## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 04 | Nomor 02| Desember 2020 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Pola  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Syariah  pada  Pengadilan Agama di Indonesia
Pattern of Sharia Banking Dispute Resolution in Religious Court in Indonesia

## Muhammad Ridwan
Universitas Muhammadiyah Makassar│ muhridwan @ unismuh.ac.id

## Abstrak
Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang  Peradilan  Agama  yang  salah  satu  kewenangan  Pengadilan  Agama mengadili  sengketa  perbankan  syariah.  Dalam  penyelesaian  sengketa, Pengadilan  Agama  menggunakan  hukum  formil  dan  hukum  materiil.  Hukum formil  berupa  tata  cara  penyelesaian  sengketa  diatur  dengan  Peraturan Mahkamah  Agung  dan  hukum  acara  dalam  KUHPerdata.  Sedangkan  hukum materiil  berupa  KHES,  Fatwa  DSN-MUI,  Peraturan  Bank  Indonesia,  dan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  peraturan  perundang-undangan  lainnya. Penelitian  ini  berupaya  menemukan  polapenyelesaian  sengketa  perbankan syariah  di  Peradilan  Agama,  menemukan  factor  penyebab  terjadinya  sengketa perbankan  syariah  serta  menemukan  dampak  vonis  terhadap  perkembangan ekonomi  syariah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  normative  yaitu menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengadili sengketa perbankan syariah  pada  Pengadilan  Agama.  Adapun  sumber  data  berupa  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  ditemukan  fakta  yaitu;  Pertama,  Hakim  mengadili sengketa  perbankan  syariah  menggunakan:  1.  Hukum  formil  berupa  PERMA dan  KUHPerdata,  2.  Hukum  materiil  berupa  KHES,  Fatwa  DSN-MUI,  PBI serta  OJK.  Kedua,  Menemukan  factor  penyebab  terjadinya  sengketa  yaitu:  1. Faktor Norma dalam akad, pemahaman yang kaku mengakibatkan wanprestasi, keadaan  memaksa  dan  perbuatan  melawan  hukum,  2.  Faktor  pemenuhan  hak
dan  kewajiban  para  pihak,  3.  Faktor  sosial  budaya  konsumtif  oleh  pihak perbankan  dan  nasabah.  Ketiga,  Menemukan  dampak  vonis  terhadap perkembangan ekonomi syariah keadilan, lembaga keuangan serta kesejahteraan rakyat.  Maka  merekomendasikan  untuk  menyempurnakan  hukum  formil peradilan Agama, menguatkan pemahaman nasabah dan perbankan syariah pada klausul  akad  perjanjian,  perkembangan  ekonomi  syariah  yang  berdampak kepada lembaga keuangan, nasabah dan masyarakat secara umum
Kata Kunci: Pola penyelesaian sengketa, norma hukum, perbankan syariah

## Abstract
Law  No.  3  of  2006  Article  49  concerning  Amendment  to  Law  No.  7  of  1989 concerning Religious Court states that one of the Religious Court authorities is to  adjudicate  sharia  banking  disputes.  In  resolving  the  disputes,  the  Religious Court  uses  formal  law  and  material  law.  Formal  law  includes  procedures  for dispute resolution regulated by Supreme Court Rules and procedural law within the  Civil  Code.  On  the  other  hand,  material  law  consists  of  Compilation  of Sharia  Economic  Laws,  Fatwa  of  National  Sharia  Board  of  Indonesian  Ulema Council  (DSN  MUI),  Bank  of  Indonesia  Regulation,  Regulation  of  Financial Authority,  and  other  rules  and  regulations.  In  this  study,  the  aims  were  to investigate  the  pattern  of  dispute  resolution  of  sharia  banking  in  the  Religious Court,  to  investigate  the  factors  triggering  sharia  banking  disputes,  and  to investigate  the  impact  of  verdicts  on  the  sharia  economic  development.  This study  employed  normative  legal  research  which  analyzed  the  judges’  court decisions  in  adjudicating  sharia  banking  disputes  in  the  Religious  Court.  The study obtained data from primary, secondary, and tertiary legals. The results of this study showed that: first, in adjudicating the disputes, the judges applied the formal law including Supreme Court Rules and the Civil Code, and the material law in the form of Compilation of Sharia Economic Laws, Fatwa of DSN-MUI, Bank Indonesia Regulation, and Regulation of Financial Authority. Second, the study  found  that  the  factors  causing  the  disputes  included:  a)  the  norms  in  the contract,  which  referred  to  the  locus  of  regulatory  issues  regarding  rigid understanding of the contract which leads to breach of contract, force majeure, and  acts  against  the  law;  b)  the  fulfilling  rights  and  obligations  in  a  contract between the parties; and c) consumptive socio-cultural issues in financing from the  financial  institutions  of  the  customers.  Third,  the  study  also  revealed  the impacts  of  the  court  verdicts  on  the  sharia  economic  development  for  the involved  parties,  including  obtaining  shared  justice,  developing  financial institutions, and realizing people welfare.
Keywords: Pattern of resolution, legal norms, sharia banking

## PENDAHULUAN
Ekonomi syariah merupakan lingkup kegiatan usaha yang dilakukan oleh  masyarakat  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya.  Perkembangan populasi  masyarakat  yang  tertarik dalam  kegiatan  usaha  pada  sektor
lembaga keuangan baik perbankan dan bukan perbankan syariah terus meningkat.  Perkembangan  tersebut berpengaruh  terhadap  persaingan  yang tidak saja jumlahnya melainkan kualitas  kegiatan  usaha  setiap  pihak para  pelaku  usaha.  Berdasarkan  data statistic  perbankan  syariah  bulanJuni

