## ANALISIS PERPAJAKAN AKSI KORPORASI PT BANK DANAMON TBK TAHUN
2019
Disya Angger Wening Putri 1) ; Naufal Rafif Kusuma Putra 2) ; Suparna Wijaya 3)
1) 2301190441_disya@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) 2301190372_naufal@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
3) sprnwijaya@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN * untuk penulis korespondensi

## Abstract
This article aims to determine the tax analysis of the corporate action of the sale of shares and the merger of PT Bank Danamon Indonesia Tbk. The method used in this article is a qualitative method. The data used in conducting this research is secondary data. Data collection is done by using literature study techniques. The result of this article is that PT Bank Danamon Indonesia Tbk does not take any corporate action in the form of selling shares so  that  there  is  no  potential  tax.  PT  Bank  Danamon  Indonesia  Tbk  entered  into  a  business  consolidation transaction with PT Bank Nusantara Parahyangan. Business combinations are carried out using the pooling of interest method using the book value of the merger. The use of this method does not have direct implications for corporate income taxes arising from the transfer of assets, VAT, and taxes on the transfer of land and building rights.
Keywords: Corporate action, business combination, share sale

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui analisis perpajakan dari aksi korporasi penjualan saham dan penggabungan usaha PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Data yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan menggunakan teknik studi pustaka. Hasil dari artikel ini adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak melakukan aksi korporasi berupa penjualan saham sehingga tidak terdapat potensi pajak. PT Bank Danamon Indonesia Tbk melakukan transaksi peleburan usaha dengan PT Bank Nusantara Parahyangan. Penggabungan usaha dilakukan dengan metode pooling of interest dengan menggunakan nilai buku dalam penggabungannya. Penggunaan metode tersebut tidak berimplikasi langsung baik pada pajak penghasilan badan yang timbul dari pengalihan aset, PPN, serta pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
Kata Kunci: Aksi korporasi, penggabungan usaha, penjualan saham

## PENDAHULUAN
PT  Bank  Danamon  Indonesia  Tbk  merupakan  perusahaan  layanan  perbankan  yang didirikan di Indonesia pada tanggal 16 Juli 1956. Awalnya bank ini bernama PT Bank Kopra Indonesia. Kemudian pada tahun 1976 berubah nama menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Akibat  krisis  keuangan  Asia,  saham  PT  Bank  Danamon  diambil  alih  oleh  pemerintah  yang terjadi pada tahun 1988. Selanjutnya pada tahun 2000, PT Bank Danamon melakukan merger dengan 8 bank yang diambil alih pemerintah (Bank Taken Over ).
Pada tahun 2003, saham PT Bank Danamon diambil alih mayoritas oleh Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. di bawah kendali Teamsek Holdings. Tahun berikutnya, tahun 2004, PT Bank  Danamon  mengakuisisi  75%  Adira  Finance.  Adira  Finance  merupakan  perusahaan pembiayaan.  Dilanjutkan  pada  tahun  2009,  PT  Bank  Danamon  mengakuisisi  kepemilikan saham Adira Finance hingga mencapai 95%. Bank asal Singapura yaitu DBS pernah berencana mengakuisisi  seluruhnya  saham  Asia  Financial  (Indonesia)  Pte.  Ltd.  yang  pada  saat  itu memiliki  saham  Bank  Danamon  sebesar  63,37%.  Akan  tetapi,  rencana  tersebut  dibatalkan karena permintaan regulator Indonesia kepada otoritas Singapura untuk mengizinkan bank yang berasal dari Indonesia melakukan perluasan bisnis di Singapura.
Pada tanggal 26 Desember 2017, grup keuangan yang berasal dari Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), berencana untuk mengakuisisi kepemilikan mayoritas PT Bank Danamon.  Akuisisi  tersebut  mencapai  19,9%  pada  tanggal  26  Desember  2017,  kemudian penyelesaian  pembelian  sebesar  40%  pada  tanggal  3  Agustus  2018.  Selain  itu,  PT  Bank Danamon melakukan penandatanganan perjanjian penjualan dan penyertaan saham bersyarat
dengan  Zurich  Insurance  Company  Ltd  untuk  penjualan  70%  kepemilikan  saham  pada  PT Asuransi Adira Dinamika, anak usaha PT Bank Danamon yang bergerak di segmen asuransi umum.
