Jurnal Administrasi Negara Volume 27 Nomor 3, Edisi Desember 2021 p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424

## ANALISIS MUTASI PINDAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

## ANALYSIS OF CIVIL SERVANTS MUTATION IN THE GOVERNMENT ENVIRONTMENT PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
Riana Kasiran
Sub Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan email: rianakasiran05@gmail.com

## Abstrak
Mutasi  pindah  di  lingkungan  pemerintah  provinsi  Sulawesi  Selatan  adalah  perpindahan  Pegawai Negeri Sipil dari instansi luar ke intansi pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan tertentu. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  alasan  mutasi  pindah  Pegawai  Negeri Sipil ke lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Informan berjumlah 46 orang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif khususnya studi kasus dengan menggunakan kuesioner, wawancara,  observasi,  dan  telaah  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  mutasi  di lingkungan  pemerintah  provinsi  Sulawesi  Selatan  termasuk  mutasi  horizontal,  dilaksanakan berdasarkan  pedoman  yang  ada,  dan  prinsip merit  system. Namun,  pada  kondisi  tertentu,  mutasi dilakukan  berdasarkan spoil  system. Beberapa  kendala  yang  dihadapi  adalah:  tidak  adanya  standar waktu;  adanya  moratorium;  kesiapan  instansi  asal  untuk  melepas  dan  instansi  yang  dituju  untuk menerima;  kegiatan  rutin  kantor  yang  masih  terus  berjalan;  pandemi Covid-19 ;  dan  bencana  alam. Gambaran alasan mutasi: mutasi atas keinginan pegawai sendiri dan Alih Tugas Produktif. Mutasi atas keinginan sendiri: di instansi asalnya, tugas dan bidang kerjanya tidak sesuai dengan pekerjaannya; di intansi asalnya, lingkungan kerjanya tidak sesuai dengan kondisi fisiknya atau alasan kesehatan; ingin mengembangkan  karir;  kembali  ke  daerah  asal/  dekat  dengan  keluarga:  mengikuti  sosok  pemimpin; memperoleh  tunjangan  yang  lebih  baik.  Alih  Tugas  Produktif  (ATP),  yakni  alasan  diajukan  oleh pimpinan sebagai efek dari pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Selatan.
Kata Kunci : Mutasi Pindah, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

## Abstract
Mutation  is  the  transfer  of  civil  servants  from  outside  agencies  to  to  South  Sulawesi  provincial government agencies for certain reasons. This study aims to determine and analyze the reasons for the transfer of Civil Servants to the South Sulawesi provincial government. There are 46 informants. The approach  used  is  a  qualitative  approach,  especially  case  studies  using  questionnaires,  interviews, observations,  and  document  review.The  results  of  the  study  indicate  that  mutation  in  the  South Sulawesi  provincial  government  include  horizontal  mutations,  carried  out  based  on  existing guidelines, and the  principle  of  the  merit  system.  However, under certain conditions,  mutations are carried out based on a spoil system. Some of the obstacles faced were: the absence of a time standard; the existence of a moratorium; readiness of the originating agency to release and the intended agency to  receive  it;  routine  office  activities  that  are  still  ongoing;  the  Covid-19  pandemic;  and  natural disasters. Description of reasons for mutation: mutation at the employee's own wish and Productive Task Transfer. Transfer of his own volition: in his original institution, his duties and fields of work are not in accordance with his job; at the institution of origin, the work environment is not in accordance with  his  physical  condition  or  health  reasons;  want  to  develop  a  career;  return  to  the  area  of origin/close to the family: follow the figure of the leader; get better benefits. Transfer of Productive
Tasks (ATP), namely the reasons proposed by the leadership as an effect of the election of Regional Heads in South Sulawesi.
Keywords : Mutation, Civil Servant, Provincial Government of South  Sulawesi

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya,  Pegawai  Negeri Sipil  siap  ditempatkan  di  mana  saja  di seluruh  Wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan tempat tugas  yang  telah  ditentukan.  Namun,  di sisi  lain  mutasi  Pegawai  Negeri  Sipil menjadi hal yang diidamkan bagi banyak Pegawai  Negeri  Sipil.  Pegawai  Negeri Sipil  mengajukan  pindah  tugas  dengan berbagai alasan seperti mengikuti pasangan,  menjaga  orang  tua,  sakit,  dan lain  sebagainya.  Hal  ini  dapat  dilakukan dengan  pertimbangan  bahwa  sesuai dengan  aturan  sebab  setiap  Pegawai Negeri  Sipil  memiliki  hak  yang  sama dalam pengajuan pindah tugas. Selain itu,
mutasi haruslah mempertimbangkan
aspek utama seperti kompetensi, kebutuhan,  dan  komitmen  dari  Pegawai Negeri  Sipil  tersebut  untuk  mengabdi sesuai  dengan  tugas  masing-masing Pegawai Negeri Sipil.
Hasil  telaah  dokumen  mengenai jumlah  mutasi  pindah  masuk  ke  instansi pemerintah Sulawesi Selatan menunjukkan  bahwa  terdapat  806 permohonan  mutasi  pindah  masuk dengan  berbagai  macam  alasan  pindah.
Mutasi  pindah  masuk  ke  instansi pemerintah  Sulawesi  Selatan  mengalami peningkatan  dalam  tiga  tahun  terakhir, yakni  tahun  2018  hingga  tahun  2020. Pada tahun 2018, terdapat 178 pemohon, pada tahun 2019, terdapat 196 pemohon, dan  pada  tahun  2020  terdapat  432 pemohon.
Salah  satu  unsur  tugas  yang dilaksanakan  oleh  Badan  Kepegawaian Daerah  adalah  melaksanakan  proses mutasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Mutasi PNS melibatkan PNS yang  bersangkutan,  BKD  dan  Kepala Daerah.  Sebagai  Pelaksana  Mutasi  PNS, BKD  dituntut  untuk  profesional  dalam pelaksanaan  tugasnya.  Dalam  perkem- bangannya  tidak  sedikit  kritik  yang muncul terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala  Daerah  dan  pelaksanaan  tugas BKD  terutama  dalam  hal  keadilan  dan keterbukaan  dalam  pengambilan  keputu- san  terhadap  mutasi  PNS.  Mutasi  di Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan seringkali  menjadi  sorotan,  dikarenakan tingginya  intensitas  dan  animo  PNS  dari instansi  lain  untuk  pindah  kerja  ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Sedarmayanti  (2007)  menyatakan bahwa  mutasi  adalah  proses  pengalihan tugas  dimana  pegawai  ditempatkan  di tugas  baru  dengan  catatan  wewenang, tanggungjawab,  dan  penghasilan  relatif sama  dengan  jabatan  yang  lama.  Ia menambahkan  bahwa  mutasi  juga  dapat berupa  pengalihan  tempat  dimana  secara prinsip  sama  dengan  pengalihan  tugas. Hanya  saja,  pada  hal  yang  kedua  ini, secara  fisik,  lokasi  tempat  kerja  berbeda dengan tempat kerja saat ini.
Hasibuan  (2005)  mengemukakan bahwa  ruang  lingkup  mutasi  mencakup semua  perubahan  atau  pemindahan posisi/pekerjaan/  tempat  kerja  pegawai, baik  secara  horizontal  maupun  vertikal. Mutasi  horizontal  adalah  pemindahan tempat atau jabatan pegawai tetapi masih tetap  dalam  layer  yang  sama  di  dalam organisasi  tersebut.  Mutasi  horizontal terdiri  atas  2  jenis,  yakni  mutasi  tempat dan  mutasi  jabatan.  Mutasi  vertikal adalah pemindahan posisi/jabatan/ pekerjaan,  meliputi  promosi  (naik pangkat/ jabatan) atau demosi (penurunan pangkat/jabatan).
Hasibuan  (2005)  menyebutkan beberapa  tujuan  dilakukannya  mutasi, yakni: meningkatkan produktivitas kerja;
menciptakan keseimbangan antara pegawai  dengan  pekerjaan  atau  jabatan tertentu; pegawai mendapatkan
pengetahuan yang lebih luas; menghilangkan kejenuhan pegawai
terhadap  pekerjaan;  mendorong  pegawai agar  ingin  mengembangkan karir; pelaksanaan  hukuman  atau  sanksi  bagi pegawai atas pelanggaran yang dilakukan;  memberikan  pengakuan  dan imbalan  terhadap  prestasi  kerja  pegawai;
mendorong pegawai untuk lebih termotivasi  melalui  persaingan  terbuka; tindakan  pengamanan  yang  lebih  baik; penyesuaian  pekerjaan  dengan  kondisi fisik pegawai; dan mengatasi perselisihan antarsesama pegawai.
Hasibuan (2005) menyatakan bahwa  terdapat  2  alasan  dilakukannya mutasi  pegawai,  yakni  mutasi  atas keinginan  pegawai  sendiri  dan  Alih Tugas  Produktif  (ATP).  Mutasi  atas keinginan  pegawai  sendiri,  yaitu  mutasi yang  dilakukan  atas  dasar  keinginan sendiri  dari  pegawai  yang  bersangkutan dan  mendapatkan  persetujuan  dari pimpinan  instansi  asalnya.  Adapun alasan-alasannya  adalah  berupa  alasan keluarga,  misalnya  merawat  orang  tua yang  sudah  usia  lanjut.  Alasan  lainnya berupa alasan kerja sama, yakni pegawai merasa  bahwa  ia  kurang  mampu  bekerja sama  dengan  pegawai  lainnya  karena terjadi  konflik,  kurang  cocok  dengan iklim  kerja  di  instansinya,  dan  lain sebagainya.  Sedangkan,  Alih  Tugas
Produktif  (ATP),  yaitu  mutasi  yang dilakukan  atas  keinginan  pimpinan instansi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan memindahkan pegawai yang bersangkutan  ke  jabatan  atau  pekerjaan yang  sesuai  dengan  kecakapannya. Alasan  lain  tugas  produktif  didasarkan pada  pengetahuan,  keterampilan  dan sikap pegawai.
Siswanto  (2006)  mengemukakan bahwa  dalam  melaksanakan  mutasi, organisasi  harus  mempertimbangkan7 faktor  yang  di  anggap  objektif  dan rasional,yaitu: kebijakan mutasi
dilakukan  berdasarkanperaturan  yang berlaku;  kebijakan  mutasi  menganut prinsip the right man on the right place; kebijakan  mutasi  sebagai  dasar  untuk meningkatkan  modalkerja;  kebijakan mutasi sebagai media kompetisi yangmaksimal;  kebijakan mutasi sebagai
langkah untuk promosi; kebijakan mutasi untuk  mengurangi labour  turnover; dan kebijakan mutasi harus terkoordinasi.
Thoha (2005) mengemukakan bahwa prinsip mutasi adalah dilakukannya  mutasi  kepada  posisi  yang tepat  dan  pekerjaan  yang  sesuai,  agar semangat dan produktivitas kerja pegawai  meningkat.  Dasar  mutasi  antara lain  adalah  lamanya  masa  kerja  di  suatu bidang  pekerjaan,  kebutuhan  organisasi,
penyegaran  organisasi,  pengetahuan,  dan keterampilan serta alasan khusus (misalnya ikut suami).
Hasibuan  (2005)  mengemukakan bahwa  ada  3  sistem  yang  mendasari pelaksanaan  mutasi  pegawai,  yaitu:  (1) merit system, yakni mutasi pegawai yang didasarkan  atas  landasan  yang  bersifat ilmiah,  objektif,  dan  hasil  prestasi kerjanya;  (2) seniority  system, yakni mutasi  yang  didasarkan  atas  landasan masa  kerja,  usia,  dan  pengalaman  kerja dari pegawai yang bersangkutan; (3) spoil system, yakni  mutasi  yang  didasarkan atas landasa kekeluargaan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh Munawar  (2015)  berjudul  “Mutasi Pegawai  Negeri  Sipil  Dari  Pemerintah Kabupaten  Pelalawan  ke  Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2013”. Penelitian ini bertujuan  untuk  melihat  alasan  Pegawai Negeri  Sipul  untuk  mengajukan  mutasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  kualitatif  deskriptif dengan  menggunakan  teknik  pengumpu- lan  data  wawancara,  observasi,  dan analisis dokumen.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa faktor utama penyebab banyaknya Pegawai  Negeri  Sipil  yang  mengajukan mutasi  dari  Pemerintah  Kabupaten Pelalawan  ke  Pemerintah  Provinsi  Riau Tahun  2013  adalah:  alasan  keluarga,
dimana  suami  bekerja  di  daerah Pekanbaru dan keluarga yang berdomisili di Pekanbaru; alasan letak geografis atau jarak  yang  ditempuh  dari  Kabupaten Pelalawan  Ke  Provinsi  Riau  memakan waktu  cukup  lama;  dan  penyegaran  dan jenjang karir, dimana agar pegawai tidak merasa jenuh dan bosan dengan tugas dan jabatannya  sehingga  nantinya  dapat membangkitkan  motivasi  kerja  dan berdampak  pada  peningkatan  jenjang karir.
Penelitian lainnya adalah penelitian yang  berjudul  “Pelaksanaan  Mutasi Pegawai di Kota Batu (Studi pada Badan Kepegawaian  Daerah  Kota  Batu)  yang dilakukan  oleh  Pratiwi,  Hakim,  & Siswidityanto  (2014).  Penelitian  ini didasarkan  pada  permasalahan  dalam pelaksanaan mutasi pegawai di kota Batu. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  deksriptif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa faktor
pendukungnya  adalah  komitmen  dari sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dan adanya  peraturan  perundang-undangan. Faktor  penghambatnya  adalah  adanya unsur subjektif dalam penilaian pelaksaan pekerjaan dan pertimbangan pelaksanaan mutasi pegawai berdasarkan senioritas.
Kebaruan  penelitian  ini  terletak
pada permasalahan
meningkatnya pemohon  mutasi  pindah  masuk  ke
lingkup  instansi  pemerintah  provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 hingga tahun  2020,  sehingga  penulis  tertarik untuk  mengetahui  tata  cara  pelaksanaan mutasi  pindah  masuk  ke  lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan menganalisis lebih lanjut yang mendasari untuk mutasi pindah masuk ke lingkungan  instansi  pemerintah  provinsi Sulawesi Selatan.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan
penelitian yang digunakan  adalah  kualitatif,  khususnya studi  kasus.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  wawancara, observasi,  dan  telaah  dokumen.    Selain itu, penelitian ini menambahkan kuesioner  sebagai  salah  satu  teknik pengumpulan data agar mampu menyajikan  data secara  deskriptif dalam bentuk  persentase.  Informan  dalam penelitian  ini  berjumlah  63  orang, dengan  rincian  46  orang  yang  mengisi kuesioner dan 17 orang yang diwawancarai.  Informan  yang  mengisi kuesioner  ini  adalah  Pegawai  Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan  mutasi  pindah  masuk  ke intansi  pemerintahan  Provinsi  Sulawesi
Selatan. Informan yang diwawancarai yakni  Kepala  Badan  Kepegawaian
Provinsi  Sulawesi  Selatan,  Kepala Bidang  Mutasi  dan  Promosi  Badan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Selatan, 2 orang pelaksana pengelola mutasi, dan 13  orang  Pegawai  Negeri  Sipil  yang pernah  mengajukan  permohonan  mutasi pindah  masuk  ke  intansi  pemerintahan Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Teknik analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif yang  dibagi  dalam  3  alur  yang  terjadi secara  bersamaan,  yaitu:  reduksi  data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN Deskripsi Objek
Ruang lingkup penelitian ini secara umum  mencakup  seluruh  unit  kerja  di Pemerintahan  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Namun  secara  khusus  penelitian  ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Mutasi dan  Promosi,  khususnya  di  Sub  Bidang Mutasi  sebagai  unit  pelaksana  mutasi  di lingkup  pemerintahan  Provinsi  Sulawesi
Selatan Visi  Badan  Kepegawaian  Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah “Sulawesi Selatan yang inovatif,
produktif,  kompetitif,  inklusif,  dan berkarakter. Misinya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif. Badan Kepegawaian Daerah
berkedudukan  sebagai  unsur  pendukung tugas kepala daerah untuk
menyelenggarakan  fungsi  penunjang urusan  pemerintahanbidang  kepegawaian yang  menjadi  kewenangan  daerah dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung  jawab  kepada  Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok  Badan  Kepegawaian  Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis,
pemantauan  evaluasi  dan  pelaporan, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang  urusan  pemerintahan  bidang kepegawaian, meliputi bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, bidang mutasi dan promosi, bidang pengembangan aparatur, dan bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan,  dalam  susunan  SOTK (Struktur Orgainisasi dan Tata Kerja) ada Unit  Pelaksana  Teknis  Penilaian  Potensi dan Kompetensi.
Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pindah Masuk ke Lingkungan Instansi

## Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Persyaratan
Hasil  wawancara  dengan  Kepala Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi Sulawesi  Selatan  mengemukakan  bahwa mutasi  pindah  masuk  yang  dikelola  oleh

## Riana Kasiran / Jurnal Administrasi Negara
Bidang  Mutasi  dan  Promosi  khususnya Sub Bidang Mutasi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah
ditetapkan.  Pedoman  yang  dimaksud memuat persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan permohonan mutasi  pindah  berdasarkan  hasil  telaah dokumen, yakni Peraturan Kepala Badan Kepegawaian  Negara  Nomor  5    Tahun 2019  Pasal  1,  Pasal  3  ayat  1,  Pasal  10 ayat  1dan  persyaratan  dokumen  yang telah ditetapkan oleh Sub Bidang Mutasi Bidang  Mutasi  dan  Promosi  Badan Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Sulawesi Selatan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang diungkapkan  oleh  Ir.Imran  Jausi,  M.Pd. yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Sulawesi Selatan mengatakan bahwa: “Badan Kepegawaian Daerah Khususnya  di  bidang  mutasi, tentunya  kebijakan-kebijakan  yang diambil  semua  didasarkan  oleh regulasi  yang  berlaku,  dan  kalo kita cermati dari regulasi yang ada,
hampir semuanya itu sudah lengkap,  artinya,  semua  tahapan- tahapan  termasuk  persyaratan  itu sudah jelas diatur sehingga tentunya  akan  memudahkan  bagi para  pengelola  atau  pejabat  yang diberi amanah di bidang mutasi itu untuk  bekerja  dengan  baik.”
(Wawancara tanggal 20 Mei 2021) Pada  tahun  2018,  5  instansi  asal
pemohon mutasi pindah masuk terbanyak, khususnya di lingkup
kabupaten/kota  di  provinsi  Sulawesi
Selatan.  Instansi  asal  yang  terbanyak pertama  adalah  Pemerintah  Kabupaten Jeneponto  sebanyak  13  orang  pemohon. Instansi  asal  selanjutnya  adalah  dari Pemerintah  Kota  Palopo  sebanyak  12 orang. Yang ketiga adalah dari Pemerintah  Kota  Makassar,  yakni sebanyak  7  orang.  Jumlah  yang  sama juga dari Pemerintah Kabupaten
Bulukumba. Selanjutnya dari Pemerintah Kabupaten  Maros  sebanyak  6  orang. Selain itu, 5 instansi asal pemohon mutasi pindah  masuk  terbanyak,  khususnya  di luar  provinsi  Sulawesi  Selatan.  Instansi asal  yang  terbanyak  pertama  adalah Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Barat sebanyak  11  orang  pemohon.  Instansi asal  selanjutnya  adalah  dari  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 10 orang. Yang ketiga adalah dari Pemerintah  Provinsi  Gorontalo,  yakni sebanyak  5  orang.  Jumlah  yang  sama juga  dari  Pemerintah  Provinsi  Maluku Utara.  Selanjutnya  dari  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Utara  sebanyak  6 orang.
Pada  tahun  2019,  5  instansi  asal
pemohon mutasi pindah masuk terbanyak, khususnya dari Kabupaten/Kota lingkup provinsi Sulawesi Selatan. Instansi  asal  yang  terbanyak pertama  adalah  Pemerintah  Kabupaten

## Riana Kasiran / Jurnal Administrasi Negara
Takalar  sebanyak  9  orang  pemohon.
Instansi  asal  selanjutnya  adalah  dari
Pemerintah  Kabupaten  Bone  sebanyak  8 orang. Yang ketiga adalah dari Pemerintah  Kabupaten  Barru,  yakni sebanyak  8  orang.  Lalu  dari  Pemerintah Kabupaten  Selayar  sebanyak  7  orang. Selanjutnya  jumlah  yang  sama  dari Pemerintah  Kabupaten  Maros  yakni  7 orang  juga.  Selain  itu,  5  instansi  asal pemohon mutasi pindah masuk
terbanyak,  khususnya  dari  luar  provinsi Sulawesi  Selatan.  Instansi  asal  yang terbanyak  pertama  adalah  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Barat  sebanyak  32 orang pemohon. Instansi asal selanjutnya adalah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara  sebanyak  12  orang.  Yang ketiga  adalah  dari  Pemerintah  Provinsi Gorontalo,  yakni  sebanyak  5  orang. Jumlah  yang  sama  juga  dari  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Selanjutnya dari  Pemerintah  Provinsi  Maluku  Utara sebanyak 4 orang.
Pada  tahun  2020,  5  instansi  asal
pemohon mutasi pindah masuk terbanyak, khususnya di lingkup kabupaten/kota  di  provinsi  Sulawesi Selatan.  Instansi  asal  yang  terbanyak pertama  adalah  Pemerintah  Kabupaten Bantaeng  sebanyak  15  orang  pemohon. Instansi  asal  selanjutnya  adalah  dari Pemerintah  Kota  Makassar  sebanyak  15
orang. Yang ketiga adalah dari
Pemerintah  Kabupaten  Jeneponto,  yakni sebanyak  15 orang.  Lalu  dari  Kabupaten Maros  sebanyak  11  orang.  Selanjutnya dari  Pemerintah  Kabupaten  Takalar sebanyak  10 orang.  Selain  itu,  5  instansi asal  pemohon  mutasi  pindah  masuk terbanyak,  khususnya  dari  luar  provinsi Sulawesi  Selatan.  Instansi  asal  yang terbanyak  pertama  adalah  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Barat  sebanyak  54 orang pemohon. Instansi asal selanjutnya adalah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara  sebanyak  24  orang.  Yang ketiga  adalah  dari  Pemerintah  Provinsi Sulawesi  Tengah,  yakni  sebanyak  14 orang.  Lalu  dari  Pemerintah  Provinsi
Gorontalo sebanyak 14 orang. Selanjutnya  dari  Pemerintah  Provinsi Maluku Utara sebanyak 12 orang. Proses Pelaksanaan Berdasarkan
Standard Operating Procedure (SOP)
Berkas  persyaratan  yang  telah dimasukkan oleh pemohon mutasi pindah masuk  ke  lingkup  instansi  pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke Sub Bidang Mutasi  Bidang  Mutasi  dan  Promosi Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi Sulawesi  Selatan  akan  diperiksa  oleh pelaksana pengelola mutasi dan memastikan  kelengkapan  berkas  tersebut sebelum  diserahkan  kepada  atasannya. Kepala  Sub  Bidang  Mutasi  kemudian
memeriksa ulang kelengkapan berkas dan memerintahkan  untuk  membuat  surat keputusan  yang  diketik  oleh  pelaksana Pengelola  Mutasi  berdasarkan  konsep yang  dibuat  oleh  Kepala  Sub  Bidang Mutasi.
