## Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar

## The Implemention of Islamic Inheritance Law in the City of Makassar
Muhammad Anis Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email: muhammadanis1966@gmail.com Info Artikel Abstract Diterima 24 September 2018 Revisi I 05 Oktober 2018 Revisi II 06 Nopember 2018 Disetujui 18 Desember 2018 Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  berdasarkan  Kompilasi  Hukum Islam  di  Kota  Makassar  sesuai  instruksi  Presiden  RI  No.1  Thn.  1991 belum  efektif.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  dalam  pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar adalah substansi hukum yang belum  menjamin  adanya  kepastian  hukum,  tingkat  pengetahuan masyarakat,  tingkat  pengetahuan  aparat  dan  tingkat  persepsi masayarakat.
Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Kota  Makassar  berdasarkan Kompilasi Hukum  Islam,  diharapkan menjadi  input  masyarakat  muslim dan pejabat terkait untuk menjadi bahan koreksi dan perbaikan terhadap pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam.
Untuk  mengefektifkan  pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Kota Makassar  diharapkan  agar  Kompilasi Hukum  Islam  disempurnakan  dan ditingkatkan menjadi Undang-Undang, karena itu dibutuhkan upaya yang maksimal  untuk  mewujudkannya  guna  meningkatkan  pengetahuan masyarakat, pengetahuan aparat, dan persepsi masyarakat. Kata kunci : Kewarisan Islam.
The  implementation  of  Islamic  Inheritance  Law  is  based  on  the Compilation  of  Islamic  Law  in  Makassar  City  according  to  the instructions  of  the  Republic  of  Indonesia  No.1  1991  that  has  been ineffective. Several factors that influence the implementation of Islamic Heritage  Law  in  Makassar  City  are  legal  substances  that  have  not guaranteed legal certainty, the level of knowledge of the community, the level  of  knowledge  of  the  officers  and  the  level  of  perception  of  the community.
The implementation of Islamic Inheritance Law in Makassar City based on the Compilation of Islamic Law is expected to be the input of Muslim communities  and  related  officials  to  be  the  material  for  correction  and improvement of the implementation of Islamic Heritage Law. In order to make the implementation of Islamic Inheritance Law effective in Makassar City, it is hoped that the Compilation of Islamic Law will be refined and upgraded to the Act because it requires total effort to make it happen in order to increase public knowledge, knowledge of officials, and public perceptions. Keywords: Islamic Inheritanc e.
Muhammad Anis

## A. PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  laju  pertumbuhan  dan  perkembangan  manusia  dan peradabannya  dewasa  ini,  maka  kebutuhan  manusia  semakin  kompleks  yang menyebabkan  timbulnya  masalah-masalah  bagi  manusia,  baik  dalam  lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Diantara masalah-masalah yang  banyak  terjadi  akhir- akhir  ini  adalah  masalah  kewarisan.  Al  Qur’an  sebagai pedoman  hidup  bagi  ummat  islam,  di  dalamnya  berisi  kaedah-kaedah  atau  norma- norma  yang  mengatur  segala  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk  hukum  kewarisan. Kaedah-kaedah  atau  norma-norma  tersebut  tersusun  secara  sistematis  dalam  suatu totalitas,  sehingga  mempunyai  hubungan  fungsional  dalam  rangka  mengarahkan manusia kepada pembentukan dirinya menjadi manusia yang sempurna.
Manusia  sebagai  mahluk  tuhan  mempunyai  keimanan  terhadap  penciptanya yang dikatakan taat manakala ia melaksanakan hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh  tuhan  pencipta  alam  semesta  secara  menyeluruh.  Untuk  itu,  kesadaran  ummat islam dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta’ala sebagaimana ya ng telah digariskan dalam Al Qur’an dan Sunnah sebagai manifestasi dan nilai -nilai keimanan seseorang. Sebagaimana dalam Al Qur’an dalam surat An Nisa ayat 65 ;
ُد ِّجَي  َلَ َّمُث ْمُهَنْيَب  َرَجَش اَميِّف َكوُمِّ كَحُي ىَّتَح َنوُنِّمْؤُي  َلَ  َكِّ ب َر َو  َلََف اًميِّلْسَت اوُمِّ لَسُي َو  َتْيَضَق اَّمِّ م اًج َرَح ْمِّهِّسُفنَأ يِّف او
Terjemahan:
"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka  tidak  merasa  dalam  hati  mereka  sesuatu  keberatan  terhadap  putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".
Dewasa ini, sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara indonesia masih  beragam,  sebab  selain  sistem  hukum  islam  yang  berlaku  juga  masih  berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum perdata, halmana ketiga sistem hukum tersebut masing-masing  mempunyai  dasar  hukum  berlakunya,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Idris Ramulyo bahwa :
1. Sistem  hukum  perdata  barat  (eropa)  yang  tercantum  dalam  kitab  undang- undang  hukum  perdata  berdasarkan  ketentuan  pasal  131  IS.  Stablad  1917 Nomor  129  jo.  Stablad  1917  Nomor  12  tentang  penundukan  diri  terhadap hukum eropa, maka Bergelijk Wetboet(WB) tersebut berlaku bagi :
a. orang-orang eropa dan mereka mempersamakan dengan orang eropa.
b. orang timur asing tionghoa.
c. orang  timur  asing  lainnya  dan  orang-orang  indonesia  yang  menundukkan diri tehadapaphukum eropa.
