INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 3625-3638 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Timah Illegal di Kawasan Lintas Timur Dusun Tanjung Ratu Kabupaten Bangka
Dwi Hadini 1 ✉ , Anis Herlyn Pramesti 2 , Sabina Salsabila 3
Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
Email: dwihadini8@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pertambangan  rakyat,  sebagai  sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  melalui  pemanfaatan sumber  daya  pertambangan  yang  ada,  adalah  aktivitas  yang  cukup  menonjol  di  berbagai  daerah. Penelitian ini mengkaji isu-isu khusus seputar praktik penambangan dalam wilayah Lintas Timur Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka. Studi ini secara kritis mengkaji apa yang mendorong dan faktor-faktor yang memikat individu untuk terlibat dalam aktivitas penambangan timah ilegal ini, sambil juga menilai efektivitas  tindakan  penegakan  hukum  yang  diambil  terhadap  pelaku-pelaku  tersebut.  Dengan menerapkan  pendekatan  yuridis  empiris,  penelitian  ini  bergantung  pada  investigasi  lapangan  untuk memahami  realitas  dan  kondisi  di  lapangan.  Studi  ini  mengungkapkan  tren  persisten  dari  aktivitas penambangan timah ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat di wilayah Lintas Timur Dusun Tanjung  Ratu,  Kabupaten  Bangka,  yang  sudah  berlangsung  sejak  awal  era  reformasi.  Menariknya, operasi ilegal ini telah meluas dari batas daratan ke wilayah perairan, melanggar Perda No. 3 tahun 2020  yang  menetapkan  wilayah  tersebut  sebagai  zona  pertambangan  nol.  Akibatnya,  mereka  yang terlibat  dalam  aktivitas  penambangan  dalam  zona  ini  dianggap  sebagai  penambang  timah  ilegal. Meskipun  telah  dilakukan  upaya  penegakan  hukum  yang  keras,  termasuk  razia  oleh  kepolisian  dan tindakan penegakan hukum lainnya, studi ini mengungkapkan ketidakefektifan yang mencolok dalam mengendalikan aktivitas penambangan ilegal ini, karena banyak yang tetap beroperasi bahkan setelah intervensi tersebut. Tujuan utama studi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme penegakan hukum yang digunakan terhadap penambangan timah ilegal di wilayah Lintas Timur Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, sambil juga menyoroti tantangan yang dihadapi. Pada akhirnya, studi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah persisten penambangan timah ilegal di Bangka Belitung.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pertambangan Illegal, Sumber Daya Timah
Community  mining,  as  a  means  of  fulfilling  daily  needs  through  the  utilization  of  existing  mining resources,  is  a  prominent  activity  in  various  regions.  This  study  delves  into  the  specific  issues surrounding mining practices within the East Cross area of Tanjung Ratu Hamlet in Bangka Regency. It critically examines the driving forces and factors enticing individuals to engage in this illegal tin mining activity while also assessing the effectiveness of law enforcement measures taken against such actors.  Employing  an  empirical  juridical  approach,  this  research  relies  on  field  investigations  to comprehend the on-ground realities and conditions. The study reveals a persistent trend of illegal tin mining activities being conducted by the local community in the Lintas Timur area of Dusun Tanjung Ratu, Kabupaten Bangka, dating back to the early stages of reform. Intriguingly, these illicit operations have extended beyond land boundaries into water territories, in direct contravention of Perda No. 3 of 2020, which designates the area as a zero mining zone. Consequently, those involved in mining activities within this zone are classified as illegal tin miners. Despite concerted law enforcement efforts, including police raids and other enforcement actions, the study exposes a glaring inefficacy in curbing these illicit mining activities, as many continue to operate even after such interventions. The study's primary objective is to shed light on the enforcement mechanisms employed against illegal tin mining in  the  Lintas  Timur  area  of  Dusun  Tanjung  Ratu,  Kabupaten  Bangka,  while  also  highlighting  the challenges encountered. Ultimately, it aims to offer policy recommendations to local governments for formulating more effective strategies to combat the persistent problem of illegal tin mining in Bangka Belitung.
Keyword: Law Enforcement, Illegal Mining, Tin Resource

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat ” (Redi,  2016).  Hal  tersebut memiliki makna bahwa Negara memiliki kedaulatan mutlak atas kekayaan sumber daya alam  dan  hak  kepemilikan  yang  sah  atas  kekayaan  alam  adalah  rakyat  Indonesia.  Hak penguasaan  negara  merupakan  instrumen  sedangkan  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat  adalah  tujuan  akhir  pengelolaan  kekayaan  alam  (Yanto,  Azzahra,  et  al.,  2023). Sumber  daya  alam  merupakan  milik  publik  yang  pengelolaan  dan  pendayagunaannya diatur oleh negara melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Minyak Bumi dan Gas, serta regulasi yang lainnya (Dordia Arinandaa & Aminah, 2021).
