Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
KEKUATAN HUKUM KWITANSI SEBAGAI BUKTI JUAL BELI BAWAH TANGAN ATAS SEBIDANG TANAH DALAM PUTUSAN NOMOR 135/PDT.G/2021/PN.PBR.
Rifka Hidayani 1 , Mohammad Fajri Mekka Putra 2
1,2 Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia Email: hidayanirifka@gmail.com 1 , fajrimekka@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  analyze  the  considerations  of  the  District  Court  judge  who  granted  the  lawsuit regarding  the  validity  and  value  of  a  receipt  as  evidence  of  an  underhand  sale  and  purchase  of  a piece of land and the legal consequences of granting a lawsuit regarding the legality and value of a receipt as evidence of an underhand sale and purchase of a piece of land in Decision Number: 135 /PDT.G/2021/PN.Pbr.  The  research  approach  used  is  normative  juridical  law  research  or  library research, with descriptive research type. The data analysis method used is qualitative. The results of this  study  indicate  that  the  consideration  of  the  District  Court  judge  who  granted  the  lawsuit regarding the validity and value of the receipt as evidence of an underhand sale and purchase of a piece of land is that the plaintiff as the buyer has good intentions in the buying and selling process, the basis of the lawsuit is not contrary to the laws and regulations and does not against the law.
Keywords: Legal Strength, Receipt, Buying and Selling, Underhand
 Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia hidayanirifka929@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Hak milik atas tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi wewenang untuk mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus untuk itu.
Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam hal terjadi peralihan hak milik atas tanah dari satu pihak ke pihak lainnya baik karena jual beli, hibah, tukar menukar, maupun wasiat, hendaknya segera didaftarkan peralihan hak milik atas tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  bahwa setiap  kali  terjadi  perubahan  kepemilikan  hak  atas  tanah  dan  perubahan  status  hak  atas  tanah  harus didaftarkan  dan  yang  wajib  mendaftarkan  hak  tersebut  adalah  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT) dan pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
Pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  berfungsi  untuk  mengetahui  status  bidang  tanah,  siapa  pemiliknya,  apa haknya,  berapa  luasnya,  untuk  apa  dipergunakan.  Untuk  memperoleh  kekuatan  hukum  rangkaian kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis, pengajuan kebenaran materiil pembuktian data fisik dan data  yuridis  hak  atas  tanah,  ataupun  lain  hal  yang  dibutuhkan  sebagai  dasar  hak  pendaftaran  tanah, dan  atau  riwayat  asal  usul  pemilikan  atas  tanah,  jual-beli,  warisan,  tidak  terlepas  pada  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada  kenyataannya  dalam  kehidupan  masyarakat,  hal  tersebut  terkadang  diabaikan  melalui praktik jual beli di bawah tangan atas dasar saling percaya antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini terjadi  dalam  Putusan  Nomor  135/Pdt.G/2021/  PN.Pbr.  Pihak  Penggugat  dalam  perkara  ini  adalah Joni Irwan melawan Pihak Tergugat yaitu Hery Setiady dan Turut Tergugat, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekan Baru.
Duduk perkara dalam putusan tersebut adalah pada tanggal 05 Februari 2007 Penggugat telah membeli  sebidang  tanah  dari  Tergugat  yang  terletak  di  JL.  Mulia,  Kelurahan  Tangkerang  Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru seluas 1.015 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.3619 atas nama Tergugat. Jual beli tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan  secara di bawah tangan yakni hanya berdasarkan kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)  pada  tanggal  05  Februari  2007  dari  Penggugat  kepada  Tergugat  dan  Tergugat  menyerahkan surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 3619 atas nama Tergugat sendiri kepada Penggugat, dan sampai gugatan diajukan tidak ada ganggu gugat dari pihak lain terhadap tanah tersebut.
