## PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

## Aminullah Dosen IKIP Mataram
Abstrak ; HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur  dan  dilindungi  oleh  perundang-undangan  RI,  dimana  setiap  bentuk  pelanggaran  HAM  baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara  peradilan  HAM  sebagaimana  terdapat  dalam  Undang-Undang  pengadilan  HAM.  Tuntutan untuk  menegakkan  HAM  kini  sudah  sedemikian  kuat,  baik  dari  dalam  negeri  maupun  melalui tekanan  dari  dunia  internasional,  namun  masih  banyak  tantangan  yang  harus  dihadapi.Untuk  itu perlu adanya dukungan dari semua pihak, seperti masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan  pers,  agar  upaya  penegakan  HAM  bergerak  ke  arah  positif  sesuai  harapan  kita  bersama. Penghormatan  dan  penegakan  terhadap  HAM  merupakan  suatu  keharusan  dan  tidak  perlu  ada tekanan  dari  pihak  mana  pun  untuk  melaksanakannya.Pembangunan  bangsa  dan  negara  pada dasarnya  juga  ditujukan  untuk  memenuhi  hak-hak  asasi  warga  negaranya.  Diperlukan  niat  dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan para elite politik agar penegakan HAM  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  dicita-citakan  dan  memastikan  bahwa  hak  asasi  warga negaranya  dapat  terwujud  dan  terpenuhi  dengan  baik.  Dan  sudah  menjadi  kewajiban  bersama segenap  komponen  bangsa  untuk  mencegah  agar  pelanggaran  HAM  di  masa  lalu  tidak  terulang kembali di masa kini dan masa yang akan datang.
Kata Kunci : Hak Asasi Manusia (HAM)

## PENDAHULUAN
Hak  merupakan  unsur  normatif  yang melekat  pada  diri  setiap  manusia  yang  dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan  dan  hak  kebebasan  yang  terkait dengan  interaksinya  antara  individu  atau dengan  instansi.Hak  juga  merupakan  sesuatu yang  harus  diperoleh.Masalah  HAM  adalah sesuatu  hal  yang  sering  kali  dibicarakan  dan dibahas  terutama  dalam  era  reformasi ini.HAM  lebih  dijunjung  tinggi  dan  lebih diperhatikan  dalam  era  reformasi  dari  pada era  sebelum  reformasi.  Perlu  diingat  bahwa dalam  hal  pemenuhan  hak,  kita  hidup  tidak sendiri  dan  kita  hidup  bersosialisasi  dengan orang  lain.  Jangan  sampai  kita  melakukan pelanggaran HAM  terhadap orang lain dalam usaha  perolehan  atau  pemenuhan  HAM  pada diri kita sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik  untuk  membuat  makalah  tentang HAM.Maka  dengan  ini  penulis  mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.
Secara  teoritis  Hak  Asasi  Manusia adalah  hak  yang  melekat  pada  diri  manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai
suatu  anugerah  Allah  yang  harus  dihormati, dijaga,  dan  dilindungi.hakikat  Hak  Asasi Manusia  sendiri  adalah  merupakan  upaya menjaga  keselamatan  eksistensi  manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan  umum.  Begitu  juga  upaya menghormati,  melindungi,  dan  menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan  tangung  jawab  bersama  antara  individu, pemeritah  (Aparatur  Pemerintahan  baik  Sipil maupun Militer), dan negara.
Berdasarkan  beberapa  rumusan  hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan  tentang  beberapa  sisi  pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli  ataupun di  warisi,  HAM  adalah  bagian  dari manusia secara otomatis.
b.  HAM  berlaku  untuk  semua  orang  tanpa memandang  jenis  kelamin,  ras,  agama, etnis,  pandangan  politik  atau  asal  usul sosial, dan bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk
membatasi  atau  melanggar  hak  orang  lain. Orang  tetap  mempunyai  HAM  walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.

## RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana sejarah HAM ?
2. Apa pengertian HAM ?
3. Bagaimana HAM di Indonesia?
4. Bagaimana  UU  yang  mengatur  HAM  di Indonesia ?
5. Apa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia ?
6. Bagaimana  upaya  penegakkan  HAM  di Indonesia ?

## TUJUAN PENULISAN
Tujuan dari penulisan makalah ini antara lain : 1. Menjelaskan bagaimana sejarah HAM.
2. Menjelaskan pengertian HAM.
3. Menjelaskan HAM di Indonesia.
4. Menjelaskan UU yang mengatur HAM.
5. Menjelaskan  pelanggaran  HAM  yang pernah terjadi di Indonesia.
6. Menjelaskan  upaya  penegakkan  HAM  di Indonesia

## PEMBAHASAN SEJARAH HAM
Hak-hak  Asasi  Manusia  adalah  hak-hak yang  diberikan  langsung  oleh  Tuhan  Yang Maha  Pencipta  (hak-hak  yang  bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun  di  dunia  yang  dapat  mencabutnya. Meskipun  demikian  bukan  berarti  dengan hak-haknya  itu  dapat  berbuat  semau-maunya. Pada  hakikatnya  Hak  Asasi  Manusia  terdiri atas  dua  hak  dasar  yang  paling  fundamental, ialah hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua  hak  dasar  inilah  lahir  hak-hak  asasi lainnya  atau  tanpa  kedua  hak  dasar  ini,  hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.Mengingat begitu pentingnya proses  internalisasi  pemahaman  Hak  Asasi Manusia  bagi  setiap  orang  yang  hidup bersama  dengan  orang  lainnya,  maka  suatu pendekatan  historis  mulai  dari  dikenalnya Hak Asasi Manusia sampai dengan perkembangan  saat  ini  perlu  diketahui  oleh setiap orang untuk lebih menegaskan keberadaan hak asasi dirinya dengan hak asasi orang lain.

## SEJARAH INTERNASIONAL HAK
ASASI MANUSIA
Umumnya para pakar Eropa berpendapat bahwa  lahirnya  HAM  dimulai  dengan lahirnya  Magna  Charta  pada  tahun  1215  di Inggris. Magna Charta antara lain mencanangkan  bahwa  raja  yang  tadinya memiliki  kekuasaan  absolut  (raja  yang menciptakan  hukum,  tetapi  ia  sendiri  tidak terikat  pada  hukum),  menjadi  dibatasi kekuasaannya  dan  mulai  dapat  dimintai pertanggungjawaban  di  muka  umum.  Dari sinilah  lahir  doktrin  raja  tidak  kebal  hukum lagi  dan  mulai  bertanggungjawab  kepada hukum.Sejak  itu  mulai  dipraktekkan  kalau raja melanggar hukum harus diadili dan harus mempertanggungjawabkan kebijakasanaannya kepada parlemen.Jadi, sudah  mulai  dinyatakan  dalam  bahwa  raja terikat  kepada  hukum  dan  bertanggungjawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat Undang-undang  pada  masa  itu  lebih  banyak berada  di  tangan  raja.Dengan  demikian, kekuasaan  raja mulai  dibatasi sebagai  embrio lahirnya monarkhi konstitusional yang berintikan  kekuasaan  raja  sebagai  simbol belaka.Lahirnya  Magna  Charta  ini  kemudian diikuti  oleh  perkembangan  yang  lebih konkret,  dengan  lahirnya  Bill  of  Rights  di Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu mulai timbul  adagium  yang  intinya  adalah  bahwa manusia  sama  di  muka  hukum  (equality before  the  law).  Adagium  ini  memperkuat dorongan  timbulnya  negara  hukum  dan demokrasi.Bill  of  rights  melahirkan  asas persamaan.Para  pejuang  HAM  dahulu  sudah berketatapan  bahwa  hak  persamaan  harus diwujudkan  betapapun  beratnya  resiko  yang dihadapi  karena  hak  kebebasan  baru  dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan.Perkembangan  HAM  selanjutnya ditandai  dengan  munculnya  The  American Declaration  of  Independence  yang  lahir  dari paham  Roesseau  dan  Montesqueu.  Jadi, walaupun  di  Perancis  sendiri  belum  dirinci apa HAM itu, tetapi di Amerika Serikat lebih dahulu  mencanangkan  secara  lebih  rinci. Mulailah  dipertegas  bahwa  manusia  adalah merdeka  sejak  di  dalam  oerut  ibunya, sehingga  tidaklah  logis  bila  sesudah  lahir,  ia harus dibelenggu.
Selanjutnya pada tahun 1789 lahirlah The French  Declaration,  dimana  hak-hak  yang lebih rinci  lagi  melahirkan dasar The Rule of
Law.  Antara  lain  dinyatakah  tidak  boleh  ada penangkapan  dan  penahanan  yang  semena- mena,  termasuk  ditangkap  tanpa  alasan  yang sah  dan  ditahan  tanpa  surat  perintah  yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan  pula  presumption  of  innocence, artinya orang-orany yang ditangkap kemudian ditahan  dan  dituduh,  berhak  dinyatakan  tidak bersalah  sampai  ada  keputusan  pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan  ia  bersalah.  Dipertegas  juga dengan freedom of expression (bebas mengelaurkan  pendapat),  freedom  of  religion (bebas  menganut  keyakinan/agama  yang dikehendaki), the right of property (perlindungan  terhadap  hak  milik)  dan  hak- hak dasar lainnya.

## SEJARAH  NASIONAL  HAK  ASASI MANUSIA
Deklarasi HAM  yang dicetuskan di Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  tanggal  10 Desember  1948,  tidak  berlebihan  jika dikatakan  sebagai  puncak  peradaban  umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat  kekejaman  dan  keaiban.  Perang  Dunia II.
Deklarasi  HAM  sedunia  itu  mengandung makna  ganda,  baik  ke  luar  (antar  negara- negara)  maupun  ke  dalam  (antar  negara- bangsa),  berlaku  bagi  semua  bangsa  dan pemerintahan  di  negara-negaranya  masing- masing.Makna ke luar adalah berupa komitmen  untuk  saling  menghormati  dan menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar  dan  tidak  terjerumus  lagi  dalam malapetaka peperangan yang dapat
menghancurkan
nilai-nilai kemanusiaan.Sedangkan  makna  ke  dalam, mengandung  pengertian  bahwa  Deklarasi HAM  seduania  itu  harus  senantiasa  menjadi kriteria  objektif  oleh  rakyat  dari  masing- masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang  dikelauarkan  oleh  pemerintahnya.Bagi negara-negara  anggota  PBB,  Deklarasi  itu sifatnya  mengikat.Dengan  demikian  setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi  HAM  sedunia  si  suatu  negara anggota  PBB  bukan  semata-mata  menjadi masalah  intern  rakyat  dari  negara  yang bersangkutan,  melainkan  juga  merupakan
masalah  bagi  rakyat  dan  pemerintahan negara-negara  anggota  PBB  lainnya.  Mereka absah  mempersoalkan  dan  mengadukan pemerintah  pelanggar  HAM  di  suatu  negara ke  Komisi  Tinggi  HAM  PBB  atau  melalui lembaga-lembaga HAM  internasional lainnya unuk  mengutuk  bahkan  menjatuhkan  sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.Adapun  hakikat  universalitas HAM yang sesungguhnya, bahwa ke-30 pasal yang  termaktub  dalam  Deklarasi  HAM sedunia  itu  adalah  standar  nilai  kemanusiaan yang  berlaku  bagi  siapapun,  dari  kelas  sosial dan  latar  belakang  primordial  apa  pun  serta bertempat tinggal di mana pun di muka bumi ini.  Sebagai  contoh,  HAM  di  Sulawesi Selatan  telah  dikenal  sejak  lama,  kemudian ditulis  dalam  buku-buku  adat  (Lontarak). Antara  lain  dinyatakan  dalam  buku  Lontarak (Tomatindo  di  Lagana)  bahwa  apabila  raja berselisih  faham  dengan  Dewan  Adat,  maka Raja  harus  mengalah.  Tetapi  apabila  para Dewam  Adat  sendiri  berselisih,  maka rakyatlah  yang  memustuskan.Jadi  asas-asas HAM  yang  telah  disorot  sekarang,  semuanya sudah  diterpkan  oleh  Raja-Raja  dahulu, namun  hal  ini  kurang  diperhatikan  karena sebagian  ahli  hukum  Indonesia  sendiri agaknya  lebih  suka  mempelajari  teori  hukum Barat.Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  HAM  sudah  lama  lahir  di  Indonesia, namun dalam perkembangannya tidak menonjol karena kurang
dipublikasikan.Human  Rights  selalu  terkait dengan hak individu dan hak masyarakat.Ada yang bertanya mengapa tidak disebut hak dan kewajban  asasi.Juga  ada  yang  bertanya mengapa  bukan  Social  Rights.  Bukankan Social  Rights  mengutamakan  masyarakat yang  menjadi  tujuan  ?Sesungguhnya  dalam Human Rights sudah implisit adanya kewajiban yang harus memperhatikan kepentingan  masyarakat.Demikian  juga  tidak mungkin kita mengatakan ada hak kalau tanpa kewajiban.  Orang  yang  dihormati  haknya berkewajiban  pula  menghormati  hak  orang lain. Jadi saling hormat-menghormati terhadap  masing-masing  hak  orang.Jadi jelaslah kalau ada hak berarti ada kewajiban.Contoh  :  seseorang  yang  berhak menuntut  perbaikan  upah,  haruslah  terlebih dahulu
memenuhi kewajibannya
meningkatkan hasil kerjanya. Dengan demikian  tidak  perlu  dipergunakan  istilah Social  Rights  karena  kalau  kita  menghormati hak-hak  perseorangan  (anggota  masyarakat), kiranya  sudah  termasuk  pengertian  bahwa dalam  memanfaatkan  haknya  tersebut  tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat.Yang perlu dijaga ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara  kepentingan  perseorangan  dengan kepentingan umum (kepentingan
masyarakat).Selain  itu,  perlu  dijaga  juga keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab.  Artinya,  seseorang  memiliki kebebasan  bertindak  semaunya,  tetapi  tidak memperkosa  hak-hak  orang  lain.  Ada  yang mengatakan  bahwa  pelaksanaan  HAM  di Indonesia  harus  sesuai  dengan  latar  belakang budaya Indonesia. Artinya, Universal Declaration of Human Rights kita akui, hanya saja  dalam  implementasinya  mungkin  tidak sama dengan di negara-negara lain khususnya negara  Barat  yang  latar  belakang  sejarah  dan budayanya  berbeda  dengan  kita.  Memang benar  bahwa  negara-negara  di  dunia  (tidak terkecualai  Indonesia)  memiliki  kondisi- kondisi  khusus  di  bidang  politik,  sosial, ekonomi,  budaya  dan  lain  sebagainya,  yang bagaimanapun,  tentu  saja  berpengaruh  dalam pelaksanaan HAM.Tetapi, tidak berarti dengan  adanya  kondisi  yang  bersifat  khusus tersebut,  maka  prinsip-prinsip  mendasar HAM  yang  universal  itu  dapat  dikaburkan apalagi  diingkari.Sebab,  universalitas  HAM tidak  identik  dengan  "penyeragaman".Sama dalam  prinsip-prinsip  mendasar,  tetapi  tidak mesti seragam dalam pelaksanaan. Disamping itu, apa yang disebut dengan kondisi bukanlah sesuatu  yang  bersifat  statis.  Artinya,  suatu kondisi  tertentu  tidak  dapat  dipergunakan sebagai  patokan  mutlak.Kondisi  itu  memiliki sifat  yang  berubah-ubah,  dapat  dipengaruhi dan  diciptakan  dari  waktu  ke  waktu.  Oleh karena  itu,  masalahnya  adalah  kembali kepada  siapa  yang  mengkondisikan  dan mengapa diciptakan kondisi seperti itu ?
PENGERTIAN  HAK  ASASI  MANUSIA (HAM)
HAM  adalah  hak-hak  dasar  yang melekat  pada  diri  manusia,tanpa  hak-hak  itu manusia  tidak  dapat  hidup  layak  sebagai manusia.Menurut  John  Locke  HAM  adalah
hak-hak  yang  diberikan  langsung  oleh  Tuhan Yang  Maha  Pencipta  sebagai  hak  yang kodrati.  Dalam  pasal  1  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat  hak  yang  melekat  pada  hakekat dan  keberadaan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  oleh  negara, hukum,  pemerintah  dan  setiap  orang,  demi kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan martabat manusia”.
Ruang lingkup HAM meliputi:
a. Hak  pribadi:  hak-hak  persamaan  hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;
b. Hak  milik  pribadi  dan  kelompok  sosial tempat seseorang berada;
c. Kebebasan  sipil  dan  politik  untuk  dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta
d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.
Hakikat  Hak  Asasi  Manusia  sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan  eksistensi  manusia  secara  utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan
perseorangan dengan
kepentingan  umum.  Begitu  juga  upaya menghormati,  melindungi,  dan  menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan tangung jawab bersama antara individu,  pemeritah  (Aparatur  Pemerintahan baik Sipil maupun Militer),dan negara.
Berdasarkan  beberapa  rumusan  hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulan  tentang  beberapa  sisi  pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli  ataupun di  warisi,  HAM  adalah  bagian  dari manusia secara otomatis.
b.  HAM  berlaku  untuk  semua  orang  tanpa memandang  jenis  kelamin,  ras,  agama, etnis,  pandangan  politik  atau  asal  usul sosial, dan bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi  atau  melanggar  hak  orang  lain. Orang  tetap  mempunyai  HAM  walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni
Pancasila.Bermuara pada Pancasila
dimaksudkan  bahwa  pelaksanaan  hak  asasi manusia  tersebut  harus  memperhatikan  garis- garis  yang  telah  ditentukan  dalam  ketentuan falsafah  Pancasila.Bagi  bangsa  Indonesia, melaksanakan  hak  asasi  manusia  bukan berarti melaksanakan dengan sebebas- bebasnya,  melainkan  harus  memperhatikan ketentuan-ketentuan  yang  terkandung  dalam pandangan  hidup  bangsa  Indonesia,  yaitu Pancasila.  Hal  ini  disebabkan  pada  dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan  hak  orang  lain.Setiap  hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan  hak,  kita  tidak  memperhatikan hak  orang  lain,maka  yang  terjadi  adalah benturan  hak  atau  kepentingan  dalam  hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Negara  Republik  Indonesia  mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan  dasar  manusia  sebagai  hak  yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia  yang  harus  dilindungi,  dihormati, dan  ditegakkan  demi  peningkatan  martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen hak  asasi  manusia  yang  dimiliki  Negara Republik Indonesia,yakni: 1.  Undang – Undang Dasar 1945
2.  Ketetapan  MPR  Nomor  XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
3.  Undang  –  Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia
Di  Indonesia secara  garis  besar disimpulkan, hak-hak  asasi  manusia  itu  dapat  dibeda- bedakan menjadi sebagai berikut :
1. Hak  –  hak  asasi  pribadi  (personal  rights) yang  meliputi  kebebasan  menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
2. Hak  –  hak  asasi  ekonomi  (property rights)  yang  meliputi  hak  untuk  memiliki sesuatu,  hak  untuk  membeli  dan  menjual serta memanfaatkannya.
3. Hak  –  hak  asasi  politik  (political  rights) yaitu  hak  untuk  ikut  serta  dalam pemerintahan,  hak  pilih  (dipilih  dan
memilih  dalam  pemilu)  dan  hak  untuk mendirikan partai politik.
4. Hak  asasi  untuk  mendapatkan  perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality).
5. Hak  –  hak  asasi  sosial  dan  kebudayaan  ( social  and  culture  rights).  Misalnya  hak untuk  memilih  pendidikan  dan  hak untukmengembangkan kebudayaan.
6. Hak  asasi  untuk  mendapatkan  perlakuan tata  cara  peradilan  dan  perlindungan (procedural  rights). Misalnya  peraturan dalam  hal  penahanan,  penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.
Secara  konkret  untuk  pertama  kali  Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi  Manusia  sebagai  lampiran  Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998.
Undang-Undang  yang  mengatur  HAM  di Idonesia :
Undang-Undang tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Adapun hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tersebut antara lain sebagai berikut : a. Hak untuk hidup (Pasal 4) b. Hak untuk berkeluarga (Pasal 10) c. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16) d. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17, 18, 19) e. Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27) f. Hak atas rasa aman (Pasal 28-35) g. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42) h. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44) i. Hak wanita (Pasal 45-51) j. Hak anak (Pasal 52-66) PELANGGARAN HAM DI INDONESIA 1. KASUS  PELANGGARAN HAM  YANG TERJADI DI MALUKU
Konflik  dan  kekerasan  yang  terjadi  di Kepulauan  Maluku  sekarang  telah  berusia  2 tahun  5  bulan;  untuk  Maluku  Utara  80% relatif  aman,  Maluku  Tenggara  100%  aman dan  relatif  stabil,  sementara  di  kawasan Maluku  Tengah  (Pulau  Ambon,  Saparua, Haruku,  Seram  dan  Buru)  sampai  saat  ini masih  belum  aman  dan  khusus  untuk  Kota Ambon  sangat  sulit  diprediksikan,  beberapa waktu yang lalu sempat tenang tetapi sekitar 1
bulan  yang lalu sampai  sekarang telah terjadi aksi  kekerasan  lagi  dengan  modus  yang  baru ala ninja/penyusup yang melakukan operasinya  di  daerah  –  daerah  perbatasan kawasan  Islam  dan  Kristen  (ada  indikasi tentara dan masyarakat biasa).
Penyusup masuk ke wilayah perbatasan  dan  melakukan  pembunuhan  serta pembakaran rumah. Saat ini masyarakat telah membuat  sistem  pengamanan  swadaya  untuk wilayah  pemukimannya  dengan  membuat barikade-barikade  dan  membuat  aturan  orang dapat  masuk/keluar  dibatasi  sampai  jam 20.00,  suasana  kota  sampai  saat  ini  masih tegang,  juga  masih  terdengar  suara  tembakan atau bom di sekitar kota.Akibat konflik/kekerasan  ini  tercatat  8000  orang tewas, sekitar 4000 orang luka  – luka, ribuan rumah, perkantoran dan pasar dibakar, ratusan sekolah  hancur  serta  terdapat  692.000  jiwa sebagai  korban  konflik  yang  sekarang  telah menjadi pengungsi di dalam/luar Maluku.Masyarakat kini semakin tidak percaya  dengan  dengan  upaya  –  upaya penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  karena ketidak-seriusan  dan  tidak  konsistennya pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik,  ada  ketakutan  di  masyarakat  akan diberlakukannya  Daerah  Operasi  Militer  di Ambon dan juga ada pemahaman bahwa umat Islam dan Kristen akan saling menyerang bila Darurat  Sipil  dicabut.Banyak  orang  sudah putus  asa,  bingung  dan  trauma  terhadap situasi  dan  kondisi  yang  terjadi  di  Ambon ditambah  dengan  ketidak-jelasan  proses penyelesaian  konflik  serta  ketegangan  yang terjadi  saat  ini.Komunikasi  sosial  masyarakat tidak  jalan  dengan  baik,  sehingga  perasaan saling  curiga  antar  kawasan  terus  ada  dan selalu  bisa  dimanfaatkan  oleh  pihak  ketiga yang  menginginkan  konmflik  jalan  terus. Perkembangan  situasi  dan  kondisis  yang terakhir  tidak  ada  pihak  yang  menjelaskan kepada  masyarakat  tentang  apa  yang  terjadi sehingga  masyrakat  mencari  jawaban  sendiri dan membuat antisipasi sendiri.
Wilayah  pemukiman  di  Kota  Ambon sudah  terbagi  2  (Islam  dan  Kristen), masyarakat  dalam  melakukan  aktifitasnya selalu dilakukan dilakukan dalam kawasannya hal  ini  terlihat  pada  aktifitas  ekonomi  seperti pasar  sekarang  dikenal  dengan  sebutan  pasar
kaget  yaitu  pasar  yang  muncul  mendadak  di suatu daerah yang dulunya bukan pasar hal ini sangat  dipengaruhi  oleh  kebutuhan  riil masyarakat;  transportasi  menggunakan  jalur laut tetapi sekarang sering terjadi penembakan yang  mengakibatkan  korban  luka  dan  tewas; serta  jalur  –  jalur  distribusi  barang  ini  biasa dilakukan diperbatasan antara supir Islam dan Kristen  tetapi  sejak  1  bulan  lalu  sekarang tidak lagi juga sekarang sudah ada penguasa – penguasa ekonomi baru pasca konflik.
Pendidikan  sangat  sulit  didapat  oleh anak  –  anak  korban  langsung/tidak  langsung dari  konflik  karena  banyak  diantara  mereka sudah  sulit  untuk  mengakses  sekolah,  masih dalam  keadaan  trauma,  program  Pendidikan Alternatif  Maluku  sangat  tidak  membantu proses perbaikan mental anak malah menimbulkan  masalah  baru  di  tingkat  anak (beban belajar bertambah) selain itu masyarakat membuat penilaian negatif terhadap aktifitas NGO (PAM dilakukan oleh NGO).Masyarakat Maluku sangat sulit mengakses  pelayanan  kesehatan,  dokter  dan obat  –  obatan  tidak  dapat  mencukupi kebutuhan  masyarakat  dan  harus  diperoleh dengan  harga  yang  mahal;  puskesmas  yang ada  banyak  yang  tidak  berfu.0pt;  line-height: 200%;  mso-fareast-font-family:  "Times  New Roman"; mso-fareast-language: IN;">        Kita memiliki banyak sejarah gelap agamawi,  entah  itu  dari  kalangan  gereja Protestan  maupun  gereja  Katolik,  entah  dari aliran  lainnya.  Bahwa  kadang  justru  dengan simbol  agamawi,  kita  melupakan  kasih,  yaitu kasih yang menjadi „atribut‟ Tuhan kita Yesus Kristus.Hal-hal ini dicatat dalam buku sejarah dan  beberapa  kali  kisah-kisah  tentang kekejaman  gereja  difilmkan.  Salah  satu contohnya dalam film The Scarlet Letter, film tentang hyprocricy Gereja Potestan yang „menghakimi‟ seorang pezinah dan kelompok-kelompok  yang  dianggap  bidat, adalagi  film The  Magdalene  Sisters,  juga film A  Song  for  A  Raggy  Boy,  The Headman,   “The  Name  of  the  Rose” ,  dan masih  banyak  lainnya.  Kini,  telah  hadir  film yang  lumayan  baru,  yang  diproduksi  oleh Saul  Zaentz  dan  disutradarai  oleh  Milos Forman,  dua  nama  ini  cukup  memberi jaminan  bahwa  film  yang  dibuat  mereka selalu  bagus  yaitu  film GOYA‟s  GOST.
Mungkin  saja  film GOYA‟s  GOST ini  akan membuat „marah‟ sebagian kelompok, namun apa  yang  dikemukakan  oleh  Zaentz  dan Forman, sebagaimana kekejaman “Inkuisisi” telah  tercatat  dalam sejarah hitam Gereja. Kisah-kisah kekejamannya juga terekam dalam lukisanlukisan karya Seniman
Spanyol Francisco  Goya  (1746–1828  ),  yang menjadi  tokoh  sentral  dari  film GOYA‟s GOST ini.
Kita telah mengenal banyak sekelompok  manusia  dengan  atribut  agama, berlindung  dalam  lembaga  agama,  mereka justru  melakukan  kejahatan  kemanusiaan ( crimes  against  humanity )  entah  itu  Kristen, Islam atau agama apapun. Atas nama „agama yang  suci‟  mereka  melakukan  „pelecehan yang  tidak  suci‟  kepada  sesamanya  manusia. Akhir abad 20 atau awal abad 21, akhir-akhir ini  kita  disuguhi  sajian-sajian  berita  akan kebobrokan manusia yang beragama melanggar  hak  asasi  manusia,  misalnya kelompok  Al-Qaeda  dan  sejenisnya  menteror dengan  bom,  dan  olehnya  mungkin  sebagian dari  kita  telah prejudice menempatkan  orang- orang  Muslim  di  sekitar  kita  sama  jahatnya dengan  kelompok  „Al-Qaeda‟.  Di  sisi  lain Amerika  Serikat  (AS)  sebagai  „polisi  dunia‟ sering memakai „isu terorisme yang dilakukan Al-Qaeda‟ untuk melancarkan macam-macam agendanya.  Invasi  AS  ke  Iraq,  penyerangan ke  Afganistan  dan  negara-negara  lain  yang disinyalir  „ada  terorisnya‟.  Namun  kehadiran pasukan  AS  dan  sekutunya  di  Iraq  tidak berdampak  baik,  mungkin  pada  awalnya terlihat  AS  dengan  sejatanya  yang  super- canggih  menguasai  Iraq  dalam  sekejap, namun  pasukan  mereka  babak-belur  dalam „perang-kota‟,  ini  mengingatkan  kembali sejarah bna tidak baik. Sebelumnya, ditengah- tengah  „isu  anti  terorisme  (Islam)‟,  sutradara Inggris,  Ridley  Scott  memproduksi  film The Kingdom  of  Heaven,  barangkali  bisa  juga digunakan  untuk  menyindir  Presiden  Bush yang sering menggunakan kata “crusades” dalam  pidatonya.  Film The Kingdom of Heaven adalah sebuah „otokritik‟ bagi  Kekristenan,  dan  sajian  „ironisme‟  dari ajaran Kristus yang penuh kasih.Bahwa perang Salib yang telah terjadi selama 4 abad
itu bukanlah suatu kesaksian yang baik, tetapi lebih merupakan sejarah hitam.
Dibawah ini review dari sebuah film, tentang kejahatan dibawah payung Agama, bukan berniat melecehkan suatu Agama/ Aliran tertentu, melainkan sebagai perenungan apakah perlakuan seseorang melawan/menindas orang lain yang tidak „seagama‟ itu tujuannya membela Allah? membela tradisi? membela doktrin, ataukah membela diri sendiri?

## 2. PELANGGARAN HAM OLEH MANTAN GUBERNUR TIM-TIM
Abilio  Jose  Osorio  Soares,  mantan
Gubernur Timtim, yang diadili oleh Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  ad hoc  di  Jakarta  atas  dakwaan  pelanggaran HAM  berat  di  Timtim  dan  dijatuhi  vonis  3 tahun  penjara.  Sebuah  keputusan  majelis hakim yang bukan saja meragukan tetapi juga menimbulkan tanda tanya besar apakah vonis hakim  tersebut  benar-benar  berdasarkan  rasa keadilan atau hanya sebuah pengadilan untuk mengamankan  suatu  keputusan  politik  yang dibuat Pemerintah Indonesia waktu itu dengan mencari  kambing  hitam  atau  tumbal  politik. Beberapa  hal  yang  dapat  disimak  dari keputusan pengadilan tersebut  adalah sebagai berikut  ini.Pertama,  vonis  hakim  terhadap terdakwa  Abilio  sangat  meragukan  karena dalam  Undang-Undang  (UU)  No  26/2000 tentang  Pengadilan  HAM  Pasal  37  (untuk dakwaan  primer)  disebutkan  bahwa  pelaku pelanggaran berat HAM hukuman minimalnya  adalah  10  tahun  sedangkan menurut pasal 40 (dakwaan subsider) hukuman  minimalnya  juga  10  tahun,  sama dengan  tuntutan  jaksa.  Padahal  Majelis Hakim  yang  diketuai  Marni  Emmy  Mustafa menjatuhkan  vonis  3  tahun  penjara  dengan denda  Rp  5.000  kepada  terdakwa  Abilio Soares.Bagi  orang  yang  awam  dalam  bidang hukum,  dapat  diartikan  bahwa  hakim  ragu- ragu  dalam  mengeluarkan  keputusannya. Sebab  alternatifnya  adalah  apabila  terdakwa terbukti  bersalah  melakukan  pelanggaran HAM  berat  hukumannya  minimal  10  tahun dan  apabila  terdakwa  tidak  terbukti  bersalah ia dibebaskan dari segala tuduhan. Kedua,  publik  dapat  merasakan  suatu perlakuan  “diskriminatif”  dengan  keputusan terhadap  terdakwa  Abilio  tersebut  karena
terdakwa lain dalam kasus pelanggaran HAM berat  Timtim  dari  anggota  TNI  dan  Polri divonis  bebas  oleh  hakim.  Komentar  atas  itu justru  datang  dari  Jose  Ramos  Horta,  yang mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kemungkinan hanya rakyat Timor Timur yang akan  dihukum  di  Indonesia  yang  mendukung berbagai aksi kekerasan selama jajak pendapat tahun 1999 dan yang mengakibatkan sekitar 1.000 tewas. Horta mengatakan, “Bagi saya  bukan  fair  atau  tidaknya  keputusan tersebut.  Saya  hanya  khawatir  rakyat  Timor Timur yang akan membayar semua dosa yang dilakukan oleh orang Indonesia”
3. Kontroversi G30S
Di antara kasus-kasus pelanggaran berat  HAM,  perkara  seputar  peristiwa  G30S bagi KKR bakal menjadi kasus kontroversial. Dilema  bisa  muncul  dengan  terlibatnya  KKR untuk  memangani  kasus  pembersihan  para aktivis PKI.Peneliti LIPI Asvi Marwan Adam melihat,  kalau  pembantaian  sebelum  1 Oktober  1965  yang  memakan  banyak  korban dari  pihak  Islam,  karena  pelakunya  sama- sama sipil, lebih mudah rekonsiliasi. ”Anggaplah  kasus  ini  selesai,”  jelasnya. Persoalan  muncul  ketika  KKR  mencoba menyesaikan  pembantaian  yang  terjadi  pasca G30S.Asvi  menjelaskan,  begitu  Soeharto pada  1  Oktober  1965  berhasil  menguasai keadaan,  sore  harinya  keluar  pengumuman Peperalda  Jaya  yang  melarang  semua  surat kabar  terbit  –kecuali  Angkatan  Bersenjata (AB)  dan  Berita  Yudha.  Dengan  begitu, seluruh informasi dikuasai tentara.Berita yang terbit  oleh  kedua  koran  itu  kemudian direkayasa untuk mengkambinghitamkan PKI sebagai dalang G30S yang didukung Gerwani sebagai simbol kebejatan moral. Informasi itu militer  (terutama  di  Jawa  Tengah)  dalam berbagai bentuk penyiksaan dan pembunuhan.Menurut  Cribb,  dalam  banyak kasus,  pembunuhan  baru  dimulai  setelah datangnya  kesatuan  elit  militer  di  tempat kejadian yang memerintahkan tindakan kekerasan.”Atau  militer  setidaknya  memberi contoh,”  ujarnya.Ini  perlu  diusut.Keterlibatan militer  ini,  masih  kata  Cribb,  untuk menciptakan kerumitan permasalahan. Semakin  banyak  tangan  yang  berlumuran darah  dalam  penghancuran  komunisme, semakin banyak tangan yang akan menentang
kebangkitan  kembali  PKI  dan  dengan demikian tidak ada yang bisa dituduh sebagai sponsor pembantaian.Sebuah sarasehan Generasi Muda Indonesia yang diselenggarakan di Univesitas Leuwen Belgia 23 September 2000 dengan tema ”Mawas Diri
Peristiwa  1965:  Sebuah  Tinjauan  Ulang Sejarah”,  secara  tegas  menyimpulkan  agar dalam  memandang  peristiwa  G30S  harus dibedakan  antara  peristiwa  1  Oktober  dan sesudahnya, yaitu berupa pembantaian massal yang  dikatakan  tiada  taranya  dalam  sejarah modern  Indonesia,  bahkan  mungkin  dunia, sampai  hari  ini.Peritiwa  inilah,  simpul pertemuan itu, merupakan kenyataan gamblang  yang  pernah  disaksikan  banyak orang  dan  masih  menjadi  memoar  kolektif sebagian mereka yang masih hidup. Hardoyo, seorang  mantan  anggota  DPRGR/MPRS  dari Fraksi  Golongan  Karya  Muda,  satu  ide dengan  hasil  pertemuan  Belgia.”Biar  adil mestinya langkah itu yang kita lakukan.”Mantan  tahanan  politik  1966-1979 ini  kemudian  bercerita.  “saya  pernah mewawancarai  seorang  putera  dari  sepasang suami-isteri  guru  SD  di  sebuah  kota  di  Jawa Tengah.  Sang  ayah  yang  anggota  PGRI  itu dibunuh awal November 1965. Sang ibu yang masih  hamil  tua  sembilan  bulan  dibiarkan melahirkan  putera  terakhirnya,  dan  tiga  hari setelah sang anak lahir ia diambil dari rumah sakit persalinan dan langsung dibunuh.”
Menurut  pengakuan  sang  putera  yang pada  1965  berusia  14  tahun,  keluarga  dari pelaku pembunuhan orang tuanya itu mengirim  pengakuan  bahwa  mereka  itu terpaksa  melakukan  pembunuhan  karena diperintah  atasannya.  Sedangkan  Ormas tertentu  yang  menggeroyok  dan  menangkap orang  tuanya  mengatakan  bahwa  mereka diperintah oleh pimpinannya karena jika tidak merekalah  yang  akan  dibunuh.  Pimpinannya itu kemudian mengakui  bahwa mereka hanya meneruskan  perintah  yang  berwajib.Hardoyo menambahkan: kemudian saya tanya, ”Apakah  Anda  menyimpan  dendam?”  Sang anak  menjawab,  ”Semula  Ya.”  Tapi  setelah kami  mempelajari  masalahnya,  dendam  saya hilang.”Mereka  hanyalah  pelaksana  yang sebenarnya  tak  tahu  menahu  masalahnya.” Mereka,  tambah  Hardoyo,  juga  bagian  dari korban  sejarah  dalam  berbagai  bentuk  dan
sisinya.Bisa  jadi  memang  benar,  dalam  soal G30S  atau  soal  PKI  pada  umumnya,  peran KKR kelak harus memilah secara tegas, pasca 1 Oktober versus sebelum 1 Oktober.
Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM
1. Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaanyang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.
2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu matakuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.
3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap parapejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehinggasangat rentan terjadi kecelakaan.
4. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusantertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seoranganak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
5. Kasus Babe yang telah membunuh anak- anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinyahak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang.
6. Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya jikamasyarakat bawah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal proses hukumnyasangat cepat, akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan kesalahan misalkan korupsi,proses hukum nya sangatlah lama.
7. Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapat penganiayaandari majikannya
8. Kasus pengguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda mudi yang kawindiluar nikah
Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM
1. Para  pedagang  yang  berjualan  di  trotoar merupakan  pelanggaran  HAM  terhadap para  pejalan  kaki,  sehingga  menyebabkan para  pejalan  kaki  berjalan  di  pinggir  jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.
2. Orang  tua  yang  memaksakan  kehendaknya agar  anaknya  masuk  pada  suatu  jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang  anak  tidak  bisa  memilih  jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
3. Dosen  yang  malas  masuk  kelas  atau  malas memberikan  penjelasan  pada  suatu  mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran  HAM  ringan  kepada  setiap mahasiswa.
4. Para pedagang tradisioanal yang berdagang di  pinggir  jalan  merupakan  pelanggaran HAM  ringan  terhadap  pengguna  jalan sehingga  para  pengguna  jalan  tidak  bisa menikmati  arus  kendaraan  yang  tertib  dan lancar.

## Sebab-Sebab Pelanggaran HAM
Berikut  ini  adalah  beberapa  penyebab terjadinya  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di Daerah, yaitu sebagai berikut :
1. Kurangnya  menghormati  hak  asasi  orang lain,  moral,  etika,  dan  tata  tertib kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.
2. Masyarakat warga yang belum berdaya.
3. Interprestasi  dan  penerapan  yang  salah dari  norma–norma  agama  dan  perintah (intruksi)
4. Good Governence masih bersifat retorika.
5. Corporete  Governence  masih  bersifat retorika.

## Cara-Cara  Penanggulangan  Pelanggaran HAM
Berikut ini adalah Cara penanggulangan pelanggaran  HAM  yang  terjadi  di  Daerah, yaitu sebagai berikut :
1. Membawa  kasus–kasus  pelanggaran  hak asasi  manusia  ke  pengadilan  hak  asasi manusia  dengan  tetap  menerapkan  asas praduga tak bersalah.
2. Membangun budaya hak asasi manusia.
3. Berdayakan mekanisme perlindungan hak asasi  manusia  yang  ada  dan  membentuk lembaga–lembaga khusus yang mengenai masalah masalah khusus.
4. Mempergiat sosialisasi hak asasi manusia kepada  semua  kelompok  dan  tingkat dalam  masyarakat  dengan  mengikut sertakan  LSM  dalam  kemitraan  dengan pemerintah.
5. Mencabut  dan  merivisi  semua  undang– undang  peraturan  yang  bertentangan dengan hak asasi manusia.
6. Memberdayakan aparat pengawas.
7. Mengembangkan  managemen  konflik oleh  lembaga–lembaga  perlindungan  hak asasi manusia.
8. Memprioritaskan  penyusunan  prosedur pengaduan  dan  penanganan  kasus–kasus pelanggaran hak asasi manusia.
9. Membentuk lembaga–lembaga yang membantu  korban  pelanggaran  hak  asasi manusia  dalam  mengurus  kompensasi dan rehabilitasi
10. Mengembangkan  lembaga-lembaga  dan program–program yang melindungi
korban  dan  saksi  pelanggaran  hak  asasi manusia.
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah
Berikut  ini  adalah kewajiban  dan tanggung jawab Pemerintah menurut UU No. 39 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:
 Pemerintah Wajib dan bertanggung jawab menghormati,  melindungi,  menegakkan dan  memajukan  hak  asasi  manusia  yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan peundang-undangan  lain  dan  hukum internasional  tentang  hak  asasi  manusia yang diterima oleh negara RI.
 Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud
meliputi  langkah  implementasi  yang efektif  dalam  bidang  hukum,  politik, ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan keamanan negara dan bidang lain.
 Hak  dan  kebebasan  yang  diatur  dalam undang-undang  ini  hanya  dapat  dibatasi oleh  dan  berdasarkan  undang-undang, semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan dann  penghormatan  terhadap  hak  asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.
 Tidak  satu  ketentuan  pun  dalam  undang- undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah,  partai,  golongan  atau  pihak manapun
dibenarkan mengurangi, merusak  atau  menghapuskan  hak  asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.
UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK ASASI

## MANUSIA DI INDONESIA
1. Pendekatan  keamanan  yang  terjadi  di  era Orde  Baru dengan mengedepankan upaya represif  tidak  boleh  terulang  kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
2. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Para pejabat  penegak  hukum  harus  memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang  baik  dan  adil  kepada  masyarakat, memberikan  perlindungan  kepada  setiap orang  dari  perbuatan  melawan  hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
3. Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini  perlu  dibatasi.  Desentralisasi  melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai  kewenangan  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  daerah  perlu dilanjutkan.Otonomi daerah sebagai jawaban  untuk  mengatasi  ketidakadilan tidak  boleh  berhenti,  melainkan  harus ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan atas  kekurangan  yang  selama  ini  masih terjadi.
4. Reformasi  aparat  pemerintah  dengan merubah  paradigma  penguasa  menjadi pelayan masyarakat dengan cara melakukan reformasi struktural,
infromental, dan kultural mutlak dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya  berbagai  bentuk  pelanggaran HAM  oleh  pemerintah.  Kemudian,  perlu juga  dilakukan  penyelesaian  terhadap berbagai  konflik  horizontal  dan  konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan  akar  permasalahan  secara terencana, adil, dan menyeluruh.
5. Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang  sama  di  semua  bidang.  Anak-anak sebagai  generasi  muda  penerus  bangsa harus  mendapatkan  manfaat  dari  semua
jaminan  HAM  yang  tersedia  bagi  orang dewasa.  Anak-anak  harus  diperlakukan dengan  cara  yang  memajukan  martabat dan  harga  dirinya,  yang  memudahkan mereka  berinteraksi  dalam  masyarakat.
Anak-anak harus
mendapatkan
perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis  yang  memungkinkan  mereka berkembang
secara normal dan
baik.Untuk  itu perlu dibuat aturan hukum yang  memberikan  perlindungan  hak  asasi anak.
6. Perlu  adanya  social  control  (pengawasan dari  masyarakat)  dan  pengawasan  yang dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  politik terhadap  setiap  upaya  penegakan  HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
Diperlukan pula sikap proaktif DPR untuk turut  serta  dalam  upaya  perlindungan, pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan HAM  sesuai  yang  ditetapkan  dalam  Tap MPR No.XVII/MPR/1998.
7. Dalam  bidang  penyebarluasan  prinsip- prinsip  dan  nilai-nilai  HAM,  perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan  dan  pelatihan  dengan,  antara lain,  pemuatan  HAM  dalam  kurikulum pendidikan umum, dalam pelatihan pegawai  dan  aparat  penegak  hukum,  dan pada pelatihan kalangan profesi hukum.
Pelanggaran  HAM  tidak  saja  dapat dilakukan  oleh  negara  (pemerintah),  tetapi juga oleh suatu kelompok, golongan, ataupun individu  terhadap  kelompok,  golongan,  atau individu  lainnya.Selama  ini  perhatian  lebih banyak  difokuskan  pada  pelanggaran  HAM yang  dilakukan  oleh  negara,  sedangkan pelanggaran  HAM  oleh  warga  sipil  mungkin jauh lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian.Oleh  sebab  itu  perlu  ada  kebijakan tegas  yang  mampu  menjamin  dihormatinya HAM di Indonesia.
Hal  ini  perlu  dilakukan  dengan  langkah- langkahsebagai berikut:
1. Meningkatkan  profesionalisme  lembaga keamanan dan pertahanan negara.
2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
3. Meningkatkan  kerja  sama  yang  harmonis antarkelompok  atau  golongan  dalam masyarakat agar mampu saling
memahami  dan  menghormati  keyakinan dan pendapat masing-masing.
4. Memperkuat  dan  melakukan  konsolidasi demokrasi.

## Ciri dan Tujuan Hak Asasi Manusia
Hak  Asasi  Manusia  pada  dasarnya bersifat  umum  atau  universal  karena  diyakini bahwa  beberapa  hak  yang  dimiliki  manusia tidak  memiliki  perbedaan  atas  bangsa,  ras, atau jenis kelamin.
Berdasarkan  beberapa  rumusan  HAM  di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pokok hakikat HAM, yaitu sebagai berikut :
a.   HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi.  HAM  merupakan  bagian  dari manusia secara otomatis
b.  HAM  berlaku  untuk  semua  orang  tanpa memandang  jenis  kelamin,  ras,  agama, etnis,  pandangan  politik  ,  atau  asal  usul social dan bangsanya
c.   HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar dan membatasi orang lain.
Tujuan  Hak  Asasi  Manusia,yaitu  sebagai berikut:
a.  HAM  adalah  alat  untuk  melindungi  orang dari kekerasan dan kesewenangwenangan.
b.  HAM mengenmbangkan saling menghargai antar manusia
c.  HAM  mendorong  tindakan  yang  dilandasi kesadaran  dan  tanggung  jawab  untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar

## HAM di Indonesia
Sejak  kemerdekaan  tahun  1945  sampai sekarang  di  Indonesia  telah  berlaku  tiga undang-undang dalam 4 periode, yaitu : a.  Periode  18  Agustus  1945  sampai  27
Desember 1949, berlaku UUD 1945,
b.  Periode  27  Desember  1949  sampai  17
Agustus 1950, berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
c.  Periode  17  Agustus  1950  sampai  5  Juli 1959, berlaku UUDS 1950.
d.  Periode  5  Juli  1959  sampai  sekarang, berlaku kembali UUD 1945.
Komisi Nasional HAM
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian,
penyuluhan,  pemantauan  dan  mediasi  hak asasi manusia.
Tujuan Komnas HAM antara lain :
1.  Mengembangkan  kondisi  yang  kondusif bagi  pelaksanaan  hak  asasi  manusia sesuai  dengan  pancasila,  UUD  1945  dan piagam  PBB  serta  Deklarasi  Universal Hak Asasi Manusia.
2.  Meningkatkan perlindungan dan penegakan  hak  asasi  manusia  guna berkembangnya pribadi manusia
Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi  dalam  berbagai  bidang kehidupan.
Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perundang- undangan Nasional
Dalam  peraturan  perundang  undangan RI paling tidak terdapat empat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM.Pertama,  dalam  konstitusi  (Undang- undang Dasar Negara).Kedua, dalam ketetapan  MPR  (TAP  MPR).Ketiga,  dalam Undang-undang.Keempat,  dalam  peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.
Kelebihan  pengaturan  HAM  dalam konstitusi  memberikan  jaminan  yang  sangat kuat, karena perubahan dan atau penghapusan satu  pasal  dalam  konstitusi  seperti  dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses  yang  sangat  berat  dan  panjang  antara lain  melalui  amandemen  dan  referendum. Sedangkan  kelemahannya  karena  yang  diatur dalam  konstitusi  hanya  memuat  aturan  yang masih  global  seperti  ketentuan  tentang  HAM dalam  konstitusi  RI  yang  masih  bersifat global.Sementara  itu  bila  pengaturan  HAM melalui TAP MPR, kelemahannya tidak dapat memberikan sangsi hokum bagi pelanggarnya.Sedangkan  pengaturan  HAM dalam  bentuk  Undang-Undang  dan  peraturan pelaksanaannya kelemahannya pada
kemungkinan
seringnya
mengalami perubahan.
Menurut UU no 26 Tahun 2000 pasal 1 tentang  pengadilan  HAM  ,  Dalam  Undang- undang ini yang dimaksud dengan :
1.  Hak  Asasi  Manusia  adalah  seperangkat hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  merupakan
anugerah-Nya  yang  wajib  dihormati, dijunjung  tinggi  dan  dilindungi  oleh negara,  hukum,  pemerintah,  dan  setiap orang demi kehormatan
serta  perlindungan  harkat  dan  martabat manusia.
2.   Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  yang berat  adalah  pelanggaran  hak  asasi Manusia  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-undang ini.
3.   Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia  yang selanjutnya  disebut  Pengadilan  HAM Adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
4.   Setiap  orang  adalah  orang  perseorangan, kelompok  orang,  baik  sipil,  militer, Maupun  polisi  yang  bertanggung  jawab secara individual.
5.   Penyelidikan adalah  serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan  Menemukan  ada  tidaknya  suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna  ditindaklanjuti  dengan  penyidikan sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur dalam Undang-undang ini.

## Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Banyak  macam  Pelanggaran  HAM  di Indonesia, dari sekian banyak kasus ham yang terjadi,  tidak  sedikit  juga  yang  belum  tuntas secara hukum, hal itu tentu saja tak lepas dari kemauan  dan  itikad  baik  pemerintah  untuk menyelesaikannya sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pengendali keadilan bagi bangsa ini. a. Kasus  pelanggaran  HAM  yang  bersifat berat, meliputi :
1. Pembunuhan masal (genosida: setiap perbuatan  yang  dilakukan  dengan  maksud menghancurkan  atau  memusnahkan  seluruh atau sebagian kelompok bangsa) 2. Pembunuhan  sewenang-wenang  atau  di luar putusan pengadilan
3. Penyiksaan
4. Penghilangan orang secara paksa
5.  Perbudakan  atau  diskriminasi  yang dilakukan secara sistematis.
b. Kasus  pelanggaran  HAM  yang  biasa, meliputi :
1. Pemukulan
2. Penganiayaan
3. Pencemaran nama baik

## 4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya
Ruang lingkup HAM meliputi:
a. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;
b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;
c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta
d. Hak-hak berkenaan dengan masalah
ekonomi dan sosial.
Hakikat  Hak  Asasi  Manusia  sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamataneksistensi  manusia  secara  utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati,  melindungi,dan  menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban dan  tangung  jawab  bersamaantara  individu, pemeritah  (Aparatur  Pemerintahan  baik Sipil maupun Militer),dan negara.
Berdasarkan  beberapa  rumusan  hak asasi manusia di atas, dapat ditarik kesimpulantentang beberapa sisi pokok hakikat hak asasi manusia, yaitu :
a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi, HAM adalah bagian dari manusiasecara otomatis.
b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,pandangan politik atau asal usul sosial, dan bangsa.
c. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi ataumelanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negaramembuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM.
Hak Asasi Manusia (HAM) pada tataran Global Sebelum konsep HAM diritifikasi PBB, terdapat beberapa konsep utama mengenai HAM,yaitu:
a. Ham menurut konsep Negara-negara Barat 1) Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak.
2) Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas.
3) Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia.
4) Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara.
b. HAM menurut konsep sosialis; 1) Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat
2) Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada.
3) Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki. c. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika:
1.Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya.
2.Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepalakeluarga 3.Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagaianggota masyarakat. d.HAM menurut konsep PBB;
Konsep  HAM  ini  dibidani  oleh  sebuah komisi  PBB  yang  dipimpin  oleh Elenor Roosevelt dan secara resmi disebut Universal Decralation  of  Human  Rights”.  Universal Decralation  of  Human Rights  menyatakan bahwa setiap orang mempunyai:
 Hak untuk hidup
 Kemerdekaan dan keamanan badan
 Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum
 Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana
 Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara
 Hak untuk mendapat hak milik atas benda
 Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
 Hak untuk bebas memeluk agama
 Hak untuk mendapat pekerjaan
 Hak untuk berdagang
 Hak untuk mendapatkan pendidikan
 Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat
 Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.
Permasalahan dan Penegakan HAM di Indonesia
Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia  berpandangan  bahwa  pemajuan danperlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi,sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu
kesatuanyang  tidak  dapat  dipisahkan,  baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuaidengan pasal 1
(3), pasal  55,  dan  56 Piagam  PBB  upaya pemajuan dan perlindungan HAMharus dilakukan melalui sutu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan padaprinsip saling menghormati,
kesederajatan, dan hubungan antar negaraserta hukuminternasional yang berlaku.
Program  penegakan  hukum  dan  HAM meliputi pemberantasan korupsi, antitrorisme, sertapembasmian  penyalahgunaan  narkotika dan obat berbahaya.Oleh sebab itu, penegakanhukum dan HAM harus dilakukan  secara tegas,  tidak  diskriminatif dan konsisten.
Kegiatan-kegiatan pokok penegakan hukum dan HAM meliputi hal-hal berikut:
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari2004- 2009 sebagai gerakan nasional
2. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupunlembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia
3. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negaradi depan hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnyauntuk memetuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten sertakonsekuen
4. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasimanusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamikamasyarakat dapat berjalan sewajarnya.
5. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaanRencana, Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi.
6. Peningkatan penegakan hukum terhadao pemberantasan tindak pidanaterorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya.
7. Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembagaNegara serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM.
8. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakanhukum dan HAM.
9. Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan.
10. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangkamewujudkan proses hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta denganbiaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

## KESIMPULAN
HAM  adalah  hak-hak  dasar  yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar  atau  menindas  HAM  orang lain.Dalam  kehidupan  bernegara  HAM  diatur dan  dilindungi  oleh  perundang-undangan  RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang  dilakukan  oleh  seseorang,  kelompok atau  suatu  instansi  atau  bahkan  suatu  Negara akan  diadili  dalam  pelaksanaan  peradilan HAM,  pengadilan  HAM  menempuh  proses pengadilan  melalui  hukum  acara  peradilan HAM  sebagaimana  terdapat  dalam  Undang- Undang pengadilan HAM.
Tuntutan  untuk  menegakkan  HAM kini  sudah  sedemikian  kuat,  baik  dari  dalam negeri  maupun  melalui  tekanan  dari  dunia internasional, namun masih banyak tantangan yang  harus  dihadapi.Untuk  itu  perlu  adanya dukungan dari semua pihak, seperti masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat,  dan  pers,  agar  upaya  penegakan HAM bergerak ke arah positif sesuai harapan kita bersama. Penghormatan dan penegakan terhadap  HAM  merupakan  suatu  keharusan dan  tidak  perlu  ada  tekanan  dari  pihak  mana pun  untuk  melaksanakannya.Pembangunan bangsa  dan  negara  pada  dasarnya  juga ditujukan  untuk  memenuhi  hak-hak  asasi warga  negaranya.  Diperlukan  niat  dan kemauan  yang  serius  dari  pemerintah,  aparat penegak  hukum,  dan  para  elite  politik  agar penegakan  HAM  berjalan  sesuai  dengan  apa yang  dicita-citakan  dan  memastikan  bahwa hak  asasi  warga  negaranya  dapat  terwujud dan  terpenuhi  dengan  baik.  Dan  sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen  bangsa  untuk  mencegah  agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang kembali  di  masa  kini  dan  masa  yang  akan datang.
Kesimpulan lain mengenai bahasan hak asasi manusia:
1. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar
yang dimiliki oleh manusia sesuaidengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar haknyaterpenuhi, maka dari itu jangan pernah melanggar atau
menindas hak asasiorang lain
2. Landasan hukum hak asasi manusia diatur dalam UUD 1945 Bab XAmengenai hak asasi manusia
3. Salah satu bentuk sejarah penegakkan hak asasi manusia adalah denganadanya konferensi asia afrika tahun 1955
4. Upaya penanganan yang dilakukan untuk mengatasi kasus pelanggaran HAMdi
Indonesia:
a.Menegakkan supremasi hukum.
b.Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
c.Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga lembaga politik.
d.Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanannegara.
e.Meningkatkan kerja sama yang harmonis anatarkelompok dan golonganmasyarakat.

## SARAN
Sebagai  makhluk  sosial  kita  harus mampu mempertahankan
dan
memperjuangkan  HAM  kita  sendiri.  Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan  menjaga  HAM  orang  lain  jangan  sampai kita  melakukan  pelanggaran  HAM.  Dan jangan  sampai  pula  HAM  kita  dilanggar  dan dinjak-injak oleh orang lain.
Jadi  dalam  menjaga  HAM  kita  harus mampu  menyesuaikan  dan  mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain. Dan kita juga  harus  membantu  negara  dalam  mencari upaya  untuk  mengatasi  atau  menanggulangi adanya  pelanggaran-pelanggaran  HAM  yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Hamzah, Perlindungan Hak- hak Asasi Manudia dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana,Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1986.http://www.docstoc.com/docs/1909 5014/makalah-HAM http://tugaskampuss.blogspot.com/2010/01/m akalah-pkn-tentang-pelanggaran- ham.html