## JAWARA DALAM PERUBAHAN SOSIAL DI MASYARAKAT BANTEN
Oleh: Ato’ullah*

## ABSTRACT
Jawara is part of the social structure in society since time immemorial Banten which consists  of,  ulama,  umaro,  and  jawara.  Because  of  its  advantages  supernatural,  they actually  have  a  noble  obligation  which  protect  the  society  and  defend  the  interests  of religion.  However,  after  the  transfer  of  power  from  the  sultanate  to  the  colonial government, the social structure of  ulama-umaro-jawara change become, jawara-umaro- ulama.  Their  position  in  society  became  stronger  and  shifted  their  political  behavior  for the  purposes  of  economic  interests.  In  this  context  ,  they  are  trying  to  maintain  the legitimacy  of  the  leadership  provided  by  the  local  culture.  They  tried  to  control  the strategic institutions in economics and local politics while stabilizing external network to establish  a  good  relationship  with  other  elite,  such  as  bureaucrats,  party  and  military. This relationship is symbiotic, which stresses the advantages for each party. With a system of  government  that  adopts  oligarchy  and  conditions  such  Banten,  the  development  of democracy and civil society in Banten became a very serious issue.
Keyword: Jawara, power and social change.

## 1. LATAR BELAKANG
Pada  tanggal  4  Oktober  2000 merupakan  momentum    yang  sangat bersejarah  bagi  masyarakat  Banten  pada khususnya  karena  pada  tanggal  itu  Banten secara  resmi  menjadi  Propinsi  yang  ke-30 di Republik ini, terlepas dari Propinsi Jawa Barat sebagai propinsi Induk yang dulunya masih  jadi  karesidenan  Banten.  Pada hakikatnya  perjuangan  masyarakat  banten ingin  lepas  dari  Jawa  Barat  dimulai  dari tahun  1962.  Microb  (1998)  mengatakan bahwa perjuangan masyarakat Banten pada waktu  itu  mempunyai  beberapa  kendala yang  salah  satunya  adalah  permasalahan politik Indonesia yang tidak
memungkinkan  Banten  lepas  dari  Jawa Barat.
Kini setelah wilayah Banten menjadi propinsi  tersendiri  banyak  mengalami perubahan  yang  signifikan.  Perubahan sosial terutama dalam pembangunan propinsi  Banten.    Untuk  kepentingan pembangunan propinsi terutama peningkatan ekonomi melalui PAD, masyarakat  Banten  yang  terkenal  dengan nilai  relegiusitasnya,  dan  mempunyai  sifat kejawaraan  atau  kebantenan  di  dalam menjalankan pemerintahan dengan menyerap  banyak  aspek  dari budaya lokal. Pada  kenyataannya  pembangunan  propinsi Banten  saat  ini  tidak  terlepas  dari  lapisan
* Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politi k Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten
sosial utama yang ada, yakni  Ulama (kyai) serta Jawara.
Untuk  mengukuhkan  kedudukannya, para Jawara dalam prakteknya membangun  hubungan  antar  mereka  serta membangun jaringan yang khas. Salah satu yang  khas  dari  kehidupan  antar  mereka adalah rasa solidaritas yang tinggi. Apalagi jika  yang  menghadapi  masalah  tersebut adalah  orang  yang  memiliki  hubungan emosional, seperti adanya hubungan kekerabatan, “Se Guru-Se Elmu”, pertemanan dan sebagainya.
Jaringan  yang  dibentuk  oleh  para Jawara  tersebut  kini  tidak  hanya  bersifat non-formal  atau  tradisional  tetapi  juga memiliki  organisasi  masa  yang  tersendiri, yakni dengan terbentuknya P3SBBI (Persatuan  Pendekar  Pesilatan  dan  Seni Budaya Banten Indonesia). Organisasi para pendekar  ini  menghimpun  lebih  dari  100 perguruan  yang  tersebar  di  17  propinsi  di Indonesia.  Organisasi  ini  berpusat  di Serang,  Ibu  Kota  Propinsi  Banten,  yang mana  dulu      dipimpin  oleh  almarhum  H. Tb. Chasan Sochib.
Otoritas  tradisionalnya  itu  menjadi semakin  kuat  karena  mereka  mampu menguasai  lembaga-lembaga  strategis  di bidang  ekonomi  dan  politik,  seperti Lembaga  Pengembangan  Jasa  Konstruksi Daerah, Kadin Daerah dan lain sebagainya (ekonomi)  dan  wakil  gubernur,  walikota, lurah  (politik),  serta  beberapa  organisasi
penting lainnya. Dengan penguasaan tersebut  perilaku  politik  Jawara  akhirnya mendapat legitimasi struktural.
Sementara  itu,  mereka  pun  kuat secara internal karena mendapatkan dukungan  dari  anak  buahnya  yang  mudah dimobilisasi.  Pola  hubungan  mereka  yang bersifat  patrimonial  menjadikan  anak  buah terikat dengan pemimpin Jawara.
Jawara pun berusaha menjalin hubungan baik dengan E!it-elit lain, seperti birokrat,  partai  dan  militer.  Hubungan  ini bersifat simbiosis yang sangat menekankan keuntungan  bagi  masing-masing  pihak. Mereka menyebut Elit-elit tersebut sebagai "Mitra".
Dengan  budaya  politik,  otoritas tradisional,  penguasaan  pada  lembaga- lembaga  strategis,  legitimasi  struktural, patrimonialisme  pemimpin,  dan  hubungan simbiosis  dengan  elit  lain,  kekuasaan Jawara  menjadi  begitu  kuat  untuk  konteks politik  lokal.  Dengan  kekuasaannya  itu, mereka  berusaha  mengontrol  lembaga- lembaga  yang  dikuasainya,  termasuk  pula lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berseberangan dengannya dan terhadap kelompok-kelompok kritis lainnya.
Kekuasaan  yang  dipegang  oleh segelintir Jawara dengan jaminan kekuatan fisik (magis dan persilatan) dan kemampuan  ekonomi,  mereka  sebenamya merupakan bentuk sistem kekuasaan
oligarki.  Sistem  ini  semakin  tumbuh  subur karena  selain  mendapat  dukungan  dari mitra-mitranya  juga  karena  pola  interaksi yang  mereka  kembangkan  adalah  model patrimonial dimana  ketua  Jawara  diakui sebagai  patronnya.  Dengan  model  ini, upaya  kontrol  (pengawasan)  terhadap lembaga-lembaga  yang  berseberangan  dan kelompok-kelompok  kritis  menjadi  sangat efektif  karena  para  Jawara,  dengan  model bentuk  partisipasi  kaula-partisipan,  mudah untuk  memobilisasi  massa  yang  mereka miliki.
Dengan  sistem  pemerintahan  yang menganut  sistem  oligarki  dan  kondisi Banten yang demikian, maka perkembangan  demokrasi  dan  civil  society di  Banten  menjadi  persoalan  yang  sangat serius.  Pada  tingkat  tertentu,  proses  yang berlangsung  malah  terjadinya  decivilisasi yang membuat masyarakat Banten  menjadi tidak berdaya, tidak mandiri, tak tercerahkan,  dan  dikuasai  oleh  ketakutan dalam menyuarakan hak individunya.

## Perumusan Masalah
Dari  uraian  di  atas  ada  permasalahan yang  akan  diangkat  yakni,    adalah bagaimana peranan Jawara dalam kehidupan sosial  politik  di  Banten?  Serta  apa  persepsi masyarakat Banten terhadap Jawara?

## 1.2.Tujuan
Tujuan  dari  kajian  ini  adalah pertama, mengetahui tentang peranan Jawara  dalam  politik  di  Propinsi  Banten, serta keterlibatannnya di dalam pemerintahan. Kedua sejauhmana perubahan yang dibawa akibat intervensi Jawara dalam berbagai  hal  di  tataran  pemerintahan  di Propinsi Banten.

## 2. KERANGKA TEORITIS

## 2.1. Sumber-Sumber Struktural
Dalam perubahan sosial yang ada di Propinsi  Banten  yang  sangat  kentara (dominan)  peranannya  adalah  Jawara, sehingga  yang  sampai  masuk  dalam  ranah pemerintahan  di  tingkat  propinsi.  Hal  ini menjadi  unik  untuk  dikaji.  Selain  itu penulis juga akan membahas permasalahan Banten dalam konteks perubahan sosial ini dengan menggunakan pisau analisa structural  fungsional  dan  teori  konflik sosial.
Sumber-sumber struktural
memandang bahwa determinan dari perubahan  sosial  ditentukan  oleh  struktur- struktur  yang ada  dalam suatu masyarakat. Struktur  tersebut  bisa  berupa  pemerintah, sekelompok orang yang mempunyai masalah sehubungan dengan status, sekelompok elit, pemuda dan lain sebagainya.  Sebagai  contoh,  pemerintah (baik  pusat  maupun  daerah)  dalam  suatu masyarakat dapat dianggap sebagai
pendorong atau perintang perubahan (Lauer 2003: 414).
Menurut  kelompok  Marxian,  posisi negara  adalah  organisasi  reaksioner  yang melayani  kepentingan  kelas  orang  kaya, dan  karena  itu  menentang  perubahan. Sehingga kehadiran pemerintah menimbulkan  keraguan  apakah  hadirnya pemerintah akan mampu membantu kelompok-kelompok  yang  termarjinalkan secara  efektif  ataukah  tidak  sama  sekali. Dalam  konteks  ini,  kewajiban  bagi  kaum yang  termarjinalkan  untuk  bergerak  lewat revolusi  guna  mengambil  alih  tampuk kekuasaan  dari  kelompok  kaum  modal. Strategi  revolusi  kemudian  mengambil  2 tahap  yakni,  revolusi  borjuis  (transisi feodal  ke  kapitalisme)  dan  revolusi proletariat (tranformasi dari kapitalisme ke komunisme) melalui partai pekerja (komunis).
