## PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH GUNA PEMBANGUNAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL BERBASIS NILAI KEADILAN SOSIAL

## Mia Permata Sari, Suteki
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

## Abstract
n resolving land acquisition disputes for the public interest, it is fitting for the state to pay attention to values outside of the rule of law itself, including the value of social justice and the  value  of  benefits  to  guarantee  the  basic  rights  of  affected  communities.  This  study  aims  to find  out  what  factors  cause  the  settlement  of  land  acquisition  disputes  in  terms  of  juridical aspects  not  reflecting  the  value  of  justice  and  benefit  for  the  parties  and  formulating  land acquisition  dispute  resolution  models  in a  legal  socio  perspective  that  can  realize  the  value  of social justice and benefits for party. an appropriate method is needed that can accommodate the value  of  social  justice  and  the  benefits  in  resolving  the  dispute,  among  others,  promoting  the Consensus  Meeting  and  the  Need  for  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  as  an  alternative solution.  In  addition,  the  need  to  calculate  non-physical  losses  in  the  assessment  of compensation for people who have lost their livelihoods due to land acquisition projects
Keywords : Land Acquisition, Land Dispute Settlement, Public Interest

## Abstrak
Dalam  penyelesaian  sengketa  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  sudah sepatutnya  negara  memperhatikan  nilai-nilai  diluar  daripada  aturan  hukum  itu  sendiri, diantaranya  nilai  keadilan  sosial  dan  nilai  kemanfaatan  untuk  menjamin  hak-hak  dasar masyarakat  terdampak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk    untuk  mengetahui  faktor  apa  saja  yang menyebabkan penyelesaian sengketa pengadaan tanah tersebut ditinjau dari aspek yuridis belum mencerminkan  nilai  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi  para  pihak  sertaa  merumuskan  model penyelesaian  sengketa  pengadaan  tanah  dalam  perspektif socio  legal yang  dapat  mewujudkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan bagi para pihak. dibutuhkan suatu metode yang tepat yang dapat  mengakomodasi  nilai  keadilan  sosial  dan  kemanfaatan  dalam  penyelesaian  sengketa tersebut  diantaranya  mengedepankan  Musyawarah  Mufakat  dan  Perlunya Alternative  Dispute Resolution (ADR) sebagai solusi alternatif.. Selain itu, perlunya memperhitungkan kerugian non fisik dalam penilaian ganti rugi sehingga, terdapat solusi  bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharianya akibat proyek pengadaan tanah
Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Penyelesaian Sengketa Tanah , Kepentingan Umum

## A. Pendahuluan
2013Hubungan tanah dengan negara adalah hubungan  yang bersifat “ Publicrechterlijk ”, yaitu hubungan dalam arti bahwa negara “menguasai” seluruh tanah  dalam  wilayah seluruh
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Adapun  pengertian  Negara  disini  adalah  sebagai organisasi  yang  merupakan  kekuasaan  tertinggi  dari  seluruh  Rakyat  Indonesia  seperti tertuang  dalam  pasal  2  Undang-undang  No.5  tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1960  Nomor  104,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) (selanjutnya disingkat UUPA).(Mohammad  Hatta,  2006)  Berkaitan  dengan  pasal  tersebut,    Pasal  33  Undang- undang Dasar 1945 memberikan wewenang  kepada negara bahwa : “ Bumi, air  dan ruang angkasa  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Hak  menguasai  negara  atas  tanah  dan  yang  terkandung  didalamnya  tersebut  diatas termasuk juga pengadaan tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  bertujuan  untuk  menyediakan  tanah  bagi  pelaksanaan pembangunan  guna  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bangsa,  negara  dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak.(Badriyah Harun, 2013) Pengadaan tanah bertujuan untuk pembangunan fasilitas kepentingan umum, sehingga harus ada kriteria yang pasti tetang arti atau kategori dari kepentingan umum itu sendiri.
Setidaknya  sampai  saat  ini  masih  terdapat  warga-warga  yang  tergabung  dalam Paguyuban  Warga  Penolak  Penggusuran  Kulonprogo  (PWPP-KP)  kokoh  dalam pendiriannya menolak mega proyek tersebut. Adapun sebelumnya terdapat paguyuban yang menolak  didirikannya  Bandara  yang  tergabung  dalam  Paguyuban    Wahana  Tri  Tunggal (WTT).
Tidak  hanya  permasalahan  mengenai  penolakan  warga,  permasalahan  prosedural  juga terjadi  dalam  pembangunan  Bandar  Udara  Internasional  Yogyakarta.  Pembangunan  yang rencananya  menghabiskan  dana  Trilyunan  rupiah  tersebut  tidak  diawali  dengan  prosedur yang tepat. Salah satunya adalah mengenai studi analisis dampak lingkungan (Amdal) yang tidak kunjung selesai sehingga mengalami keterlambatan. 1
Dalam sebagian besar tanah yang dibebaskan ,besaran ganti rugi  yang diberikan oleh pemerintah  yang  diklaim  oleh  pemerintah  sudah  lebih  besar  dari  Nilai  Jual  Obyek  Pajak tanah tersebut.  Selain  itu,  pemerintah  Kabupaten  Kulonprogo  juga  telah menyiapkan  tanah pengganti  sebagai  upaya  relokasi  warga,  namun  banyak  warga  memilih  untuk  tidak menempatinya.
