Kaindea: Adaptasi Pengelolaan Hutan Masyarakat di Pulau-pulau Kecil
Kaindea : Adaptation on Community Forest Management in Small Islands
Nur Arafah 1* , Dudung Darusman 2 , Didik Suharjito 2 , dan Leti Sundawati 2
1 Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Pertanian Unhalu, Kendari
2 Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor

## Abstract
The  objective  of  this  study  was  to  explain  how local  community  in  small islands  can  managed  forest under  population  pressure,  market  intervention,  and  political  dynamics.  This  study  was  expected  to answer  how  community  adapted  with  environmental  change  in  forest  management  in  small  islands. The  result  of  the  study  showed  that  community  in  Wangi-wangi  Island  has  a  unique  forest management  system  based  on  community.  It’s  called  kaindea.  Management  of  kaindea  done  by  sara (custom)  and  family  and  it’s  used  custom  order.  Environmental  changes  which  are  population pressure,  market  intervention,  and  political  dynamics  has  influenced  kaindea  management.  Public response  as  result  of  environmental  change  was  responsed  by  reinforcement  of  social  organization, adjustment  of  local  agriculture  technology,  family  jobs  description,  and  expansion  of  livelihood. The study  concluded that social  organization (institution  and social capital)  has been very important roles on  forest  management  and  sustainability.  It  was  suggested  to  have  a  further  study  about  how orthogonal  transformation in local  institution passed  to formal institute, by making  community based forest management regulation, especially in customary forest.
Keywords: adaptation, kaindea, forest, sustainability, small island
*Penulis untuk korespondensi, e-mail: noer_arafah@yahoo.com

## Pendahuluan
Kajian  kelestarian  pengelolaan  hutan  dan  eksis- tensi  masyarakat  lokal  dalam  arus  perubahan  sosial budaya,  ekonomi,  ekologi,  dan  demografi  tetap menjadi  isu  yang  menarik  di  tingkat  lokal,  nasional, dan  global  (Chomitz  dkk.  2007,  Lynch  dan  Talbott 2001,  Suharjito  dkk.  2000).    Hal  ini  disebabkan  oleh sistem  yang  adaptif  dalam  pengelolaan  hutan  yang dimiliki  masyarakat  lokal  (Edmuns  dan  Wollenberg 2003,  Nath  2005,  Claridge  dan  O’Callaghan  1995, Korten  1986)  seperti  kelembagaan  adat  (Golar  2007, Wiratno  dkk. 2001),  dan  modal  sosial  (Suharjito  dan Saputro 2008).
Dalam  konteks  ini  perlu  dikaji  lebih  jauh kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya  hutan  dalam  merespons  perubahan  lingkungan pada  suatu  geografi  yang  khas  seperti  di  pulau-pulau kecil.  Sampai  saat  ini  belum  banyak  dikaji  mengenai sistem  pengelolaan  hutan  adat  yang  dikelola  secara turun  temurun  di  pulau-pulau  kecil,  termasuk  respons dan  kemampuan  masyarakat  terhadap  perubahan lingkungan  dan  implikasinya  pada  hutan.  Pengkajian dilakukan  terhadap  pengelolaan  hutan  adat  (kaindea) yang  terletak  di  pulau-pulau  kecil  di  Kabupaten Wakatobi.
Tujuan penelitian ini  adalah menjelaskan perubah- an  lingkungan  terhadap kaindea sebagai  strategi
adaptasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber  daya hutan  di  pulau-pulau  kecil  dan  menjelaskan  wujud pengaturan  sistem  pengelolaan kaindea dan  implikasi- nya terhadap performansi kaindea .

## Metode
Teori cultural  ecology Steward  (1955)  menjadi rujukan  dalam  menjelaskan  respons  masyarakat terhadap  perubahan  lingkungan  dalam  pengelolaan sumber  daya  hutan  adat kaindea sebagai  strategi adaptasi  masyarakat  pulau-pulau  kecil.  Adaptasi cultural  ecology secara  operasional  dijabarkan  melalui konsep  ekologi  yaitu  geografi,  demografi,  ekonomi, dan  politik  serta  upaya  masyarakat  dalam  merespons perubahan  dan  mencari  pola  baru  (Geertz  1983, Kuntowijoyo 2002, Fox 1996).
Penelitian  ini  dilakukan  di  Pulau  Wangi-wangi, Kabupaten  Wakatobi,  Sulawesi  Tenggara.  Metode penelitian  adalah  studi  kasus  melalui  perspektif  emik. Pengambilan  data  dilakukan  sejak  November  2007- Juni  2008.  Unit  analisis  pada  bekas  dua  wilayah  adat ( Kadie Mandati  dan  Wanci)  yang  mempunyai  hutan adat.  Data  terdiri  atas  data  primer  dan  data  sekunder. Konsep  penelitian  yang  dipakai  adalah  perubahan lingkungan  (tekanan  penduduk,  intervensi  pasar,  dan dinamika  politik),  dan  konsep  adaptasi  pengaturan sumber  daya  (organisasi  sosial,  teknologi,  pengaturan
JMHT Vol. XIV, (3): 130-136, Desember 2008                                                                                                                            Pemikiran Konseptual ISSN: 0215-157X
tenaga  kerja,  dan  ragam  mata  pencaharian,  dan performansi kaindea) . Analisis data dilakukan dengan analisis  sejarah,  hubungan  sebab-akibat,  dan  perfor- mansi.

