ISSN: 2598-8115 (print), 2614-0217 (electronic)

## Realitas Gugat Cerai TKW (Asia Timur) di Kabupaten Ponorogo: Sebuah Tinjauan Hukum Islam

## Rohana Muawwanah
Program Pascasarjana IAIN Ponorogo, Indonesia rohanamuaww@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  explore  the  phenomenon  of  divorce  among  migrant  workers  (TKW) who  work  in  East  Asia  who  made  a  lawsuit  in  the  Ponorogo  Regency  Religious  Court (PA) in year 2017. This study used a qualitative approach to the design of case studies. The  results  of  the  study  show  that  the  main  factors  causing  divorce  for  TKW  can  be grouped  into  3  factors,  namely;  economy,  environment,  and  responsibility.  These  three factors  give  rise  to  the  reasons  used  in  filing  a  claim,  namely;  not  providing  a  living, husband  being  sentenced  to  prison,  morality  (infidelity),  husband  disappearing,  and domestic  disharmony.  Supporting  factors  for  the  divorce  claim  are  strong  supported  by the level of education, family support and information technology. From the factors and reasons  for  the  divorce,  in  the  view  of  Islamic  law  can  be  grouped  into  three  groups; mubah, makruh and haram.
Keywords: female labor (TKW), east Asia, claim divorce, overview of Islamic law

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengupas  fenomena  gugat  cerai  dikalangan  TKW  yang bekerja  di  Asia  Timur  yang  melakukan  gugatan  di  Pengadilan  Agama  (PA)  Kabupaten Ponorogo  tahun  2017.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  desain studi  kasus.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  penyebab  utama  gugat  cerai TKW  dapat  dikelompokkan  dalam  3  faktor,  yaitu;  ekonomi,  lingkungan,  dan  tanggung jawab.  Ketiga  faktor  tersebut  memunculkan  alasan-alasan  yang  digunakan  dalam pengajuan  gugatan,  yaitu;  tidak  member  nafkah,  suami  dihukum  penjara,  moralitas (perselingkuhan), suami menghilang, dan ketidakharmonisan rumah tangga. Faktor-faktor pendukung  gugatan  cerai  tersebut  menjadi  kuat  didukung  oleh  tingkat  pendidikan, dukungan keluarga dan teknologi informasi. Dari faktor dan alasan gugatan cerai tersebut,
dalam  pandangan  hukum  Islam  dapat  dikelompokkan  dalam  tiga  kelompok;  mubah, makruh dan haram.
Kata Kunci:  tenaga kerja wanita (TKW), asia timur, gugat cerai, tinjauan hukum islam

## A. Pendahuluan
Desakan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi mendorong sebagian masyarakat untuk  memutuskan  bekerja  di  luar  negeri  sebagai  TKI  (Tenaga  Kerja  Indonesia). Mayoritas  TKI  yang  bekerja  di  luar  Negeri  tersebut  adalah  wanita  atau  yang  dikenal dengan  TKW  (Tenaga  Kerja  Wanita) 1 .  Kebanyakan  mereka  bekerja  di  wilayah  Asia Timur 2 seperti  di  Korea,  Hongkong  dan  Taiwan.  Selain  itu  rata-rata  dari  TKW  tersebut telah memiliki keluarga (telah menikah) yang ditinggalkan di kampung halamannya.
Fenomena maraknya isteri-isteri menjadi TKW 3 di Kabupaten Ponorogo, ternyata tidak  selalu  berdampak  positif  bagi  keluarganya.  Namun  juga  menimbulkan  dampak negatif,  seperti munculnya  problem-problem  pernikahan  yang  tidak jarang  berujung  pada gugatan  bahkan  perceraian.  Dari  1670  kasus  perceraian  di  Kabupaten  Ponorogo  (1.137 cerai gugat dan 533 cerai talak) sebanyak 40% berasal dari kalangan TKW yang bekerja di Hongkong dan Taiwan 4 . Penyebab utama dari perceraian di kalangan TKW di Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh pihak isteri yang bekerja di luar negeri namun juga dari suami yang  berulah. 5 Artinya,  meskipun  menjadi  TKI/TKW  bukan  satu-satunya  penyebab perceraian namun menjadi salah satu pemicu terjadinya perselisihan dalam keluarga.
1 Berdasarkan data yang disampaiakan Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 jumlah TKI yang bekerja ke luar negeri (Malaysia, Hongkong, Arab Saudi, Singapura, dan Korea) mencapai 22.000 orang “Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo” (Ponorogo: Pemkab. Ponorogo, 2014).
2 Negara dan Teritori; Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Makau, Mongolia, Republik  Demokratik  Rakyat  Korea,  Korea  Selatan,  dan  Republik  Tiongkok  (Taiwan)  (Sumber: “Asia Timur,” id.m.wikipwdia.org, Wikipedia (blog), 2017).
3 Berdasarkan  pada  data  BPS  Kabupaten  Ponorogo  TKI  mendominasi  yangdidominasi adalah  TKI  wanita/perempuan  (TKW).  Jumlah  TKI  laki-laki  pada  tahun  2016  sebanyak  1240  dan wanita  sebanyak  3.662  orang,  sehingga  total  TKI  tahun  2016  sebanyak  4902.    Jumlah  tersebut mengalami peningkatan 179 orang pada tahun 2016 jika dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 4723 orang. (dikutip dari Kabupaten Ponorogo Dalam Angka (Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama, 2017)).
4 Disampiakan  oleh  humas  Pengadilan  Agama  (PA)  Kabupaten  Ponorogo  Abdullah Sofwandi kepada tribunnews.com 31 Oktober 2016 (“Setiap Bulan, Ada TKW Ponorogo Di Taiwan Dan Hongkong Gugat Cerai Suami,” Media Online, Tribunnews.com (blog), Oktober 2016).
5 Disampaiakan  oleh  mantan  ketua  PA  Kabupaten  Ponorogo  Atikhoiriyah  “TKI  Picu Tingginya  Perceraian  Di  Ponorogo,”  Media  Online, Www.terasjatim.com (blog),  September  24, 2015.
Kondisi di atas jika dikembalikan pada aturan yang berlaku di Indonesia, maka jika suami  dan  istri  melalaikan  kewajibannya,  masing-masing  dapat  mengajukan  gugatan kepada  pengadilan.  Ketentuan  gugatan  dalam  hal  perkawinan  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa putusnya perkawinan merupakan berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami-istri,  dapat  disebabkan  disebabkan  oleh;  kematian,  perceraian,  dan  atas  putusan pengadilan. 6 Putusnya perkawinan juga di atur dalam PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 14 – 36  dan  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPer)  pasal  199.  Aturan  lebih  lanjut termaktub  dalam  KUH  Perdata  yang  menjelaskan  bahwa  putusnya  perkawinan  dapat terjadi karena dua hal; (1) talak (ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah  satu  sebab  putusnya  perkawinan) 7 ,  dan  (2)  berdasarkan  gugatan  perceraian  (yaitu perceraian  yang  disebabkan  adanya  gugatan  dari  salah  satu  pihak,  khususnya  istri  ke pengadilan).
Namun yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah ketika seorang istri bekerja dan  suami  di  rumah  untuk  menjaga  keluarga  (anak)  dapat  dikatakan  sebagai  kelalaian suami  yang  tidak  dapat  menafkahi  keluarga?.  Jika  melihat  kondisi  suami  –  istri  yang berjauhan  tidak  menutup  kemungkinan  bakal  sering  terjadi  miskomunikasi  ( miss- communication )  antara  satu  dengan  yang lainnya  yang  besar  kemungkinan meningkatkan tingginya kasus perceraian di kalangan TKW/TKI. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  Mohammad  Fikri  Rizal  yang  menyimpulkan  bahwa  seorang  istri  yang mempunyai  profesi  tenaga  kerja  wanita  (TKW)  ternyata  memiliki  kecenderungan  untuk
6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XVI Putusnya Perkawinan [ Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Direktorat Pembinaan  Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001)].
7 ...macam-macam talak; (1) talak raj’i yaitu talak ke satu atau kedua, dimana suami berha ruju’ selama istri dalam masa iddah, (2) talak ba’in shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi  boleh  akad  nikah  baru  dengan  bekas  suaminya  meskipun  dalam iddah ,  (3)  talak ba’in  kubra adalah talak yang terjadi untuk kedua kalinya, talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak boleh dinikahi lagi  kecuali  pernikahan  itu  dilakukan  setelah  bekas  istri  menikah  dengan  orang  lain  kemudian terjadi  perceraian  ba’da  al  dukhul  dan  habis  iddah,  (4)  talak  sunny  adalah  talak  yang  dibolehkan, yaitu  talak  yang dijatuhkan oleh  istri  yang  sedang  suci  dan  tidak  dicampuri  dalam  waktu  suci  itu, dan  (5)  talak  bid’i  adalah  talak  yang  dilarang,  yaitu  talak  yang  dijatuhkan  pada  waktu  istri  dalam keadaan  suci  tapi  sudah  dicampuri  pada  waktu  suci  tersebut  (pasal  118  -    122  Inpres  No.1  tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam).
bercerai  semakin  tinggi . 8 Oleh  karena  itu, perlu  dilakukan  kajian  yang  lebih  mendalam terhadap problematika perceraian di kalangan TKW terutama untuk dapat dipahami faktor- faktor  pemicu  terjadinya  gugatan  cerai  yang  berujung  pada  perceraian  di  kalangan  TKW serta dampaknya bagi keluarga.

