1131
1

## KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
2

## Henri Prianto Sinurat dan Rati Sumanti
Email:  henrisinurat@yahoo.co.uk

## ABSTRACT
Policy to build Indonesia through village was realized with enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the village. The village was positioned by the Law as a base of human resource, human resource and local wisdom so that the state is obliged to empower village as the center of development in order to improve the welfare of its people. Furthermore, the village head and the village community would be given opportunities to play a role as the subject of development. The village should be able to plan and implement their own development according to the needs and priorities of the community. To keep the condition balance, it is a must to strengthen the capacity of  village  government  apparatus.  The  village  requires  adequate  and  professional  apparatus resources to be subject of development which is capable to play strategic role to make a developed, independent and prosperous country. This paper shows that the development in the village suffered several problems including a weak system of planning at the village level, insufficient village heads competency, management of services to the community as well as the financial management of villages that have not been effective. All of these problems is basically a problem derived from the weak of apparatus resources ability in the village. To overcome the condition, there  are  at  least  (4)  four  agenda  in  strengthening  the  capacity  of  the  village  government apparatus  that  needs  to  be  done  and  is  owned  by  each  village  apparatus;  the  ability  of government management, the ability of village development planning, the ability of village financial management and the ability in drafting village regulation. The implementation of the agenda requires leadership commitment to do the reinforcement. By strengthening the capacity of the village government apparatus, not only in terms of the theory but also in practice, the village government will be able to perform its functions in implementing development in the region.
Keywords: Capacity Building, Village Government Apparatus.

## ABSTRAK
Kebijakan  membangun  Indonesia  dari  desa  diwujudkan  dengan  ditetapkannya Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Undang-  undang  tersebut memposisikan desa sebagai basis sumber daya manusia, sumber daya alam dan basis kearifan  lokal  sehingga  negara  berkewajiban  memberdayakan  desa  sebagai  pusat pembangunan  agar  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Sejalan dengan  hal  tersebut  kepada  desa  dan  masyarakat  desa  diberikan  peluang  untuk berperan  menjadi  subjek  pembangunan.  Desa  harus  mampu  merencanakan  dan melaksanakan  sendiri  pembangunannya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas masyarakat.  Untuk  mengimbangi  hal  tersebut  maka  penguatan  kapasitas  aparatur
pemerintah  desa  merupakan  hal  yang  wajib  dilakukan.  Desa  memerlukan  sumber daya aparatur yang memadai dan profesional untuk menjadi subjek pembangunan yang mampu berperan strategis dalam upaya menjadikan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Tulisan ini mendeskripsikan bahwa pembangunan di desa mengalami beberapa  permasalahan  antara  lain  lemahnya  sistem  perencanaan  di  tingkat  desa, kompetensi  kepala  desa  yang  kurang  memadai,  manajemen  pelayanan  kepada masyarakat  serta  pengelolaan  keuangan  desa  yang  belum  efektif.  Semua permasalahan  tersebut  pada  dasarnya  merupakan  permasalahan  turunan  dari lemahnya kemampuan sumber daya aparatur yang ada di desa. Untuk mengatasi hal tersebut, setidaknya ada (4) empat agenda penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang perlu dilakukan dan dimiliki oleh setiap aparatur desa yaitu kemampuan memanajemen  pemerintahan,  kemampuan  menyusun  perencanaan  pembangunan desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa dan kemampuan penyusunan regulasi desa.  Pelaksanaannya  membutuhkan  komitmen  pimpinan  untuk  mau  melakukan berbagai penguatan tersebut. Dengan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa tidak hanya dari segi teori tapi juga dalam pelaksanaannya maka pemerintah desa akan  semakin  mampu  untuk  menjalankan  fungsinya  dalam  melaksanakan pembangunan di wilayahnya.
Kata Kunci: Penguatan Kapasitas, Aparatur Pemerintah Desa.
A.  PENDAHULUAN esa  adalah  lembaga  pemerin- D tahan  terkecil,  terendah  dan t e r d e p a n   d a l a m   s i s t e m p e m e r i n t a h a n   N e g a r a   K e s a t u a n Republik  Indonesia  yang  berhubungan langsung dengan masyarakat. “Terkecil” berarti  bahwa  wilayah  maupun  tugas- tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai  cakupan  atau  ukuran terkecil  dibanding  dengan  organisasi pemerintah  kabupaten/kota,  provinsi maupun pusat. “Terendah” berarti desa menempati  susunan  atau  lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata p e m e r i n t a h a n   N e g a r a   K e s a t u a n Republik  Indonesia.  Terendah  bukan berarti bahwa desa merupakan bawahan kabupaten/kota tetapi desa berkedudu- kan dalam wilayah kabupaten/kota. Hal
ini sama seperti keberadaan kabupaten/ k o t a   d a l a m   w i l a y a h   p r o v i n s i . “ T e r d e p a n ”   b e r a r t i   b a h w a   d e s a berhubungan  langsung  dengan  warga m a s y a r a k a t   b a i k   d a l a m   b i d a n g pemerintahan,  pelayanan,  pembang- u n a n ,   p e m b e r d a y a a n   m a u p u n kemasyarakatan.
Pengaturan  tentang  desa  didasar- kan  pada  amanat  UUD  1945  Pasal  18B Ayat  (2)  yang  berbunyi  “Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan  - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang”.  Mengacu  pada  pasal tersebut  berarti  bahwa  Pemerintah memberikan  pengakuan  terhadap
1042 1132 1131

## PENGUATAN
1

## KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA
2

## Henri Prianto Sinurat dan Rati Sumanti
Email:  henrisinurat@yahoo.co.uk

## ABSTRACT
Policy to build Indonesia through village was realized with enactment of Law No. 6 of 2014 concerning the village. The village was positioned by the Law as a base of human resource, human resource and local wisdom so that the state is obliged to empower village as the center of development in order to improve the welfare of its people. Furthermore, the village head and the village community would be given opportunities to play a role as the subject of development. The village should be able to plan and implement their own development according to the needs and priorities of the community. To keep the condition balance, it is a must to strengthen the capacity of  village  government  apparatus.  The  village  requires  adequate  and  professional  apparatus resources to be subject of development which is capable to play strategic role to make a developed, independent and prosperous country. This paper shows that the development in the village suffered several problems including a weak system of planning at the village level, insufficient village heads competency, management of services to the community as well as the financial management of villages that have not been effective. All of these problems is basically a problem derived from the weak of apparatus resources ability in the village. To overcome the condition, there  are  at  least  (4)  four  agenda  in  strengthening  the  capacity  of  the  village  government apparatus  that  needs  to  be  done  and  is  owned  by  each  village  apparatus;  the  ability  of government management, the ability of village development planning, the ability of village financial management and the ability in drafting village regulation. The implementation of the agenda requires leadership commitment to do the reinforcement. By strengthening the capacity of the village government apparatus, not only in terms of the theory but also in practice, the village government will be able to perform its functions in implementing development in the region.
Keywords: Capacity Building, Village Government Apparatus.

## ABSTRAK
Kebijakan  membangun  Indonesia  dari  desa  diwujudkan  dengan  ditetapkannya Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Undang-  undang  tersebut memposisikan desa sebagai basis sumber daya manusia, sumber daya alam dan basis kearifan  lokal  sehingga  negara  berkewajiban  memberdayakan  desa  sebagai  pusat pembangunan  agar  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Sejalan dengan  hal  tersebut  kepada  desa  dan  masyarakat  desa  diberikan  peluang  untuk berperan  menjadi  subjek  pembangunan.  Desa  harus  mampu  merencanakan  dan melaksanakan  sendiri  pembangunannya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  prioritas masyarakat.  Untuk  mengimbangi  hal  tersebut  maka  penguatan  kapasitas  aparatur
pemerintah  desa  merupakan  hal  yang  wajib  dilakukan.  Desa  memerlukan  sumber daya aparatur yang memadai dan profesional untuk menjadi subjek pembangunan yang mampu berperan strategis dalam upaya menjadikan desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Tulisan ini mendeskripsikan bahwa pembangunan di desa mengalami beberapa  permasalahan  antara  lain  lemahnya  sistem  perencanaan  di  tingkat  desa, kompetensi  kepala  desa  yang  kurang  memadai,  manajemen  pelayanan  kepada masyarakat  serta  pengelolaan  keuangan  desa  yang  belum  efektif.  Semua permasalahan  tersebut  pada  dasarnya  merupakan  permasalahan  turunan  dari lemahnya kemampuan sumber daya aparatur yang ada di desa. Untuk mengatasi hal tersebut, setidaknya ada (4) empat agenda penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang perlu dilakukan dan dimiliki oleh setiap aparatur desa yaitu kemampuan memanajemen  pemerintahan,  kemampuan  menyusun  perencanaan  pembangunan desa, kemampuan pengelolaan keuangan desa dan kemampuan penyusunan regulasi desa.  Pelaksanaannya  membutuhkan  komitmen  pimpinan  untuk  mau  melakukan berbagai penguatan tersebut. Dengan penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa tidak hanya dari segi teori tapi juga dalam pelaksanaannya maka pemerintah desa akan  semakin  mampu  untuk  menjalankan  fungsinya  dalam  melaksanakan pembangunan di wilayahnya.
Kata Kunci: Penguatan Kapasitas, Aparatur Pemerintah Desa.
A.  PENDAHULUAN esa  adalah  lembaga  pemerin- D tahan  terkecil,  terendah  dan t e r d e p a n   d a l a m   s i s t e m p e m e r i n t a h a n   N e g a r a   K e s a t u a n Republik  Indonesia  yang  berhubungan langsung dengan masyarakat. “Terkecil” berarti  bahwa  wilayah  maupun  tugas- tugas pemerintahan yang diemban desa mempunyai  cakupan  atau  ukuran terkecil  dibanding  dengan  organisasi pemerintah  kabupaten/kota,  provinsi maupun pusat. “Terendah” berarti desa menempati  susunan  atau  lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata p e m e r i n t a h a n   N e g a r a   K e s a t u a n Republik  Indonesia.  Terendah  bukan berarti bahwa desa merupakan bawahan kabupaten/kota tetapi desa berkedudu- kan dalam wilayah kabupaten/kota. Hal
ini sama seperti keberadaan kabupaten/ k o t a   d a l a m   w i l a y a h   p r o v i n s i . “ T e r d e p a n ”   b e r a r t i   b a h w a   d e s a berhubungan  langsung  dengan  warga m a s y a r a k a t   b a i k   d a l a m   b i d a n g pemerintahan,  pelayanan,  pembang- u n a n ,   p e m b e r d a y a a n   m a u p u n kemasyarakatan.
Pengaturan  tentang  desa  didasar- kan  pada  amanat  UUD  1945  Pasal  18B Ayat  (2)  yang  berbunyi  “Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan  - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  yang  diatur  dalam undang-undang”.  Mengacu  pada  pasal tersebut  berarti  bahwa  Pemerintah memberikan  pengakuan  terhadap
1133
kesatuan  masyarakat  hukum  adat sebagai  desa  atau  yang  disebut  dengan nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Tujuannya  adalah  untuk  mengembang- kan  kesejahteraan  dan  identitas  sosial kultural lokal yang ada di wilayahnya.
Indonesia  memiliki  74.093  desa yang tersebar di 34 Provinsi. Dari laporan Indeks  Pembangunan  Desa  (IPD)  2014, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas mencatat  dari  74.093  desa  di  Indonesia sebanyak 20.167 desa atau sekitar 27,2 % tergolong desa tertinggal. Penilaian IPD tersebut  dilihat  dari  lima  dimensi  yaitu pelayanan  dasar,  kondisi  infrastruktur, aksesibilitas/transportasi,  pelayanan p u b l i k ,   d a n   p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan.  Dibandingkan  dengan keseluruhan  jumlah  desa  di  Indonesia, jumlah  desa  tertinggal  paling  banyak berada di wilayah Papua sebanyak 6.139 desa, dan paling sedikit di wilayah Jawa dan Bali sebanyak 674 desa.
Permasalahan di atas menjadi salah s a t u   h a l   y a n g   m e l a t a r b e l a k a n g i disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Lahirnya kebijakan  tersebut  merupakan  progres positif  terhadap  perubahan  paradigma p e m b a n g u n a n   I n d o n e s i a ,   b a h w a kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak  selamanya  berada  di  kota  atau perkotaan,  tetapi  dalam  membangun Indonesia  haruslah  dimulai  dari  desa. Selain  itu,  juga  UU  Desa  telah memberikan  peluang  kepada  desa  dan masyarakat  desa  untuk  menjadi  subjek pembangunan  tidak  lagi  menjadi  objek, olehkarenanya desa harus merencanakan d a n   m e l a k s a n a k a n   s e n d i r i pembangunannya  sesuai  dengan kebutuhan  dan  prioritas  masyarakat.
Pada intinya desa harus menjadi bagian terdepan  dari  upaya  gerakan  pembang- unan  yang  berasal  dari  prakarsa masyarakat.
Sejalan  dengan  agenda  besar menuju good  governance dan  reformasi birokrasi  maka  peningkatan  kapasitas aparatur  pemerintah  desa  merupakan hal  yang  wajib  dilakukan.  Desa memerlukan sumber daya aparatur yang memadai dan profesional. hal  ini  untuk memenuhi  pelayanan-pelayanan  yang diperlukan  oleh  masyarakat.  aparatur pemerintah desa patut memahami peran strategisnya  agar  belajar  mendalami, menggali  serta  mengkaji  berbagai permasalahan dan tantangan pelaksana- an good  governance dan  reformasi birokrasi  ke  depan  untuk  dapat diterapkan secara optimal. Jika aparatur desa sudah profesional dan berkompeten maka  desa  yang  maju,  kuat,  mandiri, demokratis  dan  sejahtera  bukan merupakan harapan kosong. Perubahan tersebut  memang  tidak  mudah  tetapi juga  tidak  terlalu  sulit  jika  mau  terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri masing-masing aparatur.
D a l a m   r a n g k a   p e n i n g k a t a n kapasitas  aparatur  pemerintah  desa perlu  diprioritaskan  kemampuan manajemen  pemerintahan  misalnya dalam  memberikan  pelayanan  publik, kemampuan  menyusun  perencanaan pembangunan  desa,  kemampuan pengelolaan keuangan serta kemampuan penyusunan  regulasi  desa.  Prioritas tersebut  sejalan  dengan  besarnya kewenangan  yang  diberikan  dalam  UU Desa.  Melalui  UU  tersebut  pemerintah desa  mendapat  wewenang  yang  lebih besar dalam menjalankan pemerintahan serta  mengelola  aspirasi.  Sebelumnya,
desa  hanya  mendapat  jatah  untuk mengelola orang dan ruang, namun UU Desa  menambahkan  barang  dan  uang, sebagai  aspek  yang  harus  dikelola pemerintah desa.
B e r d a s a r k a n   l a t a r   b e l a k a n g tersebut  di  atas,  peningkatan  kapasitas aparatur  desa  merupakan  hal  yang sangat  urgen  untuk  mengimbangi kewenangan  yang  besar  diamanatkan kepada  desa  dalam  Undang-Undang N o m o r   6   T a h u n   2 0 1 4   t e n t a n g Pemerintahan  Desa.  Desa  memerlukan sumber  daya  manusia  yang  profesional agar  mampu  menjalankan  perannya s e b a g a i   i n s t i t u s i   y a n g   t e r d e p a n memberikan  pelayanan  langsung dengan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis p e n i n g k a t a n   k a p a s i t a s   a p a r a t u r pemerintah  desa  demi  tercapainya kualitas  aparatur  yang  baik  sehingga dapat  menjadikan  desanya  maju  dan mandiri.

