## TANGGUNG GUGAT DIREKSI BUMD ATAS KEPUTUSAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN BUMD

## Roni Fahmi
Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana UNAIR Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya

## Abstract
BUMD is a business entity that all or most of its capital is owned by the region, and was established with the aim of providing benefits for the development of the regional economy in general, organizing public benefits in the form of providing quality goods and / or services for the fulfillment of the livelihood of the community according to conditions, characteristics, and the potential of the area concerned, based on good corporate governance. Management / management  of  BUMD  can  not be  separated  from  the  role  of  directors, because  directors  are  BUMD  organs  responsible  for  the  management  of BUMD for the interests and purposes of BUMD, and represent BUMD both inside and outside the court. The problems in this study are about how the scope  of accountability  of BUMD directors in  corporate activities and how to form the accountability  of BUMD directors for decisions that are detrimental to  BUMD finance. This research is expected to  be able to know, describe and analyze the relationship between the scope of accountability with corporate activities and the relationship between the form of accountability with decisions that cause losses.
Keywords: BUMD, Directors, Lawsuit

## Abstrak
BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah, dan didirikan dengan tujuan  untuk  memberikan  manfaat  bagi  perkembangan  perekonomian  daerah  pada  umumnya,  menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,  karakteristik,  dan  potensi  daerah  yang  bersangkutan,  berdasarkan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik. Pengelolaan/pengurusan  BUMD  tidak  bisa  dilepaskan  dari peranan  direksi,  karena  direksi  adalah  organ  BUMD  yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD  baik  di  dalam maupun  di  luar  pengadilan.    Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini  mengenai  Bagaimana  ruang  lingkup tanggung  gugat direksi BUMD dalam kegiatan korporasi dan bagaimana Bentuk tanggung gugat  direksi  BUMD  atas keputusan    yang    merugikan    keuangan    BUMD.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengetahui,  mendeskripsikan  dan menganalisis hubungan antara ruang lingkup tanggung  gugat dengan kegiatan  korporasi  dan  hubungan  antara  Bentuk tanggung gugat dengan keputusan yang menimbulkan kerugian.
Kata Kunci: BUMD, Direksi, Tanggung Gugat

## A. Pendahuluan
Indonesia menganut konsep negara hukum baru yang lebih dinamis yakni yang dikenal dengan istilah welfare state (negara kesejahteraan) atau negara hukum materiil. Konsep welfare state didalam pemerintah itu diserahi bestuurzorg yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan konsep  negara  kesejahteraan  yang  merupakan  revisi  dari  konsep  negara  pasif,  Asshiddiqie sebagaimana  dikutip  oleh  W  Riawan  Tjandra      menguraikan  bahwa  dalam  konsep  negara kesejahteraan  ini,  negara  dituntut  untuk  memperluas  tanggung  jawabnya  kepada  masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak .1
BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya    dimiliki    oleh daerah,     dan     didirikan     dengan     tujuan     untuk  memberikan     manfaat    bagi     perkembangan
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
perekonomian    daerah    pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang  dan/atau  jasa  yang  bermutu  bagi  pemenuhan  hajat  hidup  masyarakat  sesuai  kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan, berdasarkan tata kelola perusahaan  yang  baik. 2 Penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  tersebut  antara  lain  bertujuan  untuk  mendorong pengelolaan  BUMD  secara  profesional,  efisien,  dan  efektif,  serta  memberdayakan  fungsi  dan meningkatkan  kemandirian  organ  BUMD  dan  mendorong  agar  organ  BUMD  dalam  membuat keputusan  dan  menjalankan  tindakan  dilandasi  nilai  moral  yang  tinggi  dan  kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan,  serta kesadaran tanggung  jawab  sosial  BUMD  terhadap  pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD. 3
Tata kelola perusahaan yang baik tersebut ditetapkan oleh Direksi. 4 Direksi sebagai salah satu organ BUMD, adalah pihak yang melakukan dan bertanggung  jawab  atas  pengurusan  BUMD  untuk kepentingan  dan  tujuan    BUMD,  serta  mewakili  BUMD  baik  di  dalam  maupun di  luar  pengadilan sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar. 5 Pengangkatan  Direksi  BUMD  didahului  dengan  proses pemilihan Direksi yang dilakukan melalui seleksi. 6
Pengelolaan/pengurusan  BUMD  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peranan  direksi,  karena  direksi adalah  organ  BUMD  yang  bertanggung  jawab  atas  pengurusan  BUMD  untuk  kepentingan  dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.  Kegigihan direksi dalam  memimpin  BUMD  dengan  mengedepankan  prinsip-prinsip  profesionalitas,  profitabilitas, efisiensi,  dan inovasi akan  memberikan dampak positif  bagi BUMD  itu sendiri  dalam menjalankan fungsi sebagai penyelenggara layanan publik dan agen pembangunan.
Seseorang  dapat  diangkat  sebagai  anggota  Direksi,  yang bersangkutan  harus  memenuhi syarat   sebagai    berikut:   sehat    jasmani   dan rohani,  memiliki  keahlian,  integritas,  kepemimpinan, pengalaman,  jujur,  perilaku  yang  baik,  dan  dedikasi  yang  tinggi  untuk  memajukan  dan mengembangkan  perusahaan,  memahami penyelenggaraan  pemerintahan  Daerah,  memahami manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, berijazah paling  rendah  Strata  1  (S-1),  pengalaman  kerja  minimal  5  (lima)  tahun  di  bidang  manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan  paling  tinggi  55 (lima puluh  lima) tahun pada  saat  mendaftar  pertama  kali,  tidak  pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang  merugikan  keuangan negara atau  keuangan daerah, tidak sedang  menjalani  sanksi  pidana  dan tidak  sedang  menjadi  pengurus  partai  politik,  calon  kepala  daerah  atau  calon  wakil  kepala  daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
1 Henny Juliani.  2017.  Penyelesaian Tuntutan Ganti  Kerugian Negara/Daerah Terhadap  Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pejabat Lain. Jurnal Law Reform. Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017
2 ibid 3 ibid, Pasal 92 ayat (3) 4 ibid, Pasal 92 ayat (4)
Kasus  yang  dialami  oleh  direksi  dalam  kaitannya  dengan  masalah penggunaan dana dalam perusahaan.  Penyelewangan  terjadi  yang  dilakukan  oleh  Direksi  erat  kaitanya  dengan  tidak bertanggung jawabnya dalam kebijakan mengelola keuangan BUMD. Keuangan BUMD sama hanya dengan  keuangan  yang  berasal  dari  Anggaran  Daerah.      Sedangkan  BUMN  sama  hanya  dengan keuangan yang berasal dari Keuangan Negara.
Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini  mengenai  Bagaimana  ruang  lingkup  tanggung gugat  direksi  BUMD  dalam  kegiatan  korporasi  dan  bagaimana    bentuk    tanggung    gugat   direksi BUMD    atas    keputusan    yang  merugikan  keuangan  BUMD.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat mengetahui,  mendeskripsikan  dan  menganalisis  hubungan  antara  ruang  lingkup  tanggunggugat dengan  kegiatan  korporasi  dan  hubungan  antara  Bentuk  tanggung  gugat  dengan  keputusan  yang menimbulkan kerugian.
Pada  akhirnya,  pengelolaan  pertanggung  jawaban  keuangan  dan  pengembangan  BUMD hendaknya berada dibawah koordinasi Pemerintah, misalnya  Menteri   Dalam  Negeri   atau  BPKP yang    mengacu    kepada    UU  mengenai  Perseroan  terbatas    yang  berbasis    pada  hukum  bisnis (perdata).  Berkaitan  dengan  pentingnya  peranan  Direksi  dalam  memimpin  BUMD  serta  tanggung jawab  dan  resiko  yang  diembannya  dalam  mengelola  kekayaan  daerah.  Maka  penelitian  ini  akan membahas  mengenai  “Tanggung  gugat  direksi  BUMD  atas  keputusan  yang  merugikan  keuangan BUMD.”

## B.  Method
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana peneliti bertindak sebagai  instrumen  atau  kunci  utama.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami untuk subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi,  tindakan-tindakan  dan  lain-lain.  Secara  hilostik  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk kata-kata  dan bahasa,  pada  suatu kontek  yang alamiah  dan dengan  memanfaatkan berbagai  metode ilmiah. 7
5 ibid, Pasal 1 angka 18 dan Pasal 55 ayat (1)
6 ibid, Pasal 58
7 Lexy   J   Moleong, Metode   Penelitian   Kualitatif ,   Remaja   Rosdakarya, Bandung, 2005, h. 6.

## C. Analysis And Discussion
1.   Tanggung Gugat Direksi BUMD dalam Kegiatan Korporasi

## 1.1  Pengertian Tanggung Gugat
Tanggung gugat seringkali dipadankan dengan istilah yang berbahas Inggris yaitu accountable atau accountability. Dalam  hal  ini  menurut Black’s Law Dictionary  accountable diartikan  sebagai responsive. Sedangkan menurut Contemporary English-Indonesia Dictionary, accountable diartikan sebagai bertanggung jawab. Sedangkan apabila kita definisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tanggung jawab memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya sehingga kalau terjadi apa-apa  boleh  dituntut,  dipersilahkan,  diperkenankan  dan  lain  sebagainya.  Apabila  kita  coba sandingkan dengan pengertian tanggung jawab serta mencari apa beda dari keduanya.
Pembedaan istilah tanggung jawab dengan tanggung gugat yang mulanya dikenal dalam dunia akademik  hukum  dan  literatur-literatur  hokum  itu  kini  telah  masuk  dalam  materi  muatan  undang- undang.  Pengertian  terkait  tanggung gugat  salah satunya  ada di  Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  (UUAP).  Dari  keseluruhan  isi  UUAP  ada  terminologi tentang  tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  yang  terletak  pada  Pasal  1  angka  23.  Di  tengah kegamangan  terkait  konsepsi  tanggung  gugat  ini  kita  dapat  menelaah  pendapat  Peter  Mahmud Marzuki. Beliau  mengatakan, bahwa   pengertian   tanggung   jawab   dalam   arti liability diartikan sebagai tanggung  gugat  yang  merupakan  terjemahan  dari liability/aanspralijkheid , bentuk spesifik dari tanggung jawab. Menurutnya, pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan  hukum  yang  dipandang  harus  membayar  suatu  bentuk  kompensasi  atau  ganti  rugi  setelah adanya  peristiwa  hukum    atau    tindakan    hukum.    Seseorang  misalnya    harus    membayar    ganti kerugian kepada orang atau badan hukum  lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige  daad )  sehingga  menimbulkan  kerugian  bagi orang  atau  badan  hukum  lain  tersebut.
Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat .8
Pendapat Peter Mahmud Marzuki ini tidak jauh berbeda dengan pendapat ahli hukum perdata di  awal  abad  ke-20  yaitu  J.H.  Niewenhuis,  bahwa  tanggung  gugat  merupakan  kewajiban  untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma.

## 1.2  Kewenangan Direksi BUMD
Disamping  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN),  dikenal  juga  Badan  Usaha Milik Daerah (BUMD),  yang  menurut  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1962  dikenal  dengan  nama  Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan peraturan daerah, dan merupakan badan hukum, serta kedudukannya  diperoleh  dengan  berlakunya  peraturan  daerah  tersebut.  Badan  usaha  milik  daerah (BUMD) adalah suatu badan yang dikelola oleh daerah untuk menggali potensi daerah, yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan daerah tersebut.
