Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 130-134| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3057.130-134

## DIVERSI TERHADAP PELAKU PEMBUANGAN OROK BAYI OLEH ANAK STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI DENPASAR
Ni Putu Lalitha Candra Laksmi, A.A Sagung Laksmi Dewi, Diah Gayatri Sudibya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali Indonesia

## Abstrak
Anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan  tindak  pidana,  arti  kata  identik  disini  mengandung  arti  hampir  sama,  yang  berbeda  hanya  jangka waktu  serta  cara  penanganannya.  Diversi  adalah  pengalihan  atau  pemindahan  dari  proses  peradilan  ke  dalam proses singkat penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai pertimbangan hakim untuk memutuskan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan sanksi pidana yang ditimbulkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan orok bayi Adapun pendekatan  masalah  yang  dipakai  terhadap  penelitian  ini,  Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum normatif  yang  disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal.  Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan mempergunakan metode pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan peristiwa hukum yang terkait, pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  didalam  ilmu  hukum,  dan  pendekatan  kasus. Pertimbangan  Hakim  dalam  menetapkan  Diversi  terhadap  pelaku  pembuangan  orok  bayi  oleh  anak,  kasus  ini terdapat  dalam  perkara  Nomor  18/Pid.SusAnak/2016/PN.Dps,  anak  diberikan  kesempatan  untuk  memperbaiki kesalahan  dan  dikembalikan  ke  orang  tuanya  untuk  dijaga  dan  dibimbing  serta  untuk  dibina  agar  anak  tidak melakukan lagi perbuatan tersebut.
Kata Kunci: Diversi, Pembuangan Orok Bayi; Tindak pidana, Proses Hukum

## Abstract
Children as perpetrators of criminal acts will also experience legal processes that are identical to adults who commit criminal acts, the meaning of the word identical here means almost the same, only the timeframe and the method of handling it are different. Diversion is a diversion or transfer from the judicial process into a short process of settlement of cases, namely through deliberation for recovery or mediation. This study aims to find out  the  judges'  considerations  to  decide  on  diversion  against  children  as  perpetrators  of  criminal  acts  and criminal  sanctions  inflicted  on  children  as  perpetrators  of  the  crime  of  removing  baby  babies.  doctrinal  law. The  approach  to  the  problem  in  this  research  is  carried  out  by  using  the  statutory  approach  method  by examining all laws and regulations related to related legal events, a conceptual approach that departs from the views and doctrines that develop in legal science, and approaches. case. Judges considerations in determining Diversion  against  the  perpetrators  of  disposal  of  babies  by  children,  this  case  is  in  case  Number  18  / Pid.SusAnak / 2016 / PN.Dps, children are given the opportunity to correct mistakes and return them to their parents to be guarded and guided and to be nurtured so that the child does not do the act anymore. Keywords: Diversion, Baby Carriage Disposal; Crime, Legal Process

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  suatu  Negara  Hukum,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  Pancasila  memiliki peraturan yang berbentuk Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, merupakan peraturan yang berfungsi mengatur tatanan hidup bermasyarakat yang ada dari hukum dan bertujuan  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  keamanaan,  serta  memiliki  dampak  terhadap  sebuah aktivitas  serta  tingkah  laku  semua lapisan  masyarakat  yang  harus tepaat  dengan nilai  hukum  positif Indonesia.  Sanksi  hukuman  di  Indonesia  menjadi  panduan  bagi  seluruh  masyarakat  karena  sanksi hukuman dianggap sebagai alaat untuk memberantas berbagai macam tindakan kriminal, dimana saat ini  kejahatan  semakin  berkembang  pesat  dimana  aparat  hukum  di  haruskan  untuk  menuntaskan berbagai permasalahan hukum dan apa yang menjadi fungsi hukum adalah tidak terjadinya kekaburan hukum  serta  keadilan  di  mata  hukum  yang  berakibat  tercapainya  kemanfaatan  dapat  tercapai,  yang utama dalam kejahatan diperbuat anak-anak ( Prasetyo, 2011 ; Sudanto, 2018 ).
