Sultan Jurisprudence
ISSN: 2798-5598 (Print) ISSN: 2798-2130 (Online)
| https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index                  sultan.jurisprudence@untirta.ac.id | Vol. 4 Issue 1, Jan-Juni 2024   DDOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v4i1 | Submitted : 11-01-2024   Revised: 18-03-2024   Accepted: 30-03-2024    Available online since June 20, 2024
Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.  All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author’s affiliated institutions.

## ARTICLE The  Legality  of  Provoked  Abortion  Due  to  Rape:  A Human Rights Perspective
Legalitas Abortus Provocatus Akibat dari Tindakan Pemerkosaan Berdasarkan Hak Asasi Manusia
Winsherly Tan 1 , Winda Fitri 2 , Shelvia Agustini Putri 3 1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam , Indonesia 2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam , Indonesia 3 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam , Indonesia
* Corresponding author: shelviaagustinii@gmail.com

## Abstract
The issue of abortion is currently still an actual discussion, both done in accordance with applicable regulations and done illegally, for example, women who are victims of rape.  The purpose of this study is to explain the discussion of Abortus Provocatus as a result of acts of rape based on human rights. Based on Law Number 17 of 2003 concerning Health and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and the writing of this research article using normative research methods, using library materials as data to analyse the problems discussed  in  the  preparation  of  this  research  article.  Exceptions  to  abortion  Article  60 paragraph (2) point c which provides relief for abortion for women who are victims of rape. This is also in line with Law No. 39/1999 on Human Rights abortion is only done to protect the life of the mother and child. The existence of regulations that legalise abortion is  solely  to  fulfil  the  rights  and  freedom  of  the  mother  from  psychological  and  social burdens and freedom in her life as a living being that has human rights.

## Keywords
Abortion; Rape; Human Rights.

## Abstrak
Permasalahan aborsi saat ini masih menjadi perbincangan yang actual, baik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun dilakukan secara illegal contohnya adalah perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.  Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan membahas mengenai Abortus Provocatus akibat dari tindakan pemerkosaan berdasarkan hak  asasi  manusia.  Didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta penulisan  artikel  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif,
menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  data  untuk  menganalisis  permasalahan yang dibahas dalam penyusunan artikel penelitian ini. Pengecualian tindakan aborsi Pasal 60 ayat (2) poin c yang meemberikan keringanan untuk dilakukannya tindakan aborsi bagi perempuan  yang  menjadi  korban  pemerkosaan.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia aborsi hanya dilakukan untuk melindungi  jiwa  ibu  dan  anak.  Adanya  peraturan  yang  melegalkan  untuk  dilakukannya tindakan aborsi hal tersebut semata-mata untuk memenuhi hak dan kebebasan terhadap ibu dari beban psikis dan sosial serta kebebasan dalam hidupnya sebagai makhluk hidup yang mempunyai hak asasi manusia.

## Kata Kunci
Aborsi; Pemerkosaan, HAM.

## HOW TO CITE:
Winsherly  Tan,  Winda  Fitri,  Shelvia  Agustini  Putri, The  Legality  of  Provoked Abortion Due to Rape: A Human Rights Perspective, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 159-174.

## Pendahuluan
Kehidupan merupakan suatu anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihormati oleh setiap orang, kehidupan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia merupakan sebuah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun kecuali oleh pemberi kehidupan itu sendiri. Keberadaan hak asasi manusia pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan dari manusia itu sendiri, secara mendasar setiap manusia dikaruniai oleh Tuhan hak yang inheren atas penghidupannya, kebabasan dan harta yang merupakan miliknya sendiri dan tidak dapat dipindahkan ataupun dicabut oleh  Negara  yang  dimana  salah  satu  hak  nya  adalah  hak  untuk  hidup. 1 Pembahasan mengenai permasalahan aborsi yang sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu  untuk  dibicarakan  karena  aborsi  yang  terjadi  pada  saat  ini  sudah  menjadi  hal  yang aktual  dan  peristiwanya  dapat  terjadi  dimana  saja,  kapan  saja  dan  bisa  dilakukan  oleh berbagai kalangan baik yang dilakukan secara legal maupun dilakukan secara illegal.
Abortus  Provocatus atau  biasa  lebih  dikenal  dengan  aborsi  menjadi  isu  hukum  yang selalu mengalami pro dan kontra, orang-orang yang berada dipihak pro pada dasarnya tidak secara langsung mendukung untuk dilakukannya aborsi melainkan lebih menekan kepada pentingnya untuk melindungi hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan dan jaminan kehidupan dimasa yang  akan datang, argumentasi berbeda juga disampaikan oleh orang berada  pada  pihak  kontra  dengan  menitikberatkan  hak  hidup  yang  dimiliki  oleh  fetus sebagai manusia yang  memiliki hak asasi untuk hidup, tindakan aborsi sudah  dikenal di dalam masyarakat dengan beberapa alasan yaitu belum siapnya seseorang untuk memiliki
1 Susani Triwahyuningsih, “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia,” Legal  Standing :  Jurnal  Ilmu  Hukum 2,  no.  2  (2018):  113,  https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242. DOI: 10.24269/ls.v2i2.1242
keturunan,  untuk  menutupi  rasa  malu,  tidak  mau  merepotkan  orangtua  dan  tuntutan pekerjaan yang menjadi alasan bagi perempuan untuk melakukan aborsi. 2 Terdapat hal lain pula  yang  menyebabkan  seorang  perempuan  mengambil  langkah  untuk  melakukan tindakan aborsi yaitu akibat dari adanya tindakan pemerkosaan yang dialami dirinya. Kasus pemerkosaan juga bukan sebuah hal yang asing untuk didengar dan diberitakan khususnya di Indonesia tindakan pemerkosaan yang terjadi bisa sangat merugikan terhadap korban dikarenakan dampak yang ditimbulkan  dari adanya tindakan tersebut adalah stress serta trauma hingga terjadinya kehamilan yang sangat tidak diinginkan oleh korban, hal ini yang menjadikan tumbuhnya alasan untuk melakukan pengguguran kandungan.
