## VOX POPULI
ISSN 2087-3360  eISSN 2714-7657

## DEMOKRASI DAN KONFLIK

## Jejaring Intelektual Jesuit dalam Membangun Semangat Kebangsaan dan Politik di Indonesia
Awal Muqsith 1-16

## Post-Democracy: Prospek Demokrasi Lokal Kabupaten Gowa Pasca Pilkada Serentak 2020
Muh. Wahyu, Muh. Nur Yamin Firdauzi Harapap, Muh. Adi Daya Pandu Buana, Febrianto Syam 17-26

## Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba
Rana Dwi Puti Alham, Wiwi Wijayanti, Miftahul Jannah, Reskiyanti Nurdin, Zulfiani 27-38

## Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Pangkajene dan Kepulauan Tanun 2020
Nita Vibrianti,  Nurul Islamia Aulia, Nurul Sahfitri, Syahrir Karim 39-47

## Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Jeneponto
Mursalim Muttar, Dewi Riskawati Hamzah, Muh. Idris Syam, Anggriani Alamsyah, Nur Utaminingsih 48-56

## Dipublikasikan Oleh
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (27-38) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Persepsi Masyarakat Terhadap Konflik Lonsum di Kabupaten Bulukumba
Rana Dwi Putri Alham, Wiwi Wijayanti, Miftahul Jannah, Reskiyanti Nurdin, Zulfiani
Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar e-mail: alham.rana@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pandangan masyarakat  mengenai  konflik  Lonsum  yang  terjadi  di  Kabupaten Bulukumba  hingga  saat  ini,  sekaligus  ingin  mengetahui  apa  yang  menjadi tuntutan masyarakat. Penelitian ini berlokasi di Desa Tamatto, Kecamatan Ujung  Loe,  Kabupaten  Bulukumba.  Penelitian  ini    menggunakan  metode kualitatif-deskriptif  dan  pengumpulan  datanya  menggunakan  teknik wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  yakni  masyarakat Desa Tamatto terbagi menjadi dua kelompok, ada masyarakat yang pro dan kontra terhadap konflik Lonsum.
Kata Kunci : Agraria, Konflik Lonsum, Tuntutan Masyarakat

## PENDAHULUAN
Setiap  negara  tidak  lepas  dengan  yang namanya  konflik,  baik  konflik  dalam pemerintahan,  pun  konflik  dalam  masya- rakat. Konflik sendiri beragam, mulai dari konflik  yang  tergolong  ringan  maupun berat.  Di  Indonesia  konflik  agraria menjadi  salah  satu  konflik  yang  sering terjadi dalam masyarakat, misalnya terkait dengan perebutan tanah di antara masyarakat  setempat  dengan  instansi terkait.  Bisa  dikatakan  bahwa  tanah  di Indonesia  merupakan  aset  yang  berharga bagi  pemiliknya,  terkhusus  pula  bagi masyarakat  di  pedesaan.  Tanah  sebagai aset  berharga  ini  mempunyai  kedudukan
yang  istimewa  di  dalam  masyarakat, karena  itu  tanah  menjadi  objek  yang rentan  menimbulkan  konflik  agraria  yang melibatkan  individu,  kelompok,  masya- rakat, badan hukum, bahkan pemerintah.
Bagi  Masyarakat  hukum  adat,  tanah  ini tidak hanya sekadar tanah, melainkan pula menjadi  bagian  dari  identitas  mereka, darimana mereka berasal, bahkan ada juga yang  menjadikan  sebagai  tempat  kegiatan ritual  kepercayaan.  Selain  nilai  ekonomi, tanah juga memiliki nilai kultural dan nilai sosial.  Biasanya  masyarakat  hukum  adat ini  enggan  untuk  menjual/melepaskan tanahnya  kepada  pihak  luar.  Tercatat dalam  catatan  akhir  tahun  2018  dalam
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (27-38) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Ikhana  terkait  Konsorsium  Pembaharuan Agraria  (KPA)  bahwa  permasalahan mengenai  konflik  agraria  tidak  hanya mengenai  perluasan  tanah/lahan,  penerbit- an  izin  baru  bagi  perkebunan  yang melanggar  hak-hak  atas  tanah,  melainkan juga mengenai tumpang tidihnya hak tanah perusahaan  swasta  atau  perusahaan  milik negara. 1
Catatan akhir tahunan KPA terkait konflik agraria  menyatakan  bahwa  konflik  agraria struktural merupakan reaksi dari perampasan  tanah  yang  mana  disetir  oleh modal  dan  difasilitasi  oleh  hukum.  Dalam penerapan masa Pembatasan Sosial Berskala  Besa  (PSBB)  pun  konflik perampasan  tanah  skala  besar  ini  tidak menurun.  Perampasan  tanah  skala  besar tetap tinggi bahkan tidak terkendali, hal ini menandakan  bahwa  di  tengah  masa  resesi ekonomi  rakyat,  badan-badan  usaha  tidak dapat  mengendalikan  dirinya,  dan  malah menjadikan krisis tersebut sebagai kesempatan  dalam  menggusur  rakyat. Dalam  catatan  yang  sama,  KPA  merilis sebaran  konflik  agraria  di  setiap  provinsi di  Indonesia  selama  tahun  2020.  Ada  241 letusan  konflik  agraria  yang  terjadi  di  30 provinsi  di  Indonesia,  yang  mana  dalam peta  sebaran  tersebut  Pulau  Sumatera menjadi  pulau  yang  mendominasi  konflik agraria di tahun 2020. Sementara itu untuk Provinsi  Sulawesi  Selatan  sendiri  luas konfliknya  sebanyak  6.181,5  hektar  dan
1 Ikhana  Indah  Barnasaputri,  “Jalan  Panjang Pengakuan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat melalui  Peraturan  Daerah:  Beberapa  Persoalan yang  Belum  Selesai”, Notaire ,  Vol.  4,  No.  1 (2021), h. 1-22.
letusan  konflik  yang  terjadi  sebanyak  14 kali. 2
Konflik  Agraria  masih  menjadi  salah  satu persoalan serius di Indonesia dan tentunya konflik-konflik yang terjadi ini menimbul- kan  dampa,  salah  satunya  dampak  sosial yang  mana  terjadi  kerenggangan  sosial  di antara  masyarakat.  Konflik  atas  tanah  ini juga dapat berdampak terhadap kepercaya- an  masyarakat  dengan  pemerintah.  Selain itu,  selama  konflik  terjadi,  ruang  yang berada  di  atas  tanah  tersebut  dan  menjadi objek  dari  konflik  berada  dalam  kondisi status  quo,  maka  ruang  di  atas  tanah tersebut  tidak  bisa  dimanfaatkan  dan mengakibatkan  penurunan  kualitas  dari sumber  daya  lingkungan  yang  bisa menimbulkan kerugian. 3
Konflik  Lonsum  Bulukumba  merupakan konflik terlama di Bulukumba yang hingga sekarang  masih  belum  ada  penyelesaian yang  jelas,  walau  sudah  berapa  kali masyarakatnya melalukan tuntutan. PT. PP Lonsum  sendiri  telah  beroperasi  di Bulukumba  sejak  tahun  1919,  awalnya dengan  nama  NV  Celebes  Landbouw Maatschappij.  Pada  tahun  1960  lahir  UU Pokok  Agraria,  dan  di  tahun  1961  NV Celebes  Landbouw  Maatschappij  ini mengajukan  permohonan  kepada  pemeri-
2 Konsorsium  Pembaharuan  Agraria, Pandemi Covid-19  dan  Perampasan  Tanah  Berskala  Besar, Catatan  Akhir  Tahun  2020 (Jakarta:  KPA,  2020), h. 2-8.
3 Nunung  Yuliani,  “Analisis  Hukum  terhadap tuntutan Masyarakat atas Tanah yang dikuasai oleh PT.  London  Sumatera  di  Desa  Bonto  Mangiring Kecamatan  Bulukumpa  Kabupaten  Bulukumba”, Laporan  Hasil  Penelitian (Makassar:  UNM),  h. 192.
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (27-38) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
ntah Indonesia supaya hak erfacht (hak ini merupakan  hak  kebendaan  atau  kepemili- kan untuk menguasai sesuatu atau memiliki  sepenuhnya)  milik  mereka  ingin dikonversi  menjadi  Hak  Guna  Usaha (HGU).  Kemudian  diduga  bahwa  PT.  PP Lonsum ini secara paksa mengambil lahan masyarakat  tepatnya  di  Desa  Bonto Mangiring  Kecamatan  Bulukumpa  dan  di Desa  Bonto  Biraeng  Kecamatan  Kajang. Hal  ini  pun  mengakibatkan  sebanyak  170 petani  di  tahun  1983  menuntut  PT.  PP Lonsum di Pengadilan Negeri Bulukumba. Di  tahun  1999  masyarakat  memenangkan keputusan  Mahkamah  Agung  dengan  luas lahan  200  hektar  Namun  tak  sampai  situ, dari  batas-batas  yang  diputuskan  oleh Mahkamah  Agung  bahwa  ternyata  luas faktual tanah yang menjadi milik masyarakat  ialah  sebesar  540,46  hektar dan  200  hektar  yang  dimenangkan masyarakat  merupakan  perkiraan  awal. 4
Dari  situ  permasalahan  tanah  antara masyarakat  dan  PT.  PP  Lonsum  terus meruncing hingga saat ini.
Di  tahun  2003  ada  korban  jiwa  dari konflik  Lonsum  ini,  yang  mana  mereka merupakan  warga  setempat  (dua  orang petani) yang ditembak oleh aparat kepolisian  dan  lima  orang  terluka  akibat peluru  tembak  tersebut.  Pada  tahun tersebut  pula  PT.  PP  Lonsum  beserta pengawalan dari aparat polisi secara paksa membakar  beberapa  rumah  dan  sawah  di Desa  Bonto  Mangiring.  Kejadian  di  tahun tersebut  bisa  dikatakan  tragedi  kelam  di
4 Kontras,  “Tragedi  Bulukumba”  (Laporan Utama) dalam https://www.kontras.org/backup /buletin/indo/2003-09-10.pdf diakses 30 Mei 2021.
Bulukumba.  Di  tahun-tahun  selanjutnya pun  masyarakat  masih  terus  melakukan tuntutan  untuk  mencabut  dan  menolak perpanjangan  dari  HGU  PT.  PP  Lonsum tersebut.
Penelitian  ini  berlokasi  di  salah  satu  desa yang  juga  termasuk  wilayah  perampasan lahan dalam konflik Lonsum di Bulukumba,  yang  mana  kita  ketahui sengketa  lahan  di  Kabupaten  Bulukumba berlangsung pada wilayah yang mencakup tiga  kecamatan,  yakni  Kecamatan  Kajang, Kecamatan  Bulukumpa  dan  Kecamatan Ujung Loe.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana pandangan atau tanggapan dari masyarakat  Desa  Tamatto  Kecamatan Ujung  Loe  terkait  konflik  Lonsum  yang sudah  beberapa  tahun  lamanya  belum memiliki  titik  terang  dalam  penyelesaian- nya.  Dalam  tulisan  ini  juga  akan membahas  secara  ringkas  mengenai  PT. PP  Lonsum  serta  tuntutan  yang  dilakukan masyarakat terhadap PT. PP Lonsum.

