## RESTITUSI SEBAGAI UPAYA GANTI KERUGIAN ATAS DERITA
YANG DIALAMI ANAK AKIBAT PENCABULAN YANG DILAKUKAN OKNUM GURU DI LINGKUNGAN SEKOLAH
[Dewi Ervina Suryani] 1
1 [Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia]
1 [dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id]

## Abstrak
Initially,  restitution  was  more  popular  in  the  field  of  civil  law,  but  along  with  the development  of  criminal  law,  the  term  restitution  was  heard  more  often,  especially  in criminal  cases  involving  children  as  victims.  Child  victims  have  the  right  to  obtain compensation for the suffering they experience as a result of criminal acts. However, the implementation  of  this  restitution  cannot  yet  be  said  to  be  optimal,  because  there  are still many children who are victims of criminal acts, especially sexual abuse, who do not receive restitution as they should, and some even do not know about it. This research is normative  juridical  by  examining  secondary  data  (library  research).  The  results  of  this research provide an illustration of how the fulfillment of children's rights and protection is  implemented  in  the  decision  of  the  Banda  Aceh  District  Court  in  case  Number: 132/Pid.Sus/2020/PN Bna, which  is  a  case  of  sexual  abuse  committed  by  unscrupulous teachers at SD Negeri 64 Banda Aceh Ateuk Jawo Village , Baiturrahman District, Banda Aceh City to underage female students.
Keywords: Restitution, Children, Sexual Abuse
Received: 25 September 2023      Revised: 23 Oktober 2023     Aceppted: 29 Oktober 2023

## 1. PENDAHULUAN
Keberadaan  instrumen hukum  Undang-Undang  Nomor:  17  Tahun  2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor:  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  No.  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Ratifikasi
P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan) Prodi Ilmu Hukum Universitas Teuku Umar Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023 email: jic@utu.ac.id http://jurnal.utu.ac.id/jcivile
Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Kepres Nomor: 36 Tahun 1990, serta Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang kesemuanya merupakan payung hukum yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak ternyata tidak menjadikan anak di Indonesia terlepas dari para  predator  anak.  Fakta  yang  ditemukan  bahwa  Indonesia  berada  dalam kondisi  darurat  kasus  kekerasan  terhadap  anak. 2 Kekerasan  yang  dimaksud adalah  setiap  perbuatan  terhadap  anak  yang  menyebabkan  anak  sengsara atau menderita baik secara fisik, psikis, dan seksual. 3 Data yang diperoleh dari Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPPA), sepanjang  tahun  2022  sebanyak  21.241  anak  Indonesia  menjadi  korban kekerasan,  sebanyak  9588  di  antaranya  adalah  kasus  kekerasan  seksual. 4 Angka kekerasan seksual terhadap anak tersebut berada pada urutan teratas dibanding  kekerasan  fisik  sebanyak  3746  kasus,  penelantaran  anak  sebanyak 1269  kasus,  tindak  pidana  perdagangan  orang  (TPPO)  sebanyak  219  kasus, ekploitasi  anak  sebanyak  216  kasus,  dan  kasus  kekerasan  terhadap  anak lainnya sebanyak 2041 kasus. Data tersebut berdasarkan jumlah laporan yang diterima  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  saja,  sedangkan  pada kenyataannya  masih  banyak  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak  yang tidak dilaporkan.
Pencabulan merupakan satu di antara 15 jenis kekerasan seksual, yaitu: (1)  perkosaan  (2)  intimidasi  seksual  termasuk  ancaman  atau  percobaan perkosaan  (3)  pelecehan  seksual  (4)  eksploitasi  seksual  (5)  perdagangan perempuan  untuk  tujuan  seksual  (6)  prostitusi  paksa  (7)  perbudakan  seksual (8) pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung (9) pemaksaan kehamilan (10)  pemaksaan  aborsi  (11)  Pemaksaan  kontrasepsi  dan  sterilisasi  (12) penyiksa  seksual  (13)  penghukuman  tidak  manusiawi  dan  bernuansa  seksual (14)  praktik  tradisi  bernuansa  seksual  yang  membahayakan  atau mendiskriminasi  perempuan  (15)  kontrol  seksual,  termasuk  lewat  aturan diskriminatif  beralasan  moralitas  dan  agama. 5 Pencabulan  adalah  istilah  lain dari  perkosaan  yang  dikenal  dalam  sistem  hukum  Indonesia.  Istilah pencabulan  digunakan  ketika  perkosaan  dilakukan  di  luar  pemaksaan penetrasi  penis  ke  vagina  dan  ketika  terjadi  hubungan  seksual  pada  orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak  atau  seseorang  di  bawah  18  tahun. 6 Pada  tahun  2020  pencabulan merupakan kasus kekerasan seksual terbanyak. Mengawali tahun 2022 dalam
2 Willy Medi Christian Nababan, Indonesia Darurat Kekerasan Pada  Anak , www.kompas.id, dipublis pada 20 Januari 2023, diakses pada 15 September 2023.
