## PERBANDINGAN PELELANGAN BERBASIS SISTEM MANUAL DENGAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
oleh : Vita Mayasari PT. Bangun Kharisma Prima Email : vitarsy@gmail.com
Abstrak  : Langkah-langkah  pembangunan  semakin  menunjukkan  kemajuan,  salah  satunya  mengenai Pelelangan Jasa Pelaksana Konstruksi. Guna menciptakan pelelangan dan persaingan yang sehat, maka sistem  pelelangan  di  atur  dalam  beberapa  peraturan  yang  mengikat,  diantaranya  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  1999,  Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2003,  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  54  Tahun  2010  dan  sampai  yang  terakhir  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Dalam melaksanakan proses pelelangan, terdapat dua sistem yaitu Pelelangan Manual dan Pelelangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tujuan penelitian ini salah satunya untuk mengetahui efisiensi serta kekurangan dan kelebihan dari Pelelangan Manual dan LPSE.  Metode  yang  digunakan  yaitu  metode  survei.  Yaitu  untuk  mengetahui  berbagai  tanggapan  dari responden yang berjumlah 30 responden melalui kuesioner. Hasil penelitian ini terdapat 3 kesimpulan, yaitu 1 (Mengenai tahap-tahap proses pelelangan, Pelelangan LPSE lebih flexible dibandingkan Pelelangan Manual), 2 (Dari segi efisiensi waktu dan biaya, Pelelangan LPSE lebih efisien dibandingkan Pelelangan Manual),  3  (Masing-masing  Pelelangan  mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan  tersendiri  namun Pelelangan  LPSE  mempunyai  kelebihan  lebih  banyak  daripada  Pelelangan  Manual).  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa Pelelangan LPSE lebih efisien dibandingkan Pelelangan Manual.
Kata kunci : Pelelangan Manual, Pelelangan LPSE.
Abstract : Development measures are increasingly showing progress, one of them concerning the Auction of Construction  Implementation  Services.  In  order  to  create  healthy  auctions  and  competition,  the  auction system is regulated in several binding regulations, including the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 1999, Presidential Decree Number 80 Year 2003, Presidential Regulation No. 54 of 2010 and until the last Regulation President of the Republic of Indonesia Number 4 Year 2015. In carrying out the tender process, there are two systems namely Manual Auctions and Electronic Procurement Service (LPSE). The purpose of this study is to know the efficiency and the shortcomings and advantages of Manual Auction and LPSE. The method  used  is  survey  method.  That  is  to  know  the  various  responses  of  respondents  who  numbered  30 respondents through a questionnaire. The results of this study have 3 conclusions, namely 1 (Regarding the stages  of  the  tender  process,  LPSE  auction  is  more  flexible  than  Manual  Auctions),  2  (In  terms  of  time efficiency  and  cost,  LPSE  auction  more  efficient  than  Manual  Auctions),  3  (Each  Auction  has  its  own advantages and disadvantages but LPSE auctions have more advantages than Manual Auctions). So it can be concluded that LPSE auction more efficient than Manual Auctions.
Keywords : Manual Auctions, LPSE Auctions.

