INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 7569-7578 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Peraturan Bersama Kepala Desa
Tri Dian Aprilsesa 1 ✉ , Endah Mintarsih 2 , Alfina Damayanti 3
Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura
Email: diantriaprilsesa@hukum.untan.ac.id 1 ✉
Abstrak
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa  tidak  mengatur  tempat pengundangan Peraturan Bersama tentang Kepala Desa. Namun Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  111  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  Di  Desa  yang merupakan perintah langsung pasal 89 PP No 43 Tahun 2014 dalam pasal 25 ayat (3) menegaskan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan  hokum  mengikat  sejak  tanggal  diundangkan.  Eksistensi  Peraturan  Menteri  diatur  dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 mempunyai kekuatan hukum mengikat berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (pasal 8 ayat 2). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  Peraturan  Menteri  sebagai  peraturan  yang  kedudukannya  lebih rendah, menerima pendelegasian secara tegas peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi (mendelegasikan).
Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pengaturan , Peraturan Bersama Kepala Desa

## Abstract
Law No. 6 of 2014 and Government Regulation No. 43 of 2014 do not specify the promulgation of Joint  Regulations  on  Village  Heads.  However,  the  Regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  of Indonesia  Number  111  of  2014  states  that  these  Joint  Regulations  shall  come  into  force  upon promulgation.  Ministerial  Regulations,  under  Law  No.  12/2011,  have  binding  legal  force  and  are considered laws and regulations as long as they are based on higher laws or formed with authority. This delegation of authority from higher laws to Ministerial Regulations ensures that they are legally enforceable. Overall, Ministerial Regulations play an important role in the implementation of laws and regulations at a lower level in the Indonesian legal system. Based on the provisions of the article, it can be said that Ministerial Regulations as regulations of a lower position, receive explicit delegation of laws and regulations of a higher position (delegate).
Keyword: Juridical Analysis, Arrangements, Village Head Joint Regulations

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hokum yang mengikat secara umum dan dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga  Negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Mengenai pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1).
Selain pasal 7 ayat (1), didalam pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut juga  menegaskan  bahwa  jenis  Peraturan  perundang-undangan  selain  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  ,  mencakup  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi , Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonseia, Menteri,  badan,  lembaga,  atau  komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan  Undang- Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota,  Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
Kemudian didalam ayat (2) nya ditegaskan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hokum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan  kewenangan.  Dari  bunyi  ketentuan  pasal  8  ayat  (1) tersebut  diantarnya  pembentuk  undang-undang  telah  memberikan  landasan  bagi peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa berkualifikasi sebagai peraturan perundang- undangan  sepanjang  diakui  keberadaanya  dan  mempunyai  kekuatan  hokum  mengikat
sepanjang  diperintahkan  oeh  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau dibentuk berdasarkan kewenangan (pasal 8 ayat 2 nya).
Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No 6 Tahun 2014) , ditegaskan dalam pasal 69 ayat (1) bahwa jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa , Peraturan bersama Kepala Desa , dan peraturan Kepala Desa. Kemudian didalam Pasal 69 ayat (11) ditegaskan bahwa Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa di undangkan dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.
Mengenai Peraturan bersama Kepala Desa di tegaskan dalam Pasal 70 ayat (1) bahwa Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari  2  (dua)  Desa  atau  lebih  yang  melakukan  kerja  sama  antar  Desa,  dan  ayat  (2)  nya berbunyi  bahwa  Peraturan  bersama  Kepala  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  perpaduan  kepentingan  Desa  masing-masing  dalam  kerja  sama  antar  Desa, sedangkan mengenai pengundangan Peraturan bersama Kepala Desa tidak diatur didalam UU No 6 Tahun 2014 tersebut, sehingga berbeda dengan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa yang pengundangannya diatur secara tegas.
Demikian  juga  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disingkat (PP No 43 Tahun 2014) didalam Pasal 84 ayat (3) bahwa Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hokum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa. Demikian halnya dengan Peraturan kepala Desa yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan Desa diatur dalam Pasal 86 ayat (2) bahwa Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  diundangkan oleh sekretaris  Desa dalam Lembaran Desa dan berita Desa, sedangkan mengenai Peraturan bersama kepala Desa yang diatur eksistensinya dalam pasal 88 PP no 43 Tahun 2014 tidak diatur pengundangannya.
Dari apa yang telah di uraikan terdahulu yang menjadi permasalahan yaitu : 1. Apakah Peraturan Bersama Kepala Desa Berkualifikasi Sebagai Peraturan Perundang-Undangan. 2. Bagaimanakah    Eksistensi  Permendagri      No  111  Tahun  2014  Secara  Hierarki  Peraturan Perundang- Undangan”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian  yuridis normative Metode penelitian yuridis normative dilaksanakan dengan studi kepustakaan yang membahas dan menelaah bahan-bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji ,2003:13).
