## PROSES PENGHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 23 PADA PT. MULTI KARYA SINERGI
Oleh:
1 Dewi Aprida*, 2 Apriza Leony
1,2 Akademi Akuntansi dan Manajemen Pembangunan Jl. RE. Martadinata No.55, Kandang Mas, Kec. Kp. Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38216
Email: dewiaprida1@gmail.com 1 , leonyapriza@gmail.com 2
*Corresponding Author: dewiaprida1@gmail.com

## ABSTRACT
PPh  Article  23,  is  a  tax  withheld  on  income  received  or  earned  by  domestic  taxpayers (individuals  and  entities),  and  permanent  forms  of  business  originating  from  capital, rendering  services,  or  carrying  out  activities  other  than  those  deducted  from  Article  21 Income  Tax,  Article  23  Income  Tax  it  is  paid  to  be  owed  by  a  government  agency  or domestic Tax Subject, activity organizer, permanent establishment, or other representative of  a  foreign  company.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  process  of calculating, depositing and reporting PPh 23 at PT. Multi Karya Sinergi which acts as a tax  cutter  for  services.  This  research  is  in  the  form  of  descriptive,  namely  by  classifying and  analyzing  data  so  as  to  provide  a  solution  to  a  problem  by  means  of  field  studies consisting of observations, interviews, work practices and literature studies. Based on the results  of  the  study  it  can  be  concluded  that  the  calculation  of  Article  23  PPh  is  in accordance with the rates and tax bases. For depositing and reporting taxes in 2021, you are already using an application to make it easier to work.
Keywords : Income Tax Article 23, Calculation, Deposit

## ABSTRAK
PPh  Pasal  23,  merupakan  pajak  yang  dipotong  atas  penghasilan  yang  diterima  atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usuha tetap yang  berasal  dari  modal,  penyerahan  jasa,  atau  penyelenggaraan  kegiatan  selain  yang dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan untuk terutang oleh badan pemerintah atau  Subjek  Pajak  dalam  negeri,  penyelenggara  kegiatan,  bentuk  usaha  tetap,  atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada PT. Multi Karya Sinergi yang berperan  sebagai  pemotong  pajak  atas  jasa.  Penelitian  ini  berbentuk  deskriptif  yaitu dengan  mengklasifikasikan  dan  menganalisis  data  sehingga  memberikan  pemecahan terhadap suatu masalah dengan cara studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, praktek  kerja  dan  studi  kepustakaan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan bahwa  perhitungan  PPh  Pasal  23  sudah  sesuai  dengan  tarif  dan  dasar  pengenaan  pajak. Untuk penyetoran dan pelaporan pajak tahun 2021 sudah menggunakan aplikasi sehingga memudahkan dalam pekerjaan.
Kata kunci : Pajak Penghasilan Pasal 23, Perhitungan, Penyetoran

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Indonesia  merupakan  negara  taat hukum  yang  menjunjung  tinggi  hak  dan kewajiban  warga  negara.  Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara.  Dengan  membayar  pajak  warga negara ikut peran serta dalam membangun negara dan membantu perekonomian negara.
Jenis  pajak  memiliki  kontribusi
dana yang cukup besar terhadap
pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan  (PPh).  Salah  satu  adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong dan diterima Wajib Pajak dalam negeri  dan  bentuk  usaha  tetap  yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan. PT. Multi Karya Sinergi bergerak di bidang Jasa pembangunan, perdagangan, perbengkelan,  perindustrian,  percetakan, pertanian dan pertambangan.
Sistem  yang  digunakan  pada  PT. Multi  Karya  Sinergi  adalah  with  holding system (pemotongan melalui pihak ketiga)  yang  dilakukan  melalui  online pajak  mitra  kerja  perusahaan  yang  resmi dimiliki  DJP  dan  Menteri  Keuangan. Adapun  transaksi  yang  berkenaan  pada PPh  23  yaitu  jasa  sewa  peralatan,  jasa pengujian  dan  jasa  outsourcing.  Pajak Penghasilan  Pasal  23  merupakan  hal yang penting, sama dengan pajak lainnya dan  PT.  Multi  Karya  Sinergi  sebagai pemotong  pajak  penghasilan  23  wajib melakukan  perhitungan,  penyetoran  dan pelaporan atas penghasilan yang diterima yang  berasal  dari  penyelenggaraan  jasa dan  sewa  dan  untuk  melakukan  hal tersebut  dalam  pemungutan  maupun pemotongan pajaknya harus menggunakan  sistem  pemungutan  dan pemotongan yang ada berdasarkan perundang- undangan.
PT.  Multi  Karya  Sinergi  dalam melaksanakan  kewajiban  pembayaran atas Pajak Penghasilan pasal 23 memerlukan  proses  yang  ada  agar  dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya tercapai.  Untuk  itu  Penulis  menyajikan laporan  ini  sebagai  pembelajaran  tentang pengenalan  lebih  baik  tentang  Pajak Penghasilan  pasal  23  yang  notabenya sangat erat hubungannya dengan masyarakat maupun Badan usaha tentang bagaimana  pelaksanaan  perpajakannya, maka penulis memilih penelitian “Penghitungan,  Penyetoran  Pelaporan dan  Pencatatan  Pajak  Penghasilan  Pasal 23 Pada PT. Multi Karya Sinergi“

## Tinjauan Pustaka Pengertian pajak
Menurut  Undang-undang  KUP  No. 16  tahun  2009  dalam  buku  Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia  Direktorat Jenderal Pajak (2013:405) “bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan  global, sangat  mendesak untuk memperkuat  basis  perpajakan  nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil.”
Menurut Djajadiningrat dalam buku
Prof. Supramono Theresia Woro Damayanti (2015:2) pajak adalah
“kewajiban meyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu  keadaan,  kejadiaan  dan  perbuatan yang  memberikan  kedudukan  tertentu tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut peraturan  yang  ditetapkan  pemerintah serta dapat  di  paksakan,   tetapi  tidak ada jasa  timbal  balik  dari  negara  secara langsung.”
Menurut  Karianton  Tampubolon
(2018:3)  pajak  adalah  “Memberikan definisi pajak dari tiga aspek, yaitu  aspek ekonomis,  aspek  hukum,  dan  aspek politik. Aspek ekonomis pajak adalah hak negara  untuk  menarik  kekayaan  dari pembayar  pajak  kepada  kas  negara kemudian  didistribusikan  kepada  seluruh rakyat  sesuai  dengan  APBN.  Karena merupakan  hak  negara  untuk  menarik kekayaan  maka  pembayar  pajak  tidak dapat  menikmati  imbalan  apapun  dari negara secara langsung kecuali kenikmatan yang didapat secara bersama-
sama seluruh rakyat baik yang membayar pajak  maupun  yang  tidak  membayar pajak  melalui  pembangunan  dan  fasilitas umumnya.  Aspek  hukum,  pajak  adalah perikatan  antara  negara  dengan  rakyat yang  timbul  dari  undang-undang  yang mengharuskan  rakyat  untuk  membayar pajak  kepada  kas  negara  ketika  syarat subjektif  dan  syarat  objektif  dipenuhi, kondisi  atau  kejadian  seperti  transaksi yang  bersifat  ekonomis  terjadi  sehingga menimbulkan  hak  bagi  negara  untuk menarik  kekayaan  dan  kewajiban  bagi rakyat untuk membayarnya. Aspek politik,  pajak  adalah  salah  satu  alat keungan  negara  untuk  mengatur  perilaku rakyat sesuai dengan apa yang diharapkan negara. Seperti contoh,
pengenaan  tarif  pajak  yang  lebih  tinggi terhadap kepemilikan kendaraan
bermotor  lebih  dari  satu  oleh  pemilik yang  sama  akan  mengubah  (mencegah) sebagian  perilaku  masyarakat  untuk memiliki  kendaraan  bermotor  lebih  dari satu.”
Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki aspek-aspek, yaitu aspek Ekonomis adalah hak negara untuk menarik  kekayaan  dari  pembayar  pajak kepada kas negara. Aspek Hukum Adalah perikatan  antara  negara  dengan  rakyat yang  timbul  dari  undang-undang  yang mengharuskan  rakyat  untuk  membayar pajak kepada kas negara.
Aspek  Politik  adalah  salah  satu  alat keungan  negara  untuk  mengatur  perilaku rakyat sesuai dengan apa yang diharapkan negara.

## Fungsi Pajak
Menurut  Karianton  Tampubolon (2018:3), ada lima fungsi  pajak, yaitu:
1. Fungsi  Penerimaan  (Budgeter) Pajak  berfungsi  sebagai  sumber dana bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Regulator) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan
kebijakan  di  bidang  sosial  dan ekonomi.
3. Fungsi  Stabilitas,  Pajak  berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas  harga  sehingga  laju inflasi dapat dikendalikan. 4. Fungsi
Redistribusi, Pajak berfungsi  sebagai  alat  untuk pemerataan  kesejahteraan  dan keadilan dalam masyarakat. 5. Fungsi demokrasi. Pajak merupakan  wujud  sistem  gotong royong.  Fungsi  ini  dihubungkan dengan pelayanan pemeritah kepada masyarakat pembayar pajak.

## Syarat pemungutan pajak
Menurut Kautsar Riza Salman Dan Heru Tjakara (2019:8) sebagai berikut:
1. Syarat  keadilan  Yakni  mencapai keadilan dalam perundangundangan  dan  keadilan dalam  pelaksanaan  pemungutan pajak.
2. Syarat  yuridis,  Ketentuan  pajak diatur    dalam  UUD  1945  Pasal 23A  yang  menyatakan  bahwa “Pajak  dan  pungutan  lain  yang bersifat memaksa untuk keperluan negara  diatur  dengan  undang- undang.”  Dari  penjelasan  Pasal 23A  tersebut,  disebutkan  bahwa sesuai  dengan  prinsip  kedaulatan rakyat,  pemerintah  tidak  boleh memaksakan
berlakunya
ketentuan bersifat kewajiban material yang  mengikat  dan membebani  rakyat  tanpa disetujui terlebih dahulu oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR.
3. Syarat ekonomi, Pemungutan pajak  tidak  boleh  mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun  perdagangan  dari  warga negara, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Syarat  keuangan,  Syarat  finansial ini sejalan dengan fungsi
budgeter,  yaitu  bahwa  pajak merupakan sumber utama penerimaan  negara  yang  akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara.
5. Syarat kesederhanaan, Sistem
pemungutan  yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## Teori Pemungutan Pajak
Menurut Kautsar Riza Salman Dan Heru  Tjakara  (2019:7).  Ada  beberapa teori  pemungutan  atau  pengenaan  dalam suatu negara yang meliputi:
1. Teori asuransi, Menyatakan bahwa  rakyat  harus  membayar pajak kepada Negara dianalogikan pajak sebagai sebuah  premi  asuransi  karena rakyat memperoleh jaminan perlindungan dari Negara keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyat yang lain
2. Teori kepentingan, Adanya kepentingan    dari  masing-masing warga negara. Maksud kepentingan dalam hal ini menyangkut  perlindungan  jiwa dan  harta.  Semakin  tinggi  tingkat kepentingan  perlindungan,  maka semakin  tinggi  pula  pajak  yang harus dibayarkan.
3. Teori  daya  pikul,  Menyatakan bahwa  pajak  yang  harus  dibayar rakyat  kepada  negara  sesuai dengan daya pikul masing- masing.
4. Teori bakti atau kewajiban mutlak, Menyatakan bahwa
rakyat  membayar  pajak  kepada Negara  sebagai  bentuk  kewajiban sebagai warga negara yang berbakti  yang  terikat  dengan aturan yang dibuat Negara.
5. Teori  daya  beli,  Menyatakan bahwa pemungutan pajak merupakan  upaya  menarik  daya beli  rakyat  kepada  Negara  dan
selanjutnya Negara akan menyalurkannya  kembali  kepada rakyat  dalam  bentuk  pengeluaran yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## Kedudukan Hukum Pajak
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., dalam Mardiasmo
(2018:6) hukum pajak mempunyai kedudukan  di  antara  hukum-hukum sebagai berikut: 1. Hukum perdata, mengatur hubungan  antara  satu  individu dengan individu lainnya. 2. Hukum pidana, mengatur
hubungan antara pemerintah dengan  rakyatnya.  Hukum  ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
a. Hukum Tata Negara
b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi)
c. Hukum Pajak d. Hukum Pidana Dengan demikian, kedudukan hukum  pajak  merupakan  bagian  dari hukum publik

## Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil
Menurut Mardiasmo (2018:7), hukum  pajak  mengatur  hubungan  antara pemerintah  (fiskus)  selaku  pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.
Ada 2 macam hukum pajak, yaitu:
1. Hukum  pajak  materiil,  memuat norma-norma  yang  menerangkan keadaan  perbuatan,  antara  lain peristiwa  hukum  yang  dikenai pajak  (objek  Pajak),  siapa  yang dikenakan  pajak  (subjek  pajak), berapa besar pajak yang dikenakan  (tarif  pajak),  segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak.
Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum  pajak  formil,  memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).  Hukum  ini  memuat, anatar lain:
a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan
suatu utang pajak.
b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan  pengawaasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan  dan  peristiwa yang  menimbulkan  utang pajak. c. Kewajiban  Wajib  Pajak, misalnya
menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan  hak-hak  Wajib  Pajak, misalnya mengajukan keberatan  dan  banding.
Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## Pengelompokan Pajak
Menurut Mardiasmo (2018:7) ada 3 pengelompokan pajak, yaitu:
1. Menurut Golongan
a. Pajak  Langsung,  yaitu  pajak yang  harus  dipikul  sendiri oleh  Wajib  Pajak  dan  tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan  kepada  orang lain.
b. Pajak  Tidak  Langsung,  yaitu pajak  yang  pada  akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan  kepada  orang lain.
2. Menurut sifat
a. Pajak  Subjektif,  yaitu  pajak yang berpangkat atau
berdasarkan subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
b. Pajak  Objektif,  yaitu  pajak yang berpangkat pada
objeknya,
tanpa memerhatikan  keadaan  dari Wajib Pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungut
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut  oleh  pemerintah pusat  dan  digunakan  untuk membiayai rumah tangga negara.
b. Pajak  Daerah,  yaitu  pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan  untuk  membiayai rumah tangga daerah.

## Tata Cara Pemungutan Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2018:8),  ada 3 tata cara pemungut pajak:
1. Stelsel Pajak
a. Stelsel Nyata ( Riel Stelsel )
Pengenaan  pajak  didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata),
sehingga pemungutannya  baru  dapat dilakukan  pada  akhir  tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. b. Stelsel  Anggapan  ( Fictieve Stelsel )
Pengenaan  pajak  didasarkan pada  suatu  anggapan  yang diatur  oleh  undang-undang. Misalnya  penghasilan  suatu tahun  dianggap  sama  dengan tahun  sebelumnya,  sehingga pada  awal  tahun  pajak  sudah dapat  ditetapkan  besarnya pajak  yang  terutang  untuk tahun berjalan.
c. Stelsel Campuran Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.
Pada  awal  tahun,  besarnya pajak  dihitung  berdasarkan suatu  anggapan,  kemudian pada  akhir  tahun  besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Asas Pemungutan Pajak
a. Asas Domisili
Negara  berhak  mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat   tinggal di wilayahnya,  baik  penghasilan yang  berasal  dari  dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
b. Asas Sumber
Negara  berhak  mengenakan pajak  atas  penghasilan  yang bersumber di wilayahnya tanpa  memerhatikan  tempat tinggal Wajib Pajak.
c. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan.

## Sistem Pemungut Pajak
1. Official Assessment System adalah suatu  sistem  pemungutan  yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskal) untuk menentukan  besarnya  pajak  yang terhutang  oleh  Wajib  Pajak. Contoh  dari  sistem  ini  adalah Pajak  Bumi  Bangunan,  wajib pajak tidak perlu lagi menghitung besaran  pajak,  mereka  hanya tinggal  melakukan  pembayaran sesuai  dengan  Surat  Pembayaran Pajak  Terutang  yang  dikeluarkan Kantor Pelayanan Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang  untuk  menentukan besarnya  pajak  terhutang  pada fiskus.
Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan  surat  ketetapan  pajak oleh fiskus.
2. Self  Assesment  System adalah suatu  sistem  pemungutan  pajak yang  memberi  wewenang  kepada Wajib  Pajak  untuk  menentukan sendiri  besarnya  pajak  terutang.
Contoh  dari  sistem  ini  adalah jenis pajak PPN dan PPh.
Ciri-cirinya:
Wewenang  untuk  menentukan besarnya  pajak  terutang  ada  pada Wajib Pajak sendiri.
Wajib   Pajak   Aktif,   mulai   dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Fiskus  tidak  ikut  campur  dan hanya mengawasi.
3. With Holding System adalah suatu sistem  pemungutan  pajak  yang memberi wewenang kepada pihak ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan Wajib  Pajak  yang  bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang  terutang  oleh  Wajib  Pajak. Contoh dari sistem ini adalah PPh 21,  PPh  22,  PPh  23,  PPh  Final pasal 4 ayat 2 dan PPN.
Ciri-cirnya:
Wewenang menentukan
besarnya  Wajib  Pajak  yang terutang  ada  pada  pihak  ketiga, pihak  selain  fiskus  dan  Wajib Pajak.

## Timbul dan Hapusnya Utang Pajak
Menurut Mardiasmo (2018:10), ada dua  ajaran  yang  mengatur  timbulnya utang pajak:
1. Ajaran Formil
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh  fiskus    ajaran  ini  diterapkan pada official assessment system .
2. Ajaran Materiil Utang pajak timbul karena berlakunya undangundang.
Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan  dan  perbuatan.  Ajaran  ini diterapkan  pada self  assessment system.
Hapusnya  utang  pajak  dapat  disebakan oleh beberapa hal berikut:
1. Pembayaran.
2. Kompensasi.
3. Daluwarsa.
4. Pembebasan dan penghapusan.

## Hambatan Pemungut Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2018:10), hambatan  terhadap  pemungutan  pajak dapat dikelompokkan menjadi:
1. Perlawanan Pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan  oleh:  1)  Perkembangan intelektual dan moral  masyarakat;  2) Sistem  perpajakan  yang  (mungkin) sulit  dipahami  oleh  masyarakat;  3) Sistem  kontro  tidak  dapat  dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif Perlawanan  aktif  meliputi  semua usaha  dan  perbuatan  yang  dilakukan oleh  Wajib  Pajak  dengan  tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara  lain:  1) Tax  avoidance ,  usaha meringankan  beban  pajak  dengan tidak  melanggar  undang-undang;  2) Tax  evasion ,  usaha  meringankan beban  pajak  dengan  cara  melanggar undang-undang.

## Tarif Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2018:8),  ada  4 macam tarif pajak:
1. Tarif Sebanding/Proporsional Tarif berupa persentase yang tetap terhadap  berapa  pun  jumlah  yang dikenai  pajak,  sehingga  besarnya pajak  yang  terutang  proporsional terhadap  besarnya  nilai  yang dikenai pajak.
2. Tarif Tetap Tarif  berupa  jumlah  yang  tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga  besarnya  pajak  yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif Persentase  tarif  yang  digunakan semakin  besar  bila  jumlah  yang dikenai  pajak  semakin  besar.
Menurut kenaikan persentase
tarifnya,  tarif  progresif  dibagi menjadi:
a. Tarif progresif progresif, kenaikan  persentase  semakin
besar. b. Tarif progresif tetap, kenaikan persentase tetap.
c. Tarif progersif degresif, kenaikan  persentase  semakin kecil.
d. Tarif Degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## Pengertian PPh Pasal 23
Pajak penghasilan pasal 23 menurut Irwan Wisanggeni dan Michell suharti (2018:43):
”Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, merupakan pajak yang  dipotong  atas  penghasilan  yang diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak dalam  negeri  (orang  pribadi  maupun badan),  dan  bentuk  usaha  tetap  yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan  kegiatan  selain  yang dipotong  PPh  Pasal  21,  PPh  Pasal  23  ini dibayarkan  untuk  terutang  oleh  badan pemerintah  atau  Subjek  Pajak  dalam negeri,  penyelenggara  kegiatan,  bentuk usaha  tetap,  atau  perwakilan  perusahaan luar negeri lainnya.”

## Pemotong dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23
Menurut  Irwan  Wisanggeni  dan Michell suharti (2018:44), pemotong dan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
1. Pemotong PPh Pasal 23
a. Badan pemerintah.
b. Subjek pajak badan dalam negeri.
c. Penyelenggara kegiatan.
d. Bentuk usaha tetap.
e. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya
f. Orang pribadi sebagai Wajib
Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23 yaitu: 1. Akuntan, arsitek, doktor, notaris, Penjabat Pembuat Akta Tanah, kecuali camat, pengacara dan konsultan yang melakakukan pekerjaaan bebas.
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan
atas pembayaran berupa sewa.
2. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 23
1. Wajib Pajak dalam negeri.
2. Bentuk Usaha Tetap.

## Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23
Menurut  Irwan  Wisanggeni  dan
Michell  suharti  (2018:43),  penghasilan yang kena pajak PPh Pasal 23:
1. Deviden.
2. Bunga termasuk premium,
diskonto dan imbalan sehubungan dengan  jaminan  pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah,  penghargaan,  bonus  dan
sejenisnya selain dari penyelenggara kegiatan sehubungan  dengan  pelaksanaan suatu kegiatan.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan  dengan  penggunaan harta, kecuali sewa dari
penghasilan lain sehubungan dengan  penggunaan  harta  yang telah  dikenai  Pajak  Penghasilan sebagaimana  dimaksudkan  dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
6. Imbalan  sehubungan  dengan  jasa teknik,  jasa  manajemen,  jasa kontruksi, jasa konsultan dan jasa lain  selain  jasa  yang  telah
dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 21 UU PPh.
Penghasilan yang dikecualikan dari pemotong PPh pasal 23
Menurut  Irwan  Wisanggeni  dan Michell  suharti  (2018:43),  penghasilan yang  dikecualikan  dari  pemotong  PPh Pasal 23:
1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayar atau terulang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Deviden  dari  bagian  laba  yang diterima  atau  diperoleh  perseroan terbatas  sebagai  Wajib  Pajak dalam  negeri,  koperasi,  badan usaha  milik  negara  atau  badan usaha milik daerah dari
penyertaan  modal  pada  bulan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Bagian  laba  yang  diterima  atau diperoleh  anggota  dari  perseroan komanditer  yang  modalnya  tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan,  perkumpulan,  firma dan  kongsi,  termasuk  pemegang unit  penyertaan  kontrak  investasi kolektif.
5. Penghasilan  yang  dibayar  atau terutang  kepada  badan  usaha  atas jasa  keuangan  yang  berfungsi sebagai penyalur peminjaman dan/atau pembiayaan.

## Tarif dan Perhitungan PPh Pasal 23
Menurut  Irwan  Wisanggeni  dan Michell suharti (2018:45), tarif dan objek pajak Penghasilan PPh Pasal 23:
1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
1. Deviden.
2. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan  jaminan  pengembalian hutang.
3. Royalti.
4. Hadiah,  penghargaan,  bonus  dan sejenisnya  selain  yang  telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
2. Sebesar 2 % dari jumlah bruto atas:
1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan  dengan  penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2);
2. Imbalan  sehubungan  dengan  jasa teknik,  jasa  manajemen,  jasa kontruksi, jasa konsultan dan jasa lain  selain  jasa  yang  telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 21. 3. Jenis jasa lain sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008  yang  dikenakan PPh  Pasal  23  sebesar  2%  dari  jumlah bruto:
1. Jasa penilai (appraisal).
2. Jasa aktuaris.
3. Jasa  akuntansi,  pembukuan  dan atestasi laporan keuangan.
4. Jasa perancang.
5. Jasa  pengeboran  migas,  kecuali yang dilakukan oleh BUT.
6. Jasa penunjang dibidang penambangan migas.
7. Jasa penambangan dan jasa penujang  di  bidang  penambangan selain migas.
8. Jasa penujang di bidang penerbangan dan bandar udara.
9. Jasa penebangan hutan.
10. Jasa pengolahan limbah.
11. Jasa penyedia tenaga kerja.
12. Jasa perantara dan/atau keagenan.
13. Jasa di bidang perdagangan surat- surat  berharga,  kecuali  yang dilakukan KSEI dan KPEI.
14. Jasa
Kustodian/
penyimpanan/penitipan, kecuali
yang dilakukan oleh KSEI.
15. Jasa  pengisian  suara  (dubbing) dan/atau  sulih  suara  dan  lain- lainnya.

## Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23
Menurut  Irwan  Wisanggeni  dan Michell suharti (2018:48), Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh.Pasal 23:
1. Pajak penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya  pembayaran  atau pada  akhir  bulan  terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
2. Pajak  penghasilan  Pasal  23  harus disetorkan  oleh  pemotong  pajak selambat-lambatnya  tanggal  10 bulan  takwim  berikutnya  setelah bulan  terutangnya  pajak  ke  bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia. 3. Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  Masa  selambat- lambatnya  20  hari  setelah  masa pajak berakhir.
4. Pemotongan  PPh  Pasal  23  harus memberikan tanda bukti pemotong  kepada  orang  pribadi atau  badan  yang  dibebani  Pajak Penghasilan yang dipotong.
5. Pelaksanaan
pemotong,
penyetoran  dan  pelaporan  PPh
Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat  terjadinya  pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23,  hal  ini  dimaksudkan  untuk mempermudah, pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.

## Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23
Menurut  Kautsar  Riza  Salman (2017:166), dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23:
1. Penghasilan  yang  dibayar  atau terutang kepada bank.
2. Sewa  yang  dibayar  atau  terutang sehubungan  dengan  sewa  guna usaha dengan hak opsi.
3. Deviden  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh  dan  deviden  yang  diterima oleh  orang  pribadi  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat
(2c) UU PPh.
4. Bagian Laba sebagaimana dimksud  dalam  Pasal  4  ayat  (3) huruf i PPh.
5. Sisa hasil koperasi yang dibayarkan  oleh  koperasi  pada anggotanya.
6. Penghasilan  yang  dibayar  atau terutang  kepada  badan  usaha  atas jasa  keuangan  yang  berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan terdiri dari:
7. Perusahaan pembiayaan yang merupakan  badan  usaha  di  luar bank  dan  lembaga  keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk  melakukan  kegiatan  yang termasuk  dalam  bidang  usaha lembaga  pembiayaan  dan  telah memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan.
8. BUMN  atau  BUMD  yang  khusus didirikan untuk memberikan sarana  pembiayaan  bagi  usaha micro,  menengah  dan  koperasi, termasuk PT (Persero)
Permodalan Madani.

## Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal
23
Menurut  Siti  (2019.313)  dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan teori & kasus)”, PPh Pasal 23 dihitung dengan mengalikan  tarif  dan  jumlah  bruto penghasilan, yang diinformasikan sebagai berikut:
PPH Pasal 23 = Tarif x Daftar Pengenaan Pajak Daftar Pengenaan Pajak = Penghasilan
Bruto
Pelaksanaan Penyetoran Pajak
Penghasilan Pasal 23 Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  PER- 04/PJ/2007, pelaksanaan kegiatan
Penyetoran  Pajak  PPh  Pasal  23  dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. PPh  Pasal  23  yang  tercantum dalam  Bukti  Pemotongan  selama satu bulan takwim yang dijumlahkan.
2. Jumlah  PPh  Pasal  23  yang  telah dipotong selama satu bulan takwim  disetor  ke  Bank  atau
Kantor  Pos  dengan  menggunakan
Surat  Setoran  Pajak  (SSP)  paling lambat tanggal 10 bulan selanjutnya, setelah bulan terutangnya  pajak  oleh  Wajib Pajak.  Apabila  tanggal  10  jatuh pada  hari  libur,  maka  penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Menerima  kembali  Surat  Setoran Pajak  (SSP)  lembar  ke-1  dan lembar  ke-3  dari  Bank/  Kantor Post
a. Lembar ke -1
Lembar  ke-1  adalah  untuk arsip  Wajib  Pajak  pemotong Pajak  PPh  Pasal  23,  yang berguna  sebagai  tanda  bukti sudah menyetorkan uang untuk pembayaran PPh Pasal 23,
b. Lembar ke -3 Untuk  dilaporkan  ke  KPP Pratama/KPP  bersama  SPT Masa Pajak PPh Pasal 23.
4. Penyetoran tidak tepat waktu akan mendapatkan sanksi, sanksi tersebut diatur dalam pasal 9 ayat (2a)  UUD  KUP  yang  mengatur bahwa  hitungan  sanksi  dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan
tanggal  pembayaran,  dan  hitung satu  bulan  penuh.  Tapi,  pasal  14 menyatakan  bahwa  sanksi  bunga dihitung  sejak  saat  terutangnya pajak  atau  berakhirnya  Masa
Pajak  atau  Tahun  Pajak  sampai dengan  diterbitkan  Surat  Tagihan Pajak 5. Pembayaran menggunakan e- billing  sesuai  peraturan  yang berlaku  1  Juli  2016,  e-billing adalah  metode  pembayaran  pajak secara elektronik dengan menggunakan  kode  billing  atas suatu jenis bayaran atau pembayaran  yang  akan  dilakukan oleh  Wajib  Pajak.  Sistem  yang menerbitkan  kode  billing  untuk pembayaran atau penyetoran
penerimaan negara secara elektronik,  tanpa  harus  membuat
Surat  Setoran  (SSP,SSBP,SSPB) manual  yang  digunakan  e-billing Direktorat  Jendral  Pajak,  Proses pembayaran  pajak  dari  tahun  ke tahun melalui perubahan dan pada akhirnya  kegiatan  pajak  hanya dilakukan  dalam  satu  website yaitu djponline.pajak.go.id.

## Pelaksanaan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 23
Sebagaimana berdasarkan Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  PER- 04/PJ/2007, pelaksanaan kegiatan
Pelaporan  Pajak  PPh  Pasal  23  adalah sebagai berikut :
1. Lembar  ke-2  Bukti  Pemotongan Pajak  Penghasilan  PPh  Pasal  23 dibuat  dalam  satu  bulan  dicatat pada formulir Daftar Bukti Pemotong Pajak (rangkap ke-2),
2. Wajib Pajak wajib mengisi
dengan benar dan lengkap
formulir  SPT  Masa  PPh  Pasal  23 rangkap  ke-2  dan  dilampirkan dengan  beberapa  bukti  lainnya, yaitu :
a. Lembar ke-3 SSP Bukti Setor PPh Pasal 23,
b. Daftar  Bukti  Pemotongan  PPh Pasal 23,
c. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan.
3. SPT  Masa  PPh  Pasal  23  bersama lampirannya  harus  dilaporkan  ke
KPP  paling  lambat  tanggal  20 bulan selanjutnya, dan dikirimkan ke  kantor  post,  jika  tanggal  20 jatuh  pada  hari  libur  maka pelaporan  dilakukan  pada  hari selanjutnya,
4. Wajib  Pajak  menerima  kembali  1 (satu)  set  lembar  ke-2  SPT  Masa PPh  Pasal  23,  sebagai  bukti  telah melaporkan pajak PPh 23,
5. Pelaporan  yang  tidak  tepat  waktu akan  mendapatkan  sanksi,  sanksi tersebut di atur dalam pasal 7 ayat (1)  Undang  –  Undang  28  Tahun 2007, berikut adalah peraturannya:
a. SPT  Masa  PPN  tidak  dilaporkan tepat  waktu  akan  dikenakan sanksi  sebesar  Rp.  500.000,-  per SPT,
b. SPT Masa lainnya tidak dilaporkan tepat wktu akan dikenakan  sanksi  sebesar  Rp. 100.000,- per SPT.
6. Pelaporan menggunakan applikasi
e-filling , e- filling adalah applikasi  yang  ada  di  website djponline.pajak.go.id
untuk menyampaikan SPT Tahunan Masa.

## Pelaksanaan Pencatatan Akuntansi
Pajak PPh 23 Kegiatan Pencatatan Pajak
Penghasilan  Pasal  23  dilakukan  apabila ada  pajak  terutang  dan  menerima potongan dari vendor atau penyewa jasa.

## METODE PENELITIAN
Dalam upaya pengumpulan informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini, metodologi penelitian yang  penulis
gunakan adalah sebagai berikut:
1. Studi Kepustakaan ( Library Research )
Teknik  pengumpulan  data  yang berkaitan  dengan  mempelajari
berbagai bentuk bahan-bahan tertulis  yang  berkaitan  dengan  isi penelitian untuk memperoleh beragam informasi mengenai perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan akuntansi PPh Pasal 23.
2. Studi Lapangan ( Field Research ) Dalam melakukan studi lapangan, penulis menggunakan metode
pengamatan  (observation)  dan wawancara (interview) untuk memperoleh  informasi  tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 sehingga dapat memahami masalah yang terjadi dan memperoleh  dokumen  lainnya yang  berkaitan  dengan  proses penilitian.
3. Lokasi dan Waktu Penelitian Adapun tempat penulis melakukan penelitian adalah pada
PT.  Multi  Karya  Sinergi  yang berlokasi di Jl. Korpri No. 84 RT. 08  RW.  05  Kelurahan  Bentiring, Kecamatan  Muara  Bangka  Hulu,
Kota Bengkulu. Penulis melakukan penelitian dimulai sejak tanggal 23 Maret 2021 HASIL

## PENELITIAN
DAN

## PEMBAHASAN
Proses Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Multi Karya Sinergi
Pelaksanaan  penghitungan  Pajak Penghasilan  Pasal  23  dilakukan  oleh  PT. Multi  Karya  Sinergi  bagian  Keuangan khususnya Staff Acoount Payable
terhadap  vendor  atas  jasa/sewa  dengan penggunaan harta. Sebagai pihak pemotong  perusahaan  telah  menerima atau  memakai  sewa  dari  pihak  penyedia tersebut.
Perhitungan  yang  dilakukan  oleh perusahaan  sekarang  tidak  menggunakan secara  manual,  sudah  dilakukan  secara sistem  untuk  mengetahui  besarnya  pajak
yang  dikenakan  atas  sewa  sehubungan dengan harta untuk kewajiban perpajakan. Karena dengan menggunakan sistem  ini  memudahkan  kita  untuk  kerja lebih  cepat,  proses  singkat,  data  akurat dan efisien dalam bekerja.
PT.  Multi  Karya  Sinergi  dalam menghitung  besarnya  Pajak  Penghasilan Pasal  23  atas  jasa  lain  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 244/PMK.03/2008  yang  dikenakan  PPh Pasal 23  sebesar  2%  dari  dasar pengenaan pajak. Dasar Pengenaan Pajak merupakan  harga  jual,  nilai  expor/impor, penggantian  atau  nilai  yang  dipakai sebagai  dasar  dari  penghitungan  besarya pajak  yang  terutang.  Sebagaimana  yang telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang Perpajakan  No.36  tahun  2008  atas  sewa dan  penghasilan  lain  sehubungan  dengan harta.  PT.  Multi  Karya  Sinergi  pada bagian Staff Acoount Payable melakukan perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  23 secara sistem yaitu Accurate
Pelaksanaan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Multi Karya Sinergi
Setelah melakukan Perhitungan dan
Pemotongan  Pajak  Penghasilan  Pasal  23 terhadap  jasa.  Kewajiban  selanjutnya yang  harus  dilakukan  oleh  PT.  Multi
Karya Sinergi adalah melakukan penyetoan atau pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terhutang atas kas  negara.  Penyetoran  yang  dilakukan melalui  sistem  elektronik  yaitu  Djp Online.
Pelaksanaan  Penyetoran  PPh  Pasal  23 pada  PT.  Multi  Karya  Sinergi  sebagai berikut.
1. Masuk  ke  dalam  website  djp online, lalu isi dengan NPWP dan Password.
2. login berhasil dan pilih ikon yang bertuliskan Billing System
3. Pilih tab yang berwarna hijau dan bertuliskan SSE
4. Isi form surat setoran elektronik
a. NPWP  diisi  dengan  nomor pokok  wajib  pajak  yang dimiliki  oleh  wajib  pajak yaitu, 03.018.671.2-412.000.
b. Nama  NPWP  diisi  dengan nama  wajib  pajak  yaitu,  PT. Multi Karya Sinergi.
c. Alamat  objek  pajak  diisi sesuai  dengan  alamat  wajib pajak.
d. Isi  jenis  pajak  yang  akan disetor yaitu, 411124.
e. Isi  jenis  setoran  pajak  yang akan disetor yaitu, 100 .
f. Pilih  jangka  waktu  per  bulan pada masa pajak.
g. Isi  tahun  pajak  yang  terutang yaitu 2021
h. Jumlah pembayaran diisi nominal  pajak  yang  akan disetorkan yaitu, Rp. 1.553.146 dan Rp. 172.054
i. Isi  kolom  uraian  bila  ada informasi tambahan yang ingin disampaikan.
5. Setelah  selesai  diisi,  klik  simpan dan pastikan data yang diisi sudah benar.
6. Pilih  tombol  Kode  Billing,  klik ok.  Kode  Billing  berhasil  dibuat, selanjutnya klik cetak kode billing
7. Setorkan  PPh  pasal  23  pada tanggal  10  Juni  2021  ke  Bank Persepsi  yaitu,  Bank  Mandiri dengan  uang  sebesar  jumlah  PPh Pasal  23  serta  membawa  bukti cetak SSE yang sudah dibuat.
8. Setelah disetorkan ke Bank
Mandiri,  maka  penyetor  akan mendapatkan:
a. Bukti pembayaran pajak berupa Bukti Penerimaan Negara.
b. Pengembalian SSE yang sudah  di  cap  oleh  Bank
Mandiri
Pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Multi
Karya Sinergi Setelah melakukan Penyetoran
Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap jasa. Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan  oleh  PT.  Multi  Karya  Sinergi adalah melakukan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.
Pelaporan  yang  dilakukan  oleh  PT.
Multi  Karya  Sinergi  melalui  sistem elektronik yaitu, Online pajak. Sistem ini sudah  bekerja  sama  dengan  Dirjen  Pajak dan  Kementrian  Keuangan,  yang  sudah sesuai dengan Undang-Undang
Perpajakan.
Pengisian  SPT  PPh  Pasal  23  pada PT. Multi Karya Sinergi sebagai berikut:
1. Buka  e-SPT,  pilih  database  yang akan dibuka, login  database, pilih SPT  PPh  masa  pajak  Mei  2021, pilih masa pajak, tahun pajak dan pilih buat pada tampilan menu.
2. Klik  SPT  PPh,  lalu  bukti  potong PPh  Pasal  23,  nomor  bukti  akan digenerate  secara  otomatis  kita tinggal  memilih  jenis  transaksi dari pemotongan pajak. 3. Setelah semua transaksi pemotongan PPh Pasal 23 terinput akan tampil di daftar pemotongan pajak  penghasilan  Pasal  23  dan atau pasal 26.
4. Selanjutnya masukkan NTPN dari bukti bank yang telah disetorkan.
5. Kemudian pilih SPT PPh Pasal 23 dan  atau  26  ,  pilih  cetak  untuk diprintout.
6. Pilih  menu  SPT  Tools,  klik pembuatan  file  lapor  data  SPT (*CSV),  pilih  masa  pajak,  tahun pajak  klik  tampilan  data,  lalu lokasi  file  yang  akan  menyimpan file  CSV  setelah  selesai  klik Create File.
Setelah  selesai  pembuatan  File
Lapor  Data  SPT  (*CSV),  PT.  Multi Karya  Sinergi  melaporkan  SPT  melalui online  pajak.  Berikut  pelaksanaan  lapor SPT:
1. Buka  aplikasi  online  pajak,  pilih lapor,  Pilih  tanggal  masa  pajak yang mau dilaporkan.
2. klik  tambah  file,  pilih  file  CSV dan  PDF  yang  akan  diupload untuk  pelaporan  pajak  PPh  23, setelah  itu  pastikan  nama  file .CSV  dan  .PDF  sama,  cek keterangan  jika  upload  gagal, kemudian  upload  kembali  file yang sudah diperbaiki, klik selesai.
3. Selanjutnya,  Klik  lapor  untuk melaporkan  pajak,  lalu  unduh Bukti Penerimaan Elektronik
PT. Multi Karya Sinergi
melaporkan SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 23 bulan mei 2021 tepat waktu. Hal ini  dapat  terlihat  pada  masa  pajak  Mei 2021  tidak  ada  keterlambatan  dalam melaporkan SPT masa PPh Pasal 23.
Pada  pelaporan  Pajak  Penghasilan Pasal  23  atas  jasa  dan  penghasilan  lain yang  sehubungan  dengan  harta  yang terdapat  di  PT.  Multi  Karya  Sinergi bahwa  pelaporan  yang  dilakukan  sudah sesuai dengan peraturan  perpajakan  yang berlaku. Perusahaan melakukan pelaporan pada tanggal 20 bulan berikutnya.
Apabila  PT.  Multi  Karya  Sinergi melewati  batas  waktu  pelaporan  yang telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang Perpajakan  Nomor  16  Tahun  2009 tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan maka PT. Multi Karya Sinergi akan  dikenakan  sanksi  administrasi berupa denda Rp. 100.000 (Seratus Ribu)
Pelaksanaan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Multi
Karya Sinergi PT. Multi Karya
Sinergi Melakukan  pencatatan  pajak  panghasilan pasal 23  pada saat menerima invoice dari transaksi yang terjadi. Berikut pencatatan pada  Mei  2021  dimulai  dari  pencatatan pembayaran beban sewa sampai penyetoran PPh pasal 23.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  PT.  Multi  Karya  Sinergi  pada pembahasan bab IV mengenai perhitungan,  penyetoran  dan  pelaporan Pajak Penghasilan Pasal  23 atas jasa dan penghasilan  lain  sehubungan  dengan harta. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
Pelaksanaan  penghitungan  Pajak Penghasilan  Pasal  23  atas  jasa  yang dilakukan  PT.  Multi  Karya  Sinergi dengan  aplikasi  Accurate.  Besarnya potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa  2%  dari  penghasilan  bruto  sesuai dengan  peraturan  perpajakan  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2008  atas Pajak Penghasilan.
Pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan  Pasal  23  yang  dilakukan oleh PT. Multi Karya Sinergi menggunakan  DJP  online  melalui  E- Billing  dan  membayar  pada  bank perpsepsi  yaitu  Bank  Mandiri  dengan menggunakan Giro tanggal 10 Juni 2021.
Pelaksanaan pelaporan Pajak
Penghasilan  Pasal  23  yang  dilakukan oleh  PT.  Multi  Karya  Sinergi  sebagai pemotong  pajak  dengan  menyerahkan bukti pembayaran SPT dan Bukti Potong PPh  23  sudah  menggunakan  sistem online  yang  berupa  onlinepajak  tanggal 20 Juni 2021.
Pelaksanaan pencatatan
Pajak Penghasilan  Pasal  23  atas  sewa  sudah menggunakan metode accrual basis.

## Saran
PT.  Multi  Karya  Sinergi  dalam melaksanakan perhitungan PPh 23 dalam menggunakan  sistem  accurate  sudah tepat,  kedepannya  perusahaan  tinggal meningkatkan  kinerja  karyawan  untuk selalu  update  mengenai  perhitungan  PPh 23 terbaru di masa yang akan datang.
1. Bagi  perusahaan  dalam  proses penyetoran  PPh  23  sebaiknya menggunakan  internet  banking,
karena  mudah  dan  efisien dalam waktu proses penyetoran.
Sehingga  tidak  lagi  ke  bank untuk membayar dengan giro.
2. Bagi perusahaan dalam pelaksanaan  pelaporan  PPh  23 sebaiknya  menggunakan  sistem yang  dimiliki  dirjen  pajak dalam melaporkan PPh 23 yaitu e-Bupot.
3. Bagi perusahaan sistem pencatatan  sudah  baik  tinggal ditingkatkan  lagi  sistem  yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Damayanti,  Supramono  Theresia  Woro Damayanti.
2015. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan . Yogyakarta: CV.
Andi Offset.
Karianto  Tampubolon.  2017. Akuntansi Perpajakan  dan  Cara  Menghadapi Pemeriksaan Pajak . Jakarta; Indeks Jakarta.
Mardiasmo.
2018.
Perpajakan .
Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Salman,  Kautsar  Riza.  2017. Perpajakan PPh  dan  PPN .  Jakarta:  Indeks Jakarta.
Salman,  Riza  Kautsar  dan  Tjaraka  Heru. 2019. Pengantar  Perpajakan  Cara Meningkatkan  Kepatuhan  Pajak. Jakarta: Indeks Jakarta.
Wisanggeni,  Irwan  dan  Michell  Suharli.
2017. Manajemen Perpajakan .
Jakarta: Mitra Wacana Media.