Hukum  pertambangan  merupakan  seperangkat  aturan  yang  bertujuan  untuk melindungi  kepentingan  yang  berkaitan  dengan  industri  pertambangan  dan  untuk meminimalkan  konflik  antara  perusahaan  tambang  dan  memberikan  penjelasan  yang
bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk mengendalikan kegiatan pertambangan  atau  dampaknya  terhadap  tanah  atau  orang  (Farisi,  2022).  Sedangkan tujuan dari hukum pertambangan itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan yang berkaitan  dengan  industri  pertambangan  serta  mencegah  atau  meminimalkan  konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan (Rahayu,  2016).  Menurut  Salim  HS,  hukum  pertambangan  adalah  keseluruhan  kaidah- kaidah  hukum  yang  mengatur  kewenangan  negara  dalam  pengelolaan  bahan  galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang) (Marilang, 2016).
Dijelaskan  dalam  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2020  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menjelaskan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral  atau  batubara  yang  meliputi  penyelidikan  umum,  eksplorasi,  studi  kelayakan, konstruksi,  penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian,  pengangkutan  dan  penjualan, serta  kegiatan  pascatambang.  Pertambangan  rakyat  itu  sendiri  merupakan  kegiatan masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  dengan  cara  mengolah  bahan pertambangan yang ada, dengan memberi kesempatan pada rakyat setempat untuk ikut serta dalam mengembangkan pembangunan negara, khususnya di bidang pertambangan dengan pengawasan yang sesuai pedoman dari pemerintah (Muchamad Taufiq, 2023).
Perubahan Undang-Undang Minerba dari waktu ke waktu telah mengalami banyak perubahan  terutama  perubahan  terkait  perizinan  yaitu  peralihan  dari  rezim  kontrak menjadi  rezim  perizinan  (Yanto,  2022a).  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  tujuan  dari perizinan  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  memiliki  tujuan  yaitu  melindungi  dan meminimalisir kerugian berbagai pihak secara adil. Izin tersebut dikenal dengan IUP (Izin Usaha Penambangan). Terdapat tiga jenis yang tercantum dalam UU Minerba yaitu Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus  (Ranggalawe  et  al.,  2023).  Pertambangan  rakyat  diBangka  Belitung  adalah pertambangan  mineral  logam  timah.  Timah  termasuk  dalam  golongan  mineral  logam sesuai Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mana telah ditentukan lima golongan  komoditas  tambang  yaitu  mineral  radioaktif,  mineral  logam,  mineral  bukan logam, batuan, dan batu bara (Rahayu & Faisal, 2021). Pada penelitian merujuk pada Izin Pertambangan  Rakyat  (IPR)  yang  merupakan  izin  untuk  melaksanakan  usaha pertambangan  dalam  wilayah  pertambangan  rakyat  dengan  luas  wilayah  dan  investasi
terbatas.
Pertambangan Rakyat merupakan suatu pernyataan bahwa telah dikabulkannya atau diberikannya persetujuan yang memperbolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan  pertambangan  di  wilayah  pertambangan  rakyat.  Pertambangan  rakyat  yang beraktivitas  bukan  hanya  berdampak  pada  kondisi  ekonomi,  namun  terindikasi  pula menimbulkan perubahan sosial masyarakat  sekitar areal  pertambangan. Pertambangan tersebut menimbulkan eskalasi konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat, berubahnya kondisi masyarakat agraris menjadi masyarakat tambang serta  berdampak buruk  bagi  lingkungan  yang  dapat  merubah  kondisi  ekologis  di  areal  pertambangan (Basuki & Irwanda, 2018).  Situasi ini mempertegas pentingnya pengelolaan sumber daya mineral  yang  menjadi  kekayaan  alam  tidak    terbarukan  untuk  kemudian  dikuasai  oleh Negara  guna  mewujudkan  kemakmuran  bagi  masyarakat  serta  pemanfaatan  secara optimal oleh negara untuk masa sekarang dan masa yang akan datang (Yanto, 2021).
