## Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Penitipan Uang Di Pengadilan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tanah Di Pltu Batang

## Galang Rizki Putratama, Ro’fah Setyowati, Mujiono Hafidh Prasetyo
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : Galangrizki04@gmail.com

## Abstract
Land basically does not experience growth or increase in number, but as time goes on, the available land or land becomes less and less due to the increasing number of people who need the land. Every development certainly requires land, but not everyone is willing to sell the land while the development must continue so that a path is taken that indirectly forces those who have the right to sell their land, one of which is by way of depositing compensation in court. This study uses a Normative Empirical approach. The implementation of  the deposit of compensation in the Court  must pass the stages of  determining  the status of  the public interest,  in  order  to  provide  a  sense  of  justice  for  all  parties.  This  public  interest  is  based  on  previous decisions from related parties and through several stages in land acquisition that must be met, as well as legal  protection  that  can  be  taken,  namely  by  filing  an  objection  in  accordance  with  Supreme  Court Regulation Number 3 of 2016 concerning Procedures for Filing Objections and Depositing Compensation. Losses to the District Court in the Procurement of Land for Development in the Public Interest.

## Keywords : Public Interest; Custody of Compensation

## Abstrak
Tanah  pada  dasarnya  tidak  mengalami  perkembangan  atau  penambahan  jumlah,  namun  semakin berkembangnya  zaman  tanah  atau  lahan  yang  tersedia  semakin  sedikit  karena  bertambahnya  jumlah manusia yang membutuhkan tanah tersebut. Setiap pembangunan tentu membutuhkan lahan, namun tidak semua  orang  berkenan  untuk  menjual  tanah  tersebut  sedangkan  pembangunan  harus  tetap  dijalankan sehingga  ditempuhlah  jalan  yang  secara  tidak  langsung  memaksa  pihak  yang  mempunyai  hak  untuk menjual  tanahnya,  salah  satunya  dengan  cara  penitipan  ganti  rugi  di  Pengadilan.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  Normatif  Empiris.  Pelaksanaan  penitipan  ganti  kerugian  di  Pengadilan  harus melewati tahapan penetapan status kepentingan umum, guna memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Kepentingan umum ini didasarkan pada penetapan sebelumnya dari para pihak terkait dan melalui beberapa tahapan  dalam  pembebasan  tanah  yang  harus  dipenuhi,  serta  perlindungan  hukum  yang  dapat  ditempuh yaitu  dengan  mengajukan  keberatan  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016 Tentang  Tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Kata Kunci: Kepentingan Umum; Penitipan Ganti Kerugian

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Permasalahan
Tanah  merupakan  suatu  unsur  yang  mendasar  dalam  upaya  pembangunan  yang  menunjang kehidupan  masyarakat,  baik  dalam  lingkup  kecil  yakni  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  maupun dalam  lingkup  besar  kaitannya  dengan  upaya  untuk  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Tanah
memegang  peranan  penting  dalam  upaya  tersebut  karena  berhasil  atau  tidaknya  pembangunan ditentukan  olehnya.  Peranan  yang  vital  ini  berkenaan  dengan  ketersediaan  lahan  yang  hendak dijadikan lokasi pembangunan. Namun, dengan semain maraknya pembangunan tentu menimbulkan penurunan ketersediaan lahan, padahal dalam pembangunan ini, tidak serta merta untuk keuntungan atau  sebatas  tempat  tinggal  bagi  masyarakat  saja,  pemerintah  juga  memerlukan  tanah  untuk menopang pembangunan yang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Pembangunan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  tentu  mengikuti  prosedur-prosedur  yang berlaku.  Pemerintah  tidak  dapat  serta  merta  atau  dengan  kata  lain  secara  memaksa  untuk  dapat mengambil  tanah-tanah  yang  memang  menjadi  milik  masyarakat,  terlebih  berkaitan  dengan  hak milik. Mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria hak milik ini merupakan hak turun temurun yang kuat serta terpenuh atau dengan kata lain, hak milik ini  merupakan  hak  mutlak.  Akan  tetapi,  hak  mutlak  ini  harus  memperhatikan  fungsi  sosial  tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria ini. Dalam  penjelasan  umum  Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Pokok-Pokok  Agraria, fungsi  sosial  ini  maksudnya  adalah  dalam  pemilikan  tanah  tersebut  haruslah  mementingkan kepentingan masyarakat umum diatas kepentingan pribadinya. Hal inilah yang mendasari munculnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam kaitannya dengan perceepatan pembangunan yang hendak dilaksanakan oleh pemerintah.
Kepentingan umum merupakan implementasi dari fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Negara berkuasa atas tanah yang berada di wilayahnya untuk mengatur hubungan-hubungan yang timbul sehingga tercapainya sebuah  keadilan  bagi  khalayak  umum.  Akan  tetapi,  makna  dari  kepentingan  umum  ini  sendiri masihlah  terlalu  ragu.  Hal  ini  menimbulkan  berbagai  permasalahan  dalam  pengimplementasinya. Permasalahan  yang  timbul  salah  satunya  berkaitan  dengan  indikator  atau  unsur-unsur  dari kepentingan umum itu sendiri. Penggunaan istilah kepentingan umum dalam suatu pengadaan tanah kaitannya  dengan  pembangunan,  apakah  dapat  dengan  serta  merta  memaksa  masyarakat  untuk melepaskan  hak-hak  kepemilikannya.  Salah  satu  pelaksanaan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  yang  dilakukan  pemerintah  yakni  dalam  proses  pengadaan  tanah  untuk  pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang.
PLTU Batang merupakan pembangunan sebuah pembangkit listrik untuk menunjang pasokan listrik di daerah jawa dan bali. PLTU Batang ini kelak beroprasi dengan kapasitas sebesar 2 x 1.000
Mega  Watt.  Dalam  situs  resminya  menerangkan  bahwa  “PLTU  Batang  atau Central  Java  Power Plant (CJPP)  ditujukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  listrik  di  Pulau  Jawa  dan  merupakan bagian dari program penyediaan listrik 35.000 MW. Sebagai salah satu pilot project KPBU pertama dan terbesar di Indonesia, PLTU Jawa Tengah memiliki peran strategis untuk mendorong keterlibatan investasi  swasta  dalam  pembangunan  infrastruktur”.  Di  sisi  lain,  pembangunan  ini  pula  ditujukan agar  kelak,  semakin  banyak  investor  yang  menanamkan  modalnya  yang  dapat  menambah  jumlah pekerja.
Pada proses pembangunannya digunakanlah  mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.  Pengadaan tanah untuk kepentingan umum  sendiri diatur dalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Mengacu Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, bahwa “kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan  masyarakat  yang  harus  diwujudkan  oleh  pemerintah  dan  digunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat.”  Menurut  Hybers,  kepentingan  umum  adalah  “kepentingan  yang  berkaitan dengan  masyarakat  sebagai  keseluruhan  yang  memiliki  karateristik  tertentu,  contohnya  seperti menyangkut  perlindungan  hak-hak  individu  orang  perseorangan  sebagai  warga  negara,  kemudian menyangkut  pengadaan  serta  pemeliharaan  infrastruktur  publik,  serta  pelayanan  kepada  publik” (Trisilia, 2013).
Namun  dalam  pelaksanaan  mekanisme  tersebut,  seringkali  para  pihak  enggan  untuk menerimanya.  Hal  ini  menyebabkan  pelaksanaan  ganti  kerugian  tersebut  menjadi  terhambat  dan kemudian  mengganggu  jalannya  pembangunan  tersebut.  Maka  dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum diatur bahwa uang ganti kerugian dapat pula dititipkan di Pengadilan, dan walaupun pihak yang mendapatkan ganti kerugian tersebut menolak untuk dilakukannya pembebasan tanah, maka  tidaklah menjadi suatu masalah sebab uang yang sudah dititipkan di Pengadilan melalui suatu penetapan merupakan sah dan benar dimata hukum sebagai salah cara untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum.

## 2. Kerangka Teori
Kerangka  teori  adalah  “teori  yang  dibuat  untuk  penggambaran  yang  sistematis  mengenai masalah  yang  hendak  diteliti.  Teori  ini  bersifat  sementara  selama  belum  dibuktikan  kebenarannya dengan cara penelitian dalam kehidupan nyata. Dalam sebua penelitian hukum, kerangka konseptual dan kerangka teori menjadi sebuah syarat yang penting” (Soekanto & Mamudji, 2003).
Teori sendiri merupakan sebuah asumsi, atau konsep guna mengembangkan, menekankan dan memperjelas sebuah gejala yang terjadi dalam masyarakat secarra sistematis. “Suatu teori ialah dua fakta atau lebih  yang  saling berkesinamungan  yang dapat diamati serta dapat  diuji secara empiris, sehingga sebuah teori ini merupakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang mana telah diuji kebenarannya” (Soekanto, 2001).
Teori-teori maupun pendapat ahli yang digunakan antara lain :
a. Teori Kepentingan Umum
Dalam buku “Implementasi Prinsip Kepentingan Umum” karya Adrian Sutedi, dijelaskan pendapat  Ferdinan  Tonnis  yang  mana  membagi  masyarakat  menjadi  dua  golongan,  yakni masyarakat geselschafe structural dan masyarakat gemeinschafe-volentarian . “kepentingan umum dalam  masyarakat  geselschafe  diselenggarakan  dalam  rangka  memenuhi  kepentingan  individu- individu. Gambaran masyarakat ini adalah masyarakat perkotaan” (Sutedi, 2008). Sedangkan jika menurut masyarakat gemeinschafe yang komunal serta agraris, contoh dari kepentingan umum ini sendiri berupa Balai Desa, dan Lumbung Desa.
Menurut  Djoni  Sumardi  Ghozali  dalam  bukunya  “Hukum  Pengadaan  Tanah  (asas kesepakatan  dalam  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum)”  dijelaskan mengenai konsep tentang kepentingan umum. Dalam bukunya tersebut, Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria telah disebutkan bahwasanya semua hak-hak atas tanah tersebut mempunyai fungsi sosial. Selanjutnya dikatakan bahwa (Ghozali, 2018a):
“Penjelasan Umum UUPA menyebutkan ketentuan pada pasal 6 ini sebagai dasar keempat dalam UUPA, dengan menjelaskan ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang  tidaklah  dapat  dibenarkan  bahwa  tanahnya  itu  akan  dipergunakan  (atau  tidak dipergunakan)  semata-mata  untuk  kepentingan  pribadinya,  apalagi  kalau  hal  itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.”
Sebagai upaya untuk menjalankan tujuan yang mana telah disebutkan dalam Pasal 6, maka hak-hak atas tanah tersebut dapat secara paksa dicabut oleh negara dengan berdasar ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat secara layak dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Ghozali, 2018b).  Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut menjelaskan  bahwa  guna  kepentingan  umum,  yang  didalamnya  termasuk  pula  kepentingan bangsa, Negara serta kepentingan rakyat, maka hak atas tanah tersebut dapat dicabut. Pencabutan
hak atas tanah ini dilakukan dengan memperhatikan ganti kerugian yang layak serta sebagaimana cara yang telah diatur dengan undang-undang.
Teori kepentingan umum ini digunakan untuk membahas berkaitan dengan penetapan asas kepentingan umum dalam pengadaan tanah di PLTU Batang.
b. Teori Kebijakan Publik
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  dijelaskan  bahwa  kebijakan  merupakan  rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.
Menurut  Freeman,  kebijakan  publik  adalah  sebuah  ilmu  terapan.  Pengertian  kebijakan publik menurut Thoha adalah “memberikan penafisiran bahwa kebijakan publik merupakan hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat” (Romdhani, 2017).
Teori  ini  digunakan  untuk  menganalisan  dan  membahas  kebijakan  pemerintah  dalam kaitannya dengan penetapan asas kepentingan umum di PLTU Batang.
c. Teori Perlindungan Hukum
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  “Perlindungan  hukum  adalah  memberikan  pengayoman terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan  itu  diberikan kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum”. Selanjutnya  menurut  Phillipus  M.  Hadjon  bahwa  “perlindungan  hukum  bagi  rakyat  sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkandiskresi  dan  perlindungan  yang  resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya  sengketa, termasuk penanganannya di  lembaga peradilan” (Rahardjo, 2000).
Dari  uraian  para  ahli  diatas  memberikan  pemahaman  bahwa  perlindungan  hukum merupakan  gambaran  dari  bekerjanya  fungsi  hukum  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  hukum, yakni  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Perlindungan  hukum  adalah  suatu perlindungan  yang diberikan kepada subyek hukum  sesuai dengan aturan hukum,  baik  itu yang
bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
Teori ini digunakan untuk membahas tentang perlindungan hukum bagi pihak yang menolak penetapan Pengadilan terkait dengan penitipan ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Pengadilan.

## 3. Permasalahan
Pokok pembahasan dalam penelitian ini menyoroti tentang bagaimana penetapan penitipan uag ganti kerugian di pengadilan dengan dasar asas kepentingan umum dalam pengadaan tanah di PLTU Batang.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  penetapan  Pengadilan  tentang  penitipan uang  ganti  kerugian  atas  dasar  asas  kepentingan  umum  dalam  pengadaan  tanah  di  Pengadilan  di PLTU  Batang.  Dari  uraian  serta  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas  maka  dapat dirumuskan  masalah sebagai  berikut:  1)  Bagaimana Pelaksanaan Asas Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah di PLTU Batang? 2) Bagaimana Perlindungan  hukum  bagi pihak  yang  menolak penitipan  uang  ganti  kerugian  di  Pengadilan  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?

## 4. Gap Analysis /Orisinalitas Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  hasil  karya  dari  penelitian  Peneliti  sendiri.  Peneliti  mendapatkan sumber dari studi kepustakaan. Peneliti melakukan perbandingan terhadap dua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dirumuskan sebagai berikut :
Mekanisme Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Rohaedi, 2019). Dalam penelitian ini dibahas dan dijelaskan  mengenai  bagaimanan  pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum  ini.  Setelah  dilakukan  penelitian,  diperoleh  hasil  bahwa  Pengaturan  Pengadaan  Tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  serta  Peraturan Pelaksanaannya  diatur  oleh  Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  yang  telah  diubah  terakhir dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  148  Tahun  2015  tentang  tentang  Perubahan  Keempat  Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  serta  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Naional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
Conflict Of Norm Antara Pencabutan Hak Dan Penitipan Ganti Kerugian Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (Masykur, 2018). Dalam penelitian ini didapati rumusan masalahnya yakni tentang peran masyarakat dalam pengadaan tanah, pencabutan hak, serta ganti kerugian di Pengadilan. Dalam penelitian ini didapati hasilnya yakni terjadi konflik norma dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan yakni melalui  pencabutan  hak  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  1961  tentang Pencabutan Hak Hak Tanah Dan Benda Benda Yang Ada Diatasnya dan penitipan ganti kerugian di pengadilan  negeri  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi  Kepentingan Umum  jo. Peraturan Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  Dan  Penitipan Ganti  Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  hal  ini,  penulis  akan  mengunakan  penelitian  yuridis  empiris,  yang  mana  penelitian  ini didasarkan  pada  analisis  atas  suatu  fakta  yang  berada  di  lapangan  terhadap  peraturan-peraturan  yang mengatur. Fakta ini didapat dengan stategi naratif yang  mana penulis  mendapatkan  informasi dengan meminta narasumber untuk menceritakannya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa :  “Penelitian hukum  itu  berdasarkan  tujuannya  terdiri  atas  pertama;  Penelitian  hukum  normatif,  yang  mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Kedua ; Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (t idak tertulis) dan  penelitian  terhadap  efektivitas  hukum.”  Yang  mana  jenis  penelitian  ini  digunakan  untuk memperoleh  suatu  kebenaran (Fajar  &  Yulianto,  2017).  Spesifikasi  penelitian  ini  yakni  penelitian Deskriptif Analitis . Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diambil ada dua; yang pertama studi lapangan dan yang kedua studi kepustakaan. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa Kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan Asas Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah di PLTU Batang
Jika  kita  mengacu  pada  pengertian  kepentingan  umum  menurut  Pasal  1  angka  6  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum,  disebutkan bahwa  “kepentingan  umum  adalah  kepentingan  bangsa,  negara,  dan  masyarakat  yang  harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Jika kita menafsirkan atau mengintepretasikannya tentu akan terdapat banyak sekali tafsiran mengenai isi dari pasal tersebut. Sehingga haruslah kita mempunyai konsep yang berkaitan dengan kepentingan umum ini  sendiri.  Menurut  Hybers,  “kepentingan  umum  adalah  kepentingan  yang  berkaitan  dengan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki karateristik tertentu, contohnya seperti menyangkut perlindungan  hak-hak  individu  orang  perseorangan  sebagai  warga  negara,  kemudian  menyangkut pengadaan serta pemeliharaan infrastruktur publik, serta pelayanan kepada publik” (Trisilia, 2013).
Pengkategorian Kepentingan Umum telah dijelaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu :
a. pertahanan dan keamanan nasional;
b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;
c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan perairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengelolaan sampah;
i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
j. fasilitas keselamatan umum;
k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;
n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa;
o. penataan  pemukiman  kumuh  perkotaan  dan/atau  konsolidasi  tanah,  serta  perumahan  untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
r. pasar umum dan lapangan parkir umum.”
Pengadaan tanah guna kepentingan umum ini diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini selaku yang menguasai seluruh kekayaan yang ada.
Berdasarkan  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012,  pembebasan  tanah  ini mempunyai 4 tahap, yaitu :
a. Perencanaan, perencananan ini dibuat oleh instansi yang memerlukan tanah dengan berdasarkan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  serta  Prioritas  terhadap  pembangunan  yang  mana  telah  termuat dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah,  Rencana  Strategis  dan  Rencana  Kerja. Kemudian disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi yang didalamnya termuat maksud dan tujuan, keselarasan dengan RT/RW dan rencana pembangunan nasional dan daerah, luas, serta gambaran umum tanah.
b. Persiapan, setelah memuat perencanaan, maka mereka bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi melaksanakan beberapa tahapan yakni :
1). Pemberitahuan rencana pembangunan, pemberitahuan rencana pembangunan ini disampaikan kepada msayrakat setempat secara langsung maupun tak langsung. Pemberitahuan ini melalui sosialisasi,  pertemuan  langsung,  maupun  surat  pemberitahuan.  Pemberitahuan  rencana pembangunan ini memuat maksud serta tujuan pembangunan, letak dan luas tanah, tahapan pengadaan tanah, perkiraan waktu pelaksanaan, jangka waktu pembangunan serta informasi lain yang berkaitan dengan rencana pembangunan.
2). Pendataan  lokasi, terkait pendatan  lokasi, Tim  yang telah dibentuk  membuat data mengenai siapa saja yang berhak yang dilakukan bersama dengan pejabat desa atau kelurahan. Setelah mendapat  data  tersebut  maka  dilanjutkan  dengan  konsultasi  publik  dengan  mengundang pihak-phak yang telah didata tadi.
3).    Konsultasi  publik,  konsultasi  publik  ini  dilakukan  agar  didapatkan  kata  sepakat  dari  pihak yang  berhak  terkait  lokasi  rencana  pembangunan.  Konsultasdi  publik  ini  dilakukan  paling lambat  60  hari  setelah  ditanda  tanganinya  daftar  sementara  lokasi  pembangunan.  Apabila tercapai kesepakatan maka dibuatlah nota kesepakatan, akan tetapi jika terjadi penolakan atau istilah lainnya keberatanmaka dilakukan konsultasi publik ulang. Jika masih terjadi keberatan lagi,  maka  akan  disampaikan  kepada  Gubernur  untuk  dilakukannya  kajian  atas  keberatan tersebut.  Dalam  rangka  pertimbangan  efisiensi,  kondisi  geografis,  efektifitas,  serta  sumber daya  manusia,  maka  Gubernur  bisa  memandatkan  serta  mendelegasikannya  kepada Bupati/Walikota.
c. Pelaksanaan, menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pelaksanaan ini meliputi 5 tahap, yakni:
1) inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; Inventarisasi  serta  identifikasi  dilakukan  agar  diketahui  siapa  saja  yang  berhak  dan  objek mana  saja  yang  menjadi  objek  pengadaan  tanah.  Setelah  dilakukann  inventarisasi  dan identifikasi  maka  hasil  darinya  akan  didapat  pihak  mana  saja  yang  berhak  atas  objek pengadaan  tanah.  Objek  pengadaan  tanah  ini  sendiri  memuat  letak,  luas,  status,  serta  jenis pemanfaatan tanah.
2) penilaian ganti kerugian;
Penilaian  ganti  rugi  dilakukan  oleh  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  atas  dasar  hasil  tim penilai.  Penilaian  ini  dilakukan  dengan  mekanisme  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang- undangan  terkait  dengan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Tim  penilai  sendiri  adalah sekelompok penilai yang melakukan penilaian secara profesional dan independen yang telah mendapatkan izin praktik penilaian dari Mentri Keuangan serta telah mempunyai lisensi dari kementerian untuk digunakan menghitung harga objek pengadaan tanah.
3) musyawarah penetapan ganti kerugian;
Musyawarah penetapan ganti rugi dilakukan oleh tim pengadaan tanah dengan pihak-pihak yang berhak dengan menyertakan instansi yang membutuhkan tanah tersebut. apabila pihak yang  berhak  tersebut  diundang  secara  patut  akan  tetapi  tidak  hadir  baik  sendiri  maupun kuasanya,  maka  dianggap  menerima  hasil  musyawarah.  Jika  terdapat  pihak  yang  tidak sepakat, maka dapat melakukan keberatan ke Pengadilan setempat paling lambat 14 hari kerja sejak ditandatangani berita acara hasil musyawarah.
4) pemberian ganti kerugian;
Pemberian  ganti  kerugian  diberikan  kepada  pihak-pihak  yang  memang  berhak  berdasarkan penetapan ganti rugi ketika dilakukan musyawarah dengan pihak yang berhak. Ganti kerugian ini  sendiri  bisa  berbentuk  uang,  tanah  pengganti,  pemukiman,  pemilikan  saham,  ataupun berntuk-bentuk lain yang disepakati oleh masing-masing pihak. Akan tetapi lebih diutamakan berbentuk uang. Pemberia ganti rugi ini pula diikuti dengan pelepasan hak oleh pihak-pihak yang memegang hak atas tanah ini sebelumnya. Jika terdapat penolakan terhadap pemberian ganti  kerugian,  maka  uang  atau  bentuk  lain  dari  ganti  kerugian  tersebut  akan  dititipkan  di Pengadilan Negeri setempat, selain itu juga penitipan dilakukan terhadap pihak yang menolak hasil musyawarah akan tetapi tidak melakukan keberatan.
5) pelepasan tanah instansi.
Pelepasan tanah  instansi dilakukan dengan berdasar Undang-Undang  yang  mengatur terkait pengelolaan barang milik daereh/negara.
d. Penyerahan hasil, penyerahan hasil ini dapat dilaksanakan setelah ganti rugi yang telah disepakati diberikan  kepada  pihak  yang  berhak  dengan  kata  lain  pelepasan  hak  telah  dilakukan,  serta pemberian ganti rugi telah dititipkan di Pengadilan Negeri setempat. Penyerahan hasil ini disertai dengan penyerahan berita acara guna dipergunakan oleh instansi yang membuthkan tanah tersebut sehingga dapat dilakukan pendaftaran.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Penitipan Uang Ganti Kerugian di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Pelaksanaan penitipan ganti kerugian merupakan sebuah mekanisme pengadaan tanah apabila seluruh  tahapan-tahapn  sebelumnya  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum.  Dalam  melaksanakan penitipan  ganti  kerugian  di  Pengadilan  ada  tahapan-tahapan  yang  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu. Tahapan pertama  yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan keputusan terkait penetapan  lokasi pembangunan  tersebut.  Keputusan  ini  dikeluarkan  oleh  Gubernur  Jawa  Tengah  dengan  Nomor Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor:  590/35  Tahun  2015  Tentang  Persetujuan  Penetapan Lokasi  Pengadaan  Tanah  Sisa  Lahan  Seluas  125.146    (seratus  dua  puluh  lima  ribu  seratus  empat puluh enam) M 2 .  Setelah itu, dikeluarkan pula izin oleh Pemerintah Kabupaten Batang dengan dasar Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2 x 1.000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2012 seluas  ± 226 (dua ratus dua puluh enam) hektar di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.
Beberapa  tahapan  pembebasan  lahan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang- Undang tersebut telah dilaksanakan. Namun  masih terdapat pula pihak-pihak  yang tidak  berkenan untuk melepaskan kepemilikan atas tanah tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap hakim Pengadilan Negeri Batang, disebutkan bahwa ketika meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang menolak melakukan jual beli ini, karena objek-objek yang menjadi objek jual beli ini memiliki nilai non-materiil. Sebagian mereka yang menolak beralasan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari
orang  tua  atau  kakek  buyut  mereka.  Yang  mana  mereka  hendak  menjaga  amanah  yang  dititipkan kepadanya dengan sekuat tenaga.
Berkenaan dengan adanya warga yang menolak tersebut, sedangkan pembangunan harus tetap dijalankan, maka ditempuh upaya terakhir berupa penitipan ganti kerugian di Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan yang menjadi tempat dititipkannya ganti kerugian adalah Pengadilan Negeri Batang, karena memang berada dalam wilayahnya. Di Pengadilan Negeri Batang sendiri terdapat 125 (seratus dua puluh lima) permohonan konsinyasi yang dimohonkan untuk ditetapkan. Permohonan ini mulai dari tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018. Dan kesemuanya berkaitan dengan pengadaan tanah, karena belum ada permohonan konsinyasi yang dimohonkan dalam bidang perdata biasa.
Permohonan penitipan ganti kerugian ini dilakukan karena berbagai hal, seperti tidak adanya kesesuaian harga antar pihak, dan ketidak mauan untuk menjual atau melepaskan kepemilikan tanah tersebut. Penetapan penitipan ganti kerugian tersebut dilakukan dengan Juru sita didampingi dengan panitera  menyerahkan  pemberitahuan  kepada  pihak-pihak  yang  menjadi  termohon.  Pemberitahuan ini terkait dengan  jumlah tanah  yang  hendak diberikan ganti kerugian tersebut serta nominal uang dari tanah tersebut. Nominal uang tersebut sebelumya telah dicantumkan oleh pemohon yang mana telah dinilai oleh tim penilai. Kemudian ketika termohon tersebut menyetujui atau dengan kata lain menerimanya, maka kemudian ia datang ke Pengadilan Negeri untuk mengambil uang ganti kerugian tersebut dan dengan membawa bukti-bukti yang menunjukkan kepemilikannya.
Kemudian dibuat juga berita acara penerimaan uang tersebut. Akan tetapi, sebelum hal tersebut dilakukan,  Jurusita  dan  Panitera  membuat  berita  acara  ketika  melakukan  pemberitahuan,  baik  itu diterima ataupun ditolak.  Ketika dilakukannya penyerahan ganti kerugian tersebut juga dibuat pula berita  acara  penerimaan.  Ketika  terjadi  penolakan  terhadap  penawaran  pembayaran  berupa pemberitahuan  tersebut,  maka  akan  ditetapkan  hakimnya  serta  hari  sidangnya.  Apabila  termohon dalam  hal  ini  tidak  menghadiri  persidangan,  maka  akan  verstek.  Maksud  dari  verstek  ini  adalah apabila  termohon  tidak  datang  ketika  persidangan,  padahal  sudah  dipanggil  sebelumnya  maka permohonan tersebut diterima dengan keputusan tanpa kehadiran termohon (Soeroso, 2009).
Pelaksanaan penitipan ganti kerugian di Pengadilan ini sesuai ketentuan terdapat dalam Perma Nomor 3 Tahun 2016 dapat dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan yang memuat identitas Pemohon,  identitas  Termohon,  uraian  dasar  permohonan  konsinyasi  baik  berisi  hubungan  hukum pemohon  dengan  objeknya;  hubungan  hukum  termohon  dengan  objeknya;  penyebutan  surat keputusan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dalam  hal  ini  gubernur,  bupati,  atau  walikota,  tentang
penetapan lokasi; besaran nilai konsinyasi; penyebutan tempat serta waktu Musyawarah Penetapan Ganti  Kerugian;  penyebutan  putusan  pengadilan  yang  sudah  inkrah;  penolakan  oleh  Termohon; besaran  nilai  konsinyasi  yang  akan  dibayarkan  oleh  Pemohon;  dan  teknis  pembayaran,  hal  yang menjadi permohonan Pemohon untuk ditetapkan.
Setelah  tahapan  diatas  dipenuhi,  kemudian  dilampirkan  pula  dengan  dokumen  pendukung, yakni :
a. Bukti berkaitan dengan data diri pemohon. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Pemohon yang tercantum  dalam  salah  satu  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Batang  dengan  Nomor 68/Pen.Pdt.Cons./2015/PN  Btg  ialah  PT.  PLN  (Persero)  yang  diwakili  oleh  Tim  Kejaksaan Negara dengan dasar Surat Kuasa Khusus dengan Hak Subtitusi dari General Manager PT. PLN (Persero) UIP VIII Nomor 024.SKU/HKM.02.01/UIP VIII/2015 tertanggal 29 September 2015.
b. Salinan surat keputusan gubernur ataupu bupati/walikota tentang penetapan lokasi pembangunan serta  menunjukan  bahwa  pemohon  memang  benar  menjadi  instansi  yang  memerlukan  bidang tanah tersebut. Surat Keputusan Gubernur ini dibuktikan dengan dengan Nomor 590/35 Tahun 2015  yang  menjelaskan  tentang  persetujuan  bahwa  tanah  atau  bidang  tersebut  memang merupakan daerah yang akan dibangun PLTU tersebut. Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 460/06/2012 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Power Block untuk PLTU 2x1.000 MW kepada PT.Bhimasena Power Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2012 seluas ±226  (dua ratus dua puluh enam) hektar di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng Kecamatan Tulis Kabupaten Batang;
c. Salinan dokumen pembuktian bahwa termohon ialah pihak yang memang berhak atas tanahyang menjadi objek pengadaan tanah.
d. Salinan surat dari penilai tentang ganti kerugian tersebut.
e. Salinan berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti kerugian. Hal ini dilakukan dan 3 orang dengan total bidang 4 (empat) bidang dapat dibebaskan. Sedangkan sisanya yakni 121.225 M2 / 1,21 (satu koma dua satu) Ha belum dapat dibebaskan. Salah satunya ialah Termohon dalam hal ini H. Abdullah Makhrus dengan luas 400 (empat ratus) M2.
f. Salinan putusan Pengadilan yang telah berkekatan hukum tetap;
g. Salinan  surat  penolakan  Termohon  atas  bentuk  dan/atau  nominal  ganti  rugi  berdasarkan  hasil dari  Musyawarah  Penetapan  Ganti  Kerugian  atau  jika  ada  putusan  Pengadilan  yang  telah berkekuatan hukum tetap;
h. Salinan  dokumen  atau  surat  keterangan  dari  Kepaniteraan  Pengadilan  apabila  tanah  tersebut masih menjadi objek sengketa;
i. Salinan dokumen atau surat keterangan yang menerangkan bahwa tanah tersebut dalam letak sita oleh Pejabat sita apabila tanah tersebut masih dalam sita; dan
j. Salinan surat keterangan dari Bank serta Sertifikat Hak Tanggungan apabila tanah tersebut masih menjadi jaminan di Bank.
Setelah  kesemuanya  lengkap,  maka  akan  dicatat  dalam  Buku  Register  Konsinyasi.  Panitera menyampaikan berkas permohonan yang sudah diregistrasi tersebut kepada Ketua Pengadilan, untuk selanjutnya Ketua Pengadilan menetapkan dan memerintahkan Juru Sita untuk melakukan penawaran pembayaran  kepada  Termohon.  Pelaporan  pelaksanaan  penawaran  Ganti  Kerugian  oleh  Juru  Sita kepada  Ketua  Pengadilan  melalui  Panitera  serta  berita  acara  yang  dilampirkan  tentang  hasil  dari penawaran pembayaran, baik ditolak maupun diterima.
Apabila  Termohon  tidak  menerima  sejumlah  uang  tersebut,  maka  Ketua  Pengadilan  akan menentukan hari sidang dan memanggil semua pihak. Kealpaan Termohon dalam rangka penyerahan uang Ganti Rugi tidak mengganggu dilakukannya penyimpanan uang Ganti Rugi. Uang Ganti Rugi dapat  diambil  di  kepaniteraan  Pengadilan  dengan  membawa  surat  pengantar  dari  Ketua  Pelaksana Pengadaan  Tanah.  Terkait  Termohon  yang  tidak  diketahui  keberadaannya,  maka  akan  dilakukan pemberitahuan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa.
Dalam  pelaksanaannya,  tidak  ada  sesuatu  yang  menyimpang  dari  undang-undang  maupun Perma tentang pengadaan tanah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari salah satu penetapannya yang telah dijelaskan  diatas.  Yang  mana  berisi  tentang  ringkasan  dari  pelaksanaan  konsinyasi  di  Pengadilan Negeri Batang. Dalam penetapan tersebut dijelaskan bahwa surat permohonan diajukan oleh PT. PLN (persero) UIP VII kepada Pengadilan Negeri Batang. Surat permohonan  itu berisi  bahwa PT PLN memerlukan tanah seluas 22,6 (dua puluh dua koma enam) Ha guna pembangunan PLTU Batang 2 x 1000 MW yang terletak di Desa Ponowareng, Karanggeneng, dan Ujungnegoro. Akan tetapi 1,25 Ha belum dapat dibebaskan. Berdasarkan keputusan Menteri ESDM No. 2186K/91/MEM/2014 Jo Surat Direktur  Jenderal  Ketenagalistrikan  No.  3237/DJL.2/2014,  pemohon  ditugaskan  menyelesaikan pembebasan  sisa  lahan  yang  belum  dibebaskan.  Pemohon  dalam  melaksanakan  tugasnya  merujuk UU  Nomor  2 Tahun  2012.  Sebanyak  0,39  (nol  koma  tiga  sembilan)  Ha  dapat  dibebaskan  dengan menggunakan tim  apraisal, dan sisanya belum. Salah satunya tanah dengan  luas  400 (empat ratus)
M2 milik H. Abdullah Makhrus dengan penawaran sebesar Rp. 59.900.00., (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
Pembayaran  ganti  rugi  ditolak  oleh  yang  bersangkutan,  dan  kedua  belah  pihak  tidak  ada kesepakatan  lagi.  Pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  Pemohon  yakni  bahwa  alasan  pemohon beralasan menurut hukum. Apabila Termohon menolak menerima pembayaran ganti rugi, maka akan disimpan  dalam  kas  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Batang.  Sehingga  Hakim  mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Ketika  memasuki  tahap  pengadaan  tanah  yang  menggunakan  mekanisme  dalam  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini. Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan terhadap surat keputusan yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Seperti contoh mengajukan gugatan  terhadap  surat  keputusan  gubernur  tentang  Keputusan  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor: 590/35  Tahun  2015  Tentang  Persetujuan  Penetapan  Lokasi  Pengadaan  Tanah.  Upaya  hukum  ini pernah ditempuh oleh salah satu pihak yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi dalam putusannya dengan Nomor 02/K/TUN/2016 yang mana diajukan oleh Karomat dengan salah satu dasar permohonannya ialah berpotensi terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  serta  pelanggaran  terhadap  asas-asas  Pemerintahan  yang  baik. Hakim PTUN menolak gugatan penggugat tersebut. Gugatan ini pula sampai kepada tingkat Kasasi, akan tetapi tetap ditolak.
Dalam  upaya-upaya  yang  ditempuh  oleh  pihak  yang  keberatan  tersebut,  tentulah  harus mempunyai dasar-dasar yang kuat. Pengajuan ini tentu pula harus ada itikad baik dan tidak terkesan mengasal sehingga upaya-upaya yang mengutungkan kedua belah pihak dapat dilakukan.
Secara  hukum,  Pengadilan  Negeri  memang  diberikan  kewenangan  untuk  mengatasi permasalahan  tersebut.  Penetapan  konsinyasi  ini  sendiri  sifatnya  seperti  melaksanakan  putusan eksekutorial.  Apabila  tidak  menerimanya,  maka  dapat  melakukan  perlawanan  terhadap  penetapan tersebut.  Menurut  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  yang  telah  direvisi berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  204  Tentang  Mahkamah  Agung,  setiap  Penetapan dapat dilawan dengan menggunakan kasasi. Hal ini dikarenakan Penetapan ini sendiri bersifat final, sehingga  dilawan  dengan  menggunakan  kasasi  yang  diajukan  kepada  Mahkamah  Agung.  Ketika hendak memeriksa perlawanan tersebut, dilihat juga apakah dari penggugat mempunyai itikad baik atau tidak. Dan selama orang tersebut menerima ataupun menolaknya, maka eksekusinya akan tetap
dilaksanakan.  Hal  ini  dilakukan  karena  pada  dasarnya  kepentingan  masyarakat  umum  diutamakan daripada kepentingan pribadi.
Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Dalam hal-hal yang memang dianggap merugikan bagi pihak-pihak terkait dengan segala, tentu pula dapat melakukan upaya hukum guna melindungi hak-haknya.  Menurut  Yahya  Harahap,  ada  beberapa  langkah  yang  dapat  dilakukan  sebagai  upaya hukum  terhadap  penetapan.  Yang  pertama  ialah  dengan  mengajukan  perlawanan  atas  permohoan selama berlangsungnya proses pemeriksaan  ini. Hal  ini  merujuk secara anlogis terhadap Pasal 378 Rv  atau  Pasal  195  ayat  (6)  HIR.  Perlawanan  ini  dapat  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  merasa dirugikan. Dalam pelaksaan perlawanan ini, dimaksudkan agar menghindari penetapan yang keliru. Selanjutnya  ialah  dengan  melakukan  Gugatan  Perdata.  Hal  ini  dilakukan  apabila  pihak  yang dirugikan  ini  baru  mengetahui  setelah  dijatuhkan  penetapan  tersebut.  Selanjutnya  adalah  dengan melakukan Kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Hal ini merujuk pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985  yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2004  Tentang  Mahkamah  Agung.  Dalam  penjelasan  pasal  tersebut,  Penetapan  tidak  dapat dilakukan upaya hukum banding, sehingga upaya yang dapat ditempuh adalah dengan Kasasi. Akan tetapi, ada beberapa pemohonan yang tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi, yang mana diatur dalam  Undang-Undang  tertentu.  Yang  keempat  ialah  mengajukan  permintaan  pembatalan  kepada Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  32  ayat  (1)  juncto  Pasal  79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Dan yang terakhir adalah dengan mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK). Peninjauan kembali ini tentu harus sesuai dengan ketentuan berkaitan dengan alasan- alasan permohonan yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung dan dalam batas waktu yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung (Elmiyah & Sujadi, 2005).

## D. SIMPULAN
Pelaksanaan  penitipan  ganti  kerugian  di  Pengadilan  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  di  PLTU  Batang  ini  dilakukan  dengan  berbagai  tahapan.  Tahapan  yang  pertama  ialah  dengan musyawarah yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut. musyawarah ini dilakukan dua kali. Kemudian pembuatan berita acara, baik berisi penerimaan ataupun penolakan. Kemudian ketika terjadi penolakan,  maka  instansi  yang  membutuhkan tanah  melakukan permohonan konsinyasi dengan disertai fakta serta alat bukti yang sah. Setelah itu jurusita dengan panitera Pengadilan Negeri  akan  melakukan  pemberitahuan  kepada  pihak  yang  menjadi  termohon.  Ketika  pihak  tersebut
menerima, maka ia hadir ke Pengadilan Negeri serta membawa bukti yang menunjukan bahwa memang benar tanah tersebut berada dalam kepemilikannya. Apabila tidak,  maka akan ditentukan  hakim serta waktu untuk dilaksanakannya sidang penetapan permohoonan penitipan ganti kerugian di Pengadilan. Upaya hukum sebagai perlindungan hukum bagi para pihak yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang menolak  hasil  penetapan  konsinyasi  ialah  dengan  cara  melakukan  gugatan  penetapan  permohonan konsinyasi  tersebut.  Gugatan  tersebut  diajukan  pada  Pengadilan  Tingkat  Pertama.  Dan  ketika  telah melakukan gugatan tersebut, akan dilihat terlebih dahulu apakah pihak yang melakukan gugatan tersebut mempunyai itikad baik atau malah sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Fajar,  Mukti  ND.,  &  Yulianto,  Achmad.  (2017). Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
"Ghozali,  D.S.  (2018). Hukum  Pengadaan  Tanah  (asas  kesepakatan  dalam  pengadaan  tanah  bagi pembangunan untuk kepentingan umum). Yogyakarta: UII Press.
Harsono, B. (2008) . Hukum Agraria Indonesia (sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi, dan pelaksanaannya . Jakarta. Djambatan.
Miru, Ahmad., & Sakka, Pati. (2008). Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Santoso, Urip. 2015. Perolehan Hak Atas Tanah . Jakarta. Kencana.
Soekanto, S. (2001). Sosiologi: Suatu Pengantar . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soekanto ,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soeroso.  (2009). Praktik  Hukum  Acara  Perdata  Tata  Cara  Dan  Proses Persidangan.  Jakarta:  Sinar Grafika.
Sugiarto, U.S. (2013). Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Supriadi. (2007). Hukum Agraria . Jakarta: Sinar Grafika.
Sutedi,  A..  (2008). Implementasi  Prinsip  Kepentingan  Umum  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.

## Artikel Jurnal:
Ramdhani,  Abdullah.,  &  Ramdhani,  Muhammad  Ali.  (2017).  Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik. Jurnal Publik, Vol.11, (No.1), p. 1-12.
Elmiyah, Nurul., & Sujadi, Suparjo. (2005). Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 35, (No.3).
Masykur , M. Hamidi., & Sugiono, Harinanto. (2018). "Conflict Of Norm Antara Pencabutan Hak Dan Penitipan Ganti Kerugian Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan". Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 4, (No.1). p. 57-72.
Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Rohaedi ,  Edi.,  &  Insan,  Isep  H.,.  &  Zumaro,  Nadia.  (2019).  "Mekanisme  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan Umum." Pakuan Law Review, Vol. 5, (No.2).
Trisilia,  A.T.  (2013).  "Tinjauan  Yuridis  Pasal  10  (B)  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Terhadap Pembangunan Jalan Tol." Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. 1, (No.2).

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.  Lembaran Negara RI Tahun 1960 No. 104.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 22.
Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum"
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  Dan Penitipan  Ganti  Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Putusan PTUN Semarang Nomor 02/K/TUN/2016
Penetapan Pengadilan Negeri Batang Nomor 68/Pen.Pdt.Cons./2015/PN.Btg.