## IDENTIFIKASI POTENSI PEMANFAATAN ASET DESA MELALUI MODEL BUILD OPERATE TRANSFER UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKATDI KABUPATEN CIAMIS
Evi Noviawati *) evinoviawati76@gmail. com
Yuliana Surya Galih *) yuge71@gmail. com
(Diterima 08-08-2019, Disetujui 20-08-2019)

## ABSTRAK
Penelitian ini dilaksanakan yaitu dengan mengidentifikasi potensi pemanfaatan aset desa melalui  model Build  Operate  Transfer(BOT) di  Kabupaten  Ciamis  yang  berdasarkan pengamatan  terutama  di  Desa  Dewasari  Kecamatan  Cijeungjing  mempunyai  potensi yang  cukup  besar  dalam  pemanfaatan  aset  desa  melalui  model  BOT  dikarenakan merupakan  wilayah  penyangga  kota  di  Kabupaten  Ciamis.  Penelitian  ini  dilaksanakan dengan menggunakan  Metode Penelitian  Deskriptif  Kualitatif.    Data  yang  dikumpulkan terdiri  atas  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  melalui  wawancara dengan responden penelitian yaitu Kepala Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing dan Sekretaris Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait di Kecamatan Cijeungjing serta publikasi ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil  penelitian  yang  diperoleh  bahwa  (1)  Model  pemanfaatan  aset  desa  terutama terhadap tanah kas desa yang telah berjalan di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah bentuk pemanfaatan sewa, (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan aset desa dengan bentuk build operate transfer (BOT) di Desa Dewasari antara lain dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang dijadikan rujukan  dalam  pembuatan  peraturan  desa  dankurangnya  sosialisasi  terhadap  bentuk pemanfaatan aset desa melalui model build operate transfer (BOT), (3)Identifikasi potensi pemanfaatan aset desa melalui model build operate transfer (BOT) dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Dewasaridapat dilakukan terhadap tanah yang telah disewakan dan  dibangun  di  atasnya  sebuah  bangunan  oleh  pihak  lain  yang  dipergunakan  untuk lembaga  pendidikan  dan  sekretariat  organisasi  keagamaan  serta  pondok  pesantren ataupun terhadap lahan tanah kas desa yang direncanakan akan dibangun pertokoan . Pengkajian ulang terhadap bentuk pemanfaatan yang telah dilakukan di masa lalu perlu dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mengantisipasi  resiko  berkelanjutan  mengenai  akibat hukum  yang  ditimbulkan  apabila  tanah  kas  desa  bentuk  pemanfaatannya  masih  tetap menggunakan model sewa tanah.
Kata kunci : Aset Desa,Tanah Kas Desa , Build Operate Transfer , Potensi, Pengelolaan Aset Desa
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis
*) Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis

## ABSTRACT
This research was carried out by identifying the potential use of village assets through the Build Operate Transfer (BOT) model in Ciamis District based on observations, especially in Dewasari Village, Cijeungjing Subdistrict, which has considerable potential in utilizing village assets through the BOT model because it is a city buffer zone in Ciamis Regency. This research was conducted using a Qualitative Descriptive Research Method.  The data collected  consists  of  primary  data  and  secondary  data.    Primary  data  were  obtained through  interviews  with  research  respondents,  namely  Dewasari  Village  Head, Cijeungjing  District  and  Secretary  of  Dewasari  Village,  Cijeungjing  District.    Whereas secondary  data  was  obtained  from  related  institutions  in  Cijeungjing  District  and  other scientific  publications.    Based  on  the  research  results  obtained  that  (1)  Model  of  the utilization of village assets, especially the village treasury land that has been running in Dewasari Village, Cijeungjing District, Ciamis Regency is a form of leasing utilization, (2) Constraints  faced  in  implementing  the  utilization  of  village  assets  in  the  form  of  build operate transfer (BOT) in Dewasari Village, among others due to the absence of regional regulations  that  are  used  as  a  reference  in  making  village  regulations  and  the  lack  of socialization of the form of utilization of village assets through the build operate transfer (BOT)  model,  (3)  Identification  of  the  potential  use  of  village  assets  through  the  build operate  model  transfer  (BOT)  in  the  management  of  village  treasury  land  in  Dewasari Village can be done on land that has been leased and built on it a building by another party that is used for educational institutions and the secretariat of religious organizations and boarding schools.  A review of past forms of use need to be carried out as an effort to anticipate the ongoing risk regarding the legal consequences arising if the village land use forms are still using the land lease model.
