## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
-Mita Kristiani-

## ABSTRAK
Perlindungan  hukum  atau  bantuan  hukum  kepada  pelaku  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sejatinya diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, namun perlindungan yang seperti apa belum dijelaskan dan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dikarenakan tidak adanya suatu aturan yang mengatur secara tegas dan jelas terkait dengan perlindungan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Sehingga berdasarkan hal tersebut hal yang ditawarkan ialah perlu untuk membuat suatu kebijakan yang mengatur secara jelas dan lengkap terkait dengan perlindungan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah.
Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen,   Perlindungan Hukum

## ABSTRACT
Legal protection or legal assistance for government procurement of goods services is actually regulated in relevant laws and regulations, but what kind of protection has not been explained and regulated in detail in the  laws  and  regulations.  Due  to  the  absence  of  a  rule  that  regulates  explicitly  and  clearly  related  to  the protection  of  actors  in  the  procurement  of  government  goods/services  and  the  lack  of  attention  from  the government.  So  based  on  this,  the  thing  offered  is  the  need  to  make  a  policy  that  regulates  clearly  and completely related to the protection of government procurement of goods/services.
Keywords: Procurement of Government Services, Commitment Making Officer, Legal protection

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintah pada dasarnya merupakan  sistem  dan  proses  interaksi  sosial politik antara pemerintah dan masyarakat, yang pada  umumnya  tertuang  dalam  kontrak  sosial yang berwujud konstitusi negara. Dalam kontrak sosial  tersebut  diatur  mengenai  hak-hak  dan kewajiban,  kekuasaan  dan  kewenangan  setiap pihak  dalam  pelaksanaan  penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Terselenggaranya good  governance merupakan prasyarat utama untuk menjalankan tujuan negara khususnya pada penyelenggaraan kesejahteraan  masyarakat. 1 Sejalan  dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksaan good governance , dalam pemenuhan semua  aspek  kehidupan  di  masa  yang  akan datang  termasuk  di  dalamnya  kebutuhan terhadap  pelayanan  publik  yang  berkualitas. Oleh  karena  itu,  diperlukan  perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh,  serta  tanggap  terhadap  dinamika
1 Bagir Manan, Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan” (makalah  disampaikan  pada  Peraturan  Nasional  Hukum Acara  dan  Hukum  Administrasi  Negara Fakultas  Hukum Universitas Hasanudin, 26-31 Agustus 1996), hlm. 13
tuntutan  masyarakat.  Dalam  upaya  pemerintah dengan birokrasinya menyelenggarakan pelayanan  publik  bagi  masyarakat,  diperlukan adanya  pengembangan  dan  penerapan  sistem pertanggungjawaban  yang  nyata  sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat  berlangsung  secara  berdaya  guna,  bersih dan akuntabel. 2
Hal  yang  tidak  dapat  dinafikan  dalam penyelenggaraan pelayan publik tersebut, perlu adanya  pos  anggaran  pengeluaran  yang  salah satunya  adalah  untuk  belanja  barang  dan  jasa. Untuk  penyelenggaran  pemerintah  baik  dari pemerintah  pusat  maupun  daerah  dituangkan dalam  anggaran  negara  dan  anggaran  daerah termasuk  di  dalamnya  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah.  Selain  itu,    untuk  menunjang pembangunan  infrastruktur,  baik  sarana  dan prasarana pemerintah diperlukan adanya kegiatan  pengadaan,  baik  berupa  barang  atau jasa.  Dalam  pengadaan  barang/jasa  diperlukan
2 Sedamaryanti, Good  Governance  dalam  Rangka Otonomi  Daerah  Upaya  Membangun  Organisasi  Efektif dan  Efesien  Melalui  Restrukturisasi  dan  Pemberdayaan , (Bandung, Mandar Maju, 2003), hlm. 3.
suatu perencanaan yang baik agar mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan.
Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah senantiasa dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mengemban kewajiban ini, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan rakyat  dalam  berbagai  bentuk  baik  berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur.  Di  sisi  lain,  pemerintah  juga memerlukan  barang  dan  jasa  itu  dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. 3 Pengadaan  barang/jasa  ( procurement )  pada hakekatnya  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mewujudkan  barang  dan  jasa  yang  di  inginkan dengan  metode  dan  proses  tertentu  untuk mencapai  kesepakatan  harga,  waktu,  dan kesepakatan  lainnya.  Kegiatan  pengadaan barang/jasa ini dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa. 4 Sejalan  dengan  kebijakan  demokratisasi dan desentralisasi, proses pengadaan ( procurement ) barang dan jasa di Indonesia kini tidak  lagi  dilaksanakan  secara  sentralistis. Diantara  jajaran  pemerintah  pusat,  mekanisme pengadaan  tidak  lagi  dilaksanakan  oleh  sebuah departemen  teknis  saja  tetapi  dilaksanakan  di dalam  sebuah  sistem  yang  melibatkan  banyak kementerian  dan  lembaga  yang  masing-masing berbeda fungsi  dan  peranannya. 5 Desentralisasi juga  mengharuskan  bahwa  pengadaan  tidak hanya melibatkan perumus kebijakan di jajaran pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah, baik  di  tingkat  provinsi  maupun  di  tingkat kabupaten/kota.  Diharapkan  bahwa  dengan sistem yang lebih demokratis, desentralistis dan terbuka ini proses pengadaan akan lebih efektif, efisien dan akuntabel. 6
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang selanjutnya  disebut  Pengadaan  Barang/Jasa adalah  kegiatan  Pengadaan  Barang/Jasa  oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat  Daerah  yang dibiayai  oleh  APBN/APBD  yang  prosesnya sejak  identifikasi  kebutuhan,  sampai  dengan serah  terima  hasil  pekerjaan. 7 Pemerintah  saat
3
Yohanes
Sogar Simamora, Hukum
Perjanjian_Prinsip  Hukum  Kontrak  Pengadaan  Barang dan  Jasa  oleh  Pemerintah ,  (Yogyakarta:  LaksBang PRESSindo, 2009), hlm.1.