## Pendahuluan
Dalam  rangka  percepatan  pelaksanaan belanja negara guna pelaksanaan pembangunan, diperlukan inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
(Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun  2015). Sistem Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan  bagi  ketersediaan  Barang/Jasa yang  terjangkau  dan  berkualitas,  sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan  publik. (Peraturan  Presiden Nomor  54  Tahun  2010). Efisien  berarti Pengadaan Barang/Jasa menggunakan dana dan  daya  yang  terbatas  untuk  mencapai sasaran  yang  ditetapkan  dalam  waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan (Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003). Untuk  mewujudkan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terbuka, maka diperlukan  sistem  agar  tujuan  dari Pengadaan Barang/Jasa dapat tercapai. oleh karena  itu,  dibentuklah  sistem  pelelangan dalam menjalankan Pengadaan Barang/Jasa. Mengikuti  perkembangan  teknologi,  maka sistem  pelelangan  yang  semula  berbasis Manual  perlahan  sebagian  beralih  pada sistem  elektronik  atau  yang  lebih  dikenal dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik  (LPSE).  Untuk  itu  diperlukan penelitian  mengenai  sistem  pelelangan berbasis  Manual  dan  Layanan  Pengadaan Secara  Elektronik  (LPSE).  Pelelangan merupakan  kumpulan  data-data  Penyedia Barang/Jasa  disertai  kelengkapan  lainnya yang  mendukung  proses  Pengadaan Barang/Jasa. Data-data kelengkapan Penyedia  Barang/Jasa  disajikan  dengan sistem manual atau cetak kemudian di jilid dan  dibungkus  sesuai  dengan  persyaratan lelang.  Seiring  dengan  perkembangan teknologi,  sistem  pelelangan  mengalami perubahan yaitu berbasis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dimana seluruh data Penyedia Barang/Jasa disajikan dalam  bentuk  scan  softcopy  kemudian  di upload.  Tahapan  Pelelangan  meliputi  : pendaftaran  menjadi  peserta  pelelangan,
mendownload dokumen pengadaan, mengikuti  aanwizjing  sampai  dengan memasukkan dokumen penawaran menggunakan  aplikasi  APENDO.  APENDO adalah  aplikasi  pengaman  dokumen  yang digunakan sebagai media untuk mengupload  dokumen  penawaran.  Dimana aplikasi  ini  dapat  di  download  melalui sistem LPSE.

## Tujuan
1. Mengetahui  perbedaan  antara  sistem pelelangan  secara  Manual  dengan Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik (LPSE).
2. Mengetahui  efisiensi  waktu  dan  biaya yang diperlukan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi selama mengikuti proses  pelelangan  antara  sistem pelelangan  secara  Manual  dengan Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik (LPSE).
3. Mengetahui  kelebihan  dan  kekurangan dari  sistem  pelelangan  secara  Manual dengan  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik (LPSE).

## Ruang Lingkup Penelitian
1. Perbandingan proses pelelangan dilakukan  hanya  terhadap  proses pelelangan/pengadaan  jasa  pelaksana konstruksi pemerintah
2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  adalah kegiatan  untuk  memperoleh  Barang/Jasa oleh  Kementerian/Lembaga/Satuan  Kerja
Perangkat  Daerah/Institusi  lainnya  yang prosesnya  dimulai  dari  perencanaan kebutuhan  sampai  diselesaikannya  seluruh kegiatan  untuk  memperoleh  Barang/Jasa (Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010) . Untuk menciptakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  telah  di  atur  dalam  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  54 Tahun  2010  dan  yang  terakhir  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  04 Tahun 2015.

## Pelelangan Manual
Pelelangan Manual adalah proses pelelangan  dimana  seluruh  dokumen penawaran  yang  dicetak  harus  di  jilid  dan dibungkus  menggunakan  kertas  sampul. Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pemerintah secara manual di atur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003.

## Pelelangan  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik (LPSE)
Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik (LPSE)  adalah  unit  kerja  K/L/D/I  yang dibentuk  untuk  menyelenggarakan  sistem pelayanan  Pengadaan  Barang/Jasa  secara elektronik. Pelelangan ini merupakan proses lelang  melalui  sistem  online  dimana  tidak diperlukan  lagi  proses  jilid  dokumen penawaran.
Pelelangan  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik  (LPSE)  atau  biasa  di  kenal E- Procurement di  atur  dalam  Perpres  No.  54 Tahun 2010.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  deskriptif  atau  survey.  Tujuan dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk membuat  deskripsi,  gambaran  secara sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai
fakta-fakta,  hubungan  penelitian  yang diselidiki.
Sumber  data  yang  di  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Data  Primer  dan  Data Sekunder. Data Primer berupa Keppres No. 80 Tahun 2003, Perpres No. 54 Tahun 2010, serta  Buku  Informasi  Menyusun  Tahapan Dan  Jadwal  Pengadaan  Barang/Jasa  yang dikeluarkan  oleh  Lembaga  Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sedangkan  Data  Sekunder  berupa  hasil kuesioner  terhadap  responden  mengenai proses  pelelangan  secara  manual  dan Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik (LPSE).

