POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1) (2021), 14-23
Melampaui Politik Identitas: Elaborasi Publik dalam Meretas Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dhavid Kristofel Dira Tome dan Yaspis Edgar N. Funay
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
Corespondence E-mail: yaspis.edgar@gmail.com

## Abstract
This paper will describe and analyze the elaboration of government programs and realities that occur in society as one of the strengths to create a system of integration in the context of poverty in South Central Timor. Furthermore, the article was appointed to show how the identity politics of local communities not only become a symbol of resistance but can also be  synergized  as  a  critical  space  in  order  to  achieve  an  ideal  social  transformation.  Therefore,  the  method  used  in collecting data in the form of reviewing the facts of literature sources will then be tested for relevance to the reality of poverty  that  is  happening  in  the  community.  Using  Manuel  Castells'  theory  of  identity  and  Peter  Blau's  explanation  of social exchange, this paper will examine the extent to which the incorporation of the values or habits of local communities and government policies can play a role in cracking poverty in the context of South Central Timor. In the end, this paper will also explore the benefits of a mutually beneficial relationship between grassroots residents and the government as a political elite to support economic development and community maturity.
Keywords: Politics, Identity, Poverty, and Social Elaboration.

## Abstrak
Tulisan ini akan mendeskripsikan dan menganalisa elaborasi program - program pemerintah dan realita yang terjadi dalam masyarakat  sebagai  salah satu kekuatan untuk menciptakan sebuah sistem integrasi dalam konteks kemiskinan di Timor Tengah  Selatan.  Lebih  lanjut,  tulisan  diangkat  guna  menunjukkan  bagaimana  politik  identitas  masyarakat  lokal  tidak hanya  menjadi  simbol  perlawanan  saja,  tetapi  juga  dapat  disinergikan  sebagai  ruang  kritis  guna  mencapai  sebuah transformasi sosial yang ideal. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pengkajian fakta - fakta sumber literatur dan dilengkapi dengan temuan hasil wawancara, kemudian akan diuji relevansinya dengan realitas kemiskinan  yang  sedang  terjadi  di  masyarakat.  Menggunakan  teori  identitas  Manuel  Castells  dan  penjelasan  pertukaran sosial dari Peter Blau, tulisan ini akan  mengkaji sejauh  mana  penggabungan  nilai - nilai atau kebiasaan  masyarakat  lokal dan kebijakan pemerintah dapat berperan dalam meretas kemiskinan dalam konteks Timor Tengah Selatan. Pada bagian akhir, tulisan ini juga akan mengeksplorasi manfaat hubungan  saling menguntungkan antara penduduk akar rumput dan pemeritah sebagai elite politik guna menunjang pembangunan ekonomi dan pendewasaan masyarakat.
Kata Kunci: Politik, Identitas, Kemiskinan, dan Elabor asi Sosial.
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
How  to  Cite : Tome, D, K, D., Funay, Y, E, N. (2021). Melampaui Politik Identitas: Elaborasi Publik dalam Meretas Kemiskinan di Ka- bupaten Timor Tengah Selatan . POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1): 14-23

## 1.  PENDAHULUAN
Tulisan ini bermaksud mengeksplorasi ide besar berupa elaborasi kritis antara masyarakat lokal dan  pemerintah  dalam  melahirkan  sebuah  keputusan  dan  program  guna  meretas  kemiskinan  di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Lebih dalam, penulis mencoba melihat politik identitas dari sudut
Melampaui Politik Identitas: Elaborasi Publik dalam Meretas Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
pandang  yang  berbeda  dan  lebih  positif  sehingga  dapat  menjembatani  kebijakan  pemerintah  dan aspirasi  masyarakat.  Pembahasan  mengenai  politik  identitas  telah  diteliti  oleh  beberapa  ahli.  Stuart Hall  menjelaskan  bahwa  identitas  seseorang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  kesadaran  terhadap  ikatan kolektivitas.  Identitas  kemudian  diiformasikan  sebagai  sesuatu  yang  membuat  seseorang  memiliki berbagai  persamaan  dengan  orang  lain,  maka  pada  saat  yang  sama  juga  memformulasikan keberbedaan (Setyaningrum,  2005) .  Senada  dengan  itu,  Amartya  Sen  mengartikan  identitas  lebih kepada  proses  pengkategorian  seseorang  kedalam  satu  kelompok  kesamaan  yang  khas (Sen,  2016). Atas  fakta  ini  kemudian  banyak  penganut  setia  komunitarianisme  menyebarkan  sebuah  ilusi menyakinkan bahwa identitas komunitas tidak hanya merupakan suatu yang penting, melainkan juga menentukan  segalanya,  seolah  secara  kodrati  ia  merupakan  suatu  yang  terberi,  tanpa  perlu  campur tangan manusia (Sen, 2016) . Disamping itu, Cressida Heyes juga menjelaskan bahwa politik identitas merupakan penandaan politis dalam pengertian yang lebih luas dan teoritis berdasarkan pengalaman - pengalaman  ketidakadilan  yang  dialami  golongan  tertentu,  sehingga  dapat  menghimpun  solidaritas untuk memperjuangkan derajat dan martabatnya (Heyes, 2007) .
Di Indonesia penelitian tentang dinamika politik identitas telah dilakukan oleh Denny J. A.  Ia mengatakan bahwa pada akhirnya kita harus menyadari bahwa dimensi perbedaan akan menghasilkan sebuah  konflik.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  konflik  identitas  ini  acapkali  memiliki  komponen ekonomi di dalamnya. Dominasi, isolasi, dan pemusnahan kemusian menjadi kultur dan orientasi nilai yang diemban  para pelaku politik identitas jika tidak segera ditangani (Denny, 2006) . Disamping itu, Siti  Musdah  Mulia  dalam  tulisannya  mengatakan  bahwa  politik  identitas  yang  dibangun  dan bermunculan di banyak wilayah Indonesia memperlihatkan kecenderungan dua pola, yaitu positif dan negatif atau bahkan destruktif. Dalam prinsip tersebut, satu istilah mendominasi yang lainnya. Pihak satu dianggap sebagai pusat, prinsip dan titik tolak, sedangkan yang lainnya hanya hanya diposisikan sebagai sampingan, marjinal atau pinggiran, bahkan musuh (Mulia, 2012) .
