Januari 2022 Vol. 3 No. 1
Fasakh  Perkawinan  Karena  Suami  Impoten  Perspektif  Imam  al-Syafi’i dan Undang-Undang Perkawinan

## Muhammad Azis, Abd. Rahman Qayyum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar azispmh@gmail.com

## Abstrak
Jurnal  ini  membahas  tentang  Fasakh  Perkawinan  Karena  Suami  Impoten  menurut  imam  Syafi’I dan Undang-undang perkawinan. Fasakh merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam syariat Islam, akan tetapi bagaimana hukum fasakh perkawinan karena suami impoten jika dilihat menurut Imam Syafi’i  dan  undang-undang  perkawinan  serta  bagaimana  relevansinya  antara  kedua  hukum tersebut.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  (library  research)  yang  bertujuan menganalisa  pandangan  Imam  Syafi’i  dan  Undang-Undang  Perkawinan  tentang  fasakh perkawinan  karena  alasan  suami  impoten.  Dalam  penelitian  ini  penyusun  menggunakan pendekatan  normatif-yuridis,  yaitu  pendekatan  dengan  tujuan  untuk  menemukan  doktrin-doktrin atau  asas-asas  hukum  yang  berkaitan  dengan  fasakh  perkawinan,  sehingga  diharapkan  dapat menganalisa  dengan  jelas  pandangan  imam  Syafi’i  dan  Undang-Undang  Perkawinan  tentang fasakh  perkawinan  karena  suami  impoten  dengan  tehnik  pengumpulan  data  melalui  penelaahan terhadap  bahan-bahan  pustaka  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  tersebut.  Berdasarkan  hasil penelitian, Berdasarkan kepada  pendapat mazhab Imam Syafi’I (fiqih munakahat) apabila suami berpenyakit  impoten  dan  keimpotenannya  mengakibatkan  tujuan  perkawinan  tidak  tercapai  baik untuk berketurunan ataupun untuk mengadakan hubungan seksual serta menimbulkan penderitaan bagi istrinya maka istri mempunyai hak untuk menuntut fasakh dan hakim boleh mem-fasakh- kan perkawinannya  apabila  terbukti.  Sedangkan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  tentang  konsep fasakh  perkawinan  karena  suami  impoten,  dijelaskan  dalam  pasal  22  Undang-undang  Nomor  1 tahun  1974  tentang  perkawinan,  bahwa:  “perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan”.  Syarat-syarat  yang  dimaksud dijelaskan  lebih  rinci  dalam  Pasal  19  huruf  (e)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 mengenai  perceraian  dapat  terjadi  karena  alasan-alasan  yaitu  salah  satu  pihak  mendapat  cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Namun UU  Perkawinan  tidak  mengatur  secara  rinci  penyakit  yang  dapat  diajukan  sebagai  alasan perceraian.  Patokannya  adalah  dimana  cacat  atau  penyakit  tersebut  menganggu  para  pihak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka cacat atau penyakit tersebut dapat diajukan sebagai alasan perceraian. ketidakmungkinan melaksanakan kewajiban yang dituntut dalam pasal PP  No.  9  Tahun  1975  Pasal  19  Huruf  (e)  adalah  penyakit  impoten  yang  bersifat  permanen  atau dalam waktu yang lama. Relevansi antara Fiqh Munakahat dengan UU Perkawinan tentang fasakh perkawinan  karena  suami  impoten  adalah  adanya keterkaitan  hubungan yang  saling  menjelaskan dan saling melengkapi.
Kata  Kunci:  Fasakh  Perkawinan;  Suami  Impoten;  Imam  Syafi’I;  Undang-Undang Perkawinan

## Abstract
This  journal  discusses  the  Fasakh  of  Marriage  Due  to  Impotent  Husbands  according  to  Imam Syafi'I and the Marriage Act. Fasakh is something that is allowed in  Islamic law, but how is the law  of  marriage  because  the  husband  is  impotent  if  it  is  seen  according  to  Imam  Syafi'i  and  the marriage law and how is the relevance between the two laws. This research is a library research that aims to analyze the views of Imam Syafi'i and the Marriage Law regarding the marriage phase because  the  husband  is  impotent.  In  this  study,  the  authors  use  a  normative-juridical  approach, namely an approach with the aim of discovering legal doctrines or principles relating to marriage marriages, so that they are expected to be able to clearly analyze the views of Imam Syafi'i and the Marriage  Law  regarding  marriage  marriages  because  impotent  husband  with  data  collection techniques through a review of library materials related to the problem. Based on the results of the study,  based  on  the  opinion  of  the  Imam  Shafi'I  school  (fiqh  munakahat)  if  the  husband  is impotent  and  his  impotence  results  in  the  purpose  of  marriage  being  not  achieved,  either  for procreation or for having sexual relations and causing suffering for his wife, the wife has the right
to sue Faskh and the judge may validate the marriage if it is proven. Meanwhile, in the Marriage Law regarding the concept of marriage because the husband is impotent, it is explained in Article 22 of Law Number 1 of 1974 concerning marriage, that: "a marriage can be annulled if the parties do not meet the requirements to enter into a marriage". The conditions referred to are described in more  detail  in  Article  19  letter  (e)  of  Government  Regulation  Number  9  of  1975  concerning divorce  can  occur  for  reasons,  namely  that  one  of  the  parties  has  a  disability  or  illness  which results  in  not  being  able  to  carry  out  his  obligations  as  a  husband.  However,  the  Marriage  Law does  not  regulate  in  detail  the  diseases  that  can  be  submitted  as  reasons  for  divorce.  The benchmark  is  where  the  disability  or  disease  interferes  with  the  parties  carrying  out  their obligations  as  husband  and  wife,  then  the  disability  or  disease  can  be  submitted  as  a  reason  for divorce.  the  impossibility  of  carrying  out  the  obligations  required  in  Article  PP  No.  9  of  1975 Article  19  Letter  (e)  is  an  impotent  disease  that  is  permanent  or  for  a  long  time.  The  relevance between  the  Munakahat  Fiqh  and  the  Marriage  Law  regarding  the  marriage  phase  because  the husband is impotent is the existence of a relationship that explains and complements each other. Key Words: Fasakh Marriage; Impotent husband; Imam Shafi'i; Marriage Law

