Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105

## Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen
Analysis of The Court’s Authority Regarding Decisions of Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen in Consumer Protection

## Syaiful Khoiri Harahap
Fakultas Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Indonesia Syaifulhrp574@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  examine  the  authority  of  courts  over  decisions  made  by  the  Consumer  Dispute Settlement  Agency  (BPSK),  which  is  an  institution  for  consumer  dispute  resolution.  The  role  of  the  BPSK becomes evident when it imposes penalties on businesses to compensate consumers who have suffered losses. Although BPSK decisions are considered final and binding, they can still be overturned by the court based on objections raised by the losing party. Therefore, the urgency of this study lies in discussing the jurisdiction of the  court  regarding  BPSK  decisions.  The  research  employs  a  normative  research  method  and  qualitative analysis to arrive at conclusions addressing the core issues. A novel aspect of this study is the examination of the  court’s  involvement  in  BPSK  decisions  based  on  objections  raised  by  the  losing  party.  The  research findings  conclude  that  the  BPSK  provides  legal  protection  to  consumers  if  they  indeed  suffer  losses  due  to business negligence, and the court has the authority to annul BPSK decisions if the subject matter falls outside the BPSK’s jurisdiction for examination and adjudication.
Keywords: Consumer Protection; Court Authority; Decision

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kewenangan  pengadilan  atas  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Peranan BPSK terlihat ketika memutuskan menghukum pelaku usaha untuk memberi ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian. Walaupun  putusan  BPSK  bersifat  final  dan  mengikat  tetapi  ternyata putusan  tersebut  masih  dapat dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan keberatan  yang diajukan  oleh  pihak yang  kalah.  Sehingga urgensi penelitian  ini guna  membahas  tentang  kewenangan  pengadilan  terhadap  putusan  BPSK.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan metode penelitian normatif dan dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang menjawab  permasalahan  yang  menjadi  pokok  permasalahan.  Kebaharuan  dalam penelitian  ini  adalah dengan melakukan pengkajian  tentang  turut  campurnya  pengadilan  atas  putusan  BPSK  atas  keberatan  yang  diajukan oleh pihak yang kalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BPSK memberikan perlindungan hukum kepada konsumen  jika  memang  konsumen  menderita  kerugian  akibat  kelalaian  pelaku  usaha  dan  pengadilan berwenang  untuk  membatalkan  putusan  BPSK  jika  pokok  perkaranya  bukan  kewenangan  BPSK  untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Kata kunci: Kewenangan Pengadilan; Perlindungan Konsumen; Putusan
Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Keberadaan  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  No.  8  Tahun  1999 merupakan  bukti  nyata  perwujudan  perlindungan  terhadap  kepentingan  yang  dimiliki  oleh setiap  konsumen  dalam  penggunaan  barang  atau  jasa. 1 Seiring  pertumbuhan  penduduk  di Indonesia  maka  semakin  bertambah  komplek  pula  tingkat  kebutuhan  manusia  akan sandang,  dan  pangan  serta  papan.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  keinginan  untuk  demi mendapatkan penghidupan  yang lebih baik.  Maka  masyarakat membutuhkan  pelaku usaha sebagai  pihak  yang  dapat  mengadakan  barang  dan  jasa  sesuai  dengan  yang  diinginkan masyarakat.  Pelaku  usaha  merupakan  pihak  yang  mendapatkan  kepercayaan  dari masyarakat  sebagai  penyedia  barang  dan  jasa.  Masyarakat  yang  kemudian  dibebankan membayar  sejumlah  uang  untuk  memperoleh  barang  dan  jasa  merupakan  konsumen  yang harus mendapatkan perlindungan hukum dari itikad buruk pelaku usaha.
Pada  dasarnya  para  konsumen  tidak  mengetahui  secara  baik  tentang  bagaimana  cara pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha,  sehingga  bisa  saja kemudian terjadi kerugian pada pihak konsumen.  Masyarakat yang secara nyata menderita suatu  kerugian  akibat  kelalaian  ataupun  kesalahan  pelaku  usaha  berdasarkan  UUPK  dapat memilih  untuk  menyelesaikan  sengketanya  lewat  pengadilan  atau  menggunakan  lembaga penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  yaitu  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  yaitu  lembaga  yang  ditugasi  hanya  menangani  sengketa  antara  konsumen  dan pelaku usaha. Penanganan penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di BPSK akan diperiksa  majelis  yang  kemudian  akan  melahirkan  putusan  mengenai  terbukti  atau  tidak terbuktinya  secara  hukum  kerugian  pada  konsumen  dan  mewajibkan  para  pihak  untuk melaksanakan isi putusan, karena putusan majelis bersifat final dan mengikat. 2
Penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  BPSK  dinilai  lebih  menguntungkan  dari pada  penyelesaian  melalui  pengadilan  dalam  hal  waktu,  tenaga    dan  uang,  seperti  kasus David  M.L.  Tobing,  yang  demi  memperjuangkan  haknya  sebagai  konsumen  kemudian menghabiskan  biaya  yang  tidak  sedikit  dalam  rangka  menuntut  dan  meminta pertanggungjawaban pelaku usaha melalui jalur pengadilan. 3 Dalam UUPK telah ditentukan bahwa  putusan  BPSK  bersifat  final  dan  mengikat,  yang  artinya  terhadap  putusan  BPSK tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi. Final di sini merupakan proses pemeriksaan pokok  perkara  telah  berakhir,  dan  mengikat  mengandung  arti  bahwa  putusan  itu  mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.
1 Firman  Tumantara  Endipradja, Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Filosofi  Perlindungan  Konsumen  Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan (Malang: Setara Press, 2016).
2 Suparwi  Bagus  Wijayanto,  Ariy  Khaerudin,  “Pelaksanaan  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Yogyakarta  Dalam  Sengketa  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen,” Inovasi  Penelitian 4,  no.  6  (2023):  1085–91, https://doi.org/10.47492/jip.v4i6.2844.
3 Felix Pranoto. Ariawan, “Tanggung Jawab Ganti Kerugian Akibat Kelalaian Maskapai Penerbangan Berdasarkan Undangundang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (Studi  Terhadap  Putusan  No. 433/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst),” Jurnal Hukum Adigama
4, no. 2
(2021): 824–46, https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13655.
Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105
Namun kenyataannya tidak demikan dimana putusan BPSK belum dapat memberikan rasa aman bagi konsumen, dikarenakan adanya kewenangan Pengadilan untuk membatalkan putusan  penyelesaian  sengketa  yang  telah  diambil  oleh  majelis  BPSK.  Hal  tersebut  tentu sangat  tidak  diharapkan  oleh  konsumen  yang  merupakan  pihak  yang  menuntut  keadilan. Kewenangan  pengadilan  membatalkan  putusan  BPSK  ini  terdapat  pada  Pasal  56  Ayat  (2) UUPK. Dalam pasal tersebut terdapat celah yang menawarkan kesempatan yang lebar bagi salah  satu  pihak  untuk  menggunakan  opsi  keberatan  atas  putusan  BPSK  ke  pengadilan negeri  setempat  dengan  tenggang  waktu  selama  14  hari  semenjak  putusan  BPSK diberitahukan. 4
Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang  kewenangan pengadilan  atas  putusan  BPSK.  Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  hal yang  diteliti  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putranto  yang  menggambarkan  bahwa apabila para pihak tidak menyampaikan keberatannya atas putusan BPSK, maka pihak yang menang dapat memohonkan fiat eksekusinya pada pengadilan negeri. Kelebihan artikel ini adalah  terdapat  pemahaman  mengenai  prosedur  pelaksanaan  putusan  BPSK  dimana permohonan  pelaksanaan  eksekusi  dilakukan  oleh  BPSK  selaku  arbiter  bukan  diajukan pihak yang dinyatakan menang perkara sesuai ketentuan yang terdapat pada HIR dan RBg. Kekurangan  yang  terdapat  dalam  artikel  ini  adalah  penelitian  terbatas  pada  prosedur pelaksanaan  eksekusi  oleh  pengadilan  tetapi  tidak  menjelaskan  mengenai  kewenangan pengadilan atas putusan BPSK. 5
Selain itu terdapat juga penelitian Effendi, yang mengungkapkan tentang keberadaan lembaga  BPSK  yang  merupakan  lembaga quasi yudisial  yang  berwenang  untuk menyelesaikan  sengketa  konsumen.  Kelebihan  dalam  penelitian  ini  yaitu  memberikan pemahaman yang baik mengenai keberadaan BPSK termasuk pemahaman tentang sifat final dan  mengikat  putusan  BPSK.  Sedangkan  kelemahan  dalam  artikel  ini  adalah  kurang tajamnya artikel ini membahas tentang jenis sengketa atau perkara yang dapat diselesaikan oleh BPSK. 6
Begitu  juga  yang  terdapat  penelitian  Andika  yang  menerangkan  mengenai  putusan BPSK  yang  dilakukan  dengan  cara verstek .  Terjadinya  putusan verstek dikarenakan ketidakhadiran  pelaku  usaha  yaitu  PT.  Multi  Finance  di  BPSK  sehingga  putusan  yang dikeluarkan adalah putusan verstek sedangkan dalam putusan BPSK tidak terdapat putusan yang verstek .  Kelebihan  dalam  artikel  ini  menggambarkan  kendala-kendala  yang  ditemui para  pihak  dalam  upaya  menyelesaikan  sengketa  konsumen.  Kelemahan  dalam  penelitian
4 Mustolih  Siradj  Riski  Ananda,  “Upaya  Keberatan  Atas  Putusan  Arbitrase  BPSK  Jakarta  Berdasarkan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999: Studi Kasus Putusan BPSK No. 099/Pts.A/BpskDKI/II/2012,” Journal of Legal Research 4, no. 1 (2022): 169–96, https://doi.org//10.15408/jlr.v4i1.17080.
5 Irvan  Adi  Putranto,  “Kajian  Hukum  Terhadap  Pelaksanaan  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) Di Pengadilan,” Masalah-Masalah
Hukum 48,
no. 2 (2019): 178–85, https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.178-185.
6 Zulham  Effendi,  Selamat  Lumban  Gaol,  and  Nurlely  Darwis,  “Pelaksanaan  Putusan  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Sebagai  Lembaga  Quasi  Yudisial Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di  Indonesia,” Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains 12, no. 2 (2023): 334–54, https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18848.
Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105
ini di mana penelitian ini tidak membahas apa saja yang menyebabkan tidak dapat diajukan keberatan atas putusan BPSK yang dijatuhkan secara verstek ke pengadilan negeri. 7
Dengan  meningkatnya  kompleksitas  kebutuhan  konsumen  dan  potensi  untuk terjadinya  sengketa,  penelitian  ini  tampaknya  sangat  relevan  dan  penting.  Putusan  BPSK yang  merupakan  perwujudan  nyata  dari  perlindungan  konsumen  pada  akhirnya  akan menjadi  hambar  ketika  Pengadilan  diberikan  kewenangan  untuk  membatalkan  putusan BPSK.  Hal  ini  terlihat  dalam  beberapa  putusan  Pengadilan  yang  membatalkan  putusan BPSK  seperti  pada  putusan  No.  275  K/Pdt.Sus-BPSK/2024  dan  putusan  No. 278/Pdt/2018/PT  MDN,  sehingga  pada  akhirnya  keputusan  BPSK  tidak  memberikan kepastian hukum.
Aspek kebaruan ( novelty ) dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap interaksi antara BPSK dan pengadilan dalam konteks pembatalan putusan guna mengeksplorasi celah dalam  kepastian  hukum  yang  disediakan  oleh  BPSK.  Sementara  penelitian  sebelumnya mungkin  telah  membahas  BPSK  secara  umum  atau  pengadilan  dalam  konteks  lain, penekanan pada dinamika pengadilan yang membatalkan putusan BPSK adalah pendekatan yang lebih spesifik dan memberikan wawasan baru terhadap masalah tersebut. Berdasarkan gambaran uraian di atas maka yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah guna memahami peran BPSK dalam penyelesaian sengketa kosumen dan kewenangan pengadilan terhadap putusan BPSK.

## 2. METODE
Adapun  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif dengan menggunakan  data hukum  sekunder mulai  dari buku, jurnal  dan berbagai sumber  literatur  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  termasuk  putusan-putusan pengadilan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen.  Pengolahan  data  dilakukan secara kualitattif dengan menggunakan kalimat yang tersusun rapi sehingga hasil penelitian mudah  untuk  dipahami.  Penelitian  ini  bersifat  penelitian  deskriptif  dimana  penelitian  ini dilakukan  dengan  memberikan  gambaran  akan  fakta-fakta  hukum  mengenai  peran  BPSK dalam  perlindungan  konsumen  dan  kewenangan  pengadilan  terhadap  putusan  BPSK. Penelitian  ini  juga  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statute  approach) ,  dengan  mengulas  peraturan  yang  berkaitan  dengan  perlindungan konsumen,  dan  juga  dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan  sejarah (historical approach) dengan  menelaah  perkembangan  BPSK  berdasarkan  fungsinya  dalam memberikan  perlindungan  konsumen,  serta  pendekatan  konseptual (conceptual  approach) dengan  mengulas  konsep  maupun  teori  yang  berkembang  mengenai  perlindungan konsumen  guna  mendapatkan  jawaban  atas  permasalahan,  dan  selain  itu  juga  dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus (case approach) dengan melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus sengketa konsumen. 8 Pengambilan kesimpulan dilakukan berdasarkan
7 Susilo  Wardhani  Andika  Bagus,  “Putusan  Verstek  Dalam  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) Kabupaten  Purbalingga  Dalam  Menangani  Sengketa  Konsumen  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  02/BPSK-PBG/PUT- Arbitrase/VII/2016),” UMPurwokerto Law Review 4, no. 1 (2023): 73–82, https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14250.
8 Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris , Kencana , vol. 2, 2018.
Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105
pada  metode  deduktif  yaitu  dengan  cara  menyimpulkan  fakta-fakta  yang  didapati  secara umum  mulai  dari  fakta-fakta  hukum  yang  didapat  dalam  penelitian  terhadap  hal-hal  yang khusus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Peran BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen
Para  Pelaku  usaha  yang  tidak  jujur  tentu  tidak  akan  bersedia  menjelaskan  secara terbuka  dan  terperinci  tentang  produk  atau  jasa  yang  mereka  tawarkan  ke  masyarakat sebagai konsumen, bahkan dalam posisi tertentu pelaku usaha meyakini posisi mereka lebih tinggi  dibandingkan  konsumen. Sedangkan  pada  konsumen  sendiri  terdapat  kelemahan yaitu  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  barang  atau  jasa  yang  kelemahan  ini kemudian  dimanfaatkan  dengan  tidak  wajar. 9 Sejarah  mencatat  bahwa  perlunya perlindungan  konsumen  diawali  dari  novel  yang  berjudul The  Jungle karya  Upton  Siclair yang menceritakan tentang kondisi peternakan yang tidak memenuhi standar kesehatan pada peternakan  yang  terdapat  di  Chicago,  yang  kemudian  menjadi  sebuah  kesadaran  awal tentang perlunya pemberian perlindungan terhadap konsumen.
Seluruh  masyarakat  Indonesia  berhak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dalam segala bidang termasuk dalam bidang perlindungan kosumen. Bertitik tolak dari alinea ke 4 Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  1945  maka dianggap  perlu  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  seluruh  masyarakat  Indonesia termasuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  (konsumen)  dalam  bidang penggunaan  barang  dan  jasa.  Demi  tercapainya  cita-cita  negara,  masyarakat  adalah  faktor yang  paling  penting,  negara  berkewajiban  untuk  menjaga  keberadaan  konsumen  guna terwujud masyarakat yang sehat baik rohani maupun jasmani dalam rangka menyukseskan pembangunan  negara  yang  berkelanjutan,  maka  perlu  dilakukan  penegakan  hukum konkrit. 10 Kehadiran  UUPK  memberikan  kedudukan  yang  seimbang  antara  konsumen dengan pelaku usaha di  hadapan hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen sama-sama diatur mengenai hak dan kewajibannya.