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan , pendekatan konseptual dan pendekatan analitis yaitu - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa,  Peraturan  Pemerintah  Nomor    43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan   perundang-Undangan,  Peraturan Menteri Galam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.
Sedangkan  konseptual  yang  digunakan  yaitu  konsep  Negara  hokum,  konsep peraturan  perundang-undangan,  Asas  peraturan  perundang-undangan,  konsep pengundangan , Konsep jenis , fungsi dan materi muatan,  konsep hierarki, dan konsep kewenangan.
Penelitian yang penulis lakukan ini berkenaan dengan penelitian terhadap asas – asas hokum  dan  penelitian  terhadap  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal  guna  terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi hokum.
Berdasarkan apa yang telah  diuraikan terdahulu bahawa sebagai konsekuensi dari kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah , mempunyai kewenangan untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakatnya,  Desa diberikan kewenangan untuk mengeluarkan peraturan seperti Peraturan Desa, Peraturan Kepala desa dan Peraturan Bersama Kepala desa ( pasal 69 ayat (1) UU No 6 Tahun 2014).
Peraturan tersebut merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar Desa yang meliputi a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa  untuk  mencapai  nilai  ekonomi  yang  berdaya  saing;  b.  kegiatan  kemasyarakatan, pelayanan,  pembangunan  ,  dan  pemberdayaan  masyarakat  antar-  Desa  ;  dan/atau  c. bidang  keamanan  dan  ketertiban.  Kerja  sama  tersebut  terlebih  dahulu  dilakukan kesepakatan  musyawarah  antar – Desa  yang  selanjutnya  dituangkan  dalam  Peraturan Bersama Kepala Desa.
Dengan  demikian  eksistensi  Peraturan  Bersama  Kepala  Desa  tidak  berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.2. Bahwa secara normative Permendagri Nomor 111 Tahun  2014  mengatur  ketentuan  tempat  pengundangan  Peraturan  Bersama  Kepala Desa, yang secara yuridis didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tidak mengatur tempat pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut.
Maka dapat dikatakan bahwa Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 secara hierarki peraturan perundang-undangan eksistensinya bertentangan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014
Sebelum UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 direvisi disarankan agar  Permendagri  Nomor  111  Tahun  2014  terlebih  dahulu  dilakukan  revisi  ,  dengan menghilangkan pengaturan tempat pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa agar eksistensinya tidak dikatakan bertentangan dengan UU Nonor 6 Tahun 2014 dan PP nomor 43 Tahun 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terhadap Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut , dalam UU NO 6 Tahun 2014 tidak ada satu pasal pun yang mengatur dimana Peraturan tersebut di undangkan sebelum diberlakukan,  berbeda  dengan  Peraturan  Desa  dan  Peraturan  Kepala  Desa  sebelum diberlakukan secara tegas terlebih dahulu harus diundangkan dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa (Pasal 69 ayat (11).
Kemudian didalam PP No 43 Tahun 2014 sebagai Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014, diatur mengenai penyusunan Peraturan di Desa , ditegaskan bahwa Peraturan Desa  dinyatakan  mulai  berlaku  dan  mempunyai  kekuatan  hokum  yang  mengikat  sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris ( Pasal 84 Ayat 3) , Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di undangkan oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa dan berita Desa (pasal 86 ayat 2) dan mengenai Peraturan Bersama  Kepala  Desa  ditegaskan  bahwa  Peraturan  bersama  kepala  Desa  ,merupakan peraturan kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa (pasal 88 ayat 1) , Peraturan bersama kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa (pasal 88 ayat 2) dan Peraturan bersama kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing (pasal 88 ayat 3).