Keywords : Village Assets, Village Cash Land, Build Operate Transfer, Potential, Village Asset Management

## I. Pendahuluan
Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  dan/atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Salah  satu  pendapatan  desa  bersumber  dari  pendapatan  asli  desa  yang antara lain terdiri atas hasil usaha dan  hasil aset.  Aset desa dapat berupa tanah kas desa,  tanah ulayat, pasar desa dan aset  lainnya milik desa. Tanah kas desa dapat berupa tanah bengkok, jalan, pesawahan, kebun, tanah kuburan desa, dan tanah-tanah lainnya yang dimiliki desa.
Upaya pemanfaatan aset desa, mengacu kepada Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menetapkan  bahwa  bentuk  pemanfaatan  aset  desa,  antara    lain  :  sewa,  pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah atau bangun serah guna.
Salah satu bentuk pemanfaatan aset desa adalah melalui BOT (build operate transfer) atau Bangun  Guna  Serah,  yaitu pemanfaatan  barang  milik  desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang  telah  disepakati,  untuk  selanjutnya  diserahkan  kembali  tanah  beserta bangunan  dan/atau  sarana  berikut  fasilitasnya  setelah  berakhirnya  jangka  waktu kepada Pemerintahan Desa.
Pengembangan model BOTmerupakan pilihan populer untuk pengembangan infrastruktur dan dapat diadopsi oleh pemerintahan desa yang dapat bekerjasama dengan  pihak  swasta  pada  saat  ini.    Selain  tidak  menimbulkan  dampak  yang signifikan terhadap kerugian pemerintah desa juga dapat meminimalisir anggaran pembangunan desa, meningkatkan aset desa dan berkontribusi terhadap kas desa setiap tahunnya.   Identifikasi potensi  pemanfaatan  aset  desa  melalui  model  BOT perlu digali untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat  desa  serta  meningkatkan  pendapatan  desa  sehingga  tujuan pembangunan desa yang sejahtera dapat terwujud.
Uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  bentuk  pemanfaatan  aset  desa  melalui bangun guna serah (build operate transfer/BOT) memberikan banyak manfaat untuk peningkatan pendapatan desa.  Akan tetapi bentuk pemanfaatan aset desa jenis ini belum sepenuhnya dipahami oleh berbagai pihak. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih  banyaknya  aset  desa  yang  belum  dapat  dimanfaatkan  atau  bentuk pemanfaatannya  masih  menggunakan  sewa  menyewa  atau  hak  guna  pakai  atau bentuk kesepakatan kerjasama.
Hasil  pengamatan  di  Desa  Dewasari  Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten Ciamis yang merupakan lokasi dalam penelitian ini banyak potensi aset desa yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan bentuk pemanfaatan BOT.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  di  atas,  penulis  mengidentifikasi masalah  yang  diteliti  (1)  Bagaimana  model  pemanfaatan  aset  desa  yang  telah berjalan di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis? (2) Kendala-
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan aset desa dengan bentuk bentuk build operate transfer (BOT)? (3) Identifikasi potensi pemanfaatan aset desa melalui model build operate transfer (BOT) dalam pengelolaan tanah kas desa?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  (1)  menganalisa  model pemanfaatan aset desa yang telah berjalan, 2) mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemanfaatan aset desa dengan model Build Operate Transfer (BOT) , (3)mengidentifikasi potensi aset desa melalui model build operate transfer (BOT) dalam pengelolaan tanah kas desa.