Kedudukan  lembaga  BPSK  secara  lembaga  bukanlah  merupakan  bagian  dari  badan peradilan,  namun  merupakan  badan  yang  dibentuk  oleh  negara  dalam  bidang  peradilan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 24 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU, dan badan ini disebut  lembaga  independen  semu  negara  ( quasi )  peradilan. 11 Lembaga quasi yudisial atau  semi  pengadilan  merupakan  lembaga  yang  diberikan  kewenangan  untuk  memeriksa
9 Liya  Sukma  Muliya  Fevrie  Rizqie  Saefudin  Junior,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Terkait Informasi  Yang  Tidak  Sesuai  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,” Bandung Conference Series: Law Studies 3, no. 1 (2023): 252–57, https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4950.
10 Lawrina  Cristi  Natalia  Kea  Ezati  A  K,  Syakira  Almanisa,  “Konsep  Dan  Karakteristik  Penegakan  Hukum Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999,” Ilmiah Wahana Pendidikan, 9, no. 19 (2023): 417–28, https://doi.org/10.5281/zenodo.8404581.
11 Ferdiyan Ganesha, Firman Freaddy Busroh, Fatria Khairo and Herman Fikri Marsudi Utoyo, “Analisis Yuridis Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Pada  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (Studi  Kasus  Putusan  BPSK  Kota Lubuklinggau  Nomor:  002/P.Arbitrase/BPSK-Llg/Iv/2021),” Lex  Stricta :  Jurnal  Ilmu  Hukum 1,  no.  2  (2022):  91–102, https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i2.
Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105
dan  mengadili  suatu  sengketa  akan  tetapi  badan  tersebut  tidak  termasuk  kategori  sebagai pengadilan. 12 Pengakuan  tentang  keberadaan  BPSK  sebagai  lembaga  quasi  peradilan  juga dapat  dilihat  dalam  Pasal  38  UU  Kehakiman  yang  menentukan  bahwa  selain  Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan- badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasan kehakiman.
Hal  yang  perlu  dipahami  adalah  bahwa  kewenangan  penyelesaian  sengketa  yang melekat pada BPSK tidak termasuk dalam kategori small claim court (SCC) karena BPSK pada  dasarnya  bukanlah  lembaga  yang  berada  di  bawah  lembaga  peradilan.  Ada  beberapa point  sehingga  BPSK  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  bagian  dari  SCC  yaitu  BPSK merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan,  BPSK merupakan lembaga  khusus  yang  hanya  menyelesaikan  perkara  di  bidang  konsumen,  sedangkan  SCC sendiri  adalah  badan  yang  kedudukannya  di  bawah  lembaga  peradilan,  SCC  hanya menangani  gugatan  yang  nilai  perkaranya  kecil  yaitu  paling  tinggi  Rp.  500.000.000  (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019.
Keberadaan  BPSK  menjadi  salah  satu  faktor  penunjang  tercapainya  program pembangunan  nasional  sebagaimana  yang  telah  direncanakan  oleh  pemerintah.  Mochtar Kusumaatmadja  menyatakan  bahwa  yang  diperlukan  dalam  pembangunan  nasional  adalah memfungsikan hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau sarana pembangunan, 13 dan begitu juga lembaga atau badan yang dibentuk oleh negara, memiliki peran yang besar dalam menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Sehingga keberadaan BPSK bukanlah untuk membatasi usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tetapi adalah untuk  mendorong serta memaksimalkan kemampuan pelaku usaha dalam menyediakan barang atau jasa demi terpenuhinya standar yang telah diatur pemerintah dalam peraturan.
BPSK  bertugas  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen  berdasarkan  pengaduan yang  disampaikan  oleh  konsumen  secara  tertulis  atau  lisan  guna  menilai  ada  tidaknya konsumen  mengalami  kerugian.  BPSK  diamanahkan  mengadakan  ruang  konsultasi  dan memberikan  penambahan  pengetahuan  masyarakat  mengenai  hak-hak  yang  melekat  pada konsumen  termasuk  kewajiban  yang  harus  diikuti  oleh  konsumen  pada  saat  penggunaan barang  atau  jasa  guna  tidak  mengalami  kerugian.  Konsumen  yang  mengalami  kerugian bermacam-macam  bentuknya  bisa  dalam  bentuk  terjadinya  cacat  tubuh  yang  diakibatkan karena mengkonsumsi suatu produk tertentu  atau juga dikarenakan gagal fungsi atau tidak berfungsi  sebagaimana  mestinya  pada  produk  yang  mengakibatkan  konsumen  mengalami kecelakaan,  atau  kerugian  ekonomi  karena  ternyata  produk  tidak  bisa  digunakan sebagaimana  yang  dijanjikan.  Termasuk  juga  konsumen  yang  mengalami  kerugian  dalam bidang  jasa  dimana  pelaku  usaha  membuat  klausula  baku  yang  sama  sekali  tidak
12 Rahmi  Rimanda,  “Keberadaan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Sebagai  Lembaga  Quasi Yudisial Di Indonesia,” Bina Mulia Hukum 4, no. 1 (2019): 17–34, https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.2.
13 Nor Fadillah, “Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN),” Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 11, no. 1 (2022): 45–65, https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559.
Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105
memberikan keuntungan sedikitpun bagi konsumen yang secara nyata bertentangan dengan UUPK.
Selain  memberikan  edukasi  kepada  konsumen  BPSK  juga  memberikan  edukasi  bagi pelaku  usaha  mengenai  hak  dan  kewajibannya  termasuk  mematuhi  pelarangan  yang  harus dijauhi  pelaku  usaha.  Pemberian  edukasi  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap barang maupun jasa yang digunakan atau yang akan digunakan. Pelaku usaha  diwajibkan  untuk  menjual  barang  yang  layak  pakai  dan  tidak  membahayakan  atau merugikan konsumen baik pada saat menggunakan atau setelah menggunakan. Berdasarkan UUPK dan Menperindag R.I No. 350/MPP/Kep/12/2001 maka barang adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis dan mempunyai nilai jual di masyarakat, termasuk benda yang  dapat  dipakai  atau  digunakan,  serta  memberikan  manfaat  bagi  konsumen,  sepanjang benda  tersebut  bukanlah  benda  yang  menurut  peraturan  dilarang  untuk  diperdagangkan. Sedangkan jasa yaitu  usaha pengadaan  layanan  kepada konsumen  dalam  bentuk  pekerjaan atau prestasi tertentu kepada masyarakat selaku konsumen.
Pelaku  usaha  dilarang  dengan  tegas  untuk  tidak  memperdagangkan  barang  ataupun jasa  yang  tidak  layak  kepada  konsumen.  Terdapat  2  jenis  barang  yang  tidak  layak  untuk dijadikan objek yang dijual kepada konsumen yaitu 1. barang atau jasa ketika dipakai dapat mendatangkan  bahaya  pada  diri  konsumen  ( items  inherently  dangerous  or  injury ),  seperti penggunaan  bahan  kimia  tanpa  prosedur  yang  tepat,  2.  barang  atau  jasa  yang  tidak  layak (cacat), menimbulkan bahaya bagi konsumen, termasuk dalam hal ini cacat yang nyata pada fisik  barang  dan  cacat  yuridis  serta  cacat  tersembunyi  pada  barang  ( items  potentially dangerous  or  injury  due  to  it’s  defectives ). 14 Pelarangan  ini  sendiri  bertujuan  agar  jangan sampai terjadi kerugian maupun penderitaan pada konsumen.
