## Perjanjian Angkutan Bansos Rastra Antara Perum Bulog Jambi Dengan PT. Jasa Prima Logistik
Rahmah Meitiarany Bakhtiar, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail : mtrnyrahmaa@gmail.com

## Abstract
Perum Bulog Jambi in collaboration with PT. Jasa Prima Logistik for the transportation of Bansos Rastra in Batanghari Regency and Muaro Jambi Regency. In the agreement, it is inseparable  from constraints  that  result  in  losses  to  one  of  the  parties.  The  problems  raised  in  this  matter  are  the implementation  of  the  transportation  agreement  made  by  both  parties,  the  obstacles  in  its implementation, and efforts to resolve the obstacles faced. The approach method used in writing is juridical empirical, which aims to determine the extent to which the law works in society. From the research results, that in the implementation of the transportation agreement between Perum Bulog Jambi and PT. Jasa Prima Logistik there is a problem in the distribution of Bansos Rastra which is not  routine  every  month  according  to  the  provisions  and  is  not  properly  maintained  the  quantum integrity  of  Bansos  Rastra  when  in  power  of  the  carrier.  As  the  carrier,  PT.  Jasa  Prima  Logistik should carry out the agreement made properly so as not to cause losses to Perum Bulog Jambi.

## Keyword : transportation agreement; transportation; bansos rastra

## Abstrak
Perum  Bulog  Jambi  bekerjasama  dengan  PT.  Jasa  Prima  Logistik  untuk  pengangkutan  Bansos Rastra  yang  berada  di  Kabupaten  Batanghari  dan  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Dalam  perjanjian angkutan tersebut tidak terlepas dari Kendala-kendala yang mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak. Permasalahan yang diangkat dalam masalah ini adalah pelaksanaan perjanjian angkutan yang dilakukan kedua belah pihak, kendala dalam pelaksanannya, serta upaya penyelesaian kendala yang  dihadapi.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  Yuridis  Empiris,  bertujuan  untuk mengetahui  sejauh  mana  hokum  bekerja di  dalam  masyarakat.  Dari hasil penelitian, bahwa  dalam pelaksanaan  perjanjian  angkutan  antara  Perum  Bulog  Jambi  dengan  PT.  Jasa  Prima  Logistik terdapat  adanya  masalah  dalam  penyaluran  Bansos  Rastra  yang  tidak  rutin  setiap  bulan  sesuai ketentuan  dan  tidak  terjaga  dengan  baik  keutuhan  kuantum  Bansos  Rastra  pada  saat  dalam  kuasa pengangkut.  Sebagai  pihak  pengangkut,  PT.  Jasa  Prima  Logistik  seharusnya  melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan semestinya agar tidak menimbulkan kerugian terhadap Perum Bulog Jambi.

## Kata kunci : perjanjian angkutan; pengangkutan; bansos rastra

## A. Pendahuluan
Bantuan  sosial  beras  sejahtera  (Bansos  Rastra)  adalah  bantuan  pangan  dalam  bentuk beras  yang  diberikan  oleh  pemerintah  untuk  disalurkan  setiap  bulannya  kepada  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanpa dikenakan biaya tebus/ harga. Beras yang disalurkan adalah beras berkualitas medium sejumlah 10 Kg.Bansos Rastra pada awal mulanya adalah bantuan Raskin/  Rastra  yang  disalurkan  kepada  penerima  manfaat  sebesar  15  Kg  per  keluarga dengan  biayatebus  Rp  1.600,-/kg  kemudian  bertransformasi  menjadi  Bansos  Rastra  dan berubah fungsi dari pola bantuan bersubsidi menjadi bantuan sosial.(Muhammad, 2018)
Dalam  pelaksanaan  penyalurannya,  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia memberikan tugas kepada Perum Bulog di setiap daerah di seluruh Indonesia. Perum Bulog dalam  melakukan  tugasnya  membutuhkan  sarana  transportasi  atau  alat  angkutan  untuk pendistribusian  Bansos  Rastra  agar  sampai  ke  tujuan.  Oleh  karena  itu,  Perum  Bulog membutuhkan suatu jasapengangkutan yang baik sehingga Bansos Rastra bisa sampai pada tempat dan waktu yang tepat serta dalam keadaan utuh.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, memberikan  definisi  angkutan  adalah  perpindahan  orang  dan/atau  barang  dari  satu  tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Secara khusus Abdulkadir Muhammad,  memberikan  pengertian  pengangkutan  adalah  kegiatan  pemuatan  penumpang atau  barang  ke  dalam  alat  pengangkut,  pemindahan  penumpang  atau  barang  ke  tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati. (Muhamad, 2013). Sedangkan menurut E. Suherman,  pengangkutan  merupakan  suatu  keadaan  pemindahan  barang  atau  orang  yang memiliki tujuan komersil ataupun non komersil. (Nurbaiti, 2009)
Pengangkutan  bertujuan  untuk  mengangkut  kebutuhan  manusia  dengan  cara memindahkan    barang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain.  Pengangkutan  barang  dapat dilakukan  dengan  berbagai  cara  antara  lain  melalui  darat,laut,  dan  udara.  Suatu pengangkutan  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  perpindahan  barang  dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju. (Tjakranegara, 1995)
Salah  satu  asas  dalam  hukum  pengangkutan  adalah  asas  perjanjian.  Asas  ini mengandung  makna  bahwa  setiap  pengangkutan  diadakan  dengan  perjanjian  antara  pihak perusahaan  pengangkutan  dan  penumpang  atau  pemilik  barang  untuk  menyatakan  bahwa perjanjian itu sudah terjadi  dan mengikat  harus dibuktikan dengan dokumen pengangkutan (Purwosutjipto, 2008).
Kerjasama  yang  dilaksanakan  antara  Perum  Bulog  dan  PT.  Jasa  Prima  Logistik melalui suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk  melaksanakan  sesuatu.Apabila  pihak-pihak  dalam  perjanjian  itu  mengalami perselisihan,  maka  perjanjian  tersebut  dapat  menjadi  alat  bukti.  (Setiawan,  2016)  Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak bersifat mengikat untuk dilaksanakan. Apabila suatu perjanjian  tidak  dilaksanakan  oleh  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak,  maka  hal  tersebut dapat  dikatakan  wanprestasi.  Wanprestasi  merupakansuatu  kewajiban  yang  dilaksanakan tidak tepat pada waktunya dan tidak dilakukan sebagaimana mestinya. (Harahap, 1986)
Perjanjian  pengangkutan  yang  dibuat  secara  sah  antara  pengangkut  dan  penerima mengikat kedua belah pihak, yang mana perjanjian pengangkutan ini menimbulkan hak dan kewajiban  bagi  masing-masing  pihak.  Perjanjian  pengangkutan  dilakukan  oleh  dua  orang atau lebih yang berjanji untuk melakukan suatu pengangkutan. (Subekti, 1995)
Salah satu  hak dan kewajiban para pihak adalah  pihak pengangkut  dalam melakukan pengangkutan  yang  disepakati  wajib  menjaga  keselamatan  barang  yang  diangkut  sejak diterimanya barang hingga diserahkannya barang tersebut, dan pihak penerima berkewajiban untuk membayar ongkos pengangkutannya. (Tutik, 2008)
Perjanjian  angkutan  Bansos  Rastra  antara  Perum  Bulog  Jambi  &  PT.  Jasa  Prima Logistik untuk menyalurkan Bansos Rastra di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi tertuang pada perjanjian Nomor: PK-001/Bansos-Rastra/01/2018/Rastra pada Tanggal 16 Bulan Januari Tahun 2018. Di dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa PT. Jasa Prima Logistik  menyanggupi  pekerjaan  jasa  angkutan  yang  diberikan  Perum  BulogJambi  untuk mengangkut  Bansos  Rastra  menuju  Kabupaten  Batanghari  dan  Kabupaten  Muaro  Jambi dalam setahun berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan setiap bulannya.
Perjanjian ini lebih lanjut  mengatur mengenai  hak dan kewajiban kedua  belah pihak. Dengan dilaksanakannya perjanjian tersebut dengan baik dan semestinya, maka kedua belah pihak  telah  memenuhi  maksud  itikad  baik  dalam  suatu  perjanjian.  Itikad  baik  merupakan landasan  untuk  setiap  perjanjian  sehingga  isi  perjanjian  tersebut  mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Namun  dalam  pelaksanaanya,  perjanijan  angkutan  tersebut  tidak  selamanya  berjalan dengan  baik,  khususnya  permasalahan  kuantitas  barang.  Pada  Pasal  5  dalam  perjanjian angkutan tersebut dijelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak, salah satunya bahwa: “Pihak kedua berkewajiban menjaga terhadap keutuhan barang baik koli maupun kuantum, keamanan,  kelancaran,  dan  keselamatan  barang  yang  diangkut  sejak  barang  diterima  di gudang sampai barang diserahkan kepada pelaksana distribusi di titik distribusi”. Sedangkan dalam  praktiknya,  barang  yang  di  angkut  dari  muka  gudang  Perum  Bulog  Divisi  Regional Jambi  dalam  segi  kualitas  dan  kuantitasnya  masih  terdapat  ketidaksesuaian  dengan  yang telah sampai pada kecamatan.
Kerangka  Teori  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  ialah  teori  kehendak  dan  teori pernyataan.  Menurut  Teori  kehendak,  faktor  yang  menentukan  adanya  perjanjian  adalah kehendak.  Meskipun  demikian,  terdapat  hubungan  yang  tidak  terpisahkan  dari  teori kehendak dan teori pernyataan.(Budiono, 2010)
Agar  suatu  kehendak  menjadi  suatu  perjanjian,  maka  kehendak  tersebut  harus dinyatakan.  Menurut  teori  pernyataan,  pembentukan  kehendak  terjadi  dalam  ranah kejiawaan  seseorang  sehingga  suatu  kehendak  yang  tidak  dapat  dikenali  oleh  pihak  lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian. (Budiono, 2010)
Berdasarkanuraian  latar  berlakang  permasalahan  di  atas,  maka  permasalahan  yang dikaji  pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  dalam pelaksanaan  perjanjian  angkutan  Bansos  Rastra  oleh  Perum  Bulog  Jambi  dengan  PT.  Jasa Prima Logistik, serta kendala apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian angkutan Bansos  Rastra  oleh  Perum  Bulog  Jambi  dengan  PT.  Jasa  Prima  Logistik  dan  upaya  yang dilakukukan untuk mengatasi kendala tersebut.
Penulis  telah  membandingkan  dengan  beberapa  penelitian  atau  tulisan  sebelumnya yang juga membahas tentang perjanjian angkutan. Adapun penelitian atau tulisan yang sama tetapi memiliki substansi yang berbeda, antara lain:
1) Jurnal yang ditulis oleh Teuku Rizky Radhian dengan judul: “Tinjauan Hukum Perjanjian Pengangkutan  Darat  Pupuk  Urea  Bersubsidi  (Studi  Pada  PT.  Pupuk  Iskandar  Muda)”. Pada  jurnal  tersebut  dibahas  mengenai  bentuk  dan  isi  perjanjian  pengangkutan  darat pupuk  urea  bersubsidi  PT.  Pupuk  Iskandar  Muda,  tanggung  jawab  pihak  pengangkut dalam pengangkutan darat pupuk urea bersubsidi, dan cara penyelesaian dan pembayaran ganti  rugi  kepada  pihak  pengirim  barang  atas  kerusakan  dan  kehilangan  barang. (Radhian, 2013)
2) Jurnal  yang  ditulis  oleh  Fitriyanto  Purwo  Nugroho  dengan  judul:  “Pelaksanaan Pengangkutan  Oleh  Po.  Nusa  Dalam  Mengangkut  Penumpang  Dan  Barang  Bawaan  di Surakarta”.  Di  dalam  jurnal  tersebut  dibahas  mengenai  tanggung  jawab  PO.  Nusa terhadap  barang  dan  orang  dan  cara  pemenuhan  ganti  rugiterhadap  kerugian  yang ditanggung oleh PO. Nusa pada penumpang dan barang bawaan. (Nugroho, 2014)
3) Skripsi  yang  ditulis  oleh  Diantoro  Siregar  dengan  judul:  “Analisis  Yuridis  Perjanjian Pengangkutan  Barang  Melalui  Darat  Antara  PT.  Toba  Pulp  Lestari  Tbk  Dan  CV. Kenangan  Manis  (KEM)  (Pada  CV.  Kenangan  Manis)”.  Pada  skripsi  tersebut  dibahas mengenai  prosedur  pelaksanaan  pengiriman  kayu  dari  Tele  ke  Porsea  oleh  CV.  KEM (Kenangan  Manis),  solusi  dalam  mengatasi  kendala-kendala  yang  terjadi  pada  proses penyelenggaraan  pengangkutan  kayu  dari  Tele  ke  Porsea,  dan  pemberian  ganti  rugi terhadap kerusakan atau kehilangan barang oleh  CV. KEM (Kenangan Manis).  (Siregar, 2018)
Kebaruan  jurnal  ini  dibandingkan  tiga  karya  ilmiah  di  atas  adalah  bahwa  jurnal  ini lebih  menitikberatkan  untuk  melihat  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  proses pengangkutan dan upaya yang dilakukan terhadap kendala yang ditemui.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  adalah  metode  penelitian  Yuridis  Empiris,  ialah penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  hukum  di  dalam  masyarakat  bekerja (Johan,  2008),  yaitu  mengenai  pelaksanaan  perjanjian  angkutan  Bansos  Rastra  antara  Perum Bulog Jambi dan PT. Jasa Prima  Logisitik. Jenis  penelitian  yang digunakan pada penelitian ini bersifat  deskriptif,  yaitu  penulis  menggambarkan  secara  rinci  mengenai  pelaksanaan  perjanjian angkutan Bansos Rastra antara Perum Bulog Divisi Regional Jambi dan PT. Jasa Prima Logisitik, sedangkan  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  melalui  wawancara.  Di  Dalam menganalisis  data  tersebut,  peneliti  mempergunakan  analisis deskriptif  kualitatif ,  yaitu  suatu analisis yang menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan Perjanjian Angkutan Bansos Rastra Antara Perum Bulog Jambi dengan PT. Jasa Prima Logistik
Hubungan  pekerjaan  angkutan  antara  Perum  Bulog  Jambi  dengan  PT.  Jasa  Prima Logistik  terikat  dengan  suatu  perjanjian  yang  tertuang  di  dalam  perjanjian  nomor PK-001/Bansos-Rastra/01/2018, yaitu para pihak harus melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan  yang  disepakati.  Perjanjian  angkutan  tersebut  merupakan  salah  satu  sarana  dalam rangka  pelaksanaan  hubungan  kerja  yang  sesuai  dan  dinamis  berdasarkan  ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan  dibuatnya  perjanjian  angkutan  Bansos  Rastra  adalah  untuk  mempertegas  dan memperjelas  hak  dan  kewajiban,  serta  menentukan  bersama-sama  mengenai  pekerjaan yang  akan  dilakukan  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang,  dan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sebelum  membuat  perjanjian  angkutan  Bansos  Rastra,  Perum  Bulog  Jambi membentuk  tim  satuan kerja  Bansos  Rastra  yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang merupakan pegawai dari Perum Bulog Jambi.
Prosedur mengenai Satuan Kerja Bansos Rastra antara lain memuat mengenai:
1) Penyaluran Bansos Rastra harus sesuai alokasi per Kabupaten/Kota;
2) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima Bansos Rastra;
3) Penetapan  jumlah  pagu  Bansos  Rastra,  yang  merupakan  jumlah  beras  yang dialokasikan;
4) Kualitas beras yang disalurkan tidak berhama, berkutu, dan tidak berdebu;
5) Kelengkapan dokumen Bansos Rastra sesuai Pedoman Umum Bansos Rastra. Titik distribusi penyaluran Bansos Rastra di Kabupaten Batanghari, yaitu: Kecamatan
Muara  Bulian,  Kecamatan  Pemayung,  Kecamatan  Batin  XXIV,  Kecamatan  Muara Tembesi,Kecamatan Sebo Ulu, Kecamatan Mersam, Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Maro Sebo ilir.
Sedangkan titik distribusi penyaluran Bansos Rastra di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu: Kecamatan  Mestong,  Kecamatan  Kumpeh  Ulu,  Kecamatan  Sungai  Gelam,  Kecamatan Kumpeh  Kecamatan  Jambi  Luar  Kota,  Kecamatan  Sekernan,  Kecamatan  Maro  Sebo, Kecamatan  Taman  Rajo,  Kecamatan  Sungai  Bahar,  Kecamatan  Bahar  utara,  dan Kecamatan Bahar selatan.
Perjanjian  angkutan  tersebut  berlaku  untuk  setahun  berjalan  dan  dapat  diperpanjang serta  diperbaruhi  apabila  ada  ketentuan  diluar  perjanjian  tersebut,  sedangkan  untuk pelaksanaan  pekerjaannya  dilakukan  setiap  bulan  sesuai  Pagu  yang  ada  di  SPP  Bansos Rastra.
Pada  bagian  awal  perjanjian  antara  Perum  Bulog  Jambi  dan  PT.  Jasa  Prima  Logistik tertera  bahwa  Kepala  Perum  Bulog  Divisi  Regional  Jambi  sebagai  pihak  pertama  dan Kepala  PT.  Jasa  Prima  Logistik  sebagai  pihak  kedua.  Berdasarkan  perjanjian  angkutan Bansos  Rastra  tersebut,  perjanjian  angkutan  dilaksanakan  pada  hari  Selasa,  16  Januari 2018. Perjanjian  angkutan Bansos Rastra dilaksanakan sejak  Bansos  Rastra diangkut  dari muka gudang hingga sampai pada titik distribusi pada setiap bulannya.
Perjanjian angkutan Bansos Rastra tersebut dibuat dengan tujuan guna tersalurkannya beras  Bansos  Rastra  dalam  keadaan  selamat  dan  utuh  baik  kuantitasnya  maupun kualitasnya.  Pihak  pertama  dalam  hal  ini  membutuhkan  tenaga  pengangkut  untuk mengangkut  beras  Bansos  Rastra  untuk  sampai  ke  titik  distribusi,  yaitu  pihak  kedua sebagai penyedia jasa angkutan.
Perjanjian  angkutan  ini  dibuat  dalam  2  (dua)  rangkap  bermaterai  cukup  dan masing-masing  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sama,  rangkap  pertama  dipegang  oleh Pihak  pertama  dan  rangkap  kedua  dipegang  oleh  Pihak  kedua.  Tanda  tangan  para  pihak dalam  perjanjian  angkutan  Bansos  Rastra  dibuat  berdasarkan  kesepakatan  pengangkutan Bansos Rastra dan sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah sepakat dengan apa yang telah tercantum di dalam perjanjian angkutan Bansos Rastra tersebut.
Perjanjian angkutan Bansos Rastra memuat materi mengenai hak dan kewajiban para pihak,  apabila  para  pihak  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  dengan  baik  maka  akan berdampak pada penyaluran Bansos Rastra yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan, namun  apabila terdapat  ketidakseimbangan  antara hak dan kewajiban di  dalam perjanjian angkutan maka perjanjian tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
Klausul perjanjian angkutan ini berisikan beberapa ketentuan antara lain: Pasal 1 yang mengatur  tentang  objek  perjanjian  yang  akan  diperjanjikan  kedua  belah  pihak.  Mengenai jangka  waktu  pernjian  angkutan  diatur  di  dalam  Pasal  3,  sedangkan  mengenai  biaya pengangkutan Bansos Rastra tertuang padal Pasal 4 dalam perjanjian ini, kewajiban Pihak pertama  dan  pihak  kedua  tercantum  pada  Pasal  5  sedangkan  mengenai  sanksi  dan  ganti kerugian  terdapat  di  dalam  Pasal  7.  Selanjutnya  dalam  perjanjian  ini  mencantumkan addendum dalam Pasal 9 yang mana akan memuat mengenai perubahan atau hal-hal yang belum  cukup  diatur  di  dalam  perjanjian  angkutan  Bansos  Rastra.  Perjanjian  angkutan Bansos Rastra yang ditetapkan oleh Perum Bulog Jambi terhadap PT. Jasa Prima Logistik, guna  untuk  mengatasi  persoalan  yang  timbul  antara  pengangkut  dan  pengirim.  Mengenai penyelesaian permasalahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 dimana dikatakan para pihak  secara  sepakat  menyelesaikan  semua  permasalahan  yang  timbul  akibat  Perjanjian pengangkutan  ini  secara  musyawarah  untuk  mencapai  dan  mufakat.  Apabila  tidak tercapainya  penyelesaian,  disepakati  kedua  belah  pihak  untuk  melakukan  penyelesaian  di Pengadilan Negeri Jambi.
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  angkutan  Bansos  Rastra  tidak  selalu  berjalan  dengan baik  seperti  yang  diharapkan  dan  diinginkan  oleh  para  pihak.  Terdapat  kewajiban  para pihak di  dalam perjanjian angkutan Bansos  Rastra tidak dipenuhi dengan baik  oleh pihak
kedua.Pihak  kedua  tidak  menjalankan  kewajibannya  dengan  baik  dalam  pengangkutan Bansos  Rastra  ke  3  Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  dan  3  Kecamatan yang ada di Kabupaten Batanghari.
Permasalahan pertama terdapat dalam penyaluran Bansos Rastra yang tidak dilakukan secara  rutin  setiap  bulannya.  PT.  Jasa  Prima  Logistik  tidak  menjalankan  kewajibannya menyalurkan  Bansos  Rastra  setiap  bulan  seperti  yang  tertera  pada  Pasal  3  Perjanjian angkutan  Bansos  Rastra.  Di  dalam  Pasal  3  tersebut  dijelaskan  bahwa:  “Pelaksanaan pekerjaan dilakukan setiap bulan sesuai pagi alokasi Bansos Rastra”. Bansos Rastra yang penyalurannya tidak  rutin  ini terdapat  di  Kabupaten Muaro Jambi,  yaitu  pada Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Bahar Utara, dan Kecamatan Bahar Selatan.
Penyaluran  yang tidak rutin tersebut diakibatkan PT. Jasa Prima Logistik kekurangan armada  truk  untuk  melakukan  pengangkutan.  PT.  Jasa  Prima  Logistik  melakukan pengangkutan  tidak  setiap  bulan,  melainkan  dilakukan  2-3  bulan  sekali.  Hal  ini menimbulkan keluhan dari penerima Bansos Rastra yang harusnya merupakan hak mereka menerima Bansos Rastra setiap bulan.
Permasalah  kedua  yang  ditemui  dalam  perjanjian  ini  adalah  tidak  terjaganya  secara utuh  kuantitas  Bansos  Rastra  saat  dibawah  kuasa  pengangkut.  Bansos  Rastra  yang  tidak terjaga  utuh  kuantitasnya  terdapat  di  Kabupaten  Batanghari,  yaitu  pada  Kecamatan Pemayung  dan  Kecamatan  Sebo  Ulu.  Pada  Kecamatan  Pemayung  terdapat  1.802  KPM dengan jumlah Bansos  Rastra sebesar 18.020 Kg dan pada Kecamatan  Sebo Ulu terdapat 3.257 KPM dengan Jumlah Bansos Rastra sebesar 32.570 Kg.
Pada  pelaksanaan  pekerjaan  angkutan,  di  Kecamatan  Pemayung  yang  harusnya menerima sebesar 18.020 Kg ternyata hanya menerima 17.980 Kg. Artinya, Bansos Rastra yang sampai pada Kecamatan kurang dari apa yang di perjanjikan untuk diangkut sebanyak 40  Kg  atau  4  karung  beras.  Kurangnya  kuantum  pengangkutan  Bansos  Rastra  pada Kecamatan  Pemayung  terjadi  pada  bulan  Februari.  Selain  di  Kecamatan  Pemayung, Kuantum  Bansos  Rastra  yang  kurang  terdapat  pada  Kecamatan  Sebo  Ulu.  Di  Kecamatan Sebo  Ulu  yang  seharusnya  menerima  Bansos  Rastra  sebesar  32.570  Kg  ternyata  hanya menerima 32.540 Kg. Kekurangan kuantum Bansos Rastra sebanyak 30 Kg atau 4 karung
beras. Kurangnya kuantum pengangkutan Bansos Rastra pada Kecamatan Sebo ulu terjadi pada bulan Februari.
Kesalahan ini bisa jadi akibat kesalahan yang disengaja dari supir truk dari pihak kami yang  bertugas  mengangkut  Bansos  Rastra.  Di  dalam  Pasal  6  perjanjian  angkutan  Bansos Rastra  ini  dijelaskan  bahwa:  “Pihak  kedua  dinyatakan  wanprestasi  apabila  menyerahkan barang  atau  melaksanakan  pekerjaan  tidak  sesuai  yang  ditentukan  dalam  perjanjian  ini”. Jika  Pihak  kedua  menyerahkan  barang  tidak  sesuai  dengan  yang  ditentukan  dalam perjanjian ini, maka pihak kedua dapat dikatakan cidera janji atau wanprestasi.
Dalam  pengangkutan  Bansos  Rastra  tersebut  masih  terdapat  kekurangan,  yang  mana akan  diperbaiki  untuk  kedepannya.  PT.  Jasa  Prima  Logistik  seharusnya  menjaga  dengan baik  keutuhan  kuantitas  Bansos  Rastra  saat  dalam  penguasaannya  agar  pemenuhan kewajiban dalam perjanjian angkutan tersebut berjalan dengan baik.
Karena tidak tersalurkannya dengan baik, dalam hal ini pihak kedua telah melakukan sebuah cidera janji (wanprestasi).
2. Kendala  Yang  Ditemui  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Angkutan  Bansos  Rastra antara Perum Bulog Jambi dan PT. Jasa Prima Logistik dan Upaya Yang Dilakukan Sebagaimana diketahui, perjanjian angkutan Bansos Rastra bukan hanya mengatur dan mengikat kedua belah pihak akan tetapi berhubungan langsung dengan kepentingan orang banyak.  Oleh  karena  itu,  Pekerjaan  angkutan  Bansos  Rastra  yang  terjadi  perlu  dijalankan dengan  baik  dan  mengikuti  prosedur  yang  telah  ditetapkan  untuk  menciptakan  hubungan yang dinamis dan harmonis diantara semua pihak yang terlibat.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dalam  kenyataannya  pelaksanaan  perjanjian  angkutan Bansos Rastra pada umumnya masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Kendala-kendala yang  dihadapi  para  pihak  dalam  perjanjian  angkutan  Bansos  Rastra  antara  Perum  Bulog Jambi dengan PT. Jasa Prima Logistik, dapat dikemukakan sebagai berikut:
1) Kendala yang berkaitan dengan PT. Jasa Prima Logistik
Kendala yang berkaitan dengan PT. Jasa Prima Logistik adalah pihak pengangkut tidak menyalurkan Bansos Rastra secara rutin, yang mana seharusnya dilakukan setiap
bulan  sesuai  perjanjian  yang  dibuat  kedua  belah  pihak.  Selanjutnya,  permasalahan mengenai  tidak  sesuainya  kuantitas  Bansos  Rastra  yang  diangkut  dari  muka  gudang Perum  Bulog  Jambi  dengan  apa  yang  tiba  pada  tempat  tujuan.  Sesuai  dengan  yang termuat  di  dalam  perjanjian  angkutan,  PT.  Jasa  Prima  logistik  berkewajiban  menjaga Keutuhan barang pada saat barang tersebut di bawah pengawasannya.
Pada  dasarnya  PT.  Jasa  Prima  Logistik  sudah  menjalankan  perjanjian  dengan semestinya,  akan  tetapi  pihak  PT.  Jasa  Prima  Logistik  tidak  selektif  dan  tidak memperketat persyaratan mengenai supir  yang membawa alat angkut. PT. Jasa Prima Logistik tentunya wajib bertanggung jawab karena kesalahan tersebut disebabkan oleh perilaku supir alat angkut yang melakukan kecurangan.
2) Kendala yang berkaitan dengan Perum Bulog Jambi
Pada perjanjian angkutan Bansos Rastra ini, Perum Bulog Jambi harusmemperketat pengawasan pengangkutan Bansos Rastra, yaitu memastikan bahwa kuantitas Bansos Rastra sudah sesuai dengan apa yang tertera pada SPPB.
Upaya yang dilakukan kedua belah pihak untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
a) Dalam  permasalahan  Bansos  Rastra  yang  tidak  rutin,  PT.  Jasa  Prima  Logistik mengupayakan  untuk  mengangkut  Bansos  Rastra  tanpa  jumlah  minimal.  Hal  ini akan  dilakukan  dengan  cara  mengganti  armada  angkutan  yang  lebih  besar  dan bermuatan  banyak  yang  akan  digunakan  untuk  pengangkutan  Bansos  Rastra kedepannya.
b) Perum  Bulog  Divisi  Regional  Jambi  sejauh  ini  melakukan  upaya  untuk memperketat pengawasan terhadap kinerja satuan kerja Bansos Rastra di gudang, serta  melakukan  pembaharuan  mengenai  penunjukan  pengangkut  dalam pengangkutan Bansos Rastra, salah satunya melakukan lelang pekerjaan angkutan.

## D. Simpulan
Terdapat beberapa prosedur  yang harus dilakukan kedua belah pihak di dalam pelaksanaan perjanjian angkutan  Bansos  Rastra antara Perum Bulog Jambi dengan PT. Jasa Prima  Logistik, baik  sebelum  dilakukannya  perjanjian  tersebut  maupun  pada  saaat  pelaksanaannya.
Prosedur-prosedur  tersebut  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Akan  tetapi  pada  pelaksanaanya masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain penyaluran Bansos Rastra yang tidak berjalan dengan  rutin  dan  kuantitas  Bansos  Rastra  yang  tidak  terjaga  utuh  selama  pengangkutan.  Di dalam perjanjian angkutan  yang dilakukan kedua belah pihak telah jelas bahwa PT. Jasa Prima Logistik melanggar ketentuan dari perjanjian angkutan yang telah disepakati.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiono, H. (2010). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Harahap, Y. (1986). Segi-Segi Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni.
Johan, B. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung: CV. Mondar Mandir. muhamad,    abdul kadir. (2013). Hukum Pengangkutan Niaga . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Nurbaiti,  S.  (2009). Hukum  Pengangkutan  Darat:  Jalan  Dan  Kereta  Api .  Jakarta:  Universitas Trisakti.
Purwosutjipto, H. M. . (2008). Pengertian Pokok Hukum Dagang 3: Hukum Pengangkutan . Jakarta: Djambatan.
Setiawan, I. K. O. (2016). Hukum Perikatan . Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti. (1995). Aneka Perjanjian . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Tjakranegara, S. (1995). Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang . Jakarta: Rineka Cipta. Tutik, T. T. (2008). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Kencana.
Artikel Jurnal:
Nugroho, F. P. (2014). Pelaksanaan Pengangkutan Oleh PO. Nusa dalam  mengangkut  Penumpang dan Barang Bawaan di Surakarta. Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1, p.2.
Radhian,  T.  R.  (2013).  Tinjauan  Hukum  Perjanjian  Pengangkutan  Darat  Pupuk  Urea  Bersubsidi Studi Pada PT. Pupuk Iskandar Muda. Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 1, p.3.
Siregar, D. (2018). Analisis Yuridis Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Darat Antara PT. Toba Pulp Lestari Tbk Dan CV. Kenangan Manis (KEM) (Pada CV. Kenangan Manis). Jurnal Ilmu Hukum, p.12.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Sumber Online:
Muhammad,  F.  (2018).  Mari  Mengenal  Bansos  Rastra  (2018):  Bantuan  Sosial  Dari  Pemerintah
Untuk Mengurangi Beban Masyarakat Kurang Mampu. Retrieved from https://steemit.com/indonesia/@fahmi.moul88/mari-mengenal-bansos-rastra-2018-bantuan-sos ial-dari-pemerintah-untuk-mengurangi-beban-masyarakat-kurang-mampu-04bebab6db26.