## TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN  PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ASUH DI YAYASAN SYAMSU DHUHANA PANTI ASUHAN ADHSA KARTASURA
Ashari Imam Wicaksono ashariimam6972@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Diana Tantri Cahyaningsih dianatantri@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aims to determine the shape of the protection law done Orphanage Adhsa against the foster care. Research results: 1) form of perlindungn law of Adhsa Orphanage performed against the foster care who done The Asuhan Adhsa: a) the legal protection of the child as recognized by the way: the surrender of foster care to the Orphanage Adhsa done the family, relatives, Chairman of the RT or child living quarters, and the authorities/police, b) responsibility as guardian of foster care that replaces the responsibility of his parents who could no longer take responsibility for the child, It is based on Article 26 of the Act No. 17 Tahun 2017 on the protection of Children, c) legal protection, related to the role of The Asuhanyaitu do prevention against children who do not get the legal protection of a parent or other person against child exploitation.
Keywords: protection; law; orphanages; children’s orphanage.

## Abstrak
Tujuan artikel ini adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum anak asuh yang dilakukan Panti Asuhan Adhsa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, selanjutnya dianalisis secara deskriptif terkait dengan bentuk perlindungan hokum yang dilakukan di Panti Asuhan Adhsa. Teknik analisis data menggunakan data interaktif yang terdiri dari reduksi data, analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian: 1) Bentuk perlindungn hukum yang dilakukan Panti Asuhan Adhsa terhadap anak asuh yang dilakukanPanti Asuhan Adhsa ini antara lain: a) Perlindungan hukum diakui sebagai anak dengan cara: penyerahan anak asuh kepada Panti Asuhan Adhsa dilakukan oleh pihak keluarga, sanak saudara, ketua RT tempat tinggal anak tersbut, dan pihak yang berwajib / kepolisian, b) Tanggung jawab sebagai wali dari anak asuh yang menggantikan tanggung jawab orang tuanya yang tidak bisa lagi bertanggung jawab atas anak tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 17 Tahun2017 tentang Perlindungan Anak, c) Perlindungan hukum, terkait dengan peran Panti Asuhan yaitu melakukan pencegahan terhadap anak yang tidak mendapatkan perlindugan hukum dari orang tua maupun orang lain terhadap eksploitasi anak.
Kata Kunci: Perlindungan; hukum; panti asuhan; anak asuh.

## A. Pendahuluan
Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Negara merupakan pihak yang paling harus mempunyai perhatian khusus terhadap anak-anak yang terlantar atau tidak mempunyai orang tua/keluarga inti lagi, karena mereka adalah titipan atau amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dipelihara, dirawat, dibina, dididik atau dipenuhi hak-haknya.
Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, selain itu dalam Pasal 298 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 298).
Tingkat kesejahteraan anak sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga, selain itu faktor lingkungan sekitar juga mempengaruhi kesejahteraan anak. Keluarga yang tingkat ekonominya rendah sangat
beresiko terjadinya penelantaran anak karena kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi, akibatnya adalah anak yang kesejahteraannya tidak terpenuhi oleh orang tuanya akan turun kejalan menjadi anak jalanan dan menjadi anak yang terlantar.
Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Waluyadi, 2009 : 1).
Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 20 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa tanggung jawab utama perlindungan anak dipikul oleh orang tua kandungnya. Tetapi apabila perlindungan di dalam keluarga inti tidak dimungkinkan dan tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak atau dalam kondisi orang tua kandung dan keluarga inti si anak telah tidak ada atau keluarga tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin.
Panti Asuhan merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosialnya. Panti Asuhan diharapkan mampu melaksanakan kuasa asuh atas anak yang diartikan sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Sehingga dalam kehadirannya suatu Panti Asuhan diharapkan mampu memberikan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan demi perkembangan jiwa yang baik bagi para anak asuhnya.
Berbicara tentang anak terlantar yang kesejahteraanya tidak terpenuhi dan kurang mendapatkan perlindungan, maka negaralah yang bertanggug jawab atas kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada sang anak tersebut. Maka adanya suatu panti asuhan yang bertugas memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak terlantar yang berbentuk Yayasan yang sah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
Berdasarkan uaraian diatas artikel ini membahas tentang pelaksanaan Perlindungan Hukum anak Asuh di Panti Asuhan Adhsa Kartasura.