## Pendahuluan
Perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat dua orang, 1 orang laki- laki  dan  1  orang  perempuan  untuk  menghalalkan  suatu  hubungan  di  antara  keduanya. 1 Keridhaan  kedua  belah  pihak  untuk  kebahagiaan  hidup  dalam  keluarga  yang  di  penuhi  rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhai oleh Allah SWT. 2 Dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami atau istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. 3
Hak  dan  kewajiban  suami  istri  itu  saling  memegang  peranan  penting  dalam  suatu rumah tangga. 4 Apabila salah satu pihak tidak dapat menjaga dan tidak dapat memeliharanya maka dapat di tunggu saat kehancuran rumah tangganya. Hak dan kewajiban itu dapat berupa hak dan kewajiban suami kepada istrinya maupun hak dan kewajiban istri kepada suaminya.
Perkara hak dan kewajiban ini banyak sekali menimbulkan masalah di tengah-tengah keluarga, antara lain contohnya: 5
1. Suami tidak sanggup memberi nafkah lahir kepada istrinya, seperti kebutuhan sehari- hari, pakaian dan yang lainnya. Istri yang tidak sabar menghadapinya dan tidak mau memikirkan  kekurangan  ekonomi,  akhirnya  menimbulkan  masalah  misalnya pertengkaran.
2. Suami mempunyai penyakit tidak sanggup bergaul dengan istrinya secara normal atau impoten.  Dalam  keadaan  seperti  ini  istri  yang  tidak  dapat  menerima  keadaan suaminya  itu,  atau  istri  yang  tidak  mampu  mengendalikan  daya  seksnya  timbullah pemikiran-pemikiran lain dalam dirinya, karna menyalurkan begitu saja tanpa adanya proses perkawinan di larang keras dalam ajaran agama Islam.
Kedua  masalah  ini  adalah  sebagian  kewajiban  suami  lahir  dan  batin  yang  tidak sanggup dia berikan kepada istrinya. Masalah yang di angkat dalam hal ini yaitu suami yang
1 Abdul  Syatar  and  Chaerul  Mundzir, TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB  (Kontribusinya  Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021).
2 Muammar Bakry et al., “Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID - 19 Outbreak?,” in Procedings of the International Confrence on Ummah: Digital Innovation, Humanities and Economic (ICU: DIHEc) (Kresna Social Science and Humanities Research, 2020).
3 Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
4 Adriana  Mustafa  and  Arwini  Bahram ,  “Relasi  Gender  Dalam  Pernikahan  Keturunan  Sayyid  Di  Desa  Cikoang Kabupaten  Takalar;  Studi  Kasus  Perbandingan  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Adat,” Mazahibuna;  Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 2 (2020), https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137.
5 Firdeweri, Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidak-mampuan Suami Menunaikan Kewajibannya (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1988), h.2.
mempunyai  penyakit tidak sanggup berhubungan dengan istrinya secara normal,  atau suami itu  impoten.  Kata  lain  dari  impoten  adalah  lemah  syahwat,  impoten  atau  lemah  syahwat menggambarkan seseorang tidak mampu melakukan hubungan seks. 6
Apabila  alat  kelamin  laki-laki  sudah  diamputasi  atau  suami  menderita  impotensi, wanita  mempunyai  hak  meminta  kepada  pengadilan  untuk  memisahkannya. 7 Bila  semua kenyataan telah terungkap, perpisahan dapat dilaksanakan. Namun banyak ahli hukum yang berbeda pendapat mengenai hal pemutusan ikatan perkawinan, bila salah satu dari pasangan tersebut  mendapati  pasangannya  menderita  suatu  penyakit  parah  setelah  di  langsungkannya perkawinan.Sebagian  ahli  menyatakan  bahwa  tidak  ada  satu  orangpun  diantara  pasangan yang mempunyai  pilihan untuk  memutuskan ikatan perkawinan dengan alasan adanya cacat atau kekurangan pada diri pasangannya.
Dalam  pandangan  Al-Qur’an,  dua  sasaran  perkawinan  yaitu  pemeliharaan  kesucian dengan ikatan kasih sayang sesama pasangan. Sasaran-sasaran hilang apabila salah satu dari pasangan  itu  terserang  penyakit,  mempunyai  cacat  yang  mengganggu  pasangannya,  atau menghalangi memuaskan nafsu alamiahnya.
Prinsip  hukum  perkawinan  dalam  Islam  yang  lainnya  yaitu  ikatan  perkawinan  tidak boleh menyebabkan penderitaan pada pasangan, atau melanggar batas-batas yang di tentukan oleh Allah SWT. Bila tidak ada pilihan untuk memutuskan perkawinan dengan alasan yang di sebutkan  di  atas,  prinsip  ini  pasti  di  langgar.  Kekurangan  atau  penyakit  yang  di  sebutkan mengakibatkan  penderitaan  pada  pasangan  yang  normal,  juga  bahaya  akan  selalu mengancam.  Kebencian  dan  dorongan  seksual  dapat  menyebabkan  pasangan  yang  normal melanggar ketentuan-ketentuan Allah swt.
Dalam  keadaan  seperti  ini  bias  menimbulkan  pengaduan  istri  kepada  Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkaranya. Tidak jarang istri memilih jalan perceraian sebagai akhir  dari  permasalahannya.  Dalam  pandangan  Islam  perceraian  tidak  hanya  hak  seorang suami  tapi  istri  juga  bisa,  dapat  di  lakukan  istri  dengan  jalan  fasakh.  Djamil  Latif mengungkapkan  dalam  bukunya  yang  berjudul  Aneka  Hukum  Perceraian  Di  Indonesia, bahwa  Islam  mengizinkan  perceraian  apabila  hal  tersebut  di  pandang  lebih  baik  dari  pada masih  dalam  ikatan  perkawinan,  karena  Islam  membuka  kemungkinan  perceraian  baik dengan  jalan  fasakh  maupun  talak  demi  menjunjung  tinggi  kebebasan  dan  kemerdekaan manusia. 8
Fasakh itu terbagi menjadi dua yaitu:
1. Fasakh yang tidak berkehendak pada keputusan hakim, maksudnya ialah waktu suami istri mengetahui adanya sebab yang merusak perkawinannya, ketika itu mereka wajib memfasakh-kan perkawinannya tanpa melalui proses pengadilan.
2. Fasakh  yang  berkehendak  kepada  keputusan  hakim,  hakimlah  yang  memberi keputusan tentang kelanjutan rumah tangga atau terjadi perceraian.
Fasakh  adalah  hak  suami  atau  istri,  tapi  dalam  pelaksanaannya  lebih  banyak  di lakukan oleh pihak istri. Mungkin di sebabkan karena suami telah mempunyai hak talak yang di berikan agama kepadanya.
Fasak  dalam  undang-undang  perkawinan  di  atur  dalm  bentuk  putusnya  perkawinan karena  perceraian.  Khususnya  perceraian  karena  gugatan  istri.  Putusnya  perkawinan  dalam kitab fiqih di sebut thalaq di atur secara cermat dalam undang-undang perkawinan, PP No.9 Tahun  1975  sebagai  aturan  pelaksanaan  dan  juga  secara  panjang  lebar  di  atur  dalam  KHI (Kompilasi  Hukum  Islam).    Pasal  38  UU  perkawinan  menjelaskan  bentuk  putusnya perkawinan dengan rumusan: Perkawinan dapat  putus karena kematian, perceraian, dan atas
6 Achmad Fanani, Pendidikan Seks Untuk Keluarga Muslim,(Yogyakarta: Orchid,2004), h.69.
7 Abdul Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 Desember (2019): 120 – 33, https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646.
8 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985), h.29.
keputusan hakim.  Pasal  ini di  tegaskan lagi dalam  KHI Pasal  113 dan di urIKn dLm  pasal 114 dengan rumusan: Putusnya perkawinan yang di sebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

