ARUMBAE: JURNAL ILMIAH TEOLOGI DAN STUDI AGAMA Available online at: http://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae E-ISSN: 2715-775X DOI: https://doi.org/ 10.37429/arumbae.v3i2.675
Pemekaran Jemaat Sebuah Analisis Teologi-Sosial di Jemaat GPM Passo

## Markus Janes Huliselan
Program Pascasarjana Magister Teologi, UKIM Email: markusjh@gmail.com

## Abstract
This  article  aims  to  analyse  the  problem  of  conflict  that  occurred  due  to  the  division  of  the congregation  in  the  Maluku  Protestant  Church  (GPM).  In  particular,  the  Congregation  of  Passo became  the  locus  of  research.  Using  qualitative  descriptive,  the  researcher  found  data  from congregants against and pro of church expansion. This research used the functional perspective on social conflict from Lewis A. Coser to analyse various conflict variables in the Passo Congregation. I  found  that  the  conflict  in  Passo  was  influenced  by  multiple  external  factors,  such  as  an understanding  of  the  customary  land,  the  perspective  of  the  urban  community,  the  relationship between the church and local government, and the interests of local politicians. The church's mission in the world is to build a peaceful fellowship. Therefore, this article finally proposes a theological perspective  on  the  community  of  peace  as  a  theological  approach  in  understanding  the  issue  of conflict between congregations.
Keywords : Division of the congregation; The Protestant Church of Maluku (GPM); Conflict; Passo; Church as the Community of Peace.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis persoalan konflik yang terjadi karena pemekaran Jemaat pada Gereja Protestan Maluku (GPM). Secara khusus, Jemaat GPM Passo menjadi lokus penelitian. Dengan deskriptif kualitatif, peneliti menemukan data dari jemaat yang kontra dan pro pemekaran jemaat.  Perspektif  fungsional  dalam  konflik  sosial  dari  Lewis  A.  Coser  digunakan  untuk menganalisis  berbagai vaariabel  konflik  di  Jemaat  Passo.  Dari  hasil penelitian  ditemukan  bahwa konflik  di  Jemaat  Passo  dipengerahui  berbagai  faktor  eksternal,  seperti  pemahaman  mengenai negeri adat, perspektif masyarakat urban, relasi gereja dan pemerintah lokal, serta kepentingan para politisi  lokal.  Misi  gereja  di  tengah  dunia  adalah  untuk  membangun  sebuah  persekutuan  yang berdamai.  Karena  itu,  artikel  ini,  akhirnya  mengajukan  sebuah  perspektif  teologis  mengenai komunitas yang damai sebagai salah satu pendekatan teologis dalam memahami persoalan konflik antara jemaat.
Kata Kunci: Pemekaran Jemaat; Gereja Protestan Maluku (GPM); Passo; Konflik; Gereja sebagai Komunitas Damai.

## PENDAHULUAN
Negeri  Passo  terletak  di  antara  Jazirah  Leihitu  dan  Jazirah  Leitimur,  Kecamatan Teluk Ambon Baguala. Passo merupakan masyarakat yang tergolong dalam Uli Lima, dan dalam  zaman  modern  ini  masih  diikat  oleh  hukum  adat  yang  mengatur  keamanan  dan ketertiban masyarakat. 1 Passo awalnya bukanlah negeri yang multikultural, namun karena luas  dan  strategis,  sehingga  menjadi  tempat  alternatif  bagi  para  pendatang  dari  berbagai daerah di Indonesia. Penjualan tanah-tanah dati juga terjadi, dan bukan semata kebutuhan ekonomi,  perubahan  sosial  (modernisasi),  tetapi  juga  karena  pranata  adat  yang  telah memudar. 2 Masyarakat  yang  ada  di  Passo  memeluk  beberapa  agama  antara  lain,  Islam, Kristen  (Protestan  dan  Katholik)  dan  Hindu.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  sesehari, masyarakat Passo melakukan berbagai usaha atau pekerjaan di berbagai bidang, di antaranya sebagai  Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, pegawai swasta, tukang ojek, wiraswasta, dan petani.
Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Passo berada di Klasis GPM Pulau Ambon Timur,  dan  memiliki  wilayah  pelayanan  yang  terbagi  dalam  18  Sektor  dan  76  Unit. Penyebarannya mulai dari kawasan Mata Passo di bagian Barat hingga Waitatiri di bagian Timur, serta dari Air Besar di bagian Utara hingga Waiyori di bagian Selatan. Luas kawasan ini  menyebabkan  efektifitas  pelayanan  mulai  berkurang.  Hak-hak  anggota  jemaat  (sesuai Peraturan  Pokok  GPM  Tentang  Jemaat  Bab  VI  pasal  10  ayat  1)  kurang  terlayani  secara maksimal  karena  152  orang  penatua  dan  diaken  yang  harus  melayani  11.198  jiwa  terasa berat. 3
Berdasarkan kebutuhan dan peningkatan pelayanan, maka persidangan ke-35 tahun 2015 dan ke-36 tahun 2016, merekomendasikan pemekaran jemaat dan membentuk panitia pelembagaan. 4 Bertolak  pada  SK  Majelis  Jemaat  GPM  Passo  No:  027/SKEP/KPAT- JPO/E.2/09/2016,  maka  harus  melepaskan  beberapa  sektor  dan  unit  pelayanannya  untuk menjadi 2 jemaat baru. 5 Pada persidangan ke-37 tahun 2017, diputuskan untuk pembagian
1 J.A. Pattikayhatu, Artikel, Sejarah Negeri Passo dan Perkembangan Masyarakatnya , 2013, hlm.7
2 Golda M. Persulessy , (Skripsi) Tanah Dati: Kajian Teologis Etis Terhadap Pemahamn Keluarga- keluarga Pemilik Tanah Dati Tentang Manfaat Tanah Dati di Desa Passo , (Ambon. 2003), hlm. 66.
3 Tim Pemekaran, Proposal Hasil Pelembagaan Jemaat-Jemaat GPM Passo , 2017, hlm 8
4 Himpunan Keputusan Sidang ke-36 Jemaat GPM Passo, (Ambon: Sekretariat Jemaat GPM Passo, 2016), 100.
5 Tim Pemekaran, Proposal Hasil Pelembagaan Jemaat-Jemaat GPM Passo ,10
aset  gereja  bagi  tiga  jemaat. 6 Dalam  perkembangannya,  ternyata  proses  yang  terjadi menimbulkan  konflik.  Sekalipun  telah  dilakukan  sosialisasi  pada  setiap  sektor,  unit  dan wadah organisasi oleh setiap pelayan, namun belum dipahami dengan baik. Menyikapi hal itu, anak asli Negeri Passo melakukan berbagai langkah koordinasi dengan pimpinan gereja pada aras  jemaat, Klasis Pulau Ambon Timur, dan MPH Sinode GPM agar membatalkan proses tersebut.
