## FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSFEKTIF KETATANEGARAAN
Jannatin Nisa, Marni dan Lisnawati Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya jannatin254@gmail.com , marnishidiq16@gmail.com , lisnawati.ngr@gmail.com

## ABSTRAK
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga non pemerintah yang mengayomi umat Islam Indonesia. Ada sekitar 12 fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada masa pandemi Covid-19 yang telah terbit dan menjadi rujukan umat Islam Indonesia sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah selama pandemi. Virus Covid-19 merupakan virus kecil tak kasat mata yang  sangat  berbahaya,  menyerang  saluran  pernapasan  manusia.  Virus  ini menyebar dengan cepat melalui kontak fisik langsung antar manusia seperti di tempat-tempat  umum  yang  ramai  dengan  kerumunan  orang.  Fatwa  ini memberikan  solusi  dan  nasehat  kepada  umat  Islam  di  Indonesia  dalam menghadapi  tantangan  pandemi  Covid-19.  Tujuan  penulisan  jurnal  untuk mengetahui dan mengkaji  tentang fatwa MUI dalam persfektif ketatanegaraan. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa bahwa  kedudukan  Majelis  Ulama Indonesia  berada  pada  ranah  kawasan  infra  struktur politik.  Fatwa  MUI bukanlah  hukum  negara  yang  mempunyai  kedaulatan  yang  bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan  tidak  harus  ditaati  oleh  seluruh  warga  negara.  Majelis  Ulama Indonesia  dijelaskan  dalam  siyasah  dusturiyah  sebagai  pembantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah dalam Islam yang dalam hal ini peran dan fungsi MUI sama dengan lembaga ifta’.
Kata Kunci: MUI, Fatwa Covid-19, Ketatanegaraan

## ABSTRACT
The  Indonesian  Ulema  Council  (MUI)  is  a  non-governmental organization  that  protects  Indonesian  Muslims.  There  are  around  12  fatwas issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) during the Covid-19 pandemic that have been published and have become a reference for Indonesian Muslims as a guide in carrying out worship during the pandemic. The Covid-19 virus is a small invisible virus that is very dangerous, attacking the human respiratory tract. This virus spreads quickly through direct physical contact between people
such  as  in  crowded  public  places  with  crowds  of  people.  This  fatwa  provides solutions  and  advice  to  Muslims  in  Indonesia  in  facing  the  challenges  of  the Covid-19  pandemic.  The  purpose  of  writing  the  journal  is  to  find  out  and examine  the  MUI  fatwa  from  a  constitutional  perspective.  The  results  of  this study indicate that the position of the Indonesian Ulema Council is in the realm of the political infrastructure area. The MUI fatwa is not a state law that has sovereignty  that  can  be  imposed  on  all  people.  The  MUI  fatwa  also  has  no sanctions and does not have to be obeyed by all citizens. The Indonesian Ulema Council  is  described  in  the  siyasa  dusturiyah  as  a  government  assistant  in solving a problem in Islam which in this case the role and function of the MUI is the same as the ifta institution.
Keywords: MUI, Covid-19 Fatwa, State

## A. PENDAHULUAN
Semenjak masuknya virus corona ke Indonesia dengan kasus pertama yang muncul pada bulan Maret 2020, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona ke masyarakat. Melihat keadaan masyarakat Indonesia yang panik dan ketakutan dengan adanya Covid-19 ini, mendorong Majelis Ulama Indonesia untuk segera mengeluarkan fatwa terkait permasalahan agama di tengah pandemi Covid-19. Pandemi  Covid-19  adalah  salah  satu  masalah  yang  berkaitan  dengan kemaslahatan  dan  pemeliharaan  jiwa,  maka  akan  muncul  beberapa  persoalan. Dari sini, maka yang harus menjadi skala prioritas menurut teori kemaslahatan dalam fiqh adalah yang kemaslahatannya lebih luas dan urgen (penting/utama) yaitu  menjaga  dan  memelihara  jiwa,  baik  kemaslahatan/kesehatan  jasmani maupun rohani.
