## PERBANDINGAN SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK KORUPSI DENGAN PERKARA TINDAK PIDANA LAINNYA
Fira Mubayyinah 1
Abstract,  Proof  is  one  of  a  series  conducted  in  the  court  process  to  seek  the  truth, proving a guideline in ways that justified the law remedy prove whether the defendant's right or wrong, Proof is also a provision governing evidence which justified the law and may  be  used  to  prove  mistakes  indicted  judges  (M.  Yahya  Harahap) KUHAP we have set in Article 183 "The judge must not convict someone unless at least two  valid  evidence  he  gained  confidence  that  a  crime  actually  occurred  and  that  the defendant is guilty of doing it". From this article it can be seen that the judge's decision should  be  based  on  two  (2)  things:  1.  A  minimum  of  two  items  of  evidence 2.  From  the  evidence  that  judges  gain  confidence  that  the  defendant  is  guilty  of  a criminal act. Becomes important we know the proof is in the general criminal law in this regard set out in the Criminal Code and specific criminal.
Keyword: conducted, KUHAP, and general criminal law.
Pendahuluan
Pada era reformasi yang sudah berjalan selama lebih 10 (sepuluh) tahun ini,  bangsa Indonesia berupaya melakukan mewujudkan kesejahteraan terhadap rakyat indonesia secara menyeluruh sebagaimana yang diamanatkan dalam dasar hukum Negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk  mewujudkan  upaya  tersebut,  pemerintah  mempunyai  pekerjaan  besar  untuk membasmi  penyakit  yang  telah  menggerogoti  negeri  ini,  yang  mungkin  sudah  mengalami endemi  yaitu  perbuatan  korup  yang  telah  merugikan  banyak  keuangan  Negara,  yang semestinya  dapat  diperuntukkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia. Tindak  pidana  korupsi  merupakan  suatu  fenomena  kejahatan  yang  sangat  luar  biasa  dan disebut  sebagai Extra  ordinary  crime  tentu  menghambat  pelaksanaan  pembangunan, sehingga  penanggulangan  dan  pemberantasannya  harus  benar-benar  diprioritaskan  dan dilakukan  dengan  cara-cara  yang  luar  biasa  pula.  Di  era  modern  ini,  korupsi  berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga meskipun penanggulangan tindak pidana  korupsi  diprioritaskan,  namun  diakui  bahwa  tindak  pidana  korupsi  termasuk  jenis perkara yang sulit penanggulangan maupun pemberantasannya.
Kesulitan  tersebut  terutama  terjadi  dalam  proses  pembuktian.  Hal  ini  dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi,  dilakukan  secara  bersama-sama  dan  sangat  sistematis,  dilakukan  oleh  mereka  yang memiliki  posisi  dan  jabatan  yang  baik,  ( white collar crime), yang dikategorikan  kejahatan luar  biasa  ( extra  ordinary  crime).  Sehingga  untuk  mengungkap  perkara  korupsi  harus  pula dilakukan tindakan dengan cara-cara yang luar biasa dibanding dengan penanganan perkara pidana  lainnya, diantaranya mengenai pembuktian yang harus dilakukan.
1 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, email: firamubayyinah@yahoo .com

## Rumusan Masalah
Kitab undang-undang Hukum Pidana sebagai koodifikasi hukum positif di Indonesia memuat  berbagai  jenis  tindak  pidana  baik  yang  berupa  pelanggaran  maupun  kejahatan. Selain  tindak  pidana  yang  dimuat  dalam  KUHP  ada  beberapa  tindak  pidana  yang  diatur secara khsus dalam perundang-undangan termasuk salah satunya tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001.
Peraturan  hukum  pidana  khusus  sering  bersifat  temporer,  karena  untuk  membantu mengatasi malasah yang sedang terjadi. Masalah korupsi merupakan masalah yang seksi dan masih menjadi daya magnet untuk diperhatikan  karena mengandung aspek yang majemuk dalam  kaitannya  dengan  konteks  social,  politik,  ekonomi  sekalipun  berbagai  upaya  telah dilakukan untuk melakukan pemberantasan.
Pembuktian  perkara  tindak  pidana  mengacu  pada  undang-undang  Nomor  8  tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  namun  mengingat  kejahatan  korupsi  ini  adalah kejahatan yang luar biasa ( Extra Ordinary crime), maka hokum pembuktian yang diterapkan seharusnya menggunakan system yang luar biasa pula.
Pembuktian  dalam  tindak  pidana  Korupsi  kita  mengacu  pada  beban  pembuktian (umum)  artinya  pembuktian  sama  halnya  menjadi  beban  Jaksa  Penuntut  Umum. Permasalahannya Bagaimana sistem hukum pembuktian yang diterapkan dalam penanganan perkara  tindak  pidana  korupsi  sehingga  kejahatan  yang  luar  biasa  ini  dapat  ditindak  dan ditangani dengan baik?

## Pembahasan
A. Pengertian dan Konsep Pembuktian
Pembuktian  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  berisi  penggarisan  dan  pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan  undang-undang  yang  boleh  dipergunakan  hakim  membuktikan  kesalahan  yang didakwakan. Persidanga pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. 2
Dari  uraian  singkat  diatas  arti  pembuktian  ditinjau  dari  segi  hukum  acara  pidana, antara lain: 3
a) Ketentuan  yang  membatasi  sidang  pengadilan  dalam  usaha  mencari  dan mempertahankan  kebenaran.  Baik  hakim,  penuntut  umum,  terdakwa  atau penasihat hukum. Semua terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang  ditentukan  undang-undang.  Tidak  boleh  leluasa  bertindak  dengan  caranya sendiri  dalam  menilai  pembuktian.  Dalam  mepergunakan  alat  bukti,  tidak  boleh bertentangan  dengan  undang-undang.  Terdakwa  tidak  boleh  leluasa mempertahankan  sesuatu  yang  dianggap  benar  diluar  ketentuan  yang  telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benarbenar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang temukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji
2 Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP: Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 273.
3 Ibid, 274
dengan  alat  bukti,  dengan  cara  dan  dengan  kekuatan  pembuktian  yang  melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang jahat lepas dan yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.
b) Sehubungan  dengan  pengertian  diatas,  majelis  hakim  dalam  mencari  dan meletakkan  kebenaran  yang  akan  dijatuhkan  dalam  putusan,  harus  berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”.
Melengkapi  uraian  pengertian  pembuktian,  perlu  juga  dibicarakan  mengenai  “hal yang  secara  umum  sudah  diketahui  tidak  perlu  dibuktikan”  yang  di  rumuskan  dalam  pasal 184 ayat (2) KUHAP. Lazimnya bunyi rumusan pasal 184 ayat 2 KUHAP ini selalu disebut dengan istilah notoire feiten notorious (generally known) yang berarti setiap “sudah umum diketahui”  tidak  lagi  perlu  dibuktikan  dalam  pemeriksaan  dlaam  pemeriksaan  sidang pengadilan.  Ditinjau  dari  segi  hukum,  tiada  lain  daripada  “perihal”  atau  “keadaan”  atau omstandgheiden  atau  circumstance,  yakni  hal  ikwal  atau  peristiwa  yang  diketahui  umum bhawa  hal  ikwal  atau  peristiwa  itu  memang  sudah  demikian  hal  yang  sebenarnya.  Atau “sudah  semestinya  demikian”  halnya.  Atau  bisa  juga  berarti  berupa  perihal  kenyataan  dan pengalaman  yang  selamanya  dan  selalu  akan  mengakibatkan  “resultan”  atau  kesimpulan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasari dari pengalaman umum ataupun berdasarkan pengalaman hakim sendiri bahwa setiapperistiwa dan keadaan yang seperti itu “senantiasa” menimbulkan akibat yang pasti demikian. 4
Dalam  pembahasan  ini,  penulis  lebih  spesifik  berbicara  mengenai  sistem  hukum pembuktian  perkara  pidana.  Suatu  keberhasilan  pengungkapan  dan  penindakan  tidak  lepas dari pembuktian yang dilakukan, karena hal ini sangat penting untuk dilakukan, disamping sebagai  bentuk  menciptakan  kepastian  hukum.  Pembuktian   merupakan  bagian  terpenting dari  seluruh  rangkaian  pemeriksaan  suatu  perkara,  karena  suatu  putusan  pada  hakekatnya didasarkan dari adanya pembuktian tersebut.
Sementara  itu,  menurut  Prof.  Sudikno  Mertokusumo:  Pembuktian  adalah  bagian yang  sangat  penting  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  pidana.  Pengertian  pembuktian adalah “meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu dalil atau peristiwa yang dikemukakan di muka persidangan” (Sudikno Mertokusumo, 1985 : 110).
