Volume 4 Issue 2, September 2020: pp. 145-156. Copyright © 2020 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19

## Refocusing Policy on Regional Budgets in Handling the COVID-19 Pandemic
Muhammad Junaidi 1 , Kadi Sukarna 2 , Zainal Arifin 3 , Soegianto 4
1. Universitas Semarang, Indonesia. E-mail: institut.junaidi@gmail.com
2. Universitas Semarang, Indonesia. E-mail: diahmuladi@gmail.com
3. Universitas Semarang, Indonesia. E-mail: zaenal@usm.ac.id
4. Universitas Semarang, Indonesia. E-mail: notarissoegianto@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Policy; Refocusing; Regional Spending Through  a  normative  study  approach,  it  was  found  that  the  regional government argued for a budget refocusing policy based on the provisions in the Presidential Instruction on Activity Refocusing, Budget Reallocation, and Procurement of Goods and Services in the Context of Accelerating COVID-19
Handling.  Such  an  arrangement  must  be  too  strong  a  mistake  will  occur deliberately (malicious intent) for the policy that regulates the actual policy.
What should be regulated in the budget refocus policy policy is the issuance of a Government Regulation in Lieu of a Law which forms the basis of the Law on  Regional  Government  which  has  been  the  basis  for  the  legality  of  the regional financial policy process as well as other regulations.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Kebijakan; Refocusing; Belanja Daerah Melalui pendekatan kajian normatif, ditemukan bahwa pemerintah daerah mendalilkan  kebijakan Refocusing anggaran  berdasarkan  pada  ketentuan dalam Instruksi Presiden tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta  Pengadaan  Barang dan  Jasa  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan COVID-19. Pengaturan demikian tentunya tidaklah terlalu kuat malah akan berpotensi  menjadi  celah  terjadinya mensrea (niat  jahat)  bagi  pelaksana kebijakan  pemerintahan  utamanya  baik  pengguna  anggaran/kuasa pengguna  anggaran.  Hal  yang  seharusnya  diatur  dalam  kebijakan penganggaran  terkait  kebijakan Refocusing anggaran  adalah  melalui diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  yang menjadi dasar pengganti dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah yang  selama  ini  merupakan  dasar  legalitas  proses  kebijakan  keuangan daerah di samping juga peraturan lain.

## 1. Pendahuluan
Pasca  ditetapkannya  COVID-19  sebagai  pandemi  nasional,  secara  otomatis  kebijakan pemerintah telah dilakukan penyesuaian. Hal ini tentunya tidak terkecuali pada masalah
pokok  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  keuangan  yang  dijalankan  baik  oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat sendiri setidak-tidaknya telah menyiapkan regulasi terkait penyesuaian penganggaran  dalam  kerangka  penanganan  COVID-19  tersebut  di  antaranya  terdapat dalam  beberapa  regulasi  di  antaranya  Perppu  Nomor  1  tahun  2020  tentang  Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan COVID-19, Keppres Nomor 7 tahun 2020  tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan  COVID-19, Perpres Nomor 52 tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan COVID-19 atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi  Kepulauan  Riau,  Instruksi  Presiden  Nomor  4  tahun  2020  tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan  COVID-19,  PP  Nomor  21  tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  COVID-19  dan  Keppres  Nomor  11  tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
Jika  kita  telaah  dari  sisi  penyusunan  peraturan,  beberapa  produk  terlahir  karena  sifat kegentingan  memaksa  yang  bukan  hanya  dilihat  dari  indikator  terbitnya  Perppu,  akan tetapi juga peraturan selain Perppu. Istilah kegentingan memaksa tentunya juga sangat berkaitan  dengan  kedaruratan.  Dalam  terminologi  kedaruratan,  aspek  kepentingan masyarakat  menjadi  salah  satu  indikator  sejauh  mana  nilai-nilai  dalam  kedaruratan tersebut layak atau tidak untuk diterapkan.
