## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## KEDUDUKAN HUKUM INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP (IELH) DALAM UPAYA PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT DARI KEGIATAN INDUSTRI
The Legal Status of Environmental Economic Instruments (EEIs) in Addressing Environmental Issues Arising from Industrial Activities
Indah Dwiprigitaningtias, Firdaus Muhamad Iqbal, Lily Andayani, Diah Arimbi Program Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Jenderal Ahmad Yani
E-mail : indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id, Firdaus.iqbal@staff.unjani.ac.id Naskah dikirim : 27 Juni 2024 Naskah diterima untuk diterbitkan : 4 Juli 2024
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.8069

## ABSTRACT
Environmental  issues  emerge  as  a  consequence  of  human  negligence  and  lack  of  concern  in  managing  the environment. The ongoing exploitation of natural resources aimed at enhancing community welfare leads to a rise in developmental activities that carry the risk of pollution and environmental degradation. This process can harm the fundamental structure and functions of ecosystems, which are essential for  life. Ultimately, pollution and environmental damage become social burdens that necessitate substantial expenses for restoration efforts. The juridical normative research method consists of performing research based on library law, which includes analyzing library resources and secondary data. According to Article 42, paragraph (1) of Law Number 32 of 2009  concerning  Environmental  Protection  and  Management,  it  is  stipulated  that  to  preserve  environmental functions, the central and local governments must formulate and enforce Environmental Economic Instruments. A Government Regulation on Environmental Economic Instruments (IELH) was issued on November 10, 2017. Article 18 of this regulation addresses the internalization of environmental costs, requiring that "business actors or  activity  implementers  are  responsible  for  including  production  costs  or  business  (activity)  costs."These expenses encompass measures such as pollution prevention and monitoring environmental damage”. Keywords: Environmental economic instruments, Environmental conservation, Environmental issues

## ABSTRAK
Masalah  lingkungan  hidup  muncul  karena  kelalaian  dan  kurangnya  perhatian  manusia  dalam  mengelola lingkungan.  Pembangunan  berkelanjutan  menggunakan  sumber  daya  alam  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  menyebabkan  peningkatan  risiko  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan.  Akibatnya,  struktur  dan fungsi  dasar  ekosistem  yang  mendukung  kehidupan  dapat  mengalami  kerusakan.  Pencemaran  atau  kerusakan lingkungan ini  menjadi beban sosial  yang  mengharuskan biaya pemulihan lingkungan  yang  signifikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang melibatkan penelitian hukum kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Ketentuan dalam pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32  tahun  2009  tentang  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  menyatakan  :  ―Dalam  rangka melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  mengembangkan  dan menerapkan  Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup‖.  Pada  Tanggal  10  November  2017  keluar  Peraturan Pemerintah tentang instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH). Pada Pasal 18 aturan ini menyebutkan soal internalisasi  biaya  lingkungan  hidup  yang  menyatakan,  ―pelaku  usaha  atau  pelaksana  kegiatan  bertanggung jawab  memasukkan  biaya  perhitungan  produksi  atau  biaya  usaha  (kegiatan)‖  Biaya-biaya  tersebut  meliputi, pencegahan pencemaran atau  kerusakan lingkungan hidup,  pemantauan pencemaran dan  kerusakan lingkungan hidup.
Kata  Kunci  :  Instrumen  ekonomi  lingkungan  hidup,  Pelestarian  Lingkungan  hidup,  Permasalahan  lingkungan hidup

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## PENDAHULUAN
Pembangunan  yang  sedang  berlangsung  di  banyak  negara  telah  membawa  berbagai kemajuan  dalam  berbagai  bidang  sektor  kehidupan,  seperti  teknologi,  produksi,  manajemen,  dan informasi,  yang  secara  keseluruhan  telah  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia.  Namun,  meskipun demikian,  kemajuan  ini  juga  memberikan  dampak  negatif  terhadap  kemampuan  daya  dukung lingkungan  hidup.  Pertumbuhan  industri  di  banyak  negara,  termasuk  Indonesia,  telah  menyebabkan masalah  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan.  Penggunaan  serta  pengelolaan  sumber  daya  alam yang tidak berkelanjutan ditambah dengan manajemen yang kurang bijak menghasilkan dampak buruk yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan.
Pengembangan ekonomi nasional yang tercantum ke dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945  Pasal  33  ayat  (4),  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  nasional,  sesuai  dengan  mandat  yang diberikan,  didasarkan  pada  prinsip  keberlanjutan  dan  kepedulian  lingkungan.  Untuk  merealisasikan pembangunan  berkelanjutan,  diperlukan  instrumen  pengatur  yang  kuat.  Hal  ini  penting  karena manusia cenderung menggunakan sumber daya alam seoptimal mungkin, hanya mengejar keuntungan singkat dan tidak memperhitungkan konsekuensi jangka panjang terhadap keberlanjutan. 1
Hidup  menetapkan  instrumen  ekonomi  lingkungan  hidup  yang  bertujuan  sebagai  kegiatan penanggulangan. Instrumen ini secara khusus dirancang  guna mencegah terjadinya pencemaran serta dampak yang merugikan lingkungan hidup.
Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 membahas mengenai Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  berbunyi:  "Untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan serta menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup". 2
Industri Negara Indonesia menghadapi perkembangan pesat serta ekspansi luas. Fenomena ini terlihat dari pertumbuhan sektor-sektor seperti semen, baja, pertambangan, kertas, pupuk, pulp, tekstil, serta  bahan  kimia.  Pengembangan  industri  pada  sektor-sektor  ini  bertujuan  memajukan  kemampuan ekonomi guna memenuhi keperluan individu, serta mendukung ekspansi menyeluruh bagi masyarakat Indonesia.
Pengembangan  industri  membutuhkan  modal,  keterampilan,  manajemen  yang  baik,  dan strategi  pemasaran  yang  efisien  dan  efektif.  Oleh  karena  itu,  persiapan  yang  matang  diperlukan, termasuk pengadaan sistem kredit untuk penyediaan modal, pendidikan umum, dan pelatihan khusus. Pengelolaan  dan  pemasaran  dapat  dijalankan  melalui  sistem  koperasi.  Selain  itu,  persiapan  untuk mengendalikan pencemaran juga perlu dimulai sejak dini. 3
Peningkatan  kepadatan  penduduk  menyebabkan  jumlah  orang  setiap  satuan  luas  juga meningkat. Akibatnya, keluaran limbah setiap satuan luas juga melonjak. Dengan demikian,  wilayah dengan  kepadatan  pemukiman  yang  tinggi  mengalami  hasil  keluaran limbah. Peningkatan  kepadatan
1 UUD 45, ―Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945,‖ Departemen Kesehatan RI , 1945.
2 L Andayani I Dwiprigitaningtias, A Amanita, Z Ikrardini, ―The Role of Environmental Economic Instruments As One of The Efforts To Prevent and Control Environmental Pollution Caused by Industrial Activities,‖ ICETLAWBE 2020, 2020.
3 Indah Dwiprigitaningtias Yuniar Rahmatiar, Deny Guntara, ―ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL,‖ Jurnal Justisi Hukum Vol 6, No., no. 1 (2021).

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
pemukiman  berarti  semakin  banyak  penduduk  yang  tinggal  di  suatu  wilayah  dalam  satuan  luas tertentu.  Artinya  semakin  banyak  rumah  tangga,  dunia  usaha,  dan  aktivitas  manusia  lainnya  yang menghasilkan sampah, baik sampah rumah tangga, industri, maupun komersial.
Peningkatan kepadatan penduduk ini secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan total produksi sampah di wilayah tersebut. Misalnya saja di daerah padat penduduk seperti perkotaan besar, aktivitas  kehidupan  sehari-hari  seperti  konsumsi  pangan,  konsumsi  air,  dan  konsumsi  energi  lebih intensif.  Semakin  banyak  orang  menempati  suatu  wilayah,  maka  jumlah  total  sampah  akan  semakin meningkat.
Dampak dari konsentrasi timbulan sampah ini meningkatkan tekanan pada sistem pengelolaan sampah,  termasuk  infrastruktur  pengumpulan,  pengolahan,  dan  pembuangan  sampah.  Jika  sampah tidak  dibuang  dengan  benar,  hal  ini  dapat  menyebabkan  efek  negatif  terhadap  lingkungan  hingga menyinggung  kesehatan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  adanya  kebijakan  pengelolaan  limbah  yang efektif dan berkelanjutan pada kawasan padat penduduk sangat penting. Kebijakan ini berfungsi untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.
Permasalahan  lingkungan  hidup  timbul  karena  faktor  kelalaian  dan  kurangnya  perhatian manusia  dalam  kegiatan  pengelolaa.  Dua  isu  utama  terkait  dengan  hal  ini  adalah  pencemaran  serta perusakan  lingkungan  hidup.  Pencemaran  pada  lingkungan  terjadi  ketika  aktivitas  manusia  yang memicu  energi,  zat,  atau  bahan  lainnya  masuk  ke  ruang  lingkup  lingkungan,  hal  ini  mengakibatkan penurunan kualitas dan mengganggu fungsi lingkungan hidup secara keseluruhan. 4
Pencemaran dan perusakan pada lingkungan, apabila tidak dilakukan penanganan yang cepat dan  bijaksana,  akan  berdampak  besar  terhadap  lingkungan.  Dampak  ini  dapat  berpengaruh  pada masyarakat  saat  ini  maupun  di  masa  depan,  yang  pada  akhirnya  memengaruhi  proses  pembangunan secara keseluruhan. 5
Pembangunan  yang  berkelanjutan  memanfaatkan  sumber  daya  alam  guna  menaikkan  taraf kesejahteraan  hidup  masyarakat,  namun  hal  ini  juga  mengakibatkan  meningkatnya  resiko  kerusakan serta  pencemaran  pada  lingkungan.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  rusaknya  struktur  kemudian  fungsi dasar  ekosistem,  yang  merupakan  dasar  kehidupan.  Dampak  dari  kontaminasi  dan  perusakan lingkungan  akan  menjadi  resiko  sosial,  dan  dapat  mengakibatkan  biaya  tidak  sedikit  untuk pemulihannya.
Dalam  konteks  ini,  pemanfaatan  sumber  daya  alam  secara  intensif  seringkali  menyebabkan peningkatan timbulan sampah dari berbagai sektor seperti industri, pertanian, dan perkotaan. Limbah- limbah  tersebut,  baik  berupa  limbah  cair,  udara,  maupun  padat,  bahan  kimia  berbahaya  dapat terkandung  di  dalamnya,  yang  berpotensi  mencemari  air,  udara,  dan  tanah.  Selain  itu,  pembangunan yang  tidak  terkendali  dapat  mengubah  ekosistem  alami,  mengurangi  keanekaragaman  hayati,  dan menghancurkan habitat alami tumbuhan dan hewan. 6
4 Anika Ni’matun Nisa and Suharno Suharno, ―Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,‖ Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 2 (2020): 294, https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337.
5 Vina Amalia et al., ―Penanganan Limbah Infeksius Rumah Tangga Pada Masa Wabah COVID-19,‖ Lp2M , 2020.
6 Amanda Nabilla and Almisar Hamid, ―Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa,‖ Journal of Social Work and Social Services 2, no. 2 (2021): 103–11, https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/14121/7353.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Deforestasi,  degradasi  lahan,  dan  perubahan  iklim  merupakan  beberapa  dampak  negatif  lain yang dapat menyebabkan proses pembangunan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat diperlukan menerapkan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  yang  tetap  memperhatikan  aspek  lingkungan  hidup. Langkah-langkah  seperti  manajemen  limbah  yang  tepat,  implementasi  teknologi  ramah  lingkungan, pelestarian  sumber  daya  alam,  serta  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  pada  pengambilan  keputusan pembangunan  dapat  membantu  mengurangi  risiko  polusi  dan  melindungi  lingkungan  untuk  generasi mendatang .
Pentingnya  menjaga  fungsi  lingkungan  hidup  secara  berkelanjutan,  sehingga  menuntut tanggung  jawab  dari  pelaku  usaha,  masyarakat,  serta  pemerintah  dalam  merawat  serta  menaikkan kapasitas  lingkungan  hidup.  Dengan  alasan  itu,  maka  diperlukan  pembaharuan  dengan  pandangan untuk  mengintegrasikan  aspek  lingkungan  hidup  guna  memperhatikan  kesejahteraan  dan  kualitas hidup  bagi  masyarakat  masa  kini  hingga  generasi  mendatang.  Dalam  konteks  ini,  penting  untuk memastikan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.
Selain  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  serta  pelaku  usaha  akan  pentingnya  pelestarian lingkungan  hidup,  pemerintah  juga  harus  menerapkan  tata  laksana  lingkungan  yang  baik  ( good environmental  governance ).  Tata  laksana  yang  baik  dapat  mencakup  pemahaman  dan  komitmen pemerintah  terhadap  aspek  lingkungan.  Good  environmental  governance  merupakan  sarana  guna menuju pembangunan berkelanjutan yang mempertahankan sumber daya alam serta lingkungan hidup untuk keberlangsungan masa depan. 7
Lingkungan yang  telah tercemar kehilangan kemampuan fungsinya, secara langsung ataupun tidak langsung, mengakibatkan efek merugikan untuk masyarakat sekitar. Masyarakat tidak lagi dapat mendapatkan hak nya yang meliputi fungsi lingkungan dengan kualitas yang seharusnya. Jika masalah tidak  cepat  ditangani,  maka  berdampak  buruk  terhadap  kehidupan  manusia  dan  kehidupan  makhluk lainnya di masa mendatang.
Agenda  21  Pembangunan  Berkelanjutan  Indonesia  menegaskan  bahwa  pembangunan  wajib mengintegrasikan  tiga  paham  pembangunan  berkelanjutan:  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan. Mengoptimalkan pemanfaatan  kesediaan sumber daya di alam serta lingkungan  sehingga bermanfaat secara  maksimal  untuk  peningkatan  perekonomian  merupakan  tujuan  dari  pembangunan  ekonomi. Sementara  itu,  pembangunan  sosial  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dengan memperhatikan keterpaduan sarana hingga prasarana yang bersinergi dengan lingkungan dan alam. 8
Agenda  21  Pembangunan  Berkelanjutan  Indonesia  mengamanatkan  implementasi  prinsip- prinsip  dan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  di  Indonesia.  Agenda  ini  mendorong  integrasi  aspek ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  dalam  setiap  kebijakan  dan  praktik  pembangunan  agar  terjadinya keseimbangan  diantara  pembangunan  ekonomi  yang  inklusif,  perlindungan  lingkungan  yang berkelanjutan, serta keadilan sosial.
Di antara amanat utamanya, Agenda 21 Pembangunan Berkelanjutan Indonesia: 9
7 Sapto - Hermawan et al., ―Tanggung Gugat Asuransi Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia,‖ Indonesian State Law Review (ISLRev) 4, no. 1 (2021): 7–15, https://doi.org/10.15294/islrev.v4i1.47415.
8 Andri Gunawan Wibisana, ―PEMBANGUNGAN BERKELANJUTAN: STATUS HUKUM DAN PEMAKNAANNYA,‖ Jurnal Hukum & Pembangunan , 2017, https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503.
9 Indah Dwiprigitaningtias, ―Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup,‖ Jurnal Dialektika Hukum 1, no. 2 (2019): 199–223, https://doi.org/10.36859/jdh.v1i2.506.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
1. Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam : Mendorong  manajemen  sumber  daya  alam  yang berkelanjutan, khusunya penggunaan yang efisien hingga pelestarian keanekaragaman hayati.
2. Perlindungan Lingkungan: Memperkuat perlindungan lingkungan hidup dari pencemaran dan degradasi,  serta  mendukung  inisiatif  untuk  mengurangi  produksi  emisi  gas  rumah  kaca  serta perubahan iklim.
3. Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui kegiatan pengambilan keputusan  yang  berhubungan  dengan  pembangunan  berkelanjutan,  memastikan  inklusi  dan keadilan sosial.
4. Peningkatan  Kesadaran:  Menggalakkan  peningkatan  kesadaran  dan  pendidikan  tentang pembangunan berkelanjutan di semua tingkat masyarakat, termasuk sekolah dan komunitas.
5. Kolaborasi  Antar-Sektor:  Mendorong  kerjasama  antara  badan  pemerintahan,  swasta,  serta masyarakat  sipil  untuk  menciptakan  sinergi  yang  bertujuan  mencapai  pembangunan berkelanjutan.
Implementasi  Agenda  21  ini  menjadi  landasan  untuk  kebijakan  pembangunan  jangka  panjang  di Indonesia,  dengan  tujuan  utama  mencapai  pembangunan  yang  berkelanjutan,  selain  memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial serta kegiatan pelestarian secara seimbang.
Oleh  karena  itu,  pentingnya  sinergi  antara  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  sebaiknya ditekankan  lebih  kuat  dalam  kegiatan  peningkatan  pengelolaan  lingkungan  dan  sumber  daya  alam yang  dilakukan  secara  kontinu,  dengan  tujuan  maksimal  untuk  meningkatkan  keadaan  sosial ( maximizing social well being ).
Perusakan  dan/atau  kontaminasi  lingkungan  hidup  dikarenakan  adanya  kegiatan  industri, terutama industri pada bidang tekstil, yang mengakibatkan kerugian yang tinggi bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini memerlukan biaya yang tinggi bertujuan memulihkan lingkungan  dan mengganti kehilangan materi yang dialami masyarakat. 10
Pemilik  pabrik  atau  pelaku  usaha  jika  menyebabkan  pencemaran  dan/atau  perusakan lingkungan  hidup,  maka  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  ganti  rugi  untuk  memulihkan  fungsi lingkungan  yang  tercemar  maupun  rusak  akibat  perbuatannya.  Besaran  biaya  ganti  rugi  untuk pembaharuan  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  terkadang  dapat  melebihi  kemampuan  finansial pemilik  pabrik  industri.  Ketika  pemilik  usaha  tidak  dapat  memberikan  ganti  rugi,  maka  terjadi kebingungan dalam menentukan siapa yang harus bertanggung jawab karena kurangnya kepastian atau jaminan bayaran ganti rugi tersebut.
Pada  situasi  ini,  masyarakat  mengalami  kerugian  signifikan  yang  disebabkan  pencemaran, baik  dalam  bentuk  materiil  maupun  imateriil.  Kerugian  yang  dapat  dihitung  secara  finansial  disebut dengan kerugian materiil, sementara kerugian imateriil adalah kerugian yang sulit dikonversi menjadi nilai moneter.
Pada  tanggal  10  November  2017,  dikeluarkan  Peraturan  Pemerintah  mengenai  Instrumen Ekonomi  Lingkungan  Hidup  (IELH).  Salah  satu  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  18  aturan  ini membahas  tentang  internalisasi  biaya  lingkungan  hidup,  ―pelaku  usaha  atau  pelaksana  kegiatan bertanggung jawab memasukkan biaya perhitungan produksi atau biaya usaha (kegiatan)‖. Dijelaskan
10 Yuniar Rahmatiar and Deny Guntara, ―Asuransi Lingkungan Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Industri Tekstil,‖ Justisi Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2021): 1–20, https://doi.org/10.36805/jjih.v6i1.1421.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
bahwa  biaya  tersebut  mencakup  tindakan  pencegahan  pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan  hidup serta kegiatan pemantauan terkait. 11
Meskipun  telah  banyak  pengaplikasian  peraturan  perundang-undangan  untuk  melindungi pelestarian lingkungan, terdapat kenyataan bahwa permasalahan lingkungan masih belum optimal dari segi  penyelesaiannya.  Adanya  permasalahan  tersebut  mendorong  penulis  untuk  mempelajari  lebih dalam  mengenai  Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup.  Alat  ekonomi  lingkungan  mencakup berbagai  pendekatan  dan mekanisme  kebijakan  yang  ditujukan  untuk  mengatasi  masalah  lingkungan dengan    menggunakan  insentif  ekonomi  Berikut  contoh  instrumen  ekonomi  lingkungan  hidup  yang umum  digunakan:  Pajak  Lingkungan  Hidup:  Pajak  dipungut  atas  kegiatan  atau  produk  yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti: Contoh: Emisi polutan dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. 12
Penghargaan  Ekosistem:  Kompensasi  finansial  atau  insentif  lain  untuk  memelihara  atau memulihkan  ekosistem  yang  penting  bagi  jasa  lingkungan,  seperti  perlindungan  hutan  atau  reboisasi lahan  basah.  Pengelolaan  hak  akses:  Mekanisme  yang  mengatur  akses  terhadap  sumber  daya  alam, misalnya  melalui  penerapan  sistem  kuota  atau  izin  yang  dapat  diperdagangkan.  Setiap  perangkat memiliki  karakteristik  tersendiri  dan  dapat  digunakan  tergantung  pada  kondisi  lingkungan  dan perekonomian  suatu  negara  atau  wilayah  tertentu.Kombinasi  yang  tepat  dari  alat-alat  ini  dapat mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

## METODE PENELITIAN
Cara  kerja  yang  sistematis  dalam  mendiskusikan  suatu  permasalahan  untuk  mencapai  tujuan demi  mengungkapkan  kebenaran  secara  konsisten,  serta  memecahkan  masalah  untuk  mencapai  hasil akhir  yang  diinginkan  adalah  pengertian  metode.  Dari  banyaknya  metode  pendekatan  yang  telah digunakan sebelumnya, metode penelitian yang digunakan yakni metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menempatkan  bahan  hukum sebagai  prinsip-prinsip,  kaidah  dari  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  norma, perjanjian, dan doktrin (ajaran). 13
Di  samping  itu,  metode  pendekatan  yuridis  normatif  merupakan  pendekatan  studi  hukum, menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder  sebagai  sumber  informasi  untuk  metode analisisnya. 14 Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami,  menyampaikan,  serta menjelaskan topik yang  diteliti berdasarkan data yang  berasal dari literatur mengenai  pokok bahasan yang berfokus terhadap instrumen ekonomi dalam konteks lingkungan hidup.

## PEMBAHASAN
Peran Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
11 Pemerintah RI, ―PP No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup [JDIH BPK RI],‖ Pemerintah RI , 2017, 1–113, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64701.
12 A’an Efendi, Hukum Lingkungan Instrumen Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandinganya Dengan Beberapa Negara (BANDUNG: PT.Citra Aditya Bakti, 2014).
13 Syifa S. Mukrimaa et al., Metode Penelitian Hukum , Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar , vol. 6, 2016.
14 Nisa and Suharno, ―Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.‖

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Sejarah  peradaban  manusia  menunjukkan  bahwa  lingkungan  hidup,  termasuk  sumber  daya alamnya  di  tingkat  global,  regional,  maupun  nasional,  memberikan  dua  makna  yang  berbeda  bagi manusia.  Pada  satu  sisi,  lingkungan  memberikan  peningkatan  kualitas  dan  kesejahteraan  hidup manusia,  sementara  sisi  lainnya,  lingkungan  dapat  mengakibatkan  bencana  dan  sebagai  faktor  yang menurunkan kualitas hidup manusia. 15
Manusia,  bersama  dengan  flora,  fauna,  dan  mikroorganisme,  mendiami  suatu  wilayah  yang juga  mencakup  elemen  tak  hidup  seperti  udara  yang  tersusun  atas  berbagai  macam  udara,  serta  air dalam bentuk padat, cair, dan uap. Keseluruhan area atau wilayah yang dihuni oleh makhluk bernyawa (biotik) serta benda mati (abiotik) disebut sebagai lingkungan hidup. 16
Permasalahan lingkungan hidup timbul karena kelalaian manusia dalam pengelolaannya. Dua aspek  penting  terkait  dengan  masalah  pencemaran  dan  degradasi  lingkungan.  Pencemaran  pada lingkungan  terjadi  ketika  manusia  memasukkan  zat  asing,  energi,  maupun  unsur  lain  ke  dalam lingkungan hidup, mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup hingga pada tingkat di mana tidak dapat lagi mempertahankan fungsi lingkungan hidup. 17
Dampak kontaminasi atau degradasi lingkungan hidup, jika tidak ditangani secara efektif dan bijaksana, akan memiliki efek luas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Efek  ini  akan  berpengaruh  pada  masyarakat  generasi  kini  maupun  masa  mendatang,  serta  mampu mempengaruhi proses pembangunan secara keseluruhan.
Pembangunan  yang  terus-menerus  guna  memajukan  kesejahteraan  masyarakat  melalui pemanfaatan sumber daya  alam dapat menaikkan risiko pencemaran atau kerusakan lingkungan. Hal ini dapat mengakibatan kerusakan pada struktur dan fungsi mula ekosistem sebagai dasar kehidupan, dan memerlukan biaya besar untuk pemulihannya. 18
Mempertahankan peran lingkungan hidup secara berkesinambungan sangatlah krusial, karena membutuhkan  tanggung  jawab  dari  pelaku  usaha,  masyarakat,  dan  pemerintah  dalam  merawat  serta menaikkan kapasitas lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pembaharuan yang mempertimbangkan aspek lingkungan  hidup  untuk  mempertahankan  kesejahteraan  serta  kualitas  hidup  masyarakat  baik  bagi generasi sekarang hingga kedepan sangatlah penting. Dalam konteks ini, pembangunan berkelanjutan dengan pandangan jangka panjang terhadap lingkungan menjadi krusial. 19
Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, khusunya pelaku usaha akan peranan lingkungan hidup,  pemerintah  juga  wajib  menerapkan  sistem  manajemen  lingkungan  yang  baik  ( good environmental  governance ).  Hal  ini  berarti  pemerintah  memahami  dan  peduli  terhadap  aspek lingkungan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  pembangunan  berkelanjutan,  yang  menjamin  kelestarian lingkungan hidup termasuk sumber daya alam untuk masa kini hingga masa depan. 20
15 Dani Darmawan, ―Lingkungan Hidup,‖ Journal of Chemical Information and Modeling , 2019.
16 INDAH, No Title , 3rd ed. (BANDUNG, 2021).
17 Nisa and Suharno, ―Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.‖
18 Budi Supriyanto, ―Pengelolaan Air Limbah Yang Berwawasan Lingkungan Suatu Strategi Dan Langkah Penanganannya,‖ Teknologi Lingkungan , 2000.
19 Indah Dwiprigitaningtias, PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI ASURANSI LINGKUNGAN “Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Industri Tekstil”. , 2022.
20 Mella Ismelina Farma Rahayu, ―Sustainable Development in the Perspective of Sundanese Cultural Wisdom,‖ Journal of Engineering and Applied Sciences , 2017, https://doi.org/10.3923/jeasci.2017.4657.4660.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Lingkungan hidup yang tercemar tidak dapat beroperasi secara efektif, mampu menyebabkan dampak yang merugikan bagi masyarakat di sekitarnya, baik secara tidak langsung maupun langsung. Masyarakat  tidak  lagi  mampu  menikmati  fungsi  lingkungan  sesuai  dengan  standar  kualitas  yang seharusnya.  Jika  pencemaran  tidak  cepat  ditangani  secara  efesien,  maka  berdampak  negatif  pada kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lain pada masa mendatang. 21

## QS. Ar Rum Ayat 41-42
Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang  benar).  Katakanlah  :  Adakanlah  perjalanan  di  muka  bumi  dan  perlihatkanlah  bagaimana kesudahan  orang-orang  yang  dulu.  Kebanyakan  dari  mereka  itu  adalah  orang-orang  yang mempersekutukan (Allah).” (QS Ar Rum : 41-42)
Undang-Undang  No.32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup mengatur  membahas  instrumen  ekonomi  lingkungan  hidup  adalah  langkah  dalam  kegiatan pengendalian limbah dan/atau degradasi lingkungan hidup.
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009  Pasal  42  ayat  (1)  tentang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  menyatakan  bahwa  :  ―Dalam  rangka  melestarikan  fungsi  lingkungan hidup,  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  mengembangkan  dan  menerapkan  Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup‖. 22
Kita  semua  menyadari  bahwa  masalah  pencemaran  semakin  serius  di  masa  depan,  dan diperlukan  langkah-langkah  untuk  mencegah  atau  meminimalkan  dampaknya.  Pemerintah  saat  ini menerapkan strategi pembangunan yang berfokus pada sektor industri, namun  hal ini perlu didukung oleh  kebijakan  lingkungan  yang  tepat  agar  tidak  mengakibatkan  biaya  tinggi  bagi  pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia.
Penerapan  instrumen  ekonomi  sangat  krusial  dikarenakan  mayoritas  lingkungan  hidup  dan sumber daya alam, seperti keanekaragaman hayati dan ekosistem, merupakan sumber daya publik atau barang  bersama.  Barang  bersama/publik  memiliki  karakteristik  yakni  dapat  diakses  secara  terbuka, sehingga  seringkali  tidak  perlu  diperdagangkan  di  pasar  formal,  serta  umumnya  dinilai  rendah ( undervalue ). Adanya instrumen ekonomi membantu dalam merencanakan pembangunan dan aktivitas ekonomi  dengan  memprioritaskan  pendekatan  valuasi  yang  memanfaatkan  ekosistem  non-pasar sebagai harga yang wajib dipertimbangkan dengan nyata. Dalam pengerjaannya, pendekatan ini dapat memfasilitasi penilaian terhadap layanan ekosistem oleh penggunanya dan mendorong dorongan untuk menjaga keberlanjutannya. 23
Meskipun  penting,  instrumen  ekonomi  masih  jarang  dibahas  secara  mendalam.  Sehingga pemaham  tentang  cakupan  instrumen  ekonomi  pada  manajemen  lingkungan  hidup  masih  terbatas.
21 Yuniar Rahmatiar and Deny Guntara, ―Asuransi Lingkungan Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Industri Tekstil.‖
22 ―Jurnal IELH,‖ n.d.
23 ―Jurnal ASURANSI LINGKUNGAN  DR IELH,‖ n.d.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Menurut  UU  No.  32  tahun  2009  mengenai  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, instrumen ekonomi terdiri dari:
Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi: 24
 Neraca sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup;
 Perhitungan produk domestik bruto dan regional bruto yang memperhitungkan depresiasi sumber daya alam serta degradasi lingkungan hidup;
 Sistem kompensasi/imbal untuk jasa lingkungan hidup per daerah;
 Penginternalisasi biaya lingkungan hidup.
Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi:
 Dana penaminan restorasi lingkungan hidup;
 Dana untuk menanggulangi pencemaran atau degradasi dan restorasi lingkungan hidup;
 Dana untuk konservasi dan bantuan lingkungan hidup.
Insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup antara lain diterapkan dalam bentuk:
 Pengadaan barang dan jasa yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup;
 Implementasi pajak, retribusi, dan subsidi yang mendukung perlindungan lingkungan hidup;
 Pengembangan lembaga keuangan dan pasar modal berorientasi pada kelangsungan lingkungan hidup;
 Pengembangan tata kelola perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 Pengembangan tata kelola pembayaran jasa lingkungan hidup;
 Pengembangan asuransi untuk perlindungan lingkungan hidup;
 Pengembangan manajemen label untuk produk ramah lingkungan hidup;
 Tata kelola penghargaan untuk kinerja dalam melindungi dan mengelola hidup.
Kombinasi  kegagalan  institusi,  pasar,  dan  kebijakan  memiliki  dampak  signifikan  terhadap rendahnya  nilai  aset  lingkungan  dan  sumber  daya  alam  yang  langka.  Hal  ini  juga  mengungkapkan bahwa  harga  jasa  dan  barang  yang  terkait  dengan  sumber  daya  dan  lingkungan  menjadi  rendah. Dampak  langsung  dari  situasi  ini,  bahwa  produsen  dan  konsumen  tidak  menerima  sinyal  yang  tepat mengenai  pentingnya  mengurangi  penggunaan  sumber  daya  langka  atau  mempertimbangkan  biaya kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan.
Instrumen  ekonomi  bertujuan  untuk  mengatasi  kesenjangan  antara  biaya  privat  dan  biaya sosial dengan cara internalisasi seluruh biaya eksternal, termasuk biaya pengurangan sumber daya dan polusi,  baik  bagi  produsen  maupun  konsumen.  Tujuannya  adalah  untuk  menetapkan  harga  yang mencakup  seluruh  biaya  (full  cost),  termasuk  pembayaran  untuk  kelangkaan  sumber  daya  yang mengalami penurunan serta biaya untuk kerusakan lingkungan yang terjadi. 25
Prinsip  ke-16  pada  Deklarasi  Rio  menyarankan  yakni  ―Otoritas  nasional  harus  berusaha mempromosikan  internalisasi  biaya  lingkungan  serta  penggunaan  instrumen  ekonomi,  dengan mempertimbangkan pendekatan bahwasanya polluter pada prinsipnya harus menanggung biaya polusi dengan melihat kepentingan publik dan tanpa penyimpangan investasi dan perdagangan internasional (UN 1992)‖. Instrumen ekonomi idealnya digunakan untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pembangunan,  serta  mengkoordinasikan  kebijakan  lingkungan  dan  ekonomi  meliputi:  a)  pembaruan
24 ―Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup,‖ n.d.
25 Nur Huda Sulaeman, ―TANGGUNG JAWAB KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL,‖ Notaire , 2019, https://doi.org/10.20473/ntr.v1i2.10954.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
pasar,  b)  efisiensi  biaya  minimal,  c)  elstisitas,  dan  d)  kemampuan  untuk  beradaptasi  dengan  kondisi lingkungan. 26
Instrumen ekonomi dapat digunakan untuk memberikan sinyal mengenai kelangkaan sumber daya  dan  kerusakan  lingkungan,  dengan  tujuan  mendorong  penggunaan  sumber  daya  secara  efektif dan  efisien  sehingga  mampu  mengurangi  hasil  pembuangan  untuk  mencapai  pembangunan berkelanjutan.  Pokok  dari  instrumen  ekonomi  yakni  kemampuannya  untuk  memanfaatkan  kekuatan pasar dan kepentingan pribadi, serta membangun fondasi yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan. Hal  ini  mampu  dicapai  melalui  perubahan  insentif  ekonomi  bagi  konsumen  dan  produsen,  dan penggunaan sumber informasi yang relevan dan penting.
Penilaian risiko lingkungan diterapkan melalui model analisis ilmiah yang telah diakui secara luas  dalam  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  kini,  seperti  Analisis  Mengenai  Dampak  Lingkungan (AMDAL) dan Evaluasi Risiko Ekologis (ERA) dapat membantu mengurangi kemungkinan dampak negatif  terhadap  lingkungan.  Model-model  ini  berperan  dalam  mengurangi  kemungkinan  terjadinya dampak  buruk  terhadap  lingkungan  dengan  memperkirakan  dana  yang  dibutukan  dan  instrumen ekonomi lingkungan yang dapat digunakan oleh pelaku usaha.
Kebijakan  lingkungan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  melalui  berbagai  sarana  bertujuan untuk  mencegah  atau  memulihkan  kualitas  lingkungan  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan. Kebijakan  ini  mencakup  instrumen-instrumen  seperti  audit  lingkungan,  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan  (AMDAL),  izin  lingkungan,  standar  mutu  lingkungan,  dan  instrumen  ekonomi,  yang sesuai dengan komitmen internasional. 27

## Konsep Environmental Justice (Keadilan Lingkungan)
Dalam  mempertahankan  kapasitas  ekosistem  untuk  mendukung  kehidupan  (proses  ekologis) merupakan  hal  yang  penting  untuk  mencapai  kualitas  hidup  baik  bagi  masa  kini  maupun  generasi mendatang.  Prinsip  ini  sesuai  lima  dokumen  yang  dimuat  dalam  Konferensi  PBB  mengenai Lingkungan  dan  Pembangunan  (UNCED).  Ada  5  prinsip  kunci  dari  berorientasi  lingkungan  dan pembangunan berkelanjutan, yaitu: 28
1.Keadilan antar generasi;
2.Keadilan dalam satu generasi;
3.Prinsip pencegahan dini;
4.Perlindungan keanekaragaman hayati;
5. Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.
Terakhir,  prinsip  mengenai  mekanisme  insentif  dan  internalisasi  biaya  lingkungan  berkaitan dengan  mengubah  kondisi  penggunaan  potensi  alam  kini  dipengaruhi  peluang  dan  kekuatan market . Prinsip ini mencoba dikembangkan pada UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 42-43 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 29
Environmental  Justice mengandung  tiga  aspek  berdasarkan  definisinya,  sebagai  berikut: – Aspek keadilan prosedural: melibatkan partisipasi penuh dari semua pihak (masyrakat) secara
26 Yoyon Mulyana Darusman, ―Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia,‖ JURNAL CITA HUKUM , 2018, https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.8687.
27 Anonim, ―Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,‖ Kementerian PPN / Bappenas , 2017.
28 K.E.S. Manik, Pengelolaan Lingkungan Hidup , Pernadamedia , 2018.
29 UU RI, ―Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,‖ UU No 32 Tahun 2009 , 2009.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
merata;
– Aspek  keadilan  subtantif:  hak  yang  mengatur  lingkungan  hidup  yang  sehat  dan  bersih;
– Aspek keadilan distributif: pembagian manfaat lingkungan secara merata.
Secara  umum,  kepentingan  yang  tidak  diperhitungkan  dalam  penentuan  harga  pasar  sering diabaikan,  yang  berakibat  buruk  bagi  pihak-pihak  yang  terpengaruh.  Hal  ini  disebut  sebagai eksternalitas,  di  mana  kepentingan  kelompok  yang  dirugikan  tidak  dimasukkan  dalam  perhitungan harga pasar ditetapkan.
Sering  kali  masyarakat  yang  menjadi  korban  akibat  kontaminasi  maupun  degradasi lingkungan  tidak  mempunyai  sarana  yang  dapat  memaksa  pihak-pihak  yang  bertanggung  jawab membayar  kerugian  akibat  dampak  tersebut,  kecuali  melalui  pengadilan  atau  mekanisme  resolusi konflik  lainnya.  Sehingga,  biasanya  potensi  alam  yang  dapat  diakses  secara  bebas  (" open  access ") harus dinilai dengan harga atau nilai yang sesuai.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Pasal  42  ayat  (1)  mengenai  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menyiratkan  ―dalam  rangka  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup, Pemerintah  dan  pemerintah  daerah  wajib  mengembangkan  dan  menerapkan  instrumen  ekonomi lingkungan  hidup‖.  Selama  ini  lingkungan  tidak  diberi  harga  atau  nilai,  badan  hukum  maupun manusia, khususnya yang berorientasi pada keuntungan, sering kali memanfaatkan potensi alam secara melampaui  batas  ( overuse )  hingga  menghabiskannya  tidak  mempertimbangkan  dampaknya  untuk generasi  mendatang.  Akibatnya,  hanyalah  tersisa  penderitaan,  bencana,  dan  biaya  besar  yang  harus ditanggung, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun hilangnya nyawa.
Untuk itu, upaya untuk memberikan nilai pada lingkungan seperti yang diatur dalam Pasal 42- 43  UU  No.  32  Tahun  2009  mengenai  Pengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  merupakan langkah awal dalam mereformasi dari Perundang-undangan sebelumnya, yaitu UU No. 23 Tahun 1997 mengenai PLH.
Falsafah  yang  terdapat  pada  Pasal  42-43  UU  No.  32  Tahun  2009  membahas  mengenai Pengelolaan  dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  (PPLH)  mengacu  pada  tindakan  konkret  untuk mengatur  serta  melindungi  lingkungan  hidup  di  Indonesia.  Berikut  ini  beberapa  poin  penting  dari Pasal 42-43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009: 30
1. Pasal 42: Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup
o Pasal ini mengatur mengenai pengelolaan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan dan menyeluruh yang merupakan kewajiban pemerintah.
o Menetapkan bahwa setiap kegiatan pembangunan wajib mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Pasal 43: Penggunaan Instrumen Ekonomi
o Pasal ini menekankan penggunaan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagai salah satu pendekatan untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
o Mengatur tentang penerapan pajak dan pungutan, insentif fiskal, dan instrumen ekonomi lainnya untuk mengatur dan mendorong perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup.
Gagasan  yang  mendasari  Pasal  42-43  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  adalah  untuk menegaskan  pentingnya  perlindungan  lingkungan  hidup  sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan nasional.  Dengan  menggunakan  instrumen  ekonomi,  seperti  pajak  lingkungan  atau  pasar  karbon,
30 Yuniar Rahmatiar, Deny Guntara, ―ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL.‖

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
pemerintah  dapat  mengurangi  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  sambil  mendorong  inovasi teknologi hijau dan praktek yang ramah lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan diantara pembaharuan ekonomi yang berkelanjutan dengan pelestarian lingkungan hidup bagi generasi sekarang hingga masa depan. 31
Gagasan  yang  terdapat  di  pasal  42-43  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  merupakan penerapan tata biaya sosial serta lingkungan yang terintegrasi melalui proses pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya alam (SDA). Tujuannya adalah untuk menginternalisasi eksternalitas sehingga  aspek-aspek  eksternalitas  harus  dipikirkan  dalam  pengambilan  keputusan.  Ini  dilakukan dengan  kegiatan  pemanfaatan  berbagai  instrumen  yang  tersedia  dalam  pasal  tersebut,  seperti  biaya ( fees ),  penerapan  biaya  ( charge ),  pengaturan  (termasuk  larangan  dan  sanksi),  perizinan,  mekanisme hak milik ( property right ), penyewaan ( leasing ), dan lain-lain.
Dalam  pengaturan  hukum  lingkungan,  penting  untuk  menegakkan  nilai-nilai  yang  adil  yang dirasakan  secara  obyektif  oleh  setiap  orang  sebagai  sesuatu  yang  seharusnya  ada.  Hal  ini  untuk kepentingan bersama terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam yang  menjadi objek pengaturan hukum.  Sebagai  contoh,  setiap  individu  mempunyai  hak  untuk  tinggal  pada  lingkungan  hidup  yang sehat dan memiliki akses terhadap sumber-sumber alam.
Hukum  Lingkungan  tidak  hanya  mengatur  berbagi  hak  individu,  namun  juga  cara  hak  ini berbaur  dengan  kepentingan  publik  atau  kepentingan  bersama.  Dalam  konteks  ini,  kepentingan bersama  harus  selaras  dengan  kepentingan  pribadi.  Akan  tetapi,  hukum  selalu  memperhatikan  nilai dasar Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap individu.
Dalam  konteks  lingkungan  hidup,  hukum  memainkan  peran  krusial  dalam  mengatur  interaksi kompleks  antara  individu,  masyarakat,  dan  sumber  daya  alam.  Berikut  adalah  beberapa  poin  yang perlu dipertimbangkan: 32
1. Perlindungan  Lingkungan:  Hukum  lingkungan  bertujuan  utama  untuk  memberikan perlindungan  pada    lingkungan  hidup  untuk  menghindari  kerusakan  dan  degradasi  yang disebabkan  adanya  aktivitas  manusia.  Hal  ini  termasuk  peraturan  terhadap  polusi  udara,  air, dan tanah, pengelolaan limbah, serta konservasi keanekaragaman hayati dan habitat alami.
2. Hak  Asasi  Manusia:  Hukum  lingkungan  juga  memastikan  bahwa  hak  dasar  manusia  untuk hidup dalam lingkungan sehat, aman, serta berkelanjutan dilindungi. Ini mencakup hak untuk menghirup  udara  bersih,  minum  air  bersih,  serta  hak  untuk  tidak  terpapar  bahan  berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan.
3. Kepentingan  Bersama : Hukum  lingkungan  selain  mempertimbangkan  kepentingan  individu, namun juga memperhatikan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Hal ini mencakup pengaturan  penggunaan  sumber  daya  alam  yang  terbatas,  pembangunan  infrastruktur,  dan aktivitas  ekonomi  lainnya  untuk  memastikan  keberlanjutan  lingkungan  bagi  generasi mendatang.
4. Prinsip  Pembangunan  Berkelanjutan : Hukum  lingkungan  mendukung  prinsip  pembaharuan berkelanjutan,  sehingga  mengharuskan  penggunaan  potensi  alam  secara  bertanggung  jawab
31 Sherina Faiha Imanika and Abdul Rohman, ―Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup,‖ Jurnal Riset Ilmu Hukum , 2022, 23–28, https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656.
32 Nabilla and Hamid, ―Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa.‖

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
dan  bijak  guna  dalam  pemenuhan  keperluan  sekarang  dengan  tidak  mengeliminasi kemampuan keturunan di masa depan untuk memenuhi keperluan masing-masing individu.
5. Penegakan Hukum: Pentingnya hukum lingkungan juga terletak pada penegakan regulasi dan sanksi  terhadap  pelanggaran  lingkungan.  Ini  mencakup  penegakan  hukum  terhadap perusahaan  atau  individu  yang  tidak  mematuhi  regulasi  lingkungan,  dengan  tujuan  untuk mencegah  kerusakan  lingkungan  lebih  lanjut  dan  memastikan  pertanggungjawaban  atas dampak yang ditimbulkan.
Dengan  demikian,  hukum  lingkungan  hidup  berperan  sebagai  kerangka  kerja  yang  penting dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia (HAM) dalam materi keberlanjutan global.
Hukum Lingkungan juga selalu mempertimbangkan dan memberikan nilai terhadap berbagai hak  individu  yang  berbaur  dengan  kebutuhan  lingkungan  dalam  kerangka  kemauan  bersama  ( public interest ).  Contohnya,  memberikan  imbalan  yang  setara  atas  hak  individu  terkait  lingkungan  atau sumber daya alam, mengedepankan musyawarah, menjauhi pendekatan yang tidak adil atau tindakan yang sudah menjadi fakta, serta mencegah penyelesaian yang dipaksakan.
Hukum  yang  baik  adalah  yang  mengandung  nilai-nilai  keadilan  bagi  semua  orang.  Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dalam pemanfaatan  potensi alam dan  lingkungan,  dikenal  sebagai  keadilan  lingkungan  ( environmental  justice ).  Keadilan  lingkungan perlu  diperhatikan  dalam  kerangka  hukum  dasar  dan  implementasi  kebijakan  regulatif,  terutama mengingat bahwa ruang gerak kaum marginal semakin terdesak.
Penyatuan  isu  antara  lingkungan  fisik  dan  sosial  menghasilkan  pendekatan  gabungan  antara advokasi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  isu-isu  lingkungan.  Gerakan  keadilan  lingkungan  semakin diperkuat  ketika  masyarakat  global  mengakui  hak  atas  lingkungan  hidup  yang  sehat  sebagai  bagian dari HAM generasi ketiga, sebagaimana disepakati dalam Konvensi Wina 1993 bersama dengan hak untuk pembangunan. Oleh karena itu, konsep pembangunan tidak hanya berhubungan dengan isu-isu lingkungan  (pembangunan  berkelanjutan/sustainable  development),  tetapi  juga  secara  inheren  terkait dengan hak asasi manusia itu sendiri.
Sidang  Kisi  HAM  pada  April  2001  menetapkan  hak  untuk  mendapatkan  lingkungan  yang sehat  adalah  sisi  esensial  dari  hak  asasi  manusia  (HAM).  Kesimpulan  dari  sidang  ini  adalah  bahwa semua individu memiliki hak untuk tinggal di lingkungan sehat, bersih, dan terbebas dari polusi serta degradasi lingkungan. Pengakuan ini menekankan pentingnya perlindungan lingkungan sebagai upaya untuk memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan hidup manusia di planet ini.
Hak  atas  lingkungan  sudah  lebih  dulu  diterapkan  dalam  berbagai  ketentuan  perundang- undangan  di  Indonesia,  termasuk  dalam  konstitusi  negara  pasca-amandemen  dan  undang-undang negara. Dalam UUD 1945 setelah amandemen kedua, Pasal 28H ayat (1) menyatakan: ―Setiap orang berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapat  lingkungan  hidup  yang  baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan Kesehatan‖. Pasal 5 dan 8 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi: ―Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat‖. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 membahas mengenai Hak Asasi

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Manusia,  Pasal 3 juga  menerangkan hal yang sama yakni ―Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat‖. 33
Instrumen  ekonomi  lingkungan  hidup  (IELH)  memainkan  peranan  penting  pada  kegiatan pengawalan dan mengatasi kontaminasi pada lingkungan hidup, diakibatkan tata kelola industri yang tidak  sesuai.  Peran  IELH  dalam  konteks  ini  dibahas  di  bawah.  Mempromosikan  kepatuhan  terhadap peraturan lingkungan hidup: IELH menciptakan insentif ekonomi bagi  perusahaan untuk mengurangi emisi dan limbah, serupa dengan pajak lingkungan hidup dan skema perdagangan emisi (ETS).Dengan memasukkan biaya lingkungan ke dalam biaya produksi, perusahaan cenderung menggunakan sumber daya secara lebih efisien dan mencari cara untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Mempromosikan  Inovasi  Teknologi  Ramah  Lingkungan:  IELH  mempromosikan  pengembangan  dan penerapan  teknologi  bersih  dan  ramah  lingkungan  dengan  memaksa  perusahaan  untuk mempertimbangkan biaya lingkungan. 34
Hal ini mencakup investasi pada teknologi pengendalian polusi, energi terbarukan, dan praktik produksi  yang  lebih  berkelanjutan. Mengoptimalkan  alokasi sumber  daya:  IELH  mendukung  alokasi modal daya yang lebih efektif melalui kegiatan membatasi eksploitasi potensi alam yang tidak  dapat diperbarui  serta  mendorong  pemanfaatannya  secara  berkelanjutan.  Hal  ini  mengurangi  dampak lingkungan  dari  penggundulan  hutan,  degradasi  lahan,  dan  penurunan  kualitas  air.  Mengurangi dampak  polusi  dan  kesehatan:  Penerapan  IELH  dapat  mengurangi  polusi  tanah,  air,dan  udara, sehingga  berdampak  pada  kesehatan  manusia  serta  ekosistem  dengan  mengurangi  polutan  dan  emisi limbah Masu. Hal ini membantu meningkatkan kualitas udara yang dihirup masyarakat dan air yang digunakan untuk konsumsi dan pertanian. Tantangan dan Dampak Negatif: Meskipun terdapat banyak manfaat dari penerapan IELH, terdapat tantangan seperti resistensi industri, potensi pengalihan polusi ke negara dan wilayah yang kurang diatur, dan komitmen pemerintah dalam  mengelola sistem IELH. Mereka juga mungkin menghadapi tantangan seperti biaya administrasi yang tinggi. 35
Secara  keseluruhan,  IELH  merupakan  alat  penting  untuk  strategi  pencegahan  dan pengendalian  pencemaran  lingkungan  akibat  kegiatan  industri.  Dengan  desain  yang  tepat  dan implementasi yang efektif, IELH dapat menjadi pendorong penting dalam mengubah perilaku industri menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan demi masa kini hingga keturunan mendatang.

## KESIMPULAN
Peran  instrumen  ekonomi  lingkungan  (IELHs)  dalam  pencegahan  hingga  pengendalian  kontaminasi lingkungan  yang  bermula  dari  aktivitas  kegiatan  industri  sangat  signifikan.  Pertama,  IELH  seperti pajak  lingkungan  hidup  dan  pasar  karbon  efektif  dalam  mendorong  kepatuhan  perusahaan  dengan memasukkan  biaya  eksternal  kerusakan  lingkungan  ke  dalam  biaya  produksi  mereka.  Kedua,  IELH mendorong  inovasi  teknologi  bersih  dengan  menginternalisasikan  biaya  lingkungan,  mendorong perusahaan untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya secara efisien. Ketiga, penerapan IELH berpotensi meningkatkan kualitas udara, air, dan tanah, serta
33 SH. MH DR. H. ABDURRAHMAN, ―Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia,‖ Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii Tema , 2003.
34 A’an Efendi, Hukum Lingkungan Instrumen Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandinganya Dengan Beberapa Negara .
35 Subagio Aridarmo, ―Asuransi Lingkungan Berdasarkan Polluter Pay Principle Dan Command And Control Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan Kebakaran Hutan,‖ Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2, no. 2 (2022): 553, https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/2/.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat lokal. Namun demikian, implementasi IELH tidaklah tanpa tantangan. Keberhasilan dan keadilan dari langkah-langkah ini bergantung pada penetapan tarif pajak yang tepat, pemantauan yang ketat, serta pendidikan dan partisipasi masyarakat yang  memadai.  Oleh  karena  itu,  IELH  merupakan  bagian  integral  dari  strategi  untuk  mencegah  dan mengendalikan  kontaminasi  pada  lingkungan  yang  berasal  dari  aktivitas  industri,  melalui  perpaduan pendekatan  regulasi  dan  insentif  ekonomi,  IELH  dapat  memberikan  kontribusi  signifikan  dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang .

## SARAN
Berikut  adalah  beberapa  saran  terkait  implementasi  dan  pengembangan  Instrumen  Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) untuk lebih efektif dalam pencegahan serta pengendalian kontaminasi atau pencemaran  lingkungan  hidup  yang  dikarenakan  oleh  aktivitas  industri:  Penguatan  Kebijakan  dan Regulasi: Perlu adanya penguatan kebijakan dan regulasi yang jelas dan terukur terkait dengan IELH. Hal  ini  mencakup  penetapan  tarif  pajak  yang  memadai  dan  konsisten,  serta  mekanisme  pengawasan yang  ketat  untuk  memastikan  kepatuhan  dan  efektivitas  instrumen  tersebut.  Peningkatan  Kesadaran dan  Edukasi:  Penting  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  termasuk  pelaku  industri,  tentang manfaat  dan  urgensi  penggunaan  IELH.  Program  edukasi  dan  kampanye  informasi  dapat  membantu memperkuat  dukungan  publik  dan  pemahaman  terhadap  kebijakan  ini.  Inovasi  dan Teknologi  Hijau: Mendorong  inovasi  teknologi  hijau  dan  pengembangan  solusi  berkelanjutan  di  industri  dengan memberikan insentif ekonomi yang tepat. Ini termasuk subsidi untuk investasi dalam teknologi ramah lingkungan  atau  penghargaan  bagi  perusahaan  yang  mencapai  standar  tertentu  dalam  pengurangan emisi dan limbah. Kolaborasi Antar-Sektor: Meningkatkan kerjasama antara industri, pemerintah, dan masyarakat  sipil  dalam  pengembangan  dan  implementasi  IELH.  Dialog  terbuka  dan  partisipasi  aktif dari  semua  pihak  dapat  membantu  memperbaiki  desain  serta  implementasi  kebijakan  yang  lebih efektif. Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi berkala terhadap keberhasilan dan dampak dari IELH  yang  diterapkan.  Hasil  evaluasi  ini  dapat  digunakan  untuk  melakukan  penyesuaian  dan perbaikan  terhadap  kebijakan  yang  ada,  serta  menetapkan  langkah-langkah  perbaikan  yang  lebih lanjut.Keberlanjutan  dan  Komitmen  Jangka  Panjang:  Memastikan  komitmen  jangka  panjang  dari pemerintah  dan  pemangku  kepentingan  terhadap  implementasi  IELH.  Hal  ini  penting  untuk menciptakan kepastian hukum dan ekonomi bagi industri, sehingga dapat membangun strategi bisnis yang  berkelanjutan  secara  lingkungan.Dengan  mengimplementasikan  saran-saran  ini,  diharapkan penggunaan  Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup  dapat  menjadi  lebih  efektif  dalam  mengurangi dampak pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan industri, serta mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
A’an Efendi. Hukum Lingkungan Instrumen Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandinganya Dengan Beberapa Negara . BANDUNG: PT.Citra Aditya Bakti, 2014.
Amalia, Vina, Eko Prabowo Hadisantoso, Ira Ryski Wahyuni, and Adi Mulyana Supriatna. ―Penanganan Limbah Infeksius Rumah Tangga Pada Masa Wabah COVID-19.‖ Lp2M , 2020.
Anonim. ―Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.‖ Kementerian PPN / Bappenas , 2017.
Aridarmo, Subagio. ―Asuransi Lingkungan Berdasarkan Polluter Pay Principle Dan Command And Control Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan Kebakaran Hutan.‖

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI 2, no. 2 (2022): 553. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/2/.
Darmawan, Dani. ―Lingkungan Hidup.‖ Journal of Chemical Information and Modeling , 2019.
Darusman, Yoyon Mulyana. ―Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia.‖ JURNAL CITA HUKUM , 2018. https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.8687.
DR. H. ABDURRAHMAN, SH. MH. ―Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia.‖ Seminar Pembangunan Hukum Nasional Viii Tema , 2003.
Dwiprigitaningtias, Indah. ―Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menjaga Pelestarian Lingkungan Hidup.‖ Jurnal Dialektika Hukum 1, no. 2 (2019): 199–223. https://doi.org/10.36859/jdh.v1i2.506.
———. PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI ASURANSI LINGKUNGAN “Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Industri Tekstil”. , 2022.
Hermawan, Sapto -, Deviana Az Zahra Rakasiwi, Miftah Nur Khayanto, and Muhammad Rosyid Ridhlo. ―Tanggung Gugat Asuransi Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia.‖ Indonesian State Law Review (ISLRev) 4, no. 1 (2021): 7–15. https://doi.org/10.15294/islrev.v4i1.47415.
I Dwiprigitaningtias, A Amanita, Z Ikrardini, L Andayani. ―The Role of Environmental Economic Instruments As One of The Efforts To Prevent and Control Environmental Pollution Caused by Industrial Activities.‖ ICETLAWBE 2020, 2020.
INDAH. No Title . 3rd ed. BANDUNG, 2021.
―Jurnal ASURANSI LINGKUNGAN  DR IELH,‖ n.d.
―Jurnal IELH,‖ n.d.
Manik, K.E.S. Pengelolaan Lingkungan Hidup . Pernadamedia , 2018.
Mukrimaa, Syifa S., Nurdyansyah, Eni Fariyatul Fahyuni, ANIS YULIA CITRA, Nathaniel David Schulz, د . ناس غ , Tukiran Taniredja, Efi Miftah. Faridli, and Sri Harmianto. Metode Penelitian Hukum . Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar . Vol. 6, 2016.
Nabilla, Amanda, and Almisar Hamid. ―Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa.‖ Journal of Social Work and Social Services 2, no. 2 (2021): 103–11. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/14121/7353.
Nisa, Anika Ni’matun, and Suharno Suharno. ―Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.‖ Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 2 (2020): 294. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337.
Pemerintah RI. ―PP No. 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup [JDIH BPK RI].‖ Pemerintah RI , 2017, 1–113. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/64701.
―Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup,‖ n.d.

## Vol. 6 No. 2 Juli 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Rahayu, Mella Ismelina Farma. ―Sustainable Development in the Perspective of Sundanese Cultural Wisdom.‖ Journal of Engineering and Applied Sciences , 2017. https://doi.org/10.3923/jeasci.2017.4657.4660.
Sherina Faiha Imanika, and Abdul Rohman. ―Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.‖ Jurnal Riset Ilmu Hukum , 2022, 23–28. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656.
Sulaeman, Nur Huda. ―TANGGUNG JAWAB KONSORSIUM ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL.‖ Notaire , 2019. https://doi.org/10.20473/ntr.v1i2.10954.
Supriyanto, Budi. ―Pengelolaan Air Limbah Yang Berwawasan Lingkungan Suatu Strategi Dan Langkah Penanganannya.‖ Teknologi Lingkungan , 2000.
UU RI. ―Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.‖ UU No 32 Tahun 2009 , 2009.
UUD 45. ―Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.‖ Departemen Kesehatan RI , 1945.
Wibisana, Andri Gunawan. ―PEMBANGUNGAN BERKELANJUTAN: STATUS HUKUM DAN PEMAKNAANNYA.‖ Jurnal Hukum & Pembangunan , 2017. https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1503.
Yuniar Rahmatiar, Deny Guntara, Indah Dwiprigitaningtias. ―ASURANSI LINGKUNGAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DISEBABKAN OLEH KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL.‖ Jurnal Justisi Hukum Vol 6, No., no. 1 (2021).
Yuniar Rahmatiar, and Deny Guntara. ―Asuransi Lingkungan Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebabkan Oleh Kegiatan Industri Tekstil.‖ Justisi Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 1 (2021): 1–20. https://doi.org/10.36805/jjih.v6i1.1421.