Pada  tahun  2019,  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Indonesia  mengalami kenaikan  sebesar  14%,  mencapai  406.178  kasus.  Data  ini  dikumpulkan  dari  Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA), 3 Lembaga Layanan Mitrakomnas Perempuan, serta  Unit  Pelayanan  Rujukan  (UPR) 4 .  Kasus  tersebut  meliputi  pemerkosaan,  kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual terhadap perempuan disabilitas, dan cybercrime. Banyak perempuan yang menjadi korban pemerkosaan ingin melakukan aborsi sebagai cara untuk menghilangkan janin yang tidak diinginkan.
Tindakan pemerkosaan secara umum diartikan sebagai pemaksaan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain tanpa memperdulikan hak, kepentingan, atau kemauan pihak yang dipaksa,  dengan  maksud  dan  tujuan  tertentu  bagi  si  pemaksa.  Dampak  pemerkosaan terhadap perempuan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis. Korban pemerkosaan sering merasa takut, cemas, panik, dan shock, kehilangan kepercayaan diri, serta merasa bersalah.  Pemerkosaan  merupakan  pengalaman  yang  sangat  traumatis  bagi  korban,  dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Apabila pemerkosaan mengakibatkan kehamilan yang  tidak  diinginkan,  korban  sering  kali  memilih  untuk  melakukan  aborsi.  Aborsi dipandang sebagai tindakan kejahatan terhadap nyawa dan dapat dihukum pidana.
Aborsi,  atau  Abortus  Provocatus,  adalah  pengguguran  kandungan  karena kesengajaan.  Aborsi  merupakan  fenomena  yang  hidup  dan  berkembang  di  masyarakat Indonesia, seringkali tidak terbuka karena dipengaruhi oleh hukum, politik, sosial, budaya, dan agama. Aborsi menjadi isu yang kontroversial karena melibatkan hukum, moralitas, kesehatan,  dan  hak  asasi  manusia.  Korban  pemerkosaan  sering  kali  melakukan  aborsi karena  trauma  psikologis  yang  mendalam.  Namun,  tindakan  aborsi  sebagai  akibat  dari pemerkosaan tidak dapat dibenarkan sebagai pembenaran untuk melanggar hak hidup janin yang dikandung.
Kasus tindakan pemerkosaan sedang marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, tindakan tersebut sangat meresahkan dan menjadi momok yang menakutkan bagi kaum perempuan.  Tindakan  pemerkosaan  meninggalkan  dampak  negatif  yang  luar  biasa  bagi
2 Mufliha Wijayati, “Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tidak Diinginkan (KTD) : Kontestasi Antara Pro-Live  Dan  Pro-Choice, ” ANALISIS :  Jurnal  Studi  Keislaman 15,  no.  1  (2015):  51 – 52. DOI: http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.712
3 Data ini dikumpulkan dari Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA)
4 Lembaga Layanan Mitrakomnas Perempuan, serta Unit Pelayanan Rujukan (UPR)
korban yaitu dengan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan  akibat yang paling fatal dari tindakan pemerkosaan yang telah menimpa dirinya adalah timbulnya kehamilan yang  tidak  diinginkan  oleh  si  korban  yang  membuat  dirinya  menjadi  gelap  mata  dan kemudian memilih jalan alternatif yaitu tindakan aborsi untuk melenyapkan janin akibat dari  tindakan  pemerkosaan  yang  telah  terjadi. 5 Kasus  pemerkosaan  yang  terjadi  di Indonesia  menempati  peringkat  nomor  2  setelah  pembunuhan,  data  dari  Kalyamitra menunjukkan  bahwa  setiap  lima  jam  ditemui  satu  kasus  korban  pemerkosaan  secara nasional  Komisi  Nasional  (Komnas)  perempuan  dalam  15  tahun  terakhir  menunjukkan bahwa  setiap  dua  jam  sekali  satu  orang  perempuan  mengalami  kasus  pemerkosan  dan dalam satu hari 20 orang perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual 6 .
Menurut  data  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  pada  tahun  2020 terdapat dua juta kasus aborsi setiap tahunnya dan 30 persennya dilakukan oleh kalangan remaja. 7 Pengguguran  kandungan  atau  aborsi  diatur  dalam  KUHP,  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 8 , di dalam KUHP mengatur tentang tindakan aborsi tanpa pandang bulu yang  artinya tidak  memandang  perempuan tersebut apakah sebagai korban  pemerkosaan  atau  bukan,  namun  pada  Undang-Undang  Kesehatan  melegalkan korban pemerkosaan untuk melakukan tindakan aborsi namun tetap harus sesuai dengan prosedur  dan  ketentuan  yang  berlaku  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi yakni kehamilan didasari karena calon ibu  merupakan  korban  dari  tindakan  pemerkosaan  dan  tindakan  aborsi  diperbolehkan untuk dilakukan jika usia kehamilan maksimal 40 hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir  dan  aborsi  diperbolehkan  untuk  dilakukan  jika  terjadi  kehamilan  yang membahayakan  nyawa  dan  kesehatan  bagi  janin  dan  calon  ibu  hal  ini  terkait  dengan penyakit  genetik  berat  dan/atau  cacat  bawaan  yang  tidak  dapat  diperbaiki  dan  dapat mempersulit  bayi  jika  dilahirkan  namun  indikasi  secara  medis  ini  memerlukan  hasil pemeriksaan  dengan  standard  dan  disertai  dengan  surat  keterangan  kelayakan  aborsi 9 . Syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014
5 Ila Adila Pramestya Putri, “Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan,” Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial 1, no. 3 (2023): 225 – 44. DOI: https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1249
6 data dari Kalyamitra 7 F  A  Dameria  and  T  H  Setyaningsih,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Aborsi  Korban Perkosaan Dalam Konteks Kesehatan Reproduksi,” Prosiding Serina , 2022, 739 – 46. DOI: https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19797 8 KUHP,  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2023  tentang  Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014.
9 Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Kesehatan Reproduksi di jelaskan bahwa dengan alasan korban pemerkosaan maka seseorang dapat dengan legal dilakukannya tindakan aborsi 10 .
Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) melarang  adanya tindakan aborsi, karena hal tersebut menyangkut kejahatan terhadap nyawa seseorang adanya sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindakan aborsi maupun yang membantu melakukan tindakan tersebut, aborsi merupakan sebuah fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup di dalam masyarakat, dalam konteks Indonesia aborsi  lebih  condong  kearah  sebagai  aib  sosial  yang  meskipun  pada  umumnya  masih terdapat  variasi  dan  kelonggaran  yang  terjadi 11 .  Seakan  tidak  ada  habisnya  untuk diperbincangkan aborsi merupakan sebuah isu yang kontroversial karena tidak hanya terkait dengan masalah medis tetapi juga erat kaitannya dengan masalah kesehatan, etika, moral, agama dan hukum itulah mengapa sikap pro-choice dan pro-life dalam kegiatan aborsi memiliki pembenarannya  masing-masing. 12 Pihak  yang  berpandangan  secara pro-life menyatakan bahwa  hidup  itu  berharga,  mulia  dan  merupakan  anugerah  yang  diberikan  oleh  Tuhan tindakan  aborsi  dianggap  sebagai  tindakan  yang  melawan  kekuasaan  Tuhan,  sedangkan pihak  yang  berpandangan  secara pro-choice mengartikan  bahwa  seorang  perempuan mempunyai  hak  penuh  atas  kesehatan  reproduksinya  dan  kebebasan  penuh  untuk memutuskan apakah dia akan menghentikan kehamilannya tersebut atau tidak.

## Metode
Jenis  atau  bentuk  penelitian  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  adalah  Penelitian Doktrinal (Normatif). 13 Hal ini disebabkan penulis menganalisis hukum yang ditinjau dari 3 nilai dasar hukum yitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari Legalitas Abortus Provocatus Akibat  dari  Tindakan  Pemerkosaan  Berdasarkan  Hak  Asasi  Manusia  serta mencari justifikasi atau pembenaran terhadap berlakunya peraturan hukum yang mengatur mengenai Legalitas Abortus Provocatus Akibat dari Tindakan Pemerkosaan Berdasarkan Hak Asasi Manusia.
Pada penulisan artikel ini penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, data sekunder adalah data primer yang telah diolah secara lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun  pihak  lain.  Dalam  penulisan  artikel  penelitian  ini  penulis  melaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang bahan ajar dalam penyusunan artikel penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan artikel penelitian ini adalah analisis kualitatif analisis data yang tidak menggunakan angka tetapi memberikan sebuah gambaran
10 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
12 Evi  Yanti, “Kajian Yuridis Legalisasi  Aborsi Bagi  Korban Tindak  Pidana  Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif,” Jurnal Lex Renaissance 5, no. 4 (2020): 836.
13 Yati  Nurhayati,  Ifrani  Ifrani,  and  M.  Yasir  Said,  “Metodologi  Normatif  Dan  Empiris  Dalam Perspektif  Ilmu  Hukum,” Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia 2,  no.  1  (2021):  1 – 20, https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14. DOI: https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14
mengenai temuan-temuan berupa kalimat yang mengutamakan mutu atau kualitas data dan bukan dari kuantitas.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pengaturan Mengenai Legalitas Abortus Provocatus  Akibat  dari  Tindakan  Pemerkosaan Berdasarkan Hak Asasi Manusia
Landasan  yuridis  adalah  pertimbangan  atau  alasan  yang  menggambarkan  bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut  guna  menjamin  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  di  dalam  masyarakat. 14 Landasan yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2023  tentang  Kesehatan  dan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. 15 Kesehatan adalah keadaan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif. Merupakan hak asasi manusia dan bagian dari  kesejahteraan,  sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD  1945. 16 Kesehatan  reproduksi penting,  diatur  dalam  Undang-Undang  Kesehatan.  Jaminan  pemenuhan  hak  reproduksi melalui  layanan  kesehatan,  termasuk  aborsi  dalam  kasus  medis  dan  pemerkosaan,  serta perawatan ibu dan kehamilan diluar cara alamiah.
Tindakan aborsi disamping diatur dalam KUHP dan KUHP Nasional, diatur pula di dalam Undang-Undang Kesehatan, jika merujuk pada aturan terdahulu maka pada Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  1992  tentang  Kesehatan  ketentuan  dalam  Pasal  80  hanya mengatur tentang sengaja dalam melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhu ketentuan pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang a quo, di dalam Undang-Undang tersebut belum ada pengaturan secara tegas mengenai boleh atau tidaknya aborsi  dilakukan 17 .  Setelah  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan terdapat pengaturan yang memepernbolehkan tindakan aborsi untuk dilakukan, lahirnya  Undang-Undang  tersebut  mencabut  keberlakukan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi berdasarkan dari indikasi  kedaruratan  medis  dan  kehamilan  yang  terjadi  akibat  dari  pemerkosaan. 18 Pada
14 Sagita  Agustina,  Purnomo,  “Kajian  Yuridis  Peraturan  Perundang -Undangan  Yang  Baik  Dan Berkeadilan  Bagi  Masyarakat,” Al-Manhaj :  Jurnal  Hukum  Dan  Pranata  Sosial  Islam 5,  no. 2  (2023):  1203, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867. DOI:https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867
15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
16 Pancasila dan UUD 1945
17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 18 Ida Bagus Wirya Dharma, “Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan,” Kertha  Wicaksana 16,  no.  1  (2022):  45 – 50,  https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50. DOI: https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50
dasarnya  memang  tindakan  aborsi  dilarang  untuk  dilakukan  namun  larangan  tersebut mendapat  pengecualian  dari  Pasal  75  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan yang di dalamnya berisi: 19
1. Indikasi kedaruratan medis yang di deteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin  yang  menderita  penyakit  genetik  berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
2. Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.