3 Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
4 Febriana  Sulistya  Pratiwi, Sebanyak  21.241  Anak  Indonesia  Jadi  Korban  Kekerasan  pada  2022 , www.dataindonesia.id, dipublis pada 07 Maret 2023, diakses pada 16 September 2023.
5 Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan , Universitas Bina Nusantara.
6 Ibid
rentang  periode  1  –  6  Januari  2022  jumlah  kasus  pencabulan  anak  sudah  di angka 103 kasus. 7
Ironisnya  sebagian  besar  kasus  pencabulan  anak  terjadi  di  lingkungan sekolah dimana pelakunya adalah guru sekolah, kepala sekolah, atau bahkan penjaga  sekolah  yang  seharusnya  membimbing,  mengawasi,  dan  melindungi anak didiknya. Tercatat sebanyak 37%  dari 27 anak menjadi korban kekerasan seksual,  diantaranya  menjadi  korban  pemerkosaan  dengan  tipu  muslihat, korban  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  ayah  kandung  serta  korban pencabulan  yang  dilakukan  guru  sekolah. 8 Berdasarkan data Federasi  Serikat Guru Indonesia (FSGI) 50% terjadi kasus kekerasan anak terjadi pada jenjang SD/MI,  10%  lainnya  di  jenjang  SMP,  dan  40%  sisanya  di  pondok  pesantren. 9 Akhir  tahun  2022  hingga  Mei  2023  terjadi  kasus  pencabulan  yang  dilakukan oleh wali kelas di salah satu sekolah di kota Bogor kepada murid berusia 10-11 tahun di kelas 5 hingga 6 sekolah dasar. 10 Kepala Sekolah dan guru Madrasah di  Wonogiri  melakukan  pencabulan  kepada  12  orang  siswi. 11 Sebanyak  14 siswi sekolah dasar di Kecamatan Liliaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan menjadi  korban  pencabulan  oknum  kepala  sekolah. 12 Sejumlah  siswi  sekolah dasar  di  Kecamatan  Cambai,  Kota  Prabumulih,  Sumatera  Selatan,  dan  juga salah  satu  SMK  di  Luwu  Timur,  Sulawesi  Selatan  juga  menjadi  korban pencabulan oknum guru olahraga. 13 Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa anak masih belum aman ketika berada di sekolah. Tentu saja hal ini menjadi pekerjaan  rumah  yang  harus  segera  dituntaskan  tidak  hanya bagi  orang  tua, aparat  penegak  hukum,  seluruh  lapisan  masyarakat,  dan  pemerintah  yang dalam  hal  ini  Kemendikbud  Ristek  maupun  Kementerian  Agama  yang membawahi satuan pendidikan seperti madrasah dan pesantren.
Bagaimanapun  aksi  pencabulan  termasuk  ke  dalam  tindak  pidana pelanggaran  hak  asasi  anak.  Pelanggaran  terhadap  hak  asasi  merupakan perbuatan  yang  sangat  melanggar  martabat  dan  harga  diri  seseorang. 14 Apalagi  jika  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  seorang  guru  yang  sosoknya merupakan  pengganti  orang  tua  kandung  ketika  selama  lebih  kurang  8  jam
7 Pusiknas  Bareskrim  Polri, Awal  Tahun  2022,  Lebih  100  Perkara  Persetubuhan  pada  Anak  Ditangani  Polri ,, www.pusiknas.polri.go.id, dipublis pada 06 Januari 2022, diakses pada 18 September 2023.