Perusahaan  daerah  adalah  suatu  produksi  yang  bersifat  memberi  jasa,  menyelenggaraan kemanfaatan  umum  dan  memupuk  pendapatan.  Perusahaan  Daerah  bergerak dalam  lapangan  yang sesuai  dengan  urusan  rumah  tangganya  menurut  peraturan  perundangan  tentang  pemerintahan daerah.Undang-  undang  Nomor  32  tentang  Pemerintah  Daerah  Pasal  177  menyebutkan  bahwa Pemerintah  Daerah  dapat  memiliki  BUMD  yang  pembentukan,  penggabungan,  pelepasan kepemilikan,  dan/atau  pembubarannya  ditetapkan  dengan  Perda  yang  berpedoman  pada  peraturan perundang-undangan.
Pemerintah   pemegang   hak   atas   segala   kekayaan   dan   usaha Pemerintah   berkedudukan sebagai   pemegang   saham   dalam   pemodalan perusahaan.Pemerintah    memiliki    wewenang    dan kekuasaan     dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang  berwenang  melayani  kepentingan  umum  selain  mencari  keuntungan  sebagai  stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyatsebagai sumber pemasukan Negara seluruh atau sebagian besar modalnya milik Negara.Modalnya dapat berupa saham atau obligasi.Bagi perusahaan yang go publik dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank. Direksi bertanggung jawab penuh atas perusahaandan mewakili perusahaan di pengadilan.
BUMD memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1.     Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
2.    Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam
permodalan perusahaan.
3.     Pemerintah  memiliki  wewenang  dan  kekuasaan  dalam
menetapkankebijakan perusahaan.
4.       Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang.
5.     Melayani kepentingan masyarakat umum, selain mencari
keuntungan.
6.     Sebagai    stasbilisator    perekonomian    dalam    rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.
7.     Sebagai sumber pemasukan negara dan daerah (pendapatan asli daerah).
8.  Seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  milik  pemerintah  daerah,  dan  merupakan  kekayaan yang dipisahkan.
9.  Modalnya dapat berupa saham  atau obligasi  bagi  perusahaan  yang go public.
10.   Dapat  menghimpun  dana  dari  pihak  lain,  baik  berupa  bank  maupun nonbank.
11.   Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD, dan mewakili BUMD di pengadilan
8 Peter   Mahmud   Marzuki, Penelitian   Hukum,   Pengantar   Ilmu   Hukum, Kencana Prenda Media, Jakarta, 2008, h. 258
Dalam    Pasal    1    ayat    (4)    UUPT    direksi    adalah    salah    satu    organ  perseroan  yang bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan  perseroan  untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili  perseroan  baik  ke  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam anggaran dasar perseroan tersebut. Selain itu dalam Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 82 dikatakan bahwa “Kepengurusan  perseroan  dilakukan  oleh  direksi,  dan  Direksi  bertanggung  jawab  penuh  atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilana“.  Kepengurusan Direksi tidak terbatas pada memimpin dan  melakukan kegiatan  rutin  sehari-hari  saja  tapi  juga  wajib  mengambil  inisiatif  dan  merancang  strategi  demi kelangsungan  perusahaan  dimasa  yang  akan  datang  sehingga  dapat  dicapai  maksud  dan  tujuan perusahaan tersebut.
Rapat  Umum  Pemegang  Sahan  (RUPS)  adalah  forum  bagi  pemegang  saham  memperoleh keterangan  yang  berkaitan  dengan  perseroan  dari  direksi  dan/atau  dewan  komisaris,  sepanjang berhubungan  dengan  mata  acara  rapat  dan  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  perseroan. 9 Direksi  merupakan  penerima  kuasa  dari  perseroan  sesuai  dengan  kepentingannya  untuk  mencapai tujuan  perseroan  sebagaimana  telah  digariskan  dalam  ADRT  PT,  sehingga  tidak  diperkenankan melakukan sesuatu  yang tidak  atau  bukan  menjadi tugasnya. 10 Komisaris mempunyai tugas utama mengawasi  secara  umum  dan/atau  khusus  dan  memberikan  nasehat  kepada  direksi  sesuai  Pasal  1 angka 6 dan Pasal 108 ayat (1) UU PT. 11 Organ perseroan mempunyai kewajiban mewakili perseroan untuk  melakukan  hubungan  hukum  dengan  pihak  ketiga  dan  untuk  mewakili  perseroan  di  dalam pengadilan  baik  sebagai  pengggugat  maupun  sebagai  tergugat.  Organ-organ  tersebut bertanggungjawab hanya sebatas kewenangannya.
Setiap tugas dan tanggung  jawab  direksi  dalam  menjalankan perseroan harus tunduk kepada ketentuan  atau  peraturan  yang  mengatur  mengenai  perseroan  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan didirikannya  perseroan  tersebut.¹³  Direksi  dalam  menjalankan  pengurusan  perseroan  hanya  untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang diatur  dalam Pasal  92  UU  PT.¹⁴  Pada  Pasal  2  UU  PTditegaskan  bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan
maksud  dan  tujuannya  serta  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  ketertiban umum,  dan atau kesusilaan.  Selanjutnya,  pada Pasal 18  UU PT ditentukan bahwa maksud dan tujuan tersebut harus dicantumkan dalam ADRT PT sesuai dengan ketentuan
9 Jono, Hukum  Kepailitan, Cetakan  Ketiga,  Edisi  Kesatu,  Jakarta:  Sinar Grafika, 2008, h.55.
10 Achmad  Yani, Seri  Hukum  Bisnis  Perseroan  Terbatas, Jakarta:  Rajawali Pers, 1999,h.97.
11 Jono, Hukum Kepailitan, Op. Cit, h. 67.
undang-undang.  Penjelasan  pada  Pasal  18  UU  PT  disebutkan  bahwa  maksud  dan  tujuan  tersebut merupakan usaha pokok perseroan, sedangkan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar,  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengannya.  Perseroan  tidak  diperkenankan  melakukan  kegiatan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perseroan.
