dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021
PENGUPAHAN BURUH HARIAN LEPAS (BABAT) DI KECAMATAN KOTA  BAHARU KABUPATEAN ACEH SINGKIL (TINJAUAN UNDANG- UNDANG KETENAGA KERJAAN DAN HUKUM ISLAM)

## DARMI
1 Mahasiswa STAI SyekhAbdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia Email: darmikotabaharu23@gmail.com

## ABSTRACK

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  adanya    pengupahan  bagi  para  buruh  dalam  bekerja  guna mendapatkan  upah  untuk  memenuhi  kehidupannya.  Permasalahan  upah  sering  terjadi ketidakseimbangan bagi para buruh itu sendiri. Pada kenyatannya, masih terdapat beberapa buruh  yang  memperoleh  upah  sangat  rendah.  Begitu  pula  dengan  sebagian  buruh  harian lepas  babat  yang  mendapatkan  upah  di  realisasikan  sesuai  dengn  Undang-Undang Ketenagakerjaan  Dan  Hukum  Islam.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  1.  Sistem pengupahan Buruh Harian lepas  yang digunakan di Kecamatan Kota Baharu  yaitu harian dan borongan. 2.  Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai kerja sudah sesuai dengan  undang-undang,  waktu  kerja  dan  upah  yang  diterapkan  oleh  Pengusaha  /  pemilik kebun sudah sesuai dengan undang-undang. Upah yang diberikan kepada buruh harian lepas sudah  sesuai  dengan  UMR  Provinsi  Aceh,  sedangkan  upah  yang  diberikan  kepada  buruh borongan  sesuai  dengan  kesepakatan  antara  buruh  dan  pengusaha/pemilik  kebun.  3. Berdasarkan  Hukum  Islam,  akad  yang  digunakan  antara  majikan  dan  buruh  harian  tetap sudah sesuai dengan Hukum Islam.
Kata Kunci: Buruh, Tinjauan Undang-undang Ketenaga Kerjaan dan Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Kecamatan kota Baharu merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, masyarakat  Kecamatan  Kota  Baharu    memiliki  beberapa  bidang  usaha  yang  terdiri  dari perkebunan, persawahan, peternakan, perikan dan  wisata,  selain dari pada usaha individu tersebut,  kebanyakan  dari  penduduk  Kecamtan  Kota  Baharu  adalah  sebagai  buruh  harian lepas  seperti,  buruh  babat,  buruh  panen,  dan  buruh  lainnya  dan  apalagi  Kecamatan  Kota Baharu  merupana  areal  Perusahaan  Terbatas  (PT)  Nafa  Sindo,  Perusahaan  terbatas  (PT) Bumi  Daya  Abadi    Dan  Perusahaan  Terbatas  (PT)  BumiPutar  Persada    yang  dimana masyarakatnya banya dipakai oleh ketiga PT tersebut sebagai Buruh / karyawan baik buruh lepas  maupun  karyawan  menetap  karena  pekerjaan  sebagi  buruh  tersebut  sebagai  pilihan untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  sehari-hari  pekerjaan  yang  mereka  lakukan  ini    tidak keluar dari konsep ekonomi Islam.