## Tahapan Pelelangan Manual
Dalam  proses  pelelangan  secara  manual, tahapan-tahapan  pelelangan  telah  di  atur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, sebagai berikut :
Tabel 1. Proses pelelangan dalam
Keppres No. 80 Tahun 2003
No Lelang Manual Keppres No. 80 Tahun 2003 (Pasal 20 ayat 1 poin b) 1 Pengumuman Pelelangan 2 Pendaftaran 3 Pengambilan Dokumen Lelang 4 Penjelasan 5 Pengumuman Berita Acara 6 Pemasukan Penawaran 7 Pembukaan Penawaran
8 Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi 9 Penetapan Pemenang 10 Pengumuman Pemenang 11 Masa Sanggah 12 Penunjukan Pemenang 13 Tanda Tangan Kontrak
Sumber : Keppres No. 80 Tahun 2003

## Tahapan Pelelangan LPSE
Sebagaimana  Pelelangan  Manual,  pada Pelelangan  LPSE  juga  telah  di  atur  dalam Pepres  No.  54  Tahun  2010  yang  didapat pada tabel berikut.
Tabel 2. Proses pelelangan dalam Pepres
No. 54 Tahun 2010
No Lelang LPSE Perpres No. 54 Tahun 2010 (Pasal 57 ayat 1 poin c) 1 Pengumuman Pelelangan 2 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang 3 Pemberian Penjelasan 4 Pemasukan Dokumen 5 Pembukaan Penawaran 6 Evaluasi Penawaran 7 Evaluasi Kualifikasi 8 Pembuktian Kualifikasi 9 Pembuatan  Berita Acara 10 Penetapan Pemenang 11 Pengumuman Pemenang 12 Sanggahan 13 Tanda Tangan Kontrak Sumber : Perpres No. 54 Tahun 2010 Berdasarkan  Buku  Informasi  Menyusun Tahapan Dan Jadwal Pengadaan Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP),  terdapat  ketetapan waktu  untuk  pelelangan/seleksi  umum pascakualifikasi sebagai berikut:

## Tabel 3. Menyusun tahapan dan jadwal pengadaan barang/jasa
No Pekerjaan Waktu Keterangan 1 Penayangan Pengumuman Paling  kurang  7  (tujuh) hari kalender Batas  akhirnya adalah hari kerja 2 Pengambilan Dokumen  Pemilihan (Download) Dokumen Pemilihan) Sejak tanggal pengumuman sampai dengan  1  (satu)  hari kalender  seblum  batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Batas  akhirnya adalah hari kerja
3 Pemberian Penjelasan  Paling  cepat  3  (tiga)  hari kalender  sejak  tanggal pengumuman Jam  kerja  dan hari kerja 4 Pemasukan  Dokumen Penawaran Dimulai  1  (satu)  hari kalender setelah pemberian penjelasan sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran  paling  kurang 2  (dua)  hari  kalender setelah  penjelasan  dengan memperhitungkab  waktu yang  diperlukan  untuk mempersiapkan  Dokumen Penawaran  sesuai  dengan jenis,  kompleksitas  dan lokasi  pekerjaan  (minimal 2 hari kerja) Batas  akhirnya adalah  hari  kerja dan jam kerja 5 Masa Sanggah 5  (lima)  hari  kalender setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi Hari kalender 6 Jawab Sanggah 5  (lima)  hari  kalender setelah jawaban sanggah Hari kalender 7 Surat Penunjukan Penyedia  Barang/Jasa (SPPBJ) • Paling lambat  6  (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan  pemenang apabila tidak ada sanggahan • Setelah sanggahan dijawab  atau  paling lambat  2  (dua)  hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan  Berita Acara  Hasil  Seleksi (BAHS)  kepada  PPK untuk Seleksi Umum • Dalam  hal  Pelelangan Umum dengan prakualifikasi Pelelangan terbatas, atau  Seleksi  Umum dilakukan  mendahului Hari kerja
Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan 8 Kontrak Ditandatangani setelah diterbitkannya SPPBJ Hari kerja

## Responden Penelitian
Responden dalam penelitian ini adalah para penyedia  jasa  pelaksana  konstruksi  yang telah  mempunyai  pengalaman  dalam Pelelangan  Manual  dan  Pelelangan  LPSE. Terdapat  30  responden  yang telah  mengisi kuesioner yang telah di bagikan.

## Tabel 4. Responden kuesioner
No Jabatan Pendidikan Terakhir Pengalaman (Tahun) 1 Admin Tender SMA 6 2 Admin Tender SMA 7 3 Admin Tender SMK 7 4 Admin Marketing SMK 6 5 Staff Kantor SMK 5 6 Admin Teknik SMK 5 7 Admin Teknik SMK 6 8 Estimator S1 4 9 Estimator S1 5 10 Marketing S1 7 11 Marketing S1 6 12 Admin Tender SMA 6 13 Admin Tender SMA 5 14 Admin Teknik SMK 6 15 Staff Kantor SMK 5 16 Staff Kantor SMA 4 17 Admin Tender SMA 5 18 Admin Tender SMK 5 19 Staff Kantor SMA 6
20 Staff Kantor SMA 6 21 Staff Kantor SMA 6 22 Staff Kantor D3 4 23 Staff Kantor SMA 3 24 Staff Kantor SMK 5 25 Staff Kantor SMA 4 26 Staff Kantor SMA 5 27 Estimator D3 6 28 Marketing S1 6 29 Admin Teknik SMK 6 30 Admin Tender SMK 6

## Gambar 1. Grafik data responden
Hasil kuesioner dari responden selanjutnya di  olah  menggunakan  software  Statistical Package  For  The  Social  Sciences  (SPSS) untuk  mengetahui  nilai  dominan  dari  hasil survey tersebut. Sebelumnya, hasil kuesioner di olah dalam skala likert terlebih dahulu.

## Hasil Pembahasan
Perbedaan antara sistem pelelangan secara Manual  dengan  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik  (LPSE)  ditampilkan  dalam statistik grup sebagai berikut.
27% 13% 10% 37% 10% 3% Data Responden adm tender adm teknik marketing staff kantor estimator admin marketing

## Tabel 5. Group Statistics
Grup N  Mean
Std. Deviat ion Std. Error Mean Nilai  Sistem pelelangan secara Manual 30  35.87  5.111 .933 Layanan Pengadaan Secara Elektronik
30  43.60  5.076 .927

## Tabel 6. Independent Samples Test
Setelah melakukan uji Independent Sample T Test, karena nilai signifikansi kurang dari 0,05  maka  dapat  di  artikan  bahwa  kedua variabel tersebut mempunyai perbedaan. Dilihat  dari  nilai  mean  dapat  diketahui bahwa
Layanan
Pengadaan Secara Elektronik  nilainya  lebih  tinggi  dari  yang sistem pelelangan secara manual.
Dari  Keppres  No.  80  Tahun  2003  dan Perpres  No.  54  Tahun  2010  mengenai Tahap-tahap  pelelangan,  dapat  diketahui bahwa  terdapat  perbedaan  dari Pelelangan
Sistem Pelelangan Manual dengan
Pelelangan  Sistem  LPSE.  Selain  itu,  Pada Pelelangan  Manual,  seluruh  kegiatan
dilakukan  dengan  cara  manual  dan  tatap muka. Sedangkan Pelelangan LPSE, seluruh kegiatan dilakukan secara online dan hanya pada saat pembuktian kualifikasi, tandatangan kontrak dilakukan tatap muka. Efisiensi  waktu  dan  biaya  yang  diperlukan Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi selama mengikuti  proses  pelelangan  antara  sistem pelelangan  secara  Manual  dengan  Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Nilai Equal variances assumed Equal variances not assumed Levene's Test for Equality of Variances F 1.126 Sig. .293 t-test for Equality of Means t -5.880 -5.880 df 58 57.997 Sig. (2-tailed) .000 .000 Mean Difference -7.733 -7.733 Std. Error Difference 1.315 1.315 95% Confidence Interval of the Difference Lower -10.366 -10.366 Upper -5.101 -5.101

## Gambar 2. Grafik efisiensi Waktu dan Biaya
Dari gambar di atas, angka 0-25 merupakan jumlah
Responden, sedangkan 1-3
merupakan  soal  kuesioner  yang  berisi tentang  pertanyaan  efisiensi  waktu  dan biaya.  Dalam  grafik  tersebut  dapat  dilihat bahwa  Pelelangan  LPSE  lebih  unggul  dari Pelelangan  Manual  mengenai  efisiensi terhadap waktu dan biaya.
Kelebihan  dan  kekurangan  dari  sistem pelelangan  secara  Manual  dengan Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik (LPSE)
Kelebihan Pelelangan Manual : Dikarenakan  aanwijzing  dilakukan  secara tatap  muka,  maka  Penyedia  Barang/Jasa Pelaksana  Konstruksi  dapat  mengajukan pertanyaan  mengenai  pekerjaan  dan mendapat  jawaban  dari  Panitia  Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan lebih jelas.
Gambar 3. Grafik kelebihan Pelelangan Manual
Kekurangan pada Pelelangan Manual : • Pemantauan  jadwal  pelelangan  hanya diketahui  secara  manual,  yaitu  terdapat pada  Dokumen  Pengadaan.  Apabila terdapat perubahan jadwal, maka Panitia Pengadaan akan memberitahukan melalui  email  masing-masing  Penyedia Barang/Jasa Pelaksana Konstruksi.
• Dikarenakan sebagian kegiatan memerlukan  tatap  muka,  maka  dapat memakan  waktu  yang  cukup  lama sehingga  dalam  proses  pengerjaan dokumen dapat terhambat.
• Selain  itu,  dibutuhkan  biaya  eksternal pada saat Pendaftaran Lelang, Aanwijzing, Pemasukan Dokumen Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi. • Pada saat Penyedia Barang/Jasa Pelaksana Konstruksi melakukan Pengambilan Dokumen Pengadaan, biasanya  dikenakan  biaya  sebagai pengganti biaya cetak Dokumen Pengadaan.
• Dalam  proses  penyusunan  Dokumen Penawaran  semua  Dokumen Penawaran harus  berbentuk hardcopy atau  di  cetak kemudian  di  fotocopy  sesuai  dengan permintaan  ULP.  Dokumen  Penawaran yang telah disusun rapi, kemudian di jilid. Dalam  proses  penjilidan  diperlukan waktu yang cukup lama.
• Apabila  terdapat  kesalahan  dalam  hal penulisan  atau  penyusunan  setelah Dokumen  Penawaran  dijilid,  diperlukan perbaikan  yang  memerlukan  waktu cukup lama. Untuk dilakukan pembongkaran, perbaikan untuk kemudian  di  jilid  dan  di  bungkus menggunakan kertas cokelat polos dan di lak  sebagai  tanda  bahwa  dokumen tersegel. Dokumen Penawaran di tempel Nama  Paket  Pekerjaan,  Nama  Panitia Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan
0 5 10 15 20 25 1 2 3 MANUAL LPSE 0 5 10 15 20 25 1 2 MANUAL LPSE
(ULP)  serta  keterangan  bungkusan berupa dokumen “Asli” atau “Copy”.
• Dalam melakukan perjalanan Pemasukan Dokumen penawaran, Penyedia
Barang/Jasa Pelakasna Konstruksi sering kali  terdapat  hambatan  seperti  faktor cuaca dan lalu lintas.
• Dengan  sistem  manual,  maka  dalam proses pelelangan menjadi kurang efisien dan  efektif  serta  kurang  terjaga kerahasiaan dokumen dan belum optimal dalam  mengurangi  praktek  Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
• Sering  terjadi  penguluran  waktu  yang kurang jelas dari Panitia Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Kelebihan Pelelangan LPSE :

## Gambar 4. Grafik kelebihan Pelelangan LPSE
• Pemantauan  jadwal  pelelangan  dapat dipantau  melalui  sistem  LPSE.  Apabila terdapat  perubahan  jadwal,  maka Penyedia Barang/Jasa Pelaksana
Konstruksi dapat mengecek jadwal yang tertera pada portal LPSE.
• Dikarenakan aanwijzing dilakukan secara online ,  maka  tidak  diperlukan  terdapat biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk mobilisasi selama aanwijzing.
• Dalam  proses  penyusunan  Dokumen Penawaran  semua  Dokumen Penawaran
harus  berbentuk softcopy .  Begitu  pula apabila  terdapat  dokumen  yang  harus memerlukan  materai,  tandatangan  dan stempel,  maka  dokumen  harus  dicetak kemudian  di  scan  serta  di  susun  dalam format pdf.
• Apabila  terdapat  kesalahan  dalam  hal penulisan  atau  kekurangan  lainnya setelah  Dokumen  Penawaran  disusun atau  di  upload,  maka  dokumen  tersebut dapat  di  edit  tanpa  mengganggu penyusunan dokumen lainnya kemudian dapat  di  upload  ulang  selama  jadwal pemasukan  dokumen  penawaran  belum terlambat.  Dengan  demikian,  Dokumen Penawaran  yang  terakhir  kali  di  upload akan  menimpa  Dokumen  Penawaran sebelumnya.
• Hanya sebagian dokumen yang diperlukan  untuk  di  cetak  dan  di  scan, apabila  terdapat  dokumen  seperti legalitas perusahaan yang sudah terdapat softcopy  maka  dapat  digunakan  secara berulang-ulang.
• Dikarenakan melalui proses online, maka Dokumen  Penawaran  hanya  perlu  di upload  pada  portal  LPSE.  Proses pemasukan penawaran, Penyedia
Barang/Jasa  Pelaksana  Konstruksi  tidak memerlukan  biaya  untuk  mobilisasi Pemasukan Dokumen Penawaran.
• Apabila  terdapat  perubahan  jadwal, evaluasi  sampai  dengan  pengumuman pemenang semua dapat di tinjau melalui portal LPSE.
• Sistem  yang  lebih  modern  mampu memberikan dukungan dalam mengurangi praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Kekurangan pada Pelelangan LPSE :
• Aanwijzing  dilakukan  secara  online dengan  batas  waktu  yang  tergolong singkat  sehingga  Penyedia  Barang/Jasa
0 5 10 15 20 25 30 1 2 3 MANUAL LPSE
Pelaksana  Konstruksi  kurang  optimal dalam memberikan pertanyaan.
• Jawaban  aanwijzing  tidak  langsung  di jawab  oleh  Panitia  Pengadaan  atau  Unit Layanan  Pengadaan  (ULP)  sehingga apabila  terdapat  jawaban  yang  kurang jelas,  Penyedia  Barang/Jasa  Pelaksana Konstruksi tidak dapat bertanya kembali dikarenakan waktu sudah habis.
• Pada  saat  upload  Dokumen  Penawaran, faktor  jaringan  internet  baik  itu  pada Penyedia Barang/Jasa Pelaksana
Konstruksi  maupun  Panitia  Pengadaan atau  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP) sering menjadi hambatan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah disampaikan,  maka  dapat  di  ambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Terdapat  perbedaan  antara  Pelelangan Manual dan Pelelangan Layanan Pengadaan  Secara  Elektronik  (LPSE)
yaitu tahap-tahap pelelangan.
2. Pelelangan  Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik  (LPSE)  lebih  efisien  secara waktu dan biaya dibandingkan
Pelelangan Manual.
3. Dari  Pelelangan  Manual  dan  Pelelangan LPSE,  masing-masing  sistem  pelelangan mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan tersendiri. Namun Pelelangan LPSE lebih efisien dibandingkan Pelelangan Manual.

## Daftar Pustaka
Ratu  Mafas  Sukmalaras,  Agus  Ismail,  Ida Farida.2015. Analisis Perbandingan Pelelangan Manual Dengan E- Procurement  Terhadap  Pelaksanaan Proyek  Konstruksi  Di  Kabupaten  Garut (Studi  Kasus  Lingkup  Pekerjaan  Umum Kabupaten Garut) .Garut:Jurnal
Konstruksi  Sekolah  Tinggi  Teknologi Garut.
Enni  Supriyani,  Akhmad  Suradji,  Benny
Hidayat.2016. Studi  Biaya  Mengikuti Pelelangan Pekerjaan Konstruksi Pemerintah. Padang:Jurnal  Momentum Mahasiswa Pascasarjana Jurusan
Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik,  Staf
Pengajar  Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas Teknik,  Staf  pengajar  Jurusan  Teknik Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas Andalas.
Republik  Indonesia,  2003.  Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003.Jakarta:Pemerintah Republik Indonesia. Republik  Indonesia,  2010. Peraturan
Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  54 Tahun  2010  Tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .Jakarta:Pemerintah Republik Indonesia.