## Dinamika Komunikasi Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Pemerintah Dan Masyarakat
Fatan Audi Havip 1) ; Susie Perbawasari 2) ; Agus Rahmat 3)
1);  2);  3) Faculty of Communication, Universitas Padjadjaran Bandung Email: 1) fatan21001@mail.unpad.ac.id ; 2) susie.perbawasari@unpad.ac.id ; 3) agus.rahmat@unpad.ac.id No. WhatsApp Author: 081228094443

## PENDAHULUAN
Kebakaran  hutan  dan  lahan  (Karhutla)  telah  mendapat  perhatian  yang  sangat  besar  karena dampaknya yang besar terhadap lingkungan. Api berkontribusi terhadap laju deforestasi, hilangnya habitat & kepunahan spesies, serta emisi gas rumah kaca (Prasetyo et al., 2016).
Merujuk pada Instruksi Presiden No 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan  (RI,  2020),  terdapat  setidaknya  6  poin  penting  yang  diinstruksikan  oleh  presiden  pada  Inpres tersebut, yaitu: Pertama, agar pencegahan diutamakan. Deteksi dini perlu dilakukan dengan pemantauan di  daerah rawan  titik  api.  Bukan  memadamkan  api  sudah  menjalar tetapi  lakukan  tindakan  sebelum  api besar. Pasalnya, ketika api sudah besar, sudah sulit dipadamkan meski dengan water bomb . Kedua, infrastruktur mitigasi sangatlah esensial terutama di akar rumput. Presiden memerinrahkan perangkatnya agar memanfaatkan keberadaan teknologi. Presiden juga menginginkan mitigasi melibatkan aparatur desa, babinsa, dan babinkamtibmas. Dikatakannya, sosialisasi dan edukasi akan bahaya karhutla harus diberikan secara berkelanjutan kepada masyarakat dan perusahaan dan memasukkan peran tokoh- tokoh yang dianggap berpengaruh di dalamnya.
Ketiga,  Solusi  permanen  merupakan  solusi  yang  diperlukan  untuk  karhutla.  Hampir  100  persen kebakaran hutan disebabkan oleh aktivitas manusia dengan motif ekonomi. Di masa depan, Presiden tidak ingin membakar hutan menjadi cara untuk pembukaan lahan, baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Keempat,  pengaturan  ekosistem  gambut  di  area  hidrologi  gambut  terus  berlanjut.  Presiden  mengklaim sudah menginstruksikan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) agar fokus memastikan tinggi muka  air  tanah  selalu  terjaga.  “Bangun  banyak  tambak,  buat  banyak  kanal,  buat  sumur  bor  dengan berbagai teknik pembahasan lainnya agar lahan gambut tetap basah,” katanya. Instruksi kelima, meminta Gubernur,  Bupati,  Walikota,  Pangdam,  Danrem,  Dandim,  Kapolda,  dan  Kapolri  tanggap  dalam pengendalian titik api.
Terakhir, Presiden berpesan agar hukum yang ditegakkan oleh polisi tidak tebang pilih, tidak hanya masyarakat, tapi juga perusahaan yang melanggar.

## ARTICLE HISTORY
Received [27 Juli  2023]
Revised [11 November 2023] Accepted [15 Desember 2023]

## ABSTRAK
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) telah mendapat perhatian yang sangat besar karena dampaknya  yang  besar  terhadap  lingkungan.  Api  berkontribusi  terhadap  laju  deforestasi, hilangnya  habitat  &  kepunahan  spesies,  serta  emisi  gas  rumah  kaca.  Jambi  merupakan provinsi  terkecil  dari  provinsi-provinsi  di  Sumatra  yang  menjadi  wilayah  rawan  karhutla dibandingkan Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Studi ini mengkaji dinamika komunikasi mitigasi bencana karhutla antara  pemerintah dan  masyarakat di kabupaten  Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang merupakan kabupaten  dengan tingkat karhutla paling tinggi. Melalui penggunaan  paradigma  konstruktivisme,  kajian  ini  diharapkan  dapat  menyibak  dinamika- dinamika komunikasi bencana karhutla pemerintah dan masyarakat yang terjadi di Provinsi Jambi dan bagaimana dinamika tersebut menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di Jambi yang  terjadi  di  setiap  tahunnya.  Hasil  dari  penelitian  ini  menemukan  dinamika-dinamika komunikasi  antara  pemerintah  dengan  pemerintah,  pemerintah  dengan  masyarakat,  dan masyarakat dengan masyarakat dalam mitigasi bencana karhutla di Provinsi Jambi.

## ABSTRACT
Forest and land fires (Karhutla) have received great attention because of their large impact on the environment. Fire contributes to deforestation rates, habitat loss & species extinction, as well as greenhouse gas emissions. Jambi is the smallest province  of the  provinces in Sumatra which is a land and forest fire-prone area compared to the provinces of Riau and South  Sumatra.  This  study  examines  the  dynamics  of  karhutla  disaster  mitigation communication between the government and the community in Muaro Jambi district, Jambi Province,  which  is  the  district  with  the  most  high  level  of  karhutla.  Through  the  use  of  a constructivist paradigm, this study is expected to uncover the dynamics of communication between  the government and community karhutla disasters that occur in Jambi Province and how these dynamics cause forest and land fires in Jambi which occur every year. The results  of this study found  the dynamics of communication between the government  and the  government,  the  government  and  the  community,  and  the  community  and  the community in mitigating karhutla disasters in Jambi Province.
KEYWORDS Forest  fire,  Jambi,  Dynamics  of Communication
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Jambi  merupakan  salah  satu  provinsi  rawan  karhutla  di  Pulau  Sumatera.  Bersama  Riau  dan Sumatera Selatan, Provinsi Jambi adalah provinsi yang selalu terkena dampak karhutla bahkan dari tahun 1997 (Asteriniah & Sutina, 2017).
Pada  periode  10  tahun  terahir  dengan  rentan  waktu  2013-2022,  terdapat  18.184  titik  kebakaran hutan  dan  lahan  di  Provinsi  Jambi.  Data  ini  merupakan  data  tangkapan  satelit  NASA-MODIS  yang digunakan KLHK dalam memantau titik api di Indonesia (KLHK, 2023).

## Gambar 1. Titik Persebaran Karhutla Jambi tahun 2013-2022
Selama periode 10 tahun terahir tersebut ditemukan grafik fluktuasi dalam penyebaran titik karhutla di Provinsi Jambi. Dampak terparah dari karhutla terjadi di tahun 2015 dan 2019 yang merupakan siklus 4 tahunan. Di samping hal tersebut, karhutla di provinsi Jambi menunjukan penurunan tren di 3 tahun terahir.

## Gambar 2. Titik Karhutla Provinsi Jambi Periode 2013-2022
Dari grafik di atas menunjukkan karhutla di Jambi terbagi dalam 3 fase dalam 10 tahun terahir dimana fase  pertama  merupakan  fase  dengan  dampak  terparah  di  Provinsi  Jambi.  Rentan  waktu  2013-2015 terdapat 9.834 titik karhutla, lalu 7896 titik rentan waktu 2016-2019, dan hanya terdapat 427 titik karhutla periode tahun 2020-2022.
Walaupun  menjadi  wilayah  rawan  karhutla,  Provinsi  Jambi  merupakan  provinsi  terkecil  jika dibandingkan  oleh  2  Provinsi  rawan  karhutla  lain  di  Sumatera.  Provinsi  Sumatera  Selatan  memiliki  luas wilayah  91.806,36  km2  (Bappeda  Sumsel,  2014),  Provinsi  Riau  memliki  luas  wilayah  89.936 km². Sementara itu Provinsi Jambi hanya memiliki luas wilayah 49.027 km² (BAPPEDA Provinsi Jambi, 2016) yang merupakan Provinsi terkecil dari ketiga wilayah rawan karhutla di Pulau Sumatera.

## Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Mitigasi  bencana  karhutla  telah  dilakukan  dari  tahun  ke  tahun,  baik  oleh  pemerintah,  maupun masyarakat(Arifin, 2020). Dalam dinamika mitigasi bencana tidak lepas dari dinamika komunikasi dalam pelaksanaannya.  Dinamika  komunikasi  mengacu  pada  cara  orang  berinteraksi  satu  sama  lain  melalui komunikasi  verbal  dan  non  verbal.  Ini  melibatkan  pertukaran  informasi  dan    ide  antara  individu  atau kelompok,  cara  pesan disampaikan, ditafsirkan,  dan  ditanggapi  (Adler et  al.,  2021).  Sedangkan mitigasi bencana  adalah  langkah-langkah  dan  strategi  yang  digunakan  untuk  mengurangi  dampak  dan  risiko bahaya,  melalui  tindakan  proaktif  yang  diambil  sebelum,  selama  atau  setelah  bencana  atau  kejadian darurat.  Mitigasi  bencana  merupakan  komponen  penting  dari  pemerintah  daerah  maupun  nasional keamanan  karena  krisis  mempengaruhi  pembangunan  kota  dalam  jangka  panjang  (Chirisa,  2020). Sehingga dapat disimpulkan dari dua pengertian di atas dinamika komunikasi mitigasi bencana adalah cara orang berinteraksi baik verbal maupun non verbal untuk menentukan langkah-langkah dan strategi yang
digunakan untuk mengurangi dampak dan risiko bahaya, melalui tindakan proaktif yang diambil sebelum, selama atau setelah bencana atau kejadian darurat.
Penelitian sebelumnya menyebutkan dari beberapa penyebab karhutla adalah kegiatan pengolahan lahan  dengan  api  tanpa  perhitungan.  Konflik  kepentingan  tata  cara  pengolahan  lahan  juga  merupakan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Yunardy et al., 2020).
Karhutla juga terjadi karena beberapa faktor. Pertama , sebab regulasi yang mengatur problematika hutan. Investor yang dengan mudahnya memiliki akses pembukaan hutan menjadi lahan dan mereka juga yang memiliki finansial power menjadikan para investor dengan mudahnya memiliki dan menjadikan lahan guna kepentingan bisnis. Sampai saat ini, walaupun sudah diamanatkan UUPA tahun 1960, tapi tetap saja belum  ditemukan  undang-undang  yang  mengatur  kepemilikan  dan  hak  batas  maksimum  penguasaan tanah  (Sumardjono,  2021). Kedua ,  pasar  internasional  yang  menuntut  komoditas  tertentu  menjadikan pembakaran  lahan  semakin  massif.  Komoditi  seperti  sawit  menjadi  salah  satu  promadona  pasar internasional.  Selama  periode  2016-2020,  ada  peningkatan  sebanyak  14  ribu  juta  hektar  di  Indonesia (Kementan, 2020). Hal ini juga merupakan masalah multi dimensi sebab ada peran pemodal yang lebih sering  tidak  peduli  akan  dampak  lingkungan,  pembuat  kebijakan  yang  permisif,  dan  masyarakat  yang secara ekonomi membutuhkan mata pencaharian. Selain itu, lemahnya pengawasan pemerintah di tingkat daerah ataupun pusat akan karhutla, lemahnya tindakan hukum menjadikan pelaku pembakaran tidak jera dan biasanya tindakan hukum hanya berlaku terhadap masyarakat yang tidak memiliki kekuatan.
Studi  ini  membahas  dinamika  komunikasi  dalam  mitigasi  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan pemerintah dan masyarakat. Studi ini dilakukan dikecamatan kumpeh, kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang merupakan wilayah dengan dampak karhutla terbesar di Jambi. Kumpeh juga merupakan satu- satunya wilayah di Indonesia yang mengalami peristiwa langit merah saat karhutla tahun 2019.
Studi  ini  mengkaji  sejauh  mana  dinamika  komunikasi  yang  dikategorikan  menjadi  3,  dinamika komunikasi mitigasi sesama pemerintah, sesame masyarakat, dan pemerintah dengan masyarakat.