2. Sistem  Hukum  Kewarisan  Islam  adat  yang  beraneka  ragam  pula  sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis diberagai daerah dilingkungan hukum adat.
3. Sistem  hukum  kewarisan  islam  yang  berlaku  bagi  orang  indonesia  yang beragama  Islam,  berdasarkan  Stablad  1855  Nomor  2  di  indonesia  dengan
Stablad 1929 nomor 221, yang telah diubah dan sebagainya, terakhir berdasar pasal 29 undang-undang 1945 jo. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983. 1
Dengan  berlakunya  ketiga  sistem  hukum  kewarisan  tersebut  di  Indonesia akibatnya  sampai  sekarang  masih  tetap  berpengaruh  terhadap  penyelesaian  masalah kewarisan,  sebab  sampai  mereka  dapat  memilih  salah  satu  dari  ketiga  sistem  hukum tersebut, hal mana sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam penjelasan umum undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Tetapi jika dikaji dengan cermat isi  pasal  1(ayat  1)  undang-undang  nomor  7  tahun  1989  yang  membatasi  pengertian pengadilan agama, yang menekankan bahwa pengadilan agama adalah pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
Dari  batasan  pengertian  peradilan  agama  tersebut,  jelas  bahwa  dengan berlakunya  undang-undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  peradilan  agama  yang diundangkan  pada  tanggal  14  Desember  1989  maka  masalah  kewarisan  bagi  ummat Islam  merupakan  kewenangan  bagi    pengadilan  agama  untuk  menyelesaikan  perkara kewarisan  berdasarkan  hukum  kewarisan  Islam.  Kemudian  yang  menjadi  acuan pelaksanaan  undang-undang  nomor  7  tahun  1989  tentang  kewarisan  ini,  telah  diatur dalam  kompilasi  hukum  islam  dan  diemplementasikan  berdasarkan  instruksi  presiden nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
Masyarakat  kota  Makassar  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam, mereka  senantiasa  ditatar  untuk  konsisten  terhadap  ajaran  agamanya  sebagaimana yang telah ditetapkan Al Qur'an, dalam mengatur tata kehidupannya termasuk masalah kewarisan. Dinamika kehidupan masyarakat hendaknya tetap sejalan dengan dinamika yang  dikehendaki  oleh  Allah  swt.  dan  Rasulullah  saw.  Berdasarkan  uraian  latar belakang  masalah  di  atas,  dipandang  perlu  mengkonkritkan  permasalahan  yang  akan ditelit, sejauh mana pelaksanaan hukum kewarisan islam di kota Makassar dan faktor- faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan hukum kewarisan islam di kota Makassar.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan  ( field  research), lokasi  penelitian  di  wilayah  Kota  Makassar  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan empiris normatif dan empiris sosiologi.
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  digunakan  beberapa  teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara, akan diberikan kepada narasumber sebagai salah satu  sumber  informasi  bagi  Penulis  dalam  menjawab  rumusan  masalah  yang  ada dengan  cara  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  yang  erat  kaitannya  dengan  masalah yang  diangkat  oleh  penulis. observasi,  penulis  mengumpulkan  data-data,  peraturan- peraturan,  dan  dokumen-dokumen  dengan  menelaah  literatur  yang  berkaitan  dengan masalah kewarisan islam pada instansi terkait.
Instrumen  penelitian  instrumen  penelitian  yang  dipakai  untuk  memperoleh data-data  penelitian  saat  sesudah  memasuki  tahap  pengumpulan  data  di  lapangan
1 Idris  Ramulyo, Hukum  Kewarisan  Islam:  Studi  Kasus,  Perbandingan  Ajaran  Syafii (Patrilinial), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama (Cet. II; Jakarta: Ind Hill. 1987), h. 2.
Muhammad Anis
seperti  wawancara,  observasi,  Instrumen  penelitian  ini  merujuk  pada  metodologi penelitian.
Teknik  pengolahan  dan  analisis  data,  bahwa  data  yang  diperoleh  dan dikumpulkan  dianalisa  secara  kuantitatif  yaitu  suatu  cara  penelitian  yang  yang dilakukan guna mencari kebenaran kuantitattif.

## C. PEMBAHASAN Pengertian Hukum Kewarisan Islam
Kewarisan  terambil  dari  bahasa  arab  yaitu mawaris  bentuk  jamak  dari  miraas yang sama dengan intiqaal artinya perpindahan, yang berarti perpindahan sesuatu dari satu orang kepada orang lain baik secara konkrit maupun secara abstrak.
Adapun perpindahan yang konkrit misalnya perpindahan harta benda sedangkan yang abstrak sepertinya perpindahan ilmu pengetahuan sebagaimana sabda Rasulullah saw. :
ِّءاَيِّبْنَلأْا ُةَث َر َو ُءاَمُلُعْلا
Artinya:
“Ulama adalah pewaris Nabi - nabi”.
