## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## KEBIJAKAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDAGANG KECIL KOTA SIGLI
SYUKRI (1) , ANWAR (2)
1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jabal Ghafur
2 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Jabal Ghafur Sigli Aceh e-mail: syukri@unigha.ac.id , anwar@unigha.ac.id

## ABSTRACT
Indonesian  society  which  is  dominated  by  people  who  with  low  education  and  lack  of  capital, make the choice for not much economic activity. For those who have entered working age, one type of work that can be done is to work or create jobs in the small business sector besides not requiring a lot of capital. Indonesia is very big. The role of micro, small and medium enterprises (MSMEs) turned out to be constrained by several things, including problems with capital. This is where Baitul Mal, Pidie Regency, with its economic empowerment program is expected to be an ideal  solution  for  empowering  small  businesses,  especially  small  traders  in  Pidie  Regency. Therefore, this study wants to examine how the form of economic empowerment policy carried out by Baitul Mal in Pidie Regency is for small traders in Pidie Regency. The methodology used in  this  research  is  qualitative  research.  The  process  of  this  research  is  field  research.  Data collection  was  done  by  interview,  observation  and  documentation.  The  results  of  this  study indicate that Baitul Mal of Pidie Regency in distributing business capital assistance to small traders in  Pidie  Regency  in  the  form  of  productive  infaq  into  two  forms  of  assistance,  namely:  cash assistance, in-kind assistance. As for the impact of economic empowerment from productive infaq that has been given by Baitul Mal, Pidie Regency to small swords, although it can help a little in developing their business. However, the little sword was not yet fully empowered.
Keywords: Policy, Empowerment, Economy

## ABSTRAK
Masyarakat  Indonesia  yang  didominasi  oleh  masyarakat  yangn  dengan  pendidikan  rendah  dan kurangnya  modal,  membuat  pilihan  untuktidak  banyak  kegiatan  ekonomi.  Bagi  yang  sudah memasuki usia kerja, salah satu jenis pekerjaan yang dapat dilakukan adalah dengan bekerja atau menciptakan lapangan kerja di sektor usaha kecil selain tidak membutuhkan modal yang banyak. Indonesia  sangat  besar.  Peran  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  (UMKM)  ternyata  terkendala beberapa  hal,  termasuk  masalah  permodalan.  Di  sinilah  Baitul  Mal  Kabupaten  Pidie  dengan program  pemberdayaan  ekonominyadiharapkan  menjadi  solusi  ideal  bagi  pemberdayaan  usaha kecil khususnya pedagang kecil di kabupaten pidie. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana  bentuk  kebijakan  pemberdayaan  ekonomi  yang  dilakukan  Baitul  Mal  di  Kabupaten Pidie bagi para pedagang kecil di Kabupaten Pidie. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Proses penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan  dengan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam menyalurkan bantuan modal usaha kepada pedagang kecil di Kabupaten Pidie berupa infaq produktif menjadi dua bentuk bantuan yaitu: bantuan tunai, bantuan natura. Adapun dampak pemberdayaan ekonomi dari infaq produktif yang telah diberikan

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
Baitul  Mal  Kabupaten  Pidie  kepada  pedang-pedang  kecil,  meskipun  dapat  sedikit  membantu dalam pengembangan usaha mereka. Namun, pedang kecil itu belum sepenuhnya diberdayakan. Kata kunci: Kebijakan, pemberdayaan, ekonomi

