Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 1 No. 2 (2013), pp. 205-250, link: https://www.academia.edu/31651265 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Dampak Instruksi Bupati Tentang Zakat Profesi Terhadap Pegawai dan Pengelolaan Zakat
Di Bazis Kabupaten Bogor *
(THE IMPACT OF THE REGENT INSTRUCTIONS ABOUT ZAKAT PROFESSION AGAINST EMPLOYEES AND MANAGEMENT OF ZAKAT IN BAZIS BOGOR REGENCY)
Muhammad Jimmy Kurniawan & Ahmad Sobari FAI Universitas Ibn Khaldun Bogor Jl. KH. Sholeh Iskandar Bogor E-mail: jimmy_kurniawan@yahoo.com
Abstract: Zakat  is  worship maaliyah  ijtima'iyah which  has  a  very  important position, strategic, and decisive, both in terms of Islam and of the welfare of the development  side.  As  a  subject  of  worship,  charity,  including  one  of  the  pillars (the third pillar) of the five pillars of Islam, as expressed in various hadith of the Prophet,  so  its  presence  is  considered  as Ma'lum  minad-deen  bidharuurah or  their recognized automatically and an essential part of the Islamic someone.
Keywords: Zakat Profession, Bupati Instruction, Bazis
Abstrak: Zakat  adalah  ibadah maaliyah  ijtima’iyah yang  memiliki  posisi  sangat penting,  strategis,  dan  menentukan,  baik  dilihat  dari  sisi  ajaran  Islam  maupun dari  sisi  pembangunan  kesejahteraan  umat.  Sebagai  suatu  ibadah  pokok,  zakat termasuk  salah  satu  rukun  (rukun  ketiga)  dari  rukun  Islam  yang  lima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadits Nabi, sehingga keberadaannya dianggap  sebagai ma’lum  minad-diin  bidharuurah atau  diketahui  secara  otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.
Kata Kunci: Zakat Profesi, Instruksi Bupati, Bazis
* Diterima  tanggal  naskah  diterima:  24  Juli  2013,  direvisi:  28  September  2013,  disetujui untuk terbit: 23 November 2013.
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 2 Desember 2013. ISSN: 2089-032X - 206

## Pendahuluan
Di dalam Alquran terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban  shalat  dengan  kewaiban  zakat  dalam  berbagai  bentuk  kata. 1 Di dalam  Alqur’an  terdapat  pula  berbagai  ayat  yang  memuji  orang  yang bersungguh-sungguh  menunaikannya,  dan  sebaliknya  memberi  ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Sebagaimana khalifah Abu Bakar ash-Shidiq  bertekad  memerangi  orang-orang  yang  tidak  mau  mengeluarkan zakat.  Ketegasan  sikap  ini  menunjukkan  bahwa  perbuatan  meninggalkan zakat  adalah  suatu  kedurhakaan  dan  jika  hal  ini  dibiarkan,  maka  akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain. 2
Oleh  karena  itu,  ketika  Rasulullah  Saw.  meninggal,  banyak  terjadi penolakan  dari  kaum  munafiqin  untuk  membayar  zakat.  Mereka  tidak  mau berzakat  meskipun  mereka  shalat.  Kemudian  Abu  Bakar  ash-Shiddiq  secara tegas  mengancam  mereka  dengan  pernyataan  beliau  yang  sangat  terkenal, yang diriwayatkan oleh imam Abu Dawud:
“Demi  Allah!  Saya  akan  memerangi  orang  yang  memisahkan  kewajiban shalat  dengan  kewajiban  zakat.  Sesungguhnya  zakat  itu  hak  yang  terkait dengan  harta.  Demi  Allah!  Jika  mereka  menolak  mengeluarkan  zakat  unta yang  biasa  mereka  tunaikan  kepada  Rasulullah  Saw.,  pasti  akau  akan memerainginya, karena penolakan tersebut.” (HR. Abu Dawud). 3
Dari  hadist  diatas  dapat  kita  ketahui  bahwa  shalat  dan  zakat  itu memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dalam riwayat lain, Ibn Mas’ud menyatakan:
َلا  ْنَمِل َةاَك َز َلا َو ُهَل َةاَك ِز َلا  ْنَمِل َةَلاَص َلا

## .}دوعسم نبا هاور{ .ُهَل َةَلاَص
“Tidak dikatakan (tidak sah) shalatnya, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat; dan tidak dikatakan berzakat, orang yang tidak melaksanakan shalat.” (HR. Ibn Mas’ud).
Jadi  zakat  itu,  kalau  boleh  kita  katakan,  sesungguhnya  adalah  rukun Islam yang menekankan pada keshalehan sosial. Artinya, orang yang berzakat
1 Yusuf al-Qardhawi, Fiqhuz Zakat, Muasasah Risalah Beirut,1991, hlm. 42.
2 Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm. 2.
3 Muhyiddin, ‘Abdul Hamid Muhammad, Sunan Abu Daud , Maktabah Dahlan, hlm.93 kitab zakat.
dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjadi orang yang shaleh secara pribadi, dan juga shaleh secara sosial. 4
Pembayaran  zakat  yang  hanya  sebatas  melepaskan  kewajiban,  bisa berdampak pada pelestarian kemiskinan. Sebab, muzakki tidak mau tahu ke mana  penggunaan  dana  zakat  tersebut,  apalagi  mengontrol  atau  berupaya mendorong  mustahik  memanfaatkan  dana  zakat  itu  sebagai  modal  untuk merubah nasib, kareana zakat juga bisa dijadikan modal usaha, dagang atau membuat industry sekelompok mustahik agar terbebas dari jerat kemiskinan. 5
Menurut  Yusuf  Qardhawi,  ada  beberapa  cara  penaggulangan kemiskinan. Pertama adalah dengan bekerja. Jadi, dana zakat yang dijadikan suatu  modal  untuk  menciptakan  industry  maka  akan  bisa  menampung beberapa mustahik untuk bekerja. Kedua adalah jaminan sanak family. Ketiga adalah  jaminan  Negara.  Dan  cara  keempat  dalam  penaggulangi  kemiskinan adalah melalui zakat. 6
Maka  oleh  sebab  itu  sangat  pentingnya  para  muzakki  memainkan peranannya untuk mengeluarkan zakat, sehingga zakatnya bisa memberantas kemiskinan  yang  sudah  banyak  melanda  Negara-negara  maju.  Dalam  Al Qur’an  Allah  sangat  melaknat  orang  yang  mampu  secara  materi  tapi  tidak mau  mengeluarkan  zakat  sehingga  ia  bisa  dicap  sebagai  orang  yang  kafir. Dalam surat fushilat Allah Swt berfirman :
(  َنيِك ِرْشُمْلِل ٌلْي َو َو ... :ىَلاَعَت ُالله َلاَق
6 (  َنو ُرِفاَك ْمُه ِة َر ِخلآاِب ْمُه َو َةاَك َّزلا َنوُتْؤُي َلا َنيِذَّلا ) 7 )
: تلصف{ 7 .}
“… Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. (yaitu)  orang-orang  yang  tidak  menunaikan  zakat  dan  mereka  kafir  akan adanya (kehidupan) akhirat.” (QS. Fushilat: 6-7).
Jadi,  ayat  ini  mengingatkan  kepada  kita,  akan  penting  berzakat; sampai-sampai Allah  SWT  mengungkapkan  masalah  zakat  ini  dalam  bentuk penyadaran,  dengan  tujuan  agar  manusia  tidak  menjadi  budak  materi,  dan mau dikendalikan oleh materi, akan tetapi kemauan kita adalah dikendalikan oleh  Allah  SWT,  dan  dia  diperintahkan  untuk  mengorbankannya,  yakni
4 Hafidhuddin, Didin, Rekaman Tentang Zakat , Risalah Zakat, Jakarta, 2006, h. 2.
5 Juwaini, Ahmad, Membangun Peradapan Zakat, Institut Manajemen Zakat, Jakarta 2007 h. 5 6 Hafidhuddin,  Didin, Panduan  Praktis  Tentang  Zakat  Infak  Sedekah ,  Gema  Insani, Jakarta, 1998, h. 1.
dengan  cara  mengeluarkan  sebagai  harta  yang  dimilikinya.  Hal  ini sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 103.
Jadi,  zakat  itu  sebenarnya  sangat  luar  biasa  manfaatnya.  Pantas  bila masalah zakat ini banyak diungkapkan dalam ayat-ayat Alquran. Akan tetapi, sesungguhnya  yang  diungkapkan  bukan  hanya  sekedar  masalah  zakat  saja, melainkan  juga  masalah  infaq  dan  shadaqah.  Oleh  karena  itu,  harus  kita sadari, bahwa hal itu semua merupakan ciri bagi orang-orang yang beriman, yang  disebut  dalam  ayat  tersebut  dengan  sebenar-benarnya  orang  yang beriman. Sebagaimana firman-Nya pada QS. Al-Anfal ayat 2-4.
Ciri  seseorang  dikatakan  sebagai  mukmin  yang  sejati,  adalah  orang yang  apabila  disebut  nama  Allah,  maka  bergetarlah  hatinya.  Dia  memiliki respon positif ketika nama Allah disebut, hukum-hukum Allah disebut; kalau dibacakan  ayat-ayat  Allah,  baik  ayat  yang  bersifat  tanziliyyah  (Alquran) maupun  yang  besifat  kauniyyah  (alam  semesta),  maka  semakin  bertambah imannya;  bertawakkal  kepada  Allah  SWT;  mengerjakan  shalat  dengan  baik; dan menginfakkan sebagian dari hartanya. 7
Zakat  juga  sesungguhnya,  dapat  diistilahkan  sebagai  jaminan  sosial, yakni jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, orang-orang yang tidak  mampu  untuk  bekerja,  orang  tua  yang  sudah  jompo;  tentu  mereka berhak  untuk  mendapatkan  dana  dari  zakat.  Dan  statusnya,  mereka  dapat disebut  sebagai  orang  yang  fakir  atau  bisa  juga  disebut  sebagai  orang  yang miskin.  Dan  dana  zakat  yang  diberikan  kepada  mereka,  bertujuan  untuk dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena mereka tidak mampu untuk bekerja.
Dapat  dibayangkan,  kalau  orang-orang  kaya  mau  memperhatikan mereka, tentu perbuatn itu sangatlah luar biasa di sisi Allah SWT. Oleh karena itu,  orang  yang  suka  memberi  dikatakan  sebagai sakhiey (dermawan)  atau orang yang pemurah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah Saw. dalam sabdanya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmdzi:
“Rasulullah  Saw.  bersabda:  “Orang  yang  pemurah  itu  dekat  dengan  Allah,  dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, dan jauh dari neraka. Dan orang yang bakhil itu  jauh  dari  Allah,  jauh  dari  manusia,  jauh  dari  syurga,  dan  dekat  dengan  neraka. Orang  yang  jahil  (bodoh)  tapi  pemurah,  itu  lebih  dicintai  Allah  daripada ahli  ibadah tapi bakhil”. (HR. Turmudzi). 8
7 Hafidhuddin, Didin, Rekaman Tentang Zakat , Risalah Zakat, Jakarta, 2006, h. 3.
8 Hafidhuddin, Didin, Rekaman Tentang Zakat , Risalah Zakat, Jakarta, 2006, h.5.
Sayyid Quthub (w. 1965 M) dalam tafsirnya “Fi Dzilali Alquran” ketika menafsirkan  firman  Allah  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  267  menyatakan, bahwa nash ini  mencakup  seluruh  hasil  usaha  manusia  yang  baik  dan  halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah SWT dari dalam dan atas bumi,  seperti  hasil-hasil  pertanian,  maupun  hasil  pertambangan  seperti minyak.  Karena  itu, nash ini  mencakup  semua  harta,  baik  yang  terdapat  di zaman  Rasulullah  Saw.  maupun  di  zaman  sesudahnya.  Semuanya  wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam  sunnah  Rasulullah  Saw.  baik  yang  sudah  diketahui  secara  langsung maupun  yang  di-qiyas-kan  kepadanya.  Al-Qurthubi  (w.  671  H)  dalam Tafsir al-Jaami’  li  Ahkam  Alquran ,  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kata- kata  “ موُلْعَم  ٌّقح ”  (hak  yang  pasti)  pada  Alquran  surat  Adz-Dzariyat  ayat  19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan  yang  didapatkan,  jika  telah  memenuhi  persyaratan  kewajiban zakat,  maka  harus  dikeluarkan  zakatnya.  Dalam  pasal  11  ayat  (2)  Bab  IV Undang-undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa harta  yang  dikenai  zakat  adalah:  a)  emas,  perak,  dan  uang;  b)  perdagangan dan perusahaan; c) hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; d) hasil pertambangan; e) hasil peternakan; f) hasil pendapatan dan jasa; dan g) rikaz . 9
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka  setiap  keahlian  dan pekerjaan  apapun  yang  halal,  baik  yang  dilakukan  sendiri  maupun  yang terkait  dengan  pihak  lain,  seperti  seorang  pegawai  atau  karyawan,  apabila penghasilan  dan  pendapatannya  telah  mencapai nishab ,  maka  wajib dikeluarkan zakatnya.
Yusuf  al-Qardhawi  menyatakan  bahwa  diantara  hal  yang  sangat penting  untuk  mendapatkan  perhatian  kaum  muslimin  saat  ini  adalah penghasilan  atau  pendapatan  yang  diusahakan  melalui  keahliannya,  baik keahlian  yang  dilakukannya  secara  sendiri  maupun  secara  bersama-sama. Yang  dilakukan  sendiri,  misalnya  profesi  dokter,  arsitek,  ahli  hukum, penjahit,  pelukis,  mungkin  juga  da’i  atau  muballigh,  dan  lain  sebagainya. Yang  dilakukan  secara  bersama-sama,  misalnya  pegawai  (pemerintah maupun  swasta)  dengan  menggunakan  sistem  upah  atau  gaji.  Wahbah  az- Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang  diterima  seseorang  melalui  usaha  sendiri  (wirausaha)  seperti  dokter,
9 Idem h.7
insinyur,  ahli  hukum,  penjahit  dan  lain  sebagainya.  Dan  juga  yang  terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji  atau  upah  dalam  waktu  yang  relatif  tetap,  seperti  sebulan  sekali. Penghasilan  atau  pendapatan  yang  semacam  ini  dalam  istilah fiqh dikatakan sebagai al-Mall al-Mustafad . Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu  Muktamar  Internasional  Pertama  tentang  Zakat  di  Kuwait  pada tanggal  29  Rajab  1404  H  yang  bertepatan  dengan  tanggal  30  April  1984  M, bahwa  salah  satu  kegiatan  yang  menghasilkan  kekuatan  bagi  manusia sekarang  adalah  kegiatan  profesi  yang menghasilkan  amal  yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun  yang  dilakukan  secara  bersama-sama,  seperti  para  karyawan  atau para  pegawai.  Semua  itu  menghasilkan  pendapatan  atau  gaji.  Mereka  juga sepakat  tentang  wajibnya  zakat  profesi  apabila  telah  mencapai nishab , meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. 10
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dalam  fatwanya  pada  tanggal  06 Rabiul Akhir 1423 H/07 Juni 2002 M, menetapkan bahwa: “Setiap penghasilan atau  pendapatan  seperti  gaji,  honorarium,  upah,  jasa  dan  lain-lain  yang diperoleh  dengan  cara  halal,  baik  yang  rutin  maupun  tidak  rutin  seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari  pekerjaan  bebas  lainnya,  wajib  dikeluarkan  zakatnya  apabila  telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat”. 11
Dari  kajian  fiqih,  timbul  pertanyaan  bagaimana  menempatkan beragam komoditi dan jasa yang terus berkembang dari masa ke masa sebagai sumber  atau  objek  zakat,  termasuk  yang  berkaitan  dengan  nishab,  besarnya zakat,  waktu  pengeluarannya,  dan  hal-hal  lain  yang  berkaitan  dengannya, terutama  juga  yang  berkaitan  dengan  perkembangan  ekonomi  modern. 12 Begitu  pula  hubungan  zakat  (muzakki)  dengan  lembaga  pengelolaan  zakat yang  ada  di  tengah-tengah  masyarakat  yang  dikelola  oleh  pemerintah maupun  yang  dikelola  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Misalnya  Badan  Amil Zakat  Infak  dan  Shadaqoh  (BAZIS)  yang  berada  di  lingkungan  pemerintah Kabupaten  Bogor  yang  bertugas  dalam  mengelola  dana  zakat  yang  ada ditengah-tengah  masyarakat  dalam  mensosialisasikannya,  menghimpun  dan mendistribusikannya  kepada  yang  berhak  menerima  zakat.  Masalah  ini
10 Idem h. 8
11 Idris, Sofwan, Telaah Khusus Zakat Profesi , Risalah Zakat, Jakarta, 2006, h. 7.
12 Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , Gema Insani, Jakarta, 2002, h. 5.
menarik dikaji secara mendalam, karena itulah skripsi ini disusun. Demikian pula  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  hikmah  dan  tujuan  zakat  diungkapkan kembali dalam skripsi ini dengan konprehensif.
Dengan  memperhatikan  semua  latar  belakang  diatas,  penulis  ingin memberikan  penjelasan  kembali  kepada  masyarakat  mengenai  zakat  dan segala  persoalan  didalamnya.  Khususnya  dalam  hal  zakat  profesi  yang mengandalkan  keahlian  diri,  skill  dan  jaza  yang  banyak  dilakukan  dan dilaksanakan  dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari  yang  mana  mereka masih banyak tidak paham dan belum mengerti mengeai adanya zakat profesi khususnya di lingkungan pemerintahan (kabupaten Bogor) sebagai salah satu motor  penggerak  sukses  dan  tidak  nya  pengelolaan  Zakat  Profesi  ini. Sehingga  penulis  memberanikan  diri  untuk  kembali  mengkaji  dan  berusaha memahamkannya  kepada  masyarakat  salah  satunya  lewat  ditulisnya  skripsi ini  yang  mengangkat  tema  dan  judul:  “Dampak  Intruksi  Bupati  Tentang Zakat Profesi Terhadap Pegawai Dan Pengelolaan  Zakat Di Bazis Kabupaten Bogor ” (Studi Kasus Di Bazis Dan Pemerintahan Kabupaten Bogor).