8 LBH Jakarta, Anak Masih Rentan Mengalami Kekerasan Seksual , www.bantuanhukum.or.id, dipublish 23 Juli 2021, diakses 20 September 2023
9 Novia  Aisyah, Awal  2023,  FSGI  Catat  86  Anak  Jadi  Korban  kekerasan  Seksual  di  Satuan  Pendidikan , www.detik.com , dipublis pada 19 Februari 2023, diakses 20 September 2023
10 Siaran Pers  KEMENPPPA Nomor: B-352/SETMEN/HM.02.04/09/2023, Jumlah Korban Kasus Pencabulan Oleh  Oknum  Guru  di  Bogor  Diduga  Mencapai  30  Anak ,  www.kemenpppa.go.id,  dipublikasi  pada  15  September  2023, diakses pada 20 September 2023
11 Siti Yona Hukmana, Cabuli 12 Siswi, Kepsek dan Guru Madrasah, www.mediaindonesia.com , dipublis pada 03 Juni 2023, diakses pada 20 September 2023
12 Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia, KPAI  Ungkap  Jumlah  Kasus  Anak  Korban  Pelecehan  Seksual  di Sekolah , www.kppai.go.id, dipublis 04 Mei 2019, diakses 20 September 2023
13 Ibid 14 Moerti Hadiati Soeroso, 2012, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persfektif Yuridis-Viktimologis , Sinar Grafik, hlm. 115
anak  berada  di  lingkungan  sekolah  untuk  menimba  ilmu.  Akibat  dari perbuatan  pelaku  bisa membawa dampak  penderitaan  yang berkepanjangan bagi  diri  anak  sebagai  korban,  bahkan  dapat  memperburuk  perkembangan jiwanya. 15 Namun  sejauh  ini,  penderitaan  yang  dialami  anak  yang  menjadi korban  pencabulan  kurang  mendapat  perhatian  di  mata  hukum.  Hal  ini mungkin  dilatarbelakangi  oleh  sebuah  kondisi  dimana  ketentuan  hukum Indonesia  masih  berfokus  kepada  perbuatan  si  pelaku.  Proses  penanganan perkara  pidana  oleh  aparat  penegak  hukum,  masyarakat  khususnya  media massa  banyak  menyoroti  mengenai  hak-hak  tersangka  atau  terdakwa  dari pada  mempermasalahkan mengenai perlindungan  terhadap  korban. 16 Aparat penegak  hukum  dalam  memberikan  keadilan  kepada  korban  adalah  dengan menjatuhkan pidana kepada si pelaku.  Padahal dari pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian  kepada  korban,  masyarakat  dan  pelanggar  sendiri.  Dimana  dari ketiga  kelompok  tersebut,  korbanlah  yang  menjadi  pihak  yang  paling dirugikan. Penjatuhan pidana kepada pelaku tidak serta merta menghilangkan penderitaan dan kerugian korban.
Sebenarnya terkait penderitaan yang dialami anak korban tindak pidana, pemerintah  telah  mengakomodir  pemenuhan  hak-hak  anak  melalui  ganti kerugian  (restitusi),  kompensasi,  dan  rehabilitasi. 17 Dasar  hukum  terkait pemberian  restitusi  kepada  anak  korban  tindak  pidana  adalah  Undang- Undang  Nomor:  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Undang-Undang  No.  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  Nomor:  11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor:  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK),  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor:  43  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak. Namun  kendatipun  demikian  praktek  yang  terjadi  di  lapangan  tetap  saja implementasi  pemberian  restitusi  kepada  anak  korban  tindak  pidana  belum berjalan  maksimal.  Berdasarkan  Pasal  10  KUHP  hukum  pidana  hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Pidana  tambahan  terdiri  dari  pencabutan  hak-hak  tertentu,  perampasan barang-barang  tertentu,  dan  pengumuman  putusan  hakim.  Sedangkan restitusi  tidak  termasuk  ke  dalam  pidana  pokok  ataupun  pidana  tambahan. Hal ini yang menyebabkan pelaksanaan restitusi belum maksimal.
15 Lilik  Purwastuti  Yudaningsih,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Korban  Eksploitasi  Seks Komersial Anak (ESKA ) , Jurnal Ilmu Hukum , hlm. 63-80
16 Idris Wasahua, Topik: Kedudukan Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana , Modul Pertemuan Sesi 13 Mata Kuliah Kriminologi dan Viktimologi, hlm. 1
17 Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Berdasarkan  latarbelakang  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas, maka  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul  Restitusi  Sebagai Upaya Ganti Kerugian Atas Derita Yang Dialami Anak Akibat Pencabulan Yang Dilakukan Oknum Guru di Lingkungan Sekolah. Agar tujuan penelitian menjadi lebih  terarah,  maka  pada  uraian  selanjutnya  akan  fokus  membahas  putusan Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh  pada  perkara  Nomor:  132/Pid.Sus/2020/PN Bna.  Putusan  tersebut  merupakan  perkara  pencabulan  yang  dilakukan  oleh oknum  guru  SD  Negeri  64  Banda  Aceh  Desa  Ateuk  Jawo,  Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

## 2. METODE PENELITIAN
Penulis  melakukan  penelitian hukum  melalui  metode  penelitian  yuridis normatif  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  ( library  research ) atau data sekunder belaka yang berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum  serta  peraturan  hukum  yang  berhubungan  dengan  pokok  bahasan. 18 Penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  metode  berpikir  deduktif,  yakni sebuah  metode  berpikir  dengan  menarik  sesuatu  yang  sifatnya  umum  dan sudah terbukti benar menjadi bersifat khusus. 19
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pemenuhan  Hak  Anak  Yang  Menjadi  Korban  Pencabulan  Oleh  Oknum Guru Dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor:
132/Pid.Sus/2020/PN Bna
Hukum  perlindungan  anak  adalah  hukum  yang  menjadi  dasar  dan pedoman  melindungi,  mengatur,  dan  menjamin  anak  dapat melaksanakan  hak  dan  kewajibannya. 20 Berdasarkan  hukum  positif Indonesia, yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan. 21 Ironisnya  keterlibatan  anak  dalam  kehidupan  sosial  di  lingkungan masyarakat  kerap  membawa  anak  harus  berhadapan  dengan  hukum. Apakah anak sebagai pelaku tindak pidana, sebagai korban tindak pidana, ataukah sebagai saksi tindak pidana. 22 Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah  anak  yang  berada  dalam  rentang  usia  12  tahun  namun  belum berumur  18  tahun,  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana.  Anak  sebagai korban  tindak  pidana  adalah  anak  yang  belum  mencapai  usia  18  tahun, yang  mengalami  penderitaan  fisik,  mental,  dan/atau  kerugian  ekonomi yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana.  Anak  sebagai  saksi  tindak  pidana
18 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mahmudji,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tunjauan  Singkat ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13
19 Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, 2002, Metodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 23
20 Arif Gosita, 1996, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, hlm. 177
21 Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
22 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
adalah  anak  yang  belum  mencapai  usia  18  tahun,  yang  dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemerikasaan  di  sidang  pengadilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.
Berdasarkan  hal  tersebut,  pemerintah  memberikan  jaminan pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak  dengan  tetap  mengacu  kepada asas  kepentingan  terbaik  bagi  anak.  Jaminan  pemenuhan  hak  dan perlindungan  anak  tersebut  meliputi  perlindungan  hukum  baik  kepada anak  sebagai  pelaku,  korban,  maupun  sebagai  saksi  tindak  pidana. 23 Perlindungan  yang  diberikan  kepada  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana, yakni  berupa  penyelesaian  perkara  anak  di  luar  peradilan  pidana  atau dikenal  dengan  istilah  diversi. 24 Musyawarah  diversi  adalah  musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang  tua/walinya,  pembimbing  kemasyarakatan,  pekerja  sosial profesional,  perwakilan  dan  pihak-pihak  yang  terlibat  lainnya  untuk mencapai  kesepakatan  diversi  melalui  pendekatan  keadilan  restoratif. 25 Sedangkan bagi anak sebagai korban tindak pidana, pemenuhan hak-hak anak  meliputi ganti kerugian (restitusi), kompensasi, dan rehabilitasi. 26
Maraknya  kasus  pencabulan  anak  di  lingkungan  sekolah  yang dilakukan oleh    oknum  guru, kepala sekolah, ataupun penjaga sekolah tentu saja menjadi momok menakutkan bagi para orang tua.  Bagaimana tidak,  karena  sekolah  menjadi  rumah  kedua  bagi  anak  dan  perangkat pendidik  di  sekolah  merupakan  pengganti  orang  tua  kandung.  Namun pada beberapa putusan pengadilan pada perkara pidana pencabulan yang dimana korbannya adalah anak, tidak satupun dalam amar putusan hakim memuat kewajiban pelaku tindak pidana tersebut untuk membayar ganti kerugian  kepada  korban  anak. 27 Padahal  berdasarkan  peraturan  hukum pembayaran  restitusi  harus  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  hukum  tetap. 28 Artinya  bahwa  kewajiban  pelaksananaan restitusi harus disebutkan dalam amar putusan hakim yang berkekuatan hukum  tetap.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  masyarakat  masih  sangat awam  perihal  restitusi  sekaligus  juga  mencerminkan  bagaimana  belum maksimalnya pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia.