Pada  dasarnya  ruang  lingkup   wewenang  direksi  yang  berhubungan  dengan  tugas-tugas pengurusan perseroan itu sangat luas. Oleh karena itu, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari adanya akumulasi dan sentralisasi wewenang direksi, maka perlu adanya pembatasan wewenang  direksi.  Pembatasan  wewenang  direksi tersebut hanya  dapat dibenarkan  sepanjang  hal  itu tidak meniadakan kemandirian direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan. Sebab, pada prinsipnya tugas  pengurusan  perseroan  itu  merupakan  wewenang  otonom  direksi,  yang  terpisah  dari  segala intervensi  komisaris  dan  pemegang  saham.  Kemandirian  direksi  dalam  mengurus  dan  mewakili perseroan,  menurut  Simanjuntak  (1995:32-33),  dibatasi  oleh  undang-undang,  anggaran  dasar, kepentingan  dan  tujuan  perseroan,  asas  kewajiban  dan  kepantasan  yang  dapat  diukur  menurut kepentingan umum dan ukuran kesusilaan. Namun, secara umum wewenang direksi dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan itu dibatas oleh:
1.  Peraturan perundang-undangan, khususnya UUPT;
2.  Pembatasan-pembatasan yang tercantum dalam anggaran
dasar; dan
3.  Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
Secara singkat pembatasan wewenang direksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
Bahwa      meskipun      pada     dasarnya      direksi      suatu      PT     mempunyai  kebebasan  untuk melakukan suatu tindakan-tindakan pengurusan perseroan dalam arti luas, namun terhadap perbuatan- perbuatan tertentu undang-undang membatasi   atau   memberikan   perkecualiannya.   Pembatasan   ini misalnya menyangkut perbuatan kepemilikan ( daden van eigendo m) atau perbuatan penguasaan  ( daden van  beschikking ).  Terhadap  perbuatan-perbuatan  yang demikian itu, direksi tidak bebas memutuskan sendiri,  melainkan terlebih dahulu diwajibkan memperoleh persetujuan dari RUPS atau komisaris. Hal
ini sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) UUPT, yang menentukan bahwa direksi wajib meminta persetujuan RUPS  untuk  mengalihkan  atau  menjadikan  jaminan  utang  seluruh  atau  sebagian  besar  kekayaan perseroan.  Kewajiban  minta  persetujuan RUPS untuk dapat melakukan  perbuatan-perbuatan tersebut dalam Pasal 88 ayat (1) UUPT, menurut Rudhi Prasetya (1996:215-216), merupakan norma baru yang biasanya  dalam  anggaran  dasar  cukup  dilakukan  dengan  persetujuan  komisaris.  Di  samping  itu, ketentuan tersebut  sifatnya  memaksa ( dwingenrecht ),  dalam  arti kekuasaan RUPS yang  demikian  itu tidak boleh dihilangkan dalam anggaran dasar dan diganti menjadi kekuasaan komisaris.

## 1.3  Tanggung    Gugat    Direksi   BUMD    Atas   Kewenangan Y ang Dimilikinya
Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  merupakan  badan  usaha  yang  dikelola,  dibina  dan diawasi  oleh  pemerintah  daerah.  Sebagian  besar bahkan  secara  keseluruhan  modalnya  berasal  dari negara,  yang  diambil  dari  pendapatan  masing-masing  daerah.  Jadi  dalam  hal  ini  dapat  dikatakan bahwa BUMN sebagai cabang dari BUMN, dimana peranannya sangat penting dalam mengoperasikan dan mengembangkan bidang ekonomi daerah dan nasional.
Dalam PT terdapat 3 (tiga) organ, yakni RUPS, Direksi dm Komisaris. Direksi merupakan satu- satunya organ dalarn perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan. Ada 2 (dua) fungsi utama dari direksi suatu perseroan,  yaitu  fungsi  manajemen,  dalam  arti  direksi  melakukan  tugas memimpin perusahaan dan fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. 12
Direksi  yang  memperoleh  hak  dan  dibebani  oleh  kewajiban  untuk  memutuskan  apa  yang penting  untuk  perseroan  dan  bagaimana  melaksanakannya     berdasarkan     pertimbangan     praktis, putusannya    bila dilakukan dengan itikad baik dan tujuan yang benar, tidak terbuka bagi pengadilan untuk  ditinjau  kembali.  Keputusan  yang  diambil  melalui  dari kegiatan yang dilakukan merupakan salah  satu jalan  yang keluar  dari pikirannya sendiri,  apa yang terbaik  buat perusahaan, dan  mampu dipertanggungjawabkan didepan pengadilan.
Tindakan   direksi   tidak   hanya   berdasarakan   Peraturan   Pemerintah Nomor  54  tahun  2017 tentang  Badan  Usaha  Milik  Daerah  dan  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  ataupu  anggaran  dasar  dari  perusahaan,  tetapi  Direksi  juga  melakukan  tindakan  atas  dasar ketentuan mengenai fiduciary duty dan business judgment rule.
Direksi dapat memberikan pertimbangan terhadap rapat yang dilakukan oleh  pemegang  saham pada RUPS maupun rapat RPM pemilik modal yaitu rapat yang dilakukan oleh pemrtintahan daerah. Pengurusan dan perwakilan oleh direksi harus dijalankan sesuai prinsip ﬁduciary duty.
Fiduciary   duty.   A   duty   to   act   for   someone   else's   benefit,   while subordinating  one's personal interests to that of the other person. It is
the highest standard of duty implied by law (e.g. trustee, guardian). 13
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  Direksi  harus  bertolak  dari  landasan  bahwa tugas dan kedudukan  yang diperolehnya berdasarkan dua  prinsip  dasar,  yaitu pertama kepercayaan yang  diberikan  perseroan  kepadanya  ( fiduciary  duty ),  dan  kedua  prinsip  yang  merujuk  pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (duty of skill and care).
12 Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 34.
13 Henry Campbell Black, Op.Cit ., h.625
Kedua  prinsip  ini,  di  samping  " statutory  duties ",  menuntut  Direksi  untuk  bertindak  dengan itikad baik, berhati-hati, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua  prinsip  ini  membawa  konsekuensi  yang  berat bagi Direksi, seperti terlihat  antara lain  dalam Pasal 85  dan Pasal  90 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.