## Pendahuluan
Kemiskinan  merupakan  salah  satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi,  terutama  di  negara  berkembang termasuk Indonesia. Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah telah memberikan  perhatian  yang  besar  terhadap terciptanya  masyarakat  adil  dan  makmur sebagaimana  diamanatkan  dalam  alinea keempat  UUD  1945.  Hal  ini  tercermin  dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan selama ini. selalu diarahkan dan ditujukan untuk memberikan perhatian yang besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan  yang  dilakukan  bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  khususnya  kelas  menengah  ke bawah,  yaitu  konsep  ekonomi  kerakyatan, yang merupakan gagasan tentang cara, sifat, dan  tujuan  pembangunan  dengan  sasaran utama  memperbaiki  nasib  masyarakat  pada umumnya yang tinggal di pedesaan.
Konsep  ini  membawa  perubahan penting menuju  kemajuan,  terutama menuju meruntuhkan  ikatan  dan  sekat-sekat  yang menahan  sebagian  besar  rakyat  Indonesia dalam  keadaan  serba  kekurangan  dan keterbelakangan.  Salah  satu  implikasi  dari konsep ekonomi kerakyatan adalah munculnya  unit-unit  usaha  kecil  seperti pedagang kecil. Di negara berkembang pada umumnya  dan  Indonesia  pada  khususnya, pedagang kecil merupakan salah satu pelaku ekonomi terbesar. Selain itu, pedagang kecil juga memiliki peran strategis dalam memberdayakan  perekonomian  masyarakat di  akar  rumput  yang  sulit  masuk  ke  sektor formal  dan  dapat  berperan  dalam  proses pemerataan  dan  peningkatan  pendapatan masyarakat  serta  mendorong  pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat. berperan  dalam  mewujudkan  stabilitas
ekonomi  nasional  secara  umum.  dan stabilitasekonomi khususnya.
Dalam upaya
membangun perekonomian  nasional  subsektor  industri mikro,  pedagang  kecil  dan  menengah  yang dalam istilah sering disebut dengan UMKM atau usaha kecil harus mendapatkan prioritas utama  untuk  dikembangkan  dalam  rangka memperkuat struktur perekonomian. perekonomian nasional. Sektor industri, baik skala  besar  maupun  skala  mikro,  kecil  dan menengah merupakan salah satu sektor yang juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan  ekonomi  nasional.  selalu berkembang sesuai karakter dan masalahnya dihadapi.
Mengingat  besarnya  potensi  usaha kecil yang ia tunjukkan dari tahun ke tahun. Sehingga,  pemberdayaan  pedagang  kecil menjadi  lebih  strategis  untuk  mendukung peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan  kerja  bagi  masyarakat  luas, dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.  dalam  perkembangannya  pedagang kecil masih memiliki berbagai permasalahan, permasalahan pedagang kecil saat ini sangat berat karena persaingan yang ketat terutama dengan  masuknya  produk  luar  negeri. Pengembangan usaha mikro memiliki hubungan  yang  sangat  erat  dengan  upaya pemberdayaan  masyarakat  miskin  yang merupakan  pelaku  usaha  utama.  Secara konseptual, pemberdayaan merupakan upaya untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat kaum  miskin  dan  tidak  bisa  lepas  dari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan.
Kehadiran  Baitul  Mal  di  Kabupaten Pidie di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi perantara bagi para pedagang  kecil  yang  membutuhkan  modal usaha, pertumbuhan Baitul Mal dari tahun ke tahun terus berkembang lebih baik, pertumbuhan yang sangat pesat menunjukkan Baitul Mal mampu

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
menjalankan perannya sebagai lembaga yang melaksanakan sistem syariah dimana masyarakat  masih  awam  dengan  adanya sistem  syariah.  Selain  itu,  Baitul  Mal memberikan kemudahan bagi para pedagang dengan  akses  pembiayaan  yang  minim. Selain  itu,  proses  pembiayaan  juga  tidak memiliki  persyaratan  yang  rumit  dan birokrasi  baik,  sehingga  tidak  membebani pedagang  kecil  untuk  meminjam  dan mengembalikan  uang  pembiayaan  yang digunakan  sebagai  modal  usaha.  Disisi  lain tentunya  juga  terdapat  kekurangan  atau kendala  yang  dihadapi  oleh  Baitul  Mal Kabupaten Pidie dalam menjalankan program pemberdayaan ekonominya Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  lanjut mengenai  kebijakan  Baitul  Mal  Kabupaten Pidie dalam pemberdayaan ekonomi pedagang kecil di kabupaten pidie.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana strategi Baitul mal kabupaten pidie  dalam  pemerdayaan  pedagang kecil?
2. Dampak terhadap strategi Baitul mal dam pemberdayaan tersebut?