Mediasi juga dilakukan oleh Forum Pemuda Peduli Adat Negeri Passo Baguala Uli Lima , agar permintaan warga GPM (“anak asli negeri Passo”) bisa di dengar oleh pimpinan gereja. Ternyata upaya tersebut malah memperuncing persoalan di kalangan jemaat; tercipta opini publik yang tidak sejalan di kalangan jemaat. Mereka beranggapan, jika jemaat GPM Passo dimekarkan menjadi 3, maka dikemudian hari bisa terjadi pemekaran Negeri Passo menjadi 3. 7 Pada sisi lain, GPM menunjukkan eksistensi dan integritasnya sebagai lembaga melalui pemimpin pada aras jemaat, klasis dan sinode. GPM tidak bisa dibawa masuk dalam perspektif adat atau primordialisme masyarakat, karena sifatnya yang independen dan terus mengembangkan berbagai strategi pelayanan sesuai konteks. Penduduk asli Negeri Passo tidak  menerimanya,  karena  dipengaruhi  dengan  pemahaman  primordialisme  dan  adanya gerakan-gerakan  tertentu  yang  dilakukan  oleh  oknum-oknum  anggota  jemaat  bahkan majelis jemaat GPM Passo yang masih aktif, kemudian sebagian dari majelis jemaat GPM Passo melepaskan jabatan karena tidak sejalan dengan keputusan gereja untuk melakukan pemekaran dan pelembagaan jemaat. 8
Ada perspektif bahwa para petinggi gereja pada aras jemaat, klasis dan sinode kurang “toleran” dengan konteks sosial, kultural dan  historis dari Negeri Passo sebagai negeri adat. Ada yang beranggapan bahwa konspirasi  politik pun turut memperkeruh suasana sebagai akibat  pemekaran  dan  pelembagaan  jemaat,  namun  Perspektif  ini  tidak  bisa  dibuktikan secara yuridis.  Silang pandangan yang  cukup tajam  tentang pemekaran dan pelembagaan jemaat  GPM  Passo  telah  meninggalkan  suatu  realitas  yang  cukup  memilukan.  Memang, pemekaran  dan  pelembagaan  “sukses”  dilaksanakan,  namun  “harus  dibayar  mahal”  oleh GPM.  Sebab,  pada  24  Januari  2018,  ada  370  kepala  keluarga  (KK)  dengan  1.468  jiwa
6 Himpunan  Keputusan  Sidang  ke-37  Jemaat  GPM  Passo,    (Ambon:  Sekretariat  Jemaat  GPP Passo,2017),  99
7 Hasil  wawancara  dengan  D1,  44  tahun,  Mantan  Majelis  Jemaat  GPM  Passo  periode  2015-2020 yang mengundurkan diri/ tokoh penolakan pemekaran dan pelembagaan jemaat. 19 Maret 2019.
8 Hasil Wawancara dengan B4, pada 24 Maret 2019.
meninggalkan GPM dan masuk menjadi anggota Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPII) yang pelembagaannya terlaksana pada 4 Februari 2018. 9

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Passo sebagai Negeri Adat
Pemekaran Jemaat Passo dipandang dapat mengancam eksistensinya sebagai negeri adat. Pemekaran jemaat Negeri Lama dijadikan sebagai contoh dimekarkan menjadi sebuah desa.  Sedangkan  menurut  pendeta  (GPM)  dan  anggota  jemaat  yang  pro  pemekaran, pemekaran  jemaat  tidak  akan  mengancam  eksistensi  Passo  sebagai  negeri  adat,  bahkan sebaliknya  akan  memperkuat  relasi  sosial  termasuk  dengan  lembaga  pemerintah.  Bagi penulis, Jemaat Negeri Lama telah dibentuk dan mandiri sejak tahun 1871 dengan jumlah jiwa  191  orang. 10 Sedangkan  awalnya  adalah  sebuah  dusun,  dan  ditingkatkan  statusnya menjadi  sebuah  desa  administratif  berdasarkan  SK  Gubernur  Maluku  nomor 146.1/SK/710/93, pada tahun 1993. 11
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Maluku,  Bab  I  Ketentuan  Umum  Pasal  1 ayat 5 menyebutkan bahwa, desa adat  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas  wilayah  yang  berwewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia. 12 Sedangkan  dalam  peraturan  Walikota  Ambon 13 yang  ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Ambon nomor 9 tahun 2017 tentang Penetapan Negeri di Kota Ambon, pada bagian umum, menyebutkan bahwa ciri-ciri sebagai negeri adat yaitu:
1. Memiliki kelembagaan adat (Saniri, Soa, dan sebagainya);
2. Mempunyai wilayah petuanan negeri;
3. Mempunyai simbol-simbol adat ( Baileo dan sebagainya);
9 Cm 01. (2018). Pemekaran Perdana Jemaat GKPII Negeri Passo . Dalam. https://citramaluku.blogspot.com, diakses: 22 Oktober 2019.
