http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/4802

## POPULISME, POLITIK PERTAHANAN, DAN PEMIMPIN LOKAL 1
Muhtar Haboddin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang email: muhtar_haboddin@ub.ac.id

## ABSTRACT
Populism,  defence  politics,  and  local  leader  are  interrelated  in  the  study  of  power.  In  the framework  of  maintaining  power,  local  leaders  will  use  populist  policies  to  gain  political support  from  the  community.  Community  support  is  essential  in  an  electoral  democracy. Therefore, the local leaders will respond to the  needs of its citizens in the form of populist policy. The ability of local leaders to meet the needs of their citizens is an important part of the working of populist politics. In this populist politics, the beneficiaries are leaders and society. Nevertheless, the beneficiaries are more certainly the local leaders. Why? Is it because local leaders use populism policies as instrumentation in maintaining power? By  relying on  that question, the choice of populist policy is aimed at two things for the local leaders. First, to gain legitimacy from the community. For local leaders, legitimacy is needed in building political power (Ramlan Surbakti, 1992; 96). It’s because the strong legitimacy will make to the local leaders more confident. Second, to strengthen the personal capacity of the local leaders in front of the community and other political forces. By relying on these two goals, the local leaders will have power stronger. Strengthening and maintaining power are the main objective for the local leaders. Therefore, this paper will attempt to present the ability of the local leaders in maintaining his power through the politics of populism at the local level (Vedi R Hadiz, 2017; Willy Purna Samadhi, 2016).
Keyword: populism; defence politics; and local leader.

## ABSTRAK
Populisme, politik pertahanan, dan pemimpin lokal saling terkait dalam kajian kekuasaan. Dalam kerangka mempertahankan kekuasaan, pemimpin kepala daerah akan menggunakan kebijakan  populis  untuk  mendapatkan  dukungan  politik  dari  masyarakat.  Dukungan masyarakat  sangat  penting  dalam  demokrasi  elektoral.  Karena  itu,  kepala  daerah  akan merespon kebutuhan warganya dalam bentuk kebijakan populis. Kemampuan kepala daerah dalam  memenuhi  kebutuhan  warganya  merupakan  bagian  penting  bekerjanya  politik populisme. Dalam politik populisme ini yang diuntungkan adalah pemimpin dan masyarakat. Meskipun  demikian,  yang  diuntungkan  lebih  banyak  sudah  tentu  kepala  daerahnya. Mengapa?  A pakah  karena  pemimpin lokal  menggunakan  kebijakan  populisme  sebagai instrumentasi  dalam  mempertahankan  kekuasaan? Dengan  bersandar  pada  pertanyaan tersebut,  maka  pilihan  kebijakan  populis  ini  bertujuan  untuk  dua  hal  bagi  kepala  daerah. Pertama,  untuk  mendapatkan  legitimasi  dari  masyarakat.  Bagi  kepala  daerah,  legitimasi diperlukan  dalam  membangun  kekuasaan  politik  (Ramlan  Surbakti,  1992;96)  bagi  kepala daerah. Sebab, legitimasi yang kuat akan menbuat kepada daerah lebih percaya diri. Kedua, untuk memperkokoh kapasitas personal kepala daerah dihadapan masyarakat dan kekuatan
1 Disampaikan dalam Seminar Nasional dalam rangka Dies Natalis FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, 16 November 2017.
politik  lainnya.  Dengan  bersandar  pada  dua  tujuan  tersebut,  maka  kepada  daerah  akan semakin  kuat  kekuasaannya.  Memperkuat  dan  mempertahankan  kekuasaan  merupakan tujuan  utama  bagi  kepala  daerah.  Karena  itu,  makalah  ini  akan  berusaha  menyajikan kepiwaian kepala daerah dalam mempertahankan kekuasaannya melalui politik populisme di tingkat lokal (Vedi R Hadiz, 2017; Willy Purna Samadhi, 2016).
Kata Kunci: populisme; politik pertahanan; dan pemimpin lokal .

## PENDAHULUAN
Pemimpin populis pada kadar tertentu dianggap sebagai sosok pahlawan.