4 ICW, Prinsip  Dasar  Kebijakan  Dan  Kerangka Hukum  Pengadaan  Barang dan Jasa ,  Jakarta,  Indonesian Procurement Watch, 2005, hlm. 5
5 No  Name, Laporan  Tahunan ,  Artikel  dalam (http://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id/wp- content/uploads/2017/09/Laporan-Tahunan-2017-Bagian- PBJ-website.pdf), diakses pada tanggal 10 Mei 2008
ini  telah  melakukan  regulasi  dalam  proses pengadaan  barang  dan  jasa  yang  diharapkan efesien, terbuka dan kompetitif, terjangkau dan berkualitas.  Untuk  meningkatkan  efisien  dan efektifitas  penggunaan  keuangan  negara  yang dibelanjakan  melalui  proses  pengadaan/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabel  serta  prinsip  persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah  yang  dibiayai  oleh  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya dalam hal ini disebut (APBN)/Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  yang  selanjutnya  dalam  hal  ini  disebut APBD,  sehingga  diperoleh  barang/jasa  yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung  jawabkan  baik  dari  segi  fisik, keuangan  maupun  manfaatnya  bagi  kelancaran tugas pemerintah dalam pelayanan masyarakat. 8 Peraturan yang mengatur tentang pengadaan  barang/jasa  pemerintah  sendiri, adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, hingga  saat  ini  telah  mengalami  lima  kali perubahan,  yaitu  perubahan  pertama  melalui Pepres Nomor 35 tahun 2011; perubahan kedua melalui  Perpres  Nomor  70  tahun  2012; perubahan  ketiga  melalui  Perpres  Nomor  172 tahun  2014  kemudian  Perpres  Nomor  4  tahun 2015,  dan  yang  terakhir adalah  Perpres  Nomor 16 Tahun 2018 diundangkan pada Maret 2018, dan berlaku mulai 1 Juli 2018. Setiap perubahan dalam peraturan mengenai pengadaan barang/jasa  pemerintah  ini  dilakukan  untuk menyempurnakan/melengkapi aturan sebelumnya, serta disesuaikan dengan kondisi di lapangan  terkait  proses  pengadaan  barang/jasa pemerintah.
Dengan diundangkannya peraturan tersebut maka peraturan yang berlaku sebelumnya, yakni Perpres  Nomor  54  Tahun  2010  sampai  dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan
6 Wahyudi Kumorotomo, Jurnal Masalah Kelembagaan  Dalam  Reformasi  Pengadaan  Barang  Dan Jasa Di Indonesia
7 Pasal  1  angka  1  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  16  tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8 Penjelasan  Atas  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  54  tahun  2010  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
tidak  berlaku. 9 Salah  satu  pertimbangan diundangkan Perpres ini adalah bahwa Peraturan Presiden  terdahulu  masih  terdapat  kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan  pemerintah  mengenai  pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik.
Dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa tentu tidak terlepas dari para pihak yang mendukung  dan  terlibat  dalam  pelaksanaan kegiatan tersebut. Para pihak yang terkait dalam penyelenggara  pengadaan  barang/jasa  terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran  (KPA),  Pejabat  Pembuat  Komitmen (PPK),  Pejabat  Pengadaan,  Kelompok  Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), Agen Pengadaan, Pejabat  Pemeriksa  Hasil  Pekerjaan  (PjPHP)/ Panitia  Pemeriksa  Hasil  Pekerjaan  (PPHP), Penyelenggara Swakelola dan Penyedia Barang/Jasa. 10 Salah  satu  pelaksana  pengadaan barang/jasa  adalah  Pejabat Pembuat  Komitmen yang  selanjutnya  dalam  hal  ini  akan  disebut (PPK)  adalah  pejabat  yang  bertanggung  jawab atas  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa.    di lingkungan  birokrasi  maka  akan  sangat  akrab dengan  istilah  PPK.  Istilah  lamanya  pimpinan proyek  atau  pimpinan  bagian  proyek.  PPK merupakan  tokoh  penting  dalam  pengadaan barang  dan jasa,  karena  PPK  merupakan  orang yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Sehingga PPK bertanggung  jawab  secara  administrasi,  teknis dan  financial  terhadap  pengadaan  barang  dan jasa. 11 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Perpres  Nomor  16  tahun  2018  tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mendefinisikan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan  oleh  Pengguna  Anggaran/  Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan  dan/  atau  melakukan  tindakan  yang dapat  mengakibatkan  pengeluaran  anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 12 PPK  tidak  bekerja  pada  akhir  pengadaan, tetapi  PPK  sudah  mulai  bekerja  sejak perencanaan pengadaan samapai akhir pelaksanaan  pengadaan.  Hal  ini  karena  PPK adalah  orang  yang  paling  mengetahui  tentang barang/jasa yang akan diadakan. Oleh sebab itu,
9 Pasal  92  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  16  tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
10 Pasal  8  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  16  tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
apabila terjadi kesalahan pada proses pengadaan barang/jasa  yang  disebabkan  karena  kesalahan perencanaan,  maka  PPK  juga  bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Di era lama, orang menganggap  jabatan  PPK  merupakan“jabatan basah”,  karena  “memakmurkan”  orang  yang menjabatnya. Sehingga banyak pejabat struktural berlomba-lomba untuk menjadi PPK. Tetapi di era reformasi ini, jabatan PPK menjadi momok  bagi  birokrat.  Alasannya  tidak  lain karena  PPK  sangat  rentan  dengan  masalah hukum,  terkait  dengan  pelaksanaan  kontrak ataupun  permasalahan  lain  terkait  masalah pengadaan barang/jasa pemerintah. Akan sangat lazim  dijumpai  kasus  tindak  pidana  korupsi terkait Pengadaan Barang/Jasa, pastilah menyeret PPK dan penyedia barang/jasa. Hal ini merupakan  konsekuensi  yuridis  dari  dokumen kontrak  yang  dibuat  oleh  PPK  dan  Penyedia Barang/Jasa.