Undang-Undang ini dalam perkembangannya dinyatakan tidak berlaku pasca lahirnya Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan.  Berdasarkan  ketentuan Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan  pada  Pasal  427  mengatur mengenai perempuan yang melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) dan (2):
Pasal 60: 20
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
(2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
a. Oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
b. Pada  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  oleh Menteri; dan
c. Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami kecuali korban pemerkosaan 21
Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Pasal 428 ayat (1), (2), dan (3) mengatur mengenai orang yang melakukan tindakan aborsi terhadap perempuan jika seizing dari yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan jika mengakibatkan matinya si perempuan ancaman pidana penjara 8 (delapan) tahun. 22 Orang yang melakukan aborsi tanpa persetujuan si perempuan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya si perempuan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Rumusan delik  aborsi  subjeknya  adalah natural  person ,  kesalahannya  dalam  bentuk  kesengajaan kemudian  pemidanaannya  dengan  pidana  tunggal  dengan  menentukan  maksimal khususnya.
19 Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 427 21 Arcellina Kusuma Wijaya, Hanuring Ayu, and Nourma Dewi, “Pemberian Izin Tindakan Aborsi Pada Wanita Korban Pemerkosaan Yang Disertai Dengan Indikasi Medis,” Jurnal Bevinding 01, no. 01 (2023): 164 – 70. 22 Pasal 428 ayat (1), (2), dan (3)
Pada  Pasal  429  ayat  (1),  (2),  (3)  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang Kesehatan  mengatur  mengenai  tindakan  aborsi  yang  dilakukan  oleh  tenaga  medis  atau tenaga kesehatan maka hukuman pidana akan diperberat 1/3 (sepertiga) dan kepadanya dapat dikenakan pidana tambahan berupa penvabutan hak tertentu yaitu hak memegang jabatan publik pada umumnya atau suatu jabatan tertentu dan/atau hak untuk menjalankan suatu profesi tertentu 23 . Apabila tindakan tersebut terjadi oleh adanya indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban pemerkosaan yang mengakibatkan terjadinya kehamilan pada korban  maka  pelaku  tidak  dipidana.  Tindakan  aborsi  diperbolehkan  untuk  dilakukan apabila  telah  memenuhi  persyaratan  dan  hanya  diperbolehkan  setelah  perempuan  yang bersangkutan melakukan konseling pra tindakan dan pasca tindakan oleh konselor yang memiliki kompetensi dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 24 . Pelaksanaan tindakan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan melalui  kepala dinas kesehatan  provinsi  yang  dilakukan  oleh  pimpinan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  baik pemerintah maupun masyarakat setempat perlu bekerja sama dengan baik sebagai bentuk untuk mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang dilakukan secara tidak aman dan tentunya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 25 26
Kehamilan yang terjadi diluar perkawinan dianggap oleh sebagian orang termasuk aib dan harus segera diselesaikan, meskipun kehamilan tersebut terjadi juga berdasarkan adanya unsur paksaan yang terjadi di dalamnya perempuan juga berhak untuk menentukan pilihan atas  janin  yang  di  kandung  dan  juga  keselamatan  bagi  dirinya  sendiri  pula.  Menurut Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  aborsi  hanya dilakukan untuk melindungi jiwa ibu dan anak alasan lain daripada itu dianggap melanggar HAM,  meskipun  tindakan  aborsi  dilarang  keras  untuk  dilakukan  namun  terdapat pengecualian  untuk  dilakukan  apabila  terdapat  adanya  indikasi  kedaruratan  medis  dan kehamilan akibat tindakan pemerkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. 27 Legalitas aborsi bagi korban pemerkosaan semata-mata bertujuan untuk  melindungi  masa  depan,  menghindari  trauma  psikologis  dan  beban  sosial  dari perempuan itu sendiri. Jika perempuan yang menjadi korban pemerkosaan ingin melakukan tindakan  aborsi  hal  tersebut  semata-mata  dilakukan  untuk  menentukan  hidupnya  yang bebas dari tekanan psikologis dan sosial akibat kehamilan yang tidak kehendaki oleh dirinya sendiri.  Masih  banyak  pro  kontra  yang  terjadi  terhadap  legalitas  tindakan  aborsi  namun secara yuridis sudah jelas bahwa hak asasi manusia merupakan sebuah hak dasar yang secara
23 Pada Pasal 429 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
24 Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023
25 Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 26 Suhefli  H usnaini  Ashady  And  Aryadi  Almau  Dudy,  “ Aborsi:  Antara  Dialektika  Moral  Dan Kebijakan Hukum Pidana Indonesia ,” Ganec Swara 17, No. 4 (2023): 2146, Https://Doi.Org/10.35327/Gara.V17i4.681.
27 Junisa  Putri  Salsabila  and  Winda  Fitri,  “Legalitas  Aborsi  Akibat  Pemerkosaan  Ditinjau  Dari Prespektif  Korban  Dan  Hak  Asasi  Manusia,” Widya  Yuridika 5,  no.  2  (2022):  375, https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3578. DOI: https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3578
kodrat melekat pada diri manusia yang bersifat secara universal oleh karena itu harus untuk dilindungi,  dihormati,  dipertahankan  dan  tentunya  tidak  dapat  dirampas  oleh  siapapun. Tindakan aborsi sejatinya merupakan sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia karena  janin  yang  ada  di  kandungan  seorang  ibu  hamil  juga  memiliki  hak  untuk  hidup legalisasi  terhadap  tindakan  aborsi  diberikan  hanya  sebatas  untuk  memenuhi  hak  dan kebebasan  terhadap  ibu  dari  beban  psikis  dan  sosial  serta  kebebasan  dalam  hidupnya sebagai makhluk hidup yang mempunyai hak asasi manusia. 28

## B. Implementasi  Hukum  Terhadap  Legalitas Abortus  Provocatus  Akibat  dari  Tindakan Pemerkosaan ditinjau dari 3 Nilai Dasar Hukum
Aborsi dianggap melanggar norma dan nilai moral masyarakat. Untuk menghindari aborsi tidak aman dan menghormati hak reproduksi perempuan serta hak asasi perempuan dan  janin,  perlu  pengaturan  yang  lebih  cermat.  Legalitas  aborsi  harus  dipertimbangkan dengan bijak, mengingat aborsi telah menjadi isu hukum yang kontroversial di Indonesia. Pertentangan aturan mengakibatkan penegakan hukum yang lemah dan peningkatan kasus aborsi setiap tahunnya. Dokter dan tenaga medis memiliki peran penting dalam menangani masalah aborsi untuk menjaga keselamatan janin dan ibu hamil.
Tindakan aborsi di Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang KUHP merupakan sebuah tindak pidana yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan tindakan tersebut. Pengaturan mengenai aborsi telah diatur pada pasal 346, pasal 348 dan pasal 349 KUHP, pasal-pasal  tersebut pada prinsipnya melarang segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan tindakan aborsi. 29 Pasal 346 KUHP bermakna bahwa melarang setiap orang untuk melakukan aborsi dengan sengaja, melakukan atau menyuruh orang untuk melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 30
Pasal 347 KUHP mengatur tentang apabila tindakan aborsi tidak mendapatkan izin daripada wanita yang mengandung maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan apabila wanita tersebut meninggal pasca melakukan aborsi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 31 Pasal 348 KUHP mengatur apabila aborsi dilakukan atas seizin sang wanita maka akan diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan dan apabila wanita tersebut meninggal setelah melakukan aborsi maka orang tersebut akan diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. 32 Tidak hanya itu KUHP juga mengatur apabila dokter, bidan atau juru obat yang membantu melaksanakan sebagaimana
28 Ristintyawati and Binov Handitya, “Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dan Kaitannya  Dengan  Hak  Asasi  Manusia,” Rampai  Jurnal  Hukum  (RJH) 1,  no.  2  (2022):  32 – 45, https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2240. DOI: https://doi.org/10.35473/rjh.vli2.2240
29 Marlisa  Frisilia  Saada,  “ Tindakan  Aborsi  Yang  Dilakukan  Seseorang  Yang  Belum  Menikah Menurut Kuhp ,” Universitas Nusantara PGRI Kediri 01, no. 6 (2017): 1 – 7.
30 Pasal 346 KUHP 31 Pasal 347 KUHP 32 Pasal 348 KUHP
pasal  346,  347,  dan  348  maka  pidana  penjara  yang  ditentukan  oleh  pasal-pasal  tersebut dapat ditambah sepertiganya dan dilakukan pencabutan hak untuk menjalankan profesi itu kembali. 33 Ketatnya larangan mengenai tindakan aborsi dan juga dilihat dari sudut pandang pada  KUHP  menyentuh  segala  aspek  yaitu  mulai  dari  wanita  yang  melakukan  tindakan aborsi, yang menghasut maupun yang  menyuruh dan membantu  akan terkena ancaman pidana penjara.
Implementasi  terhadap  tindakan  aborsi  ditinjau  dari  3  nilai  dasar  hukum  disini dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum, yaitu nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 34 Nilai dasar yang pertama adalah keadilan, keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain  dari  kepastian  hukum  dan  juga  kemanfaatan  hukum.  Hukum  adalah  sebuah  alat untuk  menegakkan  keadilan  dan  menciptakan  kesejahteraan  sosial,  tanpa  keadilan  di dalamnya  hukum  akan  terjerumus  menjadi  pembenar  terhadap  kesewenangan  pihak penguasa  terhadap  pihak  minoritas.  Itulah  mengapa  fungsi  utama  dari  hukum  adalah menegakkan keadilan, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting bahkan bagi sebagian orang bahwa keadilan adalah tujuan dari hukum satu-satunya. Nilai dasar keadilan yang  terdapat  dalam  tindakan  aborsi  adalah  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur tentang Kesehatan memberikan sebuah ruang dan celah  untuk  dilakukannya  tindakan  aborsi  tetapi  dengan  kondisi  tertentu  hal  ini  sejalan dengan diaturnya dalam Pasal 60 ayat (1), (2) yang pada prinsipnya tetap melarang tindakan aborsi namun memberikan pengecualian terhadap kondisi-kondisi tertentu 35 .
Nilai  keadilan  disini  dimaksudkan  kepada  perempuan  yang  menjadi  korban  dari pemerkosaan atas terjadinya kehamilan yang tidak ia inginkan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 60 ayat (1), (2) memberikan pengecualian atas  tindakan  tersebut  atas  dasar  dari  tindakan  aborsi  tersebut  diperbolehkan  dengan ketentuan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan terdapat beberapa kriteria  yang  memperbolehkan  tindakan  aborsi  untuk  dilakukan  salah  satunya  adalah perempuan  yang  menjadi  korban  pemerkosaan. 36 Meskipun  terdapat  pengecualian  hal tersebut  juga  harus  memiliki  kepastian  hukum  terkait  dengan  pengaturan  aborsi  harus dilakukan hal ini terkait dengan pandangan KUHP dan padangan UU Kesehatan dalam memandang tindakan aborsi ini, konflik norma ini terjadi oleh Undang-Undang dengan Undang-Undang lain yang memiliki hierarki yang sama dan keduanya memiliki pengaturan yang sama namun bertolak belakang. 37
Apabila nantinya akan terjadi konflik norma antara pengaturan yang memiliki hierarki sama  maka  peraturan  yang  lebih  khusus  akan  mengesampingkan  aturan  umum
33 Yana  Sylvana  et  al.,  “Tindakan Aborsi  Dalam  Aspek  Hukum  Pidana  Indonesia,” Jurnal Medika Hautama 2, no. 2 (2021): 509 – 17. 34 Erna Tri Rusmala Ratnawati, “ Aborsi Dan Hak Hidup Janin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kesehatan ,” n.d. 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 37 KUHP dan padangan UU Kesehatan
sebagaimana teori lex specialis derogat legi generali , jadi dalam kasus terjadinya konflik norma antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan maka Undang-Undang Kesehatanlah yang diberlakukan karena Undang-Undang Kesehatan memiliki sifat yang lebih khusus daripada KUHP. 38 Artinya adalah jika terjadi kasus tindakan aborsi di Indonesia maka yang menjadi sumber rujukan atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Kesehatan yang memiliki sudut  pandang  menolak  tindakan  aborsi  namun  tetap  memberikan  ruang  pengecualian terhadap kondisi dimana terjadi kedaruratan medis pada ibu atau bayi dan kehamilan akibat dari tindakan pemerkosaan.
