## PRASASTI-PRASASTI SAPATHA SRIWIJAYA: KAJIAN PANOPTISISME FOUCAULT

## SAPATHA PRASASTIES OF SRIWIJAYA: STUDY OF FOUCAULT PANOPTISISM
Nainunis Aulia Izza
Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jambi nainunis@unja.ac.id
Naskah diterima: 15 Mei 2018; direvisi: 30 Mei 2019; disetujui: 20 Juni 2019

## ABSTRAK
Kajian  ini  dilakukan  guna  menelaah  prasasti-prasasti sapatha Sriwijaya  melalui  perspektif panopticon Michel Foucault. Tujuannya adalah untuk menganalisis latar belakang pencantuman kutukan  atau sapatha pada  prasasti-prasasti  tertua  Sriwijaya  dan  hubungannya  dengan pemikiran  Foucault  mengenai  panoptisisme.  Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dilakukan, pertama pencantuman sapatha pada prasasti-prasasti tertua Sriwijaya bertujuan sebagai upaya melakukan  kontrol  terhadap  wilayah  dan  penduduk  yang  berada  di  wilayah  Sriwijaya. Kedua, sapatha pada prasasti-prasasti tertua Sriwijaya dapat dikaitkan dengan upaya mempertahankan wilayah-wilayah strategis dengan menempatkan pihak-pihak yang dikuasai sebagai subjek yang selalu diintai sapatha jika melakukan kejahatan dan pengkhianatan.
Kata Kunci: Prasasti, Sriwijaya, Sapatha, Panoptisisme

## Abstract
This study aims to discuss Sapatha on Sriwijaya Inscriptions from the panopticon perspective of Michel  Foucault.  This  study  aims  to  analyze  the  existence  curse  or  sapatha  on  Sriwijaya ’ s oldest  inscriptions  and  its  relation  to  panoptism  from  Foucault ’ s  thinking.  This  research identifies, first sapatha is tool to control over the territory and populace in the Sriwijaya region. Second,  sapatha  on  Sriwijaya ’ s  oldest  inscriptions  can  be related  to  best  method  to  protect strategic areas by placing sapatha as spy for the rein subjects.
Keywords: Inscription, Sriwijaya, Sapatha, Panoptism.

## PENDAHULUAN
Kata prasasti berasal dari Bahasa Sansekerta praśasti dapat  diartikan sebagai  sanjungan  atau  pujian  dan dalam  arti  lain  dapat  berarti  pedoman, pembimbing, maupun ancaman (Williams, 1964: 695). Arti kata prasasti yang  dikenal  sekarang,  yaitu  sumber tertulis yang memuat informasi mengenai  peristiwa  penting.  Prasasti juga  dapat  diartikan  sebagai  sumber tertulis  yang  dibuat  pada  bahan  yang
awet  atau  tahan  lama,  misalnya  batu, logam,  kayu,  maupun  tulang  binatang (Mardiana,  2015:  3).  Prasasti  tertua yang  ditemukan  di  Nusantara  adalah Prasasti  Y ū pa  I  sampai  VII  yang ditemukan  di  Kalimantan  Timur  dan berdasarkan bentuk aksaranya diperkirakan  berasal  dari  abad  ke-4 sampai 5 Masehi (Mardiana, 2016: 131- 144).  Prasasti  di  Nusantara  yang  dibuat pada  masa  Hindu-Buddha  memiliki  ciri khas yang dapat dilihat dari jenis aksara
maupun  bahasa  yang  digunakan,  media pahatan,  ornamen  yang  menyertainya, serta  isi  dari  prasasti  yang  berkaitan dengan  bidang  politik,  sosial,  agama, ekonomi,  maupun  aspek-aspek  lain yang  dapat  memberikan  gambaran mengenai kehidupan masyarakat
pembuatnya.
Prasasti-prasasti tertua di Nusantara  dapat  memberikan  gambaran mengenai  kehidupan  nenek  moyang bangsa  Indonesia  sejak  terpengaruh kebudayaan India. Prasasti Y ū pa peninggalan  Kerajaan  Kutai  Kuno  dan prasasti-prasasti  peninggalan  Kerajaan Tarumanegara  memiliki  pola  yang hampir  serupa.  Baik  Prasasti  Y ū pa maupun prasasti dari Kerajaan Tarumanegara  memuat  pujian  tentang pemimpin  atau  raja  (Mardiana,  2015: 3).  Pujian  kepada  pemimpin  atau  raja sebagai  tokoh  sentral  yang  termuat dalam prasasti sekaligus dapat diartikan sebagai  wujud  adanya  kuasa  terhadap suatu  kerajaan  atau  suatu  wilayah tempat  prasasti  tersebut  diletakkan. Selain  Kerajaan  Kutai  Kuno  dan Tarumanegara  yang  pernah  Berjaya sekitar  abad  ke  4  sampai  6  Masehi. Kerajaan  tertua  lain  yang  ada  di Nusantara  adalah  Kerajaan  Sriwijaya
yang  berdasarkan  bukti  tertulisnya pernah Berjaya mulai abad ke 7 Masehi.
