Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan dan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan
Influence of Government Expenditures on Education And Government Expenditures on Health to Poverty in The Province of Kalimantan Selatan

## Rinanda Kinanti
Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat 123kinannanda@gmail.com

## Abstract
This  study  suggests  government  spending  on  education  and  health  on poverty  in  South  Kalimantan  Province  in  2012-2016.  Poverty  is  a  significant  and fundamental problem. Therefore, the purpose of this study looks at how the effects or effects  of  education  and  health  spending  on  poverty  are  affected.  Panel  data  to  be used in this research.
The fixed-effect model (FEM) approach becomes the analytical method used in  this  study  using  multiple  linear  regression  analysis  methods.  And  using  the Simultaneous Test (Test F), Individual Test (Test t), and Test R-Square (R2).
Based  on  the  result  of  research  estimation  of  expenditure  or  expenditure from  the  government  of  the  field,  education  and  health  together  have  a  significant influence on poverty, and the most dominant factor influencing poverty is government expenditure in the health sector.
Keywords: Poverty, Government Expenditure on Education, Government Expenditure on Health.

## Abstrak
Penelitian ini mengemukakan tentang pengaruh pengeluaran atau belanja dari pemerintah  di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi Kalimantan  Selatan  tahun  2012-2016.  Kemiskinan  adalah  masalah  yang  besar  dan mendasar. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini melihat bagaimana pengaruh atau efek dari pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan.  Data panel yang akan dipakai dalam penelitian ini.
Pendekatan fixed  effect  model (FEM)  menjadi  metode  analisis  yang  dipakai dalam  penelitian  ini  dengan  memakai  metode  analisis  regresi  linier  berganda.  Serta mengunakan Uji Simultan (Uji F), Uji Individual (Uji t) dan Uji R-Square (R 2 ).
Berdasarkan  hasil  estimasi  penelitian  pengaruh  pengeluaran atau  belanja  dari pemerintah perbidang yaitu pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kemiskinan  dan  faktor  yang  paling  dominan mempengaruhi kemiskinan adalah pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan. Kata  Kunci  : Kemiskinan,  Pengeluaran  Pemerintah  di  Bidang  Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan.

## PENDAHULUAN
Dalam  pengentasan  kemiskinan  terdapat  beberapa  aspek  penting  yaitu pengeluaran  pemerintah  di  bidang  pendidikan,  kesehatan,  pengeluaran  subsidi, perilaku  rumah  tangga,  IPM  serta  aspek  penting  lainnya.  Anggaran  Belanja pemerintah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ingin dibangun menjadi lebih
baik menggunakan APBD. Penekanannya pada pemerintah harus bisa mendistribusikan  pengalokasikan  dana  belanja  daerah  melewati  pengeluaran pembangunan di bidang-bidang pendukung dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia seperti, pengeluaran atau belanja pemerintah pendidikan dan kesehatan yang pada  akhirnya  dapat  mempengaruhi  angka  kemiskinan.  Diantara  beberapa  bidang tersebut,  pengeluaran  atau  belanja  pemerintah  di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan diklaim  merupakan  suatu  mekanisme  dalam  penuntasan  kemiskinan  yaitu  dalam pengembangan human capital . (Sachs, 2005).
Terdapat  beberapa  upaya  pencapaian  menuju  berkualitasnya  sumberdaya manusia,  diantaranya  dengan  pengembangan human  capital .  Sumberdaya  manusia tidak  akan  merata  jika  tidak  diintervensi  oleh  pemerintah  sebagaimana  perannya dalam  memberikan  kesejahteraan  untuk  masyarakat  umum,  maka  melalui pengeluaran-pengeluaran  pemerintah  mirip  dengan  penanaman  modal  maka pemerintah  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  masyarakat  sehingga  menjadi produktif  dan  dapat  meningkatkan  taraf  hidupnya  sehingga  kemiskinan  dapat berkurang.
Jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  tahun  2012-2016 cenderung  mengalami  penurunan.  Besarnya  jumlah  pengeluaran  dengan  jumlah penduduk miskin, terlihat bahwa pengeluaran yang tinggi mampu mengurangi angka kemiskinan,  hal  tersebut  dapat  terjadi  jika  investasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah telah  dilakukan  dengan  benar,  sehingga  dapat  meningkatkan  kualitas  sumberdaya manusia yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
Hasil  penelitian  sebelumnya  dari  Sixia  Chen  dkk  (2016)  dalam  jurnal  yang berjudul “Escaping from poverty trap: a choice between government transfer payment and public services” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran subsidi berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap  kemiskinan  sebaliknya  pengeluaran pemerintah dibidang pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan berpengaruh signifikan  positif terhadap  kemiskinan.  Pengeluaran  pemerintah  di  bidang  pelayanan publik  dapat  membantu  mengurangi  beban  biaya  yang  ditanggung  oleh  masyarakat dan  berpeluang  baik  untuk  masyarakat mendapatkan  pendapatan  rumah  tangga  yang lebih tinggi.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskanlah permasalahan yaitu  apakah  pengeluaran  pemerintah  pada  bidang-bidang  tersebut  dalam  penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah di bidang  pendidikan dan pengeluaran pemerintah di  bidang  kesehatan  berpengaruh  secara  simultan  dan  variabel  mana  yang  lebih dominan dalam mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