Namun,  penelitian - penelitian  tersebut  masih  meninggalkan  celah  karena  belum  melihat bagaimana  politik  identitas  tidak  hanya  dijadikan  sebagai  perlawanan  masyarakat  lokal  ( local resistance ),  tetapi  juga  dapat  menjadi  harapan  sosial  ( social-hope )  untuk  menciptakan  sebuah transformasi  dalam  meretas  kemiskinan.  Celah  tersebut  yang  secara  khusus  akan  dieksplorasi  oleh penulis dalam artikel jurnal ilmiah ini. Sehingga tulisan ini nantinya akan mencapai tujuan penelitian berupa menganalisa sejauh mana elaborasi nilai - nilai atau kebiasaan masyarakat lokal dan kebijakan pemerintah  dapat  berperan  guna  meretas  kemiskinan  dalam  konteks  Timor  Tengah  Selatan.  Penulis lebih khusus memilih lokus penelitian di Kabupaten Timor Tengah Selatan karena berdasarkan data dari  BPS  tahun  2020,  kabupaten  yang  memiliki  jumlah  penduduk  miskin  tertinggi  di  provinsi  NTT yaitu  kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  (TTS)  dengan  jumlah  penduduk  miskin  pada  tahun  2019 mencapai  27,87%  (130.310  jiwa) (Statistik,  2019) .  Oleh  karena  itu,  penulis  berpendapat  bahwa persoalan  kemiskinan  merupakan  salah  satu  persoalan  terbesar  di  NTT  yang  tidak  hanya  dapat ditangani oleh pihak pemerintah saja, namun juga membutuhkan campur tangan dari seluruh elemen masyarakat yang ada.
Untuk  menganalisa  peran  politik  identitas,  penulis  akan  menggunakan  teori  Manuel  Castells yang mengatakan bahwa pemaknaan identitas bisa dibagi menjadi tiga tipe, yaitu legitimasi identitas, resisten  identitas,  dan  proyek  identitas.  Bentuk - bentuk  identitas  tersebut  nantinya  dapat  menjadi sebuah  sistem  interaksi  yang  diangkat  dari  sebuah  kesamaan  identitas  kolektif  dan  pemaknaannya akan  sebuah  masalah  yang  sedang  terjadi.  Namun  situasi  ini  nantinya  dapat  menghasilkan  sebuah pencampuran identitas jika didasari dengan kesadaran adanya sebuah tekanan dan kontradiksi antara representasi diri (self representatif) dan aksi sosial (social action) (Castells, 2010) .
Sementara  itu  untuk  melihat  relasi  pertukaran  sosial  dan  elaborasi  yang  dapat  terjalin  antara politik  identitas  dan  peretasan  kemiskinan,  teori  Peter  Blau  akan  membantu  penulis.  Ia  mengatakan bahwa sebuah proses pertukaran sosial yang terjadi akan menghasilkan sebuah fenomena baru dalam
Melampaui Politik Identitas: Elaborasi Publik dalam Meretas Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
bentuk  struktur  yang  kompleks  dan  didasari  oleh  hubungan  yang  saling  menguntungkan (Johnson, 2008). Hal  ini  menjadi  penting  guna  menghindari  ketidakseimbangan  dalam  relasi  pertukaran  yang berbeda  status  dan  kekuasaan.  Secara  singkat,  Blau  mengatakan  bahwa  individu  yang  memiliki keahlian  akan  berbagi  dengan  rekan - rekan  yang  kurang  pengalaman,  kemudian  mereka  akan mengembangkan peringkat yang berbeda, dengan menggunakan perbedaan pengetahuan yang dimiliki (Blau, 1964).

## 2.  METODE
Metode  dalam  kajian  ini  menggunakan  studi  literatur  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif. Metode  ini  digunakan  dengan  mengumpulkan  data - data  sebagai  fakta  yang  benar  melalui  sumber - sumber literatur. Lebih lanjut, penulis juga akan menggunakan data pelengkap berupa realitas sosial yang sedang terjadi, baik dari wawancara langsung maupun melalui surat kabar, ataupun diskusi.
Pertama - tama  dipaparkan  perspektif  kajian  teori  identitas  dan  ranah - ranah  cakupan  identitas yang  dimaksud.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberi  gambaran  tentang  adanya  untuk  kesamaan  yang mengikat  sekaligus  membatasi  seseorang  dengan  manusia  atau  komunitas  yang  lain.  Bagian  kedua penulis mencoba memetakan elaborasi sosial yang juga dapat menjadi sebuah sistem pertukaran yang saling menguntungkan antara elite politik dan masyarakat akar rumput, termasuk pemenuhan unsur - unsur dan proses - proses yang ada didalamnya. Bagian terakhir menguraikan sejumlah perspektif serta menarik benang merah antara teori, analisis data, dan temuan - temuan yang dihasilkan.
Setelah melakukan dan menghubungkan langkah - langkah diatas, tulisan ini diharapkan memberi bingkai elaborasi yang ideal dan dapat di relevansikan dengan konteks permasalahan kemiskinan yang sedang dihadapi.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Lingkaran Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Kemiskinan  merupakan  hal  klasik  yang  belum  tuntas  terselesaikan  terutama  di  Negara berkembang,  artinya  kemiskinan  menjadi  masalah  yang  dihadapi  dan  menjadi  perhatian  di  setiap Negara (Amelia, 2012) . Fakta inilah yang saat ini juga terjadi di Nusa Tenggara Timur terkhususnya Kabupaten TTS. Kabupaten termiskin yang ada di NTT yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Tingginya  tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  dikarenakan,  secara  topografis wilayah  Kabupaten  TTS  memiliki  curah  hujan  yang  rendah  sehingga  lahan  di  wilayah  tersebut umumnya  kering  dan  tandus,  selain  itu  sektor  pertanian  (95,3  Persen)  masih  memegang  peranan penting  karena  sebagian  besar  penduduk  bekerja  dan  mengandalkan  hidupnya  dari  pertanian  (80 Persen) (Amelia, 2012).
Selain  faktor  alam  yang  dimiliki  oleh  kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  kelanggengan kemiskinan  juga  disebabkan  oleh  tingkat  melek  pendidikan  yang  rendah.  Kabupaten  Timor  Tengah Selatan  memiliki  jumlah  total  penduduk  sampai  tahun  2018  sebesar  465.970  jiwa,  yang  terdiri  dari 229.689  jiwa  laki - laki  dan  236.281  jiwa  perempuan.  Lebih  lanjut  statistik  menunjukan  tingkat kepadatan  penduduk  sebesar  116  jiwa/Km2  dari  total  luas  Kab.TTS  3.955,36  Km2.  Melihat  data kependudukaan diatas, sebanyak 87.13% penduduk usi 15 tahun keatas sudah melek huruf atau sudah bisa  membaca.  Akan  tetapi  sebanyak  10.77%  penduduk  berusia  15  tahun  keatas  tidak  pernah bersekolah. Serta hanya 22,30% penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki ijazah SMA ke atas. Hal  ini  membuktikan  bahwa  tingkat  pendidikan  di  TTS  masih  sangat  rendah (BPS,  2011) .  Data  ini juga  didukung  oleh  penelitian  yang  dilakukan  Jacobis  Johanis  Messakh,  yang  mengatakan  bahwa kualitas  pendidikan  di  Kabupaten  TTS  masih  tergolong  rendah  dibandingkan  dengan  daerah  lain  di Provinsi  NTT  bahkan  Indonesia.  Kendala  utama  rendahnya  kualitas  pendidikan  di  Kabupaten  TTS adalah antara lain: kesiapan SDM tenaga pendidik, sarana prasarana pendidikan yang sangat terbatas,
Melampaui Politik Identitas: Elaborasi Publik dalam Meretas Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
jumlah  dan  sebaran  tenaga  pendidik  yang  tidak  berimbang  antara  daerah  perkotaan  dan  pedesaan, akses  pendidikan  yang  terbatas,  sampai  kepada  masalah  manajerial  lembaga  pendidikan,  kesadaran dan partisipasi orang tua dan swasta dalam mendukung pendidikan serta masalah lainnya (Messakh & Punuf, 2020).
Faktor - faktor  di  atas  semakin  diperparah  dengan  adanya  sebuah  kebiasaan  atau  budaya masyarakat setempat terkhususnya di daerah yang “ diperintah ” oleh seorang pemimpin lokal. Daerah yang diperintah oleh seorang raja pada umunya akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah seorang  raja.  Salah  satu  kebiasaan  itu  adalah  tidak  melakukan  seluruh  rangkaian  proses  menanam sebelum  diperbolehkan  oleh  pemimpin  lokal  (raja)  yang  menguasai  tanah  atau  wilayah  tersebut. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa masyarakat atau penduduk setempat boleh melakukan kegiatan bercocok tanam setelah raja tersebut melakukannya terlebih dahulu. Hal ini di karenakan juga tanah yang digunakan oleh penduduk sebagian besar adalah milik raja. Lebih lanjut menurut pendeta Kartini Bisinglasi,  realita  ini  jelas  berdampak  pada  terhambatnya  kemajuan  mutu  hidup  masyarakat  dan berdampak pula terhadap dimensi ekonomi penduduk yang menetap didaerah tersebut.
Selain  permasalahan  pola  bercocok  tanam,  ada  pula  problem  serius  yang  terjadi  dari  sisi masyarakat lokal (akar rumput), yaitu berupa kebiasaan berlebihan dalam mengadakan sebuah acara adat atau sejenisnya. Dalam konteks kehidupan masyarakat lokal, acara - acara adat seperti penikahan, kelahiran,  ataupun  kematian  memiliki  nilai  penting  dalam  kehidupan  di  dunia.  Tetapi,  secara  tidak langsung  hal  itu  juga  akhirnya  berkaitan  erat  dengan  ego  ataupun  emosional  masing - masing masyarakat.  rasa  superior  terhadap  yang  lainnya  menjadi  alasan  setiap  kegiatan  harus  dijalankan secara besar - besaran. Tidak menutup kemungkinan sebagian anggotan masyarakat  ataupun keluarga harus meminjam biaya untuk kepentingan tersebut. Fakta ini kemudian dapat dilihat sebagai sebuah tindakan sia - sia (tanpa rencana) yang biasa terjadi. Banyak dari masyarakat tersebut kemudian tidak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah seperti makan, minum atau keperluan lainnya.
Setelah berbicara banyak tentang faktor kemiskinan dari alam dan kebiasaan masyarakat lokal, tidak seimbang rasanya jika tidak membedah kegagalan atau kelalaian pemerintah sebagai elite politik dalam mendaratkan kebijakannya terhadap menduduk daerah kabupaten Timor Tengah Selatan.
Tidak  dapat  dipungkiri  kemiskinan  menjadi  langgeng  dalam  kehidupan  masyarakat  juga disebabkan oleh kurang  efektifnya peran pemerintah sebagai  pemegang  otoritas tertinggi  dan  gereja sebagai  institusi  keagamaan  dominan  dalam  masyarakat  Timor  Tengah  Selatan.  Benar  bahwa pemerintah  pada  dasarnya  sudah  memiliki  rancangan  program - program  guna  mengatasi  masalah kemiskinan  yang  terjadi  di  tengah - tengah  masyarakat  daerah.  Tetapi  yang  menjadi  kendala  adalah data  observasi  sebelum  merancang  program  yang  terkadang  tidak  sesuai.  Padahal  data  tersebut nantinya dijadikan sebuah gambaran utuh permasalahan yang sedang terjadi di tengah masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat agar pelayanan yang dilaksanakan nantinya akan efektif.
Patut disadari bahwa kelemahan pemerintah yang paling mendasar adalah perumusan program yang  tidak  menjawab  permasalahan riil yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Pemerintah  sendiri  pada akhirnya memunculkan “ jurang ” pemisah yang membatasi rumusan kebijakan dan realita yang terjadi dimasyarakat dengan berbagai alasan. Disamping itu, gereja sebagai salah satu lembaga elite agama juga  terkadang  tidak  efektif  dalam  menangkap  realita  yang  terjadi  disekitar “ halaman ” bangunan. Menurut data hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis dari beberapa komunitas pemuda lokal, salah satu  kegiatan  yang perlu diapresiasi  dan didukung penuh oleh petinggi  gereja dan pemerintah adalah  mengadakan  kerjasama  dalam  bentuk  pelatihan - pelatihan  yang  pesertanya  meliputi  pemuda, remaja dan juga beberapa orang tua di daerah Mollo Barat Kabupaten TTS. Melihat mayoritas pekerja jemaat adalah petani dan peternak yang masih mengandalkan hasil kebun dan peternakan maka gereja dan pemerintah sebagai  satu  golongan elite politik bersama tokoh - tokoh  masyarakat  yang  ada sadar betul  apa  yang  dibutuhkan  sehingga  harus  menciptakan  program - program  mandiri  yang  diputuskan bersama  guna  membantu  kedua  belah  pihak  melaksanakan  program  pengentasan  angka  kemiskinan
Melampaui Politik Identitas: Elaborasi Publik dalam Meretas Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah menjelaskan faktor - faktor  penyebab  kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  kedua  belah  pihak  dalam  sebuah  struktur masyarakat.  Sudah  sewajarnya  seluruh  elemen  mengambil  andil  untuk  berbenah  dan  menyikapi kemiskinan  sesuai  dengan  faktor - faktor  yang  sudah  dijelaskan  diatas.  Jika  tidak  maka  akan  muncul klaster  masalah - masalah  sosial  baru  di  tengah  masyarakat  seperti:  pencurian,  pembunuhan, pemerkosaan dan masih banyak lagi (Seran, 2016).

## Peran Politik Identitas dan Pertukaran Sosial menurut Para Ahli
Sebelum  masuk  lebih  dalam  pembahasan  politik  identitas  dan  seluruh  problem  yang melingkarinya,  akan  lebih  baik  mengetahui  terlebih  dahulu  mengenai  identitas.  Pengertian  identitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jati diri seorang manusia. Lebih lanjut, Robert Putnam  dalam  tulisannya  menyatakan  bahwa  memiliki  identitas  yang  sama  berarti  bahwa  manusia bisa  hidup  dengan  mengikat  kerjasama  dengan  komunitas  yang  memiliki  ciri  dan  rasa  yang  sama (Putnam, 2000). Maka  asumsi  yang  dibangun  oleh  Castells,  karena  berangkatnya identitas  ini dari  internalisasi,  yang  mempengaruhi  identitas  adalah  proses pemaknaan daripada aturan  yang telah ditetapkan oleh satu institusi. Konstruksi identitas  sendiri  dalam  prosesnya  sangat  bergantung pada  beberapa  hal, diantaranya bersumber dari konteks sejarah, geografi, biologi, institusi produktif dan  reproduktif,    memori  kolektif,    fantasi  personal,  kekuasaan    dan  juga    sisi - sisi  keagamaan. Sehingga dalam era informasi ( information age ) seperti sekarang ini, menurut  Castells,  tidak  hanya akan    melahirkan    masyarakat    jaringan    ( network  societies )    semata,    tetapi    juga    turut mempengaruhi  perubahan  dalam  berbagai bidang,  termasuk  di  dalamnya  bidang  politik,  budaya, ekonomi,    dan    juga  kebudayaan.  Castells  mengemukakan  bahwa  identitas  tidak  hanya  tentang bagaimana  individu  mengidentifikasi  dirinya  sendiri,  tetapi  juga  bagaimana  kelompok  dominan memberikan klaim dan menginternalisasi seseorang atau kelompok tertentu yang dilekatkan pada ciri - ciri dan streotipe yang dilekatkan pada mereka. Dalam menentukan politik identitas, menurut Castells harus  lebih  dahulu  dilakukan  identifikasi  bagaimana  konstruksi  sebuah  identitas  muncul  yang menurutnya bisa dilihat dengan 3 model bentukkan identitas yaitu (Castells, 2010):
a. Legitimizing  identity atau  legitimasi  identitas,  yaitu  identitas  yang  dibangun  oleh  institusi (penguasa) yang dominan ada dalam kehidupan sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan melekatkan sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok.
b. Resistance identity atau resistensi identitas, yaitu identitas yang dilekatkan oleh aktor aktor sosial  tertentu dimana pemberian identitas tersebut  dilakukan dalam  kondisi tertekan karena  adanya dominasi  hingga  memunculkan  satu  resistensi  dan  membentuk  identitas  baru  yang  berbeda  dari kebanyakan  anggota  komunitas  sosial  yang  lain,  konstruksi  identitas  inilah  yang  oleh  Coulhoun dimaknai sebagai politik identitas.
c. Project  identity atau  proyek  identitas,  konstruksi  identitas  pada  model  ini  dilakukan  oleh aktor  sosial  dari  kelompok  tertentu  dengan  tujuan  membentuk  identitas  baru  untuk  bisa  mencapai posisi - posisi tertentu dalam masyarakat, hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan.
Masuk ke dalam proses pertukaran sosial  yang diusung oleh Peter M. Blau. Berdasarkan teori ini,  bahwa  hubungan  pertukaran  sosial  antara  seseorang  dengan  orang  lain  terjadi  karena  adanya imbalan. jika dalam setiap pertukaran sosial terdapat unsur imbalan (reward), pengorbanan (cost), dan keuntungan (profit). Teori Social Exchange dari Peter M. Blau. menyatakan bahwa; “ pertukaran sosial tidak  hanya  di  dasarkan  pada  keputusan  individu  saja,  tetapi  individu    yang  masuk  membangun hubungan  sosial  dengan  kelompok,  sehingga  pada  individu  turut  melekat  posisi,  jenjang,  norma kelompok, dan kewenangan - kewenangannya. ” (Susilo, 2008).