## Tujuan penelitian
1. Untuk  mengetahui  Strategi  Baitul  mal kabupaten  pidie  dalam  pemerdayaan pedagang kecil
2. Untuk  mengetahui  dampak  terhadap strategi  Baitul  mal  dam  pemberdayaan tersebut

## Tinjaun Pustaka
Implementasi
kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah  kebijakan dapat  mencapai  tujuannya.  Tidak  lebih  dan tidak  kurang.  Untuk  mengimplementasikan kebijakan  publik,  ada  dua  pilihan  langkah yang
ada, yaitu langsung mengimplementasikan
dalam bentuk program  atau  melalui  formulasi  kebijakan derivat  atau  turunan  dari  kebijakan  publik tersebut.  Rangkaian  implementasi  kebijakan
dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut  mengadaptasi  mekanisme  yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sector publik. Kebijakan diturunkan  berupa  program  program  yang kemudian  diturunkan  menjadi  proyek- proyek,  dan  akhirnya  berwujud  pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah,  masyarakat  maupun  kerjasama pemerintah dengan masyarakat.
Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Wahab (2008: 65) mengatakan bahwa: Implementasi  adalah  memahami  apa  yang senyatanya  terjadi  sesudah  suatu  program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan  fokus  perhatian  implementasi kebijaksanaan  yakni  kejadian-kejadian  dan kegiatan-kegiatan  yang  timbul  sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan  Negara  yang  mencakup  baik usaha-usaha  untuk  mengadministrasikannya maupun  untuk  menimbulkan  akibat/dampak nyata  pada  masyarakat  atau  kejadian- kejadian.
Dari  penjelasan-penjelasan  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan- tujuan  dan  sasaran-sasaran  ditetapkan  atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.  Jadi  implementasi  merupakan suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.
Konsep kebijakan publik
Sebelum  dibahas  lebih  jauh  mengenai konsep  kebijakan  publik,  kita    perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan  atau  dalam  bahasa   inggris  sering kita  dengar  dengan  istilah  policy.  Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar  rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan,  dan  cara  bertindak  (tentang

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
pemerintahan,  organisasi)  pernyataan  cita- cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
Dalam kehidupan masyarakat modern, kebijakan  publik  atau  populernya  sering disebut  sebagai  kebijakan  pemerintahan, merupakan  hal  yang  umum  dijumpai sebagaiman  yang  telah  disadari  kebijakan adalah output atau hasil dari penyelenggaraan pemerintahan.  Menurut  peters  dalam  hamdi (2014:  35)  munculnya  kebutuhan  untuk memahami  apa  sesungguhnya  kebijakan publik,  bagaiman  kebijakan  publik  dibuat dan  diubah-ubah,  dan  bagaiman  nilai efektivitas  dan  moralitas  suatu  kebijakan. Luasnya lingkup pengaruh kebijakan pemerintah
tersebut sebetulnya menumbuhkan  kebutuhan  untuk  memahami makna kebijakan pemerintah.
Metode
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif terbatas pada
usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan maupun  peristiwa  sebagaimana  adanya sehingga  bersifat  mengungkapkan  fakta dan memberikan  gambaran  secara  obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti,  Kemudian  Sugiyono  (2010:  11) berpendapat bahwa pada penelitian kualitatif bertujuan  untuk  mengungkapkan  informasi kualitatif  sehingga  lebih  menekankan  pada masalah  proses  dan  makna  dengan  cara mendeskripsikan suatu masalah
Lokasi  penelitian  merupakan  suatu tempat  atau  wilayah  dimana  penelitianakan dilakukan.  Tempat  penelitian  yang  akan dilaksanakan oleh penulis bertempat di Baitul Mal Kabupaten Pidie.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah mendapatkan  data,  tanpa  mengetahui  teknik pengumpulan  data,  peneliti  tidak  akan mendapatkan  data  yang  memenuhi  standar data yang ditetapkan.
1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi dokumentasi

