## JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : https://doi.org/10.31629/juan.v10i1.4335

## PATOLOGI  MANAJEMEN  PELAYANAN  SEKTOR  PUBLIK  DALAM PROGRAM PEMUTIHAN SURAT KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada SAMSAT Lampung Tengah)
Pindo Riski Saputra 1 ,Octavia Aspriani 2 , Muhammad Aden Saputra 3
STISIPOL Dharma Wacana Metro 1 ,Universitas Lampung 2 , Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung 3 Penulis Korespondensi: octaviaaspriani95@gmail.com
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 08-04-2022 Accepted: 25-06-2022 Published: 05-07-2022 Keterlibatan pemerintah daerah dalam kesuksesan pembangunan harus mampu  bersinergi  dengan  baik  dengan  pemerintah  pusat,  Penyakit admiistrasi  atau  yang  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  patologi  menjadi suatu variable yang melekat pada buruknya tatanan pengelolaan system administrasi, buruknya manajemen pelayanan kepada masyarakat, tentu hal  tersebut  sangat  menyimpang  dari  nilai-nilai  dan  kaidah  dasar  dari suatu  proses  implementasi  kebijakan  dalam  mengoptimalkan manajemen pelayanan publik, dimana dalam hal ini kebijakan yang telah dibuat demikian rupa harus disukseskan dengan tahapan implementasi yang  baik,  oleh  karena  itu  pemahaman  terhadap  masalah  patologi administrasi  dapat  menjadi  suatu landasan  perbaikan  administrasi. Penelitian  ini  adalah  menganalisis  data-data  skunder  yang  telah didapatkan serta membandingkan dengan teori dan  sistem administrasi yang baik. Hasil analisis dan pembahasan memunculkan beberapa poin evaluasi penting dalam menyelesaikan patologi administrasi pelayanan SAMSAT  diantaranya  adalah  Meningkatkan  system  pelayanan  terpadu, Memaksimalkan  fungsi  pengawasan  dan  komitmen  ASN  dengan pelaporan data secara online, melakukan pelayanan aduan langsung dari masyarakat, serta membentuk tim satuan tugas pengawasan pelayanan. Kata Kunci :
Patologi; Pelayanan;
Pajak; SAMSAT
Abstract
Keyword : Pathology; Service; Tax; SAMSAT The involvement of local governments in the success of development must be able to synergize well with the government, administrative disease or what  in  this  case  is  referred  to  as  pathology  becomes  a  variable  that  is inherent in poor management arrangements, poor management of services to the community, of course this is very deviating from the values and norms the basis of a policy implementation process in optimizing public services, where  in  this  case  the  policies  made  must  be  successful  with  good implementation  stages,  because  an  understanding  of  administrative problems can be the foundation of administration. This study is to analyze the secondary data that has been obtained and compare it with the theory and a good administrative system. The results of the analysis and discussion raise  several  important  evaluation  points  in  completing  SAMSAT administrative  services,  including  improving  the  quality  of  integrated services,  maximizing  the  supervisory  function  and  ASN  commitment  by reporting  data  online,  providing  direct  complaints  from  the  public,  and establishing a service supervision task force.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan nasional pada suatu negara dimulai dari meningkatkan taraf  hidup  masyarakat  dengan  memaksimalkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  untuk  dapat mampu berdaya guna, hingga perbaikan sistem penyelenggaraan kegiatan negara dapat berjalan dengan baik. Pembangunan adalah salah suatu cara untuk melakukan perubahan negara kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, upaya pembangunan nasional merupakan proses yang direncanakan secara sadar agar tercapai sesuai dengan tujuan berdasarkan norma norma dan aturan  tertentu  menuju  perubahan  kearah  yang  lebih  baik.  “pembangunan  dapat  diartikan sebagai upaya pencapaian aspirasi yang dilakukan negara sesuai dengan hukum yang berlaku atau dalam tatanan kelembagaan atau budaya yang guna perbaikan menyeluruh” (Mahadiansar, 2020).