## B.  TINJAUAN PUSTAKA 1.  Penguatan Kapasitas
Kapasitas merupakan kemampuan individu dan organisasi atau bagian dari organisasi  untuk  menampilkan  fungsi- fungsi  secara  efektif,  efisien  dan berkelanjutan  guna  mencapai  tujuan organisasi.  Penguatan  kapasitas  secara umum merupakan serangkaian kegiatan maupun  strategi  yang  ditujukan  untuk meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  dan responsivitas  dari  kinerja  organisasi maupun  individu.  Penguatan  kapasitas lembaga  diperlukan  guna  pencapaian tujuan pembangunan masyarakat secara bersama-sama.
Faktor-faktor  signifikan  yang mempengaruhi pembangunan kapasitas
menurut Riyadi (2003) meliputi 5 (lima) hal pokok, yaitu:
a.  Komitmen bersama Pembangunan  kapasitas  sebuah organisasi  membutuhkan  komit- men bersama dikarenakan pengua- tan kapasitas membutuhkan jangka waktu  yang  lama.  Komitmen bersama  merupakan  modal  dasar yang harus dijalankan secara terus menerus. Faktor ini menjadi dasar dari  seluruh  rancangan  kegiatan dan  tujuan  yang  akan  dicapai secara bersama-sama. b.  Kepemimpinan Kepemimpinan  yang  dinamis membuka  kesempatan  yang  luas bagi  setiap  elemen  organisasi untuk menyelenggarakan pengem- bangan kapasitas. c.  Reformasi Peraturan Aturan-aturan  yang  diterapkan dalam  sebuah  organisasi  harus mendukung  upaya  pembangunan kapasitas dan dilaksanakan secara konsisten. d.  Reformasi Kelembagaan Reformasi  kelembagaan  pada intinya  menunjuk  kepada  bagian struktural dan kultural. Reformasi ini  untuk  menghadirkan  budaya kerja  yang  mendukung  pengem- bangan kapasitas.
e.  P e n i n g k a t a n   K e k u a t a n   d a n Kelemahan yang Dimiliki I d e n t i f i k a s i   k e k u a t a n   d a n kelemahan  agar  dapat  disusun pengembangan  kapasitas  yang baik.
2.  Pemerintah Desa
Pemerintah  dapat  diartikan sebagai he governing body of a nation, state,
1042 1134 1133
kesatuan  masyarakat  hukum  adat sebagai  desa  atau  yang  disebut  dengan nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Tujuannya  adalah  untuk  mengembang- kan  kesejahteraan  dan  identitas  sosial kultural lokal yang ada di wilayahnya.
Indonesia  memiliki  74.093  desa yang tersebar di 34 Provinsi. Dari laporan Indeks  Pembangunan  Desa  (IPD)  2014, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas mencatat  dari  74.093  desa  di  Indonesia sebanyak 20.167 desa atau sekitar 27,2 % tergolong desa tertinggal. Penilaian IPD tersebut  dilihat  dari  lima  dimensi  yaitu pelayanan  dasar,  kondisi  infrastruktur, aksesibilitas/transportasi,  pelayanan p u b l i k ,   d a n   p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan.  Dibandingkan  dengan keseluruhan  jumlah  desa  di  Indonesia, jumlah  desa  tertinggal  paling  banyak berada di wilayah Papua sebanyak 6.139 desa, dan paling sedikit di wilayah Jawa dan Bali sebanyak 674 desa.
Permasalahan di atas menjadi salah s a t u   h a l   y a n g   m e l a t a r b e l a k a n g i disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Lahirnya kebijakan  tersebut  merupakan  progres positif  terhadap  perubahan  paradigma p e m b a n g u n a n   I n d o n e s i a ,   b a h w a kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak  selamanya  berada  di  kota  atau perkotaan,  tetapi  dalam  membangun Indonesia  haruslah  dimulai  dari  desa. Selain  itu,  juga  UU  Desa  telah memberikan  peluang  kepada  desa  dan masyarakat  desa  untuk  menjadi  subjek pembangunan  tidak  lagi  menjadi  objek, olehkarenanya desa harus merencanakan d a n   m e l a k s a n a k a n   s e n d i r i pembangunannya  sesuai  dengan kebutuhan  dan  prioritas  masyarakat.
Pada intinya desa harus menjadi bagian terdepan  dari  upaya  gerakan  pembang- unan  yang  berasal  dari  prakarsa masyarakat.
Sejalan  dengan  agenda  besar menuju good  governance dan  reformasi birokrasi  maka  peningkatan  kapasitas aparatur  pemerintah  desa  merupakan hal  yang  wajib  dilakukan.  Desa memerlukan sumber daya aparatur yang memadai dan profesional. hal  ini  untuk memenuhi  pelayanan-pelayanan  yang diperlukan  oleh  masyarakat.  aparatur pemerintah desa patut memahami peran strategisnya  agar  belajar  mendalami, menggali  serta  mengkaji  berbagai permasalahan dan tantangan pelaksana- an good  governance dan  reformasi birokrasi  ke  depan  untuk  dapat diterapkan secara optimal. Jika aparatur desa sudah profesional dan berkompeten maka  desa  yang  maju,  kuat,  mandiri, demokratis  dan  sejahtera  bukan merupakan harapan kosong. Perubahan tersebut  memang  tidak  mudah  tetapi juga  tidak  terlalu  sulit  jika  mau  terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri masing-masing aparatur.
D a l a m   r a n g k a   p e n i n g k a t a n kapasitas  aparatur  pemerintah  desa perlu  diprioritaskan  kemampuan manajemen  pemerintahan  misalnya dalam  memberikan  pelayanan  publik, kemampuan  menyusun  perencanaan pembangunan  desa,  kemampuan pengelolaan keuangan serta kemampuan penyusunan  regulasi  desa.  Prioritas tersebut  sejalan  dengan  besarnya kewenangan  yang  diberikan  dalam  UU Desa.  Melalui  UU  tersebut  pemerintah desa  mendapat  wewenang  yang  lebih besar dalam menjalankan pemerintahan serta  mengelola  aspirasi.  Sebelumnya,
desa  hanya  mendapat  jatah  untuk mengelola orang dan ruang, namun UU Desa  menambahkan  barang  dan  uang, sebagai  aspek  yang  harus  dikelola pemerintah desa.
B e r d a s a r k a n   l a t a r   b e l a k a n g tersebut  di  atas,  peningkatan  kapasitas aparatur  desa  merupakan  hal  yang sangat  urgen  untuk  mengimbangi kewenangan  yang  besar  diamanatkan kepada  desa  dalam  Undang-Undang N o m o r   6   T a h u n   2 0 1 4   t e n t a n g Pemerintahan  Desa.  Desa  memerlukan sumber  daya  manusia  yang  profesional agar  mampu  menjalankan  perannya s e b a g a i   i n s t i t u s i   y a n g   t e r d e p a n memberikan  pelayanan  langsung dengan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis p e n i n g k a t a n   k a p a s i t a s   a p a r a t u r pemerintah  desa  demi  tercapainya kualitas  aparatur  yang  baik  sehingga dapat  menjadikan  desanya  maju  dan mandiri.

## B.  TINJAUAN PUSTAKA

## 1.  Penguatan Kapasitas
Kapasitas merupakan kemampuan individu dan organisasi atau bagian dari organisasi  untuk  menampilkan  fungsi- fungsi  secara  efektif,  efisien  dan berkelanjutan  guna  mencapai  tujuan organisasi.  Penguatan  kapasitas  secara umum merupakan serangkaian kegiatan maupun  strategi  yang  ditujukan  untuk meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  dan responsivitas  dari  kinerja  organisasi maupun  individu.  Penguatan  kapasitas lembaga  diperlukan  guna  pencapaian tujuan pembangunan masyarakat secara bersama-sama.
Faktor-faktor  signifikan  yang mempengaruhi pembangunan kapasitas
menurut Riyadi (2003) meliputi 5 (lima) hal pokok, yaitu:
a.  Komitmen bersama Pembangunan  kapasitas  sebuah organisasi  membutuhkan  komit- men bersama dikarenakan pengua- tan kapasitas membutuhkan jangka waktu  yang  lama.  Komitmen bersama  merupakan  modal  dasar yang harus dijalankan secara terus menerus. Faktor ini menjadi dasar dari  seluruh  rancangan  kegiatan dan  tujuan  yang  akan  dicapai secara bersama-sama.
b.  Kepemimpinan Kepemimpinan  yang  dinamis membuka  kesempatan  yang  luas bagi  setiap  elemen  organisasi untuk menyelenggarakan pengem- bangan kapasitas. c.  Reformasi Peraturan Aturan-aturan  yang  diterapkan dalam  sebuah  organisasi  harus mendukung  upaya  pembangunan kapasitas dan dilaksanakan secara konsisten.
d.  Reformasi Kelembagaan Reformasi  kelembagaan  pada intinya  menunjuk  kepada  bagian struktural dan kultural. Reformasi ini  untuk  menghadirkan  budaya kerja  yang  mendukung  pengem- bangan kapasitas.
e.  P e n i n g k a t a n   K e k u a t a n   d a n Kelemahan yang Dimiliki
I d e n t i f i k a s i   k e k u a t a n   d a n kelemahan  agar  dapat  disusun pengembangan  kapasitas  yang baik.

## 2.  Pemerintah Desa
Pemerintah  dapat  diartikan sebagai he governing body of a nation, state,
1135
city, etc  yaitu  lembaga  atau  badan  yang menyelenggarakan  Negara  (Riawan: 2009). Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi  seluruh  kekuasaan  yaitu k e k u a s a a n   l e g i s l a t i f ,   k e k u a s a a n eksekutif,  dan  kekuasaan  yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya  meliputi  cabang  kekuasaan eksekutif saja (Prajudi: 1981). Desa adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  kewenangan  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat  setempat  yang  diakui  dalam sistem  pemerintahan  nasional  dan berada di daerah kabupaten.

