Konseling Lintas Budaya dalam Perspektif Budaya Indonesia
Syahril rilmpd@gmail.com
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Abstrak: Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  tingkat  keragaman budaya  yang  sangat  kompleks.  Seiring  dengan  perubahan  dan  perkembangan yang  terjadi  dalam  masyarakat  khususnya  pada  era  globalisasi  ini,  pertemuan serta benturan-benturan budaya seringkali tidak dapat dihindarkan. Hal ini akan berdampak  pada  layanan  bimbingan  dan  konseling  yang  menyebabkan “Perjumpaan  budaya”  ( cultural  encounter )  antara  konselor  dan  klien  yang berbeda  budaya  tidak  dapat  dihindari.  Untuk  itu,  seorang  konselor  dituntut untuk  memiliki  kepekaan  budaya  dan  melepaskan  diri  dari  bias-bias  budaya, mengerti  dan  dapat  mengapresiasi  diversitas  budaya,  dan  memiliki keterampilan-keterampilan  yang  responsif  secara  kultural,  karena  dalam konseling  lintas  budaya  yang  melibatkan konselor dan klien  yang  berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, sangat rawan terjadinya bias-bias budaya menyebabkan  konseling  tidak  berjalan  efektif.  Dalam  konteks  budaya Indonesia  salah  satu  komponen  budaya  yang  perlu  menjadi  perhatian  seorang konselor  adalah  yang  berkaitan  dengan  orientasi  nilai  budaya,  yang  disebut oleh  Koentjaraningrat  sebagai  mentalitas.  Pemahaman  terhadap  orientasi  nilai budaya  ini  akan  sangat  membantu  seorang  konselor  dalam  memberikan bimbingan dan konseling kepada kliennya secara efektif.
Kata Kunci : Bimbingan Konseling, Lintas Budaya
A. Pendahuluan
Indonesia merupakan negara  yang  memiliki  tingkat keragaman  budaya  yang  sangat kompleks atau dikenal juga dengan  mayarakat  multikultural. Masyarakat  multikultural  dapat diartikan sebagai sekelompok manusia  yang  tinggal  dan  hidup menetap  di  suatu  tempat  yang memiliki  kebudayaan  dan  ciri khas  tersendiri  yang  menjadi  ciri khas yang berbeda dengan masyarakat  lainnya.  Dari  sini kemudian muncul istilah multikulturalisme yang pada dasarnya  adalah  pandangan  dunia yang kemudian dapat diterjemahkan  dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan  tentang  penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas,  dan  multikultural  yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat  juga  dipahamni  sebagai pandangan  dunia  yang  kemudian diwujudkan  dalam “politics  of recognition” (Azyumardi  Azra,
2007). Dengan demikian multikulturalisme mencakup suatu pemahaman,  penghargaan  dan penilaian  atas  budaya  seseorang,
serta penghormatan dan
keingintahuan tentang budaya etnis  orang  lain.  Dari  pengertian ini  dapat  disimpulkan  bahwa  inti dari multikulturalisme adalah
penerimaan dan penghargaan terhadap  suatu  kebudayaan,  baik kebudayaan sendiri maupun kebudayaan  orang  lain.  Setiap orang  ditekankan  untuk  saling menghargai dan menghormati setiap  kebudayaan  yang  ada  di masyarakat.  Apapun  bentuk  suatu kebudayaan  harus  dapat  diterima oleh setiap orang tanpa membeda- bedakan  antara  satu  kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.
Multikulturalisme di Indonesia  merupakan  akibat  dari kondisi  sosio-kultural  maupun geografis  yang  begitu  beragam dan luas. Secara geografis, Indonesia  memiliki  banyak  pulau dimana stiap pulau tersebut dihuni oleh  sekelompok  manusia  yang membentuk  suatu  masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah  sebuah  kebudayaan mengenai  masyarakat  itu  sendiri. Tentu  saja  hal  ini  berimbas  pada keberadaan kebudayaan yang sangat  banyak  dan  beraneka ragam. Dalam  kaitannya  dengan bimbingan dan konseling, khusunya dalam konteks Indonesia,  seorang  konselor  tidak dapat  mengabaikan  klien  yang memiliki  latar  belakang  budaya yang beragam. Dalam memberikan  layanan  bimbingan dan  konseling,  tidak  tertutup kemungkinan  seorang  konselor akan  berhadapan  dengan  klien yang  berbeda  baik  dalam  hal kepribadian,  nilai,  moral  maupun budaya.  Dalam  hal  ini,  seorang konselor
perlu memberikan penghargaan  serta  penilaian  atas budaya  yang  dianut  klien  tanpa meremehkan  atau  memojokkan
kebudayaannya. Dengan demikian relasi konseling tidaklah sederhana. Konselor harus memiliki kesadaran adanya perbedaan  karakteristik  (pribadi, nilai, moral, budaya) antara dirinya  dengan  kliennya,  serta menghargai  keunikan  kliennya. Perbedaan–perbedaan  ini  akan mempengaruhi  proses  konseling. Di  sinilah  perlunya  konseling berwawasan  lintas  budaya,  yaitu konseling  yang  mangakomodasi adanya  perbedaan  budaya  antara konselor  dan  klien.  Konseling berwawasan  lintas  budaya  akan mengeleminir kemungkinan munculnya perilaku konselor yang menggunakan  budayanya  sendiri
(counselor  encaptulation) sebagai acuan dalam proses konseling.
Perbedaan  budaya  akan
menyebabkan  pula  pemahaman dan cara tersendiri dalam menjalin komunikasi dalam pemberian pelayanan bimbingan dan konseling. Dipandang dari perspektif budaya, situasi konseling adalah sebuah perjumpaan kultural antara konselor  dengan  klien.  Oleh karena itu, konselor perlu memiliki  kepekaan  budaya  agar dapat  memahami  dan  membantu klien sesuai dengan  konteks budayanya. Konselor yang demikian  adalah  konselor  yang menyadari  benar  bahwa  secara kultural, individu
memiliki karakteristik yang unik dan dalam proses  konseling  akan  membawa karakteristik  tersebut.  Artikel  ini akan  mencoba  membahas  tentanf pentingnya  pemahaman  konseling lintas  budaya  dalam  perspektif keragaman  budaya  di  Indonesia
sebagai salah satu landasan dalam bimbingan  dan  konseling  yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang konselor atau para pendidik dalam memberikan
layanan  dan  bimbingan  konseling kepada klien atau siswanya.

## B. Pembahasan
1. Pengertian  Konseling  Lintas Budaya Konseling  lintas  budaya merupakan suatu proses konseling yang melibatkan antara  konselor  dan  klien  yang berbeda budayanya dan dilakukan dengan memperhatikan  budaya  subyek yang  terlibat  dalam  konseling. Konseling lintas budaya melibatkan  konselor  dan  klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan karena itu proses konseling sangat  rawan  oleh  terjadinya bias-bias  budaya  pada  pihak konselor  yang  mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif.  Agar  berjalan  efektif,
maka  konselor  dituntut  untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan  diri  dari  bias-bias budaya,  mengerti  dan  dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang  responsif  secara  kultural. Dengan demikian, maka konseling  dipandang  sebagai “Perjumpaan budaya” ( cultural encounter ) antara konselor dan klien  (Supriadi,  2001:  6).