## Pengertian Zakat
Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al- barakatu ’keberkahan’, al-namaa’ pertumbuhan  dan  perkembangan’, ath- thaharatu ‘kesucian’,  dan ash-shalahu ‘keberesan. 13 Dalam  pengertian  yang sama  secara  etimologi  adalah  berkembang  dan  berkah,  seperti  dalam ungkapan zaka  azzar’u  (tanaman  itu  berkembang),atau  zakat  nafaqotu  (nafkah  itu berkah) . Selain itu zakat juga dapat diartikan mensucikan, sebagaimana dalam firman  Allah  dalam  surat  as-Syams  91;  9, “Sesungguhnya  beruntunglah  orang yang  mensucikan  jiwanya”. 14 Sedangkan  secara  istilah,  meskipun  para  ulama mengemukakannya  dengan  redaksi  yang  agak  berbeda  antara  satu  dan lainnya,  akan  tetapi  pada  prinsipnya  sama,  yaitu  bahwa  zakat  itu  adalah bagian  dari  harta  dengan  persyaratan  tertentu, yang Allah  SWT mewajibkan kepada  pemiliknya,  untuk  diserahkan  kepada  yang  berhak  menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. 15
13 Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , Gema Insani, Jakarta, 2002, h. 7
14 Muhammad, Abdul Aziz, Fiqih Ibadah, Pustaka Amzah, Jakarta 2009, h. 343 15 Ibid, h. 7
Hubungan  antara  pengertian  zakat  menurut  bahasa  dan  dengan pengertian  menurut  istilah,  sangat  nyata  dan  erat  sekali,  yaitu  bahwa  harta yang  dikeluarkan  zakatnya  akan  menjadi  berkah,  tumbuh,  berkembang  dan bertambah,  suci,  dan  beres  (baik).  Hal  ini  sebagaimana  dinyatakan  dalam surat at-Taubah: 103 dan surat ar-Ruum: 39

## Urgensi dan Hikmah Zakat
Alquran  menyatakan  bahwa  kesediaan  berzakat  dipandang  sebagai indikator  utama  ketundukan  seseorang  terhadap  ajaran  Islam  (QS.  9:5)  dan QS,  9:11),  ciri  utama  mukmin  yang  akan  mendapatkan  kebahagiaan  hidup (QS.  23:4),  dan  ciri  utama  mukmin  yang  akan  mendapatkan  rahmat  dan pertolongan  Allah  SWT  (QS.  9:73  dan  QS.  22:40-41).  Kesediaan  berzakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri  dan  jiwanya  dari  berbagai  sifat  buruk  seperti bakhil ,  egois,  rakus,  dan tamak, sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, menyucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya.
Sebaliknya,  ajaran  Islam  memberikan  peringatan  dan  ancaman  yang keras  terhadap  orang  yang  enggan  mengeluarkan  zakat.  Di  akhirat  kelak, harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, akan berubah  menjadi  azab  bagi  pemiliknya  (QS.  9:34-35).  Sementara  dalam kehidupan  dunia  sekarang,  orang  yang  enggan  berzakat,  menurut  beberapa hadits Nabi, harta bendanya akan hancur. Dan jika keengganan ini memassal, maka Allah SWT akan menurunkan berbagai adzab, seperti musim kemarau yang  panjang.  Atas  dasar  itu,  sahabat  Abdullah  ibnu  Mas’ud  menyatakan bahwa  orang-orang  yang  beriman  diperintahkan  untuk  menegakkan  shalat dan mengeluarkan zakat. Siapa yang tidak berzakat, tidak ada shalat baginya. Rasulullah Saw. pernah menghukum Tsa’labah yang enggan berzakat dengan isolasi  yang  berkepanjangan.  Tak  ada  seorang  sahabat  pun  yang  mau berhubungan  dengannya,  meski  hanya  sekedar  betegur  sapa.  Khalifah  Abu Bakar Ash-Shiddiq berktekad akan memerangi orang-orang yang mau shalat tetapi  enggan  untuk  berzakat.  Ketegasan  sikap  ini  menunjukkan  bahwa perbuatan  meninggalkan  zakat  adalah  suatu  kedurhakaan,  dan  bila  hal  ini dibiarkan, maka akan memunculkan perbagai kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain. 16
16 Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , Gema Insani, Jakarta, 2002, h. 2.
Kewajiban  menunaikan  zakat  yang  demikian  tegas  dan  mutlak  itu oleh karena di dalam ajaran Islam ini terkandung hikmah dan manfaat yang demikian  besar  dan  mulia,  baik  yang  berkaitan  dengan muzakki,  mustahiq , harta  benda  yang  dikeluarkan  zakatnya,  maupun  bagi  masyarakat  secara keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut, antara lain adalah:
Pertama, sebagai  perwujudan  iman  kepada  Allah  SWT,  mensyukuri nikmat-Nya,  menumbuhkan  akhlak  mulia  dengan  memiliki  rasa  kepedulian yang tinggi, menghilangkansifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup,  sekaligus  mengembangkan  dan  menyucikan  harta  yang  dimiliki  (QS. 9:103, QS. 30:39, QS. 14:7).
Kedua ,  karena  zakat  merupakan  hak  bagi mustahiq ,  maka  berfungsi untuk  menolong,  membantu  dan  membina  mereka,  terutama  golongan  fakir miskin  kearah  kehidupan  yang  lebih  baik  dan  lebih  sejahtera,  sehingga mereka dapat memnuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada  Allah  SWT,  terhindar  dari  bahaya  kekufuran,  sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka  ketika  melihat  golongan  kaya  yang  berkecukupan  hidupnya.  Zakat sesungguhnya  bukan  sekedar  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  bersifat konsumtif  yang  sifatnya  sesaat,  akan  tetapi  memberikan  kecukupan  dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab yang menjadikan kehidupan mereka miskin dan menderita.
Ketiga ,  sebagai  pilar jama’i antara  kelompok aghniya yang berkecukupan  hidupnya,  dengan  para mujahid yang  waktunya  sepenuhnya untuk  berjuang  di  jalan  Allah,  sehingga  tidak  memiliki  waktu  yang  cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 273.
ِل آَيِنْغَأ ُلِهاَجْلا ُمُهُبَسْحَي  ِض ْرَلأا ىِف اًب ْرَض َنوُعْيِطَتْسَيَلا ِالله ِلْيِبَس ىِف او ُر ِص ُْْأ َنْيِذَّلا ِءآ َرَقُفْل ْمُهُف ِرْعَت  ِفُّفَعَّتلا َنِم َء
ِهِب َالله َّنِإَف  ٍرْيَخ  ْنِم اوُقِفْنُتاَم َو اًفاَحْلِإ  َساَّنلا َن ْوُلَئْسَيَلا ْمُهاَمْيِسِب
: ةرقبلا{ .ٌمْيِلَع 273
.}
“(Berinfaklah)  kepada  orang-orang  fakir  yang  terikat  (oleh  jihad)  di  jalan Allah;  mereka  tidak  dapat  (berusaha)  di  muka  bumi;  orang  yang  tidak  tahu menyangka mereka orang  kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kami kenal mereka dengan melihat sifat-sifat mereka, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja yang baik yang kamu nafkahkan (di  jalan  Allah),  maka  sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui”. (QS.  Al- Baqarah : 273).
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 2 Desember 2013. ISSN: 2089-032X - 214
Keempat ,  sebagai  salah  satu  sumber  dana  bagi  pembangunan  sarana maupun  prasarana  yang  harus  dimiliki  ummat  Islam,  seperti  sarana pendidikan,  kesehatan,  maupun  sosial-ekonomi,  dan  terlebih  lagi  bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Dan  orang-orang  yang  beriman,  laki-laki  dan  perempuan,  sebahagian mereka  (adalah)  menjadi  penolong  bagi  sebahagian  yang  lain.  Mereka memyuruh  (mengerjakan)  yang  ma’ruf,  dan  mencegah  dari  yang  munkar, mendirikan  shalat,  menunaikan  zakat,  dan  mereka  taat  kepada  Allah  dan Rasul-Nya.  Mereka  itu  akan  diberi  rahmat  oleh  Allah;  sesungguhnya  Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah : 71).
Kelima , untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak  akan  diterima  dari  harta  yang  didapatkan  dengan  cara  yang bathil (al- Hadits).  Zakat  mendorong  pula  ummat  Islam  untuk  menjadi muzakki yang sejahtera hidupnya.
Keenam ,  dari  sisi  pembangunan  kesejahteraan  ummat,  zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola  dengan  baik,  dimungkinkan  membangun  pertumbuhan  ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, economic growth with equity . 17

## Harta Sebagai Sumber Zakat
Secara  umum  dan  global  Alquran  menyatakan  bahwa  zakat  itu diambil  dari  setiap  harta  yang  kita  miliki,  seperti  dikemukakan  dalam  surat at-Taubah: 103 dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti  juga  digambarkan  dalam  surat  al-Baqarah  :  267.  Ketika  menafsirkan ayat  tersebut  (at-Taubah:  103)  Imam  al-Qurthubi  (wafat  tahun  671  H) mengemukakan  bahwa  zakat  itu  diambil  dari  semua  harta  yang  dimiliki, meskipun  kemudian  Sunnah  Nabi  mengemukakan  rincian  harta  yang  wajib dikeluarkan  zakatnya.  Hal  yang  sama  dikemukakan  pula  oleh  Imam  ath- Thabari (wafat tahun 310H) dala kitab Jaami’ al-Bayan fi Ta’wil Al Qur’an. 18
Yusuf  al-Qardhawi  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan harta (al-amwal)  merupakan  bentuk  jamak  dari  kata  maal,  dan  maal  bagi  orang arab,  yang  dengan  bahasanya  Alquran  diturunkan,  adalah  segala  sesuatu
17 Hafidhuddin, Didin, Risalah Zakat , Gema Insani, Jakarta, 2002, h. 7 18 Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , Gema Insani, Jakarta, 2002, h. 15
yang  diinginkan  sekali  oleh  manusia  untuk  menyimpan  dan  memilikinya. Ibnu  Asyr,  sebagaimana  dikutip  Yusuf  al-Qardhawi,  mengemukakan  bahwa harta  itu  pada  mulanya  berarti  emas  dan  perak,  tetapi  kemudian  berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Zarqa  mengemukakan  suatu  defenisi yang  memungkinkan  tercakupnya  berbagai  harta,  sesuai  dengan perkembagan  keadaan zaman.  Ia  menyatakan bahwa harta itu  adalah  segala sesuatu  yang  konkret  bersifat  material  yang  mempunyai  nilai  dalam pandangan manusia dan dimungkinkan untuk menyimpannya sampai waktu yang  dibutuhkan.  Sebagian  ulama  lain  menambahkan  pengertian  dengan menyatakan  bahwa  harta  itu  disamping  diinginkan  oleh  manusia,  juga dimungkinkan diperjualbelikan atau dimanfaatkan. 19

## Landasan Teori Tentang Zakat Profesi
Zakat  profesi  adalah  zakat  yang  dikeluarkan  dari  penghasilan  dari hasil usaha tertentu (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi dimaksud mencakup  profesi  pegawai  negeri  atau  swasta,  konsultan,  dokter,  notaris, akuntan,  artis,  wiraswasta,  dll. 20 Atau  dalam Wikipedia  bahasa  Indonesia, ensiklopedia  bebas  dikatakan  bahwa Zakat  Profesi adalah  zakat  yang dikeluarkan  dari  penghasilan  profesi  (hasil  profesi)  bila  telah  mencapai nisab. 21
Dalam  pendapat  yang  lain  dikatakan  bahwa  Zakat  Profesi  adalah zakat  yang  ditarik  dari  hasil  usaha  yang  bergerak  dibidang  jasa,  baik  yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap. Seperti halnya manajer, konsultan, notaries,  dokter,  bidan,  kontraktor,  guru  dan  lain-lain.  Termasuk  para karyawan  yang  menerima  gaji  atau  upah  perbulan.  Penjelasan  zakat  ini berasal dari ijtihad para ulama. 22 Yusuf Al Qardhawi dalam bukunya Fiqhuz Zakat  (terjemahan)  mengatakan  bahwa  pekerjaan  yang  menghasilkan  uang ada  dua  macam,  yang  pertama  adalah  pekerjaan  yang  dikerjakan  sendiri tanpa tergantung pada orang lain, seperti seorang dokter, insinyur, advokad, seniman,  penjahit  tukang  kayu  dan  lain-lain.  Sedangkan  yang  kedua  adalah
19 Ibid, h. 16
20 Idris, Sofwan, Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan ekonomi umat , IKAPI Jakarta h. 221
21 http://id.wikipedia.org/wiki/Zakat_Profesi
22 Satria. M. Zein. Media Dakwah. 1992, H. 50
pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain – baik di pemerintahan, perusahaan, maupun perorangan yang mendapatkan upah atau honorium. 23
Di  dalam  Islam  perintah  zakat  merupakan  fungsi  yang  jelas  untuk mensucikan  harta  dan  jiwa  yang  mengeluarkannya,  dan  yang  terbentuk dalam dua hal yaitu zakat mal dan zakat fitrah yang pengeluarannya di atur syarat dan ketentuannya baik mengenai jumlah maupun waktu dan kadarnya.
Zakat  profesi  sendiri  merupakan  zakat  yang  dikenakan  pada  setiap profesi  tertentu,  yang  mendatangkan  penghasilan  serta  memenuhi  nisab (yaitu  batas  minimum  untuk  bisa  berzakat).  Dengan  kata  lain  setiap penghasilan melalui kegiatan professional yang apabila telah mencapai nisab, maka  wajib  dikeluarkan  zakatnya.  Hal  ini  berdasarkan  nash-nash  yang bersifat umum, misalnya Firman Allah dalam surat At-Taubah;103 dan surat al-Baqorah ayat 267 dan juga firman Nya dalam surat adz-dzariyaat: 19.
Firman Allah SWT: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin  yang  meminta  dan  orang  miskin  yang  tidak  dapat  bahagian".  (QS. Adz-Dzaariyaat  51:  19).  "Wahai  orang-orang  yang  beriman,  infaqkanlah (zakat)  sebagian  dari  hasil  usahamu  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu". (QS Al Baqarah: 267)
Sayyid  Quthub  (wafat  1965)  dalam  tafsirnya  Fi  Zhilalil  Qur’an  ketika menafsirkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 menyatakan, nash ini mencakup seluruh aspek yang dikeluarkan Allah Swt dari dalam dan atas bumi,  seperti  hasil-hasil  pertanian,  maupun  hasil  pertambangan  seperti minyak  yang  semuanya  wajib  dikeluarkan  zakatnya  dengan  ketentuan  dan kadar  sebagaimana  diterangkan  dalam  sunnah  Rasulullah  Saw,  baik  yang sudah  diketahui  secara  langsung,  maupun  yang  diqiyaskan  kepadanya.  Al- qurtubi  (wafattahun  671  H)  dalam  tafsir  al-jami’  li  ahkaam  Alquran menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  kata-kata  hakkun  ma’lum  (hak yang  pasti)  pada  adz-Dzariyaat  19  adalah  zakat  yang  diwajibkan,  artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya. 24
Zakat  profesi  memang  tidak  dikenal  di  zaman  Rasulullah  SAW bahkan  hingga  masa  berikutnya  selama  ratusan  tahun.  Bahkan  kitab-kitab
23 Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat, Litera antarNusa, Jakarta 2004, hlm. 459
24 Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm 95
fiqih  yang  menjadi  rujukan  umat  ini  pun  tidak  mencantumkan  bab  zakat profesi di dalamnya. 25
Wacana zakat profesi itu merupakan ijtihad pada ulama di masa kini yang  nampaknya  berangkat  dari  ijtihad  yang  cukup  memiliki  alasan  dan dasar yang juga cukup kuat. Salah satunya adalah rasa keadilan seperti yang anda  utarakan  tersebut.  Harus  diingat  bahwa  meski  di  zaman  Rasulullah SAW  telah  ada  beragam  profesi,  namun  kondisinya  berbeda  dengan  zaman sekarang  dari  segi  penghasilan.  Dalam  masalah  ketentuan  harta  yang  wajib dizakati,  memang  ada  perbedaan  cara  pandang  di  kalangan  ulama.  Ada kalangan  yang  sependapat  dan  ada  juga  yang  menentang  pendapat  adanya zakat profesi ini.

## Argumentasi Mengenai zakat Profesi
Mereka  mendasarkan  pandangan  bahwa  masalah  zakat  sepenuhnya masalah  ubudiyah,  sehingga  segala  macam  bentuk  aturan  dan  ketentuannya hanya  boleh  dilakukan  kalau  ada  petunjuk  yang  jelas  dan  tegas  atau  contoh langsung  dari  Rasulullah  SAW.  Bila  tidak  ada,  maka  tidak  perlu  membuat- buat.  Di  antara  mereka  yang  berada  dalam  pandangan  seperti  ini  adalah fuqaha  kalangan  zahiri  seperti  Ibnu  Hazm  dan  lainnya  dan  juga  jumhur ulama.  Kecuali  mazhab  hanafiyah  yang  memberikan  keluwasan  dalam kriteria harta yang wajib dizakati.
Umumnya  ulama  hijaz  dan  termasuk  juga  Dr.  Wahbah  Az-Zuhaily pun  menolak  keberadaan  zakat  profesi  sebab  zakat  itu  tidak  pernah  dibahas oleh para ulama salaf sebelum ini. Umumnya kitab fiqih klasik memang tidak mencantumkan  adanya  zakat  profesi.  Apalagi  di  zaman  Rasulullah  dan salafus  sholeh  sudah  ada  profesi-porfesi  tertentu  yang  mendapatkan  nafkah dalam  bentuk  gaji  atau  honor.  Namun  tidak  ada  keterangan  sama  sekali tentang  adanya  ketentuan  zakat  gaji  atau  profesi.  Bagaimana  mungkin sekarang ini ada dibuat-buat zakat profesi.
Para  pendukung  zakat  profesi  tidak  kalah  kuatnya  dalam  berhujjah. Misalnya  mereka  menjawab  bahwa  profesi  dimasa  lalu  memang  telah  ada, namun  kondisi  sosialnya  bebeda  dengan  hari  ini.  Menurut  para  pendukung zakat  profesi,  yang  menjadi  acuan  dasarnya  adalah  kekayaan  seseroang.
25 Idris, Sofwan, Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan ekonomi umat , IKAPI Jakarta hlm 222
Menurut analisa mereka, orang-orang yang kaya dan memiliki harta saat itu masih  terbatas  seputar  para  pedagang,  petani  dan  peternak.  Ini  berbeda dengan  zaman  sekarang,  di  mana  tidak  semua  pedagang  itu  kaya,  bahkan umumnya peternak dan petani di negeri ini malah rata-rata hidup miskin.
Sebaliknya,  profesi  orang-orang  yang  dahulu  tidak  menghasilkan sesuatu  yang  berarti,  kini  menjadi  profesi  yang  membuat  mereka  menjadi kaya  dengan  harta  berlimpah.  Penghasilan  mereka  jauh  melebihi  para pedagang,  petani  dan  peternak  dengan  berpuluh  kali  bahkan  ratusan  kali. Padahal secara teknis, apa yang mereka kerjakan jauh lebih simpel dan lebih ringan dibanding keringat para petani dan peternak itu. 26
Inilah salah satu pemikiran yang mendasari ijtihad para ulama hari ini untuk  menetapkan  zakat  profesi  yang  intinya  adalah  azas  keadilan.  Namun dengan tidak keluar dari mainframe zakat itu sendiri yang filosofinya adalah menyisihkan  harta  orang  kaya  untuk  orang  miskin. Yang  berubah  adalah fenomena  masyarakatnya  dan  aturan  dasar  zakatnya  adalah  tetap.  Karena secara umum yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang kaya dan telah  memiliki  kecukupan.  Namun  karena  kriteria  orang  kaya  itu  setiap zaman  berubah,  maka  bisa  saja  penentuannya  berubah  sesuai  dengan fenomena sosialnya.
Di  zaman  itu,  penghasilan  yang  cukup  besar  dan  dapat  membuat seseorang  menjadi  kaya  berbeda  dengan  zaman  sekarang.  Di  antaranya adalah  berdagang,  bertani  dan  beternak.  Sebaliknya,  di  zaman  sekarang  ini berdagang  tidak  otomatis  membuat  pelakunya  menjadi  kaya,  sebagaimana juga  bertani  dan  beternak.  Bahkan  umumnya  petani  dan  peternak  di  negeri kita ini termasuk kelompok orang miskin yang hidupnya serba kekuarangan.
Sebaliknya,  profesi-profesi  tertentu  yang  dahulu  sudah  ada,  tapi  dari sisi pemasukan, tidaklah merupakan kerja yang mendatangkan materi besar. Dan  di  zaman  sekarang  ini  terjadi  perubahan,  justru  profesi-profesi  inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat. Seperti dokter  spesialis,  arsitek,  komputer  programer,  pengacara  dan  sebagainya. Nilainya bisa ratusan kali lipat dari petani dan peternak miskin di desa-desa. Perubahan  sosial  inilah  yang  mendasari  ijtihad  para  ulama  hari  ini  untuk
26 Hafidhuddin, Didin, Risalah Zakat Profesi , Makalah seputar zakat profesi, Jakarta, 2002, hlm 35
melihat kembali cara pandang kita dalam menentukan siapakah orang kaya dan siapakah orang miskin? 27
Intinya  zakat  itu  adalah  mengumpulkan  harta  orang  kaya  untuk diberikan  pada  orang  miskin.  Di  zaman  dahulu,  orangkaya  identik  dengan pedagang,  petani  dan  peternak.  Tapi  di  zaman  sekarang  ini,  orang  kaya adalah  para  profesional  yang  bergaji  besar.  Zaman  berubah  namun  prinsip zakat tidak berubah. Yang berubah adalah realitas di masyarakat. Tapi intinya orang kaya menyisihkan uangnya untuk orang miskin. Dan itu adalah intisari zakat.  Sehingga  dalam  keyakinan  mereka,  bila  para  ulama  terdahulu menyaksikan  realita  sosial  di  hari  ini,  mereka  akan  terlebih  dahulu menambahkan bab zakat profesi dalam kitab-kitab mereka.
Bila  dikaitkan  bahwa  zakat  berkaitan  dengan  masalah  ubudiyah, memang benar. Tapi ada wilayah yang tidak berubah secara prinsip dan ada wilayah  operasional  yang  harus  selalu  menyesuaikan  diri  dengan  zaman. Prinsip  yang  tidak berubah  adalah  kewajiban  orang  kaya  menyisihkan harta untuk  orang  miskin.  Dan  wajib  adanya  amil  zakat  dalam  penyelenggaraan zakat.  Dan  kententuan  nisab  dan  haul  dan  seterusnya.  Semuanya  adalah aturan  `baku`  yang  didukung  oleh  nash  yang  kuat.  Tetapi  menentukan siapakah  orang  kaya  dan  dari  kelompok  mana  saja,  harus  melihat  realitas masyarakat. Dan ketika ijtihad zakat profesi digariskan, para ulama pun tidak semata-mata  mengarang  dan  membuat-buat  aturan  sendiri.  Mereka  pun menggunakan  metodologi  fikih  yang  baku  dengan  beragam qiyas  atas  zakat yang sudah ditentukan sebelumnya.
Adanya  perkembangan  ijtihad  justru  harus  disyukuri  karena  dengan demikian  agama  ini  tidak  menjadi  stagnan  dan  mati.  Apalagi  metodologi ijtihad  itu  sudah  ada  sejak  masa  Rasulullah  SAW  dan  telah  menunjukkan berbagai prestasinya dalam dunia Islam selama ini. Dan yang paling penting, metode ijtihad itu terjamin dari hawa nafsu atau bid`ah yang mengada-ada.
Pada  hakikatnya,  kitab-kitab  fiqih  karya  para  ulama  besar  yang  telah mengkodifikasi  hukum-hukum  Islam  dari  Al-Quran  dan  As-Sunnah  adalah hasil  ijtihad  yang  gemilang  yang  menghiasi  peradaban  Islam  sepanjang sejarah. Semua aturan ibadah mulai dari wudhu`, shalat, puasa, haji dan zakat yang kita pelajari tidak lain adalah ijtihad para ulama dalam memahami nash Al-Quran dan As-Sunnah.
Kehidupan manusia sudah mengami banyak perubahan besar. Dengan menggunakan pendekatan seperti itu, maka hanya petani gandum dan kurma saja  yang  wajib  bayar  zakat,  sedangkan  petani  jagung,  palawija,  padi  dan makanan  pokok  lainnya  tidak  perlu  bayar  zakat.  Karena  contoh  yang  ada hanya pada kedua tumbuhan itu saja. Sementara disisi lain ada kalangan yang melakukan ijtihad dan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada. Mereka misalnya  mengqiyas  antara  beras  dengan  gandum  sebagai  sama-sama makanan pokok, sehingga petani beras pun wajib mengeluarkan zakat.
Bahkan  ada  kalangan  yang  lebih  jauh  lagi  dalam  melakukan  qiyas, sehingga  mereka  mewajibkan  petani  apapun  untuk  mengeluarkan  zakat. Maka petani cengkeh, mangga, bunga-bungaan, kelapa atau tumbuhan hiasan pun  kena  kewajiban  untuk  membayar  zakat.  Menurut  mereka  adalah sangat tidak  adil  bila  hanya  petani  gandunm  dan  kurma  saja  yang  wajib  zakat, sedangkan mereka yang telah kaya raya karena menanam jenis tanaman lain yang bisa jadi hasilnya jauh lebih besar, tidak terkena kewajiban zakat.
Di antara mereka yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Al- Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Dan ide munculnya zakat profesi kira-kira  lahir  dari  sistem  pendekatan  fiqih  gaya  Al-Hanafiyah  ini,  di  mana mereka  menyebutkan  bahwa  kewajiban  zakat  adalah  dari  segala  rizki  yang telah  Allah  SWT  berikan  sehingga  membuat  pemiliknya  berkecukupan  atau kaya.  Dan  semua  sudah  sepakat  bahwa  orang  kaya  wajib  membayar  zakat. Hanya  saja  menurut  kalangan  ini,  begitu  banyak  terjadi  perubahan  sosial dalam  sejarah  dan  telah  terjadi  pergeseran  besar  dalam  jenis  usaha  yang melahirkan kekayaan.
Dahulu belum ada dokter spesialis, lawyer atau konsultan yang cukup sekali  datang  bisa  mendapatkan  harta  dalam  jumlah  besar  dan  mengalir lancar ke koceknya. Misalnya seorang dokter spesialis yang berpraktek hanya dalam hitungan menit, tapi honornya berjuta. Dibandingkan dengan petani di kampung  yang  kehujanan  dan  kepanasan  sedangkan  hasilnya  pas-pasan bahkan sering nombok, maka alangkah sangat tidak adilnya agama ini, bila si petani  miskin  wajib  bayar  zakat  sedangkan  dokter  spesialis  itu  bebas  dari beban.  Karena  itulah  mereka  kemudian  merumuskan  sebuah  pos  baru  yang pada  dasarnya  tidak  melanggar  ketentuan  Allah  SWT  atas  kewajiban  bayar zakat  bagi  orang  kaya.  Hanya  saja  sekarang  ini  perlu  dirumuskan  secara cermat, siapakah orang yang bisa dibilang kaya itu. Dan para profesional itu tentu berada pada urutan terdepan dalam hal kekayaan dibandingkan dengan
orang kaya secara tradisional yang dikenal di zaman dahulu. Untuk itu agar mereka ini juga wajib mengeluarkan zakat, maka pos zakat mereka itu disebut dengan zakat profesi.
Bila  dirunut  ke  belakang,  sebenarnya  zakat  profesi  ini  bukanlah  hal yang  sama  sekali  baru,  karena  ada  banyak  kalangan  salaf  yang  pernah menyebutkannya  di  masa  lalu  meski  tidak/  belum  populer  seperti  di  masa kini. Namun begitulah, kita tahu bahwa di dalam tubuh umat ini memang ada khilaf  dalam  cara  pandang  terhadap  masalah  zakat,  sehingga  ada  yang mendukung  zakat  profesi  di  satu  pihak  karena  lebih  logis  dan  nalar  dan  di pihak lain menentangnya karena dianggap tidak ada masyru`iyahnya.
Beberapa alasan kewajiban zakat profesi, antara lain :
Pertama , ayat-ayat  Alquran  yang  bersifat  umum  yang  mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
Kedua , berbagai  pendapat  para  ulama  terdahulu  maupun  sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan  istilah  yang  bersifat  umum  yaitu al-amwaal, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah al-mustafad seperti teradapat dalam fiqh zakat dan al-fiqh al-Islamy wa ‘Adillatuhu .
Ketiga , dari sudut keadilan – yang merupakan ciri utama ajaran Islam – penetapan kewajiban zakat pada setiapa harta yang dimiliki akan terasa sangat  jelas,  dibandingkan  dengan  hanya  menetapkan  kewajiban  zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat  ini  kondisinya  secara  umum  kurang  beruntung,  tetapi  harus berzakat,  apabila  hasil  pertaniannya  telah  mencapaia nishab .  Karena  itu sangat  adil  pula,  apabila  zakat  inipun  bersifat  wajib  pada  penghasilan yang  didapatkan  para  dokter,  para  ahli  hukum,  konsultan  dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.
Keempat , sejalan  dengan  perkembangan  kehidupan  ummat  manusia, khususnya  dalam  bidang  ekonomi,  kegiatan  penghasilan  melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan  akan  menjadi  kegiatan  ekonomi  yang  utama,  seperti  terjadi  di negara-negara  industri  sekarang  ini.  Penetapan  kewajiban  zakat kepadanya,  menunjukkan  betapa  hukum  Islam  sangat  aspiratif  dan
responsif  terhadap  perkembangan  zaman.  Afif  Abdul  Fatah  Thabari 28 menyatakan  bahwa  aturan  dalam  Islam  itu  bukan  saja  sekedar berdasarkan  pada  keadilan  bagi  seluruh  ummat  manusia,  akan  tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia,  sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu bebeda dan berkembang dari waktu ke waktu. 29

## Kriteria Zakat profesi dan kadar Nisabnya
Yang  termasuk  dalam  zakat  profesi  menurut  para  pendukungnya adalah  semua  pemasukan  dari  hasil  kerja  dan  usaha.  Bentuknya  bisa berbentuk gaji, upah, honor, insentif, mukafaah, persen dan sebagainya. Baik sifatnya  tetap  dan  rutin  atau  bersifat  temporal  atau  sesekali.  Namun bagaimanakah menghitung pengeluaran itu? Apakah berdaasrkan pemasukan kotor ataukah setelah dipotong dengan kebutuhan pokok? Dalam hal  ini  ada  dua  kutub  pendapat.  Sebagian  mendukung  tentang  pengeluaran dari  pemasukan  kotor  dan  sebagian  lagi  mendukung  pengeluaran  dari pemasukan yang sudah bersih dipotong dengan segala hajat dasar kebutuhan hidup. Dalam kitab Fiqih Zakat, Dr. Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan bahwa untuk mereka yang berpenghasilan tinggi dan terpenuhi kebutuhannya serta memang  memiliki  uang  berlebih,  lebih  bijaksana  bila  membayar  zakat  dari penghasilan kotor sebelum dikurangi dengan kebutuhan pokok.
Misalnya  seseorang  bergaji  200  juta  setahun,  sedangkan  kebutuhan pokok  anda  perbulannya  sekitar  2  juta  atau  setahun  24  juta.  Maka  ketika menghitung  pengeluaran  zakat,  hendaknya  dari  penghasilan  kotor  itu dikalikan  2,  5%.  Namun  masih  menurut  Al-Qardhawi,  bila  anda  termasuk orang  yang  bergaji  pas-pasan  bahkan  kurang  memenuhi  standar  kehidupan, kalaupun  anda  diwajibkan  zakat,  maka  penghitungannya  diambil  dari penghasilan  bersih  setelah  dikurangi  hutang  dan  kebutuhan  pokok  lainnya. Bila sisa penghasilan anda itu jumlahnya mencapai nisab dalam setahun (Rp 1.300.000,  -),  barulah  anda  wajib  mengeluarkan  zakat  sebesr  2,  5%  dari penghasilan  bersih  itu.  Nampaknya  jalan  tengah  yang  diambil  Al-Qardhawi ini lumayan bijaksana, karena tidak memberatkan semua pihak. Dan masing- masing akan merasakan keadilan dalam syariat Islam. Yang penghasilan pas-
28 Afif Abdul Fatah ath-Thabari, Ruh al-Din al-Islamy, (Damaskus : Daar el-Fikr, 1966), hlm. 300.
29 Hafidhuddin, Didin, Risalah Zakat Profesi, Kumpulan materi zakat, Jakarta 2006
pasan,  membayar  zakatnya  tidak  terlalu  besar,  dan  yang  penghasilannya besar, wajar bila membayar zakat lebih besar, toh semuanya akan kembali.
Kedua  pendapat  ini  memiliki  kelebihan  dan  kekuarangan.  Buat mereka  yang  pemasukannya  kecil  dan  sumber  penghidupannya  hanya tergantung  dari  situ,  sedangkan  tanggungannya  lumayan  besar,  maka pendapat pertama lebih sesuai untuknya.
Pendapat  kedua  lebih  sesuai  bagi  mereka  yang  memiliki  banyak sumber  penghasilan  dan  rata-rata  tingkat  pendapatannya  besar  sedangkan tanggungan pokoknya tidak terlalu besar.
Zakat  profesi  memang  tidak  terdapat  rinciannya  dalam  kitab-kitab fiqih  yang  membahas  masalah  zakat.  Oleh  karena  itu  nisab  dan  kadar  zakat yang harus dikeluarkan perlu dicari bandingannya pada jenis-jenis harta yang wajib  dizakati,  yang  dalam  hal  ini  perlu  dilakukan  qiyas  atau  penyamaan kepada yang lebih mirip kepadanya dari segi nisab dan kadarnya yang wajib dikeluarkan zakatnya.
Yusuf  al-Qardhawi  dalam  kitab  fiqih  zakat  cenderung  menyamakan dengan  zakat  tijaroh  (perdagangan)  karena  sama-sama  menjual.  Yang  satu menjual barang sedang yang satunya menjual jasa, yang keduanya sama-sama mengandung  resiko.  Berdasarkan  pada  pandangan  itulah  zakat  profesi diqiyaskan  dengan  zakat  tijaroh.  Zakat tijaroh nisabnya  sekitar  90  gram mas dikali denagan harga mas sekarang, dan yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Sedangkan  para  ulama umumnya  mengqiyaskan  zakat  profesi  dengan zakat tanaman.  termasuk  ketika  mengqiyaskan  nisab.  Maka  nishab  zakat  profesi sesuai dengan zakat tanaman, yaitu setiap menerima panen atau penghasilan dan  besarnya  adalah  5  wasaq  atau  setara  dengan  652,  8  kg  gabah. Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) …" (QS Al-An`am 141 ).
Rasulullah SAW bersabda: `Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang kurang dari lima wasaq` (HR Ahmad dan al-Baihaqi dengan sanad jayyid).
Dan  tidak  ada  zakat  pada  kurma  yang  kurang  dari  lima  wasaq`  (HR Muslim). 1 wasaq = 60 sha`, 1 sha` = 2, 176 kg, maka 5 wasaq = 5 x 60 x 2, 176 = 652, 8 kg gabah. Jika dijadikan beras sekitar 520 kg. Maka nishab zakat profesi seharga dengan 520 kg beras. Yaitu sekitar Rp 1.300.000, -. Nishab ini adalah jumlah  pemasukan  dalam  satu  tahun.  Artinya  bila  penghasilan  seseorang dikumpulkan  dalam  satu  tahun  bersih  setelah  dipotong  dengan  kebutuhan
pokok  dan  jumlahnya  mencapai  Rp  1.300.000,  -  maka  dia  sudah  wajib mengeluarkan  zakat  profesinya.  Ini  bila  mengacu  pada  pendapat  pertama. Dan bila mengacu kepada pendapat kedua, maka penghasilannya itu dihitung secara  kotor  tanpa  dikurangi  dengan  kebutuhan  pokoknya.  Bila  jumlahnya dalam setahun mencapai Rp 1.300.000, -, maka wajiblah mengeluarkan zakat.
Zakat  profesi  dibayarkan  saat  menerima  pemasukan  karena diqiyaskan kepada zakat pertanian yaitu pada saat panen atau saat menerima hasil.  Penghasilan  profesi  dari  segi  wujudnya  berupa  uang.  Dari  sisi  ini,  ia berbeda dengan hasil tanaman, dan lebih dekat dengan `naqdain` (emas dan perak).  Oleh  sebab  itu,  para  ulama  menyebutkan  bahwa  kadar  zakat  profesi yang dikeluarkan diqiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, yaitu `rub`ul usyur` atau 2, 5% dari seluruh penghasilan kotor.
Nash yang menjelaskan kadar zakat `naqdaian` sebanyak 2, 5% adalah sabda Rasulullah SAW: Bila engkau memiliki 20 dinar (emas) dan sudah mencapai satu tahun, maka zakatnya setengah dinar (2, 5%)` (HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Baihaqi). Berikanlah  zakat  perak  dari  40  dirham  dikeluarkan  satu  dirham.  Tidak ada  zakat  pada  190  dirham  (perak),  dan  jika  telah  mencapai  200  dirham  maka dikeluarkan  lima  dirham` (HR  Ashabus  Sunan).  Sehingga  jadilah  nishab  zakat profesi 2, 5% dari hasil kerja atau usaha.

