## Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan
Volume 17, Issue 1, June 2023
e-ISSN : 2502-3667, p-ISSN : 1693-3230
https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal

## WARIS HUTANG PIUTANG DALAM TRADISI HANTARAN PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo)
Siti Ayu Rahayu 1* , Dyah Ochtorina Susanti 2 , Dominikus Rato 3 , Ainun Najib 4 1 Mahasiswa Magister Kenotariatan, Universitas Jember, Jawa Timur 68121, Indonesia 2,3 Dosen Magister Kenotariatan, Universitas Jember, Jawa Timur 68121, Indonesia 4 Dosen Universitas Ibrahimy, Situbondo, Jawa Timur 68374, Indonesia 1* sitiayurahayu15@gmail.com , 2 dyahochtorina.fh@unej.ac.id ,
3 dominikusrato.fh@unej.ac.id , 4 adjie245@gmail.com
Abstract :
The culmination of the wedding procession was the Walimatul Urs, or the wedding reception. Giving innate when celebrating wedding receptions among the community was commonplace, even though the status of the gift was under the customs that apply in that area. Likewise in Sumberejo Village, Banyuputih District, Situbondo Regency. Problems arise when innate at the wedding reception celebration is counted as a form of the loan agreement. Therefore, the researchers tried to describe how the tradition was inherited when the wedding reception was held in Sumberejo Village, Banyuputih District, Situbondo Regency. The research method used was a qualitative method using descriptive analysis. Based on the study's results, the default status  at  a  wedding  reception  in  Sumberejo  Village,  Banyuputih  Sub-District,  Situbondo  Regency,  was counted  as Sodakoh ,  measured  as  a  gift,  and  counted  as  accounts  payable.  The  innate  tradition  during wedding  receptions  was  counted  as  accounts  payable  can  positively  and  negatively  impact  the  event organizer.  According  to  Islamic  Law,  the  issue  of  inheritance  of  debts  owed  to  debtors  at  a  wedding reception in Sumberejo Village was included in the Tirkah criteria that must be received and paid for by the heirs.
Keywords: Debts-Credits, Inheritance, Islamic Law, Tradition, Innate, Wedding Reception
Copyright (c) 2023 Siti Ayu Rahayu, et al.
* Corresponding author :
Email Address : sitiayurahayu15@gmail.com (Jember, Universitas Jember) Received : March 20, 2023; Revised : June 6, 2023; Accepted : June 13, 2023; Published : June 15, 2023

## PENDAHULUAN
Masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang berkaitan dengan momen-momen tertentu, termasuk pernikahan. Dalam Islam dikenal dengan konsep ‘urf atau kebiasaan, adat istiadat, atau budaya yang lazim dalam masyarakat muslim. ‘ Urf pada prinsipnya tidak menimbulkan masalah selama tidak bertentangan dengan prinsip dan ajaran Islam, yang disebut dengan ‘urf shahih . Sebaliknya, ‘urf yang bertentangan dengan Islam disebut dengan ‘urf fasid yang tidak dijadikan pedoman 1 .
Perkawinan  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  (selanjutnya  disebut  UU  Perkawinan)  didefinisikan  sebagai :  “ Ikatan  lahir
1 Syarini Hulantu and Zumiyati S Ibrahim, ‘Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sunnah Dan Urf’, AS-SYAMS , 3.2 (2022), 102–17 <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS- SYAMS/article/view/291>.
batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa . ” Dari  definisi  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  salah  satu  tujuan  dari perkawinan  adalah  membentuk  keluarga  bahagia  dan  abadi.  Setiap  insan  pasti mendambakan  hidup  bahagia  bersama  kekasihnya.  Awal  kebahagiaan  itu  akan  terasa ketika  telah  ada  kepastian  tanggal  pernikahan  dan  mereka  pun  akan  mulai mempersiapkan  segala  kebutuhan  menjelang  hari  jadi  perkawinan.  Mulai  dari kwade , konsumsi tamu, aksesoris lokasi pernikahan, daftar undangan dan persiapan selamatan nikah atau walimatul urs 2 . Puncak  dari  prosesi  perkawinan  yaitu walimatul  urs atau  resepsi  perkawinan. Walimah berarti makanan pengantin, yaitu makanan yang disiapkan khusus untuk acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai jamuan untuk tamu undangan atau lainnya. Walimah dilakukan  pada  saat  atau  setelah  akad  nikah,  atau  pada  hari  perkawinan (mencampuri istrinya) atau setelahnya. Walimah juga dapat diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat 3,4,5 .
Perayaan perkawinan atau resepsi perkawinan sangat penting. Perkawinan adalah momen berharga yang dinantikan oleh hampir semua orang dan terjadi sekali seumur hidup. Terlepas dari kepercayaan apapun, pernikahan dianggap sebagai perayaan yang sakral  dan  membahagiakan.  Karena  itulah  hampir  setiap  pasangan  yang  menikah menyelenggarakan  pesta  dan  resepsi  pernikahan  sebagai  kenangan  ketika  masa  tua mereka 6 . Di Indonesia terdapat berbagai jenis perkawinan dengan adat dan kepercayaan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macam suku, budaya dan agama yang ada. Di antara sekian adat yang ada, perayaan perkawinan secara eksplisit mengandung nilai-nilai dan menyampaikan ajaran agama 7 . Hikmah diadakannya pesta perkawinan antara lain:
1. Bersyukur kepada Allah SWT.
2. Tanda menyerahkan anak perempuan kepada suami dari kedua orang tuanya.
3. Tanda resmi adanya perkawinan.
4. Tanda dimulainya kehidupan baru bagi pria dan wanita.
5. Sebagai realisasi makna sosiologi dari perkawinan.
6. Mengumumkan  kepada  masyarakat  bahwa  kedua  mempelai  telah  resmi  menjadi pasangan, agar masyarakat tidak curiga dengan apa yang dilakukan kedua mempelai 8 . Hukum walimatul  urs dalam  Islam  adalah sunnah  muakkad (sangat  dianjurkan). Dasar hukumnya adalah hadis nabi:
2 Ahmad Muzakki, Risalah Cinta Kajian Fiqh Munakahat (Jawa Timur: Tanwirul Afkar, 2019).
3 Khairul Akmal, ‘Adat Pemaman Dalam Walimatul ‘Ursy Di Kab. Aceh Tenggara (Analisis Tinjauan Teori ‘Uruf)’ (UIN Ar-Raniry, 2022).
4 Dedi Iskandar Siregar, ‘Horja Godang Dalam Pernikahan Adat Tapanuli Selatan Menurut Ulama Paluta (Studi Kasus Di Kec. Ujung Batu Kab. Padang Lawas Utara)’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).
5 Rukmana Sari, ‘Aktivitas Komunikasi Kelompok Dalam Tradisi Lelang Pesta Pernikahan Adat Desa Kalampadu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir’ (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2018).
6 Vienna Puspadewi Anritan, ‘Fasilitas Resepsi Dan Persiapan Pernikahan Di Surabaya’, Jurnal EDimensi Arsitektur Petra , 5.2 (2017), 217–24 <https://publication.petra.ac.id/index.php/teknik- arsitektur/article/view/7854>.
7 Romli Romli and Eka Sakti Habibullah, ‘Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam’, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 6.02 (2018), 177–90 <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/306>.
8 H M A Tihami and Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Rajawali Pers, 2018).
Siti Ayu Rahayu, Dyah Ochtorina Susanti, Dominikus Rato, & Ainun Najib doi: 10.35316/lisanalhal.v17i1.62-82
ةا َ شِب ْوَل َو  ْمِل ْو َ أ
“ Lakukan walimah meskipun dengan seekor kambing. ” (H R. Bukhari, nomor 2049, 3937 dan Muslim, nomor 1427. Lihat Syarh Shahih Muslim , 7: 193) 9 .
Dasar  hukum  perintah  untuk  menghadiri  walimah   pernikahan  adalah  hadits  yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar RA dari  Rasulullah SAW:
ا َ ه ِت ْ أ َي ْ ل َ ف  ِة َمْي ِل َوْلا  َلَِإ  ْم ُ ك ُ د َ ح َ أ  َ ي ِ ع ُ د ا َ ذ ِإ
“Jika  seorang  dari  kalian  diundang  ke  walimah,  maka hendaklah  mendatanginya .” (HR. Bukhari, nomor 5173, Muslim nomor 1429, dan Abu Dawud, nomor 3736) 10 .
Dan dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda:
ُ ه َ لو ُس َر َو  َ ه للَّا  َ صَ َ ع ْ د َ ق َ ف َو ْ ع َّ دلا َ ك َر َ ت ْ ن َم َو
“Siapa yang meninggalkan undangan tersebut, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul- Nya. ” (HR. Bukhari, nomor 5177 dan Muslim, nomor 1432) 11 .
Hadits-hadits  diatas  menunjukkan  wajibnya  menghadiri  undangan  selamatan perkawinan  atau walimatul  urs hukumnya  adalah  wajib  kecuali  ada udzur 12 .  Islam menganjurkan  orang  yang  melangsungkan  perkawinan  untuk  melaksanakan walimah , tetapi  tidak  menentukan  bentuk  minimum  atau  maksimum  dari walimah ,  artinya walimah dilaksanakan  sesuai  dengan  kemampuan  orang  yang  melangsungkan perkawinan,  agar  pelaksanaan walimah tidak  menimbulkan  keborosan,  kemubaziran, apalagi disertai sifat angkuh dan kesombongan 13 .