Sektor pengadaan barang dan jasa merupakan  wilayah  yang  rentan  dikorupsi sepanjang  2017. Indonesia  Corruption  Watch (ICW) mencatat tahun 2017 sudah ada 84 kasus yang  diproses  hukum  dengan  kerugian  negara mencapai  Rp  1,02  Triliun.  Sektor  pelayanan publik  sangat  rentan  untuk  dikorupsi  dalam proses  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (PBJ). Sepanjang tahun 2017 sedikitnya ada sekitar 84 kasus korupsi yang diproses oleh aparat penegak hukum  (APH)  pada  sektor  pelayanan  publik dengan  total  nilai  kerugian  negara  sebesar  Rp 1,02  triliun,  kata  Staf  Divisi  Investigasi  ICW Wana  Alamsyah  di  kantor  ICW,  Jl  Kalibata Timur, Jakarta Selatan. 13
Menjadi  sebuah  realita  bahwa  para penyelenggara  pengadaan  barang/jasa  merasa tidak  nyaman  dan  terusik  serta  was-was  dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa akibat  kerapkali  aparat  penegak  hukum  (baik oknum  polisi  dan/atau  oknum  kejaksaan) melakukan  pemanggilan  dan/atau  pemeriksaan terhadap penyelenggara yang tengah menyelenggarakan pengadaan barang/jasa. Sering  kali  didasarkan  dengan  alasan  bahwa adanya  laporan  dari  pihak-pihak  (masyarakat, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  ataupun  pihak
11 http://p3i.or.id/pejabat-pembuat-komitmen-tidak- wajib-eselon-eselon-tidak-harus-menjadi-pejabat- pembuat-komitmen/, diakses pada 10 Mei 2018.
12 Pasal  1  angka  10  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  16  tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13 https://news.detik.com/berita/3885311/icw- korupsi-pengadaan-barang-2017
yang  terkait  dalam  penyelenggara  pengadaan barang/jasa  yang  mengindikasikan  adanya penyimpangan prosedur dan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. 14
Maraknya  pemberitaan  dan  banyaknya masalah  yang  dihadapi  oleh  PPK  dalam pelaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  yang berujung  pada  jeruji  besi  pada  akhirnya membuat  ciut  nyali  seorang  Pegawai  Negeri Sipil  atau  Aparatur  Sipil  Negara  dalam melaksanakan  tugasnya  selaku  PPK  atau  pun ketika  di  tunjuk  sebagai  PPK.  Perlindungan hukum yang masih belum jelas dan dipertanyakan  terhadap  kasus-kasus  seperti ini pada  akhirnya  membuat  PPK  tidak  ingin mengambil resiko bagi karirnya.
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa terdapat kekhawatiran bagi PPK dalam menyelenggarakan proses
Pengadaan barang/jasa  terhadap  adanya  pemeriksaan  dari kepolisian  dan  kejaksaan.  Seperti  diketahui bahwa  PPK  dalam  hal  ini  mempunyai kewenangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam  Peraturan  yang  secara  khusus  mengatur terkait  dengan  pelaksanaan  pengadaan  barang dan  jasa,  namun  dalam  hal  ini    PPK  masih merasa dikebiri seolah-olah apa yang diperbuat merupakan sebuah kesalahan dan akan diproses hukum walaupun proses pengadaan barang dan jasa  sudah  diupayakan  sesuai  dengan  prosedur atau  mekanisme  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu diketahui perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh undang-undang  ataupun  peraturan  lainnya terkait  dengan  jabatan  PPK,  untuk  menjamin hak-hak dari PPK sebagai pejabat yang ditunjuk dan  terpilih  dan  diberikan  kewenangan  oleh pemerintah  dalam  menyelenggarakan  kegiatan pengadaan barang dan/jasa. Karena sampai saat ini, tidak ada jaminan bagi penyelenggara untuk tidak  diperiksa  oleh  kepolisian  dan  kejaksaan walaupun  tidak  ada  ditemukannya  indikasi tindak pidana. Setiap saat pihak kepolisian dan kejaksaan bisa saja melakukan pemanggilan dan pemeriksaan  bagi  penyelenggara  pengadaan barang dan jasa termasuk PPK.
Aktivitas  belanja  publik  pada  pemerintah daerah  ini  menjadi  perhatian  penting,  karena mempertimbangkan pengeluaran atau penggunaan dana publik. Perlu adanya
14 Anonimous, Modul 10, Penggunaan Eprocurement  Pelatihan  Tingkat  Dasar  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden
pengawasan  dan  pengendalian  internal  dalam pengadaan  barang  maupun  belanja  modal, karena  dari  adanya  kegiatan  pengadaan  barang ini dimungkinkan terjadi tindak korupsi, kolusi, dan  nepotisme  (KKN).  Kekhawatiran  akan terjadinya kecurangan-kecurangan pada aktivitas  belanja  publik  tersebut  semakin mendorong  pemerintah  menerapkan  suatu sistem  pengadaan  barang  dan  jasa,  salah  satu caranya  yaitu  dengan  pengadaan  secara elektronik  ( e-procurement ).  Pengadaan  barang dan  jasa  secara  elektronik  yang  diterapkan merupakan  sistem  pengadaan  barang  dan  jasa yang  proses  pelaksanaannya  dilakukan  secara elektronik  dengan  memanfaatkan  fasilitas komunikasi  dan  informasi  melalui  internet  dan sistem  aplikasi  serta  layanan  pengadaan eletronik  yang  disediakan  oleh  Layanan Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE)  dari Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pelaksanaan pengadaan secara elektronik di harapkan  bisa  transparan  dan  akuntabel  sesuai dengan  prinsip-prinsip  pengadaan  barng/jasa pemerintah.  Pengawasan  yang  ketat  dan transparansi melalui pengadaan secara elektronik  tidak  memungkiri  masih  ada kekurangan  ataupun  celah  kesalahan  yang berakibat  pada  permasalahan  hukum,  Pejabat Pembuat  Komitmen  sebagai  ujung  tanduk pelaksanaan pengadaan berperan penting dalam pelaksanaan pengadaan.

## PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  terhadap  Pejabat Pembuat  Komitmen  dalam  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  Pada  Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara elektronik  meliputi e-tendering dan  atau e- purchasing . E-tendering adalah  tata  cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara  terbuka  dan  dapat  diikuti  oleh  semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan  secara  elektronik  dengan  cara menyampaikan  1  (satu)  kali  penawaran  dalam waktu  yang  telah  dengan  menggunakan  sistem pengadaan elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Sedangkan E-Purchasing adalah tata cara pembelian  Barang/Jasa  melalui  sistem  katalog elektronik.  Dimana  yang  dimaksud  dengan
No. 54 Tahun 2010 Beserta Perubahannya , Deputi Bidang PPSDM, LKPP, 2014, hlm. 4
katalog  elektronik  atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis,  spesifikasi  teknis  dan  harga  barang tertentu  dari  berbagai  Penyedia  Barang/Jasa Pemerintah.
