## PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
The Role of the Village Representative Board in Realizing the Establishment of Village Regulation who Participative in East Lampung
District
Ahadi Fajrin Prasetya Universitas Tulang Bawang, Bandarlampung email: fajrihadi@rocketmail.com

## Abstract
The objective of this research was to find out why the Village Representative Board  (BPD)  was  not  yet  able  to  draft  participative  village  regulations  in East  Lampung  district.  This  was  a  qualitative  research  with  normative  and empirical jurisdiction approaches with literary study, statute approach, case approach  and  historical  approach.  Data  were  collected  with  the  literary study.  The  results  showed  that  the  role  of  Village  Representative  Board (BPD) and drafting village regulation has been exercised in a participative way but not optimal because of some factors. The village regulation should be  drafted  by  BPD,  but  the  village  regulation  was  initiated  and  drafted  by Head of Village. BPD lack of knowledge related to their tasks and functions in village legislation, mechanism and process of making participative village regulation, and BPD was less optimal in making synergy with public related to participative village regulation making. The rights of the public in Bojong village  has  been  participative  in  making  village  regulation  but  not  optimal as  it  was  regulated  Article  96  of  Law  Number  12  of  2011  on  legislation related  to  public  participation  rights.  The  making  of  village  regulation  in Bojong  so  far  was  conducted  with  village  public  deliberation  by  public figures  as  public  representatives  of  each  sub-villages  to  deliver  public aspiration in  making village  regulation  in  Bojong  village.  Interview  results with  the  chairman  of  BPD  in  Bojong  village  suggested  that  village deliberation  in  making  village  regulation  was  only  a  formality  because  the
Volume  10  Issue  3,  July-September  2016:  pp.  413-586. Copyright  ©  2015-2016  FIAT  JUSTISIA.  Faculty  of  Law, Lampung University, Bandarlampung, Lampung, Indonesia. ISSN: 1978-5186 | e-ISSN: 2477-6238. Open Access: http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat
Fiat Justisia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the original work is properly cited.
majority  of  participants  such  as  public  figures,  religion  figures,  youth figures, and members of BPD almost always agreed with any draft of village regulation proposed by village government.
Keywords: Village  Representative  Board  (BPD),  village  regulation, participative

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  mengapa  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum mampu menyusun peraturan desa yang partisipatif  di  Kabupaten  Lampung  Timur.  Ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  yuridis  normatif  dan  empiris  pendekatan  dengan  studi sastra,  pendekatan  undang-undang,  pendekatan  kasus  dan  pendekatan historis.  Data  dikumpulkan  dengan  studi  sastra.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan penyusunan  peraturan  desa  telah  dilakukan  dengan  cara  partisipatif  tetapi tidak  optimal  karena  beberapa  faktor.  Peraturan  desa  harus  disusun  oleh BPD,  tapi  peraturan  desa  yang  digagas  dan  dirancang  oleh  Kepala  Desa. BPD  kurangnya  pengetahuan  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan  fungsi mereka  dalam  undang-undang  desa,  mekanisme  dan  proses  pembuatan peraturan desa partisipatif, dan BPD kurang optimal dalam membuat sinergi dengan  masyarakat  terkait  partisipatif  pembuatan  peraturan  desa.  Hak-hak masyarakat di Desa Bojong telah partisipatif dalam membuat peraturan desa tetapi tidak optimal seperti yang diatur Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang  undang-undang  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  partisipasi  publik. Pembuatan  peraturan  desa  di  Bojong  sejauh  dilakukan  dengan  desa musyawarah  publik  oleh  tokoh-tokoh  masyarakat  sebagai  perwakilan masyarakat  dari  masing-masing  sub  desa  untuk  menyampaikan  aspirasi masyarakat  dalam  membuat  peraturan  desa  di  Desa  Bojong.  Hasil wawancara  dengan  ketua  BPD  di  Desa  Bojong  menyarankan  bahwa musyawarah  desa  dalam  membuat  peraturan  desa  hanya  formalitas,  karena mayoritas  peserta  seperti  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  pemuda, dan  anggota  BPD  hampir  selalu  setuju  dengan  rancangan  peraturan  desa diusulkan oleh pemerintah desa.
Kata  Kunci: Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  Peraturan  Desa, Partisipatif

## A. Pendahuluan
Dalam  rangka  mencapai  tujuan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI),  sebagai  negara  berkembang,  Indonesia  selalu  berusaha  untuk mencapai  kemajuan  di  segala  bidang  sebagaimana  yang  tertuang  di  dalam
Penjelasan  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  “melindungi  segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa  serta  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  keadilan sosial”.
Untuk  itu  pemerintah  Indonesia telah  melaksanakan pembangunan  di segala bidang diseluruh wilayah Indonesia baik dipusat, didaerah dan sampai ke desa-desa. Pembangunan pedesaan, merupakan bagian yang integral dari pembangunan  nasional  dan  pembangunan  nasional  tidak  dapat  dipisahkan, karena  tolak  ukur  keberhasilan  pembangunan  nasional  sangat  ditentukan oleh keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di desa-desa.
Hal  ini  dapat  terjadi  disebabkan  bahwa  desa  merupakan  bagian  unit terkecil  dari  wilayah  pembangunan.  Menurut  Pasal  1  huruf  b  Undang- undang Nomor 5 Tahun 1979, disebutkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang  mempunyai  organisasi  pemerintah  yang  terendah  langsung  dibawah camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam NKRI.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  memberikan pengertian  desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama lain, selanjutnya disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem NKRI.
Dari  pengertian  tersebut,  maka  desa  mempunyai  kedudukan  strategis sebagai  ujung  tombak  serta  sebagai  tolak  ukur  dalam  melaksanakan  dan mengevaluasi pembangunan nasional secara integral. Dalam menyelenggarakan  pemerintahan  desa  terdapat  perangkat  desa  yang  salah satunya  yaitu  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  sebagai  lembaga  yang melaksanakan fungsi pemerintahan secara demokratis.
Undang-Undang  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah mengganti sistem perwakilan dalam bentuk BPD. Pasal 210 Undang-Undang 32  Tahun  2004  menegaskan  bahwa:  “Anggota  BPD  adalah  wakil  dari penduduk  desa  bersangkutan  yang  ditetapkan  dengan  cara  musyawarah mufakat”.
Di  desa  sering  muncul  aturan  dalam  musyawarah  untuk  menentukan siapa  yang  menjadi  pemimpin  masyarakat  yang  dilibatkan  dalam  BPD. Aturannya  adalah  penunjukan  secara  terpilih  terhadap  orang  yang  menjadi pemimpin masyarakat yang dianggap dekat dengan Kepala Desa (Kades).
Akibatnya  adalah  ketiadaan  akses  rakyat  biasa  untuk  berpartisipasi sebagai  anggota  BPD.  Fungsi  BPD  juga  dihilangkan,  yaitu  hanya
menetapkan  Peraturan  Desa  (Perdes)  bersama  Kades,  menampung,  dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Hal tersebut bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam Undang- Undang  (UU)  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Desa  bahwa  BPD  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi pemerintahan  yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk  desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Dari  penjelasan  tersebut  dapat  menimbulkan  persoalan  bahwa  BPD sebagai  lembaga  yang  menjalankan  fungsi  pemerintahan  tidak  dapat menjalankan  perannya  sebagai  lembaga  perwakilan  dalam  mewujudkan pembentukan  perdes  yang  demokratis.  Hal  ini  didasarkan  bahwa  untuk menentukan  siapa  pemimpin  masyarakat  yang  dilibatkan  dalam  BPD mekanisme penunjukan hanya sebatas sejauh mana calon pemimpin tersebut dekat dengan Kades.
Selanjutnya,  didalam  susunan  Hierarki 1 Peraturan  Perundang- Undangan,  Perdes 2 tidak  termasuk  didalam    urutan  Hierarki  tersebut. Sebaliknya,  Perdes  berada  diluar  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan yang terdapat pada Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan 3 .  Walaupun  Perdes  berada  diluar  Hierarki Peraturan  Perundang-Undangan,  namun  keberadaaan  Perdes  tersebut mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  diakui  keberadaannya  dalam Peraturan  Perundang-Undangan.  Sistem  pembuatannya  setingkat  dibawah peraturan Bupati/Walikota.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa 4 BPD  mempunyai  peran dalam  mengawasi  dan  meminta  keterangan  tentang  penyelenggaraan pemerintahan  desa  kepada  pemerintah  desa.  Lemahnya  partisipasi masyarakat  dan  pendidikan  masyarakat  di  desa  merupakan  sisi  lain  dari lemahnya  praktik  demokrasi  ditingkat  desa.  Sampai  sekarang,  elite  desa tidak mempunyai pemahaman mengenai Perdes, dan pemerintahan desa 5 .
1 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  Jenis  dan  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan  terdiri  atas:  a.Undang- Undang  Dasar  1945;b.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat;  c.  Undang-Undang/ Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang;d.  Peraturan  Pemerintah;  e.  Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2 Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  dimaksud  dengan peraturan  desa  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3 Sasongko, Wahyu. (2013). Sejarah Tata Hukum Indonesia , Bandar Lampung: PKKPU FH
Unila, p. 100.
4 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5 Pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Semua  hal  yang  terkait  dengan  Perdes,  Pembangunan  desa 6 , Pengelolaan Keuangan Desa 7 dan Pemerintahan Desa selesai hanya di kades saja. Untuk mewujudkan tujuan penataan desa 8 sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dibutuhkan Perdes sebagai pedoman dan aturan hukum yang mengikat.
Dari hal tersebut menunjukan bahwa betapa pentingnya Perdes dalam menyelenggarakan  pemerintahan  desa.  Tetapi  permasalahan  yang  timbul adalah  Kades  dengan  menggunakan  kewenangannya  sebagai  Kades, merancang    Perdes  yang  seharusnya  dikerjakan  bersama  dengan  BPD 9 ia kerjakan  sendiri  dan  perencanaan  pembangunan  dia  kerjakan  berdua sekretaris desa dengan sistem bagi hasil berdua.
UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  dengan  perangkat  desa  terdiri  dari  sekretaris  desa,  pelaksanaan kewilayahan,  dan  pelaksana  teknis.  Selain  itu,  ada  BPD  yang  mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Perdes bersama Kades.
Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPD selaku lembaga yang menjalankan  fungsi  pemerintahan  di  desa  yang  seharusnya  bekerjasama dengan perangkat desa dalam pembentukan Perdes secara partisipatif dengan menampung  hal-hal  yang  menjadi  aspirasi  masyarakat  desa  dan  kebutuhan masyarakat  desa.  Akan  tetapi,  BPD  tidak  dapat  menjalankan  peran  dan fungsinya  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  UU  dikarenakan  tidak dilibatkan dalam urusan pemerintahan desa.
Metode  penelitian  dilakukan  dalam  usaha  untuk  memperoleh  data yang  akurat  serta  dipertanggungjawabkan  kebenarannya.  Penelitian  hukum, merupakan  hal  yang  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode,  sistematis,  dan pemikiran  tertentu  dengan  jalan  menganalisisnya.  Selain  itu  juga,  diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. 10
6 Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban desa.
8 Penataan  sebagaimana  yang  dimaksud  bertujuan  untuk:  a.  Mewujudkan  efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan  desa;  b.  Mempercepat  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  desa;c.  Mempercepat  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik;  d.  Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa;dan; e. Meningkatkan daya saing desa.
9 Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  lembaga  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan yang  anggotanya  merupakan  wakil  dari  penduduk  desa  berdasarkan  keterwakilan  wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10 Muhammad,  Abdulkadir.  (2004). Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:  PT  Citra Aditnya Bhakti, p. 43.

## B. Pembahasan
1. Gambaran  Umum  Lokasi  Penelitian  di  Desa  Bojong  Lampung
Timur
a. Sejarah Desa
Desa  Bojong  dahulu  adalah  salah  satu  yang  masuk  ke  dalam  Mergo Sekampung Limo Migo, dari abad ke- 13 telah dihuni oleh orang-orang asli pribumi/ suku lampung, sebagai bukti adanya penghuni pada saat itu, adanya makam  kerajaan/Keratuan  Pugung  yang  terletak  di  desa  Pugung  Raharjo. Desa Pugung Raharjo merupakan hibah dari desa Bojong pada Tahun 1940.
Pada  masa  kerajaan  desa  Bojong  pada  saat  itu  penduduknya  pada awal-awal  kerajaan  Banten  berkembang,  beberapa  orang  penduduk  berguru dan  belajar  agama  Islam.  Dikuatkan  dengan  adanya  makam  yang dikeramatkan  yang  telah  memeluk  agama  Islam  dan  keramat  itu  berada  di desa  Bojong,  diantara  keramat  canggung  yang  dipimpin  oleh  Minak Keramat,  Wali  Unang  di  Way  Sekampung  yang  masih  keturunan  warga Bojong.
Keramat kecubung berada di desa Bojong yang dipimpin oleh seorang wali  Guling  Manik,  Keramat  Ngetiko  Tuan  yang  terletak  dimakam  umum tujuh Bojong, menjadi asal perkampungan tujuh Bojong  yaitu dari tiap-tiap umbul/kelompok yang menetap dibawah naungan keramat.
Kata  Bojong  itu  sendiri  yang  berarti  tanah  menjorok  dari  dua sengai/way yaitu way bujung dan way tujuh yang mana posisi tiyuh bujung yang  sebenarnya  yaitu  makam  umum    tujuh  bojong  sekarang;  dan  nama Bojong yang sebenarnya adalah Bujung Katon Negeri Sakti yang bermakna: bujung bermakna tanah yang menjorok, Katon bermakna kelihatan/ Tampak negeri  bermakna  wilayah,  sakti  maksudnya  tidak  pernah  dijajah  atau dikuasai orang lain.
Bujung  termasuk  suatu  wilayah  hukum  dibawah  naungan/ kepemimpinan Pesirah mergo sekampung, pesirah mergo sekampung adalah suatu  pimpinan  yang  mengatur  suatu  adat  istiadat  dan  mengelola pemerintahan.  Mergo  sekampung  memiliki  wilayah  yaitu,    Bujung,  Toba, Gunung Sugih, Gunung Raya, dan Batu Badak. Yang pertama kali menjabat sebagai kepalo tujuh bujung pada saat itu adalah Ibrahim Gelar Betaro Rajo.
Bersama  dengan  perkembangan  jaman  sebutan  tujuh bujung,  dirubah menjadi  Bojong  yang  telah  disepakati  dalam  Merwatin  (acara  adat)  untuk selanjutnya, pertama kali melakukan pemilihan Kades pada tahun 1901 yang diikuti  oleh  2  orang  dan  menjadi  Kades  adalah  Hi.  Ibrahim  Gelar  Betaro Rajo.
b. Kondisi Umum Desa
1) Geografis
Desa Bojong merupakan salah satu dari 15 desa di wilayah Kecamatan Sekampung  Udik,  yang  terletak  500  (lima  ratus)  meter  ke  arah  utara  dari kecamatan. Desa bojong mempunyai luas wilayah 1715 Ha.
Iklim  Desa  Bojong  sebagaimana  desa-desa  lain  di  wilayah  Indonesia mempunyai  iklim  kemarau  dan  penghujan,  hal  tersebut  mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.

## 2) Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk
Desa  Bojong  mempunyai  jumlah  penduduk  3980  jiwa,  yang  tersebar dalam 6 dusun dengan perincian sebagaimana tabel:
Dusun I Dusun II Dusun III Dusun IV Dusun V Dusun VI Dusun VII 323 527 342 735 844 505 839

## 3) Tingkat Pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat desa Bojong adalah sebagai berikut:
Pra sekolah SD SMP SLTA Sarjana 1683 1262 665 450 55
Dari keterangan tabel diatas terkait dengan tingkat pendidikan di desa Bojong,  dapat  terlihat  bahwa  begitu  rendahnya  tingkat  pendidikan masyarakat di desa Bojong yang mana dapat terlihat di tabel didominasi oleh banyak  masyarakat  yang  tingkat  pendidikan  nya  tidak  sekolah,  dan minimnya lulusan sarjana di desa Bojong tersebut.

## 2. Proses Pembentukan Perdes Yang Partisipatif Dalam Pelaksanaanya Di Desa Bojong
Di  dalam  proses  pembentukan  Perdes  yang  partisipatif,  dalam pelaksanaanya  di  desa  Bojong,  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis terkait  proses  pembentukan  Perdes,  di  desa  Bojong  melalui  wawancara dengan  pihak  Eksekutif,  Legislatif,  dan  Masyarakat  desa  Bojong,  penulis akan menjabarkannya sebagai berikut:

## a. Hasil Wawancara Penulis dengan Pihak Eksekutif Desa Bojong
Bapak  Hasan  Waka  selaku  Kades  Bojong 11 periode  1999-2013,  pada tanggal  21  Maret  2015  mengatakan  bahwa  proses  pembentukan  Perdes  di desa Bojong yaitu sebagai berikut:
1) Dilakukan  musyawarah  desa  yang  diprakarsai  oleh  BPD,  dengan mengundang  seluruh  Pamong  desa,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, tokoh adat, tokoh pemuda, Kades, Sekdes, BPD,dan LPMD;
2) Meminta  masukan  dari  seluruh  undangan  yang  datang  terkait  dengan rancangan Perdes tersebut;
3) Setelah memperoleh masukan tersebut, rancangan Perdes ditetapkan oleh Kades setelah dibahas dan disepakati oleh BPD.
4) Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kades dengan membubuhkan  tanda  tangan  terhitung  sejak  diterimanya  rancangan Perdes dari pimpinan BPD.
Hal  yang  menarik  dalam  hasil  wawancara  penulis  dengaan  Bapak Hasan  Waka,  beliau  berpendapat  bahwa  penetapan  rancangan  Perdes menjadi  Perdes  dapat  ditetapkan  dalam  waktu  1  (satu)  hari  terhitung  sejak tanggal  kesepakatan.  Alasan  bapak  Hasan  Waka,  terkait  penetapan  tersebut dikarenakan  sudah  terjadi  kesepakatan,  kenapa  harus  diperlambat  dengan mengikuti  prosedur,  hal  tersebut  beralasan  menurut  Bapak  Hasan  Waka selaku Kades dikarenakan sudah terjadi kesepakatan antara BPD dan Kades, dan  sudah  melalui  tahapan  dan  prosedur  yang  benar  dengan  melakukan musyawarah desa.
Dasar  hukum  yang  digunakan  dalam  pembentukan  Perdes,  menurut Kades Bapak Hasan Waka menggunakan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah  Daerah.  Selanjutnya,  dari  hasil  wawancara  penulis  dengan Bapak  Hasan  Waka,  dan  dari  beberapa  sumber  hasil  wawancara  dengan beberapa  masyarakat  desa    Bojong  (Bapak  Ismail,  Bapak  Ami,  dan  Bapak Yusuf) bahwa Bapak Hasan Waka adalah Kades yang masa jabatan menjadi Kades  paling  lama.  Hal  tersebut  dikarenakan  bahwa  Bapak  Hasan  Waka dipercayai oleh masyarakat desa Bojong mampu menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di desa Bojong.
Hal yang lain, menjadi alasan masyarakat desa Bojong menurut Bapak Ismail,  Bapak  Ami,  dan  Bapak  Yusuf  dikarenakan  Bapak  Hasan  Waka selama  ini  dianggap  sebagai  pemimpin  yang  mampu  melindungi  dan menyelesaikan  permasalahan yang dialami warga masyarakat desa Bojong. Permasalahan  yang  dimaksud,  salah  satunya  terkait  dengan  permasalahan hukum  yang  terjadi  dengan  salah  satu  masyarakat  desa  yang  terlibat permasalahan dengan aparat hukum.
11 Menurut  Bapak  Hasan  Waka  saat  diwawancarai  pada  hari  Sabtu  21  Maret  2015,  Pukul 15.00 WIB.
Dalam  hal  ini  aparat  hukum  tidak  bisa  bertindak  masuk  untuk menangkap salah satu masyarakat desa Bojong yang terlibat dengan masalah hukum. Untuk bisa masuk dan menangkap salah satu warga masyarakat yang terlibat  dengan  masalah  hukum  aparat  hukum  harus  meminta  izin  dengan Bapak  Hasan  Waka  untuk  boleh  atau  tidaknya  aparat  hukum  untuk  masuk dan menangkap masyarakat desa Bojong.
Menurut  Bapak  Ismail,  Bapak  Ami,  dan  Bapak  Yusuf  hal  tersebut terjadi  dikarenakan,  peran  Bapak  Hasan  Waka  sebagai  Kades  Bojong  yang sangat  mempunyai  pengaruh  besar  di  desa  Bojong  dan  mempunyai  andil besar dalam proses pembangunan Polsek Lampung Timur.  Hal yang paling penting yang alasan Bapak Hasan Waka menjadi Kades dengan masa jabatan terlama  dikarenakan  Bapak  Hasanudin  Waka  adalah  keturunan  Kades Bojong  pertama  kali  (hasil  wawancara  dari  Bapak  Ismail,  Bapak  Ami,  dan Bapak Yusuf).
Berdasarkan hasil penjelasan diatas, terkait wawancara dengan Bapak Hasan Waka selaku Kades dan  Bapak Ismail, Bapak Ami, dan Bapak Yusuf, penulis menyimpulkan bahwa Bapak Hasan Waka merupakan Kades Bojong yang  memegang  jabatan  menjadi  Kades  paling  lama.  Hal  tersebut dikarenakan,  Bapak    Hasan  Waka  dipercayai  oleh  masyarakat  desa  Bojong mampu  menajalankan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  Bojong. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AMI, Bapak Ismail dan Bapak Yusuf  selaku  masyarakat  desa  Bojong,  diperoleh  keterangan  bahwa  Bapak Hasan  Waka  merupakan  keturunan  Hi.  Ibrahim  Gelar  Betaro  Rajo  yang merupakan Kades pertama di desa Bojong.
Selanjutnya,  menurut  Bapak  Ali  Imron  selaku  Sekretaris  Desa 12 (Sekdes)  periode  1999-2013  berpendapat  tidak  jauh  beda  dengan  yang dijelaskan oleh Bapak Hasan Waka, bahwa dalam proses penyusunan Perdes dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
1) Dilakukan  musyawarah  desa  yang  diprakarsai  oleh  BPD,  dengan mengundang  seluruh  Pamong  desa,  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama, tokoh adat, tokoh pemuda, Kades, Sekdes, BPD,dan LPMD;
2) Meminta  masukan  dari  seluruh  undangan  yang  datang  terkait  dengan rancangan Perdes tersebut;
3) Setelah memperoleh masukan tersebut, rancangan Perdes ditetapkan oleh Kades setelah dibahas dan disepakati oleh BPD.
4) Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kades dengan membubuhkan  tanda  tangan  terhitung  sejak  diterimanya  rancangan Perdes dari pimpinan BPD.
12 Menurut  Bapak  Ali  Imron  selaku  Sekdes  saat  diwawancarai,  pada  hari  Sabtu  21  Maret 2015, Pukul 17.00 WIB.
Selanjutnya  hal  yang  menarik  menjadi  perhatian  penulis  pada  saat wawancara dengan Bapak Ali Imron selaku Sekdes beliau tidak mempunyai arsip  terkait  Perdes  yang  telah  dibuat  selama  masa  jabatan  beliau  menjadi Sekdes.  Bapak  Ali  Imron  beralasan  dikarenakan  beliau  tidak  menjabat  lagi menjadi  Sekdes  dan terkait  dengan  arsip-arsip  Perdes  masa  periode jabatan beliau  sudah  hilang  dan  tidak  mengetahui  berkas-berkasnya  disimpan dimana dikarenakan bukan tanggung jawab Bapak Ali Imron.
Selanjutnya,  menurut  Bapak  Kausar,  S.E.  selaku  Kades  Bojong 13 periode  2013-2018  terkait  dengan  pembentukan  Perdes  yang  demokratis  di desa Bojong, beliau berpendapat bahwa terkait tahapan  proses pembentukan Perdes sebagai berikut :
1) Kades  mengusulkan  rancangan  Perdes  kepada  ketua  BPD,  selanjutnya ketua  BPD  sebagai  lembaga  pembentukan  Perdes  melanjutkan  dan menyampaikan rancangan tersebut dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh  para  tokoh-tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  Kades,
Sekdes, dan BPD dibalai desa.
2) Dalam  musyawarah  desa  yang  diadakan  BPD,  diharapkan  masukan  dari anggota yang hadir di balai desa untuk dimintai masukan terkait dengan draft tersebut.
3) Setelah diperoleh  masukan dari anggota yang hadir dalam musyawarah, rancangan  Perdes  disampaikan  oleh  pimpinan  BPD  kepada  Kades  untuk ditetapkan  untuk  menjadi  Perdes  paling  lambat  7  (tujuh  hari)  terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.
Dalam hal pembentukan Perdes di desa Bojong, Bapak Kausar selaku Kades  Bojong  tidak  dapat  berpendapat  banyak  terkait  Perdes  yang  ada  di desa  Bojong.  Dikarenakan  bahwa,  Bapak  Kausar  baru  mulai  menjabat menjadi Kades pada tahun 2013 sampai sekarang di desa Bojong. Dari hasil wawancara  penulis  dengan  Bapak  Kausar  beliau  beralasan  bahwa  hal-hal yang  terkait  dengan  Perdes  yang  ada  di  desa  Bojong  beliau  tidak  memiliki arsip-arsip Perdes yang berlaku di desa Bojong selama ini.
Hal  itu  terjadi  dikarenakan  pada  saat  penyerah  terimaan  jabatan  dari Kades  periode  sebelumnya  kepada  Bapak  Kausar  tidak  memperoleh keterangan apapun  dari  Kades  yang  lama  tentang  bagaimana  hal-hal  terkait dengan  arsip-arsip  Perdes  yang  berlaku  di  desa  Bojong,  sumber-sumber pendapatan  desa  Bojong,  dan  hal-hal  yang  terkait  dengan  administrasi pemerintah  desa  Bojong.  Hal  tersebut  yang  menjadi  alasan  Bapak  Kausar sehingga beliau selaku Kades di desa Bojong tidak bisa banyak berpendapat terkait masalah Perdes.
13 Menurut  Bapak  Kausar  selaku  Kades  saat  diwawancarai  pada  Hari  Sabtu  21  Maret  2015, Pukul 19.00 WIB.
Terkait  hasil  pembentukan  Perdes  yang  sampai  sekarang  ini  selama beliau  menjabat  baru  ada  satu  Perdes  yaitu  Perdes  tentang  APBDes  tahun 2014.  Dari  hasil  wawancara  tersebut  bapak  Kausar  berpendapat  bahwa beliau  saat  ini  belum  terfokus  mengutamakan  pembentukan  Perdes, dikarenakan  Bapak  Kausar  untuk  saat  ini  lebih  ingin  mengutamakan Program  Kerja  untuk  ditahun  ini  untuk  membenahi  beberapa  hal  terkait dengan    sistem  administrasi  pemerintah  desa,  arsip-arsip  desa,  dan  dalam waktu dekat akan diadakan lokakarya desa.

## b. Hasil Wawancara dengan Pihak Legislatif Desa Bojong
Ketua  BPD  desa  bojong  Bapak  Bachtiar 14 periode  2009-2013 mengatakan bahwa tahapan dalam proses pembuatan Perdes yaitu:
1) Para  peserta  undangan  hadir  dibalai  desa  yang  terdiri  oleh  seluruh pamong,  tokoh  masyarakat,  tokoh  adat,  tokoh  agama,  pemuda,  Kades, Sekdes, BPD, dan LPMD. Minimal 50% anggota yang yang hadir dalam musyawarah desa.
2) Para  peserta  yang  hadir,  mengisi  formulir  daftar  hadir  yang  telah disediakan  oleh  panitia.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  melihat  seberapa besar  partisipasi  peserta  yang  hadir  dalam  musyawarah  desa  dan  akan dijadikan sebagai berita acara.
3) Dilakukan musyawarah terkait dengan rancangan Perdes yang diprakarsai oleh Pemerintah desa.
4) Rancangan Perdes tersebut disusun oleh Kades. Menurut penulis, hal ini menunjukan  bahwa  pihak  Kades  lebih  dominan  menyusun  rancangan Perdes.
5) Setelah  dilakukan  musyawarah,  dan  diperoleh  hasil  dari  musyawarah tahap selanjutnya rancangan Perdes tersebut, ditetapkan oleh Kades untuk ditetapkan  menjadi  Perdes  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak tanggal kesepakatan.
Dari  tahapan  proses  tersebut,  dan  hasil  wawancara  penulis  dengan Bapak  Bachtiar  diperoleh  keterangan  bahwa  musyawarah  yang  dilakukan terkait dengan rancangan Perdes tersebut hanya formalitas saja, dikarenakan mayoritas undangan yang hadir dalam musyawarah tersebut menyetujui hasil rancangan  yang  diajukan  oleh  pemerintah  desa.  Terkait  bagaimana  peran masyarakat  dalam  musyawarah  tersebut,  dalam  hal  ini  masyarakat  tidak dilibatkan dikarenakan setiap dusun sudah diwakilkan oleh tokoh-tokoh adat, tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  dan  tokoh  pemuda  yang  dianggap perwakilan dan dipercaya oleh masyarakat desa setiap dusun.
14 Menurut Bapak Bachtiar saat diwawancarai hari Minggu 22 Maret 2015, Pukul 08.00 WIB.
Kurangnya  partisipasi  masyarakat  didalam  musyawarah  terkait rancangan Perdes menurut Bapak Bachtiar selaku ketua BPD bahwa selama ini  masyarakat  percaya  sepenuhnya  dengan  rancangan  Perdes  yang  dibuat oleh  pemerintah  desa,  dan  sudah  ada  tokoh-tokoh  di  dalam  setiap  dusun yang  dianggap  wakil  dari  masyarakat  dusun  yang  dipercaya  mampu menyampaikan aspirasi masyarakat desa.
Hal  lain  yang  menjadi  penyebab  kurangnya  minat  masyarakat  yaitu pola  pikir  masyarakat  desa  yang  selalu  matrialistis,  yang  dimaksud matrialistis dalam hal ini adalah pemahaman masyarakat bahwa mereka mau hadir  dalam  acara  musyawarah  apabila  ada  uang.  Jika  tidak  ada  uangnya mereka  enggan  untuk  berpartisipasi  dalam  musyawarah  terkait  rancangan Perdes dan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Selanjutnya,  Bapak  Bachtiar  menjelaskan  yang  menjadi  kendala dalam penyusunan Perdes yaitu:
1) Belum pernah ada pelatihan terkait penyusunan Perdes;
Selama  ini  penyusunan  Rancangan  Perdes  di  desa  bojong,  dibuat  oleh Kades  dikarenakan  Kades  yaitu  Bapak  Hasan  Waka  dianggap  sebagai Kades  yang  mampu  dalam  segala  bidang  dan  pengetahuannya  terkait permasalahan hukum, dan menyusun draft rancangan Perdes tersebut.
2) Tugas  pokok  dan  fungsi  BPD  sebenarnya  tidak  mengetahui  bagaimana yang seharusnya diperintahkan oleh UU;
Dari hasil wawancara, penulis berpendapat bahwa selama ini BPD tidak mengetahui bagaimana tugas pokok dan fungsi BPD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selama  ini  BPD  hanya  mengetahui  tugasnya  hanya  sebagai  lembaga permusyawaratan  desa  yang  berperan  dalam  menyediakan  fasilitas  dan mengundang  tokoh-tokoh  masyarakat  di  desa  untuk  melakukan musyawarah  desa  terkait  dengan  rancangan  Perdes,  dan  setelah  terjadi kesepakatan  dalam  musyawarah  desa  disampaikan  oleh  pimpinan  BPD kepada Kades untuk ditetapkan menjadi Perdes.
3) Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa.
Rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat  di  desa  Bojong  menurut Bapak Bachtiar dikarenakan mayoritas masyarakat desa Bojong tidak ada yang  menempuh  pendidikan.  Hal  tersebut  dapat  terlihat  pada  tabel dibawah ini:
Tingkat pendidikan masyarakat desa Bojong adalah sebagai berikut:
Tabel : Tingkat Pendidikan Pra sekolah SD SMP SLTA Sarjana 1683 1262 665 450 55
Dari keterangan tabel diatas, dapat tergambar jelas bahwa masyarakat desa Bojong tingkat pendidikannya hanya sebatas Sekolah Dasar, (SD) dan Lulusan  Sarjana  di  desa  Bojong  sendiri  sangat  minim.  Pengetahuan masyarakat terkait penyusunan Perdes, tidak banyak yang mampu menyusun Perdes, dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa sangat minim.
Hal  tersebut  menurut  Bapak  Bachtiar,  yang  menjadi  kendala  kurang optimal  nya  peran  BPD  dalam  mewujudkan  pembentukan  Perdes  yang partisipatif di desa Bojong. Selanjutnya, hal yang menarik menjadi perhatian penulis  pada  saat  wawancara  dengan  Bapak  Bachtiar  yaitu  masalah  arsip- arsip Perdes yang ada pada saat masa  beliau menjabat menjadi ketua BPD.
Bapak  Bachtiar  beralasan,  tidak  mengetahui  keberadaan  arsip-arsip tersebut dengan alasan karena sudah bukan tanggung jawab beliau lagi untuk menyimpan  salinan  Perdes  yang  ada  selama  menjabat  dan  sudah  tidak mengetahui arsip tersebut disimpan dimana.