## Pengertian Badan Amil Zakat
Kata  BAZIS  adalah  kependekan  dari  Badan  Amil  Zakat,  Infak  dan Shadaqah,  pengertian  BAZIS  dapat  ditemukan  antara  lain  dalam  undang- undang  RI  No  38  Tahun  1999  tentang  pengelolaan  zakat  yang  memberi pengertian  antara  lain  yaitu  suatu  lembaga  yang  mempunyai  tugas  pokok mengumpulkan,  mendistribusikan  dan  mendayagunakan  harta  zakat  sesuai dengan  ketentuan  agama.  Atau  dalam  pengertian  lain  yaitu  lembaga  yang dibentuk oleh pemerintah daerah dengan tugas pokok mengumpulkan dana- dana  zakat,  infaq  dan  shadaqoh  dari  masyarakat  muslim  yang pengelolaannya  diatur  dalam  Undang-undang  No.  38  tahun  1999  yang mencakup  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan pengawasan  untuk  mendistribusikan  serta  didayagunakan  kepada  yang berhak menerimanya (mustahik). Dalam keputusan menteri agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan Undang-undang No 38 tahun 1999 dijelaskan bahwa  Badan  Amil  Zakat  adalah  organisasi  pengelola  zakat  yang  dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan
tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dengan ketentuan  agama.  Sebagai  lembaga  publik  yang  tidak  berorientasi  pada keuntungan (Non  Profit  Organization) ,  BAZIS  berperan  sebagai  lembaga pengelola  dana  Zakat,  ifaq  dan  shadaqoh.  Disamping  itu  Badan  Amil  Zakat mempunyai  unit  pengumpul  zakat  disemua  tingkatan  dengan  tugas mengumpulkan  zakat  untuk  melayani  muzakki  yang  berada  pada  tingkat desa/kelurahan,  sampai  pada  tingkat  instansi-instansi  pemerintahan  atau swasta.
Susunan  organisasi  dan  tata  kerja  Badan  Amil  Zakat  meliputi  Badan Amil Zakat tingkat Nasional yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Badan Amil  Zakat  Provinsi  berkedudukan  di  Ibu  Kota  Provinsi,  Badan  Amil  Zakat Daerah Kabupaten dan Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota, dan  Badan  Amil  Zakat  tingkat  kecamatan  yang  berkedudukan  di  pusat kecamatan.
Badan  Amil  Zakat  Infaq  dan  shadaqah  (BAZIS)  secara  garis  besar adalah Badan atau organisai yang bertugas mengumpulkan dan membagikan harta  zakat,  infaq  dan  shadaqah  yang  dibentuk  oleh  pemerintah,  sedangkan pengurus ZIS sendiri disebut ‘Amilin. 30

## Kriteria dan Syarat-syarat Amil Zakat
Yusuf  Al-Qardhawi  dalam  bukunya, Fiqh  Zakat ,  menyatakan  bahwa seseorang  yang  ditunjuk  sebagal  amil  zakat  atau  pengelola  zakat,  harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berkut:
Pertama ,  Beragama  Islam.  Zakat  adalah  salah  satu  urusan  utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam  (rukun Islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim. Kedua ,  Mukallaf,  yaitu  orang  dewasa  yang  sehat  akal  pikirannya, 31 yang  siap  menerima  tanggung  jawab  mengurus  urusan  umat. Ketiga , Memiliki  sifat  amanah  atau  jujur.  Sifat  ini  sangat  penting  karena  berkaitan dengan  kepercayaan  umat.  Artinya  para  muzakki  akan  dengan  rela menyerahkan  zakatnya  melalui  lembaga  pengelola  zakat,  jika  lembaga  ini memang  patut  dan  layak  dipercaya.  Keamanahan  ini  diwujudkan  dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan
30 Juwaini, ahmad, Membangun Peradapan Zakat, IMZ Jakarta 2007 31 Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat, Litera antarNusa, Jakarta, 2004. hlm. 552
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 2 Desember 2013. ISSN: 2089-032X - 226
pertanggung  jawaban  secara  berkala  dan  juga  ketetapan  penyalurannya sejalan  dengan  ketentuan  syari'ah  islamiyyah.  Di  dalam  Alquran  dikisahkan sifat  utama  Nabi  Yusuf  a.s.  yang  mendapatkan  kepercayaan  menjadi bendaharawan  negara  Mesir,  yang  saat  itu  Mesir  dilanda  musim  paceklik sebagai  akibat  dari  kemarau  panjang.  Beliau  berhasil  membangun  kembali kesejahteraan  masyarakat,  karena  kemampuannya  menjaga  amanah. Perhatikan firman-Nya dalam QS. Yusuf ayat 55.
: فسوي{ .ٌمْيِلَع ٌظْيِفَح يِ نِإ  ِض ْرَلأا ِنِئآ َزَخ ىَلَع ىِنْلَعْجا َلاَق 55
.} “Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir);
sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan." (QS. Yusuf : 55).
Demikian  pula  sifat  keamanahan  yang  sangat  menonjol  dari  para petugas  zakat  di  zaman  Rasulullah  Saw.  dan  pada  zaman khulafaur-rasyidin yang empat, menyebabkan baitul maal tempat menampung zakat selalu penuh terisi  dengan  harta  zakat,  untuk  kemudian  segera  disalurkan  kepada  orang yang  berhak  menerimanya.  Dalam  periode  Daulah  Bani  Umayyah  yang berlangsung  selama  hampir  sembilan  puluh  tahun  (41-127  H),  tampil  salah seorang khalifahnya yang sangat terkenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz (99-101 H).  Dia  terkenal  karena kebijakan  dan  keadilan serta  keberhasilannya  dalam memajukan  dan  mensejahterakan  masyarakat,  termasuk  keberhasilannya dalam  penanganan  zakat  yang  ditujukan  untuk  mengentaskan  kemiskinan, sehingga  para  petugas  zakat  mengalami  kesulitan  dalam  mencari  golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut. Memang sifat amanah dan jujur ini akan menarik rizki dan kemudahan, sebaliknya sifat khianat dan tidak  dapat  dipercaya,  akan  menyebabkan  kefakiran  dan  kesulitan.  Hal  ini sebagaimana  dikemukakan  dalam  sebuah  hadits  riwayat  Imam  Daelami, Rasulullah Saw. bersabda:
.}ىمليدلا هاور{ . َرْقَفْلا  ُبِلْجَت ُةَناَي ِخْلا َو َق ْز ِ رلا  ُبِلْجَت ُةَناَمَلأا :ِالله ُل ْوُس َر َلاَق
“Rassulullah  Saw.  bersabda:  “Amanah  itu  akan  menarik  rizki,  sedangkan khianat itu akan menarik kefakiran”. (HR. Imam Daelmaiy).
Keempat ,  Mengerti  dan  memahami  hukum-hukum  zakat  yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan  zakat  kepada  masyarakat.  Dengan  pengetahuan  tentang  zakat  yang reltif  memadai,  para  amil  zakat  diharapkan  terbebas  dari  kesalahan  dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohannya pada masalah zakat tersebut.
Pengetahuan  yang  memadai  tentang  zakat  inipun  akan  mengundang kepercayaan dari masyarakat.
Kelima ,  Memiliki  kemampuan  untuk  melaksanakan  tugas  dengan sebaik-baiknya.  Amanah  dan  jujur  merupakan  syarat  yang  sangat  penting, akan  tetapi  juga  harus  ditunjang  oleh  kemampuan  dalam  melaksanakan tugas.  Perpaduan  antara  amanah  dan  kemampuan  inilah  yang  akan menghasilkan kinerja yang optimal.
Keenam ,  Syarat  yang  tidak  kalah  pentingnya,  adalah  kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat  yang full-time dalam  melaksanakan  tugasnya,  tidak  asal-asalan  dan tidak  pula sambilan .  Banyaknya  amil  zakat  yang sambilan dalam  masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan muzakki  untuk  membayarkan  zakatnaya  atau  infaqnya.  Dan  sebagian  besar adalah bekerja pada bulan Ramadhan saja. Kondisi semacam ini harus segera dihentikan dan diganti dengan amil-amil yang serius, sungguh-sungguh dan menjadikan  pekerjaan  amil  zakat  sebagai  pilihan hidupnya.  Insya Allah,  jika ditekuni akan menyebabkan amil zakat tersebut menjadi besar dan dipercaya oleh masyarakat. 32

## Urgensi Lembaga Pengelola Zakat
Pengelolaan  zakat  oleh  lembaga  pengelola  zakat,  apalagi  yang mempunyai  kekuatan  hukum  formal,  akan  memiliki  beberapa  keuntungan, antara lain:
Pertama , untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
Kedua , untuk  menjaga  perasaan  rendah  diri  para  mustahiq  zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
Ketiga , untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam  penggunaan harta  zakat  menurut  skala  prioritas  yang  ada  pada suatu tempat titik.
Keempat ,  untuk  memperlihatkan  syiar  Islam  dalam  semangat penyelenggaraan  pemerintahan  yang  islami.  Sebaliknya,  jika  zakat diserahkan  langsung  dari  muzakki  kepada  mustahiq,  meskipun  secara
32 Halim, Abdul, Mengapa Zakat disyariatkan , MS2, Bandung, 2001
hukum  syari'ah  adalah  syah,  akan  tetapi  bisa  mengakibatkan terabaikannya  hal-hal  di  atas,  juga  hikmah  dan  fungsi  zakat,  yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan.
Di  Indonesia,  pengelolalan  zakat  yang  telah  diatur  berdasarkan  UU. No.  38  tahun  1999,  tentang  pengelolaan  zakat  dengan  keputusan  Menteri Agama  (KMA)  No.  581  tahun  1999,  tentang  pelaksanaan  UU.  No.  38  tahun 1999  dan  keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan Urusan  Haji  No.  D/291  tahun  2000,  tentang  pedoman  teknis  pengelolaan zakat. 33 Dalam UU. No. 38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat Bab II pasal 5 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:
1. Meningkatkan  pelayanan  bagi  masyarakat  dalam  menunaikan  zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan  fungsi  dan  peran  pranata  keagamaan  dalam  upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.
Pentingnya  keberadaan  lembaga  pengelola  zakat  ini  dengan  para amilnya, karena mempunyai tugas yang sangat strategis dalam melaksanakan tugas  dan  kewajibannya  yang  berhubungan  dengan  pengaturan  zakat, diantaranya pendataan orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan  kepadanya,  juga  besar  harta  yang  wajib  dizakati,  kemudian mengetahui para mustahik zakat jumlah dan kebutuhan mereka 34 .

## Struktur Organisasi dan Kepengurusan BAZIS
Undang-undang  RI  Nomor  38  tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat Bab  III  pasal  6  dan  pasal  7  menyatakan  bahwa  lembaga  pengelola  zakat  di Indonesia  terdiri  dari  dua  macam,  yaitu  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  dan Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ).  Badan  Amil  Zakat  dibentuk  oleh  pemerintah, sedangkan  Lembaga  Amil  Zakat  didirikan  oleh  masyarakat.  Dalam  buku Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut:
33 Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm 127 34 Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat, litera antarNusa, Jakarta 2004. Hlm. 546

## Susunan Organisasi Badan Amil Zakat
 Badan Amil Zakat terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
 Dewan  Pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi unsur ketua, sekertaris dan anggota.
 Komisi  Pengawas  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  meliputi  unsur ketua, sekertaris dan anggota.
 Badan Pelaksana sbeagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua,  sekertaris,  bagian  keuangan,  bagian  pengumpulan,  bagian pendistribusian dan pendayagunaan.
 Anggota  pengurus  Badan  Amil  Zakat  terdiri  atas  unsur  masyarakat dan  unsur  pemerintah.  Unsur  masyarakat  terdiri  atas  unsur  ulama, kaum  cendekia,  tokoh  masyarakat,  tenaga  profesional  dan  lembaga pendidikan yang terkait. 35
Fungsi  dan  Tugas  Badan  Amil  Zakat  Daerah  Kabupaten  Bogor  Dalam Mengelola Zakat Mal dan Zakat Profesi
1. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat
a. Dewan Pertimbangan

## 1) Fungsi
Memberikan  pertimbangan,  fatwa,  saran,  dan  rekomendasi kepada  Badan  Pelaksana  dan  Komisi  Pengawas  dalam Pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial.
2) Tugas Pokok
 Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
 Mengesahkan  rencana  kerja  dari  Badan  Pelaksana  dan  Komisi Pengawas.
35 Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm 130
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 2 Desember 2013. ISSN: 2089-032X - 230
 Mengeluarkan  fatwa  syari'ah  baik  diminta  maupun  tidak berkaitan  dengan  hukum  zakat  yang  wajib  diikuti  oleh pengelola Badan Amil Zakat.
 Memberikan  pertimbangan,  saran  dan  rekomendasi  kepada Badan  Pelaksana  dan  Komisi  Pengawas  baik  diminta  maupun tidak.
 Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
 Menunjuk Akuntan Publik.
b. Komisi Pengawas
1) Fungsi
Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.
2) Tugas Pokok
 Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
 Mengawasi  pelaksanaan  kebijakan-kebijakan  yang  telah ditetapkan Dewan Pertimbangan.
 Mengawasi  operasional  kegiatan  yang  dilaksanakan  Badan Pelaksana,  yang  mencakup  pengumpulan,  pendistribusian  dan pendayagunaan.
 Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.
c. Badan Pelaksana
1) Fungsi
Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.
2) Tugas Pokok
 Membuat rencana kerja.
 Melaksanakan  operasional  pengelolaan  zakat  sesuai  rencana kerja  yang  telah  disahkan  dan  sesuai  dengan  kebijakan  yang telah ditetapkan.
 Menyusun laporan tahunan.
 Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
pemerintah.
 Bertindak  dan  bertanggung  jawab  untuk  dan  atas  nama Badan/Lembaga Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.
Salah  satu  tugas  penting  lain  dari  lembaga  pengelola  zakat  adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan  berkesinambungan,  melalui  berbagai  forum  dan  media,  seperti  khutbah Jum’at,  majelis  ta’lim,  seminar,  diskusi  dan  lokakarya,  melalui  media  surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan  optimal,  diharapkan  masyarakat  muzakki  akan  semakin  sadar  untuk membayar  zakat  melalui  lembaga  zakat  yang  kuat,  amanah  dan  terpercaya. Materi  sosialisasi  antara  lain berkaitan  dengan  kewajiban  zakat, hikmah dan fungsinya,  harta  benda  yang  wajib  dikeluarkan  zakatnya,  cara  menghitung zakat  yang  mudah,  serta  cara  menyalurkannya.  Dan  sejalan  dengan  UU  No. 17/2000  tentang  perubahan  ketiga  UU  No.  7/1983  tentang  pajak  penghasilan, maka kaitan antara zakat dengan pajak ini perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat. 36

## Sasaran  dan  Tujuan Intruksi  Bupati  Tentang  Zakat  Profesi  di  Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor
Secara  umum  instruksi  bupati  ini  dikeluarkan  untuk  memberikan kemudahan pelayanan bagi muzakki dalam menunaikan kewajiban zakatnya dan    meningkatkan  kesejahteraan  mustahik  sekaligus  meringankan  beban Pemerintah  dalam  menanggulangi  tingkat  kemiskinan,  maka  bupati  bogor merasa  perlu  mengeluarkan  intruksi  ini  bagi  pegawai  yang  berada dilingkungan  pemerintahannya  untuk  membayarkan  zakat  profesi  melalui badan  amil  zakat  yang  ada  atau  yang  telah  dibentuk  oleh  pemerintahan kabupaten Bogor.
Instruksi  bupati  ini  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  14  tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat. Undang-undang  Nomor  38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  dalam
36 Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , Gema Insani, Jakarta, 2002, hlm 132
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 2 Desember 2013. ISSN: 2089-032X - 232
lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2005  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintahan. Keputusan gubernur Jawa Barat Nomor 73 tahun 2001 tentang Pengelolaan  Zakat  dan  Pengurus  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  Provinsi  Jawa Barat.  Peraturan  Bupati  Bogor  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Pengelolaan Zakat  Infak  dan  Shodaqoh  dan  keputusan  Bupati  Bogor  Nomor 451.12/Kpts/Huk/2008  tentang  Pembentukan  Badan  Amil  Zakat,  Infaq  dan Shadaqoh (BAZIS) Kabupaten Bogor masa bakti 2008-2011.
Mengingat semua dasar undang-undang dan keputusan pemerintahan Jawa Barat dan Kabupaten Bogor ini maka, Bupati Bogor yang saat itu masih dijabat  oleh  Bapak  Agus  Utara  Efendi  mengeluarkan  instruksi  tentang  zakat profesi yang ditujukan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor golongan III untuk membayarkan zakat profesinya sebesar 2,5  %  (dua  koma  lima  perseratus)  melalui  BAZIS  kabupaten  Bogor.  Intruksi ini  merupakan  perintah  sekaligus  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Bupati kepada pegawai-pegawainya untuk dijalankan dan ditaati.. 37

## Sasaran  dan  Tujuan  Dikeluarkannya  Instruksi  Bupati  Tentang  Zakat Profesi
Sasaran  dikeluarkannya  Instruksi  Bupati  Tentang  Zakat  Profesi tentunya  sesuai  dengan  isi  instruksi  itu  sendiri  yaitu  ditujukan  kepada pegawai yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor golongan III  yang  berpenghasilan  minimal  Rp  2.000.000,-  dengan  besar  zakat  yang dikeluarkan sebanyak 2,5% persen dari penghasilannya perbulan. Sedangkan tujuan  dikeluarkannya  instruksi  Bupati  ini  adalah  untuk  meningkatkan kesejahteraan  mustahik  dan  meringankan  beban  Pemerintah  dalam menanggulangi tingkat kemiskinan yang ada di kabupaten bogor serta untuk memberikan pelayanan bagi muzakki dalam menunaikan kewajiban zakatnya melalui  Lembaga  Amil  Zakat  yang  ada  seperti  BAZIS  di  Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor.
3737 Instruksi Bupati Bogor Nomor 451.12/Kpts/Huk/2008
Dampak  Intruksi  Bupati  Terhadap  Kesadaran  dan  Kepatuhan  Pegawai Pemkab dalam membayarkan Zakat Profesi.
Setelah  dikeluarkannya  instruksi  Bupati  tentang  zakat  profesi  yang ditujukan  kepada  pegawai  golongan  III  di  Lingkungan  Pemerintahan Kabupaten Bogor maka penulis mencoba menkroscek ke kantor-kantor Dinas dan  Instansi  yang  berada  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Bogor mengenai  tingkat  kesadaran  dan  pengetahuan  Pegawai  mengenai  instruksi Bupati  tetang  zakat  profesi  ini  melalui  penyebaran  quesioner  dan  menggali informasi langsung kepada pegawai-pegawainya.
Dari  39  kantor  Dinas  dan  Instansi  yang  ada,  penulis  mencoba mendatangi sekitar sepuluh kantor yang berada di lingkungan pemerintahan Kabupaten  Bogor  yang  masing-masing  kantor  disebarkan  quesioner  kepada tiga  sampai  lima  pegawainya  sehingga  penulis  berhasil  mengumpulkan  50 sampel dari hasil quesioner mengenai dampak instruksi Bupati tentang zakat profesi  terhadap  kesadaran  pegawai  dalam  membayarkan  zakat  profesinya. Berikut hasil angket (quesioner) tersebut :
1. Pegawai  cukup  mengetahui  tentang  adanya  instruksi  Bupati  tentang zakat profesi
2. Pegawai cukup mengerti apa itu zakat profesi
3. Sebagian pegawai sudah membayar zakat profesinya sebelum adanya instruksi  bupati,  dan  sebagian  pegawai  lainnya  membayarkan  zakat profesinya setelah adanya instruksi bupati
4. Instruksi bupati cukup berdampak baik atas kesadaran pegawai dalam membayarkan zakat profesi
5. Sebagian pegawai membayarkan zakat Profesinya tidak sesuai dengan instruksi Bupati yaitu harus melalui BAZIS kabupaten Bogor.
Berikut  ini  prosentasi  hasil  angket  (questioner)  mengenai  dampak instruksi  Bupati  terhadap  pegawai  pemerintahan  kabupaten  Bogor  yang diberikan kepada 50 responden:

## Tabel 1

## Data 50 rensponden pegawai pemerintahan kabupaten Bogor
N o Nama Dinas/Instansi Gol ong No Nama Dinas/Instansi Golon gan
an
1 Septian Hukum Setda IIIa  26 Muharra m komunikasi IIIa 2 Edi Hukum Setda IIIa  27 Zubaidah Koperasi IIIa 3 Devi Koperasi IIIb  28 Melyani Perternakan III 4 Asep Hukum Setda IIIb  29 Ari R Perternakan IIIa 5 Abdul Keuangan III 30 Asih Perikanan IIIa 6 Poppi Keuangan III 31 Diki komunikasi IIIa 7 Caesar P Hukum Setda IIIb  32 Sukarna Komunikasi III 8 Hanny S Hukum Setda III 33 TP Kependuduka n IIIa 9 Ade Imn Disdik IIIa  34 Budi Kependuduka n IIIa 10 Nima K Disdik III 35 Neneng Kependuduka n IIIa 11 Yani R Setda IIIa  36 Muhidin Kependuduka n III 12 Masgun Setda III 37 Tedi Perindustrian IIIa 13 Yedi m Orgnsasi IIIa  38 Dn Perindustrian IIIb 14 Linda Orgnsasi IIIa  39 Regina Perindustrian III 15 Yanuar Orgnsasi III 40 Hasmi S Pertanian IIIa 16 Farid Perekonomian IIIa  41 Asep M Dishut IIIb 17 Wahyu Perekonomian IIIb  42 Ajeng Dishut III 18 Heni Organisasi III 43 Tri Sosial IIIa 19 Ifan Kominfo IIIa  44 Indriyani Sosial IIIa 20 Dedeh Kominfo III 45 Ririn Dishut III 21 Lilik Kominfo IIIa  46 Fahrullah Dishut IIIa 22 Deddi Humas III 47 Dewi Sosial III 23 Roby R Humas IIIa  48 Iis Kepegawaian IIIa 24 Eka Humas IIIa  49 Ridwan Kepegawaian III
25 Cecep Pertanian III 50 Firman Kepegawaian III

## Tabel 2

## Kuantifikasi nilai prosentasi hasil angket
No Nilai Kuantifikasi Frekuensi Prosentasi (%) 1 Kurang 10-20 40% Cukup 20-30 60% Baik 30-40 80% Sangat Baik 40-50 100% Jumlah 50 100%

## Tabel 3

## Pengetahuan pegawai terhadap adanya Instruksi Bupati tentang Zakat Profesi
No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentasi (%) 1 Ya 39 78% Tidak 9 18% Ragu-ragu 2 4% Jumlah 50 100%
Dari  data  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  para  pegawai  cukup  tahu dengan  baik  akan  adanya  instruksi  bupati  tentang  zakat  profesi  yang ditujukan  kepada  pegawai  golongan  III  yang  berada  dilingkungan pemerintahan  kabupaten  Bogor.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil  angket  yang diberikan  kepada  sebagian  pegawai  di  beberapa  instansi  dan  dinas pemerintahan sebagai responden yang menjawab ya sebanyak 78% dan yang menjawab  tidak  18%  dan  yang  ragu-ragu  adanya  instruksi  bupati  sebanyak 4%.
Ketika ditanya tentang  apakah  Bapak/Ibu tahu apa itu zakat profesi, maka para pegawai menjawab sebagai berikut :
No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentasi (%) 2 Ya 38 76% Tidak 7 14% Ragu-ragu 5 10% Jumlah 50 100%
Dari  table  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  para  pegawai  cukup  tahu atau  mengerti  tetang  apa  itu  zakat  profesi,  karena  76%  persen  diantaranya menjawab  ya  dan  14%  menjawab  tidak  mengerti,  kemudian  yang  ragu-ragu mengerti atau tidak 10% dari responden.

## Tabel 5
Kemungkinan pegawai membayarkan zakat profesi sebelum adanya
instruksi Bupati. No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentasi (%) 3 Ya 25 50% Tidak 21 42% Ragu-ragu 4 8% Jumlah 50 100%
Dari  data  diatas  dapat  diketahu  bahwa  sebagian  pegawai  sudah pernah membayarkan zakat profesinya sebelum dikeluarkan instruksi Bupati yaitu  sebanyak  50%  dan  sebagian  yang  lainnya  42%  belum  pernah  dan sisanya 8% ragu-ragu.

## Tabel 6
Ketika ditanya apakah Bapak/Ibu membayarkan zakat profesinya setelah adanya instruksi Bupati maka jawabannya sebagai berikut :
No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentasi (%) 4 Ya 28 56%
Tidak 20 40% Ragu-ragu 2 4% Jumlah 50 100%
Sebagian  responden  dari  pegawai  pemkab  yaitu  sebanyak  56% membayarkan zakat profesinya setelah adanya instruksi Bupati tentang zakat profesi.  Sedangkan  sebagian  lainnya  40%  tidak  terpengaruh  dengan  adanya instruksi bupati tersebut dan sisanya sebanyak 4% menjawab ragu-ragu atau tidak tahu.

## Tabel 7
Ketika responden ditanya apakah instruksi Bupati berdampak terhadap kesadaran pegawai dalam membayarkan zakat profesi? maka jawabannya adalah :
No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentasi (%) 5 Ya 37 74% Tidak 5 10% Ragu-ragu 8 16% Jumlah 50 100%
Dari  keterangan  table  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa  instruksi bupati  cukup  berdampak  terhadap  kesadaran  pegawai  dalam  membayarkan zakat profesi sebagaimana yang telah di instruksikan Bupati dengan sebanyak 74% menjawab ya dan 10% menjawab tidak, kemudian yang ragu 16%.

## Tabel 8
Dan apakah para pegawai membayarkan zakat profesi sudah sesuai dengan instruksi bupati yaitu membayarkan zakatnya ke BAZIS maka jawabannya
antara lain : No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentasi (%) 6 Ya 23 46% Tidak 21 42% Ragu-ragu 6 12%
Jumlah 50 100%
Dari  tabel  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  para  pegawai  hampir setengahnya  telah  membayarkan  zakatnya  sesuai  dengan  instruksi  bupati yaitu sebanyak 46%, dan sebagiannya lagi sebanyak 42% tidak membayarkan zakatnya  sesuai  dengan  intruksi  Bupati  sedangkan  sisanya  12%  menjawab ragu-ragu  atau  tidak  tahu.  Jadi  secara  keseluruhan  Instruksi  Bupati  cukup berdampak terhadap pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan pegawai dalam membayarkan  zakat  profesinya  di  BAZIS  kabupaten  Bogor  dengan  melihat rekapitulasi persentasi dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis.

## Tabel 9
Rekapitulasi dari Persentasi hasil angket (questioner)
No Soal Pilihan jawaban Jumlah keterangan Ya Tidak Ragu-ragu 1 78% 18% 4% 100% 50 Resp 2 76% 14% 10% 100% 50 Resp 3 50% 42% 8% 100% 50 Resp 4 56% 40% 4% 100% 50 Resp 5 74% 10% 16% 100% 50 Resp 6 46% 42% 12% 100% 50 Resp Jumlah 374:6 172:6 54:6 62,3% 28,7% 9% 100% 50 Resp
Jadi  dampak  positif  secara  keseluruhan  instruksi  bupati  terhadap kesadaran  pegawainya dalam  membayarkan zakat  profesi  sekitar  62,3%  dari responden,  sedangan  28,7%  dari  pegawai  tidak  merasakan  dampaknya  dan 9% merasa ragu-ragu atau tidak tahu.

## Dampak  Intruksi  Bupati  Terhadap  Pengelolaan  Zakat  Profesi  di  BAZIS Kabupaten Bogor
Dengan  dikeluarkannya  instruksi  Bupati  tentang  zakat  profesi terhadap  pegawai  di  lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Bogor  No
451.5/1/Inst/Huk/2008,  menambah  amanah  yang  diemban  BAZIS  untuk memaksimalkan  pendapatan  dana  zakat  khususnya  dari  pegawai  kabupaten bogor,  dan  instruksi  bupati  ini  secara  tidak  langsung  berdampak  terhadap Pengelolaan Zakat di BAZIS kabupaten Bogor antara lain :
1.  Pendataan  terhadap  para  Muzakki; Muzakki  yang  dmaksud  adalah Pegawai  golongan  III  yang  ada  di  beberapa  Instansi  di  Lingkungan Pemerintahan  Kabupaten  Bogor  yang  pendapatannya  sudah  mencapai  nisab atau batasan untuk mengeluarkan zakat profesinya.
2.  Pendataan  Para  Mustahik; Pendataan  mustahik  dilakukan  agar mendapatkan  kejelasan  mengenai  data  yang  akurat  mengenai  jumlah mustahik  di  kabupaten  Bogor.  BAZIS  biasanya  meminta  data  mengenai jumlah  keluarga  miskin  dan  dhuafa  dikantor  Dinas  social  Kabupaten  Bogor, atau  melalui  unit  Pengumpulan  Zakat  (UPZ)  ditingkat  desa  atau  kecamatan yang  tersebar  diwilayah  kabupaten  Bogor.  Dari  data  yang  diperoleh  tercatat jumlah  penduduk  wilayah  Kabupaten  Bogor  mencapai  4.215.436  orang  jiwa dengan  jumlah  kepala  keluarga  (KK)  1.041.901,  sedangkan  yang  termasuk katagori keluarga miskin (Gakin) berjumlah 536.400 jiwa.
3.  Melakukan  Sosialisasi,  Promosi  dan  Publikasi; Promosi  dan  Publikasi dilakukan  dengan  maksud  agar  para  muzakki  kenal  dan  lebih  percaya dengan  Badan  Amil  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  (BAZIS)  kabupaten  Bogor, sehingga pengumpulan dana Zakat, infaq dan shadaqah dapat lebih maksimal secara  struktur  organisasi,  program  kerja  dan  personalnya.  Kegiatan  ini biasanya  dilakukan  dengan  cara  melalui  berabgai  media  seperti  brosur, spanduk,  billboard,  dan  media  cetak  Koran  dan  bulletin  yang  bekerjasama dengan  Majelis  Ulama  Indonesi  (MUI)  kabupaten  Bogor.  Untuk  menjaring dana dari masyarakat dan pegawai pemkab selain melakukan sosialisasi dan promosi,  BAZIS  juga  melakukan  beberapa  upaya  yang  berbentuk  kebijakan untuk  mengumpulkan  dana  zakat  antara  lain:  Melakukan  seruan  untuk pengumpulan  zakat,  infaq  dan  shadaqah,  Pengiriman  surat  kepada  seluruh instansi dan kepala dinas yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, Muzakki secara  langsung  datang  ke  BAZ,  Melalui  Unit  Pengumpulan  Zakat  (UPZ), Melalui Pos atau Bank, Melalui pemotongan gaji, Melalui jemput Bola.
Walau  sudah  merasa  maksimal  BAZIS  melakukan  sosialisasi  dan publikasi untuk menarik minat para muzakki untuk membayarkan zakatnya tapi masih perlu terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan BAZIS.
Salah  satunya  memaksimalkan  sosialisasi  instruksi  bupati  tentang zakat profesi kepada pegawai-pegawai yang ada dilingkungan pemerintahan Kabupaten  bogor.  Karena  penulis  menemukan  dari  hasil  angket  yang diberikan  kepada  sebagian  pegawai,  belum  merasakan  sosialisasi  yang maksimal  dari  BAZIS  sehingga  banyak  daripada  pegawai  membayarkan zakatnya  tidak  melalui BAZIS  Kabupaten  Bogor  tetapi  kepada  lembaga amil zakat  lainnya.  Berikut  hasil  angket  (questioner)  yang  telah  didapatkan penulis:

## Tabel 10
Mengenai pembayaran zakat ke BAZIS responden menjawab :
No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentasi (%) 1 Ya 19 38% Tidak 29 58% Ragu-ragu 2 4% Jumlah 50 100%
Dari  hasil  angket  diatas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  banyak  dari pegawai  tidak  membayarkan  zakat  profesinya  di  BAZIS  sebanyak  58%  dari responden,  dan  yang  membayarkan  zakat  profesinya  ke  BAZIS  hanya  38% saja dan sisanya 4% menjawab ragu-ragu atau tidak tahu.

## Tabel 11
Kemudian ditanya kenapa tidak membayarkan zakat profesinya ke BAZIS responden menjawab sebagai berikut :
No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentasi (%) 8 Kurang Percaya 4 14% Kurang Sosialisasi 16 56% Tidak Tahu 9 30% Jumlah 29 100%
Jadi  lebih  dari  setengahnya  atau  sekitar  56%  responden  yang  tidak membayarkan zakatnya di BAZIS menjawab karena kurang adanya sosialisasi pembayaran zakat terhadap pegawai, 30% menjawab tidak tahu dan 14% nya menjawab kurang percaya.
Ini hasilnya sama dengan pertanyaan penulis berikutnya yaitu apakah responden sudah merasakan sosialisasi yang maksimal dari BAZIS? Jawaban adalah:
Tabel 12 No Alternatif Jawaban Frekuensi Prosentasi (%) 1 Sudah 7 14% Belum 38 76% Ragu-ragu 5 10% Jumlah 50 100%
76%  dari  responden  menjawab  belum  merasakan  sosialisasi  yang maksimal dari BAZIS dalam pembayaran zakat profesi, 14% menjawab sudah dan 10% menjawab ragu-ragu. Ini wajar terjadi karena sosialisasi yang belum merata  dari  BAZIS  terhadap  para  pegawai  dan  instansi-instansi  yang  ada  di lingkungan  kabupaten  bogor  yang  berjumlah  lebih  dari  tiga  puluh  sembilan kantor,  hanya  tiga  puluh  tujuh  kantor  saja  yang  mendapatkan  sosialisasi tentang zakat profesi secara langsung.
Mengenai  hal  ini  penulis  mencoba  menggali  informasi  kepengurus BAZIS  berkaitan  dengan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  BAZIS,  dari informasi yang penulis dapatkan bahwa sudah semua instansi Pemerintahan Kabupaten  Bogor  mendapatkan  sosialisasi  dari  BAZIS.  Permasalahannya adalah  ketika  BAZIS  mengadakan  sosialisasi  banyak  dari  kepala  dinas  dan istansi  tidak  datang  dan  mewakilkan  kepada  bawahannya,  akibatnya informasi yang diberikan BAZIS tidak langsung dan merata didapatkan oleh semua pegawai Pemerintahan KAbupaten Bogor.
Berikut  daftar  instansi  yang  menerima  Sosialisasi  Zakat  Profesi  dari BAZIS  di  Pemerintahan  Kabupaten  Bogor  sebelum  dan  sesudah dikeluarkannya instruksi Bupati tentang zakat profesi.

## Tabel 13
No Nama Instansi dan Dinas Sebelum Instruksi (2008) Setelah Instruksi (2009) 1 Bagian Hukum Setda Belum Sudah Menerima
2 Bagian Keuangan Setda Belum Sudah Menerima 3 Bagian Umum Setda Belum Sudah Menerima 4 Bagian Pemerintahan Desa Setda Belum Sudah Menerima 5 Bagian Organisasi Setda Belum Sudah Menerima 6 Bagian Humas Setda Belum Sudah Menerima 7 Bagian Perekonomian Belum Sudah Menerima 8 Bagian Kepegawaian Belum Sudah Menerima 9 Bagian Sosial Belum Sudah Menerima 10 Dinas Parawisata Sudah Menerima Sudah Menerima 11 Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi  Belum Sudah Menerima 12 Dinas Pendidikan Belum Sudah Menerima 13 Dinas Pertanian dan Kehutanan Sudah Menerima Sudah Menerima 14 Dinas Perternakan dan Perikanan Sudah Menerima Sudah Menerima 15 Dinas  Kependudukan  dan  cacatan Sipil Sudah Menerima Sudah Menerima 16 Dinas Perhubungan Sudah Menerima Sudah Menerima 17 Dinas  Tata  ruang  dan  Lingkungan Hidup Sudah Menerima Sudah Menerima 18 Dinas Pertambangan Sudah Menerima Sudah
Menerima 19 Dinas Kesehatan Belum Sudah Menerima 20 Dinas Bina Marga Belum Sudah Menerima 21 Dinas Cipta Karya Sudah Menerima Sudah Menerima 22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sudah Menerima Sudah Menerima 23 Dinas Satpol PP Belum Sudah Menerima 24 Dinas Pendapatan Daerah Sudah Menerima Sudah Menerima 25 Bappeda Belum Belum 26 Badan Pengawasan Daerah Sudah Menerima Sudah Menerima 27 Badan Rumah sakit daerah cibinong  Sudah Menerima Sudah Menerima 28 Badan Diklat Sudah Menerima Sudah Menerima 29 Kantor BPN Belum Belum 30 Kantor Arsip dan Perpustakaan Sudah Menerima Sudah Menerima 31 Kantor Koperasi dan UKM Sudah Menerima Sudah Menerima 32 Kantor Pengadilan Agama Sudah Menerima Sudah Menerima 33 Kantor Penanaman Modal Sudah Menerima Sudah Menerima 34 Kantor Pelayanan Pajak Sudah Menerima Sudah Menerima 35 Kantor Departemen Agama Sudah Menerima Sudah Menerima
36 PDAM Tirta Kahuripan Belum Sudah Menerima 37 PT. Pos dan Giro Sudah Menerima Sudah Menerima 38 Polres Cibinong Belum Sudah Menerima 39 BANK JABAR Sudah Menerima Sudah Menerima Jumlah Belum 19 Instansi Sudah 20 instansi Belum 2 Instansi Sudah 37 instansi
Dari  data  diatas  menunjukkan  bahwa  instansi  yang  menerima sosialisasi  dari  BAZIS  mengenai  zakat  profesi  hanya  setengahnya  saja sebelum  dikeluarkannya  instruksi  Bupati  yaitu  sebanyak  20  instansi  dan  19 lainnya  belum.  Sedangkan  setelah  adanya  instruksi  Bupati  yang  sudah mendapatkan  sosialisasi  sebanyak  37 instansi  dan  yang  belum  2  instansi.  Ini mengindikasikan  bahwa  sosialisasi  yang  dilakukan  BAZIS  meningkat  dari tahun  sebelumnya.  Jadi  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  instruksi  bupati cukup  berdampak  terhadap  peningkatan  pengelolaan  dan  sosialisasi  zakat profesi  yang  dilakukan  BAZIS  di  Lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten Bogor.