## KAJIAN PUSTAKA Pengeluaran Pemerintah
“Pengeluaran  Pemerintah  adalah  cerminan  dari  kebijakan  pemerintah.  Jadi kebijakan  pemerintah  sama  dengan  pengeluaran  atau  biaya  yang  telah  ditetapkan pemerintah dalam membeli barang dan jasa untuk melakukan kegiatan dari kebijakan tersebut ”. (Prasetya, 2012)

## Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan
Dana  pendidikan  di  atur  dalam  peraturan  pemerintah  RI  No.  48  Th.  2008. Yang  berarti  dana  pendidikan  adalah  sumberdaya  keuangan  yang  disediakan pemerintah untuk penyelenggaraan dan pengelolaan bidang pendidikan.
Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan
Anggaran  untuk  kesehatan  pemerintah  pusat  didisposisikan  sebesar  min.  5% dari  APBN  diluar  gaji,  dan  anggaran  untuk  kesehatan  dari  APBD  diluar  gaji  untuk pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar min. 10%.
Kemiskinan
“Kemiskinan  adalah  sekelompok  orang  atau  individu  yang  terdiri  dari  laki- laki  maupun  perempuan  yang  berada  dalam  situasi  tidak  mampu  untuk  mencukupi keperluan  dasar  seperti  kebutuhan  pangan,  kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan,  dll dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan”. (Bappenas, 2004) Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan terhadap Kemiskinan “Pendidikan menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan kualitas sumberdaya  manusia,  yang  nantinya  akan  mengurangi  ketimpangan  kesempatan dalam  memperoleh  pekerjaan  (penghasilan  yang  layak)  untuk  Negara  yang berkembang” . (Todaro, 2006)
Hubungan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan terhadap Kemiskinan “Kesehatan adalah salah satu hal penting yang diutamakan oleh masyarakat. Oleh  sebab  itu  dengan  adanya  undang-undang  dasar,  hak  kesehatan  dari  setiap masyarakat   dapat  terpenuhi.  Kesehatan adalah  hak  bagi setiap  warga  masyarakat yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, memadai,  terjangkau  bagi  semua  kalangan,  dan  berkualitas  dapat  di  berikan  oleh pemerintah  melalui  anggaran  belanja  yang  mengutamakan  hak  masyarakat  banyak untuk sehat”. (Widodo, 2011) Penelitian Terdahulu
1. Penelitian  oleh  Mohamad  Ehan  Wibowo  tahun  2014  dalam  skripsinya  yang berjudul  “Analisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  di  Sektor  Pertanian, Pendidikan,  Kesehatan  dan  Infrastruktur  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  (Studi Kasus di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah)”.
2. Penelitian  oleh  Mochammad  Yuli  Arifin  tahun  2015  dalam  skripsinya  yang berjudul  “Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Kesehatan,  Pendidikan  dan Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  Jawa  Timur 2006-2013”.
3. Penelitian  oleh  Sixia  Chen,  dkk  tahun  2017  dalam  jurnal  internasional  yang berjudul  “Escaping  from  poverty  trap:  a  choice  between  government  transfer payments and public services”.

## Hipotesis
1. Pengeluaran  pemerintah  di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  dan  sumber  data  dengan  memakai  metode kuantitatif  yang  digolongkan  kedalam  jenis  penelitian  penjelasan  ( expalatory research). Penelitian  kuantitatif  adalah  lebih  menurut  pada  model-model  data  yang dihitung atau  matematis  untuk menghasilkan  proses  kuantitatif  yang  kuat.  Penelitian ini  menggunakan  data  sekunder  berbentuk  angka  seperti  data  kemiskinan  (jiwa)  dan pengeluaran  pemerintah    (dalam  jutaan  rupiah)  dalam  penelitian  ini  adalah  pada bidang  pendidikan  dan  kesehatan.  Sedangkan  tempat/lokasinya  yaitu  13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
Variabel definisi operasional yaitu sebagai berikut :
1. Variabel  Dependen  (Y)  yaitu  kemiskinan.  Data  yang  digunakan  dalam pengukuran  variabel  tersebut  adalah  data  jumlah  penduduk  miskin  di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (jiwa).
2. Variabel  Independen  (X 1 )  yaitu  pengeluaran  atau  belanja  dari  pemerintah dalam  bidang  pendidikan.  Data  yang  digunakan  dalam  pengukuran  variabel tersebut  adalah  total  rupiah  dari  realisasi  APBD  yang  di  keluarkan  oleh pemerintah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Selatan  untuk  membiayai bidang pendidikan (dalam jutaan rupiah).
3. Variabel  Independen  (X 2 )  yaitu  pengeluaran  atau  belanja  dari  pemerintah dalam  bidang  kesehatan.  Data  yang  digunakan  dalam  pengukuran  variabel tersebut  adalah  total  rupiah  dari  realisasi  APBD  yang  di  keluarkan  oleh pemerintah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Selatan  untuk  membiayai bidang kesehatan (dalam jutaan rupiah).
Pada penelitian ini penulis memakai teknik analisis data regresi linier berganda dengan  data  panel.  Pertama,  dilakukan  penentuan  analisis  regresi  data  panel yang  terdiri  dari fixed  effect  model (FEM)  dan random  effect  model (REM). Setelah  itu  dilakukan  uji  kesesuaian  model  dengan chow  test dan hausman test .  Tahap  ketiga,  melakukan  uji  statistik  yaitu  uji  t  (uji  parsial  t),  uji  F (simultan)  dan  uji  R 2 .  Kemudian  tahap  keempat  dilakukan uji multikolinearitas,  uji  heteroskedastisitas,  uji  autokorelasi  dan  uji  normalitas sebagai dari pengujian asumsi klasik. Adapun  model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini :
Y = β 0 + β 1 X 1it + β 2 X 2it + e Keterangan :
Y =  Jumlah  penduduk  miskin  Kab/Kota  di  Provinsi  Kalimantan Selatan (Jiwa) β 0
=  Konstanta β 1 β 2 =  Koefisien Regresi X 1 =  Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (jutaan rp) X 2 =  Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (jutaan rp) e =  Variabel pengganggu i =  1,2,3,….,13  (data  cross  section  Kab/Kota  Provinsi  Kalimantan Selatan) T =  1,2,….,5 (data time series Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil dan Analisis
Analisis Regresi Data Panel
Dalam  penelitian  ini  regresi  data  panel  dilakukan  dengan  dua  metode  yang terdiri  dari  metode  FEM dan  metode  REM . Berikut  adalah  hasil  regresi  data  panel menggunakan pendekatan kedua metode model tersebut:
Tabel 1 Hasil Regresi Data Panel fixed effect dan random effect Variabel Independen Fixed Effect (FEM) Random Effect (REM) t-Statistik Prob. t-Statistik Prob. Constanta (β 0 ) 48,43262 0,0000 11,69660 0,0000 PPD (X 1 ) -1,551548 0,1271 -1,397837 0,1671 PPS (X 2 ) 2,942964 0,0049 2,925966 0,0048
R-squared 0,986170 0,112791 Sumber: diolah, 2018 Eviews Memperlihatkan  bahwa  pada  model fixed  effect maupun random  effect mempunyai  satu  variabel  yang  memberikan  hasil  signifikan  yaitu  PPS  (X 2 )  dengan nilai  R 2 yaitu  sebesar  0,986170  pada  FEM  sedangkan  pada  REM  memiliki  nilai  R 2 sebesar  0,112791  sangat  kecil  dibanding  dengan  model fixed  effect .  Hal  ini  berarti bahwa  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  yang  paling  berpengaruh  kuat  atau  yang terbaik menggunakan metode fixed effect (FEM).

## Uji Kesesuaian Model
Bertujuan untuk mengetahui model terbaik dari ketiga model yaitu command effect model (CEM), FEM dan REM yang akan dipakai dalam mengestimasi pengaruh variabel.  Pertama  dilakukan  uji  chow  dalam  penentuan  model  paling  baik  dari  FEM dan CEM . Adapun hasil uji chow adalah sbb:
Tabel 2 Uji Chow Effects Test Statistik d.f. Prob. Cross-section F 248,535587 (12,50) 0,0000 Cross-section Chi-square 266,831212 12 0,0000

## Sumber: diolah, 2018 Eviews
Dilihat dari hasil tabel diatas dapat kita ketahui  bahwa nilai prob. dari cross- section  F  yaitu  0,0000  yang  nilainya  kurang  dari  tingkat  signifikansi  α=  0,05  yang memiliki  arti  bahwa  model  yang  terbaik  yang  digunakan  adalah  FEM.  Selanjutnya dilakukan Hausman Test. Adapun hasil Uji Hausman sebagai berikut:
Tabel 3

## Uji Hausman
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 8,073518 2 0,0177 Sumber: diolah, 2018 Eviews
Dari hasil Hausman Test tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa  hipotesis nol  (H 0 )  ditolak  dan  model  yang  dapat  digunakan  adalah  FEM.  Hal  tersebut ditunjukkan  oleh  nilai  kritis statistic chi square 8,073518  dan  angka  probabilitasnya 0,0177 < 0,05 sebagai standar tingkat signifikansi.

## Hasil Pengujian Hipotesis Hasil Analisis Data Panel dengan Fixed Effect Model
Hasil  pengolahan  analisis  regresi  data  panel  dengan  memakai  pendekatan FEM  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  koefisien  regresi  dari  pengaruh pengeluaran  atau  belanja  dari  pemerintah  di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan.  Dari hasil regresi hubungan pengeluaran atau belanja dari pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan relevan dengan kemiskinan, dan tidak berpengaruh signifikan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap kemiskinan tahun 2012-2016. Berikut hasil estimasi persamaan regresi panel data dengan pendekatan fixed effect :
Tabel 4 Hasil Regresi Data Panel dengan Pendekatan Fixed Effect Variabel Koefisien t-Statistik Prob. Keterangan X 1 -0,001515 -1,551548 0,1271 Tidak Signifikan X 2 0,005706 2,942964 0,0049 Signifikan
R-squared 0,986170 Durbin-Watson 1,893874 F-statistik 0,000000 Sumber: diolah, 2018 Eviews
diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: Y = 14.509,3604632 – 0,00151464010102 X 1 + 0,00570572450345 X 2 + e Hasil  estimasi fixed  effect dapat  diinterpretasikan  bahwa  nilai  koefisien dari  variabel  menunjukkan  besarnya  rata-rata  perubahan  pada  kemiskinan  di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berarti:
a) Konstanta = 14.509 Apabila  seluruh  dari  variabel  bebas  di  sama  dengankan  0  (nol)  maka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 14.509,3604632 jiwa.
b) Koefisien pengeluaran atau belanja dari pemerintah di bidang pendidikan (X 1 ) = -0,00151464010102
Jika pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mengalami kenaikan Rp 1 (dalam jutaan) maka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,00151464010102 jiwa.
c) Koefisien pengeluaran atau belanja dari pemerintah di bidang kesehatan (X 2 ) = 0,00570572450345
Jika  pengeluaran  pemerintah  di  bidang  kesehatan  mengalami  kenaikan  Rp  1 (dalam jutaan) maka kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,00570572450345 jiwa.
Dari hasil analisis regresi diperoleh bahwa variabel terikat kemiskinan mampu dijelaskan  oleh  variabel  bebas  pengeluaran  atau  belanja  dari  pemerintah  di  bidang pendidikan  dan  kesehatan  pada  model  ini  diperoleh  nilai  R 2 =  0,986.  Besarnya  efek variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat dari nilai R 2 . Berdasarkan nilai R Square  (R²)  sebesar  0.986  artinya  98,6%  perubahan  variabel  dependen  mampu dijelaskan  oleh  variabel  terikat  dalam  model  ini  sedangkan  1,4%  dipengaruhi  oleh variabel n lain diluar model ini.
Uji  F  atau  F  test  dilakukan  untuk  mengetahui  pengujian  hipotesis  secara simultan. Berdasarkan hasil regresi menggunakan Eviews prob. F-statistik = 0.000000 ≤  tingkat  signifikan  α  =  5%,  berarti  menerima  H 1 dan  menolak  H 0. Maka  dapat diartikan seluruh variabel independen atau bebas dalam penelitian yaitu pengeluaran atau belanja dari pemerintah di bidang pendidikan (X 1 ) dan pengeluaran atau belanja dari pemerintah di bidang kesehatan (X 2 ) berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel  terikat  yaitu  kemiskinan  (Y).  Dengan  demikian  maka  hipotesis  dapat diterima,  bahwa  secara  simultan  variabel  independen  dapat  mempengaruhi  variabel dependen dalam model.
Uji t atau t test untuk melihat efek dari variabel bebas secara parsial didalam menjelaskan variasi variabel  dependen. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Eviews  maka  diketahui,  probabilitas  t  hitung  variabel  pengeluaran  atau  belanja  dari pemerintah  di  bidang  pendidikan  =  0,1271  ≥  dengan  tingkat  signifikansi  α  =  5% berarti  H 1 ditolak  dan  H 0 diterima  dengan  begitu  dapat  dikatakan  variabel  (X 1 ) pengeluaran  pemerintah  di  bidang  pendidikan  tidak  berpengaruh  relevan/signifikan terhadap  kemiskinan  (Y)  secara  parsial.  Sedangkan  untuk  variabel  (X 2 )  pengeluaran pemerintah  di  bidang  kesehatan memiliki  probabilitas  t  hitung  yang  berbeda  dengan variabel  pengeluaran  pemerintah  di  bidang  pendidikan  yaitu    =  0,0049    ≤    tingkat signifikansi  α  =  0,05  berarti  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima.  Dapat  dikatakan  bahwa variabel  pengeluaran  atau  belanja  dari  pemerintah  di  bidang  kesehatan  memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Y) secara parsial.
Uji Asumsi Klasik

## a. Multikolinearitas
Dilakukan  pengujian  multikolinearitas  ini  untuk  mencari  tau  apakah  ditemukan korelasi  antar  variabel  independen  dalam  model  regresi.  Dengan  ketentuan  terjadi korelasi sederhana yang relative tinggi di antara salah satu ataupun lebih dari  variabel bebas  yaitu  sebesar  ≥  0,8.  Seandainya  koefisien  korelasi  sebesar  <  0,8  berarti  tidak terjadi multikolinearitas. (Gujarati, 2012).
Hasil  uji  multikolinearitas  menggunakan  korelasi  sederhana  akan  dilampirkan sebagai berikut:
Tabel 5 Uji Multikolinearitas Korelasi Sederhana X 1 X 2 X 1 1,000000 0,456133 X 2 0,456133 1,000000

## Sumber: diolah, 2018 Eviews
Hasil  dari  uji  multikolinearitas  diatas  dapat  diketahui  bahwasanya  nilai  korelasi dari  antar  variabel  berada  dibawah  0,8.  Sehingga  dapat  dikatakan  tidak  adanya multikolinearitas antar variabel independen.

## b. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  melihat  terdapat  atau  tidaknya n penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas. Pengujian ini menggunakan Uji Glejser dengan cara meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya. Nilai residual yaitu selisih antara nilai observasi dengan prediksi dan absolut adalah nilai mutlaknya. Dengan ketentuan:
1. Apabila β ≤ 5% maka heteroskedastisitas terjadi pada data,
2. Apabila β ≥ 5% maka heteroskedastisitas tidak terjadi pada data.
Hasil dari pengujian heteroskedastisitas dapat diketahui sbb:
Tabel 6 Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser Variabel Probabilitas Signifikan Keterangan X 1 0,5465 5% Tidak Signifikan X 2 0,3365 5% Tidak Signifikan Sumber: diolah, 2018 Eviews
Dari hasil Uji Heteroskedastisitas diatas diketahui nilai prob. X 1 sebesar 0,5465 > dari tingkat signifikansi α = 0,05. Kemudian nilai probabilitas X 2 juga melebihi dari tingkat standar α = 0,05 yaitu sebesar 0,3365. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data ini tidak terdeteksi masalah heteroskedastisitas.
c. Uji Autokorelasi
Pengujian  ini  dipakai  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  korelasi  antar  anggota didalam observasi. Dilihat dari nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 1,893874 dengan  batas  DU  1,6621  dan  batas  4-DU  sebesar  2,3379.  Nilai Durbin-Watson 1,893874 > nilai DU 1,5355. Sedangkan nilai Durbin-Watson (1,893874) < (2,3379) batas  4-DU.  Itu  artinya  model  tersebut  berada  ditengah  yang  tidak  terdapat autokorelasi.
d. Uji Normalitas
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel pengganggu yang memiliki  distribusi  nomal  atau  tidak  dalam  model  regresi.  Dalam  penelitian  ini, distribusi  data  normal  atau  tidak  dapat  dilihat  dari  nilai  uji Jarque-Bera (J-B  test). Adapun  kriteria  pengujian Jarque-Bera (J-B  test)  adalah  melihat  perbandingan  J-B
test  dengan  tingkat  signifikansi  α  =  5%.  Hasil  dari  uji  normalitas  menggunakan  uji Jarque-Bera (J-B test) adalah sebagai berikut:
0 2 4 6 8 10 12 14 16 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 Series: Standardized Residuals Sample 2012 2016
Observations 65 Mean -7.79e-14 Median -68.86924 Maximum 1774.368 Minimum -1193.319 Std. Dev. 607.5640 Skewness 0.460957 Kurtosis 3.245471 Jarque-Bera 2.465070 Probability 0.291553

## Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Sumber: diolah, 2018 Eviews
Berdasarkan nilai prob. J-B test yaitu 0,291553 > dari tingkat signifikansi α = 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan angka data yang normal.
Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh Pengeluaran atau Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan (X 1 ) dan Kesehatan (X 2 )  terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  alokasi  belanja  pemerintah  perbidang  yaitu bidang  pendidikan  dan  kesehatan  tidak memiliki  pengaruh  secara  langsung  terhadap kemiskinan.  Tetapi,  secara  simultan  belanja  pemerintah  perbidang  yaitu  bidang pendidikan  dan  kesehatan  dapat  mempengaruhi  kemiskinan.  Artinya  variabel independen  dalam  penelitian  ini  secara  sendiri-sendiri  belum  mampu  untuk mempengaruhi  kemiskinan  melainkan  harus  berinterksi  dengan  variabel  lain  diluar model.
2. Pengaruh Pengeluaran atau Belanja Pemerintah di Bidang Pendidikan (X1) terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan
Pengeluaran  atau  belanja  pemerintah  di  bidang  pendidikan  (X 1 )  memiliki pengaruh  secara  negatif  dan  tidak  relevan/signifikan  terhadap  kemiskinan  (Y)  di Provinsi  Kalimantan  Selatan  periode  tahun  2012–2016  dengan  memiliki coefficient sebesar  -0,001515  ,  t-Statistik  -1,551548  dan  prob.  0,1271.  Mengindikasikan  bahwa perkiraan  yang  menyatakan  belanja  pemerintah  dalam  bidang  pendidikan  memiliki pengaruh  negatif  dan  relevan  terhadap  kemiskinan  periode  tahun  2012-2016  ditolak. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  setiap  belanja  pemerintah  di  bidang pendidikan  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  kemiskinan  yang  telah  dikemukakan pada teori sebelumnya.
Hal  ini  dapat  disebabkan  salah  satunya  oleh  bantuan  pemerintah  untuk  bidang pendidikan yang tidak tepat pada target yaitu masyarakat miskin. Bantuan pemerintah yang  tidak  tepat  sasaran,  karena  tidak  terjangkaunya  secara  menyeluruh  kepada masyarakat  yang  lebih  membutuhkan/masyarakat  miskin  inilah  yang  menyebabkan pengeluaran  pemerintah  di  bidang  pendidikan  belum  memperlihatkan  hasil  yang relevan.  Walaupun  dilihat  dari  kondisi  pengeluaran  pemerintah  menunjukkan  angka yang cenderung meningkat.
Dan atau bantuan dari pemerintah tidak dapat menjamin keluarnya seseorang dari kemiskinan  karena  bantuan  pemerintah  tersebut  hanya  dapat membiayai/mengurangi
beban  biaya  pendidikan  sedangkan  biaya  yang  lain  ditanggung  oleh  individu  itu sendiri. Sehingga lepas dari tujuan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Serta untuk mencapai pendidikan yang tinggi atau yang lebih baik memerlukan waktu yang  lama  agar  dapat  dinikmati,  yang  nantinya  dapat  meningkatkan  taraf  hidupnya misalnya,  pengeluaran  pemerintah  di  bidang  pendidikan  untuk  mengurangi  angka kemiskinan pada tahun t akan dapat dinikmati dan dirasakan hasilnya pada tahun t+1 dan seterusnya pada saat ia telah mendapatkan pekerjaan dan pendapatan sendiri.
Serta  yang  paling  penting  adalah  kurangnya  perluasan  lapangan  pekerjaan sehingga  peningkatan  pengeluaran  pendidikan  tidak  menunjukkan  hasil  yang signifikan  terhadap  pengurangan  angka  kemiskinan.  Setinggi-tingginya  pendidikan seseorang  jika  tidak  diimbangi  dengan  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia,  individu tersebut  tetap  berada  pada  kondisi  miskin  karena  tidak  ada  pemasukan/pendapatan untuk  dirinya.  Jikapun  memiliki  pekerjaan,  ia  tetap  dikatakan  miskin  apabila mendapatkan  pekerjaan  yang  tidak  sesuai  dengan  pendapatannya  untuk  memenuhi kebutuhannya.
Modal  berpengaruh  signifikann  dan b mempunyai k hubungan v positif  terhadap pendapatan  industi    mebel  kayu  karena  modal  merupakan  input  penting  agar  suatu usaha  dapat  beroperasi,  modal  yang  dimaksud  pada  penelitian  disini  adalah  modal awal  yaitu  modal  yang  diinvestasikan  pada  awal  membuat  industri  mebel  seperti membeli  mesin  atau  peralatan,  bahan  baku,  dan  bangunan  yang  akan  berpengaruh terhadap  pendapatan  sehingga  bisa  menjalankan  operasional  usaha  sehingga menghasilkan produksi sehingga berpengaruh terhadap pendapatan dan apabila modal yang  digunakan  meningkat  maka  akan  terjadi  hubungan  positif  terhadap  pendapatan industri mebel kayu yang juga ikut mengalami kenaikan.
3. Pengaruh  Pengeluaran  atau  Belanja  Pemerintah  di  Bidang  Kesehatan  (X2) terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan
Belanja pemerintah di bidang kesehatan (X 2 ) memiliki pengaruh secara positif dan relevan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2012-2016 dengan  memiliki coefficient sebesar  0,005706  dan  t-Statistik  2,942964  serta  prob. 0,0049, yang artinya bahwa perkiraan yang menyatakan belanja pemerintah di bidang kesehatan  memiliki  pengaruh  negatif  dan  relevan  ditolak.  Jika  pemerintah mengeluarkan  Rp  1  (dalam  jutaan)  maka  kemiskinan  juga  bertambah  sebesar 0,005706 jiwa.
Dilihat  dari  hasil  penelitian  ini,  maka  tidak  sejalan  dengan  paparan  teori  yang telah  dibahas  sebelumnya    dan  tidak  sejalan  dengan  program  pemerintah  yang bertujuan  untuk  mengurangi angka  kemiskinan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  belanja pemerintah  di  bidang  kesehatan  berhasil  memperbaiki  tingkat  kesehatan  dari masyarakat  miskin  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Namun,  perbaikan  kesehatan  ini tidak  disertai  oleh  peningkatan  lapangan  kerja  sehingga  terjadi  pengangguran  yang berdampak  pada  peningkatan  kemiskinan.  Dan  meningkatnya  kemiskinan  ini  dapat juga  disebabkan  karena  semakin  tingginya  angka  kelahiran  dari  masyarakat  miskin akibat meningkatnya kesehatan mereka atau dengan kata lain pertumbuhan penduduk berbanding  terbalik  dengan  lapangan  pekerjaan.  Oleh  karena  itu,  angka  kemiskinan tidak berkurang.
Seseorang  dapat  dikatakan  keluar  dari  kemiskinan  yaitu  ketika  individu  tersebut mendapatkan  penghasilan  sehingga  dapat  membantu  orang  tua  dan  dirinya  dalam memenuhi  kebutuhan  dasar.  Tetapi  dengan  kesehatan  masyarakat  yang  membaik belum  tentu  ia  mau  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhannya  dan  kesehatan  yang membaik  juga  akan  mempengaruhi  produktivitas  kerja,  tetapi  tidak  mempengaruhi pendapatan  yang  diterima  oleh  individu  tersebut.  Pendapatan  individu  akan  berada
pada  pendapatan  tetapnya  meskipun  individu  tersebut  dikatakan  sehat  jasmani  dan rohani untuk melakukan pekerjaan yang extra.
Program  kesehatan  pemerintah  seperti  jaminan  pembiayaan  murah  dengan menggunakan  kartu  miskin/BPJS  dari  pemerintah  terbukti  berhasil  memperbaiki kesehatan masyarakat miskin. Namun, sehat saja saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan  tersedianya  lapangan  pekerjaan  dan  diiringi  dengan  perbaikan  pendidikan yang menjadi modal dasar individu untuk memperbaiki taraf kehidupannya.
Dari kedua variabel independen tersebut variabel paling dominan mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan,  karena  dari  hasil  regresi  menggunakan  Eviews  menunjukkan  nilai probabilitas  yang  signifikan  dan  lebih  kecil  daripada  probabilitas  pengeluaran  atau belanja pemerintah di bidang pendidikan yaitu 0,0049 < 0,1271.

## PENUTUP
Kesimpulan  pada  penelitian  ini  pertama,  variabel  bebas  (independen)  yang pertama  (X 1 )  yaitu  pengaruh  pengeluaran  atau  belanja  dari  pemerintah  di  bidang dalam  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia  yaitu  pendidikan  menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Artinya pengeluaran tersebut tidak memiliki  pengaruh  apapun  untuk  kemiskinan  meskipun  nilai  koefisien  dari  variabel X 1 menunjukkan  nilai  yang  negatif.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  pengeluaran pendidikan yang ditunjukkan untuk menurunkan angka kemiskinan tidak tepat sasaran sehingga  menyebabkan  tidak  ada  pengaruhnya  terhadap  kemiskinan.  Adapun persamaan data hasil regresi yang diperoleh untuk pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan  adalah  -0,00151464010102  X 1 .  Untuk  variabel  pengeluaran  atau  belanja pemerintah  di  bidang  dasar  dalam  pembangunan  manusia  yaitu  kesehatan  memiliki dampak positif dan relevan/signifikan terhadap kemiskinan yang berarti penambahan jumlah pengeluaran oleh pemerintah juga akan menambah jumlah masyarakat miskin yang  ada  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  tidak selarasnya  pertumbuhan  penduduk  dengan  perluasan  lapangan  pekerjaan  yang tersedia dan dengan membaiknya kesehatan masyarakat miskin mengakibatkan angka kelahiran  menjadi  lebih  tinggi.  Adapun  persamaan  hasil  regresi  untuk  pengeluaran bidang  pendidikan  adalah  0,00570572450345  X 2 .  Kedua,  Hasil  Uji  F-statistic memperlihatkan bahwa semua dari variabel bebas yang ada dalam model regresi yaitu belanja  pemerintah  perbidang  dalam  penelitian  ini,  pada  bidang  pendidikan  dan kesehatan  memiliki  pengaruh  terhadap  kemiskinan  tahun  2012-2016  di  Provinsi Kalimantan Selatan secara simultan berpengaruh secara relevan terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil perhitungan regresi Eviews diketahui prob. F-statistik = 0,000000 ≤ tingkat  signifikansi  α  =  5%,  berarti  H 1 dapat  diterima.  Ketiga,  Berdasarkan  hasil perhitungan  regresi  nilai  probabilitas  variabel  pengeluaran  pemerintah  di  bidang pendidikan  sebesar  0,1271  yang  menunjukkan  ≥  0,05  dapat  disimpulkan  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kemiskinan  secara  parsial.  Sedangkan  nilai untuk variabel (X 2 ) belanja pemerintah di bidang kesehatan mempunyai probabilitas t hitung  yang  berbeda  dengan  variabel  pengeluaran  pemerintah  di  bidang  pendidikan yaitu    =  0,0049    ≤    tingkat  signifikansi  α  =  0,05  yang  artinya  variabel  belanja pemerintah  di  bidang  kesehatan  mempunyai  pengaruh  yang  relevan  terhadap kemiskinan  secara  sendiri/individu.  Keempat,  Hasil  Uji  Determinasi  (R 2 )  efek  dari belanja pemerintah perbidang dalam penelitian ini yaitu pendidikan dan kesehatan di Provinsi  Kalimantan  Selatan  tahun  2012-2016  menunjukkan  bahwa  besarnya  R 2 = 0,986170.  Nilai  ini  berarti  model  yang  dibentuk  98,62%  variabel  terikat  yaitu kemiskinan  dapat  dijelaskan  oleh  variabel-variabel  independen  yaitu  belanja
pemerintah  di  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  sedangkan  1,38%  dipengaruhi  oleh variabel  diluar  model.  Dan  kelima,  Variabel  yang  paling  dominan  mempengaruhi kemiskinan di provinsi Kalimantan Selatan adalah variabel pengeluaran pemerintah di bidang  kesehatan,  karena  hasil  regresi  menggunakan  Eviews  menunjukkan  nilai probabilitas yang signifikan yaitu ≤ taraf signifikansi α = 0,05 daripada prob. belanja pemerintah di bidang pendidikan yang menunjukkan hasil yang tidak signifikan yaitu sebesar 0,1271 ≥ taraf signifikansi α = 0,05.
Saran  pada  penelitian  ini  yang  pertama,  bagi  pemerintah  selaku  pengambil kebijakan  dalam  mengelola  anggaran  daerah  untuk  dapat  merencanakan  secara matang  tetang  peningkatan  kualitas  pelayanan  umum  khususnya  pendidikan  dan kesehatan. Dimana anggaran tersebut lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang memprioritaskan  dalam  mengurangi  angka  kemiskinan.  Kedua,  adanya  peningkatan pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun dalam rangka untuk mengurangi tingkat kemiskinan  dengan  menjadikan  pengeluaran  tersebut  sebagai  investasi  sumber  daya manusia hendaknya juga perluas lapangan pekerjaan agar sinkron antara sumber daya manusia  yang  berkualitas  dengan  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia.  Sehingga  angka kemiskinan dapat berkurang.

## DAFTAR REFERENSI
Arifin, Mochammad Yuli. (2015). Pengaruh Pengeluaran di Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM. Jawa Timur.
Chen, Sixia, Jianjun Li dan Bo Xiong. (2017). Escaping From Poverty Trap: A Choice Between Government Transfer Payment and Public Services. China.
Ferry  Prasetya.  (2012). Modul  Ekonomi  Publik  Bagian  V:  Teori  Pengeluaran Pemerintah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Malang
Gujarati, D.N., dan Porter, D.C. (2012). Dasar Dasar Ekonometrika: Edisi 5 . Jakarta: Salemba Empat
Michael,  P.  Todaro & Stephen, C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi. Edisi kesembilan, Penerbit Erlangga. Jakarta.
Wibowo,  Mochammad  Erhan.  (2014).  Analisis  Pengaruh  Pemerintah  di  Sektor Pertanian,  Pendidikan,  Kesehatan  dan  Infrastruktur.  Skripsi  (S1),  Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, Semarang.
Widodo, Adi, dkk. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah . Semarang.
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan