Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.534-548                       Zakiy Bima Kusuma Aliyan, Elfrida Gultom DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## PEMBAHARUAN HUKUM KEBERADAAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU  KORUPSI
Zakiy Bima Kusuma Aliyan 1 , Elfrida Gultom 2
Universitas Triksakti Correspondent author : zakiybue@gmail.com Jl. Letjen S. Parman No.1, RT.6/RW.16, Grogol, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11440 Indonesia

## Abstract
This paper raises the issue of the existence of the death penalty in the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and the concept of the death penalty for perpetrators of corruption. The criminal  act  of  corruption  is  classified  as  a  special  crime  that  needs  to  be  dealt  with  firmly. Severe  punishment  is  needed  to  limit  this  crime  from  becoming  more  rampant,  such  as  the death  penalty  which  is  the  most  severe  punishment  in  criminal  law.  This  study  discusses  the implementation of the death penalty in Indonesia in accordance with the law and explains the threat of the death penalty in the Corruption Crime Act, especially in Article 2 paragraph (2).  The  research  uses  primary  legal  sources,  secondary  legal  sources,  and  tertiary  legal sources  the  data  collection  method  used  is  document  and  legal  research  by  conducting legal analysis of existing laws and regulations related to criminal penalties for criminal acts of corruption, also researching legal reforms in the new Criminal Code related to death penalty reform.

## Keywords: Corruption Crime; Criminal Law Reform; Death Penalty

## Abstrak
Bersumber dari masalah terkait keberadan hukuman mati pada Undang-undang Nomor 31 Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  dan  adanya  aturan  dalam  UU  tersebut  yang  memberikan  hukuman  mati bagi orang yang melakukan perbuatan korupsi. Perbuatan  korupsi tergolong tindak pidana khusus  yang  perlu  ditindak  tegas.  Diperlukan  hukuman  yang  berat  untuk  membatasi  agar kejahatan  ini  tidak  semakin  merajalela,  seperti  hukuman  mati  yang  merupakan  hukuman terberat  yang  diberikan  pada  pelaku  kejahatan  sekarang  ini.  Pada  artikel  ini  akan membahas  terkait  bagaimana  Indonesia  menerapan  hukuman  mati,  sesuai  dengan Undang-Undang dan menjelaskan tentang ancaman hukuman mati pada Undang-Undang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  khususnya  pada  Pasal  2  ayat  ke  2.  Penulis  dalam melakukan  pengkajian  menggunakan  sumber  hukum  peraturan  perundang-undangan, sumber hukum dari tulisan-tulisan hukum yang sudah ada serta sumber hukum dari putusan pasca  peradilan,  dan  media  internet  terkait  pembaharuan  hukum  pada  keberadaan hukuman  mati  tersebut,  penelitian  dokumen  dan  hukum  dilakukan  dengan  cara  analisis pada undang-undang yang berlaku.
Kata Kunci: Pidana Mati; Pembaharuan Hukum Pidana; Tindak Pidana Korupsi
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.534-548 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  termasuk  negara  kesatuan  yang  berbentuk  republic,  sering disebut  dengan  sebutan  negara  hukum (Rechtstaat) seperti  yang  disebutkan  pada  UUD 1945.  Akibat  dari  negara  Indonesia  sebagai  negara  hukum  yaitu  tiap-tiap  hal  yang dilakukan  harus  berdasarkan  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  perarturan-peraturan tersebut menentukan hal yang bisa dilakukan atau yang tidak bisa dilakukan. Penentuan ini dibuat  dengan  maksud  terncapainya  kehidupan  masyarakat  yang  seimbang.  Segala perbuatan dan hubungan dalam bermasyarakat dilarang bertentangan dengan undang- undang  yang  sudah  dikeluarkan  dan  berlaku  di  lingkungan  masyarakat.  Jika  masyarakat melanggar  peraturan  yang  telah  ditetapkan,  akan  dikenakan  hukuman,  bagi  para pelanggar  hukum,  baik  berupa  hukuman  administratif,  hukuman  perdata,  maupan hukuman  pidana.   Hukuman  pidana  diberikan  bagi  pelanggar  peraturan  yang  ada  di dalam  undang-undang  yang  berlaku  berisi  ancaman  hukuman  pidana  di  dalamnya. Hukuman  Pidana  ada  sebagai  penjatuhan  bentuk  kesakitan  bagi  orang-orang  yang melanggar  hukum  (Wadong,  2000).  Penjatuhan  kesakitan  ini  bertujuan  memberikan penderitaan, dijatuhkan melalui badan hukum. Pelanggar hukum yang diberikan hukuman adalah orang-orang yang menurut Peraturan Perundang-Undangan melakukan perbuatan pidana, hukuman pidana ada sebagai terugan negara bagi orang-orang yang melanggar hukum. (Rosna Wati & Fatah, 2020). Jenis kejahatan di Indonesia yang berasal dari Pasal Ke 10  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  terdiri  dari  perbuatan  pidana  tambahan dan  pidana  poko.  Pidana  tambahan  termasuk  diantaranya  perampasat  aset  atau  hak khusus  atau  hukuman  alternatif  yang  dijatuhkan  menurut  putusan  hakim.  Sedangkan hukuman  mati,  denda  dan  kurungan  termasuk  perbuatan  pidana  pokok.  Menyangkut urusan hukuman mati di Indonesia aturanya sudah ada pada pasal-pasal dalam KUHP  baik KUHP lama dari Belanda ataupun KUHP Indonesia yang baru pada Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan  beberapa  undang- undang lain
Selanjutnya  hukuman  mati  juga  tercantum  pada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000  Tentang  Pengadilan  Hak Asasi  Manusia, Undang  Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Perubahan  Atas Undang- Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2003 tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.534-548                       Zakiy Bima Kusuma Aliyan, Elfrida Gultom DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme. Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Kemudian  undang-undang  yang  memuat  aturan  terkait  pelaksanaan  hukuman mati dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, (Jacob, 2017). Undang-undang ini hadir sebagai tindak lanjut dari Pasal Ke 10 dan Pasal Ke 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama) awalnya hukuman mati dilakukan  secara  gantung,    beberapa  pendapat  dari  ahli  baca  dan  dari  hukum mengungkapkan  bahwasanya  secara  teks  tidak ada  hukuman  mati  dalam Wetboek Van Straaftrecht (KUHP milik Belanda) ini bukan berarti belanda menolak hukuman mati namun adanya hukuman mati dalamun dengan pelaksanaan yang tidak pernah ada hingga saat ini, di negara asalnya yaitu belanda. kebanyakan pelanggar hukum yang dijatuhi hukuman mati  diampuni  oleh  raja.  Indonesia  mengadaptasi  KUHP  nya  dari  KUHP  Belanda  yang berlaku  untuk  Kawasan  disebut  Neserlands  Indische,  ditelusuri  lebih  lanjut  peraturan  ini sudah berlaku sejak 1 Januari 1918.
Disebutkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  PTPK)  memuat pengaturan pemberian hukuman mati pada Pasal 2 Ayat Ke 2 yang isinya: “ Dalam sesuatu hal  terkait  hukuman  pidana  seperti  disebut  dalam  Pasal  2  ayat  Ke  1  yaitu  melakukan pelanggaran hukum berupa perbuatan korupsi yang dilakukan pada keadaan khusus, bisat dilakukan  penjatuhan  hukuman  mati" Secara  tidak  langsung  isi  dari  kedua  Pasal  diatas Negara  mengungkapkan  keseriusannya dalam  melakukan  pemberantasan  pelaku  korupsi dan bentuk-bentuk perbuatan korupsi.
Sayangnya  dalam  peraturan  di  atas  unsur-unsur seperti  keadaan  khusus  /keadaan tertentu  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  baik  pada  pasal  lain  maupun  pada  penjelasan Undang-Undangnya.  Selain  itu  bukti  pelaku  korupsi  yang  dihukum  dengan  hukuman  mati juga belum ada di Indonesia, hukuman mati sementara hanya menjadi tuntutan saja ketika berada  meja  pengadilan.  Contohnya  pada  kasus  Dicky  Iskandardinata,  Jaksa  Penuntut Umum  (JPU)  menuntut  kepada  hakim  supaya  melakukan  pemberian  hukuman  mati kepada Dicky karena melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, pada putusan No. 114/pid. B/2006/PN.Jak.Sel. Pada tanggal 20 Juni 2006, tuntutan  JPU  tidak  dikabulkan  oleh  hakim,  dan  memutuskan  hukuman  seumur  hidup  bagi terdakwa,  Hal  ini  pun  mendapat  sorotan  yang  kurang  baik  dari  masyarakat.  Penerapan hukuman seberat-beratnya untuk membuat pelaku korupsi kapok dan jera menjadi belum terlaksana  secara  efektif,  Pembaharuan  hukum  diperlukan  untuk  membatasi  terjadinya perbuatan  korupsi  atau  mencegah  terjadinya  perbuatan  korupsi,  menegaskan  Tindakan penegakan hukum menjadi mendesak untuk dilakukan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.534-548 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146
Maksud  dan  tujuan  pembaharuan  hukum  dinilai  sangat  mendesak  Mendesaknya pembaharuan  hukum  ini  khususnya  dalam  hal  hukuman  pemindanaan  bisa  dilihat  dari unsur sosialbudaya sosialpolitik, filosofi sosial, atau dari bermacam-macam kebijakan hukum yang  suda,h  ada,  termasuk diantaranya  kebijakan  kebijakan  penegakan  hukum ,  kriminal dan  sosial.  (Arief,  2014). Terkait  dengan  pembaharuan  hukum  dalam  hukum  pidana,, adalah bertujuan untuk membuat pelakunya kapok dan jera. Hukuman pidana bermaksud sebagai  sarana  untuk  tercapaianya  sebuah  tujuan  dan  cara  untuk  mewujudkan  itu dituangkan  dalam  kerangka  konsep  dari  Undang-Undang  yang  ingin  diwujudkan,  yang mana  pemerintah  (khusunya  Dewan  Perwakilan  Rakyat)  selaku  pembentuk  Undang- Undang ingin substansi hukum yang ingin ditegakkan oleh pembuatnya dengan membawa hukuman  pidana.  Pemidanaan  bertujuan  untuk  melindungi  dan  mengayomi  masyarakat (Candra,  2013).  Dari  perspektif  ini,  kita  menyaksikan  adanya  perubahan  tujuan pemidanaan, yang sebelumnya hanya membuat si pelaku jera, namun sekarang sekaligus melindungi dan membimbing si pelaku. Permasalahan yang timbul dari perubahan tujuan pemidanaan yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap rasa keadilan masyarakat, dan kejahatan korupsi yang merajalela.
Penerapan  hukuman  mati  sebagai  salah  satu  bentuk  pemidanaan  belum  ada, menyebabkan undang-undang yang ada sekarang ini masyarakat merasa kurangn pada ancaman  hukuman  yang  diberikan  pada  pelaku  korupsi  seperti  halnya  hukuman  mati, sehingga  membuat  lebih  banyak  peluang  untuk  terjadinya  korupsi. Saat  ini,  hanya  ada  1 (satu)  pasal  pada  undang-undang  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang mengancam  diberikannya  hukuman  mati,  tidak  ada  ketakutan  bahwa  seseorang  akan melakukan  perbuatan  korupsi    selain  dengan  adanya  hukuman  mati.  Atas  dasar  itu, peningkatan  ancaman  hukuman  mati  bagi  para  pelaku  korupsi  dirasa  perlu  untuk dilakukan,  mengingat  perbuatan  korupsi  merupakan  kategori  kejahatan  khusus  yang berdampak  besar  pada  ekonomi  suatu  negara. Berdasar  latar  belakang yang  ada  maka akan  sangat  menarik  untuk  melakukan  kajian  yang  selanjutnya  dikaji  dan  dibuat  karya ilmiah  yang  judulnya “ Pembaharuan  Hukum  Keberadaan  Hukuman  Mati  Bagi  Pelaku Korupsi ” , Di bawah ini rumusan masalah yang dikaji dan dijawab dalam tulisan ini adalah
1. Bagaimana keberadaan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam peraturan perundang- undangan yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana pembaharuan hukum keberadaan hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam konsep kepastian hukum yang ada di Indonesia saat ini ?
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.534-548                       Zakiy Bima Kusuma Aliyan, Elfrida Gultom DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## METODOLOGI
Kajian  yang  dilakukan  bersumber  dari  beberapa  pasal  dan  penjelasan  pada  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  dan  Undang-Undang  Nomor  2/Pnps/1964  tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati.  Kajian  dilakukan  dengan  menggunakan  metode yurisdis normatif, dengan mendalami kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya dan konsep- konsep hukum bak yang sudah ada maupun gagasan-gagasan terbaru, sumber penelitian berasal dari buku-buku hukum yang sudah ada, kajian-kajian ilmiah sebelumnya dan juga melakukan  kajian  dari  studi  kepustakaan  melalui  media  internet  dan  media  sosial.  Pisau analisis yang digunakan adalah teori kepastian hukum, Gustav Radbrunch mengemukakan kepastian  hukum  ada  padaproduk  hukum  berupa  undang-undang.  (Ras  &  Trio  Suroso, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Keberadaan  Peraturan  Perundang-Undangan  Hukuman  Mati  bagi  Pelaku  Korupsi  di Indonesia
Dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang    Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  ada  pasan  dengan  muatan  aturan  terkait hukuman  mati  bagi  orang  yang  melakukan  perbuatan  korupsi  adalah  Pasal  2  tepatnya pada  Ayat  2,  bahwasanya  hukuman  mati  bisa  diberikan  pada  plaku  korupsi  apabila perbuatan korupsi yang dilakukan ada pada kondisi khusus. Dalam pasal dan ayat tersebut juga  menyebutkan  pada  kondisi  khusus  seperti  apa  saja  hukuman  mati  pada  orang  yang melakukan  perbuatan  korupsi  bisa  dilakukan,  kondisi  khusus  ini  menyangkut  pada  kondisi Indonesia  dalam  keadaan  terterntu  dan  menyangkut  kepentingan  orang  banyak  atau mendesak. Beberapa syarat disebutkan dalam pasal dan ayat tersebut.Berikut ini adalah isi Pasal 2 Ayat 2  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang dimaksud:
“ kalau  perbuatan  korupsi  itu  diperbuat  saat  negara  Indonesia  ada  dalam  keadaan berbahaya  disesuaikan  dengan  undang-undang  yang  sedang  ada,  keadaan berbahaya seperti pada saat ada krisis di dalam negara, adanya bencana alam dan residivis pelaku korupsi yang kembali terungkap. ”
Pemberian hukuman mati untuk orang yang melakukan korupsi diharapkan dapat membuat efek kapok dan jera juga mencegah pelaku-pelaku lainya melakukan hal yang sama, filosofi pidana terpadu yang diarahkan untuk membalas, mencegah pelaku, juga mendidik pelaku agar tidak mendasi residivis.
Perbuatan  Korupsi  sudah  lama  menggerogoti  perekonomian  negara  hingga  tidak pernah  mencapai  kesejahteraan  sosial  yang  diinginkan.   Maksud  dari  perbuatan  Korupsi pada  Pasal  2  ayat  Ke  1  UU  PTPK  sebagaimana    yang  dimaksud  dalam  pasal  2  ayat  ke  2 sebelumnya adalah :

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.534-548 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146
“ Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum perbuatan memperkaya diri  sendiri  atau  orang  lain  suatu  korporasi  yang  bisa  merugikan  keuangan  negara maupun  perekonomian  negara,  dikenakan  hukuman  penjara  baik  dengan  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara  sedikitnya  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama 20 (dua  puluh)  tahun  dikenakan  denda  sedikitnya  dua  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak satu milyar rupiah ”
Selanjutnya  berdasarkan  isi  pasal  tersebut  unsur-unsurnya  diurakan  pada  susunan  kalimat berirukut,  diantaranya,: setiap  orang,  secara  melawan  hukum,  memperkaya  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  dan  merugikan  keuangan  negara  maupun perekonomian negara, penjelasan dan rinciannya sebagai berikut :

## Setiap orang
Dalam  dalam  Pasal  1  Poin  ke  3  UU  PTPK  kalimat setiap  orang merujuk  pada,:  orang- perorangan  maupun  korporasi. tidak  mensyaratkan,  semisal  pejabat  atau  aparatur  sipil negara (asn) harus didampingi oleh perorangan lainya yang berbuat korupsi. Mengandung maksud  perbuatan  korupsi  yang  dilakukan  perorangan  atau  korporasi  baik  dari  kalangan apararur  sipil  negara  (asn)  maupun  bukan  asn,  perbuatan  korupsi  tidak  hanyak  terjadi  di kalangan asn saja, melainkan ada pada ruang lingkup yang lebuh luas(Wiyono, 2014).

## Melawan hukum
Pada dalam Pasal 2 Ayat ke 1 UU PTPK kalimat melawan hukum Meliputi Tindakan melawan hukum baik menentang hukum secara tertulis maupun melawan hukum secara tidak tertulis, mengandung maksud meski Tindakan yang dilakukan  tidak diatur dalam aturan yang ada, akan  tetapi  tindakan  tersebut  dianggap  tidak  baik  karena  kurang  cocok  apabila disandingkan dengan norma-norma sosial atau keadaan yang ada, serta kehidupan secara umumnya,  sehingga  Tindakan  yang  dilakukan  tersebut  dapat  diberikan  hukuman.  Dengan adanya  kata  maupun  pada  uraian  diatas,  terlihat  kalau  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  Jo  Undang-Undang    Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  terbagi  dalam  dua  aliran  ajaran  sifat  melawan  hukum,  yaitu   sifat melawan  hukum secara tertulis dan sifat melawan hukum secara tidak tertulis.
Penjelasan  sifat  melawan  hukum  tertulis  dan  sifat  melawan  hukum  tidak  tertulis  adalah sebagai berikut, diantaranya :

## 1. Sifat melawan hukum secara tertulis
Sifat  melawan  hukum  secara  tertulis  mengemukakan  kalau  perbuatan  melawan  hukum merupakan  perbuatan  yang  berlawanan  dengan  hukum  tertulis  yang  sudah  ada, menghiraukan nilai-nilai sosial dan norma yang ada di masyarakat (Brata Wijaya et al., 2013).

## 2. Sifat melawan hukum secara tidak tertulis
Pelanggaran  hukum  secara  tidak  tertulis  bukan  merupakan  tindakan  yang melawan  hukum tertulis tapi juga melawan hukum tidak tertulis. Mencederai nilai-nilai  sosial  dan  dan  norma
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.534-548                       Zakiy Bima Kusuma Aliyan, Elfrida Gultom DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
yang  ada  di  masyarakat.  Perbuatan  korupsi  yang  dilakukan  diluar  kondisi  khusus  pada Undang-undang,  dengan  perbuatan  korupsi  yang  dilakukan  pada  kondisi  khusus  tentunya memiliki  sifat  yang  berbeda.  Perbuatan  melawan  hukum  dalam  pasal  2  ayat  Ke  1  UU  PTPK dalam  kondisi  khusus  ada  dalam  lingkup  ruang  sifat  melawan  hukum  secara  tidak  tertulis, mencederai nilai-nilai sosial dan dan norma yang ada, sekalipun sudah disebutkan kondisi khusus  apa  saja  yang  dimaksud  di  dalam  Undang-Undang, namun  penjelasannya  dirasa masih  kurang  lengkap  karena  mengikuti  perkembangan  zaman  krisis  dapat  berasal  dari hal  yang  bahkan  belum  pernah  kita  duga  sebelumnya,  dan  bencana  dalam  undang- undang  masih  terbatas  pada  bencana  alam  saja,  sifat  melawan  hukum  secara  tidak tertulis memiliki fungsi positif dalam hal ini.

## Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Dalam dalam Pasal 2 Ayat Ke 1 UU PTPK kalimat memperkaya diri sendiri atau orang lain  atau  suatu  korporasi mengandung  maksud  membuat  kaya  atau  menjadi  kaya merupakan  tindakan  untuk  menjadi  lebih  kaya,  dan  tindakan  itu  bisa  dicapai  dengan menggunakan  bermacam-macam  cara.   Membuat  kaya  seperti  dijelaskan  dalam pertimbangan  hukum hakim  Mahkamah Agung  pada Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  1401  K/Pid.Sus/2014  tanggal  22  April,  maksud  dari  membuatkaya  adalah “ bertambahnya kekayaan dari seseorang yang belum kaya jadi seseorang yang kaya atau orang  yang  sudah kaya  menjadi  makin  kaya” Namun  kasus-kasus  korupsi  yang  diperbuat dalam lingkup korporasi yang bisa dipidanakan saat ini dirasa cukup sulit, hal ini dikarenakan kesulitan  aparat  penegak  hukum  pada  fase  pengumpulan  bukti-bukti  dan  kompleksnya perbuatan korupsi yang dilakukan secara korporasi.
Saat ini pembaharuan hukum dalam bentuk pengaturan mengenai kekayaan yang tidak  wajar (Illicit  Encrichment), aturan  ini  bersifat  preventif,  mencegah  perbuatan  korupsi terjadi  atau  orang  yang  berbuat  korupsi  dalam  hal  pengambilan  keuntungan  dari  korupsi yang dilakukan, juga untuk mencegah terjadinya pencucian uang oleh orang yang berbuat korupsi yang mana dilakukan untuk menutupi tambahan kekayaan hasil perbuatan korupsi yang  sudah  dilakukan,  khususnya  perbuatan  korupsi  yang  dilakukan  secara  korporasi (Manullang & Pasaribu, 2020).
Dalam  hal  perbuatan  korupsi  dalam  lingkup  korporasi  dihubungkan  dengan  aturan Illicit Encrichment ,negara ada untuk menciptakan batas pergerakan baik pergerakan para pimpinan  maupun  kepengurusan  korporasi  dalam  upaya  melakukan  perbuatan  korupsi, nama korporasi sering kali digunakan berlindung oleh para pelaku korupsi dalam perbuatan yang mereka lakukan untuk perbuatan korupsi yang diperbuat, baik untuk digunakan sendiri maupun  menggunakan  alasan  urusan  korporasi.  Aturan Illicit  Encrichment ini  bisa  dijadikan sebagai  metode  untuk  urusan  pemberantasan  perbuatan  korupsi,  selain  bertarget  pada

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.534-548 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146
perseorangan  yang  berbuat  korups,,  namun  bisa  digunakan  dalam  upaya  pengembalian kekayaan  negara  yang  telah  terampas  dengan  cara  menelusuri  transaksi  keuangan  yang telah  terjadi  (Rampadio  et  al.,  2022) . Langkah  pencegahan  ini  perlu  dalam  pencegahan perbuatan  korupsi  terjadi,  yang  dilakukan  oleh  korporasi,  di  negara  seperti  Ethiopia menerapkan  model  ADR  yangkepanjanganya  Assets Disclosure  and  Registration. ADR merupakan laporan berkala mengenai kekayaan yang pejabat miliki termasuk dari gaji, dan kekayaan/aset lainya (Adugna Tulu, 2020).
Untuk  penerapan Ellicith  Enrichment di  tanah  air,  laporan  kekayaan  bukan  saja dibatasi  untuk  penjabat  negara  atau  pimpinan  korporasi  saja  tapi  pemeriksaan  juga dilakukan  pada  level-level  pimpinan  di  bawahnya,  mulai  dari  staf  pengurus  aparatur  sipil negara, juga staf korporasi yang ada. Dasar hukum pemeriksaan keuangan pada korporasi juga  telah  diatur pada  Undang-Undang Nomor 40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas (PT) yang isinya setiap PT dan korporasi laporan tahunan wajib untuk dibuat dan dilaporkan, dalam  lingkup  internal,  seperti  menyampaikan  nya  pada  RUPS  (Kepanjangan  dari  Rapat Umum Pemegang Saham.
Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Dalam  dalam  Pasal  2  Ayat  ke  1  UU  PTPK  kalimat merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara mengandung  maksud  perbuatan  melakukan  pengurangan  harta atau  kekayaan  milik  negara,  kemudian  dikarenakan  berkurangnya  harta  dan  kekayaan negara  membuat  adanya  kerugian  negara.  Menurur  penjelasan  pada  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang    Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, konsep harta dan kekayaan negara dalam penjelasan tersebut  yaitu semua barang milik negara, dengan bentuk apapun, dipisah, dilarang dipindahtangankan, termasuk  bentuk  apapun  dari  harta  dan  kekayaan  negara,  serta  kewajiban  yang  muncul atas kekayaan tersebut.  kekayaan negara terdiri dari  BUMN / BUMD :
a. Menyerahkan kepada pemeriksaan, penguru serta tanggung jawab pimpinan lembaga, dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat.
b. BUMD/ BUMN, Organisasi, dan Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan dengan yang modalnya bersumber dari kerja sama dengan negara
Kemudian  maksud  dari  perekonomian  negara  dalam  penjelasan  UU  PPTK,  yang berisi:  ekonomi  yang  tersusun  dalam  usaha  yang  bersifat  kekeluargaan  atau  perorangan masyarakat  yang  mendirikan  usaha  berdasarkan  keputusan  pemerintah,  baik  keputusan  di pusat dan keputusan di daerah disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang ada, bertujuan  untuk  mendatangkan  kemanfaatan,  kesejahteraan,  juga  kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan.
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.534-548                       Zakiy Bima Kusuma Aliyan, Elfrida Gultom DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Adanya  perbuatan  korupsi  tentunya  sangat  merugikan  kehidupan  masyarakat, kekayaan  negara  yang  seharusnya  menjadi  manfaat  dan  kesejahteraan  masyarakat  justru di  korupsi,  menjadi  kekayaan  pribadi  orang-orang  yang  tidak  bertangung  jawab.  Adanya pidana  mati  bagi  para  pelaku  korupsi  diharapkan  membuat  pelaku  korupsi  atau  yang berfikir  untuk  melakukan  korupsi  agar  berfikir  dalam  melakukan  korupsi,  namun  pada praktiknya  penerapan  hukuman  mati  pada  orang  yang  berbuat  korupsi  sulit  untuk dilaksanakan,  dikarenakan  ada  beberapa  unsur  pemberat  pada  hukuman  yang  akan diberikan sebagaimana dijelaskan pada penjelasan UU PPTK antara lain :
a. Jika  perbuatan  korupsi  tersebut  dilakukan  tpada  dana  yang  dimaksudkan  untuk mengatasi situasi berbahaya;
b. Musibah dalam lingkup negara;
c. Mengatasi situasi kerusuhan sosial yang meluas;
d. Mengatasi terhadap krisis ekonomi dan moneter; dan
e. Mengatasi residivis/pengulangan perbuatan korupsi.
Kenyataanya  beberapa  unsur  diatas  susah  dilaksanakan  penerapannya  dalam  proses pengadilan  perbuatan  korupsi,  ini  karena  sebagian  besar  perbuatan  korupsi  yang  saat    ini terjadi, memiliki unsur di luar unsur-unsur yang ditentukan diatas sesuai denga isi Pasal 2 Ayat ke 2 UU PPTK. Berdasarkan penjelasan diatas, hukuman mati perlu untuk diatur pada orang yang melakukan perbuatan korupsi dengan bentuk lain, dengan menambahkan unsur unsur penjatuhan hukuman mati pada pelaku korupsi mengikuti perkembangan saat ini.

## Pembaharuan Hukum keberadaan Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi di Indonesia
Pembaharuan hukum pada hukuman mati dalam keberadaan nya sebagai ancaman untuk orang  yang  melakukan  perbuatan  korupsi  di  Indonesia  menjadi  isu  yang  cukup  menarik untuk  dibahas,  karena  ada  atau  tidaknya  perbuatan  korupsi  sangat  berpengaruh  pada pembangunan  hukum  negara,  di  dalam  nya  termasuk  dari  pembaharuan  hukum  secara tertulis dan pembaharuan hukum secara tidak tertulis, tertuang dalam hukum acara pidana dan  hukum  pidana  yang  menyertainya.  Pembaharuan  hukum  bertujuan  untuk  mengatasi perbuatan  melawan  hukum,  pembaharuan  hukum,  hukum  acara  pidana    dan  hukum pidana  hakekatnya  memiliki hubungan  yang  timbal  bali  satu  sama lain hal  ini  fikemukakan dalam  Pendapat  Akhir  Presiden  Atas  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  2022  Pembaharuan  pada  dalam  KUHP  Lama  dari  Belanda  harus dilakukan, Indonesia dengan ideologi Pancasila tidak sama dengan hukum pidana negara- negara barat yang lebih cenderung individual dan kapitalis. KUHP Belanda yang sudah ada bahkan sejak sebelum kemerdekaan, ada beberapa poin dalam KUHP versi Belanda ini tidak sesuai dengan dengan hukum adat (Fauzia & Hamdani, 2022).