Dari  segi  bentuk  dan  jenis  ancaman  yang  ditimbulkan  oleh  kejadian  dalam  keadaan darurat  itu,  ada  yang  berbentuk  ancaman  terhadap  selamatan  penduduk,  ada  yang mengancam  integritas  wilayah  negara,  ada  pula  yang  mengancam  prinsip-prinsip bernegara  serta  kualitas  penyelenggaraan  demokrasi  dan  atau  keadilan.  Misalnya, ancaman  perang  saudara  atau  bencana  alam  seperti  letusan  Gunung  Merapi  di  Jawa Tengah  pada  2006  jelas  mengancam  keselamatan  penduduk.  Agresi  oleh  pasukan Kerajaan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia setelah Perang Dunia Ke-Il jelas mengancam  integritas  wilayah  Republik  Indonesia.  Akan  tetapi,  ancaman  terhadap kualitas  proses  penyelenggaraan  pemilihan  umum  sesuai  peraturan  perundang- undangan, seperti yang terjadi pada proses persiapan Pemilu 2004 timbul kejadian yang menyebabkan tahap-tahap pekerjaan administratifnya harus diubah agar tidak melanggar undang-undang.  Sebagai  jalan  keluarnya,  keadaan  demikian  dianggap  sebagai kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 yang  menyebabkan  Presiden  menetapkan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti undang-undang 1 .
Sebagai  pelajaran  terpenting  dari  itu  semua,  tentunya  dalam  hal  ini  pemerintah  harus menyediakan  instrumen  yang  secara  tepat  dan  strategis  dalam  upaya  melakukan perlindungan terhadap segenap tumpah darah rakyat Indonesia yang sifatnya penting dan mendesak untuk dilakukan secara objektif.  Di negara-negara seperti Indonesia, potensi
1 Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara Darurat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 31.
kerawanan  banyak  sekali,  baik  yang  disebabkan  oleh  gejala  alam  ataupun  yang  timbul karena ulah manusia sendiri. Masyarakat Indonesia sangat majemuk, baik dan segi anutan agama, etnisitas, dan tradisi budaya, maupun dan segi disparitas tingkat pendidikan dan kesejahteraan  pada  umumnya.  Jumlah  penduduk  Indonesia  juga  sangat  besar,  yaitu sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Wilayah Indonesia juga sangat luas yang terdiri atas 17.000-an pulau hingga  wilayah  perairan  Indonesia  mencakup  lebih  dan  dua  per  tiga  seluruh  wilayah Indonesia.  Dalam  kondisi  yang  semacam  itu,  tingkat  kerawanan  yang  ada  sangatlah kompleks dan banyak sekali kemungkinan terjadi dalam segala bentuk manifestasinya 2 .
Hal  inilah  yang  salah  satunya  telah  dibuktikan  melalui  kejadian  COVID-19.  Kebijakan pemerintah saat ini tentunya harus menyediakan yang hal-hal yang sifatnya objektif dan cepat sehingga masalah pokok penanganan dan percepatan penyusunan kebijakan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan sedemikian rupa dapat ditangani secara baik dan tepat. Yosephus 3 dalam pendapatnya kebijakan refocusing sangatlah berpotensi terhadap tindak  pidana  pada  saat  bencana  alam  terjadi.  Adanya  pengalokasian  dana  dari pemerintah untuk penanggulangan bencana rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu yang  seharusnya  memiliki  kewajiban  untuk  mengelola  dana  penanggulangan  bencana tersebut dengan memperhatikan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan.
Di  sinilah  hal  yang  patut  dilakukan  kajian  yang  mendalam  adalah  sejauh  mana  sinergi pemahaman  kebijakan Refocusing anggaran  jika  kita  melakukan  fokus  kajian  yang dilakukan oleh belanja daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Tentunya hal ini menjadi  sangat  menarik  mengingat  di  Indonesia  sendiri  upaya  mendelegasikan penanganan COVID-19 oleh pemerintah pusat banyak di delegasikan melalui kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

## 2. Metode
Metodologi  pendekatan  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah social  legal  research . Kajian socio legal research merupakan kajian yang “memadukan” kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial. Perpaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah  bekerja  di  ruang  hampa.  Aturan  hukum  bekerja  di  ruang  yang  penuh  dengan sistem nilai, kepentingan yang dapat dominan, tidak netral. Oleh karena itu di dalam kajian socio  legal  research dilakukan  studi  tekstual  terhadap  Pasal-Pasal  dalam  peraturan hukum. Selanjutnya dilakukan analisis secara tajam  apakah aturan-aturan itu di  dalam masyarakat  dapat  mewujudkan  keadilan,  kestabilan  hidup  dan  kesejahteraan  di  dalam masyarakat. Untuk itulah dilakukan penelitian sosial yang untuk akurasi dan pencapaian kebenarannya  didasarkan  pada  paradigma.  Penelitian  sosial  itu  lalu  bisa  disimpulkan
2 Ibid., 33.
3 Y osephus Ary Sepdiandoko, “Penanganan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penanggulangan Bencana sebagai Upaya Penegakan Hak Masyarakat Ditinjau dari Hak Ekonomi Sosial dan Budaya,” Lex Administratum V, no. 5 (2017): 97.