Dengan memperhatikan budaya, maka konseling merupakan  pemaduan  partner secara  meningkat  dari  budaya
yang berbeda baik  antara kelompok  bangsa,  kelompok etnik, atau kelompok- kelompok yang peranan mereka secara budaya dibedakan. Konsekuensinya adalah konselor harus mengetahui aspek-aspek khusus  budaya  dalam  proses konseling  dan  dalam  gaya konseling tertentu mereka, sehingga mereka dapat menanganinya secara lebih terampil dengan variabel budaya itu (Jumarin,  2002: 29- 30). Pembahasan tentang persoalan konseling dalam konteks  budaya  tidak  dapat dilepaskan  dari  pembahasan tentang  budaya  dalam  konteks psikologi, karena dasar pijakan keilmuan  konseling  berakar dari psikologi. Terdapat
beberapa  ciri  khas  budaya dalam  konteks  Psikologi  yaitu; (1)  budaya  sebagai  sebuah konsep  abstrak;  aspek  budaya yang dapat diamati sesungguhnya bukanlah budaya  itu  sendiri  melainkan perbedaan  perilaku  manusia dalam  aktivitas  dan  tindakan,
pemikiran, ritual, tradisi,
maupun material sebagai produk  dari  kelakuan  manusia, (2)  budaya  sebagai  konseptual kelompok;  budaya  ada  ketika terjadi pertemuan antar
manusia,  yang  di  dalamnya akan  membuahkan  pola-pola adaptasi dalam
perilaku, norma, keyakinan, maupun pemikiran dan atau ide, dan (3) budaya  diinternalisasikan  oleh anggota kelompok; budaya
adalah produk yang dipedomani oleh individu yang disatukan dalam sebuah kelompok, maka budaya adalah alat  pengikat  dari  individu- individu  yang  memberi  ciri khas keanggotaan suatu kelompok yang berbeda dengan  individu-individu  dari kelompok budaya  lain. Budaya diinternalisasikan  oleh  seluruh individu  anggota  kelompok sebagai tanda keanggotaan kelompok,  baik  secara  sadar maupun naluriah tidak disadari. (Matsumoto, 1996 : 20). Berdasarkan pada tiga ciri khas budaya  di  atas,  budaya  dapat didefinisikan sebagai seperangkat sikap, nilai, keyakinan dan perilaku, pemikiran  dan  atau  ide  yang dimiliki oleh sekelompok orang  yang  akan  mengalami perubahan secara kontinyu melalui proses komunikasi (Berger dan Thomas Luckmann, 1991: 66). Budaya sebagai konstruk  individual  dan  sosial memuat  sistem  nilai  budaya ( cultural  value  system )  dan dalam konteks psikologi berpespektif budaya sistem nilai  budaya  merupakan  hal yang  mendasari  sikap  dan perilaku. Menurut Koentjaraningrat  sistem  nilai budaya merupakan tingkat paling tinggi dan paling abstrak dari  adat  istiadat.  Nilai-nilai budaya  merupakan  konsep- konsep  mengenai  sesuatu  yang hidup  dalam  alam  pikiran sebagian  besar  dari  warga suatu masyarakat. Nilai budaya
merupakan
hal-hal yang
mereka  anggap  sebagai  hal yang  bernilai,  berharga,  dan penting bagi kehidupan. Sistem nilai  budaya  berfungsi  sebagai pedoman  yang  dapat  memberi arah dan orientasi bagi kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat: 1993: 3) Dalam perspektif psikologi  konseling,  tingkah laku  manusia  sebagai  anggota masyarakat  akan  terikat  oleh kebudayaan yang terlihat wujudnya dalam berbagai pranata, yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol bagi tingkah  laku  manusia  (Greetz, 1981:  34).    Greetz  (1981:  34) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu  yang  dipelajari  dan diambil  bersama  secara  sosial, oleh para anggota suatu masyarakat,  sehingga  suatu kebudayaan  bukanlah  hanya akumulasi dari kebiasaan ( folkways )  dan  tata  kelakuan ( mores ) tetapi merupakan suatu sistem perilaku yang terorganisasi.  Nilai-nilai  yang terkandung  dalam  kebudayaan menjadi acuan sikap dan
perilaku manusia sebagai makhluk  individual  yang  tidak terlepas  dari  kaitannya  pada kehidupan  masyarakat  dengan orientasi  kebudayaannya  yang khas.