Nilai  dasar  yang  kedua  adalah  kemanfaatan  hukum.  Penganut  aliran  utilitas menganggap  bahwa  tujuan  dari  hukum  adalah  semata-mata  untuk  memberikan  sebuah kemanfaatan  dan  kebahagiaan  yang  besar  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  aliran tersebut bependapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada dan tercipta hanya untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan dari masyarakat. Unsur dari asas kemanfaatan itu sendiri terdiri dari adanya suatu tindakan terhadap kepentingan umum dan perlindungan bagi pihak melalui sebuah kepastian hukum yang berpegang teguh pada prinsip utilitas yang berguna, bermanfaat dan menguntungkan.
Nilai  kemanfaatan  hukum  dari  tindakan  aborsi  adalah  terdapatnya  kalangan pendukung  hak  reproduksi (Pro  Choice) berpendapat  bahwa  perempuan  dalam  keadaan apapun tidak mempunyai kewajiban untuk mengandung jika hal tersebut tidak ia inginkan, tindakan aborsi atas dari permintaan harus menjadi hak dari setiap perempuan. Pandangan ini berpendapat bahwa hak akan reproduksi perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia seperti halnya dalam menentukan berapa jumlah anak yang akan dikandung dan kapan dia akan mengandung. Legalilasi terhadap tindakan aborsi bukanlah liberalisasi tetapi suatu aturan untuk mengatur dan memberikan sebuah kepastian serta perlindungan hukum kepada berbagai pihak terkait adanya sebuah pengaturan, adanya sebuah pengarahan arah tindakan aborsi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu agar tindakan  aborsi dapat diterima perlu adanya titik masuk yang  berlandaskan kepada pendekatan  terhadap  konsep  sehat,  hak  asasi  manusia,  kesehatan  berdasarkan  hak  asasi manusia, dan kesehatan alat reproduksi.
Hukum  yang  baik  dan  benar  adalah  yang  mendatangkan  kebahagiaan  bagi  setiap orang  maka  dengan  ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023  tentang Kesehatan merupakan sebuah jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh perempuan mengenai  kehamilan  terutama  kehamilan  yang  diakibatkan  oleh  pemerkosaan  yang kemudian  memicu  terjadinya  trauma  psikis. 39 Dalam  Pasal  60  ayat  (2)  poin  a  juga menerangkan bahwa yang bisa melakukan tindakan aborsi haruslah tenaga medis dibantu dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi keahlian dalam bidang tersebut dan
38 Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana,” Masalah-Masalah Hukum 44, no. 4 (2015): 503, https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510. DOI: 10.14710/mmh.44.4.2015.503-510
memiliki  kewenangan  yang  sah, 40 serta  pada  poin  c  Pasal  60  ayat  (2)  ditujukan  kepada perlunya  persetujuan  dari  perempuan  hamil  yang  bersangkutan  dan  perempuan  yang menjadi  korban  pemerkosaan. 41 Kehamilan  yang  terjadi  bukan  merupakan  sebuah kehendak yang diinginkan membuat seorang perempuan mengalami trauma dan kemudian mengambil sebuah keputusan untuk melakukan aborsi yang tidak aman adanya sebuah rasa bersalah dan tidak berguna sebagai manusia sering kali menghantui bahkan akan menetap sepanjang  kehidupannya, 42 maka  dengan  di  tetapkannya  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2023 membawa titik terang untuk perempuan yang menjadi korban pemerkosaan sekaligus terpenuhinya asas kemanfaatan bagi ibu hamil, petugas ataupun tenaga kesehatan yang ikut andil dalam tindakan tersebut. 43
Nilai dasar yang ketiga adalah kepastian hukum, kepastian hukum secara normatif adalah ketika sebuah peraturan dibuat dan di undang-undangkan secara pasti dan mengatur secara jelas dan logis. Jelas diartikan tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis memiliki artian ia menjadi  suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan dan menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan juga upaya dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum memiliki bentuk nyata dari pelaksanaan  maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang setiap  individu  yang  melakukan  sebuah  kesalahan.  Kepastian  hukum  diperlukan  guna mewujudkan prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya sebuah diskriminasi dengan  kepastian  hukum  maka  akan  menjamin  seseorang  untuk  melakukan  perbuatan dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku maupun tidak tanpa diberlakukan kepastian hukum dalam kehidupan maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan perilaku sesuai dengan tujuan tersebut.
Nilai kepastian hukum dari tindakan aborsi dilihat dari RKUHP yang dimana dalam RKUHP  menyatakan  bahwa  setiap  perempuan  yang  menggugurkan  atau  mematikan kandungannya atau meminta orang lain turut andil dalam menggugurkan kandungan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. 44 Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1), (2)  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan bahwa larangan  terhadap  tindakan  aborsi  dikecualikan  untuk  kedaruratan  medis  dan  untuk perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. 45 Seperti yang kita ketahui bahwa RKUHP adalah lex generalis dan Undang-Undang Kesehatan adalah lex spesialis artinya RKUHP hanya mengatur mengenai hal umum saja sedangkan Undang-Undang Kesehatan mengatur lebih komprehensif dan spesifik terkait dengan berbagai aspek kesehatan. 46
40 Pasal 60 ayat (2) poin a 41 poin c Pasal 60 ayat (2)
42 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
43 Ni Putu Endrayani et al., “ Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi Di Indonesia ” 9, no. 8 (2021): 1402 – 11. 44 RKUHP 45 Pasal 60 ayat (1), (2)  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 46 Agus  Daryanto,  “Pengaturan  Mengenai  Pengecualian  Dalam  Tindakan  Aborsi  Ditinjau  Dari Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana,” Jurnal Education and Development Institut 8, no. 1 (2020): 83.
Terkait  dengan  tindakan  aborsi  tetap  mengacu  pada lex  spesialis yaitu  terhadap Undang-Undang Kesehatan termasuk di dalamnya terdapat pengecualian tindakan aborsi yaitu  indikasi  kedaruratan  medis  dan  korban  pemerkosaan  sejauh  ini  perempuan  yang menjadi korban pemerkosaan selalu menggunakan KUHP dalam penyelesaian perkara hal ini tentunya memberikan ke khawatiran cukup besar bagi korban karena mengingat dalam KUHP mengatur bahwa barang siapa yang melakukan tindakan aborsi akan dipidana. 47 Jika RKUHP  disahkan  akan  semakin  melemahkan  Undang-Undang  kesehatan  dalam memberikan pengecualian terhadap seorang perempuan untuk melakukan tindakan aborsi apabila  terjadi  indikasi  kedaruratan  medis  dan  menjadi  korban  pemerkosaan  dan  perlu diingat pula bahwa di dalam RKUHP saat ini memberikan penegasan kepada perempuan sebagai pelaku, apabila nantinya terjadi sebuah kasus dan melibatkan konteks dalam RKUP dan  Undang-Undang  Kesehatan  seharusnya  sanksinya  mengikuti  Undang-Undang Kesehatan sebagaimana lex speciallis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan  bahwa  hukum  yang  bersifat  khusus  akan  mengesampingkan  hukum  yang bersifat umum. 48
Lex speciallis derogat legi generali telah diberlakukan terhadap kasus yang terjadi di Jambi, pada  tanggal  19  Juli  Hakim  Ketua  Pengadilan  Negeri  Muara  Bulian,  Batanghari,  Jambi memberikan vonis enam bulan penjara kepada WA remaja perempuan berusia 15 tahun yang telah terbukti mengaborsi kandungannya. Berbagai upaya hukum diberikan kepada WA hingga pada akhirnya pada tanggal 28 Agustus Pengadilan Tinggi Jambi membebaskan WA  dari  segala  tuntutan,  dalam  amar  putusan  majelis  hakim  menyatakan  bahwa  WA memang  telah  terbukti  melakukan  tindak  pidana  aborsi  namun  hakim  menilai  WA melakukannya dengan terpaksa akibat dari tindakan pemerkosaan yang menimpa dirinya, dan juga dapat dlihat disini bahwa WA masih berusia 15 tahun masih sangat dibawah umur apabila kehamilan tersebut terus untuk dilanjutkan akan berdampak pada kesehatan dirinya, baik dari ibu maupun kepada calon bayi dan menginat pula usia belia seperti itu rentan untuk mengalami stress atau bahkan depresi ditambah lagi ia mengandung dengan ketidak inginan dari dirinya maka dari itu hakim menilai pelaku layak untuk dibebaskan dari segala dakwaan. 49
Terhadap putusan yang menimpa WA tentunya mendapat berbagai perdebatan ada pihak yang pro da nada juga pihak yang kontra akibat dari putusan tersebut namun balik lagi  bahwa  pada  dasarnya  terdapat  dua  kelompok  yang  memiliki  pandangan  berbeda mengenai  aborsi  yaitu  pihak pro-life dan pro-choice ,  kelompok pro-life menganggap  bahwa tindakan aborsi tidak dibenarkan dan mereka menganggap bahwa tindakan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan. Sedangkan pihak pro-choice mendukung terhadap tindakan aborsi dengan alasan tubuh adalah hak otoritas perempuan dan janin adalah bagian dari
47 KUHP 48 Bayu Anggara, “Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia,” Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 3, no. 1 (2021): 119 – 31, https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1859. 49 Rinna  Dwi  Lestari,  “Perlindungan  Hukum  Perempuan  Pelaku  Aborsi  Dari  Korban  Perkosaan Terhadap  Ancaman  Tindak  Pidana  Aborsi,” MAGISTRA  Law  Review 1,  no.  01  (2020):  1, https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406. DOI: http://dx.doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406
tubuh mereka jadi perempuan memiliki hak seutuhnya terhadap tubuh mereka sendiri. Jika dilihat  berdasarkan  konteks  Undang-Undang  Kesehatan  maka  telah  terpenuhi  asas kepastian hukum sesuai dengan lex speciallis derogat legi generali yang apabila terjadi suatu kasus pengaturan Undang-Undang Kesehatan lah yang akan digunakan dalam penyelesaian suatu perkara.

## Kesimpulan
Tindakan  aborsi  dianggap  sebagai  tindakan  pembunuhan  yang  sebagaimana  telah diatur  oleh  KUHP  yaitu  melarang  untuk  dilakukannya  tindakan  aborsi  dengan  alasan apapun.  Pengecualian  dilakukannya  tindakan  aborsi  sebagaimana  terdapat  di  dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengecualian tindakan aborsi Pasal 60 ayat (2) poin c yang meemberikan keringanan untuk dilakukannya tindakan aborsi bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Hal ini juga sejalan dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia aborsi hanya dilakukan untuk melindungi jiwa ibu dan anak. Alasan lain daripada itu dianggap melanggar HAM, terlepas dari adanya peraturan yang melegalkan  untuk dilakukannya tindakan aborsi hal tersebut semata-mata untuk memenuhi hak dan kebebasan terhadap ibu dari beban psikis dan sosial serta  kebebasan  dalam  hidupnya  sebagai  makhluk  hidup  yang  mempunyai  hak  asasi manusia. Implementasi terhadap tindakan aborsi ditinjau dari 3 nilai dasar hukum yakni nilai keadian, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch berorientasi untuk menciptakan harmonisasi dalam pelaksanaan hukum. Tujuan hukum  untuk  mendapatkan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  merupakan sebuah prinsip yang harus dipahami secara utuh bukan sebagai suatu yang berdiri sendiri, ketiga  nilai  dasar  tersebut  memiliki  peranan  masing-masing  dalam  suatu  permasalahan harmonisasi  antara  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum  akan  mendapatkan penyelesaian hukum yang akan mengakhiri sebuah permasalahan bukan penyelesaian yang nantinya akan bertambah menjadi masalah baru.

## Informasi Pendanaan
Tidak ada

## Referensi
AA Sagung Poetri Paraniti, SH, MH Drs. I Wayan Wiryawan, MH. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dan Diskriminasi” 03 (01). Affandi,  Hernadi.  2019.  “Implementasi  Hak  Atas  Kesehatan  Menurut  Undang -Undang Dasar  1945:  Antara  Pengaturan  Dan  Realisasi  Tanggung  Jawab  Negara.” Jurnal Hukum Positum 4 (1): 36. https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3006. Agustina, Purnomo, Sagita. 2023. “Kajian Yuridis Peraturan Perundang -Undangan Yang Baik Dan Berkeadilan Bagi Masyarakat.” Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5 (2): 1203. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.2867. Agustina, Shinta. 2015. “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam
Sistem Peradilan Pidana.” Masalah-Masalah Hukum 44 (4): 503. https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.503-510. Ashady, Suheflihusnaini, And Aryadi Almau Dudy. 2023. “Aborsi: Antara Dialektika Moral Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Indonesia.” Ganec  Swara 17  (4):  2146. https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.681.