aturan-aturan hukum itu dapat memberikan keadilan atau tidak 4 . Sumber data penelitian terdiri  dari  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder,  sumber  data  primer  dan sekunder peneliti uraikan sebagai berikut: Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung  melalui  sumber  di  lapangan  penelitian.  Sumber  data  primer  memungkinkan peneliti  menemukan  data/hasil  penelitian  secara  otentik  dari  sumber  yang  dipercaya. Sedangkan Sumber data sekunder yaitu sumber data yang meliputi bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tertier  yang  ke  semuanya  dapat  ditemukan melalui  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  tulis-tulisan,  koran,  majalah  dan sumber data tertulis lainnya yang diperoleh dari hasil studi pustaka, studi dokumentasi dan studi arsip. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum  sekunder  terdiri  dari  rancangan  peraturan  perundang-undangan,  Hasil  karya ilmiah  para  pakar,  baik  yang  telah  diterbitkan  atau  yang  belum  atau  tidak  diterbitkan tetapi terdokumentasi dalam lembaga perpustakaan tertentu, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan hasil seminar dan diskusi. Sedangkan Bahan hukum  tertier  dalam  hal  ini  terdiri  dari  ensiklopedi,  Kamus-kamus  hukum  dan  kamus umum, Bibliografi. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip  yang  dibutuhkan  untuk  penelitian  ini.  Sedangkan  analisa  dilakukan  dengan analisa kualitatif. Dalam analisa kualitatif, peneliti lebih menekankan adanya analisa data sekunder dan primer secara terstruktur.  Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan  bekerja  dengan  data,  mengorganisasikan  data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa  yang  dapat  diceritakan  kepada  orang  lain 5 .  Analisis  secara  kualitatif  diharapkan menemukan hasil kajian secara komprehensif.
3. Teori-teori  Terkait  dalam Refocusing Anggaran  Belanja  Daerah  dalam
Menghadapi COVID-19

## 3.1. Teori Implementasi
Frasa implementasi menjadi salah satu materi pokok dalam kajian hukum dan perundang- undangan sebagai indikator mengukur sejauh mana hukum dapat berlaku. Implementasi atau dengan kata kerja diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  ditegaskan  dalam  asas  dimana setiap peraturan perundang-undangan harus dapat diterapkan.
Pengertian Implementasi menurut kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara teks dan konteks. Berangkat dari sini implementasi dapat dimaksudkan suatu
4 FX  Adji  Samekto,  “M enempatkan  Paradigma  Penelitian  dalam  Pendekatan  Hukum  Non-Doktrinal  dan Penelitian dalam Ranah Sosio- Legal,” Pedoman Bagi Mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNDIP .
5 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.
mekanisme  dalam  menjalankan  pengujian  atas  konsep  yang  telah  ada  sebelumnya, peruntukannya  untuk  sebuah  tujuan  tertentu.  Tentunya  implementasi  membutuhkan variabel-variabel  pencapaian  yang  ingin  diharapkan.  Implementasi  dalam  arti  tersebut sebagaimana  perbandingan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Bayu  Dwi Anggono 6 dimana  terdapat  disharmonisasi  dalam  peraturan  penanggulangan  bencana selama ini yang dapat dilihat dalam perspektif bencana.

## 3.2. Teori Refocusing
Weston  dkk.  juga  berpendapat  bahwa refocusing akan  memudahkan  manajer  untuk memantau dan membuat keputusan yang lebih baik ketika bisnis perusahaan diposisikan lebih sempit 7 . Hal ini juga terjadi dalam sebuah Negara, konsep Refocusing juga selayaknya diterapkan  dalam  menjamin  stabilitas  keuangan  sebuah  Negara  utamanya  ketika menghadapi suatu krisis.
Refocusing menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisasi terjadinya resesi ekonomi dalam  menjamin  stabilitas  ekonomi  nasional.  Pertimbangan refocusing tentunya terjadinya hentakan ekonomi global akibat suatu kejadian atau rapuhnya sistem ekonomi akibat dampak dari kebijakan yang tidak tepat atau strategis.

## 3.3. Teori Penganggaran Daerah
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Keuangan Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat  dijadikan  milik  Daerah  berhubung  dengan  hak  dan  kewajiban  Daerah  tersebut. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
Menurut Pekei dalam Dealice Ivana Barbakem 8 , anggaran pemerintah atau yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh pemerintah, maka anggaran adalah pernyataan tentang  estimasi  kinerja  yang  akan  dicapai  selama  periode  tertentu  yang  dinyatakan dalam  ukuran  finansial  atau  uang.  Dalam  proses  penyusunan  anggaran  disebut penganggaran,  maka  penganggaran  disusun  harus  berdasarkan  kepada  kepentingan organisasi sektor publik, dalam penyusunan anggaran oleh pemerintah merupakan tahap yang cukup luas karena tidak hanya mempertimbangkan ekonomi tetapi juga terhadap
6 Bayu Dwi Anggono, “Harmonisasi Peraturan Perundan g- undangan di Bidang Penanggulangan Bencana,” Mimbar Hukum 22, no. 2 (2010): 373 – 390.
7 Fauzias  Mat  Nor,  Norazlao  Alias,  dan  Mohd  Hasimi  Yaacob,  “Corporate  Restructuring:  Firm Characteristics and Performance,” Jurnal Pengurusan 27 (2008): 129 – 141.
8 Dealice  Ivana  Barbakem,  Jantje  J.  Tinangon,  dan  Harijanto  Sabijono,  “Analisis  Perencanaan  dan Penganggaran  Untuk  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  pada  Badan  Keuangan  Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2015,” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13, no. 1 (2018): 3.
faktor  sosial  politik  yang  semakin  kental  dalam  organisasi  masyarakat.  Penganggaran pada pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program atau aktivitas yang akan dilakukan dalam satu moneter, untuk itu ada beberapa aspek yang harus  dipenuhi  dalam  penyusunan  anggaran  pemerintah  adalah  aspek  perencanaan, aspek  pengendalian,  serta  aspek  transparansi  dan  akuntabilitas  secara  umum.  Dalam penyusunan anggaran pemerintah mempunyai beberapa prinsip anggaran pemerintah di antaranya  penguasaan  otoritas  oleh  legislatif,  adalah  anggaran  harus  mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh legislatif sebelum anggaran tersebut dibelanjakan oleh pemerintah/eksekutif dan bersifat transparan dan terbuka yang anggaran disusun secara terbuka atau transparan serta dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat umum.

## 4. Regulasi Mengatur Refocusing
Jika  ditelaah  dari  aspek  kebijakan  penganggaran,  maka  setiap  regulasi  yang  disusun pemerintah tentunya berbasiskan anggaran. Hal ini tidak terlepas dari  substansi bahwa terdapat  pengaturan  yang  khusus  terkait Refocusing anggaran  yang  dibuat  pemerintah yaitu  Instruksi  Presiden  Nomor  4  tahun  2020  tentang Refocusing Kegiatan,  Realokasi Anggaran,  serta  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan COVID-19,  akan  tetapi  setiap  regulasi  yang  dibuat  pemerintah  tentunya  semuanya berbasiskan kebutuhan anggaran.
Dalam Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  COVID-19  sendiri, fokus  pengaturan  lebih  menitiktekankan  upaya  realokasi  anggaran  yang  sebelumnya diperuntukkan  untuk  selain  penanganan  COVID-19  yang  kemudian  diubah  fokus  pada upaya mempercepat penanganan COVID-19. Hal ini menjadi sangatlah penting mengingat COVID-19 menjadi salah satu kejadian yang sangat luar biasa. Maka secara substansi jika kita meninjau dari konsep kepentingan masyarakat Refocusing anggaran menjadi suatu hal yang keharusan.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan penerbitan  Inpres No.4/2020, yang menginstruksikan, seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota mempercepat refocusing kegiatan,  realokasi  anggaran  dan  pengadaan  barang  jasa penanganan  COVID-19  Instruksi  Presiden  Nomor  4  tahun  2020  tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan  COVID-19  Pemerintah  harus  menentukan  skala  prioritas  dengan mengurutkan  anggaran  belanja  berdasarkan  tingkat  urgensinya.  Pemerintah  dapat melakukan refocusing pada  anggaran  terutama  untuk  bidang  kesehatan  dan  sosial. Refocusing anggaran  belanja  ini  juga  diperlukan  karena  merosotnya  asumsi  anggaran pendapatan.  Dalam  memudahkan  perencanaan  kegiatan,  koordinasi  pelaksanaan,  serta monitoring dan  evaluasi  kinerja  penanganan  pandemi  COVID-19,  alokasi  dana penanganan  pandemi  dikelompokkan  dalam  klasifikasi  akun  khusus  COVID-19 Pemerintah dapat juga melakukan pemangkasan pada belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran  untuk  perjalanan  dinas,  belanja  rapat,  bimbingan  teknis,  penyuluhan,  dan
sejenisnya  untuk  dialihkan  pada  penanganan  COVID-19  yaitu  biaya  perjalanan  dinas, biaya belanja modal 9 .
Dalam perspektif kita menyusun peraturan jika kita meninjau Undang-Undang Nomor 12 tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  terdapat  beberapa asas pokok. Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib mendasarkan pada: a. Kejelasan tujuan b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan d. Dapat  dilaksanakan  e.  Kedayagunaan  dan  kehasilgunaan  f.  Kejelasan  rumusan  g. Keterbukaan Di samping asas-asas tersebut dalam Pasal 5, asas lainnya yang juga harus terkandung  pada  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan adalah: a. Pengayoman b. Kemanusiaan c. Kebangsaan d. Kekeluargaan e. Kenusantaraan f.  Bhinneka  Tunggal  Ika  g.  Keadilan  h.  Kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan pemerintahan i. Ketertiban dan Kepastian hukum, dan j. Keseimbangan, Keserasian dan keselarasan.
Jika kita meninjau dari ketentuan Refocusing anggaran di antaranya dalam Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan  Jasa  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  COVID-19,  upaya  menyusu  sumber hukum ketentuan tersebut disandarkan pada asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Jaminan kepentingan dari asas tersebut tentunya mengarah jaminan atas kepentingan masyarakat.
Indikator adanya asas tersebut pemaknaan dari sisi regulasi bahwa Refocusing anggaran merupakan  bentuk  regulasi  yang  keluar  dari  ranah  keadilan  formal,  dimana  dalam keadilan formal sendiri nilai prosedural peraturan yang sudah tertanam harus memang benar-benar  diterapkan  sedemikian  rupa.  Jika  keadilan  formal  diterapkan  maka Refocusing anggaran tidak dapat diterapkan karena penganggaran dalam APBN maupun APBD  terkait  pengadaan  barang  dan  jasa  utamanya  telah  menjadi  kesepakatan  untuk kepentingan tertentu.
Akan  tetapi  dalam  arti  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam  ketentuan Refocusing anggaran, substansi  keadilan  materiil  menjadi  salah  satu  objek  yang  dikedepankan.  Lebih  lanjut Mahfud  menyatakan,  sejak  perubahan  tahap  ketiga  UUD  1945,  konstitusi  kita  sudah mengarahkan  agar  penegakan  hukum  di  Indonesia  secara  prinsip  menganut  secara seimbang  segi-segi  baik  dan  konsepsi rechtsstaat dan the  rule  of  law sekaligus  yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial 10 .
Di samping itu, juga dapat dimaknai sebagai wujud keadilan sosial yang menitik tekankan beberapa aspek nilai yang terakomodasi dalam konsep keadilan. Masalah pokok keadilan
9 Dina  Eva  Silalahi  dan  Rasinta  Ria  Ginting,  “Strategi  Kebijakan  Fiskal  Pemerintah  Indonesia  Untuk Mengatur  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Negara  Dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid- 19,” Jesya  (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) 3, no. 2 (2020): 165.
10 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 206 – 207.
sosial adalah pembagian (distribusi) nikmat dan beban dalam masyarakat yang oleh Brian Barry dirangkum dalam tiga kelompok yaitu: (1) ekonomi (uang); (2) politik (kuasa); dan sosial (status) 11 .
Maka dalam arti regulasi, Refocusing anggaran menjadi salah satu kebijakan yang memang dapat diterima bukan hanya dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi  sisi  konstitusionalitas  dimana  aspek  konstitusionalitas  lebih  pada  upaya menyandarkan kepentingan masyarakat sebagai identitas norma tertinggi dalam konsep hukum di Indonesia.

## 5. Dampak dari Refocusing
Segala  bentuk  kebijakan  tentunya  menimbulkan  dampak  atau  konsekuensi  yang  harus dihadapi. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Refocusing anggaran. Refocusing anggaran menimbulkan berbagai macam perspektif dampak yang ditimbulkan di antaranya adalah penganggaran sebelumnya tentunya tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
Kebijakan penganggaran dengan menggunakan pendekatan Refocusing anggaran dalam penanganan  COVID-19  pada  pemerintahan  daerah  tentunya  harus  menggunakan pendekatan  kehati-hatian.  Hal  ini  melihat  dari  konsekuensi  terbengkalainya penganggaran sebelumnya yang pastinya terabaikan dengan adanya penganggaran yang baru. dampak yang jelas-jelas terbukti adalah dengan adanya terbengkalainya kebijakan yang dijalankan sebelumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Adanya refocusing anggaran  memang  di  satu  sisi  telah  menggambarkan  sejauh  mana arahan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola keuangan daerah di tengah COVID-19. Hal ini berlandaskan bahwa , regional autonomy is no longer just carrying out instructions from the center, but regions are really expected to have the freedom to increase creativity in developing the potential that during the era of autonomy can  be  said  to  be  isolated 12 .  Oleh  karenanya  jika refocusing anggaran  tidak  dijalankan sejalan  dengan  kebijakan  penganggaran  yang  tepat,  maka  memungkinkan  terjadinya instabilitas penganggaran dalam keuangan daerah. The acceleration and optimization of budget  absorption  can  be  done  through  good  budget  planning  and  budget  execution conducted  appropriately  and  in  accordance  with  schedule  so  that  the  implementation  of programs and activities can reach the target in order to improve the performance of the institution 13 .
11 Husnan  Wadi,  “Per selisihan  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan  Kepastian  Hukum  dalam  Privatisasi  Sumber Daya Air,” Jurnal IUS II, no. 5 (2014): 225.
12 Mardiasmo dalam Arifin dan Gagaring Pagalung, “Empirical Study of the Effect of Participation of Budget in Managerial Performance,” International Journal of Advanced Engineering, Management and Science 4, no. 9 (2018): 645.
13 Heriberta Heriberta, Aulia Tasman, dan Yanilia Yanilia, “Analysis of Budget Spending and its Affect on Jambi  Government  Performan ce,” Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  dan  Pembangunan  Daerah 5,  no.  4 (2018): 254.

## 6. Pelanggaran Hukum Refocusing
Penyalahgunaan  wewenang  menurut  penulis  adalah  suatu  perbuatan  melawan  hukum yang  paling  berpotensi  dilakukan  oleh  PA/KPA  dalam  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah, Karena PA/KPA adalah jabatan, dan di dalam jabatan adanya kewenangan, tanpa adanya kewenangan tidak mungkin adanya jabatan, hal inilah yang menjadi alasan PA/KPA  sangat  berpotensi  melakukan  penyalahgunaan  wewenang.  Dengan  adanya wewenang  pada  diri  PA/KPA  potensi  terjadi  penyalahgunaan  wewenang  sangat  besar, ketidakhati-hatian,  ketidakcermatan  Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran (PA/  KPA)  bisa  membuat  dirinya  terjebak  dalam  Perbuatan  melawan  hukum  yang berbentuk  penyalahgunaan  wewenang,  karena  penyalahgunaan  wewenang  merupakan perbuatan melawan hukum yang lebih rentan dilakukan oleh pejabat, dikarenakan pejabat memiliki wewenang 14 .
Pandangan dalam jurnal tersebut mengisyaratkan bahwa adanya pelanggaran Refocusing mengingat telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses pengambilan kebijakan. Penyalahgunaan  wewenang  terjadinya  karena  indikator  adanya  Dalam  hukum  pidana konsep liability atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan mens rea . Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin mens rea itu dilandaskan pada maxim actus nonfacit  reum  nisi  mens  sit  rea ,  yang  berarti  “suatu  perbuatan  tidak  mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat” 15 . Salah satu penyimbangan yang nyata terkait Refocusing anggaran adalah adanya fokus pelaksanaan dan pengalokasian anggaran ada pada tangan eksekutif. Dalam sebuah pandangan dijurnal Yudisial,  hal ini dapat  dijelaskan  bahwa  terdapat  hubungan adequate antara  usulan  anggota  Dewan perihal  penganggaran  yang  menyimpang  dengan  pengesahan  anggaran  tersebut  oleh kepala daerah yang mengakibatkan keluarnya Perda yang menyimpang dari ketentuan. Dalam rangkaian peristiwa tersebut terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pihak legislatif sebagai pengusul dan pihak eksekutif sebagai pengesah anggaran dimana masing-masing perbuatan tersebut tidak bisa dipandang berdiri sendiri yang terlepas hubungannya satu dengan  lainnya,  melainkan  perbuatan  peserta  dilihat  dalam  hubungan  dan  sebagai kesatuan dengan peserta lainnya. Jadi terdapat suatu kesatuan rangkaian peristiwa yang saling berhubungan sehingga melahirkan delik 16 .
