## KONSEP KESETARAAN DALAM WACANA AL-QUR’AN (Hubungan Hak dan Kewajiban Laki-laki dan Perempuan)

## Syukri Syamaun
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh syukri@gmail.com

## ABSTRACT
As part of the process of human creation, God has given each of the parties diversity and the advantages of each other. Diversity and advantage is not the key differentiator that should be assessed sacred, but rather a form of equality that complement each other. Therefore, differences in the roles of men and women merely natural (natural). It means the impact anatomical differences between men and women become the primary legalization mobility in implementing various social phenomena, and this needs to be an effort reinterpretation so as not to bias towards position of women were viewed as a perfect being anyway.

## ABSTRAK
Sebagai wujud dari proses penciptaan manusia, Allah telah memberikan masing- masing pihak keragaman dan kelebihan yang satu sama lain. Keragaman dan kelebihan ini bukan merupakan kunci pembeda yang mesti dinilai sakral, melainkan wujud kesetaraan yang saling mengisi satu sama lain. Oleh karena itu, perbedaan peran laki-laki dan wanita hanya bersifat kodrati (alamiah). Artinya, dampak perbedaan anatomi antara laki-laki dan wanita menjadi legalisasi utama dalam menjalankan pelbagai mobilitas fenomena sosial, dan ini perlu upaya penafsiran kembali agar tidak mengandung bias terhadap posisi perempuan yang dipandang sebagai makhluk yang sempurna pula.
Kata Kunci : Konsep Kesetaraan , Hubungan Hak dan Kewajiban dan al-Qur’an .

## Pendahuluan
Penciptaan laki-laki dan wanita [oleh Allah] tentu memiliki kelebihan masing- masing. Meski kemudian, umat manusia sering mendikotomikan kedua jenis manusia ini. Dahulu, pada masa Jahiliyah nasib wanita sebagai barang hidup yang lebih rendah dan memprihatinkan. Bahkan cenderung diperjualbelikan. Begitu juga, bahwa wanita tidak dianggap sebagai penerus dari harta warisan. Sementara di kawasan benua Eropa; Inggris, Perancis, dan Roma, wanita tidak ubahnya sebagai pelengkap keberadaan laki-laki [sebagai bagian dari unsur biologis dan seksual semata]. 1
Pada masa Jahiliyah, nasib wanita lebih memprihatinkan. Wanita dipandang sebagai barang yang diperjualbelikan. Seorang laki-laki boleh memperisterikan berapa saja wanita sekehendak hatinya tanpa ada batasan. Begitu juga, bahwa wanita tidak memperoleh hak waris dari harta warisan si peninggal sama sekali. Termasuk juga, jika seorang wanita melahirkan bayi perempuan, tentu akan menjadi sebuah aib—yang kemudian hal itu dianggap masalah dan perlu dikubur secara anarkis.
Sementara di zaman modern, kedudukan wanita tampaknya mengalami pergeseran. Tuntutan persamaan hak (emansipasi) dari waktu ke waktu begitu kuat. Kendati wacana emansipasi mengalami paradigma yang kaku, sehingga terkesan bahwa keberadaan wanita [ruang publik] seakan-akan adalah bentuk pembiasan yang dipandang secara ekonomis. Dengan demikian, emansipasi wanita lebih mengarah kepada tingkat pelabelan dari tujuan persamaan, kebebasan, dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, adanya tekanan untuk mengabaikan kodrat dan martabat wanita yang seharusnya dijunjung. 2
Oleh karena itu, persoalan ini dipandang bahwa wanita memerlukan tempat tersendiri sehingga status dirinya diakui. Bagaimanapun, istilah ideologi gender cenderung ditanggapi beragam, yang kemudian akan mengarah kepada perjuangan emansipasi wanita dan bentuk-bentuk lainnya sebagai makhluk yang perlu dinilai.

## Hubungan Hak dan Kewajiban
Atas dasar ini, Islam tampaknya menawarkan beberapa kemungkinan bahwa kedudukan wanita juga sebanding dengan lak-laki. Kemungkinan-kemungkinan ini meliputi beberapa prinsip, di antaranya adalah:
1. Ahmad Husnan, Keadilan Hukum Islam antara Wanita dan Laki-laki , (Solo: Al-Husna, 1995), hal. 42-44. 2. Nasaruddin Umar, [Peng.,] M. Quraish Shihab, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an , (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. xxi. Teori nature dalam pandangan beliau, bahwa perbedaan peran laki-laki dan wanita hanya bersifat kodrati (alamiah). Artinya, dampak perbedaan anatomi antara laki-laki dan wanita menjadi legalisasi utama dalam menjalankan pelbagai mobilitas fenomena sosial, baik peran, fungsi, dan struk- tur. Legalisasi utama ini hanya disebabkan laki-laki lebih kompeten, kuat, dan lebih produktif, yang sejauh mata memandang laki-laki lebih diakibatkan oleh proses an-reproduksi alamiah (tidak melahirkan). Sehingga hal ini menyebabkan laki-laki tentu memiliki tanggung-jawab yang lebih besar di sektor publik. Sedangkan wanita hanya mengambil tempat dalam sektor domestik. Sementara dalam teori nurture— baik laki-laki dan wanita tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan hanya dibentuk berdasarkan konstruksi sosial. Dengan arti kata, perbedaan keduanya (laki-laki dan wanita) hanya dibangun melalui kontrak dan hubungan budaya, dengan menuntut ketrampilan dan kemahiran dalam bertindak sebagai wujud mobilitas sosial.