Bayu  Anggara.  2021.  “Harmonisasi  Pengaturan  Aborsi  Di  Indonesia.” Jurnal  Hukum Saraswati (JHS) 3 (1): 119 – 31. https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i1.1859. Dameria, F A, and T H Setyaningsih. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Perkosaan Dalam Konteks Kesehatan Reproduksi.” Prosiding Serina , 739 – 46. https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19797%0Ahttps://j ournal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/download/19797/12127.
Daryanto,  Agus.  2020.  “Pengaturan  Mengenai  Pengecualian  Dalam  Tindakan  Aborsi Ditinjau Dari Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.” Jurnal Education and
Development Institut 8 (1): 83. http://repository.ubaya.ac.id/39917/%0Ahttp://repository.ubaya.ac.id/39917/1/ Artikel Agus.pdf.
Dharma, Ida Bagus Wirya. 2022. “Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan.” Kertha
Wicaksana 16 (1): 45 – 50. https://doi.org/10.22225/kw.16.1.2022.45-50.
Ekandari,  Mustaqfirin,  and  Faturochman.  2001.  “Perkosaan,  Dampak,  Dan  Alternatif Penyembuhannya.” Jurnal
Psikologi , no. 1: 1 – 18. http://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7011/5463.
Endrayani, Ni Putu, Pengadilan Negeri, Denpasar Kelas, I Gusti Ketut Ariawan, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. 2021. “Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi Di Indonesia” 9 (8): 1402– 11.
Kusuma  Wijaya,  Arcellina,  Hanuring  Ayu,  and  Nourma  Dewi.  2023.  “Pemberian  Izin Tindakan Aborsi Pada Wanita Korban Pemerkosaan Yang Disertai Dengan Indikasi Medis.” Jurnal Bevinding 01 (01): 164 – 70.
Lestari, Rinna Dwi. 2020. “Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi.” MAGISTRA Law Review 1 (01): 1. https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406.
Marlisa  Frisilia  Saada.  2017.  “Tindakan  Aborsi  Yang  Dilakukan  Seseorang  Yang  Belum Menikah  Menurut  Kuhp.” Universitas  Nusantara  PGRI  Kediri 01  (6):  1 – 7. http://www.albayan.ae. Martina T. A. T. Ratulangi. 2021. “Rinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” X (4): 185 – 94.
Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. 2021. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam  Perspektif  Ilmu  Hukum.” Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia 2  (1):  1 – 20. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14.
Putri, Ila Adila Pramestya. 2023. “Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan.” Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial 1 (3): 225 – 44.
Ratnawati, Erna Tri Rusmala. n.d. “Aborsi Dan Hak Hidup Janin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kesehatan.”
Ristintyawati, and Binov Handitya. 2022. “Tindakan Aborsi Terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.” Rampai Jurnal Hukum (RJH) 1 (2): 32 – 45. https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2240.
Romli, Dewani. 2011. “Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif).” Al- ’Adalah 10 (2).
Salsabila,  Junisa  Putri,  and  Winda  Fitri.  2022.  “Legalitas  Aborsi  Akibat  Pemerkosaan Ditinjau Dari Prespektif Korban Dan Hak Asasi Manusia.” Widya Yuridika 5 (2): 375. https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3578.
Saputra, Andre. 2023. “Aborsi Dalam Kacamata Hukum Di Indonesia : Penjelasan Dan Kontroversi ” 1 (36): 1 – 1. https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx. Savira,  Vivi,  and  Widodo  Tresno  Novianto.  2014.  “Korban  Perkosaan  Di  Indonesia.”
Recidive 9 (2): 512 – 13.
Srihartini, Ayu. 2020. “Legalisasi Tindakan Aborsi Dalam Hal Pemerkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  Dan  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Reproduksi.” Lex Et Societatis 8 (1): 163 – 71. https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28483.
Sylvana,  Yana,  Yohanes  Firmansyah,  Hanna  Wijaya,  and  M  Angelika. 2021.  “Tindakan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Medika Hautama 2 (2): 509 – 17. https://jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/126. Tamatae, Sadam, I Nyoman Sumantri, and I Ketut Nuasa. 2020. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan.” Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu 3 (2): 104 – 14.
Triwahyuningsih, Susani. 2018. “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di  Indonesia.” Legal  Standing :  Jurnal  Ilmu  Hukum 2  (2):  113. https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242.
Wijayati,  Mufliha.  2015.  “Aborsi  Akibat  Kehamilan  Yang  Tidak  Diinginkan  (KTD) : Kontestasi Antara Pro-Live Dan Pro-Choice. ” ANALISIS : Jurnal Studi Keislaman 15 (1): 51 – 52.
Yanti,  Evi.  2020.  “Kajian  Yuridis  Legalisasi  Aborsi  Bagi  Korban  Tindak  Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif.” Jurnal Lex Renaissance 5 (4): 831 – 44. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art6 .

## Biografi Singkat Penulis
Winsherly Tan, Lahir di Batam 3 November 1992, asal sekolah SMA Katholik Yos Sudarso, alumni program studi Ilmu Hukum angkatan 2014 di Universitas Internasional Batam.
Winda  Fitri,  merupakan  lulusan  S1  program  studi  Ilmu  Hukum  dari  Universitas Internasional Batam pada tahun 2016 dan Lulusan S2 Program studi Ilmu Hukum dari Universitas Internasional Batam pada tahun 2018
Shelvia  Agustini  Putri  lahir  di  Baturaja  31  Agustus  2002,  bertempat  tinggal  di perumahan griya hangtuah permai tanjungpinang, saya merupakan alumni program studi ilmu hukum angkatan 2020 dari universitas internasional batam