## PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan
Volume 3 Issue 2, October 2023 P-ISSN: 2797-3921, E-ISSN: 2797-3018 DOI: 10.52738/pjk.v3i2.162 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Institusionalisasi Pancasila dalam Pembangunan Karakter Perancang Peraturan Perundang-Undangan

## Surahno
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Jakarta, Indonesia. E-mail: rahno2727@gmail.com
Abstract: The number of laws and regulations that were created did not reflect the values  contained in Pancasila. This will result in an inconsistency with the position of Pancasila as the source of all sources of state law which is placed as a meta-juridical basis for the birth of legal norms in policies and statutory regulations. To deal with these problems,  Pancasila  Character  Development  is  needed  for  Drafters  of  Legislation  through  Pancasila  Ideology Education and Training. The development of the Pancasila Character is expected to be able to produce the right Pancasila character for the drafters of laws and regulations so that they are able to transform Pancasila values into every formulation and formation of all policies and regulations guided by Pancasila Value Indicators. This research is a library research that uses a phenomenological approach with an inductive thinking framework. In his delivery, the author uses argumentative methods to convey opinions and sources that support this research. The conclusion of  this  research  is  that  Character  Building  is  needed  through  Education  and  Training  for  Pancasila  Ideology Development  as  the  development  of Human Resources  for  drafting quality,  constructive  and  reflective  laws  and regulations.
Keywords: Pancasila Character, Indicators of Pancasila Values; Drafter of Legislation.
Abstrak:  Banyaknya  produk  peraturan  perundang-undangan  yang  lahir  belum  mencerminkan  nilai-nilai  yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini akan berakibat tidak selarasnya terhadap kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara yang ditempatkan sebagai meta-yuridis yang melandasi lahirnya norma hukum dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Untuk menangani permasalahan tersebut dibutuhkan Pembangunan Karakter Pancasila bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pembangunan Karakter Pancasila ini diharapkan mampu menghasilkan karakter Pancasila yang tepat bagi perancang peraturan perundang-undangan sehingga mampu mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap penyusunan dan pembentukan semua kebijakan dan regulasi dengan berpedoman pada Indikator Nilai Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan fenomenologi dengan kerangka  berpikir  induktif.  Dalam  penyampaiannya,  penulis  menggunakan  metode argumentative untuk menyampaikan  pendapat-pendapat  dan  sumber-sumber  yang  mendukung  penelitian  ini.  Hasil  kesimpulan  dari penelitian ini adalah, dibutuhkan Pembangunan Karakter melalui Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila  sebagai  pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  perancang  peraturan  perundang-undangan  yang berkualitas, konstruktif dan reflektif.
Kata Kunci: Karakter Pancasila, Indikator Nilai Pancasila; Perancang Peraturan Perundang-undangan.

## 1. Pendahuluan
Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum telah memiliki rumah hukum atau legitimasi yuridis, Nilai-nilai Pancasila bersifat  universal, sehingga harus  diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan hukum. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari setiap produk hukum. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila ditransformasikan dalam cita hukum serta asas-asas hukum (Parasong, 2011). Norma-norma hukum yang berlaku berada dalam system yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, serta berkelompok-kelompok, demikian sterusnya sampai pada norma dasar negara ( Staatsfundamentalnorm) yaitu Pancasila (Indrati S., 2007).
Dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  Pancasila  merupakan  landasan filosofis yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum. Pengembangan negara hukum
Indonesia  pada  masa  yang  akan  datang  adalah  negara  hukum  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila.  Nilai-nilai  dasar  yang  terkandung  dalam  Pancasila  ditransformasikan  dalam  cita hukum  serta  asas-asas  hukum,  yang  selanjutnya  dirumuskan  dalam  konsep  hukum  nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan nilai keadilan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Persoalan  karakter  dewasa  ini  semakin  terpuruk,  yang  berimbas  pada  krisis  moral  yang dihadapi  bangsa.  Hal  tersebut  dikarenakan  disorientasi  dan  belum  dihayatinya  nilai-nilai Pancasila,  keterbatasan  perangkat  kebijakan  terpadu  dalam  mewujudkan  nilai-nilai  Pancasila, bergesernya  nilai  etika  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  memudarnya  kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, serta melemahnya kemandirian bangsa (Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025).
Dengan  demikian,  Nilai-nilai  Pancasila  harus  ditransformasikan  dalam  konsideran Menimbang  Naskah  Akademik,  Kajian  Akademik,  Bagian,  Pasal  atau  Ayat  dalam  setiap peraturan.  Namun  transformasi  nilai-nilai  Pancasila  belum  di  berikan  ruang  dalam  proses pembentukan undang-undang dan terdapat UU yang dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.  Tidak  sedikit  para  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  belum mentransformasikan  nilai-nilai  Pancasila  di  setiap  pembuatan  Perundang-undangan,  sehingga menyebabkan diharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan (Bo’a, 2018). Permasa lahan bidang  hukum  yang  terjadi  saat  ini  disebabkan  oleh  banyak  produk  hukum  yang  lahir  tidak berlandaskan  pada  filosofis,  Imbasnya  adalah  kegiatan  penyelenggaraan  negara  dijalankan melalui UU yang bermasalah, kehidupan masyarakat dipenuhi konflik, kondisinya tidak rukun, menimbulkan pelanggaran hak dan kewajiban, menimbulkan rasa tidak aman dan tidak nyaman, serta kondisi masyarakat tidak tertib (Putri, 2022).
Permasalahan bidang hukum yang terjadi saat ini disebabkan oleh banyak produk hukum yang  lahir  tidak  berlandaskan  pada  filosofis  Pancasila  dan  banyak  peraturan  perundang- undangan,  peraturan  pemerintah,  dan  peraturan  presiden  yang  dianggap  bermasalah.  Setelah lebih  dari  tiga  perempat  abad,  masih  saja  ditemui  pandangan  yang  mempertanyakan,  bahkan mengabaikan kehadiran Pancasila. Padahal, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki pijakan legalitas yang kuat. Hasil survei pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda terhadap responden milenial dari 34 provinsi, mencatat, hanya 61 persen responden yang merasa yakin  dan  setuju  bahwa  nilai-nilai  Pancasila  sangat  penting  dan  relevan  dengan  kehidupan mereka. "Sementara, 19,5 persen bersikap netral, dan 19,5 persen lainnya menganggap Pancasila hanya sekadar istilah yang tidak dipahami maknanya," survei LSI tahun 2018 mencatat, dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, masyarakat yang pro terhadap Pancasila mengalami penurunan sekitar 10 persen. Dari 85,2 persen pada 2005 menjadi 75,3 persen pada 2018. Bahkan, publikasi survei  CSIS  mencatat  sekitar  10  persen  generasi  milenial  setuju  mengganti  Pancasila  dengan ideologi lain.
Terdapat  UU  yang  dinyatakan  bertentangan  dengan  nilai  Pancasila  yaitu  sebanyak  empat UU hasil evaluasi BPHN dan sebanyak 63 undang-undang hasil pengkajian BPIP perlu direvisi karena bertentangan dengan nilai- nilai Pancasila (Arfa’i at al, 2020). Sejak 2003 - November 2022 di Mahkamah Konstitusi (MK),  terdaftar sebanyak 2387 perkara dan sebanyak 1.585 perkara atau sekitar 66% persen perkara telah diberikan putusan (Rekapitulasi Putusan MK, 2022). Fakta telah  membuktikan,  begitu  banyaknya  peraturan  perundangan-undangan  yang  telah menyimpang dari Pancasila. Pembatalan terhadap 139 perda oleh Mendagri merupakan bukti adanya penyimpangan terhadap Pancasila dalam peraturan perundang-undangan (Boa, 2018). "Ini  menunjukkan  masih  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  bertentangan  dengan konstitusi,  dan  dapat  dipastikan  juga  bertentangan  dengan  Pancasila.  Karena  segala  norma hukum yang diatur dalam konstitusi adalah bersumber dari, dan dijiwai oleh Pancasila,
Berdasarkan data dan fakta empiris serta dengan adanya berbagai hasil kajian penelitian yang telah  di  paparkan,  penulis  hendak  melakukan  Internalisasi  Nilai-nilai  Pancasila  yang  mampu
menjawab berbagai persoalan dalam Pembangunan Karakter Pancasila bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan, sehingga para perancang perundang-undangan mampu menginstitusionalisasikan  nilai-nilai  Pancasila  di  setiap  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.  Tanpa  mengatasi  hambatan  pemahaman  terlebih  dahulu,  maka  para  perancang peraturan  perundangan-undangan  tidak  akan  memiliki  karakter  Pancasila  sehingga  kurang mampu  mentransformasikan  Nilai-nilai  Pancasila  di  setiap  pembuatan  dan  penyusunan Kebijakan dan Regulasi. Melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila untuk pengembangan karakter bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan yang semula belum/tidak diajarkan tentang ilmu dan  norma- norma  dasar  filsafat  Pancasila,  maka  mereka  akan  memperolehnya,  karena  “Jika norma dasarnya salah, tataran praksis akan tetap salah.
Pembangunan karakter  Pancasila bagi Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui Pendidikan  dan  Pelatihan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  yang  mampu  membentuk  karakter Pancasila, berarti sama dengan berinvestasi pada pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia perancang  peraturan  perundang-undangan  yang  berkualitas,  konstruktif  dan  reflektif. Pembangunan Karakter Pancasila ini diharapkan mampu menghasilkan karakter Pancasila yang tepat  bagi  perancang  peraturan  perundang-undangan  sehingga  mampu  mentransformasikan nilai-nilai  Pancasila  ke  dalam  setiap  penyusunan  dan  pembentukan  semua  kebijakan  dan regulasi.

## 2. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dalam  mengumpulkan  data  objek  yang dikaji. Proses pengumpulan data tersebut dapat berasal dari dokumen, jurnal, undang-undang dan  sumber  data  lainnya  baik  sumber  data  primer  atau  sekunder  yang  berhubungan  dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dan moderasi agama sebagai penangkal radikalisme agama di Indonesia.  Melalui  teknik  pengumpulan  data  tersebut  maka  penelitian  ini  termasuk  dalam penelitian library research.
Jenis  data  yang  dipakai  dalam  tulisan  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku-buku literatur, majalah, koran, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan dihadapi. Sedangkan pengumpulan  data  dalam  tulisan  ini  antara  lain  dilakukan  dengan  metode  studi  pustaka  dan penelusuran data melalui internet.
Analisis  data  dilakukan  secara  induktif,  semua  data  yang  diperoleh  ditafsirkan  dengan mendasarkan  pada  teori-teori  yang  ada.  Analisisnya  menggunakan  model  analisis  interaktif ( interactive  model  of  analisys).  Model  ini  meliputi  4  (empat)  tahap  yaitu  tahap  pengumpulan data,  tahap  reduksi  data,  tahap  penyajian  data  dan  tahap  verifikasi  data  atau  penarikan kesimpulan (Miles & Haberman, 1992).
Dalam tulisan ini juga digunakan teknik penafsiran hukum historis, yaitu menafsirkan atau mencari  penjelasan  suatu  Pasal  dalam  perundang-undangan  dengan  menelusuri  maksud  dari pembuat peraturan pada saat peraturan tersebut dibuat. Untuk melaksanakan analisa tersebut maka penulis akan menelusuri hasil-hasil pembahasan peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis.

## 3. Pembahasan

## 3.1. Pembangunan Karakter Bagi Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Beberapa  Permasalahan  Bangsa  Indonesia  terkait  dengan  Pembangunan  Karakter Bangsa,  sebagaimana  tertuang  di  dalam  Buku  Induk  Kebijakan  Nasional  Pembangunan Karakter  Bangsa  2010-2025,  antara  lain:  disorientasi  dan  belum  dihayatinya  nilai-nilai Pancasila  sebagai  filosofi  dan  ideologi  bangsa,  keterbatasan  perangkat  kebijakan  terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan
berbangsa  dan  bernegara,  memudarnya  kesadaran  terhadap  nilai-nilai  budaya  bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa.
Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas (2010), secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi  individu  manusia  (kognitif,  afektif,  konatif,  dan  psikomotorik)  dalam  konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.  Konfigurasi  karakter  dalam  konteks  totalitas  proses  psikologis  dan  sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: olah hati ( spiritual and emotional development), olah pikir  ( intellectual  development),  olah  raga  dan  kinestetik  (physical  and  kinestetic development),  dan  olah  rasa  dan  karsa  (affective  and  creativity  development)  (Hasanah, 2013).  Pendidikan  karakter  adalah  upaya  sistematis  untuk  menanamkan  sekaligus mengembangkan secara konsisten dan terus-menerus kualitas-kualitas karakter yang berbasis nilai-nilai agama, budaya, dan falsafah negara yang diinternalisasikan oleh peserta didik  di rumah,  di  sekolah,  maupun  di  masyarakat,  sehingga  akan  membentuk  perilaku  karakter. (Hasanah, 2012).
Melihat  kondisi  bangsa  Indonesia  saat  ini,  maka  urgensi  pendidikan  karakter  sudah sangat  mendesak  untuk  direalisasikan.  Bung  Karno,  Presiden  RI  pertama  pernah menyerukan tentang membangun karakter atau character building . Ia mengatakan, “Bangsa ini  harus  dibangun  dengan  mendahulukan  pembangunan  karakter  ( character  building) karena character building inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya serta bermartabat. Kalau character building ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia  akan  menjadi  bangsa  kuli.  Parameter  yang  dapat  digunakan  untuk  mengukur keharusan  untuk  segera  bertindak  melakukan  pendidikan  karakter,  ialah  ketidakhadiran karakter pada diri individu sebagai anak bangsa dan masyarakat sebagai soko guru Negara dan bangsa Indonesia.
Membangun Karakter ( character building) adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk  membina,  memperbaiki  dan  atau  membentuk  tabiat,  watak,  sifat  kejiwaan,  akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila (Modul Diklat LAN RI). Karakter berguna dalam pengembangan  kualitas  manusia  maka  karakter  mempunyai  makna  sebuah  nilai  yang mendasar  untuk  mempengaruhi  segenap  pikiran,  tindakan  dan  perbuatan  setiap  insan manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Pembentukan Character  didapatkan  dan  di  implementasikan  di  1)  Lingkungan  Keluarga  ( Home),  2) Lingkungan Kerja Kantor ( Business), 3) Lingkungan Sekolah (School), dan 4) Lingkungan Kerabat  ( Community).  Karakter  seseorang  dapat  di  bangun  jika  kita  membiasakan  untuk bersifat: honesty, citizenship, courage, fairness, respect, responsibility, perseverance, caring dan self- discipline.
Pendidikan karakter perspektif Ki Hadjar Dewantara dilaksanakan melalui harmonisasi olah  hati  (etik)  menumbuhkan  karakter  bertaqwa,  beriman,  jujur,  amanah,  adil, bertanggungjawab,  berempati,  rela  berkorban,  berjiwa  patriotik,  dan  nasionalis;  olah  rasa (estetik)  dapat  menumbuhkah  karakter  ramah,  saling  menghargai,  toleran,  peduli,  suka menolong  dan  gotong  royong,  olah  pikir  (literasi)  menumbuhkan  karakter  cerdas,  kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi ipteks dan reflektif; dan olah  raga  (kinestetik)  menumbuhkan  karakter  bersih  dan  sehat,  disiplin,  sportif,  tangguh, handal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif dan gigih serta ceria. Harmonisasi  tersebut  diambil  dari  konsep  Trisakti  Jiwa  yang  diajarkan  oleh  Ki  Hadjar Dewantara  dalam  konsep  budaya,  yang  terdiri  dari  cipta, rasa  dan  karsa. Konsep  tersebut merupakan  tiga  bentuk  kekuatan  yang  terdapat  dalam  jiwa  manusia  sendiri,  yaitu  pikiran, rasa dan kemauan, menggunakan sistem among dengan menanamkan kebiasaaan/pakulinan
(habituating)  among,  dengan  tetap  mengoptimalkan  peran  Tri  Pusat  Pendidikan  (Zulfiati, 2019).
Pembangunan jati diri dan karakter bangsa dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya bangsa yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun. Hal ini untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan bangsa, pembangunan dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika,  berbudaya,  dan  beradab  yang  dicirikan  dengan  watak  dan  perilaku  manusia  dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleransi, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek.
