## Jurnal

## Kajian Ekonomi dan Pembangunan
http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/index

## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Sumatera Barat
Muhammad Luthfi 1 , Mike Triani 2
1,2 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
* Korespondensi: 1 Mohluthfi2406@gmail.com

## Abstract
This study aims to prove and analyze (1) the effect of gross domestic product on the realization of PBB in West Sumatra. (2) the amount of land to the realization of PBB in  West  Sumatra  (3)  building area  to  the  realization  of  PBB  in  West  Sumatra.  (4) inflation on the realization of PBB in West Sumatra. (5) together with GRDP, total land  area,  building  area  and  inflation  towards  the  realization  of  PBB  in  West Sumatra. This type of research is quantitative research. In this study, the data used is panel data from 2015 – 2019 in 19 districts and cities in West Sumatra. The method used is a panel regression model with the selected panel regression estimation model, namely the Random Effect Model (REM.) The results obtained show that: (1) GRDP is not significant to the realization of PBB in West Sumatra (2 land area has a significant effect on the realization of PBB in Sumatra). West Sumatra (3) building area has a significant effect on PBB realization in West Sumatra (4) inflation is not significant on PBB realization in West Sumatra Together with GRDP, land area, building area and inflation have a significant effect on PBB in West Sumatra. the results of the study that the increasing number of people who own land and inflation is still under control, it actually  encourages  the realization  of  the  payment  of  Land  and  Building  Taxes  in West  Sumatra,  therefore  by  observing  the  factors  that  encourage  changes  in  the realization of PBB payments can provide a solution in the form of policies for local government  to  improve  the  actual  value  of  land  and  building  tax  payments  in  19 districts and cities in West Sumatra.
Keywords: Land and building tax, gross domestic product, land area, building area, inflation

## Abstrak
Penelitian  ditujukan  untuk  membuktikan  (1)  pengaruh  product  domestic  bruto terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. (2) jumlah lahan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat (3) luas bangunan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. (4) inflasi terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. (5) secara bersama PDRB, jumlah lahan, luas bangunan  dan  iflasi  terhadap realisasi  PBB  di  Sumatera  Barat. Dalam  penelitian  ini data yang digunakan adalah data panel dari tahun 2015 – 2019 pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Metode yang digunakan adalah model regresi panel dengan model  estimasi  regresi  panel  terpilih  yaitu Random  Effect  Model  (REM.) Hasil penelitian diperoleh menunjukan bahwa: (1) PDRB tidak signifikan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat (2 luas lahan berpengaruh signifikan terhadap realisasi PBB di Sumatera Barat. (3) luas bangunan berpengaruh signifikan terhadap realisasi PBB di Sumater Barat.  (4)  inflasi  tidak  signifikan  terhadap  realisasi  PBB  diSumatera  Barat. Secara  bersama-sama  PDRB,  luas  lahan,  luas  bangunan  dan  inflasi  berpengaruh signifikan terhadap PBB di Sumatera Barat. Dari hasil penelitian semakin banyaknya masyarakat  yang  memiliki  luas  lahan  serta  masih  terkendalinya  inflasi,  justru mendorong masih belum tercapainya realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di  Sumatera  Barat,  oleh  sebab  itu  dengan  mengamati  faktor  yang  mendorong perubahan realisasi pembayaran PBB tersebut dapat memberikan sebuah solusi dalam bentuk  kebijakan  bagi  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  nilai  realiasi pembayaran Pajak PBB 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Kata Kunci : Pajak bumi dan bangunan, product domestic bruto, luas lahan, luas bangunan, inflasi
Kode Klasifikasi JEL: D24, E31, Q24

## Info Artikel
Diterima: 10 Agustus 2022 Disetujui: 24 Agustus 2022
Terbit daring: 01 September 2022
DOI: -
Sitasi: Luthfi, M., Triani, M(2022). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Sumatera Barat. JKEP: Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan, 4(3)

## PENDAHULUAN
Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang terletak di wilayah pantai Barat Sumatera. Sebagian besar geografis Sumatera Barat di dominasi oleh laut dan sebagian lagi didominasi oleh wilayah perbukitan. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang tidak memiliki banyak  potensi  sumber  daya  alam  galian,  akan  tetapi  Sumatera  Barat memiliki keindahan alam  yang  dapat  dikembangkan  untuk  kegiatan  wisata.  Pajak  berfungsi  penting  dalam mendorong  perekonomian  sebuah  negara,  karena  dana  yang  diperoleh  dari  pajak  akan menambah  pemasukan  pemerintah  sehingga  dapat  mendorong  pemerataan  pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Pajak  Bumi  Bangunan  (PBB)  menjadi  salah  satu  instrument  yang  dapat  mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), untuk melakukan pengumpulan PBB pemerintah daerah  menugaskan  masih  masing  kepala  desa  atau  kepala  jorong  hingga  pemerintah legislative dimasing masing kabupaten dan kota di Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat pada khususnya. Permasalahan yang terus terjadi di Indonesia dan Sumatera Barat pada umumnya  berkaitan  dengan  pembayaran  PBB  adalah  tidak  tercapainya  realisasi  target pembayaran PBB pada sejumlah 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat akibatnya target pendapatan asli daerah yang dicanangkan pemerintah juga tidak terwujud.