Konseling lintas budaya
berusaha  memahami  manusia secara menyeluruh dalam konteks  budayanya  melalui pendekatan yang bersifat interpretatif.  Konseling  lintas budaya  menawarkan  konsep
yang lebih komprehensif dengan membedah permasalahan psikologis sehari-hari melalui konteks budaya. Fungsi psikologis yang dimiliki oleh budaya memungkinkan  dilakukannya kajian untuk memahami perilaku seseorang melalui peran  sosial  yang  diharapkan, norma,  dan  peraturan  yang berlaku di lingkungannya. Dengan  demikian  konseling lintas  budaya  menggunakan pendekatan  kontekstual  atau pendekatan emik yang menolak keuniversalitasan teori-teori psikologi.  Pendekatan  emik menyatakan bahwa aspek kehidupan  yang  muncul  dan benar  hanya  pada  satu  budaya tertentu,  dan  setiap  budaya memiliki  konsep  yang  unik.
(Berry, 1992 : 277)
2. Urgensi Konseling Lintas Budaya  dalam  Masyarakat Global Sesuai dengan per- kembangan  dalam  masyarakat, pendidikan abad ke-21 seyogyanya mengedepankan dimensi-dimensi kekhasan, keragaman dan perbedaan budaya.  Dengan  kata  lain, kecenderungan pendidikan yang berwawasan budaya sangat dibutuhkan dalam kehidupan  manusia  abad-21. Dalam  bidang  konseling  dan psikologi, pendekatan konseling  budaya  khususnya konseling berperspektif budaya dipandang  sebagai  kekuatan keempat  setelah  pendekatan
psikodinamik,  behavioral  dan humanistic.
Pada  abad  21  ini  sudah selayaknya mempertimbangkan pembahasan dengan pendekatan yang integral dengan  mengedepankan  nilai totalitas pada kekhasan  budaya individu.  Dalam  masyarakat global  yang  semakin  terbuka serta  berkembangnya  beragam kebudayaan dalam  masyarakat, konseling  berwawasan  lintas budaya menjadi begitu penting. Perjumpaan budaya dalam masyarakat global menjadi semakin  terbuka  dan  hampir tanpa  batas.  Ketika  konseling yang lebih mementingkan individu dalam proses konseling, tanpa peduli atmosfir yang melingkupi proses  konseling,  baik  dalam konseling  individual  maupun konseling kelompok, atau
atmosfir  baru  yang  muncul dalam  proses  konseling,  maka proses  konseling  akan  berupa semacam  khotbah  indoktrinasi, atau  pengajaran.  Di  samping itu pula, konseling berwawasan lintas  budaya  meliputi  isu tentang penerapan dan implikasi teori-teori, pendekatan-pendekatan dan prinsip-prinsip  konseling  yang berasal  dari  suatu  konteks budaya  tertentu  ke  dalam konteks  budaya  lain  yang berbeda.
Pelaksanaan konseling dalam  konseling  lintas  budaya akan  melibatkan  konselor  dan klien  yang  berasal  dari  latar belakang budaya yang berbeda, dan karena itu proses konseling
sangat  rawan  oleh  terjadinya bias-bias  budaya  pada  pihak konselor  yang  mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif.  