## KAJIAN PUSTAKA
Studi Amiruddin
yang berjudul Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Hak  Ulayat Masyarakat  Suku  Kajang  dengan  PT.  PP London  Sumatera  Indonesia  di  Kabupaten Bulukumba, studi ini mengkaji bagaimana penyelesaian  sengketa  tanah  masyarakat Kajang.  Dijelaskan  pula  bahwa  ada  dua jalur  dalam  penyelesaian  sengketa  ter- sebut. Pertama, efektivitas  penyelesaian sengketa  melalui  jalur  litigasi  yakni melalui proses peradilan yang mana proses
Persepsi Masyarakat Terhadap... | 30
tersebut  dilakukan  setelah  adanya  upaya mediasi yang dilakukan pemerintah maupun  hakim  sebelum  berlangsungnya persidangan.  Namun  hasil  dari  proses tersebut  tidak  disetujui. Kedua ,  penye- lesaian sengketa melalui jalur non litigasi, yakni  melakukan  mediasi  yang  mana  cara ini sesuai dengan karakter dari masyarakat Kajang yang bersifat kekeluargaan. Proses upaya  mediasi  dianggap  efektif  dibanding dengan  proses  peradilan  dalam  menye- lesaikan  problema  sengketa  tanah,  yang mana  dapat  kita  lihat  pula  dari  berbagai kasus  sengketa  tanah  yang  terjadi  di kabupaten  Bulukumba  yang  biasanya proses  penyelesaiannya  melalui  proses mediasi. 5
Nur  Azizah  Raja  dalam  studinya  yang berjudul  Analisis  Peran Pemerintah  dalam Penyelesaian  Konflik  Agraria  (Studi Kasus  Konflik  antara  PT.  PP  London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba).  Studi  tersebut  menganalisis bagaimana  peran  pemerintah  Bulukumba dalam menyelesaikan konflik agraria yang mana  pemerintah  melakukan  konsiliasi serta  membentuk  tim  verifikasi  yang bertugas  menyelesaikan  konflik.Konsiliasi dilakukan dengan mempertemu-kan pihak- pihak  yang  berkonflik  tersebut  dan pemerintah  daerah  sendiri  memiliki  peran sebagai  konsiliator.  Adapun  hasil  kesepa- katan  dari  konsiliasi  tersebut,  yakni menjamin  bahwa  tidak  akan  memberikan
5 Amiruddin,  “Penyelesaian  Sengketa  Tanah Hak  Ulayat  Masyarakat  Suku  Kajang  dengan  PT. PP  London  Sumatera  Indonesia  di  Kabupaten Bulukumba”, Jurnal  Petitum ,  Vol.  1,  No.  1  (April 2014), h. 91-105.
izin perpanjangan HGU di atas lahan yang dituntut  oleh  masyarakat  dengan  berdasar pada bukti-bukti alam dan adanya sertifikat sebelum terjadinya konflik masyarakat  Kajang  dan  Bulukumpa  Toa selesai. 6
Adapun pembeda dari kedua studi tersebut dengan  penelitian  ini,  jika  kedua  studi tersebut  mengkaji  mengenai  bagaimana bentuk  dari  penyelesaian  konflik  Lonsum serta  bagaimana  peran  pemerintah  untuk turut serta menyelesaikan konflik, penelitian  ini  berfokus  pada  pandangan atau  tanggapan  masyarakat  di  salah  satu desa di Kecamatan Ujung Loe yakni Desa Tamatto  terkait  konflik  Lonsum  yang sudah  berapa  tahun  lamanya  belum terselesaikan  dengan  jelas  hingga  saat  ini. Peneliti  tertarik  untuk  mencari  tahu bagaimana  pandangan  dari  masyarakat terkait konflik Lonsum, yang mana bahwa sebagian  masyarakat  di  desa  Tamatto sendiri bekerja di PT. PP Lonsum.

