SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022

## Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah
Nasir Tajul Aripin 1 , Nur Fatwa 2 , Mulawarman Hannase 3*
*1,2,3 Program Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia e-mail : nasir.t.aripin@gmail.com; nurfatwa@ui.ac.id; m.hannase@yahoo.com
Abstrak: Pandemi telah mempercepat transformasi digital di semua industri, termasuk lembaga keuangan.  Kemunculan fintech dan  bank  digital  telah  memperkuat  pentingnya  menyediakan layanan  perbankan  digital  yang  mudah,  tidak  merepotkan  dan  nyaman  terutama  oleh  bank tradisional.  Perkembangan  teknologi  digital  telah  merubah  pola  kebiasaan  masyarakat  dalam menggunakan layanan perbankan termasuk perbankan syariah. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah produk bank syariah dengan menggunakakan layanan digital dalam rangka memberikan pelayanan  terbaik  untuk  memenuhi  ekspektasi  masyarakat.  Penelitian  dilakukan  dengan menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  yaitu  dengan  menguraikan  dan  menganalisis  data dari  hasil  temuan  di  lapangan  yang  terdapat  pada  sumber  yang  diterbitkan  instansi  yang berwenang dan peneltian sebelumnya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa layanan perbankan  digital  yang  dipasarkan  oleh  bank  syariah  merupakan  upaya  mewujudkan  produk bank  syariah  lebih  kompetitif  sehingga  dapat  meningkatkan  inklusi  keuangan  syariah  di masyarakat.
Kata Kunci: Layanan Perbankan Digital, Bank Syariah, Keuangan Inklusif.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022

## PENDAHULUAN
Survey  Indeks  Literasi  dan  Inklusi Keuangan  tahun  2019  menunjukan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat  masih  sangat  rendah  dan berada  pada  angka  8,93%,  yang  artinya dari  100  orang  yang  disurvey  hanya  8 (delapan)  orang  yang  telah  teredukasi dan memiliki pemahaman yang baik ( well literate )  tentang  pengelolaan  keuangan. Tingkat  inklusi  keuangan  syariah  di Indonesia  tidak  jauh  berbeda  yakni
berada  diangka  9,01%  menunjukan bahwa tidak semua yang telah menggunakan  produk  dari  industri keuangan  telah  memahami  dengan  baik tentang fungsi dan manfaat suatu produk dari  industri  jasa  keuangan  syariah. Indeks  literasi  dan  inklusi  keuangan syariah  pada  beberapa  periode  survey tidak  mengalami  peningkatan  yang signifikan  sebagaimana  yang  tercantum dalam gambar berikut:
Tabel. 1 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia
Sumber: Otoritas Jasa dan Keuangan Mengacu  pada  data  di  atas,  tingkat inklusi  keuangan  syariah  di  Indonesia mengalami  penurunan  dari  11,1% menjadi  9,1%,  sedangkan  indikator  yang sama pada lembaga keuangan konvensional justru terus meningkat dari 67,80%  menjadi  76,19%.  Atikah  (2019) hal  ini  tidak  selaras  dengan  posisi Indonesia  sebagai  negara  dengan  jumlah penduduk  Muslim  terbesar  dan  sangat berpotensi untuk menjadi pusat ekonomi dan  keuangan  syariah  dunia.  Hal  ini tercermin  dari  posisi  Indonesia  di  tahun 2020  yang  berada  pada  peringkat  kedua di dunia pada Islamic Finance Development  Indicator (IFDI)  Indeks, yakni indeks untuk mengukur perkembangan industri keuangan syariah. Bahkan  sebelumnya  pada  tahun  2019, Global  Islamic  Finance  Report (GIFR) memberikan nilai Islamic Finance Country Index (IFCI)  Indonesia  di  peringkat
pertama  dalam  hal  pengembangan keuangan syariah.
Berdasarkan  hal  tersebut,  masih diperlukan upaya peningkatan pemahaman  masyarakat  tentang  produk dan  layanan  jasa  keuangan  syariah  di Indonesia  sehingga  edukasi  keuangan syariah  harus  diakselerasi  melalui berbagai  inisiasi  dengan  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  aliansi  strategis lainnya.
Sementara  itu,  transformasi  digital di  Indonesia  saat  ini  telah  merambah  ke seluruh sektor industri termasuk industri perbankan.  Sukma  (2019),  menyatakan bahwa  penggunaan  teknologi  informasi pada  sektor  perbankan  yang  terus meningkat  menjadikan  bank  memasuki era  perbankan  digital.  Perkembangan digital  yang  cukup  pesat  ini  tidak  lepas dari  peran  penggunaan  internet  di Indonesia.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) melalui  Survei  Sosial  Ekonomis  Nasional
2013 2016 2019 Indeks Literasi Keuangan 21,80% 29,70% 38,03% - Konvensional 29,50% 37,72% - Syariah 8,10% 8,93% Indeks Inklusi Keuangan 59,70% 67,80% 76,19% - Konvensional 65,60% 75,28% - Syariah 11,10% 9,10%
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
(Susenas)  Tahun  2020  menyatakan bahwa sebanyak 53,73% populasi Indonesia  telah  mengakses  internet sepanjang  tahun  2020.  Hal  tersebut meningkat  cukup  signifikan  dari  tahun 2016 yang hanya tercatat sebanyak 25,37 %.
Kinsey  (2018),  menyatakan  bahwa sejalan  dengan  perkembangan  teknologi informasi  yang  sudah  masuk  ke  industri perbankan,  layanan  dari  bank  telah mengalami  perubahan  kepada  layanan perbankan  berbasis  digital  yaitu  layanan yang fokus kepada pemenuhan kebutuhan nasabah
dengan memanfaatkan  teknologi  digital  melalui penyediaan  perangkat  atau  aplikasi  yang merupakan bagian dari saluran distribusi bank. Layanan perbankan berbasis digital dapat diakses kapan pun ( any time ) dan di mana pun ( any where ), serta meminimalisir  interaksi  fisik  secara langsung  antara  nasabah  dengan  bank. Dengan demikian operasional bank dapat dilakukan  secara  efisien  dan  pelayanan kepada nasabah dapat terjaga.
Perbankan syariah memiliki peranan  yang  sangat  penting  yang tercermin  dari market  share inklusi keuangan syariah yang menempati posisi tertinggi  dengan  komposisi  sebesar 9,06%  sehingga  digitalisasi  pada  produk bank  syariah  diyakini  dapat  menambah jumlah  nasabah  bank  syariah  dan  secara langsung  akan  ikut  meningkatkan  indeks literasi dan inklusi keuangan syariah.
Putra et  al (2022),  menyatakan pemanfaatan  teknologi  untuk  keperluan bertransaksi  juga  perlu  diperhatikan, sebab  sekarang  adalah  saat  dimana manual banking system tidak lagi menjadi opsi  utama  untuk  melakukan  transaksi. Mobilitas  yang  tinggi,  gaya  hidup  dan faktor  kebutuhan  membuat  transaksi perbankan  dapat dilakukan  di mana saja, otomatis  bank  harus  bisa  menyesuaikan
diri  dengan  ritme  tersebut.  Dalam  hal peningkatan  layanan  ini  bank  syariah harus bersifat adaptif terhadap kebutuhan  nasabah  serta  lebih  inovatif dalam  membuat  terobosan-terobosan baru untuk memanjakan nasabah.