Efektifitas  pelaksanaan konseling, bagi konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan  diri  dari  bias-bias budaya,  mengerti  dan  dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang  responsif  secara  kultural. Dengan demikian, maka konseling  dipandang  sebagai “perjumpaan  budaya”  ( cultural encounter ) antara konselor dan klien. Supriatna  (2011:  177) menjelaskan untuk me- masukkan unsur keberwawasan budaya  dalam  merancang  dan meng-implementasikan program bimbingan dan konseling  di  sekolah,  terlebih dahulu  dilakukan  pengkajian dalam rangka menjawab tantangan utama bagi seseorang  konselor  sekolah. Pengkajian  dapat  dilakukan baik dalam bentuk studi litaratur,  pengamatan  intensif, maupun secara partisipasi dalam pergaulan dengan khalayak konselital. Pengkajian yang dimaksud terutama difokuskan atau untuk menjawab  tantangan,  bahkan konselor  sekolah  yang  bekerja dengan  individu  yang  berbeda dengan latar belakang budayanya,  hendaknya  mampu dan sanggup mendemon- strasikan pemahaman dan apresiasinya terhadap per-
bedaan  budaya.  Kemampuan dan kesanggupan tersebut pada gilirannya  diformulasikan  ke dalam sebagian pernyataan tujuan yang akan dicapai melalui  program  bimbingan dan  konseling  yang  dirancang, dan ketrampilan-ketrampilan
yang  bersifat  responsif  untuk kepentingan  layanan  konseling terhadap konseli. Langkah berikutnya adalah meref- leksikan  kondisi  lingkungan budaya persekolahan. Baik yang  menyangkut  keragaman asal-usul  personel  sekolah  dan pola interaksi di antara mereka, berbagai variabel latar belakang  yang  memungkinkan bias  budaya,  maupun  budaya organisasi  dan  kepemimpinan yang  berkembang  di  sekolah. Refleksi  ini  penting,  terutama untuk  merancang  perangkat- perangkat pengindentifikasi dan  garis-garis  besar  strategis intervensi melalui layanan bimbingan dan konseling. Dalam  implementasinya, konselor sekolah yang responsif  secara  budaya  harus berupaya menggunakan kesadaran,  pengetahuan  dan ketrampilan-ketrampilan mulltibudaya  di  dalam  konteks pertemuan  yang  terfokus  pada perkembangan
akademik,
karier,  pribadi  ataupun  sosial serta kebutuhan para siswa dari lingkungan yang secara budaya berbeda.  Penerapan  konseling berwawasan lintas budaya mengharuskan  konselor  peka dan  tanggap  terhadap  budaya, keragaman  budaya  dan  adanya perbedaan
budaya antar
kelompok  klien  yang  satu dengan  kelompok  klien  yang lainnya,  dan  antara  konselor sendiri dengan kliennya 3. Konseling Lintas Budaya dalam Perspektif Budaya Indonesia Dalam melakukan pelayanan bimbingan dan konseling,  khususnya  dalam perspektif masyarakat Indonesia yang memiliki beragam budaya, seorang konselor  perlu mengetahui,
memahami dan memperhatikan komponen-komponen kekhasan  budaya  yang  ada  di Indonesia baik dari segi demografis, sosial-ekonomi, bahasa,  adat-istiadat,  maupun latar  belakang  budaya  dan wilayah  dengan  keunikannya masing-masing. Salah satu komponen budaya di Indonesia yang  perlu  menjadi  perhatian konselor  adalah  orientasi  nilai budaya yang dianut oleh masyarakat  yang  disebut  oleh Koentjaraningrat sebagai mentalitas. Menurut Koentjaraningrat  (1993  :  3) terdapat empat komponen mentalitas menonjol yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang  berkaitan  dengan  :  (1) konsep  waktu  yang  sifatnya sirkuler  (waktu  itu  “beredar” tidak “berlangsung”); (2) menggantungkan  hidup  pada nasib;  (3)  sikap  kekeluargaan dan gotong-royong yang sangat kuat;  dan  (4)  orientasi  nilai budaya vertikal.