Jika  barang  yang  digunakan  menimbulkan  kerugian  maka  konsumen  dapat  meminta pelaku  usaha  untuk  memberikan  ganti  rugi  dan  jika  pelaku  usaha  ternyata  tidak  bersedia memberikannya, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 23 UUPK, maka konsumen berhak untuk menyampaikan gugatannya terhadap pelaku usaha melalui jalur BPSK atau  melalui lembaga peradilan  umum sesuai dengan tempat kedudukan konsumen pada saat itu, pelaku usaha dengan sendirinya dapat dimintakan pertanggungjawabannya. 15 Hak konsumen untuk menyampaikan  gugatan  demi  mendapatkan  ganti  rugi  dari  pelaku  usaha  melalui  lembaga BPSK secara tegas diatur dalam Pasal 45 UUPK. Konsumen dalam gugatannya diwajibkan untuk menjelaskan apa yang menjadi penyebab timbulnya kerugian pada diri konsumen dan besar jumlah yang diderita konsumen. Sehingga akan terlihat jelas hubungan hukum antara pihak yang bersengketa.
Berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  UUPK,  pihak  yang  berhak menyampaikan  gugatan  adalah  konsumen  atau  ahli  waris  dari  konsumen  itu  sendiri  yang secara langsung mengalami kerugian karena menggunakan atau memakai barang atau jasa.
14 M.  Makhfudz,  “Kondisi  Perlindungan  Konsumen  Di  Negara  Indonesia  Pada  Tahun  2019,” Salam 7,  no.  2 (2020): 197–210, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14900.
15 Muthia  Sakti  Melinda  Nurdin,  “Urgensi  Labelisasi  Halal  Produk  Obat  Over-the-Counter  Dalam  Upaya Perlindungan Konsumen,” USM Law Review 7, no. 1 (2024): 314–32, https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677.
Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105
Terdapat  dua  jenis  konsumen  dalam  UUPK  yaitu  konsumen  antara  yang  merupakan pemakai/pengguna  barang  atau  jasa  dengan  tujuan  memproduksi  (membuat)  barang  atau jasa  lain,  atau  mendapatkan  barang  atau  jasa  itu  untuk  dijual  kembali  (untuk  tujuan komersial)  dan konsumen akhir yang merupakan pemakai/pengguna barang atau jasa untuk memenuhi  kebutuhan  diri  sendiri,  keluarga  atau  rumah  tangganya  (untuk  tujuan  non komersial). Dari kedua jenis konsumen hanya konsumen akhirlah yang berhak mengajukan gugatan kepada pelaku usaha. Karena konsumen akhirlah yang merasakan akibat langsung dari pemakaian barang atau jasa tersebut dan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar kerugian yang dialaminya.
BPSK  dalam  menyelesaikan  sengketa  lebih  condong  menggunakan  pendekatan kekeluargaan.  BPSK  akan  berupaya  dengan  maksimal  agar  terjadinya  kesepakatan perdamaian  di  antara  para  pihak.  Penyelesaian  yang  ditempuh  dengan  jalan  damai merupakan  penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  dengan  sadar,  yang  bisa  dicapai  dengan adanya bantuan dari pihak ketiga atau dengan tidak mendapatkan bantuan dari pihak ketiga, dan  cara  penyelesaiannya  ditempuh  sesuai  dengan  yang  diamanahkan  undang-undang. Penyelesaian  sengketa  di  BPSK  bisa  ditempuh  dengan  cara  konsiliasi  dimana  kehadiran majelis  hanya  menjelaskan  tentang  peraturan  perudang-undangan  dan  majelis  bersikap pasif,  melalui  mediasi  dimana  majelis  aktif  agar  tercapai  perdamaian  antara  para  pihak dengan  mengedepankan    penyelesaian  secara  kekeluargaan,  dan  yang  terakhir  arbitrase dimana para pihak menyerahkan penyelesaian perkara pada arbiter, yang mana arbiter yang dapat dipilih hanya arbiter dari elemen pengusaha dan elemen konsumen. Dalam upayanya menyelesaikan  sengketa,  maka  BPSK  mengacu  dan  menggunakan  metode  penyelesaian secara  cepat  dimana  sengketa  diselesaikan  dalam  masa  21  hari  kerja,  sederhana  serta dengan biaya ringan sehingga mampu untuk dijangkau oleh masyarakat.
BPSK  berdasarkan  kewenangannya  akan  melakukan  pemeriksaan  dan  penilaian terhadap kerugian konsumen. Untuk menilai besarnya jumlah kerugian akibat dampak yang timbul  pada  konsumen  maka  pembuktian  akan  menjadi  langkah  penentu  ditolak  atau dikabulkannya  gugatan  yang  dimajukan  oleh  konsumen.  Sistem  pembuktian  dalam persidangan  yang  dilakukan  oleh  BPSK  mengacu  pada  Pasal  28  UUPK  dan  Pasal  22  SK Menperindag  No.  350/MPP/Kep/12/2001  yang  secara  garis  besarnya  mengatur  bahwa beban  pembuktian  utama  berada  di  pihak  pelaku  usaha  selaku  penyedia  barang  dan  jasa, sedangkan  disisi  lain  konsumen  juga  berkewajiban  untuk  membuktikan  dihadapan  majelis besar  kerugian  konsumen,  dimana  kerugian  tersebut  dinyatakan  dengan  nilai  nominal tertentu.
Pada  dasarnya  terjadinya  sengketa  dalam  bidang  konsumen  dikarenakan  konsumen meyakini bahwa pelaku usaha telah melanggar kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen termasuk  tidak  memberikan  informasi  cukup  mengenai  barang  dan  jasa  yang  digunakan oleh    konsumen,  sehingga  menyebabkan  terjadinya  kerugian  pada  salah  satu  pihak. 16
16 Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, and Panji Adam, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli,” Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta 3, no. 1 (2021): 12–18, https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85.
Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105
Konsumen  selaku  pemakai  barang  atau  jasa  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  jawaban dari  pelaku  usaha  atas  keberatan  yang  disampaikan  kepada  pelaku  usaha.    Dalam  putusan MA No. 175K/Pdt.Sus-BPSK/2021, perkara yang terjadi antara PT Citra Van Titipan Kilat (Tiki)  melawan  Alvarendra  Ataya  Anas.  Sengketa  yang  timbul  antara  kedua  belah  pihak berawal  dari  terjadinya  penyampaian  barang  yang  tidak  sesuai  dengan  waktu  yang dijanjikan  oleh  pelaku  usaha  untuk  diterima  oleh  konsumen.  Penyebabnya  adalah  adanya terjadinya  perubahan  pada  model  layanan,  perubahan  pada  berat  barang  yang  dikirim konsumen  serta  perubahan  beban  biaya  yang  dibayar  oleh  konsumen  dan  terjadinya perubahan  tersebut  tidak  diberitahukan  kepada  pihak  penerima  barang.  Putusan  MA menguatkan  dan  memperbaiki  putusan  BPSK  dalam  denda  pidana  mengenai  perkara  yang menyangkut tindak pidana bukanlah merupakan bagian dari kewenangan BPSK.
Dalam  pertimbangannya  MA  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  telah  terbukti melakukan  pelanggaran  kerja  yang  dilakukan  oleh  staff  perusahaan  tersebut,  yang  telah menyebabkan  konsumen  tidak  menerima  barang  sesuai  dengan  waktunya  sehingga menyebabkan  terjadinya  kerugian  pada  diri  konsumen,  dan  untuk  itu  maka  sudah seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Kesalahan pekerja yang  merupakan  kelalaian  ini  dapat  berupa  tidak  berhati-hati  dalam  melaksanakan pekerjaan terhadap barang milik konsumen, dan kelalaian ini nyata menimbulkan kerugian. Kesalahan  pekerja  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  merupakan  bagian  tanggung  jawab pelaku  usaha.  Sebuah  kesalahan  jika  kemudian  pelaku  usaha  juga  menjadikan  tanggung jawab pekerjanya juga menjadi tanggung jawab konsumen. Putusan yang diambil oleh MA tersebut  sejalan  dengan  prinsip fault  liability ,  dimana  secara  hukum  pelaku  usaha  dapat dibebankan  memberi  ganti  rugi  kepada  konsumen  jika  kerugian  itu  nyata  terjadi  akibat kesalahan atau lalainya pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya.