## Hasil dan Pembahasan
Perubahan lingkungan. Pulau Wangi-wangi merupa- kan  pulau-pulau  kecil 1 dan  khas 2 .  Luas  daratan  152,9 km 2 yang  beriklim  D  (Smith  dan  Ferguson)  sehingga bersuhu  panas.  Rata-rata  curah  hujan  rendah  dengan topografi  landai  dan  berbukit  antara  1-350  m  dpl. Sumber air berasal dari gua-gua dan air tanah dangkal. Sebagian  besar  masyarakat  hidup  dari  pertanian  lahan kering  dan  selebihnya  di  sektor  jasa  perdagangan, industri, dan PNS. Jumlah penduduk tahun 2006 adalah 48.083  jiwa.  Pada  awalnya,  masyarakat  Wangi-wangi berhubungan  dengan  Maluku,  sistem  pemerintahan adat kemudian bernaung di  Kesultanan Buton.  Sejarah hubungan Kadie Mandati  dan  Wanci  di  pusat kekuasaan  berbeda.  Sejarah  ini  kemudian  menentukan perkembangan masyarakat (Kuntowijoyo 2002).
Tekanan  penduduk. Tekanan  penduduk  pulau-pulau kecil  adalah  perbandingan  jumlah  penduduk  terhadap luas  lahan  yang  berpotensi  air  tawar  atau  lahan  subur (DKP 2007). Awalnya penduduk Wangi-wangi tinggal di  Koba.  Karena  keterbatasan  sumber  air  dan  lahan pertanian yang subur, komunitas bergerak ke arah barat pesisir  pulau  untuk  memudahkan  kontrol  dan  akses terhadap sumber daya.
Pada  awal  abad  ke-20,  Schoorl  (2003)  menggam- barkan kadie (desa/kampung  adat)  dengan  kepadatan penduduk  yang  tinggi. Kadie Mandati  dan  Wanci termasuk  daerah  yang  padat  penduduknya  di  Pulau Wangi-wangi.  Masing-masing kadie menanggapi kepadatan  secara  berbeda. Kadie Mandati  mengelom- pok  dan Kadie Wanci  memencar.  Saat  itu,  status kaindea sebagian dialihkan kepemilikan dan pengelola- an untuk dikelola keluarga.
Loncatan  pertumbuhan  penduduk  Wangi-wangi terjadi  sekitar  tahun  1961  (23.073  jiwa)  dengan  rata- rata  pertumbuhan  2,86%  setiap  tahun.    Mengacu  pada
1 Pulau-pulau kecil yaitu pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan  2.000  km 2 .  Definisi  yang  sama  dikemukakan  UNESCO (DKP 2007:8).
2 Pulau-pulau  kecil mempunyai karateristik  yang khas secara fisik, ekologis,  dan  sosial-budaya  dan  ekonomi.  Secara  fisik:  terpisah dari  pulau  besar;  membentuk  satu  gugus  pulau;  lebih  banyak dipengaruhi  hidro-klimat  laut;  rentan  terhadap  perubahan alam/manusia;  substrat  pulau tergantung  pada kondisi  dan proses geologi  dan  morfologi;  kedalaman  laut  rata-rata  antar  pulau ditentukan  kondisi  georafis  dan  jarak  pulau;  dan  dinamika oceanografi yang unik. Secara ekologis: memiliki spesis flora dan fauna  yang  spesifik;  resiko  perubahan  lingkungan  tinggi;  daya dukung pulau spesifik; dan memiliki  biodiversitas  ekosistem laut yang  cukup  melimpah.  Secara  sosial-budaya  dan  ekonomi:  ada pulau  yang  berpenghuni  dan  tidak;  budaya,  adat  dan  kebiasaan yang  unik;  ketergantungan  ekonomi  pada  luar  pulau;  kualitas SDM terbatas; dan aksesibilitas rendah (DKP 2007:9-10).
rasio  jumlah  jiwa  terhadap  luas  lahan,  kepadatan penduduk  Wangi-wangi  pada  tahun  1961  mencapai 415 jiwa/km 2 . Angka ini jauh melebihi hasil penelitian Van Beukering untuk daerah perladangan di Indonesia, maksimum  50  jiwa/km 2 (Fox  (1996).  Adapun  tekanan penduduk  Wangi-wangi  pada  tahun  1961  mencapai 1840  jiwa/km 2 .  Jika  dikaitkan  dengan  sistem  perla- dangan  masyarakat  yang  sudah  melakukan  intensifi- kasi,  maka  sebenarnya  sebelum  tahun  1961  tekanan penduduk  telah  terjadi  di  Pulau  Wangi-wangi.  Hasil penelitian emik masyarakat  mengisahkan  bahwa kurun waktu sebelum tahun 1960 merupakan masa kekurang- an  pangan.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Geertz (1983)  bahwa ciri-ciri tekanan penduduk adalah ketika ladang-ladang ditanami terlalu cepat (intensif), praktek pertanian yang boros, dan perluasan lahan pertanian ke arah hutan.