Adanya  pertambangan  rakyat  atau  pertambangan  inkonvensional  (TI)  ini memberikan keuntungan sendiri bagi  para penambang dengan dalih untuk  memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas pertambangan rakyat diberbagai daerah biasanya dilakukan dengan cara konvensional. Berbekal dengan pengalaman yang seadanya dan alat serta modal yang tidak memadai kemudian masyarakat memilih jalan secara mandiri melakukan aktivitas menambang. Pemerintah ataupun pihak perusahaan mengidentifikasi masyarakat penambang  dengan  berbagai  sebutan,  misalnya  penambang  liar,  tambang inkonvensional, pertambangan tanpa izin, atau tambang rakyat (Rahayu, 2016). Padahal nyatanya bahwa kegiatan tambang tersebut sangat memberikan keuntungan bagi para penambang, tetapi tidak menyadari bahwa kegiatan tambang yang dilakukan memberikan dampak  bagi sumber daya alam (SDA) yang berakibat  pada SDA yang ketersediannya terbatas dan menjadi tidak merata. Aktivitas TI yang dilakukan juga dapat membahayakan para pelaku tambang karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur keselamatan dan keamanan yang nantinya juga dapat menyebabkan kecelakaan bahkan kematian (Prianto & Husnah, 2017).
Praktek  penegakan  hukum  yang  terjadi  di  kawasan  Tanjung  Ratu  Lintas  Timur Kabupaten  Bangka  untuk  penambangan  tanpa  izin  masih  mengedepankan  nilai-nilai kemanusiaan  telah  menepis  pendapat  Suparman  Marzuki  yang  menyatakan  bahwa, praktek penegakan hukum di Indonesia tidak mewujudkan pencerahan, rasa aman, dan melindung,  tetapi  justru  sangat  menekan,  membuat  sumpek,  sekaligus  tidak  memberi harapan bagi rakyat kecil yang pada gilirannya menumbuhkan kepatuhan yang bersifat pragmatis yang mengarah pada fenomena disorder dalam penegakan hukum. Meluasnya
kegiatan  pertambangan  rakyat  tanpa  izin  baik  di  darat  maupun  laut  Babel  juga memberikan dampak sosial berupa masalah kemiskinan dan kecemburuan sosial di sekitar wilayah pertambangan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini  fokus  kepada  bagaimana  kondisi pertambangan  timah  ilegal  yang  ada  di  Kawasan  Lintas  Timur  beserta  dengan  faktor penyebab mengapa pertambangan ilegal tidak bisa diselesaikan di Bangka Belitung dan analisis penegakan hukum apakah efektivif bagi masyarakat pelaku pertambangan ilegal tersebut.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  empiris,  atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang  berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian yuridis  empiris  adalah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi ketentuan hukum normatif secara in  action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi  dalam masyarakat. Atau dengan kata  lain yaitu suatu penelitian  yang dilakukan terhadap  keadaan  sebenarnya  atau  keadaan  nyata  yang  terjadi  dimasyarakat  dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta  fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data primer yang berasal dari beberapa informan, yang terdiri dari penambang timah illegal di Dusun Tanjung Ratu dan kepala RT Dusun Tanjung Ratu. Sumber data primer ini didukung oleh data sekunder sebagai penguat kajian yan berasal dari dokumendokumen relevan dengan kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lintas Timur sejak dahulu dinamakan jalan Lintas Timur yang sejak tahun 2020 telah berganti nama menjadi jalan Ir. H. Eko Maulana Ali, pergantian nama jalan yang dimulai dari simpang  kelurahan  Selindung  hingga  simpang  Desa  Rebo  sepanjang  21,73  km  itu diresmikan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, yang berlangsung di depan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno pada  hari Jumat tanggal 19 November 2021. Dusun Tanjung Ratu merupakan salah satu  dusun yang terletak di Desa Rebo,  Kawasan Lintas Timur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka yang mempunyai luas wilayah seluas 5 km2. Secara geografis Dusun Tanjung Ratu bersampingan dengan lautan dengan dataran rendah  namun  sedikit  bergelombang.  Jumlah  jiwa  yang  berada  di  Dusun  Tanjung  Ratu
4.600 jiwa.
Pertambangan timah ilegal yang dilakukan di kawasan Tanjung Ratu dilakukan oleh mayoritas  masyarakat  sekitar  yang  telah  dilakukan  secara  turun-temurun.  Kawasan pertambangan  laut  di  Dusun  Tanjung  Ratu  merupakan  “eks”  pertambangan  dari pertambangan  sebelumnya  yang  tidak  melewati  proses  reklamasi  atau  kegiatan  yang dilakukan  sepanjang  tahapan  usaha  pertambangan  untuk  menata,  memulihkan,  dan memperbaiki  kualitas  lingkungan  dan  ekosistem  agar  dapat  berfungsi  kembali  sesuai peruntukannya.  Maka  dari  itu,  tambang  timah  oleh  rakyat  di  laut    Dusun  Tanjung  ratu termasuk  kedalam  pertambangan  ilegal  atau  bukan  merupakan  wilayah  pertambangan rakyat.
1. Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pertambangan  Timah  Ilegal  di  Dusun Tanjung Ratu
Pertanggung  jawaban  dalam  hukum  pidana  dapat  diartikan  sebagai pertanggungjawaban  pidana,  dalam  Bahasa  belanda torekenbaarheid,  dalam  Bahasa inggris criminal  responsibility  atau  criminalliability  (Aditya,  2015).  Pertanggungjawaban pidana  adalah  mengenakan  hukuman  terhadap  pembuat  karena  perbuatan  yang melanggar  larangan  atau  menimbulkan  keadaan  yang  terlarang.  Pertanggungjawaban pidana  karenanya menyangkut  proses peralihan hukuman yang ada  pada tindak pidana kepada pembuatnya (Fadlian, 2020). Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses  peralihan  hukuman  yang  ada  pada  tindak  pidana  kepada  pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara  objektif ada  pada  perbuatan pidana secara  subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya  dengan  dipenuhinya  seluruh  unsur  tindak  pidana.  Dengan  demikian  kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana (Muttaqin & Herysta, 2023).
Kesalahan merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Hal ini berarti untuk dapat membebankan  pertanggungjawaban  pidana  pada  seseorang  maka  dalam  dirinya  harus terdapat  unsur  kesalahan.  Seseorang  dinyatakan  mempunyai  kesalahan  merupakan  hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada  pelaku  karena  melakukan  tindak  pidana,  aturan  hukum  mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman (Johari et al., 2023).
Pertanggungjawaban  pidana  yang  menyangkut  masalah  pembuat  dari  tindak pidana,  aturan  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  regulasi  mengenai bagaimana  memperlakukan  mereka  yang  melanggar  kewajiban.  Jadi  perbuatan  yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang  objektif  terhadap  hukuman  itu  kemudian  diteruskan  kepada  si  terdakwa. Pertanggungjwaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawaban.  Jadi  orang  yang  tidak  mungkin  dipertanggungjawabkan  dan dijatuhi  pidananya  kalau  tidak  melakukan  perbuatan  pidana.  Tetapi  meskipun  dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.
Adapun kegiatan pertambangan timah ilegal di kawasan Tanjung Ratu yang menjadi sumber data penelitian ini menghasilkan data-data yang menyebutkan bahwa kebanyakan pelaku pertambangan ilegal sering lolos dari razia atau tetap melanjutkan aktivitasnya saat sudah  diberi  peringatan  saat  melakukan  kegiatan  pertambangan.  Mereka  menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan timah ilegal ini dilakukan dengan dasar untuk menyambung hidup atau  sebagai mata pencaharian sehari-hari  serta  salah  satu  pekerjaan yang  dapat dijangkau  dengan  sulit  dan  keterbatasan  untuk  mencari  pekerjaan  yang  sesuai  dengan standar  pekerjaan  sekarang  yang  umumnya  harus  memiliki  pendidikan  minimal  SMA sederajat sampai dengan S1 yang mana rata-rata pelaku pertambangan timah ilegal dilakoni oleh kebanyakan lulusan SD, SMP, bahkan yang tidak sekolah dan suatu hal yang sudah turun-temurun pekerjaan tersebut di wariskan oleh keluarga.
Di  dukung  oleh  apa  yang  telah  di  utarakan  oleh  Bapak  Adi  selaku  pelaku pertambangan di kawasan Lintas Timur Kabupaten Bangka tepatnya di Tanjung Ratu juga bahwa sulitnya mendapatkan izin usaha pertambangan diikuti untuk menghindari sistem bagi  hasil  kepada  penampung  timah  atau  biasanya  dikenal  dengan  nama  perusahaan perseorangan  atau  CV.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  32  menjelaskan  bahwa  badan  usaha berbentuk  perusahaan  perseorangan  merupakan  perusahan  yang  modalnya  dari perorangan dan keuntungan serta risiko dinikmati dan ditanggung sendiri.
Sedangkan CV merupakan persekutuan terbuka yang terang-terangan menjalankan perusahaan, yaitu di samping satu orang atau lebih sekutu biasa yang bertindak sebagai pengurus, mempunyai satu orang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab atas jumlah pemasukannya. Badan usaha tersebut bagi penambang memiliki standar yang mana harga jual dan modal yang telah mereka keluarkan tidaklah setara seperti harga jual yang mereka biasa  dapatkan  tanpa  sistem  bagi  hasil  saat  timah  naik,  berkisaran  lebih  kurang  Rp 200.000,00/kg sedangkan jika memakai sistem bagi hasil hanya di hargai Rp 70.000,00/kg saja oleh penampung timah.
Dikarenakan hal tersebut, membuat para pelaku pertambangan timah ilegal yang salah satunya bapak Adi lebih memilih melakukan kegiatan usaha pertambangan sendiri dibandingkan  harus  bergabung  dengan  perusahaan-perusahaan  penampung  timah dengan izin yang tidak sebanding oleh tenaga dan modal yang dikeluarkan untuk kegiatan pertambangan walaupun mereka menambang di bukan wilayah usaha pertambangan atau secara realitas tidak boleh ditambang. Faktor penyebab mengapa para penambang tetap melakukan aktivitas pertambangan ilegal seperti halnya diuraikan oleh tabel berikut.
Tabel 1. Perbandingan faktor pendorong dan faktor penarik para pelaku tambang timah
ilegal tetap melakukan aktivitas pertambangan. Faktor Pendorong Faktor Penarik Peluang  kerja  masyarakat  di  Bangka Belitung terbatas Ketergantungan terhadap timah yang tinggi dan proses pengerjaan yang sudah diketahui  oleh  masyarakat  di Dusun  Tanjung  Ratu  secara umum. Realitas  kebutuhan  hidup  masyarakat Dusun Tanjung Ratu yang semakin tinggi Harga  ekonomi  timah  yang tinggi Rendahnya kesadaran hukum dan lingkungan di Dusun Tanjung Ratu Pengawasan  dan  penegakan hukum yang tidak efektif Mayoritas  matapencaharian  masyarakat adalah nelayan Gelombang tinggi yang menyulitkan  masyarakat  Dusun Tanjung Ratu untuk mencari ikan sehingga beralih profesi menjadi penambang
Sumber: wawancara dengan tokoh masyarat Dusun Tanjung Ratu, Desa Rebo, diolah oleh penulis.
Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang  telah  memiliki  peran  masing-masing  untuk  menyelesaikan  masalah-masalah penegakan  hukum  (Akhmaddhian,  2016).  Aparat  penegak  hukum  dalam  menegakkan hukum pertambangan timah ilegal berdasarkan pada Pasal 161 UU Minerba terhadap praktik pertambangan  timah  yang  melakukan  kegiatan  penambangan  tanpa  izin  atau  IUP  (Izin Usaha Pertambangan).
Menurut  Sudarto  bahwa  tujuan  pemidanaan  awalnya  hanya  untuk  menaku-nakuti agar orang jangan sampai melakukan kejahatan dan untuk mencegah dilakukannya tindak
pidana  demi  pegayoman  negara,  masyarakat,  dan  penduduk  untuk  membimbing  agar terpidana  insyaf  dan  menjadi  anggota  masyarakat  yang  berbudi  baik  dan  berguna. Penegakan  hukum  pidana  menjadi  sarana  utama  yang  diterapkan  untuk  memberantas kejahatan pertambangan timah ilegal (Nakita & Najicha, 2022). Penegakan hukum pidana diwujudkan melalui penjatuhan hukuman. Dalam diri terdakwa atau pelaku pertambangan timah ilegal harus terbukti  dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang diatur  dalam  Pasal  161  UU  Minerba.  Penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku pertambangan tanpa izin merupakan wujud upaya penegakan hukum (law enforcement) atas Pasal 161 UU Minerba.(Tutuarima et al., 2022).
2 Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Ilegal di Kawasan Tanjung Ratu Lintas Timur Kabupaten Bangka
Pertambangan timah illegal di Dusun Tanjung Ratu tepatnya pada pertambangan timah laut yang dilakukan dengan menggunakan sarana yang biasa di sebut TI ponton atau TI sebu atau TI apung mengakibatkan kerusakan berat jika tanpa adanya reklamasi sesuai dengan setiap izin pertambangan. Bahkan TI apung tersebut memiliki kisaran hingga kurang lebih  berjumlah  500  ponton  di  daerahnya.  Pada  wilayah  pembagiannya  sesuai  dengan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).  Perda  ini  juga  mengatur  tentang  penataan  ruang  laut  Bangka  Belitung  yang disusun  dengan  sangat  dinamis  karena  menjadi  arena  kontestasi  berbagai  aktor  yang berkepentingan  dalam  pemanfaatan  sumber  ekonomi  kelautan  yang  terkandung  di dalamnya  (Sujadmi  &  Murtasidin,  2020).  Seperti  halnya  Pasal  1  (5)  menyebutkan  bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah  rencana  yang  menentukan  arah  penggunaan  sumber  daya  tiap-tiap  satuan perencanaan  disertai  dengan  penetapan  struktur  dan  pola  ruang  pada  kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin (Yanto, 2022b).
Penegakan  hukum  pidana  sebagai  sarana  untuk  menanggulangi  pertambangan timah  illegal  di  kawasan  Tanjung  Ratu  Lintas  Timur  Kabupaten  Bangka  dirasakan  masih belum efektif untuk dilakukan, hal ini terbukti dari minimnya pelaku yang diproses secara hukum. Misalnya pada penegakan hukum seperti razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tetap saja tidak membuat masyarakat jera atas tindakan menambang timah illegal tersebut yang kemudian masih tetap saja banyak para penambang yang sampai setelah razia tetap melakukan aktivitasnya. Secara rasionalitas saja kebanyakan bahwa salah satu penyebab penegakan hukum tersebut masih terhambat adalah adanya depedensi ekonomi
masyarakat Bangka Belitung yang masih tinggi. Jika para aparat penegak hukum melakukan penegakan secara totalitas justru menutup keran ekonomi masyarakat yang nantinya juga akan meningkatkan angka kemiskinan di beberapa daerah di Bangka Belitung (Prianto & Husnah, 2017).
Dari  penjelasan  tabel  diatas,  telah  memperkuat  bahwa  faktor  penegakan  hukum yang  memang  harusnya  berkaian  erat  dengan  masyarakat  menjadi  syarat  penting  dari penegakan  hukum  itu  sendiri  agar  masyarakat  senantiasa  selalu  mengikuti  aturan  yang sudah ada semakin efektif untuk dilakukan. Umumnya terdapat beberapa alternatif menjadi rakyat yang dapat melakukan aktivitas pertambangan yang legal seperti pada tabel berikut (Yanto, Salbilla, et al., 2023):
a. mengurus izin pertambangan rakyat atau IPR;
b. menjalin kemitraan;dan
c. melalui badan usaha.
Dari  alternatif  diatas,  bahwa  mengurus  IPR  merupakan  satu-satunya  yang  relevan dengan lokasi yang ada di Bangka Belitung. Tetapi tetap tidak efektif sama sekali yang mana disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu bahwa tidak adanya wilayah petambangan rakyat atau  WPR  yang  operasional  di  Bangka  Belitung  sejak  tahun  2009  hingga  2023.  Diikuti dengan pendidikan masyarakat yang relatif rendah di Pulau Bangka tetapi tetap menjunjung ekonomi  instan  tanpa  mengurus  hal-hal  yang  dianggap  birokratis.  Kemudian,  dalam menjalankan penegakan hukum pidana terkait dengan masalah pertambangan timah illegal yang seharusnya mengacu pada Perda No.3 Tahun 2020 Pasal 91.  (Rahman & Maulada, 2018).
Penulis  menemukan  berbagai  hambatan  yang  diuraikan  kembali,  yang  kemudian berpengaruh terhadap  penegakan hukum tersebut. Berbagai faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum perkara penambangan timah illegal, adalah sebagai berikut:
a. Faktor Undang-Undang
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis,  faktor  perundang-undangan  ternyata menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana penambangan timah  illegal di Bangka Belitung khususnya di kawasan Tanjung Ratu. Salah satu hambatan tersebut adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  masih  multitafsir  di  antara  penegak hukum dengan adanya aturan baru yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Antara masing-masing  penegak  hukum  bisa  saja  mengartikan  undang-undang  tersebut secara berbeda. Kemudian masih adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak- pihak yang berkepentingan.
b. Faktor Penegak Hukum
Penegak  hukum  adalah  pihak-pihak  yang  secara  langsung  maupun  tidak langsung  berkecimpung  di  bidang  penegakan  hukum.  Meski  demikian,  penegak hukum  dapat  menjadi  hambatan  terhadap  tegaknya  hukum  itu  sendiri.  Berkaitan dengan masalah penambangan timah illegal di kawasan Tanjung Ratu ini, ada oknum penegak hukum yang menjadi “backing” bahkan pelaku dilakukannya penambangan timah illegal.
