Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 9, No. 2, 2021, pp. 117-127 Webiste : http://ejournal.ipdn.ac.id/JMSDA/ DOI 10.33701/jmsda.v9i2.2014
* Corresponding author Endang Sri Hidayah Institut Pemerintahan Dalam Negeri sriendang@ipdn.ac.id
Received: October 31, 2021 Revised:  November 29, 2021 Accepted:  December 4, 2021
Available Online: December 10, 2021

## TANTANGAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MENUJU "LOW COST TRAINING (LCT)" DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
Endang Sri Hidayah* 1 , Muzzaman Almadani 2 , A.M. Suhriawan S 3 1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, sriendang@ipdn.ac.id
2 Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Selatan, muzzaman84@yahoo.com 3 BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, aone04@gmail.com

## ABSTRAK
Peran strategis ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik memerlukan manajemen ASN berbasis sistem merit . Di tengah pandemi Covid-19 dan defisit anggaran, disertai besarnya biaya pengembangan  kompetensi  ASN,  jika  dihubungkan  dengan  keterbatasan  anggaran,  banyak pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak terlaksana. Penelitian ini bertujuan  untuk  memberikan  alternatif  kebijakan pengembangan  kompetensi  ASN  di  Provinsi Sulawesi  Selatan  yang  tidak  dapat  dilaksanakan. Metode  penelitian  yang  digunakan  yakni penelitian kualitatif, dimana menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu,  observasi  dan  dokumentasi. Penelitian  ini  menggunakan  Metode  analisis  Fishbone  Diagram  (diagram  tulang  ikan)  yaitu diagram  sebab-akibat  yang  dapat  menjadi  penyebab  lahirnya  suatu  kebutuhan.  Pengembangan kompetensi  di  daerah  belum  sepenuhnya  terlaksana  secara  maksimal.  Dengan  kebutuhan ketersediaan anggaran yang besar (biaya tinggi) dalam pengembangan kompetensi secara klasikal, cenderung  jenis  pengembangan  kompetensi  lainnya  tidak  dapat  dilaksanakan.  Dari  hasil penelitian,  alternatif  kebijakan  yang  diberikan  terkait  pengembangan  kompetensi  ASN  yaitu dengan  metode  E-learning,  metode  tersebut  merupakan smart  solution pada  kondisi  saat  ini, karena pengembangan kompetensi dengan metode E-learning dapat dilaksanakan dengan biaya murah/ low cost training (LCT), sehingga ketersediaan anggaran daerah (APBD) tidak menjadi faktor penghambat dan efektif dari segi waktu dan ruang, sehingga perencanaan pelatihan yang telah disusun dalam Analisis kebutuhan pelatihan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpenuhinya kompetensi ASN sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan organisasi serta tentunya menjadi acuan dalam pelaksanaan low cost training sebagai sebuah tantangan untuk diimplementasikan, bukan ‘angan’ semata
Kata Kunci: ASN, Reformasi Birokrasi, Pengembangan Kompetensi, Rekomendasi Kebijakan

## ABSTRACT
The strategic role of ASN in carrying out public service tasks, government tasks and development tasks requires ASN management based on a merit system. In the midst of the Covid-19 pandemic and the budget deficit, accompanied by the large cost of developing ASN competencies, if it is associated  with  budget  constraints,  many  ASN  competency  development  in  South  Sulawesi Province has not been implemented. The purpose of this study is to provide an alternative policy for developing ASN competence in South Sulawesi Province which cannot be implemented. The research method used in this study is a qualitative approach, emphasizing the aspect of in-depth
understanding  of  a  problem  and  the  data  collection  techniques  used,  namely,  observation  and documentation. This study uses the Fishbone Diagram analysis method (fishbone diagram), which is  a  cause-and-effect  diagram  that  can  be  the  cause  of  the  birth  of  a  need.  Competency development  in  the  regions  has  not  been  fully  implemented  optimally.  With  the  need  for  a largebudget  (high  cost)  in  classical  competency  development,  it  is  likely  that  other  types  of competency development cannot be implemented. From the results of the study, the alternative policy given related to the development of ASN competencies is the E-learning method, this method is a smart solution in current conditions, because competency development with the E-learning method can be carried out at low cost / low cost training (LCT), so that the availability of the regional budget (APBD) does not become an inhibiting factor and is effective in terms of time and space, so that the training planning that has been prepared in the analysis of training needs for the South Sulawesi Provincial Government can be carried out continuously and the competence of ASN is fulfilled in accordance with the qualifications desired by the organization and of course become a reference in the implementation of low cost training as a challenge to be implemented, not just a 'wish'
Keywords: ASN, Bureaucratic Reform, Competence Development, Policy Recommendations