Setelah  diketik,    pelaksana  Penge- lola Mutasi menyerahkan kembali kepada Kepala  Sub  Bidang  Mutasi  memeriksa surat keputusan tersebut. Surat keputusan tersebut  kemudian  diteruskan  kepada Kepala Bidang Mutasi dan Promosi untuk mengoreksi  jika  ada  kekeliruan  dalam penulisan. Apabila masih ada yang perlu dikoreksi,  maka  diserahkan  kembali kepada pelaksana Pengelola Mutasi untuk direvisi.  Namun,  apabila  tidak  ada  hasil koreksi dan revisi, maka surat keputusan tersebut  langsung  dibubuhi  paraf  oleh Kepala  Bidang  Mutasi  dan  Promosi. Surat  keputusan  tersebut  kemudian diteruskan  kepada  Kepala  Bidang  untuk memverifikasi  surat  keputusan  dari  segi tata  naskah  dinas  dan  membubuhi  paraf. Setelah  itu,  diteruskan  kepada  Kepala
Badan Kepegawaian Daerah dan Sekretaris  Daerah  untuk  membubuhi paraf  pada  surat  keputusan  tersebut. Kemudian, ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Pejabat Pembina  Kepegawaian.  Tahap  akhir adalah,  kembali  ke  pelaksana  Pengelola Mutasi  untuk  memberikan  nomor  dan
mendistribusikan surat keputusan tersebut kepada pemohon yang bersangkutan.
Hasil  observasi  dan  wawancara menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan, khususnya  Bidang  Mutasi  Promosi,  Sub Bidang  Mutasi,  terhitung  sejak  bulan Februari  2021  menggunakan  aplikasi sistem informasi, sehingga pemohon akan menerima  notifikasi  mengenai  seluruh proses  mutasi  melalui  media WhatsApp.
Hal  tersebut  dilakukan  sebagai  bentuk transparansi  dan  menghindari  adanya kemungkinan  kecurangan/KKN  dalam proses mutasi pindah ke lingkup instansi pemerintah  provinsi  Sulawesi  Selatan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Taufiq Akbar,  S.STP.  selaku  Kepala  Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah  Provinsi  Sulawesi  Selatan bahwabahwa:
“Di  2021  ini  kan  kami  sudah melakukan  upaya  untuk  melakukan virtualisasi  dengan  betul-betul melakukan penerimaan yang memang  sesuai  dengan  kebutuhan dan  dikaitkan  dengan  kondisi anggaran  yang  ada  di  OPD  itu.” (wawancara tanggal 20 Mei 2021)
Proses  pelaksanaan  mutasi  pindah yang  saat  ini  berjalan  di  Sub  Bidang Mutasi Bidang Mutasi Badan Kepegawaian  Daerah  juga  memudahkan pemohon  sebab  tidak  harus  bolak-balik lagi  untuk  mengurus.  Penggunaan
aplikasi memudahkan bagi pemohon. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suhaemi  Suleman    yang  juga  pemohon mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah  provinsi  Sulawesi  Selatan bahwa:
“Sekarang  itu  sudah  bagus,  kita bisa  dapat  informasi  cepet,  karena saya kan sudah dua kali kasi masuk berkas.  Dulu  kan,  kalau  ada informasi,  kita  harus  ke  sini  lagi, sekarang tidak.” (wawancara tanggal 18 Mei 2021 )

## Kendala
Hasil  observasi  dan  wawancara menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa kendala  yang  dihadapidalam  proses pelaksanaan  mutasi  pindah  masuk  ke lingkup  instansi  pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan,  baik  dari  pihak pengelola  ataupun  dari  pihak  pemohon. Adapun  kendala  yang  dimaksud  adalah mengenai  tidak  adanya  standar  waktu dalam  proses  pelaksanaan  mutasi  pindah masuk  ke  lingkup  instansi  pemerintah provinsi  Sulawesi  Selatan.  Kendala tersebut  berkaitan  dengan  kesiapan instansi  asal  untuk  melepas  dan  instansi yang  dituju  untuk  menerima.  Hal  ini sesuai  dengan  yang  diungkapkan  oleh Ir.Imran  Jausi,  M.Pd.  selaku  Kepala
Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan bahwa:
“Saya  melihat  bahwa,  layanan kepegawaian  sekarang  itu  harus bercirikan  sebuah  layanan  yang memungkinkan orang untuk melakukan tracking ya, atas arahan dan  kepastian.  Nah,  pelayanan mutasi  ini  memang  memiliki berbagai variabel dimana tentunya ada  titik-titik  tertentu  yang  diluar kendali  kita  yang  memang  tidak memiliki  standar  waktu,  misalnya persiapan  OPD  untuk  menerima, contohnya  persiapan  instansi  asal untuk  melepaskan,  itu  adalah diluar  kendali  kita.” (wawancara tanggal 20 Mei 2021)
Pemohon  yang  merasakan  kendala mengenai  kesiapan  instansi  asal  untuk melepas  adalah  Arniati,  S.  Kep.  Ia melakukan  pengurusan  mutasi  pindah masuk  ke  lingkup  instansi  provinsi Sulawesi  Selatan  selama  kurang  lebih satu tahun sebab tenaga perawat pertama di  instansi  asalnya  jumlahnya  sedikit, sehingga  instansi  asalnya  susah  untuk melepaskan. Pada wawancara tersebut, ia menyatakan bahwa:
“Dari Sulbar sampai sini
pengurusannya  kurang  lebih  satu tahun.  Kalau  disini  tidak  ada kendala,  e..di  instansi  asal  yang agak  lama  karena  di  sana  agak kurang  perawat  pertamanya  jadi susah dilepas.” (wawancara tanggal 18 Mei 2021)
Kendala  yang  dirasakan  oleh pemohon  bukan  hanya  pada  sulitnya
instansi  asal  untuk  melepas,  namun  juga sulitnya  instansi  yang  dituju  untuk menerima  sebab  harus  sesuai  dengan kebutuhan  instansi  tersebut.  Hal  ini dirasakan  oleh  Astuti  Rizki  Amaliah, S.Si.  sehingga  pengurusan  mutasinya berlangsung  selama  kurang  lebih  dua tahun dan sudah tiga kali ditolak. Dalam wawancara  tersebut,  ia  mengatakan bahwa:
“ Proses  mutasi  agak  anu  sih,  agak susah,  agak  lama,  dan  agak  rumit juga  wal-awalnya.  Susahnya  sama sih, di pemrov juga, di instansi asal juga,  pada  saat  ini,  apa  namanya, kebutuhan dari tempat yang dituju, terus  melepasnya  jugaagak  lama. Pengurusannya  itu  sekitar  dua tahun dan sudah tiga kali ditolak.” (wawancara tanggal 20 Mei 2021)
Hasil  wawancara  dengan  Akbar Ilyas  selaku  Pelaksana  Pengelola  Mutasi bahwa  kendala  lainnya  mengenai  tidak adanya  standar  waktu  dalam  proses pelaksanaan  mutasi  pindah  masuk  ke lingkup  instansi  pemerintah  provinsi Sulawesi  Selatan.  Hal  tersebut  juga merupakan  dampak  adanya  moratorium untuk  mutasi  pindah  masuk  ke  lingkup instansi  pemerintah  provinsi  Sulawesi Selatan. Ia mengemukakan bahwa:
“Terkait  persoalan  mutasi,  intinya saat  ini  proses  mutasi  itu  memang agak lambat. Kenapa agak lambatnya?  Karena  berlakunya aturan baru Perka BKN No.5 2009 dan Permendagri 58 yang