## Pembahasan Fasakh Menurut Imam Syafi’i
Fasakh  menurut  Imam  Syafi’I 9 adalah  pembatalan  pernikahan  yang  muncul  karena adanya  aib,  kenyataan  tidak  terpenuhinya  syarat,  atau  dugaan  tidak  terpenuhinya  syarat. 10 Dalam qaul  qadim  Imam  Syafi’I berpendapat  bahwa fasakh adalah khulu’ yaitu perpisahan antara suami dan istri dengan adanya kompensasi. Umumnya bertujuan untuk menghilangkan kerugian di pihak wanita.
Dalam  perkawinan  Islam  terdapat  istilah  khiyar  yang  menurut  bahasa  adalah  pilihan atau  pilih-pilih,  sedangkan  menurut  istilah  adalah  suatu  keadaan  yang  menyebabkan  aqid memiliki hak untuk memutuskan aqadnya. Dalam perkawinan suami istri memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan perkawinan mereka atau mengakhirinya dengan beberapa faktor. Misalnya,  suami  mendapat  cacat  atau  penyakit  pada  istrinya  ataupun  sebaliknya  istri menemukan cacat atau penyakit pada suaminya, dimana cacat tersebut tidak mereka ketahui ketika  aqad  perkawinan.  Jika  hal  ini  terjadi  maka  masing-masing  memiliki  hak  untuk menjaga atau membatalkan perkawinannya.

## Pengertian perkawinan
Masing-masing  ulama  memiliki  pendapat  tersendiri  mengenai  makna  dari perkawinan,  antara  lain  mazhab  Syafi’I  dan  mazhab  Hanafi.  Menurut  mazhab  Syafi’i, perkawinan  dengan  akad  yang  mengandung  kebolehan  melakukan  hubungan  suami  istri dengan  lafal  nikah/kawin  ataupun  yang  semakna  dengan  itu.  Sedangkan  menurut  mazhab Hanafi, perkawinan dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri  antara  laki-laki  dan  perempuan  selama  tidak  ada  halangan  syara’.  Menurut  asalnya perkawinan hukumnya adalah sunnah dalam pandangan para ulama.

## Hukum perkawinan
Perkawinan  memiliki  tujuan  yang  mulia,  tapi  orang-orang  yang  hendak  melakukan perkawinan  memiliki  kondisi  dan  situasi  yang  bereda-beda  untuk  itu  para  ulama mengklasifikasikan hukum perkawinan kedalam beberapa keadaan, 11 yaitu:
1. Sunnah,  hukum  ini  berlaku  bagi  orang-orang  yang  memiliki  keadaan  normal. Misalnya  apabila  dia  tidak  melakukan  perkawinan  dia  tidak  akan  berbuat  zina  dan tidak akan melakukan perbuatan zalim pada orang lain. 12
2. Makruh,  hukum  ini  berlaku  bagi  orang-orang  yang  belum  siap,  belum  pantas  dan belum memiliki keinginan untuk mrlangsungkan perkawinan. Hukum ini berlaku juga buat  orang-orang yang  memiliki cacat  fisik  dan mempunyai  penyakit yang idak bisa di sembuhkan dan di takutkan akan menzalimi istrinya. 13
3. Wajib, hukum ini berlaku bagi orang-orang yang sudah siap, sudah pantas dan sudah mampu untuk melakukan perkawinan, dan memiliki kekhawatiran dalam dirinya akan terjerumus dalam kemaksiatan apabila tidak segera menikah.
9 Syatar, “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.”
10 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqihu asy-syafi’I Al-Muyassar, (Beirul: Darul Fikr, 2008), h.31.
11 Kementerian  Agama  RI,  “PERATURAN  MENTERI  AGAMA  REPUBLIK  INDONESIA  NOMO  20  TAHUN  2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN” (2019).
12 Fahd  bin  Abdul  Karim  bin  Rasyid  As-Sanidy,  Pernikahan  Dalam  Islam,  (Jakarta,  Cendikia  Sentra  Muslim, 2005),h 33.
13 Abdurrahman Al-Jaziri, Al- Fiqh ‘Ala Al -Mazahib Al- Arba’Ah, Jilid IV (Kairo: Dar al-Fajri, 2000).
4. Haram,  hukum  ini  berlaku  untuk  orang-orang  yang  tidak  siap  untuk  menikah  dan tidak  akan  mampu  memberikan  nafkah  lahir  batin  kepada  istrinya  setelah  menikah, dan dia yakin akan berbuat zalim kepada istrinya setelah menikah.
5. Mubah,  hukum  ini  berlaku  untuk  orang  yang  belum  mendapatkan  dorongan  untuk melakukan  perkawinan  dan  perkawinan  itu  sendiri  tidak  akan  mendatangkan kemudharatan kepada siapapun.
Sedangkan  perkawinan  menurut  pasal  1  Undang-undang  perkawinan  adalah  ikatan lahir  batin  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  yang bertujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  yang Maha Esa. Dari ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari 5 unsur yaitu :
1. Ikatan lahir batin
2. Seorang pria dan wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

## Rukun dan Syarat Perkawinan
Perkawinan  dalam  Islam  tidak  semata-mata  sebagai  hubungan  atau  kontrak  biasa, akan  tetapi  ia  mempunyai  nilai  ibadah.  Pernikahan  yang  penuh  nilai  dsan  bertujuan  untuk mewujudkan  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawadah  dan  warahmah.  Oleh  karena itu  perlu  di  atur  dengan  syarat  dan  rukun  tertentu,  agar  tujuan  disyariatkannya  pernikahan tercapai. 14
Syarat-syarat perkawinan:
1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
a. Beragama Islam
b. Laki-laki
c. Jelas orangnya
d. Dapat memberikan persetujuan
e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
a. Beragama Islam
b. Perempuan
c. Jelas orangnya
d. Dapat dimintai persetujuan
e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah syarat-syaratnya:
a. Laki-laki
b. Dewasa
c. Mempunyai hak perwalian
d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah syarat-syaratnya:
a. Minimal dua orang laki-laki
b. Hadir dalam ijab qabul
c. Dapat mengerti maksud akad
d. Islam
e. Dewasa
5. Ijab qabul syarat-syaratnya:
14 Sabir Maidin, “NIKAH MUT’AH PERSPEKTIF HADIS NABI SAW.,” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019), https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10627.
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
c. Memakai kata nikah tazwij
d. Antara ijab dan qabul bersambungan
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
f. Orang yang terkait dalam ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
6. Majelis ijab dan qabul dihadiri paling sedikit empat orang, yaitu: Calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi. Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan, UU perkawinan meletakkan syaray- syarat  yang  ketat  bagi  pihak-pihak  yang  akan  melangsungkan  perkawinan.  Bab  II pasal 6 hingga pasal 12 memuat syarat-syarat perkawinn itu sebagai berikut:
a. Persetujuan kedua belah pihak
b. Izin orang tua atau wali
c. Batas umur untuk kawin
d. Tidak terdapat larangan kawin
e. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain
f. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama yang akan dikawini
g. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah)
h. Memenuhi tata cara pernikahan. 15

## Larangan perkawinan
Larangan perkawinan dalam Islam, adapun yang di maksud dengan perkawinan di sini yakni  dengan  siapa  dia  boleh  melakukan  perkawinan  dan  dengan  siapa  dia  di  larang  (tidak boleh menikah). 16 Dalam hal ini macam-macam larangan menikah antara lain:
1. Larangan perkawinan karena berlainan agama 17
Dasar  hukumnya  yakni  dalam  dalam  Al-Qur’an  Surah  Al-Baqarah  ayat  221,  “dan janganlah  kamu  nikahi  wanita-wanita  mushrik,  sebelum  mereka  beriman, sesungguhnya  wanita  budak  yang  mukmin  lebih  baik  daripada  wanita  mushrik walaupun ia menarik hatimu”
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah
Dari  sudut  ilmu  kedokteran,  perkawinan  antara  keluarga  yang  berhubungan  darah terlalu  dekat  itu  akan  mengakibatkan  keturunannya  kelak  kurang  sehat  atau  cacat bahkan intelegensinya kurang cerdas. 18 Dalam Al-Qur’an banyak di sebutkan tentang larangan  dalam  perkawinan  sedarah.  Seperti  dalam  Al-Qur’an  surat  An-Nisa  yang berbunyi “dilarang kamu menikahi perempuan dari saudara kandungmu”. Larangan di sini  bukan  berarti  menikahi  dalam  arti  formil  saja  (melalui  prosedur  akad  nikah dengan  ijab  Kabul),  tetapi  juga  dilarang  menikahi  secara  materil  yaitu  melakukan hubungan seksual.