## Hasil dan Pembahasan
Strategi Baitul mal kabupaten pidie dalam pemerdayaan pedagang kecil?
Baitul  Mal  Kabupaten  Pidie  adalah lembaga  pengelola  harta  benda  keagamaan badan hukum yang diserahi tugas mengelola infaq,  zakat,  wakaf  dan  lain-lain.  Sehingga fungsi  dan  tujuan  pengelolaan  harta  benda keagamaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Syariat akan diwujudkan semaksimal mungkin. Secara umum Tanggung jawab Baitul Mal sebagai lembaga amil adalah mengurus, mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, memanfaatkan,  memantau,  dan  menentukan penerima.  Salah  satu  bentuk  pemberdayaan ekonomi  yang  dilakukan  Baitul  Mal Kabupaten  Pidie  adalah  pemberian  infaq produktif  berupa  modal  usaha  yang  sering disebut  sebagai  pemberdayaan  produktif untuk disalurkan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.  Berdasarkan  hasil  penelitian yang  dilakukan  peneliti  di  Baitul  Mal Kabupaten  Pidie  bahwa:  salah  satu  bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie adalah pemberian  infaq  produktif  berupa  modal usaha yang sering disebut dengan pemberdayaan produktif untuk disalurkan ke dalam  kegiatan  ekonomi  Publik.  Menurut Andi  Mulia,  Amd.  Kom  untuk  penyaluran infaq  produktif  Ini  dalam  bentuk  bantuan modal (dalam bentuk uang atau barang).
Bantuan  ini  berupa  uang  tunai  yang bersumber  dari  infaq  produktif  yang disalurkan  melalui  bantuan  modal  usaha kepada pedagang kecil. Akad yang digunakan dalam pembagian ini adalah akad qardl  al-hasan  yaitu  bantuan  pinjaman  baik hati  tidak  berguna  dan  penerima  hanya kembali  modal  saja.  Dengan  cara  ini  para pedagang  kecil  di  kabupaten  pidie  memiliki semacam usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari  sehingga  setelah  beberapa  tahun

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
diharapkan  mereka  akan  berhasil  dan mandiri.
Pemberian  infaq  produktif  ditujukan kepada  para  pedagang  kecil  agar  dapat dimanfaatkan  dalam  jangka  panjang  dan melepaskan  ketergantungan  modal  usaha pihak  lain.  Selain  itu  Baitul  Mal  Kabupaten Pidie juga memiliki:
Sasaran  untuk  mengubah  penerima bantuan  modal  menjadi  berkembang  dan mandiri.  Sistem  dan  mekanisme  yang digunakan  adalah  dana  bergulir.  Dan sasarannya  adalah  individu  dan  kelompok dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Surat permohonan
b. Surat keterangan miskin dari kepala desa
c. Surat keterangan usaha dari kepala desa
d. Foto copy KTP
e. Foto tempat usaha
f. Pas foto 2 lembar
Adapun    Baitul  Mal  Kabupaten  Pidie juga  memberikan  bantuan  dalam  bentuk barang yang berupa:kebutuhan usaha, Kontrak yang digunakan dalam distribusi ini adalah:  aqad  al-ijarah  vomitiyah  bit  tamlik (sistem sewa-beli), yaitu Baitul  Mal Kabupaten  Pidie menyerahkan becak dengan ketentuan  modal  yang  dikeluarkan  Baitul Pidie Regency Mall dicicil dalam waktu dua atau  tiga  tahun,  kemudian  diakhiri  dengan penyerahan  becak  kepada  penerima  sebagai hak  milik.  Selama  cicilan  belum  lunas, barang  masih  milik  Baitul  Mal  Kabupaten Pidie  yang  harus  dijaga  dan  dipelihara  oleh penerima,  setelah  melunasi  barang  tersebut menjadi milik penerima sepenuhnya.
Memperoleh  modal  usaha  produktif berupa bantuan berupa: barang berupa becak harus  dari  keluarga  miskin-miskin  sesuai dengan  hasil  keterangan  dari  kepala  desa dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Surat permohonan
b. Surat  keterangan  miskin  dari  kepala desa
c. Surat  keterangan  usaha  darikepala desa
d. Foto copy KTP
e. Foto tempat usaha
f. Pas foto 2 lembar
Jenis  becak  yang  disediakan  oleh Baitul  Mal  Kabupaten  Pidie  adalah  becak barang dan becak penumpang, adapun modal yang  dikeluarkan  dalam  pengadaan  becak produktif  meliputi  pengadaan  kendaraan bermotor roda  dua,  pengadaan  rumah  becak dan  pengadaan  jaket.  Penerima  bantuan becak produktif berkewajiban mengembalikan dana pinjaman modal usaha secara angsuran setiap bulan dan dalam masa 30 bulan (dua tahun enam bulan).
Dampak terhadap strategi Baitul mal dam pemberdayaan tersebut Setelah penulis meneliti dan mengamati  benar  adanya  penerima  bantuan yang  di  berikan  Baitul  mal  yang  berbentuk bantuan infaq produktif, penulis mendapatkan Sembilan orang dari  penerima bantuan  modal  usaha,  antara  lain  sebagai pedagang  kios,  satu  orang  sebagai  penjual ban.  Dari  enam  penerima  bantuan  infaq produktif  ini  ada  dua  orang  yang  telah mengubah  jumlah  barang  dagangan  mereka dari  sebelumnya  kelangkaan  barang  kini meningkat.
Secara  umum,  penulis  menyimpulkan bahwa,  bantuan  yang  diberikan  Baitul  Mal Kabupaten Pidie belum mencukupi kebutuhan  usahanya,  seperti  pedagang  kios membutuhkan  modal  usaha  sebesar  Rp. 10.000.000-20.000.000, ditambah membayar sewa  tempat  usaha.  Jadi,  tolong  dana produktif berupa dana hibah, tidak mencukupi  untuk  memberdayakan  bisnis mereka.  Selain  itu,  bantuan  produktif pedagang  kecil,  penulis  menemukan  bahwa beberapa pedagang kecil ini masih melakukan pinjaman dari kreditur.
Berbeda  halnya  dengan  pedagang tambal  ban,  mereka  tidak  membutuhkan modal usaha yang besar dalam menjalankan kegiatannya  hampir  sama  dengan  pedagang kios,  meskipun  hanya  memiliki  kios,  bisnis mereka  sudah  terlihat  tumbuh  dengan