Perbedaan Teori Pertukaran Sosial Kontemporer dengan psikologi maupun ilmu ekonomi mikro terletak  pada  penekanannya  struktur - struktur  sosial  tempat  pertukaran  terjadi.  Sementara  teoritikus
Melampaui Politik Identitas: Elaborasi Publik dalam Meretas Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
pertukaran  terdahulu  mengkaji  relasi  dua  pihak,  teoritikus  kontemporer  meletakkan  pertukaran - pertukaran pada konteks jaringan yang lebih besar, dan menyelidiki pengaruh kesempatan - kesempatan struktural  yang  dimiliki  aktor  untuk  mengadakan  pertukaran  dengan  mitra  berganti - ganti,  terhadap kekuasaan, pembentukan koalisi, dan proses terkait (George Ritzer, 2011) .
Blau  berusaha  mengembangkan  sebuah  teori  pertukaran  yang  menggabungkan  tingkah  laku sosial dasar manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni antara kelompok, organisasi atau negara. Dengan kata lain, Blau ingin memusatkan perhatiannya pada pemahaman struktur sosial yang  lebih  luas  berdasarkan  analisa  proses - proses  sosial  yang  terjadi  pada  relasi  diantara  individu. Menurut Blau, tujuan dari studi tentang interaksi dari muka ke muka adalah meletakkan dasar untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur sosial (Raho, 2007).
Menurut  Peter  Blau,  pertukaran  sosial  memenuhi  watak - watak  dengan  fungsi  utama,  yaitu: Pertama ;  Pembentukan  pertalian  pertemanan  bagi  pihak - pihak  yang  saling  membuat  persetujuan, baik  pada  strata  (lapisan)  yang  sama  maupun  pada  strata  yang  berbeda. Kedua; Meneguhkan Subordinasi  atau  dominasi,  terutama  terjadi  jika  interaksi  dibangun  dalam  strata  yang  tidak  sama. Dalam  masyarakat  yang  paling  sederhana,  pertukaran  sosial  terjadi  dalam  bentuk gift (pemberian) dan    services. Gift yang  diterima  tidaklah  secara  sukarela,  namun  diberikan  di  bawah obligation (kewajiban).  Hasil  pertukaran  sosial  tampak  disadari  menghasilkan  dua  kelompok  atau  lebih  yang sangat  berkepentingan  didasarkan  atas  memperoleh  keuntungan  dan  kekuasaan.  Sisi  lain  pertukaran sosial adalah meningkatkan integritas sosial, membangun kepercayaan ( trust ), mendorong keberanian dan  mengembangkan  nilai - nilai  kolektif.  Dalam  kaitan  ini  Blau  menyatakan “ resiprositas  dan pertukaran diperluas dan digabung dengan pertumbuhan saling percaya yang bersifat paralel ” (Liata, 2020).
Blau  menekankan  persetujuan  sosial  sebagai  penghargaan  yang  umum.  Bahkan  "altruistik" perilaku dapat dimotivasi sebagian oleh harapan menerima rasa terima kasih dan persetujuan sosial, tetapi  terlibat  dalam  perilaku  tersebut  dapat  berarti  bahwa  individu  harus  melampaui  kepentingan pribadi  untuk  menunjukkan  kepedulian  terhadap  kebutuhan  orang  lain.  Blau  bahkan  menerapkan perspektif  teori  pertukaran  untuk  hubungan  percintaan,  sangat  jelas  ini  menunjukkan  pentingnya ikatan emosional  yang mendorong individu untuk mengidentifikasi dengan seksama berbagai ragam penghargaan  dalam  pertukarn,  khususnya  sosioemosional.  Item  material  seperti  hadiah  yang dipertukarkan  sepasang  kekasih  tidak  dilihat  dari  nilai  praktis  atau  nilai  ekonomi,  tetapi  sebagai ekspresi  sebagai  simbol  dari  ikatan  emosional  bersama  mereka (Syahri,  2017). Kontras  antara hubungan  jenis  ini  dan  pertukaran  ekonomi  yang  terjadi  di  pasar  impersonal  tercermin  dalam perbedaan  Blau  antara  imbalan  intrinsik  dan  ekstrinsik.  Pertanyaan  mendasar  yang  diajukan  Blau adalah  bagaimana  kehidupan  sosial  menjadi  terorganisasi  ke  dalam  struktur  asosiasi  dikalangan manusia yang semakin kompleks? (Goerge Ritzer, 2012).

## Dinamika Pertukaran Sosial dan Politik Identitas dalam Menangani Kemiskinan
Martin  Lukito  Sinaga  dalam  tulisannya  pernah  menyampaikan  pertanyaan - pertanyaan  seperti, apakah kita bisa melangkaui politik identitas? Bisakah sebentuk dinamika identitas yang bukan politis mengemuka  dan  memberi  makna  bagi  masyarakat,  demi  munculnya  semacam social-hope diruang publik negri kita ini? dan Bisakah soalnya bukan menjadi proses yang penuh resah pada “ esensi ” dan fiksasi,  tetapi  lincah  berkonsentrasi  di  hadapan  proses - proses  sosial  diluar  dirinya? (Sinaga,  2012) Dalam  relitanya,  jelas  hal  tersebut  bukan  merupakan  hal  yang  mudah.  Dewasa  ini,  politik  identitas menjadi  wadah  pengkotak - kotakan  masyarakat  ke  dalam  unsur  kesamaan  yang  kemudian  bertujuan untuk menghancurkan semua hal yang tidak sama atau diluar dirinya.
Jika dilihat dari sudut padang teori Castells, pemerintah sebagai sebuah institusi dominan yang bertanggungjawab dan menguasai suatu daerah dapat menjadi pemicu lahirnya politik identitas yang berasal dari masyarakat lokal yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan - kebijakan yang
Melampaui Politik Identitas: Elaborasi Publik dalam Meretas Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
diterapkan. Hal ini kemudian diperparah dengan kenyataan bahwa agama pun ikut mengalami proses distorted dan disabling ,  khususnya  karena  sistem  kolonial  telah  pula  merekonstruksi  identitas  dan kelembagaan  agama  sedemikian  dalamnya.  Sehingga  saat  agama  hendak  keluar  dari  dunia  kolonial itu,  lalu  hendak “ memulihkan ” diri  dan  menempuh  sejarahnya  yang  baru,  ia  gampang  terjerumus memilih jalan politik identitas di atas (Sinaga, 2012).