1.  Wanita adalah sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya, hak dan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt;

## ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا سانلا اهيااي
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu”. ( al-Nisa’ : 1)
2.  Islam menghilangkan kutukan yang diberikan oleh ahli-ahli agama sebelum Islam kepada wanita. Islam menetapkan bahwa hukuman yang dikenakan kepada Adam keluar dari syurga bukanlah disebabkan oleh Hawa saja,melainkan kesalahan dari kedua mereka. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Swt;

## هيف اناك امم امهجرخاف اهنع ناطيشلا امهلزاف
Artinya: “Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari syurga dan dikeluarkan dari keadaan semula”. ( al-Baqarah : 36)
3.  Wanita itu mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk beragama dan untuk masuk syurga, jika mereka berbuat baik, tetapi jika mereka berbuat jahat, maka mereka juga akan disiksa. Jadi, dengan kata lain, bahwa wanita juga sama kedudukannya dengan laki-laki. Firman Allah Swt;

## ضعب نم مكضعب ىثنا وا ركذ نم مكنم لماع لمع عيضا لا ينا مهبر مهل باجتساف
Artinya: «Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau wanita, (karena) kamu adalah turunan dan sebagian dari yang lain». ( Ali Imran : 195)
4.  Islam membasmi perasaan pesimis dan sedih pada saat lahirnya seorang bayi wanita, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Firman Allah Swt;
هكسميا هب رشبام ءوس نم موقلا نم ىراوتي ( 85) ميظك ادوسم ههجو لظ ىثنلااب مهدحا رشب ذاو )95) نومكحي ام ءاس لاا بارتلا ىف هسدي ما نوه ىلع
Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) wanita anak wanita, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak. Apakah dia akan memelihara dengan menanggung kehinaan ataukah menguburkannya ke dalam tanah (secara hidup-hidup) ?
Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”. ( al-Nahlu : 58-59)
5.  Islam mengharamkan penguburan anak wanita dalam keadaan hidup dan menjelaskan ancaman yang keras bagi orang yang melakukannya. Firman Allah Swt;

## )9) تلتق بنذ ىاب )8) تلؤس ةدؤوملا اذاو
Artinya: “Apabila bayi-bayi wanita yang dikuburkan hidup-hidup. Karena dosa apakah dia dibunuh”. ( al-Takwir : 8-9)
6.  Islam menganjurkan agar wanita diberi ilmu pengetahuan seperti layaknya laki- laki. Sabda Rasulullah s.a.w.,
ملسم لك ىلع ةضيبرف ملعلا بلط
Artinya: “Menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mencari ilmu pengetahuan”. ( Diriwayatkan oleh Ibnu Majah )
Hadits ini menurut Mustafa as-Siba›i sudah populer di kalangan masyarakat, dengan menambah kata ةملسم . Tambahan kata muslimah ini meski tidak disebut dalam hadits yang sahih , namun ulama-ulama hadits sepakat untuk memberi penilaian atas penambahan kata itu. Bagaimana pun, ilmu menjadi kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. 3
7.  Islam juga membatasi poligami, dengan menetapkan jumlah isteri hanya boleh sampai empat saja. Sedangkan sebelumnya, poligami itu tidak terbatas, baik di kalangan bangsa Arab maupun kalangan bangsa lainnya.
8.  Islam juga mengatur persoalan thalak . Tujuan pengaturan ini mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak suami. Bahkan Islam membatasi persoalan thalak hanya sampai 3 kali saja; yang sebelumnya persoalan ini tanpa batasan. Selanjutnya, Islam juga menetapkan waktu tertentu untuk bolehnya menjatuhkan thalak , dan sebagai konsekuensinya diberikan masa ‹iddah , supaya suami-isteri mempunyai kesempatan untuk kembali berdamai.
Beberapa penjelasan di atas, tampak bagaimana kedudukan wanita dalam Islam. Gambaran ini tentu Islam hendak memperhatikan posisi wanita dalam kehidupan sosial kemasyaratan. Rekonstruksi identitas wanita jika dikonfirmasikan berdasarkan aturan syariat, meminjam istilah Siti Musdah Mulia, adalah bisa berupa sosok «pembaru keagamaan».
Sebutan istilah ini ada benarnya juga. Beberapa kasus sejarah mengingatkan pundi-pundi amal dari sosok tersebut. Karenanya, identitas wanita tidak hanya diasumsikan dengan cara memakai jilbab, atau membatasi diri-wanita di saat malam. Identitas wanita
3. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , jilid ke-1, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), hal. 86-87; Lihat juga Musta- fa al-Siba’i, al-Mar’atu Bayna al-Fighi wa al-Qanut , (Beirut: Maktabah al-Islami, t.th), hal. 25-30. Bahkan beliau menambahkan ada dua belas prinsip-prinsip sehubungan dengan kedudukan wanita dalam Islam, yang kemudian sebanding dengan kedudukan dengan laki-laki.
adalah sosok yang «terbayangkan». Sosok yang hidup penuh indera dan rasa; cinta dan selera. Interpretasi seperti ini berarti menghadirkan citra wanita pada posisi yang sederhana tapi tepat. Keyakinan ini seakan-akan membebaskan wanita dari pandangan atau wacana emansipasi atas dasar kepentingan laki-laki. 4
Status dan kedudukan wanita dalam Islam bertujuan untuk membebaskan hirarki yang sebelumnya dipegang oleh laki-laki. Pada saat yang sama, Islam dengan segala prinsip- prinsip dasar tauhid menawarkan nuansa keadilan yang dipandang sebagai realita yang terniscayakan. Keadilan ini bisa saja berupa dalam kehidupan keluarga, memelihara anak, mengambil kebijakan, atau ketika memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, keadilan menjadi prinsip ajaran Islam yang mesti ditegakkan dalam pranata sosial kehidupan manusia.
Berdasarkan hubungan tersebut, tampak di mana kedudukan keduanya menjadi satu ikatan yang kuat. Wanita dengan sifat kewanitaan juga memerlukan gairah yang dimiliki oleh sifat laki-laki, dan begitu juga sebaliknya. Untuk itu, ada sejumlah tipologi yang menjadi keharusan di mana wanita juga berhak menempati ruang publik sebagaimana posisi yang dimiliki oleh laki-laki, di antaranya adalah:

## a.  Wanita sebagai Hakim
Para ulama berbeda pendapat terhadap pengangkatan seorang wanita menjadi hakim. Kalangan Hanafiyah berbeda pendapat dengan wanita boleh menjadi hakim, namun dibatasi dalam masalah-masalah selain hudud (seperti pencurian dan perzinaan) dan qisas (pembunuhan). 5 Kebolehan  seorang  wanita  menjadi  hakim  dalam  pandangan  Hanafiyah diqiyaskan kepada diterimanya kesaksian wanita dalam kasus selain hudud dan qisas , maka mereka juga dibenarkan menjadi hakim selain dari dua kasus tersebut. Sebagaiman firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282:
ِءاَدَهُّشلا َنِم َنْو َضْرَت  ْنَّمِم ِناَتَأَرْماَو ٌلُجَرَف ِنْيَلُجَر اَنوُكَي ْمَل  ْنِإَف ْمُكِلاَجِر ْنِم ِنْيَديِهَش اوُدِه ْشَت ْساَو… ِإ َّل ِضَت  ْن َأاَمُهاَدْحِإ َّل ِضَت ْنَأ )282 :ةرقبلا) …ىَر ْخُْلا اَمُهاَد ْحِإ َرِّكَذُتَف اَمُهاَد ْح
Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”. ( al-Baqarah : 282).
Berdasarkan ayat di atas, jelas dikatakan bahwa kesaksian wanita dapat diterima
4. Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan , (Bandung: Mizan, 2005), hal. 4 dst.
5. Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habibi al-Bashari al-Baghdadi al-Mawardi, al-Ahkam al- Sultaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah , (Beirut: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Andalusiyah, 1873), hal. 65; Abi Ya’la Muhammad ibn al-Husain Al-Farra’ al-Hambali, a l-Ahkam al-Sultaniah , (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal. 71.
apabila jumlahnya minimal dua orang wanita, tetapi kalangan Hanafiyah tidak membicarakan masalah jumlah hakim wanita yang dibolehkan, melainkan hanya menyatakan bahwa kesaksian wanita dapat diterima dalam masalah-masalah selain hudud dan qisas , maka posisi wanita menjadi hakimpun dapat diterima selain dari dua masalah tersebut. Di sini ada kesenjangan analogi yang dikembangkan oleh Imam Hanafi meski ini sejauh yang dapat dipahami dan diamati dalam teks-teks bacaan secara normatif.
Adapun Iman Syafi’i dengan tegas berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim. 6 Di antara dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi’i utuk mendukung pendapatnya adalah surah al-Nisa ’ ayat 34:
:ءاسنلا) …ْمِهِلاَوْمَأ  ْنِم اوُقَفْنَأ اَمِبَو  ٍضْعَب ىَلَع ْمُه َضْعَب َُّللا َل َّضَف اَمِب ِءاَسِّنلا ىَلَع َنوُماَّوَق ُلاَجِّرلا )43
Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka )laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka…) al-Nisa ’:
34)
Berdasarkan  ayat  ini  Imam  Syafi’i  berkesimpulan  bahwa  wanita  tidak  boleh menjadi hakim. Menurut hasil pengamatan penulis, beliau tidak mengemukakan cara ber- istiqlal dari ayat tersebut. 7 Namun  demikian  penulis  berkesimpulan  bahwa  Imam  Syafi’i memahaminya secara zhahir ayat, yaitu laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita dalam rumah tangga. Lalu berdasarkan pemahaman itu beliau menggunakan konsep mahfum muwafaqah dengan kategori fahwal khitab , bahwa dalam masalah yang kecil saja (rumah tangga) laki-laki merupakan pemimpin bagi wanita, apalagi dalam ruang lingkup yang lebih besar, seperti untuk menjadi hakim.
Lebih lanjut dalam kitabnya al-Umm , Imam Syafi’i memberikan penjelasan bahwa wanita mempunyai kekurangan dibandingkan laki-laki diberikan wewenang untuk menjadi pemimpin, hakim, berjihad, mendapatkan dua bagian harta warisan dibandingkan wanita dan lain-lain. 8
Keterangan  itu  menunjukkan  kepada  ketegasan  pendapat  imam  Syafi’i  tentang tidak bolehnya wanita menduduki posisi sebagai hakim. Ini memberi kesan seolah-olah Imam Syafi’i menganggap posisi hakim merupakan hak prerogatif kaum laki-laki. Hal ini tergambar jelas dari penjelasannya yang menggunakan kata “hakim” sebagai bentuk kata konkret dalam menjelaskan perluasan makna ماوق (pemimpin). Inilah yang dapat dipahami dari penjelasan Imam Syafi’i tersebut.
