Available online al Ashriyyah
Website: http://jurnal.nuruliman.or.id/index.php/alashriyyah Vol. 8 (No. 01), Bulan Mei 2022

## PROBLEMATIKA PELAKSANAAN HAJI:

## Studi Atas Polemik Seputar Mina Jadid dan Perluasan Tempat Sa’i
Gultom Harahap, Ahmad Khoirul Fata
STAI al-Qudwah Bekasi
IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jl.Sultran Amay, Pon, Kec. Limboto Bar, Kab. Gorontalo 96181
Email: shafiyah2016@yahoo.com, cakfata@gmail.com No. Tlp/WA: xxx xxx xxx
Diterima: 9 April 2022; Diperbaiki: 16 April 2022; Disetujui: 20 April 2022

## Abstract
This  article  studies  the  problem  that  raises  in  the  Hajj  implementation,  these  are  on  Mina Jadid (the new Mina) and on the fleshed out of the Sa’i place. This article is wrotte for a reason that  the  problems  make  polemics  in  the  public  sphare.  This  article  brings  the  polemics forward  to  show  the  public,  and  all  their  argumentation.  After  that,  the  authors  take  a conclusion based on better argument. From the study, authors can take a conclusion that the fleshed out of the Mina and Sa’i place are requirement in this time, and never make a changed ritual of hajj.
Keywords: Hajj, the new Mina, the fleshed out of the Sa’i place, Ijtihad

## Abstrak
Tulisan ini mengkaji tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu tentang  Mina  Jadid  dan  perluasan  tempat  Sa’i.  Tulisan  dilatarbelakangi  oleh  polemik  di tengah-tengah  masyarakat  seputar  kedua  hal  tersebut.  Tulisan  ini  menampilkan  polemik tersebut, kelompok-kelompok yang pro ataupun yang kontra, dengan segala argumentasinya. Setelah itu penulis mengambil kelompok yang paling kuat argumentasinya. Dengan berbagai dalil  yang  dikemukakan  di  tulisan  ini  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  perluasan  Mina  dan tempat Sa’i  merupakan  suatu  kebutuhan  di  masa  sekarang,  dan  tidak  akan  merusak  ritual ibadah haji.
Kata Kunci: Haji, Mina Jadid, Perluasan Tempat Sa’i, Ijtihad

## Pendahuluan
Haji merupakan salah satu ibadah mahdah yang sudah paten tata caranya, dan  tidak  lagi  terbuka  ruang  ijithad  di dalamnya. 1 Namun  seiring  dengan perkembangan zaman, muncul berbagai  permasalahan  di  seputar pelaksanaan  ibadah  ini.  Problem- problem  baru  yang  muncul  dan  belum pernah  ada  di  masa-masa  yang  lalu  itu menuntut ijtihad untuk menyelesaikannya.
Di  titik  inilah  ruang  ijtihad,  mau tidak  mau,  harus  dibuka.  Namun demikian,  pembukaan  pintu  ijtihad  di ranah  ibadah  mahdah  ini  memerlukan kehati-hatian  yang  lebih  agar  tidak mengubah  bentuk  dan  tatacaranya sebagaimana  yang  pernah  diajarkan Rasulullah.  Ijtihad  yang  dilakukan harus  tetap  memperhatikan  substansi dan  keseluruhan  ajaran  Islam  agar tidak  malah  menghilangkan  otentisitas agama ini. 2
Tulisan  ini  ingin  menyoroti  dua permasalahan  yang  muncul  dalam pelaksanaan  ibadah  haji,  yaitu  tentang Mina  Jadid dan  perluasan  tempat  Sa’i ( mas’a). Dua  masalah  ini  sempat membuat  polemik  di  tengah-tengah umat  karena  menyangkut  sah  tidaknya ibadah  haji,  atau  juga  terkait  dengan kesempurnaan  ibadah  tersebut.  Kajian ini dilakukan dengan
1 Tentang  ijtihad  dan  urgensinya,  lihat Rifki  Abror  Ananda  &  Ahmad  Khoirul  Fata,” Sejarah  Pembaruan  Islam  di  Indonesia,” Jawi, vol. 2, no. 1 (2019)
2 Lihat Ahmad Khoirul Fata,
“Pembaharuan  Hukum  Islam  dan  Problem Otentisitas  Agama,” Ijtihad, vol.  13,  no.  2 (Desember 2013), h. 163-178
memperbandingkan pendapat- pendapat  para  ulama  yang  berbeda. Kemudian  diambil  kesimpulan  dengan memperhatikan kekuatan argumentasinya.
Pembahasan A. Seputar Mina dan Mina Jadid
Mina  adalah  sebuah  lembah  di padang pasir yang terletak sekitar 5 kilo meter  dari  kota  Mekkah,  Arab  Saudi, dan  masih  dalam  kawasan  Tanah Haram. Mina digunakan sebagai tempat mabit pada  hari Tasyrik (tanggal  11,  12,  13  Dzulhijjah)  dalam ibadah  Haji.  Mina  mempunyai  batas- batas  tertentu,  sehingga  kawasan  di luar  batas  itu  tidak  dipandang  sebagai bagian  dari  Mina.  Oleh  karena  itu, berada  di  tempat  di  luar  Mina  dinilai bukan  sebagai  mabit.  Mina  memiliki panjang sekitar 2 mil atau sekitar 3 km. Batas-batasnya seperti yang dinyatakan Abu  Bakar  bin  Muhammad  Zainal Abidin Syatha sebagai berikut:
Artinya: “Yaitu jarak lembah yang ada di lembah Muhassir sampai Jumrah Aqabah.” 3
Sedangkan lebarnya
adalah kawasan di antara dua bukit. Pada saat ini  bukit  yang  mengapit  Mina  telah diratakan  sehingga  kawasan  yang  ada di antara dua bukit menjadi lebih luas. Dengan  demikian  batasan  Mina  yang
3 Lihat Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha, I'anatut Thalibin, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 304
ditetapkan  sejak  masa  Rasulullah sesungguhnya  telah  demikian  jelas. Pemerintah  Arab  Saudi  pun  membuat papan  petunjuk  bertuliskan “Nihayat Mina” (batas akhir Mina).
