## EFEKTIVITAS PENERAPAN
UNDANG-UNDANG
ITE

## TERHADAP
PELAKU PENYEBARAN  HOAKS  TERKAIT  COVID-19  DI  MEDIA SOSIAL 1
THE  EFFECTIVENESS  OF  IMPLEMENTATION  ITE  LAWS  ON THE  PERSONNEL  OF  THE  SPREAD  OF  RELATED  COVID-19 HOAX IN SOCIAL MEDIA
Zulfan, Lestari AKA, dan Dewi Maya Sari 2 Email: zulfan.abdullah@unsyiah.ac.id

## ABSTRACT
The spread of hoaxes related to COVID-19 is increasingly happening, along with the increase in cases of the virus in Indonesia. This is confirmed by data from the Ministry of Communication and  Informatics  which  found  around  1,197  hoax  issues  related  to  COVID-19  spread  across  4 digital  platforms.  Various  efforts  have  been  made  by  the  Indonesian  government  to  reduce  the spread of hoaxes in society. One of them is by trapping the perpetrators of hoax spreading using the ITE Law. This  study aims to determine the Effectiveness of  the Implementation of  the ITE Law on the Perpetrators of the Spread of the COVID-19 Hoax on Social Media. The method used in this research is  normative legal research, which is research on examining the application of the rules or norms in positive law.The type of data used is secondary data. The results of this study conclude  that  the  Law  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  19  of  2016  concerning  Electronic Information and Transactions has not been effective in ensnaring the criminal act of spreading fake news or hoaxes related to COVID-19 through digital platforms in Indonesia. This law also does not fully accommodate cases related to false or hoax information . Keywords : Hoax, COVID-19, ITE Law.

## ABSTRAK
Penyebaran  hoaks  terkait  COVID-19  semakin  massif  terjadi,  seiring  dengan  meningkatnya kasus  virus  tersebut  di  Indonesia.  Hal  ini  dipertegas  oleh  data  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika yang  menemukan  sekitar  1.197  isu hoaks  terkait COVID-19  yang  tersebar  di  4 platform  digital.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  meredam penyebaran  hoaks  di  masyarakat.  Salah  satunya  adalah  dengan  cara  menjerat  pelaku penyebaran hoaks menggunakan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks COVID-19 di Media Sosial. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif
1 Diterima 12 Oktober 2020. Direvisi 22 Oktober 2020
2 Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
(Yuridis  Normatif).  Yaitu  sebuah  penelitian  yang  memfokuskan  pengkajian  terhadap  kaidah- kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik belum efektif dalam menjerat tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks terkait COVID-19 melalui platform digital di  Indonesia.  Undang-Undang  ini  juga  tidak  sepenuhnya  mengakomodir  kasus-kasus  terkait informasi palsu atau hoaks.
Kata kunci : Hoaks, COVID-19, UU ITE.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan Teknologi Informasi  dan  Telekomunikasi  (TIK) yang sudah memasuki era 4.0 menyebabkan  menjamurnya  berbagai sarana di tengah masyarakat. Kemudahan dan efisiensi dalam mengakses    informasi,  membuat  media online  menjadi  salah  satu  wadah penyebaran  informasi  yang  sangat memiliki pengaruh di kalangan masyarakat. Setiap orang yang
menggunakan  internet  dapat  dengan mudah  menjadi  konsumen,  pembuat maupun  penyebar  suatu  informasi. Namun  seiring  dengan  kemajuan teknologi  itu,  banyak  pula  berita  palsu atau  informasi  bohong  yang  tersebar tanpa  dapat  dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi tersebut dikenal  dengan  sebutan  hoaks.  Hoaks merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu  berita  palsu,  fitnah,  atau sejenisnya yang kemudian disebarluaskan  secara  sengaja  oleh pihak tertentu dan dengan dilatarbelakangi  oleh  tujuan  tertentu pula. Penyebaran berita yang
mengandung  hoaks  tersebut    semakin mudah  dan  cepat  dengan  keberadaan teknologi  informasi  yang  semakin mewabah di seluruh lapisan masyarakat (Priatna, 2018).
Di  samping  itu,  pertumbuhan pengguna  internet  dari  tahun  ke  tahun mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan,  juga  menjadi  salah  satu penyebab    terjadinya  penyebaran  berita bohong  atau  hoaks  di  kalangan  para netizen di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh
Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia (APJII)  diperoleh  data  bahwa  sekitar 171,17  juta  orang  Indonesia  telah menggunakan  internet,  dari  total populasi  sebanyak  264,12  juta  orang. Hal tersebut menunjukan bahwa sebesar 64,8%  orang  Indonesia  telah  terhubung dan mengakses internet. (APJII, 2018). Oknum  pelaku  yang  menyebarkan berita  hoaks  ini  memiliki  tujuan tersendiri,  salah  satunya  adalah  untuk menggiring  opini  masyarakat  dan kemudian  membentuk  persepsi  yang salah  terhadap  suatu  informasi  yang sebenarnya. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan  oleh  adanya  informasi palsu  tentu  sangat  merugikan  berbagai pihak.  Setidaknya  ada  empat  bahaya yang  dapat  ditimbulkan  oleh  berita hoaks  atau  informasi  palsu,  yaitu  :  (1) membuang  waktu  dan  uang.  Dilansir dari  situs cmsconnect.com diketahui bahwa  membaca  berita  bohong  (hoaks) dapat  menimbulkan  kerugian  yang cukup  besar  bagi  personal  atau  kantor tempatnya  berkerja. Hal tersebut terjadi

## ● EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PELAKU PENYEBARAN HOAKS TERKAIT COVID-19 DI MEDIA SOSIAL●
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
karena menurunnya  produktivitas yang disebabkan  oleh  efek  kabar  bohong.