Saat  ini  kepadatan  penduduk  telah  cukup  tinggi. Kondisi  ini  menyebabkan  ruang  bercocok  tanam semakin  sempit.  Akibatnya,  kebutuhan  pangan  yang tidak  mencukupi  dan  daerah  tangkapan  hujan  semakin berkurang.  Hasil  pengamatan  lapangan  menunjukkan bahwa  hampir  semua  komoditas  pangan  telah didatangkan  dari  luar  daerah  Wangi-wangi  seperti sayur-sayuran,  buah-buahan,  dan  bumbu-bumbuan, sedangkan  komoditas  beras  didatangkan  dari  Kendari dan  Sulawesi  Selatan.  Kuntowijoyo  (2002)  menjelas- kan  bahwa  sempitnya  lahan  pertanian  dan  kurangnya makanan  merupakan  akibat  dari  tekanan  penduduk yang tinggi.
Intervensi pasar. Intervensi pasar menurut Alexander (1999) dalam Ahmad  (2005)  menggunakan  tiga konsep,  yaitu  dagang,  pedagang,  dan  perdagangan. Konsep  dagang  menempatkan  pasar  sebagai  arena sistem  tukar  menukar  barang  dan  sirkulasi  barang dagangan.  Konsep  pedagang  menggambarkan  tipe pedagang dan lembaga-lembaga sosial yang menyalurkan  mereka  ke  hubungan  sosial  yang  rumit. Sedangkan  perdagangan  diartikan  sebagai  suatu  aliran informasi  yang  terstruktur  berdasarkan  budaya. Masyarakat Wangi-wangi mempunyai orientasi ekonomi  dari  subsisten  menjadi  komersial,  dari  mata pencahariaan  dari  pertanian  lahan  kering  jangka pendek  menjadi  perdagangan  dengan  komoditas ekonomi  jangka  panjang  dan  barang-barang  luar  yang bernilai ekonomi, dari pertukaran barang dan jasa yang bersifat  lokal  ( barter )  menjadi  aktivitas  ekonomi  uang dalam  lingkup  regional,  nasional,  dan  bahkan internasional.  Masyarakat  Wangi-wangi  pada  awalnya hidup  subsisten  pada  pertanian  tradisional  dengan lahan  yang  relatif  terbatas.  Ekologi  yang  tandus, miskin  hara,  dan  permintaan  tenaga  kerja  yang  tinggi menyebabkan  jumlah  kesempatan  kerja  di  pertanian ladang  tidak  seimbang  dengan  jumlah  penduduk.  Hal ini mendorong masyarakat mencari alternatif pekerjaan lain  di  luar  daerah  dengan  bermigrasi.  Masyarakat Wanci  bermigrasi  ke  Maluku,  sementara  masyarakat Mandati melakukan perdagangan antar pulau.
Perkembangan  sektor  perekonomian  migrasi  ini memberikan  keuntungan  secara  ekonomi  yang  lebih baik dibanding sektor pertanian (subsisten).
Terjadinya  kontak  dengan  daerah  lain  yang  secara ekonomi  telah  membawa  dampak  pada  masyarakat Wangi-wangi.  Terlibatnya  masyarakat  Wangi-wangi dalam  arus  perekonomian  telah  memberikan  pengaruh pada  masyarakat  terutama  pada  jiwa  konsumerisme, ditandai  dengan  munculnya  barang-barang  secara  fisik dalam  suatu  keluarga,  seperti  mekarnya  permukiman penduduk  dengan  rumah  permanen,  banyaknya kendaraan  bermotor,  dan  alat  elektronik  (video, tape , kamera,  televisi,  pengatur  udara).  Tanaman  tradisional banyak berubah menjadi komoditas ekonomi, sehingga kebutuhan sumber daya (lahan/hutan) semakin meningkat.  Penyumbang  kerusakan  hutan  di  Wangi- wangi  adalah  ekspansi  kebun  ke  wilayah  hutan, kebutuhan  bahan  bangunan,  dan  kayu  bakar.  Praktek destruktif  masyarakat  merupakan  indikator  masuknya intervensi  ekonomi  dalam  kehidupan  masyarakat (Wiratno dkk. 2001).
Dinamika  politik. Dinamika politik berkaitan dengan peraturan  dan  kebijakan  pemerintah  yang  mempenga- ruhi  pengelolaan  sumber  daya  hutan.  Masalah pengelolaan hutan di Pulau Wangi-wangi khususnya di kadie adalah  dinamika  politik  pemerintah  sejak  zaman kesultanan  dan  intervensi  VOC,  orde  lama,  orde  baru, dan  reformasi.  Intervensi  VOC  terhadap  Buton  terjadi ketika  menjalankan  politik  dagang  dan  penebangan pohon rempah-rempah termasuk di Kepulauan  Tukang Besi.
Tahun  1960-an  pemerintahan  adat  beralih  ke sistem  distrik  dan  desa.  Peran  pemerintahan  adat (kesultanan)  dihapuskan,  dan  menyebabkan  perhatian pemerintah  terhadap  hutan  adat  mengalami  kemun- duran.  Aturan  adat  dalam  pengelolaan  sumber  daya mulai  diabaikan.    Pembukaan  hutan lebho tahun  1968 di  Longa  Wanci  menjadi  bukti  peranan  adat  tidak diakomodasi oleh negara 3 . Pemerintah desa seharusnya melanjutkan  fungsi  s ara yang  mulai  terabaikan  seperti peralihan  kewenangan meantu’u (kepala  adat/ sara )  ke kepala  desa  Mandati.  Pada  peralihan  tersebut  tidak menimbulkan  masalah  terhadap  kontrol  sumber  daya karena  kepala  desa  yang  diangkat  masih  turunan Meantu’u Mandati.  Sebaliknya  di  Wanci,  transisi kekuasaan  kepala  desa  tidak  ditunjuk  dari  turunan langsung meantu’u ,  sehingga  kontrol  sumber  daya semakin berkurang.
Perubahan  status  Wakatobi  menjadi  kabupaten pada  tahun  2003  meningkatkan  kebutuhan  lahan perkantoran,  fasilitas  umum  lainnya,  perumahan,  dan bahan  bangunan  berdampak  terjadinya  konversi  hutan
3 Pembukaan  lahan  hutan motika  sombu  waliullah ( Motika  Lebho ) untuk  lahan  perkebunan  oleh Karyantiga (Persatuan  Veteran) tanpa  konfirmasi  ke  Kepala  Kampung  Longa.  Pembukaan  lahan ini,  banyak  diikuti  oleh  Warga  Longa  dan  Patuno,  dengan mengatasnamakan Karyantiga (Asuhadi 2008).
dan  lahan.  Kebijakan  pembatasan  kayu  mendorong pencurian kayu.
Organisasi sosial sebagai strategi adaptasi pengelolaan  kaindea:  kelembagaan  adat. Sejak awal,  masyarakat  Pulau  Wangi-wangi  sudah  tertata dalam suatu pemerintahan adat. Setelah menjadi bagian dari  Kesultanan  Buton,  struktur  pemerintahan  dan pengelolaan kaindea semakin baik.  Struktur  organisasi disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam.
Pada  tahun  1960  pemerintahan  adat  dibubarkan dan  beralih  ke  sistem  distrik.  Peran  lembaga  adat ( sara )  mulai  bergeser  dengan  penunjukan  kepala  desa yang  menggantikan meantu’u sebagai  kepala  di kadie . Kepala  desa  di  Mandati  tetap  ditunjuk  dari  turunan meantu’u sementara di Wanci tidak dilakukan lagi.
Tahun    1997,  masyarakat  melihat  bahwa  peranan pemerintah  desa  menjadi  pengayom sara ,  ternyata tidak bisa diharapkan berkaitan dengan kontrol sumber daya  dan kondisi sosial. Sara masjid yang diharapkan, ternyata  tidak  mampu  karena  posisi  mereka  lebih banyak  mengurus  masalah  agama.  Keadaan  ini mengundang  reaksi  sejumlah  orang  menggagas lembaga  adat  yang  berfungsi  menjaga  agar  adat  dan pengelolaan  sumber  daya.  Sedangkan  yang  berkaitan dengan  hukum  agama  tetap  dijalankan  oleh sara masjid. Pada perkembangannya lembaga adat ini tidak berjalan  sesuai  dengan  tujuan  pembentukannya. Berbagai  kasus  tanah  dan  perambahan  hutan  tidak mampu  diselesaikan.  Sebagian  pengurus  lembaga  adat menjadi  pengurus  partai  politik  dan  calon  legislatif sehingga masyarakat tidak percaya.
Untuk menjaga eksistensi sumber daya masyarakat Mandati  mempunyai  falsafah: Bhara  u  pobela-bela akoe  na  togo (pengelolaan  sumber  daya  harus mengutamakan  kepentingan  umum), Tepamoninia u’togo (melindungi  konservasi  air  dan  kesuburan lahan),  dan Te  sowo’a  u’Sara (ketahanan  pangan komunitas adat).
Sistem  sosial  dan  kekerabatan. Sistem  sosial  dan kekerabatan  terdapat  variasi  penting  antara  Mandati dan  Wanci.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  orientasi  hidup masyarakat  dalam  menyesuaikan  dirinya  dengan lingkungan  termasuk  pengelolaan  sumber  daya  alam. Masyarakat  Mandati  menyukai  berdagang  dan  bertani, meskipun  saat  ini  orang  Mandati  sudah  ada  yang menjadi  pegawai  negeri  meskipun  tidak  sebanyak masyarakat  Wanci.  Sebaliknya  masyarakat  Wanci umumnya  pegawai  dan  bertani/nelayan. Kadie Wanci mempunyai  hubungan  baik  dengan  pusat  kekuasaan (Kesultanan  Buton)  di  Wolio  sedangkan  Mandati kurang.
