Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 2 – Juli 2023, Hal. 137-142| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6582.137-142
Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 “ Studi Kasus Di Kabupaten B adung”
Anak Agung Istri Riskhanna Indira Nakula, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia agungindira02@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang  berbasis web untuk  melayani  partai  politik  calon  peserta  pemilu  untuk  memenuhi  persyaratan  pendaftaran,  sistem  ini disediakan oleh KPU guna membantu partai politik dan penyelenggara pemilu dalam tahapan pemilu, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik. KPU sebagai penyelenggaraan dalam proses rekrutmen badan adhoc  melakukan  pengecekan  keanggotaan  partai  politik  melalui  Sistem  Informasi  Partai  Politik  (SIPOL). Namun  dalam  proses  pendaftaran,  KPU  melakukan  klarifikasi  kepada  partai  politik  untuk  memastikan  apakah sebagai  anggota  partai  politik  ataupun  tidak,  tetapi  bawaslu  sebagai  badan  pengawas  pemilihan  untuk  tetap berpedoman  bahwa  calon  anggota  PPK  yang  terdaftar  dalam  SIPOL  di  rekomendasikan  untuk  diganti. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris.  Sumber  data  yang  digunakannya  berasal  dari data  primer.  Begitu  ketatnya  persyaratan  menjadi  penyelenggara  pemilu  atau  panitia  pemilihan  Bupati  Dan Wakil Bupati. Tentunya harus dilakukan antisipasi dan mencari penyabab untuk mencegah kerugian masyarakat yang tercatut namanya dalam SIPOL. Dengan menggunkan metode sensus dapat memberikan kepastian hukum terhadap dukungan keanggotaan masyarakat karena, KPU Kabupaten Kota dapat melakukan verifikasi langsung kepada  para  pendukung  partai  politik.  Dengan  metode  sensus  ini  mampu  mencegah  adanya  masyarakat  yang tidak  mendukung  parpol  tetapi  masih  tercatat  dalam  sipol  karena  tidak  terkena  sampling  dalam  verifikasi faktual.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan bahwa  pada  prinsipnya  penyelenggaraan  tahapan  pendaftaran badan  penyelenggara  tingkat  kecamatan  atau  PPK  sesuai  dengan  tahapan,  yaitu  melakukan  penelitian administrasi  melalui SIPOL dan  melakukan klarifikasi kepada calon PPK  memastikan bahwa calon PPK tidak menjadi anggota partai politik selama 5 tahun.
Kata Kunci : SIPOL, PPK, Pilkada

## Abstract
The Political Party Information System (SIPOL) is a set of web-based information technology systems to serve political parties participating in elections to meet registration requirements, this system is provided by the KPU to  assist  political  parties  and  election  organizers  in  the  election  stages,  administrative  research,  and  party factual  verification  political.  The  KPU  as  an  organizer  in  the  ad  hoc  body  recruitment  process  checks  the membership  of  political  parties  through  the  Political  Party  Information  System  (SIPOL).  However,  in  the registration  process,  the  KPU  clarified  with  political  parties  to  ascertain  whether  they  are  members  of  a political party or not, but Bawaslu as the election supervisory body remains guided by the recommendation that PPK  member  candidates  registered  in  SIPOL  be  replaced.  This  study  uses  empirical  legal  research  methods. The  data  source  he  uses  comes  from  primary  data.  So  strict  are  the  requirements  to  become  an  election organizer or election committee for the Regent and Deputy Regent. Of course, anticipation must be carried out and  looking  for  causes  to  prevent  losses  to  the  community  whose  names  are  recorded  in  SIPOL.  Using  the census  method  can  provide  legal  certainty  for  the  support  of  community  membership  because,  Regency/City KPU can carry out  direct  verification  of supporters of political  parties. This census method  is able to  prevent the existence of people who do not support political parties but are still recorded in sipol because they are not subject  to  sampling  in factual  verification. The  results  of  this  research  indicate  that  in  principle the  stages  of registration of sub-district level  administrators or PPK are in  accordance  with the  stages, namely  conducting administrative  research  through  SIPOL  and  conducting  clarifications  to  PPK  candidates  to  ensure  that  PPK candidates do not become members of political parties for 5 years.
Keywords : SIPOL, PPK, Election

## I. PENDAHULUAN
Salah  satu  syarat  negara  demokrasi  adalah  adanya  pemilihan  umum  yang  teratur  untuk menegakkan demokrasi dalam konstitusinya, tetapi juga dalam pelaksanaan tugasnya  Nelson, (1980). Pemilu  adalah  proses  pemilihan  umum  di  kalangan  pemilih  dalam  bidang  politik  menurut  prinsip- prinsip  pemilu  langsung,  universal,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Penyelenggaraan  pemilu  secara alami  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  memiliki  suara  dalam  pemilihan  baik parlemen maupun pimpinan pemerintah Sardini, (2011).
Sistem  informasi  yang  digunakan  KPU  dan  partai  politik  untuk  menyelenggarakan  pemilu adalah  SIPOL  (Sistem  Informasi  Partai  Politik).  SIPOL  atau  Sistem  Informasi  Partai  Politik  adalah rangkaian sistem teknologi informasi berbasis web yang membantu partai politik untuk berpartisipasi dalam  pemilihan  guna  memenuhi  persyaratan  pendaftaran.  Sistem  ini  disediakan  oleh  KPU  untuk membantu  partai  politik  dan  penyelenggara  pemilu  pada  tahapan  tahapan  pemilu,  pemeriksaan administrasi, dan pengecekan fakta partai. SIPOL juga dikenal sebagai Alat Pemeliharaan Pelayanan Publik. Hal ini juga membuktikan bahwa SIPOL dapat memperlihatkan adanya     transparansi     dan akuntabilitas     dalam pelaksanaan  tahapan  verifikasi  partai  politik Asgart, (2017).
Partai  politik  adalah  salah  satu  bentuk  pengelompokan  warga  negara  berdasarkan  kesamaan pikiran  dan  kepentingan  politik.  Partai  politik  sebagai  organisasi  yang  terstruktur  baru  muncul  pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi  telah  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  dalam  kehidupan  bernegara.  Sarana kelembagaan  terpenting  yang  dimiliki  untuk  mengorganisasi  perluasan  peran  serta  politik  tersebut adalah partai politik Huntington, (2003).
Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) adalah sekumpulan sistem teknologi informasi berbasis web  yang:  a)  melayani  partai  politik  sebagai  calon  peserta  pemilu  dan  menyiapkan  data  pendaftaran partai  politik  (profil,  administrasi,  kependudukan,  dan  keanggotaan).  b)  Membantu  KPU  RI, KPU/KIP  Provinsi  Aceh  dan  KPU/KIP  Kabupaten/Kota  dalam  melaksanakan  tugas  verifikasi kelengkapan  kelengkapan  calon  partai  politik  peserta  pemilu;  c)  pemeliharaan  data  dan  informasi partai  politik  untuk  pelayanan  publik.  Menurut  Kurniawan,  (2017),  penggunaan  SIPOL memungkinkan  KPU  untuk  mendeteksi  data  gandapartai  politik,  antar  partai    politik,  dan  dapat mengidentifikasi pengurus partai yang tidak memenuhi syarat.
Sebagai  bentuk  tanggung  jawab  penyelenggaraan  pemilihan  tingkat  kabupaten,  KPU Kabupaten  Kota  merencanakan  program  dan  anggaran,  membentuk  PPK, PPS, dan  KPPS pemilihan gubernur,  serta  menyelenggarakan  urusan  bupati  dan  walikota  di  bidangnya  masing-masing.  Panitia pemilihan distrik dibentuk tidak kurang dari  enam bulan  sebelum pemungutan  suara dan  dibubarkan dua  bulan  setelah  pemungutan  suara.  Tugas  dan  tanggung  jawab  KPUD  adalah  membantu  KPU Provinsi  dan  KPU  Kabupaten/Kota  dalam  pelaksanaan  setiap  tahapan  di  wilayah  kecamatannya. Sebagai  penyelenggaraan  pemilihan  ditingkat  kecamatan,  orang-orang  yang  terpilih  sebagai  Panitia Pemilihan  Kecamatan  harus  berintegritas  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  oleh  peratutan perundang-undangan.
KPU  sebagai  penyelenggaraan  dalam  proses  rekrutmen  badan  adhoc  melakukan  pengecekan keanggotaan partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Konsekuensi terdaftarnya calon  anggota  PPK  yang  terdaftar  dalam  sipol  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  penyelenggara  PPK. Namun dalam proses pendaftaran, KPU melakukan klarifikasi kepada partai politik untuk memastikan apakah  sebagai  anggota  partai  politik  ataupun  tidak,  tetapi  bawaslu  sebagai  badan  pengawas pemilihan  untuk  tetap  berpedoman  bahwa  calon  anggota  PPK  yang  terdaftar  ddalam  sipol  di rekomendasikan untuk diganti.
Salah  satu  hal  penting  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  adalah tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  dan  Wakil  Kepala  Daerah  secara  langsung  yaitu  dari  pasal  56 sampai 199 UU No 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemilihan  Pengesahan,  Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kepala  daerah  dan  Wakil  Kepala  daerah. Secara  eksplisit  ketentuan  Pemilihan  kepala  daerah  langsung  tercermin  dalam  cara  pemilihan  dan asas-asas  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Daerah.  Secara  substansial paling  tidak  ada  tiga  aspek  penting  yang  hendak  disasar  dalam  pemilihan  Kepala  Daerah  langsung, yakni  sebagai  bentuk  demokrasi  ditingkat  lokal,  penguatan  otonomi  daerah  dan  wahana  menegakan kedaulatan  rakyat  (Wisnumurti)  karena  itu,  sistem  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung merupakan  suatu  keharusan  sejarah  Harjudin,  (2005).  Ada  beberapa  penelitian  yang  serupa  dengan penelitian  ini,  yang  pertama  penelitian  dari  Layuk,  (2019)  yang  berjudul  Analisis  Aplikasi  Sipol
dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019 dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa penerapan SIPOL    dari    sisi    aplikasi    masih    dikeluhkan    beberapa    partai  politik,  sehingga    beberapa    partai politik    berusaha    melakukan    lobi    diluar  aturan      yang      semestinya      dengan      menghubungi penyelenggara   untuk membantu    proses    perbaikan    hasil    verifikasi    sehingga    mengganggu independensi  penyelenggara  pemilu.  Sedangkan  penelitian  dari  Susmono,  (2021)  yang  berjudul Sistem  Informasi  Partai  Politik  (Sipol)  Dalamverifikasi  Partai  Politik  Peserta  Pemilu  Tahun  2019 dimana  hasil  penelitiannya  menunjukan  bahwa  (1)  banyak    data    anggota    partai    politik    dalam SIPOL    yang    tidak    sesuai    dengan  salinan  Kartu    Tanda    Anggota    (KTA)dan  Kartu    Tanda Penduduk  (KTP)yang diserahkan,   (2)   banyak   anggota partai   politik hasil samplingyang   tidak mengakui/mendukung partai  politiknyakarena  tidak  merasa  menjadi  anggota partai politiktersebut dan  baru  mengetahuinya  pada  saat  verifikasi  faktual  oleh  KPU,  dan  (3)      operator      SIPOL      partai politik  yang      berada      di      pusat  tidak  mendelegasikan          kewenangannya          kepada          operator SIPOL     di     tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan data keanggotaan.
