INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4259-4271 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur di Negara Berkembang
Dicky Hermawan 1 ✉ , Agung Putra Fatullah 2 , Cayadi 3 , Ahmad Hidayat 4 , Zainab Ompu Jainah 5
Universitas Bandar Lampung
Email: agungputraftllahhh03@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tidak peduli seberapa maju suatu negara, industri konstruksi sangat penting bagi perekonomiannya secara keseluruhan. Korupsi telah lama diakui sebagai faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, investasi, kepercayaan publik, dan masalah alokasi sumber daya di Indonesia. Korupsi adalah masalah umum  di  negara-negara  berkembang,  dan  menghambat  kesejahteraan  masyarakat  dan pembangunan ekonomi ketika menyasar proyek-proyek infrastruktur. Korupsi merupakan hambatan utama dalam proyek-proyek infrastruktur di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Penelitian ini  berusaha  untuk  memahami  penyebab  dan  dampak  dari  masalah  ini.  Penelitian  dengan menggunakan  sumber-sumber  primer  menjadi  tulang  punggung  metodologi  penelitian  ini,  yang bersifat  kualitatif  dan  deskriptif.  Saat  ini,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang  lamban  dan ketimpangan  sosial  merupakan  konsekuensi  dari  korupsi  dalam  pembangunan  infrastruktur  di Indonesia.  Lemahnya  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi,  rendahnya  produktivitas,  rendahnya kualitas produk dan jasa, rendahnya penerimaan pajak negara, dan tingginya tingkat utang merupakan konsekuensi  ekonomi.  Praktik  korupsi  menghambat  akses  masyarakat  berpenghasilan  rendah terhadap  sumber daya  ekonomi,  keuangan,  kesehatan,  pendidikan,  informasi,  hukum,  dan  sumber daya  sosial  lainnya,  yang  merupakan  dampak  sosial  dari  kemiskinan.  Di  bidang  ini,  korupsi menyebabkan masyarakat miskin semakin terpinggirkan.
Kata Kunci: Dampak Korupsi, Pembangunan Infrastruktur, Indonesia
No  matter  how  developed  a  country  is,  the  construction  industry  is  vital  to  its  overall  economy. Corruption has long been acknowledged as a major factor in Indonesia's current economic growth, investment,  public  trust,  and  resource  allocation  problems.  Corruption  is  a  common  problem  in developing  nations,  and  it  impedes  public  welfare  and  economic  development  when  it  targets infrastructure projects. Corruption is a major obstacle to developing nations' infrastructure projects, particularly  in  Indonesia.  This  study  seeks  to  understand  the  causes  and  effects  of  this  problem. Research utilizing primary sources is the backbone of this study's methodology, which is qualitative and  descriptive  in  nature.  Today,  Indonesia's  sluggish  economic  growth  and  social  imbalance  are consequences  of  corruption  in  the  country's  infrastructure  development.  Weak  investment  and economic  growth, lower productivity, lower product and service quality, lower tax revenue for the state, and higher debt levels are all economic consequences. Corrupt practices impede low-income individuals' access to economic, financial, health, educational, informational, legal, and other social resources,  which  is  a  social  impact  of  poverty.  In  this  area,  corruption  leads  to  the  poor  being marginalized even more.
Keywords: Impact of Corruption, Infrastructure Development, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  korupsi  berada  di  bawah  lingkup  hukum  pidana  khusus,  tetapi  juga berbeda  dalam  beberapa  hal  penting  dari  badan  hukum  tersebut,  seperti  adanya penyimpangan hukum acara. Dari perspektif regulasi material, hal ini berfungsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengurangi frekuensi kebocoran keuangan dan anomali yang merugikan negara. Tujuan dari memprediksi penyimpangan-penyimpangan tersebut sedini dan seminimal mungkin adalah untuk memastikan bahwa roda ekonomi dan pembangunan  berputar  sedemikian  rupa  sehingga  memberikan  kontribusi  bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan lebih lanjut (Mulyadi, 2001).
Kejahatan korupsi dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Korupsi adalah menggunakan  harta  orang  lain  untuk  memperkaya  diri  sendiri.  Orang-orang  yang  tidak bertanggung  jawab  melakukan  korupsi.  Korupsi  menyebabkan  kemiskinan,  infrastruktur yang  buruk,  pelayanan  publik  yang  tidak  optimal,  dan  penggunaan  sumber  daya  publik tanpa legitimasi. Sebagai penyakit hati, korupsi melanggar nilai-nilai, moralitas, keserakahan, kerakusan,  pengingkaran  terhadap  kepercayaan,  dan  keburukan-keburukan  lainnya. Seorang pejabat yang berkuasa, kaya, merasa terhormat dengan posisinya, dan tidak puas dengan  kekayaannya  dapat  melakukan  korupsi.  Oleh  karena  itu,  kriminologi mengklasifikasikan  korupsi  sebagai  kejahatan  kerah  putih.  Korupsi  yang  dilakukan  oleh orang-orang ini merugikan negara. Kejahatan korupsi meliputi 30 jenis dan 7 kelompok:
kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang,  benturan  kepentingan  dalam  pengadaan,  gratifikasi,  dan  korupsi  (Dhanti  et  al., 2023).
Korupsi terjadi baik di negara berkembang maupun negara maju. Negara berkembang memiliki  tingkat  korupsi  yang  lebih  tinggi  daripada  negara  maju.  Salah  satu  negara berkembang  yang  memiliki  banyak  kasus  korupsi  adalah  Indonesia.  Indonesia  memiliki undang-undang anti-korupsi, yaitu UU No. 20 tahun 2001. Adanya aturan ini tidak membuat para koruptor jera. Korupsi di Indonesia semakin meningkat. Akhir-akhir ini banyak pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia (Dhanti et al., 2023).
Sebagai  sebuah  patologi  sosial  yang  parah  (penyakit  sosial),  korupsi  di  Indonesia modern membahayakan  setiap aspek  kehidupan nasional,  regional, dan lokal. Keuangan negara telah mengalami kerugian material yang sangat besar akibat korupsi. Lebih parah lagi,  para  anggota  legislatif  telah  melampaui  batas-batas  kewajaran  dalam  melakukan pencurian  dan  pengurasan uang negara secara kolektif dengan mengatasnamakan studi banding,  THR,  pesangon,  dan  sebagainya.  Kemiskinan  dan  pengurasan  dana  publik semacam ini tersebar luas di seluruh negeri (Saifuddin, 2017).
Pembangunan ekonomi dan politik Indonesia serta terbukanya sumber daya alam baru telah  meningkatkan  godaan  untuk  melakukan  korupsi  dan  penggelapan,  terutama  di kalangan pegawai negeri. Korupsi dimulai ketika upaya pembangunan menjadi mendesak dan  proses  birokrasi  menjadi  lambat,  sehingga  semua  orang  menginginkan  jalan  pintas dengan  memberikan  uang  pelicin.  Selama  tidak  ada  kontrol  dari  pemerintah  atau masyarakat, hal ini akan menciptakan kelas orang kaya baru (OKB) yang memperkaya diri sendiri (Lamijan & Tohari, 2022).
Konstruksi  mempengaruhi  perekonomian  suatu  negara  terlepas  dari perkembangannya. Industri konstruksi yang lebih maju memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian suatu negara. Indonesia memiliki sejarah korupsi konstruksi. Salah satu tanda meningkatnya korupsi di sektor konstruksi dan infrastruktur adalah menurunnya citra sosial industri konstruksi di negara berkembang seperti Indonesia (Ariani et al., 2023).
Para koruptor telah mengincar pembangunan infrastruktur sejak era Orde Baru hingga sekarang.  Korupsi  dalam  proyek-proyek  infrastruktur  meningkat.  Hal  ini  sejalan  dengan anggaran infrastruktur yang meningkat ke rekor tertinggi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada presentasi RAPBN 2024 dan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2023, Jokowi  mengatakan  anggaran  infrastruktur  sebesar  Rp422,7  triliun.  Jokowi  telah membelanjakan Rp2.778,2 triliun untuk infrastruktur dari tahun 2014-2022. Dengan Rp392 triliun tahun ini, pengeluaran anggaran infrastruktur akan mencapai Rp3.000 triliun pada
tahun 2023. Nilai ini meningkat tiga kali lipat sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)  membelanjakan  Rp824,8  triliun  dari  tahun  2005  hingga  2013.  Dengan  dana  yang mengalir deras, proyek-proyek infrastruktur menarik para pemburu rente seperti 'ada gula ada semut'. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya peningkatan 50% kasus korupsi  infrastruktur  dari  tahun  2015-2018.  Banyak  yang  terjadi  di  sektor  transportasi, termasuk  jalan,  jembatan,  dan  rel  kereta  api.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa,  Sumatera,  dan  Sulawesi  pada  bulan  April.  Kasus  ini  diduga  terjadi  pada  tahun anggaran 2021-2022. KPK menemukan adanya persekongkolan jahat dan suap sebesar 5%- 10% dari nilai proyek (Administrator, 2023).
Kejaksaan  Agung  baru-baru  ini  menemukan  adanya  dugaan  korupsi  dalam  proyek pembangunan  Jalan  Tol  Jakarta-Cikampek  (Japek)  Elevated  II.  Proyek  jalan  tol  yang dibangun  pada  tahun  2017-2020  ini menelan  biaya  sebesar  Rp13,5  triliun.  ICW  meyakini bahwa kasus korupsi infrastruktur di lapangan lebih banyak daripada kasus yang ditangani oleh penegak hukum. KPK mengakui adanya korupsi infrastruktur yang sistemik. Dari nilai kontrak 100%, lembaga antirasuah itu memperkirakan 50% infrastruktur digunakan untuk pembangunan.  Sisanya  jatuh  ke  tangan  koruptor.  Keinginan  Presiden  Jokowi  untuk membangun infrastruktur sah-sah saja. Bahkan, penyelesaian beberapa megaproyek yang mangkrak di era SBY patut dipuji. Kelemahan sumber daya manusia diabaikan oleh Jokowi. Masalah  integritas  sumber  daya  manusia  dan  penegakan  hukum  yang  buruk  telah menghambat  implementasi  sistem  digital,  menurut  Transparency  International  Indonesia (TII). Masalah-masalah ini membuat proyek-proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi rentan terhadap korupsi, menurut TII (Administrator, 2023).
Meskipun  berbagai  undang-undang  dan  peraturan  anti-korupsi  telah  diberlakukan selama  periode  kemerdekaan  ini,  mereka  termasuk:  (1)  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  No.  24  Tahun  1960;  (2)  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  No.  3  Tahun  1971;  (3)  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999; dan (4) Amandemen Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  No.  31  Tahun  1999,  yaitu  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2001.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  rakyat  Indonesia  dan  pemerintahnya  menganggap  serius  upaya pemberantasan korupsi. Namun sejauh ini, keadaan tidak terlihat baik. Beberapa pengacara dan orang-orang yang mengamati bagaimana pemerintah menangani kasus-kasus korupsi di sini berpendapat demikian (Lamijan & Tohari, 2022).
Korupsi  telah  lama  dikenal  sebagai  faktor  utama  yang  membatasi  pertumbuhan ekonomi, investasi, kepercayaan publik, dan efisiensi alokasi sumber daya di Indonesia, baik secara  historis  maupun  berdasarkan  kasus-kasus  yang  terjadi  akhir-akhir  ini.  Korupsi merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara  berkembang,  khususnya  di  Indonesia,  dan  sering  kali  menyasar  proyek- proyek  infrastruktur.  Uang  publik  yang  seharusnya  digunakan  untuk  pembangunan infrastruktur  dikuras  melalui  penyuapan,  pencurian  dana,  dan  proyek-proyek  fiktif. Perekonomian  negara  ini  tumbuh  dengan  lambat  dan  kesenjangan  sosial  semakin memburuk.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  penyebab  dan  dampak  korupsi  pada proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang, dengan fokus pada Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan strategi penelitian deskriptif berdasarkan data kualitatif. Sesuai  dengan  klaim  Denzim  dan  Lincol  (dalam  Moleong,  2007:5)  Penelitian  yang menggunakan berbagai metode yang ada dan memanfaatkan latar belakang alamiah untuk menjelaskan  apa  yang  telah  terjadi  dikenal  sebagai  penelitian  kualitatif.  Penelitian  yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang utuh, dikenal dengan istilah penelitian deskriptif kualitatif (Moleong,  2007:6).  Metode  ilmiah  paling  tepat  bila  diterapkan  pada  situasi  tertentu. Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dan menggunakan  pendekatan  deskriptif  dalam  pengumpulan  data.  Jurnal,  artikel,  buku, penelitian, dan situs web resmi pemerintah adalah sumber utama data yang dikumpulkan untuk penelitian ini. Bacaan akademis yang sesuai dengan tema yang dibahas dalam artikel ini adalah tujuan dari pendekatan ini (Simanjuntak et al., 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karya Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bahrry,  korupsi  diartikan  sebagai  penerimaan  suap,  penyalahgunaan  kekuasaan  untuk keuntungan pribadi, dan perbuatan keji lainnya. Karena setiap negara memiliki definisi yang berbeda  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  kekotoran,  maka  penulis  akan  menyajikan pendapat dari berbagai ahli tentang topik ini. Hal ini dikarenakan definisi kekotoran pada dasarnya dapat memberikan pola kekotoran dalam peraturan tertentu. polusi udara. Sayed Hussein Alatas menegaskan dalam bukunya " Corruption and the Distinction of Asia" bahwa
"tindakan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  korupsi  adalah  penyuapan,  pemerasan, nepotisme,  dan  penyalahgunaan  kepercayaan  atau  jabatan  untuk  kepentingan  pribadi." Tindakan-tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai perilaku korupsi (Manihuruk, 2021).
Lord Acton mengatakan, " Power in general will be destroyed, and overt power will be totally  tarnished"-"Kekuasaan  secara  umum  akan  hancur,  dan  kekuasaan  yang  terang- terangan  mengawasi  penghinaan  secara  langsung".  Menurut  hipotesis  Lord  Acton, pemerintahan Indonesia dari tingkat menengah hingga daerah selalu diliputi oleh kekotoran karena  setiap  domain  pemerintahan  memiliki  kewenangan  yang  sangat  luas,  namun pengawasan  terhadap  kekuasaan  tersebut  masih  sangat  terabaikan  karena  pemimpin pemerintahan  di  daerah  (Kabupaten/Kota)  dapat  menentukan  strategi  sendiri  sebagai bentuk kemandirian daerah (Prodjohamidjojo, 2011).
Korupsi didefinisikan di tempat lain sebagai pengambilan atau penyembunyian dana (baik dari negara maupun perusahaan swasta) untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain (Pendidikan  &  Kebudayaan,  1995).  Bank  Dunia  mendefinisikan  korupsi  sebagai penyalahgunaan  wewenang  untuk  keuntungan  diri  sendiri  atau  orang  lain;  definisi  ini mencakup korupsi di sektor publik dan swasta (Ikhsan, 2002:3-4). Korupsi, menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (dalam Kamil, 2019:29), adalah tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menyebabkan kesengsaraan orang lain dengan berbagai cara.
Kata  korupsi  dalam  bahasa  Latin  berasal  dari  kata  kerja corruptore,  yang  berarti mengacaukan,  merusak,  atau  membalikkan  keadaan.  Transparency  International mendefinisikan korupsi sebagai "penggunaan kekuasaan resmi secara tidak sah dan tidak patut oleh pejabat publik untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pribadi kerabat atau teman mereka" (baik pegawai negeri atau politisi). Pertama, penyuapan, yang didefinisikan sebagai  pertukaran  uang  atau  barang  berharga  lainnya  dengan  bantuan  resmi;  kedua, penggelapan saat menjabat; ketiga, pemerasan saat menjabat; keempat, ikut serta dalam pembelian barang dan jasa (untuk pejabat publik atau penyelenggara negara); dan kelima, menerima gratifikasi (untuk pejabat publik atau penyelenggara negara). Korupsi, menurut undang-undang,  terdiri  dari  empat  bagian:  (1)  perbuatan  melawan  hukum;  (2) penyalahgunaan  kewenangan, kesempatan, atau  sarana; (3) menguntungkan diri  sendiri, orang lain, atau suatu korporasi; dan (4) merugikan keuangan atau perekonomian negara (Salmi, 2006).
Korupsi merupakan tindak  pidana.  (Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme), menguraikan sifat korupsi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan
peraturan  yang  berkaitan  dengan  korupsi.  Oleh  karena  itu,  korupsi  adalah  kejahatan menurut  hukum  Indonesia.  Mubyarto  (1996),  Salah  satu  masalah  utama  yang  merusak keadilan  adalah  korupsi,  seperti  yang  dijelaskan  dalam  sebuah  artikel  yang  ditulis  oleh seorang penganjur Ekonomi Pancasila.
a. Alasan Mengapa Kejahatan Korupsi Terjadi
Korupsi  lebih  mungkin  muncul  dalam  situasi  di  mana:  (1)  Pemusatan  kekuasaan pada sejumlah kecil individu yang tidak bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat (seperti yang biasa terjadi pada rezim otoriter), (2) Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah, (3) Pengeluaran yang berlebihan untuk kampanye politik dibandingkan dengan biaya politik yang normal, (4) Proyek-proyek pendanaan publik yang sangat besar, (5) Rekan-rekan kerja dan lingkungan kerja yang digerakkan oleh kepentingan pribadi, (6) Penegakan hukum dan ketertiban yang lemah, (7) Tidak ada  kebebasan  berbicara  atau  media,  (8)  Gaji  yang  sangat  rendah  untuk  pegawai pemerintah,  (9)  Rakyat  yang  naif  secara  politis  yang  mudah  disesatkan  oleh  para pemimpin  yang  gagal  memenuhi  janji-janjinya  selama  kampanye  pemilu,  dan  (10) Kontrol yang tidak memadai untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye" (Simanjuntak et al., 2023).
Sudut  pandang  Herbert  Simon  (1982)  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan terjadinya korupsi, antara lain: (1) Peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap dan tidak akurat; (2) Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak tegas; (3) Praktik upeti atau suap kepada pejabat pemerintah untuk menutupi gaji yang rendah; (4) Normalisasi korupsi dan bukannya kutukan moral, yang mengarah pada kompetisi korupsi; dan (5) Kurangnya penghargaan terhadap peraturan resmi dan tujuan organisasiHasil angket siswa
b. Dampak Korupsi Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Pembangunan infrastruktur  baru  di Indonesia bergerak dengan kecepatan  siput.
Korupsi adalah faktor yang menyebabkan pembangunan infrastruktur bergerak lebih lambat.  Menurut  penelitian  Bank  Dunia,  markup  sebesar  40%  merupakan  indikasi korupsi.  Ahmad  Erani  Yustika,  seorang  pengamat  ekonomi,  menyebutkan  inefisiensi birokrasi, pembebasan lahan, infrastruktur, pembiayaan, biaya logistik yang tinggi, dan pembangunan yang hanya terfokus di Pulau Jawa serta sektor industri atau jasa sebagai beberapa  hal  yang  menghambat  pembangunan.  "Keterbatasan  infrastruktur  juga menghambat pembangunan, mengakibatkan biaya logistik yang tinggi dan mengurangi ruang untuk menaikkan upah." (fnh, 2015). Korupsi di sektor infrastruktur mempengaruhi kualitas produk akhir dan jumlah utang yang pada akhirnya menjadi tanggung jawab
publik untuk melunasinya. Hanya sekitar 30% dari APBN yang dapat digunakan untuk mendanai  pembangunan  infrastruktur  dari  tahun  2020  hingga  2024.  Mekanisme pendanaan lain, seperti utang, akan dibutuhkan untuk menutupi Rp1.400 triliun yang tersisa. Karena sebagian besar dana tersebut masuk ke kantong swasta, proyek-proyek yang mahal  berpotensi menguras anggaran negara. Saat  ini terdapat situasi darurat akibat korupsi di bidang infrastruktur. Dalam menjalankan proyek-proyek infrastruktur, pemerintah perlu lebih berhati-hati (Administrator, 2023).
Lebih  banyak  dana  untuk  infrastruktur  jalan  tidak  menghasilkan  ketersediaan  atau kualitas layanan jalan yang lebih baik, menurut penelitian lain. Pekerja yang berpendidikan lebih baik merupakan komponen kunci bagi perekonomian yang berkembang, dan lebih banyak dana untuk sekolah adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan ini. Ada korelasi negatif antara peningkatan anggaran kesehatan dan pertumbuhan PDB. Pengeluaran lebih banyak  untuk  jalan  raya  juga  memiliki  efek  yang  tidak  berarti  terhadap  ekspansi  PDB. Temuan  studi  ini  menunjukkan  bahwa  layanan  kesehatan  yang  berkualitas  rendah  dan layanan  infrastruktur  jalan  yang  langka  dan  berkualitas  rendah  dapat  menghambat pertumbuhan ekonomi (Husen, 2014).
Infrastruktur  yang  buruk  merupakan  akibat  langsung  dari  korupsi,  yang  meliputi penggelapan, penyuapan, dan pemerasan. Anggaran pembangunan infrastruktur dipotong karena penyuapan dan pemerasan yang terjadi selama pelaksanaannya. Dengan cara yang sama,  infrastruktur  berkualitas  rendah  dibangun  ketika  anggaran  pembangunan infrastruktur berkurang karena penggelapan (Amalia, 2022).
Karena  suap  dan  imbalan  lebih  mudah  didapat  di  lingkungan  yang  korup,  investasi publik  akan  dialihkan  ke  proyek-proyek  lain,  yang  mengarah  ke  anarki  di  sektor  publik. Korupsi  dalam  birokrasi  akan  mengarah  pada  peningkatan  kompleksitas  proyek  sebagai kedok bagi para pejabat yang korup. Terakhir, korupsi menurunkan kualitas barang dan jasa publik dengan menurunkan kepatuhan terhadap kebutuhan produksi dan material, standar kesehatan, peraturan lingkungan, dan standar-standar lainnya. Selain membebani anggaran pemerintah, korupsi juga menurunkan kualitas layanan publik dan infrastruktur (Patra, 2018).
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lamban dan ketidakseimbangan sosial merupakan konsekuensi dari korupsi dalam pembangunan infrastruktur negara.
1. Dampak Ekonomi
Kemajuan  ekonomi  (peningkatan  investasi,  pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan, dan pengeluaran pemerintah untuk program pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat)  berkorelasi  negatif  dengan  korupsi  di  negara-negara  berkembang, khususnya Indonesia (Mauro dalam Wilhelmus, 2017:36). Pemerintah dan masyarakat
luas harus berusaha keras untuk memerangi korupsi dalam segala  bentuknya  -  baik secara preventif, represif, maupun kuratif - karena adanya korelasi negatif antara korupsi dan  ekonomi.  Utang  pemerintah  membengkak,  harga  barang  dan  jasa  naik,  dan pembangunan  terhenti  karena  korupsi.  Ketika  pemerintah  mengajukan  berbagai kebijakan  pembangunan,  namun  korupsi  merajalela,  hasilnya  adalah  pembangunan yang  tidak  efisien.  Rachmawati  berpendapat  bahwa  korupsi  yang  meluas  pasti  akan menimbulkan  sejumlah  masalah  ekonomi  tambahan,  yang  paling  menonjol  adalah sebagai berikut (Rachmawati, 2021:15).
Pertama-tama,  rendahnya  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Pertumbuhan ekonomi  dan  investasi  dalam  negeri  terhambat  oleh  korupsi.  Kerugian  akibat pembayaran ilegal, biaya manajemen dalam negosiasi dengan pejabat yang korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau investigasi, semuanya berkontribusi pada biaya bisnis yang lebih tinggi ketika korupsi terjadi di sektor swasta. Kekhawatiran akan stabilitas, kurangnya  kepercayaan  terhadap  proses  investasi,  dan  ketidakpastian  tentang perlindungan hukum, semuanya menyulitkan pihak dalam negeri (PMDN) dan pihak asing (PMA) untuk menanamkan modal dalam pembangunan negara (Makhfudz, 2016). Korupsi  adalah  penghalang  utama  investasi,  seperti  yang  diketahui  oleh  banyak pengusaha dan kelompok ekonomi internasional.
Masalah kedua adalah penurunan output. Produktivitas akan turun sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih lambat. Karena mereka tidak dapat meningkatkan pengembangan atau meningkatkan kapasitas mereka, sektor industri dan produksi  mengalami  hal  ini.  Kurangnya  investasi  membatasi  program-program  yang bertujuan untuk meningkatkan produksi melalui inisiatif-inisiatif seperti pembangunan pabrik-pabrik  baru  dan  bisnis-bisnis  produktif  atau  peningkatan  kapasitas  produksi bisnis-bisnis yang sudah ada. Masalah tambahan, seperti peningkatan pengangguran dan  sejumlah  besar  pemutusan  hubungan  kerja,  akan  muncul  dari  penurunan produktivitas ini (Zulhanafi et al., 2013). Akibat akhirnya dari penurunan produktivitas ini yaitu kemiskinan masyarakat.
Poin ketiga adalah kualitas penawaran yang di bawah standar. Dengan mengalihkan dana publik ke usaha lain di mana suap dan keuntungan lebih mudah didapat, korupsi mendatangkan malapetaka pada sektor publik. Korupsi dalam birokrasi akan mengarah pada peningkatan kompleksitas proyek sebagai kedok bagi para pejabat yang korup. Terakhir,  sebagai  akibat  dari  menurunnya  kepatuhan  terhadap  peraturan  kesehatan, lingkungan,  keselamatan  bangunan,  dan  peraturan  lainnya,  korupsi  menurunkan kualitas barang dan jasa publik. Selain membebani anggaran pemerintah, korupsi juga
menurunkan  kualitas  layanan  publik  dan  infrastruktur  (Patra,  2018).  Menurut  (Mauro dalam Pradiptyo, 2016:26) menyatakan bahwa pengalihan dana tersebut terjadi sebagai akibat dari praktik korupsi. Infrastruktur yang buruk merupakan akibat langsung dari korupsi,  yang  meliputi  penggelapan,  penyuapan,  dan  pemerasan.  Anggaran pembangunan infrastruktur terpotong karena penyuapan dan pemerasan yang terjadi selama  pelaksanaannya.  Dengan  cara  yang  sama,  infrastruktur  berkualitas  rendah dibangun ketika anggaran pembangunan infrastruktur berkurang karena penggelapan. Akses  masyarakat  ke  pusat-pusat  ekonomi  dan  pertumbuhan  dapat  terganggu  oleh infrastruktur  yang  berkualitas  rendah.  Oleh  karena  itu,  pertumbuhan  ekonomi  suatu daerah dapat terhambat oleh infrastruktur yang buruk.
Selanjutnya,  berkurangnya  pendapatan  pajak  yang  diterima  oleh  negara.  Pajak adalah  sumber  pendapatan  utama  bagi  pemerintah  di  seluruh  dunia,  yang memungkinkan  mereka  mendanai  barang  dan  jasa  publik  yang  penting.  Selain membantu  menstabilkan  harga  dan  mengendalikan  inflasi,  pajak  juga  meredistribusi pendapatan,  yang  berarti  negara  dapat  menggunakan  uang  yang  dikumpulkannya untuk  mendanai  pembangunan  dan  kesempatan  kerja  baru,  yang  keduanya meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Banyak  pegawai  dan  petugas  pajak  yang memanfaatkan situasi ini untuk memperkaya diri mereka sendiri, yang memperburuk penurunan pendapatan sektor ini (Amalia, 2022).
Terakhir, menambah utang negara. Hampir semua negara mengalami kemerosotan ekonomi, tak terkecuali Eropa dan Amerika Serikat (Sihono, 2008). Memaksa negara- negara untuk berhutang untuk meningkatkan ekonomi mereka yang melambat akibat resesi  dan  menutupi  biaya  defisit  anggaran,  atau  untuk  membangun  infrastruktur penting. Utang luar negeri di Indonesia akan meningkat karena korupsi.
2. Dampak Sosial
Korupsi, kata Kurniadi (dikutip dalam Wilhelmus, 2017:37), pada dasarnya membuat kehidupan ekonomi masyarakat menjadi lebih  sulit dan mahal. Hal ini terjadi karena pelaku  ekonomi  dibebani  dengan  ekonomi  biaya  tinggi  akibat  korupsi,  yang  pada akhirnya mendongkrak harga-harga kebutuhan, jasa, dan barang publik. Karena harga- harga tersebut diberlakukan pada kebutuhan, jasa, dan barang publik. Karena pelaku ekonomi  harus  dapat  menutup  kerugian  mereka  dari  korupsi  dan  penyelewengan melalui harga-harga barang kebutuhan, jasa, dan layanan publik.
Korupsi  telah  memperparah  kemiskinan  dengan  membatasi  akses  masyarakat miskin  terhadap  berbagai  sumber  daya,  termasuk  yang  berkaitan  dengan  uang, kesehatan, pendidikan, informasi,  dan  hukum. Komoditas dasar seperti  gula,  minyak,
susu, dan lain-lain, mengalami kenaikan harga yang terus meningkat. Banyak bayi dan anak  kecil  yang  kini  terancam  kekurangan  gizi  dan  tidak  memiliki  akses  terhadap pendidikan yang berkualitas karena kenaikan harga-harga tersebut. Korupsi membuat masyarakat miskin semakin terpinggirkan di daerah ini.

## SIMPULAN
Secara  keseluruhan,  data  dan  analisis  menunjukkan  bahwa  Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang korupsi sebagai praktik ilegal, tidak bermoral, dan berbahaya yang merusak kehidupan orang lain sekaligus menguras kas negara. Salah satu penyebab korupsi yang paling mendasar adalah sebagai berikut: (1) ketidakseimbangan kekuasaan di mana para pengambil keputusan tidak bertanggung jawab kepada rakyat; (2) kurangnya keterbukaan  dalam  pengambilan  keputusan  pemerintah;  (3)  kampanye  politik  yang memakan  banyak  biaya;  (4)  proyek-proyek  yang  melibatkan  banyak  dana  publik;  (5) lingkungan dan jaringan kolega yang mementingkan diri sendiri; (6) tidak adanya penegakan hukum dan ketertiban; (7) pembatasan kebebasan berekspresi atau media; (8) rendahnya gaji  pegawai  pemerintah;  (9)  kurangnya  minat  masyarakat,  sehingga  menjadi  mangsa empuk  bagi  para  penguasa  yang  tidak  memenuhi  janji-janji  kampanyenya;  dan  (10) ketiadaan  pengawasan  yang  memadai  untuk  mencegah  penyuapan  dan  bentuk-bentuk korupsi lainnya.
Saat  ini,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang  lamban  dan  ketimpangan  sosial merupakan  konsekuensi  dari  korupsi  dalam  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia. Lemahnya  investasi  dan  pertumbuhan  ekonomi,  rendahnya  produktivitas,  rendahnya kualitas  produk  dan  jasa,  rendahnya  penerimaan  pajak,  dan  tingginya  utang  negara merupakan  dampak  negatif  dari  korupsi.  Praktik  korupsi  menghambat  akses  masyarakat berpenghasilan rendah terhadap sumber daya ekonomi, keuangan, kesehatan, pendidikan, informasi,  hukum,  dan  sumber  daya  sosial  lainnya,  yang  merupakan  dampak  sosial  dari kemiskinan. Di sini, korupsi menjadi faktor utama dalam marjinalisasi masyarakat miskin.
DAFTAR PUSTAKA Administrator. (2023). Darurat Korupsi Infrastruktur. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3174-darurat-korupsi- infrastruktur. Di akses pada Selasa, 2023-12-05. Pukul 09.28 WIB.
Amalia,  S.  (2022).  Analisis  Dampak  Korupsi  Pada  Masyarakat  (Studi  Kasus  Korupsi Pembangunan  Shelter  Tsunami  di  Kecamatan  Labuan  Kabupaten  Pandeglang). Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science, 3(1), 54 – 76.
Ariani, V., Jumas, D. Y., Utama, W. P., & Wahyudi, W. W. (2023). Indikator Penyebab Praktik Korupsi  pada  Industri  Konstruksi  di  Sumatera  Barat. Rekayasa  Sipil,  17(1),  15 – 22. https://doi.org/10.21776/ub.rekayasasipil.2023.017.01.3
Ash-shidiqqi,  E.  A.  (2020).  Meneropong  Ilmu  Hukum  Profetik:  Penegakan  Hukum  yang Berketuhanan. Amnesti Jurnal Hukum, 2(1), 33 – 42.
Dhanti, A. R., Rezicha, S., Pradana, F. P., Navia, F. R. R., & Wardania, R. P. (2023). Peran Non Governmental Organization dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Kasus Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi Pantai Losari. Jurnal Anti Korupsi, 3(2), 16 – 32.
fnh.  (2015). Korupsi  Hambat  Pembangunan  Infrastruktur.  Hukum  Online.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-hambat-pembangunan- infrastruktur-lt4f3b5825d3dc0/. Di akses pada Selasa, 2023-12-05. Pukul 09.15 WIB.
Herbert, A. S. (1982). Administrative Behavior, A Study of Decision, Terjemahan. Bina Aksara, Jakarta.
Husen,  A.  (2014). Analisis  Dampak  Indikasi  Korupsi  terhadap  Pembangunan  di  Kawasan Timur  Indonesia  (Sektor  Pendidikan,  Kesehatan  dan  Infrastruktur  Jalan).  Universitas Brawijaya.
Ikhsan,  M.  (2002).  Mengukur  Biaya  Ekonomi  Akibat  Korupsi  di  Indonesia. Dalam  Hamid Basyaib Dkk (Ed.), Mencuri Uang Rakyat, 16.
Indonesia, P. R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Kamil, S. (2019). Pendidikan anti korupsi: pendekatan budaya,  politik dan teori integritas. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Lamijan,  &  Tohari,  M.  (2022).  Dampak  Korupsi  Terhadap  Pembangunan  Ekonomi  dan Pembangunan Politik. Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI), 3(2), 40 – 59.
Makhfudz, M. (2016). Seberapa penting investasi asing dipertahankan di indonesia. ADIL: Jurnal Hukum, 7(1), 18 – 35.
Manihuruk, T. N. S. (2021). Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(2), 290 – 314.
Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif. In Remaja Rosdakarya.
Mubyarto, M. (1996). Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi. In Yayasan Obor Indonesia.
Mulyadi,  L.  (2001). Tindak  pidana  korupsi:(tinjauan  khusus  terhadap  proses  penyidikan, penuntutan,  peradilan  serta  upaya  hukumnya  menurut  undang-undang  nomor  31 tahun 1999). Citra Aditya Bakti.
Patra,  J.  I.  K.  (2018). Korupsi,  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Kemiskinan  Di  Indonesia.  Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia. 3(1), 71 – 79.
Pendidikan, D., & Kebudayaan, R. I. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka.
Pradiptyo, R. (2016). Dampak sosial korupsi. Dampak Sosial Korupsi, 1 – 55.
Prodjohamidjojo, M. (2011). Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta Selatan.
Rachmawati, A. F. (2021). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 12 – 19.
Saifuddin, B. (2017). Dampak Dan Upaya Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Warta Dharmawangsa, 4(52).
Salama, N. (2014). Motif dan proses psikologis korupsi. Jurnal Psikologi, 41(2), 149 – 164.
Salmi, A. (2006). Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Makalah. Jakarta: MPKP-FE UI, 13.
Sihono,  T.  (2008).  Krisis  Finansial  Amerika  Serikat  dan  Perekonomian  Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan, 5(2).
Simanjuntak, T., Panjaitan, D. P., & Efritadewi, A. (2023). Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Negara  Indonesia. Causa:  Jurnal  Hukum  Dan Kewarganegaraan, 1(5), 51 – 60.
Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 17(9), 26 – 42.
Zulhanafi, M. E., Aimon, H., & Syofyan, E. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan tingkat pengangguran di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi, 2(03).