10 Chr.G.F. de  Jong, Sumber-sumber  Tentang  Sejarah  Gereja  Protestan di  Maluku  Tengah1803  - 1900, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2009), 835
11 Prasasti Desa Negeri Lama.
12 Gubernur Maluku, Perda No 16 Tahun 2019 Tentang Penataan Desa Adat.(Edit) Hasil Fasilitasi Kemndagri Terakhir.pdf . Dalam https://peraturan.bpk.go.id...PDF, Diakses:  pada 24 Juni 2021)
13 Frans  Johanis  Papilaya, Perda  nomor  9  tahun  2017.pdf-peraturan  BPK.  Dalam https://peraturan.bpk.go.id>PDF , Diakses: pada 24 Juni 2021
4. Mempunyai hubungan  magis-religius  dengan lingkungan dan dalam interaksi antarindividu dan kelompok;
5. Memiliki upacaraatau ritus-ritus adat tertentu;
6. Memiliki bahasa asli yang dapat dipakai, minimal dalam upacara-upacara adat atau pertemuan-pertemuan tertentu;
7. Mempunyai keturunan asli yang sudah secara turun temurun menguasai wilayah petuanan;
8. Mempunyai  aturan-aturan  yang  dapat  mengatur  hubungan  antar  individu  dan kelompok maupun dengan lingkungan sekitarnya.

## Relasi Gereja dan Pemerintah Negeri Passo
Pemekaran  dan  pelembagaan  jemaat  GPM  Passo  menjadi  tiga  jemaat  tentu  saja merupakan  fakta  pelayanan  yang  tidak  bisa  dipungkiri.  Dukungan  dari  sebuah  lembaga secara khusus lembaga pemerintahan menjadi indikator yang positif. Tetapi dalam proses itu pemerintah negeri tidak setuju terhadap keputusan gereja untuk melakukan pemekaran dan  pelembagaan  jemaat.  Hal  ini  dilakukan  karena  tidak  semua  anggota  jemaat menyetujuinya, mengantisipasi perpecahan jemaat dan persoalan disfungsi sosial lainnya. Pada pihak lain, dipahami bahwa pemekaran dan pelembagaan jemaat ini merupakan cara gereja yang harus dilakukan guna efektifitas pelayanan.
Proses pemekaran dan pelembagaan yang akan dilakukan oleh gereja tetap terarah pada koordinasi bersama dengan pihak pemerintah negeri dan dengan pihak kontra bahkan sebaliknya. Namun  dalam  koordinasi tersebut  secara kelembagaan gereja dan pemerintah mempunyai perspektif yang berbeda.  Pemerintah dan Saniri negeri Passo menyatakan sikap secara tertulis maupun secara lisan kepada pimpinan gereja (Sinode GPM) agar pemekaran dan  pelembagaan  jemaat  jangan  dilakukan  sebab  ada  sebagian  anggota  jemaat  yang mayoritas  orang  asli  Passo  tidak  menyetujuinya  dengan  berbagai  argumentasinya. Sedangkan  bagi  gereja,  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  saniri  negeri  Passo  ini didasarkan pada pertimbangan berikut.
Pertama, aspirasi pemerintah dan saniri negeri ini dianggap sebagai ancaman atau cara  intervensi  guna  membatalkan  keputusan  gereja  dalam  menyelesaikan  berbagai persoalan  pelayanan  dengan  cara  melakukan  pemekaran  dan  pelembagaan  jemaat  GPM Passo  menjadi  tiga  jemaat.  Kedua , karena  mereka  dianggap  diprovokasi  oleh  orang  lain sehingga  tidak  sejalan  dengan  strategi  pelayanan  yang  akan  dilakukan  oleh  gereja.