Penggugat karena saling percaya dan belum memiliki dana untuk balik nama maka membiarkan saja  Sertifikat  Tanah  tersebut  tanpa  dibalik  nama.  Permasalahan  kemudian  terjadi  pada  akan dilakukan  balik  nama,  Penggugat mengurusnya ke  Badan  Pertanahan  (BPN)  Kota  Pekanbaru  selaku Turut  Tergugat  melalui  Notaris  Agus  Salim.  Pihak  BPN  Kota  Pekanbaru/Turut  Tergugat  meminta Penggugat  untuk  membawa  Pemilik  awal  tanah  tersebut  (Tergugat).  Dalam  hal  ini  penggugat  telah melakukan  pencarian  terhadap  tergugat  sesuai  dengan  alamat  sebelumnya,  namun  berdasarkan informasi  dari  masyarakat  setempat,  Tergugat  sudah  pindah  tempat  tinggal  dan  tidak  diketahui  lagi alamatnya.  Selanjutnya  Penggugat  terus  berusaha  mencari  tahu  keberadaan  Tergugat,  namun  tidak terdapat  titik  terang,  sampai  akhirnya  Penggugat  putus  asa  dalam  mencari  keberadaannya,  serta mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
Putusan  hakim adalah  putusan  akhir  dari  suatu  pemeriksaan  persidangan  di  pengadilan  dalam suatu perkara. 1 Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan  dasar  pemeriksaan  perkara  dan  suatu  pembuktian  kebenaran  suatu  hak.  Untuk  perkara contentius produk hukumnya diberi judul "putusan" ( vonnis ). 2
1 Sarwono, Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.27.
2 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata,  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  dan  Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 62.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan  (library  research),  dengan  tipe  penelitian  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  studi  kepustakaan,  dari  berbagai  literatur  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah adalah analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Putusan  Pengadilan  Negeri  Pekabaru  Nomor:  135/PDT.G/2021/PN.Pbr.  merupakan  putusan yang  menyatakan  bahwa  bukti jual  beli  bawah  tangan  atas  sebidang  tanah  adalah  sah  dan  berharga. Penggugat  dalam  perkara  ini  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  atau  Majelis Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  berkenan  menjatuhkan  putusan  yaitu  menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk  seluruhnya,  menyatakan  bukti  yang diajukan  Penggugat berupa Kwitansi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 05 Februari 2007 sah dan berharga.
Penggugat  juga  memohon  agar  jual  beli  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tersebut  pada tanggal 05 Februari 2007 terhadap sebidang tanah seluas 1.015 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.3619  yang  terletak  di  Kelurahan  Tangkerang  Selatan  Kec.  Bukit  Raya  Kota  Pekanbaru,  dari Tergugat  sebagai  pemiliknya  agar  dinyatakan  Sah  dan  Berharga  dan  menyatakan  Penggugat  adalah pemilik  yang  sah  atas  sebidang  tanah  tersebut.  Selain  itu  memohon  agar  memerintahkan  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kota  Pekanbaru  selaku  Turut  Tergugat,  untuk  mencatatkan  dan memperoses  peralihan  hak  atas  tanah  objek  jual  beli  dengan  membalik  namakan  sertifikat  hak  atas tanah  objek  jual  beli,  dari  nama  Tergugat  ke  atas  nama  pemegang  hak  selanjutnya  yaitu  nama Penggugat.
Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan mengenai sah dan berharganya kwitansi sebagai bukti jual beli bawah tangan atas sebidang tanah dalam Putusan Nomor: 135/PDT.G/2021/PN.Pbr  adalah  maksud  dan tujuan  gugatan  Penggugat  yang  pada  pokoknya  adalah agar Majelis Hakim untuk mengesahkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2007 terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.3619 agar memiliki kepastian hukum  untuk  memperoses  peralihan  hak  atas  tanah  objek  jual  beli  dengan  membalik  namakan sertifikat  hak  atas  tanah  objek  jual  beli  tersebut  ke  kantor  Turut  Tergugat,  yang  semula  atas  nama Tergugat ke atas nama Penggugat yang dikarenakan Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia.
Majelis  Hakim  mencermati  dalil  gugatan  Penggugat  tersebut,  karena  tanpa  dihadiri  Tergugat, maka  Majelis  Hakim  akan  menilai  apakah  gugatan  Penggugat  berdasarkan  hukum  dan  tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  apakah  jual  beli  yang didalilkan  Penggugat  sah  menurut  hukum.  Untuk  membuktikan  kebenaran  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-2, dan Penggugat di persidangan  menghadirkan  saksi  sebanyak  3  (tiga)  orang.  Sementara  itu  Turut  Tergugat  untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda TT-1, dan Turut Tergugat di persidangan tidak menghadirkan saksi.