Pertama, persepsi  waktu yang sirkuler merupakan
gagasan  dan  keyakinan  bahwa masa  yang  telah  lampau  selalu akan  kembali.  Persepsi  waktu yang beredar tidak linier disebabkan oleh kehidupan agraris, yang menunjukkan lingkaran proses pertanian akan terulang  tiap  tahun.  Hal  inipun masih  melatarbelakangi  cara berpikir  orang  Indonesia  pada umumnya, meskipun kaum pelajar  di  Indonesia  telah banyak  berpikir  berdasarkan konsep  waktu  yang  linier. Konsep  waktu  yang  sirkuler dalam  cara  berpikir  umumnya orang  Indonesia,  seyogyanya dipahami oleh konselor sebagai bahan masukan guna mengantisipasi atau memprediksi persepsi dan sikap  klien  terhadap  persoalan yang tengah dihadapinya. Munculnya persepsi tentang waktu, besar kemungkinan  akan  berdampak pada  anggapan  dan  sikap, bahwa persoalan yang dihadapi adalah  biasa  sehingga  tidak membutuhkan orang lain untuk mengatasinya;
mengingat
orang lain pun juga mengalami hal  yang  sama  dan  selalu berulang.  Kalaupun  persoalan itu  dibicarakan,  terbatas  pada lingkup orang-orang yang berlatar  atau  berkaitan  secara kekeluargaan dan hanya menegaskan  bahwa  mereka pun mengalami hal yang sama. Pendek kata, persoalan kehidupan  dipandang  sebagai sesuatu  yang  biasa,  karena akan  hilang dan  muncul secara alami. Dampaknya tidak kreatif dan inovatif dalam
memproduksi piranti keras ataupun lunak dalam kehidupannya. Kedua, orientasi  nilai budaya yang juga berakar pada kebudayaan  agraris  ditambah dengan keadaan yang diakibatkan  oleh  kemiskinan telah  melahirkan  sikap  hidup yang  meggantungkan  diri  pada nasib. Menurut Koentjaraningrat Koentjaraningrat  (1993  :  3) apabila kita menginginkan peningkatan kemakmuran melalui  jalur  industrialisasi, maka  orientasi  nilai  budaya atau  mentalitas  seperti  itulah, yang  sangat  perlu  diubah  atau digeser menjadi mentalitas yang  lebih  aktif.    Orang  yang terlalu  bergantung  pada  nasib melahirkan  sikap  kepasrahan diri  pada  nasibnya  sendiri, kehilangan  semangat  untuk berusaha,  menjalani  hidup  apa adanya tanpa perencanaan. Dalam pengembangan bimbingan  dan  konseling  di Indonesia, para konselor dituntut  untuk  memperkaya wawasan tentang konsep takdir.  Menggugah  kiat  untuk menjadi  pribadi  yang  aktif  dan proaktif  serta  mengembangkan layanan  konseling  berdasarkan landasan  nilai  optimistik  dan pandangan  kehidupan  yang mencerahkan secara hakiki.
Ketiga, orientasi  nilai budaya  yang  berupa  sikap kekeluargaan dan gotong- royong. Nilai budaya kekeluargaan dan gotong royong  sangat  menonjol  dalam kehidupan masyarakat
Indonesia.  Kendati  mentalitas ini menyiratkan kesamaan pada umumnya, tetapi dalam prakteknya berbeda. Koentjaraningrat (1993: 3) mengemukakan, dalam diskusi- diskusi pernah diajukan kemungkinan,  bahwa  untuk industrialisasi diperlukan mentalitas  yang  lebih  mandiri, lebih bertanggungjawab sendiri, tidak terlampau menggantungkan diri pada keluarga ataupun bantuan gotong-royong dari lingkungan.  Selanjutnya  dia menyatakan,  banyak  di  antara kita  memang  masih  perlu membiasakan diri untuk bersikap  lebih  mandiri  dalam banyak  hal,  serta  lebih  berani bertanggungjawab atas kekurangan dan kesalahan kita, tanpa mengurangi asas kekeluargaan  dan  penggeseran mentalitas yang terlalu
menggantungkan diri pada gotong-royong.    Namun  tidak perlu  khawatir,  bahwa  nilai- nilai kekeluargaan dan gotong- royong menghambat kemajuan;
sebab walaupun asas kekeluargaan dalam
masyarakat  Jepang  tetap  kuat, bangsa  Jepang  telah  berhasil menjadi salah satu negara yang terkaya  di  dunia,  dan  memiliki sistem  industri  yang  sangat maju. Implikasi dari komponen ketiga bagi pengembangan bimbingan konseling  di  Indonesia  adalah pengembangan  piranti-piranti strategis  untuk  kepentingan konseling kelompok dan konseling keluarga dalam
perspektif  lintas  budaya.  Dasar pertimbangannya adalah, bahwa  orientasi  nilai  budaya kekeluargaan dan gotong- royong merupakan modal landasan konseptual yang dapat dijadikan mediator guna memfasilitasi  keberlangsungan konseling  berwawasan  budaya dalam konseling individual maupun konseling kelompok. Komponen keempat , yaitu  orientasi  vertikal,  terasa kuat tidak hanya dalam masyarakat  Jawa  dan  Bali, tetapi  juga  dalam  sebagian besar  penduduk  Sumatera  dan
Indonesia  Timur.  Kenyataan ini  merupakan  hasil  penelitian orang  Indonesia  sendiri  di beberapa  tempat  di  Nusantara. Orientasi  vertikal  adalah  sikap kepatuhan  pada  orang  tua, senior,  guru,  pemimpin,  orang berpangkat  tinggi,  komandan, dan sebagainya, sehingga seseorang dengan orientasi vertikal  tidak  akan  bertindak tanpa suatu instruksi atau restu.
Khusus  dalam  budaya  Jawa, ketaatan  merupakan  sifat  yang dinilai  sangat  tinggi.  Anak yang penurut adalah anak yang terpuji,  sedangkan  anak  yang selalu  mempunyai  kehendak sendiri dan gemar mengeksplorasi  segala  hal  di sekitarnya,  dianggap  sebagai pengganggu dan tidak santun. Lebih lanjut Koentjaraningrat mengemukakan, bahwa kebanyakan  orang  Indonesia lemah  dalam  mentaati  hal-hal yang  kurang  konkret,  seperti  ; hukum dan peraturan-
peraturan,  mereka  lebih  yakin kepada  hal  yang  lebih  abstrak, yaitu  prinsip.  Namun  orang Indonesia  pada  umumnya  taat untuk menjalani ibadah keagamaan, sehingga pelaksanaan sila pertama dalam ideologi negara dapat memperkuat eksistensi ketenteraman  jiwa  manusia. Manusia  yang  hidup  dalam masa  pancaroba  yang  sedang dan  masih  akan  dialami  dalam 25 tahun mendatang. Tampaknya ketaatan seperti itu perlu dipertahan, terutama dalam  kerangka  penumbuh- kembangan prinsip disiplin yang  tidak  bergantung  pada ada atau tidak adanya pengawasan. Konsep  Islam tentang  khusyu’  dalam  shalat dan  imsyak  dalam  shaum (puasa)  perlu  dikaji  secara komprehensif untuk selanjutnya  diterjemahkan  ke dalam landasan kehidupan sehari-hari,  termasuk  dalam kehidupan  konseling.  Dalam konteks pengembangan konsep utuh  bimbingan  dan  konseling di Indonesia, rupanya
diperlukan  pengkajian  lintas disiplin  yang  terfokus  pada perspektif  metafisis  tentang orientasi nilai vertikal dan latar belakang  sikap  “Orang  atasan” terhadap  perilaku  dan  nilai ketaatan.
Dari  uraian  di  atas  dapat dikemukakan bahwa keragaman budaya, juga menyebabkan beragamnya
nilai dan oreientasi nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Maka dalam
perspektif  keragaman  budaya di Indonesia dan dalam bimbingan konseling lintas budaya,  seorang  konselor  di antaranya perlu memperhatikan dan  memahami  nilai-nilai  dan orientasi nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang multukultural. A. Kesimpulan
Konseling  lintas-budaya merupakan layanan bantuan kepada konseli dengan memperhatikan  latar  budayanya. Hubungan  konselor-konseli  pada dasarnya  merupakan  hubungan dua orang yang memiliki keberbedaan  budaya.  Perhatian terhadap  latar  budaya  konseli penting untuk dilakukan mengingat faktor budaya memiliki kontribusi  terhadap  pelaksanaan konseling.  Latar  budaya  yang mempribadi  dalam  diri  konseli merefleksikan cara pandang konseli  terhadap  masalah  dan tingkah laku aktual dalam menghadapi masalah. Pelaksanaan konseling dipangaruhi oleh beragam entitas. Salah satu entitas di  maksud  adalah  faktor  budaya.
