## ANALISIS PENERAPAN  RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT
An Analysis of the Application of Restorative Justice to Mining Crimes in the Jurisdiction of the West Sulawesi Regional Police
Masri 1 , Ruslan Renggong 2 , Baso Madiong 2
1 Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: masri27@gmail.com
Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  pertambangan  dengan restorative  justice di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan untuk mengetahui penghentian penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus tindak pidana pertambangan dengan restorative justice di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yaitu penerapan restorative justice yang melibatkan proses dialog terstruktur antara para pihak yang terlibat, yang dipandu oleh seorang  mediator atau fasilitator yang terlatih. Proses ini dirancang untuk  memberikan kesempatan bagi korban untuk mengekspresikan rasa sakit dan kekecewaannya, sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan mereka  dan  melakukan  tindakan  untuk  memperbaiki  kerusakan  yang  telah  terjadi.  Proses restorative  justice juga  dapat melibatkan  keluarga,  teman,  dan  masyarakat  yang  terkena  dampak  dari  konflik  atau  kejahatan.  Beberapa  keuntungan  dari pendekatan restorative justice adalah bahwa pendekatan ini dapat menghasilkan solusi yang lebih memuaskan dan bermanfaat bagi  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  konflik  atau  kejahatan.  Penghentian  penyidikan  perkara  tindak  pidana pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat oleh penyidik polri sesuai Pasal 30 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana diantaranya: 1) penghentian penyidikan dilakukan melalui gelar perkara; 2) penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum; dan 3) penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Kejahatan Tambang, Kepolisian

## ABSTRACT
This  research  aims  to  find  out  the  settlement  of  mining  crime  cases  with  restorative  justice  in  the  West  Sulawesi  Regional Police area and to find out the termination of investigation of mining crime cases in the West Sulawesi  Regional Police. The research method used is normative law research. The research results show that the resolution of mining crime cases using restorative  justice  in  the  West  Sulawesi  Regional  Police  Area  is  the  application  of  restorative  justice  which  involves  a structured dialogue process between the parties involved, guided by a trained mediator or facilitator. This process is designed to provide an opportunity for victims to express their pain and disappointment, while perpetrators are allowed to admit their mistakes and take action to repair the damage that has been done. The restorative justice process can also involve family, friends, and communities affected by conflict or crime. One of the advantages of a restorative justice approach is that this approach can produce a more satisfying and beneficial solution for all parties involved in a conflict or crime. Termination of investigation of mining crime cases in the West Sulawesi Regional Police by police investigators in accordance with Article 30 of  Perkap  Number  6  of  2019  concerning  Criminal  Investigation  Management  including:  1)  termination  of  investigation  is carried out through a case title; 2) termination of investigation can be carried out to fulfill legal certainty, a sense of justice, and  legal  expediency;  and  3)  termination  of  investigation  is  carried  out  in  accordance  with  the  provisions  of  laws  and regulations.
Keywords: Restorative Justice, Crime Mining, Police
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Penerapan  Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Masri, Ruslan Renggong, Baso Madiong)

## 1.   PENDAHULUAN
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  Pasal  1  ayat  (1)  menentukan  secara  tegas  menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan  tersebut  maka  salah  satu  prinsip  terpenting  negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan  hukum ( equality before the law ) (Hamzah, 2008). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum  yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pemidanaan  atau  penjatuhan  pidana  terhadap  seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan  untuk  pembalasan  terhadap  perbuatan  yang dilakukanya,  membuat  jera  si  pelaku,  atau  untuk  menakuti orang lain supaya tidak melakukan hal yang sama (Ilyas, 2012). Tujuannya  yang  lebih  penting  adalah  upaya  untuk menyadarkan  narapidana  agar  menyesali  perbuatannya  dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna,  taat  kepada  hukum,  menjunjung  tinggi  nilai–nilai moral,  sosial,  dan  keagaamaan  sehingga  tercapai  kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai agar ia dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna serta dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.
Mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang  kondusif  merupakan  tanggung  jawab  bersama  seluruh rakyat Indonesia. Namun, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawab  untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.  Kehidupan  di  suatu  negara  biasanya  tidak  dapat berjalan  tanpa  kehadiran  polisi.  Istilah  polisi  pertama  kali berasal dari bahasa Yunani, yaitu “politeia” dari Plato dengan latar  belakang  pemikiran  bahwa  negara  yang  ideal  adalah mengikuti cita-citanya, bebas dari pemimpin negara yang rakus dan  jahat,  di  mana  keadilan  ditegakkan.    Variasi  istilah  lain dapat  dilihat  di  Inggris  dengan  “police”,  Jerman  dengan “polizei”, dan Belanda dengan “politie”. Sebuah negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak jika polisi tidak hadir  di  negara  yang  bersangkutan.  Jepang  dan  Kosta  Rika (Amerika  Latin)  tidak  memiliki  tentara.  Namun  kehidupan masyarakatnya dapat berjalan dengan aman dan damai karena di  kedua  negara  tersebut  terdapat  institusi  kepolisian  yang bertugas menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif .
Tanggung  jawab  kelembagaan  dan  moral  Polri merupakan tugas mulia yang perlu dilaksanakan secara arif dan berkeadilan  sosial.  Tugas  kemanusiaan  merupakan  tugas terpenting  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  keselamatan rakyat,  dilaksanakan  secara  meyakinkan  atau  persuasif,  dan secara beradab atau humanistik untuk membangun paradigma masyarakat  yang  mengikuti  cita-cita  bangsa  Indonesia  yang adil dan beradab. Tugas ini pada prinsipnya merupakan tugas dan  tanggung  jawab  Polri  untuk  tetap  waspada,  tanggap,  dan tegas  dalam  menangani  segala  bentuk  pelanggaran  hukum. Polri  juga  harus  profesional  dalam  menjalankan  tugas  dan tanggung  jawab  tersebut  untuk  menjaga  kepercayaan.  Setiap masyarakat  menginginkan  kondisi  untuk  merasa  aman, nyaman, tentram, dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena  itu,  perwujudan  negara  yang  didambakan  masyarakat dapat terwujud apabila dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat  dalam  situasi  dan  kondisi  masyarakat  yang  ideal dan kondusif.
Masalah  peradilan  disebut  juga  merupakan  suatu penegakan  hukum  ( law  enforcement )  sedangkan  masalah penegakan  hukum  itu  adalah  sama  halnya  dengan  penegakan
kode etik yang tujuannya usaha untuk melaksanakan kode etik sebagaimana  mestinya,  mengawasi  pelaksanaannya  supaya tidak  terjadi  pelanggaran,  dan  jika  terjadi  pelanggaran  maka untuk  memulihkan  kode  etik  yang  dilanggar  itu  supaya ditegakkan  kembali  yang  semuanya  kegiatan  tersebut  tidak terlepas  dari  hukum  yang  telah  dibuat  dan  disediakan  oleh badan  pembuat  hukum  ( law  making )  itu.  Berarti  bahwa penegakan  kode  etik  disebut  juga  masalah  peradilan  suatu kegiatan  dalam  proses  mengadili.  Tipologi  masyarakat  di wilayah  pertambangan  dengan  eksploitasi  sumber  daya  alam akan mempengaruhi kondusifitas masyarakat. Oleh karena itu, Polri  harus  memiliki  skema  khusus  untuk  menciptakan masyarakat yang kondusif.
PT didirikan  berdasarkan  perjanjian  yang  diakukan  oleh lebih  dari  satu  orang  yang  bersepakat  dan  memiliki  modal dalam  mendirikan  suatu  PT  (Farid  &  Hamzah,  2010). Perjanjian ini dibuat dalam akta notaris di wilayah kerja sama dengan  domisili  PT  dan  selanjutnya  disahkan  oleh Menkumham  RI  sebagai  pengesahan  status  badan  hukum, sebagaimana  diatutr  dalam  Undang-undang  Nomor  40 Tahun 2007.  Badan  hukum  menurut  Meijers  adalah  sesuatu  yang menjadi  pendukung  hak  dan  kewajiban.  Menurutnya,  badan hukum  itu  merupakan  suatu  realitas/kenyataan  yuridis ( yuridische  realiteit ),  konkret,  dan  riil  walaupun  tidak  bisa diraba.  Sedangkan  Wirjono  Prodjodikoro  mengatakan  badan hukum sebagai badan, di samping manusia perseorangan yang dapat  bertindak  dalam  hukum  yang  mempunyai  hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.
Sebagai  daerah  yang  kaya  akan  sumber  daya pertambangan di Indonesia, salah satu sumber daya alam sejak zaman penjajahan Belanda dan terus dieksploitasi hingga saat ini,  Provinsi  Sulawesi  Barat  tentunya  merupakan  provinsi dengan  perspektif  khusus  dalam  menjaga  ketertiban  dan keamanan  masyarakatnya.  Provinsi  Sulawesi  Barat  termasuk daerah  yang  memiliki  banyak  lokasi  pertambangan,  saat  ini penambangan ilegal masih marak terjadi. Kegiatan penambangan ilegal biasanya dilakukan oleh masyarakat adat dan  non-pribumi  di  luar  wilayah  yang  ditetapkan  sebagai wilayah pertambangan tanpa izin pemerintah setempat. Bahkan penambang sering menggunakan peralatan yang cukup canggih seperti genset listrik, mesin diesel, pompa air bermotor, mesin mashing/milling,  dan  sebagainya  (Badan  Pembinaan  Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 1995).
Masalah  penambangan  ilegal  tidak  hanya  seputar perizinan dan non-perizinan. Kegiatan prosedur penambangan dilakukan secara tidak terkendali. Kegiatan penambangan yang berlangsung  tanpa  izin  menimbulkan  dampak  negatif  yang besar  terhadap  lingkungan  dan  konflik  sosial  bahkan berdampak  pada  tindakan  kriminal  lainnya.  Namun  dengan banyaknya  masyarakat  yang  mata  pencaharian  utamanya adalah  menambang  dan  terbatasnya  kesempatan  masyarakat luas  untuk  menambang  juga  menimbulkan  masalah  baru,  di antaranya  menimbulkan  kericuhan  dan  kerumunan  besar hingga tingkat kejahatan lainnya seperti narkoba, penganiayaan,  dan  bahkan  pembunuhan.  Dari  berbagai  kasus yang  mengiringi  penambangan  ilegal,  kasus  metamfetamin paling  banyak  terjadi  di  wilayah  pertambangan  (Marzuki, 2013).  Kegiatan  penambangan  ilegal  sangat  berisiko  menjadi tempat kejahatan. Lokasi penambangan yang cukup jauh, dan dimensi  geografis  yang  menyulitkan  meski  berada  di  lokasi yang sulit seperti di laut, menambah nilai sulitnya mengungkap kasus-kasus tersebut.
Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar), sebagai salah  satu  institusi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, memiliki tugas dan kewajiban untuk menciptakan situasi yang ideal,  baik  dalam  penegakan  hukum  maupun  upaya  persuasif lainnya,  serta  harus  cepat  dan  tanggap  dalam  menanggulangi penambangan ilegal. Kepolisian Daerah Sulawesi Barat (Polda Sulbar)  mendapatkan  laporan  adanya  pemukulan  terhadap pelaku  tambang  yang  menyewakan  tempatnya.  Pemukulan dilakukan  oleh  yang  menyewa  tambang  dikarenakan  adanya ketersinggungan yang dirasakan dari pihak penyewa tambang sehingga  para  pelaku  diamankan  ke  Polda  Sulbar.  Pelaku tambang  yang  dipukuli  sebagai  pihak  yang  menyewakan kemudian  dimintai  keterangan  oleh  penyidik  berupa  izin tambang  namun  belum  bisa  memperlihatkan  izin  tersebut dengan alasan izin tambang tersebut berada di orang tua pelaku. Selang  seminggu  kemudian,  keterangan  izin  tambang  dibawa oleh  orang  tua  dari  penyewa  tambang  untuk  diperlihatkan  ke penyidik  Polda  Sulbar.  Dari  keterangan  pihak  yang mengeluarkan izin dan bidang pertambangan yg didukung oleh keterangan  ahli,  dokumen  tersebut  dianggap  sah.  Selanjutnya di kedua belah pihak yakni dinas ESDM (Kementerian Energi dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia)  dan  pelaku sepakat  untuk  berdamai.  Dengan  adanya  kesalahpahaman tersebut  selanjutnya  dilakukan restoratif  justice dengan melengkapi persyaratan materil maupun formil.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penyelesaian kasus tindak pidana pertambangan dengan restorative justice di wilayah  Kepolisian  Daerah  Sulawesi  Barat  dan  untuk mengetahui  penghentian  penyidikan  perkara  tindak  pidana pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

## 2. METODE
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian normatif  yang  memadukan  antara  bahan  dari  buku-buku  dan peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu  juga,  dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Polda Sulbar untuk melengkapi data penulisan ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Penyelesaian  Kasus  Tindak  Pidana  Pertambangan dengan  Restorative  Justice  di  Wilayah  Kepolisian Daerah Sulawesi Barat
Masalah hukum dalam menciptakan dunia pertambangan yang  baik  adalah  bahwa  penambangan  harus  dilakukan berdasarkan prosedur dan prasyarat yang diatur dalam beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus  mengatur pertambangan  itu  sendiri.  Peraturan  perundang-undangan  ini disebut undang-undang (Zulfa, 2009). Permasalahan penambangan  ilegal  tidak  hanya  berkisar  pada  perizinan  dan non-perizinan tetapi dengan jumlah penduduk yang besar yang mata  pencaharian  utamanya  adalah  penambangan  dan terbatasnya  kesempatan  masyarakat  untuk  menambang  atau kurangnya cadangan tambang juga telah menciptakan masalah baru, termasuk menimbulkan kekacauan dan kerumunan besar hingga  tingkat  kejahatan  lain  seperti  narkoba,  penganiayaan, bahkan pembunuhan.
Upaya  Polda  Sulbar  dalam  penegakan  tindak  pidana penambangan ilegal menemui berbagai kendala, baik eksternal
maupun  internal.  Secara  internal,  masalah  ini  dapat digambarkan  dalam  berbagai  dimensi.  Mulai  dari  dimensi kompetensi,  komitmen  personel,  serta  sarana  dan  prasarana pendukung.  Sementara  itu,  dimensi  eksternal  memiliki kompleksitas yang besar, antara lain kondisi lapangan dengan medan  yang  sulit,  budaya  hukum  masyarakat,  dan perekonomian  masyarakat  yang  masih  bergantung  pada komoditas hasil tambang.
Perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  pelaku  yang tidak memiliki izin pertambangan rakyat adalah perbuatan yang melanggar  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020 Tentang  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara  (Dia,  2010). Perbuatan melawan hukum materil ( materieel wederrechtelijkheid )  adalah  perbuatan  yang  bertentangan dengan aturan hukum tidak tertulis yakni hukum kebiasaan dan rasa keadilan dalam masyarakat serta nilai kepatutan di dalam masyarakat.  Alasan  ini  tidak  dapat  dijadikan  dasar  untuk melepaskan  pidana  karena  akibat  pertambangan  rakyat  tanpa izin  merusak  lingkungan  dan  dapat  mengakibatkan  bencana yang merugikan masyarakat luas.
Restorative  justice merupakan  suatu  konsep  pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan  pada  keterlibatan  korban,  pelaku,  dan masyarakat  yang  kurang  mendapatkan  perhatian  dengan adanya mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana pada saat ini (Sukardi, 2014). Selain itu restorative justice juga merupakan  suatu  paradigma  baru  yang  dapat  digunakan penegak  hukum  dalam  merespon  tindak  pidana.  Ketentuan pidana  terhadap  setiap  orang  yang  tidak  memiliki  izin pertambangan  rakyat  menurut  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dikeluarkan oleh Menteri yakni Pasal 158 berbunyi:
“Setiap  orang  yang  melakukan  penambangan  tanpa  izin sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 35 dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp100.000.000.000,00  (seratus  miliar rupiah)”.
Dalam  Perkap  No.  8  Tahun  2021,  syarat  materiil penerapan restorative justice dalam penyidikan Polri diberikan beberapa  pembatasan,  yaitu  a)  tidak  menimbulkan  keresahan dan/atau  penolakan  dari  masyarakat;  b)  tidak  berdampak konflik  sosial;  c)  tidak  berpotensi  memecah  belah  bangsa;  d) tidak  bersifat  radikalisme  dan  separatisme;  e)  bukan  pelaku pengulangan  tindak  pidana  berdasarkan  putusan  pengadilan; dan  f)  bukan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  terhadap keamanan  negara,  tindak  pidana  korupsi,  dan  tindak  pidana terhadap  nyawa  orang.  Sementara  syarat  formil  lebih disederhanakan menjadi a) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan b) pemenuhan hak- hak  korban  dan  tanggung  jawab  pelaku,  kecuali  untuk  tindak pidana narkoba (Nawi, 2013).
Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  10  Peraturan  Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012) menerangkan bahwa:
“Tersangka  adalah  seorang  yang  karena  perbuatannya atau  keadaannya,  berdasarkan  bukti  permulaan  patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”
Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi
Analisis Penerapan  Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Masri, Ruslan Renggong, Baso Madiong)
itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan sebagai berikut:
“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan  1  (satu)  alat  bukti  yang  sah  yang  digunakan  untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”. Oleh karena itu, penyidik Polri berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai  tersangka  serta  dapat  dilakukan  penangkapan.  Tugas dan  kewenangan  Polda  Sulbar  dalam  melaksanakan  prosedur restotative justice dalam tindak pidana kekerasan sebagaimana dinyatakan  dalam  pasal  1  ayat  5  KUHAP,  penyidikan  adalah tindakan  penyidikan  yang  bertujuan  untuk  menemukan  dan menemukan kejadian yang diduga sebagai tindak pidana guna melanjutkan tindak pidana tersebut ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan. Pihak Kepolisian Polda Sulbar dalam mendukung upaya restotative  justice terlebih  dahulu  harus  memahami kronologis kasus yang diperoleh saat dilakukannya penyelidikan tindak pidana dan alat bukti yang cukup dan sah sesuai  dengan  pada  pasal  184  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana  yaitu  keterangan  saksi  yang  mendukung, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa agar pihak  penyidik  Kepolisian  Polda  Sulbar  dalam  diskresinya mampu  melakukan  pertimbangan  perkara  patut  untuk diterapkannya mediasi final agar sesuai dengan kaidah norma, hak asasi manusia, serta kode etik profesi.
Pada  tindak  pidana  kekerasan,  pelapor  selaku  korban tindak pidana dalam pengajuan laporannya kepada pihak SPKT pertama kali wajib untuk menerangkan peristiwa tindak pidana kekerasan  yang terjadi  menurut perspektif pelapor tersebut di mana nanti apabila pihak SKPT yang menerima laporan akan memberitahukan  kepada  penyelidik  dan  penyidik  satreskrim yang  akan  segera  diproses  demi  memastikan  perkara  tersebut terbukti merupakan peristiwa tindak pidana atau bukan. Kasus kekerasan  yang  terjadi  di  lingkup  wilayah  Kepolisian  Polda Sulbar,  Satuan  Reserse  Kriminal  di  bawah  naungan  divisi Pidana Umum dalam menangani kasus kekerasan bertanggungjawab untuk melakukan setiap proses penyelidikan yang biasa dilakukan oleh Tim Polda Sulbar bertugas berada di bawah  pimpinan  Kepala  Unit  (Kanit)  yang  bertanggung menyelenggarakan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap tindak  pidana  kekerasan,  dengan  mengirimkan  Surat Pemberitahuan  Perkembangan  Hasil  Penyidikan  (SP2HP) kepada  pelapor  tentang  perkembangan  dari  kasus  kekerasan yang ditanganinya. Setelah perkara tersebut ditangani, perkara yang berkaitan dengan Kejahatan dan Kekerasan akan direkap oleh  penyidik  untuk  membuat  administrasi  dan  melaporkan seluruh hasil rekap perkara kepada Kasat Reskrim.
Dalam  kasus  ini,  setelah  dikeluarkannya  surat  perintah penyelidikan  pada  tanggal  27  Januari  2022  dengan  Nomor: SP.Sidik/4/I/2022,  pada  saat  Kepolisian  Polda  Sulbar melakukan  patroli  di  wilayahnya,  polisi  mendapati  laporan adanya tindak pidana kekerasan pada aktivitas tambang rakyat. Setelah  dimintai  keterangan,  pelaku  tambang  kemudian  tidak dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga berdasarkan Perkap  No.  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan, pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Pelaku  beralasan  jika  bukti  keterangan  izin  tambang sedang  berada  pada  orang  tuanya  sehingga  penyidik  harus menunggu keterangan dariorang tua pelaku. Hal ini kemudian membuat  kepolisian  Polda  Sulbar  mengeluarkan  Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP).  Pada  proses penyidikan  dapat  dimungkinkan  untuk  penyidik  Polri memperoleh  alat  bukti  yang  sah  berupa  keterangan  saksi, keterangan  ahli,  dan  surat.  Sementara  alat  bukti  berupa
petunjuk  diperoleh  dari  penilaian  hakim  setelah  melakukan pemeriksaan  di  dalam  persidangan  dan  alat  bukti  berupa keterangan  terdakwa  diperoleh  ketika  seorang  terdakwa  di dalam  persidangan  sebagaimana  hal  tersebut  jelas  diatur  di dalam  ketentuan  Pasal  188  ayat  (3)  KUHAP  dan  ketentuan Pasal  189  ayat  (1)  KUHAP.  Apabila  di  dalam  suatu  proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka  seseorang  dapat  ditetapkan  sebagai  tersangka  dan  alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi,  keterangan  ahli,  dan  surat.  Namun  demikian,  jika keterangan  saksi  yang  dimaksud  sebagai  alat  bukti  yang  sah harus  berdasarkan  ketentuan  Pasal  185  ayat  (2)  dan  ayat  (3) KUHAP  serta  asas  satu  orang  saksi  bukan  saksi  ( unus  testis nullus testis ).
Saksi  menurut  pasal  1  angka  26  KUHAP  adalah  orang yang  dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan penyidikan,  penuntutan,  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri,  dan  ia  alami sendiri.  Berdasarkan  wawancara  penulis  bersama  Sapan Masiku  selaku  penyidik  Polda  Sulbar  yang  memintai keterangan  dari  Rijal  Pratama  selaku  saksi  pada  kejadian kekerasan oleh pemilik tambang yaitu:
“Penyewa  tambang  merasa  tersinggung  ketika  pihak kepolisian  meminta  keterangan  izin  tambang.  Pihak penyewa merasa dirugikan karena aktivitasnya selama ini tidak  mempunyai  bukti  keterngan  izin  yang  kuat  dari pihak penyewa sehingga terjadi pemukulan”.
Setelah  kejadian  di  TKP  (tempat  Kejadian  Perkara), kedua  pihak  kemudian  dibawa  ke  Polda  Sulbar.  Berdasarkan keterangan  saksi,  maka  kedua  belah  pihak  akan  dilakukan penahanan  untuk  dimintai  keterangan.  Pihak  penyewa teringgung  dan  menuntut  pihak  yang  menyewakan  agar memberikan  keterangan  izin  tambang.  Berdasarkan  kejadian tersebut, pihak kepolisian melakukan restorative justice kepada kedua  belah  pihak.  Keduanya  setuju  berdamai  dengan  syarat pihak  yang  menyewakan  melampirkan  dokumen  keterangan izin  tambang.  Seminggu  kemudian,  orang  tua  pelaku mendatangi penyidik Polda Sulbar dengan membawa dokumen berupa  keterangan  izin  tambang.  Penyidik  lalu  mengecek dokumen  tersebut  bersama  ahli.  Sebagaimana  Pasal  132  ayat (1) bahwa
“Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan  palsu  atau  dipalsukan  atau  diduga  palsu  oleh penyidik,  maka  untuk  kepentingan  penyidikan,  oleh penyidik  dapat  dimintakan  keterangan  mengenai  hal  itu dari orang ahli”.
Berdasarkan paparan di atas, maka penyelesaian masalah- masalah  hukum  yang  terjadi  di  masyarakat,  tidak  seluruhnya diselesaikan  melalui  prosedur  pengadilan.  Pertimbangan- pertimbangan untuk menentukan  bentuk  penyelesaian sepenuhnya  menjadi hak  korban, terutama dalam perdata dan pidana. Sehubungan itu, Muhammad Aldriansyah Adam selaku penyidik Polda Sulbar mengatakan bahwa:
"Penyelesaian perkara (sengketa) dalam suatu masyarakat dapat dilakukan di mana saja, tidak hanya dilakukan oleh lembaga  pengadilan  tetapi  dapat  diselesaikan  oleh berbagai  forum  dalam  lingkungan  sosialnya,  yang dilandasi  oleh  apa  yang  disebut  hukum  asli  ( indigenous law )".
Penyelesaian tindak pidana pertambangan melalui proses peradilan  pidana  bukanlah  proses  yang  sederhana  karena banyak melibatkan komponen sistem peradilan pidana, banyak tahapan  yang  harus  dilalui,  banyak  waktu,  dan  biaya  yang dikeluarkan untuk menyelesaikan tindak pidana pertambangan. Upaya  mendapatkan  keadilan  dalam  penyelesaian  tindak
pidana  pertambangan  tidak  hanya  bertumpu  pada  proses peradilan pidana saja melainkan dapat diupayakan juga melalui penyelesaian  yang  melibatkan  para  pihak  yaitu  penyelesaian melalui restorative  justice .  Penyelesaian  tindak  pidana pertambangan melalui restorative justice pada prinsipnya tidak berbeda dengan proses perdamaian dalam penyelesaian konflik yang  biasa  ditemukan  pada  masyarakat  di  Indonesia.  Proses mediasi restorative  justice lebih  murah,  cepat,  dan  efisien karena  prosedur restorative  justice tidak  serumit  proses peradilan pidana yang birokratis. Komitmen pelaku dan korban tindak  pidana  untuk  secepatnya  menyelesaikan  juga menjadikan restorative justice lebih cepat dan efisien.
Model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative  justice peran  aktif  korban  dan  pelaku sangat  penting  (Hasan  dkk.,  2022).  Kesepakatan  pelaku  dan korban  tindak  pidana  untuk  memilih  penyelesaian  tindak pidana  melalui  mediasi  penal  dapat  dilakukan  pada  waktu sebelum  atau  sesudah  proses  penyelesaian  tindak  pidana berlangsung  di  pengadilan.  Jadi,  dalam  penyelesaian  tindak pidana  pertambangan,  pelaku  dan  korban  dapat  memutuskan untuk  memilih  penyelesaian  perkara  melalui  mediasi  saat tindak  pidana  sedang  dalam  proses  penyelidikan/penyidikan, penuntutan,  pemeriksaan  di  Pengadilan,  atau  setelah pelaksanaan keputusan.
Bilamana komitmen dan itikad baik tersebut telah dimiliki pihak  pelaku  dan  korban,  maka  penyelesaian  tindak  pidana penambangan  melalui  mediasi  penal  dapat  bernilai  positif. Nilai  positif  tersebut  dapat  dipahami  karena  berbagai  alasan yakni  a)  dapat  menyelesaikan  tindak  pidana  pertambangan secara  cepat  dan  relatif  murah  dibandingkan  dengan penyelesaian  melalui  pengadilan;  b)  memfokuskan  perhatian pada  kepentingan  pelaku  dan  korban  secara  nyata  dan  pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, bukan hanya tertuju pada  hak-hak  dan  kewajiban  hukumnya,  tetapi  juga memberikan kesempatan pelaku dan korban untuk berpartisipasi  secara  langsung  dan  secara  informal  dalam menyelesaikan  konflik  di  antara  mereka;  c)  memberikan kemampuan  konsensus  bagi  pelaku  dan  korban  untuk melakukan proses dan hasilnya; d)  memberikan  hasil  yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian lebih baik  di  antara  pelaku  dan  korban  yang  berkonflik,  karena mereka  sendiri  yang  memutuskannya;  dan  e)  mampu menghilangkan  konflik  atau  permusuhan  yang  seringkali mengiringi  setiap  putusan  yang  bersifat  memaksa  yang djatuhkan oleh hakim di pengadilan.
Pendekatan restorative  justice dapat  diterapkan  dalam konteks konflik tindak pidana pertambangan di Sulawesi Barat melalui  mekanisme  yang  tepat  dan  dilakukan  secara  hati-hati dan terstruktur untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dari mekanisme  tersebut.  Langkah-langkah  yang  dapat  diambil untuk  menerapkan  pendekatan restorative  justice dalam penyelesaian  konflik  masyarakat  dalam  tindak  pidana pertambangan  di  Sulawesi  Barat  dapat  dilakukan  melalui tahapan sebagai berikut.
a. Identifikasi masalah dan pihak yang terlibat Langkah  awal  yang  penting  adalah  mengidentifikasi masalah  yang  mendasari  konflik  antara  masyarakat  dalam tindak  pidana  pertambangan  serta  mengidentifikasi  pihak- pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, baik secara langsung maupun  tidak  langsung.  Hal  ini  akan  membantu  dalam
memastikan  bahwa  semua  pihak  yang  terlibat  diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik. b. Pengumpulan data dan informasi Setelah  masalah  dan  pihak  yang  terlibat  diidentifikasi, tahap  selanjutnya  adalah  mengumpulkan  data  dan  informasi terkait konflik tersebut. Data dan informasi ini akan membantu dalam  memahami  perspektif  masing-masing  pihak  sehingga dapat  menciptakan  pemahaman  yang  lebih  baik  dan  akurat tentang akar permasalahan yang dihadapi. c. Memfasilitasi dialog dan mediasi Setelah data dan informasi terkumpul, tahap selanjutnya adalah  memfasilitasi  dialog  dan  mediasi  antara  pihak-pihak yang  terlibat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan restorative justice di mana semua pihak diberikan kesempatan  untuk  berbicara  dan  saling  mendengarkan  satu sama  lain.  Tujuan  dari  dialog  dan  mediasi  adalah  mencapai kesepakatan bersama mengenai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
d. Implementasi solusi yang disepakati Setelah  kesepakatan  solusi  dicapai,  tahap  selanjutnya adalah  mengimplementasikan  solusi  tersebut.  Implementasi solusi  perlu  dilakukan  secara  hati-hati  dan  terstruktur  untuk memastikan keberhasilan dari proses penyelesaian konflik. e. Evaluasi hasil
Tahap  terakhir  adalah  evaluasi  hasil  dari  proses penyelesaian  konflik.  Evaluasi  ini  dapat  dilakukan  dengan mengumpulkan umpan balik dari semua pihak yang terlibat dan membandingkan  hasil  yang  dicapai  dengan  tujuan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Hal  ini  akan  membantu  dalam mengevaluasi  efektivitas  dan  efisiensi  dari  penerapan pendekatan restorative  justice dalam  penyelesaian  konflik tindak pidana pertambangan di Sulawesi Barat.
Permohonan  kepada  Polda  Sulbar  untuk  mediasi  pidana tindak  pidana  kekerasan  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur diskresi kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  yang  mengatur  bahwa  setiap  lembaga  kepolisian negara  Indonesia  terkait  dengan  kinerja  tugas  dan wewenangnya  diberikan  kebebasan  untuk  bertindak  menurut penilaiannya  sendiri  dan  hanya  bila  benar-benar  diperlukan dengan  mengutamakan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, kode etik profesi, hak asasi manusia, dan kondisi sosial dalam masyarakat.
Penerapan restorative  justice dalam  menangani  kasus kekerasan  di  Kepolisian  Resor  Sulawesi  Barat  masih mengalami kendala. Hal ini ditinjau dari kasus kekerasan yang semakin  meningkat  dengan  pelaku  merupakan  kalangan  anak remaja hingga dewasa, oleh karena itu penyidik selaku aparat penegak hukum dalam mengupayakan mediasi terhadap tindak pidana  kekerasan  wajib  untuk  mengupayakan  penyelidikan secara  optimal  demi  menemukan  bukti  yang  cukup  serta menemukan titik terang dari suatu kasus kekerasan, mulai dari motif  pelaku  atau  hal  pendukung  lain  yang  dapat  menjadi pertimbangan  Penyidik  Polres  Sulawesi  Barat  dalam mengupayakan  mediasi  agar  diskresinya  tidak  bertentangan dengan  nilai  sosial  di  masyarakat  dalam  menangani  tindak pidana kekerasan.