1 http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/nN9JGJeb-studi-amdal-telat-pembangunan-bandara-kulon-progo-cacat- hukum diakses tanggal 11 Januari 2018 pukul 10.15 wib
Begitupula  dengan  nasib  para  warga  yang  terkena  dampak  ini  dari  kalangan  petani petambak,  peternak,  rumah  makan  dan  penginapan  yang  semula  menggarap  tanah Pakualaman Ground. Puro Pakualaman setidaknya telah menerima ganti kerugian atas tanah Pakualaman  Ground  yang  menjadi  dampak  pembangunan  bandara  senilai  Rp.727  milyar rupiah  (tujuh  ratus  duapuluh  tujuh  milyar  rupiah),  namun  kompensasi  terhadap  warga penggarap  yang  bermatapencaharian  diatas  tanah  Pakualaman  Ground  belum  terakomodasi dengan baik, terutama perihal reorientasi usaha setelah adanya pembangunan. 2
Dengan  masih  adanya  warga-warga  yang  tetap  menduduki  tanahnya  dan  menolak dengan  adanya  pembangunan  bandara  tersebut  serta  adanya  upaya  paksa  aparat  keamanan yang terindikasi menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan penggusuran terhadap warga, memberikan indikasi bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pemerintah belum  sepenuhnya  mencerminkan  nilai  keadilan  sosial  dan  kemanfaatan  bagi  masyarakat yang terdampak langsung oleh adanya pembangunan bandara Internasional Yogyakarta. 3
Melihat  kompleksitas  permasalahan  yang  terjadi  dalam  upaya  pembebasan  tanah guna pembangunan bandar udara  Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo ini, banyak pihak  menilai  bahwa  proses  penyelesaian  sengketa  ini  masih  belum  seluruhnya mencerminkan  nilai  keadilan  sosial  dan  kemanfaatan  bagi  para  pihak.  Maka,    penulis menganggap  bahwa  penting  untuk  melihat  dan  menguraikan  bagaimana  penyelesaian sengketa  dalam  pembangunan  ini  masih  belum  seluruhnya  mencerminkan  nilai  keadilan sosial  dan  kemanfaatan.  Selain itu,  juga penting  merumuskan  atau mencari  sebuah  metode yang  tepat  didalamnya  yang  mengedepankan  nilai-nilai  keadilan  sosial  dan  kemanfaatan khususnya bagi masyarakat terdampak.
Sehingga,  “Penyelesaian  Sengketa  Pembebasan  Tanah  guna  Pembangunan  Bandar Udara Internasional berbasis Nilai Keadilan Sosial dan Kemanfaatan (Studi Kasus Bandara Internasional Yogyakarta)”  menjadi judul dalam penulisan tesis ini.
Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa masalah, antara lain :
1) Apakah penyelesaian sengketa pengadaan tanah Bandar Udara Internasional Yogyakarta belum mencerminkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan bagi para pihak?
2) Bagaimana  model  penyelesaian  sengketa  pengadaan  lahan  dalam  perspektif  socio  legal yang dapat mewujudkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan bagi para pihak?
2 http://regional.liputan6.com/read/2602655/bagaimana-nasib-penggarap-lahan-bandara-kulon-progo  diakses  pada tanggal 12  Januari 2018 pukul 10.00 wib
3 https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3772046/komnas-ham-datangi-rumah-warga-penolak-bandara-kulon- progo diakses pada tanggal 13 Januari 2018

## B. Metode Penelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah socio-legal  research (  penelitian  socio  legal). Didalam  pendekatan  socio  legal  research  berarti  terdapat  dua  aspek  penelitian.  Pertama, aspek legal research .yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm” peraturan perundang-undangan dan kedua, socio research yaitu digunakan metode dan teori ilmu-ilmu  sosial  tentang  hukum  untuk  membantu  peneliti  dalam  melakukan  melakukan analisis. (Suteki, 2018) Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer, dilakukan wawancara kepada informan yang terdiri  dari  pihak/  instansi  berkaitan  dengan  pengadaan  tanah  dalam  hal  ini  Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, serta beberapa perwakilan masyarakat terdampak pengadaan tanah Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan  dengan  tidak  dibatasi  oleh  waktu  dan  daftar  urutan  pertanyaan,  tetapi  tetap berpegang  pada  pokok  penting  permasalahan  yang  sesuai  dengan  tujuan  wawancara. Wawancara  tidak  berstruktur  ini  dimaksudkan  agar  memperoleh  jawaban  spontan  dan gambaran  yang  lebih  luas  tentang  masalah  yang  diteliti. (Soemitro,  2000)Data  sekunder sebagai data penunjang yang menjadi bekal melakukan penelitian dilapangan. Data sekunder meliputi  peraturan  perundang-undangan  terkait  dengan  pengadaan  tanah,  literatur-literatur pendukung.  Bahan  kepustakaan  yang  berisikan  tentang  karya  ilmiah  dari  kalangan  hukum yang  berupa  hasil-hasil  penelitian,  serta  karya  ilmiah  tentang  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis  kualitatif.  Metode  analisis  data  ini  merupakan  hasil  dari  data  yang  diperoleh  pada waktu penelitian untuk diambil hasilnya serta dapat disimpulkan kebenarannya. Cara untuk mendapatkan  hasil  penelitian  menggunakan  metode  induktif.  Metode  induktif  merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Dalam hal ini, dapat diidentifikasi terdapat beberapa permasalahan atau sengketa yang dalam  penyelesaiannya  perlu  adanya  evaluasi  terkait  penyelesaian  sengketa  terhadap  : Mekanisme  konsinyasi  yang  berujung  pada  pemutusan  aliran  listrik  serta  pembatasan akses jalan bagi warga yang tidak mau tanahnya diukur, menduduki tanahnya dan tidak
mau  pindah  tanpa  permintaan  apapun.  Masyarakat  ini  tergabung  dalam  PWPP-KP (Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo).
