The Management and Role of Melati Dewa Village-Owned Enterprises on the Improvement  of  the  Community's  Economy  in  Wolonwalu  Village,  Bola  Sub- District, Sikka Regency
Pengelolaan dan Peran BUMDes Melati Dewa Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Wolonwalu Kecamatan Bola Kabupaten Sikka
Kristiana  Reinildis  Aek 1 ,  Yustina  Olivia  da  Silva 2* ,  Maria  Sylvana  Mariabel  Carcia 3 , Vinsensius Ama Muda 4 , Octrofianus Nong Onci 5 Universitas Nusa Nipa 1,2,3,4,5 yustinaoliviadasilva@gmail.com 1
* Coresponding Author
ABSTRACT The  village  is  the  smallest  unit  of  a  country  whose  proximity  is  carried  out  in  real  terms  by  directly touching,  feeling  and  having  sensitivity  to  the  needs  of  the  people  who  need  to  prosper.  The  type  of research used in this study is qualitative research, namely research that focuses on the management and role of BUMDes. In this study, information was collected using interviews and questionnaires. The role of the Melati Dewa Village-Owned Enterprise (BUMDes) in Wolonwalu Village is already running, such as running a savings and loan business unit, running rental services, providing photocopies and ATK, BRILink and water tank cars. Of all the BUMDes business units, BUMDes' performance has not been maximized in  improving  the  village  economy.  The  role  of  BUMDes  in  business  development  and  creating  broad employment  opportunities  for  the  community  and  increasing  the  village's  original  income  is  not  as expected. The role of BUMDes is still far from the initial goal of establishing BUMDes because it has not yet  been  present  as  a  forum  and  facilitator  in  developing  the  community's  economy  based  on  the utilization of the superior potential that exists in Wolonwalu Village.
Keywords : BUMDes, Economy, Society

## ABSTRAK
Desa merupakan sebuah unit terkecil dari suatu negara yang kedekatannya dilakukan secara riil  dengan  langsung  menyentuh,  merasakan  dan  memiliki  kepekaan  terhadap  kebutuhan masyarakat yang perlu untuk disejahterakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  penelitian  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang  berfokus  pada  pada  pengelolaan  dan peran BUMDes. Dalam penelitian ini informasi dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan  kuesioner/angket.  Peran  Badan  Usaha  milik  Desa  (BUMDes)  Melati  Dewa  di  Desa Wolonwalu sudah berjalan, seperti menjalankan unit usaha simpan pinjam, menjalankan jasa sewa pake, menyediakan foto copy dan ATK,  BRILink dan Mobil tangki air. Dari keseluruhan unit  usaha  BUMDes  tersebut,  kinerja  BUMDes  belum  maksimal  dalam  meningkatkan perekonomian desa. Peran BUMDes dalam pengembangan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan  yang  luas  bagi  masyarakat  dan  meningkatkan  pendapatan  asli  desa  tidak  sesuai dengan yang diharapkan. Peran BUMDes masih jauh dari tujuan awal pembentukan BUMDes karena  belum  hadir  sebagai  Wadah  dan  fasilatator  dalam  pengembangan  ekonomi masyarakat berdasarkan pemanfaatan potensi unggulan yang ada di Desa Wolonwalu.
Kata kunci: BUMDes, Ekonomi, Masyarakat

## 1. Pendahuluan
Dinamika  kehidupan  pedesaan  yang  ada  di  Indonesia  telah  mengundang  banyak perhatian dan simpati dari berbagai pihak. Beberapa diantaranya seperti lembaga pendidikan,
perusahaan  hingga  lembaga  swadaya  masyarakat,  baik  di  tingkat lokal,  nasional,  maupun internasional. Untuk memperkuat prinsip pembangunan pedesaan,  maka  dilakukan  berbagai macam  model  dan  nilai-nilai  dalam  aktivitas pemberdayaan masyarakat. Menurut Nugroho (2015) pembangunan adalah suatu proses yang berkesinambungan dan meliputi segala bidang yang  dilaksanakan  secara  menyeluruh  oleh  semua  lapisan  masyarakat  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Desa merupakan sebuah unit terkecil dari suatu negara yang kedekatannya dilakukan secara  riil  dengan  langsung  menyentuh,  merasakan  dan  memiliki  kepekaan  terhadap kebutuhan  masyarakat  yang  perlu  untuk  disejahterakan.  Kedekatan  kesejahteraan  akan kemajuan  di  bidang  ekonomi  tidak  hanya  menjadi  prioritas  wilayah  perkotaan  melainkan secara merata harus sampai ke wilayah  pedesaan. Dalam proses pemerataan itu dibutuhkan kesamaan  visi  dalam  pengembangan  kemandirian,  penghargaan,  kesejahteraan,  dan penghormatan  akan  nilai-nilai  luhur  kemanusiaan,  kearifan  lokal  serta  budaya  masyarakat desa  setempat  baik  dalam  hal  kerja  sama,  gotong  royong  maupun  keswadayaan  yang diharapkan  mampu  memperkuat  tata  kelola  pemerintahan  desa.  Dalam  proses  pemerataan desa  mendapat  perhatian  khusus  dari  pemerintah  untuk  memberikan  pengarahan, pengelolaan  akan  pengembangan  maupun  bantuan  modal  untuk  mengatasi  masalah kemiskinan  dan  kesejahteraan  sosial.  Pemerintah  menawarkan  modal  sesuai  kondisi  desa sehingga mampu mengatasi masalahnya yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Sayangnya,  kondisi  modal  sosial  yang  dimiliki  masyarakat  desa  berbanding  terbalik  dengan kenyataan  akan  keadaan  serta  kondisi  sosial  ekonomi  dalam  kehidupan  masyarakat  desa. Kondisi  ini tergambar jelas pada modal sosial masyarakat desa yang terdiri dari ikatan sosial (social  bonding ),  jembatan  sosial  ( social  bridging )  dan  jaringan  sosial  ( social  linking ).  Ikatan sosial  masyarakat  desa  tersebut  bersifat parokial atau  menjadi  modal  sosial  yang  paling dangkal,  serta  tidak  mampu  memfasilitasi  pembangunan  ekonomi,  guna  mewujudkan  desa yang bersemangat sosial dalam konteks demokrasi lokal. (Wiratala,  2020:2).
Salah  satu  strategi  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik  Desa  yang  menyebutkan  bahwa  pemerintah  desa dapat  mendirikan  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes).  BUMDes  merupakan  lembaga  usaha  desa  yang  dikelolah  oleh  masyarakat dan  Pemerintah  Desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan  membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Melalui BUMDes  diharapkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dapat  ditingkatkan (Jaryono  dan  Tohir,  2019:24).  Badan  usaha  milik  desa  ini  dibentuk  dan  didirikan  oleh pemerintah  desa  dengan  kepemilikan  modal  serta  pengelolaannya  dilaksanakan  oleh  kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat desa setempat.
Kehadiran  BUMDes  sangat  diharapkan  mampu  membantu  menstimulasi  dan menggerakkan  roda  perekonomian  di  pedesaan  dengan  sepenuhnya  memanfaatkan  serta mengelolah  aset  ekonomi  yang  ada  di  desa.  BUMDes  adalah  instrumen  pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai macam jenis potensi terutama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  masyarakat.  Melalui  pengembangan  usaha  ekonomi,  BUMDes  juga bertujuan  untuk  memajukan  perekonomian  desa,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat desa,  memberikan  kepemimpinan  terhadap  kebutuhan  masyarakat  dan  meningkatkan pengelolaan  aset-  aset  desa  yang  ada.  BUMDes  juga  dapat  memperkuat  peningkatan kesempatan  berusaha,  mengurangi  pengangguran,  sekaligus  menjadi  penggerak perekonomian  di  desa.  BUMdes  juga  dapat  ditujukan  untuk  mendorong,  memfasilitasi, melindungi  dan memberdayakan  kegiatan  perekonomian  di  desa  dengan  potensi  desa  yang berkembang berdasarkan budaya di desa tersebut ( Dewi, 2021:4).
Pemerintah  Kabupaten  Sikka  dalam  hal  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  telah banyak  mengambil  bagian  dalam  mendirikan  BUMDes  di  Kabupaten  Sikka.  Keterlibatan  ini
terlihat dari 147 desa yang ada di Kabupaten Sikka hampir semua telah mempumyai BUMDes baik yang sudah beroperasi, dalam tahap perkembangan maupun dalam tahap sosialisasi dan survei.  Meskipun  pendirian  BUMDes  di  Kabupaten  Sikka  dinilai  belum  sesuai  dengan mekanisme dan regualsi pembentukan.
BUMDes berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku. Tahapan pembentukan BUMDes  yang  terjadi  di  Kabupaten  Sikka  selama  ini  adalah  melakukan  sosialisasi  sekaligus pembentukan  badan  pengurus  dan  selanjutnya  langsung  melakukan  penyertaan  modal BUMDes. Desa Wolonwalu merupakan salah satu desa ada di Kecamatan Bola Kabupaten Sikka yang  telah  mendirikan  dan  menjalankan  program  BUMDes.  Pendirian  BUMDes  Desa Wolonwalu  termasuk  dalam  perencanaan  pembangunan  dari  atas.  Dimana  BUMDes didirikan  atas  intrusksi  dari  pemerintah  Kabupaten  Sikka  dengan  harapan  mampu meningkatkan  perekonomian  masyarakat  di  Desa  Wolonwalu.  Faktanya,  terdapat  beberapa kendala  diantaranya  pemerintahan  yang masih  mendominasi  dan  kurangnya  kemampuan masyarakat dalam mengelolah potensi yang ada dengan sebaik-baiknya. Keberadaan BUMDes di  Desa  Wolonwalu  ini  seharunya  dapat  menggerakkan  kegiatan  ekonomi  serta  memberi peluang kepada  masyarakat untuk berkembang dan berdayaguna tetapi kurang begitu tepat dalam  pengelolaannya.  BUMDes  di  Desa  Wolonwalu  Kecamatan  Bola  Kabupaten  Sikka bernama  “Melati  Dewa”  memiliki  unit  usaha  Simpan  pinjam,  unit  usaha  foto  copy dan ATK, unit  usaha  BRILink,  unit  usaha  sewa  pake  dan  unit  usaha  mobil  tangki  air  yang  diharapkan mampu  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  Desa  Wolonwalu.  Peningkatan  ekonomi rakyat  menurut  Mubyarto  dapat  dilihat  dari  tiga  segi,  yaitu  menciptakan  suasana  atau  iklim yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  berkembang,  memperkuat  potensi  ekonomi  yang dimiliki  oleh  masyarakat  itu,  dan  mengembangkan  ekonomi  rakyat  yang  mengandung  arti melindungi  masyarakat  dan  mencegah  terjadinya  persaingan  yang  tidak  seimbang,  serta mencegah  eksploitasi  golongan  ekonomi  yang  kuat  atas  yang  lemah  ( Hikmawati,  (2016:3 ). Dalam  peningkatan  ini  maka  BUMDes  berperan  penting  dalam  menciptakan  suasana  yang nyaman dan lingkungan kehidupan yang baik dalam mengelola potensi unggulan masyarakat, memanfaatakan sebaik-baiknya potensi alam yang ada di Desa Wolonwalu, apalagi rata-rata penduduk masyarakat desa Wolonwalu yang bermata pencaharian sebagai petani.
Dalam  perjalanan  BUMDes  Melati  Dewa  dinilai  kurang  berjalan  sebagaimana mestinya  yang  diharapkan  oleh  masyarakat.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  beberapa  unit  usaha BUMDes  yang  sampai  saat  ini  tidak  memberikan  efek  yang  optimal  baik  bagi  masyarakat maupun bagi pendapatan anggaran dana Desa Wolonwalu. Ada unit usaha yang mulai macet dalam melayani kebutuhan masyarakat Desa Wolonwalu terutama dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Pengelolaan unit usaha BUMDes Melati Dewa mulai dari unit usaha Simpan Pinjam, unit  usaha  foto  copy  dan  ATK  yang  belum  berjalan  sesuai  harapan  awal  pembentukan BUMdes.  Pengelolaan  unit  usaha  ini  dinilai  tidak  optimal  karena  kurangnya  sosialisasi  serta kurangnya  peran  aktif  pengurus  BUMdes  dalam  melihat  potensi  unggulan  yang  ada  di  Desa Wolonwalu baik dari potensi Sumber Daya Manuisa (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA).
Berdasarkan  observasi  penulis,  pengelolaan  unit  usaha  foto  copy  dan  ATK  BUMdes Melati Dewa diketahui tidak berjalan atau macet karena kurangnya aktivitas masyarakat desa dalam hal pengurusan administrasi maupun lokasi yang jauh dari wilayah perkantoran maupun sekolah. Selain itu, unit usaha ini dinilai memicu bahkan mematikan usaha masyrakat di desa wolonwalu.  Unit  usaha  Simpan  Pinjam  sampai  saat  ini  juga  hasilnya  tidak  optimal  karena kurangnya  sosialisasi  mengenai  keunggulan  menjadi  anggota  aktif  koperasi.  Selain  itu, macetnya unit usaha ini karena kalah bersaing dengan koperasi-koperasi simpan pinjam yang ada  di  sekitar  desa  Wolonwalu  sehingga  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  menjadi anggota aktif.