Mina  mendapat  julukan  Kota Tenda, karena berisi tenda-tenda untuk jutaan jamaah haji seluruh dunia ketika musim  haji.  Di  padang  Mina  yang seluas  600  hektar  itu,  jamaah  akan menginap  3  hari  untuk  melakukan ritual lempar jumroh. Awalnya, pemerintah Arab Saudi kesulitan untuk memperluas  wilayah  Mina  itu  karena lokasinya yang berada di celah perbukitan.  Padahal,  jumlah  jamaah haji  tiap  tahun  terus  bertambah.  Data terbaru  jamaah  haji  asal  Indonesia  saja pada 2019 Kuota Haji Indonesia sebanyak 221.000 jamaah.
Jumlah  ini  terdiri  dari  204.000 jamaah haji reguler  serta  17.000  orang jamaah haji.  Pada  tahun  2020  jumlah  ini  akan semakin bertambah.
Masalah  yang  timbul  selanjutnya adalah  jarak  antara  Muzdalifah  -  Mina itu  hanya  lima  kilometer,  sehingga tenda-tenda  yang  dirikan  jamahaa  haji telah  melewati  batas  wilayah  Mina. Tenda-tenda jamaah haji terus didirikan  meskipun  menyeberang  ke wilayah Muzdalifah. Wilayah perluasan Mina  ke  Muzadalifah  itulah  yang  oleh orang  Indonesia  disebut  sebagai “Mina Jadid” atau Mina Baru.
Mina  Jadid  dihuni  oleh  maktab  1- 9. Tiap maktab berisi 2.900 orang. Jarak yang  jauh  dari  lokasi  lempar  jumroh menjadi  kendala.  Ke  Jamarat  7  km pulang  pergi  14  km,  kemudian  dari Jamarat bersambung ke Masjidil Haram
untuk tawaf ifadhoh dan Sa’i kira -kira 5 km.  Jadi  totalnya  kurang  lebih  14  km ditambah  pulang  pergi  ke  Masjid  al- Haram 10 km jadi 28 km. 4
Jamaah  haji  Indonesia  sering mendapat  tempat  di  wilayah  perluasan tersebut.  Namun  mereka  yang  tidak tahu asal-usulnya tidak akan menyadari kalau  ternyata  lokasi  mereka  tidur  di tanah  Muzdalifah,  bukan  di  Mina. Tenda paling belakanglah yang menjadi batas  kedua  wilayah  tersebut.  Dan  di situ  terdapat  papan  petunjuk  yang tertulis  batas  akhir  Mina (nihayat Mina). Selain  Indonesia,  sejumlah jamaah  haji  dari  negara-negara  India, Pakistan,  dan  Bangladesh  juga  sering menempati lokasi Mina Jadid.
Penggunaan  istilah  Mina  Jadid menyebabkan  munculnya  kontroversi. Sebagian  orang  berpendapat  bahwa jamaah  haji  yang  bermalam  di  wilayah Mina  Jadid  itu  tidak  sah,  karena sesungguhnya  mereka  sudah  berada  di wilayah  Muzdalifah,  bukan  di  Mina lagi.  Sedangkan  di  Muzdalifah  ada prosesi  ibadah  tersendiri.  Supaya  tidak ada yang merasa menginap di
Muzdalifah,
Kementerian
Agama menggunakan kata Mina Jadid itu yang artinya Mina Baru.

## B. Hukum  Mabit  di  Mina  Menurut Para Imam Madzhab
Pada  tanggal  8  Zulhijjah  semua jamaah  haji  yang  saat  itu  berada  di Makkah  diberangkatkan  ke  Arafah. Setelah  wukuf,  mereka  balik  menuju
4 http://news.liputan6.com/read/2273762 /menag-kuota-haji-2015-indonesia-bakal- kembali-normal
Muzdalifah.  Di  sana  harus  berhenti paling  tidak  sampai  tengah  malam. Setelah itu baru melanjutkan perjalanan  ke  Mina  dan  menginap  di sana.
Bagian  tata  cara  berhaji  yang terjadi  sebelum  dan  selama  di  daerah Mina  adalah:  pada  tanggal  9  Zulhijah, pagi  harinya  semua  jamaah  haji  pergi ke  Arafah.  Kemudian  jamaah  haji melaksanakan  ibadah  Wukuf,  yaitu berdiam diri dan berdoa di padang luas ini  hingga  waktu  Maghrib  datang. Ketika  malam  datang,  jamaah  segera menuju  dan  bermalam  Muzdalifah. Pada 10 Dzulhijjah, setelah pagi berada di  Muzdalifah,  jamaah  haji  pun  segera menuju  Mina  untuk  melaksanakan ibadah Jumrah Aqabah, yaitu melempar batu  sebanyak  tujuh  kali  ke  tugu pertama  sebagai  simbolisasi  mengusir setan.  Setelah  mencukur  rambut  atau sebagian  rambut,  jamaah  haji  bisa mengerjakan Tawaf Haji
(menyelesaikan  Haji),  atau  bermalam di  Mina  dan  melaksanakan  jumrah sambungan (Ula dan Wustha). Tanggal 11  Dzulhijjah  jamaah  haji  mengerjakan ritual  melempar  jumrah  sambungan (Ula) di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Pada tanggal 12 Dzulhijjah, jamaah  haji  pun  melempar  jumrah sambungan (Ula) di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga.