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
2017  yang  dilansir  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  sebagaimana  temuan Amran  Suadi  bahwa  jumlah  Bank Umum  Syariah  (BUS)  sebanyak  13 bank,  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  atau
Bank  Umum Konvensional  yang
memiliki  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)
sebanyak 21 bank, dan Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) sebanyak  167  bank  (Amran  Suadi, 2018:1).
Perkembangan  ekonomi  syariah mencerminkan perkembangan terhadap pendapatan  dan  peningkatan  aset nasabah dan perbankan. Perkembangan merupakan dinamika yang perlu dicermati  dengan  meningkatnya  angka pembiayaan  macet  yang  terjadi  pada perbankan  syariah  yang  menimbulkan persengketaan  bagi  pihak  nasabah dengan perbankan syariah.
Perkembangan institusi dan transaksi keuangan syariah yang begitu pesat perlu diimbangi dengan mekanisme penyelesaian sengketa untuk  mendamaikan  yang  para  pihak, sehingga hubungan bisnis tetap berjalan  secara  produktif  (Muhammad Arifin, 2014: i). Tanggapan Mahkamah Agung RI., yang mengesahkan  UU  No.  3  Tahun  2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama.  Untuk  penguatan UU tersebut ditegaskan dalam  putusan Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor 93/PUU-X/2012.  Mahkamah  Agung menerbitkan  hukum  materiil  ekonomi syariah  berupa  Peraturan  Mahkamah Agung  (PERMA).  No.  2  Tahun  2008
tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah  (KHES).  Penguatan  PERMA tersebut  untuk  dapat  mengikat  sebagai peraturan  sesuai  ketentuan  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Mahkamah  Agung  mengesahkan PERMA  No.  14  Tahun  2016  tentang Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  Syariah.  Walaupun  telah diatur  dalam  PERMA  tata  cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah,  namun  Kitab  Hukum  Acara Ekonomi  Syariah  (KHAES)  mendesak disahkan menjadi UU. Sejatinya pembentukan  Kitab  Hukum  Acara Ekonomi Syariah (KHAES) menguatkan  hukum acara penyelesaian sengketa  perbankan  syariah,  sebab KUHPerdata  belum  cukup  menangani segala kebutuhan perbankan syariah.
Disamping  Peradilan  Agama, Mahkamah  Syar’iah  juga  berwenang mengadili  sengketa  ekonomi  syariah. Mahkamah Syar’iyah berkedudukan di Provinsi  Aceh  yang  dasar  hukumnya diatur  dalam  perubahan  Kedua  Atas UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama.  Dalam  perubahan kedua  disebutkan  bahwa  “Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus perkara  tertentu  yang  hanya  dapat dibentuk  dalam  salah  satu  lingkungan badan  peradilan  yang  berada  di  bawah Mahkamah  Agung  yang  diatur  dalam undang-undang.”
Sementara  ketentuan  Pasal  3A ayat  (2)  bahwa:  “Peradilan  Syari’ah Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalamlingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama,  dan  merupakan  pengadilan khusus  dalam  lingkungan  peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum”  (Ahyar  Ari  Gayo,  2017:131– 154). Kewenangang Mahkamah Syar’iyah  Aceh  berwenang  mengadili dalam bidang ekonomi syariah dikuatkan  dengan  Peraturan  Daerah atau  Qanun  lembaga  keuangan  syariah dalam  Qanun  Aceh  Nomor  11  Tahun 2018  tentang  Lembaga  Keuangan Syariah yang berlaku pada tahun 2021.
Kegiatan usaha diasumsikan tidak selalu  berjalan baik sebagaimana keinginan  oleh  pelaku  usaha,  tetapi persengketaan  memungkinkan  dapat terjadi diantara para pihak. Penyimpangan  akad  perjanjian  dapat kategorikan dengan perilaku wanprestasi  dan  perbuatan  melawan hukum yang akibat
kepada persengketaan. Kebiasaan  praktik  akad  baku pada  ekonomi  syariah  dampak  dari praktik  model  perjanjian  yang  telah diberlakukan oleh perbankan konvensional.  Penerapan  akad  baku  di perbankandianggap  mengesampingkan asas dan prinsip syariah pada perbankan  syariah.  Praktik  akad  baku tidak memiliki landasan hukum termasuk fatwa Dewan Syariah
Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia
(DSN-MUI). Dalam  sistem  perbankan  syariah kegiatan usaha didasarkan pada ketentuan  dalam  akad  perjanjian. Ketentuan  tersebut  dikuatkan  oleh Amran Suadi yang menyebutkan
“Semua  perjanjian  yang  dibuat  sesuai UU  berlaku  sebagai  undang-undang bagi  yang  membuatnya,  perjanjian  itu tidak  dapat  ditarik  kembali  selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau  karena  alasan  undang-undang, perjanjian  harus  dilaksanakan  dengan baik” (AmranSuadi, 2017: 10).
Penerapan  hukum  menggunakan asumsi  harmonisasi  hukum  dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. harmonisasi bertujuan menyelaraskan sejumlah peraturan baik  vertikal  berupa  KUHPerdata maupun  horizontal  dalam  bentuk PERMA  dalam  penemuan  hukum untuk memutuskan sengketa di Pengadilan  Agama.  Asumsi  tersebut menguatkan bahwa kajian ini membutuhkan  penelitian  lebih  lanjut untuk  menemukan  pola  penyelesaian sengketa perbankan syariah Pengadilan Agama  yang  telah  kekuatan  hukum tetap atau incraht . Penelitian ini berupaya menemukan pola penyelesaian sengketa  perbankan  syariah,  faktor penyebab  terjadinya  persengketaan, dan  dampak  vonis  hakim  terhadap perkembangan ekonomi syariah.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  hukum  normatif  (Peter Mahmud  Marzuki,  2020:24)  yaitu penelitian  yang  menganalisis  dan dideskripsikan  penerapan  hukum  oleh hakim  yang  terdapat  dalam  dokumen putusan  Peradilan  Agama.  Sumber data berupa bahan hukum primer yang diperoleh  dari  dokumen  putusan, hukum materiil perbankan syariah dan formil yang digunakan
oleh Pengadilan  Agama.  Sedangkan  bahan hukum  sekunder  diperoleh  pada  hasil penelitian  berupa  buku,  jurnal,  dan artikel, sementara bahan hukum tersier diperoleh  pada  kamus  hukum,  istilah- istilah perbankan syariah.

## PEMBAHASAN
Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Syariah di Pengadilan Agama
a. Pengertian Penyelesaian Sengketa Secara naluriah, manusia
menginginkan  kehidupan  yang damai, tenteram,  aman,  nyaman  dan  bebas dari  konflik  dalam  kehidupannya. Karena  itu,  manusia  menghindarkan dirinya  dari  timbulnya  persengketaan dalam  segala  aktivitasnya.  Kalaupun
timbul persengketaan manusia berupaya  menyelesaikan  secara  cepat dan  tepat.  Penyelesaian  sengketa terdiri  dari  dua  kata  penyelesaian  dan sengketa,  berikut  pengertian  kedua kata  tersebut  yaitu:  Penyelesaian berarti  proses,  cara,  menyelesaikan. Adapun  pengertian  sengketa  berarti perkara, perselisihan.
Jadi,
penyelesaian  sengketa  berarti  suatu
cara yang berupaya untuk menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan perbedaan pendapat antara  dua  pihak  untuk  mendapatkan perdamaian.  Sengketa  dapat  pula berarti pertentangan, perselisihan, atau  percekcokan  yang  terjadi  antara pihak  yang  satu  dengan  pihak lainnya yang  berkaitan  dengan  hak  bernilai, baik  berupa  utang  atau  benda  (Anita DA. Kolopaking, 2013:10).
Menurut  Soerjono  Soekanto; “sengketa  merupakan  ketidakserasian antara  pribadi-pribadi  atau  kelompok- kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu  atau  dilanggar”  (Soerjono Soekanto,  1979:26).  Menurut  Achmad Ali, Pengertian sengketa bahwa sengketa  atau  konflik  merupakan setiap  situasi  di  mana  dua  atau  lebih pihak  yang  memperjuangkan  tujuan- tujuan  pokok  tertentu  dari  masing- masing  pihak,  saling  memberikan tekanan satu sama lain gagal mencapai  satu  pendapat  dan  masing- masing pihak berusaha untuk memperjuangkan  secara  sadar  tujuan- tujuan  pokok  mereka  (Achmad  Ali, 2004:64). Persengketaan hukum membutuhkan penyelesaian sebagaimana  fungsi  hukum  adalah untuk  menyelesaikan  konflik  oleh pihak  dalam  masyarakat.  Timbulnya sengketa  lahir  dari  konflik  yang memerlukan  penyelesaian  sengketa oleh  manusia.  Manusia  berusaha secara  maksimal  mencari  pola  dan cara  penyelesaian  sengketa  yang
antara  pola  di  pengadilan  dan  pola  di luar pengadilan.
Mediasi dalam penyelesaian sengketa  dapat  dikategorikan  sebagai model  intervensi  pihak  luar  yang profesional yang sebut mediator terhadap  suatu  sengketa.  Intervensi tersebut bermakna bahwa keikutsertaan pihak luar untuk membantu memediasi persengketaan  untuk  diselesaikan  agar menguntungkan para pihak.
Ketentuan norma hukum
penyelesaian  sengketa  melalui  badan peradilan  sebagaimana  diatur  dalam UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  diatur  pada UU  No.  50  Tahun  2009  tentang Perubahan  Kedua  Atas  UU  No.  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama.
Ketentuan penyelesaian sengketa melalui  perdamaian  diatur  Pasal  154 R.Bg/130 HIR, diatur juga dalam Buku Ketiga  (III)  KUHPerdata  pada  Pasal 1851 dan Pasal 1864 putusan perdamaian. Keberhasilan penyelesaian sengketa, perbankan syariah membutuhkan  tiga  pilar.  Ketiga  pilar yaitu: Pertama ,  para  pihak,  pada konteks  kepercayaan  masyarakat,  citra positif pengadilan agama sedang mengalami peningkatan secara
berangsur  tinggi.  Menurut  Oyo  S. Mukhlas  bahwa  tingginya  kepercayaan masyarakat dibuktikan dengan semakin banyaknya  masyarakat  yang  mulai mengetahui, memahami dan menyadari pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam  bertransaksi  bisnis  keuangan.
Begitupula dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, masyarakat telah tergugah untuk menggunakan  haknya  sebagai  warga negara dalam memperjuangkan kebenaran  dan  keadilan.  Termasuk tingkat  kesadaran  masyarakat  yang secara bertahap
menunjukkan perkembangan  untuk  mengikuti  proses peradilan di Pengadilan Agama (Oyo S. Mukhlas, 2019:146).
Kedua ,  selain  kesadaran  hukum para  pihak,  peran  konsultan  hukum/ pengacara dalam menyelesaikan sengketa  sangat  penting  dan  strategis. Ketentuan  UU  Pasal  1  ayat  (1) disebutkan  bahwa  “Advokat  adalah orang  yang  berprofesi  member  jasa hukum,  baik  di  dalam  maupun  di  luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU ini.”Sedangkan ketentuan tugas advokat  diatur  pada  Pasal  1  ayat  (2) “Jasa  hukum  adalah  jasa  yang diberikan  advokat  berupa  memberikan konsultasi dan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan
melakukan  tindakan  hukum  lain  untuk kepentingan  hukum  klien.”  Profesi advokat  memiliki  peran  penting  dalam penegakan  hukum  dan  keadilan  di Pengadilan.  Secara  prinsip,  ajaran Islam  mengedepankan  prinsip  praduga tak  bersalah  ( husnudzan ),  bahwa  di mata  hukum,  siapapun  diposisikan sebagai  pihak  yang  tidak  bersalah sebelum  ada  putusan  bersalah  oleh Pengadilan. Ketiga ,  hakim  yang  adil, hakim yang memiliki karakter