Perbedaan  perspektif  antara  kedua  lembaga  inilah  yang  menyebabkan  disfungsi  sosial. Perspektif gereja yang tidak mendengar aspirasi pemerintah dan saniri negeri Passo dengan mengedepankan esksistensi keputusan sebagai lembaga terhadap jemaat, maka pemekaran dan  pelembagaan  jemaat  tetap  dilaksanakan  sekalipun  menuai  begitu  banyak  kritik  dan klimaksnya  terjadi  perpecahan  jemaat.  Bagi  gereja  proses  pemekaran  dan  pelembagaan jemaat  telah  berhasil  dilaksanakan,  sedangkan  bagi  pemerintah  dan  saniri  negeri  Passo strategi  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  gereja  ini  tidak  berhasil  karena  dianggap  lebih mementingkan  keputusan  sebagai  lembaga  dengan  mengabaikan  fakta  riil  di  jemaat    dan tidak menjaga keutuhan anggota jemaat atau gereja. Sekalipun menjelang proses pemekaran dan  pelembagaan  jemaat  ada  persetujuan  oleh  pemerintah  negeri,  namun  dianggap  tidak mewakili lembaga dan anggota jemaat Passo yang kontra.

## Kepentingan Elit-elit Politik Lokal
Dalam berbagai konteks eksternal yang terjadi di tengah-tengah pergumulan negeri Passo ada pula faktor internal yang belum terselesaikan secara politik yaitu pemilihan raja negeri  Passo.  Proses  untuk  melakukan  pemekaran  dan  pelembagaan  jemaat  GPM  Passo, terjadi  disfungsi  sosial  dalam  berbagai  aspek  dan  dianggap  sebagai  kesempatan  untuk menunjukkan eksistensi status sosial dari pihak-pihak tertentu agar memperoleh simpati atau perhatian dari orang lain.
Faktor politik internal Negeri Passo turut mempengaruhi pola pikir dan sikap dari anak-anak negeri dalam menyikapi pemekaran dan pelembagaan Jemaat GPM Passo.  Tidak ada figur seorang raja dalam memimpin Negeri Passo sebagai negeri adat berdampak pada disfungsi sosial. Sebab seorang penjabat yang telah memerintah di negeri Passo dianggap sebagai figur yang tidak bisa bertanggungjawab terhadap masa depan Passo. Proses politik terkait  pemilihan  raja  yang  akan  dilaksanakan  di  kemudian  hari  telah  mempetakan masyarakat  atau  anggota  jemaat  berdasarkan  komunitas  gereja  secara  khusus  GPM  dan GKPII. Indikator ini menjadi isyarat bahwa sikap pro dan kontra pemekaran telah terpetakan secara politik yang dilakukan oleh kelompok tertentu demi kepentingan pencalonan sebagai seorang raja Negeri Passo.

## Analisis Fungsional Konflik Sosial dari Lewis A Coser
Seperti  yang  telah  disampaikan  Lewis  A.  Coser  bahwa  suatu  konflik  dalam masyarakat  merupakan  tanda-tanda  adanya  hubungan-hubungan  yang  hidup  dalam masyarakat.  Sedangkan  ketiadaan  konflik  dapat  berarti  persoalan-persoalan  yang  terjadi cenderung  untuk  dilupakan  atau  suatu  pertanda  strategi  pembiaran  yang  kelak  akan menimbulkan kekacauan dan penderitaan. Perspektif ini sejalan dengan yang di sampaikan oleh George Simmel bahwa masyarakat yang sehat tidak hanya membutuhkan hubungan sosial yang sifatnya integratif dan harmonis, tetapi membutuhkan adanya konflik. Itu berarti bahwa  Coser  dan  George  memahami  konflik  sebagai  sesuatu  yang  fungsional  atau  yang baik.
Dalam kaitannya dengan pemekaran jemaat GPM Passo menjadi tiga jemaat yang otonom  atau  mandiri  telah  menimbulkan  perpecahan  jemaat  di  mana  hadirnya  GKPII sebagai  wadah  atau  lembaga  gereja  yang  menampung  anggota  jemaat  yang  kontra pemekaran.  Proses  pemekaran  yang  akan  dilakukan  oleh  pihak  GPM  membuat  mereka “sadar”  akan  masa  depan  status  Passo  yang  terancam  bukan  hanya  karena  pemekaran jemaat  tetapi  dengan  adanya  perkembangan  modernisasi,  kemajemukan  masyarakat, pendidikan, sosial, budanya dan lain-lain.
Perbedaan sikap ini merupakan hal yang wajar, sebab komunitas masyarakat atau anggota  jemaat  yang  berdomisili  di  Passo  Utara  dan  Passo  Selatan  berbeda  statusnya dengan  anggota  jemaat  yang  merupakan  masyarakat  asli  Passo  yang  berada  di  Passo Tengah.  Komunitas  anggota  jemaat  yang  ada  di  Passo  Selatan  dan  Passo  Utara  pada umumnya adalah masyarakat urban (pendatang).
Coser dalam teori fungsional  konflik sosial,  berpendapat  bahwa perubahan sosial tidak semata-mata terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi  perubahan  bisa  terjadi  akibat  adanya  konflik  yang  menghasilkan  kompromi- kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Proses perubahan sosial diartikan sebagai proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem  sosial,  di  mana  semua  tingkat  kehidupan  masyarakat  secara  sukarela  atau dipengaruhi  oleh  unsur-unsur  eksternal  meninggalkan  pola-pola  kehidupan,  budaya  dan sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya dan sistem yang baru. Hal-hal penting dalam perubahan sosial menyangkut aspek-
aspek: perubahan pola pikir masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, perubahan budaya materi. 14
Pemekaran bukan menjadi penyebab perpecahan jemaat yang dialami oleh GPM di jemaat  GPM  Passo.  Ada  hal  menarik  yang  merupakan  pemicu  perpecahan  jemaat  yaitu terjadinya  perubahan-perubahan  sosial  di  jemaat  GPM  Passo.  Realitas  jemaat  atau masyarakat Passo sekarang ini memang berbeda dengan beberapa decade belakangan ini. Passo yang merupakan negeri adat kini “terancam” eksistensinya. Perubahan –perubahan sosial yang dimaksudkan sesuai dengan konteks Passo.
Dari  beberapa  konteks  perubahan  sosial  yang  terdapat  dalam  negeri  atau  jemaat GPM Passo inilah menjadi salah satu pemicu konflik kontra pemekaran yang berimbas pada perpecahan  jemaat.  Perubahan  sosial  ini  telah  mempengaruhi  pola  pikir  dan  perilaku anggota  jemaat  untuk  menjawab  berbagai  kebutuhan  pelayanan  gereja.  Gereja  secara institusi mendisain pelayanan dengan strategi melakukan pemekaran jemaat. Namun hal ini ditantang  oleh  anggota  jemaat  yang  merupakan  masyarakat  asli  Passo.  Pihak  kontra pemekaran  melalui  Forum  Pemuda  Peduli  Anak  Adat  Negeri  Passo  Baguala Uli  Lima membangun konsolidasi internal (kelompok) bersifat primordialis untuk menjaga eksistensi Passo  sebagai  negeri  adat  yang  bertentangan  dengan  keputusan  gereja  untuk  melakukan pemekaran jemaat guna memperpendek rentang kendali pelayanan.
Hal  ini  berdampak  pada  perubahan  (konflik  fungsional)  sosial  bergereja  di  tiga jemaat yang telah dimekarkan secara otonom. Perubahan-perubahan dimaksud antara lain: 1).  Ketiga  jemaat  memiliki  batas-batas  pelayanan  dengan  jumlah  anggota  jemaatnya masing-masing. 2). Setiap jemaat memiliki seorang ketua majelis jemaat dengan beberapa pendeta  jemaat  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pelayanan  di  jemaat.  3).  Pelayanan semakin terjangkau. 4) Anggota jemaat lebih dekat dengan pelayan khususnya pendeta. 5). Secara ekonomis-finansial keuangan gereja bisa terkontrol dengan baik (hemat anggaran). 6). Presbyterial sinodal diterapkan di setiap jemaat. 7) Jumlah pelayan disesuaikan dengan jumlah unit yang telah diperkecil, maka relasi saling mengenal antarpelayan semakin baik. 8).  Tampilnya  orang-orang  tertentu  yang  vokal  memperjuangkan  pemekaran  maupun kontra pemekaran.
14 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi-Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 91

## Jemaat Sebagai Persekutuan Damai: Konstrukssi Teologis
Salah  satu  aspek  dari  misi  gereja  adalah  persekutuan  ( koinonia ).  Membangun persekutuan  gereja  yang  baik  merupakan  dambaan  setiap  orang.  Persekutuan  yang  baik sangat diperlukan karena dikehendaki Tuhan (Yoh. 17:21), di mana manusia membangun persekutuan  dengan  Allah,  manusia  dengan  sesama  dan  ciptaan  lain.  Persekutuan  itu diperlukan  sebagai  sarana  pertumbuhan  iman  umat.  Tujuan  persekutuan  agar  masing- masing  orang  saling  melengkapi  untuk  pembangunan  “tubuh  Kristus’.  Idealnya,  ketika persekutuan  dibangun  dengan  baik,  akan  menjadi  indikator  penting  dalam  bergereja  dan berjemaat, serta tercipta realitas sosial yang aman, damai, adil, berempati dan lain-lain.
Misi gereja mengembangkan persekutuan (koinonia) tertuang dalam Ajaran Gereja Gereja Protestan Maluku. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan misi gereja dalam aspek persekutuan  adalah  tugas  panggilan  gereja  yang  mengharuskan  gereja  hidup  berpadanan dengan Injil, mengharuskan gereja-gereja sebagai tubuh, sehati sepikir berjuang untuk iman yang  ditimbulkan  oleh  berita  Injil,  mengharuskan  gereja-gereja  saling  memahami, memperhatikan,  dan  melayani  demi  kepentingan  bersama  (Flp.  1:27;  2:4;  1  Kor.  12:27). Tugas  keesaan  ini  untuk  membarui,  membangun  dan  mempersatukan  gereja.  Sedangkan persekutuan merupakan ekspresi keesaan Allah (Yoh. 17). Dengan demikian, persekutuan tidak hanya dalam bentuk persekutuan ibadah, tetapi juga dalam sikap hidup berbagi dan saling menopang. Dengan kalimat lain, saling berbagi hidup merupakan perwujudan hidup persekutuan. Orang yang hidup dalam persekutuan berarti berpartisipasi secara aktif dalam persekutuan itu. 15 Selaku persekutuan gereja dan jemaat yang hidup di tengah realitas sosial yang  kompleks  bisa  menjadi  cara  positif  bagi  gereja  agar  semakin  bertumbuh  dalam menjalankan  misi-Nya.  Namun,  di  sisi  lain,  kompleksitas  realitas  sosial  berjemaat  dan bergereja bisa menjadi pemicu konflik yang mengancam pertumbuhan bahkan perpecahan.
Pemekaran jemaat GPM Passo menjadi tiga jemaat mandiri merupakan cara gereja merefleksikan panggilan untuk menata pelayanan di jemaat agar lebih baik dalam menjawab tantangan  pelayanan.  Keputusan  untuk  pemekaran  jemaat  dimulai  melalui  sidang-sidang gerejawi, namun dalam implementasinya tidak semua warga menyetujui dengan berbagai dalil. Pada satu sisi gereja mempertahankan integritas secara lembaga untuk merealisasikan keputusan gerejawi, di sisi lain anggota jemaat (orang asli Passo) mengharapkan agar “suara
15 Gereja Protestan Maluku, Ajaran Gereja (GPM), point 339
hati” mereka didengar oleh gereja dalam kaitan dengan fakta historis sosial kultural di Passo. Perbedaan  perspektif  ini  tidak  disiasati  secara  arif  sebab  menyangkut  identitas  mereka sebagai negeri adat.
