## REFORMULASI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENGUATKAN NASIONALISME WARGA NEGARA MUDA DI WILAYAH PERBATASAN
Sutiyono 1, Suharno 2
Pendidikan Pancasila dan Kewargangearaan, PPS UNY 1, Pendidikan Pancasila dan Kewargangearaan, PPS UNY 2 sutiyonoa362@gmail.com 1 , suharno@uny.ac.id 2
Naskah diterima: 11/10/2017 revisi: 03/06/2018 disetujui: 23/04/2018

## Abstrak
Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki beberapa daerah perbatasan yang rentan akibat  globalisasi.  Tingginya  akses  mobilisasi  baik  barang,  jasa,  maupun  perseorangan membuat  daerah  perbatasan  rentan  terjadinya  degradasi  nasionalisme.  Pihak  yang  sangat rentan akibat fenomena ini adalah warga negara muda. Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk  menguatkan  nasionalisme  melalui  pendidikan  formal.  Salah  satu  mata  pelajaran  yang memiliki  tujuan  untuk  menumbuhkan  nasionalisme  pada  warga  negara  muda  adalah Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan.  Tujuan  penulisan  ini  untuk  mereformulasikan Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan  untuk  menguatkan  nasionalisme  warga  negara muda di wilayah perbatasan. Metode penulisan yang digunakan dalam menyusun  karya tulis ini  yaitu  library  research  dan  kajian  hasil  penelitian  mengenai  penguatan  karakter nasionalisme melalui pembelajaran PPKn. Hasil pembahasan dimaksudkan reformulasi PPKn mengarahkan  peserta  didik  untuk  memiliki  kompetensi “act  locally  and  think  globally” . Kompetensi  ini  untuk  melestarikan  nilai-nilai  berpangkal  pada  kualitas  ke-Indonesiaan dengan  cara  pandang  internasional.  Melalui  reformasi  PPKn  akan  mendorong  penguatan nasionalisme warga negara muda di wilayah perbatasan.
Kata Kunci: Nasionalisme, PPKn, Warga Negara Muda

## THE REFORMULATION OF PANCASILA AND CIVIC EDUCATION TO IMPROVE YOUNG CITIZENS NATIONALSM IN THE BORDER REGION

## Abstract
Indonesia  as  an  archipelagic  country,  has  several  border  areas  that  are  vulnerable  due  to globalization. The high access to mobilization of goods, services, and individuals makes the border  areas  vulnerable  to  nationalism  degradation.  A  very  vulnerable  party  to  this phenomenon is a young citizen. One of the efforts that can be taken to strengthen nationalism through formal education. One of the subjects that have a goal to foster nationalism among young  citizens  is  Pancasila  and  Citizenship  Education.  The  purpose  of  this  paper  is  to reformulate the Pancasila and Citizenship Education to strengthen the nationalism of young citizens  in  the  border  region.  Writing  methods  used  in  composing  this  paper  is  the  library research and study results of research on strengthening the character of nationalism through learning PPKn. The results of the discussion meant that PPKn reformulation leads learners to have "act locally and think globally" competencies. This competence to preserve the values stems  from  the  quality  of  Indonesianness  with  an  international  perspective.  Through  PPKn reform  will  encourage  the  strengthening  of  the  nationalism  of  young  citizens  in  the  border region.
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6 No 1 April 2018, hal 1-16 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
Keywords: Nationalism, PPKn, Young Citizens

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan  yang  terdiri  dari  beberapa  pulau dengan  keberagaman  bahasa,  suku,  ras,  dan budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan telah  ditetapkan  pada  tanggal  13  Desember 1957  oleh  Perdana  Menteri  Indonesia Djuanda Kartawidjaja melalui suatu deklarasi  yang  dinamakan  persis  seperti pencetusnya yaitu Deklarasi Djuanda (Darmaputra, 2009:12). Konsekuensi sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beberapa daerah perbatasan secara daratan  (kontinen)  maupun  batas  lautan (maritim).  Kekayaan  alam  dan  budaya Indonesia  tidak  kalah  banyaknya  dengan jumlah pulaunya. Karakteristik yang berbeda  baik  secara  geografis,  sosio- kultural,  dan  suku,  ras,  serta  agama menjadikan  Indonesia  negara  multikultural terbesar di dunia (Zarbaliyev, 2016). Hal ini juga bisa menjadi pemicu konflik antarsuku, ras,  golongan,  bahkan  agama  di  masing- masing  pulau  karena  perberbedaannya seperti catatan kelam dipenghujung pemerintahan  rezim  Soeharto  (Budiman, 2010).  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya penguatan  tentang  rasa  mencintai  dan bangga  sebagai  bangsa  Indonesia  dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan. Pemahaman tentang mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai nasionalisme.
Nasionalisme  di  perbatasan  sangat penting  untuk  menjaga  persatuan  dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Wilayah  perbatasan  merupakan lokasi yang sangat rentan lunturnya perasaan  dan  sikap  nasionalisme.  Hal  ini disebabkan  letak  wilayah  yang  sangat  jauh dengan  pusat  pemerintahan  atau  bisa dikatakan wilayah yang paling dekat dengan negara tetangga. Disisi lain, globalisasi juga mempengaruhi degradasi nasionalisme akibat mobilitas yang tinggi dalam berinteraksi  dengan  warga  negara  yang
memiliki perbedaan kewarganegaraan. Dampaknya,  tidak  sedikit  fenomena  yang mempengaruhi penggunaan bahasa
multilingual,  mata  uang  ganda,  konsumsi produk  dari  negara  lain  berimbas  pada goyahnya  rasa  kebanggaan  terhadap  negeri sendiri (Dedes, 2015:2). Di sinilah, pentingnya  memupuk  rasa  nasionalisme pada  masyarakat  perbatasan  yang  bukan tidak mungkin terjadi pengikisan nasionalisme  akibat  kedekatan  baik  secara geografis,  sosio-kultural,  dan  interaksi dengan  warga  negara  lain.  Warga  negara muda  menjadi  salah  satu  perhatian  serius akan  efek  dari  degradasi  nasionalisme  di wilayah  perbatsan.  Warga  negara  muda merupakan aset bangsa yang akan meneruskan  nasib  bangsa  dan  negara kedepannya.  Salah  satu  cara  yang  bisa ditempuh dalam menumbuhkan nasionalisme  pada  warga  negara  muda melalui jalur pendidikan.
Pendidikan  menjadi  faktor  penting penguatan karakter bangsa Indonesia terutama  pada  generasi  muda  di  wilayah perbatasan.  Sekolah  memiliki  kewajiban untuk  memelihara  dan  menguatkan  nilai- nilai  nasionalisme  peserta  didiknya  demi terwujudnya  pembinaan  yang  berkelanjutan dalam  rangka  menguatkan  nasionalisme  di persekolahan. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang berbunyi “Pendidikan  Nasional  adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  berakar  pada nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional Indonesia,  dan  tanggap  terhadap  tuntutan zaman” .  Pendidikan  persekolahan  yang secara  khusus  memiliki  tanggung  jawab besar dalam pembinaan nasionalisme warga negara muda. Mata pelajaran yang memiliki tujuan untuk membentuk warga negara yang baik  dan  cerdas  berdasarkan  kualitas  ke- Indonesiaan  adalah  Pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan.  Komponen  utama yang  diajarkan  dalam  PPKn  kepada  peserta didik mencakup pengetahuan
kewarganegaraan ( civic knowledge ), keterampilan kewarganegaraan ( civic skills ), dan watak kewarganegaraan ( civic disposition ).  Komponen  tersebut,  menjadi indikator utama dalam menguatkan nasionalisme warga negara muda khususnya di  wilayah  perbatasan.  Berdasarkan  data nasionalisme  di  perbatasan  tersebut,  PPKn perlu  diformulasikan  kembali  yang  secara intensif  menguatkan  nasionalisme  warga negara muda di wilayah perbatasan Indonesia. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran  baru  tentang  reformulasi  PPKn untuk  menumbuhkan,  menanamkan,  dan menguatkan  nasionalisme  warga  negara muda di wilayah Perbatasan.

## METODE
Metode penulisan artikel ini menggunakan  metode library  research . Metode ini digunakan untuk menjawab studi pendahuluan  ( prelinmary  research )  untuk memahami  lebih  mendalam  gejala  baru yang  tengah  berkembang  di  lapangan  atau dalam masyarakat (Zed, 2004). Selanjutnya, menurut Zed (2004:54), menjelaskan bahwa riset kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan metode pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Waktu dan Tempat Penelitian
Proses penyusunan artikel ini dimulai dari anggapan  yang didasarkan dari data-data  sesuai  dengan  topik  pembahasan. Berdasarakan anggapan tersebut, selanjutnya  dilakukan  tindak  lanjut  dengan mengelompokkan  data  secara  sistematis untuk memberikan penjelasan dari anggapan tersebut.  Setelah  itu,  data  yang  telah dikumpulkan secara sistematis dianalisis dan ditafsirkan  untuk  menjelaskan  fenomena dengan  alur  pikir  ilmiah.  Dengan  demikian, akan menciptakan sebuah solusi awal untuk menjawab  persoalan  yang  diangkat  dalam artikel ini.
Target/Subjek Penelitian
Beberapa  jenis  literatur  utama  yang digunakan terdiri atas buku-buku dan artikel
jurnal  mengenai  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan, nasionalisme, warga negara  muda,  dan  wilayah  perbatasan  serta peraturan pemerintah mengenai pengelolaan perbatasan  dan  undang-undang  tentang pendidikan nasional dan wilauah perbatasan. Prosedur
Penelitian ini dimulai dengan pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan studi literasi, yaitu mengidentifikasi berbagai referensi yang terkait dengan judul artikel.  Data  atau  informasi  tersebut, didapatkan dari literatur yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, disusun berdasarkan hasil studi dari berbagai  literatur  yang  memiliki  tenggang waktu yang relatif berbeda, sehingga terkait satu sama lain dan sesuai dengan tema yang dibahas.
Data Instrumen
dan Teknik

## Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  berasal  dari artikel  jurnal  dan  literatur  ilmiah  lainnya yang  bersifat  tekstual  dengan  berpijak  pada esensi  tematik  terkait  satu  sama  lain  yang dikemukakan  oleh  ahli  atau  pakar  memiliki korelasi  dengan  pembahasan.  Sumber  data lebih  banyak  dari data  collection, yaitu dokumen  pribadi  yang  berupa  artikel  hasil penelitian  yang  telah  ter- publish dari online maupun offline .  Data  online  berupa  artikel hasil  penelitian,  sedangkan  data offline berasal dari buku-buku primer dan peraturan yang  berkaitan  dengan  topik  pembahasan artikel ini.
Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik dokumentasi, melakukan coding  data dari  buku-buku, jurnal,  dan  literatur  terkait  yang  memiliki korelasi dengan artikel ini. Setelahnya, akan diterjemahkan  kembali  menjadi  transkrip, catatan,  dan  sebagainya  untuk  memperoleh kevalidtan data.
Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan secara induktif,  yang  di  dalamnya  terdiri  dari  dua tahap  yaitu  proses  reduksi  data  dan penyajian  data.  Reduksi  data  bertujuan
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6 No 1 April 2018, hal 1-16 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
untuk  penulis  lebih  mudah  dalam  memilih data  yang  valid,  sedangkan  penyajian  data agar  dimungkinkan  penarikan  simpulan. Penarikan  simpulan  didapatkan  sesudah merujuk  tujuan  penulisan,  analisis  dan sintesis.  Simpulan  juga  memperhatikan penyajian data dari pembahasan yang ditarik merepresentasikam  pokok-pokok  bahasan dalam  karya  tulis  serta  didukung  dengan saran praktis sebagai rekomendasi selanjutnya.  Penarikan  simpulan  didapatkan sesudah  merujuk  rumusan  masalah,  tujuan penulisan,  analisis  dan  sintesis.  Simpulan juga  memperhatikan  penyajian  data  dari pembahasan yang ditarik merepresentasikan pokok-pokok  bahasan  dalam  karya  tulis serta didukung dengan saran praktis sebagai rekomendasi selanjutnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kajian Nasionalisme
Renan (Hutchinson dan Smith, 1994: 17)  mendefinisikan  bahwa “a  nation  is  a soul, a spiritual prinsiple....a grand solidarity” .  Istilah  “nasion”  pada  dasarnya merupakan  satu  jiwa,  suatu  azas  spiritual, suatu  solidaritas  yang  besar.  Kesemuanya ini  dibentuk  oleh  kesadaran  tentang  hidup bersama.  Hal  ini  bisa  jadi  tersalurkan dengan narasi sejarah tentang kejayaan atau penderitaan  masa  lalu.  Kemudian,  narasi kejayaan  tersebut  diharapkan  memunculkan suatu  rasa  kebanggaan.  Sedangkan,  narasi penderitaan  masa  lalu,  diharapkan  dapat membangkitkan  suatu  “kesediaan  untuk berkorban”.  Di  sinilah  basis  moral solidaritas yang besar itu mewujud.
Kajian mengenai “nasion” ditunjukkan  berbeda  oleh  Joseph  Stalin (dalam Budiawan, 2017: 3), mendefinisikan “nasion” sebagai “a hostorically constitude, stable  community  of  people,  formed  on  the basis  of  a  common  language,  territory, economic  life,  and  psychological  make-up manifested in a common culture” (Hutchinson  dan  Smith,  1994:  18-19). “Nation”  merupakan  suatu  komunitas  yang stabil,  yang  terbentuk  secara  historis  atas
dasar kesamaan bahasa, wilayah, kehidupan ekonomi, dan karakter psikologis sebagaimana termanifestasikan dalam kebudayaan bersama. Stalin bahkan menekankan  bahwa  hanya  bila  semua  ciri ini  hadir  bersama,  maka  disitulah  terbentuk sebuah “nasion”. Stalin, lebih melihat suatu kesamaan dari segi lahiriah bukan termasuk batiniah.
Berbeda lagi kajian konsep “nasion” yang disampaikan oleh Max Webber (dalam Budiawan,  2017:  4)  bahwa  “ nation  is  a community  sentiment....manifest  is  self  in  a state of its own: hence...it normally tends to produce a state of its own”. “Nasion”  pada dasarnya merupakan sutau komunitas pertalian  ikatan-ikatan  emosional,  yang mewujudkan  diri  dengan  cara  sendiri  oleh tujuan  politik  bersama.  Tujuan  politik bersama  ini  dibangun  dari  memori  yang sama.  Hal  ini  berarti  bahwa  apa  yang disampaikan  oleh  Stalin  tentang  kesamaan etnis/budaya/bahasa  tidak  ada  korelasinya dengan  pembentukan  sebuah  “nasion”. Artinya tidak selamanya kesamaan etnis/budaya/bahasa tidak dengan sendirinya mendasar  sebuah  pembentukan  “nasion”, sebaliknya,  perbedaan  etnis/budaya/bahasa tidak  selalu  menghalangi  pembentukan sebuah  “nasion”.  Dengan  demikian,  Rogers Brubaker (2004: 116) menyampaikan bahwa pemikiran  Weber  mengenai  “nasion”  dan “nasionalisme”  bahwa  “nasion”  bukanlah konsep “a category of analysis” , melainkan “a category of practice” . Sebab, nattionhood pada  dasarnya  bukanlah  fakta etnodemografis atau etnokultural, melainkan klaim  politis.  Lebih  tepatnya  adalah  klaim atas  loyalitas  orang  dengan  kepedulian, perhatian  dan  solidaritasnya.  Sebagaimana yang  disampaikan  oleh  Anthonny  Giddens (1985:  38)  mendefinisikan  bahwa  “nasion” hanya  mungkin  ada  jika  “ state ”  memiliki jangkauan  administrasi  atau  pemerintahan yang padu atas teritori yang diklaim sebagai wilayah  kedaulatannya.  Gidden  meyakini bahwa negara-bangsa merupakan seperangkat  bentuk-bentuk  kelembagaan
tata kelola, yaitu pemerintahan, wilayah, dan kedaulatan.  Lantas,  kebanyakan  “nation” dan  “state”  sering  digunakan  secara bergantian  dan  keduannya  dianggap  relatif sama.
Connor mencoba menjelaskan mengenai  kemunculan  “ nation ”  dan  “ state ” yang  berawal  dari  Revolusi  Prancis,  ketika terjadi  transformasi  dari L’etat  c’est  moi (negara  adalah  saya/raja)  ke L’etat  c’est  le peuple (negara  adalah  rakyat).  Dengan peristiwa  inilah,  “ state ”  dituntut  untuk mengejawantahkan  atau  menjadi  pelayan kepentingan  publik.  Bermula  dari  sinilah konsep  “ nation ”  dan  “ state ”  hampir  sama.
Pada  konteks  inilah  istilah  nasionalisme muncul  sebagai  ideologi  yang  menuntut loyalitas  rakyat  kepada  “ nation ”,  mudah melenceng menjadi loyal kepada “ state ”.
Dewasa  ini,  muncul  fasisme  dan totalitarianisme, yakni satu bentuk nasionalisme ekstrim, yang menuntut loyalitas  setiap  individu  atau  warga  negara secara total kepada “negara”, yang tidak lain adalah  rezim  yang  berkuasa.  Hal  ini  juga tidak  lepas  dari  istilah  yang  identik  antara “ nation ”  dan  “ state ”.  Munculnya  fasisme dan  totalitarianisme,  menjadikan  “ state ” bukan  lagi  sebagai  pengawal,  tetapi  justru penyandera  dari  pada  konsep  “nasion”. Celakanya,  proses  penyanderaan  “nasion” dilakukan  secara  demokratis,  sehingga seperti “ legitimate ”.
Berdasarkan penggabungan  keduanya  yaitu  “ nation- state ”  munculah  suatu  ideologi  yang menopang dan menunjangnya disebut sebagai nasionalisme.
Elie  Kedourie  (Kitromilides,  2005) menyampaikan bahwa nasionalisme merupakan  doktrin  yang  menyeluruh  dan membimbing  serta  mengarahkan  orang menuju suatu model bernegara yang spesifik ( a  distinctive  style  of  politics ).  Hal  ini didasarkan  pada  pandangan  bahwa  manusia adalah  makhluk  yang  memiliki  otonom ( self-determinism )  yang  memiliki  pilihan menentukan sejarahnya sendiri. Oleh karena itu, konsep ini melahirkan apa  yang disebut
sebagai patriotisme dan xenofobia. Patriotisme merupakan suatu bentuk kesetiaan  kepada  negara,  kelompok,  atau institusi  yang  menangunginya.  Sedangkan, xenofobia merupakan ketidaksukaan kepada yang asing atau diluar kelompoknya. Maka, nasionalisme  ini  melahirkan  dua  konsep baru yakni sentimen berwajah ke dalam dan sentimen berwajah ke luar.
Metode  berpikir  Kedourie  yang seperti  Hegelian,  ditentang  oleh  Ernest Gellner  (Keith  Breen  and  Shane  O’Neil, 2010:  24).  Gellner  menyampaikan  bahwa sejarah  tidak  dibentuk  dari  sebuah  pikiran atau  ide,  akan  tetapi  idelah  yang  dibentuk oleh sejarah atau setidaknya ide tidak pernah otonom  pada  dirinya  sendiri.  Gellner meyakini bahwa sejarahlah yang menghasilkan ide tentang “nasion” merupakan
fenomena “modernisasi”.
Konsep  modernisasi  ini  lebih  mempercepat adanya pelipatgandaan hasil daripada sejarah.  Gagasan  nasionalisme  yang  berasal dari  elitis  agar  menjadi  populis,  maka nasionalisme mengeklaim bahwa nasionalime  berakar  dari  budaya-budaya rakyat  (folk  culture).  Bila  ditinjau  sudut pandang  demikian,  maka  nasionalisme seperti  menipu  diri  sendiri.  Sifat self- deceptive (menipu diri sendiri) nasionalisme nyaris  tidak  dikenali  karena  negara  dengan segala  perangkat  kelembagaannya  terus- menerus  memproduksi  dan  mereproduksi loyalitas  pada  komunitas  yang  lebih  besar dan  luas  daripada  komunitas  tribal,  lokal, dan sebagainya, tetapi lebih sempit daripada komunitas  peradaban  yang  biasanya  terkait imperium  beserta  sistem  religinya.  Dengan demikian,  kedudukan  “nasion”  merupakan sesuatu  yang  ditemu-ciptakan  ( invented ), bukan  sesuatu  yang  diberi  ( given ).  Gagasan ini  didukung  oleh  beberap  ahli  berikutnya seperti  Tom  Nair,  Eric  Hobsbawn,  Paul  R. Brass,  dan  Bennedict  Anderson.  Paul  R Brass mencoba merekonsiliasi antara pendekatan  primordialis  dan  instrumentalis. Hasilnya,  nasionalisme  menurut  Paul  R Brass merupakan produk konstestasi
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6 No 1 April 2018, hal 1-16 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
antarkelompok elit dalam suatu masyarakat. Masing-masing  kelompok  elit  mencoba menyeleksi aspek-aspek tertentu dari budaya kelompok  tersebut.  Aspek  budaya  yang diseleksi  hanya  yang  dapat  dianggap mempersatukan semua unsur dalam kelompok dan berguna untuk mempromosikan  apa  yang  berguna  bagi kepentingan kelompok tersebut.
Benedict  Anderson  (1999:  5)  juga menyampaikan  konsep  tentang imagined community (komunitas  yang  dibayangkan) sebagai  refleksi  nasionalisme.  Benedict (1999:6)  menyampaikan  bahwa  “ nation  is imagined political community and imagined as  both  inherently  limited  and  sovereign” (Nasion  adalah  komunitas  politik  yang dibayangkan dan di dalam dirinya dibayangkan  baik  secara  terbatas  maupun berdaulat). Komunitas membayangkan anggotanya  bahkan  tidak  pernah  ketemu secara  langsung,  namun  di  dalam  diri mereka menggema perasaan senasib sepenanggungan. Bahkan dengan komunitas terbayangkan tersebut, sampai rela berkorban jiwa untuk nasionnya. Komunitas yang dibayangkan atau imagined community sangat  terbatas.  Hal  ini  disampaikan  oleh Anderson bahwa sekalipun besar komunitasnya  akan  tetap  terbatas.  Pada akhirnyam  nasion  itu  dibayangkan  sebagai komunitas,  sebab,  kendati  di  dalamnya terdapat ketidaksetaraan dan mungkin ekploitas  (satu  kelompok  atas  kelompok lainnya), nasion senantiasa dipahami sebagai persaudaraan horisontal yang mendalam.
Anderson juga menyampaikan tentang  kondisi  historis  yang  menentukan sekulerisasi.  Misalnya  tentang  penggunaan bahasa cetak dalam keseharian. Waktu dulu bahasa yang digunakan telah dicetak dengan dibubuhi  sebuah  pesan.  Oleh  sebab  para penutur  beragam  dialek  bahasa  Jerman, Perancis,  Inggris,  yang  sangat  beragam, kemudian  disepakati  dalam  satu  dialek. Selain  itu,  dari  segi  produk  budaya  yang dibentuk  menjadi  faktor  penting  untuk
melahirkan  ide  subjektif  tentang  nasion. Artinya  klaim  tentang  sejarah  apa  yang dihasilnya  mempengaruhi  seberapa  besar muncuknya nasion dalam suatu komunitas.
Berdasarkan  data  sejarah  mengenai nasion  dan  nasionalisme,  terlihat  banyak beberapa  ilmuan  memiliki  pemaknaan  yang berbeda  mengenai  nasionalisme.  Hal  ini disebabkan  karena  antara  ilmuan  yang  satu dengan  lainnya  mengambil  suatu  sudut pandangan  yang  berbeda.  Nasionalisme merupakan  paham  untuk  menumbuhkan sikap  cinta  terhadap  tanah  air  yang didasarkan pada perasaan senasib, kemudian bergabung  menjadi  satu  untuk  bersama- sama  mempertahankan  dan  loyal  terhadap bangsa  dan  negara  (Novita,  2014:  4). Dengan  kata  lain,  nasionalisme  merupakan suatu pengikat persatuan bangsa untuk suatu tujuan yang sama. Menurut Syarbaini (2010: 65)  nasionalisme  merupakan  suatu  jiwa yang  dilandasi  rasa  kesetiaan  yang  tinggi atau  total  diabdikan  untuk  bangsa  atau negara. Snyder (1954: 148), juga menyampaikan bahwa nasionalisme merupakan suatu pengikat adanya independensi dan kesatuan bangsa.
Setelah  melihat  dari  definisi  yang beragam,  banyak  beberapa  ilmuan  yang mengambil  beberapa  simpulan  tentang  nilai indikator dari nasionalisme. Siti Munawaroh (2015: 138) menjelaskan bahwa nasionalisme  dapat  dilihat  dari  beberapa aktivitas diantaranya: (1) rasa cinta terhadap tanah  air  dan  komponen  di  dalamnya;  (2) tingkat  partisipasi  dalam  pembangunan;  (3) berperilaku  adil;  (4)  berorientasi  pada  masa depan; (5) prestatif, mandiri, dan bertanggungjawan;  (6)  siap  bekerjasama ditingkat  lokal,  nasional,  dan  internasional. Di  sisi  lain,  Trisandi  (2013:  29)  juga menyampaikan bahwa perilaku yang mencerminkan nilai-nilai nasionalisme diantaranya:  (1)  perasaan  senang  dan bangga  sebagai  bangsa  Indonesia;  (2) mampu menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan negara Indonesia; (3) memiliki jiwa penolong yang
tinggi;  (4)  giat  belajar  pada  bidangnya;  (5) mencintai produk dalam negeri; (6) kepedulian  sosial;  (7)  memiliki  jiwa  toleran yang  tinggi  atau  apresiatif;  (8)  tidak memaksakan kehendak pribadi dalam musyawarah umum.
Pada  era  globalisasi  ini,  setidaknya nasionalisme  merupakan  suatu  alat  yang bisa  membentengi  atau  memfilter  beberapa mobilisasi  kebudayaan  yang  kurang  tepat bagi  budaya  yang  asli  dari  negara  tertentu. Aman (2011: 141) menyampaikan bahwa di era  global  negara  harus  berperan  dalam menguatkan  nilai-nilai  nasionalisme  pada warga  negara  agar  tetap  loyalitas  dan memiliki  jiwa  mengabdi  pada  bangsa  dan negara.  Sikap  cinta  tanah  air  dapat tergambarkan  pada  kepedulian  terhadap  isu isu  kewarganegaraan,  menjaga  persatuan dan kesatuan bangsa, setia mencintai produk buatan  dalam  negeri,  rela  berkorban terhadap  bangsa  dan  negara  di  atas kepentingan  pribadi,  mengharumkan  nama bangsa  melalui  prestasi  atau  sebuah  karya dan  memfilter  budaya  yang  masuk  akibat globalisasi  (Trisandi,  2013:  27).  Dengan demikian,  nasionalisme  adalah  sebuah  cita- cita yang ingin memberi batas antara bangsa sendiri dan bangsa lain. Nasionalisme secara umum  merupakan  paham  kebangsaan  yang didasari  dari  nasib,  semangat,  dan  cita-cita yang sama dalam suatu negara. Nasionalisme diperlukan untuk memperkokoh persatuan dan keutuhan suatu negara.
Pada  konteks  Indonesia,  Aman (2011:  141)  juga  menyampaikan  bahwa beberapa  indikator  nilai-nilai  nasionalisme diantaranya:  (1)  bangsa  menjadi  bangsa Indonesia;  (2)  cinta  terhadap  bangsa  dan negara;  (3)  rela  berkorban  demi  bangsa; (4) menerima kemajemukan atau memiliki jiwa toleran;  (5)  bangga  terhadap  kekayaan budaya  Indonesia;  (7)  memprioritaskan kepentingan umum.
Konsep Wilayah Perbatasan
Ditinjau  dari  suku  katanya,  wilayah perbatasan terdiri dari wilayah dan perbatasan  yang  memiliki  makna  yang berbeda. Pengertian perbatasan secara umum diungkatkan oleh Darmaputra (2009:3),  perbatasan  adalah  sebuah  garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau state’s border dibentuk  dengan  lahirnya negara.  Padahal  sebelum  lahirnya  negara, penduduk yang menempati wilayah cenderung  mengabaikan  sebuah  perbedaan, tetapi  tidak  jarang  berdomisili  yang  berasal dari  etnis  yang  idetik  sama.  Akan  tetapi, lahirnya  negara  membuat  penduduk  harus memiliki  sebuah  kewarganegaraan  yang ditentukan  oleh  negaranya  masing-masing dan cenderung berbeda. Sedangkan, pembahasan  mengenai  wilayah  cenderung mengarah pada tempat yang tidak bisa ubah keberadaanya bersama sejarah dan hukumnya.
Perbatasan merupakan aspek penting oleh  suatu  negara  yang  dihasilkan  melalui perjanjian  Wesphalia  Tahun  1618.  Hal  ini dikarenakan  wilayah  perbatasan  merupakan wilayah  yang  menentukan  dimana  suatu otoritas negara diimplementasikan sekaligus menjadi  pembatas  sampai  mana  otoritas negara  itu  berakhir.  Selain  itu,  perbatasan juga  merupakan  aspek  penting  dimana kedaulatan  negara  bersinggungan  langsung dengan  kedaulatan  negara  lain.  Fakta demikian,  merupakan  hal  yang  wajar dialami  oleh  suatu  negara  bangsa  atau nation-state . Wesphalia terproliferasi diseluruh  dunia,  sehingga  hampir  tidak terdapat  wilayah  yang  tidak  berada  dalam otoritas suatu negara.
Konsep perbatasan berkaitan dengan tiga  pengertian  utama  yang  mencakup terminologi border , bounday ,  dan frontier. Di  samping  kata  “ border ”  ,  setiap  studi mengenai wilayah perbatasan akan bersinggungan  dengan  istilah  “ boundary ” dan “ frontier ”. Haba (2010: 5)
menyampaikan border adalah  garis  batas internasional ketika perbatasan dilihat
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6 No 1 April 2018, hal 1-16 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
sebagai  sebuah  zona,  maka  hal  ini  disebut dengan  wilayah  perbatasan  ( borderland ). Kemudian,  tiga  terminologi  yang  merujuk ke wilayah perbatasan itu, maka terminologi frontier juga  bertumpang  tindih  dengan garis  batas,  yang  berhubungan  dengan  zona atau  titik  temu  dengan  atau  tanpa  sebuah wilayah negara ( boundary ). Dengan demikian,  perbatasan  diartikan  sebagai sebuah  entitas  fisik  dengan  perwujudan relasi  timbal  balik  dan  saling  bergantungan secara  sosial  yang  cukup  intens  antara intergroup members dan outgroup members (Haba, 2010: 6).
Di  Indonesia,  fenomena  wilayah perbatasan  suatu  negara  dapat  terlihat  dari bentangan  pulau-pulau  yang  berhimpitan dengan negara lain baik secara kontinen dan maritim.  Wilayah  perbatasan  Indonesia dapat  dilihat  dari  batas  negara  yang  terdiri dari sepuluh negara seperti Australia, Papua Nugini,  Malaysia,  Singapura,  Filiphina, Thailand,  Vietnam,  Timor  Leste,  India,  dan sebuah  pulau.  Negara  yang  berbatasan dengan  Indonesia  melalui  darat  atau kontinen  adalah  Papua  Nugini,  Malaysia, dan  Timor  Leste.  Selain  ketiga  negara tersebut,  wilayah  perbatasan  Indonesia dibatasi  oleh  laut  atau  maritim.  Dengan demikian,  Indonesia  sebagai  negara  yang berdaulat  harus  menjaga  dan  memelihara perbatasannya.
Pengelolaan  wilayah  perbatasan  di Indonesia  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  43  Tahun  2008  tentang  Wilayah Negara  dan  PP  Nomor  12  Tahun  2010 tentang Badan Nasional Pengelola
Perbatasan  (BNPP).  Kedua  peraturan  ini, mengandung konsekuensi pada pembentukan  Badan  Pengelola  Perbatasan baik  ditingkat  daerah  maupun  nasional. Sehingga, BNPP merupakan institusi terdepan yang mengelola wilayah perbatasan dengan tugas mengkoordikasikan dan  pelaksanaan  yang  bersifat  koordinatif operasional.  Akan  tetapi,  tidak  semua persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan menjadi tanggungjawab BNPP, perlu
adanya  dukungan  berbagai  sektor  untuk tetap  menjaga  dan  memlihara  wilayah perbatasan Indonesia baik dari segir maritim dan kontinen.
Patut  diakui  bahwa  garda  depan negara  bukan  saja  terhantung  pada  aparat keamanan,  tetapi  warga  negara  yang merupakan  pagar  betis  utama  di  wilayah perbatasan.  Diviasi  perilaku  menjadi  tidak nasionalis  bukan  karena  tidak  mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi ada  pertimbangan  yang  jauh  lebih  esensial yakni  kualitas  kehidupan  warga  negara Indonesia  yang  rendah  kalau  dibanding dengan negara lainnya (Noveria, 2016: 237). Dengan harapan tetap stabil dan perpeliharanya perasaan dan perilaku nasionalis  dalam  masyarakat  perbatasan, maka  diperlukan  suatu  penguatan  dan pembinaan nasionalisme di daerah perbatasan. Pertimbangan lain yaitu wilayah perbatasan merupakan wilayah yang memiliki  potensi  strategis  diantaranya:  (1) wilayah  perbatasan  memiliki  pengaruh terhadap  kedaulatan  negara;  (2)  wilayah perbatsan merupakan pendorong peningkatan  kesejahteraan  sosial  ekonomi masyarakat; (3) wilayah perbatasan memiliki keterkaitan untuk saling mempengaruhi  wilayah  antarnegara;  (4) wilayah  perbatasan  memiliki  pengaruh terhadap pertahanan dan keamanan (Poetranto, 2008).

## Kajian Warga Negara Muda
Sebelum menjelaskan mengenai warga  negara  muda,  akan  dikaji  terlebih dahulu  mengenai  warga  negara.  Secara umum,  warga  negara  merupakan  seseorang yang menempati suatu negara yang memiliki  status  hukum  yang  tetap,  diakui secara  yuridis  formal  (KTS)  dan  memiliki hak serta kewajiban yang diperuntukan bagi negara tersebut. Ditinjau dari status kewarganegaraannya,  keberadaan  orang- orang  dalam  wilayah  suatu  negara  dapat dikelompokkan  menjadi  2  (dua),  yaitu:  1) orang  yang  berstatus  sebagai  warga  negara,
dan  2)  orang  yang  berstatus  sebagai  orang asing.
Tijan  (2009:  14-15),  menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota negara, yaitu anggota dari suatu organisasi kekuasaan  yang  dinamai  negara.  Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut  warga  negara  adalah citizen, national,  subject,  onderdaan atau kaula. Warga  negara  merupakan  salah  satu  syarat mutlak  dari  suatu  negara,  disamping  dua syarat lainnya yaitu wilayah dan pemerintahan  yang  berdaulat.  Sebagai  salah satu  syarat  berdirinya,  warga  negara memiliki  posisi  yang  sangat urgent karena selain menjadi syarat juga menjadi promotor untuk  menggerakkan  arah  kebijakan  suatu negara.  Ia  dapat  mengisi  dalam  suatu pemerintahan sekaligus mengatur bagaimana  pemanfaatan  wilayah  yang dikuasai  negara.  Warga  negara  memiliki suatu  hak  dan  kewajiban  sebagai  timbal balik  kepedulian  terhadap  arah  kebijakan suatu  negara.  Hak-hak  warga  negara biasanya  diatur  dalam  suatu  aturan  atau konstitusi dalam suatu negara sesuai dengan kesepakatan bersama.
Lantas, warga negara muda merupakan  warga  negara  yang  masih mengalami  proses  masa  transisi  dari  anak- anak  menuju  warga  negara  dewasa.  Dalam hal ini, Budimansyah (2002: 11) menjelaskan bahwa Anak merupakan warga negara  hipotetik.  Penyebutan  sebagai  warga negara  hipotetik  dimaksudkan  bahwa  anak merupakan warga negara yang “belum jadi” karena  masih  harus  dibina  dan  didik  untuk menjadi  warga  negara  yang  dewasa,  sadar akan  hak  dan  kewajibannya  baik  dalam hubungannya dalam bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Masyarakat masih mendambakan warga negara mudanya  menjadi  warga  negara  yang  baik dan  mampu  berpartisipasi  dalam  kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Keinginan  tersebut,  lebih  tepat disebut  sebagai  perhatian  dan  kepedulian
yang terus tumbuh terutama pada masyarakat yang demokratis.
Berdasarkan  uraian  mengenai  warga negara muda tersebut, maka dapat disimpulkan  bahwa  warga  negara  muda merupakan  warga  negara  yang  cukup dewasa,  yang  masih  membutuhkan  arahan, binaan,  dan  pendidikan  untuk  menjadi warga negara dewasa. Secara lebih sederhana  warga  negara  muda  dikerucutkan pada warga negara muda yaitu peserta didik di persekolahan. Dengan demikian, penanaman nasionalisme pada warga negara muda  di  pendidikan  formal  lebih  tepat dilakukan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  sangat  diperlukan  guna menuju  warga  negara  yang  cerdas  ( smart ) dan  baik  ( good  citizenship )  sesuai  dambaan negaranya.
Kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Istilah  Pendidikan  kewarganegaraan berasal dari kata civic education yang berarti pendidikan kewargaan. Kemudian dikembangkan  oleh  TIM  ICCE  ( Indonesia Center  for  Civic  Education )  (2005)  dengan istilah  Pendidikan  Kewarganegaraan.  Max A.Hope  (2012:  98)  menjelaskan  bahwa pendidikan  kewarganegaraan  yang  baik perlu  mengembangkan  pengetahuan  dan keterampilan,  dan  nilai-nilai  dalam  tiga bidang yang saling terkait meliputi tanggungjawab  sosial,  moral,  keterlibatan masyarakat  dan  melek  politik.  Pendidikan kewarganegaraan  memainkan  peran  penting dalam membangun dan mendukung kewarganegaraan  bertanggung  jawab  di negara manapun.
Kerr  (1999:  15-16)  menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dikonseptualisasikan dalam tiga pendekatan, yaitu  pendidikan  tentang  kewarganegaraan, memusatkan perhatian untuk mempersiapkan  para  peserta  didik  dengan pengetahuan  dan  pemahaman  yang  cukup tentang  sejarah  nasional  dan  kehidupan politik.
Pendidikan melalui
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6 No 1 April 2018, hal 1-16 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
kewarganegaraan, menitikberatkan pada keterlibatan  peserta  didik  untuk  belajar melakukan melalui pengalaman-pengalaman untuk  aktif,  berpartisipasi  di  sekolah  atau masyarakat lokal. Pendidikan untuk kewarganegaraan, mencakup kedua pendekatan  yang  menitikberatkan  pada proses  membekali  peserta  didik  dengan seperangkat  alat  (kognitif)  dan  disposisi yang  memungkinkan  untuk  berpartisipasi secara aktif. Pendidikan seperti ini
menitikberatkan pada pendidikan kewarganegaraan dan keseluruhan pengalaman pendidikan peserta didik. Selain
itu, pendidikan kewarganegaraan diberbagai negara belahan dunia  juga  memiliki  tujuan  yang  beragam. Bromley  (2011:  45-47),  menyampaikan bahwa perkembangan pendidikan kewarganegaraan di negara Finlandia. Tujuan
Pendidikan Kewaeganegaraan
memiliki  pergeseran  pada  abad  ke  dua puluh. Orientasi
pendidikan kewarganegaraan pendidikan kewarganegaraan  yang  awalnya  bertujuan untuk  kesetiakawanan  dan  persatuan  dalam konteks  nasional  yang  kuat  beralih  kepada pengunggulan  konsep  multikultural  atau keberagaman.  Dengan  demikian,  bentukan peserta  didik  lebih  kepada  kesadaran  akan wawasan  global.  Borhaug  (2010:  66-67), menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan  di  negara  Norwegia. Pendidikan  kewarganegaraan  difokuskan pada  hal-hal  yang  konstitusional  dan struktur formal lembaga pemerintah. Colceru  (2013:  23-24)  dalam  kajian pendidikan kewarganegaraannya di Rumania  menyampaikan  bahwa  Pendidikan kewarganegaraan  di  Rumania  difokuskan pada  pembentukan  warga  negara  yang  baik
“good
citizenship” . Pendidikan kewarganegaraan  yang  dikembangkan  di Rumania  lebih  menuntut  pada civic  skills dan civic  dispotision. Faraouk  (2011:  156- 157)  menyodorka  mengenai  pendidikan kewarganegaraan  di  Malaysia.  Pelaksanaan pendidikan  kewarganegaraan  di  Malaysia
didasarkan atas relevansinya dengan demokrasi liberal. Nilai-nilai demokrasi dan norma-norma juga terintegrasi dalam pendidikan  kewarganegaran  di  Malaysia. Orientasi  pendidikan  kewarganegaraan  di Malaysia  juga  bermuara  pada  partisipasi warga  negara  aktif  melalui  internalisasi nilai-nilai demokrasi. Pentingnya pendidikan  kewarganegaraan  lebih  fokus sebagai  alat  menuju  pembangunan  bangsa dan modal sumber daya manusia.
Tiga  elemen  inti  kewarganegaraan sebagai  fokus  pendidikan  kewarganegaraan (PKn)  yaitu  pengetahuan  ( knowledge ), keterampilan  ( skill ),  dan  sikap  ( disposition ) yang  harus  diberikan  kepada  peserta  didik. Lee (2004: 281), menyampaikan pendidikan kewarganegaraan  bisa  digolongkan  dalam tiga  point  pokok  yaitu  harmoni,  spiritual, dan pengembangan individu atau penanaman diri. Banks dalam Moses (2012: 2) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan  harus  memiliki  tujuan untuk  membantu  siswa  mengembangkan pemahaman  tentang  saling  ketergantungan di  antara  bangsa-bangsa  di  dunia  modern, mengklarifikasi  sikap  terhadap  negara- negara  lain  dengan  masyarakat  dunia. Eyiuche  and  Lilian  (2013:  96)  juga menyampaikan bahwa pendidikan kewarganegaraan  ditafsirkan  secara  luas untuk  mencakup  persiapan  warga  negara muda untuk berperan dan bertanggungjawab sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan  yang  efektif  mengajarkan warga  negara  muda  untuk  berpartisipasi aktif  dan  diharapkan  mengalami  perubahan kearah  positif  dalam  lingkungan  mereka untuk  mengembangkan  komitmen  yang abadi untuk partisipasi di masyarakat.
Pada  konteks  Indonesia,  Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perkembangan dan perubahan baik kemasan maupun  subtansinya.  Hal  ini  dibuktikan pada  kurikulum  PKn  yang  mengalami perubahan sampai saat ini berlaku kurikulum 2013 dengan nama baru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Sedangkan, tujuan dari Pendidikan
Pancasila  dan  Kewarganegaraannya  sangat beragam.
Berdasarkan Departemen Pendidikan  Nasional  (2006:  49)  PKn memiliki tujuan untuk memberikan kompetensi  diantaranya:  (1)  berpikir  kritis, rasional,  dan  kreatif  menanggapi  isu kewarganegaraan;  (2)  berpartisipasi  secara cerdas  dan  bertanggung  jawab  dalam bertindak  di  masyarakat,  bangsa,  dan negara;  (3)  mengembangkan  diri  untuk berkarakter  Indonesia  agar  bisa  hidup bersama dengan bangsa lain; (4) berinteraksi dengan  bangsa  lain  secara  langsung  dengan memanfaatkan  teknologi,  informasi,  dan komunikasi.  Sedangkan,  di  sisi  lain  para ilmuan  yang  berfokus  pada  pendidikan kewarganegaraan menyampaikan tujuan pendidikan  kewarganegaraan  di  Indonesia yang beragam. Djahiri (1995: 10) menyampaikan  bahwa  melalui  pendidikan kewarganegaraan  peserta  didik  diharapkan memiliki:  (1)  pemahaman  tentang  konsep dan  norma  Pancasila  sebagai  falsafah bangsa Indonesia; (2) melek akan konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI 1945.  Maftuh  dan  Sapriya  (2005:  30)  juga menyampaikan tujuan negara yaitu mengembangkan  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  agar  setiap  warga  negara menjadi warga negara yang baik ( to be good citizens ) yakni yang cerdas ( civic inteliegence )  dan  tanggung  jawab  ( civics responsibility ). Pendidikan
kewarganegaraan
setidaknya harus mengembangkan  generasi  muda  untuk memperoleh  pengetahuan,  keterampilan, dan sikap yang akan mempersiapkan peserta didik  untuk  menjadi  warga  negara  yang kompeten dan bertanggung jawab sepanjang hidup.  Di  Indonesia,  seharusnya  pendidikan kewarganegaraan  memang  memiliki  titik pangkal  pada  bagaimana  ideologi  yang dianut  yaitu  Pancasila.  Seperti  dalam simpulan Budiwibowo, (2016: 571), menyebutkan  bahwa  ditinjau  dari  definisi filsafat Pancasila merupakan usaha pemikiran. Dengan demikian, tujuan
pendidikan kewarganegaraan untuk mempersiapkan  warga  negara  yang  pintar dan  baik  ( smart  and  good  citizens )  dengan berdasarkan Pancasila sebagai esensi pemikiran.

## Reformulasi PPKn Untuk Menguatkan Nasionalisme Warga Negara Muda Di
Wilayah Perbatasan Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan  merupakan  salah  satu mata  pelajaran  yang  sangat  penting  bagi kebanyakan  negara  dibelahan  dunia.  Mata pelajaran  ini  di  dalamnya  mengandung beberapa  muatan  politik  negara  yang diarahkan pada peningkatan rasa nasionalisme  dari  masing-masing  negara. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya bermuara  pada  demokrasi  politik.  Hal  ini disebabkan  di  dalamnya  terdapat  cakupan tentang ilmu kewarganegaraan yang meliputi  pengkajian  hak  dan  kewajiban warga negara. Dengan demikian, pendidikan kewarganeganegaraan ( civic education ) merupakan suatu upaya untuk mengimplementasikan
(ilmu kewarganegaraan)  melalui  jalur  pendidikan (Winarno, 2014: 4). Pada
konteks persekolahan, pendidikan kewarganegaraan memiliki kewajiban  utama  yaitu  menjadikan  peserta didik  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan cerdas  ( smart  and  good  citizens ).  Warga negara  yang  baik  merupakan  warga  negara yang  memiliki  pemahaman  dan  kesadaran tentang  hak  dan  kewajibannya  sebagai warga  negara  Indonesia.  Margaret  Stimman Branson  (1999)  menyampaikan  bahwa terdapat  tiga  komponen  utama  yang  perlu dipelajari  untuk  mencapai  beberapa  tujuan dalam  pendidikan  kewarganegaraan.  Tiga komponen  tersebut  diantaranya  adalah civic knowledge, civic skills, and civic disposition. Berbekal  penguasaan  yang mengarah pada pengetahuan dan keterampilan sampai menjadi watak kewarganegaraan,  maka  akan  tercipta  apa
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6 No 1 April 2018, hal 1-16 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship
ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
yang  disebut  sebagai civic  nationalism dalam diri peserta didik.
Pada  konteks  modern,  nasionalisme lebih  diarahkan  pada  konsep  kesetiaan tertinggi  kepada bangsa dan negara. Negara Indonesia  sebagai  salah  satu nation-state telah  mengalami  beberapa  tahap  proses perkembangan nasionalisme. Tahap nasionalisme di Indonesia dimulai dari masa kemerdekaan (1900-1945), masa perjuangan mempertahankan  kemerdekaan  Indoensia (1945-1950),  dan  masa  perjuangan  mengisi kemerdekaan  Indonesia  (1950-sekarang) (Sudiyo,  2004:  14-15).  Dengan  demikian, saat  ini  menjadi  tugas  generasi  penerus bangsa untuk mengisi kemerdekaan Indonesia  melalui  kegiatan-kegiatan  positif, berkarya, dan mengabdi untuk negeri. Akan tetapi,  pada  realitanya  masih  banyak  isu degradasi nasionalisme yang terjadi dibeberapa  wilayah  perbatasan  sebagai wilayah  terdepan  negara  Indonesia.  Hal  ini dibuktikan  dari  beberapa  penelitian  yang memfokuskan pada nasionalisme di wilayah perbatasan  Indonesia.  Bakker  (2012:  297- 299)  melakukan  penelitiannya  di  wilayah perbatasan  Indonesia  dengan  Timur  Leste. Hasilnya  menyebutkan  bahwa  seharusnya pembelajaran  PKn  yang  berorientasi  pada pembinaan nasionalisme melalui pengembangan model yang lebih menonjolkan  nasionalisme  pada  peserta didik  di  perbatasaan.  Penelitian  selanjutnya dilakukan  oleh  Jantisiana  (2016:  133-134) penelitian nasionalisme dilakukan di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia.  Hasil  yang  diperoleh  adalah adanya  suatu  ketimpangan  tentang  fasilitas pendidikan, sehingga mempengaruhi pikiran peserta didik untuk membandingkan fasilitas pendidikan  dengan  Malaysia.  Demikian mempengaruhi  pemikiran  peserta  didik rendahnya  nasionalisme  dalam  peserta didik.  Kemudian,  penelitian  yang  dilakukan oleh Dedes (2015:  152)  yang memfokuskan penelitiannya di wilayah perbatasan Indonesia-Singapura.  Hasil yang didapatkan terjadinya  nasionalisme  yang  terbelah,
disatu sisi mengaku sebagai bangsa Indonesia  dan  disisi  lain  faktor  kemelayuan sebagai raison  d’etre menjadikan  batas negara  seakan  semu.  Selain  itu,  efek globalisasi juga mempengaruhi nasionalisme  di  daerah  perbatasan  karena mudahnya  mobilisasi  barang  atau  jasa bahkan  seorang  yang  memiliki  perbedaan kewarganegaraan.
Berdasarkan  beberapa  data  tersebut, menjadi  penting  adanya  reformulasi  PPKn dalam  rangka  meningkatkan  nilai-nilai nasionalisme  di  wilayah  perbatasan.  Hal  ini juga  didukung  oleh  pendapat  Banks  (2008: 135)  yang  menyatakan  perlunya  konsepsi ulang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  di  abad  21  agar  mampu secra  efektif  mendidik  peserta  didik  untuk menjadi warga negara yang memiliki fungsi. Oleh  karena  itu,  pada  abad  21  terminologi Pendidikan Kewarganegaraan harus dimaknai  dalam  konsep  yang  luas  untuk menghadapi  tantangan  global  (Setiarsih, 2017:  80).  Reformulasi  pendidikan  akan menuai  keberhasilan  ketika  mendasarkan pada pengetahuan transformatif dari pengetahuan  yang  mainstream.  Reformulasi yang dimaksudkan mengarahkan Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan  menjadi salah  satu  mata  pelajaran  yang  mampu menjadikan peserta didik memiliki apa yang disebut  sebagai  “ Act  locally  and  think globally” .  Penulis  bermaksud  menarik istilah  “ Act  locally  and  think  globally ” dalam ilmu kewarganegaraan yang dimaknai masih  mempertahankan  nilai-nilai,  budaya, adat  asli  Indonesia,  akan  tetapi  memiliki cara  pandang  yang  tidak  ketinggalan  dari kancah internasional.
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sebagai salah satu pendidikan  politik,  pendidikan  demokrasi, dan  pendidikan  moral  dalam  lingkup persekolahan,  harus  mampu  memberikan pemahaman  yang  utuh  tentang  makna melestarikan  nilai-nilai  kebangsaan  yang berpangkal  pada  kualitas  ke-Indonesiaan. Peserta didik sebagai warga negara muda di
wilayah perbatasan harus memahami, menyadari,  menjadikan  muatan  hati  nurani untuk  mencintai  dan  bertindak  nyata  dalam mempertahankan  dan  mengembangkan  jati diri  yang  dilandasari  nilai  ke-Indonesiaan yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (Slamet, 2016: 4). Di sinilah  prinsip  “ act  locally ”  akan  berperan sebagai  filterisasi  pada  tingkah-laku  peserta didik  dalam  menyikapi  beberapa  pengaruh budaya asing yang masuk. Selain itu, prinsip “ think globally ” menjadi sebuah unsur untuk mengikuti  isu  global  dengan  analisis  yang bermuara pada nilai-nilai lokal. Dengan kata lain, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  harus  mengembangkan peserta  didik  untuk  mampu  melestarikan nilai-nilai  luhur  bangsa  Indonesia  (daya preservatif)  dan  sekaligus  mengembangkan daya  progresif  melalui  gesekan-gesekan yang  positif  dengan  kemajuan-kemajuan negara  lain  yang  dilakukan  secara  eklektif- inkorporatif  (memilah  dan  memilih  nilai- nilai  yang  sesuai  dengan  jati  diri  ke- Indonesiaan) agar tidak menimbulkan konflik  atau  benturan  antarnilai.  Dengan reformulasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  yang  menekankan  pada prinsip  “ act  locally  and  think  globally ” diharapkan  dapat  menguatkan  nasionalisme peserta didik di wilayah perbatasan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Reformulasi  Pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan  dimaksudkan  untuk mengarahkan  peserta  didik  untuk  memiliki kompetensi  yang  disebut  sebagai  “ Act locally  and  think  globally ”.  Kompetensi yang dapat melestarikan dan mempertahankan  nilai-nilai,  budaya,  adat asli  Indonesia,  akan  tetapi  memiliki  cara pandang  global  mengikuti  perkembangan dunia  internasional.  Pendidikan  Pancasila dan  Kewarganegaraan  sebagai  pendidikan politik, pendidikan demokrasi, dan pendidikan moral dalam lingkup persekolahan  harus  mampu  memberikan
pemahaman  yang  utuh  tentang  makna melestarikan  nilai-nilai  kebangsaan  yang berpangkal pada kualitas ke-Indonesiaan.
Peserta  didik  sebagai  warga  negara negara  muda  di  wilayah  perbatasan  harus memahami,  menyadari,  menjadikan  muatan hati  nurani  wajib  mencintai  dan  bertindak nyata dalam mempertahankan dan mengembangkan  jati  diri  berdasarkan  nilai ke-Indonesiaan  yaitu  Pancasila,  UUD  NRI 1945,  NKRI,  dan  Bhinneka  Tunggal  Ika. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  harus  mengembangkan kompetensi  peserta  didik  agar  mampu melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (daya preservatif) sekaligus mengembangkan daya profresif yang dilakukan secara eklektif-inkorporatif sebagai  filterisasi  budaya  asing  agar  tidak berbenturan.
Melalui reformulasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan mendorong penguatatan nasionalisme warga negara muda di wilayah perbatasan.
Saran
Nasionalisme  dalam  warga  negara muda  di  wilayah  perbatasan  sangat  penting untuk memperkokoh persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pendidikan Pancaila dan Kewarganegaraan  harus  diarahkan  pada muatan  pemahaman  secara  holistik  tentang pentingnya  melestarikan  nilai-nilai  lokal sekaligus  mengarahkan  peserta  didik  untuk memiliki  cara  pandang  global  agar  mampu bersaing di kancah internastional.

## DAFTAR PUSTAKA
Aman.
(2011). Model Evaluasi Pembelajaran  Sejarah.  Yogyakarta: Ombak Anderson, B. (1999). Imagined
Communities:  Reflections  on  the Origin  and  Spread  of  Nationalism. London: Verso
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6 No 1 April 2018, hal 1-16 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
Bakker, R. (2012). Pembinaan Nasionalisme  Generasi  Muda  Di Wilayah Perbatasan Indonesia Dengan Timor Leste Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Diunduh  pada  30  April  2017  dari Repository.upi.edu Banks,  J.A.  (2008).  Diversity,  Group
Identity,  and  Citizenship  Education in a
Global Age.
Educational
Researcher , 37 (3), 129-139.
Borhaug,  Kjetil.  (2010).  Norwegian  Civic
Education  –  Beyond  Formalism?  L Education  Civique  Norvegienne  –  Au –dela  du  Formalisme? Journal  of Social Science Education. 9 (1), 66-67
Branson,  N.  S.  (1999).  (Terjemahan Syaripudin,  dkk).  Belajar  “ Civic Education ” dari Amerika. Yogyakarta: Lembaga  Kajian  Islam  dan  Sosial (LKIS)
Bromley,  Patricia,.  dan  Elina  Makinen.
(2011).  Diversity  in  Civic  Education: Finland in Historical and Comparative Perspective . Journal  of  International Cooperation in Education. 14 (2), 45- 47
Brubaker,  R.  (2004).  In  the  Name  Of  the Nation:  Reflections  on  Nationalism and  Patriotism. Citizenship  Studies. 8 (2), 116
Budiawan.  (2017).  Nasion  &  Nasionalisme: Jelajah  Ringkas  Teoretis.  Yogyakarta: Ombak
Budiman,  J.  (2010). Permasalahan  Etnis Tionghoa.
Sumber: http://kompasiana.com  (Diunduh  10 November 2017) Budimansyah, D. (2002). Model Pembelajaran dan Penilaian.
Bandung: Remaja Rosda Jarya
Budiwibowo, S. (2016). Revitalisasi Pancasila  dan  Bela  Negara  dalam Menghadapi Tantangan Global Melalui Pembelajaran Berbasis Multikultural. Citizenship: Jurnal Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  4 (2): 565-585.
Colceru,  Emilian.  (2013).  The  Impact  of Civic  Education  on  the  Citizenship  of Romanian  Youth. Journal  of  Social
Science Education. 12 (4): 23-24 Darmaputra, R. (2009). Manajemen
Perbatasan  dan  Reformasi  Sektor Keamanan. Jakarta: Institute  for
Defense  Scurity  and  Peace  Studies (IDSPS) Dedees, A. R. (2015). Melayu Di Atas Tiga Bendera: Kontribusi Identitas Nasionalisme  Masyarakat  Perbatasan Di  Kepulauan  Batam.  Jurnal  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik.  19  (2),  141- 152
Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2006).
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Jakarta: Depdiknas
Djahiri,  A.  K.  (1995).  Dasar-dasar  Umum Metodologi  dan  Pelajaran  Nilai  dan
Moral PVCT. Purwakarta: IKIP
Eyiuche,  I.  O.,  and  Lilian,  R.  A.  (2013).
Toward a Function Citizenship Education  Curriculum  in  Nigeria Colleges  of  Education  for  Sustainable Development  in  the  21st  Century. American  International  Journal  of Contemporary Research. 3 (8), 96-102
Farouk,  Azeem  AF.,  dan  Azrina  Husin.
(2011). Civic Education in an Emerging
Democracry:
Students’Experiences  in  Malaysia’s
Projek Warga. Asian Social Science. 7
(3): 156-157
Gidden,  A.  (1985).  The  Nation-State  and Violence.  Berkeley  &  Los  Angeles: University of California Press
Hutchinson, J. & Smith, A. D. (eds) (1994).
Nationalism .  Ixfoerd  &  New  York: Oxford University Press
Hutchinson, J., & Smith, A. D. (eds) (1994).
Nationalism,  Oxford  &  New  York: Oxford University Press.
Jantisiana,  N.  M.  (2016). Pandangan
Nasionalisme  Siswa  SMA  Di  Wilayah
Perbatasan
Indonesia-Malaysia Dalam  Mata  Pelajaran  Sejarah.
Diunduh  pada  30  April  2017  dari Repository.upi.edu
Keith, B., & Shane, O. (2010). After nation? Critical Reflection on Nationalism and Postnationalism. Palgrave  Macmilan: New York
Kerr, D.  (1999). Citizenship: Local, National, and International. The Taylor & Francis e-Library , 2 (7), 15-
16
Kitromilides, P. M. (2005). Elie Kedourie’s
Contribution to the Study of Nationalism. Middle  Eastern  Studies . 41 (5)
Lee.  W.  O.,  &  Grossman,  D.  L.  (Eds).
(2004) Citizenship  Education  In  Asia

## And The Pasific Concepts And Issuse.
Hongkong:  The  Unisersity  of  Hong Kong Pokfulam.
Maftuh  dan  Sapriya.  (2005).  Implementasi KBK  Pendidikan  Kewarganegaraan dalam  Berbagai  Konteks. Jurnal Civicus ; 319-328
Max  A.  H.  (2012).  Becoming  citizens through  school  experience:  A  case study  of  democracy  in  practice.
International  Journal  pf  Progressive Education, Vol.8 No.3: 94-108
Moses,  C.  (2012).  Civic  Education  and
Global Citizenship: A Deweyan Perspective. Journal of Peace Education and Social Justice. 6 (1), 1- 25
Munawaroh, S. (2015). Nasionalisme Melalui  Pendidikan  Agama  Pada Peserta  Didik  SMA/SMK/MA  di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat.
Jurnal Smart. 1 (2)
Novita,  I.  R.  (2014).  Penanaman  Nilai Nasionalisme  Dan  Patriotisme  Untuk Mewujudkan  Pendidikan  Karakter Pada  Mata  Pelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan  Siswa  Kelas  X SMA Negeri 4 Sidoarjo. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 1 (1)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun
2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Poetranto  T.  (2008). Strategi  Penanganan Wilayah Perbatasan. Buletin Puslitbang  Strahan  Balitbang  Dephan, 4-6
Slamet  P.  H.  (2016).  Model  Pembelajaran Inovatif  Berbasis  Kespesifikan  Lokal. Sumber:  Seminar  Nasional  tentang Kearifan Lokal (UPY, 2016)
Snyder,  L.L.  (1954).  The  Meaning  of Nationalism.  New  Jersey:  Rutgers University Press.
Sudiyo. (2004). Pergerakan Nasional Mencapai & Mempertahankan Kemerdekaan. Jakarta: Rineka Cipta Syarbaini, S. (2010). Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan
Kewarganegaraan.  Yogyakarta:  Graha
Ilmu
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 6 No 1 April 2018, hal 1-16 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
Tijan.  (2009). Kewarganegaraan  Republik Indonesia. Semarang: Unnes Tim  ICCE  UIN.  (2003). Demokrasi,  Hak Asasi  Manusia,  Masyarakat  Madani
(Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media.
TIM  ICCE  UIN.  (2005). Demokrasi,  Hak Asasi  Manusia,  dan  Masyarakat
Madani. Jakarta: Prenada Media.
Trisandi,  R.  A.  (2013).  Peran  Guru  Sejarah
Dalam Meningkatkan Sikap Nasionalisme  Siswa  Kelas  XI  IPS SMA  Negeri  3  Slawi  Tahun  Ajaran 2012/2013. Universitas Negeri Semarang, Semarang
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang  Nomor  43  Tahun  2008
tentang Wilayah Negara Winarno.  2014. Pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara Zarbaliyev,  H. (2016). Multikulturalisme Di Era Globalisasi: Sejarah Dan Tantangannya Bagi Indonesia. Sumber:  Kuliah  Umum  UNY  (15 Maret 2017)
Zed, M. (2004). Metode Penelitian
Kepustakaan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.