Adapun maksud dan tujuan dari pengadaan barang/jasa  pemerintah  secara  elektronik  ini ialah  untuk  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas,  meningkatkan  akses  pasar  dan persaingan usaha yang sehat, mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time . a. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Karena  pelaku  pengadaan  barang/jasa pemerintah  yang  dalam  hal  ini  adalah  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK)  juga  termasuk  ke dalam  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  maka seharusnya PPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  mendapatkan  perlindungan  hukum. Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  tidak mengatur secara jelas terkait dengan perlindungan hukum terhadap ASN.
Korps  profesi  ASN  Republik  Indonesia memiliki  fungsi  perlindungan  sebagaimana tercantum dalam Pasal 126 Ayat (3) huruf b yang menyatakan “memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran  Sistem  Merit  dan  mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugasnya”.
Dalam Undang-undang ini hanya menjelaskan  bahwa  ASN  berhak  mendapatkan perlindungan  hukum  dan  advokasi.  Namun, perlindungan  hukum  yang  bagaimana  tidak dijelaskan  secara  mendetail  dalam  Undang- undang ini, bahkan tidak ada Pasal satupun yang menjelaskan secara eksplisit bentuk perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan.  Hal  inilah  yang  mengakibatkan ketika ASN dalam hal ini PPK selaku bagian dari pelaku  pengadaan  barang/jasa  pemerintah melakukan  pelanggaran  atau  tindakan  yang mengakibatkan  suatu  perbuatan  pidana  belum mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.
Hal  ini  berdasarkan  fakta  yang  terjadi selama ini, bahwa pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah  yang  diduga  atau  terkena  kasus pidana  dalam  penyelenggaraan  barang/jasa pemerintah  dalam  menghadapi  kasus  tersebut berjalan  sendiri  dengan  membayar  pengacara atau penasehat hukum sendiri. Selama ini belum
ada perlindungan yang diberikan oleh pemerintah  terkait  dengan  kasus  pelanggaran dalam penyelenggaraan barang/jasa pemerintah yang  dilakukan  oleh  PPK  maupun  pelaku pengadaan barang/jasa secara keseluruhan.
b. Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017  tentang  Manajemen  Pegawai Negeri Sipil
Perlindungan  hukum  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  diatur  dalam Pasal  308  huruf  d  yaitu  pemerintah  wajib memberikan  perlindungan  berupa  bantuan hukum. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara  yang  dihadapi  di  pengadilan  terkait pelaksanaan tugasnya.
Pelaku  pengadaan  barang/jasa  pemerintah dalam hal ini ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  merupakan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) yang  dalam  hal  ini  termasuk  juga  dalam Peraturan  Pemerintah tersebut.  Dimana,  pelaku pengadaan  barang/jasa  pemerintah  juga  berhak mendapatkan  perlindungan  hukum  berupa bantuan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam Peraturan Pemerintah tersebut.
Namun demikian Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tersebut belum mengatur secara jelas hal-hal yang dimaksud dengan perlindungan  hukum  tersebut.  Karena  kurang tegasnya  pengaturan  perlindungan  hukum tersebut dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, sehingga saat ini masih dirasakan oleh Pegawai Negeri  Sipil  (pelaku  pengadaan  barang/jasa pemerintah)  yang  terkena  masalah  hukum, ketiadaan perlindungan hukum.
c. Perlindungan  Hukum  terhadap  Pelaku Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Di  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah tidak mengatur secara khusus terkait dengan  perlindungan  hukum  terhadap  pelaku pengadaan  barang/jasa  dalam  hal  ini  ialah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Perlindungan  dalam  ilmu  hukum  adalah suatu  bentuk  pelayanan  yang  wajib  diberikan oleh  aparat  penegak  hukum  atau  aparat keamanan  untuk  memberikan  rasa  aman,  baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari  ancaman,  gangguan,  teror,  dan  kekerasan dari  pihak  manapun  yang diberikan  pada  tahap
penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan, dan  atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat  hukum  baik  yang  bersifat  preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun  tidak  tertulis.  Dengan  kata  lain perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Adanya perlindungan hukum bagi seseorang  berarti  bahwa  ia  mendapat  jaminan akan  adanya  perlindungan  secara  hukum terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukannya.  Begitu  juga  halnya  bagi  pelaku pengadaan  dalam  tugasnya  melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah, agar terciptanya rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan  dan  kedamaian.  Keadilan  berarti bahwa  apa  yang  dilakukan  pelaku  pengadaan yang sudah sesuai dengan ketentuan seyogyanya memperoleh  imbalan  yang  sesuai  dengan  hasil kerja yang dilakukannya.
Salah satu upaya perlindungan hukum yang dijamin  pemerintah  bagi  pelaku  pengadaan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 84 ayat (1) Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018 tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, yang menyatakan bahwa
Pimpinan Kementerian,  Lembaga,  Pemerindah  Daerah wajib  memmberikan  pelayanan  hukum  kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa.
Pelayanan  hukum  sebagaimana  dimaksud diatas  diberikan  sejak  proses  penyelidikan hingga  tahap  putusan  pengadilan.  Pelaku Pengadaan  sebagaimana  di  atas  dikecualikan untuk  Penyedia,  Ormas,  kelompok  masyarakat penyelenggara  swakelola,  dan  Pelaku  Usaha yang bertindak sebagai Agen Pengadaan.
Optimalisasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan  pengadaan  dari  PA/KPA  sebagai pengguna,  dimulai  dari  perencanaan  sampai dengan selesai, merupakan upaya  perlindungan preventif  menghindari  permasalahan  hukum  di kemudian hari.
Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan  yang  ditetapkan  dan/atau  dilakukan oleh  Pejabat  Pemerintahan  untuk  mengatasi
15 Grasia  Kurniati, Akibat  Hukum  Pelanggaran Prosedur  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  dan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Organisasi  Pengadaan
persoalan  konkret  yang  dihadapi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal peraturan perundang-undangan yang memberikan  pilihan,  tidakmengatur,  tidak lengkap  atau  tidak  jelas,  dan/atau  adanya stagnasi pemerintahan. 15
Pelaksanaan  pengadaan  atau  pelaksanaan kontrak  pemerintah,  telah  tersedia  peraturan perundang-undangannya  yang  terkait,  misalnya dengan  peraturan  pekerjaan  konstruksi  atau peraturan keuangan, dengan demikian pelaksanaan  pengadaan  harus  patuh  pada peraturan.  Jika  peraturan  pengadaan  atau pelaksanaan  kontrak  sulit  atau  tidak  dapat dijalankan,  maka  dapat  diambil  keputusan diskresi.  Namun,  jika  telah  diambil  keputusan diskresi  jangan  sampai  terjadi  perbuatan  yang mengarah  kepada  tindak  pidana  korupsi  dan kerugian  negara  serta  harus  berkonsultasi dengan APIP/ BPKP/ LKPP. 16
Selanjutnya,  yang  harus  mendapat  atensi dari  semua  pihak  yang  terkait  pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  pemerintah  adalah disampaikan 8 perintah Presiden Jokowi dalam rapat  dengan Kajati  dan  Kapolda  se-  Indonesia pada tanggal 19 Juli 2016 , yaitu sebagai berikut:
1) Kebijakan  dan  diskresi  pemerintah daerah tidak boleh di pidanakan;
2) Tindakan administrasi harus dibedakan  dengan  yang  memang berniat  korupsi.  Aturan  BPK  jelas, mana yang pengembalian dan bukan;
3) Temuan  BPK  masih  diberi  peluang perbaikan 60 hari. Sebelum waktu itu habis,  penegak  hukum  tidak  boleh masuk dulu;
4) Kerugian  negara  harus  konkret,  tidak mengada-ada;
5) Kasus  dugaan  korupsi  tidak  boleh diekspose  di  media  secara  berlebihan sebelum tahap penuntutan;
6) Pemda  tidak  boleh  ragu  mengambil terobosan untuk membangun daerah;
7) Perintah ada pengecualian untuk kasus dugaan  korupsi  yang  berawal  dari operasi tangkap tangan (OTT); dan
8) Setelah  perintah  itu,  jika  masih  ada kriminalisasi kebijakan, Kapolda- Kapolres  dan  Kajati-Kajari  akan dicopot.
Barang/Jasa Pemerintah , Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1 No. 2, Juni 2017, hlm. 321-325
16 Ibid , hlm. 325
Dengan demikian, memperhatikan pendapat Mudji Santosa dan 8 perintah Presiden Jokowi  terlihat  atensi  pemerintah  sangat  besar dan pentingnya perlindungan hukum bagi pelaku pengadaan dalam tugas dan fungsinya melaksanakan pengadaan barang/ jasa pemerintah.  Selanjutnya,  8  perintah  Presiden Jokowi mempertegas
dikeluarkannya
Peraturaturan Presiden dan Instruksi Presiden. Disamping itu, sejak diterbitkannya Peraturan  Presiden  (Prespres)  pertama  kali sampai  dengan  sekarang  Perpres  terbaru,  tidak sama  sekali  mengatur  secara  jelas  mengenai perlindungan  hukum  kepada  pelaku  pengadaan barang/jasa  pemerintah  khususnya  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sejak awal diterbitkannya  Perpres  ini  hanya  mengatur  tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah beserta kewenangan dan tugas PPK saja.
d. Perlindungan Hukum Berdasarkan Pengaturan  Dewan  Pengurus  Korps
Pegawai  Republik  Indonesia  Nomor  01

## Tahun 2017
Korps  Pegawai  Republik  Indonesia  yang selanjutnya  disingkat  KORPRI  merupakan wadah  bagi  anggota  perhimpunan  seluruh pegawai Republik Indonesia, yang meliputi PNS dan pegawai LPNK/BUMN/BUMD/BHP/LPP/BLU/  Badan Otorita/  Kawasan  Ekonomi  Khusus  demi meningkatkan  perjuangan,  pengabdian,  serta kesetiaan  kepada  cita-cita  perjuangan  Bangsa dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi  Manusia  Nomor  AHU-00272.60.10 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014.
Berdasarkan  pengaturan  Dewan  Pengurus KORPRI tersebut, setiap anggota Korpri berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum melalui  BKBH  Korpri  dengan  cuma-cuma ( Prodeo ).  Pasal  4  Pengaturan  Dewan  Pengurus KORPRI menyatakan bahwa “LKBH KORPRI bersifat
Cuma-cuma ( Prodeo ) dalam pendampingan  hukum  bagi  anggota  KORPRI dan  keluarganya  yang  menghadapi  masalah hukum  baik  di  dalam  proses  peradilan  maupun di luar peoses peradilan.
Namun  pada  faktanya,  pelaku  pengadaan barang/jasa  pemerintah  yang  dalam  hal  ini merupakan  bagian  dari  perhimpunan  Korpri
17 Mirhan  Triandi, Mendorong  (Kembali)  Lahirnya Undang-Undang  Pengadaan  Barang/Jasa ,  Artikel  dalam (https://birokratmenulis.org/mendorong-kembali-lahirnya-
dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum yang  ditimbulkan  akibat  pekerjaan  atau profesinya  cenderung  menghadapi  masalah hukumnya  sendiri  dengan  memakai  jasa Pengacara, tidak ada sama sekali bantuan hukum yang  diberikan  oleh  BKBH  KORPRI  yang sebagaimana diatas telah dijelaskan.
2. Bentuk Perlindungan Hukum yang Ideal untuk  Pejabat  Pembuat  Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  Pada  Sistem  Pengadaan Secara Elektronik
Sebelum  membahas  dan  menganalisis bentuk  perlindungan  hukum  yang  ideal  bagi pelaku  pengadaan  barang/jasa  pemerintah khususnya  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK), maka terlebih dahulu perlu untuk diketahui dan dikaji  terkait  dengan  penyebab  kenapa  sampai hari ini pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK)  belum  terlindungi  baik  yang melakukan  pengadaan  secara  manual  ataupun secara elektronik.
a. Tidak  Adanya  Regulasi  yang  Secara Khusus Mengatur Terkait Perlindungan Hukum Kepada Pelaku PBPJ

## Khususnya Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)
Baru-baru  ini  lahir  Peraturan  Presiden Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disambut gembira oleh  para  pelaku  pengadaan  barang/jasa pemerintah. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini tidak ada jaminan bagi pelaku pengadaan barang/jasa  pemerintah  untuk  tidak  diperiksa oleh  Aparat  Penegak  Hukum  walau  indikasi tindak pidananya belum ditemukan.