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
independen,  beritegritas,  profesional dan  akuntabel.  Memberikan  posisi yang  terhormat  bagi  seorang  atau majelis  hakim  yang  berupaya  (ijtihad) menegakkan  kebenaran  dan  keadilan dalam  mengadili  suatu  persengketaan di  Pengadilan,  Penegasan  Nabi  Saw., dalam  hadisnya  menyebutkan  tiga golongan  karakteristik  hakim  ( qadhi ) mengadili sengketa di Pengadilan. Ada satu  golongan  hakim  di  Surga  di mana hakim  mengetahui  kebenaran  dan memutuskan sengketa berdasarkan kebenaran.  Adapun  dua  golongan hakim  di  Neraka,  ada  hakim  yang mengetahui  kebenaran  sengketa  lalu  ia curang  dalam  mengambil  keputusan, maka  hakim  itu  masuk  di  Neraka.
Sedangkan
hakim memberikan keptusan  kepada  manusia  berdasarkan kebodohan  maka  hakim  itu  masuk  di Neraka (Fathur Rahman, 1977:18). b. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

## Definisi Hukum Acara
Mendefinisikan  hukum  acara  di Pengadilan  Agama  yang  menjelaskan hukum  acara  perdata  yang  digunakan untuk mengadili sengketa oleh
Pengadilan  Agama.  Hukum  acara merupakan hukum formil yang mengatur mengenai sengketa keperdataan  orang  beragama  Islam yang  menjadi  kompetensi  absolut Peradilan  Agama.  Ketentuan  Pasal  1 ayat  (1)  UU  No.  50  Tahun  2009 tentang Peradilan Agama.
Menurut  Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  mempunyai pengertian  “peraturan  hukum  yang
mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya  hukum  perdata  materiil dengan  perantara  hakim.  Hukum  acara perdata  mengatur  tentang  bagaimana caranya  mengajukan  tuntutan  hak, memeriksa, memutuskannya dan pelaksanaannya  dari  pada  putusannya. Hukumacara juga bertujuan memperoleh  perlindungan  hukum  oleh pengadilan untuk mencegah ‘ eigenrichting ’ atau tindakan menghakimi sendiri”. Wirjono
Prodjodikoro  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  hukum  acara  perdata adalah  rangkaian  peraturan-peraturan yang  memuat  cara  bagaimana  orang harus  bertindak  di  muka  pengadilan dan  cara  bagaimana  pengadilan  harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan  berjalannya  peraturan- peraturan hukum perdata.
Menurut  Abdul  Manan,  bahwa hukum  acara  yang  digunakan  di Lingkungan  Peradilan  Agama  terdapat pengecualian  dari  hal  yang  umum. Secara  khusus  diatur  dalam  UU  No.  7 Tahun  1989  jo.  UU  No.  3  Tahun  2006 sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU No.  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan Agama.

## Hukum formil penyelesaian sengketa
Pola penyelesaian sengketa berdasarkan  bentuk  gugatanya  dikenal dengan  dua  bentuk  penyelesaian  yaitu gugatan  sederhana  dan  biasa.  Gugatan sederhana menitikberatkan pada besarnya material gugatan yang diajukan  oleh  salah  satu  pihak  kepada Pengadilan Agama.
1) Penyelesaian  Sengketa  dengan Gugatan Sederhana
Ketentuan PERMA No. 14 Tahun 2016  tentang  Tata  Cara  Gugatan Sederhana pada Pasal 3 ayat (2) bahwa “pemeriksaan  perkara  dengan  acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara  ekonomi  syariah  yang  nilainya paling  banyak  Rp  200.000.000,00  (dua ratus juta
rupiah).”Sedangkan penyelesaian  sengketa  dengan  acara biasa  diatur  pada  UU  No.  50  Tahun 2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama
Perbankan syariah sebagai bagian dari  kegiatan  usaha  ekonomi  syariah diatur  dengan  ketentuan  peraturan mengenai  kepailitan.  Secara  teoretis, ketentuan  UU  menyebutkan  bahwa yang  dimaksud  dengan  pengadilan ditegaskan bahwa lembaga yang berhak menyelesaikan perkara kepailitan. Diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (7)  UU  No. 37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,  yaitu  Pengadilan  Niaga  yang berada  dalam  Lingkungan  Peradilan Umum.
Ketentuan  dalam  Pasal  300  ayat (1)  yaitu:  “Pengadilan  sebagaimana dimaksud  dalam  undang-undang  ini, selain memeriksa dan memutus permohonan  pernyataan  pailit  dan penundaan kewajiban pembayaran utang,  berwenang  pula  memeriksa  dan memutus  perkara  lain  pada  perniagaan penetapan sesuai undang-undang.” Ketentuan  UU  lain  dalam  norma hukum yang sama dan tidak ditemukan
pertentangan  hukum  atas  keduanya, maka  dapat  diterapkan  untuk  memutus perkara perniagaan.
Ketentuan  beracara  penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  diatur dengan  pengaturan  secara  khusus dalam  PERMA  mengenai  tata  cara pemeriksaan mengingat pada KUHPerdata  tidak  diatur.  PERMA bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada  efektivitas  pemeriksaan  agar berdampak pada kegiatan usaha. Diantara pengaturan tata cara itu dalam PERMA mengenai jumlah nilai materil gugatan sengketa para pihak.
Pengaturan  jumlah  nilai  materil paling  banyak  Rp  200.000.000,00  (dua ratus  juta  rupiah)  yang  diatur  dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERMA No.
2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebut  bahwa:  “Penyelesaian  gugatan sederhana  cara  adalah  tata  cara pemeriksaan  di  persidangan  terhadap gugatan  perdata  dengan  nilai  gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan  dengan  tata  cara  dan pembuktiannya sederhana.”
Dasar  hukum  PERMA  tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2 PERMA No.  14  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah disebutkan  bahwa:  “Perkara  ekonomi syariah  dapat  diajukan  dalam  bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.”
Perkembangan  ekonomi  syariah cukup cepat, maka jumlah nilai materiil

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
terlalu  kecil  banyak  Rp.  200.000.000 (dua  ratus  juta  rupiah),  maka  diubah dengan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1) PERMANo.  4  Tahun  2019  tentang Perubahan  atas  PERMA  No.  2  Tahun 2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan  Sederhana  diatur  bahwa: “Penyelesaian gugatan sederhana adalah  tata  cara  pemeriksaan  di persidangan  terhadap  gugatan  perdata dengan  nilai  gugatan  materil  paling banyak RP 500.000.000,00, (lima ratus juta  rupiah)  yang  diselesaikan  dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.”
Perubahan  itu  dikuatkan  oleh Oyo S. Mukhlas yang menggambarkan kedua  pola  penyelesaian  sengketa perbankan syariah dengan acara sederhana  dan  biasa  di  Pengadilan Agama (Oyo S. Mukhlas, 2019: 237).
2) Peraturan  Mahkamah  Agung tentang gugatan biasa
Ketentuan PERMA dipahami sebagai pedoman beracara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan. Adapun
ketentuan PERMA  gugatan  biasa antara  lain:  (1)  PERMA  No.  2  Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi  Syariah;  (2)  PERMA  No.  5 Tahun  2016  tentang  Sertifikat  Hakim Ekonomi  Syariah;  (3)  PERMA  No.  1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Ketentuan dalam PERMA mengenai mediasi di Pengadilan namun terdapat  perbedaan  yang  tegas  antara
PERMA  yang  satu  dengan  yang  lain. Perbedaan  ini  mengenai  peraturan persyaratan pihak mediator yang mediasi para pihak di Pengadilan. Pada
ketentuan  Pasal  1  ayat  (6)  PERMA Nomor  1  Tahun  2008  menyebutkan bahwa  “Mediator  adalah  pihak  netral yang  membantu  para  pihak  dalam proses  perundingan  guna  mencari berbagai  kemungkinan  penyelesaian sengketa  tanpa  menggunakan  cara memutus  atau  memaksakan  sebuah penyelesaian.”  Sedangkan  ketentuan Pasal  1  ayat  (2)  PERMA  Nomor  1 Tahun  2016,  menyebutkan  bahwa “Mediator  adalah  Hakim  atau  pihak lain  yang  memiliki  Sertifikat  Mediator sebagai  pihak  netral  yang  membantu para  pihak  dalam  proses  perundingan guna  mencari  berbagai  kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan  cara  memutus  atau memaksakan sebuah penyelesaian.”
Perbedaan norma yang signifikan dari  kedua  PERMA  ini  terdapat  pada persyaratan terpenuhinya sertifikat bagi mediator  baik  dari  unsur  hakim  atau pihak lain yang netral untuk memediasi para  pihak  dalam  proses  perundingan guna mencari kemungkinan
penyelesaian sengketa.
c. Hukum  Materiil  Penyelesaian
Sengketa
Perbankan  syariah  merupakan kegiatan usaha yang  menerapkan prinsip  syariah  oleh  orang  beragama Islam  dalam  bidang  hukum  perdata. Ketentuan  materiil  diatur  UU  No.  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU  No.  50  Tahun  2009  tentang Peradilan  Agama,  UU  Pasar  Modal, KHES,  Fatwa  DSN-MUI  dan  akad perjanjian.
Hukum materiil perbankan syariah ada norma dan peraturan, yakni;
Nas  Al-Quran  dan  Nas  Al-Hadis, peraturan  perundang-undangan  yaitu UU  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan,  UU  No.  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 50 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua Atas  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  UU  Pasar  Modal, Peraturan  Mahkamah  Agung  RI.,  PBI, POJK  dan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional,  akad  Perjanjian,  Fikih  dan Ushul  Fikih,  Adat  Kebiasaan  serta yurisprudensi serta doktrin . Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Perbankan Syariah Praktik perbankan syariah merupakan budaya baru bagi masyarakat  dalam  kegiatan  usaha. Sebagai budaya  baru maka kegiatan itu membutuhkan  perangkat  hukum  sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum  yang  mengatur  prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah secara formil dan materiil.
Penerapan  akad  perjanjian  dalam perbankan  syariah  merupakan  praktik yang  wajib  dilakukan  berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku dalam ekonomi syariah.  Menurut  ketentuan  UU  No.  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah didefinisikan  tentang  murabahah  dalam penjelasan  Pasal  19  ayat  (1)  huruf  c tentang akad murabahah yaitu;
“menyalurkan  Pembiayaan  berdasarkan akad  murabahah,  akad  salam,  akad istishna’,  atau  akad  lain  yang  tidak
bertentangan  dengan  prinsip  syariah.” Namun  faktor  wanprestasi,  perbuatan melawan hukum dan keadaan memaksa ( force  majeur )  kadang  sulit  dihindari. Penjelasan faktor-faktor penyebab sengketa  perbankan  syariah  sebagai berikut, yaitu:
a. Faktor Norma dalam Akad Norma  dalam  akad  yang  lokus permasalahan aturan akad yang menimbulkan persengketaan pada
praktik  wanprestasi  salah  satu  pihak. Secara  definitif  wanpretasi  merupakan praktik  salah  satu  pihak;  (a)  Tidak dipenuhinya  prestasi  oleh  salah  satu pihak  berupa  tidak  berprestasi  sama sekali; (b) berprestasi tetapi tidak tepat, terlambat  dalam  berprestasi;  (c)  atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.  Norma  peraturan  akad sebagaimana  diatur  yaitu: (1) Norma Undang-Undang, Penjelasan pada Pasal
1313 KUHPerdata adalah  “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang  lain  atau  lebih.”  Sedangkan Subekti  memberikan  defenisi,  bahwa perjanjian  adalah;  “Suatu  peristiwa  di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan  sesuatu  hal . ” (2) Norma Asas Kebebasan Berkontrak, Penjelasannya pada Pasal 1338
KUHPerdata: “Semua persetujuan yang dibuat  sesuai  dengan  Undang-undang berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya.  Persetujuan itu  tidak  dapat  ditarik  kembali  selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan itikad baik”.
Karakterisitik suatu akad perjanjian  adalah  berubah  atau  dinamis ( mutaghayyirah ), sifat perubahan
tersebut  berlaku  dengan  kesepakatan yang  dibuat  oleh  dan  atas  pengetahuan kedua  pihak.  Dalam  konteks  norma hukum,  kesepakatan  bermakna  hukum dalam  akad  perjanjian  kerjasama  baik isi  klausul-klausul  dan  kesepakatan dalam pelaksanaan isi akad. Keseimbangan  ( equality )  para  pihak yang melakukan akad perjanjian membutuhkan  keseimbangan  kekuatan sehingga  kesepakatan  tersebut  dapat dibuat  sebagai  hukum  bagi  para  pihak. Logika  umum,  pihak  yang  lemah (imperior),  diasumsikan  sebagai  pihak yang mengajukan permohonan (proposal) pembiayaan kepada perbankan  syariah,  sementara  pihak yang  kuat  (superior),  diasumsikan sebagai  pihak  pemberi  pembiayaan pada perbankas syariah.
Fakta tersebut
umumnya dipraktikkan  pada  perbankan  syariah yang  memosisikan  diri  sebagai  pihak pemilik  modal,  sementara  nasabah atau masyarakat  pengguna  dari  sejumlah nilai  pembiayaan  itu.  Kasus  sengketa nasabah  dengan  BNI  Syariah  pada Pengadilan  Agama  Kota  Makassar, yaitu  pada  duduk  perkara  penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  18 Desember  2015  telah  mengajukang gugatan,    di  bawah  register  perkara
Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks., adapun dalil-dalil duduk perkara sebagaimana  dikemukakan  yaitu:  a)
Pada  hari  Jumat  tanggal  27-11-2013, penggugat  telah  mengadakan  perikata n (akad  pembiayaan  murabahah)  dengan Perseroan  Terbatas  PT  Bank  BNI Syariah,  dihadapan  notaries  Hajjah Andi  MindayanaYunus  berkedudukan di  Makassar.  b)  Bahwa in  causa perikatan  dimkasud  telah  menjaminkan kepada tergugat sebagai Jaminan
Barang,  yaitu  pihak  penggugat  telah menjamin  kepada  tergugat  agunan sebidang  tanah  yang  berdiri  di  atas sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  Nomor 23251/Sudiang Raya, sebagaimana diuraikan  dalam  surat  Ukur,  tertanggal 18-06-2007, Nomor 04314/2007, seluas 217  m2  (dua  ratus  tujuh  belas  meter persegi), Nomor Identitas Bidang Tanah)  NIB)  20.01.11.06.3.2325)  yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Makassar tertanggal 24-03-2007, sertifikat  mana  terakhir  terdaftar  atas nama  penggugat.  c)  Bahwa in  cusa perikatan di maksud penggugat mendapatkan realisasi pembiayaan (harga  perolehan  dari  tergugat  Rp 200.000.000,00. (Dua ratus juta rupiah), total pengembalian angsur ( bi tsamanajil ) kepada tergugat sebesar Rp
344.000.000.00.  (Tiga  ratus  empat puluh  empat  juta  rupiah),  maka  nilai keuntungan  ( margin )  tergugat  sebesar Rp  144.000.000.00.  (Seratus  empat puluh empat juta rupiah).
Argumentasi nasabah dalam pembelaan di depan Pengadilan Agama Makassar bahwaa lasan dirinya wanprestasi  akibat  kegiatan  Usaha Klinik Herbal berkurang pendapatannya.  Penyebab  dari  dampak
kebijakan  pemerintah  melalui  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS Kesehatan) sehingga konsumen beralih kepada  program  BPJS.  Pada  awal kegiatan Usaha Klinik Herbal beraktivitas aman dan lancer konsumen sehingga  beralasan  bagi  nasabah  untuk memohonkan bantuan
fasilitasi pembiayaan  kepada  PT.  BNI  Syariah.
Pada fakta tersebut, kedua pihak da pat menempuh  negosiasi  terhadap  akad perjanjiannya untuk menemukan solusi terhadap kondisi memaksa yang dialami  oleh  nasabah.  Pihak  nasabah dapat  menggunakan  fasilitas  BPJS kesehatan  dalam  pelayanan  kepada konsumennya  dan  tetap  mendapatkan fasilitasi  pembiayaan  dari  PT  BNI Syariah, tanpa menempuh jalur hukum.
Menganalisis pokok permasalahan nasabah, maka dibutuhkan  strategi  pelayanan  yang memfasilitasi  pelayanan  BPJS  untuk mengembalikan jumlah konsumen sehingga  keuntungan  usaha  dapat normal kembali dan dapat memperoleh keuntungan  lagi.  Sementara  kepada perbankan,
membuat kebijakan
perubahan addendum klausul  akad untuk  merestrukturisasi  (perubahan) pola  pembiayaan  bagi  nasabah  untuk memberikan  kemudahan  agar  dapat keuntungan kembali.
b. Faktor Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemenuhan  hak  dan  kewajiban dalam  suatu  akad  perjanjian  kegiatan untuk usaha ekonomi syariah memerlukan  upaya  pemahaman  yang kontinuitas kepada para pihak
mengenai  makna  akad.  Makna  akad berarti  suatu  tindakan  perjanjian  yang dibuat  di  atas  kesadaran  mengenai kesepakatan  untuk  bekerjasama  dalam kegiatan usaha. Akad perjanjian mengandung tuntutan hak dan kewajiban  yang  berkonsekuensi  dalam pelaksanaan “janji”. Hak dan kewajiban mengandung makna hukum, artinya  ketika  hak  dan  kewajiban dilaksanakan  maka  hak  dan  kewajiban telah  gugur  dari  tuntutan  hukum tersebut.
Akad perjanjian menuntut pemenuhan  hak  dan  kewajiban,  yaitu hak  berarti  memperoleh  kesempatan, kemanfaatan dari akad yang diperjanjikan,  sedangkan  kewajiban berarti  pelaksanaan  atas  kemampuan kepemilikan  untuk  memberikan  atau menyerahkan  sesuatu  kepada  penerima hak  (pemilik).    Hak  hukum  adalah kuasa  yang  dijamin  secara  sah  yang diperoleh  badan  hukum  (Norma  UU) yang  diperoleh  dari  memenangkan putusan di Pengadilan.
Sengketa perbankan syariah terjadi  diakibatkan  faktor  kondisi memaksa  atau force  majeur yang dialami oleh kreditur sehingga membutuhkan penyelesaian secara yustisial di pengadilan. Keadaan memaksa ada yang dapat diminimalisir atau dihilangkan ada pula yang bersifat tetap atau permanen sehingga pengadilan dituntut untuk mempertimbangkan kedua indikasi tersebut. Menurut Amran Suadi membagi dua kategori kondisi memaksa  yang  dapat  mengalami  suatu

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
kegiatan usaha dalam perbankan syariah,  yaitu  kondisi  memaksa  yang bersifat permanen dan kondisi memaksa yang bersifatsementara
(Amran Suadi, 2018: 118-119). Perkara kasus  sengketa  berkenaan  dengan pemenuhan  hak  dan  kewajiban  dapat dicermati  pada  kasus  sengketa  antara perbankan dengan nasabah pada
Pengadilan Agama Muara Enim. Analisis gugatan sengketa perbankan  syariah  sebagai  berikut, yaitu:  Putusan  Pengadilan  Agama Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dengan duduk perkara bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya  tertanggal  22  Desember
2014.  Penggugat  mengajukan  gugatan wanprestasi  terhadap  tergugat.  Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 telah terjadi kesepakatan di mana pengguga tmemberikan  kredit  kepada  tergugat sebesar  RP  45.000.000,  (Empat  puluh lima  juta  rupiah)  dengan  jangka  waktu 36  bulan  dengan  margin  20.4  % pertahun  dihitung flat (tetap)  dengan akad  pembiayaan  murabahah.  Akibat persyaratan akad pembiayaan murabahah  No.00129/866/04/2013/06,
tersebut di atas maka tergugat
diwajibkan mengangsur/mencicil kredit setiap  bulannya  yang  dibayar  setiap tanggal  28  bulan  berjalan  dari  tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016.
Pada  analisis  putusan  Pengadilan
Agama sebagaimana penyimpulan fakta  hukum  dianggap  sebagai  putusan benar yang dikonstantir dengan analisis yang  tajam.  Dalam  logika  umum,
bahwa  ketika  terjadi  perkara  sengketa, termasuk  sengketa  ekonomi  syariah anggapan  penggugat  pada  posisi  yang kuat  (superior)  sementara  posisi  lemah (imperior)  pada  tergugat.  Jika  logika tersebut dikembangkan berarti mengesampingkan  asas  kesetaraan  ( al- musawah, equality ) oleh hakim.
c. Faktor Sosial Budaya Konsumtif Menurut Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang bermasyarakat  ( hayawan  al-ijtima’i ), mulai kelompok kecil, keluarga sampai dengan  skala  besar  sekalipun  dan manusia  juga  memiliki  karakter  ( al- insan  madaniyyun  bi  al-atba’i )  yaitu makhluk  sosial  yang  membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup.  Berinteraksi  dengan  manusia lainya menimbulkan sikap saling memengaruhi  satu  sama  lain  yang mengakibatkan keuntungan dan
kerugian  baik  materil  maupun  moril. Dalam pandangan ahli ekonomi bahwa masalah  ekonomi  berkaitan  dengan perilaku  manusia  dengan  kegiatan mendapatkan  uang  dan  bagaimana menambah belanja (M. Abdul Mannan, 1997:19).
Praktik ekonomi syariah di Indonesia yang mengambarkan perkembangan  baru  yang  menggeser dari normativitas fikih (Abdul Mughits, 2014:147).  Norma  fikih  menjadi  UU dalam  sistem  hukum  positif  yang dibentuk  atas  kesepakatan  (ijma)  DPR bersama  pemerintah.  Oleh  karena  itu faktor  pemahaman  masyarakat  yang memiliki budaya memengaruhi
terhadap  perilaku  konsumtif.  Baha dipahami  perilaku  konsumtif  nasabah dalam pembiayaan di lembaga keuangan  pada  perbankan  berdampak terhadap  timbulnya  kasus  sengketa perbankan  syariah.  Perilaku  nasabah diasumsikan  menguatkan  dalam  teori perilaku konsumen
dan teori keagamaan ( religious ). 1) Teori Perilaku Konsumsi Teori konsumsi yang dikembangkan di Barat setelah timbulnya kapitalis memerupakan sumber  dualitas,  yaitu  rasionalisme ekonomik dan utilitariisme. Rasionalisme  ekonomik  adalah  suatu kegiatan menafsirkan perilaku manusia yang  dilandasi  dengan  perhitungan cermat, yang diarahkan dengan pandangan  kedepan  dan  persiapan terhadap  keberhasilan  ekonomik  (Max Weber, 1958:26). Tolok ukur keberhasilan ekonomi adalah didefinisikan  sebagai  pembuat  uang dari  manusia,  memperoleh  harta,  baik dalam  pengertian  uang  atau  berbagai komoditas,  adalah  tujuan  hidup  yang terakhir.
Pengaruh  teoriutilitisme  terhadap kegiatan usaha perekonomian berdampak  pada  perbankan  termasuk perbankan syariah. Teori utilitas adalah pemanfaatan  yang  dimaksimalisasikan yaitu  pemanfaatan homo  economicus , di  mana  memiliki  tujuan  tunggalnya adalah mendapatkan kepuasan ekonomik kepada keuangan. Kegiatan  usaha  dalam  kondisi
memaksa  atau force  majeur ;  yaitu keadaan  di  mana  seorang  debitur  tidak
dapat  berprestasi  disebabkan  karena terdapatnya keadaan yang tidak dikehendaki dan diluar batas kemampuannya.  Kegiatan  usaha  pada praktik  jual  beli  sedang  mengalami musibah yang disebutkan kondisi memaksa. Dijelaskan Hadis Nabi. Saw., Artinya:  “Jika  engkau  menjual  buah kepada saudaramu, lalu tertimpa bencana, maka tidak halal bagi mumengambil sesuatupun darinya dengan imbalan apa engkau mengambil harta  saudaramu  dengan  tanpa  hak.” Argumentasi Hadis tersebut menegaskan  bahwa  suatu  kegiatan usaha  tidaklah  bebas  nilai  dari  unsur hubungan  dengan  faktor  eksternal dalam bisnis yang kemungkinan disebabkan  faktor  musibah.  Penegasan Hadis  tersebut,  nampaknya  dalam norma  hukum  kontrak  diatur  mengenai keadaan memaksa yang menimpa suatu kegiatan  usaha.  Norma  hukum force majeur disebutkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.  Bahwa  debitur  tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak  dapat  dianggap  wanprestasi. Kewajiban  debitur  untuk  menunaikan prestasi  telah  gugur  sehingga  kreditur tidak berhak lagi menuntutnya (Rahmat S.S.  Soemadipradja,  2010:51).  Dalam Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No. 17/DSN-MUI/IV/2006  tentang  Sanksi atas  Nasabah  Mampu  yang  Menunda-
Nunda Pembayaran. Nampaknya praktik keadaan memaksa ( force majeur )
pada  perbankan  syariah  yang  terjadi selama ini belum menunjukkan komitmen  yang  kuat  dari  salah  satu pihak  untuk  menerapkan  dalil  nas

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## begitupula norma UU.

## 2) Teori Pemikiran Keagamaan
Menurut  pemikiran religious , manusia berperan sebagai homo religious adalah  tipe  manusia  yang hidup  dalam  suatu  alam  yang  sakral, penuh  dengan  nilai-nilai  religius  dan dapat  menikmati  sakralitas  yang  ada dan  tampak  pada  alam  semesta, alammateri,  alam  tumbuh-tumbuhan, dan manusia.
Pengalaman dan penghayatan  pada  kekuasaan  Tuhan, memengaruhi,  membentuk,  dan  ikut menentukan corak serta cara hidupnya.
Teori  perilaku  konsumsi  dalam pandangan  Islam  yang  memiliki  etika konsumsi.  Etika  konsumsi  menurut Islam adalah bahwa anugerah Allah itu
milik semua manusia yang menyebabkan sebagian di antara
anugerah  tersebut  berada  di  tangan orang-orang  tertentu  tidak  berarti bahwa  mereka  dapat  memanfaatkan anugerah  itu  untuk  mereka  sendiri. Penegasan Al-Quran yang mengajarkan etika konsumsi dalam perilaku konsumtif,  yaitu  QS.  2:168  yang memerintahkan manusia agar
mengkonsumsi sesuatu yang ada
(pangan,  kimia)  di  muka  bumi  dengan cara halal dan baik atau sehat. Argumentasi Adiwarman A. Karim yang menyebutkan bahwa wujud dari  sikap  saling  rela  ( ‘antaradin ) adalah  para  pihak  yang  berakad  harus memiliki  informasi  yang  sama.  Tidak boleh  ada  sikap  merasa  dicurangi karena  salah  satu  pihak  mempunyai informasi
dengan
tidak menginformasikan  yang  dia  ketahui
kepada  pihak  lain  (Adiwarman  A.
Karim, 2010:26). Pemaknaan kepada istilah 'antaradin ,  bahwa  salah  satu  bentuk dari perilaku yang menimbulkan ketidakridaan  dalam  praktik  kegiatan perdagangan  terdapat  pada  karakter perilaku  menyembunyikan  informasi ( uninformated ). Perilaku menyembunyikan  informasi  dianggap penipuan  yang  dalam  istilah  fiqh disebut tadlis atau دت سيل .  Definisi tadlis berasal  dari  kata دت سيل yang semakna dengan ةملظلا (kegelapan). Pemaknaan  kata  kegelapan  berarti  di mana penjual seolah-olah telah menjadikan  pembeli  dalam  kegelapan (kurang pengetahuan) atau tidak memiliki informasi mengenai barang. Keterbukaan ( tabligh ) pada informasi  merupakan  karakter  yang jujur  bagi  seorang  pebisnis  (kreditur dan debitur) dalam bertransaksi. Hukuman bagi perilaku penipuan merupakan  dosa  yang  diancam  dengan siksaan yang menyakitkan. Allah menyebutkan  dalam  Al-Quran,  QS. 83/1-3.  Bahkan  Nabi  Saw.  Dalam Hadisnya menegaskan keharaman tindakan  penipuan  dalam  kegiatan usaha  tanpa  alasan  yang  dibenarkan oleh  norma  hukum,  yaitu:  “Dari 'Aqibah  bin  Amir  RA.  Bersabda Rasulullah Saw. Seorang muslim adalah  saudara  muslim  lainnya,  tidak halal  bagi  seorang  muslim  menjual barang  kepadas  audaranya  yang  di dalamnya ada cacat, kecuali ia menerangka ncacat tersebut.
3) Dampak  Putusan  Pengadilan terhadap perkembangan ekonomi syariah Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-qadha (Arab)  yaitu  produk Pengadilan  Agama  karena  adanya  dua pihak  yang  berlawanan  dalam  perkara, yaitu  “penggugat”  dan  “tergugat” (Muhammad  Salam  Makdur,  1964:7). Produk  pengadilan  diistilahkan  dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau jurisdictiocententiosa .  Putusan menurut  syara’  (Roihan  A.  Rasyid, 2013:203)  ialah  memisahkan  sengketa gugatan dan menyelesaikan serta memutuskan pertentangan. Vonis dalam konteks falsafah peradilan agama merupakan  suatu tindakan  yang berakar  dari  refleksi  logika  berpikir hakim  untuk  memutuskan  perkara. Sedangkan makna struktur vonis merupakan  cara  menyusun  putusan dengan  pola  yang  diatur  oleh  undang-
undang terhadap suatu putusan pengadilan untuk menyelesaikan perkara sengketa para pihak. Putusan merupakan proses berpikir oleh hakim untuk mempertimbangkan sutau perkara dalam mengadili untuk memutus secara adil.  Hukum  sejatinya  berfungsi  untuk mengontrol  dan  mengubah  masyarakat di  mana  hukum  itu  diatur  atau diputuskan.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja,  hukum  diharapkan agar berfungsi lebih dari pada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”  /  ” law  as  a  tool  of  social engeneering ” atau “sarana
pembangunan”.  Dikatakan  Mochtar,
asumsi  lain  yang  terkandung  dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan  adalah  bahwa  hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang  bisa  berfungsi  sebagai  alat (pengatur)  atau  sarana  pembangunan dalam  arti  penyalur  arah  kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan (Mochtar Kusumaatmadja, 1995:13). Penerapan  hukum  dalam  bentuk putusan dimaksudkan untuk memperoleh keadilan. Putusan dipahami  sebagai  “mahkota”  hati nurani  hukum  bagi  pencari  keadilan  di mana  hukum  dipegang  oleh  seorang filosof  dan  diputuskan  oleh  seorang moralis.
Menurut  ketentuan  Pasal  50  ayat (1) UUU No. 48 Tahun 2009; “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan  dasar  putusan,  juga  memuat  pasal tertentu  dari  peraturan  perundang- undangan  yang  bersangkutan  atau sumber  hukum  tak  tertulis  yang dijadikan dasar untuk mengadili.”
Argumentasi  hukum  merupakan jenis penalaran yang melibatkan proses intelektual insan hukum dalam menjustifikasi  rasionalitas.  Menurut Bernard  Arief  Sidharta,  argumentasi hukum  terdiri  dari  unsur  dialektika hukum,  retorika  hukum  dan  logika hukum, sehingga melibatkan penerapan perangkat  kaidah  logika  formal  dan metode  pemaparan  jalan  pikiran  yang lain (Bernard Arief Sidharta, 2006:164).
Dalam  konteks  ekonomi  syariah, objek hukum pada kandungan ekonomi syariah  diantaranya  perbankan  syariah.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Pada  subjek  hukum  ekonomi  syariah adalah  nasabah  dan  perbankan  syariah yang  melakukan  kegiatan  usaha  sesuai dengan prinsip syariah.
a) Dampak Lembaga Keuangan Kegiatan usaha lembaga keuangan  baik  perbankan  syariah  dan bukan  perbankan  syariah  melibatkan sejumlah pihak yang terikat dalam akad perjanjian  untuk  berusaha  dengan bekerjasama untuk memperoleh keuntungan. Pertimbangan  sosiologis  menjad ialasan hukum hakim dalam memutuskan perkara, karena itu alas an sosiologis dibagi atas dua macam, yaitu; a.  Keadaan  terencana,  yaitu  kerugian usaha  disebabkan  oleh  factor  kelalaian nasabah  ( human  error )  dan  kebijakan politik. b. Keadaan alam, yaitu kerugian  usaha  disebabkan  oleh  faktor musibah,  seperti  gempa  bumi  dan tsunami.  Keadaan  terencana  karena ketidakmampuan  menajemen  debitur atau  kreditur  dalam  pengelolaan  dan pengawasan  kegiatan  usaha yang menyebabkan  mereka  tidak  berprestasi atau wanprestasi yaitu tidak melakukan kewajibannya. Kebijakan politik dalam negeri  dapat  berpengaruh  kepada kondisi  usaha  sehingga  berdampak kepada pelaksanaan kewajiban di mana debitur berperilaku wanprestasi.
Kebijakan politik termasuk keadaan memaksa yang bersifat sementara, sehingga pada kasus seperti itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan  jangka  panjang lembaga keuangan agar dalam penangguhan  pembayaran  atau  dapat
menghapus
kewajiban debitur. Mempertimbangkan keuangan lembaga keuangan.  Hakim  dalam  argumentasi putusannya menganalisa dampak ditimbulkan  sehingga  putusan  tersebut memberikan kemanfaatan bagi perbankan dan nasabah. b) b) Dampak Kesejahteraan Nasabah
Nasabah  membutuhkan  keadilan dalam  proses  peradilan  di  mana  hakim mempertimbangkan  dampak  sosial- ekonomi pihak debitur perkara sengketa. Ruh keadilan, yaitu diperolehnya  kebahagiaan  atas  putusan pengadilan pada suatu sengketa. Mewujudkan  nurani  hukum  sebagai perwujudan  keadilan,  membutuhkan kemandirian  hakim  dari  hubungan  luar yang  dapat  mempengaruhi  hakim dalam menimbang suatu sengketa.
Menurut  Achmad  Ali,  yang
mengajukan gagasan mengenai kemandirian  hukum  yang  dilakonkan oleh  hakim  di  pengadilan  dalam memutus  sengketa  yang  diadilinya (Ahmad Ali, 2012:270).
Pertimbangan  kondisi  nasabah dan  lembaga  keuangan  diasumsikan menjadi faktor yang penghambat terhadap  kemandirian  hukum.  Bahkan kekuatan kedua pihak yang berkepentingan  terhadap  perkara  dapat menggunakan  jasa  pihak  lain  yang dianggap memiliki relasi dengan pengadilan untuk memengaruhi kemandirian hakim. Modal kemanusiaan ( human capacity ) seorang hakim adalah keilmuan  dan  moral  hukum  di  mana menjadi pemisah (tembok) dari potensi
melakukan perbuatan yang membahayakan  kredibiltas  penegakan hukum. Falsafah keilmuan memengaruhi  energi  berpikir  oleh hakim terhadap fakta hukum.
Kredibilitas  hakim  merupakan  modal perilaku  yang  baik  sehingga  dapat menjauhkan dirinya dari bahaya kerusakan  moral  ( moraly  hazard ) dalam  penegakan  hukum  ekonomi syariah  dalam  timbangan  hukum  yang berkeadilan.
c) Dampak Kesejahteraan Rakyat
Sebagaimana  diketahui  bahwa tujuan  pembentukan  hukum  untuk mengubah  dan  mengontrol  masyarakat yang  dalam  konteks  ekonomi  syariah pihak  nasabah  dan  perbankan  syariah. Dalam pandangan negara, tujuan pembentukan  peraturan  perundang- undangan untuk mencita-citakan ketentraman  dan  kesejahteraan  bagi seluruh  rakyat  Indonesia.  Pandangan itu  sebagaimana  tercantum  dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 adalah melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi,  dan  keadilan  sosial  (Nelly Pinangkaan,  2015:110).  Perwujudan cita-cita  tersebut  ditegaskan  dalam “Lima Sila” dalam Pancasila, yaitu sila ke-5  (keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia).  Makna  Lima  Sila merupakan  lima  dasar  tujuan  dalam
bernegara  ( al-hamzah  maqasid  li  al- wathaniyah ).
Secara  yuridis  diatur  dalam ketentuan  Pasal  33  ayat  (1)  Undang- Undang  Dasar  1945  menegaskan, bahwa:  “...Perekonomian  di  susun sebagai  usaha  bersama  berdasarkan atas asas kekeluargaan...”.Usaha
bersama  adalah  suatu  mutualisms  dan asas  kekeluargaan  adalah brotherhood . Dalam  konteks  moralitas  dan  tuntunan agama  mutualisme  adalah  ber-jamaah (kolektivitas)  dan brotherhood atau asas  kekeluargaan  adalah  persaudaraan sebangsa  ( ukhuwah  al-wathaniyah ).
Penjaminan kepada rakyat yang memiliki posisi sentral, substansial dan kemakmuran  yang  diutamakan  dalam pembangunan. Asumsi tujuan bernegara diwujudkan  dalam  penegakan  hukum dalam  ekonomi  bagi  warga  negara. Peradilan  agama  institusi  negara  yang menyelenggarakan  penegakan  hukum dalam  mengadili  sengketa  ekonomi syariah  mewujudkan  keadilan  dan kemanfaatan  untuk  kesejahteraan  bagi warga negara.
Nasabah  adalah  debitur  yang lebih  sering  menperoleh  hukuman  atas putusan  pengadilan.  Hukum  tersebut dapat berupa amar yang memerintahkan untuk mengganti kerugian.  Sementara  pihak  perbankan syariah adalah kreditur jarang memperoleh hukuman atas vonis pengadilan. Nasabah yang sering menperoleh hukuman akibat dari ketidaktahuan  nasabah  terhadap  hak dan  kewajibannya.  Bahkan  efeknya