Tidak ada satu pun daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang mampu memenuhi realisasi PBB antara 75% sampai dengan 85% dari tahun 2015 – 2019 yang lalu. . Jika dirata- ratakan  total  persentase  realisasi  PBB  tahun  2015  sampai  dengan  2019  memang  relatif mengalami  peningkatan,  akan  tetapi  tidak  seluruh  kabupaten  dan  kota  yang  mampu mencapai peningkatan target, dalam hal ini masih terdapat sejumlah kabupaten dan kota yang masih jauh dari target yang dibebankan pemerintah daerah. Jika hal tersebut terus dibiarkan maka pendapatan pemerintah dari sektor pajak tidak akan maksimal, oleh sebab itu penting bagi  peneliti  untuk  mencoba  melakukan  penelitian  membahas  sejumlah  faktor  yang mempengaruhi realisasi pembayaran PBB khususnya di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Barat tidak ada satu pun daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yang mampu memenuhi realisasi PBB antara 75% sampai dengan 85% dari tahun 2015 – 2019 yang lalu. Dari data terlihat bahwa masih terjadi sejumlah permasalahan di sejumlah daerah sehingga realisasi PBB masih belum mencapai target. Jika dirata-ratakan total persentase realisasi PBB tahun 2015 sampai dengan 2019 memang relatif mengalami peningkatan,  akan  tetapi  tidak  seluruh  kabupaten  dan  kota  yang  mampu  mencapai peningkatan target, dalam hal ini masih terdapat sejumlah kabupaten dan kota yang masih jauh dari target yang dibebankan pemerintah daerah. Jika hal tersebut terus dibiarkan maka pendapatan pemerintah dari sektor pajak tidak akan maksimal, oleh sebab itu penting bagi peneliti  untuk  mencoba  melakukan  penelitian  membahas  sejumlah  faktor  yang mempengaruhi realisasi pembayaran PBB khususnya di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang menjadi objek pajak PBB adalah bumi dan permukaan bumi, tubuh bumi serta kekayaan yang tersimpan di dalamnya yang meliputi tanah, bangunan pekarangan, sawah, empang, perairan, pedalaman serta laut yang terletak diwilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Bagi  pemerintah  daerah  PBB  akan membantu pendapatan asli daerah oleh sebab itu realisasi pembayarannya harus mencapai sasaran  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Selain  itu  Febrianti,  (2017)  terdapat  sejumlah faktor  yang  dapat  mempengaruhi  realiasi  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB) diantaranya adalah product domestic regional bruto , luas lahan, dan jumlah kepala keluarga. Masing masing variabel diduga mempengaruhi peningkatan atau penurunan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  merupakan  salah  satu  indikator  yang  dapat dijadikan  patokan  pertumbuhan  ekonomi  sebuah  daerah.  PDRB  menunjukan  sejauhmana tingkat  kegiatan  ekonomi  yang  dicapai  oleh  suatu  wilayah  atau  daerah.  Selain  itu  PDRB menunjukan  input  yang  diterima  seluruh  warga  negara  dalam  berbagai  sektor  kehidupan. PDRB  bisa  dicari  dengan  menambahkan  nilai output  bersih  perekonomian  yang  diperoleh dari total kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu  dalam jangka waktu tertentu, biasanya dihitung  dalam  satu  tahun.  Sesuai  dengan  uraian  teori  tersebut  peneliti  menduga  bahwa semakin tinggi PDRB sebuah daerah akan meningkatkan realisasi pembayaran Pajak Bumi dan  Bangunan  (PBB).  Sesuai  dengan  data  yang  peneliti  peroleh  dari  Badan  Pusat  Statistik Sumatera Barat diketahui bahwa nilai PDRB
Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Agustina, Susetyo, dan Yunisvita, (2016) menemukan bahwa  terjadinya  peningkatan  pertumbuhan  produk  domestic  regional  bruto  (PDRB) berpengaruh  positif  terhadap  realisasi  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  di Provinsi  Sumatera  Selatan.  Hasil  penelitian  yang  mendukung  lainnya  juga  diperoleh  oleh Yulianis,  et  al.,  (2017)  yang  menemukan  bahwa  peningkatan  PDRB  akan  mendorong meningkatnya  realisasi  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Sumatera  Barat, selanjutnya  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lisnawati,  (2020)  menemukan  bahwa meningkatnya pertumbuhan produk domestic regional bruto sebuah daerah akan mendorong meningkatnya realiasi pembayaran PBB pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.
Menurut S a’diah, et al., (2019) besarnya nilai pembayaran PBB akan sangat bergantung pada lahan yang dimiliki masyarkat. Semakin besar luas lahan yang dimiliki masyarakat akan besar pula nilai pajak yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Oleh sebab itu peneliti menduga  dengan  semakin  luasnya  lahan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  maka  akan meningkatkan  realisasi  pembayaran  PBB  dengan  asumsi  kesadaran  masyarakat  untuk memenuhi kewajiban tersebut terus meningkat.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lisnawati,  (2020)  menemukan  bahwa  luas  lahan berpengaruh positif terhadap realisasi PBB pada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat, hasil yang berbeda diperoleh oleh Agustina et al., (2016) menemukan bahwa luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap realiasi pembayaran PBB di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi  Sumatera  Selatan,  selanjutnya  hasil  penelitian  yang  sejalan  juga  diperoleh  oleh Febrianti, (2017) yang menemukan bahwa besarnya luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap  realisasi  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kabupaten  Bangka Tengah. Dengan demikian terlihat terjadinya pro dan kontra hasil penelitan terdahulu.
Selain product domestic regional bruto , luas lahan dan jumlah kepala keluarga, terjadinya peningkatan  realiasi  pembayaran  PBB  juga  dipengaruhi  oleh  jumlah  kepala  keluarga  yang menjadi  wajib  pajak.  Semakin  banyak  jumlah  kepala  keluarga  maka  akan  semakin  besar jumlah  tagihan  pajak,  ketika  seluruh  anggota  masyarakat  memiliki  kesadaran  yang  tinggi untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka realiasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan semakin tinggi, dengan demikian peneliti menduga bahwa jumlah kepala keluarga yang menjadi wajib pajak berpengaruh positif terhadap realiasi pembayaran PBB pada sebuah daerah khususnya di Sumatera Barat.
Hasil penelitian Tiara (2016) menemukan bahwa luas bangunan tempat tinggal masyarakat berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  realisasi  Pajak  Bumi  dan  Bungunan,  hasil penelitian  yang  sejalan  diperoleh  oleh  Febrianti  (2017)  yang  menemukan  bahwa  semakin banyak masyarakat yang memiliki luas bangunan rumah yang luas akan semakin meningkatka realiasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kabupaten  Bangka  Tengah,  selanjutnya  hasil penelitian Wawan (2018) yang menemukan bahwa luas banguna rumah berpengaruh positif dan signifikan terhadap realiasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sigi. Hal tersebut disebabkan  semakin  luas  bangunan  perumahan  yang  dimiliki  masyarakat  menunjukan
tingkat  kesejahteraan  yang  semakin  baik  sehingga  mendorong  meningkat  realiasi pembayaran Pajak dan Bangunan.
Adnan,  (2011)  mengungkapkan  disamping  luas  lahan,  hingga  luas  bangunan  besarnya pencapaian  realisasi  PBB  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  angka  inflasi  yang  terjadi  disebuah daerah. Inflasi muncul ketika mata uang lokal terlalu banyak beredar dimasyarakat akibatnya nilai guna mata uang tersebut mengalami penurunan. Ketika inflasi mengalami peningkatan menunjukan terjadinya peningkatan harga berbagai kebutuhan pokok, akibatnya pengeluaran masyarakat  untuk  pemenuhan  kebutuhan  akan  relatif  tinggi,  keterbataan  anggara  yang dimiliki  masyarakat  mendorong  ketidaksanggupan  dari  anggota  masyarakat  memenuhi kewajiban  pajak  khususnya  PBB.  Dengan  demikian  peneliti  menduga  bahwa  inflasi berpengaruh negatif terhadap realisasi pembayaran PBB di sebuah daerah.
Hasil  penelitian  Agustina  et  al.,  (2016)  menemukan  inflasi  berpengaruh  positif  terhadap realiasi PBB disejumlah daerah khususnya provinsi dipulau Jawa, Sumatera dan Bali. Hasil penelitian  yang  sejalan  juga  diperoleh  oleh  Brabowo,  (2019)  menemukan  semakin  tinggi inflasi  yang  terjadi  pada  sebuah  daerah  maka  akan  semakin  menurunkan  realisasi pembayaran PBB disebuah daerah. Selanjutnya hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Adnan,  (2011)  yang  menemuka  inflasi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  realisasi pembayaran PBB di sebuah daerah.
Permasalahan  utama  yang  mendorong  peneliti  tertarik  meneliti  sejumlah  faktor  yang mempengaruhi  realiasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  pada  19  kabupaten  dan  kota  di Sumatera Barat disebabkan terjadinya kenaikan PDRB pada sejumlah kabupaten dan kota, semakin banyaknya masyarakat yang memiliki luas lahan serta masih terkendalinya inflasi, justru mendorong masih belum tercapainya realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di  Sumatera  Barat,  oleh  sebab  itu  dengan  mengamati  faktor  yang  mendorong  perubahan realisasi pembayaran PBB tersebut dapat memberikan sebuah solusi dalam bentuk kebijakan bagi  pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  nilai  realiasi  pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Agustina, Susetyo, dan Yunisvita, (2016) menemukan bahwa  terjadinya  peningkatan  pertumbuhan  produk  domestic  regional  bruto  (PDRB) berpengaruh  positif  terhadap  realisasi  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  di Provinsi  Sumatera  Selatan.  Hasil  penelitian  yang  mendukung  lainnya  juga  diperoleh  oleh Yulianis,  et  al.,  (2017)  yang  menemukan  bahwa  peningkatan  PDRB  akan  mendorong meningkatnya  realisasi  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Sumatera  Barat. Temuan  yang  diperoleh  menunjukan  bahwa  ketika  nilai product  domestic  regional  bruto meningkat  menunjukan  kesejahteraan  masyarakat  mengalami  peningkatan,  sehingga  akan mendorong membaiknya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lisnawati,  (2020) menemukan  bahwa  meningkatnya  pertumbuhan  produk  domestic  regional  bruto  sebuah daerah akan mendorong meningkatnya realiasi pembayaran PBB pada seluruh kabupaten dan kota  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lisnawati,  (2020) menemukan  bahwa  luas  lahan  berpengaruh  positif  terhadap  realisasi  PBB  pada  seluruh kabupaten  dan  kota  di Jawa  Barat,   Hasil yang  diperoleh  menunjukan  semakin  besar  luas lahan maka jumlah tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan semakin tinggi, ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban PBB maka program pemerintah  untuk  mendorong  meningkatnya  jumlah  realiasi  pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan akan semakin meningkat
Hasil yang berbeda diperoleh oleh Agustina et al., (2016) menemukan bahwa luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap realiasi pembayaran PBB di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi  Sumatera  Selatan,CSelanjutnya  hasil  penelitian  yang  sejalan  juga  diperoleh  oleh Febrianti, (2017) yang menemukan bahwa besarnya luas lahan tidak berpengaruh signifikan
terhadap  realisasi  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kabupaten  Bangka Tengah.  Temuan  yang  diperoleh  menunjukan  bahwa  luas  atau  tidaknya  lahan  yang dimanfaatkan masyarakat  tidak  akan menjamin meningkatnya realisasi  pembayaran  Pajak Bumi  dan  Bangunan  pada  sebuah  daerah,  temuan  yang  diperoleh  tersebut  menunjukan bahwa  adanya  variabel  lain  yang  lebih  mempengaruhi  seperti  kesadaran  masyarakat  atau wajib pajak, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.