Uniknya adalah identitas yang merupakan rangkaian proses panjang dalam diri manusia tersebut bisa  dimodifikasi  untuk  sebuah  kepentingan  bersama  yang  lebih  universal  melalui  unsur “ kekitaannya ” tersebut.  Fakta  ini  kemudian  dapat  menjadikan  politik  identitas  tidak  hanya  menjadi sebuah konsep perlawanan (resisten) lokal tetapi juga dapat menghasilkan harapan sosial ( social hope ) yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Kehadiran  setiap  identitas  yang  ada  dalam  masyarakat  bukan hanya sebagai wujud kesetiaan terhadap konsep masing - masing, tetapi harus dijadikan sebagai bagian dari  pengalaman  bersama  untuk  menjaga  suatu  daerah  tetap  adil  dan  menyejahterakan  semua  orang didalamnya (Funay,  2020). Kepentingan - kepentingan  pribadi  yang  dapat  memotori  suatu  identitas tertentu harus segera ditekan dengan sebuah kepentingan kolektif atau bersama yang sifatnya positif.
Dengan kata lain, yang seharusnya terjadi adalah pengembalian pola pikir dan keterbukaan akan kritik dari luar  yang sebenarnya sudah sering terjadi dalam konteks masyarakat di kabupaten Timor Tengah Selatan. Sehingga kehidupan yang ideal bagi seluruh masyarakat Timor Tengah Selatan bukan hanya sekedar angan, tetapi harus menjadi sebuah proses riil yang harus segera di lalui langkah demi langkah.  Berkaca  pada  tujuan  akhir  teori  Castells,  proses  ini  menjadi  konsep  proyek  identitas  yang urgen  atau  harus  segera  dilakukan  agar  kehidupan  yang  diidam - idamkan  dapat  segara  terwujud ditengah - tengah masyarakat.
Kedua belah pihak (elite dan akar rumput) harus berperan seimbang dan membentuk identitas baru  untuk  bisa  mencapai  posisi - posisi  tertentu  dalam  masyarakat.  Hal  ini  bisa  terjadi  sebagai implikasi dari gerakan sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan. Tujuan akhir yang seharusnya dicapai nantinya harus menyentuh semua kehidupan yang ada di kabupaten Timor tengah Selatan tanpa terkecuali, agar kemiskinan yang sudah ada sejak dulu itu paling tidak berangsur - angsur berkurang dalam dinamika kehidupan masyarakat lokal.
Lebih lanjut, pola - pola elaborasi untuk meretas masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Timor  Tengah  Selatan  bisa  diawali  dengan  menjunjung  tinggi  dualitas  komunikasi  dalam  sebuah hubungan pertukaran sosial. Dualitas yang dimaksud adalah mengusahakan komunikasi yang otentik dan transformatif. Dalam hal ini, unsur otentik perlu dijunjung tinggi untuk menghidari adanya tujuan - tujuan  terselubung  dalam  sebuah  hubungan  mutualisme  yang  ingin  dijalin  antara  elite  dan  akar rumput. Sedangkan, transformatif menjadi soal lain yang perlu diingat untuk tercapainya tujuan akhir dan bertahannya sebuah hubungan yang saling menguntungkan. Pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan  perlu  untuk  menjaratkan  program - program  dan  kebijakan - kebijakannya  dengan  tepat,  dan masyarakat  perlu  untuk  mengusahakan  mutu  kehidupannya  mulai  dari  bawah  hingga  menjadi komunitas “ dewasa ” dalam dimensi ekonomi.
Setelah memiliki komitmen terhadap terciptanya sebuah komunikasi. Pihak pemerintah sebagai elite  politik  dan  masyarakat  dalam  suatu  realitas  kehidupan  bersama  harus  mulai  menyatukan pemikiran dan menyaring aspirasi guna mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada dalam suatu tatanan penduduk. Proses ini jelas menjadi salah satu elemen yang juga dimaksudkan dalam pemikiran Blau. Ia berpandangan bahwa perilaku dapat dimotivasi sebagian oleh harapan menerima rasa terima kasih dan persetujuan sosial, tetapi terlibat dalam perilaku tersebut dapat berarti bahwa individu harus melampaui  kepentingan  pribadi  untuk  menunjukkan  kepedulian  terhadap  kebutuhan  orang  lain. Sangat  jelas  ini  menunjukkan  pentingnya  ikatan  emosional  yang  mendorong  individu  untuk mengidentifikasi  dengan  seksama  berbagai  ragam  penghargaan  dalam  pertukaran,  khususnya sosioemosional.  Item  material  seperti  hadiah  yang  dipertukarkan  tidak  dilihat  dari  nilai  praktis  atau nilai ekonomi, tetapi sebagai ekspresi sebagai simbol dari ikatan emosional bersama mereka (Syahri,
Melampaui Politik Identitas: Elaborasi Publik dalam Meretas Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
2017).  Oleh  karena  itu,  langkah  ini  menjadi  salah  satu  yang  perlu  dikomunikasikan  dan  dilakukan untuk membentuk satu visi dalam meretas kemiskinan di kabupaten Timor Tengah Selatan.
Proses  tekhir  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  keterbukaan  akan  kritisisasi  budaya  atau kebiasaan  masyarakat  dan  regulasi  kebijakan  ekonomi  pemerintah.  Dengan  berpegang  pada pandangan  bahwa  pembangunan  merupakan  penjelmaan  manusia  dalam  pengharapannya  dengan lingkungan alam dan sosialnya – dengan ruang dimana ia hidup – dan dalam pengharapannya dengan waktu,  peluang  dan  pilihan,  kesinambungan  dan  perubahan,  antara  sejarah  dan  masa  depan (Soedjatmoko,  1995). Maka  menjadi  jelas  bahwakedua  belah  pihak  sebagai  sesama  manusia  yang menajdi  bagian  dalam  pembangunan  harus  dewasa  terhadap  sebagala  bentuk  masukan  pendapat - pendapat  yang bersifat positif. Disamping itu, kesadaran akan adanya sebuah citacita bersama untuk mutu kehidupan yang lebih baik tidak menutup kemungkinan makan menjadi sebuah alasan yang kuat sehingga  penerapan  program - program  peretasan  kemiskinan  nantinya  tepat  sasaran  dan  mudah diterima oleh masyarakat lokal.
Dalam  pembahasan  mengenai  peran  kemerintah,  biasanya  masyarakat  menerima  begitu  saja peraturan - peraturan  yang  dibuat  seolah - olah  memang  sudah  seharusnya  terjadi.  Jika  berbicara mengenai regulasi kebijakan ekonomi, apa sebenarnya fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi? Ada tiga  fungsi  ekonomi  yang  harus  diembanoleh  pemerintah,  yaitu  efisiensi,  keadilan,  dan  stabilitas. Tindakan pemerintah yang menyangkut efisiensi berupa segala upaya untuk memperbaiki kegagalan pasar  seperti  misalnya  monopoli.  Program  pemerintah  untuk  meningkatkan  keadilan  mencakup berbagai  cara,  seperti  pemerataan  pendapatan  agar  mencerminkan  kepentingan  seluruh  masyarakat, termasuk golongan miskin dan tertindas. Kebijakan stabilisasi berusaha mengikis fluktuasi tajam dari siklus  ekonomi  dengan  cara  menekan  angka  pengangguran  dan  inflasi,  serta  mempercepat  laju pertumbuhan ekonomi (Samuelson & Nordhaus, 1996).
Kebijakan - kebijakan yang diambil dalam dimensi pembangunan dan ekonomi diharapkan tidak terlepas  dari  tradisi,  melainkan  menggunakan  ataupun  mentransformasi  tradisi  menjadi  jalan  yang misa  digunakan  oleh  masyarakat  lokal.  Hal  ini  perlu  dilakukan  karena  kedua  elemen  tersebut berkaitan satu dengan lainnya secara dialektis dalam konteks kehidupan di kabupaten Timor Tengah Selatan.  Semakin  kuat  integrasi  kritis  budaya  suatu  daerah,  semakin  kuat  pula  proses  pemilahan dampak negatif dari lompatan budaya yang terjadi saat ini. Sehingga pada akhirnya hal ini dilakukan karena  budaya  manusia  tidak  anti  terhadap  pembangunan  ataupun  kemajuan  zaman,  akan  tetapi budaya  membantu  meletakan  perubahan  pada  tempatnya  jika  dilakukan  dengan  melalui  proses kritisisasi dan terbuka terhadap elaborasi elemen kehidupan baru  yang masuk untuk bertransformasi kearah yang lebih baik.
Guna  menciptakan  sebuah  transaksi  atau  hubungan  saling  menguntungkan,  Blau  berusaha mengembangkan  sebuah  teori  pertukaran  yang  menggabungkan  tingkah  laku  sosial  dasar  manusia dengan struktur masyarakat yang lebih luas, yakni antara kelompok, organisasi atau negara. Dengan kata  lain,  Blau  ingin  memusatkan  perhatiannya  pada  pemahaman  struktur  sosial  yang  lebih  luas berdasarkan  analisa  proses - proses  sosial  yang  terjadi  pada  relasi  diantara  individu.  Penggunaan peluang  ini  jelas  membutuhkan  lebih  dari  sekedar  strujtur  organiasi  tanpa  eksekutor  atau  sekedar gerakan kelompok kecil buruh dan kaum tani. Dibutuhkan hubungan yang lebih besar dan kuat, serta mempertemukan  semua  unsur  didalamnya (Hadiz,  2005). Berefleksi  dari  pendapat  tersebut,  jelas diperlukan  seluruh  unsur - unsur  penopang  untuk  menggunakan  politik  identitas  sebagai  sebuah kendaraan  dalam  bidang  pembangunan  ekonomi  masyarakat.  unsur - unsur  tersebut  adalah  Aktor, Struktur, Perjanjian dan Peraturan, serta keuntungan dan hukuman ( reward dan punishment ). Unsur - unsur inilah yang kemudian harus diformulasikan agar politik identitas dapat menjadi sebuah gerakan masyarakat dengan tujuan universal dan membangun.
Masalah terakhir yang harus dibersihkan adalah bagaimana caranya agar semua proses elaborasi mutual  yang  telah  diusahakan  tidak  dirasuki  oleh  para  penggiat  kapitalis  yang  notabene  memiliki
Melampaui Politik Identitas: Elaborasi Publik dalam Meretas Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
kekuasaan untuk “ mematikan ” usaha - usaha yag telah dijalankan oleh masyarakat lokal. Jika realitas politik  ekonomi  kotor  ini  tidak  berubah,  kita  kawatirkan  ide  demokrasi  ekonomi  (berpusat  pada rakyat)  akan  kembali  buyar  dan  hanya  menjadi  mimpi (Denny,  2006). Realitas  ini  harus  menjadi pekerjaan  rumah  bersama  jika  ingin  menaikan  mutu  hidup  masyarakat  lokal.  Dengan  dilakukannya semua  proses  yang  telah  dijelaskan  diatas,  serta  dipenuhinya  semua  unsur  yang  diperlukan  dalam sebuah hubungan pertukaran sosial yang bersifat mutual, diharapkan baik rakyat maupun pemerintah memainkan perannya dengan maksimal tanpa adanya kepentingan - kepentingan di dalamnya.
Produksi ekonomi nantinya harus dikerjakan oleh semua warga masyarakat dan hasilnya harus dibagi/didistribusikan secara lebih merata kepada semua dan secara lebih adil (Mubyarto, 2000). Ini berarti  bahwa  seluruh  elemen  masyarakat  yang  ada  di  kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  beserta pemerintah  harus  memainkan  perannya  masing - masing  secara  kooperatif  dan  menjunjung  tinggi sinergisitas.  Lebih  lanjut,  negara  harus  menjamin  tercapainya  garis  kemakmuran  masyarakat,  tanpa mengorbankan  masyarakat  yang  lainnya.  Setiap  anggota  masyarakat  harus  mendapatkan  pekerjaan sesuai dengan kemampuan dasarnya sehingga dapat hidup secara layak dan mendapatkan keadilan.

## 4.  KESIMPULAN
Harus  diakui  bahwa  masalah  kemiskinan  menjadi  salah  satu  momok  yang  paling  menakutkan dalam konteks negara berkembang. Hal ini kemudian diperparah oleh keadaan negara Indonesia yang berbentuk  kepulauan  yang  mengakibatkan  pemusatan  mutu  hidup  masyarakat  menjadi  sangat  susah dicapai.  Dalam  konteks  hidup  masyarakat  yang  berada  di  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan,  Nusa Tenggara  Timur  kemiskinan  disebabkan  oleh  beberapa  fakor,  antara  lain:  faktor  alam  (kurangnya curah  hujan  dan  kondisi  tanah  yang  berbatu),  faktor  dari  masyarakat  (lemahnya  kesadaran  akan pendidikan dan masih adanya kebiasaan yang menghambat pertumbuhan ekonomi), serta faktor dari pemerintah  (kurangnya  sarana  dan  prasarana  pedidikan  dan  beberapa  kebijakan  yang  tidak  tepat sasaran).  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  hubungan  yang  saling  menguntungkan  antara  elite  dan  akar rumput sebagai sebuah tatanan sosial yang utuh.
Politik identitas dalam penerapannya juga kemudian dapat dimodifikasi menjadi gerakan lokal yang  tidak  hanya  memunculkan  pelawanan  lokal  tetapi  juga  harapan  sosial  bagi  masyarakat Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan.  Dengan  adanya  kritisisasi  dalam  politik  identitas  dan  regulasi kebijakan  ekonomi  pada  pemerintah  diharapkan  dapat  menjadi  pintu  pembuka  terciptanya  sebuah elaborasi  dan  pertukaran  sosial  antara  kedua  belah  pihak  untuk  mencapai  sebuah  tujuan  yang  lebih universal.  Bagian  akhir  yang  perlu  diingat  adalah  kelengkapan  unsur - unsur  dalam  sebuah  sistem formal penyatuan kedua belah pihak berupa: Aktor sosial, struktur formal, perjanjian dan peraturan, serta reward dan punishment .  Jika  semua  elemen  sudah  di  formulasikan  dengan  baik,  bukan  tidak mungkin  elaborasi  yang  sudah  dirumusakan  sejak  awal  dapat  menjawab  permasalahan  kemiskinan yang terjadi di kabupaten Timor Tengah Selatan, provinsi Nusa Tenggara Timor.

## DAFTAR PUSTAKA
Amelia, R. (2012). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Nusa Teggara Timur . Bandung: Institut Pertanian Bandung.
Blau, P. M. (1964). Exchange and Power in Social Life . New York: Transaction Publishers.
Castells,  M.  (2010). The  Power  of  Identity:  The  Information  Age;  Economy,  Society,  and  Culture .  United Kingdom: Blackwell Company.
Denny, A. J. (2006). Membaca Isu Politik . Yogyakarta: LkiS.
Funay, Y. E. N. (2020). Sabalong Samalewa: Falsafah Hidup sebagai Local Ethic dalam Relasi Lintas Agama di Tana Sumbawa . Universitas Kristen Satya Wacana.

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 1 (1) (2021), 23
Melampaui Politik Identitas: Elaborasi Publik dalam Meretas Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2021, POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan
Hadiz, V. R. (2005). Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Seoharto . Jakarta: LP3ES.
Heyes, C. (2007). Identity Politics. Retrieved from Plato.Stanford.edu/entries/identity politics Johnson,  D.  P.  (2008). Contemporary  Sociological  Theory  An  Integrated  Multi-Level  Approach .  New  York: Springer.
Liata,  N.  (2020).  Relasi  Pertukaran  Sosial  antara  Masyarakat  dan  Partai  Politik. Jurnal  Sosiologi  Agama Indonesia , 1 (1). Retrieved from https://journal.ar - raniry.ac.id/index.php/jsai/article/view/483
Messakh, J. J., & Punuf, D. (2020). Tingkat Kepedulian Peserta Didik Terhadap Masalah Kerentanan Air di Daerah  Semi  Ringkai  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan.  In Conference:  Seminar  Nasional  Geografi 2019 .
https://www.researchgate.net/ publication/338883067_Tingkat_Kepedulian_Peserta_Didik_Terhadap_Masalah_Kerentanan_Air_di_Da erah_Semi_Ringkai_Kabupaten_Timor_Tengah_Selatan.
Mubyarto.  (2000). Reformasi  Akonomi  Menuju  Sistem  Ekonomi  Kerakyatan,  dalam  Menuju  Tata  Indonesia Baru . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
Mulia,  S.  M.  (2012). Politik  Identitas:  Ancaman  Terhadap  Masa  Depan  Pluralisme  di  Indonesia .  Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi.
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: the Collapse and The Revival of The American Community . New York: Simon & Schuster.
Raho, B. (2007). Teori Sosiologi Modern . Jakarta: Prestasi Pustaka.
Ritzer, George. (2011). Handbook Teori Sosial . Bandung: Nusa Media.
Ritzer, Goerge. (2012). Teori Sosiologi; Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Posmodern . Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (1996). Ekonomi . Jakarta: Penerbit Erlangga.
Sen, A. (2016). Kekerasan dan Identitas . Tangerang Selatan: CV. Margin Kiri.
Seran,  S.  (2016). Pendidikan  &  Pertumbuhan  Ekonomi  V ersus  Kemiskinan  Penduduk;  Kasus  Provinsi  Nusa Tenggara Timur . Yogyakarta: Deepublish.
Setyaningrum, A. (2005). Mandatory Politik Perlawanan . Yogyakarta: IRE.
Sinaga,  M.  L.  (2012). Melangkaui  Politik  Identitas,  Menggapai  Dinamika  Identitas .  Jakarta:  Yayasan  Abad Demokrasi.
Soedjatmoko. (1995). Dimensi Manusia dalam Pembangunan . Jakarta: Penerbit LP3ES.
Statistik, B. pusat. (2019). statistik kesejahteraan rakyar Kabupaten timor tengan selatan tahun 2019 . NTT. Susilo, R. K. (2008). 20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern . Yogyakarta: Ar - Ruzz Media.
Syahri, M. (2017). Teori Pertukaran Sosial.