Agaknya  prasasti-prasasti  dari masa  Sriwijaya  memiliki  pola  yang berbeda  dengan  prasasti  dari  Kerajaan Kutai Kuno dan Tarumanegara. Prasasti-prasasti masa Sriwijaya
umumnya  memuat  kata-kata  kutukan atau sapatha bagi  pelanggar  perintah penguasa  Sriwijaya.  Hal  ini    tidak terdapat  pada  prasasti-prasasti  masa sebelumnya  di  Nusantara.  Sebenarnya, adanya  kata-kata  kutukan  pada  prasasti juga  tercantum  pada  prasasti  dari  masa yang lebih kemudian. Beberapa prasasti masa Mataram Kuno maupun Majapahit juga memuat kata kutukan bagi pelanggar  isi  prasasti,  namun  hal  ini umumnya  berlaku  untuk  daerah sima, sedangkan prasasti-prasasti masa Sriwijaya hanya beberapa yang membahas  mengenai  penetapan sima (Mardiana, 2015: 29). Mengenai kutukan atau sapatha ini menarik untuk dikaji dan dikaitkan dengan aspek kuasa raja,  khususnya  pada  masa  Sriwijaya yang  memiliki  kronologi  lebih  tua daripada Mataram Kuno maupun Majapahit.
Tulisan  ini  akan  berfokus  pada pembahasan  mengenai  unsur  kutukan atau sapatha yang  ada  pada  prasasti-
prasasti tertua masa Sriwijaya.
Pembahasan  mengenai  unsur  kutukan akan dikaji dengan perspektif panoptisisme  yang digagas oleh Jeremy Bentham  dan  kemudian  diadopsi  oleh Michel  (Foucault,  1995:  ix).  Tujuannya adalah  untuk  mencoba  menganalisis latar  belakang  pencantuman  kutukan atau sapatha pada  prasasti-prasasti tertua  Sriwijaya  dan  hubungannya dengan  pemikiran  Foucault  mengenai panoptisisme.

## PEMBAHASAN
Michel  Foucault dalam  bukunya yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Inggris berjudul Discipline and Punish:
The  Birth  of  the  Prison secara  rinci memaparkan  pemikirannya  mengenai perubahan  metode  hukuman.  Hukuman di  Eropa  dan  Amerika  pada  abad  ke-17 sampai  abad  ke-19  bersifat  hukuman fisik yang dipertontonkan kepada khalayak umum berangsur-angsur
berubah menjad
hukuman pendisiplinan.  Hukuman  fisik  menurut Foucault  adalah  proses  menghukum yang  menyakitkan.  Semakin  besar kesalahan  seseorang,  maka  semakin Panjang  tahapan  penyiksaan  seseorang dan  semakin  menyakitkan  pula  proses terhukum sampai pada hukuman terberatnya, yaitu hukuman mati
(Foucault, 1995: 149-177). Sama halnya dengan yang pernah terjadi di Nusantara pada  masa  lalu,  di  Batavia  (sekarag Jakarta)  misalnya  pada  abad  ke-18 Belanda melaksanakan hukuman- hukuman  fisik  dimana  para  terhukum disiksa dan dieksekusi di pusat kota dan menjadi  tontonan  khalayak  umum (Kanumoyoso, 2011: 50).
Hukuman fisik setidaknya memiliki  dua  tujuan  utama,  pertama sebagai  wujud  adanya  kekuasaan  pihak pemberi hukuman yang berhak menjatuhkan  hukuman  sesuai  dengan kesalahan yang dibuat terhukum. Tujuan  kedua  adalah  sebagai  sarana membentuk pemikiran orang-orang yang  melihat  bahwa  pemberi  hukuman adalah pihak yang benar dan melaksanakan  hukuman  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku  sementara  orang yang  dihukum  adalah  pihak  yang  salah dan  pantas  menerima  hukuman.  Efek lanjutannya  diharapkan  khayalak  yang melihat  jera  dan  tidak  melakukan perbuatan  melanggar  aturan  penguasa, jika  melanggar  fisik  mereka  akan disiksa  sedemikian  rupa  (Foucault, 1995: 149-177).