Metode    penelitian    yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif.    Menurut  Sugiyono  (2013:2)  metode  penelitian  kualitatif  merupakan metode  penelitian  yang  berlandaskan  filsafat postpositivisme, digunakan  untuk meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah  dimana  peneliti  merupakan  instrumen kunci,  pengambilan  sample  sumber  dan  data  dilakukan  secara purpose dan isnowbaal, teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  tianggulasi  (gabungan) analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan  pada  makna  daripada  generalisasi.    Peneliti    tidak    membuktikan ataupun menolak hipotesis yang  dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan  mengalisis    suatu    masalah    secara    non    numerik.      Metode    Kualitatif  ini bertujuan untuk menguji  hipotesis/teori.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yaitu pengumpulan bahan dan data-data dari perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.  Studi lapangan field research) yaitu melalui  observasi,  wawancara    dan    dokumenter  dengan  Pemerintahan  Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

## II. Tinjauan Pustaka
2.1.  Tinjauan Umum Tentang Aset Desa
Sejalan  dengan  pertumbuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, desentralisasi  dan  otonomi  daerah  secara  terus  menerus  mengalami perkembangan. Perjalanan reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran paradigma penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  rangka  memandirikan  daerah  dan pemberdayaan masyarakat.
Proses  peralihan  dari  sistem  dekonsentrasi  ke  sistem  desentralisasi disebut  pemerintah  daerah  dengan  otonomi.    Otonomi  Daerah  merupakan perwujudan  dari  pelaksanaan  urusan  pemerintah  berdasarkan  asas desentralisasi  yaitu  penyerahan  urusan  pemerintah  kepada  daerah  untuk mengurus rumah tangganya.
Proses  pelaksanaan  Kebijakan  Otonomi  Desa  pun  tidak  luput  dari kenyataan  tersebut.    Kebijakan  Otonomi  Desa  tidaklah  berarti  bahwa  Desa dapat  berkehendak  secara  bebas  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakatnya, karena  segala  kehendak  tetap  dibatasi  oleh  kepentingan  besar  dari Pemerintahan Desa.
Terbukanya  ruang  bagi  upaya  pemberdayaan  terhadap  masyarakat desa melalui berbagai Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Otonomi Desa diharapkan  nantinya dapat memberikan jalan  menuju terciptanya pembangunan desa sehingga terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera. Hadirnya  kebijakan  Otonomi  Desa,  selain  memberikan  wewenang  kepada Pemerintah  Desa  untuk  mengatur  rumah  tangganya  sendiri,  ternyata  juga mensyaratkan  pada  kemampuan  Desa  Otonom  untuk  dapat  membiayai pembangunan  di  desanya  secara  mandiri.    Hal  tersebut  berarti  bahwa Pemerintah Desa harus dapat menggali sendiri sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan  berbagai  sumber  daya  yang  ada  di  wilayahnya  atau melakukan usaha-usaha lain seperti yang diatur dalam peraturan perundang- undangan (Sakinah Nadir : 2013).
Salah satu sumber pendapatan desa adalah dari hasil aset. Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.  Barang yang dimaksud meliputi barang tidak  bergerak  (tanah  dan  atau  bangunan)  dan  barang  bergerak,  baik  yang berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), yang tercakup dalam ativa/kekayaan  atau  harta  kekayaan  dari  suatu  perusahaan,  badan  usaha, institusi  atau  individu  perorangan.    Hal  tersebut  termasuk  pula  bantuan- bantuan dari luar negeri yang diperoleh secara sah (Doli D.  Siregar; 2014).
Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Aset  Desa  adalah  barang  milik  desa  yang  berasal  dari  kekayaan  asli  milik
desa,  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDesa)  atau  perolehan  hak  lainnya  yang  sah.    Sebagai  upaya optimalisasi aset desa, maka perlu adanya pengelolaan harta kekayaan desa yang  merupakan  rangkaian  kegiatan  mulai  dari  perencanaan,  pengadaan, penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan,  pemeliharaan,  penghapusan, pemindahtanganan,  penatausahaan,  pelaporan,  penilaian,  pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.
Berdasarkan  Pasal  2  Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, menentukan jenis aset desa terdiri dari : Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak  dan/atau  diperoleh  berdasarkan  ketetntuan  peraturan perundang-undangan, hasil kerjasama desa dan kekayaan desa yang berasal dan perolehan lain yang sah.
Adapun  ketentuan  mengenai  kekayaan  asli  desa  dirumuskan  dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  2016,  yaitu  :Tanah  kas  desa,  pasar  desa,  pasar  hewan,  tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian,hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan lain-lain kekayaan asli desa.
Tanah kas desa merupakan aset desa yang bersifat strategis sehingga bentuk  pemanfaatannya  harus  tepat  sehingga  dapat  berdaya  guna  dan berhasil guna.  Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset  desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

## 2.2.  Ruang Lingkup Build Operate Transfer (BOT)
Bentuk lain dari pemanfaatan harta kekayaan kas desa adalah melalui model  bangun  guna  serah (BOT/build  operate  transfer). Ada  beberapa  hal yang perlu diketahui tentang BOT, antara lain :
a.  Pengertian Build Operate Transfer (BOT)
Bangun  Guna  Serah  atau Build  Operate  Transfer  (BOT) adalah pemanfaatan barang milik desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan  bangunan  dan/atau  sarana  berikut  fasilitasnya,  kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah  disepakati,  untuk  selanjutnya  diserahkan  kembali  tanah  beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
b.  Prinsip Umum Build Operate Transfer (BOT)
Bangun guna serah berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan :
1) Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
2) Tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
Mitra BOT yang telah ditetapkan, selama jangka waktu   pengoperasian :
1) Wajib membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan 2) Wajib memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna; Besarnya kontribusi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk  Kepala  Desa  dan  difasilitasi  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota.
3) Wajib  menanggung  biaya  yang  berkenaan  dengan  persiapan  dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana;
4) Dilarang  menjaminkan,  menggadaikan,  atau  memindahtangankan tanah  yang menjadi objek bangun guna serah.
c.  Pengelola Build Operate Transfer (BOT)
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang  dan  bertanggungjawab  atas  pengelolaan  aset  desa  dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
1) Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
2) Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
3) Menetapkan  penggunaan,  pemanfaatan  atau  pemindahtanganan  aset desa;
4) menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
5) Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan  aset  desa  yang  bersifat  strategis  melalui  musyawarah desa;
6) Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
7) Menyetujui  usul  pemanfaatan  aset  desa  selain  tanah  dan/atau bangunan.
Akan tetapi dalam melaksanakan kekuasaanya, Kepala Desa dapat menguasakan  sebagian  kekuasaannya  kepada  Perangkat  Desa  yang terdiri  dari  sekretaris  desa  selaku  pembantu  pengelola  aset  desa  dan Kepala Urusan pengelolaan aset desa.
d.  Objek Build Operate Transfer (BOT)
Objek BOT meliputi :
1) Aset desa berupa tanah yang berada pada Pengelola Aset; atau
2) Aset desa berupa tanah yang berada pada Pengguna Aset .
e.  Jangka Waktu Build Operate Transfer (BOT)
Jangka waktu BOT paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.  Perpanjangan  waktu  BOT  dilaksanakan  setelah  terlebih dahulu  dilakukan  evaluasi  oleh  Tim  yang  dibentuk  Kepala  Desa  dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Apabila  dalam  jangka  waktu  BOT  diperpanjang,  maka  bentuk pemanfaatan aset desa dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan.
f.  Perjanjian Build Operate Transfer (BOT)
Pelaksanaan BOT dituangkan dalam perjanjian yangsekurang-kurangnya memuat :
1) Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
2) Objek bangun guna serah;
3) Jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
4) Penyelesaiaan perselisihan;
5) Keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure) ; dan 6) Persyaratan lain yang di anggap perlu;
7) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.
g.  Keuntungan Build Operate Transfer (BOT)
Ada  beberapa  keuntungan  yang  diperoleh  dalam  bentuk pemanfaatan model BOT, antara lain :
1) Bangunan  yang  telah  dibangun  oleh  pihak  ketiga  dapat  masuk  dalam daftar aset desa sejak awal;
2) Memperoleh  sumber  modal  baru  dari  pihak  swasta,  agar  dapat mengurangi  pinjaman  pemerintah  dan  pengeluaran  langsung,  yang kemungkinan dapat memperbaiki nilai hutang pemerintah;
3) Mempercepat pembangunan proyek tanpa harus menunggu perolehan dana yang cukup besar;
4) Memakai  keahlian  pihak  swasta  untuk  mengurangi  biaya  kontruksi, memperpendek jadwal dan efisiensi pengoperasian proyek;
5) Alokasi resiko dan beban proyek pada pihak swasta;
6) Keterlibatan privat sponsor dan comercial lender yang berpengalaman, yang menjamin kelayakan proyek.
7) Pemerintah  tidak  perlu  mengontrol  proyek  secara  berlebihan,  karena sudah diserahkan pada pihak swasta hinga akhir masa konsesi;
8) Transfer teknologi dan pelatihan personil lokal;
9) Sebagai  tolak  ukur  efisiensi  antara  proyek  swasta  dengan  proyek pemerintah yang sejenis.
10) Keterlibatan  Pemerintah  Desa  dalam  pola  BOT  akan  berhasil  ganda, selain  langsung  menggairahkan  iklim  investasi  dan  peningkatan eskalasi  pembangunan  setempat,  juga  sekaligus  meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di tengah masyarakat  yang well inform karena dipermudah mendapatkan akses global.

## III. Hasil Penelitian dan Pembahasan
3.1.  Model pemanfaatan aset desa yang telah berjalan di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis
Aset  Desa  merupakan  bagian  dari  harta  kekayaan  desa  yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki dan
dikuasai oleh Pemerintah Desa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja desa.
Tanah  kas  desa  merupakan  aset  desa  yang  bersifat  strategis sehingga bentuk pemanfaatannya harus tepat sehingga dapat berdaya guna  dan  berhasil  guna.  Tanah  dan  bangunan  merupakan  aset  desa dalam  bentuk  barang  tidak  bergerak.    Pengelolaan  dan  pemanfaatan aset desa (khususnya tanah dan bangunan) yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa  sebagai sumber pembiayaan desa. Sebaliknya aset desa yang tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, akan  memberikan  kemubaziran  keuangan  desa  melalui  biaya pemeliharaan atas aset yang tidak bernilai tinggi.
Kebijakan  bentuk  pemanfaatan  aset  desa  di  Desa  Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis dibuat berdasarkan Peraturan Desa  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  Dewasari  yang  kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa.
Bentuk  pemanfaatan  aset  desa  terutama  untuk  tanah  kas  desa yang sedang berjalan di Desa Dewasari adalah melalui sewa. Tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa Dewasari yang terletak pada  tempat-tempat  strategis,  dekat  dengan  pusat  kegiatan  ekonomi masyarakat, belum mampu memberikan nilai tinggi sebagai akibat tidak dikelola  dan  dimanfaatkan  dengan  baik  karena  pemilihan  bentuk pemanfaatan yang kurang tepat.
Pengelolaan  tanah  kas  desa  Dewasari  berupa  tanah  dan bangunan  seluas  1,8  Ha  atau  setara  dengan  11.  000  M 2 (dengan pembulatan) yang tersebar dalam pemetaan sebagai berikut :
Pengelolaan  aset  desa  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  tahun  2016  tentang Pengelolaan  Aset  Desa  harus  dilaksanakan  berdasarkan  asas fungsional,  kepastian  hukum,  transpransi  dan  keterbukaan,  efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.  Mengingat hal tersebut maka ketepatan penggunaan bentuk pemanfaatan aset desa dalam hal ini tanah kas desa menjadi penentu nilai aset yang bernilai tinggi.
3.2.  Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  pemanfaatan aset desa dengan bentuk build operate transfer (BOT)
Dikeluarkannya  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa,  memberikan  kewenangan  kepada Pemerintahan  Desa  untuk  dapat  mengurus  wilayahnya  sendiri  dan membangun perekonomiannya sendiri. Banyak cara untuk mengembangkan ekonomi desa diantaranya adalah melalui pemanfaatan  aset  desa  sebagai  potensi  desa.    Desa  memiliki  banyak aset diantaranya adalah tanah milik desa yang terdiri dari tanah kas desa dan tanah bengkok.
Pemanfaatan aset desa dalam hal ini tanah kas desa diatur secara bertingkat  mulai  tingkat  nasional,  tingkat  kabupaten  dan  tingkat  desa. Pada  tingkat  nasional  dikeluarkan  Peraturan  Peraturan  Menteri  Dalam
0 1000 2000 3000 4000 5000 Kampus PUI Sekretariat NU Ponpres Lengkongsari dan Lahan Pertanian Rest Area dan Toko Tabel 1 Tanah Kas Desa Bentuk Pemanfaatan Sewa Tanah dan Bangunan Tanah Tanah & Bangunan
Negeri  Nomor  1  tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Aset  Desa.  Pada tingkat  ini  tidak  mengatur  secara  teknis  mengenai  pengelolaan  aset desa.    Ketentuan  mengenai  pengelolaan  aset  desa  selanjutnya  akan diatur  dalam  peraturan  daerah  kabupaten/kota.    Dikarenakan  masing- masing  desa  mempunyai  karakteristik  yang  berbeda antara desa yang satu  dengan  desa  yang  lainnya,  sehingga  teknis  pelaksanaan  dalam pengelolaan aset desa akan diatur lebih lanjut dalam peraturan desa.
Bentuk pemanfaatan aset desa melalui model bangun guna serah (build  operate  transfer/BOT) belum  bisa  dimanfaatkan  oleh  Desa Dewasari.    Hal  ini  disebabkan  belum  adanya  peraturan  daerah  yang dijadikan rujukan dalam pembuatan peraturan desa sehingga tidak ada sanksi yang diakibatkan apabila peraturan yang berlaku tidak ditegakkan. Begitu  juga  yang  menjadi  bahan  pertimbangannya  adalah  bentuk pemanfaatan  ini  sudah  dilakukan  sejak  tahun  1976  dan  tahun  1990. Sehingga pemerintah desa belum mampu merubah bentuk pemanfaatan aset desa selain sistem sewa.  Selain itu juga sosialisasi terhadap bentuk pemanfaatan aset desa melalui model build operate transfer merupakan bentuk pemanfaatan yang tidak populer di pemerintahan desa sehingga belum bisa diterapkan di Desa Dewasari.
3.3.  Identifikasi  potensi  pemanfaatan  aset  desa  melalui  model build operate transfer (BOT) dalam pengelolaan tanah kas desa
Desa  Dewasari  sebagai  salah  satu  desa  yang  berada  di Kecamatan  Cijeungjing  merupakan  daerah  penyangga  kota  di Kabupaten Ciamis yang berpotensi mempunyai nilai yang tinggi melalui pengelolaan aset desa yang optimal.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa di Desa Dewasari dapat diidentifikasi potensi aset desa yang pengelolaannya dapat dilaksanakan melalui model pemanfaatan build operate transfer (bangun guna serah). Potensi  tersebut  antara  lain  bagi  tanah  yang  disewakan  dan  telah dibangun  di  atasnya  sebuah  bangunan  yang  dipergunakan  untuk lembaga pendidikan dan sekretariat organisasi keagamaan serta pondok pesantren.  Pengkajian ulang terhadap bentuk pemanfaatan yang telah dilakukan  di  masa  lalu  perlu  dilakukan  sebagai  upaya  untuk
mengantisipasi  resiko  berkelanjutan  mengenai  akibat  hukum  yang ditimbulkan apabila tanah kas desa bentuk pemanfaatannya masih tetap menggunakan model sewa tanah.

## IV.  Kesimpulan dan Saran

## 4.1.  Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Model  pemanfaatan  aset  desa  terutama  terhadap  tanah  kas  desa yang  telah  berjalan  di  Desa  Dewasari  Kecamatan  Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah bentuk pemanfaatan sewa.
b. Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  pemanfaatan aset  desa  dengan  bentuk build  operate  transfer  (BOT) di  Desa Dewasari  antara  lain  dikarenakan  belum  adanya  peraturan  daerah yang  dijadikan  rujukan  dalam  pembuatan  peraturan  desa  sehingga tidak  ada  sanksi  yang  diakibatkan  apabila  peraturan  yang  berlaku tidak  ditegakkan,  bentuk  pemanfaatan  sewa  telah  dilakukan  sejak tahun  1976  dan  tahun  1990.    Sehingga  pemerintah  desa  belum mampu merubah bentuk pemanfaatan aset desa melalui model BOT. Selain  itu  juga  sosialisasi  terhadap  bentuk  pemanfaatan  aset  desa melalui model build operate transfer merupakan bentuk pemanfaatan yang  tidak  populer  di  pemerintahan  desa  sehingga  belum  bisa diterapkan di Desa Dewasari.
c.  Identifikasi  potensi  pemanfaatan  aset  desa  melalui  model build operate  transfer  (BOT) dalam  pengelolaan  tanah  kas  desa  di  Desa Dewasaridapat  dilakukan  terhadap  tanah  yang  telah  disewakan  dan dibangun  di  atasnya  sebuah  bangunan  oleh  pihak  lain  yang dipergunakan  untuk  lembaga  pendidikan  dan  sekretariat  organisasi keagamaan  serta  pondok  pesantren  ataupun  terhadap  lahan  tanah kas desa yang direncanakan akan dibangun pertokoan.  Pengkajian ulang terhadap bentuk pemanfaatan yang telah dilakukan di masa lalu perlu  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mengantisipasi  resiko berkelanjutan mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila tanah
kas desa bentuk pemanfaatannya masih tetap menggunakan model sewa tanah.

## 4.2.  Saran
Pemerintah  Daerah  dapat  mengeluarkan  Peraturan  Daerah tentang pengelolaan aset desa agar upaya optimalisasi pengelolaan aset desa dapat terwujud.  Sosialisasi pengelolaan aset desa melalui model pemanfaatan build  operate  transfer (bangun  guna  serah)  agar  secara intensif dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:
Doli  D.    Siregar.    2014. Manajemen  Aset  Strategi  Penataan  Konsep  Pembangunan Berkelanjutan  secara  Nasional  dalam  Konteks  Kepala  Daerah  sebagai  CEO’s pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah. Jakarta:PT.  Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI.
Sugiyono.  2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta. CV.
Yani,Ahmad.    2015. Hubungan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  daerah  di Indonesia (Edisi Revisi) . Jakarta: Rajawali Pers.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Pengelolaan Aset Desa.

## Jurnal
Arasina  Chandra  Adcha  MitaHerniyatun.    2015.  Perjanjian  BOT  (build  operate  and transfer) Antara PT.  Seaword Indonesia dengan PT.  Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Varia Justicia . Vo.  II No.  1.
Khan,AH,  Sharif,M.  B,  Rehman,S.  U.   2012.  Constraints  In Adoption  Of  Build Operate And  Transfer  (Bot)  Projects  In  Developing  Countries  -  Fact  Findings  From Pakistan , Pakistas Journal of Science Lahore , Vo.  64, Iss. 3 .
Moeh.    Yafie  Abbas.    2014. Public  Private  Partnership  dalam  pembangunan  dan pengelolaan  Suncity  Plaza  Sidoarjo  (Model  Perjanjian  Build  Operate  Transfer (BOT) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT.  Indraco).