6. Abi Ishak Ibrahim al-Syairizi, Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i , Juz II, (Beirut: al-Halabi wal Syurakah, t.th), hal. 290.
7. Setelah mengamati buku yang tersebut pada footnote No. 1, dan juga buku beliau sendiri, Abi Ab- dillah Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, Al-Umm , Juz ke-VIII, cet. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal. 404-414.
8 . Ibid , hal. 411.
Sebagai perbandingan terhadap pendapat Imam Syafi’i yang tidak mengemukakan secara jelas ber- istiqlal -nya, maka disini dikemukakan cara ber- istiqlal yang ditempuh oleh ulama yang sependapat dengannya, yaitu Imam al-Qurtubi. Ia menjadikan surah al-Nisa ’ ayat  34  sebagai  dalil  bahwa  wanita  tidak  boleh  menjadi  hakim.  Hal  ini  dapat  dipahami secara zhahir terhadap kata ماوق (pemimpin). Menurutnya, kata ini mempunyai tiga makna,
yaitu ماكحلا (hakim), ءارملاا (penguasa), dan وزغي نم (orang yang berperang). 9
Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa Imam al-Qurtubi berpendapat bahwa kata «hakim» termasuk dalam salah satu arti ماوق . Jadi, keterangan ini mengandung pengertian bahwa Allah telah memberikan baik memberikan hak ماوق itu kepada laki-laki, maka hanya laki-laki sajalah yang berhak menjadi hakim, sedangkan wanita tidak boleh.
Imam al-Qurtubi juga mengemukakan alasan lain yang didasari kepada pendirian bahwa laki-laki mempunyai kelebihan dibandingkan wanita. Kelebihan itu terletak pada kemampuan berpikir yang istimewa, sehingga Allah memberikan hak pemimpin itu kepada laki-laki. Hal ini tidak dimiliki oleh wanita, di mana wanita terdapat kekurangan dan kelemahan, terutama dalam hal agama dan berpikir. 10 Rasanya alasan ini tidaklah logis, karena kenyataan sejarah dan realita sekarang, telah membuktikan bahwa wanita bukanlah makhluk yang lemah inteligensianya. ‘Aisyah istri Rasulullah s.a.w., telah berperan sebagai ahlu al-hadits dan guru bagi para shahabat sepeninggalan Rasulullah, masih banyak tokoh- tokoh wanita lainnya yang tampil sebagai pemimpin dengan daya intelektualnya yang luar biasa.
Tampaknya, masalah pengangkatan wanita sebagai hakim merupakan masalah yang sejak dulu telah menjadi polemik di kalangan para ulama (salaf dan khalaf), ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Dasar perselisihan itu bersumber pada sebuah hadits Nabi s.a.w., :
)ىراخبلا هاور) ةارما مهرما ولو موق حلفي نل
Artinya: “Tidak akan beruntung suatu bangsa (kaum) yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita ( HR. Bukhari ). 11
Meskipun matan hadits itu mengenai pengangkatan pemimpin, tetapi para ulama menganalogikannya dengan pengangkatan hakim. Hal ini disebabkan beratnya tugas seorang hakim, yang mungkin tidak jauh perbedaannya dengan seorang pemimpin negara. Berdasarkan hadits nabi tersebut, mayoritas ulama menetapkan bahwa syarat pengangkatan seorang laki-laki. Berbeda dengan jumhur, Abu Hanifah membolehkan pengangkatan hakim wanita, tetapi khusus dalam persoalan di luar pidana ( hudud dan qisas ). Bahkan, Ibn Jarir
9. Abi Abdillah Muhammad ibn al-Ansari al-Qurtubi, a l-Jami’ li al-ahkam al-Qur’an , Juz 5, (Beirut: Dar Al-Katib al-’Arabi, 1967), hal. 168. 10 . Ibid , hal. 169; Muhammad Syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani al-Fazi al-Minhaj , Juz ke-4, (Beirut: al-Halabi wa Auladih, 1975), hal. 375. 11. Abi Abdillah Muhammad ibn al-Ansari al-Qurtubi, a l-Jami’..., hal. 169; Muhammad Syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj... , Juz ke-4, hal. 375.
secara mutlak membolehkan pengangkatan hakim wanita dalam semua persoalan. 12
Melihat kepada argumen yang ditawarkan oleh para ulama, penulis sendiri condong kepada pemikiran Abu Hanifah, bahwa boleh saja perempuan menjadi menjabat sebagai hakim, selama ia telah memenuhi kriteria yang ada dalam rangka mengisi kekosongan hakim yang profesional yang dibutuhkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ini memberi pengertian bahwa banyak kasus-kasus yang dalam masyarakat yang melibatkan langsung atau tidak langsung kaum wanita di dalamnya. Di sini sangat dituntut kebijaksanaan hakim dalam memahami kepribadian seorang wanita.
Maka dalam konteks ini, hakim wanita yang lebih tepat untuk menyelesaikannya, degan tidak menafikan perlunya kerja sama dengan para hakim laki-laki. Seperti dalam kasus broken home, pelecehan seksual, kelahiran, penyusuan dan lain-lain. Dalam kasus seperti ini mungkin saja diangkat seorang hakim wanita untuk membantu hakim laki-laki.

## b.  Wanita dalam Rumah Tangga
Dalam hal ini, Yusuf Qaradhawi berpandangan bahwa suami merupakan pemimpin dalam rumah tangga dan bertanggung jawab atas kelangsungannya. 13 Pendapatnya itu didasari pada pemahaman firman Allah surah al-Nisa ’ ayat 34 dan surat al-Baqarah ayat 228:
:ءاسنلا) …ْمِهِلاَوْمَأ  ْنِم اوُقَفْنَأ اَمِبَو  ٍضْعَب ىَلَع ْمُه َضْعَب َُّللا َل َّضَف اَمِب ِءاَسِّنلا ىَلَع َنوُماَّوَق ُلاَجِّرلا )43
Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. ( al-Nisa ’:
34)
)822 :ةرقبلا) ٌميِك َح ٌزيِزَع َُّللاَو ٌةَجَرَد َّنِهْيَلَع ِلاَجِّرلِلَو  ِفوُرْعَمْلاِب َّنِهْيَلَع يِذَّلا ُلْثِم َّنُهَلَو… Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” ( al-Baqarah : 228)
Yusuf Qaradhawi memahami surah al-Nisa ’ ayat 34 dalam kaitan dengan kepemimpinan dalam ramah tangga, bukan kepemimpinan secara umum. Beliau mengaitkannya dengan surah al-Baqarah ayat 282 bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang kedudukan suami sebagai pemimpin rumah tangga, tetapi istri juga mempunyai andil untuk dapat dimintai pendapatnya dalam hal-hal yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga. Sebagai contoh, Yusuf Qaradhawi mengemukakan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233:
12. Imam Bukhari, Sahih Bukhari , Juz ke-II, Maktabah wa Mathba’ah , (Semarang: Thaha Putra, t.th), hal. 97. 13. Yusuf Qardhawi, [terj., Kathur Suhardi, Hukum dan Kekuasaan dalam Islam, Cet ke-III, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hal. 233.
)332 :ةرقبلا) …اَمِهْيَلَع َحاَنُج  َلَف ٍرُواَشَتَو اَمُهْنِم  ٍضاَرَت ْنَع  ًلاا َصِف اَداَرَأ ْنِإَف … Artinya : “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.” ( al-Baqarah : 233)
Komentar yang senada juga dikemukakan oleh Muhammad Ali Albar, yang menyatakan bahwa kaidah Islam telah mengisyaratkan, jika ada tiga orang dalam perjalanan, maka harus diangkat salah satunya sebagai pemimpin. Pemimpin itu merupakan orang yang paling bertanggungjawab dan paling sedikit kepentingan terhadap kepemimpinannya. Berdasarkan kaidah ini, Muhammad Ali Albar berpandangan bahwa kepemimpinan rumah tangga tidak layak di tangan wanita, karena laki-laki lebih sedikit kebutuhannya akan perlindungan dan lebih tabah, maka Allah menempatkan di pundaknyalah tanggungjawab kepemimpinan rumah tangga dan nafkah keluarganya. 14
Dalil naqli yang menjadikannya sebagai hujjah adalah surah al-Nisa ’ ayat 34 dan surah al-Baqarah ayat 228. Tampaknya, Ali Albar memahami kedua dalil itu secara zhahir dan ia melihat kepemimpinan itu merupakan bentuk tambahan tanggung jawab. Maka seorang laki-laki harus tabah menerimanya, karena sesuai dengan apa yang diberikan Allah  kepadanya,  yaitu  struktur  fisik  dan  mentalnya  yang  menjadikannya  layak  untuk mengembankan tugas tersebut.
Adapun bagi seorang wanita yang diberikan oleh Allah struktur fisik dan mental yang lebih lemah dibandingkan laki-laki, maka tidak harus adil dalam mengembankan sesuatu yang tidak mampu ia pikul. Dan tidaklah patut sebuah bahtera (rumah tangga) memiliki dua pemimpin dalam satu waktu yang bersamaan, sebab hal ini lebih rawan terhadap badai.
Uraian ini menjadi suatu konklusi bahwa Allah memang menjadikan laki-laki sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi kepentingan rumah tangga (istri dan anak-anaknya). Kedudukan ini diberikan kepada laki-laki karena Allah telah memberikan kelebihan masing-masing (laki-laki dan wanita) supaya mereka dapat melaksanakan kewajiban dan haknya. Jadi, yang penting di sini bukanlah kelebihan laki-laki dibandingkan wanita atau suami atas istri, melainkan adanya seorang pemimpin yang akan memberi bimbingan dan menata semua masalah di rumah tangga, sehingga adakala sang suami tidak dapat bertindak selaku kepala keluarga (karena pengangguran, sakit dan lain- lain) atau meninggal dunia, maka istri harus tampil untuk memikul tanggungjawab sebagai kepala keluarga. 15

## c.  Wanita dalam Masyarakat
Kedudukan wanita dalam pandangan umat-umat sebelum Islam sangat rendah dan hina, mereka tidak menganggapnya sebagai manusia yang bernilai di dalam masyarakat. Bagi
14. Muhammad Ali Albar, [terj.,] Amir Hamzah Fachruddin, Perbuatan Perempuan dalam Timban- gan , (Jakarta: Pustaka Azzam, 1998), hal. 50-51; M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an , Vol. 13, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hal. 165. 15. al-Tabari, al-Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an , jilid 5, (Beirut: Dar al-Kitab al-’Ilmiyah, 1992), hlm. 168 dst.
mereka, wanita menjadi sumber kehancuran, bencana dan pangkal keburukan. Muhammad Ali Albar menyatakan bahwa kaum yahudi dan Nasrani menganggap wanita sebagai pangkal kejahatan, sumber kesalahan dan dosa. Pada masa haid, wanita itu dipandang najis, maka barang siapa yang menyentuhnya, ia akan bernajis selama tujuh hari. Wanita merupakan penyebab keluarnya Adam dari surga, sebab wanitalah (Hawa) yang mengajaknya memakan buah yang terlarang, sehingga mengakibatkan ditimpanya laknat abadi oleh Tuhan kepada Adam dan seluruh keturunannya. 16
Pandangan bangsa Arab pada masa jahiliyah, bahwa wanita itu bagaikan barang atau budak. Jika suaminya meninggal, maka wali pihak suami akan datang dan mengenakan pakaiannya dengan begitu, wanita tersebut tidak dapat menikah kecuali disetujui oleh wali atau dengan cara menebus dirinya dengan harta. 17 Mereka tidak diberikan hak untuk memperoleh harta warisan, malah dijadikan sebagai harta pusaka. Bahkan dalam sejarah dikatakan bahwa seseorang wanita yang memiliki anak perempuan akan dipandang hina oleh masyarakat.
Sebagaimana dikisahkan tentang kekejaman ‘Umar ibn Khattab (sebelum masuk Islam) yang menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Ketika Islam tampil ke permukaan, semua pandangan itu dihapuskan. Islam telah melarang semua itu, bahkan telah memproklamasikan bagian tertentu sebagai hak bagi wanita. Allah berfirman:
َّلَق اَّمِم  َنوُبَرْقَْلاَو  ِناَدِلاَوْلا  َكَرَت اَّمِم  ٌبي ِصَن ِءاَسِّنلِلَو َنوُبَرْقَْلاَو ِناَدِلاَوْلا  َكَرَت اَّمِم  ٌبي ِصَن ِلاَجِّرلِل )7 :ءاسنلا)ا ًضوُرْفَم اًبي ِصَن َرُثَك ْوَأ ُهْنِم
Artinya : «Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. ( al-Nisa ’:
7)
Islam menghormati wanita dengan penghormatan yang sangat luhur, mengangkat martabatnya dari sumber keburukan dan kehinaan. Allah menegaskan bahwa seseorang wanita mukminah yang teguh dalam ketaatannya, akan disediakan baginya ganjaran kebaikan sebagaimana yang disediakan bagi kaum laki-laki yang mukmin. Allah tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita dalam hal ini, firman-Nya:
َنيِذَّلاَف  ٍضْعَب  ْنِم ْمُك ُضْعَب ىَثْنُأ ْوَأ ٍرَكَذ  ْنِم ْمُكْنِم ٍلِماَع َلَمَع ُعي ِضُأ  َلا يِّنَأ ْمُهُّبَر ْمُهَل  َباَجَت ْساَف ْمُهَّنَل ِخْدَُلَو ْمِهِتاَئِّيَس ْمُهْنَع َّنَرِّفَكَُل اوُلِتُقَو اوُلَتاَقَو يِليِبَس يِف اوُذوُأَو ْمِهِراَيِد  ْنِم اوُجِر ْخُأَو اوُرَجاَه )591 :نارمع لا)  ِباَوَّثلا ُن ْسُح ُهَدْنِع َُّللاَو َِّللا ِدْنِع  ْنِم اًباَوَث ُراَهْنَْلا اَهِت ْحَت  ْنِم يِر ْجَت  ٍتاَّنَج
16. Muhammad Ali Albar, [terj.,] Amir Hamzah Fachruddin, Perbuatan Perempuan …, hal. 2.
17 . Ibid , hal. 7.
Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.” ( Ali Imran : 195)
Lebih lanjut, Muhammad Ali Albar menanggapi posisi wanita dalam masyarakat yaitu keluarnya wanita untuk bekerja dengan meninggalkan rumah dan keluarganya telah mengakibatkan timbulnya hal-hal buruk dalam setiap sektor. Ia menyandarkan pendapatnya itu kepada keputusan Organisasi Kesehatan Internasional (WHO) yang menyatakan bahwa setiap anak membutuhkan perlindungan dan perhatian seorang ibu secara kontinu paling sedikit tiga tahun. Hilangnya perlindungan dan perhatian ini akan mengakibatkan munculnya krisis identitas bagi anak-anak. Hal ini telah menyebabkan tersebarnya kenakalan remaja dalam bentuk yang mengerikan dalam masyarakat Barat. Maka organisasi WHO ini memohon kepada para ibu agar memberikan kesempatan bagi kaum wanita untuk tetap di rumah dan diberi gaji setiap bulannya. 18
Penulis melihat bahwa Muhammad Ali Albar termasuk salah seorang tokoh Islam yang sangat khawatir dengan posisi wanita yang terjun ke dalam lapangan pekerjaan. Ia melihat kepada dampak negatif yang timbul dari munculnya wanita-wanita karier terhadap perkembangan keharmonisan rumah tangga dan pembinaan anak-anaknya. Bahkan, Muhammad Ali Albar menjelaskan tentang sejarah keluarnya wanita merupakan akibat dari terbentuknya masyarakat-masyarakat borjuis dan kapitalis serta rusaknya sistem feodalisme. Keluarnya wanita dari rumah, berarti bisa mengakibatkan timbulnya pelecehan seksual dan bermacam-macam dampak negatif lainnya. Untuk mendukung pendapat itu, ia mengutip fatwa Syaikh Abdul Aziz ibn Baz tentang bahayanya wanita terjun ke lapangan pekerjaan yang bertentangan dengan nash-nash syari’ah yang telah memerintahkan untuk tetap tinggal di rumah.
Lain halnya dengan Muhammad al-Ghazali, yang menyebutkan ungkapannya sebagai berikut:
“Saya tidak menyukai rumah-rumah yang kosong dari ibu-ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga adalah angin sejuk yang meniupkan kenyamanan dan kasih sayang ke seluruh penjuru rumah. Ia sangat berpengaruh dalam membentuk manusia yang baik dan sehat lahir batin oleh sebab itu segala sesuatu yang dapat mengalihkan wanita dari tugas ini haruslah dibahas dan dipertimbangkan secara
Penjelasan lebih lanjut, Muhammad al-Ghazali menyatakan bahwa ajaran agama yang benar pasti menolak tradisi bangsa-bangsa yang memenjarakan kaum wanita mencekik kebebasannya dan menghambat hak dan kewajibannya. Seorang wanita boleh saja bekerja di dalam atau di luar rumahnya, namun diperlukan adanya jaminan yang menjaga masa depan keluarga dan masa depan rumah tangganya. Malah ia menegaskan bahwa jika dalam suatu masyarakat seratus ribu dokter atau seratus ribu pengajar, maka tak ada salahnya apabila setengah dari jumlah itu terdiri atas kaum wanita. Yang penting dalam suatu masyarakat muslim adalah berlakunya norma-norma kesopanan yang diajarkan oleh syariat.
Sebagai contoh, Muhammad al-Ghazali menyatakan bahwa ia mengenal beberapa wanita yang mempunyai peran ganda, yaitu sebagai ibu-ibu yang berakhlak mulia, juga memegang jabatan sebagai direktrur sekolah yang berhasil. Juga sebagai dokter wanita yang ahli dan yang telah mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga dan profesinya. Dan di balik semua itu, mereka merupakan wanita-wanita yang sangat kuat memegang agamanya. Dalam hal ini, penulis lebih condong dengan pandangan yang dikemukakan Muhammad al-Ghazali, bahwa wanita tidak hanya berfungsi sebagai pengatur rumah tangga, tetapi merupakan bagian dari masyarakat yang ikut berpartisipasi dan berperan dalam upaya meningkatkan kemajuan umat. 20
Islam memandang kedudukan wanita dan laki-laki adalah sama, baik dalam segi sosial ekonomi maupun dalam posisi sosial masyarakat. Wanita juga merupakan manusia, sama halnya dengan laki-laki, yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di permukaan bumi, memiliki hak dan kewajiban masing-masing terhadap sesama manusia dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian.
Keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita merupakan wujud adanya jaminan untuk memperkuat asumsi bahwa wanita yang mempunyai kemampuan melaksanakan tugas-tugas yang dibebani kepadanya, dari tugas-tugas rumah tangga hingga tugas-tugas kepemimpinan dalam masyarakat. al-Qur’an surat Al-Tawbah ayat 71 berbunyi:
َنوُميِقُيَو ِرَكْنُمْلا ِنَع َنْوَهْنَيَو  ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُمْأَي  ٍضْعَب ُءاَيِلْوَأ ْمُه ُضْعَب  ُتاَنِمْؤُمْلاَو َنوُنِمْؤُمْلاَو :ةبوتلا) ٌميِك َح ٌزيِزَع ََّللا َّنِإ َُّللا ُمُهُمَحْرَيَس  َكِئَلوُأ ُهَلوُسَرَو ََّللا َنوُعي ِطُيَو َةاَكَّزلا َنوُتْؤُيَو َة َل َّصلا )17
Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma`ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (al -Tawbah :
19. Muhammad al-Ghazali, a s-Sunnah al-Nabawiyah Bayan ahl al-Fiqh wa ahl al-Hadits , (Beirut: Dar al-Syuruq, 1989), hal. 44.
20 . Ibid .

## 71)
Surah al-Tawbah ayat 71 di atas menggambarkan tentang posisi yang sama antara laki-laki dan wanita. Mereka sama-sama dibebani tugas untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, beriman dan bertakwa kepada Allah. Kewajiban mengajak kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar tidak hanya menjadi tugas laki-laki saja, tapi merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan wanita. Lebih lanjut, Allah menggambarkannya dalam surat al-Tawbah ayat 72 bahwa bagi mereka (laki-laki dan wanita) dijanjikan akan diberikan ganjaran surga jika mereka taat kepada-Nya. Firman Allah Swt:
ِتاَّن َج يِف ًةَبِّي َط  َنِكا َسَمَو اَهيِف  َنيِدِلا َخ ُراَهْنَْلا اَهِت ْحَت  ْنِم يِر ْجَت  ٍتاَّنَج  ِتاَنِمْؤُمْلاَو َنيِنِمْؤُمْلا َُّللا َدَعَو )27 :ةبوتلا) ُمي ِظَعْلا ُزْوَفْلا َوُه  َكِلَذ ُرَبْكَأ َِّللا  َنِم ٌناَو ْضِرَو ٍنْدَع Artinya: “Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu›min lelaki dan perempuan, (akan mendapat) syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di syurga `Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar. ( al-Tawbah : 72)
Dalam sejarah Islam pun telah ditampilkan tokoh wanita seperti ‘Aisyah istri Rasulullah sebagai salah satu guru terpenting bagi para sahabat sepeninggal Rasulullah. ‘Umar ibn Khattab pernah mengangkat seorang wanita (dari suku Umar sendiri) bernama Syaffa’ menjadi pengelola pasar kota Madinah. 21 Begitu juga dengan tokoh-tokoh wanita lainnya yang tampil ke permukaan. Karena itu, beragam pendapat bahwa wanita dibedakan dengan laki-laki adalah alasan tanpa dalil. Namun begitu, jika dianggap bahwa kedua jenis ini antara laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan dan kekurangan boleh jadi penilaian normatif.