Setelah abad ke-19 mulai muncul  kesadaran  atas  kemanusiaan  di Eropa  dan  Amerika.  Hukuman  yang
sebelumnya  bersifat  hukuman  fisik berangsur-angsur  mulai  diubah  menjadi hukuman non fisik berupa pendisiplinan.  Hukuman  fisik  menurut Foucault tidak seluruhnya hilang, namun direduksi sedemikian rupa sehingga  para  terhukum  tidak  lagi mendapatkan  siksaan  fisik.  Hukuman yang diberikan lebih kepada pendisiplinan tubuh orang yang dihukum  (Foucault,  1995:  22-30). Orang-orang  yang  bersalah  tidak  lagi diseret ke tempat umum dan hukumannya disaksikan khayalak, orang  yang  bersalah  akan  dikurung, didisiplinkan, dan diawasi.
Pemikiran baru mengenai
konsep hukuman
mempengaruhi
bangunan  penjara  yang  digunakan sebagai  tempat  pelaksanaan  hukuman.
Foucault menyoroti pendirian Panopticon, yaitu  sebuah  rancangan bangunan  penjara  yang  digagas  Jeremy Bentham.  Penjara Panopticon yang dirancang  pada  tahun  1843  (Lihat Gambar 1) memunculkan konsep hukuman  yang  baru.  Bangunan  penjara dibangun  dengan  menempatkan  sel-sel tahanan  disekeliling  halaman  penjara dan di tengah halaman penjara dilengkapi  dengan  menara  pengawas (Foucault,  1995:  200-201)..  Bentuk rancang  bangun  seperti  ini  membuat tahanan  yang  sedang  dikurung  dan didisiplinkan  tidak  dapat  mengamati penjaga di menara pengawas.
Gambar 1. Rancangan Penjara Panopticon yang dibuat Jeremy Bentham (Foucault, 1995: tanpa halaman).
Model  pengawasan  yang  mirip
seperti panopticon juga ada di Indonesia,  yaitu  gardu.  Meskipun  tidak berfungsi  sebagai  tempat  pelaksanaan hukuman.  Fungsi  gardu  mirip  dengan menara pengawas di penjara panopticon .  Abidin  Kusno  (2007)
menulis buku yang membahas mengenai  fungsi  gardu  sebagai  wakil penguasa  dan  tempat  untuk  mengawasi kegiatan yang berada di sekitar bangunan. Pada umumnya gardu dibangun  di  tempat  yang  strategis seperti  dekat  gerbang  perumahan  atau persimpangan jalan yang
memungkinkan pengawas dapat mengetahui  orang-orang  yang  berlalu Lalang.  Secara  ringkas  konsep  gardu dari  masa  ke  masa  adalah  sebagai tempat  untuk  mengawasi  kegiatan  di sekitarnya.
Bangunan  penjara panopticon disatu  sisi  menyebabkan  para  tahanan selalu  merasa  diawasi  dan  harus senantiasa  waspada  dan  disisi  lain seorang  pengawas  yang  berada  di menara dapat mengawasi seluruh tahanan  yang  ada  dengan  cara  yang lebih efektif. Konsep hukuman semacam  ini  menunjukkan  cara  yang
lebih sederhana dalam upaya pengawasan,  maksudnya  baik  ketika ada  pengawas  maupun  tidak  atau berapapun  jumlah  pengawas  yang  ada, menara tetap menjadi simbol pengawasan.  Pengawas  dan  menara yang  ada  di  penjara  dapat  dianalogikan sebagai  wakil  penguasa  sedangkan tahanan  akan  merasa  selalu  diawasi setiap  detiknya  ketika  menara  tersebut masih  berdiri  (Foucault,  1995:  200- 201).
Pada  penelitian  ini  penulis mencoba  menganalisis panoptisisme sesuai dengan pemikiran Michel Foucault dalam bukunya Discipline and
Punish:  The  Birth  of  the  Prison .
Pemikiran Foucault
mengenai panoptisisme digunakan  sebagai  alat untuk  menganalisis  isi  serta  latar belakang  penempatan  prasasti-prasasti yang  mencantumkan sapatha dari  masa Sriwijaya.
Sriwijaya  dewasa  ini  dikenal sebagai  sebuah  kerajaan  masa  Hindu- Buddha  di  Nusantara  yang  pernah berjaya dan memiliki wilayah yang luas di sekitar Semenanjung Melayu. Bahkan  Muhammad  Yamin  (dalam Hardinanto,  2017:  54)  pada  sidang
Badan Penyelidik Usana-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pernah menyebutkan Sriwijaya  sebagai  negeri  pendahulu
Indonesia.  Kebesaran  Sriwijaya  juga dapat dibuktikan dengan adanya informasi dari kronik Cina dan tinggalan-tinggalan  Arkeologis  yang berada  di  sekitar  Semenanjung  Melayu terutama  Pulau  Sumatra  (Hardiati  dkk, 2010:  67-70).  Sayangnya,  hingga  saat ini  belum  diketahui  secara  pasti  lokasi ibukota dan batas-batas wilayah
Kerajaan Sriwijaya. Roy-William Bottenberg  (2010:  15)  dalam  tesisnya bahkan menyangsikan kerajaan bernama  Sriwijaya  sebagai  mitos  atau realitas.  Berkaitan  dengan  kekuasaan Sriwijaya,  pada  subbab  ini  akan dipaparkan prasasti-prasasti yang berhubungan dengan Sriwijaya.
Prasasti-prasasti yang berhubungan  dengan  Sriwijaya  antara lain  adalah  Prasasti  Kedukan  Bukit, Prasasti  Talang  Tuwo,  Prasasti  Kota Kapur,  Prasasti  Ligor,  Prasasti  Palas Pasemah, Prasasti Telaga Batu,  Prasasti Karang Berahi, Prasasti Leiden, Prasasti Bukit  Siguntang,  Prasasti  Siddhayatra, Prasasti  Boom  Baru,  Prasasti  Kambang Purun,  Prasasti  Sabokingking,  Prasasti Palas Pasemah, Prasasti Bungkuk
(Jabung),  Prasasti  Batu  Bedil,  Prasasti Hujung  Langit  (Bawang),  Prasasti Tanjung  Raya  I  dan  II,  Prasasti  Ulu Belu,  Prasasti  Dadak,  Prasasti  Angka Tahun  Pugung  Raharjo,  dan  Prasasti Baturaja (Kartakusuma, 1993: 17; Taim, 2013:  102;  Utomo,  2010:  68).  Sesuai dengan pembahasan mengenai pencantuman  kutukan  atau sapatha pada  prasasti-prasasti  tertua  Sriwijaya dan  hubungannya  dengan  pemikiran Foucault  mengenai  panoptisisme,  maka yang  dibahas  lebih  lanjut  dalam  tulisan ini  hanya  beberapa  yang  memuat  unsur kutukan  atau sapatha yang  kronologiya sekitar abad ke-7 masehi .
Pertama,  adalah  Prasasti  Kota Kapur  yang  ditemukan  di  Bangka. Prasasti  Kota  Kapur  berbentuk  obelisk dan ditemukan bersama struktur bangunan  dan  arca-arca  Dewa  Wisnu. Huruf  yang  dipahatkan  adalah  Pallawa dan  menggunakan  Bahasa  Melayu Kuno. Pertanggalan prasasti menunjukkan  tahun  608  Śaka  (686 Masehi). Isi prasasti antara lain memuat mengenai  ancaman  kematian  karena kutukan bagi orang-orang yang memberontak atau bersekongkol dengan pemberontak  serta  orang-orang  yang tidak  takhluk  pada  penguasa  Sriwijaya serta harapan tentang berkah, kesehatan,
dan  hal-hal  positif  lain  kepada  pihak- pihak  yang  setia  kepada  penguasa (Kern, 1913: 393-400).
Prasasti  kedua  adalah  Prasasti Karang Brahi yang ditemukan di sekitar Batang  Merangin,  Desa  Pamenang, Kecamatan Merangin,
Kabupaten Jambi.  Bidang  pahatnya  berupa  batu dan  aksaranya  Pallawa  serta  berbahasa Melayu  Kuno.    Informasi  mengenai prasasti  ini  pertama  kali  diperoleh  dari Berkhout  tahun  1904.  Prasasti  ini  tidak mengandung unsur penanggalan, namun
berdasarkan bentuk huruf-hurufnya diperkirakan  tidak  terpaut  jauh  dari prasasti-prasasti  lain  masa  Sriwijaya, yaitu  sekitar  abad  ke-7  atau  8  masehi. Isi  Prasasti  Karang  Berahi  antara  lain memuat sapatha, isinya  antara  lain ancaman kepada musuh-musuh Sriwijaya  di  dalam  wilayah  kekuasaan (dalam  negeri)  beserta  uraian  tentang kejadian-kejadian  buruk  dan  kematian karena  kutukan  kepada  pihak-pihak yang  tidak  tunduk  kepada  Sriwijaya (Hardiati dkk, 2010: 79).
Foto 1 dan 2. Prasasti Kota Kapur (kiri) dan Prasasti Karang Brahi (kanan) (Sumber: Mardiana, 2016: 59; www.digitalcollections.universiteitleiden.nl )
Selanjutnya  ada  Prasasti  Telaga Batu  yang  sekarang  disimpan  di Museum  Nasional  dengan  kode  D.155. Prasasti  Telaga  Batu  dipahatkan  pada
batu dan pada bagian atas diberi ukuran 7  (tujuh)  kepala  ular  kobra  dan  pada bagian  bawahnya  bercerat  seperti yoni . Prasasti  Telaga  Batu  ditemukan  di
sekitar  Palembang  dan  tidak  memuat angka  tahun.  Berdasarkan  jenis  aksara Pallawa dan Bahasa Melayu Kuno yang dipakai, diperkirakan Prasasti ini semasa dengan Prasasti Kota Kapur dan Karang Brahi. Prasasti ini berisi tentang
sumpah  kesetiaan  beberapa  orang  yang ada  di  struktur  pemerintahan  Sriwijaya serta  ancaman  atau sapatha yang  akan menimpa jika melanggar sumpah tersebut (Kartakusuma, 1993: 18-23).
Foto 3. Prasasti Telaga Batu (Sumber: Dokumentasi Nainunis Aulia Izza, 2017).
Prasasti keempat adalah  Prasasti Palas Pasemah  yang ditemukan di Desa Palas,  Kabupaten  Lampung  Selatan. Prasasti  ini  ditemukan  dalam  keadaan setengah  terkubur  pada tumali atau  batu nisan.  Prasasti  Palas  Pasemah  tidak berangka  tahun,  namun  berdasarkan paleografi  aksara  Pallawa  dan  Bahasa Melayu  Kuno  menunjukkan  gaya  tulis abad  ke-7  sampai  8  masehi.  Pahatan prasasti  Palas  Pasemah  Sudha  aus  dan secara  umum  isinya  memuat  tentang
sapatha atau peringatan kutukan kepada pihak  yang  melakukan  kejahatan  dan berkhianat  pada  Sriwijaya  (Utomo, 2010: 68).
Prasasti kelima dalam pembahasan  ini  atau  prasasti  kedua yang  berasal  dari  daerah  Lampung adalah  Prasasti  Jabung  (Bungkuk). Prasasti  ini  ditemukan  tahun  1985. Mirip  dengan  Prasasti  Palas  Pasemah, kedua  prasasti  ini  diperkirakan  berasal dari  kurun  waktu  yang  hampir  sama.
Aksara  Pallawa  pada  Prasasti  Bungkuk sudah  aus  dan  secara  garis  besar  isinya mengenai  sumpah  dan  kutukan  bagi pihak  yang  melakukan  kejahatan  pada Sriwijaya (Utomo, 2010: 68).
Foto 4 dan 5. Prasasti Palas Pasemah (kiri) dan Prasasti Jabung (Bungkuk) (kanan) (Sumber: Utomo, 2010: 68).
Berdasarkan uraian kelima
prasasti  Sriwijaya  yang  dilengkapi dengan sapatha terdapat  setidaknya  2 kesamaan.  Pertama,    dari  segi  aksara dan bahasa, kelima prasasti menggunakan  Aksara  Pallawa  dan Bahasa  Melayu  Kuno.  Hal  ini  sesuai dengan  klasifikasi  yang  dilakukan  oleh Richadiana  Kartakusuma  (1993:  25) yang menyebutkan prasasti-prasasti politik  dari  masa  Sriwijaya  seluruhnya menggunakan  Bahasa  Melayu  Kuno, sedangkan prasasti-prasasti keagaamaan menggunakan Bahasa Sansekerta.
Kedua,  mengenai  isi sapatha kelima prasasti  tersebut  memiliki  pola  yang sama,  yaitu  ancaman  kematian  kepada pihak  yang  berbuat  kejahatan  serta pihak yang tidak setia kepada Sriwijaya. Uniknya  ancaman  ini  tidak  memuat unsur  hukuman  fisik  atau  denda  seperti yang  lazim  tercantum  pada  prasasti- prasasti sima, namun  mentikberatkan pada  ancaman  kutukan  yang  berujung pada kematian sang pelanggar (Mardiana,  2015:  26-27).  Perbedaan kelima  prasasti  tersebut  terlihat  pada letak asalnya yang menyebar di wilayah
tengah  dan  selatan  Pulau  Sumatra.  Hal ini  sekaligus  mengindikasikan  luasnya kekuasaan  Sriwijaya  di  Sumatra  sekitar abad ke-7 sampai 8 masehi.
