Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 2020, 389-395

## Konsep dan Implementasi Manajemen Pendidikan Islam dan Ekonomi Syariah di Asia Tenggara

## Musta’an
Universitas Sahid Surakarta Email: mustaan-usahidh@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  understand  the  concepts  and  implementation  of  Islamic  education  and  Islamic economic management in Southeast Asia, where the object of this research is the management of Islamic education and Islamic economics in Indonesia and Malaysia. The research method uses the literature study method using a historical approach. By using these methods and approaches the concepts and implementation of Islamic education and Islamic economic management in Southeast Asia (in Indonesia and Malaysia) are expected to build a clear picture through various theories that have existed and developed previously. The results show that there are various similarities between the concepts and implementation of Islamic education management and Islamic economics in Indonesia and Malaysia, which are geographically close together so that they experience the same historical phases caused by the stages of the period of international civilization. Another thing that causes similarities is that the two countries  are  both  in  the  development  of  sharia  economics  which  continues  to  grow,  although  until  now  the development of the sharia economy in Malaysia, especially the banking industry has developed much more rapidly than in Indonesia.
Keywords: concept, implementation, management of Islamic education, Islamic economics
Saran Sitasi : Musta’an. (2020). Konsep dan Implementasi Manajemen Pendidikan Islam dan Ekonomi Syariah di Asia Tenggara. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (02), 389-395. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1188
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1188

## 1. PENDAHULUAN
Negara-negara di Asia Tenggara terutama negara Indonesia  dan  negara  Malaysia  memiliki  berbagai keunikan  dalam  kaitannya  dengan  perkembangan manajemen pendidikan dan ekonomi yang dilakukannya.  Bagi  kedua  negara  itu,  metode pendidikan yang digunakan menjadi suatu cara yang tepat  dalam  mencapai  tujuan  negara  masing-masing terutama  dalam  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusianya  (lahir  et.al,  2017).  Sejalan  dengan  hal tersebut  berarti  yang  menjadi  kunci  utama  bagi kemajuan  negara  masing-masing  adalah  SDM  yang dimiliki  dari  negara  itu  melalui  pendidikan.  Sebab sampai  saat  ini  manajemen  pendidikan,  terutama manajemen  pendidikan  yang  terintegrasi,  sistematis, dan terstruktur secara baik menjadi motor penggerak dalam  peningkatan  kualitas  baik  kualitas  secara intelektual maupun kualitas spiritual yang diharapkan akan  tercipta  pula  kualitas  moral  (Wekke,  2013). Sedangkan  ekonomi  kedua  negara  saat  ini  sedang dalam  pengembangan  ekonomi  yang  berdasarkan
prinsip-prinsip  syariah  Islam,  terutama  dari  sisi perkembangan perbankannya maupun pasarmodalnya.  Dimana  sistem  ekonomi  yang dikembangkan  merupakan  sistem  ekonomi  yang berkeadilan  dengan  mengacu  kepada  al-Qur’an  dan Sunnah Rasulullah SAW.
Pendidikan  menjadi  penopang  utama  bagi pembangunan,  perkembangan  serta    peradaban  yang ada suatu negara, melalui pendidikan inilah terutama dengan manajemen yang baik membuka jalan secara luas dan leluasa  bagi warga negaranya dalam rangka penguasaan  terhadap  ilmu  pengetahuan,  berbagai bidang  keterampilan,  dan  penguasaan  terhadap perkembangan  teknologi  yang  ada.  Oleh  karena demikian  itulah,  pendidikan  nasional  dari  masing- masing negara merupakan sistem pola tersendiri yang diselenggarakan  untuk mewujudkan setiap hak dalam menentukan nasib bangsa itu sendiri demi perkembangan dan kemajuan bangsanya (Mudyaharjo, 2010). Pendidikan  memiliki  peran  serta  fungsi  yang sangat penting dalam mencetak generasi yang mampu
bersaing secara baik di tengah persaingan era industri 4.0 saat ini yang tentunya generasi yang sumber daya manusianya  berkualitas.  Pada  era  ini  pendidikan tentunya  diharapkan  mampu  mempersiapkan  dengan sebaik-baiknya SDM yang bonafit dalam menghadapi setiap  tantangan  serta  mampu  merespon  berbagai perubahan  dan  perkembangan  cepat  yang  terjadi semakin dinamis. Oleh karena itu, pendidikan adalah kunci  utama  dan  pertama  kemajuan  bangsa,  baik tidaknya  metode  atau  model  pendidikan  yang dilakukan  akan  menentukan  baik  tidaknya  pula kualitas  SDM  dari  generasinya,  yang  pada  akhirnya bermuara  pula  pada  kualitas  kehidupan  sehari-hari bangsa  itu  nantinya  (Muhaimin,  2013).  Dengan adanya SDM berkualitas tentunya secara ekonomi  di era  persaingan  saat  ini  mampu  memenangkan persaingan  pasar  yang  ada,  yang  pada  akhirnya  pula kuat  secara  ekonomi  negara  tersebut  (Tho’in,  2017); (Ybarra, 1996). Tingkat kesiapan yang dimiliki dalam menghadapi  persaingan  industri  4.0  dan  tingkat kualitas  atau  mutu  kehidupan  bangsa  merupakan tantangan  dan  peluang  yang    harus    segera diupayakan  serta  diwujudkan  melalui  berbagai program  dari  pendidikan  nasional  itu  sendiri.  Peran serta  fungsi  dari  pendidikan  dalam  kehidupan bernegara dan berbangsa sesungguhnya  telah dicetuskan  dan  dicanangkan  sejak  berdirinya  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia, sebagaimana  tertuang dalam  UUD  1945,  bahwa  mencerdaskan  kehidupan bangsa  serta  mengembangkan  manusia  Indonesia seutuhnya  merupakan  tujuan  pendidikan  nasional bangsa Indonesia.
Dalam sistem pendidikan nasional kita salah satu konsep  didalamnya  yaitu  berupa  pendidikan  Islam sebagai  suatu  bagian  yang  integral  dan  menyatu (Romlah,  2016).  Pendidikan    Islam  itu  sendiri merupakan  satu  bagian dari sistem pendidikan  yang tidak  bisa  dipisahkan  atau  disendirikan  dari  sistem pendidikan  nasional,  karena  pendidikan  Islam  disini tidak sekedar hanya muncul sebagai suatu pelengkap atau komplementer  dalam perjalanan  yang ada pada pendidikan    nasional  itu  sendiri,  tetapi    pendidikan Islam memberikan landasan serta warna dan arah yang menjadi  tujuan  dari  pendidikan  nasional  tersebut. Pendidikan  Islam sebagai bagian atau subsistem yang tentunya secara andil telah berkontribusi secara aktif sangat  besar  terhadap  sistem  maupun  tata  kelola pendidikan  nasional,  maka  dinilai  sangat  menarik apabila kita senantiasa mencermati berbagai perkembangan pendidikan Islam yang sangat dinamis
pada  bangsa  ini.  Oleh  karena  itu,  untuk  lebih memahami  dan  mengenal  konsep  dan  implementasi dari  perkembangan  pendidikan  Islam,  tidak  ada salahnya  jika  kita  mempelajari  pula  perkembangan pendidikan  Islam  yang ada di Asia Tenggara terutama di  negara Malaysia.  Sejarah kehadiran  Islam  yang ada  di  Malaysia  tentunya  tidak  jauh  berbeda  dengan sejarah  bangsa  ini  yaitu  melalui  berbagai  aktivitas perdagangan, terutama perdagangan (aktifitas ekonomi)  komoditi  berbagai  jenis  rempah  (Susanto, 2015).  Sejalan  dengan  adanya  perdagangan  itulah mereka  melakukan  penyebaran  agama  Islam  secara bijak  pada  kedua  negara  ini,  yang  tentunya  hal  itu menjadi  sebuah  awalan  pula  dilakukannya  proses pendidikan    Islam  baik  di  Indonesia  maupun  di Malaysia secara berkesinambungan.
Kembali  melihat  perjalanan  bangsa,  bahwa negara  Indonesia  maupun  Malaysia  mempunyai berbagai  kesamaan  sebagai  berikut:  1)  keduanya secara  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam; 2) keduanya  pernah merasakan  penjajahan yang dilakukan oleh  bangsa  Eropa  dalam hal ini  menjadi salah  satu  terjadinya  hambatan  dan  masalah  dalam melakukan  aktivitas  dakwah  dan  syiar  Islam;  3) keduanya  mempunyai  berbagai  kesamaan  tahapan dalam  proses  perkembangan  dinamika  pelaksanaan pendidikan  Islam  termasuk  pengembangan  ekonomi syariahnya (Wardani et.al, 2013); (Haryanto, 2009).
Berdasarkan  pemaparan  serta  uraian  yang  telah dijelaskan  sebelumnya,  penelitian  ini  mengangkat tema  secara  garis  besar  tentang  konsep  dan implementasi  manajemen  pendidikan  Islam  dan ekonomi  syariah  di  Asia  Tenggara  dengan  fokus bahasan  utama  yaitu  pada  negara  Indonesia  dan negara Malaysia yang mempunyai berbagai persamaan yang  berkaitan  dengan  konsep  dan  implementasi manajemen pendidikan Islam dan ekonomi syariah ini.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Manajemen Pendidikan
Manajemen pendidikan merupakan sebuah proses berupa  perencanaan, proses  pengorganisasian,  proses pengarahan, proses pengawasan dan proses penilaian berbagai  usaha pendidikan agar  mampu  mencapai setiap  tujuan pendidikan yang  telah  ditetapkan  dan dibuat  sebelumnya  (Nata,  2012).  Manajemen Pendidikan merupakan berbagai rangkaian proses atas kegiatan  dan  aktifitas  yang  menunjukkan  kepada usaha  untuk saling  bekerjasama  yang  dilakukan  oleh dua orang atau lebih dalam rangka untuk meraih tujuan
pendidikan  itu  sendiri  yang  telah  ditetapkan sebelumnya (Kurniadin, 2013).

## 2.2 Pendidikan Islam
Pendidikan Islam merupakan rangkaian penyiapan setiap generasi muda dalam mengisi setiap peranan, mentransfer pengetahuan serta berbagai nilai Islam  diselaraskan  dan  diserasikan  dengan  fungsi manusia  itu  sendiri  untuk  senantiasa  beramal  selama hidup  di  dunia  dan  akan  memperoleh  hasilnya  kelak setelah  di  akhirat  nantinya  (Tajuddin,  2011). Pendidikan  Islam  merupakan  suatu  pendidikan  yang dilakukan dengan mempunyai tujuan dalam membentuk  dan  mencetak  setiap  pribadi  muslim secara utuh dan menyeluruh, melakukan pengembangan potensi yang ada pada manusia secara baik  dan  bertanggungjawab  secara  jasmaniah  dan rohaniah,  menumbuhkan  serta  mengembangkan hubungan  secara harmonis individu manusia dengan Allah  SWT,  manusia  dengan  alam.  Setiap  manusia pribadi  yang  dihasilkan  melalui  proses  pendidikan Islam yaitu mereka yang  sanggup  mengemban  tugas dan  amanah    dari  Allah  SWT,  mereka  mampu memelihara  serta  memanfaatkan  alam  yang  ada  di sekitarnya    untuk    tujuan  kemaslahatan  (Daulay, 2014).
Pendidikan  Islam  sendiri  sebagai  bagian  integral konstalasi dari pelaksanaan pendidikan nasional yang ada  pada  bangsa  ini.  Pada  saat  permulaan kemerdekaan bangsa Indonesia tercinta dan pemerintahannya  telah  mendapatan  suatu  warisan yang  bersumber  dari  sistem  pendidikan yang dualistis,  yaitu  berupa  a)  sistem  pendidikan  yang terdapat  pada  sekolah-sekolah  umum  yang  bersifat dan bercorak sekuler, dimana sistem pendidikan ini tidak  mengenal  adanya  pendidikan  agama,  b)  sistem pendidikan  Islam  yang  tumbuh  pada  masyarakat Islam  dengan  sendirinya (Solokin, 2012).
Pendidikan  Islam  merupakan  suatu  subsistem tersendiri  dari  pendidikan  nasional,  hal  itu  dapat diketahui berdasarkan pada tiga  aspek penting yaitu: a)  pendidikan  Islam  berkedudukan  sebagai  sebuah mata  pelajaran  di  sekolah,  b)  pendidikan  Islam berkedudukan  sebagai  lembaga,  c)  pendidikan  Islam berkedudukan  sebagai  suatu  nilai.  Pendidikan  Islam berkedudukan  sebagai  mata  pelajaran  di  sekolah, bahwa  materi  pendidikan  Islam  merupakan  mata pelajaran  dari  sekian  mata  pelajaran  yang  ada  serta menjadi  bagian  pula  dari  kurikulum untuk membentuk  kesalehan  secara  pribadi  dan  secara
sosial. Pendidikan Islam berkedudukan sebagai suatu lembaga,  dimana pendidikan  Islam  yang  ada  selama ini  telah  dipandang  oleh  masyarakat  sebagai  jenis lembaga pendidikan yang ada bercorak keislam mulai dari  bahan  pelajaran  yang  telah  diajarkan,  metode yang  digunakan  dalam  penyampaian  bahan  ajar tersebut, serta jenis pengelolaan yang dilakukan. Pada aspek  tersebut  tentunya  kita  mampu  melihat  secara sesama bahwa lembaga pendidikan Islam berada pada rel  bersifat  formal  maupun  rel  bersifat  nonformal. Pendidikan  Islam  berkedudukan  sebagai  suatu  nilai, dimana  pendidikan  Islam  dipandang  sebagai  sebuah semangat  tersendiri  yang  secara  implisit  telah diselipkan  pada  mata  pelajaran  yang  ada,  kegiatan serta  pengabdian  kepada  masyarakat  pada  bidang pendidkan  secara  komprehensip  dan  menyeluruh (Daulay, 2014).

## 2.3 Ekonomi Syariah
Ekonomi syariah atau ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam dengan salah satu cirinya berupa sistem ekonomi non ribawi (Tho’in, 2016); (Wilson, 1998).
Sistem  ekonomi  syariah  yang  ada  di  Indonesia dan di Malaysia sedang mendapatkan perhatian khusus baik oleh pemerintahnya maupun oleh rakyatnya.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  saat  ini merupakan  jenis  penelitian  yang  bersifat  kualitatif melalui  penggunaan  metode  berupa  studi  pustaka dengan  menggunakan  pendekatan  historis.  Dengan menggunakan  metode  dan  pendekatan  tersebut diharapkan  konsep  dan  implementasi  manajemen pendidikan  Islam  dan  ekonomi  syariah  di  Asia Tenggara (di Indonesia dan Malaysia) diharapkan bisa terbangun suatu gambaran yang jelas melalui berbagai teori yang sudah ada dan dikembangkan sebelumnya.

## 4. HASIL PENELITIAN

## 4.1 Konsep dan Implementasi Manajemen Pendidikan Islam  dan Ekonomi Syariah di Indonesia
Pendidikan  Islam  bangsa  ini  telah  mengalami perkembangan yang terbagi dalam empat fase, yaitu: 1)  sejak  pertama  Islam  datang  sampai  dengan kedatangan bangsa Belanda saat menjajah bangsa ini. 2)  sejak  kedatangan  Belanda  sampai  timbulnya berbagai  gagasan  pembaharuan  dalam  pendidikan Islam awal abad 20. 3) sejak awal abad 20 sampai saat
datangnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 4) fase setelah bangsa ini merdeka.
Perjalanan  proses  Pendidikan  Islam  pada  awal, dimulai  dari  kedekatan  yang  terjadi  antara  pribadi maupun secara bersama-sam antara para peserta didik (santri)  dengan  mubaligh.  Masjid  dan  rumah  kyai menjadi  tempat  dilakukannya  pendidikan  Islam. Setelah  dua  tempat  tersebut  mulai  bermunculan lembaga  pendidikan  yang  lain  seperti    pondok pesantren, surau dan dayah. Materi yang diajarkan dan disampaikan  pada  saat  itu  berupa  ilmu-ilmu keagamaan  khususnya  membaca  dan  mempelajari berbagai  kitab  terutama  kitab-kitab  klasik.  Kitab- kitab  klasik  tersebut  menjadi  standar  untuk mengetahui  tingkat  keilmuan  agama  para  kyai tersebut.
Sejak  kedatangan  Belanda  sampai  timbulnya berbagai  gagasan  pembaharuan  dalam  pendidikan Islam  awal  abad  20.  Bangsa  penjajah  ini  mendirikan berbagai  lembaga  pendidikan  sekuler  bagi  bangsa asing  Eropa  yang  ada  di  Indonesia.  Tujuan  utama diselenggarakannya pendidikan ini untuk mempersiapkan  calon  pegawai  kantor  pemerintah Belanda. Keberadaan lembaga ini hanya terdapat pada perkotaan.  Berbeda  dengan  keadaan  tersebut  dimana lembaga  pendidikan  yang  bersifat  tradisional  justru bermunculan di pedesaan-pedesaan. Pendidikan tradisional ini mengajarkan pengetahuan agama Islam, tanpa  memberikan  pengetahuan  umum.  Lembaga pesantren  sepenuhnya  dikelola  berdasarkan  ide  dan pengaruh kyai sebagai pengasuhnya.  Sistem pendidikan pesantren dengan corak kesederhanaannya   seringkali   melahirkan sentimen- sentimen  anti  penjajah  karena  berlawanan  dalam berbagai hal.
Fase  ketiga  dimulai  di  awal  abad  kedua  puluh ketika  munculnya  ide-ide  pembaharuan  pendidikan Islam  disebabkan  ketidakpuasan  beberapa  tokoh dengan sistem pendidikan yang berlaku saat itu. Pada periode ini dikenal adanya dualisme sistem penddikan yang  corak  dan  orientasinya  berbeda. Pertama , pendidikan  Barat  yang  sekuler  yang  dikelola  secara cermat  oleh  pemerintah  Belanda.  Cermat  karena memiliki  jenjang  dan  muatan  mata  pelajaran  yang sistematis.  Pendidikan  ini  diperuntukkan  bagi  kaum asing Eropa dengan  muatan  keilmuan  dari  Barat  dan tidak mengajarkan pelajaran agama. Kedua , pendidikan  Islam  yang diselenggarakan di pesantren, mengajarkan  ilmu-ilmu  agama  tanpa  mempelajari pengetahuan umum. Lembaga ini mendidik seseorang
untuk  menguasai  ilmu  agama  dan  mampu  hidup mandiri di tengah masyarakat. Oleh karena itu ide-ide baru  yang  mereka  munculkan  adalah  pembaharuan pada aspek isi, metode, dan manajemen.
Jadi  sejak  awal  abad  kedua  puluh  terdapat  tiga lembaga  pendidikan  Islam  sebagai  konsekuensi  dari dinamika  perkembangan,  yakni  pesantren,  sekolah, dan  madrasah.  Pesantren    sebagai    lembaga pendidikan  Islam  tertua,  berupa  lembaga  pendidikan yang  materi  pelajarannya  didominasi  oleh  keilmuan agama dan keterampilan kehidupan tanpa pengetahuan umum.  Sekolah,  sejak  belum  diajarkannya  pelajaran agama  pada  zaman  Belanda  sampai  dimasukkannya pendidikan  agama  di  sekolah-sekolah  umum  setelah Indonesia  merdeka.  Madrasah  yang  pada  mulanya memberi  penekanan  pada bidang-bidang ilmu agama dan hanya berkiprah hanya di lingkungan Departemen Agama saja  sampai ditetapkannya  madrasah  sebagai lembaga  pendidikan  yang  berciri  khas  agama  Islam dan berkedudukan sama dengan sekolah.
Fase  keempat  setelah  Indonesia  merdeka, direalisasikan  kerjasama  antara  Departemen  Agama dengan  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan untuk  menerapkan  pendidikan  Agama  di  sekolah. Dalam konteks kerja sama ini dapat dibedakan dalam tiga  tahapan.  Tahapan  pertama  1946-1966,  sebagai tahapan  peletakan  dasar  dari  pendidikan  agama  di sekolah.  Tahapan  ini  berupa  pencarian  bentuk  dan masa pembinaan awal.
Tahapan kedua adalah tahapan setelah diadakannya  Sidang  Umum  MPRS  1966,  dimana dalam  TAP  MPRS  No.  XXVII/MPRS/1966  pasal 1    menetapkan    Pendidikan  Agama  menjadi  mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai ke universitas-universitas negeri.
Tahapan  ketiga  adalah  tahapan  diberlakukannya Surat  Keputusan  Bersama  Tiga  Menteri  tahun  1975 (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri). Tahapan keempat
adalah setelah diberlakukannya  UU  Sisdiknas  (UU  No.2  Tahun 1989).  Madrasah  pada  tahapan  ini  dijelaskan  secara eksplisit  adalah  sekolah  yang  berciri  khas  Agama Islam,  makna  yang  terkandung  di  dalamnya  bahwa madrasah  mulai  dari  tingkat  dasar  dan  menengah memberlakukan  kurikulum sekolah ditambah dengan kurikulum ilmu-ilmu agama sebagai ciri khasnya.
Kaitannya  dengan  perkembangan  ekonomi syariah  di  Indonesia  di  tandai  dengan  adanya perbankan syariah.  Cikal  bakal perundang-undangan
yang  dijadikan  pedoman  pengoperasian  adalah Undang-Undang  No.  07  Tahun  1992  tentang perbankan  dan  UU  No.  10  tahun1998  tentang perubahan atas UU No. 07 Tahun 1992. Melalui UU itu perbankan syariah bisa beroperasi.
Pertama ,  Periode  peletakan  dasar  sistem perbankan syariah (1992-1998). Periode ini merupakan  awal  berdirinya  dari  Bank  Syariah  di Indonesia  yaitu  Bank  Muamalah  Indonesia  (BMI). Yang diprakarsai oleh para cendekiawan muda dalam organisasi  ICMI  dan  dukungan  MUI.  UU  No.  07 Tahun  1992  tentang  perbankan  disahkan.  Tepatnya pada 25 Maret 1992 Oleh Presiden RI.
Kedua ,  Periode  reformasi  kebijakan  perbankan Islam  (1998-1999).  Lahirnya  UU  no.  10  1998 memberikan peluang yang sangat luas bagi perbankan Islam.  Yaitu  pengakuan  secara  tegas  terhadap pembiayaan berdasarkan syariah baik di bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.
Ketiga , Periode terbentuknya  UU no.21 thn 2008 (1999-2009).  Pada  tanggal  17  Juni  2008  RUU Perbankan Syariah disahkan menjadi Undang-Undang oleh  ketua  DPR  Agung  Laksono.  Sebulan  kemudian tepatnya  pada  tanggal  16  Juli  2008,  Presiden  Susila Bambang  Yudhoyono  mengesahkan  UU  perbankan Syariah dengan No. 21 Tahun 2008 yang dimuat dalam lembaran  negara  RI  Tahun  2008  nomor  94.  dengan terdiri dari 13 bab dan 70 pasal.
Sampai  saat  ini  perkembangan  ekonomi  Islam mengalami  kemajuan  dari  sisi  pertumbuhan,  tetapi masih  tertinggal  dengan  perkembangan  ekonomi Islam  yang  ada  di  Malaysia  yang  jauh  lebih  cepat berkembang  karena  dukungan  itu  ada  pada  sistem kebijakan sampai ilmplementasi di lapangannya.

## 4.2 Konsep dan Implementasi Manajemen Pendidikan Islam dan Ekonomi Syariah di Malaysia
Perkembangan  pendidikan  Islam  di  Malaysia dapat  dirinci  menjadi  tiga  periode,  (1)  masa  awal masuknya  Islam  ke  Tanah  Melayu  sampai  dengan datangnya  bangsa  kolonial,  (2)  masa  penjajahan kolonial  Inggris,  dan  (3)  masa  pasca  kemerdekaan sampai sekarang.
Awal  mula  perkembangan  pendidikan  Islam masih  belum  dapat  dipastikan,  hanya  saja  dapat diperkirakan bahwa seiring dengan datangnya Islam di tanah  Melayu  pada  abad  ke-14  pada  saat  itu  pula pendidikan  Islam  dimulai.    Hal  ini  didasarkan  pada fakta  sejarah  bahwa  Raja  Malaka  pertama  yang
bernama Parameswara yang kemudian dikenal sebagai Megat  Iskandar  Syah  setelah  memeluk  Islam  pada tahun  1414  M,  maka  saat  itulah  dimulai  sistem pendidikan Islam di Tanah Melayu. Masuknya Islam sang raja diikuti oleh para pembesar kerajaan beserta rakyatnya.  Dalam  upaya  memahami  kandungan ajaran  Islam,  raja    dan    pembesar    kerajaan    belajar dari  para  ulama  dan  pendakwah  yang  datang  ke Malaka.  Raja-raja  Malaka  yang  lain  mengikuti  jejak Raja  Malaka  untuk  memeluk  Islam.  Pada  saat  itu istana  kerajaan  dijadikan  pusat  kegiatan  pendalaman keilmuan  Islam  karena  begitu  cintanya  raja  beserta rakyat terhadap ajaran Islam.
Sistem pendidikan Islam pada awalnya berbentuk kelas  mengaji  al-Qur’an,  yang  merupakan  pelajaran utama  pada  semua  lapisan  masyarakat  saat  itu walaupun  tidak  berbentuk  lembaga  formal.  Juga diperkenalkan  huruf  jawi  untuk  memudahkan masyarakat setempat  mempekajari  huruf-huruf  Arab yang  menjadi  penunjang  kemampuan  membaca  al- Qur’an.  Untuk  tingkat-tingkat  awal,  kelas  pengajian al-Qur’an  dilakukan  di  rumah  guru.  Jika  jumlah pebelajar semakin banyak, pembelajaran dilakukan di surau dan masjid. Struktur pendidikan dan kurikulumnya ditekankan pada kemampuan membaca, menulis,  dan  mengaji  al-Qur’an.  Pelajaran-pelajaran selain  mempelajari al-Qur’an  juga  mempelajari  ilmu Fiqh,  Tauhid,  Tafsir,  Sejarah,  Tasawuf,  dan  Filsafat Islam. Pada  fase  itu  sistem pendidikan Islam sudah berbentuk pondok.
Masa pendudukan bangsa Barat di Tanah Melayu dimulai  ketika  jatuhnya  Kerajaan  Malaka,  bangsa Melayu  memasuki  zaman  kegelapan,  perkembangan bidang  ekonomi,  politik,    kebudayan,    agama,    dan pendidikan    mengalami    hambatan.    Penaklukan bangsa Barat ke Tanah Melayu merupakan jalan utuk menghalangi  perkembangan  dakwah  ajaran  Islam sekaligus  menyebarkan  ajaran  Kristen  kepada penduduk. Sekalipun upaya penjajah untuk menyebarkan ajaran Kristen tidak berhasil.
Pada  masa  kekuasaan  penjajah,  kegiatan  syiar Islam  dan  pendidikan  Islam  menjadi  terhambat.  Ada yang  berpendapat  kegiatan  dakwah  pada  saat  itu terpaksa dilakukan secara rahasia  untuk  menghindari ancaman  larangan  dari  pihak  penjajah.  Puncaknya ketika tahun 1854, sekolah al-Qur’an yang berbentuk pondok  mulai  diambil  alih  pemerintah  Inggris. Sekolah-sekolah  agama  diberi  bantuan  penuh  oleh pemerintah  tetapi  dengan  syarat  sekolah  itu  harus memberikan  pelajaran  membaca  menulis  dan
berhitung  disamping  mata  pelajaran  agama  dan membaca al-Qur’an. Bangunannya digunakan sebagai  sekolah  Melayu  pada  waktu  pagi  dan mendapat  bantuan  penuh  dari  pemerintah  Inggris, selanjutnya  sekolah  al-Qur’an  dilaksanakan  pada waktu  petang  di  tempat  yang  sama. Upaya  ini dianggap  bertujuan  untuk  menjauhkan  pendidikan Islam  dari  kehidupan  masyarakat  setempat.  Jadi pendidikan  pada  masa  penjajahan  diketahui  ada  dua sistem pendidikan yang berlawanan, sekolah kebangsaan  sekuler  dan  pendidikan  Islam.  Sekolah kebangsaan sebagai sistem pendidikan yang mendapat dukungan  penuh  penguasa  namun  kurang  mendapat sambutan dari bangsa Melayu karena dianggap dapat merusak  aqidah  putra-putrinya.  Di  sisi  lain  sistem pendidikan  Islam  yang  berbentuk  pondok  tidak diakomodasi  oleh  penguasa  namun  tetap  diminati masyarakat setempat.
Upaya  pemerintah  Inggris  yang  membuka sekolah  Melayu  di  pagi  hari  awal  mulanya  kurang mendapatkan  sambutan  positif  dari  masyarakat. Namun  pihak  penguasa  tidak  putus  asa,  mereka memberikan iming-iming bahwa para lulusan sekolah Melayu nantinya akan dipekerjakan sebagai pegawai, polisi  dan  sebagainya.  Akhirnya  pada  penghujung tahun 1930-an golongan orang Melayu mulai tertarik untuk megikuti sekolah di sekolah Melayu dan sekolah Inggris.  Walaupun  pihak  penjajah  dapat  mendirikan sekolah Melayu dan menyingkirkan sekolah al-Qur’an di  waktu  petang,  namun  masyarakat  Melayu  tetap mempertahankan asas pendidikan Islam yang menjadi warisan  agama  dan  bangsa.  Mereka  berhasil mempertahankan    institusi    tradisional.    Sistem pendidikan  Islam  masih  menjadi  pilihan utama para pemuda.  Bahkan  beberapa  melanjutkan  ke  jenjang pendidikan  yang  lebih  tinggi  ke  luar  negeri,  seperti Pattani, Mekkah, Mesir, dan negara Islam lain.
Lembaga  pendidikan  Islam  semula  berbentuk pondok dengan tempat belajar mengajar memanfaatkan masjid, kemudian berkembang menjadi  madrasah  atau  sekolah  agama  yang dilengkapi  bangunan  sekolah,  asrama,  kantor pengurus,  dan  fasilitas  rekreasi.  Pembaharuan pandangan    dalam    memahami    dan    mempelajari Islam  dibawa  oleh  para pelajar  yang  baru  lulus  dari Universitas Al Azhar, bahwa memahami Islam harus lebih  utuh.  Gagasan  mereka  dicetuskan  dengan mendirikan  madrasah.  Salah  seorang  tokoh  yang terlibat  dalam  usaha  mengubah  sistem  pendidikan yang  lebih  sisematis  adalah  Syed  Syeikh  al-Hadi
yangdi  tahun  1906  mendirikan  madrasah  di  Bukit Mertajam,  Seberang  Prai.  Tahun  1907  berdiri Madrasah Iqbal di Singapura, dan Madrasah al-Hadi di Malaka, tahun 1917.
Tahun  1952  diterbitkan  Ordonansi  Pelajaran 1952  dimana  pada  pasal  70  diatur  pelajaran  agama Islam  menjadi  mata  pelajaran  di  sekolah  bantuan pemerintah.  Pelajaran  Agama  Islam  terus  mendapat perhatian  utama  dalam  Laporan  Razak  tahun  1956 yang  mengusulkan  agar  sekolah-sekolah  yang memiliki  siswa  beragama Islam  tidak  kurang dari 15 harus  melaksanakan  pembelajaran  agama  Islam. Usulan tersebut diterima oleh kerajaan dan dimasukkan  dalam  pasal  49,  Peraturan  Kerajaan tentang Pendidikan 1957.
Pada  masa  setelah  kemerdekaan,  berdasarkan rekomendasi  Laporan  Rahman  Talib  tahun  1960, Undang-undang  Pendidikan  tahun  1961  mewajibkan sekolah-sekolah  bantuan  kerajaan  menyediakan pendidikan  Agama  Islam,  anggaran  belanja  untuk pendidikan  Islam  ditanggung  oleh  Kementerian Pendidikan. Tahun 1962 diberlakukan  ketentuan jam pelajaran  pendidikan  Agama  Islam  sebanyak  120 menit  seminggu  dan  diberikan  selama  sebelas  tahun siswa-siswa sekolah. Di Malaysia segala permasalahan Agama Islam ada di bawah pengawasan  Yang  Dipertuan  Agong  dan   Raja-raja Melayu,   bahan   pelajaran Pendidikan Islam disetujui oleh Majelis Raja-raja sebelum diterapkan di sekolah- sekolah.
Sebuah  komite  dibentuk  pada  tahun  1967  yang terdiri dari wakil Kementerian  Pendidikan, perguruan  tinggi  Islam,  dan  Sekolah-sekolah  Agama Kerajaan  Negeri  untu  menyusun  bahan  pelajaran pendidikan  Islam.  Bahan  pelajaran  tersebut  mulai dilaksanakan  pada  tahun  1968.  Isi  materi  pelajaran disesuaikan  dengan  taap  usia  siswa  dan  kemampuan berfikir mereka.
Mata  pelajaran  pendidikan  Islam  diperkuat  lagi dengan  menerapkan  program  j- QAF singkatan dari jawi, al-Qur’an, bahasa Arab, dan fardlu ain, program yang  bertujuan  memperkuat  penguasaan  jawi, memastikan  siswa  khatam  al-Qur’an  di  sekolah rendah,  mewajibkan  pelajaran  Bahasa  Arab,  dan memantapkan  amalan  dan  penghayatan  ibadah. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2005.
Kaitannya  dengan  perkembangan  ekonomi syariah  di  Malaysia,  Industri  keuangan  syariah  di Malaysia  sempat  diragukan  perkembangannya. Namun, kini industri yang menjalankan kaidah Islami
ini berkembang pesat selama tiga dekade ini. Dilansir dari  The  Star,  Selasa  12  April  2016,  penulis  Ikim's Center for Economics and Social Studies, Mohamad Azhar Hashim, mengatakan Negeri Jiran ini berhasil menciptakan  iklim  yang  kondusif  dan  komprehensif bagi  ekonomi  syariah.  Caranya,  menciptakan instrumen  syariah,  infrastruktur  keuangan  syariah, dan  regulasi  untuk  ekononomi  ini.  Tak  hanya  itu, Malaysia  juga  meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM)  untuk  mendukung  pengembangan industri  keuangan  syariah.  "  Upaya  ini  menjadikan Malaysia menjadi pemimpin ekonomi Islam.
Dia  mengatakan  kisah  sukses  Malaysia  dalam membangun  dan  meningkatkan  sistem  keuangan syariah  ini  adalah  penerapan  ajaran  Islam  secara moderat.  Semangat  ini  tecermin  dari  tahap-tahap pembangunan  keuangan  syariah  dan  diperlihatkan oleh  harmonisasi,  kerja  sama,  dan  kolaborasi  antara pemerintah, institusi Islam, dan pemangku kepentingan  lainnya.  Dengan  cara  inilah  perbedaan pendapat terhadap ketetapan dan aturan syariah dalam transaksi  keuangan,  bisa  diterima.  Dengan  hal tersebut akhirnya malaysia di Asia Tenggara sampai saat ini memiliki perkembangan ekonomi Islam yang paling  signifikan  di  bandingkan  negara-negara  yang lain.

## 5. KESIMPULAN
Sejarah dan perkembangan pendidikan Islam dan ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia memiliki banyak  kesamaan,  hal  ini  disebabkan  oleh  letak geografis  yang berdekatan sehingga mengalami fase- fase sejarah yang sama yang disebabkan oleh tahapan periode  peradaban  internasional.    Hal    lain    yang menyebabkan  kesamaan  adalah kedua negara sama- sama  sedang  dalam  perkembangan  ekonomi  syariah yang  terus  tumbuh,  meskipun  sampai  saat  ini perkembangan ekonomi syariah di Malaysia terutama industri perbankannya mengalami perkembangan jauh lebih pesat dibandingkan yang ada di Indonesia.

## 6. REFERENSI
Daulay,  Haidar. Pendidikan  Islam  dalam  sistem pendidikan  nasional  di  Indonesia .  Kencana,
2014.
Haryanto,  Budi.  Pendidikan  Perbandingan,  Dalam
Rintisan  Corak  Keilmuan  dan  Kepraktisan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo , 2009.
Kurniadin,  Machali,  I.,  &  Sandra.  Manajemen pendidikan:  konsep  &  prinsip  pengelolaan pendidikan. 2013.
Lahir,  Sri;  Ma’ruf,  Muhammad  Hasan;  Tho’in,
Muhammad. Peningkatan Prestasi Belajar
Melalui  Model  Pembelajaran  Yang  Tepat  Pada Sekolah Dasar Sampai Perguruan Tinggi. Jurnal Ilmiah Edunomika , 2017, 1.01. Mudyahardjo, Redja. Pengantar Pendidikan . Jakarta:
Rajawali Press, 2010.
Muhaimin. Rekonstruksi  Pendidikan  Islam .  Jakarta:
Rajawali Press, 2013.
Nata, HA. Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan  Pendidikan  Islam  di  Indonesia . Kencana, 2012.
Nabhan,  Faruqon.  "Sistem  Ekonomi  Islam." Terj. Muhadi Zainuddin. UII Pres. Yogyakarta (2000). Romlah. Manajemen  Pendidikan  Islam .  Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2016.
Solokin,  M  M.  Rekonstruksi  Pendidikan  Pesantren sebagai Character Building menghadapi
Tantangan Kehidupan Modern. KARSA: Journal of Social and Islamic Culture , 2012, 20.1: 58-74. Susanto.  Perbandingan  Pendidikan  Islam  di  Asia Tenggara. Jurnal Pendidikan Islam IV , 2015.
Tajuddin Nur. Perbandingan Tujuan Pendidikan Islam dengan Pendidikan Barat. Majalah Ilmiah Solusi ,
2011.
Tho’in, Muhammad. "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks  (Studi  Atas  Hadits  Riwayat  Muslim
Tentang Pelaknatan Riba)." Jurnal Ilmiah
Ekonomi Islam 2.02 (2016).
Tho’in, Muhammad. Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor  Zakat. Al-Amwal:  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan Syari'ah , 2017, 9.2.
Wekke,  Ismail.  Lembaga  Pendidikan  Sebagai  Pilar Dakwah  di  Wilayah  Minoritas  Muslim. Jurnal Dakwah Alhikmah , 2013.
Wardani,  H.  K.,  &  Tho'in,  M.  (2013).  Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara. Jurnal Akuntansi dan Pajak , 14 (01).
Wilson,  Rodney.  "The  Contribution  of  Muhammad Baqir Al-Ṣadr to Contemporary Islamic Economic Thought." Journal of Islamic
Studies 9.1 (1998): 46-59.
Ybarra, Josep-Antoni. "The Zaqât in Muslim society: an  analysis  of  Islamic  economic  policy." Social science information 35.4 (1996): 643-656.