Seperti  telah  disebutkan,  sekelompok elit  mempunyai  peran  penting  dalam perubahan  sosial.  Meski  kategori  elit sangat  beragam,  akan  tetapi  terdapat kecenderungan  umum  dari  kelompok  ini yakni  jumlahnya  yang  minoritas.  Dalam hal  ini,  Toynbee  seperti  dikutip  Lauer (2003) mengatakan  bahwa  perkembangan peradaban  berkaitan  erat  dengan  karya kreatif  kelompok  minoritas  yang  harus memikirkan  tanggapan  yang  tepat  atas tantangan sosial dan juga  yang mendorong masyarakat  memilih  alternatif  tanggapan
yang  direncanakannya.  Bila  elit  tidak  lagi dapat memenuhi fungsi ini, maka peradaban  akan  mengalami  kemunduran dan selanjutnya kematian. Pendapat Toynbee  tersebut  memperlihatkan  dua  hal yang  penting  kepada  kita,  yakni  bahwa kehadiran elit dapat mempercepat sekaligus  memperlambat  perubahan.    Hal ini  dibuktikan  dengan  studi  Martindale yang  menunjukkan  bahwa  elit  intelektual telah  menjadi  sumber  penting yang mendorong ke arah perubahan

## 2.2.  Akses  Terhadap  Pembangunan: Pendekatan Aktor
Definisi  akses  yang digunakan dalam riset  ini  merujuk  pada  Peluso  (2003:1) yang mengartikan akses sebagai kemampuan  untuk  memperoleh  manfaat dari  sesuatu.  Definisi  ini  lebih  luas  dari pengertian  klasik  tentang  properti,  yang didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh  manfaat  dari  sesuatu  (“ the right to benefit from things ”). Akses dalam definisi Peluso mengandung makna “sekumpulan  kekuasaan”  ( “a  bundle  of powers” )  berbeda  dengan  properti  yang memandang  akses  sebagai  “sekumpulan hak”  ( “a  bundle  of  rights” ).  Sehingga relasi  properti  utamanya  yang  berkenaan dengan  klaim  atas  hak,  maka    untuk memperoleh  manfaat  dari  pembangunan termasuk  dalam  hal  ini,  namun  tidak terbatas pada, relasi properti.
Kekuasaan,  menurut  Peluso,  terdiri atas  elemen-elemen  material,  budaya  dan ekonomi-politik yang berhimpun sedemikian  rupa  membentuk  “bundel kekuasaan” ( bundle of powers ) dan “jaring kekuasaan”  ( web of powers ) yang kemudian  menjadi  penentu  akses  ke sumber daya. Implikasi dari definisi Peluso ini  adalah  bahwa  kekuasaan  yang  inheren terkandung  di  dalam  dan  dipertukarkan melalui  berbagai  mekanisme,  proses  dan relasi sosial akan mempengaruhi kemampuan  seseorang  atau  institusi  untuk memperoleh  manfaat  dari  pembangunan. Mengingat elemen-elemen material, budaya,  ekonomi  dan  politik  tidak  statis, maka  kekuasaan  dan  akses  yang  terbentuk dalam  pembangunan    juga  berubah-rubah menurut  ruang  dan  waktu.  Dengan  kata lain,  individu  dan  institusi  mempunyai posisi  yang  berbeda-beda  dalam  relasinya dengan  pembangunan  pada  ruang  dan waktu yang berbeda (Peluso 2003).

## 2.3. Pendekatan dengan Teori konflik
Lahirnya  teori  konflik  terinspirasi dari  teoretisi  neo-Marxis,  yang  berintikan pergulatan  antar  kelas  ekonomi.  Sosiolog Jerman,  Ralf  Dahrendorf,  menerangkan konflik  kelas  dalam  masyarakat  industrial yang begitu rupa dalam konfigurasi tatanan sosial.  Teori  ini  sangat  berbeda  dari  teori Marx karena ia menganalisis konflik tanpa memperhitungkan  politik  ekonomi  yang
ada  (apakah  kapitalisme  atau  sosialisme). Jika  Marx  bersandar  pada  pemilikan  alat produksi, maka Dahrendorf bersandar pada control    atas  alat  produksi.  Dalam terminologi  Dahrendorf,  pada  masa  pos- kapitalisme, kepemilikan akan alat produksi (baik sosialis atau kapitalis) tidak menjamin adanya kontrol atas alat produksi.  Jadi,  di  luar  Marxisme,  ia mengembangkan beberapa terminologi dari Max  Weber,  antara  lain  bahwa  sistem sosial  itu  dikoordinasi  secara  imperatif melalui otoritas/kekuasaan. Secara sederhana  dapat  dikatakan  bahwa  teori Dahrendorf  melakukan  kombinasi  antara fungsionalisme (tentang struktur dan fungsi  masyarakat)  dengan  teori  (konflik) antar kelas sosial.
Teori  sosial  Dahrendorf  berfokus pada  kelompok  kepentingan  konflik  yang berkenaan dengan kepemimpinan, ideologi, dan komunikasi di samping tentu saja  berusaha  melakukan  berbagai  usaha untuk  menstrukturkan  konflik  itu  sendiri, mulai  dari  proses  terjadinya  hingga intensitasnya dan kaitannya dengan kekerasan. Jadi bedanya dengan fungsionalisme  jelas,  bahwa  ia  tidak memandang masyarakat sebagai sebuah hal yang tetap/statis, namun senantiasa berubah  oleh  terjadinya  konflik  dalam masyarakat.  Dalam  menelaah  konflik antara  kelas  bawah  dan  kelas  atas misalnya, Dahrendorf menunjukkan bahwa
kepentingan kelas bawah menantang legitimasi  struktur  otoritas  yang  ada. Kepentingan  antara dua  kelas yang berlawanan  ditentukan  oleh  sifat  struktur otoritas  dan  bukan  oleh  orientasi  individu pribadi yang terlibat di dalamnya. Individu tidak  harus  sadar  akan  kelasnya  untuk kemudian menantang kelas sosial lainnya.
Sementara  itu,  menurut  George Simmel (1858–1918), sosiolog fungsionalis  Jerman  juga  telah  mencoba mendekati teori konflik dengan menunjukkan  bahwa  konflik  merupakan salah  satu  bentuk  interaksi  sosial  yang mendasar;  berkaitan  dengan  sikap  bekerja sama  dalam  masyarakat.  Dalam  hal  ini Simmel  mungkin  salah  seorang  sosiolog pertama  yang  berusaha  keras  untuk mengkonstruksi sistem formal dalam sosiologi  yang  diabstraksikan  dari  sejarah dan detil pengalaman manusia. Analisisnya tentang  efek ekonomi uang dalam perilaku manusia merupakan salah satu pekerjaannya yang penting.
Bertitik  berat  pada  konsekuensi- konsekuensi terjadinya konflik pada sebuah  sistem  sosial  secara  keseluruhan. Teorinya  menunjukkan  kekeliruan  jika memandang  konflik  sebagai  hal  yang selalu  merusak  sistem  sosial,  karena konflik juga dapat memberikan keuntungan pada  masyarakat  luas  di  mana  konflik tersebut  terjadi.  Konflik  justru  dapat
membuka peluang integrasi antar kelompok. Lewis Coser (2003).

## 3. PEMBAHASAN
3.1.  Perubahan  Sosial  di  Propinsi Banten Prespektif Peran Jawara dalam Politik
Asal-usul kata
“Jawara” sesungguhnya tidaklah begitu jelas. Sebagian orang berpendapat bahwa  Jawara berarti Juara,  yang berarti pemenang,  yang ingin  dipandang  orang  yang  paling  hebat. Memang  bahwa  salah  satu  sifat  Jawara adalah selalu ingin menang, yang terkadang  dilakukan  dengan  berbagai  cara termasuk  dengan  cara  yang  tidak  baik. Sehingga  seorang  Jawara  itu  biasa  bersifat sompral (berbicara  dengan  bahasa  yang kasar  dan  terkesan  sombong),  sebagian orang lagi berpendapat bahwa kata “Jawara”  berasal  dari  kata  “Jaro”  yang berarti  seorang  pemimpin  yang  biasanya merujuk  kepada  kepemimpinan  di  desa, yang  kalau  sekarang  lebih  dikenal  dengan kepala  desa  atau  lurah.  Pada  masa  dahulu kepala  desa  atau  lurah  di  Banten  itu mayoritas adalah para  Jawara. Para  Jawara tersebut memimpin kajaroan (desa) namun kemudian terjadi pergeseran makna sehingga  Jawara  dan  Jaro  menunjukan makna  yang  berbeda. Sekarang  ini  Jawara tidak  mesti  menjadi  pemimpin,  apalagi menjadi kepala desa atau lurah.
Menurut  Tihami  (2003),  bahwa Jawara  itu  adalah  murid  kiyai.  Kiyai  di Banten  pada  tempo  dulu  tidak  hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam tetapi mengajarkan ilmu persilatan atau kanuragan. Hal  ini  disebabkan  pesantren, pada  masa  yang  lalu,  berada  di  daerah- daerah  terpencil  dan  kurang  aman,  karena kesultanan  tidak  mampu  menjangkau daerah-daerah  yang  terpencil  yang  sangat jauh  dari  pusat  kekuasaan.  Murid  kiyai yang lebih berbakat dalam bidang intelektual,  mendalami  ilmu-ilmu  agama Islam pada akhirnya  disebut  santri. Sedangkan  murid  kiyai  yang  memiliki bakat  dalam  bidang  fisik  lebih  condong kepada persilatan atau ilmu-ilmu kanuragan, yang kemudian disebut Jawara.
Karena  itu  dalam  tradisi  kejawaran  bahwa seorang  Jawara  yang  melawan  perintah kiyai itu akan kawalat. Mungkin atas dasar itu  seorang  pengurus  persilatan  dan  seni budaya  Banten  menyatakan  bahwa  Jawara itu  adalah khodim (pembantu)  nya  kiyai.
Bahkan  seperti  yang  diungkapkan  salah seorang  kiyai  di  Serang. Juwara  iku tentarane  kiyai (Jawara  itu  tentaranya kiyai).
Istilah  Jawara  dalam  percakapan sehari-hari masyarakat Banten sekarang ini dipergunakan  untuk  istilah  denotatif  dan juga  referensi  untuk  mengidentifikasi seseorang. Istilah Jawara yang menunjukan referensi  untuk  identifikasi  seseorang
adalah  gelar  bagi  orang-orang  yang memiliki kekuatan fisik dalam bersilat dan mempunyai ilmu-ilmu kesaktian ( kadigjayaan ), seperti kekebalan tubuh dari senjata tajam, bisa memukul dari jarak jauh dan  sebagainya,  sehingga  membangkitkan perasaan orang lain penuh dengan pertentangan:  hormat  dan  takut,  rasa kagum dan benci. Sedangkan istilah Jawara yang  bersifat  denotatif  berisi  tentang  sifat yang merendahkan derajat (derogatif) yang biasanya  digunakan  untuk  orang-orang yang  berprilaku  sombong,  kurang  taat menjalankan  perintah  agama  Islam  atau melakukan  sesuatu  dengan  cara-cara  yang tidak baik terhadap orang untuk kepentingan dirinya semata, seperti melakukan ancaman, kekerasan dan kenekadan.
Karena  itu  kesan  orang  terhadap istilah  Jawara  cenderung  negatif  dan derogatif. Maka ada orang yang mendefenisikan  Jawara  dengan “jago wadon lan lahur” (tukang main perempuan dan  tukang  bohong), “jago  wadon  lan harta” (tukang main perempuan dan tamak harta).  Kesan  yang  kurang  baik  tentang Jawara  tersebut  yang  kemudian    bagi orang-orang  yang  memiliki  ilmu-ilmu kadigjayaan  atau  persilatan  yang  sudah “terpelajar” tidak mau  menamakan dirinya Jawara tetapi lebih senang disebut pendekar.
Persepsi  masyarakat  tentang  jawara saat  ini  yang  kurang  simpatik  dan cenderung negatif sebenarnya bisa diterangkan dengan teori “ bandit sosial” di atas.  Peranan  Jawara  pada  masa  lalu  yang menonjolkan  keberanian  untuk  melawan musuh bersama masyarakat yakni: pemerintah  kolonial  Belanda,  mendapat penghargaan  dan  penghormatan  di  mata rakyat Banten. Karena itu Jawara dianggap pahlawan oleh rakyat, sebagai pembela dan pelindung  atas  kepentinganya. Peran-peran itu yang telah ditampilkan secara baik oleh Mas Jakaria serta tokoh-tokoh Jawara masa silam. Namun setelah  Indonesia bebas dari kolonialisme,  musuh  bersama  rakyat  itu tidak  ada.  Namun  prilaku-prilaku  Jawara, seperti sompral ,  sombong,  kurang  taat dalam  beragama,  justru  tidak  berubah, sehingga menimbulkan antipati masayarakat terhadap Jawara.
Tokoh-tokoh agama, kiyai, terutama  dari  pemimpin  tarekat,  selain dipandang  sebagai  orang  yang  mengerti tentang  pesan-pesan  dan  ajaran-ajaran agama  juga  dipandang  sebagai  sosok  yang paling  dekat  dengan  pusat  kekuatan supernatural, karena itu dipercayai memiliki  kekuatan  magis  dan  mistis,  yang lebih  dikenal  dengan  ilmu-ilmu hikmah. Karena  kharisma  seseorang  kiyai  akan semakin  besar  apabila  ia  selain  memiliki kemampuan  untuk  memahami  ajaran- ajaran  agama,  terutama kitab-kitab  kuning
juga dipercayai oleh masayarakat memiliki kekuatan mistis dan magis yang besar pula, sehingga  ia  dianggap  bisa  melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa.
Tokoh  lain  di  wilayah  Banten  yang memiliki  status  sosial  yang  dihormati  dan disegani karena dianggap memiliki kemampuan  untuk  memanipulasi  kekuatan supra-natural  yang  merupa  magis  dan mistis  adalah  Jawara.  Jawara  dianggap memiliki ilmu-ilmu kedigjayaan (kesaktian) dan menguasai ilmu persilatan. Selain  itu  Jawara  juga  harus  memiliki keberanian  ( wanten,  kawani) secara  fisik, yang  keberaniannya  itu  didukung  oleh kemampuan dirinya dalam menguasai ilmu bela  diri  (persilatan)  dan  ilmu-ilmu kesaktian.  Karena  itu  seseorang  yang hanya memiliki ilmu-ilmu kadigjayaan dan persilatan  tidak  akan  dinamakan  Jawara apabila  ia  tidak  memiliki  keberanian. Karena  kelebihannya  yang  dimilikinya  itu maka  Kiyai  dan  Jawara  dipandang  sebagai pemimpin masyarakat dan merupakan “elit sosial” di masyarakat Banten.
Kedua  tokoh  tersebut  memiliki pengaruh  yang  cukup  besar  di  masyarakat dan  juga  memiliki  para  pengikut  yang setia. Kepemimpinannya bersifat kharismatik,  yakni:  kepemimpinan  yang bertumpu  kepada  daya  tarik  pribadi  yang melekat  pada  diri  pribadi  seorang  kiyai atau  Jawara  tersebut.  Karena  posisinya
yang demikian itu maka seorang kiyai atau Jawara  dapat  selalu  dibedakan  dari  orang kebanyakan.  Juga  karena  keunggulan kepribadiannya  itu,  ia  dianggap  bahkan diyakini  memiliki  kekuatan  supernatural sehingga  memiliki  kemampuan  luar  biasa dan  mengesankan  di  hadapan  khalayak banyak.
Menurut  masyarakat  Banten  gelar Kiyai  diberikan  kepada  seorang  yang “terpelajar” dalam pemahaman keislamannya dan ia membaktikan hidupnya  “demi  mencari  ridha  Allah” untuk menyebarluaskan serta memperdalam  ajaran-ajaran  agama  Islam kepada seluruh masyarakat melalui lembaga  pendidikan  ataupun  pesantren, yang  menyandang  gelar  tersebut  biasanya memiliki kesaktian dan ahli kebatinan, ahli hikmah,  guru  dan  pemimpin  masyarakat yang  berwibawa  yang  memiliki  legitimasi berdasarkan kepercayaan masyarakat.
Sedangkan jawara dalam pandangan masyarakat Banten merujuk kepada seseorang  atau  kelompok  yang  memiliki kekuatan  fisik  dalam  bersilat  (kanuragan) dan mempunyai ilmu-ilmu kesaktian ( kadigjayaan ), seperti kekebalan tubuh dari senjata tajam, bisa memukul dari jarak jauh dan  sebagainya,  sehingga  membangkitkan perasaan hormat dan takut, rasa kagum dan benci.  Berkat  kelebihannya  itu,  ia  bisa muncul  menjadi  tokoh  yang  kharismatik,
terutama  pada  saat-saat  kehidupan  sosial mengalami krisis.
Kyai  dalam  masyarakat  Banten merupakan tokoh panutan masyarakat yang dihormati berkat perannya dalam mengarahkan dan menata kehidupan bermasyarakat. Sedangkan jawara berkedudukan  sebagai  pemimpin  dari lembaga  adat  masyarakat  diapun  tokoh yang dihormati apabila ia menjadi pemimpin atau penguasa. Keduanya merupakan  pemimpinan  yang  memiliki pengaruh pada masyarakat Banten, kebesaran  namanya  sangat  ditentukan  oleh nilai-nilai pribadi yang dimiliki, kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan (agama dan sekuler), kesaktian dan keturunannya. Peranan kiyai dalam  masyarakat  Banten  adalah  sebagai tokoh  masyarakat (kokolot ),  guru  ngaji, guru  kitab,  guru  tarekat,  guru  ilmu “hikmah”  (ilmu  ghaib)  dan  sebagai mubaligh.
Peranan seorang kiyai selain sebagai  pewaris  tradisi  keagamaan  juga pemberi  arahan  atau  tujuan  kehidupan masyarakat  yang  mesti  ditempuh.  Karena itu ia lebih bersifat memberikan pencerahan terhadap masyarakat, semua itu menjadi  masyarakat  Banten  yang  madani dan  memiliki  religiusitas  yang  tinggi, peran-peran  seperti  itu  sangat  diperlukan, apalagi  bagi  masyarakat  yang  masih mencari  jati  dirinya.  Sedangkan  Jawara
lebih cenderung kepada kekuatan fisik dan “batin”.  Sehingga  dalam  masyarakat Banten peran-peran yang sering dimainkan oleh  para  jawara  adalah  menjadi  Jaro (kepala  desa  atau  lurah),  guru  ilmu  silat dan ilmu “batin” atau magic, satuan-satuan pengamanan.
Peranan  tersebut  bagi  masyarakat sangat  membantu  apalagi  saat  Banten dalam  kekacauan  dan  kerusuhan  yang cukup lama, namun demikian peranan para jawara  dalam  sosial,  ekonomi  dan  politik dalam  kehidupan  masyarakat  Banten  saat ini  sangat  diperlukan.  Tetapi  akhir-akhir ini  peranan  para  Jawara  mulai  berbeda dibandingkan  dengan  peranan  jawara  pada masa-masa  lalu  dalam  sejarah  kehidupan masyarakat  Banten  sesuai  perkembangan zaman.
Begitu pula ketika mereka membina hubungannya  dengan  sesama  Kiyai  dan jawara  disatukan  dalam    ruang  lingkup kebudayaan Banten. Sifat hubungan keduanya  tidak  hanya  bersifat  simbiosis, yakni  saling  ketergantungan  tetapi  juga kontradiktif.  Jawara  membutuhkan elmu dari kiyai, sedangkan sebaliknya kiyai, atas jasanya  tersebut,  menerima  uang shalawat (bantuan material) dari jawara. Tetapi juga banyak  kiyai  yang  tidak  senang  terhadap berbagai  prilaku  Jawara  yang  sering menghalalkan  segara  cara  walau  dengan cara  kekerasaan  dalam  menyelesaikan masalah.
Struktur  yang  ada  di  masyarakat yang  berupa  sekelompok  Jawara  Banten yang  membentuk  dirinya  sangat  mumpuni di  dalam  merubah  tatanan  kehidupan  yang ada  di  Propinsi  Banten,  sehingga  mereka membuat organisasi dengan merubah nama Jawara  menjadi  Pendekar.  Yang  tokohnya adalah almarhum H. Tb. Hasan Sochib.
Di  jaman  reformasi  pasca  Orde Baru,  setelah  dilaksanakannya  pemilihan Kepala  daerah  Propinsi  Banten  (pemilihan gubernur),  para  calon  pemimpin  pertama yang  memperebutkan  kursi  gubernur  di Propinsi  Banten  ada  beberapa    kandidat, termasuk  putri  sulung  jawara  setempat, yakni  Atut  Chosiyah  putri  H.  Tb.  Hasan Sochib.  Dialah  yang  kemudian  keluar sebagai pemenang. Perspektif ini bersumber  pada  sekelompok  elit  yang mempunyai peran penting dalam perubahan  sosial.  Meski  kategori  elit sangat  beragam,  akan  tetapi  terdapat kecenderungan  umum  dari  kelompok  ini yakni  jumlahnya  yang  minoritas.  Dalam hal  ini,  Toynbee seperti  dikutip Lauer (2003) mengatakan  bahwa  perkembangan peradaban  berkaitan  erat  dengan  karya kreatif  kelompok  minoritas  yang  harus memikirkan  tanggapan  yang  tepat  atas tantangan sosial dan juga  yang mendorong masyarakat  memilih  alternatif  tanggapan yang direncanakannya.
Kelompok  minoritas    ini  yang  di pimpin  oleh  H.  Tb.  Hassan  Sachib  dengan
para  Jawaranya  karena  telah  membuat organisasi,  akhirnya  di  kuasai,  dan  para Jawara  memasuki  ranah  pemerintahan  dari berbagai lini, untuk mengambil keuntungan  dari  pembangunan  yang  di jalankan oleh pemerintahan propinsi Banten.
Masuknya pendekar menjadi bagian struktural  di  Propinsi  Banten  karena mempunyai  kreatifitas  untuk  menguasai segala  kekayaan  Banten,  dan  menjadi mayoritas  di  dalam,  sehingga  masyarakat Banten mulai tidak menyukai peranan para Jawara/pendekar  yang  sudah  kehilangan fungsinya terdahulu yang selalu memikirkan  kepentingan  masyarakat  dan meminta nasihat dari kiyai, dan kini sudah berubah.

## 3.2. Pendekatan Aktor
Peranan dari pendekar pimpinan H. Tb. Hassan Sochib di Propinsi Banten yang mayoritas  merambah  cakarnya  hingga  ke kabupaten/kota  yang  ada  di  propinsi Banten  dan  menjadi  raja  jelmaan  untuk memperkaya segelintir orang dari pembangunan yang ada di Banten.
Relasi  sosial  yang  sudah  terbangun oleh  H.  Tb.  Hassan  Sochib  sehingga merasuk  ke  dalam  tubuh  pemerintahan Banten.  Menurut  Peluso  (2003)  bahwa individu  dan  institusi  mempunyai  posisi yang berbeda-beda dalam relasinya dengan pembangunan  pada  ruang  dan  waktu  yang
berbeda serta perananan individu mempunyai  pengaruh  yang  sangat  kuat. Peranan H. Hassan di wilayah pemerintahan  walau  secara  tidak  langsung masuk  dalam  struktur,  kecuali  anaknya yang  menjadi  gubernur,  dan  beberapa kabupaten/kota yang sudah dikuasai.
Pengaruhnya yang sangat luas tersebut  membentuk  bundel  kekuasaan dalam ekonomi-politik serta jaringan kekuasaan  yang  kuat,  untuk  memperkokoh dari  cangkramnya.  Sehingga  membentuk tirani  kecil  yang  ada  di  wilayah  dan masyarakat  menyebut  H.  Hasan  sebagai Gubernur Jenderal serta tidak simpatik lagi akan peranannya di Banten.

## 3.3. Gerakan Masyarakat Banten
Perubahan  sosial  yang  terjadi  di masyarakat Banten terkait dengan pengaruh  yang  dibangun  oleh  gerakan sosial  atau social  movement .  Gerakan sosial  tersebut  dilakukan  oleh  kelompok atau  organisasi  masyarakat  yang  kurang respek terhadap pemerintahan yang di nilai oleh  beberapa  kalangan  pada  saat  ini kurang memperhatikan masyarakatnya Banten.  Gerakan  sosial  yang  dilakukan merupakan  kekuatan  yang  melekat  dengan sifat emosional dan konflik yang mempunyai sebab-sebab sehingga terjadinya  gerakan.  Selain  itu,  dapat  pula dikatakan  bahwa  gerakan  sosial  berbentuk representasi  perubahan  dari  bawah  dengan
pengorganisasian  masanya  serta  respon stimulan dari bentuk sosial dan elit politik Dalam sosiologi, teori konflik berdasar pada asumsi dasar bahwa masyarakat  atau  organisasi  berfungsi,  di mana  individu  dan  kelompoknya  berjuang untuk  memaksimumkan  keuntungan  yang diperolehnya;  secara  tak  langsung  dan  tak mungkin dihindari adalah perubahan sosial yang  besar  seperti  revolusi  dan  perubahan tatanan  politik.  Teori  konflik  ini  secara umum  berusaha  memberikan  kritiknya pada fungsionalisme yang meyakini bahwa masyarakat  dan  organisasi  memainkan peran  masing-masing  sedemikian  seperti halnya  organ-organ  dalam  tubuh  makhluk hidup.
Intinya  adalah  bahwa  ada  empat  hal yang  penting  dalam  memahami  konfilk sosial  yang  ada  di  masyarakat  Banten  saat ini,  antara  lain: pertama kompetisi  untuk mendapatkan  sumber  daya  yang  ada  di Banten,  yang  ketika  pembagian  kue kekuasaan  di  nilai  kurang  adil.    Yang menjadi dasar interaksi masyarakat Banten, bukanlah KONSENSUS seperi yang ditawarkan  fungsionalisme,  namun  lebih kepada KOMPETISI. Kedua,
Ketidaksamaan  structural  karena  di  isi dengan unsur KKN di dalam pemerintahan banten. Ketidaksamaan dalam hal Kekuasaan  yang  selalu  di  kendalikan  oleh seorang  gubernur  jenderal  (H.  Tb.  Hassan Sichab),  di  pemerintahan  Banten. Ketiga,
Individu dan kelompok yang ingin mendapatkan  keuntungan  dan  berjuang untuk mencapai tujuannya. keempat, Perubahan  sosial  secara  menyeluruh  di banten  terutama  pengembalian  kembali akan  fungsi  Jawara  sebagai  asset  budaya masyarakat Banten.
Harper  (1989)  juga  menjelaskan  beberapa tipe-tipe  gerakan  sosial  yang  terdiri  dari empat  dimensi  yaitu:  (1)  gerakan  umum yang  memiliki  tujuan  inklusif  dan  tersebar akan  tetapi  miskin  akan  artikulasi  yang sentimentil,  juga  rumusannya  terkadang samar dan gerakan spesifik yang cenderung  memiliki  tujuan,  ideologi  dan organisasi  yang  sempit  dan  fokus;  (2) gerakan radikal yang mengusung perubahan  fundamental  dari  sistem,  bukan hanya perubahan dalam sistem dan gerakan reformis yang lebih menekankan perubahan  dalam  sistem  yang  sudah  ada; (3) gerakan instrumental berusaha mendorong  perubahan  struktur  dalam masyarakat  dan  gerakan  ekspresif  yang lebih menekankan perubahan pada karakter individual  dan  perilakunya;  serta  (4) gerakan sayap kiri yang lebih progresif dan utopian  serta  gerakan  sayap  kanan  yang lebih  konservatif.  Selain  keempat  tipe tersebut,  Wilson  (1973)  dalam  Harper (1989)  menjelaskan  empat  tipe  kombinasi dari gerakan sosial yaitu gerakan reformatif,  alternatif,  transformatif,  dan redemptif.  Dapat  juga  dikatakan  bahwa
gerakan reformatif dan transformatif merupakan  gerakan  bersifat  progresif  atau utopi,  sedangkan  gerakan  alternatif  dan
redemptif  merupakan  gerakan  bersifat konservatif yang kontras.

## 3.5. Perbandingan Teori Dalam Analisis Perubahan Sosial di Banten
Perbandingan  teori  di  dalam  menganalisa  peran  jawara  dalam  perubahan  sosial  di masyarakat  Banten  serta  kelebihan  dan  kelemahan  masing-masing  teori  dapat dikemukakan dalam bagan di bawah ini:

## Teori Struktural Fungsional
Teori Konflik
1. Karena di dalam teori struktural fungsional dalam  menganalisa  perubahan  sosial  yang ada  di  masyarakat  banten  prespektif  peran jawara  ini  bahwa  struktur  kepemimpinan yang  ada  di  Banten  dapat  mendefenisikan akan kelas-kelas yang ada di Banten.
1.  Dengan  menggunakan  pisau  analisis teori konflik untuk menghadapi pergulatan antar kelompok sosial yang di masyarakat  Banten,  bahwa  gerakan sosial  di  banten  sebagai  representasi perubahan  dari  bawah  ke  atas  yang merupakan  gerakan  yang  muncul  secara orisinil  dari  massa  grass-roots  dan direspon  oleh  elit.  Perubahan  juga  dapat distimulasi  dan  dimanipulasi  oleh  elit untuk menciptakan solidaritas dan komitmen.
2.  Dalam  teori  ini  kelemahan  yang  sangat kentara  guna  menganalisanya  adalah  tidak bisa memecahkan dalam permasalahan struktur kelas dan kurangnya akan mengkritisi  Terhadap  perubahan  atau  terlalu konservatif  dalam  melihat  struktur  yang  ada di banten.
2.  pada  teori  konflik  kelemahan  dalam menganalisa  peranan  jawara  banten  ini adalah  kurangnya  akan  tatanan  yang lebihbaik  dalam  melaksanakan  sebuah pergerakan  sosial  yang  dapat  di  terima pada  masyarakat  banten.  Atau  dalam artian terlalu revolusioner.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas maka  dapat  di  simpulkan  bahwa  adanya kedudukan,  peran  Jawara  menciptakan kultur tersendiri yang agak berbeda dengan kultur dominan masyarakat Banten, sehingga Jawara tidak hanya
menggambarkan  suatu  sosok  tetapi  juga telah  menjadi  kelompok  yang  memiliki nilai,  norma  dan  pandangan  hidup  yang khas.
Jawara adalah seorang atau sekelompok  yang  memiliki  kekuatan  fisik dalam  bersilat  dan  mempunyai  ilmu-ilmu kesaktian  (kadigjayaan),  seperti  kekebalan tubuh  dari  senjata  tajam,  bisa  memukul dari  jarak  jauh  dan  sebagainya,  sehingga bagi  orang  lain  dapat  membangkitkan  rasa hormat  dan  takut,  serta  kagum  dan  benci. Karena  kelebihannya  itu,  ia  dapat  menjadi seorang  tokoh  yang  kharismatik,  terutama pada saat-saat kehidupan sosial mengalami krisis.
Sementara itu, peranan sosial Jawara  di  dalam  perpolitikan  lokal  banten karena  tidak  adanya  akan  control  social yang  baik  di  banten,  maka  Jawara merambah  pada  peranannya  ke  level pemerintahan  banten  dan  menduduki  akan segala lini untuk mendapatkan kepentingan dan keuntungannya.
Hal  tersebut  harus  di  jegah  dengan cara  penguatan  terhadap  masyarakat  akan pengetahuan dan kesadaran akan
kepentingan KEBANTENAN berupa mengembalikan  akan  Jawara  pada  asset budaya  ,  dan  nilai-nilai  akan  kejawaraan memang  harus  di  junjung  tinggi  bagi masyarakat  banten.  Sehingga  perubahan social  yang  ada  akan  terasa  baik  di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Castles,
Lance et.al., Birokrasi,
Kepemimpinan, dan Perubahan Sosial  di  Indonesia. Surakarta: Penerbit HAPSARA, 1986.
Carney,  Michael, The  Co-Evolution  of Institutional Environments and
Organozational  Strategie:  The  Rise of  Family  Business  Groups  in  The Asean Region . Concordia University, 2005.
Harper,  Charles  L., Exploring  Social Change. New  Jersey:  Prentice  Hall,
1989.
Lauer,  Robert  H., Perspektif  tentang Perubahan  Sosial .  Jakarta:  Rineka Cipta, 2003.
Tihami, Perilaku  Politik  Jawara  Banten dalam  Proses  Politik  di  Banten,
Jakarta: UI Press, 2003..
Sztompka,  Piotr, Sosiologi  Perubahan Sosial, Jakarta:  Pernada  Media,
2005.
Weber, Max, Sosiologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Wertheim,  W.F., Gelombang  Pasang Emansipasi;
Evolusi dan Revolusi, Yogyakarta: Garba Budaya & ISAI, 1999.