INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 13-21 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim Di Kampung Sirih Kelurahan Mekarsari Kota Tangerang
Irvan Arif Kurniawan 1 ✉ , Machrunnisa 2 , Nur Ariza Firna 3
Universitas Islam Syekh-Yusuf
Email: 1901010103@students.unis.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dalam upaya mengendalikan dampak perubahan iklim mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 84 Tahun 2016 tentang  Program  Kampung  Iklim  (ProKlim).  Pemerintah  Kota  Tangerang  melalui  Dinas  Lingkungan Hidup (DLH) sebagai upaya dalam mitigasi dan adaptasi, membentuk kampung iklim sebagai bentuk upaya  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  serta  meningkatkan  pemahaman  terkait perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan. Salah satu ProKlim yang terdapat di Kota Tangerang adalah Kampung Sirih yang terletak di Kelurahan  Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Dalam pelaksanaan ProKlim di kampung sirih, PT Pertamina Patra Niaga Shafthi dalam aspek Corporate Social  Resonsibility  (CSR)  turut  serta  mendukung  dalam  ProKlim  dengan  memberikan  fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan mendekripsikan dan menganalisis  collaborative  governance  dengan  teori  Ansell  dan  Gash  (2007)  dalam  pelaksanaan program kampung iklim di Kampung sirih Kelurahan Mekarsari Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi yang dilakukan  oleh  stakeholder  mampu  mendukung  keberlanjutan  dan  produktivitas  pada  ProKlim Kampung Sirih, Kelurahan  Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.
Kata Kunci: Collaborative Governance, ProKlim

## Abstract
The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) of the Republic of Indonesia, in an effort to control the  impacts  of  climate  change,  issued  Minister  of  Environment  Regulation  Number  84  of  2016 concerning  the  Climate  Village  Program  (ProKlim).  The  Tangerang  City  Government,  through  the Environmental Service (DLH), as an effort to mitigate and adapt, has formed climate villages as a form of environmental protection and management, as well as increasing understanding regarding climate change and its impacts. One of the ProKlims in Tangerang  City is Sirih Village which is located in Mekarsari Village, Neglasari District, Tangerang City. In implementing ProKlim in the betel village, PT Pertamina Patra Niaga Shafthi in the aspect of Corporate Social Responsibility (CSR) participated in supporting  ProKlim  by  providing  supporting  facilities  in  the  form  of  necessary  facilities  and infrastructure. This research aims to describe and analyze collaborative governance using the theory of Ansell and Gash (2007) in the implementation of the climate village program in Kampung Sirih, Mekarsari Village, Tangerang City. The research method used is a descriptive qualitative approach. The research results show that the synergy carried out by stakeholders is able to support sustainability and productivity at ProKlim Kampung Sirih, Mekarsari Village, Neglasari District, Tangerang City.

## Keywords: Collaborative Governance, ProKlim

## PENDAHULUAN
Governance  secara  umum  dapat  dipahami  sebagai  bentuk  peralihan  dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang tidak hanya berpusat pada pemerintah saja, tetapi melibatkan  aktor  lain  untuk  ikut  berpatisipasi  baik  dari  masyarakat,  swasta,  dan  lainnya. Dalam dua dekade terakhir, terdapat strategi baru dari salah satu bentuk g overnance, yakni collaborative  governance.  Istilah  collaborative  governance  didefinisikan  sebagai pengelolaan  pemerintahan  yang  melibatkan  secara  langsung stakeholder  di  luar pemerintahan atau negara,  berorientasi pada konsensus dan musyawarah  dalam proses pengambilan  keputusan  kolektif  yang  bertujuan  untuk  membuat  atau  melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash : 2007).
Melalui model c ollaborative governance, model kerja sama kelembagaan tidak lagi semata-mata bergantung pada peran pemerintah; tetapi juga bergantung pada partisipasi berbagai pihak, termasuk masyarakat, LSM, dan organisasi non pemerintah  (Nugroho & Hilman,  2020).  Emerson  dan  Nabatchi  (2015)  juga  mengungkapkan  bahwa  kemitraan publik-swasta atau kolaborasi swasta  antara  pemerintah  dan  organisasi  non-pemerintah termasuk dalam tata kelola kolaboratif.
Salah satu bentuk penerapan collaborative governance adalah kolaborasi stakeholder melalui  program corporate  social  responsibility  (CSR)  dalam  program  kampung  iklim (ProKlim).  Hal  tersebut  dilatarbelakangi  oleh  Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang
Perseroan  Terbatas  (PT)  sebagai  bentuk  tangung  jawab  sosial  perusahaan  terhadap lingkungan. ProKlim merupakan program yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  (KLKH)  yang  bertujuan  untuk  menangani perubahan iklim. ProKlim menggabungkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tahap awal dengan melibatkan masyarakat dan berbagai pihak pendukung, termasuk pemerintah  nasional  dan  lokal,  sektor  bisnis,  yang  melibatkan Corporate  Social Responsibility (CSR), perguruan tinggi, dan organisasi nonpemerintah (Roadmap ProKlim, 2017).
Gambar 1. Grafik jumlah kabupaten/kota dan provinsi yang mengikuti kegiatan ProKlim di Indonesia
Pelaksanaan Proklim di Indonesia telah berlangsung selama 10 tahun terakhir  sejak tahun 2012. Dalam kurun waktu 2015-2017, jumlah Kabupaten/Kota yang ikut serta dalam kegiatan ProKlim meningkat dari tahun ke tahun (Roadmap ProKlim, 2017). Di Indonesia, sejumlah  provinsi,  kabupaten,  dan  kota,  serta  gubernur,  bupati,  dan  walikota,  telah menetapkan undang-undang atau peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan program ProKlim sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2016 tentang  Program  Terpadu  Iklim  Kampung  sebagai  bentuk  dorongan  kuat  pemerintah daerah  terhadap  pelaksanaan  ProKlim.  Pemerintah  Kota  Tangerang  melalui  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai upaya dalam mitigasi dan adaptasi, membentuk kampung iklim sebagai bentuk kesadaran yang lebih besar tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan, serta langkah-langkah untuk mengatur dan melindungi lingkungan sekitar. Slah satu ProKlim yang ada di Kota Tangerang adalah adalah Kampung Sirih yang terletak di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.
PT  Pertamina  Patra  Niaga  Soekarno  Hatta    Fuel  Terminal  &  Hydrant  Installation (SHAFTHI) selaku badan usaha turut serta dalam mendukung program kampung iklim di Kampung  Sirih,  yaitu  dengan  melakukan  pembinaan  dan  memfasilitasi  infrastruktur
pendukung sarana dan prasarana dalam ProKlim di kampung sirih sebagai upaya bersama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
ProKlim  merupakan  kegiatan  berbasis  komunitas  pada  tingkat  tapak  yang berkelanjutan  sehingga  penguatan  kelembagaan  merupakan  kunci  keberhasilan  dalam pelaksanaan ProKlim (Roadmap ProKlim, 2017). Kelompok masyarakat yang terdapat pada lokasi ProKlim merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi di  tingkat  tapak.  Pelibatan  para  pemangku  kepentingan  yang  efektif  serta  pengelolaan pengetahuan  adaptasi  dan  mitigasi  perubahan  di  tingkatan  awal  juga  salah  satu  aspek penting untuk mencapai target pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional maupun global.
Oleh  karena  itu,  faktor  penghambat  adanya  penurunan  pemeliharaan  lingkungan yang sudah terbangun dapat diatasi dengan sinergi kolaborasi yang dilakukan oleh oleh para stakeholder melalui program kampung iklim di kampung sirih, Kelurahan Mekarsari, Kota Tangerang diharapkan dapat keberlanjutan ProKlim tersebut.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif megenai C ollaborative Governance  dalam  Pelaksanaan  Program  Kampung  Iklim  di  Kampung  Sirih,  Kelurahan Mekasari, Kota Tangerang. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi  dua,  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, seperti referensi buku, jurnal, dan penelitian- penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui  wawancara  secara  langsung  kepada  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Tangerang, Kelurahan Mekarsari, PT Pertamina Patra Niaga Shafthi, dan pengelola kampung sirih di Kelurahan  Mekarsari,  Kecamatan  Neglasari,  Kota  Tangerang.  Teknik  analisis  data  yang digunakan yaitu yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  membahas  mengenai  bagaimana Collaborative  Governance  dalam Pelaksanaan  Program  Kampung  Iklim  di  Kampung  Sirih,  Kelurahan  Mekasari,  Kota Tangerang. Proses yang dilakukan dapat melalui kolaborasi yang melibatkan stakeholder di dalamnya.  Secara  teoritis  dalam  Ansell  dan  Gash  (2007)  menyatakan  bahwa  dalam pelaksanaan Collaborative  Governance  terdapat  5  indikator,  di  antaranya  kondisi  awal ( starting  condition),  desain  kelembagaan  (institutional  design),    kepemimpinan  fasilitatif ( facilitative  leadership),  dan  proses  kolaborasi  (collaborative  process)  adalah  empat
indikator utama. Indikator proses kolaborasi ini terbagi menjadi sub-indikator kecil yaitu dialog    tatap  muka  ( face  to  face  dialogue),  Membangun  kepercayaan  (trust  building), komitmen  pada  proses  ( commitment  to  process),  berbagi  pemahaman  (share understanding), dan hasil sementara (intermediate outcomes).
Kondisi Awal ( Starting Condition)
Kondisi awal Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kampung Sirih, Kelurahan Mekasari, Kota Tangerang. tercipta karena adanya peluang yang ada  di  lingkungan  tersebut  untuk  dikembangkan  dan  dikelola.  Dalam  ProKlim  tersebut terdapat peran badan usaha dalam hal ini PT Pertamina Pata Niaga Shafthi berkontribusi dalam program kampung iklim kampung sirih sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan dan  sosial  lingkungan  (TJSL).  Hal  tersebut  sudah  sesuai  jika  dikaitkan  dengan  indikator kondisi awal yang mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, yaitu terdapat kondisi di  mana  dapat  menjadi  pendukung  maupun  penghambat  dalam  kerja  sama  antara kepentingan, dan antara lembaga atau organisasi dengan stakeholder.

## Desain Kelembagaan ( Institutional Design)
Desain  kelembagaan Collaborative  Governance  dalam  Pelaksanaan  Program Kampung  Iklim  di  Kampung  Sirih,  Kelurahan  Mekasari,  Kota  Tangerang.  memiliki  aturan dasar yang jelas dalam proses kolaborasi yang dilakukan. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim  dan Peraturan Gubernur Banten  Nomor 43  Tahun 2016 tentang Program Terpadu Kampung Iklim.
Sebagai  dukungan  keberlanjutan    dalam  ProKlim  salah  satu  badan  usaha  yang mengimplementasikan  program  CSRdalam  ProKlim  adalah  PT  Pertamina  Patra  Niaga Shafthi  yang  dilatarbelakangi  oleh  Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  (PT)  sebagai  bentuk  tangung  jawab  sosial  perusahaan  terhadap  lingkungan. Dengan demikian, dalam menjalankan kolaborasi tersebut telah sesuai dengan indikator desain kelembagaan, yakni dalam sebuah proses kolaborasi atuan  dasar sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi.
Kepemimpinan Fasilitatif ( Facilitative Leadership)
Kepemimpinan  Fasilitatif Collaborative  Governance  dalam  Pelaksanaan  Program Kampung  Iklim  di  Kampung  Sirih,  Kelurahan  Mekasari,  Kota  Tangerang.  didukung    oleh sinegitas dari berbagi aktor serta peran dari local hero dalam hal ini ketua RW 03 sebagai penghubung jalannya kolaborasi. Peran dari masing-masing stakeholder sangat diperlukan
untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan yang terjadi dengan berperan untuk mencegah  serta  menanggulangi  permasalahan  yang  terjadi  dalam  kolaborasi.  Dengan demikian,  hal  tersebut  sudah  tercapai  dalam  indikator  kepemimpinan  fasilitatif  yang merupakan komponen kunci dalam membawa semua pihak ke meja perundingan untuk mengarahkan  mereka  ke  negosiasi  dan  negosiasi  untuk  menghindari  masalah  yang mungkin berkembang sepanjang proses kolaborasi.
Proses Kolaborasi  ( Collaborative Process)
Dalam  hal  ini  proses  kolaborasi  yang  dilakukan  memperhatikan  hal-hal  sebagai berikut:

## 1. Dialog tatap muka ( Face to face dialogue)
Dialog  tatap  muka  dengan  melakukan  komunikasi  secara  langsung,  yaitu  dengan menyatukan  perbedaan  masing-masing  pemahaman  dengan  mengumpulkan  apresiasi mereka, dengan mengetahui sudah sejauh mana program itu berjalan, apa saja kendala dan kekurangannya,  lalu  mengevaluasi  program  tersebut  untuk  menjadi  lebih  baik  lagi kedepannya serta menjadi pandangan untuk program selanjutnya yang akan dijalankan. Dengan demikian, hal tersebut sudah sesuai dengan teori dialog tatap muka bahwa untuk mecapai sebuah konsensus atau kesepakatan bersama diperlukan untuk mengindentifikasi peluang dalam memperoleh keadaaan saling menguntungkan.
2. Membangun kepercayaan ( trust building)
Proses  kolaborasi  tidak  hanya  sekedar  negosiasi  saja  tetapi  juga  bagaimana  cara membangun  kepercayaan  dan  komitmen  di  antara  para  aktor  kolaborasi.  Dalam pelaksanaan indikator membangun kepercayaan pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini dengan  memahami  peran  masing-masing.  Upaya  kolaborasi  untuk  membangun kepercayaan juga nyata dalam tanggung jawab para aktor telah dilaksanakan dengan baik dengan  menunjukkan  hasil  dan  perjuangan  yang  telah  dicapai,  proses,  hasil,  dan pencapaian  yang  positif  dari  adanya  kolaborasi  tersebut.  Dengan  demikian,  hal  terebut sudah sesuai dengan indikator membangun kepercayaan bahwa para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, sehingga para  aktor  tidak  lagi  khawatir  dengan  kolaborasi  yang  dilaksanakan  tidak  sia-sia  karena memberikan dampak yang positif bagi pondasi dalam berkolaborasi.

## 3. Komitmen  pada proses ( commitment to process)
Komitmen  pada  poses  terlihat  dari  adanya  kesadaran  bahwa  para  aktor  saling membutuhkan  dan  ketergantungan  satu  sama  lain  untuk  mengatasi  permasalahan- permasalahan  yang  ada  agar  selalu  tercipta  keberlanjutan  (sustainable)  dalam  proses kolaborasi  ini.  Dengan  demikian,  hal  tersebut  sudah  sesuai  dengan  indikator  komitmen pada  proses  di  mana  adanya  kondisi  saling  ketergantungan  yang  tinggi  di  antara  para pemangku  kepentingan  kemungkinan  besar  akan  memperkuat  keinginan  untuk  bekerja sama.
4. Berbagi pemahaman ( share understanding)
Di  dalam  fase  Berbagi  pemahaman  ( share  understanding),  para  aktor  perlu membangun pemahaman bersama dengan cara membangun tujuan dan misi yang jelas. Proses collaborative governance dapat berjalan apabila para aktor memiliki pemahaman yang  sama.  Berbagi  pemahaman  oleh  para  aktor  sudah  diberikan  pemahaman  terkait fasilitas CSR yang diberikan oleh PT Pertamina Patra Niaga Shafthi yang diberikan dalam bentuk  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  terkait  ProKlim  kampung  sirih tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi yang dilakukan adanya keberlanjutan ( sustainable) dan konsisten  untuk  menjaga  kepercayaan  dan  kerja  sama.  Dengan  demikian,  hal  tersebut sudah  sesuai  indikator  berbagi  pemahaman  bahwa  adanya  tujuan  bersama  yang  jelas, karakterisasi bersama yang berbeda dari tantangan yang dihadapi bersama
5. Hasil sementara (intermediate outcomes)
Hasil  sementara    sudah  terlihat  dari  adanya  peningkatan  pengembangan  dan pengelolaan dalam ProKlim kampung sirih tersebut. Terlihat dari adanya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam bentuk pembuatan galeri dan rumah produksi yang  bernama  “IBU  KOS”  (Industri  Binaan  UMKM  Kreasi  Olahan  Sirih),  pengembangan inovasi  produk,    dan  kondisi  kampung  sirih  sudah  tertata  dan  terkelola  dengan  baik lingkungan  menjadi  nyaman,  hijau  dan  bersih.  Kemampuan  untuk  membangun  jejaring kerja  dengan  pihak  eksternal  yang  dapat  mendukung  keberlanjutan  program,  dan penerapan nilai-nilai tradisional yang mendukung upaya adaptasi/mitigasi perubahan iklim sudah  terlaksana.  Hal  tersebut  telah  sejalan  dengan  indikator  hasil  sementara  di  mana terdapat hasil (pertengahan) dari  proses kolaborasi tersebut yang telah dilakuakan oleh sinergi para stakeholder.

## SIMPULAN
Berdasrkan  hasil  pembahasan  di  atas  bahwa  C ollaborative  Governance  dalam Pelaksanaan  Program  Kampung  Iklim  di  Kampung  Sirih,  Kelurahan  Mekasari,  Kota Tangerang  melibatkan stakeholder,  Dinas  Lingkugan  Hidup,  Kelurahan  Mekarsari,  PT Pertamina  Patra  Niaga  Shafthi,  dan  Pengelola  Kampung  Sirih.  Adapun  proses C ollaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kampung Sirih, Kelurahan Mekasari, Kota Tangerang diperoleh melalui teori Ansell dan Gash (2007) yang terdiri atas kondisi awal ( starting condition), desain kelembagaan (institutional design), kepemimpinan  fasilitatif  ( faciliative  leadership),  dan  proses  kolaborasi  (collaborative process)yang  terdiri  atas,  dialog  tatap  muka  (face  to  face  dialogue),  membangun kepercayaan ( trust building), komitmen pada proses (trust building), berbagi pemahaman ( share understanding), dan hasil sementara (intermediate outcomes).
Kondisi  awal  (Starting  Condition):    adanya  peluang  dan  potensi  yang  ada  pada ProKlim  tersebut  untuk  dikembangkan  dan  dikelola.  Serta  adanya  dukungan  dari stakeholder terkait yang sudah mendukung program tersebut.
Desain Kelembagaan (Institutional Design), dalam praktik pelakasanaan kolaborasi memiliki aturan dasar yang jelas dalam proses kolaborasi yang dilakukan. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2016 tentang Program Terpadu Kampung Iklim, dan Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) .
Kepemimpinan  Fasilitatif  ( Facilitative  Leadership),  keterlibatan  pemimpin  terlihat oleh sinegitas dari berbagi aktor serta peran dari local hero dalam hal ini ketua RW 03 sebagai penghubung jalannya kolaborasi.
Proses Kolaborasi ( Collaborative Process), dalam indikator dialog tatap muka (face to face dialogue), membangun kepercayaan (trust building), komitmen pada proses (trust building), berbagi pemahaman (share understanding), dan hasil sementara (intermediate outcomes)  yang  sudah  dilaksanakan  telah  berjalan  dengan  baik,  dengan melibatkanberbagai pihak dari pemerintah, swasta, dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Islamy, La Ode Syaiful. 2018. Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi Yogyakarta:
Deepublish.
Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK).(2017).  Road  map  program kampung iklim (proklim) : gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat. Direktorat Jenderal  Pengendalian  Perubahan  Iklim  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
Kurniawan, I. A., Widianingsih, I., & Wiradinata, S. N. (2022). Collaborative Governance Dalam  Pengembangan  Kampung  Wisata  Dalam  Mengatasi  Persoalan  Kumuh  Di Kota Tangerang. Aliansi: Jurnal Politik,   Keamanan  Dan  Hubungan  Internasional, 105-113.
Kurniawan, I. A., Azzahra, R. K., Fauziah, N. S., Yusuf, Y., Salsabilla, N., Murodi,  A.,  &
Badar, R. (2023). Workshop Kolaborasi Pentahelix dalam Pemulihan Dampak Sosial Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang.  JAPI  (Jurnal  Akses Pengabdian Indonesia), 8(1), 33-42.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022, April 1). KLHK Ajak Semua Pihak Sukseskan  Pencapaian  Target  Terbentuknya  20.000  Kampung  Iklim. Https://www.Menlhk.Go.Id/ .
Nugroho, I., & Hilman, Y. A. (2020). Sinergitas Program Fantastic! Ponorogo Dalam Rangka Pembangunan  Pariwisata. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Bhakti  Praja,  10(1),  220 – 229. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.893.
Prabowo,  A.,  Khairul  Muluk,  M.  R.,  Hayat,  A.  (2021). Model  Collaborative  Governance Dalam  Pembangunan  Desa  Pada  Masa  Covid-19:  Studi  di  Kabupaten  Lampung Selatan. 6(1), 6 – 7. https://doi.org/10.26905.
Ramdani, J., & Resnawaty, R. (2021). Kolaborasi Multi Pihak Pada Program Kampung Iklim di Kabupaten Cilacap. Jurnal Kolaborasi Multi Pihak, 3(2) 191-198.
Sudarwanto, Suriyanti & Tjoneng, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Iklim  (Proklim)  di  Desa  Poleonro  Kecamatan  Lamuru  Kabupaten  Bone  Provinsi Sulawesi Selatan. In Jurnal Agrotek (Vol. 4, Issue 2).
Tri Sambodo, G., & Pribadi, U. (2016). Pelaksanaan Collaborative Governance di  Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta. Journal of Governance and Public Policy, 3(1). https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0052.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 43 Tahun 2016 tentang Program  Terpadu Kampung Iklim.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).