## ETIKA PEMBERITAAN PARTAI POLITIK DI TELEVISI
(KASUS PEMBERITAAN PARTAI DEMOKRAT DI METRO TV DAN TV ONE)
Oleh : Ali Mustofa Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UNDIP Jl. Erlangga Barat VII no. 33 Semarang alimtop@gmail.com

## Abstract
mass media news is essentially the construction of events by the mass media reality of what happened.  The  ability  to  construct  this  discourse  will  greatly  affect  the  opinions,  decisions and  political  attitudes  readers.  The  whole  process  of  production,  distribution  and consumption  of  communication  message  is  the  result  of  the  interaction  of  the  actors, consumers  and  distributors  of  communications.  Interaction  is  what  will  inevitably  put  the communication  process  within  the  framework  of  human  action.  Where  the  action  is  good, where bad behavior. That is the main point of the ethical issues. Thus, the question raised is how  the  Ethics  Democratic  Political  Coverage  by  Metro  TV  and  TVOne  station.  This  is because the Democratic Party on February 23, 2012 report on Metro TV and TVOne to the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) for allegedly unbalanced coverage.

## Abstrak
Setiap pemberitaan di  media  massa pada  hakikatnya adalah konstruksi peristiwa oleh media  massa  atas  realitas  yang  terjadi.  Kemampuan  mengkonstruksi  wacana  ini  akan berpengaruh  besar  terhadap  opini,  pengambilan  keputusan  dan  sikap  politik  pembacanya. Seluruh proses produksi, distribusi dan konsumsi pesan komunikasi merupakan hasil interaksi para  pelaku,  konsumen  dan  distributor  komunikasi.  Interaksi  inilah  yang  mau  tidak  mau menempatkan  proses  komunikasi  dalam  kerangka  tindakan  manusia.  Mana  tindakan  yang baik,  mana  tindakan  yang  buruk.  Itulah  point  utama  dari  masalah  etika.  Dengan  demikian, pertanyaan  yang dimunculkan adalah  bagaimana  Penerapan Etika Pemberitaan Politik Partai Demokrat oleh Stasiun MetroTv dan TvOne. Hal ini karena Partai Demokrat pada tanggal 23 Pebruari  2012  melaporkan  MetroTV  dan  TVOne  ke  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  atas tuduhan pemberitaan yang tidak berimbang.
Kata kunci : etika, pemberitaan, partai politik

## Latar Belakang
Tanggal  23  Februari  2012,  Partai Demokrat melaporkan MetroTV dan TV-One ke  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  atas tuduhan  pemberitaan  yang  tidak  berimbang. Sementara  pihak  MetroTV  dan  TV-One mengatakan bahwa pengaduan Partai
Demokrat adalah kecenderungan lama bahwa pihak  pemerintah  tidak  mau  dikoreksi. Begitu pula dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo, stasiun TV-One menyebut semburan lumpur itu  sebagai lumpur Sidoarjo  atau  lumpur  Porong  bukan  lumpur Lapindo.  Sebutan  itu  tentu  saja  menggiring
Ali Mustofa
Etika Pemberitaan partai politik di Televisi (Kasus Pemberitaan Partai Demokrat
di Metro TV dan TV One)
opini publik  bahwa semburan  lumpur adalah bencana  alam  bukan  akibat  pemboran. (http://hukum- kriminalitas.pelitaonline.com/news /2012/02/24/demokrat-adukan-metrotv-dan- tv-one-ke-kpi#.UMifVOQ049U. Diunduh pada  12  Juli    2012  pukul  03.16  WIB) Ketidakobjektifan pemberitaan tersebut, stasiun  MetroTv  dan  TvOne  jelas  telah melanggar  UU  No.  32  tahun  2002  tentang penyiaran dan UU no 40 tahun 1999 tentang Pers.
Atas  kondisi  tersebut,  bukan  hanya partai  Demokrat  saja  yang  dirugikan  begitu pula  dengan  masyarakat.  Pada  dasarnya, masyarakat  butuh  pemberitaan  yang  layak konsumsi, bukan sebaliknya. Dengan demikian,  masyarakat  tak  bisa  lepas  dari peran  penyebaran  informasi.  Sementara, penyebaran  informasi  ini  tidak  lepas  dari peran  pers,  jurnalis  dan  media  massa.  Dari berbagai  aktivitas  pers  dan  jurnalistik, dirumuskan  4  fungsi  dan  tanggungjawab pers, yakni informasi, edukasi, intertaintment dan  kontrol  sosial.  Dalam  perspektif  politik, kontrol sosial dimaksudkan untuk mengawasi perilaku  sosial  politik  masyarakat  terutama pihak kekuasaan (watch dog).
Namun  faktanya,  Pers  Indonesia dewasa  ini  menunjukkan adanya gejala  yang paradoks  antara  citra  idealnya  dengan  fakta di lapangan. Munculnya pelanggaran- pelanggaran  etika  jurnalistik  di  antaranya yang  cukup  marak  adalah  kasus  wartawan bodrek  (amplop),  penyiaran  pornografi  dan sadisme,  dan  kasus  libel  (pencemaran  nama baik). Tuduhan-tuduhan pers yang “njomplang”,  tidak  objektif,  memplintir (spinning  of  words), seperti  yang  dialami partai  demokrat  dalam  pemberitaannya  di MetroTv dan TvOne.
Padahal, proses dari  sebuah peristiwa tersebut  menjadi  berita  tidak  terjadi  begitu saja,  melainkan  melewati  konstruksi  dan interpretasi.  Itu  sebabnya  seringkali  kita disuguhi  oleh  pemberitaan  yang  beraneka warna  dari  suatu  peristiwa,  di  mana  sebuah media  menonjolkan  satu  sisi,  sementara media  yang  lain  meminimalisir,  bahkan
menutupi.  Dalam  pemberitaan  apa  saja, termasuk  politik,  berita  tidak  bisa  lepas  dari bias-bias  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial, budaya, agama, dan interest . (Eriyanto, 2002: 2) Pers memang harus diberi keleluasaan dan kebebasan  dalam  mencari  dan  menyiarkan informasi  ke  masyarakat.  Namun  demikian pers tidak lantas bebas sebebasnya, melainkan  terikat  dengan  etika  profesi  yang melingkupinya,  yakni  etika  jurnalistik.  Jadi, kebebasan media massa sesungguhnya dibatasi  oleh  sebuah  nilai,  yaitu  tanggung- jawab sosial.
Habermas  (1989:  171)  mengungkap- kan, “In  as  much  as  the  mass  media  today strip away the literary husk from the kind of bourgeois self-interpretation and utilize them as  marketable  forms  for  the  public  services provided  in  a  culture  of  consumers,  the original meaning is  reserved”. Media dalam perkembangannya  lebih  berorientasi  kepada pembentukan  opini  publik  dibandingkan dengan  mengembang-kan  ruang  publik  bagi terciptanya  ruang yang memungkinkan perdebatan  atau  pertukaran  ide  antara anggota masyarakat. Situasi tersebut diperparah  ketika  media  juga  menjadi  agen yang  memanipulasi  opini  publik,  dan mengoordinasikan  publik  menjadi  pemirsa dan konsumen yang pasif.
Media yang berkembang dalam sistem industri kapitalistis berorientasi kepada  motif  pengambilan  keuntungan, seperti  bisnis  lain  yang  dijalankannya. Konflik-konflik  kepentingan  yang  seharus- nya ada di ruang privat kemudian dikomodifikasi dan dieksploitasi dalam ruang publik.  Alih-alih  terjadi  komunikasi  yang bebas dominasi atau situasi percakapan ideal seperti  yang  dibayangkan  Habermas,  yang terjadi  di  media  adalah  komunikasi  yang terdistorsi  semata-mata  untuk  kepentingan ekonomi.  Media  yang  bergerak  dalam  ranah publik  menjadi  kehilangan  daya  kritisnya karena rasionalitas yang berkembang didominasi  oleh  rasionalitas  instrumental (rasio bertujuan) yang mengabaikan rasionalitas  moral  dan  rasional  estetika.
(Habermas, 1989: 206; Maryani, 2011: 45)
Ali Mustofa
Etika Pemberitaan partai politik di Televisi (Kasus Pemberitaan Partai Demokrat
di Metro TV dan TV One)
Demikian  pula,  citra  ideal  yang selama  ini telah terbangun dan  melekat pada aktivis  pers  mestinya  menjadi  rambu-rambu atas orientasi dan tujuan yang hendak mereka capai  melalui  kegiatan-kegiatan  persnya. Media  massa  tidak  sekadar  berisi  informasi dan entertaintment saja,  tetapi  juga  edukasi dan  kontrol  sosial.  Pers  sendiri  sebagai  agen perubahan sosial dan pilar keempat demokrasi  berarti  tidak  sekedar  media kosong  yang  dapat  diisi  oleh  siapa  saja (terlebih hanya pada yang memiliki kekuasaan  kapital  dan  politis),  melainkan memiliki otoritas dan otonomi untuk menentukan  dan  bertindak  sesuai  cita  ideal dan  fungsinya,  terutama  dalam  memenuhi tanggungjawab sosialnya.
Dalam  hal  ini  keterpihakan  kepada kepentingan  masyarakat  yang  lebih  besar selaras dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan yang universal. Optimalisasi  fungsi  dan  peran  media  massa dalam  masyarakat  demokratis  menuntut dipatuhinya etika jurnalistik yang melingkupi tanggungjawabnya. (Abrar, 2001: 18)
Oleh  karena  itu,  media  diharapkan menggunakan kebebasannya untuk mengikuti kebijakan  editorial  yang  aktif  dan  kritis  dan untuk  menyediakan  informasi  yang  terper- caya  dan  relevan.  Media  bebas  tidak seharusnya  konformis  secara  berlebihan  dan harus  ditandai  dengan  keragaman  opini  dan informasi.  Mereka  seharusnya  melakukan fungsi  investigasi  dan watchdog  role atas nama  publik.  Hal  ini  tidak  menghalangi mereka  untuk  berpihak  atau  terlibat  dalam pembelaan,  tetapi  mereka  tidak  boleh  begitu saja  menjadi  instrument  propaganda.  Sistem media  bebas  dicirikan  oleh  inovasi  dan kemandirian.  (McQuail,  2011:  215)  Dengan demikian,  betapa  pentingnya  makna  etika dalam  pemberitaan  politik  di  media  massa, maka  permasalahan  ini  memfokuskan  pada etika  pemberitaan  politik  Partai  Demokrat oleh MetroTv dan TvOne.
Media  massa  dengan  pemberitaannya memiliki  peranan  yang  penting  dalam kehidupan dan perkembangan politik, bahkan mampu menjadi pendorong terjadinya
perubahan  politik.  Hal  ini  karena  media memiliki jangkauan (coverage) dalam penyebaran informasi secara luas dan massif, yang  melampaui  batas-batas  wilayah,  usia, strata  sosial  bahkan  perbedaan  paham  dan orientasi.  (Hamad,  2994:  xv)  Sementara  itu, pemberitaan media massa merupakan cerminan  perilaku  media,  oleh  karenanya memungkinkan untuk ditimbang standar nilai atau  etikanya.  Setiap  pemberitaan  di  media massa  pada  hakikatnya  adalah  konstruksi peristiwa oleh media massa atas realitas yang terjadi.  Kemampuan  mengkonstruksi wacana ini  akan  berpengaruh  besar  terhadap  opini, pengambilan  keputusan  dan  sikap  politik pembacanya. Dengan memahami kerja konstruksi  realitas  media,  akan  membuat masyarakat  bijaksana  dan  tepat  dalam memanfaatkan  setiap  informasi  dari  media massa guna kepentingan kehidupannya.
