Perencanaan Pembangunan Infrastruktur
Berbasis SDGs (Pilar Pembangunan Lingkungan) di Kabupaten Bojonegoro
Tarjibu Azizatul Laili 1 *, Ahmad Taufiq 1 , Henny Suhindarno 1
1 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik, Universitas Bojonegoro, *Coressponding author email: tarjibu71@gmail.com
Artikel info ABSTRAK Received  : 25 Januari 2024 Revised : 21 Februari 2024 Accepted  : 25 Maret 2024 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana sistem  perencanaan  pembangunan  yang  berbasis  SDGs  pada  pilar pembangunan  lingkungan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  deskriptif,  data  yang  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan observasi  pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA), Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH),  dan  beberapa  masyarakat  yang  terkena dampak  langsung  dari  pembangunan  infrastruktur  di  Kabupaten Bojonegoro.  Metode  analisis  data  dilakukan  dengan  metode  Miles  dan Huberman  yang  terdapat  tiga  tahap  analisis.  Teori  proses  perencanaan yang dikemukakan oleh Berry (1993) dalam Mahi dan Trigunarso (2017) digunakan  dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa perencanaan  pembangunan  infrastruktur  telah  banyak  dilakukan  di Kabupaten  Bojonegoro,  namun  dengan  adanya  program    pembangunan infrastruktur  menunjukkan  bahwa  program  tersebut  mempengaruhi kondisi  lingkungan  khususnya  berpengaruh  pada  jumlah  proporsi  ruang terbuka  hijau  (RTH).  Secara  keluruhan  rencana  pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro belum memenuhi prespektif dalam SDGs, terutama pada pilar pembangunan lingkungan.
Kata kunci : Perencanaan Pembangunan, Sustainable Development Goals (SDGs), Ruang Terbuka Hijau  (RTH) Keywords: Development Planning, Sustainable Development Goals  (SDGs),  Green  Open Space

## ABSTRACT
This  research  aims  to  find  out  and  analyze  how  the  SDGs-based development planning system on the environmental development pillar. This research  uses  descriptive  qualitative  research  methods,  data  collected through interviews and observations at the Regional Development Planning Agency  (BAPPEDA),  the  Environmental  Agency  (DLH),  and  several communities directly affected by infrastructure development in Bojonegoro Regency.  The  data  analysis  method  was  carried  out  using  the  Miles  and Huberman  method,  which  has  three  stages  of  analysis.  The  theory  of  the planning process proposed by Berry (1993) in Mahi and Trigunarso (2017) was used in this study. The results showed that infrastructure development planning has been carried out in Bojonegoro Regency, but the existence of infrastructure  development  programs  shows  that  these  programs  affect environmental conditions, especially affecting the proportion of green open space  (RTH).  Overall,  the  infrastructure  development  plan  in  Bojonegoro Regency  has  not  fulfilled  the  perspectives  in  the  SDGs,  especially  in  the environmental development pillar.
https://doi.org/10.21009/plpb.v25i01.43148
How  to  Cite :  Laili  Tarjibu.  A,  Taufiq.  A  &  Suhindarno.  H.  (2024).  Perencanaan  Pembangunan  Infrastruktur Berbasis  SDGs  (Pilar  Pembangunan  Lingkungan)  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Jurnal  Pendidikan  Lingkungan  dan Pembangunan, 25(01), 25-40  .doi: https://doi.org/10.21009/plpb.v25i01.43148

## JURNAL PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Journal of Environmental Education and Sustainable

## Development
Volume 25 - Nomor 01, 2024
Available at  http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb ISSN : 1411-1829 (print), 2580-9199 (online)

## PENDAHULUAN
Perencanaan  pembangunan  adalah  salah  satu  cara  untuk  mencapai  tujuan  dalam mensejahterakan  rakyat  dengan  melalui  penerapan  kebijakan  untuk  mengelola  sumber  daya dengan  lebih  efisien  dan  efektif.    Disetiap  negara  pembangunan  hal  yang  penting  untuk dilaksanakan  karena  adanya  pembangunan  akan  tercipta  kesejahteraan  masyarakat,  dan  juga akan  mempermudah  akses  masyarakat  dalam  melakukan  segala  aktivitas.  Langkah-langkah dalam  perencanaan  yang  dilakukan  harus  dilakukan  dengan  maksimal  untuk  mewujudkan pembangunan  yang  baik,  dan  dengan  adanya  perencanaan  yang  baik  dapat  mengoptimalkan pencapaian tujuan. Ini seesuai dengan pernyataan (Todaro, +2006; Pembangunan et al., 2017) bahwa kegagalan dalam pembangunan disebabkan oleh kesalahan dalam proses perencanaan sebelumnya, dan perencanaan yang baik diperlukan untuk mencapai tujuan.
Suatu  kebijakan  dalam  pembangunan,  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah atau RPJMD diperlukan untuk  membuat  perencanaan pembangunan  yang  efektif. Dokumen ini digunakan sebagai  pedoman kerja untuk  pembangunan daerah selama 5 tahun, dan berisi penjabaran visi misi serta program kepala daerah. Penyusunan dokumen perubahan RPJMD di Kabupaten Bojonegoro tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan berbagai dokumen salah satunya yaitu dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS  yang perubahannya  dibuat  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Nomor  7  Tahun  2018  tetang Pembauatan  dan  Pelaksanaan  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis.  Tujuan  penyusunan RPJMD  adalah  untuk  mengkaji  atau  menilai  dampak  lingkungan  dan  penjaminan  integrasi prinsip  berkelanjutan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  strategis  untuk  pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan..
Dokumen  RPJMD  pembangunan  infrastruktur  yang  merata  dan  ramah  lingkungan adalah salah satu dari banyak misi yang akan dilasanakan. Untuk membangun misi ini sangat dipengaruhi  oleh  Tujuan  Pembangunan  Bekelanjutan  (TBH)  atau  Sustainable  Development Goals  (SDGs),  dengan  adanya  pembangunan  berkelanjutan  ini  memastikan  bahwa  wilayah tersebut  dapat  berkembang  dengan  baik  di  masa  depan.  Tujuan  Pembangunan  Bekelanjutan (TBH) atau SDGs sendiri  terdiri dari 17 tujuan dan termasuk beberapa pilar didalamnya.
SDGs  juga  merupakan  komitmen  global  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dan nasional  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  keberhasilan  pembangunan berkelanjutan dapat dicapai melalui kerja sama global yang erat dengan solidaritas yang tinggi (Ridlwan, n.d.)
