## ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT LIKUIDITAS BPR KONVENSIONAL DAN BPR SYARIAH GUNA MENGETAHUI TINGKAT
KESEHATAN KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI PADA BPR DI KABUPATEN MAGETAN DAN PONOROGO)
1) 2)
Anggita Langgeng Wijaya , Yulin Suswandari
1 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI MADIUN email: Gonggeng14@gmail.com
2 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI MADIUN email: Tugas2q@gmail.com

## Abstract
This study is aimed to analyze the differences in the level of liquidity in Conventional Rural Banks and Islamic Rural Banks to determine the level of financial health of rurals banks in Magetan and Ponorogo East Java. Analyses were performed by t-test on liquidity ratio and cash ratio from periods  2010  until  2013.  Population  in  this  study  are  all  of  Rural  banks  (BPR)  in  Magetan  and Ponorogo officially registered in Bank Indonesia. Data were obtained from the Quarterly financial report.  The  results  of  this  research  show  that:  1)  there  are  significant  differences  in  terms  of  the liquidity ratio betweent Conventional Rural banks and Islamic Rural Bank at Magetan dan Ponorogo. Conventional  Rural  Banks  have  a  higher  liquidity  ratio  than  Islamic  Rural  banks.  2)  There  are significant differences interms of the ratio of cash between conventional Rural Banks and Islamic Rural Bank in Magetan and Ponorogo. Conventional Rural Banks have a lower cash ratio than Islamic Rural Banks in Magetan and Ponorogo.
Keywords:  Conventional Rurals Bank, Islamic Rurals Bank, T-test, Magetan, Ponorogo

## 1. PENDAHULUAN
Bank  adalah  lembaga  keuangan  yang usaha  pokoknya  adalah  menghimpun  dana dan  menyalurkan  kembali  dana  tersebut  ke masyarakat  dalam  bentuk  kredit  serta memberikan  jasa-jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran  dan  peredaran  uang.  Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki fungsi pokok berupa  mengumpulkan  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  tabungan  dan  kemudian disalurkan  kembali  kepada  masyarakat  dalam bentuk pemberian pinjaman kepada pihak lain, juga menjamin keamanan uang masyarakat yang disimpan tersebut dari risiko hilang, kebakaran, dan lain- lain. Bank memperoleh sebagian besar dananya  berasal  dari  simpanan  masyarakat berupa giro, deposito, tabungan dan sebagainya yang  mana  dana  yang  telah  dihimpun  tersebut disalurkan  kembali  kepada  masyarakat, terutama pada dunia usaha dalam bentuk kredit. Dalam  hal  ini,  bank  memperoleh  pendapatan atau  penghasilan  dari  perbedaan  tingkat  suku bunga  yang  berlaku  pada  saat  itu,  yaitu  antara tingkat bunga yang dibebankan atas kredit yang diberikan  bank  kepada  debitur  dengan  tingkat bunga  yang  diberikan  bank  atas  uang  yang disimpan pada bank tersebut (Kalesaran, 2013).
Handan  dan  Wijaya  (2006)  mengata- kan  Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR),  menurut
UU RI nomor 10 tahun 1998, adalah bank yang m e l a k s a n a k a n   k e g i a t a n   u s a h a   s e c a r a konvensional  atau  berdasarkan  prinsip  syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Menurut Islamiyah  (2010),  Bank  Perkreditan  Rakyat menerima  simpanan  hanya  dalam  bentuk deposito  berjangka,  tabungan,  dan  bentuk lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu.  Pada mulanya  tugas  pokok  BPR  diarahkan  untuk menunjang  pertumbuhan  dan  modernisasi ekonomi  perdesaan  serta  mengurangi  praktek- praktek  ijon  dan  para  pelepas  uang  (rentenir). Dengan  semakin  berkembangnya  kebutuhan masyarakat,  tugas  BPR  tidak  hanya  ditujukan bagi  masyarakat  perdesaan,  tetapi  juga mencakup  pemberian  jasa  perbankan  bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan.
Jikrillah  (2010)  menyatakan  bahwa Bank Perkreditan Rakyat merupakan komponen kunci   dalam   memajukan   Usaha   Menengah Kecil   dan   Mikro   (UMKM).   Birokrasi   rumit yang biasanya menjadi hambatan utama UMKM dalam  memperoleh  akses  pendanaan,  banyak didapatkan  solusinya  melalui  layanan  Bank Perkreditan Rakyat. Proses layanan kredit  yang sederhana  dan  mudah,  membuat  Bank Perkreditan Rakyat makin dipercaya oleh pelaku
UMKM.  Peran  penting  yang  dijalankan  oleh Bank Perkreditan  Rakyat terhadap UMKM  ini, sejalan    dengan    strategi  pemerintah    untuk menjadikan   usaha   menengah kecil dan mikro sebagai  ujung  tombak  pertumbuhan  perekono- mian  nasional.  Sehubungan  dengan  perannya yang  sangat  strategis  dan  berbeda  dengan perbankan  secara  umum,  maka  industri  Bank Perkreditan  Rakyat  dengan  tingkat  efisiensi yang  tinggi  sangat  diperlukan  karena  mem- punyai  dampak  positif  terhadap  sektor-sektor lainnya
Peranan BPR sebagai penghimpun dan penyalur  dana  masyarakat  dapat  mewujudkan tujuan  BPR,  yaitu  sebagai  lembaga    keuangan penunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  banyak (Islamiyah,  2010).  Sasaran    Bank  Perkreditan Rakyat  ialah  untuk melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang kecil, pegawai dan pensiunan  karena  sasaran    ini    belum    dapat terjangkau oleh   bank umum   dan untuk lebih mewujudkan   pemerataan   layanan   perbankan. Pemerataan  kesempatan  berusaha,  pemerataan pendapatan,dan   agar   mereka   tidak jatuh   ke tangan  para rentenir (Jakrillah, 2010).