## B.  Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang awalnya meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014:52).

## C. Pembahasan
Peran Panti Asuhan Adhsa disini sebagai wali asuh bagi anak-anak yang berada di Panti Asuhan Adhsa tersebut, dan mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan serta  memenuhi hak- hak anak asuh untuk mensejahterakan anak asuh di Panti Asuhan Adhsa tersebut.
Dalam hal pengurusan dimaksud juga dapat diartikan sebagai pemeliharaan, baik itu dalam pemberian pendidikan, nafkah terhadap anak yang masih dibawah umur, sehingga dengan demikian perwalian itu sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga yang mengatur tentang hak dan kewajiban wali (Siti Hafsah Ramadhany, 2004 ; 30 ).
Peran panti asuhan terkait dengan pentingnya tahapan perkembangan anak yang terpapar juga dalam jutnal internasional dibawah ini.
“Childhood is the most crucial and formative period of human life. A healthy childhood is essential for future growth and development. It is greatly influenced by parent, family, society and environment which formulate attitude, behavior, manner and emotions. Millions of children across the world are deprived of this crucial phase of life, those are the orphans and abandoned children. In the absence of the child’s parents, grandparents, or reluctant relatives not willing to take care of
Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan ...
the child, orphanage act as an institution to provide care and support for these unfortunate children. These children are educated within or outside the orphanage. Orphanages provide an alternative for care and adoption for some of these children.” (Radha Tripathy, at.al, 2015)
Pengaturan tentang Perwalian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan-ketentuan mengenai perwalian yang ada sangat terbatas jumlahnya dan tidak lengkap, maka berlaku Pasal 66 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu segala ketentuan yang ada sebelumnya yang telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku, tetapi melihat pasal-pasal yang belum lengkap dalam hal perwalian maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan mengenai perwalian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku kesatu tentang Orang pada Bab XV Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 a. Melihat jumlah pasal yang lebih banyak dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang Perwalian lebih lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari pada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua (Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004 ; 147 ).
Panti Asuhan harus memenuhi setiap kebutuhan anak di bawah perwaliannya, seperti disebutkan dalam Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindak perdata”. Sebagaimana menurut pendapat dari Pipin Syarifin bahwa peran wali terhadap anak yang belum dewasa sangat besar, baik terhadap harta bendanya maupun kelangsungan hidup anak tersebut (Mustofa hasan, 2011; 277). Selain harus memenuhi kebutuhan anak Panti Asuhan juga harus memberikan perlindungan hukum bagi anak asuhnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak Mudhofir,S.Pd pada tanggal 1 Agustus 2017 perlindungan hukum yang dilakukan oleh Panti Asuhan Adhsa ini antara lain :
1.  Perlindungan hukum diakui sebagai anak asuh di Panti AsuhanAdhsa. Perwujudan perlindunga hukum yang dilakukan oleh Panti Asuhan Adhsa  yaitu dengan cara :
a.  Penyerahan anak asuh kepada Panti Asuhan Adhsadilakukan oleh pihak keluarga, sanak saudara, ketua RT tempat tinggal anak tersbut, pihak yang berwajib / kepolisian yang menemukan anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya biasanya karena hamil di luar nikah. Penyerahan anak ke Panti Asuhan Adhsa hanya berupa perjanjian di di atas kertas yang bermaterai antara pihak Panti Asuhan Adhsa dan pihak yang menyerahkan anak ke Panti Asuhan Adhsa. Perjanjian ini dilakukan agar anak asuh yang di asuh oleh Panti Asuhan Adhsa diketahui asal-usul anak tersebut.
Perjanjian ini meliputi : 1) Pernyataan bahwa anak yang di serahkan ke pihak Panti Asuhan Adhsa adalah anak yatim / piatu, yatim piatu, anak terlantar,2) Surat / dokumen Asal-usul anak tersebut, yaitu akta kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan dari ketua RT bahwa anak tersebut adalah salah satu anggota warganya, 3) Pernyataan oleh pihak yang menyerahkan anak kepada Panti Asuhan Adhsa bahwa anak diserahkan sepenuhnya kepada Panti Asuhan Adhsa dan menjadi tanggung jawab panti asuahn Adhsa untuk memenuhi hak-haknya dan memberikan perlindungan hukm epada anak asuh.
b.  Tanggung jawab Panti Asuhan Adhsa sebagai wali dari anak asuh yang menggantikan tanggung jawab orang tuanya yang tidak bisa lagi bertanggung jawab atas anak tersebut. Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun2014 tentang Perlindungan Anak, kewajiban orang tua terhadap anak dapatdisebutkan sebagai berikut: 1)  Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh,memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
Penjelasanya adalah orang tua si anak yang berkewaiban dan bertanggung jawab atas pengasuhan, pemeliharaan, mendidik, dan melindungi sang anak. Tetapi disini peran  Panti Asuhan Adhsa yang menggantikan kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua si anak tersebut.
2)  Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Penjelasannya adalah menggali potensi dan memberikan bekal kepada anak tersebut agar dapat menumbuh kebangkan potensi yang ada dalam diri sang anak.
3)  Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pejelasannya adalah mendidik serta mengawasi anak agar tidak terjadi pergaulan bebas dan pengaruh yang kurang baik dari masyarakat sekitar.
2.  Perlindungan hukum.
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52 ayat 1 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 64 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiaap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat menggangggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
Eksploitasi anak tidak hanya berbicara tentang mempekerjakan anak dibawah umur tetapi juga tetang penculikan anak, perdagangan anak, dan penjualan organ tubuh sang anak. Semakin maraknya penculikan anak untuk diperdagangkan kemudian diperjual-belikan organ tubuh sang anak karena paksaan ini merupakan tidakan yang kejam yang melanggar HAM.
Disini peran Panti Asuhan Adhsa yaitu melakukan pencegahan terhadap anak yang kurang atau tidak mendapatkan perlindugan hukum dari orang tua maupun orang lain terhadap eksploitasi anak yang marak terjadi. Panti Asuhan merupakan bentuk tanggung jawab masyarakat atau pemerintah yang berbadan hukum yang melindungi anak dari korban eksploitasi. Selain melindungi anak Panti Asuhan juga memenuhi hak-hak sang anak yang tidak didapatkannya. Maka dari itu Panti Asuhan Adhsa tidak melakukan adopsi anak oleh orang tua angkat, melainkan hanya sebagai wali pengganti yang bertanggung jawab atas semua hak-hak anak tersebut.
3.  Perlindungan hukum kepada anak yang melakukan perbuatan hukum.
Panti Asuahan Adhsa berperan sebagai wali asuh bagi anak asuh, maka Panti Asuhan Adhsa yang bertanggung jawab atas anak tebut jika melakukan perbuatan hukum. Karena salah satu syarat dari bisa dimintai pertanggung jawaban hukum yaitu cakap, maksudnya cakap adalah sudah cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum. Sedangkan anak asuh yang di asuh di Panti Asuhan Adhsa semuanya masih dibawah umur, maka ini menjadi tanggung jawab Panti Asuhan untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan sang anak.