## Pengertian Impotensi
Impotensi  menurut  bahasa  adalah  orang  yang  tidak  sanggup  bersetubuh.  Sedangkan menurut  istilah  orang  impoten  adalah  orang  yang  tidak  sanggup  menyentuh  istrinya  secara
15 Rasjidi Lily, Hukum Perkawinan dan Perceraian,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1991), h.73
16 Kurniati Kurniati, “Fiqhi Cinta: Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta Dan Membina Keluarga,” Al-Daulah 1, no. 1 (2012): 1 – 15.
17 Kurniati  Kurniati,  “PEREMPUAN  DAN KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA:  Diskursus  HAM  Dalam  Karya Nawal  Sa’dawi  Kurniati,” Al  Daulah :  Jurnal  Hukum  Pidana  Dan  Ketatanegaraan 8,  no.  Vol  8,  No  1  (2019) (2019): 52 – 61, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
18 Dr. Ahmad Ramali, Jalan Menuju Kesehatan Jilid 1.(Jakarta: Djambatan, 2003), h.221.
utuh,  karena  terhalang  oleh  sisuami  itu  sendiri.  Dalam  ilmu  kedokteran  yang  dimaksud impoten atau difungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi  yang  cukup  untuk  menyelesaikan  koiteus  (persetubuhan  antara  laki-laki  dan perempuan).  Pasien  dapat  melaporkan  penurunan  frekuensi  ereksi,  ketidakmampuan  untuk mencapai ereksi yang keras, atau detumescence (menghilangnya ereksi) yang cepat. 19

## Sebab-Sebab impotensi
Dari  segi  penyebabnya,  impotensi  dibagi  menjadi  tiga  bagian  antara  lain  sebagai berikut:
1. Impotensi  organis  adalah  impoten  yang  disebabkan  oleh  penyakit  kelamin  atau penyakit  lainnya  yang  mungkin  mempengarungi  alat  kelamin,  sehingga  kemampuan seksualnya  tidak  normal.  Penyakit  yang  di  maksud  diatas  yaitu  mencakup  teroma operasi  yang  menyebabkan  sirkulasi  darah  ke  zakar  tidak  baik,  kerusakan  sum-sum tulang  belakang,  pembengkakan  prostat,  kerusakan  saraf  akibat  penyakit  kelamin, atau karena pembengkakan syaraf karena difteria.
2. Impotensi  fungsional  adalah  impotensi  yang  disebabkan  oleh  gangguan  saraf, pemakaian  obat-obatan  anti  hipertensi,    antidepresi,  trankuilizer,  obat  diksi  seperti alcohol,  barbiturate,  heroin,  amfetamin  secara  berlebihan.  Sebagaimana  diketahui ereksi  yang  biasanya  berlanjut  dengan  ejakulasi  semuanya  di  atur  oleh  saraf  secara otomatis.  Apabila  saraf  itu  terganggu  maka  sudah  tentu  potensi  seksualnya  juga terganggu.
3. Impotensi  psikis  adalah  impotensi  yang  disebabkan  oleh  factor  psikologis.  Laki-laki yang menderita impotensi ini dari segi fisik penisnya normal, namun tidak bisa ereksi karena  ada  gangguan  yang  bersifat  psikis.  Namun  jika  di  biarkan  bisa  menjadi impotensi sejati. 20

## Jenis-jenis Impotensi
Di  kalangan  mazhab-mazhab  fiqih  terdapat  rincian-rincian  dan  jumlah  cacat  yang menyebabkan  terjadinya  fasakh  perkawinan,  diantaranya:  impotensi,  al-jub  dan  al-khasha’, gila, sopak, dan kusta. 21
1. Impotensi adalah penyakit yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandangnya tidak  mampu  melakukan  tugas  seksualnya.  Dalam  keadaan  seperti  itu,  pendapat seluruh madzhab seorang istri dapat membatalkan perkawinannya.
2. Al-jub dan Al-khasha. Al-jub adalah terpotongnya zakar, sedangkan Al-khasha adalah kehilangan atau pecahnya buah zakar.
3. Gila adalah adanya gangguan jiwa.
4. Sopak  adalah  penyakit  yang  biasanya  menyerang  pada  bagian  kulit  sehingga  kulit bertukar menjadi putih.
5. Kusta adalah penyakit yang menyerang kulit dan jaringan saraf serta mata dan selaput yang melapisi bagian dalam hidung.