## Mekanisme pengumpulan dana zakat
Badan  Amil  Zakat  (BAZIS)  Kabupaten  Bogor  mempunyai  meknisme pengumpulan  dari  mulai  tingkat  desa,  kecamatan  sampai  dengan  tingkat Kabupaten.   Dengan urutannya sebagai berikut :
1) Transfer Melalui Bank melalui rekening yang telah disediakan
2) Melalui  BAZ  unit  masjid  atau  Dewan  Kesejahteraan  Masjid  (DKM), dengan mengisi formulir pembayaran Zakat
3) Melalui kantor BAZ ditingkat Desa dan Kecamatan
4) Dengan dijemput oleh petugas atau kolektor BAZIS kabupaten Bogor.
Dalam  pengumpulan  dana  zakat,  infaq  dan  shadaqah  BAZIS kabupaten  bogor  hanya  berwenang  mengumpulkan  dana  zakat  di  instansi atau  lembaga  pemerintahan  kabupaten  bogor,  dinas-dinas,  perusahaan- perusahaan  daerah  dan  swasta.  Adapun  pengumpulan  dana  zakat  dari masyarakat,  maka  BAZIS  kecamatan  dan  kelurahanlah  yang  mempunyai tugas  untuk  menyetorkan  dan  melaporkan  dana  Zakat  ke  BAZIS  tingkat kabupaten,  begitu  pula  dengan  BAZIS  Kabupaten  Bogor  mempunyai kewajiban untuk melaporkan dana zakat ke BAZIS tingkat Provinsi.

## Tabel 13
Pendapatan Zakat Profesi di BAZIS Kab Bogor dari tahun 2006-2008 atau sebelum dan sesudah dikeluarkannya Instruksi Bupati.
No Bulan Tahun 2006 (Rp) Tahun 2007 (Rp) Tahun 2008 (Rp) 1 Januari 5.175.000 10.070.000 6.461.500 2 Februari 5.115.000 10.070.000 8.902.800 3 Maret 5.450.000 11.820.000 36.428.400 4 April 5.000.000 1.032.000 34.489.000 5 Mei 5.615.000 29.749.400 38.232.200 6 Juni 5.600.000 15.391.300 35.755.000 7 Juli 5.085.000 17.488.300 38.882.500 8 Agustus 5.408.000 16.213.700 35.736.000 9 September 2.288.000 9.818.800 62.814.462 10 Oktober 29.528.525 29.490.100 12.347.700 11 November 1.994.000 7.736.600 62.743.395 12 Desember 5.443.000 11.088.400 76.791.927 Jumlah 102.712.375 169.968.600 449.584.884
Dari  data  diatas  diketahui  bahwa  terdapat  perbedaan  penerimaan zakat profesi dari tahun 2006 dan 2007 sebelum adanya instruksi Bupati, dan tahun  2008  setelah  dikeluarkannya  instruksi  bupati  tentang  zakat  profesi. Data  ini  dapat  menjadi  kesimpulan  akan  adanya  dampak  instruksi  bupati terhadap  pengelolaan  dan  pendapatan  dana  Zakat  di  BAZIS  Kab.  Bogor. Pendapatan  Zakat  profesi  lebih  banyak  didapatkan  melalui  mekanisme pemotongan gaji dari kantor-kantor dinas, bukan dari pembayaran langsung
Mizan: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 1 No 2 Desember 2013. ISSN: 2089-032X - 246
oleh  para  pegawainya.  Pengelolaan  dan  sosialisasi  zakat  yang  dilakukan BAZIS  selain  karena  menindak  lanjuti  instruksi  bupati  juga  berdasarkan kinerja  manajemen  ‘Amil  zakat  yang  sudah  ada  aturan  dan  mekanisme tersendiri  untuk  mengumpulkan  dana  zakat  walaupun  masih  perlu  untuk ditingkatkan.
Berikut  Rekapitulasi  Penerimaan  Dana  ZIS  sebelum  dan  sesudah dikeluarkannya instruksi Bupati :
Tabel 14 No Sumber Pendapatan Tahun 2007 (Rp) Tahun 2008 (Rp) Ket 1 Zakat Fitrah 2.457.000 1.255.000 2 Zakat Maal/Profesi 169.968.600 449.584.884 3 Infaq/Shadaqah 268.192.775 225.469.700 4 Jasa Bank 1.855.021 504.098 5 Nisbah BSM/Bagi hasil 1.834.542 5.457.871 6 Angsuran Piutang 74.150.000 36.300.00 7 Bantuan Pemda 200.000.000 2.000.000 Jumlah 718.457.938 918.571.553 Data BAZIS 2008

## Meningkatkan  pendistribusian  Zakat,  Infak  dan  Shadaqah  BAZIS Kabupaten Bogor
Sistem yang digunakan oleh BAZIS Kab. Bogor dalam pendistribusian dana  ZIS  menganut  prinsip  manfaat  dan  produktif  yang  berarti  bahwa mustahik  perorangan  tidak  saja  menerima  dana  zakat,  infaq  dan  shadaqah untuk dikonsumsi, tetapi juga diberi bimbingan dan modal usaha yang cukup agar  mereka  dapat  hidup  produktif  dan  mandiri.  Oleh  sebab  itu pendistribusian  dana  zakat,  infaq  dan  shadaqah  dapat  digolongkan  dalam  4 (empat) bentuk, yaitu :
1) Konsumtif  Produktif  yaitu  dibagikan  kepada  mustahik  untuk dimanfatkan  langsung  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sehari-hari. Seperti zakat fitrah dan zakat maal untuk korban bencana alam
2) Konsumtif    kreatif  yaitu  zakat  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  lain dari  barangnya  semula,  seperti  diberikan  dalam  bentuk  alat-alat sekolah, biaya perbaikan sekolah dan beasiswa.
3) Produktif  Tradisional  yaitu  zakat  yang  diberikan  dalam  bentuk barang-barang  yang  produktif  seperti  pemberian  barang  untuk menciptakan  usaha atau lapangan kerja.
4) Produktif  Kreatif  yaitu  pendayaan  zakat  yang  duwujudkan  dalam bentuk  permodalan  baik  untuk  pembangunan  proyek  social  atau membantu menambah modal pedagang atau usaha kecil.
Pengeluaran  BAZIS  dalam  pendistribusian  dana  zakat  juga menunjukan  peningkatan  sebelum  dan  sesudah  adanya  instruksi  Bupati. Berikut total pengeluaran Dana ZIS dari tahun 2007 sampai tahun 2008.

## Tabel 15
No BULAN Tahun 2007 (Rp) Tahun 2008 (Rp) Ket 1 Januari 9.757.000 17.971.500  Pendistribusian 2 Februari 31.741.750 7.867.650  Dislurkan untuk 3 Maret 26.107.125 137.234.600  1. Fakir miskin 4 April 17.071.375 22.957.800  2. Sabilillah 5 Mei 26.303.475 66.873.850  3. Ibnu sabil 6 Juni 18.234.950 28.207.000  4. gharimin 7 Juli 17.584.825 79.790.800  5. Mualllaf 8 Agustus 42.557.550 35.296.690  6. Amilin UPZ 9 September 21.051.625 61.232.800  7. Amilin BAZ 10 Oktober 57.821.175 9.380.860  8. Qordul Hasan 11 November 6.750.725 24.692.000  9. Hibah BMT 12 Desember 17.647.725 117.667.400  10. dll Jumlah 292.629.300 609.172.950
Data BAZIS 2008
Mengurangi kendala dan hambatan BAZIS dalam menghimpun dana Zakat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor
Ada  beberapa  kendala  dan  hambatan  yang  seringkali  menghambat kinerja BAZIS dalam mengelola dana zakat, diantaranya ada faktor eksternal dan internal:
a. Kondisi Eksternal
1) Masih  kurangnya  kesadaran  pegawai  dalam  melaksanakan kewajiban berzakat melalui BAZIS
2) Kepercayaan  pegawai  untuk  menyalurkan  zakatnya  ke  BAZIS masih rendah
3) Zakat  maal/profesi  yang  belum  terealisasikan  secara  optimal dikalangan pegawai
4) Belum  adanya  dukungan  maksimal  dari  Pemda  dan  DPRD untuk menerbitkan produk hukum yang mendorong
pelaksanaan zakat misalnya Perda tentang zakat profesi
b. Kondisi Internal
1) Belum  ditemukannya  cara  efektif  menggugah  muzakki  di lingkungan  Pemda  unutk  menyalurkan  zisnya  ke  BAZIS  kab. Bogor
2) Belum  terjalinnya  koordinasi  yang  baik  antara  BAZIS kecamatan dengan BAZIS kab. Bogor
3) Belum memiliki Perda Zakat
4) Sebagian besar pengelola, tidak full time di BAZIS kab. Bogor
5) Belum  adanya  Standar  Operasional  dan  Prosedur  (SOP) keuangan, pendayagunaan, dan pendistribusian yang jelas. 38
Dengan mengetahui kekurangan dan hambatan yang dihadapi BAZIS diharapkan  bisa  meningkatkan  pengelolaan  dana  zakat  yang  dikelola  oleh manajemen BAZIS Kabupaten Bogor.

## Penutup
Instruksi  bupati  cukup  berdampak  atas  kesadaran  pegawai  dalam membayarkan  zakat  profesi,  hal  ini  dapat  diketahui  dari  angket  yang  telah dikumpulkan  penulis  bahwa  instruksi  bupati  cukup  berdampak  terhadap kesadaran  pegawai  dalam  membayarkan  zakat  profesi  sebagaimana  yang telah di instruksikan Bupati dengan sebanyak 74% dari responden merasakan dampak dari instruksi Bupati dan 10% lainnya menjawab tidak.
Instruksi  bupati  juga  berdampak  dalam  peningkatan  pegawai  yang membayarkan  zakat  profesi  terlihat  dari  persentasi  pegawai  yang membayarkan  zakat  sebelum  dan  sesudah  adanya  instruksi.  Sebanyak  42% responden  dari  pegawai  Pemkab  menjawab  belum  membayarkan  zakatnya sebelum  adanya  instruksi  Bupati  dan  56%    membayarkan  zakat  profesinya setelah  adanya  instruksi  Bupati.  Sedangkan  yang  lainnya  2%  tidak terpengaruh dengan adanya instruksi itu.
Instruksi  Bupati  juga  cukup  berdampak  secara  tidak  langsung terhadap  pengelolaan  zakat  di  BAZIS  Kabupaten  Bogor.  Berdasarkan  data pendapatan  BAZIS  dari  tahun  2006  sampai  degan  tahun  2008  terdapat peningkatan  yang  signifikan.  Begitupula  dalam  pendistribusian  dana  zakat juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

## Acuan Pustaka
Alquran dan Terjemahan, 2005. Departemen Agama. Penerbit PT Syamil Cipta Media  Bandung.
A.Hasan Bulughul Maram Kitabuz Zakat, Diponegoro, Babdung, 1996.
Data dan Dokumen BAZIS Pemda Kab Bogor 2008.
Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern , Gema Insani, Jakarta,
2002.
Hafidhuddin, Didin, Rekaman Tentang Zakat , Risalah Zakat, Jakarta, 2006.
Hafidhuddin, Didin, Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah , Gema Insani,
Jakarta, 1998.
Halim, Abdul, Mengapa Zakat disyariatkan , MS2, Bandung, 2001
Hilmi. Menanti kiprah pemerintah Terhadap Zakat, www.pesantrenvirtual.com
Hawwa, Sa’id, Al-Islam, Al-I’tishom. Jakarta 2001
Idris, Sofwan, Telaah Khusus Zakat Profesi , Risalah Zakat, Jakarta, 2006.
Ibnu Daqiqil, An-Nawawi, Syarah Hadist Arba’in An-Nawawi, ‘ Arofah, Solo.
2007.
Juwaini, Ahmad, Membangun Peradapan Zakat, Institut Manajemen Zakat,
Jakarta 2007.
Muhammad, Abdul Aziz, Fiqih Ibadah, Pustaka Amzah, Jakarta 2009.
Rasjid H. Sulaiman, Fiqh Islam , Sinar Baru, Bandung, 2000.
Qardhawi, Yusuf. Hukum Zakat, Litera antarNusa, Jakarta, 2004.
Qadir, Abdurrahman, Zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial, Grafindo Persada, Jakarta,1998.
Kompilasi Hukum Islam UU Republik Indonesia Tentang Zakat
Yasin  Ibrahim,  Al-Syaikh, Zakat  Penyempurna  Puasa  dan  Membersihkan  Harta , Marja, Bandung, 2004.
Majalah Gerimis, edisi 6 thn 4 juni 2009
Shahih Muslim , Kitabul Iman waz Zakah , Darussalam Riyadh,1998. hadist 124.
Muhyiddin, ‘Abdul Hamid Muhammad, Sunan Abu Daud , Maktabah Dahlan, kitab zakat.