Antara  prasasti-prasasti  tertua Sriwijaya  yang  dilengkapi sapatha dengan  menara  penjara panopticon agaknya  memiliki  fungsi  serupa.  Baik prasasti  maupun  menara  penjara  dapat diartikan  sebagai  objek ‘ pengontrol ’ . Keberadaan  fisik  prasasti  ini  adalah sebagai  bentuk  nyata  adanya  kontrol atas penguasa Sriwijaya terhadap pihak- pihak  yang  berada  pada  wilayah kekuasaan Sriwijaya.
Keberadaan
Prasasti  Telaga  Batu  misalnya,  uraian mengenai komponen-komponen
kerajaan yang berada di bawah ‘ kontrol ’ menunjukkan  fungsi  prasasti  tersebut sebagai objek pengontrol kesetiaan.
Kelima  prasasti  yang  telah diuraiakan  di  atas  dapat  dipandang sebagai dokumen politik dan keagamaan  yang  setiap  saat  mengintai pihak-pihak  yang  tidak  setia  kepada kekuasaan Sriwijaya. Mengenai ancaman yang diberikan, prasasti-rasasti masa Sriwijaya
menjabarkan konsekuensi  atas  dilanggarnya sapatha tidak  berbentuk  hukuman  fisik  yang dilakukan  oleh  penguasa  Sriwijaya melainkan  hukuman  kutukan.  Hal  ini
serupa  dengan  peran  penjara  yang menjadi  media  pendisiplinan  tubuh  dan bukan  sebagai  sarana  pelaksanaan hukuman  fisik  dari  pihak  penguasa kepada  pihak  yang  terhukum  seperti yang  pernah  terjadi  di  Eropa  dan Amerika  pada  abad  ke-17  sampai  19 (Foucault, 1995: 177).
Sama  halnya  dengan  menara penjara panopticon, kelima  prasasti tersebut  memiliki  fungsi  panoptisisme untuk  mengintai  pihak-pihak  yang berada di suatu wilayah. Menara penjara yang  berisikan  penjaga  tahanan  dapat diartikan  sebagai  wakil  penguasa  yang memiliki  wewenang  untuk  menindak dan mendisiplinkan perilaku para tahanan  dalam  sel.  Sejalan  dengan konsep  tersebut  kelima  prasasti  berisi sapatha juga  dapat  diartikan  sebagai wakil penguasa Sriwijaya yang memiliki  kekuatan  untuk  menindak (yang  dalam  hal  ini  menjatuhkan kutukan)  dan  mendisiplinkan  para pelaku  kejahatan  dan  pihak-pihak  yang berkhianat  pada  Sriwijaya.    Isi  prasasti berupa  ancaman  kutukan  yang  akan menimpa  pihak-pihak  yang  berbuat jahat  dan  atau  berkhianat  kepada Sriwijaya. Hal ini menempatkan penguasa  Sriwijaya  sebagai  pihak  yang berhak mengatur masyarakat dan
anggota  masyarakat  yang  melanggar perintah  penguasa  akan  menjadi  pihak yang  patut  disalahkan  dan  mendapat hukuman.  Hukuman  yang  dimaksud adalah  hukuman  dari superhuman beings atau  dewata  yang  Namanya disebut dalam teks prasasti.
Berdasarkan letak asal
prasastinya, seperti yang telah disinggung  pada  subbab  sebelumnya, kelima  prasasti  yang  dibahas  berada pada lokasi yang berbeda. Pertimbangan pemilihan lokasi ini pernah dibahas oleh Leornard  Y.  Andaya  (2001:  320). Berdasarkan analisisnya, prasasti- prasasti  Sriwijaya  diletakkan  pada lokasi-lokasi yang strategis untuk mendukung  pertahanan  politik  dan ekonomi  Sriwijaya.  Tersebarnya  lokasi peletakkan  prasasti  ini  juga  dapat dihubungkan dengan bentuk pemerintahan  Sriwijaya  yang  berupa Thalasokrasi atau  kemaharajaan  laut yang  kekuatan  ekonomi  utamanya adalah  perdagangan . Sebagai  sebuah negeri  yang  wilayah  lautnya  lebih  luas daripada  wilayah  daratnya,  tentunya Sriwijaya  memerlukan ‘ objek ’ untuk mempertahankan wilayahnya (Izza, 2015: 36-45).
Pertimbangan  pemilihan  lokasi peletakkan  Prasasti  Kota  Kapur  dapat
dikorelasikan  dengan  letaknya  yang berada  di  pantai  timur  Sumatra. Keletakan  ini  sangat  strategis  dari  segi perdagangan  dan  untuk  memajukan wilayah  tersebut,  penguasa  Sriwijaya merasa  perlu  mengawasi  kesetiaan penduduk  di  Pulau  Bangka  melalui sapatha pada  Prasasti  Kota  Kapur. Penempatan  Prasasti  Karang  Brahi, dapat  dihubungkan  dengan  letaknya  di hulu Batanghari yang merupakan pelabuhan sungai yang menghubungkan perdagangan  antara  dataran  tinggi  dan dataran  rendah  di  Sumatra  tengah  dan barat  (Andaya,  2001:  320).  Prasasti Karang  Berahi  ditempatkan  di  dekat Batang  Merangin  yang  secara  khusus diperkirakan  sebagai  jalur  perdagangan yang strategis.
Prasasti Telaga Batu yang berada  di  wilayah  Palembang  saat  ini juga  dipilih  karena  lokasinya  strategis. Penyebutan  tokoh-tokoh  masyarakat yang  tidak  ditemukan  pada  empat prasasti lain menunjukkan upaya penguasa Sriwijaya bukan hanya melindungi  wilayah  yang  strategis namun  juga  untuk  mengontrol  tokoh masyarakat  agar  tunduk  pada  penguasa Sriwijaya.  Kuat  dugaan  Prasasti  Telaga Batu  terletak  di  salah  satu  kantong
kekuatan  politik  dan  ekonomi  pada masanya.
Mengenai pemilihan lokasi penempatan Prasasti Palas Pasemah dan Bungkuk  di  Lampung,  dapat  dikaitkan dengan  lokasinya  yang  dekat  dengan selat Sumatra dan Pulau Jawa. Wilayah ini  perlu  dikontrol  karena  merupakan wilayah penting bagi pertahanan ekonomi dan politik Sriwijaya.
Berdasarkan pembahasan mengenai latar  pemilihan  letak,  hasil  analisis menunjukkan  kelima  prasasti sapatha dari  masa  Sriwijaya  ditempatkan  pada lokasi-lokasi  yang  strategis  dalam bidang  perdagangan  sekaligus  rawan melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya.  Hal  ini  sejalan  dengan panotisisme  yang  menempatkan  objek kontrol  pada  lokasi  yang  strategis. Pemilihan letak menara penjara Panopticon di tengah-tengah sel tahanan  dapat  dihubungkan  dengan fungsinya  sebagai  objek  pengontrol  sel tahanan  di  sekitarnya.  Jika  menara penjara Panopticon tidak  diletakkan  di tengah  bangunan,  maka  para  penjaga tidak  dapat  mengawasi  tahanan  secara menyeluruh  dan  tahanan  yang  tidak berada  pada  tempat  yang  terkontrol akan  merasa  luput  dari  pengawasan. Pemilihan lokasi prasasti-prasasti
sapatha Sriwijaya juga dilatar belakangi oleh
keterjangkauan kontrol.
Maksudnya,  prasasti  harus  diletakkan pada  tempat  yang  strategis  agar  semua pihak  yang  berpikir  untuk  melakukan kejahatan atau berkhianat pada Sriwijaya  dapat  mengurungkan  niatnya karena  kesadaran  tentang ‘ pengawasan ’ prasasti  dan  ancaman  kutukan  yang akan menimpa.
Unsur  kutukan  atau sapatha yang  ada  pada  prasasti  tertua  Sriwijaya terdiri  atas  ancaman  kutukan  mati. Kutukan  tersebut  ditujukan  kepada pihak-pihak  yang  melakukan  kejahatan dan berkhianat kepada Sriwijaya. Pencantuman sapatha pada  prasasti- prasasti  Sriwijaya  dapat  dianalisis sebagai  bentuk  upaya  kontrol  dari penguasa terhadap penduduk dan wilayah  kekuasannya.  Prasasti pada konteks  panoptisisme  dapat  diartikan sebagai wakil penguasa dalam melaksanakan  pengintaian  di  lokasi- lokasi  strategis  dan sapatha yang  ada pada  teks  prasasti  berfungsi  sebagai pengintai  kegiatan  pihak  yang  dikuasai dan  ancaman  hukuman  yang  akan diterima  pelanggar  aturan  penguasa Sriwijaya.
Prasasti sapatha selain  dapat dikaji  dalam  perspektif  panoptisisme
juga  dapat  dijadikan  dasar  untuk menentukan  pusat-pusat  perdagangan pada  masa  Sriwijaya.  Telaah  terhadap masalah  ini  dapat  dilakukan  dalam cakupan  satu  prasasti  dengan  satu wilayah tertentu maupun semua prasasti secara  keseluruhan  dengan  wilayah yang  lebih  luas.  Selain  itu,  keberadaan prasasti-prasasti keagamaan dan prasasti politik  Sriwijaya  yang  tidak  dilengkapi dengan sapatha juga  menarik  untuk dikaji  lebih  lanjut  guna  merekontruksi kebesaran Sriwijaya dimasa lampau.

## DAFTAR PUSTAKA
Andaya,  L.,  Y.  (2001). The  Search  of The ‘ Origin ’ of  Melayu dalam
Journal of Southeast Asian
Studies,  Vol.  32,  No.  3,  Halaman 315-330.
Bottenberg,  W.  R.  (2010).  Sriwijaya: Myth  or  Reality?. Tesis  Magister Universiteit Leiden, tidak
diterbitkan.
Foucault,  M.  (1995).  Discipline  and Punish: The  Birth  of  the  Prison .
Diterjemahkan dalam Bahasa
Inggris  oleh  Alan  Sheridan.  New
York: Vintage Books.
Hardiati,  E.S.,  Djafar,  H.,  Soeroso,
Ferdinandus,  P.E.J.  &  Nastiti, T.S.  (2010). Sejarah  Nasional Indonesia  Jilid  II :  Zaman  Kuno. Jakarta: Balai Pustaka.
Hardinanto,  A.  (2017) Autentisitas Sumber  Sejarah  Pancasila  dalam Masa  Sidang  Pertama  Badan Untuk  Menyeledidi  Usaha-usana
Persiapan  Kemerdekaan  Tanggal 29  Mei-1  Juni  1945 dalam  Jurnal Veritas et Justitia, Vol 3, No. 1.
Izza,  N.,  A.  (2015).  Bangka: Dalam Jejak Kejayaan Thalasokrasi Indonesia  Kuno .  Bangka:  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka.
Kanumoyoso,  B.  (2011).  Beyond  The City  Hall: Society  and  Economic Development  in  the  Ommelanden of  Batavia,  1664-1740 .  Disertasi Universiteit Leiden, tidak diterbitkan.
Kartakusuma, R. (1993) Dapunta Hiyam  Sri  Jayanasa: Kajian  Atas Makna Dari Prasasti Telaga Batu dalam Amerta  Berkala  Arkeologi, Nomor 13, Halaman 17-32.
Kern,  H.  (1913). Inscriptie  van  Kota Kapoer dalam  Bijdragen  tot  de Taal-,  Land- en Volkenkunde van
Nederlandsch-Indië, Deel 67, Halaman 393-400. Leiden: Brill. Kusno,  A.  (2007).  Memory  Keeper: Substation in Java City . Yogyakarta: Waves
Publisher.
Mardiana,  dkk.  (2016).  Prasasti  Batu  I :
Pembacaan Ulang dan Alih Aksara. Jakarta: Museum Nasional Indonesia.
Mardiana,  dkk.  (2016). Prasasti  Raja- raja  Nusantara .  Jakarta:  Museum Nasional Indonesia.
Taim,  E.,  A.,  P. (2013). Studi
Kewilayahan  dalam  Penelitian
Peradaban Sriwijaya . dalam
Kalpataru  Majapah  Arkeologi, Vol.  22,  No.  2,  November  2013,
Halaman 101-109.
Utomo,  B.,  B.  (2010) Atlas  Sejarah Indonesia  Masa  Klasik  (Hindu-
Buddha) .  Jakarta:  Kementerian
Kebudayaan dan
Pariwisata,
Direktorat  Jenderal  Sejarah  dan Purbakala,  Direktorat  Geografi Sejarah.
Williams,  M.  S.  (1964). English- Sanskrit
Dictionary . Delhi:
Motilal Banarsidass.
Foto  Prasasti  Kota  Kapur  diambil  dari www.digitalcollections.universitei tleiden.nl diakses  pada  26  Mei 2019.