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.534-548 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146
Pembaharuan  hukum  keberadaan  hukuman  mati  pada  pelaku  korupsi  kdalam kepastian hukum masih diakui pada KUHP yang baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetap ada hukuman mati dalam KUHP baru  tersebut  berdasar  dari  pemikiran  untuk  menekan  masyarakat  atau  kehidupan  sosial yang  menuntut  pembalasan,  luapan  kemarahan,  dan  main  hakim  sendiri  sehingga membuat geger dan sulit untuk dikendalikan. Ketentuan hukuman mati dimaksudkan untuk menyalurkan luapan kemarahan dan hasrat pembalasan di lingkungan masyarakat.
Ketiadaan  hukuman  mati  pada  KUHP  baru,  bisa  saja  membuat  luapan  kemarahan masyarakat  tidak  terbendung  dan  hukuman  mati  dalam  praktek  sosial  masyarakat  terjadi, untuk  menghindari  luapan  kemarahan  yang  tidak  terkendali  dan  ingein  melakukan pembalasan,  akan  lebih  baik  dan  bijaksana  untuk  mempertahankan  hukuman mati  dalam KUHP yang baru (Mulkan, 2022). Solusi lain yang coba diberikan dalam hal ini adalah dalam bentuk Illicit  Enrichment pada  suatu  korporasi dengan  melakukan  pencegahan  dari  harta atau  kekayaan  yang  mencurigakan  dengan  cara  mendorong  suatu  korporasi  melakukan pelaporan harta kekayaan dan aset-aset yang dimiliki secara berkala sehingga apabila ada transaksi atau data keuangan yang mencurigakan bisa segera diproses dan ditindaklanjuti. Hukuman  mati  pada  pelaku  korupsi  belum  pernah  diterapkan  di  Indonesia,  namun  pernah dijadikan  ancaman  dalam  tuntutan  JPU  (Kependekan  dari  Jaksa  Penuntut  Umum).  Jaksa Penuntut  Umum  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  No  114/Pid.B/2006/PN.Jak.Sel menuntut  hukuman  mati  pada  terdakwa  atas  nama  Dicky  Iskandardinata  dalam  kasus pembobolan Bank BNI, yang kemudian telah dipustuskan hukumanya dalam putusan kasasi tepatnya Putusan No. 114 PK/Pid.Sus/2008 (Rosikhu & Rahmatulloh, 2020)
Hakim menuntut Ahmad Sidik Mauladi dengan hukuman 20 tahun penjara, menolak tuntutan  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  sebelumnya  terkait  hukuman  pidana  mati. Tuntutan  pidana  mati  juga  pernah  di  gelorakan  masyarakat  pada  kasus  tindak  pidana penyuapan  Juliandri  Batubara  pada  saat  wabah  covid-19  di  Indonesia,  namun  pada prakteknya  pada  Putusan  No.  29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst  di  Jakarta  Pusat,  hakim menjatuhi  hukuman  penjara  selama  11  tahun.  penjelasan  KPK  Juliandri  Batubara  tidak dihukum  dengan  hukuman  mati  dikarenakan  lingkup  perbuatan  nya  termasuk  lingkup perbuatan  suap.  Hal  ini  juga  dikarenakan  dari  penetapan  pemerintah  terkait  musibah pandemi  covid-19  ada  dalam  lingkup  musibah  bukan  musibah  alam,  juga  beberapa  hal yang  meringankan  diantaranya  pelaku  belum  pernah  dijatuhi  hukum  pidana  sebelumnya, sudah  mengalami  banyak  penderitaan  karena  cercaan,  makian,  dan  hinaan  dari masyarakat,  masyarakat  memvonis  juliari  batubara  salah,  padahal  belum  ada  putusan
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.534-548                       Zakiy Bima Kusuma Aliyan, Elfrida Gultom DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pidana dari proses peradilan yang sedang berlangsung, serta dalam 4 bulan terakhir sudah tertib  dan  tidak  beralasan  macam-macam  yang  mengakibatkan  tidak  lancarnya persidangan.
Poin  pertimbangan  tersebut  kemudian  banyak  mendapatkan  sorotan  dan  kritikan dari  masyarakat.  Berdasarkan  beberapa  putusan  di  atas,  maka  hakim  tidak  memberikan hukuman  mati  kepada  Juliari  Batubara  perbuatan  korupsi  yang  telah  dilakukan  selain  dari beberapa  unsur  yang  dikemukakan  padapenjelasan  pasal  2  ayat  ke  2  Undang  Undang Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang    Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Putra Jaya, 2016)
Menurut  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya,  dalam  praktik  atau  pelaksanaan  putusan hukuman  oleh  hakim  sering  terjadi  benturan  antara  penegakan  hukum  sesuai  undang- undang  yang  ada  selaku  bentuk  dari  kepastian  hukum  sebagai  peraturan  perundag- undangan  dengan  keadilan  yang  dikemukakan  selaku  bentuk  dari putusan  hakim  .  Dalam hal terjadinya benturan kepastian hukum dengan keadilan yang dikemukakan. Maka KUHP memberikan  solusi  lain  seperti  yang  dijelaskan  pada  pasal  13,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dalam  terkait  putusan  hakim dalam bentuk dua ketentuan, antara lain :
1. Hakim  yang  mengadili  dalam  memberikan  putusan  harus  memperhatikan  baik  secara hukum maupun keadilan,
2. Apabila  pada  proses  pertimbangan  hakim  dalam  pemenuhan    secara  hukum  maupun keadilan  seperti  dijelaskan  pada  ayat  ke  1  ada  benturan  yang  tidak  bisa  diselesaikan, hakim dalam keputusan memperhatikan keadilan yang lebih utama
Setelah beberapa uraian diatas alasan untuk mempertimbangkan pelaksanaan hukuman Hukuman mati pada pelaku korupsi meliputi :

## Jika perbuatan korupsi secara bersama-sama dan bekelanjutan
Melakukan korupsi Bersama-sama artinya perbuatan dilakukan oleh beberapa orang secara rapi dan berhati-hati guna menyembunyikan perbuatan korupsi. Berkelanjutan mengandung maksu perbuatan dilakukan secara terus-terusan sehinga negara mengalami kekugiandan, kehilangan harta atau kekayaan negara. Sudah selayaknya untuk menetapkan perbuatan korupsi  dengan  unsur  ini  masuk  dalam  jenis  korupsi  yang  memberatkan  dan  pantas  untuk diberikan  hukuman  mati,  karena  perbuatan  korupsi  yang  dilakukan  bersama  menimbulkan kerugian negara yang lebih besar.

## Jika aparatur penegak hukum melakukan perbuatan korupsi.
Aparatur penegak hukum sebagai barisan paling depan tegaknya hukum yang ada di  negara  ini.  Mengkhawatirkan  jika  orang  yang  seharusnya  menegakkan  hukum,  dan menangkap  pelaku-pelaku  korupsi  ,malahan  melakukan  perbuatan  korupsi  itu  sendiri,

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.534-548 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146
membuat kepercayaan masyarakat semakin berkurang. Sepantasnya unsur ini ditambahkan pada unsur hukuman mati untuk diberikan pada aparatur penegak hukum yang mrlakukan korupsi.

## Jika pejabat negara melakukan perbuatan.
Definisi pejabat negara dijelaskan pada Pasal 1 Poin Ke 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1974  Tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian,  yang  isinya “ pemimpin  serta  staff lembaga negara  sebagaimana UUD  1945 dan  pemimpin  dengan  jabatan  lain  ditentukan  oleh  UU . ” Pejabat  Negara  selaku penyelenggara  negara  adalah  orang  kepercayaan  yang  dilantik,  digaji,  bahkan  dipecat oleh  negara,  mereka  ada  untuk  menyejahterakan  masyarakat  bukan  malah  sebaliknya menyengsarakan masyarakat dengan cara  melakukan perbuatan korupsi,  wajar jika hal ini diamsukkan sebagai unsur tambahan dalam ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi

## Jika Pencucian Uang Dilakukan Setelah Perbuatan Korupsi Dengan.
Baik  perbuatan  korupsi  maupun  perbuatan  pencucian  uang  adalah  kejahatan  yang berbeda  jenis  namun  bisa  memiliki  hubungan  satu  sama  lain,  marak  terjadi  untuk membersihkan  uang  hasil  korupsi  menjadi  seakan  -akan  uang  yang  berasal  dari  sumber yang  lain  seperti  usaha  atai  pemasukan  lainya  yang  telah  direkayasa,  sudah  sepantasnya seorang  pelaku  korupsi  yang  melakukan  pencucian  uang  ditambahkan  dalam  unsur ancaman hukuman mati pada orang yang melakukan korupsi.

## KESIMPULAN
1. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang    Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  memberikan  penjelasan  terkait hukuman  mati  pada  pasal  2  ayat  ke  1  menjelaskan  kalua  orang  yang  melakukan perbuatan  korupsi  bisa  diberikan  hukumanmati,  apabila  unsur  tersebut  termasuk pada keadaan khusus, yang mana keadaan khusus itu dilakukan pada dana-dana keuangan untuk mengatasi keadaan bahaya atau musibah alam, krisis, dan residivis pelaku  korupsi  (pengulangan  tindak  pidana). Hukuman  mati  pada  orang  yang melakukan  korupsi  juga  harus  diberikan,  terutama  pada  pelaku  korupsi  yang melakukan  perbuatan  korupsi  secara  besama-sama  dan  berkelanjutan,  pada perbuatan  korupsi  yang  diperbuat  aparatur  penegak  hukum,  pada  perbuatan korupsi  yang  diperbuat  oleh  pejabat  negara  ,  dan  perbuatan    korupsi  yang diteruskan pencucian uang, ditambahkan sebagai salah satu unsur dari unsur-unsur lain ancaman hukuman mati pada pelaku korupsi.
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.534-548                       Zakiy Bima Kusuma Aliyan, Elfrida Gultom DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
2. Korupsi termasuk dalam lingkup kejahatan khusus, memerlukan penanganan khusus, aparatur  penegak  hukum  pada  tindakanya  mengatasi  perbuatan  korupsi  supaya menerapkan  hukuman  yang  berat  agar  menimbulkan  efek  kapok  pada  pelaku korupsi,  sehingga  oknum-oknum  korupsi  lain  yang  bermaksud  melakukan  korupsi merasa  ketakutan  saat  mau  berbuat  korupsi  yang  sama  karena  melihat  hukuman yang  berat. Pembaharuan  hukum  dalam  bentuk  revisi  atau  pemberian  aturan pendukung  pada  peraturan  undang-undang  yang  memuat  aturan  hukuman  mati pada  orang  yang  melakukan  perbuatan  korupsi  ini  termasuk  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang    Nomor  20  Tahun  2001  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  perlu  dirapatkan  kembali  untuk  lebih memberatkan  lagi  hukuman  yang  diberi  pada  orang  yang  melakukan  peRbuatan korupsi, atau melakukan perubahan tertentu.
3. Selanjutnya  solusi  lain  untuk  untuk  menghindari  perasaan  pribadi/masyarakat  yang tidak  wajar  atau  balas  dendam,  sangat  bijaksana  untuk  mempertahankan hukuman  mati  dalam  KUHP  yang  baru    atau  dengan  cara  memperbanyak pengungkapan  orang  orang  yang  melakukan  perbuatan  korupsi,  hal  ini  bisa dilakukan  dengan  pembaharuan  hukum  dalam  bentuk Illicit  Enrichment yang berkhusus  pada  perbuatan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  beberapa  orang  sekaligus atau  korporasi,  tuntutan  ini  membutuhkan  tindak  lanjut  segera  mengingat  sampai dengan  saat  ini  kasus-kasus  perbuatan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  korporasi  di Indonesia masih sangat sulit pengungkapanya.
4. Melalui aturan Illicit Enrichment penelurusan dan penyelidikan aset sangat mungkin dilakukan  juga  dimaksimalkan.  diharapkan  kepuasan  masyarakan  juga  akan semakin  terdorong  apabila  aturan Illicit  Enrichment bisa  ditegakkan,  dan  banyak pelaku  korupsi  korporasi  yang  terungkap  dan  dipidanakan.  Sayangnya  hal  yang mendesak  ini  pada  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Jo  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penerapanya belum  ada  serta  pengaturan  sepenuhnya  terkait  aturan Illicit  Entrichment dalam perbuatan  kejahatan  yang  berdiri  sendiri  dan  medapatkan  perlakuan  hukum khusus.  Saat  ini  aturan Illicit    Enrichment baru  dilakukan  saat  menjadi  terdakwa, bukan  pasa  saat  awal  proses  penyelidikan  atau  penyidikan,  saat  pelaku  korupsi masih  menjadi  tersangka,  sifat  Illicit  Enrichment  juga  sebatas  menjadi  alat  bukti tambahan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 2 (May-July 2023) pp.534-548 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146