Aparat Penegak Hukum biasanya cenderung  mengabaikan  peraturan  presiden tentang  pengadaan  barang/jasa  pemerintah ketika sedang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pengadaan barang/jasa. Mereka seringkali  hanya  terpaku  pada  undang-undang tindak  pidana  korupsi  dan  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 17 Hal tersebut membuat aspek-aspek spesifik dari  proses  pengadaan  barang/jasa  tidak tercermin  di  dalam  pemeriksaan.  Tentu  saja kecenderungan itu akan mengakibatkan besarnya  kemungkinan  kriminalisasi  bagi
undang-undang-pengadaan-barang-jasa/),  diakses  tanggal 09 Februari 2019
pelaku  pengadaan  barang/jasa  pemerintah. Ditambah, perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah bisa dikatakan sangat lemah.
Di  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) tidak mengatur secara tegas terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  dalam Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (PBJP), bahkan dalam Peraturan Presiden tersebut tidak ada  bab  khusus  yang  mengatur  terkait perlindungan  hukumnya.  Sehingga  hal  tersebut menimbulkan ketakutan bagi pelaku pengadaan barang/jasa  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya masing-masing sebagai pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah.
Selanjutnta di dalam Peraturan Pemerintah Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Manajemen Pegawai  Negeri  Sipil  juga  mengatur  terkait dengan  perlindungan  hukum,  akan  tetapi  sama halnya  dengan  Peraturan  Presiden  diatas, Peraturan  Pemerintah  tersebut  tidak mengatur secara  jelas  dan  tegas  hal-hal  yang  dimaksud dengan  perlindungan  hukum.  Karena  kurang tegasnya  pengaturan  perlindungan  hukum tersebut  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini, sehingga  hal  tersebut  masih  dirasakan  oleh Pegawai Negeri Sipil khusunya Pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) yang terkena masalah hukum.
Untuk  memberikan  gambaran  mengenai ketidaktegasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun  2017  Tentang  Manajeman  Pegawai Negeri  Sipil,  dari  perspektif  hukum  dapat ditemui  dalam  Pasal  92  Ayat  (2).  Yang berbunyi:  “Berita  acara  ditandatangani  oleh pejabat  yang  mengambil  sumpah/janji  Jabatan, PNS  yang  mengangkat  sumpah/janji  Jabatan, dan  saksi”.  Dalam  arti  demikian  Pasal  92  ayat (2)  ini  membuka  peluang  optional  yang berbunyi:  “PNS  dapat  diberhentikan  dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap  karena melakukan  tindak  pidana  dengan  hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”.
Tidak hanya dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah saja yang tidak mengatur secara  jelas  terkait  dengan  perlindungan hukumnya,  akan  tetapi  di  dalam  peraturan perundang-undangan lainnya juga tidak mengatur  terkait  dengan  perlindungan  hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa
pemerintah.  Seperti  halnya  undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun  2014  yang  juga  tidak  mengatur  secara jelas terkait perlindungan terhadap ASN. Dalam Pasal  126  Ayat  (3)  huruf  b  menyatakan “memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada  anggota  korps  profesi  ASN  Republik Indonesia  terhadap  dugaan  pelanggaran  Sistem Merit  dan  mengalami  masalah  hukum  dalam melaksanakan  tugasnya”.  Namun  perlindungan hukum  yang  seperti  apa  dan  bagaimana  disini belum jelas.
b. Tidak  Adanya  Perhatian  Khusus  dari Pemerintah  Daerah  Kepada  Pelaku PBJP  Khususnya  Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK)
Pengadaan  barang/jasa  merupakan  suatu hal  penting  dalam  pembangunan  Negara,  oleh sebab itu pengadaan barang/jasa perlu mendapatkan  perhatian  khusus  dari  pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pelaksanaannya.  Seharusnya  di  era  otonomi daerah  seperti  sekarang  ini,  Pemerintah  daerah lebih  aktif  dalam  memberikan  perlindungan hukum  dan  bantuan  hukum  kepada  ASN khususnya  para  Pelaku  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  (PPK).  Sampai  saat  ini,  seringkali terjadi  permasalahan  dalam  proses  pengadaan barang/jasa  pemerintah.  Permasalahan  tersebut cenderung  ke  masalah  pidana  yaitu  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah.
Sejauh ini, belum ada perhatian khusus dari pemerintah  khususnya  bagi  pemerintah  daerah kepada pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah  yang  dalam  hal  ini  adalah  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK)  yang  terkena masalah hukum, padahal di era otonomi daerah seperti sekarang Pemerintah Daerah seharusnya lebih  aktif  dalam  memberikan  perlindungan hukum  dan  bantuan  hukum.  Selama  ini  para pelaku  pengadaan  barang  jasa  yang  terlibat kasus  hukum  berjalan  sendiri  tanpa  adanya bantuan  ataupun  perhatian  dari  pemerintah, dengan  menggunakan  bantuan  hukum  dari Pengacara  yang  ia  bayar  dengan  uang  sendiri. Padahal di dalam Undang-undang, baik Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun  2017 tentang  Manajemen  PNS,  maupun berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah, pelaku pengadaan barang/jasa yang selaku  Pegawai  Negeri  Sipili  (PNS)  berhak mendapatkan  perlindungan  hukum.  Namun
sampai  sejauh  ini  hal  tersebut  tidak  pernah didapatkan oleh mereka yang terkena permasalahan  hukum  dalam  proses  pengadaan barang/jasa tersebut.
Seperti  contoh  kasus  yang  terjadi  pada Pejabat  Pembuat  Komitmen  Kantor  Wilayah (Bea  Cukai)  Jawa  Timur  Agus  Kuncoro  yang telah  divonis  hukuman  penjara  satu  tahun  dan diwajibkan  membayar  denda  50  (lima  puluh) juta rupiah subsider kurungan tiga bulan karena dinilai tidak cermat dalam mencairkan anggaran sehingga  mengakibatkan  kerugian  negara. Dalam  proses  kasus  tersebut,  tidak  ada sedikitpun bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh pemerintah,  padahal  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  seharusnya  mendapatkan perlindungan  hukum  (bantuan  hukum)  dari pemerintah.
Tidak hanya kasus yang menimpa PPK Bea Cukai  Jawa  Timur  saja,  masih  banyak  kasus- kasus  serupa  di  Indonesia  khususnya  di  Jawa Timur yang dalam prosesnya tidak mendapatkan perlindungan  berupa  bantuan  hukum  dari pemerintah puasat maupun daerah.
Berdasarkan faktor-faktor penghambat diatas, maka sudah seharusnya untuk  mengatur secara  khusus  melalui  Undang-Undang  terkait dengan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah. Dengan  mengatur  secara  jelas  dan  rinci perlindungan  hukum  terhadap  seluruh  pelaku pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  di dalamnya  juga  meliputi  Pejabat  Pembuat Komitmen (PPK). Disamping itu, di era otonomi daerah  seperti  sekarang  ini  juga  penting  peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan  hukum  kepada  pelaku  pengadaan barang/jasa  pemerintah,  salah  satunya  ialah dengan mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah  kedalam  sebuah  Peraturan  Daerah (Perda).  Sehingga  nantinya  pelaku  pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut lebih terlindungi secara hukum.
c. Konstruksi Hukum Agar Pejabat
Pembuat  Komitmen  dalam  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terlindungi Melihat  kenyataan  tersebut  di  atas, lemahnya perlindungan
hukum bagi
penyelenggara pengadaan
barang/jasa pemerintah  diperlukan  adanya  sebuah  undang- undang  yang  mengatur  secara  khusus  tentang penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.  Hal  ini  dirasa  perlu  karena penyelenggara  butuh  perlindungan  hukum  dari suatu  aturan  setara  undang-undang  yang mengatur  khusus  penyelenggaraan  pengadaan
barang/jasa  pemerintah,  mengatur  tentang prosedur  penanganan  masalah  hukum  secara terpadu, mengatur tentang siapa yang berwenang  dalam  penanganan  laporan  atau pengaduan tentang adanya indikasi pelanggaran prosedur dan indikasi tindak pidana.
Sehingga, dengan adanya undang- undangan ini yang mengatur dengan jelas pihak- pihak yang berwenang khusus dalam penanganan  pelanggaran  pidana,  administrasi dan/atau perdata dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat memberikan  kepastian  bagi  penyelenggara pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Tidak seperti selama ini.
Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap penyelenggara pengadaan barang/jasa pemerintah  yang  akan  diatur  dalam  Undang- Undang  nantinya  yang  paling  krusial  untuk diatur  secara  khusus  ialah  mengenai  hal-hal berikut ini:
1) Adanya  penegasan  tentang  prosedur penanganan pelanggaran yang sifatnya pidana,  hukum  administrasi  dan hukum  pidana.  Hal  ini  dimaksudkan agar terdapat kepastian mengenai jalur mana  yang  harus  ditempuh  oleh  para pihak  bila  terjadi  pelanggaran  pada ketiga bagian hukum tersebut (perdata, administrasi dan pidana);
2) Adanya penegasan tentang siapa yang berwenang untuk melakukan
penyelidikan dan/atau penyidikan bilamamana  ada  indikasi  pelanggaran dalam Penyelenggaraan PBJ;
3) Adanya penegasan tentang tahap mana diperbolehkan  oleh  undang-undang untuk dilakukan penyelidikan/penyidikan dalam penyelenggaraan PBJP; dan 4) Adanya pengaturan yang jelas tentang koordinasi dan pembagian
kewenangan  antara  lembaga  terkait yang  berwenang  dalam  penanganan pelanggaran  atau  pengawasan  dalam penyelenggaraan PBJP, seperti: Kementrian,  Lembaga,  Pemerintah
Daerah, Instansi terkait lainnya.
Sembari  menunggu  lahirnya  undang- undang yang khusus mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diuraikan  sebelumnya,  upaya  terpenting  yang harus dilaksanakan adalah adanya political will dari  para stakeholders dalam  memberikan
perlindungan  hukum  bagi  pelaku  pengadaan barang/jasa.  Karena  tidak  cukup  dengan  hanya nota kesepahaman (MoU) yang sudah ada antara Kejaksaan,  Kepolisian  dan  Badan  Pengawas Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  Nomor: KEP-109/A/JA/09/2007, B/2718/IX/2007, KEP-1093/K/D6/2007 pada tahun 2007.
Nota  kesepahaman  ini  dirasakan  tidak berarti  apa-apa  tanpa  adanya  keseriusan pimpinan  ketiga  lembaga  ini  untuk  dapat menjalankan  isi  kesepahaman  tersebut  sampai kepada  jajaran  dibawahnya.  Karena  pada dasarnya tidak ada sanksi yang dapat dikenakan kepada  salah  satu  pihak  yang  melanggar kesepahaman tersebut. Tapi yang dituntut adalah niat  baik  dan  kemauan  politik  ( political  will ) seluruh elemen yang terkait dalam penyelenggaran
pengadaan barang/jasa pemerintah.
Bila  dilihat  apa  yang  diatur  dalam  nota kesepahaman  tersebut,  sebenarnya  sudah  ada kesepahaman  bagi  ketiga  lembaga  ini  dalam penanganan perkara yang termasuk dalam ruang lingkup kerjasama tersebut, termasuk didalamnya  PBJP,  dimana  dinyatakan  dalam Pasal  4  ayat  (1)  yang  berbunyi:  “ Dalam  hal terdapat  kasus/masalah,  termasuk  pengadaan barang  dan  jasa  yang  dapat  menghambat  laju pembangunan nasional, maka pimpinan instansi melakukan  koordinasi. ”  Kemudian  ayat  (2) diuraikan  bahwa:  “ Dalam  hal  dari  hasil koordinasi diperlukan pendalaman, maka BPKP melakukan audit terlebih dahulu atas kasus/masalah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1). ”  Kemudian  terkait  adanya  indikasi tindak  pidana  diatur  pada  ayat  (4)  yang berbunyi:  “ Dalam  hal  dari  hasil  audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui adanya  penyimpangan  yang  berindikasi  tindak pidana  korupsi,  maka  BPKP  melakukan  audit investigatif  dan  melaporkan  hasilnya  dalam rapat  koordinasi  maupun  kepada  intsansi penyidik untuk ditindaklanjuti. ”
Kiranya jelas  apa  yang  dimaksudkan  pada ayat  (3)  tersebut  di  atas,  dimana  dalam  hal adanya  indikasi  tindak  pidana  (korupsi)  dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah  maka  tidak  dengan  serta  merta kepolisian  atau  kejaksaan  melakukan  proses penyelidikan/penyidikan.  Diutamakan  adanya audit dari BPKP tentang adanya indikasi korupsi yang berakibat pada kerugian keuangan negara.