Menurut Bambang Purnomo: Hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau  peraturan  perundang-undangan  mengenai  kegiatan  untuk  merekontruksikan  suatu kenyataan  yang  benar  dari  setiap  kejadian  masa  lalu  yang  relevan  dengan  persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan dalam perkara pidana (Bambang Purnomo, 1986: 38).

## B. Sistem Pembuktian
a. Teori Sistem Pembuktian
Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian  terhadap  perkara  pidana  yang  sedang  diperiksa.  Hasil  dan  kekuatan pembuktian  yang  bagaimana  yang  dapat  dianggap  cukup  memadai  membuktikan kesalahan terdakwa. Beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian: 5
4 Ibid, 276
5 Ibid, 277
1. Conviction-in Time
Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya terdakwa, semata-mata  ditentukan  oleh  penilaian  “keyakinan”  hakim.  Keyakinan  hakim  yang menentukan  keterbuktian  kesalahan  terdakwa.  Darimana  hakim  menarik  dan menyimpulkan  keyakinannya,  tidak  menjadi  masalah  dalam  sistem  ini.  Keyakinan boleh  diambil  dan  disimpulkan  hakim  dari  alat-alat  bukti  yang  diperiksanya  dalam sidang  pengadilan,  bisa  juga  hasil  pemeriksaan  alat-alat  bukti  itu  diabaikan  hakim, dan  langsung  menarik  keyakinan  dari  keterangan  terdakwa.  Sistem  pembuktian  ini sudah tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang  terdakwa  semata-mata  atas  “dasar  keyakinan”  belaka  tanpa  didukung  oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana  yang  dilakukan  walaupun  kesalahan  terdakwa  telah  cukup  terbukti  dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi, dalam  sistem  pembuktian conviction-in  time,  sekalipun  kesalahan  terdakwa  sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasarkan alat-alat bukti yang  sah,  terdakwa  bisa  dinyatakan  bersalah,  semata-mata  atas  “dasar  keyakinan” hakim.  keyakinan  hakim  yang  dominan  atau  yang  lebih  menentukan  salah  atau tidaknya terdakwa.
Keyakinan  tanpa  alat  bukti  yang  sah,  sudah  cukup  membuktikan  kesalahan terdakwa.  Seolah-olah  sistem  ini  menyerahkan  sepenuhnya  nasib  terdakwa  kepada keyakinan  hakimlah  yang  menetukan  wujud  kebenaran  sejati  dalam  sistem pembuktian  ini.  Sistem  pembuktian  ini  banyak  di  pakai  oleh  Negara-negara  yang menggunakan  sistem  peradilan  juri,  misalnya  di  Inggris  dan  Amerika  serikat.  Juri merupakan  orang-orang  sipil  yang  di  tunjuk  oleh  Negara  dan  mereka  adalah  pihak yang  netral  yang  tidak  memiliki intrest  atapun  hubungan  kekeluargaan  dengan terdakwa,  para  juri  juga  tidak  mengetahui  sama  sekali  latar  belakang  perkara  yang disidangkan. Kedua belah pihak yang berperkara diperbolehkan untuk mewawancarai dan  memilih  juri  pilihannya.  Para  juri  ini  dipilih  dari  golongan  masyarakat  awam, bukanlah  dari  golongan  ahli  hukum  ataupun  praktisi  hukum.  Hal  ini  dikarenakan adanya  harapan  bahwa  para  juri  memandang  masalah  dengan  seadil-adilnya.  Juri jugalah  yang  memiliki  wewenang  untuk  menilai  alat  bukti  yang  diajukan  dan menentukan salah ( guilty) atau tidaknya (not guilty) seorang terdakwa, dengan kata lain  bersalah  atau  tidaknya  terdakwa  tergantung  kepada  keyakinan  para  juri. Sedangkan  hakim  hanya  berperan  sebagai  pemimpin  sidang  dan  menjatuhkan  vonis kepada terdakwa. 6
2. Conviction-Raisonee
Dalam  sistem  ini  pun  dapat  dikatakan  “keyakinan  hakim”  tetap  memegang peran penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian  ini,  faktor  keyakinan  hakim  “dibatasi”.  Jika  dalam  sistem  pembuktian conviction-in  time  peran  “keyakinan  hakim”  leluasa  tanpa  batas  maka  pada  sistem conviction raisonee keyakinan hakim harus didukung dengan alasanalasan yang jelas.