Namun  demikian,  implementasi digitalisasi  pada  produk  perbankan syariah masih memiliki beberapa hambatan,  diantaranya  adalah  belum tersebarnya  informasi  bahwa  bank syariah  memiliki  produk  digital  karena keterbatasan  promosi  dan  sosialisasi, keterbatasan  ketersediaan  sumber  daya manusia  di  bank  syariah  yang  mengerti betul  proses  bisnis  bank  digital,  adanya keraguan terhadap pemenuhan penerapan  prinsip  syariah  pada  akad digital  dan  keandalan  infrastruktur pendukung lainnya (Arif, 2022).
Menurut  Salam  (2018),  pelayanan perbankan  berbasis digital banking memiliki sisi kebermanfaatan yang sangat tinggi dan dapat membantu meningkatkan  pelayanan  bank  syariah kepada nasabah, namun memiliki beberapa  permasalahan  seperti  biaya yang  mahal,  infrastruktur  yang  masih terbatas,  dan  faktor  keamanan  karena seluruh transaksi dilakukan oleh nasabah. Namun permasalahan tersebut selayaknya  tidak  dijadikan  sebagai ancaman,  tetapi  harus  dimaknai  sebagai tantangan  agar  dapat  membangkitkan inovasi  dalam  rangka  menghadapi persaingan di dunia perbankan.
Menurut Tahliani
(2020),
menyebutkan  bahwa  di  antara  tantangan perbankan  syariah  dalam  menghadapi pandemi  Covid-19  di  Indonesia  adalah menyesuaikan pola bisnis dengan memaksimalkan  digitalisasi  pada  seluruh layanan  bank,  baik  digitalisasi  dalam aspek penghimpunan dana maupun aspek penyaluran pembiayaan.
Layanan perbankan
yang menggunakan  media  elektronik  atau digital  merupakan  salah  satu  upaya  yang dilakukan  oleh  bank  agar  dapat memperluas  akses  keuangan  di  tengah- tengah  masyarakat.  Salah  satu  upaya memperluas  akses  keuangan  masyarakat tersebut  antara  lain  dengan  adanya inisiasi  pembukaan  rekening  bank  yang dapat  dilakukan  oleh  nasabah  secara langsung  yang  biasa  disebut Customer  on Boarding .
Penelitian  terhadap  penggunaan produk  dan  layanan  digital  yang  dimiliki bank  syariah  dalam  upaya  meningkatkan inklusivitas  keuangan  syariah  dinilai memiliki  urgensi  yang  cukup  tinggi.  Hal ini  dilakukan  karena  belum  banyak penelitian  yang  membahasnya  secara spesifik  membahas  layanan  perbankan digital  pada  bank  syariah  sebagai  bagian dari  upaya  peningkatan  indeks  literasi dan  inklusi  keuangan  syariah  di Indonesia.
Sampai  dengan  saat  ini,  belum banyak penelitian kualitatif yang merangkum beberapa
kebijakan pengembangan  layanan  digital  bank syariah  yang  disertai  dengan  pemaparan yang menghubungkan kebijakan- kebijakan  dimaksud  dengan  contoh konkrit dari implementasi layanan digital bank  syariah  yang  dapat  digunakan  oleh masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA
Layanan Digital Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (POJK LPD), layanan perbankan digital merupakan layanan
perbankan eklektronik  dengan  mengoptimalkan pemanfaatan  data  yang  dimiliki  nasabah dalam  rangka  melayani  nasabah  secara
lebih  cepat,  lebih  mudah,  dan  sesuai dengan  kebutuhan  nasabah,  serta  dapat dilakukan  secara  mandiri,  dengan  tetap memperhatikan aspek pengamanan.
Dalam  Panduan  Penyelenggaraan Digital  Branch Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),  layanan  digital  adalah  jasa  atau layanan  bank  yang  dilakukan  secara mandiri oleh nasabah dengan menggunakan  sarana  elektronik  atau sarana digital yang dimiliki bank sehingga nasabah  dapat  memperoleh  informasi, berkomunikasi langsung, melakukan pendaftaran, melakukan pembukaan rekening,  melakukan  transaksi  bank,  dan melakukan penutupan rekening.
Mengacu kepada POJK LPD, layanan perbankan  berbasis  digital  merupakan pengembangan layanan perbankan elektronik, beberapa contoh  dari layanan perbankan elektronik yang sudah dimiliki oleh  bank  syariah  saat  ini  diantaranya adalah Automated  Teller  Machine (ATM) dan Cash  Deposit  Machine (CDM), phone banking , Short  Message  Services (SMS) banking , Electronic  Data  Capture (EDC), internet  banking ,  dan mobile  banking . Jenis-jenis  layanan  perbankan  elektronik tersebut  merupakan  jaringan  distribusi layanan  bank  kepada  nasabahnya. Layanan  tersebut  menghasilkan  layanan yang  bersifat  fisik  maupun  layanan  non fisik.  Layanan  non  fisik  tersebut  lebih dikenal  dengan  istilah  layanan  digital. Dengan  demikian,  layanan  perbankan elektronik  dapat  dianalogikan  sebagai sebuah  ruangan  dan  layanan  perbankan digital  merupakan  isi  dari  ruangan tersebut.
Bonang  (2017)  menyatakan  bahwa Layanan e-banking telah  memberikan kemudahan  bagi  siapa  pun,  dimana  pun, dan  kapan  pun  serta  selama  24  jam  bisa diakses.  Namun,  pada  kenyataannya permasalahan  terhadap  layanan e- banking tidak bisa dihindarkan.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
Perbankan sebagai penyedia jasa layanan e-banking harus  mampu  meningkatkan kualitas  layanan  agar  nasabah  tidak berpindah  menggunakan  jasa  perbankan lain.
Layanan  perbankan  digital  yang disediakan  dan  dilakukan  oleh  bank secara mandiri dapat berupa:
a. Administrasi Rekening Pengelolaan  rekening  mencakup sejumlah  layanan  perbankan  yang dilakukan  secara  mandiri  oleh nasabah,  termasuk  penggunaan media  elektronik  untuk  membuka rekening, memperbaharui data nasabah  dan  menutup  rekening. Rekening  dapat  berupa  rekening simpanan (giro/tabungan/deposito),  rekening kredit/pembiayaan  dan  transaksi administratif  seperti  bank  garansi, L/C dan penjaminan lain.
b. Otorisasi Transaksi Otorisasi  transaksi  adalah  layanan bank  pada  kegiatan  identifikasi keabsahan transaksi yang dilakukan secara  mandiri  oleh  nasabah.