## Hukum Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Dalam Fiqih Munakahat
Fqih  munakat  terdiri  dari  dua  kata  yaitu  fiqih  dan  munakahat.  Fiqih  adalah  bahasa arab  yang  di  pakai  sehari-hari  orang  arab  dan  terdapat  pula  dalam  Al-Qur’an,  yang  secara etimologi berarti “paham”.
Dalam  defenisi  ini  fiqih  di  ibaratkan  dengan  ilmu  karena  memang  dia  merupakan bentuk dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan prinsip dan metodologinya. Dalam
19 Brunner & Suddarth, Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah, (Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1997),  h.1621
20 Anang Zamroni dan Ma’ruf Asrori, Bimbingan Seks Islami, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), h.110
21 Muhammad Jawad Mugniyah, Terjemah Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001),  h.351
literature  bahasa  Indonesia  fiqkih  itu  biasa  di  sebut  dengan  hukum  Islam  di  artikan  dengan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu ilahi dan penjelasannya dalam sunnah nabi tentang tingka  laku  manusia  mukallaf  yang  di  akui  dan  diyakini  mengikat  untuk  semua  yang beragama Islam.
Para  ulama  berbeda  pendapat  tentang  bolehnya  menuntut  cerai  (fasakh)  disebabkan adanya  cacat  pada  salah  satu  dari  suami  atau  isteri.  Diantaranya  Wahbah  al-Zuhaili  dalam bukunya Fiqh al-Islam  wa ‘Adillahtuh mengategorikan cacat yang terdapat pada suami atau isteri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kepada dua hal:
1. Kelemahan  atau  cacat  badan  yang  menjadi  penghalang  bagi  hubungan  seksual, misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bias melakukan hubungan seksual),  atau  impoten,  atau  dikebiri.  Bagi  wanita  vaginanya  tersumbat  daging  atau tersumbat tulang.
2. Kelemahan  atau  cacat  yang  tidak  menjadi  penghambat  bagi  hubungan  suami  istri, namun  dalam  bentuk  penyakit  yang  berbahaya  yang  membuat  lawan  jenisnya  tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menahan resiko. Terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit lainnya. 22
Dasar  Hukum  Fasakh  nikah  dalam  hukum  Islam  diakui  sebagai  salah  satu  bentuk farqun  atau  pemutusan  hubungan  pernikahan  yang  legal  secara  hukum.  Para  ahli  hukum Islam  membenarkan  dan  membolehkan  membatalkan  nikah  jika  terdapat  sebab  yang  kuat yang  melatarbelakanginya.  Hukum  fasakh  nikah  ini  erat  kaitannya  dengan  konsep  khiyār dalam  pernikahan. 23 Hal  ini  dapat  dideskripsikan  dalam  konteks  sepasang  suami  isteri  yang menikah, salah satu di antara keduanya ada aib atau cacat yang sebelumnya tidak diketahui. Setelah  akad  dilangsungkan,  maka  salah  satu  pasangan  mendapati  adanya  cacat  dari pasangannya,  dan  ia  memiliki  khiyār  untuk  melanjutkan  apakah  hubungan  nikahnya  tetap berlangsung atau ia memilih untuk fasakh nikah.
Dalil yang digunakan sebagai dasar hukum fasakh di antaranya mengacu pada QS. al- Nisa’  [4]  ayat  23-24:  Diharamkan  atas  kamu  (mengawini)  ibu-ibumu;  anak-anakmu  yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anakanak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki;  anak-anak  perempuan  dari  saudara-saudaramu  yang  perempuan;  ibu-ibumu  yang menyusui  kamu;  saudara  perempuan  sepersusuan;  ibu-ibu  isterimu  (mertua);  anak-anak isterimu  yang  dalam  pemeliharaanmu  dari  isteri  yang  telah  kamu  campuri,  tetapi  jika  kamu belum  campur  dengan  isterimu  itu  (dan  sudah  kamu  ceraikan),  maka  tidak  berdosa  kamu mengawininya;  (dan  diharamkan  bagimu)  isteri-isteri  anak  kandungmu  (menantu);  dan menghimpunkan  (dalam  perkawinan)  dua  perempuan  yang  bersaudara,  kecuali  yang  telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah  kepada  mereka  maharnya  (dengan  sempurna),  sebagai  suatu  kewajiban;  dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Melalui  ayat  di  atas,  diketahui  bahwa  selain  wanita-wanita  sebagaimana  tersebut dalam ayat di atas adalah halal dinikahi. Sebab tidak adanya hubungan kemahraman kecuali
22 Wahbah  Al  Zuhaili,  Fiqih  Islam  Wa  Adillatuh,  Jilid.  9,  Ter  dari  Al  Fiqh  Al  Islami  Wa  Adillahu,  (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h.56-59.
23 Shalih Fauzan, al-Mulakhkhaṣ al-Fiqh, (Terj; Asmuni), (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 501-508.
menikahi  seorang  wanita  dengan  bibinya  secara  poligamis  dilarang. 24 Di  dalam  Tafsir  Ibn Kasir  disebutkan  bahwa  ayat  di  atas  menerangkan  haramnya  mahram  berdasarkan  nasab keturunan  dan  hal-hal  yang  mengikutinya  berupa  persesusuan  dan  hubungan  mahram  yang disebabkan oleh perkawinan. 25
Islam  melarang  menikahi  beberapa  kategori  perempuan,  mulai  dari  ibu,  saudari perempuan,  hingga  larangan  nikah  terhadap  perempuan  yang  masih  bersuami  dan  saudari perempuan  sepersusuan. 26 Apabila  pernikahan  tetap  dilakukan,  misalnya  karena  laki-laki tidak  mengetahui  bahwa  yang  dinikahinya  itu  saudari  perempuannya  sebab  telah  lama berpisah,  maka  dalam  kasus  semacam  ini,  nikah  mereka  wajib  dirusakkan  dengan  fasakh nikah. 27

