= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

## Implementasi Peraturan Bupati Purwakarta No. 69 Tahun 2015 Tentang Pendidikan
Berkarakter
1 Faizal Pikri, 2 Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar, 3 Nurmilah Adawiyah
1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; faizalpikri@uinsgd.ac.id
2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN Bandung; rodlial.ramdhan@stialanbandung.ac.id
3 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; nurmilahadawiyah1@gmail.com

## Abstract
Education  is  one  of  the  basic  things  tha  must  be  obtaned  by  citizen  in  every  country.  This research is motivated by there are complaints from parents who do not have time to prepare food for their children who attend school too late in the morning. However, there are students or teachers who come late and don’t break the rules. The purpose of this research is to analyze the implementation of regent regulations related to school hours rules. The theory used in this research is the theory of  Edward III which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method use is descriptive research reluctant to use qualitative approach. The data collection technique is direct observation, in-depth interview, library  study,  and  documentation.  The  data  analysis  technique  used  is  data  reduction,  data presentation, and conclusion drawing. The result of the study show that the policy of school hours  at  06.00  is  not  appropriate  to  be  implemented.  Therefore,  some  improvements  are needed regarding the policy regulations.
Keywords: Policy Implementation, Character Education, School Hours rules.

## Pendahuluan
Salah satu daerah yang telah mengimplementasikan tujuan Pendidikan Nasional adalah Purwakarta,  yaitu  melalui  Peraturan  Bupati  Purwakarta  Nomor  69  Tahun  2015  tentang Pendidikan  Berkarakter.  Tujuan  diselenggarakannya  pendidikan  berkarakter  bagi  seluruh sekolah di daerah Kabupaten Purwakarta berdasarkan Pergub tersebut adalah sebagai berikut:
1) Sebagai  acuan  bagi  guru  untuk  membimbing  dan  mengasuh  peserta  didik  yang termasuk kedalam proses belajar di sekolah;
2) Memberikan  pelatihan  bagi  peserta  didik  untuk  menerapkan  pola  hidup  yang  tertib, peduli, mandiri, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya;
3) Menjadikan  sekolah  sebagai  saarana  untuk  membentuk  sikap  maupun  perilaku  baik para peserta didik;
4) Membuat  suatu  hubungan  yang  harmonis  dan  bersinergis  antara  guru  dan  orang  tua peserta didik untuk mewujudkan cita-cita pendidikan; dan
5) Memberikan petunjuk untuk pemerintah di suatu daerah dalam proses perencanan dan perumusan  kebijakan  khususnya  bidang  pendidikan  yang  masuk    pada  aspek  untuk membina mental dan spiritual peserta didik yang terhubung dengan aspek yang bersifat kulikuler.
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Pengukuran  implementasi  kebijakan  berdasarkan  Edward  III  dalam  Nugroho  (2012: 191) dapat dilakukan melalui 4 variabel, diantaranya:

## 1. Variabel Komunikasi
Komunikasi  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Dalam hal ini, komunikasi yang  dimaksud  adalah  serangkaian  informasi  yang  disampaikan  pemerintah  kepada masyarakat mengenai suatu kebijakan yang nantinya akan diberlakukan. Variable komunikasi ini terdiri dari beberapa dimensi yang terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

