-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## PENERAPAN PEMBATASAN PENUNTUTAN HAK ATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG HAK
Agus Yulianto, Edith Ratna Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro E-mail: agusyulianto4n4@gmail.com

## Abstract
Earth, water, and natural resources are controlled by the State and used possible for prosperity of the people, Article 33 Paragraph (2)  UUD NRI 1945. Existing resources in Indonesia are for the prosperity of the people, so that it is implemented in order nation's dream. One of the riches in Indonesia is land which is regulated in the UUPA.Article 32 paragraph (2) PP 24/1997 provides restriction and prevention so that the land problem does not drag on, which is 5 (five) years. Purpose of the restriction is to provide legal certainty for holders of land rights. However, implementation cannot be carried out because  in  law there are no restrictions.  This research uses  descriptive  qualitative  method  with  an  empirical  juridical  approach.  Location  of  this research was conducted in Semarang Regency.The results of study, resolution of land issues that arise 5 years after certificate is issued can use litigation or non-litigation. Legal certainty of  holders  of  land  rights  can  be  guaranteed  by  the  establishment  of  restrictions  on  the prosecution of  land rights.  Conclusion,  limitation on  prosecution of  land disputes cannot be applied yet, so legal certainty over land rights is less secure.

## Keywords : restriction;prosecution;dispute; land

## Abstrak
Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat, tertuang  dalam  Pasal  33  ayat  (2) UUD  NRI  1945.  Sumber  daya  yang  ada  di  Indonesia  adalah  untuk  kemakmuran  rakyat, sehingga  dilaksanakan  agar  tercapai  cita-cita  bangsa.  Salah  satu  kekayaan  yang  ada  di Indonesia adalah tanah yang pengaturannya diatur dalam UUPA.Pasal 32 ayat (2)  PP nomor 24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah  memberikan  pembatasan  dan  pencegahan  agar masalah  pertanahan  tidak  berlarut-larut,  yaitu  5  (lima)  tahun.  Tujuan  dari  pembatasan  itu adalah  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak  atas  tanah.  Namun  dalam pelaksanaannya  tidak  bisa  dilaksanakan  karena  dalam  undang-undang  tidak  ada batasan.Penelitianinimenggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Semarang.Hasil penelitian, penyelesaian permasalahan pertanahan yang muncul 5 tahun setelah sertipikat diterbitkan bisa menggunakan jalur litigasi atau non litigasi.  Kepastian hukum pemegang hak atas tanah dapat dijamin oleh penetapan  pembatasan  penuntutan  hak  atas  tanah.  Kesimpulannya  pembatasan  penuntutan sengketa tanah masih belum bisa diterapkan, sehingga kepastian hukum hak atas tanah menjadi kurang terjamin.

## Kata kunci : pembatasan; penuntutan; sengketa; tanah
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## A. Pendahuluan
Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh Negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat,  tertuang dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.(UUD NRI 1945, 1945) Dengan demikian dapat diartikan bahwa segala yang  ada  di  Negara  ini  adalah  untuk  kemakmuran  rakyat,  sehingga  demikian dilaksanakan agar tercapai segala cita-cita bangsa. Salah satu kekayaan yang ada di Indonesia adalah tanah, tanah adalah bagian bumi terluar  yang  mempunyai  satuan terbatas  yaitu  panjang  dan  lebar,  yang  dikuasai  oleh  Negara  baik  secara  langsung maupun tidak langsung. (Harsono, 2008)
Kepemilikan  hak  atas  tanah  bisa  dimiliki  perorangan  atau  badan  hukum dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Peraturan yang saat ini berlaku di Indonesia tentang pendaftaran tanah adalah  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan tersebut menjadi acuan dalam  pendaftaran  tanah  di  Indonesia.  Setiap  kepemilikan  hak  atas  tanah  harus didaftarkan sebagai penanda bukti tanah tersebut akan pemiliknya, dalam pasal 1 PP Nomor  24  Tahun  1997  dijelaskan  pengertian  pendaftaran  tanah  adalah  rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan  teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas  satuan  rumah  susun  serta  hak-hak  tertentu  yang  membebaninya.(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 1997)
Pendaftaran  tanah  menggunakan  beberapa  sistem  dalam  pelaksanaannya, sistem  ini  merupakan  representasi  dari  sejarah  dan  kebisaaan  masyarakat  dalam Negara tersebut. Sistem pendaftaran tanah dibedakan antara sistem pendaftaran hak ( registration  of  titles )  dan  sistem  pendaftaran  akta  ( registration  of  deeds ).  Sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan apa yang didaftar, bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda bukti haknya. Baik sistem pendaftaran akta maupun hak, akta merupakan sumber data yuridisnya. (Harsono, 2008)
Tidak  semua  Negara  menggunakan  sistem  yang  sama  dalam  pendaftaran tanah, ada juga beberapa Negara yang menggunakan sistem yang lain atau bahkan mengkombinasikan sistem yang telah ada dengan tujuan mengambil  kebaikan dan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
mengurangi  kelemahan  dari  keduanya.  Sistem  pendaftaran  tanah  erat  kaitannya dengan  sistem  publikasi  pendaftaran  tanah,  yang  mana  bersifat  “terbuka”  artinya bagi  pihak  yang  berkepentingan  dan  memerlukan  maka  informasi  mengenai  data akan  tanah  bisa  mengetahuinya.  Kebanyakan  Negara  menggunakan  sistem pendaftaran tanah positif dan negatif. Sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem  pendaftaran  hak,  maka  pasti  ada  register  atau  buku  tanah  sebagai  bentuk penyimpanan  dan  penyajian  data  yuridis  dan  sertipikat  sebagai  tanda  bukti  hak.
Pendaftaran  atau  pencatatan  nama  seseorang  dalam  register  sebagai  pemegang haklah yang menjadikan orang menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, bukan perbuatan hukum pemindahan hak yang dilakukan. (Harsono, 2008)
Menurut  sistem  publikasi  negatif  surat  tanda  bukti  hak  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat, berarti keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai  kekuatan  hukum  dan  harus  diterima  sebagai  keterangan  yang  benar selama tidak ada alat pembuktian yang lain yang membuktikan sebaliknya. Sehingga jaminan perlindungan yang diberikan oleh sistem publikasi negatif ini tidak bersifat mutlak seperti pada sistem publikasi positif. Selalu ada kemungkinan gugatan dari pihak  lain yang merasa berkepentingan dan bisa membuktikan sebaliknya. Sistem publikasi yang digunakan di Indonesia bukanlah positif ataupun negatif, melainkan negatif yang mengandung unsur positif.
Beberapa hal yang harus dipahami dalam pendaftaran tanah adalah antara lain : pertama, pendaftaran tanah bertujuan unutk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Kedua, sertifikat hak atas tanah sebagai bukti hak yang merupakan perwujudan dari proses pendaftaran tanah yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak.  Ketiga,  sistem  pendaftaran  tanah  di  Indonesia  menganut  sistem  publikasai negatif  yang  bertendensi  positif.  Sistem  ini  pada  dasarnya  kurang  memberikan kepastian  hukum  apalagi  perlindungan  hukum  baik  kepada  pemegang  sertifikat, maupun  pihak  ketiga  yang  memperoleh  hak  atas  tanah.  Untuk  dapat  lebih memberikan kepastian hukum sebaiknya UUPA menganut sistim publikasi positif. Keempat,  yang  dilindungi  dengan  adanya  pendaftaran  tanah  adalah  pemegang sertifikat hak atas tanah, karena dengan dilakukanya pendaftaran tanah akan tercipta kepastian hukum, kepastian hak serta tertib administrasi pertanahan sehingga semua pihak terlindungi dengan baik, baik pemegang sertifikat, pemegang hak atas tanah,
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
pihak  ketiga  yang  memperoleh  hak  atas  tanah  maupun  pemerintah  sebagai penyeleggara negara.(Hadisiswati, 2014)
Selalu akan bermunculan berbagai persoalan yang menjadikan semua sistem pendaftaran tanah tidak ada yang benar-benar sempurna, karena semua mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Mengingat begitu krusialnya peran tanah bagi  kehidupan  manusia  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  pokok,  maka  tanah menjadi  objek  yang  amat  rentan  terhadap  permasalahan.  Sampai  dengan  bulan September 2013, jumlah kasus pertanahan  mencapai 4.223 kasus  yang terdiri dari sisa kasus tahun 2012 sebanyak 1.888 kasus dan kasus baru sebanyak 2.335 kasus. Jumlah kasus yang telah selesai mencapai 2.014 kasus atau 47,69% yang tersebar di 33 Propinsi seluruh Indonesia.
Melihat  banyaknya  permasalahan  tanah  di  berbagai  daerah,  baik  karena kesalahan  prosedur  ataupun  pemeliharan  data  pertanahan.  kepastian  hukum  bagi pemegang  hak  atas  tanah  yang  telah  tercantum  dalam  tujuan  pendaftaran  tanah menjadi  tidak  berarti.  Hal  ini  menjadi  sesuatu  yang  kontradiktif  antara  peraturan dengan  kenyataan,  seolah  peraturan  pendaftaran  tanah  dibuat  sedemikan  fleksibel untuk  dengan  mudah  disalah  tafsirkan  atau  ditafsirkan  berbeda  dengan mengatasnamakan keadilan maka kepastian bisa dikesampingkan, padahal kepastian menjadi salah satu tujuan pendaftaran tanah.