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021
Pertumbuhan ekonomi timbul dari hasil kerja baik sebagai buruh maupun individu. Dalam  Islam  ini  merupakan  sesuatu  yang  erat  hubungannya  dengan  amal,  bahkan  tidak berlebihan  jika  dikategorikan  sebagai  amal  saleh.  Istilah  amal  saleh  ini  sering  digunakan dalam  Al- Qur’an  untuk  menyebutkan  suatu  pekerjaan  yang  apabila  dilakukan  tidak menyebabkan  dan  mengakibatkan  kemadharatan,  dan  apabila  dilakukan  memperoleh manfaat dan kesesuaian. 1
Bekerja  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Kecamatan  Kota Baharu  dalam  hidupnya  yang  berusaha  untuk  memenuhi  segala  kebutuhannya.  Kebutuhan hidup  sangatlah  bervariasi,  sedikit  atau  banyaknya  adalah  relatif  tergantung  pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya beli seseorang tentulah sangat dipengaruhi oleh penghasilan  (upah)  yang  ia  peroleh  dalam  kurun  waktu  tertentu  setelah  ia  bekerja.  Bagi pekerja  upah  merupakan  suatu  motivasi  bagi  mereka  untuk  giat  bekerja  sehingga  mereka selalu berharap upah bisa terus ditingkatkan 2
Bekerja  pada  orang  lain  pada  umumnya  melakukan  pekerjaan  di  bawah  pimpinan pihak lainnya. Dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, seseorang akan mendapatkan  suatu  upah  dari  hasil  kerjanya.  Upah  ini  merupakan  imbalan  dari  pihak majikan karena buruh telah menerima pekerjaan darinya dan pada umumnya adalah tujuan dari buruh untuk melakukan suatu jenis pekerjaan. Upah merupakan peranan yang penting dan  merupakan  ciri  khas  suatu  hubungan  kerja.  Bila  tidak  ada  upah,  maka  tidak  akan  ada hubungan kerja antara majikan dan buruh. 3
Buruh/pekerja merupakan kontribusi terbesar terhadap jalannya sebuah perusahaan untuk keberlangsungan produksi ataupun distribusi perusahaan tersebut. Dalam pemberian upah  buruh  faktor  yang  perlu  diperhatikan  yaitu  kesejahteraan  dan  keadilan  buruh  agar terciptanya  kinerja  yang  baik.  Hak  untuk  menerima  upah  bagi  pekerja  timbul  pada  saat adanya  hubungan  kerja  antara  pekerja  dan  pengusaha,  dan  terakhir  pada  saat  hubungan kerja tersebut putus. 4
Upah  merupakan  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan  atau  peraturan
1 Imam  Nakh’i  dan  Marzuki  Wahid, Seri  Fiqh  Keseharian  Buruh  Migran ,  (Cirebon:  ISIF,  2012), hlm. 48
2 Asri Wijianti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 102
3 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , (Jakarta: Djambatan, 1985), hlm. 5
4 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 145
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021
perundang-undangan  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 5
Dalam  hubungannya  dengan  orang  lain,  manusia  memerlukan  tatanan  hidup  yang mengatur  dan  mengayomi  hubungan  antara  hak  dan  kewajiban  sesama  manusia.  Islam menghendaki  bahkan  memberi  dorongan  agar  manusia  saling  tolong  menolong  dalam  hal kebaikan. Salah  satunya adalah  tolong menolong dalam sistem kerjasama hubungan antara karyawan dengan atasan yang di dalamnya juga termasuk sistem pengupahan. 6
Salah  satu  sistem  yang  ditawarkan  Islam  sebagai  aturan  agama  adalah  masalah ketenagakerjaan  ( al-ahwal  al- ‘ummaliyyah ).  Dalam  hal  ini  Islam  memiliki  prinsip-prinsip fundamental,  yaitu  keadilan  dan  kesetaraan.  Prinsip  kesetaraan  ini  bertujuan  untuk menempatkan  posisi  majikan  dan  pekerja  dalam  proporsi  yang  ideal,  dengan  kata  lain mempunyai  hak  yang  sama.  Sementara  prinsip  keadilan  menjadi  penyeimbang  hak  dan kewajiban  pekerja  dan  majikan.  Prinsip  ini  secara  langsung  menuntut  pihak  yang bekerjasama untuk menepati perjanjian tersebut.