Hasil  analisis  keterkaitan  (cross-cutting)  dan  pembagian  kewenangan  menunjukkan bahwa SDGs yang terdapat 17 tujuan didalamnya dan terdirin dari 220 indikator yang berada dibawah  kewenangan  pemerintah  kabupaten,  SDGs  yang  relevan  dengan  Kabupaten Bojonegoro  sebanyak  16  tujuan  yang  terdiri  dari  209  indikator,  dari  209  indikator  tersebut yang  termasuk  dalam  RPJMD  Kabupaten  Bojonegoro  sebanyak  92  indikator  SDGs  dan terbagi menjadi 4 pilar.
D
Dari  92  indikator  SDGs  yang  berkaitan  dengan  RPJMD  terdapat  beberapa  capaian indikator  di  Kabupaten  Bojonegoro  yaitu  beberapa  indikator  yang  telah  dilaksanakan  sudah mencapai  target  sebanyak  36  indikator,  indikator  yang  sudah  dilaksanakan  tapi  belum mencapai  target  sebanyak  52  indikator,  indikator  yang  belum  dilaksanakan  sebanyak  1 indikator,  dan  indikator  yang  tidak  terdapat  data  sebanyak  2  indikator  (Pemda  Bojonegoro, n.d.).
Pembangunan  infrastruktur  di  Kabupaten  Bojonegoro  mengalami  peningkatan  yang signifikan  setiap  tahunnya,  adanya  pembangunan  ini  dilakuka  tidak  hanya  dikota  saja  tetapi juga  sampai  di  pedesaan  yang  meliputi  program  pembangunan  jalan  di  kota  dan  desa, pembangunan  trotoar  dan  drainase  pada  perkotaan.  Pemeritah  melakukan  program pembangunan  ini  untuk  menata,  mempercantik  kawasan  Bojonegoro.  Dengan  adanya pembangunan infrastruktur selain memiliki banyak manfaat positif bagi masyarakat, terdapat juga  efek  negatif  terhadap  lingkungan.  Pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro  telah  menebang banyak pohon selama proses perencanaan pembangunan trotoar dan drainase, akibatnya ruang terbuka  hijau  (RTH)  disepanjang  jalan  dikawasan  perkotaan  menjadi  berkurang  dan  lebih jelas.
Menurut situs web Pemerintah Kabupaten Bojonegoro  (2020), tahun 2019 pemerintah Bojonegoro  telah  membangun  24  taman  kota  dan  kecamatan,  termasuk  17  taman  yang dibangun pada bidang tegak lurus di perkotaan dan 7 taman baru, bersama dengan penanaman pohon  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup.  Pemerntah  Kabupaten  Bojonegoro pada  tahun  2020  telah  membangun  ruang  terbuka  hijau  atau  RTH  sebanyak  6  yang  berupa taman,  dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  menyiapkan  sekitar  120.000    pohon  untuk  ditanam. Dengan pembauatan 6 RTH dan penanaman pohon ini, pemeritah Bojonegoro berharap dapat mencapai  target  minumal  pemenuhan  proporsi  RTH  yang  tertera  dalam  Undang-Undang. Meskipun  pemeritah  telah  melakukan  upaya  untuk  membangun  RTH  dan  menanam  pohon, jumlah  RTH  di  Kabupaten  Bojonegoro  masih  kurang  dari  target  minimal  yang  ditetapkan dalam Undang-Undang.
Gambar 1. Bagian Indikator Pilar RPJMD Kabupaten Bojonegoro 51 21 12 8 Indikator Pilar RPJMD Kabupaten Bojonegoro Pilar Sosial Pilar Ekonomi Pilar Lingkungan Pilar Hukum Tata Kelola

## 28  Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 25(01), 2024
Dari  permasalahan  taersebut  termasuk  pada  SDGs  Pilar  Pembangunan  Lingkungan yang termuat dalam Goals SDGs ke 11 mengenai Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, dan merujuk pada indikator ka 11.7.1.9.(a) yang membahas tentang Proporsi Ruang Terbuka Perkoatan  Untuk  Semua.  Menurut  inidkator  ini,  ruang  terbuka  perkotaan  yang  dimaksud adalah ruang publik, jalan, dan ruang disekitar jalan di wilayah perkotaan. Menurut Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap Kabupaten atau kota diwajibkan untuk  membangun  atau  memiliki  RTH  sebanyak  30%  dari  luas  wilayahnya,  RTH  ini  terdiri dari  20%  RTH  (taman  kota,  taman  rekayasa,  hutan  kota,  jalur  hijau  sepanjang  jalan  dan sungai),  dan  10%  RTH  privat  (halaman  rumah,  halaman  perkantoran,  dan  atap  bangunan) (Bappenas, 2020).
Guna  memastikan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  tidak  mempengaruhi  aspek  apa pun,  proses  perencanaan  pembangunan  memerlukan  perencanaan  yang  sangat  baik.  Peneliti menggunakan  teori  Berry  (1993)  dalam  Mahi  dan  Trigunarso  (2017)  untuk  menciptakan proses  perencanaan  pembangunan  infrastruktur  yang  baik,  yang  terdiri  dari  tujuah  tahap perencanaan:  diagnosis  masalah,    perumusan  tujuan,  proyeksi  dan  perkiraan,  pengembangan alternatif, analisis kelayakan, evaluasi dan implementasi. Dengan teori ini proses perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan baik dan berkualitas tinggi (Afifah, 2019) .
Studi  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  terus  meningkat setiap tahun, agar pembangunan berhasil dan mencapai tujuan, diperlukan proses perencanaan yang  efektif.  Namun,  penelitian  terdahulu  menujukkan  bahwa  perencanaan  pembangunan yang  dilakukan  belum  sesuai  dengan  teori  perencanaan  yang  baik  (Afifah,  2019).  Adanya pembangunan  infrastruktur  atau  pembangunan  fisik  telah  berdampak  pada  kualitas lingkungan,  terutama  karena  pembangunan  ifrastruktur  ini  juga  berdampak  pada  penurunan proporsi ruang terbuka hijau (RTH) (Rofi et al., 2022).
Berdasarkan  latar  belakang  peneliti  menemukan  masalah  yaitu  kebijakan pembangunan  infrastruktur  yang  berdampak  pada  ruang  RTH  di  Bojonegoro.  Tujuan  dari penelitia  adalah  guna  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  sistem  perencanaan pembangunan infrastruktur Kabupaten Bojonegoro berbasis pada SDGs khususnya pada pilar pembangunan  Lingkungan.  Keterbaruan  pada  penelitian  ini  yaitu  kebijakan  pembangunan infrastruktur yang dilihat dari SDGs pada pilar pembangunan lingkungan.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  model penelitian  deskriptif.  Metode  ini  untuk  menjelaskan  atau  mendeskripsikan  secara  rinci bagaimana  keadaan  yang  terjadi  di  lapangan,  kemudian  dideskripsikan  dalam  laporan penelitian  yang    menggambarkan  tentang  perencanaan  pembangunan  infrastruktur  yang dilihat dari perspektif  lingkungan di daerah Kabupaten Bojonegoro.
Penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara langsung dan menganalisis data sekunder  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian.  Informan  wawanqcara  penelitian  ini merupakan  orang  yang  dianggap  mengetahui  permasalahan  perencanan  pembangunan  yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bojonegoro, pada bidang infrastruktur  kewilayahan  dan  ekonomi  (IKE)  dan  bidang  perencanaan  pengendaian  dan evaluasi pembangunan daerah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro pada bidang  tata  lingkungan  dan  bidang  persampahan  dan  RTH.  Serta  masyarakat  yang  terkena dampak langsunng dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro.
Penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap,  yaitu  tahap reduksi data  yang merupakan  tahap penyederhanaan data  yang sesuai dengan persyaratan untuk memudahkan akses ke data. Tahap penyajian data dilakukan untuk menampilkan data  yang  telah diolah  sehingga lebih  mudah dipahami oleh orang lain. Tahap penarikan  kesimpulan  atau  conclusion  drawing  adalah  tahap  penarikan  simpulan  dari  data yang disusun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan  yang  baik  harus  diawali  dengan  proses  perencanaan  yang  baik.  Untuk mewujudkan pembangunan ynag baik maka proses perencanaan dalam penelitian ini mengacu pada lima indikator:

## 1. Identifikasi Masalah
Suatu  perencanaan  pembangunan  infrastruktur  bisa  terjadi  karena  adanya  suatu ketidakpuasan  masyarakat,  maka  dari  itu  proses  identifikasi  masalah  menjadi  tahap  yang harus  dilakukan  segera  karena  dengan  adanya  tahap  identifikasi  masalah  ini  pemeritah  bisa menemukan  suatu  aternatif  atau  trobosan  untuk  menanggulangi  keluhan  atau  ketidakpuasan yang  terjadi  di  masyarakat.  Proses  indentifikasi  masalah  di  Kabupaten  Bojonegoro  sendiri dilakukan dengan mendengarkan keluhan-keluhan dan observasi  lagsung pada permasalahan yang  timbul  dalam  masyarakat  dengan  adanya  permasalahan  tersebut  pemerintah  dapat mengkaji  sehingga  dapat  mengeluarkan  kebijakan  program  yang  selaras  dengan  kebutuhan dan keluhan dari masyarakat.
Dibawah  kepemimpinan  Bupati  Anna  Mu’awanah,  banyak  program  telah dilaksanakan  di  Kabupaten  Bojonegoro,  salah  satunya  adalah  program  pembangunan infrastruktur.  Program  pembangunan  infrastruktur  adalah  satu  program  unggulan  untuk dilaksanakan. Program  ini dilakukan karena berbagai alasan termasuk kualitas jalan yang rendah,  yang  menyebabkan  masyarakat  tidak  nyaman  dan  rentan  terhadap  kecelakaan, kurangnya  jalan  penghubung  atau  jalan  alternatif  antar  wilayah,  dan  tingkat  kerusakan lingkungan hidup .
Dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  pada  BAPPEDA  Kabupaten  Bojonegoro pada bidang infrastruktur kewilayahan dan ekonomi (IKE), bahwa:

## 30  Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 25(01), 2024
“Dalam  proses  identifikasi,  masalah  yang  muncul  di  Kabupaten  Bojonegoro contohnya  di  jalan.  Diponegoro  dalam  pembangunan  trotoar  dan  drainse  adalah  kerap terjadinya banjir dikala curah hujan yang sedang tinggi dengan adanya trotoar dan drainase ini diharapkan dapat menanggulangi banjir yang terjadi. Dan diharapkan dengan adanya trotoar ini diharapkan bisa digunakan masnyarakat untuk berjalan-jalan dengan nyaman.”
Dengan  adanya  permasalahan  yang  timbul  pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro mengatasi  masalah  pembangunan  infrastruktur  dengan  berbagai  cara,  seperti  menjalankan program  meningkatkan  interaksi  dan  intensitas  wilayah,  pengecoran  jalan  untuk meningkatkan kekuatan jalan, dan meningkatkan daya dukung dan pengendalian lingkungan. Pembangunan infrastrukur ini dilaksanakan mulai dari perkotaan hingga kepelosok desa yang meliputi  beberapa  program  peningkatan  jalan  dilakukan  dengan  cara  pengecoran  jalan  dan pengaspalan kembali jalan  yang dulunya rusak mulai dari jalan raya desa maupun jalan raya kota, program pembangunan pembangunan trotoar dan drainase dikawasan perkotaan.
Pembangunan  trotoar  dan  saluran  air  adalah  salah  satu  inisiatif  di  Kabupaten Bojonegoro  karena  beberapa  masalah  yang  muncul.  Sebelum  pembangunan  trotoar  dan drainase,  tidak  sedikit  masyarakat  yang  berjalan  kaki  mengeluh  tentang  kurangnya  fasilitas untuk  pejalan  kaki.  Dengan  tidak  adanya  trotoar  juga  dapat  memengaruhi  kelancaran  lalu lintas di jalan raya karena pejalan kaki berjalan di sekitar jalan raya. Saat curah hujan tinggi, banjir  terjadi  di  beberapa  jalan  perkotaan  seperti  jalan  Diponegoro,  jalan  Pemuda,  jalan Mastrip,  jalan  Panglima  Sudirman.  Ini  disebabkan  karena  kurangnya  saluran  air  di  sekitar jalan raya, sehingga air menumpuk di tengah jalan raya dan mengganggu pengguna jalan raya yang akan melintas.

## 2. Perumusan Tujuan
Dengan adanya permasalahan yang terjadi, pemerintah harus menetapkan tujuan yang jelas  untuk  mengatasi  masalah  tersebut  dan  dengan  adanya  tujuan  yang  jelas  dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan sumber daya yang  ada.  Pada  tahap  perumusan  ini,  tujuan  pemerintah  harus  selaras  dengan  masalah  yang telah diidentifikasi sebelumnya di Kabupaten Bojonegoro.
Berdasarkan  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Bojonegoro pemerintah  menetapkan  tujuan  yang  selaras  dengan  permasalahan  yang  terjadi  guna mengoptimalkan  pembangunan  agar  pembangunan  yang  ditetapkan  sesuai  dengan  sasaran yang diinginkan.
Dari permasalahan yang timbul di Kabupeten Bojonegoro, dari wawancara yang telah dilakukan di BAPPEDA pada bidang infrastruktur kewilayahan dan ekonomi (IKE), bahwa:
“Tujuan  dari  perencanaan  pembangunan  infrastruktur  ini  pemerintah  ingin mensejahterakan  masyarakat  Kabupaten  Bojonegoro  sesuai  dengan  dasar  peraturan  yang ada seperti RTRW. Proses yang dilakukan dalam perumusan tujuan yaitu bagaimana tinjauan kebijakan yang ada misalnya dengan peraturan tata ruang tata wilayan dan lain lainnya.”
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis SDGs
(Pilar Pembangunan  Lingkungan) di Kabupaten Bojonegoro 31
Pelaksanaan perencanaan pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mensejahterakan  masyarakat  Bojonegoro  sesuai  peraturan  yaitu  RTRW  yang  mempunyai tujuan mewujudkan ruang di Kabupaten Bojonegoro yang mampu mempertahankan pertanian, mengembangkan  pariwisata,  industri  pertambangan,  dan  energi  dengan  cara  yang  selaras dengan pemerataan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan.
Selain  itu,  hasil  dari  pengamatan  dilapangan  dan  wawancara  terhadap  masyarakat, tujuan  pembangunan  infrastruktur  ini  memberikan  pengaruh  terhadap  beberapa  masyarakat, yaitu  dengan  dibangunnya  Maliogoro  di  jalan  MH.  Tamrin  masyarakat  mulai    berdatangan untuk  berwisata.  Dengan  banyaknya  masyarakat  yang  berdatangan  di  Maliogoro  pemerintah secara  tidak  sengaja  juga  menciptakan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat.  Tak  hanya msayarakat disekitar jalan MH. Tamrin masyarakat desa lain juga datang untuk berdagang di kawasan Maliogoro mulai dari berjualan makanan, hingga pernak-pernik untuk anak-anak, tak hanya para kalangan umur kepala 30 ke atas  yang berdagang tak jarang juga kalangan umur kepala  20  an  juga  mulai  berdagang  di  sekitar  kawasan  tersebut,  para  pemuda  ini  biasanya berdagang kopi dengan cara yang unik, yaitu berdagang kopi diatas motor, mereka membuat semacam  tempat  yang  terbuat  dari  kayu  diatas  jok  motor  mereka  yang  digunakan  untuk termpat kompor portabel, kopi dan ice kemasan.
Meskipun  demikian,  berdasarkan  observasi  dan  wawancara  di  lapangan,  masyarakat menganggap  bahwa  tujuan  pembangunan  dilihat  dari  segi  lingkungan  ini  masih  belum mencapai  tingkat  yang  optimal.  Masyarakat  banyak  yang  mengeluh  tentang  pembangunan tersebut karena pohon-pohon yang semula rindang telah ditebang untuk pembangunan tempat dan  trotoar  yang  dibangun  di  wisata  Maliogoro  dan  yang  membuatnya  lebih  panas.  Akibat dari  penebangan  pohon  yang  dilakukan  ditempat  wisata  Maliogoro  pun  banyak  masyarakat yang  berdatangan  di  malam  hari,  karena  dengan  sedikitnya  pepohonan  yang  tersedia  cuaca terasa  lebih  terasa  menjadi  panas  saat  siang  hari  sehingga  masyarakat  memilih  datang  di Maliogoro saat malam hari.

## 3. Proyeksi dan Perkiraan
Setiap  perencanaan  pembangunan  harus  memperhitungkan  bagaimana  kondisi pembangunan  yang telah dilakukan di  masa depan, karena dengan perkiraan ini, pemerintah dapat  mengatasi  masalah  yang  muncul  di  masa  depan.  Selaras  dengan  tujuan  perencanaan pembangunan yang dilakukan maka perencanaan pembangunan harus memperkirakan apakah tujuan  pembangunan  bisa  tercapai  atau  tidak,  pemerintah  harus  memperkirakan  apakah perencanaan  pembangunan  ini  bisa  sesuai  dengan  tujuan  mewujudkan  kesejahterakan masyarakat atau tidak.
Pada  Kabupeten  Bojonegoro  yang  memiliki  beberapa  program  yang  dilaksanakan dalam pembangunan infrastruktur, dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur ini tahap  proyeksi  dan  perkiraan  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  menyusun  langkah  guna mengantisipasi masalah yang akan terjadi dimasa depan. Dengan dilakukannya tahap proyeksi dan perkiraan ini pemerintah juga dapat memperkirakan bagaimana dampak panjang maupun pendek dalam pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan untuk masyarakat.
Dari wawancara  yang telah dilakukan di  Dinas  BAPPEDA pada bidang  infrastruktur kewilayahan dan ekonomi (IKE), bahwa:
“Dalam  proses  perencanaan  pembangunan  infrastruktur  terdapat  perkiraan  jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam peroses pembangunan infrastruktur  jangka pendek, dari  kegiatan  pembanguan  infrastruktur  ini  diharapkan  bisa  dimanfaatkan  oleh  masyarakat Kabupaten  Bojonegoro.  Dalam  perkiraan  jangka  panjang  dengan  adanya  perencanaan pembangunan  ifrastruktur  ini  diharapkan  dapat  berkelanjutan  dan  dapat  meningkatkan kualitas hidup untuk masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.”
Berdasarkan  temuan  peneliti  di  lapangan  telah  dilakukan  peneliti  menemukan, perkiraan  jangka  pendek  pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro  dalam  program  pembangunan infrastruktur ini diharapkan bisa memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Dampak jangka pendek  dari  segi  lingkungan  yang  diperkirakan,  dengan  adanya  penebangan  pohon  yang dilakukan  akan  berakibat  pada  kondisi  sekitar  perkotaan  Bojonegoro  menjadi  lebih  panas maka  dari  itu  untuk  mengantisipasi  masalah  yang  akan  muncu  tersebut,  pemerintah  akan melakukan  penanaman  kembali  setelah  penebangan  pohon  dilakukan,  yang  bertujuan  untuk mengembalikan  kondisi  awal  sebelum  penebangan  dilakukan.  Perkiraan  jangka  panjang pemerintah  diharapkan  dari  pembangunan  infrastruktur  dapat  berkelanjutan  dan  dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat di Kabupeten Bojonegoro.
Pemerintah  juga  harus  memperkirakan  apakah  dengan  adanya  pembangunan infrastruktur  yang  telah  dilakukan  menuai  masalah  dikemudian  hari  atau  tidak.  Sejauh  ini dalam pembangunan Infrastruktur trotoar dan drainase yang telah dilakukan, menuai pro dan kontra  dari  masyarakat  mulai  dari  pembangunan  trotoar  dan  drainase  yang  terkena  atau berdekatan dengan pemukiman dan tanah beberapa masyarakat,  dan juga penebangan pohon yang  dilakukan  untuk  membangun  trotoar  dan  drainase  ini  tidak  sedikit  menuai  kontra  dari masyarakat, dikarenakan jalan yang semula rindang dan sejuk menjadi panas untuk dilewati.
Dengan  adanya  masalah  tersebut  pemerintah  melakukan  negosiasi  atau  penjelasan mengapa  pembauatan  trotoar  atau  drainase  harus  dilakukan  dan  bagaimana  proses  yang dilakukan  pemerintah  dalam  membangun  trotoar  dan  drainase  tersebut  bersama  masyarakat yang  ada  disekitarnya  dan  pemerintah  juga  melakukan  penanaman  pohon  kembali  agar kawasan perkotaan menjadi rindang kembali.

## 4. Pengembangan Alternatif
Pada  perencanaan  pembangunan  pengembangan  alternatif  merupakan  tahapan  sangat penting  dilakukan  karena  dengan  adanya  tahap  pengembangan  alternatif  ini  memeberikan pengaruh  terhadap  kualitas  keputusan  akhir  yang  akan  diambil,  pengembangan  alternatif dilakukan karena agar suatu keputusan lebih objektif untuk dilakukan.
Dalam  tahap  ini,  dari  beberapa  masalah  yang  ditemukan  pemerintah  menemukan alternatif  yang  akan  dilakukan  dalam  mengatasi  masalah  tersebut.  Dari  alternatif  yang  telah ditemukan  diperlukan  sebuah  pengembangan  agar  alternatif  tersebut  lebih  maksimal  dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Dari  wawancara  yang  telah  dilakukan  di  BAPPEDA  pada  bidang  infrastruktur kewilayahan dan ekonomi (IKE), bahwa:
“Dalam  mewujudkan  perencanaan  infrastruktur  yang  baik,  proses  pengambilan keputusan untuk menjalankan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tidak dilakukan oleh  satu  pihak  saja  melainkan  harus  berkolaborasi  dengan  Organisasi  Perangkat  Daerah atau  OPD  yang  mempunyai  peran  dan  menguasai  progaram  yang  akan  dilakukan  di Kabupeten  Bojonegoro.  Seperti  halnya  dalam  program  pembangunan  trotoar  dan  drainase dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya.”
Dalam  perencanaan  pembangunan  infrastruktur  pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro menemukan  alternatif  yang  akan  dilakukan  dalam  mengatasi  beberapa  masalah  yang  timbul dikawasan  perkotaan  Kabupaten  Bojonegoro  yaitu  dengan  menemukan  alternatif  perbaikan atau  pengaspalan  jalan  dan  pembangunan  trotoar  dan  drainase.  Dari  alternatif  yang  telah ditemukan  maka  pemeritah  selanjutnya  melakukan  pengembangan  dari  beberapa  alternatif yang  telah  ditemukan.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  peneliti  tahap pengembangan  alternatif  di  Kabupaten  Bojonegoro  dilakukan  dengan  cara  memutuskan  apa saja  langkah  atau  apa  saja  prosedur  yang  akan  dilakukan  dalam  melaksanakan  program tersebut dengan melihat data dari kebijakan tersebut, kemudian memenetapkan kemungkinan- kemungkinan atau penentu dari kebijakan, serta memilih tehnik yang sesuai dengan program yang akan dilaksanakan.
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  proses  pembangunan  infrastruktur  harus  melibatkan atau  berkolaborasi  dari  berbagai  pihak  lain,  peran  dari  Organisasi  Perangakat  Daerah  sangat penting  untuk  terlaksananya  pembangunan  infrastruktur  dengan  baik,  terdapat  banyak Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro dari banyaknya OPD ini mempunyai tugas atau peran masing-masing.
Dan  pada  tahap  pengembangan  alternatif  ini  dilakukan  oleh  Organisasi  Perangkat Daerah  masing-masing  dengan  adanya  keterlibatan  Organisasi  Perangkat  Daerah  ini  maka pengembangan  alternatif  dapat  mengambil  keputusan  yang  akan  dipilih  dalam  menentukan rencana apa yang akan dilakukan dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro. Seperti program pembangunan perbaikan atau pengaspalan jalan baik dipedesaan ataupun  dikawasan  perkotaan  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  dan Penataan  Ruang  dan  program  pembangunan  trotoar  dan  drainase  dilakukan  oleh  Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya.

## 5. Analisis Kelayakan
Dalam  perencanaan  pembangunan  tahapan  analisis  kelayakan  merupakan  suatu tahapan  yang  sangat    penting  untuk  dilakukan,  guna  mengetahui  apakah  alternatif  yang dilakukan pemerintah layak dilakukan atau tidak, apakah dapat mencapai tujuan, apakah dapat menyelesaikan masalah yang terjadi atau tidak.
Analisis  kelayakan  untuk  menganalisis  apakah  ada  hambatan-hambatan  atau permasalahan-permasalahan  yang  akan  muncul  dalam  alternatif  program  yang  akan dilakukan.  Sama  seperti  pengembangan  alternatif  pada  tahap  analisis  kelayakan  dilakukan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD masing-masing program yang akan dilakukan.
Dari  wawancara  yang  telah  dilakukan  di  BAPPEDA  pada  bidang  infrastruktur kewilayahan dan ekonomi (IKE), bahwa:
“Dalam  mewujudkan  perencanaan  infrastruktur  yang  baik,  maka  tahap  analisis kelayakan  sengat  penting  untuk  dilakukan  seperti  halnya  tahap  pengembangan  alternatif, pada  tahap  analisis  kelayakan  ini  juga  harus  berkolaborasi  dengan  Organisasi  Perangkat Daerah atau OPD yang mempunyai peran dan menguasai progaram yang akan dilakukan di Kabupeten  Bojonegoro.  Dengan  adanya  kerjasama  dari  Organisasi  Peragkat  Daerah  ini pemerintah dapat mengetahui hambatan yang akan terjadi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Dalam  tahap  analisis  kelayakan  ini  melihat  dari aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek teknis.”
Dalam tahap analisis kelayakan ini, di Kabupeten Bojonegoro tahap analisis kelayakan ini dilakukan dengan melihat dari 3 aspek yaitu aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek teknis.  Dalam  kelayakan  program  yang  dilakukan  dalam  aspek  ekonomi  telah  sesuai  dari tujuan  kelayakan  program  yang  telah  dilakukan  yaitu  program  ini  telah  sepenuhnya memberiakan  manfaaat  kepada  masyarakat  dari  segi  ekonomi  dengan  cara  program pembangunan  Maliogoro  yang  telah  memberikan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  tidak hanya berdagang di Maliogoro juga terdapat delman dan juga terdapat live musik yang digelar oleh  masyarakat.  Dalam  kelayakan  program  yang  dilakukan  dalam  aspek  lingkungan,  pada proses  pembangunan  trotoar  dan  drainase  pemerintah  melakukan  penebangan  pohon  guna memperlancar  pembangunan  tersebut  dalam  aspek  lingkungan  ini  pemerintah  memiliki hambatan  yang  terjadi  yaitu  banyak  terjadi  keluhan  masyarakat  terhadap  pemerintah  karena menebang  pohon  disekitar  jalan  perkotaan  dan  mengakibatkan  kawasan  jalan  menjadi  lebih panas.  Dengan  adanya  keluhan  tersebut  pemerintah  memberikan  keterangan  dan  pengertian terhadap  masyarakat  bahwa  setelah  pembangunan  trotoar  dan  drainase  pohon  yang  semula ditebang  akan  kembali  ditanam  dengan  pohon  baru  untuk  mengembalikan  kondisi  sekitar jalan  di  kawasan  perkotaan  Bojonegoro  kembali  menjadi  semula.  Pada  aspek  teknis  ini pemerintah  telah  mendukung  kelayakan  infrastruktur  fisik  yaitu  dengan  terlaksanakannya program  pembangunan  trotoar  pemerintah  juga  menyediakan  beberapa  kursi  disekitar kawasan  kota  Bojonegoro  agar  masyarakat  bisa  menikmati  keindahan  kota  bojonegoro dimalam hari.

## Kebijakan  Perencanaan  Pembangunan  Infrastruktur  yang  Berdampak  pada  Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bojonegoro.
Manusia dan lingkungan tidak dapat dipisahkan, karena lingkungan memiliki dampak yang  penting  bagi  kehidupan  manusia  begitu  juga  sebaliknya,  karena  lingkungan  hidup berperan penting bagi hidup manusia. Pelaksanaan pembangunan selalu memiliki konsekuensi terhadap  kondisi  alam,  Ketika  lingkungan  mengalami  kondisi  kerusakan  maka keberangsungan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan juga terancam (Khairunisa et al., 2023).
Dalam  kebijakan  perencanaan  pembangunan  infrastruktur  terdapat  beberapa  dampak yang  terjadi,  salah  satunya  yaitu  dampak  yang  terjadi  pada  lingkungan.  Dampak  pada lingkungan  harus  sangat  diperhatikan  karena    dengan  adnya  pembangunan  infrastruktur  ini dapat  berdampak  dengan  kerusakan  lingkungan  dan  ketahanan  ekosistem  lingkungan  yang telah tersedia.
Dari  wawancara  yang  telah  dilakukan  di  BAPPEDA  pada  bidang  infrastruktur kewilayahan dan ekonomi (IKE), bahwa:
”Pembangunan infrastrutur sangat penting untuk memperhatikan masalah lingkungan apalagi  pembangunan  harus  berkelanjutan  dan  harus  sesuai  dengan  visi  misi.  Dalam melaksanakan  pembangunan  berkelanjutan  lingkungann,  banyak  program  yang  dilaksankan baik  oleh  Dinas  Lingungan  Hidup  (DLH)  yang  dapat  dikaitkan  dengan  kondisi  bojonegoro yang  kekurangan  air  dan  bajir  disaat  curah  hujan  sedang  tinggi,  program  yang  dilakukan DLH yang dilakukan yatu konservasi dan penanaman pohon”
Dalam  mewujudkan  pembagunan  yang  harus  berkelanjutan  untuk  kedepannya, perencanaan  pembangunan  harus  sesuai  dengan  visi  misi  yang  sudah  tertera  pada  dokumen RPJMD  Bojonegoro  yang  berisi “Visi  :  Menjadikan  Bojonegoro  sebagai  sumber  ekonomi kerakyatan dan sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera, dan berdaya saing” dan untuk menunjang visi diperlukan adanya beberapa misi, pemerintah Kabupaten  Bojonegoro  memiliki  7  misi  yang  salah  satunya  memiliki  keterkaitan  dengan pembangunan lingkungan yaitu “Misi : Mewujudkan pembangunaninfrastruktur yang merata dan ramah lingkungan”.
Hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  di  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  pada bidang Tata Lingkungan, bahwa:
“Pembangunan Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sepertihalnya pohon  yang  ditebang  untuk  melancarkan  pembangunan  infrastruktur  ini  berpengaruh terhadap  RTH  kita  yang  semakin  menurun    terutama  RTH  disepanjang  jalan.  Dan  Dinas Lingkungan  Hidup  melakukan  penghijauan  dalam  rangka  rehabilitasi  dan  konservasi  yang biasanya didaerah yang kritis di area yang sudah mulai gundul ditanami kembali”
Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai  banyak  program  yang  telah  dilakukan,  salah  satunya  dilakukan  oleh  Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kondisi bojonegoro yang cukup kering, kekurangan air dan juga sering terjadinya banjir dikala curah hujan sedang tinggi salah satu program yang dilaksanakan  adalah  konservasi,  dan  program  penanaman  pohon.  Konservasi  ini  dilakukan dengan  mendirikannya  Embung  dengan  ukuran  20m  x  40m,  dengan  adanya  konservasi  ini diharapkan dapat membantu untuk area penyediaan air tanah. Dalam mencapai pembangunan yang  berkelanjutan  terdapat  beberapa  tolak  ukur  yang  harus  dilakukan  salah  satunya  yaitu pembangunan  harus  dilakukan  tanpa  adanya  kerusakan  lingkungan  ( Bagian  Protokol  & Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bojonegoro , n.d.).

## 36  Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 25(01), 2024
Perkembangan  dalam  pembangunan  infrastruktur  yang  sangat  pesat  diprediksi  telah mengakibatkan  berkurangnya  jumlah  proporsi  RTH,  dengan  semakin  berkurangnya  proporsi RTH dapat menyebabkan keseimbangan dan kualitas ekologis lingkungan yang tidak terjaga, untuk mengembalikan kualitas dan keseimbangan ekologis maka pemerintah dapat melakukan dengan membangun ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan (Pratama et al., 2022).
Dalam  kebijakan  perencanaan  di  Kabupaten  Bojonegoro  khususnya  pada  kebijakan program  pembangunan  infrastruktur  trotoar  dan  drainase  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap  lingkungan  salah  satunya  dapak  pada  ruang  terbuka  hijau  atau  RTH.  Dalam pembangunan  trotoar  dan  drainase  yang  dilakukan,  mengakibatkan  beberapa  pohon  harus ditebang  dengan  ditebangnya  banyak  pohon  dikawasan  perkotaan  bojonegoro  memiliki dampak  yang  sangat  kental  mulai  dari  yang  semula  kawasan  perkotaan  rindang  banyak pepohonan menjadi lebih panas dan menjadikan ruang terbuka hijau atau RTH menjadi lebih berkurang.
Dikutip dari web Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang di upload tahun 2020, pada tahun 2019 pemerintah Bojonegoro telah mempunyai RTH yang berupa pembangunan taman sekitar  10.3  hektar,  yang  berupa  24  taman  yang  berada  di  perkotaan  dan  kecamatan  yang terdiri  dari  17  taman  dibangun  pada  bidang  tegak  lurus  dan  7  taman  baru  yaitu  taman Lokomotif, taman Bunderan Jetak, Taman depan Polres dan taman di daerah Pendopo. Dinas Lingkungan  Hidup  juga  telah  menanam  sebanyak  49.000  pohon  yang  kebanyakan  ditanam pada  jalan  Nasional  antar  Kecamatan  dan  antar  Desa,  pernyataan  dari  kepala  Dinas Lingkungan  Hidup  atau  DLH  Kabupaten  Bojonegoro  mengatakan  tahun  2019  dari  target ruang  terbuka  hijau  atau  RTH  publik  dan  privat  diwilayah  perkotaan  yang  tercantum  dalam undang-undang  sebanyak  30%,  pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro  telah  memenuhi  sekitar 17%.
Tahun  2020  pemerintah  Bojonegoro  melakukan  pembangunan  ruang  terbuka  hijau atau  RTH  kembali  sebanyak  6  taman  salah  satunya  terletak  pada  Stadion  Letjen  Soedirman dan  Dinas  Lingkungan  Hidup  juga  ikut  serta  dengan  menyiapkan  120.000  pohon  yang  akan ditanam,  pembangunan  ruang  terbuka  hijau  atau  RTH  pada  tahun  2020  ini  pemerintah Kabupaten  Bojonegoro  berharap  pemenuhan  target  ruang  terbuka  publik  maupun  privat sebanyak 30% dapat tercapai atau terpenuhi pada tahun 2021.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  adanya  RTH  sangatlah  penting  sebab  RTH  selain memperindah  kota,  adanya  RTH  juga  untuk  meningkatkan  kualitas  lingkungan  dan,  adanya RTH  diharapkan  panas  dapat  berkurang  dan  udara  sejuk  dapat  dirasakan  serta  dapat mengurangi  polusi  udara  dan  mengatur  iklim  di  sekitar  kawasan  Kabupaten  Bojonegoro (Afifah, 2021).
Sampai  dengan  tahun  2023  ini  pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro  telah  memiliki  sebanyak 14 ruang terbuka hijau atau RTH yang terbagi menjadi 3 kawasan (Paparan Linsek Bupati Jakarta, 20 Desember 2022, 2022):
Tabel 1. Data Bentuk RTH dan Luasnya di Kabupaten Bojonegoro
(Seseuai Permen ATR No.14 Tahun 2022)
1No Bentuk RTH Luas RTH (Dalam Ha) Bobot (Dalam %) Faktor Hijau Biru Indonesia (Koefisien) Indeks Hijau Biru Indonesia A Kawasan untuk Zona RTH 1 Rimba kota 21,19 100 3 63,58 2 Taman Kecamatan 23,49 100 2 46,98 3 Taman Kota 8,21 100 2,5 20,52 4 Pemakaman 34,01 100 1,3 44,21 5 Jalur Hijau 17,42 100 1,5 26,13 B Kawasan untuk Zona Lainnya 1 Kawasan perlindungan Setempat 101,75 50 1 50,88 2 Kawasan Hutan Produksi Tetap 1949,48 15 1 292,42 3 Kawasan Taman Pangan 6556,70 10 1 655,67 4 Kawasan Hortikultura 36,52 10 1 3,65 C Objek Ruang Berfungsi RTH 1 Persil pada Kawasan / zona Perumahan 313,45 100 1 313,45 2 Persil pada Kawasan / zona Perdagangan dan jasa 61,80 100 1 61,80 3 Persil pada Kawasan / zona Perkantoran 5,06 100 1 5,06 4 Persil pada Kawasan / zona Industri 19,89 100 1 19,89 5 Sungai 216,51 20 1 43,30 TOTAL   INDEKS 1.647,55 Ha

## 38  Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan - 25(01), 2024
Mengacu  pada  Suntainable  Developmet  Goals  (SDGs)  pada  pilar  pembangunan lingkungan  yang  menyatakan  bahwa  dalam  Undang-undang  No.  26  Tahun  2007  tentang Penataan  Ruang  yang  didalamnya  terdapat  pernyataan  target  RTH  disetiap  kota  adalah  30% dari  luas  wilayah  kota,  yang  terdiri  dari  20%  RTH  publik  dan  10%  RTH  privat.  Dengan wilayah  di  Kabupaten  Bojonegoro  yang  memiliki  Rencana  Detail  Tata  Ruang  atau  RDTR perkotaan  seluas  13.225,77  Ha  dan  RTH  seluas  1.647,55  Ha,  maka  proporsi  ruang  terbuka hijau yang tersedia di Kabupaten Bojonegoro sebanyak:
RUMUS : RTP = RTH LP × 100 TOTAL RTH : RTP =
1.647,55 13.225,77 =12,457,1197 =12,46 × 100
Keterangan :
RTP  : Ruang Terbuka Perkotaan
RTH  : Ruang Terbuka Hijau (dalam Ha)
LP : Luas Lahan Terbangun di Perkotaan (dalam Ha)
Berdasarkan  hitungan  RTH,  proporsi  RTH  di  Kabupaten  Bojonegoro  tahun  2023  ini mencapai 12,46% dari batas minimal sebesar 30%. Maka dilihat dari data ruang terbuka yang telah  dicantumkan  dengan  adanya  14  RTH  di  Kabupaten  Bojonegoro  tersebut  belum  bisa memenuhi target minimal yang tercantum dalam undang-undang No 26 Tahun 2007. Sampai saat  ini  telah  terjadi  penurunan  RTH  dikawasan  perkotaan,  dengan  menurunnya  RTH  ini dapat  menyebabkan  menurunnya  kualitas  lingkungan  dan  menjadikan  cuaca  panas  semakin dirasa mencekam dikawasan perkotaan Kabupaten Bojonegoro.
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan RTH di Bojonegoro mengalami penurunan yang  semula  tahun  2019  sekitar  17%  dan  pada  tahun  2023  menurun  menjadi  12,46%. Menurunnya  ketersediaan  RTH  di  Bojonegoro  ini  salah  satunya  disebabkan  oleh  banyaknya pengembangan  atau  pembangunan  infrastruktur  yang  telah  dilakukan  dikawasan  Kabupeten Bojonegoro,  yang  meliputi  pembangunan  atau  perbaikan  jalan,  pembangunan  trotoar  dan drainase dan lain sebagainya. Dengan adanya pembangunan infratruktur yang terus meningkat maka  berdampak  pada  proporsi  ruang  terbuka  hijau  dan  kualitas  lingkungan  yang  terus menurun.
Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis SDGs (Pilar Pembangunan  Lingkungan) di Kabupaten Bojonegoro 39
Menutut  Hall  &  Pfeiffer,  2013;  Jazuli,  2015  menunjukkan  bahwa  pembangunan berwawasan  lingkungan  sangat  penting  untuk  dilakukan  karena  selain  memberikan keseimbangan  pada  aspek  lingkungan,  juga  mempengaruhi  ekonomi  dan  kehidupan masyarakat.  Akibatnya,  pembangunan  berwawasan  lingkungan  dapat  memberikan kemakmuran  bagi  rakyat,  menjaga  kelestarian  fungsi,  dan  keseimbangan  lingkungan merupakan indikator utama keberhasilan keberlanjutan. (Cahyani & Aji, 2018)
Adanya  ruang  terbuka  hijau  atau  RTH  jalan  sangatlah  penting  di  setiap  kawasan perkotaan,  seperti  ruang  terbuka  hijau  jalan    berbentuk  pepohonan,  tanaman  perdu  yang ditanam  pada  pinggiran  jalan  raya.  Dengan  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  khususnya pada  pembangunan  trotoar  dan  drainase  menjadikan  pepohonan  disekitar  jalan  banyak ditebang  demi  keberlangsungannya  pembangunnan  ini.  Setelah  selesai  pembangunan  trotoar dan  drainase  pemerintah  melakukan  penanaman  pohon  kembali  untuk  mengembalikan keindahan  dan  kerindangan  kawasan  sekitar  jalan  kota  Bojonegoro.  Total  terdapat  2.442 pohon yang ditanam pada tahun 2022 dengan rincian 1.868 pohon Tabebuya dan 574 pohon Pule  yang  diataman  pada  12  ruas  trotoar,  sementara  itu  pada  tahun  2023  pemerintah merencanakan penanaman pohon sebanyak 587 di lima ruas trotoar dengan rincian 432 pohon Tabebuya  dan  155  pohon  Pule  (Tahun  2023,  587  Pohon  Peneduh  Ditanam  Di  Ruas  Trotoar Bojonegoro, n.d.)
Selain  penenaman  pohon  untuk  meningkatkan  kualitas  lingkungan  Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan perencanaan beberapa pembangunan RTH diharapkan dari pembangunan  RTH  ini  dapat  menjadikan  kawasan  di  Kabupaten  Bojonegoro  menjadi  lebih rindang,  nyaman,  kualitas  udara  yang  membaik,  kulaitas  lingkungan  yang  baik  dan  adanya pembangunan  RTH  juga  diharapkan  dapat  memenuhi  syarat  atau  batas  minimal  RTH  pada Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  mengenai  kebijakan  perencanaan  pembangunan  infrastruktur yang  berdampak  pada  ruang  terbuka  hijau  atau  (RTH),  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur sangat  berdampak pada lingkungan khususnya pada ketersediaan  ruang  terbuka  hijau  yang  semakin  berkurang,  yang  semula  ketersediaan  ruang terbuka hijau pada tahun 2019 sekitar sebanyak 17% akan tetapi pada saat ini pada tahun 2023 ketersediaa proporsi ruang terbuka hijau di Kabupaten Bojonegoro menurun menjadi 12,46%, ketersediaan  proporsi  ruang  terbuka  hijau  yang  semakin  berkurang  akibat  kebijakan infrastruktur  yang  semakin  meningkat  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Dengan  berkurangnya proporsi  ruang  terbuka  hijau  di  Kabupaten  Bojonegoro  maka  ketersediaan  proporsi  ruang terbuka hijau belum memenuhi batas minimal proporsi ruang terbuka hijau yang tertera pada Undang-undang  No.  26  tahun  2007  yang  tertera  proposi  ruang  terbuka  hijau  di  kawasan perkotaan minimal. sebanyak 30%. Dengan adanya penurunan proporsi ruang terbuka hijau di Kabupaten Bojonegoro pemerintah melakukan perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau dan  penanaman  pohon-pohon  guna  mengambalikan  kualitas  lingkungan  dan  untuk pemenuhan proporsi ruang terbuka hijau atau RTH yang sesuai dengan undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah. (2021). Situs Resmi Pemkab Bojonegoro. In Pemkab Bojonegoro . https://bojonegorokab.go.id/berita/6806/pemkab-bojonegoro-gelar-expo-umkm-untuk-pulihkan- ekonomi-lokal%0Ahttps://bojonegorokab.go.id/berita/6042/program-aladin-pemkab bojonegoro-targetkan-3924-unit-rumah-dibangun-tahun-2021
Afifah,  Y.  N.  (2019).  Tinjauan  Teori  Perencanaan  Dalam  Pelaksanaan  Program  Pemanfaatan  Dana Desa. Jurnal  Litbang  Sukowati :  Media  Penelitian  Dan  Pengembangan , 3 (1),  10. https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.95 Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Kabupaten Bojonegoro . (n.d.). https://baghumas.bojonegorokab.go.id/berita/baca/11
Bappenas.  (2020).  Metadata  Indikator:  Pilar  Pembangunan  Lingkungan.  In Kementerian PPN/Bappenas .
Cahyani,  S.  D.,  &  Aji,  R.  S.  (2018).  Strategi  Pembangunan  Berwawasan  Lingkungan  Kawasan Permukiman Segi  Empat Emas  Tunjungan Surabaya. Mintakat: Jurnal Arsitektur , 18 (2), 115– 128. https://doi.org/10.26905/mintakat.v18i2.1692 Jakarta, 20 Desember 2022 . (2022). Khairunisa, D. F., Ardelia, H. M., Alamsyah, D., & Handesty, A. (2023). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) di Kota Pontianak . 7 , 27725–27730. Pembangunan, P., Tanaman, P., & Kabupaten, P. (2017). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik ( JIAP ) . 3 (1), 51–61.
Pemda Bojonegoro. (n.d.). Perubahan RPJMD 2018-2023 Final (PERDA No. 1/2022) (p. 2022). Pratama, I. A., Izharsyah, J. R., & Putri, H. M. (2022). Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan ( JAPK  )  Volume  2  ,  Nomor  1  ,  Juni  2022  ISSN  2807-6729  ANALISIS  PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU ( RTH ) DI KOTA MEDAN . 2 , 1–12. Rofi,  M.  N.,  Purnomo,  E.  P.,  Fathani,  A.  T.,  Salsabila,  L.,  &  Anggraina,  D.  (2022). Peningkatan Peran Serta Komunitas Pecinta Lingkungan dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau ( RTH ) di Kota Depok . 22 (02), 39–45.