Pendidikan  karakter  pada  pandangan  politik  bung  karno  dapat  dilihat  dari  cara  Bung Karno  memperjuangkan  Indonesia  menjadi  negara  merdeka.  karakter  religius,  jujur, toleransi,  disiplin,  kerja  keras,  kreatif,  mandiri,  demokratis,  rasa  ingin  tahu,  semangat kebangsaan,  cinta  tanah  air,  menghargai  prestasi,  bersahabat/  komunikatif,  cinta  damai, gemar  membaca,  peduli  lingkungan,  peduli  sosial,  tanggung  jawab  sangat  melekat  dalam pandangan  politik  Soekarno  yang  dijadikan  sebuah  landasan  untuk  memperjuangkan kemerdekaan Indonesia (Pramartha & Parwati, 2021).
Ajaran  hidup  yang  berbasis  budaya  tertuang  dalam  ajaran  Trihayu,  Trilogi Kepemimpinan,  dan  Tripantang.  Pertama,  Trihayu  terdiri  dari  mamayu  hayuning  sarira, mamayu  hayuning  bangsa,  dan  mamayu  hayuning  bawana.  Maksudnya,  apapun  yang diperbuat oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi  bangsa,  dan  bermanfaat  bagi  manusia  di  dunia  pada  umumnya.  Kalau  perbuatan seseorang  hanya  menguntungkan  dirinya  saja  maka  akan  terjadi  sesuatu  yang  sangat individualistik.  Kedua,  trilogi  kepemimpinan  yaitu  Ing  Ngarsa  Sung  Taladha,  Ing  Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani. Maksudnya, ketika berada di depan harus mampu menjadi teladan, ketika berada di tengah-tengah harus mampu membangun semangat, dan ketika  berada  di  belakang  harus  mampu  mendorong  orang-orang  dan  pihak-pihak  yang dipimpinnya.  Ketiga  adalah  Tripantang  yang  terdiri  dari  pantang  dan  berhati-hati  kepada harta, praja dan wanita. Kita dilarang menggunakan harta orang lain secara tidak benar (misal korupsi),  menyalahgunakan  jabatan  (misal  kolusi),  dan  berselingkuh  dengan  wanita  lain (menyeleweng). Ketiga pantangan ini hendaknya tidak dilanggar.
Peran  penting  yang  dimiliki  oleh  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  dalam Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  perlu  selaras  dengan  peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional  Calon  Pejabat  Fungsional  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  berbasis kompetensi yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Diklat Fungsional Galon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, agar dapat dihasilkan para Perancang Peraturan Perundang-undangan yang profesional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.
Pengetahuan mengenai moral dan etika diperlukan bagi setiap tenaga Perancang untuk mendukung  pelaksanaan  pembangunan  hukum  di  Indonesia.  Moral  dan  etika  pada hakikatnya merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menurut keyakinan seseorang atau masyarakat  dapat  diterima  dan  dilaksanakan  secara  benar  dan  layak.  Dengan  demikian prinsip dan nilai-nilai tersebut berkaitan dengan sikap yang benar dan yang salah yang mereka yakini. Etika sendiri sebagai bagian dari falsafah yang merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral termasuk aturan-aturan untuk melaksanakannya. Materi Etika Perancang Peraturan Perundang-undangan tersebut meliputi: 1) Pengertian etika dan etika profesi; 2). Kode etik dan disiplin Pegawai Negeri Sipil; 3). Organisasi profesi dan kode etik Perancang Peraturan
Perundang-undangan;  dan  4)  Pemahaman  mengenai  prinsip good  governance  dan  good government (Kemenkumham, 2016).
Selain itu, untuk membangun karakter bagi perancang peraturan perundang-undangan agar mampu menginstitusionalisasi nilai-nilai Pancasila di setiap kebijakan dan regulasi perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan materi Indikator Nilai Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila, pertama, ketuhanan, Secara hierarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai  tertinggi  karena  menyangkut  nilai  yang  bersifat  mutlak.  Seluruh  nilai  kebaikan diturunkan  dari  nilai  ini.  Suatu  perbuatan  baik  dikatakan  baik  apabila  tidak  bertentangan dengan  nilai,  kaidah  dan  hukum  tuhan.  Kedua,  kemanusiaan,  Suatu  perbuatan  dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan, antara lahir dan batin, jasmani dan rohani. Sedangkan keadaban mengindikasi keunggulan manusia di banding dengan makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup.
Ketiga, persatuan, Perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan.  Karena  sangat mungkin  seseorang  seakan  akan  mendasarkan  perbuatannya  atas nama  agama,  namun  apabila  perbuatan  tersebut  dapat  memecah  persatuan  dan  kesatuan maka  pandangan  dari  etika  Pancasila  bukan  merupakan  perbuatan  baik.  Keempat, kerakyatan, terkandung nilai lain yang sangat penting yaitu nilai hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kata hikmat/kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai  kebaikan  tertinggi.  Atas  nama  mencari  kebaikan,  pandangan  minoritas  belum  tentu kalah  di  banding  mayoritas.  Dengan  demikian,  perbuatan  belum  tentu  baik  apabila disetujui/bermanfaat  untuk  orang  banyak.  Namun  perbuatan  itu  baik  jika  atas  dasar musyawarah yang di dasarkan pada konsep hikmah/kebijaksanaan.
Kelima, keadilan, Nilai keadilan pada sila kelima lebih di arahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurut  Kohlberg,  keadilan  merupakan  kebajikan  utama  bagi  setiap  pribadi  masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat, nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif.
Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila semestinya dapat dielaborasi dalam bentuk Pasal-pasal  dalam  setiap  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  sehingga  dapat mencerminkan  nilai-nilai  yang  hidup  didalam  masyarakat  itu  sendiri.  Bukankah “The Founding Father” kita menggali nilai-nilai Pancasila dari kehidupan masyarakat itu sendiri melalui proses yang panjang. Sehingga dengan demikian jika Pancasila dijadikan dasar dalam setiap  proses  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  akan  dengan  mudah  untuk diterima oleh setiap lapisan masyarakat, karena sesungguhnya nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dimasyarakat itu sendiri (Adhyanto, 2015).

## 3.2. Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara
Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional  wajib  berlandaskan  Pancasila.  Upaya-upaya  untuk  menerapkan  Pancasila  sebagai sumber  segala  sumber  hukum  dalam  sistem  hukum  nasional  yaitu:  pertama,  menjadikan Pancasila  sebagai  suatu  aliran  hukum  agar  tidak  terjadi  lagi  disharmonisasi  hukum  akibat diterapkannya  pluralisme  hukum.  Kedua,  mendudukkan  Pancasila  sebagai  puncak peraturan perundang-undangan agar Pancasila memiliki daya mengikat terhadap segala jenis peraturan  perundang-undangan  sehingga  tidak  melanggar  asas lex  superiori  derogat  legi inferiori (Bo’a, 2018). Konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum saat ini diimplementasikan  dari  aspek  mikro  yaitu  dalam  asas-asas  pembentukan  peraturan
perundang-undangan,  sedangkan  dari  aspek  makro  sebagai  landasan  negara  hukum  dan pembangunan sistem hukum nasional.
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara termasuk dalam  konteks  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  berarti  bahwa  setiap  materi muatan  Peraturan  Perundang-undangan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang terkandung dalam Pancasila. Di dalam Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011 juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan hukum dasar dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Pasal 3 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa: “Yang dimaksud  dengan “hukum dasar” adalah norma  dasar  bagi  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  merupakan  sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945”.
Sumber  dari  tertib  hukum  sesuatu  negara  atau  yang  biasa  sebagai  "sumber  dari  segala sumber  hukum"  adalah  pandangan  hidup,  kesadaran,  dan  cita-cita  hukum  serta  cita-  cita moral  yang  meliputi  suasana  kejiwaan  dan  watak  dari  rakyat  negara  yang  bersangkutan. Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita- cita  hukum  serta  cita-cita  mengenai  kemerdekaan  individu,  kemerdekaan  bangsa,  peri- kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat  bentuk  dan  tujuan  negara,  cita-cita  moral  mengenai  kehidupan  kemasyarakatan  dan keagamaan  sebagai  pengejawantahan  daripada  budi  nurani  manusia.  Pandangan  hidup, kesadaran,  dan  cita-cita  hukum  serta  cita-cita  moral  luhur  yang  meliputi  suasana  kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh  panitia  persiapan  kemerdekaan  atas  nama  rakyat  Indonesia,  menjadi  dasar  negara Republik Indonesia, yakni Pancasila (Tap MPR No III/2000).
Sebagai  negara  yang  mendasarkan  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  segala  aspek  kehidupan  dalam  bidang  kemasyarakatan, kebangsaan,  dan  kenegaraan  termasuk  pemerintahan  harus  senantiasa  berdasarkan  atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain  di  bidang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Tertib  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  harus  dirintis  sejak  saat  perencanaan  sampai  dengan pengundangannya.
Untuk  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  diperlukan  berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber  hukum  negara  adalah  sesuai  dengan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara  serta  sekaligus  dasar  filosofis  bangsa  dan  negara  sehingga  setiap  Materi  Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini hukum  nasional  Indonesia  adalah  kesatuan  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan pasal- pasal UUD 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia  adalah  sistem  hukum  yang  berlaku  di  seluruh  Indonesia  yang  meliputi  semua unsur  hukum  (seperti  isi,  struktur,  budaya,  sarana,  peraturan  perundang-undangan,  dan semua  sub  unsurnya)  yang  antara  yang  satu  dengan  yang  lain  saling  bergantung  dan  yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 (Mahfud, 2006).
Dalam  “ stufentheorie ”nya  Hans  Kelsen  mengemukakan  bahwa  dipuncak  “ stufenbau ” terdapat  kaidah  dasar  dari  suatu  tata  hukum  nasional  yang  merupakan  suatu  kaidah
fundamental.  Kaidah dasar  tersebut  disebut  “ groundnorm ”  yang  merupakan  asas -asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum dan hipotetis. Menurut Hans Nawiasky, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar. Berdasarkan kaidah yang lebih tinggi inilah undang-undang dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara  itu  disebut  dengan staatsfundamentalnorm,  yang  untuk  bangsa  Indonesia  berupa Pancasila. Hakikat suatu staatsfundamentalnorm adalah syarat bagi berlakunya suatu undang- undang  dasar  karena  lahir  terlebih  dahulu  dan  merupakan  akar  langsung  pada  kehendak sejarah suatu bangsa serta keputusan bersama yang diambil oleh bangsa (Astim, 2006).
Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum materiil dari  pembentukan peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  diperkuat  dengan  amanat  dari  Pasal  2  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan  bahwa  “  Pancasila  merupakan  sumber  segala  sumber  hukum  Negara”. Penempatan  Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara  adalah  sesuai dengan  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, dimana  Pancasila  ditempatkan  sebagai  dasar  dan  ideologi  negara  serta  sekaligus  dasar filosofis  bangsa  dan  negara  sehingga  setiap  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Hukum Indonesia seharusnya mengarah kepada cita negara ( staatsidee) Indonesia yang sejauh mungkin harus dibangun secara khas dalam arti tidak meniru paham individualisme- liberalisme yang justru telah melahirkan kolonialisme dan imperialisme yang harus ditentang, ataupun paham kolektivisme ekstrem seperti yang diperlihatkan dalam praktik di lingkungan negara-negara sosialis-komunis. Dengan kata lain, semangat yang melandasi pemikiran para pendiri Republik Indonesia adalah semangat sintesis, semangat untuk melakukan kombinasi atau  semangat  untuk  menciptakan  suatu  paham  baru,  yakni  paham  yang  berlandaskan Pancasila (Huda, 1999).
Cita  hukum  selain  mempunyai  fungsi  konstitutif  yang  menentukan  dasar  suatu  tata hukum, yang tanpa itu suatu tata hukum kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum, juga mempunyai fungsi regulatif yang menentukan apakah suatu hukum positif itu adil atau tidak adil.  Dengan  demikian  juga,  dalam  hal  Pancasila  merupakan  cita  hukum,  maka  nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar, dan disamping itu mempunyai fungsi regulatif  yang  menentukan  apakah  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  merupakan hukum yang adil atau tidak (Halim & Putera, 2009).

## 3.3. Peran  Perancang  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  Institusionalisasi  Nilai-Nilai Pancasila di Setiap Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Perundang-undangan  merupakan  instrumen  kebijakan  guna  mendorong terwujudnya  pembangunan  nasional  Indonesia  yang  menurut  sistem  hukum  nasional. Indonesia  sebagai  sebuah  negara  hukum  menempatkan  Peraturan  Perundang-undangan dalam posisi strategis sebagai landasan formal pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan  secara  nasional.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia sebagai sebuah negara hukum untuk menciptakan standar dan tertib hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar dihasilkan Peraturan Perundang- undangan  yang  harmonis  dan  utuh  demi  terwujudnya  pembangunan  nasional  yang memberikan  kepastian  hukum  dan  menghormati  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia (Kemenkumham, 2016).
Di  dalam  proses  pembentukan  perundang-undangan,  peran  Perancang  Peraturan Perundang-Undangan  sangat  mempengaruhi  kualitas  setiap  perundang-undangan  yang
dihasilkan.  Di  dalam  Pasal  98  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 memuat pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Peran yang diberikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan mengawal  Peraturan  Perundang-undangan  dalam  setiap  tahapan  pembentukannya  baik  di pusat  maupun  di  daerah  agar  dapat  dihasilkan  Peraturan  Perundang-undangan  yang berkualitas, aspiratif dan responsif selaras dengan sistem hukum dan tujuan pembangunan nasional secara menyeluruh.
Produk  hukum  yang  dibuat  sesungguhnya  merupakan  interpretasi  dari  kehendak masyarakat itu sendiri. Mengutip pendapat Eugen Erlich, yang menyebutkan hukum sebagai living law-nya masyarakat atau dengan menyetir pendapatnya Von Savigny yang menyebutkan bahwa hukum itu sebagai volksgeist- masyarakat. Selain itu juga, pentingnya mengkaji hukum dari  aspek  sosiologis  menurut  Soerjono  Soekanto  dikarenakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi proses penegakkan hukum itu adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga dinilai sangat perlulah untuk melakukan kajian kemasyarakatan atau kondisi terkini dimasyarakat terhadap  upaya  penyusunan  setiap  rancangan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini dikarenakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan mudah diterapkan di masyarakat merupakan salah satu pilar utama bagi penyelenggaraan suatu negara (Indriati, 1998).
Yang menjadi pertanyaan apakah nilai-nilai Pancasila tersebut sudah diimplementasikan pada setiap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mulai pada level pusat sampai  dengan  level  daerah?.  Mengingat  banyaknya  pengujian  terhadap  Undang-Undang dengan  Undang-Undang  Dasar  di  Mahkamah  Konstitusi,  maupun  pengujian  peraturan perundang-undangan  lainnya  terhadap  Undang-Undang  di  Mahkamah  Agung,  tentulah dapat  dipahami  bahwa  masih  terdapat  beberapa  perancang  produk  hukum  peraturan perundang-undangan  yang  belum  secara  maksimal  menjadikan  Pancasila  sebagai  dasar dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan.
Semangat  untuk  meng-internalisasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  proses  penyusunan peraturan  perundang-undangan  sesungguhnya  sudah  tercermin  sejak  awal  melalui  proses penyusunan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan dimana dalam penyusunan naskah  akademik  peraturan  perundang-undangan  mengisyaratkan  untuk  menyajikan landasan filosofis maupun sosiologis dari setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Semestinya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus digali secara lebih rinci  dalam  pembahasan  terhadap  landasan  filosofis  maupun  sosiologis  dari  proses pembentukan peraturan perundang-undangan (Adhyanto, 2015).
Proses  institusionalisasi  (pelembagaan)  dalam  masyarakat  terjadi  bilamana  suatu kelompok memutuskan bahwa seperangkat norma, nilai-nilai, dan peranan tertentu dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidupnya, sehingga diminta agar para anggota masyarakat tersebut mematuhinya. Institusionalisasi adalah proses kompleks dari aturan dan prosedur yang berkembang yang menurut definisinya dinamis. Karena institusi harus dianggap sebagai kontrak aktor sosial dan politik yang dirancang secara manusiawi, kerja aktual dan kinerja institusi  terkait  kondusif  untuk  perubahan  dalam  masyarakat  dan  cara  pemerintahannya (Keman, 2017). Institusionalisasi atau pelembagaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, atau perbuatan melembagakan1 (KBBI). Sedangkan menurut Black Law Dictionary, institutionalize is to give a rule or practice official.
Nilai Pancasila diartikan sebagai nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai Internasionalisme/kemanusiaan, nilai kebangsaan, nilai permusyawaratan/  perwakilan,  dan  nilai  kesejahteraan.  Nilai  tersebut  dalam  pandangan ideologi  menjadi  penuntun  arah  menuju  kehidupan  yang  baik  bagi  bangsa  Indonesia. Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka
1  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara diharapkan mampu memandu  usaha-usaha transformasi  sosial  dan  memenuhi  tuntutan-  tuntutan  praksis  di  segala  dimensinya.  Paling tidak ada tiga dimensi ideologis yang harus diperhatikan yaitu dimensi keyakinan, dimensi pengetahuan,  dan  dimensi  tindakan.  Pertama,  dalam  dimensi  keyakinan,  ideologi mengandung  seperangkat  keyakinan  berisi  tuntunan-tuntunan  normatif-preskriptif  yang menjadi  pedoman  hidup  dan  tatanan  bernegara.  Kedua,  dalam  dimensi  pengetahuan, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori, yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. Ketiga, dalam dimensi tindakan, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan dalam realitas konkret (Latif, 2020).
Dalam upaya memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat dan yang diberlakukan  sejalan  dengan  nilai-nilai  Pancasila,  maka  diperlukan  alat  ukur (parameter/indikator)  untuk  menilainya.  Selama  ini,  baik  dalam  pembentukan  maupun evaluasi  suatu  peraturan  perundang-undangan  terhadap  nilai-nilai  Pancasila,  hanya didasarkan  pada  penalaran  dan  pemahaman  subyektif  dari  pembentuk  dan  evaluator peraturan  perundang-undangan.  Tidak  ada  standar/indikator  baku  yang  menjadi  acuan secara  obyektif  seperti  apa  nilai-nilai  Pancasila  yang  dapat  dijadikan  pemandu  dalam penyusunan materi peraturan perundang-undangan maupun dalam evaluasinya. Selama ini pembentuk  dan  evaluator  peraturan  perundang-undangan  hanya  dipandu  oleh  asas-asas hukum  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Setyawan, 2021).
Berdasarkan  mandat  Pasal  3  Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2018,  Badan Pembinaan  Ideologi  Pancasila  memiliki  tugas  melakukan  pengkajian  atas  regulasi  dan kebijakan  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  di  lembaga  negara, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan mandat tersebut, BPIP telah  menyusun  instrumen  yang  akan  dijadikan  pedoman  atau  acuan  dalam  melakukan analisis  dan  penyelarasan  serta  pengkajian  setiap  kebijakan  dan  regulasi  agar  tidak bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  berupa  Peraturan  Badan  Pembinaan  Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila.
Indikator Nilai Pancasila adalah perwujudan nilai dan aktualisasi nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Indikator Nilai Pancasila tersebut  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  pembentukan  kebijakan  dan  peraturan perundang-undangan  oleh  lembaga  negara,  kementerian/lembaga,  pemerintahan  daerah, dan  pemerintahan  desa.  Pembentukan  kebijakan  dan  peraturan  perundang-un1dangan tersebut  termasuk  pemantauan  dan  peninjauan  kebijakan  dan  peraturan  perundang- undangan.
Indikator Nilai Pancasila pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebijakan dan peraturan perundang-undangan  yang  dibentuk  untuk  memberikan  perlindungan  dan  penghormatan kepada setiap orang untuk percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama  dan  kepercayaannya  masing-masing  secara  berkeadaban.  Dengan  indikator:  1) menjamin  kemerdekaan,  kedaulatan,  persatuan,  dan  kesatuan  bangsa  serta  kesetaraan hubungan antarbangsa di dunia. 2) menjamin hubungan antarbangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. 3) menjunjung tinggi hak asasi manusia yang bersifat universal dengan tetap  mengingat  kearifan  bangsa  dan  menjaga  hubungan  antarbangsa  yang  sederajat, berkeadilan,  dan  berkeadaban.  4)  mencerminkan  pengakuan  dan  kesederajatan  manusia
sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 5) berfungsi mengembangkan  sikap  saling  menghargai  dan  menghormati  terhadap  perbedaan  suku, agama, kepercayaan, ras, dan antargolongan.
Indikator Nilai Pancasila pada Sila Kemanusian Yang Adil dan Beradab, Kebijakan dan peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  untuk  memberikan  pengakuan  persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antarsesama manusia. dengan indikator : 1) menjamin persatuan bangsa, keutuhan dan kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,  serta  mengembangkan  kebudayaan;  2)  menguatkan  semangat  kebangsaan  yang melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dalam  bingkai  Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3) menjamin setiap warga negara mengutamakan kepentingan bangsa  dan  negara  di  atas  kepentingan  pribadi  atau  golongan;  4)  berfungsi  untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara  bagi  setiap  warga  negara;  5)  mampu  menumbuhkan  semangat  gotong  royong,  rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air Indonesia.
Indikator  Nilai  Pancasila  pada  Sila  Persatuan  Indonesia,  Kebijakan  dan  peraturan perundang-undangan  yang  dibentuk  mampu  menumbuhkan  rasa  bagi  setiap  orang  untuk memiliki  dan  mencintai  Tanah  Air  dan  bersedia  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia.  Dengan  indikator:  1)  senantiasa  memperhatikan  bahwa  Negara Indonesia bukan sebuah negara yang didirikan untuk satu golongan tetapi untuk semua yang bertanah air Indonesia dengan mendasarkan penyelenggaraan negara pada permusyawaratan perwakilan;  2)  memperhatikan  hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia;  3)  menjamin  demokrasi  berdasarkan  permusyawaratan  yang mampu  mewujudkan  kesejahteraan  sosial;  4)  menjamin  setiap  warga  negara  menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah/mufakat dan  melaksanakan  keputusan  tersebut  dengan  itikad  baik  dan  rasa  tanggung  jawab.  5) Kebijakan dan peraturan perundang-undangan menjamin terselenggaranya demokrasi politik yang berkeadaban dan berkeadilan.
Indikator  Nilai  Pancasila  pada  Sila  Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat Kebijaksanaan  Dalam  Permusyawaratan/Perwakilan.  Kebijakan  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  dibentuk  untuk  mendorong  dan  memberikan  penghormatan  terhadap aspirasi  dan  kepentingan  rakyat  dalam  politik  dan  terus  menyempurnakan  sistem  dan praktek  demokrasi,  dengan  indikator:  1)  Negara  Indonesia  bukan  sebuah  negara  yang didirikan  untuk  satu  golongan  tetapi  untuk  semua  yang  bertanah  air  Indonesia  dengan mendasarkan penyelenggaraan negara pada permusyawaratan perwakilan; 2) mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) menjamin  demokrasi berdasarkan permusyawaratan yang mampu mewujudkan  kesejahteraan  sosial;  4)  menjamin  setiap  warga  negara  menghormati  dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dihasilkan berdasarkan musyawarah/mufakat dan melaksanakan keputusan tersebut dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab; 5) menjamin terselenggaranya demokrasi politik yang berkeadaban dan berkeadilan.
Indikator  Nilai  Pancasila  pada  Sila  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia. Kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  mampu  mendorong pengembangan  usaha  bersama  dengan  semangat  tolong-menolong,  dengan  indikator:  1) berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun  batin;  2)  menjamin  perlindungan  kepada  setiap  orang  untuk  menghargai  proses cipta, karya, dan karsa secara bertanggung jawab  demi  terwujudnya  kesejahteraan  rakyat.  3) menjamin  hak  setiap  warga  negara  untuk  memperoleh  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan, dan  kesempatan  berusaha,  serta  penghidupan  yang  layak.  4)  menumbuhkan  kemandirian ekonomi  masyarakat  dan  kesejahteraan  rakyat  yang  berkeadilan.  5)  menjamin  kegiatan
perekonomian  yang  berkeadilan,  berkelanjutan,  berdaya  saing,  berwawasan  lingkungan, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

## 4. Kesimpulan
Untuk  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  baik,  diperlukan  berbagai persyaratan  yang  berkaitan  dengan  sistem,  asas,  tata  cara  penyiapan  dan  pembahasan,  teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Indikator Nilai Pancasila seharusnya digunakan sebagai pedoman  dalam  setiap  pembentukan  kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan  oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Selian itu perlu  dilakukan  pembangunan  karakter  Pancasila  bagi  Perancang  Peraturan  Perundang- undangan  melalui  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pembinaan  Ideologi  Pancasila  yang  mampu membentuk  karakter  Pancasila  sehingga  melalui  pembangunan  karakter  tersebut  dapat mengembangkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  perancang  peraturan  perundang-undangan yang  berkualitas,  konstruktif  dan  reflektif.  Pembangunan  Karakter  Pancasila  ini  diharapkan mampu  menghasilkan  karakter  Pancasila  yang  tepat  bagi  perancang  peraturan  perundang- undangan  sehingga  mampu  mentransformasikan  nilai-nilai  Pancasila  ke  dalam  setiap penyusunan  dan  pembentukan  semua  kebijakan  dan  regulasi  dengan  berpedoman  pada Indikator Nilai Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhayanto, Oksep. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Ilmu Hukum 5(2). Astim, Riyanto. (2006), Teori Konstitusi. Bandung: Yapendo. Hamzah,  Halim  dan  Kemal  Redindo  Syahrul  Putera.  (2009). Cara  Praktis  Menyusun  & Merancang Peraturan Daerah. Jakarta: Kencana.
Huda, Ni’matul (1999). Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.
Hasanah, A. (2012). Pendidikan Karakter Perspektif Islam. Insan Komunika. Indrati, Maria Farida. (1998). Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukkannya, Kanisius, Yogyakarta.
Indrati, Maria Farida. (2007). Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan).
Yogyakarta: PT. Kanisius.
Keman, Hans.
(2017). Institusionalisasi
proses sosial,
https://www.britannica.com/topic/institutionalization.
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (2016), Etika Perancang Peraturan Rerundang- Undangan,  Modul  Pendidikan  Dan  Pelatihan  Fungsional  Calon  Pejabat  Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
Latif,  Yudi.  (2020). Wawasan  Pancasila  (Bintang  Penuntun  untuk  Pembudayaan).  Bandung: Mizan Media Utama (MMU). Cetakan ke-2.
Mahfud, MD. (2006). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES.
Palguna,  I  Dewa  Gede.  (2008). Mahkamah  Konstitusi,  Judicial  Review  dan  Welfare  State. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  59  Tahun  2015  tentang  Keikutsertaan  Perancang  Peraturan Perundang-Undangan  dalam  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan Pembinaannya.
Putri,  Vanya  Karunia  Mulia.  (2022).  " Pancasila  sebagai  Sumber  dari  Segala  Sumber  Hukum:
Makna
dan Fungsinya". https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/17/100000869/pancasila-sebagai-
sumber-dari-segala-sumber-hukum-.
Pramartha,  I  Nyoman  Bayu,  &  Parwati,  Ni  Putu  Yuniarika.  (2021), Nilai-Nilai  Pendidikan Karakter Dalam Pandangan Politik Soekarno. Widyadari, 22(2). Setyawan,  Fendi.  (2021). Institusionalisasi  Nilai  Pancasila  Dalam  Pembentukan  Dan  Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan. Jember: Digital Repository Universitas Jember.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Zulfiati,  Heri  Maria.  (2019). Pendidikan  Karakter  Perspektif  Ki  Hadjar  Dewantara  Dalam Membentuk Generasi Unggul Era Revolusi Industri 4.0, Prosiding Seminar Nasional PGSD.