Copyright@ Maryam Batubara, Febriyani Natari Manik
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 6080-6090 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perspektif Islam
Maryam Batubara 1 ✉ , Febriyani Natari Manik 2
Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: maryam.batubara@uinu ac.id 1 ✉

## Abstrak
Dalam  kehidupan  masyarakat  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tanggungjawab  pemerintah  yang  berusaha melakukan penerbitan dan mensejahterakan masyarakat tanggungjawab pemerintah dalam perspektif islam  memiliki  fleksibilitas  yang  luas  di  dasarkan  untuk  mensejahterakan  umum  masyarakat. Tanggungjawab  pemerintah  dalam  Perspektif  islam  memiliki  fleksibilitas  yang  luas  didasarkan  pada premis bahwa islam bertujuan untuk  mensejahterakan pada masyarakat umum. Dalam perekonomian adalah mengawasi faktor utama penggerak perkonomian, menghentikan muamalah yang diharamkan dan mematok harga kalau dibutuhkan. Maka islam menghendaki terbentuknya satu negara dan sistem pemerintahan didalamnya.
Kata Kunci:  Ekonomi Islam, Negara, Peran Pemerintah

## Abstract
In people's lives, it cannot be separated from the responsibility of the government which strives for  the  welfare  and  welfare  of  the  community.  Government  responsibilities  in  an  Islamic perspective  have  broad  flexibility  based  on  the  general  welfare  of  society.  Government responsibility in an Islamic perspective has broad flexibility based on the idea that Islam aims to prosper the wider community. In the economy is to monitor the main factors driving the economy, stop muamalah which is forbidden and set prices when necessary. So Islam wants the formation of a state and a system of government in it.
Keywords: Islamic Economics, State, Role of Government
Copyright@ Maryam Batubara, Febriyani Natari Manik

## PENDAHULUAN
Setiap  warga  negara  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  untuk  diperlakukan secara  adil  oleh  negara  dan  sesama  masyarakat.  Prinsip  keadilan  harus  diperankan  oleh negara  terhadap  masyarakat  yang  meliputi  seluruh  sektor  kehidupan,  mulai  dari  agama, pendidikan,  kesehatan,  hukum,  politik  hingga  ekonomi.  Dalam  pondasi  ekonomi  islam, keadilan  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  perekonomian  dalam  suatu  negara salah  satunya  keadilan  dapat  menghasilkan  keseimbangan  dalam  perekonomian  dengan meniadakan kesenjangan antar sesama umat manusia didalam suatu negara.
Beberapa  fungsi  mutlak  yang  harus  nampak  dalam  diri  pemimpin  sebuah  negara diantaranya : mengatur ketertiban umum dalam rangka mencapai visi  dan  misi  bersama, membangun  sebuah  keharmonisan  seluruh  elemen  lapisan  masyarakat,  menjamin kehidupan rakyat dan membangun kekuatan internal bangsa serta menjamin akan tegaknya suatu keadilan tanpa pandang bulu. Berdasarkan fakta sejarah yang kemudian banyak di benarkan oleh seluruh pakar sejarah bahwa sosok yang hingga saat ini paling berpengaruh dalam memberikan warna baru tentang konsep suatu pemerintahan.
Pemerintahan dalam islam merupakan salah satu topik yang menarik untuk dibahas mengingat hari ini banyak negara yang dengan segala banyak kelebihan dan kekurangannya mencari model pemerintahan yang ideal dan dapat dengan mudah untuk diterapkan dengan adanya Pemerintahan sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam hidup setiap warganegara yang memiliki banyak arti bagi mereka, secara perorangan atau secara bersama-sama.  Pemerintah  adalah  harapan  dan  peluang  untuk  mewujudkan  hidup  yang sejahtera dan berdaulat.
Dalam  ekonomi  islam,  tindakan  ekonomi  diatur  secara  seimbang  sehingga  peran individu  memperoleh  kebebasan,  tetapi  dibatasi  oleh  batasan-batasan  tertentu  dan pemerintah  menetapkan  peraturan  sesuai  dengan  kehendak  rakyat.  Adanya  peraturan pemerintah  mendorong  harmonisasi  kegiatan  dalam  ekonomi.  Dengan  menerapkan ekonomi  islam,  masyarakat  dan  pemerintah  dapat  bekerja  sama  untuk  mengembangkan ekonomi yang adil dan makmur.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  studi  kepustakaan  ( library research).
Copyright@ Maryam Batubara, Febriyani Natari Manik