## B. Hakekat Perkawinan (Pernikahan) dalam Islam
Pernikahan dalam istilah agama disebut dengan nikah 9 pada hakekatnya bertujuan untuk  mewujudkan  suatu  kebahagiaan  hidup  berkeluarga  yang  diliputi  rasa  kasih  sayang dan  ketenteraman  dengan cara-cara  yang  diridloi  oleh  Allah. 10 Selain itu  pernikahan juga merupakan  salah  satu  perintah  agama,  bagi  mereka  yang  memiliki  kemampuan  fisik maupun  non  fisik. 11 Dari  sisi  kebutuhan  biologis  manusia,  maka  pernikahan  merupakan jalan yang aman dan sesuai dengan ajaran agama dalam menyalurkan kebutuhan seksual. 12
Perkawinan atau pernikahan dalam ajaran Agama Islam didasarkan pada dalil  Al- Quran  Surat  Ar  Ruum  Ayat  2  yangmana  menjelaskan  bahwa  manusia  diciptakan berpasangan (suami-isteri) serta kasih sayang diantara keduanya. 13 Kemudian dalam hadis riwayat  Turmudzi  yang  secara  spesifik  menjelaskan  bahwa  tujuan  pernikahan  adalah menjaga  kesucian  (perbuatan  zian).  Demikian  juga  Undang-undang  perkawinan  No.1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan  seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. 14 Dari  beberapa  pemaknaan tersebut,  maka  pernikahan  harus  menyatukan  dua  manusia  dalam  ikatan  atas  dasar  kasih sayang yang membawa kepada kemaslahatan bukan kemudlorotan.
Para ahli fiqh mendudukkan hukum pernikahan pada empat hukum yaitu:
8 Abdul Jamil and Fakhruddin, “Isu Dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat Di  Indramayu,” Harmoni :  Jurnal  Multikultural  &  Multireligius 14  (Mei-Agustus  2015):  138–59. 144 9 Pernikahan  secara  bahasa  merupakan  kata  serapan  dari  bahasa  arab  yaitu nakaha dan zawaja. Kata nakaha berarti  “berhimpun”,  dan zawaja berarti  “pasangan”.  Pernikahan  atau perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  1  merupakan  ikatan  lahir  batin antara  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
10 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  6th  ed. (Yogyakarta: Liberty, 2007). 8
11 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 7
12 Abdurrahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003). 11
13 Al-Qur’an, 30:21.
14 “Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan,” § Pasal 1 Ayat 1 (1974).
1) Wajib menikah  bagi  orang  yang  sudah  punya  calon  istri  atau  suami  dan  mampu
secara fisik, psikis dan material, seksual yang tinggi sehingga zina.
2) Sunnah ( Taathawu’) menikah  bagi  orang  yang  sudah  punya  calon  suami  maupun istri dan sudah mampu secara fisik namun masih bisa menahan diri dari zina,
3) Makruh /tidak  dianjurkan  menikah  bagi  orang  yang  sudah  punya  calon  suami maupun  istri,  namun  belum  mampu  secara  material.  Karenanya  ia  harus  mencari jalan keluar untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina misalnya dengan shaum dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT,
4) Haram menikah  bagi  mereka  yang  seandainya  menikah  akan  merugikan pasangannya serta tidak menjadi kemaslahatan. 15
Konsep  para  ahli  fiqih  di  atas  menginisiasi  munculnya  pembaruan  hukum  Islam merupakan  suatu  kebutuhan  untuk  merespon  tuntutan  masyarakat  yang  dari  zaman  ke zaman  semakin  kompleks  dan  rumit.  Tuntutan  tersebut  muncul  sebagai  akibat  dari perkembangan  dinamika  sosial,  pengaruh  globalisasi  serta  kemajuan  sains,  teknologi  dan bidang  informatika. 16 Berikut  secara  singkat  digambarkan  perkembangan  hukum  Islam (perkawinan) di berbagai negara:
1) Indonesia
Peraturan  perundang-undangan  di  tingkat  pemerintah  pusat,  antara  lain  dapat disebutkan sebagai berikut. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; PP No. 28  tahun 1977 tentang Perwakafan; UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Inpres No. 1 Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  mengatur  Perkawinan,  Waris  dan Wakaf;  UU  No.7 Tahun 1999 tentang Haji; UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat; UU No.  41  Tahun 2004  tentang  Wakaf;  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang  Bank  Indonesia  yang menugasi  BI  menyiapkan  peraturan  dan  fasilitas  penunjang  untuk  operasionalisasi  bank syariah. Peraturan yang berkaitan langsung dengan isu perempuan adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan dan  Inpres  No.  1  Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam yang  mengatur  Perkawinan,  Waris  dan  Wakaf.  Sekarang  sedang  dipersiapkan  RUU
15 “Pernikahan Dini,” Bina Sarana Informatika Oppicial (blog), Nopember 2006.
16 Mohamad  Ikrom,  “Syariat  Islam  Dalam  Perspektif  Gender  Dan  Hak  Asasi  Mansia (HAM),” Supremasi Hukum 2, no. 1 (June 2013). 183
Terapan  Bidang  Perkawinan  yang  secara  esensial  mengadopsi  materi  UU  Perkawinan dalam KHI, penambahan terbatas pada aspek sanksi hukumnya. 17

## 2) Turki
Rekonstruksi  pemikiran  Islam  tentang  perempuan  di  berbagai  negara  Islam membawa  kepada  lahirnya  hukum  keluarga  baru  yang  semakin  mengakomodasikan  hak- hak  perempuan.  Sejarah  Islam  mencatat  usaha-usaha  pembaruan  hukum  keluarga  mulai merebak  sejak  awal  abad  ke-20.1  Dimulai  dari  Turki  yang  pada  1917  melakukan pembaruan  hukum  perkawinan  dengan  membuat Qanun  Qarar  al-Huquq  al-'A'ilah al'Usmaniyyah atau Ottoman  Law  of  Family  Rights .  Isu  yang  menonjol  dalam  hukum keluarga Turki itu adalah larangan poligami secara mutlak. Menarik dicatat bahwa sampai tahun  1996  hanya  ada  lima  negara  di    Timur  Tengah  yang  belum  memperbarui  hukum keluarganya, yakni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain dan Oman. 18

## 3) Tunisia
Setelah  Turki,  menyusul  negara  Islam  Tunisia  melakukan    pembaruan  yang spektakuler  dalam  hukum  keluarga.  Pertama,  dalam  hal  adopsi  anak  menetapkan  bahwa anak  angkat  memperoleh  hak  dan  kewajiban  yang  sama  sebagaimana  anak  kandung. Kedua, keharusan perceraian di pengadilan. Ketiga, larangan poligami secara mutlak. 19

## 4) Syiria
Sementara  pembaruan  hukum  keluarga  di  Syria    terkait  dengan  syarat  usia menikah,  pertunangan,  poligami,  perceraian,  wasiat,  dan  warisan.    Isu  yang  unik  dalam hukum  Syria  adalah  pengaturan  tentang  selisih  umur  antara  kedua  calon  mempelai.  Jika perbedaan  usia  di  antara  mereka  terlalu  jauh,  pengadilan  dapat  melarang  perkawinan. Hukum  Islam  Syria  memberikan  hak  kepada  isteri  mengajukan gugatan  cerai kepada suaminya  disebabkan  kasus-kasus:  suami  menderita  penyakit  yang  dapat  menghalangi
17 Ikrom. 169
18 Dawoud El. Alami and Doreen Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World (Boston: Kluwer  Law International, 1996). 4-5 19 Ketentuan hukum ini memicu perdebatan serius di kalangan ulama, dan mayoritas ulama menolak  ketentuan  tersebut.  Meskipun  demikian,  pembaruan  hukum  keluarga  di  Tunisia  tetap dilakukan  dengan  berpegang  pada  prinsip  pembelaan  dan  pemberdayaan  kaum  perempuan. Larangan  poligami  ditegaskan  pada  pasal  18:  bahwa  beristeri  lebih  dari  satu  dilarang.  Siapa  saja yang  menikah  sebelum  perkawinan  pertamanya  benar-benar  berakhir,  akan  dikenakan  hukuman penjara  selama  satu  tahun  atau  denda  sebesar  240.000 malim atau  penjara  dan  denda  sekaligus. Lihat,  Tahir  Mahmood, Personal  Law  in Islamic  Countries:  History,  Text  and  Comparative (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987). 156
untuk  hidup  bersama,  penyakit  gila  dari  suami,  suami  meninggalkan isteri  atau  dipenjara lebih dari tiga tahun, suami dianggap gagal memberikan nafkah, dan penganiayaan suami terhadap isteri. 20

## 5) Yordania
Di  Yordania,  perkawinan  dilarang  jika  selisih  umur  di  antara  calon  suami-isteri lebih dari dua puluh tahun, kecuali ada izin khusus dari pengadilan. Tujuan kedua negara tersebut mengatur selisih umur di antara kedua calon mempelai adalah semata-mata untuk memproteksi  warganya  dari  tindakan  pemerasan  dan  eksploitasi.  Sebab,  perbedaan  umur yang begitu senjang mengandung potensi pemerasan dari satu pihak. 21

