## PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Studi Pada  Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi)
Indriani Yulia Friska 1)
1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, ikaindrianiyf@gmail.com

## ABSTRAK
Abstrak  : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mencari  bukti  empirik  apakah  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instasi  pemerintah  Provinsi  Jambi  dengan  menggunakan  komitmen organisasi  sebagai  variabel  moderasinya.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  perencanaan,  implementasi, pelaporan  anggaran,  dan  evaluasi  kinerja  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah, sedangkan secara parsial hanya variabel implementasi dan pelaporan saja yang berpengaruh positif. Sementara itu, komitmen organisasi hanya dapat memoderasi implementasi anggaran saja.
Kata  Kunci :  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja,  Perencanaan  Anggaran,  Implementasi  Anggaran, Pelaporan Anggaran, Evaluasi Kinerja, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian
Anggaran  merupakan  suatu  hal  yang  sangat penting  dalam  suatu  organisasi.  Pada  dasarnya anggaran  merupakan  suatu  hal  yang  sangat dirahasiakan  terutama  untuk  organisasi  privat  atau swasta,  sedangkan  untuk  organisasi  sektor  publik anggaran merupakan suatu hal yang harus diketahui oleh  publik  untuk  dievaluasi,  dikritik,  dan  diberi masukan  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja instansi  pemerintah.  Pemerintah  daerah  dituntut tidak  sekedar  melakukan  akuntabilitas  veritkal  , yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan, melainkan juga melakukan akuntabilitas horizontal, yaitu pelaporan kepada DPRD dan masyarakat luas (Mardiasmo,  2002).    .  Akuntabilitas  melalui anggaran  meliputi  perencanaan  anggaran  sampai dengan  pelaporan  anggaran.  Bentuk  reformasi anggaran  dalam  upaya memperbaiki  proses penganggaran  adalah  penerapan  anggaran  berbasis kinerja.  Anggaran  Berbasis  Kinerja  ( Performance Based  Budgeting )  merupakan  sistem  penganggaran yang  berorientasi  pada  output  organisasi  dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis  organisasi  (Bastian,  2006).    Pendekatan anggaran kinerja disusun untuk mencoba mengatasi berbagai  kelemahan  yang  terdapat  dalam  anggaran tradisional,  khususnya  kelemahan  yang  disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk  mengukur  kinerja  dalam  pencapaian  tujuan dan  sasaran  pelayanan  publik  (Mardiasmo,  2002). Penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri) Nomor  13  Tahun  2006  dan  diubah  lagi  dengan Permendagri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja  bertujuan untuk  dapat  meningkatkan  efisiensi  pengalokasian sumber  daya  dan  efektivitas  penggunaannya  sesuai dengan  perencanaan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  daerah  .  Anggaran  berbasis  kinerja menjadi  jawaban  untuk  digunakan  sebagai  alat pengukuran akuntabilitas kinerja pemerintah.
Penerapan anggaran berbasis kinerja dikatakan berhasil,  jika  realisasi  anggaran  tercapai  dengan maksimal  dan  keseluruhan  proses  yang  dilakukan dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  masayarakat. Dengan  demikian,  akuntabilitas  kinerja  dapat tercapai  dari  semakin  maksimalnya  penerapan anggaran  berbasis  kinerja,  ditinjau  dari  baiknya perencaaan anggaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan  daerah,  persentase  realisasi  anggaran yang  maksimal  dan  laporan  pelaksanaan  anggaran yang  akuntabel.  Disamping  itu  di  akhir  anggaran, tentunya  dilakukan  evaluasi  dan  perbaikan  atas kelayakan anggaran tahunan yang telah dilaksanakan.  Pentingnya  dilakukan  penelitian  ini
adalah  melihat  dari  fenomena  yang  terjadi  di lingkungan  pemerintah  daerah,  dimana  kinerja pemerintah saat ini banyak disoroti oleh masyarakat,  terutama  kinerja  instansi  pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik.    Dalam  LAKIP  yang  terpublikasikan  dari tahun  2010  sd  2013  dipaparkan  bahwa  pada  tahun 2013  terjadi  penurunan  persentase  pencapaian APBD  secara  keseluruhan  jika  dibandingkan dengan  LAKIP  sebelumnya.Rendahnya  realisasi anggaran  pada  bagian-bagian  tertentu,  menunjukan masih  belum  maksimalnya  proses  perencanaan, implementasi  dan  pelaporan  pada  penerapan anggaran  berbasis  kinerja.  Kesalahan  belum diketahui  secara  pasti,  apakah  bermula  dari perencanaan  anggaran  yang  kurang  sesuai  dengan kebutuhan,  implementasi  anggaran  yang  menemui banyak  kendala,  atau  pelaporan  dalam  bentuk LAKIP  yang  masih  belum  memaparkan  tingkat pencapaian  kinerja  secara  detail  sesuai  dengan aturan terkait dan masih banyak format penyampaian  LAKIP  yang  tidak  seragam  antar SKPD.  Hal-hal  semacam  itulah  yang  hendaknya perlu  dikaji  ulang  setiap  tahunnya  .Hal  tersebut disinyalir  dapat  berdampak  pada  menurunnya tingkat akuntabilitas kinerja di Provinsi Jambi. Bagi aparatur  dan  SKPD,  anggaran  berbasis  kinerja dapat  digunakan  sebagai  sarana  untuk  mendorong setiap  tingkat  kerja  untuk  lebih  selektif  dalam merencanakan  aktivitas  berdasarkan  skala  prioritas daerah,  tugas  pokok,  fungsi  serta  tujuan  serta sasaran, serta terjaminnya sinkronisasi aktivitas dan terhindarnya  tumpang  tindih  aktivitas.  Untuk Pemerintah  Provinsi  Jambi,  berdasarkan  data APBD  tahun  2010  s.d  tahun  2013,  secara keseluruhan  masih  terdapat  beberapa  program  dan kegiatan  yang  realisasinya  masih  kurang  maksimal .Dari  rangkuman  LAKIP  terakhir  di  tahun  2013 diketahui  masih  ada  beberapa  tingkat  pencapaian anggaran yang masih dibawah 70% yang dilakukan oleh SKPD di Provinsi Jambi.

## 1.2 Rumusan Masalah
Merujuk  pada  paparan  yang  dijelaskan  pada sub  bab  latar  belakang,  masalah  penelitian  yang diangkat  dalam  penelitian  ini  dirumuskan  sebagai berikut:
1.2.1   Apakah  perencanaan  anggaran,  pelaksanaan anggaran,  pelaporan  anggaran  dan  evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
1.2.2   Apakah  perencanaan  anggaran,  pelaksanaan anggaran,  pelaporan  anggaran  dan  evaluasi kinerja  berpengaruh  secara  parsial  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah daerah
1.2.3   Apakah  komitmen  organisasi  memoderasi pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan  anggaran,  pelaporan  anggaran dan  evaluasi  kinerja  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?

## 1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1  Untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran,  pelaksanaan  anggaran,  pelaporan anggaran  dan  evaluasi  kinerja  secara  parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Jambi.
1.3.2   Untuk menguji pengaruh perencanaan anggaran,  pelaksanaan  anggaran,  pelaporan anggaran  dan  evaluasi  kinerja  secara simultan  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Jambi.
1.3.3   Untuk menguji pengaruh moderasi komitmen  organisasi  terhadap  pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran,  pelaporan  anggaran  dan  evaluasi kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Provinsi Jambi.

## 2.   LANDASAN TEORI
2.1 Kajian Pustaka
Anggaran berbasis kinerja adalah “a continuum  that  involves  the  availability  and  use  of performance  information  at  each  of  the  various stages  of  the  budget  process-  budget  preparation, budget  approval,  budget  execution,  and  audit evaluation” (Joyce  and  Sieg,  2000).  Anggaran Berbasis  Kinerja  atau  disingkat  (ABK)  merupakan metode  penganggaran  untuk  mengaitkan  setiap biaya  yang  dituangkan  dalam  kegiatan-kegiatan dengan  manfaat  yang  dihasilkan.  Manfaat  tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang  dituangkan  dalam  target  kinerja  pada  setiap unit kerja (Anggraini, 2010)
Penganggaran  berbasis  kinerja  merupakan metode  penganggaran  bagi  manajemen  untuk mengaitkan  setiap  pendanaan  yang  dituangkan dalam  kegiatan-    kegiatan  dengan  keluaran  dan hasil  yang  diharapkan  termasuk  efisiensi  dalam pencapaian  hasil  dari  keluaran  tersebut  Kurniawan (2009). Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan  konsep value  for  money dan pengawasan  atas  kinerja output .  Pendekatan  ini juga  mengutamakan  mekanisme  penentuan  dan pembuatan  prioritas  tujuan  serta  pendekatan  yang sistimatis  dan  rasional  dalam  proses  pengambilan keputusan  (Mardiasmo,  2002).  Anggaran  berbasis kinerja  yang  efektif  akan  mengidentifikasikan keterkaitan  antara  nilai  uang  dan  hasil,  serta  dapat menjelaskan  bagaimana  keterkaitan  tersebut  dapat terjadi yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Jika terjadi perbedaan antara rencana dan  evaluasinya,  dapat  dilakukan  evaluasi  sumber-
sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan output/outcomes untuk  menentukan  efektivitas  dan efisiensi pelaksanaan program.

## 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian
Proses  perencanaan  anggaran  diawali  dengan penyusunan rencana strategis organisasi. Perencanaan strategis yang dibuat hrus berorientasi pada  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat  sebagai stakeholders utama.  Berdasarkan  rencana  strategis yang  sudah  ditetapkan  tersebut  setiap  tahunnya dituangkan  dalam  suatu  rencana  kinerja  tahunan. Rencana  kinerja  ini  merupakan  penjabaran  lebih lanjut  dari  rencana  strategis  yang  didalamnya memuat  seluruh  indikator  dan  target  kinerja  yang hendak  dicapai  dalam  satu  tahun.  Rencana  kinerja ini  merupakan  tolak  ukur  yang  akan  digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan organisasi instansi dalam menyelenggarakan pemerintah  untuk  satu  periode  tahunan.  Anggaran yang  disusun  adalah  anggaran  dengan  pendekatan kinerja karena dalam anggaran ini dapat merefleksikan  hubungan  antara  aspek  keuangan dari  seluruh  kegiatan  dengan  sasaran  strategis maupun rencana kinerja tahunannya.
Rencana  anggaran  tahunan  diajukan  kepada legislatif  untuk  mendapatkan  persetujuan.  Setelah mendapat  persetujuan  maka  terbitlah  rencana anggaran  tahunan  yang  disetujui  oleh  legislatif. Berdasarkan  rencana  anggaran  tahunan  yang  telah disetujui  masing  –  masing  instansi  menyusun rencana  operasional  tahunan.  Rencana  operasional biasanya termasuk jadwal kegiatan dan penyediaan sumber  daya.  Semua  SKPD  harus  menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam penjabaran anggaran  yang  sudah  ditetapkan  untuk  tiap-tiap SKPD.  Akhir tahun anggaran, setelah program dan kegiatan  selesai  dilaksanakan,  manajemen  kinerja melakukan review, evaluasi dan penilaian atas hasil yang  telah  dicapai  dalam  satu  tahun  anggaran. Pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan  dalam  mencapai  target  kinerja  yang  ada dalam  kesepakatan  kinerja  dilaporkan  ke  dalam suatu  laporan  kinerja  tahunan.  Laporan  kinerja meliputi  laporan  kinerja  keuangan  dan  dan  laporan kinerja  non-keuangan  untuk  dapat  digunakan sebagai  masukan  untuk  melakukan  perbaikan ditahun berikutnya.

## 2.3 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini: H 1 :   Perencaaan  anggaran,  pelaksanaan  anggaran, pertanggung  jawaban  anggaran,  dan  evaluasi kinerja  berpengaruh  secara  simultan  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
H 2 :  Perencaaan  anggaran,  berpengaruh  secara parsial  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintahan.
H 3 :  Implementasi  anggaran  berpengaruh  secara parsial  terhadap  akuntabilitas  kinerja  intansi pemerintahan.
H 4 :  Pelaporan anggaran berpengaruh secara parsial  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.
H 5 :  Evaluasi  Kinerja  berpengaruh  secara  parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
H 6 :  Komitmen  organisasi  memperkuat  pengaruh perencaaan  anggaran,  implemersi  anggaran, pelaporan  anggaran,  dan  evaluasi  kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 3. METODOLOGI

## 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh aparatur  yang  terlibat  dalam  penyusunan  anggaran di  setiap  SKPD  Provinsi  Jambi.  Metode  pemilihan sampel  menggunakan purposive  sampling karena responden  yang  dipilih  hanyalah  responden berkaitan  dengan  Tim  Anggaran  Pemerintah Daerah (TAPD). Peneliti mengambil jumlah sampel maksimal terdiri dari 4 orang aparatur utama dalam SKPD  yang  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan anggaran per SKPD yang terdiri atas Kabag.Keuangan, Kasubbag Verifikasi dan Perjalanan  Dinas,  Kasubbag  Perbendaharaan,  dan Kasubbag perencanaan.

## 3.2 Identifikasi Variabel
Dalam  penelitian  ini  variabel  yang  dikaji adalah variabel dependen yaitu perencanan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan anggaran, dan evaluasi  kinerja. Sementara itu  yang menjadi variabel independenya adalah akuntabilitas kinerja dan variabel moderatingnya adalah komitmen organisasi.

## 3.3 Analisis Data
Dalam  penelitian  ini,  analisis  data  yang digunakan  terdiri  dari  analisis  regresi  linear berganda dan Moderate Regression Analisis (MRA) Kedua  metode ini  menggunakan bantuan  komputer melalui  program SPSS  (Statistical  Product  and Service Solutions). Persamaan statistika yang  digunakan  dalam  penelitian  diuraikan  seperti berikut ini:
3.3.1   Untuk melihat pengaruh perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan anggaran,  dan  evaluasi  kinerja  terhadap akuntabilitas  kinerja  SKPD  di  Provinsi Jambi, digunakan persamaan sebagai berikut
Model 1  :

## Sumber : Ghozali, 2010
3.3.2   Untuk melihat pengaruh perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan anggaran,  dan  evaluasi  kinerja  melalui komitmen organisasi sebagai variabel moderasi  terhadap  akuntabilitas  kinerja SKPD di Provinsi Jambi, digunakan persamaan sebagai berikut:
Model 2 :
| | | | | | | |
Sumber : Ghozali, 2010
Keterangan :
Y :  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah X1 :  Perencanaan Anggaran X2 :  Implementasi/Pelaksanaan Anggaran X3 :  Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran X4 :  Evaluasi Kinerja X5 :  Komitmen Organisasi | | :  Interaksi antara perencanaan anggaran dengan komitmen organisasi | | :  Interaksi antara pelaksanaan anggaran dengan komitmen organisasi | | :  Interaksi  antara  pelaporan  anggaran dengan komitmen organisasi
| | :  Interaksi  antara  evaluasi  kinerja dengan komitmen organisasi : Konstanta : Kooefisien regresi
e
: Error term

## 4. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Uji  multikolinearitas  dimaksudkan  untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen  yang  satu  dengan  variabel  independen yang  lain.  dengan  melihat  nilai  VIF      ( Variance Inflation Factors ). Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.  Berdasarkan  dari  tabel  diatas, model  regresi  yang  diajukan  untuk  variabel independen semuanya terbebas dari multikolinearitas.
Tabel. 1

## Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Nilai Inflation Factor (VIF) Perencanaan Anggaran 1,254 Implementasi Anggaran 4,718 Pelaporan Anggaran 4,549 Evaluasi Kinerja 6,913

## Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2014
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  menguji apakah  dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan veriance  dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan  yang  lain.  Model  regresi  yang  baik yaitu homoskesdatisitas atau tidak terjadi heterokedasitas.Untuk
mendeteksi
adanya heteroskedastisitas,  metode  yang  digunakan  adalah metode chart (diagram scatterplot ). Dalam penelitian  kali  ini  variabel  yang  diuji  tidak mengalami gelaja heteroskedastisitas.
Semetara  itu  untuk  persamaan  statistik  model 1  dalam  penelitian  kali  ini,  dilakukan  dengan  hasil uji  regresi  linear  berrganda    dan  disajikan  dalam tabel dibawah ini.

## Tabel. 2 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model 1
Keterangan Koefisien Signifikansi Konstanta 0,727 0,000 Perencanaan Anggaran 0,039 0,686 Implementasi Anggaran 0,290 0,001 Pelaporan Anggaran 0,422 0,000 Evaluasi Kinerja -0.173 0,106 Komitmen Organisasi 0,50 0,539 R 0,578 Adjusted R 2 0,564 F 41,168 Probabilitas F 0,000

## Sumber: Data Diolah
Dari  hasil  analisis  statistic  pada  table  2 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 0,744 + 0,087 X 1 + 0,287 X 2 + 0,421 X 3 - 0,176 X 4 Nilai  koefisien  determinasi  atau  R square yang  diperoleh  sebesar  0,577  yang  menunjukan bahwa  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah yang  ada  pada  Pemerintah  Provinsi  Jambi dipengaruhi  oleh  variabel  perencanaan  anggaran, implementasi/pelaksanaan anggaran, dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi  kinerja sebesar 57,7%, dan sisanya 42,3% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  belum  diteliti dalam penelitian ini.
Berdasarkan uji simultan yang telah dilakukan
,  F  hitung  sebesar  51,578  dengan  hasil  tingkat signifikansi  0,000  <  0.05  yang  menunjukan  nilai yang  signifikan.  Berdasarkan  hasil  uji  parsial, dengan  melihat  signifikansinya  diketahui  bahwa variabel  implementasi  anggaran  dan  pelaporan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan dua variabel lain,  yaitu  perencanaan  anggaran  dan  evaluasi kinerja tidak berpengaruh.
Sementara  itu,  untuk  melihat  bagaimana pengaruh  variabel  moderating,  yaitu  komitmen organisasi  dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  dalam table di bawah ini:

## Tabel. 3

## Hasil Uji Regresi Berganda dengan Variabel
Moderatin Keterangan Koefisien Signifikansi Konstanta 2,088 0,000 Perencanaan Anggaran -0,170 0,100 Implementasi Anggaran -0,741 0,015 Pelaporan Anggaran 0,353 0,000 Evaluasi Kinerja 0,778 0,009 Komitmen Organisasi 0,290 0,022 Interaksi X1X5 -0,209 0,136 Interaksi X2X5 1,470 0,002 Interaksi X3X5 -0,176 0,112 Interaksi X4X5 -1,384 0,002 R 0,626 Adjusted R 2 0,603 F 27,192 Probabilitas F 0,000
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014
Dari  tabel  diatas  dapat  diperoleh  rumus  regresi sebagai berikut :
Y = 2,088 - 0,170 X 1 – 0,741 X 2 + 0,353 X 3 + 0,778 X 4 + 0,290 X 5 - 0,290 │X 1 -  X 5 │+ 1,470 │X 2 - X 5 │- 0,176 │X 3 -X 5 │- 1,384 │X 4 -X 5 │
Pengaruh komitmen organisasi yang memperkuat variabel terjadi pada variabel implementasi  anggaran,  dimana  implementasi anggaran setelah dimoderasi oleh variabel komitmen  organisasi  menunjukan  koefisien  yang naik  (1,470)  dari  tanpa  dimoderasi  (0,290)  oleh komitmen  organisasi.  Sementara  pada  variabel evaluasi  kinerja,  variabel  komitmen  organisasi justru memperlemah pengarunya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kemampuan  variabel  komitmen  organisasi  hanya ditunjukan pada satu variabel saja untuk memperkuat pengaruh variabel independen terhadap  variabel  dependen.  Hal  ini  tidak  sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Harisman (2012) yang menunjukan komitmen organisasi bisa mempengaruhi lancarnya proses penerapan anggaran berbasis kinerja.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji pengaruh  penerapan  anggaran  berbasisi  kinerja terhadap  akuntabilitas  kinerja.  Penelitian  ini menggunakan proksi perencanaan anggaran, implementasi  anggaran,  pelaporan  anggaran  dan evaluasi  kinerja  serta  komitmen  organisasi  sebagai variabel  moderating.  Hasilnya  menunjukan  bahwa penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  memang berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah secara simultan. Tetapi hanya implementasi  anggaran  dan  pelaporan  anggaran yang  mempengaruhi  peningkatan  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah.  Sedangkan  komitmen organisasi  tidak  dapat  memoderasi  dari  keempat variabel independen tadi.

## 5.2 Keterbatasan
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini:
5.2.1   Penelitian  ini  hanya  membahas  4  (empat) variabel  independen  yang  berhubungan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja dan  1  (satu)  variabel  yang  dijadikan moderating.  Variabel  lain  diabaikan  dan dianggap tidak mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5.2.2   Karena  keterbatasan  waktu  dan  tenaga, penelitian  ini  hanya  meneliti  pada  SKPD sehingga  hasilnya  hanya  mencerminkan kondisi  yang  ada  pada  SKPD  tersebut  dan tidak  dapat  digeneralisasi  pada  semua keadaan.
5.2.3   Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah persepsi jawaban melalui kuesioner  yang  diberikan  sehingga  kadang timbul  perbedaan  interpretasi  atas  maksud dan tujuan pernyataan
5.3 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran – saran sebagai berikut :
5.3.1   Proses  perencanaan  anggaran  di  Provinsi Jambi  sebaiknya  dilakukan  dengan  lebih baik  dan  matang  lagi.  Perencanaan  yang baik selalu mempertimbangkan konsep value for  money ,  yang  mengedepankan  nilai ekonomis,  efektif  dan  efisiennya  suatu program  kerja  untuk  dijalankan  selama  satu periode  pelaporan.  Perencanaan  yang  tepat guna  akan  memudahkan  proses  penerapan anggaran  berbasis  kinerja  terutama  dalam perwujudan akuntabilitas kinerjanya.
5.3.2   Dalam melakukan evaluasi kinerja
Pemerintah  Provinsi  Jambi  sebaiknya  lebih memonitoring pelaksanaan program/kegiatan seberapa jauh pelaksanaannya  dan  memperbaiki  sistem akuntansi  keuangan  daerah  dalam  hal pencatatan penggunaan anggaran.
5.3.3   Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti  masalah  yang  sama,  dianjurkan meneliti  pada  subjek  yang  lain,  dengan variabel  –  variabel  lain  yang  berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  dan  bisa  mengambil  sampel yang lebih luas.

## DAFTAR REFERENSI
Amir,  Amri  &  Junaidi,  dkk.  2009.  Metodologi Penelitian Ekonomi dan Terapannya. Bogor: IPB Press.
Anggraini,  Yunita.  2010. Anggaran  Berbasis Kinerja ,  Edisi  Pertama.  Yogyakarta:  Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
Bastian,  Indra.2006. Sistem  Akuntansi  Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta:Salemba     Empat.
DEPUTI  IV  BPKP.(2005). Pedoman  Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi) . Jakarta:
BPKP.
Harisman. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasi dalam Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Kabupaten Sleman. Jurnal Ekonometrika UNDIP, volume 11 No.2
Herawati, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi,  dan Sistem  Pelaporan  terhadap  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah  Kota Jambi.  Jurnal  Penelitian  Universitas  Jambi,
(Online), Volume 13 No. 2,
Julianto.(2009). Pengaruh  Penganggaran  Berbasis Kinerja  terhadap  Kinerja  SKPD  di  Pemkab Tebing Tinggi. Tesis. USU. Sumatera Utara.
Junaidi (2010). ORDI. Melalui http://junaidichaniago.wordpress.com Mardiasmo.2002. Akuntansi
Sektor Publik. Yogyakarta:Penerbit ANDI.
Muda,  Taufik  Djundjung.  (2005). Pengaruh Perencanaan  Anggaran  dan  Pelaksanaan Anggaran  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi  Pemerintah  pada  Sekretariat  Kota
Kotamadya  Jakarta  Selatan .  Disertasi. UNPAD. Jawa Barat.
Nina
Widiawati Heti. (2009).
Pengaruh Penganggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Terhadap Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah  Daerah
Kabupaten  Sukabumi .  Tesis.  UNPAD.  Jawa Barat.
Nugroho, Yohanes Anton. 2011. Olah Data dengan SPSS .  Yogyakarta:  PT.  Skripta  Media Creative. Pusdiklatwas  BPKP.2007. Akuntabilitas  Instansi Pemerintah . Edisi 5. Jakarta.