Wanita mempunyai posisi dan peran yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Karena memang Islam telah menetapkan bahwa setiap individu tidak hanya berkewajiban melakukan kebaikan untuk dirinya semata-mata, melainkan untuk masyarakat dan lingkungannya.

## Penutup
Paradigma keadilan dalam perspektif al-Qur’an tentang hak dan kewajiban sosial antara laki-laki dan wanita adalah sama. Hal ini terlihat secara umum dalam tiga posisi wanita sebagaimana telah digambarkan di atas. Lebih lanjut, Islam telah mengangkat harkat dan martabat wanita pada posisi yang sewajarnya. Sebagaimana yang digambarkan oleh Mustafa As-Siba’i, bahwa Islam memiliki dua belas prinsip dasar dalam soal-soal yang berhubungan dengan wanita, yaitu wanita sama dengan laki-laki dari segi kemanusiaannya, hak dan kewajibannya.
Islam menghilangkan kutukan yang diberikan oleh ahli-ahli agama sebelum Islam
21 . Ibid , hal. 61.
kepada wanita, dengan menetapkan bahwa hukuman yang dikenakan kepada Adam keluar dari surga bukanlah disebabkan oleh hawa saja, melainkan akibat kesalahan dari kedua mereka (Adam dan Hawa).
Wanita mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam hal kecakapan dan kemampuan untuk beragama dan untuk masuk surga, jika mereka berbuat baik, tetapi jika mereka berbuat jahat, maka mereka akan disiksa dalam api neraka. Islam membasmi peran pesimis dan sedih pada waktu lahirnya seorang bayi perempuan seperti yang dilakukan oleh Arab jahiliyah.
Islam mengharamkan penguburan anak perempuan dan menjelaskan ancaman yang keras bagi orang yang melakukannya. Islam memerintahkan untuk memuliakan kaum wanita, baik sebagai anak perempuan, istri maupun sebagai ibu. Islam menganjurkan agar wanita diberi pelajaran seperti laki-laki. Islam memberi hak wanita itu seperti dalam harta warisan. Islam mengatur hak-hak suami istri dan menjadikan hak wanita itu sama dengan laki-laki, dengan kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan kepemimpinannya tidak bersifat diktator.
Islam mengatur masalah thalak untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari para suami. Islam membatasi poligami, dengan menetapkan jumlah istri hanya boleh sampai empat saja. Sedangkan sebelumnya, poligami itu tidak terbatas, baik di kalangan bangsa Arab maupun bangsa-bangsa lain di dunia. Demi terwujudnya kemaslahatan, wanita yang belum dewasa ditetapkan harus berada dalam pemeliharaan walinya, sehingga terjaga pendidikan dan segala keperluan hidupnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abi Abdillah Muhammad bin Ahad al-Ansary al-Qurtuby, Al-Jami’u li ahkam Al-Qur’an , Juz 5, Kairo: Dar Al-Katib al-’Arabi, 1967
Abi Abdillah Muhammad ibn Idris Al-Syafi’i, Al-Um , Juz VIII, Cet. Ke-2, Beirut: Dar al- Fikr, 1983
Abi Ishak Ibrahim Al-Syairizi, Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi’i , Juz ke-II, Mesir: al- Halbi wal Syurakah, t.t
Abi Ya’la Muhammad Ibn Al-Husain Al-Farra’ Al-Hambali, Al-Ahkam al-Sulthaniah , Beirut: Dar al-Fikr, 1994
Ahmad Husnan, Keadilan Hukum Islam antara Wanita dan Laki-laki , Solo: Al-Husna, 1995 al-Tabari, al-Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an , jilid 5,(Beirut: Dar al-Kitab al-’Ilmiyah, 1992
Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , jilid ke-1, Bairut: Dar al-Fikr, 1995
Imam Bukhari, Shahih Bukhari , Juz ke-II, Maktabah wa Mathba’ah , Semarang: Thaha Putra t.t
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an , Vol. 13, Jakarta: Lentera Hati, 2003
Muhammad Al-Ghazali, As-Sunnah An-Nabawiyah Bayan Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadis , Beirut: Dar al-Syuruq, 1989
Muhammad Ali Albar, [terj.,] Amir Hamzah Fachruddin, Perbuatan Perempuan dalam Timbangan , Jakarta: Pustaka Azzam, 1998
Muhammad Syarbaini al-Khatib, Mughni Al-Muhtay ila Ma’rifah Ma’ani al-Fazi al-Minhaj ,
Juz ke-4, Mesir: al-Halabi wa Auladih, 1975
Mustafa as-Siba’y, al-Mar’atu Bayna al-Fighi wa al-Qanut , Beirut: Maktabah al-Islami, tt
Nasaruddin Umar, [Peng.,] M. Quraish Shihab, Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al- Qur’an , Jakarta: Paramadina, 1999
Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan , Bandung: Mizan, 2005
Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habibi Al-Bashary Al-Baghdady Al-Mawardi, al- Ahkam al-Sulthaniah wa al-Wilayat al-Diniyah , cet. III, Mesir: Mustafa al-Babi al- Halabi wa Auladih, 1873
Yusuf Qardhawi, [terj., Kathur Suhardi, Hukum dan Kekuasaan dalam Islam, Cet ke-III,
Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998