## AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEMBER
Dwi Febri Arifiyanto Taufik Kurrohman
mas_opiex@yahoo.com Universitas Jember (UNEJ)

## ABSTRACT
This  research  focuses  on  the  application  of  the  system  of  accountability  of managing  the  allocation  of  funds  is  a  village  in  the  District  of  Jember  Regency Umbulsari. In order to know how the implementation of the accountability system of managing the allocation of funds is a village in the District of Jember Regency Umbulsari starting from the stage of planning, execution and accountability. This research is expected to be beneficial to Jember Regency Government in particular sub  district  of  Umbulsari  in  an effort  improve accountability of  the management of  the  allocation  of  funds  for  the  village.  The  study  is  done  at  villages  in  sub- districts umbulsari. As informants in this study certainly people who are directly involved  and  understand  and  can  provide  information  about  managing  the allocation  of  funds  for  villages,  namely  the  Government  of  the  village  as  the village  of  peleksana  and  team  empowerment  Institute  Executive  team  as  the village  community  activities.  The  results  of  this  research  show  that  the  planning and implementation of activities of the village Fund Allocations already indicates that  management  accountable  and  transparent.  From  the  side  of  accountability both  in  terms  of  physical  as  well  as  the  Administration  is  already  showing  the implementation of accountable and transparent.
Keywords : Accountability, Allocation Fund Village,Transparancy.

## PENDAHULUAN
Prinsip  otonomi  daerah  menggunakan  prinsip  otonomi  yang  seluas-luasnya berarti  daerah  diberikan  kewenangan  mengurus  dan  mengatur  semua  urusan pemerintahan  di  luar  yang  menjadi  urusan  pemerintah  yang  ditetapkan  dalam undang-undang. Maka dari itu, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah berbeda- beda.  Namun,  prinsip  dalam  otonomi  daerah  tetap  sama,  yaitu  penyelenggaraan otonomi  daerah  harus  selalu  beorientasi  pada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi  yang tumbuh di  dalam  masyarakat  (Ompi,  2012).  Dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  pemerintah  daerah  telah  diatur  mengenai  pelaksanaan  sistem desentralisasi  di  negara  Indonesia,  dimana  pemerintah  pusat  memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme,  dan  tahapan  perencanaan  yang  dapat  menjamin  keselarasan pembangunan (Thomas, 2013).
Wujud  nyata  Kabupaten  Jember  dalam  membantu  dan  meningkatkan partisipasi  pemerintah  desa  adalah  dengan  cara  terus  berupaya  meningkatkan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan  kewenangan  dan  urusan  rumah  tangganya.  Pada  tahun  2011,
jumlah  ADD  di  Kabupaten  Jember  sebesar  Rp  19.920.480.722  dan  mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 36.920.458.000. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember telah terjadi kenaikan sebesar 46,04% dari tahun 2011 ke tahun 2012. Keseluruhan besarnya anggaran ADD di Kabupaten Jember tahun 2012  sebesar  Rp  36.920.458.000  yang  dibagi  kepada  226  desa  di  28  kecamatan. Berdasarkan  ADD  masing-masing  kecamatan  diatas  Pemerintah  Kabupaten Jember  berharap  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dapat  berjalan  dengan optimal.
Kecamatan  Umbulsari  merupakan  salah  satu  kecamatan  di  Kabupaten Jember yang mempunyai jumlah ADD yang cukup besar yaitu Rp 1.585.493.590 pada tahun 2012. Kecamatan Umbulsari merupakan kelompok teratas kecamatan di Kabupaten Jember yang mempunyai jumlah ADD yang cukup besar. Kenaikan jumlah  ADD  di  Kecamatan  Umbulsari  dalam  dua  tahun  terakhir  mengalami kenaikan  yang  cukup  signifikan  tahun  2011  dengan  jumlah  ADD  sebesar  Rp 883.422.987 dan pada tahun 2012 Rp 1.585.493.590. Hal  ini berarti telah terjadi kenaikan  sebesar  44,28%  dari  tahun  2011  ke  tahun  2012.  Atas  pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Umbulsari.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan  Umbulsari  dengan  memfokuskan pada  penerapan  prinsip  akuntabilitas  yang  dilakukan  oleh  tim  pelaksana  yang dibentuk  di  masing-masing  desa.  Penerapan  prinsip  akuntabilitas  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dimulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  semua kegiatan,  dan  setelah  kegiatan  sehingga  pengelolaan  ADD  diharapkan  dapat dipertanggungjawabkan.  Anggaran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  sesuai dengan  kebutuhan  merupakan  salah  satu  bentuk  desentralisasi  guna  mendorong good  governance karena  mendekatkan  negara  kepada  masyarakat  sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  rumusan masalah  pada  penelitian  ini  adalah  bagaimana  penerapan  sistem  akuntabilitas pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan  Umbulsari  Kabupaten Jember?. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  sistem  akuntabilitas pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan  Umbulsari  Kabupaten Jember.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  analisis deskriptif,  yaitu  metode  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan, mempersiapkan,  dan  menganalisis  data  sehingga  mendapat  gambaran  yang  jelas mengenai  masalah  yang  diteliti.  Metode  analisis  deskriptif  bertujuan  untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan  antar  fenomena  yang  diteliti  (Nawawi,  1998).  Menurut  Moleong (2012),  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan cara deskriptif dalam
bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Menurut  Indriantoro  dan  Supomo  (1999),  data  primer  merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui  media  perantara).  Di  dalam  penelitian  ini  data  primer  diperoleh  melalui wawancara  langsung  kepada  pihak  yang  kompeten  dalam  pengelolaan  ADD  di Kecamatan  Umbulsari.  Menurut  Indriantoro  dan  Supomo  (1999),  data  sekunder merupakan  data  penelitian  yang  diperoleh  peneliti  secara  tidak  langsung  melalui media  perantara  atau  diperoleh  dan  dicatat  oleh  pihak  lain.  Data  sekunder penelitian  ini  diperoleh  dari  dokumen-dokumen  Bagian  Pemerintahan  Desa Kabupaten  Jember  dan  dokumen-dokumen  di  Kecamatan  Umbulsari  Kabupaten Jember.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data primer, peneliti akan melakukan wawancara dan dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini berguna untuk bahan cross check pada  saat  analisa  terdapat  data,  keterangan,  atau  informasi  yang  tidak  sempat dicatat  oleh  peneliti.  Peneliti  juga  akan  melakukan  wawancara  langsung  ( dept interview )  kepada  informan  yang  kompeten  dalam  pengelolaan  ADD  serta mencatat kejadian serta informasi dari informan yang kemudian dijadikan sebagai bahan  penulisan  laporan  hasil  penelitian.  Di  dalam  penelitian  ini,  peneliti melakukan observasi sekaligus wawancara. Peneliti juga akan menunjukkan hasil wawancara  ( transcript )  dari  para  informan  yang  kemudian  dijadikan  sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

## Instrumen Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, peneliti akan melakukan wawancara kepada informan-informan untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Informan  yang  akan  dipilih  tentunya  orang-orang  yang  terlibat  langsung  dan memahami serta dapat  memberikan informasi  tentang pengelolaan Alokasi  Dana Desa  (ADD),  yaitu  pemerintah  desa  selaku  tim  pelaksana  desa  dan  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMD)  selaku  Tim  Pelaksana  Kegiatan. Informan  dari  pemerintah  desa  diwakili  oleh  kepala  desa,  sekretaris  desa,  dan bendahara.  Sedangkan,  pihak  dari  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (LPMD)  diwakili  oleh  ketua  dan  anggota  yang  tentunya  berkompeten  dalam pengelolaan  ADD.  Untuk  memperoleh  data  yang  berkaitan  dengan  pengawasan, informan  yang  dipilih  adalah  camat,  kepala  seksi  pemerintahan  desa,  dan  unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## Keabsahan Data
Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi. Triangulasi  adalah  teknik  pemeriksaan  keabsahan  data  yang  memanfaatkan sesuatu  yang  lain  (Moleong,  2012).  Teknik  triangulasi  yang  digunakan  adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu
informasi  yang  diperoleh  melalui  waktu  dan  alat  yang  berbeda  dalam  penelitian kualitatif (Patton, dalam Moleong, 2012).

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  merupakan  upaya  yang  dilakukan  dengan  jalan bekerja  dengan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola, mensistensikannya,  mencari  dan  menemukan  apa  yang  penting  dan  apa  yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, dalam Moleong, 2012). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif.  Analisis  deskriptif  merupakan proses  transformasi  data  penelitian  dalam  bentuk  tabulasi  sehingga  mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  dirangkum  bahwa  penerapan  sistem akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  wilayah  Kecamatan Umbulsari  Kabupaten  Jember  sudah  berdasarkan  pada  prinsip  tanggunggugat maupun  prinsip  tanggungjawab  dan  sudah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada. Dengan  demikian,  perlu  dilakukan  penyempurnaan  secara  berkelanjutan  dengan tetap  meyesuaikan  situasi  dan  kondisi  serta  perkembangan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.  Perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa se- Kecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif  masyarakat  desa  yang  dibuktikan  dengan  penerapan  prinsip partisipatif,  responsif,  dan  transparansi  guna  pembelajaran  kepada  masyarakat desa  dalam  rangka  mewujudkan  pemberdayaan  masyarakat  desa  melalui  forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).
Pelaksanaan  program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Kecamatan  Umbulsari telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dalam sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  kabupaten.  Pertanggungjawaban  program  ADD di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik.  Pertanggungjawaban  pengelola  ADD  kepada  masyarakat  yakni  dengan bentuk  fisik  sedangkan  kepada  pemerintah  diatasnya  dalam  bentuk  laporan. Dalam  laporan  tersebut,  petunjuk  teknisnya  telah  ditentukan  oleh  pemerintah kabupaten.

## Deskripsi Wilayah Penelitian
Kondisi  fisik  suatu  wilayah  memang  memiliki  peran  yang  penting.Hal  ini menyebabkan  peneliti  dapat  mengetahui  faktor-faktor  alami  untuk  mengetahui keadaan dan potensi  yang ada di  suatu daerah sehingga nantinya dapat  diketahui aktivitas yang sesuai di daerah tersebut. Fisik alami yang ada di daerah berfungsi sebagai  wahana  atau  penampung  aktivitas  penduduk  atau  masyarakat,  sebagai suatu  sumber  daya  alam  yang  cukup  mempengaruhi  perkembangan  daerah  dan juga sebagai pembentuk pola aktivitas penduduk atau masyarakat.
Batas-batas  wilayah  Kecamatan  Umbulsari  secara  geografis  adalah  sebagai berikut:
1. Bataswilayah bagian utara, yaitu Kecamatan Semboro dan Kecamatan Bangsal; 2.  Bataswilayah  bagian  selatan,  yaitu  Kecamatan  Gumukmas  dan  Kecamatan Kencong;
3. Batas wilayah bagian barat, yaitu Kecamatan Jombang;
4. Batas wilayah bagian timur, yaitu Kecamatan Balung. Penggunaan  lahan  di  Kecamatan  Umbulsari  sebagian  besar  berupa  sawah produktif.  Luas  wilayah  Kecamatan  Umbulsari  kurang  lebih  6.495,08  Ha,  yang terbagi dalam 12 (dua belas) desa. Jumlah penduduk Kecamatan Umbulsari pada tahun 2011 sebanyak 69.871 jiwa yang terdiri dari 34.486 jiwa (49,35%) laki-laki dan  35.385  jiwa  (50,64%)  perempuan.  Hal  ini  menjadi  faktor  penting  untuk dipertimbangkan,  sebab  selain  penduduk  merupakan  sumberdaya  pembangunan, sekaligus juga sebagai subyek dan sasaran seluruh pelaksanaan pembangunan.

## Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Akuntabilitas sistem pengelolaan AlokasiDana Desa (ADD) ini dimaksudkan  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik ( good governance ). Seperti yang dikemukakan oleh Haryanto (2007) bahwa prinsip good  governance adalah  adanya  pertisipasi,  transparansi  dan pertanggungjawaban  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  maupun  pembangunan. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban. Sebagaimana  ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  10  tahun  2012  tentang Pedoman Pelaksanaan ADD.
Dari  ketentuan  tersebut  disebutkan  bahwa  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya nanti dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari para stakeholder /pengambil keputusan  bahwa pengelolaan ADD  itu  harus  memenuhi  prinsip-prinsip good  governance yang  harus dilaksanakan  oleh  para  pengelola  ADD  dan  tentunya  masyarakat  desa.  Adanya komitmen  yang  kuat  dari  pemerintah  Kabupaten  Jember  untuk  meningkatkan partisipasi masyarakat, sesuai dengan informasi salah seorang kepala desa sebagai berikut:
“ Adapun  komitmen  dari  Pemerintah  Kabupaten  Jember  dan  Pemerintah Desa agar lebih mempercepat  dinamika pembangunan yaitu dengan cara  untuk menggali swadaya masyarakat. Artinya, pemerintah  desa  berupaya  dengan jumlah  ADD  yang  relatif  kecil  ini  mengajak  masyarakat  ikut  serta  di  dalam memepercepat pembangunan Desa .”
Dalam kaitan dengan komitmen pemerintah kabupaten untuk menumbuhkan partisipasi  masyarakat  juga  disampaikan  oleh  salah  seorang  anggota  Tim Fasilitator Kecamatan:
“ Pemerintah  Kabupaten  sangat  berkomitmen  dalam  mendorong  partisipasi masyarakat,  masyarakat      diharapkan  membayar  pajak  tepat  pada  waktunya dikarenakan  uang  hasil  pajak  nantinya  dikembalikan  lagi  kepada  masyarakat dalam bentuk ADD yang besarannya ditentukan oleh pemerintah kabupaten .”
Pendapat  informan  tersebut  memberi  sinyal  bahwa  dalam  menumbuhkan partisipasi  masyarakat  desa  khusunya  dalam  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  harus  dilaksanakan  secara  bersama-sama  oleh  semua stakeholders dalam
menyelesaikan semua permasalahan yang ada di desa. Pelaksanaan tersebut dalam rangka  penerapan  prinsip  partisipatif  pembangunan  masyarakat  desa  yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsif. Dilihat dari sisi partisipasi  sudah  sesuai  dengan  arti  partisipasi  menurut  (Tjokroamidjojo,  2000) keterlibatan  setiap  warga  negara  di  dalam  pengambilan  keputusan  baik  secara langsung maupun melalui institusi yang mewakilinya.

## Perencanaan ADD
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  salah  satu  pendapatan  desa  yang penggunannya  terintregasi  dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes).  Oleh  karena  itu,  program  perencanaan  dan  kegiatannya  disusun melalui  forum  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa  (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan  pembangunan  desa  yang  berpedoman  pada  prinsip-prinsip  Perencanaan Pembangunan  Partisipasi  Masyarakat  Desa  (P3MD).  Prinsip  partisipasi  adalah keterlibatan  setiap  warga  negara  di  dalam  pengambilan  keputusan  baik  secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya (Tjokroamidjojo,  2000).  Pelaksanaan  prinsip  partisipasi  tersebut  juga  telah dibuktikan  dengan  hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  anggota  Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
“Perencanaan  ADD  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip  partisipasi. Sebelum dilaksanakan kegiatanterlebih dahuludilakukan     musyawarah      desa guna  membahas  perencanaan  pembangunan  dan  yang  melaksanakan pembangunan  adalah  warga  setempat  dimana  kegiatan  pembangunan  tersebut dilaksanakan.”
Apabila  ditinjau  dari  partisipasi  dalam  hal  pengambilan  keputusan perencanaan  penggunaan  dana  ADD  dapat  dikatakan  bahwa  partisipasi masyarakat  sudah  cukup  baik.  Di  Kecamatan  Umbulsari  sendiri  gotong  royong maupun  swadaya  masyarakat  lebih  banyak  dilakukan  dengan  menyumbangkan tenaga mereka di dalam pembangunan desa. Karena ADD adalah salah satu cara dari pemerintah untuk menumbuhkan partisipasi/kepedulian masyarakat di dalam mempercepat  pembangunan  desa  seperti  yang  disampaikan  oleh  informan  salah seorang kepala desa sebagai berikut:
“ADD adalah Alokasi Dana Desa yang dananya bersumber dari pemerintah kabupaten yang bertujuan untuk stimulan  atau  pancingan  kepada  masyarakat desa  supaya  menumbuhkembangkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan desa.”
Di  dalam  merencanakan  kegiatan-kegiatan  yang  dananya  bersumber  dari ADD  memang  harus  benar-benar  memperhatikan  kebutuhan  masyarakat  karena ADD  merupakan  sumber  pendapatan  utama  desa-desa  di  Kabupaten  Jember termasuk  desa-desa  yang  ada  di  Kecamatan  Umbulsari.  Oleh  karena  itu  rencana penggunaan  ADD  juga  sebagai  bahan  utama  penyusunan  APBDes  yang dimusyawarahkan di tingkat desa yang disepakati oleh pemerintah desa dan BPD sebagai  perwakilan  dari  masyarakat  desa  yang  nantinya  merupakan  pedoman kegiatan  pembangunan,  kemasyarakatan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat  desa selama  satu  tahun  sebagaimana  disampaikan  oleh  salah  seorang  sekretaris  desa sebagai berikut:
“ Pemerintah Desa Umbulsari sebelum melaksanakan  program  ADD  maka kepala desa dan
perangkatnya  dan juga BPD mengadakan tilik dusun yang intinya menyerap aspirasi masyarakat tentang kebutuhan   di dusun itu. Setelah  tilik  dusun  pemerintah  desa  rapat  APBDes  ataupun  musrenbangdes antara  kepala desa   dan BPD untuk menetapkan hasil tilik dusun kemudian APBDes yang sudah ditetapkan yang termasuk di dalamnya menggunakan  ADD  kemudian  dilaporkan  kepada  bupati  lewat  camat  sehingga lewat camat.”
Pendapat  informan  tersebut  mencerminkan  adanya  komitmen  bersama antara  pemerintah  daerah  dengan  masyarakat  untuk  melakukan  proses pembelajaran  di  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dengan  tetap menitikberatkan  pada  pemberdayaan  masyarakat.  Namun  dalam  pelaksanaannya harus  disesuaikan  dengan  kondisi  masing-masing  desa  untuk  menumbuhkan potensi desa tersebut. Pada prinsipnya penggunaan ADD terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk operasional pemerintah desa dan untuk pemberdayaan masyarakat.
Hasil  perencanaan  tersebut  akan  menjadi  pedoman  penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Dengan demikian  perencanaan  yang  telah  disepakati  juga  harus  transparan  dan  dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.  Dari  sisi  transparansi  perencanaan,  seluruh  pemerintah desa  di  Kecamatan  Umbulsari  diwajibkan  untuk  memberikan  informasi  kepada masyarakat  tentang  kegiatan  apa  yang  akan  dilakukan  yang  dananya  bersumber dari  ADD.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  perencanaan  ADD  di  desa-desa  di Kecamatan  Umbulsari  juga  telah  melaksanakan  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas.
Prinsip  transparansi  dijunjung  tinggi  oleh  pelaksana  program  ADD  di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan  masyarakat  di  dalam  memperbaiki  kinerja  pembangunan.  Di samping  itu  pemberian  informasi  dilaksanakan  secara  terbuka  mulai  dari  tahap perencanaan  sampai  paska  kegiatan  pembangunan.  Hal  tersebut  dibuktikan  dari hasil  wawancara  dengan  informan  salah  seorang  Tim  Pelaksana  Desa  sebagai berikut:
“ Pengelola  ADD  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  melalui  papan informasi terkait dengan
papan  informasi  ada  papan  proyek  yang
dipasang di   titik proyek tersebut dilaksanakan, dan yang kedua   melalui pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku wakil dari masyarakat desa.”
Informasi  tersebut  menunjukkan  adanya  penerapan  prinsip  transparansi  di dalam perencanaan ADD yang dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Jika tahap perencanaan ADD selesai, maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD.

## Pelaksanaan ADD
Pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang  dananya  bersumber  dari  ADD sepenuhnya  dilaksanakan  oleh  Tim  Pelaksana  Desa  (TPD).  Guna  mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap  kegiatan  fisik  harus  dipasang  papan  informasi  kegiatan  di  lokasi  kegiatan tersebut dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip
transparansi  pembangunan  desa,  sehingga  masyarakat  dengan  bebas  dapat mengetahui  tentang  program  ADD  maupun  memberikan  kritik  dan  saran  kepada Tim  Pelaksana  Desa  demi  kesempurnaan  pengelolaaan  ADD.  Hal  ini  dibuktikan dengan  hasil  wawancara  dengan  informan  salah  seorang  Tim  Pelaksanan  Desa sebagai berikut:
“ Pelaksana  ADD  sudah  melaksanakan  prinsip  transparansi    kepada masyarakat, karena di lokasi  kegiatan  ADD  dilaksanakan  dipasangi  papan informasi agar masyarakat bisa mengetahui.”
Dari  pendapat  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  prinsip  partisipatif pembangunan  masyarakat  desa  benar-benar  ditumbuhkembangkan  yang  juga diikuti  transparansi  mulai  dari  perencanaan  penggunaan  dana.  Demikian  pula dalam hal pelaksanaan program ADD di Kecamatan Umbulsari juga menjunjung tinggi  prinsip  partisipatif  dalam  pengambilan  keputusan  dan  transparansi,  seperti yang  disampaikan  oleh  informan  ketua  Lembaga  Permusyawaratan  Masyarakat Desa sebagai berikut:
“ Pelaksana  ADD  sudah  melaksanakan  prinsip  transparansi  karena  dari proses  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  dengan  pertanggungjawaban  selalu melibatkan  unsur-unsur  masyarakat  termasuk  Badan  Permusyawaratan  Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa, dan tokoh masyarakat .” Hasil  wawancara  tersebut  sudah  sesuai  dengan  kkonsep  transparansi (Tjokroamidjojo,  2000)  yaitu  dapat  diketahui  oleh  banyak  pihak  (yang berkepentingan)  mengenai  perumusan  kebijakan  (politik)  dari  pemerintah, organisasi,  badan  usaha.  Dari  sisi  prinsip  akuntabilitas  pelaksanaan  ADD ditempuh  melalui  sistem  pelaporan  yaitu  laporan  bulanan  dan  laporan  masing- masing  tahapan  kegiatan.  Berikut  hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  ketua Lembaga Permusyawaratn Masyarakat Desa:
“ Sistem  pelaporan  kegiatan  ADD  dilaksanakan  secara  bertahap  sesuai dengan  pencairan ADD. Tahapan pencairan ADD ada tiga tahap yang     pertama  40%,  kedua  40%,  ketiga  20%  pelaporan  kegiatannya  ditujukan kepada bupati melalui camat .”
Hasil wawancara tersebut  menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan ADD senantiasa  dilaporkan  perkembangan  pelaksanaan  kegiatan  oleh  pengelola  ADD di  tingkat  desa,  terutama  tentang  kegiatan  fisik  dan  penyerapan  dana,  dengan demikian  dapat  diketahui  bahwa  tanggungjawab  pengelola  ADD  di  tingkat  desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan kegiatan ADD yang bertahap dan laporan akhir kegiatan.
Pertanggungjawaban  pelaksanaan  program  Alokasi  Dana  Desa  kepada pemerintah  tingkat  atasnya  dilakukan  melalui  sistem  pelaporan  yang  secara bertahap.  Laporan  pelaksanaan  ADD  terdiri  dari  laporan  pendahuluan,  laporan masing-masing  tahap  kegiatan,  laporan  bulanan  dan  laporan  akhir  kegiatan  yang disusun secara komprehensif.

## Pertanggungjawaban ADD
Akuntabilitas adalah tanggung gugat dari pengurusan atau penyelenggaraan yang  dilakukan  (Tjokroamidjojo,  2000).  Apabila  hal  ini  dikaitkan  dengan pelaksanaan  tingkat  partisipasi  masyarakat  desa  melalui  penerapan  program Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Umbulsari  Kabupaten  Jember,  maka  prinsip akuntabilitas tersebut secara bertahap sudah mulai diterapkan.
Pertanggungjawaban  ADD  di  Kecamatan  Umbulsari  Kabupaten  Jember terintegrasi  dengan  pertanggungjawaban  APBDes.  Hal  ini  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  keuangan desa. Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum pada  bidang  keuangan  desa,  sumber  keuangan  desa,  pengelolaan  keuangan  desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
Pertanggungjawaban  pengelola  ADD  kepada  masyarakat  yakni  dalam bentuk  fisik  dan  juga  musyawarah  atau  rapat  pertanggungjawaban  pelaksanaan ADD  yang  dihadiri  oleh  BPD  selaku  wakil  dari  masyarakat  desa.  Berikut  hasil wawancara dengan informan salah seorang sekretaris desa:
“ Pertanggungjawaban  pelaksana  ADD  kepada  masyarakat  yaitu  dalam bentuk fisik yang telah disepakati  di  dalam  musrenbangdes  dan  rapat
pertanggungjawaban ADD.” Sedangkan  untuk  pengelolaan  administrasi  keuangan,  sebagaimana  hasil wawancara dengan informan bendahara desa sebagai berikut:
“ Pengelolaan administrasi keuangan disertai dengan  bukti pendukung
berupa nota dan kwitansi ditambah  surat  pesanan  dan  surat  perintah  kerja
dari kepala desa  untukrekanan  material  (CV  atau  toko  bangunan)  untuk kegiatan fisik.”
Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem
pertanggungjawaban  pelaksanaan  ADD  di  Kecamatan  Umbulsari  Kabupaten Jember telah melaksanakan prinsip akuntabilitas. Dan pengelola  ADD juga telah melaksanakan  pertanggungjawaban  administrasi  keuangan  ADD  dengan  baik yaitu setiap pembelanjaan yang bersumber dari ADD harus disertai dengan bukti. Hal tersebut didukung dengan informasi  yang diperoleh dari informan bendahara desa sebagai berikut:
“ Dalam  mengeluarkan  uang  yang  bersumber  dari  ADD  harus  disertai dengan bukti pendukung berupa nota dan kwitansi dan juga tanda terima.”
Dari  kutipan  wawancara  tersebut  menunjukkan  bahwa  selama  dalam pelaksanaan ADD tetap dituntut pertanggungjawaban di setiap pembelanjaan uang ADD. Dengan demikian apabila hal tersebut telah dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka akan dapat meringankan/mendukung  penyusunan  pertanggungjawaban  akhir  kegiatan  ADD yang  nantinya  akan  disusun  oleh  Tim  Pelaksanan  Desa.  Sedangkan  pemahaman pengelolaan  administrasi  keuangan  ADD,  dapat  diketahui  pula  dari  hasil wawancara dengan salah seorang pengelola ADD sebagai berikut:
“ Pelaksana  ADD  sudah  memahami  tentang  pengelolaan  administrasi keuanganADDsesuai dengan sosialisasi dan petunjuk dari pemerintah kabupaten dan juga petunjuk dari buku pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintan desa.”
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pelaksana ADD sudah memahami  dan  mengerti  tentang  tata  kelola  administrasi  keuangan  ADD  karena selalu  ada  petunjuk  dari  pemerintah  kabupaten.  Hal  tersebut  juga  didukung  oleh pihak pemerintah kabupaten yang secara terus menerus melakukan sosialisasi dan pelatihan  kepada  para  pengelola  ADD.  Hal  ini  didukung  oleh  informasi  oleh informan bendahara desa sebagai berikut:
“ Pelaksana  ADD  sudah  memahami  pengelolaan  administrasi  keuangan ADD,  karena  didukung  adanya  pelatihan  pengelolaan  keuangan  dari  bagian pemerintahdesa Kabupaten Jember.”
Dari  sisi  akuntabilitas,  pelaksanaan  ADD  di  Kecamatan  Umbulsari  telah memenuhi  teori  akuntabilitas  sebagaimana  disampaikan  oleh  Tjokroamidjojo (2000),  yaitu  tanggung  gugat  dari  pengurusan  atau  penyelenggaraan  yang dilakukan.  Hal  ini  didukung  penerapan  di  lapangan  yang  menunjukkan  bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan juga  secara  administrasi  keuangan.  Adapun  pertanggungjawaban  ADD  dari  sisi fisik di semua desa dapat dikatan berhasil dengan baik dan sudah selesai 100%.
Hasil-hasil  pembangunan  yang  bersumber  dari  dana  ADD  di  Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut:
Tabel 1 Hasil Sarana Prasarana Yang Dibangun Dengan ADD Tahun 2012 NO DESA SARANA YANG DIBANGUN HASIL 1. Sukoreno Jembatan Baik 2. SidorejoPengaspalan jalan Baik 3. Gunungsari Pengerasan jalan Rehab gedung PAUD Baik Baik 4. Gadingrejo Pengaspalan jalan Baik 5. Umbulrejo Pengaspalan jalan Pengerasan jalan Baik Baik 6. Umbulsari Pengerasan jalan Baik 7. Tanjungsari Pengaspalan jalan Pengerasan jalan Baik Baik 8. Tegalwangi Pengaspalan jalan Baik 9. Paleran Pemavingan jalan Sangat baik 10. Mundurejo Pengaspalan jalan Baik Sumber:  Hasil Observasi di Lapangan dan Pendapat Warga Desa
Dari  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  hasil  yang  dicapai  di  setiap  desa rata-rata baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Dan secara administrasi juga baik sesuai dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang telah ditetapkan.  Dengan  dilakukannya  prinsip  akuntabilitas  secara  bertahap  akhirnya akan  mendukung  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pelaksanaan  pembangunan desa  yang  pada  akhirnya  akan  tercapai  tingkat  partisipasi  masyarakat  desa  yang secara  komulatif  akan  mendukung  keberhasilan  pembangunan  daerah. Pelaksanaan  prinsip  akuntabilitas  tersebut  juga  didukung  dengan  laporan pertanggungjawaban  ADD  yang  diambil  dari  pertanggungjawaban  APBDes masing-masing desa sebagai berikut:
Tabel 4.18
Data SPJ Semua Desa di Kecamatan Umbulsari pada Akhir Tahun 2012 NO DESA ALOKASI ADD (Rp) PERTANGGUNGJAWABAN FISIK KEUANGAN 1.  Sukoreno 170.527.689 100% Lengkap 2.  Sidorejo 135.483.481 100% Lengkap 3.  Gunungsari 145.319.041 100% Lengkap 4.  Gadingrejo 162.184.494 100% Lengkap 5.  Umbulrejo 143.030.878 100% Lengkap 6.  Umbulsari 156.894.956 100% Lengkap 7.  Tanjungsari 158.969.564 100% Lengkap 8.  Tegalwangi 170.091.438 100% Lengkap 9.  Paleran 166.641.461 100% Lengkap 10.  Mundurejo 176.350.588 100% Lengkap Jumlah 1.585.493.590
Sumber: Data SPJ ADD Kecamatan Umbulsari (Diolah)\
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  pertanggungjawaban  APBDes  di  semua desa  Kecamatan  Umbulsari  sudah  lengkap  baik  dari  segi  fisik  maupun  secara administrasi. Evaluasi pelaksanaan program ADD membimbing masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran di dalam pelaksanaan ADD. Di samping  itu  dalam  forum  musyawarah  desa  tersebut  juga  telah  menerepkan prinsip-prinsip  transparansi  di  dalam  pertanggungjawaban  ADD  secara  bertahap sebagaimana  konsep  transparansi  menurut  Tjokroamidjojo  (2000)  yaitu  dapat diketahui  oleh  banyak  pihak  (yang  berkepentingan)  mengenai  perumusan kebijakan  dari  pemerintah,  organisasi,  dan  badan  usaha.  Pemberian  informasi secara tebuka kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan di dalam pembangunan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Akuntabilitas  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Umbulsari Kabupaten Jember, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa se Kecamatan Umbulsari secara  bertahap  telah  melaksanakan  konsep  pembangunan  partisipatif masyarakat  desa  yang  dibuktikan  dengan  penerapan  prinsip  partisipatif, responsif,  transparansi  guna  pembelajaran  kepada  masyarakat  desa  dalam rangka  mewujudkan  pemberdayaan  masyarakat  desa  melalui  forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
2. Pelaksanaan  program  Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Umbulsari  telah menerapkan  prinsip  partisipatif,  responsif  dan  transparan.  Penerapan  prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban  fisik,  sedangkan  dari  sisi  administrasi  sudah  dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.
3. Pertanggungjawaban  program  Alokasi  Dana  Desa  di  Kecamatan  Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik  sedangkan  kepada  pemerintah  diatasnya  dalam  bentuk  laporan  yang petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.
4. Program  Alokasi  Dana  Desa  merupakan  konsep  ideal  Pemerintah  Kabupaten Jember  dalam  rangka  mempercepat  pembangunan  desa,  ternyata  mendapat respon yang positif dari masyarakat.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  dirumuskan  oleh  peneliti,  maka  keterbatasan dalam  penelitian  ini  dan  saran  adalah  penelitian  ini  lebih  memfokuskan  kepada pertanggungjawaban terutama dari segi fisiknya saja. Diharapkan pada penelitian selanjutnya lebih banyak membahas tentang perencanaan dan pelaksanaannya dan tidak terfokus pada pertanggungjawabannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Haryanto,  Sahmuddin,  dan  Arifuddin.  2007. “Akuntansi  Sektor  PublikEdisi Pertama” . Semarang: Universitas Diponogoro.
Moloeng, Lexy. 2012. “Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi” . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Nawawi,  Hadari.  1998. “Metodologi  Bidang  Sosial” .  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Pers. Novian  Ashari.  2013 . e-Journal     Ilmu  Pemerintahan“Implementasi  Alokasi Dana Desa (ADD)
di  Desa  Kelinjau     Ilir  Kecamatan  Muara  Ancalon  Kabupaten  Kutai Timur” . Volume 1 No 3.Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Jember. Ompi, Atika Wulan. 2012. “ Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan  Desa (Studi di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara” .
Peraturan  Bupati  Jember  Nomor  10  Tahun  2012  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2012. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Jember  Nomor  3  Tahun  2007  Tentang  Keuangan Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Taufik  Kurrohman  dan  Nining  Ika  Wahyuni.  2013. Akuntabilitas  Pengelolaan ADD  di  Kabupaten  Banyuwangi  berbasis  kearifan  lokal . Prosiding  SNAV III Universitas Andalas .
Thomas.  2013 .  eJournal  Pemerintahan  Integratif“Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa Dalam
Upaya  Meningkatkan  Pembangunan  di  Desa  Sebawang  Kecamatan Sesayab Kabupaten Tana Tidung” .
Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. “Good  Governance  (Paradigma  Baru
Manajemen Pembangunan)” . Jakarta: UI Press.
Subroto, Agus. 2009. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
(Studi  Kasus
Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa-desa  Dalam  Wilayah  Kecamatan Tlogomulyo  Kabupaten    Temanggung  Tahun  2008)” .  [Tesis].  Semarang: Universitas Diponegoro.