Hasil penelitian Tiara (2016) menemukan bahwa luas bangunan tempat tinggal masyarakat berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  realisasi  Pajak  Bumi  dan  Bungunan.  Hasil penelitian  yang  sejalan  diperoleh  oleh  Febrianti  (2017)  yang  menemukan  bahwa  semakin banyak masyarakat yang memiliki luas bangunan rumah yang luas akan semakin meningkatka realiasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kabupaten  Bangka  Tengah.  Temuan  yang diperoleh tersebut menunjukan ketika jumlah masyarakat yang memiliki rumah dengan luas bangunan yang luas akan mendorong meningkatnya realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.  Hal  tersebut  ketika  masyarakat  memiliki  bangunan  yang  luas  untuk  dijadikan tempat  tinggal  atau  dijadikan  sebagai  wadah  usaha  tentu  memiliki  kualitas  ekonomi  yang baik.  Ketika  masyarakat  tersebut  memiliki  jiwa  nasionalisme  yang  tinggi  maka  akan mendorong meningkatnya kepatuhan untuk membayarkan pajak salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan.
Hasil  penelitian  Agustina  et  al.,  (2016)  menemukan  inflasi  berpengaruh  negatif  terhadap realiasi PBB disejumlah daerah khususnya provinsi dipulau Jawa, Sumatera dan Bali. Hasil penelitian  yang  sejalan  juga  diperoleh  oleh  Brabowo,  (2019)  menemukan  semakin  tinggi inflasi  yang  terjadi  pada  sebuah  daerah  maka  akan  semakin  menurunkan  realisasi pembayaran PBB disebuah daerah. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat akan lebih mengutamakan penyediaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan, sehingga mereka tidak begitu  memprioritaskan  pembayaran  pajak,  atau  mereka  memilih  menunggu  pemerintah untuk memberikan kebijakan untuk meringankan nilai pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.  Selanjutnya  hasil  penelitian  yang  berbeda  diperoleh  oleh  Adnan,  (2011)  yang menemuka inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembayaran PBB di sebuah daerah.

## METODE PENELITIAN
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Indonesia dalam bentuk data panel dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 , dan data ini diperoleh dari database badan pusat  statistic  sumatera  barat.  Variabel  yang  digunakan  adalah  Product  domestic  regional bruto, Luas Lahan, Luas Bangunan dan Inflasi Penelitian ini menggunakan analisis data panel dimana data panel merupakan kombinasi antar data time series dan data cross section. Maka persamaan regresinya menggunakan alat eviews 9 sebagai berikut:
Model dari persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut :
( 𝑌 𝑖𝑡 ) = 𝛼 + β 1 ( 𝑋1 𝑖𝑡 ) + β 2 ( 𝑋2 𝑖𝑡 ) + β 3 ( 𝑋3 𝑖𝑡 ) + + β 3 ( 𝑋4 𝑖𝑡 ) + 𝑒 𝑖𝑡 (1)
Dimana ( 𝑌 𝑖𝑡 ) adalah realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), α adalah konstanta, 𝛽 1 𝛽 2 𝛽 3 adalah Koefisien Regresi, (X 1 𝑖𝑡 ) adalah Product domestic regional bruto kabupaten / kota i pada tahun t, (X 2 𝑖𝑡 ) adalah luas lahan i pada tahun t, (X 3 it ) adalah Luas bangunan i pada tahun t, (X 4 it ) adalah inflasi i pada tahun t dan 𝑒 𝑖𝑡 adalah e rror term.
Pembentukan model regresi yang tepat harus di iringinya dengan terbebas seluruh variabel penelitian dari penyipangan asumsi klasik. Berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan, pada uji asumsi klasik tidak ditemukan masalah. Dalam rangka mendapatkan model persamaan regresi yang tepat maka terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi yang terdiri dari Uji Lagrange Multiplier, Uji Chow dan Uji Hausman:
Menurut  Winarno  (2014)  uji  bertujuan  mengetahui  pengaruh  secara  parsial  antara  setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini yaitu memperlihatkan apakah setiap variabel  bebas  yang  dimaksudkan  dalam  model  memiliki  pengaruh  secara  bersama-sama dengan  variabel  terikat  dilihat  dengan  menggunakan  Eviews  (Ghozali,  2016).  Koefisien determinasi  (R²)  mengukur  tiingkat  sejauhmana  variabel  predictor  mampu  berkontribusi untuk  mendorong  perubahan  pada  variabel  dependen  yang  diukur  dengan  persentase (Ghozali, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  pertama  yang  dilakukan  adalah  uji  normalitas.  Uji  ini  dilakukan  dengan menggunakan uji Jarque Bera (JB). Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil pengujian normalitas untuk masing-masing variabel terlihat pada Gambar 1 berikut:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16
Series: Standardized Residuals Sample 2015 2019 Observations 95 Mean -2.18e-15 Median -0.724457 Maximum 16.15144 Minimum -12.96312 Std. Dev. 6.301296 Skewness 0.214985 Kurtosis 2.415036 Jarque-Bera  2.086267 Probability 0.352349

## Gambar 1. Hasil Pengujian Normalitas Residual
Hasil yang diperoleh menunjukan nilai residual  yang dihasilkan telah memenuhi prosedur pengujian sehingga seluruh variabel penelitian dinyatakan telah berdistribusi norma sehingga prosedur pengujian data selanjut dapat dilanjutkan.
Model pengujian regresi panel seperti yang dijelaskan oleh Winarno, (2014) terdiri dari model regresi yang dapat dipilih. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan  Eviews  8  diperoleh  uraian  hasil  pengolahan  regresi  panel  seperti  terlihat dibawah ini:
Analisis  dengan  menggunakan common  effect  model dapat  digunakan  ketika  pengujian persyaratan Chow dan Hausman tidak menentukan pemilihan model yang tepat Berdasarkan hasil  pengolahan  data  yang  telah  dilakukan  diperoleh  hasil  seperti  terlihat  pada  Tabel  1 dibawah ini:
Tabel 1. Model Regresi Panel Common Effect Model Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 54.47238 16.89774 3.223648 0.0018 Pdrb -0.426562 1.354197 -0.314992 0.7535 Lahan 1.431611 0.544014 2.631571 0.0315 Bangunan 0.245402 0.043780 5.605345 0.0000 Inflasi -0.001961 0.512725 -0.003824 0.9970
Model common effect akan digunakan ketika pengujian persyaratan Chow dan Hausman test tidak  terpenuhi. common  effect  model .  Analisis common  effect  model akan  memberikan
gambaran  keseluruhan  dan  bagaimana  pengaruh  yang  terbentuk  diantara  variabel independen tehadap variabel dependen secara baik dan akurat.
Fixed effect atau model variance panel tetap yang disajikan dalam penelitian ini terlihat di bawah ini:
Tabel 2. Hasil Olahan Fixed Effect Model Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 54.47238 16.89774 3.223648 0.0018 PDRB -0.426562 1.354197 -0.314992 0.7535 Lahan 1.431611 0.544014 2.631571 0.0315 Bangunan 0.245402 0.043780 5.605345 0.0000 Inflasi -0.001961 0.512725 -0.003824 0.9970
Sesuai dengan hasil pengujian fixed effect model (FEM) terlihat memberikan hasil yang relatif sama  dengan common  effect  model (CEM). Fixed  effect  model akan  digunakan  ketika memenuhi persyaratan pengujian Chow.
Bersamaan  dengan  hasil  pengolahan  data  yg  telah  dilakukan  diperoleh  kesimpulan  hasil dengan menggunakan Random Effect Model (REM) seperti terlihat dalam Tabel 3 berikut:
Tabel 3. Hasil Olahan Random Effect Model Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 54.44506 16.41326 3.317138 0.0013 PDRB -0.442148 1.315005 -0.336233 0.7375 Lahan 1.461328 0.725573 2.014032 0.0470 Bangunan 0.243740 0.036672 6.646488 0.0000 Inflasi 0.009029 0.502091 0.017983 0.9857
Sesuai dengan hasil pengolahan terlihat bahwa setiap variabel independen yang digunakan memiliki arah dan besarnya pengaruh yang berbeda terhadap variabel dependen. Random Effect Model (REM) akan digunakan ketika lulus pengujian Hausman test.
Dari hasil pengolahan yang sudah dikerjakan memperoleh kesimpulan terlihat pada Tabel 4 berikut:
Tabel 4 Hasil Pengujian Chow Effects Test Statistic d.f. Prob. Period F 0.099438 (4,86) 0.9824 Period Chi-square 0.438366 4 0.9792
Sesuai  dengan  hasil  pengujian  terlihat  nilai probability hasil  pengujian  F-period  sebesar 0.9828 nilai tersebut jauh diatas 0.05. Dengan demikian penggunaan fixed effect model belum tepat untuk digunakan, sehingga lebih baik untuk menggunkan common effect model . Pengujian  Hausman  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  Random  Effect  Model  (REM) merupakan  alat  analisis  yang  lebih  tepat  dibandingkan fixed  effect  model .  Dari  hasil pengolahan  data  yang  sudah  dikerjakan  diperoleh  kesimpulan  hasil  terlihat  pada  Tabel  5 dibawah ini:
Tabel 5. Hasil Pengujian Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 9.057761 4 0.0597
Berdasarkan  hasil  pengolahan  yang  telah  dilakukan  diperoleh  nilai probability Chi-Square sebesar  0.0597.  Nilai probability tersebut  jauh  diatas  0.05  sehingga  dapat  disimpulkan penggunaan random  effect  model lebih  tepat  dibandingkan fixed  effect  model .  Dengan demikian dapat disimpulkan model efek regresi panel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM).
Sesuai dengan pengujian persyaratan regresi panel yang telah dilakukan maka efek regresi panel yang digunakan adalah Random, sehingga pengujian asumsi klasik tidak wajib untuk dilakukan (Winarno, 2014). Hal tersebut disebabkan didalam Random Effect Model (REM) telah  menggunakan  fungsi  EGLS  ( Election  General  Least  Square ).  Didalam  fungsi  EGLS diasumsikan tidak terjadinya penyimangan asumsi klasik pada setiap variabel yang dibentuk kedalam  persamaan  regresi  panel.  Dari  hasil  pengujian  hipotesis  yang  sudah  dikerjakan diperoleh kesimpulan terlihat pada Tabel 6 dibawah ini:
Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 54.44506 16.41326 3.317138 0.0013 PDRB -0.442148 1.315005 -0.336233 0.7375 Lahan 1.461328 0.725573 2.014032 0.0470 Bangunan 0.243740 0.036672 6.646488 0.0000 Inflasi 0.009029 0.502091 0.017983 0.9857 R 2 0.366561      Mean dependent var 60.52464 Adjusted R 2 0.325074      S.D. dependent var 6.494717 S.E. of regression 6.412775      Sum squared resid 3701.131 F-statistic 7.604402      Durbin-Watson stat 2.070451 Prob(F-statistic) 0.000000
Bersemaan dengan hasil pengolahan data yang sudah terlihat bahwa masing masing variabel independen memiliki koefisien regresi yang dapat dibuat kedalam persamaan regresi panel seperti terlihat dibawah ini:
Y = 54.445 – 0,442PDRB + 1.461LAHAN + 0.244BANGUNAN + 0,009INFLASI  (1)
Berdasarkan  ringkasan  hasil  uji  hipotesis  yang  sudah  dilakukan,  didapat  nilai  R-square dengan hasil 0,367. Nilai koefisien tersebut dapat dimaknai product domestic regional bruto (PDRB), luas lahan,  luas bagunan dan inflasi mampu memberikan variasi kontribusi dalam mempengaruhi perubahan realiasi Pajak Bumi dan Bangunan (PDRB) pada 19 kabupaten dan kota sebesar 36.70sisanya sebesar 63.30% lagi dijabarkan oleh variabel lain yg tidak dipakai dalam penelitian ini.
Sesuai dengan model persamaan regresi diketahui bahwa variabel product domestic regional bruto (PDRB) memiliki koefiisien regresi bertanda negatif sebesar 0,442, pada step pengujian juga didaoat hasil probability dengan nilai 0.7375. Proses pengolahan data dilalukan dngan menggunakan tingkat kesalahan 0.05. Dengan demikian P > 0.05 maka dapat disimpulkan product domestic regional bruto tidak memiliki pengaruh signifikan pada realisasi PBB di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Pada  tahapan  uji  hipotesis  kedua  dengan  memakai  variabel  luas  lahan  diperoleh  koefisien regresi berslope positif dengan nilai 1.461 sdangkan nilai probability yg dihasilkan dalam uji t-statistic  adalah  senilai  0.0470.  Pengolahan  data  dikerjakan  dengan  memekai  tingkat kesalahan 0.05. Hasil yang didapat memperlihatkan bahwa P < 0.05 maka dapat disimpulkan kalau luas lahan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada realiasi pembayaran PBB di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Sesuai dengan nilai uji hiipotesis ketiga dngan menggunskan variabel luas bangunan didapat hasil koefisien regresi bertanda positif dengan nilai 0.244 sedangkan nilai probability yang dihasilkan dari uji t-statistic adalah 0.000. Pngolahan data dilaksanakan dengan memakai tingkat  kesalahan  0.05.  Dengan  demikian  P  <  0.05  maka  dapat  disimpulkan  kalau  luas bangunan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada  realisasi PBB pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat
Pada  tahapan  uji  hipotesis  keempat  dngan  memakai  variiabel  inflasi  ditemukan  memiliki koefisien  regresi  bertanda  positif  senilai  0,009,  pada  langkah  pengujian  didapat  hasil probability senilai 0.9857. Langkah pengolahan dilalukan memakai tiingkat ksalahan 0.05. Dengan demikian P > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa inflasi tida memiliki pengaruh signifikan pada realisasi PBB di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Pada  tahapan  pengujian  statistik  juga  diperoleh  hasil  pengujian  F-statistik  dengan  nilai probability sebesar 0.000. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tingkat kesalahan  sebesar  0,05.  Dengan  demikian  nilai  P  <  0,05  kesimpulannya  adalah product domestic regional bruto (PDRB), luas lahan,  luas bagunan dan inflasi secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap realisasi PBB pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama product domestic product domestic regional bruto tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa tinggi atau rendahnya PDRB yang dihasilkan 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat tidak akan mempengaruhi  realiasi  pembayaran  PBB  dimasing  masing  daerah.    Temuan  tersebut mennjukan adanya varoabel lain yang lebih mempengaruhi perubahan realissi pajak bumi dan bangunan seperti aturan tegas dari pemerinth, sosialissi pajak, sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu dan berbagai variabel lainnya.
Dengan demikian hipotesis pertama ditolak. Hasil yang didukung oleh hasil penelitian Huda, (2016) yang menemukan bahwa product domestic regional bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap realiasi pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Enrenkang. Selanjutnya  hasil  penelitian  yang  konsisten  juga  diperoleh  Novtarisa,  et  al.,  (2019)  juga menemukan  bahwa  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  dengan product domestic regional bruto tidak berpengaruh signifikan terhadap realiasi pembayaran PBB di Kabupaten Pasaman Barat.
Berdasarkan  hasol  pengujian  hipotesis  kedua  ditemukan  bahwa  luas  lahan  memiliki pengaruh positif dan siignifikan terhadap realiasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Temuan tersebut menunjukan bahwa semakin luas lahan yang dimiliki atau dikelola oleh masyarakat maka mengindikasikan akan menigkatnya nilai realiasi PBB khususnya di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat pada tahun 2015 sampai  dengan  2019  yang  lalu.  Hasil  yang  diperoleh  menunjukan  ketika  luas  lahan  yang dimiliki masyarakat semakin luas, tentu PBB yang harus dikeluarkan juga semakin tinggi, ketika seluruh pemilik lahan patuh dan taat dalam membayar pajak maka realisasi PBB di Sumatera Barat semakin tinggi.
Temuan yang diperoleh pada tahapan pengujian hipotesis kedua konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  Lisnawati, (2020) menemukan bahwa luas lahan berpengaruh positif terhadap realisasi PBB pada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Hasil yang sejalan juga diperoleh oleh Agustina et al., (2016) menemukan bahwa luas lahan tidak berpengaruh signifikan  terhadap  realiasi  pembayaran  PBB  di  seluruh  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Sumatera  Selatan,  selanjutnya  hasil  penelitian  yang  sejalan  juga  diperoleh  oleh  Febrianti, (2017) yang menemukan bahwa besarnya luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bangka Tengah.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga ditemukan luas bangunan memiliki pengaruh positif dan signifikan tehadap realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di 19 kabupaten dan kota di  Sumatera  Barat.  Temuan  tersebut  menunjukan  bahwa  semakin  meningkat  jumlah masyarakat yang memiliki bangunan yang luas baik untuk tempat tinggal atau untuk kegiatan usaha maka akan meningkatkan jumlah wajib pajak perorangan yang akan membayar PBB, yang  tentunya  juga  akan  mendorong  kemungkinan  yang  lebih  besar  bagi  meningkatnya realiasi PBB pada tahun 2015-2019 yang lalu.  Hasil yang diperoleh tersebut menunjukan besar luas bngunan akan sejalan dengan luasnya tanah yang dibangun, ketika wajib pajak individu memiliki kepatuhan yang tinggi pada pajak tentu realisasi pembayaran PBB pada 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat semakin tinggi.
Temuan yang diperoleh pada tahapan pengujian hipotesis ketiga didukung oleh penelitian Tiara  (2016)  menemukan  bahwa  luas  bangunan  tempat  tinggal  masyarakat  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  realisasi  Pajak  Bumi  dan  Bungunan.  Hasil  penelitian yang sama  juga  diperoleh  oleh  Febrianti  (2017)  yang  menemukan  bahwa  semakin  banyak masyarakat  yang  memiliki  luas  bangunan  rumah  yang  luas  akan  semakin  meningkatka realiasi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Kabupaten  Bangka  Tengah,  selanjutnya  hasil penelitian yang konsisten juga diperoleh oleh Wawan (2018) yang menemukan bahwa luas banguna  rumah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  realiasi  Pajak  Bumi  dan Bangunan di Kabupaten Sigi.
Berdasrkan hasil pengujian hipotesis keempat ditemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan  terhadap  realisasi  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB)  di  19  kabupaten  dan  kota diSumatera Barat. Hasil yang didapat menjelaskan kalau  tinggi atau rendahnya inflasi tidak akan  memengaruhi  perubahan  realiasi  pembayaran  PBB  pada  19  kbupaten  dan  kota  di Sumatera  Barat  pada  tahun  2015-2019  lalu.  Temuan  tersebut  menunjukan  tinggi  atau rendahnya  inflasi  tidak  akan  mempengaruhi  realisasi  PBB.  Dalam  hal  ini  kesadaran masyarakat, sosialissi serta adanya aturan yang tegas dari pemerintah lebih mempengaruhi realissi pembayaran PBB di Sumatera Barat
Temuan yang diperoleh pada tahapan pengujian hipotesis keempat didukung oleh penelitian Afriyanah  dan  Waluyo,  (2015)  yang  mengungkapkan  tinggi  atau  rendahnya  angka  inflasi tidak  akan  mempengaruhi  perubahan  realiasi  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di kecamatan-kecamatan  Kota  Tanggerang.  Hasil  penelitian  yang  sama  juga  diperoleh  oleh Agustina  et  al.,  (2016)  yang  juga  menemukan  bahwa  perubahan  inflasi  yang  terjadi  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  realisasi  pemabayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Brabowo, (2019) menemukan semakin tinggi inflasi yang terjadi pada sebuah daerah maka akan semakin menurunkan realisasi pembayaran PBB disebuah  daerah.  Selanjutnya  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Adnan,  (2011)  yang menemuka  inflasi  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  realisasi  pembayaran  PBB  di sebuah daerah.