## 3.  Aparatur Pemerintah Desa
Kata  desa  berasal  dari  kata  ' Dhesi ' (bahasa  Sansekerta)  yang  mempunyai arti tanah kelahiran. Namun di Indonesia karena  terdapat  banyak  suku  dan  etnis kata  desa  mempunyai  sebutan  yang beragam menurut bahasa daerah masing- masing.  Di  Aceh  misalnya  disebut dengan  Gampong,  di  Padang  terkenal dengan  Nagari  kalau  di  Sulawesi  Utara namanya  Wanus.  Menurut  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa,  disebutkan  bahwa  desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat s e t e m p a t   b e r d a s a r k a n   p r a k a r s a masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Desa  bukanlah  bawahan  kecama- tan, karena kecamatan merupakan bagi- an  dari  perangkat  daerah  kabupaten/
kota, dan desa bukan merupakan bagian dari  perangkat  daerah.  Berbeda  dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Kewenangan desa meliputi  kewenangan  di  bidang penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaaan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan p e m b e r d a y a a n   m a s y a r a k a t   d e s a berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal usul dan adat istiadat desa.
Desa  memiliki  pemerintahan sendiri.  Pemerintahan  Desa  terdiri  atas Pemerintah  Desa  yang  meliputi  kepala desa  dan  perangkat  desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Kepala Desa  merupakan  pimpinan  penyeleng- garaan  pemerintahan  desa  berdasarkan kebijakan  yang  ditetapkan  bersama Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD). Masa  jabatan  Kepala  Desa  adalah  6 tahun,  dan  dapat  diperpanjang  lagi untuk  satu  kali  masa  jabatan.  Kepala D e s a   j u g a   m e m i l i k i   w e w e n a n g menetapkan  Peraturan  Desa  yang  telah mendapat  persetujuan  bersama  BPD. Kepala  Desa  dipilih  langsung  melalui Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  oleh penduduk desa setempat.
Perangkat  Desa  bertugas  mem- bantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas  dan  wewenangnya.  Salah  satu perangkat  desa  adalah  Sekretaris  Desa, yang  diisi  dari  Pegawai  Negeri  Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah  Kabupaten/Kota  atas  nama Bupati/Walikota.  Perangkat  Desa lainnya  diangkat  oleh  Kepala  Desa  dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  merupakan  lembaga  perwujudan demokrasi  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan  keterwakilan  wilayah. Anggota  BPD  terdiri  dari  Ketua  Rukun Warga,  pemangku  adat,  golongan profesi,  pemuka  agama  dan  tokoh  atau pemuka  masyarakat  lainnya.  Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat  diangkat/diusulkan  kembali untuk  1  kali  masa  jabatan  berikutnya. Pimpinan  dan  Anggota  BPD  tidak diperbolehkan  merangkap  jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD  berfungsi  menetapkan  Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Untuk  menjalankan  berbagai urusan  pemerintahan,  pemerintah  desa dituntut  memiliki  kapasitas  baik  secara kelembagaan, SDM maupun manajemen /ketatalaksanaan.  Menurut  hasil  kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi  Daerah  LAN,  ada  beberapa permasalahan  yang  dialami  oleh  desa yaitu:
a.  Perencanaan  pembangunan  desa, belum  semua  pemerintah  desa menyusun  dokumen  perencanaan ( R P J M D e s   d a n   R K P D e s ) sebagaimana  amanat  peraturan perundang-undangan. b.  Kepemimpinan  kepala  desa, sebagian  besar  kepala  desa  belum m e m i l i k i   k o m p e t e n s i   y a n g memadai  untuk  menyelenggara- kan    pemerintahan  desa,  hal  ini dihubungakan  dengan  kemampu- an  kepala  desa  untuk  melaksana- kan  ketentuan  peraturan  perun- dang-undangan.
c.  Manajemen  pelayanan  kepada m a s y a r a k a t ,   m a s i h   b e l u m m e n u n j u k k a n   k o n d i s i   y a n g
menggembirakan.  Pelayanan kepada masyarakat masih berbelit, lambat dan mahal. d.  Pengelolaan  keuangan  desa, persoalan mendasar adalah belum dilaksanakannya kebijakan alokasi d a n a   d e s a   ( A D D ) .   H a l   i n i disebabkan  belum  siapnya  SDM aparatur  desa  yang  mengelola ADD. Dari  beberapa  permasalahan  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  yang menjadi  benang  merah  rendahnya kualitas  pembangunan  serta  kualitas pelayanan di desa adalah sumber   daya aparatur  desa.  Di  era  keterbukaan i n f o r m a s i   s a a t   i n i ,   m a s y a r a k a t menginginkan  perbaikan  disegala bidang. Selain itu, kini melalui UU Desa, desa juga diberikan hak untuk mengatur dan  mengelola  dana  desa.  Dana  Desa adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerin- tahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pem- berdayaan  masyarakat.  Hal  demikian menunjukkan  bahwa  tantangan  yang dihadapi  pemerintah  desa  dewasa  ini semakin  menguat.  Penguatan  kapasitas aparatur pemerintah desa harus menjadi agenda  kegiatan  pokok  pemerintahan Indonesia yang dilakukan secara holistik dan  komprehensif.  Patut  dipahami bersama  bahwa  penguatan  kapasitas merupakan suatu proses tiada henti yang perlu  dilakukan  secara  bertahap  dan berkesinambungan  dalam  rangka mencapai efisiensi dan efektivitas.
1042 1136
1135
city, etc  yaitu  lembaga  atau  badan  yang menyelenggarakan  Negara  (Riawan: 2009). Pengertian pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi  seluruh  kekuasaan  yaitu k e k u a s a a n   l e g i s l a t i f ,   k e k u a s a a n eksekutif,  dan  kekuasaan  yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya  meliputi  cabang  kekuasaan eksekutif saja (Prajudi: 1981). Desa adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  kewenangan  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat  setempat  yang  diakui  dalam sistem  pemerintahan  nasional  dan berada di daerah kabupaten.

## 3.  Aparatur Pemerintah Desa
Kata  desa  berasal  dari  kata  ' Dhesi ' (bahasa  Sansekerta)  yang  mempunyai arti tanah kelahiran. Namun di Indonesia karena  terdapat  banyak  suku  dan  etnis kata  desa  mempunyai  sebutan  yang beragam menurut bahasa daerah masing- masing.  Di  Aceh  misalnya  disebut dengan  Gampong,  di  Padang  terkenal dengan  Nagari  kalau  di  Sulawesi  Utara namanya  Wanus.  Menurut  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa,  disebutkan  bahwa  desa  adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat s e t e m p a t   b e r d a s a r k a n   p r a k a r s a masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Desa  bukanlah  bawahan  kecama- tan, karena kecamatan merupakan bagi- an  dari  perangkat  daerah  kabupaten/
kota, dan desa bukan merupakan bagian dari  perangkat  daerah.  Berbeda  dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Kewenangan desa meliputi  kewenangan  di  bidang penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaaan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa  dan p e m b e r d a y a a n   m a s y a r a k a t   d e s a berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal usul dan adat istiadat desa.
Desa  memiliki  pemerintahan sendiri.  Pemerintahan  Desa  terdiri  atas Pemerintah  Desa  yang  meliputi  kepala desa  dan  perangkat  desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Kepala Desa  merupakan  pimpinan  penyeleng- garaan  pemerintahan  desa  berdasarkan kebijakan  yang  ditetapkan  bersama Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD). Masa  jabatan  Kepala  Desa  adalah  6 tahun,  dan  dapat  diperpanjang  lagi untuk  satu  kali  masa  jabatan.  Kepala D e s a   j u g a   m e m i l i k i   w e w e n a n g menetapkan  Peraturan  Desa  yang  telah mendapat  persetujuan  bersama  BPD. Kepala  Desa  dipilih  langsung  melalui Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  oleh penduduk desa setempat.
Perangkat  Desa  bertugas  mem- bantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas  dan  wewenangnya.  Salah  satu perangkat  desa  adalah  Sekretaris  Desa, yang  diisi  dari  Pegawai  Negeri  Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah  Kabupaten/Kota  atas  nama Bupati/Walikota.  Perangkat  Desa lainnya  diangkat  oleh  Kepala  Desa  dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  merupakan  lembaga  perwujudan demokrasi  dalam  penyelenggaraan
pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan  keterwakilan  wilayah. Anggota  BPD  terdiri  dari  Ketua  Rukun Warga,  pemangku  adat,  golongan profesi,  pemuka  agama  dan  tokoh  atau pemuka  masyarakat  lainnya.  Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat  diangkat/diusulkan  kembali untuk  1  kali  masa  jabatan  berikutnya. Pimpinan  dan  Anggota  BPD  tidak diperbolehkan  merangkap  jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. BPD  berfungsi  menetapkan  Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Untuk  menjalankan  berbagai urusan  pemerintahan,  pemerintah  desa dituntut  memiliki  kapasitas  baik  secara kelembagaan, SDM maupun manajemen /ketatalaksanaan.  Menurut  hasil  kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kinerja Otonomi  Daerah  LAN,  ada  beberapa permasalahan  yang  dialami  oleh  desa yaitu:
a.  Perencanaan  pembangunan  desa, belum  semua  pemerintah  desa menyusun  dokumen  perencanaan ( R P J M D e s   d a n   R K P D e s ) sebagaimana  amanat  peraturan perundang-undangan. b.  Kepemimpinan  kepala  desa, sebagian  besar  kepala  desa  belum m e m i l i k i   k o m p e t e n s i   y a n g memadai  untuk  menyelenggara- kan    pemerintahan  desa,  hal  ini dihubungakan  dengan  kemampu- an  kepala  desa  untuk  melaksana- kan  ketentuan  peraturan  perun- dang-undangan.
c.  Manajemen  pelayanan  kepada m a s y a r a k a t ,   m a s i h   b e l u m m e n u n j u k k a n   k o n d i s i   y a n g
menggembirakan.  Pelayanan kepada masyarakat masih berbelit, lambat dan mahal.
d.  Pengelolaan  keuangan  desa,
persoalan mendasar adalah belum dilaksanakannya kebijakan alokasi d a n a   d e s a   ( A D D ) .   H a l   i n i disebabkan  belum  siapnya  SDM aparatur  desa  yang  mengelola ADD. Dari  beberapa  permasalahan  di atas  dapat  disimpulkan  bahwa  yang menjadi  benang  merah  rendahnya kualitas  pembangunan  serta  kualitas pelayanan di desa adalah sumber   daya aparatur  desa.  Di  era  keterbukaan i n f o r m a s i   s a a t   i n i ,   m a s y a r a k a t menginginkan  perbaikan  disegala bidang. Selain itu, kini melalui UU Desa, desa juga diberikan hak untuk mengatur dan  mengelola  dana  desa.  Dana  Desa adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa  yang  ditransfer  melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten  dan  digunakan  untuk membiayai  penyelenggaraan  pemerin- tahan,  pelaksanaan  pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan,  dan  pem- berdayaan  masyarakat.  Hal  demikian menunjukkan  bahwa  tantangan  yang dihadapi  pemerintah  desa  dewasa  ini semakin  menguat.  Penguatan  kapasitas aparatur pemerintah desa harus menjadi agenda  kegiatan  pokok  pemerintahan Indonesia yang dilakukan secara holistik dan  komprehensif.  Patut  dipahami bersama  bahwa  penguatan  kapasitas merupakan suatu proses tiada henti yang perlu  dilakukan  secara  bertahap  dan berkesinambungan  dalam  rangka mencapai efisiensi dan efektivitas.
1048 1138 1137

## C.  PEMBAHASAN 1.  Pembangunan Di Tingkat Desa
Desa  merupakan  organisasi pemerintahan  yang  menjalankan  fungsi public  regulation,  public  good dan empowerment. Perubahan  Undang- U n d a n g   D a s a r   1 9 4 5   t i d a k   l a g i menyebutkan  penyebutan  nama  lain desa  seperti  dusun,  marga,  gampong. Disisi  lain  Negara  hanya  mengamanat- kan  Undang-Undang  Dasar  1945  untuk mengakui  keberadaan  masyarakat  adat beserta  hak  yang  bersifat  tradisional. Desa  dimasa  sekarang  ini  cenderung mengarah  kepada  bentuk  desa  modern. Secara perlahan konteks ketradisionalan sebuah  desa  mulai  tergerus  meski sejatinya  desa  pada  masa  sekarang  ini lebih  diarahkan  kepada  struktur pemerintahan  terkecil  yang  mampu melayani  masyarakat.  Kedudukan  desa sekarang  ini  tidak  hanya  sebagai p e r p a n j a n g   t a n g a n a n   d a r i   l e v e l pemerintahan  yang  lebih  tinggi. Kedudukan  desa  diatur  berdasarkan k e w e n a n g a n   d e s a ,   s u s u n a n pemerintahan  desa,  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  tugas  fungsi  desa, dan lain-lain. Sehingga di zaman modern seperti  sekarang  ini  desa  turut  serta dilibatkan dalam pembangunan desa itu sendiri.  Pembangunan  desa  dapat berasal dari kemandirian desa itu sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat. Meski  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa pemerintah  desa  lebih  tertarik  dalam pembangunan  bidang  infrastruktur ketimbang bidang lainnya.
Keterbelakangan, kemiskinan, dan timpangnya  pembangunan  menjadi  isu yang kerap diangkat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Selain pemerintah  pusat,  banyak  lembaga
donor  yang  memberikan  dukungan terhadap  kemandirian  pembangunan desa. Bahkan Negara juga mengungkap isu-isu  ketertinggalan  desa  melalui R e n c a n a   P e m b a n g u n a n   J a n g k a M e n e n g a h   D a e r a h .   R e n d a h n y a pembangunan  daerah  pedesaan  juga menjadi  perhatian  khusus  Pemerintah Pusat. Program Nawacita Presiden Joko Widodo  secara  tegas  mengamanahkan bahwa program memajukan desa untuk kesejahteraan bangsa.
Program – program pembangunan desa berasal dari partisipasi masyarakat desa  melalui  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Desa  (musrenbangdes). Meski  beberapa  usulan  masyarakat melalui  musrenbangdes  lebih  banyak tidak  terealisasi  karena  tidak  sampai kepada  program  pembangunan  desa. Banyak  hal  yang  membuat  hasil musrenbangdes menjadi sia-sia. Campur tangan  dari  pemerintahan  yang  lebih tinggi  dari  desa  kerap  mengganjal kelangsungan hasil dari musrenbangdes. Pemerintah  desa  sendiri  tidak  jarang gagal  dalam  mengawal  hasil  Musren- bangdes  hingga  sampai  ke  Kecamatan atau  Kabupaten/Kota.  Selain  adanya politisasi,  faktor  korupsi,  kolusi  dan n e p o t i s m e   k e r a p   m e n g g a n g g u pembangunan desa.
Pembangunan  desa  juga  tidak terlepas  dari  keberadaan  lembaga perwakilan desa atau Badan Perwakilan Desa  (BPD)  sebagai  miniatur  Lembaga Legislatif  di  sistem  Pemerintahan Indonesia.  Desa  sebagai  kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenang- an  untuk  mengatur  dan  mengurusi kepentingan  masyarakat  setempat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPD bertindak  sebagai  alat  kontrol  jalannya
pemerintahan  desa.  Sehingga  hadirnya lembaga  ini  akan  membawa  perubahan suasana  dalam  proses  pemerintahan  di desa.  BPD  akan  mengawasi  kinerja Pemerintah  Desa  dalam  mengelola keuangan  desa.  Keuangan  desa  bisa didapat dari hasil usaha desa, swadaya, partisipasi,  pendapatan  asli  desa, bantuan  dari  Pemerintah  Kabupaten  / Provinsi  /  Pusat  maupun  bantuan  dari pihak ketiga.
Dinamika yang kerap terjadi dalam pembangunan  desa  adalah  usulan perencanaan  tidak  mengakomodasi kepentingan  masyarakat.  Desa  sering kali  tidak  mengikuti  mekanisme perencanaan  pembangunan  dari  bawah yang  dilaksanakan  mulai  dari  level Rukun  Tetangga  (RT),  Rukun  Warga (RW) hingga musrenbangdes. Informasi mengenai  musrenbangdes  juga  sangat terbatas  sehingga  masyarakat  sering tidak  melaksanakan  kegiatan  pra musrenbangdes di tingkat RT / RW. Desa belum  melibatkan  masyarakat  dalam penyusunan  prioritas  kegiatan  dalam pembangunan.  Kurang  pedulinya masyarakat  turut  mendukung  abainya Pemerintah  Desa  dalam  penyusunan perencanaan  pembangunan  yang partisipatif.  Faktor  lain  adalah  adanya kecenderungan hasil musrenbang hanya memenuhi usulan tokoh masyarakat saja. Keterbatasan kemampuan aparatur desa tidak jarang melahirkan musrenbangdes- musrenbangdes  yang  berjalan  hanya sekedar  untuk  formalitas  saja.  Hingga pada akhirnya usulan dari musrenbang- des  hanya  merupakan  asumsi  dan perkiraan  aparatur  desa.  Pembangunan akan  berdayaguna  apabila  didukung dengan  perencanaan  yang  baik  serta pemanfaatan  sumber  daya  dan  potensi
yang ada secara maksimal.
Gagalnya  pembangunan  pada sebuah  desa  tidak  hanya  dipengaruhi oleh  perencanaan  saja.  Kurangnya sinergitas  dengan stakeholder pemerin- tahan desa juga turut mempengaruhinya. Beberapa  usulan  pembangunan  yang berasal  dari  desa  seringkali  tidak terakomodir  dalam  program  pembang- unan  tingkat  pemerintahan  yang  lebih tinggi.  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah pada  tingkat  kabupaten  maupun provinsi akan menyeleksi usulan-usulan masyarakat.  Program  yang  sejalan dengan  prioritas  pembangunan  dapat d i l a k s a n a k a n   g u n a   p e m e n u h a n kebutuhan  desa.  Sehingga  pada prosesnya  banyak  usulan  masyarakat y a n g   t i d a k   t e r a k o m o d i r   p a s c a musrenbangdes.  Pemerintah  desa  perlu memahami betul visi misi pembangunan k e p a l a   d a e r a h ,   s e h i n g g a   d a p a t mensinergikan  antara  keinginan masyarakat dan kebutuhan daerah.

## 2.  Penguatan  Kapasitas  Aparatur Pemerintah Desa
Lahirnya  Undang  Undang  Desa secara  eksplisit  ingin  memperkuat pondasi  keberadaan  desa.  Selama  ini diketahui  bahwa  kapasitas  desa  sangat lemah.  Pemerintah  Kabupaten/Kota belum mempunyai instrumen yang kuat dalam  memberdayakan  kapasitas  desa. T i d a k   d a p a t   d i p u n g k i r i   b a h w a dukungan lembaga-lembaga donor turut membantu  pengembangan  pembang- unan  desa.  Hanya  saja  dukungan tersebut  tidak  lagi  cukup  pada  era pemerintahan  sekarang  ini.  Pemerintah desa  tidak  hanya  dituntut  untuk menjalankan  administrasi  desa,  era sekarang  ini  pemerintah  desa  juga
1048 1138 1137

## C.  PEMBAHASAN
1.  Pembangunan Di Tingkat Desa Desa  merupakan  organisasi pemerintahan  yang  menjalankan  fungsi public  regulation,  public  good dan empowerment. Perubahan  Undang- U n d a n g   D a s a r   1 9 4 5   t i d a k   l a g i menyebutkan  penyebutan  nama  lain desa  seperti  dusun,  marga,  gampong. Disisi  lain  Negara  hanya  mengamanat- kan  Undang-Undang  Dasar  1945  untuk mengakui  keberadaan  masyarakat  adat beserta  hak  yang  bersifat  tradisional. Desa  dimasa  sekarang  ini  cenderung mengarah  kepada  bentuk  desa  modern. Secara perlahan konteks ketradisionalan sebuah  desa  mulai  tergerus  meski sejatinya  desa  pada  masa  sekarang  ini lebih  diarahkan  kepada  struktur pemerintahan  terkecil  yang  mampu melayani  masyarakat.  Kedudukan  desa sekarang  ini  tidak  hanya  sebagai p e r p a n j a n g   t a n g a n a n   d a r i   l e v e l pemerintahan  yang  lebih  tinggi. Kedudukan  desa  diatur  berdasarkan k e w e n a n g a n   d e s a ,   s u s u n a n pemerintahan  desa,  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  tugas  fungsi  desa, dan lain-lain. Sehingga di zaman modern seperti  sekarang  ini  desa  turut  serta dilibatkan dalam pembangunan desa itu sendiri.  Pembangunan  desa  dapat berasal dari kemandirian desa itu sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat. Meski  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa pemerintah  desa  lebih  tertarik  dalam pembangunan  bidang  infrastruktur ketimbang bidang lainnya.
Keterbelakangan, kemiskinan, dan timpangnya  pembangunan  menjadi  isu yang kerap diangkat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Selain pemerintah  pusat,  banyak  lembaga
donor  yang  memberikan  dukungan terhadap  kemandirian  pembangunan desa. Bahkan Negara juga mengungkap isu-isu  ketertinggalan  desa  melalui R e n c a n a   P e m b a n g u n a n   J a n g k a M e n e n g a h   D a e r a h .   R e n d a h n y a pembangunan  daerah  pedesaan  juga menjadi  perhatian  khusus  Pemerintah Pusat. Program Nawacita Presiden Joko Widodo  secara  tegas  mengamanahkan bahwa program memajukan desa untuk kesejahteraan bangsa.
Program – program pembangunan desa berasal dari partisipasi masyarakat desa  melalui  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Desa  (musrenbangdes). Meski  beberapa  usulan  masyarakat melalui  musrenbangdes  lebih  banyak tidak  terealisasi  karena  tidak  sampai kepada  program  pembangunan  desa. Banyak  hal  yang  membuat  hasil musrenbangdes menjadi sia-sia. Campur tangan  dari  pemerintahan  yang  lebih tinggi  dari  desa  kerap  mengganjal kelangsungan hasil dari musrenbangdes. Pemerintah  desa  sendiri  tidak  jarang gagal  dalam  mengawal  hasil  Musren- bangdes  hingga  sampai  ke  Kecamatan atau  Kabupaten/Kota.  Selain  adanya politisasi,  faktor  korupsi,  kolusi  dan n e p o t i s m e   k e r a p   m e n g g a n g g u pembangunan desa.
Pembangunan  desa  juga  tidak terlepas  dari  keberadaan  lembaga perwakilan desa atau Badan Perwakilan Desa  (BPD)  sebagai  miniatur  Lembaga Legislatif  di  sistem  Pemerintahan Indonesia.  Desa  sebagai  kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenang- an  untuk  mengatur  dan  mengurusi kepentingan  masyarakat  setempat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPD bertindak  sebagai  alat  kontrol  jalannya
pemerintahan  desa.  Sehingga  hadirnya lembaga  ini  akan  membawa  perubahan suasana  dalam  proses  pemerintahan  di desa.  BPD  akan  mengawasi  kinerja Pemerintah  Desa  dalam  mengelola keuangan  desa.  Keuangan  desa  bisa didapat dari hasil usaha desa, swadaya, partisipasi,  pendapatan  asli  desa, bantuan  dari  Pemerintah  Kabupaten  / Provinsi  /  Pusat  maupun  bantuan  dari pihak ketiga.
Dinamika yang kerap terjadi dalam pembangunan  desa  adalah  usulan perencanaan  tidak  mengakomodasi kepentingan  masyarakat.  Desa  sering kali  tidak  mengikuti  mekanisme perencanaan  pembangunan  dari  bawah yang  dilaksanakan  mulai  dari  level Rukun  Tetangga  (RT),  Rukun  Warga (RW) hingga musrenbangdes. Informasi mengenai  musrenbangdes  juga  sangat terbatas  sehingga  masyarakat  sering tidak  melaksanakan  kegiatan  pra musrenbangdes di tingkat RT / RW. Desa belum  melibatkan  masyarakat  dalam penyusunan  prioritas  kegiatan  dalam pembangunan.  Kurang  pedulinya masyarakat  turut  mendukung  abainya Pemerintah  Desa  dalam  penyusunan perencanaan  pembangunan  yang partisipatif.  Faktor  lain  adalah  adanya kecenderungan hasil musrenbang hanya memenuhi usulan tokoh masyarakat saja. Keterbatasan kemampuan aparatur desa tidak jarang melahirkan musrenbangdes- musrenbangdes  yang  berjalan  hanya sekedar  untuk  formalitas  saja.  Hingga pada akhirnya usulan dari musrenbang- des  hanya  merupakan  asumsi  dan perkiraan  aparatur  desa.  Pembangunan akan  berdayaguna  apabila  didukung dengan  perencanaan  yang  baik  serta pemanfaatan  sumber  daya  dan  potensi
yang ada secara maksimal.
Gagalnya  pembangunan  pada sebuah  desa  tidak  hanya  dipengaruhi oleh  perencanaan  saja.  Kurangnya sinergitas  dengan stakeholder pemerin- tahan desa juga turut mempengaruhinya. Beberapa  usulan  pembangunan  yang berasal  dari  desa  seringkali  tidak terakomodir  dalam  program  pembang- unan  tingkat  pemerintahan  yang  lebih tinggi.  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah pada  tingkat  kabupaten  maupun provinsi akan menyeleksi usulan-usulan masyarakat.  Program  yang  sejalan dengan  prioritas  pembangunan  dapat d i l a k s a n a k a n   g u n a   p e m e n u h a n kebutuhan  desa.  Sehingga  pada prosesnya  banyak  usulan  masyarakat y a n g   t i d a k   t e r a k o m o d i r   p a s c a musrenbangdes.  Pemerintah  desa  perlu memahami betul visi misi pembangunan k e p a l a   d a e r a h ,   s e h i n g g a   d a p a t mensinergikan  antara  keinginan masyarakat dan kebutuhan daerah.

## 2.  Penguatan  Kapasitas  Aparatur Pemerintah Desa
Lahirnya  Undang  Undang  Desa secara  eksplisit  ingin  memperkuat pondasi  keberadaan  desa.  Selama  ini diketahui  bahwa  kapasitas  desa  sangat lemah.  Pemerintah  Kabupaten/Kota belum mempunyai instrumen yang kuat dalam  memberdayakan  kapasitas  desa. T i d a k   d a p a t   d i p u n g k i r i   b a h w a dukungan lembaga-lembaga donor turut membantu  pengembangan  pembang- unan  desa.  Hanya  saja  dukungan tersebut  tidak  lagi  cukup  pada  era pemerintahan  sekarang  ini.  Pemerintah desa  tidak  hanya  dituntut  untuk menjalankan  administrasi  desa,  era sekarang  ini  pemerintah  desa  juga
1139
ditekankan  untuk  mendekatkan  pelaya- nan  pemerintah  kepada  masyarakat. Pengembangan  kapasitas  desa  menjadi mutlak  guna  pemenuhan  kebutuhan masyarakat.  Pasca  reformasi  bergulir, pemerintah  desa  juga  diwajibkan menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi yang  baku.  Penguasaan  terhadap kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  menjadi  mutlak  adanya. Penguasaan  lainya  terletak  pada penerapan  instrumen  kebijakan  dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah desa harus mampu  menterjemahkan  RPJMD  yang kemudian  diimplementasikan  dalam renstra  desa.  Selama  ini  visi  misi pemerintahan  desa  kerap  berjalan s e n d i r i .   S e h i n g g a   m e n y e b a b k a n tumpang  tindih  dalam  pengelolaan pembangunan daerah.
Penguatan  kapasitas  aparatur pemerintah  desa  mempunyai  beberapa p r i o r i t a s   t e r p e n t i n g   y a n g   b i s a dilaksanakan, antara lain (i) Manajemen P e m e r i n t a h a n ,   ( i i )   P e r e n c a n a a n Pembangunan  Desa,  (iii)  Pengelolaan Keuangan  Desa,  (iv)  Penyusunan Regulasi Desa.

## Manajemen Pemerintahan
Manajemen  Pemerintahan  mem- punyai  sistem  yang  berasaskan desentralisasi.  Cakupan  kewenangan yang didesentralisasikan berdasarkan prinsip  dekonsentrasi,  delegasi, devolusi,  dan  privatisasi.  Sistem menajemen  ini  bertujuan  untuk memperjelas  hubungan  kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah  dan  pemerintah  desa.  Sistem ini  juga  mengatur  tentang  tata hubungan  antara  lembaga  eksekutif dan lembaga legislatif di daerah.
Desentralisasi  merubah  paradigma sistem pemerintahan terpusat menjadi terdesentralisasi  ke  daerah.  Cita-cita masyarakat  desa  dapat  tercapai d e n g a n   a d a n y a   d e s e n t r a l i s a s i k e b i j a k a n .   S e h i n g g a   k o n s e p dekonsentrasi  kerap  dilepaskan  dari makna  desentralisasi  karena  konsep ini  hanya  mendekatkan  pelayanan p e m e r i n t a h   d a e r a h   k e p a d a masyarakat  melalui  pemerintah  desa tanpa  disertai  dengan  penyerahan kewenangan  seutuhnya.  Sementara delegasi  merupakan  pendelegasian sebagian  kewenangan  pemerintah daerah  kepada  pemerintah  desa. Devolusi  merupakan  pendelegasian o l e h   p e m e r i n t a h   d a e r a h   d a n dilaksanakan oleh otoritas desa, tetapi pelaksanaan  kewenangan  tersebut dipertanggungjawabkan  kepada pemerintah pusat.
Di era reformasi birokrasi sekarang ini pemerintah  desa  harus  mempunyai kemampuan  dalam  menterjemahkan desentralisasi  dan  otonomi  daerah. Beberapa  faktor  yang  mendukung k e s u k s e s a n   d a l a m   p e n e r a p a n desentralisasi di desa antara lain:
a.  Kemampuan desa dalam mengatur dan  mewujudkan  peraturan  desa dalam  mengimplementasikan desentralisasi.
b.  Kemampuan desa dalam menggali sumber  pendapatan  desa  sebagai p e n d u k u n g   p e m b i a y a a n pembangunan desa.
c.  Kemampuan  aparatur  desa  dalam m e l a k s a n a k a n   m a n a j e m e n pengelolaan  pemerintahan  desa yang profesional dan berkualitas. Hambatan  yang  kerap  terjadi adalah  proses  desentralisasi
berjalan  dengan  sangat  lambat. Pemerintah  daerah  kerap  sekali m e m b e r i k a n   d e s e n t r a l i s a s i setengah hati. Pelimpahan tugas ke pemerintah  desa  tidak  disertai dengan  pelimpahan  kewenangan- nya.  Pemerintah  desa  akan  sangat kesulitan  dalam  penerapannya karena  kurang  maksimalnya koordinasi  dengan  pemerintah d a e r a h .   P e m e r i n t a h   d a e r a h menjadi  pemain  kunci  dalam penerapan  desentralisasi  desa. Pemerintah  daerah  menjadi penentu  pelimpahan  kebijakan  di daerah.  Jika  ditarik  garis  lurus bahwa  otonomi  desa  merupakan bagian  daripada  otonomi  daerah, m a k a   d a m p a k   i n t e r p r e t a s i pelaksanaan  otonomi  daerah sangat  berpengaruh  kuat  dalam pembangunan desa.
Di  era  global  saat  ini,  pemerintah desa kerap mendapatkan pendam- pingan  dalam  pemberdayaan aparatur desa. Baik pemberdayaan y a n g   d i s e l e n g g a r a a n   o l e h pemerintah  pusat,  pemerintah daerah  maupun  lembaga  donor. Sejatinya  pemberdayaan  aparatur dapat  mengembangkan  kapasitas dalam  menjalankan  manejemen pemerintahan  desa  menjadi  lebih berkembang.  Karakteristik  sebuah desa  tidak  menjadi  perhatian khusus  dalam  pemberdayaan aparatur  tersebut.  Sehingga pemberdayaan  aparatur  dapat m e m e n u h i   k e b u t u h a n   d a r i pembangunan desa.

