## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI KOTA SUKABUMI
1 Puji Fauziah, 2 Tuah Nur, & 3 Andi Mulyadi
1 Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: pfauziah14@gmail.com
2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: gem_nur@yahoo.co.id
3 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: andimulyadi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  Kebijakan  Retribusi  Pelayanan Pemakaman  dan  Pengabuan  Mayat  di  Kota  Sukabumi  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012. Peneliti menggunakan teori Edward III yang memiliki 4  dimensi.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  ditemukan  berbagai  permasalahan,  yaitu kurangnya proses sosialisasi kepada masyarakat, sumber daya yang belum memadai, adanya petugas  yang  memberlakukan  tarif  tidak  sesuai  dengan  peraturan  daerah,  dan  belum optimalnya  SOP.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  degan  pengumpulan  data melalui  observasi,  wawancara,  dokumentasi.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa Implementasi  Kebijakan  Retribusi  Pelayanan  Pemakaman  dan  Pengabuan  Mayat  belum maksimal karena masih kurangya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, kurangnya sumber daya manusia dan belum memadainya fasilitas, adanya pemberlakuan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, SOP yang belum berjalan secara optimal.
Kata Kunci: implementasi kebijakan, retribusi pelayanan, pemakaman, pengabuan mayat.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  implementation  of  the  funeral  service  and  coronation retribution policy in Sukabumi City which is regulated in Sukabumi City Regional Regulation No. 5/2012. Researchers use the Edward III theory which has 4 dimensions. In implementing the policy various problems were found, namely the lack of a process of socialization to the community, inadequate resources, the existence of officers who imposed tariffs that were not in  accordance  with  local  regulations,  and  the  SOP  was  not  yet  optimal.  This  study  uses qualitative  methods  by  collecting  data  through  observation,  interviews,  documentation.  The results  revealed  that  the  implementation  of  the  Funeral  and  Obligation  Service  Retribution Policy has not been maximized because of the lack of direct socialization to the community, lack  of  human  resources  and  inadequate  facilities,  the  imposition  of  tariffs  that  are  not  in accordance with local regulations, SOPs that have not run optimally.
Keywords: policy implementation, service charges, funerals, corpse disposal.

## A. PENDAHULUAN
Menurut  Anderson  dalam  Tahir  (2014),  kebijakan  suatu  tindakan  yang  mempunyai tujuan  yang  dilakukan  seseorang  pelaku  atau  sejumlah  pelaku  untuk  memecahkan  suatu masalah.  Setiap  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  tentunya  memiliki  tujuan  yang hendak dicapai yang dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.
Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 pada pasal 10 huruf (k) salah satu penyediaan tanah untuk kepentingan umum yaitu untuk tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah  Daerah,  sehingga  setiap  daerah  perlu  adanya  tempat  pemakaman. Terkait dengan hal ini Pemerintah Kota Sukabumi juga memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan pelayanan dalam bidang jasa.
Menurut  keputusan  Kepmenpan  No.63/KEP/M.PAN/7/2003  dalam  Mutiarin  dan Zaenudin  (2014)  Pelayanan  Jasa  yang  mana  pelayanan  ini  diberikan  oleh  unit  pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Salah satu bentuk dari pelayanan jasa yang diberikan dengan menyediakan tempat untuk pemakaman. Tempat pemakaman umun di Kota Sukabumi dikelola oleh UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi.
Tabel 1 Daftar Tempat Pemakaman Umum yang Dikelola UPT Pemakaman Dinas
Lingkungan Hidup Kota Sukabumi No Nama TPU Luas Lahan (M 2 ) Lokasi Lahan Terpakai Volume Satuan 1 TPU Taman Bahagia 11.900,00  Kelurahan Benteng 10.529,00 M 2 2 TPU Taman Rahmat 31.350,00 Kelurahan Citamiang 24.588,50 M 2 3 TPU Binong 8.800,00 Kelurahan Parungseah 8.640,00 M 2 4 TPU Khusnul Khotimah 9.900,00 Kelurahan Cibereum 14,00 M 2 5 TPU Cikundul 230.000,00 Kelurahan Cikindul 124.632,00 M 2 6 TPU Kerkhof 53.890,00 Kelurahan Citamiang 26. 610,70 M 2
Sumber: UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun (2019). Berdasarkan  data  di  atas,  terdapat  enam  pemakaman  yang  dikelola  oleh  UPT Pemakaman  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Sukabumi  dengan  diberlakukannya  retribusi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat  termasuk  kedalam  jenis  retribusi  umum.  Namun  pada  TPU  Khusnul  Khotimah retribusi  tersebut  belum  berlaku,  sehingga  hanya  lima  tempat  pemakaman  umum  yang didiberlakukan  penarikan  retribusi  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi  Nomor  5 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Menurut  Prawirohardjono  dalam  Adisasmita  (2014)  retribusi  daerah  merupakan pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  pemakaian  atau  karena  memperoleh  jasa  pekerjaan, usaha atau atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung.