## C. Perceraian  dalam Kacamata Hukum Islam dan Hukum Indonesia
Perceraian atau pemutusan hubungan perkawinan, dalam fiqih Islam terdapat tiga metode  dan  istilah  yang  digunakan  yaitu;  cerai  talak  ( talak ),  gugat  cerai  ( khulu’ )  dan fasakh. 22 Menurut  Subekti  istilah  Perceraian  ialah  penghapusan  perkawinan  dengan putusan  Hakim,  atau  tuntutan  oleh  salah  satu  pihak  dalam  perkawinan  itu. 23 Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena Talak atau Gugatan Perceraian. 24
Undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang  perkawinan mengenal dua jenis gugatan perceraian, yakni :
1) Cerai  Talak,  yaitu  cerai  khusus  bagi  yang  beragama  islam,  di  mana  suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin  menjatuhkan  talak  kepada  istri,  berdasarkan  agama  Islam,  cerai  dapat dilakukan  oleh  suami  dengan  mengikrarkan  talak  kepada  istri,  namun  agar  sah secara  hukum  suami  mengajukan  permohonan  menjatuhkan  ikrar  talak  terhadap termohonan di hadapan pengadilan agama.
2) Cerai  Gugat,  yaitu  gugatan  cerai  yang  diajukan  oleh  istri  (penggugat)  terhadap suami  (tergugat)  kepada  pengadilan  agama  dan  berlaku  pula  pengajuan  gugatan
20 Ikrom,  “Syariat  Islam  Dalam  Perspektif  Gender  Dan  Hak  Asasi  Mansia  (HAM).”181- 182
21 Ikrom. 183
22 A.  Fatih  Syuhud,  “Hukum  Gugat  Cerai  Dalam  Islam,” Www.  Fatihsyuhud.net (blog), January 10, 2016.
23 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata , XXXI (Jakarta: PT. Intermasa, 2003). 42
24 Tim  Redaksi  Fokusmedia, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokusmedia, 2005). 38
terhadap  suami  oleh  istri  yang  beragama  non  islam  di  pengadilan  negeri.  Cerai gugat inilah yang mendominasi jenis perceraian. Berdasarkan data yang ada, cerai gugat di Indonesia mencapai 70% dari gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan agama. 25
Talak adalah  melepas  ikatan  atau  membatalkan  perjanjian.  Sedangkan Furqah artinya bercerai atau lawan dari berkumpul, kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh  sebagai  satu  istilah  yang  berarti  perceraian  antara  suami  dan  istri. 26 Adapun  dasar hukum yang menunjukkan bolehnya perceraian dalam Agama Islam adalah Surat At Talaq ayat 1 27 , Surat At Talaq ayat 2 28 , dan Surat Al Baqarah ayat 231 29 . Dapat dipahami bahwa perceraian  diperbolehkan  oleh  agama,  tetapi  pelaksanaannya  harus  didasari  oleh  alasan yang kuat, dan merupakan jalan teakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain  yang diusahakan sebelumnya tetap tidak  bisa mengembalikan  keutuhan  hidup  rumah tangga  suami-istri,  maka  Allah  SWT  menyediakan  sebuah  solusi  atau  semacam  pintu darurat  untuk  digunakan  dalam  kondisi  tertentu  dan  terakhir,  ketika  tidak  ada  harapan untuk  memperbaiki  dan  meneruskan  ikatan  perkawinan  dan  setelah  melalui  tahapan- tahapan  perbaikan  yang  dilakukan  sendiri  oleh  masing-masing  suami  istri,  keluarga,
25 Adi Bahari, Prosedur Gugatan Cerai Dan Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012). 17 26 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan . 103 27 “hai  Nabi,  apabila  kamu  menceraikan  isteri-isterimu  maka  hendaklah  kamu  ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu kelarkan mereka dari rumah mereka dan  janganlah  mereka  (diizinkan)  ke  luar  kecuali  mereka  mengerjakan  perbuatan  keji  yang terang,itulah  hukum-hukum  Allah  dan  barangsiapa  melanggar  hukum-hukum  Allah,  maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.
28 “apabila  mereka  telah  mendekati  akhir  iddahnya,  maka  rujukilah  mereka  dengan  baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan sua orang saksi yang adil di antara kamu  dan  hendaklah  kamu  tegakkan  kesaksian  itu  karena  Allah.  Demikianlah  diberi  pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” 28 29 “Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  mereka  mendekati  akhir  iddahnya,  maka rujukilah  mereka  dengan  cara  yang  ma’ruf,  atau ceraikanlah  mereka  dengan  cara  yang  ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah hikmat Allah kepadamu  yaitu  Al  Kitab  dan  Al  Hikmah  (As  Sunnah).  Allah  memberi  pengajaran  kepadamu dengan  apa  yang diturunkan-Nya  itu.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah  serta  ketahuilah  bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”
sampai  ke  Pangadilan,  solusi  ini  dapat  dibenarkan  apabila  dalam  keadaan  terpaksa  dan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu. 30
Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, hukum asal dari talak adalah makruh. 31
Dalam  ilmu  ushul  fiqh,  makruh  merupakan  perintah  syar’i  kepada mukallaf agar  tidak melakukan  suatu  perbuatan  dengan  larangan  yang  jelas  lantaran sighatnya menunjukkan hal  tersebut.  Artinya,  perbuatan  yang  makruh  bila  dikerjakan,  pelakunya  tidak mendapatkan  siksa,  namun  kadang-kadang  tercela. 32 Secara  berbeda  Syuyuthi  Thalib., pakar Hukum Islam Indonesia berpandangan bahwa: Asal hukum talak itu adalah haram .
Kemudian  karena illatnya maka  hukum  talak  itu  menjadi halal atau mubah (boleh).  Al- Qur’an secarang berulang kali menyebut kata-kata talak  dengan pembatasan-pembatasan. Dengan  demikian  ternyata  menurut  al-Qur’an  yang  boleh  melakukan  talak,  apabila terdapat sebab yang menghalalkan. 33
Hukum  talak  pada  dasarnya  dibagi  dalam  lima  bentuk  sesuai  dengan  kondisi mengapa talak itu perlu dilakukan atau bahkan tidak dilakukan. Adapun hukum dari talak adalah sebagai berikut:
1) Wajib ,  yaitu  apabila  terjadi syiqaq (pertengkaran)  antara  kedua  suami  istri,
kemudian diutus dua orang hakam (pendamai) tetapi kedua hakam itu gagal dalam usahanya  dan  tidak  ada  jalan  lain  selain  bercerai,  maka  ketika  itu  wajib menjatuhkan talak.
2) Makruh/haram , yaitu menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab musababnya.
3) Mubah (boleh ) ,  yaitu  ketika  ada  suatu  kebutuhan,  seperti  kurang  baik  pergaulan dengan istrinya.
4) Sunat , yaitu jika istri tidak menjaga kehormatannya dan telah diberi nasehat tetapi
tidak diacuhkannya.
30 Muhammad Bagir, Fiqh Praktis (Bandung: Mizan, 2002). 138 31 Abdurrahman  Al-Jaziri, Merajut  Kehidupan  Pasca  Pernikahan (Jakarta:  Wahyu  Press, 2003). 312
32 Abdul  Wahab  Khallaf, Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam,  Terj.  M.  Tolcha  Mansoer,  Et.al , Juz 1 (Bandung: Risalah, 1985). 175-176
33 Syuyuthi Thalib, Hukum Kekeluargaan Di Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam , 5th ed. (Jakarta: UI Press, 1986). 100
5) Haram ,  yaitu  menjatuhkan  talak  ketika  istri  dalam  keadaan  haid  atau  dalam keadaan suci, tetapi boleh dicampuri. 34
Talak pada dasarnya merupakan hak suami, sehingga ikrar talak hanya dilakukan oleh suami atau  pengganti atau  wakilnya, tetapi  dia  tidak  boleh melakukan  dengan  tanpa pertimbangan  yang  matang. 35 Oleh  karenanya,  talak  tidak  dapat  dilakukan  tanpa  alasan yang  benar  atau  didasari  faktor-faktor  yang  menguatkannya.    Adapun  alasan  yang  dapat digunakan  untuk  mengajukan  gugatan  perceraian,  diatur  dalam  pasal  39  ayat  2  beserta penjelasannya  dan  dipertegas  lagi  dalam  pasal  19  P.P.  No.9/1975,  yang  pada  dasarnya adalah sebagai berikut:
1) Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi,  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2) Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  dua  tahun  berturut-turut  tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
3) Salah  satu  pihak  mendapatkan  hukuman  selama  lima  tahun  atau  hukuman  yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4) Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan pihak lain.
5) Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
6) Antara  suami  istri  terus  menerus  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  dan  tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga. 36
Berdasarkan  pada  penjelasan  di  atas  maka  percerian  atau  talak  merupakan  hak suami  dengan  ketentuan  atau  alasan-alasan  yang  dibenarkan  sesuai  ajaran  agama.  Meski demikian, pihak istri juga berhak melakukan gugatan perceraian kepada pihak suami atau yang  disebut  dengan khulu’ 37 , yang  pada  dasarnya  merupakan  sebuah  kesepakatan
34 Mahmud  Yunus, Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam ,  5th  ed.  (Jakarta:  PT.  Hidakarya Agung, 1974). 113
35 Makinuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Perceraian Di Indonesia” 13, no. 1 (June 2010). 258
36 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan . 129 37 khulu’ menurut ahli fikih adalah permintaan isteri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran ’iwadh , berupa uang atau barang kepada suami  dari  pihak  isteri  sebagai  imbalan  penjatuhan talak nya.  (dalam  Abu  Mansur, Lisan  el-Arab
perceraian antara suami isteri atas permintaan isteri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang  diserahkan  kepada  suami.  Kata  Khulu’  sendiri  disebutkan  dalam  misalnya  QS.  Al- Baqarah ayat 229 sebagai berikut:
Artinya: Talak (yang dapat di rujuk) dua kali, setelah itu dapat rujuk lagi dengan cara  yang  ma’ruf  atau  menceraikan  dengan  cara  yang  baik.  Tidak  halal  bagi  kamu mengambil  kembali  sesuatu  dari  yang  telah  kamu  berikan  kepada  mereka,  kecuali  kalau keduanya  khawatir  tidak  akan  menjalankan  hukum-hukum  Allah.  Jika  kamu  khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah  hukum-hukum  Allah,  maka  janganlah  kamu  melanggarnya.  Barang  siapa  yang melanggar hukum-hukum Allah maka itulah orang-orang yang dzalim. 38
Hukum dibolehkannya khulu’ dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan  hak  talaknya,  dan  menyadarkan  suami  bahwa  isteri  pun  mempunyai  hak  sama untuk mengakhiri perkawinan. 39
Imam Nawawi berpandangan bahwa hukum asal dari khulu’ adalah boleh menurut ijma’ para  ulama.  Baik  tebusannya  berupa  seluruh mahar atau  sebagian mahar atau  harta lain yang lebih sedikit atau lebih banyak. Sedangkan al-Jaziri secara lebih rinci membagi hukum khulu’ menjadi empat:
1) Boleh , apabila diperlukan
2) Wajib , apabila suami tidak mampu memberikan nafkah
3) Haram , apabila menimbulkan kedzaliman pada isteri dan anak
4) Makruh , hukum asalnya menurut sebagian ulama. 40
Khulu’ sebagaimana  talak  dapat  dilakukan  secara  langsung  antara  suami  isteri tanpa melibatkan hakim dan pengadilan agama. Seperti dikatakan Imam Nawawi 41 bahwa khulu’ dapat dilakukan tanpa hakim karena merupakan pemutusan akad dengan saling suka rela  yang  bertujuan  untuk  menolak  kemudharatan.  Artinya  apabila  isteri  tidak  membenci suami, akan tetapi keduanya sepakat untuk khulu’ tanpa sebab maka itupun diperbolehkan.
(Kairo: Daar el-Hadist, 2003), 182. Yang dikutip dari Darmiko Suhendra, “Khulu’ Dalam Persfektif Hukum Islam,” Jurnal Asy-Syar’iyyah 1, no. 1 (June 2016): 219 – 233. 221)
38 Al-Qur’an, 2: 229.
39 Darmiko Suhendra, “Khulu’ Dalam Persfektif Hukum Islam,” Jurnal Asy-Syar’iyyah 1, no. 1 (June 2016): 219 – 233. 221
40 Al Jaziri, “Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba’ah” (IV/186, n.d.).
41 “Al Majmuk Syarh Al Muhadzab” (XVII/13, n.d.).
Dalam  prakteknya  di  Indonesia khulu’ diajukan  kepada  lembaga  pengadilan (Pengadilan  Agama)  yang  dibentuk  oleh  pemerintah.  Artinya  suatu  gugatan  perceraian akan  diakui  negara  dan  akan  memiliki  kekuatan  legal  formal  apabila  dilakukan  di Pengadilan Agama dan diputuskan oleh seorang hakim. Hal ini termuat dalam (Pasal 1 Bab I  Ketentuan  Umum  PP  No.9/1975  tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan). 42 Khulu’ yang diajukan melalui lembaga pengadilan harus memenuhi syarat- syarat antara lain:
1) Suami berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya
2) Suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada ijin atau alasan yang jelas. artinya suami meninggalkan isteri dengan sadar dan sengaja
3) Suami  di  hukum  penjara  selama  5  tahun  atau  lebih  setelah  perkawinan dilangsungkan
4) Suami bertindak kejam dan suka menganiaya isteri
5) Suami  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami  karena  cacat  badan atau penyakit yang dideritanya.
6) Terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  tanpa  kemungkinan  untuk rukun kembali
7) Suami melanggar taklik talak yang di ucapkan saat ijab-qobul
8) Suami  beralih  agama  atau murtad  yang  mengakibatkan  ketidakharmonisan  dalam keluarga
Pengajuan khulu’ di  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  9  tahun 1975  pada  pasal  19  dimana  gugatan  harus  didasarkan  pada  alasan-alasan  terjadinya perceraian  yang  tidak  lain  memiliki  kesamaan  dengan  poin-poin  yang  disebutkan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Adapun  alasan-alasan  yang  membolehkan  isteri mengajukan tuntutan cerai gugat ke Pengadilan Agama antara lain:
1. Suami Cacat atau Aib
Abu  Hanifah  menyebutkan  karena  kelaminnya  buntu  dan  lemah  syahwat.  Imam Syafi’i dan Imam Maliki menambahkan cacat lainnya berupa gila, lepra, kusta dan
42 “Pernikahan, Talak  Dan Rujuk  Dalam Islam,” www.segores-Info.blogspot.com (blog),
January 11, 2016.
kemaluannya sempit. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal menambahkan dengan banci. 43