Dengan  demikian  apabila  kita  membahas  tentang  hukum  kewarisan  pada umumnya, maka kita akan sampai kepada dua masalah, yang pertama adanya seorang yang  meninggal  dunia  disebut  pewaris,  meninggalkan  kekayaannya  sebagai  warisan, yang kedua meninggalkan orang-orang yang berhak akan menerima harta peninggalam tersebut, disebut dengan ahli waris. Manusia sebagai insan beragama, sebagai mahluk sosial  mempunyai  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban,  disamping  itu  manusia mempunyai  kewajiban  khusus  terhadap  anggota  keluarganya, istri  bersama  anak- anaknya, demikian pula kewajiban umum terhadap masyarakat dan negara dengan kata lain ada suatu hubungan timbal balik antara seorang individusebagai seorang anggota masyarakat dengan alam sekitarnya, manusia itu suci bagi manusia lainnya, jadi berarti saling membutuhkan sebagaimana dalam Al- Qur’an surat An Nisa’ ayat 1 :
َن  ْن ِّم ْمُكَقَلَخ يِّذَّلا ُمُكَّب َر اوُقَّتا  ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي
َ َّاللَّ اوُقَّتا َو  ًءاَسِّن َو ا ًريِّثَك  ًلَاَج ِّر اَمُهْنِّم  َّثَب َو اَهَج ْو َز اَهْنِّم َقَلَخ َو ٍةَد ِّحا َو  ٍسْف
اًبيِّق َر ْمُكْيَلَع َناَك َ َّاللَّ َّنِّإ  َماَح ْرَ ْلأا َو ِّهِّب َنوُلَءاَسَت يِّذَّلا
Terjemahan:
“Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada  Tuhan-mu  yang  telah  menciptakan kamu dari seorang diri,  dan dari padanya Allah menciptakan isterinya;  dan dari pada  keduanya  Allah  memperkembang  biakkan  laki-laki  dan  perempuan  yang banyak.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah  yang  dengan  (mempergunakan)  nama- Nya  kamu  saling  meminta  satu  sama  lain,  dan  (peliharalah)  hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”
Ketika manusia sebagai individu meninggal dunia, maka akan timbul persoalan, melihat  keadaan  yang  demikian  membutuhkan  aturan-aturan  hukum  yang  mengatur bagaimana cara mengatasi persoalan yang akan terjadi akibat adanya hubungan hukum yang  meninggal  dunia  dengan  keluarga  yang  ditinggalkan.  Kemungkinan,  ada
kewajiban-kewajiban  yang  harus  dipenuhi  baik  simeninggal  dengan  yang  ditinggal. Dalam hal ini timbul masalah warisan, yaitu harta benda yang ditinggalkan, siapa yang berhak  menerima  harta  peninggalan,  kepada  siapa  ahli  waris  diserahkan,  bagaimana jika  ahli  waris  lebih  dari  satu  orang.  Masalah  demikian  membutuhkan  aturan-aturan hukumyang mengatur bagaimana cara menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurut  Idris  Ramulyo,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  warisan  ialah  harta  kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia, dapat berupa :
1. Harta  kekayaan  yang  berwujud  dan  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  piutang atau activa.
2. Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang belum dibayar pada saat meninggal dunia atau pasiva
3. Harta  bersama  antara  suami-isteri  bilamana  terjadi  syirkah  pada  saat  akad nikah dilaksanakan, harta bersama dapat berupa ;
a. Harta  bawaan  masing-masing  sisuami  ataupun  si  isteri  yang diperoleh/dimiliki sebelum akad nikah baik berasal dari warisan, hibah ataupun usaha-usaha mereka masing-masing sendiri.
b. Harta masing-masing suami-isteri yang diperoleh/dimiliki sesudah ijab kabul pernikahan atau selama perkawinan, tetapi  bukan diperoleh dari perusahaan  bersama,  misalnya  memperoleh  warisan,  hibah  atau pemberian lain.
c. Harta  yang  diperoleh  sewaktu  dalam  perkawinan  atau  usaha  mereka berdua atau salah seorang dari mereka.
4. Harta bawaan yang dapat dimiliki langsung oleh kedua belah pihak, misalnya harta pustaka dari kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus dikembalikan kepada asalnya.
5. Harta  warisan  yang  merupakan  harta  peninggalan  yang  dapat  dibagi  kepada ahli  waris  ialah  harta  keseluruhannya  sesudah  dipisahkan  dari  harta  suami- isteri  dan  harta  pustaka,  harta  bawaan  yang  tidak  boleh  dimiliki,  dikurangi hutang-hutang dan wasiat. 2
Menurut  Sudarsono,  bahwa  hukum  kewarisan  Islam  memiliki  beberapa  unsur, adapun  unsur-unsur  warisan/rukun-rukun  warisan(arkanaut  mirats)adalah  sebagai berikut :
1. Muwarrits(orang-orang yang mewariskan), yakni adanya orang yang meninggal dunia atau si pewaris. Hukum ini didalam hukum waris BW disebut erflater.
2. Warist(orang yang berhak mewaris; disebut ahli waris), yakni adanya ahli waris yang  ditinggalkan  si  wali  yang  masih  hidup  dan  berhak  menerima  pusaka  si pewaris, unsur ini dalam hukum waris BW disebut erfgenam.
3. Mauruts miratsatan tarikah(harta warisan), yakni adanya harta peninggalan(pusaka)  si  mati  yang  memang  nyata-nyata  miliknya.  Unsur  ini didalam hukum waris BW disebut erfenis. 3
2 Idris  Ramulyo, Hukum  Kewarisan  Islam:  Studi  Kasus,  Perbandingan  Ajaran  Syafii (Patrilinial), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama, Indhil, h. 48-49 3 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral (Jakarta: Rineka Cipta,. 1991), h. 98
Muhammad Anis
Dari pengertian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai harta warisan  atau  harta  peninggalan  baik  dalam  hukum  adat  maupun  hukum  Islam mempunyai  persamaan  dan  terdapat  hubungan  yang  erat  satu  sama  lain,  bahwa  yang dimaksud  harta  peninggalan  yang  boleh  dibagi – bagikan  secara  individu  kepada  ahli waris  ialah  harta  peninggalan  yang  sudah  dibersihkan  dari  unsur-unsur  harta  pribadi yang  dibawah  sebelum  perkawinan  maupun  sesudahnya,  maka  dengan  demikian dapatlah kita mengambil suatu kesimpulan bahwa hukum kewarisan Islam adalah suatu ketentuan  yang  mengatur  pembagian  harta  yang  telah  ditentukan  dan  wajib dilaksanakan yang didalamnya memuat tiga unsur, yaitu :
1. Ada orang yang meninggal (pewaris)
2. Ada harta yang ditinggalkan (tirkah)
3. Ada ahli waris.
Adapun pengertian huk um kewarisan Islam menurut para sarjana antara lain:
1. Menurut  Idris  Ramulyo  (1987:49)  bahwa  hukum  kewarisan  himpunan  hukum yang  mengatur  tentang  siapa  ahli  waris  yang  berhak  mewarisi  harta peninggalan  seorang  yang  meninggal  yang  meninggalkan  harta  peninggalan, bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris secara adil dan sempurna. 4
2. Menurut  Wiryono  Projodikora  (1966:27)  menyatakan  bahwa  hukum  waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai  hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada  waktu  ia  meninggal  dunia  akan  beralih  kepada  orang  lain  yang  masih hidup. 5
3. Menurut Idris Jakfar (1995: 4) merumuskan pengertian hukum kewarisan Islam, sebagai  berikut:  seperangkat  aturan-aturan  hukum  tentang  pemindahan  hak pemilikan  harta  peninggalan  pewaris,  mengatur  kedudukan  ahli  waris  yang berhak  dan  berapa  bagiannya  masing-masing  secara  adil  dan  sempurna  sesuai dengan ketentuan syar’i. 6
4. Menurut  instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  kompilasi  hukum Islam  pasal  171  huruf  a  dinyatakan  bahwa;  hukum  kewarisan  Islam  adalah hukum  yang  mengatur  tentang  kepindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan berapa bagiannya masing-masing.
Berdasarkan  berbagai  defenisi  diatas  maka  penyusun  menyimpulkan  bahwa yang  dimaksud  hukum  kewarisan  Islam  adalah  Kumpulan  peraturan  hukum  tentang pembagian  harta  peninggalan  dari  seseorang  yang  telah  meninggal  dunia  dan pengaturan  pembagian  masing-masing  para  ahli  waris  atas  harta  pusaka  tersebut  dan diladalamnya  mengandung  tiga  unsur  yang  harus  diperhatikan  yaitu  pewaris,  ahli waris, dan harta yang ditinggalkan seseorang pewaris berdasarkan ketetapan Al- Qur’an dan Hadits.
4 Idris  Ramulyo, Hukum  Kewarisan  Islam:  Studi  Kasus,  Perbandingan  Ajaran  Syafii (Patrilinial), Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama, h. 49.
5 Wiryono Projodikora, Hukum Warisan di Indonesia (Bandung: Sumur Bandung, 1966), h. 27
6 Idris  Jakfar  dan  Taufiq  Yahya, Kompilasi  Hukum  Kewarisan  Islam (Bandung:  Diponegoro, 1995), h. 4
Dasar-dasar Hukum Kewarisan Islam a. Al- Qur’an
Hukum  kewarisan  Islam  bersumber  dari  Al- Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah ﷺ , baik secara tegas mengatur, maupun yang secara tersirat. Dalam hal ini dikemukakan beberapa ayat dan hadits yang berhubungan dengan Hukum Kewarisan Islam.
1. Surat An Nisa ayat 2
ُكِّلا َوْمَأ ىَلِّإ ْمُهَلا َوْمَأ اوُلُكْأَت  َلَ َو ِّبِّ يَّطلاِّب  َثيِّبَخْلا اوُلَّدَبَتَت  َلَ َو ْمُهَلا َوْمَأ ىَماَتَيْلا اوُتآ َو

## ا ًريِّبَك اًبوُح َناَك ُهَّنِّإ ْم
Terjemahan:
"Dan  berikanlah  kepada  anak-anak  yatim  (yang  sudah  balig)  harta  mereka, jangan  kamu  menukar  yang  baik  dengan  yang  buruk  dan  jangan  kamu  makan harta  mereka  bersama  hartamu,  Sesungguhnya  tindakan-tindakan  (menukar  dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”
Ayat  diatas,  Allah ﷻ memerintahkan  adar  menyegerakan  pelaksannan pembagian harta bagi anak yatim yang sudah dewasa dan Allah ﷻ melalarang memakan harta  anak  yatim  itu  dengan  mencampuradukkan  dengan  harta  kita,  sebab  perbuatan yang demikian merupakan dosa besar.

## 2. Surat An Nisa ayat 7
بي ِّصَن ِّلاَج ِّ رلِّ ل
َّلَق اَّمِّم  َنوُب َرْقَ ْلأا َو ِّناَدِّلا َوْلا  َك َرَت اَّمِّ م   بي ِّصَن ِّءاَسِّ نلِّل َو َنوُب َرْقَ ْلأا َو ِّناَدِّلا َوْلا  َك َرَت اَّمِّ م
اًبي ِّصَن  َرُثَك  ْوَأ ُهْنِّم اًضو ُرْفَّم
Terjemahan:
"Bagi  orang  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu-bapa  dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."
Ayat  tersebut  menyatakan  bahwa  laki-laki  dan perempuan  dapat  mewaris  dan selanjutnya  baik  laki-laki  maupun  perempuan  akan  memperoleh  warisan  dari  kedua ibu/bapaknya dan kaum kerabatnya.
3. Surat An Nisa ayat 176
ُفْصِّن اَهَلَف   تْخُأ ُهَل َو  دَل َو ُهَل  َسْيَل  َكَلَه  ؤ ُرْما ِّنِّإ ِّةَل َلََكْلا يِّف ْمُكيِّتْفُي ُ َّاللَّ ِّلُق  َكَنوُتْفَتْسَي
َت اَم اَهَّل نُكَي ْمَّل نِّإ اَهُث ِّرَي  َوُه َو  َك َر ِّرَكَّذلِّلَف ًءاَسِّن َو  ًلَاَج ِّ ر ًة َوْخِّإ اوُناَك نِّإ َو  َك َرَت اَّمِّم ِّناَثُلُّثلا اَمُهَلَف ِّنْيَتَنْثا اَتَناَك نِّإَف  دَل َو
نَأ ْمُكَل ُ َّاللَّ ُنِّ يَبُي ِّنْيَيَثنُ ْلأا ِّ ظَح ُلْثِّم
ِّ لُكِّب ُ َّاللَّ َو اوُّل ِّضَت ميِّلَع ٍءْيَش
Terjemahan:
"Mereka  meminta  fatwa  kepadamu  (tentang  kalalah).  Katakanlah:  "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan  ia  tidak  mempunyai  anak  dan  mempunyai  saudara  perempuan,  maka  bagi saudaranya  yang  perempuan  itu  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkannya,  dan
Muhammad Anis
saudaranya  yang  laki-laki  mempusakai  (seluruh  harta  saudara  perempuan),  jika ia  tidak  mempunyai  anak;  tetapi  jika  saudara  perempuan  itu  dua  orang,  maka bagi  keduanya  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan  oleh  yang  meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka  bahagian  seorang  saudara  laki-laki  sebanyak  bahagian  dua  orang  saudara perempuan.  Allah  menerangkan  (hukum  ini)  kepadamu,  supaya  kamu  tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."
Ayat diatas menerangkan tentang arti “ kalalah ” (yaitu); Jika seorang meninggal dunia,  dan  ia  tidak  mempunyai  anak  dan  mempunyai  saudara  perempuan,  maka  bagi saudaranya  yang  perempuan  itu  seperdua  dari  harta  yang  ditinggalkannya,  dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai  anak;  tetapi  jika  saudara  perempuan  itu  dua  orang,  maka  bagi  keduanya dua pertiga dari  harta  yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris  itu  terdiri  atas)  saudara-saudara  laki-laki  dan  perempuan,  maka  bagian  seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.
b. As-Sunnah
Menurut Ahmad Rofiq(2000:379) bahwa Imam Al Bukhari menghimpun hadits tentang  Hukum  Kewarisan  Islam  tidak  kurang  dari  46  hadits.  Imam  Muslim menyebut hadits-hadits kewarisan kurang lebih 20 hadits 7 , misalnya :
َمهلَس َو ِهْيَلَع ُ هاللَّ ىهلَص ِ يِبهنلا ِنَع اَمُهْنَع ُ هاللَّ ي ِض َر  ٍس اهبَع ِنْب ِ هاللَِّدْبَع ِنَع ىَل ْوَلأ  َوُهَف َيِقَب اَمَف اَهِلْهَأِب  َضِئا َرَفْلا اوُق ِحْلَأ َلاَق
ٍرَكَذ ٍلُج َر
Terjemahan:
“Dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa  sallam,  beliau  bersabda,  “Berikanlah  warisan  kepada  orang  yang  berhak menerimanya, dan sisanya untuk orang-orang laki-laki yang paling berhak”
c. Ijma’
Yaitu  kesepakatan  para  ulama  atau  sahabat  sepeninggal  Rasulullah ﷺ ,  tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al- Qur’an dan dalam As -Sunnah. Oleh karena  telah  disepakati  para sahabat  Nabi  dan  ulama’,  ijma’  dapat  dijadikan sebgai sumber hukum.
d. Ijtihad
Ijtihad adalah pemikiran sahabat Nabi atau ulama dalam menyelesaikan kasus- kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati, misalnya masalah radd atau ’aul, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad masing- masing sahabat, tabi’in atau ulama.
Asas-asas Hukum Kewarisan Islam
Berdasarkan  ayat-ayat  Al- Qur’an  dan  Hadits  Rasulullah ﷺ yang  menjadi  dasar Hukum Kewarisan Islam yang telah dikemukakan bahwa dalam Al- Qur’an dan Hadits Rasulullah ﷺ terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam.
7 Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 200), h. 379
Menurut  Muhammad  Daud  Ali  (1990  :  126-127)  asas-asas  dalam  Hukum  Kewarisan Islam yakni :
1. Asas  Ijbari  ;  mengandung  arti  bahwa  peralihan  harta  dari  seseorang  yang meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya  menurut  ketetapan  Allah ﷻ tanpa digantungkan  kepada  kehendak  pewaris  atau  ahli  waris.  Unsur  kewajiban (ijbari) dalam Hukum Kewarisan Islam itu terutama terlihat dari segi ahli waris wajib  menerima  berpindahnya  harta  pewaris  kepadanya  sesuai  dengan  jumlah yang telah ditentukan oleh Allah ﷻ .
2. Asas Bilateral ; maksudnya bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan.
3. Asas  Individual  ;  maksudnya  bahwa  harta  warisan  dapat  dibagi-bagi  pada masing-masing  ahli  waris  untuk  dimiliki  secara  perorangan.  Dalam  hal  ini setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat pada bagian ahli waris yang lain, sebab bagian masing-masing sudah ditentukan.
4. Asas  Kewajiban  yang  Berimbang  ;  asas  ini  mengandung  pengertian  bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang  diperoleh  seseorang  dengan  kewajiban  yang  harus  ditunaikan,  laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya  masing-masing  kelak  dalam  kehidupan  keluarga  dan  masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima ahli waris oleh pewaris  pada  hakekatnya  adalah  kelanjutan  tanggung  jawab  masing-masing terhadap keluarganya.
5. Asas  Akibat  Kematian  ;  Maksudnya  bahwa  kewarisan  semata-mata  sebagai akibat  dari  kematian  seseorang.  Peralihan  harta  seseorang  kepada  orang  lain yang  disebut  kewarisan  baru  terjadi  setelah  orang  meninggal  dunia.  Dengan demikian  tidak  ada  harta  kewarisan  jika  orang  yang  mempunyai  harta  masih hidup.
6. Asas  Persunalitas  Keislaman  dipandang  sebagai  salah  satu  fundamental menegakkan  eksistensi  lingkungan  peradilan  agama,  merupakan  pelaksanaan dari  penjelasan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970,  yang menentukan  bahwa  salah  satu  dari  ciri-ciri  eksistensi  kekhususan  lingkungan peradilan  agama,  digantungkan  kepada  faktor  golongan  rakyat  “tertentu”  dan siapa rakyat golongan tertentu tersebut ialah yang dijawab Pasal 2, Jo Pasal 49 Ayat  1,  Jo  panjelasan  umum  angka  2  alinea  ketiga  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989 yakni golongan rakyat yang bergama Islam 8 .
Selanjutnya  Idris  Jakfar  dan  Taufiq  Yahya  (1995  :28)  menerangkan  asas keenam  bahwa  :  asas  ini  menyatakan  bahwa  peralihan  harta  warisan  hanya  terjadi apabila  diantara  pewaris  dan  ahli  waris  sama-sama  menganut  agama  Islam 9 .  Logika yang  dikemukakan  dalam  asas  ini  adalah  bahwa  persoalan  kewarisan  merupakan  alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan pewaris disebabkan oleh adanya
8 Muhammad  Daud  Ali. Asas-asas  Hukum  Islam  (Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam Indonesia) (Jakarta: Rajawali Pres, 1990), h. 126-127
9 Idris  Jakfar  dan  Taufiq  Yahya,  1995 Kompilasi  Hukum  Kewarisan  Islam (Bandung: Diponegoro), h. 28
Muhammad Anis
kekuasaan  perwalian  dan  adanya  jalinan  rasa  tolong-menolong  diantara  keduanya. Keenam  asas  Hukum  Kewarisan  Islam  yang  bersumber  dari  Al- Qur’an  dan  Sunnah Rasulullah ﷺ merupakan landasan fundamental dalam melaksanakan Hukum Kewarisan Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Cara Pembagian Warisan Menentukan asal masalah/pokok masalah
Dimaksud  dengan  asal  masalah  adalah  sebagaimana  istilah  dalam  ilmu matematika  yang  disebut  Kelipatan  Persekutuan  Terkecil  (KPT).  (A.  Assaad  Yunus, 1992 : 105) 10 .
Untuk memudahkan pembagian warisan dengan menggunakan angka pecahan, maka asal masalahnya (KPTnya) yang dicari lebih dahulu, yakni menyamakan angka  penyebutnya.  Dengan  demikian,  A.  Assaad  Yunus  (1992  :  105-109) menjelaskan  cara  menentukan  asal  masalah/pokok  masalah  (KPT),  harus dipahami istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu faraid berikut ini 11 :
a. Bast, yaitu angka atas pecahan yang disebut pembilang.
b. Makaam, yaitu angka bawah pada pecahan yang disebut penyebut.
c. Kasr, yaitu tiap-tiap suku bilangan yang memakai bast dan makaam seperti ½, ⅓ , ⅔ , ¾, ⅘ dan seterusnya.
d. Tamatsul,  yaitu  pecahan  (Kasr)  yang  sama  penyebutnya  (Makaam  nya), atau penyebut sama besarnya.
Contoh ahli waris terdiri dari A & B. A mendapat 1/3 dan B mendapat 2/3, kasus  ini  angka  penyebutnya  sama  besarnya  yaitu  3,  jadi  asal  masalahnya harus ditetapkan 3. Maka pembagiannya adalah : A mendapat 1/3 = 1/3 x 3 = 1
B mendapat 2/3 = 2/3 x 3 = 2 Jumlah = 3     (sesuai dengan asal masalah) e. Tadakhul,  yaitu  dua  angka  yang  berlebih  kurang,  tetapi  angka  besar  bisa habis  apabila  digugurkan  satu  akali,  dua  kali,  tiga  kali  dan  seterusnya.
Seperti : angka 2 dengan 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Begitu pula angka 3 bisa masuk  pada angka 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Dalam masalah  faraid apabila  ada  angka  yang  tadakhul,  maka  angka  yang  kecil    dianggap  tidak ada, dan angka yang besar itulah yang menjadi asal masalah.