mengharuskan  mutasi  pindah  itu harus sampai ke Jakarta dalam hal ini  ke  kementerian  Dalam  Negeri dan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.” (wawancara  tanggal  20 Mei 2021)
Kendala  lain  yang  dirasakan  oleh pemohon  di  tahun  2019  adalah  adanya pandemi Covid-19 sehingga  pengurusan mutasi pindah masuk ke lingkup instansi pemerintah  provinsi  Sulawesi  Selatan mengalami  penundaan.  Hal  ini  sesuai dengan  hasil  wawancara  yang  dilakukan dengan  Dudi  Agustiawan,  SKM  yang tidak  merasakan  adanya  kendala  lain, selain pandemi Covid-19. Ia
mengungkapkan bahwa:
“Saya  mengurusnya  sih  bertahun- tahun karena pas kemarin pandemi, ya  2019.  Alhamdulillah  itu  hari Cuma  covid  saja  kendalanya.” (wawancara tanggal 19 Mei 2021)
Kendala  yang  disebabkan  oleh Covid-19 juga  dialami  oleh  Ahmad Nurung,  S.Pd.  sebagai  salah  satu pemohon  mutasi  pindah  masuk  ke lingkup  instansi  pemerintah  provinsi Sulawesi  Selatan.  Namun,  bukan  hanya itu,  ia  juga  terkendala  pada  kegiatan operasional  harian,  sehingga  pengurusan menjadi  prioritas  kedua.  Ia  juga mengalami  kendala  berupa  musibah bencana alam, yakni gempa bumi. Dalam wawancara, ia mengatakan bahwa:
“Yang kedua, karena e..kendalanya juga  kan  pada  saat  itu  daerah  di lockdown, e..kadang juga saya mau urus,  di  kantor  ada  kegiatan, bahkan  kadang  ada  beberapa teman  yang  tidak  ada  di  tempat, pas terakhir saya mau  ke Mamuju,
pas juga gempa.”( wawancara tanggal 18 Mei 2021)
Alasan  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk Mutasi  Pindah  Masuk  ke  Lingkungan Instansi  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan
Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa  pada  tahun  2018,  terdapat  81,81 persen  pemohon  yang  mengajukan mutasi  pindah  masuk  ke  lingkup pemerintah  provinsi  Sulawesi  Selatan yang  disetujui  dengan  alasan  keluarga, 15,15 persen dengan alasan ingin kembali mengabdi  di  daerah  asal,  9,09  persen yang  ingin  mengembangkan  diri/karir, dan 6,06 persen dengan alasan kesehatan yang  kurang  mendukung.  Pada  tahun 2019,  terdapat  74,02  persen  pemohon yang  mengajukan  mutasi  pindah  masuk ke lingkup pemerintah provinsi  Sulawesi Selatan  yang  disetujui  dengan  alasan keluarga,  14,28  persen  dengan  alasan ingin  kembali  mengabdi  di  daerah  asal, 33,76 persen yang ingin mengembangkan diri/karir,  dan  1,29  persen dengan  alasan diajukan oleh pimpinan. pada tahun 2020, terdapat  75,80  persen  pemohon  yang mengajukan  mutasi  pindah  masuk  ke
lingkup  pemerintah  provinsi  Sulawesi Selatan  yang  disetujui  dengan  alasan keluarga,  12,90  persen  dengan  alasan ingin  kembali  mengabdi  di  daerah  asal, 41,93 persen yang ingin mengembangkan diri/karir, dan 3,22  persen dengan alasan kesehatan yang kurang mendukung.
Hasil  analisis  terhadap  kuesioner yang  dibagikan  terhadap  46  orang Pegawai  Negeri  Sipil  yang  pernah mengajukan  permohonan  mutasi  pindah masuk  ke  lingkup  intansi  pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  menunjukkan bahwa  terdapat  43,48  persen  Pegawai Negeri  Sipil  yang  menilai  bahwa lingkungan  kerja  di  instansi  asalnya sangat  sesuai  dengan  kondisi  fisiknya, 54,35 persen yang menilai sesuai dengan kondisi fisiknya, dan 2,17 persen menilai bahwa  lingkungan  kerja  di  instansi asalnya  tidak  sesuai  dengan  kondisi fisiknya,  serta  0  persen  atau  tidak  ada yang menilai sangat tidak sesuai.
Hasil  analisis  kuesioner  juga menunjukkan  bahwa  Pegawai  Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan  mutasi  pindah  masuk  ke lingkup  intansi  pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  menilai  bahwa  di instansi  asalnya,  63,04  persen  yang menilai  bahwa  mereka  sangat  bisa bekerja sama dengan rekan  kerjanya dan 36,96 persen  menilai  bahwa  mereka bisa
bekerja  sama  dengan  rekan  kerjanya, serta  0  persen  atau  tidak  ada  yang  tidak bisa maupun yang sangat tidak bisa untuk bekerja sama dengan rekan kerjanya.
Hasil  analisis  kuesioner  juga menunjukkan  bahwa  Pegawai  Negeri
Sipil yang pernah mengajukan
permohonan  mutasi  pindah  masuk  ke lingkup  intansi  pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  menilai  bahwa  di instansi  asalnya,  67,39  persen  menilai bahwa  mereka  sangat  bisa  bekerja  sama dengan  atasannya,32,61  persen  menilai bisa bekerja sama dengan atasannya, dan 0  persen  atau  tidak  ada  yang  menilai tidak  bisa  maupun  sangat  tidak  bisa bekerja sama dengan atasannya.
Hasil  wawancara  dengan  Ir.  Imran Jausi,  M.Pd.  selaku  Kepala  Badan Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ada
fenomena  yang  menarik  terkait  mutasi pindah  masuk  Pegawai  Negeri  Sipil  ke lingkup  instansi  pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  yakni  meningkatnya pemohon. Hal ini dinilai sebagai efek dari Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Sulawesi Selatan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil wawancara sebagai berikut, bahwa:
“Terkait peningkatan jumlah pemohon  di  tahun  2019-2020, ....Yang kedua, yang dari kabupaten/kota  saya  mencermati melihat  adanya  efek  pilkada  di
tahun  kemarin  ini  saya  kira puncaknya  era  pilkada  kita,  itu  12 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan ini yang menggelar  pilkada  dan  saya  kira ini  fenomena  yang  sangat  menarik sekali” (wawancara tanggal 20 Mei 2021)
Informasi yang  serupa  juga terlihat pada  hasil  analisis  deskriptif  kuesioner menunjukkan bahwa terdapat 6,52 persen yang  merespon  sangat  sesuai  dan  17,40 persen yang merespon  sesuai  pada aitem pernyataan  “Saya  mutasi  pindah  masuk instansi  pemerintah  provinsi  Sulawesi Selatan  sebab  diajukan  oleh  pemimpin”. Alasan yang sama juga diungkapkan oleh pemohon  atas  nama  Herawaty  D.  dalam hasil wawancara sebagai berikut:
“Pertimbangannya kemarin karena kebetulan  ibu  saya  sakit,  terus terkait  pilkada  kemarin,  kebetulan yang  menjadi  pimpinan  di  sini adalah  kepala  daerah,  eh  mantan kepala daerah Kabupaten
Bantaeng  dan  beliau  meminta  kita untuk  e..pindah  ke  pemprov.