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
lebih  merugikan  apabila  debitur  tidak memiliki  keberanian  untuk  menggugat pihak  kreditur  untuk  menegakkan haknya di Pengadilan.

## KESIMPULAN
Peradilan Agama yang salah satu kewenangannya  mengadili  sengketa perbankan  syariah  yang  disimpulkan sebagai berikut, yaitu:
Pola penyelesaian sengketa perbankan  syariah  pada  pengadilan agama berdasarkan nilai materil gugatan  dengan  persidangan  acara biasa  dan  sederhana.  Peradilan  agama menggunakan  hukum  formil  berupa Peraturan  Mahkamah  Agung  dan KUHPerdata.  Pengadilan  Agama  juga
menggunakan  hukum  materiil  berupa KHES,  Fatwa  DSN-MUI,  PBI  dan
POJK dan peraturan-peraturan lainnya. Faktor penyebab terjadinya
sengketa  perbankan  syariah,  yaitu:  (a) Faktor  norma  akad  perjanjian  yang dibuat  oleh  dua  pihak  (b)  Faktor pemenuhan  hak  dan  kewajiban  dalam suatu  akad  perjanjian  nasabah  dengan pihak  perbankan,  (c)  Faktor  sosial budaya konsumtif atas pembiayaan
Dampak  vonis  peradilan  agama
untuk mewujudkan perkembangan ekonomi syariah yang berkeadilan bagi nasabah dan perbankan syariah, mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  Perdata  Di  Lingkungan  Peradilan Agama, Ed. II, Cet. 8, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Abdul  Mughits, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syari’ah  (KHES)  dalam  Tinjauan Hukum Islam , Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.
Achmad Ali, Sosoilogi Hukum; Kajian Empiris terhadap Pengadilan, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Ed. IV, Cet. VII, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Ahyar  Ari  Gayo, Aspek  Pelaksanaan  Qanun  Jinayat  di  Provinsi  Aceh ,  Jurnal Penelitian  Hukum De Jure, Vol.  17,  No.  2,  Juni  2017:131–154.  Akreditasi LIPI Nomor 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016.
Amran  Suadi, Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Penemuan  dan  Kaidah Hukum, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum , Bandung: CV. Utomo, 2006.
Fatchur Rahman, Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama, Cet. Pertama, Jakarta:
Bulan Bintang, 1977.
Max  Weber, The  Protestant  Ethic  and  The  Spirit  of  Capitalisme, New  York: Charles Scribners Sons, 1958.
M.  Abdul  Mannan, Teori  dan  Praktik  Ekonom  Islam ,  Yogyakarta:  PT.  Dana Bhakti Wakaf, 1997.
MochtarKusumaatmadja,  Hukum,  Masyarakat,  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1995.
Muhammad Salam Makdur, Al-Qadha Fil al-Islam, Beirut: Dar Nahdah, 1964.
Nelly  Pinangkaan, Makna  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  dalam Pembangunan  Hukum  Ekonomi  Indonesia ,  Artikel  Lex  Administratum, Volume III/No. 5/Juli/2015.
Oyo  S.  Mukhlas, Dual  Banking  System  Dan  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Sy ariah, Cet. Kesatu, Bandung; PT. RefikaAditama, 2019.
Rahmat  S.S.  Soemadipradja, Penjelasan  Hukum  Tentang  Keadaan  Memaksa ,
(Jakarta: National Legal Reform Program, 2010.
Roihan  A.  Rasyid, Hukum  Acara  Peradilan  Agama, Cet.  XV,  Jakarta:  Rajawali Pers, 2013.