## BUDAYA POLITIK MASYARAKAT LOKAL: STUDI KASUS DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG PASCA ORDE BARU
Political Cultural in Local Communities: Case Study in the Banyumanik District, Semarang Municipal post New Order

## Arif Sofianto

## Balitbang Provinsi  Jawa Tengah

## ABSTRACT
There were many changes of national politics at the procedural level after the 1998 reform that affect  the community's political  orientation  and activities. The purpose of  this study was to understand changes in national politics at the procedural level after the 1998 reform and their impact on a substantial change of political culture in local communities. This  study  used  descriptive  qualitative  methods,  and  research  sites  in  the  District Banyumanik,  Semarang  Municipal.  This  study  concludes  that  changes  in national  politics at  the  procedural  level  after  the  1998  reform  do  not  substantially  affect  the  change  of political culture in local communities.
Keywords: Reform, Political Culture, Political Changes

## PENDAHULUAN
Perubahan  politik  di  Indonesia dalam  satu  dekade  terakhir  pascajatuhnya Orde  Baru  membawa  pengaruh  pada perubahan  kesadaran  dan  aktifitas  politik masyarakat. Demokrasi menjadi isu utama dalam  penataan  struktur  pemerintahan maupun tata kelola kehidupan masyarakat. Reformasi memberikan jalan bagi internalisasi  nilai-nilai  demokrasi  ke dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat yang diharapkan mengakar menjadi budaya  politik  demokratis.  Akan  tetapi menurut beberapa pihak nilai-nilai demokrasi  yang  dipahami  kebanyakan orang justru sering menunjukkan demokrasi  semu  atau  bahkan  berbeda sama sekali dengan
demokrasi sesungguhnya.
Dalam ringkasan desertasinya yang
berjudul  Demokrasi  Setengah  Hati:  Studi Kasus Elite Politik di DPR RI 1999-2004, Marhan (2009:22-23) menunjukkan bahwa
elite  politik  masih  bekerja  setengah  hati dan tidak sungguh-sungguh memperjuang- kan  agenda-agenda  demokrasi,  karena masih mengutamakan kepentingan subjektifnya, membuat harapan
masyarakat menjadi sirna sehingga muncul  ketidakpercayaan  politik  terhadap para  elit.  Penelitian  yang  dilakukan Priyono,  dkk.  (Yayasan  Demos)  tentang masalah-masalah  demokrasi  pada  tahun 2003  yang  diterbitkan  dalam  Majalah Tempo (10 Oktober 2004: 65-70)
menyebutkan  bahwa  ada  kekuatan  elit lama  Orde  Baru  atau  elit  baru  yang muncul  setelah  Orde  Baru  tumbang  telah menjadi kekuatan baru di bidang ekonomi, birokrasi  dan  militer  yang  memegang peran menentukan yang mengambil keuntungan dengan menjalankan kepentingan  mereka  melalui  mekanisme dan prosedur demokrasi, namun substansinya tidak demokratis dan
membuat transisi menuju demokrasi macet di tengah jalan.
Di tingkat bawah, masyarakat yang sebelumnya lemah dihadapan rezim otoriter  memaknai  reformasi  sebagai pembebasan  dari  kehadiran  kekuasaan negara  yang mengatur. Ekspresi reformasi merupakan  wujud  euforia  politik  untuk melakukan  perlawanan  terhadap  berbagai hal  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan negara dengan segala perangkatnya.
Sutoro Eko (2004:55-56) menyoroti bahwa  pascareformasi  muncul  hal  baru dalam  protes  sosial  yang  menyebar  di hampir  semua  daerah,  yang  tidak  lagi mengangkat  isu-isu  kebijakan  pemerintah atau  penggusuran  tanah,  tetapi  berkobar relatif seragam sebagai gerakan sehari-hari untuk  menjatuhkan  para  pemimpin  lokal ketika saluran-saluran konvensional seperti partai dan parlemen tidak legitimate di  mata  publik.  Dalam  wacana masyarakat  lokal,  demokrasi  dimaknai sebagai  liberalisasi  politik  yang  berwajah protes  sosial  berupa  aksi  menjatuhkan pemimpin-pemimpin  yang  bermasalah (Sutoro Eko, 2004:61).
