## EVALUASI KEBIJAKAN KTP ELEKTRONIK (KTP-EL) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SUKABUMI
1 Nadia Apriliani, 2 Tuah Nur, & 3 Andi Mulyadi
1 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: nadiaapriliani2@gmail.com
2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: gem_nur@yahoo.co.id
3 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: andimulyadi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kebijakan  KTP  Elektronik  (KTP-el)  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sukabumi.  Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumentasi.  Penelitian  ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn yang terdiri dari enam variabel, yaitu  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan,  perataan,  responsivitas,  dan  perataan.  Berdasarkan hasil  penelitian  diketahui  bahwa  evaluasi  kebijakan  KTP  Elektronik  (KTP-el)  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari  sisi  efektivitas,  perataan,  responsivitas,  dan  ketepatan.  Namun  dari  sisi  efisiensi  dan kecukupan  belum  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  menjadi  penghambat  keberhasilan  dari pelaksanaan program KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.
Kata Kunci: evaluasi kebijakan, kebijakan publik, KTP elektronik.

## Abstract
This  study  aims  to  evaluate  the  policy  of  Electronic  KTP  (KTP-el)  in  the  Department  of Population  and  Civil  Registration  of  Sukabumi  City.  The  research  method  used  in  this research is a descriptive method with a qualitative approach to data collection techniques in the  form  of  interviews,  observations,  and  documentation  studies.  This  study  uses  the  policy evaluation  theory  of  William  N.  Dunn  which  consists  of  six  variables,  namely  effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and leveling. Based on the results of the study note  that  the  evaluation  of  the  Electronic  KTP  (KTP-el)  policy  at  the  Department  of Population  and  Civil  Registration  of  Sukabumi  City  has  been  going  well  when  viewed  in terms of effectiveness, leveling, responsiveness, and accuracy. However, in terms of efficiency and  adequacy,  it  has  not  gone  well,  this  has  become  an  obstacle  to  the  success  of  the implementation  of  the  KTP-el  program  at  the  Population  and  Civil  Registration  Office  of Sukabumi City.
Keywords: policy evaluation, public policy, electronic KTP.

## A. PENDAHULUAN
Penduduk  merupakan  salah  satu  unsur  negara  yang  berperan  sekaligus  sasaran pembangunan. Maju mundurnya keberhasilan suatu negara secara tidak langsung bergantung kepada sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini penduduk. Dalam rilis BPS (Badan Pusat  Statistik),  dalam  tahun  2018  Indonesia  menduduki  peringkat  keempat  dengan  jumlah penduduk tertinggi yaitu sebanyak 265.015.643 jiwa setelah Amerika Serikat.
Melakukan setting terhadap jumlah penduduk yang besar tidaklah mudah, diperlukan suatu setting yang kompleks agar data mengenai penduduk bersifat sah dan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka dibuat suatu sistem yang mengatur mengenai kependudukan yang dikenal dengan administrasi kependudukan.
Administrasi  kependudukan  menurut  Undang-Undang  No.24  Tahun  2013  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.23  tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan Pasal 1 ayat (1)  yang menyatakan bahwa rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan  dokumen  dan  Data  Kependudukan  melalui  Pendaftaran  Penduduk,  Pencatatan Sipil,  pengelolaan  informasi  Administrasi  Kependudukan  serta  pendayagunaan  hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri selaku pihak  yang berkewajiban dan bertanggung  jawab  dalam  menyelenggarakan  administrasi  kependudukan  pada  tahun  2009 membuat suatu program  strategis nasional  yaitu KTP berbasis Nomor  Induk Kependudukan atau yang sekarang disebut KTP elektronik (KTP-EL) sebagai salah satu langkah pencapaian e-government untuk  mengatasi  permasalahan  kependudukan  terutama  pencatatan  sipil  dan kependudukan,  KTP  ganda,  pemalsuan  KTP  yang  diharapkan  akan  mendukung  terciptanya keakuratan  data  penduduk.
KTP-EL  bertujuan  untuk  memberlakukan  data  kependudukan  secara  nasional. Sehingga  seorang  warga  hanya  memiliki  satu  KTP  yang  berlaku  di  wilayah  administratif manapun  di  Indonesia.  KTP-EL  sebagai  kartu  identitas  penduduk  berbasis  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK)  yang  wajib  dicantumkan  pada  setiap  dokumen  kependudukan  dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP dan penerbitan dokumen lainnya.