6 https://denyrizkykurniawan.wordpress.com/2012/11/23/kelebihan-dan-kelemahan-sistem-hukum-eropa- kontinental-civil-law-dan-sistem-hukum-anglo-saxon-common-law/. Diunduh pada tanggal 20 Februari 2015, pukul 14.10
Hakim  wajib  menguraikan  dan  menjelaskan  alasan-alasan  apa  yang  mendasari keyakinannya  atas  kesalahan  terdakwa.  Tegasnya,  keyakinan  hakim  dalam  sistem conviction-raisonee,  harus  dilandasi  reasoning  atau  alasanalasan,  dan  reasoning  itu harus “reasonable”, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak  semata-mata  atas  dasar  keyakinan  yang  tertutup  tanpa  uraian  alasan  yang masuk akal.
3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif
Pembuktian  menurut  undang-undang  secara  positif  merupakan  pembuktian yang  bertolak  belakang  dengan  sistem  pembuktian  menurut  keyakinan  atau conviction-in  time.  Pembuktian  menurut  undang-undang  secara  positif,  “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim  dalam  sistem  ini  tidak  ikut  berperan  menentukan  salah  atau  tidaknya terdakwa.  Sistem  ini  berpedoman  pada  prinsip  pembuktian  dengan  alat-alat  bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata  “digantungkan  pada  alat-alat  bukti  yang  sah”.  Asal  sudah  dipenuhi syarat-syarat  dan  ketentuan  pembuktian  menurut  undang-undang,  sudah  cukup menentukan  kesalahan  terdakwa  tanpa  mempersoalkan  keyakinan  hakim.  apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Apabila sudah  terpenuhi  cara-cara  pembuktian  dengan  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut undang-undang,  hakim  tidak  lagi  menanyakan  keyakinan  hati  nuraninya  akan kesalahan terdakwa.
Dalam  sistem  ini  hakim  seolah-olah  “robot  pelaksana”  undang-undang  yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan salah atau  tidaknya  terdakwa.  sistem  ini  mempunyai  kebaikan.  Sistem  ini  benar-benar menuntut  hakim  wajib  mencari  dan  menemukan  kebenaran  salah  atau  tidaknya terdakwa  sesuai  dengan  tata  cara  pembuktian  dengan  alat-alat  bukti  yang  telah ditentukan  undang-undang.  Dari  sejak  semula  pemeriksaan  perkara,  hakim  harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-jauh faktor keyakinan, tetapi semata-mata berdiri tegak pada nilai pembuktian objektif tanpa mencampur aduk hasil pembuktian yang  diperoleh  di  persidangan  dengan  unsur  subjektif  keyakinannya.  Sekali  majelis hakim memperoleh hasil pembuktian yang objektif sesuai dengan cara dan alat bukti yang diatur undang-undang, tidak perlu lagi menanya dan menguji hasil pembuktian tersebut dengan keyakinan hati nuraninya.
4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif ( Negatief Wettelijk Stelsel) Sistem  pembukitan  menurut  undang-undang  secara  negatif  merupakan  teori antara  sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  positif  dengan  sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling  bertolak  belakang  secara  ekstrim.  Dari  keseimbangan  tersebut,  sistem pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negative  “menggabungkan”  kedalam dirinya  secara  terpadu  sistem  pembuktian  menurut  keyakinan  dengan  sistem pembuktian  menurut  undang-undang  secara  positif.  Dari  hasil  penggabungan  kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”.
Rumusannya  berbunyi:  salah  tidaknya  seorang  terdakwa  ditentukan  oleh keyakinan  hakim  yang  didasarkan  kepada  cara  dan  dengan  alat-alat  bukti  yang  sah menurut  undang-undang.  Dengan  demikian  sistem  ini  memadukan  unsur  “objektif” dan  “subjektif”  dalam  menentukan  salah  atau  tidaknya  terdakwa.  Tidak  ada  yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. jika salah satu diantara dua unsur itu tidak  ada,  tidak  cukup  mendukung  keterbuktian  kesalahan  terdakwa  misalnya, ditinjau  dari  sei  cara  dan  dengan  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun kesalahan sudah cukup terbukti, hakim  tidak  yakin  akan  kesalahan  terdakwa.  Dalam  hal  seperti  ini  terdakwa  tidak dapat  dinyatakan  bersalah.  Sebaliknya  hakim  benar  benar  yakin  terdakwa  sungguh- sungguh  bersalah  melakukan  kejahatan  yang  didakwakan  akan  tetapi,  keyakinan tersebut  tidak  didukung  dengan  pembuktian  yang  cukup  menurut  cara  dan  dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang- undang. Dalam hal seperti ini pun terdakwa tidak  dapat  dinyatakan  bersalah.  Oleh  karena  itu,  diantara  dua  komponen  tersebut harus saling mendukung. Sekalipun secara teoritis antara kedua komponen itu tidak saling dominan, tapi dalam praktek secara terselubung unsur keyakinan hakim yang paling  menentukan  dan  dapat  melmparkan  secara  halus  unsur  pembuktian  yang cukup. Terutama bagi seorang hakim yang kurang hati-hati, atau hakim yang kurang tangguh  banteng  iman  dan  moralnya,  gampang  sekali  memanfaatkan  sistem pembuktian ini dengan suatu imbalan yang diberikan oleh terdakwa.
b. Sistem Pembuktian Yang Dianut Indonesia
Sistem  pembuktian  yang  dianut  oleh  Indonesia  adalah  sistem  pembuktian berdasarkan  undang-undang  secara  negatif  ( negatief  wettelijk),  hal  tersebut  dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP.
Pasal 183 KUHAP berbunyi: 7
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang- undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. dalam sistem atau teori  pembuktian  yang  berdasar  undang-undang  secara  negatif  ini  pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada  keyakinan  hakim,  dan  menurut  undang-undang,  dasar  keyakinan  hakim  itu bersumber pada peraturan perundang-undangan. 8

## C. Kajian tentang Pembuktian dalam Pidana
Pada  umumnya  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana,  pembuktian  dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  Untuk alat bukti yang  sah berdasarkan  Pasal 184
7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183
8 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia, edisi revisi. (Jakarta: Ghalia,1985), 234
ayat (1) terdiri dari : 1). Keterangan Saksi, 2) Keterangan Ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk dan 5) Keterangan Terdakwa.
Di dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi ada penambahan alat bukti yang diatur  dalam  UU  No.  20  Tahun  2001  Perubahan  atas  UU  No.  31  Tahun  l999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  hasil  rekaman  termasuk  alat  bukti  petunjuk  (Pasal 26A).  Pasal  26A  UU  tersebut  memperluas  bukti  petunjuk,  termasuk  alat  bukti  lain  berupa informasi  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima,  atau  disimpan  secara  elektronik  dengan  alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yaitu setiap rekaman data atau informasi yang  dapat  dilihat,  dibaca,  dan  atau  didengar  yang  dapat  dikeluarkan  dengan  atau  tanpa bantuan  suatu  sarana,  baik  yang  tertuang  di  atas  kertas,  benda  fisik  apa  pun  selain  kertas maupun  yang  terekam  secara  elektronik,  yang  berupa  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
KUHAP  mendefinisikan,  petunjuk,  sebagai  suatu  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal  188  ayat  [1]).  Meski  demikian,  penilaian  atas  kekuatan  pembuktian  dari  suatu petunjuk  sepenuhnya  diserahkan  kepada  hakim  setelah  mengadakan  pemeriksaan  dengan penuh  kecermatan  dan  kesaksamaan  berdasarkan  hati  nuraninya  (Pasal  188  ayat  [3]). Pembentuk  UU  memasukkan  ketentuan  ayat  (3)  tersebut  karena  alat  bukti  petunjuk merupakan  alat  bukti  yang  masih  memerlukan  alat  bukti  lain  untuk  kesempurnaan pembuktian. Kesempurnaan pembuktian dimaksud tersirat dalam KUHAP (Pasal 183) yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya  dari  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Begitu  juga  dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi  juga  dapat  dilakukan penyadapan, hal ini terlepas dari kontroversi penggunaan alat perekam sehingga telah terjadi penyadapan atas telepon seseorang yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan bunyi Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, di dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK dapat melakukan penyadapan dan  merekam  pembicaraan.  Ketentuan  ini  menegaskan  bahwa  penyadapan  dan  perekaman dapat dilakukan dalam tiga tahap proses pro justisia sehingga semakin jelas bahwa perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara luar biasa (extra-ondinary cases) karena memang tindak  pidana  korupsi,  termasuk  tindak  pidana  suap,  merupakan  perkara  yang  sulit pembuktiannya sehingga memerlukan cara penanganan yang luar biasa, termasuk menyadap dan merekam pembicaraan. Seandainya KPK tidak memiliki wewenang luar biasa tersebut, semakin sulit pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dalam  pembuktian  pada  perkara  tindak  pidana  biasa  terdakwa  tidak  dibebani kewajiban  untuk  melakukan  pembuktian,  sehingga  pembuktian  mutlak  diletakkan  dalam tangan  Penuntut  Umum.  Pengertian  semacam  ini  berpokok  pada  azas  dari  hukum  pidana yaitu azas praduga tak bersalah, dimana  terdakwa belum dapat dianggap bersalah sebelum adanya  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Namun  penanganan  tindak pidana  Korupsi  dilakukan  penyimpangan  dari  azas  praduga  tak  bersalah  adalah  ketentuan mengenai  pembagian  beban  pembuktian.  Terdakwa  diperkenankan  oleh  hakim  untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban  Penuntut  Umum  untuk  tetap  membuktikan  kesalahan  terdakwa.  Yang  biasa dikenal dengan pembuktian terbalik yaitu terdakwa mempunyai hak membuktikan bahwa ia
tidak melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (1) UU No.31 tahun 1999). Dalam hal terdakwa  dapat  membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  maka keterangan tersebut digunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Dan Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh  harta  bendanya  dan  harta  isteri atau  suami,anak,dan  harta  benda  setiap orang  atau koorporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat  (3)  UU  No.  31  tahun  1999).  Dalam  hal  terdakwa  tidak  dapat  membuktikan  tentang kekayaannya  yang  tidak  seimbang  dengan  penghasilannya  atau  sumber  penambahan kekayaannya,  maka  keterangan  tersebut  dapat  dipergunakan  untuk  memperkuat  alat  bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
Begitu  juga,  dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  korupsi  dapat  dilakukan persidangan In Absentia yaitu dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya  (Pasal  38  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999.  Hal  ini,  berbeda dengan persidangan tindak pidana biasa, apabila terdakwa telah dipanggil secara sah, namun tidak  hadir  dipersidangan,  maka  perkara  tersebut  tidak  dapat  diputus  secara In  Absentia, melainkan  perkara  tersebut  dikembalikan  oleh  Majelis  Hakim  kepada  Penuntut  Umum (N.O).
Kesimpulan
Dari uraian tersebut diatas, ternyata ada suatu perbedaan hokum pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana biasa  dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu :
a. Alat  bukti  yang  dipergunakan  untuk  pembuktian,  dalam  penanganan  tindak  pidana korupsi  terdapat  perluasan  untuk  alat  bukti  petunjuk  yaitu  termasuk  alat  bukti  lain berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima,  atau  disimpan  secara  elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yaitu setiap rekaman data atau  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca,  dan  atau  didengar  yang  dapat  dikeluarkan dengan  atau  tanpa  bantuan  suatu  sarana,  baik  yang  tertuang  di  atas  kertas,  benda  fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
b. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat dilakukan tindakan penyadapan atau perekaman.
c. Dalam  penanganan  perkara  tindak  pidana  dikenal  beban  pembuktian  terbalik  yaitu terdakwa dibebani untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, yang mana selama ini dalam penanganan perkara tindak pidana biasa, beban pembuktian hanya pada Penuntut Umum saja.
d. Dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi  dapat  dilakukan  persidangan  In  Absentia, sedangkan dalam perkara tindak pidana biasa tidak bisa dilakukan.

## Daftar Rujukan
M.  Karjadi  &  R.  Soesilo,  1997,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  dengan Penjelasan Resmi dan Komentar.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  perubahan  UU  No.  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
Prof. DR. Romli Atmasasmita, Ketua Masyarakat Hukum dan kriminolog Indonesia, 2008,
Opini Hukum: Korupsi Tidak Luar Biasa ?
Andi  Hamzah, Pengantar  Hukum  Acara  pidana  Indonesia, edisi  revisi.  ( Jakarta:  Ghalia, 1985).
Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali.  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2008).