Kegagalan  pelaku  usaha  dalam  membuktikan  tangkisannya  mengakibatkan  majelis BPSK akan memutus untuk memenangkan pihak konsumen dengan memerintahkan pelaku usaha  untuk  membayar  sejumlah  ganti  rugi  sebagai  ganti  dari  kerugian  yang  dialami  oleh konsumen.  Majelis  BPSK  dalam  membuat  putusan  tidak  dibenarkan  melanggar 17 prinsip aksesibilitas  dimana  lembaga  tersebut  dapat  diakses  masyarakat  umum,  prinsip fairness dimana  BPSK  dituntut  untuk  mengupayakan  penyelesaian  sengketa  dengan  berdasarkan kemandirian dan keadilan, prinsip efektif yang mengharuskan sebuah lembaga penyelesaian sengketa dibatasi cakupan masalahnya termasuk kompleksitas dan nilai klaim.
Begitupun  BPSK  dalam  perkembangannya  pada  saat  ini  juga  dihadapkan  pada tantangan  dimana  salah  satu  yang  menjadi  tantangan  terbesar  yang  dihadapi  oleh  BPSK dalam  perlindungan  konsumen  yaitu  mengenai  putusannya  yang  dianggap  belum memberikan kepastian hukum. 18 Di sisi lain putusan keberadaan BPSK tidak dapat langsung untuk  dijalankan  atau  di  eksekusi  karena  terdapat  dua  ketentuan  yang  saling  bertentangan
17 Maryanto, Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK (Semarang: Unissula Press, 2019).
18 Christy, “Problematika Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK Oleh Pengadilan Negeri Batam Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum,” ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum 6, no. 1 (2024): 142–55, https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i1.3901.
Syaiful Khoiri Harahap
1518 1372 3256 1096
131 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3
yaitu dalam pasal 54 ayat 3 dinyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengikat sementara pada  pasal  56  ayat  2  memberikan  kesempatan  kepada  pihak  yang  kalah  untuk  meminta pembatalan  putusan  BPSK  ke  pengadilan.  Berdasarkan  kewenanganya  BPSK  hanya berwenang  memberikan  sanksi  yang  bersifat  administratif  dan  ganti  rugi  yang  terbatas dengan maksimal ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal  60  UUPK  dan  Pasal  40  ayat  3  huruf  b  Kepmenperindag  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.  Padahal  seharusnya  sanksi  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha sepatutnya  tidak  boleh  dibatasi  tetapi  jumlah  ganti  rugi  yang  dibebankan  kepada  pelaku seharusnya berimbang dengan besarnya kerugian yang diderita oleh konsumen.

## 3.2 Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan BPSK
Sebagai  negara  yang  berdasarkan  hukum  maka  konteks  negara  hukum  di  Indonesia adalah  negara  hukum  Pancasila  sebagaimana  yang  dipaparkan  Sudjito  bahwa  siapa  pun pembuat  hukum  maupun  kebijakan  ( decision  makers )  agar  dalam  proses  pembuatannya senantiasa  berkiblat  ke  arah  tercapainya  tujuan  negara  yaitu  kesejahteraan  dan  keadilan. 19 Dengan adanya BPSK maka sebenarnya ini akan semakin meningkatkan pendapatan negara dalam  bidang  perekonomian.  Hal  ini  dikarenakan  semakin  tumbuhnya  kepercayaan masyarakat  akan  hasil-hasil  produksi  yang  ada  di  masyarakat.  Bagi  para  pelaku  usaha kehadiran  BPSK  merupakan  kesempatan  untuk  mendapatkan  kepercayaan  dari  para konsumen  guna  mencapai  keuntungan.  Tidaklah  adil  jika  masyarakat  mengalami  kerugian terus  menerus  sementara  para  pelaku  usaha  tetap  mendapatkan  keuntungan.  Dalam perkembangannya tingkat  kesadaran masyarakat  untuk  mendapatkan dan  memperjuangkan haknya  sebagai  konsumen  semakin  lama  semakin  meningkat.  Dalam  laporannya  BPSK memberikan  gambaran  jumlah  pengaduan  konsumen  yang  terjadi  di  Indonesia.  Hal  ini menandakan  semakin  bertambahnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  sebagai  konsumen. Tingkat kesadaran masyarakat tersebut bisa terlihat dalam grafik berikut ini:
Gambar 1 : Grafik Pengaduan Konsumen 20
19 Norma  Sari, Perlindungan  Konsumen  Obat:  Tinjuan  Umum  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021).
20 Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  Republik  Indonesia,  “Grafik  Pengaduan  2017-2024,” https://bpkn.go.id, 2024.
Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105
Dari Gambar 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap tahun terdapat pengaduan dari masyarakat sebagai konsumen yang terjadi dalam berbagai bidang niaga mulai dari bidang sektor  dagang  bidang  elektronik,  obat  dan  makanan,  elektonik/kendaraan  bermotor,  jasa keuangan, jasa pariwisata, perumahan, listrik/gas, jasa telekomunikasi,  jasa kesehatan, dan jasa  transportasi.  Banyaknya  jumlah  konsumen  yang  melakukan  pengaduan  merupakan bukti  bahwa  masyarakat  semakin  peduli  akan  barang  atau  jasa  yang  mereka  gunakan. Namun  bukan  tidak  mungkin  nantinya  tingkat  kepedulian  masyarakat  akan  menurun  jika pengadilan  sebagai  benteng  terakhir  masyarakat  mendapatkan  keadilan  terlalu  kaku  dalam memeriksa dan memutus keberatan atas putusan BPSK.
Implikasi  dari  dapat  diajukannya  keberatan  atas  putusan  BPSK  ke  pengadilan menyebabkan penyelesaian sengketa tidak lagi bisa diselesaikan dengan cepat, karena selain beban  biaya  yang  besar  penyelesaian  melalui  pengadilan  juga  membutuhkan  waktu penyelesaian yang lama. Dibenarkannya pihak yang kalah untuk mengajukan keberatan ke pengadilan tidak lain oleh karena UUPK memberikan jalan untuk  itu, dimana dalam pasal 45  ayat  4  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  bagi  pihak  yang  tidak  sepakat  dengan hasil yang telah diputus oleh BPSK untuk membawa persoalan tersebut untuk diselesaikan di pengadilan yang mengakibatkan penyelesaian sengketa akan semakin lama. 21 Hal yang menimbulkan  polemik  dari  pasal  ini  sendiri  adalah  terdapatnya  kata  tidak  berhasil. Permasalahannya  adalah  UUPK  tidak  menjelaskan  secara  terperinci  apa  yang  dimaksud kata  tidak  berhasil  dalam  pasal  45  ayat  4  tersebut.  Bagi  pihak  yang  kalah,  apapun  bunyi keputusannya  maka  keputusan  itu  akan  dianggap  tidak  berhasil,  karena  pihak  yang  kalah diwajibkan  untuk  melakukan  atau  menyerahkan  sesuatu  barang  dan  atau  ganti  rugi. Beberapa hal yang dilarang dalam penuntutan sengketa konsumen yaitu dilarang menuntut kerugian  imateril,  dilarang  menuntut  dwangsom/uang  paksa,  dilarang  menuntut  sita jaminan. 22
Pihak  yang  merasa  bahwa  penyelesaian  melalui  BPSK  tidak  berhasil  maka  dapat mengajukan keberatan ke  pengadilan negeri 23 setempat  berdasarkan  ketentuan  pada Perma No.  1  Tahun  2006.  Jika  melihat  ketentuan  pada  pasal  6  ayat  3  maka  kewenangan  hakim dalam pemeriksaan keberatan atas putusan BPSK bersifat terbatas yang hanya pada hal-hal yang  berkaitan  dengan  surat  atau  dokumen  yang  setelah  putusan  diucapkan  oleh  BPSK dinyatakan  palsu,  ditemukannya  dokumen  yang  disembunyikan  oleh  pihak  lawan  dan majelis  BPSK  terbukti  melakukan  tipu  muslihat  dalam  memutuskan  sengketa  konsumen. Namun  keterbatasan  wewenang  hakim  dalam  memeriksa  perkara  keberatan  atas  putusan BPSK  tidak  lagi  terbatas  ketika  dalam  pasal  6  ayat  5  dinyatakan  bahwa  apabila  alasan
21 Muhamad  Abas  Surya  Irawan,  Deny  Guntara,  “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Dan  Kepastian  Hukum Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,” Collegium  Studiosum  Journal 6,  no.  2  (2023):  372–86, https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1081.
