IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI
THE IMPLEMENTATION OF E-COURT SYSTEM IN LAW ENFORCEMENT IN DISTRICT COURT
Annisa Dita Setiawan; a Artaji; b Sherly Ayuna Putri c

## ABSTRAK
Sistem terobosan yang diberi nama sistem E-Court merupakan salah satu inovasi  Mahkamah  Agung  dalam  menghadapi  tantangan  terkait perkembangan  kehidupan  manusia  yang  diatur  dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sistem  ini  dibuat  untuk  menjembatani  kendala  geografis  Indonesia, membuat  sistem  peradilan  lebih  sesuai  dengan  asas  yang  ada,  dan memicu  peningkatan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  penegakan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Penelitian ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  empiris  dengan  data dianalisis  secara  kualitatif  dan  spesifikasi  penelitian  adalah  deskriptif analitis.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Implementasi  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan  Persidangan  secara  Elektronik  di  beberapa  Pengadilan  Negeri sebagian besar sudah terlaksana  dengan  efektif,  namun  beberapa fitur seperti pemanggilan secara elektronik dan persidangan secara elektronik belum sepenuhnya diterapkan karena masih terdapat perdebatan terkait asas hukum.
Kata kunci: e-court ; penegakan hukum; persidangan elektronik.

## ABSTRACT
The  E-Court  system  is  one  of  the  Supreme  Court's  innovations  in  facing challenges related to the development of human life, regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts electronically. This system was designed to solve Indonesia's geographic constraints, make the judicial system simpler  and  faster,  reduce  court  costs,  and  increase  public  confidence  in  the judiciary in upholding law and justice. This study used an empirical juridical approach  to  the  specifications  of  the  research  carried  out  in  a  descriptive analytical manner with data analyzed qualitatively  The results  show  that  the
a Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jl.  Banda  No.  42  Bandung,  email: nmaulinawatynd@gmail.com
b Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung-Sumedang  KM.  21  Jatinangor,  email: artaji.unpad@gmail.com
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung-Sumedang  KM.  21  Jatinangor,  email: sherly.ayunaputri@yahoo.com

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418 Artikel diterbitkan: 31 Mei 2021 DOI: https://doi.org/10.23920/jphp .v2i2.352 Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
implementation  of  Supreme  Court  Regulation  No.1  of  2019  concerning  Electronic  Case  and  Trial Administration in District Courts has mostly been carried out effectively, but features such as electronic summons  (E-Summon)  and  electronic  trials  (E-Litigation)  have  not  fully  implemented.  There  are  still obstacles such as the trial schedule not appearing. The current E-Court regulations do not regulate access to court for the public, additional evidence, and fee refunds. Public trust in the security of the E-Court system is still low, so further socialization is needed to the public and judicial apparatus to maximize E- Court users.
Keywords: e-court; law enforcement; electronic trial.

## PENDAHULUAN
Manusia membentuk suatu struktur tatanan atau organisasi di antara dirinya yang dikenal dengan tatanan sosial atau social order yang dinamakan masyarakat sehubungan dengan  mewujudkan  keteraturan.  Manusia  membutuhkan  alat  untuk  mewujudkan keteraturan,  untuk  terus  membangun  dan  juga  mempertahankan social  order yang teratur, sehingga dibuatlah suatu aturan dan manusia yang mengatur. Berangkat dari hal  tersebut  selanjutnya  dibuatlah  hukum  dan  lembaga  untuk  menegakkan  hukum. Kenyamanan  yang  dirasakan  tiap-tiap  individu  atas  timbulnya  ketertiban  dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan hasil dari ditegakkannya hukum.  Kenyamanan  dan  keamanan  tersebut  timbul  dikarenakan  dalam  masyarakat terdapat  suatu  keinginan  yang  ingin  dicapai,  sehingga  kemudian  hukum  dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa ke arah tujuan yang dikehendaki. 1
Melihat proses penegakan hukum menurut kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindungi, maka hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau kepentingan privat, dan juga mengatur hak dan kewajiban perseorangan dalam hubungan antara subjek-subjek hukum disebut Hukum Perdata. 2 Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku saat ini berasal  dari  zaman  Pemerintahan  Hindia  Belanda  yang  hingga  saat  ini  masih dugunakan  dan  nyata  dipertahankan  eksistensinya.  Menurut  Soedikno,  dalam berperkara di pengadilan, Hukum Acara Perdata Indonesia memiliki tahapan umum, yaitu  tahap  pendahuluan,  penentuan,  dan  pelaksanaan. 3 Dalam  tahap  pertama  yaitu tahap  pendahuluan,  dilakukan  pencatatan  dalam  daftar  perkara  melalui  pendaftaran perkara oleh panitera Pengadilan Negeri, yang kemudian diikuti dengan pembayaran
1 Rahardjo, Satjipto. (2010). Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas. hlm. 217.
2 Asikin, Zainal. (2013). Pengantar Tata Hukum Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 95.
3 Mertokusumo, Soedikno. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty. hlm. 5.
biaya  perkara  terkecuali beracara  secara  prodeo  atau  berperkara  tanpa  biaya.  Terkait berperkara  tanpa  biaya,  dikatakan  pada  Pasal  237  HIR  (Herziene  Indonesisch Reglement) bahwa orang-orang yang sebagai penggugat maupun sebagai tergugat tidak mampu  membayar  biaya  perkara  dapat  diberikan  izin  untuk  berperkara  dengan  tak berbiaya.  Hal  serupa  dikatakan  pula  pada  Pasal  273  RBg  ( Rechtsreglemen  voor  de Buitengewesten) ,  yaitu  Penggugat  atau  tergugat  yang  tidak  mampu  membayar  biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.
Secara keseluruhan, hukum acara perdata bertujuan untuk memintakan keadilan dan mengatur proses penyelesaian perkara perdata sejak diajukannya gugatan melalui hakim  (pengadilan).  Hukum  acara  perdata  merupakan  tuntunan  bagi  mereka  yang sedang berperkara, agar perkara yang dihadapi dapat diperiksa oleh pengadilan. Hal- hal  tersebut  terhambat  oleh  kendala-kendala  yang  terjadi  di  lapangan.  Melihat  hasil analisis Bank Dunia melalui survei Ease of Doing Business (EODB) yang mengevaluasi Indeks  Kualitas  Proses  Peradilan  ( Quality  of  Court  Process  Index ),  Indonesia  termasuk belum memadai disebabkan beberapa hal berikut, yaitu 4 :
1. Pengadilan belum dapat melakukan pemeriksaan gugatan awal secara elektronik melalui suatu platform khusus yang terdedikasi khusus;
2. Pengadilan  belum  dapat  melakukan  pengiriman  panggilan  terhadap  pihak berperkara secara elektronik;
3. Pengadilan belum dapat menyediakan pembayaran perkara secara elektronik. Hasil  survei  EODB  tersebut  selaras  dengan  salah  satu  masalah  peradilan
Indonesia yang disebutkan oleh Bagir Manan, yaitu meski peradilan sudah hebat dalam mengatur  anggarannya  sendiri,  masih  terdapat lack  of  facilities (kurangnya  fasilitas) sehubungan dengan masih banyak pengadilan yang tidak memiliki akses internet dan informasi mengingat lokasinya yang jauh sekali dari ibukota. 5 Melihat kondisi geografis Indonesia dan relevansinya dengan pelaksanaan pemerataan keadilan, access to justice memang  masih  belum  merata  dikarenakan  banyaknya  masyarakat  berdomisili  di daerah pelosok yang harus mengorbankan waktu, tenaga maupun biaya untuk dapat
4 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. (2019). Pengadilan Siap Menyambut Kehadiran E- Litigasi. Available online from: http://ditjen miltun.mahkamahagung.go.id/. [Accessed January 18, 2020].
5 Ali.  (2019).  Ini  10  Masalah  Peradilan  di  Indonesia  versi  Bagir  Manan.  Available  online  from: https://www.hukumonline.com/ . [Accessed March 11, 2020].

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
ikut  melakukan  proses  penyelesaian  perkara  di  pengadilan  setempat. 6 Bertumpu kepada kondisi tersebut, timbul berbagai inovasi di lingkungan Mahkamah Agung.
Beberapa  tahun  lalu,  Sistem  Informasi  Administrasi  Perkara  (SIAP)  dan  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung di pengadilan tingkat pertama mampu  meningkatkan  kinerja  dalam  penyelesaian  perkara  dan  mendongkrak transparansi,  sehingga  penerapan  tersebut  dapat  dikatakan  berhasil.  Melihat  hal  itu, Mahkamah Agung kembali meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan  di  tingkat  banding  dan  diharapkan  mendapatkan outcome yang  sama suksesnya  dalam  peningkatan  kinerja  dan  menyusul  capaian  pengadilan  tingkat pertama. 7 Sistem  lainnya  yang  juga  telah  dibangun  oleh  Mahkamah  Agung menunjukkan  tren  positif  di  masyarakat.  Atas  dasar  hal  tersebut,  Mahkamah  Agung melakukan sebuah lompatan besar dan lahirlah sebuah sistem Pengadilan Elektronik (selanjutnya disebut sistem E-Court ) yang diharapkan dapat memudahkan para pencari keadilan dalam proses beracara di Pengadilan.
Sistem E-Court merupakan  salah  satu  inovasi  Mahkamah  Agung  dalam menghadapi tantangan yang dihadapi terkait perkembangan kehidupan manusia yang menghubungkan  kebutuhannya  kepada  segala  hal  yang  berbau  teknologi.  Sistem tersebut  sebelumnya  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  secara  Elektronik, yang  kemudian  peraturan  tersebut  dicabut  dan  digantikan  dengan  Peraturan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai Perma  Nomor  1  Tahun  2019).  Perubahan  Perma  tersebut  dilakukan  dalam  rangka mengoptimalkan  pelayanan  kepada  publik  dalam  proses  penyelesaian  perkara  di Pengadilan Indonesia. 8
Hakim Pengadilan Agama Sukadana, Rio Satria berpendapat bahwa penerapan dari  sistem E-Court sendiri  menjadi  nilai  tambah  dalam  berperkara  di  Pengadilan, mengingat masalah terkait kepastian waktu persidangan, keterjangkauan, dan integritas aparatur pengadilan dan pengguna dapat teratasi. 9 Seperti yang telah dikatakan Benny
6 Ibid.
7 Mahkamah Agung RI . (2019). Mulai 2 Januari 2020, Seluruh Masyarakat bisa Menggunakan E-Litigasi. Available online from: https://www.mahkamahagung.go.id/. [Accessed January 18, 2020].
8 Satria, Rio. (2020). Persidangan secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama. Available online at: https://pa- purworejo.go.id/. [Accessed March 12, 2020].
9 Ibid.
Riyanto,  Guru  Besar  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro,  masalah  lain dikhawatirkan terjadi terkait keamanan sistem yang disediakan oleh Mahkamah Agung dalam penggunaan E-Court maupun tingkat kemahiran petugas teknis untuk mencegah terjadinya kendala sistem, sehingga dokumen akan tetap tersampaikan. 10
Hal  yang  menjadi  tantangan  bagi  Mahkamah  Agung  adalah  menyediakan prasarana  dalam  hal  jaringan  internet  yang  mumpuni  dan  stabil,  serta  perlindungan dari  ancaman  pihak  luar  seperti  peretas  hingga  virus  komputer sehingga  seluruh Pengadilan  dapat  mengimplementasikan  sistem  dengan  optimal. 11 Terlepas  dari permasalahan yang berpotensi muncul tersebut, kehadiran persidangan elektronik ini membuat peradilan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan mengilhami asas penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yaitu  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan. 12 Pendapat  tersebut  didukung  oleh  Perma  Nomor  1  Tahun  2019  yang mengatakan  bahwa  Peraturan  Mahkamah  Agung  terkait  dimaksudkan  sebagai landasan  hukum  penyelenggaraan  administrasi  perkara  dan  persidangan  secara elektronik  di  pengadilan  untuk  mendukung  terwujudnya  tertib  penanganan  perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern, tepatnya tertulis pada Pasal 2. Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan hukum yang timbul adalah bagaimana  sistem E-Court telah  diterapkan  dalam  penegakan  hukum  di  Pengadilan Negeri  dengan  didasarkan  pada  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019 tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik. Penelitian  ini  dilakukan  dalam  rangka  memberikan  gambaran  lebih  lanjut  kepada masyarakat  terkait  penerapan  yang  sudah  dilakukan,  serta  untuk  menemukan permasalahan pokok yang timbul dalam pelaksanaan penerapan sistem sehingga dapat menyarankan perbaikan yang strategis dan membangun sistem peradilan Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.
10 Elnizar, Norman Edwin. (2020). Catatan Kritis 5 Profesor Hukum Acara Perdata tentang E-Court . Available online at: https://www.hukumonline.com/. [Accessed February 18, 2020].
11 Boentoro,  Reza.  (2020).  Problematika  Pembuktian  dalam  Persidangan  Elektronik . Available  online  at: https://www.hukumonline.com/. [Accessed March 12, 2020].
12 Ibid.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  yuridis  empiris,  yaitu  mengkaji seperti  apa  ketentuan  hukum  yang  telah  berlaku  dan  seperti  apa  yang  terjadi  secara nyata  di  masyarakat. 13 Metode  analisis  data  adalah  kualititatif  dengan  spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu dilakukan dengan membuat suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antara  fenomena  yang  diteliti. 14 Studi  kepustakaan digunakan untuk menggambarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan  hukum  tersier,  diiringi  dengan  pengumpulan  data  di  lapangan.  Penelitian  ini termasuk ke dalam penelitian empiris karena hendak mengetahui bagaimana penerapan yang telah dilakukan terkait sistem E-Court yang baru saja diluncurkan tersebut ketika menegakkan hukum di pengadilan negeri.

## PEMBAHASAN
Pengaturan E-Court dan Tinjauan Penegakan Hukum
Memanfaatkan  kecanggihan  teknologi  berupa  jaringan  internet,  sistem E-Court dibuat sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal mengakomodir proses penyelesaian perkara secara daring ( online ). 15 Aplikasi E-Court memberikan kemudahan dalam  melakukan  pendaftaran  hingga  proses  pemanggilan  yang  sangat  dipersingkat durasinya  yaitu  dikirim  menggunakan e-mail atau  domisili  elektronik sebagai  sarana pemanggilan. Upaya-upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan  dengan menerima  pendaftaran  perkara  secara  online  dimana  masyarakat  akan  menghemat waktu dan biaya saat melakukan akan berperkara.
Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Perma Nomor 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai  pengguna,  pendaftaran  perkara,  pembayaran  panjar  biaya  perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Pengguna yang dapat beracara menggunakan E-Court ketika diberlakukan Perma Nomor 3 Tahun 2018 hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di
13 Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15.
14 Nazir, Mohammad. (1983). Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 8.
15 Mahkamah  Agung  RI. ( 2018).  Aplikasi  E-Court.  Available  online  at:  https://e-court.mahkamahagung.go.id/. [Accessed November 8, 2020].
Pengadilan Tinggi. Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Peningkatan layanan persidangan elektronik dilakukan setelah melihat hasil penerapan sebelumnya yang dapat dikatakan cukup berhasil dan mendekati  tercapainya proses  peradilan  yang berasaskan sederhana, cepat  dan biaya ringan. 16 Mahkamah  Agung  kemudian  mengeluarkan  Perma  Nomor  1  Tahun  2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari terbitnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan dalam aplikasi E-Court dengan menambahkan menu E-Litigasi.
Sistem E-Court pertama kali diresmikan pada tahun 2018 oleh Mahkamah Agung.
Peresmian  ini  diharapkan  mampu  membawa  perubahan  administrasi  di  pengadilan dengan  meringkas  proses  dan  menghemat  biaya  yang  dibutuhkan  sehingga  mampu mendorong pertumbuhan modernisasi manajemen perkara di lingkungan peradilan. 17
Masih  banyak  sarana  prasarana  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat  melaksanakan aplikasi E-Court , sehingga tahap awal penerapan E-Court dilakukan secara bertahap di beberapa Pengadilan Negeri percontohan di Indonesia.
Beberapa  pihak  terkena  dampak  dari  perubahan  proses  penanganan  perkara karena  penerapan  penggunaan  berkas  perkara  elektronik  ( E-Court  File ) , mulai  dari pengadilan  tingkat  pertama,  petugas  di  Biro  Umum,  Direktorat  Pranata  dan Tatalaksana,  Kepaniteraan  Muda,  Panitera  Pengganti  dan  Hakim  Agung.  Adaptasi dengan  sistem  kerja  berbasis  teknologi  informasi  harus  segera  dilakukan,  seperti beradaptasi dengan perangkat teknologi, budaya kerja, dan kesiapan sumber daya. 18
Guna membuat perubahan nyata terkait pengguna E-Litigasi maupun sistem E- Court ,  dikeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2019  tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata dengan menggunakan E-Court pada tanggal 10 Juni  2019.  Setelah  diuji  coba  pada  beberapa  peradilan  percontohan,  barulah  pada  27 Desember  2019  Mahkamah  Agung  resmi  meluncurkan E-Litigasi dan  diberlakukan
16 Sonyendah  Retnaningsih,  Disriani  Latifah  Soroinda  Nasution,  Et.al.  (2020).  Pelaksanaan  E-Court  menurut  Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi  Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigasi menurut  Perma Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik  (Studi  di Pengadilan Negeri di Indonesia). Jurnal Hukum & Pembangunan , 50(1), 126.
17 Mahkamah  Agung  RI.  (2020).  Ketua  Mahkamah  Agung  Luncurkan  Aplikasi  E-Court.  Available  online  at: www.mahkamahagung.go.id. [Accessed November 8, 2020].
18 Nursobah,  Asep.  (2015).  “Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  untuk  Mendorong  Percepatan  Penyelesaian  Perkara  di Mahkamah Agung ”. Jurnal Hukum dan Peradilan , 4(1), 331.
secara efektif di seluruh pengadilan di Indonesia mulai 2 Januari 2020. Pertimbangan diluncurkannya program E-Court dan E-Litigasi oleh Mahkamah Agung adalah: 19
1. Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang diharapkan sesuai pasal 4 ayat (2) dalam UU 48 Tahun 2009;
2. Tuntutan pencari keadilan dan perkembangan zaman yang mana mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi;
3. Hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dapat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung;
4. Tuntutan Survei Ease of Doing Business atau Kemudahan Berusaha
Secara  garis  besar,  ruang  lingkup  sistem  persidangan  di  pengadilan  secara elektronik ini dapat dibagi menjadi 5 (lima), antara lain: 20
1. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online )
Pendaftaran  Perkara Online dalam  aplikasi E-Court terbuka  untuk  jenis pendaftaran  perihal  perkara  gugatan,  permohonan,  keberatan,  hingga  terkait penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ perdata agama/ tata usaha  militer/tata  usaha  negara  dengan  menggunakan  sistem  elektronik  yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Pendaftaran perkara-perkara ini adalah jenis perkara yang memerlukan usaha besar untuk didaftarkan dan tidak sesuai  dengan  prinsip  kemudahan  berusaha.  Keuntungan  yang  nyata  dari Pendaftaran Perkara secara online melalui aplikasi E-Court , yaitu: 21
a. Menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan suatu perkara.
b. Berbagai  metode  pembayaran  dan  bank  yang  telah  terhubung  untuk memudahkan melakukan pembayaran biaya panjar.
c. Akses  dokumen  dapat  dilakukan  dari  berbagai  lokasi  dan  terarsip  secara baik.
d. Proses temu kembali data yang lebih cepat
Pengguna  yang  dapat  menggunakan  layanan  administrasi  perkara  secara elektronik disebut Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Layanan administrasi perkara  secara  elektronik  dapat  digunakan  oleh  Pengguna  Terdaftar  dan
19 Ma’arif, Syamsul. (2019). “Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2019 (Microsoft Power Point, Hakim Agung dan Wakil Ketua) Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Republik Indonesia”.
20 Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019, hlm. 7.
21 Ibid.
Pengguna Lain. Sesuai Pasal 5 ayat (2) Perma 1 Tahun 2019, bahwa persyaratan untuk  dapat  menjadi  Pengguna  Terdaftar  bagi  advokat  adalah  Kartu  Tanda Penduduk; Kartu Keanggotaan Advokat; dan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Pengadilan Tinggi. Tercantum pada Pasal 5 ayat (3) Perma 1 Tahun 2019 bahwa persyaratan untuk Pengguna lain adalah:
a. Kartu  Identitas  Pegawai/Kartu  Tanda  Anggota/Surat  Kuasa  dan/atau Surat  Tugas  dari  Kementerian/Lembaga/Badan  Usaha  bagi  pihak  yang mewakilkan Kementerian/Lembaga dan badan usaha;
b. Kartu Tanda Penduduk/Paspor dan identitas lainnya untuk perorangan;
c. Penetapan  Ketua  Pengadilan  untuk  beracara  secara  insidentil  karena hubungan  keluarga  Calon  Pengguna  Terdaftar  dan  Pengguna  Lain melakukan pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan.
2. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Online)
Fitur ini merupakan proses penghitungan panjar biaya yang akan dihitung sesuai  biaya-biaya  yang  ditetapkan  Pengadilan  termasuk  besaran  biaya  radius yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan. Proses tersebut akan menghasilkan Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) dan akan menghasilkan E-SKUM untuk melakukan E-Payment. Sebagaimana dituangkan pada Pasal 12 Perma 1 Tahun 2019  bahwa  Pengguna  Terdaftar  dan  Pengguna  Lain  melakukan  pembayaran panjar  biaya  perkara  sesuai  dengan  taksiran  biaya  yang  diberikan  secara elektronik.
3. Dokumen Persidangan
Ketentuan terkait poin ini baru mulai diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Dokumen elektronik harus disiapkan dalam proses persidangan oleh para pihak  seperti  bukti  surat  pada  jawaban  pihak  tergugat,  dan  juga  dokumen- dokumen lainnya.
4. E-Summon (Pemanggilan Elektronik)
Pemanggilan  yang  perkaranya  didaftarkan  menggunakan  sistem E-Court , dilakukan secara elektronik yang akan dikirimkan ke alamat domisili elektronik Para Pengguna ( e-mail ) yang telah terverifikasi dan hanya dapat dilakukan ketika Para Pihak setuju 22 untuk dilakukan pemanggilan secara elektronik. Dituangkan
22 Ibid., hlm. 9.
pada  pasal  16  Perma  1  Tahun  2019  yaitu  berdasarkan  perintah  hakim, jurusita/jurusita  pengganti  mengirimkan  surat  panggilan  persidangan  ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
5. E-Litigasi (Persidangan Elektronik)
Fitur terbaru berikut ini merupakan hal yang melengkapi proses beracara di peradilan  dengan  sistem  elektronik,  dan  juga  terobosan  pada  Perma  Nomor  1 Tahun  2019  apabila  dibandingkan  dengan  Perma  sebelumnya.  Makna  dari persidangan  secara  elektronik  merupakan  serangkaian  proses  memeriksa  dan mengadili  perkara  oleh  pengadilan  yang  dilaksanakan  dengan  dukungan teknologi informasi dan komunikasi. 23
Sistem E-Court sebagai  pembaharuan  sistem  peradilan  yang  digunakan  untuk menegakkan  hukum,  diharapkan  memiliki  3  (tiga)  unsur  penegakan  hukum 24 ,  yaitu kepastian hukum,  kemanfaatan,  dan  keadilan. Penegakan hukum  sendiri  merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial  menjadi  kenyataan.  Pada  hakikatnya,  penegakan  hukum  adalah  proses perwujudan  ide-ide  dan  konsep  hukum  yang  diharapkan,  sehingga  norma-norma hukum  yang  secara  nyata  menjadi  pedoman  hubungan-hubungan  hukum  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat berfungsi dengan optimal.
Menurut  Soerjono  Soekanto,  penegakan  hukum  adalah  kegiatan  menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir.  Penegakan  hukum  pun  tidak  hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance . Hal ini karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, keadaan-keadaan dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Penegakan hukum dalam negara  dilakukan  secara  preventif  dan  represif.  Mencegah  agar  tidak  dilakukan pelanggaran hukum  oleh  warga  masyarakat  dan  tugas  ini  pada  umumnya  diberikan pada  badan-badan  eksekutif  dan  kepolisian,  dan  melakukan  tindakan  nyata  ketika pencegahan  gagal  dilakukan.  Penegakan  hukum  represif  pada  tingkat  operasional
23 Poerana, Sigar Aji. (2020). Pelaksanaan E-Court dan Manfaatnya . Available online at: https://www.hukumonline.com/. [Accessed November 7, 2020].
24 Mertokusumo, Soedikno. (1999). Mengenal Hukum . Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. hlm. 145.
didukung dan melalui berbagai lembaga yang apabila dilihat dari organisasi, terpisah satu  dengan  yang  lainnya,  namun  tetap  berada  dalam  kerangka  penegakan  hukum, mulai  dari  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  advokat,  sampai  kepada  lembaga pemasyarakatan.
Implementasi Sistem E-Court guna Menegakkan Hukum di Pengadilan Negeri
Terbitnya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik,  membuat Pengadilan di Indonesia berusaha  menerapkan sistem tersebut semaksimal mungkin. Tidak  terkecuali  dengan  Pengadilan  Negeri  di  Provinsi  Lampung  dan  Provinsi  DKI Jakarta. Beberapa pengadilan negeri di Provinsi Lampung sudah mulai menggunakan sistem E-Court pada November 2018, sementara E-Litigasi sendiri telah dapat dilakukan per September 2019. 25
Penerapan E-Court pada  salah  satu  pengadilan  negeri  di  Provinsi  Lampung meningkat cukup signifikan setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2019. Pada periode  tahun  2018  hingga  2019  angka  penggunaan  sistem  pendaftaran  perkara elektronik pada pengadilan negeri di Provinsi Lampung terbilang cukup rendah, namun hal tersebut dapat dimaklumi mengingat landasan hukum awal yang mengatur E-Court yakni Perma Nomor 3 Tahun 2018 baru diterbitkan bulan April tahun 2018, sehingga penerapan aplikasi E-Court di pengadilan negeri tersebut belum berjalan secara efektif.
Para advokat seluruh Indonesia pun pada saat itu masih baru diperkenalkan kepada sistem E-Court . Namun pada periode tahun 2019 hingga 2020, pengguna terdaftar pada pengadilan negeri Provinsi Lampung meningkat pesat. Beberapa alasan yang mendasari meningkatnya pengguna layanan E-Court pada periode tahun 2019 hingga 2020 adalah adanya  kebijakan  (SEMA  Nomor  4  Tahun  2019)  yang  mewajibkan  setiap  perkara perdata dalam pendaftaran perkaranya wajib menggunakan E-Court . Petugas-petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum) telah  tersedia  pada  setiap  pengadilan  negeri  untuk  mengarahkan  pihak  yang mendaftarkan  perkaranya  secara  manual  untuk  melakukan  pendaftaran  perkara perdata  melalui  aplikasi E-Court .  Sosialisasi  yang  dilakukan  juga  mendorong pertumbuhan  penggunaan E-Court .  Pada  salah  satu  pengadilan  negeri  Provinsi
25 Jimmy.  (2018).  KPT  Tanjung  Karang:  Pelayanan  E-Court  Menjangkau  Pelosok. Available  online  at: https://www.mahkamahagung.go.id/. [Accessed May 15, 2021].
Lampung tercatat telah beberapa kali memberikan sosialisasi baik kepada para advokat dan perangkat peradilan tentang E-Court , di antaranya:
a. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018.
b. Sosialisasi  dan  Pelatihan  (Bimbingan  Teknis)  terhadap  hakim,  panitera,  dan jurusita dalam tata cara persidangan yang dilakukan secara elektronik.
c. Sosialisasi E-Court dan Sosialisasi Penyelesaian Gugatan Sederhana.
d. Sosialisasi E-Court kepada  seluruh  Pengadilan  Negeri  sewilayah  hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung. Kegiatan ini dalam rangka menindaklanjuti Sosialisasi E-Court yang  diadakan  oleh  Mahkamah  Agung  RI  tanggal  25-27
November  2019  di  Jakarta.  Kegiatan  tersebut  dihadiri  oleh  seluruh  Ketua Pengadilan  Negeri,  Panitera,  Panitera  Muda  Perdata,  dan  Staf  TI  se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi terkait.
Sosialisasi tersebut berguna untuk memberikan pemahaman kepada advokat mengenai tata cara berperkara di Pengadilan khususnya gugatan menggunakan aplikasi E-Court . Simulasi juga dilakukan pada kegiatan sosialisasi tersebut, mulai dari tahap pendaftaran secara  elektronik  hingga  tahap  pembayaran,  yang  dilakukan  kepada  perangkat peradilan di wilayah pengadilan negeri. Materi sosialisasi tidak hanya mengenai E-Court namun  juga  integrasinya  dengan  aplikasi  Sistem  Penelusuran  Informasi  Perkara Pengadilan (SIPP) Tingkat Pertama. Sosialisasi kepada perangkat peradilan diharapkan siap melayani perkara secara elektronik melalui aplikasi E-Court sehingga pelaksanaan E-Court menjadi lebih efektif dan juga mendorong penggunaan aplikasi E-Court.
Kenaikan penggunaan E-Court secara signifikan juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 . Pasca merebaknya Covid-19 di Indonesia, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( Covid – 19 ) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya yang mengintruksikan agar pengadilan  melakukan  penyesuaian  sistem  kerja  dengan  berpedoman  pada  Surat Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi,  dimana hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya ( work from home ).
Bekerja  di  rumah,  dalam  surat  edaran  tersebut,  dianggap  sebagai  salah  satu kegiatan  pelaksanaan  tugas  kedinasan.  Tugas  termasuk  pelaksanaan  kegiatan  yang memanfaatkan  aplikasi E-Court dan  fitur  yang  terdapat  di  dalamnya.  Hakim  boleh
untuk  menunda  pemeriksaan  perkara-perkara  yang  dibatasi  jangka  waktunya, walaupun  melampaui  tenggang  waktu  pemeriksaan  yang  dibatasi  oleh  ketentuan perundang-undangan dengan catatan terjadinya keadaan luar biasa dan dicantumkan pada Berita Acara Sidang.
Majelis  hakim  berhak  menentukan  batasan  yang  akan  diberlakukan,  termasuk pembatasan pengunjung dan penundaan persidangan. Batasan yang dimaksud adalah majelis  dapat  membatasi  jumlah  dan  jarak  aman  antar  pengunjung  sidang  ( social distancing ), pengukuran suhu badan, mencuci tangan dan menggunakan masker ketika memasuki  area  pengadilan,  juga  melarang  kontak  fisik  seperti  bersalaman.  Beberapa pengadilan  negeri  di  Provinsi  Lampung  telah  melakukan rapid  test massal  terhadap hakim, dan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas guna mengantisipasi Covid-19 .
Penggunaan  sistem E-Court sedikit  banyak  dapat  mengurangi  barisan  para pengguna peradilan yang mengantri karena E-Court dapat diakses di lokasi manapun yang memiliki akses terhadap jaringan internet. Hal ini tentunya dapat meminimalisir kontak  fisik  antara  petugas  dengan  advokat/masyarakat  yang  akan  mendaftarkan perkara,  sehingga  dapat  mendukung  penerapan social  distancing .  Pengaplikasian E- Court juga  mempengaruhi  Taksiran  Panjar  Biaya  yang  harus  dibayarkan.  Adanya E- Summons pada aplikasi E-Court , pihak penggugat hanya dipanggil secara online melalui aplikasi E-Court tanpa  harus  memanggil  ke  tempat  kediaman  penggugat  atau pengacaranya tinggal. Hal tersebut tentunya mempengaruhi biaya panjar perkara yang dilakukan secara elektronik sehingga dapat menjadi lebih murah dan lebih hemat, yang sesuai  dengan  asas  peradilan  pada  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  yaitu  salah  satunya  adalah  peradilan  dengan  biaya  ringan. Terkait  pelaksanaan E-Summons, pemanggilan  pertama  untuk  pihak  tergugat  harus dilakukan secara manual, apabila belum ada persetujuan dari pihak tergugat. Setelah pihak  tergugat  menyetujui  dengan  mengisi  formulir  persetujuan  berperkara  barulah dapat dilakukan pemanggilan melalui alamat domisili elektronik.
Pandemi Covid-19 tidak  menghentikan  para  pihak  untuk  datang  ke  pengadilan dan melakukan persidangan. Pengadilan negeri masih memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bersidang manual atau secara konvensional. Sidang online dengan E- Court baru bisa dilaksanakan jika kedua pihak sepakat, namun terkadang masyarakat masih lebih menyukai membawa berkas dan membaca berkas secara fisik dibandingkan
elektronik yang kemudian membuat para pihak tidak sepakat untuk beracara melalui elektronik.
Secara umum, pelaksanaan E-Court di pengadilan negeri Provinsi Lampung sudah dapat  berkontribusi  dalam  mewujudkan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  peradilan. Sistem E-Court yang efektif dapat menguntungkan para pihak sehingga bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan E-Court pun memadai seperti tersedianya computer, laptop, jaringan internet dengan kecepatan sebesar  100  MBPS,  serta Uninterruptible  Power  Supply (UPS)  untuk  mengatasi  apabila terjadi kendala listrik.
Pada  beberapa  pengadilan  negeri  di  daerah  Provinsi  DKI  Jakarta  dapat  mulai melakukan implementasi E-Court lebih dulu sejak September 2018 karena merupakan pengadilan  negeri  percontohan.  Selanjutnya,  untuk  penerapan E-Litigasi ,  dapat dilakukan oleh seluruh pengadilan negeri di Provinsi DKI Jakarta sejak Agustus 2019. Sama  seperti  pada  pengadilan  negeri  di  Provinsi  Lampung,  terdapat  kebijakan  yang mewajibkan  setiap  perkara  perdata  dalam  pendaftaran  perkaranya  harus  melalui E- Court sebagaimana  diatur  dalam  SEMA  Nomor  04  Tahun  2019  tentang  Kewajiban Pendaftaran  Perkara  Perdata  Melalui  E-Court.  Untuk  pelaksanaan E-Court di pengadilan  negeri  di  daerah  Provinsi  DKI  Jakarta, helpdesk telah  disediakan  dalam rangka membantu masyarakat, begitu pula bagian Informasi dan Teknologi yang siap sedia untuk memandu pendaftaran E-Court pada pojok E-Court.
Pada  salah  satu  pengadilan  negeri  Provinsi  DKI  Jakarta,  telah  diselenggarakan beberapa  sosialisasi  terkait  penggunaan E-Court ,  baik  kepada  para  advokat  maupun kepada perangkat peradilan, antara lain:
1. Sosialisasi terkait administrasi perkara di pengadilan secara elektronik ( E-Court ) yang diikuti kurang lebih 500 (lima ratus) advokat. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2018.
2. Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Training of Trainer (TOT) aplikasi E- Court ( E-Filing, E-Payment, E-Summon, E-Litigasi).
3. Sosialisasi  Aplikasi E-Court ( e-Filing,  E-Payment,  E-Summon,  E-Litigasi )  seluruh Peradilan Umum dan Peradilan TUN (Tata Usaha Negara).
4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tandatangan Elektronik pada Salinan Putusan di Aplikasi E-Court yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
Sosialisasi tentang Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada pengadilan negeri di Provinsi DKI Jakarta  maupun  Provinsi  Lampung  baru  sebatas  kepada  para  pelaksana  program E- Court di pengadilan, dan belum ada pelaksanaan sosialisasi yang ditujukan langsung kepada  masyarakat.  Pasal  15  Ayat  (1)  Huruf  b  jo.  Pasal  20  Ayat  (1)  Perma  Nomor  1 Tahun  2019  secara  limitatif  mempersyaratkan  persetujuan  dari  para  pihak  untuk penggunaan E-Summon, begitupun  dengan  penggunaan E-Litigasi. Dalam  praktiknya para  pihak  akan  diminta  mengisi  dan  menandatangani  formulir  “Persetujuan  Para Pihak untuk Beracara s ecara Elektronik”.
Setiap perkara yang didaftarkan melalui E-Court dan disetujui menggunakan E- Summon dan E-Litigasi akan memberikan biaya yang lebih murah dan meminimalkan pertemuan secara fisik dengan orang lain pada masa pandemi ini. Panggilan para pihak dilakukan secara korespondensi email tanpa perlu lagi menunggu kedatangan juru sita untuk  mengirimkan  relaas  panggilan  seperti  yang  diatur  pada  HIR.  Pemberitahuan jadwal  sidang  akan  dilakukan  melalui  domisili  elektronik  terverifikasi.  Penggunaan sistem E-Court sangatlah sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Terlepas  dari  semua  keuntungan  yang  didapatkan  dari  penggunaan  sistem E- Court di seluruh lingkungan peradilan, masih terdapat dua perdebatan di antara para praktisi  hukum,  yaitu  terkait  pemanggilan  para  pihak  yang  dilakukan  melalui  surat elektronik dan akses sidang yang terlihat tidak terbuka untuk umum. Pemanggilan ini dikaitkan  dengan  tata  cara  pemanggilan  yang  sah  dan  patut  yang  diatur  dalam HIR/RBg.  Pemanggilan  yang  sah  dan  patut  adalah  pemanggilan  yang  disampaikan dalam  bentuk  surat  panggilan  tertulis,  melalui  cara  pemanggilan  yang  sah,  dan disampaikan dalam waktu dan tenggang waktu tertentu. Ketentuan demikian ini diatur dalam Pasal 390 ayat (1) HIR, Pasal 2 ayat (3) Rv, Pasal 121 ayat (1) HIR. Menurut Pasal 122 HIR, telah dipanggil secara patut berarti yang bersangkutan telah dipanggil dengan pemanggilan menurut undang-undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu, kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dari tiga hari kerja. Pemanggilan yang dilakukan secara elektronik dapat dikatakan sebagai pemanggilan yang resmi, sah, dan patut  berdasarkan  Pasal  18  Perma  Nomor  1  Tahun  2019  yang  mengatur  bahwa panggilan/pemberitahuan secara elektronik adalah sah dan patut apabila telah terkirim
ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian,  pemanggilan  yang  dilaksanakan  oleh  jurusita  secara  elektronik  tetap mengacu  pada  ketentuan  yang  ada  dalam  HIR,  termasuk  mengenai  tenggang  waktu pemanggilan yaitu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja.
Perdebatan selanjutnya adalah pada pelaksanaan persidangan secara elektronik ( E-Litigasi )  yang  dapat  dikatakan  relatif  tertutup  dan  tidak  seperti  persidangan konvensional  yang  dapat  langsung  disaksikan  oleh  masyarakat.  Meskipun  ketika membuka sidang majelis hakim mengatakan bahwa sidang terbuka untuk umum, akan tetapi  terkesan  tidak  diberikan  kepada  publik  dan  eksklusif  pada  pihak  berperkara. Terbukanya  akses  proses  persidangan  bertujuan  agar  publik  dapat  ikut  mengawasi jalannya persidangan, menyimak dan mencermati fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam  persidangan.  Persidangan  secara  elektronik  yang  dilaksanakan  melalui  Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan Internet publik secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang- undangan telah dicantumkan pada Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2019. Namun, belum jelasnya  cara  mengakses  E-Litigasi  yang  sedang  berlangsung  tentunya  kurang  sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan;  terdakwanya  anak-anak;  atau  undang-undang  menentukan  lain. Pelaksanaan  persidangan  secara  elektronik  yang  relatif  tertutup  juga  kurang  sesuai dengan  Pasal  195  KUHAP  jo.  Pasal  13  ayat  (2)  UU  Kekuasaan  Kehakiman  yang mengatur  bahwa  putusan  pengadilan  hanya  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan menurut Pasal 153 ayat (4)  KUHAP  jo.  Pasal  13  ayat  (3)  UU  Kekuasaan  Kehakiman,  tidak  dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Sifat  persidangan  terbuka  untuk  umum  ataukah  tidak,  akan  berpengaruh  pada kekuatan  putusan.  Disebutkan  pada  Pasal  26  Perma  Nomor  1  Tahun  2019  bahwa putusan/penetapan  diucapkan  oleh  hakim/hakim  ketua  secara  elektronik  secara hukum  telah  dilaksanakan  dengan  menyampaikan  salinan  putusan/penetapan
elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan dan dianggap telah dihadiri oleh para pihak yang dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. 26
Mahkamah Agung hendaknya mempertimbangkan untuk memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara untuk mengikuti dan mencermati jalannya persidangan secara elektronik tanpa harus datang ke pengadilan. Yahya Harahap mengatakan bahwa tidak boleh  ada  persidangan  gelap  dan  bisik-bisik. 27 Pendapat  Yahya  Harahap  tersebut dimaksudkan  untuk menjamin bahwa tidak ada perbedaan antara substansi putusan yang  diucapkan  oleh  hakim  dengan  apa  yang  tertera  di  dalam  naskah  putusan  dan salinan  putusan  tersebut.  Persidangan  terbuka  untuk  umum  bertujuan  agar  semua persidangan dapat diketahui dan dipahami secara jelas oleh masyarakat.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Implementasi  Sistem E-Court di  pengadilan  negeri  Provinsi  Lampung  maupun Provinsi  DKI  Jakarta  sudah  terlaksana  dengan  efektif  dan  efisien.  Penggunaan E- Summon dan E-Litigasi yang mana kedua fitur tersebut baru dapat digunakan apabila disetujui  oleh  pihak  yang  berperkara,  namun  petugas  pada  pengadilan  negeri  siap untuk  mengarahkan  pencari  keadilan  untuk  menggunakan  sistem E-Court . Pertentangan paham praktisi hukum terkait pemanggilan yang sah dan patut serta asas persidangan  terbuka  untuk  umum,  apabila  melihat  pengaturan E-Court yang  telah disahkan,  maka  dapat  dianggap  tidak  bertentangan  dengan  HIR.  Penerapan E-Court telah  memberikan  kemudahan  bagi  pencari  keadilan  termasuk  perangkat  peradilan, sehingga mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas peradilan.