Penggugat  mengajukan  bukti  surat  P-1  yaitu  berupa  Kwitansi  Pembayaran  atas  Pembelian tanah  yang  telah  ditandatangani  oleh  Tergugat  tanggal  05  Februari  2007  terhadap  sebidang  tanah dengan  Sertifikat  Hak  Milik  No.3619  atas  nama  Tergugat  (bukti  P-2).  Dalam  hal  ini  Penggugat membuktikan  bahwa  telah  terjadinya  jual  beli  tanah  di  bawah  tangan  antara  Penggugat  dengan Tergugat serta terhadap jual beli tanah tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Penggugat, sehingga nilai  pembuktiannya  cukup,  sebab  tidak  dibantah.  Sesuai  dengan  bukti  surat  P-1  dan  P-2  tersebut diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi Helmi dan saksi Delpi Tresna yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi mengetahui tentang jual beli tanah seluas ± 1.015 M2 di bawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2007 dan nilai jual tanah tersebut adalah sebesar  Rp.70.000.000,-  (Tujuh  puluh  juta  rupiah)  oleh  karena  sekarang  keberadaan  Tergugat  tidak diketahui  lagi,  Penggugat  tidak  dapat  membaliknamakan  objek  jual  beli  tersebut  ke  atas  nama Penggugat dan hingga sampai saat ini tidak ada ganggu gugat dari pihak lain terhadap tanah tersebut.
Sesuai  peristiwa  hukum  di  atas  maka  mencermati  pengertian  jual  beli  menurut  Pasal  1457 KUHPerdata  adalah  suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
menyerahkan  suatu  benda  dan  pihak  lain  membayar  harga  yang  telah  disepakati,  maka  peristiwa hukum dalam perkara ini belum memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pasal tersebut karena objek yang diperjual belikan belum diserahkan kepada Penggugat menjadi miliknya. Majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan adanya perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik dengan memperhatikan  norma-norma  hukum  secara  yuridis  normatif,  yaitu  menjadi  kewajiban  bagi  para pihak  dalam perjanjian  jual  beli adalah  pihak penjual  mempunyai  dua  kewajiban  yang  utama,  yakni untuk  menyerahkan  barang  yang  menjadi  objek  perjanjian  dan  menanggungnya,  sedangkan  pihak pembeli mempunyai kewajiban utama untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam perjanjian.
Merujuk  kepada  peristiwa  hukum  yang  terjadi  maka  diketahui  bahwa  Penggugat  telah membayar harga pembelian selaku pembeli yang beritikad baik sedangkan mencermati dasar gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melawan hukum oleh karenanya  gugatan  Penggugat  tidak cacat  hukum.  Oleh  karena  itu  Majelis  Hakim  dalam  perkara ini menarik  kesimpulan  bahwa  jual  beli  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  pada  tanggal  05  Februari 2007  terhadap  sebidang  tanah  seluas  1.015  M2  sesuai  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  No.3619  adalah sah  dan  berkekuatan  hukum  serta  sah,  sehingga  Penggugat  adalah  pemilik  yang  sah  atas  sebidang tanah tersebut.
Selain  itu  sesuai  dengan  permohonan  Penggugat  agar  Majelis  Hakim  menyatakan  bukti  yang diajukan  Penggugat  berupa  Kwitansi  jual  beli  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  pada  Tanggal  05 Februari 2007 Sah dan Berharga cukup beralasan untuk dikabulkan karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat  dalam  perkara  ini  telah  diperiksa  dan  ternyata dikeluarkan  berdasarkan  ketentuan hukum yang berlaku.