c. Faktor Sarana dan Prasarana
Provinsi Bangka Belitung merupakan suatu provinsi yang memiliki wilayah yang luas dan belum berkembang. Provinsi yang mempunyai 7 Kabupaten/Kota ini bahkan memiliki  daerah-daerah  yang  sulit  untuk  dijangkau  karena  susahnya  akses  untuk menuju ke daerah tersebut dikarenakan kawasan Tanjung Ratu ini terletak di perairan timur Sungailiat yang begitu luas. Dengan luasnya wilayah perairan tersebut, maka penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian selaku penyidik, kesulitan sekali untuk melakukan penertiban dan penangkapan terhadap pelaku pertambangan timah illegal ini khususnya di kawasan Tanjung Ratu.
d. Faktor Budaya Masyarakat
Pertambangan timah di kawasan Tanjung Ratu ini telah dilakukan sejak zaman nenek  moyang  ataupun  berpuluh  tahun  sehingga  masyarakat  sekitar  kawasan  ini sudah menjadikan pertambangan timah sebagai  suatu  kebiasaan yang tidak  dapat dirubah  lagi  sehingga  menjadi  sebuah  budaya  di  masyarakat.  Faktor  kepatuhan hukum masyarakat dalam dinamika pertambangan di kawasan Tanjung Ratu masih kurang. Beberapa bentuk ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum dari perspektif pertambangan  di  kawasan  Tanjung  Ratu  ini  yaitu  kerap  terjadi  penolakan  dari masyarakat  saat  kegiatan  penertiban  berlangsung  meski  sudah  berulang  kali diingatkan dan disosialisasikan. Pola konsumsi masyarakat di pertambangan sangat mengkhawatirkan. Budaya “ Dak Kawa Nyusah ” bagi masyaraka t untuk mencari mata pencaharian lain membuat masyarakat masih melakukan penambangan ilegal.
Rendahnya  pemahaman  dan  sikap  tidak  mau  dipersulit  dari  masyarakat  sekitar kawasan Tanjung Ratu menjadi salah satu penyebab ketidaktaatan mereka terhadap hukum. Peristiwa  yang  sering  terjadi  dalam  pertambangan  timah  ilegal  yaitu  adanya  anarkisme masyarakat, yang terbagi menjadi pihak yang pro dan kontra yang keduanya selalu identik. Unsur budaya masyarakat dalam dimensi ekonomi juga turut andil dalam munculnya konflik pertambangan. Berdasarkan kenyataan di lapangan, penambang tidak dapat membangun mekanisme  penambangan  yang  mengikuti  hukum  karena  prosedurnya  yang  rumit  dan
biaya  yang  dikeluarkan  relatif  besar.  Waktu  yang  memakan  waktu  hingga  berhari-hari sementara  mereka  harus  cepat  mencari  penghasilan  untuk  menghidupi  keluarganya, membentuk budaya hukum yang berangkat dari perspektif ekonomi.

## SIMPULAN
Kondisi  wilayah  pertambangan  di  Dusun  Tanjung  Ratu  merupakan  wilayah  “eks” tambang yang termasuk ke dalam wilayah pertambangan ilegal. Faktor yang menyebabkan masih terjadinya pertambangan timah ilegal tersebut merupakan sumber ekonomi utama di masyarakat Dusun Tanjung Ratu. Wilayah pertambangan rakyat yang belum eksis atau belum operasional mengakibatkan masyarakat masih memilih untuk tetap tidak mengurus izin  pertambangan  rakyat  atau  IPR  sehingga  tetap  menjalankan  aktivitas  pertambangan timah illegal. Faktor lain juga disebabkan oleh faktor UU yang dirasa masih terdapat celah agar penambang tetap lolos dari penegkan hukum yang telah berlaku, aparat hukum yang cenderung  berpihak  kepada  pelaku  pertambangan  timah  illegal  bahkan  menjadi  pelaku juga,  dan  faktor  yang  sudah  turun-temurun  menjadi  budaya  dalam  masyarakat  sekitar Dusun Tanjung Ratu.