Dua  prinsip  di  atas  menjadi  kunci  dari  semua  peraturan  ketenagakerjaan  Islam. Dalam hal ini, kedua belah pihak memiliki posisi yang sama guna terpenuhinya tujuan yang mereka  inginkan.  Di  satu  sisi  buruh  dengan  upah  dan  kesejahteraan,  di  sisi  lain berkembangnya  usaha  pihak  yang  mempekerjakan  (majikan).  Maka  dari  itu, fiqh Islam memberikan posisi yang sama dalam menerangkan hak-hak yang harus dipenuhi kedua belah pihak. 7
Islam  memberikan  jalan,  bahwa  dalam  pengupahan  supaya  ditentukan  sesuai  dengan upah  yang  pantas  ( ajru mitsli )  dan  baik.  Upah  kerjanya  juga  harus  ditetapkan.  Upah  dapat diartikan  dengan  memberikan  imbalan  sebagai  bayaran  kepada  seseorang  yang  telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Sistem  Pengupahan  Buruh  Harian  Lepas  di  Kecamatan  Kota  Bahari Kabupaten Aceh Singkil
Pengupahan  buruh  harian  lepas  babat  di  Kecamatan  Kota  Baharu  Kabupaten  Aceh Singkil,  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari- hari  selain  dari  pada  itu,  tujuan  masyarakat  ikut  serta  bekerja  sebagai  buruh  harian  lepas
5 Tim viva justicia, Undang –undang Ketenagakerjaan (Yongyakarta: Genesis Learning,2016 ),hlm.8
6 Ahmad Azhar Basyir, Azaz-azaz Hukum Muamalah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 7
7 Imam Nakh’i dan Marzuki Wahid, Seri Fiqh Keseharian Buruh Migran , (Cirebon: ISIF, 2012), hlm.
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021
untuk menanggulangi masalah pengangguran. Bagi orang yang bekerja sebagai buruh harian babat tersebut tidak harus berpendidikan tinggi, tetapi harus mempunyai kemampuan yang kuat  untuk  bekerja.  Karena  pekerjaan  yang  di  lakukan  buruh  tersebut  berbeda-beda.  Ada buruh  yang  melakukan  pekerjaan  ringan  dan  ada  juga  buruh  yang  melakukan  pekerjaan berat terutama buruh babat yang harus memiliki keahlian supaya tidak membahayakan bagi diri sendiri. 8
Adapun  sitem  Pengupahan  buruh  harian  lepas  babat  tersebut    dengan  dua  sistim, pertama  pengupahan    sistim  harian    dan  pengupahan  sistim    borongan,  seperti  yang  di ungkapkan oleh Bapak Hamdani dari Desa Danau Bungara bahwa:
“jika kita bekerja sebagai buruh harian maka sistim pengupahannya dibayarkan sore / malam harinya  setelah  kita  bekerja,  tapi  apabila  sistim  kerjanya  adalah  borongan  maka  system pengupahannya setelah kerja babatan atau yang lainnya itu kita selesai terlebih dahulu baru dibayarkan, soal  upah itu kesepakatan kita dengan yang punya kebun berapa satu hektar atau lainnya,  namun  walaupu  demikian  kita  bisa  menerima  pinjaman  untuk  belanja  sebelum babatan atau pekerjaan selesai ” 9
Dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  Bapak  Hamdani  selaku  buruh babat di desa danau bungara Kecamatan Kota Baharu, penulis dapat menyimpulkan bahwa sisistim  pengupahan  kerja  buruh  harian  dan  borongan  dengan    sistim  berbeda  baik  dalam bekerja atau pungupahannya.
Berbeda  lagi  pengupahan  sebagai  buruh  harian  lepas  bentuk  babat  di Perusahaan/(PT)  dengan  kebun  milik  warga  secara  pribadi  baik  dari  sistim  kerja  ataupun pengupahannya sebagaimana dikatakan Bapak Jarlis Desa Lentong,
“ ada perbedaan kalau kita bekerja di Perusahaan (PT) dengan kebun milik warga pribadi baik dari  waktu  dan  kerja  kalau  kita  di  PT  waktu  bekerja  kita  terus  diawasi  atau  di  pantau  oleh mandor  perusahaan  dan  tidak  ada  sistim  borongan,  waktu  bekerja  harus  tepat  waktu,kalau pembayaran upahnya itu dalam bentuk bulanan setiap awal bulan kita terima langsung dari kepala rombongan kerja. 10
Penulis  menyimpulkan  dari  hasil  wawancara  yang  di  peroleh  dari  pak  Jarlis  Selaku buruh  harian  lepas  di  Desa  Lentong  Kecamatan  Kota  Baharu  bahwa  ada  perbedaan pengupahan dan sistim kerja di Perusahaan (PT) dengan kebun dengan milik warga secara peribadai.