Sama seperti orang dewasa, anak juga dapat dikatakan sebagai pelaku atau terdakwa dari adanya kejahatan, mereka juga akan melewati proses hukum yang berlaku hampir sama dengan orang dewasa yang melakukan  suatu  tindak  pidana.  Dalam  hal  menangani  dan menghadapi suatu  proses  peradilan anak  yang  terlibat  tindak  pidana,  jadi  tahap  pertama  yang  tidak  dapat  dilupakan  adalah  dengan mengetahui  dan  memahami  kedudukannya  sebagai  anak  dari  semua  sifat  dan  ciri-ciri  yang  khusus, maka dengan demikian orientasi akan bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam  suatu proses  cara  penanganannya  sehingga  hal  ini  akan  terdapat  pada  konsep  kesejahteraan  anak  dan kepentingan anak tersebut.  Proses hukum dalam penanganan anak sangat memerlukan kasih sayang, perhatian serta perlindungan yang khusus pada anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Dalam hal ini anak termasuk bagian dari warga Negara, yang harus mendapatkan perlindungan sebab  mereka  akan  menjadi  generasi  Bangsa  dimasa  depan  yang  akan  melanjutkan  kepemimpinan bangsa  Indonesia  ( Darmini,  2019 ).  Setiap  anak  yang  ada  di  negara  ini  atau  dimanapun,  disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, anak juga wajib mendapatkan pendidikan etika dan moral  yang  akan membuat  mereka  dapat tumbuh  dan berkembang  menjadi sosok  yang  berguna bagi  Nusa  dan  Bangsa.  Maka  dalam  kasus  ini  terdapat  peraturan  yang  terkait  seperti  UU  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  dimana  disitu  terdapat  pengertian  Diversi  dan  Restorative Justice.  Diversi adalah  suatu  pengalihan  penyelesaian  kasus-kasus  anak  yang  diduga  terlibat  dalam  suatu  tindak pidana  tertentu,  yang  proses  penyelesaiannya  dari  proses  pidana  formal  ke  penyelesaian  damai  atau yang  sering  disebut  mediasi,  yang  terjadi  antara  tersangka  dengan  terdakwa  dan  diberikan  fasilitas oleh  keluarga,  pembimbing  kemasyarakatan  anak,  polisi,  jaksa  atau  hakim,  masyarakat,  yang bersangkutan dalam kasus tersebut. Dengan adanya diversi ini anak harus lebih dibimbing dan dibina, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak pada umumnya yang normal, sehat dan  cerdas  seutuhnya.  Akan  tetapi,  si  anak  akan  mengalami  dan  melewati  situasi  sulit  yang  akan membuatnya  berfikir  untuk  melakukan  suatu  tindakan  yang  melanggar  norma  hukum.  Meskipun demikian,  anak-anak  yang  melanggar  hukum  tidaklah  patut  untuk  dihukum  dan  kemudian dimasukkan ke dalam penjara.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  pertimbangan  Hakim  untuk memutuskan  Diversi  terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana    dan  menganalisis  sanksi  pidana yang ditimbulkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembuangan orok bayi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  normatif  yang  disebut  juga  penelitian  hukum doctrinal  ( Soekanto  &  Mamudji,  2006 ).  Pendekatan  masalah  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan mempergunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan  dengan  menelaah  semua  undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan peristiwa hukum yang terkait, pendekatan konseptual yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:
1. Bahan  hukum  Primer,  yaitu:  bahan  hukum  yang  berpusat  pada  Keputusan  Presiden,  Peraturan Mahkamah  Agung,  UU  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  UU  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, UU tentang Kesejahteraan Anak, UU tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan Hukum  Sekunder yaitu: bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pengkajian kepustakaan, seperti: buku, jurnal-jurnal hukum, surat kabar, internet, dan pendapat para ahli.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Diversi Terhadap Pelaku Pembuangan Orok Bayi oleh Anak
Diversi  merupakan  salah  satu  cara  pengalihan  penyelesaian  perkara  yang  dilakukan  oleh  anak-anak yang  dituduh  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  tertentu,  dengan  melakukan  penyelesaian  perkara pidana  secara  umum  berubah  menjadi  penyelesaian  dengan  cara  damai  atau  sering  disebut  mediasi, yang  terjadi  antara  tersangka  dengan  terdakwa  dan  diberikan  fasilitas  oleh  keluarga,  pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim, masyarakat, yang bersangkutan dalam kasus tersebut. Secara gramatikal atau kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks dan pemakaiannya pengertian Diversi  adalah  pengalihan  perkara  anak.  Dimana  pelaksanaan  Diversi  di  latarbelakangi  dari  adanya
keinginan  agar  terhindar  dari  sesuatu  yang  buruk  terhadap  mental  anak,  serta  mengganggu perkembangan anak dengan keterlibatannya dengan proses peradilan pidana anak.
Chris  Graveson  juga  memberikan  pendapat  bahwa,  diversi  merupakan  suatu  proses  yang  telah diakui  secara  global,  karena  hal  tersebut  merupakan  cara  terbaik  didalam  proses  menyelesaikan perkara  mengenai  anak  yang  sedang  berhadapan  dengan  proses  hukum  ( Juliasari,  2020 ).  Tindakan campur  tangan  yang  dilakukan  oleh  suatu  lembaga  atau  badan  terhadap  sebuah  permasalahanyang terjadi  di  antara  dua  pihak  atau  beberapa  pihak  sekaligus  akan  merugikan  salah  satu  pihak  yang sedang bermasalah, sama halnya terhadap anak yang sedang berhadapan dengan Hukum yang sangat luas  dan  berbagai  jenis,  namun  banyak  mengalami  penekanan  pada  penahanan  dan  penghukuman, tidak peduli seberapa ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut atau betapa mudanya usia anak-anak tersebut ( Hamzah, 2010 ).
Tujuan  dilakukannya  Diversi  berdasarkan  UU  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  adalah  sebagai berikut: 1) Mendapatkan perdamaian terhadap korban dan anak sebagai pelaku, 2) Mengakhiri perkara anak  diluar  proses  peradilan  dengan  cara  musyawarah  atau  mediasi,  3)  Menjauhi  anak  dalam perampasan  kemerdekaan  untuk  masa  depannya,  4)  Mengajak  seluruh  rakyat  ikut  serta  seperlunya, dan 5) Mendidik untuk menumbuhkan rasa pertanggung jawaban kepada anak. Hal ini menimbulkan rasa    untuk  bersama  mendapatkan  jalan  keluar  yang  seadilnya  dengan  memperhatikan  pemuliihan kembali  kepada  anak  agar  psikis  dan  mental  dalam  keadaan  semula  dan  bukan  merupakan  suatu pembalasan.  Menurut  Liebmann,  adanya  prinsip-prinsip awal  dari  restorative justicie  adalah  sebagai berikutnya:  a)  Mengutamakan  penyembuhan  dan  dukungan  korban,  b)  Yang  menjadi  pelaku pelanggaran agar bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, c) Diskusi antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman yang adil, d) Melakukaan upaya untuk meletakkan secara benar kerugian dan  keuntungan  yang  ditimbulkan,  e)  Pelaku  pelanggaran  harus  sadar  terhadap  bagaimana  caranya menghindari kejahatan dimasa depan, f) Rakyat umum turut membantu dalam menggabungkan antara dua belah pihak, yaitu korban dengan pelaku ( Yuniar Ariefianto, 2014 ).
Penyelesaian  melalui  diversi  ini  memiliki  suatu  ruh  yang  sama  dengan  penyelesaian  sengketa melalui  Restroactive  Justice,  yaitu  merupakan  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  cara melibatkan seorang pelaku atau korban, dan juga pihak-pihak lain yang terkait, hal ini bertujuan untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  atau  tidak  berpihak,  dengan  menekankan  dengan adanya  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan  bukan  dengan  cara  melakukan  pembalasan. Sehingga berdasarkan penetapan No.18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps, dimana kasus ini meliputi kasus Pembuangan  Orok  Bayi  Oleh  Anak  berumur  14  Tahun  yang masih  duduk  di  bangku  SMP.  Dimana dalam suatu penetapan Pengadilan, ada beberapa pertimbangan Hakim untuk memberikan penetapan ke  Pengadilan  seperti  halnya  penetapan  No.18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps.  Maka  dari  itu pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  kasus  Diversi  ini  memang  sesuai  ketentuan-ketentuan  dan norma hukum yang berlaku.
Hakim dalam melakukan pertimbangan memiliki beberapa kriteria yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pertimbangan Yuridis atau Kepastian Hukum.
Dalam  hal ini  adanya  pertimbangan  hakim  yang  sebagian  besar didasarkan  pada  faktor-faktor yang  terungkap  di  dalam  persidangan  dan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  telah ditetapkan  sebagai  hal  yang  harus  termuat  di  dalam  putusan  atau  penetapan.  Dasar  dari pertimbangan  yuridis  ini,  adanya  ketentuan  dalam  Hukum  Pidana,  dimana  ketentuan  tersebut akan digunakan sebagai panduan dalam menimbang dan memutus perkara yang di lakukan oleh anak.  Pertimbangan  Yuridis  ini  lebih  berpacu  dengan  pemikiran  hakim  dalam memutus  suatu perkara ( Widodo, 2008 ).
Dari  sisi  Yuridis  ini  sudah  terdapat  kepastian  seseorang  dianggap  dewasa  apabila  sudah berumur  17  Tahun  keatas atau  sudah menikah  karena  dalam  kasus  penetapan  No:  18/Pid.sus- Anak/2016/Pn.Dps ini anak berusia 14 Tahun belum memenuhi kreteria dewasa dan merupakan korban  dari  lemahnya  pengawasan  orang  tua,  sedangkan  pembuangan  atau  pengguguran merupakan tindak pidana.
2. Pertimbangan Non Yuridis.
Hakim dalam melakukan suatu pertimbangan yang bersifat non yuridis ini , sangat dibutuhkan karena  timbulnya  masalah  tanggung  jawab  hukum  yang  harus  dilakukan  oleh  anak  dibawah umur tidaklah cukup hanya berdasarkan pada segi normatif fisik kerugiannya saja, tetapi faktor-
faktor  lainnya  seperti  faktor  intern  dan  ekstern  yang  sangat  melatar  belakangi  si  anak  dalam melakukan  kejahatan  atau  kenakalan,  namun  juga  harus  dipertimbangkan  secara  arif  oleh Hakim yang mengadili kasus terhadap anak.
Adapun  hal-hal meringankan  dan  memberatkan  didalam  Diversi  menurut  penetapan  No:  18/Pid.sus- Anak/2016/Pn.Dps, adalah klien merupakan anak yang bertanggungjawab, hal ini dibuktikan dengan memberikan  keterangan  sesuai  dengan  apa  yang  dilakukannya  dan  dapat  memnuhi  panggilan pemeriksaan secara koopratif. Klien merasa bersalah dengan dirinya sendiri, ia juga telah menyesali perbuatannya, klien juga adalah anak yang rajin dan tidak pernah bersalah sebelumnya. Sedangkan hal yang  memberatkan  pelaku  diduga  melakukan  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  anak  atau Pembuangan  orok  bayi,    sebagaimana  diatur  dalam  Pasal    tentang  perlindungan  anak,  sementara sanksi bagi seseorang yang melanggar pasal diatas ditentukan dalam Pasal tentang perlindungan anak. Dengan adanya Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini sangat bermanfaat bagi anak terutama agar  terhindar  dari  efek  negatif  terhadap  perkembangan  dan  jiwa  sianak  oleh  keterlibatannya  dalam Proses  Peradilan  pidana,  serta  dapat  memberikan  dukungan  lebih  bagi  anak  supaya  menjadi  sosok baru  dan  bersih  dari  catatan  kejahatan  dan  tidak  menjadi  residivis  karena  itu  akan  merusak  masa depan si anak .

## 2. Sanksi Pidana yang Ditimbulkan terhadap Anaksebagai Pelaku Pembuangan Orok Bayi
Adapun sanksi pidana yang melatar belakangi terjadinya pembuangan orok bayi oleh anak dan hakim memutuskan  Diversi  seperti  contoh  kasus  perkara  yang  terjadi  di  Pengadilan  Negeri  Denpasar Penetapan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN DPS. Maka pendapat penyidik adalah sebagai berikut:
1. Bahwa  penyidik  telah  melimpahkan  berkas  perkara  Penetapan  Nomor:  18/Pid.Sus- Anak/2016/PN DPS dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum dengan persangkaan Pasal diatas.
2. Bahwa  didalam  Pasal  3  Ayat  1,  dan  2,  PP  tentang  pedoman  perlaksanaan  Diversi  dan penanganan anak yang belum berumur 12 Tahun.
Dengan  demikian,  syarat  untuk  pelaksanaan  diversi  yang  terdapat  dalam  penetapan  No:
18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.DPS telah terpenuhi sebagai berikut:
1. Diversi dilakukan dalam tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan diancam dengan pidana  penjara  dibawah  7  tahun,  terhadap  ANAK  sebagai  pelaku  yang  terdapat  dalam penetapan  No:  18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.DPS  didakwa  dengan  dakwaan  alternatif  dimana salah  satu  dari  dakwaan  tersebut  yaitu  Pasal  181  KUHP  diancam  dengan  pidana  penjara dibawah 7 tahun dan tindak pidana yang dilakukan anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
2. Menyangkut persyaratan anak yang wajib dilakukan diversi adalah anak yang telah berumur 12 tahun  tetapi  belum  berumur  18  tahun,  bahwa  ANAK  yang  sebagai  pelaku  pembuangan  orok bayi  tersebut  berumur  14  tahun,  dan  merupakan  seorang  pelajar  kelas  III  SMP  di  salah  satu Sekolah Menengah Pertama yang ada di Denpasar.
3. Bahwa  peraturan  MA  RI  No.4  Thn  2014  Pasal  3  mengenai  pedoman  pelaksanaan  diversi didalam sistem peradilan anak.
4. Bahwa  menurut  pendapat  penyidik,  kedudukan  ANAK  dalam  Penetapan  Nomor:  18/Pid.Sus- Anak/2016/PN.DPS  selain  sebagai  pelaku  adalah  juga  sebagai  korban  dari  pergaulan  bebas karena  adanya  kesempatan  untuk  melakukan  hubungan  seksual  diusia  dini  akibat  minimnya pengawasan dan bimbingan orang tua.
5. Bahwa  penyidik  dalam  hal  ini  berkesimpulan:  menyetujui  proses  Diversiterhadap  perkara dalam  Penetapan  Nomor:  18/Pid.Sus  Anak/2016/PN.DPS  dengan  permohonan  agar  anak dikembalikan  kepada  orang  tua untuk  mendapatkan bimbingan  dan  pengawasan  berkerjasama dengan  pembimbing  kemasyarakatan  BAPAS  Denpasar  dan  P2TP2A  Denpasar  untuk melakukan konseling psikologi terhadap anak.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  diversi  terhadap  pelaku  pembuangan  orok  bayi  oleh  anak yang terdapat dalam (Penetapan Nomor: 18/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Dps) memiliki 2 kriteria yaitu: (1) Pertimbangan Yuridis atau kepastian hukum, meliputi beberapa hal: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
Tuntutan  pidana,  Keterangan  Saksi,  Keterangan  Terdakwa,  Barang-barang  Bukti,  dan  Pasal-pasal yang  terdapat  dalam  Undang-undang.  (2)  Pertimbangan  Hakim  yang  bersifat  Non  Yuridis,  terdapat pada Aspek sosiologis, aspek psikologis dan aspek kriminologi. Kemudian, sanksi pidana merupakan suatu  hukum  mengenai  sebab  akibat,  yang  mana  sebab  adalah  kasusnya,  sedangkan  akibat  adalah hukumnya.  Seseorang  yang  terkena  akibat  akan  memperoleh  sanksi  baik  masuk  penjara,  ataupun terkena  hukuman  lain  dari  pihak  berwajib.  Sedangkan  didalam  (penetapan  No:  18/Pid.Sus- Anak/2016/PN DPS), penyidik melimpahkan sanksi terhadap anak yang melakukan pembuangan orok bayi dengan persangkaan sebagai berikut: Pertama: Pasal 76C Jo, pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) dalam UU RI No: 35 Thn 2014 , tentang Perlindungan Anak. Kedua: Pasal 45A Jo Pasal 77A UU RI No: 35 Thn 2014, mengenai perlindungan pnak. Ketiga:    Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## 2. Saran
Melalui  penelitian  ini  diharapkan  peran  kedua  orang  tua,  keluarga  dan  lingkungan  sekitarnya  untuk lebih  mengawasi  dan  membimbing,  serta  lebih  menyempatkan  waktunya  untuk  selalu  berada  disisi anak-anaknya atau sekedar berdiskusi tentang apa saja yang dirasakan oleh si anak dan dalam kondisi apapun, sehingga remaja tidak dapat terjerumus untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, terutama jangan sampai melakukan hubungan suami istri tanpa memiliki ikatan perkawinan atau belum kawin atau  kegiatan  asusila  lainnya.  Untuk  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Hakim  dan  aparat  penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan kasus ini, diharapkan agar dapat memberikan sosialisasi lebih jelas mengenai akibat hukum dari kenakalan remaja terutama yang berujung pada pembuangan orok bayi oleh anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmini. (2019). Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Anak. Qawwãm , 13 (1), 43–63. Hamzah, R. (2010). Kajian Yuridis tentang Konsep Diversi . Malang: Bayu Media Publishing. Juliasari,  T.  (2020).  Kendala  Penyelesaian  Perkara  Anak  Melalui  Diversi  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor Put.No.1/Pidsus-Anak/2015 Pengadilan Negeri Mempawah ). E-JOURNAL FATWA HUKUM FACULTY OF LAW UNIVERSITAS TANJUNGPURA , 3 (3). Prasetyo,  B.  (2011).  Sanksi  Hukum  terhadap  Pelaku  Kejahatan  dengan  Hypnosis. DIH,  Jurnal  Ilmu  Hukum , 7 (13), 35–44. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers. Sudanto,  A.  (2018).  Penerapan  Hukum  Pidana  Narkotika  di  Indonesia. ADIL:  Jurnal  HukumJurnal  Hukum ,
7 (1), 137–161. Widodo. (2008). Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya . Yogyakarta: Aswaja Pressindo. Yuniar  Ariefianto.  (2014). Penerapan  Restoratif  Justice  Dalam  Penyelesaian  Kasus  Kecelakaan  Lalu  Lintas . Universitas Brawijaya.
Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 Peraturan MA No.04 Tahun 2014 UU No.48 Thn.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman UU No.11 Thn.2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU No.04 Thn. 1979 tentang Kesejahteraan Anak UU No.35 Thn.2014 tentang Perlindungan Anak