Kota Sukabumi merupakan salah satu kota dengan luas wilayah terkecil di Jawa Barat yaitu  48,42  km²  dengan  jumlah  penduduk  340.756,  sehingga  penduduk  lebih  mudah  untuk
mengakses  pembuatan  dokumen  pencatatan  dan  dokumen.  Berikut  ini  adalah  data  jumlah penduduk dan jumlah penerbitan KTP-EL di Kota Sukabumi:
Tabel 1 Jumlah Penduduk dan Jumlah Penerbitan KTP-EL di Kota Sukabumi No Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Penerbitan KTP-EL 1 2015 321.328 203.361 2 2016 330.974 212.073 3 2017 335.886 213.844 4 2018 340.756 240.331
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (2018)
Dari tabel diatas dapat dinyatakan bahwa masyarakat di Kota Sukabumi dari tahun ke tahun  semakin  bertambah,  dan  masyarakat  pun  cukup  sadar  akan  pentingnya  pembuatan KTP-EL.  Pelaksanaan  program  KTP-EL  di  Kota  Sukabumi  telah  berjalan  kurang  lebih  5 (lima)  tahun  sejak  tahun  2013,  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sukabumi,  cakupan  kepemilikan  KTP-EL  selama  tiga  tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:
Tabel 2 Laporan Perekaman KTP-EL di Kota Sukabumi
No Kecamatan Wajib KTP-EL 2016 Hasil Perekaman KTP-EL 2016 Capaian Rekaman KTP-EL 2016 Wajib KTP-EL 2017 Hasil Perekaman KTP-EL 2017 Capaian Rekaman KTP-EL 2017 Wajib KTP-EL 2018 Hasil Perekaman KTP-EL 2018 Capaian Rekaman KTP-EL 2018 1 Gunung Puyuh 32.979 29.579 89,69 32.985 30.158 91,43 34.318 34.086 99,32 2 Cikole 44.431 40.699 91,60 44.303 40.811 92,12 45.594 45.253 99,25 3 Citamiang 36.836 34.280 93,06 36.884 33.752 91,51 37.936 37.634 99,20 4 Warudoyong 39.755 35.060 88,19 40.065 35.563 88,76 40.852 40.363 98,80 5 Baros 24.676 22.009 89,19 25.283 23.137 91,51 26.050 25.812 99,09 6 Lembursitu 27.178 25.449 93,64 27.402 25.272 92,23 28.771 28.475 98,97 7 Cibereum 27.763 24.998 90,04 27.767 25.151 90,58 29.044 28.708 98,84 Total 233.618 212.073 90,78 234.689 213.844 91.12 242.565 240.331 99,08
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi (2018)
Berdasarkan  data  di  atas,  antusiasme  masyarakat  cukup  tinggi  dalam  pelaksanaan program  KTP-EL  di  Kota  Sukabumi  ini.  Wajib  KTP-EL  terhitung  telah  melaksanakan perekaman  sepenuhnya.  Mengingat  ketersediaan  blanko  dari  tahun  2017  yang  cukup  stabil dan percetakan lancar membuat masyarakat yang akan melakukan pencetakan KTP-EL cukup menunggu dua sampai tiga hari. Selain itu, operator yang bertugas untuk mencetak KTP-EL pun tersebar merata yaitu sebanyak dua petugas di setiap kelurahan. Dan telah terlatih dengan selalu dilaksanakan bimbingan teknis apabila ada pembaruan penggunaan teknis KTP-EL.
Dalam  Pelaksanaan  KTP-EL  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Sukabumi,  meskipun  pemerintah  daerah  telah  melaksanakan  program  ini  tersebut  dengan semaksimal  mungkin,  tetapi berdasarkan observasi  awal  yang peneliti dapatkan di  lapangan dan  berdasarkan  wawancara  awal  yang  peneliti  lakukan,  terdapat  beberapa  fenomena  yang dilihat oleh peneliti yaitu:
1. Efektivitas
Efektivitas dalam pembuatan KTP-EL belum mencapai hasil yang diinginkan, karena masih  belum  tertibnya  NIK,  database,  tertib  dokumen  terkait  dengan  pelaporan kelahiran, kematian, dan pindah penduduk.

## 2. Efisiensi
Hasil  kebijakan  belum  memuaskan  masyarakat,  karena  penerbitan  dokumen kependudukan  seharusnya  dapat  diselesaikan  dalam  waktu  1  (satu)  jam  dan  paling lama  24  (dua  puluh  empat)  jam  sejak  persyaratan  dinyatakan  lengkap  oleh  petugas pelayanan  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  namun  yang  terjadi  di Kota  Sukabumi,  masyarakat  harus  menunggu  tiga  sampai  tujuh  hari  untuk mendapatkan  KTP-EL.  Hal  ini  terjadi  karena  keterbatasan  sumberdaya  manusia  dan sarana prasarana.

## 3. Responsivitas
Responsivitas  terkait  pelayanan  KTP-EL  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil khususnya di setiap kecamatan, masih adanya pegawai operator kecamatan yang tidak bersikap ramah dalam pelayanan KTP-el.

## 4. Ketepatan
Ketepatan  merujuk  pada  nilai  dari  tujuan  program  kebijakan,  tepat  tujuan  dan manfaat. Salah satunya yaitu manfaat dari adanya KTP-EL untuk menghapuskan data ganda, namun  yang terjadi masih ada data ganda sebanyak 351. Data ganda tersebut terindikasi  dari  Nomor  Induk  Kependudukan  yang  sama  dengan  penduduk  lain, kesamaan biometrik, dan double record.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan KTP elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Evaluasi  kebijakan  adalah  penilaian  atas  kebijakan  yang  tengah  atau  sudah diimpelementasikan. Evaluasi kebijakan menurut Wollman dalam Agustino (2016) meliputi: “ First, evaluation research, as an analytical tool, involves investigating a policy program to obtain  all  information  pertinent  to  the  assessment  of  its  performance,  both  process  and
result;  second,  evaluation  as  a  phase  of  the  policy  cycle  more  generally  refers  to  the reporting of such information back tp the policy-making process ”.