## Saran
Mahkamah  Agung  hendaknya  melakukan  sosialiasi  secara  masif  dengan  target masyarakat  dan  memberikan  edukasi  mengenai  Perma  Nomor  1  Tahun  2019.  Hal tersebut dapat diwujudkan dengan diadakannya forum group discussion terkait E-Court , pembuatan buku saku sederhana namun memuat panduan penggunaan E-Court secara
26 Aksana, Kris Lihardo. (2020). Implementasi Asas Sidang Terbuka untuk Umum di Masa Pandemi. Available online at: https://hukumonline.com/. [Accessed November 8, 2020].
27 Harahap, M. Yahya. (2000). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 110.
singkat  yang  kemudian  dibagikan  kepada  masyarakat  melalui  Pengadilan  Negeri masing-masing  wilayah  termasuk  juga  membuat webinar dengan  pembicara  yang berpengaruh baik bagi masyarakat pada umumnya maupun lingkungan kaum millenial untuk menjelaskan betapa mudahnya berperkara menggunakan E-Court . Adanya upaya ini diharapkan mampu mendorong minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi E- Court terutama E-Summon dan E-Litigasi .  Kemudian  Mahkamah  Agung  hendaknya menjelaskan  perihal  pemanggilan  sah  dan  patut  yang  sebenarnya  adalah  sebuah dokumen pemanggilan asli yang dipindai dan dikirim melalui elektronik sehingga sama pentingnya dengan pemanggilan secara konvensional, dan memberikan penyelesaian terkait persidangan yang kurang terbuka untuk umum seperti memberikan fitur untuk mengikuti jalannya persidangan secara elektronik tanpa harus datang ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Asikin,  Zainal.  (2013). Pengantar  Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019.
Harahap, M. Yahya. (2000). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika. Mertokusumo, Soedikno. (1999). Mengenal Hukum . Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
Mertokusumo, Soedikno. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty.
Nazir, Mohammad. (1983). Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rahardjo, Satjipto. (2010). Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.
Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

## Jurnal
Nursobah,  Asep.  (2015). “ Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  untuk  Mendorong Percepatan  Penyelesaian  Perkara  di  Mahkamah  Agung ”. Jurnal  Hukum  dan Peradilan , 4(1), Juli 2015.
Sonyendah  Retnaningsih,  Disriani  Latifah  Soroinda  Nasution,  et.al.,  (2020).
“ Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
Elektronik  (Studi  di  Pengadilan  Negeri  di  Indonesia) ”. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 50(1), Januari-Maret 2020.
Peraturan Perundang-undangan
Herziene Indonesisch Reglement. Rechtsreglemen voor de Buitengewesten.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di Pengadilan secara Elektronik.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
SEMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara melalui E-Court.

## Sumber Lain
Ali. (2019). Ini 10 Masalah Peradilan di Indonesia Versi Bagir Manan. Available online from: https://www.hukumonline.com/ . [Accessed March 11, 2020].
Boentoro,  Reza.  (2020).  Problematika  Pembuktian  dalam  Persidangan  Elektronik . Available online at: https://www.hukumonline.com/. [Accessed March 12, 2020].
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. (2019). Pengadilan Siap  Menyambut  Kehadiran  E-Litigasi.  Available  online  from:  http://ditjen miltun.mahkamahagung.go.id/. [Accessed January 18, 2020].
Elnizar, Norman Edwin. (2020). Catatan Kritis 5 Profesor Hukum Acara Perdata tentang E-Court . Available  online  at: https://www.hukumonline.com/.  [Accessed February 18, 2020].
Jimmy. (2018). KPT Tanjung Karang: Pelayanan E-Court Menjangkau Pelosok. Available online at: https://www.mahkamahagung.go.id/. [Accessed May 15, 2021].
Ma’arif, Syamsul. (2019). “Sosialisasi Perma No. 1 Tahun 2019 (Microsoft Power Point, Hakim  Agung  dan  Wakil  Ketua)  Kelompok  Kerja  Kemudahan  Berusaha Mahkamah Agung Republik Indonesia”.
Mahkamah  Agung  RI. ( 2018).  Aplikasi  E-Court.  Available  online  at:  https://e- court.mahkamahagung.go.id/. [Accessed November 8, 2020].

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN Volume 2, Nomor 2, Mei 2021
Mahkamah  Agung  RI . (2019).  Mulai  2  Januari  2020,  Seluruh  Masyarakat  bisa Menggunakan E-Litigasi. Available online from: https://www.mahkamahagung.go.id/. [Accessed January 18, 2020].
Mahkamah Agung RI. (2020). Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court.
Available online at: www.mahkamahagung.go.id. [Accessed November 8, 2020]. Poerana, Sigar Aji. (2020).  Pelaksanaan E-Court dan Manfaatnya . Available online  at: https://www.hukumonline.com/. [Accessed November 7, 2020].
Satria,  Rio.  (2020).  Persidangan  secara  Elektronik  (E-Litigasi)  di  Pengadilan  Agama.
Available online at: https://pa-purworejo.go.id/. [Accessed March 12, 2020].