(wawancara tanggal 18 Mei 2021) Pada  item  pernyataan  nomor  6  di kuesioner  yakni  “Saya  mutasi  pindah masuk  instansi  pemerintah  provinsi
Sulawesi Selatan sebab ingin
mengembangkan  diri”,  terdapat  63,04 persen Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan  permohonanmutasi  pindah masuk  ke  lingkup  intansi  pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  menilai sangat  sesuai  dan  34,78  persen  yang
menilai  sesuai.  Pertimbangan  ingin mengembangkan diri juga menjadi alasan pemohon  atas  nama  Arniati,  S.Kep. sehingga  ia  mengajukan  mutasi  pindah masuk  ke  lingkup  instansi  pemerintah provinsi  Sulawesi  Selatan.  Ia  tertarik sebab  ingin  belajar  untuk  menjadi  lebih baik. Ia merasa bahwa dengan berpindah ke pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, ia  bisa  lebih  mengembangkan  dirinya sebagai  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil. Adapun  hasil  wawancaranya  adalah sebagai berikut:
“Yang  membuat  tertarik  e..ingin belajar untuk lebih ini lagi, karena saya lihat pemprov itu alhamdulillah SDM-nya sangat ini. Jadi, belajar lagi untuk ngembangin  diri.” (wawancara tanggal 18 Mei 2021)
Hasil  analisis  deskriptif  kuesioner menunjukkan  bahwa  terdapat  63,04 persen Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan  permohonan  mutasi  pindah masuk  ke  lingkup  intansi  pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  menilai sangat  sesuai  dengan  alasan  ingin  lebih dekat  dengan  keluarga  dan  17,39  persen yang memberikan respon sesuai. Pertimbangan ini juga menjadi pertimbangan  beberapa  pemohon  salah satunya adalah Herawaty D. yang terlihat dari  hasil  wawancara  di  bawah  ini, bahwa:
“Pertimbangannya kemarin karena kebetulan ibu saya sakit” (wawancara tanggal 18 Mei 2021) Pertimbangan keluarga juga
menjadi  pertimbangan  pemohon  atas nama  Suryanengsih,  S.Kom.  bahwa  ia mengajukan  mutasi  pindah  masuk  ke lingkup  instansi  pemerintah  provinsi Sulawesi  Selatan.  Ia  ingin  dekat  dengan keluarga  dan  juga  ikut  suami  yang  juga tinggal  di  Makassar  saat  ini.  Ia  sudah sepuluh  tahun  dinas  di  tempat  yang berjauhan  dengan  keluarga.  Dalam wawancara, ia mengatakan bahwa:
“Kalau  saya  sih  pertimbangannya ikut  suami,  di  RS  Bhayangkara, kebetulan  sudah  sepuluh  tahun.” (wawancara tanggal 19 Mei 2021)
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  pernah mengajukan  permohonan  mutasi  pindah masuk  ke  lingkup  intansi  pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan sebab mengikuti  sosok  pemimpin  adalah sebesar  13,04  persen  yang  memberikan respon  sangat  sesuai  dan  28,26  persen yang  memberikan  respon  sesuai.  Hal  ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ir. Imran  Jausi,  M.Pd. selaku Kepala Badan Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Sulawesi Selatan berikut ini:
“Terkait  meningkatkan  pemohon pindah  masuk  di  tahun 2019-2020, meskipun Makassar kalau kita pikir untuk mengembangkan diri, mengembangkan  kompetensi,  saya
kira  sah-sah  aja.  Kalau  alasan- alasan  lain  yang  biasa  digunakan oleh  ASN-ASN  kita  itu  merawat orang tua, ikut suami ataupun istri,
saya  kira  untuk  Makassar  kurang tepat,  sehingga  saya  setuju  tadi bahwa ternyata figur kepemimpinan yang banyak mendominasi mereka ingin berpindah” (wawancara tanggal 20
Mei 2021)
Hasil  analisis  deskriptif  kuesioner juga  menunjukkan  bahwa  terdapat  6,52 persen Pegawai Negeri Sipil yang pernah mengajukan  permohonan  mutasi  pindah masuk  ke  lingkup  intansi  pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  alasan ingin  mengabdi  di  daerah  asal.  Hal  ini sesuai dengan  hasil  wawancara  Ir.  Imran Jausi,  M.Pd.  selaku  Kepala  Badan Kepegawaian  Daerah  Provinsi  Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa:
”Pertama  tentunya  karena  adanya fenomena  atau  keinginan  untuk kembali  mengabdi  di  kampung halaman.  Saya  melihat  beberapa juga  lahir  atau  besar  di  Sulawesi Selatan,  khususnya  untuk  pemohon yang  berasal  dari  luar  provinsi Sulawesi  Selatan.  Yang  ketiga, yang  saya  lihat  yaitu  teman-teman atau  adik-adik  kita  yang  berasal dari  alumni  IPDN itu banyak yang ingin mengabdi kembali ke pemerintah  provinsi  kenapa?  Ya
mungkin  karena  mereka  dulunya memang  berasal  dari  pemerintah Sulawesi  Selatan,  namun  karena kebijakan  penempatan  mereka  di luar Sulawesi Selatan setalah batas waktu  itu  sudah  selesai,  dua  tiga tahun berikutnya, dan mereka ingin
kembali  lagi  ke  daerah  asalnya.” (wawancara tanggal 20 Mei 2021)
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  pernah mengajukan  permohonan  mutasi  pindah masuk  ke  lingkup  intansi  pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  dengan  sebab menginginkan  tunjangan  yang  lebih  baik adalah sebesar 4,34 persen. Hal ini sesuai dengan  hasil  wawancara  dengan  Taufiq Akbar,  S.  STP.  selaku  Kepala  Bidang Mutasi dan Promosi berikut ini, bahwa:
“Cuman  memang  alasan  teman- teman  pindah  ke  provinsi  memang pasti  terkait  dengan  tunjangan,  ya itu sudah pasti.” (wawancara tanggal 20 Mei 2021)
Pegawai  Negeri  Sipil  yang  pernah mengajukan  permohonan  mutasi  pindah masuk  ke  lingkup  intansi  pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  karena  alasan kesehatan adalah sebesar 8,7 persen yang memberikan  respon  sangat  sesuai  dan 15,21  persen  yang  memberikan  respon sesuai.
Informasi serupa juga menunjukkan bahwa terdapat 2,20 persen Pegawai Negeri Sipil yang menilai bahwa lingkungan  kerjanya  di  instansi  asal, tidak sesuai dengan kondisi fisiknya.

## PEMBAHASAN
Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pindah Masuk ke Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Sastrohadiwiryo  (2002)  menyata- kan  bahwa mutasi  dalam  konteks  intansi pemerintahan  adalah  salah  satu  bentuk kegiatan kepegawaian yang berhubungan dengan  proses  pemindahan  fungsi, tanggungjawab,  dan  status  kepegawaian seorang pegawai ke situasi tertentu.Mutasi pindah masuk ke lingkup instansi  pemerintah  provinsi  Sulawesi Selatan jika dilihat dari ruang lingkupnya,  termasuk  pada  mutasi horizontal. Hasibuan (2005) mengungkapkan bahwa mutasi horizontal adalah  perpindahan  tempat  atau  jabatan pegawai  namun  masih  dalam  layer  yang sama.
Mutasi pindah masuk yang dikelola oleh  Bidang  Mutasi  dan  Promosi khususnya Sub Bidang Mutasi dilaksanakan  berdasarkan  pedoman  yang telah  ditetapkan.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat Siswanto (2006) bahwa
organisasi  harus  mempertimbangkan faktor-faktor  yang  dianggap  objektif  dan rasional  dalam  pelaksaan  mutasi.  Salah satu  faktornya  adalah  kebijakan  mutasi dilakukan  berdasarkan  peraturan  yang berlaku.
Hasibuan  (2005)  mengemukakan bahwa  salah  satu  sistem  yang  menjadi dasar pelaksanaan mutasi pegawai adalah merit system, yakni mutasi pegawai yang didasarkan  atas  landasan  yang  bersifat
ilmiah dan objektif. Saat ini, pelaksanaan proses  mutasi  pindah  masuk  Pegawai Negeri  Sipil  ke  Lingkup  instansi pemerintah  provinsi  Sulawesi  Selatan berlandaskan  pada merit  system .  Hal tersebut  terlihat  dari  hasil  penelitian bahwa  terhitung  sejak  bulan  Februari 2020  menggunakan  aplikasi,  sehingga pemohon  akan  menerima  notifikasi mengenai  seluruh  proses  mutasi  melalui media WhatsApp. Hal  tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi dan menghindari adanya kemungkinan
kecurangan/KKN  dalam  proses  mutasi pindah  ke  lingkup  instansi  pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.