Mabit di Mina pada malam Arafah (hari  Tarwiyah  malam)  disepakati  oleh para  ulama  berhukum  sunnat,  tidak wajib. Tetapi para ulama dari beberapa mazhab  berbeda  pendapat  mengenai hukum  mabit  di  Mina  pada  hari-hari Tasyriq, yaitu pada tanggal 11,12, dan 13
Dzulhijjah.  Berikut  adalah  pendapat para  ulama  madzhab  tentang  Mabit  di Mina dengan dalil-dalil yang dipergunakan:
1. Menurut Madzhab Hanafiyah
Mabit  merupakan  sunnah  haji karena  mabit  di  Mina  bertujuan untuk  memudahkan  para  jamaah haji  dalam  melontar  jumroh  yang waktunya  bersamaan  dengan  mabit, yaitu  hari-hari  Tasyriq.  Dan  tidak ada dam (denda) bagi yang meninggalkannya.  Tetapi  mereka dianggap musi’ atau  telah  berbuat tidak baik melanggar peraturan. 5
Pendapat  ini  didasarkan  pada beberapa dalil, yaitu:
Pertama ,  Hadits  riwayat  Ibnu  Abbas RA:
Artinya: “Jika engkau hendak melontar  jumroh,  bermalamlah  di manapun engkau inginkan.” 6
Kedua , Hadits ibnu Ibnu Abbas RA:
Artinya: “Tidak  ada  masalah  bagi siapa  yang  mempunyai  kepentingan di  kota  Makkah  untuk  bermalam  di sana pada malam Mina” 7
5 Abu  Bakar  bin  Mas’ud  bin  Ahmad  Al Kasani, Bada’i al - Shana’i Fi Tartib Asy Syara’i
6 Ibnu Hadzam, Al-Mahally , juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, ttd), h. 185
7 Ibnu Hadzam, Al-Mahally , Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, ttd), h. 184
Ketiga , Hadits Ibnu Umar RA:
Artinya: “Dari  Ibnu  Umar  RA berkata:    Abbas  bin  Abdul  Muttalib RA  telah  meminta  izin  kepada Rasulullah  SAW  untuk  bermalam  di Makkah pada malam Mina karena al- Saqoyah, kemudian Nabi memberikan izin kepadanya” 8
2. Menurut Mazhab Malikiyyah
Mabit  di  Mina  merupakan bagian  dari  wajib  haji  di  samping singgah  di  Muzdalifah,  melontar Jumroh,  Tahallul,  dan  membayar Fidyah.  Adapun  Konsekuensi  bagi yang  tidak  mabit  di  Mina  adalah membayar dam (denda). 9
Argumentasi  yang  digunakan untuk  memperkuat  pendapat  ini adalah:
Pertama , hadits Muslim yang menceritakan  bahwa  Nabi  SAW bermalam di Mina pada hari Tasyriq kemudian beliau bersabda:
Artinya: “Contohlah  dariku  tata  cara manasik (pelaksanaan haji) kalian” 10
Kedua, hadits Umar Bin Khattab RA:
8 Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.,
9 Ahmad al-Shawi, Bulghatu as-Salik, Jilid I (Beirut, Dar-al-Fikr:tt), h. 263.
10 Hadits Riwayat Muslim no 942.
Artinya: “Dahulu  Umar  bin  Al - Khattab  RA,  melarang  jamaah  untuk mabit di luar Mina.” 11
Nabi  member  izin (adzdzana) kepada  Abbas  RA  untuk  bermalam di  Makkah  pada  hari-hari  Mina karena  dia  menjadi  petugas  Siqayah (penyedia  air  minum  untuk  jamaah haji  yang  dikerjakan  secara  turun temurun oleh keluarga Bani
Hasyim).
Menurut pandangan
Malikiyyah, rukhshah ini  diberikan Nabi  SAW  khusus  kepada  sahabat Abbas  RA  dan  tidak  berlaku  untuk semua  orang.  Hal  ini  sesuai  dengan kaidah  Ushul  Fiqih:  ‘ At- Ta’bir  bir - Rukhshah  yaqtadhi  an  maqabalaha ‘azimah ’,  atau  ketiadaan rukhsah bagi yang lain akan berlaku sebaliknya, yaitu azimah
(keharusan).
3. Menurut Mazhab Syafi’iyyah Mazhab ini berpendapat bahwa mabit  di  Mina  berhukum  wajib, disyaratkan hendaknya sebagian besar  dari  malam  yang  dijalaninya dalam  malam  hari-hari  tasyriq  bagi mereka  yang  tidak  terburu-buru. Adapun  bagi  mereka  yang  terburu- buru  dan  menginginkan  keluar  dari Mina  menuju  Mekkah  pada  hari kedua Tasyriq, maka kewajiban pada hari  berikutnya  melontar  jumroh
11 http://fiqh.islammessage.com/NewsDet ails.aspx?id=3760  yang  diakses  pada  tanggal  21 mei 2017 pada jam 9.30 Wib.
pada  hari  itu  gugur.  Namun  bagi mereka  yang  mempunyai  uzur seperti siqayah, ri’a’ al -ibil, dan orang yang  mengkhawatirkan  dirinya  dan hartanya terancam disebabkan mabit di  Mina,  diberikan rukhshah untuk tidak  mabit  dan  tidak  tinggal  di Mina.  Namun  tetap  harus  melontar jumroh. 12

## 4. Menurut Mazhab Hanabilah
Hukum  mabit  di Mina adalah wajib  pada  hari  Tasyriq  bagi  selain siqayah dan ri’a’ al -ibil . Adapun bagi jamaah haji yang sengaja meninggalkan  mabit  tanpa  uzur tersebut  akan  dikenai  dam.  Jenis dam  bisa  berupa  makanan  (ukuran satu mud) atau uang (dirham). 13
C. Perbedaan  Fatwa  Tentang Mina

## Jadid
1. Fatwa  Ulama  yang  Membolehkan Bermalam di Mina Jadid
Di  antara  ulama  yang  berfatwa tentang  kebolehan  bermalam  di
Mina  Jadid  adalah  Syekh  ‘Abdul ‘Azizi  bin  Baz.  Ketika  beliau  ditanya tentang  hukum  jamaah  haji  yang melaksanakan  mabit  di  luar  mina (Mina Jadid) , maka beliau menjawab:
“ Mabit  di  Mina  adalah  termasuk wajib  Haji,  karena  itu  bagi  jamaah haji yang dengan
seganja
meninggalkannya
termasuk
melakukan kesalahan dan diwajibkan
12 Muhyiddin  Abu  Zakaria  Yahya  bin Syarof  al  Syafii  al  Nawawi  dan  al  Imam Taqiyuddin  al  Subuki, Al  Majmu  syarah  al Muhadzab, Jilid  VIII  (Mesir:  Dar  al-Fikr,  tt),  h. 247.