1 Jika  diamati  dan  dianalisa  maka  penulis  berpendapat  bahwa  kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur  ketatanegaraan.  Sebab  MUI  adalah  organisasi  alim  ulama  umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam. Artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan
11 Dody Nur Andriyan, “ Fatwa MUI dari Persfektif Ketatanegaraan ” dalam Berita Detik News, Tanggal 18 Januari 2017  di Purwokerto, Jawa Tengah.
merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Artinya pula, Fatwa  MUI  bukanlah  hukum  negara  yang  mempunyai  kedaulatan  yang  bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara.  Sebagai  sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI  itu  sendiri.  Artinya,  sebenarnya  legalitas  fatwa  MUI  pun  tidak  bisa  dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Apalagi untuk memaksa dan  harus  ditaati  oleh  seluruh  warga  negara  Indonesia.  Fatwa  sendiri  pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka. Dari individu ulama atau institusi  keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali.  Dalam  membuat  fatwa,  harus  ada  beberapa  metodologi  yang  harus dilalui.  Yaitu,  pertama,  Fatwa  tidak  boleh  taklid  (mengikuti  secara  buta). Seorang ahli fatwa harus memenuhi syarat mujtahid dan syarat mujtahid dilarang mengikuti  secara  bulat  mujtahid  lain.  Kedua,  fatwa  tidak  boleh  melantur  dari sikap hak asasi manusia yang diusung dalam Islam sejak awal. Hak tersebut yaitu antara  lain  hak  untuk  memeluk  suatu  agama  dan  mengikuti  tafsir  kelompok penafsir  tertentu.  Ketiga,  kebenaran  fatwa  bersifat  relatif  sehingga  selalu dimungkinkan untuk diubah seiring dengan perubahan ruang, waktu dan tradisi. Keempat, Fatwa harus didahului dengan riset dan pendeskripsian yang memadai tentang  satu  pokok  soal      termasuk  mengajak  berdiskusi  pihak-pihak  terkait tentang apa yang akan difatwakan. Jika dilihat secara kelembagaan, MUI dalam infrastruktur  berada  dalam  golongan/kelompok  kepentingan,  lebih  tepatnya kelompok  kepentingan  institusional  (interest  group  instittusional).  Golongan Kepentingan  adalah  sekelompok  manusia  yang  bersatu  dan  mengadakan persekutuan  karena  adanya  kepentingan-kepentingan  tertentu,  baik  itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja. Ada empat bentuk golongan kepentingan, yang masing- masing mempunyai ciri dan spesifikasi khusus, pertama interest group assosiasi,
kedua adalah interest group institusional, ketiga interest group nonassosiasi, dan keempat interest group anomik.
Berdasarkan pada pengertian masing-masing bentuk dan spesifikasi tersebut, maka  sebenarnya  MUI  adalah  termasuk  dalam  interest  group  instittusional, yakni  sebuah  bentuk  lembaga  interest  group  yang  pada  umumnya  terdiri  atau terbentuk atas berbagai kelompok manusia yang berasal dari lembaga atau ikatan profesi atau institusi yang sebelumnya ada. Tujuan yang hendak dicapai adalah memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok atau sebagian masyarakat yang menjadi anggota. Contohnya adalah kelompok-kelompok profesi, misalnya MUI,  IKADIN,  IDI  dan  IKAHI. 2 Fakta  tersebut  menarik  untuk  dikemukakan disini  yaitu  munculnya  fatwa-fatwa  MUI  yang  mempunyai  keterkaitan  dari perspektif ketatanegaraan.
➢ Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi wabah Covid-19.
➢ Fatwa MUI No.14 Tahun 2021 tentang Hukum penggunaan vaksin Covid-19 produk Astrazeneca
➢ Fatwa MUI No. 23 Tahun 2021 tentang Hukum Tes Swab Untuk
Deteksi Covid-19 saat berpuasa

## PEMBAHASAN

## Metode Istinbath Hukum dalam Fatwa MUI
Dalam menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang muncul di masyarakat,  komisi  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  diwajibkan  mengikuti prosedur  dan  pedoman  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Organisasi  tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor
Kep705/MUI/XII/2015  yang  merupakan  penyempurnaan  dari  Pedoman Penetapan  Fatwa  Nomor  U-596/MUI/X/1997.  Contohnya  fatwa  MUI  No.14
2 Ibid.
Tahun  2020  yang  ditetapkan  oleh  komisi  fatwa  MUI  menggunakan  metode ijtihad  kolektif  yaitu  metode  bayani,  metode  ta’lili  atau  qiyasi  dan  metode istislahi atau maslahah mursalah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dalil dari nash Al-Qur’an ataupun hadits Nabi Saw. yang menjelaskan langsung mengenai wabah atau virus Covid-19 ini.
Virus  Covid-19  ini  merupakan  virus  baru  yang  baru  ditemukan  pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Untuk itu, komisi fatwa MUI menggunakan beberapa nash AlQur’an dan hadits Nabi Saw. yang zhanni untuk menggali dan membentuk  suatu  hukum  terkait  dengan  langkah-langkah  keagamaan  di  masa pandemi  Covid-19  ini.  Dalam  menetapkan  fatwa  tentang  virus  Covid-19  ini, komisi fatwa menggunakan surah Al-Baqarah (2) ayat 155-156, At-Taghaabun (64)  ayat  11,  dan  Al-Hadid  (57)  ayat  22-23  untuk  mengibaratkan  pandemi Covid-19 sebagai musibah atau bencana yang datangnya atas izin dan ketetapan Allah  Swt.  Kemudian  surah  At-Taubah  (9)  ayat  51  dan  Al-Anfal  (8)  ayat  25 untuk  memberitahukan  bahwa  musibah  tersebut  tidak  hanya  menimpa  orang yang  dzalim  saja  melainkan  orang  shaleh  pun  dapat  tertimpa  olehnya,  seperti virus  Covid-19  ini  yang  dapat  menular  kepada  siapapun.  Sehingga,  kita diwajibkan  untuk  berikhtiar  dalam  menjaga  dan  memelihara  diri  sendiri  dan jangan  sampai 3 kita  menjerumuskan  diri  kepada  kerusakan  dengan  tidak melakukan penjagaan diri dari virus Covid-19.
Maka  berdasarkan  pertimbangan  Majelis  Ulama  Indonesia  untuk pencegahan  dan  penanggulangan  Covid-19  ini  agar  tidak  meluas,  maka  perlu mengeluarkan  fatwa,  yang  pertama  fatwa  MUI  No.14  tahun  2020  tentang penyelengaraan  ibadah  pada  situasi  wabah  Covid-19,  yang  kedua  fatwa  MUI No.14 tahun 2021 tentang hukum penggunaan vaksin produk astrazeneca, yang
3 Rachmat Syafei, Urgensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Metode Ijtihad Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, Bandung, Jurnal Asy-Syari’ah, 2015. Vol. 17. No.1.
ketiga  fatwa  MUI  No.23  tahun  2021  tentang  hukum  test  swab  untuk  deteksi Covid-19  saat  berpuasa.  Fatwa  fatwa  tersebut  di  keluarkan  untuk  mendukung kebijakan  pemerintah  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan  Covid-19  agar tidak meluas.
Fatwa  MUI  No.14  Tahun  2020  Tentang  Penyelengaraan  Ibadah  pada Situasi Wabah Covid-19
Virus  Covid-19  ini  telah  tersebar  sampai  ke  Indonesia,  sehingga  mau tidak mau Majelis Ulama Indonesia dituntut untuk segera mengeluarkan fatwa berkaitan pelaksanaan ibadah di masjid atau tempat umum lainnya. Dikarenakan virus  tersebut  sangat  berbahaya  bagi  masyarakat  yang  rentan  tertular  seperti lansia  dan  anak  kecil.  Selain  itu,  virus  ini  juga  cepat  sekali  penyebaran  atau penularannya.  WHO  sebagai  organisasi  kesehatan  dunia  telah  menetapkan wabah Covid-19 ini sebagai pandemi. Yang artinya bahwa perluasan penularan virus Covid-19 ini semakin meningkat yang awalnya hanya meluas di wilayah Wuhan-China, saat ini telah meluas ke negara lain termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 ini mengalami kenaikan jumlah kasus dan juga perluasan wilayah yang terpapar oleh Covid-19 di Indonesia dan negara lain. Orang yang tidak menjaga dirinya  dengan  baik  seperti  mencuci  tangan  setelah  memegang  benda-benda yang sering digunakan oleh masyarakat umum, maka perkiraan ia akan rentan tertular oleh virus Covid-19 ini, dan itu menyebabkan orang di sekitarnya juga rentan tertular setelah kontak fisik dengannya. sebagai organisasi atau lembaga nasional yang mengurus semua masalah keagamaan bagi umat Islam Indonesia, Majelis  Ulama  Indonesia  juga  perlu  mengeluarkan  kebijakan  yang  dapat mendukung  kebijakan  pemerintah  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan Covid-19  agar  tidak  meluas.  Salah  satunya  dengan  memberikan  panduan- panduan  ibadah  tentang  pelaksanaan  shalat  jum’at  dan  shalat  berjamaah  di masjid,  pengurusan  jenazah  yang  terpapar  Covid-19,  mengikuti  kegiatan
keagamaan seperti pengajian, tabligh akbar, majelis taklim, dan lain sebagainya selama masa pandemi Covid-19. 4
Fatwa Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca
Vaksin  covid-19  produk  astrazeneca  adalah  vaksin  covid-19  yang diproduksi oleh Astrazeneca di SK Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea Selatan. Vaksin  produk  Astrazeneca  hukumnya  haram  karena  dalam  tahapan  proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal  dari babi.  Penggunaan vaksin covid-19 astrazeneca pada saat ini, dibolehkan atau mubah karena ada kondisi kebutuhan yang mendesak ( hajah syar’iyyah ) yang menduduki kondisi darurat syar’iy  ( dlarurah  syar’iyyah ). 5 Ada  keterangan  dari  ahli  yang  kompeten  dan terpercaya  tentang  adanya  bahaya  (resiko  fatal)  jika  tidak  segera  dilakukan vaksinasi  covid-19.  Ketersediaan  vaksin  covid-19  yang  halal  dan  suci  tidak mencukupi  untuk  pelaksanaan  vaksinasi  covid-19  guna  ikhtiar  mewujudkan kekebalan  kelompok  ( herd  immunity ).  Ada  jaminan  keamanannya  oleh pemerintah  dan  pemerintah  tidak  memiliki  keleluasaan  memilih  jenis  vaksin covid-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia. Pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin covid-19 yang halal dan suci. Umat Islam wajib  berpartisipasi  dalam  program  vaksinasi  yang  dilaksanakan  pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah covid-19.
Pemerintah  harus  memprioritaskan  penggunaan  vaksin  covid-19  yang halal  semaksimal  mungkin,  khususnya  untuk  umat  Islam  dan  perlu mengoptimalkan  pengadaan  vaksin  covid-19  yang  bersertifikat  halal. Pemerintah juga harus memastikan vaksin covid-19 yang lain akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal. Menjamin dan memastikan keamanan vaksin yag digunakan yang mana pemerintah tidak boleh melakukan
4 Ibid.
5 Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca. Hal 12-13.
vaksinasi  dengan  vaksin  yang  berdasarkan  pertimbangan  ahli  yang  kompeten dan terpercaya, sehingga menimbulkan dampak yang membahayakan ( dlarar ). Mengimbau  kepada  semua  pihak  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT dengan memperbanyak istighfar, istighasah, dan bermunajat kepada Allah SWT. Fatwa  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  ditetapkan,  dengan  ketentuan  jika dikemudian  hari  memerlukan  perbaikan,  akan  diperbaiki  dan  disempurnakan sebagaimana mestinya, agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat  mengetahuinya,  mengimbau  semua  pihak  untuk  meyebarluaskan  fatwa ini. 6
Fatwa MUI No. 23 Tahun 2021 Tentang Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa
Dalam  fatwa  ini,  yang  dimaksud  dengan  tes  swab  adalah  pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel, bakteri atau virus dengan cara pengambilan sampel dahak, lendir, atau cairan dari nasofaring (bagian  pada  tenggorokan  bagian  atas  yang  terletak  dibelakang  hidung  dan dibalik  langit-langit  rongga  mulut)  atau orofaring (bagian  antara  mulut  dan tenggorokan). Ketentuan Hukum dari adanya pelaksanaan tes swab sebagaimana dalam  ketentuan  umum  tidak  membatalkan  puasa  dimana  umat  Islam  yang sedang berpuasa diperbolehkan melakukan tes swab untuk mendeteksi covid-19. Masyarakat  diimbau  untuk  mematuhi  protokol  kesehatan  agar  selamat  dari penularan covid-19. Pemerintah agar melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan protokol  kesehatan  dengan  ketat,  supaya  pandemi  covid-19  segera  berakhir. 7
Fatwa  ini  berlaku  pada  tanggal  yang  ditetapkan,  dengan  ketetntuan  jika dikemudian  hari  ternyata  dibutuhkan  perbaikan,  akan  diperbaiki  dan disempurnakan  sebagaimana  mestinya.  Agar  setiap  muslim  dan  pihak-pihak
6 Ibid, hal. 13
7 Fatwa MUI No. 23 Tahun 2021 tentang “ Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa” Jakarta, April 2021. Hal. 9-10.
yang  memerlukan  dapat  mengetahuinya,  mengimbau  semua  pihak  untuk menyebarluaskan fatwa ini. 8

## Kedudukan dan Fatwa MUI ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan
Jika ditinjau secara kelembagaan negara, maka MUI berada pada ranah kawasan  infrastruktur  politik. 9 Infrastruktur  politik  sendiri  adalah  segolongan lembaga  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Berada  di  tengah  masyarakat  dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. Infrastrukutur lebih  berada  di  ruang-ruang  pemberdayaan  masyarakat  sehingga  actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Pada sektor ini terdapat berbagai kekuatan dan persekutuan politik rakyat. Dari sekian banyak kekuatan politik rakyat, yang terpenting adalah partai politik, golongan penekan, golongan  kepentingan,  tokoh  politik,  alat  komunikasi  politik,  dan  organisasi nonpemerintah. Termasuk di dalam organisasi nonpemerintah ini adalah LSM, NGO, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.