Tentunya  sebagai  tradisi  yang  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat, penyelenggaraan  pesta  perkawinan  juga  harus  sesuai  dengan  aturan  dan  norma  yang berlaku di masyarakat. Walaupun sekarang sepertinya agak sulit untuk menerapkannya karena akulturasi budaya, sehingga  akan sulit membedakan mana yang baik dan mana yang  buruk.  Selain  itu,  banyak  orang  mengeluh  ketika  menerima  banyak  undangan pernikahan. Semakin banyak undangan,  semakin  banyak uang yang harus  dikeluarkan untuk  menyumbang.  Masyarakat  sering  mengeluh,  namun  nyatanya  mereka  tetap
9 Rina Septiani, ‘Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19’, Journal Of Islamic And Law Studies , 5.1 (2021) <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4743>.
10 Titin Mulya Sari, Abdul Rosyid, and Romli Romli, ‘Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes’, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 5.10 (2017), 805–24 <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/473>.
11 Nursaniah Harahap, ‘Hukum Menghadiri Undangan Walimatul ‘Urs Dalam Jumlah Yang Banyak Serta Berjauhan Dalam Satu Waktu Menurut Pendapat FungsionarisMajelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serd’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meddan, 2018) <http://repository.uinsu.ac.id/5336/>.
12 Muzakki.
13 Tihami and Sahrani.
melaksanakan  kegiatan  tersebut  meski  tidak  ada  hukum  tertulis  yang  memaksa masyarakat untuk menyumbang 14 .
Berbagai macam hantaran yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah di acara resepsi perkawinan, baik berupa uang, sembako, peralatan rumah dan lain sebagainya. Pemberian  hantaran  ketika  perayaan  resepsi  perkawinan  dikalangan  masyarakat merupakan hal yang lumrah, sekalipun status pemberiannya itu menyesuaikan dengan adat yang berlaku di wilayah tersebut. Jika biasanya dianggap sebagai  hutang piutang, maka  harus  dilunasi.  Biasanya  pelunasannya  adalah  ketika  si  pemberi  hutang mengadakan  acara walimah juga.  Adapun  jika  pemberiannya  secara  tradisi  dianggap hadiah, maka tidak ada kewajiban mengembalikannya 15 .
Beberapa daerah tradisi ini memiliki maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang bertujuan memberikan uang kondangan sebagai hadiah dan bahkan menjadikannya semacam pinjaman, artinya jika seseorang memberikan hadiah senilai sekian, maka nanti, ketika mereka menggelar pesta perkawinan, orang yang dia beri hadiah tersebut seakan diwajibkan  untuk  memberikan  hadiah  yang  serupa  atau  senilai.  Maksud  dan  tujuan tersebut dapat diketahui dari bagaimana kebiasaan dilaksanakan dalam masyarakat 16 . Permasalahan  timbul  ketika  status  pemberian  oleh  tamu  kepada  tuan  rumah  di acara resepsi perkawinan itu dianggap sebagai hutang piutang dan harus dilunasi ketika si pemberi mengadakan acara walimah juga. Tradisi ini juga berlaku di Desa Sumberejo, Banyuputih,  Situbondo.  Pihak  orang  tua  yang  mengadakan  acara  resepsi  perkawinan untuk  anaknya  secara  meriah  dan  mereka  menguasai  perolehan  hantaran  para  tamu, seringkali memberikan warisan hutang piutang itu kepada anak mereka, ketika catatan hutang  piutang  hantaran  pada  saat  perayaan  resepsi  masih  ada,  sedangkan  orang  tua telah meninggal dunia.
Pada  prinsipnya  segala  sesuatu  yang  ditinggalkan  oleh  orang  yang  meninggal dianggap sebagai peninggalan atau warisan. Termasuk juga yang berkaitan dengan Utang piutang,  baik  Utang  piutang  yang  berkaitan  dengan  pokok  hartanya  maupun  Utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang harus dipenuhi, juga kepada ahli waris  yang  sah 17 .  Jika  berbicara  hukum  waris  di  Indonesia  dalam  kajian  Ilmu  Hukum tidaklah  semudah  yang  dibayangkan,  karena  dalam  hal  ini  penerapan  hukum  waris  di Indonesia menganut tiga sistem hukum waris, yaitu Hukum Waris Barat, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Islam. Oleh karena itu di Indonesia dikenal dengan Pluralisme Hukum  Waris 18 .  Pada  masyarakat  Indonesia,  hutang  juga  merupakan  masalah  sosial tertentu.  Bahkan  meskipun  seseorang  meninggal,  jika  mereka  masih  memiliki  hutang kepada orang lain, maka selamanya mereka akan menjadi bahan perbincangan dan gosip di antara yang masih hidup 19 .
14 Asrizal Sain and others, ‘Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Persfektif Fiqhul Islam’, Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum , 1.02 (2019), 59–72 <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>.
15 Muzakki.
16 Mumuh Muharrom and others, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemberian Uang Kondangan Kepada Pengantin Baru’, El’Aailah , 1.1 (2022), 61 <https://journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/el- aailah/article/view/62>.
17 Febrianti Maripigi, ‘Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’, LEX PRIVATUM , 9.2 (2021) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33156>.
18 Indah Sari, ‘Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)’, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 5.1 (2018), 1–20 <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.
19 Eko Rahmanto, ‘Kewajiban Seorang Mukmin Melunasi Hutang: Studi Maani Alhadith’, Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat , 13.1 (2016), 83–106 <https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i1.38>.
Siti Ayu Rahayu, Dyah Ochtorina Susanti, Dominikus Rato, & Ainun Najib doi: 10.35316/lisanalhal.v17i1.62-82
Berdasarkan hal tersebut dirasa sangatlah penting untuk menguraikan bagaimana pandangan  hukum  Islam  berkaitan  dengan  tradisi  waris  hutang  piutang  dalam  tradisi hantaran  perkawinan  di  Desa  Sumberejo,  Banyuputih,  Situbondo.  Agar  tidak  terjadi kesalahpahaman  dalam  penerapan  tradisi  tersebut.  Penelitian  ini  akan  melakukan pengkajian berkaitan dengan Pertama , bagaimana status hantaran ketika acara resepsi di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo?, Kedua , bagaimana akibat hukum ke depannya bagi  penyelenggara  acara  resepsi  berkaitan  hantaran  perkawinan  di  Desa  Sumberejo, Banyuputih,  Situbondo?,  dan Ketiga ,  bagaimana  pandangan  hukum  Islam  berkaitan dengan  waris  hutang  piutang  hantaran  perkawinan  di  Desa  Sumberejo,  Banyuputih, Situbondo.
Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan warisan hutang dalam tradisi hantaran  perkawinan  untuk  menunjukkan  beberapa  perbedaan  dan  menekankan keaslian (orisinalitas) penelitian dalam penulisan artikel ini. Penelitian pertama dari Noer Azizah,  Sudirman,  dan  Burhanuddin  Susamto,  menunjukkan  terhadap  Peningkatan Kohesi  Sosial.”  Penelitian  yang  su dah  diterbitkan    di  Jurnal  Al-Ijtimaiyyah,  Volume  7 Nomor  1  Tahun  2021.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  tradisi tompangan dalam walimah merupakan tradisi yang diturunkan dari nenek moyang kita dengan tujuan dan fungsi yang sangat baik, yaitu meringankan dan membantu sesama. Resiprositas tompangan ada karena dipengaruhi oleh budaya tetangga. Pemberian dicatat dalam  buku  atau  kwitansi  sebagai  bukti  saat  tuan  rumah  mengembalikan  pemberian tersebut. Terciptanya kohesi di antara masyarakat yang menjalankan tradisi tompangan bermula  dari  kesamaan  misi,  yaitu  mendapatkan  bantuan  keringanan 20 .    Perbedaan penelitian dalam artikel tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam  hal  fokus  pembahasan,  jika  penelitian  sebelumnya  hanya  berfokus  pada  tradisi membalas  amplop  maka  penelitian  ini  tidak  hanya  fokus  pada  tradisi  hantaran perkawinannya  saja  tetapi  juga  membahas  imbas  dari  tradisi  tersebut  yaitu  adanya warisan hutang piutang bagi anak mereka.
Penelitian  kedua  dari  Muhammad  Ngizzul  Muttaqin,  menunjukkan  bahwa  dalam konteks  agama,  resepsi  pernikahan  dianjurkan  dengan  mengandung  unsur kesederhanaan  dalam  pelaksanaannya,  karena  Nabi  hanya  menggunakan  seekor kambing.  Dalam  konteks  hukum,  resepsi  pernikahan  tidak  termasuk  dari  substansi perkawinan  yang  dapat  mempengaruhi  sah  tidaknya  akad  nikah.  Dalam  konteks  adat, resepsi  perkawinan  memiliki  substansi  dan  makna  tersendiri 21 .  Perbedaan  penelitian dalam artikel tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam hal fokus  pembahasan,  jika  penelitian  sebelumnya  hanya  berfokus  membahas  resepsi pernikahan maka penelitian ini tidak hanya fokus pada resepsi pernikahan saja tetapi juga membahas tradisi hantaran perkawinan serta akibat dari tradisi tersebut yaitu timbulnya warisan hutang piutang bagi anaknya.
Penelitian  ketiga  dari  Nuzha,  menunjukkan  bahwa  menurut  Pasal  195  Kompilasi Hukum Islam, hanya sepertiga dari harta warisan yang dapat diwasiatkan kecuali semua ahli waris setuju. Menurut Pasal 175 Ayat 2, tanggung jawab ahli waris atas hutang atau
20 Noer Azizah, Sudirman Sudirman, and Burhanuddin Susamto, ‘Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan “Tompangan” Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial’, Jurnal Al-Ijtimaiyyah , 7.1 (2021), 39–64 <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i1.9517>.
21 Muhammad Ngizzul Muttaqin, ‘Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, Dan Tuntutan Adat)’, Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 14.1 (2020), 13–26 <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.514>.
kewajiban  ahli  waris  hanya  terbatas  pada  jumlah  atau  nilai  harta  warisannya 22 . Perbedaan  penelitian  dalam  artikel  tersebut  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh peneliti adalah dalam hal fokus pembahasan, jika penelitian sebelumnya berfokus pada wasiat  &  hutang  dalam  warisan  secara  umum  maka  penelitian  ini  khusus  membahas hutang warisan yang disebabkan tradisi hantaran perkawinan.
Kelebihan  penelitian  ini  dibandingkan  penelitian-penelitian  sebelumnya  yaitu penelitian  sebelumnya  hanya  membahas  terkait  tradisi  hantaran  perkawinan  berupa amplop, resepsi pernikahan, dan hutang dalam warisan secara umum. Sedangkan dalam penelitian  ini  membahas  bagaimana  warisan  hutang-piutang  yang  disebabkan  tradisi hantaran perkawinan baik berupa uang, sembako, barang maupun kebutuhan acara jika dikaji dalam perspektif hukum Islam. Hal ini merupakan sesuatu yang baru yang belum pernah  diteliti  sebelumnya  dan  dirasa  sangat  penting  untuk  diteliti.  Dengan  adanya penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  dan  pemahaman  teori  serta kepustakaan  mengenai  waris  hutang  piutang  dalam  tradisi  hantaran  perkawinan perspektif  hukum  Islam.  Serta  diharapkan  dapat  Menjadi  bahan  untuk  pengembangan ilmu  hukum  di  dalam bidang  hukum  perdata  khususnya  dalam  hukum  waris.  Manfaat praktisnya sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam kegiatan waris.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  kali  ini,  peneliti  menggunakan  pendekatan  sosiologi  hukum  dan psikologi hukum. Penggunaan pendekatan sosiologi hukum dan psikologi hukum tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis waris hutang piutang dalam tradisi hantaran perkawinan perspektif hukum Islam. Peneliti menggunakan analisis deskriptif dalam penelitian kualitatif dengan mengolah data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan  dari  subyek  yang  diamati.  Penelitian  fenomologi    dengan  menggunakan pendekatan  sosiologi  hukum  dan  psikologi  hukum  dalam  penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  memahami fenomena  dari  pengalaman  subyek  penelitian  seperti  perilaku,  persepsi,  motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks tertentu yang dilakukan secara wajar dan memanfaatkan berbagai metode alamiah 23 .
Pada penelitian  ini, data  yang  diperlukan  adalah  data primer dan data  sekunder. Sumber data primer yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan yaitu lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan responden yang memberikan  informasi  kepada  peneliti  melalui  wawancara.  Sedangkan  sumber  data sekunder,  yakni  data  yang  diperoleh  dari  bahan  kepustakaan  atau  literatur  yang  ada hubungannya  dengan  obyek  penelitian  yaitu  undang-undang,  Kompilasi  Hukum  Islam, jurnal dan buku pendukung.
Metode  pengumpulan  bahan  yang  digunakan  yaitu  dengan  melakukan  observasi lapangan dan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dengan masalah penelitian, serta  melakukan literature  review terhadap  buku-buku  yang  berkaitan  dengan
22 Nuzha Nuzha, ‘Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan’, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 2.2 (2015), 161–75 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2639>.
23 Prastio Surya, Muhammad Husnur Rofiq, and Ardianto Ardianto, ‘Internalisasi Nilai Karakter Jujur Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Unggulan Hikmatul Amanah Pacet Mojokerto’, Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 2.1 (2021), 31–37 <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v2i1.65>.
Siti Ayu Rahayu, Dyah Ochtorina Susanti, Dominikus Rato, & Ainun Najib doi: 10.35316/lisanalhal.v17i1.62-82
permasalahan  penelitian.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Sumberejo,  Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur. Informan dalam penelitian ini yaitu para anak (pengantin) yang menanggung  hutang  piutang  hantaran  perkawinan  mereka  yang  diadakan  oleh  orang tuanya  yang  sudah  meninggal  dunia.  Pendapat  ahli  sejarah  di  Desa  Sumberejo, Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur dan pendapat dari Dosen Sosiologi Hukum Keluarga Universitas Ibrahimy Sukorejo, Banyuputih, Situbondo.
Setelah  data  terkumpul,  kemudian  data  tersebut  akan  diolah  dan  dianalisis. Langkah-langkah analisis data dibagi menjadi tiga tahap:
a. Reduksi  Data.  Artinya  meringkas,  menetapkan  prioritas,  menfokuskan  pada  yang penting, mencari tema dan pola.
b. Display data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan lebih mudah  untuk  memahami  apa  yang  terjadi  dan  merencanakan  kerja  selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.
c. Verification . Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya 24 .
Pengujian keabsahan data kualitatif di sini yaitu menggunakan uji validitas data, uji reliabilitas data,  pengujian kredibilitas dan confirmabilitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif  antara  lain  dilakukan  dengan  perpanjangan  pengamatan,  peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif dan menggunakan bahan refrensi.  Dalam  penelitian  kualitatif,  apabila  hasil  penelitian  merupakan  fungsi  dari proses  penelitian  yang  dilakukan,  maka  penelitian  tersebut  telah  memenuhi  standar confirmabilitas 25 . Alur tahapan penelitian ini yaitu:

## Gambar 1. Alur Tahapan Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
24 Sugiyono Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D’, CV. Alfabeta, Bandung , 2017.
25 Sugiyono.
Fokus dan Rumusan Masalah
Kajian Teori Pengumpulan Data Kesimpulan dan Saran Penyajian Data Hasil Penelitian Analisis Data
Sumberejo  merupakan  desa  yang  berada  di  Kecamatan  Banyuputih  Kabupaten Situbondo, yang termasuk daerah pesisir pantai utara (Pantura). Kawasan ini pada masa Kerajaan Mataram disebut dengan Brang Wetan (Seberang Timur). Pada Abad 15 banyak penduduk  dari  wilayah  Mataram  melakukan  migrasi  ke  wilayah Brang  Wetan . Kedatangan penduduk ini tidak banyak mempengaruhi terhadap budaya lokal yang ada. Brang  Wetan justru  sangat  kental  dipengaruhi  oleh  masyarakat  yang  bermigrasi  dari pulau Madura. Sehingga, karena kuatnya pengaruh budaya Madura tersebut, Brang Wetan memiliki  julukan  sebagai  Madura  Baru.  Hingga  saat  ini,  Desa  Sumberejo  mayoritas penduduknya  memakai  bahasa  Madura  sebagai  bahasa  sehari-hari  dan  budaya masyarakatnya yang masih sangat lekat dengan budaya masyarakat Madura.
Desa  Sumberejo  awalnya  merupakan  penggabungan  dari  tiga  perkampungan masyarakat  yang  sudah  ada  sebelumnya,  yaitu  Leduk,  Lessong  dan  Sodung.  Secara administratif,  ketiga  wilayah  tersebut  sudah  memiliki  struktur  pemerintahan  masing- masing, dengan kepala pemerintahan yang disebut “ Kalebun ”. Seiring waktu, persebaran penduduk  di  wilayah  sekitarnya  membentuk  kesatuan  masyarakat  yang  melahirkan perkampungan-perkampungan baru. Maka terbentuklah Dusun Sukorejo, Dusun Bendera dan  Dusun  Krajan,  yang  menjadi  titik  awal  penggabungan  wilayah  tersebut  dengan wilayah  pemerintahan  yang  sudah  ada  ke  dalam  satu  pemerintahan  desa  bernama Sumberjoyo.
Nama  Sumberjoyo  berasal  dari  dua  suku  kata,  yaitu  “ Sumber ”  bermakna  “ Pusat ” atau “ Tempat ”, dan “ Joyo ” yang bermakna “ Kejayaan ”. Sehingga nama “ Sumberjoyo ” dapat dimaknai sebagai “ Pusat Kejayaan ”. Nama Sumberjoyo kemudian diubah seiring dengan pergeseran  orientasi  kehidupan  masyarakat.  Secara  filosofis,  makna  kejayaan  yang diidentikkan dengan puncak kekuasaan dianggap hanya memenuhi keinginan sebagian kel ompok saja. Maka dipilihlah kata “ Rejo ” yang memiliki makna “ Kemakmuran ” sebagai pengganti  dari  kata  “ Joyo ”.  Karena  kemakmuran  ( rejo )  lebih  dianggap  sebagai representasi dari tujuan dan cita-cita hidup yang mewakili seluruh elemen masyarakat. Maka lahirlah nama desa “ Sumberejo ”.
Desa Sumberejo terletak 234 km dari Provinsi Jawa Timur, 26 km dari Kabupaten Situbondo  dan  5  km  dari  Kecamatan  Banyuputih.  Desa  ini  memiliki  luas  keseluruhan 23,24  km  persegi 26 .  Desa  ini  berbatasan  dengan  laut  di  utara,  hutan  di  selatan,  desa Sumberanyar di timur dan desa Banyuputih di barat. Desa Sumberejo terdiri dari 8 dusun yaitu Dusun Sukorejo Utara, Dusun Sukorejo Selatan, Dusun Krajan, Dusun Karangrejo, Dusun  Sodung,  Dusun  Bendera,  Dusun  Leduk  dan  Dusun  Lesong.  Desa  Sumberejo memiliki 48 RT dan 16 RW 27 .
Jumlah penduduk Desa Sumberejo yaitu 23.238 jiwa yang terdiri dari 11.422 orang pria dan 11.816 orang  wanita, dengan jumlah Kepala Keluarga 4.901, yang terdiri dari 3.821  Kepala  Keluarga  laki-laki  dan  1.080  Kepala  Keluarga  perempuan 28 .  Masyarakat Desa  Sumberejo  mayoritas  beragama  Islam.  Dengan  rata-rata  riwayat  pendidikan terakhir  tamat  SD/sederajat  yaitu  5.275  orang  dan  kebanyakan  berprofesi  sebagai petani/pekebun dengan total 4.118 orang.

## Tiga Status Hantaran Perkawinan di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo
26 Kabupaten Situbondo BPS, ‘Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo’, 2020 <https://situbondokab.bps.go.id/>.
27 BPS.
28 BPS.
Siti Ayu Rahayu, Dyah Ochtorina Susanti, Dominikus Rato, & Ainun Najib doi: 10.35316/lisanalhal.v17i1.62-82
Praktik  walimah  di  desa,  mengharapkan  sumbangan  lebih  besar  dari  biaya  yang dikeluarkan.  Namun,  apa  yang  diberikan  oleh  tamu  harus  dikembalikan  dengan  yang senilai  jika  tamu  tersebut  mengadakan  pesta  perkawinan  juga.  Hal  ini  menyebabkan pergeseran  perilaku  para  tamu  yang  datang  untuk  tolong  menolong  berubah  menjadi transaksional, karena pada saat ada halangan yang membuat mereka tidak hadir dalam acara tersebut, biasanya menitipkan kepada orang lain untuk memberikan sumbangan tersebut 29 .
Status  hantaran perkawinan  menyesuaikan  dengan  adat  yang  berlaku di  wilayah tersebut.  Pada  Desa  Sumberejo,  Banyuputih,  Situbondo,  ada  tiga  status  hantaran perkawinan,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  salah  satu  narasumber  peneliti  disini  yaitu Mawardi, S.H., M.H., seorang Dosen di Universitas Ibrahimy Sukorejo, yang ahli di bidang Hukum  Keluarga  dan  juga  termasuk  warga  Dusun  Sukorejo  Selatan,  Sumberejo, Banyuputih, Situbondo. Beliau menyampaikan bahwa:
“ Ada  tiga  status  hantaran  perkawinan,  Pertama,  Sebagai  sodakoh,  sifatnya  menyucikan harta. Kedua, Sebagai hadiah, misal dari kakak ke adik, paman ke ponakan, sifatnya tidak mengikat. Dan Ketiga, Sebagai hutang, sifatnya sedikit mengikat, metodologinya pakai urf (budaya). Ini harus dikembalikan biasanya ditulis nama dan nominal, jadi dia mengharap akan dikembalikan dengan nominal yang sama . ”
Berdasarkan  paparan  data  wawancara  di  atas,  terlihat  bahwa  status  hantaran perkawinan di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo, ini memiliki tiga status, yaitu:
1. Diperhitungkan sebagai sodakoh, yang sifatnya menyucikan harta.
2. Diperhitungkan sebagai hadiah, yang sifatnya tidak mengikat, misal dari kakak ke adik, paman ke ponakan.
3. Diperhitungkan  sebagai  hutang,  yang  sifatnya  mengikat,  metodologinya  pakai urf (budaya).  Indikatornya  bagi  yang  harus  dikembalikan  biasanya  ditulis  nama  dan nominal, jadi si pemberi mengharap akan dikembalikan dengan nominal yang sama.
Kategori  hantaran  perkawinan  yang  dianggap  sebagai  sodaqoh,  ini  biasanya ditujukan khusus untuk acara yang diadakan oleh para pemuka agama, petinggi desa, dan orang yang memiliki kedudukan terpandang di Desa. Salah satu contohnya yaitu ketika Kiyai  Pondok  Pesantren  mengadakan  acara  resepsi  dengan  mengundang  masyarakat sekitar,  maka  masyarakat  akan  hadir  dengan  membawa  hantaran  baik  itu  berupa sembako seperti beras, gula, minyak, telur dan lain sebagainya atau berupa uang, tanpa ada embel-embel mengaharap kembalian dari kiyai ketika mereka mengadakan resepsi di kemudian hari. Biasanya hantaran seperti ini tidak diberi nama oleh para tamu dan tidak dicatatkan dalam buku catatan khusus.
Kategori hantaran perkawinan yang dianggap sebagai hadiah, ini biasanya khusus dari keluarga baik itu saudara, paman, kakek, ipar, dan lain sebagainya. Hadiah ini bisa berupa  peralatan  rumah  tangga,  perhiasan,  atau  sumbangan  keperluan  untuk  acara resepsi  perkawinan  seperti terop , hadrah musik,  konsumsi,  dan  lain  sebagainya.  Pada biasanya  hadiah  ini  tidak  dituliskan,  hanya  sebatas  ucapan  dari  si  pemberi  bahwa  ia memberikan hal itu sebagai hadiah dan tidak mengharapkan kembalian, ada juga yang mencatatkan tetapi diberikan keterangan bahwa itu adalah hadiah. Sehingga tidak ada kewajiban dari si penerima hadiah untuk mengembalikan hadiah tersebut dalam bentuk
29 Hulantu and Ibrahim.
hal  yang  sama  ketika  si  pemberi  hadiah  mengadakan  acara  resepsi  juga  di  kemudian harinya.
Selain dari kedua kategori di atas, status hantaran perkawinan yang paling mengikat dan paling banyak terjadi yaitu hantaran yang diperhitungkan sebagai hutang. Hantaran seperti  ini  biasanya  dibawa  oleh  para  tamu  undangan  yang  menerima ulem-ulem dan undangan  biasa  dalam  acara  selametan  khusus  muslimin.  Hantaran  ini  pada  biasanya akan  dituliskan  di  dalam  amplop,  dengan  keterangan  nama,  alamat,  apa  yang  dibawa, nominal  yang  dibawa,  status  kembalian  atau  baru.  Khusus  hantaran  ini  karena diperhitungkan sebagai hutang maka bagi shohibul hajah wajib mencatatnya dalam buku khusus  dan  mengembalikan  hantaran  itu  dikemudian  hari  ketika  si  pemberi  juga mengadakan acara resepsi perkawinan.
Hantaran  perkawinan  yang  diperhitungkan  sebagai  hutang  ini  memiliki  dua kategori, ada yang berstatus anyar (baru), ada yang berstatus kembalian . Anyar (baru) ini bagi  tamu  yang  belum  pernah  membawa  hantaran  kepada shohibul  hajah baik  ketika shohibul hajah dulu menikah dan diadakan oleh orang tuanya, atau dari orang tuanya yang lebih terdahulu lagi, jadi menghadiri acara resepsi perkawinan tersebut adalah pertama kalinya baginya. Anyar ini juga bisa bagi tamu yang sudah mengembalikan cece’an kepada shohibul  hajah tetapi  menambah  pemberiannya,  dengan  menambah  keterangan  yang dituliskan di amplopnya, mana yang anyar dan mana yang kembalian , biasanya ini untuk anak turunannya kedepannya, agar shohibul hajah punya hutang untuk mengembalikan kepadanya kelak.
Sedangkan  untuk kembalian ,  ini  biasanya  khusus  untuk  hutang  yang  diserahkan oleh  tamu  undangan,  hasil cecce’an  shohibul  hajah sebelumnya  di  acara  resepsi perkawinan  tamu  tersebut,  atau  bisa  dikatakan  ini  adalah  piutang  yang  dimiliki  oleh shohibul  hajah .  Pada  biasanya shohibul  hajah mengadakan  acara  resepsi  perkawinan bertujuan  untuk  menjemput  atau  mengharapkan  kembalian  piutang  yang  ia  miliki  di beberapa tamu undangan yang sengaja dia undang ke acara resepsi.
Status  hantaran  yang  diperhitungkan  sebagai  hutang  ini  sama  seperti  hasil penelitian  sebelumnya.  Peneliti  sepakat  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang mengatakan bahwa praktik tradisi resepsi seperti ini akan berimbas kepada pergeseran pola  pikir  dan  perilaku  masyarakat  yang  pada  awalnya  tradisi  tersebut  berniat  untuk tolong  menolong  akan  berubah  menjadi  mencari  keuntungan.  Dan  akan  adanya keterikatan  dari  masyarakat  untuk  melaksanakannya  sekalipun  tidak  ada  aturan  yang tertulis.

## Akibat Hukum yang Ditimbulkan Dari Hantaran Perkawinan
Pesta  pernikahan  selalu  berlangsung  dengan  menu  dan  jamuan  makan,  pihak keluarga  menyediakan  makanan  dan  minuman  yang  disuguhkan  kepada  para  tamu undangan. Selain itu, pesta pernikahan dimeriahkan dengan berbagai hiburan untuk tamu undangan.  Bahkan  saat  ini,  penyelenggaraan  pesta  pernikahan  dengan  kemewahan seolah menjadi hal yang utama dan wajib dalam rangkaian acara pernikahan. Besarnya biaya dan waktu yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan pesta pernikahan yang sesuai dengan keinginan dan tuntutan zaman rupanya mempengaruhi kondisi keuangan keluarga pengantin (terutama keluarga pengantin dari ekonomi yang rendah) 30 . Pelaksanaan resepsi perkawinan di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo biaya acara  resepsi  ditanggung  oleh  orang  tua  pihak  mempelai  yang  mengadakan  acara  dan
30 Muttaqin.
Siti Ayu Rahayu, Dyah Ochtorina Susanti, Dominikus Rato, & Ainun Najib doi: 10.35316/lisanalhal.v17i1.62-82
perolehannya  pun  diambil  oleh  orang  tua.  Tetapi  ada  sebagian  orang  tua  yang memberikan  sebagian hasil  perolehan  acara  resepsi  kepada  anak mereka  seperti  yang dialami oleh Idayanti , Warga Dusun Sodung, Sumberejo, Banyuputih, Situbondo. Umur 48 tahun, menikah tahun 1997. Beliau bercerita:
“ Resepsi saya dan suami dengan menabur secara rata ulem- ulem tanpa melihat cecce’an kembalian. Hasil resepsi diambil orang tua, anak hanya diberikan uang sebagian .”
Berbeda dengan yang dialami oleh Idayanti di atas, Lilik Indah Sari, warga Dusun Bendera, Sumberejo, Banyuputih, Situbondo. Umur 34 tahun, menikah tahun 2006, beliau menyampaikan:
“ Resepsi  saya  hanya  diadakan  di  pihak  perempuan,  dengan  menebar  ulem-ulem  secara merata, semua biaya resepsi ditanggung oleh orang tua saya, dan semua perolehan diambil oleh mereka, saya hanya dibelikan gelang. ”
Jika Idayanti dan Lilik Indah Sari di atas, masih diberikan sebagian perolehan dari acara  resepsi,  berbeda  halnya  dengan  Hastutik,  warga  Dusun  Leduk,  Sumberejo, Banyuputih,  Situbondo.  Usia  38  tahun,  menikah  tahun  1996,  beliau  tidak  diberikan apapun dari orang tuanya, beliau mengutarakan:
“ Resepsi saya diadakan di pihak perempuan, dengan menyebar ulem-ulem hanya ke daerah sekitar dan hanya mengambil kembalian saja, semua perolehan resepsi diambil oleh orang tua,  ketika  orang  tua  saya  meninggal,  saya  yang  membayar  semua  hutang  kembalian, sampai sekarang masih ada tersisa lima kembalian yang belum diserahkan, kembalian itu mengikuti apa yang dibawa, kecuali untuk uang biasanya ditambah, kalau dulu membawa 10.000 maka sekarang dikembalikan menjadi 20.000. ”
Berdasarkan penyampaian para informan di atas, acara resepsi perkawinan di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo, diadakan oleh orang tua kedua pengantin atau pihak perempuan saja. Dikarenakan orang tua yang mengadakan, maka semua perolehan hasil resepsi diambil dan dikuasai oleh orang tuanya. Ada anak yang hanya diberikan sebagian dalam  bentuk  uang  atau  perhiasan,  ada  juga  yang  tidak  diberikan  apapun,  tetapi menanggung hutang kembalian untuk diserahkan kepada si pemberi atau si penyumbang di kemudian harinya.
Menanggung hutang kembalian ini bukan hanya kewajiban salah satu pihak suami atau  istri  mengikuti  orang  tua  siapa  yang  mengadakan.  Tetapi  kewajiban  melunasi  ini menjadi tanggung jawab bersama suami istri ketika orang tua mereka yang mengadakan resepsi  telah  meninggal  dunia.  Seperti  yang  dialami  oleh  Yati,  warga  Dusun  Lesong, Sumberejo, Banyuputih, Situbondo. Usia 35 tahun, menikah tahun 2011. Beliau bercerita:
“ Perayaan resepsi saya dulu di pihak suami, semua perolehan diambil oleh mertua, ketika mertua  meninggal  dunia,  semua  tanggungan  hutang  resepsi  menjadi  tanggungan  kami sampai  sekarang,  begitu  juga  tanggungan  hutang resepsi  adik  suami saya,  karena  sejak mertua masih hidup yang membayar tanggungan adalah mertua, jadi ketika beliau telah meninggal, suami sebagai anak tertua, menanggung kewajiban melunasi hutang kembalian resepsi tersebut .”
Menanggung  tanggungan  hutang  hantaran  perkawinan  pihak  saudara  juga dirasakan  oleh  Sri  wahyuni,  warga  Dusun  Sukorejo  Selatan,  Sumberejo,  Banyuputih, Situbondo.  Usia 38 tahun, menikah tahun 1997, beliau menyampaikan:
“ Saya menikah dengan suami pertama hanya 6 bulan kemudian cerai, acara resepsi saya saat itu dengan menyebar ulem-ulem ke daerah sekitar, semua biaya ditanggung oleh orang tua, dan semua perolehannya pun diambil mereka, setelah 7 bulan dari acara resepsi, ibu meninggal, jadi saya menanggung semua hutang hantaran perkawinan, begitujuga punya saudara  saya  yang  tunangan  sampai  menikah,  sekalipun  ada  bapak,  tetap  saya  yg menanggung, sampai saat ini sekalipun saya sudah menikahkan anak pertama saya dengan suami saya yang sekarang, tanggungan itu tetap masih ada, belum selesai. Maka dari itu, untuk anak saya, acara resepsinya kemarin hanya mengundang selametan untuk muslimin, tanpa mengundang muslimat, hanya mengundang saudara-saudara, tetangga sekitar dan kembalian saja, agar anak  tidak menanggung hutang orang tuanya seperti saya ”
Berdasarkan  semua  informan  yang  berkewajiban  menanggung  hutang  hantaran perkawinan  yang  diadakan  orang  tua  atau  mertua  mereka,  selain  dari  rencana kedepannya  untuk  anak,  yang  telah  disampaikan  oleh  Sri  Wahyuni,  ternyata  informan lainnya  berkeinginan  yang  sama  yaitu  untuk  anak  kedepannya  hanya  ingin  yang sederhana  saja,  sesuai  dengan  kemampuan  yang  mereka  miliki  kelak,  karena  mereka khawatir  anak  mereka  akan  mengalami  hal  yang  sama  yaitu  terbebani  hutang  orang tuanya.
Mengacu dengan tradisi masyarakat menyelenggarakan resepsi perkawinan dengan menyumbangkan uang, beras, rokok, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Hadiah ini untuk kedua mempelai. Setiap bentuk pemberian dalam masyarakat selalu diikuti dengan pemberian  kembali  (imbalan).  Ini  adalah  tradisi  yang  tujuan  utamanya  adalah mengembalikan  apa  yang  diberikan,  membuat  sumbangan  tidak  bersifat  sukarela. Sehingga  masalah  ini  cenderung  membelenggu  masyarakat.  Tentu  saja  bagi  yang ekonominya  terbatas  merasa  berkewajiban  mengembalikan  dan  jika  tidak mengembalikan hadiah tersebut, mereka akan menghadapi hukuman moral 31 . Kata hutang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata yaitu hutang yang  berarti  uang  yang  dipinjam  dari  orang  lain.  Kata  piutang  berarti  uang  yang dipinjamkan  (dapat  ditagih  dari  orang  lain).  Pengertian  hutang  piutang  adalah memberikan  sesuatu  yang  menjadi  hak  milik  pemberi  pinjaman  kepada  peminjam dengan pengembalian jumlah yang sama di kemudian hari sesuai perjanjian 32 . Setelah terbukanya warisan, ahli waris dapat menentukan sikap mereka terhadap warisan. Hak ahli waris untuk menentukan sikap dalam hal ini adalah 33 :
1. Menerima warisan seluruhnya.
2. Menerima  warisan,  tetapi  dengan  syarat  ia  tidak  wajib  membayar  hutang-hutang pewaris dari bagian yang melebihi warisannya.
3. Menolak warisan.
Pada umumnya penolakan warisan disebabkan si pewaris meninggalkan harta atau hutang yang melebihi kemampuan dari ahli waris untuk membayar hutang tersebut. Ahli
31 Azizah, Sudirman, and Susamto.
32 Nuzha.
33 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2018).
Siti Ayu Rahayu, Dyah Ochtorina Susanti, Dominikus Rato, & Ainun Najib doi: 10.35316/lisanalhal.v17i1.62-82
waris tidak bisa menanggung beban membayar hutang tersebut kepada pihak ketiga. Oleh karena itu timbullah sikap ahli waris, yang dapat menerima atau menolak warisan yang diberikan kepadanya 34 . Mengenai tradisi pemberian dalam resepsi perkawinan yang sudah turun temurun di masyarakat. Kelebihan dan kekurangan tradisi ini dapat dilihat dari berapa lama tradisi ini  dapat  bertahan,  dan  tentunya  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  Islam.  Tak  bisa dipungkiri,  tradisi  memberikan  hadiah  dalam  resepsi  perkawinan masih  bertahan  dan berlanjut hingga saat ini. Ini menjadi bukti bahwa tradisi tersebut sangat baik dan harus dilestarikan,  karena  tradisi  ini  juga  sama  dengan  tradisi  gotong  royong  yang  sudah menjadi identitas masyarakat muslim. Oleh sebab itu, dikarenakan tradisi ini lebih banyak membawa kebaikan daripada kemudharatan, maka perlu ditetapkan aturan hukum Islam mengenai  tradisi  sumbangan  pada  resepsi  perkawinan  dalam  masyarakat,  untuk memastikan  langkah-langkah  yang  tepat  untuk  melestarikan  tradisi  memberi  hadiah pada resepsi perkawinan, karena hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam 35 . Adanya  status  hantaran  perkawinan  yang  diperhitungkan  sebagai  hutang  ini, memiliki dampak positif dan dampak negatif yang dirasakan pihak terkait. Berdasarkan hasil  wawancara  di  atas,  terlihat  bahwa  pelaksanaan  tradisi  ini    memberikan  dampak positif bagi shohibul hajah yaitu:
1. Dapat  meringankan  beban  pembiayaan  pengadaan  acara  resepsi  perkawinan  yang diadakan oleh shohibul hajah . Dengan adanya sumbangan atau hantaran yang dibawa oleh para tamu ketika acara resepsi perkawinan, shohibul hajah dapat menggunakan perolehan  itu  untuk  membayar  segala  persiapan  atau  kebutuhan  yang  diperlukan ketika acara resepsi perkawinan berlangsung. Karena shihubul hajah bisa menafsirkan berapa  perolehan  yang  akan  diperolehnya  nanti  ketika  acara,  berdasarkan  catatan khusus kembalian/anyar yang ia miliki.
2. Dapat  mempererat  dan  terus  menyambungkan  tali  silaturahmi  dikarenakan  terus- menerusnya  penerapan  tradisi  tersebut  sampai  ke  anak  cucu  kelak.  Dengan  adanya sistem kembalian/anyar ini  banyak  para  tamu  yang  hadir  untuk  mengembalikan cecce’an  (sumbangan) tetapi  juga  menambah  hantaran  yang  baru  sebagai tabungan/piutang darinya untuk anaknya kelak.
Selain dampak positif tersebut, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan ke depannya  dari  penerapan  tradisi  ini  bagi  penyelenggara  ( shohibul  hajah ),  yaitu diantaranya:
1. Penyelenggara  wajib  menyerahkan  hutang  hantaran  yang  dibawa  oleh  para  tamu tersebut ketika tamu itu mengadakan acara resepsi perkawinan di kemudian hari.
2. Ketika penyelenggara lupa atau lalai untuk menyerahkan hutang hantaran itu kepada tamu  yang  membawanya,  maka  ia  akan  menjadi  bahan  omongan/gunjingan orang/tetangga.
3. Hantaran yang melampau batas dari para tamu, menjadi beban tersendiri bagi shohibul hajah ,  hingga  terkadang  untuk  melunasi  hantaran  tersebut shohibul  hajah sampai harus bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia.
34 Fajar Nugraha, Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda, and Ricka Auliaty Fathonah, ‘Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan’, DIVERSI: Jurnal Hukum , 6.1 (2020), 1–21 <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.634>.
35 Sain and others.
4. Ketika shohibul hajah meninggal dunia. Marwah -nya sebagai orang tua dipertanyakan sebab  membebani  anak-anak  mereka  dengan  hutang  hantaran  itu,  sedangkan perolehan dari acara resepsi pernikahan dikuasai oleh mereka selaku orang tua yang mengadakan.
5. Anak  si  penyelenggara  mewarisi  hutang  hantaran  tersebut  ketika  orang  tuanya meninggal  dunia.  Mereka  berkewajiban  menyerahkan/melunasi  hutang  tersebut hingga tuntas. Sekalipun ia sudah mempunyai anak atau bahkan sudah menikahkan anaknya sendiri (cucu shohibul hajah ).
6. Bagi  anak yang  cerai  dari  pasangannya  dan  orang  tuanya  meninggal  dunia,  ia  tetap berkewajiban melunasi hutang hantaran orang tuanya itu bersama dengan pasangan barunya.
7. Bagi anak yang enggan menanggung hutang tersebut, maka saudara atau kerabatnya berkewajiban melunasi, agar penyelenggara tidak terbebani hutang dalam keadaannya yang telah meninggal dunia.
8. Si anak juga berhak mewarisi piutang hantaran orang tuanya ketika acara resepsi di orang lain. Meskipun terkadang jumlah hutang dan piutang ini tidaklah berimbang.
Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo berkaitan dengan  dampak  yang  ditimbulkan  dari  tradisi  hantaran  perkawinan,  peneliti  bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya. Jika penelitian sebelumnya beranggapan lebih  banyak  manfaat  yang  ditimbulkan  daripada  mafsadat  dari  penerapan  tradisi  ini. Maka, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para responden, mereka merasakan lebih  banyak  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dengan  adanya  penerapan  tradisi  ini. Mereka terbelenggu dengan rasa takut yang akan mereka rasakan berupa hukuman moral jika hutang-piutang tersebut tidak terselesaikan.

## Pandangan  Hukum  Islam  Berkaitan  Dengan  Waris  Hutang  Piutang  Hantaran Perkawinan
Salah  satu  cara  bentuk  peralihan  harta  yang  sah  dalam  ajaran  Islam  adalah wiratsah /waris  yaitu  pengalihan  harta  dari  pemilik  yang  sudah  meninggal  kepada penerima  yang  masih  hidup  berdasarkan  hak  waris 36 .  Waris  menurut  Wirjono Prodjodikoro merupakan berbagai aturan mengenai pengalihan harta benda orang yang meninggal kepada ahli warisnya 37 . Tirkah menurut Ash-Shabuni merupakan sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa hak milik dan kebendaan maupun tidak berupa hak kebendaan.  Menurut  ahli  hukum  Jumhur,  apa  saja  yang  ditinggalkan  oleh  orang  mati disebut tirkah ,  baik  itu  berupa  hutang-piutang 38 .  Dari  pengertian  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  ilmu waris  atau  ilmu fara’idh adalah  ilmu  yang  berkenaan  dengan rincian pembagian harta warisan, ketetapan terkait ahli waris, dan  bagiannya. Adapun tirkah adalah  seluruh  peninggalan  yang  ditinggalkan  oleh  orang  yang  telah  meninggal berupa harta, Utang-piutang, dan lain-lain 39 . Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
36 K H Zahro, ‘Fiqih Kontemporer: Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam Di Zaman Kita’, Qaf Media Kreativa , 2016.
37 Hendi Suhendi, ‘Fiqh Muamalah (Cet. Ke-10)’, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada , 2016.
38 Suhendi.
39 Elviana Sagala, ‘Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam’, Jurnal Ilmiah Advokasi , 5.1 (2017), 34–51 <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/319>.
Siti Ayu Rahayu, Dyah Ochtorina Susanti, Dominikus Rato, & Ainun Najib doi: 10.35316/lisanalhal.v17i1.62-82
1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
a. Mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah;
b. Membayar  Utang-Utang  berupa  pengobatan,  perawatan,  termasuk  juga  menagih piutang;
c. Pemenuhan wasiat pewaris;
d. Membagi warisan di antara ahli waris yang sah.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap Utang hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta warisannya.
Peralihan penyelesaian hutang piutang dalam hukum Islam disebut dengan hiwalah . Menurut  Muhammad  Syatha  Al-Dimyati, hiwalah adalah  suatu aqad yang  menetapkan pemindahan  suatu  beban  hutang  dari  satu  orang  ke orang  lain” 40 .  Idris  Ahmad mendefinisikan hiwalah sebagai suatu bentuk akad ( ijab kabul ) untuk mengalihkan suatu yang  mempunyai  hutang  pula  kepada  yang  mengalihkannya.  Ibnu  Hajar  menjelaskan hiwalah yaitu aqad yang menghendaki perpindahan tanggungan kepada orang lain 41 . Berdasarkan  beberapa  definisi  tersebut  untuk  tercapainya  pemindahan tanggungan satu orang kepada orang lain yaitu: Adanya orang melakukan hiwalah yaitu muhil, yang ia berutang pada seseorang dan memperutangkan pada orang lain, kemudian mengalihkan pada orang lain untuk melunasi hutangnya. Adanya muhal’alih (orang yang berutang pada muhil ). Adanya orang yang menerima hiwalah yaitu muhtal (orang yang berutang pada muhil ) 42 .
Pada Islam juga dikenal istilah wasiat, yaitu pemberian harta secara sukarela dari satu orang ke orang lain yang terjadi setelah kematian seseorang, baik itu berupa harta benda  maupun  manfaat.  Fuqaha  berpendapat  bahwa  hukum  wasiat  ini  adalah  sunnah (anjuran) dalam keadaan normal, sedangkan pelaksanaan isi wasiat adalah wajib. Obyek wasiat menjadi wajib karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Allah SWT, seperti zakat, fidyah, kafarat, dan sejenisnya. Atau obyek wasiat berkaitan dengan  pemenuhan hak-hak pribadi, seperti pengembalian harta pinjaman 43 . Berdasarkan keterangan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hiwalah hampir sama dengan wasiat, dimana dalam wasiat juga terjadi perpindahan, tetapi perpindahan pada  wasiat  terjadi  setelah  kematian,  sedangkan  perpindahan  dalam  hiwalah  masih dalam keadaan hidup, oleh karena itu persamaan antara hiwalah dan wasiat dalam hal perpindahan,  sedangkan  perbedaannya  adalah  jika hiwalah terjadi  pada  masih  hidup seseorang, maka wasiat berlaku setelah kematian 44 . Jadi ada dua hal dalam diri manusia, yang pertama hal masih hidup yaitu hiwalah dan yang kedua hal setelah mati ialah wasiat. Ada  beberapa  ketentuan  terkait  wasiat  ini  menyangkut  orang  yang  berwasiat, penerima wasiat dan obyek wasiat:
40 Azwar Hamid, ‘Mekanisme Mata Uang Modern Dalam Islam’, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman , 5.1 (2017), 16–26 <https://doi.org/10.24952/masharif.v5i1.768>.
41 Abdullah Abdullah, ‘Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Utang Piutang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata’, in International Conference Communication and Sosial Sciences (ICCOMSOS) , 2020, I , 170–90 <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ICCOMSOS/article/view/8332>.
42 Novanda Eka Nurazizah, ‘Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah’, TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah , 5.2 (2020), 59–74 <ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3977>.
43 Zahro.
44 Suhendi.
1. Ketentuan terkait dengan orang yang berwasiat, yaitu: cakap bertindak secara hukum, wasiat  dibuat  dalam  keadaan  sadar  dan  sukarela,  tidak  mempunyai  Utang  sebesar harta  yang  diwasiatkan.  Jadi,  wasiat  hanya  berlaku  jika  Utang-Utang  orang  yang berwasiat  telah  terbayar  seluruhnya.  Jika  belum,  maka  wasiat  di  luar  pembayaran Utang  menjadi  tidak  berlaku  karena  membayar  Utang  harus  lebih  didahulukan daripada melaksanakan wasiat.
2. Ketetapan  tentang  penerima  wasiat,  yaitu:  penerima  memiliki  identitas  yang  jelas (baik  orang  atau  lembaga),  harus  cakap/pantas  untuk  menerima,  bukan  pembunuh orang yang memberi wasiat, dan bukan kafir harbi (kafir yang memusuhi Islam).
3. Ketetapan  mengenai  benda  wasiat  (harta  wasiat),  yaitu:  berupa  sesuatu  yang berharga/bermanfaat,  bisa  menjadi  hak  milik,  termasuk  milik  pribadi  orang  yang berwasiat, untuk tujuan yang baik, dan wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang ditinggalkan 45 .
Dr.  Ainun  Najib,  S.H.,  M.H.,  seorang  sejarawan  di  Desa  Sumberejo,  Banyuputih, Situbondo,  sebagai  salah  satu  narasumber  peneliti  disini  yang  juga  termasuk  warga Dusun  Sukorejo  Utara,  Desa  Sumberejo,  Banyuputih,  Situbondo  berpendapat  terkait tradisi hantaran perkawinan yang diperhitungkan sebagai hutang, yaitu:
“ Dalam perspektif hukum Islam tradisi tersebut dikategorikan dalam akad Qord,  dengan tujuan dasar adalah meringankan beban shohibul hajah dalam pembiayaan resepsi. Hal itu akan  menjadi  masalah  manakala  pemberian  dirasa  membebani  shohibul  hajah  di  masa yang  akan  datang.  Bahkan  tidak  jarang  orang  yang  selesai  melangsungkan  resepsi pernikahan menjadi Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri hanya untuk bisa membayar hutang  yang  membebaninya.  Jadi,  selama  itu  masih  dalam  batas  kewajaran  dan  tidak menjadi beban, tidak ada masalah. Tidak perlu untuk dihapuskan, karena di satu sisi hal tersebut  cukup  membantu  shohibul  hajah  (penyelenggara/pemilik  acara)  dalam  hal pembiayaan .”
Akad  waris  hutang  piutang  hantaran  perkawinan  yang  ada  di  Desa  Sumberejo, Banyuputih, Situbondo dalam Islam berkaitan dengan kegiatan Qardh . Pengertian Qardh menurut toko h Muhammad Syafi’i Antonio yaitu pemberian harta kepada orang lain yang harta  itu  dapat  ditagih/diminta  kembali  artinya  pemilik  harta  meminjamkan  tanpa mengharapkan  imbalan  apapun 46 .  Ada  tiga  jenis  rukun Qardh dalam  fiqh  muamalah yaitu 47 :
1. ‘Aqidain, artinya pemberi pinjaman ( muqridh ) dan peminjam ( muqtaridh ).
2. Ma’qud  ‘alayh, yaitu  harta  yang  di  hutangkan/dipinjamkan  ( muqtaradh ),  rukunnya diantaranya:
a. Harta yang ada padanya,  yaitu harta yang sama jenisnya dan tidak menimbulkan perbedaan nilai, seperti uang, benda-benda yang dapat diukur, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
b. Harta diketahui, yaitu diketahui jumlahnya dan jenisnya.
45 Zahro.
46 Jayanti Yusmi, ‘Sistem Hutang Piutang Ayam Di Desa Kapitan Kecamatan Suka Merindu Kabupaten Lahat’ (IAIN BENGKULU, 2020) <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4975/>.
47 M Yazid Afandi, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Logung Pustaka, 2009) <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56311/>.
Siti Ayu Rahayu, Dyah Ochtorina Susanti, Dominikus Rato, & Ainun Najib doi: 10.35316/lisanalhal.v17i1.62-82
c. Harta harus berupa benda, menghutangkan manfaat (jasa) tidak sah.
3. Shighat, yaitu ijab qabul tentang persetujuan pinjaman antara para pihak.
Ada beberapa gambaran sifat margin pada akad Qardh yaitu 48 :
1. Kepemilikan pinjaman akad Qardh dilakukan dengan cara serah terima antara kedua belah pihak.
2. Akad Qardh biasanya dibatasi oleh waktu yang ditentukan.
3. Jika  barang  pinjaman  asli  masih  tersedia  seperti  semula,  maka  harus  dikembalikan, dan jika sudah berubah, maka akan dikembalikan serupanya/seharganya.
Kelebihan dari akad Qardh ini ialah dapat membantu sesama umat islam ketika ia kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dan ia dapat melunasi hutangnya (pinjaman) sesuai dengan asalnya karena tidak ada tambahan bunga yang menimbulkan riba. Fuqaha sepakat  bahwa Qardh diperbolehkan  karena  fitrah  manusia  tidak  dapat  hidup  tanpa bantuan saudaranya. Tidak ada yang memiliki semua yang dibutuhkan dalam hidup 49 . Berdasarkan  beberapa  penjelasan  istilah-istilah  yang  ada  dalam  hukum  Islam tersebut  di  atas,  persoalan  akad Qardh yang  berimbas  pada  waris  hutang  piutang hantaran  perkawinan  yang  ada  di  Desa  Sumberejo,  Banyuputih,  Situbondo  ini  masuk kriteria tirkah .  Dan  proses  penyelesaian  peralihan  hutang  piutang  tersebut  tidaklah masuk kriteria hiwalah maupun wasiat , akan tetapi dengan sendirinya menjadi warisan hutang  piutang  berupa tirkah kepada  ahli  warisnya. Tirkah dalam  bentuk  piutang tersebut  merupakan  hak  yang  wajib  diterima  oleh  para  ahli  waris  begitupula tirkah hutang  merupakan  kewajiban  yang  wajib  dibayarkan/dilunasi  oleh  para  ahli  waris, terutama anak yang menikmati pesta perkawinan tersebut.
Pada asalnya jika orang yang wafat tidak meninggalkan tirkah berupa harta, tetapi ia  mempunyai  hutang  kepada  orang  lain,  maka  ahli  warisnya  tidak  wajib  membayar hutang  tersebut.  Tetapi  jika  ahli  waris  ingin  menanggung  hutangnya,  maka  itu diperbolehkan 50 .  Terkait  kebolehan  menanggung  hutang  tersebut,  dikarenakan kebiasaan masyarakat untuk berbakti kepada orang tua yang telah wafat 51 . Menanggapi hal ini, Mawardi, S.H., M.H., juga memberikan komentar bahwa yang perlu digaris bawahi adalah yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya tidak hanya hutang  hantaran  perkawinan  dari  para  tamu  dalam  acara  resepsi,  tetapi  juga  piutang hantaran perkawinan dari orang tua kepada orang lain di acara resepsi mereka. Tetapi yang tetap menjadi permasalahan adalah ketika hutang dan piutang ini tidak berimbang dan  anak  tidak  mempunyai  harta  warisan  dari  orang  tuanya  yang  bisa  dikelola.  Jika melihat hasil wawancara peneliti dengan para responden, mereka dengan terpaksa harus menanggung hutang orang tua mereka yang telah meninggal berkaitan dengan hantaran
48 Manajemen Keuangan Syariah Muhammad, ‘Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Princing Di Bank Syariah’ (Yogyakarta: UII Press, 2004).
49 Muhammad Imam Purwadi, ‘Al-Qardh Dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 21.1 (2014), 24–42 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art2>.
50 Agita Maira Ramdani and Fatmie Utari, ‘Analisis Terhadap Hak Waris Atas Utang Anggota Ahli Waris Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam’, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran , 1.1 (2019), 55–72 <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/244>.
51 Halimah Halimah, ‘Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris, (Studi Kasus Di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah)’, Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram , 9.01 (2017), 43–65 <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1153>.
perkawinan, sekalipun tidak ada tirkah berupa harta yang orang tua mereka tinggalkan untuknya. Dan terkadang piutang yang diwariskan dari hantaran perkawinan pun tidak sebanding dengan hutang hantaran dari orang lain yang wajib mereka bayarkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa  status  hantaran  perkawinan  atau cecce’an di  Desa  Sumberejo,  Banyuputih, Situbondo,  mayoritas  diperhitungkan  sebagai  hutang  dan  wajib  dikembalikan  dengan nominal  yang  sama.  Hal  ini  sama  dengan  tradisi koleman yang  berlaku  di  Kecamatan Pasean  Kabupaten  Pamekasan,  tradisi bhen  ghiben di  Desa  Daleman,  Galis,  Kabupaten Bangkalan  dan  tradisi menjatoh di  Kota  Subussalam,  Aceh.  Dampak positif dari  tradisi hantaran  yang  diperhitungkan  sebagai  hutang  tersebut  diantaranya  yaitu  dapat meringankan  beban  pembiayaan  pengadaan  acara  resepsi  perkawinan  yang  diadakan oleh shohibul hajah dan dapat mempererat/menyambungkan tali silaturahmi. Sedangkan dampak  negatif  dari  tradisi  hantaran  yang  diperhitungkan  sebagai  hutang  tersebut diantaranya  yaitu  terbebaninya  penyelenggara  dengan  hutang  hantaran  para  tamu undangan, mendapatkan sanksi sosial berupa cemoohan/gunjingan tetangga ketika lalai menyerahkan hutang hantaran para tamu dan rusaknya marwah sebagai orang tua ketika penyelenggara meninggal dunia dan mewariskan hutang kepada anak mereka. Menurut Hukum Islam persoalan akad Qardh yang berimbas pada waris hutang piutang hantaran perkawinan yang ada di Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo ini masuk kriteria tirkah . Tirkah dalam bentuk piutang merupakan hak yang wajib diterima oleh para ahli waris begitupula tirkah hutang  merupakan  kewajiban  yang  wajib  dibayarkan/dilunasi  oleh para ahli waris, terutama anak yang menikmati pesta perkawinan tersebut.
Saran  yang  dapat  penulis  berikan  yaitu  kepada  para  orang  tua,  sebaiknya melaksanakan perayaan acara resepsi perkawinan anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki,  agar  tidak  menjadi  beban  tanggungan  bagi  anak  dan  keluarganya.  Jagalah marwah sebagai  orang  tua.  Kepada  para  anak,  diharapkan  dapat  lebih  menyadari pentingnya  membayar/melunasi  hutang  tanggungan  hantaran  orang  tuanya  kepada orang  lain  setelah  orang  tuanya  meinggal  dunia,  apalagi  tradisi  ini  juga  tidak  hanya dinikmati  oleh  orang  tua  pribadi  tetapi  juga  dirinya  sendiri  sebagai  anaknya.  Jagalah marwah orang  tua  dari  sanksi  sosial  maupun  sanksi  dari  Tuhan  kelak.  Dan  kepada masyarakat umum, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan  kesadaran bahwa tradisi hantaran perkawinan yang diperhitungkan sebagai hutang ini selain dapat memberikan  dampak  positif,  pada  kenyataannya  banyak  dampak  negatif  yang ditimbulkannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis ucapkan terima kasih kepada Universitas Jember (UNEJ) sebagai wadah bagi kami untuk menimba ilmu, terutama kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., dan para dosen yang selalu memberikan motivasi kepada  para  mahasiswa  demi  tercapainya  cita-cita  kami  ke  depannya.  Kami  juga
Siti Ayu Rahayu, Dyah Ochtorina Susanti, Dominikus Rato, & Ainun Najib doi: 10.35316/lisanalhal.v17i1.62-82
mengucapkan terima kasih kepada Universitas Ibrahimy (UNIB) sebagai dasar almamater tercinta yang telah memberikan kami bekal ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Abdullah, ‘Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Utang Piutang Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata’, in International Conference Communication and Sosial Sciences (ICCOMSOS) , 2020, I , 170 – 90 <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ICCOMSOS/article/view/8332>
Afandi, M Yazid, Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Logung Pustaka, 2009) <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56311/> Akmal, Khairul, ‘Adat Pemaman Dalam Walimatul ‘Ursy Di Kab. Aceh Tenggara (Analisis Tinjauan Teori ‘Uruf)’ (UIN Ar -Raniry, 2022)
Anritan, Vienna Puspadewi, ‘Fasilitas Resepsi Dan Persiapan Pernikahan Di Surabaya’, Jurnal EDimensi Arsitektur Petra , 5.2 (2017), 217 – 24 <https://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-arsitektur/article/view/7854> Azizah, Noer, Sudirman Sudirman, and B urhanuddin Susamto, ‘Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan “Tompangan” Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial’, Jurnal Al-Ijtimaiyyah , 7.1 (2021), 39 – 64 <https://doi.org/10.22373/al- ijtimaiyyah.v7i1.9517>
BPS, Kabupaten Situbondo, ‘Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo’, 2020 <https://situbondokab.bps.go.id/>
Halimah, Halimah, ‘Pandangan Tokoh Agama Tentang Penanggungan Hutang Pewaris Oleh Ahli Waris, (Studi Kasus Di Desa Gonjak Kec. Praya Lombok Tengah)’, Al- IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram , 9.01 (2017), 43 – 65 <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1153>
Hamid, Azwar, ‘Mekanisme Mata Uang Modern Dalam Islam’, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman , 5.1 (2017), 16 – 26
<https://doi.org/10.24952/masharif.v5i1.768>
Harahap, Nursaniah, ‘Hukum Menghadiri Undangan Walimatul ‘Urs Dalam Jumlah Yang Banyak Serta Berjauhan Dalam Satu Waktu Menurut Pendapat FungsionarisMajelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serd’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meddan, 2018) <http://repository.uinsu.ac.id/5336/>
Hulantu, Syarini, and Zumiyati S Ibrahim, ‘Menakar Aspek Nilai Dan Etika Dalam Walimah Nikah Perspektif Sun nah Dan Urf’, AS-SYAMS , 3.2 (2022), 102 – 17 <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/291>
Maripigi, Febrianti, ‘Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Unda ng Hukum Perdata’, LEX PRIVATUM , 9.2 (2021) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33156>
Muhammad, Manajemen Keuangan Syariah, ‘Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Princing Di Bank Syariah’ (Yogyakarta: UII Press, 2004)
Muharro m, Mumuh, Eka Eka, Firman Firman, and Ridwan Qomar Sonjaya, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemberian Uang Kondangan Kepada Pengantin Baru’, El’Aailah , 1.1 (2022), 61 <https://journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/el- aailah/article/view/62>
Muttaq in, Muhammad Ngizzul, ‘Resepsi Pernikahan (Antara Sakralitas Agama, Hukum, Dan Tuntutan Adat)’, Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 14.1 (2020), 13 – 26 <https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.514>
Muzakki, Ahmad, Risalah Cinta Kajian Fiqh Munakahat (Jawa Timur: Tanwirul Afkar, 2019)
Nugraha, Fajar, Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda, and Ricka Auliaty Fathonah, ‘Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan’, DIVERSI: Jurnal Hukum , 6.1 (2020), 1 – 21 <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.634>
Nurazizah, Novan da Eka, ‘Implementasi Akad Hiwalah Dalam Hukum Ekonomi Islam Di Perbankan Syariah’, TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah , 5.2 (2020), 59 – 74 <ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3977>
Nuzha, Nuzha, ‘Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan’, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 2.2 (2015), 161 – 75 <https://journal3.uin- alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2639>
Purwadi, Muhammad Imam, ‘Al -Qardh Dan Al-Qardhul Hasan Sebagai Wujud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 21.1 (2014), 24 – 42 <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art2> Rahmanto, Eko, ‘Kewajiban Seorang Mukmin Melunasi Hutang: Studi Maani Alhadith’, Al- A’raf: Jurnal Pemikiran Islam D an Filsafat , 13.1 (2016), 83 – 106 <https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i1.38>
Ramdani, Agita Maira, and Fatmie Utari, ‘Analisis Terhadap Hak Waris Atas Utang Anggota Ahli Waris Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam’, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran , 1.1 (2019), 55 – 72 <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/244>
Romli, Romli, and Eka Sakti Habibullah, ‘Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam’, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial ,
6.02 (2018), 177 – 90
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/306>
Sagala, Elviana, ‘Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tarikah) Dalam Hukum Islam’,
Jurnal Ilmiah Advokasi , 5.1 (2017), 34 – 51
<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/319>
Sain, Asrizal, Pipin Armita, Afriadi Putra, and Bashori Bashori, ‘Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Persfektif Fiqhul Islam’, Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum , 1.02 (2019), 59 – 72 <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>
Siti Ayu Rahayu, Dyah Ochtorina Susanti, Dominikus Rato, & Ainun Najib doi: 10.35316/lisanalhal.v17i1.62-82
Sari, Indah, ‘P embagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)’, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 5.1 (2018),
1 – 20 <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>
Sari, Rukmana, ‘Aktivitas Komunikasi Kelompok Dalam Tradisi Lelang Pesta Pernikahan Adat Desa Kalampadu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir’ (UIN RADEN

## FATAH PALEMBANG, 2018)
Sari, Titin Mulya, Abdul Rosyid, and Romli Romli, ‘Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes’, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial , 5.10 (2017), 805 – 24 <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/473>
Septiani, Rina, ‘Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19’, Journal Of Islamic And Law Studies , 5.1 (2021) <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4743>
Siregar, Dedi Iskandar, ‘Horja Godang Dalam Pernikahan Adat Tapanuli Selatan Menurut Ulama Paluta (Studi Kasus Di Kec. Ujung Batu Kab. Padang Lawas Utara)’ (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020)
Sugiyono, Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D’, CV. Alfabeta, Bandung , 2017
Suhendi, Hendi, ‘Fiqh Muamalah (Cet. Ke - 10)’, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada , 2016 Suparman, Eman, Hukum Waris Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2018)
Surya, Prastio, Muhammad Husnur Rofiq, and Ardianto Ardianto, ‘Internalisasi Nilai Karakter Jujur Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Unggulan Hikmatul Amanah Pacet Mojokerto’, Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 2.1 (2021), 31 – 37 <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v2i1.65>
Tihami, H M A, and Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Rajawali Pers, 2018)
Yusmi, Jayanti, ‘Sistem Hutang Piutang Ayam Di Desa Kapitan Keca matan Suka Merindu Kabupaten Lahat’ (IAIN BENGKULU, 2020) <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4975/>
Zahro, K H, ‘Fiqih Kontemporer: Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam Di Zaman Kita’, Qaf Media Kreativa , 2016