Memperhatikan  peranan  BPR  yang sangat  penting  bagi  masyarakat  menengah  ke bawah,  peneliti  menilai  perlu  dilakukan  pene- litian  tentang  kesehatan  keuangan  perbankan sebagai  upaya  perlindungan  konsumen  dari praktik  perbankan  yang  tidak  sehat.  Menurut Jakrillah (2010), pembinaan   dan   pengawasan bank  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia.  Secara periodik  bank-bank  wajib  menyampaikan laporan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam  rangka  penilaian  tingkat  kesehatan  dan kinerjanya.  Bank-bank  dituntut  transparan dengan  kewajiban  untuk  menyediakan informasi  kepada  pihak  nasabah  baik  yang berhubungan  transaksi  yang  dilakukan  oleh nasabah  ataupun  informasi  perihal  kegiatan usaha  dan  kondisi  bank,  sehingga  kinerja perbankan dapat diketahui   oleh   segala   pihak yang  berkepentingan  dengan  bank  yang bersangkutan.
Namun  demikan  hal  yang  menjadi kendala adalah pengawasan yang dilakukan oleh bank  Indonesia  tidak  secara  langsung  dapat diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat belum  dapat  secara  langsung  menilai  tingkat kesehatan BPR yang ada di wilayah mereka. Hal tersebut  membuat  peneliti  tertarik  untuk  me- lakukan  penelitian  tentang  kondisi  keuangan BPR  baik  BPR  konvensional  maupun  BPR
Syariah.Salah  satu  rasio  keuangan  yang digunakan  untuk  menilai  kondisi  keuangan perusahaan  adalah  rasio  likuiditas  perbankan. Harahap  (2010)  menyatakan  bahwa  likuiditas merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi b a n k   k a r e n a   a k a n   b e r d a m p a k   p a d a profitabililitas  serta business  sustainibility  and continuity . Hal tersebut tercermin dari peraturan bank  Indonesia  yang  menetapkan  likuiditas sebagai salah satu dari delapan risiko yang harus dikelola oleh bank. Pengertian likuiditas dalam dunia  perbankan  lebih  kompleks  dibanding dengan  dunia  bisnis  secara  umum.  Dari  sudut aktiva,  likuiditas  adalah  kemampuan  untuk mengubah  seluruh  aset  menjadi  bentuk  tunai ( cash ),  sedangkan  dari  sudut  pasiva,  likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana  melalui  peningkatan  portofolio  liabilitas. Secara garis besar manajemen likuiditas terdiri dari dua bagian, yaitu; pertama, memperkirakan k e b u t u h a n   d a n a ,   y a n g   b e r a s a l   d a r i penghimpunan dana ( deposit inflow) dan untuk penyaluran  dana (fund  out  flow) dan  berbagai komitmen pembiayaan (finance commitments) . Perkembangnya  bisnis  lembaga keuangan syariah juga berdampak pada kemun- culan  lembaga  keuangan  di  daerah  termasuk munculnya  Bank  Perkreditan  Rakyat  dengan basis  syariah.Kemunculan  BPR  syariah  ini menjadi  kajian  yang  menarik  dalam  penelitian terutama  tentang  bagaimana  kondisi  keuangan BPR  syariah  jika  dibandingkan  dengan  BPR Konvensional.  Kabupaten  Magetan  dan Ponorogo  dipilih  sebagai  sampel  penelitian  ini dikarenakan Kabupaten Magetan dan Ponorogo di eks-karisidenan Madiun yang memiliki BPR konvensional  dan  BPR  Syariah  dalam  satu kabupetan  dan  terdaftar  secara    resmi  di  Bank Indonesia.

## TINJAUAN  PUSTAKA  DAN  PENGEM- BANGAN HIPOTESIS
Undang-Undang No. 10 ayat (2) tanggal 10  november  1998,  bank  adalah  badan  usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkat- kan taraf hidup rakyat banyak (Kalesaran, 2013). Margaretha  dan  Setiyaningrum  (2011) menyebutkan  bahwa  bank  adalah  badan  usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau  bentuk  lain  dalam  rangka  meningkatkan taraf  hidup  rakyat  banyak.  Fungsi  ini  disebut dengan fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi
dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak  tersebut,  yaitu  penyimpan  dana  dan peminjam  dana  saling  memiliki  kepercayaan. Bank  yang  sehat  merupakan  penunjang  bagi perkembangan  perekonomian  nasional.Salah satu  aspek  penting  untuk  menilai  tingkat kesehatan bank adalah likuiditas keuangan bank.
Muhammad  dan  Nugraheni  (2011) menyebutkan bahwa industri keuangan syariah telah menjadi sebuah potensi yang besar dalam bisnis global. Di Indonesia, perkembangan lem- baga  syariah  dimulai  dengan  berdirinya  Bank Muamalat  Indonesia  tahun  1992.  Sementara lembaga  keuangan  non  bank  seperti  Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah dan lembaga keuangan nirlaba seperti Lembaga Amil  Zakat  dan  Badan  Pengelola  Wakaf  juga mengalami  perkembangan  yang  cukup signifikan. Anwar (2010) menjelaskan bahwa di Indonesia pada tahun 2010, telah ada lebih dari lima  belas  bank  yang  memiliki  sistem  operasi ganda, yaitu menjalakan aktivitas sebagai bank konvensional  dan  juga  menjalankan  sistem perbankan syariah.
Siregar  (2002)  menyatakan  bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia secara formal  telah  dimulai  sejak  tahun  1992  dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Namun,  harus  diakui  bahwa  UU tersebut  belum  memberikan  landasan  hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah. Amandemen terhadap UU No. 7 tahun 1992  yang  melahirkan  UU  No.  10  tahun  1998 yang  secara  eksplisit  menetapkan  bahwa  bank dapat  beroperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip syariah.  Kemudian,  UU  No.  23  tahun  1999 tentang Bank Indonesia juga menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah. Keberadaan  kedua  UU  tersebut  telah  meng- amanahkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat  ketentuan  dan  fasilitas  penunjang lainnya  yang  mendukung  operasional  bank syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi  pengembangan  perbankan  syariah  di Indonesia,  yaitu  dengan  dikeluarkannya sejumlah  ketentuan  operasional  dalam  bentuk SK  Direksi  BI/Peraturan  Bank  Indonesia.  UU tersebut selanjutnya menjadi dasar hukum bagi keberadaan  dual  banking  system  di  Indonesia, yaitu  adanya  dua  system  perbankan  (konven- sional dan syariah) secara berdampingan dalam memberikan  pelayanan  jasa  perbankan  bagi masyarakat.
Ismal  (2009)  menjelaskan  bahwa industri perbankan syariah di Indonesia merupa-
kan hal yang sangat prospektif.Hal ini terbukti dengan meningkatnya kinerja pada dua dekade terakhir. Perubahan lingkungan bisnis menuntut perbankan  syariah  untuk  memiliki  manajemen likuiditas perusahaan yang cukup dalam rangka mengoptimalkan dana nasabah dan mengurnagi risiko  likuiditas.  Masalah  likuiditas  dalam sebuah  bank  pada  umumnya  terjadi  karena kegagalan dalam pengelolaan dana nasabah atau karena  kondisi  perekonomian  yang  tidak menguntungkan.  Aspek  likuditas  dapat  dijaga dengan cara meningkatkan manajemen internal likuiditas dengan menyeimbangkan neraca pada sisi aktiva lancar dan hutang lancar atau dengan mengoptimalkan  peran  bank  sentral  dalam  hal manajemen likuiditas industri perbankan.
Herri et  al. (2008)  menyatakan  bahwa BPR adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro  di  Indonesia  yang  telah  memiliki  akar dalam  sosial  ekonomi  masyarakat  pedesaan Indonesia.  Menurut  Undang  Undang  Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  10  tahun  1998,  BPR  adalah  bank yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam  lalu  lintas  pembayaran.  Usaha  BPR meliputi,  menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  simpanan  berupa  deposito  ber- jangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan  dengan  itu;  memberikan  kredit; menyediakan pembinaan dan penempatan dana berdasarkan  Prinsip  Syariah  sesuai  dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank  Indonesia,  deposito  berjangka,  sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.
Handan  dan  Wijaya  (2006)  menjelas- kan  bahwa  tugas  pokok  BPR  adalah  mengem- bangkan  persekonomian  rakyat  di  daerah, terutama  pedesaan,  bagi  golongan  ekonomi lemah,  dengan  membantu  pembiayaan,  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat. Menurut Yuniarti (2011) persaingan  penyaluran kredit  di    segmen  nasabah  UMKM,  dirasakan semakin  ketat.  Pasca  krisis  keuangan  global, bank  swasta  dan  bank  BUMN  berebut  mem- biayai  nasabah  segmen  ini  yang  selama  ini dikuasai  bank  perkreditan  rakyat  (BPR)  dan Bank BRI. Tantangan BPR saat ini dinilai akan semakin berat. Pasalnya saat ini tidak hanya BPR yang  menggarap  pasar  UMKM  namun perbankan umum, dan asing. Saat ini sebanyak 1.627 BPR yang beroperasi di seluruh Indonesia terancam  gulung  tikar  akibat  persaingan  yang tidak  seimbang  antara BPR  dengan bank-bank
umum  dan  asing.  BPR  sudah  dirugikan  oleh kemudahan yang diberi kan BI kepada ekspansi bank umum melalui pem bukaan kantor cabang pembantu  (capem)  di  kota  kota  kecil.  Capem- capem  itu  notabene  sebenarnya  membidik segmen nasabah yang selama ini digarap BPR. Sebaliknya,  BPR  selama  ini  dibatasi  oleh regulasi BI yang hanya boleh buka satu cabang dalam satu tahun. Aturan ini tidak berlaku  untuk bank (Yuniarti, 2011).
Astuti dan Sudyatno (1995) menyatakan bahwa krisis likuiditas bagi sebuah bank adalah hal  yang  berbahaya  karena  dapat  berdampak pada  kesulitan  keuangan  yang  mengarah  pada kebangkrutan.Oleh karena itu, bank harus dapat menjaga tingkat likuiditasnya pada tingkat yang optimal.Krisis  likuiditas  bagi  sebuah  bank menjadi lebih berbahaya dampaknya dari pada pelayanan yang kurang baik terhadap nasabah. Nama  baik  perusahaan  yang  telah  dibangung bertahun-tahun  dapat  hancur  karena  kegagalan bank  untuk  memenuhi  kewajiban  yang  jatuh tempo.  Aspek  likuiditas  perlu  mendapatkan perhatian yang lebih dari jajaran top manajemen bank serta Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia.
Likuidasi  perbankan  yang  terjadi  pada perioda  1997-1998,  ditutupnya  bank  IFI  dan kasus fenomenal bank century menjadi catatan kelam bagi perkembangan perbankan Indonesia sekeligus menjadi red flag bagi bank Indonesia tentang  pentingnya  aspek  likuditas  sebagai penentu tingkat kesehatan bank. Syathiri (2009) menjelaskan  bahwa  baik  bank  konvensional maupun  bank  syariah  di  Indonesia,  masing- masing  tetap  berorientasi  pada  upaya  untuk memperoleh  laba.  Oleh  karena  itu,  dalam menjalankan  aktivitas  operasionalnya  bank harus  dapat  menjaga  kinerja  keuangannya terutama  tingkat  profitabilitas  dan  likuiditas. Menjaga  likuiditas  bank  sama  juga  dengan menjaga kelangsungan hidup bank. Bank yang terkena  krisis  likuiditas  akan  kehilangan kepercayaan  dari  masyarakat  dan  dampak berdampak pada kebangkrutan bank tersebut.
Kasus  Bank  Century  yang  menyeret politisi  dan  para  pejabat  di  bidang  keuangan merupakan  salah  satu  contoh  kasus  perbankan yang  berhubungan  dengan  aspek  likuiditas. Kesalahan  dalam  menilai  tingkat  likuiditas sebuah  bank  dapat  berdampak  pada  keputusan bisnis  yang  tidak  tepat  baik  oleh  investor maupun  otoritas  bank  sentral.  Penelitian  ini menarik  dilakukan  mengingat  perkambangan yang  cukup  pesat  pada  perbankan  syariah  di Indonesia  dan  pentingnya  aspek  likuiditas sebagai salah satu indikator kesehatan keuangan
perbankan,  sehingga  penelitian  yang  mem- bandingkan  likuiditas  antara  BPR  syariah  dan BPR  konvensional  menjadi  penting  untuk dilakukan untuk menilai tingkat kesehatan bank di daerah.
Ika  dan  Abdullah  (2011)  menjelaskan bahwa  pertumbuhan  yang  signifikan  dari perbankan  syariah  pada  beberapa  dekade  ini memunculkan kesempatan bagi para akademisi untuk  mengembangkan  penelitian  dibidang akuntansi syariah.Salah satu metoda yang dapat digunakan  adalah  dengan  menggunakan  rasio keuangan  untuk  menilai  beberapa  aspek  dari bank syariah seperti kinerja, likuiditas dan risiko kredit.  Kamaruddin et  al. (2008)  melakukan penelitian tentang evaluasi kinerja perbankan di Malaysia jika dilihat dari efisiensi pengendalian biaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian  biaya  pada islamic  bank lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank domestik dan bank asing yang ada di Malaysia.
Penelitian  Siebel  (2008)  menemukan bahwa  perbankan  Islam  di  Indonesia  memiliki kinerja yang lebih baik jika dilihat dari sisi rasio hutang  dan  kualitas  tingkat  pengembalian portofolio dibandingkan dengan bank komersial lain  secara  umum.  Pertanyaan  yang  muncul adalah  bagaimana  dengan  aspek  likuiditas. Apakah  terdapat  perbedaan  yang  signifikan antara tingkat likuiditas bank syariah dan bank konvensional  di  Indonesia  dan  apakah  bank syariah memiliki likuiditas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hasil penelitian  Ika  dan  Abdullah  (2011)  menun- jukkan bahwa selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2007, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal tingkat likuiditas antara bank syariah dan  bank  konvensional  di  Indonesia.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  secara  keuangan  bank syariah  memiliki  risiko  yang  lebih  rendah dibandingkan dengan bank konvensional.
Dengan  memperhatikan  beberapa  hasil penelitian di atas, serta dengan memperhatikan kemunculan BPR syariah di Kabupaten Magetan dan  Ponorogo,  peneliti  ingin  mengetahui perbandingan tingkat likuiditas keuangan antara BPR  konvensional  dan  BPR  syariah. Perkembangan  pesat  dalam  industri  keuangan syariah,  berdampak  kepada  banyaknya konsumen yang mulai beralih menggunakan jasa keuangan  syariah  termasuk  BPR.Tingkat likuiditas  keuangan  sangatlah  penting  bagi kelangsungan  hidup  sebuah  bank,  sehingga pemahaman tentang likuditas BPR syariah dan BPR konvensional penting untuk dilakukan.
Hipotesis  dalam  penelitian  ini  didasar- kan  oleh  beberapa  hal,  antara  lain  masalah
tingkat likuditas menjadi isu besar nasional yang berdampak  pada  munculnya  kasus  bank Century.  Kabupaten  Magetan  dan  Kabupaten Ponorogo,  adalah  wilayah  dengan  perkem- bangan BPR konvesional dan BPR Syariah yang baik  dan  telah  secara  resmi  terdaftar  di  Bank Indonesia. BPR konvesional telah lebih dahulu ada  di  masyarakat  dibandingkan  dengan  BPR syariah, secara dasar pemikiran, keuangan BPR konvensional  memiliki  tingkat  kesehatan keuangan  yang  lebih  baik  termasuk  tingkat likuiditas perusahaan jika dibandingkan dengan BPR  syariah.  Namun  demikian,  dari  sisi  yang berlawanan,  perkembangan  pesat  industri syariah  dapat  berpengaruh  pada  minat konsumen  untuk  menggunakan  jasa  BPR konvensional dan beralih ke BPR syariah.Hal ini dapat  berdampak  pada  penurunan  kinerja keuangan BPR konvensional dan meningkatkan kinerja  keuangan  BPR  syariah  yang  dapat berdampak  terhadap  tingkat  rasio  likuiditas masing-masing bank.Berdasar hal tersebut maka perlu  dilakukan  penelitian  tentang  tingkat likuiditas BPR konvesensional dan BPR syariah serta analisis tingkat perbedaan likuiditas BPR konvensional dan BPR syariah.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka hipotesis  dalam  penelitian  ini  dirumuskan sebagai berikut.
H : Terdapat perbedaan yang signifikan antara 1 BPR konvensional dan BPR syariah dalam hal tingkat likuiditas dari sisi current ratio H : Terdapat perbedaan yang signifikan antara 2 BPR konvensional dan BPR syariah dalam hal tingkat likuiditas dari sisi cash ratio.

## 2. METODE PENELITIAN Data, Populasi dan Sampel
Data  dalam  penelitian  ini  diambil  dari l a p o r a n   k e u a n g a n   Tr i w u l a n a n   y a n g dipublikasikan melalui website Bank Indonesia. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  BPR syariah dan BPR konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2013.Sampel  diambil  dengan  menggunakan metoda sampel populasi.

## Definisi Operasional Variabel
Variabel  pertama  dalam  penelitian  ini adalah  tingkat likuiditas .Likuiditas  dalam penelitian  ini  diukur  dengan  menggunakan current  ratio dan cash  ratio dengan  mengacu pada penelitian Ika dan Abdullah (2011). Current ratio dan cash  ratio dalam  penelitian  ini dinotasikan dengan rumus sebagai berikut.
Current Ratio =
Cash ratio =
Variable  kedua  dalam  penelitian  ini adalah  kategori  bank  dimana  dalam  penelitian ini  penulis  membentuk variable  dummy yaitu nilai 1 untuk BPR syariah  dan nilai 0 untuk BPR konvensional.

## Metoda Analisis Data
Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  dalam  penelitian ini  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran umum  tingkat  likuditas BPR  syariah  dan BPR  konvensional  di  Kabupaten  Magetan dan  Kabupaten  Ponorogo  dari  sisi  nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi.
Uji Beda
Hipotesis  dalam  penelitian  ini  diuji dengan  uji  beda.  Alat  analisis  yang digunakan adalah uji Mann-Whitney . Melalui penelitian  ini  akan  diuji  apakah  terdapat perbedaan likuiditas yang signifikan antara BPR  syariah  dan  BPR  konvensonal  di Kabupaten  Magetan  dan  Kabupaten Ponorogo. Menurut Santoso (2006) jika nilai p  di  bawah  0.05  berarti  terdapat  perbedaan yang  signifikan  antara  dalam  hal  tingkat likuiditas  antara  BPR  syariah  dan  BPR konvensional  di  Kab.  Magetan  dan  Kab. Ponorogo. Tabel mean rank pada output olah data akan menunjukkan mana likuiditas yang lebih  tinggi  antara  BPR  syariah  dan  BPR konvensional di  Kabupaten  Magetan  dan Kabupaten  Ponorogo .  Uji  beda  akan dilakukan  untuk  seluruh  sampel  dan  juga analisis sampel berdasar kabupaten.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  berfungsi  memberi- kan  gambaran  tentang  karakter  dasar  dari  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.Tujuan pembahasan statistik deskriptif ditujukan untuk mengetahui persbaran data penelitian dilihat dari sisi  nilai  minimum,  maksimul,  rata-rata  dan strandar deviasi. Pembahasan statistic deskriptif dibagi menjadi tiga bagian yaitu yang pertama, data kabupaten keuangan BPR di Magetan, yang kedua,  data  keuangan  BPR  di  Kabupaten Ponorogo dan yang ketiga, data total penelitian yang  meliputi  data  keuangan  BPR  kabupaten Magetan  dan  Ponorogo.  Adapun  hasil  uji statistik desktiptif untuk data keuangan BPR di kabupaten  Magetan  tersaji  pada  tabel  dan gambar di bawah ini.
kas Saldo segera
Hutang
aktiva Total kas Saldo
Analisis Perbedaan Tingkat Likuiditas BPR Konvensional .....