## LANDASAN TEORI

## Teori Komunikasi Lingkungan
Komunikasi  lingkungan  adalah  bidang  dalam  disiplin  komunikasi,  dan  juga  meta  bidang  yang melintasi disiplin ilmu. Penelitian dan teori di lapangan disatukan oleh fokus topikal pada komunikasi dan hubungan  manusia  dengan  lingkungan.  Peneliti  yang  mempelajari  komunikasi  lingkungan  sangat  peduli dengan cara orang berkomunikasi tentang alam karena mereka percaya bahwa komunikasi semacam itu memiliki efek yang luas pada saat krisis lingkungan yang sebagian besar disebabkan oleh manusia.
Inti dari teori komunikasi lingkungan adalah asumsi dari teori ini. Asumsi tersebut adalah cara kita berkomunikasi sangat memengaruhi persepsi kita tentang dunia kehidupan; pada gilirannya, persepsi ini membantu  membentuk  bagaimana  kita  mendefinisikan  hubungan  kita  dengan  dan  di  dalam  alam  dan bagaimana kita bertindak terhadap alam (Littlejohn & Foss, 2013). Dengan demikian, peneliti komunikasi lingkungan  sering  berbicara  tentang  komunikasi  tidak  hanya  mencerminkan  tetapi  juga  membangun, memproduksi, dan menaturalisasi hubungan manusia tertentu dengan lingkungan.
Teori-teori yang digunakan para peneliti untuk menyelidiki asumsi-asumsi ini sangat beragam dalam orientasi  epistemologis  dan  metodologisnya.  Karena  hubungan  manusia  dengan  alam  dinegosiasikan dalam  komunikasi  budaya, media  massa,  komunikasi  publik,  komunikasi  interpersonal,  budaya  populer, dan  sebagainya,  teori  komunikasi  lingkungan  berasal  dari  teori  budaya,  teori  media,  teori  retorika,  teori gerakan  sosial,  teori  budaya  populer,  dan  banyak  daerah  lainnya.  Dengan  cara  ini,  peneliti  komunikasi lingkungan telah mengakses teori yang ada untuk dijadikan kerangka kerja konseptual untuk pertanyaan dan studi mereka (Cox, 2018).
Karena  penelitian  komunikasi  lingkungan  melihat  masyarakat  manusia  serta  dunia  alam  di  luar manusia,  banyak  ahli  komunikasi  lingkungan  tertarik  pada  teori  wacana  yang  diinformasikan  oleh poststrukturalisme,  serta  disiplin  ilmu  kontemporer  seperti  studi  sains  dan  studi  budaya. Diinformasikan oleh tradisi-tradisi ini, banyak sarjana komunikasi lingkungan memandang sistem representasi kita sebagai simbolik dan material. Ini berarti para sarjana memandang dunia material sebagai membantu membentuk komunikasi dan komunikasi sebagai membantu membentuk dunia material (Milstein, 2008).