Dalam  Penyelesaiannya  setiap  permasalahan  bisa  dilakukan  melalui  jalur litigasi dan non-litigasi, itu sepenuhnya menjadi hak pihak–pihak yang berperkara. Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  No  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran Tanah  sebenarnya  telah  memberikan  peraturan  pembatasan  dan  pencegahan  agar masalah pertanahan tidak berlarut-larut, berbunyi “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah  diterbitkan  sertipikat  secara  sah  atas  nama  orang  atau  badan  hukum  yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak  lain  yang  merasa  mempunyai  hak  atas  tanah  itu  tidak  dapat  lagi  menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang  bersangkutan  ataupun  tidak  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  mengenai  penguasaan  tanah  atau  penerbitan  sertipikat tersebut.”(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 1997)
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
Maksud dari ayat ini adalah sertipikat harus diterbitkan untuk seseorang atau badan hukum dengan itikad baik menguasainya, sehingga diperlukan ketelitian dari pihak  pemerintah  dalam  proses  pendaftaran  tanah.  Sertipikat  atas  tanah  bisa dilakukan  penuntutan  pelaksanaan  haknya  oleh  pihak  yang  merasa  mempunyai kepentingan  dan  dapat  membuktikan  sebaliknya,  namun  itu  berlaku  disebelum  5 tahun terhitung sejak sertipikat diterbitkan. Setelah 5 tahun dan tidak ada penuntutan hak di Kantor Pertanahan atau Pengadilan maka pihak yang merasa berkepentingan atas tanah tersebut tidak bisa melakukan penuntutan hak. Namun realita yang terjadi adalah begitu banyak permasalahan tanah yang diselesaikan di jalur litigasi maupun non litigasi yang telah melebihi 5 tahun dengan berbagai tipologi permasalahannya.
Pembahasan mengenai pembatasan penuntutan hak atas tanah untuk menjamin kepastian  hukum  pemegang  hak  atas  tanah  dianggap  penting,  karena  sejauh  ini peratutan  pemerintah  tentang  pendaftaran  tanah  masih  mempunyai  banyak  celah untuk  dimasuki.  Agar  kepastian  hukum  pemegang  hak  atas  tanah    bisa  dijamin, meskipun disisi lain kita menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif sehingga sepanjang pihak lain bisa memberikan bukti yang lebih kuat maka tanah tersebut bisa berpindah kepemilikan, ini dinilai sebagai hal yang kontradiktif dengan tujuan pendaftaran tanah.

## Kerangka Teori
Teori  yang  digunakan  untuk  menganalisis  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch. Hukum dibuat atau diciptakan mempunyai  sasaran  atau  tujuan  yang  hendak  dicapai,  itulah  tujuan  hukum  yang intinya mencapai masyarakat yang aman dan damai. Tujuan hukum adalah cita-cita dari peraturan yang berlaku dan ditaati di masyarakat, menurut Gustav Radbruch ada 3 tujuan hukum, yaitu : Keadilan ( Grechtmategheit ), Kepastian ( Doelmaghteit ), dan kemanfaatan  ( Rechmategheit ).(Sumekto,  2006).Bagi  Radbruch  ketiga  aspek  ini sifatnya  relatif,  bisa  berubah-ubah.   Satu  waktu  bisa  menonjolkan  keadilan  dan mendesak  kegunaan  dan  kepastian  hukum  ke  wilayah  tepi.  Diwaktu  lain  bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan.

## Permasalahan
Berdasarkan  paparan  diatas,  Penulis  ingin  menganalisis  perihal  penerapan pembatasan penuntutan hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
1. Bagaimana  penyelesaian  permasalahan  pertanahan  yang  muncul  5  tahun setelah sertipikat diterbitkan?
2. Apakah  kepastian  hukum  pemegang  hak  atas  tanah  bisa  dijamin  oleh penetapan pembatasan penuntutan hak atas tanah sebagaimana isi pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997?

## Orisinalitas Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  perbedaan  dengan  penelitian-penelitian  yang  lain sebelumnya  mengenai  jaminan  kepastian  hukum  bagi  pemilik  sertipikat  hak  atas tanah,  seperti  yang  ditulis  oleh    Nurhadiyanto,  dengan  judul  “Kepastian  Hukum Dalam Pemilikan Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Dalam Rangka Mewujudkan  Tertib  Administrasi  Pertanahan  di  Kabupaten  Purworejo.”  Hasil penelitian  menyimpulkan bahwa dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah  maka manfaat yang diperoleh adalah memperoleh adalah mendapatkan kepastian hukum, serta  memudahkan  pihak-pihak  yang  memerlukan  informasi  mengenai  tanah tersebut,  dan  tertib  administrasi  pendaftaran  tanah  akan  terlaksana.  Pendaftaran tanah dilakukan secara sporadik  dan sistemik. Dengan dilakukannnya pendaftaran tanah,  maka  kepastian  hukum  pemilik  hak  atas  tanah  bisa  dibuktikan  dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah, salah satu caranya adalah melalui program PRONA,  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Purworejo,  Jawa  Tengah  pada  tahun 2014.(Nurhadiyanto, 2016)Selanjutnya, salah satu penelitian yang pernah di tuliskan dalam bentuk jurnal adalah yang dilakukan oleh Novi Diana Silitonga (2017) dalam penelitian berjudul “Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Khususnya Tanah Hak Milik)  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Kepastian  Hukum  di  Kabupaten  Sikadau Provinsi  Kalimantan  Barat.”  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PRONA  atau yang  telah  diubah  menjadi  Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang/ KBPN Nomor 35 tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap menjadi salah satu pilihan untuk menjamin  kepastian  hukum.  Salah  satu  tujuan  dilaksanakannya  pendaftaran  tanah adalah  dengan  terjaminnya  kepastian  hukum  pemilik  tanah.  Karena  produk  dari PTSL  ini  adalah  sertifikat  tanah,  maka  sertipikat  tanah  menjadi  penting  untuk dimiliki  oleh  pemilik  tanah,  karena  kepastian  hukum  dapat  terwujud.(Silitonga, 2017)Selain  dua  penelitian  tersebut,  penulis  memberikan  salah  satu  contoh  jurnal lain  sebagai  bentuk  orisinalitas  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  yaitu penelitian  yang  dilakukan  oleh  Bambang  Sugianto  (2017)  dalam  Jurnal  berjudul
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702
“Pendaftaran  Tanah  Adat  Untuk  Mendapat  Kepastian  Hukum  di  Kabupaten Kapahiang”.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  salah  satu  hambatan  pemilik tanah dalam melakukan pendaftaran tanah adalah mengenai biaya  yang mahal dan proses  yang  lama.  Sehingga  banyak  dari  pemilik  tanah  yang  tidak  mendaftarakan tanahnya  dan  masih  menggunakan  bukti  pajak  atau  letter  C  sebagai  buktii kepemilikan.  Kepastian  hukum  menjadi  kurang  terjamin  karena  tidak  dimilikinya bukti  yang  kuat  yaitu  sertifikat  tanah.  Oleh  karena  itu  pemerintah  menawarkan program  pendaftaran  tanah  secara  masal  untuk  pemilik  tanah,  sehingga  kepastian hukum akan terwujud.(Sugianto, 2017)
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  adalah  penelitian  yang  ditulis  dalam bentuk  jurnal  dengan  judul  Penerapan  Pembatasan  Penuntutan  Hak  Atas  Tanah Untuk  Menjamin  Kepastian  Hukum  Pemegang  Hak  yang  akan  membahas  pokok permasalahan  bagaimana  penyelesaian  permasalahan  pertanahan  yang  muncul  5 tahun setelah sertipikat diterbitkan dan apakah kepastian hukum pemegang hak atas tanah  bisa  dijamin  oleh  penetapan  pembatasan  penuntutan  hak  atas  tanah sebagaimana  isi  pasal  32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997 . Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya  dapat  dilihat  dari  fokus  atas  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas, dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih memfokuskan pada pendaftaran tanah  sebagai  cara  untuk  mendapat  kepastian  hukum , sedangkan,  penulis  lebih memfokuskan  mengenai  pembatasan  penuntutan  hak  atas  tanah  sebagai  upaya menjamin kepastian hukum pemegang hak.

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif. Metode  deskriptif  adalah  suatu  metode  dalam  meneliti  status  sekelompok  manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun suatu kelas peristiwa- peristiwa  pada  masa  sekarang.  (Nazir,  1999).  Metode  kualitatif  adalah  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002).Pendekatan penelitian yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  penedekatan  yuridis  sosiologis tentang  penerapan  pembatasan  penuntutan  hak  atas  tanah  untuk  kepastian  hukum pemegang  hak.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yang  bersifat deskriptif,  yang  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu  individu,  keadaan,
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gambaran tersebut (Amirudin & Asikin, 2013). metode yang biasanya dimanfaatkan oleh  peneliti  adalah  adalah  wawancara,  pengamatan,  dan  pemanfaatan dokumen.Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang diperlukan dari sumber data  di  atas,  maka  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi, wawancara, Studi kepustakaan.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Penyelesaian permasalahan pertanahan yang muncul 5 tahun setelah sertipikat diterbitkan.
Permasalahan pertanahan yang muncul disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pendaftaran tanah. Pengertian pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  adalah  :  Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan  teratur,  meliputi  pengumpulan,  pengolahan,  pembukuan  dan  penyajian  serta pemeliharaan  data  fisik  dan  data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditentukan bahwa :
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  yang  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tanah tersebut meliputi :
a. Pengukuran, pemetan, dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian  surat-surat  tanda  bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian yang kuat.
Ketentuan  tersebut  merupakan  keharusan  dan  kewajiban  bagi  Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah. Demi kepastian hukum pemerintah  akan  mengadakan  pedaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik Indonesia.(Effendie,  1983).  Dalam  PP  Nomor  24 tahun  1997  tentang  Pendaftaran
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
tanah disebutkan tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum, informasi pihak lain yang membutuhkan, dan sebagai tertib administrasi.