## PENDAHULUAN
Aparatur  Sipil  Negara  ialah  unsur  utama  sumber  daya  manusia  pada  birokrasi  yang mempunyai  peranan  yang  menentukan  keberhasilan  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pembangunan, serta dalam memberikan pelayan publik kepada masyarakat, baik pelayanan secara lisan maupun layanan dengan tulisan (Sawir, 2020) oleh karena itu pengembangan kompetensi merupakan  faktor  terpenting  dalam  mendukung  kinerja  dari  para  PNS  untuk  memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Bentuk  Pengembangan  Kompetensi  sebagaimana  dimaksud  dilakukan  paling  sedikit melalui jalur: a. pelatihan struktural kepemimpinan; b. pelatihan manajerial; c. pelatihan teknis; d. pelatihan  fungsional;  e.  pelatihan  sosial  kultural;  f.  seminar/konferensi/sarasehan;  g.  workshop atau  lokakarya;  h.  kursus;  i.  penataran;  j.  bimbingan  teknis;  k.  sosialisasi;  dan/atau  l.  jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya (PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 2018)
Peran  strategis  ASN  untuk  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  memerlukan manajemen  ASN  berbasis  sistem  merit.  Sehingga  pengembangan  kompetensi  ASN  dapat mendukung  reformasi  birokrasi  yang  sedang  gencar  dicanangkan. Menurut  Rod  Hague  dkk. (1993) dalam (Sitindjak, 2017) mengatakan bahwa birokrasi itu adalah institusi pemerintahan yang melaksanakan tugas negara. “The bureaucracy is the institution that carries out the functions and responsibilies of the state. It is the engine-room of the state”. Birokrasi ialah suatu mekanisme efektif dan efisien, yang didasari oleh teori dan juga hukum yang berlaku, serta mempunyai
spesialisasi  sesuai  tujuan  yang  telah  disepakati  dalam  sebuah  organisasi/instansi/lembaga pemerintah (Drs. Muhammad, 2018).
Reformasi  birokrasi  sendiri  memiliki  dasar  atas  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia (PP-RI) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Tujuan dari reformasi  birokrasi  yakni  menciptakan  birokrasi  pemerintah  yang  profesional  dengan karakteristik,  berintegrasi,  berkinerja  tinggi,  bebas  dan  bersih  KKN,  mampu  melayani  publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Selain itu, untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, melalui agenda Penataan Manajemen  SDM  yang  merupakan  salah  satu  dari  8  (delapan)  area  perubahan  Reformasi Birokrasi. Tujuan organisasi dapat dilihat dari sasaran yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis. Salah satu untuk mendukung pencapaian rencana strategis tersebut yaitu meningkatkan kapasitas SDM dan kompetensi aparatur, pegawai negeri sipil sebagai unsur pelaksana kebijakan, agar  tidak  terjadi  kesenjangan  antara  syarat  jabatan  (khususnya  standar  kompetensi  jabatan) dengan  kompetensi  ASN  yang  bersangkutan  dalam  menduduki  jabatan.  Pengembangan kompetensi  memiliki  banyak  jenis,  sesuai  tujuan  dan  target  pengembangan  yang  akan  dicapai tergantung  bagaimana  pemenuhan  kompetensi  jabatan  seseorang,  adapun  kompetensi  tersebut diantaranya kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosiokultural. Namun perlu diakui bahwa pengembangan kompetensi saat ini membutuhkan ketersediaan anggaran yang besar dalam pelaksanaanya, sehingga cenderung jenis pengembangan kompetensi lainnya tidak dapat dilaksanakan.
Gambar 1.
Jumlah peserta pelatihan/workshop 2019
Gambar 2.

## Jumlah peserta pelatihan/workshop 2020
Gambar 3.

## Jumlah peserta pelatihan/workshop 2021
Sumber: Data  diolah  dari  Renstra  dan  LAKIP  Tahun  2019,  2020  dan  2021 (LAKIP, n.d.)
Berdasarkan  jumlah  peserta  pelatihan/workshop  dari  tahun  2019  hingga  2021.  Hasil analisis  kebutuhan  diklat (Training  Need  Analysis) yang  telah  disusun  oleh  BPSDM  Provinsi Sulawesi  Selatan,  data  3  (tiga)  tahun  terakhir  menunjukkan  kalkulasi  anggaran  pengembangan kompetensi  ASN,  khusus  yang  diselenggarakan  pada  lingkup  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan kurun waktu 2019 hingga 2021, alokasi jumlah peserta pelatihan/workshop hanya 1.929 peserta  atau  dengan  kata  lain  38  penyelenggaraan  pelatihan  dengan  rentan  waktu  pelatihan  2 hingga  60  hari  sesuai  jenis  pengembangan  kompetensi  yang  dilaksanakan,  jika  dirata-ratakan biaya untuk pelatihan/workshop sekitar 2,7 - 4 juta/peserta, bahkan ada yang sampai 20
juta/peserta dengan metode pembelajaran klasikal. Tentunya hal tersebut belum bisa meng cover seluruh  jenis  pengembangan  kompetensi  berdasarkan  jabatan  dan  pengembangan  kompetensi masing-masing syarat jabatan yang tersedia.

## Tabel 1: Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Sumber: data BPS Sulsel ( Jumlah PNS Menurut Jabatan Dan Jenis Kelamin Sulawesi Selatan , n.d.)
Jika melihat data PNS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 terdapat 24.838 PNS dengan berbagai jenjang jabatan, maka Pengembangan kompetensi ASN di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hanya berfokus pada pengembangan yang sifatnya mandatory pada jabatan struktural atau pengembangan  kompetensi  manajerial.  Padahal  pengembangan  kompetensi  Teknis  dan Fungsional  juga  sangat  urgen  untuk  dilaksanakan,  bahkan  pengembangan  kompetensi  sosial kultural sangat jarang dilaksanakan.
Ada beberapa akar masalah yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi yang begitu besar membebani anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yakni :
1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagian besar masih dilaksanakan dengan tatap muka dalam satu waktu dan ruang tertentu, dengan item-item pembiayaan yang melekat seperti makan minum, asrama, dan akomodasi lainnya, kemudian jika item-item tersebut dikalkulasikan maka akan membutuhkan anggaran yang besar.
2. Belum diterapkannya budaya learning organization (organisasi pembelajar) yang dalam pelaksanaannya dapat menekan anggaran pengembangan kompetensi.

## 3.
Pengembangan kompetensi ASN masih dibebankan pada APBD.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai 2 tujuan utama yaitu membuat atau menggambarkan serta mengatakan (to describe and explore) serta tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan mengungkapkan  (to  describe  and  explain) (Siyoto,  2015).  Metode  penelitian  kualitatif  juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi (Moleong, 2018).  Metode  penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  mendalam (indepth  analysis ),  yaitu mengkaji  masalah  secara  kasus  perkasus  karena  metodologi  kulitatif  yakin  bahwa  sifat  suatu masalah  satu  akan  berbeda  dengan  sifat  dari  masalah  lainnya.  Adapun  teknik  yang  digunakan untuk pengumpulan data yakni, dokumentasi dan observasi. Peneliti melakukan observasi pada BPSDM  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dan  mengumpulkan  dokumen  terkait  masalah  yang  ingin peneliti teliti.
Dalam  melaksanakan  analisis  kebijakan,  hal  yang  pertama  kali  peneliti  lakukan tergantung pada permasalahan serta konteks yang ada. Dalam hal ini, peneliti melakukan beberapa langkah kegiatan analisis. Tahapan atau langkah dalam analisis kebijakan (Mustopadidjaja, 2005) peneliti berfokus pada tiga langkah yakni:
a. Perumusan alternatif Kebijakan
b. Penentuan kriteria (Analisis terhadap Alternatif Kebijakan)
c. Perumusan rekomendasi Kebijakan
Masalah yang diajukan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan diagram sebab akibat atau disebut juga diagram tulang ikan karena strukturnya yang menyerupai kerangka  ikan.  Pendekatan  ini  dipergunakan  untuk  menemukan  akar  penyebab  dan  prioritas penyelesaian dari permasalahan penelitian. Sebagai “kepala ikan” adalah akibat sebagai rumusan penelitian  (Bachtiar  et  al.,  2018)  yaitu  Pelaksanaan  pengembangan  kompetensi  sebagian  besar masih dilaksanakan dengan tatap muka dalam satu waktu dan ruang tertentu, dengan item-item pembiayaan yang melekat seperti makan minum, asrama, dan akomodasi lainnya, kemudian jika item-item  tersebut  dikalkulasikan  maka  akan  membutuhkan  anggaran  yang  besar.  Belum diterapkannya budaya learning organization (organisasi pembelajar) yang dalam pelaksanaannya dapat menekan anggaran pengembangan kompetensi dan Pengembangan kompetensi ASN masih
dibebankan  pada  APBD. Fishbone  Diagram disebut  juga  diagram  sebab-akibat  yang  bias  saja menjadi sebab lahirnya suatu kebutuhan (rekomendasi kebijakan).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## ALTERNATIF KEBIJAKAN
Alternatif-alternatif  merupakan  beberapa  pilihan  atau  beberapa  cara  yang  ada  untuk membuat kebijakan yang dimana diharapkan terdapat suatu tujuan yang bisa tercapai. Alternatif juga  bisa  berisi  beberapa  kebijakan,  beberapa  strategi  atau  beberapa  tindakan.  Alternatif  tidak mutlak harus jelas merupakan pengganti satu sama lain ataupun mempunyai fungsi yang sama (Kismartini, 2013)
Dari identifikasi permasalahan yang telah dibahas, jika dibiarkan maka akan berdampak banyaknya jenis pelatihan yang telah dituangkan dalam Training Need Analysis (TNA)/Analisis kebutuhan  Diklat  (AKD)  yang  dirangkum  dalam  Dokumen  Kebutuhan  Pelatihan,  tidak  dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dikarenakan keterbatasan anggaran, tempat, dan waktu pelaksanaan, serta akan berdampak secara langsung terhadap kompetensi PNS dan pemenuhan Hak PNS dalam pengembangan kompetensi (Rakhmadina & Setyaningrum, 2021)
Dengan melihat permasalahan tersebut. Peneliti mengajukan 3 (tiga) alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan yaitu
1. Menetapkan budaya learning organization (organisasi pembelajar) di masing-masing unit kerja.
2. Menetapkan pengembangan kompetensi dengan metode pembelajaran secara E-learning.
3. Pembebanan biaya pengembangan kompetensi di tanggung masing-masing ASN melalui item tunjangan kinerja.

## Analisis terhadap Alternatif Kebijakan
Setelah  dilakukan  analisa  mendalam  terhadap  alternatif-alternatif  kebijakan  tersebut, kemudian  menilai  masing-masing  kebijakan  berdasarkan  3  (tiga)  kriteria  yaitu  Efektifitas, Efisiensi, dan Dukungan Politis. Sebagian besar analisis kebijakan fokus pada proses pembentukan kebijakan  daripada  implementasi  kebijakan  (Anggara,  2018).    Dari  analisis  tersebut,  terdapat penilaian masing-masing kriteria pada alternatif kebijakan, yaitu sebagai berikut:
Pertama, kriteria  efektivitas  menilai  seberapa  mampu  pilihan  kebijakan  tersebut  mengatasi masalah  substansial  yang  dihadapi.  Keefektifan  alternatif  kebijakan  diambil  dari  studi  atau pengalaman  dari  Instansi/kementerian  lain  yang  telah  menerapkan  kebijakan  serupa.  Ketiga alternatif  kebijakan  mampu  mengatasi  masalah  substansi  yakni  terkait  kelayakan  finansial  ( E- learning) serta  masalah  kualitas  dan  harga  (Pelaksanaan  Pengembangan  Kompetensi  dengan metode E-learning ).
Namun, Kriteria kedua, yakni efisiensi, menilai seberapa besar biaya yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut. Alternatif kebijakan pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan metode E-learning dan  Organisasi  pembelajar  memiliki  nilai  yang  paling  besar,  dikarenakan  biaya pelaksanaan relatif begitu rendah dibanding dengan metode pelatihan tatap muka yang berpotensi membebani APBD. Sedangkan 1 (satu) alternatif lain berbiaya tinggi (pembebanan pengembangan kompetensi pada Tunjangan kinerja) dikarenakan membebani APBD.
Kriteria ketiga, dukungan politis menilai seberapa besar keberterimaan kebijakan secara politis. Alternatif  kebijakan  Pembebanan  biaya  pengembangan  kompetensi  ditanggung  masing-masing ASN  melalui  item  tunjangan  kinerja  tidak  memiliki  dukungan  politis  yang  cukup,  karena berpotensi  menimbulkan  pro  dan  kontra,  diakibatkan  dari  dampak  adanya  penyisihan  sebagian anggaran dari tunjangan kinerja untuk digunakan dalam pengembangan kompetensi.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN
Rekomendasi peneliti adalah penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN dengan metode berbasis E-Learning , dengan beberapa pertimbangan :
1. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN dengan metode E-learning sangat efisien dari segi biaya, karena dengan metode E-learning peserta tanpa perlu diasramakan, yang membutuhkan  biaya  akomodasi  (makan/minum,  asrama,  atk,  biaya  transport,  dan  lain sebagainya)
2. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dengan metode E-learning efektif dari segi waktu dan tempat, karena dalam 1 (satu) waktu pelaksanaan dapat dilaksanakan berbagai jenis pengembangan  kompetensi  yang  tidak  membatasi  jumlah  peserta  berdasarkan  jumlah kebutuhan ruang kamar/asrama/kelas.
3. Pengajar  maupun  peserta  dapat  melakukan  aktivitas  pembelajaran  yang  representatif  di ruang mana saja.
Dalam  pelaksanaan  pengembangan  berbasis E-learning ada  beberapa  aspek  yang  perlu diperhatikan yaitu:
• Kebijakan,  yaitu  perlu  menetapkan  peraturan  Gubernur  tentang  pelaksanaan pengembangan kompetensi dengan metode E-learning. Selanjutnya m enetapkan Standar biaya Pengembangan Kompetensi dengan metode E-learning per jenis kegiatan
• Metode,  terdiri  dari  Proses  Bisnis  Metode E-Learning beserta  SOP  yang  mendukung. Kursilamate (kurikulum, silabus dan materi berbasis E-learning , video pembelajaran) dan Strategi Pembelajaran
• Sarana dan Prasarana, terutama penyediaan portal LMS (learning Management System) , Aplikasi Virtual Meeting , Absensi Online, Bandwith Internet, dan Server.
• Ketersediaan dan kapasitas SDM (pengajar, penyelenggara, fasilitator dan narasumber)
• Memastikan Anggaran tidak melebihi anggaran dengan metode klasikal
• Melakukan monitoring berkala, serta evaluasi yang berkelanjutan.

## Gambar 4.

## Fishbone Diagram

## SIMPULAN
Pengembangan kompetensi menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di daerah. Pengembangan kompetensi di daerah belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal.
Dengan  kebutuhan  ketersediaan  anggaran  yang  besar  (biaya  tinggi)  dalam  pengembangan kompetensi  secara  klasikal,  cenderung  jenis  pengembangan  kompetensi  lainnya  tidak  dapat dilaksanakan. Strategi Pengembangan Kompetensi dengan metode E-learning merupakan smart solution pada kondisi saat ini, karena pengembangan kompetensi dengan metode E-learning dapat dilaksanakan dengan biaya murah/ low cost training (LCT), sehingga ketersediaan anggaran daerah (APBD)  tidak  menjadi  faktor  penghambat  dan  efektif  dari  segi  waktu  dan  ruang,  sehingga perencanaan pelatihan yang telah disusun dalam Analisis kebutuhan pelatihan lingkup Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  dapat  dilaksanakan  secara  berkesinambungan  dan  terpenuhinya kompetensi  ASN  sesuai  dengan  kualifikasi  yang  diinginkan  organisasi  serta  tentunya  menjadi acuan dalam pelaksanaan low cost training sebagai sebuah tantangan untuk diimplementasikan, bukan ‘angan’ semata.
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian  ini,  maka  saran  atau  rekomendasi  yang  bisa  kami  ajukan adalah  yaitu Kebijakan ,  perlu  menetapkan  peraturan  Gubernur  tentang  pelaksanaan pengembangan  kompetensi  dengan  metode E-learning. Selanjutnya  menetapkan  Standar  biaya Pengembangan  Kompetensi  dengan  metode  E-learning  per  jenis  kegiatan. Metode ,  terdiri  dari Proses Bisnis Metode E-Learning beserta SOP yang mendukung. Kursilamate (kurikulum, silabus dan  materi  berbasis E-learning ,  video  pembelajaran)  dan  Strategi  Pembelajaran. Sarana  dan Prasarana ,  terutama  penyediaan  portal  LMS (learning  Management  System) ,  Aplikasi Virtual Meeting ,  Absensi Online, Bandwith Internet,  dan  Server.  Ketersediaan  dan  kapasitas  SDM (pengajar,  penyelenggara,  fasilitator  dan  narasumber).  Memastikan  Anggaran  tidak  melebihi anggaran  dengan  metode  klasikal.  Melakukan  monitoring  berkala,  serta  evaluasi  yang berkelanjutan.

## REFERENSI
Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik . CV. Pustaka Media.
Bachtiar, M., Areros, W. A., & Wullur, M. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA MELALUI KEPUTUSAN KPU NOMOR 506/Kpts/KPU/ TAHUN 2013. Jurnal Politico , Vol 7 No 2 . https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30533
Drs. Muhammad, M. S. (2018). Birokrasi (Kajian Konsep, Teori menuju Good Governance) .
Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Sulawesi Selatan . (n.d.).
https://sulsel.bps.go.id/indicator/101/1629/1/jumlah-pegawai-negeri-sipil-menurut-jabatan- dan-jenis-kelamin.html
Kismartini. (2013). ANALISIS TRADE-OFF SEBAGAI ALAT ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK . http://eprints.undip.ac.id/3426/1/Artikel_Kismartini.pdf
LAKIP. (n.d.). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPSDM Prov. Sulsel Tahun 2019 dan Tahun 2020 .
Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif / penulis, Prof. DR. (Edisi revi). PT Remaja Rosdakarya, 2018.
Mustopadidjaja. (2005). Manajemen proses kebijakan publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi kinerja . Lembaga Administrasi Negara Duta Pertiwi Foundatio.
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. (2018). INDONESIA, PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK 2018, NOMOR 10 TAHUN TENTANG SIPIL, PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI . http://bkd.jogjaprov.go.id/informasi-
publik/pengumuman?view=article&id=467:peraturan-lembaga-administrasi-negara-nomor- 10-tahun-2018&catid=67
Rakhmadina, D., & Setyaningrum, D. (2021). Dampak E-Learning terhadap Anggaran Pelatihan Kementerian Keuangan. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , Vol 4 , 14–32.
Sawir, M. (2020). BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK (Konsep, Teori dan Aplikasi) .
Sitindjak, V. (2017). Konsep Reformasi Birokrasi. BPSDM Jawa Barat , 8 , 78–98. http://inspirasi.bpsdm.jabarprov.go.id/index.php/inspirasi/article/download/107/76
Siyoto, S. (2015). Dasar Metodologi Penelitian .