Pertimbangan  majelis  hakim  dalam  perkara  ini  sudah  tepat  mengingat  bahwa  yang  menjadi objek  perkara ini merupakan  benda  tidak  bergerak, maka  guna menunjukkan  adanya  peralihan  yang sempurna harus dilakukan penyerahan secara yuridis dalam hal ini proses balik nama dari pemegang hak  lama  kepada  pemegang  hak  yang  baru.  Oleh  karena  itu  agar  Penggugat  dapat  memperoleh  hak secara sempurna terhadap objek perkara karena perlu proses balik nama dan dengan demikian Majelis Hakim  Memerintahkan  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kota  Pekanbaru  selaku  Turut  Tergugat, untuk  mencatatkan  dan  memperoses  peralihan  hak  atas  tanah  objek  jual  beli  dengan  membalik namakan  sertifikat  hak  atas  tanah  objek  jual  beli,  dari  nama  Tergugat  ke  atas  nama  pemegang  hak selanjutnya yaitu nama Penggugat.
Akibat  hukum  dikabulkannya  gugatan  mengenai  sah  dan  berharganya  kwitansi  sebagai  bukti jual beli bawah tangan atas sebidang tanah dalam Putusan Nomor: 135/PDT.G/2021/PN.Pbr. ditinjau dari sisi pihak penggugat adalah adanya kepastian hukum hak milik atas tanah yang telah dibeli dari pihak penggugat. Hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Aristoteles sebagai asas tujuan dari  hukum  yang  menghendaki  keadilan.  Menurut  teori  ini  hukum  mempunyai  tugas  suci  dan  luhur ialah  keadilan  dengan  memberikan  kepada  tiap-  tiap  orang  apa  yang  berhak  ia  terima  serta memerlukan  peraturan  tersendiri  bagi  tiap-  tiap  kasus.  Untuk  terlaksananya  hal  tersebut,  maka menurut teori ini hukum harus memuat peraturan/ketentuan umum yang diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. 3
Kepastian hukum hak milik atas tanah sebagai hak yang dapat diwariskan secara turun temurun, secara terus menerus dengan tidak harus memohon haknya kembali apabila terjadi pemindahan hak. Unsur-unsur  dari  hak  milik  yaitu:  (a)  turun  temurun,  bahwa  hak  milik  dapat  diwariskan  pada  pihak lain  atau  ahli  waris  apabila  pemiliknya  meninggal  dunia  tanpa  harus  memohon  kembali  bagi  ahli waris untuk mendapatkan penetapan; (b) terkuat dan terpenuh, bahwa hak milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh yang dimiliki oleh seseorang dapat dibedakan dengan hak yang lain seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, bahwa diantara hak-hak atas tanah hak miliknya yang mutlak, tak  terbatas  dan  tidak  dapat  diganggu  gugat;  (b)  fungsi  sosial,  maksudnya  adalah  meskipun hak milik sifatnya terkuat dan terpenuh tetapi tetap mempunyai fungsi sosial, yang mana apabila hak ini  dibutuhkan  untuk  kepentingan  umum  maka  pemiliknya  harus  menyerahkannya  pada  negara dengan mendapatkan ganti rugi yang layak; (d) dapat beralih dan dialihkan, yaitu dapat dialihkan pada
3 Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum , Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001, hlm. 44.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pihak  yang  lain  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  baik  melalui  penjualan, penyerahan, hibah atau bahkan melalui hak tanggungan. 4
Sertifikat sebagai konsekuensi dari terciptanya kepastian hukum terhadap hak milik atas tanah memiliki fungsi bagi pemiliknya yaitu: (a) nilai ekonomisnya (harga jual) lebih tinggi, dalam jual beli pada  umumnya  pembeli  (konsumen)  memilik  pandangan,  lebih  baik  kalah  dalam  membeli  tetapi menang  dalam  pemakaian  daripada  menang  membeli  tetapi  kalah  dalam  memakai.  Bertolak  dari pandangan seperti itulah sehingga tanah yang telah bersertifikat memiliki harga yang jauh lebih tinggi ketimbang tanah yang belum bersertifikat. (b) potensi untuk menang dalam berperkara lebih terbuka, hal ini sesuai dengan adagium yang berbunyi “ Sivis Pacem Para Bellum” yang berarti hendak damai siapkan perang . Rupanya pepatah tersebut tidak hanya dapat diterapkan pada perang dalam arti yang sesungguhnya tetapi justru cukup memberi inspirasi dalam dunia hukum, dalam hal ini berperkara di pengadilan.  Sertifikat  hak  milik  atas  tanah  dapat  diklasifikasikan  dalam  golongan  alat  bukti tertulis/surat. Alat bukti primer (utama) lebih khusus lagi akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Berdasarkan rumusan di atas maka sertifikat memenuhi syarat  untuk  digolongkan  kedalam  akta  otentik  karena  dibuat  oleh  pejabat  tertentu.  Akta  otentik dinamakan alat bukti primer karena memiliki keunggulan tersendiri yang tidak dimiliki alat bukti lain. Suatu  keunggulan  bagi  akta  otentik  dibanding  dengan  alat  bukti  lain  ialah  dari  segi  kekuatan pembuktiannya  ( Vis  Probandi )  bahwa  akta  otentik  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna ( Volledige  Bewijs  Kracht )  artinya  kekuatan  pembuktian  yang  memberikan  kepastian  hukum  yang cukup,  kecuali  terbukti  sebaliknya.  Sehingga  menurut  hukum  akta  otentik  (termasuk  sertifikat  hak milik atas tanah) untuk sementara harus dianggap sebagai suatu yang benar sepanjang belum terbukti kepalsuan  nya.  Konsekuensinya ialah  barang  siapa  yang  membantah  keaslian  nya  pihak inilah  yang harus membuktikan nya bahwa akta itu palsu, berarti kalau tidak terbukti kepalsuan nya maka pihak ini harus kalah dalam perkaranya. 5
Sertifikat  juga  dapat  memberi  proteksi  yuridis  bagi  pemegangnya.  Seseorang  yang  bukan pemilik  tanah  menerbitkan  sertifikat  hak  milik  terhadap  tanah  tersebut  atas  namanya  tanpa  seizing pemilik  sesungguhnya  jika  keduanya  terlibat  sengketa  di  pengadilan  di  mana  sertifikat  dijadikan sebagai alat bukti hampir dapat dipastikan pemegang sertifikat ini akan memenangkan perkara, sebab paling  tidak  secara  yuridis  ia  telah  membuktikan  hak-haknya  terhadap  tanah  tersebut.  Kebenaran hukum  itu  terkadang  tidak  mencapai  kebenaran  yang  sesungguhnya,  dengan  kata  lain  “pengertian yang  benar”  menurut  hukum  ialah  pihak  yang  mampu  membuktikan  dalil-dalilnya  dan  mampu membuktikan  dalil-dalil  sangkalannya  yang  diajukan  pihak  lawan  dengan  menggunakan  alat-alat bukti  yang  sah.  Sebaliknya  bagi  pihak  lawannya  sekalipun  ia  sebagai  pemilik  tanah  yang sesungguhnya tetapi karena dalam perkara, para pihak mampu membuktikan haknya atas tanah yang dipersengketakan. Sertifikat sebagai salah satu bukti kepemilikan hak, menjadi salah satu hal penting dalam  pembangunan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Oleh  karena  itu  penerbitan  sertifikat,  menjadi sangat penting dalam sebuah negara hukum. 6
Sementara  itu  akibat  hukum  bagi  Pihak  Turut  Tergugat  adalah  melaksanakan  pencatatan  dan proses  peralihan  hak  atas  tanah  objek  jual  beli  dengan  membalik  namakan  sertifikat  hak  atas  tanah objek  jual  beli,  dari  nama Tergugat  ke atas nama  pemegang  hak selanjutnya  yaitu  nama  Penggugat. Hal  ini  sesuai  dengan  pemahaman  bahwa  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  dalam  masyarakat merupakan  tugas  negara  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  bagi  kepentingan  rakyat  dalam  rangka memberikan  ketertiban  administrasi  bidang  pertanahan,  dan  untuk memperoleh  kekuatan  hukum rangkaian kegiatan pendaftaran tanah secarasistematik, pengajuan kebenaran materiil pembuktian data fisik dan datayuridis hak atas tanah, ataupun lain hal yang dibutuhkan sebagai dasar hak  pendaftaran tanah,  mengetahui  status  hak  dan  atau  riwayat  asal  usul  pemilikan  atas  tanah,  jual-beli,  warisan, kesemuannya  memerlukan  suatu  peraturan  perundang-undangan  selaku  payung  hukum  dan