Partisipasi  dalam  mendukung  pembangunan  nasional  tidak  hanya  terpaku  pada  pemerintah namun  keberadaan  stakeholder  dalam  setiap  lapisan,  sangat  menentukan  kesuksesan pembangunan nasional, dalam hal ini keterlibatan pemerintah daerah harus mampu bersinergi dengan baik dengan pemerintah pusat dalam sekala pembangunan nasional, oleh sebab itu dalam pelaksanaan  percepatan  pembangunan  nasional  maka  harus  didukung  dengan  perekonomian dari  pendapatan  nasional.  Kinerja  perekonomian  dalam  suatu  negara  pada  periode  tertentu dapat diukur melalui indikator penting yaitu adalah faktor pendapatan nasional. “Pendapatan nasional  mencerminkan  terjadinya  alokasi  yang  efisien  secara  makro  yang  merupakan  nilai output nasional yang dihasilkan oleh sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu”(Hamza & Agustien, 2019).
Pendapatan nasional salah satunya sangat didukung dengan pendapatn pajak Negara, dimana dalam hal ini pajak merupakan salah satu sumber aset pendapatan nasional yang memiliki tingkat pendapatan  yang  tinggi,  dari  pendapat  sumber  jenis  pajak  diantaranya  diatur  dalam  (UUD) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan terkait tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  yang  menyatakan  bahwa  bahwa  Pajak  Daerah  terbagi  atas  Pajak  Provinsi  dan  Pajak Kabupaten/Kota.  Setiap  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota  diberikan  kewenangan  untuk  tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut jika potensi dari Provinsi atau Kabupaten/Kota tersebut dianggap kurang memadai, sebaliknya pemerintah  daerah  juga  dapat  menggali  potensi  dari  Provinsi  atau  Kabupaten/Kota  tersebut dengan  menetapkan  pajak  atau  retribusi  selain  dari  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang- Undang,  sepanjang  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah.  Berdasarkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang mengemukakan bahwa Pemerintah daerah menjalankan otonomi  daerah  dalam  upaya  pemberdayaan  daerah  dalam  pengambilan  keputusan  daerah secara  lebih  leluasa  untuk  mengelola  sumberdaya  yang  dimiliki  sesuai  dengan  kepentingan, prioritas,  dan  potensi  daerah  itu  sendiri.  Undang-Undang  No  28  tahun  2009  juga  berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah, (Undang-Undang No 28 Th, 2009).
Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak yang dipungut daerah yang dilakukan oleh  Dinas  Pendapatan  Daerah  melalui  Kantor  Bersama  SAMSAT  sebagai  salah  satu  sumber penerimaan pajak yang memiliki potensial guna melakukan pemungutan pajak, dimana kantor bersama  Samsat  memiliki  kewenangan  dan  tanggungjawab  dalam  jumlah  pendapatan  wajib pajak  kendaraan  yang  terus  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  dalam  hal  ini  tentu dipengaruhi seiring dengan banyaknya pengguna dan pemilik kendaraan bermotor. Fenomena peningkatan kepemikikan kendaraan bermotor tersebut tentu menjadi salah satu hal yang akan berdampak positif bagi pendapatan pajak daerah, pada setiap kenaikan jumlah pendapatan pajak kendaraan  bermotor  di  Kantor  Kantor  Bersama  Samsat.  Namun  pada  kenyataannya,  secara keseluruhan  pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor  pada  Kantor  Bersama  Samsat  belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan mudah. Hal tersebut dilatarbelakangi perilaku kepatuhan wajib pajak yang tidak segera melunasi pajak terutangnya meskipun telah melewati masa pajak
yang  ditetapkan  pada  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor  (STNKB).  “Kepatuhan  pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak”.(Ketut Evi Susilawati, 2018)
