## ANALISIS PENERBITAN SERTIFIKAT KESELAMATAN KAPAL OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
B.L Hentri Widodo 1* , Eni Tri Wahyuni 2 , Aan Rubiyanto 3
1,2,3 Program Studi Teknologi Rekayasa Operasi Kapal, Politeknik Bumi Akpelni
Email : bl.hentri@akpelni.ac.id

## ABSTRACT
Ship seaworthiness is the state of a ship that meets the requirements of ship safety, prevention of pollution of waters from ships, manning, load lines, loading, welfare of crew and passenger health, legal status of ships, safety  management  and  prevention  of  pollution  from  ships,  and  management  of  ship  security  for  sailing in certain waters. However, in the operation of ships, there are still many ships that are not seaworthy, but are still  forced  to  sail.  This  phenomenon  often  happened  due  to  the  procedure  and  process  in  determining  the seaworthiness has not been fully and maximally conducted because its nature is sometimes unclear. Therefore, the purpose of this study was to find out the ship safety certification, and also to find out the process of issuing ship certificates by the Ministry of Transportation. This research will be beneficial for knowing and increasing knowledge  about  the legal  status  of  ships  in  order  to  create  sailing  safety.This  qualitative  research  used  a descriptive analysis method by collecting data from literature studies, documentins and descriptive data from literature obtained from several sources as well as sources from parties in the process of issuing ship safety certificates. This research shows that the process of issuing a ship safety certificate in its submission must see the expiration date, the submission of the application is submitted to the KSOP and then through the SHSK field appoints a Marine Inspector to inspect the ship and obtain ship data for the requirements for issuing ship safety certificates. Delays in issuance occur due to data discrepancies by PPKK, so it should always update the data on board based on existing reality.
Keywords: Ship, Seaworthiness, Safety, Certificate

## ABSTRAK
Kelaiklautan  Kapal  adalah  keadaan  kapal  yang  memenuhi  persyaratan  keselamatan  kapal,  pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang,  status  hukum  kapal,  manajemen  keselamatan  dan  pencegahan  pencemaran  dari  kapal,  dan manajemen  keamanan  kapal  untuk  berlayar  di  perairan  tertentu.  Namun  dalam  pengoperasian  kapal  masih banyak  ditemukan  kapal  yang  belum  layak  laut,  namun  tetap  dipaksakan  untuk  berlayar  karena  dalam menentukan sebuah kapal laik laut belum secara utuh dan maksimal karena sifatnya terkadang belum jelas. Maka  dari  itu  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sertifikat  keselamatan  kapal,  untuk mengetahui proses penerbitan sertifikat kapal oleh Kementerian Perhubungan. Manfaat penelitian mengetahui dan menambah pengetahuan tentang status hukum kapal dalam rangka menciptakan keselamatan berlayar dan juga.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  kualitatif  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif dengan cara mengumpulkan data data dari studi pustaka, dokumen dan data diskriptif dari tulisan dari beberapa sumber dan juga sumber dari pihak pihak yang ada didalam proses penerbitan  sertifikat keselamatan kapal. Penelitian ini menunjukan  bahwa  proses  penerbitan  sertifikat  keselamatan  kapal dalam  pengajuannya harus melihat expired  date ,  pengajuan  permohonan  tersebut  diajukan  ke  KSOP  lalu  pada  melalui  bidang  SHSK menunjuk Marine Inspector untuk melakukan pemeriksaan kapal dan mendapat data kapal untuk persyaratan penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Keterlambatan penerbitan terjadi karena adanya ketidaksesuaian data oleh PPKK maka seharusnya selalu memperbaharui data data diatas kapal berdasarkan kenyataan yang ada.
Kata Kunci: Kapal, Kelaiklautan, Keselamatan, Sertifikat

## PENDAHULUAN
Di dalam pengoperasian kapal tentunya kapal diharuskan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal guna menjamin keselamatan kapal, keselamatan awak kapal maupun perlindungan lingkungan (Utomo,  2017).  Keselamatan  pelayaran  merupakan  utama  didalam  kegiatan  operasional  kapal (Badaruddin  et  al.,  2021).  Beberapa  faktor  didalam  tercapainya  keselamatan  adalah  dengan mempersiapkan  kapal  layak  laut  (Adityatjahja,  2022;  Badaruddin  et  al.,  2021).  Sedangkan komponen-komponen  yang  harus  dipersiapkan  didalam  menyiapkan  kapal  layak  laut  adalah membuat  suatu  keadaaan  kapal  kapal  siap  beroperasi  setelah  memenuhi  sehubungan  dengan persyaratan keamanan dan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran di perairan yang disebabkan oleh  kegiatan  operasi  kapal,  pengawakan,  garis  muat,  pemuatan,  kesejakteraan  ABK,  kesehatan penumpang,  status  hukum  kapal  dan  sertifikasi,  manejemen  keselamatan,  manajemen  keamanan untuk kapal dapat berlayar di suatu perairan.
Jika  dilihat  dari  komponen  diatas  maka  untuk  mempersiapkan  kapal  laik  laut  diantaranya adalah sehubungan dengan status hukum kapal dan sertifikasi merupakan komponen penting dalam pemenuhan supaya kapal layak laut (Gunawan et al., 2020). Sehingga kapal dapat beroperasi dengan lancar  dalam  mendukung  perekonomian  antar  pulau.  Namun  pada  kenyataanya  didalam pengoperasian kapal  masih saja ditemukan  kapal yang belum layak laut, namun dipaksakan untuk tetap  berlayar  dikarenakan  di  dalam  menentukan  sebuah  kapal  laik  laut  atau  belum  masih  belum secara  utuh  dan  maksimal  bisa  dikarenakan  didalam  penilaian  kapal  sudah  layak  laut  atau  belum sifatnya  masih terkadang belum  jelas. Atau bisa dikatakan didalam penentuan  kapal itu layak  laut apa tidak masih didasarkan hal- hal yang sifatnya subyektif dari pihak penentu pembuat keputusan itu sendiri.
Untuk  itu  pemerintah  dalam  hal  ini  adalah  Direktorat  Jendral  Perhubungan  Laut  pada Kementerian  Perhubungan  perlu  kiranya  maksimal  di  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  sebagai pengawasan  dan  penegakan  hukum  terhadap  aspek  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran.  Maka didalam  pemenuhan  sehubungan  status  hukum  kapal  dan  sertifikasi  Kementerian  perhubungan melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan mempunyai wewenang didalam menerbitkan sertifikat keselamatan  kapal,  baik  itu  kapal  penumpang  maupun  kapal  barang.  Dan  wewenang  itu  tertuang didalam  Undang-Undang  No  17  tahun  2008  tentang  Pelayaran  pasal  126.  Namun  didalam pelaksanaan penerbitan sertifikat keselamatan tersebut tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi sehubungan  sebelum  terbitnya  sertifikat  keselamatan  tersebut  diataranya  sudah  terpenuhinya sertifikat percemaran dari kapal itu sendiri, sertifikat garis muat (Load line certificate ) (Erwin, 2022). Ada beberapa kasus yang terjadi pada sebuah kapal Tanjung Bahari 18 /BG yang ditemukan tidak layak laut atau melakukan tindakan yang melanggar pidana bidang pelayaran yaitu sehubungan dengan expire sertifikat Inflamable Life Raft dan Re Inpection of Fire Exthingquiser dan juga Jurnal Radio sebagai  kelengkapan perlengkapan keselamatan radio tidak ada. Ada juga kecelakaan kapal KM  Zahro  Express  akibat  dari  kapal  yang  tidak  layak  laut  namun  kapal  tetap  berlayar  yang mengakibatkan kondisi  darurat dan menimbulkan  korban jiwa. Dari 2 kejadian diatas maka dalam hal  pemenuhan  kelaiklautan  kapal  seharusnya  pemilik  mengetahui  dan  bertanggung  jawab  atas pemenuhan  kelaiklautan  kapal  dan  menjaga  atau  memelihara  kelaiklautan  kapal  yang  sudah mendapatkan sertifikat keselamatan kapal seperti yang tertuang dalam Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada pasal 130 (Kemenhub, 2008).
Namun terkadang didalam proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal tersebut dengan pada saat diadakannya survey dilapangan oleh Marine Inspector (MI) terkadang masih memakan waktu karena hasil dari survey dilapangan tidak langsung diterima oleh pihak kementerian. Masih adanya proses  manual dan juga  melibatkan agen-agen kapal untuk  mengurusnya. Akibat dari proses  yang cukup memakan waktu tersebut maka juga berpengaruh terhadap proses operasi kapal itu sendiri dan
dampaknya  juga  dari  segi  bisnis  tentu  berdampak  langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap perusahaan  pelayaran  maupun  lebih  jauh  lagi  terganggu  dalam  rantai  pasok  barang,  maka  dari  itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Proses Penerbitan Sertifikat keselamatan kapal dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi keterlambatan penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
Analisis  adalah  suatu  aktivitas  yang  terdiri  atas  memilih,  mengurai,  membedakan  yang kemudian digolongkan dan dikelompokan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitanya masing  masing (Wiradi, 2006). Analisis dalam  kegiatan penyelidikan suatu proses penerbitan  dari sertifikat keselamatan kapal dengan tujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi pada proses  penerbitan  sertifikat  keselamatan  kapal. Pengertian  sertifikat  adalah  surat  tanda  bukti  yang yang terdiri salinan buku dan surat ukur yang diberi sampul dan dijilid yang bentuknya ditetapkan oleh menteri (Ahmad, 2013).

## METODE
Didalam  penelitian  ini  penulis  mengunakan  metode  deskritif  kualitatif.  Pengertian  dari penelitian deskriktif adalah jenis penelitian yang tujuannya menyajikan gambaran lengkap mengenai social setting untuk mengekplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan social dengan  cara  mengambarkan  sejumlah  variabel  yang  berkenaan  dengan  masalah  yang  diteliti. Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  mengambarkan  keadaan  atau  nilai  satu atau lebih  variable  secara  mandiri  (Sugiyono,  2015).  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  untuk memahami  fenomena  tentang  hal  yang  dialami  oleh  subyek  penelitian  seperti  prilaku,  presepsi, motivasi, dan tindakan lainya secara holistik dengan cara mengambarkan dalam bentuk kata kata dan bahasa (Moleong, 2007). Sedangkan desain dari penelitian kualitatif ini berawal dari penentuan dari penulis melakukan proses wawancara agen kapal selanjutnya pengumpulan data (Putra, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  dari  permasalahan  yang  timbul,  maka  faktor  penyebab  masalah  dapat dikelompokan menjadi sebagai berikut:
1. Faktor Man, kurangnya petugas PPKK atau Marine Inspector
2. Faktor Methode, awak kapal yang tidak siap saat pemeriksaan, dan keterlambatan owner dalam melengkapi rekomendasi
3. Faktor Machine, permohonan  penerbitan  sertifikat  masih  manual,  Penginputan  data  hasil pemeriksaan masih manual atau masih di bukukan
4. Faktor Environmental, adanya jarak tempat pengajuan sertifikat dan kantor DJPL
Faktor - faktor yang mempengaruhi penerbitan sertifikat keselamatan kapal ditunjukkan pada gambar 1.
Gambar 1. Grafik Faktor Pengaruh Penerbitan Kapal
Berdasarkan analisis data diatas maka proses yang harus dilakukan didalam Proses Penerbitan Sertifikat keselamatan kapal yaitu
1. Didahului  dengan  pihak  pemilik  kapal  yang  diwakili  oleh  keagenan  setempat  dimana  kapal akan dilakukan pengajuan atau diamana kapal berada pada saat itu dengan melihat expire date pada  sertifikat  keselamatan  tersebut.  Atau  dalam  kurun  waktu  sertifikat  tersebut  belum berakhir
2. Permohonan ditujukan kepada penguasa pelabuhan setempat yaitu pihak KSOP
3. Pihak  KSOP  melalui  Bidang  SHSK  (Status  Hukum  kapal  dan  Sertifikasi  Kapal)  akan menunjuk PPKK atau Marine Inspector .
4. Petugas PPKK atau Marine Inspector melaksanakan tugas pemeriksaan kapal secara langsung untuk  mendapatkan  data  data  yang  diperlukan  didalam  pemenuhan  persyaratan  didalam penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
Diantara sertifikat tersebut diantaranya adalah:
1. Sertifikat Anti Tritip
2. Sertifikat Pencegahan Pencemaran
3. Sertifikat  Keselamatan  kapal  baru,  sertifikat  keselamatan  kapal  ganti  nama,  sertifikat keselamatan kapal ganti bendera.
4. Inisial SMC ( Safety Management Certificate )
Data  data  yang  diambil  pada  saat  pemeriksaan  adalah  disesuaikan  dengan  ketentuan pemenuhan didalam penerbitan sertifikat yang sudah ditentukan didalam peraturan yang ada.
a. Data inventaris buku dan publikasi diatas kapal
b. Data inventaris alat alat navigasi dan radio
c. Data inventaris alat alat keselamatan
d. Data inventaris SOPEP
e. Data inventaris pemadam kebakaran atau FFA
f. Data inventaris life boat
g. Data inventaris LSA
5. Setelah diadakan pemeriksaan diatas kapal maka petugas PPKK atau marine inspector akan membuat laporan pemeriksaan sesuai dengan data hasil yang didapatkan. Bila mana terdapat rekomendasi-rekomendasi  yang  harus  dilengkapi  maka  pihak owner harus  mengkapi rekomendasi tersebut dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.
6. Data-data  yang  sudah  sesuai  dengan  panduan  pelaksanaan  pemeriksaan  selanjutnya  diinput kedalam  sebuah  buku        pemeriksaan  yang  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  masing- masing penerbitan sertifikat untuk selanjutnya dilaporkan kepada kepala bidang untuk sebagai dasar penerbitan sertifikat.
7. Pihak  KSOP  akan  menerbitkan  sertifikat  yang  diajukan  oleh  pemilik  kapal  dengan  masa berlaku 3 bulan  dari dilaksanakannya pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas PPKK atau Marine Inspector . Penerbitan sertifikat tersebut menggunakan dasar hasil pemeriksaan yang sudah dibukukan.
8. Pihak  pemilik  kapal  selanjutnya  meminjam  hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  petuga PPKK  tersebut  untuk  dibawa  atau  diajukan  ke  Direktorat  Jendral  Perhubungan  Laut  untuk dasar pengajuan sertifikat permanen yang masa berlakunya 5 tahun.
Analisis  pemecahan  masalah  yang  ada  untuk  mengetahui  faktor  faktor  yang  mempengaruhi penerbitan sertifikat keselamatan kapal ditunjukkan pada gambar 2.
Gambar 2. Diagram analisis penerbitan sertifikat Keselamatan kapal
Dari  gambar  2  menjelaskan  upaya  untuk  mengatasi  keterlambatan  penerbitan  sertifikat keselamatan  kapal  bahwa  Proses  penerbitan  sertifikat  terjadi  keterlambatan  diantaranya  adalah. adanya ketidaksesuaian data yang diperlukan oleh petugas PPKK dengan data yang ada diatas kapal, proses  input  data  hasil  pemeriksaan  yang  masih  manual  dengan  input  data  pada  buku  panduan pemeriksaan  dan  juga  pengajuan  dari  sertifikat  sementara  keserfikat  keselamatan  yang  permanen
dengan  masa  berlaku  5 tahun  mesti  masih  mengunakan  data  manual  yang  masih  dibawa  ke  DJPL atau Ditkapel.
Untuk  pemecahan  masalahnya  adalah  pihak  kapal  seharusnya  selalu  mengupdate  data-data yang ada diatas kapal berdasarkan kenyataan yang ada. Melaksanakan sistem operasional prosedur yang ada. Penginputan data hasil pemeriksaan  menggunakan sistem  yang terintegrasi antara pihak kapal, petugas PPKK, KSOP dan juga DDJPL. Sehingga pihak pihak terkait pada saat membutuhkan data-data atau laporan pemeriksaan kapal tersebut bisa langsung meng akses pada saat itu juga setelah petugas PPKK menginput data. Dan jika diperlukan juga petugas yang memenag bertugas menginput data  tersebut  secara  tersendiri  sehingga  petugas  PPKK  bisa  melaksanakan  pemeriksaaan  untuk pengajuan sertifikat yang berikutnya atau yang lainya.