8 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Bereng  Desa  Danau  Bungara  ,  pada  tanggal  25  Desember  2020. Pukul. 09.30 WIB
9 Hasil wawancaradengan Bapan Hamdani selaku buruh babat di desa Danau Bungara, pada Tanggal 25 Desember 2020. Pukul 17.00 Wib
10 Hasil wawancara dengan Bapak Jarlis selaku buruh harian lepas di Desa Lentong, pada tanggal 27 Desember 2020.  Pukul 13.00 Wib.
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021
Unutk  keakuratan  data  selanjutnya  penulis  melakukan  wawancara  dengan  Bapak Jarlis  Desa  Lentong  mengenai  bagaimana  mengenai  waktu  masuk  dan  keluar  kerja  buruh harian lepas Bapak Jarlis mengatakan dalam wawancara yang dilakukan.
“  soal  waktu  kerja,  pukul  08.00  kita  sudah  mulai  bekerja  dan  di  pukul  10.00  kita  istirahan setelah  itu  kita  kerja  kembali  sampai  dengan  pukul  12.00,  setalah  itu  pada  pukul  14.00  kita kerja kembali sampai pukul 17.00 kita selesai kerjanya, beda dengan borongan, kalau borongan mau dia masuk jam berapa mau dia pulang jam berapa terserah yang penting pekerjaan atau babatannya selesai dengan waktu yang disepakati dengan yang punya kebun”. 11
Penulis  dapat menyimpulkan  bahwa  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan Bapak  Jarlis  selaku  buruh  babat  di  Desa  lentong  mengenai  waktu  masuk  dan  keluar  kerja penulis menyimpulkan bahwa bekerja buruh harian menggunakan penentuan waktu yakn i dari pukul 08.00 Wib sampai dengan Pukul 17.00 Wib, dan untuk sistim borongan tergantung pada  buruhnya  yang  penting  selesai  sampai  batas  waktu  yang  di  sepakiti  dengan  pemilik kebun.
Untuk mendapat data yang valid yang berkenaan dengan pengupahan buruh harian lepas  di  Kecamatan  Kota  Baharu  Kabupaten  Aceh  Singkil,  Selanjutnya  penulis  melakukan wawan cara dengan Bapak Marsidin di Desa  Lapahan Buaya unutk mengetahui berapa upah kerja  harian  atau  borongan  yang  didapatkan  oleh  buruh  atau  pekerja,  Bapak  Marsidin mengatakan :
“biasanya kalau kami bekerja dalam bentuk harian itu di bayar Rp.150.000 per harinya, kalau borongan biasanya disini dibayar Rp.1.200.000 sampai dengan R p.1.500.000 per hektarnya”. 12
Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Marsidin di Desa Lapahan Buaya Kecamatan Kota Baharu dapat di simpulkan bahwa upah diterima dalam bentuk kerja harian  adalah  Rp.150.000  per  hari  dan  dalam  bentuk  borongan  di  bayar  upah  dengan Rp.1.200.000 sampai dengan Rp.1.500.000 Perhektarnya.
Dari  penelitian  tersebut  terdapat  hal-hal  yang  menarik,  untuk  setiap  desa  dalam kecamatan, berbeda-beda upah yang di terima para buruh harian lepas. Namun, upah yang di terima  oleh  para  buruh  tersebut  masih  berada  di  bawah  harga  upah  minimum  provinsi (UMP).  Dalam  peraturan  gubernur  Nomor  67  tahun  2017  tentang  upah  minimum  provinsi Aceh tahun 2018 di tetapkan bahwa UMP sebesar Rp. 2.700.000 dengan waktu kerja 7 jam per hari atau 40 jam perminggu.
11 Hasil wawancara dengan Bapak Jarlis selaku buruh harian lepas di Desa Lentong, pada tanggal 27 Desember 2020.  Pukul 13.00 Wib.
12 Hasil  wawancara  dengan Bapak  Jarlis selaku  buruh  harian  lepas  di  Desa  Lapahan  Buaya,  pada tanggal 28 Desember 2020.  Pukul 10.00 Wib.
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021

## 2. Pengupahan Buruh Harian Lepas di Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan
Bekerja  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  manusia  dalam  hidupnya  yang berusaha  untuk  memenuhi  segala  kebutuhannya.  Kebutuhan  hidup  sangatlah  bervariasi, sedikit atau banyaknya adalah relatif tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang. Daya  beli  seseorang  tentulah  sangat  dipengaruhi  oleh  penghasilan  (upah)  yang  ia  peroleh dalam kurun waktu tertentu setelah ia bekerja. 13
Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha terdiri dari hubungan kerja tetap dan hubungan kerja tidak tetap.  Dalam hubungan kerja tetap, perjanjian kerja antara pekerja/buruh  dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu  tidak tertentu sedangkan  dalam  hubungan  kerja  tidak  tetap  antara  pekerja/buruh  dengan  pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
Berikut keterangan dari bapak sugiono dari Desa Butar  sebagai buruh harian lepas:
“ Kami  bekerja  hanya  kira  kiraan  saja  bisa  lebih  lebih  bisa  kurang.  Upah  tergantung dari  kehadiran  kami  setiap  hari  dalam  bekerja.  Tidak  ada  perjanjian  tertulis  dari  semenjak awal mulai bekerja”. 14
Dilanjutkan  oleh  bapak  Diman  bahwa  “ Selama bekerja menjadi buruh libur hanya di peroleh ketika pemilik pergi atau meliburkan serta hari raya saja, untuk upah terhitung perhari sama dengan buruh lainnya, tidak ada perjanjian tertulis di awal bekerja, hanya ucapan saja”.
Berdasarkan  perjelasan  nara  sumber  yang  ada,  prosedur  penerimaan  buruh  hanya berdasarkan kemauan, tidak ada penjelasan di awal sistem pekerjaannya, tidak ada hari libur dan jam kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan para buruh tidak mempermasahkan hal tersebut. Semua proedur serba lisan tidak ada surat ataupun bentuk penyataan tertulis.
Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  adalah  perjanjian  kerja  antara  pengusaha dengan pekerja/buruh untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara. Dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 63 Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa  perjanjian  kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
perjanjian  kerja  waktu  tertentu  adalah  perjanjian  bersyarat,  yaitu  dipersyaratkan bahwa  harus  dibuat  secara  tertulis  dan  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia,  dengan  ancaman apabila  dibuat  tidak  tertulis  dan  tidak  dibuat  dengan  bahasa  Indonesia,  maka  dinyatakan (dianggap) sebagai bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang
13 Asri Wijianti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 102
14 Hasil  wawancara  dengan Sugiono selaku  buruh  harian  lepas  di  Sumber  Mukti,  pada  tanggal  30 Desember 2020.  Pukul 12.00 Wib.
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). 15 PKWT tidak boleh disyaratkan adanya masa percobaan. Dengan demikian apabila dilakukan pengakhiran hubungan kerja karena alasan masa  percobaan,  maka  pengusaha  dianggap  memutuskan  hubungan  kerja  sebelum berakhirnya perjanjian kerja.