## 2. Suami Tidak Memberi Nafkah
Adapun  yang  dimaksud  tidak  sanggup  memberi  nafkah  yaitu  suami  sama  sekali tidak  sanggup  memberikan  sesuatu  kepada  isteri  karena  tidak  mempunyai  harta benda berupa apapun juga. Dalam hal ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad boleh menceraikan suami istri karena tidak ada nafkah dengan syarat harus dengan keputusan Hakim atau gugatan isterinya. 44

## 3. Suami Dipenjara
Isteri dapat menuntut cerai jika suami menjalani hukuman penjara, dan karenanya istri  menjadi  terancam  bahaya  mengingat  jauh  dari  suami.  Menurut  Imam  Malik apabila seseorang dengan keputusan Hakim mendapat hukuman penjara selama 3 tahun  atau  lebih,  kemudian  isteri  mengajukan  gugatan  untuk  mengajukan  cerai, maka  jika  tuntutan  istri  itu  benar,  Hakim  boleh  menjatuhkan  talak  dengan  talak ba’in.  Tetapi  Imam  Ahmad  menggagapnya  fasakh.  Ibnu  Taimiyah  berkata  begitu pula isteri yang suaminya tertawan, dipenjara, dan lain sebagainya. Di mana isteri tidak dapat berhubungan badan dengan suaminya, hal ini sama dengan  isteri yang hilang. 45
Praktek  pengajuan  gugatan  cerai  ( khulu’ )  diatur  dalam  Undang-Undang  No.1 Tahun 1974 yang secara jelas menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah Hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat  kecuali  isteri  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  tanpa  seizin  suami. 46
Artinya dimungkinkan proses pengajuan gugatan cerai dilakukan langsung atau diwakilkan kepada  pengacara,  seperti  dalam  kasus  gugat  cerai  dikalangan  Tenaga  Kerja  Wanita (TKW) luar negeri.
43 Sayyid Syabiq, Fiqih Sunnah VIII (Bandung: PT Al Ma’arif, 1990). 109
44 Umar Said, Hukum Islam (Surabaya: Cempaka, 1990). 263
45 Syabiq, Fiqih Sunnah VIII . 96
46 Undang-Undang    Republik  Indonesia  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan Kompilasi  Hukum  Islam  Serta Perpu  Tahun  2009  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji (Surabaya: Kesindo Utama, 2012). 235