Menurut Bapak Habib Asnawawi, S.Pd.I selaku Ketua BPD 15 di desa Bojong Periode 2013-2018 menjelaskan bahwa proses pembentukan Perdes di desa Bojong yaitu:
1) Rancangan Perdes diprakarsai oleh Pemerintah Desa;
2) BPD mengusulkan rancangan Perdes kepada pemerintah desa;
3) Rancangan  Perdes  dikonsultasikan  kepada  masyarakat  desa  untuk mendapat masukan dengan mengadakan musyawarah desa yang diadakan di  balai  desa.  Dalam  musyawarah  desa  dihadiri  oleh  tokoh-tokoh  yang ada di desa bojong, Kades, Sekdes, dan BPD;
4) Rancangan  Perdes  sebagaimana  yang  dimaksud  ditetapkan  oleh  Kades setelah disepakati dan dibahas bersama oleh BPD;
5) Rancangan  Perdes  yang  telah  disepakati  bersama,  disampaikan  oleh pimpinan BPD kepada Kades untuk ditetapkan menjadi Perdes terhitung sejak tanggal kesepakatan;
6) Rancangan  Perdes  ditetapkan  dan  ditandatangani  oleh  Kades    dan  ketua BPD.
Tahapan  pembentukan  Perdes  tersebut,  diperoleh  dari  hasil wawancara  dengan  Ketua  BPD  dan  dijelaskan  lebih  rinci    bahwa  dalam proses  pembentukan  Perdes  di  desa  Bojong  peran  BPD  adalah  sebagai lembaga permusyawaratan desa yang menyediakan fasilitas pemerintah desa untuk melakukan musyawarah desa terkait dengan rancangan Perdes Bojong.
Minimnya  pengetahuan  mengenai  tugas  dan  fungsi  BPD  dalam pembentukan  Perdes  selama  ini,  hanya  sebatas  melanjutkan  dan  melihat peran  BPD  periode  sebelumnya.  Berikut  ini  merupakan  struktur  BPD  desa Bojong Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur periode 2013-2018.
15 Menurut  Bapak  Habib  Asnawawi  saat  diwawancarai  pada  hari  Minggu  22  Maret  2015, Pukul 11.00 WIB.
Berdasarkan  hasil  gambaran  umum  diatas,  terkait  struktur  BPD  desa Bojong  Kecamatan  Sekampung  Udik  Lampung  Timur,  menurut  penulis berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ketua  BPD  Habib  Asnawawi,  terkait menjadi  anggota  BPD  tersebut  dipilih  berdasarkan  keterwakilan  wilayah pada masing-masing dusun.
Mekanisme  pemilihan  menjadi  anggota  BPD  tersebut  dilaksanakan secara  perwakilan  yang  pengisiannya  dilakukan  secara  partisipatif. Partisipatif  yang  dimaksud,  setiap  dusun  mengadakan  musyawarah  dengan memilih  wakil  dari  penduduk  desa  yang  bersedia  menjadi  anggota  BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.
Selanjutnya,  setelah  terpilih  menjadi  anggota  BPD  berdasarkan keterwakilan  wilayah,  tahapan  selanjutnya  dilakukan  musyawarah  sesama anggota  BPD  terpilih  untuk  menentukan  siapa  yang  akan  menjadi  Ketua BPD. Mekanisme pemilihan Ketua BPD, dilakukan dengan cara voting suara terbanyak oleh anggota BPD terpilih dengan menunjuk siapa yang dianggap berhak memimpin BPD Desa Bojong.
Hal  yang  menarik  menurut  penulis,  setelah  dilakukan  wawancara dengan Ketua BPD desa Bojong Bapak Habib Asnawawi beliau mengatakan dalam  proses  menentukan  pemimpin  Ketua  BPD  dilakukan  dengan  sistem tunjuk  suara  terbanyak  dan  sebatas  sejauh  mana  calon  pemimpin  tersebut dekat dengan Kades.
Berdasarkan  hal  tersebut  penulis  berkesimpulan  bahwa,  Peran  BPD sebagai lembaga permusyawaratan desa yang dipilih secara partisipatif, tidak
WAKIL KETUA I PUTU DEWA AJ KETUA HABIB ASNAWAWI SEKRETARIS
HASAN BASRI RUSDI Anggota SALAM Anggota HASANUDIN Anggota YUNUS Anggota MUHAJIR Anggota SUPRIYANI Anggota M. BAZID Anggota ZAENUDIN Anggota
dapat  menjalankan  peran  dan  fungsinya  dikarenakan  proses  pemilihan menjadi  Ketua  BPD  hanya  sebatas  sejauh  mana  calon  Ketua  BPD mempunyai  kedekatan  dengan  Kades.    Minimnya  pengetahuan  BPD  yang seharusnya  memprakarsai  pembentukan  Perdes,  yang  terjadi  selama  ini adalah  Perdes  tersebut  diprakarsai  dan  dirancang  oleh  Kades.  Persyaratan calon anggota BPD adalah:
1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta  mempertahankan  dan  memelihara  keutuhan  NKRI  dan  Bhineka Tunggal Ika;
3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
4) Berpendidikan  paling  rendah  tamat  sekolah  menengah  pertama  atau sederajat. Dalam hal ini penulis berkesimpulan, bahwa peran BPD dalam mewujudkan pembentukan Perdes belum optimal, dikarenakan minimnya tingkat  pendidikan  anggota  BPD  tersebut,  sehingga  peran  BPD  yang seharusnya  memprakarsai  dan  merancang  Perdes  belum  sepenuhnya menjalankan  tugas  dan  fungsinya  sebagaimana  mestinya  dikarenakan minimnya tingkat pendidikan masyarakat desa Bojong tersebut.
Dari  hasil  gambaran  diatas  terkait  struktur  BPD,  penulis menyimpulkan  bahwa  struktur  BPD  yang  ada  di  desa  Bojong,  jumlah anggotanya  melebihi  batas  maksimal  jumlah  anggota  BPD  yang  ditetapkan di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 58 yang berbunyi: “ Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
Terkait  dengan  jumlah  anggota  BPD,  yang  melebihi  batas  maksimal jumlah anggota seperti yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD Bapak Habib Asnawawi, beliau beralaskan tidak mengetahui terkait jumlah anggota BPD yang diatur di dalam UU nomor 6 Tahun 2014. Dikarenakan, selama ini jumlah anggota BPD tersebut berdasarkan keterwakilan wilayah pada masing-masing dusun dan kemampuan keuangan desa.
Selanjutnya,  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  kendala  dialami  oleh BPD dalam pembentukan Perdes yaitu:
1) Belum  pernah  diadakan  penyuluhan  hukum  baik  dari  pemerintah Kabupaten  Lampung  Timur  maupun  pemerintah  desa  terkait  dengan peran BPD dalam pembentukan Perdes;
2) Kurangnya sarana dan prasarana desa sebagai alat yang digunakan untuk membentuk rancangan Perdes;
3) Minimnya lulusan Sarjana Hukum di desa Bojong;
4) Kurang aktifnya partisipasi masyarakat desa dalam menyatakan pendapat dan memberi masukan dalam rancangan Perdes;
5) Landasan  hukum  yang  digunakan  BPD  dalam  penyusunan  rancangan Perdes  tidak  mengetahui,  dikarenakan  selama  ini  hanya  mengikuti format-format Perdes terdahulu.
6) Kurang  mengetahui  tugas  pokok  dan  fungsi  BPD  dalam  peraturan perundang-undangan  selain  sebagai  lembaga  yang  berperan  dalam pembentukan Perdes.
7) Selama  ini  tidak  ada  penyuluhan  hukum  terkait  dengan  pembentukan
Perdes.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ketua  BPD  tersebut,  penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  peran  BPD  Bojong  dalam  mewujudkan pembentukan  Perdes  yang  partisipatif  sudah  berjalan,  namun  belum  secara penuh dilakukan secara partisipatif dikarenakan peran BPD yang seharusnya memprakrasai  dan  menyusun  rancangan  Perdes  yang  terjadi  adalah  Perdes tersebut diprakarsai dan dirancang oleh Kades.
BPD  yang  seharusnya,  sebagai  lembaga  permusyawaratan  yang memprakarsai  dan  merancang  Perdes,  namun  kenyataannya  BPD  hanya sebagai  lembaga  permusyawaratan  desa  yang  hanya  berperan  menyediakan fasilitas  dan  mengadakan  musyawarah  desa  terkait  rancangan  Perdes  yang disusun oleh pemerintah desa dalam hal ini Kades.  Kurangnya pengetahuan BPD  mengenai  tugas  dan  fungsinya  dalam  peraturan  perundang-undangan menyebabkan  peran  BPD  selama  ini  berjalan  kurang  optimal  dan  tidak sepenuhnya BPD mewakili mayarakat desa.
Selanjutnya, hal lain yang menjadi kendala peran BPD belum berjalan secara  optimal,  adalah  peran  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  dipercayai masyarakat desa masing-masing dusun menyampaikan aspirasi dan masukan terkait rancangan Perdes, belum sepenuhnya mewakili hal-hal yang menjadi keinginan dan masukan dari masyarakat desa dalam pembentukan rancangan Perdes.
Kepercayaan  masyarakat  desa  Bojong,  terhadap  para  tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mampu menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat  dalam  musyawarah  desa  terkait  pembentukan  Perdes  beralasan, dikarenakan  tokoh-tokoh  tersebut  mempunyai  pengaruh  besar  di  desa Bojong.  Pengaruh  besar  yang  dimaksud,  tokoh-tokoh  masyarakat  desa tersebut turut aktif  berpartisipasi  baik  formil  maupun materiil  dalam  proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

## c. Hasil wawancara dengan Masyarakat Desa Bojong
Menurut Mahmud, 16 selaku masyarakat desa yang sebelumnya pernah menjadi  anggota  BPD  periode  2009-2013  peran  masyarakat  dalam musyawarah desa terkait dengan peran BPD dalam membentuk Perdes yang
16 Menurut Bapak Mahmud, saat diwawancarai hari Sabtu 28 Maret 2015, Pukul 15.00 WIB.
partisipatif  dilapangan  tidak  dapat  terlaksana,  dikarenakan  masyarakat  desa tingkat partisipasi dalam musyawarah desa tidak terlalu menjadi prioritas.
Hal  tersebut  dikarenakan,  mereka  beranggapan  bahwa  acara  tersebut tidak  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  kehidupan  sehari-hari  mereka dan  tidak  punya  nilai  lebih  jika  yang  dapat  diperoleh  jika  ikut  dalam musyawarah  desa.  Nilai  lebih  yang  dimaksud  adalah  nilai  uang  yang diperoleh jika ikut musyawarah desa.
Rendahnya pola pikir masyarakat desa yang dimana segala sesuatu hal dikaitkan  dengan  keuntungan/uang  menyebabkan  rendahnya  partisipasi masyarakat baik dalam musyawarah desa terkait masukan dan partisipasinya dalam  pembentukan  Perdes  ataupun  hal-hal  lainnya  yang  terkait  dengan penyelenggaran  pemerintahan  desa.  Hal-hal  lain,  yang  menyebabkan kurangnya  partisipasi  masyarakat  desa  Bojong  yaitu  minimnya  tingkat pendidikan  lulusan  sarjana.  Masyarakat  desa  Bojong,  mayoritas  tidak menempuh  jalur  pendidikan  dan  paling  banyak  hanya  sebatas  lulusan Sekolah Dasar (SD).
Menurut  hasil  wawancara  penulis  dengan  Bapak  Holidan 17 ,  selaku masyarakat  desa  Bojong  terkait  dengan  peran  BPD  dalam  mewujudkan pembentukan Perdes yang partisipatif, beliau berpendapat tidak mengetahui secara  detail  mengenai  tugas  dan  fungsi  BPD  tersebut.  Bapak  Holidan, beliau hanya mengetahui bahwa BPD merupakan lembaga permusyawaratan desa yang bekerjasama dengan Kades membuat Perdes.
Selanjutnya,  penulis  menanyakan  terkait  dengan  peran  masyarakat desa  Bojong  dalam  pembentukan  Perdes  yang  partisipatif,  beliau menyatakan  bahwa  masyarakat  desa  Bojong  selama  ini,  tidak  ikut berpartisipasi,  dikarenakan  sudah  diwakilkan  oleh  tokoh-tokoh  masyarakat yang  ada  di  setiap  dusun  yang  merupakan  wakil  yang  dianggap  mampu menyalurkan  aspirasi  warga  desa  yang  ada  pada  setiap  masing-masing dusun.
Rendahnya partisipasi masyarakat, dalam pembentukan Perdes beliau beralasan, bahwa selama ini masyarakat sudah percaya terhadap Perdes yang dirancang oleh Kades telah cukup baik selama ini, dan hal lain yang menjadi alasan  utama  rendahnya  partisipasi  masyarakat  desa  Bojong,  dikarenakan masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan masyarakat desa untuk mencukupi  kebutuhan  perekonomian  keluarga,  dibandingkan  dengan  ikut berpartisipasi  dalam  pembuatan  Perdes.  Masyarakat  desa  Bojong,  tidak mengetahui  betapa  pentingnya  keterlibatan  masyarakat  desa  dalam pembentukan Perdes di desa Bojong.
17 Menurut Bapak Holidan saat diwawancarai, hari Sabtu 28 Maret 2015, Pukul 19.00 WIB.
Selanjutnya,  penulis  melakukan  wawancara  dengan  salah  satu masyarakat  desa  Bojong  bernama  Ibu  Kasih.  Menurut  Ibu  Kasih, 18 peran BPD  di  desa  Bojong  adalah  sebagai  lembaga  permusyawaratan  desa  untuk membentuk  Perdes  bersama  Kades.  Terkait  dengan  pentingnya  partisipasi masyarakat,  dalam  pembentukan  Perdes  menurut  Ibu  Kasih,  masyarakat  di desa  Bojong  kurang  terlalu  peduli  akan  pembentukan  Perdes  selama  ini, dikarenakan  masyarakat  desa  lebih  memprioritaskan  tentang  kehidupan perekonomian  keluarganya  dibandingkan  dengan  ikut  musyawarah  desa dalam pembentukan Perdes.
Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  desa  Bojong,  akan  pentingnya peran  dan  aspirasi  masyarakat  desa  dalam  mewujudkan  Perdes  yang partisipatif, dikarenakan keterwakilan  tokoh-tokoh yang dianggap masyarakat  dapat  menyampaikan  aspirasi  dan  masukan  masyarakat  desa, pada  pelaksanaannya    tidak  sepenuhnya  optimal  menyampaikan  masukan dan aspirasi masyarakat desa masing-masing dusun.
Dari keterangan yang telah dijelaskan diatas, hasil wawancara dengan pihak  Eksekutif  desa,  Legislatif  desa,  dan  Masyarakat  desa,  dalam  hasil penelitian yang dilakukan penulis di desa Bojong, terkait dengan Peran BPD dalam pembentukan Perdes yang Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur di  desa  Bojong,  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  Peran  BPD  dalam mewujudkan  pembentukan  Perdes  yang  partisipatif  belum  secara  optimal dilakukan, dikarenakan beberapa alasan yaitu :
1) Perdes  di desa Bojong selama ini diprakarsai dan dirancang oleh Kades.
2) Minimnya  pengetahuan  ketua  BPD  terkait  tugas  dan  fungsi  BPD  dalam peraturan perundang-undangan;
3) Minimnya pengetahuan BPD terkait proses dan mekanisme pembentukan Perdes  yang  partisipatif.  Dikarenakan  selama  ini  belum  pernah  ada sosialisasi  dari  Pemda  Kabupaten  Lampung  Timur  terkait  pembentukan Perdes
4) BPD  kurang  bersinergi  dengan  masyarakat  dalam  proses  pembentukan Perdes  untuk  mendapatkan  masukan  dan  aspirasi  masyarakat  terhadap rancangan  Perdes  tersebut.  Dikarenakan  selama  ini,  beralaskan  sudah diwakilkan  oleh  tokoh-tokoh  masyarakat  desa  yang  ada  di  setiap  dusun yang  dianggap  mampu  menyampaikan  aspirasi  masyarakat  desa  dalam musyawarah desa;dan,
5) Sehingga, apa yang menjadi aspirasi dan masukan masyarakat desa dalam musyawarah  desa  pembentukan  rancangan  Perdes  dengan  diwakilkan oleh  tokoh-tokoh  masyarakat  tersebut  belum  secara  optimal  menjawab hal yang menjadi keinginan masyarakat desa .
18 Menurut Ibu Kasih pada saat diwawancarai, hari Minggu 29 Maret 2015, Pukul 10.00 WIB.
Seharusnya, BPD merupakan lembaga yang diberikan wewenang oleh UU  untuk  melaksanakan  fungsi  pemerintahan  berdasarkan  keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
Dasar  pembenar  BPD  diberikan  wewenang  tersebut  dikarenakan  di dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  desa  BPD  selaku  lembaga  yang ditetapkan secara demokratis memiliki peran untuk mengawasi dan meminta keterangan  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  kepada  pemerintah desa,  menyatakan  pendapat  atas  penyelenggara  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa.
Seharusnya,    BPD  di  desa  Bojong  saat  ini  menjalankan  peran  nya sebagai  lembaga  yang  partisipatif  seperti  yang  telah  diatur  di  Pasal  55  UU Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  mengatur  bahwa  BPD  mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan Perdes bersama Kades, menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  dan  melakukan pengawasan  kinerja  Kades.    Selanjutnya,  didalam  konsideran  dijelaskan bahwa BPD merupakan badan permusyawaratan desa yang turut membahas dan  menyepakati  berbagai  kebijakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa.  Dalam  upaya  meningkatkan  kinerja  kelembagaan  di  tingkat  desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,  pemerintah  desa  dan/atau  BPD  memfasilitasi  penyelenggaraan musyawarah desa. 19
Fakta  dilapangan,  menunjukan  bahwa  BPD  di  desa  Bojong  belum secara  optimal  menjalankan  perannya  sebagai  lembaga  dalam  mewujudkan pembentukan  Perdes  yang  partisipatif,  sebagaimana  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undang,  dikarenakan  dalam  musyawarah  desa keterlibatan  tokoh-tokoh  yang  dianggap  mewakili  suara  dan  aspirasi masyarakat  desa  belum  secara  penuh  mewakili  hal-hal  yang  menjadi keinginan dan masukan dari masyarakat desa Bojong.
Hal  tersebut  dirasakan  belum  berjalan  secara  optimal,  dikarenakan pada  Pasal  68  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa,  dijelaskan  bahwa masyarakat  desa  berhak  untuk  menyampaikan  aspirasi,  saran,  dan  pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Selanjutnya,  masih terkait partisipasi masyarakat desa, pada Pasal 96 UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
19 Musyawarah  desa  adalah  musyawarah  antara  Badan  Permusyawaratan  Desa,  Pemerintah Desa,  dan  unsur  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
Undangan  bahwa  masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  penulis  berkesimpulan  peran  BPD Bojong  dalam  mewujudkan  pembentukan  Perdes  yang  partisipatif  sudah berjalan  secara  partisipatif,  akan  tetapi  belum  secara  optimal,  dikarenakan peran  dari  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  mewakili  masyarakat  desa  dalam musyawarah  pembentukan  rancangan  Perdes,  belum  sepenuhnya  menjawab hal-hal yang menjadi keinginan dan masukan masyarakat desa terkait dengan rancangan Perdes yang akan disusun oleh BPD.

## 2. Saran
Masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  sebagaimana  dimaksud  dapat dilakukan  melalui  rapat  dengar  pendapat,  kunjungan  kerja,  sosialisasi, seminar,  lokakarya,  dan/atau  diskusi.  Untuk  memudahkan  masyarakat memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis,  setiap  rancangan peraturan  perundang-undangan  harus  dapat  diakses  dengan  mudah  oleh masyarakat.
Selanjutnya,  hal-hal  lain  yang  menjadi  kendala  adalah  dalam  hal memberikan  masukan  secara  lisan  dan/atau  tertulis  yang  dapat  dilakukan melalui  rapat  dengar  pendapat,  kunjungan  kerja,  sosialisasi,  seminar, lokakarya  dan/atau  diskusi  yang  terjadi  hanya  diadakan  musyawarah  desa terkait  rancangan  Perdes  dan  setelah  ditetapkan  menjadi  Perdes  tidak  ada sosialisasi dari pemerintah desa Bojong kepada masyarakat desa terkait hasil rancangan Perdes yang telah ditetapkan menjadi Perdes.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Sasongko,  Wahyu.  (2013). Sejarah  Tata  Hukum  Indonesia .  Bandar Lampung: PKKPU FH Unila.
Muhammad,  Abdulkadir.  (2004). Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Bandung: PT Citra Aditnya Bhakti.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa