ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8 No. 2

## RETROSPEKSI REFORMASI DESA
Anita Marianata 1)* , Yorry Hardayani 2)
*Email korespondensi: anitamarianata@gmail.com Program Studi Administrasi Publik Universitas Bengkulu, Indonesia

## Abstract
Changes  in  village  governance  are  also  known  as  village  governance  reforms.  The  journey  of bureucratic  reform  has  a  significant  impact  on  the  administration  of  government.  Government institutions  have  carried  out  bureaucratic  reform  on  an  ongoing  basis.  Bureaucratic  reform  is related  to  better  changes  to  government  systems  and  management,  services  and  the  increase  in birokrat  resources  so that  these changes  have  good implications for  aspects  of governance.  The purpose of the research to be carried out namely: know about  changes in the village government bureaucracy,  know  and  describe  village  changes  with  the  BUMD.  The  research  method  used  is desriptive  qualitative  research,  with  observation  data  collection  techniques,  FGD,  in-depth interviews  and  documentation,  to  obtain  an  objective  picture  of  a  study.  Changes  in  village governance are reflected in the birth of BUM Desa as a result of granting authority to the village government, especially Desa Durian Demang. Based on the results of the interview, it can be seen that  the  changes  that  occured  in  Durian  Demang,  occurred  physically  and  also  non-physically. Physical changes  such  as the construction  of village  facilities,  namely the village  office in  2019, have been completed based on the village budget in 2018, in addition, village roads begun to be repaired.  For  physical  development  also  occurred  significantly,  where  in  Durian  Demang  a general  hospital  in  Bengkulu  Tengah  district  was  also  built.  For  non-physical  development, Durian  Demang  community  has  also  begun  to  innovate  in  managing  BUM  Desa  by  processing agricultural products. Also in 2019, Durian Demang changed the name of the tourist destination to Dewi Dumang.
Keywords : Bureaucracy Reform, Change, Village, BUM Desa.

## Abstrak
Perubahan  pemerintahan  desa  juga  dikenal  dengan  reformasi  pemerintahan  desa.  Perjalanan reformasi birokrasi memberikan dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.Lembaga-lembaga  pemerintah  telah  melaksanakan  reformasi  birokrasi  secara berkelanjutan.  Reformasi  birokrasi  berkaitan  dengan  perubahan  yang  lebih  baik  terhadap  sistem dan  manajemen  pemerintahan,  pelayanan  maupun  peningkatan  sumber  daya  aparatur  sehingga perubahan-perubahan  itu  memberikan  implikasi  yang  baik  terhadap  aspek  penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu; mengetahui mengenai perubahan birokrasi  pemerintahan  desa,  mengetahui  dan  mendriskripsikan  perubahan  desa  dengan  adanya BUM Desa.  Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan  data  observasi,  FGD,  wawancara  mendalam  dan  dokumentasi,  untuk  memperoleh gambaran  objektif  suatu  penelitian.  Perubahan  dalam  pemerintahan  desa  tercermin  dengan lahirnya  BUM  Desa  sebagai  akibat  pemberian  kewenangan  terhadap  pemerintah  desa,  terutama Desa  Durian  Demang.  Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  perubahan yang terjadi di Desa Durian Demang terjadi perubahan secara fisik dan juga non fisik. Perubahan secara  fisik  seperti  pembangunan  fasilitas  desa  yaitu  kantor  desa  pada  tahun  2019  sudah  selesai dibangun  berdasarkan  anggaran  dana  desa  pada  tahun  2018,  selain  itu,  jalan  desa  sudah  mulai dibenahi dan diperbaiki. Untuk pembangunan fisik juga terjadi secara signifikan, dimana di Desa Durian Demang juga dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk pembangunan  secara  non  fisik,  yaitu:  masyarakat  desa  Durian  Demang  juga  sudah  mulai berinovasi dalam mengelola BUM Desa dengan mengolah hasil pertanian yaitu kopi. Pada tahun 2019  juga,  Desa  Durian  Demang  mengubah  nama  destinasi  wisata  menjadi  DEWI  DUMANG (Desa Wisata Durian Demang). Perencanaan perubahan yang terjadi di Desa Durian Demang.
Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Perubahan, Desa, BUMDesa.

## MIMBAR
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 8 No. 2
A. Pendahuluan Perubahan sistem pemerintahan  tidak  hanya  terjadi  pada pemerintahan  pusat  dan  pemerintahan daerah saja, tetapi juga adanya perubahan  pemerintahan  desa.  Dimana, sebelumnya sistem pemerintahan sebelumnya  merupakan  pemerintahan kecamatan. Pemerintahan desa dimaksudkan untuk memberikan kewenangan  bagi  desa  sebagai  penentu keberhasilan pemerintahan. Pembagian  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  wilayah  (desa) masing-masing, dapat memicu persaingan  kompetensi  dan  kapabilitas desa  masing-masing.  Dengan  adanya persaingan  kompetensi  dan  kapabilitas desa,  maka  pemerintahan  desa  akan mampu  mengolah  dan  menggali  semua sumber  dan  potensi  yang  ada  di  desa masing-masing. Perubahan  pemerintahan  desa juga dikenal dengan reformasi pemerintahan desa. Perjalanan reformasi birokrasi memberikan dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Reformasi birokrasi  berkaitan  dengan  perubahan yang  lebih  baik  terhadap  sistem  dan manajemen  pemerintahan,  pelayanan maupun  peningkatan  sumber  daya aparatur  sehingga  perubahan-perubahan itu  memberikan  implikasi  yang  baik terhadap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, dengan berbagai kewenangan dan fungsi desa, memberikan formulasi baru bagi  desa  untuk  menyelenggarakan pemerintahan  desa  dengan  baik,  yaitu harus  mendukung  dan  menjalankan reformasi  birokrasi  pemerintahan  desa. Sebagai  bentuk  pelaksanaan  kewenang desa, desa membentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
Oleh  karena  itu,  peneliti  ingin melakukan penelitian mengenai restrospeksi  reformasi  desa,  dimana BUMDesa  menjadi  salah  satu  bentuk perubahan  sistem  pemerintahan  desa.
Dimana  desa  yang  akan  dijadikan tempat  penelitian  yaitu  desa  Durian
Demang,  Kecamatan  Karang  Tinggi, Kabupaten  Bengkulu  Tengah.  Tujuan pada  penel itian  yang  akan  dilakukan yaitu;  m engetahui  mengenai  perubahan birokrasi pemerintahan desa, m engetahui dan mendriskripsikan perubahan  desa  dengan  adanya  BUM Desa .

## B. Metode Penelitian
Pendekatan Penelitian ini akan  dilaksanakan  di  Desa  Durian Demang  Kecamatan  Karang  Tinggi Kabupaten  Bengkulu  Tengah,  dengan waktu penelitian berlangsung selama 6 (enam)  bulan.Berdasarkan  pendekatan penelitian,  penelitian  yang  dilakukan merupakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif
deskriptif  yang  digunakan  merupakan rangkaian  dari  pengumpulan  data kualitatif  yang  diolah  dalam  bentuk pengambaran  hasil  penelitian,  yang kemudian  hasil  penelitian  tersebut dianalisa dan ditelaah kebenarannya.
Aspek penelitian dalam penelitian  ini  berdasarkan  pemikiran Selo Sumardjan (1981), yaitu: a) Dilakukan dengan sengaja
b) Terjadi di berbagai tempat
c) Proses Berkelanjutan
d) Sifatnya Imitatif
e) Adanya hubungan kausalitas
Adapun fokus pada penelitian ini adalah  perubahan  yang  terjadi  pada birokrasi  yang  ada  pada  pemerintahan desa,  khususnya  di  Desa  Durian Demang Kabupaten Bengkulu Tengah. Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dimaksudkan  untuk memperoleh  data  yang  relevan  dan akurat  dengan  masalah  yang  dibahas. Tekhnik  pengumpulan  data  tersebut adalah observasi, wawancara mendalam, FGD, dan dokumentasi. FGD dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat,  perangkat  desa,  anggota masyarakat  dan  pengurus  organisasi- organisasi  di  Desa  Durian  Demang Kecamatan  Karang  Tinggi  Kabupaten Bengkulu  Tengah.  FGD  dimasudkan untuk  memperoleh  masukan  maupun informasi
mengenai suatu permasalahan  yang  bersifat  lokal  dan

## MIMBAR
spesifik. Penyelesaian tentang masalah ini ditentukan setelah masukan diperoleh  dan  dianalisa.  FGD  dalam penelitian ini akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan . Penelitian telah dilakukan selama  6  bulan.  Dimana  penelitian  ini dilakukan  di  Desa  Durian  Demang, Kecamatan  Karang  Tinggi  Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini melibatkan  kepala  desa  dan  aparatur desa,  serta  pengelola  BUM  Desa sebagai  informan  penelitian.  Adapun hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti  berdasarkan  aspek  penelitian, sebagai berikut:

## Dilakukan dengan sengaja
Perubahan  yang  terjadi  tidak hanya  mencakup  perubahan  fisik  desa saja,  tetapi  juga  pembangunan  non fisik. Seperti yang diketahui perubahan  yang  dilakukan  dengan sengaja  merupakan  perubahan  yang terjadi dengan perencanaan. Demikian halnya  di  Desa  Durian  Demang Kabupaten Bengkulu Tengah. Dimana perubahan  di  Desa  Durian  Demang terjadi  dengan  kesengajaan,  dengan tujuan peningkatan kesejahteraan desa.  Adanya  undang-undang  No.6
tahun  2014  tentang  Pemerintahan Desa, setiap desa di seluruh Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, baik  perubahan  secara  fisik  desa maupun  perubahan  secara  non  fisik desa.  Hal  tersebut  dibenarkan  oleh kepala  desa  Durian  Demang,  yang menyebutkan  bahwa  perubahan  di desa  Durian  Demang  tidak hanya  dari segi  perubahan  fisik  saja,  melainkan juga  terjadi  perubahan  non  fisik. Seperti  perubahan  pada  peningkatan sumber  daya  manusia  (warga  desa). Warga  desa  Durian  Demang  sudah mulai  mampu  untuk  mengembangkan usaha pertanian.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh  Pak  Wandy  selaku  perangkat desa, yang menyebutkan bahwa perubahan di Desa ini sudah ada sejak lama,  apalagi  sekarang  ini.  Banyak perubahan  yang  terjadi  baik  fisik  dan
juga non fisik.
Berdasarkan  hasil  wawancara tersebut dapat diketahui bahwa perubahan yang terjadi di Desa Durian Demang terjadi perubahan secara fisik dan  juga  non  fisik.  Perubahan  secara fisik  seperti  pembangunan  fasilitas desa  yaitu  kantor  desa  pada  tahun 2019 sudah selesai dibangun berdasarkan  anggaran  dana  desa  pada tahun  2018,  selain  itu,  jalan  desa sudah  mulai  dibenahi  dan  diperbaiki. Untuk  pembangunan  fisik  juga terjadi secara  signifikan,  dimana  di  Desa Durian Demang juga dibangun Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Untuk pembangunan  secara  non  fisik,  yaitu: masyarakat  desa  Durian  Demang  juga sudah mulai berinovasi dalam mengelola BUM Desa dengan mengolah  hasil  pertanian  yaitu  kopi.
Pada  tahun  2019  juga,  Desa  Durian Demang  mengubah  nama  destinasi wisata  menjadi  DEWI  DUMANG (Desa Wisata Durian Demang).
Perencanaan perubahan yang terjadi di Desa Durian Demang.

## Terjadi di berbagai tempat
Perubahan yang terjadi di Desa Durian
Demang  juga  terjadi  di  tempat  lainnya.
Perubahan kebijakan mengenai
pemerintahan  desa  telah  menimbulkan dampak  yang  positif  terhadap  desa. Demokrasi  di  desa  sejak  diterbitkannya undang-undang  nomor  6  tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Desa,  sudah  berjalan sesuai  harapan,  antara  lain;  (1)  BPD  di Desa  Durian  Demang  sudah  memiliki kekuasaan  dan  fungsi  yang  jelas,  sesuai dengan  UU  No.6  Tahun  2014.  (2)  Sudah terdapat  penopang  suprastruktur  kekuasaan politik  yang  menopang  BPD  dan  tidak hanya  memiliki  kekuatan  berdasar  dari politis  warga  desa  saja.  (3)  Fungsi  sebagai lembaga  perwakilan  dan  kontrol  dalam proses  penyelanggaraan  pemerintahan  desa sudah  diatur  secara  signifikan  di  dalam peraturan perundang-undangan, dan memiliki dasar hukum yang jelas.
Tetapi, kekuatan dan fungsi yang  jelas dari  UU  No.6  Tahun  2014  tersebut,  tidak diimbangi  dengan  manajemen  birokrasi yang  ada  di  desa.  Birokrasi  desa  masih lebih  fokus  pada  urusan  pemerintahan  dan

## MIMBAR
politik  domestik  daripada  berpikir  untuk memodernisasi  manajemen  birokrasinya secara  profesional.  Oleh  karena  itu, birokrasi  desa  sering  menjadi  faktor penghambat  proses  akselerasi  modernisasi desa,  sebab  setiap  hal-hal  atau  kebijakan- kebijakan  Pemerintah  tingkat  atasnya  yang masuk  ke  desa,  selalu  di  filter  terlebih dahulu untuk kemudian disesuaikan dengan kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Dan proses restrospeksi desa masih terhambat dan terkendala, sehingga ini bisa menimbulkan  masalah  baru  dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

## Proses Berkelanjutan
Dalam proses penyelenggaraan negara, perubahan yang terjadi dalam pemerintahan berlangsung  secara  bertahap  dan  terus- menerus.  Demikian  juga  halnya,  pada pemerintahan  desa.  Termasuk  pemerintah Desa Durian Demang yang juga mengalami perubahan  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan  di  tingkat  desa.  Hal  ini tercermin  dalam  proses  penyelenggaraan dan realisasi anggaran dana desa.

## Sifatnya Imitatif (Bisa Dicontoh)
Perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah  desa  Durian  Demang,  juga menjadi rujukan dan contoh bagi desa-desa yang  berbatasan  langsung  dengan  desa Durian  Demang.  Perubahan  dalam  proses penyelenggaraan  pemerintahan  ini  bukan hanya terjadi pada struktur dan kewenangan saja,  tetapi  juga  terjadi  perubahan  struktur ekonomi  warga  desa  yang  terlihat  dengan adanya  BUM  Desa.  Dimana  keberhasilan BUM  Desa  Durian  Demang  dengan  unit usaha simpan pinjam  dan pengolahan kopi, juga dicontoh oleh desa lainnya yang ada di kawasan  Bengkulu  Tengah  khususnya.  Hal tersebut  merupakan  angin  segar  dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan  untuk  mencapai  kesejahteraan warga.