Antony Lee , 2017 Kaum populis menggalang dukungan melalui institusi demokrasi dengan mendekati massa yang dianggap diwakilinya . Margaret Canovan , 2000,808
Dua  kutipan  di  atas  saling  terkait  dalam  memberikan  makna  dan  penilaian mengenai kebijakan dan pemimpin populis. Pemimpin populis disenangi masyarakat karena mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  jangka  pendek.  Daya  tanggap  seorang pemimpin  untuk  mendekati  masyarakat  dan  memenuhi  keinginan/kebutuhannya, kemudian ‘dianggap sebagai sosok pahlawan’, tulis Lee. Mungkin penilaian Lee berlebihan dalam  menempatkan  sosok  pemimpin  populis.  Tetapi,  dalam  beberapa  kasus  jenis pemimpin yang disampaikan Lee menjadi nyata dalam tatakelola pemerintahan. Misalnya, gaya  populis  Juan  Peron  di  Argentina  pada  tahun  1940-an  atau  populisme ala Thaksin Shinawatra di Thailand di tahun 2000-an. Dalam konteks Indonesia, khususnya pemimpin lokal, jenis pemimpin populis juga ditemukan  disejumlah wilayah di Tanah Air. Misalnya, Jokowi di Solo dan DKI Jakarta, Risma di Surabaya, Nurdin Abdullah di Bantaeng, Ridwan Kamil di Bandung, dan  I Gede Winasa  di Jembrana  adalah  pemimpin yang bekerja untuk rakyat dan mau mendengar suara rakyat.
Kehadiran para pemimpin populis ini boleh jadi bukan karena keinginannya semata, tetapi  karena  dipaksa  oleh  situasi  politik.  Nalar  ini  dipraktikkan  Thaksin  dalam  rangka mendapatkan  dukungan  politik  dari  masyarakat  pedesaan.  Karena  itu,  kebijakan  populis merupakan instrumen bagi pemimpin politik dalam mempertahankan kekuasaan. Dengan demikian,  maka  ada  keterkaitan  antara  kebijakan  populisme,  politik  pertahanan,  dan pemimpin lokal. Tulisan ini ingin membedah keterkaitan tersebut dalam bingkai kekuasaan. Pilihan  kekuasaan  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  pemimpin  kepala  daerah  akan menggunakan  strategi  kebijakan  populis  untuk  mendapatkan  dukungan  politik  dari masyarakat  pemilih.  Karena  itu,  pertanyaan  adalah  bagaimana  pemimpin  lokal menggunakan kebijakan populis untuk mempertahankan kekuasaan?

## MAKNA POPULISME DAN GAYA KEPEMIMPINAN
Populisme sangat terkait dengan gaya kepemimpinan. Secara konseptual populisme miliki banyak makna. Secara sederhana populisme dimaknai sebagai suara retorika politik, yang menganggap keutamaan dan keabsahan politik terletak pada rakyat. 2 Jadi, populisme meletakkan rakyat di atas segalanya. Pemahaman ini dilatari gagasan yang mengutamakan
2 Laili Nur Anisah ‘Tri Rismaharini: Wajah Pemimpin Populis Indonesia’ Caroline Paskarina, Mariatul Asih dan Otto Gusti Madung (ed). Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan . (Jogjakarta, Polgov dan PCD, 2015), hlm.99
kepentingan  rakyat.  Karena  itu,  populisme  mendapat  simpatik  dari  masyarakat.  Dalam bahasa  Richard  Hofstadter,  karena  populisme  membangun  program-program  yang membangun masyarakat 3 . Pendapat lainnya, mengatakan populisme adalah sebuah ideologi yang ‘tipis’ dalam melihat masyarakat terbagi menjadi dua polarisasi homogen dan antagonistik, yakni orang- orang baik yang berhadapan dengan elit korup. 4 Populisme telah membagi antara orang baik dan  orang  jahat  (elit  korup).  Orang  baik  dipersepsikan  bisa  membantu,  menolong,  dan menggunakan  jabatannya  untuk  masyarakat.  Sebaliknya  orang  jahat  tidak  berpihak  pada rakyat dan menggunakan jabatannya untuk diri dan keluarganya.
Sejalan  dengan  itu,  populisme  biasanya  dipimpin  oleh  sosok  karismatik  yang menggunakan  karisma  mereka  untuk  menarik  perhatian  publik.  Mereka  kemudian membangun  isu  pentingnya  mempertahankan  hak  rakyat  kecil  yang  menyengsarakan rakyat. 5 Memperjuangkan  hak  rakyat  kecil  dan  keinginan  untuk  mengangkat  derajat manusia menjadikan politik populisme mendapatkan tempat di hati masyarakat. Karena itu, populisme  diyakini  sebagai  gaya  politik  yang  mencakup  beragam  fenomena  yang  bisa diungkap. Setidaknya ada empat gaya  populisme. Pertama , kediktatoran populis meliputi kasus-kasus dimana tokoh kharismatik punya daya tarik melebihi politisi konvensional, dan mendapat kekuasaan inkonstitusional dengan me mberi masyarakat ‘makan dan hiburan’. Juan Peron  melalui bantuan istinya, Eva mampu membangun pengikut loyal di Argentina pada tahun 1940-an, adalah contoh yang jelas dari praktik kediktatoran populis.
Kedua , demokrasi populis adalah musuh politik representasi dan selalu berusaha mempertahankan sebanyak mungkin kekuasaan di tangan rakyat. Ciri institusionalnya yang khas  adalah  referendum  untuk  legislasi  yang  dihasilkan  oleh  dewan  perwakilan;  inisiatif umum,  dimana  pemberi  suara  bisa  melangkahi  majelis  dan  mengajukan  undang-undang untuk ditentukan melalui pemungutan suara dalam referendum; dan lembaga recall , yakni wakil  rakyat  bisa  dipaksa  oleh  konstituen  mereka  yang  tidak  puas  untuk  melaksanakan pemilihan ekstra sebelum akhir masa tugas mereka.
Ketiga ,  populisme  reaksioner  yang  menggambarkan  para  politisi  yang  bermain- main dengan prasangka massa dalam negara-negara demokrasi untuk melawan pandangan- pandangan yang telah dianggap lebih cemerlang dari elit politik. Para politisi yang mendapat popularitas  dengan  mempermainkan  permusuhan  etnis  atau  pandangan  sayap  kanan mengenai ketertiban umum paling mudah dituding sebagai populisme dalam pengertian ini. Terakhir , populisme kaum politisi adalah politisi yang menghindari komitmen ideologis dan mengklaim berbicara atas nama rakyat secara keseluruhan, bukan untuk faksi tertentu, serta gaya partai ‘untuk semua orang’ yang prinsipnya tidak banyak, kebijakannya luwes dan siap menerima  semua  pendatang 6 .  Karena  itu,  populisme  merupakan  ekspresi  dari  kehendak umum 7 .

## KEBIJAKAN POPULISME DAN POLITIK PERTAHANAN
Kebijakan populis sangat terkait dengan politik pertahanan kepala daerah. Politik pertahanan  yang  dimaksud  adalah  upaya  kepala  daerah  menggunakan  kuasanya  dalam rangka mendapatkan dukungan politik agar tetap berkuasa. Kekuasaan adalah kemampuan
3 Richard  Hofstadter,  ‘Populisme:  Nostalgia  Agraris’  dalam  Allen  F  Davis  dan  Harold  D  Woodman  (ed). Konflik  dan Konsensus . (Jogjakarta, UGM Press, 1991), hlm. 132
4 Antony Lee, ‘Kepahlawanan dalam Intipan Populisme’ Kompas , 10 Novermber 2017
5 Kompas , 8 November 2017
6 Margaret  Canovan,  ‘Populisme’  dalam  Adam  Kuper  dan  Jessica  Kuper  (ed). The  Social  Science  Encyclopedia ,  (Jakarta, RajaGrapindo Persada, 2000), hlm.807
7 Antony Lee, ‘Kepahlawanan., op.cit .
untuk  mengerahkan  sumberdaya  guna  mencapai  tujuan  pemimpin 8 .  Salah  satu  tujuan pemimpin  adalah  mempertahankan  kekuasaannya.  Dalam  usaha  mempertahankan kekuasaannya,  maka  program-program  populis  yang  bersentuhan  dengan  masyarakat secara umum perlu disebarkan dan dibagi-bagi. Adapun program populis yang menyangkut kepentingan publik tergambar dari hasil riset Power, Walfare and Democracy (PWD) 9 . Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada grafik.1.
Grafik 1. prioritas program populis
Sumber : PWD, 2014, 10
Pada grafik 1. memperlihatkan bahwa kebijakan populis yang paling penting bagi masyarakat menyangkut isu publik yang berkaitan dengan pelayanan publik yang mencapai 55 persen. Sedangkan isu yang  menyangkut pembangunan ekonomi sebanyak 28 persen. Sisanya  menyangkut  hak  kewarganegaraan  14  persen  dan  lain-lainnya  3  persen.  Bila dicermati garfik tersebut, pelayanan publik dan pembangunan ekonomi menempati urutan teratas  karena  merupakan  isu  pokok  yang  bersentuhan  dengan  masyarakat.  Karena bersentuhan  langsung  dengan  kebutuhan  masyarakat,  maka  pemimpin  memberikan perhatian khusus pada kebijakan tersebut sebagai cara untuk:
mencari  dukungan  rakyat  melalui  kebijakan-kebijakan  populis.  Strategi  ini  tidak memerlukan pengorganisasian gerakan rakyat atau dukungan partai-politik yang kuat sebagai  instrumen  demokrasi,  namun  lebih  bergantung  pada  upaya  individual pemimpin 10 .
Kebijakan  populis  sangat  tergantung  pada  upaya  pemimpin  daerah  tanpa memerlukan dukungan organisasi massa dan partai politik. Maksudnya, adalah kebijakan populis sengaja dipilih sebagai bentuk keberpihakannya kepada masyarakat. Keberpihakan itu  disuarakan  sejak  masa  kampanye  hingga  menjadi  pejabat — sebagaimana  ditulis Amalinda:
8 Samuel P Huntington, Tertib Politik Dalam Masyarakat  Yang Sedang Berubah . (Jakarta, Rajawali Pers, 1983), hlm.219
9 Amalinda  Savirani,  dkk.. Demokrasi  di  Indonesia:  Antara  Patronase  dan  Populisme .  (Jogjakarta,  UGM-Universitas  Oslo, 2014), hlm. 10
10 Amalinda Savirani, ‘Negara, Bisnis Yang Terkonsolidasi, dan Pemimpin Populis Baru’ dalam Amalinda Savirani dan Olle Tornquist (ed). Reclaiming The State .(Jogjakarta:Polgov dan PCD, 2016), hlm.74
para pemimpin lokal cenderung menggunakan isu-isu populis selama masa kampanye atau pun sedang berkuasa. Misalnya, mereka cenderung mempromosiakan secara terus menerus  kebijakan-kebijakan  yang  berkaitan  dengan  kesejahteraan  publik  seperti jaminan kesehatan dan pendidikan gratis 11 .
Jaminan kesehatan gratis dan pendidikan gratis merupakan dua kebijakan paling populis  yang  diperlukan  oleh  masyarakat  petani,  buruh,  nelayan,  dan  kaum  miskin  kota. Karena menjadi kebutuhan dasar, maka pemimpin lokal berusaha memenuhinya. Namun, dibalik  kebijakan  populis,  pemimpin  lokal  mengambil  manfaat  dan  keuntungan  politik dalam  bentuk. Pertama ,  ingin  menegaskan  bahwa  pemimpin  memiliki  integritas  pribadi yang  menyatu  dalam  ungkapan  satu  kata  dengan  perbuatan.  Pemimpin  dipegang  dari ucapannya  dan  teruji  dalam  perbuatannya 12 .  Karena  itu,  apa  yang  menjadi  kampanye politiknya  akan  ditindaklanjuti  pada  saat  menjabat.  Biasanya,  program-program  populis yang ditawarkan pemimpin lokal berkaitan dengan kesejahteraan dan layanan publik.
Kedua , ingin mencitrakan bahwa kekuasaan itu digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Kekuasaan yang mensejahterakan masyarakat merupakan pilihan rasional bagi pemimpin dalam membangun kekuasaan di tingkat lokal. Sebagaimana dikatakan Samuel Huntington bahwa memperluas kesejahteraan keseluruh wilayah merupakan bagian dari pembangunan kekuasaan dan perluasan pengaruh kekuasaan dalam masyarakat 13 . Karena itu mendistribusikan kesejahteraan keseluruh wilayah sangat penting dalam memperkokoh kekuasaan  pemimpin.  Dengan  kata  lain,  kekuasaan  diperuntukkan  untuk  kebajikan bersama.
Ketiga , kebijakan populis akan menciptakan hubungan yang dekat antara pemimpin dengan  masyarakat.  Kedekatan  antara  pemimpin  dan  masyarakat  di  bangun  melalui kebijakan  pro-masyarakat.  Pemimpin  yang  baik  selalu  merespon  kebutuhan  masyarakat, memberikan perlindungan, dan memberikan kesejahteraan. Dengan cara ini, maka loyalitas masyarakat  akan  terbangun  secara  solid.  Jadi,  loyalitas  masyarakat  dibangun  melalui kedekatan,  memberikan  perlindungan  dan  kesejahteraan.  Implikasinya  adalah  pemimpin mendapatkan pengakuan karena memberikan keteladanan nyata kepada masyarakat.
Keempat ,  kebijakan  populis  akan  mendapatkan  legitimasi  dari  masyarakat. Legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas bagi pemimpin untuk tidak hanya memperluas  bidang-bidang  kesejahteraan  dan  pelayanan  publik,  tetapi  juga  perlu peningkatan  kualitas.  Peningkatan  kualitas  berarti  peningkatan  pengawasan  atas penggunaan kewenangan. 14 Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan dalam menjaga kualitas kesejahteraan dan pelayanan publik yang baik.

## POPULISME: BELAJAR DARI DAERAH
Populisme  tumbuh  dan  berkembang  di  daerah  dalam  beberapa  tahun  terakhir. Catatan  sejumlah  pengamat  menyebutkan  bahwa  Jokowi  di  Solo  dan  I  Gede  Winasa  di Jembrana  adalah  pemimpin  pionir  yang  mengusung  kebijakan  populis.  Jembrana  yang miskin mampu disulap menjadi daerah sejahtera. Pendidikan gartis dan kesehatan gratis dinikmati  masyarakat  secara  luas  dan  merata.  Tidak  hanya  itu,  jembrana  juga  dikenal pemimpinnya  yang  berpihak  kepada  kepentingan  masyarakat  miskin.  Bahkan,
11 Amalinda Savirani, ‘Negara, ibid . hlm. 74
12 Djohan Effendi. Pesan-pesan Al-Quran . (Jakarta, Serambi, 2012), hlm. 304
13 Samuel P Huntington, Tertib., op.cit. hlm.224
14 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik . (Jakarta, Grasindo, 1992), hlm.99
pemimpinnya  dikenal  secara  luas  memiliki  komitmen  dalam  mempromosikan kesejahteraan 15 .
Citra  pemimpin  populis  terus  bermuncul  di  daerah.  Menariknya  adalah  mereka menjadi kepala daerah tanpa ada hubungannya dengan Orde Baru. Namun demikian, mereka memiliki karakteristik yang sama. Siapa mereka?
Walikota Surabaya Tri Risma Harini, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dan Bupati Bojonegero Suyono. Para pemimpin ini merepresentasikan orientasi yang relatif sama yang menganggap kepemimpinan sebagai sebuah kewajiban untuk bekerja demi publik. Mereka juga membangun citra sebagai para pemimpin untuk melayani  masyarakat  dan  tidak  terhubung  dengan  oligarki-oligarki  Orde  Baru. Keberhasilan mereka dalam membangun politiknya ditopang oleh kredibilitas sendiri 16 .
Ada  dua  catatan  yang  bisa  ditarik  dari  kutipan  di  atas. Pertama ,  pemimpin  lokal bekerja  demi  rakyat  dan  melayani  masyarakat  sepenuh  hati.  Pemimpin  yang  melayani merupakan  citra  yang  menempel  pada  sosok  Risma,  Kamil,  Nurdin,  dan  Suyono. Kedua , pemimpin lokal ini tumbuh dengan mengandalkan kapasitas individual. Kapasitas individual dioptimalkan  dalam  rangka  memunculkan  karakter  kepemimpinan  kuat,  dimana pengaruhnya tidak hanya mendominasi birokrasi daerah, tetapi juga bisa mempengaruhi lembaga  legislatif.  Karena  itu,  keberadaan  figur  yang  kuat  sangat  berperan  dalam mentransformasi  isu  publik  ke  dalam  agenda  kebijakan,  sehingga  pada  saat  yang  sama menguatkan politik yang berbasis individual 17 atau biasa disebut politik berbasis figur. Politik  yang  berbasis  figur  telah  mewarnai  politik  lokal. Pertama ,  telah  muncul banyak  sosok  kepala  daerah  yang  mampu  menjawab  harapan  masyarakat.  Para  kepala daerah hadir dengan sejumlah program-program populitis, inovatif, dan progresif di masa kini. Kedua , menguatnya politik berbasis figur, hadir setelah penerapan sistem pemilihan langsung.  Mereka  terpilih  menjadi  pemimpin  menjalin  hubungan  langsung  dengan masyarakat.  Sosoknya  yang  dekat  dengan  masyarakat,  lazim  disebut  pemimpin  populis. Pemimpin  populis  ini  juga  mampu  melakukan  inovasi  dan  pembaharuan  pemerintahan daerah. Ketiga ,  pemimpin  populis  ini  tidak  jarang  dinilai  kontroversial  ketika  membuat kebijakan,  bahkan  juga  berani  berhadapan  dengan  partai  pengusungnya  di  DPRD  ketika kebijakannya tidak disetujui partai politik dan DPRD. Keberanian ini muncul karena kualitas personalnya yang didukung dengan kemampuannya mengelola sumberdaya politik, sosial, dan ekonomi yang demikian besar 18 .

## EMPAT TANTANGAN POPULISME DI ARAS LOKAL
Populisme  memberikan  warna  baru  dalam  dinamika  politik  dan  kekuasaan  di tingkat lokal. Pemimpin lokal dalam mempertahankan kekuasaannya dituntut untuk pandai menggagas program-program populis dan mengontrol kesejahteraan publik. Kemampuan pemimpin populis dalam mempromosikan program populis dan mengontrol kesejahteraan merupakan  strategi  dalam  memperkokoh  kekuasaannya.  Implikasinya  adalah memunculkan personal yang kuat di tingkat lokal dan dalam batas tertentu berani melawan partai politik dan DPRD dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Atas nama ‘rakyat’
15 Sutoro Eko, Dari Daerah Budiman, Menuju Daerah Sejahtera’ Mandatory, Edisi 3/Tahun 3/2007. hlm. 60
16 Amalinda Savirani, ‘Negara, op.cit . hlm.68-69
17 Caroline Paskarina, Mariatul Asiah, dan Otto Gusti Madung, Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan , (Jagjakarta: Polgov dan PCD, 2015), hlm.45
18 Caroline Paskarina, Mariatul Asiah, dan Otto Gusti Madung, Berebut., ibid. hlm. 89-90
dan ‘kepentingan rakyat’ bisa menjadi senjata bagi pemimpin populis untuk melawan musuh politiknya.
Karena  itu,  pemimpin  populis  perlu  diwaspadai  karena  empat  hal. Pertama ,  jika pemerintahan  dikuasai  dengan  pemimpin  populis,  dampaknya  bisa  memundurkan demokrasi 19 .  Karena  pemimpin  populis  lebih  percaya  pada  rakyat  pemilih  sebagai  basis kekuasaan  ketimbang  lembaga  demokrasi  yang  direpresentasikan  DPRD.  Mengabaikan lembaga DPRD dalam tatakelola pemerintahan daerah sudah tentu tidak dibenarkan. Sebab, kepala daerah dan DPRD merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah daerah 20 . Kedua , pemimpin populis bisa muncul karena lemahnya partai politik. Pemimpin- pemimpin yang dikenal masyarakat karena inovasinya, pembaharuan pemerintahan, hingga program populis dalam bentuk pelayanan publik dan kesejahteraan adalah pemimpin yang lahir di luar rahim partai politik. Nurdin Abdullah di Bantaeng berlatarbelakang akademisi dan penguasa. Ridwan Kamil berlatarbelakang tokoh muda aktivis sosial, arsitek tatakota, dan akademisi. Tri Risma adalah birokrat, dan figur Jokowi di Solo dan DKI Jakarta adalah pengusaha. Karena mereka tidak lahir dari rahim partai politik, maka mereka membesarkan dirinya melebihi partai politik. Implikasinya adalah partai politik hanya menjadi instrumen bagi mereka untuk meraih kekuasaan.
Bila  hal  ini  terus  dibiarkan,  maka  marginalisasi  peran  partai  politik  semakin membesar  dalam  ruang  politik  demokrasi.  Fenomena  ini  tentu  sangat  membahayakan eksistensi  partai  politik  sebagai  tempat  lahirnya  kaderisasi  kepemimpinan.  Sepanjangan partai  politik  gagal  melahirkan  kader/pemimpin,  sudah  barang  tentu  para  pemimpin populis akan mengambil manfaat dari kelemahan partai politik.
Ketiga ,  pemimpin  populis  akan  menghadapi  situasi  ketidakberlanjutan  program- programnya.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  program-program  populis  biasanya  diciptakan dengan bersandar kemauan pemimpinnya dalam merespon keinginan masyarakat. Program populis  biasanya  jangka  pendek.  Jadi,  ketika  kepala  daerah  ganti  sudah  otomatis  semua program-program  populis  juga  runtuh  seketika.  Inilah  yang  menjadi  kelemahan  terbesar dari pemimpin populis karena tidak melembagakan program-program populis secara jangka panjang.
Keempat, bila ditarik secara global, politik populis cenderung pada gaya menghasut dan sering menggalang dukungan massa dan rakyat untuk kepentingan politik pemimpin. Catatan Canovan, menyebutkan:
kaum  populis  menggalang  dukungan  melalui  institusi  demokrasi  dan  politisi  dengan mendekati  massa  yang  dianggap  diwakilinya.  Untuk  melakukan  itu,  mereka memanfaatkan  kata  rakyat.  Di  Inggris,  rakyat  berhadapan  dengan  faksi-faksi  yang bertikai,  rakyat  berhadapan  dengan  orang  kaya  dan  kuat,  rakyat  biasa  berhadapan dengan polisi profesional; dan rakyat kita berhadapan dengan orang asing atau etnis minoritas 21 .
Empat tantangan kebijakan populisme membuktikan kemahiran pemimpin populis dalam  membangun  kekuasaannya.  Program-program  populis  yang  selama  berkuasa diluncurkan  menjadi  instrumentasi  dalam  mempertahankan  kekuasaan.  Selebihnya  bisa dibaca sebagai strategi untuk mendapatkan legitimasi politik karena mampu memberikan kesejahteraan  dan  pelayanan  publik  yang  baik  kepada  masyarakat.  Legitimasi  dan
19 Kompas , 8 Novermber 2017
20 UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 57
21 Margaret Cano van, ‘Populisme’ op.cit . hlm. 808
pengakuan  dari  masyarakat  semakin  membesarkan  citra  dirinya  sebagai  pemimpin  pro rakyat dan pemurah. Citra inilah kemudian melekat dalam pemimpin populis di tingkat lokal.

## KESIMPULAN
Pemimpin lokal akan menggunakan kebijakan populis dalam usaha mempertahakan kekuasaan.  Dalam  mempertahankan  kekuasaan  membutuhkan  kebijakan  populis  sebagai strategi untuk membangun legitimasi kekuasaannya di mata publik dan politisi di parlemen. Kebijakan populis yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kesejahteraan dan pelayanan publik  berupa  pendidikan  dan  kesehatan.  Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  tersebut, pemimpin lokal akan berusaha memaksimalkan dana pemerintah daerah untuk membiayai program-program tersebut.
Hal  ini  sengaja  dilakukan  untuk  menunjukkan  bahwa  pemerintah  bekerja  untuk rakyat dan kekuasaan digunakan untuk menghasilkan program-program populis.  Karena itu, kekuasaan harus mengontrol semua sumberdaya sekaligus mendistribusikannya kepada semua  warga  tanpa  diskriminatif.  Pada  titik  inilah,  Goodwyn  mengatakan:  populisme bersifat  ekspansif  dan  bernafsu.  Namun  yang  terpenting  ialah  bahwa  populisme  itu mempertinggi  tekad  untuk  berjuang  demi  umat  manusia. 22 Dengan  demikian  beberapa pemimpin  populis  berusaha  mengadakan  perubahan  yang  manusiawi  di  dalam  peri kehidupan masyarakat 23 lokal. Karena itu, kebijakan populisme akan tetap menjadi pilihan rasional bagi pemimpin lokal yang ingin mempertahankan kekuasaannya .

## DAFTAR RUJUKAN
Anisah, Laili Nur, ‘Tri Rismaharini: Wajah Pemimpin Populis Indonesia’ Caroline Paskarina, Mariatul Asih dan Otto Gusti Madung (ed).2015 Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan . Jogjakarta, Polgov dan PCD.
Canovan, Margaret. ‘Populisme’ dalam Adam Kuper dan Jessica Kuper (ed).2000. The Social Science Encyclopedia , Jakarta, RajaGrapindo Persada. Effendi, Djohan. 2012. Pesan-pesan Al-Quran . Jakarta, Serambi.
Eko,  Sutoro,  2007.  Dari  Daerah  Budiman,  Menuju  Daerah  Sejahtera’  Mandatory,  Edisi
3/Tahun 3
Goodwyn,  Lawrance,  ‘Populisme:  Janji  Demokratis’  dalam  Allen  F  Davis  dan  Harold  D Woodman (ed). 1991. Konflik dan Konsensus . Jogjakarta, UGM Press. Hofstadter,  Richard,  ‘Populisme:  Nostalgia  Agraris’  dalam  Allen  F  Davis  dan  Harold  D Woodman (ed). 1991. Konflik dan Konsensus . Jogjakarta, UGM Press.
Huntington, Samuel P, 1983. Tertib Politik Dalam Masyarakat  Yang Sedang Berubah . Jakarta, Rajawali Pers. Kompas , 8 November 2017
Lee, Antony, 2017. ‘Kepahlawanan dalam Intipan Populisme’ Kompas , 10 Novermber.
Paskarina,  Caroline,  Mariatul  Asiah,  dan  Otto  Gusti  Madung,  2015. Berebut  Kontrol  Atas Kesejahteraan , Jagjakarta: Polgov dan PCD.
Savirani, Amalinda, ‘Negara, Bisnis Yang Terkonsolidasi, dan Pemimpin Populis Baru’ dalam Amalinda  Savirani  dan  Olle  Tornquist  (ed).2016. Reclaiming  The State .Jogjakarta:Polgov dan PCD Savirani,  Amalinda,  dkk.2014. Demokrasi  di  Indonesia:  Antara  Patronase  dan  Populisme . Jogjakarta, UGM-Universitas Oslo
Surbakti, Ramlan, 1992. Memahami Ilmu Politik . Jakarta, Grasindo UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah..
22 Lawrance  Goodwyn,  ‘Populisme:  Janji  Demokratis’  dalam  Allen  F  Davis  dan  Harold  D  Woodman  (ed). Konflik  dan Konsensus . (Jogjakarta, UGM Press, 1991), hlm. 159
23 Richard Hofstadter, ‘Populisme:, op.cit hlm. 132