## Perencanaan Pembangunan Desa
Penguatan  kapasitas  desa  dalam  hal perencanaan  pembangunan  desa dapat  didukung  dengan  melibatkan akademisi  dan  praktisi  dalam p e n y u s u n a n n y a .   P a r t i s i p a s i masyarakat  juga  akan  sangat  berarti b i l a   d i d u k u n g   d e n g a n   i l m u pengetahuan  dan  teknologi.  Agar kelembagaan  desa  memiliki  fungsi dan  peran  yang  optimal,  maka pemerintahan  desa  seharusnya m e n i n g k a t k a n   k o n t r i b u s i   d a n perannya  dalam  penyelenggaraan pembangunan.  Dukungan  ini  juga t e n t u n y a   t i d a k   t e r l e p a s   d a r i pengelolaan  pembangunan  bersama P e m e r i n t a h   K e c a m a t a n   d a n Pemerintah Daerah. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan  berbagai  aset  desa  dan dipergunakan  semaksimal  mungkin untuk  kepentingan  desa.  Pemerintah desa tentunya melibatkan masyarakat dalam  penggunaan  aset  desa  dan hasil-hasil  dari  desa.  Penyertaan masyarakat  dalam  upaya  mewujud- kan  tujuan  pembangunan  nasional adalah  sebuah  keniscayaan.  Peran aktif  masyarakat  sangat  dibutuhkan dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi  setiap  tahap  pembangunan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena masyarakat desa dengan kemampuan dan  pengalamannya  mengetahui potensi  dan  permasalahan  desa. Masyarakat  memiliki  kedaulatan yang cukup luas dalam menentu-kan o r i e n t a s i   d a n   a r a h   k e b i j a k a n pembangunan  desa.  Aparatur  desa h a r u s   m a m p u   m e n e m p a t k a n masyarakat  sebagai  pilar  penting dalam  perencanaan  pembangunan.
1048 1140
1139
ditekankan  untuk  mendekatkan  pelaya- nan  pemerintah  kepada  masyarakat. Pengembangan  kapasitas  desa  menjadi mutlak  guna  pemenuhan  kebutuhan masyarakat.  Pasca  reformasi  bergulir, pemerintah  desa  juga  diwajibkan menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsi yang  baku.  Penguasaan  terhadap kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  menjadi  mutlak  adanya. Penguasaan  lainya  terletak  pada penerapan  instrumen  kebijakan  dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah desa harus mampu  menterjemahkan  RPJMD  yang kemudian  diimplementasikan  dalam renstra  desa.  Selama  ini  visi  misi pemerintahan  desa  kerap  berjalan s e n d i r i .   S e h i n g g a   m e n y e b a b k a n tumpang  tindih  dalam  pengelolaan pembangunan daerah.
Penguatan  kapasitas  aparatur pemerintah  desa  mempunyai  beberapa p r i o r i t a s   t e r p e n t i n g   y a n g   b i s a dilaksanakan, antara lain (i) Manajemen P e m e r i n t a h a n ,   ( i i )   P e r e n c a n a a n Pembangunan  Desa,  (iii)  Pengelolaan Keuangan  Desa,  (iv)  Penyusunan Regulasi Desa.

## Manajemen Pemerintahan
Manajemen  Pemerintahan  mem- punyai  sistem  yang  berasaskan desentralisasi.  Cakupan  kewenangan yang didesentralisasikan berdasarkan prinsip  dekonsentrasi,  delegasi, devolusi,  dan  privatisasi.  Sistem menajemen  ini  bertujuan  untuk memperjelas  hubungan  kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah  dan  pemerintah  desa.  Sistem ini  juga  mengatur  tentang  tata hubungan  antara  lembaga  eksekutif dan lembaga legislatif di daerah.
Desentralisasi  merubah  paradigma sistem pemerintahan terpusat menjadi terdesentralisasi  ke  daerah.  Cita-cita masyarakat  desa  dapat  tercapai d e n g a n   a d a n y a   d e s e n t r a l i s a s i k e b i j a k a n .   S e h i n g g a   k o n s e p dekonsentrasi  kerap  dilepaskan  dari makna  desentralisasi  karena  konsep ini  hanya  mendekatkan  pelayanan p e m e r i n t a h   d a e r a h   k e p a d a masyarakat  melalui  pemerintah  desa tanpa  disertai  dengan  penyerahan kewenangan  seutuhnya.  Sementara delegasi  merupakan  pendelegasian sebagian  kewenangan  pemerintah daerah  kepada  pemerintah  desa. Devolusi  merupakan  pendelegasian o l e h   p e m e r i n t a h   d a e r a h   d a n dilaksanakan oleh otoritas desa, tetapi pelaksanaan  kewenangan  tersebut dipertanggungjawabkan  kepada pemerintah pusat.
Di era reformasi birokrasi sekarang ini pemerintah  desa  harus  mempunyai kemampuan  dalam  menterjemahkan desentralisasi  dan  otonomi  daerah. Beberapa  faktor  yang  mendukung k e s u k s e s a n   d a l a m   p e n e r a p a n desentralisasi di desa antara lain:
a.  Kemampuan desa dalam mengatur dan  mewujudkan  peraturan  desa dalam  mengimplementasikan desentralisasi.
b.  Kemampuan desa dalam menggali sumber  pendapatan  desa  sebagai p e n d u k u n g   p e m b i a y a a n pembangunan desa.
c.  Kemampuan  aparatur  desa  dalam m e l a k s a n a k a n   m a n a j e m e n pengelolaan  pemerintahan  desa yang profesional dan berkualitas. Hambatan  yang  kerap  terjadi adalah  proses  desentralisasi
berjalan  dengan  sangat  lambat. Pemerintah  daerah  kerap  sekali m e m b e r i k a n   d e s e n t r a l i s a s i setengah hati. Pelimpahan tugas ke pemerintah  desa  tidak  disertai dengan  pelimpahan  kewenangan- nya.  Pemerintah  desa  akan  sangat kesulitan  dalam  penerapannya karena  kurang  maksimalnya koordinasi  dengan  pemerintah d a e r a h .   P e m e r i n t a h   d a e r a h menjadi  pemain  kunci  dalam penerapan  desentralisasi  desa. Pemerintah  daerah  menjadi penentu  pelimpahan  kebijakan  di daerah.  Jika  ditarik  garis  lurus bahwa  otonomi  desa  merupakan bagian  daripada  otonomi  daerah, m a k a   d a m p a k   i n t e r p r e t a s i pelaksanaan  otonomi  daerah sangat  berpengaruh  kuat  dalam pembangunan desa.
Di  era  global  saat  ini,  pemerintah desa kerap mendapatkan pendam- pingan  dalam  pemberdayaan aparatur desa. Baik pemberdayaan y a n g   d i s e l e n g g a r a a n   o l e h pemerintah  pusat,  pemerintah daerah  maupun  lembaga  donor. Sejatinya  pemberdayaan  aparatur dapat  mengembangkan  kapasitas dalam  menjalankan  manejemen pemerintahan  desa  menjadi  lebih berkembang.  Karakteristik  sebuah desa  tidak  menjadi  perhatian khusus  dalam  pemberdayaan aparatur  tersebut.  Sehingga pemberdayaan  aparatur  dapat m e m e n u h i   k e b u t u h a n   d a r i pembangunan desa.

