DAMPAK PUNGUTAN PAJAK DILIHAT DARI SEGI HUKUM,

## EKONOMI DAN SOSIOLOGI
Hamja Universitas Wiralodra, Indramayu Email: hamja.hamja904@unwir.ac.id

## ABSTRACT
Tax  is  a  mandatory  contribution  for  people  who  have  fulfilled  the  entry requirements to become taxpayers. The tax is expected to improve the welfare of all people. The tax cannot be felt directly by the community. The implementation of  tax  collection  must  have  a  clear  regulation.  The  purpose  of  this  article  is  to determine  the  impact  of  tax  collection  in  terms  of  the  economy  perspective;  to know the impact of tax collection if viewed from a legal perspective; to know the impact  of  tax collection  if  viewed in  terms  of  sociology.  The  results  of  the  study indicate  that  Article  1  of  Law  Number  6  of  1983  in  conjunction  with  Law  28  of 2007,  the  definition  of  tax  is  a  mandatory  contribution  to  the  State  owed  by  an individual or entity that is compulsory based on the Law, by not receiving direct compensation  and  used  for  State  needs  for  the  greatest  prosperity  of  the  people. Tax is one of the sources of government revenue. It means that the increase in tax collection  directly  increases  government  revenues.  Thus,  the  tax  has  several functions,  namely  the  function  of  the  budget  (budgetair)  and  the  regulating  of function (regurelend).
Keywords : legal perspective, impact, tax,

## I. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  suatu  iuran  wajib  bagi  masyarakat  yang  telah memenuhi  syarat  masuknya  menjadi  wajib  pajak.  Adanya  pajak  diharapkan akan  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  semua  masyarakat.  Pajak  tersebut sifatnya tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak harus memiliki aturan yang jelas. Oleh karena  itu,  pemungutan  pajak  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang tentang  Perpajakan,  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (KUP).  Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pemungutan  pajak  harus  dijalankan  menurut  hukum  agar pemerintah  (petugas  pajak)  tidak  bertindak  sewenang-wenang  dalam menetapkan  dan  memungut  pajak.  Pentingnya  pajak  diatur  dalam  suatu undang-undang  sebelum  dilakukan  pemungutan  pajak  didasarkan  pada kepastian hukum. Dalam hal ini, pungutan pajak Negara terhadap masyarakat akan berdampak pada berbagai segi seperti halnya perekonomian, hukum dan sosiologi.

## A. Rumusan Masalah
a. Apakah  dampak  pungutan  pajak  terhadap  masyarakat  dari  segi ekonomi?
b. Apakah  dampak  pungutan  pajak  jika  dilihat  dari  segi  hukum  dan sosiologi?
B. Tujuan
a. Untuk  mengetahui  dampak  pungutan  pajak  jika  dilihat  dari  segi ekonomi
b. Untuk mengetahui dampak pungutan pajak jika dilihat dari segi hukum dan segi sosiologi.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 2.1 Dampak Pungutan Pajak Dilihat Dari Segi Ekonomi
Dampak  langsung  dari  pungutan  pajak  adalah  pada  pendapatan disposibel.  Pendapatan  disposibel  adalah  pendapatan  pribadi  dikurangi dengan  pajak.  Pendapatan  disposibel  merupakan  pendapatan  yang  dapat dibelanjakan  untuk  konsumsi.  Ketika  pungutan  pajak  dinaikkan,  maka pendapatan  disposibel  relatif  menjadi  turun.  Dengan  menurunnya pendapatan  disposibel  maka  konsumsi  relatif  menjadi  turun.  Turunnya konsumsi  akan  berdampak  pada  turunnya  pendapatan  nasional
equilibrium.  Demikian  pula,  jika  pungutan  pajak  diturunkan,  maka konsumsi  relatif  menjadi    naik.  Naiknya  komponen  ini  dapat  menaikkan pendapatan nasional. Tentu saja dengan hal ini asumsi jika komponen lain yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional tidak berubah.
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  pemerintah. Artinya  peningkatan  pungutan  pajak  secara  langung  meningkatkan pendapatan  pemerintah.  Dengan  demikian  jika  pendapatan  dari  pajak  ini digunakan  untuk  pengeluaran  yang  berpengaruh  terhadap  nilai  komponen pengeluaran  pemerintah,  maka  peningkatan  pungutan  pajak  dapat berpengaruh  terhadap  peningakatan    nilai  pembelian  oleh  pemerintah. Dalam  hal  ini,  pungutan  pajak  berkorelasi  dengan  komponen  pemerintah, karena  komponen  pemerintah  berkorelasi  positif  dengan  Gross  Domestic Product (GDP), maka setiap kenaikan pungutan pajak dapat meningkatkan kenaikan GDP.
2.2 Dampak Pungutan Pajak Dilihat Dari Segi Hukum
Dasar  hukum  pengenaan  pajak  diatur  dalam  ketentuan  pasal  23  ayat  (2) UUD  1945  Amandemen  ke-5  juga  UU  Nomor  28  tahun  2007  tentang KUP. Pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena  adanya  undang-undang  yang  menyebabkan  timbulnya  kewajiban warga  negara  untuk  menyetorkan  sejumlah  penghasilan  tertentu  kepada Negara,  Negara  mempunyai  kekuatan  untuk  memaksa  dan  uang  tersebut harus  dipergunakan  untuk  penyelenggaran  pemerintahan.    Pemungutan pajak  harus  dijalankan  menurut  hukum  agar  pemerintah  (petugas  pajak) tidak  bertindak  sewenang-wenang  dalam  menetapkan  dan  memungut pajak.  Pentingnya  pajak  diatur  dalam  suatu  undang-undang  sebelum dilakukan pemungutan pajak didasarkan pada kepastian hukum.
Maka  dampak  pemungutan  pajak  menurut  hukum  yang  mana menyangkut  legalitas,  peraturan  dan  ketentuan  serta  dasar  hukum  dan implikasi  hukumnya  yang  mana  lebih  menitikberatkan  pada  segi  hukum
tentang  hak  dan  kewajiban  fiskus  (pemungut  pajak)  maupun  wajib  pajak, prosedur  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan  prosedur  pengajuan  hak- hak wajib pajak, saat timbul dan hapusnya utang pajak.
Berdasarkan  hal  diatas,  maka  pajak  mempunyai  beberapa  fungsi, yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regurelend).
1. Fungsi anggaran
Sebagai  sumber  pendapatan  Negara,  pajak  berfungsi  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  untuk  Negara.  Untuk  menjalankan tugs-tugas  rutin  Negara  dan  melaksanakan  pembangunan,  Negara membutuhkan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara, seperti belanja barang, belanja pegawai, belanja pemeliharaan, dan lain sebagainya.

## 2. Fungsi mengatur
Pemerintah dapat mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial melalui kebijakan fiskal. Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara. Contohnya, dalam rangka  mendorong  penanaman  modal  baik  dalam  negeri  maupun  luar negeri,  diberikan  berbagai  macam  fasilitas  keringanan  pajak.  Dalam rangaka  melindungi  produksi  dalam  negeri,  pemerintah  menetapkan  bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

## III. Dampak Pungutan Pajak Dilihat Dari Segi Sosiologi
Pemungutan  pajak  dalam  lingkungan  masyarakat  dari  segi sosiologi menimbulkan suatu akibat yang timbul dari pungutan pajak dan apa  hasil  yang  diterima  oleh  masyarakat  dari  pungutan  wajib  pajak tersebut,  sehingga  dari  hasil  pungutan  pajak  tersebut  diharapkan  bias membiayai pembangunan nasional secara merata di masyarakat.
Pemerintah  telah  menyusun  program  untuk  pengalokasian  dana dari  pungutan  pajak  tersebut  salah  satuya  melalui  pemberian  subsidi kepada  masyarakat  untuk  mengurangi  beban  masyarakat.  Hal  tersebut, sebenarnya  masyarakat  sudah  menikmati  uang  pajak  yang  mereka bayarkan,  tanpa  diketahui  sebelumnya.  Pemerintah  sampai  saat  ini  masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, mulai dari subsidi Bahan Bakar Minyak  (BBM),  subdisi  listrik,  bantuan  langsung  sementara  masyarakat (BLSM)  atau  sejenisnya,  pengadaan  beras  miskin  (raskin),  jaminan kesehatan  masyarakat  (jamkesmas),  pembangunan  sarana  umum  seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas dan pembiayaan lainnya dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  lapisan masyarakat.

## IV. Kesimpulan
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang- Undang 28 Tahun 2007, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Negara  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  pemerintah. Artinya  peningkatan  pungutan  pajak  secara  langung  meningkatkan pendapatan  pemerintah.  maka  pajak  mempunyai  beberapa  fungsi,  yaitu fungsi anggaran (budgetair) dan fungsi mengatur (regurelend).
1. Fungsi anggaran
Sebagai  sumber  pendapatan  Negara,  pajak  berfungsi  untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk Negara.
2. Fungsi mengatur
Pemerintah dapat mengatur kebijakan di bidang ekonomi dan sosial melalui kebijakan fiskal. Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/39TAHUN2007UUPenj.htm
Diakses tanggal 13 September 2018
https://www.cermati.com/artikel/manfaat-pajak-bagi-masyarakat-dan-negara
Diakses tanggal 13 September 2018
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190411/259/910587/opini-kebajikan-dalam- pungutan-pajak Diakses tanggal 13 September 2018
https://www.kompasiana.com/didikyandiawan/550eab3f813311c12cbc66ac/eduka si-perpajakan-1-kedudukan-pajak-dalam-tatanan-sosial Diakses tanggal 13 September 2018