Tata kelola dan tata tanggung jawab BUMN/BUMD memiliki kapasitas hukum perdata dimana ketentuan yang mengaturnya adalah peraturan perundang-undangan  yang  bersifat  perdata.  Negara dalam  kedudukannya pada  BUMN/BUMD  adalah  sebagai  subyek  hukum  perdata,  yang  tindakan hukumnya semula dalam bentuk tugas dan kewenangan ( taak en bevoegdheid ) telah  berubah  menjadi hak  dan    kewajiban    ( bekwaamheid )  sebagai    akibat  sebuah  transaksi  horisontal  yang  tunduk sepenuhnya pada rezim hukum perdata.
Dengan    demikian    setiap    kewenangan   yang    dimiliki   oleh    Direksi Perusahaan  umum daerah  atau  Perusahaan  perseroan  daerah  bersumber  dari  Undang-Undang  maupun  Anggaran  Dasar, sehingga  menimbulkan  tanggungjawab.  Direksi  yang  sering  kali  dalam  pelaksanaan  tugasnya mengeluarkan keputusan-keputusan yang melahirkan atau tertuju atas perbuatan hukum perdata, seperti halnya melakukan Direksi yang bertindak atas nama Perusahaan melakukan Kerja Sama dengan pihak lain  untuk  mengembangkan  pengelolaan.  Keputusan  yang  sebenarnya  bersifat  administratif  dalam konteks  yang  mengakibatkan  pertanggungjawaban  harta  kekayaan  badan  hukum  sebagai  kedudukan badan hukum perdata.
Kedudukan  Direksi  dalam  pengelolaan  kepengurusan  BUMD  dianggap  sebagai  pejabat pelaksanaan pemerintahan, sehingga dalam  pengelolaannya menggunakan sebagian besar   modalnya dari  keuangan  Negara.  Berdasarkan  Penjelasan  Pasal  2  angka  7  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pada
angka 1 ditegaskan bahwa Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD merupakan penyelenggara negara.  Hal ini karena mereka termasuk ke dalam kelompok pejabat yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Pejabat-pejabat  BUMD  tersebut  bertanggungjawab  untuk  membawa BUMD sebagai agent of development dengan menggunakan paradigma business judgement rules dan prinsip good corporate governance .  Pertanggungjawaban  Direksi  tersebut  dapat  dilihat  dari  adanya  kesesuaian  dalam pengelolaan  perusahaan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  dan  prinsip-prinsip  korporasi  yang sehat.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  apabila  Direksi  dalam  melakukan  pengurusan  BUMD menimbulkan akibat kerugian keuangan BUMD dikarenakan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun  lalai,  dapat  diintepretasikan  merugikan  keuangan  negara  sepanjang  memenuhi  rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Kedudukan  Direksi  dalam  kepengurusan  dan  pengelolaan  perusahaan  umum  daerah  dan perusahaan  perseroan  daerah  bersifat  mandiri,  tidak  tunduk  pada  RUPS  dan  KPM  maupun  pada Komisaris. Atau dalam hal ini disebut sebagai Business Judgement Rule, namun ada pembatasan ialah oleh:
1.  Peraturan Perundang-undangan;
2.  Maksud dan tujuan dalam anggaran dasar;
3.  Pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar
Dalam  perwakilan  dan  tugas  kewenangannya  terdapat  pada  pasal  98  Undang-  Undang  Perseroan Terbatas berbunyi;
1. Direksi  mewakili  Perseroan  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan. (2) Dalam  hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap  anggota
Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
2.  Kewenangan  Direksi  untuk  mewakili  Perseroan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali  ditentukan lain  dalam  undang-undang  ini, anggaran  dasar,
atau keputusan RUPS.
3.  Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud  pada ayat (3) tidak boleh bertentangan    dengan ketentuan   Undang-Undang   ini   dan/atau anggaran dasar Perseroan.
Tanggunggugat  pada  perseroan  terbatas  menitikberatkan  pada  tanggungjawab  direksi  dalam mengurus  suatu perseroan.  Tanggunggugat  yang dilaksanakan  menimbulkan  konsekuensi  atau  hal- hal yan perlu dipikul oleh Direksi. Pada pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan;
1.  Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
2. Pengurusan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1),   wajib dilaksanakan setiap  anggota Direksi dengan  itikad  baik dan penuh tanggung jawab.
3.    Setiap  anggota Direksi  bertanggung  jawab  penuh  secara pribadi  atas  kerugian  Perseroan apabila  yang  bersangkutan  bersalah  atau  lalai  menjalankan      tugasnya      sesuai      dengan ketentuan   sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4.    Dalam  hal  Direksi  terdiri  atas  2  (dua)  anggota  Direksi  atau  lebih,  tanggung  jawab sebagaimana dimaksud  pada ayat (3) berlaku secara  tanggung  renteng  bagi  setiap  anggota Direksi.
5.  Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a.  kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b.  telah  melakukan  pengurusan  dengan  itikad  baik  dan  kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c.   tidak  mempunyai  benturan  kepentingan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  atas tindakan  pengurusan  yang  mengakibatkankerugian; dan
d.  telah     mengambil    tindakan     untuk    mencegahtimbul     atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6.  Atas  nama  Perseroan,  pemegang  saham   yang  mewakili paling sedikit  1/10  (satu  persepuluh)  bagian  dari  jumlah  seluruh  saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
7.  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.
Tanggung  gugat  yang  dilakukan  secara  tanggung  renteng  bagi  setiap  anggota  Direksi. Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul,  menjamin,  menyatakan ketersediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti,  rangkaian,  untaian. 14 Tanggung  renteng  didefinisikan  sebagai  tanggung  jawab  bersama diantara  anggota  dalam  satu  kelompok  atas  segala  kewajiban  terhadap  koperasi  dengan  dasar keterbukaan dan saling mempercayai. 15
Dalam  pelaksanaan  tanggunggugat  ini  dilakukan  secara  permanen,  yaitu  Karen  a  dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan,   sehingga   secara   hakikatnya sudah   melekat   sejak
sesorang  diangkat  menjadi  pejabat  Direksi.  Nilai  yang  terkandung  dalam  sistem  tanggung  renteng adalah 16 ;
a.   Kekeluargaan dan kegotong royongan.
b.  Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
c.    Menanamkan  disiplin,  tanggung  jawab  dan  harga  diri  serta  rasa  percaya  diri  kepada anggota.
d.  Secara  tidak  langsung  menciptakan  kader  pimpinan  di  kalangan anggota.
Sedangkan dalam  pelaksanaan  terdapat  Pengecualian  terhadap tanggung  jawab  secara renteng oleh anggota direksi terjadi apabila dapat membuktikan:
1.  Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2.  Telah melakukan  pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3.  Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung mapun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
14 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (http://kbbi.web.id/, 2016), diakses 10 November 2016.
15 Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.
4. Telah   mengambil   tindakan   untuk   mencegah   timbul   atau berlanjutnya kerugian  tersebut.
Mekanisme  Tanggung  Renteng  dilakukan  secara  2  macam  jenis  yaitu,  (1)  mekanisme Pengambilan Keputusan, pengambilan ini dilakukan dengam melibatkan seluruh anggota Direksi. (2) Mekanisme  Kontrol,  membuat  anggota  Direksi  wajib  malakukan  tanggungjawab  dan  menanggung beaban atas tindakan kepengurusan dan pengelolaan BUMD.

## 2.   Tanggung    Gugat    Direksi    BUMD    Atas    Keputusan    Yang Merugikan BUMD
2.1  Produk Hukum dalam BUMD
Pembentukan BUMD yang dalam rangka mendorong pembangunan daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan mendapatkan modal dasar pembentukan dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD).  Peraturan  daerah  pembentuk BUMD  dan Kebijakan  yang  ada  di  dalam    BUMD  dipegang  sepenuhnya  dipegang      Kelapa  Daerah  yang kedudukan  hukum  bersangkutan  BUMD.  Kepala  Daerah  pemegang  kekuasaan dalam  pengelolaan
keuangan  daerah  dan  mewakili  Pemerintah  Daerah  dalam  kepemilikan  Kekayaan  Daerah  Yang Dipisahkan.
Adanya  kewenangan  yang  besar  dari  pemerintahan  daerah  yang dalam pengelolan BUMD ini  dilakukan  oleh  Kepala  Daerah  memberikan  kewenangan  dalam  pengambilan  keputusan  atas pengelolaan BUMD. Kewenangan pengambilan keputusan yang  dimiliki tersebut berdasar atas target kinerja  BUMD,  Klasifikasi  hasil  pengelolaan  Kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  sesuai  jenis  bidang usaha BUMD, dan laporan keuangan BUMD.
Pengelolaan  BUMD  tidak  hanya  dipegang  sepenuhnya  oleh  Kepala  Daerah,  Karena  jenis BUMD  merupakan  perusahaan  Umum  daerah  ataupun  perusahaan    perseroan    daerah    maka mengenal    adanya    komisaris,    direksidan/atau dewan  pengawas  dari  perusahaan  BUMD  tersebut. Atau dalam hal ini organ pengelola BUMD, dijelaskan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha  Milik Daerah, menyatakan organ BUMD  jenis (1) Perusahaan umum  Daerah  terdiri  atas KPM  (perwakilan  pemerintahan daerah),  Dewan  Pengawas dan Direksi. Sedangkan pada (2) perusahaan perseroan daerah terdiri atas RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Komisaris dan Direksi.
Kemudian  dari  organ-organ  tersebutlah  pengelolaan  dan  kepengurusan  BUMD  berjalan berdasarkan  tujuan  kebutuhan  daerah  dari  aspek  pelayanan  umum  dan kebutuhan  masyarakat.  Dari organ  yang  ada  terdapat  tugas  dan  fungsi  masing-masing  seperti  halnya  mengambil  keputusan  atau kebijakan yang ada di dalam BUMD.
16 Andriani S.  Soemantri, dkk,  Bunga  Rampai Tanggung  Renteng,  (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), 37.
Produk  hukum  dalam  BUMD  dilakukan  oleh  organ  yang  menjalankan  pengelolaan  dan kepengurusan  dari  BUMD.  Produk  hukum  yang  dikeluarkan  tersebut  berdasar  atas  kebutuhan  dan kepentingan  dari  perusahaan,  seperti halnya  yang dikeluarkan  lewat Keputusan hasil rapat tahuanan atau  harian  yang  lakukan  oleh  pengelola  perusahaan  BUMD  tersebut.  Keputusan  yang  diambil  oleh organ  tersebut  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  organ  masing-  masing  dan  tindakan  pengambilan keputusan  dilandasi  nilai  moral  yang  tinggi  dan  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan, serta  kesadaran  tanggung  jawab  sosial  BUMD  terhadap  pemangku  kepentingan  maupun  kelestarian lingkungan di sekitar BUMD
Adapun  salah  satu  Keputusan  yang  menjadi  Perbuatan  Hukum  atas BUMD  ialah  seperti Keputusan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Kerja sama dengan pihak lain, keputusan pengelolaan dana  ataupun  pengembangan  usaha  BUMD  terhadap  usaha  masyarakat  mikro  serta  kebutuhan penanaman modal atau investasi dan pelayanan publik. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masamasa yang akan datang.