Tabel 1. Data Statistik Deskriptif

## Sumber: Hasil Pengolahan Data
Hasil pengujian statistik deskriptif data BPR  keseluruhan  untuk  BPR  di  Kabupetan Magetan  dan  Ponorogo  menunjukkan  bahwa jumlah  147  data  keuangan  perusahaan.  Data dummy  BPR  menunjukkan  nilai  minimum  0 dengan  nilai  maksimum  1,  nilai  rata-rata  0,12 dengan standar deviasi 0,321. Variabel rasio kas ( cash  holdings )  menunjukkan  nilai  minimum 0,00  dengan  nilai  maksimum  0,07.  Nilai  rata- rata cash holdings sebesar 0,012 dengan standar deviasi  sebesar  0,012.  Variabel  likuiditas memiliki  nilai  minimum  0,00  dengan  nilai maksimum  9,14.  Nilai  rata-rata  variabel likuiditas 0.012 dengan standar deviasi 0,012.

## Hasil Uji Beda
Hasil pengujian data keseluruhan untuk BPR  konvensional  dan  BPR  syariah  di Kabupaten Magetan dan Ponorogo tersaji pada tabel berikut ini.
Tabel 2. Mean Rank BPR Kabupaten Magetan dan Ponorogo
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Tabel 3. Uji Beda BPR Kabupaten Magetan dan Ponorogo
Sumber: Hasil Pengolahan Data
Data penelitian secara keseluruhan menunjukan bahwa  terdapat  147  total  data  rasio  likuiditas BPR  di  Kabupaten  Magetan  dan  Kabupaten
Ponorogo  dengan  rincian  130  data  BPR konvensional dan 17 data BPR syariah. Hasil uji beda rasio likuiditas perusahaan pada tabel 5.10 untuk  BPR  konvensional  dan  BPR  syariah  di Kabupaten Magetan dan Ponorogo menunjukan bahwa  rasio  likuiditas  berupa current  ratio menunjukkan  nilai  sig  (2-tailed)  menunjukan nilai p sebesar 0.000 sedangkan rario likuiditas berupa cash  holdings menunjukkan  nilai  sig (2  tailed)  menunjukan  nilai  p  sebesar  0.003. Pengujian rasio likuiditas baik current ratio dan cash  holdings menunjukan  adanya  perbedaan rasio  likuiditas  yang  signifikan  antara  BPR konvensional  dan  BPR  syariah  di  Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo.
Hasil mean  rank pada  tabel  5.11 menunjukkan bahwa secara keseluruhan current ratio BPR  konvensional  lebih  tinggi  jika dibandingkan dengan BPR Syariah, sedangkan rasio kas perusahaan ( cash holdings ) menunjuk- kan  BPR  syariah  di  Kabupetan  Magetan  dan Ponorogo memiliki rasio kas yang lebih tinggi jika  dibandingkan  dengan  BPR  Syariah. Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  uji  beda rasio likuiditas BPR di Kabupaten Magetan dan Ponorogo  adalah  bahwa  terdapat  perbedaan yang signifikan dalam hal likuiditas antara BPR Konvensional  dan  BPR  Syariah.  BPR  konven- sional  memiliki  rasio current  rasio yang  lebih tinggi  jika  dibandingkan  BPR  Syariah sedangkan BPR syariah memiliki rasio kas yang lebih  tinggi  jika  dibandingkan  BPR  Konven- sional.

## Pembahasan
KOP  BPR  Takeran  dan  KOP  BPR Mulyo Harjo yang memiliki rasio likuditas rata- rata di atas rata-rata industri. Dua BPR tersebut tentunya menjadi BPR yang paling tinggi rasio likuiditasnya  jika  di  bandingkan  dengan  BPR lain  di  Kabupaten  Magetan.  Hal  yang  perlu dicermati adalah kondisi likuditas BPR Syariah Magetan.BPR syariah sebagai BPR yang masih baru  tingkat  likuditasnya  masih  rendah  yaitu masih di bawah 10%. BPR yang lain yaitu PT. Buana  Citra  Sejahtera  dan  PT  BPR  Artha Dharma  Magetan  meski  rasio  likuditasnya masih  di  bawah  rata-rata  industri  namun  nilai rasio sudah di atas 10%, bahkan untuk PT BPR Artha Dharma Magetan sudah di atas 20%.
Jika  dilihat  dari  tingkat  kesehatannya tentu yang perlu mendapatkan perhatian adalah BPR  Syariah  Magetan  yang  masih  ada  di  area yang kurang aman. Laporan laba rugi pada BPR Syariah  Magetan  masih  mengalami  kerugian pada  awal  kegiatan  operasinya.  Apabila  pada tahun-tahun  berikutnya  kinerja  dari  BPR
N
Mean Std. Deviation
DUMM YBPR 147 0 1 0.12 0.321 LIQ 147 0.00 9.14 0.6430 1.37419 CASH 147 0.00 0.07 0.0121 0.01297 Minimum Maximum Variabel Varia - bel DUMMYBPR N Mean
Rank Sum of Ranks LIQ BPR Konvensional 130 81.55 10601.00 BPR Syariah 17 16.29 277.00 Total 147 CASH BPR Konvensional 130 70.20 9126.00 BPR Syariah 17 103.06 1752.00
Total 147
Parameter LIQ CASH Mann-Whitney U 124.000 611.000 Wilcoxon W 277.000 9126.000 Z -5.942 -2.992 Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 0.003
Syariah Magetan tidak mengalami peningkatan maka ada kemungkinan BPR ini menjadi BPR yang  tidak  sehat  pada  perioda-perioda berikutnya.  Pihak  manajemen  BPR  Syariah Magetan  harus  berupaya  meningkatkan kinerjanya  agar  BPR  syariah  Magetan  tidak mengalami  financial  distress  pada  perioda berikutnya.
Rasio  likuditas  BPR  di  Kabupaten Ponorogo  termasuk  tinggi  jika  dibandingkan dengan  di  Kabupaten  Magetan.  Rata-rata  rasio likuditas  BPR  di  Ponorogo  mencapai  0.938. Rasio likuditas tertinggi dimiliki oleh PT. BPR Artha  Ponorogo  sebesar  4.300.  Hal  ini  berarti nilai  hutang  yang  jatuh  tempo  pada  tahun berjalan  4  kali  lipat  jika  dibandingkan  dengan kas yang dimiliki. Hal ini tentu berbahaya karena nilai kas dan setara kas yang dimiliki oleh BPR tidak  cukup  untuk  melunasi  hutang  jangka pendeknya.  BPR  Artha  Ponorogo  disarankan untuk  meningkatkan  nilai  rasio  kas  dan  serata kas  yang  dimiliki  atau  meningkatkan  penge- lolaan  aktiva  lancar  yang  dimiliki  BPR  agar perputaran aktiva lancar dapat menutup hutang perusahaan  yang  jatuh  tempo.Dengan  upaya tersebut diharapkan BPR Artha Ponorogo tetap menjadi bank dengan keuangan yang sehat serta terhindar dari financial distress.
Dengan melihat tingginya rata-rata rasio likuditas di Ponorogo peneliti melihat ada geliat bisnis  yang  tinggi  dalam  industri  BPR  di Ponororogo.Namun demikian, perlu di waspadai bahwa  nilai  hutang  jangka  pendek  yang  jatuh tempo dan harus segera dilunasi oleh pihak BPR harus tercover oleh nilai kas dan setara kas yang dimiliki  oleh  BPR. Atau  alternatif  lain,  penge- lolaan  modal  kerja  harus  baik,  dalam  artian perputaran  aktiva  lancar  harus  terkontrol  dan nilainya  harus  mampu  menutup  nilai  hutang jangka pendek yang telah jatuh tempo. Apabila hal  tersebut  tidak  dapat  dilakukan,  maka  BPR akan  mengalami  kesulitan  likuiditas  di  mana tidak tersedia dana yang cukup untuk melunasi hutang  jangka  pendeknya.  Hal  ini  dapat berbahaya  karena  dapat  merugikan konsumen dan  menbuat  kepercayaan  masyarakat  menjadi berkurang untuk menggunakan jasa BPR.

## 4. KESIMPULAN Kesimpulan
Berdasarkan analisis data yang dilaku- kan  pada  data  rasio  keuangan  pada  BPR konvensional dan BPR Syariah untuk analisis di Kabupaten  Magetan  dan  Ponorogo  dapat disimpulkan bahwa: 1) Terdapat perbedaan yang signifikan  dalam  hal  rasio  likuiditas  BPR konvensional  dan  BPR  Syariah  di  Kabupaten
Magetan  dan  Ponorogo  dimana  BPR  konven- sional  memiliki  rasio  likuiditas  (current  ratio) yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan BPR Syariah. 2) Terdapat perbedaan yang signifikan dalam  hal  rasio  kas  ( cash  holdings )  BPR konvensional  dan  BPR  Syariah  di  Kabupaten Magetan  dan  Ponorogo.  BPR  konvensional memiliki rasio kas yang lebih rendah jika diban- dingkan  dengan  BPR  Syariah  di  Kabupaten Magetan dan Ponorogo. 3) Secara umum kondisi kesehatan  BPR  di  Kabupaten  Magetan  dan Ponorogo dalam keadaan baik. BPR yang perlu mendapatkan  perhatian  adalah  BPR  Syariah Magetan  yang  disebakan  aktivitas  operasional BPR  yang  masih  saja  mengalami  kerugian selama beberapa perioda pelaporan. Untuk BPR di  Kabupaten  Ponorogo  PT.  BPR  Artha Ponorogo  perlu  mendapatkan  perhatian  yang disebabkan  nilai  rasio  hutang  jangka  pendek yang lebih besar jika dibandingkan dengan kas dan setara kas yang dimiliki oleh BPR. 4) BPR Syariah Magetan dan PT. BPR Artha Ponorogo perlu  segara  untuk  mening-katkan  kinerja operasionalnya agar tetap menjadi BPR dengan keuangan yang sehat dan terhindar dari financial distress pada perioda-perioda yang akan datang.

## Keterbatasan dan Saran
Penelitian ini memiliki beberapa keter- batasan,  antara  lain  penelitian  ini  hanya dilakukan pada BPR syariah dan Konvensional yang ada di Kabupaten Megetan dan Ponorogo sehingga hasil penelitian ini tidak bisa diguna- kan untuk mengeralisir hasil untuk seluruh BPR Syariah  dan  Konvensional.  Penelitian  ini  juga tidak  mempertimbangkan  umur  BPR  sebagai salah satu pertimbangan untuk menentuka fase atau  siklus  hidup  yang  saat  ini  sedang  dijalani BPR.  Penelitian  selanjutnya  disarankan  untuk menguji kembali perbandingan rasio keuangan antara  BPR  konvensional  dari  sisi  rasio keuangan  yang  lain  semisal  rasio  kecukupan modal  atau  rasio  profitabilitas  perusahaan. Penelitian  selanjutnya  disaran  untuk  menguji perbandingan  antara  Bank  Syariah  dan  Bank Konvensional pada level bank nasional.

## 5. REFERENSI
Anwar, Choirul. 2010. Mekanisme Pengawasan Dewan  Pengawas  Syariah  dan  Bank Indonesia  Terhadap  Bank  Jateng Syariah  Di  Surakarta.  Tesis,  Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret: Tidak dipublikasikan.
Astuti, Sih Darmi dan Bambang Sudyatno. 1995. Krisis  Likuiditas  Perbankan.  Gema Stikubank. pp.63-73.
Badrul  Hisham  Kamaruddin,  Mohammad Samaun Safa dan Rohani Mohd. 2008. Assessing  Production  Efficiency  of Islamic  Banks  and  Conventional  Bank I s l a m i c   Wi n d o w s   i n   M a l a y s i a .
International  Journal  of  Business  and Management Science, 1(1): 31-48, 2008

## Hamdan, Umar dan Andi Wijaya. 2006. Analisis
Komparatif  Resiko  Keuangan  Bank P e r k r e d i t a n   R a k y a t   ( B P R ) Konvensional Dan BPR Syariah. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Vol.4, No.7.
Harahap,  Rudi  Dogar.  2010.  Manajemen Likuiditas Perbankan Syariah. Asbanda Human Resource   Development Center (AHRDC).
Herri;  Tafdil    Husni;  Syahrial  S;  Suhairi;  Edi Herman;  dan  Ma'ruf.  2008.  Studi Peningkatan  peran  Bank  Perkreditan Rakyat (BPR) dalam Pembiayaan Usaha Mikro  Kecil  (UMK)  di  Sumatera Barat. Center  for  Banking  Research ,
Universitas Andalas.
Ika, Siti Rochmah dan Nohayati Abdullah. 2011.
A  Comparative  Study  of  Financial
Performance  of  Islamic  Banks  and Conventional  Banks  In  Indonesia. International  Journal  of  Business  and Social  Science.  Vol.  2  No.  15;  August 2011.
Ismal, Rifki. 2009. Model Of Islamic Monetary Operation For Liquidity Management In Islamic  Banking  Case  Of  Indonesia 2000-2009. Gadjah Mada International Journal of Business May-August 2009.
Vol. 11, No. 2. pp. 149-16.5.
Islamiyah, Azizatul. 2010. Analisis Manajemen Kredit  untuk  Menurunkan  Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi pada PT BPR Gunung  Ringgit  Malang).Skripsi
Universitas  Islam  Negeri  Maulana
Malik Ibrahim Malang.
Jikrillah,  Sufi.  2010.  Pemetaan  Profil  Bank Perkreditan Rakyat  Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Jurnal Manajemen dan Akuntansi . Vol. 11, No.1
Kaselaran,  Preisy  Valentina.  2013.  Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan P a d a   P T   B a n k   B P R   M i l l e n i a Berdasarkan  PSAK.  No.23. Jurnal EMBA , Vol. 1, No.3.
Margaretha,  Farah  dan  Diana  Setyaningrum. 2011.  Pengaruh  Resiko,  Kualitas Manajemen,  Ukuran  dan  Likuiditas Bank terhadap Capital Adequacy Ratio Bank-Bank  yang  Terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia. Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan, Vol. 13, No. 1, Mei 2011: 47- 56
Muhammad,  Rifqi  dan  Peni  Nugraheni.  2011. “Model  Pendidikan  Berbasis  Kom- petensi  Bagi  SDI  Perbankan  Syariah Indonesia”. Makalah disampaikan pada Seminar  Nasional  Kontribusi  Dunia Pendidikan  ekonomi,  Manajemen  dan akuntansi  dalam  penguatan  pereko- nomian  bangsa  di  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta.
Santoso,  Singgih.  2006. Menggunakan  SPSS untuk Statistik Non Parametrik . PT. Elex
Media Komputindo:  Jakarta.
Siebel, Hans Dieter. 2008. Islamic Microfinance in  Indonesia:  The  Challenge  of Institutional  Diversity,  Regulation,  and Supervision. SOJOURN.  Journal  of Social Issues in Southeast Asia.Vol. 23, No. 1 (2008), pp. 86
Siregar,  Mulya.  2002.  Agenda  Pengembangan Perbankan  Syariah  untuk  Mendukung Sistem  Ekonomi  Yang  Sehat  di Indonesia:  Evaluasi,  Prospek  dan Arah Kebijakan. IQTISAD Journal of Islamic Economics. Vol. 3, No. 1, pp. 46-66
Syathiri,  Ahmad.  2009.  Assets-Liabilities Management:  Tingkat  Likuiditas  dan Profitabilitas  Bank  Syariah  dan  Bank Konvensional. EKBISI, Vol. 4 Nomor 1, pp. 35-51
Yuniarti,  Sari.  2011.  Strategi  Adaptif  Bank Perkreditan Rakyat dalam Menghadapi Ekspansi Kredit UMKM Bank Umum di Malang. Jurnal  Keuangan  dan Perbankan , Vol. 15, No. 3.