Dalam  perkawinan,  arti  hubungan  kekerabatan antara  dua  daerah  ini  terdapat  beberapa  perbedaan.  Di Mandati,  perkawinan  antara  sepupu  satu  kali  ( tolida ) diperkenankan  terutama  pada  keluarga  bangsawan.  Di Wanci  perkawinan tolida dihindari  dan  lebih  disukai
JMHT Vol. XIV, (3): 130-136, Desember 2008                                                                                                                            Pemikiran Konseptual ISSN: 0215-157X
perkawinan  sepupu  dua  kali  ( topendua )  atau  tiga  kali ( topentalu ).  Di  Mandati  perkawinan  memperhatikan asal-usul  dan  sangat  menyukai  yang  hubungan kekerabatan  lebih  dekat  agar  harta  dan  pusaka  tidak berpindah,  juga  ilmu  dan  status  tidak  luntur. Masyarakat  Wanci    tidak  mempermasalahkan  turunan dan  pusaka.  Untuk  mempertahankan  hubungan  sosial ( santuha ), Mandati sangat konservatif. Untuk mengontrol  perilaku  sosial,  dikenal  dengan  nama sikola  tandai yang  artinya  setiap  perilaku  seseorang akan  terekam  secara  sosial  sampai  pada  anak  dan keturunannya.
Sistem teknologi.  Kaindea dan kebun merupakan satu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Pada  awal  abad ke-20,  ketika  penduduk kadie mulai  padat.  Penduduk Kadie Mandati  yang  di  Wungka  dan  Longa  Mandati minta  agar  sebagian  lahan  dan kaindea dapat  dikelola oleh  masyarakat.  Setelah  dibentuk sara masjid,  maka delapan kaindea sara dialihkan  ke  keluarga.  Kebun merupakan  aktivitas  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari kehidupan masyarakat karena sumber utama kehidupan masyarakat  dan  status  sosial.  Sementara  itu,  hanya terdapat kaindea sara di Kadie Wanci yang dialihkan. Pada  awalnya masyarakat  sudah  mengenal bercocok  tanam  secara  tradisional  dan  berpindah. Kebun  masyarakat  hanya  berbentuk  ladang  ( ontoala ).
Awal  abad  ke-20  lahan  semakin  terbatas,  masyarakat intensif  mengolah  lahan  untuk  memenuhi  kebutuhan rumah  tangga.  Saat  itu  istilah  kebun  ( koranga )  mulai dikenal,  sejalan  dengan  diizinkannya  lahan  sekitar motika untuk  dibuka  masyarakat  untuk  berkebun.
Vegetasi kaindea yang  awalnya  hanya  kenari,  enau, bambu,  dan  mangga  kemudian  dibiarkan  banyak tumbuh  berbagai  vegetasi  lainnya.  Tahun  1960-an hubungan dengan Jawa mulai intensif, sistem pertanian mengalami  kemajuan  dengan  sentuhan  teknologi cangkul.  Masyarakat  mulai  mengolah  tanah  dengan dicangkul  dan  dibuatkan  gundukan  tanah  untuk menanam  ubi  kayu.  Jenis  ubi  diganti  dengan  varietas baru  sehingga  umur  panennya  lebih  singkat  (6  bulan). Sistem pertanian welli’a beralih ke rawu’a .
Pengaturan  tenaga  kerja  dan  keluarga. Awalnya wanita di rumah mengurus keperluan keluarga 4 . Wanita melakukan  kegiatan  menenun  dan  membuat  tembikar dari tanah liat.  Perpindahan anggota keluarga terutama ayah sebagai akibat dari sistem  kekerabatan  patrilineal yang dianut masyarakat menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab dalam  memenuhi kebutuhan  rumah tangga  membawa  konsekuensi  pada  anggota  keluarga yang  lain.  Setelah  intensifikasi  kebun,  isteri  banyak membantu suami untuk mencari kayu bakar, membawa
4 Schoorl (2003) menjelaskan  pada zaman awal kesultanan  sampai awal  abad  20,  wanita  Buton  tidak  diperkenankan  keluar  rumah. Ibu-ibu  yang  ditinggalkan  suaminya  untuk  merantau  tidak  bisa menerima  tamu  secara  langsung  karena  dianggap  akan mencelakakan suaminya. Keadaan sekarang sudah jauh berubah.
hasil  kebun  ke  pasar  disamping  tugas  pokok  sebagai ibu rumah tangga.
Pada  masa  migrasi,  peran  isteri  menggantikan kedudukan  ayah  dalam  keluarga  ketika  suami merantau,  sehingga  dituntut  menyediakan  kebutuhan rumah  tangganya  dengan  memanfaatkan  kebun  untuk memenuhi  kebutuhan  keluarga.  Anak  laki-laki  remaja bekerja  membantu  ibunya  di  kebun  dengan  teman- temannya ( porabha ) dan perempuan  membantu ibunya di  rumah.  Pekerja  anak  dibawah  usia  menjadi  gejala yang  sering  terjadi  ketika  ayah  belum  pulang  dari perantauan.  Ketika  dewasa,  anak  laki-laki  akan merantau  dan  anak  perempuan  segera  dinikahkan. Setelah  ekonomi  pasar  mulai  berkembang,  wanita banyak beralih menjadi penjual ikan, pedagang barang- barang  kelontong,  barang-barang  bekas,  dan  penjual bahan  makanan  kecil  (jajanan).  Sedangkan  keperluan ekonomi diurus oleh laki-laki termasuk pertanian.
Pengembangan ragam  mata pencaharian. Pengem- bangan  ragam  mata  pencaharian  dilakukan  dengan migrasi,  yaitu  upaya  masyarakat  meninggalkan kampung  halamannya  untuk  berlayar  dan  mencari kerja.  Pada    awal  tahun  1960-an  masyarakat  sangat merasakan  rendahnya  daya  dukung  ekologi  (lahan). Akibat  tidak  seimbangnya  antara  kesempatan  kerja yang  tersedia  dan  jumlah  tenaga  kerja  sebagai  akibat pertambahan  penduduk  yang  tinggi  telah  mengakibat- kan  pengangguran  dan  menguatnya  ketergantungan pada  sektor  pertanian.  Pada  saat  yang  sama,  sektor pertanian tidak dapat  memberikan jaminan hidup  yang memadai,  sehingga  umbi  hutan  pun  harus  dimakan karena  krisis  pangan.  Faktor  ekologi  dan  tekanan penduduk  dan  pasar  direspons  masyarakat  untuk mencari  pekerjaan  lain  dengan  melakukan  migrasi (berlayar dan mencari kerja) dalam rangka mempertahankan  dan  memenuhi  kebutuhan  hidup. Puncak  migrasi  ke  luar  negeri  (Singapura,  Malaysia) terjadi dalam kurun waktu 1980-1987. Pada periode ini juga  masyarakat  sebagian  ke  Maluku  menjadi  pemetik cengkeh musiman atau berkebun.
Intensifitas  dan  jangkauan  mobilitas  aktivitas ekonomi menunjukkan bahwa intervensi pasar (ekonomi)  telah  mempengaruhi  masyarakat  Wangi- wangi.  Masyarakat  sekarang  banyak  yang  berdagang baik  antar  pulau  maupun  mengisi  kios-kios  di  pasar lokal.  Dampaknya  terlihat  pada  perubahan  struktur bangunan  dan  perumahan,  serta  sarana  dan  prasarana ekonomi,  transportasi  darat  turut  berkembang  dimana pembanguan  fisik  dan  sosial  mempunyai  perbedaan dengan  sebelum  tahun  1980-an. Smeltser yang  dikutip Kuntowijoyo  (2002)  bahwa  perkembangan  dan perubahan  sosial  ekonomi  suatu  masyarakat  terjadi karena  akibat  dari  kontak  dengan  ekonomi  di  luar sektor  pertanian.  Perubahan  itu  berwujud  pada perubahan perilaku, pergeseran struktur sosial, segmentasi, dan proses sosial.
JMHT Vol. XIV, (3): 130-136, Desember 2008                                                                                                                            Pemikiran Konseptual ISSN: 0215-157X
Tabel 1 Rekapitulasi karakteristik hutan kaindea di Pulau Wangi-wangi
Lokasi Mandati Wanci Karakteristik Sara Santuha Sara Santuha Individu - - v v Penguasaan tanah dan sumber daya Komunal v v - - Komersial - - - Orientasi usaha Subsisten v v v v Monokultur - - v v Pola pengelolaan Agrohutani v v - - Tabel 2 Daftar kaindea , persebaran, luas, kepemilikan, dan performansi emik Luas (ha) No Nama Kaindea Letak Dulu Sekarang Milik Performansi emik 5 1 Kaindea NTo’oge Kel. Mandati II 5 5 Sara Mandati Kondisi baik dan terjaga. 2 Kaindea Sandumale Desa Wungka 1 1 Sara Mandati Kondisi baik dan terjaga. 3 Kaindea Malarau Kel. Mandati I 0,8 0,6 Santuha Mandati Baik dan di pinggir hutan dibuka untuk lahan kebun. 4 Kaindea Moori Desa Wungka 0,7 0,5 Santuha Mandati Baik dan di pinggir hutan dibuka untuk lahan kebun. 5 Kaindea Rawa Desa Wungka 0,5 0,4 Santuha Mandati Baik dan di pinggir hutan dibuka untuk lahan kebun. 6 Kaindea Bulu-bulu’a Desa Wungka 0,6 0,5 Santuha Mandati Baik dan di pinggir hutan dibuka untuk lahan kebun. 7 Kaindea Teemongko na Desa Wungka 0,7 0,5 Santuha Mandati Agak rusak dan di pinggir hutan dibuka untuk lahan kebun. 8 Kaindea Kansowa Kel. Mandati II 1 0,16 Santuha Mandati Rusak dan sebagian menjadi lahan kebun. 9 Kaindea Woru (Batas) Liya- Mandati 0,8 0,6 Santuha Mandati Agak baik dan di pinggir hutan dibuka untuk lahan kebun. 10 Kaindea Balande Desa Numana 1,4 1,2 Santuha Mandati Secara umum  baik dan terpelihara. Pemilik membuka kebun di pinggirnya. 11 Kaindea Kareke Desa Tindoi 3 1,5 Sara Wanci  Rusak ringan dan sudah dibuka untuk kebun oleh warga. Sara tidak berfungsi lagi. 12 Kaindea Teo Kelurahan Wanci 12 4 Sara Wanci  Rusak dan sudah dibuka untuk kebun oleh warga. Sara tidak berfungsi lagi.
13 Kaindea Posalu (Wanci) Desa Tindoi dan Desa Posalu 10 5 Sara Wanci  Mulai rusak dan dibuka untuk kebun. Sara sudah tidak berfungsi lagi. 14 Kaindea Taibhete Desa Tindoi dan Desa Posalu 1 - Sara Wanci  Rusak, tidak ditemukan pohon, hanya ada strata bawah pohon, dan sudah didominasi kebun. Sara tidak berfungsi. 15 Kaindea Masirimu Desa Waha 1 - Individu Rusak dan didominasi kebun. Kaindea ini pernah diperkarakan kepala distrik. 16 Kaindea Wa Pou Desa Waha 4 - Individu Rusak, didominasi kebun, dan tidak ada yang menjaganya.
5 Performansi emik didasarkan pada penutupan lahan dan keamanan kawasan kaindea .
JMHT Vol. XIV, (3): 130-136, Desember 2008                                                                                                                            Pemikiran Konseptual ISSN: 0215-157X
Performansi  kaindea:  karakteristik  kaindea  di Pulau  Wangi-wangi.  Kaindea adalah  hutan  yang sengaja  ditanam  oleh  masyarakat  yang  berfungsi ekologi,  ekonomi,  dan  sosial. Kaindea merupakan bagian  integral  dari  kebun  ( koranga ). Kaindea merupakan lahan yang subur dengan solum tanah yang dalam  yang  kawasan  dikelilingi  kebun  masyarakat.
Kaindea mempunya  fungsi  lindung  (konservasi  tanah dan  air),  ekonomi  (ketahanan  pangan  komunitas), sumber  bahan  kegiatan  adat,  kekerabatan,  dan  sebagai tempat  melakukan  pertemuan  rahasia.  Awalnya, tanaman  yang  ditanam  adalah  tanaman  pohon  seperti kenari, enau, mangga, dan bambu, sedangkan dari jenis tanaman pangan berupa umbi.
Awalnya  semua kaindea merupakan  lahan  milik dan  dikelola  oleh sara .  Pada  abad  ke-20,  sebagian status  kepemilikan  dan  pengelolaan  diserahkan  pada keluarga  sebagai  balas  jasa  atas  pengabdian  keluarga kepada adat.
Pada  awalnya kaindea mempunyai  karakteristik yang  sama,  yaitu  dalam  penguasaan  tanah  dan  sumber daya adalah komunal. Orientasi usaha adalah subsisten dan pola pengelolaan adalah agrohutani. Seiring waktu terjadi  perubahan  karakteristik  pada  wilayah  Adat Wanci,  namun  tidak  terjadi  di  Mandati.  Untuk  lebih jelasnya  karakteristik  hutan kaindea di  Pulau  Wangi- wangi dapat dilihat pada Tabel 1.
Performansi emik. Kinerja pengelolaan versi masyarakat  menunjukkan  kemampuan  masyarakat mengelola  sumber  daya  untuk  memenuhi  kebutuhan manusia  dari  generasi  ke  generasi. Kaindea di  Pulau Wangi-wangi  mempunyai  tingkat  performansi  berbeda menurut  wilayah  adat.  Hal  ini  dapat  menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

## Kesimpulan
Perubahan  lingkungan  yang  terjadi  di  Pulau Wangi-wangi  berupa  tekanan  penduduk,  intervensi ekonomi, dan dinamika politik.  Perubahan lingkungan direspons dengan penguatan organisasi sosial, penyesuaian  teknologi,  pengaturan  tenaga  kerja,  dan pengembangan ragam mata pencaharian. Performansi kaindea berbeda-beda  dan  organisasi sosial  menjadi  respons  masyarakat  yang  berpengaruh terhadap  performansi kaindea . Hal ini dibuktikan pada masyarakat  adat  Mandati  yang  mempunyai  organisasi sosial  lebih  konsisten.  Falsafah  pengelolaan  sumber daya  termasuk kaindea masih  dipegang  teguh  oleh masyarakat.

## Implikasi Kebijakan
Organisasi  sosial  (institusi  dan  modal  sosial kekerabatan)  terbukti  efektif  sebagai  sarana  mengatur sumber  daya  hutan kaindea menjadi  tetap  lestari.  Di sisi lain, ada klaim negara bahwa kaindea adalah hutan
lindung. Untuk mengantisipasi konflik dikemudian hari diharapkan kemauan politik agar transformasi kebijakan  kelembagaan  dengan  berbasis  masyarakat baik di tingkat nasional maupun lokal. Undang-undang yang  tumpang  tindih  yang  berkaitan  dengan  sumber daya  perlu  disinkronisasi  untuk  mencegah  konflik kepentingan antara  pusat dan daerah  melalui peraturan daerah.