4 A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 31.
5 Arie Sukanti Hutagalung. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 118.
6 Hermit  Herman, Cara  Memperoleh  Sertipikat  Tanah  Hak  Milik,  Tanah  Negara    dan  Tanah  Pemda, Mandar  Maju, Bandung, 2004, hlm.171.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pengesahan pejabat pendaftaran yang berwenang dan akan dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuhi. 7
Pemberian kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan tersediannya perangkat hukum tertulis,  yang  lengkap  dan  jelas  serta  dilaksanakan  secara  konsisten.  Dengan  tersedianya  perangkat hukum  yang  tertulis,  siapapun  yang  berkepentingan  akan  dengan  mudah  dapat  mengetahui kemungkinan  apa  yang  tersedia  baginya  untuk  menguasai  dan  menggunakan  tanah  yang diperlukannya, bagaimana cara memperolehnya, hak-hak, kewajiban serta larangan-larangan apa yang ada  dalam  menguasai  tanah  dengan  hak-hak tertentu,  sanksi  apa  yang  dihadapinya  jika  diabaikan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penguasaan dan penggunaan tanah yang dipunyainya. 8
Tertib  administrasi  pertanahan  di  Indonesia  diimplementasikan  dalam  proses  pendaftaran. Pendaftaran  tanah  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan,  yang  dilakukan  oleh  negara/pemerintah  secara terus  menerus  dan  teratur,  berupa  pengumpulan  keterangan  atau  data  tertentu  mengenai  tanah-tanah tertentu  yang  ada  di  wilayah-wilayah  tertentu,  pengolahan,  penyimpanan  dan  penyajiannya  bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pertimbangan  hakim  Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengabulkan gugatan mengenai sah dan berharganya kwitansi sebagai bukti jual  beli  bawah  tangan  atas  sebidang  tanah  adalah  penggugat  selaku  pembeli  telah  beritikad  baik dalam proses jual beli, dasar gugatan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan  tidak  melawan  hukum.  Sesuai  dengan  bukti  yang  diajukan  di  persidangan  yaitu  kwitansi  dan Sertifikat  Hak  Milik  serta  keterangan  saksi  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  jual  beli  antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2007 terhadap sebidang tanah seluas 1.015 M2 sesuai  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  No.3619 adalah sah  dan  berkekuatan  hukum  serta  sah,  sehingga Penggugat  adalah  pemilik  yang  sah  atas  sebidang  tanah  tersebut.  Akibat  hukum  dikabulkannya gugatan mengenai sah dan berharganya kwitansi sebagai bukti jual beli bawah tangan atas sebidang tanah  dalam  Putusan  Nomor:  135/PDT.G/2021/PN.Pbr.  ditinjau  dari  sisi  pihak  penggugat  adalah adanya kepastian hukum hak milik atas tanah yang telah dibeli dari pihak penggugat. Sementara itu akibat  hukum  bagi  Pihak  Turut  Tergugat  adalah  melaksanakan  pencatatan  dan  proses  peralihan  hak atas  tanah  objek  jual  beli  dengan  membalik  namakan  sertifikat  hak  atas  tanah  objek  jual  beli,  dari nama Tergugat ke atas nama pemegang hak selanjutnya yaitu nama Penggugat.

## REFERENSI
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Harsono,  Boedi. Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria Isi dan Pelaksanaannya . Cet.8 . Djambatan, Jakarta, 2003. Herman,  Hermit Cara  Memperoleh  Sertipikat  Tanah  Hak  Milik,  Tanah  Negara  dan  Tanah  Pemda, Mandar Maju, Bandung, 2004.
Hutagalung,  Arie  Sukanti. Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005.
Parlindungan, A.P. Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998.
Rasjidi,  Lili  dan  Ira  Rasjidi, Dasar-Dasar  Filsafat  dan  Teori  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti.  Bandung, 2001.
Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Kencana, Jakarta, 2010. Sarwono, Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
7 Boedi  Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok  Agraria  Isi  dan Pelaksanaannya . Cet.8 . Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.25.
8 Urip Santoso. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 27.