Penulis mencermati ada permasalahan pemahaman penerapan regulasi antara bawaslu dan KPU dalam pendaftaran calon anggota PPK yang berimplikasi juga terhadap teknis  penyelenggaraan KPU Kabupaten  Badung.    Berdasarkan  urian  tersebut  diatas,  Berdasarkan  urian  tersebut  diatas,  maka penulis tertarik memilih penelitian dengan judul “Penerapan Sitem  Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam  Rekrutmen  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK)  Pada  Pemilihan  Bupati  Dan  Wakil  Bupati Tahun 2020 Studi Kasus di Kabupaten Badung”. Maka dari itu tulisan ini akan membahas terkait 1) Bagaimanakah tahapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada pemilihan Bupati dan Wakil  Bupati  Badung?  2)  Bagaimana  penerapan  Sipol  dalam  pembentukan  Panitia  Pemilihan Kecamatan  (PPK).  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penerapan  sistem  informasi partai politik (sipol) dalam pendaftaran panitia pemilihan kecamatan (ppk) pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di kabupaten badung.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian Empiris untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul berkaitan  dengan  Implikasi  Penerapan  Sistem  informasi  partai  Politik  (SIPOL)  dalam  Pemilihan Panitia  Kecamatan  (PPK)  Dalam  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Tahun  2020  Di  kabupaten Badung.  Adapun  dalam  pendekatan  ini,  peneliti  memperoleh  datanya  langsung  dari  pemerintah  atau masyarakat  terkait.  Pendekatan  sosiologi  hukum  merupakan  pendekatan  yang  menganalisis bagaimana respon dan interaksi yang terjadi dalam validitas sistem norma dalam masyarakat.
Sumber penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer adalah bahan hukum yang mempunyai  otoritas,  Bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan  perundang-undangan  dan  segala dokumen  resmi  yang  memuat  ketentuan  hukum.  Sedangkan  data  sekunder  adalah  dokumen  atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal,  hasil  penelitian,  makalah  dan  lain  sebagainya  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  akan dibahas.  Dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi,  dan penelusuran  literatur  melalui  peraturan  perundang-undangan,  buku  literatur  yang  relevan,  jurnal penelitian yang relevan dan sumber lainnya. Dalam studi kasus yang dipilih penulis, tempat penelitian adalah KPU Kabupaten Badung.
Teknik  pengelolaan  dan  analisis  data  deskriptif  yang  bersifat  kualitatif,  bersumber  dari  hasil- hasil lapangan seperti observasi, studi arsip, dan wawancara terkait penerapan Sistem Informasi Partai Politik  (SIPOL)  pada  Pemilihan  Bupati  Kabupaten  (PPK)  Tahun  2020  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil Bupati  Badung  dilakukan  secara  lisan  di  KPU  Provinsi  Badung,  dianalisis,  ditafsirkan  dan disimpulkan secara umum berdasarkan fakta yang ada.

## III. RESULT AND PEMBAHASAN

## 3.1 Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  dipandang  sebagai  kewarganegaraan  yang  dijamin  secara konstitusional  dan  dengan  demikian  merupakan  kelanjutan  dari  cita-cita  reformasi  untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat Kumolo, (2015). Pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada langsung) merupakan kerangka kelembagaan untuk mewujudkan proses demokratisasi lokal.
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  juga  diharapkan  akan  menciptakan  pemimpin  daerah  yang lebih  bertanggung  jawab.  Implikasi  langsung  di  sini  berfokus  pada  hak  rakyat  untuk  memilih pemimpin  lokal  Marijan,  (2010).  Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  merupakan  terobosan politik  yang  besar  dan  berimplikasi  luas  bagi  daerah  dan  rakyatnya  untuk  mencapai  demokratisasi lokal.  Pilkada  langsung  merupakan  proses  yang  memperkuat  dan  memperdalam  demokrasi  dan  juga merupakan harapan untuk pemerintahan yang baik dan efektif Zuhro, (2011).
Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  menyebutkan: Pemilihan Gubernur Provinsi dan Legislator Bupati terlibat tidak hanya di lembaga KPU yang bersifat tetap,  tetapi  juga  di  Komisi  Pemilihan  Kecamatan  (PPK),  Komisi  Pemilihan  Umum  (PPS),  dan Kelompok  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  (KPPS).  Mekanisme  pembentukan  PPK  berdasarkan ketentuan Pasal 24 Keputusan KPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana  telah diubah dengan  Keputusan KPU  No.  13  Tahun  2017.  Pemberitahuan  pendaftaran  calon  anggota  PPK,  penerimaan  pendaftaran calon  anggota  PPK,  survey  administrasi  calon  anggota  PPK,  dokumen  seleksi  calon  anggota  PPK, wawancara calon anggota PPK, pengumuman hasil penyaringan calon anggota PPK.
Adapun  tahapan-tahapan  dalam  pembentukan  PPK,  yaitu:  a)  Pengumuman  pendaftaran,  KPU Kabupaten/Kota  mengumumkan  pendaftaran  selama  3  (tiga)  Hari  dengan  menggunakan  format pengumuman  sebagaimana  yang  sudah  tercantum,  b)  Penerimaan  pendaftaran  calon  PPK,  c) Penelitian  administrasi  calon  anggota  PPK,  d)  Seleksi  tertulis  calon  anggota  PPK,  e)  Masukan  dan Tanggapan  Masyarakat  Tahap  I,  f)  Wawancara  calon  anggota  PPK,  g)  Pengumuman  hasil  seleksi calon  anggota  PPK,  h)  Masukan  dan  Tanggapan  Masyarakat  Tahap  II,  i)  Pelantikan  dan Penandatangan  Pakta  Integritas.  Anggota  PPK  yang  dinyatakan  lulus  pada  seluruh  tahapan  seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota, harus menandatangasi pakta integritas.
Dalam  proses  pembentukan  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  Kabupaten  Badung,  memerlukan Kerjasama  semua  pihak  termasuk  Camat  se-Kabupaten  Badung.  Dalam  masa  pembentukan  Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Badung yang berlangsung pada 15 Januari 2020 sampai dengan 27 Januari 2020.

## 3.2 Penerapan SIPOL dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan
Fungsi  SIPOL  sebagai  alat  bantu  dalam  proses  pendaftaran,  verifikasi  serta  penetapan  Partai  Politik calon  peserta  pemilu,  peningkatan  integritas  serta  transparansi  dan  kemudahan  dalam  proses pendaftaran,  verifikasi  dan  penetapan  Partai  Politik  calon  peserta  pemilu  serta  pemeliharaan  dan pemuktahiran  data  partai  politik.    Penerapan  SIPOL  dalam  pendaftaran  partai  politik  dimaksudkan untuk  lebih  memudahkan  partai  politik  dalam  melakukan  pendaftaran  partai  politik.  Kemanfaatan SIPOL ini sangat penting dan lebih efisien dan memudahkan, menurut  Komisioner KPU Badung Ni Luh Nesia Padma Gandi “Manfaat SIPOL bagi partai politik memudahkan dalam proses administrasi pendaftaran  partai  politik  peserta  pemilu,  manfaat  SIPOL  bagi  KPU  tata  Kelola  partai  politik  yang terintergrasi  secara  komprehensif,  manfaat  SIPOL  bagi  masyarakat  dapat  mengakses  data  informasi kepada  publik  terkait  data  partai  politik  meliputi  kepengurusan,  kesekretariatan,  dan  keanggotaan partai politik” (Hasil Wawancara dengan Komisioner KPU Badung Ni Luh Nesia Padma Gandi pada tanggal  28  November  2022).  Hal  lain  juga  disampaikan  oleh  Ketua  KPU  Badung  Bapak  I  Wayan Semara Cipta yang menyatakan bahwa manfaat SIPOL dalam pendaftaran Partai politik lebih mudah, lebih praktis, less paper dan  hemat biaya”.  (Hasil Wawancara dengan Ketua KPU Badung  I Wayan Semara Cipta pada tanggal 28 November 2022).
Salah  satu  syarat  wajib  yang  dimasukan  ke  dalam  aplikasi  SIPOL  adalah  keanggotaan  partai politik  artinya  bahwa  setiap  orang  yang  terdaftar  dalam  sipol  sudh  dipastikan  sebagai  pendukung partai  politik,  hal  ini  disampaikan  oleh  Ketua  KPU  Badung  I  Wayan  Semara  Cipta  bahwa  “  untuk lolos  menjadi  peserta  pemilu  partai  politik  wajib  memenuhi  persyaratan  keanggotaan  1000  atau 1/1000 dari jumlah penduduk, dan keanggotaan ini harus didaftarakan melalui SIPOL, sehingga setiap orang  yang  didaftarkan  sudah  sah  menjadi  pengurus  partai  politik.  Jadi  salah  satu  bukti  menjadi pengurus  partai  politik  adalah  dengan  terdafatar  dalam  SIPOL  partai  tertentu”  (Hasil  Wawancara dengan Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta pada tanggal 28 November 2022).
Oleh  karena  itu,  penerapan  SIPOL  bertujuan  Memfasilitasi  proses  kajian  administrasi  dan  kajian praktis  oleh  KPU  Kabupaten/Kota.  SIPOL  adalah  platform  berbasis  web  yang  digunakan  untuk memasukkan data partai politik seperti profil pengurus, lokasi kantor, pengurus perempuan 30%, dan keanggotaan partai politik.

## 3.3 Implikasi Penerapan Sistem Informasi Partai Politik
Sistem informasi adalah kombinasi terorganisir dari orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi (Anggraeni, Yunaeti, & Irviani, 2017). KPU diberikan kewenangan yang sah untuk mengatur lebih lanjut mengenai tahapan pendaftaran partai politik termasuk penggunaan SIPOL sebagai alat kerja partai politik. Penerapan SIPOL ini tidak diatur secara ketat dalam Undang-Undang Pemilu,  tetapi  dipergunakan  sebagai  alat  kerja  partai  politik  yang  telah  diatur  sebagaimana  dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Dan dijelaskan juga dalam pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2017  bahwa  partai  politik  peserta  pemilu  harus  mendaftar  dengan  menyertakan  dokumen- dokumen  dan  surat  pendaftaran.  KPU  mengatur  ini  melalui  SIPOL  guna  sebagai  alat  kerja  partai politik, dengan segala dokumen persyaratan tersebut dimasukan ke SIPOL terlebih dahulu.
Secara  regulasi  pembentukan  PPK  tunduk  juga  pada  regulasi  Undang-Undang  No  7  Tahun 2017  tentang  Pemilu,  padahal  hasil  akhir  tugas  dan  wewenang  PPK  dalam  menjalankan  tugas-tugas dalam  pemilihan  Bupati  Dan  Wakil  Bupati  Badung.  Terhadap  hal  ini  Ketua  Bawaslu  Badung,  Ketut Alit  Astasoma  menyampaikan  tanggapannya  bahwa  “  salah  satu  syarat  dalam  mendaftarkan  partai politik  adalah  menyerahkan  dukungan  anggota  partai  melalui  SIPOL,  dan  syarat  menjadi  PPK  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Pilkada  adalah  tidak  boleh  menjadi  anggota  partai  politik  selama  5 tahun,  untuk  membuktikan  bahwa  calon  anggota  PPK  pada  pemilihan  kepala  daerah  bawaslu  harus mengecek  nama  pelamar  di  SILON“.  (Hasil  Wawancara  dengan  Ketua  Bawaslu  Kabupaten  Badung Ketut Alit Astasoma pada tanggal 29 November 2022).