## SIMPULAN
Sesuai  dengan  analisis  nilai  uji  hipotesis yang  sudah  dilakukan  dapat  dijabarkan  beberapa kesimpulan  yg  menjadi  jawaban  dari  masalahan  yang  diulas  dalam  penelitian  ini  yaitu:(1) Product  domestic  regional  bruto (PDRB)  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap realiasi  pembayaran  PBB  pada  19  kab/kota  di  Sumatera  Barat.(2)    Luas  lahan  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap realiasi pembayaran PBB di 19 kab/kota di Sumatera Barat.(3) Luas bangunan memiliki pengaruh positif dan signifikan pada realiasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.(4) Inflasi tidak memiliki  pengaruh  signifikan  pada  realiasi  pembayaran  PBB  di  19  kab/kota  di  Sumatera Barat.
Sejalan  dengan  hasil  yang  diperoleh  maka  diajukan  beberapa  saran  diantaranya  Bagi pemerintah disarankan untuk terus mendata masyarakat yang memiliki lahan dan bangunan baik  untuk  tempat  hunian  atau  tempat  usaha,  mengingat  data  tersebut  penting  untuk menentukan wajib pajak perorangan yang harus membayar pajak. Ketika jumlah wajib pajak meningkat dan di iringi dengan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk membayar pajak maka realisasi pembayaran pajak serta penerimaan pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat akan meningkat, selain itu bagi Bagi pemerintah juga disarankan untuk mempertegas pemberian sanksi bagi wajib pajak perorangan atau badan yang lalai memenuhi kewajiban pajak.  Sanksi  yang  diberikan  harus  tegas  dan  memberikan  efek  jera  sehingga  dapat mendorong meningkatnya kesadaran pajak serta realiasi penerimaan pembayaran pajak bagi pemerintah

## DAFTAR RUJUKAN
Adnan, N. (2011). Analisis Perhitungan Inflasi Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Selatan Periode 2001 - 2011. Jurnal Ekonomi Pembagunan , 3 , 141 – 149.
Afriyanah, & Waluyo. (2015). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan, Jumlah Bangunan, dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Empiris Pada Kecamatan Di Kota Tangerang. Ultima Accounting , 7 (1), 36 – 53.
Agustina, S., Susetyo, D., & Yunisvita, D. (2016). Pengaruh PDRB perkapita, jumlah wajib pajak  dan  inflasi  terhadap  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 14 (1), 1829 – 5843. Retrieved from https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jep/indexDOI:https://doi.org/10.29259/jep.v1 4i1.8772
Brabowo,  R.  (2019).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk,  Laju  Inflasi,  Jumlah  Wisatawan  dan Jumlah Hiburan Non-Insidental Terhadap Realiasi Penerimaan PBB di Kota Malang. Pembangunan Wilayah , 15 (2), 1 – 9.
Febrianti, M. (2017). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bangka Tengah. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , 19 (1), 56 – 65. Ghozali, I. (2016). Dasar Dasar Statistik dalam Aplikasi SPSS 19.0 . Semarang: Universitas Diponegoro.
Halimatus Sa’diah, Diyah Probowulan, & A. S. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa, Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Penduduk dan Luas Lahan Terhadap Realisasi Penerimaan PBB- P2. Journal of Bussiness Management and Accounting , 1 (1), 50 – 65.
Huda,  A.  S.  N.  (2016).  Faktor-Faktor  Yang  Mempegaruhi  Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan Bangunan  Di  Kabupaten  Enrekang. Ekonomi  Balance  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis Volume , 12 (1), 97 – 105.
Lisnawati,  L.  (2020).  Pengaruh  Faktor  Demografis  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB) Terhadap Realisasi Pajak Bumi dan Bangunanperkotaan dan Pedesaan (Pbb- P2) dan Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Daerah Di 18 Kabupaten Di Jawa Barat. Logistic and Accounting Development , 1 (2), 108 – 219.
Novtarisa  Dania,  Ansofino,  Y.  M.  (2019).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Tingkat Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Di  Kabupaten  Berau. Jurnal  Economic  and Education , 10 (2), 54 – 61. Winarno,  W.  W.  (2014). Analisis  Ekonometrika  dan  Statistika  dengan  Menggunakan Eviews (Cetakan 5). Sleman Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Yulianis  Kurnia,  Nilma  Desri  Rosya,  &  N.  S.  (2017).  Analisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi  penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan::  Studi  kasus  di  Kabupaten
Boyolali. E-Jurnal  STKIP  PGRI  Sumatera  Barat , 9 (2),  19 – 29.  Retrieved  from http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=vi ew&typ=html&buku_id=30638&obyek_id=4