## 2. Metode Penelitian

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian  yang  berfokus  pada  pada  pengelolaan  dan  peran  BUMDes.  Dalam  penelitian  ini informasi  dikumpulkan  dengan  menggunakan  wawancara  dan  kuesioner/angket.  Menurut Bogdan  dan  Taylor  (dalam  Moleong,  2002:3) mendefinisikan  metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati. Deskriptif merupakan  laporan  yang  berisi kutipan  data  untuk  memberikan  gambaran  penyajian  laporan.  Data  tersebut  berasal  dari naskah, wawancara, dan dokumen resmi lainnya ( Mubarak, et al., 2021:49).

## Teknik Analisis Data
Analisis  data  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang diproleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  dokumentasi,  dengan  cara mengorganisasikan  data  kedalam  kategori,  menjabarkan  kedalam  unit-unit,  melakukan sintesa,  menyusun  kedalam  pola,  memilih  mana  yang  penting  dan  akan  dipelajari,  dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2012: 244).
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kualitatif.  Menurut  Miles dan Hubermen dalam Sugiyono 2014: 246) meliputi:
Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara, seperti: observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.
Reduksi Data
Reduksi  data  diartikan  sebagai  proses  pemulihan,  pemusatan  perhatian  pada penyederhanaan,  pengabstrakan  dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan- catatan tertulis dilapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana yang dianggap yang menjadi pusat penelitian dilapangan.
Penyajian Data
Penyajian  data  yaitu  sebagai  kumpulan  informasi  tersusun  yang  memberikan kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan  atau  pengambilan  keputusan. Pengambilan  data ini  membantu  penulis  memahami  pristiwa  yang  terjadi  dan  mengarah  pada  analisis  atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
Alasan  dasar  dilakukan  pada  tahapan  ini  adalah  menyederhanakan  informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang sudah disederhanakan.
Pengambilan Keputusan Atau Verifikasi
Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan  keputusan  atau  verifikasi  membuat  kesimpulan  sementara  dari  yang  semula belum  jelas  menjadi  yang  terperinci  dengan  cara  diverifikasi  dalam  arti  meninjau  ulang catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang di angkat dalam penelitian