Dalam  pendekatan  hukum  formal,  kesepakatan  yang dihasilkan adalah putusan hukum yang mengikat kedua belah pihak.  Sedangkan  dalam  pendekatan  keadilan  restoratif,
Analisis Penerapan  Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Masri, Ruslan Renggong, Baso Madiong)
kesepakatan  yang  dihasilkan  lebih  bersifat  kolaboratif  dan dibuat  bersama  oleh  kedua  belah  pihak  (Faisal,  2014).  Selain itu, pendekatan keadilan restoratif juga dapat menciptakan rasa kepuasan dan keadilan yang lebih besar bagi kedua belah pihak karena mereka terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian konflik dan dapat saling memahami perspektif masing-masing. Dalam praktiknya, restorative justice melibatkan proses dialog terstruktur antara para pihak yang terlibat,  yang dipandu oleh seorang  mediator  atau  fasilitator  yang  terlatih.  Proses  ini dirancang  untuk  memberikan  kesempatan  bagi  korban  untuk mengekspresikan  rasa  sakit  dan  kekecewaannya,  sedangkan pelaku  diberi  kesempatan  untuk  mengakui  kesalahan  mereka dan  melakukan  tindakan  untuk  memperbaiki  kerusakan  yang telah  terjadi.  Proses restorative  justice juga  dapat  melibatkan keluarga,  teman,  dan  masyarakat  yang  terkena  dampak  dari konflik atau kejahatan. Beberapa keuntungan dari pendekatan restorative  justice bahwa  pendekatan  ini  dapat  menghasilkan solusi yang lebih memuaskan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau kejahatan.
Selain  itu, restorative  justice juga  dapat  membantu mengurangi  tingkat  repetisi  atau  kembali  melakukan  tindak kejahatan  oleh  pelaku  karena  proses  ini  dapat  membantu mereka  memperbaiki  hubungan  dengan  masyarakat  dan memperbaiki  perilaku  mereka.  Secara  konsepsi restorative justice bukanlah suatu pengganti dari sistem peradilan pidana yang  sudah  ada,  tetapi  lebih  sebagai  tambahan  dan  alternatif dalam  upaya  mencapai  keadilan  yang  lebih  baik  bagi  semua pihak yang terlibat.

## 3.2. Penghentian  Penyidikan  Perkara  Tindak  Pidana Pertambangan di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat
Dalam  menjalankan  tugasnya,  aparat  penegak  hukum polisi  dan  jaksa  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan tindakan  upaya  paksa  berupa  penangkapan,  penahanan,  dan penyitaan harus dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Okman dkk., 2020). Oleh karena itu proses penegakan hukum tidak  terlepas  dari  kemungkinan  melakukan  perbuatan  yang bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.  Dalam  realitanya,  orang  yang  hendak  mengajukan perkara  praperadilan  tidak  hanya  berdasar  pada  ketentuan seperti  yang ada dalam Pasal  1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP diatas  melainkan  tindakan  penyidik  yang  tidak  melakukan proses  penyidikan  dengan  benar  sesuai  prosedur  yang  diatur dalam  KUHAP,  Peraturan  Kapolri  Nomor  6  Tahun  2019 tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak  Pidana,  dan  penyidik yang dalam melakukan tugasnya melanggar hak asasi manusia khususnya  hak  tersangka.  Tersangka  sebagaimana  ditentukan di  dalam  Pasal  1  butir  14  KUHAP  adalah  seseorang  yang karena  perbuatanya  atau  keadaannya  berdasarkan  bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Sedangkan  bukti  permulaan  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  1  butir  21  Perkap  Nomor  6  Tahun  2019  tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah alat bukti berupa laporan  polisi  dan  satu  alat  bukti  yang  sah  yang  digunakan untuk  menduga  bahwa  seseorang  telah  melakukan  tindak pidana  sebagai  dasar  untuk  dapat  dilakukan  penangkapan. Sedangkan  untuk  melakukan  penahanan  terhadap  seseorang tersangka  yang  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  bukti yang cukup dan penahanan terhadap tersangka harus dilakukan setelah  melalui  gelar  perkara.  Selain  itu  penghentian penyidikan  oleh  penyidik  polri  sesuai  Pasal  76  ayat  2 Perkap Nomor  6  tahun  2019  tentang  Manajemen  Penyidikan  Tindak Pidana  bahwa  sebelum  dilakukan  penghentian  penyidikan wajib dilakukan gelar perkara.
Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana oleh  Polda  Sulbar  terhadap  laporan  masyarakat  dilakukan sepenuhnya  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku sehingga  tidak  terjadi  lagi  hal-hal  yang  menyimpan  dan bertentangan  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  KUHAP terkhususnya dalam hal penghentian penyidikan. Polda Sulbar harus  menumbuhkan  kembali  rasa  percaya  masyarakat terhadap  kinerja  kepolisian  yang  terkesan  tidak  sungguh- sungguh  dalam  menerima,  menangani,  dan  menyelesaikan laporan  masyarakat  tentang  suatu  tindak  pidana.  Dari  hasil wawancara dengan Muhammad Aldriansyah Adam mengatakan  ada  beberapa  tindakan-tindakan  yang  dilakukan oleh penyidik di TKP meliputi:
a. Pengamatan Umum (general observation) Polisi  melakukan  pengamatan  umum  di  tempat  kejadian perkara  dengan  memeriksa  benda  atau  sikap  pelaku  seperti masuk  dan  keluarnya  pelaku,  alat  yang  digunakan  atau ditinggalkan  dilokasi  kejadian,  dan  merekam  kelainan  yang ditemukan di sekitarnya penanganan pelaku.
b. Penanganan Pelaku, Korban dan Saksi
1) Penanganan  pelaku  tindakan  yang  dilakukan penyidik terhadap pelaku dilakukan dengan tiga cara yaitu  pertama  penyidik  melakukan  penangkapan, penggeledahan badan, dan pengamananya. Penangkapan  dilakukan  dini  hari  karena  malam kejadian  pelaku  sudah  tidak  ada  di  tempat  perkara sehingga  polisi  melakukan  penangkapan  di  rumah kediaman  pelaku  dan  hanya  sebagian  pelaku  yang ditangkap  dikarenakan  pelaku  lainnya  kabur  dari rumah dan melakukan persebunyian di tempat lain. Dari  salah  satu  pelaku  yang  belum  ditangkap  ialah atas  nama  AN  yang  masih  diduga  pelaku  yang mengakibatkan  korban  mengalami  luka.  Dari informasi  yang  didapat  bahwa  pelaku  kabur  dari rumah  tempat  tinggalnya  di  Desa  Bua  dan bersembunyi  di  Kabupaten  Bone  dan  pihak kepolisian  meminta  bantuan  kepada  kepala  Desa Bua  untuk  membantu  kepolisian  menyelidiki  di tempat persembunyianya. Setelah melakukan penyidikan  pelaku  pun  ditangkap  untuk  dimintai keterangan  lebih  lanjut  dan  ditangani  langsung  di Polda  Sulbar.  Kedua,  penyidik  meneliti  dan mengamankan  bukti-bukti  yang  terdapat  pada pelaku.  Ketiga,  penyidik  melakukan  pemeriksaan singkat  untuk  memperoleh  keterangan  sementara mengenai hal-hal berhubungan dengan kejadian.
2) Penanganan  korban  pada  kasus  tindak  pidana pengeroyokan  yang  terjadi  di  TKP,  kepolisian melakukan  pemeriksaan  terlebih  dahulu  terhadap korban  yang  mengalami  luka  akibat  pemukulan dalam  kejadian  kasus  pengeroyokan  dan  diberikan pertolongan  langsung  dengan  di  bawa  ke  rumah sakit  umum  daerah  atau  dokter  ahli  untuk dimintakan VER ( visum et repertum ).
3) Dalam  penanganan  saksi,  penyidik  melakukan  tiga cara yaitu pertama melakukan interview/wawancara langsung kepada saksi yang ada di tempat kejadian perkara. Kedua, menggolongkan sebagai saksi atau orang-orang yang diduga sebagai tersangka. Ketiga, melakukan pemeriksaan singkat terhadap saksi dan orang-orang yang diduga sebagai tersangka.
4) Penanganan  yang  dilakukan  kepolisian  dalam mencari  barang  bukti  di  tempat  kejadian  perkara bertanya  atau  wawancara  langsung  terhadap  orang yang  diduga  melihat  kejadian,  mendengar,  dan
mengetahui  tindak  pidana  yang  dilakukan  maka dapat  diperoleh  dari  masyarakat  yang  berada  di sekitar TKP guna membantu memberikan keterangan.
Hasil  gelar  perkara  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  23 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Dirreskrimsus Polda Sulbar  Nomor:  SP3./01/II/2022/Ditreskrimsus  yang  menjadi dasar  dikeluarkannya  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan (SP3)  kasus  Tindak  Pidana  Pertambangan  di  wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Barat sebagai berikut.
a) Berdasarkan  Pasal  11  ayat  (1)  Peraturan  Kapolri Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara 1) sebelum ada laporan  polisi/pengaduan;  dan  2)  sesudah  ada laporan  polisi/pengaduan  atau  dalam  rangka penyidikan.  Selanjutnya  dalam  Pasal  13  dijelaskan bahwa  1)  petugas  penyelidik  dalam  melaksanakan tugas  penyelidikan,  wajib  dilengkapi  dengan  surat perintah  penyelidikan  yang  ditandatangani  oleh atasan  penyelidik  selaku  penyidik;  2)  petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan  kepada  pejabat pemberi  perintah;  dan 3) laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis  paling  lambat  2  x  24  (dua  kali  dua  puluh empat) jam..
b) Dalam  pemeriksaan  terhadap  saksi  dan  saksi  ahli, penyidik melakukan pendalaman kepada saksi yang berkaitan  dengan  unsur  kesengajaan  dalam  proses penyidikan.
c) Penyidik  mengembangkan  pemeriksaan  terhadap kedua belah pihak.
d) Melakukan gelar perkara sebagai bagian dari proses dan  sistem  peradilan  pidana  terpadu  ( integrated criminal  justice  system ).  Secara  formal,  gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan  pihak  pelapor  dan  terlapor.  Gelar perkara  merupakan  salah  satu  rangkaian  kegiatan dari  penyidikan.  Berdasarkan  gelar  perkara  yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sulbar hanya  dilakukan  di  internal  penyidikan  tanpa melibatkan  atau  menghadirkan  pihak  pelapor  atau terlapor.
Proses  penyidikan  dilakukan  oleh  penyidik  Kepolisian Daerah  Sulawesi  Barat  sebagai  upaya  lanjutan  dari penyelidikan  demi  menemukan  bukti  tentang  tindak  pidana kekerasan  tersebut.  Kasus  kekerasan  yang  memenuhi  syarat untuk diupayakan mediasi akan ditangani dengan menghadirkan  para  pihak  yang  berperkara  untuk  diupayakan mediasi  dengan  upaya  lanjutan  penyidik  yaitu  penghentian penyidikan. Penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan  terhadap  kasus  kekerasan  memiliki  dasar  hukum untuk mengeluarkan SP3.
Bukti-bukti  yang  telah  dikumpulkan  akan  menjadi pertimbangan terhadap kasus kekerasan tersebut agar penyidik selaku melaksanakan tugas dan wewenangnya mengupayakan mediasi bagi para pihak yang berperkara apabila pertimbangan tersebut  sesuai  dengan  Pasal  12  Peraturan  Kepala  Kepolisian
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan  bahwa  mediasi  penal  selaku  kebijakan  yang mengamalkan  keadilan  restoratif  ini  harus  memenuhi  syarat materiel dan formil.
Syarat  materiel  tersebut  meliputi  a)  tidak  menimbulkan keresahan  atau  penolakan  masyarakat;  b)  tidak  berdampak konflik sosial; dan c) para pihak tidak keberatan. Adapun syarat formil dalam menerapkan keadilan restoratif menurut Pasal 12 Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2019  adalah  a)  surat  permohonan  perdamaian  para pihak;  b)  surat  pernyataan  perdamaian  dan  penyelsaian  para pihak  yang  berperkara  diketahui  oleh  penyidik;  dan  c)  berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara (Heryani, 2012).
Pada  syarat  formil  yang  wajib  dilakukan  oleh  pihak penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat setelah mendapatkan pertimbangan matang terkait dengan penanganan tindak  pidana  kekerasan  melalui  upaya restorative  justice adalah  dalam  melakukan  upaya  mediasi  ini  para  pihak  yang berperkara  membuat  surat  pernyataan  perdamaian  yang  telah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak yang berperkara, pelapor  mencabut  laporannya,  adanya  bukti  foto  berupa dokumentasi  dari  para  pihak  yang  telah  berdamai,  dan pengajuan permohonan kepada pimpinan yaitu Kanit Resmob dan  Kasat  Reskrim  dan  apabila  dalam  permohonan  kepada pimpinan tersebut disetujui maka akan diterbitkan SP3. Pihak korban  dan  pelaku  yang  dipertemukan  saat  mediasi berlangsung  akhirnya  mendapatkan  klarifikasi  dari  motif pelaku  yang  menggerakkan  hati  nurani  korban  bahwa  tindak pidana tersebut dilakukan karena adanya suatu kesalahpahaman dan  kecerobohan  yang  di  luar  kendali  pelaku  karena  adanya klarifikasi  tersebut  menghasilkan  kesepakatan  antara  para pihak  sehingga  penghentian  penyidikan  dilakukan  oleh  pihak Penyidik Polda Sulbar.
Jika  mengacu  pada  hukum  acara  mengenai  penghentian penyidikan, penerapan restorative justice masih menimbulkan perdebatan  di  internal  polri  terutama  terkait  dengan  alasan penghentian  perkara.  Sebagian  berpendapat  bahwa  alasan penghentian  perkara  adalah  demi  hukum  dan  sebagian  lagi berpendapat bahwa penghentian penyidikan dengan menerapkan pendekatan restorative justice adalah penghentian perkara  dengan  alasan  tidak  cukup  bukti  karena  pelapor, korban,  dan  saksi-saksi  telah  mencabut  laporannya  dan  atau telah  mencabut  seluruh  keterangannya  sehingga  perkara tersebut menjadi tidak cukup bukti.
Berdasarkan syarat dan mekanisme di atas, penyelesaian perkara di tingkat penyelidikan tidak akan mengalami banyak kendala dalam implementasinya karena dalam proses tersebut belum melibatkan instansi/lembaga lain dalam kerangka sistem peradilan  pidana  kecuali  penasehat  hukum.  Dalam  hal penanganan perkara telah sampai pada tahap penyidikan, alasan penghentian  penyidikan  akan  sulit  diterima  oleh  komponen sistem  peradilan  pidana  yang  lain  karena  sesuai  dengan  surat edaran  tersebut,  penghentian  penyidikan  dilakukan  dengan alasan  karena  diselesaikan  dengan  restorative  justice.  Ketika alasan  penghentian  penyidikan  dengan  alasan  diselesaikan dengan pendekatan restorative justice belum diakomodir oleh KUHAP,  polri  mengambil  kesempatan  penyelesaian  perkara (penghentian  penyidikan)  dengan  alasan  diselesaikan  dengan pendekatan restorative  justice sebelum  dilakukan  pengiriman
Analisis Penerapan  Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pertambangan (Masri, Ruslan Renggong, Baso Madiong)
SPDP  kepada  penuntut  umum.  Artinya  polri  hanya  memiliki waktu  kurang  dari  tujuh  hari  untuk  melakukan  hal  tersebut. Melihat  ketatnya  syarat  dan  mekanisme  penghentian penyidikan  dengan  alasan  diselesaikan  dengan  pendekatan restorative  justice sebagaimana  diatur  dalam  Surat  Edaran Kapolri,  maka  pada  tahap  implementasinya  akan  cukup  sulit untuk diterapkan.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  pertambangan dengan restorative  justice di  wilayah  Kepolisian  Daerah Sulawesi  Barat  yaitu  penerapan restorative  justice yang melibatkan  proses  dialog  terstruktur  antara  para  pihak  yang terlibat  yang  dipandu  oleh  seorang  mediator  atau  fasilitator yang  terlatih.  Proses  ini  dirancang  untuk  memberikan kesempatan bagi korban untuk mengekspresikan rasa sakit dan kekecewaannya,  sedangkan  pelaku  diberi  kesempatan  untuk mengakui  kesalahan  mereka  dan  melakukan  tindakan  untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Proses restorative justice juga dapat melibatkan keluarga, teman, dan masyarakat yang  terkena  dampak  dari  konflik  atau  kejahatan.  Beberapa keuntungan  dari  pendekatan restorative  justice adalah pendekatan  ini  dapat  menghasilkan  solusi  yang  lebih memuaskan  dan  bermanfaat  bagi  semua  pihak  yang  terlibat dalam  suatu  konflik  atau  kejahatan.  Selain  itu  penghentian penyidikan perkara tindak pidana pertambangan di Kepolisian Daerah  Sulawesi  Barat  oleh  penyidik  polri  sesuai  Pasal  30 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak  Pidana  yaitu  1)  penghentian  penyidikan  dilakukan melalui  gelar  perkara;  2)  penghentian  penyidikan  dapat dilakukan  untuk  memenuhi  kepastian  hukum,  rasa  keadilan, dan  kemanfaatan  hukum;  dan  3)  penghentian  penyidikan dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Diharapkan  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan sebagai  lembaga  penegak  hukum  dapat  membuat  kebijakan untuk  menerapkan restorative  justice sebagai  alternatif penyelesaian  tindak  pidana  penambangan  agar  proses penyelesaiannya  dapat  efektif,  efisien,  berkeadilan,  dan bermanfaat  bagi  semua  pihak.  Selain  itu  disarankan  pihak kepolisian  hendaknya  melakukan  pembinaan  terhadap masyarakat,  penertiban,  penanggulangan,  dan  penghentian pertambangangan mineral dan batubara tanpa izin secara total. Lebih  lanjut  anggaran  yang  digunakan  untuk  penyidikan  itu harus  sesuai  dengan  kasus  yang  sedang  diselidiki  agar  tidak terjadi  kesenjangan  atau  memakan  waktu  yang  lama  di  saat proses  penyidikan  sedang  terjadi  karena  kasus  ini  memakan biaya yang besar terutama untuk pembiayaan pada saksi ahli.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Cresswell, J. W. (2016). Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif dan Campuran. Pustaka Belajar: Yogyakarta. Dia, A. (2010). Aspek Psikologis Hakim dalam Mewujudkan Putusan  yang  Progresif  pada  Perkara  Pidana  (Suatu Kajian Psikologis). Disertasi. Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin: Makassar.
Faisal.  (2014).  Memahami  Hukum  Progresif.  Thafa  Media: Yogyakarta.
Farid, A. Z. A. & Hamzah, A. 2010. Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia. Yarsif Watampone: Jakarta. Hamzah,  A.  (2008).  Terminologi  Hukum  Pidana.  Sinar Grafika: Jakarta.
Hasan, A., Madiong, B., & Oner, B. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap  Pembebasan  Bersyarat  Narapidana  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii  a Bulukumba: Legal Review On the Terminal Relief of Incidents in Class Ii A Penalty Institutions Bulukumba. Clavia, 20(1) , 11-19. Heryani,  W.  (2012). Menjelajahi  Kajian  Empiris  terhadap Hukum . Kencana: Jakarta. Ilyas, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan  (Disertai  Teori-Teori  Pengantar  dan Beberapa Komentar) . Bayumedia Rangkang Education: Yogyakarta.
Marzuki,  P.  M.  (2013). Penelitian  Hukum.  Edisi  Revisi, Cetakan ke-8 . Kencana Prenada Media Group: Jakarta. Nawi,  S.  (2013). Penelitian  Hukum  Normatif  Versus Penelitian Hukum Empiris . Umitoha: Makassar.
Okman,  A.,  Hasan,  Y.  A.,  &  Jafar,  J.  M.  (2020).  Tanggung Jawab  Direksi  Dalam  Perseroan  Terbatas  Di  Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. Mks):  The  Responsibility  of  the  Board  of  Directors  Is Limited  To  The  Company  In  Makassar  (Decision Number  Case  Study  11/Pdt.  Sus-PHI/2019/PN.  Mks). Clavia, 18(1), 9-24.
Sukardi. 2014. Konstruksi Prinsip Restorative Justice Dalam Konsep  Penegakan  Hukum  Pidana  Oleh  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia . Disertasi,  Fakultas  Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.
Zulfa,  E.  A.  (2009). Keadilan  Restoratif  di  Indonesia  (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif  Dalam  Praktek  Penegakan  Hukum  Pidana) . Disertasi.  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia: Jakarta.