## Perencanaan Pembangunan Desa
Penguatan  kapasitas  desa  dalam  hal perencanaan  pembangunan  desa dapat  didukung  dengan  melibatkan akademisi  dan  praktisi  dalam p e n y u s u n a n n y a .   P a r t i s i p a s i masyarakat  juga  akan  sangat  berarti b i l a   d i d u k u n g   d e n g a n   i l m u pengetahuan  dan  teknologi.  Agar kelembagaan  desa  memiliki  fungsi dan  peran  yang  optimal,  maka pemerintahan  desa  seharusnya m e n i n g k a t k a n   k o n t r i b u s i   d a n perannya  dalam  penyelenggaraan pembangunan.  Dukungan  ini  juga t e n t u n y a   t i d a k   t e r l e p a s   d a r i pengelolaan  pembangunan  bersama P e m e r i n t a h   K e c a m a t a n   d a n Pemerintah Daerah.
Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan  berbagai  aset  desa  dan dipergunakan  semaksimal  mungkin untuk  kepentingan  desa.  Pemerintah desa tentunya melibatkan masyarakat dalam  penggunaan  aset  desa  dan hasil-hasil  dari  desa.  Penyertaan masyarakat  dalam  upaya  mewujud- kan  tujuan  pembangunan  nasional adalah  sebuah  keniscayaan.  Peran aktif  masyarakat  sangat  dibutuhkan dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi  setiap  tahap  pembangunan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena masyarakat desa dengan kemampuan dan  pengalamannya  mengetahui potensi  dan  permasalahan  desa. Masyarakat  memiliki  kedaulatan yang cukup luas dalam menentu-kan o r i e n t a s i   d a n   a r a h   k e b i j a k a n pembangunan  desa.  Aparatur  desa h a r u s   m a m p u   m e n e m p a t k a n masyarakat  sebagai  pilar  penting dalam  perencanaan  pembangunan.
1048 1142 1141
Masyarakat  juga  bukan  sebagai perencana  saja,  selain  menjadi pelaksana, masyarakat juga berperan s e b a g a i   p e n g o n t r o l   p r o g r a m pembangunan desa.
Perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat tentunya juga dipengaruhi  oleh  kemampuan aparatur  desa  dalam  hal  sosialisasi perencanaan.  Musyawarah  Perenca- naan Pembangunan Desa akan benar- benar  berjalan  dengan  maksimal apabila  masyarakat  desa  memahami b e t u l   t u j u a n   d i l a k s a n a k a n n y a musrenbangdes.  Sosialisasi  yag  baik akan  memicu  timbulnya  partisipasi masyarakat.  Mayoritas  desa  di Indonesia  masih  menerapkan  asas gotong  royong  dan  kekeluargaan, sehingga  pemerintah  daerah  tidak akan  kesulitan  dalam  menggagas musyawarah untuk mufakat.
Kegagalan  perencanaan  juga  tidak terlepas  dari  kepemimpinan  kepala desa.  Lahirnya  demokrasi  terbuka  di era  reformasi  juga  berimbas  kepada pemilihan  langsung  kepala  desa. Kepala desa yang terpilih berdasarkan suara  mayoritas  masyarakat  dapat mendukung  tersusunnya  perencana- an  pembangunan  desa  dengan  baik. Kepala desa terpilih akan lebih mudah m e n g a k o m o d a s i   k e p e n t i n g a n masyarakat  desa  dengan  gaya kepemimpinan  kekeluargaan.  Tetapi faktor  pemilihan  kepala  desa  secara langsung,  umum,  bebas  dan  rahasia juga  terkadang  merusak  tatanan perencanaan  pembang-unan  desa. Kepala desa terpilih bersikap otoriter dan  hanya  memenuhi  kepentingan individu  maupun  kelompok  saja. Sehingga  tidak  jarang  terdengar
kepala  desa  tersangkut  kasus penyalahgunaan dana desa.
Penyalahgunaan  dana  desa  bukan atas  ketidaktahuan  kepala  desa  atau perangkat desa lainnya. Meski belum merata di seluruh Indonesia, sekarang i n i   s u d a h   b a n y a k   d e s a   y a n g mempunyai  perangkat  dengan kualifikasi  pendidikan  layak  untuk menduduki  struktur  pemerintahan desa.  Besarnya  dana  desa  yang diberikan oleh pemerintah pusat perlu mendapat  perhatian  khusus  dalam penyerapan  anggarannya.  Peme- rintah  desa  tidak  cukup  hanya mendapatkan  pendampingan  saja dalam  penyusunan  perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa harus  mendapat  pelatihan  dan pengembangan  kapasitas  melalui pendidikan  dan  pelatihan  serta visitasi  terkait  pelaksanaan  program pembangunan di desa. Penguatan  kapasitas  perencanaan pembangunan  desa  juga  harus disinergikan  dengan  pembang-unan k a b u p a t e n   m a u p u n   p r o v i n s i . Sehingga  tidak  ada  lagi  program pemerintah  yang  tumpang  tindih. Pemerintah  daerah  juga  diharapkan tidak  menutup  mata  atas  kondisi ketimpangan  pembangunan  desa. Perencanaan yang dilaksanakan harus mewakili kebutuhan masyarakat luas. K e t e r b a t a s a n   r e g u l a s i   d a l a m mendukung  sebuah  perencanaan keuangan  desa  menjadi  salah  satu penyebab  terhambatnya  pembang- unan  desa.  Perundang-undangan tentang  desa  mengisyaratkan  agar diterbitkannya  aturan  turunan melalui  Peraturan  Daerah  maupun Peraturan  Bupati.  Peraturan  turunan
d a r i   B u p a t i   t e n t u n y a   a k a n menjelaskan kewenangan Pemerintah Desa  secara  rinci.  Hal  ini  didukung dengan Pasal 89 Permendagri Nomor 114  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan Desa yang menyatakan bahwa  Bupati  harus  melahirkan aturan  tentang  perencanaan  desa. Peraturan  Bupati  sejatinya  juga  lahir a t a s   k e w e n a n g a n   l o k a l   d e s a berdasarkan hak asal-usul  desa sesuai dengan perintah Pasal 18 Permendesa Nomor  1  Tahun  2015.  Sehingga  ada kejelasan  teknis  dalam  penggunaan dana desa dan prioritas penggunaan- n y a .   P e m e r i n t a h   D e s a   s a n g a t membutuhkan  Peraturan  Bupati tentang  petunjuk  teknis  seperti Peraturan  Bupati  tentang  pengadaan barang  dan  jasa  di  desa.  Regulasi turunan  sangat  penting  untuk m e m b a n t u   k e p a l a   d e s a   d a n perangkatnya.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan  keuangan  desa  mem- butuhkan  keterlibatan  berbagai multistakeholder yang berada di desa. Kapasitas  aparatur  desa  menjadi ujung  tombak  dalam  pengelolaan anggaran  keuangan  desa.  Desa membutuhkan sumber daya manusia yang  mahir  dalam  melaksanakan penyusunan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMNDes), Design dan  Rincian  Anggaran  Biaya serta  Anggaran  Pedapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes).  Banyaknya persoalan  mal  praktik  administrasi desa  menjadi  penghambat  dalam pembangunan desa. Tentunya hal ini akan  mengganggu  adminstrasi pelaporan  dan  pertanggung-jawaban
Kepala  Desa.  Hal  ini  juga  dibarengi dengan  kurangnya  pengawasan p e n g e l o l a a n   k e u a n g a n   d e s a . M i n i m n y a   p e n g a w a s a n   s e r t a kurangnya  pengetatan  terhadap p e n g g u n a a n   a n g g a r a n   d a p a t melahirkan  program-program  yang tidak  sesuai  dengan  hasil  musren- bangdes.  Selama  ini  pelibatan partisipasi publik masih sangat jarang dalam  hal  pengawasan  pengelolaan keuangan  desa.  Aspek  sumber  daya manusia juga merupakan aspek yang melahirkan  persoalan  karena  tenaga p e n d a m p i n g   d e s a   b e r p o t e n s i melakukan  korupsi  dengan  meman- faatkan lemahnya aparat desa.
Pengelolaan keuangan desa yang baik a k a n   m e n d u k u n g   k e l a n c a r a n pembangunan  desa.  Pembangunan desa  tentunya  dapat  mengurangi kesenjangan  kemiskinan  di  masya- rakat.  Ada  dua  strategi  pengentasan kemiskinan di masyarakat yang dapat dilakukan:
Pertama, strategi  pemberdayaan rumah tangga. Rumah tangga miskin di  pedesaan  maupun  perkotaan biasanya  memanfaatkan  potensi tenaga  kerja  rumah  tangga  baik  ibu dan anak untuk bekerja. Pada rumah tangga  lapisan  bawah  atau  miskin seringkali  peranan  wanita  mencari nafkah  lebih  nyata  dibanding  pada rumah  tangga  lapisan  menengah ( S i t o r u s : 2 0 0 5 ) . K e d u a , s t r a t e g i pengentasan  kemiskinan  yang bertumpu  pada  kekuatan  komunitas tempatan  itu  sendiri.  Dalam  artian mengguna-kan  kekuatan-kekuatan dalam  komunitas  dan  masyarakat adat  tersebut  untuk  mengentaskan kemiskinan.  Di  kalangan  masyarakat
1048 1142 1141
Masyarakat  juga  bukan  sebagai perencana  saja,  selain  menjadi pelaksana, masyarakat juga berperan s e b a g a i   p e n g o n t r o l   p r o g r a m pembangunan desa.
Perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat tentunya juga dipengaruhi  oleh  kemampuan aparatur  desa  dalam  hal  sosialisasi perencanaan.  Musyawarah  Perenca- naan Pembangunan Desa akan benar- benar  berjalan  dengan  maksimal apabila  masyarakat  desa  memahami b e t u l   t u j u a n   d i l a k s a n a k a n n y a musrenbangdes.  Sosialisasi  yag  baik akan  memicu  timbulnya  partisipasi masyarakat.  Mayoritas  desa  di Indonesia  masih  menerapkan  asas gotong  royong  dan  kekeluargaan, sehingga  pemerintah  daerah  tidak akan  kesulitan  dalam  menggagas musyawarah untuk mufakat.
Kegagalan  perencanaan  juga  tidak terlepas  dari  kepemimpinan  kepala desa.  Lahirnya  demokrasi  terbuka  di era  reformasi  juga  berimbas  kepada pemilihan  langsung  kepala  desa. Kepala desa yang terpilih berdasarkan suara  mayoritas  masyarakat  dapat mendukung  tersusunnya  perencana- an  pembangunan  desa  dengan  baik. Kepala desa terpilih akan lebih mudah m e n g a k o m o d a s i   k e p e n t i n g a n masyarakat  desa  dengan  gaya kepemimpinan  kekeluargaan.  Tetapi faktor  pemilihan  kepala  desa  secara langsung,  umum,  bebas  dan  rahasia juga  terkadang  merusak  tatanan perencanaan  pembang-unan  desa. Kepala desa terpilih bersikap otoriter dan  hanya  memenuhi  kepentingan individu  maupun  kelompok  saja. Sehingga  tidak  jarang  terdengar
kepala  desa  tersangkut  kasus penyalahgunaan dana desa.
Penyalahgunaan  dana  desa  bukan atas  ketidaktahuan  kepala  desa  atau perangkat desa lainnya. Meski belum merata di seluruh Indonesia, sekarang i n i   s u d a h   b a n y a k   d e s a   y a n g mempunyai  perangkat  dengan kualifikasi  pendidikan  layak  untuk menduduki  struktur  pemerintahan desa.  Besarnya  dana  desa  yang diberikan oleh pemerintah pusat perlu mendapat  perhatian  khusus  dalam penyerapan  anggarannya.  Peme- rintah  desa  tidak  cukup  hanya mendapatkan  pendampingan  saja dalam  penyusunan  perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa harus  mendapat  pelatihan  dan pengembangan  kapasitas  melalui pendidikan  dan  pelatihan  serta visitasi  terkait  pelaksanaan  program pembangunan di desa.
Penguatan  kapasitas  perencanaan pembangunan  desa  juga  harus disinergikan  dengan  pembang-unan k a b u p a t e n   m a u p u n   p r o v i n s i . Sehingga  tidak  ada  lagi  program pemerintah  yang  tumpang  tindih. Pemerintah  daerah  juga  diharapkan tidak  menutup  mata  atas  kondisi ketimpangan  pembangunan  desa. Perencanaan yang dilaksanakan harus mewakili kebutuhan masyarakat luas. K e t e r b a t a s a n   r e g u l a s i   d a l a m mendukung  sebuah  perencanaan keuangan  desa  menjadi  salah  satu penyebab  terhambatnya  pembang- unan  desa.  Perundang-undangan tentang  desa  mengisyaratkan  agar diterbitkannya  aturan  turunan melalui  Peraturan  Daerah  maupun Peraturan  Bupati.  Peraturan  turunan
d a r i   B u p a t i   t e n t u n y a   a k a n menjelaskan kewenangan Pemerintah Desa  secara  rinci.  Hal  ini  didukung dengan Pasal 89 Permendagri Nomor 114  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan Desa yang menyatakan bahwa  Bupati  harus  melahirkan aturan  tentang  perencanaan  desa. Peraturan  Bupati  sejatinya  juga  lahir a t a s   k e w e n a n g a n   l o k a l   d e s a berdasarkan hak asal-usul  desa sesuai dengan perintah Pasal 18 Permendesa Nomor  1  Tahun  2015.  Sehingga  ada kejelasan  teknis  dalam  penggunaan dana desa dan prioritas penggunaan- n y a .   P e m e r i n t a h   D e s a   s a n g a t membutuhkan  Peraturan  Bupati tentang  petunjuk  teknis  seperti Peraturan  Bupati  tentang  pengadaan barang  dan  jasa  di  desa.  Regulasi turunan  sangat  penting  untuk m e m b a n t u   k e p a l a   d e s a   d a n perangkatnya.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan  keuangan  desa  mem- butuhkan  keterlibatan  berbagai multistakeholder yang berada di desa. Kapasitas  aparatur  desa  menjadi ujung  tombak  dalam  pengelolaan anggaran  keuangan  desa.  Desa membutuhkan sumber daya manusia yang  mahir  dalam  melaksanakan penyusunan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMNDes), Design dan  Rincian  Anggaran  Biaya serta  Anggaran  Pedapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes).  Banyaknya persoalan  mal  praktik  administrasi desa  menjadi  penghambat  dalam pembangunan desa. Tentunya hal ini akan  mengganggu  adminstrasi pelaporan  dan  pertanggung-jawaban
Kepala  Desa.  Hal  ini  juga  dibarengi dengan  kurangnya  pengawasan p e n g e l o l a a n   k e u a n g a n   d e s a . M i n i m n y a   p e n g a w a s a n   s e r t a kurangnya  pengetatan  terhadap p e n g g u n a a n   a n g g a r a n   d a p a t melahirkan  program-program  yang tidak  sesuai  dengan  hasil  musren- bangdes.  Selama  ini  pelibatan partisipasi publik masih sangat jarang dalam  hal  pengawasan  pengelolaan keuangan  desa.  Aspek  sumber  daya manusia juga merupakan aspek yang melahirkan  persoalan  karena  tenaga p e n d a m p i n g   d e s a   b e r p o t e n s i melakukan  korupsi  dengan  meman- faatkan lemahnya aparat desa.
Pengelolaan keuangan desa yang baik a k a n   m e n d u k u n g   k e l a n c a r a n pembangunan  desa.  Pembangunan desa  tentunya  dapat  mengurangi kesenjangan  kemiskinan  di  masya- rakat.  Ada  dua  strategi  pengentasan kemiskinan di masyarakat yang dapat dilakukan:
Pertama, strategi  pemberdayaan rumah tangga. Rumah tangga miskin di  pedesaan  maupun  perkotaan biasanya  memanfaatkan  potensi tenaga  kerja  rumah  tangga  baik  ibu dan anak untuk bekerja. Pada rumah tangga  lapisan  bawah  atau  miskin seringkali  peranan  wanita  mencari nafkah  lebih  nyata  dibanding  pada rumah  tangga  lapisan  menengah ( S i t o r u s : 2 0 0 5 ) . K e d u a , s t r a t e g i pengentasan  kemiskinan  yang bertumpu  pada  kekuatan  komunitas tempatan  itu  sendiri.  Dalam  artian mengguna-kan  kekuatan-kekuatan dalam  komunitas  dan  masyarakat adat  tersebut  untuk  mengentaskan kemiskinan.  Di  kalangan  masyarakat
desa  biasanya  juga  ada  pertukaran atau  konsolidasi  sumberdaya  antar rumah tangga, baik itu rumah tangga lapisan maupun antar lapisan. Periode  pengelolaan  keuangan  desa diselenggarakan dalam tempo 1(satu) tahun,  dimulai  tanggal  1  Januari h i n g g a   t a n g g a l   3 1   D e s e m b e r . Pengelolaan keuangan desa menerap- kan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif,  diselenggarakan  dengan t e r t i b   d a n   d i s i p l i n   a n g g a r a n . Manajemen  pengelolaan  keuangan diperlukan  dalam  pengelolaan keuangan desa. Rancangan peraturan desa  tentang  APBDesa  disusun Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa). Selanjutnya Kepala Desa menyampai- k a n   A P B D e s a   k e p a d a   B a d a n P e r mu sy a w a r a t a n   D e sa   u n t u k dilaksanakan tahap pembahasan dan penyepakatan  bersama.  APBDesa disepakati selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan, sehingga pro- gram desa dapat dimulai pada bulan Januari pada tahun anggaran baru. Kepala  Desa  menyampaikan  laporan p e r t a n g g u n g j a w a b a n   r e a l i s a s i pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota di akhir tahun anggaran berjalan.  Pada  bulan  Desember perangkat desa dapat mengumpulkan maupun  menyusun  laporan  akhir s e l u r u h   k e g i a t a n .   L a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n   r e a l i s a s i pelaksanaan  APBDesa  dilengkapi dengan:
a.  Format  laporan  pertanggung- jawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan;
b.  Format  laporan  kekayaan  milik desa hingga tanggaal 31 Desember
tahun anggaran berjalan; c.  F o r m a t   l a p o r a n   p r o g r a m pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
M a s y a r a k a t   d i l i b a t k a n   d a l a m transparansi  laporan  keuangan  desa m e l a l u i   i n f o r m a s i   r e a l i s a s i pelaksanaan  APBDesa  yang  dapat diakses  melalui  media  cetak,  papan pengumuman,  radio  atau  media lainnya.
Penyertaan  dana  APBN  berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk  pembangunan  desa  memberi- kan  landasan  ideal  kedudukan  desa yang  patut  diperhitungkan  dalam k e r a n g k a   h u k u m   n a s i o n a l . Pemerintah daerah patut mendukung kelancaran  pengelolaan  keuangan desa  dengan  menurunkan  Peraturan Daerah  terkait  penyelenggaraan teknis  keuangan  desa.  Pemerintah Daerah  dapat  bersinergi  dalam perencanaan  keuangan  daerah dengan  pola  perencanaan  keuangan desa.  Sehingga  tujuan  pembangunan nasional di desa sebagai lokus utama dapat tercapai.

## Penyusunan Regulasi Desa
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  memberikan  babak  baru bagi  desa.  Undang-undang  ini memberikan  mandat  kepada  desa, tidak  lagi  menjadikan  desa  sebuah target.  Desa  mempunyai  posisi  dan peran  yang  lebih  berdaulat  dalam p e m b a n g u n a n   d i   d e s a .   P o l a pembangunan  yang  sebelumnya berasal  dari  pemerintah  daerah,  kini p e m b a n g u n a n   b e r a s a l   d a r i p e m e r i n t a h   d e s a   i t u   s e n d i r i . Pemerintah desa tidak hanya menjadi
subjek pembangunan lagi, melainkan dapat  memposisikan  diri  sebagai objek pembangunan.
Berdasarkan Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014, kewenangan desa meliputi: a.  Kewenangan berdasarkan hak asal usul; b.  Kewenangan lokal berskala desa;
c.  Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/ Kota; dan d.  Kewenangan lain yang ditugaskan oleh  Pemerintah,  Pemerintah Daerah  Provinis,  atau  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Kewenangan  di  atas  memperjelas kedudukan desa dalam mengatur dan mengurusi  rumah  tangganya  sesuai dengan Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu,  kewenangan  desa  meliputi kewenangan  di  bidang  penyeleng- g a r a a n   P e m e r i n t a h a n   D e s a , pelaksanaan  Pembangunan  Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa, dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa berdasarkaan  prakarsa  masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Sehingga  pemerintah  desa  harus mampu  memposisikan  diri  menjadi subjek pembangunan nasional. U n d a n g - U n d a n g   D e s a   s e n d i r i memberikan  kewenangan  yang  kuat kepada  desa  berdasarkan  hak  asal usul  dan  kewenangan  lokal  berskala desa. Harapannya adalah menjadikan desa agar lebih berdaulat, mandiri dan berkepribadian.  Kewenangan  asal usul  yang  diakui  Negara  adalah pengelolaan asset (sumberdaya alam, tanah  ulayat,  tanah  kas  Desa)  dalam
wilayah  yurisdiksi  Desa,  pemben- tukan  struktur  pemerintahan  Desa, menyelesaikan  sengketa  adat  dan melestarikan  adat  dan  budaya setempat. Kewenangan lokal berskala desa  adalah  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus kepentingan m a s y a r a k a t   d e s a   y a n g   t e l a h dijalankan oleh desa. Kewenangan ini timbul atas prakarsa masyarakat desa untuk  berdasarkan  kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Penyusunan  regulasi  desa  mengacu kepada Pasal 69 UU No. 6 Tahun 2014 t e n t a n g   D e s a .   P a s a l   t e r s e b u t menyatakan  bahwa  regulasi  di  desa meliputi  Peraturan  Desa,  Peraturan Bersama  Kepala  Desa  dan  Peraturan Kepala  Desa.  Peraturan  tersebut dibahas dan disepakati bersama BPD dan  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa. Lahirnya  regulasi  yang  aspiratif  dan partisipatif  mencerminkan  adanya komitmen  bersama  antara  Kepala Desa,  BPD  serta  masyarakat  desa. Penyusunan  Peraturan  Desa  melalui beberapa tahap sebagai berikut: a.  Perencanaan K e p a l a   D e s a   b e r s a m a   B P D menetapkan  rancangan  sesuai rencana kerja Pemerintah Desa dan telah  dimusyawarahkan  dengan lembaga kemasyarakatan maupun lembaga adat di desa. b.  Penyusunan Pemerintah  Desa  dapat  meng- inisiasi  lahirnya  regulasi  di  desa (Peraturan  Desa)  dengan  melibat- kan  masyarakat  dan  camat. Kemudian dikonsultasikan dengan B P D   u n t u k   k e m u d i a n   B P D mengajukan  rancangan  Peraturan Desa kepada pimpinan BPD.
1048 1144
desa  biasanya  juga  ada  pertukaran atau  konsolidasi  sumberdaya  antar rumah tangga, baik itu rumah tangga lapisan maupun antar lapisan.
Periode  pengelolaan  keuangan  desa diselenggarakan dalam tempo 1(satu) tahun,  dimulai  tanggal  1  Januari h i n g g a   t a n g g a l   3 1   D e s e m b e r . Pengelolaan keuangan desa menerap- kan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif,  diselenggarakan  dengan t e r t i b   d a n   d i s i p l i n   a n g g a r a n . Manajemen  pengelolaan  keuangan diperlukan  dalam  pengelolaan keuangan desa. Rancangan peraturan desa  tentang  APBDesa  disusun Sekretaris Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa). Selanjutnya Kepala Desa menyampai- k a n   A P B D e s a   k e p a d a   B a d a n P e r mu sy a w a r a t a n   D e sa   u n t u k dilaksanakan tahap pembahasan dan penyepakatan  bersama.  APBDesa disepakati selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan, sehingga pro- gram desa dapat dimulai pada bulan Januari pada tahun anggaran baru.
Kepala  Desa  menyampaikan  laporan p e r t a n g g u n g j a w a b a n   r e a l i s a s i pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota di akhir tahun anggaran berjalan.  Pada  bulan  Desember perangkat desa dapat mengumpulkan maupun  menyusun  laporan  akhir s e l u r u h   k e g i a t a n .   L a p o r a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n   r e a l i s a s i pelaksanaan  APBDesa  dilengkapi dengan:
a.  Format  laporan  pertanggung- jawaban  realisasi  pelaksanaan
APBDesa tahun anggaran berjalan;
b.  Format  laporan  kekayaan  milik desa hingga tanggaal 31 Desember
tahun anggaran berjalan;
c.  F o r m a t   l a p o r a n   p r o g r a m pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
M a s y a r a k a t   d i l i b a t k a n   d a l a m transparansi  laporan  keuangan  desa m e l a l u i   i n f o r m a s i   r e a l i s a s i pelaksanaan  APBDesa  yang  dapat diakses  melalui  media  cetak,  papan pengumuman,  radio  atau  media lainnya.
Penyertaan  dana  APBN  berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk  pembangunan  desa  memberi- kan  landasan  ideal  kedudukan  desa yang  patut  diperhitungkan  dalam k e r a n g k a   h u k u m   n a s i o n a l . Pemerintah daerah patut mendukung kelancaran  pengelolaan  keuangan desa  dengan  menurunkan  Peraturan Daerah  terkait  penyelenggaraan teknis  keuangan  desa.  Pemerintah Daerah  dapat  bersinergi  dalam perencanaan  keuangan  daerah dengan  pola  perencanaan  keuangan desa.  Sehingga  tujuan  pembangunan nasional di desa sebagai lokus utama dapat tercapai.

## Penyusunan Regulasi Desa
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2014  memberikan  babak  baru bagi  desa.  Undang-undang  ini memberikan  mandat  kepada  desa, tidak  lagi  menjadikan  desa  sebuah target.  Desa  mempunyai  posisi  dan peran  yang  lebih  berdaulat  dalam p e m b a n g u n a n   d i   d e s a .   P o l a pembangunan  yang  sebelumnya berasal  dari  pemerintah  daerah,  kini p e m b a n g u n a n   b e r a s a l   d a r i p e m e r i n t a h   d e s a   i t u   s e n d i r i . Pemerintah desa tidak hanya menjadi
subjek pembangunan lagi, melainkan dapat  memposisikan  diri  sebagai objek pembangunan.
Berdasarkan Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014, kewenangan desa meliputi: a.  Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b.  Kewenangan lokal berskala desa;
c.  Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  atau  Pemerintah  Daerah Kabupaten/ Kota; dan d.  Kewenangan lain yang ditugaskan oleh  Pemerintah,  Pemerintah Daerah  Provinis,  atau  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  sesuai dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Kewenangan  di  atas  memperjelas kedudukan desa dalam mengatur dan mengurusi  rumah  tangganya  sesuai dengan Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 yaitu,  kewenangan  desa  meliputi kewenangan  di  bidang  penyeleng- g a r a a n   P e m e r i n t a h a n   D e s a , pelaksanaan  Pembangunan  Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa, dan  pemberdayaan  masyarakat  Desa berdasarkaan  prakarsa  masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Sehingga  pemerintah  desa  harus mampu  memposisikan  diri  menjadi subjek pembangunan nasional.
U n d a n g - U n d a n g   D e s a   s e n d i r i memberikan  kewenangan  yang  kuat kepada  desa  berdasarkan  hak  asal usul  dan  kewenangan  lokal  berskala desa. Harapannya adalah menjadikan desa agar lebih berdaulat, mandiri dan berkepribadian.  Kewenangan  asal usul  yang  diakui  Negara  adalah pengelolaan asset (sumberdaya alam, tanah  ulayat,  tanah  kas  Desa)  dalam
wilayah  yurisdiksi  Desa,  pemben- tukan  struktur  pemerintahan  Desa, menyelesaikan  sengketa  adat  dan melestarikan  adat  dan  budaya setempat. Kewenangan lokal berskala desa  adalah  kewenangan  untuk mengatur dan mengurus kepentingan m a s y a r a k a t   d e s a   y a n g   t e l a h dijalankan oleh desa. Kewenangan ini timbul atas prakarsa masyarakat desa untuk  berdasarkan  kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Penyusunan  regulasi  desa  mengacu kepada Pasal 69 UU No. 6 Tahun 2014 t e n t a n g   D e s a .   P a s a l   t e r s e b u t menyatakan  bahwa  regulasi  di  desa meliputi  Peraturan  Desa,  Peraturan Bersama  Kepala  Desa  dan  Peraturan Kepala  Desa.  Peraturan  tersebut dibahas dan disepakati bersama BPD dan  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa. Lahirnya  regulasi  yang  aspiratif  dan partisipatif  mencerminkan  adanya komitmen  bersama  antara  Kepala Desa,  BPD  serta  masyarakat  desa. Penyusunan  Peraturan  Desa  melalui beberapa tahap sebagai berikut: a.  Perencanaan
K e p a l a   D e s a   b e r s a m a   B P D menetapkan  rancangan  sesuai rencana kerja Pemerintah Desa dan telah  dimusyawarahkan  dengan lembaga kemasyarakatan maupun lembaga adat di desa.
b.  Penyusunan
Pemerintah  Desa  dapat  meng- inisiasi  lahirnya  regulasi  di  desa (Peraturan  Desa)  dengan  melibat- kan  masyarakat  dan  camat. Kemudian dikonsultasikan dengan B P D   u n t u k   k e m u d i a n   B P D mengajukan  rancangan  Peraturan Desa kepada pimpinan BPD.
1048 1144
c.  Pembahasan Rancangan  regulasi  desa  yang sudah  sampai  ke  pimpinan  BPD kemudian dibahas bersama dengan BPD  dan  kembali  melibatkan Kepala  Desa.  Sementara  apabila t e r d a p a t   u s u l a n   r a n c a n g a n Peraturan  Desa  yang  berasal  dari Kepala  Desa  dan  dari  BPD,  maka a k a n   d i u t a m a k a n   u s u l a n rancangan yang berasal dari BPD. d.  Penetapan dan Perundangan Rancangan  Peraturan  Desa  yang telah  disepakati  dan  ditetapkan maka  Peraturan  Desa  tersebut disahkan secara administratif oleh Pemerintahan Desa dan diundang- kan dalam lembaran desa. e.  Sosialisasi
Sosialisasi  dilaksanakan  setelah Peraturan Desa tersebut diundang- kan.  Sosialisasi  diselenggarakan oleh  Pemerintah  Desa  dan  BPD. Selain  dalam  rangka  memberikan informasi,  sosialisasi  ini  juga dilaksanakan  untuk  mendapatkan masukan  masyarakat  maupun tokoh adat.
f.  Evaluasi
H a s i l   d a r i   P e r a t u r a n   D e s a disampaikan  kepada  Bupati/ Walikota.  Apabila  tidak  ada evaluasi  dari  Bupati/Walikota maka  Peraturan  Desa  tersebut berlaku  dengan  sendirinya. A p a b i l a   K e p a l a   D e s a   t i d a k mengindahkan  evaluasi  yang diberikan,  maka  Bupati/Walikota dapat  membatalkan  Peraturan D e s a   b e r d a s a r k a n   s e b u a h Keputusan Bupati/Walikota. g.  Klarifikasi
B u p a t i / W a l i k o t a   d a p a t
membentuk  tim  klarifikasi  terkait rancangan  Peraturan  Desa  sudah sesuai dengan kepentingan umum dan  perundangan  yang  berlaku. A p a b i l a   t i d a k   s e s u a i   m a k a B u p a t i / W a l i k o t a   d a p a t membatalkan  Peraturan  Desa tersebut.
Sedangkan  tahapan  pembuatan peraturan  bersama  Kepala  Desa melalui  tahapan  Perencanaan, Penyusunan,  Pembahasan,  Peneta- pan  dan  Pengundangan,  serta Sosialisasi.  Tahapan  pembuatan Peraturan  Kepala  Desa  sendiri  yaitu penyusunan  rancangan  Peraturan Kepala  Desa  dilakukaan  oleh  Kepala Desa.  Materi  muatan  Peraturan K e p a l a   D e s a   m e l i p u t i   m a t e r i pelaksanaan  Peraturan  di  Desa  dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berpegang  teguh  kepada  peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n ,   m a k a p e r a t u r a n   d e s a   t i d a k   b o l e h bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih tinggi. Penyusunan regulasi desa yang k e m u d i a n   d i u n d a n g k a n   a k a n memberikan  warna  baru  bagi a p a r a t u r   D e s a .   J i k a   m e m a n g Peraturan  Desa  yang  terbit  harus diundangkan  dalam  lembaran  desa, maka  aparatur  desa  dituntut  untuk memahami  penyusunan  naskah akademik  perundang-undangan. Pemerintah  Kabupaten/Kota  harus m e n y e d e r h a n a k a n   p r o s e s penyusunan  naskah  akademik P e r a t u r a n   D e s a   m e n g i n g a t ketersediaan  kapasitas  aparatur  desa yang  mumpuni  sebagai drafter . Naskah  akademik  menjadi  penting
karena  berdasarkan  hasil  riset  dari kebutuhan  masyarakat  yang  dapat dipertanggung  jawabkan  secara i l m i a h ,   s e r t a   m e m p e r m u d a h penyusunan  Peraturan.  Penguatan kapasitas  aparatur  pemerintah  desa dapat  didukung  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota  dengan  memberi- kan  pelatihan  khusus  penyusunan naskah akademik. Pemerintah  Kabupaten/Kota  perlu membuat  Peraturan  Daerah  terkait penguatan pemerintahan desa melalui standar  kualifikasi  aparatur  desa. Selama  ini  pemerintah  desa  kurang mapan  dalam  pemahaman  peng- etahuan  hukum.  Selain  karena kurangnya  kualifikasi  pendidikan, aparatur  desa  kurang  mencari informasi  dan  kurang  sadar  akan hukum.  Rendahnya  inisiatif  dalam membuat  peraturan  desa  juga d i g a d a n g - g a d a n g   m e n j a d i penghambat laju pembangunan desa. Peraturan  Desa  yang  berjalan  masih merupakan produk lama bahkan tidak jarang  tidak  sesuai  lagi  dengan peraturan perundang-undangan yang sekarang  berlaku.  Dibutuhkan aparatur-aparatur  yang  mampu menafsirkan  peraturan  perundang- undangan  yang  baru  berlaku.  Untuk menghindari adanya multitafsir, perlu diselenggarakannya  konsultasi hukum  bagi  aparatur  pemerintah desa.