Kewajiban  penerapan  SIPOL  dalam  pendaftaran  dan  verifikasi  partai  politik  membawa konsekuensi  bahwa  setiap  anggota  partai  politik  yang  tercantum  dalam  SIPOL  merupakan  anggota partai  politik  secara  sah,  walaupun  dalam  kenyatannya  banyak  nama  orang  yang  dicatut  oleh  partai politik  dalam  SIPOL,  membantah  dan  tidak  mengakui  sebagai  anggota  partai  politik  bahkan  ada beberapa  orang  yang  ditemukan  sebagai  pegawai  desa  ataupun  ASN.  Hal  ini  juga  disampaikan  oleh Ketua KPU Badung I Wayan Semara Cipta bahwa ada beberapa orang yang tercantum dalam SIPOL justru  sebagai  ASN  dan  pegawai  desa  dan  tidak  diketahui  namanya  tercantum  dalam  SIPOL,  hal  ini perlu ada solusinya karena memiliki implikasi bahwa nama yang tercacut akan tetap menjadi anggota parpol selama 5 tahun dan berpengaruh terhadap kariernya di instansi terkait atau lembaga lainnya.” (Hasil  Wawancara  dengan  Ketua  KPU  Badung  I  Wayan  Semara  Cipta  pada  tanggal  28  November 2022).
Untuk penegakan hukum pemilu sesuai dengan wewenang bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan,  Bawaslu  Badung  selalu  mengingatkan  KPU  Badung  untuk  bekerja  sesuai  dengan regulasi melalui surat cegah dini, Ketua Bawaslu Badung Ketut Alit Astasoma menyataakan bahwa “ salah  satu  cara  untuk  mengantisipasi  terjadinya  pelanggaran  melalui  cegah  dini  artinya  bahwa  KPU sebagai penyelengara pemilu terlebih dahulu harus memetakan potensi potensi pelanggaran yang akan terjadi,  dari  potensi  permasalahan  ini  tentunya  akan  dicarikan  solusi  dalam  menyelesaikan  atau mengantisipasinya  agar  tidak  terjadi  pelanggaran  ”.  (Hasil  Wawancara  dengan  Ketua  Bawaslu Kabupaten Badung pada tanggal 29 November 2022).
Untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  dalam  rekrutmen  PPK  pada  Pemilihan  Bupati  Dan Wakil  Bupati  Badung  Tahun  2020,  Bawaslu  Kabupaten  Badung  menyampaikan  temuan  terhadap calon anggota PPK atas nama Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra, SH dari Kecamatan Mengwi dan  I Wayan  Adi Mahardika dari Kecamatan  Kuta  Selatan,  kedua nama tersebut diduga sebagai tim kampanye di sosial media. Atas temuan dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Badung, KPU Badung melakukan  pembuktian  kebenaran  terhadap  keanggotaan  partai  politik  melalui  verifikasi  faktual. Penegasan  ini  disampaikan  oleh  Ketua  KPU Badung  I  Wayan  Semara  Cipta  bahwa  “salah  satu  cara untuk  memastikan  calon  anggota  PPK  tidak  menjadi  anggota  partai  politik  adalah  melalui  verifikasi faktual  dan  pengecekan  dalam  SIPOL  “.  (Hasil  Wawancara  dengan  Ketua  KPU  Badung  I  Wayan Semara  Cipta  pada  tanggal  28  November  2022).  Dalam  verifikasi  faktual  dan  pengecekan  dalam aplikasi  SIPOL  ada  dua  kemungkinan  hasil.  Artinya,  data  anggota  terdaftar  ditolak  oleh  masyarakat terdaftar  melalui  surat  penolakan.  Kedua,  disertai  pernyataan,  didukung  oleh  partai  politik  yang dianggap sebagai anggota atau pengurus partai.
Implikasi penerapan SIPOL ialah 1) berimplikasi terhadap kesempatan menjadi penyelenggara pemilu/pemilihan.  2)  dalam  pemenuhan  syarat  calon  Anggota  TNI  dan  bagi  Anggota  TNI.
Konsekuensi  bagi  masyarakat  yang  tercatut  sebagai  anggota  partai  politik  khususnya  yang  masih dalam  usia  mencari  kerja  dan  ingin  menjadi  anggota  TNI  adalah  tentu  tidak  memenuhi  persyaratan sebagaimana  ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun Pasal 39, 3) Pencatutan nama  masyarakat menjadi  anghota  partai  politik  adalah  adanya  potensi  tidak  terpenuhinya  syarat  menjadi  calon  PNS dan calon PPK. 4) berimplikasi bagi yang ingin mencari kerja di Perbankan. Dalam mengikuti seleksi sebagai pegawai Bank calon pegawai tidak boleh tercantum sebagai anggota partai politik.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Simpulan
Berdasarkan  urian  penelitian  skripsi  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  prinsipnya penyelenggaraan  tahapan  pendaftaran  badan  penyelenggara  tingkat  kecamatan  atau  PPK  sesuai dengan  tahapan,  yaitu  melakukan  penelitian  administrasi  melalui  SIPOL  dan  melakukan  klarifikasi kepada calon PPK memastikan bahwa calon PPK tidak menjadi anggota partai politik selama 5 tahun. Selanjutnya  bahwa  penerapan  SIPOL  dalam  pendaftaran  partai  politik  dimaksudkan  untuk  lebih efektif, efisien dan  memudahkan partai politik dalam melakukan pendaftaran partai politik, bagi KPU Badung  penerapan  sipol  sangat  membantu  untuk  mengetahui  rekam  jejak    para  calon  PPK  menjadi anggota  atau  pengurus  partai  politik  diwilayahnya.  Ketika  para  calon  PPK  tercatat  dalam  SIPOL tentunya berimpilikasi tidak ditetapkannya menjadi penyelenggara pemilihan kecamatan PPK. Untuk mencegah  terjadinya  pelanggaran  dalam  rekrutmen  PPK  pada  Pemilihan  Bupati  Dan  Wakil  Bupati Badung  Tahun  2020,  Bawaslu  Kabupaten  Badung  menyampaikan  temuan  terhadap  calon  anggota PPK atas nama Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra, SH dari Kecamatan Mengwi dan I Wayan Adi  Mahardika  dari  Kecamatan  Kuta  Selatan,  kedua  nama  tersebut  diduga  sebagai  tim  kampanye  di sosial  media.  Atas  temuan  dan  rekomendasi  Bawaslu  Kabupaten  Badung,  KPU  Badung  melakukan pembuktian kebenaran terhadap keanggotaan partai politik melalui verifikasi faktual.

## 4.2 Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas,  adapun  saran  dari  peneliti  adalah  KPU Badung  dengan  Bawaslu Badung  sebagai  badan  Pengawas  perlu  meningkatkan  koordinasi  dan  komonikasi  dalam  upaya membangun    pemahaman  bersama  tentang  regulasi  yang  dijadikan  dasar  oleh  KPU  Badung  dalam pendaftran PPK, hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya persepsi atau penafsiran hukum yang  berbeda  serta  mencari  solusi  yang  tepat  dalam  mengantasi  permasalahan  hokum.  KPU  RI merubah  sitem  verifikasi  faktual  anggota  partai  politik  dengan  metode  Sensus  sehingga  semua anggota  partai  dapat  dilakukan  verifikasi.  Hal  penting  harus  dilakukan  oleh  KPU  Badung  yaitu melakukan  sosialisasi  secara  terstruktur  sistimatis  dan  masif  kepada  masyarakat  tentang  fungsi  dan manfaat  SIPOL  serta  membuat  metode  termudah  bagi  masyarakat  untuk  mengecek  nama  dan memastikan terdaftar sebagai anggota partai politik dengan menggunakan aplikasi dalam genggaman (handphone).

## DAFTAR PUSTAKA
Asgart, S. M. (2017). Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Kumolo, T. (2015). Politik Hukum Pilkada Serentak . Jakarta: Ekspose. Kurniawan, F. (2017). Manfaat SIPOL Untuk Seleksi Peserta Pemilu. Layuk, O. (2019). Analisis Aplikasi Sipol Dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu 2019. Journal Kpu . Marijan, K. (2010). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Nelson, W. N. (1980). On Justifying Democracy . Ltd: London: Routledge & Kegan Paul. Sardini, N. H. (2011). Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia .
Susmono, A. (2021). Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalamverifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia . Zuhro, R. S. (2011). Model Demokrasi Local . Pt. Thc Mandiri.