## 2. Variabel Sumber Daya
Dalam proses implementasi kebijakan, tentunya peranan sumber daya sangat penting sebagai unsur pelaksana dari kebijakan yang dibuat. Tenaga ahli yang relevan dan andal sangat diperlukan,  karena  untuk  mengefektifkan  suatu  kebijakan  diperlukan  orang-orang  yang memilliki kemampuan atau keahlian dalam menjalankan tugas-tugasnya. Unsur dari Sumber Daya tersebut diantaranya adalah a) staf, yaitu jumlah staff yang tidak mencukupi, ditambah staff yang kurang kompeten dalam bidangnya merupakan salah satu penyebab dari gagalnya suatu  implementasi  kebijakan,  b)  informasi,  yaitu  terkait  dengan  tata  cara  pelaksanaan kebijakan,  artinya  implementor  harus  tahu  dengan  pasti  tentang  semua  yang  harus  seorang implementor lakukan ketika mereka mendapatkan perintah untuk melakukan sebuah tindakan, dan  informasi  tentang  data  kepatuhann  para  pelaksana  pada  regulasi  pemerintah  yang  telah ditetapkan.  Implementor  harus  tahu  apakah  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  kebijakan tersebut  patuh  terhadap hukum, c) wewenang, yaitu  agar perintah dapat  dilaksanakan, maka kewenangan haruslah bersifat formal, d) fasilitas, yaitu dalam implementasi kebijakan, fasilitas fisik  yang  berupa  sarana  dan  prasaran  sangat  diperlukan  untuk  menunjang  proses pengimplementasian kebijakan.

## 3. Variabel Disposisi (sikap pelaksana kebijakan)
Disposisi  diantaranya  merupakan  karakter  yang  dimiliki  oleh  pelaksana  seperti memiliki sikap jujur, memiliki komitmen terhadap tugas yang diterimanya, serta tegas dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui a) pengangkatan birokrat, yaitu  dalam penentuan anggota untuk  melaksanakan  suatu  kebijakan harus mereka yang  berdedikasi  dalam  setiap  kebijakan,  b)  insentif,  yaitu  dengan  memberikan  keuntungan atau biaya tertentu dapat menjadi pendorong bagi para pelaksana kebijakan. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk pemenuhan kepentingan seseorang (self interest) dalam suatu organisasi.
4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  merupakan  kesesuaian  antar  organisasi  birokrasi  sebagai penyelenggara  implementasi  kebijakan  publik.  Namun  struktur  birokrasi  seringkali  lemah, selain  itu  kebijakan  yang  dibuat  pun  terkadang  begitu  rumit,  sehingga  harus  ada  kerjasama dengan berbagai pihak. Karena, saat tatanan birokrasi tidak teratur  pada kebijakan yang telah ada, maka itu akan menjadi penghambat dalam berjalannya suatu implementasi kebijakan.
Dilihat  dari  latar  belakang  diatas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk    menganalisis implementasi  Peraturan  Bupati  Purwakarta  Nomor  69  Tahun  2015  tentang  pendidikan berkarakter  khususnya  mengenai  aturan  jam  sekolah  dan  bagaimana  faktor-faktor  yang menjadi pendukung dan menghambat proses implementasi Peraturan Bupati tersebut.

## Metode Penelitian
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif. Jenis data yang digunakan  dalam penelitian ini  meliputi  data  primer  yang dikumpulkan dari situasi aktual, atau data yang diambil ketika peristiwa tersebut terjadi sehingga dinamakan data primer.  Atau  dengan  kata  lain,  data  primer  diperoleh  secara  langsung  dan  aktual  dari sumbernya  yang  dapat  melalui  wawancara  dan  studi  dokumen.  Selain  itu  terdapat  data sekunder  yang  merupakan  suatu  data  yang  dihasilkan  berdasarkan  pengumpulan  data  dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelumnya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara mendalah secara terstruktur dan tidak struktur. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian yang dengan menggunakan teknik purposive sampling , yaitu merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara  sengaja.  Maksudnya,  seorang  informan  tidak  diambil  secara  acak  atau random ,  akan tetapi  ditentukan  atau  dipilih  sendiri  oleh  peneliti  yang  bersangkutan  atas  rasionalisasi  atau pertimbangan  tertentu.  Peneliti  memilih  informannya  berdasarkan  kriteria  penilaian  tertentu yaitu  berdasarkan  standarisasi  peneliti  yang  telah  ditetapkan  sesuai  dengan  topik  penelitian yang  akan  dilakukan.  Sedangkan  teknik  analisis  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  teknik hasil reduksi.

## Hasil Dan Pembahasan
Pendidikan adalah bagan dari hak dasar yang mesti diperoleh oleh setiap orang. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait implementasi  kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang pendidikan karakter khususnya pada aturan terkait jam  sekolah  yang  diterapkan  pada  siswa  di  Kabupaten  Purwakarta.  Untuk  menganalisis impelementasi dari kebijakan tersebut, peneliti menggunakan model analisis yang dikenalkan oleh  Edward  III  seperti  terdapat  dalam  Agustino  (2008:  149).  Berdasarkan  hasil  observasi adalah sebagai berikut:

## 1. Komunikasi
Variabel  komunikasi  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  penyampaian  informasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah terkait suatu regulasi atau kebijakan yang akan  diterapkan.  Pada  variabel  komunikasi  ini  terdapat  beberapa  unsur  atau  indikator, diantaranya:
a) Transmisi, seringkali  terdapat  kesalah  pahaman (miskomunikasi) dalam  proses komunikasi yang salah satu penyebabnya adalah komunikasi yang melewat berbagai tingkatan yang  ada  dalam  birokrasi  yang  begitu  panjang,  sehingga  komunikasi  berjalan  tidak  sesuai dengan apa yang diharapkan. Artinya komunikasi tersebut terdistorsi di tengah jalannya proses komunikasi. Pada dimensi transmisi ini informasi yang disampaikan bukan hanya untuk para implementor dari kebijakan, namun untuk semua kelompok yang menjadi sasaran  dan pihak terkait  atas  kebijakan  yang  telah  dibuat  tersebut.  Dalam  hal  ini,  Pergub  No.  69  tahun  2015 tentang  pendidikan  berkarakter  mengenai  aturan  jam  sekolah  tersebut  telah  melalui  proses panjang.  Mulai  dari  perumusan  yang  dimana  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga Kabupaten Purwakarta sebagai penanggung jawab, hingga peraturan tersebut diterapkan.
b) Kejelasan , kejelasan  komunikasi  sangat  diperlukan  dalam  penyampaian  informasi kepada  pelaksana  agar  tidak  terdapat  kesalah  pahaman.  Berdasarkan  hasil  observasi  terkait Pergub Purwakarta No. 69 tahun 2015 sampai tahun 2019 ini diketahui dan dipahami dengan jelas  baik  oleh  pelaksana  kebijakan,  siswa,  maupun  masyarakat  secara  umum  bahwa  tujuan dari dirubahnya aturan jam masuk sekolah yaitu agar terbentuk karakter disiplin para pelajar
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
juga sebagai salah satu upaya untuk menghindari kemacetan karena jam masuk sekolah dengan jam kerja sama.
c) Konsistensi, tugas yang diberikan untuk dijalankan melalui komunikasi harus bersifat tetap  atau  tidak  berubah-ubah  untuk  menghindari  timbulnya  kebingungan  bagi  pelaksana  di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta, ia menjelaskan bahwa setelah kebijakan tersebut selesai direncanakan, pemerintah melakukan sosialisasi  terlebih  dahulu  kepada  seluruh  kepala  sekolah  dan  pengawas  UPTD  Kecamatan menjalankan  fungsi controling terhadap  jalannya  kebijakan  di  setiap  sekolah  secara  jelas. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai sasaran dari kebijakan tersebut.
Dalam proses sosialisasi  kebijakan tersebut, media yang seringkali  digunakan adalah media  elektronik  seperti  melalui  pemberitaan  maupun  surat  kabar  agar  masyarakat  dapat mengetahui  dengan  baik.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya  hasil  wawancara  antara peneliti dengan orang tua A1 terkait sosialisasi tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ia mengeahui terkait adanya rencana kebijakan tentang aturan jam sekolah yang baru, bahkan ia menyatakan bahwa sebelum kebijakan tersebut di sahkan mereka melakukan rapat orang tua untuk  membahas  aturan  yang  baru  tersebut.  Selain  itu,  berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan peneliti dengan orang tua siswa A2 menunjukkan adanya kesamaan jawaban yakni diadakannya sosialisasi dan rapat antar orang tua telebih dahulu.
Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya informasi terlebih dahulu terkait kejelasan dari dibuatnya kebijakan, sehingga informasi disampaikan dengan baik kepada para pelaksana  maupun  penerima  kebijakan.  Dengan  adanya  hal  tersebut  dapat  mengurangi terjadinya  miskomunikasi  yang  akan  menyebabkan  tidak  tercapainya  kebijakan.  Dapat disimpulkan  bahwa  Peraturan  Bupati  Purwakarta  No.  60  tahun  2015  tentang  pendidikan berkarakter terkait aturan jam sekolah telah dikomunikasikan dengan baik. Sesuai dengan teori yang digunakan yaitu setiap kebijakan yang akan diterapkan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada  pelaksana  kebijakan  sehingga  tidak  terjadi  kesalah  pahaman  ketika  pelaksana menyampaikan kepada target atau sasaran dari kebijakan tersebut.

## 2. Sumber Daya
Unsur  pelaksana  ke  dua  yang  sangat  diperlukan  keradaannya  adalah  Sumber  Daya. Adanya sumber daya yang kompeten di bidangnya tentu sangat  diperlukan. Yang dimaksud dengan sumber daya tersebut adalah:
a) Staff, yaitu berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, ide terkait aturan jam sekolah  tersebut  pertama  kali  dikemukakan  oleh  Bapak  Dedi  Mulyadi  selaku  Bupati Purwakarta pada saat itu. Bahkan, setelah pergantian bupati saat ini kebijakan mengenai aturan jam sekolah tersebut masih tetap diberlakukan. Hal tersebut dikarenakan adanya sumber daya staff atau pegawai yang kompeten dalam bidangnya yaitu dalam hal pendidikan berkarakter.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  Peraturan  Bupati  No.  69 tentang  pendidikan  berkarakter  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Berdasarkan  teori  yang digunakan yaitu suatu kebijakan harus mempunyai sumber daya yang memadai dan kompeten untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah memiliki Sumber Daya staff dan pegawai yang memadai dan kompeten.
b) Informasi,  yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta menyebutkan bahwa informasi dari sumber daya mengenai pelaksanaan kebijakan telah disampaikan. Hal tersebut
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
dilakukan  melalui  sosialisasi  kepada  seluruh  kepala  sekolah  beserta  UPTD  di  Kabupaten Purwakarta.  Akan  tetapi,  mengenai  informasi  data  kepatuhan  dalam  kebijakan  No.68  tahun 2015 tentang pendidikan berkarakter tidak ada, yang ada justru mengenai kebijakan larangan pedagang  untuk  berjualan  di  lingkungan  sekolah  yang  diawasi  oleh  Satpol  PP.  Sedangkan untuk  kebijakan aturan jam masuk sekolah yang diawasi  oleh kepala sekolah dan pengawas UPTD, sanksi yang diberikan kepada para pelanggar hanyalah berbentuk peringatan dan tidak ada pencatatan khusus bagi yang datang terlambat.
Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa siswa dan guru yang datang terlambat tidak dicatat, mereka hanya diberikan peringatan untuk tidak datang terlambat lagi. Selain itu, siswa dan guru yang datang terlambat sempat diberikan peringatan, akan tetapi untuk sekarang jarang sekali diberikan peringatan. Seringkali guru dan siswa yang terlambat dibiarkan begitu saja. Dari hasil wawancara antara peneliti dengan siswa tersebut menunjukkan bahwa tidak ada data mengenai  kepatuhan.  Tidak  adanya  sanksi  yang  diterapkan  terkait  kebijakan  mengenai perubahan aturan jam sekolah ini membuat guru maupun siswa tetap melanggar, karena tidak dilakukan pencatatan secara formal maupun sanksi yang tegas.
Melihat  pada  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwasanya  berdasarkan  teori  yang  peneliti  pakai  sebagai  alat  ukur  terkait  dimensi  sumber daya  informasi  dari  staff  belum  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  Pemerintah  Kabupaten Purwakarta, yakni dalam hal menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan  Berkarakter  mengenai  aturan jam  sekolah.  Hal  tersebut  dikarenakan  pemerintah Kabupaten Purwakarta pada hal ini adalah Dinas Pendidikan, tidak memiliki data kepatuhan siswa dan murid yang melanggar aturan. Sehingga hal tersebut menyebabkan suatu kebijakan belum tercapai  sesuai  dengan tujuan. Selain itu, sanksi  yang diterapkan bagi  para pelanggar hanya  dilaksanakan  pada  awal  penerapan  kebijakan  saja.  Hal  tersebut  terlihat  dari  hasil wawancara yang menyebutkan bahwa saat ini, siswa ataupun guru yang melanggar dibiarkan saja tanpa ada sanksi apapun.
c) Wewenang,  yaitu  berdasarkan  hasil  wawancara,  pelaksanaan  kebijakan  ini  perlu dilakukan  oleh  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  agar  pengembangan  karakter  yang dilakukan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, perlu ada pula  pihak-pihak  yang  kompeten  pula  untuk  melakukan  fungsi controling terhadap berlangsungnya pengembangan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta. Maka, pihak yang  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan  tersebut  adalah  kepala  sekolah, pengawas UPTD di tiap kecamatan, dan Dinas Pendidikan.
Berdasarkan hasil observasi, peneliti dapat simpulkan bahwa terkait dimensi wewenang atau sumber daya wewenang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan teori yang penulis gunakan untuk mengukur hal tersebut. Hal tersebut ditandai dengan adanya wewenang yang bersifat formal melalui Peraturan Bupati No. 69 tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter serta adanya pengawasan terhadap jalannya kebijakan tersebut yang dilakukan dengan efektif.
d) Fasilitas,  sarana  dan  prasarana  merupakan  salah  satu  pendukung  dalam  pelaksanaan sebuah  kebijakan.  Melihat  pada  hasil  dari  wawancara  yang  dilakukan  peneliti,  dalam penerapan kebijakan tersebut pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak menyediakan fasilitas fisik seperti disediakannya bus sekolah. Pemerintah hanya memberikan fasilitas berupa kinerja seperti  dilakukannya  koordinasi  dengan  Satpol  PP,  Dinas  Perhubungan,  sampai  kepolisian untuk mengatur lalu lintas saat jam masuk ataupun jam pulang sekolah.
Untuk  itu,  dapat  disimpulkan  pada  dimensi  fasilitas  terkait  implementasi  Peraturan Bupati No. 69 tahun 2015 ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
memberikan  bantuan  berupa  sarana  prasarana  untuk  menunjang  proses  implementasi kebijakan. Sedangkan fasilitas merupakan faktor yang penting untuk mencapai  keberhasilan dalam implementasi kebijakan.
3. Disposisi
Tidak  boleh  terjadi  kesenjangan  antara  pembuat  dengan  implementor  kebijakan, sehingga haruslah ada terjalin hubungan yang akan mendukung terlakasananya implementasi kebijakan.  Disposisi  ini  dapat  meliputi  sikap  jujur  serta  memiliki  sikap  komitmen  terhadap tugas yang telah diterimanya.
Dalam  hal  ini,  pada  implementasinya  sikap  implementor  belum  mendukung  dan menjalankan tupoksinya secara maksimal. Hal  tersebut  dibuktikan dengan  hasil wawancara yang  telah  peneliti  sampaikan  sebelumnya,  yakni  masih  adanya  guru  ataupun  murid  yang datang  terlambat  yang  dapat  memberikan  contoh  buruk  kepada  pelajar  atau  guru  lainnya. Ditambah dengan sikap dari kepala sekolah yang bersangkutan, tidak melakukan pengawasan terkait  berjalannya  kebijakan  mengenai  aturan  jam  sekolah  ini  serta  tidak  memberikan peringatan kepada para pelanggar. Ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian dari variabel disposisi ini, yaitu sebagai berikut:
a) Pengangkatan  birokrat,  maksudnya  dalam  pemilihan  anggota  yang  bertugas  sebagai pelaksana  kebijakan  haruslah  mereka  yang  berdedikasi  terhadap  regulasi  yang  telah  dibuat khususnya terhadap kepentingan masyarakatnya. Hasil observasi menunjukkan bahwa Bapak Dedi Mulyadi merupakan orang yang berdedikasi dalam bidang pendidikan berkarakter. Selain itu,  pengangkatan  kepala  sekolah  sebagai  orang  yang  melakukan  pengawasan  dapat  dinilai tepat. Hal  tersebut  bertujuan agar kepala sekolah  dapat  mengawasi  siswa-siswinya terutama mereka yang sering datang terlambat. Mengacu pada hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa dimensi pengangkatan birokrat sudah dilaksanakan dengan baik.
b) Insentif,  dengan  memanipulasi  insentif  seperti  penambahan  keuntungan  atau  biaya tertentu tidak menutup kemungkinan dapat menjadi faktor pendorong bagi pelaksana kebijakan untuk bekerja dengan lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala dinas pendidikan, beliau menyebutkan bahwa para pelaksana kebijakan tidak diberikan insentif atau diberikan  tambahan  keuntungan.  Beliau  mengatakan  bahwa  Dinas  Pendidikan  hanya melaksanakan  kebijakan  sesuai  dengan  apa  yang  diperintahkan.  Karena  pada  kebijakan  ini hanyalah  berisikan  perubahan  aturan  jam  sekolah  sehingga  tidak  terdapat  anggaran  apapun khususnya untuk kepentingan pribadi.

## 4. Struktur Birokrasi
Adanya  kesesuaian  antara  organisasi  birokrasi  dengan  kebijakan  yang  dibuat  inilah yang disebut dengan struktur birokrasi. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana cara untuk mencegah terjadinya Bureaucratic Fregmentation. Karena jika hal tersebut terjadi maka akan menjadikan proses implementasi kebijakan tidak efektif. Hal tersebut dikarenakan ada struktur birokrasi  yang  lemah,  meskipun  seluruh  variabel  telah  tercapai.  Adanya  kebijakan  sifatnya kompleks  mengharuskan  adanya  kerjasama  dengan  orang  yang  banyak,  hal  tersebut  akan menjadi  penghambat  dari  pelaksanaan  kebijakan.  Birokrasi  yang  ditugaskan  untuk melaksanakan kebijakan dituntut untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan yang telah dibuat.  Dalam  melaksanakan  sebuah  kebijakan,  struktur  birokrasi  berperan  sebagai  faktor penting dalam implementasi sebuah kebijakan.
Melihat  kepada  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  adalah  tidak  terdapat koordinasi yang sifatnya lebih spesifik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap instansi
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
lainnya.  Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya  terdapat  instansi  seperti  Dinas  Perhubungan, Satpol PP, serta kepolisian yang ikut serta untuk mencapaikan tujuan dari kebijakan aturan jam sekolah yang telah dibuat.
Selain  itu,  adanya Standar  Operasional  Procedur sebagai  acuan  atau  petunjuk  bagi para pelaksana menjadi salah satu aspek yang penting pula. Hal ini dimaksudkan agar setiap implementor yang berperan sebagai pelaksana kebijakan tidak keluar dari sasaran dan tujuan dibuatnya  kebijakan.  Berdarsarkan  hasil  observasi,  maka  struktur  birokrasi  dalam implementasi Peraturan Bupati dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:
1) Secara keseluruhan, pembinaan terhadap kebijakan pendidikan berkarakter dilakukan oleh Bupati Purwakarta. Sedangkan pelaksanaan teknis dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
2) Fungsi  dari  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan  Olahraga  yang  ditunjuk  oleh  Bupati  sebagai pelaksana teknis adalah sebagai berikut :
a) Kepala Disdikpora ditugaskan untuk melakukan sosialisasi terkait Peraturan Bupati No. 69  ini  kepada  seluruh  penyelenggara  pendidikan  juga  kepada  orang  tua  peserta  didik melalui Komite Nasional.
b) Kepala Disdikpora melakukan koordinasi mengenai seluruh kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan.
c) Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  berkarakter  di  tingkat kabupaten  diawasi  oleh  Kepala  Disdikpora,  sedangkan  di  tingkat  satuan  pendidikan diawasi oleh satuan pendidikan.
d) Evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  dan  penyamapaian  saran  perbaikan  kepada  Bupati, dilakukan oleh Kepala Disdikpora.
Untuk pemberian sanksi bagi para pelanggar menurut Kepala Dinas Pendidikan, yaitu diberikan sanksi berupa peringatan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan  yaitu  meskipun  dalam  implementasi  Peraturan  Bupati  Nomor  69  tahun  2015 tentang Pendikan Berkarakter terkait aturan jam masuk sekolah telah terlihat adanya kejelasan mengenai struktur birokrasi, namun instansi yang terlibat seperti Disdik dan Dispora  belum menjalankan fungsinya dengan maksimal. Karena salah satu tanda bahwa suatu kebijakan telah dilaksanakan  dengan  baik  adalah  terdapat  koordinasi  yang  jelas  dan  baik  terhadap  seluruh instansi yang terlibat di dalamnya. Selain itu, harus ada koordnasi yang lebih jelas agar tujuan kebijakan tercapai dengan maksimal.

## Simpulan
= = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Berdasarkan  pada  hasil  dan  pembahasan  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi Peraturan Bupati Purwakarta No. 60 tahun 2015 tentang pendidikan berkarakter terkait  aturan  jam  sekolah  pukul  6  pagi  belum  sepenuhnya  baik.  Dari  empat  dimensi implementasi yang ada, hanya dimensi komunikasi yang dijalankan dengan efektif, namun tiga dimensi lainnya belum dilakukan secara optimal.  Oleh karena itu, agar implementasi kebijakan tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  maka  perlu  dilakukan  sejumlah  perbaikan.  Sejumlah perbaikan  tersebut  misalnya  yaitu  optimalisasi  ketersediaan  sumber  daya  informasi  dan fasilitas,  peningkatan  aspek  pemberian  insentif  kepada  pihak  pelaksana  program,  perbaikan koordinasi antar lembaga yang berkepentingan, dan optimalisasi fungsi dan tugas pokok Dinas.

## Referensi
Afiuddin., Saebani A. B. (2012). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta
Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia
Arifin, S, et al. (2010). Model  Pendidikan  Karakter  CAK  di  ITS menuju  Kemudahan  Hidup Bermartabat: Strategi Implementasi. Surabaya: Arek ITS CAK
Arikunto, S. (2002). Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta Harbani, P. (2013). Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: Alfabeta.
Hasan, S.H, et.al. (2010). Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Jakarta: Pusat Kurikulum,Badan Penelitian dan Pengembangan kementerian Pendidikan Nasional Ismail, N. (2009). Perilaku Administrasi Kajian, Teori Dan Pengantar Praktik. Jakarta: Ghalia Indonesia
Koentjaraningrat. (1999). Metode-Metode Penelitian Masyarakat . Jakarta: Gramedia
Marzuki. (1986). Metodelogi Riset. Yogyakarta: UII Press
Moleong, L.J. (2007). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya,
Nasehudin, S.T., Gozali, N. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia
Nawawi,  H.  (1998). Metode  Penelitian  Bidag  Sosial. Yogyakarta:  Gajah  Mada  University press.
Nugroho, R. (2012) .  Public Policy for the developing Countries. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Santosa,  P.  (2014). Administrasi  Publik:  Teori  dan  aplikasi  Good  Governance. Bandung: Reflika Aditama
Silalahi, U. (2012). Metode Penelitian Sosial . Bandung: Reflika Aditama
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD. Bandung: Alfabeta