Kondisi  tersebut  mendorong  Pemerintah  untuk  melakukan  penerapan  pemutihan,  penerapan program  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  salah  satunya  adalah  dengan  melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya untuk memiliki kendaraan dengan kepemilikan pribadi  dan  dengan  didukung  oleh  keringanan  dan  kemudahan  dalam  mengurus  kepemilikan kendaraan  bermotor,  dengan  mekanisme  seperti  ini  masyarakat  dapat  didata  sesuai  dengan kepemilikan  barangnya  sendiri.  Kebijakan  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  diharapkan mampu  mendukung  penerapan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009,  Pajak  Kendaraan Bermotor (PKB) pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan dari PKB berpotensi besar meningkatkan pendapatan pajak pada suatu daerah seiring dengan bertambahnya  kebutuhan  masyarakat  atas  kendaraan  bermotor.  Perpajakan  Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selain dari Pajak Kendaraan Bermotor kewenangan daerah juga dibagi atas dua jenis yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara pajak kabupaten terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak  reklame,  pajak  penerangan  jalan,  pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan,  pajak  parkir, pajak  sarang  burung  walet,  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaaan  dan  perkotaan,  dan  bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.( Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
Penerapan pemutihan pajak kendaraan yang diterapkan pada pemerintah daerah adalah salah satu bentuk kebijakan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Salah satunya pada  Undang-Undang  No  28  tahun  2009  yang  berkaitan  dengan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal inilah yang juga dilakukan oleh Gubernur  Lampung  dalam  rangka  menarik  minat  wajib  pajak  dan  meringankan  beban  wajib pajak. ( Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No 14 tahun 2021 ).
Pembayaran pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan diseluruh kantor SAMSAT di provinsi  Lampung,  melalui  program  pemutihan  pajak  tersebut,  para  pemilik  kendaraan  wajib pajak  tidak  dikenakan  denda,  dengan  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  diharapkan  akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung dari sektor pajak kendaraan, selain itu akan meringankan masyarakat dalam melakukan mutasi kendaraan, bea balik nama gratis, dan apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokoknya saja. Namun  dalam  pelaksanaannya  kebijakan  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  khusus  R4 mendapatkan respon beragam dari masyarakat, dimana dalam kebijakan tersebut salah satunya ialah mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor R4, kebijakan tersebut merupakan salah satu kebijakan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Kebijakan ini memang menuai banyak komentar  ditengah-tengah  masyarakat.  Berbicara  mengenai  golongan  kendaraan  bermotor R4/Mobil, tentu saja sangat beragam. Baik dari merk, jenis, tipe, dan tahun pembuatan di negara produsen  yang  sama.  Proses  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  R4  di  provinsi  Lampung merupakan proses pemberian pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terutama yang berasal  dari  luar  provinsi  Lampung.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  provinsi  lampung merupakan  daerah  transit  dari  pulau  Jawa  dan  Sumatera  serta  menjadi  persinggahan  dari aktivitas  bisnis.  Tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  kendaraan  bermotor  R4  yang  ada  di Lampung berasal dari luar Lampung.Dengan demikian otomatis, pembayaran pajak disesuaikan dengan  plat  kendaraan  bermotor  tersebut.(Peraturan  Gubernur  No  14  Tahun  2021). Implementasi  terkait  kebijakan  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  tersebut  harus
mendukung pembangunan nasional dalam pendapatan pajak, oleh sebab itu dalam pelaksanaan percepatan  pembangunan  nasional  maka  harus  didukung  dengan  perekonomian  dari pendapatan  nasional.  Kinerja  perekonomian  dalam  suatu  negara  pada  periode  tertentu  dapat diukur  melalui  indikator  penting  yaitu  adalah  faktor  pendapatan  nasional.  Oleh  karena  itu patologi yang mengganggu jalannya komitmen organisasi harus menjadi elemen yang penting untuk  di  amati,  patologi  administrasi  diibaratkan  proses  pengamatan  mendalam  tentang penyakit didalam administrasi agar menjadi suatu pegangan dalam penentuan obat administrasi sebagai  upaya  dalam  mewujudkan  tata  pengelolaan  yang  baik  sebagaimana  yang  ada  pada konsep goodgovernance.