Secara konseptual bahwa Pengundangan ialah pemberitahuan secara formal suatu peraturan  negara  dengan  penempatannya  dalam  suatu  penerbitan  resmi  yang  khusus untuk maksud itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan  pengundangan  peraturan  negara  itu  telah  memenuhi  prinsip pemberitahuan formal, peraturan negara itu telah memenuhi ketentuan sebagai peraturan negara,  prosedur  pembentukan  yang  diisyaratkan  bagi  peraturan  negara  itu  sudah dicukupi,  dan  peraturan  negara  itu  sudah  dapat  dikenal  (kenbaar)  sehingga  dengan demikian  peraturan  negara  tersebut  mempunyai  kekuatan  mengikat.  Untuk  peraturan ditingkat Desa pengundangannya sebagaimana yang diatur dalam UU NO 6 Tahun 2014 yaitu Lembaran Desa dan Berita Desa.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  “apakah  Peraturan  Bersama  Kepala  Desa  yang tidak ditegaskan pengaturan pengundangannya dalam UU No 6 Tahun 2014 berkualifikasi
sebagai peraturan perundang- undangan”
Secara  konseptual,  Peraturan  Perundang-undangan  merupakan  istilah  yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis (bentuk) peraturan (produk hokum tertulis) yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum yang dibuat oleh Pejabat atau lembaga yang berwenang
Peraturan perundang-undangan harus mempunyai kreteria sebagai berikut : bersifat tertulis, mengikat umum, dan dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang Didalam  Undang-undang  nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  secara  tegas  menyatakan  dalam  pasal  1  ayat  (2)  nya  bahwa “peraturan perundang -undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat  secara  umum dan dibentuk  atau ditetapkan oleh  lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang- undangan”
Dengan  demikian  dari  definisi  /pengertian  tersebut  dapat  rincikan  bahwa  suatu peraturan untuk dapat dikualifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan harus :
1. Berupa peraturan tertulis
2. Berisikan Norma Hukum
3. Mengikat secara umum
4. Dibentuk oleh Lembaga atau Pejabat yang berwenang
Ketentuan dalam pasal tersebut termasuk peraturan yang ditetapkan oleh Menteri dan  Kepala  Desa  berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  terdahulu  bahwa  Peraturan Bersama  Kepala  Desa  merupakan  salah  satu  peraturan  di  Desa,ditetapkan  oleh  Kepala desa dari 2 (dua) atau lebih yang melakukan kerja sama antar Desa dan materi muatannya merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar Desa dengan demikian eksistensi Peraturan Bersama Kepala Desa tidak berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  (UU  No  6  Tahun  2014) mengatur tentang Peraturan di Desa yang ditegaskan dalam pasal 69 ayat (1) bahwa jenis peraturan  di  Desa  terdiri  atas  Peraturan  Desa  ,  Peraturan  bersama  Kepala  Desa  ,  dan peraturan Kepala Desa.
Kemudian didalam Pasal 69 ayat (11) ditegaskan bahwa Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa di undangkan dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa , sedangkan  mengenai  Peraturan  Bersama  Kepala  Desa  tidak  diatur  tempat pengundangannya
Dalam Pasal 84 nya ditegaskan bahwa Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hokum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita  Desa  oleh  sekretaris  Desa  (Ayat  3  ),  Peraturan  Desa  yang  telah  diundangkan sebagaimana  pada  ayat  (3)  disampaikan  kepada  bupati/walikota  sebagai  bahan pembinaan  dan  pengawasan  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  diundangkan  dan Peraturan kepala Desa ditandatangani oleh kepala Desa ( Ayat 1), Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di undangkan oleh sekretaris Desa dalam lembaran Desa  dan  berita  Desa  Ayat  (2)  dan  Mengenai  Peraturan  Bersama  Kepala  Desa  sebagai peraturan dalam rangka kerja sama antar Desa tidak diatur tempat pengundangannya Kemudian  didalam  Pasal  89  PP  No  43  Tahun  2014  tersebut  ditegaskan  bahwa “pedoman  teknis  mengenai  peraturan  di  Desa  diatur  dengan  Peraturan  Menteri”Untuk melaksanakan perintah ketentuan pasal 89 PP tersebut dikeluarkan Permendagri No 111 tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  Di  Desa  Dalam  Pasal  2  Permendagri tersebut ditegaskan bahwa jenis Peraturan di Desa meliputi a. Peraturan Desa; b. Peraturan Bersama  Kepala  Desa;  dan  Peraturan  Kepala  Desa  Mengenai  pengundangan  ketiga peraturan tersebut diatur dalam pasal 12 , pasal 25 dan pasal 28 nya , yaitu :Sekretaris Desa mengundangkan  peraturan  desa  dalam  Lembaran  desa  (Pasal  12  Ayat  1)  ,  Ayat  (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hokum yang mengikat sejak diundangkan ( Pasal 12 Ayat 2).
Dari  ketentuan  pasal  yang  telah  diuraikan  terdahulu  bahwa  Permendagri  No  111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa secara tegas mengatur tempat pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang secara yuridis didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tidak diatur tempat pengundangannya
Eksistensi Peraturan Menteri diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berkualifikasi sebagai peraturan perundang- undangan  sepanjang  diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (pasal 8 ayat 2)
Berdasarkan  ketentuan  pasal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  Peraturan  Menteri sebagai  peraturan  yang  kedudukannya  lebih  rendah,  menerima  pendelegasian  secara tegas  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  kedudukannya  lebih  tinggi (mendelegasikan)
Berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual sebagaimana yang telah  diuraikan  terdahulu  dapat  dikatakan  bahwa  Permendagri  Nomor  111  Tahun  2014 berkualifikasi  sebagai  peraturan  perundang-undangan  ,  karena  melaksanakan  perintah (delegasi)  dari  ketentuan  pasal  89  PP  Nomor  43  Tahun  2014  (mendelegasikan)  yang
kedudukannya lebih tinggi.
Namun demikian secara normative Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 mengatur ketentuan  tempat  pengundangan  Peraturan  Bersama  Kepala  Desa,  yang  secara  yuridis didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tidak mengatur tempat pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut.
Untuk itulah dapat dikatakan bahwa Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 sebagai peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014 yang lebih tinggi kedudukannya.

## SIMPULAN
1. Bahwa Peraturan Bersama Kepala Desa yang diatur dalam UU NO 6 Tahun 2014 dan PP Nomor  43  Tahun  2014  tidak  disertai  dengan  pengaturan  pengundangan  /  tempat pengundangannya ,  maka  peraturan tersebut secara yuridis tidak memiliki kekuatan mengikat untuk diberlakukan kepada masyarakat. Dengan demikian eksistensi Peraturan Bersama Kepala Desa tidak berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa  secara  normative  Permendagri  Nomor  111  Tahun  2014      mengatur  ketentuan tempat pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa, yang secara yuridis didalam UU Nomor  6  Tahun  2014  dan  PP  Nomor  43  Tahun  2014  tidak  mengatur  tempat pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa Permendagri  Nomor  111  Tahun  2014  secara  hierarki  peraturan  perundang-undangan eksistensinya bertentangan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 43 Tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Hamid  S  Attamimi,  Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Disertasi) 1990,hal 287.
Amiroeddin  Sjarif,  PERUNDANG-UNDANGAN  ,  Dasar,  Jenis,  dan  Teknik Membuatnya,Penerbit Rineka Cipta,Cetakan Kedua, Jakarta 1997.
Bagir Manan, Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia , Penerbit Alumni, Bandung, 1997,hal 132.
Bewa Raga Wino,Hukum Administrasi Negara ,Bandung .september 2006.
Black,  Henry  Cambell,1979,  Black  Law  Dictionary  With  Pronounciatio,USA:  West Publising&Co.
Firman  Freaddy  Busroh,  Teknik  Perundang-undangan  (suatu  pengantar),Diterbitkan  oleh Cintya Press, Jakarta , 2016
Fungsi  Normatif  Hukum  Administrasi  Dalam  A. Hamid  S  Attamimi,  Peran  Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara(Disertasi) 1990.
Indroharto, Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1996.
Jauhari,Imron, 2007, Penerapan Diskresi Dalam Dunia Kepenghuluan (Study tentang Prilaku Diskriftif  Penghulu  dalam  Menyelesaikan    Masalah  Hukum  Perkawinan  Di  Kota Semarang (Tesis Program Pascasarjjana IAIN Wali Songo Sematrang).
Marbun  ,S.F,  1997,  Peradilan  Administrasi  Negara  Dan  Upaya  Administrasi  Di Indonesia,Liberty, Yogyakarta.
Mukhlis  Taib,  2017,  Dinamika  Perundang-Undangan  Di  Indonesia,  PT.  Refika  Aditama. Bandung.
Nomensen Sinamo. 2010. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Jala Permata Aksara.
Philip M Hadjon , et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press,Cet.Ketiga 1994.
Philipus M Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, (Pidato Penerimaan Guru Besar), UNAIR, Surabaya ,Oktober,1994.
Philipus  M,  Hadjon  M,et  al,  Ide  Negara  HukumDalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik Indonesia, (makalah),1994.
Pipin Syarifin dan Dedah Jubaidah. 2005, Hukum Pemerintahan Daerah,Penerbit Pustaka Bani Quraisy,Bandung.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi , PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke 11, Jakarta, November 2014.
Ridwan,2007, Hukum Administrasi Negara, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.
Sadily,Hassan dan John M.Echols,1995, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT Gramedia.
Salim ,Peter, 1986, The Contemporary English Indonesia Dictionary, Jakarta:Modern English Press.
Sitompul,D.P.M. dan Syah Perenang,Edward, Hukum Kepolisian Di Indonesia(Suatu Bunga Rampai), Tarsito, Bandung.1993.
Zaeni  Asyhadie  ,  Arief  Rahman,2012.Pengantar  Ilmu  Hukum,  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Internet:
-( https://media.neliti.com/media/publications/209793-hirarkhisitas-kedudukan-peraturan- menteri.pdf.diunduh tanggal 3-10-2019).
-(https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5264d6b08c174/kedudukan- peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundan- undangan.diunduh.tanggal3-10-2019).

## Peraturan Perundang-undangan:
-  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  111  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknik Peraturan Di Desa.
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Pemerintahan.
-Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan      perundang- Undangan.