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
menunjukkan  peningkatan  barang  dagangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembeli.  Bantuan  produktif  sebesar  Rp. 5.000.000,- memang dibenarkan oleh kepala unit  pengelola  infaq  produktif  diberikan kepada pedagang kecil.
Meskipun bantuan ini tidak cukup,tapi ini  adalah  bantuan  awal  untuk  memberi semangat dan motivasi demi kemajuan usaha dalam menggerakkan perekonomian masyarakat lemah. Selain itu, bantuan usaha sebesar  Rp.  5.000.000,  yang  telah  yang diberikan adalah ukuran dana infaq produktif yang  sangat  wajar  yang  dialokasikan  hanya sekitar Rp. 50.000.000-100.000.000/tahun,
Adapun  bantuan  produktif  lainya adalah usaha rumahan seperti kue donat yang dititipkan  di  5  kedai  kopi  di  sekitar  pasar Sigli,  setiap  warung,  Sama  halnya  dengan seorang  penjual  lontong  seorang  ibu  rumah tangga warga Desa Blang Paseh, Kecamatan Kota  Sigli.  Dia  menjalankan  pekerjaan sebagai pengusaha nasi gurih dan lontong Ia menerima  bantuan  produktif  dan  juga  ada masyarakat  lain  yang  menerima  bantuan seperti  pedagang  sayuran,dan  juga  sebagai jasa  kurir  pengiriman  barang  berubah menjadi  penjual  kelapa  muda,  es  buah,  sop buah,  ice  teller,  bakso,  mie  ayam  dan  nasi goreng, menggunakan becak.
Adapun  bantuan  konsumtif  yang diberikan  kepada  penyandang  disabilitas, pasien rujukan, penitipan intensif, perbaikan rumah,  khitanan  massal  dan  beasiswa  bagi siswa  yang  tinggal  di  pesantren.  Dari penelitian yang mendapatkan bantuan konsumtif, secara umum penulis menyimpulkan  bahwa  bantuan  yang  telah mengingat  Baitul  Mal  Kabupaten  Pidie belum  mencukupi.  Namun,  dengan  bantuan ini  telah  banyak  membantu  mereka  dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai penerima manfaatnya.
Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa pemberian dana bantuan Baitul  Mal Kabupaten  Pidie  tidak  ada  pengaruhnya selain  pengeluaran  uang  yang  sudah  ada, itupun  tidak  cukup  dengan  nominal  yang
diberikan,  pemberian  dana  bantuan  dari Baitul Mal Kabupaten Pidie berdampak pada kesejahteraan  mereka,  meskipun  menerima sedikit.
Penberian,  dana  dari  Baitul  Mal Kabupaten  Pidie  untuk  fakir  miskin  sangat banyak  membantu  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Jadi,  dengan  dana  bantuan  yang  telah diberikan tentunya orang yang mendapatkan bantuan  tersebut  akan  merasa  dihargai  dan dihargai dalam masyarakat meskipun mereka miskin atau miskin.
Namun  dengan  bantuan  yang  telah diberikan  tentunya  semua  orang  akan gunakan  tergantung  kebutuhan  sehari-hari, plus  Jumlah  anggota  keluarga  banyak tentunya  kebutuhan  dana  sudah  pasti  yang diterima akan cepat habis, informan terakhir juga  memberikan  saran  kepada  Baitul  Mal Kabupaten  Pidie  menjadi  muzakki  sangat kecil  kemungkinannya  jika  masyarakat miskin  konsumtif  menjadikan  dana  bantuan sebagai kebutuhan konsumtif.

## Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
1. Bantul  mal  kabupaten  pidie  telah memberikan  banuan  kepada  masyarakat yang  membutuhkan  dan  sesuai  dengan syarat yang ditentukan.
2. Pemberian  dana  bantuan  ini  sebagai pemicu  usahanya  untuk  berkembang, sangat  menguntungkan  bagi  masyarakat yang memburuhkan.
3. Perlunya  keterbukaan  informasi  kepada masyarakat  luas  tentang  bantuan  yang diberkan agar masyarakat mengetahuinya. Saran 1. Perlunya keseriusan pemerintah kabupaten  pidie  dalam  memberikan bantuan  kepada  masyarakat  untuk  usaha yang  dijalankan  agar  mendapatkan modal.
2. Baitul mal kabupaten pidie memberiakan informasi  kapada  masyarakat  elalui kepala desa agar masyarakat mengetahui

## Jurnal Sains Riset (JSR)
p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
semua  informasi  tentang  bantuan  dar Baitul mal
3. Perlunya  pendataan  yang  estra  terhadap pedagang kecil agar mendapatkan
bantuan secara bergeliran.

## Daftar pustaka
Boediono. 2009. Teori Pertumbuhan
Ekonomi. Yogyakarta: BPFE UGM
Grahatama,  Undang-Undang  Dasar  1945, (Amandemen),  cet  1,  Yogjakarta:
Pustaka Grhatama,
Saifuddin  Azwar,  Metode  Penelitian,  Cet.
VIII,  Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2007. Sarbini Sumawinata, Politik Ekonomi
Kerakyatan, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2004. Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: Alfabeta, 2013. Syukur Kholil, Metodologi Penelitian Komunikasi,  Bandung:  Citapustaka, 2006. Dokumen Tentang Kriteria Penerima Bantuan  Modal  Usaha  di  Baitul  Mal Kabupaten Pidie, 2016 Alim  Sumarno.  2012.  Penelitian  Kausalitas Komparatif. Surabaya: elearningunesa.  Arief  S.  Sadiman, dkk.
David  dan  Fred  R.  Manajemen  Strategi: konsep-konsep.  Jakarta:  INDEKS
Kelompok Gramedia, 2006 Zulfikar,  Z.,  Rozaili,  R.,  &  Hansyar,  R.  M. (2022).  Kebijakan  dan  Implementasi Administrasi Kependudukan di
Indonesia. Zulfikar,  Z., &  Suriadi,  M.  (2020).  Strategy of  Department  of  Industry  and Cooperation of Pidie Jaya District in Developing  Small  and  Medium Micro Enterprises. Budapest International  Research  and  Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(3), 2458-2464.