13 Al-Mardawi, Al- Inshaf  fi  Ma’rifati  Ar - Rajih  min  Al-Khilaf, Jilid  III  (Mesir:  Dar  al- hadits, tt), h. 47.
membayar dam (denda). Ketentuan di atas  tentu  tidak  berlaku  bagi  jamaah yang  mempunyai  uzur  syar’i  seperti saqiu  al- ma’,  rai’u  al -ibil  atau  yang semisal  kedunya.  Adapaun  bagi jamaah  haji  yang  bemalam  di  mina jadid (seperti Muzdalifah, Al-
‘Aziziyah  dan  Lainnya)  dianggap  sah apabila jamaah tersebut tidak mendapatkan  tempat  lagi  di  Mina, dengan alasan darurat, kemaslahatan dan keamanan. Kemudian dia mengutip  firman  Allah  SWT  yang berbunyi “...bertakwalah
kamu
kepada Allah semampu kamu…” 14
Hal  senada  juga  disampaikan oleh  Syekh  Muhammad  bin  Sholeh bin Utsaimin. Menurut beliau Jamaah  haji  yang  mabit  di  Wadi  al- Muhassir (Muzdalifah)
tidak dikenakan  bayar  dam,  jika  Mina tidak  bisa  lagi  dijadikan  tempat mabit karena tidak bisa menampung jamaah  haji.  Mabit  di  perluasan Mina  sah  menurut  syara’,  karena yang  menetapkan  perluasan  batas Mina  ke  Muzdalifah  itu  adalah pemerintah  Saudi  sebagai  pelayan dan  penanggung  jawab  pelaksanaan haji. Dan dalam penetapan tersebut, pemerintah Arab Saudi telah memperbincangkannya  dengan  para ulama  ahli  yang  ada  di  Arab  Saudi dan sudah mendapatkan restu.
14 . http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.asp x?id=3767 yang dikases pada tanggal 17 05 2017 jam 10.00.
2. Fatwa Ulama yang Menyebutkan
Tidak  Sah  Bermalam  di  Mina Jadid.
Dalam  salah  satu  Rapat  Pleno Syuriah  PBNU  yang  dirilis  secara online  pada  tanggal  24  November 2008,  diambil  sebuah  keputusan bahwa  jamaah  haji  yang  tinggal  di luar  Mina  diharuskan  beranjak menuju  Mina  dan  mabit  di  sana selama mu’jam  al -lail (separuh malam  lebih)  dari  malam  hari Tasyrik. Sementara jamaah haji yang tidak bisa mabit di Mina diharuskan membayar dam (denda)  kecuali kalau  ada  udzur  atau  karena menganggap Mabit di Mina hukumnya  sunnah,  maka  dengan meninggalkannya tidak ada
kewajiban dam (denda).
Argumentasi  yang  dipakai  oleh pendapat ini adalah:
Artinya: “Tidak  cukup  mabit  di  luar Mina.    Termasuk  kawasan  Mina adalah  kawasan  di  antara  dua  bukit, batas dari sudut kota Mekkah adalah tempat  Jumrah  Aqabah.  Sedangkan dari  sudut  Arafah  adalah  Bukit Muhassir.  Batas  ini  sekarang  tidak jelas,  karena  batas  awal  bukit Muhassir sekarang ini tidak diketahui
lagi. Akan tetapi para ulama mengatakan  panjang  Mina  adalah tujuh  ribu  dua  ratus  hasta  (sekitar  3 km)”. 15
Artinya: “Dianggap  udzur  dan  tidak harus membayar dam (denda) - orang yang  khawatir/takut  (kehilangan) nyawa  atau  harta,  atau  ia  khawatir terlambat  menemukan  sesuatu  yang ia  cari,  misalnya  budaknya  minggat, atau  khawatir  menelantarkan  orang sakit (pasien) dengan tidak merawatnya;  Karena  ia  termasuk orang yang mempunyai udzur. Termasuk  orang  yang  dianggap udzur  lagi  adalah  para  penggembala, para  pemberi  minum  orang-orang haji  yang  kehausan.  Orang  tersebut boleh nafar setelah matahari terbenam,  sebagaimana  yang  telah dijelaskan.” 16
15 Ahmad  Syihabuddin  bin  Hajar  al haitami  al  Syafii, Tuhfatul  Muhtaj  fi  Syahril  al- Minhaj ,  Jilid  IV  (Mesir:  Dar  ‘Alamiyah,  tt),  h. 125.
16 Ismail bin Abu Bakr Abdullah al-Muqri al-Yamani, Asna  Al-Mathalib ,  (Mezir,  Dar  Al- Hadits: 2001) Jilid 1, h. 495 .