Contoh : ahli waris terdiri dari A, B, dan C. A mendapat ½, B mendapat ¼, dan  C  mendapat  ashabah.  Pada  kasus  ini  angka  2  bisa  masuk  ke  angka  4, maka angka 2 dianggap tidak ada, dan asal masalah harus ditetapkan 4. Jadi pembagiannya adalah : A mendapat ½ = ½ x 4     = 2 B mendapat ¼ = ¼ x 4     = 1 C mendapat sisa (ashabah) = 4-(2+1) = 1 Jumlah = 4   (sesuai dengan asal masalah)
10 A. Assaad Yunus, Hukum Kewarisan Islam (Al-Quswa, 1992), h. 105
11 A. Assaad Yunus, Hukum Kewarisan Islam , h. 105-109
f. Tabayun, yakni dua angka yang berlebih kurang, tetapi kedua-duanya tidak bisa  dihabisi  melainkan  hanya  angka  1,  seperti  : ⅓ dengan  ¼.  Angka tersebut, keduanya tidak bisa habis dengan menggugurkan dua, oleh karena angka  3  itu  jika  digugurkan  2,  maka  tinggal  1.  Jadi  angka  2  tidak  bisa menghabiskan  angka  3,  tetapi  bisa  menghabiskan  angka  4.  Dengan demikian  itu,  jika  bertemu  tabayun  didalam  pelaksanaan  pembagian  harta warisan,  untuk  mencari  asal  masalahnya  (KPTnya),  maka  angka penyebutnya  dikalikan  yaitu  3  x  4  =  12  jadi  asal  masalahnya  (KPTnya) adalah 12.
g. Tawaffiq, yakni dua angka yang berlebih kurang. Seperti : ¼ dengan ⅙ , dan ⅛ . Dalam hal ini, jjika bertemu dengan angka tawafuq, maka untuk mencari asal masalahnya (KPTnya) atau menyamakan penyebutnya, maka dikalikan penyebutnya kemudian dikalikan dengan ½.
Contoh : ahli waris terdiri dari A, B, dan C. A mendapat ¼, B mendapat ⅙ , dan C mendapat sisa (ashabah), maka asal masalahnya (KPTnya) yaitu = 4 x 6 x ½ = 12, jadi adal masalahnya 12. Pembagiannya adalah : A mendapat ¼ = ¼ x 12 = 3 B mendapat ⅙ = ⅙ x 12 = 2 C mendapat sisa (ashabah)   = 12 – (3 + 2) = 7 Jumlah = 12 (sesuai dengan asal masalahnya) 12
Analisis Faktor-Faktor Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Di Kota Makassar
Analisis pendekatan normatif terhadap faktor substansi hukum.
a. Inventarisasi Hukum
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.
- Instruksi  Presiden  R.I.  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Surat  Edaran  Direktur  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam  Nomor 3694/E.V/HK.03.4/AZ/1991 tanggal 25 Juli 1991.
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  Hukum  Kewarisan Islam  tersebut,  bila  di  analisis  maka  hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  peraturan perundangan  secara  hirarki  pemberlakuan  Kompilasi  Hukum  Islam  (vide  buku  II tentang  Hukum  Kewarisan  Islam)  baru  berbentuk  Instruksi  Presiden  yang  isinya bersifat anjuran untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam agar digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.
b. Sinkronisasi Hukum
Berdasarkan  analisis  isi  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 mengenai  kewenangan  Pengadilan  Agama  untuk  melaksanakan  Hukum  Kewarisan Islam  yang  tertuang  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  tampak  adanya  ketimpangan
12 A. Assaad Yunus, Hukum Kewarisan Islam .
Muhammad Anis
antara  masalah  kompetensi  dan  pilihan  hukum  (choice  of  law)  dalam  perkara kewarisan.
Ketimpangan  itu  terjadi  dalam  Penjelasan  Umum  butir  2  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dinyatakan dibidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksana pembagian harta peninggalan tersebut, jika pewarisan tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.
Hal  tersebut  memberikan  pertimbangan  kepada  para  pihak  untuk  memilih hukum  apa  yang  akan  digunakan  dalam  pembagian  warisan,  yakni  apakah  hukum Islam, hukum adat atau hukum perdata(BW), apabila ahli waris sepakat untuk memilih hukum  waris Islam  tidak ada masalah,  begitu pula sebaliknya jika ahli waris sepakat untuk memilih jalur lewat hukum perdata juga tidak bermasalah, namun yang menjadi persoalan  jika  salah  satu  ahli  waris  memilih  hukum  perdata  dan  yang  satu  memilih hukum  Islam  atau  hukum  adat,  disinilah  timbul  persoalan.  Seharusnya  bagi  yang beragama  Islam  harus  memilih  hukum  Islam  yang  menjadi  pilihan  dalam menyelesaikan  persoalan  kewarisan  dan  jika  ini  dilakukan  maka  PN  tidak  mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990, tanggal 3 April 1990, dari apa yang telah tertuang dalam penjelasan umum sub 2 alinea keempat tidak sinkron dengan bab III pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang no 7 tahun 1989. Meskipun demikian dari  uraian  tugas  dan  kewenangan  Pengadilan  Agama  sebagaimana  yang  terdapat dalam pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sudah jelas.
2. Analisis pendekatan sosiologis terhadap faktor-faktor sosial.
a. Tingkat pengetahuan masyarakat. Menurut Kurchinsky dalam buku Teori Hukum karangan Rusli Efendy Dkk menjelaskan  bahwa  ada  4  faktor  yang  sangat  erat  kaitannya  dengan kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum  yakni  :  (1)  pengetahuan  tentang peraturan,  (2)  pengetahuan  tentang  isi  peraturan,  (3)  sikap  tehadap  kaidah hukum tertentu dan (4) perilaku hukum 13 .
b. Tingkat pengetahuan aparat terkait. Tingkat  pengetahuan  aparat  terkait  dianggap  cukup  mengetahui  tentang Hukum  Kewarisan  Islam  jadi  dalam  hal  ini  tingkata  pengetahuan  aparat tentang  masalah  kewarisan  tidak  ada  masalah,  meskipun  demikian  masih sangat  perlu  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  tentang  Hukum Kewarisan Islam.
c. Tingkat persepsi masyarakat. Tingkat  masyarakat  adalah  tanggapan  (penerimaan)  langsung  masyarakat yang dapat dilihat dari sikap masyarakat mengenai Hukum Kewarisan Islam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Jadi dalam hal ini tingkat implementasi  masyarakat  dalam  hal  pembagian  kewarisan  masih  sangat berpariasi,  tergantung  dari  kondisi  mana  yang  masyarakat  butuhkan, tergantung  dari  kesepakatan  masing-masing  yang  bersangkutan,  apakah  itu mereka  memilih  pembagianya  menurut  hukum  Islam,  atau  apakah  mereka memilih Hukum Adat, maupun hukum perdata.
13 Rusli Efendi dkk, Teori Hukum (Ujung Pandang: Hasanuddin University Pres, 1991), h. 77
Dengan demikian pelaksanaan hukum Kewarisan Islam dikota makassar sangat belum  evektif  berjalan,  sehingga  dalam  hal  ini  sangat  dibutuhkan  ketegasan  dari pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat Islam untuk senantiasa mensosialisasikan kepada  masyarakat  agar  dapat  mengamalkan  ajaran  Islam  ini  ditengah-tengan masyarakat, terutama tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam di kota makassar.

## D. PENUTUP Kesimpulan
Dari  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar belum berjalan.
2. Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Kota  Makassar  belum  berjalan dipengaruhi 6 faktor, yakni :
a. Substansi Hukum
b. Tingkat pengetahuan masyarakat
c. Tingkat pengetahuan aparat
d. Tingkat persepsi masyarakat
e. Tingkat kebiasaan (budaya hukum) masyarakat
f. Tingkat kesadaran hukum masyarakat

## Implikasi
1. Perlu adanya upaya yang maksimal dari pemerintah di Kota Makassar, untuk lebih  mensosialisasikan  Hukum  Kewarisan  Islam,  dengan  merangkul  para ulama,  ormas  Islam,  tokoh  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat.
2. Hukum Kewarisan Islam yang erat kaitannya dengan syari’at agama Islam, maka :
a. Diharapkan  kepada  pihak  yang  berwenang  agar  dalam  membuat  atau melahirkan  suatu  aturan  tentang  Hukum  Kewarisan  Islam  yang  lebih konkrit, tegas dan jelas sehingga jelas kewenangan dalam mengadili.
b. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Hukum Kewarisan Islam, perlu diadakan penyuluhan hukum secara intensif
c. Untuk  meningkatkan  pengetahuan  aparat  terkait  terhadap  Hukum Kewarisan Islam, perlu diadakan penyuluhan tentang Kompilasi hukum Islam.
d. Untuk  meluruskan  persepsi  masyarakat  terhadap  Hukum  Kewarisan Islam perlu adanya penyuluhan hukum tentang Hukum Kewarisan Islam.
e. Untuk  meluruskan  budaya  hukum  masyarakat  terhadap  Hukum Kewarisan  Islam  perlu  adanya  penyuluhan  hukum  tentang  Hukum Kewarisan Islam Hukum.
f. Untuk  terlaksananya  Hukum  Kewarisan  Islam  Khususnya  buku  II tentang kewarisan ditingkatkan menjadi suatu Undang Undang.
Muhammad Anis

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,    Muhammad  Daud. Asas-asas  Hukum  Islam  (Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Islam Indonesia). Jakarta: Rajawali Pres, 1990. Departemen  Agama  RI. Al- Qur’an  dan  Terjemahannya .  Semarang:  CV.  Toha  Putra, 1989. Projodikora, Wiryono. Hukum Warisan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 1966. Ramulyo,  Idris.
Hukum  Kewarisan  Islam:  Studi  Kasus,  Perbandingan  Ajaran  Syafii (Patrilinial),  Hazairin  (Bilateral)  dan  Praktek  di  Pengadilan  Agama.  Cet.  II; Jakarta: Indhil. 1987.
Rofiq, Ahmad. Fiqih Mawaris. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 Rusli  Efendi,  Achmad  Ali,  dan  Poppy  Andilolo. Teori  Hukum.  Ujung  Pandang:
Hasanuddin University Pres,. 1991 Sudarsono. Hukum Waris dan Sistem Bilateral. Jakarta: Rineka Cipta, 1991
Yahya,  Idris  Jakfar  dan  Taufiq. Kompilasi  Hukum  Kewarisan  Islam,  Bandung:
Diponegoro. 1995
Yunus, A. Assaad. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Al-Quswa, 1992