## 4. Hasil dan Pembahasan
Pengelolaan BUMDes Melati Dewa di Desa Wolonwalu Kooperatif
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerja sama yang  baik  demi  pengembangan  dan  kelangsungan  hidup  usahanya.  Seperti kerjasama  yang dilakukan  antara  BUMDes  Lestari,  Pemerintah  Desa  Karangsono  dan Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  dari  awal  pendirian  hingga  proses  kegiatan  selalu  tidak  lepas  dari pembinaan  dan  pengawasan  serta  melakukan  evaluasi  dalam  kinerja  BUMDes  ((Filya, 2017:22).  Dari  penjelasan  di  atas  maka  dapat  diartikan  bahwa  koordinasi  yang  dilakukan
antara  berbagai  komponen  BUMDes  Guyub  Reksa  Dana  milik  Desa  Sukorejo  sudah  berjalan dengan baik (Filya, 2017:29). Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh pengawas BUMDes Melati Dewa Bapak Teklanus Niko yang menyatakan sebagai berikut : “Melibatkan. Melibatkan terutama  yang  mewakili  masyarakat  biasanya  mengikutsertakan  anggota  BPD  bersama perwakilan masyarakat lainnya dalam hal membuat program kerja dan menentukan anggaran rumah tangga, anggaran dasarnya bersama dengan masyarakat dalam hal ini anggota BPD”.
Lebih lanjut, hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Laurentius selaku Ketua BUMDes adalah  sebagai  berikut:  “Kalau  BUMDes  ini  model  kerja  samanya  kalau  kita  sebenarnya bagaimana  melihat  kebutuhan  daripada  masyarakat  itu  sendiri.  Jadi  BUMDes  ini  terbentuk pertama karena aturan eee. Artinya bahwa ketika dengan munculnya dana desa ini diwajibkan bahwa setiap desa itu harus ada BUMDes. Akhirnya di tahun 2017 itu dilakukan sosialisasi dan beberapa  sekaligus  sosialisasi  akhirnya  terbentuklah  BUMDes  ini. Sehingga  waktu  sosialisasi kita  lewat  kegiatan  waktu  itu,  pertemuan  waktu  terakhir  kita  menyepakati  terbentuklah BUMDes  yang  dinamakan  BUMDes  Melati  Dewa.  Jadi,  ketika  melihat  kebutuhan  masyarakat waktu itu akhirnya BUMDes ini memutuskan ada beberapa kegiatan yang dilakuakan”
Beliau menambahkan bahwa:“Jadi kegiatan itu yang pertama bahwa sebelum dengan munculnya  BUMDes  ada  yang  namanya  Anggur  Merah,  ketika  dalam  perjalanan  sampai mungkin dua tahun dana anggur merah ini tidak tahu dari mana datangnya, tetapi waktu itu dijelaskan bahwa programnya dating dari Gubernur, almarhum Bapak Lebu Raya, ketika tidak menjabat lagi program anggur merah ini sudah tidak jalan tapi ketika waktu itu masih ada dana yang ada di masyarakat itu kurang lebih 250-an juta. Sehingga untuk melanjutkan program itu dana ini dihibahkan ke masyarakat, bisa dihibahkan ke desa tetapi harus ada badan dan ketika itu munculah sudah dengan yang waktu itu namanya dana desa saehingga paslah sudah ketika harus ada lembaga yang untuk mengurus kelanjutan daripada dana anggur merah itu sendiri dibentuklah sudah ini BUMDes sesuai dengan aturan yang ada.
Beliau  menambahkan  bahwa:  “Jadi  pertama  unit  usaha  yang  kami  jalankan  yaitu melalui  simpan  pinjam terus  ketika  kita  melihat  kebutuhan  masyarakat  ini  ada  beberapa kebutuhan  yang  memang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyrakat  tetapi  di  desa  ini  belum  ada. Sehingga kita lihat itu yang pertama kita melakukan kegiatan usaha jasa antara laian awal dana di  2017  itu  kita  mendapatkan  dana  dukungan  untuk  pemupukan  modal  dari  dana  desa  itu sendiri tuju puluh lima juta, jadi itu kita gunakan yang pertama untuk tenda jadi, BRILink sama perlengkapan  sewa  baik  perlengkapan  dapur,  kursi,  lampu  dan  tenda  itu  sendiri.  Itu  awal  di tahun 2017 dana awal. Jadi model kerja samanya kita mnelihat ini bukan model kerja sama tapi model bagaimana kita untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat itu  sendiri” (Wawancara, 02 Juni 2022)
Berdasarkan  wawancara  dengan  penasehat  BUMDes  Melati  Dewa  dan  Ketua BUMDes Melati Dewa dipaparkan bahwa kerja sama antara BUMDes dengan masyarakat desa Wolonwalu sudah terjalin dengan baik, beda halnya yang diungkapkan oleh Ibu Albina selaku Penjabat Kepala Desa Wolonwalu menyatakan bahwa: “Dalam tahap awal proses Pengelolaan BUMDes  ini,  penentuan  kepengurusan  organisasi  dan  penentuan  setiap  kegiatan  unit  usaha yang ada sekarang memang dilakuakan melalui Musyawarah Desa (MUSDES) yang melibtkan Pengurus Desa, anggota BPD serta beberapa anggota masyarakat dalam mengambil keputusan, namun kerja sama ini belum terlihat karena sampai saat ini BUMDes belum melakukan kerja sama  dengan  beberapa  unit  usaha  kecil  masyrakat  disini  seperti  usaha  CVO  atau  minyak kelapa  murni  yang  belum  ada  pemberian  modal  maupun  sebagai  wadah  pemasaran  dari produk yang dihasilkan sehingga unit UKM yang ada disini harus mencari solusi sendiri demi keberlangsungan usahanya”(wawacara, 06 Juni 2022)
Lebih lanjut, Ibu Arnolda selaku masyarakat menyatakan bahwa:“Saya selaku anggota unit usaha simpan pinjam BUMDes melati Dewa dengan hadirnya BUMDes cukup membantu karena  diberikan  modal  usaha,  namun  sampai  saat  ini  belum  terjalin  kerja  sama  yang  baik terutama  dalam  memberikan  dukungan  serta  tindak  lanjut  dari  modal usaha  yang  diberikan,
soal  pemanfaatn  produk  usaha  yang  saya  hasilkan,  sehingga  sampai  saat  ini  kontribusi  yang diberikan  hanya  sebatas  pemberian  modal”.  Dari  paparan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa pengelolaan  BUMDes  melati  Dewa  dalam  menerapkan  prinsip kooperatif belum  berjalan maksimal karena belum adanya  kerja  sama  yang  baik  dengan  masyarakat  terutama  dalam merangkul  unit usaha  kecil  dan  memberikan  dukungan  lebih  lanjut  soal  pemanfaatan  hasil produksi masyarkat desa Wolonwalu.

## Partisipatif
Semua  komponen  yang  terlibat  di  dalam  BUMDes  harus  bersedia  secara  sukarela atau  diminta  memberi  dukungan  dan  kontribusi  yang  dapat  mendorong  kemajuan  usaha BUMDes.  Seperti  pemerintah  Desa  yang  harus  berpartisipasi  aktif  dalam  memfasilitasi kebutuhan  BUMDes  dalam  tujuan  untuk  meningkatkan  perekonomian  Desa  (Filya,  2017:22). Dari lima indikator Dukungan dan kontribusi dari berbagai komponen terhadap BUMDes dapat diambil  simpulan  bahwa  semua  komponen  yang  ada  sudah  menunjukkan  adanya  dukungan dan  kontribusi  kepada  BUMDes.  Meskipun  dalam  komponen  masyarakat  dukungan  dan kontribusinya  kurang  dalam  hal  ikut  membantu  mengelola  namun  mereka  melakukannya dengan cara lain yaitu dengan menggunakan jasa usahanya. (Filya, 2017:30-31). Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak Teklanus Niko bahwa Dalam pelayanan yang utama yang kita lihat itu misalnya dana bergulir dengan bunga yang rendah tadi, terutama dilayani kepada masyarakat yang punya usaha kecil seperti buka kios habis jalan pasar. Itu yang diutamakan jadi  masyarakat  yang  kalau  mau  menggunakan  dana  BUMDes  dia  harus  punya  usaha  kecil dulu, dia rencana mau buat apa sehingga dalam bentuk penambahan modal. Dan selama ini berjalan  sedangkan pinjaman uang yang sifatnya konsumtif kita sebagai pengawas  melarang keras hal itu”

## Transparan
Aktivitas  yang  berpengaruh  terhadap  kepentingan  masyarakat  umum  harus  dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Dalam melaksanakan kegiatan  usahanya,  BUMDes  harus  mau  memberikan  informasi  tentang  BUMDes  dan  tidak mempersulit  dalam  perolehan  informasi  tersebut,  sehingga  diperlukan  desain  sistem pemberian  informasi  dan  aktivitas  lain  yang  memiliki  hubungan  dengan  kepentingan masyarakat  umum  (Filya,  2017:22).  Perencanaan  adalah  pekerjaan  mental  untuk  memilih sasaran,  kebijakan,  prosedur,  program  yang  diperlukan  untuk  mencapai  apa  yag  diinginkan pada  masa  yang  akan  datang.  Dalam  hal  ini,  Kepala  Desa  Majasari  dan  Direktur  BUMDes Majasari  memiliki  perencanaan  yang  matang  dan  telah  dipertimbangkan  untuk  BUMDes  ke depannya.  Perencanaan  yang  di  buat  dapat  dikatakan  sudah  baik  karena  perencanaan  ini disosialisasikan kepada masyarakat dan pengurus BUMDes mampu menampung aspirasi dari masyarakat yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan masyarakat (Munarwoh, 2019:76).
Berdasarkan  penjelasan  dari  dua  indikator  prinsip  transparan  maka  penulis mengambil  simpulan  bahwa  BUMDes  Guyub  Reksa  Dana  sudah  melaksanakan  prinsip pengelolaan transparan dengan baik (Filya, 2017:31).
Penelitian terdahulu diatas sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Teklanus Niko bahwa:  “Dengan  adanya  badan  ini  kan  mau  menopangi  masyarakat  dengan  penambahan modal supaya dia harus melakukan usaha untuk meningkatkan ekonominya. Dan lebih lanjut hal  ini  awalnya  sudah  dilakukan  sosialisasi  kepada  setiap  kampung,  semua  masyarakat  yang ada tentang penggunaan dana dan pendirian BUMDes”(wawancara, 30 Mei 2022).
Hal  yang  sama  dikatakan  oleh  Bapak  Ketua  BUMDes  bahwa:  “Akhirnya  di  tahun  2017  itu dilakukan  sosialisasi  dan  beberapa  sekaligus  sosialisasi  akhirnya  terbentuklah  BUMDes  ini. Sehingga  waktu  sosialisasi kita  lewat  kegiatan  waktu  itu,  pertemuan  waktu  terakhir  kita menyepakati  terbentuklah  BUMDes  yang  dinamakan  BUMDes  Melati  Dewa”(wawancara,  02 Juni 2022).
Keterbukaan informasi tentang pengelola BUMDes ini telah penulis rasakan sendiri, hal  ini  ditunjukkan  dengan  saat  dilakukan  beberapa  kali  wawancara  dan observasi  turun  ke lapangan  semua  pertanyaan  yang  diajukan  dijawab  santai  dan  terbuka.  Selain  itu  ketika dihubungi via telefon ataupun sms dan WA para pengelola BUMDes bersedia untuk menerima segala pertanyaan yang berkaitan dengan pengelolaan dan peran BUMDes Melati Dewa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Wolonwalu.

## Akuntabel
Seluruh  kegiatan  usaha  harus  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  teknis  maupun administratif.  Setiap  kegiatan  usaha  yang  dijalankan  oleh  BUMDes  harus  bisa dipertanggungjawabkan  untuk  tetap  dapat  menjaga  prinsip  akuntabel.  Biasanya  dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap periode oleh pengelola BUMDes (Filya, 2017:22).
BUMDes  Guyub  Reksa  Dana  telah  memiliki  Laporan  pertanggungjawaban pengelolaan  BUMDes  meskipun  tidak  lengkap.  Yang  seharusnya  ada  4  item  laporan  hanya  2 yang  dibuat  oleh  pengelola  BUMDes.  Menurut  prinsip  pengelolaan  akuntabel  idealnya Laporan Pertanggungjawaban BUMDes berisikan: a. Laporan Kinerja Pengelola b. Kinerja Usaha c. Laporan Keuangan d. Rencana Pengembangan Usaha Namun pada kenyataannya BUMDes Guyub  Reksa  Dana  hanya  membuat  Laporan  Keuangan  dan  Rencana  Pengembangan  Usaha saja. Meskipun begitu Laporan Keuangan yang dibuat sudah cukup baik dengan dibuat setiap bulan dan dilengkapi dengan neraca di setiap tahunnya (Filya, 2017:32).

## Emansipatif
Semua  komponen  yang  terlibat  di  dalam  BUMDes  harus  diperlakukan  sama  tanpa memandang  golongan,  suku,  dan  agama.  BUMDes  di  Kecamatan  Bojonegoro  memiliki beberapa komponen terlibat yaitu pemerintah desa, pengelola BUMDes, BPD dan pemerintah kabupaten melalui kecamatan yang harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa melihat latar  belakang  perseorangan  dari  komponen  tersebut  (Filya,  2017:29).  Persamaan perlakuan/pelayanan  yang  diberikan  kepada  setiap  pelanggan  BUMDes  menunjukkan  bahwa BUMDes  Guyub  Reksa  Dana  telah  menerapkan  prinsip  pengelolaan  emansipatif  (Filya, 2017:32).  Penelitian  terdahulu  ini  selaras dengan  yang  dikatakan  oleh  Pengawas  BUMDes Melati Dewa Bapak Teklanus Niko bahwa :
“Diwajibkan  untuk  semua.  Terutama  masyarakat  wolonwalu  harus berupaya  memanfaatkan untuk mendapatkan dana itu”(wawancara, 30 Mei 2022).
Berdasarkan paparan data diatas dapat dikatakan bahwa pengelolaan BUMDes Melati Dewa telah menerapkan prinsip pengelolaan emansipatif.
Sustainabel
Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah  BUMDes.  Untuk  dapat  bertahan  dalam  persaingan  usaha,  BUMDes  harus  terus berinovasi  dan  mempertahankan  kualitas  usahanya  yang  dibantu  oleh  seluruh  komponen BUMDes.  Hal  ini  berkaitan  dengan  perkembangan  omzet,  perolehan  laba/rugi,  kondisi barang/jasa,  sistem  pelayanan,  upaya  promosi,  lokasi  dan ekspansi  usaha  BUMDes  (Filya, 2017:22).
Kegiatan  usaha  BUMDes  Lestari  harus  dapat  dikembangkan  dan  dilestarikan oleh masyarakat  dalam  wadah  BUMDes.  Seperti  upaya  BUMDes  Lestari  dalam  mengembangkan usaha yaitu dengan membentuk tiap-tiap unit usaha. Kegiatan unit usaha tersebut harus dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang sehingga dapat tetap lestari dalam mencapai tujuan awal yaitu meningkatkan perekonomian Desa (Fauzi, 2019:108).
Penelitian ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Bapak  Laurentius Lodan Nong Lehan selaku Ketua BUMDes Melati Dewa bahwa :
“Ini  saya  harus  gambarkan  agak  sedikit  meluas  bahwa  kita  di  Kecamatan  Bola  ini  ada  enam desa  dan  semua  desa  diwajibkan  harus  dibentuklah  yang  namanya  BUMDes.  Tapi  sykurlah bahwa  dari  enam  desa  ini  bahwa  yang  artinya  baru  ada  satu  desa  yang  sudah  ada  bukti BUMDes”(wawancara. 02 Juni 2022).
Berdasarkan  penelitian  terdahulu,  hasil  wawancara  dan  observasi  peneliti  dapat dikatakan  bahwa  pengelolaan  BUMDes  melati  Dewa  sudah  menerapkan  prinsip sustainable karena semenjak berdiri awal sampai sekarang BUMDes melati Dewa tetap bertahan dan terus berkembang dalam setiap unit usaha yang ada.

## Peran  BUMDes  Melati  Dewa  Dalam  Meningkatkan  Ekonomi  Masyarakat  di  Desa Wolonwalu
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola oleh  masyarakat  dan  pemerintah  desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa.  BUMDES juga  merupakan  pilar  kegiatan ekonomi  di  desa  yang  berfungsi  sebagai  lembaga  sosial  ( social  institution )  dan  komersial ( comercial institution ). Selain itu BUMDES berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan  masyarakat  melalui  konstribusinya  dalam  pengelolaan  pelayanan  masyarakat. Sedangkan  sebagai  lembaga  komersial  bertujuan  mencari  keuntungan  melalui  penawaran sumber daya local (Hidete, et al ., 2022:45-46).

## Meningkatkan Peranan Masyarakat
Peran  masyarakat  dalam  mengelolah  bantuan  modal  yang  berasal  dari  pemerintah Desa  dan  pemerintah  Kabupaten  serta  sumber  lain  yang  sah  (Sakdiyah,  2018:31). Dengan adanya usaha Simpan pinjam pada BUMDes Gentha Persada ini telah membantu masyarakat untuk mengem-bangkan usahanya, masyarakat tidak perlu meminjam ke bank dengan proses yang  lama  dan  berbelit-belit.  Namun  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui adanya  peminjaman  modal  di  BUMDes  Gentha  Persada  ini  diperuntukkan  bagi  masyarakat yang  ingin  mengembangkan  usahanya  bukan  untuk  membuka  atau  memulai  suatu  usaha (Pradnyani,  2019:45).  Hasil  penelitian  terdahulu  ini  selaras  dengan  yang  diungkapkan  oleh Bapak  Laurentius  selaku  ketua  BUMDes  Melati  Dewa  mengatakan  bahwa:  “Jadi  awal,  saya lanjutkan  dari  hibah  tadi  ada  unit  usaha  simpan  pinjam.  Jadi  dalam  perjalanan  itu,  kita mencairkan dana dua ratus juta untuk sepuluh peminjam pertama itu dua ratus juta, dua puluh jutanya kita ke BRILink. Jadi uamg yang sebenrnya awal dari anggur merah itu totalnya yang kita terima hanya riil itu dua ratus tiga puluh, dua puluh jutannya masih beredar di masyarakat itu yang belum dikembalikan oleh masyarakat sampai sekarang. Dana itu bergulir, selama ini tetap  kita gulirkan  Cuma  kemarin  yang  saya  sampaikan  munculnya  ASF  itu  yang  banyak peminjam itu kan usaha ternak babi. Dalam perjalan ketika penyakit itu muncul, guliran dana inin agak tersendat. Jadi itu kita maklumi semua karena wabah. Jadi kita minta untuk usaha lagi untuk pelihara  lagi  babi  sehingga  kita  usaha  untuk  kembalikan  lagi  uang  itu. Jadi untuk sementara memang dia agak tersendat di unit usaha yang ada. Modal  itu  tetap  diberikan  dan sekarang sementara ada di masyaraka dia tidak boleh ada dalam kos. Istilahnya kas kosong”(wawancara, 02 Juni 2022)
Hal  yang  sama  diungkapkan  Oleh  Sekretaris  BUMDes  Melati  Dewa,  Bapak  Evaritus bahwa  :  “selama  ini  pemberian  modal  yang  kita  layani  itu  memang  orang  yang  punya komitmen.  Contoh  dari  simpan  pinjam  itu  usaha  kelapa  murni  yang sampai  sekarang  tetap produksi, kemudian yang dulu itu tenak babi sampai ada  yang punya enam induk dari usaha modalyang kita berikan itu. Usaha babi itu banyak hanya karena penyakit kemarin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita belum bisa mendampingi”(Wawancara, 31 Mei 2022).
Hasil penelitian terdahulu selaras juga yang diungkapan oleh Ibu Magdalena Arnolda selaku masyarakat Desa Wolonwalu bahwa :
“ada modal. Modal itu juga bukan dari kalau dana desa itu regulasinya tidak bisa untuk simpan
pinjam  hanya  penyertaan,  tetapi  itu  dari  dana  angguir  merah  yang  menjadi  kesepakatan masyarakat  dihibahkan  ke  BUMDes  untuk  kelolah  menjadi  unit  simpan  pinjam.  Sebelum dihibahkan ke BUMDes dana anggur merah ini dihandle oleh desa dan menjadi simpan pinjam masyarakat  melalui  kelompok.  Ini  berlaku  untuk  semua  masyarakat  tapi  dengan  prosedur persyaratan BUMDes”(Wawancara, 31 Mei 2022).

## Membuka Lapangan Pekerjaan
Sumodininggrat (1997) dalam Yanuardi (2004:19) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat  bertalian  erat  dengan  upaya  penanggulangan  masalah- masalah  pembangunan, seperti  pengangguran,  kemiskinan  dan  kesenjangan.  Upaya  memberdayakan  masyarakat tersebut  harus  dilakukan  melalui  pengembangan  potensi  masyarakat,  memperkuat  potensi yang  dimiliki  dan  memberdayakan  masyarakat  serta penanggulangan  pengangguran.  Peran bumdes  dalam  meningkatkan  pembangunan  desa  yang  berkelanjutan,  pemberdayaan masyarakat desa dan dapat meningkatkan perekonomian pada masyarakat yang ada di desa sehingga  tidak  lagi  ada  orang-orang  desa  yang  ke  kota  dalam  hal  mencari  pekerjaan  cukup tinggal  di  desa  mengembangkan  potensi  desanya  sehingga  terjadi  perputaran  ekonomi  yang signifikan di desa.
Keberadaan  BUMDes  dapat  membantu  pemerintah  dalam  mengelola  potensi desa yang  kreatif  dan  inovatif,  sehingga  dapat  membuka  lapangan  kerja  baru  sehingga  dapat menyerap  tenaga  kerja  di  pedesaan  (Agunggunanto, et al.,  (2016:69).  Namun  hal  ini  tidak sesuai dengan keadaan yang terjadi di BUMDes Melati Dewa seperti yang diungkapkan oleh Bapak Teklanus Niko selaku Pengawas BUMDes Melati Dewa bahwa :
“  Yah.  Jadi  yah  untuk  beberapa  pengelola  misalnya  di  usaha  pelayanan  jasa  dalam  hal peralatan ada tenaga sendiri. Misalnya tenda kalau masyarakat pake harus pake tenaga untuk pasang  dan  bongkar.  Itu  tenaga,  tenaga  lepas  sih  diluar  dari  karyawan  BUMDes,  sedangkan karyawan  yang  ada  disana  kita  ada  tiga  orang,  empat  dengan  ketua  itu  kita  melalui  tes  ada wawancaranya”Wawancara, 30 Mei 2022).
Hal yang sama diungkapkan oleh Sekretaris BUMDes Bapak Evaristus Kodo bahwa : “Kita rekrut ulang. Jadi mereka itu kayak yang sekarang kita jalnin itu, kita SDM di tempat itu ada empat orang.  Mau  penambahan  dilihat  dari  keuangan  memang  tidak  mampu  untuk  membiayai mereka. Hanya sekarang kita jalan itu ketua, sekretaris, bendahara sama kepala  unit usaha. Tetapi dalam pelaksanaan kayak ketua dia membawahi unit tangki air, saya sekretaris ini jasa penyewaan,  tenda  jadi  dan  semuanya,  kemudian  yang  bendahara  dia  kepala  unit  usaha simpan  pinjam, sedangkan  yang  kepala  unit  usaha  dia  yang  kepala  untuk  usaha  BRILink.  Jadi memang kita ambil kebijakan seperti itu yang pertama karena keterbatasan SDM yang kedua sebenarnya  untuk  transparasi  keuangan,  soal  pertanggungjawaban  keuangan  jadi  tetap melapor ke kepala unit usaha baru ke bendahara. Untuk penyerapan tenaga kerja kita memang belum bisa, kalau untuk di tangki air itu kita memang pake persentasi jadi selama ini ada dua orang  sekarang  sudah  tiga  dan  itu  untuk  mengelolah  unit  tangkinya  itu  tapi  mereka  sistim persen, kontrak dan penghasilan dan pendapatan juga presentasi”(Wawancara, 31 Mei 2022).
Hal  yang  sama  diungkapkan  oleh  masyarakat  Desa  wolonwalu  Ibu  Magdalena Arnolda  bahwa:  “Baru  tahun  kemarin  yang  perekrutan  kembali  sekretaris  ini  selebihnya belum”(wawancara, 31 Mei 2022).
Berdasarkan  kajian  teori  dan  keterangan-keterangan  BUMDes  Melati  Dewa  belum memberikan peran yang baik dalam menciptakan  lapangan pekerjaan dalam hal mengurangi pengangguran  karena  masih  sebatas  perekrutan  tenaga  kerja  untuk  pengurus  sekaligus pengelola BUMDes. Selain itu perannya belum maksimal karena  munculnya rangkap jabatan dan sisahnya masih sebatas tenaga lepas.

## Mengembangkan Potensi Desa
BUMDes  didirikan  oleh  pemerintah  desa  untuk  memanfaatkan  seluruh  potensi
ekonomi,  kelembagaan  ekonomi,  dan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  manusia  untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan. BUMDes juga menjalankan  fungsi  jasa,  perdagangan  dan  pembangunan  ekonomi  lainnya  terutama  dalam meningkatkan  lapangan  kerja  dan  mengurangi  pengangguran.  Keberadaan  BUMDes  dapat membantu  pemerintah  dalam  mengelola  potensi  desa  yang  kreatif  dan  inovatif,  sehingga dapat  membuka  lapangan  kerja  baru  sehingga  dapat  menyerap  tenaga  kerja  di  pedesaan (Agunggunanto, et al., 2016:69).
Setelah  sumber  daya  manusia  mengalami  peningkatan,  pemberdayaan  masyarakat harus  ditekankan  sebagai  prioritas  dalam  pembangunan.  Pemberdayaan  masyarakat  adalah melakukan motivasi dan support kepada masyarakat untuk bisa mandiri dan berdaya dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Masyarakat dapat  dikatakan  berdaya jika memaksimalkan berbagai potensi yang ada di  masyarakat, baik potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya strukturla. Akumulasi dari semua potensi tersebut dapat menciptakan  masyarakat  yang  berdaya.  Keberdayaan  masyarakat  secara  otomatis  akan mempengaruhi tingkat ekonomi dan kesejahteraannya (Chikmawati, 2019:112).
BUMDes  merupakan  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan pemerintah  desa  dalam  upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan  dibentuk  berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dari hasil wawancara menyatakan bahwa BUMDes Teja Kusuma sudah  mejalankan  peran  sebagai  pengembangan  potensi  masyarakat  yang  menciptakan suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat  berkembang,  contohnya memberikan  kredit  dengan  bunga  yang  murah  kepada  pedagang  di  pasar  anyar  Tejakula (Darwita, et al ., 2018:57).
Pemberdayaan potensi desa tidak akan berkembang jika sumber daya manusia dan pemberdayaan  tidak  dilakukan.  Pemberdayaan  potensi  desa  sebagai  bahan  baku  dalam meningkatkan  ekonomi  perdesaan.  Potensi  alam  harus  digali  dan  dioptimalkan  oleh masyarakat  desa.  Potensi  desa  yang  diidentifikasi  secara  baik,  kemudian  dikelola  menjadi sesuatu yang lebih berkualitas serta dilakukun oleh sumber daya manusia yang handal, dapat diapstikan  pembangunan  desa  secara  berkelanjutan  akan  dengan  sendirinya  terbangun. Kesejahteraan dapat dicapai (Chikmawati, 2019:112).
Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  bisa  diarahkan  pada  kelembagaan  agribisnis, hanya saja BUMDes belum terlalu mengarah pada kelembagaan agribisnis sehingga belum bisa menggali potensi lokal yang ada di desa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Teklanus Niko bahwa :
“  disini  saya  melihat  BUMDes  Melati  Dewa  belum.  Saya  mau  katakana  belumkarena masyarakat  membentuk  kelompok  untuk  mengelolah,  artinya  mengelola  sumber  daya  alam yang  ada  di  Wolonwalu,melihat kalau  misalnya  hasil  petani  dekolompokan  baru  dia  sebagai pemasar yah itu belum ada. Dalam rencana tahun-tahun berikut, dalam tahun 2022 ini belum juga, tetapi tahun 2021 itu saya mengangkat BUMDes, dengan hadirnya BUMDes dia melihat eee  potensi  desa.  Potensi  itu  misalnya  petani  itu  dia  dalam  membudidayakan  apa  saja,  ada tanaman-tanaman  perdagangan  habis  itu  tanaman  hortikultura  itu  sebenarnya  dia  harus, peternakan  tapi  sampai  sekarang  BUMDEsnya  belum  mengambil  suatu  kegiatan itu”(Wawancara, 30 Mei 2022).
Hasil penelitian terdahulu tidak selaras dengan hasil yang diperoleh peneliti seperti yang  diungkapkan  oleh  Ketua  BUMDes  Melati  Dewa  Bapak  Laurentius  yang  mengatakan bahwa : “Baik. Jadi mungkin saya gambarkan dari awal menyangkut  Sumber Daya Manusia ini, jadi ini artinya sangatlah sulit kita membentuk suatu lembaga. Ini saya harusn gambarkan agak sedikit meluas bahwa kita di Kecamatan Bola ini ada enam desa dan semua desa diwajibkan harus  dibentuklah  yang  namanya  BUMDes.  Tapi  sykurlah  bahwa  dari  enam  desa  ini  bahwa yang artinya baru ada satu desa yang sudah ada bukti BUMDes. Kalau yang lain sudah tahun 2022 ini mungkin baru mau mulai dan itu betapa susahnya untuk awal kita sampai bentuk ini terbentur  di  Sumber  Daya  Manusia.  Kita  harus  akui  bahwa  sebenarnya  wolonwalu  ini  tidak
kekurangan  Sumber  Daya  Manusianya,  tamatan  SMA  bahkan  sarjana  masih  banyak  yang nganggur,  cuma  itulah  karena  kadang-kadang  gengsi-gengsian  tadi,  ketika  kita  kerja  tetapi penghasilan  kita  kadanag  kecil  apa  semua  itu  yang  membuat  banyak  orang  tidak  mau bergabung di BUMDes ini. Jadi untuk personalia yang ada di BUMDes hanya pengurus inti saja terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan kepala unit  usaha jasa. Kalau Sumber Daya Alam dan  kenapa  sampai  sekarang  kita  belum  untuk  melihat  potensi  desa  yang  ada,  kalau  di Wolonwalu ini sebenrnya banyak untuk potensi desa yang ada baik dari pertanian, perkebunan maupun  peternakan  itu  ada  dan  di  rencana  kita  sebenarnya  itu  sudah  di  tahun  2020 perencanaan kita bahwa, rencana kita itu nong kita ambil di peternakan dan lebih khusus di budidaya  babi,  tetapi  karena  tidak  lama  munculah  penyakit  ASF  sehingga  untuk  sementara sampai  sekarang belum kita jalankan. Jadi, sekarang ini kita hanya jalankan yang ada. Jadi baik itu di 2017 tadi dalam perkembangan di 2019 kita mendapat hibah mobil tangki air. Tangki air ini juga  sudah berjalan kurang lebih satu tahun mau jalan dua tahun, sehingga usaha kita baru sekitar itu saja nong”(wawancara, 02 Juni 2022)
Hal  yang  sama  diungkapkan  oleh  Penjabat  Kepala  Desa  wolonwalu  Ibu  Albina mengatakan bahwa :
“kalau  menyangkut  potensi  unggulan  desa  disini  itu  coklat  dengan  coklat  itu  mereka memanfaatkan  oleh  kelompok  GAPOKTAN.  Itu  ada  pengolahan  untuk  coklat  itu,  sudah berjalan  tapi  dalam  perjalanan  kelompoknya  kurang  giat  lagi  karena  pengelolaanya  masih secara manual,  mesinnya  agak  macet-macet,  tidak  bisa  dioperasi.  Dan  waktu  ituuntuk yang coklat  itu  GAPOKTAN  sudah  ada  lebih  dulu,  BUMDESnya  kemudian.  Waktu  itu  GAPOKTAN sudah  dengan  badan  hukum  jadi  BUMDes  masih  dengan  PERDES.  Sehingga  untuk  potensi unggulan itu dikelolah oleh GAPOKTAN semua bukan dari BUMDes”(wawancara, 06 Juni 2022).
Lebih  lanjut  hal  yang  sama  diungkapkan  oleh  Ibu  Magdalena  Arnolda  selaku masyarakat mengatakan bahwa :
“Semua  potensi  yang,  contoh  potensi  desda  wolonwalu  moke,  tenun  ikat  dan  lain-lain  itu sudah diarahkan hanya mungkin dengan keterbatasan personil yang ada di BUMDes sehingga mereka  belum  apa  namanya,  belum  terlaksana  dengan  baik,  belum  berjalan,  sehingga bergeraknya  mereka  masih  sebatas  simpan  pinjam  dan  tangki  air.  Hanya  itu,  tetapi  yang dimaksudkan moa mereka terhadap itu tuh, pemberdayaan ekonomi masyarakat tuh, itu yang mereka  belum,  padahal  sudah  disampaikan, belum  melihat  potensi  yang  ada  untuk  mereka bisa.  Contoh  kita  disini  dengan  bubuk  coklat,  coba  kalau  mereka  baca  peluang  ini,  kenapa mereka tidak bisa promosikan keluar, sehingga ini dengan keterbatasan personil menghandle ini masih sangat minim”(wawancara, 31 Mei 2022).
Berdasarkan  papraran  data  diatas  peran  BUMDes  Melati  Dewa  tidak  berjalan dengan  baik  sebagaimana  dengan  tujuan  awal  pembentukan  BUMDes  karena belum  hadir dalam  mewadahai  dan  memberdayakan  masyarakat  sesuai  dengan  potensi  yang  ada. BUMDes belum mampu merangkul potensi-potensi unggulan yang ada  baik  dari  segi  Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam  yang ada di
Desa  Wolonwalu  karena  masih  sebatas  wacana  dan  rencana  kerja  yang  belum  ada  realisasi nyata  sampai  saat  ini.  BUMDes  Melati  Dewa  terbentuk  hanya  sebatas  melihat  kebutuhan masyarakat  tanpa  melihat  potensi  unggulan  yang  ada  di  desa.  Banyak  potensi  dan  sumber daya desa yang tidak teridentifikasi secara baik dan tidak terpetakan secara optimal.

## Meningkatkan Pendapatan
Peranan  BUMDes  terhadap  perekonomian  masyarakat  dapat  meningkatkan pendapatan  masyarakat  melalui  usaha  pertanian  atau  perkebunan  melalui  kegiatan  simpan pinjam  demikian  juga  dengan  peningkatan  pendapat  kelompok  subak  hal  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ratna  Aziz  prasetyo  (2016),  dan  Hibrahim  (2019)  yang mengatakan  bahwa  Keberadaan  BUMdes  secara  ekonomi dapat  meningkatkan  Pendapatan Masyarakat  (Suwendra  dan  Sujana,  2020:401).  Pendapatan  masyarakat  dalam  pendekatan
Adisasmita  (2006)  terkait  dengan  ketimpangan  pendapatan  yang  terjadi  di  masyarakat. Dengan  kata  lain,  perkembangan  ekonomi  perdesaan  harus  diikuti  oleh  pemerataan pendapatan  di  masyarakat  (Chikmawati,  2019:108).  Selain  kepada  masyarakat  BUMDes Melati  Dewa  juga  berperan  dalam  meningkatkan  Pendapatan  bagi  desa  Wolonwalu.  Dari keterangan- keterangan  diatas   BUMDes   memberikan   peran   yang   cukup   baik, hanya saja ini belum maksimal seperti masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui adanya unit  simpan   pinjam   di   BUMDes   sehingga   dampaknya   hanya dirasakan  oleh  beberapa masyarakat  saja,  tidak hanya itu peran BUMDes dalam      menyerap  tenaga  kerja  maupun  terhadap  Pendapatan  Asli  Desa  (PAD)  Desa Tibubeneng dirasa masih belum maksimal (Pradnyani, 2019:46).
Berdasarkan  yang  diungkapkan  oleh  Ibu  Albina  Selaku  Penjabat  Kepala  Desa Wolonwalu  bahwa  :  “Kalau  kita  menghubungkan  pendapatan  dengan  hadirnya  BUMDes  ini memang belum maksimal, karena masyarakat membutuhkan jasanya saja, kalau terkait dengan mengakomodir  semua  usaha  masyarakat  untuk  meningkatkan  perekonomian  dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru itu belum maksimal karena tidak mengarah pada potensi unggulan”(Wawancara, 06 Juni 2022). Ibu Albina menambahkan bahwa : “PADes kita 20%  dari  keuntungan.  Dia  menurun  tiap  tahun.  Karena  potensi  foto  copy  itu  mereka  tidak manfaatkan secara maksimal, BRILink juga tidak maksimal. Untuk aktivitas jasa-jasa yang ada belum maksimal”(Wawancara, 06 Juni 2022).
Hal  yang  sama  diungkapkan  oleh  Bapak  Evaristus  Kodo  selaku  sekretaris  BUMDes bahwa  :  “untuk  peningkatan  pendapatan  itu  kayaknya  hanya  orang  yang,  nasabah  yang diberikan modal itu ada. Untuk masyarakat yang lain sebagai warga yang bukan nasabah itu seperti yang tadi saya katakan secara tidak langsung ia. Contoh tangki air, jasa sewa, BRILink untuk manfaat langsung. Untuk desa kita bagi 50% dari hasil SHU itu untuk desa. Jadi setiap tahun untuk desa selalu ada”(wawancara, 31 Mei 2022).
Berdasarkan  kajian  penelitian-penelitian  terdahulu  dan  paparan  wawancara  dapat disimpulkan  bahwa  peran  BUMDes  Melati  Dewa  dalam  meningkatkan  pendapatan  belum maksimal  karena  masyarakat  hanya  menggunakan  jasa  yang  ada  di BUMDes.  Peran  BUMDes melati  Dewa  dalam  meningkatkan  pendapatan  Desa  belum juga  maksimal  karena  belum mengalami  peningkatan  dalam  hal  kontribusi  PADes  setiap  tahunnya  melainkan  terjadi penurunan

## 5. Penutup Kesimpulan
Pengelolaan  Badan  Usaha  milik  Desa  (BUMDes)  Melati  Dewa  di  Desa  Wolonwalu belum maksimal dan kurang profesional dalam mengelolah unit usaha yang ada karena tidak mengedepankan prinsip kooperatif dalam mengelolah setiap unit usaha yang dibentuk dengan masyrakat  Desa  Wolonwalu.  Peran  Badan  Usaha  milik  Desa  (BUMDes)  Melati  Dewa  di  Desa Wolonwalu sudah berjalan, seperti menjalankan unit usaha simpan pinjam, menjalankan jasa sewa pake, menyediakan foto copy dan ATK,  BRILink dan Mobil tangki air. Dari keseluruhan unit  usaha  BUMDes  tersebut,  kinerja  BUMDes  belum  maksimal  dalam  meningkatkan perekonomian desa. Peran BUMDes dalam pengembangan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan  yang  luas  bagi  masyarakat  dan  meningkatkan  pendapatan  asli  desa  tidak  sesuai dengan yang diharapkan. Peran BUMDes masih jauh dari tujuan awal pembentukan BUMDes karena  belum  hadir  sebagai  Wadah  dan  fasilatator  dalam  pengembangan  ekonomi masyarakat berdasarkan pemanfaatan potensi unggulan yang ada di Desa Wolonwalu.

## Saran
Pengurus  BUMDes,  dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  salah satu  bahan  evaluasi  dan  koreksi  terhadap  program-program  BUMDes  Melati  Dewa yang  telah  dilaksanakan.  Terutama  dalam  meningkatkan  kerjasama  dengan
masyarakat,  merangkul  dan  mewadahi  masyarakat  dalam  memanfaatkan  potensi unggulan  yang  ada  di  Desa  Wolonwalu  serta  memberikan  makna  dan  arti  terkait BUMDes  Melati  Dewa  baik  logo  maupun  sejarah  sehingga  banyak  dipahami masyarakat tentang peran dan manfaat akan hadirannya BUMDes Melati Dewa.

## Daftar Pustaka
Adam, H., Ristawati, R., Ramadhanti, S., & Nugraha, X. (2020). Pembentukan badan usaha milik desa  di  Sumberanyar  Pasuruan  untuk  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2), 293- 299.
Agunggunanto,  E.  Y.,  Arianti,  F.,  Kushartono,  E.  W.,  &  Darwanto,  D.  (2016).  Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 13(1).
Anggraeni, M. R. R. S. (2017). peranan badan usaha milik desa (bumdes) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta.
Arsyad, L. (2017). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi . Yogyakrata: STIM YKPN Yogyakarata.
Astutiningsih, S. E., & Sari, C. M. (2017). Pemberdayaan kelompok agroindustri dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan , 2(1). Bahtiar,  B.  (2021).  Efektivitas  badan  usaha  milik  desa  (bumdesa)  dalam  meningkatkan perekonomian masyarakat desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai
. Skripsi  tidak  diterbitkan .  Sinjai  :  Program  Studi  Ekonomi  Syariah.  Fakultas  Ekonomi Dan Hukum Islam. Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah. Sinjai.
Cahyani,  E.,  Guspul,  A.,  &  Wijayanti,  R.  (2019).  Analisis  pengaruh  bumdes  dalam  menopang kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada Bumdes  Silatri  Indah  Desa  Beran  Dan  Bumdes  Srikandi  Desa  Ropoh). Journal  of Economic, Business and Engineering (JEBE), 1(1), 32-39. Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia. Jurnal Istiqro, 5(1), 101- 113.
Darwita,  I.  K.,  &  Redana,  D.  N.  (2018).  Peranan  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  dalam pemberdayaan  masyarakat  dan  penanggulangan  pengangguran  di  Desa  Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Locus, 9(1). Dewi,  A.  S.  K.  (2014).  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  sebagai  upaya  dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa.
Journal of Rural and Development , 5(1).
Dewi  Setyo  Rini,  W.  (2021).  Pengaruh  gaya  kepemimpinan  dan  motivasi  terhadap  kinerja karyawan badan usaha milik desa (Bumdes) di Desa Gunung Mulia Kecamatan Puger Kabupaten. Skripsi  tidak  diterbitkan. Jember  :  Program  Studi  Manajemen.  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah. Jember.
Fajarwati,  Y.,  Yusuf,  M.,  &  Handayani,  R.  (2016).  Implementasi  Program  Badan  Usaha  Milik DEsa  (BUMDes)  di  Desa  Pagedangan  Kecamatan  Pagedangan  Kabupaten  Tangerang. Skripsi  tidak  diterbitkan. Serang  :  Fakultas  ilmu  sosoal  dan  ilmu  politik.  Univeritas Sultan Agung Tirtayasa. Serang.
Fauzi, M. D. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mengembangkan usaha an ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Kanigoro Kabupaten  Blitar. Skripsi  tidak  diterbitkan .  Blitar  :  Jurusan  Ekonomi  Syariah  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
Filya,  A.  R.  (2017).  Optimalisasi  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dallam meningkatkan PADES di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi jawa Timur ( Studi Kasus di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). JE & KP ( Jurnal Ekonomi dan keuangan Publik), 19-39
Fitriani,  K.  (2020).  Efektivitas  pinjaman  modal  usaha  bumdes  meranti  jaya  kepada  pelaku
umkm  (usaha  mikro  kecil  menengah)  dalam  meningkatan  pendapatan  ekonomi masyarakat  desa  Sungai  Meranti  Kecamatan  Pinggir  Kabupaten  Bengkalis  Dalam Perspektif  Ekonomi  Syariah .  Skripsi  tidak  diterbitkan. Pekanbaru  :  Program  Studi Ekonomi Syari’ah. Fakultas Syari’ah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Riau. Pekanbaru
Hasmawati, F. (2018). Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal . Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah, 1(1), 62-76.
Hidete,  Y.,  Tulusan,  F.,  &  Londa,  V.  (2022).  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Mawea  Kecamatan  Tobelo      Timur Kabupaten   Halmahera   Utara. Jurnal   Administrasi Publik , 8(117). Hikmawati,  M.  (2016).  Analisis  dampak  strategi  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  dhuafa terhadap  kesejahteraan  dalam  perspektif  ekonomi  islam  melalui  program  kampung ternak  dompet  dhuafa  Jogja. Skripsi  tidak  diterbitkan. Yogyakarta  :  Program  Studi Ekonomi Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Universitas Alma Ata Yogyakarta.
Jaryono,  J.,  &  Tohir,  T.  (2019).  Analisis  kinerja  bumdes  “Mitra  Usaha  Makmur”  dalam pengaruhnya  terhadap  pendapatan  asli  desa  (Pades)  Desa  Susukan  Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Sustainable Competitive Advantage (SCA), 9(1). Kamaroesid,  Herry.  (2016). Tata  cara  pendirian  dan  pengelolaan  badan  usaha  milik  desa . Jakarta: Mitra Wacana Media
Kurniawan,  A.  E.  (2016).  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  dalam  peningkatan pendapatan asli desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015. Universitas Maritim Raja Ali Haji. TanjungPinang.
Lestari, F. (2013). Pengaruh jiwa kewirausahaan dan kreativitas terhadap keberhasilan usaha pada sentra industri rajutan Binong Jati Bandung. Available at elib. unikom. ac. id, 8, 14-27.
Malistiani,  Y.  (2021).  Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  dalam  peningkatan pendapatan  asli  desa  (Desa  Pendawa  Kecamatan  Lebaksiu  Kabupaten  Tegal).  Tugas akhir  tidak  diterbitkan.  Tegal  :  Program  Studi  DIII  Akuntansi.  Politeknik  Harapan Bersama. Tegal.
Mubarak,  E.,  Singal,  Z.  H.,  &  Gugule,  H.  (2021).  Persepsi  Masyarakat  terhadap  Korporasi  PT. Arafura  Surya  Alam  (ASA)  di  Desa  Kotabuanan,  Kecamatan  Kotabunan,  Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Indonesian Journal of Social Science and Education , 1(1), 48-53.
Mubarok,  R.  (2020).  Model  pengelolaan  praktik  pengalaman  lapangan  pada  masa  pandemi.
Kelola: Journal of Islamic Education Management , 5(2), 147-160.
Munarwoh.  (2019).  Analisis  pengembangan  ekonomi  masyarakat  melalui  badan  usaha  milik desa (Studi Kasus Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu)
Nugroho,  M.  R.  (2018).  Penerapan  pola  sinergitas  antara  bumdes  dan  umkm  dalam menggerakkan potensi desa di Kecamatan Saptosari. Prosiding Sembadha, 1, 28-37.
Pendirian,  B.  P.,  &  Desa,  P.  B.  U.  M.  (2007). Departemen  Pendidikan  Nasional  Pusat  Kajian Dinamika  Sistem  Pembangunan  (PKDSP) Fakultas  Ekonomi  Universitas  Brawijaya. Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara.
Pradnyani,  N.  L.  P.  S.  P.  (2019,  October).  Peranan  badan  usaha  milik  desa  (Bumdes)  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  desa  Tibubeneng  Kuta  Utara. In  Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, dan Sosial Humaniora (SINTESA) 2(1). Prajitno, S. B. (2013). Metodologi penelitian kuantitatif. Jurnal. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.(tersedia di http://komunikasi. uinsgd. ac. id).
Puasa,  R.  R.,  Lumolos,  J.,  &  Kumayas,  N.  (2018).  Kewenangan  Pemerintah  Desa  Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jurnal Eksekutif, 1(1).
Purnomo,  (2004),  Pembangunan  BUMDes  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa. Makalah,
Lombok Timur: BPMD Purwaningsih, E., & Ulfah, M. (2015). Study Kinerja Keuangan Perusahaan Berdasarkan Analisis Rasio Profitabilitas. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa , 4(6). Puspayanthi, N. L. P. A. D., Wahyuni, M. A., & Prayudi, M. A. (2018). Penguatan pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi peran BUMDes untuk kemandirian desa pada desa di Kabupaten Jembrana. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2). Putra, A. S. (2015). Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa . Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Ratmasari,  D.  I.  (2021).  Pengaruh  tingkat  pendidikan,  pengalaman  kerja,  pelatihan, penggunaan  teknologi  informasi  dan  pengendalian  intern  terhadap  kualitas  laporan keuangan  (Studi  Empiris  pada  BUMDES  di  Kabupaten  Magelang). Skripsi  tidak diterbitkan. Magelang  :  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang
Rokhmat Subagiyo, S. E. (2017). Metode penelitian ekonomi islam: konsep dan penerapan. Sakdiyah,  H.  (2018).  Peran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDESA)  dalam  memberdayakan ekonomi masyarakat di desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). Skripsi tidak diterbitkan. Medan  :  Fakultas  Dakwah  Dan  Komunikasi.  Universitas  Islam  Negeri Sumatera Utara. Medan
Saputra, R. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai implementasi ekonomi kreatif  dalam  rangka  pemberdayaan  masyarakat  desa  Jalancagak  Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.
Suaidah,  Y.  M.,  Purbowati,  R.,  &  Susilo,  D.  E.  (2019).  Laporan  pendampingan  pengabdian masyarakat:  pendampingan  pengelolaan  dana  desa  (BUMDes,  di  Desa  Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang).
Sugiyono.  (2008). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung.CV.  Alfabeta, Bandung.
Suwendra, I. W., & Sujana, I. N. (2020). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Eka Giri Karya  dalam  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  Desa  Wanagiri. In  Seminar Nasional Riset Inovatif 2(1): 393- 402.
Wiratala, D. (2020). Pengaruh pengelolaan dan peran bumdes terhadap peningkatan ekonomi masyarakat  (Studi  Kasus  Di  Desa  Gondang  Kecamatan  Gondang  Kabupaten Tulungagung).
Yanuardi.(2004).  Dampak  Badan  Usaha  Milik  Desa  Bagi  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul,Yogyakarta
Zulkarnaen,  R.  M.  (2016).  Pengembangan  potensi  ekonomi  desa  melalui  badan  usaha  milik desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Dharmakarya, 5(1).