Pada tanggal  26 Desember 2017, PT Bank Danamon  mengumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan merger antara PT Bank Danamon dengan Bank Nusantara Parahyangan (BNP). Kemudian pada tanggal 29 April 2019, MUFG Bank telah meningkatkan kepemilikan sahamnya pada PT Bank Danamon menjadi 94%. Mulai efektifnya merger PT Bank Danamon dengan BNP adalah tanggal 1 Mei 2019. Sampai akhirnya PT Bank Danamon  ditetapkan  sebagai  Bank  Umum  Berdasarkan  Kegiatan  Usaha  (BUKU)  oleh  OJK pada  tanggal  27  Mei  2020.  Berdasarkan  sejarah  berdirinya  PT  Bank  Danamon,  terdapat beberapa peristiwa yaitu aksi korporasi dari PT Bank Danamon sendiri yaitu penjualan saham dan merger. Hal ini sangat penting karena aksi korporasi memiliki dampak langsung terhadap kepemilikan  saham  para  investor  sehingga  aksi  korporasi  akan  menjadi  pertimbangan  bagi mereka.
Data  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  menggunakan  data  yang  terdapat  pada  laman resmi dari PT Bank Danamon beserta laporan keuangan PT Bank Danamon tahun 2019. Dalam laman resminya, PT Bank Danamon memberikan informasi mengenai aksi korporasinya dari tahun 2013 hingga 2022. Artikel ini menggunakan informasi mengenai aksi korporasi PT Bank Danamon  di  tahun  2019.  Terdapat  2  macam  aksi  korporasi  diinformasikan  yaitu  penjualan saham  dan  merger  dengan  BNP.  Selain  itu,  laporan  keuangan  tahun  2019  dari  PT  Bank Danamon juga diperlukan untuk mengetahui lebih detail mengenai penggabungannya PT Bank Danamon dengan BNP.
Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai dampak aksi korporasi suatu perusahaan. Salah satunya adalah  aksi korporasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap reaksi investor (Cahyadi et.al, 2021). Selain itu, ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap reaksi investor sehingga dapat dikatakan semakin besar ukuran perusahaan, akan meningkatkan juga reaksi positif dari investor terhadap aksi korporasi yang dilakukan. PT Bank Danamon merupakan perusahaan yang besar. Hal ini dikarenakan PT Bank Danamon, per 30 Juni 2021, mengelola total aset konsolidasi sebesar Rp 194 triliun bersama anak perusahaannya, yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira Finance). Selain itu, PT Bank Danamon didukung oleh 846 jaringan kantor cabang konvensional, unit Syariah dan kantor  cabang  anak  perusahaannya  serta  lebih  dari  60.000  jaringan  ATM  Danamon,  ATM Bersama,  PRIMA  dan  ALTO  yang  tersebar  di  34  provinsi  sehingga  aksi  korporasi  yang dilakukan akan sangat berpengaruh signifikan dan positif terhadap reaksi para investornya. Terdapat  juga  penelitian  yang  membahas  mengenai  pengaruh  merger  dan  akuisisi terhadap  pajak  penghasilan  badan.  Salah  satu  penelitian  tersebut  adalah  penelitian  Mahesty (2021)  yang  menjelaskan  bahwa  merger  berpengaruh  signifikan  terhadap  pajak  penghasilan badan karena kemampuan ekonomis perusahaan bertambah setelah kegiatan merger sehingga laba perusahaan bertambah dan menaikkan jumlah pajak. Bergabungnya PT Bank Danamon dengan  BNP  seharusnya  juga  akan  berpengaruh  terhadap  pajak  penghasilan  badannya (Mahesty, 2021).
Adapun  Prebawa  et  al.  (2022)  melakukan  penelitian  terhadap  aksi  korporasi  yang dilakukan oleh PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ), sebuah perusahaan terbuka yang bergerak  di  sektor  kesahatan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  penerbitan  agio saham atas penggabungan usaha dan penambahan aset tetap serta goodwill. Berdasarkan data kepemilikan pemegang saham pengendali, menyebabkan terciptanya kecenderungan transaksi terhadap pihak berafiliasi sehingga diindikasikan terdapat hubungan istimewa.