Sedangkan  yang  kedua  adalah  suprastruktur  (the  goverment  political sphere).  Yaitu  suatu  kehidupan  politik  pemerintahan,  yang  nampak  dari  luar, dikatakan nampak dari luar, karena suprastruktur dalam actionnya sangat terasa dan  terlihat.  Denyut  kehidupan  suprastruktur  dapat  dirasakan  kasat  mata  oleh orang  awan  sekali  pun.  Sebab  suprastruktur  inilah  yang  mengurusi  langsung hajat  hidup  orang  banyak.  Pada  sektor  ini  terdapat  lembaga–lembaga  negara yang  mempunyai  peranan  dalam  proses  kehidupan  politik  (pemerintahan). Lembaga-lembaga  negara  yang  dimaksud  adalah  lembaga  negara  yang  dalam UUD 1945 diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas dan fungsi negara. Antara lain adalah MPR, DPR, Presiden, DPD, MA, MK, KY. Jika diamati dan dianalisa maka  penulis  berpendapat  bahwa  kedudukan  MUI  dalam  ketatanegaraan
8 Fatwa MUI No. 23 Tahun 2021 tentang “ Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa” Jakarta, April 2021. Hal. 10.
9 Dody Nur Andriyan, “ Fatwa MUI dari Persfektif Ketatanegaraan ” dalam Berita Detik News, Tanggal 18 Januari 2017  di Purwokerto,
Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam.
Artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Artinya pula, Fatwa  MUI  bukanlah  hukum  negara  yang  mempunyai  kedaulatan  yang  bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara.  Sebagai  sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI  itu  sendiri.  Artinya,  sebenarnya  legalitas  fatwa  MUI  pun  tidak  bisa  dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Apalagi untuk memaksa dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.
Jika dilihat secara kelembagaan, MUI dalam infrastruktur berada dalam golongan/kelompok  kepentingan,  lebih  tepatnya  kelompok  kepentingan institusional  (interest  group  instittusional). 10 Golongan  Kepentingan  adalah sekelompok manusia yang bersatu dan mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja. Ada empat bentuk  golongan  kepentingan,  yang  masing-masing  mempunyai  ciri  dan spesifikasi khusus, pertama interest group assosiasi, kedua adalah interest group institusional,  ketiga  interest  group  nonassosiasi,  dan  keempat  interest  group anomik.  Berdasarkan  pada  pengertian  masing-masing  bentuk  dan  spesifikasi tersebut,  maka  sebenarnya  MUI  adalah  termasuk  dalam  interest  group instittusional, yakni sebuah bentuk lembaga interest group yang pada umumnya terdiri atau terbentuk atas berbagai kelompok manusia yang berasal dari lembaga atau  ikatan  profesi  atau  institusi  yang  sebelumnya  ada.  Tujuan  yang  hendak
10 Dody Nur Andriyan, “ Fatwa MUI dari Persfektif Ketatanegaraan ” dalam Berita Detik News, Tanggal 18 Januari 2017  di Purwokerto,
dicapai  adalah  memperjuangkan  kepentingan-kepentingan  kelompok  atau sebagian  masyarakat  yang  menjadi  anggota.  Contohnya  adalah  kelompok- kelompok profesi, misalnya MUI, IKADIN, IDI dan IKAHI.

## Fatwa MUI dan Hukum Responsif
Dalam  posisinya  sebagai  organisasi  yang  ada  dalam  kelompok kepentingan,  maka  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  menjadi  sebuah  produk yang kontroversial dan banyak dihujani kritik. Terutama dalam posisinya yang vis a vis dengan hukum negara dan kepentingan masyarakat Indonesia. Hukum negara bukanlah hanya Fatwa dari segelintir ulama atau pemuka agama semata. Apalagi jika kita kaitkan dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum  dalam  konteks  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  sebuah hukum  yang  bersifat  responsif,  yang  dalam  proses  pembuatanya  partisipatif, yaitu  mengundang  partisipasi/keikutsertaan  masyarakat  melalui  kelompok- kelompok  sosial  dan  individu  dalam  masyarakat.  Jadi  tidak  hanya  didominasi hanya oleh beberapa gelintir kelompok atau bahkan oleh mayoritas kelompok saja. Dilihat dari fungsinya, produk hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif.  Artinya  memuat  materi-materi  yang  secara  umum  sesuai  dengan aspirasi  dan  kehendak  masyarakat  yang  dilayaninya.  Sehingga  produk  hukum itu adalah kristaliasi dari kehendak masyarakat. Muara dari hukum responsif itu adalah  strategi  pembangunan  hukum  yang  akan  menghasilkan  hukum  yang bersifat  responsif  terhadap  tuntutan-tuntutan  berbagai  kelompok  sosial  dan individu  dalam  masyarakat,  sesuai  dengan  karakteristik  masyarakat  Indonesia yang majemuk, heterogen dan tentu saja, multycultural, sesuai dengan semboyan negara kita: Bhineka Tunggal Ika.