Adapun  pengertian  evaluasi  kebijakan  publik  menurut  Lester  dan  Stewart  dalam Agustino  (2016)  yaitu:  “Evaluasi  kebijakan  juga  berusaha  untuk  menilai  konsekuensi kebijakan yang yang ditunjukan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang dibuat”.
Berdasarkan beberapa definisi evaluasi kebijakan publik oleh para ahli di atas, maka peneliti  berpendapat  bahwa  evaluasi  ditujukan  untuk  menilai  sejauh  mana  keefektifan kebijakan publik agar dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi juga diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.
Evaluasi  memberi  informasi  yang  valid  dan  dapat  dipercaya  mengenai  kinerja kebijakan,  yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai,  dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.
Jadi,  meskipun  berkenaan  dengan  keseluruhan  proses  kebijakan,  evaluasi  kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. evaluasi  pada  “perumusan”  dilakukan  pada  sisi  post-tindakan,  yaitu  lebih  pada  “proses” perumusan  daripada  muatan  kebijakan  yang  biasanya  “hanya”  menilai  apakah  prosesnya sudah  sesuai  dengan  prosedur  yang  sudah  disepakati.  Secara  umum,  Dunn  menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:
Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn No Tipe Kriteria Pertanyaan 1 Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? 2 Efisiensi Seberapa  banyak  usaha  diperlukan  untuk mencapai hasil yang diinginkan? 3 Kecukupan Seberapa jauh pancapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? 4 Perataan Apakah  biaya  manfaat  didistribusikan  dengan merata  kepada  kelompok-  kelompok  yang berbeda? 5 Responsivitas Apakah  hasil  kebijakan  memuaskan  kebutuhan,
preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu? 6 Ketepatan Apakah  hasil  (tujuan)  yang  diinginkan  benar- benar berguna atau bernilai? Sumber: Agustino (2016)

## ARTIKEL
Berdasarkan  model  evaluasi  kebijakan  menurut  Dunn,  dapat  disimpulkan  bahwa evaluasi berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan. Dan evaluasi kebijakan berkenaan dengan kinerja dari sebuah kebijakan. Khususnya pada implementasi kebijakan publik, serta evaluasi  kebijakan  publik  dilakukan  untuk  menilai  pencapaian  dari  sebuah  kebijakan  yang telah diimplementasikan.
Dalam  penelitian  yang  berjudul  Evaluasi  Kebijakan  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, penulis menggunakan  teori  Dunn,  dengan  enam  kriteria  dalam  evaluasi  kebijakan.  Alasan  penulis menggunakan teori tersebut, karena dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah. Masalah- masalah tersebut sesuai dengan indikator-indikator tahapan evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003). yaitu:
1. Efektivitas.  Efektivitas  berkenaan  dengan  apakah  suatu  program  mencapai  hasil (akibat) yang diharapkan (maksimal), atau tercapainya suatu tujuan dari diadakannya tindakan.  Dalam  penelitian  ini  berupa  pencapaian  target  pelaksanaan  KTP-EL,  dan hambatan-hambatan  dalam  pelaksanaan  KTP-EL  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kota  Sukabumi.  Seperti  temuan  di  lapangan  yaitu  target  dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan dapat menjadi tolak ukur efektivitas dari  pelaksanaan  KTP-EL  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Sukabumi,  terhadap  hasil  (akibat)  yang  diharapkan.  Sudah  sejauh  mana  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sukabumi  sebagai  pelaksana  program KTP-EL  dalam  meningkatkan  tertib  administrasi  kependudukan,  dalam  upaya pelaksanaan  program  KTP-EL  secara  maksimal.  Pada  temuan  di  lapangan, pelaksanaan  KTP-EL  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota  Sukabumi, memiliki hasil atau pencapaian yang sudah mencapai target, namun masih banyaknya hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Efisiensi.  Efisiensi  merupakan  salah  satu  bentuk  kriteria  di  dalam  proses  evaluasi kebijakan.  Efisiensi  disini  merupakan  seberapa  banyak  usaha  yang  dilakukan  dalam mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Efisiensi  biasanya  ditentukan  melalui  perhitungan biaya unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya  terkecil  dinamakan  efisien.  Efisiensi  dalam  penelitian  ini  berkenaan  dengan usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukabumi  sebagai  penyelenggara  program  KTP-EL  tingkat  Kabupaten/Kota.  Dalam
penelitian  ini,  peneliti  menganalisis  mengenai  efisiensi  program  KTP-EL  dari  sisi kemudahan dan ketepatan waktu pembuatan KTP-EL.
3. Kecukupan.  Kecukupan  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu  tingkat  efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria  kecukupan  disini  merupakan  suatu  nilai  dari  seberapa  jauhnya  pencapaian dari  sebuah  hasil  yang  diinginkan.  Dalam  hal  ini  hasil  yang  diinginkan  merupakan kesesuaian  proses  pelaksanaan  KTP-EL  dengan  kepuasan  dan  tingkat  kebutuhan masyarakat. Adapun implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu mengharapkan  suatu  perubahan  yang  lebih  baik  sesuai  dengan  tujuan  yang ditetapkan.  Adapun  perubahan  yang  ingin  dicapai  dari  pelaksanaan  KTP-EL  ini, hasilnya  dapat  memuaskan  masyarakat  dan  pemerintah.  Kecukupan  berkenaan dengan sejauh mana kebijakan tersebut dalam pencapaian target tentunya dibutuhkan sarana  dan  prasarana  yang  memadai  dalam  pelaksanaan  program  KTP-EL  di  Kota Sukabumi.
4. Perataan.  Perataan  berkaitan  dengan  bagaimana  suatu  kebijakan  yang  dibuat  dan dilaksanakan  dapat  terdistribusikan  pelayanannya  atas  dasar  kriteria  kesamaan manfaat  yang  diberikan.  Pada  proses  pelaksanaan  KTP-EL,  pihak  pemerintah harusnya dapat melaksanakan dengan adil tanpa adanya perbedaan diskriminasi.
Dalam  penelitian  ini,  perataan  berkenaan  dengan  pendistribusian  sarana  prasana  di setiap  kecamatan  dalam  pelaksanaan  program  KTP-EL  oleh  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.
5. Responsivitas.  Kriteria  responsivitas  menurut  Dunn,  berhubungan  dengan  seberapa jauh  suatu  kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi  atau  nilai-nilai kelompok  mayarakat  tertentu.  Kriteria  responsivitas  adalah  penting  karena  analisis yang  dapat  memuaskan  semua  kriteria  lainnya  efektivitas,  efisiensi,  kecukupan, perataan  masih  gagal  jika  belum  menanggapi  kebutuhan  aktual  dari  kelompok  yang semestinya  diuntungkan  dari  adanya  suatu  kebijakan.  Pelaksanaan  KTP-EL  di  Kota Sukabumi  diharapkan  mampu  menjadi  respon  pemerintah  agar  proses  pelaksanaan yang  sudah  ada  ini  bisa  lebih  maksimal,  memberikan  hasil  yang  baik  serta memberikan kemudahan terhadap kebutuhan masyarakat.
6. Ketepatan. Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program kebijakan dan kuatnya asumsi  yang  melandasi  tujuan-tujuan  kebijakan.  Mengacu  pada  standar  operasional pelaksanaannya  apakah  pembagian  peran  dan  tanggung  jawab  dalam  pelaksanaan KTP-EL  di  Disdukcapil  Kota  Sukabumi  telah  disosialisasikan,  tepat  tujuan  dan manfaat,  dapat  membawa  dampak  perubahan  terhadap  masyarakat  dan  pemerintah. Perintah  yang  diberikan  kepada  implementor  harus  konsisten,  jelas  dan  tepat  antara tujuan  dan  manfaat  karena  perintah  yang  berubah-ubah  akan  membingungkan pelaksana kebijakan, sehingga tujuan dari kebijakan KTP-EL tidak akan tercapai.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  Zuriah  (2006)  penelitian  dengan  menggunakan metode  penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  diarahkan  untuk  memberikan  gelaja, fakta-fakta, atau kejadian- kejadian secara sistematis dan akurat/mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan informasi atau data kelapangan terkait dengan evaluasi kebijakan KTP-el di Kota Sukabumi.
Fokus  dalam  melakukan  sebuah  penelitian  perlu  ditentukan.  Hal  ini  dilakukan  agar suatu  penelitian  tidak  menyimpang  dari  tujuan  penelitian  yang  telah  ditetapkan.  Dalam penelitian kualitatif menyelesaikan masalah dalam  penelitian. Untuk itu fokus penelitian ini adalah  mendeskripsikan  evaluasi  kebijakan  KTP  elektronik  (KTP-EL)  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi.dengan menggunakan pendekatan model evaluasi menurut William N. Dunn yang meliputi kriteria Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.