Ratusan  eks  petani  peggarap  tanah  Pakualaman  yang  secara  turun  temurun  telah mengusahakan,  memanfaatkan  tanah  tersebut  secara  turun  temurun  dan  menjadikan tanah  tersebut  sebagai  satu-satunya  mata  pencaharian  utama.  Para  petani  penggarap pakualaman ground tidak mendapatkan kompensasi maupun gantirugi atas kerugian non fisik  yang  timbul  dikarenakan  tidak  memiliki  alas  hak  yang  sah  dalam  kepemilikan tanah  tersebut.  Tanah  yang  dikelola  oleh  warga  petani  tersebut  dulunya  adalah  tanah tandus  dan  tidak  produktif.  Kemudian  dikelola  secara  terus  menerus  hingga  menjadi lahan produktif yang menghasilkan komoditas unggulan kulonprogo diantaranya cabai, melon  dan  beberapa  tambak. 4 Saat  ini  banyak  warga  petani  yang  kehilangan  mata pencahariannya  dikarenakan  tidak  memiliki  skill  lain  dan  tidak  memiliki  lahan  lain selain lahan yang diusahakan tersebut.
2. Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Pengadaan  Tanah  Bandara    Internasional Yogyakarta.
Bagi  masyarakat  Indonesia  terutama  masyarakat  jawa,  tanah  merupakan  harkat  dan martabat  bagi  dirinya  dan  leluhurnya.  Sehingga  terdapat  kalimat “  sedumuk  bathuk sanyari bumi” yang artinya bahwa jika sejengkal saja tanahnya “diusik” maka nyawa mereka  akan  mempertahankan  sampai  dengan  titik  darah  penghabisan  atau  sampai habis nyawa yang dimilikinya. Maka, pertentangan mengenai penolakan pembangunan bandara adalah hal yang lumrah terjadi dalam setiap pengadaaan tanah.
“Pemerintah  juga  Angkasa  Pura  I  telah  melakukan  berbagai  pendekatan  kepada masyarakat yang menolak itu sebagai bentuk upaya untuk agar masyarakat mau untuk tanahnya di ukur,dinilai dan diberikan ganti rugi” 5
Terhadap tanah-tanah warga  yang menolak untuk diukur atau dinilai oleh Badan Pertanahan  Nasional  sebagai  tim  pelaksana  pembangunan,  maka  ganti  rugi berdasarkan penilaian tim appraisal akan dititipkan ke Pengadilan Negeri atau disebut dengan  Proses  Konsinyasi.  Konsinyasi  berasal  dari  kata  “Consignatie”  yang  artinya penitipan  yang  dilakukan  debitur  di  Kantor  Pengadilan  Negeri  karena  kreditur  tidak mau  menerima  pembayaran  debitur.(Meilya  Normawaty  Simanjutak,  n.d.)  Beberapa
4 Wawancara EksWarga Penggarap Pakualaman Ground pada tanggal 22-2-2018
5 Wawancara Seksi Inventarisasi Dan Identifikasi Pertanahan Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Pada Tanggal  31 – 1 – 2018
ketentuan  mengenai  praktik  konsinyasi  tertuang  dalam  Pasal  1404-1412  Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Istilah lembaga hukum konsinyasi dipergunakan oleh sejumlah ahli hukum secara eksplisit  untuk  mendefenisikan  mekanisme  penitipan  uang  ganti  rugi  ke  pengadilan dalam kegiatan pengadaan tanah yang merujuk pada ketentuan Pasal 1404-1412 KUH Perdata.(Lieke Lianadevi Tukgali, 2010)
Menurut  Pasal  42  UU  2/2012  bahwa  penitipan  ganti  kerugian  ke  pengadilan negeri terjadi karena disebabkan oleh:
Pihak  yang  berhak  menerima  ganti  kerugian  menolak  bentuk  dan/atau  besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah ataupun berdasarkan putusan pengadilan atau  Mahkamah  Agung,  Pihak  yang  berhak  menerima  ganti  kerugian  tidak  diketahui keberadaannya;  atau  Objek  Pengadaan  Tanah  yang  akan  diberikan  ganti  kerugian:  a. sedang  menjadi  objek  perkara  di  pengadilan;  b.  masih  dipersengketakan kepemilikannya;c.diletakkan  sita  oleh  pejabat  yang  berwenang;  atau  d.  menjadi jaminan di bank.
Ketentuan  diatas  secara  eksplisit  bahwa  penitipan  uang  ganti  kerugian  ke pengadilan  negeri  dapat  dilaksanakan  apabila  pihak  yang  berhak  atas  tanah  tidak sepakat  akan  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepadanya, padahal  sebagaimana  diketahui  bahwa  pengadaan  tanah  hanya  dapat  dilakukan  atas dasar  persetujuan  dari  pemegang  hak  atas  tanah,  baik  mengenai  bentuk  maupun besarnya  ganti  rugi  yang  diberikan  terhadap  tanahnya.(Meilya  Normawaty Simanjutak, n.d.)
Persetujuan  tersebut  harus  didapatkan melalui musyawarah  untuk  mencapai  kata sepakat, baik mengenai penyerahan tanah yang bersangkutan maupun pada pemberian ganti  ruginya.  Sebab  pada  dasarnya  pengadaan  tanah  tersebut  mengandung  asas kesepakatan.  Asas  kesepakatan  bermakna  bahwa  seluruh  kegiatan  pengadaan  tanah dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  antara  para  pihak  dan  ganti  rugi  telah diserahkan.(Maria S.W.Sumardjono, 2008)
Penitipan  ganti  kerugian  ke  pengadilan  ini  pada  dasarnya  bertentangan  dengan asas  umum  pengadaan  tanah,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Prof.  Boedi  Harsono bahwa  dengan  adanya  konsinyasi  ini  seakan-akan  bagi  rakyat  yang  bersangkutan hanya  ada  satu  pilihan  yaitu  mengambil uang  ganti  rugi  tersebut  ke  pengadilan,  atau akan kehilangan tanahnya tanpa ganti rugi.(Meilya Normawaty Simanjutak, n.d.)
Dalam  buku  Adrian  Sutedi  Lebih  lanjut,  Prof.AP  Parlindungan  mengungkapkan bahwa tidak mungkin konsinyasi bagi orang yang tidak bersedia menerima uang ganti kerugian. Sikap pemerintah yang menganggap dengan menitipkan uang ke pengadilan negeri  berarti  telah  melakukan  kewajibannya  dan  tidak  mempedulikan  apakah masyarakat  akan  mengambil  ganti  kerugian  tersebut  atau  tidak,  mencerminkan tindakan yang tidak didasarkan kepada itikad baik 6
Undang-Undang  No  2  Tahun  2012  banyak  dinilai  telah  bertentangan  dengan Undang-Undang  Pokok  Agraria  karena  mekanisme  yang  seharusnya  adalah  melalui pencabutan  hak.  Pencabutan  hak  atas  tanah  tidak  dapat  dilakukan  secara  mudah, sementara konsinyasi dapat dilakukan melalui pengadilan negeri setempat. Pemerintah memilih  jalan  mudah  dan  singkat  dalam  peralihan  hak  atas  tanah  sehingga  sangat rentan dengan abuse of power. (Aristya Windiana Pamuncak, 2016)
Walaupun  konsinyasi  memiliki  kekuatan  hukum  karena  disebutkan  dalam Undang-undang  sehingga  legal  untuk  dilakukan,  namun  perlu  dikaji  lebih  lanjut apakah  proses  konsinyasi  yang  dilakukan  di  lapangan  telah  memenuhi  nilai-nilai keadilan juga mengandung nilai kemanfaatan bagi masyarakat,  khususnya masyarakat terdampak.
Konsinyasi  yang  dilakukan  dalam  proses  pengadaan  tanah  terhadap  warga khususnya  yang  masih  menduduki  rumahnya  saat  ini,    oleh  kuasa  hukum  warga dinyatakan tidak memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud tertuang dalam pasal 42 ayat (1)  dan  (2)  UU  No.  2  tahun  2012  jo.  Pasal  25  ayat  (2)  Peraturan  Mahkamah  Agung No.3  tahun  2016  yaitu  ketiadaan  dokumen/berita  acara  penolakan  bentuk  dan/atau besaran ganti rugi. Dan juga, dalam faktanya, SPPT PBB yang diterbitkan masih atas nama  warga  yang  tergabung  dalam  PWPP-KP  tersebut. 7 “proses  konsinyasi  masih berjalan, jadi susah ketika ada bebrapa warga  yang tidak memperbolehkan tim untuk mengukur, lalu bagaimana kami dapat melakukan penilaian terhadap rumah atau tanah tersebut, namun itu sedang kami upayakan” 8
Sampai  dengan  pemutusan  listrik  oleh  PLN  juga  penutupan  akses-akses  jalan warga  yang  masih  menduduki  rumah  dan  tanahnya  ternyata  proses  konsinyasi  atau penitipan ganti rugi tersebut belumlah selesai dilaksanakan. Hal yang menjadi penting
6 Ibid, Hlm 11
7 www. Instgram/stop.nyia pada tanggal 6-5-2018
8 Agustinus Heru Atmana Wawancara Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor BPN Kab.Kulonprogo Pada Tanggal 31 – 1 – 2018
untuk  diperhatikan  bersama  adalah  ketika  proses  konsinyasi  belum  selesai dilaksanakan  (uang  belum  seluruhnya  dititipkan  di  pengadilan)  menandakan  bahwa kewajiban dari pihak yang membutuhkan tanah belum seluruhnya diselesaikan.
Dalam  proses  pengadaan  tanah  ,sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  39  ayat  (1) Undang-undang  No.  2  tahun  2012  disebutkan  dengan  jelas  bahwa  pelepasan  hak dilakukan dihadapanan Kantor Pertanahan setempat dan dilaksanakan bersamaan pada saat pemberian ganti kerugian.
Pasal  42  Undang-undang  No.2  tahun  2012  juga  menyebutkan  bahwa  pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah yang ganti kerugiannya  sudah  dititipkan  di  pengadilan  negeri  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 100-108  Peraturan  Presiden  Nomor  71  tahun  2012.  Pemutusan  sambungan  aliran listrik  dan  penutupan  akses  jalan  masyarakat  yang  masih  menduduki  rumah  dan tanahnya  terkesan  bahwa  pihak  yang  membutuhkan  tanah  berkejar-kejaran  dengan waktu  pembangunan  dengan  kurang  memperhatikan  hak  dari  masyarakat  terdampak tersebut.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  sebagian  besar  pengadaan  tanah  bandara tersebut menggunakan cara penyelesaian sengketa dengan konsinyasi.
Dengan  demikian  jika  konsinyasi  hanya  dijadikan  sebuah  lembaga  yang melegalkan pengambilan paksa tanah masyarakat, dikhawatirkan dapat menjadi celah dilakukannya  tindakan-tindakan  yang  bertentangan  dengan  nilai  keadilan  dan penegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu dibutuhkan adanya keinginan yang kuat untuk  melakukan  reformasi  hukum  pertanahan  yang  bersendikan  kepada  nilai-nilai keadilan, yang menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu tugas yang diemban bersama  untuk  dapat  mewujudkan  keadilan  yang  dikehendaki  oleh  semua  kalangan tanpa menyebabkan proses pembangunan terhambat.
Keadilan  sosial  merupakan  perilaku  untuk  memberikan  kepada  orang  lain  apa yang  menjadi  hak  nya  demi  terwujudnya  masyarakat  yang  sejahtera.  Kesejahteraan merupakan  tujuan  utama  dari  adanya  keadilan  sosial.(Suteki,  2018)  Jika  kita  sepakat bahwa  pembangunan  haruslah  bermuara  pada  kesejahteraan  bagi  seluruh  lapisan masyarakat  atau  disebut  pula  keadilan  sosial,  maka  dengan  belum  diselesaikannya konsinyasi  yang  menjadi  kewajiban  dari  Angkasa  Pura  I  tindakan  yang  dilakukan dalam  memutus  aliran  listrik  dan  penutupan  akses  jalan  bagi  warga  yang  menolak pembangunan  bandara  sebagai  bentuk shock  therapy atau  upaya  menyelesaikan sengketa  dalam  kurun  waktu  yang  relatif  lama  adalah  tidak  mencerminkan  nilai
keadilan sosial serta tidak memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Sebab, hal tersebut menghambat aktivitas warga dalam bersosialisai sehri-hari , juga menghambat aktifitas ekonomi warga dalam bekerja.
Secara  umum  memang  pemilik  tanah  tidak  bisa  menolak  langkah-langkah pengambil  alihan  tanah  yang  telah  ditetapkan  pemerintah.  Agar  tidak  memicu timbulnya  sengketa,  walaupun  hal  ini  dapat  dilakukan  pemerintah  tidak  harus melakukan pengambilalihan tanah secara paksa. Adapun cara lain untuk mendapatkan tanah warga  yang menolak ini juga untuk menjamin keadilan sosial dan memberikan nilai  kemanfaatan    bagi  warga  adalah  dengan  cara  negoisasi  langsung,  melakukan kerjasama  dengan  pemilik  tanah  atau  melakukan  kesepakatan  melalui  perundingan pengambil alihan tanah. 9
Yang kedua, terkait dengan penyelesaian sengketa dengan ratusan eks penggarap pakualaman ground. Suyitno, Pakar Hukum agraria mengatakan bahwa Tanah di DIY terdiri dari tanah kasultanan dan kadipaten. Sebagian tanah kasultanan dan kadipaten diberikan  pada  non-pribumi  dengan  hukum  barat.  Bagi  pribumi  pada  tahun  1918, kasultanan  membentuk  kelurahan  di  pedesaan.  Dengan Rijksblad, kelurahan  yang dibentuk  diberi  hak  anggadoh.  Tanah  yang  dimanfaatkan  diberikan  hak  pakai  turun temurun yang kemudian sebagian sudah diubah menjadi hak milik. 10
Sejak diberlakukannya UU No.5 tahun 1960 atau apa yang disebut dengan UUPA di daerah Istimewa Yogyakarta berlaku pula ketentuan bahwa semua tanah yang tidak dapat  dibuktikan  secara  hak  oleh  pihak  lain  adalah  domain  Keraton  Yogyakarta  dan Puro  Pakualaman.  Keraton  memberikan  hak  Anggadoh  turun  temurun  kepada  rakyat yang nyata-nyata dipergunakan rakyat dan mulai muncul Buku Administrasi Tanah di tiap-tiap  kelurahan.  Tanah  ini  termasuk  dalam  golongan  tanah  keraton  yang  masih digarap oleh masyarakat, tidak ada bangunan, baik dengan ijin maupun tidak.
Dengan  adanya  pembangunan  tersebut,  para  petani  penggarap  PAG  tidak mendapatkan  ganti  rugi  terkait  dengan  lepasnya  sumber  mata  pencaharian  mereka. “kemarin  ada  beberapa  yang  diganti,  tapi  tidak  seberapa,  misalnya  kalau  masih  ada cabai  atau  tanaman  yang  ada  diatasnya  dibeli  lah  istilahnya,  tetapi  dengan  adanya
9 Sudjarwo Marsoem, Wahyono Adi, Dkk, Op.Cit , Hlm 122
10 Suyitno, Pemaparan sebagai pembicara dalam Focus Group Discussion “ Menuju Jogja Keren dan Ngageni” yang diselenggarakan Harian Jogja  pada tanggal 22 Februari 2018
konflik  tersebut  yang  sudah  lama  ini,  banyak  warga  yang  sudah  menghentikan aktifitasnya  dalam  bertani,  sehingga  tidak  mendapatkan  apapun,  yang  kami  tuntut adalah ganti rugi atas apa yang telah kami lakukan dengan tanah tandus tersebut. Kami sudah mengeluarkan banyak biaya seperti meratakan tanah dengan alat berat, membeli pupuk  dan  merawat  tanah  tersebut  agar  dapat  dimanfaatkan,  juga  saat  ini  banyak diantara kami yang kehilangan mata pencaharian”
Pengertian  ganti  rugi  menurut  Pasal  1  angka  10  Undang-Undang  No  2  Tahun 2012 yang menyatakan ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak  yang  berhak  dalam  proses  pengadaan  tanah.    Kata  “layak  dan  adil”  tidak  ada penjelasan yang spesifik, namun dalam penjelasan Pasal 2  Huruf b memperjelas asas keadilan  yaitu  memberikan  jaminan  penggantian  yang  layak  kepada  Pihak  yang Berhak  dalam  proses  Pengadaan  Tanah  sehingga  mendapatkan  kesempatan  untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
Penilaian  besarnya  nilai  Ganti  Kerugian  oleh  Penilai  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor  2 tahun 2012  dilakukan pada bidang per  bidang  tanah,  meliputi:a).  tanah;    b)  ;  ruang  atas  tanah  dan  bawah  tanah; c)bangunan;  d)  tanaman;  e)  benda  yang  berkaitan  dengan  tanah;  dan/atau    kerugian lain  yang  dapat  dinilai.  Pemberian  Ganti  Kerugian  dapat  diberikan  dalam  bentuk: 11 uang,  tanah  pengganti,permukiman  kembali,kepemilikan  saham,bentuk  lain  yang disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  Pada  Bagian  Penjelas  undang-undang  ini,  bahwa Ganti  Kerugian  diberikan  kepada  pemegang  Hak  atas  Tanah.  Untuk  hak  guna bangunan  atau  hak  pakai  yang  berada  di  atas  tanah  yang  bukan  miliknya,  Ganti Kerugian  diberikan  kepada  pemegang  hak  guna  bangunan  atau  hak  pakai  atas bangunan,  tanaman,  atau  benda  lain  yang  berkaitan  dengan  tanah  yang  dimiliki  atau dipunyainya,  sedangkan  Ganti  Kerugian  atas  tanahnya  diberikan  kepada  pemegang hak milik atau hak pengelolaan. Ganti Kerugian atas tanah hak ulayat diberikan dalam bentuk  tanah  pengganti,  permukiman  kembali,  atau  bentuk  lain  yang  disepakati  oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.  Pihak yang menguasai tanah negara yang dapat diberikan Ganti Kerugian adalah pemakai tanah negara yang sesuai dengan atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, bekas pemegang hak  yang telah habis jangka waktunya  yang masih menggunakan atau memanfaatkan
11 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tanah  yang  bersangkutan,  pihak  yang  menguasai  tanah  negara  berdasarkan  sewa- menyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkan tanah negara bebas dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tim  penilai,  terhadap  tanah  warga  eks  penggarap  tanah  pakualaman  ground memberikan ganti rugi atas tanaman diatas tanah tersbut pada saat penilaian. Namun, hal ini rupanya belum mengakomodasi seluruh kepentingan para petani yang memiliki urgensi  lebih  tinggi,  yakni  ganti  rugi  atas  kerugian  non  fisik  sebagaimana  penjelasan pasal  33  huruf  f  UU  Nomor  2 tahun  2012  , 12 bahwa  kerugian lain  yang  dapat  dinilai adalah  kerugian  nonfisik  yang  dapat  disetarakan  dengan  nilai  uang.  Bentuk  kerugian tersebut  misalnya  kehilangan  usaha  atau  pekerjaan,  biaya  pemindahan  tempat,  biaya alih  profesi  dan  nilai  atas  properti sisa. penjelasan  tersebut  hanya  berhenti  sampai disitu saja dan aturan turunan dari Undang-undang ini tidak memberikan deskripsi lain tentang kerugian yang bersifat non fisik.
Sudjarwo  Marsoem  mengatakan  bahawa  Model  peggantian  kerugian  pengadaan tanah yang bersifat non fisik memiliki dua sisi yang harus dipenuhi. Keduanya adalah penggantian  kerugian  dimensi  non  fisik  yang  bisa  dikapitalisasi  dan  tidak.  Kerugian kehilangan usaha atau pekrjaan, biaya pemindahan tempat, biaya alih profesi dan nilai atas  properti  sisa  adalah  bentuk  penggantian  kerugian  dimensi  non  fisik  yang  bisa dikapitalisasi.
Yang sering menjadi permasalahan, model pengadaan tanah yang hanya berhenti pada pemberian ganti rugi atau kompensasai saja itu sama sekali tidak memerhatikan dan  memperhitungkan  masalah replacement,  resettlement,  reconstruction  dan rehabilitation terhadap masayarakat yang terdampak proyek pembangunan.
Perhitungan  atas  kompesasi  atu  ganti  rugi  non  fisik  didasarkan  pada  dua  aspek berikut , yakni aspek aspek sosiologis dan aspek filosofis.
Aspek  Sosiologis    yaitu  Kelemahan  Peraturan-peraturan  pengadaan  tanah  yang ada  saaat  ini  adalah  konsep  atau  prinsip  regulasi  pengadaan  tanh  yang  tidak memperhitungkan  kerugian  yang  bersifat  non  fisikTidak  ada  ketentuan  yang menunjukkan  bahwa  pemberian  kompensasai  itu  menjamin  kehidupan  rakyat  yang kehilangan hak atas tanahnya jadi lebih baik. Peraturan yang ada hanya mengatur ganti rugi atau kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman diatasnya, mengenai kerugian
12 Sudjarwo Marsoem, Op.Cit , Hlm 199
sosiologis  dan  filosofis  tidak  diperhatikan Dalam  hal  ini,  apabila  dirasa  akan membebani keuangan daerah atau keuangan bagi pihak yang memerlukan tanah, dapat dirumuskan  dengan  sistem  sewa  kepada  petani-petani  tersebut  dengan  harga  sewa yang terjangkau. Selain merupakan bentuk ganti rugi non fisik,  pemerintah atau pihak yang  memerlukan  tanah  masih  dapat  mendapatkan  pemasukan  dari  uang  sewa  yang akan terus berjalan secara terus menerus dari tahun ke tahun.
Petani-petani  di  Kecamatan  temon  adalah  petani-petani  yang  produktif  yang berpengalaman  dalam  menciptakan  produk-produk  pertanian  dengan  kualitas  unggul. Maka,  akan  sangat  disayangkan  apabila  ratusan  sumber  daya  manusia  dibidang pertanian yang sangat potensial tidak diakomodasai dan difasilitasi dengan baik. Hasil- hasil  peertanian  tersebut  selain  menjadi  ladang  penghidupan  bagi  para  petani  juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
Aspek  Filosofis  yaitu  Rawls  berpendapat  bahwa  Memang  boleh  jadi  diminta pengorbanan  demi  kepentingan  umum,  tetapi  tidak  dapat  dibenarkan  bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian  rupa  sehingga  paling  menguntungkan  golongan  masyarakat  yang  paling lemah.  Oleh  karena  itu  untuk  mendapatkan  kompensasi/ganti  rugi  yang  ideal  (layak) tim penilai ahli yang independen dan kompeten perlu memperhitungkan secara detail dan  jelas,  baik  aspek  fisik  maupun  non  fisik  dengan  standar  perhitungan  yang  baku. Terkait  perhitungan  aspek  non  fisik  yang  menjadi  persoalan  adalah  bagaimana merumuskan  alat  ukur  aspek  ganti  rugi  karena  kerugian  sosiologis  dan  filosofis bersifat  abstrak.  Yang  terpenting  dari  itu  adalah  harus  adanya  political  will  dari pembuat  regulasi  untuk  merumuskan  alat  ukur  atau  kriteria  kompensasi  non  fisik sehingga  bisa  diterjemahkan  oleh  lembaga  eksekutif  dalam  proses  ganti  rugi.  Dalam hal in yang menjadi acauan adalah nilai-nilai keadilan , kenyamanan, dan kebahagiaan juga  penulis  tambhakan,  harus  pula  mempertimbangkan  nilai  kemanfaatan  artinya bahwa  ganti  rugi  yang  diberikan  sebagai  bentuk  penyelesaian  sengketa  pengadaan tanah harus memberikan nilai yang lebih baik bagi masyarakat terdampak.
3. Model  Penyelesaian  Sengketa  Pengadaan  Tanah    Berbasis  Nilai  Keadilan  Sosial Dan Kemanfaatan
Dalam  penyelesaian  sengketa  pengadaan  tanah,  pemerintah  harus  memperhatikan beberapa aspek diantaranya aspek yuridis, sosiologis dan filosofis.
a) Mengedepankan  Musyawarah  Mufakat  dan  Perlunya  Alternative  Dispute Resolution  (ADR)  .  Dalam  Proses  pengadaan  tanah  Musyawarah  dalam  rangka menetapkan  bentuk  dan/atau  besarnya  ganti  rugi  dilakukan  antara  lembaga pertanahan  dengan  pihak  yang  berhak  dimana  musyawarah  dilakukan  paling  lama 30  hari  kerja  sejak  hasil  penilaian    dari  penilai  disampaikan  kepada  lembaga prtanahan.  Menurut  perpres  Nomor  36  tahun  2005,  musyawarah  adalah  kegiatan yang  mengandung  proses  saling  mendengar,  saling  memberi  dan  saling  menerima pendapat  serta  keinginan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan besarnya kompensasi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antaranpihak yang mempunya tanah, bangunan,  tanaman  dan  benda-benda  lain  yang  berkaitan  dengan  tanah  dengan pihak  yang  memerlukan  tanah.  Dalam  hal  pengadaan  tanah,  posisi  pemilik  tanah dan pihak yang memerlukan tanah seharusnya dalam posisi setara atau dalam kata lain,  muswarah  yang  dimaksudkan  adalah  merupakan  proses  negosisasi  atau bergaining ( tawar menawar).
b) Menentukan ganti rugi yang sesuai
Prinsip dasar ganti rugi adalah memberikan memberian ganti kerugan yang adil dan layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.Prinsip dasar ganti rugi adalah memberikan penggantian terhadap kerugian yang diderita pemilik lama dalam posisi ekonomi (keuangan )yang sekurang-kurangnya sama dengan sebelum diadakan proyek pembangunan. Dalam penerapan penilaian kompensasi atau ganti rugi  nilai  fisik,  penilai  melakukan  penilaian  berbasis  nilai  pasar.  Disini,  penilai memiliki  beberapa  alternatif  pendekatan  dalam  menghitungnya.  Diantaranya pendekatan  pasar (market  approach) ,  pendekatan  pendapatan (income  approach) , pendekatan  biaya (cost  approach) .Selain  daripada  melakukan  penilaian  terhadap kerugian  fisik,  perlu  pula  dilakukan  penilain  keruagian  non  fisik.  Penilai  wajib melakukan  penilaian  terhadap  hilangnya  sumber  finansial  secara  individual. Misalnya  terhadap  bidang  tanah  yang  digunakan  untuk  usaha  juga  mendapatkan penggantian.  Penilai  melakukan  penghitungan  terhadap  kerugian  berupa  akibat kehilangan  usaha  yang  sedang  berjalan.  Untuk  mendapatkan  valuasi,  penilai menghitung  pendapatan  rata-rata  dari  usaha  yang  berlangsung  selama  satu  tahun terakhir.  Nilai  kompensasi  yang  diberikan  kepada  pemilik  usaha  sebesar  enam bulan pendapatan rata-rata per bulan.

## D. Simpulan
1. Sebagai  upaya  penyelesaian  sengketa  pengadaan  tanah  terhadap  objek  pembangunan Bandara  Internasional  Yogyakarta,  pemerintah  juga  Angkasa  Pura  I  telah  melakukan berbagai upaya yang mengarah kepada penyelesaian yang memenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan,  diantaranya,  memberikan  ganti  rugi  dengan  nilai  diatas  harga  pasar  dan memberikan  rumah  relokasi  gratis  untuk  beberapa  warga  kurang  mampu  di  area  tidak jauh  dari  pemukiman  warga  sebelumnya.  Namun  upaya    Penyelesaian  Sengketa tersebut masih terdapat beberapa catatan dan belum seluruhnya memenuhi nilai keadilan sosial dan kemanfaatan , diantaranya yaitu  Terhadap pemutusan sambungan aliran arus listrik dan pembatasan akses  jalan masyarakat yang masih menduduki tanahnya karena menolak  pembangunan  bandara  merupakan  bentuk  penyelesaian  sengketa  yang  tidak mencerminkan  nilai  keadilan  dan  nilai  kemanfaatan.  Landasan  atas  dilakukannya pemutusan  sambungan  aliran  arus  listrik  adalah  Putusan  Pengadilan  yang  menyatakan bahwa  terhadap  tanah  yang  tersebut  akan  diselesaikan  dengan  prosedur  konsinyasi. Adapun  uang  ganti  rugi  yang  disebutkan  pada  saat  pemutusan  aliran  listrik  tersebut belumlah dilakukan dibayarkan atau dititipkan seluruhnya ke Pengadilan Negeri Wates. Oleh  sebab  itu,  Sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  39  ayat  (1)  Undang-undang  No.  2 tahun  2012  disebutkan  dengan  jelas  bahwa  pelepasan  hak  dilakukan  dihadapanan Kantor  Pertanahan  setempat  dan  dilaksanakan  bersamaan  pada  saat  pemberian  ganti kerugian.  Pasal  42  Undang-undang  No.2  tahun  2012  juga  menyebutkan  bahwa pemutusan  hubungan  hukum  antara  pihak  yang  berhak  dengan  objek  pengadaan  tanah yang ganti kerugiannya sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal  100-108  Peraturan  Presiden  Nomor  71  tahun  2012.  Artinya  bahwa  Pemutusan sambungan  arus  listrik  dan  penutupan  akses  jalan  terhadap  warga  yang  masih menduduki  tanahnya  adalah  tidak  tepat  karena  menghambat  warga  dalam  beraktivitas termasuk  bekerja  sehari-sehari  sehingga  perlu  adanya  evaluasi  menyeluruh  terkait pelaksanaan proses konsinyasi tersebut.
Kemudian  terhadap  eks  ratusan  petani  penggarap  pakualaman  ground,  dalam pelaksanaan  pengadaan tanah  Bandara  Internasional  Yogyakarta  (NYIA)  masih  sangat minim  diperhatikan  yaitu  mengenai  penggantian  ganti  rugi  atau  kompensasi  atas kerugian  non  fisik  yang  diderita  oleh  masyarakat  terdampak.  Hal  tersebut  dapat dibuktikan  dengan  sampai  dengan  saat  ini  para  petani  penggarap  tanah  pakualaman ground  tersebut  tidak  menemukan  kejelasan  terkait  dengan  mata  pencahariannya  yang
hilang.  Tidak  pula  menerima  kompensasi  selain  kerugian  atas  tanaman  diatas  tanah garapannya  yang  tersisa.Hal  tersebut  diatas  tidak  terlepas  dari  beberapa  faktor diantaranya :  Proses awal pengadaan tanah yang dinilai kurang melibatkan masyarakat dalam kajian terhadap penentuan lokasi, kurang adanya komunikasi yang dialogis antara pemerintah  dengan  warga,  serta  perlunya  evaluasi  menyeluruh  terkait  prosedur administratif  proses ganti rugi dan konsinyasi
2. Model penyelesaian sengketa pengadaan lahan dalam perspektif socio legal yang dapat mewujudkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan bagi para pihak dan Mengedepankan Musyawarah  Mufakat  dan  Perlunya  Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  sebagai solusi  alternatif  dalam  penyelesaian  sengketa,  sebab  cara  penyelesaian  sengketa  itu merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, atau paling tidak pernah hidup dalam masyarakat.  Hal  ini  dapat  kita  ketahui  dari  kenyataan  bahwa  kehidupan  masyarakat lebih  berorientasi  pada  keseimbangan  dan  keharmonisan  dimana  semua  orang  merasa dihormati, dihargai, dan tidak dikalahkan kepentingannya serta Menentukan bentuk dan besaran ganti rugi tidak hanya dengan menilai pada kerugian fisik, namun juga kerugian non  fisik  dengan  pendekatan-pendekatan  aspek  yuridis,  sosiologis  dan  filosofis.  Baik cara  perolehan  tanah  melalui  kegiatan  pengadaan  tanah  dengan  kata  sepakat  maupun pencabutan hak (sebagai upaya hukum pamugkas dan final jika pengadaan tanah dengan musyawarah mufakat gagal dilakukan dengan tidak memungkinkan pemindahan lokasi kegiatan  ke  tempat  lain),  terhadap  subyek  hak  wajib  memberikan  imbalan  yang  layak berupa  uang,  fasilitas/tanah  pengganti  sehingga  keadaan  sosial  ekonominya  tidak merosot atau menurun.

## DAFTAR PUSTAKA
Aristya  Windiana  Pamuncak.  (2016).  Perbandingan  Ganti  Rugi  dan  Mekanisme  Peralihan Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012. Jurnal Law and Justice, Vol 1 No.1.
Badriyah Harun. (2013). Solusi Sengketa Tanah dan BAngunan. Jakarta: Pustaka Yustisia. Lieke  Lianadevi  Tukgali.  (2010).  Fungsi  Sosial  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Pengadaan  Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jakarta: Kertas Putih Communication.
Maria S.W.Sumardjono. (2008). Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas.
Meilya  Normawaty  Simanjutak.  (n.d.).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pihak  yang  Berhak atas Tanah Dalam Hak Ganti rugi.
Mohammad  Hatta.  (2006).  Hukum  Tanah  NAsional  dalam  Perspektif.  Yogyakarta:  Media
Abadi.
Soemitro,  R.  H.  (2000).  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri.  Bogor:  Ghalia Indonesia.
Suteki, G. T. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada.