## PRAKTIK SIDANG SENGKETA EKONOMI SYARIAH PADA MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PONTIANAK
(STUDI PENGEMBANGAN LABORATORIUM PERADILAN SEMU FAKULTAS SYARIAH IAIN PONTIANAK)
RASIAM Institut Agama Islam Negeri Pontianak Email : rasiamdwi@gmail.com
ARIF WIBOWO Institut Agama Islam Negeri Pontianak Email : arifwibowo@iainptk.ac.id

## ABSTRACT
Along with the development of Sharia Economic law, disputes arise, as for Law Number 3 of 2006 jo. Law Number 21 of 2008, the authority to adjudicate  sharia  economic  disputes  by  litigation.  While  this  non- litigation  program  provides  students  with  the  Islamic  Economics  Law and  Family  Law  Faculty  of  Sharia  IAIN  Pontianak  in  addition  to developing  themselves.  On  this  basis,  researchers  are  interested  in exploring  the  engineering  of  the  Sharia  Faculty  curriculum.  This research is a field research (field search) object of students participating in quasi-trial practice. This research is qualitative. juridical-sociological approach,  observation  and  interview  data  collection  techniques. Analysis of the data using descriptive analysis-analysis with a deductive pattern.
research findings; The first curriculum engineering has been carried out by  the  faculty.  The  researcher  found  that  the  number  of  Islamic  law knowledge  enrichment  courses  was  55  credits,  the  legal  science enrichment courses were 44 credits, a total of 155 credits total. Second, researchers  have  not  found  laboratory  assistants  and  modules  in  the moot court laboratory, and have not used the e-court application of the Supreme  Court  of  the  Republic  of  Indonesia.  Third,  the  researchers found that the students were proficient in convening, but had not fully explored the material of sharia economic disputes.
Keyword:  Curriculum;  Sharia  Economic  Dispute  and  Moot  Corut Laboratory (moot corut)

## ABSTRAK
Seiring  perkembangan  hukum  Ekonomi  Syariah  muncul  sengketa, adapun  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  jo.  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008,  kewenangan  mengadili  sengketa  ekonomi syariah  secara  litigasi.  Sedangkan  non  litigasi  ini    memberikan mahasiswa  program  studi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  Hukum Keluarga  Fakultas  Syariah  IAIN  Pontianak  sebagai  tambahan
mengembangkan  diri,  Atas  dasar  ini  peneliti  tertarik  mendalami mengenai  rekayasa  kurikulum  Fakultas  Syariah.  Penelitian  ini penelitian  lapangan  ( fieldri  search )  objek  mahasiswa  peserta  praktik sidang  semu.  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif.  pendekatan  yuridis- sosiologis,  teknik  pengumpulan  data  observasi  dan interview. Analisa data  menggunakan  analisa  deskrptif-analisis  dengan  pola  deduktif. Temuan  penelitian; pertama rekayasa  kurikulum  telah  dilakukan fakultas.  Peneliti  menemukan  jumlah  mata  kuliah  pengayaan knowladge hukum Islam 55 SKS, mata kuliah pengayaan ilmu hukum 44  SKS,  Total  155  total  SKS. Kedua ,  peneliti  belum  menemukan laboran  dan  modul  pada  laboratorium  peradilan  semu,  serta  belum menggunakan  aplikasi e-court Mahkamah  Agung  RI. Ketiga ,  peneliti menemukan  mahasiswa  mahir  bersidang,  namun  belum  mendalami secara utuh materi sengketa ekonomi syariah.
Keyword: Kurikulum; Sengketa Ekonomi Syariah dan Laboratorium Peradilan Semu (moot corut)
PENDAHULUAN
Tanda-tanda  bahwa  bergeraknya  politik  ekonomi  Islam  ini  bisa dilihat  dari  perkembangan  aspek  regulatifnya.  Menurut  Umam, perkembangan  secara  regulatif  ini  dimulai  dari  adanya  terbitnya perundang-undangan  di  bidang  ekonomi  Syariah,  lembaga  keuangan syariah dan lainnya yang menggunakan label syariah, tentu tidak akan dapat  dihindari  pula  dengan  potensi  terjadinya  sebuah  sengketa ( dispute / differece )  antara  para  pihak  yang  terlibat  dalam  bisnis tersebut,  Sengketa  dapat  timbul  terjadi  karena  banyak  faktor  yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya faktor confict of interest antara  para  pihak  yang  tentunya  sengketa  tersebut  butuh  sebuah penyelesaian.