Haynes (2000:134-137)
menggambarkan  bahwa  di  kebanyakan negara  dunia  ketiga,  transisi  demokrasi lebih  banyak  memperlihatkan  wajah demokrasi  formal,  hanya  terlihat  di permukaan  yang  tidak  membawa  ke  arah substantif.  Demokrasi  formal  terpusat pada  prosedur  dan  tata  kelembagaan, fokus pada aturan ketentuan yang bermakna  untuk  menentukan  perilaku  dan kandungan dari pemilihan umum. Demokrasi  substantif  lebih  berpusat  pada nilai,  mengutamakan  terpenuhinya  nilai- nilai  demokrasi,  memberikan  ruang  dan kebebasan  ekspresi  bagi  kelompok  yang lemah sekalipun.
Isu di atas terkait berbagai perubahan  politik  dalam  masyarakat,  baik dalam  politik  nasional  maupu  lokal  yang menarik  untuk  dibahas  melalui  perspektif
budaya  politik,  bagaimana  perubahan  dan pergeseran nilai-nilai budaya akan mempengaruhi bentuk politik di masyarakat  secara  keseluruhan.  Penelitian yang dilakukan oleh Zuhro, dkk (2009:268-269)  tentang  demokrasi  dan budaya  politik  lokal  pascareformasi, menunjukkan  bahwa  nilai-nilai  budaya politik  demokratis  dan  nondemokratis tumbuh bersamaan dan berkesinambungan dalam  masyarakat.  Menurut  Almond  dan Verba (dalam Chilcote, 2007:302), budaya politik  adalah  orientasi  politik  dan  sikap- sikap  yang  dipegang  individu-individu dalam  berhubungan  dengan  sistem  politik mereka. Ada 3 Orientasi individu terhadap sistem  politik  yang  menentukan  tipe budaya politik suatu masyarakat. Pertama , orientasi kognitif yang berupa pengetahuan  dan  keyakinan  mengenai sistem  politik,  para  pemimpinnya  dan operasinya. Kedua ,  orientasi  afektif yaitu perasaan  terhadap  sistem  politik,  seperti rasa  keterlibatan,  atau  pengucilan. Ketiga , orientasi  evaluatif,  merupakan  penilaian dan opini tentang sistem politik.
Berdasarkan  orientasi  diatas,  ada  3  tipe budaya  politik. Pertama, adalah  budaya politik parokial , yaitu rendahnya pengharapan  dan  kepedulian  individu- individu terhadap pemerintah dan umumnya  merasa  tidak  terlibat. Kedua , budaya  politik subjek di  mana  individu- individu  peduli  dengan  keluaran  yang dicapai pemerintah namun tidak berpartisipasi dalam proses yang menghasilkan keputusan-keputusan kebijakan. Ketiga ,  adalah  budaya  politik partisipan di  mana  individu-individu bersikap  aktif  dan  terlibat  dengan  sistem secara  utuh,  yaitu  dalam  proses  input, proses  maupun  outputnya.  Budaya  politik partisipan merupakan tingkat tertinggi yang dicapai  dalam  masyarakat  modern  di  mana warga memahami peran dan posisinya serta memiliki peran dalam proses politik.
Budaya  politik  lokal  masyarakat merupakan  unsur  pembangun  budaya politik  nasional  yang  mengalami  berbagai perubahan penting pascareformasi, namun kajian  terhadap  hal  tersebut  masih  jarang dilakukan. Kecamatan Banyumanik adalah salah  satu  wilayah  yang  cukup  beragam secara  sosial  di  Kota  Semarang.  Wilayah di  pinggiran  selatan  Kota  Semarang  ini merupakan  salahsatu  pusat  perkembangan permukiman dan industri. Terdapat beragam  jenis  komunitas  di  Kecamatan Banyumanik, yaitu permukiman tradisional,  perumahan  maupun  campuran keduanya.  Tingkat  pendidikan,  pekerjaan dan afiliasi masyarakat juga beragam. Ada masyarakat yang masih bercorak tradisional,  terdidik  dalam  tradisi  lokal, ada kalangan menengah perkotaan terdidik dalam tradisi modern. kerukunan beragama  berjalan  cukup  baik,  dalam berbagai  kesempatan,  seperti  hajatan  atau acara  kematian,  umat  dari  agama  yang berbeda diundang untuk terlibat.
Dengan demikian, Kecamatan Banyumanik  merupakan  wilayah  yang cukup  unik  dan  menarik,  serta  mampu merepresentasikan  pluralitas  masyarakat. Berdasarkan  alasan  di  atas,  Kecamatan Banyumanik menjadi lahan menarik untuk mengkaji persaalan-peroalan politik pascareformasi  yang  dapat  membantu memberikan  gambaran  secara  lebih  luas mengenai  situasi  politik  pada  masyarakat akar rumput.

## TUJUAN
Sesuai  dengan  perumusan  masalah di  atas,  maka  tujuan  yang  hendak  dicapai dalam  penelitian  ini  adalah  menganalisis situasi politik terkini pada tataran masyarakat  akar  rumput  dalam  perspektif budaya  politik.  Apakah  perubahan  politik pada  level  prosedural  pascareformasi tersebut  mampu  memberikan  kontribusi bagi  situasi  politik  di  tingkat  masyarakat Kecamatan Banyumanik saat ini

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif,  dilakukan  untuk  mengetahui keadaan  sesuatu  mengenai  apa  dan bagaimana,  berapa  banyak,  sejauh  mana dan  sebagainya  (Arikunto,  2002:30). Pendekatan  yang  digunakan  dalam  studi ini  adalah  kualitatif,  di  mana  data  yang terkumpul  dan  analisisnya  lebih  bersifat kualitatif (Sugiyono, 2009:7-9). Perspektif yang  digunakan  ialah  pluralisme  sesuai konsep David Apter, merupakan gabungan antara pendekatan kelembagaan dan pendekatan  perilaku  dalam  studi  ilmu politik  (Leo  Agustino,  2007:14).  Subjek penelitian  atau  populasi  dalam  penelitian ini  ialah  masyarakat  di  Kecamatan Banyumanik.  Secara  garis  besar  informan berasal  dari  3  kelompok,  yaitu  aparat pemerintah, tokoh masyarakat atau pengurus organisasi masyarakat dan warga biasa.  Instrumen  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  panduan  wawancara dan  daftar  pertanyaan  terbuka.  Penelitian ini  menggunakan  teknik  analisis  yang dikembangkan  oleh  Spradley  (Iskandar, 2008:224-227,  Sugiyono,  2009:243-266). Analisis  model  Spradley  merupakan kesatuan  proses  linear  yang  dimulai  dari analisis domain, analisis taksonomi, analisis  komponensial  dan  analisis  tema budaya.

## HASIL PENELITIAN
Sebagaimana  dijelaskan  di  atas, bahwa  penelitian  ini  merupakan  upaya menganalisis  situasi  politik  saat  ini (pascareformasi)  di  tingkat  akar  rumput atau  masyarakat  bawah.  Sesuai  konsep Almond  dan Verba, budaya politik  adalah orientasi  politik  dan  sikap-sikap  yang dipegang individu-individu dalam berhubungan dengan sistem politik mereka. Ada 3 Orientasi individu terhadap sistem  politik  yang  menentukan  tipe budaya politik suatu masyarakat. Pertama , orientasi kognitif yang berupa
pengetahuan  dan  keyakinan  mengenai sistem  politik,  para  pemimpinnya  dan operasinya. Kedua ,  orientasi  afektif yaitu perasaan  terhadap  sistem  politik,  seperti rasa  keterlibatan,  atau  pengucilan. Ketiga , orientasi  evaluatif,  merupakan  penilaian dan  opini  tentang  sistem  politik.  Dengan demikian,  analisis  difokuskan  pada  ketiga konsep orientasi tersebut.

## Orientasi Kognitif
Berbagai  perubahan  penting  telah terjadi pascareformasi, baik dalam struktur politik, ekonomi maupun sosial. Pergantian  rezim  dan  struktur  politik berjalan begitu cepat dan drastis, sehingga menimbulkan berbagai efek samping yang mengancam  stabilitas  politik.  Perubahan struktur  ekonomi  memberikan  dampak yang  luas  dalam  masyarakat.  Liberalisasi menjadi  agenda  utama  yang  memberikan arah pembangunan Indonesia. Arah pembangunan  yang  tidak  menentu  dan kurang  terkendali,  PHK  besar-besaran,
menguatnya ekonomi informal dan melemahnya  posisi  ekonomi  Indonesia secara global mewarnai perubahan ekonomi  pascareformasi.  Liberalisasi  di masyarakat  juga  sering  memunculkan gejolak  di  masyarakat  bawah,  konflik horizontal  semakin  sering  terjadi,  dan secara  vertikal  masyarakat  bahkan  bisa mengintervensi  instrumen  negara.  Secara budaya muncul kecenderungan indivudualisme  yang  kuat  menggantikan komunalisme masyarakat. Liberalisasi masyarakat  telah  sedikit  demi  sedikit menghancurkan struktur budaya
masyarakat.
Secara  umum,  perubahan  yang cukup  penting  dalam  pemahaman  dan kesadaraan masyarakat
adalah menyebarnya  ide  tentang  kesetaraan, kebebasan dalam berpendapat atau aspirasi dan  pengakuan  hak  warga  negara.  Di  sisi lain,  kewajiban  warga  negara,  pejabat negara dan para pemimpin lainnya kurang
mendapat  perhatian  sebagai  salahsatu prasyarat  berjalannya  sistem  dengan  baik. Sehingga  arah  perubahan  menjadi  sesuatu yang  tidak  dapat  dipastikan,  namun mengalir  mengikuti  alur  kepentingan pihak-pihak yang berkuasa.
Sebagian  masyarakat  yang  merasa tidak memperoleh pengaruh langsung dari reformasi,  misalnya  para  pegawai  negeri dan masyarakat yang mapan serta masyarakat yang apolitis, akan
memandang  reformasi  kurang  atau  tidak berpengaruh  terhadap  kehidupan  mereka. Sedangkan  mereka  yang  mendapatkan keuntungan,  merasa  reformasi  lebih  baik. Di  sisi  lain,  kondisi  menengah  ke  bawah merasakan  semakin  sulitnya  kehidupan pascareformasi,  akibat  kesulitan  ekonomi. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa ide mengenai kebebasan mendapatkan perhatian  yang  besar  dari  masyarakat. Kebebasan  adalah  kata  kunci  yang  cukup penting bagi masyarakat dalam menempatkan  dirinya  dalam  relasi  sosial politik secara vertikal maupun horizontal.
Sebagian  lagi  merasakan  adanya perbaikan  kehidupan  sosial.  Perhatian terhadap  masyarakat  meningkat,  keadilan ditegakkan,  ada  perbaikan  sistem  serta kesejahteraan menjadi lebih baik dirasakan oleh  sebagian  warga.  Mereka  yang mendapatkan  posisi  lebih  baik  atau keuntungan
pascareformasi akan berpendapat  seperti  ini.  Akan  tetapi sebaliknya, terutama bagi kalangan menengah ke bawah, perubahan- perubahan  pascareformasi  bahkan  lebih mempersulit  hidup  mereka.  Semakin langkanya  lapangan  pekerjaan,  harga barang kebutuhan yang menjadi tinggi dan tidak  terkendali  serta  perilaku  ekonomi yang  tidak  dibatasi  aturan  menjadikan kondisi semakin sulit. Mereka berpendapat bahwa  reformasi  memberikan  pengaruh yang merugikan bagi masyarakat.
Tidak  hanya  terhadap  kebijakan dan  situasi  saat  ini,  kekecewaan  sebagian
masyarakat  juga  tertuju  pada  perilaku  elit politik  atau  pejabat  publik.  Pemberitaan yang  gencar  di  media  massa  mengenai kasus  korupsi  dan  perilaku  elit  pada  saat pemilu cukup menjadi bukti bagi masyarakat untuk menunjukkan kekecewaan mereka. Sebagian masyarakat menyesalkan  situasi  yang  tidak  menentu dan  banyaknya  perilaku  yang  tidak diharapkan  terjadi.  Akan  tetapi  walaupun terdapat  kekecewaan  yang  besar  terhadap elit politik atau pejabat publik, masyarakat belum  memiliki  mekanisme  yang  cukup untuk  menghukum  para  elit  tersebut melalui  partisipasi  politik.  Memang  ada kecenderungan partisipasi memilih menurun karena kekecewaan, tetapi masih banyak pihak dalam kesempatan lain tetap bekerjasama dengan elit.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,
situasi  yang  umum  terjadi  adalah  adanya ketidakpastian kondisi politik pascareformasi yang cukup membingungkan  masyarakat.  Satu  sisi reformasi  memberikan  kebebeasan  yang membuka  berbagai  kesempatan  kepada masyarakat
untuk mengejar kepentingannya,  di  sisi  lain  banyaknya kesempatan  tersebut  membawa  berbagai dampak yang tidak diinginkan masyarakat. Pengaruh  reformasi  juga  cukup kuat  dalam  memberikan  kesadaran  baru berkehidupan sosial di lingkungan. Kesetaraan  dan  kebebasan  memberikan pengaruh  berkurangnya  patrimonialisme yang  sebelumnya  cukup  kuat.  Dalam kehidupan bermasyarakat, kedudukan orang-orang  yang  memiliki  sumberdaya, seperti harta, pendidikan, dan status sosial lainnya  cukup  di  hormati,  akan  tetapi pascareformasi,  kondisi  tersebut  mulai mengalami  pergeseran,  walaupun  belum sepenuhnya berubah.
Hal  tersebut  bisa  dilihat  dari latarbelakang  warga  yang  menduduki jabatan  sosial  di  masyarakat.  Pengurus lembaga  kemasyarakatan  seperti  LPMK,
RW,  RT  atau  PKK  kini  semakin  banyak yang  berasal  dari  kalangan  biasa.  Mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah dengan  jenjang  pendidikan  SLTA  dan sebagian  bekerja  sebagai  buruh  atau swasta. Berdasarkan usia, semakin banyak kalangan  usia  muda  yng  dipercaya memimpina masyarakat.

## Orientasi Afektif
Ide-ide tentang kesamaan/
kesetaraan  dan  kebebasan  berpendapat dapat dilihat aktualisasinya dalam berbagai  kegiatan  masyarakat.  Sebelum reformasi,  keterlibatan  masyarakat  dalam perumusan  kebijakan  publik  sangat  kecil, akan  tetapi  pascareformasi  keterlibatan tersebut meningkat, dalam bentuk partisipasi memilih, menyampaikan pendapat  atau  intervensi  melalui  protes, demonstrasi, dan lain sebagainya.
Reformasi  memberikan  pengaruh yang  cukup  kuat  terhadap  keterlibatan masyarakat  terhadap  aktifitas  politik nasional,  secara  umum  terjadi  perubahan ke  arah  semakin  aktif.  Masalah-masalah politik  dan  kebijakan  pemerintah  telah menjadi  perhatian  utama  pemerintah, sejalan dengan semakin luasnya pembicaraan  di  media.  Semakin  banyak masyarakat  yang  terlibat  dalam  aktifitas politik,  seperti  partai  politik  atau  tim sukses dalam pemenangan pemilu. Pergantian rezim yang berpengaruh terhadap pergantian sistem politik memicu peningkatan  yang  cukup  besar  dalam aktifitas politik masyarakat.
Perkembangan  sistem  kepartaian dan pemilu, menyebabkan tingkat aktifitas dalam  kegiatan  tersebut  sangat  tinggi. Banyaknya  pemilihan  yang  membutuhkan peran  lebih  banyak  orang,  memberikan kesempatan  pekerjaan  sampingan  kepada berbagai kalangan.
Berdasarkan
keterangan  sebagian  informan,  mereka pernah  mendapatkan  berbagai  tawaran yang  pada  Orde  Baru  tidak  mereka
dapatkan,  baik  dari  calon  legislatif maupun partai politik untuk terlibat dalam pemenangan pemilu.
Kebijakan  massa  mengambang yang  diterapkan  rezim  Orde  Baru, kemudian  berubah  drastis  pada  massa reformasi, menimbulkan ledakan partisipasi  politik  masyarakat.  Bahkan kalangan  tertentu  yang  seharusnya  bebas dari kepentingan politik, terutama pegawai negeri, kini telah terlibat, walaupun secara tidak langsung dalam pemenangan pemilu. Jika  sebelumnya  ada  istilah  politisasi birokrasi,  maka  saat  ini  yang  menguat adalah birokrat berpolitik. Mereka mendukung  salah  satu  calon  kepala daerah,  dengan  harapan  mendapatkan imbalan  jika  yang  didukung  menang. Berbagai  macam  dukungan  secara  tidak langsung  dengan  memanfaatkan  jaringan antar mereka.
Kepedulian  masyarakat  terhadap hasil kebijakan juga meningkat. Partisipasi dalam proses perumusan kebijakan,
waluapun  masih  tergolong  kecil,  tetapi mengalami peningkatan
dibanding sebelum  reformasi.  Berbagai  program yang  diusulkan  warga  dalam  Musrenbang selalu berasal dari usulan dalam pertemuan  RT,  kemudian  dilanjutkan  di tingkat kelurahan. Secara langsung maupun tidak langsung, warga lebih sering memberikan masukan dan evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah di  daerah  masing-masing.  Pergeseran tersebut  merupakan  hasil  dari  proses pembelajaran masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
Misalnya,  jika  masa  Orde  Baru  warga datang ke TPS karena takut atau rasa ewuh pekewuh ,  pada  saat  ini  warga  datang  ke TPS  karena  kesadaran  atau  bahkan  alasan finansial.
Kedekatan masyarakat dengan politik  juga  diwujudkan  melalui  kontrak politik  secra  langsung  dengan  para  elit. Dalam  pemilihan  kepala  daerah,  ada
kesepakatan  untuk  memenangkan  satu calon tertentu dengan kompensasi perbaikan fasilitas lingkungan. Berbagai  perubahan  serupa  juga terjadi  pada  kegiatan  kemasyarakatan  di lingkungan. Keterlibatan dalam
lingkungannya  semakin  meningkat  karena dorongan  ide  tentang  kesamaan  dan kebebasan  dalam  masyarakat.  Hanya  saja perubahan  tersebut  lebih  dipengaruhi  oleh faktor  waktu,  faktor  usia  memaksa seseorang harus lebih aktif dalam kegiatan lingkungan.
Pergeseran  yang  cukup  berarti dalam pemahaman masyarakat. Jika sebelumnya  warga  aktif  dalam  kegiatan RT  karena  rasa ewuh  pekewuh ,  saat  ini warga aktif karena membutuhkan, menyadari pentingnya konsolidasi bersama,  walaupun  tidak  semua  warga mengaktualisasikannya  dalam  kegiatan nyata. Di  lingkungan  tempat  tinggal, warga merasa lebih mendapatkan kebebasan berbicara, lebih berani mengeluarkan  aspirasi  tanpa  rasa  takut. Ide-ide  tentang  persamaan/kesetaraan  dan kebebasan menginspirasi dalam kehidupan sosial. Tidak takut mengeluarkan pendapat merupakan  sistem  nilai  yang  kini  tumbuh dan menyebar di masyarakat.
Namun luasnya kesempatan tersebut juga belum serta merata dimanfaatkan  secara  baik  oleh  segenap warga.  Dalam  banyak  forum  pertemuan warga,  hanya  segelintir  warga  yang  aktif menyampaikan pendapat, kebanyakan belum  memanfaatkan  momentum  tersebut karena berbagai alasan, diantaranya karena tidak  memiliki  kepentingan  langsung, tidak  memiliki  kepedulian,  bahkan  ada anggapan  bahwa  jika  seseorang  terlalu aktif,  akan  memiliki  kemungkinan  besar untuk ditunjuk menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan  yang  biasanya  dihindari banyak orang.
Berbeda  dengan  suasana  pada forum  pertemuan  warga  atau  organisasi kemasyarakatan  lainnya,  dalam  relasi kehidupan  sehari-hari,  bentuk  nyata  dari ide  mengenai  kebebasan,  kesetaraan  dan persamaan adalah munculnya kecenderungan ”pembangkangan” terhadap  norma,  aturan  dan  kebijakan sosial.  Pembangkangan  yang  dimaksud adalah kepedulian warga terhadap persoalan  sosial  menurun,  dan  lebih mengutamakan  persoalan  pribadi.  Saling memahami  kepentingan  orang  lain  dan kesadaran  untuk  berbagi  menjadi  semakin menurun,  dan  kebebasan  berarti  setiap orang  boleh  melakukan  apapun.  Dalam masyarakat  dengan  tradisi  komunal  di mana kepedulian untuk memahami kepentingan orang lain, kesadaran berbagai  dan  saling  menjaga  dijunjung tinggi,  pascareformasi  semakin  mendapat guncangan.
Pengorbanan  warga  untuk  urusan sosial  juga  berkurang,  bahkan  sering terjadi  penyerobotan  hak  publik  oleh warga dengan alasan kebebasan.
Kebersamaan  yang  bernuansa  kesetaraan mulai  berkurang.  Warga  yang  lebih mampu  secara  ekonomi  lebih  senang membayar  denda  dibanding  datang  untuk kerja  bhakti  atau  bertugas  jaga  malam. Kondisi  di  atas  menyebabkan  reformasi dalam  tataran  kehidupan  masyarakat  yang berarti kebebasan lebih bermakana segalanya bisa atau semaunya sendiri.
Orientasi Evaluatif
Ukuran mengenai apa yang dianggap  baik  dan  kurang  baik,  ada  yang berubah  dan  ada  yang  masih  sama. Perubahan ukuran mengenai sistem politik yang  baik  ialah  mengenai  prosesnya, sedangkan  yang  masih  tetap  sama  ialah situasi yang diharapkan.
Proses  yang  melibatkan  lebih banyak  orang  dipandang  kebih  baik dibanding  sedikit  orang.  Pada  masa  Orbe
Baru  orang  lebih  mempercayakan  kepada mereka  yang  dianggap  mampu  dan memiliki pengetahuan lebih untuk menyelesaikan  sebuah  persoalan,  akan tetapi  saat  ini  warga  lebih  menginginkan keterlibatan  yang  luas  dari  seluruh  warga. Misalnya,  jika  sebelumnya  pemilihan ketua  RT  atau  RW  hanya  melibatkan segelintir  orang,  saat  ini  lebih  banyak orang  yang  terlibat  bahkan  mekanisme pemilu mulai digunakan di banyak daerah untuk memilih ketua RT/RW.
Situasi yang sama tetap diharapkan masyarakat  adalah  keteraturan  dan  tidak melenceng  dari  norma.  Walaupun  bebas tetapi tetap memperhatikan aturan dan tata norma  yang  berlaku.  Masyarakat  tidak menghendaki  suatu  perubahan  ekstrim yang  lepas  dari  norma  kehidupan  dan menimbulkan instabilitas. Stabilitas adalah situasi yang selalu diharapkan masyarakat. Konflik  yang  terbuka  dan  benturan- bentruran  langsung  tidak  dikehendaki masyarakat.  Konflik  biasanya  bersifat laten dan tersembunyi, yang muncul dalam situasi tertentu saja.
Pemaknaan  umum  di  masyarakat, sesuatu  yang  baik  ialah  ketika  tercipta situasi  demokrasi  yang  nilai  utamanya adalah  kebebasan  yang  tidak  melanggar aturan  atau  norma.  Kebebasan  yang  tidak melangar  aturan  menempati  posisi  utama dalam  wacana  politik  masyarakat  sebagai satu-satunya  standar  yang  paling  baik. Sebagian  besar  informan  meyakini  bahwa reformasi  telah  memberikan  pengaruh yang  baik  terhadap  demokrasi  dan pelaksanaannya di tingkat nasional maupun lingkungan mereka dengan adanya  kebebasan.  Namun  ada  juga sebagian  yang  menganggap  reformasi membuat demokrasi tidak bertambah baik, karena kebebasan yang dimakni itu terlalu berlebihan, masyarakat menyebutnya sebagai  kebablasan,  lepas  dari  norma  dan starndar umum yang dikehendaki masyarakat,  terutama  dalam  hal  perilaku.
Dengan demikian ada sebagian besar yang menganggap  demokrasi  pascareformasi semakin baik dan sebaliknya.

## Budaya Politik Pascareformasi
Perubahan  politik  pascareformasi telah membawa pengaruh berupa pergeseran pemahaman, konsep, keyakinan,  ide  dan  praktik  berpolitik masyarakat baik dalam bersentuhan dengan  sistem  politik  nasional  maupun sistem  politik  lokal  mereka.  Namun perubahan tersebut sebatas nilai-nilai yang masih  dangkal  dan  belum  menyentuh substansi  demokrasi  sesungguhnya.  Di satu sisi masyarakat mengharapkan terciptanya kondisi kebebasan dan partisipasi, di sisi lain masyarakat menghindari konlik dan perubahan. Segala sesuatu  harus  sejalan  dengan  norma  dan aturan yang menjaga ketertiban.
Reformasi belum mengubah secara mendasar  budaya  politik  masyarakat, perubahan  hanya  menyentuh  nilai-nilai yang  dangkal  dengan  praktek  yang  belum menghasilkan  bentuk  nyata  demokrasi sesungguhnya.  Saat  ini  sedang  terjadi pergulatan  antara  nilai-nilai  demokrasi, baik yang lama maupun baru dengan nilai- nilai  non  demokrasi  baik  yang  lama maupun baru.
Reformasi
telah memberikan  wacana  dan  praktek  baru tentang demokrasi maupun non demokrasi yang  berinteraksi  dengan  nilai-nilai  lama dalam masyarakat.
Disamping  memberikan  peluang
pada perbaikan kehidupan yang demokratis, reformasi juga telah memfasilitasi berbagai tindakan nondemokratis yang sebelumnya tersembunyi  dalam  benak  masyarakat. Dengan alasan demokrasi, berbagai tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum mendapat peluang. Era demokrasi dimaknai sebagai apapun boleh dilakukan oleh masyarakat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  analisis  data  diatas, maka  dapat  dirumuskan  simpulan  bahwa perubahan  politik  pada  level  prosedural pascareformasi  belum  mengubah  secara mendasar budaya politik menuju demokrasi  di  Kecamatan  Banyumanik. Perubahan prosedural pascareformasi membawa  pengaruh  pada  pemahaman nilai  dan  perilaku,  akan  tetapi  perubahan terjadi  secara  bertahap  dan  sebagian, belum  mengubah  secara  keseluruhan  dan mendasar. Perubahan terjadi pada perilaku di level permukaan yang sifatnya seremonial,  dan  kurang  menyentuh  nilai- nilai  substansial.  Namun  demikian,  di  sisi lain  saat  ini  juga  sedang  terjadi  proses pergulatan  nilai  dan  perilaku  dalam masyarakat  antara  nilai-nilai  demokratis dan  non  demokratis,  antara  nilai-nilai demokrasi lama dan baru, antara nilai non demokrasi lama maupun baru. Masyarakat memahami adanya sebuah proses dialektika  dalam  masyarakat,  bahwa reformasi sebagai salahsatu jalan perubahan yang bertahap. Ada
kemunduran  atau  kemajuan,  tetapi  akan menuju  satu  titik  perubahan,  jika  terdapat contoh perilaku yang konstruktif dari para elit,  karena  saat  ini  kepercayaan  terhadap elit dan pemerintah cukup rendah.

## SARAN
Berdasarkan  simpulan  penelitian diatas,  maka  saran  untuk  berbagai  pihak terkait agar reformasi memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap budaya politik  masyarakat,  maka  pemerintah,  elit politik  dan  partai  politik  perlu  melakukan upaya  pendidikan  politik  yang  terus menerus  untuk  membentuk  dukungan masyarakat  dalam  pembangunan  sistem politik demokratis, yang dilakukan terutama dengan contoh perilaku
demokratis  oleh  para  elit  politik  dan pejabat publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo, 2007, Perihal Ilmu Politik; Sebuah  Bahasan  Memahami  Ilmu Politik , Graha Ilmu, Yogyakarta
Arikunto,  Suharsini,  2000, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek , Rineka Cipta, Jakarta Chilcote, Ronald H, 2007, Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma, diterjemahkan  dari  judul  asli “Theories  of  Comparative  Politics The  Search  for  a  Freedom”  oleh Haris Munandar dan Dudi Priatna ,    Rajagrafindo  Persada,
Jakarta Eko,  Sutoro,  2004, Reformasi  Politik  dan Pemberdayaan Masyarakat , APMD Press, Yogyakarta Haynes,  Jeff,  2000, Demokrasi  dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir,  diterjemahkan  dari judul  asli  ”Democracy  and  Civil Society in the Third World Politics and New Political Movement” oleh
P, Soemitro, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta Marhan, Idrus, 2009, Demokrasi Setengah Hati:  Studi  Kasus  Elit  Politik  di DPRRI 1999-2004, Ringkasan
Desertasi  Program  Doktor  Ilmu Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan
Ilmu  Politik  Universitas  Gadjah Mada,
Jogjakarta,
http://lib.ugm.ac.id Priyono,  A.E.,  dkk,  2004,    Transisi Demokrasi Telah Dibajak, Majalah Tempo, 10 Oktober 2004. http://www.demosindonesia.org. Sugiyono, 2009, Metode Penelitian
Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D , Alfabeta Bandung
Zuhro,  R,  Siti,  dkk,  2009, Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya  Politik  Lokal  di  Jawa Timur,  Sumatera  Barat,  Sulawesi Selatan dan Bali , Ombak, Yogyakarta