Faktor - faktor yang menghambat penerbitan keselamatan kapal diantaranya adalah
1. Faktor dari petugas PPKK atau Marine Inspector
Dengan  cakupan  wilayah  yang  cukup  luas  dan  lalulintas  keluar  masuknya  kapal  yang cukup padat juga banyaknya pemilik kapal yang mengurus penerbitan sertifikat keselamatan kapal  maka  dengan  jumlah  petugas  PPKK  yang  ada.kiranya  perlu  ditambah  guna meningkatkan  kinerja  dalam  pelayanan  sertifikat  keselamatan  kapal  diwilayah  kerja  KSOP. Jika dilihat permohonan sertifikat keselamatan kapal yang ada di wilayah kerja KSOP kurang lebih antara 100 sampai 110 sertifikat berdasrakan rata rata di salah satu wilayah kerja KSOP Kelas I. Data yang ada pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan semester pertama 2023 kuranglebih pengajuan pada posisi sekitan 60 sertifikat bersarkan data yang ada. Sedangkan petugas yang ada di Kantor KSOP jumlah petugas PPKK non radio ada 8 orang, PPKK untuk radio 3 orang dan auditor merangkap PPKK sebanyak 3 orang.
Untuk  itu  sebagai  pemecahan  masalah  adalah  sebagai  berikut  diantaranya,  menambah petugas yang baru yang mempunyai kualifikasi yang sudah ditentukan paling tidak 2 samapi 3  orang  untuk  menunjang  kenerja  pemeriksaan  kapal.  Dan  juga  melaksanakan  mengikuti diklat-diklat  bagi  petugas  yang  ada  untuk  ditingkatkan  menjadi  kapasitas  sebagai  auditor sehingga  tidak  ada  yang  rangkap  jabatan  maupun  merangkap  pelaksanaan  pemeriksaan maupun audit diatas kapal.
2. Faktor kesiapan kapal
Didalam  proses  pemeriksaaan  kapal  oleh  petugas  PPKK  akan  melakukan  pemeriksaan berdasarkan panduan yang ada untuk itu kapal juga terkadang tidak siap dalam menyesuaikan data yang diminta oleh petugas PPKK, contohnya:
a. Data dokumen kapal yang tidak up todate
b. Data buku buku publikasi yang tidak up date
c. Data alat-alat keselamatan tidak up date
d. Data alat –alat keselamatan tidak sesuai dan lain lain Hal ini dapat menghambat proses pemeriksaan awal yang dilakukan oleh petugas PPKK, sehingga akan berpengaruh pada proses selanjutnya, maka untuk penyelesaian masalah pada faktor ini adalah agar supaya kapal dapat menyiapkan semua data pendukung yang diperlukan dalam  pelaksanaan  pemeriksaan,  pihak  kapal  juga  senantiasa  meng  update  setiap  ada perubahan-perubahan data setiap saat. Selalu melaksanaakan apa yang menjadi SOP ( Standard Operasional  Procedure )  perusahaan  maupun  sesuai  dengan  SMS  ( Safety  Management System )  manual  yang  berlaku  di  perusahaan  tersebut.  Disamping  sebagai  kelengkapan administrasi yang tidak kalah pentingya adalah dengan selalu menjalankan SOP maupun SMS manual yang ada adalah alasan keselamatan dalam pengoperasian kapal.

## 3. Faktor sistem input data
Didalam  pengimputan  data  hasil  dari  setiap  pemeriksaan  saat  ini  masih  menggunakan sistem  manual yaitu dengan  memasukan data data hasil pemeriksaan tersebut kedalam buku laporan pemeriksaan dimana jika kita lihat untuk 1 laporan saja dalam penerbitan kurang lebih 12 halaman yang harus diinput secara manual atau masih menggunakan tulis tangan. Setelah pengimputan hasil pemeriksaan selesai dilakukan maka petugas PPKK akan mengajukan hasil tersebut kepada bidang SHSK untuk dasar penerbitan sertifikat sementara. Dan juga didalam pengajuan  sertifikat  keselamatan  kapal  yang  permanen  di  DJPL  maka  pihak owner yang diwakili  oleh  agent  yang  ditunjuk  akan  meminjam  hasil  pemeriksaan  tersebut  yang  berupa laporan  yang  berupa  buku  laporan  pemeriksaan.  Sehingga  dari  proses  input  data  sampai dengan terbitnya sertifikat keselamatan kapal yang permanen banyak memakan waktu.
Pemecahan  masalah  ini  adalah  dengan  dibangun  suatu  sistem  yang  terintegrasi  antara kapal,  petugas  PPKK,  pihak  KSOP  dan  pihak  Kementerian  perhubungan  pada  Direktorat Jendral  Perhubungan  Laut  dalam  hal  ini  Direktorat  Perkapalan  dan  Kepelautan  (Ditkapel). Artinya bahwa sistem input data yang dilakukan oleh petugas PPKK ndapat diakses oleh pihak Bidang SHSK secara langsung atau secara on line dan juga dapat diakses langsung oleh pihak Ditkapel untuk dasar penerbitan sertifikat keselamatan tersebut.

## KESIMPULAN
Kurangnya  petugas  PPKK  dan  kurang  siapnya  kapal  saat  pemeriksaan  dapat  menganggu proses  atau  tahapan  penerbitan  sertifikat  keselamatan  kapal.  Sistem  penginputan  data  hasil pemeriksaan yang masih manual dan keterlambatan owner dalam melengkapi rekomendasi pada saat pemeriksaan  dapat  mengganggu  proses  penerbitan  sertifikat.  Sistem  yang  belum  terbangun  secara terpadu  mulai  dari  proses  pengajuan  sampai  dengan  penerbitan  sertifikat  dikantor  pusat  dapat memperpanjang  waktu  kepengurusan  penerbitan  sertifkat  kapal.  Proses  penerbitan  sertifikat keselamatan kapal dalam pengajuannya harus melihat expired date , pengajuan permohonan tersebut diajukan  ke  KSOP  lalu  pada  melalui  bidang  SHSK  menunjuk Marine  Inspector untuk  melakukan pemeriksaan  kapal  dan  mendapat  data  kapal  untuk  persyaratan  penerbitan  sertifikat  keselamatan kapal.  Keterlambatan  penerbitan  terjadi  karena  adanya  ketidaksesuaian  data  oleh  PPKK  maka seharusnya selalu memperbaharui data data diatas kapal berdasarkan kenyataan yang ada.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terimakasih  kami  ucapkan  kepada  Politeknik  Bumi  Akpelni,  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian Politeknik Bumi Akpelni atas saran serta bantuanya dalam penelitian ini, sehingga dapat dilakukan dan selesai dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adityatjahja, A. (2022). Tanggung jawab nahkoda dalam pengangkutan barang melalui laut. Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim , 4 (1), 22–27.
Ahmad, C. (2013). Hukum Agraria (Pertanahan di Indonesia. Jakarta: Prestasi.
Badaruddin, B., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2021). Analisis Tanggung Jawab Hukum Nakhoda Terhadap  Keselamatan  Pelayaran  Di  Wilayah  Kesyahbandaran  Utama  Makassar. Indonesian  Journal  of  Legality  of  Law , 3 (2),  79–87.Adityatjahja,  A.  (2022).  Tanggung jawab  nahkoda  dalam  pengangkutan  barang  melalui  laut. Jurnal  Sains  Teknologi Transportasi Maritim , 4 (1), 22–27.
Badaruddin, B., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2021). Analisis Tanggung Jawab Hukum Nakhoda Terhadap  Keselamatan  Pelayaran  Di  Wilayah  Kesyahbandaran  Utama  Makassar. Indonesian Journal of Legality of Law , 3 (2), 79–87.
Erwin,  R.  (2022).  Tanggung  Jawab  Negara  Untuk  Mencegah  Terjadinya  Kecelakaan  Kapal Transportasi  Laut  Menurut  Hukum  Internasional  Dan  Hukum  Nasional. SUPREMASI: Jurnal Hukum , 4 (2), 177–199.
Gunawan, I., Mustain, I., & Mokodongan, M. F. (2020). Tinjauan Terhadap Pelayanan Penerbitan Surat  Ukur  Kapal  di  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Khusus  Batam. Prosiding Seminar Nasional , 2 (1), 44–49. Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset. Kemenhub. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Jakarta (ID): Sekretariat Negara . Panggabean, M. S. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bogor: Ghalia Indonesia. PM No 7 tahun 2013 tentang Sertifikat Keselamatan Kapal Putra, N. (2013). Penelitian Kualitatif IPS. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. SK Dir Hubla No PY 66/4/1/03 tentang Penyelengaran Kelaiklautan Kapal Sugiyono. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif. Jakarta: Alfabeta.
Utomo, H. (2017). Siapa yang bertanggung jawab menurut hukum dalam kecelakaan kapal (legally responsible parties in ship accident). Jurnal Legislasi Indonesia , 14 , 57–75. Wiradi. (2006). Analisis Sosial. Bandung: Yayasan Akatiga.