## PENUTUP 1.  Kesimpulan
Pemerintah  Desa  memegang  peran yang sangat penting demi terciptanya tata  pemerintahan  yang  baik  di desa.Keterbelakangan,  kemiskinan,
dan  timpangnya  pembangunan menjadi  isu  yang  kerap  diangkat dalam  penyusunan  perencanaan p e m b a n g u n a n   d e s a .   S e l a i n pemerintah  pusat,  banyak  lembaga donor  yang  memberikan  dukungan terhadap kemandirian pembangunan desa.  Meski  demikian,  proses desentralisasi berjalan dengan sangat lambat.  Sebagai  ujung  tombak pembangunan  nasional,  peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi suatu keharusan.  Peningkatan  kapasitas aparatur desa bisa melalui pendidikan dan pelatihan aparatur.

## 2.  Rekomendasi
P e m e r i n t a h   D a e r a h   s e b a g a i perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat  dapat  mendukung  penguatan k a p a s i t a s   a p a r a t u r   m e l a l u i penyelenggaraan  pendidikan  dan p e l a t i h a n   a p a r a t u r .   A p a r a t u r pemerintah desa juga harus dilibatkan dalam proses perencanaan pembang- unan  daerah  serta  penyusunan regulasi  daerah  sebagai  bahan pembelajaran.  Dana  Desa  yang dialokasikan  untuk  pembangunan harus  didukung  dengan  dana pengembangan  kapasitas  aparatur pemerintahan desa. Pemerintah perlu mengeluarkan  standar  kualifikasi calon kepala desa terkait perencanaan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Bossert,  T.J.  et  al.,  2003. Decentralization and  equity  of  resource  allocation: evidence from Colombia and Chile.
Eko,  Sutoro,  2014.    Buku  Pintar Kedudukan  dan  Kewenangan
1048 1146
c.  Pembahasan
Rancangan  regulasi  desa  yang sudah  sampai  ke  pimpinan  BPD kemudian dibahas bersama dengan BPD  dan  kembali  melibatkan Kepala  Desa.  Sementara  apabila t e r d a p a t   u s u l a n   r a n c a n g a n Peraturan  Desa  yang  berasal  dari Kepala  Desa  dan  dari  BPD,  maka a k a n   d i u t a m a k a n   u s u l a n rancangan yang berasal dari BPD. d.  Penetapan dan Perundangan
Rancangan  Peraturan  Desa  yang telah  disepakati  dan  ditetapkan maka  Peraturan  Desa  tersebut disahkan secara administratif oleh Pemerintahan Desa dan diundang- kan dalam lembaran desa.
e.  Sosialisasi
Sosialisasi  dilaksanakan  setelah Peraturan Desa tersebut diundang- kan.  Sosialisasi  diselenggarakan oleh  Pemerintah  Desa  dan  BPD. Selain  dalam  rangka  memberikan informasi,  sosialisasi  ini  juga dilaksanakan  untuk  mendapatkan masukan  masyarakat  maupun tokoh adat.
f.  Evaluasi
H a s i l   d a r i   P e r a t u r a n   D e s a disampaikan  kepada  Bupati/ Walikota.  Apabila  tidak  ada evaluasi  dari  Bupati/Walikota maka  Peraturan  Desa  tersebut berlaku  dengan  sendirinya. A p a b i l a   K e p a l a   D e s a   t i d a k mengindahkan  evaluasi  yang diberikan,  maka  Bupati/Walikota dapat  membatalkan  Peraturan D e s a   b e r d a s a r k a n   s e b u a h Keputusan Bupati/Walikota. g.  Klarifikasi
B u p a t i / W a l i k o t a   d a p a t
membentuk  tim  klarifikasi  terkait rancangan  Peraturan  Desa  sudah sesuai dengan kepentingan umum dan  perundangan  yang  berlaku. A p a b i l a   t i d a k   s e s u a i   m a k a B u p a t i / W a l i k o t a   d a p a t membatalkan  Peraturan  Desa tersebut.
Sedangkan  tahapan  pembuatan peraturan  bersama  Kepala  Desa melalui  tahapan  Perencanaan, Penyusunan,  Pembahasan,  Peneta- pan  dan  Pengundangan,  serta Sosialisasi.  Tahapan  pembuatan Peraturan  Kepala  Desa  sendiri  yaitu penyusunan  rancangan  Peraturan Kepala  Desa  dilakukaan  oleh  Kepala Desa.  Materi  muatan  Peraturan K e p a l a   D e s a   m e l i p u t i   m a t e r i pelaksanaan  Peraturan  di  Desa  dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Berpegang  teguh  kepada  peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n ,   m a k a p e r a t u r a n   d e s a   t i d a k   b o l e h bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih tinggi. Penyusunan regulasi desa yang k e m u d i a n   d i u n d a n g k a n   a k a n memberikan  warna  baru  bagi a p a r a t u r   D e s a .   J i k a   m e m a n g Peraturan  Desa  yang  terbit  harus diundangkan  dalam  lembaran  desa, maka  aparatur  desa  dituntut  untuk memahami  penyusunan  naskah akademik  perundang-undangan. Pemerintah  Kabupaten/Kota  harus m e n y e d e r h a n a k a n   p r o s e s penyusunan  naskah  akademik P e r a t u r a n   D e s a   m e n g i n g a t ketersediaan  kapasitas  aparatur  desa yang  mumpuni  sebagai drafter . Naskah  akademik  menjadi  penting
karena  berdasarkan  hasil  riset  dari kebutuhan  masyarakat  yang  dapat dipertanggung  jawabkan  secara i l m i a h ,   s e r t a   m e m p e r m u d a h penyusunan  Peraturan.  Penguatan kapasitas  aparatur  pemerintah  desa dapat  didukung  oleh  Pemerintah Kabupaten/Kota  dengan  memberi- kan  pelatihan  khusus  penyusunan naskah akademik.
Pemerintah  Kabupaten/Kota  perlu membuat  Peraturan  Daerah  terkait penguatan pemerintahan desa melalui standar  kualifikasi  aparatur  desa. Selama  ini  pemerintah  desa  kurang mapan  dalam  pemahaman  peng- etahuan  hukum.  Selain  karena kurangnya  kualifikasi  pendidikan, aparatur  desa  kurang  mencari informasi  dan  kurang  sadar  akan hukum.  Rendahnya  inisiatif  dalam membuat  peraturan  desa  juga d i g a d a n g - g a d a n g   m e n j a d i penghambat laju pembangunan desa. Peraturan  Desa  yang  berjalan  masih merupakan produk lama bahkan tidak jarang  tidak  sesuai  lagi  dengan peraturan perundang-undangan yang sekarang  berlaku.  Dibutuhkan aparatur-aparatur  yang  mampu menafsirkan  peraturan  perundang- undangan  yang  baru  berlaku.  Untuk menghindari adanya multitafsir, perlu diselenggarakannya  konsultasi hukum  bagi  aparatur  pemerintah desa.

## PENUTUP

## 1.  Kesimpulan
Pemerintah  Desa  memegang  peran yang sangat penting demi terciptanya tata  pemerintahan  yang  baik  di desa.Keterbelakangan,  kemiskinan,
dan  timpangnya  pembangunan menjadi  isu  yang  kerap  diangkat dalam  penyusunan  perencanaan p e m b a n g u n a n   d e s a .   S e l a i n pemerintah  pusat,  banyak  lembaga donor  yang  memberikan  dukungan terhadap kemandirian pembangunan desa.  Meski  demikian,  proses desentralisasi berjalan dengan sangat lambat.  Sebagai  ujung  tombak pembangunan  nasional,  peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi suatu keharusan.  Peningkatan  kapasitas aparatur desa bisa melalui pendidikan dan pelatihan aparatur.

## 2.  Rekomendasi
P e m e r i n t a h   D a e r a h   s e b a g a i perpanjangan tangan dari Pemerintah
Pusat  dapat  mendukung  penguatan k a p a s i t a s   a p a r a t u r   m e l a l u i penyelenggaraan  pendidikan  dan p e l a t i h a n   a p a r a t u r .   A p a r a t u r pemerintah desa juga harus dilibatkan dalam proses perencanaan pembang- unan  daerah  serta  penyusunan regulasi  daerah  sebagai  bahan pembelajaran.  Dana  Desa  yang dialokasikan  untuk  pembangunan harus  didukung  dengan  dana pengembangan  kapasitas  aparatur pemerintahan desa. Pemerintah perlu mengeluarkan  standar  kualifikasi calon kepala desa terkait perencanaan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Bossert,  T.J.  et  al.,  2003. Decentralization and  equity  of  resource  allocation: evidence from Colombia and Chile.
Eko,  Sutoro,  2014.    Buku  Pintar Kedudukan  dan  Kewenangan
1048 1146
Desa.  Forum  Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
Prajudi  Atmosudirdjo,  1981.  Hukum Administrasi  Negara.  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Riawan,  2009.  Hukum  Pemerintahan Daerah . Bandung:  Citra  Aditya
Bakti.
Santoso  Purwo,  ed,  2005.  Pembaharuan D e s a   S e c a r a   P a r t s i p a t i f . Yogyakarta.
Sitorus, Henry, 2005. “Menelusuri Kausa Ketertinggalan Masyarakat Pantai” Dalam  Isu-isu  Kelautan  Dari Kemiskinan  Hingga  Bajak  Laut. Jakarta: Pustaka Pelajar.
S o e p r a p t o ,   H .   R .   R i y a d i ,   2 0 0 3 . “ P e n g e m b a n g a n   K a p a s i t a s Pemerintah  Daerah  Menuju Good Governance ”.Pidato  Pengukuhan G u r u   B e s a r   d a l a m   I l m u A d m i n i s t r a s i   P e m b a n g u n a n padaFakultas  Ilmu  Administrasi Universitas Brawijaya.
T j a n d r a ,   R i a w a n ,   2 0 0 9 .   H u k u m Keuangan  Negara.  Jakarta:  P.T. Gramedia Widiasarana, Cetakan ke
II.
Wasistiono,  Sadu;  Tahir  Irwan,  2006. Prospek  Pengembangan  Desa. Bandung.
Widjaja,  HAW.  2003.  Otonomi  Desa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Institute  for  Research  and  Empowerment , 2005.  Prakarsa  Desentralisasi  & Otonomi  Desa.  Yogyakarta:  IRE Press.
Jurnal  “Pembaharuan  Pemerintahan Desa”, 2003. Yogyakarta: IRE Press.
Undang – Undang Dasar 1945.
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun
2005 tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan Menteri Desa nomor 1 Tahun 2 0 1 5   t e n t a n g   P e d o m a n Kewenangan  Berdasarkan  Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
Peraturan Menteri Desa nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan  Mekanisme  Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
Peraturan Menteri Desa nomor 3 Tahun
2015 tentang Pendampingan Desa.
Peraturan Menteri Desa nomor 4 Tahun 2015  tentang  Pendirian,  Penguru- san, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Peraturan Menteri Desa nomor 5 Tahun 2015  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  tahun 2015.
Indeks  Pembangunan  Desa  (IPD)  2014, Badan Pusat Statistik (BPS).
www.kemendagri.go.id
1048 1148

## resensi
erbekal  pengalaman  memim- B pin  Lembaga  Administrasi Negara  (2012-2015),  gagasan A g u s   D w i y a n t o   d a l a m   b u k u Reformasi  Birokrasi  Kontekstual  : Kembali ke Jalur yang Benar, menarik untuk  ditelusuri,  khususnya  bagi aparatur  pemerintah.  Ada  beberapa hal yang diulas Agus Dwiyanto dalam buku  ini,  diantaranya  :  konsep birokrasi  Weberian  dan  pro  kontra
terhadapnya,  visi  dan  kebijakan pembangunan birokrasi di Indonesia, reformasi  birokrasi  pemerintah sebagai  instrumen  pengendalian korupsi,  reformasi  aparatur  daerah untuk  keberhasilan  desentralisasi  di Indonesia serta pengelolaan kebijakan reformasi birokrasi.
Buku  ini  terdiri  dari  tujuh  bab. P a d a   b a b   p e m b u k a ,   p e n u l i s membahas  beberapa  pemikiran  yang
Judul Buku Reformasi  Birokrasi  Kontekstual: Kembali ke Jalur yang Benar

## Pengarang
Agus Dwiyanto
Penerbit Gadjah Mada University Press
Tahun Terbit 2015

## Cetakan
Kedua Juni 2015
Jumlah Halaman xv + 307
ISBN
978-979-420-981-3