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Menurut Creswel (Creswell, 2013), paradigma konstruktivisme dapat dikenali dari tiap-tiap individu yang  berusaha  untuk  memaknai  sebuah  makna  yang  bermacam-macam.  Penelitian  ini  berusaha  untuk memahami  peristiwa  sosial  sebagai  karakteristik  dari  paradigm  konstruktivisme.  Ditambah,  Neuman (Neuman,  2014),  mengartikan  paradigma  konstruktivisme  merupakan  upaya  untuk  memahami  dan
menjelaskan  tindakan  sosial  yang  bermakna.  Dari  dua  pengertian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa paradigma  ini  merupakan  paradigma  yang  menitikberatkan  dalam  pemahaman  makna  dari  sebuah kejadian ataupun peristiwa.
Melalui penggunaan paradigma konstruksi sosial, kajian ini diharapkan dapat menyibak dinamika- dinamika  komunikasi  bencana  karhutla  pemerintah  dan  masyarakat  yang  terjadi  di  Provinsi  Jambi  dan bagaimana  dinamika  tersebut  menyebabkan kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Jambi  yang  terjadi  di  setiap tahunnya.
Dalam studi ini, peneliti datang langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan observasi dengan melakukan interaksi kepada masyarakat di Kecamatan Kumpeh sebagai informan. Di samping itu, untuk mendapatkan  validitas  penelitian  lebih  lanjut,  peneliti  akan  meminta  kepada  key  informan  yaitu  pejabat pelaksana  instansi-instansi  yang  tergabung  dalam  satgas  karhutla  (BPBD,  TNI/Polri,  BMKG,  Manggala Agni)  dan  juga  penanggung  jawab  organisasi  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI)  Provinsi Jambi, serta tokoh adat di Kecamatan Kumpeh.
Ada  pula  pemakaianm  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  adalah dimana peneliti  melakukan  eksplorasi  secara    mendalam    terhadap    program,    kejadian,    proses,    aktivitas, terhadap satu  atau  lebih  orang.  Suatu  kasus  terikat  oleh  waktu  dan  aktivitas  dan peneliti  melakukan pengumpulan  data  secara  mendetail  dengan  menggunakan  berbagai  prosedur    pengumpulan  data  dan dalam waktu yang berkesinambungan. Salah satu dari karakteristik studi kasus adalah penelitian dilakukan secara rinci mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pembahasan
Dinamika komunikasi mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan pemerintah dan masyarakat di Kecamatan  Kumpeh,  Kabupaten  Muaro  Jambi,  Provinsi  Jambi  meliputi  permasalahan  komunikasi  yang terjadi baik antar pemerintah, pemerintah dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat.
Peneliti menemukan setidaknya terdapat enam permasalahan pokok komunikasi yang terjadi pada mitigasi  bencana  karhutla  di  Jambi.  Permasalahan  komunikasi  yang  terjadi  bisa  jadi  mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kumpeh selalu terjadi setiap tahunnya ketika musim kemarau.

## Tabel 1. Klasifikasi permasalahan komunikasi mitigasi karhutla kecamatan Kumpeh
Jenis Permasalahan Aktor Komunikasi Permasalahan Instansi dengan Instansi BPBD, TNI/Polri, BMKG, Manggala Agni 1.  Kesalahpahaman Informasi antar Instansi 2.  Perbedaan Penanganan Tingkat Kepercayaan Titik Hotspot Instansi dengan Masyarakat BPBD, TNI/Polri, BMKG, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Masyarakat desa Gambut Jaya, Masyarakat desa Seponjen 1.  Tradisi Buka Lahan Masyarakat sebagai Masalah Utama Karhutla 2.  Masyarakat dianggap Menutupi Pelaku Karhutla 3.  Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Masyarakat dengan Masyarakat Masyarakat Peduli Api, Masyarakat desa Gambut Jaya, Masyarakat desa Seponjen 1.  Polarisasi Masyarakat dalam mitigasi Karhutla

## Sumber: Data Diolah, 2023

## Permasalahan Instansi dengan Instansi Kesalahpahaman Informasi Antar Instansi
Satgas kebakaran hutan dan lahan merupakan satgas yang terbentuk dari gabungan berbagai instansi yang memiliki fungsi masing-masing dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Banyaknya instansi dan oknum yang terlibat dalam satuan tugas ini menjadikan informasi yang masuk sering sekali berkembang dan  menjadikan  informasi  diartikan  dengan  persepsi masing-masing  anggota.  Luasnya daerah  cakupan rawan karhutla memungkinkan hal tersebut terjadi. Ditambah kondisi sarana penunjang komunikasi seperti teknologi komunikasi yang tidak merat di tiap-tiap daerah.
“Tidak jarang terjadi kesalahpahaman dalam melakukan patroli rutin antara Babinsa dengan Manggala Agni seperti waktu patroli yang tiba-tiba berubah tanpa pemberitahuan, anggota patroli yang tidak on time, dan masih banyak lagi kejadian di lapangan yang sulit diprediksi. Sebagai contoh kemarin yang seharusnya
patroli sudah dilakukan dari pagi tetapi karena anggota satgas telat datang dengan alasan yang tidak dapat diterima menjadikan patroli karhutla molor dan membuat kondisi tidak kondusif”. (Suroso, Babinsa desa Gambut Jaya, Komunikasi Pribadi, 7 Juni 2023).
Anggota Manggala Agni menambahkan beratnya tugas yang mereka emban menjadikan komunikasi yang kurang tersampaikan dengan baik dapat menjadikan gesekan-gesekan yang mengakibatkan kondisi di  lapangan  terkadang  tidak  kondusif.  Hal  tersebut  dapat  dikatakan  wajar  karena  resiko  yang  mereka hadapi sebagai orang yang berada di garis depan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Muaro Jambi.
“Selisih  paham  sering  kali  terjadi  dan  kemungkinan  terjadinya  konflik  internal  pasti  ada  walaupun memang  tidak  besar.  Instansi  yang  memiliki  kedudukan  lebih  tinggi  mungkin  saja  menerapkan  budaya instansinya di satgas ini dalam penanganan karhutla. Namun hal tersebut dapat diantisipasi karena kita ada  evaluasi  di  setiap  harinya  setelah melakukan  patroli  terpadu”.  (Azwar,  Manggala  Agni,  Komunikasi Langsung, 7 Juni 2023).
PLH  BPBD  Provinsi  Jambi,  Dody  Chandra,  menambahkan  siklus  4  tahunan  karhutla  menjadikan informasi yang tersebar antar instansi di satgas karhutla juga terpengaruh.
“Kita belajar dari tahun 2015 dan 2019 dimana fenomena el nino mengakibatkan karhutla semakin parah. Hal tersebut juga mengakibatkan sinergi antar instansi lebih diuji. Distribusi informasi sering sekali lebih bermasalah ketika periode-periode 4 tahunan ini. bayangkan satu atau dua tahun sebelumnya siklus karhutla yang terkesan landai tiba-tiba akan naik di siklus 4 tahunan. Tapi kita sudah belajar dari tahun 2015  dan  2019  bagaimana  mengatasi  masalah  informasi  yang  berkembang  di  dalam  internal  satgas. Teknologi informasi juga berperan penting dalam meminimalisir miss informasi yang  diberikan dari hulu ke  hilir.  Fiture  seperti  group  watsapp  sangat  membantu  pendistribusian  informasi.  Walaupun  kadang terk endala di wilayah tertentu seperti sulitnya jaringan dan kesediaan listrik”. (Dody Chandra, PLH BPBD Jambi dan PJ satgas udara, komunikasi langsung, 3 Juni 2023).

## Perbedaan Penanganan Tingkat Kepercayaan Titik Hotspot
Terdapat  tiga  tingkat  selang  kepercayaan  atau  confidence  level  yang  menunjukkan  tingkat kepercayaan bahwa titik api yang terpantau dari data satelit benar-benar merupakan peristiwa kebakaran yang sebenarnya terjadi di lapangan. Semakin tinggi interval kepercayaan, semakin tinggi pula potensi titik api sebenarnya karhutla yang terjadi. Terdapat tiga kelas tingkat kepercayaan pada citra satelit hotspot.
• Tingkat kepercayaan untuk hotspot C <30 persen berarti interval kepercayaannya rendah dan tindakan yang diharapkan perlu diperhatikan.
• Tingkat kepercayaan untuk hotspot C <80 persen berarti interval kepercayaan nominal dan tindakan yang diharapkan waspada.
• Tingkat  kepercayaan  untuk  hotspot  C  <  100  persen  berarti  selang  kepercayaan  yang  tinggi  dengan penanggulangan segera.
BMKG dalam sosialisasi karhutla dijambi menekankan bahwa seharusnya ketika tingkat kepercayaan sudah di atas 50 persen seharusnya sudah ada tindakan pengecekan petugas di lapangan. Karena dengan tingkat  kepercayaan  50  persen  khususnya  di  wilayah  lahan  gambut  sudah  memungkinkan  terjadinya kebakaran.
“BMKG sudah menyampaikan pada sosialisasi pencegahan karhutla bahwa seharusnya ketika BMKG sudah  memberikan  informasi  tingkat  kepercayaan  di  atas  50  persen  sebaiknya  sudah  dilakukan pengecekan,  khususnya  di  lahan  gambut.  Karena  seperti  yang  kita  tahu  kebakaran  di  lahan  gambut biasanya api berada di permukaan. Atasnya tidak terlihat terbakar tapi bawahnya sudah terbakar. Biasanya hanya asap yang nampak di atasnya. Tapi sejauh ini tindakan penanganan bau dilakukan ketika tingkat kepercayaan di titik hotspot sudah mencapai 70 persen yang artinya kemungkinan besar sudah terbakar”. (Anisa, BMKG, Komunikasi Langsung, 15 Juni 2023).
PLH BPBD Provinsi Jambi beranggapan kurangnya personil di lapangan juga mempengaruhi eksekusi penanganan karhutla di lapangan. Ia menyebutkan tingkat kepercayaan di atas 70 persen sudah menjadi acuan  berdasarkan  anggota  dan  sarana  prasarana  yang  ada  di  lapangan.  Dody  Chandra  juga menambahkan titik panas dan titik api suatu hal yang berbeda. Kemungkinan sudah menjadi titik api ketika sudah di atas 70 persen tingkat kepercayaannya.
“Ketika tingkat kepercayaan hotspot sudah di atas 70 persen tim akan bergerak melakukan mitigasi karhutla. Tim melakukan cross check. Kalau sudah titik api. Satgas darat dan udara bergerak. Satgas darat terlebih  dahulu  bergerak  karena  lebih  real  time.  Kalau  sudah  tidak  mampu  satgas  udara  melakukan bombing”. (Dody Chandra, PLH BPBD Jambi dan PJ satgas udara, komunikasi langsung, 3 Juni 2023).

## Permasalahan Insatansi dengan Masyarakat
Tabel 2. Ringkasan Informan Mengenai Permasalahan Instansi dengan Masyarakat
Nama & Tanggal Jabatan Media Perihal
Datuk Tamin 1 Juni 20213 Tokoh Masyarakat Desa Seponjen Telepon Izin konsensi sebagai penyebab utama kebakaran hutan skala besar Kurniawan 20 November 2022 Walhi Komunikasi Langsung Pembahasan mengenai merun Aan 8 Juni 2023 Walhi Jambi Komunikasi Langsung Cara dan pelaksanaan merun Dody Chandra 3 Juni 2023 PLH BPBD Jambi dan PJ satgas udara Komunikasi Langsung Membedakan titik api dengan titik panas serta pembahasan merun Ipda Andico Jumarel 25 Mei 2023 Perwira Pengendali ASAP DIGITAL Komunikasi Langsung Penanganan pelaku karhutla Ermansyah 8 Juni 2023 Babinkantibnas desa Gambut Jaya Komunikasi langsung penegakan hukum pelaku karhutla di lapangan AKP Rico Antoni 25 Mei 2023 Disrimsus Polda Jambi Komunikasi langsung Pendekatan personal kepada masyarakat sebagai solusi Heri 2 Juni 2023 Tokoh Masyarakat Desa Gambut Jaya Komunikasi telepon Tindakan hukum kepada perusahaan Eko 8 Juni 2023 Manajer advokasi Walhi Komunikasi langsung Kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat
Sumber: Data Diolah, 2023

## Tradisi Buka Lahan Masyarakat sebagai Masalah Utama Karhutla
Tradisi merun walaupun merupakan kearifan lokal yang bersifat tradisional, namun pelaksanaannya sudah  diatur  sedemikian  rupa.  Masyarakat  seperti  membuat  tumpukan-tumpukan  jerami  yang dikumpulkan dan menjulang tinggi di beberapa titik dan membakarnya. menurut Kurniawan, merun sendiri di bagi menjadi 2.
“Rekomendasi merun yang dianggap aman adalah merun yang dilakukan di sawah. Sedangkan merun yang  dilakukan  di  hutan  bukan  merupakan  merun  yang  aman  untuk  dilakukan”.  (Kurniawan  Walhi, Komunikasi langsung, 20 November 2022).
Walhi  menambahkan  merun  memang  sudah  menjadi  kultur  bagi  masyarakat  khususnya  masyarakat agraria di Jambi.
“Merun sendiri memliki tata cara dalam pelaksanaannya dan biasanya masyarakat akan memilih lahan mana  yang  sudah  sesuai  untuk  dilakukan  merun.  Luasan  praktik  merun  juga  berkisar  1-2  hektar  luas tanah. Sangat tidak mungkin masyarakat melakukan pembakaran tanah berpuluh bahkan beratus hektar”. (Aan Walhi Jambi, Komunikasi langsung, 8 Juni 2023).
Sementara itu BPBD menganggap merun merupakan penyebab utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Jambi.
“Pertama kita harus membedakan pengertian titik api dan titik panas. Kalau titik panas biasanya timbul dari atap seng pemukiman warga atau asap pabrik. Sedangkan titik api merupakan api yang sudah muncul karena  pembakaran.  Merun  merupakan  salah  satu  tradisi  yang  sering  memunculkan  titik  api  dalam kebakaran  hutan  dan  lahan”.  (Dody  Chandra,  PLH  BPBD  Jambi  dan  PJ  satgas  udara,  komunikasi langsung, 3 Juni 2023).
Pengelolaan lahan pertanian secara tradisional telah dikenal oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian baik di Provinsi Jambi maupun di daerah lain di Indonesia, pola tradisional yang ada pada masyarakat dalam membuka lahan pertanian yang ada tidak lepas dari pengaturannya. yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, tata cara pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan dalam  satu  kawasan  telah  berubah  sejak  masuknya  industri  besar,  perkebunan  kelapa  sawit,  hutan tanaman industri dan pertambangan.