Sedangkan Al Azis et al. (2022) melakukan penelitian terhadap aksi korporasi di mana PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) melakukan penggabungan usaha dengan PT Jaya Pari
Steel Tbk (JPRS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi korporasi berupa penggabungan usaha yang dilakukan GDST dengan JPRS berpengaruh terhadap kepemilikan para pemegang saham peserta penggabungan dalam perusahaan hasil penggabungan. Penggabungan usaha juga memiliki pengaruh terhadap aspek PPh final Pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, PPh badan terkait pembebanan rugi fiskal JPRS, dan total PPN setelah merger. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui analisis perpajakan dari aksi  korporasi penjualan saham  oleh PT Bank  Danamon  Indonesia Tbk tahun 2019;  dan (2) untuk mengetahui analisis perpajakan dari aksi korporasi penggabungan usaha oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2019.

## LANDASAN TEORI Aksi korporasi
Corporate  action atau  tindakan  korporasi  atau  yang  juga  dikenal  dengan  nama  aksi korporasi  merupakan  sebuah  langkah  atau  tindakan  yang  diambil  oleh  sebuah  perusahaan terbuka yang memiliki dampak langsung terhadap kepemilikan saham para investor (pemegang saham). Secara  umum,  terdapat  dua  jenis  aksi  korporasi,  yaitu  Aksi  korporasi  yang berpengaruh  pada  jumlah  saham  beredar,  misalnya  pembagian  dividen  saham, stock  split , reverse stock split , saham bonus, buy back , right issue . Aksi korporasi berupa restrukturisasi perusahaan,  misalnya  merger  dan  akuisisi, tender  offer , spin  off .  Selain  itu,  dilihat  dari perlibatannya, aksi korporasi juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu mandatory corporate action (aksi  korporasi  wajib)  yang  merupakan  jenis  aksi  yang  melibatkan  dewan  direksi  sebagai pengambil keputusan; Voluntary corporate action (aksi korporasi sukarela) adalah jenis aksi yang  melibatkan  dewan  direksi  sebagai  pengambil  keputusan  dan  pemegang  saham  sebagai peserta.
Aksi korporasi dilakukan perusahaan untuk 3 tujuan, yaitu mengembalikan keuntungan kepada  pemegang  saham,  yakni  misalnya  dengan  membagikan  dividen  tunai  atau  dividen bonus; mempengaruhi harga saham,  termasuk di dalamnya melakukan stock split , buy  back , dan lainnya sehingga likuiditas saham menjadi lebih baik, dan harga saham juga mencerminkan kinerja keuangan perusahaan; Restrukturisasi perusahaan, yaitu aksi korporasi seperti merger, akuisisi,  dan  divestasi  uang  ditujukan  untuk  mendorong  operasional  perusahaan,  misalnya untuk  tujuan profitabilitas  yang lebih tinggi,  penguasaan pangsa pasar yang lebih besar, dan lainnya.

## Penjualan Saham
Penjualan  saham  atau  bisa  disebut  juga  dengan  akuisisi  saham  merupakan  salah  satu aksi korporasi yang dilakukan sebuah perusahaan dengan membeli sebagian besar atau seluruh saham dari perusahaan lainnya yang biasanya diawali dengan penawaran oleh perusahaan yang membeli kepada manajemen perusahaan yang akan dibeli, dengan tujuan untuk mendapatkan kontrol atas perusahaan tersebut.

## Penggabungan Usaha
Merger  adalah  penggabungan  dua  atau  lebih  perusahaan  menjadi  satu,  dimana perusahaan yang me-merger mengambil  alih semua aset  dan kewajiban perusahaan yang di- merger.  Perusahaan  yang  di-merger  kemudian  akan  dibubarkan  dan  berhenti  operasi.  Jenis merger adalah,  merger horizontal  merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bergerak  dalam  industri  yang  sama;  merger  vertikal  merupakan  penggabungan  suatu perusahaan  dengan  perusahaan  pemasok  atau  perusahaan  yang  menjadi  pelanggan;  merger ekspansi pasar merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang menjual produk yang sama pada pasar yang berbeda; merger ekspansi produk: penggabungan dua perusahaan atau lebih  yang  menjual  produk  yang  berbeda  pada  pasar  yang  sama;  merger  konglomerasi merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki hubungan bisnis.

## Aspek Perpajakan atas Penjualan Saham
Berdasarkan  KMK  Nomor  282/KMK.04/1997,  besarnya  tarif  pajak  penghasilan  atas penjualan  saham  adalah  0,1%  dari  jumlah  bruto  nilai  transaksi  penjualan.  Sedangkan  untuk pemilik saham pendiri, akan dikenakan tambahan pajak penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5%  dari  nilai  saham.  Namun  jika  saham  perusahaan  belum  listing  di  bursa  efek,  tarif  PPh yang dikenakan adalah tarif PPh Pasal 17 sebesar 25% yang akan terutang di akhir masa pajak setelah  diakumulasikan  dengan  penghasilan  lain  perusahaan  selama  satu  tahun  pajak. Pengenaan tarif ini mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1, yang kemudian diganti oleh UU  HPP.  Isinya  berbunyi:  “Keuntungan  karena  penjualan  atau  karena  pengalihan  harta termasuk: 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal…” Keuntungan dalam pasal tersebut adalah keuntungan yang timbul dari selisih harga dari/harga nominal saham (par value of stock) dengan harga pasar pada saat dialihkannya suatu saham tersebut.
Jasa  perantara  atas  penjualan  saham  merupakan  jasa  kena  pajak  (JKP)  karena  tidak tercantum  dalam negatif  list Pasal  4A  UU  PPN.  Karena  itu,  jasa  perantara  atas  transaksi pengalihan saham turut dikenakan PPN, dan mengikuti peraturan terbaru, tarif PPN atas adalah 11%.    Sedangkan  dasar  pengenaan  PPN  dari  transaksi  saham  ini  terbagi  menjadi  3  jenis berdasarkan besaran transaksinya, di antaranya ialah nilai transaksi <Rp150 juta (kurang dari), biaya  beli  adalah  0,1513%  dari  nilai  transaksi,  dan  biaya  jual  sebesar  0,2513%  dari  nilai transaksi; Nilai transaksi Rp150 juta  – Rp1,5 miliar, biaya beli 0,1412% dari nilai transaksi, sedangkan biaya jual sebesar 0,2412% dari nilai transaksi; nilai transaksi >Rp1,5 miliar (lebih dari), biaya beli 0,1311% dari nilai transaksi dan biaya jual sebesar 0,2311% dari nilai transaksi.

## Aspek Perpajakan atas Penggabungan Usaha
Dalam  transaksi  penggabungan  usaha  terdapat  Pajak  Penghasilan  atas  keuntungan modal (capital gain) dengan tarif pajak sebesar 25%, sebagaimana yang terdapat dalam UU PPh pasal  4  ayat  (1)  huruf  f  butir  3  yaitu  yang  termasuk  dalam  pengertian  penghasilan  adalah keuntungan  karena  pengalihan  harta  termasuk  keuntungan  karena  likuidasi,  penggabungan (merger), peleburan, pemekaran atau pemecahan
Berdasarkan  Pasal  1A  (2)  (d)  UU  PPN,  penggabungan  tidak  dianggap  sebagai penyerahan  jika  perusahaan  yang  menggabungkan  diri  dan  perusahaan  yang  menerima penggabungan adalah entitas yang dapat dikenakan PPN.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan  dari  Pengalihan  Hak  atas  Tanah  dan/atau  Bangunan,  dan  Perjanjian  Pengikatan Jual  Beli  atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  Beserta  Perubahannya,  akan  dikenakan  pajak penghasilan  final  sebesar  2,5%  atas  nilai  transfer  bruto  atau  jumlah  yang  seharusnya  telah diterima.
Berdasarkan pasal 5 UU No.20 tahun 2000, Setiap pengalihan aktiva atau harta berupa tanah dan bangunan akan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tarif yang dikenakan sebesar 5% dari nilai jual kena pajak – selisih antara harga jual dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif adalah  metode  yang  dilakukan  dengan  mengkonstruksi  realitas  dan  memahami  maknanya dengan  memperhatikan  proses,  peristiwa,  dan  otentisitas  (Somantri,  2005).  Data  yang digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah  data yang diperoleh melalui literatur dengan mempelajari  kajian-kajian literatur berupa informasi mengenai perusahaan, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aksi korporasi  dan  perpajakan.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  studi
pustaka.  Data  diperoleh  dengan  cara  menganalisis  dan  mempelajari  literatur,  jurnal,  artikel, undang-undang,  serta  informasi  mengenai  perusahaan  dalam  bentuk  laporan  keuangan  yang berkaitan dengan aksi korporasi PT Bank Danamon yaitu merger dan penjualan saham. Analisis data  dilakukan  dengan  mempelajari  laporan  keuangan,  laporan  penggabungan,  serta  laporan informasi atau fakta untuk kemudian disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Penjualan Saham
Berdasarkan data dari laman PT Bank Danamon, pada tahun 2019, PT Bank Danamon tidak  melakukan  penerbitan  saham  atau  penjualan  saham.  PT  Bank  Danamon    hanya menerbitkan formulir pernyataan menjual saham dan tata cara pelaksanaan menjual saham bagi pemegang  saham  pada  tanggal  26  Maret  2019.  Formulir  pernyataan  menjual  saham diperuntukan pemegang saham PT Bank Danamon yang akan menjual saham perusahaan PT Bank Danamon. Tata cara pelaksanaan menjual saham bagi pemegang saham adalah sebagai berikut:
● Pemegang saham/investor wajib mengisi formulir pernyataan menjual saham.