## Adanya hubungan kausalitas
Perubahan  dalam  pemerintahan  desa tercermin  dengan  lahirnya  BUM  Desa sebagai  akibat  pemberian  kewenangan terhadap  pemerintah  desa,  terutama  Desa Durian Demang.
Setelah terjadi gerakan reformasi pada tahun  1998,  pengaturan  mengenai  desa mengalami perubahan seiring dengan
terbitnya  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah.  UU  ini  secara  nyata mengakui  otonomi  desa.  Otonomi  yang dimiliki  oleh  desa  menurut  UU  No.  22 Tahun  1999  adalah  berdasarkan  asal-usul dan  adat  istiadatnya  bukan  berdasarkan penyerahan  wewenang  dari  Pemerintah. Sehingga  yang  disebut  Desa  atau  nama lainnya,  yang  selanjutnya  disebut  Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat- istiadat  setempat  yang  diakui  dalam  sistem
Pemerintahan  Nasional  dan  berada  di Daerah  Kabupaten.  Dengan  demikian, otonomi yang dimiliki desa adalah Otonomi Asli,  yaitu  otonomi  yang  berdasarkan  asal- usul  dan  adat-istiadat  setempat.  Sehingga dalam  kenyataannya  pasti  akan  timbul berbagai  keanekaragaman,  baik  dari  segi nama,  susunan  pemerintahan,  maupun bentuk-bentukan  geografisnya.  Tegasnya, terdapat  keadaan-keadaan  khusus  yang berbeda  satu  dengan  yang  lainnya.  Dari sinilah sebenarnya prinsip-prinsip "Kebhinekaan"  itu  ada  dan  berkembang secara  nyata  dalam  masyarakat.  Sehingga secara  riil  hak-hak,  asal-usul,  dan  istiadat dihormati  sebagai  modal  pembangunan desa.
Dengan  terbitnya  UU  No.  22  Tahun 1999  juga  terjadi  perubahan  dalam  aspek pemerintahan  desa.  Menurut  ketentuan  di dalam  UU  No.  22  Tahun  1999  di  desa dibentuk  Pemerintah  Desa  dan  Badan
Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan  Desa.  Pemerintah  Desa sebagai unsur eksekutif dan Badan Perwakilan  Desa  sebagai  unsur  Legislatif, yang  tidak dikenal  dalam  UU  No.  5  Tahun 1979.  Dengan  konsep  pemerintahan  desa yang  seperti  ini  maka  dalam  pelaksanaan tugasnya  Kepala  Desa  bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD.
Terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 juga merubah  tata  hubungan  desa  dengan  supra desa  sebagaimana  diatur  oleh  UU  No.  5 Tahun  1979.  Perubahan  tata  hubungan tersebut  terdapat  dalam  beberapa  hal sebagai berikut:
1. Terjadi  reposisi  camat  dalam  sistem pemerintahan  di  kabupaten/kota. Apabila sebelumnya camat merupakan kepala wilayah, di dalam UU No. 22 Tahun 1999 posisi camat merupakan perangkat daerah.

## MIMBAR
Pengaturan  di  dalam  UU  No.  22
Tahun  1999  tidak  memberikan pengaturan secara tegas kewenangan camat  dalam  kaitannya  dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Dengan  pertanggungjawaban  kepala desa  kepada  BPD  maka  kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada Gubernur  melalui  Bupati  Kepala Daerah  Tingkat  II  sebagaimana diatur  dengan  UU  No.  5  Tahun 1979.
3. Desa  dapat  melaksanakan  tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten. Hal ini tidak diatur dalam UU No. 5 Tahun 1979. Pengaturan  mengenai  desa  kembali mengalami perubahan seiring dengan terbitnya  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan mengenai desa di dalam UU No. 32 Tahun 2004 kemudian ditindaklanjuti oleh PP No. 72  Tahun  2005  tentang  Desa.  Dalam  hal kewenangan  secara  prinsipil  tidak  ada perubahan yang mendasar dalam pengaturan  mengenai  kewenangan  desa. Sama  halnya  dengan  UU  No.  22  Tahun
1999,  desa  memiliki  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul dan  adat-istiadat  setempat  yang  diakui dalam  sistem  Pemerintahan  Nasional  dan berada di Daerah Kabupaten, yang dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 7 PP
No.  72  Tahun  2005  bahwa  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan desa mencakup:
1. Urusan  pemerintahan  yang  sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  kabupaten/kota  yang diserahkan  pengaturannya  kepada desa;
3. Tugas  pembantuan  dari  pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
4. Urusan  pemerintahan  lainnya  yang oleh  peraturan  perundang-undangan diserahkan kepada desa.
Perubahan mendasar tampak dalam  aspek  sistem  pemerintahan  baik pemerintahan  desa  maupun  dengan hubungannya  dengan  supra  desa. Menurut  UU  No.  32  Tahun  2004, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Kepala Desa  mempunyai  kewajiban  untuk memberikan  laporan  penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota,  memberikan  laporan keterangan pertanggungjawaban kepada  BPD,  serta  menginformasikan laporan  penyelenggaraan  pemerintahan desa kepada masyarakat
D. Kesimpulan Dan Saran 1. Kesimpulan
Kepala desa memimpin penyelenggaraan  pemerintahan  desa, kedudukannya  sebagai  alat  pemerintah daerah  terendah  langsung  di  bawah camat.  Tugas  kepala  desa  adalah menjalankan  urusan  rumah  tangga desanya  sendiri,  menjalankan  urusan pemerintahan,  melaksanakan  program pembangunan  baik  yang  berasal  dari pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah.  Penyelenggaraan  pemerintah desa  termasuk  didalam  pembinaan ketentraman  dan  ketertiban  di  wilayah desa. Konsep Upaya, Definisi
Pemerintah,  Pengertian  Pemerintah Desa  Dan  Perangkat  Desa  Beserta Tugasnya Dalam Pembangunan. Tugas lainnya  antara  lain  mengembangkan semangat  gotong  royong  masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa. Sehingga perubahan yang terjadi dapat mendorong  pembangunan  desa,  dan menjadikan  desa  mandiri  dengan adanya BUM Desa.

## 2. Rekomendasi/Saran
Diperlukan  pengkajian  yang lebih  mendalam  mengenai  pengukuran dampak  terkait  penerapan  otonomi daerah  terhadap  kehidupan  rakyat NKRI, dengan menggunakan instrumen  penelitian  yang  lebih  fokus pada  usaha  mendapatkan  deskripsi keadaan  yang  terjadi,  sehingga  dapat menjadi masukan bagi penyelenggaraan  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang merupakan amanah dari rakyat
NKRI dengan keanekaragaman  karakteristik.  Serta desa  mampu  menjadi  bahan  acuan untuk  melakukan  berbagai  kegiatan perubahan  seperti  kegiatan  pembinaan masyarakat untuk memahami reformasi

## MIMBAR

## birokrasi.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly.  2007.  Pokok-Pokok
Hukum  Tata  Negara  Indonesia
Pasca Reformasi. Jakarta:BIP. Atmaja.
I  Dewa  Gede.  2011.  Konsepsi  Demokrasi dalam  Bingkai  Konstitusi,  Malang:
Setara Press. Budisetyowati,.
Effendi,  Bahtiar.  2001.  Teologi  Baru
Agama  Islam:  Pertautan  Agama, Negara
dan Demokrasi. Yogyakarta: Galang Printika. Marianata, Anita. 2019. Inclusive, Responsive, Democratic Local Active  Citizens .  Journal  Policy  and Governance  Review.  Vol.3.  Issues
1  2019.  Pages  1-11.  ISSN  2580- 4820
Ndraha, Taliziduhu. 1997. Budaya Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta. P  Siagian,  Prof.  Dr.  Sondang.  1994. Patologi Birokrasi. Analisis, Indentifikasinya dan terapinya. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
Soemardjan,  Selo.  1981. Perubahan  Sosial di  Yogyakarta. Jakarta  :  Gadjah Mada University Press.
Sugiyono.  2007.  Metodologi  Penelitian Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia. Thoha,  Miftah.  2003.  Birokrasi  dan  Politik di Indonesia. Jakarta: Penerbit Raja
Grafindo.