## REFERENSI

## Buku
Adugna Tulu, D.  (2020). The Practical Significances and Challenges of Assets Disclosure and Registration  Law  in  Combating  Illicit  Enrichment  Crime  in  Ethiopia. International Journal of Education, Culture and Society , 5 (3), 33 – 34.
https://doi.org/10.11648/j.ijecs.20200503.11
Arief,  B.  N.  (2014).  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta, PT. Citra AdityaBakti .
Brata  Wijaya,  J.,  Rumadan,  I.,  &  Suhardin.  (2013). Makna  “Sifat  Melawan  Hukum”  Dalam Perkara  Pidana  Korupsi  (Kajian  Tentang  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Tahun  2005- 2011) Laporan Penelitian .
Candra,  S.  (2013).  Restorative  Justece :  Suatu  Tinjauan  Terhadap  Pembaharuan  Hukum Pidana  Di  Indonesia  (Restorative  Justice:  a  Review  of  Criminal  Law  Reform  in Indonesia). In Septa Candra (Vol. 2, Issue 2).
Jacob,  E.  R.  T.  (2017).  Pelaksanaan  Pidana  Mati  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2 /PNPS/1964. Lex Crimen , 6 (1).
Mulkan, H. (2022). Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana . Noer Fikri.
Pendapat  Akhir Presiden  Atas  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana . (2022).
Rosna Wati, E., & Fatah, A. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana (Vol. 1). UMSIDA Press. Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian . (n.d.).
Wadong, M. H. (2000). Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak . Jakarta, Grasindo .

## Artikel
Brata  Wijaya,  J.,  Rumadan,  I.,  &  Suhardin.  (2013). Makna  “Sifat  Melawan  Hukum”  Dalam Perkara  Pidana  Korupsi  (Kajian  Tentang  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Tahun  2005- 2011) Laporan Penelitian .
Fauzia,  A.,  &  Hamdani,  F.  (2022). Pembaharuan  Hukum  Penanganan  Tindak Pidana  Korupsi oleh  Korporasi  Melalui  Pengaturan  Illicit  Enrichment  dalam  Sistem  Hukum  Nasional (7th ed., Vol. 3). Jurnal Hukum Lex Generalis. https://jhlg.rewangrencang.com/
Manullang,  H.,  &  Pasaribu,  R.  Y.  (2020). Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi (Y.  E.  R.  S. Simamora, Ed.). LPPM UHN Press.
Putra  Jaya,  N.  S.  (2016).  Hukum  (Sanksi)  Pidana  Adat  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional. Masalah-Masalah Hukum , 45 (2), 123 – 130.
Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Enrichment Indonesia In Order To Eradication Of  Corruption  Crimes  By  Corporations. Jurnal  Pembaharuan  Hukum , 9 (2),  225 – 241. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588548020bfc0/uu-ini-kerap-dipakai- aparat-
Rosikhu,  M.,  &  Rahmatulloh,  J.  (2020).  Pengaturan  Sanksi  Pidana  Mati  Bagi  Pelaku  Tindak
Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam. Jurnal Legalitas , 14 (1).
https://www.liputan6.com/news/read/3645799/petuga
Volume 6 Number 2 (May - July 2023), pp.534-548                       Zakiy Bima Kusuma Aliyan, Elfrida Gultom DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.146 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Rosna Wati, E., & Fatah, A. (2020). Buku Ajar Hukum Pidana (Vol. 1). UMSIDA Press.
Harahap,  Achir  Nauli  Gading,  (2018). Penjatuhan  Pidana  terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi yang  Dilakukan  atau  Atas  Nama  Perseroan  Terbatas  di  Indonesia ,  Tesis.  Medan, Universitas Sumatera Utara
Tulu,  Diriba  Adugna,  (2020). The  Practical  Significances  and  Challenges  of  Assets  Disclosure and Regristration Law in Combating Illicit Enrichment Crime in Ethiopia. International Journal of Education . Culture and Society. Vol.5. No.3
Wiyono,  R.  (2014).  Pembahasan  Undang-Undang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang. In Sinar Grafika . Sinar Grafika.
Manullang, Herlina., & Ricky Yanto Pasaribu. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi. Medan, LPPM UHN Press.
Fauzia, Ana & Fathul Hamdan, (2021). The Revitalization of thr Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law . Progresive Law Review, Vol.3. No.1

## Undang-Undang
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1401 K/Pid.Sus/2014 . (2014).
Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati . (n.d.).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi . (n.d.).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian . (n.d.).

## Media Massa
https://nasional.kompas.com/read/2008/07/26/2041039/~Nasional ,  Baru  Satu  Koruptor  Yang Dituntut Mati, Diakses 30 April 2023
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/423347/ini-alasan-juliari-tidak-dihukum-mati- menurut- kpk#:~:text=KOMISI%20Pemberantasan%20Korupsi%20(KPK)%20menegaskan,tersebu t%20masih%20dalam%20ranah%20penyuapan ., Ini Alasan Juliari tidak Dihukum Mati,
Menurut KPK, Diakses 30 April 2023
https://www.kompas.tv/article/204178/juliari-batubara-tak-jadi-dihukum-mati-mengapa-kpk- berubah-sikap ,  Juliari  Batubara  Tak  Jadi  Dihukum  Mati,  Mengapa  KPK  Berubah Sikap, Diakses 30 April 2023
https://news.detik.com/berita/d-5704790/akhir-drama-hinaan-dan-vonis-12-tahun-penjara- untuk-juliari- batubara#:~:text=Juliari%20divonis%2012%20tahun%20penjara,jaksa%2C%20yaitu%2 011%20tahun%20penjara ,  Akhir  Drama  Hinaan  dan  Vonis  untuk  Juliari  Batubara, Diakses 30 April 2023