## ARTIKEL
Dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012 pada pasal 1 retribusi pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan  mayat  adalah  pungutan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Kota  Sukabumi  kepada  seluruh  pemakai  jasa  penyelenggaraan  pelayanan pemakaman  dan  pengabuan  mayat  dalam  waktu  pertiga  tahun  dengan  nominal  yang  telah ditentukan.  Namun  kurangnya  proses  penyaluran  komunikasi  berupa  sosialisasi  yang dilakukan  mengenai  Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi  Nomor  5  Tahun  2012  antara  pihak pemerintah  dan  masyarakat  sebagai  ahli  waris  menyebabkan  tidak  meratanya  pengetahuan mengenai  adanya  peraturan  tentang  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan  mayat. Menurut  Edward  III  dalam  Agustino  (2014)  implementasi  yang  efektif  terjadi  apabila  para pembuat  keputusan  sudah  mengetahui  apa  yang  akan  mereka  kerjakan  dan  para implementator  akan  semakin  dalam  melaksanakan  semakin  konsisten  dalam  melaksanakan setiap kebijakan yang akan ditetapkan dalam masyarakat.
Tabel 2 Data Rekapitulasi Pendapatan Tarif Retribusi Tahun 2018
No Jenis Retribusi Target Capaian 2018 2018 1 Pelayanan penguburan/pemakaman Rp. 23.003.000 Rp. 28.125.000 2 Sewa ulang tanah pemakaman Rp. 13.250.000 Rp. 13.287.500
Sumber: UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi (2018)
Berdasarkan  tabel  2  di  atas  jumlah  pendapatan  retribusi  pelayanan  penguburan  pada tahun 2018  sudah mencapai  target  yang diinginkan. Namun  pendapatan pada retribusi sewa ulang  tanah  meskipun  sudah  mencapai  target  tetapi  masih  dapat  dikatakan  belum  optimal ketika masih adanya ahli waris yang belum membayar retribusi sewa ulang tanah.

## Tabel 3 Data Pelayanan Penguburan Tahun 2015
No  Pemakaman Umum Jumlah Pelayanan Penguburan Tarif Sewa Tanah Untuk Sewa Pemakaman Jumlah 1 Muslim 144 x Luas tanah Rp. 100.00 Rp. 14.400.000 2 Non muslim 78 x Luas tanah Rp. 187.000 Rp. 14.586.000
Sumber: UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Tahun (2019).
Berdasarkan  tabel  3  jumlah  pendapatan  yang  dihasilkan  dari  pelayanan  penguburan sebesar  Rp.  28.986.000  yang  dapat  dijadikan  patokan  perhitungan  target  sewa  ulang  tanah pada  tiga  tahun  kedepan  yaitu  ditahun  2018.  Namun  hasil  yang  didapat  dari  retribusi  sewa ulang tanah ditahun 2018 berdasarkan tabel 1.2 sebesar Rp. 13.287.500 yang mencapai 55% dari  100%  hal  tersebut  selain  dari  kurangnya  pengetahuan  ahli  waris  tentang  adanya Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi  Nomor  5  Tahun  2012,  juga  kurangnya  kesadaran masyarakat  tentang  kewajibannya  untuk  membayar  tarif  retribusi  sewa  ulang  tanah.  Untuk besaran  tarif  penguburan  sendiri  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi  Nomor  5
Tahun  2012  sebesar  Rp.  285.000  bagi  tempat  pemakaman  umum  muslim  dan  Rp.  328.000 untuk  tempat  pemakaman  non  muslim.  Namun  dalam  kenyataannya,  pada  saat  penguburan terdapat  perbedaan  tarif  yang  diberlakukan  oleh  petugas  lapangan.  Sedangkan  untuk  sewa ulang tanah sebesar Rp. 50.000/m/3 tahun.
Dalam proses penarikan retribusi staf yang bertanggung jawab atas retibusi berjumlah 1  orang  untuk  melakukan  penagihan  disetiap  tempat  pemakaman  yang  dikelola  oleh  UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi dari jumlah keseluruhan jumlah staf 7 orang  sedangkan  menurut  Hasibuan  (2012)  sumber  daya  manusia  selalu  berperan  aktif  dan dominan  dalam  setiap  kegiatan  organisasi  karena  manusia  menjadi  perencana,  pelaku  dan penentu  terwujudnya  tujuan  organisasi.  Tujuan  tidak  mungkin  terwujud  tanpa  peran  aktif karyawan meskipun ada alat yang dimiliki begitu canggihnya.  Untuk pembayarannya sendiri ahli  waris  dapat  langsung  melakukan  pembayaran  di  UPT  Pemakaman  Dinas  Lingkungan Hidup Kota Sukabumi, namun dalam hal ini belum tersedianya loket khusus untuk dijadikan sebagai tempat pelayanan pembayaran sewa ulang tanah.
Menurut Edward III dalam Agustino (2014) Fasilitas merupakan faktor penting dalam implementasi  kebijakan  karena  implementator  mungkin  memiliki  staf  yang  mencukupi, mengerti  apa  yang  harus  dilakukannya,  dan  memliki  wewenang  untuk  melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya faslitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan  tersebut  tidak  akan  berhasil.  Dalam  pelayanan  penguburan  haruslah  melewati posedur,  dengan  adanya  SOP  dapat  memberikan  kemudahan  bagi  para  pelaksana  kebijakan untuk  melaksanakan  kebijakan,  karena  dengan  adanya  SOP  menjadikan  sebagai  sebuah penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks serta keputusan waktu menurut Edwars III dalam Winarno (2014) pada pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat prosedur yang berlaku  yaitu  dengan  mengisi  surat  permohonan  penguburan  dengan  menyertakan persyaratan-persyaratan  yang  telah  ditentukan,    seperti fotocopy kartu  keluarga  (KK)  ahli waris  dan  almarhum, fotocopy kartu  tanda  penduduk  (KTP)  ahli  waris  dan  almarhum  serta menyertakan surat  keterangan/pengantar dari RT,  RW, Kelurahan dan Rumah Sakit. Semua dokumen  administrasi  yang  harus  dikumpulkan  tersebut  dijadikan  data  yang  berguna  untuk menghubungi  pihak  ahli  waris  pada  saat  melakukan  pemberitahuan  untuk  melakukan retribusi sewa ulang tanah. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat ahli waris yang tidak mengumpulkan persyaratan tersebut pada saat akan melakukan penguburan.
Melihat kompleksitas permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan  mayat  di  Kota  Sukabumi  yang  belum  sesuai  dengan
Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi  Nomor  5  Tahun  2012,  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  implementasi  kebijakan  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan mayat  di  Kota  Sukabumi  dengan  menggunakan  model  implementasi  kebijakan  yang dikemukakan oleh Edward III.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Menurut  Grindle  dalam  Winarno  (2014)  memberikan  pandangannya  tentang implementasi  dengan  mengatakan  bahwa  secara  umum,  tugas  implementasi  adalah membentuk  suatu  kaitan  ( linkage )  yang  memudahkan  tujuan-tujuan  kebijakan  bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.
Menurut  Fredrich  dalam  Indiahono  (2009)  mendefinisikan  kebijakan  sebagai  suatu tindakan  yang  mengarah  pada  tujuan  yang  diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok,  atau pemerintah  dalam  lingkungan  tertentu  sehubungan  dengan  adanya  hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.
Menurut  Mazmanian  dan  Sabatier  dalam  Agustino  (2014),  implementasi  kebijakan adalah  pelaksanaan  keputusan  kebijaksanaan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk  undangundang, namun  dapat  pula  berbentuk  perintah-perintah  atau  keputusan-keputusan  eksekutif  yang penting  atau  keputusan  badan  peradilan.  Lazimnya,  keputusan  tersebut  mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.
Menurut  Saragih  (2003),  retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  jenis  daerah  yang dipungut  sebagai  pembayaran  atau  imbalan  langsung  atas  pelayanan  yang  diberikan  oleh pemerintah  daerah  kepada  masyarakat.  Dalam  implementasi  kebijakan  retribusi  pelayanan diharuskan melakukan pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsi pelayanan.
Menurut Surjadi (2009), prinsip-prinsip pelayanan publik meliputi:
1. Kepastian  hukum  dimaksudkan  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang menjamin  terselenggaranya  pelayanan  publik  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  rasa keadilan masyarakat.
2. Keterbukaan  dimaksudkan  bahwa  setiap  penerima  pelayanan  dapat  dengan  mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
3. Partisipatif  dimaksudkan  untuk  mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  dengan  memerhatikaan  aspirasi,  kebutuhan  dan harapan masyarakat.
4. Akuntabilitas  dimaksudkan  bahwa  proses  penyelenggaran  pelayanan  publik  harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Kepentingan  umum  dimaksudkan  bahwa  dalam  pemberian  pelayanan  publik  tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
6. Profesionalisme  dimaksudkan  bahwa  aparat  penyelengara  pelayanan  harus  memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Kesamaan  hak  dimaksudkan  bahwa  dalam  pemberian  pelayanan  publik  tidak diskriminatif  dalam  arti  tidak  membedakan  suku,  ras,  agama,  golongan,  gender,  dan status ekonomi.
8. Keseimbangan  hak  dan  kewajiban  dimaksudkan  bahwa  pemenuhan  hak  harus sebanding  dengan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  baik  oleh  pemberi  maupun penerima pelayanan.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  UPT  Pemakaman  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan latar alamiah,  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  (Satori  dan  Komariah,  2011). Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer yang diperoleh  dari  hasil  wawancara  secara  langsung  dengan  informan  yang  ditentukan menggunakan non probability sampling dengan metode purposive sampling  yang berjumlah 10  informan,  artinya  penentuan  informan  pada  penelitian  ini  berdasarkan  pertimbangan tertentu  yang  ditentukan  oleh  peneliti  dengan  anggapan  bahwa  informan  yang  telah ditentukan  mengetehui  informasi  yang  peneliti  butuhkan  dan  relevan  yaitu  pegawai  UPT Pemakaman  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Sukabumi,  petugas  lapangan  UPT  Pemakaman, dan masyarakat sebagai ahli waris.
Sumber  sekunder  adalah  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  informasi  kepada peneliti  yang  dapat  menjadi  penunjang  dalam  menganalisa  masalah  penelitian  seperti peraturan  perundangundangan,  literatur,  dokumen,  arsip  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Untuk menganalisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu
(Sugiyono, 2014). Analisis data tersebut pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan atau verifikasi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Kebijakan  Retribusi  Pelayanan  Pemakaman  dan  Pengabuan Mayat di Kota Sukabumi
Hasil  penelitian  ini  medeskripsikan  hasil  dari  wawancara  yang  sudah  dilakukan bersama  informan  berdasarkan  dengan  model  implementasi  Edward  III  yang  mempunyai empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
a. Komunikasi
Komunikasi  merupakan  salah  satu  dimensi  yang  dapat  menentukan  keberhasilan pencapaian  tujuan  dari  implementasi  kebijakan  publik.  Implementasi  kebijakan  akan  efektif apabila  para  pembuat  keputusan  mengetahui  apa  yang  akan  mereka  kerjakan.  Melalui penyaluran  komunikasi  yang  baik  akan  dapat  menghasilkan  suatu  implementasi  yang  baik pula.  Seringkali  yang  terjadi  dalam  penyaluran  komunikasi  adalah  adanya  salah  pengertian (miskomunikasi).
Menurut  Edrward  III  dalam  Agustino  (2014),  komunikasi  yang  diterima  oleh  para pelaksana  kebijakan  ( street-level-bureuacrats )  haruslah  jelas  dan  tidak  membingungkan (tidak  ambigu/mendua),  selain  itu  perintah  yang  diberikan  dalam  pelaksanaan  suatu komunikasi  haruslah  konsisten  dan  jelas  (untuk  diterapkan  atau  dijalankan).  Karena  jika perintah  yang  diberikan  sering  berubah-ubah,  maka  dapat  menimbulkan  kebingungan  bagi pelaksana.
Komunikasi  dalam  penelitian  ini  merupakan  dimensi  yang  sangat  penting,  dengan adanya komunikasi dapat membantu untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan.  Salah  satu  hal  yang  perlu  dilakukan  yaitu  komunikasi  oleh  pihak  yang  menjadi pelaksana  dalam  suatu  kebijakan.  Dalam  penelitian  ini  pelaksana  dari  kebijkan  retribusi pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan  mayat  adalah  UPT  Pemakaman  Dinas  Lingkungan Hidup  dan  petugas  lapangan  yang  berada  di  tempat  pemakaman  umum,  dengan  demikian antara  pihak  UPT  Pemakaman  dan  petugas  lapangan  perlu  menjalankan  komunikasi  agar dapat  menyatukan  pemikiran  dan  pemahaman  terkait  bagaimana  seharusnya  kebijakan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang  berlaku.  Selain  itu  pihak  UPT  Pemakaman  sebagai  pelaksana  kebijakan  juga  perlu mensosialisasikan  tentang  adanya  Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi  tentang  retribusi
pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan  mayat  kepada  masyarakat  sebagai  ahli  waris  hal  ini dapat dijadikan sebagai media untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai pentingnya kesadaran  untuk  taat  dalam  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan  mayat.  Pada dimensi  ini  peneliti  menanyakan  tentang  bagaimana  proses  komunikasi  antar  pelaksana kebijakan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan mayat  serta  dilakukan  atau  tidaknya  kegiatan  sosialisasi  mengenai  Peraturan  Daerah  Kota Sukabumi tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi.
Berdasarkan  hasil  pemaparan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  pihak  UPT Pemakaman  dan  petugas  lapangan  dapat  diinterpresikan  bahwa  terkait  komunikasi  yang dilakukan  antara  pihak  pelaksana  sudah  dapat  dikatakan  sudah  berjalan  dengan  baik  dan secara  rutin  yang  bertujuan  agar  para  pelaksana  dapat  mengetahui  adanya  peraturan  daerah tentang  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan  mayat  serta  dapat  menerapkan peraturan tersebut dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing, karena menurut Edrward III dalam  Agustino  (2014)  penyaluran  komunikasi  yang  baik  akan  dapat  menghasilkan  suatu implementasi  yang baik  pula. Seringkalai  yang terjadi dalam penyaluran komunikasi  adalah adanya  salah  pengertian  (miskomunikasi),  hal  tersebut  karena  komunikasi  telah  melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
Namun  disamping  itu  komunikasi  berupa  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  UPT Pemakaman  dengan  masyarakat  sebagai  ahli  waris  dari  hasil  wawancara  dapat diinterpretasikan belum terlaksana. Sehingga komunikasi informasi yang tersampaikan belum jelas  hal  ini  menyebabkan  kurangnya  pengetahuan  ahli  waris  perihal  jumlah  besaran  tarif retribusi sewa ulang tanah serta jangka waktu untuk melakukan sewa ulang tanah.
Kurangnya  penyaluran  informasi  (transmisi)  yang  disebabkan  oleh  kurangnya sosialisasi  secara  langsung  oleh  pihak  UPT  Pemakaman  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Sukabumi  mengenai  Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi  tentang  retribusi  pelayanan pemakaman  dan  pengabuan  mayat,  hal  tersebut  juga  dapat  dijadikan  sebagai  faktor penghambat yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi sehingga timbulnya permasalahan yang terjadi seperti yang telah diuraikan diatas yang akan memberikan kesulitan kepada para pelaksana  kebijakan  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  karena  tingkat  konsistensi  dan kejelasan  yang  tidak  sesuai  dengan  ukuran-ukuran  dasar  kebijakan  karena  dalam  sebuah implementasi  kebijakan  haruslah  dimengerti  oleh  semua  pelaksana  secara  akurat  dan  jelas, karena  menurut  Edward  III  dalam  Winarno  (2014:181)  bahwa  semakin  cermat  keputusan- keputusan dan perintah pelaksanaan ditruskan kepada mereka  yang harus melaksanakannya,
maka  semakin  tinggi  probabilitas  keputusan-keputusan  dan  perintah-perintah  pelaksanaan tersebut dilaksanakan.

## b. Sumber Daya
Pelaksanaan  sebuah  kebijakan  perlu  adanya  dukungan  dari  sumber  daya  yang memadai.  Begitupun  dalam  pelaksanaan  kebijakan  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan pengabuan mayat di Kota Sukabumipun perlu adanya dukungan dari faktor sumber dayanya, baik  dari  sumber  daya  manusia  yaitu  pegawai  maupun  masyarakat  yang  ikut  berpartisipasi dan terlibat dalam retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi, maupun  berupa  kelengkapan  fasilitas  pendukung  yang  dapat  digunakan  dalam  melakukan kegiatan  pelaksanaan  kebijakan.  Menurut  Hasibuan  (2012),  sumber  daya  manusia  selalu berperan  aktif  dan  dominan  dalam  setiap  kegiatan  organisasi  karena  manusia  menjadi perencana,  pelaku  dan  penentu  terwujudnya  tujuan  organisasi.  Tujuan  tidak  mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun ada alat yang dimiliki begitu canggihnya.
Pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi didukung oleh UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi sebagai impelementator  yang  berjumlah  7  orang  dari  kebijakan  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan pengabuan  mayat  di  Kota  Sukabumi  serta  dibantu  oleh  petugas  lapangan  lapangan  yang bertugas  sebagai  pengurus  pemakaman  yang  menjaga  kebersihan  dan  pelaksanaan penguburan  di  tempat  pemakaman  umum  yang  dikelola  oleh  UPT  Pemakaman.  Namun dalam  pelaksanaannya,  kebijakan  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan  mayat  di Kota  Sukabumi  masih  belum  terlaksana  dengan  baik  dilihat  dari  jumlah  pegawai  yang  ada. Pada  dimensi  ini  peneliti  mengajukan  pertanyaan  yang  terkait  dengan  sumber  daya  berupa kecukupan  jumlah  pegawai,  kompetensi  para  pegawai  dalam  memahami  Peraturan  Daerah Kota Sukabumi No. 5 Tahun 2012 dan kelengkapan fasilitas kepada informan.
Dari  uraian  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  menginterpretasikan  bahwa  sumber daya  yang  dapat  dijadikan  sebagai  pendukung  yang  penting  dalam  sebuah  pelaksanaan kebijakan  masih  kurang,  baik  dalam  segi  sumber  daya  manusia  maupun  fasilitas  fisik  yang menjadikan pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota  Sukabumi  kurang  efektif.  Berkaitan  dengan  sumber  daya  yang  telah  diuraikan berdasarkan  dari  hasil  wawancara  dengan  para  informan  yang  mengungkapkan  bahwa sumber daya bagi pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan dan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi masih belum memadai, sedangkan dalam Winarno (2014), jika para
pelaksana  kekurangan  sumber-sumber  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan- kebijakan maka implementasinya cenderung tidak efektif, karena sumber-sumber merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

## c. Disposisi atau Sikap Pelaksana
Para  pelaksana  kebijakan  harus  bersikap  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  ketika melaksanakan  suatu  kebijakan.  Karena  sikap  dari  para  pelaksana  akan  berpengaruh  kepada tingkat  berhasil  tidaknya  dalam  pelaksanaan  atau  pengimplementasian  sebuah  kebijakan  itu sendiri.  Impelementasi  kebijakan  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan  mayat  di Kota  sukabumipun  akan  tergantung  kepada  bagaimana  sikap  dari  para  pelaksana  kebijakan. Berkaitan  dengan  sikap  pelaksana  dari  kebijakan  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan pengabuan mayat yang masih terdapat ketidaksesuaian dengan isi dari peraturan daerah Kota Sukabumi  tentang  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan  mayat  dalam  melakukan penarikan  retribusi  penguburan.  Pada  dimensi  ini  peneliti  menanyakan  mengenai  sikap petugas  lapangan  ketika  memberikan  pelayanan  serta  ketika  memberlakukan  besaran  tarif penguburan kepada masyarakat sebagai ahli waris.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dalam  mengimplementasikan  kebijakan  tentang retribusi  pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan  mayat  di  Kota  Sukabumi  dalam  hal memberikan  pelayanan  sudah  dapat  dikatakan  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  rasa  ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta para pekerja lapangan yang senantiasa selalu siap dan cekatan dalam menanggapi adanya permintaan untuk melakukan penguburan tanpa mengenal batas waktu. Meskipun demikian, dari wawancara juga menghasilkan adanya sikap  yang  kurang  profesional  dari  petugas  lapangan  yang  memberlakukan  besaran  tarif untuk  biaya  penguburan  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  telah  tercantum  dalam  Peraturan Daerah  Kota  Sukabumi  tentang  Retribusi  Pelayanan  Pemakaman  dan  Pengabuan  Mayat sebesar Rp. 285.000 bagi muslim, dan Rp. 32.800 bagi non muslim yang disebabkan dengan kurang sesuainya besaran tarif yang telah ditentukan didalam peraturan daerah dengan biaya perlengkapan untuk kebutuhan penguburan.