## 2.2  Hakikat Keputusan Direksi BUMD
Direksi diberi dua fungsi dalam mengemban tugasnya,  yaitu fungsi pengurusan (manajemen) dan  fungsi  perwakilan  (representasi).  Fungsi  pengurusan  seorang  direksi  dilakukan  ketika  direksi mengemban tugasnya sebagai seorang yang mengurus perseroan sehari-hari. Fungsi perwakilan adalah tugas  direksi  mewakili  perseroan  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan.  Begitu  besar  dan  luas keweangan  seorang  direksi  perseroan.  Tugas  yang  diemban  oleh  direksi  ini  harus  dijaga  dan dilaksanakan  sebaik-  baiknya.  Kewenangan  yang  diperoleh  direksi  dari  para  pemegang  saham ( shareholder )  didasarkan  atas  kepercayaan  ( fiduciary )  untuk  mengurus  perseroan  demi  kepentingan perseroan,  bukan  demi  kepentingan  pemegang  saham  atau  pihak  tertentu.  Fidusia  ( fiduciary )  dalam bahasa  latin  dikenal  sebagai fiduciarus yang  bermakna  kepercayaan.  Secara  teknis  dapat  dimaknai sebagai memegan suatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang .17
Seorang direksi  tidak dapat dimintai pertanggungjawaban  secara pribadi atas tindakan  yang telah dilakukannya dalam kedudukannya sebagai direksi, apabila ia meyakini bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi perseroan dan dilakukan secara jujur, beritikad baik, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Direksi tidak akan dimintai pertanggungjawaban walaupun salah mengambil keputusan ( mere errors of judgement ) ketika direksi beritikad baik dan penuh kehati- hatian dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan membantu direksi karena hakim tidak diperbolehkan melakukan penilaian bisnis yang berbentuk second guess 17 Ridwan Khairandy, Perseroan  Terbatas Doktrin,  Peraturan  Perundang- undangan dan Yurisprudensi, Edisi Revisi, Total Media, Yogyakarta, 2009, h. 204.
terhadap    keputusan    bisnis    yang    diambil    oleh    direksi    sesuai    dengan    teori  keputusan  bisnis ( business  judgement  rule ). 18 Setiap  keputusan  direksi  yang  diambil  dilindungi  oleh business judgement  rule ,  namun  direksi  tetap  harus  beritikad  baik,  berhati-hati,  dan  penuh  loyalitas  dalam menjalankan kepengurusan perseroan.

## 2.3  Bentuk   Tanggung   Gugat   Direksi   Atas   Keputusan   Yang Merugikan
` Hukum     merupakan      cermin      yang      memantulkan     kepentingan  masyarakat.  Karena kepentingan  masyarakat  selalu  berubah,  maka  secara operasional hukum juga dituntut untuk selalu mengubah dirinya. Apabila dilihat secara sosiologis perangkat aturan hukum telah menjelmakan dirinya menjadi  responsive  law  brarti  yang  termaju  dalam  fase  perkembangan  hukum  karena  hukum berkembang dari represissve law menjadi autonomous law dan kemudian  berbentuk responsive  law, 19 bahkan  saat ini hukum  yang sedang dikembangkan kearah hukum yang progresif atau progresive law.
Dalam  merespons  kepentingan  masyarakat,  hukum  tidak  selalu  menyediakan  perangkatnya  persis seperti  apa  yang  terjadi  dalam  masyarakat  bahkan  lebih  dari  itu  hukum  harus  juga  memberi  bentuk kepada  masyarakat,  yakni menyediakan platform kearah tujuan pembangunan  masyarakat itu  sendiri. Dalam konteks ini,  hukum  dikenal dengan istilah “tool of social engineering” 20 . Dalam dunia hukum bisnis,  tensi terhadap  perubahan  hukum  cukup  tinggi,  karena bisnis  sendiri  berkembang  begitu cepat sedangkan hukum bisnis (perangkat peraturannya) seringkali tertinggal .21
Secara konseptual,  BUMD  didirikan  atas dasar  dualisme  fungsi  dan peranan,  yang  keduanya sangat  sulit,  jika  tidak  dapat  dikatakan  mustahil,  untuk  dipadukan.  Seperti  BUMN,  ia  punya  tugas dalam  mengembangkan  perekonomian  daerah  melalui  peranannya  sebagai  institusi public  service. Namun pada saat yang sama, BUMD juga
diharapkan  mampu  menghasilkan  laba  dari  usahanya  selaku  pelayan  masyarakat.  Secara  implisit,
BUMD  dijadikan  sumber  dana  APBD.  Dalam  ketentuan,  BUMD  diwajibkan  menyetorkan bagian labanya sebagai dana pembangunan daerah sebesar 55%  dari  laba  bersih  tahunan . Dalam  tataran operasionalnya,  peran  dan  fungsi  ini  dilaksanakan  secara  distortif.  Fungsi service lama-kelamaan bergeser sebagai fungsi ekploitatif.
18 Munir    Fuady, Doktrin-doktrin    Modern    Dalam    Corporate    Law, Op.cit. ,hlm. 48. 19 Bernad  L  Tanya,  Simanjuntak,  Yoan  N,  Hage,  Markus  Y,  2006, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Surabaya, CV Kita, h.70
20 Munir Fuady, 1994, “Potret Hukum Bisnis Kita Dewasa Ini”, Surat kabar Bisnis Indonesia , 15 Oktober 1993, dalam : Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Bagian Kesatu , Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 1. 21 Ibid.
Keberadaan  PT  BUMD  setelah  berubah  bentuk  dari  PD  hanya  akan  eksis  dan  berkelanjutan tidak  hanya  didukung  oleh  regulasi  yang  jelas namun  yang  terpenting  adalah  penempatan  orang- orang  yang tepat (dalam  hal  ini adalah tentang SDM) pada organ perusahaan, khususnya pada direksi dan komisaris.
Istilah  GCG  semakin  populer  dan  mendapatkan  tempat  di  bidang  hukumkorporasi  karena terwujud dalam dua keyakinan, yaitu : Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua,
krisis ekonomi dunia, di kawasan Asia dan  Amerika  Latin  yang diyakini  muncul  karena kegagalan penerapan GCG. 22
Penerapan  prinsip-prinsip  GCG  dapat  menciptakan  suasana  kondusif  bagi  kelancaran pengelolaan bisnis perusahaan, termasuk meningkatkan daya saing.  GCG  menjadi  salah  satu  daya tarik  investor  dan  para  kreditor  untuk mau meminjamkan dananya kepada perusahaan.
Good  corporate  governance  memiliki  nilai-nilai  positif  untuk  menjaga  konsistensi    serta profesionalisme   perusahaan   dalam   melakukan   berbagai macam  tindakan  menuju  kearah  kinerja yang  lebih  baik.  Hal  ini  didasarkan  bahwa  dalam  GCG  terdapat  empat  prinsip,  yaitu  pinsip kewajaran, keterbukaan informasi, dapat dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban. 23
Sebagian besar perusahaan yang tidak stabil, disebabkan oleh sikap dan cara pengelolaan yang tidak menerapkan nilainilai GCG secara tepat sehingga  untuk  menjaga  agar perusahaan  tetap  stabil, maka semua  kekuatan sumber daya perusahaan secara keseluruhan dan  utuh harus  mampu menjaga efektivitas,  efisien dan produktivitas dari asset–liability–equity perusahaan, termasuk cash  flow dan profit  perusahaan  dalam  keseimbangan  yang  tepat  dengan  cara-cara  pengelolaan  yang  patuh  pada penerapan prinsip-prinsip GCG.
22 Dyah  Permata  BudiAsri,  “Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  Dalam  UU  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang PT', tersedia di website http://janabadra.cic.id/ujb/00-2411-7401-pdf), diakses pada tanggal 14 Januari 2020.
23 Ibid.
korporasi  yang  terkait  dengan  etika  dan  moral  serta  nilai-nilai  penerapan prinsip-prinsip GCG.
Peranan  GCG  selain  dapat  membuat  perusahaan  menjadi  kuat  dankokoh  juga  dapat melakukan  semua    kewajibankewajibannya  kepada  para  pemegang  saham  maupun  stake  holders seperti  gaji  karyawan,  biaya-biaya  opersional  rutin,  biaya bunga pinjaman,  baik  biaya- biaya tetap maupun biaya- biaya  tidak  tetap  lainnya,  dengan  melalui  sistem  dan  kultur  atau  budaya

## D. Conclusion
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  saya  jelaskan  pada  penelitian  ini berdasarkan kajian dan analisis di atas adalah sebagai berikut :
12.Tata kelola dan tata tanggung jawab  BUMN/BUMD memiliki kapasitas hukum perdata dimana ketentuan yang mengaturnya adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat perdata. Negara dalam kedudukannya
pada  BUMN/BUMD  adalah  sebagai  subyek  hukum  perdata,  yang  tindakan  hukumnya  semula dalam  bentuk  tugas  dan  kewenangan  ( taak  en  bevoegdheid )  telah  berubah  menjadi  hak  dan kewajiban  ( bekwaamheid )  sebagai  akibat  sebuah  transaksi  horisontal  yang  tunduk  sepenuhnya pada  rezim  hukum  perdata.  Dengan  demikian  setiap  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Direksi Perusahaan  umum  daerah  atau  Perusahaan  perseroan  daerah  bersumber  dari  Undang-Undang maupun  Anggaran  Dasar,  sehingga  menimbulkan    tanggungjawab.    Direksi    yang    sering    kali dalam  pelaksanaan  tugasnya  mengeluarkan  keputusan-keputusan  yang  melahirkan  atau  tertuju atas  perbuatan  hukum  perdata,  seperti  halnya  melakukan  Direksi  yang  bertindak  atas  nama Perusahaan  melakukan  Kerja  Sama  dengan  pihak  lain  untuk  mengembangkan  pengelolaan. Keputusan  yang  sebenarnya  bersifat  administratif  dalam  konteks  yang  mengakibatkan pertanggungjawaban harta kekayaan badan hukum sebagai kedudukan badan hukum perdata. 13. Mengingat Perusahaan Daerah berada pada dua ranah hukum yaitu hukum public  dan  hukum  privat,  maka  kewenangan  dan  tanggung  jawab  berkaitan  dengan perusahaan daerah  meliputi:  Ranah  hukum  publik  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  dan  tanggung jawab  terhadap  segala  kegiatan,  penguasaan  dan  pengurusan  perusahaan  daerah,  sepanjang berkaitan  dengan  pembentukan,  kepemilikan  modal,  dan  pengawasan  perusahaan  daerah. Sedangkan  Ranah  hukum  privat  direksi  selaku  organ  perusahaan  memiliki  kewenangan  dan tanggung  jawab  penuh  dalam  menjalankan  kegiatan  operasional  perusahaan  daerah  dalam  hal berinteraksi  dengan  pihak  ketiga  seperti  mengadakan  perjanjian,  mewakili  perusahaan  baik  di dalam maupun di luar pengadilan.

## Bibliography
Achmad  Yani, Seri  Hukum  Bisnis  Perseroan  Terbatas, Jakarta:  Rajawali  Pers, 1999,h.97.
Andriani   S.   Soemantri,   dkk,   Bunga   Rampai   Tanggung   Renteng,   (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001), 37
Bernad  L  Tanya,  Simanjuntak,  Yoan  N,  Hage,  Markus  Y,  2006, Teori  Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Surabaya, CV Kita, h.
70
Dyah  Permata  BudiAsri,  “Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance  Dalam  UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT', tersedia di website http://janabadra.cic.id/ujb/00-2411-7401-pdf),   diakses pada   tanggal   14 Januari 2020.
Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), 36.
Henny Juliani. 2017. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pejabat Lain. Jurnal Law Reform. Volume 13, Nomor 2, Tahun 2017 Henry Campbell Black, Op.Cit ., h.625 Jono, Hukum Kepailitan, Cetakan Ketiga, Edisi Kesatu, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.55. & 67 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, h. 6. Munir Fuady, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law, Op.cit. ,hlm. 48.
Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 34.
Munir  Fuady,  1994,  “Potret  Hukum  Bisnis  Kita  Dewasa  Ini”, Surat  kabar  Bisnis Indonesia , 15 Oktober 1993, dalam : Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Bagian Kesatu , Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 1.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenda Media, Jakarta, 2008, h. 258
Pusat  Bahasa,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Online,  (http://kbbi.web.id/,  2016),  diakses  10 November 2016.
Ridwan  Khairandy, Perseroan  Terbatas  Doktrin,  Peraturan  Perundang-undangan  dan Yurisprudensi, Edisi Revisi, Total Media, Yogyakarta, 2009, h. 204.