Faktor  budaya  tersebut imerge dalam  hubungan  konselor-klien. Keberbedaan  dan  keberagaman budaya yang menjadi latar pribadi konselor  dan  konseli  cenderung dapat  menghambat  pelaksanaan konseling.
Dalam masyarakat global yang semakin terbuka serta berkembangnya beragam kebudayaan  dalam  masyarakat, konseling berwawasan lintas
budaya  menjadi  begitu  penting.
Sesuai dengan itu maka diperlukan pendekatan baru dalam dunia pendidikan, khususnya dalam  layanan  dan  bimbingan konseling.  P entingnya  wawasan lintas  budaya  dalam  bimbingan konseling  mengingat  p erjumpaan budaya  dalam  masyarakat  global menjadi  semakin  terbuka  dan hampir tanpa batas . Dalam  konseling  lintas budaya  akan  terjadi  “perjumpaan budaya”melibatkan  konselor  dan klien  yang  berasal  dari  latar belakang  budaya  yang  berbeda, dan  karena  itu  proses  konseling sangat rawan oleh terjadinya bias- bias  budaya  pada  pihak  konselor yang  mengakibatkan  konseling tidak  berjalan  efektif.  Efektifitas pelaksanaan konseling, bagi konselor  dituntut  untuk  memiliki kepekaan  budaya dan  melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat  mengapresiasi diversitas  budaya,  dan  memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif  secara  kultural.  Dengan demikian, maka konseling dipandang  sebagai  “perjumpaan budaya” ( cultural encounter ) antara konselor dan klien.
Mengingat  setiap  klien memiliki  kekhasan  perilaku  yang melekat  berdasarkan  budaya  yang dibawa,  maka  dalam  perspektif budaya  Indonesia,  salah  satu komponen  budaya  di  Indonesia yang  perlu  menjadi  perhatian konselor  adalah  orientasi  nilai budaya yang dianut oleh masyarakat  yang  disebut  oleh Koentjaraningrat sebagai mentalitas, yang meliputi orientasi budaya yang berkaitan: (1) konsep
waktu  yang  sifatnya  sirkuler (waktu itu “beredar” tidak “berlangsung”); (2) menggantungkan hidup pada nasib;  (3)  sikap  kekeluargaan  dan gotong-royong  yang  sangat  kuat; dan  (4)  orientasi  nilai  budaya vertikal. Pengetahuan serta pemahaman  terhadap  orientasi nilai  budaya  dalam  masyarakat akan  sangat  membantu  seorang konselor dalam memberikan bimbingan  dan  layanan  kepada klien secara lebih efektif.

## Daftar Pustaka
Berger P. L. & Thomas Luckmann,  L.  (1991). The Social Construction of Reality:  A  Treatise  in  The Sociology of Knowledge. Corey,  G.  (1991). Theory  and Practice of Group Counseling. California: Brooks  /  Cole  Publishing Company. --------, (1991). Theory and Practice  of  Counseling and Psychotherapy Diterjemahkan oleh Mulyarto.  Semarang:  IKIP Press. Supriadi,  Dedi.  (2001). Konseling Lintas  Budaya:  Isu  –  isu dan relevansinya di Indonesia. Bandung: UPI.
Greetz,  C.  (1981). Abangan, Santri  dan  Priyayi  dalam Masyarakat Jawa , Jakarta:
Pustaka Jaya.
Jumarin.  (2002). Dasar-Dasar Konseling  Lintas-Budaya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Koentjaraningrat  (1993). Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional. Jakarta: UIP. Pedersen.  P.  (1991). Counseling Across Cultures. East- West Center Book: University Press of Hawai. Supriyatna, M.( 2011). Bimbingan dan  Konseling  Berbasis
Kompetensi . Jakarta : Raja Grafindo Persada.