Jadi  adanya Refocusing anggaran  tersebut  yang  berpotensi  hanya  didasarkan  pada instruksi  presiden  akan  menjadikan  penganggaran  berbasiskan  otonomi  daerah diabaikan.  Pengabaiannya  adalah  prinsip  penganggaran  yang  harusnya  dijalankan oleh
14 M. Sofian Assaori, “Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam Penga daan Barang dan Jasa Pemerintah,” Kajian Hukum dan Keadilan III, no. 9 (2015): 590.
15 Ibid., 591.
16 Saryono Hanadi, M.I. Wiwik Yuni Hastuti, dan Alef Musyahadah Rahmah, “Tindak Pidana Korupsi dalam Penyusunan APBD (Kajian Pustaka Nomor 76/PID.B/2008/PN.PWT),” Jurnal Yudisial III, no. 1 (2010):
28 – 29.
organ eksekutif dan legislatif daerah terarah pada organ eksekutif saja, baik dari proses pengalihan  sampai  dengan  penggunaan  anggaran.  Potensi  inilah  yang  disebut  dalam paragraf sebelumnya dikenal dengan adanya delik.

## 7. Rekomendasi Kebijakan Alternatif
Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dinyatakan bahwa:  Perencanaan  dan  penganggaran  daerah  merupakan  cermin  dari  efektivitas pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  untuk  menunjang  keberhasilan  desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  dengan  memperhatikan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua  puluh)  tahun  yang  digunakan  sebagai  acuan  dalam  penyusunan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  untuk  setiap  jangka  waktu  5  (lima) tahun.  Setelah  RPJMD  ditetapkan,  pemerintah  daerah  menyusun  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1  (satu)  tahun  yang  mengacu  kepada  Rencana  Kerja  Pemerintah.  Kepala  daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan Umum  APBD  yang  telah  dibahas  kepala  daerah  bersama  DPRD,  selanjutnya  disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati,  pemerintah  daerah  dan  DPRD  membahas  rancangan  prioritas  dan  plafon anggaran  sementara  (PPAS)  yang  disampaikan  oleh  kepala  daerah.  Kemudian  Kepala daerah  menerbitkan  pedoman  penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  SKPD sebagai  pedoman  kepala  SKPD  menyusun  RKA-SKPD  berdasarkan  nota  kesepakatan. Setelah  RKA-SKPD  dibuat,  selanjutnya  adalah  menyusun  rencana  peraturan  daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan  tersebut  akan  dievaluasi  kemudian  ditetapkan  oleh  kepala  daerah  menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 17 .
Jika  merujuk  pada  mekanisme  di  atas,  maka  kebijakan  dalam yaitu  Instruksi  Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang  dan  Jasa  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  COVID-19,  sangatlah bertentangan dengan basis norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  merupakan  acuan  utama  pengaturan  dalam sistem  penganggaran  keuangan  daerah.  Di  sinilah  memang  penting  untuk  dibentuknya konsep peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menurut Undang-Undang Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  terdapat kesejajaran  norma  antara  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  dengan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
17 Humas  DJPK,  “Perencanaan  dan  Penganggaran  Keuangan  Daerah,” Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia ,  last  modified  2017,  diakses  Juni  14,  2020, http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747.
Pada  sisi  lain,  sifat  pelaksanaan Refocusing anggaran  yang  formatnya  lebih  banyak mendelegasikan kewenangan kepada kepala daerah menjadikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal  18  terabaikan.  Idealnya  kewenangan  antara  kepala  daerah  dan  DPRD  dalam keuangan daerah harus berjalan beriringan yang nanti diharapkan potensi mensrea (niat jahat) terabaikan.