Kebutuhan sumber daya  akan terus meningkat dan disisi  lain  Wangi-wangi  sebagai  pulau-pulau  kecil  di dalam  kawasan  konservasi  sangat  rentan  terhadap perubahan. Dalam konteks pemerintah daerah diperlukan  penetapan  kawasan  hutan  dan  perencanaan daya  dukung.  Dalam  konteks  kepentingan  masyarakat lokal  adalah  perlu  dikembangkan  ragam  mata pencahariaan,  peningkatan  kapasitas,  dan  teknologi pertanian tepat guna. Agar lebih operasional, kebijakan tersebut  perlu  dibarengi  perangkat  insentif  dan disinsentif  untuk  mengarahkan  dan  mengendalikan kegiatan dalam pulau dan kawasan.

## Daftar Pustaka
Asuhadi,  S.  2008.  Profil  Hasil  Praktikum  CBIA  di Desa Longa, Wangi-wangi. Bappeda Wakatobi.
Chomitz,  K.,  Giacomo,  D.L.,  Piet,  B.,  Timothy  S.T., dan  Sheila,  W.K.  2007.  Perluasan  Pertanian, Pengentasan  Kemiskinan  dan  Lingkungan  di Hutan Tropis . Salemba Empat, Jakarta. 296hlm.
Claridge,  C.F.  dan  O’Callaghan,  B.  1995.  Community Involvement  in  Wetland  Management:  Lesson from  the  Field. Di  dalam: Proceedings  of Workshop  3:  Wetlands,  Local  People  and Development,  Kuala  Lumpur,  9-13  Oktober 1995.  278hlm.
DKP.  2007.  Petunjuk  Teknis  Perencanaan  Tata  Pulau- pulau Kecil.  Ditjen KP3K Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
Edmuns,  D.  dan  Wollenberg,  E.  2003.  Local  Forest Management.  The  Impacts  of  Devolution Policies. Earthscan Publications, London. 208hlm.
Fox, J.J. 1996. Panen Lontar. Perubahan Ekologi dalam Kehidupan  Masyarakat  Pulau  Rote  dan  Sawu. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.  351hlm.
Geertz,  C.  1983.  Involusi  Pertanian.  Proses  Perubahan Ekologi  di  Indonesia  (terjemahan  S.  Supomo). Bharatara Karya Aksara, Jakarta.  178hlm.
Golar,  2007.  Strategi  Adaptasi  Masyarakat  Adat  Toro. Kajian  Kelembagaan  dalam  Pengelolaan  dan Pemanfaatan  Sumber  Daya  Hutan  di  Taman Nasional  Lore  Lindu,  Provinsi  Sulawesi  Tengah [Disertasi]. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
JMHT Vol. XIV, (3): 130-136, Desember 2008                                                                                                                            Pemikiran Konseptual ISSN: 0215-157X
Korten,  D.C.  1986 . Community  Management:  Asian Experience  and  Perpectives.  Kumarian  Press,
Philippines. 328hlm.
Kuntowijoyo. 2002. Perubahan Sosial dalam Masyarakat  Agraris  Madura,  1850-1940.    Mata Bangsa, Yogyakarta. 679hlm.
Lynch,  O.J.  dan  Talbott,  K.  2001.  Keseimbangan Tindakan. Sistem Pengelolaan Hutan Kerakyatan dan  Hukum  Negara  di  Asia  dan  Pasifik (terjemahan  ND  Sasanti).    Elsam,  Jakarta. 320hlm.
Nath, T.K, Inoue M., dan Myant, H. 2005. Small-scale Agroforestry for Upland Community
Development:  A  Case  Study  from  Chittagong Hill  Tracts,  Bangladesh . The  Japanese  Forest Society  and  Springer-Verlag  Tokyo.  (10):443- 452.
Rabani,  L.O.  1997.  Migrasi  dan  Perkembangan  Sosial Ekonomi  Masyarakat  Kepulauan  Tukang  Besi
Kabupaten  Buton  1961-1987  [Skripsi].  Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada.
Schoorl,  P.  2003.  Masyarakat,  Sejarah,  dan  Budaya Buton. Djambatan, Jakarta.  253hlm.
Suharjito,  D.  dan  Saputro,  E.  2008.  Modal  Sosial dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya  Hutan  pada Masyarakat  Kasepuhan,  Banten  Kidul.  Jurnal Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi  Kehutanan, 5(4):317-335.
Suharjito,  D.,  Khan,  A.,  Djatmiko,  W.A.,  Sirait,  M.T., dan  Evelyna,  S.  2000.  Pengelolaan  Hutan Berbasis  Masyarakat.  Kerjasama  FKMM-Ford Foundation. Adityamedia, Yogyakarta.
Steward,  J.H.  1955.  Theory  of  Culture  Change. University Illionis Press, Urbana.  256hlm.
Wiratno,  Daru,  I.,  Syarifudin,  dan  Ani,  K.  2001.
Berkaca  di  Cermin  Retak.  Refleksi  Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional. Forest Press, Boyolali.  330hlm.