Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
NOTARIS SEBAGAI PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015
Adella Izzati Samiya 1 , Heru Susetyo 2 1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia adelesamiya@gmail.com
Naskah diterima: 20 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 24 Desember 2021

## ABSTRACT
In  the  eradication  and  prevention  of  money  laundering,  notaries  should  have  taken  part  in informing  such  crimes.  This  is  due  to  the  notary  being  a  Gate  Keeper  who  can  minimize  the chance  of  obscuring  the  origin  of  the  wealth  that  comes  from  a  crime  enjoyed  by  the perpetrator.  Government  Regulation  number  43  of  2015  concerning  Informing  Parties  in  the Prevention  and  Eradication  of  Money  Laundering  Crimes  emphasized  that  professionals  such as  notaries  must  inform  if  there  are  suspicious  transactions  involving  their  clients.  Based  on such regulation, the notary has a share where they must participate to minimize and prevent the occurrence of this money laundering crime.

## Keywords: Notary, prevention of crime, money laundering
Alamat korespondensi: Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia E-mail: adelesamiya@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Menurut  Gandasubrata,  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  diangkat  oleh  pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. 1 Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJN)  bahwa yang  dimaksud  dengan  Notaris  ialah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Menurut  definisi  tersebut  ditegaskan  bahwa  Notaris  adalah  pejabat  umum  ( openbare ambtenaar ),  namun  menurut  undang-undang  atau  peraturan-peraturan  kepegawaian  negeri  ia bukanlah  pegawai.  Ia  tidak  menerima  gaji,  bukan bezoldigd  staatsambt ,  tetapi  menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat. 2
Notaris  sebagai  pejabat  umum  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Negara,  dalam  hal  ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedudukan Notaris berfungsi sebagai pejabat umum, yang  melaksanakan  sebagian  tugas  umum  pemerintahan  dalam  bidang  hukum  privat.  Notaris sebagai  pejabat  umum  bertugas  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta otentik.
Kewenangan  notaris  membuat  akta  otentik  tercantum  dalam  Pasal  15  Ayat  (1)  UUJN yang  menyebutkan  bahwa  notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  autentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta,  menyimpan  Akta,  memberikan  grosse,  salinan dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  Akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, mempunyai kekuatan yang terpenuh, yang  isinya  harus  dianggap  benar  selama  tidak  ada  bukti  lain  yang  membuktikan  sebaliknya, dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum apabila terjadi sengketa dalam  kehidupan  masyarakat.  Pasal  1868  KUHPerdata  menyebutkan  akta  otentik  ialah  suatu akta  yang  didalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau  dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.
Menurut  Irfan  Fachruddin,  Pasal  1868  KUHPerdata  secara  implisit  memuat  perintah kepada  pembuat  undang-undang  supaya  mengatakan  suatu  undang-undang  yang  mengatur perihal  tentang  Pejabat  Umum,  dimana  harus  ditentukan  kepada  siapa  masyarakat  dapat meminta bantuannya jika perbuatan hukumnya ingin dituangkan dalam suatu akta otentik. 3
Dalam  pembuatan  akta  otentik  ini,  banyak  pihak-pihak  yang  dapat  menyalahi  aturan yang  akan  meminta  bantuan  notaris  untuk  melakukan  kejahatan  yang  ingin  mereka  lakukan. Salah satunya adalah kejahatan pencucian uang. Dilihat dari pentingnya profesi notaris ini dan pencegahan  serta  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang,  pemerintah  mmebuat  dna memberlakukan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Modus-modus pencucian uang yang  akhir-akhir  ini  sering  digunakan  oleh  para  pelaku  adalah  dengan  membeli real  estate / properti rumah dengan memanfaatkan sarana profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Para  pelaku  kejahatan  pencucian  uang  mengatasnamakan  orang  lain  sebagai  sarana menyembunyikan dan menyamarkan asal mula harta kekayaan tersebut.
Profesi  Notaris  yang  terhormat  yang  bertugas  melayani  masyarakat.  Dalam  bidang hukum perdata seharusnya tidak dijadikan sarana pencucian uang oleh pelaku kejahatan. Hal ini
1 Purwoto  S.  Gandasubrata, Renungan  Hukum ,  (Jakarta:  Ikatan  Hakim  Indonesia  Cabang  Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1998), hlm. 484.
2 Komar Andasasmita, Notaris I , (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 45.
3 Irfan  Fachruddin, Kedudukan  Notaris  dan  Akta-aktanya  Dalam  Sengketa  Tata  Usaha  Negara ,  Varia Peradilan Nomor 111, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1994), hlm. 146.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
justru  akan  mencoreng  profesi  Notaris  dan  akan  memunculkan  stigma  negatif  di  mata masyarakat,  oleh  karena  itu  perlu  adanya  aturan  khusus  yang  mengatur  mengenai  profesi Notaris  agar  dimasukan  sebagai  pelapor  yang  wajib  melaporkan  transaksi  mencurigakan  yang dilakukan oleh para pihak. Dimasukannya Notaris sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan, maka secara tidak langsung Notaris berperan secara langsung mewujudkan negara yang bersih, damai dan sejahtera, selain itu secara langsung laporan yang dilakukan oleh Notaris membawa dampak  positif  bagi  Notaris  itu  sendiri  dan  menunjukan  bahwa  Notaris  dapat  berperan  dalam membantu mencegah dan memberantas korupsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  metode  kepustakaan. 4 Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan alat pengumpul data berupa studi  dokumen  untuk  mengumpulkan  data  sekunder. 5 Data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian ini  adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan Indonesia dan asing,  terdiri  dari  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  terkait.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  buku-buku,  artikel- artikel, surat kabar, majalah, internet yang membahas mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak  pidana  pencucian  uang.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan petunjuk  atau  keterangan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder, 6 seperti  kamus  dan ensiklopedia. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Masyarakat  datang  ke  notaris  agar  tindakan  atau  perbuatan  hukumnya  diformulasikan ke  dalam  akta  otentik  sesuai  dengan  kewenangan  notaris,  kemudian  notaris  membuatkan  akta atas  permintaan  atau  keinginan  para  penghadap  tersebut,  maka  dalam  hal  ini  memberikan landasan  kepada  notaris  dan  para  penghadap  telah  terjadi  hubungan  hukum.  Notaris  harus menjamin  bahwa  akta  yang  dibuat  tersebut  telah  sesuai  menurut  aturan  hukum  yang  sudah ditentukan,  sehingga  kepentingan  yang  bersangkutan terlindungi  dengan  akta tersebut.  Notaris sebagai  suatu  profesi  yang  diangkat  oleh  negara  untuk  melaksanakan  alat  bukti  berupa  akta otentik, diharapkan selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai profesi kepercayaan dan terhormat. 8
Selanjutnya  yang  dimaksud  dengan  Tindak  Pidana  Pencucian  uang  ( Money  Laundry ) adalah suatu kejahatan yang mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan  tunggal  tetapi  kejahatan  ganda.  Hal  ini  ditandai  dengan  bentuk  pencucian  uang sebagai  kejahatan  yang  bersifat follow  up  crime atau  kejahatan  lanjutan,  sedangkan  kejahatan utamanya  atau  kejahatan  asalnya  disebut  sebagai predicate  offense atau core  crime atau  ada
4 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  (Jakarta:Penerbit  Universitas  Indonesia,  1986),  hlm. 52.
5 Sri  Mamudji, et  al . Metode  Penulisan  dan  Penelitian  Hukum (Jakarta:Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2005),  hlm. 21.
6 Sri  Mamudji,  et.  Al, Metode  penelitian  dan  Penulisan  Hukum ,  (Badan  Penerbit  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2005), hal 31.
7 M. Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 25.
8 Ghansham  Anand, Karakteristik  Jabatan  Notaris  di  Indonesia ,  (Sidoarjo:  Zifatama  Publisher,  2014), hlm. 129.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
negara yang merumuskannya sebagai unlawful actifity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.
Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang  adalah  segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan ketentuan  dalam  undang-undang  tersebut.  Dalam  pengertian  ini,  unsur-unsur  yang  dimaksud adalah  unsur  pelaku,  unsur  perbuatan  melawan  hukum  serta  unsur  merupakan  hasil  tindak pidana.
Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3),  (4),  dan  (5)  UU  No.  8  Tahun  2010.  Tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  suatu kejahatan  yang  dilakukan  baik  oleh  seseorang  dan/atau  sebuah  korporasi  dengan  sengaja menempatkan,    mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan,  membayarkan,  menghibahkan, menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri,  mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang  atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan  hasil  tindak  pidana  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul harta  kekayaan  itu,  termasuk  juga  yang  menerima  dan  mengusainya.  Para  pakar  telah menggolongkan proses pencucian uang (money laundering) ke dalam tiga tahap, yakni: 1. Tahap  Placement :  tahap  dimana  menempatkan  dana  yang  dihasilkan  dari  suatu  aktivitas kriminal,  misalnya  dengan  mendepositkan  uang  kotor  tersebut  ke  dalam  sistem  keuangan. Sejumlah  uang  yang  ditempatkan  dalam  suatu  bank,  akan  kemudian  uang  tersebut  akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan.
Contohnya adalah melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke  negara  lain,  menggabungkan  antara  uang  tunai  yang  bersifat  ilegal  itu  dengan  uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing;
2. Tahap  Layering: yang  dimaksud  dengan  tahap  layering  ialah  tahap  dengan  cara  pelapisan. Berbagai  cara  dapat  dilakukan melalui tahap ini  yang  tujuannya menghilangkan jejak,  baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut.
Misalnya  melakukan  transfer  dana  dari  beberapa  rekening  ke  lokasi  lainnya  atau  dari  satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank  dengan  maksud  mengaburkan  asal  usulnya,  mentransfer  dalam  bentuk  valuta  asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain.
Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini  dilakukan  misalnya  si  pemilik  uang  kotor  meminta  kredit  di  bank  dan  dengan  uang kotornya  dipakai  untuk  membiayai  suatu  kegiatan  usaha  secara  legal.  Dengan  melakukan cara  seperti  ini,  maka  kelihatan  bahwa  kegiatan  usahanya  yang  secara  legal  tersebut  tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi; dan
3. Tahap Integration : merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui  tahap-tahap  placement  atau  layering  di  atas,  yang  untuk  selanjutnya  uang  tersebut dipergunakan  dalam  berbagai  kegiatan-kegiatan  legal.  Dengan cara ini  akan  tampak  bahwa aktivitas  yang  dilakukan  sekarang  tidak  berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan  ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.
Dari  penjelasan  di  atas,  dapt  disimpulkan  bahwa  tujuan  pelaku  melakukan  pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari predicate offence agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah performance atau  asal  usulnya  hasil  kejahatan  untuk  tujuan  selanjutnya  dan menghilangkan  hubungan  langsung  dengan  kejahatan  asalnya.  Dengan  demikian  jelas  bahwa dalam  berbagai  kejahatan di  bidang  keuangan ( interprise  crimes )  hampir  pasti  akan  dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.
Berdasarkan  hasil  riset  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transkasi  Keuangan  (PPATK), profesi  seperti  advokat,  notaris,  pejabat  pembuat  akta  tanah,  akuntan  publik,  dan  perencana keuangan  rentan  dimanfaatkan  oleh  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  untuk menyembunyikan  hasil  kejahatannya.  Mereka  berlindung  di  balik  ketentuan  kerahasiaan
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
hubungan  profesi  dengan  pengguna  jasa  yang  diatur  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Kini,  banyak  negara  mewajibkan  pelaporan  oleh  profesi  tersebut  terkait  transaksi  tak wajar kliennya. Langkah itu memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak  pidana  pencucian  uang.  Hal  ini  sejalan  dengan  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh Financial Action Task Force (FATF). Lembaga dunia ini mesyaratkan profesi yang melakukan transaksi  keuangan mencurigakan  untuk  kepentingan atau  untuk  dan  atas  nama pengguna  jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada financial intelligence unit di negara masing-masing. Presiden  Joko  Widodo  meneken  Peraturan  Pemerintah  nomor  43  tahun  2015  tentang  Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam PP ini, kalangan profesional seperti advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan publik, dan perencana keuangan wajib melaporkan jika ada transaksi mencurigakan yang melibatkan klien mereka. 9
Dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini maka status notaris  sebagai Gate  Keeper dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  tersebut  makin ditegaskan,  dalam  pasal  3  Peraturan  Pemerintah  ini  disebutkan  bahwa  notaris  sebagai  pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya.
Dalam Pasal 4 mereka diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Tak  hanya  itu,  dalam  pasal  7  disebutkan  mereka  juga  wajib  menyampaikan  laporan  kepada PPATK.  Menurut Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, PP ini bukan bentuk ketidakpercayaan pada  profesi  tersebut.  "Kita  memposisikan  profesi  ini  sebagai  profesi  mulia  dan  tak  ingin mereka ternoda karena disalahgunakan oleh pelaku kejahatan ekonomi".
Pasal  8  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  menyatakan  bahwa “Pihak pelapor sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 3  Wajib menyampaikan  laporan transaksi Keuangan  Mencurigakan  kepada  PPATK  untuk  kepentingan  atau  untuk  dan  atas  nama Pengguna Jasa, mengenai pembelian dan penjualan  property, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoprasian dan pengelolaan perusahaan, dan/atau pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum”. 10
Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk memberikan laporan  kepada  PPATK  (Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan)  terkait  adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris selaki pejabat  umum.  Apabila  notaris  tidak  melaksanakan  kewajiban  ini  dan  akta  yang  dibuatnya mengandung  unsur  pencucian  uang  maka  menurut  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  uang,  maka  notaris tersebut akan dikenaan sanksi dan denda.
Berlawanan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, ketentuan pasal 4  ayat (2) dan pasal 16  ayat  (1)  huruf  (f)  Undang-Undang  nomor  2  tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris cukup membatasi ruang gerak notaris dalam  kegiatan  pemberantasan  dan  juga  pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang,  pasalnya ditegaskan  dalam  peraturan  tersebut  bahwa  notaris  berkewajiban  merahasiakan  segala  sesuatu mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang  diperoleh  dalam  pembuatan  akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. 11
9 Republika, “Menunggu Laporan Para ‘ Gatekeeper ’” http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/08/21/ntfax617-menunggu-laporan-para-gatekeeper , diunduh 9 November 2020.
10 Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang , PP No. 43 Tahun 2015, LN No. 148 Tahun 2015, TLN No. 5709
11 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris , UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Selain  UUJN,  Notaris juga  harus  menaati  ketentuan-ketentuan  isi  dari  sumpah  jabatan Notaris,  kode  etik  Notaris,  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga  Ikatan  Notaris  serta peraturan terkait  lainnya. Adapun isi  dari  peraturan-peraturan sebagaimana  disebutkan  dimuka itu,  antara  lain  terdapat  ketentuan  yang  mewajibkan  Notaris  untuk  merahasiakan  isi  dari  akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang didapat dalam proses pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
Notaris  sebagai  Pejabat  Umum  yang  membuat  akta  otentik,  wajib  secara  mandiri  dan tidak  berpihak  melindungi  kepentingan  anggota  masyarakat  yang  meminta  jasanya, merahasiakan isis akta yang dibuat dihadapannya dan tidak sembarangan memberitahukan atau membocorkan isi akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan akta, yang diberitahukan oleh yang berkepentingan kepadanya, agar tidak diketahui oleh umum ataupun pihak lain yang tidak ada kaitannya.
Seorang  notaris  dapat  bertanggung  jawab  secara  professional  terhadap  profesinya  jika dapat menerapkan aturan etika, moral dan agama. Sebagai normative etik, seorang  notaris bisa bertanggung  jawab  secara  professional  terhadap  profesinya. 12 Jabatan  yang  dipangku  oleh notaris  adalah  jabatan  kepercayaan  ( vetrouwensambt )  dan  karena  itu seseorang  bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seseorang yang dianggap memegang kepercayaan tersebut  notaris  tidaklah  bebas  untuk  memberitahukan  apa-apa  yang  diberitahukan  kepadanya selaki  notaris  oleh  kliennya  pada  waktu  diadakan  pembicaraan  sebagai  persiapan  untuk pembuatan suatu akta.    Apabila notars  tidak  dapat membatasi  dirinya maka tentu saja ia  akan mengalami  akibat  dalam  prakteknya,  notaris  tersebut  akan  segera  kehilangan  kepercayaan public dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan. 13
Diatur  pula  dalam  Pasal  170  ayat  (1)  KUHAP  tentang  penggunaan  hak  untuk merahasiakan  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  jabatan  yang  menyatakan  bahwa,  mereka  yang karena  pekerjaan,  harkat,  martabat,  atau  juga  jabatannya  diwajibkan  untuk  menyampaikan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Disebutkan juga dalam Pasal 50 dan 51 ayat (1) KUHPidana bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang  dan  melakukan  perbuatan  untuk  melaksanakan  perintah  jawabtan  yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”.
Apabila  Notaris  dipanggil  menjadi  saksi  dalam  sidang  pengadilan,  berdasarkan  Pasal 1909  ayat  (2)  KUHPerdata,  Notaris  dapat  menggunakan  haknya  untuk  mengundurkan  diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan Verschiningsrecht (hak menggundurkan diri) yang  merupakan  pengecualian  terhadap  ketentuan  umum  mengenai  saksi,  yaitu  setiap  orang yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian. 14 Hak mengundurkan diri ini selain merupakan  hak  juga  merupakan  kewajiban  karena  apabila  dilaggar  akan  mendapatkan  saksi menurut  Undang-Undang.  Yang  perlu  dirahasiakan  oleh  Notaris  bukan  hanya  apa  yang tercantum  dan  tertuang  dalam  akta  yang  dibuat  dihadapannya  saja,  namun  juga  apa  yang diketahuinya dalam rangka pembuatan akta.
Dengan  banyaknya  kasus pidana  yang  berkaitan  dengan  profesi jabatan  Notaris,  maka notaris  haruslah  bersikap  lebih  hati-hati  dalam  pekerjaannnya,  dengan  kata  lain  notaris  juga harus  hadir  dalam  pemeriksaan  awal  yaitu  penyidikan  di  tingkat  Kepolisian,  penuntutan  di Kejaksaan sampai dengan proses persidangan di Pengadilan.
Pemanggilan  kehadiran  notaris  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  dapat  dibedakan menjadi berikut:
1. Sebagai tersangka, dalam hal ini notaris dinggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara  pidana  sebagai  tersangka  berdasarkan  bukti  awal  sehingga  patut  diduga  adanya
12 Iwan Budisantoso, “Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan dan Menegakkan Hukum Di Indonesia” http://www.kompasiana.com/2608/tanggung-jawab-profesinotaris-dalam-menjalankan-dan- menegakkan-hukum-di-indonesia_55009389813311501afa7857 , diunduh 9 November 2020.
13 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris , Cet. III, (Jakarta:Erlangga:1983), hlm. 117-118
14 Ibid ., hlm. 4
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
tindak  pidana  yang  dilakukan  notaris  sebagai  pembuat  akta  otentik,  baik  dilakukan  sendiri maupun  bersama-sama,  yang  ditemukan  oleh  penyidik,  sehingga  notaris  harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dalam persidangan.
2. sebagai  ahli,  dalam  hal  ini  notaris  dipanggil  dan  perlu  kehadirannya  dalam  pemeriksaan perkara  pidana  sebagai  ahli  hukum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik  sehingga diperlukan  pertimbangan  hukum  yang  khusus  sesuai  keahliannya  berkaitan  dengan kewenangan  dan  tanggung  jawab  notaris  serta  hal-hal  yang  dapat  memberikan  penjelasan kepada  penyidik  di  Kepolisian,  Jaksa/penuntut  umum,  hakim,  pengacara/penasihat  hukum maupun pihak pencari keadilian.
3. Sebagai  saksi,  dalamhal  ini  notaris  dipanggil  dan  perlu  kehadirannya  dalam  pemeriksaan perkara  pidana,  dalam  kapasitas  sebagai  pejabat  umum  yang  membuat  akta  otentik, diperlukan  kesaksiannya  terhadap  apa  yang  dilihat,  didengan  dan  bukti-bukti  pendukung dalam  pembuatan  akta  otentik  tersebut,  yang  ternyata  terindikasi  perkara  pidana.  Dalam kedudukannya  sebagai  saksi  ini,  apabila  kuat  dugaan  notaris  terlibat,  maka  dapat  dinaikan statusnya menjadi tersangka.
Berkaitan  dengan  akta  yang  dibuat  dihadapan  notaris,  dapat  saja  para  pihak  yang merupakan  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  memanfaatkan  jasa  notaris  dengan membuat  akta  otentik  atas  suatu  transaksi  yang  diperoleh  dari  hasil  perbuatan  tindak  pidana. Kemungkinan perbuatan ini dilakukan pelaku agar transaksi pencucian uang tersebut terhindar dari  jeratan  hukum  karena  adanya  kerahasiaan  jabatan  yang  dimiliki  oleh  notaris.  Karenanya agar terhindar dari  batu  sandungan  yang menyebabkan  notaris  terjebak  dalam  suatu  perbuatan pidana  maka  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  menegaskan  bahwa  notaris wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila dalam aktanya terdapat unsur-unsur yang dapat dicurigai sebagai suatu tindak pencucian uang.
Dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  ditegaskan  bahwa Notaris  merupakan  pihak  pelapor  atas  dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang  atas  akta  yang dibuatnya.  Terkait  hal  ini,  bila  ditinjau  berdasarkan  hirearki  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia,  kewajiban  notaris  sebagai  pihak  pelapor  atas dugaan  tindak  pidana pencucian uang terkait akta yang dibuat notaris sebagaimana diwajibkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  ini  dapat  mengesampingkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Jabatan  Notaris  yang  mewajibkan  Notaris  harus  merahasiakan  akta  yang  dibuatnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 huruf (f) dan Pasal 54 ayat (1).
Hal tersebut perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  terhadap  Notaris  sebagai  pihak  pelapor  dalam  pencegahan  dan pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang terkait kerahasiaan akta yang dibuatnya.
Untuk  dapat  memberikan  keterangan  mengenai  kasus  tindak  pidana  pencucian  uang, maka  Notaris  sebagai  seseorang  yang  mempunyai  jabatan  umum  atau  sebagai  Pejabat  Umum hanya  dapat  memberikan  keterangan  apabila  telah  mendapatkan  persetujuan  dari  MPD  yang mengawasi  Notaris.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  huruf  b  UUJN,  yang  menyatakan bahwa  “Untuk  kepentingan  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim  dengan  persetujuan  MPD berwenang  untuk  memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

## KESIMPULAN
Notaris  merupakan  profesi  yang  masuk  dalam  kategori  “pelapor”  sesuai  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Peran  notaris  dalam  implementasi  Peraturan Pemerintah  tersebut  adalah  bahwa  notaris  harus  melapor  apabila  ada  transaksi  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
mencurigakan dalam keseharian dimana ia bertindak sebagai notaris. Agar dapat melaksanakan tugasnya  sebagai  pelapor,  notaris  menerapkan  Prinsip  Mengenali  Pengguna  Jasa  ( Know  Your Consumer ).  Melalui  penerapan  Prinsip Mengenali  Pengguna  Jasa  ini  Notaris dapat  melakukan identifikasi  dan  verifikasi kliennya,  sehingga membuat  tugas  yang  dibebankan  kepada  Notaris tentang adanya keharusan bagi Notaris sebagai pihak pelapor untuk melaporkan apabila adanya transaksi  keuangan  mencurigakan  yang  dilakukan  oleh  pengguna  jasa  dapat  dilakukan  dengan lebih mudah dan efektif.
Dimana  peran  notaris  sebagai  pelapor  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang,  perlu dijelaskan  kembali  definisi  pelapor  yang  melekat  pada  Notaris  di  semua  perundang-undangan terkait.  Selain  itu,  notaris  dalam  hal  ini  perlu  mendapatkan  sosialisasi  serta  bimbingan  yang mendalam  terhadap  perannya  dalam  proses  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana pencucian  uang.  Perlu  pula  adanya  sosialisasi  kepada  Notaris  dalam  melaporkan  adanya Transaksi  Keuangan  Mencurigakan  kepada  PPATK,  juga  perlu  diatur  prosedur  dan  teknis pelaksanaanya  agar  mempermudah  pelaporan,  sehingga  Notaris  dapat  segera  melaksanakan tugas dan pekerjaanya kembali untuk melayani masyarakat.

## REFERENSI
BUKU Anand, Ghansham. Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia . Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014. Andasasmita, Komar. Notaris I. Bandung: Sumur Bandung, 2008.
Fachruddin, Irfan. Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara , Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1994.
Gandasubrata,  H.R.  Purwoto  S. Renungan  Hukum .  Jakarta:  Ikatan  Hakim  Indonesia  Cabang Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1998.
Indonesia. Undang-Undang  Jabatan  Notaris ,  UU  No.  2  Tahun  2014,  LN  No.  3  Tahun  2014, TLN No. 5491.
Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ,  PP No. 43 Tahun 2015, LN No. 148 Tahun 2015, TLN No. 5709
Mamudji, Sri. Et al. Metode Penulisan dan Penelitian Hukum . Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Republika. “Menunggu Laporan Para ‘ Gatekeeper ’”
http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/08/21/ntfax617-menunggu-laporan- para-gatekeeper , diunduh 9 November 2020.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia, 1986.
Tobing, G. H. S. Lumban. Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Erlangga, 1983. Budisantoso, Iwan. “Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan dan Menegakkan Hukum Di Indonesia ” http://www.kompasiana.com/2608/tanggung-jawab-profesi- notaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-di- indonesia_55009389813311501afa7857 , diunduh 9 November 2020.