## METODE
Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penilitian ini adalah metode analisis deskriptif kualititatif.  Pendekatan  kualitatif  difokuskan  kepada  teori-teori  subtantif  dan  formal  serta kejadian-kejadian yang ada dan diakui kebenarannya. Penulisan dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan masalah yang dikaji dengan akurat mengenai fakta dan sebab dari fenomena yang diamati. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan mengambil data dari berbagai jurnal penelitian dan data sekunder dari pemerintah serta berita-berita yang dipublish. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisis dan dideskripsikan secara rinci di setiap bagian artikel ini. Data yang sudah dianalisis akan dikomparatifkan atau dibandingkan antara kajian satu dengan kajian lainnya. Metode yang dilakukan  dikonfirmasi  dengan  tujuan  penguatan  data,  dengan  melakukan  pengamatan  atau observasi langsung pada lingkungan kerja SAMSAT Lampung Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Patologi Administrasi Manajemen Pelayanan
Patologi  Birokrasi  Risman  Umar  (2008)  mendifinisikan  bahwa  patologi  birokrasi  adalah penyakit  atau  bentuk  perilaku  birokrasi  yang  menyimpang  dari  nilai-  nilai  etis,  aturan- aturan  dan  ketentuan-  ketentuan  perundang-undangan  serta  norma-norma  yang  berlaku dalam  birokrasi.  Selanjutnya  Siagian  (1994)  menyatakan  bahwa  patologi  birokrasi menyatakan bahwa pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit yang mungkin  diderita  oleh  manusia.  Analogi  itulah  yang  berlaku  pula  bagi  suatu  birokrasi. Artinya  agar  seluruh  birokrasi  pemerintahan  negara  mampu  menghadapi  berbagai tantangan  yang  mungkin  timbul  baik  bersifat  politik,  ekonomi,  sosio,  kultural  dan teknologikal.  Siagian  (1994)  menyebut  serangkaian  contoh  penyakit  (patologi)  birokrasi yang lazim dijumpai. Penyakit – penyakit tersebut dapat dikategorikan dalam lima macam (Zia Ulhak & Arif, 2017).:
a. Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya menejerial para pejabat dilingkungan birokrasi (birokrat). Diantara patologi jenis ini antara lain, penyalahgunaan wewenang dan  jabatan,  menerima  suap,  arogansi  dan  intimidasi,  kredibilitas  rendah,  dan nepotisme. Dalam praktiknya proses penerapan pelayanan pajak masih sangat rentan terjadi penerimaan suap mengingat proses pelayanan pajak masih belum terkoordinir secara  ketat,  banyaknya  jumlah  masyarakat  yang  ingin  melakukan  pembayaran terkadang  tidak  dilengkapi  oleh  kelengkapan  dokumen  perpajakan  hal  tersebut menyebabkan  masyarakat  mengambil  jalan  pintas  dengan  mencari  calok  dalam pelayanan pajak.
b. Patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan ketrampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Diantara patologi jenis ini antara lain, ketidak  telitian  dan  ketidak  cekatan,  ketidak  mampuan  menjabarkan  kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan  kebingungan.  Dalam  indikator  kedua  ini  menggambarkan  bagaimana  proses pelayanan administrasi harus diimbangi dengan kemampuan petugas dalam melayani masyarakat
c. Patologi yang timbul karena karena tindakan para anggota birokrasi melanggar norma hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Diantara patologi jenis ini antara  lain,  menerima  suap,  korupsi,  ketidak  jujuran,  kleptokrasi,  dan  mark  up anggaran. Konsep ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu di lakukan dan di awasi secara ketat oleh kantor pelayanan SAMSAT, karena dalam peraktiknya tindakan penyelewengan  petugas  administrasi  dalam  pelayanan  pajak  harus  di  awasi  dengan tidak  menimbulkan  celah  dalam  melakukan  tindakan  penyelewengan  tugas  dan wewenang.
d. Patologi  yang  dimanifestasikan  dalam  perilaku  para  birokrasi  yang  bersifat disfungsional atau negatif. Diantara patologi jenis ini antara lain, bertindak sewenang- wenang,  konspirasi,  diskriminatif,  dan  tidak  disiplin.  Kedisplinan  pegawai  terkait pelayanan  administrasi  pajak  pemutihan  kendaraan  bermotor  dapat  ditinjau  dari seberapa cepat proses pelayanan yang diberikan, dalam hal ini tindakan para pemimpin menjadi  faktor  pendukung  dalam  melakukan  fungsi  pengawasan  pelayanan administrasi.
e. Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di lingkungan pemerintah. Diantara patologi jenis ini antara lain, eksploitasi bawahan, motivasi tidak tepat,  beban  kerja  berlebihan,  dan  kondisi  kerja  kurang  kondusif.konsisi  patologi administrasi yang terakhir menggambarkan bagaimana administrasi pelayanan pajak harus dilakukan dengan kondisi internal organisasi yang sehat, jangan sampai budaya organisasi  yang  buruk  dalam  melakukan  pelayanan  melekat  pada  pelayanan administrasi SAMSAT dalam melakukan pelayanan pajak. (Zia Ulhak & Arif, 2017).

## b. Implementasi Manajemen Pelayanan Pajak SAMSAT Lampung Tengah
Administrasi Pelayanan pajak merupakan tahapan implementasi dari suatu proses kebijakan publik, kajian ilmu administrasi publik yang dimaksudkan adalah untuk lebih memahami hubungan  antara  pemerintah  dengan  masyarakatnya  serta  meningkatkan  responbilitas kebijakan  negara  terhadap  berbagai  kebutuhan  sosial  dan  juga  melembagakan  praktek- praktek manajerial agar terbiasa lebih efektif dan efesien. Patologi secara konsisten akan menggambarkan menggambarkan bagaimana administrasi pelayanan pajak harus dilakukan dengan kondisi internal organisasi yang sehat, jangan sampai budaya organisasi yang buruk dalam  melakukan  pelayanan  melekat  pada  pelayanan  administrasi  SAMSAT  dalam melakukan pelayanan pajak, sebagaimana yang pada umumnya di alami oleh masyarakat seperti budaya calo, pelayanan yang tidak ramah, tindakan pelayanan yang tidak sesuai alur prosedur  dan  sebagainya,  dalam  penerapannya  proses  pelayanan  administrasi  pajak pemutihan surat kendaraan bermotor memiliki ketertarikan untuk dilihat secara mendalam, mengingat suatu kebijakan tidak akan berguna jika tidak diimplementasikan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh konsep dan teori implementasi yang dikemukakan oleh Meter  dan  Van  Horn  bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan  tindakan-tindakan  yang dilakukan  oleh  individu-individu  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan
kebijakan  sebelumnya  (Ni  Wayan  Supriliyani,  2018).  teori  ini  menekankan  bagaimana proses  implementasi  menjadi  sebuah  tindakan  nyata  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap lapisan  dalam  organisasi  guna  menerapkan  hasil  kesepakan  bersama  untuk  mencapai tujuan.
Mulyadi  juga  memaparkan  bahwa  proses  implementasi  mengacu  pada  tindakan  untuk mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  suatu  keputusan.  Tindakan  ini berusaha  untuk  mengubah  keputusan-keputusan  tersebut  menjadi  pola-pola  operasional serta  berusaha  mencapai  perubahan-perubahan  besar  atau  kecil  sebagaimana  yang  telah diputuskan sebelumnya.(Makawata 2013.), definisi tersebut menekankan bagaimana suatu tindakan dapat mengubah suatu keputusan sehingga dalam hal ini tindakan implementasi kebijakan harus sesuai dengan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan, oleh karenannya komitmen  implementator  harus  mendukung  bagaimana  proses  implementasi  tersebut berjalan  dengan  efektif  dan  efisien.  Untuk  lebih  mudah  dalam  memahami  patologi administrasi  dalam  implementasi  pelayanan  pajak  penulis  mencoba  melakukan perbandingan  model  implementasi  yang  dikemukakan  oleh  Meter  dan  Horn  Model  yang diperkenalkan  oleh  Donald  Van  Meter  dengan  Carl  Van  Horn,  menegaskan  bahwa “Implementasi  kebijakan  berjalan  secara  linier  dari  kebijakan  publik,  implementor,  dan kinerja  kebijakan  publik”.  Beberapa  variabel  yang  dimasukkan  sebagai  variabel  yang mempengaruhi dan yang menyangkut dalam proses kebijakan publik adalah:
a. Aktivitas  implementasi  dan  komunikasi  antar  organisasi  dalam  hal  ini  aktivitas komunikasi  dalam  implementasi  kebijakan  tersebut  harus  dilakukan  mengingat pentingnya suatu hubungan dan kordinasi antar organisasi dimana didalamnya struktur dan prosedur harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
b. Karakteristik  dan  agen  pelaksana/  implementor.  kesiapan  dari  pelayanan  SAMSAT untuk melakukan pelayanan harus berorientasi kepada kesuksesan agenda kebijakan sehingga  dalam  implementasinya  tujuan  dari  penerapan  program  tersebut  dapat mencapai tujuan dengan baik.
c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dalam indikator berikut kondisi ekonomi politik dan sosial akan berpengaruh dalam setiap agenda implementasi kebijakan, namun dalam segi pelayanan penerapan pemutihat pajak tidak terlalu dipengaruhi namun komitmen untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan.
d. Kecenderungan (disposition) dari pelaksana/implementor.disposition agen pelaksana dalam sebuah kebijakan sngat berpengaruh dalam mensukseskan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di provinsi lampung.
e. Pengawasan, minimnya pengawasan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap pola pelaksanaan  pelayanan  birokrasi  publik,  minimnya  pengawasan  akan  memberikan ruang  yang  terbuka  bagi  para  oknum  petugas  administrasi  dalam  melakukan penyimpangan.
f. Kualitas SDM, saat ini kualitas ASN dalam organisasi publik, masih menjadi suatu hal yang serius, hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas SDM ASN.
g. Komitmen peralihan fungsi pelayanan konvensional, dimana dalam hal ini pelayanan konvensional  memberikan  celah  dalam  peraktik  pelayanan  sedangkan  komitmen peralihan sistem online masih menjadi variable yang belum siap untuk di optimalisasi dari berbagai aspek termasuk pada kondisi masyarakat yang belum mampu menerima perubahan  sekema  pelayanan  online,  walaupun  beberapa  daerah  sudah  mampu memaksimalkan  hal  tersebut,  namun  sistem  pelayanan  online  juga  harus  melihat kondisi geografis, sosial dan budaya pada masyarakat penerima pelayanan.
Model  Implementasi  Kebijakan  yang  telah  digambarkan  diatas  menjelaskan  bahwa implementasi  kebijakan  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  syarat  indikator  yang  harus dipenuhi guna kesuksesan suatu implementasi, Terdapat banyak model dalam implementasi kebijakan,  beberapa  teori  di  atas  menggambarkan  bagaimana  suatu  proses  implementasi menjadi faktor yang harus dipenuhi dalam setiap agenda kebijakan, dimana setiap elemen pendukung kebijakan harus mampu memaksimalkan potensi dalam mendukung kebijakan.

## SIMPULAN
Patologi  yang  terjadi  pada  administrasi  implementasi  pelayanan,  menggambarkan  bagaimana proses implementasi pelayanan pada suatu kebijakan harus dijalankan secara maksimal dengan meninjau  segala  aspek  administrasi,  dimana  didalamnya  memuat  tentang  keutamaan  fungsi pelayanan  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu  konsep  dan  ilmu  administrasi  memaparkan secara terperinci bagaimana kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu tindakan administrasi termasuk dalam hal ini digambarkan bagaimana patologi administrasi tersebut menjadi faktor buruknya suatu pelayanan kepada masyarakat, tentu hal tersebut sangat menyimpang dari nilai- nilai dan kaidah dasar dari suatu proses implementasi kebijakan, dimana dalam hal ini kebijakan yang  telah  dibuat  demikian  rupa  harus  disukseskan  dengan  tahapan  implementasi  yang  baik, oleh karena itu pemahaman terhadap masalah patologi administrasi dapat menjadi suat landasan utama bagi pelayanan SAMSAT dalam melakukan penerapan pelayanan administrasi pajak dalam lingkungan  organisasinya  dengan  efektif  dan  efisien.  Dari  temuan  dan  aanalisis  dilapangan didapatkan  beberapa  indikator  patologi  administrasi  diantaranya  adalah  komunikasi  antar organisasi,  Karakteristik  dan  agen  pelaksana,  Kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik, Kecenderungan,  Pengawasan,  Kualitas  SDM,  Komitmen  peralihan  fungsi  pelayanan.  Beberapa poin  tersebut  merupakan  temuan  patologi  yang  terjadi,  dengan  adanya  pemetaan  penyakit administrasi  yang  ditemukan  akan  menjadi  acuan  evalusi  kusus  bagi  organisasi  publik,  untuk menentukan menyakit dan administrasi sebagai landasan perbaikan.
Saran Pada pembahasan tulisan ini, penulis memberikan saran sebagai berikut :
1. Meningkatkan komitmen dan sangksi tegas kepada SDM ASN,
2. Memaksimalkan fungsi pengawasan dalam setiap alur kordinasi pelayanan,
3. Meminimalisir  patologi  administrasi  dengan  melakukan  pelayanan  secara  online  untuk mempermudah tracking pelayanan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
2009, U.-U. R. I. N. 28 T. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.
2021, P. G. N. T. (n.d.). Pemberian Keringanan Atau Pembebasan Terhadap Pokok Tunggakan Dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung Tahun 2021.pdf.
Aneta,  A.  (2012).  Implementasi  Kebijakan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan (P2KP)  Di  Kota  Gorontalo.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Publik,  1(1),  54. https://doi.org/10.26858/jiap.v1i1.132
BANGUN,  P.  A.  B.  (2018).  Implementasi  Program  Electronic  Filing  (E-Filing)  Dalam  Upaya Peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Medan Barat Skripsi. Analisis Kesadahan Total Dan Alkalinitas Pada Air Bersih Sumur Bor Dengan Metode Titrimetri Di PT Sucofindo Daerah Provinsi Sumatera Utara, 44–48.
Dwidjowijoto, R. N. (2006). Kebijakan publik : Formula, implementasi, dan evaluasi.
Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap  Pendapatan  Nasional  Pada  Sektor  UMKM  di  Indonesia.  Jurnal  Ekonomi
Pembangunan, 8(2), 127–135. https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45
Ketut  Evi  Susilawati,  K.  B.  (2018).  Jurnal_inter_1_V.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Mahadiansar,  M.,  Ikhsan,  K.,  Sentanu,  I.  G.  E.  P.  S.,  &  Aspariyana,  A.  (2020).  Paradigma Pengembangan  Model  Pembangunan  Nasional  Di  Indonesia.  Jurnal  Ilmu  Administrasi:
Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 17(1), 77–92. https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550
Makawata, R. V., Perizinan, P., Kabupaten, T., Sangihe, K., Pelayanan, B., Terpadu, P., & Sangihe, K. K. (n.d.). DI DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL.
Ni  Wayan  Supriliyani,  I.  P.  D.  Y.  (2018).  Dinamika  Implementasi  Kebijakan  Pajak  Progresif Kendaraan Bermotor Provinsi Bali Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 ( Studi Kasus :  Kota  Denpasar  ).  Computers  and  Industrial  Engineering,  2(January),  6. http://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference
Guide.pdf%0Ahttp://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html%0Ahttps://doi.org /10.1016/j.cie.2019.07.022%0Ahttps://github.com/ethereum/wiki/wiki/White- Paper%0Ahttps://tore.tuhh.de/hand
Zia  Ulhak,  &  Arif,  S.  (2017).  Pencegahan  Patologi  Birokrasi  Melalui  Reformasi  Administrasi Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Negara, 14(3), 134–146.