Seorang  pekerja/buruh  yang  bekerja  kepada  pengusaha  tentu  akan  mengharapkan sebuah  upah  (bayaran)  dari  hasil  kerjanya.  Dalam  melaksanakan  pekerjaan  yang  menjadi kewajibannya,  seseorang  akan  mendapatkan  suatu  upah  dari  hasil  kerjanya.  Upah  ini merupakan imbalan dari pihak majikan karena buruh telah menerima pekerjaan darinya dan pada  umumnya  adalah  tujuan  dari  buruh  untuk  melakukan  suatu  j 16 enis  pekerjaan.  Upah merupakan peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan kerja. Bila tidak ada upah, maka tidak akan ada hubungan kerja antara majikan dan buruh. 17
Upah  merupakan  hak  pekerja/buruh  yang  diterima  dan  dinyatakan  dalam  bentuk uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja  kepada  pekerja/buruh  yang ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan  atau  peraturan perundang-undangan  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 18
Pengusaha  dalam  menetapkan  upah  tidak  boleh  diskriminasi  antara  buruh  laki-laki dan  perempuan  untuk  pekerjaan  yang  sama  nilainya. 19 Mengenai  upah,  pemerintah memberikan  perhatian  yang  penuh  pada  upah.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  88  Undang- Undang  No.  13  Tahun  2003,  yaitu  Setiap  pekerja/buruh  berhak  memperoleh  penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan,  pemerintah  menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 20
Adapun bentuk pengupahan yang melindungi pekerja/buruh diatur dalam ketentuan Pasal 88 angka (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang terdiri atas: 21
a. Upah minimum
b. Upah kerja lembur
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
15 Bustoro Aly, Buku undang-undang ketenagakrjaan republik Indonesia, ( Jakarta: ilmu,2018),hal.2
17 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan , (Jakarta: Djambatan, 1985), hlm. 5
18 Tim viva justicia, Undang –undang Ketenagakerjaan, (Yongyakarta: Genesis Learning ),hlm.3
19 Lalu  Husni, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2008), hlm.144
21 Ibid ., hlm.38
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021
d. Upah  tidak  masuk  kerja  karena  melakukan  kegiatan  lain  di  luar pekerjaannya
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
f. Bentuk dan cara pembayaran upah
g. Denda dan potongan upah
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
j. Upah untuk pembayaran pesangon
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
Bentuk  perlindungan  upah  yang  pertama  adalah  upah  minimum.  Pemerintah menetapkan  upah  minimum  berdasarkan  kebutuhan  hidup  layak  dengan  memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

## 3. Sistem  Pengupahan  Buruh  Harian  Lepas  di  Kecamatan  Kota  Baharu Kabupaten Aceh Singkil Ditinjau dari  dari Hukum Islam
Membayar  upah  kepada  orang  yang  melakukan  pekerjaan,  mereka  berhak mendapatkan  upah  sesuai  dengan  besarnya  besarnya  upah  yang  telah  disepakati  adalah suatu kewajiban. Apabila upah yang dibayarkan tidak sesuai dengan pekerjaan dan perjanjian makaakadnya  menjadi  tidak  sah,  pemberi  kerja  hendaklah  tidak  berbuat  curang  terhadap pemberian upah. Pemberian upah dapat berupa jumlahnya apabila telah di sepakati bersama antara kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan.
Konsep  upah  fiqih  muamalah  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  perhatian  dalam mekanisme pengupahan , yaitu:

## 1. Akad atau Kontrak Kerja
Kejelasan dalm memperkerjakan seseorang dalam suatu usaha merupakan keharusan yang dilaksanakan,  karena  akad  fiqih  muamalah menentukan kearah  mana  bentuk  mekanisme pengupahanya  yang  akan  dijalankan  oleh  kedua  belah  pihak,  antara  pengusaha  dan karyawan.
Allah berfirman surat al-Maidah ayat 1:
Artinya :  Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu.  Dihalalkan  bagimu binatang  ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu.  (yang  demikian  itu) dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji. Sesungguhnya  Allah  menetapkan  hukum-hukum  menurut  yang  dikehendaki- Nya.(Q.S.Almaiddah :1)
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021
Praktik pengupahan buruh harian lepas  yang dijalankan di Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil ini, pengupahan karyawan, yaitu:
Hubungan  ini  terjadi  akad ju‟alah, yaitu  sebagai  sesuatu  yang  disiapkan  untuk  diberikan kepada seseorang yang berhasil melakukan perbuatan tertentu, atau juga diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan pekerjan tertentu. 22 Dimana  upah  yang  diperbolehkan  tergantung  dari  apa  yang  dia  kerjakan  oleh karyawan tersebut.
Allah berfirman dalam Al- Qur‟an surat An -nahl ayat : 97)
Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan  beriman,  Maka  Sesungguhnya  akan  Kami  berikan  kepadanya  kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.(Q.S. An.Nahl : 97). 23
Ditekankan  dalam  ayat  ini  bahwa  laki-laki  dan  perempuan  dalam  Islam  mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Dalam ayat ini juga dikatakan bahwa  tidak  adanya  diskriminnasi  upah  dalm  Islam,  jika  mereka  mengerjakan  pekerjaan yang sama dan Allah akan memberikan imbalan (pahala) kepada mereka yang melakukannya dan  setimpal  dengan  amalan  yang  mereka  lakukan  dan  akan  lebih  besar  dengan  apa  yang mereka lakukan.
Akad  ju‟alah  ini  terdapat  beberapa  ketentuan  yang  harus  diperhatikan  oleh pelaksanannya.  Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Fatwa  Dewan Syari‟ah  Nasional No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju‟alah: 24
1. Ju‟alah adalah  janji  atu  komitmen  (iltizam)  untuk memberikan  imblan ( reward/‟iwadh/ju‟l ) tentu    atas  pencapaian hasil  ( natijah ) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
2. ja‟il adalah  pihak  yang  berjanji  akan  memberikan  imbalan  tertentu  atas pencapaian hasil kerja ( natijah ) yang ditentukan.
3. Maj‟ul lah adalah pihak yang melaksanakan Ju‟alah
4. Pihak Ja‟il harus  memiliki  kecakapan  hukum  dan  kewenangan  ( muthaq  al- tasharruf ) untuk melakukan akad
22 Wahabah  az-Zuhaili, Fiqih  Islam  wa  Adillatuhu, Penerjemah  Abdul  Hayyie  al-Kattani, dkk.,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 439-440
23 Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahannya ,  (Jakarta:  Yayasan Penyelenggara/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 415
24 Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia, Impunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional MUI, (Jakarta: Gaung Persada Press,2010), jilid 2, hlm. 96-97
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021
5. Objek Ju‟alah ( mahal  al- „aqd/maj‟ul  „alaih )  harus  berupa  pekerjaan  yang tidak dilarang oleh syariah
6. Hasil  pekerjan  ( natijah )  sebagaimana  dimaksud  harus  jelas  dan  diketahui oleh pihak pada saat penawaran.
7. Imbalan Ju‟alah ( reward/iwadh/ju‟l )harus ditentukan besarnya oleh Ja‟il dan diketahui oleh pihak pada saat penawaran.
8. Tidak  boleh  ada  syarat  imbalan  diberikan  dimuka  (sebelum  pelaksanakan objek Ju‟alah ).
9. Imbalan Ju‟alah hanya  berhak  diterima  oleh  pihak maj‟ullahu apabila  hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
10. Pihak Ja‟il harus memenuhi imbalan yang diperjanjikan jika pihak maj‟ul lah menyelesaikan  (memenuhi)  prestasi  (hasil  pekerjaan/ natijah )  yang ditawarkan.
Namun selain Qur’an Surah Asy -Syura diatas dalam Hadist Ibnu Majjah dan At- Thabrani  dikatakan    pekerjaan  tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dalam  syariat Islam.  Seperti  halnya  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Ibnu  Majah  dan  At- Thabarani:
ْجَأ  َري ِجَ ْلْا اوُطْعَأ َمهلَس َو ِهْيَلَع ُ هاللَّ ىهلَص ِ هاللَّ ُلوُس َر َلاَق َلاَق  َرَمُع ِنْب ِ هاللَّ ِدْبَع  ْنَع ةجام نبإ هاور( .ُهُق َرَع  هف ِجَي  ْنَأ َلْبَق ُه َر
)يناربطلاو
Artinya  :  Dari Abdullah  bin  Umar  ia  berkata,  “Rasulullah  saw  bersabda:  Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah dan at - Thabrani). 25
Dalam hadis di atas menjelaskan bahwa majikan hendaklah memberikan upah kepada pekerja/buruh sebelum keringatnya kering atau dengan kata lain, Pengusaha /  Pemilik  Kebun    harus  memberitahukan  upah  yang  diterima  buruh  sebelum melakukan pekerjaan. Karena upah merupakan hak yang wajib diterima oleh pekerja.
Seperti yang dilakukan oleh pemeilik kebun dalam memberikan upah kepada buruh  harian  lepas  di  Kecamatan  Kota  Baharu  Kabupaten  Aceh  Singkil. Pengusaha/pemilik  kebun  memberitahukan  lebih  dulu  dengan  buruh  harian  lepas berapa  upah  yang  akan  di  terima.  Para  buruh  akan  mengetahui  upah  yang  mereka
25 Al-Qazwini Abi Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, Juz II, (Beirut: Dar Al-Ahyab Al-Kutub Al- Arabiyyah, 2008), hlm. 20
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021
peroleh  setelah  mereka  selesai  melaksanakan  tugasnya.  Begitu  pula  dengan  buruh borongan, setelah pekerjaan atau babatan itu di selesai atau dibersihkan maka pihak pengusaha  atau  yang  punya  kebun  langsung  membayar  upah  yang  telah  disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  Pengupahan  Buruh  Harian Lepas (Babat) di Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil Tinjauan Undang-undang Ketenaga  Kerjaan  dan  Hukum  Islam , maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Sistem pengupahan yang dilakukan oleh pengusaha/Pemilik Kebun di Kecamatan Kota  Baharu  Kabupaten  Aceh  Singkil  kepada  buruh  harian  lepas  menggunakan sistem harian. Sedangkan untuk buruh borongan menggunakan sitem borongan.
2. Berdasarkan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan mengenai  sistem  pengupahan  buruh  di  Kecamatan  Baharu  Kabupaten  Aceh Singkil, bahwa  kerja yang dilakukan oleh buruh harian tetap yang ditentukan oleh majikan sudah sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mengenai hubungan  kerja  telah  dilakukan  oleh  majikan  dan  buruh  harian  tetap  dengan menngunakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam hal waktu kerja untuk buruh  harian  tetap  bertentangan  dengan  Pasal  77  angka  2  Undang-Undang Ketenagakerjaan  karena  majikan  memberikan  waktu  kerja  melebihi  dengan ketentuan  Undang-Undang  tersebut.  Mengenai  istirahat  dan  cuti  yang  diberikan majikan kepada buruh harian tetap sudah sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3. Berdasarkan  Hukum  Islam  mengenai  sistem  pengupahan  buruh  di  Kecamatan Kota  Baharu  Kabupaten  Aceh  Singkil,  bahwa  pengusaha/pemilik  kebun  telah menerapkan  prinsip  keadilan  dan  pembayaran  tunai  setelah  bekerja  terhadap buruh  harian  lepas  babat  dan  begitu  pula  dengan  buruh  borongan,  setelah pekerjaan atau babatan itu di selesai atau dibersihkan maka pihak pengusaha atau yang  punya  kebun  langsung  membayar  upah  yang  telah  disepakati  oleh  kedua belah pihak sebelumnya.
dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Volume 4. No. 02. Juli-Desember 2021

## DAFTAR PUSTAKA
Az-Zuhaili, Wahabah, Fiqih Islam wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.,Jakarta: Gema Insani, 2011
Aly,  Bustoro, Buku  undang-undang  ketenagakrjaan  republik  Indonesia, Jakarta:  ilmu, 2018
Basyir,  Ahmad  Azhar  Basyir, Azaz-azaz  Hukum  Muamalah, Yogyakarta:  UII  Press, 2000
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, Al- Qur’an  dan  Terjemahannya ,  Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Pentafsir Al- Qur’an, 1971
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia, Impunan  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional MUI, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010
Husni,  Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2008
Ibn  Yazid,  Al-Qazwini  Abi  Muhammad, Sunan Ibn Majah, Juz II, Beirut: Dar  Al-Ahyab Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2008
Nakh’I, Imam Nakh’i dan Marzuki Wahid, Seri Fiqh Keseharian Buruh Migran , Cirebon: ISIF, 2012
Soepomo, Imam, Pengantar Hukum Perburuhan , Jakarta: Djambatan, 1985
Sutedi, Adrian, Hukum Perburuhan , Jakarta: Sinar Grafika, 2009
Tim viva justicia, Undang – undang Ketenagakerjaan Yongyakarta: Genesis Learning, 2016
Wijianti, Asri, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Jakarta: Sinar Grafika, 2014