Otorisasi transaksi dimaksud meliputi  transaksi  bersifat  finansial maupun  transaksi  yang  bersifat non-finansial.
c. Pengelolaan Keuangan Pengelolaan keuangan adalah layanan bank dalam rangka memberikan  alternatif  solusi  bagi nasabah  dalam  menganalisa  dan merencanakan  keuangan  nasabah sehingga  keputusan  pengelolaan dan  penggunaan  keuangan  milik nasabah  dapat  dilakukan  secara lebih bijak.
d. Pelayanan  Produk  Keuangan  Lain
Berdasarkan Persetujuan OJK.
Layanan  termasuk  ke  dalam layanan  perbankan  digital  dengan bentuk pelayanan produk
keuangan  lain  adalah  layanan selain  yang  telah  disebutkan  di atas (administrasi rekening, otorisasi transaksi dan
pengelolaan  keuangan).  Cakupan dari  LPD  jenis  ini  seyogyanya merupakan  jenis  LPD  yang  paling luas  karena  tidak  dibatasi  oleh jenis layanan tertentu. Hal tersebut sebagai  dampak  langsung  dari kemajuan  teknologi  informasi  di sektor  perbankan  yang  terus berkembang dengan cepat sehingga  memerlukan  pengaturan yang lebih adaptif.
Berdasarkan  POJK  LPD,  Bank  yang menyelenggarakan  LPE  atau  LPD,  wajib menerapkan  manajemen  risiko,  prinsip kehati-hatian,  dan  memenuhi  ketentuan dari  OJK.  Bank  yang  menyelenggarakan LPD wajib membuat satu unit khusus atau fungsi  khusus  yang  bertugas  secara langsung dalam penangananan penyelenggaraan  LPD.  Unit  atau  fungsi yang  menangani  penyelenggaraan  LPD dimaksud memiliki tugas untuk:
1. Membuat  kebijakan  umum,  standar operasional, dan prosedur penyelenggaraan LPD;
2. Memastikan  adanya  keserasian  dan kesesuaian  antara  penerbitan  LPD dengan  rencana  strategis  lainnya sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);
3. Melakukan  pemantauan  terhadap pelaksanaan  kerja  sama  dengan mitra;
4. Melakukan  pemantauan  terhadap data transaksi keuangan LPD;
5. Memastikan  langkah-langkah  yang digunakan  dalam  penerbitan  LPD sudah berjalan efektif;
6. Melakukan  pemantauan  terhadap kendala  dan  permasalahan  yang muncul dari penerbitan LPD;
7. Memastikan  SDM  dan  infrastruktur penerbitan  LPD  telah  tercukupi dengan baik.
Selain  itu,  terdapat  beberapa kewajiban  yang  harus  dilakukan  bank dalam penerbitan LPD diantaranya adalah bank  harus  untuk  melakukan  identifikasi terhadap  nasabah  atau  calon  nasabah, dan  wajib  melakukan  verifikasi  atas informasi  dan  dokumen  pendukung nasabah  atau  calon  nasabah  terkait dengan  penerapan  program  APU  PPT (Anti  Pencucian  Uang  dan  Pencegahan Pendanaan Terorisme).
Adapun  proses  verifikasi  atas informasi  dan  dokumen  pendukung nasabah  atau  calon  nasabah  yang dilakukan  oleh  Bank  harus  dilakukan dengan:
a. Dengan  melakukan  tatap  muka secara langsung ( face to face ) atau bank  menyediakan software atau hardware dan nasabah
menyediakan device .  Contohnya bank  menyediakan  ATM  yang sudah  disertai  dengan  aplikasi video  banking yang  terhubung langsung  secara real-time  online dengan pegawai bank atau nasabah  menggunakan  ponsel yang  dimilikinya  bisa  melakukan komunikasi langsung melalui tatap muka  melalui  fasilitas video  call dengan  pegawai  bank  secara langsung.
b. Tidak  melalui  tatap  muka  secara langsung tapi menggunakan
perangkat  lunak  dan  perangkat keras  milik  bank  atau  perangkat keras  milik  nasabah.  Contoh  bank menyediakan ATM yang dilengkapi dengan  pemindai  sidik  jari  dan pemindai kartu identitas atau bank membuat  aplikasi  atau website yang  dapat  diakses  oleh  nasabah
melalui  ponselnya  kapan  pun  dan dimana pun.
Selanjutnya bank harus memperhatikan  faktor  keaslian  dalam melakukan  konfirmasi  dan  validasi dengan  melalui  media  elektronik  seperti yang  telah  disebutkan  di  atas.  Adapun faktor keaslian dimaksud harus meliputi:
a. Faktor  apa  yang  anda  tahu  ( what you know ), nasabah harus memastikan  hal-hal  yang  harus mereka  ketahui  dengan  benar  dan hanya diketahui oleh yang bersangkutan  seperti  nomor  PIN, nomor  kartu  identitas,  nama  ibu kandung, dan data pribadi lainnya.’ b. Faktor  apa  yang  anda  miliki  ( what you have ), nasabah harus memastikan  beberapa  perangkat keras  yang  sudah  diberikan  oleh bank tetap ada pada mereka seperti kartu  ATM,  perangkat  token  untuk transaksi  dan  perangkat  lainnya termasuk  perangkat  yang  dimiliki nasabah seperti tandatangan digital.
c. Faktor ciri khas anda ( what you are ) yaitu ciri khusus yang hanya dimiliki oleh  nasabah  dan  sulit  untuk digandakan  seperti  sidik  jari,  iris mata,  suara,  potongan  wajah  dan lain sebagainya.
Menurut  Radiansyah  et  al  (2016) industri  keuangan  merupakan  salah  satu target  eksploitasi  oleh  para frauder. Layanan  perbankan  sebagai  layanan transaksi keuangan yang memiliki banyak pengguna tidak luput dari kejahatan siber yang dilakukan frauder seperti menggunakan  halaman website palsu untuk mengelabui dan mencuri data-data pribadi  pengguna  ( phishing ). Phishing dapat dicegah dengan cara meningkatkan edukasi  pengguna  terhadap  ancaman serangan phishing dan  pencegahannya, mengklasifikasikan  email  sebagai  filter pencegahan phishing , menggunakan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
perangkat  lunak  anti phishing, dan penggunaan  OTP  ( one  time  password ) pada layanan online banking . Perbankan Syariah Berdasarkan
Undang Undang
Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,  definisi  perbankan  syariah adalah  segala  sesuatu  yang  mencakup kelembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah.  Dari  definisi  ini  perbankan syariah  meliputi  Bank  Syariah  yang terdiri  dari  Bank  Umum  Syariah  (BUS) dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS)  serta  Unit  Usaha  Syariah  (UUS). Sampai  dengan  posisi  Desember  2021, jumlah  BUS  sebanyak  12  (dua  belas), jumlah BPRS sebanyak 164 (seratus enam puluh  dua)  dan  jumlah  UUS  sebanyak  21 (dua puluh satu).
Antonio  (1997),  mengartikan  bank syariah  dengan  bank  Islam.  Adapun definisi  Bank  Islam  adalah  bank  yang menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta mengikuti  ketentuan-ketentuan  yang telah  termaktub  dalam  syariat  Islam khususnya  yang  berhubungan  dengan mekanisme  interaksi  dengan  sesama  dan memerintahkan untuk menjauhi tindakan yang mengandung elemen maisir,  gharar, riba  dan bathil serta  merubah  dengan memberikan  pembiayaan  berbasis  bagi hasil dan pembiayaan berbasis jual beli.
Menurut  Muhamad  (2015)  dalam menjalankan operasionalnya, bank syariah  harus  selalu  mematuhi  prinsip- prinsip  yang  telah  ditetapkan.  Adapun prinsip yang harus dijalankan sebagaimana dimaksud diantaranya adalah:
a. Prinsip  keadilan,  yaitu  adanya pembagian  keuntungan  sesuai dengan  proporsi syirkah dari  para pihak (bank dan nasabah).
b. Prinsip  kemitraan,  yaitu  adanya kesetaraan kedudukan  antara nasabah sebagai investor (penyimpan
dana/deposan/ penabung)  atau  nasabah  sebagai pengguna  dana,  dengan  bank syariah.  Keduanya  sejajar  sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk  memperoleh  keuntungan bagi kedua belah pihak.
c. Prinsip  transparansi,  yaitu  adanya keterbukaan  dari  bank  syariah dengan  menyampaikan  laporan keuangan  secara  terbuka  dan dipublikasikan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dana  yang  dikelola  oleh  bank syariah dimaksud.
d. Prinsip  universalitas,  yang  artinya bahwa  eksistensi  bank  syariah tidak  membedakan  suku,  agama,
ras, dan golongan dalam masyarakat  sesuai  dengan  prinsip bahwa  Islam  harus  dipandang sebagai  sebagai rahmatan  lil alamin . Antonio (1997), menyebutkan bahwa  terdapat  beberapa  prinsip  utama yang  sangat  dilarang  dalam  operasional bank  syariah  yaitu  prinsip Maisir (memperoleh  suatu  keuntungan  dengan tidak  melakukan  tindakan  yang  bersifat kerja  keras  atau  sering  dikenal  dengan perjudian  atau  peruntungan),  prinsip Gharar (sesuatu  yang  mengandung ketidakjelasan), prinsip
Riba
(pengambilan tambahan dari harta pokok yang dimiliki secara bathil ).
Dengan  demikian  maka  operasional bank  syariah  dibagi  pada  dua  sisi  yaitu penghimpunan  dana  dan  penyaluran dana.
a. Penghimpunan Dana Sebagaimana  disebutkan  di  atas, praktek  penghimpunan  dana  di bank syariah dapat berbentuk giro
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
(baik  perorangan  maupun  badan usaha),  tabungan  dan  deposito. Terhadap  produk  penghimpunan dana  tersebut,  terdapat  2  (dua) akad  utama  yang  biasa  dipakai oleh  bank  syariah  yaitu  akad Wadi’ah (akad  penitipan  dana nasabah kepada bank) dan akad Mudharabah (akad  bagi  hasil pengelolaan  dana  milik  nasabah oleh bank).
b. Penyaluran Dana
Antonio  (1997)  menyebutkan bahwa  dalam  menyalurkan  dana kepada  nasabah,  terdapat  4 (empat) kategori produk pembiayaan syariah
yang dibedakan  berdasarkan  tujuan penggunaan dana yang disalurkan, yaitu:  (i).  pembiayaan  dengan prinsip  jual  beli  ( ba'i )/berbasis piutang-  dengan  menggunakan akad  murabahah,  istishna  dan salam.  (ii)  pembiayaan  berbasis sewa,  baik  obyek  sewa  dalam bentuk  barang  maupun  manfaat atas  aktivitas  yang  dilakukan  oleh bank  dengan  menggunakan  akad ijarah.  (iii)  prinsip  bagi  hasil ( syirkah ),  dimana  bank  dan nasabah  bersepakat  bekerjasama menjalankan  suatu  usaha  dengan menggunakan  akad  mudharabah dan  musyarakah.  (iv)  produk  jasa perbankan  lainnya  seperti  jasa perwakilan/kuasa (wakalah), penjaminan  (kafalah),  jasa  tukar menukar
valuta asing /sharf, pergadaian  atas  jaminan/ rahn , pengalihan hutang/ hiwalah. Inklusi Keuangan Definisi  inklusi  keuangan  yang tercantum  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  82  Tahun  2016  tentang  Strategi Nasional  Keuangan  Inklusif  (PerPres SNKI),  adalah  sebuah  kondisi  dimana
setiap  anggota  masyarakat  mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan  formal  yang  berkualitas,  tepat waktu,  lancar,  dan  aman  dengan  biaya terjangkau  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemampuan masing-masing.
Menurut  Saputra  dan  Dewi  (2017) inklusi keuangan merupakan suatu proses mengenalkan  suatu  akses  terhadap industri  keuangan  yang  terjangkau,  tepat waktu  dan  memadai  untuk  berbagai produk  dan  jasa  keuangan  yang  diatur dan  memperluas  penggunaannya  oleh semua  segmen  masyarakat  melalui penerapan  pendekatan  yang  ada  dan inovatif  yang  disesuaikan  termasuk kesadaran  keuangan  dan  pendidikan dengan  tampilan  untuk  mempromosikan kesejahteraan  keuangan  serta  inklusi ekonomi  dan  sosial.  Adapun  indikator yang digunakan adalah akses,
penggunaan produk dan layanan keuangan, kualitas dan kesejahteraan.
Pendekatan  keuangan  inklusif  yang terdapat  dalam  Peraturan  Presiden Standar  Nasional  Keuangan  Inklusif (PerPres SNKI) dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:
a. Menggabungkan  empat  pilar  utama yang  terdiri  dari  mendorong pertumbuhan ekonomi,
menciptakan stabilitas sistem keuangan,  mendukung  program penanggulangan  kemiskinan,  serta mengurangi  ketimpangan  antar individu dan antar daerah.
b. Melakukan identifikasi penyelesaian permasalahan  yang  menghambat perluasan  akses  kepada  semua lapisan masyarakat terhadap layanan  keuangan  dan  peluang kegiatan  ekonomi  produktif  dengan mempertimbangkan best  practices dan lesson  learned dari  domestik dan internasional.
c. Upaya yang selaras dan terkoordinasi  dengan  melibatkan seluruh  pemangku  kepentingan pada  sektor  publik,  swasta,  dan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  penulis  gunakan  pada penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan deskriptif  dimana  penulis  menguraikan dan  menganalisis  data  dari  hasil  temuan di  lapangan  khususnya  terkait  layanan digital  perbankan  syariah  yang  terdapat pada  beberapa  sumber  yang  diterbitkan instansi  yang  berwenang  dan  tinjauan pustaka  yang  berkaitan  dengan  obyek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  layanan  digital  pada bank  syariah  sejatinya  bukan  hanya membicarakan produk bank yang menggunakan  kemajuan  teknologi,  tapi dimulai  dengan  upaya  pembatasan jumlah  jaringan  kantor  bank  yang merupakan  langkah  awal  sebuah  bank syariah  tersebut  memasuki  era  digital. Sebelum  era  digital  memasuki  industri perbankan  secara  masif,  keberadaan kantor  cabang  yang  berdiri  secara  fisik merupakan  sesuatu  yang  wajib  dimiliki bank dalam rangka memberikan pelayanan  kepada  nasabahnya.  Namun sejalan  dengan  perkembangan  teknologi maka  keberadaan  kantor  fisik  bukan menjadi  sebuah  keharusan  karena pelayanan kepada nasabah bisa dilakukan melalui layanan digital.
King  (2018)  mengklasifikasikan distribusi  layanan  bank  berdasarkan  dua metode, (i) layanan bank secara fisik yaitu bank  yang  masih  melayani  nasabah melalui jaringan kantor secara fisik, tatap muka  secara  langsung,  transaksi  masih manual  dan  konvensional,  dan  (ii) layanan  bank  digital  yaitu  bank  yang
memberikan  pelayanan  kepada  nasabah melalui  produk-produk  yang  berbasis digital,  tidak  memiliki  jaringan  kantor ( branchless ) dan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi  digital  selayaknya  berdampak pada pengurangan jumlah jaringan kantor bank  di  Indonesia  termasuk  kantor  fisik bank syariah.
Pembatasan  jumlah  jaringan  kantor fisik  seharusnya  dioptimalkan  karena masyarakat  lebih  menyukai  pelayanan berbasis digital khusunya yang menggunakan jaringan internet. Penggunaan  internet  yang  tinggi  ini didorong  juga  oleh  pandemi  Covid-19 yang  mempercepat  proses  adaptasi masyarakat  dengan  kebiasaan  baru  yang didominasi  penggunaan  teknologi  digital (Nurfalah, 2019). Selain itu, data Susenas tahun  2020  juga  menyatakan  bahwa dalam  kurun  waktu  2019  s.d.  2020, telepon  seluler  menjadi  media  yang paling banyak digunakan dalam mengakses  internet.  Pada  tahun  2019, telepon  seluler  mendominasi  pilihan masyarakat  untuk  mengakses  internet dengan  porsi  sebesar  96,95%,  dan meningkat  menjadi  98,31%  pada  tahun 2020. Adapun penggunaan internet dalam rangka  fasilitas  transaksi  keuangan ( financial  facilities )  tercatat  sebesar 10,91%.  Hal  ini  menunjukan  bahwa masyarakat  yang  sudah  menggunakan internet  dan  telepon  selular  telah memanfaatkannya untuk melakukan transaksi  keuangan  termasuk  transaksi perbankan digital.
Selain  itu,  berdasarkan  data  FICO- The  Asian  Banker  melalui Preferred Banking Customer Touchpoints Asia Pacific 2020 Survey menyatakan bahwa sebanyak  28%  nasabah  perbankan  di Indonesia  lebih  menyukai  menggunakan layanan digital perbankan untuk berinteraksi  dengan  bank  dan  48%
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
menyukai  layanan  digital  dan  sesekali mau  mengunjungi  kantor  cabang  bank apabila  diperlukan.  Survei  tersebut memperlihatkan keinginan nasabah untuk  memanfaatkan  layanan  perbankan digital sangat besar, sekaligus menggambarkan  adanya  peluang  yang tersedia  bagi  kalangan  perbankan  untuk meningkatkan layanannya dengan produk berbasis  digital.  Data McKinsey's 2021 Personal  Finance  Survey menyatakan terdapat peningkatan yang cukup signifikan  dalam  penggunaan  layanan perbankan  digital  pada  masa  pandemi Covid-19 yaitu menjadi sebesar 88% atau meningkat sebesar 65% dari tahun 2017 Layanan bank berbasis digital dapat memberikan  kecepatan,  kemudahan  dan kenyamanan apabila dibandingkan dengan produk dan layanan konvensional yang  sudah  ada.  Namun,  layanan perbankan  berbasis  digital  itu  sendiri akan berpotensi meningkatkan risiko bagi bank,  adanya  kegagalan  transaksi  (risiko operasional), investasi yang tinggi namun tidak  diiringi  keberhasilan  produk  yang diluncurkan  (risiko  strategi),  dan  adanya pemberitaan  negatif  terkait  kegagalan layanan  digital  (risiko  reputasi).  Inisiasi dalam  meningkatkan  pelayanan,  kerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten,  dan  proses  transaksi  yang dilakukan  secara  otomatis  menjadi  hal- hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  bank karena  dapat  menimbulkan  risiko  di kemudian hari.
Berdasarkan Deloitte
Digital
Banking Maturity 2020, fitur-fitur layanan digital  yang  yang  disukai  oleh  nasabah adalah  layanan  kemudahan  pembuatan rekening,  layanan  manajmen  keuangan, layanan  investasi,  layanan  penggunaan kartu, dan lain sebagainya.  Dalam survei tersebut  ditunjukkan  bahwa  nasabah cenderung  lebih  senang  menggunakan layanan digital perbankan untuk kegiatan
transaksi  sehari-hari  seperti  cek  saldo, transfer,  pembayaran  dan  pembelian produk  mitra  bank  termasuk  dalam  hal pembukaan rekening digital ( Customer on Boarding ).
Masterplan Ekonomi
Syariah Indonesia (MPESI) Tahun 2019-2024 Market  share perbankan  syariah Indonesia  terus  berada  di  kisaran  angka 5%  selama  20  tahun  terakhir,  meskipun pemangku kepentingan sudah melakukan berbagai  upaya  untuk  meningkatkan market share tersebut. Beberapa permasalahan  perbankan  syariah  di Indonesia diantaranya adalah:
1. Mayoritas  penduduk  Indonesia yang  beragama  Islam  tidak  dapat menjadi  pendorong  pertumbuhan pangsa pasar,
2. Kualitas dan kualitas SDM perbankan syariah serta optimalisasi  teknologi  informasi belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan,
3. Kinerja  perbankan  syariah  masih kalah  jauh  dibandingkan  dengan perbankan konvensional khususnya pada beberapa indicator  utama  seperti Capital Adequacy  Ratio (CAR), Return  On Assets (ROA),  Belanja  Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Loan  to  Deposit  Ratio (LDR)/ Financing  to  Deposit  Ratio (FDR), NIM/NOM, NPL/NPF,
4. Perbaikan  penerbitan  ketentuan dalam rangka penyelarasan perbankan syariah dengan perubahan  kondisi  makro  belum dilakukan secara maksimal,
5. Penelitian  dan  pengembangan perbankan  Syariah  dalam  rangka mengidentifikasi peluang dan tantangan  ke  depan  perlu  terus dilakukan,
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
6. Edukasi dan sosialisasi yang belum inklusif dan menyentuh masyarakat  luas  mengharuskan upaya-upaya konkrit agar pertumbuhan dan keberlangsungan perbankan syariah dapat sesuai yang diharapkan. Digitalisasi  menjadi  hal  yang menjadi perhatian utama dalam penguatan  ekonomi  digital  sebagai  salah satu fokus pengembangan ekonomi Islam. Dalam  rangka  pengembangan  ekonomi digital  Islam  di  Indonesia,  terdapat beberapa  strategi  yang  dibuat  dalam rangka  pemanfaatan  teknologi  digital dalam  upaya  pengembangan  ekonomi Islam, diantaranya adalah dengan mendorong literasi ekonomi digital Islami untuk  mempersiapkan  sumber  daya manusia  yang  memahami  dengan  baik ekonomi  Islam  digital,  mendorong transformasi  digital  bagi  Usaha  Mikro Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dalam rangka memperkokoh national halal value chain , mendorong pembangunan infrastruktur digital dan mengembangkan inovasi dalam rangka mendukung pengembangan halal  value  chain melalui pembangunan
ekonomi
digital, memanfaatkan  kemajuan  industri  4.0 untuk  mendorong  pertumbuhan  industri Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM),  dan  mendukung  penguatan keuangan,  regulasi  dan  ekosistem  yang sesuai syariah dalam ekonomi digital.
Pengembangan  produk  digital  di bank  syariah  dapat  dilakukan  dengan mengoptimalkan  peluang  yang  dimiliki seperti  pemanfaatan  teknologi  informasi bank induk oleh Unit Usaha Syariah (UUS) dan pertumbuhan industri layanan fintech yang semakin pesat dapat dimaksimalkan dengan  menjalin  kemitraan  antara  bank syariah  dengan  perusahaan fintech syariah.  Selain  itu, digital  banking
merupakan  salah  satu  produk  yang disebutkan  secara  eksplisit  sebagai produk  yang  harus  dikembangkan  oleh bank  syariah  dalam  rangka  mendukung pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia.
Roadmap  Pengembangan  Perbankan Syariah  Indonesia  (RPSI)  tahun  2020- 2025
Perbankan  syariah  pun  telah didorong  untuk  melakukan  digitalisasi sebagaimana  yang  tercantum  pada  RPSI tahun  2020-2025.  Digitalisasi  perbankan syariah  memiliki  peran  sangat  penting sehingga di tempatkan pada pilar pertama Roadmap  Pengembangan  Perbankan Syariah  Indonesia (RPSI)  dan  menjadi bagian dari penguatan identitas perbankan syariah. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi  yang  terus  berjalan  dengan cepat yang menuntut dunia seakan tanpa batas sehingga perbankan syariah dituntut  untuk  selalu  mengembangkan infrastruktur  yang  berbasis  teknologi agar  dapat  melayani  nasabah  dengan lebih efisien, lebih efektif, lebih cepat, dan lebih  memberikan  kenyamanan  dan menjamin keamanan transaksi.
Bank  syariah  telah  didorong  untuk melakukan  digitalisasi  produk  yang dikonkritkan dengan melakukan langkah- langkah  strategis  seperti  mendorong kesiapan dan keandalan dari infrastruktur  teknologi  informasi  yang dapat  mendukung  percepatan  digitalisasi perbankan  syariah  melalui  optimalisasi Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK) Sinergi, mendukung penerapan digitalisasi  perbankan  syariah  dengan menerbitkan kebijakan yang agile terhadap  teknologi  terbaru,  mendorong digitalisasi proses bisnis Bank Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS),  dan mendorong pengembangan modul
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
pendanaan  dan  pembiayaan  yang  sesuai dengan prinsip syariah.
Dengan demikian,
inisiasi menerbitkan dan mengembangkan produk  dan  layanan  berbasis  digital dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan dan  operasional  bank  syariah  dapat menjadi  nilai  tambah  ( value  added )  bagi nasabah  bank  syariah.  Merujuk  pada  hal tersebut,  saat  ini  hampir  semua  bank syariah  bersaing  untuk  memasarkan produk  digital  bahkan  beberapa  diantara mereka  telah  mendeklarasikan  diri sebagai  bank  digital.  Hal  ini  diharapkan dapat  menjadi  faktor  pendorong  untuk meningkatkan  indeks  inklusi  keuangan syariah di Indonesia.
Cetak  Biru  ( Blueprint )  Transformasi Digital Perbankan 2021 Dalam  Cetak  Biru  ( Blueprint ) Transformasi  Digital  Perbankan  2021 dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi  dalam  layanan  keuangan  telah membawa perubahan yang cukup signifikan  pada  industri  perbankan. Perubahan  tersebut  setidaknya  dapat terlihat  dari  4  (empat)  aspek  yaitu  (i) perubahan  ekspektasi  dari  nasabah terhadap  produk  dan  layanan  dari  bank (ii)  adanya  optimalisasi  data  dalam rangka meningkatkan produk dan layanan  yang  berkualitas  (iii)  adanya kerjasama  dengan  beberapa  perusahaan non-bank  khususnya  yang  bergerak  di bidang teknologi informasi. (iv) perubahan  model  bisnis  bank  dari  yang konvensional  tradisional  menjadi  model bisnis berbasis digital.
Perkembangan teknologi yang berlangsung  dengan  cepat  dan  diiringi dengan  perilaku  nasabah  yang  berubah telah  menuntut  bank  untuk  segera bertransformasi  kepada  pemanfaatan digital  secara  maksimal  karena  hal tersebut  dapat  menjadikan  pelayanan bank  berjalan  secara  efektif  dan  efisien
yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan akses keuangan masyarakat.
Dengan  adanya  pandemi  Covid-19, industri  perbankan  telah  melakukan transformasi lebih cepat. Pandemi Covid- 19  juga  telah  merubah  perilaku  dan orientasi  nasabah  dari  bertransaksi secara  fisik  menjadi  transaksi  secara digital.
Strategi  Nasional  Literasi  Keuangan Indonesia Tahun 2021-2025 Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas edukasi  keuangan  Syariah  harus  terus dilakukan  sebagai  upaya  meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa  keuangan  syariah  di  Indonesia melalui  berbagai  bauran  kebijakan dengan  memanfaatkan  teknologi  dan menjalin kemitraan strategis.
Merger  bank  syariah  adalah  saat yang  tepat  untuk  melakukan  konsolidasi perbankan  syariah  dalam  menghadirkan bank syariah yang kuat secara permodalan  dan  mampu  bersaing  dalam industri  perbankan  nasional.  Selain  itu, bank  syariah  hasil  merger  mempunyai peluang  untuk  memperbesar  skala ekonomi  sehingga  mampu  berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.
Pemahaman  masyarakat  terhadap produk  dan  layanan  jasa  keuangan syariah  dinilai  masih  rendah  yang tercermin  dari  pemahaman  terkait manfaat yang merupakan tertinggi hanya mencapai
52,44%, sementara
pemahaman  terkait  fitur  produk  dan layanan  jasa  keuangan  syariah  sebesar 44,86%, serta hak dan kewajiban sebesar 35,84%-35,66%.  Adapun  pemahaman adanya  risiko  dalam  menggunakan produk  dan  layanan  jasa  keuangan mencapai 35,42%.
Di  sisi  lain,  indeks  literasi  digital nasional  berada  di  angka  3,47,  yang berarti  berada  pada  rentang  Sedang.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
Indeks literasi digital ini sering berkaitan dengan usia muda, jenis kelamin laki-laki, berpendidikan  tinggi,  mampu  mengenali hoaks ,  menggunakan  internet  tidak intensif, serta tidak tinggal di pulau Jawa. Beberapa  contoh  layanan  keuangan digital adalah digital payment system , peer to  peer  landing ,  dan branchless  banking . Layanan  keuangan  digital  tersebut didorong  agar  mampu  mempercepat peningkatan  inklusi  keuangan  syariah Indonesia,  yang  secara  langsung  akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
yang menggunakan  produk  dan  layanan  jasa keuangan  syariah  berbasis  digital.  Segala aktivitas  berupa  pembaruan  proses bisnis,  model  bisnis,  dan  instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru  dalam  layanan  keuangan  sangat dibutuhkan  agar  transformasi  layanan keuangan  digital  mampu  memainkan perannya sebagai katalisator peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  telah melakukan  edukasi  keuangan  syariah melalui media digital secara berkesinambungan. Otoritas Jasa
Keuangan  (OJK)  telah  juga  bekerja  sama dengan  beberapa influencer untuk  turut menggalakkan  program  peningkatan literasi  keuangan  melalui  sosial  media. Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  juga melakukan sosialisasi dan edukasi dengan tema  keuangan  kepada  komunitas  sesuai dengan  sasaran  prioritas  pada  arahan Strategi  Nasional  Literasi  Keuangan Indonesia (SNLKI).
Layanan Perbankan Digital yang Dapat Diimplementasikan Bank Syariah Contoh  dari  Layanan  Perbankan Digital (LPD) jenis Administrasi Rekening yang  bisa  diimplementasikan  di  bank syariah, diantaranya adalah:
a. Nasabah membuka rekening tabungan  melalui  aplikasi  yang
dimiliki  bank  pada  ponsel  milik nasabah.  Nasabah  memanfaatkan fasilitas  seperti  pemindai  sidik  jari, pemindai  identitas  dan  kamera untuk  melengkapi  entri  data  untuk memenuhi  persyaratan  identitas yang  diberikan  oleh  bank.  Bank dapat  memanfaatkan  data  dari pihak  ketiga  yang  bekerja  sama dengan  mereka  saat  melakukan validasi data nasabah.
b. Bank  menerbitkan  aplikasi  yang dipasangkan  pada  ponsel  milik nasabah  yang  sudah  dilengkapi dengan  berbagai  fitur  dan  menu seperti  pengkinian  data  nasabah yang dapat diverifikasi secara online dan real time oleh bank.
c. Nasabah dapat melakukan penutupan  rekening  pada  fasilitas yang  disediakan  oleh  bank  secara online melalui  mesin  ATM  yang biasanya  sudah  dilengkapi  dengan fasilitas  pemindai  sidik  jari  dan identitas  nasabah  kemudian  bank akan melakukan verifikasi permohonan  penutupan  rekening dari  nasabah  tersebut  secara langsung.
Adapun  implementasi  dari  Layanan Perbankan  Digital  (LPD)  dengan  jenis otorisasi  transaksi  diantaranya  seperti dalam contoh berikut:
a. Nasabah  memakai  suaranya  untuk membuka  dan  masuk  ke  aplikasi mobile  banking dan  bank  sudah melakukan  verifikasi  atas  suara tersebut sebelumnya.
b. Nasabah membayar transaksi pembelian  di  tempat  yang  bekerja sama dengan bank dengan melakukan pemindaian Quick Response (QR) code atau Near Field Communication (NFC)  pada  mesin pembaca yang disediakan oleh mitra bank  untuk  pendebetan  sesuai
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
dengan  nominal  transaksi  secara otomatis.
Jenis-jenis  pengelolaan  keuangan diantaranya
adalah
perencanaan pengelolaan  keuangan,  pelaksanaan  dan otorisasi transaksi keuangan, dan konsultasi  di  bidang  keuangan  yang berkaitan  dengan  layanan  bank.  Adapun contoh  dari  pengelolaan  keuangan  bagi nasabah perorangan, antara lain:
a. Bank  menerbitkan  layanan  dengan layanan pengelolaan keuangan pada produk  tabungan  berjangka  dalam rangka  merencanakan  kebutuhan dana untuk pendidikan anak.
b. Bank  memberikan  saran  yang cocok  dengan  profil  nasabah sehingga  produk  yang  diterbitkan dapat  menjadi  solusi  pengelolaan keuangan  bagi  nasabah  sehingga pada saat nasabah akan melakukan transaksi  di  luar  kemampuan finansialnya  maka  secara  otomatis aplikasi  bank  akan  memberikan alternatif lain bagi nasabah.
c. Bank menyediakan layanan pengelolaan  keuangan  yang  dapat diakses  melalui internet  banking dalam rangka memberikan informasi bisnis nasabah. SIMPULAN Tingkat
literasi dan inklusi keuangan  syariah  yang  masih  rendah memerlukan  partisipasi  dan  kontribusi aktif dari seluruh stake holder perbankan syariah.  Di  sisi  lain,  perubahan  perilaku masyarakat yang lebih menyukai layanan non  fisik  harus  dimanfaatkan  bank syariah  dengan  menerbitkan  layanan yang mengedepankan
pemanfaatan teknologi  informasi  dalam  produk perbankan yang disebut layanan perbankan digital. Dukungan regulator untuk mendorong digitalisasi perbankan syariah
sudah tercantum dalam beberapa kebijakan  seperti  Masterplan  Keuangan Syariah Indonesia, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, Cetak Biru ( blueprint ) Transformasi  Digital  Perbankan,  dan Strategi  Nasional  Literasi  Keuangan Indonesia  serta  terbitnya  beberapa ketentuan  yang  mengatur  layanan perbankan  digital.  Selain  itu,  terdapat banyak  produk  dan  layanan  perbankan digital yang dapat dioptimalkan oleh bank syariah sehingga menjadi lebih kompetitif dalam  rangka  meningkatkan  literasi  dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.
Penulis  berharap  penelitian  ini dapat memberikan pemahaman yang baik bagi  masyarakat  dalam  menggunakan layanan  digital  bank  syariah.  Selain  itu, diharapkan  terdapat  penelitian  lanjutan dalam  rangka  menilai  sejauh  mana pengaruh  layanan  digital  bank  syariah dapat  meningkatkan  tingkat  inklusi keuangan di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Antonio, Muhammad Syafi’i. (1997). Bank Syariah  dari  Teori  ke  Praktek . Jakarta: Gema Insani Press.
Atikah.  (2019). Analisis  Faktor  yang Mempengaruhi  Inklusi  Keuangan Syariah serta Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan di Indonesia. Tesis UIN Sunan Kalijaga. Diakses pada Februari 22, 2022 dari https://digilib.uin- suka.ac.id/id/eprint/34870/1/162 0310135
Arif,  M.,  &  Sugianto,  M.  (2022).  Persepsi Masyarakat  Terhadap  Pendirian Baitul  Mal  Wat  Tamwil  (BMT)  Di Desa Tasik Serai Timur Kecamatan Talang Muandau Kabupaten
Bengkalis. INVEST:  Jurnal  Inovasi Bisnis dan Akuntansi , 3 (1), 69-75.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
Badan Pusat Statistik. (2021, Oktober 11).
Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020  (Telecomunication  Statistics in  Indonesia  2020).  Diakses  pada Maret 3, 2022, dari https://www.bps.go.id/publicatio n/2021/10/11/e03aca1e6ae9339
6ee660328/statistik- telekomunikasi-indonesia- 2020.html . Bank  Indonesia  (2021,  Maret  31).
Laporan  Ekonomi  dan  Keuangan Syariah 2020: Bersinergi Membangun Ekonomi dan Keuangan  Syariah.  Diakses  pada Maret 3, 2022 dari https://www.bi.go.id/id/LEKSI-
2020/default.aspx
Bonang,  D.  (2017).  Pengaruh  Layanan  E- Banking  Terhadap  Sikap  Nasabah Bank  Syariah  Di  Kota  Mataram. Iqtishaduna , 8 (2), 159-171. Deloitte.  (2021,  Oktober  30).  Digital Banking  Maturity  2020  –  How Banks  are  Responding  to  Digital (R)evolution?  Deloitte  Central Europe.  Diakses  pada  Maret  10, 2022, dari https://www2.deloitte.com/ce/en /pages/financial- services/articles/digital-banking- maturity-2020.html
Fico,  The  Asian  Bankers.  (2021,  Februari 28). Advancing New Experiences in Digital Banking Through Enhanced Features,  A  Secure  Transaction Environment and Deep Personalisation.  The  Asian  Banker Research.  Singapore.  Diakses  pada Maret 10, 2022, dari https://www.fico.com/en/latest- thinking/market- research/advancing-new- experiences-digital-banking
Kementerian Perencanaan Pembangunan. Badan  Perencanaan  Pembangunan
Nasional.
(2018, Desember). Masterplan Ekonomi Syariah
Indonesia  2019-2024.  Diakses pada  Februari  22,  2022,  dari https://knks.go.id/storage/upload /1573459280- Masterplan%20Eksyar_Preview.pd f Kementerian Perencanaan Pembangunan.
Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional.  (2016,  Juli).  Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia.  Diakses  pada  Februari 22, 2022, dari https://perpustakaan.bappenas.go .id/e- library/file_upload/koleksi/migras i-data- publikasi/file/Policy_Paper/Maste rplan%20Arsitektur%20Keuangan %20Syariah%20Indonesia.pdf King,  Bret.  (2018). Bank  4.0  –  Banking Every  Where,  Never  at  Bank . Marshall  Cavendish  International (Asia). USA: Pte. Ltd. Wiley.
Kinsey,  Mc  and  Company.  (2018). Asia’s Digital  Banking  Race:  Giving Customers What They Want. Global Banking Practice. Kinsey,  Mc  and  Company.  (2021). Future of  Asia:  The  Future  of  Financial Services Changes in Asia's Consumer Markets  Offer  New  and  Diverse Opportunities  for  Growth .  Sidney Design Studio.
Muhamad.  (2015). Sistem  dan  Prosedur Operasional Bank Syariah.
Yogyakarta: UII Press.
Muhamad.  (2018). Manajemen  Keuangan Syariah  -  Analisis  Fiqih  dan Keuangan .  Yogyakarta:  UPP  STIM YKPN.
Nurfalah,  I.,  &  Rusydiana,  A.  S.  (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan
Akuntansi , 11 (1), 55-76. Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2014-2021).
Statistik Perbankan Syariah Indonesia  (SPS).  Diakses  pada Februari 22, 2022, dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/s yariah/data-dan-statistik/statistik- perbankan-syariah/Default.aspx
Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2021,  Februari
25).  Roadmap  Pengembangan
Perbankan
Syariah Indonesia. Diakses  pada  Maret  3,  2022,  dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/sy ariah/berita-dan- kegiatan/publikasi/Pages/Roadma p-Pengembangan-Perbankan- Syariah-Indonesia-2020-2025.aspx Otoritas Jasa Keuangan. (2021, November 2). Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan.  Diakses  pada  Maret  3, 2022, dari https://www.ojk.go.id/id/berita- dan-kegiatan/info- terkini/Pages/Infografis-Dorong- Digitalisasi-Perbankan,-OJK- Luncurkan-Cetak-Biru- Transformasi-Digital- Perbankan.aspx Otoritas  Jasa  Keuangan.  (2021,  Juli  6).
Laporan  Perkembangan  Keuangan Syariah Indonesia 2020 - Ketahanan dan Daya Saing Keuangan Syariah di Masa Pandemi.  Diakses  pada  Maret  3, 2022, dari
https://www.ojk.go.id/id/kanal/s yariah/data-dan-statistik/laporan- perkembangan-keuangan-syariah- indonesia/Pages/Laporan- Perkembangan-Keuangan-Syariah- Indonesia-2020.aspx
Otoritas Jasa Keuangan. (2016, Desember
19).  Panduan  Penyelenggaraan
Digital  Branch.  Diakses  pada
Februari 22, 2022, dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/p erbankan/Pages/Panduan- Penyelenggaraan-Digital-Branch- oleh-Bank-Umum.aspx
Otoritas Jasa Keuangan. (2021, Desember
19).  Strategi  Nasional  Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025.  Diakses  pada  Maret  3, 2022, dari
https://www.ojk.go.id/id/berita- dan-kegiatan/info- terkini/Pages/Strategi-Nasional- Literasi-Keuangan-Indonesia- SNLKI-2021---2025.aspx
Putra,  Z.  N.  T.,  &  Thamrin,  H.  (2022). Problematika Dan Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance , 5 (1), 34-40. Radiansyah,  I.,  &  Priyadi,  Y.  (2016). Analisis  Ancaman  Phishing  Dalam Layanan  Online  Banking. Jurnal Ekonomika Bisnis , 7 (1), 2. Dz,  A.  S.  (2018).  Inklusi  Keuangan
Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking:  Optimalisasi  dan Tantangan. Al-Amwal: Jurnal Ekonomi  dan  Perbankan  Syari'ah , 10 (1), 63-80.
Saputra, R. S., & Dewi, A. S. (2017). Peran Modal  Sosial  Sebagai  Mediator Literasi  Keuangan  Dan  Inklusi Keuangan  Pada  Kaum  Muda  Di Indonesia  (Studi  Kasus  Pada Komunitas Investor Saham
Pemula). Jurnal  Manajemen  Teori dan Terapan Tahun , 10 . Sukma,  Yan  Andriariza  Ambhita  dkk. (2019). Perkembangan  Ekonomi Digital  di  Indonesia  (Strategi  dan Sektor  Potensial) .  Jakarta:  Pusat Penelitian  dan  Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan  Komunikasi  Publik  Badan Penelitian  dan  Pengembangan

## SDM Kementerian Komunikasi dan
Informatika. Tahliani, H. (2020). Tantangan Perbankan
Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Madani
Syari'ah , 3 (2), 92-113.