Perkara Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN Bna merupakan perkara atas kasus  pencabulan  dilakukan  oleh  seorang  oknum  guru  di  SD  Negeri  64 Banda  Aceh  kepada  siswanya.  Terdakwa  mengajar  mata  pelajaran
23 Achmad Murtadho, 2020, Pemenuhan Ganti  Kerugian  Terhadap Anak Yang Menjadi Korban  Tindak Pidana Pencabulan, Jurnal HAM , Vol 11, No. 3, Desember, hlm. 446-464
24 Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
25 PERMA Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
26 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
27 Lihat  putusan  Pengadilan  Negeri  Oelamasi  perkara  Nomor;  123/Pid.Sus/2020/PN  Olm,  putusan  Pengadilan Negeri  Medan  perkara  Nomor:  61/Pid.Sus  Anak/2021/PN  Mdn,  putusan  Pengadilan  Negeri  Kaimana  perkara  Nomor: 12/Pid.Sus/2020/PN KMN
28 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Pendidikan Jasmani untuk siswa kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam), dan juga mengajar mata pelajaran Diniyah/Agama pada sore hari (mulai pukul 13.30 wib sampai 15.30 wib) untuk siswa kelas 4 (empat) sampai kelas 6 (enam).  Aksi  pencabulan  ini  dimulai  sejak  bulan  September  sampai November  2019  secara  berulang  sebanyak  lebih  kurang  20  (dua  puluh) kali  dengan  tempat  kejadian  perkara  di  kamar  mandi  sekolah,  di  dalam ruangan  kelas,  di  dalam  mushola  sekolah,  dan  di  dalam Gudang  sekolah SD  Negeri  64  Banda  Aceh.  Aksi  pencabulan  yang  dilakukan  pada  bulan September  untuk  pertama  kalinya  terjadi  pada  pukul  14.00  wib.  Akibat perbuatan  terdakwa,  berdasarkan  hasil  pemeriksaan visum  et  repertum
Nomor:  R/183/XI/KES.3.1/2019/RS.Bhy  tanggal  28  November  2019 ditemukan  adanya  kelainan  pada  payudara  sebelah  kiri  dan  kanan membesar, puting susu menonjol dengan warna cokelat muda. Kemudian terdapat  luka  robek pada  selaput  dara  arah  jarum  jam  satu,  tiga,  enam, sembilan, dan sebelas pada alat vital dan anus dengan bentuk perlukaan lama  dimana  rambut  kemaluan  jarang,  hitam  dan  keriting,  anus  longgar dua  jari  robekan  arah  satu,  enam,  sembilan,  dan  sebelas.  Pemeriksaan sekret vagina batang gram negatif.
Berdasarkan  berbagai  alat  bukti  yang  sah  dan  fakta-fakta  yang terungkap  selama  persidangan,  hakim  PN  Banda  Aceh  dengan pertimbangan pasal 76 D jo pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 17 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor:  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor:  23  Tahun  2002 tengan  Perlindungan  Anak  jo  pasal  65  ayat  (1)  KUHPidana,  menyatakan terdakwa  secara  sah  dan  menyakinkan  telah  melakukan  persetubuhan dnegan  anak,  dan  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat  atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dengan pemberatan.
Terdakwa divonis pidana penjara selama 19 tahun dan pidana denda Rp 5.000.000.000;  (lima  miliar  rupiah)  subsider  enam  bulan  kurungan. Terdakwa  dibebankan  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp  5.000;  (lima ribu rupiah)
Mencermati  putusan  PN  Banda  Aceh  pada  perkara  Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN Bna yang menjatuhkan vonis hukuman bagi pelaku pencabulan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor:  35  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor:  23  Tahun  2002  tengan Perlindungan  Anak  jo  pasal  65  ayat  (1)  KUHPidana  sebagai lex  specialist dinilai  sudah  tepat  berdasarkan  asas-asas  hukum  yang  berlaku  di Indonesia. Namun apabila dikaji secara lebih mandalam putusan ini masih bersifat retributive , bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku hanya merupakan  upaya  untuk  memberikan  balasan  yang  setimpal  atas perbuatan  yang  telah  dilakukannya  saja,  tidak  terlihat  adanya  upaya pengembalian  kondisi  korban  anak  yang  sudah  barang  tentu  mengalami
trauma,  ketakutan,  tertekan,  dan  sebagai  perempuan  masa  depannya hancur.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  jenis  hukuman  yang  diberikan  hakim kepada terdakwa, yakni hanya berupa pidana penjara dan pidana denda. Hakim tidak menyebutkan dalam amar putusan adanya pembayaran ganti kerugian  oleh  terdakwa  kepada  korban.  Sebagaimana  diketahui  bahwa pidana  denda  bukanlah  bermakna  ganti  kerugian  yang  diperuntukkan kepada  korban  tindak  pidana,  melainkan  diperuntukkan  kepada  negara.
Segala  biaya  untuk  pidana  penjara  dan  pidana  kurungan  dipikul  oleh negara, dan segala pendapan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik  negara. 29 Penegasan  bahwa  pidana  denda  dibayarkan  kepada negara  juga  tertuang  dalam  peraturan  pemerintah  yang  memuat ketentuan  jenis  penerimaan  negara  bukan  pajak  yang  berlaku  pada kejaksaan  meliputi  pembayaran  denda  tindak  pidana. 30 Pidana  denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan  terhadap  harta  kekayaan  atau  harta  benda  dari  seseorang pelaku karena melanggar KUHP. 31 Sedangkan restitusi adalah pembayaran ganti  kerugian  yang  dibebankan  kepada  pelaku  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  atas  kerugian  materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. 32
3.2 Pelaksanaan  Restitusi  Sebagai  Upaya  Ganti  Kerugian  Atas  Derita  Yang Dialami Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
Pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya  berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau  seksual,  anak  yang  menjadi  korban  pornografi,  anak  korban penculikan,  penjualan,  dan/atau  perdagangan,  anak  korban  kekerasan fisik  dan/atau  psikis,  dan/atau  anak  korban  kejahatan  seksual. 33 Selanjutnya  terhadap  anak-anak  tersebut  berhak  mengajukan  ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelau kejahatan. 34 Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat berupa  ganti  kerugian  atas  kehilangan  kejayaan,  ganti  kerugian  atasu penderitaan  sebagai  akibat  tindak  pidana,  dan/atau  penggantian  biaya perawatan medis dan/atau psikologis. 35
29 Pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
30 Pasal  1  Ayat  (1)  huruf  c  Peraturan  Pemerintah  Nomor:  39  Tahun  2016  tentang  Jenis  dan  Tarif  atas  Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia
31 I.A. Budivaja dan Y. Bandario, 2010, Eksistensi Pidana Denda di Dalam Penerapannya, Jurnal Hukum , Vol. XIX, No. 19, hlm. 78
32 Peraturan  Pemerintah  Nomor:  43  Tahun  2017  tentang  pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak  Korban  Tindak Pidana.
33 Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
34 Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang No. 35  Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
35 Peraturan  Pemerintah  Nomor:  43  Tahun  2017  tentang  pelaksanaan  Restitusi  Bagi  Anak  Korban  Tindak Pidana.
Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi  Bagi  Anak  Korban  Tindak  Pidana  membawa  angin  segar  bagi upaya  pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak.  Melalui  peraturan  ini seharusnya memudahkan anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mengajukan  hak  restitusi  ke  pengadilan.  Namun  fakta  yang  ditemui  di persidangan  bahwa  vonis  hakim  tetap  saja  berupa  pidana  penjara  dan denda. Penderitaan anak yang menjadi korban tindak pidana terabaikan. Muncul  pertanyaan  besar  apa  sebenarnya  yang  menyebabkan pemenuhan  restitusi  kepada  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana belum dapat berjalan optimal meskipun sudah ada aturan hukum khusus yang mengaturnya. Apakah masyarakat Indonesia yang tidak memperoleh informasi  secara  utuh  menyeluruh  perihal  hak  restitusi  ini,  ataukah terdapat  miskoordinasi  antara  aparat  penegak  hukum  mulai  dari kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan  serta  lembaga  terkait  lainnya. Pemenuhan  hak  restitusi  atas  derita  yang  dialami  anak  yang  menjadi korban  tindak  pidana  membutuhkan  sinergi,  kolaborasi,  dan  advokasi bersama dalam membangun sistem perlindungan anak yang optimal. 36 Di samping  itu,  dibutuhkan  juga  penyebarluasan  informasi  terkait  hak restitusi yang diperoleh anak yang menjadi korban tindak pidana sampai ke daerah-daerah pedalaman yang minim pengetahuan.
Pengajuan permohonan restitusi harus benar-benar memperhatikan  persyaratan  administratif  untuk  menghindarkan penolakan.  Permohonan  restitusi  diajukan  secara  tertulis  oleh  pihak korban  kepada  pengadilan  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  dibubuhi materai.  Permohonan  restitusi  bisa  diajukan  secara  langsung  oleh  pihak korban  kepada  Ketua  Pengadilan  yang  mengadili  pelaku  tindak  pidana, atapun  bisa  juga  diajukan  melalui  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan korban  (LPSK),  penyidik  atau  penuntut  umum.  Pihak  korban  yang mengajukan  restitusi  adalah  orang  tua  atau  wali  anak  yang  menjadi korban tindak pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana, dan  orang  yang  diberik  kuasa  oleh  orang  tua,  wali,  atau  ahli  waris  anak yang  menjadi  korban  tindak  pidana  dengan  surat  kuasa  khusus. Pengajuan permohonan tersebut dilakukan sebelum putusan pengadilan, ataupun bisa juga setelah putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap.  Pengajuan  permohonan  restitusi  sebelum  putusan  pengadilan dilakukan  yakni  melalui  tahap  penyidikan  atau  penuntutan.  Sebuah permohonan  restitusi  paling  sedikit  harus  memuat  identitas  pemohon, indentitas  pelaku,  uraian  tentang  peristiwa  pidana  yang  dialami,  uraian kerugian  yang  diderita,  dan  besaran  atau  jumlah  restitusi.  Serta melampirkan beberapa berkas di antaranya:
a. Fotokopi identitas anak yang menjadi korban
36 Siaran  Pers  KEMENPPPA  Nomor:  B-129/Set/Rokum/MP  01/11/2017, Restitusi  Bagi  Anak  Korban  Tindak Pidana , www.kemenpppa.go.id , dipublikasi pada 01 November 2017, diakses pada 01 Oktober 2023
b. Bukti kerugian yang sah
c. Fotokopi  surat  keterangan  kematian  yang  telah  dilegalisasi  oleh pejabat  yang  berwenang  apabila  anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana meninggal dunia
d. Bukti  surat  kuasa  khusus  jika  permohonan  diajukan  oleh  kuasa  orang tua, wali, atau ahli waris yang menjadi korban tindak pidana.
Dalam  hal  perkara  memasuki  tahap  penuntutan,  penuntut  umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban  tindak  pidana  untuk  mendapatkan  ganti  kerugian  dan  tata  cara pengajuannya  pada  saat  sebelum  dan/atau  dalam  proses  persidangan. Hal tersebut wajib dilakukan untuk menghindarkan kondisi dimana pihak korban belum mengetahui informasi perihal hak-hak korban. Paling lama 3  hari  setelah  pemberitahuan  tersebut,  pihak  korban  harus  sudah mengajukan  permohonan  restitusi  yang  sudah  memenuhi  persyaratan administrartif  kepada  penuntut  umum.  Apabila  masih  terdapat  syarat administrasi  permohonan  yang  kurang  lengkap,  maka  penuntut  umum memberitahukan  kepada  pihak  korban untuk  dilengkapi  paling  lambat  3 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, sebab apabila tidak maka pemohon dianggap tidak mengajukan permohonan restitusi.
Permohonan  restitusi  yang  sudah  dinyatakan  lengkap  syarat administrasinya,  kemudian  dimintakan  penilaian  besaran  nominal  ganti kerugian kepada LPSK. Jadi dalam hal ini LPSK bertindak sebagai lembaga yang  menetapkan  besaran  ganti  kerugian  yang  berhak  diterima  korban, bukanlah  pihak  korban.  Hasil  penilaian  besaran  ganti  kerugian  tersebut disampaikan  kembali  oleh  LPSK  kepada  penuntut  umum  paling  lama  7 hari  setelah permohonan  penilaian  tersebut  diterima  oleh  LPSK.  Setelah seluruh  tahapan  dilalui  dengan  sempurna,  barulah  kemudian  penuntut umum  mencantumkan  permohonan  restitusi  tersebut  ke  dalam tuntutannya.
Terdapat  kondisi  dimana  penuntut  umum  tidak  memasukkan permohonan  restitusi  ke  dalam  surat  dakwaannya  oleh  karena  satu  dan lain hal, 37 meskipun seluruh tahapan dan syarat administrasi sudah dilalui dengan  sempurna,  sehingga  mengakibatkan  permohonan  restitusi  tidak tercantum  pula  di  dalam  amar  putusan  yang  sudah  berkekuatan  hukum tetap. Terhadap kondisi tersebut pihak korban dapat menempuh upaya melalui  LPSK.  Pihak  LPSK  nantinya  akan  mengajukan  kepada  pengadilan untuk mendapat penetapan.
Kondisi lain juga dapat terjadi dimana permohonan restitusi ditolak oleh  karena  terdakwa  diputus  bebas,  dan  kondisi  dimana  permohonan restitusi  dikabulkan  dan  terdakwa  dihukum,  dikabulkan  dan  terdakwa dihukum, akan tetapi terdapat kerugian yang diderita korban yang belum
37 Penuntut  umum  dapat  dikenai  sanksi  pidana  apabila  terbukti  memenuhi  unsur-unsur  Pasal  38  dan  Pasal  40 Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undnag-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban
dimohonkan atau sudah dimohonkan namun tidak dipertimbangkan oleh pengadilan,  maka  untuk  kondisi  seperti  ini  pihak  korban  dapat mengajukan  gugatan  secara  perdata.  Sebab  permohonan  restitusi  tidak menghapus hak korban untuk mengajukan gugatan perdata. 38

## 4. SIMPULAN
Penderitaan  yang  dialami  anak  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana  yang dilakukan  terhadapnya  sebenarnya  tidak  bisa  diukur  dengan  nominal  uang. Pemberian restitusi tidak akan mampu menghilangkan perasaan sedih, takut, trauma,  dan  hilangnya  kepercayaan  diri  dalam  waktu  yang  singkat,  butuh waktu  yang  lama  untuk  menyembuhkannya,  bahkan  bisa  dibawa  sampai seumur  hidupnya.  Namun,  dengan  pemenuhan  restitusi  setidaknya  dapat mengurangi  sedikit  rasa  luka  dan  mendatangkan  secercah  rasa  keadilan karena  pelaku  tidak  hanya  dihukum  raganya  melalui  pidana  penjara,  namun juga harus membayar kerugian yang dialami korban.
Pelaksanaan  pemenuhan  restitusi  disadari  masih  belum  optimal,  karena dalam  berbagai  amar  putusan  pengadilan  tidak  menyebutkan  perihal  ganti kerugian  yang  berhak  diperoleh  korban,  sehingga  membutuhkan  sinergi, kolaborasi,  dan  advokasi  bersama  antara  aparat  penegak  hukum,  lembaga terkait, orang tua dan seluruh lapisan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan  anak  yang  kokoh.  Di  samping  itu  sangat  diperlukan  edukasi hukum  perlindungan  anak  kepada  anak-anak  dan  juga  orang  tua  agar  tidak merasa  takut  ataupun  malu  untuk  segera  melaporkan  kepada  pihak berwenang  manakala  melihat  ataupun  mengalami  sendiri  perbuatan  yang mengarah kepada tindak pidana. Dengan koordinasi dan kolaborasi yang solid dari  aparat  penegak  hukum  dan  seluruh  lapisan  masyarakat  tidak  hanya pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak  yang  akan  berjalan  optimal,  namun juga  dapat  memberikan  efek  jera  pada  predator  anak,  sehingga  anak Indonesia dapat tumbuh sehat baik fisik dan mentalnya.

## 5. REFERENSI
Buku :
Soeroso  M.H.,  2012,  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Persfektif  Yuridis- Viktimologis, Sinar Grafik.
Soekanto  S.,  Mahmudji  S.,  2003,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tunjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sedarmayanti,  Hidayat  S.,  2002,  Metodologi  Penelitian,  CV.  Mandar  Maju,
Bandung.
Gosita A, 1996, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
38 PERMA 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
Wasahua  I,  Topik:  Kedudukan  Korban  Tindak  Pidana  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana,  Modul  Pertemuan  Sesi  13  Mata  Kuliah  Kriminologi  dan Viktimologi
Komnas  Perempuan,  15  Bentuk  Kekerasan  Seksual:  Sebuah  Pengenalan, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

## Peraturan Perundangan-Undangan:
Undang-Undang  Nomor:  17  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tengan Perlindungan Anak
Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  Berlaku  pada  Kejaksaan  Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor:  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor:  1  Tahun  2022  tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undnag-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## Putusan Pengadilan:
Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 132/Pid.Sus/2020/PN Bna Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi perkara Nomor; 123/Pid.Sus/2020/PN Olm, Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  perkara  Nomor:  61/Pid.Sus  Anak/2021/PN Mdn,
Putusan Pengadilan Negeri Kaimana perkara Nomor: 12/Pid.Sus/2020/PN KMN

## Jurnal Ilmiah:
Yudaningsih L.P., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 63-80.
Murtadho  A,  2020,  Pemenuhan  Ganti  Kerugian  Terhadap  Anak  Yang  Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan, Jurnal HAM, Vol 11, No. 3, Desember, hlm. 446-464
Budivaja I.A., Bandario Y., 2010, Eksistensi Pidana Denda di Dalam Penerapannya,
Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19.
Sumber Internet:
Willy  Medi  Christian  Nababan,  Indonesia  Darurat  Kekerasan  Pada  Anak, www.kompas.id , dipublis pada 20 Januari 2023
Febriana  Sulistya  Pratiwi,  Sebanyak  21.241  Anak  Indonesia  Jadi  Korban Kekerasan  pada  2022,  www.dataindonesia.id  ,  dipublis  pada  07  Maret 2023
Pusiknas  Bareskrim  Polri,  Awal  Tahun  2022,  Lebih  100  Perkara  Persetubuhan pada  Anak  Ditangani  Polri,,  www.pusiknas.polri.go.id,  dipublis  pada  06 Januari 2022 LBH Jakarta, Anak Masih Rentan Mengalami Kekerasan Seksual, www.bantuanhukum.or.id, dipublish 23 Juli 2021
Novia  Aisyah,  Awal  2023,  FSGI  Catat  86  Anak  Jadi  Korban  kekerasan  Seksual  di Satuan Pendidikan, www.detik.com , dipublis pada 19 Februari 2023
Siaran  Pers  KEMENPPPA  Nomor:  B-352/SETMEN/HM.02.04/09/2023,  Jumlah Korban  Kasus  Pencabulan  Oleh  Oknum  Guru  di  Bogor  Diduga  Mencapai 30 Anak, www.kemenpppa.go.id , dipublikasi pada 15 September 2023
Siti  Yona  Hukmana,  Cabuli  12  Siswi,  Kepsek  dan  Guru  Madrasah, www.mediaindonesia.com , dipublis pada 03 Juni 2023
Siaran  Pers  KEMENPPPA  Nomor:  B-129/Set/Rokum/MP  01/11/2017,  Restitusi Bagi  Anak  Korban  Tindak  Pidana,  www.kemenpppa.go.id  ,  dipublikasi pada 01 November 2017
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  KPAI  Ungkap  Jumlah  Kasus  Anak  Korban Pelecehan Seksual di Sekolah, www.kppai.go.id , dipublis 04 Mei 2019