## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

## Muh Wahyudin Anugrah, Hamsir, Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : Wahyuibnuyahya@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  Untuk  mengetahui  ketentuan  Hukum  Islam  dan peraturan  perundang-undangan  terkait  sistem  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah dan  untuk  mengetahui  implementasi  sistem  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah dalam  putusan  hakim  pengadilan  Agama  makassar  dalam  perkara  Nomor (2279/Pd.G/2015/PA  Mks).  Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  adalah  penelitian deskriptif  kualitatif  lapangan  ( field  research ).  dengan  pendekatan  penelitian  yang digunakan: Pendekatan kasus ( case approach ), Pendekatan Perundang-undangan ( Statute approach ). Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang disebut bahan  hukum.  Yaitu  berupa  inventarisasi  berkas  Putusan  Pengadilan  Agama  Makassar No.2279/Pdt.G/2015/PA.Mks,  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  literatur, jurnal  dan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  pokok  masalah.  .  Selanjutnya  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah:  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi. Sedangkan  teknik  pengelolaan  dan  analisis  data  yang  dilakukan  adalah  dengan mendasarkan Peraturan Perundang-Undangan hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti  serta  dievaluasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Ketentuan  Hukum dalam  Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  atur  dalam  Undang-undang  Peradilan Agama  dan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat opsional atau pilihan yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Paradigma litigasi meyakini bahwa hukum harus ditegakkan untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Di samping itu juga di gunakan paradigma  non-litigasi  yaitu  paradigma  yang  ber  asas  atau  berakar  pada  konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak, Implementasi sengketa Ekonomi Syari`ah  Dalam  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  Makassar  Dalam  Kasus  Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks Telah terimplementasi sesuai ketentuan hukum yang ada akan tetapi  menurut  hemat  penulis  belum  memenuhi  aspek  keadilan  yang  wajib  hukumnya melekat pada suatu putusan.
Kata  Kunci: Ekonomi  Syariah,  Pengadilan  Agama,  Penyelesaian  Sengketa, Tinjauan Hukum.

## Abstract
This research was conducted with the aim of knowing the provisions of Islamic Law and laws  and  regulations  regarding  the  syariah  economic  dispute  settlement  system  and  to find  out  the  implementation  of  the  sharia  economic  dispute  resolution  system  in  the decision of the Makassar Religious Court judge in case Number (2279/Pd.G/2015/PAMks ). This type of research will be used is descriptive qualitative field research (field research). with the research approach used: the case approach (case approach), the statutory approach (statute approach). The data source of this research is secondary data which is called legal material. Namely in the form of an inventory of the
files of the Makassar Religious Court Decision No.2279/Pdt.G/2015/ PA.Mks, laws and regulations,  books,  literature,  journals  and  documents  related  to  the  subject  matter.  . Furthermore,  the  data  collection  methods  used  are:  interviews,  observation,  and documentation.  Meanwhile, the  data  management and  analysis  techniques  are  based  on the  Prevailing  Laws  so  that  they  can  answer  the  problems  of  this  research.  All  legal materials obtained are systematically compiled, processed and researched and evaluated. The  results  of  this  study  indicate  that  the  legal  provisions  in  the  settlement  of  sharia economic  disputes  are  regulated  in  the  Religious  Courts  Law  and  Law  Number  30  of 1999  concerning  Arbitration  and  Alternative  dispute  resolution  that  are  optional  or optional,  namely  through  court  (litigation)  and  outside  the  court.  (non  litigation).  The litigation paradigm believes that the law must be enforced to end conflicts that occur. In addition, a non-litigation paradigm is also used, namely a paradigm that is based on or is rooted  in  consensus,  deliberation  or  peaceful  settlement  between  the  parties, Implementation  of  Shari`ah  Economic  disputes  in  the  Judge  of  the  Makassar  Religious Court  in  Case  Number  2279  /  Pdt.G  /  2015  /  PA  Mks  Has  been  implemented  in accordance with existing legal provisions however, according to the author's opinion, it has not fulfilled the aspect of justice which is obligatory according to a decision. Keywords: Dispute Resolution, Legal Review, Religious Courts, Sharia Economics.

## A. PENDAHULUAN
Peradilan  Agama  sebagaimana  di  terangkan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  jo  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  adalah  salah  satu pelaku  kekuasaaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  islam  dan atau orang yang mau tunduk dan patuh terhadap hukum islam.
Hukum  islam  sendiri  bagi  orang  yang  beriman  dan  mau  menegakkanya  secara kaffah  akan  menjadi  Hukum  yang rahmatan  lil  `alamin, yang  sumber  hukumnya berlandaskan Al-Qur`an dan sunnah yang mempunyai asas yang sangat paripurna dengan prinsip-prinsipnya  yang  mencakup  seluruh  aspek  kehidupan,  apalagi  dalam  hal penyelesaian  sengketa  tentu  akan  menghasilkan  suatu  putusan  yang  adil  sebagaimana Allah memerintahkan berbuat adil di antara sesama manusia dalam banyak ayat, antara lain dalam QS. An-Nahl (16): 90:
ِلْدَعْلٱِب  ُرُمْأَي َ َّللَّٱ َّنِإ
ْمُكَّلَعَل ْمُكُظِعَي ۚ ِىْغَبْلٱ َو  ِرَكنُمْلٱ َو ِءٓاَشْحَفْلٱ ِنَع  َٰىَهْنَي َو  َٰىَب ْرُقْلٱ ىِذ ِئٓاَتيِإ َو ِنََٰسْحِ ْلْٱ َو َنو ُرَّكَذَت Terjemahan:
“ Sesungguhnya  Allah  menyuruh  (kamu)  berlaku  adil  dan  berbuat  kebajikan, memberi  kepada  kaum  kerabat  dan  Allah  melarang  dari  perbuatan  keji, kemungkaran  dan  permusuhan.  Dia  memberi  pengajaran  kepada  kamu  agar dapat mengambil pelajaran.”
Perintah serupa juga terdapat dalam Al-Qur`an Surah An-nisa (4): 58 :
ُرُمْأَي َ َّللَّٱ َّنِإ ُك
ََّللَّٱ َّنِإ ۚ ِلْدَعْلٱِب ۟اوُمُكْحَت نَأ  ِساَّنلٱ َنْيَب مُتْمَكَح اَذِإ َو اَهِلْهَأ َٰٓىَلِإ ِتََٰن ََٰمَ ْلْٱ ۟اوُّدَؤُت نَأ ْم
َ َّللَّٱ َّنِإ ۗ ٓۦِهِب مُكُظِعَي اَّمِعِن
اًري ِصَب اًًۢعيِمَس َناَك
Terjemahan :
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.
Sistem  inilah  yang  di  ambil  oleh  peradilan  khususnya  peradilan  agama  dalam memeriksa,  menyelesaikan  dan  memtuskan  suatu  perkara  sehingga  sistemnya  yang komprehensif  ini  akan  mampu  memberi  dan  menjamin  rasa  keadilan  teruntuk  bagi mereka  rakyat pencari keadilan yang beragama islam dan atau orang yang mau tunduk dan patuh terhadap hukum islam, terlebih lagi menyangkut dengan perkara penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  yang  masih  relatif  baru,  pasca  lahirnya  Undang-undang Nomor  3  Tahun  2006  Amandemen  terhadap  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  peradilan  Agama  kewenangan  ini  di  amanahkan  kepada  peradilan  Agama bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa  agar  dapat  terselesaikan  dengan  baik  khususnya  dalam  perkara  ekonomi syariah. Di tengah berkembang pesatnya sektor perbankan syariah dari waktu ke waktu. Berdasarkan  penjelasan  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  jo Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  Pasal  49  huruf  (i)  yang  dimaksud  dengan “ekonomi  syariah”  adalah  perbuatan  atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan  menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: 1
1. Bank syari’ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
3. Asuransi syari’ah;
4. Reasuransi syari’ah;
5. Reksa dana syari’ah;
6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
7. Sekuritas syari’ah;
8. Pembiayaan syari’ah;
9. Pegadaian syari’ah;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
11. Bisnis syari’ah.
Luasnya  substansi  atau  cakupan  ekonomi  syariah  yang  menjadi  kewenangan Peradilan  Agama,  berdampak  semakin  besar  pula  kerumitan  sengketa  ekonomi  syariah dari  waktu  ke  waktu,  dan  selaras  dengan  berkembang  pesatnya  Perbankan  syariah belakangan ini menjadi pegaruh tersendiri. 2
Kemudian  Kelahiran  sistem  perbankan  syariah  di  Indonesia  ternyata  tidak  hanya menuntut adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan syariah saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, dan institusi yang paling berpengaruh ialah lembaga peradilan. Mengingat transaksi  (akad)  yang  dilakukan  perbankan  syariah  adalah  berlandaskan  kepada  syariat islam, sehingga ketika terjadi persengketaan, maka lembaga peradilan agama sudah pada tempatnya  yang  diberi  kepercayaan  berupa  kewenangan  mutlak  (absolute)  untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Yang didalamnya dilakukan oleh orang-orang yang  beragama  Islam  dan/atau  mereka  para  pihak  (non  muslim)  yang  secara  sukarela menundukan  dirinya  dengan  hukum  Islam. 3 Semakin  pesatnya  pertumbuhan  ekonomi syariah  terutama  di  sektor  perbankan  berdampak  pula  terhadap  tingginya  angka  kredit
1 Republik Indonesia, “Undang-Undang  RI Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang- undang  Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ”.
2 H Amran Suadi. Penyelesain Sengketa Ekomi syariah (cet.1:Jakarta: prenadamedia, 2018), h. 1- 2
3 Republik Indonesia , “Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”.
macet  terutama  yang  berkaitan  langsung  dengan  sektor  riil,  dan  tentunya  berpotensi meningkatkanya angka sengketa di peradilan Agama.
Hakim  di  lingkungan  peradilan  Agama  mendapatkan  kewenangan  baru  yaitu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan problem yang sangat komperhensip di tengah  berkembang  pesatnya  ekonomi  syariah  belakangan  ini  dan  setelah  di Undangkanya  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  jo  Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, terlebih hakim di anggap tahu seluruh hukum dengan asas ius curia novit , dengan asas ini hakim tidak boleh atau tidak dibenarkan menolak suatu perkara dengan alasan belum ada hukumnya dengan demikian hakim di tuntut mampu mengisi kekosongan hukum tersebut.
Mengenai  yurisdiksi  absolut  Peradilan  Agama  bahwa  sengketa  ekonomi  syariah masuk  dalam  kewenangan  Peradilan  Agama  diperjelas  dengan  Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada Bab IX Pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa, menetapkan: 4
1. Penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  dilakukan  oleh  Pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian  sengketa  selain sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  [1]  penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  [2]  tidak  boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
Menurut  Abdul  Manan  sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  yang  menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah: 5
1. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  lembaga  keuangan  dan  lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  sesama  lembaga  keuangan  dan lembaga pembiayaan syariah;
3. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam, yang  mana  akad  perjanjiannya  disebutkan  dengan  tegas  bahwa  kegiatan  usaha yang  dilakukan  adalah  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah.  Berdasarkan perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut, maka untuk memastikan bahwa penanganan  sengketa  ekonomi  syariah  berjalan  dengan  adil  dan  profesional sebagimana di terangkan dalam  Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yaitu  peradilan  harus  menegakkan  Hukum  dan keadilan,  maka  untuk  itu  diperlukan  analisis  pada  putusan-putusan  peradilan khususnya  Peradilan  Agama  agar  sesuai  dengan  sistem  penyelesaian  sengketa yang berlandaskan asas keadilan sebagai hukum yang tertinggi.
Salah  satu  putusan  Pengadilan  Agama  yang  di  duga  belum  berjalan  sesuai  dengan prinsip  keadilan  yang  wajib  hukumnya  melekat  dalam  suatu  putusan,  sebagaimana  di jelaskan  dalam  pasal  24  ayat  1 t entang  kekuasaan  kehakiman  yaitu  peradilan  harus menegakkan  Hukum  dan  keadilan  dalam    penyelesaian  suatu  sengketa  dan  olehnya menarik  untuk  di  teliti  yaitu  Dalam  kasus  sengketa  Ekonomi  syariah  yang  diajukan  di
4 Republik Indonesia, “ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama .”
5 Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Perkembangan  Penanganan  Sengketa  Ekonomi  Syariah ,(Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), h. 29-30.
Pengadilan  Agama  Makassar  dan  sudah  diputus  dengan  Nomor  Putusan 2279/Pdt.G/2015/PA  Mks.  Dimana  si  penggugat  yang  bernama  Hajjah  Andi  Syamsiar yang diwakili oleh kuasa hukumnya, mengugat  PT. Bank BNI Syariah,  yang beralamat di  jalan  perintis  kemerdekaan  Ruko  Daya  Nomor  8  yang  disebut  sebagai  Tergugat  dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), yang beralamat di jalan Urip Sumiharjo Km.4 Gkn 1 Lantai 2(dua) yang disebut sebagai Turut tergugat.
Dimana dalam duduk perkara Hajjah Andi Syamsiar sebagai penggugat, tidak terima agunan  sebidang  tanah  yang  berdiri  di  atas  sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  yang  di jaminkan  ke  Tergugat  di  lelang  secara  sepihak  dan  tanpa  itikad  baik    yang  membuat penggugat  merasa  di  rugikan.  Dan  ikut  memperkarakan  kantor  pelayanan  kekayaan negara dan lelang (KPKNL) sebagai turut tergugat karena  menganggap perbuatan lelang tersebut sebagai perbuatan cacat hukum dengan dalil penggugat menganggap perbuatan tersebut  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  dan  melanggar  asas pacta  sunt  servanda yaitu  bahwa  perjanjian  mengikat  pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian,  sehingga kewajiban-kewajiban  yang  ditetapkan  oleh  perjanjian  ini  harus  dilaksanakan  dengan iktikad baik.
Bahwa  selanjutnya  penggugat  merasa  proses  transaksi  dengan  PT.BNI  syariah  lalu disebut  sebagai Tergugat  yang  notabenya  adalah  bank  yang  harus  berlandaskan  prinsip syariah menurut penggugat tidak menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam prakteknya dengan  mendalilkan  bahwa  dalam  akad  murabahah  yang  di  lakukan  antara  penggugat dan  tergugat  terdapat  denda  5  %  yang  tergolong  dalam  praktek  ribawi  kemudian melanggar  ketentuan  syariah  dalam  operasionalnya  (terdapat  dalam  lampiran  isi perjanjian yang dibuat dihadapan notaris). Dan dalam perkara sengketa ekonomi syariah di  pengadilan  Agama  Makassar  dengan  Nomor  putusan  2279/Pdt.G/2015/PA  Mks.  ini hakim dengan pertimbangan hukum menolak seluruhnya gugatan penggugat.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan  dapat  dikategorikan  sebagai  penelitian  hukum  doktrinal,  yaitu  penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum in concreto , sistem hukum dan sinkronisasi  hukum,  Metode  pendekatan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian yuridis  normatif.  Dalam  metode  penelitian  yuridis  normatif  tersebut  akan  menelaah secara  mendalam  terhadap  asas-asas  hukum,  peraturan  perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif. Artinya  hukum  bukan  saja  sebagai  seperangkat  kaidah  yang  bersifat  normatif  atau  apa yang  menjadi  teks  undang-undang (law  in  book) tetapi  juga  melihat  bagaimana bekerjanya hukum (law in action).
.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Tinajuan Hukum  Terhadap Akad Murabaha Dalam  Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks
Murabahah  adalah  salah  satu  akad  muamalah  dalam  bentuk  jual  beli. 6 Secara Etimologi,  Murabahah  berasal  dari  kata  ar-Ribhu  (bahasa  arab)  yang  berarti  tambahan atau peningkatan (yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli. 7
6 Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen  Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, hal.7
Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES)  pasal  2  ayat  (6)  memberikan defenisi  murabahah  adalah  pembiayaan  saling  menguntungkan  yang  dilakukan  oleh shahib  al-mal  dengan  pihak  yang  membutuhkan  melalui  tramsaksi  jual  beli  dengan penjelasan  bahwa  harga  pengadaan  barang  dan  harga  jual  terdapat  nilai  lebih  yang merupakan  keuntungan  atau  laba  bagi  shahib  al-mal  dan  pengembalianya  dilakukan secara tunai atau angsur. 8
Dari  definisi  di  atas  tadi  kita  bisa  menarik  kesimpulan  bahwa  murabahah  adalah akad pembiayaan yang berbasis jual beli dimana pejual menegaskan harga jualnya plus tambahan keuntungan dari barang (margin) dan pembeli menyepakati harga tersebut.
Di dalam duduk perkara pada Putusan Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks di jelaskan Bahwa  Penggugat  mendalilkan  ada  praktek  Ribawi  yang  melanggar  ketentuan  syariah dalam akad Murabaha yang di buat, yaitu terdapat posita yang dijelaskan Penggugat pada point ke 10: bahwa telah menjadi ketentuan akad Penggugat tetap dikenakan denda 5 % pertahun dari angsuran tertunggak dan harus dibayar lunas.
Kemudian  di  jelaskan  kembali  pada  posita  ke  16  Bahwa  pada  posita  yang  telah diuraikan di atas menemukan fakta di mana ketentuan pada akad pada Pasal 2, Tergugat mendapatkan  total  keuntungan  sebesar  72  %  (selama  60  bulan),  berlakunya  denda  5% dengan demikian dapat dinyatakan tidak memiliki prinsip syariah.
Dari  analisis  Putusan  Nomor  2279/Pdt.G/2015/PA  Mks  penulis  coba  membedah, akad  murabaha  yang  dibuat  oleh  penggugat  dan  tergugat  yang  di  terangkan  di  dalam posita penggugat dan juga yang diterangkan oleh Tergugat dalam bentuk jawaban, yaitu pada  hari  Jumat  tanggal  27-11-2013  Penggugat  telah  mengadakan  perikatan  (akad pembiayaan  murabahah)  dengan  Perseroan  Terbatas  PT.  Bank  BNI  Syariah,  Harga barang berupa Renovasi tempat usaha dan pembelian peralatan yang dijual bank kepada nasabah  dengan  harga  yang  disepakati  dan  diterima  sebesar  Rp.  344.000.000  dengan rincian:
a. Harga Perolehan: Rp. 200.000.000, Uang Muka: Rp. 0,-
b. Pokok Pembiayaan Bank: Rp. 200.000.000,-
c. Keuntungan Bank (Marjin): Rp. 144.000.000,-
d. Harga Jual: Rp. 344.000.000,-
Bahwa memang terdapat denda 5 % dari akad yang dibuat sebagaimana di jelaskan oleh  Tergugat  dalam  tanggapanya,    menanggapi  pada  bukti  yang  di  ajukan  oleh Penggugat.  yaitu  Bahwa  pada  Pasal  7  akad  tersebut  mengatur  tentang  Denda  yakni  : “Apabila  Nasabah  tidak  atau  terlambat  melakukan  pembayaran  angsuran  Pembiayaan, maka  Nasabah  dikenakan  denda  sebesar 5%  (lima  persen)  pertahun  dari  angsuran  yang tertunggak  dan  harus  dibayar  lunas  oleh  Nasabah  kepada  Bank.  Dana  hasil  denda tersebut digunakan atau disalurkan untuk kepentingan sosial”.
Menurut penulis konteks denda ini memang dalam Prinsip syariah telah diatur oleh fatwa  Dewan  Syariah  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  Tentang  Sanksi  atas  nasabah  yang mampu yang meunda-nunda pembayaran pada point 1,5,6 di jelaskan bahwa:
a) “Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah  yang  mampu  membayar,  tetapi  menunda-nunda  pembayaran  dengan disengaja”.
7 Muhammed Abd Ar  Rauf El Manawi,Et Ta`rif,El Muhaqqiq:Muhammad Ridwan,Dar El Fikr El Mu`ashir,Lebanon, Cetakan ke 1, vol 1, hal.674
8 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Edisi Revisi,Jakarta,2010),  h.10.
b) Sanksi  dapat  berupa  denda  sejumlah  uang  yang  besarnya  ditentukan  atas  dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
c) Dana  yang  berasal  dari  denda  diperuntukkan  sebagai  dana  sosial. 9 Disini  kita dapat  menggaris  bawahi  bahwa  denda  itu  dapat  diterapkan  apabila  nasabah  ter- indikasi  menunda-nunda  pembayaran  padahal  sebenarnya  iya  mampu.  Dalam Konteks  Putusan  Nomor  2279/Pdt.G/2015/PA  Mks  Denda  tersebut  tetap  di terapkan sebagaimana di terangkan dalam posita Penggugat  Bahwa telah menjadi ketentuan  Akad,  Penggugat  tetap  dikenakan  denda  5  %  pertahun  dari  angsuran tertunggak dan harus dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat.
Dari analisis yang penulis lakukan disini pihak Tergugat telah melanggar ketentuan prinsip  syariah  karena  tetap  menerapkan  denda  kepada  Penggugat  tanpa mempertimbangkan  kondisi  nasabah  yang  melakukan  penunggakan,  sudah  dijelaskan secara  eksplisit  dalam  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  perbankan syariah  Pasal  19  poin  D  berbunyi:  “Menyalurkan  Akad  Murabaha  yang  tidak bertentangan Dengan Prinsip syariah. Kemudian di kuatkan lagi pada Pada pasal 24 ayat 1  poin  A  berbunyi:  “Bank  Umum  Syariah  dilarang  melakukan  kegiatan  usaha  yang bertentangan dengan prinsip syariah”.
Kemudian di bagian bab penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah  di  jelaskan  bahwa  Prinsip  Syariah berlandaskan  pada  nilai-nilai  keadilan,  kemanfaatan,  keseimbangan,  dan  ke  universalan (Rahmatan  Lil  `Alamin)  Nilai-nilai  tersebut  diterapkan  dalam  pengaturan  perbankan yang di dasarkan pada Prinsip Syariah.
Di  jelaskan  pada  paragraf  berikutnya  Untuk  memberikan  keyakinan  pada masyarakat  yang  masih  meragukan  kesyariahan  oparasional  Perbankan  Syariah  selama ini, di atur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan  usaha  yang  tidak  mengandung  unsur-unsur  riba, maisir,  gharar, haram  dan zalim.  Di  jelaskan  pula  yang  dimaksud  dengan  riba  yaitu  pinjam-meminjam  yang mempersyaratkan  Nasabah  penerima  fasilitas  mengembalikan  dana  yang  diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalanya waktu. 10
Lalu  mengabaikan  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  48/DSN-MUI/II/2005  yang  mengatur Tentang  Penjadwalan  kembali  tagihan  Murabaha  sebagaimana  dijelaskan  yaitu menimbang,  memberikan  keringan  kepada  nasabah  yang  sedang  mengalami  penurunan kemampuan pembayaran cicilan dengan cara penjadwalan kembali tagihan sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar ketentuan serta tidak ada pihak yang dirugikan.
Akan tetapi hakim dalam putusan Nomor 2279 ini tidak mempertimbangkan fakta- fakta  hukum  tersebut  dengan  berpendapat  “Menimbang,  bahwa  majelis  hakim berpendapat  kewajiban  Penggugat  untuk  melakukan  pembayaran  kepada  Tergugat melebihi dari pinjaman, adalah bukan riba dan tidak mengandung garar”.
2. Analisis  Implementasi  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Terhadap Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  Makassar  Dengan  Nomor  Putusan 2279/Pdt.G/2015/PA Mks
9 Fatwa Dewan Syariah  Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran..
10 Republik Indonesia,Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Dapat  dikatakan  bahwa  kewenangan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di Pengadilan  Agama  masih  relatif  baru,  pasca  lahirnya  Undang-undang  Nomor  3  Tahun 2006  amandemen  terhadap  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama.  Penguasaan  hakim  terhadap  metode  penemuan  hukum  terhadap  perkara  yang dihadapinya,  khususnya  perkara  ekonomi  syariah  merupakan  hal  yang  sangat  penting. Dari  data  yang  ada,  khusus  perkara  ekonomi  syariah  yang  masuk  ke  pengadilan agama makassar  dari  periode  pertama  masuknya  perkara  ekonomi  syariah  yaitu  Tahun  2015 sampai  dengan  2020  berjumlah  14  perkara,  dari  periode ini  perkara  yang masuk  paling banyak pada tahun 2019 yaitu sebanyak 5 perkara dan tahun 2020 sebanyak 3 perkara.
Data  yang  penulis  dapatkan  dari  struktur  organisasi  Pengadilan  Agama  Makassar sebagai berikut:
Dari  data  yang ada,  total  jumlah  hakim  di  pengadilan  Agama  Makassar  untuk  saat ini  sebanyak  32  orang  dan  yang  sudah  mengantongi  sertifikasi  hakim  ekonomi  syariah untuk  menyelesaiakan  perkara  ekonomi  syariah  yang  masuk  ke  pengadilan  Agama Makassar  hanya  sebanyak  11  orang  yang  terdiri  dari  ketua  Pengadilan  Agama,  Wakil ketua, dan sembilan orang hakim lainya. 11
Terkhusus perkara ekonomi syariah pada putusan Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks ini  yang  di  tangani  oleh  Hakim  Drs  Muh  arief musi,  SH  sebagai  ketua  majelis,  Dra  Hj Mardianah R, SH dan Drs. H. Muh Anwar Saleh masing-masing sebagai hakim anggota. Dari  analisis  yang  penulis  lakukan  Dalam  pengimplementasiyan  sengketa  ekonomi syariah  pada  putusan  ini  hakim  masih  mengedepankan  asas  Normatif  Tekstual  dalam memutuskan  perkara  ini  yaitu  akad  yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  dan  mengacu kepada  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata,  yang  menyatakan  bahwa  semua  perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya  bahwa  kedua  belah  pihak  wajib  mentaati  dan  melaksanakan  perjanjian  yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. 12 Tanpa mengindahkan Undang- undang yang lain yang menyangkut fakta hukum dan bukti dalam perkara ini. Harusnya hakim  mempertimbangkan  asas  penafsiran  hukum  yaitu Lex  superior  Derogat  Legi Inferiori (Undang-undang  yang  lebih  Tinggi  mengenyampingkan  Undang-undang  yang lebih rendah).
Artinya  memang  betul  perjanjian  yang  di  buat  oleh  kedua  belah  pihak  berlaku sebagai  undang-undang  sebagaimana  di  jelaskan  dalam  KUHPerdata  pasal  1338  akan tetapi ada Undang-undang yang lebih tinggi yang mengatur konteks dalam isi perjanjian tersebut. yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah yang mengatur secara eksplisit ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.
Asas  penafsiran  hukum  yang  juga  tidak  dipertimbangkan  yaitu  asas Lex  specialis derogat  legi  generali adalah  asas  penafsiran  hukum  yang  menyatakan  bahwa  hukum yang  bersifat  khusus  yaitu  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan syariah  (lex  specialis)  mengesampingkan  hukum  yang  bersifat  umum  yaitu  undang- undang yang dibuat oleh kedua belah pihak (lex generali).
Penguasaan  hakim  terhadap  metode  penemuan  hukum  terhadap  perkara  yang dihadapinya  sangatlah  penting  bukan  hanya  itu  hakim  juga  di  tuntut  agar  senantiasa melakukan penggalian, mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai hukum dan
11 https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profil-pimpinan-dan-hakim/wakil-ketua. Di akses pada tgl 28 desember pukul 20:49
12 https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html. Di akses pada tgl 28 Desember Pukul 20:52
rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat  sebagaimana  yang  di  perintahkan  dalam Pasal  5  Undang-undang  Nomor  48  Tahun  2009  bahwa  “  Hakim  wajib  menggali, mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat. 13 Karena  ketika  hakim  hanya  mengejar  kepastian  Hukum  dalam  menagani suatu  perkara  maka  keadilan  akan  sulit  di  dapatkan  sebagaimana  di  jelaskan  oleh  para pemikir-pemikir hukum zaman dulu yang kemudian menjadikanya sebuah adagium atau asas yang berbunyi Summun Ius Summa  Inuria arinya “kepastian hukum yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi”.
Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus melihat secara komprehensif akibat putusan  yang  dijatuhkanya  misalnya,  Dampaknya  terhadap  para  pihak,  dampaknya terhadap masyarkat, dan dampaknya terhadap perkembangan hukum. khususnya perkara ekonomi  syariah  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  membuat  ekonomi  syariah menjadi berkembang kedepanya, bila diperlukan struktur hakim dalam tubuh pengadilan Agama  di  tambahkan  dengan  Hakim  ad  hoc  yaitu  hakim  yang  memiliki  keahlian  dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang  diangkat  untuk jangka  waktu  tertentu  dan  pengangkatannya  diatur  dalam  undang- undang  agar  rakyat  pencari  keadilan  bisa  mendapatkan  putusan  yang  lebih  baik  lagi  di bidang ekonomi syariah kedepanya.

## D. KESIMPULAN
Ketentuan  Hukum  dalam  Penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  atur  dalam Undang-undang  Peradilan  Agama  dan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat opsional atau pilihan yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Paradigma litigasi meyakini  bahwa  hukum  harus  ditegakkan  untuk  mengakhiri  konflik  yang  terjadi.  Di samping itu juga di gunakan paradigma non-litigasi yaitu paradigma yang ber asas atau berakar pada konsensus, musyawarah atau penyelesaian damai antar para pihak.
Implementasi sengketa Ekonomi Syari`ah Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Dalam Kasus Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks Telah  terimplementasi sesuai ketentuan  hukum  yang  ada,  adapun  gugatan  pemohon  atas  gugatan  yang  di  ajukan  dan oleh hakim dalam mengadili sebagaimana dalam eksepsi Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dan dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat seluruhnya serta Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya Perkara Sejumlah Rp 881.000 (Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu rupiah).
13 Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Abdul  hadi, Memahami  Akad-akad  dalam  perbankan  syariah  dan  Dasar-dasar hukumnya, Sinar terag,2005. Abdus  Shomad, Hukum  Islam,  Penormaan  Prinsip  syariah  Dalam  Hukum  Indonesia, Kencana, Jakarta, 2010.
Ahmad  Kamil,  M  Fauzan, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perbankan  dan  Ekonomi Syariah , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007. Amran Suadi. Penyelesain Sengketa Ekomi syariah. Cet.1 Jakarta: prenadamedia, 2018. Dewan  Syariah  Nasional  MUI ,  Himpunan  Fatwa  Keungan  Syariah ,  Jakarta  : Erlangga, 2014.
Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Perkembangan  Penanganan  Sengketa  Ekonomi  Syariah ,  (Jakarta:  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012. Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah.
Fathurrahman  Djamil, Penerapan  Hukum  Perjanjian  Dalam  Transaksi  di  Lembaga Keuangan Syariah , Sinar Grafika, Jakarta,2013. Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah, Edisi Revisi, Jakarta,2010.
Mantayborbir dan Imam Jauhari, Hukum Lelang Negara Di Indonesia, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
Miftahul  Huda, Pelaksanaan  Pelelangan  Barang  Jaminan  Sebagai  Objek  Rahn Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere. Grafindo, Jakarta, 2008
Muhammed Abd ArRauf El Manawi, EtTa`rif, El Muhaqqiq: Muhammad Ridwan, Dar El Fikr El Mu`ashir, Lebanon, Cetakan ke 1, vol 1.
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2011. Purnama  Tioria  Sianturi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pembeli  Barang  Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Bandung: CV. Mandar Maju CET. Ke-2,2013. Pusat  pengkajian  dan  pengembangan  ekonomi  Islam  (P3EI), Ekonomi  Islam, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
Puslitbang  Hukum  Dan  Peradilan  Badan  Litbang  Diklat  Kumdil  Mahkamah  Agung  RI 2017 Eksekusi  Putusan  Perkara  Akad  Murabahah Jakara:Puslitbang  Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.
Rachmadi Usman, Hukum Lelang. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Ronny  Soemitro ,  Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1990.
Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum , Terbitan Pasca Sarjana UI, Jakarta, 2007. Salim  H.S ,  Perkembangan  Hukum  Jaminan  Di  Indonesia Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 2004.
Sudikno  moetokusumo ,  Perbuatan  Melawan  Hukum  oleh  Pemerintah ,  Cahayaatma Pustaka, yogyakarta, 2014.
Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.
Jakarta: Sinar Grafika, 2006

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  27/PMK.06/2016  Tahun  2016  tentang  Petunjuk Pelaksanaan Lelang (“PMK 27/2016”).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK/.06/2010 Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No:  17/DSN-MUI/IX/2000  Tentang Sanksi  Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.

## Website
https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadian/profil-pimpinan-dan-hakim/wakil-ketua. https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/asas-asas-perjanjian.html. https://manplawyers.co/2019/10/07/mengenal-alat-alat-bukti-dalam-hukum-acara- perdata-i/. https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturanhttps://m.hukumo nline.com/pusatdata/detail/lt4f4df95a89a5f/peraturan-mahkamah-agung-nomor-2-tahun- 2012