Dalam  rangka  upaya  penegakan  hukum  untuk  penanggulangan  tindak  pidana pertambangan timah tanpa izin usaha pertambangan di kawasan perairan Tanjung Ratu, tentunya terdapat pertanggungjawaban pidana bagi setiap pelaku pertambangan tanpa izin yang telah melanggar  suatu aturan yang juga  suatu  kewajiban untuk menaatinya. Pihak kepolisian  telah  melakukan  razia  dan  penertiban  terhadap  aktivitas  operasional pertambangan  timah  tanpa  izin  usaha  pertambangan  (IUP),  razia  dilakukan  bersama Pemerintah Daerah  setempat dan Satpol PP. Pemerintah daerah perlu untuk melakukan manajemen kembali untuk mempercepat Wilayah Usaha Pertambangan Rakyat atau WUPR agar masyarakat dapat mendapatkan izin pertambangan rakyat. Pemerintah daerah dapat melakukan integrasi penegakan hukum secara kolektif untuk memastikan agar masyarakat yang  ingin  menambang  lebih  memilih  untuk  mengurus  perizinan  dibandingkan  dengan menambang secara illegal.

## DAFTAR PUSTAKA
Basuki, B., & Irwanda, R. D. (2018). Environmental cost analysis and reporting to measure environmental  performance  in  realizing  eco-efficiency  at  PT  Industri  Kereta  Api (Persero). Asian Journal of Accounting Research, 3(2), 169 – 180. https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0013
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai
Fadlian, A. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS.
Jurnal Hukum Positum, 5(2).
Farisi,  M.  S.  A.  (2022).  RESENTRALISASI  KEWENAGAN  PENGELOLAAN  PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATURA. Dharmasisya, 2(3). https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya Johari, Afrizal, T. Y., & Fatahillah. (2023). Kedudukan Asas Legalitas  dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial, dan Humaniora, 1(1).
Marilang, M. (2016). Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang. Jurnal Konstitusi, 9(2), 259. https://doi.org/10.31078/jk922
Muchamad  Taufiq.  (2023).  HAK  MENGUASAI  NEGARA  DI  BIDANG  PERTAMBANGAN MINERAL  DAN  BATUBARA  DI  ERA  OTODA. JOURNAL  EQUITABLE,  8(2),  240 – 270. https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4964
Rahayu,  D.  P.  (2016).  Kearifan  Lokal  Tambang  Rakyat  sebagai  Wujud  Ecoliteracy  di Kabupaten  Bangka. Jurnal  Hukum  IUS  QUIA  IUSTUM,  23(2),  320 – 342. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art8
Rahayu, D. P., & Faisal. (2021). Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca
Perubahan Undang-Undang Minerba. Pandecta, 16(1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.28013
Rahman, A., & Maulada, D. A. (2018). Kajian Yuridis  Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat. Jurnal Jatiswara, 33(2).
Ranggalawe,  G.  N.,  Susanti,  I.,  &  Fahmi,  K.  (2023).  DILEMA  PENEGAKAN  HUKUM
PENYELESAIAN  PERTAMBANGAN  TANPA  IZIN. Marwah  Hukum,  1(1),  29. https://doi.org/10.32502/mh.v1i1.5600
Redi,  A.  (2016).  Dinamika  Konsepsi  Penguasaan  Negara  Atas  Sumber  Daya  Alam. Jurnal Konstitusi, 12(2), 401. https://doi.org/10.31078/jk12210
Sujadmi, S., & Murtasidin, B. (2020). Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal di Bangka Belitung. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(2), 163 – 173. https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514
Tutuarima, N. Y. S., Hehanussa, D. J. A., & Sopacua, M. G. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap  Kegiataan  Pertambangan  Tanpa  Izin. TATOHI:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  1(12), 1263 – 1269. https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i12.882
Yanto, A. (2021). Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum. Segap Pustaka.
Yanto, A. (2022a). Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum
Yanto, A. (2022b). Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis. Segap Pustaka.
Yanto,  A.,  Azzahra,  N.,  Gladisya,  A.,  Zakirin,  M.  M.,  &  Anwar,  M.  S.  (2023).  Revitalisasi Kewenangan  Pengelolaan  Pertambangan  Oleh  Pemerintah  Daerah  Dalam Mengoptimalisasi  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Bangka  Belitung. Innovative:
Journal of Social Science Research, 3(2), 8321 – 8330. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1386
Yanto,  A.,  Salbilla,  F.,  Sitakar,  R.  C.,  &  Yokotani.  (2023).  IMPLIKASI  RESENTRALISASI
KEWENANGAN  PERTAMBANGAN  TIMAH  TERHADAP  POTENSI  PENDAPATAN DAERAH  DI  BANGKA  BELITUNG. Jurnal  Interpretasi  Hukum,  4(2),  344 – 357. https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7756.344-357