Subyek  dari  penelitian  ini  adalah  orang-  orang  yang  dianggap  mengetahui  dan memahami  hal-hal  terkait  dengan  fokus  penelitian,  sehingga  mampu  memberikan  informasi yang  diperlukan.  Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  menggunakan teknik  purposive,  yaitu  teknik  pengambilan  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melakui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Efektivitas
Efektivitas  berkenaan  dengan  apakah  suatu  program  mencapai  hasil  (akibat)  yang diharapkan  (maksimal),  atau  tercapainya  suatu  tujuan  dari  diadakannya  tindakan  (Dunn, 2003).  Dalam  penelitian  ini  berupa  pencapaian  target  pelaksanaan  KTP-EL,  dan  hambatan- hambatan  dalam  pelaksanaan  KTP-EL  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Sukabumi.  Seperti  temuan  di  lapangan  yaitu  target  dalam  meningkatkan  tertib  administrasi kependudukan  dapat  menjadi  tolak  ukur  efektivitas  dari  pelaksanaan  KTP-EL  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, terhadap hasil (akibat) yang diharapkan. Sudah  sejauh  mana  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sukabumi  sebagai pelaksana  program  KTP-EL  dalam  meningkatkan  tertib  administrasi  kependudukan,  dalam upaya pelaksanaan program KTP-EL secara maksimal.
Pelaksanaan  program  KTP-el  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Sukabumi,  secara  umum  dikatakan  sudah  efektif  karena  pencapaian  target  KTP-el  sudah tercapai  namun    tetap  tidak  bisa  mencapai  100%.  Karena  setiap  harinya  banyak  data  yang masuk karena faktor kelahiran, kematian, pindah datang, pindah keluar, dan masyarakat yang baru  menginjak  17  tahun.  Pencapaian  hasil  perekaman  KTP-el  bukan  salah  satu  target perekaman semata, namun tertib dalam administrasi merupakan tujuan utama dalam program KTP-el. Tanggapan dari beberapa informan setelah diterapkannya KTP-el di Kota Sukabumi, administrasi kependudukan dinilai lebih tertib dari sebelumnya. Dikarenakan penduduk tidak bisa mempunyai KTP-el lebih dari satu.
Penerapan  KTP-el  yang  saat  ini  dilaksanakan  merupakan  bagian  dari  upaya  untuk mempercepat  serta  mendukung  akurasi  terbangunnya  basis  data  kependudukan  di Kabupaten/Kota, Provinsi,  maupun basis data kependudukan secara nasional. Sehingga data kependudukan  lebih  tertib  dan  mudah  dicari.  Sebelum  dilaksanakannya  KTP-el,  penduduk memungkinkan dapat membuat KTP lebih dari satu, karena belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Peneliti menginterpretasikan bahwa setiap perubahan data dalam KTP-el, baik itu ganti domisili atau status. Harus segera melapor ke  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  tempat  ia  membuat  KTP-el  sebelumnya.  Ada beberapa  persyaratan  yang  perlu  dipenuhi  ketika  akan  melakukan  perubahan  pada  KTP-el. Seperti penduduk yang mengajukan perubahan domisili, maka ia harus membuat surat pindah
keluar  dari  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  domisili  asal,  kemudian menyerahkannya dan membuat surat pindah datang dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  yang  dituju.  Apabila  penduduk  tidak  melapor,  maka  dapat  menjadi  hambatan  bagi penduduk  dalam  mengurus  keperluan  lain.  Seperti  mengurus  BPJS,  pajak,  dan  lain sebagainya.  Karena  didalam  KTP-el  terdapat  kode  khusus,  ketika  penduduk  melakukan perubahan domisili maka NIK nya pun akan berubah. Selain NIK yang akan berbeda dengan satu  sama  lainnya.  KTP-el  akan  sulit  digandakan  dan  dipalsukan.  Karena  terdapat  beberapa pengamanan seperti sidik jari dan irish mata yang tersimpan dalam chip KTP-el.
Sesuai dengan data yang peneliti dapatkan, capaian realisasi KTP-el terus mengalami peningkatan walaupun sulit untuk mencapai target 100%. Walaupun demikian, namun masih banyaknya  kendala-kendala  yang  menghambat  terlaksananya  program  KTP-el  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencapai hasil maksimal. Yakni ketersediaan blanko, tinta dan jaringan yang sering down tentu menghambat pembuatan KTP- el. Karena pengadaan blanko dari pusat, sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengadakan sendiri.  Pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  hanya  sebatas  mengajukan. Sedangkan  Standar  Operasional  Prosedur  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil menyatakan bahwa jangka waktu  pembuatan  KTP-el  adalah satu  hari. Namun  ketika sarana dan prasarana yang tidak memadai, pembuatan  KTP-el bisa melebihi 1-2 minggu. Selain itu banyak  masyarakat  yang  kurang  menjaga  KTP-el  sehingga  KTP-el  rusak  dan  tidak  terbaca. Hal  ini  menjadikan  penambahan  ketersediaan  blanko  bukan  hanya  untuk  yang  belum mempunyai KTP-el saja. Meskipun pembuatan KTP-el tidak di pungut biaya apapun, namun kita selaku masyarakat harus ikut andil dalam menimalisir anggaran belanja Negara. Kendala yang  lain  yang  sering  terjadi  yaitu  jaringan  yang  bermasalah  karena  sistemnya  yang  online dan  terjadinya  duplicated  record  disebabkan  sidik  jari  yang  kotor  atau  sidik  jari  penduduk yang  melakukan  perekaman  sebelumnya  belum  disterilkan.  Sehingga  terjadi  kesalahan perekaman  dalam  data  yang  diajukan.  Selain    itu  kurangnya  pemahaman  masyarakat  dalam pembuatan  KTP-el,  misalnya  penduduk  kabupaten  yang  akan  pindah  ke  kota,  ia  seketika ingin  membuat  KTP-el  Domisili  Kota  tanpa  mengajukan  terlebih  dahulu  surat kepindahannya. Maka yang terjadi adalah duplicated record . Ia tidak bisa mempunyai KTP- el sebelum datanya dihapus oleh pihak pusat.

## 2. Efisiensi
Efisiensi  ( efficiency )  berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk  atau  layanan.  Kebijakan  yang  mencapai  efektivitas  tertinggi  dengan  biaya  terkecil dinamakan efisien (Dunn, 2003).
Usaha-usaha  yang  dilakukan  pihak  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota Sukabumi yaitu 1) koordinasi yang terjalin dengan baik dengan pihak pusat dalam pengadaan blanko  dan  pihak  swasta  selaku  penyedia  tinta  untuk  pencetakan  KTP-el;  2)  memberikan informasi  kepada  masyarakat  untuk  selalu  menjaga  KTP-el  agar  tidak  mudah  rusak;  3) melakukan  pelayanan  keliling  atau  jemput  bola  (JEMPOL)  setiap  hari  Sabtu  dan  Minggu kepada masyarakat yang tidak sempat membuat KTP-el, lansia (JEMPOL AKI NINI), sedang sakit, atau orang dengan gangguan jiwa. Layanan ini biasanya langsung mengunjungi tempat yang melakukan pengajuan untuk didatangi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pasar,  sekolah,  dan  pemukiman.  Hal  tersebut  sangat  di  apresiasi  dengan  baik  oleh masyarakat,  karena  antusias  yang  sangat  besar  karena  pelayanan  langsung  sangat memudahkan masyarakat dalam pembuatan KTP-el.
Sedangkan  tanggapan  dari  informan  yang  lain  mengungkapkan  bahwa  apabila jaringan  sedang  down,  maka  penduduk  akan  diberikan  resi  pengambilan  dengan  jangka waktu  yang  lebih  lama  yaitu  1-2  minggu. Dari  hasil  wawancara  tersebut  peneliti  dapat menginterpretasikan bahwa pihak kecamatan memberikan Surat Keterangan Pengganti KTP- el  bagi  masyarakat  yang  belum  bisa  mencetak  KTP-el  karena  duplicate  record.  Surat keterangan  tersebut  ditandatangani  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kota Sukabumi  yang berlaku selama 6 (enam) bulan sambil menunggu proses penghapusan data yang salah.
Dilihat  dari  tingkat  efisiensi  dari  segi  waktu  dan  segi  biaya,  peneliti  menanyakan apakah  dengan  adanya  KTP-el  ini  bisa  meningkatkan  efisiensi?  Dapat  dilihat  dari  hasil wawancara  dengan  informan  1  yang  mengatakan  bahwa:  “Dari  segi  biaya  itu  sangat  mahal dan  boros  dibandingkan  yang  dulu.  Kalo  dulu  KTP  manual  itu  per  lembarnya  hanya  Rp. 5.000.  Kalau  blanko  satunya  itu  kan  Rp.  50.000.  Namun,  pemerintah  itu  melihat  dari  segi
manfaatnya. Kalau dulu kan KTP manual itu bisa digandakan dan dipalsukan. Kalau dari segi waktu, bisa lebih cepat lebih bagus” (Wawancara, 18 Juni 2019).
Dilihat dari hasil wawancara dengan informan 1, peneliti menginterpretasikan bahwa bahan  baku  dari  pembuatan  KTP-el  terbilang  sangat  mahal  dibandingkan  dengan  KTP Konvensional. Namun, dari segi waktu KTP-el tidak perlu diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali, karena berlaku seumur hidup. Efisiensi terkait dengan pengadaan bahan baku KTP-el untuk saat ini masih belum efisien karena dengan biaya yang cukup besar untuk satu KTP-el, pemanfaatannya  belum  menyeluruh  yaitu  sebagai  kartu  multifungsi  yang  diintegrasikan dengan  Kartu  Indonesia  Pintar  dan  BPJS  Kesehatan  dan  juga  dari  segi  waktu  dalam pembuatan  KTP-el  ini  memakan  waktu  berminggu-minggu  karena  kendala  kekosongan blangko.

## 3. Kecukupan
Kecukupan  dalam  kebijakan  publik  dapat  dikatakan  tujuan  yang  telah  dicapai  sudah dirasakan  mencukupi  dalam  berbagai  hal.  William  N.  Dunn  mengemukakan  bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang  menumbuhkan  adanya  masalah  (Dunn,  2003:430). Dalam  kriteria  ini  peneliti  menganalisis  mengenai  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  dapat mencapai  tujuan-tujuan  dari  kebijakan  itu  sendiri,  yakni  dengan  mengadakan  basis  data terpadu  yang  menghimpun  data  penduduk  dari  seluruh  Indonesia  dan  menurunkan  jumlah data  penduduk  ganda.  Untuk  mencapai  itu  semua  tentunya  harus  ditunjang  oleh  sarana prasarana  yang  memadai.  Namun,  sarana  dan  prasarana  yang  ada  belum  memadai.  Karena alat perekaman dan pencetakan yang belum mengalami perbaikan ataupun penggantian sejak tahun 2012, yang menjadikan peralatan sudah kurang berfungsi, seperti alat pendeteksi sidik jari  yang  sudah  kurang  berfungsi  dan  alat  untuk  merekam  irish  mata  yang  beberapa  sudah buyar.
Pada awalnya alat perekaman tersebar merata ke setiap kecamatan  yang ada di Kota Sukabumi,  namun  karena  belum  melakukan  perbaikan  alhasil  alat  mengalami  kerusakan yakni  Kecamatan  Warudoyong,  Kecamatan  Gunungpuyuh,  Kecamatan  Baros.  Warga  yang akan  melakukan  perekaman  di  kecamatan  tersebut  terpaksa  harus  melakukannya  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sukabumi  karena  alatnya  yang  rusak.  Selain  itu alat pencetak hanya tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga operator
kecamatan setiap hari mobile untuk bertugas di kecamatan setiap pagi dan sore hari ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencetakan KTP-el.
KTP-el  memang  dinilai  lebih  canggih  daripada  KTP  Konvensional,  namun  terdapat kekurangan  dari  pelaksanaan  KTP-el  di  Kota  Sukabumi  yaitu  koordinasi  lintas  sektoral seperti  dengan  perbankan,  BPJS,  samsat,  statistik,  BMKG  yang  mana  data  yang  dimiliki mereka  dengan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  mengalami  perbedaan.  Hal  ini terjadi karena data yang mereka akses bukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara langsung melainkan dari pusat, dan data tersebut baru melakukan pembaruan setiap 3 bulan  sekali.  Sehingga  menjadi  masalah  ketika  KTP-el  yang  sudah  dirubah  melalui  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  tetapi  data  diperbankan  ataupun  instansi  lainnya  masih belum di update .

## 4. Perataan
Dalam  kriteria  perataan  ini  berkenaan  dengan  pendistribusian  sosialisasi  dalam pelaksanaan program KTP-el oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi kepada  masyarakat,  dengan  memperhatikan  elemen-elemen  masyarakat  sebagai  sasaran kebijakan  publik.  Luas  wilayah  yang  kecil  yaitu  48,42  km²  dengan  jumlah  1.550  RT menjadikan  masyarakat  Kota  Sukabumi  yang  mudah  dijangkau  dengan  program    Jemput Bola (JEMPOL) memudahkan masyarakat yang tidak sempat atau tidak bisa datang langsung ke  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sukabumi  atau  ke  kecamatan  untuk membuat  dokumen  kependudukan.  Sehingga  masyarakat  dapat  merasakan  manfaat  KTP-el secara merata.
Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan  sudah  sangat  optimal  dengan  dukungan  jemput  bola  dan  luas  wilayah  yang terjangkau.  Dalam  pencapaian  tujuan  kebijakan  yang  telah  dicanangkan  oleh  pemerintah, peran  serta  pemerintah  di  bawahnya,  baik  kecamatan,  kelurahan,  RT/RW  sangat  diperlukan untuk membantu mensosialisasikan kebijakan ini, hal ini mengingat guna pembangunan yang merata.

## 5. Responsivitas
Dunn  (2003),  menyatakan  bahwa  responsivitas  ( responsiveness )  berkenaan  dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-
kelompok  masyarakat  tertentu.  Pada  kriteria  ini  peneliti  menanyakan  mengenai  partisipasi dan tanggapan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program KTP-el. Kriteria responsivitas dalam  pelaksanaan  KTP-el  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Sukabumi bahwa  hasil  dan  ketanggapan  dalam  pelaksanaan  ini  dinilai  cukup  baik.  Respon  baik  dari masyarakat  dan pemerintah pada dasarnya mendukung program  ini, meskipun ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan pelayanan KTP-el kurang ramah dalam melayani masyarakat.

## 6. Ketepatan
Ketepatan  merujuk  pada  nilai  atau  harga  dari  tujuan  program  dan  pada  kuatnya asumsi  yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Program KTP-el memberikan dampak positif kepada  masyarakat.  Dengan  diterapkannya  program  KTP-el,  masyarakat  menjadi  lebih mudah  untuk  mendapatkan  pelayanan  publik.  Karena  saat  ini  untuk  pelayanan  BPJS, asuransi,  perbankan  ataupun  pelayanan  publik  lainnya  sudah  berbasis  KTP-el.  Meskipun beberapa  penduduk  yang  dapat  memalsukan  data  KTP-el.  Hal  ini  disebabkan  karena  masih banyak instansi yang belum melaksanakan perintah Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/1826/SJ yakni pemanfaatan KTP-el dengan menggunakan card reader. Dengan menggunakan card reader, pihak instansi tidak perlu lagi menggunakan fotocopy  KTP,  tapi  dengan  hanya  menempelkan  KTP-el  ke  card  reader  tersebut  maka  akan muncul data yang ada dalam KTP-el tersebut.

## E. KESIMPULAN
Evaluasi kebijakan KTP elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kota  Sukabumi  sudah  berjalan  dengan  baik,  dilihat  dari  6  kriteria  penting  dari  proses evaluasi  kebijakan  KTP  elektronik  (KTP-el)  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Dunn, yakni pertama, Kriteria efektivitas secara umum dikatakan sudah efektif karena administrasi kependudukan  sudah  semakin  tertib.  Meskipun  masih  terdapat  beberapa  hambatan  yang terjadi  pada  saat  pelaksanaanya  seperti  kekosongan  blanko.  Kedua,  efisiensi  terkait  dengan pengadaan  bahan  baku  KTP-el  yakni  blanko  dan  tinta  untuk  saat  ini  masih  belum  efisien karena  dengan  biaya  yang  cukup  besar  untuk  satu  KTP-el,  pemanfaatannya  belum menyeluruh  yaitu  sebagai  kartu  multifungsi  yang  diintegrasikan  dengan  Kartu  Indonesia Pintar  dan  BPJS  Kesehatan  serta  belum  berjalannya  intruksi  dari  kemendagri  mengenai pemanfaatan  KTP-el  dengan  menggunakan  card  reader    dan  juga  dari  segi  waktu  dalam
pembuatan KTP-el ini memakan waktu berminggu-minggu. Ketiga, dalam kriteria kecukupan yakni  temuan  di  lapangan  pelaksanaan  KTP-el  ini  belum  dapat  memuaskan  kebutuhan operator  kecamatan  dimana  masih  kurang  memadainya  sarana  dan  prasarana.  Keempat, sosialisasi  yang  dilakukan  sudah  sangat  optimal  dan  merata  dengan  dukungan  jemput  bola dan luas wilayah  yang terjangkau. Kelima, kriteria responsivitas dinilai cukup baik.  Respon baik  dari  masyarakat  dan  pemerintah  pada  dasarnya  mendukung  program  ini.  Keenam, Program KTP-el sudah cukup tepat dengan memberikan dampak yang baik yaitu NIK KTP-el tidak bisa digandakan sehingga database menjadi lebih akurat dan kemudian dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan juga dalam pemilu dan pilkada.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Arifianto,  S.  (2013). Dinamika  Perkembangan  Pemamfaatan  Ternologi  Informasi  dan Komunikasi Serta Implikasinya di Masyarakat . Jakarta: Media Bangsa. Afriana,  D.  (2012). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Program  Nasional  KTP-EL  di Kelurahan  Ancol,  Kecamatan  Pademangan,  Jakarta  Utara .  Skripsi  Universitas Indonesia.
Bungin, B. (2007) .  Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi,  Kebijakan Publik dan  Ilmu Sosial lainnya . Jakarta: Putra Grafika.
Dokumen  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kota  Sukabumi.  Laporan  Pelaksanaan Perekaman dan Pencetakan KTP-el. Tahun 2018.
Dunn,  W.  N.  (2003). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik. Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Fuad,  A.,  &  Nugroho,  K.  S.  (2014). Panduan  Praktis  Penelitian  Kualitatif .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Hasanawati,  M.  (2012). Implementasi  e-  KTP  Di  Kecamatan  Baros  Kabupaten  Serang . Skripsi Universitas Tirtayasa.
Moleong, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Nugroho,  R.  (2012). Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi. Jakarta: Gramedi.
Nugroho, R. (2012). Public Policy . Jakarta: Gramedia.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2018  tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor    67  Tahun  2011  Tentang    Perubahan  Kedua Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  26  Tahun  2009  Tentang  Penerapan  Kartu  Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sudjarwo. (2004). Buku Pintar Kependudukan . Penerbit: Grasindo. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL Hal Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el Surat  Edaran  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  471.13/1826/SJ  Hal Pemanfaatan e-KTP dengan Menggunakan Card Reader.
Syahriyanti,  A.  (2015). Evaluasi  Pelaksanaan  KTP  Elektronik  (KTP-el)  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon . Skripsi Universitas Tirtayasa. Tangkilisan,  H.  N.  (2003). Implementasi  Kebijakan  Publik:  Transformasi  Pikiran  George Edward .  Yogyakarta:  Lukman  Offset  dan  Yayasan  Pembaruan  Administrasi  Publik Indonesia.
Undang-Undang  No.  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  23  tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Wirawan.  (2011). Evaluasi  Teori  Model  Standar  Aplikasi  dan  Profesi,  Contoh  Aplikasi Evaluasi  Program:  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Program  Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  Pedesaan,  Kurikulum,  Perpustakaan, dan Buku Tes. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Zuriah,  N.  (2006). Metodologi  Penelitian  Sosial  dan  Pendidikan:  Teori  Aplikasi .  Jakarta: Bumi Aksara.