Artinya: “…  dikatakan  bahwa  mabit hukumnya sunnah, pendapat ini didukung  oleh  imam  ar- Rofi’i.  Dan dikatakan  lagi,  bahwa  mabit  hukumnya rukun. Ini didukung oleh ulama banyak. Imam  al-Subki  juga  memilih  (yang  ini). Baik  yang  menurut  pendapat  sunnah atau  yang  wajib,  mabit  itu  sudah dianggap cukup hanya dengan bermalam  sebentar  pada  pertengahan malam yang kedua” 17
D. Tentang Tawsi’ al - Mas’a
Selain  masalah  perluasan  Mina (Mina jadid) , masalah lain yang menjadi polemik dalam peribadatan haji kontemporer adalah persoalan perluasan  tempat  Sa’i.  Perlu  untuk dipahami bahwa dalam sejarah masjidil haram, posisi maqam Ibrahim ‘alaihissalam, tempat taw af, dan perluasan  tempat  Sa’i (tawsi’  al - mas’a) sudah beberapa kali mengalami perombakan. Awalnya di jaman Rasulullah  SAW  dan  Abu  Bakar  al- Siddiq  RA  (11-13  H)  Masjid  al-Haram hanya  berukuran  2126  m2.  Pada  tahun 17  H  Umar  bin  al-Khattab  RA  (13-23H) untuk  pertama  kalinya  melakukan perluasan tempat Sa’i, kemudian dilanjutkan  oleh  ‘Abdul  Malik  bin Marwan (65-86H).
Di  z aman  Abu  Ja’far  al -Mansur
(136- 158H)  tempat  Sa’i  juga  mengalami perluasan . Tahun 160 H, Mas’a (tempat
17 Sulaiman  Bin  Umar  bin  Mansur  al- Ujaili  al-Azhari  al-Jamal, Hasyiyatu  al-Jamal , jilid 2 (Dar al-Fikr, Beirut: 2000), h. 461 .
Sa’i)  diperluas  lagi  oleh  al -Mahdi dengan  cara  membebaskan  rumah- rumah  di  sekitarnya.  Masih  dalam pemerintahan  al-Mahdi,  pada  tahun berikutnya  beliau  kembali  membeli rumah-rumah di sekitarnya dan kemudian tanahnya dipergunakan untuk  perluasan mas’a . 18 Dan  yang menarik dalam kasus perluasan tempat Sa’i  di  masa  al -Mahdi  itu  adalah  masih terdapatnya sejumlah ulama besar yang hidup  pada  waktu  itu,  seperti  Imam malik,  Imam  Abu  Yusuf,  Imam Muhammad  bin  Hassan,  namun  tidak ada satupun dari mereka yang menentang perluasan tersebut. 19

## Pada masa Raja Hijjaz Husein bin
Ali bin ‘Aun pada bulan syawal 1341 H/ 1922  M  untuk  pertama  kalinya  dalam sejarah  Masjid  al-Haram  membuat tempat  Sa’i  pakai  atap  sampai  Bab  al - Abbas  karena  pertimbangan  panasnya sinar matahari. Pada tahun 1366 H/1947 M  Raja  Abdul  Azis  bin  Abdurrahman ‘Alu  Sa’ud  (1293 -1373  H)  memasang tembok dan menyempurnakan atap Sa’i dengan  tambahan  lokasi  Sa’i  untuk kursi  roda  khusus  bagi  penyandang cacat  dan  mereka  yang  udzur.  Ukuran mas’a pada saat itu, panjang 350 m dan lebar sekitar 20 meter.
Pada  tahun  1368  H/  1949  M  Raja Sa’ud bin ‘Abdul ‘Aziz kembali melakukan  perluasan mas’a menjadi dua  lantai.  Panjang mas’a Menjadi  395
18 Muhammad bin Ishaq al-Fakihi,
Akhbaru  Al-Makkah  Fi  Qodimi  Al-Dahri  Wa
Haditsihi , juz 2 h. 63-64
19 ‘Abdurrahman  bin  Yahya  al - Ma’lami, Risalah Fi Tausi’ah Al - Mas’a Baina Al -Shafa Wa Al- Marwa” bahan di dapat dari www.alriyadh.com
m dan lebar 20 m tinggi lantai 11,75 m. Pada  tahun  1374  H/  1955  M  pada  masa Raja  Faisal  dilakukan  perluasan  lagi, jalur  yang  menghubungkan  bukit  Safa dan  Marwah  dibelah  menjadi  dua bagian,  ditambah  di  bagian  tengah untuk  jamaah  yang  uzur.  Pada  tahun 1986  M  Raja  Fahd  bin  ‘Abdul  ‘Aziz kembali  melakukan  perluasan  sampai pada tahun 1993 M. 20
E. Pertimbangan perluasan Mas’a B aik  dalam  al- Qur’an  m aupun dalam hadits tidak menyebutkan ukuran  panjang  dan  lebar  tempat  Sa’i secara detail dan terperinci. Tapi hanya menyebutkan  antara  bukit  Shafa  dan Marwah. Firman
Allah SWT
“… sesungguhnya antara bukit Shafa dan Marwah adalah termasuk dari sya’airillah…”
Oleh karena itu, sampai sekarang, para  ulama  dan  para  ahli  mempunyai kriteria  tersendiri  mengenai  ukuran panjang  dan  lebar mas’a. Tapal  batas Shafa yang menempel pada gunung Abi Qubaisy dan  bukit  Marwah  yang menempel pada bukit Qoiqho’an. 21
Mengingat  tempat  Sa’i  adalah merupakan  bagian  dari  rangkaian manasik  haji  dan  umrah  maka  setiap terjadi  perluasan mas’a senantiasa didasarkan  pada  pertimbangan  yang syar’i, kemaslahatan jamaah, kemudahan, kenyamanan dan keamanan  dalam  beribadah.  Karena
20 Majalah  Dakwah,  Dewan  Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat edisi 2008, h. 40-41
21 Abdurrahman  bin  Yahya  al- Ma’lami,
Risalah Fi Tausi’ah Al - Mas’a Baina Al -Shafa Wa Al- Marwa” bahan di dapat dari www.alriyadh.comz
tem pat Sa’i yang lama sudah dipandang tidak  memadai  maka  perluasan  Masjid al-Haram  dan  tempat  manasik  lainnya perlu diadakan perluasan setelah mendapat  rekomendasi  dari  para Ulama dan kemudian disahkan langsung oleh pengadilan tinggi kerajaan Saudi Arabiah. 22

## F. Tentang Hukum Sa’i
Sa’i  menurut  jumhur  (mayoritas) ulama termasuk rukun haji dan umroh yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak bisa  ditebus  dengan  dam.  Mazhab Maliki, Syafii, dan Hanbali berpendapat bahwa  Sa’i  adalah  termasuk  rukun  haji yang harus dikerjakan oleh jamaah haji, dan  pabila  ditinggalkan  maka  hajianya dianggap tidak sah. Sementara mazhab Hanafi berpendapat bahwa Sa’i bukanlah  rukun  haji,  akan  tetapi  Sa’i adalah  wajib  haji,  sehingga  apabila tertinggal atau ditinggalkan oleh jamaah  haji  maka  dia  wajib  membayar dam  (denda).  Sahnya  Sa’i  dilakukan setelah thawaf, dengan niat di tempatnya area mas’a , jumlahnya tujuh puturan,  dilakukan  secara  berurutan dimulai dari bukit Shafa dan kemudian berakhir  di  bukit  Marwah  kecuali  bagi yang uzur.
Imam  Syafii  berkata:  tidak  boleh melakukan Sa’i di luar tempat Sa’i, jika seseorang  melakukan  Sa’i  di  luar tempat  Sa’i,  seperti  di  gang -gang  pasar atau  selainnya,  maka  tidak  sah  Sa’inya. Karena Sa’i itu sudah tertentu tempatnya seperti halnya thawaf. 23
22 Majalah  Dakwah,  dewan  Dakwah Islamiyah Indonesi Pusat edisi 2008, h. 41
23 Muhyiddin  Abu  Zakaria  Yahya  bin Syarof  al  Syafii  al  Nawawi  dan  al  Imam
Bagi  jama’ah  haji atau  umrah,
Mas’a adalah  bagian  dari Sya’airilla h (syiar  Allah)  yang  harus  diagungkan terkait  dengan  luhurnya  nilai  ibadah haji/ umrah ini ( ta’dziman li ’amrillah ).
Mas’a menjadi  tanda  yang  dikenal dalam  rangkaian  manasik  haji  dan umrah  (lihat  QS.  al-Baqarah  ayat  128), sekaligus  menjadi  tapal  batas  dalam melakukan  sa’i  dan  berdoa  padanya, sesuai  bunyi  dan  makna  surah  al- Baqarah  ayat  158  dan  hadist  Shafiyah bint Syaibah. RA yang menceritakan:
“Aku  melihat  Rasulullah  S.A.W Sa’i  di  antara  Shafa  dan  Marwah,  sa at itu  beliau  bersabda  ‘la  yaqtha’ul  abthah illa syaddan’, tidak boleh memutus jalur batu  (perut  bukit)  kecuali  karena menanjak.” 24
G. Pandangan
Ulama Terhadap
Tawsi’u al - Mas’a Perbedaan  pandangan  tentang batasan  Shafa  dan  Marwah  bisa membawa kepada perbedaan kesimpulan  dalam  melihat  duduk persoalan  proyek  perluasan Mas’a. sebagian pihak memandang tempat Sa’i tidak perlu diperluas ukuran panjangnya  dari  yang  sekarang,  sekitar 420  m,  lebar  sekitar  20  m.  Alasannya area Mas’a itu terbatas tempatnya tidak boleh keluar dari tempat yang ditentukan.  Tempat  Sa’i  itu  dibatasi antara bukit Shafa dan Marwah dengan
Taqiyuddin  al  Subuki, Al  Majmu  syarah  al Muhadzab , (Dar al-Fikr, Beirut) jilid VIII, h. 76
24 HR.  Imam  Ibnu  Majah  (2987),  Imam Ahmad  (6/404-405),  Imam  Thabarani  dalam Al-Kabir  (25/97/253)  dishahihkan  oleh  Syeikh Albnani  dalam  As-Shahihah  (Juz  V-564)  NO. Hadist  :  2437;  juga  dalam  Shahih  Ibnu  Majah No; 2437
ciri  batu  halus,  tak  bercadas  di  kaki bukit  Jabal  Abi  Qubaisy.  Begitu  pula dengan  Marwah  ditandai  dengan  batu putih  bercadas  dan  mengkilat  di  bukit Qa’iyqa’an . Sementara pihak
kedua memandang  tempat  Sa’i  yang  sekarang ini  sebenarnya  adalah  hasil  perluasan dari  proyek  sebelumnya  yang  sudah mendapat  rekomendasi  dari  Hai’ah Kibar  al-Ulama  sebelumnya.  Sejarah tawsi’atul Mas’a seperti tersebut di atas cukup  menjadi  bukti  dan  fakta  hukum bagi perluasan-perluasan sesudahnya.
Mengenai  ukuran Mas’a para ulama memang sudah sepakat mengenai jarak panjangnya,  sedangkan ukuran lebarnya mereka masih berlainan.  Sebab  ukuran  pokoknya adalah  area  bukit  Shafa  dan  area  bukit Marwah. Ibnu  Umar  mengatakan  “Sa’i dari  kampung  Bani  Abbad  ke  lorong Bani Abi Husein” 25
Para  ahli  fikih  menggariskan  “Sa’i itu  dimulai  dari  pintu  bukit  Shafa  dan berakhir di pintu bukit Marwah.” Imam al-Azraqi  mengatakan  asal  dari Mas’a adalah antara bukit Shafa dan Marwah. Hal  senada  juga  dikatakan  oleh  Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya:
“Asal  arti  Shafa  secara  bahasa  memang batu  licin  tetapi  di  sini  sesungguhnya
25 Shahih  Bukhari, Kitabul  Hajj,  bab  ma ja’a  fi  as - sa’yi  bayna’s -shafa wa’i -marwah, (no. 1561, 4225, 4580,1698): Imam Baihaqi dalam as- Sunan (no; 9125).
adalah  gunung  di  Mekkah  yang  orang banyak  tahu.  Marwah  juga  begtitu gunung  yang  populer  karena  itu  makna keduanya  harus  dilihat  dari  sudut pengertian yang banyak orang mengetahuinya. 26
H. Rekomendasi Ulama tentang Tawsi’ al - Mas’a Pembahasan  yang  mengemuka mengenai perluasan Mas’a pada intinya ada  2  (dua):  pertama,  mengenai  status hukum  melakukan  perluasan  area Mas’a yang  melebihi  (keluar)  dari tempat  Sa’i  yang  ada.  Kedua  sah tidaknya  melakukan  Sa’i  di  tempat perluasannya yang sekarang. Terhadap dua persoalan ini, para ulama ada yang tidak  menyetujui  dan  sebagian  ada yang  menyetujui.  Tentu  dua  pendapat ini mempunyai alasan dan
pertimbangan syar’i sendiri -sendiri.
Para ulama yang tergabung dalam Hai’ah Kibar al -Ulama
dalam muktamarnya  yang  ke  -64  di  Kota
Riyadh tahun 1427 H berbeda pandangan  ada  yang  tidak  menyetujui perluasan dan ada pula yang menerima perluasan.  Beberapa  ulama  yang  tidak menyetujui perluasan Mas’a antara lain Syeikh  Abdurrahman  al-Barrak,  Syeikh Abdul  Aziz  Arrazihi,  Syeikh  Sholeh Fauzan,  Syekh  Sholih  Al-Luhaydan. Sementara  yang  menerima  perluasan Mas’a  antara  lain  Syeikh  Jibril,  DR.
Yusuf Qardhawi, Syeikh Rosyid Kabbani,  DR.  Ali  Jum’ah  dan  ulama lainnya.
26 Abu  Abdillah  Muhammad  bin  Ahmad bin  Abu  Bakr  bin  Farh  al-Anshari  al-Khazraji, Tafsir Al-Qurtubi Juz: 2179.
Para  ulama  yang  berpendapat bahwa  perluasan  mas’a  adalah  sesuat u yang  boleh  bahkan  suatu  keharusan karena  banyaknya  jamaah  haji  maka pendapat  mereka  ini  didasarkan  pada hajat  syar’iyah  berupa  darurat  ( al- dharurah ),  prinsip  keterpaksaan  ( al- Masyaqqah ), prinsip keperluan mendesak  ( hajat  syar’iyah ),  prinsip kemudahan  ( al-taisir )  dan  prinsip kehati-hatian ( al-ihtiyathi ). 27 Syekh ‘Abdullah
bin ‘Abdurrahman  ibn  Jibrin  memberikan komentar  mengenai  hokum  perluasan mas’a dengan mengatakan:
“tidak  ada  masalah  melakukan  sa’i antara  shafa  dan  marwah  dietmpat perluasan sa’i yang baru, karena proyek perluasan  masih  termasuk  dalam  area bukit  shafa.  Ada  banyak  saksi  yang menyaksikan dan memberi kesaksiannya secara langsung mengenai
27 beberapa kaidah fiqhiyah yang merupakan  pegangan  ualam  dalam  perluasan mas’a  adalah:  a. "  ريسيتلا  بلجت  ةقشملا (kesulitan  itu mengharuskan  kemudahan,  b. عستا  قاض  اذإ (apabila sempit maka perlu di[perluas), c. ررضلا لازب (kemudratan  itu  harus  dihilangkan),  d.
ةحجارلا  ةحلصملل  حابي  ةغيرزلل  ادس  مرحام (apa  yang diharamkan  untuk  mencegah  sesuatu  yang datang kemudian, diperbolehkan untuk kemaslahatn  yang  lebih  kuat).  Sumber  dikutip dari http//www.nayebbinmamdooh.com/news/67.h tml.
batas- batasan  mas’a  dari  bukit  Shafa sampai arah bagian timur”. 28
Sedangkan  ulama  yang  tidak setuju dengan perluasan mas’a berpendapat  bahwa mas’a untuk  sa’i adalah  tempat  yang  sudah  ditentukan dan  tidak  boleh  keluar  dari  area tersebut.  Area  sa’i  dalam  pandangan pendapat  kedua  ini  tidak  boleh dikurangi dan ditambahi 29 Firman Allah SWT “…sesungguhnya antara bukit Shafa dan Marwah
adalah termasuk
dari sya’airillah…”

## Kesimpulan
Setelah  merinci  dan  melihat  dalil dan  argumen  yang  dipakai  oleh  para ulama  maka  dalam  makalah  ini  dapat disimpulkan  bahwa  pendapat  ulama yang  mengatakan  perluasan  mina  dan mas’a adalah  lebih  kuat  dan  lebih  baik untuk  masa  sekarang  ini  dikarenakan pada beberapa kaidah fiqhiyah: a .  Al-Dharuratu  Yuzalu (Sesuatu  yang menimbulkan bahaya harus dihilangkan).  Karena  lokasi  Mina sangat  terbatas  dan  jumlah  jamaah yang  sangat  banyak,  jika  dipaksakan akan menimbulkan berbagai masalah,  seperti  berdesak-desakan dalam  kemah  dan  menggunakan fasilitas-fasilitasnya.
28 .    Majalah  Dakwah,  dewan  Dakwah Islamiyah Indonesi Pusat edisi 2008, h. 44
29 .  Ulama  yang  tidak  setuju  dengan perluasan mas’a antar lain: Syeikh Abdurrahman  Al-Barrak,  Syeikh  Abdul  Aziz Arrazihi,  Syeikh  Sholeh  Fauzan,  Syekh  Sholih Al-Luhaydan.
b . Al-Masyaqqah Tajlibu al-Taisir
(kesulitan mendatangkan
kemudahan).  Jumlah  jamaah  haji yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke tahun  telah  menimbulkan  kesulitan bagi  pemerintah  Arab  Saudi  dalam menyediakan kemah dan fasilitasnya yang  layak  untuk  mabit,  antara  lain karena  keterbatasan  lokasi.  Karena itu, diperbolehkan mabit di sekitarnya dengan ketentuan kemah- kemah tersebut saling
bersambungan, sebagai bentuk
kemudahan ( taysîr ).
c. Al- Amru  Idza  Dhâqa  Ittasa’a (jika suatu  keadaan  menyempit  dan menyulitkan  maka  perlu  diperluas dan  dipermudah).  Jumlah  jamaah haji  yang  banyak  yang  melakukan mabit di Mina jika tidak diantisipasi akan menimbulkan ketidaknyamanan  dan  mengganggu kekhusyukan  beribadah.  Karena  itu, perluasan  area  mabit  di  luar  Mina menjadi  sebuah  keniscayaan  selama tidak  tersedianya  tempat  yang  layak di Mina.
d. Hukm  al- Hakim  Ilzamun  wa  Yarfa’u al-Khilaf
(kebijakan penguasa mengikat dan menghilangkan
perbedaan pendapat).
Sebagai pelayan  dan  penanggung  jawab pelaksanaan  haji  Pemerintah  Arab Saudi  telah  menetapkan  perluasan area mabit sampai ke
Muzdalifah.Keputusan tersebut telah mendapat  pertimbangan  para  ahli termasuk  Mufti  Kerajaan  dan  para ulama yang tergabung dalam Hay`at Kibâr  al-`Ulamâ  (Majelis  Ulama Besar).  Oleh  sebab  itu,  jamaah  haji
harus mematuhi ketetapan pemerintah  Saudi  sebagai  penguasa dalam urusan haji. Kaidah-kaidah di
atas menunjukkan  bahwa  syari`at  Islam menganut  prinsip  kemudahan  dan berupaya menghilangkan segala bentuk kesulitan.  Keringanan  dan  kemudahan termasuk  salah  satu  karakteristik  dari risalah  Islam.  Allah  SWT  berfirman: Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran (QS. Al-Baqarah/ 2:185).

## Daftar Pustaka
Al-Jamal,  Sulaiman  Bin  Umar  bin Mansur  Al  Ujaili  Al  Azhari.
Hasyiyatu al-Jamal. Beirut: Dar al-
Fikr, 2000.
Al-Nawawi,  Muhyiddin  Abu  Zakaria
Yahya  bin  Syarof  al  Syafii  &  al Imam  Taqiyuddin  al  Subuki. Al Majmu  Syarah  al  Muhadzab.
Beirut: Dar al-Fikr, tt.
Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin
Abdullah  bin  Majah. Sunan  Ibnu Majah. Beirut: Dar al-Jauzy, 2015
Al-Bukhari,  Abu  Abdillah  Muhammad
bin  Isma’il. Sahih  Bukhari. Beirut:
Dar Al-Fikr, 2000
Al-Fakihi,  Muhammad  bin  Ishaq.
Akhbaru Al-Makkah Fi Qodimi Al- Dahri Wa Haditsihi , juz 2.
Al- Kasani,  Abu  Bakar  bin  Mas’ud  bin
Ahmad. Bada’i  Ash  Shana’i  Fi
Tartib Asy Syara’i
al-Khazraji,  Abu  Abdillah  Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari. Tafsir  Al-Qurtubi.
Mesir: Dar Al-Hadits, 1999
Al- Ma’lami,  Abdurrahman  bin  Yahya.
Risalah Fi Tausi’ah Al - Mas’a Baina Al-Shafa  Wa  Al-Marwa ”  bahan  di dapat dari www.alriyadh.com Al-Mardawi,  Muhammad. Al-Inshaf  fi Ma’rifati  Ar -Rajih  min  Al-Khilaf. Mesir: Dar al-hadits, tt Al-Shawi,  Ahmad. Bulghatu  al-Salik.
Beirut: Dar-al-Fikr, tt. jilid I.
Al-Syafii,  Ahmad  Syihabuddin  bin Hajar Al-Haitami.
Tuhfatul
Muhtaj fi Syahril al-Minhaj. Mesir:
Dar ‘Alamaiyah, tt
Al-Yamani,  Ismail  bin  Abu  Bakr Abdullah  Al-Muqri. Asna  Al- Mathalib. Mesir:  Dar  Al-Hadits, 2001
Ananda,  Rifki  Abror  &  Ahmad  Khoirul Fata. “Sejarah Pembaruan Islam di Indonesia,” Jawi, vol.  2,  no.  1 (2019)
An-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin Al  Hajjaj. Sahih  Muslim. Beirut: Dar Al-Fikr 2005
diakses  pada  tanggal  21  mei  2017  pada jam 9.30 Wib.
Fata,  Ahmad  Khoirul.    “Pembaharuan Hukum Islam dan Problem
Otentisitas  Agama,” Ijtihad, vol. 13,  no.  2  (Desember  2013),  h.  163- 178
http://fiqh.islammessage.com/NewsDet ails.aspx?id=3760  yang  diakses pada tanggal 21 mei 2017 pada jam 9.30 Wib.
http://news.liputan6.com/read/2273762
/menag-kuota-haji-2015- indonesia-bakal-kembali-normal
Ibnu Hadzam, Muhammad. Al-Mahally. Beirut: Dar al-Fikr, ttd, juz 7. Majalah Dakwah, edisi 2008.
Syatha, Abu Bakar bin Muhammad
Zainal Abidin. I'anatut Thalibin.
Beirut: Dar al-Fikr, tt