● Pemegang saham  menyerahkan formulir tersebut  kepada PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan.
● Pemegang saham wajib memberikan instruksi jual kepada masing-masing perusahaan penjual efek atau bank kustodian yang menyimpan saham pemegang saham Perseroan tersebut  untuk  memindahkan  saham-sahamnya  ke  rekening  penampungan  yang disediakan oleh KSEI.
● Sampai  tanggal  berakhirnya  Periode  Pemindahan  Saham,  pemegang  saham  tidak mengalihkan  sahamnya  ke  dalam  Rekening  Penampungan,  maka  pemegang  saham tersebut dianggap membatalkan maksudnya untuk menjual dan mengalihkan saham.
● Jika  namanya  tidak  tercatat  dalam  Daftar  Pemegang  Saham  Perseroan  (“Pemegang Saham  Yang  Tidak  Berhak”),  namun  telah  mengalihkan  sahamnya  ke  Rekening Penampungan,  maka  saham  tersebut  akan  dikembalikan  kepada  Pemegang  Saham Yang Tidak Berhak tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pemegang Saham Yang Tidak Berhak mengajukan permohonan pengembalian saham beserta dokumen pendukungnya  kepada  PT  Adimitra  Jasa  Korpora  selaku  Biro  Administrasi  Efek Perseroan.
Analisis perpajakan dari aksi tersebut adalah penghasilan yang diperoleh dari penjualan saham di bursa efek dikenai PPh final sebesar 0,1% dari harga jual saham dan dipotong oleh pihak penyelenggara bursa efek. Setiap pengenaan pajak atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-saham akan ditanggung oleh penjual dan pembeli bersangkutan sesuai dengan Peraturan  Bursa  Efek  Indonesia.  Akan  tetapi,  yang  dikenakan  PPh  final  adalah  pihak  yang menjual saham. Oleh karena itu, PT Bank Danamon tidak terdapat potensi pajak atas saham yang dijual oleh pemegang saham.
Formulir pernyataan menjual saham yang diterbitkan PT Bank Danamon adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Formulir pernyataan menjual saham PT Bank Danamon
Sumber : https://www.danamon.co.id/id/Tentang- Danamon/InformasiInvestor/Informasi-Aksi-Korporasi-dan-Keterbukaan-Informasi

## Penggabungan Usaha
Berdasarkan  hasil  tinjauan  data  dan  informasi  mengenai  aksi  korporasi  PT  Bank Danamon Indonesia Tbk, penggabungan usaha dilatarbelakangi oleh peningkatan manfaat bagi kedua  bank.  Penggabungan  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  positif  terhadap pertumbuhan sektor perbankan Indonesia dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu penggabungan  ditujukan  untuk  memperluas  jaringan  distribusi  dan  produk  dari  bank  yang menerima  penggabungan,  dalam  hal  ini  Bank  Danamon,  supaya  dapat  melayani  nasabahnya dengan lebih baik. Informasi keuangan dari kedua perusahaan yang bergabung adalah sebagai berikut.
A. PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Bank Danamon didirikan berdasarkan Akta No. 134 tanggal 16 Juli 1956, yang dibuat dihadapan Meester Tadden Soedja, S. H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan  pengesahan  dari  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  melalui surat keputusannya No. J.A.5/40/8 tanggal 24 April 1957, sebagaimana diumumkan dalam BNRI No. 46, tanggal 7 Juni 1957, Tambahan No. 664.
Anggaran dasar Bank Danamon telah mengalami beberapa kali perubahan.
