## PENGARUH PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KEANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
(Studi pada Aparat Pemerintah di Seluruh Dinas Kabupaten Bungo)
Rama Dhonal 1) , Sri Rahayu 2) , Yudi 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2017
2&3) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
This study analyzed the influence of Internal Control Accounting, Utilization of Information Technology, and Quality of Human Resources on the Reliability and Timeliness of Financial Report at Bungo District Government. This research was a research survey  used questionnaire data. The population in this study was the head and staff sub-section finance in Bungo Regency. The sampling technique used a saturated sample. Data analysis technique used Descriptive Analysis and Partial Least Square Analysis.
The  result  of  these  analysis  shows  that  the  quality  of  human  resources  didn’t  affect  the  reliability,  but  the internal  control  of  accounting  and  utilization  of  information  technology  affected  by  the  reliability  of  financial report .  The  utilization  of  information  technology  didn’t    affect  to  timeline  of  financial  report,  while  the  internal control of accounting and quality of human resources affect the timeline of financial report. The quality of human resources didn’t affect to reliability due to the lack of staff or employees with background accounting and the level of education still relatively low due to the presence of employees who have high school education background in Bungo District. The utilization of information technology hasn’t effect on the timeline of financial report due to the computerized system. These happened caused of the computerized system which was old and rather error frequentl. Beside of these, there wasn’t a professinal  staff  or employees who handle it could be obstruc the work. So, the time required to prepare a proper financial report  will be longer than  regularly.
Keywords:   Internal control of accounting, utilization of information technology, quality of human resources, the reliability of financial reporting and the timeliness of financial reporting

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi,  dan  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Keandalan  dan  Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan Pada  Pemerintah  Kabupaten  Bungo.  Penelitian  ini  merupakan survey  research dan  menggunakan  data  kuesioner. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  dan  staf  sub  bagian  keuangan  di  dinas  Kabupaten  Bungo.  Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan sampel jenuh (sensus). Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan Analisis Deskriptif dan Analisis Partial Least Square (PLS).
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kualitas  SDM  tidak  berpengaruh  terhadap  keterandalan,  namun pengendalian  intern  akuntansi  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap  keandalan  pelaporan keuangan.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan, sementara  pengendalian  intern  akuntansi  dan  kualitas  SDM  berpengaruh  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan.  Kualitas  SDM  tidak  berpengaruh  terhadap  keandalan  disebabkan karena  minimnya  staff  atau  pegawai yang berlatar belakang akuntansi dan taraf pendidikan yang masih relatif rendah dikarenakan masih adanya pegawai yang  berlatar  pendidikan  SMA di  dinas  Kabupaten  Bungo.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  tidak  berpengaruh terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  disebabkan karena  sistem  komputerisasi  yang  digunakan  telah berumur  dan  sering  terjadinya error serta  tidak  adanya  staf  atau  pegawai  khusus  yang  menangani  hal  tersebut sehingga  dapat  menghambat  pekerjaan yang  mengakibatkan  waktu  yang  diperlukan  untuk  mempersiapkan  suatu pelaporan keuangan yang tepatwaktu akan semakin lama.
Kata Kunci:   Pengendalian  intern  akuntansi,  pemanfaatan  teknologi  informasi,  kualitas  sumber  daya  manusia, keandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan.

## 1.   PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang
Pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  harus dilakukan  berdasarkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik ( good governance government ), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, yang memungkinkan para pemakai  laporan  keuangan  untuk  dapat  mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  (Halim  dkk, 2010).  Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang  berkepentingan  sebagai  dasar  untuk  pengambilan keputusan.  Oleh  karena  itu,  informasi  yang  terdapat  di dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD) harus  bermanfaat  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  para pemakai (Siregar,2015).
Informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  pemakai adalah  informasi  yang  mempunyai  nilai  akan  manfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan  keputusan  dan  dapat  dipahami  oleh  para pemakai.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan  untuk  keperluan  perencanaan,  pengendalian, dan  pengambilan  keputusan.  Informasi  akuntansi  yang terdapat  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan.  PP  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan,  menyatakan  karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  itu  adalah  relevan,  andal, dapat  dibandingkan  dan  dapat  dipahami.  Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah pertama adalah keandalan  merupakan  unsur  nilai  informasi  yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.  Keandalan  merupakan  kemampuan  informasi dalam  laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian  yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.  Jika sesuatu informasi  sudah  dinyatakan  benar  atau  valid  maka informasi  tersebut  layak  menjadi  acuan  dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan.
Karakteristik  kedua  adalah  ketepatan  waktu penyajian  laporan  keuangan  berbanding  lurus  dengan relevansi  laporan  keuangan.  Jadi,  semakin  lama  suatu organisasi pemerintahan menerbitkan laporan keuangannya semakin tidak relevan laporan keuangannya. Sehingga manfaat dari laporan keuangan itu  akan  berkurang  jika  laporan  tersebut  tidak  tersedia pada  waktunya.  Ketepatan  waktu  publikasi  laporan keuangan  merupakan  salah  satu  elemen  pokok  yang harus  diperhatikan  karena  dapat  mempengaruhi  nilai informasi  yang  terkandung  dalam  laporan  keuangan tersebut,  bahkan  manfaatnya  sebagai  alat  bantu  dalam pengambilan keputusan juga dapat berkurang. Keterandalan dan ketepatwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan
keputusan berbagai pihak, (Winidyaningrum dkk, 2010).
Pengendalian  intern  akuntansi  merupakan  salah satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  keandalan pelaporan  keuangan  pemerintah,  hal  ini  dapat  dilihat dari  definisi  pengendalian  intern  menurut  Permendagri No.  21  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah.  Pengendalian  intern  merupakan proses  yang  dirancang  untuk  memberikan  keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah  yang  tercermin  dari  keandalan  laporan keuangan,  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan program  dan  kegiatan  serta  dipatuhinya  peraturan perundang-undangan. Dari definisi tersebut di ungkapkan  bahwa  pengendalian  intern  yang  baik  akan tercermin dalam keandalan laporan keuangan pemerintah.
Fenomena yang menggambarkan bahwa pelaporan  keuangan  daerah  masih  belum  maksimal salah  satunya  yaitu  di  Kabupaten  Bungo  yang  dilihat dari  hasil  audit  Badan  Pemeriksa  Keuangan  atas laporan keuangan pemerintah secara umum menunjukkan  belum  tertibnya  pelaporan  keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah (pemda) Kabupaten  Bungo  yang  disebabkan  oleh  beberapa faktor.  Sementara  untuk  pemerintah  daerah  kabupaten Bungo  yang  masih  memperoleh  opini  wajar  dengan pengecualian  pada  tahun  2013  dikarenakan  pencatatan aset  yang  tidak  sesuai  dengan  realisasi,  dimana  asset yang  sudah  tidak  terpakai  lagi  tetap  dimasukan  dalam laporan  keuangan,  sehingga  terjadi  ketidakseimbangan pada  neraca  (Hasil  pemeriksaan  BPK  provinsi  Jambi. 2015).  Berikut  opini  atas  laporan  keuangan  kabupaten Bungo dari tahun 2009- 2013

## Tabel. 1

## Opini Audit Kabupaten Bungo
Periode 2009-2013 Tahun Jenis Opini 2009 Wajar dengan Pengecualian 2010 Wajar dengan Pengecualian 2011 Wajar dengan Pengecualian 2012 Wajar dengan Pengecualian 2013 Wajar dengan Pengecualian
(Sumber: IHPS II 2014)
Faktor  pertama,  berdasarkan  hasil  pemeriksaan BPK  ditemukan  kasus  kelemahan  sistem  pengendalian intern  akuntansi  dan  pelaporan  pada  pemerintahan daerah  di  seluruh  Indonesia  sebanyak  1829  kasus  dan 1346 kasus terjadi pada seluruh kabupaten di Indonesia (IHPS  I  2014).  Tujuh  kasus  kelemahan  sistem pengendalian  akuntansi  tersebut  terjadi  di  pemerintah Kabupaten  Bungo.  Berikut  tabel  daftar  kelompok temuan  pemeriksaan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Bungo  Tahun  2013  terkait  kasus kelemahan sistem pengendalian intern:
Kasus-kasus kelemahan SPI pada umumnya dan khususnya  untuk  kelemahan  sistem  pengendalian akuntansi,  terjadi  karena  para  pejabat  atau  pelaksana yang  bertanggungjawab  tidak  atau  belum  melakukan pencatatan  secara  akurat  dan  tidak  mentaati  ketentuan dan  prosedur  yang  ada,  belum  adanya  kebijakan  dan perlakuan  akuntansi  yang  jelas,  kurang  cermatnya dalam  melakukan  perencanaan,  belum  melakukan koordinasi  dengan  pihak  terkait  penetapan  atau pelaksanaan  kebijakan  yang  tidak  tepat,  belum menetapkan  prosedur  kegiatan,  serta  lemah  dalam pengawasan dan pengendalian (sumber: www.bpk.go.id).
Faktor  kedua  yang  juga  dapat  mempengaruhi keandalan  dan  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah  adalah  pemanfaatan  teknologi informasi.  Berdasarkan  dari  survei  awal  melalui wawancara  didapatkan  bahwa faktor  pemanfaatan teknologi  juga  mempunyai  peran  penting  terhadap pelaporan  keuangan  pemerintah.  Seperti  kita  ketahui bahwa total volume  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah  (APBN/D)  dari  tahun  ke  tahun menunjukkan  peningkatan  yang  luar  biasa,  pada  tahun 2012  APBD  Kab.  Bungo  sebesar  Rp.  833  miliar  dan meningkat  pada  tahun  2013  sebesar  Rp.  923  miliar (jambi.tribunnews.com).  Dari  sisi  akuntansi  hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin  besar  dan  kualitas  yang  semakin  rumit  dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah  (Sugijanto  dalam  Indriasari,  2007).  Untuk itu  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  berkewajiban untuk  mengembangkan  dan  memanfaatkan  kemajuan teknologi  informasi  untuk  meningkatkan  kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi  Keuangan  Daerah  kepada  pelayanan  publik. Kewajiban  pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2005  tentang Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  yang  merupakan pengganti  dari  PP  No.  11  Tahun  2001  tentang Informasi Keuangan Daerah.
Faktor  ketiga  yang  mempengaruhi  keandalan dan  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah  yaitu  kualitas  sumber  daya  manusia.  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pratiwi
(2012)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan pengelolaan keuangan pada kantor Pemerintah Kabupaten Bungo sampai dengan saat ini masih banyak yang  perlu  diperhatikan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh potensi,  baik  penyimpangan  maupun  kesalahan  yang disajikan  dalam  pernyataan  laporan  keuangan  daerah. Terutama  disebabkan  oleh  kurangnya  staf  yang memiliki keahlian
dalam melaksanakan
pertanggungjawaban  anggaran,  khususnya  keahlian bidang  akuntansi.  Penelitian  lain  dilakukan  oleh  BPK (Nazier,  2009),  yang  memberikan  temuan  empiris bahwa  76,77%  unit  pengelola  keuangan  di  lingkungan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  diisi  oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan  akuntansi  sebagai  pengetahuan  dasar  yang diperlukan  dalam    pengelolaan  keuangan.  Hal  ini disebabkan  oleh  :  1)  belum  ada  kebijakan    rekrutmen pegawai  berlatar  belakang  akuntansi;  2)  walaupun SDM  tersebut  bukan  berlatar  belakang  pendidikan akuntansi,  akan  tetapi  mereka  dianggap  mampu menjalankan/melaksanakan  tugas  dengan  modal  diklat dan bimbingan (Nazier, 2009 dalam Insani, 2010).
Penelitian  yang  sama  juga  dilakukan  oleh Warisno (2009), yang  menemukan bukti bahwa tenaga keuangan  yang  berlatar  belakang  pendidikan  akuntansi pada  tingkat  SKPD  di  Provinsi  Jambi  masih  kurang, sehingga  belum  dapat  menerapkan  pengelolaan keuangan  daerah  dengan  baik.      Disamping  itu,  ada indikasi  rendahnya  kinerja  SKPD  yang  dikarenakan rendahnya  kualitas SDM dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan daerah. Apabila kualitas sumber daya  manusia  di  bidang  keuangan  daerah  telah kompeten dan baik, maka pengelolaan keuangan daerah termasuk  pengelolaan  aset  daerah  akan  berjalan  sesuai dengan  rencana  dan  dapat  menghasilkan  kinerja keuangan  yang  baik  yang  akan  terlihat  pada  nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
Ada beberapa penelitian terkait dengan keandalan  dan  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan pemerintah  daerah,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan oleh Darwanis dan Mahyani (2009) yang menyimpulkan  bahwa  kapasitas  sumber  daya  manusia, pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  pengendalian intern  akuntansi  berpengaruh  terhadap  keandalan pelaporan  keuangan  pemerintah.  Penelitian  ini  juga didukung  oleh  Indrawati  dkk  (2012)  yang  menemukan bukti  empiris  bahwa  sistem  pengendalian  intern, kualitas  sumber  daya  manusia,  pengawasan  keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai informasi (keandalan dan  ketepatwaktuan)  pelaporan  keuangan  pemerintah daerah.
Hasil  yang  berbeda  didapatkan  oleh  penelitian Anggraeni  (2014)  menyatakan  bahwa  kualitas  sumber daya  manusia  dan  pengawasan  keuangan  daerah  yang berpengaruh terhadap keterandalan sedangkan pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  pengendalian intern  akuntansi  tidak  berpengaruh.  Penelitian  terkait keandalan  pelaporan  keuangan  daerah  lainnya  juga dilakukan  oleh  Saputra  dkk  (2012)  yang  hasil
penelitiannya menyatakan bahwa sumber daya manusia dan pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap  keterandalan  pelaporan  keuangan  pemerintah sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak.
Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari penelitian Windiyaningrum (2010), perbedaan penelitian  ini  dengan  sebelumnya  yakni  variabel independen  penelitian  yang  sebelumnya  menggunakan dua  variabel  independen  yaitu  pengaruh  sistem pengendalian  intern  dan  pengawasan  keuangan  daerah sedangkan  penelitian  ini  menambahkan  variabel independen  yaitu  pengendalian  intern  akuntansi, pemanfaatan  teknologi  informasi  dan    kualitas  sumber daya  manusia  yang  direplikasi  dari  penelitian  Winda Ekasari  (2012)  dan  Fadilla  Husna  (2013).  Hal  ini dikarenakan peneliti melihat fenomena kasus pelaporan keuangan  daerah  dan  kelemahan  pengendalian  intern akuntansi pemerintah kabupaten Bungo (sumber: IHPS I BPK 2014) dan sedikitnya sumber daya manusia yang berlatar  belakang  akuntansi  di  instansi  pemerintah (Mustafa  dkk,  2010).  Penelitian  ini  menggunakan variabel  dependen  ketepatwaktuan  dan  keandalan pelaporan  keuangan.  Perbedaan  terakhir  yaitu  pada objek  penelitian,  yang  sebelumnya  dilakukan  pada satuan  kerja  perangkat  daerah  yang  berlokasi  di Subosukawonosraten,  sedangkan  objek  penelitian  ini akan di lakukan di dinas yang ada di Kabupaten Bungo. Hal ini Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.  13  Tahun  2006  bahwa  setiap  SKPD  diberikan kewenangan  untk  mengelola  secara  mandiri  sumber- sumber  dana  dan  kegiatan  operasionalnya  yang meliputi  perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan, pengakuntansian,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban daerah.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  penelitian  ini akan  meneliti  pengaruh  pengendalian  intern  akuntansi, pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  kualitas  sumber daya  manusia  terhadap  keandalan  dan  ketepatwaktuan pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  dengan  judul ”Pengaruh
Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Kualitas Sumber  Daya  Manusia  Terhadap  Keandalan  dan Ketepatwaktuan
Pelaporan Keuangan Pada Pemerintah  Kabupaten  Bungo  (Studi  pada  Aparat Pemerintah di Seluruh Dinas Kabupaten Bungo)” .

## 1.2.   Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  pengaruh  pengendalian  intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan di dinas pemerintah
Kabupaten Bungo
2. Bagaimanakah  pengaruh  pemanfaatan  teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan di dinas pemerintah
Kabupaten Bungo 3. Bagaimanakah  pengaruh  kualitas  sumber  daya manusia berpengaruh terhadap keandalan
pelaporan keuangan di dinas pemerintah Kabupaten Bungo
4. Bagaimanakah  pengaruh  pengendalian  intern akuntansi  berpengaruh  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan di dinas pemerintah Kabupaten Bungo
5. Bagaimanakah  pengaruh  pemanfaatan  teknologi informasi  berpengaruh  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan di dinas pemerintah Kabupaten Bungo
6. Bagaimanakah  pengaruh  kualitas  sumber  daya manusia  berpengaruh  terhadap  ketepatwaktuan pelaporan keuangan di dinas pemerintah
Kabupaten Bungo. 2.   TINJAUAN

## PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## 2.1.  Pengendalian Intern
Dalam  PP  No  8  Tahun  2006,  Sistem Pengendalian  Intern  adalah  suatu  proses  yang dipengaruhi  oleh  manajemen  yang  diciptakan  untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian  efektivitas,  efisiensi,  ketaatan  terhadap peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan keandalan  penyajian  laporan  keuangan  pemerintah. sedangkan PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh pimpinan  dan  seluruh  pegawai  untuk  memberikan keyakinan  yang  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien, keandalan  pelaporan  keuangan,  Pengamanan  aset negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan.
Mulyadi  (2010)  sistem  pengendalian  internal meliputi  struktur  organisasi,  metode,  dan  ukuran- ukuran  yang  dikoordinasikan  untuk  menjaga  kekayaan organisasi.  Mengecek  ketelitian  dan  keandalan  data akuntansi,  mendorong  efesiensi  dan  mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Mulyadi  (2010)  menjelaskan  tujuan  Sistem Pengendalian Internal adalah :
1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efesiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

## 2.1.1.  Pengendalian Intern Akuntansi
Pengendalian  intern (internal  control) adalah rencana  organisasi  dan  metode  yang  digunakan  untuk menjaga  atau melindungi  aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan  manajemen  (Krismiaji,  2010).Pengendalian intern  terdiri  atas  kebijakan  dan  prosedur  yang
digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan  informasi  keuangan  yang  andal,  serta menjamin  ditaatinya  hukum  dan  peraturan  yang berlaku.
Pertama  Pengendalian  intern  akuntansi  terdiri dari  rencana  organisasi  dan  prosedur  serta  catatan ( record )  yang  menyangkut  pengamanan  asset  dan reliabilitas  catatan  keuangan  dan  karenanya  dirancang untuk memberikan jaminan yang layak bahwa:
a. Transaksi  dilakukan  sesuai  dengan  otorisasi manajemen secara umum atau khusus.
b. Catatan dicatat sesuai dengan kebutuhan (1) untuk memungkinkan  penyusunan  ikhtisar  keuangan sesuai dengan
prinsip-prisip
akuntansi yangditerima umum ( generally accepted accounting  principles ,  atau  GAAP)  atau  kriteria lain yang berlaku untuk ikhtisar seperti itu dan (2) untuk menjaga akuntabilitas asset.
c. Akses  ke  asset  hanya  dibolehkan  sesuai  dengan otorisasi manajemen.
d. Akuntabilitas  tercatat  untuk  asset  dibandingkan dengan  asset  yang  ada  secara  berkala  dengan selang  waktu  yang  layak  dan  tindakan  yang semestinya  diambil  bila  ada  selisih  diantara keduanya.
Kedua pengendalian intern administratif meliputi,  tetapi  tidak  terbatas  pada  rencana  organisasi dan  prosedur  serta  catatan  yang  menyangkut  proses- proses  keputusan  yang  menghasilkan  organisasi manajemen  untuk  transaksi.  Otorisasi  demikian merupakan  fungsi  manajemen  yang  langsung  terkait dengan  tanggung  jawab  untuk  mencapai  sasaran organisasi dan merupakan titik tolak untuk menyelenggarakan pengendalian akuntansi atas transaksi.
Tujuan  utama  pengendalian  internal, The American  institute  of  certified  public  accountants, menjelaskan tentang hal: , adalah sebagai berikut:
Pertama  Melindungi  asset  perusahaan  (yaitu, sumberdaya  termasuk  data  dan  informasi).  Kedua Memastikan  ketepatan  dan  keandalan  data  dan informasi  akuntansi  (artinya,  menjaga  agar  data  dan informasi  bebas  dari  kesalahan  dan  menyediakan  hasil yang  konsisten  bila  memproses  data  yang  serupa). Ketiga  Mendorong  efisiensi  di  semua  operasi perusahaan.  Keempat  Mendorong  kepatuhan  terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen.
Tujuan  pertama  dan  kedua  merupakan  tujuan pengendalian  intern  akuntansi  sementara  tujuan  yang ketiga  dan  keempat  merupakan  tujuan  pengendalian intern  administratif.  Pengendalian  intern  akuntansi merupakan  sebuah  proses  yang  dirancang  untuk memberikan  keyakinan  yang  memadai  mengenai pencapaian  tujuan  perusahaan  yang  tercermin  dalam keandalan  laporan  keuangan,  efisien  dan  efektifitas pelaksanaan  program  kegiatan,  serta  dipenuhinya standar yang ditetapkan.

## 2.1.2   Pengelolaan Keuangan Daerah
Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak  dan  kewajiban  yang  dinilai  dengan  uang,  juga segala  kesatuan,  baik  berupa  uang  maupun  barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai  oleh    daerah  serta  pihak-pihak  lain sesuai  ketentuan  yang  berlaku  (Mamesa,  1995)  dalam (Halim, 2007). Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 5, keuangan daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah  yang dapat dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya  segala bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan kewajiban  daerah  tersebut,  dalam  rerangka  Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan  UU  No.33  Tahun  2004  pasal  66 ayat  1,  keuangan  daerah  harus  dikelola  secara  tertib, taat  peraturan  perundang-undangan,  efisien,ekonomis, efektif,  transparan  dan  bertanggung  jawab  dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  keuangan daerah  dilakukan  dengan  pendekatan  kinerja  yang berorientasi pada output, dengan  menggunakan  konsep nilai  uang  ( value  for  money )  serta  prinsip  tata pemerintahan yang baik ( good government governance). Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (PP No. 58 Tahun 2005, pasal 1).

## 2.2.   Pemanfaatan Teknologi Informasi
Teknologi informasi meliputi komputer ( mainframe,  mini,  micro ),  perangkat  lunak  ( software ), database ,  jaringan  ( internet,  intranet ), electronic commerce , dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi  (Wilkinson et  al. ,  dalam  Indriasari,  2008). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer ( hardware dan software )  untuk  pemrosesan  dan penyimpanan  informasi,  juga  berfungsi  sebagai teknologi  komunikasi  untuk  penyebaran  informasi. Komputer  sebagai  salah  satu  komponen  dari  teknologi informasi  merupakan  alat  yang  bisa  melipatgandakan kemampuan  yang  dimiliki  manusia  dan  komputer  juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.
Pengolahan  data  menjadi  suatu  informasi dengan  bantuan komputer  jelas    akan  lebih meningkatkan  nilai  dari  informasi  yang  dihasilkan. Peningkatan nilai informasi tersebut bisa kita amati dari hal  sebagai  hubungan  antara  nilai  Informasi,  Biaya, dengan  Waktu  pengolahan  data  menjadi  informasi. Untuk  pemrosesan  data  manual  biasanya  berlaku bahwa  semakin  cepat  waktu  yang  diinginkan  untuk pemrosesan,  maka  biaya  yang  dibutuhkan  akan semakin  besar.  Dengan  bantuan  komputer  pengolahan data  bisa  diatur  sedemikian  rupa  sehingga  informasi dapat  disajikan  tepat  waktu  dan  dengan  biaya  yang masih  dibawah  manfaat  itu  sendiri.  Dengan  kata  lain,
kita  bisa  mengatur  pengolahan  data  sehingga  manfaat ekonomis  sebuah  informasi  dapat  diperoleh  secara maksimal  (Hanafi,  2013).    Pernyataan  itu  didukung dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban
untuk mengembangkan dan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  informasi  untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah,  dan  menyalurkan  Informasi  Keuangan  Daerah kepada pelayanan publik.

## 2.3.   Kualitas sumber daya manusia
Kualitas  sumber  daya  manusia  menurut  Rucky (2003)  adalah  Tingkat  pengetahuan,  kemampuan,  dan kemauan  yang  dapat  ditunjukkan  oleh  sumber  daya manusia. Tingkat itu dibandingkan dengan tingkat yang dibutuhkan  dari  waktu  ke  waktu  oleh  organisasi  yang memiliki  sumber  daya  manusia  terebut.  Kualitas sumberdaya  manusia  adalah  kemampuan  sumberdaya manusia  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawab  yang  diberikan  kepadanya  dengan  bekal pendidikan,  pelatihan,  dan  pengalaman  yang  cukup memadai (Widodo, 2001 dalam Arfianti, 2011).
Menurut  Wahyono  (2004)  dalam  menghasilkan suatu informasi yang bernilai, menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan serta sumberdaya yang menghasilkannya. Laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan  yang  dihasilkan  tersebut  benar  atau  valid. Sumber  daya  manusia  yang  akan  menjalankan  sistem tersebut  dituntut  untuk  memiliki  kemampuan  atau keahlian  akuntansi  yang  memadai  yang  dapat  dicapai dengan  adanya  kemauan  untuk  belajar  dan  mengasah kemampuannya dibidang akuntansi. Disini, kemampuan  sumber  daya  manusia  itu  sendiri  sangat berperan  dalam  menghasilkan  informasi  yang  andal. Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  juga  dapat menghemat  waktu  pembuatan  laporan  keuangan, disebabkan karena sumber daya  manusia tersebut telah mengetahui  dan  memahami  apa  yang  akan  dikerjakan dengan  baik  dan  sesuai  bidangnya  sehingga  penyajian laporan  keuangan  bisa  tepat  waktu.  Semakin  cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2002).
Dalam pengelolaan keuangan daerah  yang baik, SKPD  harus  memiliki    sumber  daya  manusia  yang berkualitas,  yang  didukung  dengan  latar  belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan,  dan  mempunyai    pengalaman  di  bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi,    sumber  daya  manusia  (SDM)  yang berkualitas  tersebut  akan  mampu  memahami    logika akuntansi  dengan  baik.  Kegagalan  sumber  daya manusia  Pemerintah    Daerah  dalam  memahami  dan menerapkan  logika  akuntansi  akan  berdampak  pada kekeliruan  laporan  keuangan  yang  dibuat  dan ketidaksesuaian  laporan  dengan    standar  yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

## 2.4.   Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Akuntansi  keuangan  sektor  publik  terkait dengan tujuan dihasilkannya laporan keuangan eksternal.Tujuan  penyajian  laporan  keuangan  adalah memberikan  informasi  yang  relevan  mengenai  posisi keuangan  seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu entitas  pelaporan  selama  satu  periode  pelaporan,  yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan  bagi  pengguna  laporan  keuangan  tersebut dan  menilai  bagaimana  kinerja  entitas  pelaporan  itu selama  satu  periode  pelaporan.Penyusunan  laporan keuangan  sektor  publik  berpedoman  pada  Standar Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).Laporan  keuangan terutama  digunakan  untuk  membandingkan  realisasi pendapatan,  belanja,  transfer,  dan  pembiayaan  dengan anggaran  yang  telah  ditetapkan,  menilai  kondisi keuangan,  mengevaluasi  efektivitas  dan  efisiensi  suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

## 2.4.1   Peranan Pelaporan Keuangan
PP  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi  Pemerintahan,  menyatakan  bahwa  laporan keuangan  disusun  untuk  menyediakan  informasi  yang relevan  mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas  pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai  kewajiban  untuk  melaporkan  upaya-upaya yang  telah  dilakukan  serta  hasil  yang  dicapai  dalam pelaksanaan  kegiatan  secara  sistematis  dan  terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan antargenerasi ( Intergenerational equity )
5. Evaluasi Kinerja

## 2.4.2   Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan
Informasi  yang  bermanfaat  bagi  para  pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai.Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi  akuntansi  harus  mempunyai  beberapa karakteristik  kualitatif  yang  disyaratkan.Karakteristik kualitatif  laporan  keuangan  adalah  ukuran-ukuran normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  pemerintah (PP No. 71,2010) antara lain:
a) Relevan,  yaitu  informasi  yang  termuat  didalamnya dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna  dengan membantu  mereka  mengevaluasi  peristiwa  masa lalu  atau  masa  kini  dan  memprediksi  masa  depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
b) Andal,  yaitu  informasi  dalam  laporan  keuangan bebas  dari  pengertian  yang  menyesatkan  dan
kesalahan  material,  menyajikan  setiap  fakta  secara jujur, serta dapat diverifikasi.
c) Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan  keuangan  akan  lebih  berguna  jika  dapat dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
d) Dapat  dipahami.  Informasi  yang  disajikan  dalam laporan  keuangan  dapat  dipahami  oleh  pengguna dan  dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

## 2.4.3  Keandalan Pelaporan Keuangan
Keandalan  adalah  kemampuan  informasi  untuk memberi  keyakinan  bahwa  informasi  tersebut  benar atau  valid.  Informasi  yang  memiliki  kualitas  andal adalah apabila informasi tersebut bebas dari pengertian yang  menyesatkan,  kesalahan  material,  dan  dapat diandalkan  pemakainya  sebagai  penyajian  yang  jujur ( faithful representation ) dari yang seharusnya disajikan atau  yang  secara  wajar  diharapkan  dapat  disajikan. Keandalan merupakan kualitas informasi yang disampaikan  laporan  keuangan  menyebabkan  pemakai informasi  akuntansi  sangat  tergantung  pada  kebenaran informasi  yang  dihasilkan.Keandalan  suatu  informasi sangat  tergantung  pada  kemampuan  suatu  infromasi untuk  menggambarkan  secara  wajar  peristiwa  yang digambarkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Informasi  mungkin  relevan  tetapi  hakekat penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut
secara
potensial dapat menyesatkan.Informasi yang andal memenuhi karakteristik  menurut  PP  No.  71  Tahun  2010  sebagai berikut:
a. Penyajian jujur
b. Dapat diverifikasi ( verifiability )
c. Netralitas 2.4.4   Ketepatwaktuan Laporan Keuangan

## Pemerintah Daerah
Menurut  PP  71  Tahun  2010  ketepatwaktuan adalah  tersedianya  informasi  bagi  pembuat  keputusan pada  saat  dibutuhkan  sebelum  informasi  tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.Tepat  waktu  diartikan  bahwa  informasi harus  disampaikan  sedini  mungkin  agar  dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Ketepatwaktuan tudak menjamin  relevansi,  tapi  relevansi  informasi  tidak dimungkinkan  tanpa  ketepatan  waktu  informasi mengenai  kondisi  dan  proses  perusahaan  harus  cepat dan tepat sampai kepada pengguna laporan keuangan.
Ketepatan  waktu  menunjukkan  bahwa  laporan keuangan  harus  disajikan  pada  kurun  waktu  yang teratur  untuk  memperlihatkan  perubahan  keadaan perusahaan  yang  akan  mempengaruhi  prediksi    dan
keputusan pemakai. Ketepatwaktuan juga menunjukkan rentang  waktu  antara  penyajian  informasi  yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi.Informasi yang tepat waktu dipengaruhi oleh manajer  dalam  merespon  setiap  kejadian  atau permasalahan.  Apabila  informasi  tidak  disampaikan dengan tepat  waktu akan  menyebabkan  hilangnya nilai dan  manfaat  keputusan.  Informasi  yang  tepat  waktu akan  mendukung  manajer  menghadapi  ketidakpastian yang  terjadi  dalam  lingkungan    kerja  mereka (Respati,2001)
Sebagai aspek pendukung keberpautan, keterandalan  adalah  kemampuan  informasi  untuk memberi  keyakinan  bahwa  informasi  tersebut  benar atau valid. ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan  sebelum  informasi  tersebut  kehilangan kekuatan  untuk  mempengaruhi  keputusan.  Jika  terjadi penundaan  yang  tidak  semestinya  dalam  pelaporan, maka  informasi  yang  dihasilkan  akan  kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi yang andal. Penyediaan informasi  yang  tepat  waktu  akan  meningkatkan keandalan informasi.
Sebaliknya,  jika  pelaporan  ditunda  sampai seluruh  aspek  diketahui,  informasi  yang  dihasilkan mungkin  sangat  andal  tetapi  kurang  bermanfaat  bagi pengambil keputusan. Karena itu, terpenuhinya kriteria relevan (tepat waktu) dan keandalan menjadi kebutuhan utama bagi pengambil keputusan, (Sebastian,2010).

## 2.5.   Hipotesis Penelitian
Menurut Sugiyono (2012),  hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  kalimat pertanyaan. Dengan demikian, hipotesis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:
H 1 : Pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.
H 2 :  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  kualitas sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.
H 3 :  Kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah.
H 4 : Pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan pemerintah.
H 5 :  Pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  kualitas sumber  daya  manusia  berpengaruh  terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.
H 6 :  Kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan pemerintah.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.  Populasi dan Sampel
Menurut  Sugiyono  (2012)  populasi  merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai  karakteristik    tertentu.  Populasi  pada penelitian  ini  adalah  kepala  dan  staf  sub  bagian (kasubag) keuangan di dinas Kabupaten Bungo
Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik  yang  dimilki  oleh  populasi  dan  dipilih secara  hati-hati  dari  populasi  tersebut  (Sugiyono, 2012).  Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  metode  sampel  jenuh.  Sampel  jenuh adalah  teknik  penentuan  sampel  bila  semua  anggota populasi  digunakan  sebagai  sampel  (Sugiyono,  2012). Hal ini dilakukan bila jumlah populasi yang relatif kecil atau  penelitian  yang  ingin  membuat  generalisasi dengan kesalahan  yang  sangat kecil.  Responden dalam penelitian ini yaitu kepala dan staf sub bagian keuangan di  dinas  Kabupaten  Bungo,  maka  jumlah  responden dalam penelitian ini adalah 78 orang. Alasan pemilihan responden  adalah  dikarenakan  kasubag  dan  staf keuangan  bertanggungjawab  dalam  pembuatan  laporan keuangan pada masing-masing dinas dan bagian-bagian tersebut merupakan elemen penting dalam menghasilkan laporan keuangan di instansi pemerintah, karena  terlibat  langsung  dalam  pembuatan  laporan keuangan  dan  sangat  memahami  kegiatan  akuntansi  di lingkungan kerjanya.

## 3.2.   Variabel Penelitian
Operasional variabel dalam penelitian ini adalah variabel  independen  dan  variabel  dependen.  Menurut Sugiyono  (2012)  variabel  independen  adalah  variabel yang  mempengaruhi  atau  yang  menjadi  sebab perubahannya  atau  timbulnya  variabel  dependen (terikat).
1.   Pengendalian intern akuntansi
Pengendalian  internal  akuntansi  adalah  bagian  dari pengendalian  intern  yang  meliputi  rencana  dan metodeyang digunakan untuk menjaga atau melindungi  aktiva,  menghasilkan  informasi  yang akurat dan dapat dipercaya (Krismiaji, 2010).
2.  Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan  tugas-tugas  akuntansi  (jurnali  dan Supomo (2002)
3.  Kualitas sumber daya manusia
Kualitas  sumber  daya  manusia  adalah  kemampuan sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya  dengan bekal  pendidikan,  pelatihan,  dan  pengalaman  yang cukup memadai. (widodo, 2001 dalam afrianti,2011)
4.   Keandalan Pelaporan Keuangan pemerintah
Keandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberikan  keyakinan  bahwa  informasi  tersebut benar atau valid (PP No. 71 Tahun 2010).
5.   Ketepatwaktuan  pelaporan keuangan pemerintah
Tersedianya  informasi    dengan  tepat  waktu membuat informasi  tersebut dapat berpengaruh dan berguna  dalam  pengambilan  keputusan  (PP  No.71 Tahun 2010)

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.   Hasil Penelitian
4.1.1   Hasil  Evaluasi  Outer  Model  atau  Model Pengukuran
1) Composite Reliability Block Indicator Composite  Reliability  Block  Indicator diukur dengan  dua  kriteria  yaitu composite  reliability dan cronbach  alpha dari  blok  indikator  yang  mengukur konstruk  tersebut.  Suatu  konstruk  dinyatakan  reliabel, jika nilai composite reliability lebih dari 0,70 (Ghozali & Latan, 2015).
Hasil  evaluasi composite  reliability  block indicator Model  Pertama  dengan  menggunakan composite reliability dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1.3

## Hasil Evaluasi Composite Reliability Model Pertama
Tabel 1.3 menunjukkan bahwa nilai semua konstruk di atas 0,70 yang berarti bahwa konstruk dalam penelitian ini memiliki realibilitas yang baik.
Hasil  evaluasi composite  reliability  block  indicator Model Kedua dengan menggunakan composite reliability dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.4
Hasil Evaluasi Composite Reliability Model Kedua
Tabel 1.4 menunjukkan bahwa nilai semua konstruk di atas 0,70 yang berarti bahwa konstruk dalam penelitian ini memiliki realibilitas yang baik.
4.1.2   Hasil  Evaluasi  Inner  Model  atau  Model Struktural
Inner  model atau  model  struktural  diukur dengan 2 (dua) kriteria yaitu:

## 1)   R-Square
Pengujian  terhadap  model  struktural  dilakukan dengan  melihat  nilai R-Square yang  merupakan  uji goodness  of  fit  model (Ghozali  &  Latan,  2015).  Hasil evaluasi R-Square untuk  Model  Pertama  dapat  dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1.5

## R-Square Model Pertama
Tabel  1.5  menunjukkan  bahwa  variabilitas  konstruk keandalan  dapat  dijelaskan  oleh  variabilitas  konstruk pengendalian  intern  akuntansi,  pemanfaatan  teknlogi informasi  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  sebesar 31,2%,  sedangkan  sisanya  sebesar  68,6%  dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.
Hasil  evaluasi R-Square untuk  Model  Kedua dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 1.6

## R-Square Model Kedua
Tabel  1.6  menunjukkan  bahwa  variabilitas  konstruk ketepatwaktuan  dapat  dijelaskan  oleh  variabilitas konstruk  pengendalian  intern  akuntansi,  pemanfaatan teknlogi  informasi  dan  kualitas  sumber  daya  manusia sebesar  37,4%,  sedangkan  sisanya  sebesar  62,6% dijelaskan  oleh  variabel  lain  di  luar  model  penelitian ini.

## 2)   Hasil Uji Hipotesis
Pengujian  hipotesis  bertujuan  untuk  menguji pengaruh  pengendalian  intern  akuntansi,  pemanfaatan teknlogi  informasi  dan  kualitas  sumber  daya  manusia terhadap keandalan serta pengaruh pengendalian intern akuntansi, pemanfaatan teknlogi informasi dan kualitas sumber daya  manusia terhadap ketepatwaktuan  dengan tingkat signifikansi sebesar 5%.

## Tabel 1.7

## Hasil Uji Hipotesis Model Pertama
Tabel 1.7 menunjukkan bahwa pengujian pengendalian intern  akuntansi  terhadap  keandalan  menghasilkan koefisien  sebesar  0,289  dan p-value sebesar  0,018. Oleh karena p-value lebih kecil daripada 0,05 maka H 1 diterima  yang  berarti  bahwa  pengendalian  intern akuntansi berpengaruh terhadap keandalan.
Pengujian  pemanfaatan  teknologi  informasi terhadap  keandalan  menghasilkan  koefisien  sebesar 0,291  dan p-value sebesar  0,017.  Oleh  karena p-value lebih kecil daripada 0,05 maka H 2 diterima yang berarti bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh terhadap keandalan.
Pengujian  kualitas  sumber  daya  manusia terhadap  keandalan  menghasilkan  koefisien  sebesar 0,170  dan p-value sebesar  0,237.  Oleh  karena p-value lebih besar daripada 0,05 maka H 3 ditolak yang berarti bahwa  kualitas  sumber  daya  tidak  berpengaruh terhadap keandalan.
Berikut  ini  hasil  uji  hipotesis  mengenai pengaruh  pengendalian  intern  akuntansi,  pemanfaatan teknlogi  informasi  dan  kualitas  sumber  daya  manusia terhadap ketepatwaktuan:

## Tabel 1.8

## Hasil Uji Hipotesis Model Kedua
Tabel 1.8 menunjukkan bahwa pengujian pengendalian intern akuntansi terhadap ketepatwaktuan menghasilkan  koefisien  sebesar  0,493  dan p-value sebesar 0,000. Oleh karena p-value lebih kecil daripada 0,05 maka H 4 diterima yang berarti bahwa pengendalian  intern  akuntansi  berpengaruh  terhadap ketepatwaktuan.
Pengujian  pemanfaatan  teknologi  informasi terhadap  keandalan  menghasilkan  koefisien  sebesar 0,012  dan p-value sebesar  0,933.  Oleh  karena p-value
lebih besar daripada 0,05 maka H 5 ditolak yang berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan.
Pengujian  kualitas  sumber  daya  manusia terhadap ketepatwaktuan menghasilkan koefisien sebesar 0,242 dan p-value sebesar 0,040. Oleh karena - p-value lebih  kecil  daripada  0,05  maka  H 6 diterima yang  berarti  bahwa  kualitas  sumber  daya  berpengaruh terhadap ketepatwaktuan.

## 4.2.   Pembahasan

## 4.2.1  Pengaruh  Pengendalian  Intern  akuntansi terhadap keandalan pelaporan keuangan
Berpengaruhnya  pengendalian  intern  akuntansi terhadap  keandalan  pelaporan  keuangan  di  dinas Kabupaten  Bungo  disebabkan  karena  setiap  dinas selalu  berupaya  untuk  menerapkan  kebijakan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dan  adanya  pengawasan  secara  teratur  yang  dilakukan oleh  pimpinan  maupun  instansi  terkait  seperti Inspektorat,  Badan  Pengawasan  dan  Pembangunan (BPKP),  dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK). Selain itu, sering diadakannya sosialisasi atau pelatihan tentang  peraturan  perundang-undangan  terbaru  dan pelaporan  keuangan  oleh  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  dapat  membantu  aparatur  sipil negara  untuk  selalu  bekerja  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku  dan  menambah  wawasan  di  bidang keuangan.
4.2.2   Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan
Berpengaruhnya pemanfaatan teknologi informasi  terhadap  keandalan  pelaporan  keuangan  di dinas  kabupaten  bungo  disebabkan  karena  setiap  dinas telah menggunakan sistem komputerisasi dan mempunyai  aplikasi  akuntansi  (bernama  SIMDA: Sistem  Informasi  Manajemen  Keuangan  Daerah)  yang terletak  di  Kantor  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset  daerah  sehingga  memudahkan  dalam  pemrosesan administrasi keuangan dan lebih akurat.

## 4.2.3   Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan
Hasil penelitian ini mendapatkan tidak berpengaruhnya kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan  pelaporan  keuangan  di  dinas  kabupaten bungo disebabkan karena minimnya staff atau pegawai yang berlatar belakang akuntansi bahkan masih adanya yang  berlatar  pendidikan  SMA.  Hal  ini  dibuktikan dengan  hasil  survei  sebesar  15.62%  yang  berlatar pendidikan  SMA  dan  hasil  wawancara  didapatkan bahwa  rata-rata  pegawai  sarjana  dibidang  keuangan bukan  berlatar  belakang  akuntansi  atau  ekonomi. sehingga  membutuhkan  waktu  untuk  pemahaman  atau pembelajaran  lebih  lanjut. Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pratiwi  (2012)  yang menyatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan  pengelolaan
keuangan  pada  kantor  Pemerintah  Kabupaten  Bungo sampai  dengan  saat  ini  masih  banyak  yang  perlu diperhatikan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  potensi, baik  penyimpangan  maupun  kesalahan  yang  disajikan dalam  pernyataan  laporan  keuangan  daerah.  Terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam  melaksanakan  pertanggungjawaban  anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi.
4.2.4 Pengaruh  Pengendalian  Intern  akuntansi terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan
Berpengaruhnya  pengendalian  intern  akuntansi terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  di  dinas kabupaten  Bungo  disebabkan  karena  bidang  keuangan mampu  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  akuntansi dengan baik serta (struktur organisasi) bidang keuangan yang  langsung  di  bawah  arahan  kepala  dinas  atau sekretaris  dinas  yang  memudahkan  otorisasi  sehingga mampu  mempersingkat  waktu  dalam  pengambilan keputusan.
4.2.5   Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi
Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Hasil penelitian ini mendapatkan tidak berpengaruhnya pemanfaatan teknologi infomasi terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  di  dinas kabupaten  bungo  disebabkan  pertama  karena  sistem komputerisasi  yang  digunakan  telah  berumur  dan sering  terjadinya error serta  lambatnya  tindakan  yang diambil  sehingga  menghambat  pekerjaan.  Kedua berdasarkan  wawancara  ke  beberapa  bendahara  gaji dan  staf  keuangan  didapatkan  bahwa  dengan  tidak adanya  staf  yang  berlatar  belakang  IT  atau  komputer membuat  tidak  adanya  perawatan  komputer  secara berkala  baik hardware maupun software serta jarangnya back  up data  dilakukan  sehingga  rentan untuk  diserang  virus  hingga  hilangnya  data.  Ketiga, Teknologi informasi atau komputer saat ini berkembang  pesat  cenderung  adanya  inovasi  setiap tahunnya  namun  hal  tersebut  tidak  sebanding  akan kemampuan penggunanya ( Brainware ) sehingga membutuhkan  waktu  untuk  beradaptasi  jika  ada perubahan  sistem.  Hal  ini  tentu  mempengaruhi ketepatwaktuan  bekerja  termasuk  dalam  pelaporan keuangan.
4.2.6   Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan

## Keuangan
Berpengaruhnya  kualitas  sumber  daya  manusia terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan  keuangan  di  dinas kabupaten  bungo  disebabkan  karena  banyaknya  staf atau  pegawai  yang  ditempatkan  dibidang  keuangan terutama  untuk  staf  yang  berstatus  honorer.  Untuk  di Kabupaten  Bungo  sendiri  lebih  kurang  memiliki pegawai  dengan  jumlah  10  ribu  yang  didalamnya terdapat  4  ribu  lebih  pegawai  berstatus  honorer/tenaga
kontrak (www.infobungo.com). Sehingga suatu pekerjaan dapat dikerjakan secara cepat.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.  Simpulan
1. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan,  ini  berarti  bahwa  setiap  bagian akuntansi  mampu  melaksanakan  tugas  dan  fungsi akuntansi  dengan  baik,  yang  akhirnya  bermuara pada  dihasilkannya  laporan  keuangan  pemerintah daerah yang andal .
2. Pemanfaatan  teknologi  informasi  berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan,  ini  berarti  bahwa  setiap  pemanfaatan teknologi  informasi  dapat  memberikan  kontribusi positif  terhadap  pencapaian  laporan  keuangan yang  andal  pada  pemerintah  daerah  Kabupaten Bungo.
3. Kualitas  sumber  daya  manusia  tidak  berpengaruh terhadap  keandalan  pelaporan  keuangan,  ini berarti  bahwa  dengan  tingkat  pendidikan  yang tidak  sesuai  dengan  bidangnya,  maka  pegawai tidak  bisa  lebih  cepat  memahami  apa  yang  harus dikerjakan sehingga memberikan kontribusi negatif  terhadap  pencapaian  laporan  keuangan yang  andal  pada  pemerintah  daerah  Kabupaten Bungo.
4. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan,  ini  berarti  bahwa  setiap  bagian akuntansi  mampu  melaksanakan  tugas  dan  fungsi akuntansi  dengan  baik,  yang  akhirnya  bermuara pada  dihasilkannya  laporan  keuangan  pemerintah daerah yang tepatwaktu .
5. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan, ini berarti bahwa pemanfaatan teknologi  informasi  dapat  memberikan  kontribusi positif namun masih ada mengalami kendala baik itu  peralatan  maupun  dalam  cara  penggunaannya sehingga  berpengaruh  terhadap  penyelesaian laporan keuangan yang tepatwaktu pada pemerintah daerah Kabupaten Bungo.
6. Kualitas  sumber  daya  manusia  berpengaruh signifikan  terhadap  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan,  ini  berarti  bahwa  kualitas  SDM  yang baik  dalam  melaksanakan  suatu  pekerjaan  atau tugas  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  maka  ia akan  menyelesaikan  pekerjaan/tugasnya  dengan baik  dan  lebih  cepat  pada  pemerintah  daerah Kabupaten Bungo.

## 5.2.  Saran
1. Penelitian
selanjutnya hendaknya lebih memperluas  obyek  penelitian,  tidak  terbatas  pada dinas-dinas di Kabupaten Bungo saja, tetapi dapat dilakukan pada badan atau lembaga pemerintahan
yang  ada  didaerah  tersebut  sehingga  dapat cakupan wilayah yang lebih luas.
2. Peneliti selanjutnya dapat mendampingi responden  secara  langsung  pada  saat  pengisian kuisioner. Sehingga responden dapat menanyakan secara langsung kepada peneliti terhadap pertanyaan-pertanyaan  yang  kurang  dimengerti responden.
3. Bagi dinas pemerintah Kabupaten Bungo diharapkan  agar  dapat  meningkatkan  kinerjanya dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dengan memperhatikan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) terutama  bidang  akuntansi  dan  meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin,  sehingga  diharapkan  pihak  pengelola keuangan  daerah  khususnya  bagian  akuntansi mampu  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  akuntansi dengan  baik  yang  akhirnya  bermuara  pada dihasilkannya  laporan  keuangan  pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu. Agar Kualitas sumber  daya  manusia  dan  pemanfaatan  teknologi informasi  dapat  terlaksana  dengan  efektif, sebaiknya  pemerintah  kabupaten  bungo  dapat memulai  dengan  membuka  penerimaan  pegawai berlatar  belakang  akuntansi  atau  menfasilitasi pegawai  untuk  menempuh  pendidikan  dibidang akuntansi  serta  menerima  pegawai  khusus  bidang teknologi informasi dan peralatan yang usang/rusak  di  data  secepat  mungkin.  Sehingga kegiatan  pembuatan  laporan  keuangan  tidak terganggu  oleh  peralatan  yang  rusak  tersebut. Maka  laporan  keuangan  dapat  dihasilkan  andal dan tepatwaktu.

## 5.3.  Keterbatasan Penelitian
1. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian  pada  Dinas  dalam  satu  Kabupaten. Sehingga  belum  dapat  memberikan  gambaran yang  lebih  jelas  maupun  digenalisir  kesemua objek  mengenai  keandalan  dan  ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pada  penelitian  ini  jumlah  kuisioner  yang  dapat digunakan  hanya  82,05  %  dari  keseluruhan kuisioner  yang  disebarkan  (100%).  Hal  ini disebabkan  banyaknya  responden  yang  tidak terlalu  peduli  terhadap  pengisian  kusioner  karena kesibukan  dan  keterbatasan  waktu  yang  mereka miliki.  Sehingga  beberapa  kuisioner  ada  yang hilang bahkan tidak diisi.
3. Peneliti  tidak  mendampingi  responden  secara langsung  pada  saat  pengisian  kuisioner  karena keterbatasan  waktu.  Sehingga  responden  tidak bisa  menanyakan  langsung  terhadap  pertanyaan yang tidak dimengerti.

## DAFTAR REFERENSI
Arfianti,  Dita.  2011. Analisis  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruh Nilai Informasi Pelaporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di KabupatenBatang). Jurnal Universitas
Diponegoro, Semarang.
Armando, Gerry. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah  dan  Pengawasan  Keuangan Daerah  Terhadap  Nilai  Informasi  Laporan Keuangan  Pemerintah  (Studi  Empiris  pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di  kota Bukittinggi). Artikel  Ilmiah  Universitas  Negeri Padang, Padang.
Anggraeni,  Dian  Tri  dan  Riduwan,  Akhmad.  2014.
Faktor-Faktor yang
mempengaruhi Keterandalan  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah. Jurnal  Riset  dan  Ilmu  akuntansi  Vol.3. STIESIA Surabaya
Baridwan, Zaki. 2008. Intermediate Accounting . BPFE: Yogyakarta
Bastian,  Indra.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu Pengantar. Erlangga: Jakarta.
Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI.  2013. Ikhtisar  Hasil Pemeriksaan  BPK  Semester  I  Tahun  2013 , (Online),  (www.bpk.go.id,  diakses16  Desember 2013).
Darwanis  dan  Desi  Dwi  Mahyani.  2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Pengendalian  Intern Akuntansi  Terhadap  Keterandalan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah .  Jurnal Telaah & Riset  Akuntansi,  Vol.2  No.2  Juli,  Aceh,  Hal. 133-151.
Ekasari, Winda. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kampar  (Surve ipada SKPD Kabupaten Kampar ).
Fauzi, Eko Saputra, Desmiyawati dan Nurazlina. 2012. Pengaruh Sumber Daya Manusia ,Pemanfaatan Teknologi  Informasi  dan  Pengawasan  Internal Terhadap  Keterandalan  Pelaporan  Keuangan
Pemerintah Daerah (Surveipada SKPD
PemerintahProvinsi Riau).
Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 , Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
Halim,  Abdul.  2007. Akuntansi  dan  Pengendalian Keuangan Daerah . AMP YKPN: Yogyakarta.
Halim,  Restianto  dan  Karman,  2010. Sistem  Akuntansi Sektor Publik. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
Hanafi,  Rustam.2013. Analisis  Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi  Nilai  Informasi  Pelaporan
Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Ekonomi dan Bisnis UNISSULLA Semarang.
Eliza,  2015.  Penanggung  Jawab  Pmeriksaan  BPK
Perwakilan Provinsi Jambi .Melalui
Http//:bungokab.go.id  (diaksespada  22  November 2015).
Husna,  Fadhilla.  2013 .  Pengaruh  Kualitas  Sumber
Daya  Manusia,  Pengawasan  Keuangan,  dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah  Kota  Padang  Panjang). Artikel Ilmiah Universitas Negeri Padang, Padang.
Indriasari,  Desi  dan  Ertambang  Nahartyo.  2008. Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap  Nilai Informasi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir) .  SNA Ke XI, Pontianak.
Krismiaji.  2010. Sistem  Informasi  Akuntansi. AMP YKPN: Yogyakarta.
Leonard, Febriady Sembiring. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi  dan  Sistem  Pengendalian  Intern Terhadap  Keandalan  dan  Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada  Pemerintah  Kota  Padang) .  Artikel  Ilmiah Universitas Negeri Padang, Padang.
Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah  :Panduan  Bagi  Eksekutif, DPRD,  dan  Masyarakat  dalam  Pengambilan Keputusan  Ekonomi,  Sosial,  Politik. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN: Yogyakarta.
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi Pertama. Andi: Yogyakarta.
Mustafa, Santiadji, Sutrisno, dan Rosidi. 2010. Analisis Faktor-Faktor  yang  Berpengaruh  Terhadap Keterandalan  dan  Ketepatwaktuan  Pelaporan Keuangan pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari. Jurnal Akuntansi.
Nur  Azmi, 2016. BPK: Pemkab Bungo Wajib pangkas tenaga honorer . Melalui
http://www.infobungo.com/2016/04/bpk.html  (diakses 23 Oktober 2017)
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun 2007  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2003  tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .
Pratiwi,  Widya,  2012. Analisis  Penerapan  Sistem Pengendalian  Intern. Jurnal  Ekonomi  STIE Hajo Agus Salim. Bukittinggi.
Rahayu,  Sri  dan  Misni  Erwati.  2010. Manajemen Keuangan  Daerah. Modul  Ajar  Akuntansi Universitas Jambi. Jambi
Riduwan.  2010, Skala  Pengukuran  Variabel-variabel Penelitian , Alfabeta: Bandung.
Rianse,  Usman  dan  Abdi.  2012 .  Metode  Penelitian Sosial  dan  Ekonomi  Teori  dan  Aplikasi . Alfabeta: Bandung
Saputra, Eko.F, dkk. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi,  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,
dan
Pengawasan
Internal
Terhadap Keterandalan  Pelaporan  Pemerintah  Daerah (Studi  Pada  pemerintah  Provinsi  Riau .  Artikel Ilmiah. 2011
Siregar,  Baldric,  2015. Akuntansi  Sektor  Publik (Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah Berbasis Akrual) UPP STIM YKPN: Yogyakarta
Sugiyono.  2008. Metode  Penelitian  Bisnis .  Alfabeta: Bandung.
Sugiyono.  2012. Metode  Penelitian  Pendidikan Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R  & D .Alfabeta: Bandung.
Suliyanto.  2011. Teori  dan  Aplikasi  dengan  SPSS. Yogyakarta.Andi.
Tuasikal,  Askam.  2008. Pengaruh  pengawasan, pemahaman  system  akuntansi  keuangan  dan pengelolaan  keuangan  terhadap  kinerja  unit satuan  kerja  pemerintah  daerah  (Studi  pada Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Maluku) . Finance and Banking Journal Vol. 10 No. 1 Juni 2008
Undang-Undang  Nomor  9  tahun  2015  tentang
Pemerintahan Daerah.

## Undang-UndangNomor  33  Tahun  2004  tentang
Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
Winidyaningrum,  dan  Rahmawati,  2010. Pengaruh Sumber  Daya  Manusia  Dan  Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Terhadap  Keterandalan Dan  Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan
Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening    Pengendalian  Intern  Akuntansi (Studi Empiris di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN) .
Simposium Nasional Akuntansi XIII.
W,  Joseph  Wilkinson.  1993 .  Sistem  Akuntansi  dan Informasi. Binarupa Aksara : Jakarta.
Yuliartha.  2013. Pengaruh  Kompetensi  Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian
Intern  Pemerintah  dan  Pengawasan  Keuangan Daerah  Terhadap  Nilai  Informasi  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris pada  SKPD  Kota  Padang .    Artikel  Ilmiah Universitas Negeri Padang, Padang