22 Andi Saputra, “Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA,” detik.com, 2017.
23 Yuyut Prayuti, “Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai  Upaya  Pemenuhan  Akses  Terhadap  Keadilan  Bagi  Konsumen,” Unes  Law  Review 6,  no.  1  (2023):  2181–92, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.
Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105
diajukannya keberatan atas putusan BPSK di luar dari yang dinyatakan dalam pasal 6 ayat 3 maka hakim berwenang untuk mengadili sendiri sengketa konsumen.
Diberikannya kewenangan bagi hakim untuk memeriksa perkara keberatan diluar dari ketentuan  pasal  6  ayat  3  menimbulkan  kesan  bahwa  pengadilan  juga  dapat  bertindak sebagai  BPSK,  yang  artinya  hakim  dalam  melakukan  pemeriksaan  perkara  yang  berkaitan dengan  keberatan  atas  putusan  BPSK  akan  memeriksa  kembali  atau  melakukan pemeriksaan  ulang  hal  yang  menjadi  pokok  perkara.  Keberadaan  Perma  tersebut  justru menunjukkan  kurang  percayanya  pengadilan  terhadap  kemampuan  dan  keprofesionalan para  majelis  BPSK  dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  sengketa  konsumen  termasuk juga  kualitas  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  para  majelis  BSPK.  Bahkan  ketentuan  dalam perma  tersebut  pada  akhirnya  menimbulkan  sebuah  penafsiran  bahwa  pada  dasarnya putusan BPSK kurang memiliki kepastian hukum.
Putusan yang dijatuhkan BPSK sudah seharusnya disamakan dengan putusan hakim. Jadi  terhadap  putusan  BPSK  yang  para  pihak  tidak  mengajukan  keberatan  atas  putusan tersebut  maka  sudah  seharusnya  dan  sepatutnya  putusan  tersebut  disamakan  dengan keputusan  hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap (inkracht  van  gewijsde) .  Sehingga tidak  dibenarkan  lagi  bagi  hakim  untuk  melakukan  pemeriksaan  terhadap  pokok  perkara kecuali jika ditemukan bukti bahwa putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dapat  berupa  putusan  pengadilan  tingkat pertama  yang  para  pihak  menerima  putusan  tersebut  dan  tidak  bersedia  mengajukan keberatan (banding) atau kasasi, putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimajukan kasasi ke MA, putusan pengadilan tingkat kasasi dari MA atau putusan peninjauan kembali dari MA, dan Putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang mana pihak yang tidak hadir  tidak  mengajukan  perlawanan  serta  putusan  hasil  perdamaian  dari  pihak  yang berperkara.
Namun  pada  praktiknya  tidak  demikian  dimana  pengadilan  ternyata  memeriksa kembali  putusan  BPSK  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  walaupun  pengadilan  telah mengeluarkan  penetapan  sita  eksekusinya.  Dalam  perkara  antara  PT.  Bank  Mandiri (Persero)  selaku  pelaku  usaha  melawan  Ponidi  selaku  konsumen.  BPSK  Batu  Bara  telah memeriksa  sengketa  diantara  para  pihak  dan  menjatuhkan  putusan  yang  sesuai  dengan dampak  kerugian  pada  diri  konsumen.  Pelaku  usaha  tidak  menyampaikan  keberatan  ke pengadilan  yang  artinya  putusan  berhasil  menyelesaikan  sengketa  konsumen.  Kemudian pengadilan  mengeluarkan  penetapan  eksekusi  No.13/Pen.Aan/Pdt/2017/PN  Kis.  Pihak pelaku  usaha  selanjutnya  mengajukan  perlawan  atas  penetapan  eksekusi  dengan  dalih bahwa  putusan  BPSK  Kabupaten  Batu  Bara  diputus  secara  tidak  sah.  Atas  perlawanan tersebut  kemudian pengadilan dalam putusannya  No.  278/Pdt/2018/PT  MDN memutuskan membatalkan  putusan  BPSK  Batu  Bara  dengan  alasan  bahwa  hubungan  hukum  antara pelawan  dan  terlawan  bukanlah  hubungan  hukum  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen sehingga  BPSK  tidak  berwenang  untuk  memeriksa  perkara  tersebut  dikarenakan  perkara tersebut bukanlah sengketa konsumen.
Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105
Perlawanan (derden verzet) merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan oleh pihak  ketiga  terhadap  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap. 24 Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR, Pasal 206 ayat 6 RBg, pasal 378 dan 380 Rv yang secara expressive  verbis telah  memberikan  batasan  yang  tegas  untuk  diajukannya  perlawanan (derden  verzet) atas  putusan  pengadilan  yaitu  hanya  atas  dasar  dalil  hak  milik 25 yang dilakukan  oleh  pihak  ketiga  yaitu  pihak  diluar  yang  berperkara,  yang  artinya  pihak  yang bersengketa  tidak  dibenarkan  secara  hukum  untuk  mengajukan  perlawanan.  Sehingga pengadilan tidak seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara, pemeriksaan terhadap pokok perkara dianggap telah selesai dan putusan telah mengikat para pihak.
Bahkan ironisnya dalam pertimbangannya pun hakim mengenyampingkan keberadaan putusan BPSK yang telah berkekutan hukum tetap. Keputusan hakim yang memeriksa dan memutus  hal-hal  yang  termasuk  pokok  perkara  telah  menyebabkan  hilangnya  kepastian hukum  pada  putusan  BPSK. Fenomena  ini  merupakan  cerminan  hambatan  yang  dialami BPSK  dalam  melaksanakan  atau  menegakkan  putusannya  sendiri.  Bagi  konsumen fenomena  ini  justru  akan  menimbulkan  ketidakpercayaan  pada  hukum  terutama  hukum perlindungan konsumen karena putusan BPSK masih dapat dibatalkan pengadilan. Padahal seharusnya  pengadilan  memberikan  penghargaan  kepada  BPSK  karena  telah  menjatuhkan putusan yang pada dasarnya tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas putusan itu sendiri.
Pengadilan  sebagai  institusi  yang  dipercaya  untuk  menegakkan  keadilan  juga seyogyanya tidak melakukan penafsiran secara sempit 26 terhadap pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang terutama tentang penerapan kewenangannya terhadap putusan BPSK, karena  akan  memberikan  dampak  negatif  dalam  penegakan  hukum  di  Indonesia  dalam bidang perlindungan konsumen dan tidak sejalan dengan tiga tujuan hukum yaitu keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum. 27 Apabila hakim tetap mempertahankan cara penafsiran secara  sempit  maka  akan  semakin  kecil  pula  terjadinya  penemuan  hukum.  Dalam  perkara yang  terjadi  antara  Jenny  Kinantan  selaku  termohon  keberatan  melawan  Junaidi  selaku pemohon  keberatan.  Sengketa  yang  terjadi  adalah  sengketa  mengenai  jual  beli  sejumlah barang, dimana pihak pemohon tidak mengakui telah menerima uang dari termohon.
Atas  sengketa  tersebut  BPSK  memutuskan  menghukum  pelaku  usaha  untuk menyerahkan  barang-barang  sebagaimana  yang  telah  disepakati.  BPSK  dalam  putusannya memutuskan menghukum pelaku usaha untuk menyerahkan sejumlah barang-barang kepada konsumen.  Kemudian  pelaku  usaha  menyampaikan  keberatannya  pada  lembaga  peradilan
24 Syafrida  Ralang  Hartati,  “Hambatan  Dalam  Eksekusi  Perkara  Perdata,” Adil:  Jurnal  Hukum 12,  no.  1  (2021): 88–106, https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919.
25 Azwad  Rachmat  Hambali  Anggreany  Arief,  “Upaya  Hukum  Perlawanan  Pihak  Ketiga  (Derden  Verzet) Terhadap  Putusan  Hakim  Yang  Telah  Berkekuatan  Hukum  Tetap  (In  Kracht  Van  Gewisjde),” Indonesian  Journal  of Legality of Law 6, no. 1 (2023): 7–12, https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3853.
26 Alvin Hamzah Nst H. A. Lawali Hasibuan, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki,” Jurnal Legisia 15, no. 2 (2023): 136–145., https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351.
27 Taufiqurrohman  Syahuri  Dino  Rizka  Afdhali,  “Idealitas  Penegakkan  Hukum  Ditinjau  Dari  Perspektif  Teori Tujuan Hukum,” Journal, Collegium Studiosum 6, no. 2 (2023): 555–61, https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078.

## Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen
Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105
guna  meminta  pembatalan  atas  putusan  BPSK  tersebut.  Dalam  putusannya  No.  275 K/Pdt.Sus-BPSK/2024  hakim  yang  memeriksa  perkara  tersebut  menyatakan  sengketa tersebut  tidak  termasuk  dalam  kategori  sengketa  konsumen  dan  menyebabkan  putusan tersebut  menjadi  batal.  Hakim  dalam  pertimbangannya  menyatakan  bahwa  yang  menjadi pokok  sengketa  antara  pihak  adalah  tentang  pembelian  barang-barang  yang  sudah  dibayar sesuai dengan pesanan namun tidak pernah dikirim kepada termohon keberatan yang secara absolut penyelesaiannya tidak dapat dilakukan melalui BPSK.
Jika  mengacu  pada  ketentuan  yang  berlaku  maka  sengketa  konsumen  kurang  tepat jika  hanya  dibatasi  pada  pemakaian  barang  tetapi  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku usaha juga sudah dianggap terjadi sejak dipenuhi kesepakatan jual beli. Mengacu pada pasal 1457  KUHPerdata  jual  beli  secara  hukum  telah  terpenuhi  sejak  terjadinya  persetujuan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yang artinya sejak terjadinya persetujuan tersebut  maka berlakulah ketentuan perlindungan  konsumen antara para pihak.  Dalam jual beli  suatu  barang  maka  konsumen  adalah  pembeli  dan  tidak  kewajiban  konsumen  untuk memahami  bagaimana  cara  pelaku  usaha  menjalankan  sistem  usaha  termasuk pembayarannya.  Bagi  konsumen  yang  mereka  pahami  adalah  bahwa  konsumen  harus melakukan  pembayaran  sebelum  mendapatkan  barang  yang  diinginkannya.  Sesuai  dengan ketentuan  Pasal  1367  KUHPerdata  maka  pelaku  usaha  diwajibkan  menanggung  kerugian yang  timbul  baik  itu  karena  kesalahannya  sendiri  dan  atau  pegawai  dibawah pengawasannya.
Terjadinya  sengketa  konsumen  diawali  dari  timbulnya  kerugian  di  sisi  konsumen maka  sudah  seharusnya  para  hakim  yang  memeriksa  dan  memutus  keberatan  atas  putusan BPSK  lebih  mengedepakan  kepentingan  konsumen  yang  nyata  telah  mengalami  kerugian. Pengadilan  juga  seharusnya  mempertimbangkan  keberadaan  konsumen  yang  mempunyai nilai tawar yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha. Jika pengadilan mengabaikannya maka    akan  menimbulkan  kerugian  yang  besar  bagi  para  pihak  bahkan  juga  melukai  nilai keadilan  yang  dijunjung  tinggi  dalam  dunia  peradilan. 28 Terdapat  beberapa  hal  yang menyebabkan  timbulnya  kewenagan  pengadilan  terhadap  putusan  BPSK  yaitu  pertama, terbukanya kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan keberatan atas putusan BPSK untuk diajukan ke pengadilan, kedua, UUPK tidak memberi batasan mengenai alasan yang dapat dipergunakan oleh para pihak dalam menyampaikan keberatannya, ketiga, pengadilan juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali seluruh pokok perkara yang telah diputus BPSK, sehingga terbuka kemungkinan dibatalkannya putusan BPSK.
Sulitnya  jalan  bagi  konsumen  memperjuangkan  haknya  juga  bisa  dilihat  dimana sampai  saat  ini  kewenangan  untuk  melaksanakan  eksekusi  putusan  BPSK  masih  menjadi kewenangan  dari  pengadilan.  Terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanan  putusan (eksekusi)  atas  putusan  BPSK  mulai  dari  tidak  terdapatnya  irah-irah  “Demi  Keadilan
28 Anggita  Doramia  Lumbanraja  Dian  Ratu  Ayu  Uswatun  Khasanah,  “Perkembangan  Interpretasi  Hukum  Oleh Hakim  Di  Indonesia  Dalam  Dominasi  Tradisi  Civil  Law  System,” Ius  Constituendum 7,  no.  2  (2022):  232–45, https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799.
Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, belum adanya aturan yang pasti yang dikeluarkan oleh  MA  mengenai  tata  cara  eksekusi  putusan  BPSK, 29 termasuk  belum  diaturnya  jangka waktu para pihak untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi. 30 Kendala-kendala tersebut  menyebabkan  kerugian  pada  pihak  konsumen.  Konsumen  yang  telah  dinyatakan menang dalam putusan BPSK akhirnya menjadi gigit jari ketika dihadapkan pada keadaan yang ternyata putusan BPSK tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan.

## 4. PENUTUP
Kehadiran  BPSK  memang  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  memberikan perlindungan  hukum  kepada  konsumen  dari  tindakan  curang  yang  dilakukan  pelaku  usaha baik  itu  dengan  cara  memberikan  keterangan  yang  tidak  benar,  memberikan  iming-iming yang  tidak  masuk  akal.  Paling  tidak  kehadiran  BPSK  ditengah-tengah  masyarakat mengurangi  niat  jahat  pelaku  usaha  untuk  membuat  rugi  bagi  para  konsumen  khususnya masyarakat  Indonesia  sebagai  modal  utama  dalam  menyukseskan  pembangunan  nasional. Kewenangan  pengadilan  terhadap  putusan  BPSK  terlihat  sejak  adanya  pihak  yang menyampaikan keberatannya atas putusan BPSK dengan tujuan meminta pengadilan untuk membatalkan  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  BPSK.    Pengadilan  akan  memeriksa  kembali pokok  perkara  dengan  tujuan  untuk  menilai  kewenangan  BPSK  dalam  memeriksa  dan mengadili  perkara  serta  untuk  menilai  kesesuaian  putusan  dengan  peraturan  yang  berlaku. Adapun  yang  menjadi  rekomendasi  dari  penelitian  ini  adalah  dengan  adanya  kewenangan pengadilan  membatalkan  putusan  BPSK  yang  bersifat  final  dan  mengikat  maka  sudah seharusnya BPSK juga membuat ketentuan yang pasti dan jelas tentang jenis sengketa yang dapat  diselesaikan  melalui  BPSK  termasuk  memberikan  pertimbangan  hukum  yang  kuat pada setiap putusannya. Masyarakat akan menjadi pesimis jika putusan BPSK dapat dengan mudahnya  dibatalkan  oleh  pengadilan.  Begitu  juga  dengan  pengadilan  seharusnya  juga menerbitkan  suatu  peraturan  tentang  alasan-alasan  yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar keberatan atas putusan BPSK.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Saputra. “Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA.” detik.com, 2017. Andika  Bagus,  Susilo  Wardhani.  “Putusan  Verstek  Dalam  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  Kabupaten  Purbalingga  Dalam  Menangani  Sengketa  Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor 02/BPSK-PBG/PUT-Arbitrase/VII/2016).” UMPurwokerto Law Review 4, no. 1 (2023): 73–82. https://doi.org/10.30595/umplr.v4i1.14250.