Perubahan  terakhir  dimuat  dalam  Akta  No.  32  tanggal  12  Februari  2019,  yang dibuat  di  hadapan  Mala  Mukti,  S.H.,  LL.M,  Notaris  di  Jakarta,  yang  telah mendapatkan  penerimaan  pemberitahuan  Menkumham  No.  AHU-AH.01.03- 008213  tanggal  13  Februari  2019,  dan  didaftarkan  dalam  Daftar  Perseroan  No. AHU-0023809.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019. Berdasarkan akta tersebut,  para  pemegang  saham  Bank  Danamon  menyetujui  perubahan  terhadap
Pasal 11 ayat (1) anggaran dasar tentang Direksi, dan selanjutnya menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh pasal dalam anggaran dasar.
Bank  Danamon  menjalankan  kegiatan  usaha  di  bidang  perbankan  sesuai dengan  undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku  dan  melakukan  kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip Syariah sejak tahun 2002. Berikut laporan keuangan 30 April 2019.
Tabel 1. Neraca Konsolidasi PT Bank Danamon Indonesia Tbk
30 April 2019 (dalam jutaan) Aset 188.755.036 Liabilitas 146.991.093 Ekuitas 41.763.943 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 188.755.036
Sumber: diolah penulis dari pengumuman hasil penggabungan usaha PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan  PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
B. PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (BNP) BNP  pada  mulanya  didirikan  dengan  nama  “PT  Bank  Pasar  Karya Parahyangan” berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Pasar Karya Parahyangan No. 47 tanggal 18 Januari 1972, yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, S.H.,  Notaris  di  Bandung,  dan  telah  mendapat  pengesahan  dari  Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/11/19 tanggal 15 Mei 1974 dan telah didaftarkan  di  Kantor  Panitera  Pengadilan  Negeri  di  Bandung  tanggal  6  Juni 1974  dengan  No.  81/1974,  sebagaimana  diumumkan  dalam  BNRI  No.  68 tanggal 23 Agustus 1974, Tambahan No. 426/1974.
Tabel 1. Neraca Konsolidasi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk 30 April 2019 (dalam jutaan) Aset 8.528.709 Liabilitas 7.713.185 Ekuitas 815.524 Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 8.528.709
Sumber: diolah penulis dari pengumuman hasil penggabungan usaha PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan  PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk Anggaran  dasar  BNP  telah  mengalami  beberapa  kali  perubahan.
Perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 2 Juli 2018, yang dibuat di hadapan  Kirana  Ivyminerva  Wilamarta,  S.H.,  Master  of  Laws,  Notaris  di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0217701 tanggal 2 Juli 2018.
BNP  menjalankan  usaha  di  bidang  perbankan  dengan  memberikan layanan  perbankan  umum  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  No. 748/KMK.013/1989 tanggal 3 Juli 1989. Kemudian BNP ditingkatkan statusnya menjadi  bank  devisa  berdasarkan  Keputusan  Direksi  BI  melalui  Surat  No.
27/54/KEP/DIR  tanggal  5  Agustus  1994.  Laporan  keuangan  30  April  2019 ditunjukkan pada Tabel 1.
Penggabungan  usaha  Bank  Danamon  dan  BNP  tergolong  dalam transaksi penggabungan usaha  entitas sepengendali. Hal ini dikarenakan karena Bank Danamon dan BNP dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh pihak  yang  sama,  yaitu  Mitsubishi  UFJ  Financial  Group  (MUFG)  Bank. transaksi  tersebut  diakui  pada  jumlah  tercatat  berdasarkan  metode  penyatuan kepemilikan ( pooling of interest ). Hasil penggabungan usaha ini menghasilkan kesepakatan kepemilikan sebagai berikut.
Tabel 2. Kepemilikan Saham Atas Penggabungan Usaha
Pemegang Saham Jumlah Saham Modal Dasar Saham Seri A Saham Seri B 17.782.400.000 22.400.000 17.760.000.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Saham Seri A Saham Seri B 9.773.552.870 22.400.000 9.751.152.870 1. MUFG Bank, Ltd. Saham Seri B 9.099.119.269 2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) Saham Seri A Saham Seri B 22.400.000 652.033.601 Saham dalam Portepel 8.008.847.130
Sumber: pengumuman hasil penggabungan usaha PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan  PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk Berdasarkan tinjauan pelaksanaan penggabungan usaha yang dilakukan oleh Bank Danamon dan BNP, penggabungan khususnya dari segi keuangan dan perpajakan  telah  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  Peraturan  Menteri Keuangan  No.  205/PMK.010/2018  tentang  perubahan  Peraturan  Menteri Keuangan 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan  Perolehan  Harta  Dalam  Rangka  Penggabungan,  Peleburan,  Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha. Selain itu apabila dilihat dari laporan keuangan perusahaan, metode penggabungan usaha pooling of interest telah dilaksanakan dengan sesuai. Hal tersebut ditunjukkan dengan digunakannya nilai tercatat pada saat dilakukannya penggabungan karena penggabungan usaha bukan merupakan perubahan  kepemilikan  namun  berupa  pengalihan  bisnis  termasuk  aset  dan liabilitas terkait dengan tujuan reorganisasi entitas dalam satu kelompok yang sama. Sehingga apabila terdapat selisih antara imbalan yang diterima/dialihkan dengan  jumlah  yang  tercatat,  maka  jumlah  tersebut  merupakan  bagian  dari tambahan  modal  disetor  seperti  yang  tersaji  dalam  laporan  keuangan  sebagai berikut.
Tabel 3. Tambahan Modal Disetor PT Bank Danamon Indonesia Tbk

## EDUCORETAX
2019 2018 Agio saham 7.546.140 7.546.140 Biaya emisi efek ekuitas (154.384) (154.384) Penyesuaian agio saham (135.432) (135.432) Penyesuaian agio saham - efek penggabungan usaha dengan BNP 729.647 - Total 7.985.971 7.256.324 Sumber: Laporan keuangan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2019
Berdasarkan  Pasal  10  ayat  3  UU  PPh,  pengalihan  aset  karena penggabungan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar, kecuali ditentukan lain oleh  Kementerian  Keuangan  Indonesia.  Selanjutnya,  Pasal  18(3)  UU  PPh memberikan  hak  kepada  otoritas  pajak  Indonesia  untuk  menghitung  kembali penghasilan  dan  pengurangan  wajib  pajak  yang  memiliki  hubungan  istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan praktik bisnis umum antara pihak-pihak independen. Kemudian menurut Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh  keuntungan  karena  likuidasi,  penggabungan,  peleburan,  pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun merupakan objek pajak. Berdasarkan hal tersebut penggabungan Bank Danamon dengan BNP apabila menggunakan metode by purchase akan dikenakan  tarif  pajak  normal  sebesar  25%  atas  pengakuan  keuntungan pengalihan aset (kecuali tanah dan bangunan).
Selain  metode by  purchase ,  terdapat  dasar  penilaian  lain  yang  dapat digunakan untuk peleburan usaha, yaitu pooling of interest . Metode ini menilai aktiva  berdasarkan  nilai  buku  dengan  terlebih  dahulu  meminta  izin  kepada Menteri  Keuangan.  Hal  ini  juga  diatur  dalam  Pasal  7  Peraturan  Menteri Keuangan  No.  205/PMK.010/2018  tentang  perubahan  Peraturan  Menteri Keuangan 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan  Perolehan  Harta  Dalam  Rangka  Penggabungan,  Peleburan,  Pemekaran, Atau  Pengambilalihan  Usaha  bahwa  penggunaan  nilai  buku  dalam penggabungan  usaha  dapat  digunakan  pada  Wajib  Pajak  Bentuk  Usaha  Tetap yang  menjalankan  kegiatan  di  bidang  usaha  bank  dengan  Wajib  Pajak  dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham.
Berdasarkan  informasi  pada  laporan  keuangan  PT  Bank  Danamon Indonesia Tbk, penggabungan usaha menggunakan metode pooling of interest . Penggunaan metode pooling of interest dengan menggunakan nilai buku dalam penggabungan  usaha  Bank  Danamon  dengan  BNP  menjadikan  tidak  ada implikasi pajak penghasilan langsung yang timbul dari pengalihan aset. Hal ini dikarenakan  tidak  ada  keuntungan  yang  didapatkan  dari  penggabungan  usaha sehingga  tidak  dikenakan  pajak.  Selain  itu  pertukaran  saham  oleh  pemegang saham juga tidak dianggap sebagai peristiwa kena pajak kecuali bagi pemegang saham yang keluar dan menjual saham pada saat konversi saham. Oleh karena itu dalam Neraca Pembukuan Konsolidasian 1 Mei  2019 hanya terdapat  akun utang pajak atas hasil penggabungan jumlah saja dan bukan merupakan akibat dari  penggabungan  usaha.  Dalam  laporan  keuangan  tahun  2019  PT  Bank
Danamon  Indonesia  Tbk  terdapat  akun goodwill ,  namun  akun  tersebut  bukan merupakan  hasil  dari  penggabungan  usaha  pada  kasus  dalam  penelitian  ini melainkan hasil akuisisi anak perusahaan Bank Danamon.
Selain pajak  penghasilan, penggabungan usaha juga berimplikasi pada Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN).  Berdasarkan  Pasal  1A  ayat  (2)  huruf  d  UU PPN, pengalihan barang kena pajak dalam penggabungan usaha tidak dianggap sebagai  penyerahan  apabila  perusahaan  yang  menggabungkan  diri  dan perusahaan yang menerima penggabungan adalah entitas yang dapat dikenakan PPN.  Dalam  hal  ini  baik  Bank  Danamon  dan  BNP,  keduanya  merupakan perusahaan  yang  dapat  dikenakan  PPN,  maka  penggabungan  dibebaskan  dari pengenaan PPN. Terdapat juga aspek perpajakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan.  Berdasarkan  Pasal  6  huruf  e  Peraturan  Pemerintah  No.  34  Tahun 2016  tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  dari  Pengalihan  Hak  atas Tanah  dan/atau  Bangunan,  dan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  atas  Tanah dan/atau  Bangunan  Beserta  Perubahannya,  pengalihan  hak  atas  tanah  dan bangunan  dalam  penggabungan  usaha  dengan  metode pooling  of  interest dikecualikan dari pengenaan pajak.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2019,  PT  Bank  Danamon  Indonesia  Tbk  tidak  melakukan  aksi  korporasi  berupa  penjualan saham sehingga tidak terdapat potensi pajak atas penjualan saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk. PT Bank Danamon Indonesia Tbk melakukan transaksi peleburan usaha dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk sebagai salah satu aksi korporasi yang dilakukan pada tahun  2019.  Penggabungan  usaha  dilakukan  dengan  metode pooling  of  interest dengan menggunakan  nilai  buku  dalam  penggabungannya.  Penggunaan  metode  tersebut  tidak berimplikasi  langsung  baik  pada  pajak  penghasilan  badan  yang  timbul  dari  pengalihan  aset, PPN, serta pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al Azis, B. P., Nainggolan, B. R. P., Laksonoputra, N. S., Rahman, H. T., & Wijaya, S. (2022). Penggabungan  Usaha  Dan  Analisis  Perpajakan  Yang  Dilakukan  Oleh  PT  Gunawan Dianjaya Steel Tbk Tahun 2018. Educoretax, 2(3), 208–216. https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i3.264
Cahyadi, E. F., Angelica, M. S., & Juniarti, J. (2021). Pengaruh Aksi Korporasi terhadap Reaksi Investor pada Industri Finansial Asia. Business Accounting Review , 9 (1), 169-178.
Chandra,  E.  (2021).  Retrieved  from  Finansialku: https://www.finansialku.com/tindakan  - korporasi/
Lathifa,  D.  (2022).  Retrieved  from  OPajak:  https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/ pengalihan-saham
Mahetsy,  W.  (2021).  Analisis  Merger,  Akuisisi  Dan  Revaluasi  Aset  Tetap  Dalam Restrukturisasi  Perusahaan  Yang  Mempengaruhi  Pajak  Penghasilan  Badan  (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia) .
Prebawa, P. A. W., Aji, W. K., Evantri, A. F., Fajri, L., & Wijaya, S. (2022). Aksi Korporasi Perusahaan  Terbuka  Terhadap  Peraturan  Perpajakan  (Studi  Kasus  PT  Sejahteraraya

## EDUCORETAX
Anugrahjaya Tbk). Educoretax, 2(3), 217–228.
https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i3.270
Somatri,  Gumilar  Rusliwa.  (2005).  Memahami    Metode  Kualitatif.  Makara,  Sosio Humaniora. Vol.2 No 2.
Budi,
C. Memahami
Pajak Atas Merger. Retrieved from Bareksa: https://www.bareksa.com/kamus/m/merger
Retrieved from Danamon: https://www.danamon.co.id/id/ Tentang- Danamon/Informasi Investor/ Informasi-Aksi-Korporasi-dan-Keterbukaan-Informasir