Terkait  dengan  etika  media  massa, ketika  media  massa  berada  dalam  konteks sosial  dan  dikonsumsi  oleh  khalayak  maka pada  saat  itu  media  massa  berhadapan dengan  masalah  etika.  Dengan  demikian, media massa pada dasarnya tidak bebas nilai. Seluruh  proses  produksi,  distribusi  dan konsumsi pesan komunikasi merupakan hasil interaksi para pelaku, konsumen dan distributor  komunikasi.  Interaksi  inilah  yang mau tidak mau menempatkan proses komunikasi dalam kerangka tindakan manusia.  Mana  tindakan  yang  baik,  mana tindakan yang buruk. Itulah point utama dari masalah etika. Dengan demikian, pertanyaan yang  dikemukakan  dalam  permasalahan  ini adalah: Bagaimana Penerapan Etika
Pemberitaan  Politik  Partai  Demokrat  oleh Stasiun MetroTv dan TvOne.

## Pembahasan
Aktivitas jurnalistik melahirkan produk tulisan, salah satunya berupa pemberitaan. Berita dapat disimpulkan dalam 3  hal,  yaitu  berita  berbasis  pada  fakta peristiwa; peristiwa  berita  haruslah peristiwa yang  memilki  nilai  berita;  dan  laporan peristiwa  itu  disampaikan  kepada  khalayak luas.  Berita  ditulis  berdasarkan  pada  fakta-
Ali Mustofa
Etika Pemberitaan partai politik di Televisi (Kasus Pemberitaan Partai Demokrat
di Metro TV dan TV One)
fakta  suatu  peristiwa,  bukan  berasal  dari pikiran,  opini  atau  pendapat  sang  jurnalis. Wartawan hanya berfungsi untuk melaporkan fakta-fakta  dengan  berupaya  menghindari munculnya  opini  pribadi  dalam  pemberita- annya  agar  kebenaran  fakta  tidak  menjadi bias.  Pada  dasarnya  semua  peristiwa  dapat ditulis  menjadi  berita,  tetapi  karena  tidak semua  peristiwa  dapat  ditampung  dalam media.  Oleh  karena  itu  wartawan  dan  media akan  melakukan  seleksi  terhadap  peristiwa yang  layak  dan  tidak  layak  dijadikan  berita. Kelayakan ini sangat tergantung pada banyak faktor,  tetapi  yang  paling  utama  adalah bahwa peristiwa tersebut  menarik  minat  luas khalayak,  ini  yang  disebut  sebagai  nilai berita.  Di  antara  nilai  berita  tersebut  adalah ketepatan  waktu  atau  aktualitas;  besar/- luasnya dampak peristiwa; kedekatan (proximity); kontroversi  atau  konflik;  tokoh penting atau figure public , topik pembicaraan;  dan  keganjilan  atau  keanehan (Potter, 2006: 5-6)
Dari  sisi  tema,  peristiwa-peristiwa politik  termasuk  memiliki  nilai  berita  yang tinggi,  sehingga  peristiwa  politik  hampir selalu  menjadi  perhatian  media  massa  dan masyarakat  umum.  Menurut  Hamad  (2004: 1), hal  ini karena  ada dua  faktor yang saling berkaitan. Pertama, politik dewasa ini berada pada  era  mediasi (politics  in  the  age  of mediation), yaitu  interaksi  politik  antara  elit politik dengan khalayak membutuhkan media massa  sebagai  mediator  yang  memper- temukan  artikulasi  masing-masing  pihak. Kedua,  peristiwa  politik  dalam  bentuk tingkah  laku  dan  pernyataan  para  aktor politik  lazimnya  selalu  mempunyai  nilai berita sekalipun peristiwa tersebut merupakan peristiwa politik itu bersifat rutin belaka.
Dan sebaliknya, berita politik menjadi media  bagi  anggota  masyarakat  atau  pihak pers  sendiri  untuk  menyampaikan  pesan politik kepada pelaku politik, baik dukungan maupun  kritik.  Hal  ini  karena  media  massa secara  prinsipil  memegang  amanat  sebagai anjing  penjaga (watchdog) yakni  pemantau independen terhadap kekuasaan dan
penyambung  lidah  yang  tertindas.  (Kovach, 2006: 143)
Para Jurnalis yang mencari, mengum- pulkan  bahan  liputan  dan  menuliskannya dalam  bentuk  berita  politik  seringkali kesulitan untuk menjaga objektivitas pemberitaannya.  Hal  ini  disebabkan  baik oleh  karena  proses  redaksi  yang  melibatkan ranah kegiatan dalam dapur redaksi (newsroom), maupun  pengaruh-pengaruh dari  luar  ruang  dapur  redaksi  yang  menarik ulur  antara  idealisme  dan  pragmatisme, antara professional dengan pesanan.
Shoemaker  dan  Reese  yang  dikutip oleh  Sudibyo  (2001:  7-10)  menyebutkan  5 faktor, yaitu (1) faktor individual seperti latar belakang  pendidikan,  agama,  gender,  inters politik  dan  sebagainya;  (2)  rutinitas  media yang  mencakup  mekanisme  dan  prosedur standar penulisan berita oleh media; (3) level organisasi  yakni  komponen  institusi  media yang  memiliki  peran  dan  kepentingan  dalam produksi  berita;  (4)  level  ekstramedia  yakni faktor luar media seperti narasumber, negara, iklan,  pasar  dan  sebagainya;  dan  (5)  level ideology  berupa  cara  pandang  dan  kerangka berfikir  serta  sikap  dalam  menghadapi fenomena. Di sinilah tantangan bagi wartawan untuk memegang prinsip dan etika pemberitaan  sehingga  mampu  menjalankan fungsi pokoknya untuk menyampaikan informasi  kepada  masyarakat,  sehingga masyarakat  mendapatkan  informasi  dan bahan  pertimbangan  yang  tepat  dalam mengambil keputusan politiknya.
Sesuai  dengan  konsep  Habermas tentang publicsphere ,  media  massa  dapat didudukkan  sebagai  salah  satu  ruang  publik. Ruang  publik  yang  dimaksud  adalah  ruang dimana  negara  dan  masyarakat,  individu- individu  di  dalamnya  memiliki  kesempatan dan  peran  yang  setara  untuk  melibatkan  diri dalam  diskursus  tentang  berbagai isu permasalahan  bersama  untuk  mendapatkan konsensus  di  antara  mereka.  Peran  media secara  ideal  adalah  mewadahi  atau  sarana berbagai  informasi,  jalur  komunikasi  yang diperlukan  untuk  menentukan  sikap  dan menfasilitasi  pembentukan  opini  publik
Ali Mustofa
Etika Pemberitaan partai politik di Televisi (Kasus Pemberitaan Partai Demokrat
di Metro TV dan TV One)
dengan menempatkan diri secara independen dan  otonom  sehingga  berbagai  isu  dapat diperdebatkan  secara  obyektif  dan  setara. (Sudibyo, 2001: vii)
Media  massa  memilki  keterkaitan yang erat dengan  masyarakat. Bahkan dalam sistem  sosial,  media  massa  menjadi  salah satu  institusi  sosial  yang  memiliki  potensi dan efek yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, sebagai sumber kekuatan perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan  sosial  politik.  Sekaligus  juga sebaliknya,  media  massa  memiliki  keter- gantungan terhadap kehidupan politik. (Arifin,  1992:17)  Kajian  mengenai  media massa  senantiasa  berkaitan  dengan  sistem politik,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  yang berkembang.
Terlebih  lagi  dalam  sistem  politik yang  mengklaim  diri  demokrasi,  pastilah terdapat  prosedur  yang  bernama  kompetisi. Melalui arena persaingan itulah para petarung  politik  berupaya  untuk  saling mengalahkan  atau  meraih  kemenangan. Pihak  media  tidak  pernah  luput  untuk menjalankan  liputan  terhadap  momentum politik  itu.  Hal  itu  disebabkan  persaingan politik  jika  dipandang  dari  perspektif  nilai- nilai  berita (news  value) pasti  memiliki  nilai jual  yang  tinggi.  Setidaknya  terdapat  tiga nilai    berita  yang  terdapat  dalam  peristiwa kompetisi  poitik  yaitu;  (1)  kontroversi,  yang berarti  dalam  kompetisi  politik  itu  memuat peristiwa-peristiwa  konfliktual;  (2)  dampak, yang  berarti  kompetisi  politik  memiliki  efek bagi kehidupan masyarakat; (3) keterkenalan tokoh-tokoh  yang  terlibat,  yang  bermakna bahwa  dalam  kompetisi  politik  itu  sejumlah pihak memang  sudah memiliki nama popular . (Potter, 2006: 5)
Atau merujuk pada filsafat
materialisme  yang  dikemukakan  Karl  Marx (1818-1883)  dan  Frederick  Engels  (1820- 1895), media pada prinsipnya tidak mungkin lepas  dari  kekuatan  para  pemilik  modal. Dalam konteks yang lebih luas, dan ini dapat diterapkan secara sangat tepat pada kehidupan  dan  eksistensi  media,  Marx  dan Engels menegaskan bahwa ide-ide dari kelas
yang berkuasa dalam era tertentu merupakan gagasan-gagasan  yang  sedang  berkuasa. Kelas  yang  memiliki kekuatan  material pada saat  bersamaan  menjadi  kekuatan  intelektual yang sedang berkuasa. Kelas yang mempunyai  perangkat-perangkat  produksi material  dengan  demikian  mengendalikan produksi  mental.  Sebaliknya,  secara  umum dapat  ditegaskan  bahwa  kelas  yang  tidak memiliki  produksi  mental  takluk  pada gagasan-gagasan  dari  kelas  yang  berkuasa . (Marx & Engels, 1994:196)
Fenomena  paling  menonjol  akibat dari  dominasi  pemilik  modal  media  dalam arena  demokrasi  adalah  kematian  ruang publik.  Apabila  ingin  dikemukakan  secara lebih moderat ialah ruang publik itu memang tidak mengalami kematian sepenuhnya melainkan sekadar berganti rupa. Transformasi semacam ini merupakan dampak  dari  trivialisasi  dan  komersialisasi ruang  publik.  (Green,  2006:  215-225) Trivialisasi  menunjukan  bahwa  ruang  publik dipenuhi  dengan  berita-berita  dan  berbagai materi konsumsi yang amat sepele. Komersialisasi  mengandaikan  bahwa  ruang publik memang semata-mata diarahkan untuk meraih  tujuan  dagang,  yakni  mendapatkan keuntungan  semaksimal  mungkin.  Dalih yang  bisa  dikemukakan  adalah  ruang  publik yang bertumbuh dan membiak saat ini bukan lagi berasal dari spirit pencerahan (enlinghtenment) modernitas, melainkan merupakan  dampak  dari  semangat  penuh permaianan  pascamodernitas.  Ruang  publik tanpa  mampu  dicegah  lagi  dipenuhi  dengan berbagai  citraan  yang  menandai  “realitas” baru.  Citraan  menggantikan  yang  “nyata”. Sebagai  hasilnya,  publik  pun  mengalami kesulitan  untuk  membedakan  antara  citraan dan  kenyataan . (Croteau  dan  Hoynes, 2000:234)
Hal  ini  disebabkan  pengelola  media mengetahui bahwa publik sedemikian mengalami  ketergantungan  dengan  apapun yang  disajikan  media.  Terlebih  lagi  ketika kuasa  modal  media  mengatakan  bahwa dalam  media  yang  sepenuhnya  dikendalikan pasar, selera publiklah yang dinomorsatukan. Apakah  publik  akan  mengalami  pencerahan
Ali Mustofa
Etika Pemberitaan partai politik di Televisi (Kasus Pemberitaan Partai Demokrat
di Metro TV dan TV One)
atau  kebingungan,  media  pasti  tidak  akan pernah  mempedulikan.  Hal  ini  pulalah  yang terjadi  di  Metro  Tv  dan  TvOne  atas pemberitaan politik terhadap partai demokrat.
Tampaknya, lebih tepat apabila dikemukakan bahwa tidak saja saat ini politik telah dimediasikan,  melainkan  bahwa politik memang sangat dideterminasikan oleh budaya  media.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa budaya  media  yang  muncul  dalam  wujud citraan,  suara,  dan  totonan  membantu  dalam memproduksi  tatanan  kehidupan  sehari-hari, mendominasi  waktu  luang,  membentuk pandangan-pandangan  politik  serta  perilaku sosial,  dan  menyajikan  berbagai  material yang  mendorong  publik  untuk  menempa identitas-identitas mereka. (Kellner, 1995: 1)
Oleh  karena  itu,  setiap  organisasi profesi  wajib  memiliki  kode  etik.  Demikian pula  dengan  institusi  media  yang  di dalamnya terdapat para aktivis pers. Pembicaraan tentang etika pers/media merupakan perbincangan yang sangat menarik dan terus mengalami dinamika yang berkelanjutan.  Hal  ini  disebabkan  institusi media  yang  selalu  berinteraksi  dengan masyarakat  dan  dalam  aktivitasnya  dapat mempengaruhi  budaya  yang  berkembang dalam sebuah tatanan hidup berbangsa.
Konsep  etika  media  yang  dimaksud dalam  penelitian  ini  mengacu  konsep  bahwa pada  umumnya  setiap  profesi  memiliki  kode etik.  Misalnya  dibidang  kedokteran,  dikenal Sumpah  Hippocrates,  yang  terkait  dengan kode  etik  dalam  penggunaan  obat-obatan. Sementara  di  bidang  media,  memiliki  apa yang  dikenal  sebagai  Kode  Etik  Jurnalistik yang merupakan etika profesi dalam melaksanakan  fungsi,  hak,  kewajiban  dan peranannya. Karena itu pers dituntut professional,  dan  terbuka  untuk  dikontrol oleh  masyarakat.  Selain  itu  untuk  menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk  memperoleh  informasi  yang  benar, pers  memerlukan  landasan  moral  dan  etika profesi  sebagai  pedoman  operasional  dalam menjaga  kepercayaan  publik  dan  menegak- kan  integritas  serta  profesionalismenya. (Gordon, Kittros, Reuss, 1996: 66-67)
Selain  etika  profesi  dalam  industri media dikenal pula apa  yang disebut dengan etika korporat, yang pada dasarnya merupakan peraturan perusahaan yang mengikat  pekerja  media,  yang  mempunyai sangsi  pemecatan  atau  penangguhan  apabila terdapat pelanggaran terhadap etika korporat. Sementara  pada  etika  profesi,  yang  bersifat sukarela  berisi  pernyataan-pernyaan  kuat tentang  peran  dan  tanggungjawab  anggota dan  sangsi  terhadap  pelanggaran  kode. Namun karena keanggotaan bersifat sukarela maka  tidak  ada  kekuatan  hukum  yang  kuat. Terkait  etika  dengan  Kode  Etik  Korporat, yang  mengikat  wartawan  sebagai  pekerja media, maka acapkali terjadi dilema manakala pihak manajemen sekaligus sebagai  pemilik (owner) menetapkan  suatu kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingannya  atau  politiknya.  Menurut Potter,  wartawan  menghadapi  dilemma  etika setiap  hari,  dibawah  tekanan  dari  pesaing, pemilik,  pemasang  iklan  dan  publik.  Untuk menanggulangi  dilema  ini  agar  jurnalisme yang mereka hasilkan bersifat etis, diperlukan  cara  berfikir  etis  tentang  isu-isu etika yang akan membantu mereka membuat keputusan yang baik. ( Potter, 2006: 55)
Etika  memandu  komunikasi  menge- nai  bagaimana  berperilaku  dalam  situasi dimana  aktifitas  mereka  mungkin  akan memiliki dampak  negatif pada  yang  lainnya. Isu  etika  utama  yang  berkembang  dalam media komunikasi akan selalu bersinggungan dengan persoalan-persoalan kebenaran (truthfulness), keadilan (fairness), kecermat- an (accuracy) dan  obyektivitas (objectivity). (Jaksa dan Pritchard, 1993: 3)
Namun seiring kemerdekaan pers  ini, banyak  kalangan  masyarakat  memandang pers  di  Indonesia  telah  kebablasan  meman- faatkan  kebebasan  yang  didapatnya  untuk kepentingan  bisnis  dan  keuntungan  dengan mengabaikan fungsi pers yang ideal. (Siregar,  2006:  3)  Motif  pengejaran  untung itulah  yang  justru  membuat  penumpulan nalar  etika  dan  moral.  Ketika  suatu  media sudah merumuskan kebijakan redaksionalnya untuk  semata-mata  mengejar  keuntungan, maka  secara  tak  sadar  wartawan  tersebut
Ali Mustofa
Etika Pemberitaan partai politik di Televisi (Kasus Pemberitaan Partai Demokrat
di Metro TV dan TV One)
telah bersiap-siap untuk menegasikan pertimbangan-pertimbangan etika dan  moral. (Rahayu  (Ed.),  2006:  127)  Terabaikannya pertimbangan-pertimbangan  etika  dan  moral dalam  pemberitaan  media  massa  akan berpengaruh  terhadap  kualitas  dan  obyek- tivitas  informasi  yang  disampaiikan  kepada masyarakat.
Media  massa  dalam  melaksanakan aktivitasnya  mengacu  pada  sistem  etika  dan moral  yang  merupakan  suatu  sistem  prinsip untuk  memandu  tindakannya.  Etika  merujuk pada  apa  yang  seharusnya  dilakukan, sedangkan  moral  adalah  pelaksanaan  dari etika  tersebut.  Terhadap  media  massa  perlu diterapkan  suatu  sistem  etika  adalah  karena tiga  alasan  penting.  (Haryatmoko,  2007:38) Pertama, media memiliki kekuasaan dan efek yang  sangat  dahsyat  bagi  publik,  sehingga dapat saja media massa melakukan manipulasi  informasi  dan  mengalienasi audiens. Oleh karena itu etika ini akan dapat melindungi  publik  dan  posisinya  lemah dalam  sistem  komunikasi  massa  ini.  Kedua, etika menjadi penyeimbang antara kebebasan berekspresi  dan  tanggungjawab.  Hal  ini karena dalam prakteknya, setiap peningkatan kebebasan  tidak  berarti  selalu  membawa peningkatan  tanggungjawab  yang  setara. (Johanessen,  1996:  7)  Ketiga,  mencoba menghindari sedapat mungkin logika instrumental. Logika ini cenderung mengabaikan nilai dan makna sebagai tujuan, melainkan menfokuskan diri pada instrument atau  menjadikan  yang  sifatnya  instrument menjadi  tujuan.  Logika  instrument  ini biasanya terkait dengan determinisme ekonomi dan teknologi, di mana kepentingan komersial  atau  penerapan  teknologi  media dipandang lebih penting dibandingkan melaksanakan tugasnya menyampaikan kebenaran informasi kepada masyarakat.
Padahal  masyarakat  memiliki  kepen- tingan  untuk  memperoleh  informasi  yang dibutuhkan  bagi  pengambilan  keputusan dalam  kehidupannya.  Terlebih  dalam  negara demokrasi dimana partisipasi sipil atau warga menjadi  pilar  utama  dalam  sistem  politik demokrasi,  peranan  media  massa  menjadi sangat  penting  sebagai  forum  pendapat  atau
aspirasi  politik  yang  terbuka.  Media  massa berperan  sebagai  mediator  politik  dimana setiap  informasi  disajikan  secara  berimbang, sekaligus  menjadi  ruang  artikulasi  politik bagi  publik.  Tanpa  adanya  kebebasan  ini, media  massa tidak  akan dapat  melaksanakan tugas-tugas  tersebut  sebagai  tanggungjawab kepada masyarakat.
Kebebasan  senantiasa  harus  diikuti dengan  tanggungjawab,  sehingga  biasanya disebut  sebagai  kebebasan  yang  bertanggun- gjawab.  Padahal  istilah  ini  sebenarnya merupakan  tautology,  oleh  karena  itu siapapun  yang  menerima  kebebasan  dengan sendirinya  ia  juga  harus  diberi  kebebasan. (Bertens,  2002:91)  Media  massa  yang mendapatkan  kebebasannya  dalam  masya- rakat,  maka  iapun  juga  memiliki  tanggung- jawab  kepada  masyarakatnya.  Adanya  ruang kebebasan dan komitmen terhadap tanggung- jawab  merupakan  standar  untuk  menilai suatu  etika  atau  moral  pada  diri  seseorang atau lembaga, termasuk media massa.
Berangkat  dari  etika  sebagai  acuan moral,  maka  disusunlah  dalam  suatu  aturan standar  yang  bersifat  baku  dan  mengikat dalam  bidang-bidang  tertentu  berupa  kode etik. Secara mendasar kode etik ini  memiliki tiga  unsur  pokok,  yakni,  pertama,  nilai-nilai fundamental  termasuk  penghormatan  kepada kehidupan  dan  solidaritas  manusia;  kedua, larangan  fundamental  yang  di  dalamnya termasuk ketentuan tidak berbohong, menyebabkan kerugian yang tidak perlu; dan ketiga,  prinsip-prinsip  professional,  dalam bidang  media,  prinsip  professional  yang dimaksud  adalah  prinsip  dalam  jurnalistik seperti  keakuratan,  keadilan,  independensi. (Potter, 2006: 58) Kode etik  ini  memberikan standar yang jelas dan impersonal yang dapat dijadikan rujukan bagi pelaku untuk melaksanakan tugasnya, maupun bagi masyarakat  luas  untuk  melakukan  penilaian terhadap perilaku para pelakunya.
(Johannesen, 1996:183)
Sementara, di Indonesia, sesuai dengan UU Pokok Pers No 40  tahun  1999,  berdiri  Dewan  Pers  yang bersifat  independen.  Lembaga  ini  berupaya melembagakan  swakontrol  secara  sukarela oleh  kalangan  pers  sendiri  terhadap  media
Ali Mustofa
Etika Pemberitaan partai politik di Televisi (Kasus Pemberitaan Partai Demokrat
di Metro TV dan TV One)
mereka, terutama melalui organisasi wartawan maupun lembaga medianya. (Atmakusumah, 2001: vii)
Fungsi  fundamental  pers  adalah menyajikan informasi-informasi kepada masyarakat, dan untuk mewujudkannnya pers harus  memiliki  etos  kebenaran  yakni  pers wajib menyajikan kebenaran, seluruh kebenaran,  selalu  dengan  sebenar-benarnya. Apapun  informasi  yang  disampaikan  oleh media  massa  haruslah  suatu  kebenaran  yang dilakukan  dengan  kesetiaan,  selengkap- lengkapnya,  seimbang,  teliti  dan  tepat.  Pers tentu  memiliki  prosedur  untuk  memproses informasi  menjadi  pemberitaan  sehingga memiliki penentuan, pembototan, dan penilaian tertentu dalam penyajiannya.
Namun  secara  subyektif  pihak  pers sendiri  harus  berusaha  untuk  memberikan informasi  sebenar-benarnya  dan  menolak pertimbangan  opportunistik  dalam  penyajian berita.  Meski  demikian,  kebebasan  pers untuk melaporkan apa saja yang terjadi tetap memiliki  batasan-batasan.  Setiap  tuntutan moral  selalu  hanya  mengikat  secara prima facie dan  itu  berarti  bahwa  tidak  apriori  ada tuntutan  moral  yang  lebih  penting  mengim- plikasikan  tuntutan  agar  tidak  seluruh kejadian diberitakan. Namun batasan-batasan inipun tidak boleh semena-mena karena akan melanggar  asas  kebenaran  itu  sendiri. Misalnya, hak pers untuk melaporkan sesuatu menemukan  batasnya  pada  hak  orang  lain untuk  tidak  dilaporkan,  termasuk  di  sini adalah hak privasi seseorang. Dalam keadaan tertentu  kepentingan  umum  dapat  menuntut suatu  peristiwa  yang  menyangkut  kehidupan masyarakat tidak diberitakan, tetapi pembatasan  inipun  harus  dilakukan  dengan ketat  seperti  alasan  pencegahan  terjadinya situasi  yang  gawat,  sesuai  dengan  undang- undang  yang  berlaku,  disahkan  secara demokratis,  dan  dilakukan  secara  materiil dan  kongkret  agar  tidak  menimbulkan multiinterpretasi. (Suseno, 2001: 128)
Merujuk  pada  pemberitaan  Stasiun Metro  Tv  dan  TvOne  atas  partai  demokrat terhadap  terjadinya  pelanggaran  pemberita- annya,  khususnya  mengenai  pasal  2  soal
etika dan pasal 5 yang berbunyi memberikan informasi yang benar,  seimbang,  dan bertanggung  jawab,  dan  juga  pasal  36  yang berisi  kewajiban  untuk  menjaga  netralitas dan  tidak  boleh  mengutamakan  kepentingan golongan tertentu serta pasal 8 mengenai rasa hormat  terhadap  hal  pribadi  dan  ketepatan serta  kenetralan  program  berita.  Begitu  pula adanya tendensi telah terjadi pelanggaran UU no 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 ayat 1 yang menjelaskan tentang kewajiban memberitakan  peristiwa  dan  opini  dengan menghormati  norma-norma  agama  dan  rasa kesusilaan serta azas praduga tak bersalah.
Oleh karena itu, Metro Tv dan TvOne harus dengan sungguh-sungguh dan bijaksana  melakukan  pertimbangan-pertim- bangan  etika  tentang  perlu-tidaknya  suatu informasi,  peristiwa  atau  kejadian  langsung disiarkan (fit  to  print). Misalnya  kejadian, peristiwa dan informasi yang membahayakan kepentingan masyarakat, membahayakan negara,  keselamatan  dan  keamanan  negara dan  persatuan-kesatuan  bangsa,  menying- gung  perasaan  beragama  atau  kepercayaan yang  dilindungi  undang-undang.  Untuk  itu pihak  media  dituntut  untuk  melakukan self- cencorship dan self-restrain, yakni pembatas- an oleh pihak media sendiri dalam penyajian pemberitaannya  (Tidar,  1986:  251)  dengan pertimbangan-pertimbangan  etika.  Terlebih dalam era reformasi di  mana kebebasan pers telah dijamin oleh negara dan dilindungi oleh konstitusi,  sehingga  tidak  ada  pembredelan oleh  kekuasaan (press-breidel), maka  media massa dituntut untuk menggunakan kebebasannya  ini  dengan  penuh  tanggung- jawab kepada masyarakat.
Bahkan  keengganan  untuk  menerap- kan  standar  jurnalistik  tersebut  di  satu  pihak memang disebabkan oleh tekanan pasar yang semakin kompetitif—yang memaksa sejumlah  media  tergiur  untuk  mempraktek- kan  sensasionalisme  dan  mengeksploitasi sebanyak  mungkin  kontroversi  yang  ada dalam  masyarakat  untuk  dijadikan  komoditi, agar tidak tersisih dari pasar. Bila pada masa Orde  Baru  pers  kita  terjepit  antara  tekanan dari “istana” dan “pasar”, maka masa transisi saat  ini  cenderung  mengarah  pada  suatu
Ali Mustofa
Etika Pemberitaan partai politik di Televisi (Kasus Pemberitaan Partai Demokrat
di Metro TV dan TV One)
kondisi  di  mana  “pasar”  menjadi  faktor dominan  dalam  menentukan  karakteristik produk informasi yang harus dipasarkan, dan di  mana  mekanisme  pasar  juga  yang  akan “membreidel”  pers  yang  tidak  mengikuti kaidah-kaidah pasar. (Hidayat, 2011: 223)
Begitu  pula  tentang  profesionalisme wartawan,  anehnya  Kode  Etik  Jurnalistik (KEJ)  yang  ditetapkan  24  Maret  2006  tak menyebutnya  secara  spesifik.  Pasal  2  KEJ yang  baru  hanya  menyebut,  “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional  dalam  melaksanakan  tugas jurnalistik”
Kendati  Kode  Etik  Jurnalistik  tak spesifik  menyebut,  batasan  atau    definisi profesionalisme  sangat  banyak  dan  ber- limpah.  Bagi  wartawan  yang  baik,  ukuran profesionalisme  itu  sebenarnya  standar  saja, yakni  mematuhi  seluruh  aturan  baku  ketika menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Aturan  baku  itu  meliputi  tapi  tak  terbatas hanya  pada  kaidah  jurnalistik  dan  kode  etik jurnalistik. Betapa urusan profesionalisme ini akhirnya tampak begitu rumit dalam implementasinya.  Profesionalisme  ternyata bertali-temali dengan masalah internal perusahaan  di  mana  wartawan  itu  bekerja maupun  lingkungan  eksternal.  Profesional- isme memang tidak berada  di ruang vakum. Faktor-faktor ekonomi, budaya dan lingkungan  politik  akan  sangat  berpengaruh terhadap sikap-sikap professional yang mestinya diemban  setiap wartawan.  Juga tak kalah  penting  adalah  integritas  pribadi  (hati nurani) masing-masing individu wartawan itu sendiri.

## Kesimpulan
Pemberitaan  politik  oleh  Stasiun Metro  Tv  dan  TvOne  terhadap  partai demokrat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan  citra  demokrat  itu  sendiri. Bahkan,  kedua  stasiun  itu  terdapat  pula konflik-  konflik  kepentingan  serta  campur tangan  pemilik  terhadap  otonomi  redaksi sangat  jelas terlihat, Di samping  itu, pemilik media-nya juga tidak memiliki latar belakang
jurnalistik. Hal itu dapat merupakan indikasi, bahwa  pemilik media yang  sekaligus pengusaha  cenderung  untuk  mendahulukan kepentingan  golongannya  daripada  kepen- tingan umum.
Kalau  dikaitkan  dengan  pelanggaran oleh  wartawan  di  kedua  stasiun  tv  tersebut terhadap  kode  etik  jurnalistik,  maka  muncul pertanyaan  siapa  atau  instansi  dan  institusi manakah  yang  menegakkan,  memutuskan, mengadili,  dan  menetapkan  sanksi  atas pelanggaran  kode  etik  tersebut?  Di  samping itu,  bagaimanapula  kalau  yang  melanggar kode etik wartawan yang tidak bergabung ke dalam  salah  satu  organisasi  wartawan  yang ada?  Apakah  itu  menjadi  wewenang  Dewan Pers?  Padahal,  menurut  UU  Pers,  Dewan Pers  hanya  mengawasi  pelaksanaan  kode etik. UU Pers tidak secara eksplisit  memberi wewenang  kepada  Dewan  Pers  untuk memutuskan,  mengadili,  dan  menetapkan sanksi atas pelanggaran kode etik. Lagi pula, kalau  akan  menetapkan  sanksi,  selain  dasar hukumnya  tidak  ada,  jenis  hukuman  yang akan dijatuhkan pun belum ada pengaturannya.
Tetapi,  bagaimana  jika  wartawan tersebut  seorang freelancer, tidak  terikat kepada  salah  satu  perusahaan  pers  dan  tidak pula  bergabung  ke  dalam  salah  satu organisasi  wartawan, sedangkan Dewan Pers bukanlah  institusi  yang  berfungsi  mengadili dan menghukum individu wartawan.

## Daftar Pustaka
Abrar, Ana Nadya. (2001). Menakar Konspirasi  Media  Lewat  Berita. Semarang: Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Arifin,  Anwar.  (1992).  Komunikasi  Politik dan  Pers  Pancasila.  Jakarta:  Media Sejahtera.
Atmakusumah  (ed).  (2001).  Menegakkan Etika Pers. Jakarta: Dewan Pers
Bertens, K. (2002). Etika. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama. Ali Mustofa Etika Pemberitaan partai politik di Televisi (Kasus Pemberitaan Partai Demokrat di Metro TV dan TV One)
Croteau, David dan William Hoynes. (2000).
Media/Society:  Industries,  Images,
and  Audiences.  New  Delhi:  Pine Forge Press.
Eriyanto. (2002). Analisis Framing, Konstruksi,  Ideologi  dan  Politik Media. Yogyakarta: LKiS Green, Lelia. (2006). “Understanding Celebrity and Public Sphere,“ Cultural  Studies.  Review  Volume  12 Number Sept.
Gordon,  A.  David,  John  M.  Kittross,  Carol
Reuss.  (1996).  Controversies  In Media Ethics. USA. Longman
Publishers
Habermas,  Jurgen.  (1989).  Theory  of
Communicative  Action,  Volume  2 “lifeworld  and  system:  a  critique  of functionalist  reason”.  Boston:  Beacon Preass.  Dalam  Maryani,  Eni.  (2011). Media  dan  Perubahan  Sosial;  Suara Perlawanan radio Komunitas. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
Hamad,  Ibnu.  (2004).  Konstruksi  Realitas
Politik  dalam  Media  Massa,  Sebuah Studi  Critical  Discourse  Analysis Terhadap
Berita-Berita Politik. Jakarta: Granit.
Haryatmoko.  (2007).  Etika  Komunikasi: Manipulasi  Media,  Kekerasan  dan Pornografi. Yogyakarta: Kanisius.
Hidayat,  Dedy  N.  (2011).  Self-Originated Being!. Jakarta: FISIP UI
Jaksa, James A. Michael S. Pritchard. (1994).
Communication  Ethics,  Methods  of Analysis. California: Wadsworth, inc.
Johannesen,  Richard  L.  (1996).  Ethics  in
Human Communication (Third Edition),  Terj.  Dedy  Jamaluddin Malik  dan  Dedy  Mulyana.  Etika Komunikasi.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Kellner,  Douglas.  (1995).  Media  Culture:
Cultural Studies, Identity and PPolitics between the Modern and the
Postmodern.  London  dan  New  York: Routledge.
Kovach, Bill dan Tom Rosentiel. (2006). The
Elements of Journalism, Terj, Yusi A. Pareanom, Sembilan Elemen Jurnalisme. Jakarta: Yayasan Pantau.
Marx,  Karl  dan  Frederick  Engels.  (1994). “Ruling  Class  and  Ruling  Ideas” dalam  John  Storey  (ed),  Cultural Theory  and  Popular  Culture:  A Reader. Singapore: Harvester Wheatsheaf.
Maryani,  Eni.  (2011).  Media  dan  Perubahan
Sosial; Suara Perlawanan radio
Komunitas.  Bandung:  PT  Remaja
Rosdakarya Offset
McQuail,  Denis.  (2011).  Teori  Komunikasi Massa  McQuail.  Jakarta:  Salemba Humanika
Potter,  Deborah.  (2006).  Buku  Pegangan
Jurnalisme  Independen.  Jakarta:  Biro Program Informasi Internasional Deplu AS. Rahayu (ed). (2006). Menyingkap
Profesionalisme  Kinerja  Surat  Kabar di  Indonesia.  Jakarta:  Pusat  Kajian Media  &  Budaya  Populer,  Dewan Pers, dan Depkominfo.
Sudibyo,  Agus.  (2001).  Politik  Media  dan Pertarungan  Wacana.  Yogyakarta:
LKiS
Suseno,  Frans  Magnis.  (2001).  Kuasa  dan Moral. Jakarta:Gramedia
Tidar,  Herald  (ed).  (1986).  Persuratkabaran
Indonesia  dalam  Era  Informasi: Perkembangan,  Permasalahan  dan Perspektifnya. Jakarta: Sinar Harapan.

## Internet
http://hukum- kriminalitas.pelitaonline.com/news/2012/02/ 24/demokrat-adukan-metrotv-dan-tv-one-ke- kpi#.UMifVOQ049U .  Diunduh  pada  12  Juli 2012 pukul 03.16 WIB.
Ali Mustofa Etika Pemberitaan partai politik di Televisi (Kasus Pemberitaan Partai Demokrat di Metro TV dan TV One)