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Dalam  kehidupan  masyarakat  tidak  bisa  dilepaskan  dari  tanggungjawab pemerintah agar dapat mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif islam negara dapat mendefenisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut.
Menurut M. Nejarullah Siddiqi, ada beberapa fungsu negara dalam  perspektif islam yang terdiri dari :
1. Fungsi turunan berbasis syariah berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu.
a. Konservasi
b. Penelitian
c. Penyediaan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum
d. Peningkatan modal dan pembangunan ekonomi
2. Tugas-tugas yang secara lugas ditugaskan oleh Syariah yaitu :
a. Pertahanan
b. Hukum dan ketertiban
c. Kebenaran
d. Pemenuhan
e. Dakwah
f. Pemenuhan kewajiban sosial.
3.  fungsi  yang  ditugaskan  pada  saat  yang  sama  didasarkan  pada  proses  konseling (syara), yang mencakup semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada proses Syura. Dan menurut  Siddiqi, semua proses menggunakan cara terbuka atau bervariasi tergantung pada keadaan masing-masing pada suatu negara.
Menurut islam, negara yang memiliki  hak untuk melakukan  kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu. Adapun dalam negara yang memiliki kegiatan ekonomi pada awal Islam  sangat  kurang  karena  kegiatan  ekonomi  masih  sederhana  karena  kemiskinan lingkungan dimana Islam muncul.

## B. PERAN PEMERINTAH EKONOMI ISLAM
Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh adam
Copyright@ Maryam Batubara, Febriyani Natari Manik
Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki tiga fungsi :
1. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan
2. Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan
3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta seperti bendungan dll.
Hal  ini  akan  tergambar  pada  kebijakan  yang  dikeluarkan  dalam  mengelola perekonomian dalam suatu negara. Ada tiga sistem ekonomi yang di kenal di dunia, yaitu Sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi islam
1. Sistem Ekonomi Sosialis
Akibat dari paham kapitalis yang cukup perannya yang sangat dominan dengan tidak  adanya  kebebasan  dalam  melakukan  aktivitas  ekonomi  bagi  individu-individu  yang melaikan semuanya untuk kepentingan bersama sehingga tidak diakuinya kepemilikikan atau kekayaan  pribadi  dengan  ini  paham  sosialis  yang  merupakan  paham  dengan  penggerak menuju paham komunis.
Peran Negara dalam sistem ekonomi sosialis :
a. Negara mengatur semua dalam kebijakan pemerintahan dari segi kebijaksanaan ekonomi.
b. Pemerintah  juga  bertindak  aktif  dari  segi  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga pengawasan
c. Negara juga memiliki peran untuk mengendalikan harga-harga dan penyaluran barang.
2. Sistem Ekonomi Kapitalis
Berbeda dengan sistem sosialis, sistem ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi  sosialis,  dimana  negara  tidak  mempunyai  peranan  utama  atau  terbatas  dalam perekonomian. Sistem ini sangat berkaitan dengan mekanisme pasar. Pada sistem ekonomi kapitalis  negara  memiliki  3  peranan  yang  merupakan  peran  yang  menurut  Adam  Smith dengan  peranan  terbatas  tersebut  optimalisasi  kesejahteraan  individu  pada  lingkungan mikro dan negara pada lingkungan makro akan dapat tercapai pada 3 peran tersebut. Peran pemerintah dalam menjalankan keadilan, maka pemerintah harus bertindak adil.
a. Harus adanya pemisahan dan kemerdekaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
b. Adanya  pembatasan  kekuasaan  pemerintahan.  Pembatasan  di  sini  adalah  bahwa pemerintah harus tunduk dan patuh pada hukum dan keadilan.
c. Dibutuhkannya  kekuasaan  diluar  pemerintahan  untuk  menjamin  dan  mengawasi bahwa  pemerintah  untuk  menjamin  dan  mengawasi  bahwa  pemerintah  akan
Copyright@ Maryam Batubara, Febriyani Natari Manik
senantiasa bertindak adil.

## 3. Sistem ekonomi Islam
Sudah ada jauh lebih dahulu dari kedua sistem yang dimaksud di atas, yaitu pada abad ke 6, sedangkan kapitalis abad 17, dan sosialis abad 18. Dalam sistem ekonomi Islam, yang  ditekankan  adalah  terciptanya  pemerataan  distribusi  pendapatan.  Selain  itu  negara berperan sebagai Pengawas (hisbah), yang mengawasi berjalannya sistem pasar sehingga terwujud  mekanisme  pasar  bebas.  Dalam  Islam  kepemilikian  pribadi  juga  diakui,  namun terhadap  setiap  umat  Islam  yang  mempunyai  penghasilan  yang  mencukupi  (memenuhi hisab), sebagian dari hartanya adalah milik orang-yang tidak mampu (zakat). Dalam Islam pilar yang menjadi etika ekonomi yang tidak terdapat dalam sistem ekonomi lainnya adalah tauhid,  keadilan,  keseimbangan,  dan  kebebasan.  Dalam  memecahkan  permasalahan perekonomian, berdasarkan fakta hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi  harta  dan  jasa  di  tengah-tengah  masyarakat,  sehingga  titik  berat  pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil.
Dalam sistem ekonomi islam Negara memberikan kebebasan dalam beraktivitas dalam perekonomian  selain  itu  Negara  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  mengatur  ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga pada akhirnya negara menjadi kuat. Menurut Monzer Khaff, yang menjadi keterbatasan negara saat ini dalam menerapkan sistem negara islam adalah kurangnya komitmen terhadap syariah, dan kurangnya komitmen terhadap  shura  (proses  musyawaran  untuk  mufakat).  Tetapi  menurut  Ibnu  Khaldun, keruntuhan  dan  kejayaan  suatu  dinasti  tidak  hanya  tergantung  pada  variabel-variabel ekonomi namun tergantung dengan sejumlah faktor yang menentukan kualitas perorangan, masyarakat,  pemerintahan  dan  Negara.  Hal-hal  yang  harus  dilakukan  dalam  hal  yang berkaitan dengan peran negara dalam perekonomian islam adalah:
1. Memajukan sektor swasta dengan tetap memperhatikan kepentingan umum
2. Sumber  daya  alam  dikelola  secara  bersama,  di  mana  pengelola  menyewa  lahan kepada umum
3. Kebijakan investasi secara langsung
4. Proyek yang dikerjakan oleh individu, tetap dapat dinikmati oleh orang banyak
5. Memberantas  kemiskinan  dan  menciptakan  kondisi  lapangan  kerja  dan  tingkat pertumbuhan yang tinggi
6. Meningkatkan stabilitas nilai riil uang
7. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi
Copyright@ Maryam Batubara, Febriyani Natari Manik

## C. FUNGSI NEGARA ISLAM
Di  antara  beberapa  fungsi  negara  dalam  Islam  adalah  sebagai  berikut:  Fungsi memberikan  keamanan  dan  pertahanan,  Fungsi  penyelenggaraan  peradilan,  baik  yang berkaitan dengan aspek keperdataan maupun yang terkait dengannya, Fungsi ekonomi dan keuangan,  dan  sarana  yang  terkait  dengannya  Urbanisasi  tercapai  dan  penghidupan masyarakat tersedia, Solidaritas sosial,  perlindungan dakwah yang  bersumber dari akidah Islam dan moral, Amar ma'ruf dan nahi munkar, yang merupakan landasan menyeluruh yang menjadi  dasar  shalat  Agama  dan  urusan  duniawi  dan  Fungsi  pelayanan  publik,  meliputi penyebarluasan ilmu pengetahuan dan pendidikan dan lain sebagainya.

## D. PRINSIP – PRINSIP DASAR NEGARA ISLAM
Ada  landasan  akidah,  organisasi  atau  legislatif  untuk  berdirinya  negara  dalam Islam, yaitu sebagai berikut :
Landasan Keyakinan dan Tujuan Umum Landasan keyakinan untuk pendirian negara dalam  Islam  menjadikan  aktivitas  politik  seorang  Muslim  sebagai  misi  dan  amanah  yang harus dipenuhi dengan baik. Yang paling penting dari fondasi ini adalah:
1. Semua manusia, tanpa memandang bahasa, warna kulit, dan status sosialnya, adalah hamba Tuhan, dan tidak ada perbedaan di antara mereka dalam hal harkat dan martabat manusia. Apa yang mereka miliki adalah titipan dari Allah SWT. karena itu hanya milik Allah swt. oleh karena itu, rakyat, penguasa dan yang diperintah adalah sama di mata Syariah, jadi tidak ada hak satu sama lain, dan masing-masing bertanggung jawab atas pekerjaannya.
2. Hubungan  antara  penguasa  dan  yang  diperintah  bukanlah  hubungan  ketaatan  yang mutlak, melainkan hubungan yang dibatasi dalam batas-batas Syariah. Sudah sebuah keniscayaan  tunduk  pada  pengawasan  dan  pertanggung  jawaban  berdasarkan ketentuan Syariah, dan karenanya tidak ada hak istimewa atau kedudukan dalam Islam, dan setiap individu dalam masyarakat bertanggung jawab atas umatnya.
3. Penguasa adalah pelaksana syariat dan bukan perancang syariat, dan jika ada hal-hal ijtihad yang tidak diatur dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, maka penguasa tidak bisa sendirian  dalam  ijtihad  atau  menzalimi  dengan  pendapatnya.  Jika  ada  beberapa pendapat ijtihad, maka syura dipisahkan di antara mereka.
4. Seluruh  manusia  dalam  kemulian  Allah  .  sebagai  khalifah  di  muka  bumi  untuk melaksanakan  hukum-Nya,  dan  Islam  yang  diturunkan  kepada  Muhammad  adalah utusan  Tuhan  yang  mentranskripsikan  semua  hukum,  dan  hubungan  antar  manusia dalam Islam adalah ikatan persaudaraan. asal-usul, dan mata rantai persatuan dalam
Copyright@ Maryam Batubara, Febriyani Natari Manik
afiliasi  dengan  pengabdian  kepada  Allah,  dan  itu  adalah  antara  Muslim  serta  ikatan persaudaraan dalam keyakinan.
5. Manusia  adalah  makhluk  yang  dimuliakan  dan  diberikan  oleh  Tuhan  hak-haknya, termasuk  hak  untuk  hidup  dan  berkehendak,  dan  seseorang  tidak  berhak  untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, misalnya, menyia-nyiakan kebebasannya. Tidak boleh  menyiksa,  mencemarkan  nama  baik,  atau  menghina  dan  segala  sesuatu  yang mempengaruhi martabat manusia, sedangkan hukuman adalah hukuman perdamaian sebagai balasan atas tindakan yang dilakukan oleh mereka yang mengancam ketertiban masyarakat, keamanannya, dan keselamatannya. hak-hak rakyat di dalamnya.

## E. PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO
1. Pengeluaran pemerintah dan produk domestik bruto
- prinsip dan konsep umum
Pengeluaran  pemerintah  dan produk domestik bruto adalah salah  satu alat utama yang diandalkan negara dalam menggambar dan menerapkan kebijakannya Ekonomi, dan ada  beberapa  konsep  dasar  yang  terkait  dengan  pengeluaran  pemerintah  dan  produk domestik bruto.
Persyaratan  pertama:  mendefinisikan  pengeluaran  pemerintah,  bentuk,  sumber,  dan tujuannya  Penting  untuk  mendefinisikan  konsep  belanja  publik  dan  bentuknya,  selain memperjelas sumber dan tujuan belanja pemerintah yang akan dilakukan dan diatur dalam persyaratan ini.

## 2. Bentuk Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran  publik  berupa  sejumlah  uang  tunai,  dimana  negara  berperan dalam  pengeluaran  pemerintah  dengan  menggunakan  sejumlah  uang  tunai  sebagai harga atas apa yang membutuhkan produk, barang dan jasa, untuk menjalankan utilitas publik dan harga untuk modal produktif yang diperlukan untuk melaksanakan proyek investasi  dan  untuk  memberikan  bantuan  dan  subsidi  ekonomi,  sosial,  budaya  dan lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa penggunaan uang oleh negara merupakan hal yang wajar  dan  sejalan  dengan  keadaan  yang  ada  dalam  perspektif  ekonomi  moneter.Ini adalah cara negara membelanjakan sesuatu dalam hal individu meskipun pengeluaran publik telah berlangsung lama dalam bentuk natura, seperti negara menyita sebagian harta milik individu, atau Perampasan paksa atas apa yang dibutuhkan dalam hal dana dan produk tanpa memberi kompensasi kepada pemilik dengan kompensasi yang
Copyright@ Maryam Batubara, Febriyani Natari Manik
adil, kecuali bahwa situasi ini telah hilang setelah akhir masa tahap ekonomi sistem barter untuk pertukaran barang.
Pengeluaran  tunai  adalah  salah  satu  metode  pengeluaran  publik  terbaik  yang dilakukan oleh negara, dan ini disebabkan oleh beberapa alasan meringkasnya sebagai berikut :
1.  Penggunaan  uang  negara  dalam  proses  pembelanjaan  memfasilitasi  apa  yang dibutuhkan oleh sistem keuangan modern dalam hal konsolidasi prinsip kontrol dalam berbagai bentuknya.

## 2. Pengeluaran publik
Untuk  menjamin  penggunaannya  yang  tepat  sesuai  dengan  ketentuan  dan  aturan yang  memenuhi  kebutuhan  publik  individu.  Pengeluaran  dalam  bentuk  natura menimbulkan  banyak  masalah  administrasi  dan  organisasi  dan  menyebabkan pengawasan yang buruk. Individu dan memberi mereka hadiah dalam bentuk barang dengan mengesampingkan orang lain.

## 3. Menyerap pengeluaran pemerintah
Kami  tidak  dapat  menganggap  jumlah  uang  yang  dikeluarkan  untuk  melakukan layanan tertentu sebagai biaya publik kecuali dikeluarkan oleh orang publik. Untuk orang publik, berarti negara dan divisi politiknya dan kelompok lokal, termasuk badan publik dan institusi dengan kepribadian Entitas moral, dan Amerika Serikat di negara bagian federal, atau mereka mungkin orang publik lokal seperti dewan provinsi, kota dan desa di negara bagian
4.Konsolidasi
Pengeluaran  pemerintah  Pemenuhan  kebutuhan  publik,  yaitu  terwujudnya kepentingan umum masyarakat, di mana anggota masyarakat mendapat manfaat secara umum dari pelayanan yang diberikan.  Disediakan oleh pemerintah, karena dana yang menutupi  pengeluaran  publik  ini  dikumpulkan  dari  individu,  dan  konsep  kebutuhan publik bersifat relatif. Ini berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain sesuai dengan perkembangan  peradaban,  sosial  dan  budaya  masing-masing  masyarakat  dan  untuk alasan ini saya menyerahkan masalah ini kepada parlemen yang mewakili rakyat untuk membebaskan  kebutuhan  umum  rakyat  agar  tidak  menyalahgunakan  pengeluaran
Copyright@ Maryam Batubara, Febriyani Natari Manik
publik dan menjaga dana publik
Persyaratan  ini  mengacu  pada  pembagian  ilmiah  pengeluaran  publik.  Divisi  ilmiah (ekonomi) dari pengeluaran publik pembagian ekonomi pengeluaran publik tergantung pada tiga kriteria utama yaitu :
a. Kriteria periodisitas (pengulangan)
Berdasarkan kriteria periodisitas, dimungkinkan untuk membedakan antara dua b. jenis pengeluaran publik:
Pengeluaran publik berkala: Pengeluaran yang bersifat berulang-ulang dan didominasi oleh sifat permanen, dan termasuk dalam penyelenggaraan fasilitas.

## SIMPULAN
Dari uraian di atas,  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan:  maka dapat di ambil kesimpulan Peran  negara  dalam  ekonomi  ditentukan  dari  sistem  perekonomian  dan  sistem  pengelolaan ekonomi yang mereka gunakan. Dalam sistem ekonomi sosialis negara ikut campur cukup dalam dengan perannya yang sangat dominan. Dalam sistem ekonomi kapitalis negara tidak mempunyai peranan utama atau terbatas dalam perekonomian.
Islam  sangat  memperhatikan  pemerintahan,  dalam  islam  penuh  dengan  aturan  yang mengatur  kehidupan  individu  maupun  kehidupan  suatu  komunitas  sosial.  Tentunya  untuk menerapkan aturan-aturan yang ada mestilah di bentuk suatu sistem pemerintahan yang termasuk di dalamnya adalah sebuah negara yang mengatur kehidupan banyak orang. Maka  islam menghedaki terbentuknya suatu negara dan sistem pemerintahan di dalamnya. Adapun tujuan dari Negara Islam dan Pemerintahan dalam Islam yaitu agar dapat menerapkan setiap aturan yang ada dalam Islam, menegakkan keadilan, mensejahterakan rakyat dan menghilangkan penjajahan dan perbudakan yang mungkin saja terjadi dalam suatu komunitas sosial yang tentunya akan membawa kepada kemadhorotan termasuk dalam tujuan Negara dalam Islam yaitu memberikan keamanan dan mengadili setiap tindakan yang menyimpang dengan asas keadilan dan kemanusiaan.
Copyright@ Maryam Batubara, Febriyani Natari Manik

## DAFTAR PUSTAKA
Abid  al-Jabiri  Muhammad  ,  Agama  Negara  dan  Penerapan  Syariah,  (Yogyakarta:  Fajar Pustaka Baru, 2001)
Efrinaldi, E. (2018). Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah Dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan.  Al  Imarah  :  Jurnal  Pemerintahan  Dan  Politik  Islam,  2(2),  91 – 98. https://doi.org/10.32505/tibyan.v3i2.64 7
Hughes, R. (2008). Metodologi Penelitian Pendidikan Kopetensi dan Praktiknya. Journal of Chemical Information and Modelling.
Ismail Nawawi,” Ekonomi Islam “Persepektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum”, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009) hal 182
Karim Boudkhed, Dampak Kebijakan Pengeluaran Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Studi Kasus Aljazair, 2001-2009, Tesis Magister Uang dan Keuangan, Universitas Daly Ibrahim, Aljazair, 2010, S.30
Karim, Adiwarman, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Gema Insani Press:   Jakarta, 2003.
Mairizal,  T.  M.  (2018).  Stabilitas  Pemerintahan  Dalam  Perspektif  Alquran.  Jurnal  At- Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir, 3(2), 154.
Muhammad Abbas Mahrezi, Ekonomi Keuangan Publik, Kantor Pers Universitas, Aljazair, 2003, hal.
68
Munfaridah, T. (2019). Kepemimpinan dalam Islam. Resolusi: Jurnal Sosial Politik,
2(2),  121 – 127. https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolus i/article/view/1034 P3EI, Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Ekonomi  Islam  (P3EI)  UII  Yogyakarta  dan  Bank Indonesia, Ekonomi Islam, h. 449.
Qardhawi,  Yusuf,  Norma  dan  Etika  Ekonomi  Islam,  Gema  Insani  Press:  Jakarta,  2000.  yang diterjemahka oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dari Daurul Qiyam wal   Akhlam  fil  Iqtishadil Islami.
Rahman,F. (2021). Administrasi Dalam Pemerintahan Isla m. … PAI: Pengembangan Profesi  Guru Pendidikan Agama …, 79– 99.   https://doi.org/http://dx.doi.org/10.308 21/ansiru.v5i1.9796 Ramdan, A. M. (2011). KHILAFAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN.   ]
KHILAFAH_DALAM_SISTEM_PEM ERINTAHAN_ISLAM Sood, M. (2021). THE IMPLEMENTATION OF SAFEGUARD IN EFFORTS TO   PROTECT DOMESTIC INDUSTRIAL PRODUCTS. Jurnal IUS Kajian
Hukum  Dan  Keadilan,  9(1),  18. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.293 03/ius.v9i1
Sunandar, M. N. (2017). Konsep Agama dan Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif   Islam. Mizan: Journal of Islamic Law, 1(2).   https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.11
Copyright@ Maryam Batubara, Febriyani Natari Manik
Syam.  (2014).  Relasi  Agama  Dan  Negara  Dalam  Islam.  Tajdid,  22,  105 – 132. https://doi.org/https://doi.org/10.21580/ ws.22.1.261
Yusuf, B. (2018). POLITIK DALAM ISLAM: MAKNA, TUJUAN DAN FALSAFAH   (Kajian Atas Konsep Era Klasik). Aqidah-Ta : Jurnal Ilmu Aqidah, 4(1), 114 – 130.
https://doi.org/10.24252/aqidahta.v4i1. 5653