Faktanya bahwa isi nota kesepahaman/kerjasama  ini  dirasakan  tidak menyentuh  sampai  ke  daerah  kabupaten/kota.
Selama  ini  masih  saja  terdapat  oknum  aparat kepolisian  yang  melakukan  pemanggilan  dan pemeriksaan terhadap penyelenggara pengadaan barang/jasa pemerintah bahkan baru pada tahap pengumuman pelelangan.
Seyogyanya, dengan adanya nota kesepahaman  ini  secara  langsung  dapat memberikan  perlindungan  bagi  penyelenggara pengadaan  barang/jasa  pemerintah  tentang kepastian  hukum  dalam  penangan  pelanggaran dalam  penyelenggaraan  pengadaan  barang/jasa pemerintah.
Tidak  cukup  dengan  membuat  peraturan khusus terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku  pengadaan  barang/jasa  pemerintah melalui  peraturan  perundang-undangan,  di  era otonomi  seperti  sekarang  ini juga  perlu  adanya perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah.
Perlindungan  hukum  dan  bantuan  hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan  Daerah  nantinya  akan  memberikan jaminan  perlindungan  hukum  bagi  para  pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Tidak hanya bagi pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, perlindungan hukum tersebut juga berlaku bagi seluruh anggota ASN di wilayah daerah tersebut, sehingga diharapkan dengan adanya perlindungan dan bantuan hukum tersebut akan meningkatkan  kinerja  dan  produktivitas  dari segenap ASN di wilayahnya.

## PENUTUP
Perlindungan  hukum  terhadap  pelaku pengadaan  barang/jasa  pemerintah  pada  sistem pengadaan secara elektronik yang dalam hal ini adalah  PPK  belum  terlindungi,  itu  disebabkan oleh tidak adanya aturan khusus yang mengatur terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap pelaku  pengadaan  barang/jasa  tersebut.  Dalam peraturan  perundang-undangan  yang  terkait tidak  secara  rinci  menjelaskan  terkait  dengan perlindungan  hukum  yang  bagaimana  yang diberikan,  artinya  peraturan-peraturan  tersebut tidak  efektif  dalam  memberikan  perlindungan hukum  kepada  pelaku  pengadaan  barang/jasa pemerintah khususnya PPK. Yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut ialah hanya tata cara pengadaan  barang/jasa  pemerintah  beserta kewenangan  dan  tugas  PPK,  tidak  ada  yang mengatur secara jelas terkait perlindungannya.
Idealnya agar pelaku pengadaan barang/jasa  pemerintah  khususnya  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK)  terlindungi,  ialah dengan mengatur secara khusus terkait
perlindungan  hukum  dalam  sebuah  peraturan perundang-undangan  dan  juga  perlu  untuk masing-masing daerah mengatur terkait dengan pengadaan  barang/jasa  pemerintah  beserta perlindungannya dalam sebuah Peraturan Daerah  (Perda).  Sehingga  nantinya  pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah lebih terlindungi dalam melaksanakan tugas- tugasnya, tampa harus ada kekhawatiran adanya diskriminasi dan kriminalisasi kepadanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku/Jurnal/Website Anonimous, 2014. Penggunaan Eprocurement Pelatihan  Tingkat  Dasar  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  Berdasarkan Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2010 Beserta  Perubahannya ,  Deputi  Bidang PPSDM, LKPP
Grasia Kurniati, 2017. Akibat Hukum Pelanggaran Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perlindungan Hukum Terhadap Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ,  Jurnal  Hukum  POSITUM
Vol. 1 No. 2, Juni 2017
ICW.  2005. Prinsip  Dasar  Kebijakan  Dan Kerangka Hukum Pengadaan Barang dan Jasa ,  Jakarta:  Indonesian  Procurement
Watch Kumorotomo,  Wahyudi, Jurnal  Masalah Kelembagaan Dalam Reformasi Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia Manan, Bagir, 1996. Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan  Peraturan  Perundangan- Undangan (makalah  disampaikan  pada
Peraturan  Nasional  Hukum  Acara  dan Hukum  Administrasi  Negara  Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Mirhan Triandi, Mendorong (Kembali) Lahirnya  Undang-Undang  Pengadaan Barang/Jasa , Artikel dalam (https://birokratmenulis.org/mendorong- kembali-lahirnya-undang-undang-
pengadaan-barang-jasa/),  diakses  tanggal 09 Februari 2019
No  Name, 5  Arahan  Presiden  Jokowi  untuk Mempercepat Penyerapan Anggaran , Artikel dalam (https://news.detik.com/berita/2999977/ini -5-arahan-jokowi-untuk-percepat- penyerapan-anggaran),  diakses  tanggal  10 Februari 2019 No Name, Laporan Tahunan Bagian Pengdaan Barang/Jasa dalam (http://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id/wpco ntent/uploads/2017/09/Laporn-Tahunan- 2017-Bagian-PBJ-website.pdf, diakses pada tanggal 10 Mei 2008)
Sedamaryanti,  2003. Good  Governance  dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya
Membangun  Organisasi  Efektif  dan Efesien  Melalui  Restrukturisasi  dan
Pemberdayaan , Bandung, Mandar Maju
Simamora,  Yohanes  Sogar,  2009. Hukum Perjanjian  Prinsip  Hukum  Kontrak
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  oleh
Pemerintah , Yogyakarta: LaksBang
PRESSindo

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun  2015  tentang  Perubahan  Keempat Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54  tahun 2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara
Pembayaran  Dalam  Rangka  Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara