## 22 | Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 05 Nomor 01 Agustus 2020 2622-9633 (Online) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v5i01.2183

## ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2016-2018
Riezky Padillah Safitri Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ladilah02@gmail.com

## Ane Permatasari
Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogykarta anepermatasariyk@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan daerah pemekaran dari segi percepatan pelayanan,  pengelolaan  potensi  daerah,  percepatan  pertumbuhan  ekonomi, pertumbuhan  demokrasi,  keamanan/  ketertiban,  Hubungan  pemerintah  pusat  dan daeran, dan  IPM.Penelitian ini menggunakan metode deskripsif kualitatif dengan teknik pengumpulan  data  dokumentasi,  kuesioner,  wawancara,  dan  studi  kepustakaan.  Unit analisis  data  pemerintah  Kab  Bulungan  dan  Masyarakat  Kab  Bulungan.  Berdasarkan analisis  yang  telah  dilakukan,  hasil  dari  penelitian ini    Pemekaran  Provinsi  (Kalimantan Timur)  menjadi  Provinsi  (Kalimantan  Utara)  membawa  dampak  positif  terhadap kesejahteraan masyarakat ini dilihat dari hasil penelitian yang menunjukan bahwa hasil nilai  Indeks  setelah  pemekaran  sebesar  4,04  dan  dapat  dikategorikan  Baik  kerena Intervalnya  diantara  (3,7-4,5).Hasil  yang  Baik  ini  juga  tidak  terlepas  dari  upaya  serius yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya peningkatan  pelayanan  publik  terhadap  masyarakat.  Upaya  yang  telah  di  lakukan pemerintah  juga  membawa  hasil  yang  positif  dengan  meningkatnya  IPM  Kabupaten Bulungan  di  setiap  tahun  nya.  IPM  Kab  Bulungan  tahun  2018  telah meningkat  sebesar 71,23  dibandingkan  dengan  tahun  2017  70,74  dengan  laju  pertumbuhan  IPM  sebesar 0,7 persen.

## Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pemekaran Wilayah, Kesejahteraan Hidup, IPM

## I. Pendahuluan
Indonesia  adalah  Negara  Kesatuan,  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan daerah  provinsi  dibagi  atas  kabupaten/kota  yang  mempunyai  pemerintah  daerah (Roekminiati: 2014). Di keluarkanya “Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian di revisi menjadi Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yang mengakibatkan  perubahan  pada  paradigma  pemerintahan  yang  sebelumnya tersentralisasi menjadi terdesentralisasi dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk  menyelenggarakan  otonomi  daerah”.  Otonomi  baru  atau  pemekaran  daerah  ini memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya nasional sesuai dengan “Undang-
undang  23  Tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah,  bahwa  daerah  mempunyai wewenang untuk mengelola dan memelihara sumber daya nasional yang dimiliki sesuai dengan aturan perundang - undangan”.
Sejak  diberlakukannya  desentralisasi,  pemerintah  pusat  tidak  lagi  menguasai kebijakan  daerah.  Pemerintah  pusat  hanya  berperan  dalam  konteks  otonomi  adalah melakukan mengawasi, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Oleh sebab itu, di perlukan kombinasi yang efektif antara visi yang jelas serta ke pemimpinan  yang  kuat  dari  pemerintah  pusat,  dengan  keleluasaan  berprakarsa  dan berkreasi dari pemerintah daerah (Haris, 2005).
Sejalan  dengan  berlakukan  desentralisasi  di  Indonesia,  menimbulkan  berbagai macam  reaksi  dari  daerah-daerah.  Dalam  “Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2012 tentang  pembentukan  provinsi  Kalimantan  Utara  Khususnya  di  Kabupaten  Bulungan, Kota  Tarakan,  Kabupaten  Nunukan,  Kabupaten  Malinau  dan  Kabupaten  Tana  Tidung dipandang  perlu  meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan  publik  guna  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat”. Memperhatikan  kondisi  geografis  yang  berbatasan  langsung  dengan  Negara  tetangga (Malaysia)  baik darat maupun laut perlu dibentuknya Provinsi Kalimantan Utara.
Pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Utara  ini  terjadi  akibat  ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal, akibat luasnya wilayah Provinsi Induk (Kalimantan Timur) yang memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km2 dan  luas  pengelolaan  laut  25.656  km2.  Provinsi  Kalimantan  Utara  terpisah  dari Kalimantan  Timur  karena  wilayah  Kalimantan  Utara  ini  berbatasan  langsung  dengan negara  tetangga  Malaysia,  yaitu  Serawak  dan  Sabah.  Untuk  mengatasi  ancaman kehilangan  wilayah,  salah  satu  hal  yang  sangat  merugikan indonesia  adalah  kekalahan indonesia  pada  sengketa  internasional  Den  Haag  (Belanda)  terkait  pulau  Sipadan  dan Ligitan  dengan  Malaysia.  Kekalahan  Indonesia  pada  sangketa  Pulau  Sipadan  dan  Pulau Ligitan  saat  itu  bukan  karena  fakta  sejarah  namun  akibat  terabainya  pengelolaan lingkungan  di  kawasan  itu.  Kabupaten  Bulungan  dipilih  sebagai  wilayah  induk (Kalimantan  Utara)  karena  berdasarkan  sejarah,  semua  daerah  di  wilayah  utara (Kalimantan)  itu  dulunya  masuk  dalam  wilayah  Kesultanan  Bulungan,  sebelum menyatakan kesediaan bergabung dengan Pemerintahan RI tahun 1949
(https://humas.kaltaraprov.go.id/).
Pada tanggal 25 oktober 2012, Provinsi Kalimantan Utara secara resmi terbentuk setelah  ditandatanganinya  “Undang  -  Undang  Nomor  20  Tahun  2012  tentang
pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 november 2012 oleh Presiden RI  Susilo  Bambang  Yudhoyono”.  RUU  pembentukan  Provinsi  Kalimantan  Utara sebelumnya  telah  disetujui  oleh  rapat  paripurna  pada  25  Oktober  2012  untuk menjadikan  Undang  -  Undang  (UU).  Sejak  terbit  “UU  No.20  Tahun  2012  maka  resmi terbentuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi ke 34 di Indonesia”. Pada tanggal 22  April  2013  Pejabat  Gubernur  Kalimantan  Utara  yaitu  Irianto  Lambrie  dilantik  oleh Mentri
Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta
(http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id)
Kesejahteraan  masyarakat  adalah  buah  dari  pelayanan  publik  yang  dilakukan pemerintah.  Kesejahteraan  dapat  dilihat  dari  beberapa  indikator.  Badan  Pusat  Statistik Indonesia  dalam  mengukur  pembangunan  manusia  untuk  mengetahui  tingkat kesejahteraan  masyarakat  (https://www.bps.go.id).  Menurut  (Roekminiati:  2014) “pelaksanaan  pembangunan  seutuhnya  senantiasa  menempatkan  manusia  sebagai  titik sentral  Dalam  hal  ini,  pembangunan  di  tunjukan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  meningkatkan  partisipasi  rakyat  dalam semua  proses  dan  kegiatan  pembangunan  dengan  demikian  maka  pembangunan manusia menjadi tujuan utama pembangunan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar mampu menjadi subyek pembangunan”. Peningkatan pembangunan manusia  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dapat  dilihat  dari  beberapa indikator,  salah  satunya  adalah  indikator  Indeks  Pembangunan  Manusia  yang  di  lihat melalui  tiga  aspek,  yaitu  aspek  pendidikan,  aspek  kesehatan,  dan  aspek  pengeluaran perkapita  menyebutkan  bagaimana  penduduk  dapat  mengakses  pembangunan  melalui harapan  hidup  saat  lahir,  melek  huruf,  rata-rata  lama  sekolah,  dan  pengeluaran  per kapita (https://kaltara.bps.go.id).
IPM  Kabupaten  Bulungan  tahun  2017,  70.74%  meningkat  tahun  2016  sebesar 69.88% dan laju pertumbuhan IPM sebesar 1.23%  dan IPM Bulungan Tahun 2018 71.23 (https://bulungankab.bps.go.id).  Pelaksanaan  pemekaran  wilayah  telah  berjalan beberapa  tahun  dan  diharapkan  dapat  memperbaiki  kualitas  hidup  rakyat  sehingga tercapai  kesejahteraan  masyarakat  yang  lebih  baik.  Bukan  hanya  tugas  pemerintah daerah,  tetapi  juga  ini  menjadi  tugas  masyarakat  setempat  dalam  berpartisipasi  untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam hal pembangunan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dampak dari otonomi daerah yang sudah berjalan dan upaya pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pertumbuhan  Masyarakat  di  Kabupaten  Bulungan  .  Dengan  judul  penelitian  “Analisi
Dampak  Pemekaran  Provinsi  Kalimantan  Utara  Terhadap  Kesejahteraan  Masyarakat  Di Kabupaten Bulungan”.