Pertama, Penyelesaian  melalui  Litigasi  yaitu  sebuah  proses penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  di  mana  semua  pihak  yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya  di  muka  pengadilan.  Hasil  akhir  dari  suatu  penyelesaian sengketa  melalui  litigasi  adalah  putusan  yang  menyatakan win-lose solution (Amriani,  2012) . Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah melalui  litigasi  kewenangannya  berada  di  Pengadilan  Agama sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  nomor  3  tahun  2006 tentang  Peradilan  Agama  sebagai  perubahan  atas  Undang-Undang nomor 7 tahun 1989.
Kedua , penyelesaain sengketa melalui Non-Litigasi, yaitu sebuah penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  dengan  cara  penyelesaian sengketa  alternatif  atau Alternative  Dispute  Resolution (ADR).  Pasal  1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  menyebutkan  bahwa  Alternarnatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution adalah suatu pranata  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  berdasarkan
kesepakatan  para  pihak  dengan  mengesampingkan  penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.
Laju dinamika perkembangan usaha bisnis berbasis syariah serta potensi  akan  terjadinya  wan  prestasi  yang  penyelesaiannya  bisa dilakukan  secara  litigasi  atau  non  litigasi  sebagaimana  dijelaskan  di atas,  tentu  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  para  praktisi  hukum ekonomi  syariah  (hakim  Pengadilan  Agama  atau  advokat)  dan  para akademisi  (dosen,  peneliti  dan  mahasiswa  Fakultas  Syariah,  ekonomi dan hukum) tak terkecuali di Fakultas Syariah (Fasya) IAIN Pontianak.
Para  mahasiswa  baik  Program  Studi  Hukum  Ekonomi  Syariah (HES)  dan  Hukum  Keluarga  Islam  (Ahwal  al  Syakhsiyah)  di  Fakultas Syariah IAIN Pontianak yang gelarnya setelah lulus dengan titel Sarjana Hukum  (SH)  bukan  lagi  Sarjana  Hukum  Islam  (SHI)  tentu  harus memiliki  pengetahuan  yang  mendalam  tentang  ilmu  ekonomi  syariah, baik dari segi teori maupun praktik. Oleh karenanya, mereka diajarkan mata  kuliah  Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  Praktek  Peradilan  yang mana  salah  satu  item  materi  kuliahnya  membahas  tentang  aspek- aspek  hukum  ekonomi  syariah  dan  praktek  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  baik  secara  mediasi  atau  praktek  peradilan  semu terkait gugatan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang berperspektif emik, yakni  pendekatan  penelitian  yang  perolehan  datanya  dalam  bentuk narasi,  cerita  detail,  ungkapan  dan  bahasa  asli  hasil  konstruksi  para responden  atau  informan,  tanpa  ada  evaluasi  dan  interpretasi  dari peneliti (Hamidi, 2010).
Jenis  penelitian  ini  mengunakan  penelitian  lapangan (field research), yakni  penelitian  secara  langsung  terhadap  bagaimana efektivitas perkuliahan, pemahaman teori dan praktek/penerapan pada mahasiswa  Fakultas  Syariah  IAIN  Pontianak  yang  mengambil  Mata Kuliah  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dan  Mata  Kuliah  Praktik  Peradilan Semu  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syari’ah  baik  secara litigasi  ataupun  non  litigasi.  Penelitin  ini  diperkaaya  dengan  literatur ( library  research )  karena  mendalami  kurikulum  yang  ada  di  fakults Syariah IAIN Pontiaanak.

## PEMBAHASAN

## A. Analisa Standar Perguruan Tinggi
Sistem  pendidikan  nasional  tertuang  dalam  Undang-undang nomor  20  tahun  2003  dimana  di  dalamnya  dimuat  paradigma  dasar tentang  definisi  pendidikan.  Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasa  belajar  dan  proses  pembelajaran agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya  untuk memiliki  kekuatan  spiritual,  pengendalian  diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pendidikan  memiliki  jenjang,  adapun  jenjang  perguruan  tinggi diperkuat  dengan  Undang-undang  nomor  12  tahun  2012  tentang Pendidikan  Tinggi  pasal  52  ayat  3  inilah  yang  menjadi  rujukan  dan pertimbanga  lahirnya  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Permendikbud)  nomor  3  tahun  2020  tentang  Standar  Nasional Pendidikan Tinggi.
Fungsi, tujuan dan prinsip pada sistem pendidikan tinggi terletak pada adanya pembentukan kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban  bangsa  yang  bermartabat  yang  dengan  adanya  potensi peserta  didik  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri, demokratis dan bertanggung jawab hanya bisa dicapai dengan prinsip demokratis, nilai-nilai agamis, budaya, dan sistematik.
Penelitian  ini  terfokus  pada  kata  ‘berilmu,  cakap,  kreatif  dan sistematik’, bahwa perguruan tinggi hendaknya merekayasa penyelenggaran  pendidikan  dari  hulu  sampai  hilir  pada  proses pendidikan  yang  ada.  Hulu  adalah  bagian  dari  konsepsi  pendidikan yang  tertuang  dalam  rekayasa  kurikulum,  sedangkan  hilirnya  adalah proses  pembelajaran  yang  mengarah  visi,  misi,  tujuan  dan  profil masing-masing  perguruan  tinggi  bahkan  pada  fakultas  dan  program studi yang ada.
Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  atau  disingkat  dengan KKNI,  merupakan  rekayasa  berikutnya  yang  dilakukan  pemerintah. Pemerintah  telah  megeluarkan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  nomor  8 tahun  2012  tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional  Indonesia  dimana rujukan  regulasinya  mayoritas  mengambil  dari  Undang-undang ketenaga  kerjaan  sebagai  dasar  untuk  menimbang  terutama  di Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Pada konteks ini pemerintah sangat serius pada tataran regulasi dalam hal perhatiannya pada rekayasa Sumber Daya Manunis (SDM)  yang  ada  di  perguruan  tinggi  baik  negeri  maupun  swasta. Artinya,  calon  alumni  perguruan  tinggi  mesti  dibekali  skill  atau kempuan yang menekankan profesionalitas pada masing-masing profil program  studi  yang  mampu  menyambut  pasar  kerja  yang  diinginkan dunia yang kemudian dikuatkan oleh pemerintah dengan adanya KKNI.
Pemaparan  disini  akan  peneliti  paparkan  pada  deskripsi  level  6 KKNI  di  atas  dengan  menghubungkannya  dengan  kepentingan penelitian  ini,  terkait  pengharapan  bahwa  mahasiswa  mampu mengaplikasikan  keahliannya  dengan  memanfaatkan  teknologi  dan mampu  beradaptasi  dengan  situasi  yang  ada.  Peneliti  belum menemukan  perangkat-perangkat  lunak  pada  laboratorium  peradilan semu fakultas syariah seperti e-court yang merupakan aplikasi sistem informasi  peradilan  terintegrasi.  Aplikasi  ini  merupakan  blue  print badan  peradilan  di  Indonesia  tahun  2010-2035  yang  diterbitkan  oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## B. Analisa Kurikulum Fakultas Syariah IAIN Pontianak
kurikulum  merupakan  perangkat-perangkat  rencana  yang meliputi  aspek  tujuan,  isi,  dan  bahan  pembelajaran  serta  cara  yang digunakan sebagai pedoman (lihat Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 ayat 6). Terdapat 8 (delapan)  standar  yang  harus  ada  yaitu  standar  isi,  proses,  penilaian, dosen  dan  tenaga  pendidikan,  sarana,  pengelolaan  dan  pembiayaan yang  menjadi  acuan  dalam  menyusun,  menyelenggarakan  dan mengevaluasi  kurikulum  guna  tercapainya  standar  kompetensi lulusan.
Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Keagamaan  Islam,  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia pada  tahun  2018  menerbitkan  satu  kebijakan  tentang  Standar Kompetensi  Lulusan  (SKL)  dan  Capaian  Pembelajaran  Lulusan  (CPL) program studi jenjang sarjana (S1) yang profil masing-masing program studi.  Profil  program  studi  Hukum  Keluarga  (Ahwal  Syakhshiyyah) adalah  sebagai  praktisi  hukum  Islam  (calon  hakim,  calon  advokat, calon  mediator),  penguhulu  dan  peneliti  yang  berkepribadian  baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum  sebagai  praktisi  hukum  Islam  dan  tugas  khusus  sebagai praktisi hukum keluarga sesuai dengan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.  Adapaun  profil  program  studi  Hukum  Ekonomi  Syariah (Muamalah) sebagai praktisi hukum Islam (calon hakim, calon advokat, calon  mediator),  penghulu  dan  peneliti  yang  berkepribadian  baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, serta mampu melaksanakan tugas umum  sebagai  praktisi  hukum  Islam  dan  tugas  khusus  sebagai praktisi  hukum  ekonomi  syari’ah  sesuai  dengan  etika  keislaman, keilmuan dan keahlian. Terdapat kesamaan profil antara program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
Namun  tidak  terdapat  kesamaan  pada  Standar  Kompetensi Lulusan  (SKL)  dan  Capaian  Pembelajaran  Lulusan  (CPL)  terkait keterampilan  khusus  jenjang  sarjana  (level  6  KKNI)  nya.  Perbedaan keterampilan  khusus  kedua  program  studi  bisa  dilihat  pada  tabel berikut :

## Tabel: 04
Perbandingan Keterampilan Khusus
Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) Ekonomi Syariah (Muamalah) 1. Mampu  merumuskan  keputusan hukum  positif  dan  hukum  Islam secara umum dan hukum 1. Mampu mengoperasikan program komputer dengan baik  terkait  dengan  hukum
keluarga secara integral; 2. Mampu  menganalisis  putusan pengadilan dan mengomunikasikannya kepada masyarakat secara umum; 3. Mampu  melafalkan  pasal  demi pasal  hukum  pidana,  perdata, perkawinan, perceraian, sengketa anak  dan  harta  gono-gini,  waris, zakat dan wakaf; 4. Mampu  memberikan  advokasi dan  mediasi  terkait  dengan masalah  hukum  Islam  secara umum  dan  hukum  keluarga secara khusus; 5. Mampu  membuat  berita  acara perkara  terkait  dengan  masalah hukum  Islam  secara  umum  dan hukum keluarga secara khusus;
6. Mampu  memimpin  persidangan di  pengadilan  agama  terkait dengan  masalah  hukum  Islam secara umum dan hukum keluarga secara khusus;
7. Mampu menyusun surat gugatan, surat permohonan, replik,  dan  duplik  terkait  dengan masalah  hukum  Islam  secara umum  dan  hukum  keluarga secara khusus; 8. Mampu  menyusun  legal  drafting terkait  dengan  perkara  dalam hukum  Islam  secara  umum  dan hukum keluarga secara khusus; 9. Mampu melaksanakan tugas kepenghuluan dan kenadhiran wakaf; 10. Mampu menyajikan penghitungan  hisab  dan  rukyat, waris, dan zakat; 11. Mampu menghafal dan memahami  kandungan  ayat-ayat al-  qur’an  dan  hadis  tentang hukum Islam dan hukum keluarga. Islam  dan  hukum  ekonomi syari’ah; 2. Mampu membuat dan menganalisa  akad-akad  di lembaga Keuangan syariah; 3. Mampu merumuskan keputusan  hukum  positif dan  hukum  Islam  secara integral; 4. Mampu mengkomunikasikan keputusan  hukum  Islam dan hukum ekonomi syariah secara khusus kepada masyarakat; 5. Mampu  menyusun Legal
Drafting dalam hukum Islam secara  umum  dan  hukum ekonomi syari’ah seperti akad,  perundang-undangan dan sebagainya; 6. Mampu  menyusun  langkah- langkah Problem Solving (sengketa ekonomi syari’ah);
7. Mampu menyusun instrumen dan  melaksanakan  Legal Auditing (berkas hukum Islam  secara  umum  dan hukum  ekonomi  syari’ah secara khusus;
8. Mampu menghafal dan memahami kandungan ayat- ayat  al-qur’an  dan  hadis tentang  hukum  Islam  dan hukum ekonomi syari’ah;
9. Mampu  menghafal  ayat-ayat alqur’an  dan  hadis  terkait dengan hukum ekonomi syari’ah  serta  memahami kandungan makna yang terdapat  dalam  ayat  dan hadis tersebut.
Sumber:  Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Keagamaan  Islam,  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia
menerbitkan satu kebijakan tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan  Capaian  Pembelajaran  Lulusan  (CPL)  program  studi  jenjang sarjana (S1), tahun 2018 Atas dasar regulasi yang telah disusun di atas, maka Fakultas Syariah dan program studi sebagai leading sektor menyusun kurikulum sesuai yang diinginkan pemerintah.

## C. Idealitas Laboratorium
Laboratorium  Peradilan  Semu  fakultas  Syariah  berdiri  sejak tahun  2008  dimana  waktu  itu  fakultas  Syariah  masih  berstatus jurusan,  peneliti  mencoba  melakukan  pendalaman  wawancara  kepada pengelola  laboratorium  peradilan  semu,  peneliti  belum  menemukan modul  mandiri  yang  diolah  oleh  laboran.  Modul  hanya  melekat  pada mata kuliah tersebut di atas. Artinya peneliti belum menemukan modul yang disipakan secara matang oleh pengelola laboratorium.

## D. Komponen-komponen Penting Laboratorium
Menurut  Febby  Mutiara  Nelson  (beliau  adalah  kepala laboratorium  hukum  Universitas  Indonesia)  pada  seminar  nasional bertemakan  Kelembagaan,  Manajamen  dan  Tata  Kelola  Laboratorium Hukum  di  Era  Kampus  Merdeka  pada  tanggal  20  Oktober  2020 kemaren  menyampaikan  tentang  komponen-komponen  penting  pada laboratorium  yaitu  mahasiswa  yang  kompeten,  pengajar  dan  staf administratif,  kerjasama  lembaga  dan  dukungan  fakultas.  Empat komponen  ini  menjadi  sangat  inti  dan  strategis  dalam  pengembangan laboratorium di sebuah perguruan tinggi.
Bagi  mahasiswa  sendiri.  dapat  difasilitasi  kegiatan  analisis, penelitian  dan  kegiatan  praktis  untuk  mempraktikkan  teori  hukum melalui  penanganan  kasus  hukum  khususnya  sengketa  eknomi syariah dengan didampingi oleh dosen pendamping dan praktisi hukum yang ahli dibidangnya. Mahasiswa akan dihadapkan pada kasus-kasus nyata  yang  terjadi  dengan  tujuan  agar  mahasiswa  dapat  dengan  jeli menganalisa dan memutuskan hukum.

## E. Tingkat Pemahaman Materi Sengketa Ekonomi Syariah
Proses  transfer  knowladge  kepada  seluruh  mahasiswa  fakultas Syariah  sudah  dilaksanakan  mulai  dari  rekayasa  kurikulum. Sementara  prinsip  praktik  peradilan  semu  merupakan  upaya  untuk meningkatkan  skill  mahasiswa  fakultas  Syariah  mengembangkan knowladge  pada  setiap  materi  di  semester  sebelumnya  untuk dikembangkan pada praktik beracara di laboratorium peradilan semu.
Peneliti  mengambil  sampel  wawancara  dengan  beberapa mahasiswa  Fakultas  Syariah  IAIN  Pontianak  yang  telah  mengambil mata  kuliah  Hukum  Ekonomi  Syariah  dengan  tujuan  agar  terukur tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah semester akhir pada materi  sengketa  Hukum  Ekonomi  Syariah,  salah  satunya  adalah Anshori mahasiswa Prodi HES Semester VII. Dia mengatakan;
“ Proses  perkuliahan  membentuk  pola  pikir  saya  sebagai calon  Sarjana  Hukum,  bahwa  sengketa  Ekonomi  Syariah yang sering terjadi di tengah masyarakat tidak bisa diatasi hanya  dengan  teori-teori  hitam  diatas  putih  ataupun dengan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  dengan penyelesaian pahaman masing-masing pihak, tetapi proses hukum  formil  beracara  harus  mampu  dikuasai  oleh mahasiswa HES seperti saya ini ”.
Sopian Lubis Mahasiswa Prodi HES Semester VII mengatakan; “ Maraknya badan usaha hukum ditengah masyarakat baik itu  dilakukan  oleh  perorangan,  persekutuan  perdata  serta badan  usaha  berbentuk  Perseroan  Terbatas  yang melakukan kegiatan transaksi bersifat komersial cenderung  menimbulkan  sengketa  termasuk  kegiatan komersial yang menggunakan prinsip syariah, para pelaku usaha  tersebut  lebih  memilih  jalur  arbitrase  untuk menyelesaikan sengketa tersebut ”.
Salahuddin  Arif  Satria  Mahasiswa  Prodi  HES  Semester  VII mengatakan;
“ Diterbitkan  Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006  tentang Peradilan  Agama, menjadi tolak  ukur  perluasan kewenangan  Hakim  Peradilan  agama  bahwa  jalur  meja hijau  bukan  urusan  Penyelesaian  sengketa  waris, Perkawinan  saja,  tetapi  pihak-pihak  yang  bersengketa ranah  hukum  ekonomi  syariah  menjadi  kewenangan peradilan Agama ”.
Aulia  Rahmi  Mahasiswa  Prodi  HES  Semester  VII  juga menjelaskan;
“ Materi  kuliah  hukum  ekonomi  syariah  yang  saya  pelajari, menegaskan bahwa prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah merupakan  Prinsip  Tauhid,  muslim  menjalankan  kegiatan ekonomi  sebagai  suatu  usaha  untuk  bekal  ibadah  kepada Allah  SWT,  sengketa  yang  terjadi  dalam  kegiatan  ekonomi tersebut harus diselesaikan pada jalur hukum syariah yang berprinsip keadilan ”.
Dalam  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut  prinsip syariah  pada  penelitian  ini,  tentulah  akan  ada  suatu  pertentangan (sengketa)  yang  mana  pertentangan  ini  ditimbulkan  oleh  adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal baik karena wanprestasi (ingkar janji)  atau  lainnya.  Dalam  penyelesaian  sengketa  Ekonomi  Syariah dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu:

## 1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Litigasi
Secara  yuridis  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  dapat ditempuh  dengan  jalur  litigasi  yaitu  penyelesaian  sengekata  melalui gugatan  sidang  sederhana  atau  gugatan  sidang  biasa  di  Pengadilan Agama. Pengadilan agama berhak menerima, memeriksa dan memutus perkara  sengketa  ekonomi  syariah  karena  merupakan  kewenangan absolut  yang  diamanahkan  undang-undang,  namun  demikian pengadilan agama dalam memeriksa perkara harus meneliti akta akad yang  dibuat  oleh  para  pihak,  jika  dalam  akta  akad  tersebut  memuat klausul  yang  berisi  bahwa  akad  syariah,  maka  penyelesaiannya  di pengadilan  Agama,  atau  jika  akad  yang  digunakan  menyebut  akad syariah  namun  bila  terjadi  sengketa  akan  memilih  diselesaikan  oleh Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional,  maka  Pengadilan  Agama  secara ex officio harus menyatakan tidak berwenang.
2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Non Litigasi
Selain  melalui  jalur  litigasi,  para  pihak  yang  bersengketa  dapat juga  menyelesaikan  perkaranya  melalui  jalur  non-litigasi  (luar pengadilan)  atau  yang  dikenal  dengan  istilah  “ Alternatif  Dispute Resolution (ADR).
Terdapat  beberapa  bentuk  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur non litigasi di antaranya adalah:
a) Mediasi  ( al-shulh )  yaitu  kompromi  di  antara  para  pihak. Sedangkan  pihak  ketiga  yang  bertidak  sebagai  mediator  hanya sebagai penolong ( helper ) dan fasilitator.
b) Konsoliasi melalui konsiliator dalam hal ini konsiliator berperan hanya  merumuskan  perdamaian  (konsiliasi)  sedangkan keputusan tetap di tangan para pihak.
c) Expert  Determination yaitu menunjuk  seorang  ahli  memberi penyelesaian  yang  menentukan.  Oleh  karena  itu,  keputusan yang diambilnya mengikat kepada para pihak.
d) Mini  Trial yaitu  para  pihak  sepakat  menunjuk  seorang  advisor yang  akan  bertindak  memberikan  opini  kepada  kedua  belah pihak, dan opini dimaksud diberikan advisor setelah mendengar permasalahan  sengketa  dari  kedua  belah  pihak.  diberikan advisor  Opini  berisi  kelemahan  dan  kelebihan  masing-masing pihak,  serta  memberi  pendapat  bagaimana  cara  penyelesaian yang harus di tempuh para pihak.
Penyelesaian sengketa jalur non litigasi yang lebih dominan saat ini  adalah  mediasi,  karena  mediasi  saat  ini  sudah  diintegrasikan  ke dalam  prosedur  berperkara  di  pengadilan.  Sesuai  dengan  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1/  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di pengadilan  bahwa  mediasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat  membuka akses yang lebih luas  kepada  para  pihak  untuk  memperoleh  penyelesaian  yang memuaskan serta berkeadilan.

## F. Penyelesaian  Sengketa  Syariah  dalam  Mata  Kuliah  Praktek Peradilan Semu
Untuk  menunjang  teori  tentang  Penyelesaian  Ekonomi  Syariah yang  diterima  mahasiswa  dalam  kuliah,  maka  mahasiswa  kemudian diberikan  ruang  dan  akses  untuk  mengikuti  program  praktikum peradilan  semu  di  ruang  laboratorium  Peradilan  Semua  Fakultas Syariah  IAIN  Pontianak.  Mekanisme  Pelaksanaan  Praktikum  peradilan semu di Fakultas Syariah IAIN Pontianak ini yaitu;
1. Mahasiswa  telah  lulus  mata  kuliah  Hukum  Acara  dan  mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah (Fiqih Muamalah) serta Hukum Perdata Islam yang dibuktikan dengan menyerahkan KRS/KHS.
2. Mahasiswa  juga  diwajibkan  untuk  mendaftarkan  diri  sebelum diadakannya praktek peradilan semu,
3. Penanggungjawab  Laboratorium  Peradilan  Semu  menjadwalkan peradilan  Semu  setelah  memperhatikan  kuota  dan  waktu pelaksanaan
4. Rangkaian kegiatan Praktek Peradilan Semu diawali dengan:
a. Ujian Materi Hukum,
b. Pembekalan Praktek Peradilan,
c. Pemberkasan,
d. Pemeriksaan Berkas oleh Dosen Pendamping,
e. Pelaksanaan Peradilan Semu,
f. Evaluasi dan Laporan Kegiatan. Adapun  Alur  Kegiatan  Praktek  Peradilan  Semu.  Adapun Skema  Alur  Kegiatan  Praktek  Peradialan  Semu (moot  court) di Fakultas Syariah IAIN Pontianak sebagai berikut:

## Tabel: 11
Skema Alur Kegiatan Praktek Moot Court Fasya IAIN Pontianak
Dalam  Praktikum  Peradilan  Semu,  Mahasiswa  Program  Studi Hukum  Ekonomi  Syariah  dan  Hukum  Keluarga  Islam  Fakultas Syariah  IAIN  Pontianak  selain  diajarkan  praktik  bersidang  kasus pidana dan perdata (kasus perceraian), mereka juga diberikan materi praktikum  sidang  perdata  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah
Ujian Materi Hukum Materil dan Formil Perdata Pembekalan Praktik Peradilan Evaluasi & Laporan Pemeriksaan Berkas Pelaksanaan Praktik Peradilan Semu Pemberkasan
seperti  perkara  Wan-Prestasi  (sengketa  piutang  dengan  kontrak syariah/sengketa ekonomi syariah).

## PENUTUP
Secara  umum  dari  paparan  peneliti  diatas,  terdapat  lima komponen  penting  untuk  pengembangan  laboratorium  yaitu mahasiswa  yang  kompeten,  pengajar  dan  staf  administratif  yang mumpuni,  kerjasama  lembaga,  teknologi  informasi  ( E-Court ),  dan dukungan anggaran fakultas.
Dalam  rangka  peningkatan  skill  bersidang  pada  mahasiswa Fakultas Syariah dilakukan dengan cara model sisipan. Yang dimaksud dengan  model  sisipan  adalah  bahwa  teknik-teknik  persidangan sengketa  ekonomi  syariah  atau  yang  bersifat  studi  kasus  fakultas Syariah  menitipkan  kepada  beberapa  dosen  yang  mengjar  terkait hukum  ekonomi  syariah,  keadvokatan,  praktikum  peradilan,  studi kasus  hukum  ekonomi  syariah  dan  mata  kuliah  ke  KUA  an.  Hal  ini dilakukan karena belum adanya laboran yang definitif.
Akhir  dari  penelitian  ini,  peneliti  memberikan  saran  bahwa Laboratorium  adalah  bagian  hilir  dari  komponen  lembaga  pendidikan dan  menjadi  sentral  rekayasa  anak  didik  menuju  profesional  sesuai dengan  profil  masing-masing  fakultas  dan  program  studi.  Untuk  itu peneliti menyarankan sebagai berikut:
Melakukan  peninjaun  kurikulum  dengan  memperkaya  mata kuliah berbasis bisnis syariah seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro  syariah,  asuransi  syariah,  reasuransi  syariah,  reksadana syariah,  obligasi  syariah  dan  surat  berjangka  menengah  syariah, sekuritas  syariah,  pembiayaan  syariah,  pegadaian  syariah,  dana pensiun  lembaga  keuangan  syariah  dan  lainnya  yang  menggunakan label syariah telah memadai. Ini menjadi penting mengingat mahasiswa fakultas Syariah lemah di bidang ilmu ekonomi umum; Usulkan segera agar  diadakan  tenaga  laboran  berlatar  belakang  advokad  dan  tenaga teknis  laboratorium;  Mendorong  agar  segera  diadakannya  modul  yang konferehensip  dengan  melibatkan  akademisi  dan  praktisi  hukum (advokad);  Menormalkan  kembali  anggaran  laboratorium,  bila  perlu dimaksimalkan;  Segera  melakukan  penyesuaian  terhadap  teknologi informasi  peradilan  dengan  mengadakan  aplikasi  e-court  dengan  cara mengusulkan kepada lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Cetak  Biru  Pembaharuan  Peradilan  2010-2035  Mahkamah  Agung Republik Indonesia, Tahun 2010;
Direkorat  Pendidikan  Tinggi  Keagamaan  Islam,  Direktorat  Jenderal Pendidikan  Islam  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia menerbitkan  satu  kebijakan  tentang  Standar  Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi jenjang sarjana (S1) tahun 2018;
Hamidi, Metode  Penelitian  Kualitatif:  Pendekatan  Praktis  Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian, Malang: UMM Press, 2010; Nurnaningsih  Amriani, Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Perdata Di Pengadilan Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012; Undang-undang  Nomor  3  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional;
Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  3  tahun  2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;