## D. Faktor-faktor  Pemicu  Gugatan  Cerai  di  Kalangan  TKW  Asia  Timur  Asal Kabupaten Ponorogo
Provinsi  Jawa  Timur  merupakan  salah  satu  penyumbang  Tenaga  Kerja  Indonesia (TKI) terbesar ke tiga setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dalam data yang dirilis BPS Kabupaten  Ponorogo,  menunjukkan  bahwa  jumlah  TKI  laki-laki  pada  tahun  2016 sebanyak 1240 dan wanita sebanyak 3.662 orang, sehingga total TKI tahun 2016 sebanyak 4902.    Jumlah  tersebut  mengalami  peningkatan  179  orang  pada  tahun  2016  jika dibandingkan  tahun  2015  (4723  orang). 47 Berdasarkan  data  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  mayoritas  tenaga  kerja  Indonesia  yang  berasal  dari  Kabupaten  Ponorogo  di dominasi  oleh  kaum  perempuan.  Kondisi  tersebut  disinyalir  disebabkan  oleh  sulitnya lapangan pekerjaan serta minimnya upah pekerja (buruh) di Kabupaten Ponorogo.
Sebaran  TKI  asal  Kabupaten  Ponorogo  tertinggi  berada  di  negara  Taiwan  tahun 2015  sebanyak  2.798  orang  (terdiri  dari  Wanita=2.013    dan  Laki-laki=785)  mengalami peningkatan  menjadi  3.016  orang  (terdiri  dari  Wanita=  2.009  dan  Laki-laki=1.007)  pada tahun  2016.  Berdasaekan  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  terjadi  peningkatan  jumlah TKI  baik  laki-laki  maupun  perempuan  di  negara  Taiwan.  Artinya  negara  Taiwan merupakan negara sangat menarik bagi TKI.
Basarnya  jumlah  TKI  yang  didominasi  kaum  perempuan  (TKW)  seakan berbanding lurus dengan perceraian di Kabupaten Ponrogo. Data terkait perceraian TKW pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar 40 persen (dari total keseluruhan kasus), dan setiap bulan selalu ada perkara yang masuk dari Taiwan dan Hongkong. Hingga September 2016,  kasus  perceraian  secara  keseluruhan  di  Ponorogo  mencapai  1.670  dengan  rincian cerai  gugat  1.137  kasus  dan  cerai  talak  533  kasus.  Sedangkan  pada  2014  terdapat  2091 kasus  perxeraian,  dengan  rincian  cerai  gugat  1399  kasus  dan  cerai  talak  692  kasus. ementara pada 2015 terdapat 2015 kasus dengan rincian cerai gugat 1397 kasus dan cerai talak  618  kasus. 48 Adapun  total  kasus  yang  ada  di  Ponorogo  berdasarkan  data  yang dipublikasi di http://perkaranet.pta-surabaya.go.id sebanyak 99 kasus dari 777 kasus yang tercatat hingga bulan Juli 2017.
47 BPS  Kabupaten  Ponorogo, Kabupaten  Ponorogo  Dalam  Angka  2017 (Ponorogo:  CV. Azka Putra Pratama, 2017). 67
48 “Setiap Bulan, Ada TKW Ponorogo Di Taiwan Dan Hongkong Gugat Cerai Suami.”
Gugat  cerai  dikalangan  TKW  Asia  Timur  asal  Kabupaten  Ponorogo  pada  sisi proses  pada  umumnya  diwakilkan  pada  advokat  (pengacara)  yang  mengurusnya  di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. 49 Namun ada juga penggugat (NK) dalam proses pengajuan  gugatan  meskipun  telah  diwakilkan  kepada  advokat  akan  tetapi  yang bersangkutan juga hadir dengan mengajukan cuti kepada majikannya di luar negeri. 50 Sigit Ihsan  Wibowo  salah  satu  pengacara  menyebutkan  sampai  bulan  Juni  tahun  2017  ia menangani 150 kasus perceraian TKW (tdiak hanya di Ponorogo). 51
Banyaknya  kasus  tersebut  bukan  berarti  tanpa  ada  penanganan  atau  upaya mediasi 52 oleh  pihak  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Ponorogo  untuk  memulihkan kembali  kehidupan  rumah  tangga  mereka  (TKW).  Namun  upaya  pendamaian (mediasi)  yang  dilakukan  oleh  pihak  PA  hampir  99%  tidak  berhasil,  sebagaimana diungkapkan  oleh  Bapak  Hadi  Wasito,  Wakil  Panitera  PA  Kab.  Ponorogo. Dimana  rendahnya  keberhasilan  mediasi  dalam  proses  gugatan  cerai  tersebut salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah  tidak  hadirnya  penggugat  yang  dalam  hal ini  diwakilakan  kepada  pengacara 53 .  Sebagaimana  disampaikan  oleh  Hadi  Wasito ,Wakil Panitera PA Ponorogo:
”Ada  akan  tetapi  prosentasenya  sangat  kecil  soalnya  biasanya  kalau  yang membawa  perkaranya  ke  PA  itu  masalahnya  sudah  sangat  rumit  sehingga  susah untuk  berdamai.  Kalau  masalahnya  cuma ukur-ukur (sederhana)  biasanya  masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai diajukan ke PA.” 54
Lebih lanjut, dalam proses mediasi antara pihak penggugat dan tergugat, kehadiran pihak tergugat diwakilkan dengan surat kuasa (dikuasakan kepada pihak lain/ Pengacara).
49 Sofwandi, wawancara, July 3, 2017. Bpk. Sofwandi (Humas PA Ponorogo/ Hakim): ”… Untuk masalah gugatan biasanya diwakilkan oleh kuasa hukum….”
50 Nikmatul Khoiriyah, wawancara, June 15, 2017.
51 Sigit Ihsan Wibowo, wawancara, June 15, 2017.
52 Kebijakan  tentang  mediasi  perceraian    mengalami    beberapa  kali  perubahan    terutama terkait  wewenang untuk melakukan mediasi perceraian. Jika sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  proses  mediasi  dilakukan  oleh  KUA  dan  Badan Penasehatan,  Pembinaan,  dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4),  maka  setelah  berlakunya  UU Perkawinan  proses  mediasi  dilakukan  oleh  Pengadilan  Agama  yang  saat  itu  masih  di  bawah Kementerian Agama dan BP4. Kemudian, setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, maka mediasi erceraian  itu tetap dilakukan oleh Pengadilan Agama namun berada di  bawah MA, dimana proses mediasi  dijembatani  oleh  seorang  hakim  yang  ditunjuk  oleh  Pengadilan  Agama  tersebut.  Namun demikian,  berdasarkan  PERMA  No  1  Tahun  2008  tentang Prosedur  Mediasi,  BP4  tetap dilibatkan dalam proses mediasi pasangan yang mengajukan perceraian ke PA.
53 Hadi Wasito, wawancara, July 5, 2017.
54 Wasito.
Sehingga  prosentase  terjadinya  rujuk  sangat  kecil  atau  dapat  dikatakan  semua  berakhir dengan  perceraian. 55 artinya  kebanyakan  mediasi  untuk  menyatukan  kembali  gagal didapat. 56
Alasan  ekonomi  pada  dasarnya  merupakan  alasan  awal  seorang  TKW memutuskan  untuk  bekerja  di  Luar  Negeri,  namun  alasan  tersebut  kemudian dijadikan  alasan  kebanyakan  mereka  (TKW)  untuk  menggugat    cerai  suaminya. Alasan  suami  tidak  memberi  nafkah  menjadi  alasan  TKW  untuk  mengajukan gugatan.  Hal  tersebut  pada  dasarnya  sesuai  dengan  PP  No.  9  tahun  1975  pada pasal  19,  yang  menegaskan  bahwa  alasan-alasan  yang  dibolehkan  seseorang untuk  mengajukan  gugatan  cerai  antara  lain:  (1)  Suami  Cacat  Atau  Aib,  (2)  Suami Tidak Memberi Nafkah, dan (3) Suami dipenjara. 57
Adapun  alasan  pegajuan  gugatan  cerai  yang  dilakukan  oleh  TKW  diantaranya sebagai berikut:
1) Suami melakukan perzinaan, pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
Kondisi  suami  yang  melakukan  perbuatan  seperti  pemabuk,  main  perempuan, berjudi  dan  lain  sebagainya  bahkan  dilakukan  dengan  menggunakan  uang  hasil jerih  payah  seorang  isteri  menjadi  alasan  kuat  seorang  isteri  (TKW)  mengajukan gugatan  ke  Pengadilan  Agama.  Sejalan  dengan  informasi  yang  disampaikan  oleh Bapak  Sigit  bahwa:  “…suami  tidak  amanah  sehingga  berapapun  uang  yang  di kirim  isterinya  habis  untuk  jajan,  main  judi  bahkan  ada  yang  di  buat  untuk  main perempuan.” 58 Pernyataan  tersebut  diperkuat  oleh  Bpk.  Sunyoto,  orang  tua penggugat  bahwasannya  uang  yang  ditransfer  oleh  isteri  tidak  dimanfaatkan semestinya  oleh  suami  di  rumah. 59 Senada  dengan  pernyataan  tersebut  Bapak Sofwandi,  Hakim  PA  menyatakan  bahwa  “…uang  hasil  kiriman  isterinya  habis buat hal-hal yang tidak baik. Misalnya buat berjudi, buat sabung ayam bahkan buat
55 Abdullah Shofwandi, wawancara, July 3, 2017.
56 Wasito, wawancara.
57 ”alasannya  macam-macam,  tapi  yang  paling  banyak  adalah  tetap  alasan  ekonomi. Termasuk  juga  kalau  yang  mengajukan  gugatan  itu  pihak  isteri  karena  suami  kurang  tanggung jawab.  Tapi  yang  paling  banyak  tetap  ekonomi”.  (wawancara  dengan  bapak  Hadi  Wasito,  5  Juli 2017)
58 Wibowo, wawancara.
59 Sunyoto, interview, June 15, 2017.
main  perempuan.”  Kondisi  yang  demikian  ini  disebut  oleh  beberpa  informan sebagai ketidak amanahan seorang suami.
2) Suami meninggalkan pihak isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
Suami  yang  menghilang  (tidak  dapat  diketahui  tempatnya  dan  tidak  dapat dihubungi)  dengan  kepergian  isteri menjadi  TKW  juga  menjadi  alasan  pengajuan gugatan  cerai  ke  Pengadilan  Agama.  Sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh Nikmatul Khoiriyah, TKW:
“..Awal-awalipun  kesah  kulo  kirim  arto,  cirose  damel  modal  bisnis  kalian koncone.  Kinten-kinten  sak  suwene  setunggal tahun. Terakhir telpon, garwo kulo nyuwun  arto  damel  kuliah.  Alasane  bisnis  kalih  koncone  terus  diapusi,  akhire mutusaken  badhe  kuliah.  Terus  kulo  kirim,  bar  niku  langsung  putus  komunikasi. Hpne  mboten  saget  dihubungi.  Sampek  sak  niki.  Akhire  kulo  mutusne  nggugat cera i.”  (awal  bekerja  saya  kirim  uang,  katanya  untuk  modal  bisnis  dengan temennya.  Kira-kira  selama  satu  tahun.  Terakhir  telepon,  suami  saya  minta  uang untuk  kuliah.  Alasannya  bisnis  dengan  temannya  ditipu,  akhirnya  memutuskan untuk kuliah. Lalu saya kirim, setelah itu langsung putus komunikasi. HPnya tidak bisa dihubungi. Akhirnya saya memutuskan menggugat”). 60
3) Ketidak  harmonisan  (suami  dan  isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga). Ketidak  harmonisan  menjadi  salah  satu  alasan  yang  dapat  digunakan  penggugat untuk  melegalkan  gugatannya.  Hal  ini  secara  implisit  disampiakan  beberapa informan dan bahkan secara tegas didukung oleh fakta bahwa hampir semua kasus gugatan  cerai  TKW  berujung  pada  putusan  cerai  atau  dengan  kata  lain  tidak berhasil  dilakukan  mediasi.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  disampiakan  Bapak Hadi Wasito, Wakil Panitera  bahwa: “…masalahnya sudah sangat rumit sehingga susah  untuk  berdamai.  Kalau  masalahnya  cuma ukur-ukur (sederhana)  biasanya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak sampai diajukan ke PA. 61
Fakta  di  atas  jelas  menunjukkan  bahwa  tidak  lagi  ada  harapan  untuk mempertahankan  rumah  tangga.  Kondisi  tersebut  seperti  yang  dilami  oleh  Bapak Sutrisno  (tergugat)  digugat  cerai  isterinya  yang  menurutnya  tanpa  alasan  yang jelas. Tentang hal ini ia menceritakan sebagai berikut:
60 Nikmatul Khoiriyah, wawancara.
61 Wasito, wawancara.
“Di  bulan  pertama  komunikasi  masih  baik  tapi  lama  kelamaan  isteri  saya  jarang menghubungi  saya  bahkan  akhirnya  sama  sekali  tidak  berkomunikasi.  Saya  di rumah  masih  kerja seperti biasa  karena  harus  membiayai  anak  serta  mertua  saya. Karena  saya  masih  tinggal  di  rumah  mertua  saya.  Saya  tidak  pernah  menerima kiriman  uang  dari  hasil  kerja  isteri  saya  menjadi  TKW.  Setelah  berjalan  hampir empat tahun , isteri saya pulang dan tiba tiba saya diusir dari rumah mertua saya. Saya tanyakan apa kesalahan saya, isteri saya tidak menjawab. Intinya isteri saya minta  cerai.  Padahal  selama  pernikahan  ini,  saya  sudah  semaksimal  mungkin mencari  nafkah  untuk  mencukupi  kebutuhan  kami.  Sayangnya  isteri  saya  tidak pernah menghargai usaha saya. Makanya ketika saya tanya apa kesalahan saya, dia tidak bisa menjawabnya.” 62
Alasan-alasan  dalam  melakukan  gugatan  cerai  di  atas  pada  hakekatnya  didasari oleh faktor-faktor penyebab (pemicu) sebagai berikut:
1) Faktor Ekonomi
Mayoritas  informan  menyatakan  bahwa  ekonomi  merupakan  faktor  utama yang  dijadikan  alasan  pengajuan  gugatan  perceraian.  Kondisi  ekonomi  yang  sulit membuat  seorang  suami  tidak  mampu  memberikan  nafkah  secara  baik. 63 Alasan kondisi  ekonomi 64 yang  mendasari  gugatan  perceraian  antara  lain:  suami  tidak bertanggung  jawab  terhadap  ekonomi  keluarga, 65 dan  penghasilan  suami  tidak mencukupi  (pas-pasan). 66 Fakta  lain  menunjukkan  bahwa  mayoritas  dari  TKW maupun  keluarga  mereka  berasal  dari  kelas  menengah  bawah  atau  bahkan  dapat dikatakan dari golongan ekonomi bawah.
2) Faktor Perselingkuhan
Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan,  mayoritas  informan  menjadikan ekonomi  sebagai  alasan  dalam  melakukan  gugatan  cerai.  Hal  ini  sebagai  alasan
62 Sutrisno, wawancara, June 21, 2017.
63 Sigit  Ikhsan  Wibowo: “..Karena  suami  mereka  tidak  bertanggung  jawab  secara ekonomi,  dalam  artian  ada    yang  suaminya  tidak  bekerja  dan  ada  pula  yang  suaminya  tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. (Sigit Ihsan Wibowo, Wawancara , Ponorogo, 15 Juni 2017) 64 Hadi Wasito (Wakil Panitera PA Ponorogo): “..Macam-macam, tapi yang paling banyak adalah  tetap  alasan  ekonomi.  Termasuk  juga  kalau  yang  mengajukan  gugatan  itu  pihak  isteri karena  suami  kurang  tanggung  jawab.  Tapi  yang  paling  banyak  tetap  ekonomi.” Wawancara , Ponorogo, 5 Juli 2017.
65 Sutrisno: “..Karena  isteri  saya  merasa  penghasilan  saya tidak  mencukupi.  Saya  hanya seorang pekerja kasar dengan penghasilan 40 ribu rupiah perhari. Sementara isteri saya meminta uang belanja sebesar 50 ribu perharinya. Memang sejak menikah isteri saya selalu menuntut lebih kepada  saya,  mungkin  itu  yang  menjadi alasan dia  menjadi  TKW.  Tetapi  saya  rasa  itu  pula  yang menjadi awal isteri saya membangkang.” (Sutrisno, Wawancara , Ponorogo, 21 Juni 2017).
66 Abdullah Shofwandi, Wawancar, Ponorogo, 3 Juli 2017.
awal  seoarang  isteri  pergi  ke  luar  negeri  utuk  menjadi  TKW.  Namun  alasan tersbut  berkembang  ke  arah  negatif  seperti  perselingkuhan. 67 Perselingkuhan yang  terjadi  tidak  hanya  dari  pihak  laki-laki  namun  terkadang  dari  pihak  wanita yang  selingkuh.  Fakta  mengatakan  bahwa  ketika  suaminya  di  kampung  tidak bekerja,  akhirnya  para  TKW  lebih  memilih  mencari  pasangan  di  luar  negeri (Tenaga  Kerja  Indonesia  Laki-laki). 68 Berdasarkan  pada  informasi  lapangan, kondisi perselingkuhan menjadi faktor yang menyebabkan seorang isteri menggugat  suaminya.  Perselingkuhan  tersebut  bisa  jadi  dari  pihak  suami  atau  dari pihak isteri sendiri.
3) Faktor Lingkungan/ Pergaulan/Gaya Hidup
Faktor  lingkungan  tempat  TKW  bekerja  ternyata  juga  menjadi  penyebab meraka  mengajukan  gugatan    perceraian.  Dimana  kondisi  TKW  yang  diberikan waktu libur
oleh majikannya dimanfaatkan mereka untuk berlibur/berbelanja/berkumpul,  sehingga  secara  tidak  langsung  kondisi  psikologis mereka  terpengaruhi  oleh  gaya  hidup  modern  seperti  di  Hongkong.  Dimana Hongkong sendiri merupakan kota megapolitan dunia. 69
Selain  pengaruh  gaya  hidup  kota  besar,  problem  pergaulan  yang  salah juga  menyebabkan  keretakan  rumah  tangga  TKW.  Dimana  kebiasaan  berkumpul, misalnya  di  aloon-aloon  pada  hari  minggu  memberikan  pengaruh  pola  pikir  TKW dalam  memandang  kehidupan  berumah  tangga.  Rasa  ego  yang  dibangun  dalam komunitas  sosial  TKW  tersebut  dimaan  mereka  mampu  bahkan  lebih  menghidupi dirinya  dan  keluarganya.  Sehingga  terjadi  pergeseran  nilai.  Hal  ini  disampaikan oleh Bpk. Abdullah Sofwandi, Humas PA Ponorogo:
67 Abdulah Shofwandi (Hakim PA Kab. Ponorogo), “Setiap Bulan, Ada TKW Ponorogo di Taiwan  dan  Hongkong  Gugat  Cerai  Suami,  Ini  Penyebabnya…”  31  Oktober  2016,  diakses  dari http://www.tribunnews.com tanggal 12 Juni 2017 68 "…Kadang  ada  yang  ditinggal  selingkuh  suami  di  kampung.  Atau  yang  di  sana  (TKW) sudah dapat gandengan, lalu cari-cari alasan. Ya, itu manusiawi," kata Abdullah Shofwandi Hakim PA  Ponorogo… “ Abdulah  Shofwandi  (Hakim  PA  Kab.  Ponorogo),  “Setiap  Bulan,  Ada  TKW Ponorogo  di  Taiwan  dan  Hongkong  Gugat  Cerai  Suami,  Ini  Penyebabnya…”  31  Oktober  2016, diakses dari http://www.tribunnews.com tanggal 12 Juni 2017
69 “…tidak  jarang  isterinya  (TKW)  itu  sendiri  yang  berulah.  Karena  pergaulan  di Hongkong  yang  heterogen.  Mereka  bertemu  teman-teman  yang  baru  sehingga  terpengauh  dalam pergaulan  mereka.  Misalnya  jalan-jalan,  dugem,  ke  diskotik.”  Sigit  Ihsan  Wibowo, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2017.
“Di  samping  itu  juga  orang  ketiga  baik  dari  pihak  penggugat  itu  sendiri maupun  dari  pihak  tergugat.  Ada  juga  masalah  pergaulan  baik  pihak  laki- laki  maupun  pihak  perempuan.  Misalnya  di  Hongkong  itu  setiap  hari  sabtu kalau  gak  minggu  ada  semacam  berlibur  dengan  berkumpul  di  taman  atau semacam  aloon-aloon.  Di  situ  saling  bertemu  sesama  TKW  asal  Indonesia bahkan  bisa  bertemu  sesama  orang  Jawa  Timur  atau  bahkan  sesama  orang Ponorogo. Hal itu bisa berdampak positif dan juga negatif.” 70
Lingkungan  sosial  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menyebabkan seseorang melakukan perselingkuhan. Kondisi hubungan jarak jauh yang dilakukan TKW menjadikannya melakukan perilaku-perilaku yang tidak terkontrol,  sehingga  terjadi  perselingkuhan.  Dampak  pergaulan  yang  salah  dan kematangan  berumah  tangga  menjadi  sangat  krusial  guna  menjaga  harmonisasi keluarga.
4) Faktor Pendidikan
Pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang  memepengaruhi popla  pikir  seseorang  dalam  bertindak  dan  berperilaku.  Pendidikan  TKW  maupun keluarganya  (orang  tuanya)  yang  tergelong  rendah  menjadi  faktor  yang  juga mendorong  gugatan  perceraian. 71 Hal  tersebut  didukung  oleh  data  yang  dirilis oleh  BNP2TKI  bahwa  mayoritas  TKI  per  Januari  2017  berpendidikan  SMP (40,59%),  selanjutnya  SMU  (30,82%),  SD  (26,73%).  TKI  yang  berpendidikan Diploma (1,38%), Sarjana (0,47%) dan Pascasarjana menempati peringkat terendah dengan 0,01%.
5) Faktor Komunikasi
Terjadinya  gugatan  cerai  pada  kalangan  TKW  disebabkan  juga  oleh faktor  komunikasi  yang  tidak  berjalan  lancar.  Hubungan  jarak  jauh  ( long  distance relationship/LDR ) antara mereka menjadi salah satu pemicu munculnya perpecahan. 72 Komunikasi  antara  pihak  isteri  dan  suami  yang  berada  di  rumah pada  dasarnya  tidaklah  sulit,  yang  menjadi  persoalan  adalah  kemauan  dari  kedua
70 Abdullah Shofwandi, Wawancara, Ponorogo, 3 Juli 2017.
71 “Dengan rendahnya pendidikan mereka (TKW) menjadikan mereka mudah terpengaruh oleh pergaulan di hongkong yang heterogen.” Sigit Ihsan Wibowo, Wawancara , Ponorogo, 15 Juni 2017.
72 “…Setelah  menjadi  TKW  otomatis  mereka  LDR (long  distance  relationship) .  Dalam kondisi  seperti itu bisa menimbulkan konflik dimana salah ngomong bisa jadi masalah/salah faham yang  mana  tidak  terselesaikan  karena  jarak.  Sigit  Ihsan  Wibowo, Wawancara ,  Ponorogo,  15  Juni 2017.
belah  pihak  untuk  tetap  menjaga  komunikasi.  Pada  dasarnya  alat  komunikasi yang  canggih  seperti  HP  berbasis  android  memungkinkan  seseorang  untuk melakukan  komunikasi  berbasis video  call. Namun  yang  menjadi  persoalan adalah kemauan untuk melakukan komunikasi secara efektif.
Fakta  lain  sebagaimana  disampaikan  oleh  Bapak  Sutrisno:  “..di  bulan pertama komunikasi masih baik tapi lama kelamaan isteri saya jarang menghubungi saya bahkan akhirnya sama sekali tidak berkomunikasi.” 73
Ketidakmauan  untuk  melakukan  komunikasi  tidak  hanya  datang  dari  pihak  isteri tetapi  terkadang  juga  dari  pihak  suami  yang  sulit  dihubungi  oleh  isterinya sehingga ia memutuskan untuk bercerai. Sebagaimana disampaiakan oleh Nikmatul  Khoiriyah; “…Hp  ne  mboten  saget  dihubungi.  Sampek  sak  niki.  Akhire kulo  mutusne  nggugat  cerai .  (Handphonenya  tidak  bisa  dihubungi,  sampai sekarang. Akhirnya saya memutuskan untuk menggugat cerai. 74
Dari  gambaran  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  peluang  untuk melakukan  komunikasi  sangat  terbuka  antara  suami  dan  isteri  dengan  adanya  alat komunikasi  yang  mudah  didapakan  dan  murah  (seperti  Hp android ).  Namun  yang menjadi  persoalan  adalah  kemauan  atau  komitmen  diantara  suami  dan  isteri  untuk tetap  menjaga  keharmonisan  dengan  senantiasa  melakukan  komunikasi  yang bermutu.
6) Faktor Tanggung Jawab Personal
Faktor  tanggung  jawab  atau  yang  juga  disebut  oleh  informan  dengan istilah  amanah  menjadi  satu  hal  yang  krusial  dalam  menjaga  keharmonisan  rumah tangga.    Ketidak  amanahan  datang  dari  kedua  belah  pihak  baik  dari  pihak  isteri maupun  suami.  Dimana  adakalanya  suami  yang  tidak  amanah  namun  tidak menutup  kemungkinan  isteri  yang  di  luar  negeri  (TKW)  yang  tidak  amanah. 75
Ketidak  amanahan  tersebut  tergambar  dengan  cara  suami  dalam  membelanjakan
73 Sutrisno, Wawancara , Ponorogo, 21 Juni 2017.
74 Nikmatul Khoiriyah, Wawancara, Ponorogo, 15 Juni 2017.
75 “…memang ada masalah antar keduanya karena suami tidak amanah sehingga berapapun uang  yang  di  kirim  isterinya  habis  untuk  jajan,  main  judi  bahkan  ada  yang  di  buat  untuk  main perempuan. Sigit Ihsan Wibowo, Wawancara , Ponorogo, 15 Juni 2017.
uang  kiriman  isterinya  di  jalan  yang  salah,  seperti  untuk  berjudi,  sabung  ayam dan bahkan digunakan untuk main perempuan. 76
Dari  kondisi  tersebut  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa  minimnya tanggung  jawab  pribadi  baik  dari  pihak  isteri  maupun  suami  dapat  menyebabkan seorang  isteri  melakukan  gugatan  terhadap  suaminya.  Dari  pihak  isteri  misalnya menghambur-hamburkan uangnya untuk ke diskotik, dugem dan lain-lain. Sedangkan  dari  pihak  suami  menggunakan  uang  kiriman  dari  isterinya  untuk  hal- hal  negatif  seperti  berjudi.  Ketidak  amanhan  seorang  suami  maupun  isteri menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya gugatan perceraian.
7) Faktor Teknologi
Perkembangan  teknologi  dalam  hal  ini  perkembangan Handphone (HP) pada  dasarnya  membawa  dua  dampak  sekaligus,  yaitu  dampak  positif  dan dampak  negatif.  Teknologi  komunikasi  dapat  dimanfaatkan  atau  berguna  bagi TKW  khususnya  untuk  melakukan  komunikasi  baik  lisan,  tulisan  bahkan video call .  Namun  teknologi  komunikasi  tersebut  juga  membawa  dampak  negatif seperti  untuk  mendapatkan  teman-teman  baru,  mengirimkan  foto-foto  (video) penyelewengan dll. 77
Dampak  negatif  dari  perkembangan  teknologi  komunikasi  mengakibatkan seseorang  mudah  melakukan miss komunikasi.  Apapun  media  komunikasi  dan secanggih  apapun  pada  dasarnya  tidak  mampu  menyampaikan  emosi  seseorang dalam  berkomunikasi.  Lebih  lanjut,  media  komunikasi  tersebut  digunakan  oleh pihak  keluarga  TKW  untuk  mengirimkan  informasi  berbentuk  gambar  atau  video sehubungan  dengan  perilaku  menyimpang  dari  pihak  suami.  Pada  akhirnya perkembangan  teknologi  informasi  membawa  dampak  pada  terjadinya  gugatan perceraian pada keluarga TKW tersebut.
76 “..Dimana isterinya bekerja sedang suaminya enak-enakan di rumah. Bahkan ada yang uang hasil kiriman isterinya habis buat hal-hal yang tidak baik. Misalnya buat berjudi, buat sabung ayam bahkan buat main perempuan.” Abdullah Shofwandi, Wawancara , Ponorogo, 3 Juli 2017 77 “…teknologi  dimana  alat  komunikasi  sekarang  semakin  canggih.  di  satu  sisi  bisa memudahkan komunikasi antara suami-isteri tapi di sisi lain juga semakin memudahkan keduanya untuk mengetahui kekurangan mereka masing-masing. Misalnya pihak keluarga dengan mudah bisa mengirim  video  bahwa  suaminya  suka  berfoya-foya.  Atau  sang  isteri  (TKW)  tersebut  dengan mudah  mendapatkan  teman-teman  baru  melalui  FB  misalnya.  Sigit  Ihsan  Wibowo, Wawancara , Ponorogo, 15 Juni 2017.

## 8) Faktor Keluarga
Posisi  keluarga  dari  pihak  TKW  menjadi  sangat  krusial  dikarenakan intensitas  komunikasi  tidak  hanya  dilakukan  dengan  suami  namun  juga  dengan pihak  keluarga  seperti  orang  tua.  Dalam  kasus  gugatan  cerai  tersebut  posisi keluarga  yang  notabene  berpendidikan  rendah  menyikapi  berbagai  persoalan  di rumah  dengan  emosional. 78 Namun  tidak  semua  orang  tua  mendukung  penuh, akan  tetapi  ada  juga  yang  berusaha  menjaga  kelangsungan  rumah  tangga  anaknya dengan  mempertimbangkan  dampak  yang  diakibatkan  perceraian  bagi  cucunya (anak pasangan TKW). Sehingga, keluarga sebagai faktor penting yang mempengaruhi  gugatan  cerai  TKW  juga  dikatakan  dengan  tegas  oleh  Abdullah Sofwandi,  Humas  PA  Ponorogo/  Hakim 79 sebagai  berikut,  secara  logika  peran keluarga  terutama  orang  tua  menjadi  sangat  penting  ketika  membantu  serta mengawal  proses  gugatan  yang  dilakukan  anaknya  (TKW)  di  Ponorogo.  Posisi orang  tua  menjadi  kian  penting  ketika  anak  (TKW)  tidak  bisa  menghadiri persidangan di PA Ponorogo.
Berikut  ini  gambaran  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  gugatan  cerai  di kalangan  TKW  Asia  Timur  asal  Kabupaten  Ponorogo  dengan  menggunakan pendekatan analisis sistem ( sytem analysis ):
78 “…Bagi  mereka  yang  berpendidikan  rendah  60%  orang  tua  dari  penggugat  tersebut mendukung anaknya untuk bercerai karena melihat tabiat dan perilaku menantunya sehari-hari yang menurut  mereka  tidak  baik,  yakni  judi/sabung  ayam.  Akan  tetapi  ada  juga  yang  tidak  mendukung (PNS)  karena  mempertimbangkan  dampak  perceraian  bagi  anak.  Jadi  menurut  saya,  tingkat pendidikan  orang  tua  juga  mempengaruhi    dalam  hal  ini.”  (wawancara  dengan  Sigit  Ihsan  W, advokat 15 Juni 2017)
79 Abdullah Shofwandi, Wawancara , Ponorogo, 3 Juli 2017.

## Bagan.1
Faktor penyebab gugatan cerai dikalangan TKW Model Analisis Sistem
Dari bagan 1 di atas tampak bahwa gugatan cerai yang dilakukan oleh TKW Asia Timur  asal  Kabupaten  Ponorogo  disebabkan  oleh  3  faktor  utama  yaitu;  ekonomi, leingkungan  (pergaulan  dan  gaya  hidup)  dan  tanggung  jawab.  Ketiga  faktor  tersebut menyebabkan munculnya alasan-alasan pengajuan gugatan cerai diantaranya; suami tidak menafkahi keluarga, suami dihukum penjara, moralitas (perselingkuhan), ghaibnya suami (menghilang  tanpa  kejelasan  kabar),  dan  ketidak  harmonisan.  Kondisi  demikian  semakin diperkuat dengan faktor pendukung seperti; pendidikan, dukungan keluarga dan teknologi (teknologi informasi).

## E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Gugat Cerai di Kalangan TKW
Pandangan  hukum  Islam  terkait  gugatan  cerai  TKW  yang  terjadi  di  Kabupaten Ponorogo    dalam  penelitian  ini  dilihat  dari  sumber-sumber  dokumen  (data  dikumpulkan menggunakan  teknik  dokumentasi)  yang  relevan  (al-Qur’an,  Hadist,  dan  pandangan  ahli;
Gugatan Cerai Nafkah (ekonomi) Hukum (Dipenjara) Moralitas (Selingkuh dll) Ekonomi Tanggung Jawab Personal Lingkungan/ Pergaulan/Gaya Hidup Ghoib (Menghilang tanpa kabar)
Input ( Faktor Penyebab )
Proses ( Alasan-alasan ) Output ( Keputusan )
Pendidikan, keluarga dan teknologi
Ketidakharmonisan Faktor pendukung
ahli  fiqh,  ulama’  dan  lain-lain.  Adapun  hasil  analisisnya  dapat  dilihat  pada  deskripsi berikut:
1. Gugatan cerai TKW dibolehkan
Alasan  dibolehkannya  gugat  berdasarkan  pada  asas  manfaat  atau  maslahatnya. Dimana perceraian yang dilakukan oleh TKW yang dibawa ke pengadilan Agama merupakan  persoalan  yang  rumit  yang  hampir  pasti  berujung  pada  perceraian. Kondisi  tersebut  menjadikan  mediasi  sebagai  upaya  perdamaian  seakan  tidak bermanfaat dikarenakan hampir 99% atau hanya 1% yang berhasil dirujukkan. 80

## 2. Gugatan cerai TKW dimakruhkan
Cerai  gugat  yang  diajukan  TKW  tergolong  makruh  meskipun  tetap  sah dikarenakan tidak didasarinya dengan alasan yang jelas. Sebagaiman dalam Surat an-Nisa’ Ayat 4 khulu’ menjadi makruh apabila tanpa sebab dan keadaan keluarga istiqamah ,  walaupun  begitu khulu’ dianggap  sah  kendati  makruh.  Kasus  seperti yang dialami oleh Bapak Sutrisno yang digugat cerai oleh isterinya (TKW) tanpa kejelasan alasan.
3. Gugatan cerai TKW diharamkan
Berdasarkan  pandangan  Imam  Ahmad,  mengharam khulu’ dan  menganggapnya batal,  dimana  seorang  isteri  membenci  suaminya  lalu  ia  memberikan  mahar sebagai tebusan, demikian itulah khulu’ . Dalam konteks TKW tidak diketemukan informasi  terkait  hal  tersebut,  kebanyakan  gugatan  yang  dilakukan  oleh  isteri dikarenakan  ketidak  cocokan,  perselingkuhan  dan  ekonomi.  Namun  kondisi demikian cocok dengan apa yang dialami saudara Sutrisno dimana isterinya men- khulu’ nya tanpa alasan yang jelas 81 bahkan ada kesan dipaksakan.

## F. Penutup
Alasan-alasan  yang  dijadikan  dasar  oleh  TKW  Asia Timur  di  Pengadilan  Agama Kabupaten  Ponorogo  untuk  menggugat  cerai  suaminya  antara  lain:  ekonomi  (tidak memberi  nafkah),  hukum  (suami  dipenjara),  moralitas  (perselingkuhan,  perjudian  dll),
80 Abdullah Shofwandi, Wawancara , 3 Juli 2017
81 Wawancara  dengan  Sutrisno  (tergugat)  tanggal  21  Juni  2017,  dimana  ketika  isterinya ditanya oleh tergugat; mengapa ia menggugat cerai, si isteri tidak menjawab dan hanya terdiam.
ghoibnya suami (suami tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui tempatnya), dan adanya ketidak harmonisan antara suami dan isteri (tidak mungkin disatukan kembali).
Faktor-faktor penyebab yang mendasari alasan TKW Asia Timur untuk menggugat cerai  adalah:  Faktor  penyebab  gugatan  (ekonomi,  lingkungan/  pergaulan/gaya  hidup,  dan tanggung  jawab  personal)  dan  faktor  pendukung  gugatan  (pendidikan,  keluarga  dan teknologi).
Pandangan  hukum  Islam  terkait  gugat  cerai  TKW  Asia  Timur  di  Pengadilan Agama  Kabupaten  Ponorogo  dapat  dikelompokkan  menjadi  3,  yaitu:  mubah  (boleh), makruh  dan  haram.  Mubahnya  gugatan  cerai  didasarkan  atas  prtimbangan  kemaslahatan. Makruh dan bahkan haram nya gugatan perceraian didasri pada ketidak jelasan alasan dari pihak penggugat.

## Daftar Pustaka
Al Jaziri. “Al Fiqh Ala Al Madzahib Al Arba’ah.” IV/186, n.d.
“Al Majmuk Syarh Al Muhadzab.” XVII/13, n.d.
Alami,  Dawoud  El.,  and  Doreen  Hinchcliffe. Islamic  Marriage  and  Divorce  Laws  of  the Arab World . Boston: Kluwer  Law International, 1996.
Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Al-Jaziri,  Abdurrahman. Merajut  Kehidupan  Pasca  Pernikahan .  Jakarta:  Wahyu  Press, 2003.
“Asia Timur.” Id.m.wikipwdia.org. Wikipedia (blog), 2017.
Bagir, Muhammad. Fiqh Praktis . Bandung: Mizan, 2002.
Bahari,  Adi. Prosedur  Gugatan  Cerai  Dan  Pembagian  Harta  Gono-Gini  Dan  Hak  Asuh Anak . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
BPS Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2017 . Ponorogo: CV. Azka
Putra Pratama, 2017.
“Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo.” Ponorogo: Pemkab. Ponorogo, 2014.
Ghazali, Abdurrahman. Fiqh Munakahat . Jakarta: Kencana, 2003.
Ikrom,  Mohamad.  “Syariat  Islam  Dalam  Perspektif  Gender  Dan  Hak  Asasi  Mansia (HAM).” Supremasi Hukum 2, no. 1 (June 2013).
Jamil, Abdul, and Fakhruddin. “Isu Dan Realitas Di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat Di  Indramayu.” Harmoni :  Jurnal  Multikultural  &  Multireligius 14  (Mei-Agustus 2015): 138–59.
Kabupaten Ponorogo Dalam Angka . Ponorogo: CV. Azka Putra Pratama, 2017.
Khallaf, Abdul Wahab. Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj. M. Tolcha Mansoer, Et.al . Juz 1. Bandung: Risalah, 1985.
Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) .  Direktorat  Pembinaan    Peradilan  Agama  Islam  Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
Mahmood,  Tahir. Personal  Law  in  Islamic  Countries:  History,  Text  and  Comparative . New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
Makinuddin.  “Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Alasan-Alasan  Perceraian  Di  Indonesia” 13, no. 1 (June 2010).
Nikmatul Khoiriyah. wawancara, June 15, 2017.
“Pernikahan Dini.” Bina Sarana Informatika Oppicial (blog), Nopember 2006.
“Pernikahan,  Talak    Dan  Rujuk    Dalam  Islam.” Www.segores-Info.blogspot.com (blog), January 11, 2016.
Perpu  Tahun  2009  Tentang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji .  Surabaya:  Kesindo  Utama, 2012.
Said, Umar. Hukum Islam . Surabaya: Cempaka, 1990.
“Setiap  Bulan,  Ada  TKW  Ponorogo  Di  Taiwan  Dan  Hongkong  Gugat  Cerai  Suami.” Media Online. Tribunnews.com (blog), Oktober 2016.
Shofwandi, Abdullah. wawancara, July 3, 2017.
Soemiyati. Hukum  Perkawinan  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan .  6th  ed. Yogyakarta: Liberty, 2007.
Sofwandi. wawancara, July 3, 2017.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata . XXXI. Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
Suhendra,  Darmiko.  “Khulu’  Dalam  Persfektif  Hukum  Islam.” Jurnal  Asy-Syar’iyyah 1, no. 1 (June 2016): 219 – 233.
Sunyoto. interview, June 15, 2017.
Sutrisno. wawancara, June 21, 2017.
Syabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah VIII . Bandung: PT Al Ma’arif, 1990.
Syuhud,  A.  Fatih.  “Hukum  Gugat  Cerai  Dalam  Islam.” Www.  Fatihsyuhud.net (blog), January 10, 2016.
Thalib,  Syuyuthi. Hukum Kekeluargaan  Di Indonesia:  Berlaku  Bagi  Umat Islam .  5th  ed. Jakarta: UI Press, 1986.
Tim Redaksi Fokusmedia. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam . Bandung: Fokusmedia, 2005.
“TKI  Picu  Tingginya  Perceraian  Di  Ponorogo.”  Media  Online. Www.terasjatim.com (blog), September 24, 2015.
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan, § Pasal 1 Ayat 1 (1974).
Wasito, Hadi. wawancara, July 5, 2017.
Wibowo, Sigit Ihsan. wawancara, June 15, 2017.
Yunus, Mahmud. Hukum Perkawinan Dalam Islam . 5th ed. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1974.