Pasal  19,  23,  32  dan  Pasal  38  dari  Undang-undang  Pokok  Agraria  tentang pendaftaran  tanah  dan  Surat  Keputusan  Menteri  Agraria  Nomor.  Surat  Keputusan VI/5/  Ko  (SK.MA.No.SK  VI/5/Ko tentang  Pendaftaran  Hak  Penguasaan  dan  Hak Pakai  yo  Peraturan  Menteri  Agraria  No.1  Tahun  1966  (PMA  No.1/1966)  dan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.1  Tahun  1977  (PMDN  No.1/1977)  untuk terlaksana  kepastian  hukum  terhadap  hak  atas  tanah,  maka  diadakan  pendaftaran tanah. Adapun asas-asas dalam pendaftaran tanah, yaitu:
(1) Torrens System , (Sederhana, efesiensi dan murah);
(2) Asas negatif, (Sertifikat bisa dibatalkan melalui Pengadilan);
(3) Asas publisitas, (dapat memintak informasi masalah pertanahan);
(4) Asas spesialitas, (jelas kedudukan dan lokasi dari tanah);
(5) Kepastian Hukum, (adanya perlindungan hak milik terhadap masyarakat);
(6) Kepastian Lembaga (hanya satu lembaga pendaftaran tanah ATR/BPN).(Soetiknjo, 1994)
Menurut Sir Charles Fortescue-Brickdate,(Supriadi, 2008)ada 6 hal yang harus diperhatikan dalam pendaftaran tanah agar tercapai tujuan pendaftaran tanah. Jika ke 6 hal tersebut tidak terpenuhi maka permasalahan pertanahan akan timbul, ke 6 hal tersebut yaitu :
(1) Security ,  atau  keamanan  sehingga  seseorang  akan  merasa  aman  karena membeli tanah atau  mengikatkan tanah tersebut dengan jaminan hutang;
(2) Simplicity , sederhana sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat;
(3) Accuracy ,  ketelitian  harus  menjadi  hal  yang  utama  dalam  pendaftaran tanah, agar kebenaran data bisa dipertanggung jawabkan;
(4) Expedition ,  lancar  sehingga  menghindari  hal  yang  berlarut-larut  dalam pendaftaran tanah;
(5) Cheapness , artinya dengan biaya terjangkau;
(6) Suitability to circumstances, tetap berharga baik sekarang maupun nanti;
(7) Completeness  of  the  record, terdiri  dari  perekaman  harus  lengkap  dan pendaftaran harus didasarkan atas keadaan waktu didaftarkan;
Dalam perjalanan kepemilikan hak atas tanah, terkadang ada masalah muncul yang  menimbulkan  ketidakpastian  hukum.  Permasalahan  tersebut  dapat  beruka sengketa,  konflik,  atauu  perkara  yang  menjadikan  tanah  sebagai  objeknya.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Penyelesaian  permasalahan  pertanahan  yang  muncul  5  tahun  setelah  sertipikat diterbitkan adalah sama dengan perkara yang lain, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.karena  dalam  menjalankan  kewajibannya  hakim  tidak  boleh  menolak perkara  yang  diajukan  kepadanya,  dan  hakim  tunduk  kepada  Undang-Undang Kehakiman bukan PP Nomor 24 tahun 1997. Tahapan berperkara dalam pengadilan umum (jalur litigasi) adalah sebagai berikut:
1. Upaya Perdamaian.
Sebelum  pemeriksaan  perkara,  hakim  diwajibkan  mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara( Pasal 154 R.Bg),  dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim  mediator  yang  tersedia  di  Pengadilan  Agama  tanpa  dipungut  biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertikat, maka  biayanya  seluruhnya  ditanggung  kedua  belah  pihak  berdasarkan kesepakatan  mereka.  Apabila  terjadi  damai,  maka  dibuatkan  akta  perdamaian ( Acta  Van  Verglijk ).  Akta  Perdamaian  ini  mempunyai  kekuatan  hukum  yang sama  dengan  putusan  hakim,dan  dapat  dieksekusi, tetapi  tidak  dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali.Apabila tidak terjadi damai dalam  mediasi,  baik perkara perceraian  maupun  perkara perdata umum,  maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan .
2. Pembacaan Surat Gugatan.
Sebelum surat gugatan dibacakan, yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu  tuntutan  hak  yang  diajukan  oleh  penggugat  ke  pengadilan.  Gugatan umumnya  terdiri  dari  2  pihak  atau  lebih,  yaitu  pihak  penggugat  dan  pihak tergugat. Suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan harus mempunyai alasan yang  kuat,  apa  bila  gugatan  tidak  memiliki  alasan  yang  kuat  maka  dalam persidangan akan berakibat tidak dikabulkannya gugatan oleh hakim.(Sarwono, 2012).