## D. Simpulan
Bentuk perlindungn hukum yang dilakukan Panti Asuhan Adhsa terhadap anak asuh yang dilakukanPanti Asuhan Adhsa ini antara lain: 1) Perlindungan hukum diakui sebagai anak asuh di Panti AsuhanAdhsa. Perwujudan perlindunga hukum yang dilakukan oleh Panti AsuhanAdhsa  yaitu dengan cara : penyerahan anak asuh kepada Panti AsuhanAdhsadilakukan oleh pihak keluarga, sanak saudara, ketua RT tempat tinggal anak tersbut, dan pihak yang berwajib / kepolisian. Penyerahan anak ke Panti Asuhan Adhsa berupa perjanjian di surat perjanjian di atas kertas yang bermaterai antara pihak Panti Asuhan Adhsa dan pihak yang menyerahkan anak, 2) Tanggung jawab Panti Asuhan Adhsa sebagai wali dari anak asuh yang menggantikan tanggung jawab orang tuanya yang tidak bisa lagi bertanggung jawab atas anak tersebut. 3) Perlindungan hukum, terkait dengan peran Panti Asuhan Adhsa yaitu melakukan pencegahan terhadap anak yang kurang atau tidak mendapatkan perlindugan hukum dari orang tua maupun orang lain terhadap eksploitasi anak, melindungi anak dari korban eksploitasi, dan melindungi anak Panti Asuhan memenuhi hak-hak sang anak yang tidak didapatkannya,dan 4) Perlindungan hukum kepada anak yang melakukan perbuatan hukum, Panti asuahan Adhsa berperan sebagai wali asuh bagi anak asuh, maka Panti Asuhan Adhsa yang bertanggung jawab atas anak jika melakukan perbuatan hukum. Anak asuh yang di asuh di Panti Asuhan Adhsa semuanya masih dibawah umur, maka ini menjadi tanggung jawab Panti Asuhan untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan sang anak.

## E. Saran
1.  Hendaknya Panti asuhan lebih meningkatkan kegiatan pendidikan, dan pelatihan bagi anak asuhnya, dengan pendidikan dan pelatihan yang produktif akan memberikan bekal bagi anak untuk masa depannya. Sedangkan terkait dengan sumber dana yang terbatas baik dari donatur dan pemerintah, panti harus mengelola keuangan dengan bijak dan menggali sumber dana melalui hasil ketrampilan yang diajarkan di panti.
2.  Hendaknya dalam pengangkatan anak yang dilakukan oleh Panti asuhan melalui penetapan pengadilan agar anak memperoleh perlindungan hukum tetap dari Negara, tidak hanya sekedar formalitas penyerahan oleh pihak keluarga kepada panti asuhan.
3.  Hendaknya Masyarakat lebih terbuka menilai panti bukan sebagai tempat buangan anak, sehingga semakin banyak donatur yang tergali dari masyarakat karena pandangan positif yang berkembang tersebut. Kepedulian masyarakat merupakan faktor pendorong yang penting berkembangnya panti asuhan.

## Daftar Pustaka
Alexandra  S.  Ivanova,  Sofia,  Bulgaria.  2004.  “Therapeutic Art  Practices  with  Orphan  Children  in Bulgaria Alexandra S. Ivanova, Sofia, Bulgaria, Art Therapy”: Journal of the American Art Therapy Association , 21(1) pp. 13-17 © AATA, Inc.
Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif.2004. Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia , Cet.2, Jakarta : Penerbit Fakultas Hukum Indonesia
Mustofa Hasan. 2011. Pengantar Hukum Keluarga , Bandung : Cv. Pustaka Setia.
Mulia Astuti. 2011. “Anak Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakartadan Provinsi Nusa Tenggara Barat)”. Informasi , Vol. 16 No. 01.
Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitan Hukum, Jakarta: UI Pers.
Siti Hafsah Ramadhany. 2004. “Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)”, Tesis , Sps-USU, Medan.
Sourajit Routray, Bijay Kumar Meher, Radha Tripathy. 2015. Growth and Development among Children Living In Orphanages of Odisha, an Eastern Indian State. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS) e-ISSN: 2279-0853, p-ISSN: 2279-0861.Volume 14, Issue 4 Ver. I (Apr. 2015), PP 38-41 www.iosrjournals.org.
Waluyadi. 2009. Hukum Perlindungan Anak . Bandung : Mandar Maju