Namun  sikap  acuh  tak  acuh  pihak  UPT  Pemakaman  yang  disebabkan  oleh  tidak adanya  keluhan  dari  masyarakat  sebagai  ahli  waris  menyebabkan  tidak  meratanya  besaran tarif  untuk  biaya  penguburan  yang  menyebabkan  terjadinya  perbedaan  biaya  penguburan disetiap  tempat  pemakaman  umum.  Hal  tersebut  menjadi  bukti  bahwa  untuk  mencapai keberhasilan  bukanlah  hal  yang  mudah  dalam  implementasi  kebijakan  retribusi  pelayanan
pemakaman  dan  pengabuan  mayat  di  Kota  Sukabumi  yang  disebabkan  oleh  pegawai  yang bertindak  masih  belum  sesuai  dengan  yang  seharusnya.  Edward  III  dalam  Winarno  (2014) mengatakan jika para pelaksana bersikap baik  terhadap suatu kebijakan tertentu,  dan hal  ini berarti  adanya  dukungan,  kemungkinan  besar  mereka  melaksanakan  kebijakan  sebagaimana yang  diinginkan  oleh  para  pembuat  keputusan  awal.  Demikian  pula  sebaliknya,  apabila tingkah  laku  atau  perspektif-perspektif  para  pelaksan  berbeda  dengan  para  pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

## d. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  juga  menjadi  faktor  yang  berpengaruh  dalam  implementasi kebijakan. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan  mempunyai  cukup  keinginan  serta  sumber-sumber  untuk  melakukannya.  Menurut Robbins  dalam  Purwanto  (2015)  Untuk  memberikan  kejelasan  bagi  pelaksana  dalam menjalankan  tugasnya  maka  dibutuhkan  adanya  struktur  organisasi  yang  dapat  dijadikan sebagai  instrumen  bagaimana  berbagai  unsur  organisasi  tersebut  dipadukan  agar  organisasi dapat berjalan secara efektif.
Menurut  Edwars  III  dalam  Winarno  (2014)  ada  dua  karakteristik  utama  birokrasi, yakni  prosedur-prosedur  kerja  ukuran-ukuran  dasar  atau  sering  disebut  sebagai Standard Operating  Procedures (SOP)  dan  fragmentasi.  Dengan  adanya  SOP  dapat  memberikan kemudahan  bagi  para  pelaksana  kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan,  karena  dengan adanya  SOP  menjadikan  sebagai  sebuah  penyeragaman  dalam  organisasi  kerja  yang kompleks  serta  keputusan  waktu.  Sedangkan  fragmentasi  merupakan  pembagian  tanggung jawab  kepada  beberapa  badan  yang  berbeda  sehingga  membutuhkan  adanya  koordinasi. Dalam  dimensi  ini  peneliti  pada  saat  melakukan  wawancara  dengan  informan  peneliti memberikan pertanyaan mengenai pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) serta pembagian  tanggung  jawab  dalam  implementasi  kebijakan  retribusi  pelayanan  pemakaman dan  pengabuan  mayat  di  Kota  Sukabumi.  Dari  hasil  wawancara  dengan  informan  dapat peneliti interpretasikan bahwa dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pemakaman dan  pengabuan  mayat  di  Kota  Sukabumi  sudah  berlakunya Standard  Operating  Procedures (SOP),  namun  dalam  pelaksanaanya  masih  dapat  dikatakan  belum  optimal  karena  belum meratanya  SOP  yang  dilaksanakan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih  ada  sebagian  ahli  waris yang  tidak  mengumpulkan  persyaratan  yang  dibutuhkan  pada  saat  akan  melakukan
penguburan sehingga hal ini berdampak kepada kesulitannya untuk mendata ulang ahli waris untuk memberikan surat pemberitahuan terkait retribusi sewa ulang tanah.
Selain Standard Operating Procedures (SOP), penyebaran tugas dan tanggung jawab dengan adanya struktur organisasi juga dapat menjadi faktor penunjang dalam meningkatkan kinerja para pegawai. Dari hasil wawancara dapat diinterpretasikan bahwa UPT Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan berbeda, hal ini dapat membantu dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik.

## 2. Faktor  Pendukung  dan  Faktor  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Sukabumi
Dalam  suatu  pelaksanaan  kebijakan  sering  ditemukannya  faktor  pendukung  maupun faktor penghambat dalam  pelaksanaanya suatu  kebijakan. Sama halnya  dalam implementasi kebijakan  tentang  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan  mayat  di  Kota  Sukabumi pun  akan  mengalami  kendala  baik  dari  faktor  internal  maupun  eksternal.  Faktor  pendukung dalam melaksanakan suatu kebijakan untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan tentunya ada faktor yang menjadi pendukung hal tersebut bisa terjadi.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  di  lapangan,  yang  menjadi  faktor pendukung  dalam  implementasi  kebijakan  tentang  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:
a. Adanya  sumber  atau  dasar  hukum  yang  menjadi  landasan  dalam  pelaksanaan retribusi  yaitu  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Sukabumi  Nomor  5  Tahun  2012 tentang  Retribusi  Pelayanan  Pemakaman  dan  Pengabuan  Mayat  di  Kota Sukabumi.
b. Adanya  sikap  yang  baik  dan  cepat  tanggap  dalam  menanggapi  permintaan masyarakat  sebagai  ahli  waris  dalam  melakukan  penguburan  serta  dalam memberikan pelayanan penagihan retribusi sewa ulang tanah.
c. Pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  dan  berbeda  pada  setiap pegawai.
Faktor Penghambat Selain dari faktor pendukung, dalam pelaksanaan kebijakan juga terkadang  ditemukan  faktor  yang  dapat  menghambat  tercapainya  keberhasilan  dari pelaksanaan  kebijakan.  Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  dilapangan yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi dapat peneliti interpretasikan sebagai berikut:
a. Kurangnya  sosialisasi  langsung  yang  dilakukan  oleh  pihak  UPT  Pemakaman kepada  masyarakat  sebagai  ahli  waris  sehingga  kurang  meratanya  pengetahun ahli waris mengenai tarif dan waktu retribusi sewa ulang tanah.
b. Kurangnya sumber daya berupa fasilitas seperti tempat khusus atau loket khusus untuk  melakukan  pembayaran  retribusi,  serta  kurangnya  pegawai  yang  bertugas yang bertugas untuk melakukan penagihan retribusi.
c. Masih  adanya  petugas  lapangan  yang  memberlakukan  tarif  retribusi  penguburan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012.
d. Belum optimalnya pelaksanaan Standard Operating Procedures (SOP) sehingga akan  menyulitkan  UPT  Pemakaman  pada  saat  akan  memberikan  surat pemberitahuan mengenai retribusi sewa ulang tanah.

## E. KESIMPULAN
Implementasi  kebijakan  retribusi  pelayanan  pemakaman  dan  pengabuan  mayat  di Kota Sukabumi dilihat dari empat dimensi menurut Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Sukabumi belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pengimplementasiannya belum terlaksana sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Sukabumi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  R.  (2014). Pengelolaan  Pendapatan  &  Anggaran  Daerah .  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Agustino,  L.  (2014). Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik  Berbasis  Dynamic  Policy  Analisys . Bandung: Alfabeta.
Ekananda,  R.,  &  Lutfi,  A.  (2013). Evaluasi  Implementasi  Pemungutan  Retribusi  Pelayanan Pemakaman  di  Provinsi  DKI  Jakarta  (Studi  Kasus  Kota  Administrasi  Jakarta Selatan) .
Hasibuan, M. S. P. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta: PT Bumi Aksara. Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik . Yogyakarta: Penerbit Gava Media. Larassati,  M.  (2017). Kebijakan  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dalam  Pemungutan Retribusii  Tempat Pemakaman Umum Non Mewah  (Studi Kasus: TPU Joglo  Blok A Balad 004 Srengseng) . Mutiarin,  D.,  &  Zaenudin,  A.  (2014). Manajemen  Birokrasi  dan  Kebijakan .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
Saragih,    P.  (2003). Desentralisasi    Fiskal    dan    Keuangan    Daerah    Dalam    Otonomi . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sujardi. (2009) . Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik . Bandung: PT. Refika Aditama. Satori, D., & Komariah, A. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta. Tahir,  A.  (2015). Kebijakan  Publik  dan  Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah . Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Winarno, B. ( 2014). Kebijakan Publik, Proses, dan Studi Kasus . Jakarta: Buku Seru.