## Masyarakat dianggap Menutupi Pelaku Karhutla
Menurut  keterangan  petugas  Babinkantibnas  desa  Gambut  Jaya,  Ermansyah,  petugas  di  darat  sering sekali “kecolongan” dalam melakukan penegakan hukum.
“tugas  kami  sebagai  petugas  lapangan  lebih  sering  mengontrol  sarana  prasarana  penunjang  kegiatan mitigasi karhutla. Ada pelaku yang tertangkap tetapi itu sangat jarang karena biasanya warga sekitar dan ditutupi keberadaannya”. “Ermansyah, Babinkantibnas desa Gambut Jaya, Komunikasi langsung, 8 Juni 2023).
Pelaku  pembakaran  lahan  biasanya  bekerja dalam  kelompok  kecil  dan  tidak  sedang melakukan  tradisi merun.  Membuka  lahan  dengan  cara  dibakar  merupakan  cara  yang  dianggap  paling  efektif  dalam membuka lahan karena dirasa cara paling murah dan hasilnya lebih luas dan efisien.

## Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah
Izin  konsensi  yang  diberikan  pemerintah  kepada  perusahaan  menjadikan  lahan  masyarakat  semakin menyempit. Setiap ada izin yang diberikan kepada perusahaan, disitu pula aka nada konflik di masyarakat. Dalam  penanganan  karhutla  di  kecamatan  Kumpeh,  Jambi,  titik-titik  posko  satuan  tugas  penanganan karhutla lebih banyak ditempatkan di wilayah izin-izin konsensi yang artinya penanganan karhutla lebih dikhususkan  kepada  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  perkebunan  dan  kehutanan.  Selain  itu penindakan hukum di rasa lebih tajam ke bawah daripada ke atas. Masyarakat yang kedapatan melakukan pembakaran  lahan  akan  ditindak  berdasarkan  hukum  yang  berlaku.  Sementara  itu,  perusahaan- perusahaan yang besar ketika lahan terbakar di wilayah konsensi mereka seolah-olah dibiarkan tanpa ada tindakan hukum.
“Memang  ada  perusahaan  yang  dikenakan  tindakan  hukum  tetapi  itu  tidak  menyeluruh.  Terlebih perusahaan  yang  memiliki  financial  power  yang  sangat besar akan  lolos dari  jerat  hukum  pelanggaran karhutla”. (Heri, Desa Gambut Jaya, Komunikasi telepon, 2 Juni 2023).

## Permasalahan Masyarakat dengan Masyarakat

## Polarisasi Masyarakat dalam Mitigasi Karhutla
Jauh  sebelum  karhutla  merupakan  kejadian  tahunan  yang  terjadi  di  Muaro  Jambi,  penduduk  tidak terpolarisasi dengan bencana karhutla yang menimpa mereka. Kebakaran yang terjadi tidak pernah dalam skala besar dan biasanya hanya mengikuti tradisi konservatif yang dilakukan turun temurun. Dampak asap dari  kebakaran  yang  dihasilkan  juga  tidak  sampai  berdampak  langsung  terhadap  mereka,  terutama kesehatan mereka. Semenjak karhutla menjadi bencana tahunan dan skalanya semakin besar masyarkat terbagi-bagi dalam menyikapi permasalahan teresebut.
“Masyarakat di desa di bentur-benturkan, Di muaro jambi, lahan gambut sudah dikuasai perusahaan. Pemegang izin konsensi terkesan membiarkan masyarakat masuk ke area gambut. Dari perusahaan ada akses ke taman nasional yang seharusnya bukan merupakan izin konsensi. Jika ada masalah kebakaran yang disalahkan masyarakat oleh masyarakat lain yang biasanya berada di bawah perintah perusahaan". (Aan Walhi, Komunikasi Pribadi, 8 Juni 2023).
Jelas hal ini merupakan permaslahan komunikasi dimana pola kebakaran hutan dan lahan menjadikan masyarakat yang tinggal menjadi terbagi-bagi. Permasalahan lain juga timbul akibat polarisasi masyarakat seperti konflik sosial antar masyarakat yang sebelumnya jarang sekali terjadi. Ada masyarakat yang berada di bawah komando pemerintah. Ada pula masyarakat yang berada di bawah perintah perusahaan. Serta ada masyarakat yang tetap mempertahankan budaya lama mereka dan lahan mereka dari izin konsensi yang seperti tidak terbendung di Muaro Jambi.
“Dahulu tidak ada yang namanya masalah kebakaran. Warga dulu juga membakar lahan mengikuti tradisi nenek moyang tapi semua ada aturannya. Semenjak perusahaan-perusahaan besar datang kemari, sering terjadi konflik antar kami (masyarakat)”. (Heri, Warga desa Gambut Jaya, Komunikasi  telepon, 2 Juni 2023).

## Tabel 3 : Ringkasan Informan Mengenai Permasalahan Masyarakat dengan Masyarakat
Nama Jabatan Media Perihal Aan 8 Juni 2023 Walhi Jambi Komunikasi Pribadi Polarisasi  masyarakat  dalam permasalahan karhutla Heri 2 Juni 2023 Warga  desa  Gambut Jaya Komunikasi telepon Polarisasi  masyarakat  dalam permasalahan karhutla
Sumber: Data Diolah, 2023

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Merujuk pada Instruksi Presiden No 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan,  terdapat  enam  poin  utama  yang  disampaikan  oleh  Presiden  Indonesia  dalam  langkah  mitigasi bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Yaitu  utamakan  pencegahan,  pentingnya  infrastruktur  mitigasi, mencari  solusi  permanen,  pengaturan  ekosistem  gambut,  tanggap  dalam  pengendalian  titik  api,  dan penegakan hukum secara menyeluruh.
Dalam  merealisasikan  hal  tersebut,  perlu  adanya  kolaborasi  antar  seluruh  lapisan  yang  memiliki kewenangan  dalam  penanganan  karhutla.  Hal  tersebut  tidak hanya mencakup  lapisan  pemerintah  saja, tetapi juga lapisan masyarakat agar dapat bersama-sama melakukan mitigasi bencana karhutla.
Dalam penanganan karhutla, terdapat beberapa permasalahan komunikasi  yang berdampak pada baik buruknya mitigasi yang dilakukan, baik itu permasalahan antar instansi, instansi dengan masyarakat, dan antar masyarakat.
Pentingnya  komunikasi  yang  baik  diharapkan  dapat  mengurangi  permasalahan  yang  terjadi  dan mengurangi dinamika-dinamika komunikasi mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi secara khusus, dan di seluruh Indonesia pada umumnya.

## Saran
Komunikasi yang baik dalam koordinasi satgas diperlukan dalam mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu peran aktif instansi dalam sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan agar pesan yang ingin disampaikan kepadan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
Kepercayaan  masyarakat  juga  harus  dibangun  oleh  instansi  agar  instansi  dan  masyarakat  dapat bersama-sama mengatasi permasalahan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adler, R. B., Winder, C., Rosenfeld, L. B., & II, R. F. P. (2021). Interplay : The Process of Interpersonal
Communication (14th ed.). Oxford University Press.
http://journal.um- surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203 Arifin,  M.  Z.  (2020).  STRATEGI  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  BATANGHARI  DALAM PENCEGAHAN  DAN  PENGENDALIAN  KEBAKARAN  HUTAN  DAN  LAHAN.  In PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (Vol. 8, Issue 75).
https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp ://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0A http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp:
Asteriniah, F., & Sutina. (2017). Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Oki.
Jurnal Abdimas Mandiri , 1 (2), 71 –77.
BAPPEDA Provinsi Jambi. (2016). Luas wilayah provinsi jambi tahun 2015. Bappeda Provinsi Jambi , 1 , 1 – 13. http://bappeda.jambiprov.go.id/welcome/download_file_buku/BAB-I.pdf Bappeda Sumsel. (2014). RPJMD Prov Sumsel 2013-2018 . 1 –134.
Chirisa, I. (2020). Disaster Mitigation and Response in Cities: Drawing Lessons from COVID-19 Pandemic.
Journal of Social Sciences , 63 (1 –3). https://doi.org/10.31901/24566756.2020/63.1-3.2262 Cox, R. (2018). Nature’s “Crisis Disciplines”: Does Environmental Communication Have an Ethical Duty?
Environmental Communication , 1 (1), 5 –20. https://doi.org/10.1080/17524030701333948 Creswell, J. W. (2013). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches (p. 273). SAGE Publications.
Kementan. (2020). Data Dan Fakta Sawit Indonesia : Luas , Sebaran Dan Tantangannya Webinar ; Ngopini Sawit. Webinar ; Ngopini Sawit . KLHK. (2023). SiPongi+ Karhutla Monitoring Sistem . https://sipongi.menlhk.go.id/ Littlejohn,  S.  W.,  &  Foss,  K.  A.  (2013).  Encyclopedia  of  Communication  Theory.  In University  of  New Mexico . SAGE Publications. https://doi.org/10.4324/9781315228846-3
Milstein, T. (2008). When Whales “Speak for Themselves”: Communication as a Mediating force in Wildlife
Tourism. Environmental Communication , 2 (2), 173 –192. https://doi.org/10.1080/17524030802141745 Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In Teaching Sociology (seventh, Vol. 30, Issue 3). Pearson Education Limited. https://doi.org/10.2307/3211488
Prasetyo, L. B., Dharmawan, A. H., Nasdian, F. T., & Ramdhoni, S. (2016). Historical Forest fire Occurrence
Analysis  in  Jambi  Province  During  the  Period  of  2000 –  2015:  Its  Distribution  &  Land  Cover
Trajectories. Procedia Environmental Sciences , 33 , 450 –459.
https://doi.org/10.1016/j.proenv.2016.03.096
RI,  B.  (2020).  Presiden  Republik  Indonesia  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia. Demographic Research , 4 –7.
Sumardjono, M. (2021). Konflik Agraria Tak Kunjung Usai. Kompas . Yunardy,  S.,  Ulya,  N.  A.,  &  Agency,  D.  (2020). Mitigasi  Bencana  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Sebuah Upaya Resolusi Konflik Budaya Lokal dan Kebijakan Formal . September 2020 .