## II. Tinjauan Pustaka

## A. Otonomi Daerah
Istilah  Otonomi  Daerah  berasal  dari  Bahasa  Yunani  yaitu  autos  =  sendiri dan  nomos  =  Undang-undang,  yang  berarti  perundangan  sendiri  ( Izelf Watgeving ).  “Otonomi  Daerah  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) berarti  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus rumah  tangganya  sendiri  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku”. Pengertian ini ternyata tidak berbeda dari “Undang-undang Nomer 23 tahun  2014  Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia”.
“Tujuan  otonomi  daerah  berdasarkan  pasal  2  ayat  (3)  UU  No.  32  Tahun 2004  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  pelayanan  umum  dan daya saing daerah”. Prinsip otonomi daerah yang dianut oleh “UU No. 32 Tahun 2004  tentang  pemerintah  daerah  adalah  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata  dan bertanggung jawab, memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada daerah Kabupaten/Kota didasarkan atas asas desentralisasi”.
Menurut  “UU  No  23  Tahun  2014  Penyelenggaraan  otonomi  daerah menggunakan 3 asas” yaitu :
1) Desentralisasi
a) Desentralisasi  adalah  penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  kerangka  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) (Kumorotomo, 2008).Konsep
desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (political decentralization), desentralisasi
administrasi (administrative decentralization),  dan  desentralisasi  fiskal  (fiscal  decentralization)
(Sidik, 2002) .
Menurut Said (2008), terdapat empat segi positif otonomi daerah:
1) Demokratisasi,
2) Membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan,
3) Mendorong stabilitas dan kesatuan nasional, Memajukan pembangunan daerah.

## a. Pemekaran Wilayah
Menurut “PP Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran wilayah adalah pemecahan provinsi  atau  kabupaten/kota  menjadi  dua  daerah  atau  lebih”.  “Undang- undangan Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat (3) dan (4)”, tetapi istilah yang digunakan adalah  pemekaran  daerah  artinya  pengembangan  dari  suatu  daerah  otonom menjadi  dua  atau  lebih  daerah  otonom.  Pemekaran  daerah  adalah  pemecahan atau  pemisahan  diri  suatu  daerah  dengan  wilayah  induknya  sebagai  daerah otonomi  baru  untuk  dapat  berdiri  sendiri  dan  menjadi  daerah  yang  mandiri dimana  syarat  dan  ketentuan  pembentukan  daerah  diatur  dalam  peraturan pemerintah.
Menurut “(Hendrata: 2018)
Pemekaran daerah harus mengutamakan  kesejahteraan  rakyat.  Alasan-alasan  pemekaran  wilayah adalah” :
1) Mendekatkan Pelayanan kepada masyarakat,
2) Alasan  historis,  pemekaran  suatu  daerah  dilakukan  karena  alasan sejarah, bahwa daerah hasil pemekaran memiliki historis tertentu,
3) Kultural  atau  Budaya  (etnis),  karena  menggangap  adanya  perbedaan budaya antar daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya,
4) Ekonomi,  pemekaran  wilayah  di  harapkan  untuk  mempercepat pembangunan,
5) Anggaran,  pemekaran  daerah  dilakukan  untuk  mendapatkan  anggaran dari  pemerintah.  Sebagaimana  di  ketahui  bahwa  daerah  yang  di mekarkan  mendapatkan  anggaran  dari  induknya  selama  3  tahun  dan mendaptkan dana dari pemerintah pusat (DAU dan DAK),
6) Keadilan.
Menurut  “Peraturan  Pemerintah  No.129  Tahun  2000,  tentang  persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada  pasal  2  menyebutkan  pemekaran  daerah/  wilayah  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” melalui:
1) “Percepatan pelayanan kepada masyarakat;”
2) “Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;”
3) “Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah;”
4) “Percepatan pengelolaan potensi daerah;”
5) “Peningkatan keamanan dan ketertiban;”
6) “Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah”.
Menurut  Gulo  dalam  Hendrata  (2019)  Tujuan  yang  relevan  dengan pemekaran daerah adalah untuk :
1) Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat,
2) Memperkokoh basis ekonomi masyarakat,
3) Mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat,
4) Membuka peluang dan lapangan pekerjaan,
5) Memberikan  peluang  daerah  untuk  mendapatkan  investor  secara langsung.
Menurut”  (Syah  N  :  2018)  bicara  mengenai  manfaat  dari  pemekaran wilayah  adalah  adalah  memeberikan  masukan  pada  pemerintah  daerah  terkait dengan  kondisi  rill  di  lapangan  sehingga  mempermudah  atau  memperpendek jangkauan pelayanan yang baik kepada masyarakat pada kondisi geografis yang sulit  di  jangkau  oleh  pemerintah  daerah  baik  melalui  transportasi  udara,  darat dan  laut.  Terwujudnya  keinginan  masyarakat  dalam  mempercepat  peningkatan tingkat kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan baik pendidikan,kesehatan, sosial budaya dan politik serta pembangunan infrastruktur yang memadai”.

## b. Kesejahteraan Hidup
Menurut  Norizon  dan  luca  dalam  Sari,  M.E.P,  Pratiwi,  D.A  (2018)  juga menyatakan  bahwa  kesejahteraan  hidup  objektif  di  ukur  berdasarkan  faktor- faktor  yang  bisa  dilihat  seperti  pendapatan  dan  tabungan  sedangkan kesejahteraan hidup subjektif adalah berpedoman pengalaman secara psikologi. Kesejahteraan  hidup  dapat  terbagi  menjadi  dua  aspek  utama  yaitu keseajhteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Nadir, 2015).
a. Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan  sosial  meliputi  aspek  perumahan,  hubungan  sosial, administrasi, keamanan, keterlibatan sosial, kebudayaan, keseahtan, lingkungan dan  keluarga.  “Menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  tahun 2009,  kesejahteraan  Sosial  adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material, spiritual,  dan  sosial  warga  negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu mengembangkan  diri,  sehingga  dapat  melaksanakan  fungsi  sosialnya,  dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan  yang  dilakukan  Pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan  masyarakat dalam  bentuk  pelayanan  sosial  guna  memenuhi  kebutuhan  dasar  setiap  warga negara,  yang  meliputi  rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial,  pemberdayaan  sosial, dan  perlindungan  sosial.  Dimana  dalam  penyelanggaraannya  dilakukan  atas dasar  kesetiakawanan,  keadilan,  kemanfaatan,  keterpaduan,  kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas,partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan”.
Dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan  sosial  tersebut,  diperlukan pembangunan  kesejahteraan  sosial.  “Menurut  Suharto  (2005),  pembangunan kesejahteraan  sosial  usaha  yang  terencana  dan  terarah  yang  meliputi  berbagai bentuk  intervensi  sosial  dan  pelayanan  sosial  untuk  memenuhi  kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi- institusi  sosial.  Atau  dalam  pengertian  kemajuan  yang  dicapai  oleh  masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial”.
b. Kesejahteraan Ekonomi
“Kesejahteraan  ekonomi  meliputi  aspek  trasnportasi,  komunikasi, pendapatan,  dan  karir.  Kesejahteraan  hidup  suatu  masyarakat  membei  fokus kepada  sumber  keuangan  dan  penggunaan  terhadap  sumber  tersebut  bagi mencapai  tujuan  yang  didinginkan  Laily  dan  jaria  dalam  Sari  (2018).  Menurut Laily  dan  Jaria  dalam  Sari  (2018)  Perubahan  ekonomi  suatu  masyarakat  bisa diukur  melalui  pendapatan  perkapita,  daya  beli,  peningkatan  konsumsi,  jumlah modal,  penyediaan  kemudahan  transportasi,  biaya,  jumlah  tabungan  dan perbelanjaan serta perdagangan,Karir”.
Terdapat  berbagai  perkembangan  pengukuran  tingkat  kesejahteraan  dari sisi  fisik,  seperti  Human  Development  Index  (Indeks  Pembangunan  Manusia), Physical Quality Life Index (Indeks Mutu Hidup), Basic Needs (Kebutuhan Dasar), dan  GNP/Kapita  (Pendapatan  Perkapita).  Ukuran  kesejahteraan  ekonomi  inipun bisa  dilihat  dari  dua  sisi,  yaitu  konsumsi  dan  produksi  (skala  usaha).  Dari  sisi konsumsi  maka  kesejahteraan  bisa  diukur  dengan  cara  menghitung  seberapa besar  pengeluaran  yang  dilakukan  seseorang  atau  sebuah  keluarga  untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lainnya dalam waktu atau periode tertentu.
Menurut  Bps-Bappenas-Undp  (2004)  Kesejahteraan  masyarakat  dapat  di lihat  dari  beberapa  indikator.salah  satu  indikator  yang  di  pakai  adalah  indeks pembangunan  manusia  yang  mengukur  capaian  umum  suatu  daerah  dalam dimensi utama pembangunan manusia. “IPM adalah alat yang digunakan untuk mengukur  seberapa  tinggi  tingkat  pembangunan  manusia  yang  mencakup empat  variabel,  yaitu  (1)  harapanhidup,  (2)  angka  melek  huruf,  (3)  rata-rata lama sekolah dan (4) penghasilan riil kapita yang disesuaikan”.
c. Indeks Pembangunan Manusia
Menurut UNDP (1990:1) Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar  pilihan-pilihan  bagi  manusia  .  Dari  definisi  ini  dapat  di  tarik kesimpulan  bahwa  fokus  pembangunan  suatu  negara  adalha  penduduk  karena penduduk  adalah  kekayaan  suatu  negara.  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM) merupakan  alat  Ukur  yang  dapat  di  gunakan  dalam  upaya  dan  kinerja,
pembangunan  manusia  di  suatu  wilayah  UNDP  (1990).  Pada  dasarnya  IPM mengukur  tigas  dimensi  pokok  pembangunan  manusia  yang  dinilai mencerminkan status kemampuan dari penduduk, yaitu:
1) Umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup,
2) Berpengetahuan dan berketerampilan,
Akses  terhadap  sumber  daya  yang  di  butuhkan  untuk  mencapai  standar  hidup layak.

## III. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif, dimana  metode  “metode  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  diawali dengan  mengumpulkan  informasi  untuk  dirumuskan  menjadi  suatu  generalisasi yang  rasional  (Sugiyono,  2014:  9)”.  Dari  sifatnya,  penelitian  ini  bersifat deskriptif  analisis,  dimana  dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  menggambarkan hasil dari analisis pemekaran Provinsi Kalimantan Utara terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Time  Series  Design . Time  Series  Design merupakan  desain  penelitian yang  bermaksud  untuk  mengetahui  kestabilan  dan  kejelasan  suatu  keadaan yang tidak menentu (Sugiyono, 2014).
Data  yang  di  gunakan dalam  metode  deskriptif,  yang  di  butuhkan  adalah data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang  di  peroleh  langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung menggunakan kuisioner (Sugiyono, 2014). “Data sekunder adalah  data  yang  di  peroleh  lewat  pihak  lain  dan  tidak  langsung  dari  subyek penelitian  (Azwar  ,  2005:91)”.  Baik  berupa  literatur  pendukung  lainya  berupa buku, media masa, internet, arsip, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan  dampak  pemekaran  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  Kabupaten Bulungan.
Penelitian ini menggunakan “populasi dan sampel dimana menurut  Menurut Sugiyono  (2017:80),  Populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas; obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya. Menurut  Sugiyono  (2017:81),  Sampel  adalah  bagian  dari  jumlah  dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak  mungkin  mempelajari  semua  yang  ada  pada  populasi,  misalnya  karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang  diambil  dari  populasi  itu”.  Populasi  dalam  penelitian  ini  yaitu  masyarakat yang berada di Kabupaten Bulungan dengan jumlah sample 100 responden dari
5  kecamatan.  Dalam  menetukan  sample,  penulis  menggunakan  metode pengambilan cluster  sampling (area  sampling)  dengan  daerah  populasi  yang telah di tentukan.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi  Dalam penelitian  ini,  peneliti  melakukan  observasi  atau  pengamatan  secara  langsung terhadap  objek  yang  akan  diteliti,  dimana  objek  tersebut  adalah  masyarakat Kabupaten  Bulungan.  Kemudian  Peneliti  menggunakan  kuesioner  dalam melakukan penelitian ini. Dimana kuesioner ini berupa pernyataan yang dijawab oleh  responden.  Pernyataan  dalam  kuesioner  ini  mencangkup  indikator  dari pemekaran wilayah dan indikator IPM. Bentuk kuesioner berupa pernyataan dan responden  memberikan  jawabannya  dengan  memberi  tanda  centang  pada pilihan  jawaban  yang  tersedia.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  wawancara yaitu  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara  tanya  jawab  secara  lisan dengan  informasi  guna  memperoleh  keterangan  secara  langsung  (Widoyoko, 2012:25). Dengan metode interview penelitian harus memikirkan pelaksanaannya  untuk  mendapatkan  jawaban  narasumber  dengan  bertatap muka  (Arikunto,  1997:231).  Studi  kepustakaan  yang  digunakan  oleh  peneliti adalah  dengan  mengumpulkan  data  dan  informasi  dari  buku,  media  masa, internet,  arsip,  dokumen  dan  lain  sebagainya  yang  berkaitan  dengan  dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulungan.

## IV. Pembahasan
Peraturan  Pemerintah  “No.129  Tahun  2000,  tentang  persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada  pasal  2  menyebutkan  pemekaran  daerah/  wilayah  bertujuan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  Percepatan  pelayanan  kepada masyarakat,Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi,Percepatan pertumbuhan  pembangunan  ekonomi  daerah,Percepatan  pengelolaan  potensi daerah,Peningkatan  keamanan  dan  ketertiban,Peningkatan  hubungan  yang serasi  antara  pusat  dan  daerah”.  Dalam  mengukur  kesejahteraan  masyarakat Bps-bappenas-undp  menggunakan  indeks  pembangunan  manusia  yang mencakup tiga aspek yaitu pendidikan,kesehatan dan daya beli/pengeluaran per kapita.
Pemekaran wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Provinsi Kalimantan Utara ini membawa dampak yang baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek penelitian Menurut PP No. 129 Tahun 2000 :
1. Kemudahan  mendapatkan  dan  menjangkau  pelayanan  publik  setelah pemekaran.
Berdasarkan  Hasil  Kuisoner  kemudahan  dalam  mendapatkan  dan menjangkau pelayanan publik sesudah pemekaran yang menjawab “sangat baik 16 orang dengan persentase 16%, menjawab baik 59 orang dengan persentase 59%,  menjawab  cukup  24  orang  dengan  persentase  24%,  menjawab  kurang  1 orang  dengan  persentase  1%  dan  menjawab  sangat  kurang  tidak  ada.  Dari jumlah responden 100 dengan persentase 100%”.
Responden yang menjawab sangat baik dan baik merasakan bahwa setelah pemekaran  hal  yang  sangat  di  rasakan  adalah  kemudahan  dalam  menjangkau pelayanan publik karena sudah dekat dan tidak jauh seperti wilayah induk yang dulu,  mudah  dalam  melakukan  urusan-urusan  penting  karena  pelayanan  yang sangat  baik.  kemudian  infrastruktur  jalan  yang  sangat  baik  baik  darat  maupun udara.  Jika  dulu  tidak ada  pesawat,  sekarang  dengan  perbaikan  bandara  maka akses udara telah lancar.
Responden yang menjawab kurang  hanya terdapat 1 orang, dan responden tersebut  merasakan  bahwa  setelah  pemekaran,  kemudahan  dalam mendapatkan dan menjangkau pelayanan publik sama saja sama  seperti dulu. Dikarenakan  area  wilayahnya  belum  terjangkau  oleh  pemerintah  dalam pembangunan insfrastruktur seperti perbaikan jalan.
kemudahan  dalam  mendapatkan  menjangkau  pelayanan  publik  sesuai dengan  hasil  kuisioner  sudah  baik  ini  dibuktikan  dengan  upaya  pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Utara seperti yang di ikuti oleh peneliti dalam infopublik.id sebagai berikut :
“Dalam rangka memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dalam hal pelayanan.  Pemerintah  Kabupaten  Bulungan  (Pemkab)  akan  membentuk  Mall Pelayanan Publik (MPP). Pembentukan MPP di prakarsai oleh Dinas Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  sebagai  leading sektornya.”
Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Utara  tidak  hanya  membangun  Mall pelayanan  publik  tetapi  juga  mendirikan  aplikasi  yang  berguna  untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat seperti yang dikutip dalam prokal.co sebagai berikut :
“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bulungan meluncurkan aplikasi  Lintang  dan  Siabang  yang  berlangsung  di  Ruang  Serbaguna  Lantai  II Kantor  Bupati  Bulungan.  Aplikasi  Lintang  berisi  layanan  informasi  tata  ruang sedangkan  siabang  berupa  sistem  informasi  penyelenggaraan  bangunan gedung. Menurut Bupati Bulungan H.Sudjati SH “apalikasi Lintang atau layanan
informasi  tata  ruang,  dapat  membantu  Aparatur  Sipil  Negara  di  Dinas  PUPR mendapatkan  informasi  terkini  secara  digital  terkait  data  informasi  penataan ruang secara optimal serta mempercepat proses perizinan berusaha. Kemudian melalui  aplikasi  siabang  atau  sistem  informasi  penyelenggaraan  bangunan gedung, dapat mempermudah serta mempercepat pelayanan dalam pemberian informasi  terkait  pelayanan  penyelenggaraan  bangunan  gedung  yang  di perlukan  oleh  masyarakat,  dunia  usaha  ataupun  instansi  pemerintah  melalui petugas loket layanan Dinas PUPR Bulungan”
Berdasarkan  keterangan  di  atas  aplikasi  siabang  menggabungkan  sistem informasi,  indeks  kepuasaan  masyarakat  dan  layanan  pengaduan,  sehingga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan standar pelayana publik, menjamin  keandalan  teknis  bangunan  gedung  serta  meningkatkan  iklim investasi dan reformasi birokrasi.
Selain hasil wawancara dari hasil kuisioner tersebut juga dibuktikan dengan hasil  nilai  indeks  dampak  pemekaran  Provinsi  Kalimantan  Utara  terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  Kabupaten  Bulungan,  seperti  tercantum  dari perhitungan dibawah ini:
Indeks   = (16x5)+(59x4)+(24x3)+(1x2)+(0x1) / 100 = 390/100 = 3,9
Indeks kemudahan mendapatkan dan menjangkau pelayanan publik setelah pemekaran  dapat  dilihat  sebesar  3,9.  Jadi  dapat  disimpulkan  bila  hal  tersebut diukur dalam intervalnya maka dapat dikategorikan Baik yaitu intervalnya (3,7- 4,5). Dari hasil interval dapat dilihat bahwa masyarakat merasakan kemudahan dalam  menjangkau  pelayanan  publik  dikarenakan  wilayah  induk  yang  sudah berada  di  Kalimantan  Utara  dan  pembangunan  infrastruktur  jalan  yang  sangat baik.
2. Kehidupan  demokrasi  setelah  pemekaran  di  daerah  ini  sangat  baik  dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil hasil kuisioner kehidupan demokrasi sesudah pemekaran di  daerah  ini  sangat  baik  dan  membawa  kesejahteraan  bagi  masyarakat  yang menjawab  “sangat  baik  21  orang  dengan  persentase  21%,  menjawab  baik  56 orang  dengan  persentase  56%,  menjawab  cukup  19  orang  dengan  persentase 19%, menjawab kurang 2 orang dengan persentase 2% dan terakhir menjawab sangat  kurang  2  orang  dengan  persentase  2%.  dari  responden  berjumlah  100 orang dengan persentase 100%”.
Responden  yang  memilih  jawaban  sangat  baik,  baik  dan  cukup,  merasakan bahwa  kehidupan  demokrasi  sesudah  pemekaran  sangat  baik  dan  membawa
kesejahteraan masyarakat terlihat dari, masyarakat merasakan bahwa pada saat pesta  demokrasi  setiap  masyarakat  selalu  mendaptkan  hak  suara  baik  yang muda maupun yang tua sehingga tidak ada satupun masyarakat yang merasa di rugikan karena tidak mendapatkan hak suara.
Dari  beberapa  responden  yang  menjawab  kehidupan  demokrasi  sangat kurang  karena  ada  beberapa  yang  tidak  mengerti  terhadap  kehidupan berdemokrasi  sehingga  mereka  merasakan  bahwa  kehidupan  demokrasi  sangat biasa-biasa saja.
Berdasarkan keterangan di atas dapat juga di buktikan dengan penghargaan yang di dapatkan oleh Kalimantan Utara seperti yang dikutip dari tribunkaltim.co sebagai berikut:
“Kaltara  menerima  penghargaan  dari  Kementrian  Politik  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  sebagai  Provinsi  Yang  Capaian  IDI  2018  Kategori  “Baik”  hasil  ini membuktikan  bahwa  Kaltara  memiliki  iklim  demokrasi  yang  kondusif  di  likungan yang  heterogen.  IDI  di  ukur  berdasarkan  3  aspek,  11  variabel  dan  28  indikator demokrasi”
IDI  kalimantan  Utara  dari  3  aspek  yang  di  ukur  tersebut,  kebebasan  sipil kaltara  memperoleh  poin  97,36,  aspek  hak-hak  sipil  75.80  poin  dan  aspek kelembagaan demokrasi mencapai 68,95 poin. Menurut BPS Kaltara dibandingkan dengan  IDI  tahun  2017,  pada  2018  mengalami  kenaikan  meskipun  hanya  naik 0,01 dari sebelumnya tahun 2017 81,06 dan 2016 sebesar 76.98.
Selain hasil wawancara dari hasil kuisioner tersebut juga dibuktikan dengan hasil  nilai  indeks  dampak  pemekaran  Provinsi  Kalimantan  Utara  terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  Kabupaten  Bulungan,  seperti  tercantum  dari perhitungan dibawah ini:
Indeks = (21x5)+(56x4)+(19x3)+(2x2)+(2x1) / 100 = 392/100 = 3,92
Indeks kehidupan demokrasi sangat baik dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat  setelah  pemekaran  dapat  dilihat  sebesar  3,92.  Jadi  dapat disimpulkan  bila  hal  tersebut  diukur  dalam  intervalnya  maka  dapat dikategorikan  Baik  yaitu  intervalnya  (3,7-4,5).  Dari  hasil  interval  dapat  dilihat bahwa  masyarakat  merasakan  kehidupan  demokrasi  setelah  pemekaran  baik karena saat pesta demokrasi setiap masyarakat selalu mendapatkan hak suara baik  yang  muda  maupun  tua  sehingga  tidak  ada  masyarakat  yang  merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak suaranya.
3. Pembangunan ekonomi berupa sarana dan prasarana setelah pemekaran.
Berdasarkan  hasil  kuisioner  pembangunan  ekonomi  berupa  saranan  dan prasarana  sesudah  pemekaran  yang  menjawab  “sangat  baik  31  orang  dengan persentase  31%,  menjawab  baik  53  orang  dengan  persentase  53%,  menjawab cukup  14  orang  dengan  persentase  14%,  menjawab  kurang  2  orang  dengan persentase  2%  dan  menjawab  sangat  kurang  tidak  ada.  Dari  100  responden dengan persentase 100%”.
responden  yang  memilih  jawaban  sangat  baik,  baik  dan  cukup,  merasakan pembangunan  ekonomi  berupa  saranan  dan  prasarana  sesudah  pemekaran sangat baik karena dapat dilihat dari infrastruktur jalan yang sudah sangat baik kemudian  dilihat  dari  infrastruktur  udara  sudah  ada  dengan  itu  kegiatan ekonomi sudah bisa berjalan dengan lancar.
Responden  yang  menjawab  Kurang  dan  Sangat  Kurang  merasakan  bahwa memang  pembangunan  ekonomi  berupa  prasarana  sudah  baik  tetapi  akses jalan  ini  sangat  cepat  sekali  rusak  akibat  dilewati  truk-truk  yang  bermuatan banyak  dan  tidak  terdapatnya  alternatif  jalan  untuk  truk  yang  membawa muatan berat.
Berdasarkan  keterangan  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  pembangunan ekonomi  berupa  saranan  dan  prasarana  sesudah  pemekaran  sangat  baik.  Hal yang sangat dirasakan oleh semua masyarakat adalah infrastruktur jalan yang membaik  sehingga  kegiatan  ekonomi  berjalan  dengan  lancar.  Hal  ini  sesuai dengan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bagian  Ekonomi  Kabupaten  Bulungan sebagai berikut:
“...menurut  saya  bahwa  dengan  adanya  Provinsi  Kalimantan  utara  ini membawa  dampak  yang  baik  terhadap  Kabupaten  Bulungan  karena  fokus pembangunan  pasti  ada  di  Kabupaten  Bulungan.  kalau  dulu  sebelum menjadi  Kalimantan  Utara  jalanan  saja  banyak  yang  rusak  parah  namun setelah menjadi Kalimantan Utara infrastruktur jalan sudah membaik” (hasil wawancara dengan Kabag. Perekonomian Kabupaten Bulungan)
Selain hasil wawancara dari hasil kuisioner tersebut juga dibuktikan dengan hasil  nilai  indeks  dampak  pemekaran  Provinsi  Kalimantan  Utara  terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  Kabupaten  Bulungan,  seperti  tercantum  dari perhitungan dibawah ini:
Indeks = (31x5)+(53x4)+(14x3)+(2x2)+(0x1) / 100
= 413/100 = 4,13
Indeks  pembangunan  ekonomi  berupa  sarana  dan  prasarana  sesudah pemekaran dapat dilihat sebesar 3,13. Jadi dapat disimpulkan bila hal tersebut diukur dalam intervalnya maka dapat dikategorikan Baik yaitu intervalnya (3,7-
4,5). Dari hasil interval dapat dilihat bahwa masyarakat merasakan infrastruktur jalan yang sudah baik kemudian infrastruktur udara yang sudah ada sehinggah kegiatan ekonomi sudah bisa berjalan dengan lancar.
4. Pengelolaan potensi daerah setelah pemekaran.
Berdasarkan hasil kuisioner Pengelolaan potensi daerah sesudah pemekaran menjawab  “sangat  baik  25  orang  dengan  persentase  25%,  menjawab  baik  57 orang  dengan  persentase  57%,  menjawab  cukup  17  orang  dengan  persentase 17%, menjawab kurang 1 orang dengan persentase 1% dan menjawab kurang tidak ada . Dari 100 responden dengan persentase 100%”.
Responden  yang  memilih  jawaban  sangat  baik,  baik  dan  cukup  merasa pengelolaan  potensi  daerah  sesudah  pemekaran  baik  karena  efeknya  ada  di pembangunan daerah yang meningkat.
Responden  yang  menjawab  kurang  dan  sangat  kurang merasakan pengelolaan  potensi  daerah  sesudah  pemekaran  sebenarnya  sudah  baik  tetapi karena  efek  dari  pengelolaan  potensi  daerah  ini  hasilnya  tidak  bisa  dinikmati secara merata.
Berdasarkan  hasil  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  ada  1  orang  yang  merasa pengelolaan potensi daerah sesudah pemekaran kurang baik karena tidak dapat merasakan  hasil  pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  dari  uang  hasil pengelolaan potensi daerah. Kembali lagi karena ada beberapa orang yang tidak perduli  terhadap  apa  yang  telah  di  lakukan  pemerintah.  Dan  sisahnya merasakan pengelolaan potensi daerah sangat baik. Pengelolaan potensi daerah menurut Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut
“...potensi  sumber  daya  alam  Kabupaten  Bulungan  ada  dua  jenis yaitu  sumber  daya  dapat  terbarukan  contohnya  seperti  pembangkitan listrik,  sungai,  matahari,  angin  cangkang  sawit.  Tidak  terbarukan  yaitu tambang emas, batu bara, golongan C, minyak dan gas. Setiap kecamatan memilik sumber daya alam seperti batu bara, emas dan gas”
(hasil wawancara dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara).
“...alasan  utama  pemanfaatan  pengelolaan  potensi  daerah  adalah untuk  kemakmuran  dan  kesejahteraan  rakyat  dari  hasil  pajak,  royalty tambang digunakan untuk pembangunan daerah”
(hasil wawancara dengan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Utara).
Selain  hasil  wawancara  dari  hasil  kuisioner  tersebut  juga  dibuktikan dengan  hasil  nilai  indeks  dampak  pemekaran  Provinsi  Kalimantan  Utara terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan, seperti tercantum dari perhitungan dibawah ini:
Indeks  = (25x5)+(57x4)+(17x3)+(1x2)+(0x1) / 100
= 406/100 = 4,06
Indeks pengelolaan potensi daerah sesudah pemekaran dapat dilihat sebesar 4,06.  Jadi  dapat  disimpulkan  bila  hal  tersebut  diukur  dalam  intervalnya  maka dapat  dikategorikan  Baik  yaitu  intervalnya  (3,7-4,5).  Dari  hasil  interval  dapat dilihat efek dari pengelolaan potensi daerah adalah pembangunan daerah yang meningkat.
5. Keamanan daerah setelah pemekaran.
Berdasarkan  Hasil  Kuisioner  Tingkat  keamanan  daerah  yang  menjawab “sangat baik 23 orang dengan persentase 23%, menjawab baik 51 orang dengan persentase 51%, menjawab cukup 24 orang dengan persentase 24%,menjawab kurang 2 orang dengan persentase 2% dan menjawab sangat kurang tidak ada. Dari responden 100 orang dengan persentase 100%”.
Responden yang menjawab sangat baik dan baik merasakan bahwa tingkat keamanan  daerah  setelah  pemekaran  baik  karena  tingkat  ekonomi masyarakatnya  menengah  keatas,  kesadaran  masyarakat  untuk  hidup  rukun tinggi  dan  banyak  tempat  penyaluran  hobi  yang  membawa  energi  positif  dan terdapat lapangan pekerjaan yang banyak sehingga tidak ada tindakan kriminal.
Responden  yang  menjawab  kurang  dan  sangat  kurang  merasakan  bahwa tingkat  keamanan  daerah  setelah  pemekaran  sebenarnya  baik  tetapi  dengan berkembangnya  wilayah  Kalimantan  Utara  khususnya  Kabupaten  Bulungan, menarik  banyak  masyarakat  dari  wilayah  lain  yang  masuk  kedalam  wilayah Kabupaten  Bulungan  dan  konflik  yang  sering  terjadi  disebabkan  oleh masyarakat  pendatang.  Tetapi  konflik  itu  frekuensinya  masih  sangat  kecil terjadi.
Hal  ini  terbukti  dengan  upaya  pemerintah  mewujudkan  keamanan  dan ketertiban  luncurkan SINCAN atau Aksi Tindak Cepat Pelajar Nakal di kutip dari Koran  Kaltara  “Sekkab  Bulungan  SINCAN  merupakan  aksi  atau  gerakan  yang bersifat  pembinaan  serta  memberikan  pemahaman  dan  penyadaran  kepada pelajar  akan  tindakan-tindakan  kriminal  dan  perbuatan  menyimpang  yang mungkin  dilakukan  pelajar.Selain  mengapresiasi  langkah  pencegahan  itu, Sekkab  Bulungan  juga  mengharapkan  aksi  ini  bisa  turut  mewujudkan  dan menciptakan  keamanan,  ketertiban  umum,  serta  menciptakan  kondisi  tertib, melalui  kepedulian  terhadap  pelajar  dan  pendidikan  di  wilayah  Kabupaten Bulungan.”
Selain  hasil  wawancara  dari  hasil  kuisioner  tersebut  juga  dibuktikan dengan  hasil  nilai  indeks  dampak  pemekaran  Provinsi  Kalimantan  Utara
terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan, seperti tercantum dari perhitungan dibawah ini:
Indeks = (23x5)+(51x4)+(24x3)+(2x2)+(0x1) / 100
= 395/100 = 3,95
Indeks keamnan daerah sesudah pemekaran dapat dilihat sebesar 3,95. Jadi dapat  disimpulkan  bila  hal  tersebut  diukur  dalam  intervalnya  maka  dapat dikategorikan  Baik  yaitu  intervalnya  (3,7-4,5).  Dari  hasil  interval  dapat  dilihat bahwa  tingkat  keamanan  daerah  rendah  tetapi  tiingkat  ekonomi  masyarakat menengah  keatas  dan  terdapat  lapangan  pekerjaan  yang  banyak    sehingga tidak ada tindakan kriminal.
6. Hubungan serasi antar pusat (Pemerintah Provinsi) dan Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) setelah pemekaran.
Berdasarkan  Hasil  Kuisioner  Hubungan  serasi  antara  pusat  dan  daerah setelah  adanya  pemekaran  yang  menjawab  “sangat  baik  24  orang  dengan persentase  24%,  menjawab  baik  60  orang  dengan  persentase  60%,  menjawab cukup 16 orang dengan persentase 16%, menjawab kurang dan sangat kurang tidak ada. Dari 100 responden dengan persentase 100%”.
Responden yang menjawab sangat baik, baik dan cukup merasakan bahwa hubungan  serasi  antara  pusat  dan  daerah  setelah  pemekaran  sangat  baik  ini dikarena  wilayah  induk  yang  sudah  berada  diwilayah  Kabupaten  Bulungan sehingga pembangunan diwilayah Bulungan dan sekitarnya merata.
Selain  hasil  wawancara  dari  hasil  kuisioner  tersebut  juga  dibuktikan dengan  hasil  nilai  indeks  dampak  pemekaran  Provinsi  Kalimantan  Utara terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan, seperti tercantum dari perhitungan dibawah ini:
Indeks  = (24x5)+(60x4)+(16x3)+(0x2)+(0x1) / 100
= 408/100
= 4,08
Indeks  hubungan  serasi  antara  pusat  (pemerintah  provinsi)  dan  daerah (pemerintah  kab/kota)  setelah  pemekaran  dapat  dilihat  sebesar  4,08.  Jadi dapat  disimpulkan  bila  hal  tersebut  diukur  dalam  intervalnya  maka  dapat dikategorikan  Baik  yaitu  intervalnya  (3,7-4,5).  Dari  hasil  interval  dapat  dilihat bahwa  masyarakat  merasakan  hubungan  pusat  dan  daerah  baik  dikarena wilayah  induk  yang  sudah  berada  diwilayah  Kabupaten  Bulungan  sehingga pembangunan diwilayah Bulungan dan sekitarnya merata.
Pemekaran  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur  menjadi  Provinsi Kalimantan  Utara  ini  membawa  dampak  yang  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari
beberapa  aspek  penelitian  Menurut  Bps-bappenas-undp  menggunakan  indeks pembangunan manusia sebagai berikut :

## 1. Aspek kesehatan setelah pemekaran.
Berdasarkan  Hasil  kuisioner  Tingkat  kesehatan  setelah  pemekaran  yang menjawab  sangat  baik  24  orang  dengan  persentase  24%,  menjawab  baik  58 orang  dengan  persentase  58%,  menjawab  cukup  18  orang  dengan  persentase 18%,  menjawab  kurang  dan  sangat  kurang  tidak  ada.  Dari  100  responden dengan persentase 100%.
Responden  yang  menjawab  sangat  baik,  baik  dan  cukup,  merasakan bahwa  tingkat  kesehatan  setalah  pemekaran  sangat  baik  karena  fasilitas  yang memadai, kemudian banyaknya bantuan kesehatan gratis untuk semua lapisan masyarakat dari pemerintah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,  dibuktikan  dengan  adanya  upaya pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Utara  dalam  meningkatkan  pelayanan kesehatan di kutip dari Kla.id Gubernur Kalimantan Utara menyampaikan Upaya pemerintah  untuk  menjamin  kesehatan  masyarakatnya  terutama  untuk masyarakat miskin dengan program menjemput pasien dengan ambulans gratis lanjut ungkap Gubernur kalimantan Utara.
“ saya  sudah  instruksikan  kepada  semua  jajaran  kesehatan,  agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga miskin. Kita juga memiliki ambulans air yang siap melayani warga secara gratis”
(Dikutip Dari Kla.id)
Gubernur  Kalimantan  Utara  juga  mengungkapkan  Program  lainnya,  ada dokter  terbang.  Melalui  program  ini,  Pemerintah  Provinsi  menyediakan  dokter spesialis  dan  beberapa  tenaga  media  lainnya,  untuk  memberikan  pelayanan kesehatan  dengan  sistem  ‘jemput  bola’  ke  wilayah-wilayah  yang  sulit terjangkau layanan kesehatan.
Tidak  hanya  itu  upaya  pemerintah  Kalimantan  Utara  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  “dikutip  dari BPJS-Kesehatan.go.id dengan memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya juga direalisasikan dengan  adanya  penandatangan  Komitmen  UHC  oleh  Gubernur  Provinsi Kalimantan  Utara,  Irianto  Lambrie,  melakukan  penandatanganan  komitmen tentang  Universal  Health  Coverage  (UHC),  Terhitung  1  April  2018,  14.624 masyarakat  Provinsi  Kalimantan  Utara  yang  tersebar  di  seluruh  kota  dan kabupaten  telah  didaftarkan  menjadi  peserta  JKN-KIS  yang  iuran  setiap bulannya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi dengan menggunakan anggaran APBD.  Sampai  dengan  komitmen  UHC  tersebut  ditandatangani,  jumlah
masyarakat  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  yang  terdaftar  sebagai  peserta  JKN- KIS  sejumlah  532.011  jiwa  atau  sekitar  86,14%  dari  total  jumlah  penduduk 651.519 jiwa”.
Selain  hasil  wawancara  dari  hasil  kuisioner  tersebut  juga  dibuktikan dengan  hasil  nilai  indeks  dampak  pemekaran  Provinsi  Kalimantan  Utara terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan, seperti tercantum dari perhitungan dibawah ini:
Indeks  = (24x5)+(58x4)+(18x3)+(0x2)+(0x1) / 100 = 406/100
= 4,06
Indeks  Aspek  kesehatan  setelah  pemekaran  dapat  dilihat  sebesar  3,71. Jadi  dapat  disimpulkan  bila  hal  tersebut  diukur  dalam  intervalnya  maka  dapat dikategorikan  Baik  yaitu  intervalnya  (3,7-4,5).  Dari  hasil  interval  dapat  dilihat bahwa  masyarakat  merasakan    tingkat  kesehatan  setalah  pemekaran  Baik karena fasilitas yang memadai, kemudian banyaknya bantuan kesehatan gratis untuk semua lapisan masyarakat dari pemerintah.

## 2. Tingkat pelayanan pendidikan setelah pemekaran.
Berdasarkan  hasil  Tingkat  pelayanan  pendidikan  setelah  pemekaran menjawab  “sangat  baik  31  orang  dengan  persentase  31%,  menjawab  baik  62 orang dengan persentase 62%, menjwab cukup 7 orang dengan persentase 7% dan menjawab kurang dan sangat kurang tidak ada. Dari 100 responden dengan persentase 100%”.
Responden yang menjawab sangat baik dan baik merasakan bahwa tingkat pendidikan setelah pemekaran sangat baik karena menyediakan beasiswa bagi seluruh  lapisan  masyarakat  di  kalimantan  utara  kemudian  fasilitas  dan  tenaga pengajar yang memadai.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  di  buktikan  dengan  upaya pemerintah  dalam  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  melalui bantuan  beasiswa  kaltara  cerdas  seperti  yang  Dikutip  dari Kaltarabisnis.co Upaya Pemerintah Prov.Kaltara untuk meningkatkan pendidikan adalah dengan memberikan  bantuan  beasiswa  merata  baik  di  tingkat  provinsi  maupun kabupaten  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Utara  untuk  jenjang  SMA/SMK Negeri/Swasta,  program  Diploma,  S-1/D-IV,  S-2,  S-3,  Kedokteran  dan Pendidikan Profesi.
Selain  hasil  wawancara  dari  hasil  kuisioner  tersebut  juga  dibuktikan dengan  hasil  nilai  indeks  dampak  pemekaran  Provinsi  Kalimantan  Utara
terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan, seperti tercantum dari perhitungan dibawah ini:
Indeks  = (31x5)+(62x4)+(7x3)+(0x2)+(0x1) / 100 = 424/100
= 4,24
Indeks  tingkat  pelayanan  pendidikan  setelah  pemekaran  dapat  dilihat sebesar 4,24. Jadi dapat disimpulkan bila hal tersebut diukur dalam intervalnya maka  dapat  dikategorikan  Baik  yaitu  intervalnya  (3,7-4,5).  Dari  hasil  interval dapat  dilihat  bahwa  masyarakat  merasa  Baik  karena  Pemerintah  menyediakan beasiswa  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat  di  kalimantan  utara  kemudian fasilitas dan tenaga pengajar yang memadai.

## 3. Daya beli/pengeluaran per kapita setelah pemekaran.
Berdasarkan  hasil  Daya  beli/pengeluaran  perkapita  setelah  pemekaran yang menjawab “sangat baik 27 orang dengan persentase 27%, menjawab baik 53  orang  dengan  persentase  53%,  menjawab  cukup  18  orang  dengan persentase 18%, menjawab kurang 2 orang dengan persentase 2%, menjawab sangat kurang tidak ada. Dari 100 responden dengan persentase 100%”.
Responden yang menjawab sangat baik dan baik merasakan bahwa tingkat perekonomian  setelah  menjadi  Kaltara  semakin  membaik  sehingga  mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidup.
Responden  yang  menjawab  kurang  hanya  2  orang  karena  merasa  tidak mampu  memenuhi  kebutuhan  hidup  karena  tingkat  perekonomian  yang  masih di bawah rata-rata.
Selain  hasil  wawancara  dari  hasil  kuisioner  tersebut  juga  dibuktikan dengan  hasil  nilai  indeks  dampak  pemekaran  Provinsi  Kalimantan  Utara terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan, seperti tercantum dari perhitungan dibawah ini:
Indeks  = (27x5)+(53x4)+(18x3)+(2x2)+(0x1) / 100 = 405/100
= 4,05
Indeks daya beli/pengeluaran per kapita sebelum pemekaran dapat dilihat sebesar 4,05. Jadi dapat disimpulkan bila hal tersebut diukur dalam intervalnya maka  dapat  dikategorikan  Baik  yaitu  intervalnya  (3,7-4,5).  Dari  hasil  interval dapat dilihat bahwa masyarakat merasa  tingkat perekonomian setelah menjadi Kaltara semakin membaik sehingga mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidup.
Pada penelitian ini ingin membuktikan adanya dampak provinsi kalimantan utara  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  di  Kabupaten  Bulungan  (Wilayah Induk) dilihat dari Indeks Setelah Pemekaran dibawah ini :
Tabel 4.1 Rerata Indeks Setelah Pemekaran
No Pertanyaan Indeks Pertanyaan 1 Kemudahan  mendapatkan  dan  menjangkau pelayanan publik setelah pemekaran 3,9 2 Kehidupan  demokrasi  setelah  pemekaran  di  daerah ini  sangat  baik  dan  membawa  kesejahteraan  bagi masyarakat. 3,92 3 Pembangunan ekonomi berupa sarana dan prasarana setelah pemekaran. 4,13 4 Pengelolaan potensi daerah setelah pemekaran. 4,08 5 Keamanan daerah setelah pemekaran. 3,95 6 Hubungan  serasi  antar  pusat  (Pemerintah  Provinsi) dan  daerah  (Pemerintah  Kabupaten/Kota)  setelah pemekaran. 4,08 7 Aspek Kesehatan setelah pemekaran. 4,06 8 Tingkat pelayanan pendidikan setelah pemekaran. 4,24 9 Daya beli/pengeluaran per kapita setelah pemekaran. 4,05 Indeks Rerata 4,04 Sumber : Kuisioner
Rerata Indeks Sebelum Pemekaran :
= 3,9+3,92+4,13+4,08+3,95+4,08+4,06+4,24+4,05 = 36,41/9 = 4,04 Rumus Interval :
= 5 1 5  = 0,8

## Tabel 4.2 Interval
Sumber : Kuisioner
Berdasarkan  data  yang  telah  diperoleh  diatas  dapat  diketahui  bahwa Indeks  setelah  pemekaran  sebesar  4,04  dan  dapat  dikategorikan  Baik  kerena Intervalnya diantara (3,7-4,5). Dari hasil indeks yang Baik ini dapat di analisis bahwa apa yang sudah menjadi tolak ukur dalam penelitian ini. Hal yang utama adalah  bahwa  setelah  dilakukan  pemekaran  Provinsi  (Kalimantan  Timur) menjadi  Provinsi  (Kalimantan  Utara)  berdampak  Baik  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat.

## V. Kesimpulan dan Saran
Pemekaran  Provinsi  (Kalimantan  Timur)  menjadi  Provinsi  (Kalimantan Utara)  membawa  dampak  positif  terhadap  kesejahteraan  masyarakat  ini  dilihat dari  hasil  penelitian  yang  menunjukan  bahwa  hasil  nilai  Indeks  setelah pemekaran  sebesar  4,04  dan  dapat  dikategorikan  Baik  kerena  Intervalnya diantara (3,7-4,5). Hasil yang Baik ini juga tidak terlepas dari  upaya serius yang dilakukan  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat diantaranya  peningkatan  pelayanan  publik  terhadap  masyarakat.  Upaya  yang telah  di  lakukan  pemerintah  juga  membawa  hasil  yang  positif  dengan meningkatnya IPM Kabupaten Bulungan di setiap tahun nya. IPM Kab Bulungan tahun  2018  telah  meningkat  sebesar  71,23  dibandingkan  dengan  tahun  2017 70,74 dengan laju pertumbuhan IPM sebesar 0,7 persen.
Secara  keseluruhan  bahwa  pemerintah  Provinsi  Kalimantan  utara  terlah menjalankan  hal-hal  yang  di  sampaikan  dalam  PP  No.129  Tahun  2000  Pasal  2 Tentang Pemekaran wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Hal  yang  paling  menonjol  adalah  pelayanan  publik  dengan  upaya pemerintah  yang  memberikan  bantuan  ambulan  gratis  dan  ambulan  kepada masyarakat  miskin.  Pemerintah  juga  memberikan  bantuan  dengan  dokter terbang  untuk  di  seluruh  kabupaten  yang  berada  di  provinsi  kalimantan  utara yang  sulit  terjangkau  oleh  pelayanan  kesehatan,  kemudian  pemerintah
Interval Kategori Jawaban 1-1,8 Sangat Kurang 1,9-2,7 Kurang 2,8-3,6 Cukup 3,7-4,5 Baik 4,6-5 Sangat Baik
memberikan  JKN-KIS  yang  iuran  setiap  bulanya  di  bayarkan  oleh  pemerintah Provinsi dengan anggaran APBD.
Pemerintah  juga  memberikan  bantuan  pendidikan  dengan  Beasiswa Kaltara  Cerdas  untuk  seluruh  masyarakat  di  Provinsi  Kalimantan  Utara  tanpa terkecuali.  Pemerintah  juga  telah  berencana  untuk  mendirikan  MPP  (Mal Pelayanan  Publik)  sehingga  mempermudah  masyarakat  untuk  cepat mendapatkan pelayanan selanjutnya pemerintah juga membuat aplikasi Lintang dan  Siabang  apalikasi  ini  guna  memberikan  informasi  mengenai  pelayanan. Pemerintah  juga  membangun  infrastruktur  jalan  guna  memperlancar  kegiatan ekonomi masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  di  lakukan  maka,  hal  yang  harus dilakukan  pemerintah  adalah  tetap  fokus  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik kepada masyarakat baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, pendapatan/pengeluaran,  kemanan/ketertiban  dan  fokus  untuk  pengelolaan potensi  daerah  agar  kedepanya  masyarakat  semakin  sejahtera  dan  Provinsi Kalimantan  Utara  khususnya  Kabupaten  Bulungan  dapat  berkembang  pesat dalam berbagai aspek yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku :
Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian. Rienika Cipta: Jakarta.
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
Sugiyono,  P.  (2010).  Dr.  Metode  Penelitian  Pendidikan:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D Cet.
Sun’an,  Muammil,  Senuk,  Ekonomi  Pembangunan  Daerah,  (Jakarta:  Mitra  Wacana  Media,
2015).

## Sumber Jurnal :
Hidayat,  S.  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  dalam  Perspektif  State-Society  Relation.
[jurnal politik]. [ Homepage on The Internet ]. C2008
Kumorotomo, W. (2008). Desentralisasi fiskal: politik dan perubahan kebijakan, 1974-2004. Kencana Prenada Media Group.
Sari,  M.E.P.,  &  Pratiwi,  D.A.  Faktor  –  Faktor  yang  Mempengaruhi  Kesejahteraan  Hidup Masyarakat  Suku  Laut  Pulau Bertam  Kota Batam.  [jurnal  trias politika]. [ Homepage on The Internet ]. C2018.
Syah,  N.  Dampak  Pemekaran  Daerah  Pada  Pelayanan  Publik  Ditinjau  Menurut  Sistem Hukum  Indonesia.  Petita:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Hukum  dan  Syariah,  3(2),  224-239.
[ jurnal ilmiah]. [ Homepage on The Internet ]. C2018
Sumber Skripsi :
Hendrata,  R.  (2019).  Dampak  Pembentukan  Daerah  Otonomi  Baru  (DOB)  Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Stabilitas Perekonomian di Kabupaten Bulungan. Jurusan Program Ilmu Ekonomi Pembanguna Universitas Kaltara: Tanjung Selor

## Undang-undang :
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  129  Tahun  2000  Tentang  Persyaratan  Pembentukan  dan Kreteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

## Website :
http://disperindagkop.kaltaraprov.go.id/
https://www.bps.go.id/ https://bulungankab.bps.go.id/ https://kaltara.bps.go.id/ https://kbbi.web.id/