Dalam strategi pembangunan sebuah negara hukum berlandaskan hukum responsif  tersebut,  tidaklah  diperbolehkan  adanya  kerancuan  dalam  arah pembangunan  hukum.  Adanya  dualisme  hukum,  antara  hukum  positif  suatu negara  dengan  fatwa  (yang  kemudian  dianggap  suatu  hukum),  akan
menimbulkan  kebingungan  di  tengah  masyarakat. 11 Masyarakat  akan  mendua dan bingung, mana yang akan diikuti dan ditaati, karena tidak adanya kepastian mana yang harus dituruti apakah hukum negara, ataukah keputusan dan fatwa para ulama? Tidak akan tercapai sebuah kemaslahatan tanpa kepastian hukum. Untuk menjawab semua persoalan tersebut, negara (pemerintah) memang harus secara tegas memutuskan. Negara tidak harus dan perlu mengakomodir Fatwa MUI dalam hukum positif, karena sekali lagi bahwa hukum nasional kita adalah suatu  hukum  yang  harus  melindungi  seluruh  aspek  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  dan  seluruh  warga  masyarakatnya.  Karena  Negara  Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara yang didirikan dengan dasar negara agama. Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  berdiri  untuk melindungi  seluruh  masyarakat  yang  terdiri  dari  semua  suku,  ras,  golongan, agama dan lain-lain. 12 Dengan kata lain, apa yang disepakati sebagai  Bhineka Tunggal  Ika,  oleh  founding  state  harus  dipertahankan  jika  ingin mempertahankan eksistensi Negara. 13

## Otoritas Fatwa Di Indonesia
Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  sebagai  lembaga  yang  mempunyai  otoritas fatwa di Indonesia selama dua tahun ini telah secara aktif terlibat menanggulangi penyebaran virus Covid-19,14 baik secara langsung maupun tidak. Selain peran strategis MUI dalam melakukan aksi-aksi di lapangan. MUI juga menerbitkan fatwa-fatwa  keagaman  sejak  awal  pandemi  yang  tentu  saja  menjadi  rujukan utama bagi pemerintah dan masyarakat di Indonesia. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020  yang  memberikan  aturan  mekanisme  ibadah  di  masa  pandemi  Covid-19 misalnya.  Dalam  fatwa  itu  MUI  menjelaskan  kewajiban  setiap  orang  untuk
11 Dody Nur Andriyan, “ Fatwa MUI dari Persfektif Ketatanegaraan ” dalam Berita Detik News, Tanggal 18 Januari 2017  di Purwokerto,
12 Ibid.
13 Dody Nur Andriyan, “ Fatwa MUI dari Persfektif Ketatanegaraan ” dalam Berita Detik News, Tanggal 18 Januari 2017  di Purwokerto,
14 Mujahidin Nur , Peran MUI dan lembaga fatwa dunia dalam penanggulangan covid-19 . tanggal 14 agustus 2021 di Jakarta
melakukan  ikhtiar  maksimal  untuk  menjaga  kesehatan  dan  menjauhi  segala sesuatu yang diyakini bisa menjadi penyebab dirinya terpapar virus. Karena ini merupakan tujuan pokok beragama (dharuriyat al-khams).
Pasca  terbitnya  otorisasi  keamanan  dan  manfaat  antivirus  SARS  Cov-2  oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), MUI juga mengeluarkan fatwa No. 2 tahun 2021 yang menegaskan bahwa hukum Syariah vaksin Sinovac itu suci  dan  halal.  Fatwa  tersebut  pada  akhirnya  menghentikan  polemik  yang berkembang di tengah masyarakat mengenai halal dan tidaknya vaksin Sinovac. Dalam kaitannya dengan Vaksin Astra-Zeneca yang diproduksi oleh perusahaan farmasi multinasional yang dikenal mempunyai portfolio produk untuk sejumlah penyakit  seperti;  kanker,  kardiosvakular,  pencernaan,  infeksi  syaraf  dan  lain- lain,  MUI  merilis  fatwa  bernomer  14  tahun  2021  tentang  hukum  penggunaan vaksin  produksi  Astra-Zeneca  karena  beberapa  hal;  Pertama,  ada  kebutuhan yang mendesak yang menduduki dharurat syari. Kedua, ada keterangan dari para ahli  yang  kompeten  tentang  adanya  resiko  bahaya  yang  fatal  apabila  tidak dilakukan  vaksinasi.  Ketiga,  ketersediaan  vaksinasi  yang  halal  dan  suci  tidak cukup  guna  melakukan  vaksinasi  sebagai  ikhtiar  melakukan  kekebalan kelompok  (Herd  Immunity).  Keempat,  pemerintah  tidak  mempunyai keleluasaan  memilih  jenis  vaksin  Covid  mengingat  keterbatasan  vaksin  yang tersedih di Indonesia maupun di tingkat global. 15
Dari semua fatwa ulama-ulama di berbagai negara muslim tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Covid-19 adalah virus berbahaya yang bukan hanya memerlukan penanganan secara medis, namun juga membutuhkan peran maksimal  dan  penting  para  ulama  melalui  lembaga-lembaga  fatwa.  Para ulamalah  yang  bertugas  menjaga  kehidupan  dan  keselamatan  manusia  dari perspektif  agama.  Berbagai  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  para  ulama  melalui lembaga fatwa mereka menuntun dari hulu sampai ke hilir tentang bagaimana
15 Mujahidin Nur , Peran MUI dan lembaga fatwa dunia dalam penanggulangan covid-19 . tanggal 14 agustus 2021 di Jakarta
idealnya  upaya  penanggulangan  pandemi  ini.  MUI  dan  lembaga  fatwa  dunia lainnya memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam  penanggulangan  pandemi Covid-19  mulai  dari  urusan  pencegahan  hingga  pentingnya  penyembuhan. Melalui mereka kita mengetahui bahwa keselamatan nyawa dan kesehatan tubuh harus dinomorsatukan, karena hanya dengan begitu maka perintah agama bisa dikerjakan. 16

## Kedudukan Fatwa
Apakah  agama  (hukum  agama)  termasuk  sumber  hukum  materiil atau  sumber hukum   formil?   Bagir   Manan   dengan   mengutip   pendapat N.E   Van   Duyvendijk, menempatkan agama (hokum agama) sebagai bagian dari sumber hukum materiil dalam kelompok tradisi (pendapat keagamaan dan moral,  tradisi  di  bidang  hukum).  Sebaliknya  Utrectht    memasukkan    agama (hukum  agama)  sebagai  sumber  hukum  formil,  dengan menjelaskan  bahwa di    daerah-daerah    (Indonesia)  yang    pandangan    hidup    penduduknya  sangat terikat oleh agama, sumber hukum (agama) menjadi sangat penting. 17 Penetapan kitab-kitab  fiqih  sebagai  standar  rujukan  bagi  para  hakim  pengadilan agama merupakan    langkah    awal    ke    arah    kepastian    hukum,    yang    kemudian melahirkan  gagasan    untuk    pembentukan    Kompilasi    Hukum    Islam    yang ditetapkan  sebagai  bagian dari sumber hukum formal di Indonesia berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. 18 Fiqih   dan   fatwa,   meskipun   sangat beranekaragam      dan      mungkin      terdapat  kontradiksi  satu  dengan  yang  lain, sudah  merupakan  bagian  dari  kebutuhan  masyarakat  dalam    praktik penyelenggaraan  syariah.  Dibanding  dengan  konvensi  ketatanegaraan yang merupakan    kaidah-kaidah    hukum    tertulis    sebagaimana    dimaksud    dalam
16 Ibid
17 Zafrullah  Salim, Kedudukan  Fatwa  dalam Negara  Hukum  Republik  Indonesia, FatwaMajelis  Ulama Indonesia  (MUI)  Dalam  Perspektif  Hukum  dan  Perundang- Undangan. Badan  Litbang  dan  Diklat Kementrian Agama RI Tahun 2012. Hal.27
18 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal. 131
penjelasana     UUD    1945    (sebelum    diubah), 19 yang    menjadi     dasar kehidupan ketatanegaraan   sepanjang   kaidah   tersebut   timbul   dan   terpelihara dalam      praktik  penyelenggaraan    negara    meskipun    tidak    tertulis,    maka tampaknya  fiqih   dan   fatwa  pun dalam    kenyataannya    telah   menempati kedudukan   mirip   seperti   konvensi   dalam pengamalan sysyari‟ah. 20

## Penutup
Kedudukan  MUI  dalam  ketatanegaraan  Indonesia  sebenarnya  adalah berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam. MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.  Fatwa merupakan  anjuran  yang  dapat  ditaati  maupun  tidak  ditaati.  Karena  posisinya sebagai anjuran, maka ketidakpatuhan terhadap fatwa tidak mendapatkan sanksi hukum. Sanksi yang banyak terjadi di masyarakat adalah sanksi sosial. Namun demikian,  ada  beberapa  fatwa  yang  telah  dikeluarkan  selama  masa  pandemi covid-19  yang  bertujuan  untuk  mengimbau  semua  pihak  bahwa  dengan dikeluarkannya  fatwa-fatwa  tersebut  masyarakat  tidak  perlu  merasa  khawatir lagi  dengan  adanya  masalah-masalah  seputar  covid-19  yang  menimbulkan keraguan  dimasyarakat.  Jika  dikaitkan  dengan  konteks  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Hukum  dalam  konteks  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  adalah  sebuah  hukum  yang  bersifat  responsif,  yang  dalam  proses
19 Penjelasan UUD 1945 (sebelum diubah) : “Undang-Undang  Dasar  suatu  negara  hanya sebagian  dari hukum  dasar  negara  itu.  Undang-Undang  Dasar  ialah  hukum  dasar  yang tertulis,  sedang  di  sampingnya Undang-Undang  Dasar  itu  berlaku  juga  hukum  dasar  yang tidak  tertulis,  ialah  aturan-aturan  dasar  yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.”
20 Zafrullah  Salim ,Kedudukan  Fatwa  dalam  Negara  Hukum  Republik  Indonesia.Fatw Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  Dalam  Perspektif  Hukum  dan  Perundang-Undangan , Badan  Litbang  dan  Diklat
pembuatanya partisipatif, yaitu mengundang partisipasi/keikutsertaan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu dalam masyarakat.
Kemudian  pasca  terbitnya  otorisasi  keamanan  dan  manfaat  antivirus SARS  Cov-2  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM),  MUI  juga mengeluarkan fatwa No. 2 tahun 2021 yang menegaskan bahwa hukum Syariah vaksin Sinovac itu suci dan halal. Fatwa tersebut pada akhirnya menghentikan polemik  yang berkembang di  tengah masyarakat  mengenai  halal dan tidaknya vaksin  Sinovac.  Dari  semua  fatwa  ulama-ulama  di  berbagai  negara  muslim tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Covid-19 adalah virus berbahaya yang  bukan  hanya  memerlukan  penanganan  secara  medis,  namun  juga membutuhkan  peran  maksimal  dan  penting  para  ulama  melalui  lembaga- lembaga  fatwa.  Para  ulamalah  yang  bertugas  menjaga  kehidupan  dan keselamatan manusia dari perspektif agama. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwasanya  dengan  adanya  fatwa-fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  dapat membantu  kita  dalam  menyikapi  segala  macam  kebijakan  yang  sudah dikeluarkan pemerintah tanpa adanya rasa kekhawatiran apapun, karena semua sudah diatur dan dijelaskan secara rinci dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  No.14  Tahun  2021  tentang  ‘Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca’. Jakarta., 2021
Fatwa  MUI  No.14  Tahun  2020  tentang  penyelenggaraan  ibadah  pada situasi wabah Covid-19
Fatwa  MUI  No.  23  Tahun  2021  tentang  “Hukum  Tes  Swab  Untuk Deteksi Covid-19 Saat Berpuasa” Jakarta., 2021
Nur  Andriyan,  Doddy.,  “Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia(MUI)  dari Persfektif Ketatanegaraan”  Purwokerto., 2017
Nur,  Mujahidin.,  “Peran  MUI  dan  lembaga  fatwa  dunia  dalam penanggulangan covid-19” Jakarta Pusat., 2021
Salim, Zafrullah, Kedudukan  Fatwa  dalam Negara  Hukum  Republik Indonesia, FatwaMajelis  Ulama Indonesia  (MUI)  Dalam  Perspektif  Hukum dan  Perundang-Undangan.  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementrian Agama RI Tahun 2012.
Syafei,  Rachmat,  2015.  Urgensi  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan Metode Ijtihad Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia, Bandung, Jurnal Asy-Syari‟ah, Vol. 17. No. 1