## Hukum Fasakh Perkawinan Kaena Suam Impoten Dalam Undang-Undang Perkawinan
Pembatalan perkawinan juga mempunyai dasar hukum yang tegas di  Indonesia yang diatur  dalam  pasal  22  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  bahwa: “perkawinan  dapat  dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan perkawinan”. Selain pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 di atas, juga diatur dalam  pasal  24  disebutkan  bahwa:  “Barang  siapa  yang  masih  terikat  dirinya  dengan  salah satu  dari  kedua  belah  pihak  dan  atas  dasar  masih  adanya  perkawinan  dapat  mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini. 28
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal terkait yang ada hubungannya  tentang  putusnya  perkawinan  karena  alasan  cacat  badan,  yitu  dalam  pasal  38 dan pasal 39 berbunyi:
Perkawinan dapat putus karena:
1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan dengan rumusan:
a. Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah pengadilan yang bersangkuta berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
b. Untuk  melakukan  perceraian  harus  ada  cukup  alasan,  bahwa  anatara  suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
c. Tata  cara  perceraian  di  depan  sidang  pengadilan  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan tersendiri.
Ayat  (2)  UU  Perkawinan  Pasal  39  di  jelaskan  lebih  rinci  dalam  PP  pada  Pasal  19 dengan rumusan:
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan. 29
1. Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabok,  pemadat,  penjudi,  dan  lain sebgainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selma  2  (dua)  tahun  berturut-turut  tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
24 Sudarto, Masa’il Fiqhiyyah al-Hadisah, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), h. 176.
25 Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdul  Rahman  bin  Ishaq  Alu  al-Syaikh,  Tafsir  Ibn  Kasir,  (Terj:  M  Abdul Ghoffar EM, Abdurrahim Mu’thi, dan Abu Ihsan al-Atsari), Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi’i, 2004), h. 266
26 Muammar Muhammad Bakry, “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar,” JICSA  (Journal of Islamic Civilization in  Southeast  Asia) 9, no. 1 (2020): 1 – 21, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.12005.
27 Ahmad Sarwat, Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 469.
28 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
29 Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
4. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
5. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Pada pasal 19 huruf (e), perceraian dijelaskan dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan  salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Adapun yang dimaksud dengan “cacat” disni ialah  cacat  jasmani  dan  rohani  yang  tidak  dapat  dihilanghkan  atau  dapat  dihilangkan  tetapi dalam  waktu  yang  lama,  yang  karena  cacat  tersebut  tidak  akan  mencapai  tujuan perkawinannya.  Pasal  19  huruf  (e)  ini  dapat  dipahami  bahwa  apabila  terjadi  pernikahan namun  suami  mempunyai  cacat  yang  menghalangi  terjalinnya  keharmonisan  rumah  tangga, maka  pernikahannya  fasakh,  karena  menurut  pasal  tersebut  perkawinannya  putus.  Oleh karena  itulah,  apabila  suami-istri  yang  telah  melangsungkan  perkawinan  dengan  cara  Islam dan  sesuai  dengan  rukun  syaratnya  menurut  hukum  Islam  dan  Perundang-undangan,  tetapi dalam  perjalanan  rumah  tangganya,  salah  satu  pasangan  mengalami  cacat  atau  penyakit, secara otomatis akad nikahnya fasakh atau rusak. 30
Relevansi  Antara  Fiqh  Munakahat  Dengan  Undang-Undang  Perkawinan  Tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten.
Relevansi  antara  Fiqh  Munakahat  dengan  Undang-Undang  Perkawinan,  kaitannya dengan fasakh perkawinan karena suami impoten adalah adanya keterkaitan hubungan yang saling  menjelaskan  dan  saling  melengkapi.  Adapun  hubungan-hubungan  tersebut  dapat dijabarkan sebagai berikut :
Dalam  fiqh  munakahat,  pembahasan  mengenai  fasakh  perkawinan  karena  suami impoten dijelaskan lebih detail dan mendalam, apabila suami itu mengidap penyakit impoten secara otomatis terjadi fasakh. Para ulama mazhab sepakat tentang hal cacat berupa impoten yang dijadikan alasan menuntut cerai fasakh karena dengan cacat seperti itu seorang laki-laki tidak  mampu  lagi  memenuhi  maksud  perkawinan,  baik  maksud  utama  yaitu  untuk berketurunan  ataupun  untuk  mengadakan  hubungan  seksual.  Adapun  tujuan  para  ulama mazhab  untuk  membolehkan  mem-fasakh-kan  perkawinan  ini  adalah  atas  dasar  untuk menghilangkan  kemudharatan  bagi  suami  atau  istri,  kemudharatan  yang  dimaksud  adalah dengan adanya penyakit impoten yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan batin istri sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara suami dan istri. Oleh karena  itu,  untuk  mencari  kebaikan  bersama,  kemudharatan  tersebut  harus  dihilangkan dengan  jalan  mem-fasakh-kan  perkawinannya.  Perceraian  tersebut  bertujuan  untuk memperoleh kemaslahatan dan mencegah akibat yang lebih buruk dari kedua belah pihak.
Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat konsep  fasakh  perkawinan  karena  suami  impoten.  Yang  ada  hanya  pasal-pasal  yang menjelaskan  putusnya  perkawinan,  pembatalan  perkawinan,  pencegahan  perkawinan,  dan larangan  nikah.  Konsep  yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut  merupakan  pasal-pasal  yang memberikan  pemahaman  bahwa  apabila  terdapat  perkawinan  yang  melanggar  pasal-pasal tersebut, perkawinan tersebut fasakh dan harus dibatalkan. 31
30 “Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Jakarta, 1974).
31 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Poligami  dan  Problematikanya),  cet.  ke-1  (Bandung:  Pustaka  Setia,  2008),  h. 172.

## Kesimpulan
Dalam  fiqh  munakahat  dengan  berdasarkan  kepada  pendapat  para  mazhab  apabila suami  berpenyakit  impoten,  baik  yang  diketahui  sebelum  akad  maupun  setelah  akad  dan keimpotenannya  mengakibatkan  tujuan  perkawinan  tidak  tercapai  bahkan  menimbulkan keresahan  serta  penderitaan  bagi  istrinya,  istri  ada  mempunyai  hak  untuk  menuntut  fasakh kepada hakim, dan hakim boleh mem-fasakh-kan perkawinannya dengan melalui proses dan terbukti keimpotenan suaminya itu. Salah  satu  syarat  yang diberikan sebelum di-fasakh-kan perkawinannya, si istri disuruh menunggu selama satu tahun dengan harapan penyakit suami itu  sembuh.  Jika  batas  waktu  maksimum  satu  tahun  penyakitnya  belum  juga  sembuh,  maka perkawinannya  harus  di-fasakh-kan.  Sedangkan  Tentang  konsep  fasakh  perkawinan  karena suami  impoten  menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  dijelaskan  dalam  Pasal  39  ayat  (2) Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974.  Dijelaskan  lebih  rinci  dalam  Pasal  19  (e)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, mengenai alasan- alasan perceraian yaitu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami.  Namun  UU  Perkawinan  tidak mengatur  secara  rinci  penyakit  yang  dapat  diajukan  sebagai  alasan  perceraian.  Patokannya adalah  dimana  cacat  atau  penyakit  tersebut  menganggu  para  pihak  menjalankan kewajibannya sebagai  suami istri, maka cacat  atau penyakit tersebut  dapat  diajukan sebagai alasan perceraian. ketidakmungkinan melaksanakan kewajiban yang dituntut dalam pasal PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (e) adalah penyakit impoten yang bersifat permanen atau dalam waktu yang lama. Keputusan pengadilan Agama tidak menetapkan fasakh perkawinan melainkan telah terjadi perceraian. Relevansi antara Fiqh Munakahat dengan UU Perkawinan tentang fasakh perkawinan karena suami impoten adalah adanya keterkaitan hubungan yang saling  menjelaskan  dan  saling  melengkapi.  Dalam  Fiqh  Munakahat,  pembahasan  mengenai fasakh perkawinan karena suami impoten dijelaskan sangat detai dan mendalam, Sedangkan dalam  Undang-Undang  Perkawinan  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974,  PP  Nomor  9  Tahun  1975  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  terdapat  konsep  fasakh perkawinan karena suami  impoten. Yang ada hanya pasal-pasal  yang menjelaskan putusnya perkawinan,  pembatalan  perkawinan,  pencegahan  perkawinan,  dan  larangan  nikah.  Konsep yang  berkaitan  dengan  hal  tersebut  merupakan  pasal-pasal  yang  memberikan  pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar pasal-pasal tersebut, perkawinan tersebut fasakh dan harus dibatalkan.

## Daftar Pustaka
Al-Jaziri, Abdurrahman. Al-Fiqh  ‘Ala  Al-Mazahib Al-Arba’Ah, Jilid  IV . Kairo: Dar al-Fajri, 2000.
Bakry,  Muammar  Muhammad.  “Laws  Exegesis  Versus  (Comparative  Studies  in Understanding  Religious  Text  and  Teh  Istinbath  Process  of  Law  on  Mahar.” JICSA (Journal  of  Islamic  Civilization  in  Southeast  Asia) 9,  no.  1  (2020):  1–21. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jicsa.v8i2.12005.
Bakry,  Muammar,  Abdul  Syatar,  Achmad  Abubakar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  and Islamul Haq. “Is It Possible to Perform Online Marriage during COVID-19 Outbreak?” In Procedings  of  the  International  Confrence  on  Ummah:  Digital  Innovation, Humanities  and  Economic  (ICU:  DIHEc) .  Kresna  Social  Science  and  Humanities Research, 2020.
Kementerian  Agama  RI.  “PERATURAN  MENTERI  AGAMA  REPUBLIK  INDONESIA NOMO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN.” 2019.
Kurniati,  Kurniati.  “Fiqhi  Cinta:  Cara  Bijak  Hukum  Islam  Menyemai  Cinta  Dan  Membina Keluarga.” Al-Daulah 1, no. 1 (2012): 1–15.
Kurniati  Kurniati.  “PEREMPUAN  DAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA:
Diskursus  HAM  Dalam  Karya  Nawal  Sa’dawi  Kurniati.” Al  Daulah :  Jurnal  Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61. http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
Maidin, Sabir. “NIKAH MUT’AH PERSPEKTIF HADIS NABI SAW.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019). https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10627. Mustafa, Adriana, and Arwini Bahram. “Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di  Desa  Cikoang  Kabupaten  Takalar;  Studi  Kasus  Perbandingan  Hukum  Islam  Dan Hukum  Adat.” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  2  (2020). https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137.
Syatar, Abdul. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  Desember (2019): 120–33. https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB (Kontribusinya  Terhadap  Pengembangan  Fikih  Di  Indonesia) .  Gowa:  Alauddin University Press, 2021.
“Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.”  Jakarta,
1974.