Tranparansi dan objektivitas adalah hal yang penting dalam proses pelaksanaan  mutasi  pindah  masuk pelaksanaan  mutasi  pindah  masuk  ke lingkup  instansi  pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan.  Namun,  di  sisi  lain tetap  ada  unsur  subjektivitas  di  dalam proses  tersebut.  Hal  ini  berarti  bahwa pada dasarnya proses pelaksanaan mutasi pindah masuk pelaksanaan mutasi pindah masuk  ke  lingkup  instansi  pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini berdasarkan pada merit  system ,  namun  pada  kondisi tertentu  atau  hal-hal  yang  bersifat kasuistik,  maka  proses  pelaksanaan mutasi pindah masuk pelaksanaan mutasi pindah  masuk  ke  lingkup  instansi
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini berdasarkan  pada spoil  system. Menurut Hasibuan  (2005), spoil  system adalah mutasi  yang  didasarkan  atas  landasan kekeluargaan atau kedekatan atau dengan kata lain proses mutasi ini menggunakan pertimbangan  suka  atau  tidak  suka.  Hal ini  dapat  ditemui  juga  pada  penelitian yang  dilakukan  oleh  Muslimah  (2019)
bahwa persoalan politik sistem kekeluargaan  menimbulkan  penilaian secara subjektivitas dalam proses permutasian  Pegawai  Negeri  Sipil  di
Kota  Lubuklinggau.  Penelitian  lain  yang serupa  adalah  penelitian  yang  dilakukan oleh  Pratiwi,  Hakim,  &  Siswidiyanto
(2014) bahwa salah satu faktor penghambat pelaksanaan mutasi Pegawai
Negeri  Sipil  di  Kota Batu adalah  adanya unsur  subjektif  dalam  pelaksanaan mutasi.
Beberapa  kendala  yang  dihadapi dalam  proses  pelaksanaan  mutasi  pindah masuk  ke  lingkup  instansi  pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan,  baik  dari pihak  pengelola  ataupun  dari  pihak pemohon, namun hal tersebut merupakan tantangan  dilakukannya  mutasi  karena prinsip dasar mutasi adalah dilakukannya mutasi  kepada  posisi  yang  tepat  dan pekerjaan yang sesuai, agar semangat dan produktivitas  kerja  pegawai  meningkat (Thoha,  2005).  Selain  itu,  Siswanto
(2006)  menambahkan  bahwa  salah  satu faktor  pertimbangan  yang  dianggap objektif  dan  rasional  adalah  kebijakan mutasi harus terkoordinasi.
Alasan  Pegawai  Negeri  Sipil  untuk Mutasi  Pindah  Masuk  ke  Lingkungan Instansi  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi Selatan
Alasan  kesehatan  merupakan  salah satu  peetimbangan  Pegawai  Negeri  Sipil yang  pernah  mengajukan  permohonan mutasi  pindah  masuk  ke  lingkup  intansi pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan Pemohon  mengungkapkan  bahwa  karena sedang  menderita  penyakit  tertentu.  Hal tersebut  sesuai  dengan  pendapat  yang dikemukakan  oleh  Hasibuan  (2005) bahwa  salah  satu  tujuan  dilakukannya mutasi  adalah  melakukan  penyesuaian pekerjaan dengan kondisi fisik pegawai.
Wahyudi  (1996)  mengemukakan bahwa setiap mutasi sebaiknya dilakukan untuk  memperluas  kerjasama  kelompok. Oleh  sebab  itu,  organisasi  harus mempertimbangkan  dengan  matang  dan menyeleksi  dengan  ketat  setiap  pegawai yang  dimutasi.  Apabila  setelah  dimutasi malah justru menimbulkan konflik, maka mutasi tersebut dianggap gagal. Hasibuan (2005) juga menambahkan bahwa mutasi bertujuan untuk menghindari perselisihan antarpegawai.  Namun,  hasil  penelitian
menunjukkan  bahwa  semua  Pegawai Negeri  Sipil  yang  pernah  mengajukan permohonan  mutasi  pindah  masuk  ke lingkup  intansi  pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  menilai  bahwa  di instansi  asalnya,  bisa  bekerja  sama dengan rekan kerja dan atasannya. Hal ini berarti  bahwa  semua  Pegawai  Negeri
Sipil yang pernah mengajukan
permohonan  mutasi  pindah  masuk  ke lingkup  intansi  pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  bukan  karena  kurang mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan  atasannya,  namun  disebabkan  oleh variabel lainnya.
Wahyudi  (2002)  mengemukakan bahwa  instansi  perlu  memperhatikan bahwa  menambah  dan  memperluas wawasan,  serta  pengetahuan  merupakan hal yang penting sebab hal ini berdampak pada wawasan dan pengetahuan pegawai yang  tidak  terbatas  pada  suatu  bidang tertentu  saja.  Pegawai  Negeri  Sipil  yang pernah  mengajukan  permohonan  mutasi pindah  masuk  ke  lingkup  intansi pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan mengungkapkan bahwa pengajuan permohonan  mutasi  disebabkan  karena ingin  menambah  wawasan  dalam  hal kepegawaian dan kedisiplinan. Selain itu, ada  pula  keinginan  yang  tinggi  untuk belajar.  Adapula  yang  beralasan  ingin mengembangkan  karir.  Hal  tersebut  juga
sesuai dengan pendapat Hasibuan (2005) yang menyatakan bahwa alasan dilaksanakannya  mutasi  adalah  pegawai mendapatkan  pengetahuan yang  luas dan mendorong pegawai agar ingin mengembangkan karir.
Alasan lain yang diungkapkan oleh Pegawai  Negeri  Sipil  yang  pernah mengajukan  permohonan  mutasi  pindah masuk  ke  lingkup  intansi  pemerintah Provinsi  Sulawesi  Selatan  adalah  ingin mengabdi  di  daerah  asal  dan  lebih  dekat dengan  keluarga.  Pegawai  Negeri  Sipil yang  pernah  mengajukan  permohonan mutasi  pindah  masuk  ke  lingkup  intansi pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan mengemukakan  bahwa  pengajuan mutasi dilaksanakan dengan pertimbangan orang tua yang berusia lanjut  dan sedang sakit. Ada  pula  yang  beralasan  karena  ikut suami. Selain itu, ada juga yang memiliki keinginan  untuk  mengabdi  di  daerah asalnya. Ada yang mengadu nasib ke luar daerah  Sulawesi  Selatan,  kemudian setelah beberapa tahun ingin mengabdi di daerah asal.
Ada pula yang awal penempatan di pemerintah  provinsi  Sulawesi  Selatan, kemudian  dimutasi  ke  tempat  lain,  lalu ingin kembali lagi ke daerah asalnya. Hal ini  sesuai  dengan  pemikiran  yang diungkapkan  oleh  Thoha  (2005)  bahwa mutasi  juga  dapat  dilakukan  dengan
pertimbangan  khusus,  misalnya  ikut suami.  Hal  serupa  juga  ditemukan  pada penelitian yang dilakukan oleh Munawar (2015)  bahwa  faktor  pertama  yang menjadi  penyebab  banyaknya  Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari Pemerintah Kabupaten  Pelalawan  ke  Pemerintah Provinsi  Riau  Tahun  2013  adalah  alasan keluarga, dimana suami bekerja di daerah Pekanbaru  dan  keluarga  berdomisili  di Pekanbaru. Hal serupa juga diungkapkan oleh Hasibuan (2005) bahwa mutasi juga dapat  dilakukan  dengan  alasan  keluarga, misalnya  ingin  merawat  orang  tua  yang sudah usia lanjut.
Sastrohadiwiryo  (2002)  menyata- kan  bahwa  salah  satu  faktor  penolakan pegawai  terhadap  pegawai  adalah  faktor psikologis,  yang  berdasarkan  emosi, sentimen,  dan  sikap  khawatir  terhadap hal-hal  yang  tidak  diketahui,  misalnya tidak  mempunyai  pimpinan  atau  agen perubahan.  Namun,  di  sisi  lain,  justru figur  pemimpin  dapat  menjadi  suatu alasan untuk melakukan mutasi.
Temuan  penelitian  lainnya  yang terkait  kepemimpinan  adalah  adanya fenomena  yang  menarik  terkait  mutasi pindah  masuk  Pegawai  Negeri  Sipil  ke lingkup  instansi  pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  yakni  meningkatnya jumlah  pemohon  mutasi  di  tahun  2019- 2020.  Hal  ini  dinilai  sebagai  efek  dari
Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Sulawesi Selatan.  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut diminta  oleh  pimpinan  untuk  mutasi pindah  masuk  Pegawai  Negeri  Sipil  ke lingkup  instansi  pemerintah  Provinsi Sulawesi Selatan sebab pimpinan tersebut adalah  pimpinan  mereka  di  instansi asalnya.  Instansi  asal  terbanyak  dari kabupaten/kota lingkup provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Bantaeng yang merupakan  instansi  asal  sosok  pimpinan yang dijadikan figur tersebut.
Alasan  lain  Pegawai  Negeri  Sipil yang  pernah  mengajukan  permohonan mutasi  pindah  masuk  ke  lingkup  intansi pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Selatan adalah  menginginkan  tunjangan  yang lebih  baik.  Beberapa  Pegawai  Negeri Sipil yang pernah mengajukan permohonan  mutasi  pindah  masuk  ke lingkup  intansi  pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  menjadikan  alasan tunjangan  sebagai  salah  satu  alasan utama.
Hasibuan  (2005)  mengemukakan bahwa  terdapat  dua  alasan  utama dilakukannya  mutasi  pegawai,  yaitu  atas keinginan  pegawai  sendiri  dan  Alih Tugas  Produktif  (ATP).  Mutasi  atas keinginan  sendiri  adalah  mutasi  yang dilakukan  atas  dasar  keinginan  sendiri dari  pegawai  yang  bersangkutan  dan mendapatkan  persetujuan  dari  pimpinan
instansi  asalnya.  Berdasarkan  hasil penelitian  ini,  alasan  yang  termasuk  atas keinginan  pegawai  sendiri  adalah:    di instansi  asalnya,  tugas  dan  bidang kerjanya tidak sesuai dengan pekerjaannya; di intansi asalnya,
lingkungan  kerjanya  tidak  sesuai  dengan kondisi  fisiknya  atau  alasan  kesehatan; ingin  mengembangkan  karir;  kembali  ke daerah  asal/  dekat  dengan  keluarga: mengikuti  sosok  pemimpin;  memperoleh tunjangan  yang  lebih  baik.  Alih  Tugas Produktif  (ATP)  menurut  Hasibuan (2005) adalah mutasi yang dilakukan atas keinginan pimpinan  instansi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Beradasarkan temuan
penelitian ini, yang termasuk alasan Alih Tugas  Produktif  (ATP)  adalah  alasan diajukan oleh pimpinan sebagai efek dari pemilihan  Kepala  Daerah  di  Sulawesi Selatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  terkait  pelaksanaan  mutasi pindah  masuk  ke  lingkungan  instansi pemerintah  provinsi  Sulawesi  Selatan, maka  dapat  disimpulkan  beberapa  hal sebagai berikut: mutasi pindah masuk ke lingkungan  instansi  pemerintah  provinsi Sulawesi  Selatan  jika  dilihat  dari  ruang lingkupnya,  termasuk  mutasi  horizontal
dan  dilaksanakan  berdasarkan  pedoman yang  telah  ditetapkan;  mutasi  pindah masuk ke lingkungan pemerintah provinsi  Sulawesi  Selatan  dilaksanakan berdasarka  prinsip merit  system. Namun, pada  kondisi  tertentu  atau  hal-hal  yang bersifat kasuistik, maka proses pelaksanaan  mutasi  pindah  masuk pelaksanaan  mutasi  pindah  masuk  ke lingkup  instansi  pemerintah  Provinsi Sulawesi  Selatan  ini  berdasarkan  pada spoil  system; Beberapa  kendala  yang dihadapi  dalam  proses  mutasi  pindah masuk  ke  lingkup  instansi  pemerintah provinsi Sulawesi Selatan adalah
mengenai  tidak  adanya  standar  waktu dalam  proses  pelaksanaan  mutasi  pindah masuk  ke  lingkup  instansi  pemerintah provinsi  Sulawesi  Selatan.  Hal  ini merupakan  dampak  adanya  moratorium untuk  mutasi  pindah  masuk  ke  lingkup instansi  pemerintah  provinsi  Sulawesi Selatan.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan kesiapan instansi asal untuk melepas dan instansi  yang  dituju  untuk  menerima. Kendala  lainnya  adalah  kegiatan  rutin kantor  yang  masih  terus  berjalan sehingga  pengurusan  mutasi  pindah pemohon  menjadi  tertunda.  Selain  itu, adanya  pandemi Covid-19 juga  menjadi salah satu kendala. Adapula kendala lain yang  tak  terduga  berupa  bencana  alam, seperti gempa bumi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  terkait  alasan  Pegawai Negeri  Sipil  untuk  mutasi  pindah  masuk ke  lingkungan  instansi  pemerintah provinsi  Sulawesi  Selatan,    maka  dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  mutasi  atas  keinginan  pegawai sendiri:  di  instansi  asalnya,  tugas  dan bidang  kerjanya  tidak  sesuai  dengan pekerjaannya; di intansi asalnya, lingkungan  kerjanya  tidak  sesuai  dengan kondisi  fisiknya  atau  alasan  kesehatan; ingin mengembangkan karir;  kembali ke daerah  asal/  dekat  dengan  keluarga: mengikuti  sosok  pemimpin;  memperoleh tunjangan  yang  lebih  baik;  dan  Alih Tugas  Produktif  (ATP),  yakni  alasan diajukan oleh pimpinan sebagai efek dari
pemilihan  Kepala  Daerah  di  Sulawesi Selatan.
Rekomendasi  yang  ditujukan  bagi instansi  pemerintah,    khususnya  Sub Bidang  Mutasi  Bidang  Mutasi  dan Promosi  Badan  Kepegawaian  Daerah provinsi Sulawesi Selatan, dapat
dijadikan  referensi  dalam  membuat kebijakan terkait mutasi pindah masuk ke lingkup  instansi  pemerintah  provinsi Sulawesi Selatan. Rekomendasi bagi para pimpinan,  dapat  dijadikan  salah  satu referensi untuk membuat keputusan yang terkait  dengan  mutasi  pindah  masuk  ke lingkup  instansi  pemerintah  provinsi Sulawesi
Selatan.Bagi peneliti selanjutnya,  dapat  melakukan  penelitian mengenai gambaran kinerja atau
produktivitas  Pegawai  Negeri  Sipil  yang pernah  melakukan  mutasi  pindah  masuk ke  lingkup  instansi  pemerintah  provinsi Sulawesi Selatan.

## REFERENSI
Hasibuan, Malayu, S.P. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia ,  Edisi  Revisi,  Jakarta  : Bumi Aksara. Sastrohadiwiryo, Siswanto. (2002). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (Pendekatan Administratif  dan  Operasional). Jakarta: Bumi Aksara. Sedarmayanti. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia
(Reformasi Birokrasi dan Manajemen  Pegawai  Negeri Sipil) .  Bandung:  PT.  Refika
Aditama.
__________.  (2017). Perencanaan  dan Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  untuk  Meningkatkan Kompetensi, Kinerja, dan Produktifitas  Kerja. Bandung:
PT. Refika Aditama.
Siswanto,  H.B.  (2006). Pengantar Manajemen . Jakarta: Bumi Aksara.
Thoha,  Miftah.  (2005).  Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Wahyudi,  Bambang.  (1996). Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: Sulita
________________.  (2002). Manajemen Sumber  Daya  Manusia  1. Bandung: Sulita.
Munawar, Doni. (2015). Mutasi Pegawai Negeri  Sipil  Dari  Pemerintah Kabupaten Pelalawan Ke Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2013. Jurnal  FISIP, Vol.  2,  No.
1, 1-15.
Pratiwi,  Bunga  Ika,  Abdul  Hakim,  &
Siswidiyanto. (2014). Pelaksanaan  Mutasi  Pegawai  di Kota  Batu  (Studi  pada  Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu). Jurnal Administrasi
Publik  (JAP), Vol.2,  No.5,  771-
776.
Muslimah,  Meilinda.  2019. Pelaksanaan Mutasi  Pegawai  Negeri  Sipil  di Kota Lubuklinggau Setelah Berlakunya Undang-undang No.5  Tahun  2014  Tentang Aparatur  Sipil  Negara. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.