## Volume 3 No. 2, Januari 2020
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan

## Sutrisno
Fakultas Syariah IAIN Surakarta Email: trisno_061@yahoo.com

## Abstract
The  enforcement  of  law  supports  the  creation of  order  and  security in the  society. When  it is  stable,  it supports efforts of overcoming law enforcement based on justice and truth through law enforcement that is  straightforward,  strict,  indiscriminate  and  free  from  characters  of  KKN  (Corruption,  Collusion,  and Nepotism).   The  enforcement of law also restores  the  people's  trust to the legal system in the fields  of substance, structure and legal culture. One of the essences of law state is the display of law role that it is fundamental  as  the  central  point  in  the  life  of  the  state  administration,  social  life  leading  to  justice, prosperity and well-being.
Keywords: Policy; Law Enforcement; Justice

## Abstrak
Tegaknya hukum akan mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan kondisi keamanan  yang  mantap  mendukung  upaya-upaya  penegak  hukum  dalam  mewujudkan  hukum  yang berkeadilan. Realisasi nilai keadilan dan kebenaran melalui penegakan hukum yang lugas, tegas dan tidak pandang  bulu  serta  bebas  dari  karakter-karakter  KKN  akan  memulihkan  kepercayaan  rakyat  terhadap sistem  hukum  baik  dalam  bidang  substansi,  struktur  maupun  budaya  hukum.  Salah  satu  esensi  dari negara  hukum  ialah  ditampilkannya  peranan  hukum  secara  mendasar  sebagai  titik  sentral  dalam kehidupan ketatanegaraan, dan kemasyarakatan menuju kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera.
Kata Kunci: Kebijakan; Penegakan Hukum; Keadilan

## A. PENDAHULUAN
Penyebab  keterpurukan  penegakan  hukum,  di  antaranya  diakibatkan  oleh  cara berpikir  legisme,  yang  menjadikan  hukum  laksana  berhala  dan  kaku.  Sering  lolosnya pelaku korupsi tidak  terutama disebabkan oleh tidak  semata  adanya unsur  kejahatan, tetapi sangat tergantung dari goodwill aktor-aktor hukum dan political will pemerintah. 1 Esensi  dalam  penegakan  hukum  adalah  keadilan.  Keadilan  itu  sendiri  mempunyai
1 Bernar  L.  Tanya.  (2006)  dalam,  Absori.  (2013). Politik  Hukum  Menuju  Hukum  Progresif . Muhammadiyah University Press, hlm. 249
berbagai  macam  makna,  tergantung  dari  perspektifnya 2 .  Di  negara  mana  pun  sering timbul berbagai masalah, terkait penegakan keadilan di ranah hukum. Konsep keadilan yang sudah mapan di suatu negara belum tentu baik apabila diterapkan untuk negara lain. 3 Satu  Abad  sebelum  Masehi Cicero mengemukakan  hubungan  antara  hukum dengan  masyarakat  melalui  kalimat  sederhana  “ ubi  sociates,  ibi  ius ”.  Dimana  ada masyarakat  disana  ada  hukum.  Hukum  dibentuk  oleh  masyarakar  untuk  mengatur kehidupan  mereka.  Dengan  kata  lain  hukum  dibentuk  oleh  masyarakat  dan diberlakukan  untuk  masyarakat  demi  ketertiban,  ketentraman  dan  kesejahteraan masyarakat dan keadilan. Maka sudah selayaknyalah keadilan yang tercipta merupakan keadilan  yang  holistik,  keadilan  sejati  yang  tidak  hanya  bersifat  lahiriah  namun  juga melingkupi aspek lain yang lebih transendental. Keadilan tersebut harus sesuai dengan keadilan  yang  diperintahkan  oleh  Tuhan.  Bukan  keadilan  dalam  kacamata  manusia, terlebih  keadilan  yang  hanya  mementingkan  aspek-aspek  material  sebagaimana keadilan dalam teori etis dan teori utilitarianisme. 4
Proses hukum secara garis besar dapat dipandang sebagai penyelarasan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan hasilnya adalah keadilan atau hukum yang adil dan benar,  memiliki  keabsahan  dan  mengikat,  mewajibkan  dan  dapat  dipaksakan  untuk dijalankan  untuk  mewujudkan  rasa  keadilan,  harmoni  dan  kebaikan  umum  yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hasil dari proses hukum tersebut kemudian menjadi masukan  bagi  proses  hukum  berikutnya,  demikian  seterusnya  sistem  hukum  tersebut bergerak menjalankan fungsinya.
Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan.  Hukum  mempunyai  sasaran  yang  hendak  dicapai.  Adapun  tujuan  pokok
2 Orientasi  dari  penegakan  hukum  itu  sendiri  idealnya  adalah  tidak  terlepas  dari  menciptakan keadilan  bagi  setiap  individu  masyarakat.  Jika  hal  ini  yang  menjadi  perhatian  semua  penegak  hukum, maka  dengan  sendirinya  penegakan  hukum  akan  mendatangkan  dampak  yang  positif  bagi  semua kalangan,  baik  masyarakat  maupun  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri.  (Fauzi  Iswari.  (2017). “ Unsur Keadilan  dalam  Penegakan  Hukum  terhadap  Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  Indonesia ”. Pagaruyuang Law Journal, Vol. 1 No. 1, hlm. 127.) 3 Agus  Budi  Susilo.  (2011). “ Penegakan  Hukum  yang  Berkeadilan  dalam  Perspektif  Filsafat Hermeneutika Hukum suatu Alaternatif solusi terhadap problematika Penegakan Hukum di Indonesia ” . Jurnal PERSPEKTIF , Volume XVI No. 4, hlm. 214
4 Bobby Briando. (2017). “ Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan dengan Kedamaian ” , Jurnal Legeslasi Nasional, Vol. 14 No. 03, hlm. 328
hukum  adalah  menciptakan  tatanan  masyarakat  yang  tertib.  Dengan  terciptanya ketertiban  dalam  masyarakat,  diharapkan  kepentingan  manusia  akan  terlindungi. 5 Menurut Soerjono Soekamto, tegaknya hukum ditandai oleh minimal empat faktor yang saling berkaitan dengan erat antara lain Pertama, hukum atau aturannya sendiri, Kedua mental aparat penegak hukum, Ketiga fasilitas pelaksanaan hukum, dan yang Keempat kesadaran dan kepatuhan hukum serta perilaku masyarakat. 6

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Fungsi Integratif Hukum
Menurut Parsons, fungsi utama suatu sistem hukum itu bersifat integratif artinya untuk  mengurangi  unsur-unsur  konflik  yang  potensial  dalam  masyarakat  dan  untuk melicinkan  proses  pergaulan  sosial.  Dengan  mentaati  sistem  hukum  maka  sistem interaksi  sosial  akan  berfungsi  dengan  baik,  tanpa  kemungkinan  berubah  menjadi konflik  terbuka  atau terselubung yang  kronis. Agar sistem hukum dapat  menjalankan fungsi  integratfnya  secara  efektif,  menurut  Parsons,  terdapat  4  masalah  yang  harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu :
a. Legitimasi, yang akan menjadi landasan bagi pentaatan aturan-aturan.
b. Interpretasi, yang  akan  menyangkut  masalah  penetapan  hak  dan  kewajiban seubjek, melalui proses penetapan aturan tertentu.
c. Sanksi, yang  menegaskan  sanksi  apakah  yang  akan  timbul  apabila  ada pentaatan dan sanksi apa yang akan timbul apabila ada pengikatan terhadap aturan, serta sekaligus menegaskan siapakah yang akan menerapkan sanksi.
d. Yurisdiksi, yang  menetapkan  garis-garis  kewenangan  yang  berkuasa menegakkan norma-norma hukum.
Bahwa,  bertolak  dari  perspektif  Parsons  tampaknya  efektifitas  fungsi  integratif sistem hukum di Indonesia masih menghadapi permasalahan yang serius baik ditinjau dari  aspek  legitimasi,  interpretasi,  sansksi  maupun  yurisdiksi.  Dari  aspek  legitimasi, sampai sekarang ini lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih mengalami krisis
5 Sudikno Mertokusumo. (2008). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty, hlm. 77
6 Moh Mahfud MD. (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi . Yogyakarta: Gama Media, hlm. 189
legitimasi.  Walaupun  semestinya  lembaga  eksekutif  dan  legislatif  yang  dibentuk berdasarkan  proses  Pemilihan  Umum  yang  demokratis  ini  diharapkan  mampu mendongkrak legitimasi kedua lembaga tersebut, namun dalam kenyataannya lembaga legislatif yang dipilih secara demokratis tidak serta merta mengangkat legitimasi kedua lembaga  tersebut.  Rakyat  masih  menunggu  bukti-bukti  kinerja  lembaga  eksekutif  dan legislatif  dalam  praktek.  Tingkat  legitimasi  terhadap  lembaga  eksekutif  dan  legislatif sangat tergantung dari kemampuan kedua lembaga tersebut dalam memenuhi aspirasi rakyat  dan  menjawab  secara  nyata  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  bangsa  kita agar segera keluar  dari krisis menuju kehidupan yang  lebih baik  di masa mendatang. Sedangkan lembaga yudikatif yang menempati posisi sentral dalam penegakan hukum mengalami proses penurunan kewibawaan, karena putusan-putusannya jauh dari rasa keadilan dan tidak terbatas dari praktek apa yang disebut “mafia peradilan”. Selain itu lembaga  yudikatif  mengalami  tekanan-tekanan  dari  kekuatan  politik  dan  campur tangan  dari  kekuasaan  lain.  Sementara  itu  kemandirian  lembaga  peradilan  sedang dalam  proses  pertumbuhan  dengan  berbagai  kendalanya  di  bidang  sumber  daya manusia maupun sarana pendukung.
Dari  aspek  interpretasi  perlu  dilakukan  reorientasi  agar  hak-hak  rakyat  sebagai subjek  lebih  dikedepankan,  sehingga  rakyat  benar-benar  menjadi stakeholder yang berdaulat. Penghormatan terhadap hak-hak rakyat dalam negara demokratis bukan saja dimaknai dalam proses politik penyelenggaraan Pemilihan Umum, tetapi juga hak-hak sosial ekonomi dan lain-lain yang dituangkan ke dalam kebijakan publik yang memihak rakyat.  Dengan  demikian  partisipasi  rakyat  dalam  pelaksanaan  kebijakan  publik dengan  memenuhi  kewajiban-kewajibannya  mendapatkan  motivasi,  termasuk  dalam penerapan berbagai aturan hukum.
Dari aspek sanksi yang  sangat penting untuk dilakukan ialah kepastian lembaga yang  berkompeten  menerapkan  sanksi,  sikap  konsisten,  tegas  adil  dan  tidak  pandang bulu.  Selama  ini  sanksi  berupa  hukuman  lebih  banyak  dijatuhkan  untuk  pelanggaran hukum  kelas  teri,  sedangkan  mereka  yang  tergolong  kelas  kakap  seakan-akan  tak tersentuh oleh sanksi karena punya relasi, sisa-sisa pengaruh dan dana yang melimpah untuk mengatur kasus yang mereka hadapi. Berbagai cara dapat mereka lakukan untuk
meloloskan diri dari jeratan hukuman, sehingga keadilan yang seharusnya berlaku buat setiap  orang  tak  pandang  bulu  berkurang  maknanya.  Begitu  pula  pemberi reward, penghargaan  seakan-akan  menjadi  milik  orang-orang  yang  memiliki  status  tertentu, ketimbang  kepada  mereka  yang  tak  punya  status  tinggi,  meskipun  berprestasi  secara nyata untuk lingkungannya dan rakyat.
Dari  aspek  yudikatif  sering-sering  batas  kewenangan  berbagai  lembaga  tidak terlalu  jelas  atau  bahkan  bertumpang  tindih.  Keadaaan  ini  diperparah  lagi  dengan berkembangnya egoisme sektoral dan lemahnya koordinasi, sehingga tidak jarang suatu masalah mondar mandir dilontar dari lembaga yang satu kepada yang lain, tanpa ada kepastian penyelesaiannya.

## 2. Relasi Sistem Hukum dan Sistem Politik
Penyelesaian masalah tersebut di atas secara baik merupakan syarat penting untuk terlaksananya  penegakan  hukum.  pelaksanaan  Pemilihan  Umum  yang  berjalan  tertib, aman,  dan  damai  merupakan  bagian  penting  bagi  proses  menuju  demokrasi  yang diharapkan  memperkokoh  legitimasi  politik  lembaga-lembaga  negara  yang  diatur dalam  UUD  1945  maupun  lembaga-lembaga  khusus.  Selanjutnya  ditempatkannya pelaksanaan  hukum  dan  hak  asasi  manusia  dalam  program  Kabinet  Indonesia  Maju menunjukkan  adanya political  will dan  komitmen  pemerintah  untuk  lebih  serius melakukan  perubahan  kebijakan  dalam  pembentukan  hukum  ( law  making  policy ), penegakan  hukum  ( law  enforcement  policy )  dan  pembangunan  budaya  hukum  ( legal cultur ).
Kebijakan  pembentukan  hukum  diarahkan  untuk  membentuk  substansi  hukum yang  responsif  dan  mampu  menjadi  sarana  pembaharuan  dan  pembangunan  yang mengabdi  pada  kepentingan  nasional  dengan  mewujudkan  ketertiban,  legitimasi,  dan keadilan.  Sedangkan  dalam  penegakan  hukum,  kepastian  dan  perlindungan  hukum serta hak asasi manusia menjadi sasaran utama melalui upaya penegakan hukum yang dilaksanakan  secara  tegas,  lugas,  konsekuen,  dan  konsisten  dengan  menghormati prinsip equality before the law , menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai keadilan dan  kebenaran  yang  menjadi  esensi  dari rule  of  law .  Kendatipun  hukum  dan  keadilan
sering  dikatakan  sebagai  dua  sisi  dari  satu  mata  uang,  namun  harus  diingat  bahwa hukum itu berbeda sama sekali dengan keadilan, apalagi yang disebut dengan keadilan komprehensif. 7 Tujuan hukum yang lebih dalam selain kepastian hukum ialah keadilan. Menurut  O.  Notohamidjojo,  tujuan  hukum  yang  lebih  dalam  dan  hakiki,  hukum mengarah pada keadilan. 8
Dalam  Kabinet  Indonesia  Maju  bidang  hukum  dimasukkan  dalam  koordinasi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan sama seperti periode sebelumnya. Hal tersebut mempunyai arti yang penting bagi masa depan penegakan hukum. secara analisis dapat dipahami bahwa sistem hukum dan sistem politik sangat erat kaitannya demikian  pula  dengan  sistem  keamanan  terutama  yang  berkaitan  dengan  masalah legitimasi, interpretasi, sanksi, dan yuridiksi.
Relasi  antara  ketiga  sistem  tersebut  dapat  digambarkan  sebagai  berikut.  Badan legislatif  dan  badan  eksekutif  sebagai  representasi  sistem  politk  dan  sistem ketatanegaraan  kita  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dalam  proses  legislatif, penyusunan  budget  dan  pengawasan  dalam  rangka  menciptakan check  and  balance. Pasal  20  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  menentukan  bahwa “setiap rancangan undang -undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan  bersama”.  Input  primer  yang  dimasukkan  oleh  sistem  politik  ke  dalam sistem hukum berupa undang-undang yang merupakan deskripsi umum abstrak, akan direalisasikan  secara  konkrit oleh  penegak  hukum  menjadi law  in  action .  “Keselarasan nilai yang terkandung dalam undang-undang ( Law in book ) dengan law in action menjadi syarat penting untuk tegaknya keamanan dan sebaliknya. Keamanan yang yang stabil dan terkendali mendukung bekerjanya sistem hukum dan sistem politik. Diskripsi nilai atau  cita-cita  hukum  yang  terkandung  dalam  undang-undang  akan  dirasakan  secara nyata  memberikan  keadilan  apabila  ditegakkan.  Satjipto  Rahardjo  antara  lain menyatakan  “Hukum  tidak  bisa  tegak  dengan  sendirinya,  artinya  tidak  mampu mewujudkan  sendiri  janji-janji  serta  kehendaknya  yang  tercantum  dalam  peraturan-
7 Suteki. (2015). Masa Depan Hukum Progresif . Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 61
8 O.  Notohamidjojo.  (2016). “ Penegakan  Hukum  yang  Berkeadilan  dalam  Pemeriksaan  Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik ” . Jurnal JHAPER , Vol. 2, No. 2, hlm. 352
peraturan  hukum  itu”.  Hukum  akan  kehilangan  maknanya apabila  tidak  ditegakkan. Dengan  kata  lain  hukum  tidak  mampu  menjalankan  fungsi  utamanya  bila  tidak ditegakkan. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa :
“apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara  mengenai  penegakan  ide-ide  serta  konsep-konsep  yang  notabene  adalah abstrak  itu.  Dirumuskan  secara  lain,  maka  penegakan  merupakan  suatu  usaha  untuk mewujudkan ide- ide tersebut menjadi kenyataan”. Beliau juga mengemukakan bahwa “Tulisan ini ingin mengajak pembac a berpikir bahwa akhirnya pengaturan oleh hukum tidak menjadi sah semata-mata karena itu adalah hukum, tetapi karena mengejar suatu tujuan dan cita-cita tertentu. Di sini diajukan pendapat filsafat, hukum hendaknya bisa memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya. 9
Dalam sistem hukum kekuasaan kehakiman (yudikatif) menempati posisi sentral dalam mengakkan hukum, dalam merealisasikan ide-ide yang tertuang dalam undang- undang sebagai produk dari sistem politik. Bahkan yudikatif memberikan isi dan wujud kongkrit kepada kaidah hukum.  Ditangan badan yudikatiflah hukum yang  berintikan keadilan dan kebenaran menjadi sesuatu yang nyata, menjadi realitas kehidupan. Tugas yang diemban oleh badan peradilan berada dalam bentangan antara kompleks nilai yan mendasari  suatu  undang-undang  aturan  hukum  dan  kesadaran  nilai-nilai  konkrit dalam masyarakat.
Bahwa, kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan seperti diamanatkan pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam negara  Indonesia  yang  berdasarkan  atas  hukum.  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14  Tahun  1970  diharapkan  menjadi  landasan  yuridis  yang  lebih  mantap  untuk mewujudkan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dalam  arti  kekuasaan  kehakiman yang bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
9 Satjipto Rahardjo. (2007). Membedah Hukum Progresif .  Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm.10
Pembinaan  Badan-Badan  Peradilan  Umum,  Agama,  Militer,  dan  Tata  Usaha Negara  dibawah  satu  atap  Mahkamah  Agung  antara  lain  dimaksudkan  untuk memperkokoh kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Dalam  rangka  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  tersebut, kehadiran Komisi Yudisial yang bersifat mandiri sebagaimana diamanatkan Pasal 24 B Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  sangat  mendesak.  Kehadiran  Komisi Yudisial yang diberi wewenang mengusulkan hakim agung dan mempunyai wewenang lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan.  Keluhuran  martabat,  serta perilaku  hakim  akan  menjadi  faktor  penyeimbang  dan  mengawal  kebebasan  hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman.

## 3. Isu yang Menonjol
Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara  sistem  hukum  dengan  sistem  sosial,  politik,  ekonomi  dan  budaya  masyarakat. Dalam  bahasa  Indonesia  dikenal  beberapa  istilah  di  luar  penegakan  hukum  yaitu “penerapan  hukum”. 10 Dalam  bahasa  asing  seperti rechtoepassing,  rechthandhaving (Belanda): law  enfocerment,  application (Amerika).  Pada  kesempatan  ini  akan diketengahkan beberapa isu yang cukup menonjol dalam penegakan hukum terutama yang  berkaitan  dengan  substansi  hukum,  struktur  (kelembagaan)  hukum,  budaya hukum yaitu :
a. Isu pokok yang berkaitan dengan substansi hukum
1) Masih  terdapat  aturan-aturan  hukum  yang  sudah  tidak  cocok  dengan perkembangan  ketatanegaraan  dan  kepentingan  hukum  masyarakat,  sehingga muncul Omnilaw Bus dalam Prolegnas
2) Terdapat  produk-produk  hukum  yang  ditentang  keras  oleh  kelompok kepentingan yang terkait, karena dinilai tidak aspiratif.
3) Perumusan ketentuan hukum tidak jelas, multitafsir.
10 Satjipto Rahardjo, 2012 , Ilmu Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 191
4) Produk  hukum  saling  bertentangan,  tumpang  tindih  sehingga  menimbulkan ketidakpastian hukum.
5) Peraturan  pelaksanaan  undang-undang  tidak  segera  diterbitkan  atau  terdapat jarak  waktu  yang  cukup  lama  antara  berlakunya  undang-undang  dengan penerbitan peraturan pelaksananya.
6) Tetap  diberlakunya  peraturan  pelaksanaan  undang-undang  yang  telah diubah/diganti melalui ketentuan peraturan peralihan yang umumnya berbunyi sebagai  beri kut  :  “Pa da  saat  mulai  berlakunya  undang-undang  inu,  semua peraturan  pelaksanaannya  yang  telah  ada  dinyatakan  tetap  berlaku  dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan undang- undang ini”.
7) Dikabulkannya  permohonan  pengujian  undang-undang  tanpa  memperhatikan dampak yuridis yang timbul sebagai akibat dinyatakannya materi muatan ayat, pasal,  dan/atau  bagian  undang-undang  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.
b. Isu pokok yang berkaitan dengan struktur (kelembagaan) hukum.
1) Menurunnya  kepercayaan  terhadap  aparat  penegak  hukum,  seperti  adanya dewan pengawas dalam KPK sehingga mengurangi indepedensi.
2) Lembaga  penegak  hukum  sedang  bergulat  untuk  menyesuaikan  diri  dengan tuntutan reformasi.
3) Independensi  badan  peradilan  sebagai  benteng  terakhir  bagi  pencari  keadilan belum terwujud.
4) Kewenangan  diskresioner  yang  dimiliki  oleh  lembaga-lembaga  hukum  tanpa kontrol, sehingga sering disalahgunakan.
5) Yuridikasi lembaga-lembaga hukum tertentu bertumpang tindih.
6) Manajemen penanganan kasus-kasus hukum belum efektif dan efisien serta tidak transparan dan akuntabel.
7) Lemahnya koordinasi, karena kuatnya egoisme sektoral.
8) Aparat  penegak  hukum  kurang  profesional  dan  rendah  integritasnya  dalam mengemban tugas pokok.
9) Dana,  sarana  dan  prasarana  pendukung  pelaksanaan  tugas  serta  kesejahteraan aparat penegak hukum kurang memadai.
c. Isu pokok yang berkaitan dengan budaya hukum.
1) Lemahnya  keteladanan  dari  para  pemimpin  dari  kalangan-kalangan  aparat penegak hukum untuk mematuhi hukum.
2) Tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah.
3) Sistem  internalisasi  sosialisas  nilai-nilai  hukum  ke  tengah-tengah  masyarakat belum  dilaksanakan  secara  sistematis  dan  integratif  sebagai  suatu  gerakan kemasyarakatan.
4) Adanya sikap permasif mentolerir berbagai pelanggan hukum.
5) Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia menjadi salah satu arus utama tuntutan masyarakat yang perlu direspon secara serius.

## 4. Kebijakan
Salah  satu  esensi  negara  hukum  ialah  ditampilkannya  peranan  hukum  secara mendasar  sebagai  titik  sentral  dalam  kehidupan  ketatanegaraan,  dan  kemasyarakatan menuju kehidupan yang adil dan sejahtera. Untuk itu komponen-komponen pokok dari sistem  hukum  perlu  dikokohkan  sebagai  pilar-pilar  utama  dalam  pengakan  hukum. kebijakan menyeluruh mencakup substansi hukum yang responsif sebagai perwujudan aspirasi rakyat untuk mengatur berbagai aspek kehidupan yang berkembang dinamis, struktur (kelembagaan) hukum yang berwibawa dan memperoleh kepercayaan publik, profesional, tanggap dan tangguh dalam mengemban tugasnya serta kesadaran hukum masyarakat yang  semakin tinggi menuju tumbuhnya budaya hukum, perlu dilakukan untuk memperkokoh pihak-pihak penegak hukum.
Dalam  rangka  semakin  mendekatkan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  hukum dengan  realitas  kehidupan  hukum,  maka  perlu  dilakukan  serangkaian  kebijakan dengan prioritas sebagai berikut :
a. Di Bidang substansi hukum
1) Mengganti  peraturan  hukum  yang  tidak  sesuai  dengan  perkembangan ketatanegaraan dan aspirasi rakyat.
2) Badan  pembentuk  undang-undang  harus  membuka  diri  terhadap  partisipasi masyarakat  dalam  pembentukan  undang-undang  dalam  rangka  pembentukan hukum yang responsif.
3) Dalam  pembentukan  substansi  hukum  agar  dipenuhi  asas-asas  formal  maupun material.
4) Perlu  dilakukan  inventarisasi  undang-undang  yang  belum  diikuti  dengan peraturan pelaksanaan.
5) Peraturan  pelaksanaan  undang-undang  dipersiapkan  dan  ditetapkan  segera setelah  undang-undang  berlaku,  agar  semangat  dan  jiwanya  mengalir  sampai kepada peraturan pelaksanaan.
6) Program Legislasi Nasional diprioritaskan untuk melaksanakan amanat Undang- Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945,  mengganti  undang-undang  yang  sudah ketinggalan  jaman,  membentuk  undang-undang  baru  untuk  mendukung pembangunan  ekonomi  dan  politik  demokratis  dan  mengurangi  kejahatan transnasional atau kejahatan luar biasa.
7) Melakukan  kajian  yuridis  terhadap  dampak  putusan  lembaga  yudikatif  yang mengabulkan judicial  review dan  melakukan  tindak  lanjut  untuk  menyelesaikan permasalahan yuridis yang timbul.
b. Di bidang struktur (kelembagaan) hukum
1) Mengembalikan  kepercayaan  rakyat  kepada  aparat  penegak  hukum,  melalui peningkatan kinerja, sikap, tegas, konsisten dan bebas dari praktek KKN dalam penegakan hukum.
2) Melakukan revitalisasi dan reposisi kelembagaan serta perubahan budaya kerja.
3) Menjamin  badan  peradilan  bebas  dari  pengaruh  dan  campur  tangan  badan- badan lain dan menjamin kebebasannya untuk memeriksa dan memutus perkara serta menata pembinaan badan peradilan di bawah satu atap Mahkamah Agung.
4) Melakukan  pengawasan  pelaksanaan  kewenangan  diskresioner  yang  dimiliki lembaga-lembaga  hukum  serta  menetapkan  pelaporan  berkala  kepada  publik tentang pelaksanaan kewenangan tersebut.
5) Mempertegas  batas-batas  yuridikasi  lembaga-lembaga  hukum  dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
6) Memperbaiki manajemen penanganan kasus hukum agar transparan, akuntabel dalam  rangka  melaksanakan  prinsip  penanganan  kasus  yang  cepat,  sederhana, akurat, dan adil dengan biaya yang wajar.
7) Memantapkan koordinasi pada tataran kebijakan dan pada pelaksanaannya pada di lapangan.
8) Meningkatkan  profesionalisme  dan  integritas  penegak  hukum  melalui pendidikan dan pelatihan serta penegakan disiplin dan kode etik.
9) Mendayagunakan lembaga penyelesaian sengketa alternatif.
10) Menyediakan  dana,  sarana  dan  prasarana  yang  lebih  memadai  untuk pelaksanaan tugas penegakan hukum.
c. Di bidang budaya hukum
1) Para  pemimpin  dan  elit  politik  pada  tingkat  nasional  maupun  lokal  agar memberikan teladan dalam mematuhi hukum.
2) Menyempurnakan sistem internasional dan sosialisasi nilai-nilai hukum kepada masyarakat  baik  yang  berkenaan  dengan  metodologi,  substansi  dan  target khalayak  yang  ingin  dijangkau,  agar  lebih  partisipatif  dan  sesuai  dengan tuntutan perkembangan keadaan dan aspirasi masyarakat.
3) Masyarakat  agar  tidak  mentolerir  pelanggaran-pelanggaran  hukum  dan  turut memberikan sanksi moral kepada para pelakunya, melalui serangkaian kebijakan tersebut  diatas  diharap  penegakan  hukum  akan  semakin  efektif.  Dengan demikian hukum dapat melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
a) Memberikan  pedoman  bagi  anggota  masyarakat  untuk  berperilaku  tertib dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
b) Sosial  control dalam  arti  mendidik  dan  mengajak  warga  masyarakat  agar mematuhi hukum.
c) Penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembaga hukum.
d) Sosial  Engineering dalam  arti  mengadakan  perubahan-perubahan  di  dalam masyarakat.

## C. PENUTUP
Tegaknya hukum akan mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat  dan  kondisi  keamanan  yang  mantap  mendukung  upaya-upaya  penegak hukum. Para penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokad, hendaknya dalam  menjalankan  tugas  mulianya  selalu  mememang  amanah  rakyat  untuk menciptakan  negara  Indonesia  yang  betul-betul  bersih  dari  korupsi  kolusi  dan nepotisme.  Realisasi  nilai  keadilan  dan  kebenaran  melalui  penegakan  hukum  yang lugas,  tegas  dan  tidak  pandang  bulu  serta  bebas  dari  karakter-karakter  KKN  akan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum. dengan demikian salah satu esensi  dari  negara  hukum  ialah  ditampilkannya  peranan  hukum  secara  mendasar sebagai  titik  sentral  dalam  kehidupan  ketatanegaraan,  dan  kemasyarakatan  menuju kehidupan yang adil dan sejahtera akan terwujud, semoga.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku: Absori.  (2013). Politik  Hukum  Menuju  Hukum  Progresif .  Surakarta:  Muhammadiyah University Press.
Moh  Mahfud  MD.  (2012). Hukum  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi .  Yogyakarta:  Gama Media.
Satjipto Rahardjo. (2012). Membedah Hukum Progresif . Jakarta: Buku Kompas. ______________. (2007). Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti. Sudikno  Mertokusumo.  (2008). Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar .  Yogyakarta: Liberty.
Suteki. (2015). Masa Depan Hukum Progresif . Yogyakarta: Thafa Media.
Soerjono Soekanto. (2003). Penegakan Hukum . BPHN Departemen Kehakiman RI.

## B. Jurnal:
Agus  Budi  Susilo.  (2011). “ Penegakan  Hukum  yang  Berkeadilan  dalam  Perspektif Filsafat  Hermeneutika  Hukum  suatu  Alaternatif  solusi  terhadap problematika Penegakan Hukum di Indonesia ” . Jurnal PERSPEKTIF, Volume XVI No. 4.
Bobby Briando. (2017). “ Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan dengan Kedamaian ”. Jurnal Legeslasi Nasional, Vol. 14 No. 03.
Fauzi  Iswari.  (2017). “ Unsur  Keadilan  dalam  Penegakan  Hukum  terhadap Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  Indonesia ”. Pagaruyuang  Law Journal, Vol. 1 No. 1
O. Notohamidjojo. (2016). “ Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan  Perkara  Perdata  di  Pengadilan  Berdasarkan  Hukum  Acara Perdata yang Pluralistik ” . Jurnal JHAPER, Vol. 2, No. 2.

## C. Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.