Anggreany  Arief,  Azwad  Rachmat  Hambali.  “Upaya  Hukum  Perlawanan  Pihak  Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewisjde).” Indonesian Journal of Legality of Law 6, no. 1 (2023): 7–12.
29 Rida  Ista  Sitepu  and  Hana  Muhamad,  “Efektifitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia,” Rechten 3, no. 2 (2021): 7–14, https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79.
30 M. Tanziel Aziezi et al., Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata Di Indonesia (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2019).
Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105
https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3853.
Apandy,  Puteri  Asyifa  Octavia,  Melawati,  and  Panji  Adam.  “Pentingnya  Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli.” Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta 3, no. 1 (2021): 12–18. https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85.
Ariawan,  Felix  Pranoto.  “Tanggung  Jawab  Ganti  Kerugian  Akibat  Kelalaian  Maskapai Penerbangan  Berdasarkan  Undangundang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  (Studi  Terhadap  Putusan  No.  433/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst).” Jurnal Hukum Adigama 4, no. 2 (2021): 824–46.
https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13655.
Aziezi,  M.  Tanziel,  Nur  Syarifah,  Liza  Farihah,  Alfeus  Jebabun,  Nindya  Wulandari,  Aria Suyudi,  Fifiek  Noorfitrie  Woelandara,  Yunani  Abiyoso,  and  Abdul  Rachmat Ariwijaya. Kertas  Kebijakan  Penguatan  Sistem  Eksekusi  Sengketa  Perdata  Di Indonesia . Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2019. Bagus  Wijayanto,  Ariy  Khaerudin,  Suparwi.  “Pelaksanaan  Putusan  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Yogyakarta  Dalam  Sengketa  Perjanjian  Pembiayaan Konsumen.” Inovasi Penelitian
4, no. 6 (2023): 1085–91. https://doi.org/10.47492/jip.v4i6.2844.
Christy. “Problematika Pembatalan Putusan Arbitrase BPSK Oleh Pengadilan Negeri Batam Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum.” ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum 6, no. 1 (2024): 142–55. https://doi.org/10.31289/arbiter.v6i1.3901.
Dian  Ratu  Ayu  Uswatun  Khasanah,  Anggita  Doramia  Lumbanraja.  “Perkembangan Interpretasi  Hukum  Oleh  Hakim  Di  Indonesia  Dalam  Dominasi  Tradisi  Civil  Law System.” Ius
Constituendum
7, no. 2 (2022): 232–45. https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799.
Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.” Journal, Collegium Studiosum 6, no. 2 (2023): 555– 61. https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078.
Efendi,  Jonaedi,  and  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris . Kencana . Vol. 2, 2018.
Effendi, Zulham, Selamat Lumban Gaol, and Nurlely Darwis. “Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Sebagai  Lembaga  Quasi  Yudisial  Dalam Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di  Indonesia.” Intelektualita:  Keislaman,  Sosial,
Dan Sains 12, no. 2 (2023): 334–54.
https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18848.
Endipradja,  Firman  Tumantara. Hukum  Perlindungan  Konsumen:  Filosofi  Perlindungan Konsumen  Dalam  Perspektif  Politik  Hukum  Negara  Kesejahteraan .  Malang:  Setara Press, 2016.
Fadillah,  Nor.  “Tinjauan  Teori  Hukum  Pembangunan  Mochtar  Kusumaatmadja  Dalam Undang-Undang  Ibu  Kota  Negara  (IKN).” Supremasi  Hukum:  Jurnal  Kajian  Ilmu Hukum 11, no. 1 (2022): 45–65. https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2559.
Ferdiyan  Ganesha,  Firman  Freaddy  Busroh,  Fatria  Khairo,  and  Herman  Fikri  Marsudi Utoyo. “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (Studi  Kasus  Putusan  BPSK  Kota  Lubuklinggau  Nomor: 002/P.Arbitrase/BPSK-Llg/Iv/2021).” Lex  Stricta :  Jurnal  Ilmu  Hukum 1,  no.  2 (2022): 91–102. https://doi.org/10.46839/lexstricta.v1i2.
Fevrie  Rizqie  Saefudin  Junior,  Liya  Sukma  Muliya.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap
Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Syaiful Khoiri Harahap
e-ISSN: 2621-4105
Konsumen  Terkait  Informasi  Yang  Tidak  Sesuai  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.” Bandung  Conference Series: Law Studies 3, no. 1 (2023): 252–57. https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4950. H.  A.  Lawali  Hasibuan,  Alvin  Hamzah  Nst.  “Metode  Penafsiran  Hukum  Sebagai  Alat Mencari  Keadilan  Hakiki.” Jurnal  Legisia 15,  no.  2  (2023):  136–145. https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351.
Indonesia,  Badan  Perlindungan  Konsumen  Nasional  Republik.  “Grafik  Pengaduan  2017- 2024.” https://bpkn.go.id, 2024.
Ista  Sitepu,  Rida,  and  Hana  Muhamad.  “Efektifitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (Bpsk)  Sebagai  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di Indonesia.” Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3, no. 2 (2022): 7– 14. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79.
Kea  Ezati  A  K,  Syakira  Almanisa,  Lawrina  Cristi  Natalia.  “Konsep  Dan  Karakteristik Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999.” Ilmiah  Wahana  Pendidikan, 9,  no.  19  (2023):  417–28. https://doi.org/10.5281/zenodo.8404581.
Makhfudz, M. “Kondisi Perlindungan Konsumen Di Negara Indonesia Pada Tahun 2019.” Salam 7, no. 2 (2020): 197–210. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14900. Maryanto. Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Di  BPSK .  Semarang:  Unissula Press, 2019.
Melinda  Nurdin,  Muthia  Sakti.  “Urgensi  Labelisasi  Halal  Produk  Obat  Over-the-Counter Dalam Upaya Perlindungan Konsumen.” USM Law Review 7, no. 1 (2024): 314–32. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8677.
Prayuti,  Yuyut.  “Urgensi  Pembaruan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dengan Pembentukan  Pengadilan  Khusus  Sebagai  Upaya  Pemenuhan  Akses  Terhadap Keadilan  Bagi  Konsumen.” Unes  Law  Review 6,  no.  1  (2023):  2181–92. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.
Putranto,  Irvan  Adi.  “Kajian  Hukum  Terhadap  Pelaksanaan  Putusan  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Di  Pengadilan.” Masalah-Masalah  Hukum 48,  no.  2 (2019): 178–85. https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.178-185.
Ralang  Hartati,  Syafrida.  “Hambatan  Dalam  Eksekusi  Perkara  Perdata.” Adil:  Jurnal Hukum 12, no. 1 (2021): 88–106. https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919. Rimanda,  Rahmi.  “Keberadaan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Sebagai Lembaga  Quasi  Yudisial  Di  Indonesia.” Bina  Mulia  Hukum 4,  no.  1  (2019):  17–34. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.2.
Riski  Ananda,  Mustolih  Siradj.  “Upaya  Keberatan  Atas  Putusan  Arbitrase  BPSK  Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999: Studi Kasus Putusan BPSK No. 099/Pts.A/BpskDKI/II/2012.” Journal  of  Legal  Research 4,  no.  1  (2022):  169–96. https://doi.org//10.15408/jlr.v4i1.17080.
Sari,  Norma. Perlindungan  Konsumen  Obat:  Tinjuan  Umum  Peraturan  Perundang- Undangan Di Indonesia . Yogyakarta: UAD PRESS, 2021.
Surya  Irawan,  Deny  Guntara,  Muhamad  Abas.  “Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Dan Kepastian  Hukum  Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen.” Collegium Studiosum Journal 6, no. 2 (2023): 372–86. https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1081.