Syarat  pembacaan  gugatan  adalah  sebagaimana  Pembacaan  gugatan dilakukan penggugat atau kuasanya Harus menggunakan bahasa yang baik dan benar  Bila  perlu  mengunakan  penerjemah.(Samosir,  2011).Setelah  dibacakan dan tidak ada perubahan  maka selanjtnya proses persidangan akan dilanjutkan ke jawaban pihak tergugat.
3. Jawaban Tergugat/Turut Tergugat.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Setelah  gugatan  dibacakan,  kemudian  Tergugat  diberi  kesempatan mengajukan  jawabannya,  baik  ketika  sidang  hari  itu  juga  atau  sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan ( Pasal 158 ayat (1) R.Bg).(Samosir, 2011).
4. Replik Penggugat.
Setelah  Tergugat  menyampaikan  jawabannya,  kemudian  si  penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada  tahap  ini  mungkin  penggugat  tetap  mempertahankan  gugatannya  atau bisa  pula  merubah  sikap  dengan  membenarkan  jawaban/bantahan tergugat.(Samosir, 2011).
5. Duplik Tergugat/Turut Tergugat.
Duplik  adalah  balasan  tergugat/turut  tergugat  menanggapi  replik penggugat.  Duplik  diajukan  sebelum  memasuki  tahapan  pemeriksaan  bukti. Secara etimologis. Du artina  dua  dan  pliek  :jawaban. Brrti  jawaban  tergugat atas replik penggugat.(Samosir, 2011).
6. Pembuktian.
Pada  tahap  ini,  penggugat  dan  tergugat  diberi  kesempatan  yang  sama untuk  mengajukan  bukti-bukti,  baik  berupa  bukti  surat  maupun  saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.
Pada tahap ini penggugat dan tergugat diberikan kesempatan yang sama dalam  mengajukan  alat-alat  bukti.  Perkataan  embuktian  berarti  mempunyai arti  mempertimbangkan  secara  logis  mengenai  kebenaran  suatu  fakta  atau peristiwa  berdasarkan  alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum  pembuktian  yang berlaku.(Samosir, 2011).
7. Kesimpulan Para Pihak.
Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama  untuk  mengajukan  pendapat  akhir  yang  merupakan  kesimpulan  hasil pemeriksaan  selama  sidang  berlangsung  menurut  pandangan  masing-masing. Kesimpulan  yang  disampaikan  ini  dapat  berupa  lisan  dan  dapat  pula  secara tertulis. Kesimpulan bukan sesuatu yang wajib hal ini lahir dari kebiasaan dan tidak ada yang mengaturnya.(Samosir, 2011).
8. Musyawarah Majelis Hakim.
Rapat  Permusyawaratan  Majelis  Hakim  bersifat  rahasi  (  Pasal  19  ayat (3)  UU  No.  4  Tahun  2004).  Dalam  rapat  permusyawaratan  majelis  hakim
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
,semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak,  dan  pendapat  yang  berbeda  tersebut  dapat  dimuat  dalam  putusan ( dissenting opinion ).
9. Putusan Hakim.
Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap  ini  dibacakan  putusan  majelis  hakim.  Setelah dibacakan  putusan tersebut,  penggugat  dan  tergugat  berhak  mengajukan  upaya  hukum  banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila  penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.
2. Kepastian  hukum  pemegang  hak  atas  tanah  dapat  dijamin  oleh  penetapan pembatasan penuntutan hak atas tanah
Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah apa yang  seharusnya  atau das  sollen dengan  menyertakan  beberapa  peraturan  tentang apa yang harus dilakukan ( Ius Constituendum ). Undang-Undang berisi aturan-aturan yang  bersifat  umum  yang  menjadi  pedoman  bagi  manusia  dalam  bertingkah  laku dalam  bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan  dengan  sesama  maupun  hubungan dengan  masyarakat.  Aturan  tersebut  menjadi  batasan  bagi  masyarakat  dalam bertingkah laku terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.(Marzuki, 2008)
Tujuan  hukumadalah  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  hukum.  Kaum Positivisme  lebih  menekankan  pada  kepastianhukum,  sedangkan  Kaum Fungsionalis  mengutamakan  kemanfaatan  hukum,  dan  sekiranya  dapat dikemukakan bahwa “ summon ius , summa injuria , summa lex , summa crux ” yang artinya  adalah  hukum  yang  keras  dapat  melukai,  kecuali  keadilan  yang  dapat menolongnya,  dengan  demikian  kendatipun  keadilan  bukan  merupakan  tujuan hukum  satu-satunya  akan  tetapi  tujuan  hukum  yang substantive adalah keadilan.(Rato, 2010)
Menurut  Gustav  Radbruch,  hukum  harus  mengandung  3  (tiga)  nilai  dasar, yaitu :
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
(1) Asas  kepastian  hukum  ( rechmatigheid ),  asas  ini  meninjau  dari  sudut pandang yuridis.
(2) Asas keadilan hukum ( gerectigheit ), asas ini meninjau dari sudut pandang filosofis,  dimana  keadilan  adalah  kesamaan  hak  untuk  semua  orang  di depan pengadilan.
(3) Asas kemanfaatan hukum ( zwechmatigheid ) atau doelmatigheid atau utility .
Dalam  hal  ini  peneliti  akan  mengemukakan  hasil  penelitian  mengenai kepastian hukum pemegang hak yang dijamin oleh pembatasan penuntutan hak atas tanah.
Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya  aturan  yang  bersifat  umum  membuat  individu  mengetahui  perbuatan  apa yang  boleh  atau tidak  boleh  dilakukan,  dan  kedua,  berupa  keamanan  hukum  bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahu apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh  Negara  terhadap  individu.  Kepastian  hukum  ini  berasal  dari  ajaran  Yuridis- Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut  aliran  ini,  tujuan  hukum  tidak  lain  sekedar  menjamin  terwujudnya  oleh hukum  yang  bersifat  umum.  Sifat  umum  dari  aturan-aturan  hukum  membuktikan bahwa  hukum  tidak  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  atau  kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.(Syahrani, 1999)
Menurut  Prayitno,  mengenai kepastian hukum pemegang hak atas tanah bisa dijamin oleh penetapan pembatasan penuntutan hak atas tanah sebagaimana isi pasal  32  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 tahun  1997  jawaban  saya BISA,  sangat  bisa.  Karena  prinsip  kami  adalah  mempertahankan  produk. Produk  dari  kami  yaitu  sertipikat  tanah  yang  dalam  hal  ini  dijadikan  objek permasalahan tentu telah melalui syarat dan prosedur yang benar dan kepastian akan sangat terjamin dengan diterapkannya pembatasan sebagaimana pasal 32 ayat  2  PP  No.  24  Tahun  1997.  (wawancara  Prayitno  selaku  Kepala  Seksi Sengketa,  Perkara  dan  Konflik  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang, tanggal 2 Juni 2015).
Keterangan lain mengenai pembatasan penuntutan hak atas tanah dalam PP No 24  tahun  1997  didapatkan  peneliti  dari  Kepala  Sub  Seksi  Sengketa,  Perkara,  dan Konflik.
Menurut Dwi Sugeng Riyadi, mengenai kepastian hukum pemegang hak atas tanah  bisa  dijamin  oleh  penetapan  pembatasan  penuntutan  hak  atas  tanah sebagaimana isi pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 adalah bisa. Selama pihak tersebut bisa membuktikan kepemilikan sertipikat
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
- 1702
dengan  benar,  tidak  ada  masalah  menyangkut  mengenai  kepastian hukum”.(wawancara Dwi Sugeng Riyadi selaku Kepala Sub Seksi Sengketa, Perkara dan Konflik Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, tanggal 3 Juni 2015).
Kepastian  hukum  adalah  dasar  dalam  Negara  hukum  yang  mengutamakan landasan  peraturan  perundang-undangan,  kepatuhan,  dan  keadilan  dalam  setiap kebijakan  penyelenggaraan  Negara.    Menurut  Pendapat  Soehino  dalam  Bukunya yang berjudul Ilmu Negara, Kepastian Hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Dalam bukunya tersebut Soehino juga mengutip pendapat Krabe yang mengatakan, “bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang pemimpin melaikan kekuasaan  itu  dari  hukum,  karena  hukumlah  yang  memberikan  pengakuan  hak maupun wewenang” (Soehino, 1998).
Pendapat lainnya mengenai  kepastian hukum dapat ditemukan dalam buku M. Yahya Harahap yang berjudul Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP, yang  menyatakan  bahwa    kepastian  hukum  dibutuhkan  didalam  masyarakat  demi terciptanya  ketertiban  dan  keadilan.  “Ketidakpastian  hukum  akan  menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri” (Harahap, 2006).
Dari hasil yang diperoleh dikatakan bahwa kepastian hukum bisa dijamin oleh diterapkannya pembatasan penuntutan sebagaimana pasal 32 ayat 2 PP No 24 tahun 1997. Karena dengan diadakannya pembatasan maka kepastian pemegang sertipikat akan jelas dan bisa dipercaya. Para pihak juga akan melakukan perbaikan agar lebih baik dalam pelaksanaannya, pihak pemilik tanah  dan Negara dalam  hal  ini kantor Pertanahan akan lebih teliti dan hati-hati dalam proses sertipikat sebagaimana asas aman  dalam  pendaftaran  tanah.  Untuk  pihak  yang  merasa  dirugikan  akan  bisa dengan cepat mengetahui dan segera melakukan proses keberatan baik mengajukan gugatan  atau  keberatan  di  Kantor  Pertanahan  atau  pengadilan  dengan  mengetahui batasan diperbolehkannya melakukan gugatan, tidak tanpa batas seperti sekarang ini.
Yang  paling  penting  adalah  konsistensi  dari  peraturan  yang  telah  dibuat, seharusnya  peraturan  dibuat  untuk  ditaati  bukan  dikesampingkan  dengan  alasan yang  tidak  jelas.  Alasan  yang  paling  kuat  mengapa  tidak  diterapkan  bembatasan penuntutan dalam pasal 32 ayat (2) PP No 24 tahun 1997 adalah bentuk peraturan tersebut masih sebatas Peraturan Pemerintah (PP) belum menjadi Undang-undang. Seandainya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut telah menjadi Undang-undang maka
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
kekuatannya akan lebih besar dan pembatasan bisa dilakukan dengan dasar Undang- undang  tersebut.  Sehingga  dengan  demikian  jaminan  kepastian  hukum  bisa terlaksana.

## D. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh maka dapat ditarik simpukan bahwa penyelesaian permasalahan perkara pertanahan yang muncul 5 tahun setelahsertipikat diterbitkan adalah sama seperti penyelesaian permasalahanpertanahan yang  muncul  5  tahun  sebelum  sertipikat  diterbitkan.  Hal  tersebutkarena  pihak  yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan di Pengadilandan mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan.
Dengan  diterapkannya  pembatasan  penuntutan  pelaksanaan  hak  atas  tanahbisa menjamin  kepastian  hukum  dan  keadilan,  karena  pihak  yang  merasadirugikan  dan mengajukan  gugatan  akan  lebih  cermat  dan  tanggap.  Negarasebagai  pelaksana pendaftaran tanah akan lebih teliti dan menerapkan asasasas pendaftaran tanah dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sehingga akanmenghasilkan sertipikat yang sempurna. Pihak pemilik hak atas tanah jugatidak akan terlarut-larut waswas akan kelangsungan tanahnya. Sertapembatasan penuntutan hak atas tanah tidak bisa diterapkan meskipun dalamPasal 32 (2) PP No. 24 tahun 1997 telah mengatur mengenai pembatasan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Amirudin, & Asikin, Z. (2013). Pengantar Metode penelitian Hukum . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Effendie, B. (1983). Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya . Bandung: Penerbit Alumni.
Hadisiswati, I. (2014). Kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Jurnal Ahkam IAIN Tulungagung , Vol. 2 (1), 118–146.
Harahap, M. Y. (2006). hukum acara perdata . Jakarta: Sinar Grafika.
Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Djambatan.
Marzuki, P. M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana.
Moleong, J. L. (2002). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nazir, M. (1999). Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nurhadiyanto. (2016). Kepastian Hukum Dalam Pemilikan Tanah Melalui Proyek Operasi
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Nasional Agraria Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Purworejo. Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 23 (45), 5–24.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah . , (1997).
Rato, D. (2010). Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum . Yogyakarta: PT Presindo.
Samosir, D. (2011). Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata, . Bandung: Nuansa Aulia.
Sarwono. (2012). Hukum Acara Perdata dan Prektek . Jakarta: Sinar Grafika.
Silitonga, N. D. (2017). Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Khususnya Tanah Hak Milik) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
Soehino. (1998). Ilmu Negara . Yogyakarta: Liberty.
Soetiknjo, I. (1994). Politik Agraria Nasional dan Pembangunan Hukum Nasional .
Yogyakarta: Gajaah Mada University Press.
Sugianto, B. (2017). Pendaftaran Tanah Adat Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kabupaten Kapahiang. Jurnal Panorama Hukum , Vol.2 (No. 2), 1–18.
Sumekto, F. A. (2006). Hukum Dalam Lintas Sejarah . Lampung: Indepth Publising.
Supriadi. (2008). Hukum Agraria . Jakarta: Sinar Grafika.
Syahrani, R. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya.
UUD NRI 1945. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 . , (1945).

## Jurnal
Hadisiswati,  I.  (2014).  Kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  hak  atas  tanah. Jurnal Ahkam IAIN Tulungagung , Vol. 2 (1), 118–146.
Nurhadiyanto.  (2016).  Kepastian  Hukum  Dalam  Pemilikan  Tanah  Melalui  Proyek  Operasi Nasional  Agraria  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Tertib  Administrasi  Pertanahan  di Kabupaten Purworejo. Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta , 23 (45), 5–24.
Silitonga, N. D. (2017). Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Khususnya Tanah Hak Milik) Dalam  Rangka  Mewujudkan  Kepastian  Hukum  Di  Kabupaten  Sekadau  Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta .
Sugianto,  B.  (2017).  Pendaftaran  Tanah  Adat  Untuk  Menjamin  Kepastian  Hukum  di Kabupaten Kapahiang. Jurnal Panorama Hukum , Vol.2 (No. 2), 1–18.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## Peraturan Perundang-undangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah . , (1997).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria UUD NRI 1945. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 . , (1945).