Berdasarkan
perhitungan yang dilakukan  oleh  situs  tersebut  dirincikan juga  kerugian  yang  dialami  perusahaan minimal  bisa  mencapai  Rp  10  juta  per tahun, sementara kerugian personal bisa Rp  200  ribu  per  tahun.  Hal  tersebut terjadi karena setiap pekerja
menghabiskan  waktu  sekitar  10  detik saja dalam sehari untuk membaca pesan maupun kabar hoaks di social media; (2) sebagai  pengalih  isu  yang  sengaja diciptakan  oleh  pembuat  hoaks  demi memuluskan  tujuan  sebenarnya.  Pelaku cyber  crime (Kejahatan  dunia  maya) biasanya  memanfaatkan  isu  hoaks sebagai  sarana  dalam  memuluskan  aksi ilegal  mereka.  Dalam  hal  ini  biasanya pelaku  sengaja  menyertakan  sebuah tautan  tertentu  untuk  diklik  namun justru berisi virus yang dapat membajak akun  email  maupun  media  sosial seseorang;  (3)  hoaks  dijadikan  sebagai sarana  untuk  melakukan  penipuan publik.  Hal  ini  pernah  dialami  oleh Lembaga  Kanker  Amerika,  sebuah pesan  hoaks  tersebar dan  berisi  tentang seseorang yang mengaku membutuhkan bantuan  uang  dari  500  orang  demi membantu  operasi  seorang  penderita kanker. Banyak orang dilaporkan tertipu kabar  ini  dan  akhirnya  mengirimkan sejumlah  uang  pada  rekening  yang dicantumkan  pada  pesan  hoaks;  (4) hoaks dapat menjadi pemicu kepanikan publik.  Dalam  menyebarkan  berita informasi  palsu,  sering  kali  para  pihak yang  tidak  bertanggung  jawab  itu melakukan  suatu  kebohongan  dan menyebarkan  informasi  yang  tidak benar tersebut dengan sengaja sehingga
berita  yang  disampaikan  memicu kepanikan masyarakat (Bramy, 2016).
Demikian  halnya  dengan  isu terkait    COVID-19.  Penyebaran  hoaks terkait  COVID-19  semakin  massif terjadi,  seiring  dengan  meningkatnya kasus  virus  tersebut  di  Indonesia. Banyaknya  informasi  palsu  atau  berita bohong  yang  tersebar  tentu  saja menimbulkan  keresahan  di  kalangan masyarakat.  Hal ini diperkuat oleh data
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang
menemukan  sekitar  1.197  isu hoaks terkait COVID-19  -19  yang  tersebar  di  4 platform  digital,  di  Facebook  sebanyak 1.497,  di  Instagram  sebanyak  20,  di Twitter    sebanyak  482,  dan  di  Youtube sekitar    21.  Adapun  isu  hoaks  yang sudah di takedown  dan diblokir sebanyak 1.759,  di  Facebook  1.300,  Instagram  15, Twitter  424,  dan  YouTube  20  (Zunita, 2020).
Seiring  dengan  meluapnya  kasus hoaks, World Health Organization (WHO) mencetuskan  sebuah  istilah  baru  yaitu infodemi. Infodemi merupakan masalah baru  yang  harus  diatasi  selain  COVID- 19  yang  juga  masih  menjangkit masyarakat
dunia. Kominfo mengidentifikasi bahwa ada sekitar tiga jenis  infodemi  yang  beredar  di Indonesia  yakni  yang  pertama,  berupa disinformasi,  yaitu  sebuah  informasi yang  sengaja  dibuat  dengan  tujuan mendestruksi  informasi  yang  beredar.
Adapun yang kedua
adalah malinformasi,  yaitu  sebuah  informasi yang sesuai dengan fakta namun dibuat untuk orang tertentu dan dengan tujuan tertentu pula. Dan yang terakhir adalah infodemi  yang  berupa  misinformasi,
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
yakni sebuah informasi yang tidak tepat namun  dibuat  tanpa  unsur  kesengajaan (Natisha, 2020).
Contoh  hoaks  yang  beredar tentang COVID-19 yang juga menimbulkan  menimbulkan  kerugian beberapa pihak adalah ketika
beredarnya  tangkapan  layar  sebuah whatsapp grup yang memberikan sebuah peringatan  untuk  tidak  membeli  roti breadlight yang  ada di seputaran daerah
Peunayong, Banda Aceh karena menurut penyebar  pesan  ada  tetangga pemilik toko roti yang sedang terinfeksi COVID-19.  Faktanya  informasi  tersebut menimbulkan keresahan sebagian masyarakat  Banda  Aceh,  dan  setelah diklarifikasi  ternyata  informasi  yang beredar  di  beberapa  media  sosial tersebut  adalah  kabar  bohong  atau hoaks.  Pihak breadlight juga  sudah melaporkan  perkara  tersebut  ke  Polda Aceh. Selanjutnya pihak yang
berwenang  melakukan  penyelidikan terhadap pelaku penyebar berita bohong tersebut.
Selain  informasi  palsu  mengenai penyebaran  virus  corona,  beredar  pula sebuah  unggahan  di  facebook  yang bermuatan  video  dan  tangkapan  layar yang  mengklaim  bahwa  pemakaian masker  yang  terlalu  lama  dapat menyebabkan penurunan oksigen dalam  darah (hypoxia) dan  dapat menyebabkan kematian karena
keracunan  karbondioksida.  Dan  setelah dilakukan  penelusuran  lebih  lanjut, ternyata  informasi  tersebut  tidak  benar (Kominfo, 2020).
Berita  hoaks  yang  disebarkan dalam  upaya  menyesatkan  informasi publik  ini  tentu  memiliki  dampak
negatif  yang  sangat  luas.  Hal  tersebut bisa
menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan  publik  menimbulkan kerugian  bagi  pihak  tertentu.  Jika  hal tersebut  terus  berkembang  di  dalam masyarakat  maka  sangat  dikhawatirkan akan  menyebabkan  kesulitan  dalam mengatasi penyebaran COVID-19.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan oleh  pemerintah  Indonesia  dalam meredam penyebaran hoaks di masyarakat.  Salah  satunya  adalah dengan  cara  menindak  tegas  pelaku penyebaran  hoaks  tersebut  dengan denda  hingga  1  miliar.  Pengaturan hukum terkait tindak pidana penyebaran hoaks atau berita bohong di Indonesia juga telah diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum
Pidana
(KUHP),  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1946  Tentang  Peraturan  Hukum Pidana,  dan  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektonik  (ITE).  Dengan demikian  peraturan  dan  Undang- Undang  tersebut  memiliki  fungsi sebagai  alat  kontrol  negara  terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik  yang  bebas.  Namun  tidak dapat dipungkiri bahwa sebesar apapun upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam  mengkonfimasi  kebenaran  suatu hoaks,  tidak  sedikit  pula  masyarakat yang  masih  mempercayai  berita  palsu tersebut. Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan baru dalam menanggulangi dan
mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas, maka yang menjadi  rumusan masalah

## ● EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PELAKU PENYEBARAN HOAKS TERKAIT COVID-19 DI MEDIA SOSIAL●
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
dalam penelitian ini adalah apakah UU ITE dapat diterapkan secara efektif terhadap penyebaran  hoaks  terkait  COVID-19  di Media Sosial?
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apakah  UU  ITE  dapat diterapkan  secara  efektif  terhadap penyebaran  hoaks  terkait  COVID-19  di Media Sosial.
1. STUDI PUSTAKA
1.1 Pengertian Hoaks
Kata hoax berasal  dari  bahasa Inggris  yang  memiliki  arti  menipu, tipuan, berita bohong, kabar palsu yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.  Hoaks  juga  dapat diartikan  juga  sebagai  suatu  kata  atau istilah  yang  berarti  ketidakbenaran suatu informasi atau berita bohong yang tidak memiliki sumber yang jelas (Idris, 2018).
Menurut Chen at.al (2014), hoaks adalah  informasi  sesat  dan  berbahaya karena informasi tersebut dapat menyesatkan  persepsi  publik  dengan cara  menyampaikan  informasi  palsu sebagai  kebenaran.  Hoaks  juga  mampu mempengaruhi  banyak  orang  dengan merusak  suatu  citra  dan  kredibilitas. Hoaks  merupakan  berita  bohong  yang tidak  bisa  dipertangung  jawabkan kebenarannya  dan  berita  bohong  ini dibuat  dengan  tujuan  tidak  baik karena berisi  informasi  yang  memang  sengaja disesatkan  lalu  kemudian  informasi  ini dibuat  seolah-olah  sebagai  kebenaran (Jafar, 2018).
Dari  beberapa  pengertian  di  atas dapat
dipahami bahwa
hoaks merupakan  suatu  informasi  atau  berita
palsu  yang  sengaja  atau  tidak  sengaja dibuat  oleh  berbagai  pihak  dan dimanfaatkan  sebagai  tindakan  yang bisa  saja  merugikan  orang  lain  dan membuat keresahan di masyarakat.
Penelitian  terkait  hoaks  juga pernah dilakukan oleh Christiany (2018) dengan  judul  “Interaksi  Komunikasi Hoaks di Media Sosial Serta Antisipasinya”.  Hasil  penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  pesan  yang disebarkan dan dikonsumsi oleh pengirim  dan  penerima  adalah  pesan hoaks  yang  telah  diubah  sedemikian rupa  baik  redaksi  maupun  keterangan gambarnya,  sehingga  tidak  sesuai dengan  informasi  yang  sebenarnya. Konten  bermuatan  hoaks  tersebut berdasarkan  kemampuan  pelaku  baik menciptakan,  mengubah,  memodifikasi, hingga  menyebarkan  melalui  media sosial.  Hal  tersebut  tentu  semakin memperparah mewabahnya penyebaran berita palsu di Indonesia, ditambah lagi dengan  kondisi  masyarakat  yang dengan  sangat  mudah  mempercayai informasi yang beredar.
Fenomena berita palsu atau hoaks bukanlah suatu hal baru yang terjadi di masyarakat. Bahkan hoaks kini menyebar  bagaikan  virus,  sehingga banyak  orang  yang  dengan  atau  tanpa sadar  ikut-ikutan  mengkonsumsi  dan menyebarkan  informasi  yang  tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya itu.
Menurut  Dewan  Pers,  adapun ciri-ciri dari informasi
yang mengandung  hoaks  adalah  sebagai berikut :
1. Menimbulkan  kecemasan,  kebencian dan permusuhan
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
2. Berita  hoaks  biasanya  memiliki sumber  informasi  yang  tidak  jelas, tidak  terverifikasi  dan  cenderung mendiskreditkan pihak tertentu
3. Bermuatan  fanatisme  dan  judul  yang mengandung  kata  provokatif  dengan menyembunyikan  fakta  dan  data yang sebenarnya (Simarmata,2019).
1.2  Fenomena  Hoaks  Terkait  COVID- 19 di Media Sosial
Berdasarkan  hasil  riset  yang dilakukan  oleh  Masyarakat  Telematika Indonesia  pada  tahun  2017  diketahui bahwa  sosial  media  menjadi  pemegang peranan  penting  terhadap  penyebaran hoaks.  Data  yang  diperoleh  dari  hasil survei  tersebut  adalah  ada  sekitar 92.40%  masyarakat  yang  menerima berita yang bersumber dari sosial media (Idris, 2018).
Keaktifan seseorang dalam media sosial seperti menulis status di facebook, berkicau  di  twitter  maupun  beropini melalui  akun  instagram  pribadi,  jika tidak  diimbangi  dengan  literasi  yang baik    dapat  menyebabkan  seseorang mudah menerima maupun menyebarkan  informasi  yang  bersifat hoaks tanpa disertai
tindakan konfirmasi  dan  filter  (Masrudi,  2019). Lebih  lanjut  dalam  penelitian  yang berjudul  hoax,  media  baru  dan  daya literasi  kita  ini  Masrudi  menyatakan bahwa  setidaknya  ada  dua  faktor psikologis yang menyebabkan seseorang untuk  menyebarkan  informasi  palsu, yang  pertama  adalah,  jika  informasi yang  diterima  dianggap  sesuai  dengan sikap  dan  opini  si  pelaku,  dan  yang kedua  adalah  karena  terbatasnya pengetahuan.
Rahayu (2019) memaparkan bahwa  selama  rentang  waktu  Januari sampai  dengan  Maret  2020,  informasi hoaks  terkait  Virus  Corona  telah disebarkan  sebanyak  50  kali  di  media sosial.  Adapun  topik  informasi  bohong yang  disebarkan  diantaranya  mengenai terjangkitnya  COVID-19,  pengobatan dan  cara  pencegahannya,  serta  perilaku sosial  masyarakat  Indonesia  dalam menghadapi virus itu sendiri.
Berdasarkan  data  yang  dirilis oleh  Pemerintah  melalui  Kominfo,  ada ribuan informasi bohong terkait COVID- 19  yang  beredar  di  media  sosial.  Di antara  informasi  yang  mengandung berita  palsu  tersebut  adalah  mengenai pendataan  online  imunisasi  COVID-19 yang  diperuntukkan  kepada  tenaga medis dan nonmedis yang mengatasnamakan  Dinkes  DKI  Jakarta. Faktanya,  setelah  dilakukan  konfimasi kepada  Dinas  terkait  maka  diketahui bahwa  informasi  tersebut  tidak  benar. Selain  itu,  disinformasi  lain  yang  tidak kalah  berbahayanya  juga  masih  marak beredar.
Sebuah akun facebook menerbitkan postingan yang
menyatakan  bahwa  WHO  menyebut COVID-19 tidak lebih berbahaya dari flu biasa. Namun faktanya, setelah dilakukan  verifikasi  kepada  WHO, diperoleh informasi bahwa  pihak WHO tidak  pernah  memberikan  pernyataan demikian. Bahkan terdapat temuan baru yang menyatakan bahwa pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, memiliki  5  kali  resiko  meninggal  dunia dibandingkan  dengan  pasien  yang hanya menderita flu musiman (Kominfo.go.id).

## ● EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PELAKU PENYEBARAN HOAKS TERKAIT COVID-19 DI MEDIA SOSIAL●
2. UNDANG-UNDANG ITE

## SEBAGAI PENANGKAL HOAKS
Menurut Sunggono dalam
Maroni  (2015)  hukum  dapat  digunakan sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan, karena  secara  teknis,  hukum  dapat memberikan  dan  melakukan  beberapa hal diantaranya : (1) Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediksi terhadap hal- hal  tertentu  di  dalam  kehidupan masyarakat;  (2)  Hukum  merupakan sarana bagi pemerintah untuk menerapkan  sanksi  dan  juga  sebagai sebagai  sarana  untuk  melindungi melawan  kritik;  (3)  Hukum  dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan segala sumber daya. Dalam  rangka  menghadirkan suatu  perangkat  hukum  yang  sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi, Pemerintah Indonesia melalui
Kominfo  telah  membentuk  Undang-
Undang  yang  secara  khusus  membahas terkait informasi dan transaksi elektronik. Dalam  penelitian  yang  berjudul ”Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran  Hoaks”  diketahui  bahwa dalam  mengatasi  dan  mengantisipasi penyebaran hoaks, Pemerintah Indonesia  telah  mengambil  langkah- langkah  konkret  dalam  menangani penyebaran hoaks. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah
menyadari  bahwa  pemblokiran  situs saja    tidak  efektif  dalam  meminimalisir penyebaran  hoaks.  Adapun  langkah- langkah  dimaksud  adalah  dengan membentuk Badan Siber Nasional (BSN) serta  bekerjasama  dengan  Dewan  Pers
dan  Facebook.  Pembentukan  BSN  oleh Pemerintah  Indonesia  bertujuan  untuk memayungi  seluruh  kegiatan  siber nasional dan nantinya diharapkan dapat menekan  penyebaran  berita  palsu, meningkatkan  pertahanan  keamanan dan menertibkan perdagangan elektronik. (Siswoko,2017). Dalam menanggulangi
penyebaran  hoaks  atau  berita  palsu melalui  media  sosial  maupun  platform digital  lainnya,  Pemerintah  Indonesia melalui  beberapa  pihak  terkait  telah melakukan  berbagai  upaya.  Salah satunya  adalah  dengan  membentuk sebuah  payung  hukum  yang  dapat menjerat  dan  menindak  tegas  pelaku pembuat  maupun  penyebar  informasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.  Ada  beberapa  sanksi hukum  yang  dapat  diberlakukan kepada  pelaku  hoaks,  salah  satunya adalah  melalui  penerapan  Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11  tahun  2008  yang  kemudian  telah mengalami perubahan menjadi Undang- Undang Nomor 19 tahun 2016. Undang- undang ini adalah payung hukum yang mengatur  tentang  informasi  serta transaksi  elektronik  dan  teknologi informasi secara umum dan
diberlakukan  untuk  seluruh  warga Indonesia (Idris, 2018). Undang-Undang
ITE menjelaskan  bahwa  terdapat  kebebasan berpendapat,  menyatakan  pikiran  serta mendapatkan  informasi  dengan  cara memanfaatkan  teknologi  informasi  bagi masyarakat Indonesia. Namun, pemerintah  tetap  harus  membatasi.  Di dalam Undang-Undang Undang-
Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Eletronik terdapat  aturan  terhadap  penyebar berita  seputar  virus  corona  (COVID-19) yang  berdampak  pada  pencemaran nama  baik    yang  dilakukan  melalui sistem  elektronik  seperti  media  sosial. Aturan tentang hal ini terdapat di dalam Pasal  27  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran  nama  baik.    Lebih  lanjut terkait  dengan  penyebaran  informasi bohong di sosial media terdapat pada isi pasal 28 ayat (1) disebutkan juga bahwa setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong dan  menyesatkan  yang  menyebabkan kerugian  konsumen  dalam  transaksi elektronik.
Berdasarkan  penjelasan  yang terdapat  di  dalam  Undang-Undang tersebut,  seseorang  yang  melanggar ketentuan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE diancam atas tindak pidana berdasarkan pasal  45  ayat  (3)  UU 19/2016 yang menyatakan bahwa:
Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran  nama  baik  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (3) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling
lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  sebesar  750  Juta.  Dari uraian  tersebut  dapat  diketahui  bahwa perbuatan menyebarkan informasi seputar  yang  bermuatan  pencemaran nama  baik  atau  fitnah  melalui  sistem elektronik  COVID-19  dapat  dipidana berdasarkan  ketentuan  UU  ITE  dan perubahannya. Ketentuan tersebut merupakan delik  aduan . Seseorang maupun instansi yang merasa dirugikan karena  dicemarkan  nama  baiknya  atau difitnah  atas  penyebaran  berita  seputar virus corona (COVID-19) dapat mengadukan  dugaan  tindak  pidana tersebut  kepada  pihak  yang  berwajib. Demikian  halnya  dalam  hal  tindak penyebaran  berita  bohong,  di  dalam Pasal  45A    ayat  1  disebutkan  bahwa setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp. 1 Milyar (hukumonline.com).
Selain  upaya  penerapan  sanksi pidana,
pemerintah berupaya meminimalisir  penyebaran  disinformasi melalui sanksi-sanksi administratif dengan  cara  bekerja  sama  dengan beberapa  platform  media  sosial  seperti Facebook,  Twitter dan Youtube agar menurunkan  (t akedown )  konten-konten yang  bermuatan  hoaks  terkait  COVID- 19  (Farisha,2020).  Dalam  hal  ini,  jika platform menolak maka akan dikenakan sanksi  administrasi  berupa  teguran tertulis, denda administratif, pemutusan akses dan penghentian atau

## ● EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PELAKU PENYEBARAN HOAKS TERKAIT COVID-19 DI MEDIA SOSIAL●
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
pemblokiran sementara terhadap platform (penyelenggara sistem elektronik),  sebagaimana  tercantum dalam  Peraturan  Pemerintah  Indonesia Nomor  71  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik    pada  pasal  95  dan  96  yang menyebutkan  bahwa  Pemerintah  dapat melakukan tindakan pencegahan, penyebarluasan dan
penggunaan informasi  elektronik  maupun  dokumen elektronik  yang  bermuatan  informasi yang dilarang atau melanggar ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan menimbulkan  keresahan  masyarakat serta menganggu ketertiban umum.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif  (Yuridis  Normatif).
Yaitu sebuah penelitian
yang memfokuskan  pengkajian  terhadap kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum  positif.  Penelitian  ini  juga disebut  sebagai  penelitian  kepustakaan ( library  research ),  yaitu  sebuah  merode penelitian  yang  memanfaatkan  sumber perpustakaan  dalam  memperoleh  data penelitian (Zed, 2014).
Dalam  mengumpulkan  data,  peneliti menggunakan  kajian  terdahulu  yang terkait,  buku-buku  referensi,  observasi dan  dokumentasi  pemberitaan  yang mengandung  unsur  hoaks.  Adpun  jenis data  yang  digunakan  adalah  data sekunder yang mencakup :
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan hukum  primer  yang  mengikat  dan terdiri dari :
a. Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2008  Tentang  Informasi  dan
Transaksi  Elektronik  (Lembaran Negara  Tahun  2008  Nomor  58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)
b. Undang-Undang  Nomor  19  tahun 2016  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (Lembaran
Negara  Tahun  2016  Nomor  251, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5952)
2. Bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari buku-buku,  surat  kabar,  majalah, hasil-hasil  penelitian,  hasil  karya ilmiah,  jurnal-jurnal,  artikel  dan internet.

## C. HASIL PENELITIAN
Meningkatnya
penggunaan
media sosial yang tidak diiringi dengan pengetahuan  dan  literasi  media  digital menyebabkan  mewabahnya  fenomena penyebaran  berita  palsu  atau  hoaks. Penyebaran hoaks yang semakin meningkat dan  nyaris tidak terbendung ini mengharuskan
pemerintah berinisiatif  melakukan  berbagai  upaya, salah  satunya  melalui  penerapan undang-undang  terkait  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (ITE).  Dalam undang-undang  ini  disebutkan  bahwa bagi  penyebar  hoaks  atau  informasi palsu , dapat  diancam  Pasal  28  ayat  1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi  Elektronik  atau  Undang- Undang  ITE  yang  menyatakan  bahwa setiap  orang  dengan  sengaja,  dan  tanpa hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian  konsumen  dalam  Transaksi Elektronik  dapat  diancam  pidana
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
berdasarkan pasal  45A  ayat  1  Undang- Undang nomor 19 tahun 2016 , yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda  paling  banyak Rp 1 miliar.  Dalam  rangka  menekan lajur  angka  terjadinya  peningkatan hoaks  yang  berkaitan  dengan  COVID- 19.  Pemerintah  juga  menggenjarkan sosialisasi terkait hukuman bagi mereka yang  menyebarkan  berita  palsu  melalui Undang-Undang tersebut.
Namun penerapan
Undang- Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  belum  sepenuhnya  efektif dalam  penegakan  hukum  terhadap pelaku  penyebar  informasi  palsu  atau hoaks  terkait  COVID-19,  di  mana  di dalam  undang-undang  tersebut  hanya disebutkan  “setiap  orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam  Transaksi  Elektronik,  maka  akan dipidana  dengan  hukuman  penjara paling  lama  enam  tahun  penjara  dan denda  paling  banyak  sebesar  1  Milyar Rupiah. Dalam undang-undang tersebut tidak  disebutkan  secara  terperinci mengenai  hukuman  minimal,  sehingga tidak  memberikan  kepastian  hukum yang  jelas  bagi  pelaku  tindak  pidana hoaks  terkait  COVID-19.  Hal  tersebut menjadi  salah  satu  penyebab  maraknya penyebaran hoaks di tengah masyarakat. Fenomena  penyebaran  hoaks terkait COVID-19 sudah sangat
memperihatinkan,  karena  dampaknya yang  sangat  besar  terhadap  perilaku publik.  Ketika  pemerintah  sedang berupaya  melakukan  pencegahan  dan
penanganan  terkait  penyebaran  virus corona di Indonesia, pelaku hoaks justru semakin  memperkeruh  suasana  di masyarakat.  Demikian  halnya  yang terjadi  di  Kabupaten  Parigi  Moutong Sulawesi  Tengah.  Seorang  oknum pelaku  hoaks  menyebarkan  informasi bahwa  ada  Pasien  dalam  Pengawasan (PDP)  COVID-19  yang  melarikan  diri dari ruang isolasi rumah sakit. Informasi ini  tentu  menimbulkan  keresahan  di masyarakat  sekitar.  Peristiwa  tersebut langsung  mendapat  penanganan  dari pihak berwenang dan pelaku penyebaran  berita  bohong  ini  diancam dengan pasal 28 ayat (1) dan atau pasal 45 ayat (1), UU ITE.
Berdasarkan survei yang
dilakukan  oleh  Lembaga  Penelitian, Publikasi,  dan  Penerbitan The  London School  of  Public  Relations Jakarta, diketahui bahwa data mengenai pembahasan  terkait  COVID-19  di Indonesia  pada  website  dan  media sosial  ada  sekitar  821  perbincangan. Jumlah  tersebut  adalah  perbincangan netter  tentang  corona  selama  rentang waktu 2 Maret  sampai dengan 14 Maret 2020.  Topik  tersebut  menjadi  hangat dibahas setelah diumumkannya informasi  tentang  adanya  penderita corona  di  Indonesia  oleh  Presiden  Joko Widodo  pada  2  maret  2020.  Pada  saat itu,  total Impression tercatat  sebesar 37,600,765.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  perbincangan  mengenai  isu  dan informasi  COVID-19  di  beberapa platform  digital  yang  ada  di  Indonesia bersifat sangat cepat dan menyebar luas, dari titik awal perbincangannya (Nurhajati, 2020).

## ● EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PELAKU PENYEBARAN HOAKS TERKAIT COVID-19 DI MEDIA SOSIAL●
Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Pakpahan (2017) dengan judul  “Analisis  Fenomena  Hoax  di Berbagai  Media  Sosial  dan  Cara Menanggulangi
Hoax . dipaparkan bahwa maraknya  fenomena hoaks yang terjadi di Indoenesia telah menimbulkan keresahan  di  masyarakat.  Menurut Pakpahan  hal  tersebut  dapat  diatasi dengan perilaku masyarakat itu sendiri. Masyarakat  Indonesia  dituntut  untuk lebih  cerdas  dalam  menggunakan teknologi  informasi.  Salah  satunya adalah  dengan  cara  lebih  bijak menyikapi  informasi  yang  beredar.  Di sisi lain, dalam penelitian ini disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia
seharusnya  lebih  cepat  lagi  dalam merespon setiap hoaks atau berita palsu yang  beredar  di  masyarakat  sehingga dapat  meminimalisir  dampak  negatif yang  ditimbulkan  dari  tersebarnya hoaks  tersebut.  Pemerintah  diharapkan harus  lebih  giat  lagi  mensosialisasikan Undang-Undang  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  agar  masyarakat lebih  teredukasi  dan  bijaksana  dalam menggunakan media sosial.
Berdasarkan penelitian yang berjudul  “Efektivitas  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun 2016  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elekronik Terhadap Penanganan Tindah Pidana  Penyebaran  Berita  Bohong ( Hoax )  diketahui  bahwa  Undang- Undang  ITE  yang  menjadi  payung hukum  penyebaran  hoaks  melalui platform  digital  di  Indonesia  belum efektif dan tidak sepenuhnya mengakomodir kasus-kasus terkait
informasi  palsu  atau  hoaks.  Sejauh  ini masih diperlukan undang-undang
lainnya  dalam  penanganan  kasus  berita bohong  (Veno,  2019).  Di  dalam penelitian ini disebutkan bahwa penanganan  tindak  pidana  hoaks  harus dibarengi  dengan  undang-undang  lain yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dalam penanganan informasi palsu atau hoaks. Sampai  saat  ini  belum  ada  undang undang yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana akan perbuatan  penyebaran  berita  bohong (hoaks) saja. Hasil penelitian tersebut
dipertegas  dengan  adanya  data  yang menyebutkan  bahwa  dalam  rentang waktu  selama  30  Januari  hingga  Juni 2020,  Polisi  telah  menetapkan  104 tersangka  dari  104  kasus  penyebar hoaks  terkait  Corona.  Pihak  kepolisian melalui  sub  bidang  pengaman  dan penegakan hukum gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menyatakan  bahwa  hanya  17  tersangka yang sudah ditahan sedangkan 87 orang lainnya  masih  dalam  proses.  Para tersangka  penyebaran  berita  palsu terkait  COVID-19  ini  kemudian  dijerat dengan  sejumlah  pasal,  salah  satunya adalah melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektonik (ITE). Sementara  itu,  berdasarkan  data  yang dirilis  oleh  Kementerian  Komunikasi dan  Informasi  Republik  Indonesia melalui  laman  www.kominfo.go.id, diketahui  bahwa  per  tanggal  4  Oktober 2020 total isu hoaks terkait virus corona di Indonesia mencapai 1173 isu.
Dibentuknnya  Undang  Undang ITE  di  Indonesia  tidak  sepenuhnya dapat  menjinakkan  tindak  pelanggaran
hukum  di  dunia  siber.    Hal  ini disebabkan karena
cyberspace merupakan  dunia  maya  yang  sulit ditemukan  secara  nyata  tetapi  dapat dikunjungi  oleh  berjuta user di  seluruh dunia.  Hal  inilah  yang  menjadi  salah satu penyebab terkendalanya penerapan Undang-Undang
ITE.
Berdasarkan beberapa penjelasan dan data yang telah dipaparkan  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  Undang-Undang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008 Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik dan telah mengalami perubahan  ke  Undang-Undang  Nomor 19  tahun  2016  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008, belum  optimal  dan  efektif  dalam menjerat  serta  menjadi  efek  jera  bagi pelaku  penyebaran  hoaks.  Hal  tersebut dapat  dilihat  dari  semakin  marak  dan meningkatnya  kasus-kasus  penyebaran isu  corona  di  tengah  masyarakat Indonesia yang tentu saja menimbulkan berbagai  dampak  negatif  terhadap penanganan virus itu sendiri.
Sementara itu Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan
Informatika, akan membentuk Peraturan Menteri  (Permen)  sebagai  aturan turunan  dalam  Undang-Undang  ITE untuk  mengatur  secara  terperinci mengenai  tahapan  maupun  langkah- langkah pemblokiran media sosial  yang terdeteksi  sebagai  sarang  penyebaran hoaks.  Di  dalam  Permen  tersebut  juga akan  dibahas  mengenai  sanksi-sanksi administratif  dan  kejelasan  hukum dalam  hal  pemblokiran  media  sosial pelaku.  Permen  ini  disiapkan  sebagai revisi  dan  mendukung  penerapan
Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016 Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektonik  dan  Peraturan  Pemerintah Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019 Tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan Transaksi Elektronik. Di mana di dalam pasal  100  dan  101  disebutkan  bahwa sanksi  administratif  diberikan  oleh Menteri  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Dalam Peraturan Pemerintah ini juga disebutkan  bahwa  pengenaan  sanksi administratif tidak menghapuskan tanggungjawab  terhadap  pidana  dan perdata.  Adapun  sanksi  administrasi yang dapat diterapkan kepada pelanggar aturan tersebut adalah berupa teguran  tertulis,  denda  administratif, pemutusan  akses  dan  penghentian  atau pemblokiran sementara terhadap platform (penyelenggara
sistem elektronik).

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elekronik  belum  efektif  dalam  menjerat pelaku  penyebaran  berita  bohong  atau hoaks terkait COVID-19 melalui platform  digital  di  Indonesi.  Undang- Undang  ini  juga  tidak  sepenuhnya mengakomodir kasus-kasus terkait informasi  palsu  atau  hoaks.  Sejauh  ini masih diperlukan undang-undang lainnya  dalam  penanganan  kasus  berita bohong.
Pembentukkan  Undang  Undang ITE  yang  menjadi  payung  hukum penyebaran  hoaks  melalui  platform digital  di  Indonesia  tidak  sepenuhnya dapat  menjinakkan  tindak  pelanggaran

## ● EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG ITE TERHADAP PELAKU PENYEBARAN HOAKS TERKAIT COVID-19 DI MEDIA SOSIAL●
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLUME 10 ● NOMOR  02 ● TAHUN 2020
hukum  di  dunia  siber.  Hal  tersebut dapat  dilihat  dari  semakin  marak  dan meningkatnya  kasus-kasus  penyebaran isu  corona  di  tengah  masyarakat Indonesia yang tentu saja menimbulkan berbagai  dampak  negatif  terhadap penanganan
virus itu sendiri. berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik  Indonesia  melalui  laman www.kominfo.go.id,    diketahui  bahwa per  tanggal  4  Oktober  2020  total  isu hoaks  terkait  virus  corona  di  Indonesia mencapai 1173 isu.
Di  dalam  undang-undang  ITE Nomor  19  Tahun  2016  pada  pasal  28 ayat  1  dan  pasal  45  A  ayat  1  hanya disebutkan  “setiap  orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan berita  bohong  dan  menyesatkan  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam  Transaksi  Elektronik,  maka  akan dipidana  dengan  hukuman  penjara paling  lama  enam  tahun  penjara  dan denda  paling  banyak  sebesar  1  Milyar Rupiah. Dalam undang-undang tersebut tidak  disebutkan  secara  terperinci mengenai  hukuman  minimal,  sehingga tidak  memberikan  kepastian  hukum yang  jelas  bagi  pelaku  tindak  pidana hoaks terkait COVID-19 ini. Hal tersebut tentu  menjadi  salah  satu  penyebab maraknya  penyebaran  hoaks  di  tengah masyarakat.
Disarankan  bahwa  perlu  adanya kesadaran hukum di tengah masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan melalui  penyelenggaraan  sosialisasi terkait  dampak  yang  ditimbulkan  oleh penyebaran  informasi  palsu  itu  sendiri. Selain  itu  pemerintah  juga  diharapkan dapat  membentuk  suatu  regulasi  atau
payung  hukum  yang  lebih  spesifik dalam  menjerat  pelaku  penyebaran  isu- isu  atau  berita  palsu  yang  memberikan dampak  negatif  terhadap  kehidupan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA
Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia.  2018.  Laporan  Survei Penetrasi dan Profil Prilaku Pengguna  Internet  Indonesia.  Di https://apjii.or.id (akses 20 Oktober 2020).
Bramy,  Biantoro.  2016.  Empat  Bahaya Mengintai dari Kabar Hoax di Dunia Maya.  Merdeka.com.  Diakses  dari https://www.merdeka.com Chen,  Y.  Y.,  Yong,  S.-P.,  &  Ishak,  A.
2014.  Email  Hoax  Detection  System Using Levenshtein Distance Method.
Journal of computers, 9 (2). Farisha, Fitria Chusna. 2020. Menkominfo Ingatkan Sanksi Hukum Bagi Penyebar Hoaks Virus Corona.  Kompas.com.  Diakses  dari https://nasional.kompas.com/
Idris,  Idnan  A.  (2018).  Klarifikasi  Al-
Quran Atas Berita Hoax.
Jakarta:Kompas Gramedia.
Jafar,  Wahyu  Abdul.  2018.  Sanksi Penyebar  Hoaks  Perspektif  Hukum Pidana  Islam.  Jurnal  Ilmiah  Mizani Wacana  Hukum,  Ekonomi  dan Keagamaan. 5 (2).
Juditha,  Christiany.  2018.  Interaksi
Komunikasi  Hoaks  di  Media  Sosial Serta Antisipasinya. Jurnal Pekommas, 3 (1). Kominfo.  2020.  Laporan  Isu  Hoaks. Diakses dari
https://www.kominfo.go.id
Maroni.  (2015).  Pengantar  Hukum Pidana
Administrasi.
Lampung:Anugrah Utama Raharja. Masrudi.  2019.  Hoax,  Media  Baru  dan
Literasi  Kita.  Jurnal  Dakwah  dan
Komunikasi, 10 (2).
Natisha,  Andarningtyas.  (19  Oktober 2020). Kominfo Jaring Ribuan Hoaks Soal  COVID-19.  Antaranews.com. Diakses
dari https://www.antaranews.com
Nurhajati,  Lestari.  2020.  Perbincangan
Isu  Corona  COVID-19  Pada  Media Daring  dan  Media  Sosial  di Indonesia.
Diakses http://lspr.edu/lppm Pakpahan, Roida. 2017. Analisis FenomenaHoax  di  Berbagai  Media Sosial  dan  Cara  Menanggulangi Hoax. Jurnal KNiST.
Priatna,  Yolan  2018.  Hoax  Sebuah
Tantangan  Masyarakat  Informasi.
Record and Library Journal, 4 (2), 95. Simarmata,  Janner.  (2019).  Hoaks  dan
Media  Sosial  :  Saring  Sebelum Sharing.  Medan:  Yayasan  Kita Menulis.
Siswoko,  K.  H.  2017.  Kebijakan
Pemerintah Menangkal Hoax. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 1 (1).
Zed,  Mestika.  (2014).  Metode  Penelitian
Kepustakaan. Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Zunita,  Putri.  (18  Oktober  2020).
Kominfo  Temukan  1.197  Hoax
Terkait  Isu  Corona  di  Medsos. Detiknew.com. Diakses dari https://news.detik.com