## TINJAUAN TEORETIS
Studi Amiruddin
yang berjudul Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Hak  Ulayat Masyarakat  Suku  Kajang  dengan  PT.  PP London  Sumatera  Indonesia  di  Kabupaten Bulukumba, studi ini mengkaji bagaimana penyelesaian  sengketa  tanah  masyarakat Kajang.  Dijelaskan  pula  bahwa  ada  dua jalur dalam penyelesaian sengketa
6 Nur Azizah Raja, “Analisis Peran
Pemerintah  Daerah  dalam  Penyelesaian  Konflik Agraria  (Studi  Kasus  Konflik  antara  PT.  PP London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)”,
Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol. 12, No. 1 (2019), h. 53-66.
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (27-38) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
tersebut. Pertama, efektivitas penyelesaian sengketa  melalui  jalur  litigasi  yakni melalui proses peradilan yang mana proses tersebut  dilakukan  setelah  adanya  upaya mediasi yang dilakukan pemerintah maupun  hakim  sebelum  berlangsungnya persidangan.  Namun  hasil  dari  proses tersebut  tidak  disetujui. Kedua ,  penye- lesaian sengketa melalui jalur non litigasi, yakni  melakukan  mediasi  yang  mana  cara ini sesuai dengan karakter dari masyarakat Kajang yang bersifat kekeluargaan. Proses upaya  mediasi  dianggap  efektif  dibanding dengan  proses  peradilan  dalam  menye- lesaikan  problema  sengketa  tanah,  yang mana  dapat  kita  lihat  pula  dari  berbagai kasus  sengketa  tanah  yang  terjadi  di kabupaten  Bulukumba  yang  biasanya proses  penyelesaiannya  melalui  proses mediasi. 7
Nur  Azizah  Raja  dalam  studinya  yang berjudul  Analisis  Peran Pemerintah  dalam Penyelesaian  Konflik  Agraria  (Studi Kasus  Konflik  antara  PT.  PP  London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba).  Studi  tersebut  menganalisis bagaimana  peran  pemerintah  Bulukumba dalam menyelesaikan konflik agraria yang mana  pemerintah  melakukan  konsiliasi serta  membentuk  tim  verifikasi  yang bertugas  menyelesaikan  konflik.  Konsi- liasi  dilakukan  dengan  mempertemu-kan pihak-pihak  yang  berkonflik  tersebut  dan pemerintah  daerah  sendiri  memiliki  peran sebagai  konsiliator.  Adapun  hasil  kese- pakatan  dari  konsiliasi  tersebut,  yakni menjamin  bahwa  tidak  akan  memberikan
7 Amiruddin, 2014, h. 103.
izin perpanjangan HGU di atas lahan yang dituntut  oleh  masyarakat  dengan  berdasar pada bukti-bukti alam dan adanya sertifikat sebelum terjadinya konflik masyarakat  Kajang  dan  Bulukumpa  Toa selesai. 8
Adapun pembeda dari kedua studi tersebut dengan  penelitian  ini,  jika  kedua  studi tersebut  mengkaji  mengenai  bagaimana bentuk  dari  penyelesaian  konflik  Lonsum serta  bagaimana  peran  pemerintah  untuk turut serta menyelesaikan konflik, penelitian  ini  berfokus  pada  pandangan atau  tanggapan  masyarakat  di  salah  satu desa di Kecamatan Ujung Loe yakni Desa Tamatto  terkait  konflik  Lonsum  yang sudah  berapa  tahun  lamanya  belum terselesaikan  dengan  jelas  hingga  saat  ini. Peneliti  tertarik  untuk  mencari  tahu bagaimana  pandangan  dari  masyarakat terkait konflik Lonsum, yang mana bahwa sebagian  masyarakat  di  desa  Tamatto sendiri bekerja di PT. PP Lonsum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif,  data  yang  diperoleh dijabarkan secara deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni  data  primer  yang  bersumber langsung  dari  lapangan  yang  merupakan hasil pembicaraan langsung dengan informan, dan data sekunder  yang peneliti kumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data sekunder ini berupa studi pustaka (literatur)  seperti  buku,  jurnal,  artikel
8 Nur Azizah Raja, 2019, h. 64.
Persepsi Masyarakat Terhadap... | 32
berita,  dan  laporan  penelitian.  Adapun teknik  pengumpulan  datanya  dengan menggunakan  teknik  wawancara  dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN

## Sekilas tentang PT. PP London Sumatera Indonesia
PT.  Perusahaan  Perkebunan London Sumatera  Indonesia  merupakan  perusaha- an yang didirikan pada tahun 1906, dan di kala  itu  semua  saham  dimiliki  oleh  group Harrisons and Crosfield dari Inggris. Sejak tahun  1919,  PT.  PP  Lonsum  Indonesia sebagai  PMA  (Penanaman  Modal  Asing) dalam  bidang  perkebunan  khususnya  juga dalam komoditi karet  hadir di  Bulukumba dengan  nama  NV  Celebes  Landbouw Maatschappij. Pada tanggal 17 April 1961 NV  Celebes  Landbouw  Maatschappij mengajukan permohonan pada pemerintah RI  untuk  hak erfacht mereka  dikonversi menjadi HGU (Hak Guna Usaha). 9
Pada  tahun  1962  perusahaan  memperluas bidang  usaha  mereka  dengan  melakukan penggabungan  dengan  perusahaan  perke- bunan  Inggris  yang  mempunyai  beberapa perkebunan  di  Sumatera  Utara.  Dengan adanya  penggabungan  tersebut  terbentuk- lah PT. PP London Sumatera Indonesia, di tahun  1964  perusahaan  tersebut  diambil alih  dan  berganti  nama  menjadi  PT.  PP Dwikora I & II. Pada tahun 1967 diadakan perjanjian  di  antara  pemerintah  Indonesia
9 Kontras,  “Profil  PT  London  Sumatera” (Laporan  Utama)  dalam  https://www.kontras.org/ backup/buletin/indo/2003-09-10.pdf  diakses  30 Mei 2021.
dan Harrisons and Crossfield beserta anak perusahaannya,  dari  perjanjian  tersebut kepemilikan  dan  penguasaan  perusahaan dikembalikan kepada Harrisons and Crossfield dan nama perusahaannya kembali  berganti  nama  menjadi  PT.  PP London Sumatera Indonesia Tbk. Perusahaan  ini  juga  melakukan merger dengan  beberapa  perusahaan,  yakni  PT. Nagadong Plantation Company, PT.
Perusahaan Perkebunan Bajue Kidoel, PT. Perusahaan  Perkebunan  Sulawesi.  PT.  PP
Lonsum Bulukumba menguasai dua wilayah, yakni Balombessie dan Palangisang  dengan  luas  350  hektar  dan ditanami  kopi,  kakao,  kapuk,  dan  pohon karet.  Kebun  Balombessie  dan  Palangi- sang  serta  sarana-prasarana  penunjang yang  merupakan  bagian  dari  Harrisons  & Crossfield  yang  mulai  beraktivitas  sejak tahun 1919. 10
Di  akhir  tahun  1997  Lonsum  mengelola perkebunannya  seluas  45.477  hektar  di Jawa,  Sumatera  Utara,  dan  Sulawesi. Lonsum  merencanakan  untuk  kembali memperluas perkebunannya seluas 113.750 hektar di Sulawesi dan Kalimantan.  Lonsum  juga  saat  itu  tengah mengembangkan  perkebunannya  seluas 36.371  hektar  di  Sulawesi  dan  Sumatera Selatan,  adapun  total  dari  luas  perke- bunannya  di  tahun  2000  diperkirakan seluas  205.000  hektar.  PT.  PP  Lonsum aktivitas  perkebunannya  meliputi  perke-
10 Nurfahima,  “Peran  Pemerintah  dalam Konflik antara Masyarakat dengan PT. PP Lonsum di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar:  Fak.  Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2018), h. 45-48.
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (27-38) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
bunan  karet,  kopi,  teh,  dan  kelapa  sawit merupakan salah satu perusahaan perkebunan  yang  unggul  di  Indonesia. 11
Nama  pabrik  yang  memproduksi  karet, yakni  Palangisang  Crumb  Rubber  Factory yang  terletak  di  Desa  Tamatto.  Perkebun- an dan pengelolaan karet di Bulukumba ini terletak di Desa Tamatto dikelola langsung oleh PT. PP Lonsum.

## Konflik  Lonsum  Bulukumba  di  Desa Tamatto
Kronologis  terkait  sengketa  lahan  ini berawal  kurang  lebih  10-20  tahun  yang lalu, konflik ini juga terkait dengan adanya Hak  Guna  Usaha  (HGU)  yang  mana merupakan  tanah  yang  dikuasai  oleh  PT. PP  Lonsum.  HGU  ini  sebenarnya  adalah milik  pemerintah  dan  dikontrak  oleh  PT. PP  Lonsum  selama  per-25  tahun.  Ketika masa  25  tahun  ini  habis,  pihak  Lonsum wajib  untuk  melakukan  pengukuran  ulang serta memohon pengajuan kepada pemerintah  untuk  memperpanjang  masa kontrak.  Perlu  untuk  diketahui  bahwa tanah  tersebut  bukanlah  milik  PT.  PP Lonsum,  melainkan  mereka  mengontrak ke  pemerintah  pusat  melalui  HGU tersebut. Di Desa Tamatto sendiri
HGUnya  ±  2.000  hektar  dan  untuk  secara keseluruhan  HGU  milik  PT.  PP  Lonsum seluas  ±  5.000  hektar  di  dua  estate,  yakni di  perkebunan  Balombessie  dan  Palang- isang. 12
11 Kontras,  “Profil  PT  London  Sumatera” (Laporan  Utama)  dalam  https://www.kontras.org /backup/buletin/indo/2003-09-10.pdf  diakses  30 Mei 2021.
12 Muh.  Arsul  Sani,  Kepala  Desa  Tamatto, wawancara , 29 Mei 2021.
Adapun  awal  mula  dari  konflik  ini  yakni adanya  pengrusakan  ratusan  rumah  serta lahan-lahan  pertanian  milik  petani  dan masyarakat adat di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bulukumba. Hal ini dilakukan  oleh  PT.  PP  Lonsum  sebagai upaya  dalam  melakukan  ekspansi  usaha yang  mana  kala  itu  didukung  penuh  oleh pemerintah  dan  aparat  militer/kepolisian, areal yang dirampas tersebut dipergunakan untuk  usaha  perkebunan  karet  melalui HGU  yang mereka miliki.  Di tahun 1977- 1978  terjadi  perampasan  tanah  rakyat yakni  seluas  150  hektar  di  Dusun Balihuko,
Desa Bonto Mangiring. Kemudian di tahun 1979 terjadi penggusuran  rumah,  sawah,  dan  kebun  di Desa Balong seluas ± 373 hektar. Di tahun 1980,  masyarakat  dan  PT.  PP  Lonsum membuat perjanjian yang mana bahwa PT. PP  Lonsum  tidak  akan  lagi  menambah areal perkebunannya, namun nyatanya PT. PP  Lonsum  melanggar  perjanjian  tersebut dengan  memperluas  areal  perkebunannya di  tanah  adat  Kajang  seluas  1000  hektar lebih.  Pada  tahun  1984-1989,  Lonsum merampas  tanah  di  Desa  Tamatto  seluas 500 hektar dengan menggusur 705 rumah, membakar  4  rumah,  serta  membakar sawah  dan  kebun.  Di  tahun  1989,    pihak Lonsum  kembali  menggusur  Desa  Tibona ±  500  hektar  dan  Desa  Tugondeng  seluas 30  hektar.  Di  tahun  1992,  Desa  Sangkala yang  kembali  digusur,  kemudian  di  tahun 1994-1995  PT.  PP  Lonsum  kembali memperluas lahan perkebunan karet mereka,  kali  ini  menggunakan  sistem plasma yang merupakan sistem pemaksaan
Persepsi Masyarakat Terhadap... | 34
untuk  melakukan  kerja  sama  dari  PT.  PP Lonsum kepada petani. 13
Pada  tahun  1999  Pengadilan  Negeri Bulukumba  melakukan  eksekusi,  masya- rakat memenangkan gugatan. Adapun luas lahan yang dimenangkan yakni seluas 200 hektar. Kemudian di tahun 2000, masyarakat  melakukan  penebangan  di Desa  Tamatto,  Bonto  Mangiring,  dan Balleanging.  Aparat  kepolisian  menang- kap  15  orang  pelaku  yang  melakukan penebangan  tersebut,  mereka  dipenjara selama  2,6  tahun.  Di  tahun  2001,  masya- rakat  dari  8  desa  melakukan  gugatan terhadap  Pengadilan  Negeri  Bulukumba, namun  gugatan  tersebut  ditolak  dengan alasan  yang  tidak  jelas.  Di  tahun  tersebut pula  bertepatan  dengan  penyempurnaan eksekusi  atas  putusan  Mahkamah  Agung, Pengadilan Negeri Bulukumba pun langsung  melakukan  eksekusi.  Eksekusi ini  didasari  keputusan  bahwa  tanah  yang dimiliki oleh masyarakat hanya seluas 200 hektar,  namun  eksekusi  tersebut  gagal karena masyarakat masih mempertahankan hak  atas  tanah  seluas  540,6  hektar  yang telah dieksekusi di tahun 1999. 14
Di  tahun  2003,  konflik  lahan  antara masyarakat  dan  PT.  PP  Lonsum  ini semakin  meruncing,  sebab  di  tahun tersebut  pihak  Lonsum  beserta  kawalan
13 Kontras,  “Sepak  Terjang  PT  Lonsum” (Laporan  Utama)  dalam  https://www.kontras.org /backup/buletin/indo/2003-09-10.pdf  diakses  30 Mei 2021.
14 Kontras, “Gugatan  Penduduk  di  PN Bulukumba” (Laporan Utama) dalam https://www. kontras.org/backup/buletin/indo/2003-09-10.pdf diakses 30 Mei 2021.
dari  aparat  polisi  yang  mengambil  lahan secara  paksa,  mereka  juga  membakar beberapa  rumah  dan  sawah  di  desa  Bonto Mangiring.  Di  tahun  ini  juga  mengakibat- kan  adanya  korban  jiwa,  dua  orang  petani tewas  dan  lima  orang  terluka  akibat penembakan yang dilakukan aparat kepolisian.  Di  tahun  2013,  sekitar  3.500 petani  yang  berasal  dari  10  desa  di Bulukumba  melakukan  aksi  pendudukan di  area  perkebunan  Lonsum  dengan maksud  tujuan  mereka  menuntut  adanya tinjauan ulang atau pencabutan HGU milik PT.  PP  Lonsum.  Di  tahun  2017  pula, masyarakat  dari  empat  kecamatan,  yakni Kajang,  Herlang,  Bulukumpa  dan  Ujung Loe  yang  tergabung  dalam  AGRA  yakni Aliansi Gerakan Reforma Agraria, mereka melakukan aksi unjuk  rasa untuk menolak perpanjangan  HGU  milik  PT.  PP  Lonsum tersebut. 15
Dari  peristiwa-peristiwa  tersebut  tampak jelas  membuat  masyarakat  geram  dengan aksi perusahaan yang semena-mena menggusur  serta  merampas  lahan  begitu saja,  hal  ini  membuat  masyarakat  lebih yakin  untuk  menuntut  PT.  PP  Lonsum agar tidak melakukan perpanjangan HGU. Adapun  faktor  lainnya  masyarakat  selalu melakukan  tuntutan  terhadap  PT.  PP Lonsum,  yakni  status  sengketa  lahan antara  masyarakat  dan  perusahan  belum memiliki penyelesaian yang jelas; sertifikat  terkait  lahan  yang  tumpang tindih  antara  masyarakat  dan  PT.  PP Lonsum;  serta  minimnya  kontribusi  dari PT.  PP  Lonsum  ke  masyarakat  setempat
15 Nur Azizah Raja, 2019, h. 55.
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (27-38) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
maupun  pada  pembangunan  daerah  secara umum, kontribusi tersebut berkaitan dengan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan terhadap  masyarakat  dan  persoalan  pajak daerah  yang  dianggap  tidak  memberikan pengaruh positif yang signifikan. 16
Kecamatan  Ujung  Loe  merupakan  salah satu  dari  tiga  kecamatan  yang  masuk dalam  permasalahan  sengketa  lahan. Termasuk  Desa  Tamatto,  ada  12  desa  di Kecamatan  Ujung  Loe.  Desa  Tamatto memiliki  luas  wilayah  yakni  18.45  km², jarak Desa Tamatto menuju kota
Bulukumba sekitar 16,5 km. Desa Tamatto memiliki tiga dusun, yakni kampung Allu, Tamappalo, dan Palangisang, untuk jumlah  penduduk  secara  keseluruhan  di Desa  Tamatto  yakni  5.089  jiwa.  Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pabrik Lonsum  yang  memproduksi  karet  terletak di Desa Tamatto yakni pabrik Palangisang Crumb  Rubber  Factory,  dan  penduduk  di Desa  Tamatto  dominan  bekerja  sebagai petani dan karyawan di pabrik tersebut. 17
Mengenai tanggapan dari masyarakat desa Tamatto  terhadap  konflik  Lonsum  ini, masyarakat  terbagi  ke  dalam  masyarakat yang  pro  dan  kontra  dalam  memandang permasalahan  Lonsum  ini,  karena  di  satu sisi  ada  yang  ikut  menggugat  dan  di  satu sisi  masyarakat  di  Desa  Tamatto  ini kebanyakan  bekerja  di  PT.  PP  Lonsum, dan  para  pekerja  di  perusahaan  tersebut menjadikan  pekerjaannya  sebagai  sumber mata  pencaharian,  jadi  ketika  lahan
16 Nur Azizah Raja, 2019, h. 64.
17 Nurfahima, 2018, h. 43.
diambil  mereka  bisa  saja  di  PHK  dari pekerjaannya dan dikeluarkan dari PT. PP Lonsum.  Untuk  HGU  milik  PT.  PP Lonsum  ini  memiliki  masa  waktu  hingga tahun  2023,  dan  di  tahun  tersebut  wajib untuk  PT.  PP  Lonsum  mengukur  ulang. Terkait  dari  pihak  Lonsum  apa  ingin memperpanjang  HGU  ataupun  mengem- balikannya pada pemerintah, mereka tetap harus  mengukur  ulang  luas  lahan  HGU tersebut.  Apakah  luas  lahan  tersebut sesuai,  kurang,  atau  lebih,    karena  luas lahan  HGU  harus  sesuai  dengan    kontrak awal  mereka.  Hingga  saat  ini  masyarakat masih  mengklaim  bahwa  sebagian  tanah HGU itu merupakan tanah nenek moyang/tanah adat mereka. Dengan masih adanya  masyarakat yang  mengklaim berkemungkinan  ke  depannya  akan  ada kembali tuntutan-tuntutan mengenai sengketa lahan. 18
Tuntutan-tuntutan  yang  dilayangkan  oleh masyarakat  juga  dilakukan  dalam  bentuk aksi  yang  mana  dalam  aksi  tersebut masyarakat  menuntut  agar  HGU  PT.  PP Lonsum  dicabut  dan  tidak  diperpanjang lagi nantinya. Aksi-aksi tersebut dilakukan di  Makassar,  Bulukumba,  serta  di  PT.  PP Lonsum,  ini  berasal  dari  penuturan  salah satu  masyarakat  di  Desa  Tamatto  yang pernah  mengikuti  aksi-aksi  terkait  konflik Lonsum.  Terkait  hasil  dari  aksi  tersebut mereka dijanji terkait penyelesaian konflik tersebut,  namun  pada  nyatanya  tidak  ada penyelesaian  yang  jelas.  Aksi-aksi  tuntut- an  konflik  Lonsum  oleh  masyarakat  ini
18 Muh.  Arsul  Sani,  Kepala  Desa  Tamatto, wawancara , 29 Mei 2021.
Persepsi Masyarakat Terhadap... | 36
juga  dibantu  oleh  organisasi-organisasi terkait, sehingga dilarang adanya kerusuh- an maupun bentrokan selama aksi berlangsung.  Untuk  aksi  yang  terakhir  ini dilakukan  oleh  masyarakat,  mereka  men- dirikan  rumah-rumah  di  PT.  PP  Lonsum, dan  hal  itu  menyebabkan  masyarakat dipaksa  untuk  keluar  dan  rumah-rumah yang didirikan tersebut dibongkar. Saat itu juga  ada  aparat  kepolisian  dan  TNI  yang mengamankan  sehingga  masyarakat  tidak bisa  melakukan  apapun.  Sudah  berapa tuntutan  yang  telah  dilayangkan  namun hingga  sekarang  sama  sekali  tidak  ada hasil yang jelas terkait konflik Lonsum ini. Masyarakat  berharap  adanya  penyelesaian yang  benar-benar  jelas  terkait  konflik  ini karena sudah banyak masyarakat yang jadi korban  akibat  konflik  Lonsum.  Mereka ingin ada yang bisa menyelesaikan konflik Lonsum  ini  dengan  jelas,  karena  untuk pemerintah  setempat  sendiri  yang  sudah berapa kali berganti periode namun belum ada  yang  bisa  memberikan  penyelesaian yang jelas terkait konflik Lonsum. 19
Penulis  memandang  konflik  Lonsum  ini sebagai  suatu konflik  yang memang harus diselesaikan  secara  jelas.  Apa  yang diinginkan  oleh  masyarakat  ialah  bentuk penyelesaian  secara  jelas,  masa  HGU  PT. sPP  Lonsum  di  Bulukumba  berakhir  di tahun  2023  dan  mereka  tentunya  harus mengukur  kembali  lahan  tersebut.  Ada baiknya  untuk  berunding  dengan  masya- rakat  terkait  luas  lahan  tersebut,  serta adanya  komunikasi  yang  jelas  antara  dua
19 Abunawan,  Masyarakat  Desa  Tamatto, wawancara , 29 Mei 2021.
pihak  tersebut  sangatlah  penting.  Serta merujuk pula pada sejarah konflik Lonsum ini  sudah  banyak  sekali  peristiwa  yang terlalui,  banyak  peristiwa  terdahulu  yang tentunya  tidak  ingin  lagi  untuk  terulang kembali,  kita  tentunya  tidak  ingin  adanya korban  jiwa,  penggusuran,  kerusakan- kerusakan  rumah masyarakat,  serta paksa- an-paksaan yang bersifat koersi. Pemerintah  setempat    harus  memperhatik- an  hal  ini,  perlunya  keterlibatan  dari stakeholder ,  namun  tidak  berpihak  pada satu  pihak  saja  melainkan  sama-sama mendengar  tanggapan  dari  pihak-pihak yang terlibat.

## KESIMPULAN
Di  lihat  dari  konflik  PT.PP  Lonsum  ini, konflik  yang  terjadi  di  Desa  Tammatto merupakan  konflik  antar  masyarakat  dan perusahaan yang di mana masyarakat ingin mengambil  kembali  tanah  yang  mereka klaim  sebagai  tanah  adatnya,  sedangkan dari  pihak  perusahaan  telah  menguasai tanah  tersebut  melalui  HGU  yang  mereka miliki.  Ironisnya  bahwa  konflik  ini  telah lama  terjadi  tanpa  adanya  penyelesaian yang  jelas  dari  pemerintah  setempat, bahkan  dari  pihak  masyarakat  sudah banyak  melakukan  aksi  baik  itu  aksi pendudukan  ke  perkebunannya  langsung serta  menggugat  perusahaan,  namun  itu semua belum mendapatkan hasil. Tanggapan  masyarakat  terhadap  konflik Lonsum,  ada  masyarakat  yang  terlibat dengan  aksi  serta  melakukan  tuntutan kepada  pihak  perusahaan  dan  ada  pula masyarakat yang sama sekali tidak terlibat aksi maupun melakukan tuntutan,
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (27-38) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
masyarakat  pada  golongan  ini  termasuk para pekerja di pabrik Palangisang Crumb Rubber  Factory,  yang  mana  di  sisi  lain mereka  lebih  mementingkan  pekerjaannya karna  jika  lahan  di  ambil  mereka  bisa terancam di PHK.
Seperti  kita  ketahui  bahwa  konflik merupakan  sesuatu  hal  yang  tidak  bisa lepas  dari  hubungan  manusia,  ia  akan selalu  muncul  di  tiap  lingkup  masyarakat. Namun dalam setiap konflik pun memiliki jalan  penyelesaiannya,  agar  suatu  konflik tidak berlarut-larut tentu
perlu penyelesaian  yang  jelas,  agar  pihak-pihak yang  terlibat  dalam  konflik  pun  tidak  lagi berseteru  maupun  berselisih,  dan  bisa kembali  membangun  hubungan  baik  antar pihak.
Dalam konflik Lonsum ini, apa yang dapat kita  pahami  bahwa  pemerintah  setempat tidak memberikan penyelesaian  yang jelas atas tuntutan masyarakat terhadap sengketa  lahan  tersebut,  walau  sudah berbagai  upaya  dilakukan  baik  melalui jalur  peradilan  dan  non  peradilan,  tetap masih  belum  mendapatkan  kepastian hukum  yang  jelas  terkait  sengketa  lahan. Apa  yang  tentunya  masyarakat  harapkan ialah adanya penyelesaian secara jelas dan komprehensif,  melihat  pada  historisitas konflik  Lonsum  telah  banyak  peristiwa terjadi  selama  konflik  tersebut  berlang- sung  yang  mana  kita  tahu  banyak menyebabkan  kerugian,  merujuk  pada konflik Lonsum ini agar nantinya perusahaan  perkebunan  lainnya  jika  ingin mengontrak  lahan  di  suatu  wilayah  agar bisa  melakukan  perjanjian  yang  jelas
dengan masyarakat yang mendiami wilayah tersebut, serta adanya kesepakatan antar  pihak  yang  nantinya  di  masa  akan datang tidak menyebabkan adanya perselisihan.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, “Penyelesaian Sengketa Tanah Hak  Ulayat  Masyarakat  Suku  Kajang dengan  PT.  PP  London  Sumatera Indonesia  di  Kabupaten  Bulukumba”,
Jurnal  Petitum ,  Vol.  1,  No.  1  (April 2014), h. 91-105.
Ikhana Indah Barnasaputri, “Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat melalui Peraturan Daerah:  Beberapa  Persoalan    yang
Belum Selesai”, Notaire , Vol. 4, No. 1 (2021), h. 1-22.
Konsorsium Pembaharuan Agraria, Pandemi  Covid-19  dan  Perampasan Tanah Berskala Besar,  Catatan Akhir Tahun 2020 (Jakarta: KPA, 2020).
Nunung Yuliani, “Analisis Hukum terhadap  tuntutan  Masyarakat  atas Tanah yang dikuasai oleh PT. London
Sumatera  di  Desa  Bonto  Mangiring Kecamatan  Bulukumpa  Kabupaten
Bulukumba”,
Laporan Hasil Penelitian (Makassar: UNM). Nur  Azizah  Raja,  “Analisis  Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian  Konflik  Agraria  (Studi Kasus  Konflik  antara  PT.  PP  London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)”, Government: Jurnal Ilmu
Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 (27-38) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Pemerintahan , Vol. 12, No. 1 (2019), h. 53-66.
Nurfahima,  “Peran  Pemerintah  dalam Konflik  antara  Masyarakat  dengan PT.  PP  Lonsum  di  Desa  Tamatto Kecamatan  Ujung  Loe  Kabupaten Bulukumba”, Skripsi (Makassar:  Fak. Ushuluddin,  Filsafat  dan  Politik  UIN Alauddin, 2018).

## Website
Kontras,  “Gugatan  Penduduk  di  PN Bulukumba”  (Laporan  Utama)  dalam https://www.kontras.org/backup/buleti n/indo/2003-09-10.pdf diakses 30 Mei 2021.
Kontras,  “Profil  PT  London  Sumatera” (Laporan  Utama)  dalam  https://www. kontras.org/backup/buletin/indo/2003- 09-10.pdf diakses 30 Mei 2021.
Kontras,  “Profil  PT  London  Sumatera” (Laporan  Utama)  dalam  https://www. kontras.org/backup/buletin/indo/2003- 09-10.pdf diakses 30 Mei 2021.
Kontras,  “Sepak  Terjang  PT  Lonsum” (Laporan  Utama)  dalam  https://www. kontras.org/backup/buletin/indo/2003- 09-10.pdf diakses 30 Mei 2021.
Kontras,  “Tragedi  Bulukumba”  (Laporan Utama)  dalam  https://www.kontras. org/backup/buletin/indo/2003-09- 10.pdf diakses 30 Mei 2021.

## Wawancara
Abunawan,  Masyarakat  Desa  Tamatto, wawancara , 29 Mei 2021.
Muh.  Arsul  Sani,  Kepala  Desa  Tamatto, wawancara , 29 Mei 2021.

## PETUNJUK PENULISAN JURNAL VOX POPULI
1.  Topik  yang  akan  dipublikasikan  oleh  jurnal  Vox  Populi  (Jurusan  Ilmu  Politik UIN  Alauddin Maassar)  berhubungan  dengan   Politik  Islam,  Demokrasi,  Pemilu  dan  Partai  Politik,  Gerakan Sosial, Politik Lokal, Pemerintahan dan topik lain yang diangkat dalam skripsi mahasiswa Ilmu Politik  UIN  Alauddin  yang  memuat  unsur  kebaruan,  baik  dalam  bentuk  kumpulan/akumulasi pengetahuan baru, pengamatan empirik atau hasil penelitian, dan pengembangan gagasan atau usulan baru.
2.  Naskah  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  baku  atau  bahasa  Inggris,  belum  pernah dipublikasikan serta bebas dari unsur plagiat.
3. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman.
4. Jumlah  kata  berkisar  6000  -  8000  kata.  Artikel  yang  jumlah  kata  lebih  dari  itu  namun dianggap  perlu  diketahui  oleh  publik  maka  akan  dipertimbangkan  dan  dimuat  setelah mendapat persetujuan dari Tim Editor.
5.  Tabel  dan  gambar  harus  diberi  identitas  yang  berupa  nomor  urut  dan  judul  tabel  atau gambar  yang sesuai dengan  isi tabel atau gambar, serta dilengkapi dengan sumber kutipan.
6.  Redaksi  berhak  menolak  naskah  yang  tidak  memenuhi  kriteria/persyaratan  teknis, mengadakan  perubahan  susunan  naskah,  memperbaiki  bahasa  dan  berkonsultasi  dengan penulis sebelum naskah dimuat.
5. Sistematika penulisan naskah, terdiri dari:
 a.  Judul
Ukuran font untuk judul artikel adalah 18 point, dan font pada isi 12 point. Judul maksimal 12 kata  dalam  bahasa  Indonesia  atau  10  kata  dalam  Bahasa  Inggris.  Judul  harus  mencerminkan dengan tepat masalah yang dibahas, dengan menggunakan kata-kata yang ringkas, lugas, tepat, jelas dan mengandung unsur-unsur yang akan dibahas.
 b. Nama Penulis, Institusi dan Email
Nama penulis ditulis di bawah judul sebelum abstrak tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain,  asal  lembaga  tempat  penulis  bernaung  dan  alamat email untuk  korespondensi  dengan ukuran 11 point.
 c. Abstrak dan kata kunci
Abstrak menggunakan kata kisaran 150-200 kata berbahasa Indonesia dicetak miring dengan Times  New  Roman  11point.  Abstrak  harus  jelas,  deskriptif  dan  harus  memberikan  gambaran singkat  masalah  yang  diteliti.  Abstrak  meliputi  alasan  pemilihan  topik  atau  pentingnya  topik penelitian,  metode  penelitian  dan  ringkasan  hasil.  Abstrak  harus  diakhiri  dengan  komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.

##  d.  Pendahuluan
Pendahuluan  ditulis  dengan  Times  New  Roman  12  point.Pendahuluan  menguraikan  latar belakang  permasalahan,  tujuan  penelitian,  batasan  penelitian,  metode  yang  digunakan  dalam penelitian,  hasil  penelitian  yang  diperoleh  sebelumnya,  dan  kontribusi  yang  diberikan  dari makalah  ini.  Pendahulan  harus  menggambarkan  dengan  jelas  latar  belakang  penlitian,  tujuan dan  manfaat  penelitian,  rumusan  masalah,  literatur-literatur  yang  relevan  dengan  dengan subjek  penelitian,  pendekatan  yang  akan  digunakan,  serta  nilai  kebaharuan  yang  akan dihasilkan.  Bagian  ini  juga  penulis  mesti  memberi  argument  tentang  pentingnya  penelitian dilakukan. Istilah-istilah asing dicetak miring (italic).
 e.   Tinjauan Pustaka
Pada  bagian  ini  semaksimal  mungkin  berisi  uraian  sistematis  tentang  informasi  hasil-hasil penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya  yang  relevan  dengan  penelitian yang  dilakukan.  Bagian  ini  memuat  kelebihan  dan  kelemahan  pada  penelitian  terdahulu  yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan  penelitian  terdahulu.  Bagian  ini  juga  memuat  landasan  teori  berupa rangkuman  teori-teori  dari  pustaka  yang  mendukung  penelitian,  serta  memuat  penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

##  f.   Tinjauan Teoretis
Bagian  ini  juga  memuat  landasan  teori  berupa  rangkuman  teori-teori  dari  pustaka  yang mendukung  penelitian,  serta  memuat  penjelasan  tentang  konsep  dan  prinsip  dasar  yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 g.   Metode Penelitian
Bagian ini memaparkan metode penelitian yang digunakan, di antaranya desain dan pendekatan penelitian, teknik pengambilan dan analisis data. Metode penelitian dipaparkan dalam bentuk narasi tanpa membuat sub bagian.
 h.      Hasil dan Pembahasan
Bagian  Hasil  dan  Pembahasan  merupakan  bagian  yang  memuat  semua  temuan  ilmiah  yang diperoleh  sebagai  data  hasil  penelitian.  Bagian  ini  diharapkan  memberikan  penjelasan  ilmiah yang  secara  logis  dapat  menerangkan  alasan  diperolehnya  hasil-hasil  tersebut  yang dideskripsikan secara jelas, lengkap, terinci, terpadu, sistematis, serta berkesinambungan.
Penulis  menyusun  secara  sistematis  disertai  argumentasi  yang  rasional  tentang  informasi ilmiah  yang  diperoleh  dalam  penelitian,  terutama  informasi  yang  relevan  dengan  masalah penelitian. Pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk uraian  teoritik,  baik  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif.  Secara  ilmiah,  hasil  penelitian  yang diperoleh  dalam  penelitian  dapat  berupa  temuan  baru  atau  perbaikan,  penegasan,  atau penolakan  interpretasi  suatu  fenomena  ilmiah  dari  peneliti  sebelumnya.  Untuk  memperjelas penyajian,  hasil  penelitian  disajikan  secara  cermat  agar  mudah  dipahami,  misalnya  dapat ditunjukkan  dalam  bentuk  tabel,  kurva,  grafik,  gambar,  foto,  atau  bentuk  lainnya  sesuai keperluan secara lengkap dan jelas.

##  i.     Kesimpulan
Kesimpulan  merupakan  pernyataan  singkat,  jelas,  dan  tepat  tentang  apa  yang  diperoleh, memuat  keunggulan  dan  kelemahan,  dapat  dibuktikan,  serta  terkait  langsung  dengan  tujuan penelitian. Uraian pada bagian ini harus merupakan pernyataan yang pernah dianalisis/dibahas pada  bagian  sebelumnya,  bukan  pernyataan  yang  sama  sekali  baru  dan  tidak  pernah  dibahas pada  bagian  sebelumnya,  serta  merupakan  jawaban  atas  permasalahan  yang  dirumuskan. Bagian ini tidak perlu ada uraian penjelasan lagi.
 g.     Daftar Pustaka
Daftar Pustaka hanya memuat pustaka yang benar-benar diacu dalam naskah. Cara penulisan disesuaikan dengan gaya selingkung Vox Populi .

## GAYA SELINGKUNG JURNAL VOX POPULI
CATATAN KAKI (FOOTNOTE)-Tidak menyertakan gelar akademik pengarang
BUKU
1 David Jarry & Julia Jarry, Collin Dictionary of Sociologi (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

## ARTIKEL DALAM BUKU
1 Tom  B.  Bottomore,  “Kelas  Elite  dan  Masyarakat”  dalam  Sartono  Kartodirdjo  (eds.), Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 24.

## ARTIKEL DALAM JURNAL
1 Thandike  Mkandawire,  “Good  Governance:  The  Itinerary  of  an  Idea”, Development  in  Practice , Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679.

## ARTIKEL PADA MEDIA MASSA
1 Masdar F. Mas’udi, “Hubungan Agama dan Negara” dalam Kompas, 7 Agustus 2002.

## ARTIKEL DARI INTERNET
1 Noer Fauzi Rachman, “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI- AMAN1.pdf diakses 31 Mei 2018.

## SKRIPSI, TESIS, DISERTASI
1 Jumrah, “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016), h. 10.

## DOKUMEN RESMI
1 Mahkamah  Konstitusi  RI,  “Putusan  Nomor  14/PUU-XI/2013  Tentang  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang  PemilihanUmum  Presiden  Dan  Wakil  Presiden Terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”  dalam https://www.bphn.go.id/data/documents /7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_ pemilu_presiden_(.pdf diakses 1 Juli 2019.

## WAWANCARA
1 Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, wawancara , 10 Juli 2019.

## ATURAN PENULISAN FOOTNOTE BERULANG

## Contoh
1 David Jarry & Julia Jarry, Collin Dictionary of Sociologi (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.
2 Thandike  Mkandawire,  “Good  Governance:  The  Itinerary  of  an  Idea”, Development  in  Practice , Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.
3 David & Julia , 1991, h. 189.
4 Thandike , 2007, h. 680.

## Catatan
 Jika  mengutip  sumber  rujukan  yang  sama,  cukup  menulis  nama  depan  pengarang,  tahun  dan halaman.  (Begitupun  jika  terdapat  nama  pengarang  yang  sama  dan  hanya  dibedakan  tahun  dan halaman).
 Namun jika terdapat nama pengarang yang sama dan tahun yang sama, maka cukup diberi kode “a” atau “b” setelah tahun penerbitan.
 Contoh
1 David  Jarry  &  Julia  Jarry, Collin  Dictionary  of  Sociologi    (Glasgow  :Harper Collins Publishers, 1991b),  h. 188.
2 Thandike  Mkandawire,  “Good  Governance:  The  Itinerary  of  an  Idea”, Development  in Practice , Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.
3 David  Jarry  &  Julia  Jarry, Being  Urban:  A  Sociology  of  City  Life (Chicago: Univesity of Chicago Press, 1991a),  h. 10.
3 David & Julia , 1991a, h. 189.
4 David & Julia , 1991b, h. 19.

## DAFTAR PUSTAKA
 Daftar pustaka mengikuti gaya penulisan catatan kaki, namun tidak menyertakan nomor halaman.
 Daftar Pustaka disusun secara alfabetis menurut abjad nama-nama pengarang.
 Jika ada dua atau lebih karya tulis dari pengarang yang sama, maka karya dengan  tahun penerbitan paling awal yang ditempatkan lebih awal dalam daftar pustaka.