## 8. Penutup
Kebijakan  penganggaran  daerah  pada  saat  pandemi  COVID-19  tentunya  harus berbasiskan pada kebutuhan untuk mempercepat penanganan baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Hal  inilah  yang  sebenarnya  menjadi  dasar  lahirnya  Instruksi  Presiden  Nomor  4  tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  COVID-19.  Namun,  potensi  terjadinya penyimpangan  kebijakan  keuangan  daerah  dari  adanya Refocusing anggaran  tersebut tampak jelas yaitu dengan menempatkan kedudukan kepala daerah atau organ eksekutif dalam  masalah  penganggaran  maupun  pelaksanaan  anggaran.  Padahal  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  yang  dimaksud  penganggaran  daerah  harus dirumuskan  oleh  organ  eksekutif  dan  legislatif.  Di  sinilah  maka  sudah  seharusnya instruksi  presiden  terkait Refocusing anggaran  daerah  bukan  berbentuk  Instruksi Presiden  akan  tetapi  harus  diganti  dengan  Peraturan  pemerintah  pengganti  Undang- Undang yang seyogyanya nantinya sistem penganggaran yang demikian akan menjadikan dasar hukum termasuk derajat pelaksaan penganggaran daerah dijalankan dan memiliki landasan yuridis yang jelas.

## Daftar Pustaka
Anggono,  Bayu  Dwi.  “Harmonisasi  Peraturan  Perundang -undangan  di  Bidang Penanggulangan Bencana.” Mimbar Hukum 22, no. 2 (2010): 373 – 390.
Arifin, dan Gagaring Pagalung. “Empirical Study of the Effect of Participat ion of Budget in Managerial  Performance.” International  Journal  of  Advanced  Engineering, Management and Science 4, no. 9 (2018): 645 – 651.
Assaori,  M.  Sofian.  “Pertanggungjawaban  Pidana  Pejabat  Pengguna  Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam Pengad aan Barang dan Jasa Pemerintah.” Kajian Hukum dan Keadilan III, no. 9 (2015): 586 – 600.
Asshidiqie, Jimly. Hukum Tata Negara Darurat . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Barbakem, Dealice Ivana, Jantje J. Tinangon, dan Harijanto Sabijono. “Analisis Perenca naan dan  Penganggaran  Untuk  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  pada  Badan Keuangan  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  Tahun  Anggaran  2015.” Jurnal  Riset Akuntansi Going Concern 13, no. 1 (2018): 1 – 13.
Hanadi, Saryono, M.I. Wiwik Yuni Hastuti, dan Alef Musyaha dah Rahmah. “Tindak Pidana Korupsi dalam Penyusunan APBD (Kajian Pustaka Nomor 76/PID.B/2008/PN.PWT).”
Jurnal Yudisial III, no. 1 (2010): 15 – 30.
Heriberta, Heriberta, Aulia Tasman, dan Yanilia Yanilia. “Analysis of Budget Spending and its  Affect  on  Jambi  G overnment  Performance.” Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  dan Pembangunan Daerah 5, no. 4 (2018): 244 – 256.
Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
Humas  DJPK.  “Perencanaan  dan  Penganggaran  Keuangan  Daerah.” Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia .  Last  modified 2017. Diakses Juni 14, 2020. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747.
Moleong, Lexi J. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
Nor,  Fauzias  Mat,  Nora zlao  Alias,  dan  Mohd  Hasimi  Yaacob.  “Corporate  Restructuring: Firm Characteristics and Performance.” Jurnal Pengurusan 27 (2008): 129 – 141.
Samekto, FX Adji. “Menempatkan Paradigma Penelitian dalam Pendekatan Hukum Non - Doktrinal dan Penelitian dalam Ranah Sosio- Legal.” Pedoman Bagi Mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNDIP .
Sepdiandoko, Yosephus Ary. “Penanganan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penanggulangan  Bencana  sebagai  Upaya  Penegakan  Hak  Masyarakat  Ditinjau  dari Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.” Lex Administratum V, no. 5 (2017): 96 – 106.
Silalahi,  Dina  Eva,  dan  Rasinta  Ria  Ginting.  “Strategi  Kebijakan  Fiskal  Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid- 19.” Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah) 3, no. 2 (2020): 156 – 167.
Wadi,  Husnan.  “Perselisihan  Keadilan,  Kemanfaatan,  dan  Kepastian  Hukum  dalam Privatisasi Sumber Daya Air.” Jurnal IUS II, no. 5 (2014): 219 – 238.