Dalam perspektif persekutuan berjemaat dan bergereja, tidak boleh ada seorang pun sebagai bagian dari tubuh Kristus yang tercecer (Luk. 15: 4). Semuanya berharga. Karena penting  sehingga  Alkitab  menekankan  agar  menjaga  persekutuan  jemaat.  Sebab  jemaat adalah tubuh dan Kristus adalah Kepala (Rm. 12: 4-5; 1 Kor. 12:12-14, 27). Jemaat memang memiliki perbedaan masing-masing, tetapi keragaman itu mesti menjadi kelengkapan dalam menjaga  keutuhan  persekutuan.  Keperbedaan  karena  berbagai  karunia  yang  diterima seharusnya bukan menjadi indikator perpecahan jemaat, tetapi saling melengkapi. Jelas, dari ayat  ini,  ada  spesifikasi  fungsi  dalam  tubuh  Kristus  dan  setiap  anggota  diberikan  tempat yang khusus disertai fungsi masing-masing.
Pemekaran  yang  berujung  pada  perpecahan  jemaat  GPM  Passo,  diduga  kuat dikendarai kepentingan elit-elit politik. Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Sebab gereja dan politik merupakan dua hal yang berbeda. Gereja memiliki misi teologi, politik memiliki ideologi. Karena itu, semua anggota jemaat, apa pun kapasitas sosialnya, mesti mempunyai perspektif  teologi  yang  sama  untuk  menciptakan  strategi  pemekaran  jemaat  GPM  Passo dengan  tulus  agar  “tubuh  Kristus”  tetap  terjaga  keutuhannya.  Perspektif  politik  untuk kepentingan diri dan kelompok dengan mengabaikan kepentingan bersama berdampak pada perpecahan persekutuan  jemaat  (2 Kor. 12:20; Flp. 2:4,  21). Perbedaan perspektif politik dalam proses pemekaran merupakan dinamika yang tidak bisa dihindari tetapi bukan mesti menjadi embrio perpecahan. Perbedaan perspektif justru merupakan kekayaan yang mesti dirawat dan digunakan untuk menjaga keutuhan “tubuh Kristus”.
Gereja dan pemerintah merupakan mitra dalam membangun kesejahteraan bersama. Kemitraan berpola menghormati, mengingatkan, membantu,  merupakan pelayanan gereja kepada Negara (Pemerintah); harus dipahami sebagai bagian dari usaha GPM mendirikan tanda-tanda Kerajaan Allah. 16 Pada konteks tertentu gereja perlu bersikap rendah hati untuk mendirikan  tanda-tanda  Kerajaan,  jika  ada  kebijakan  yang  dianggap  belum  tepat  untuk dilakukan  dalam  jemaat  atau  negeri.  Berbagai  kebijakan  yang  dilakukan  gereja,  bukan sesuatu  yang “tidak bisa” diintervensi  oleh pemerintah negeri selama  kebijakan  itu demi
16 Gereja  Protestan  Maluku ,  Keputusan  Persidangan  ke-34  MPL  Sinode  GPM  ,  Nomor  : 08/MPL/34/2012, tentang: Pedoman Kemitraan Gereja dan Pemerintah Negeri, 1
kepentingan bersama (jemaat-masyarakat). Itu sebabnya formulasi “pemekaran ini urusan gereja,  bukan  pemerintah  negeri”  merupakan  perspektif  yang  mesti  dipikirkan  kembali ( rethought ) sesuai konteks riil jemaat.
Perspektif  tentang  misi  gereja  harus  dilakukan  dalam  semangat  membangun persekutuan agar tidak terkesan selalu top down tetapi juga bottom up di mana jemaat tidak selalu mengikuti dan melaksanakan keputusan gereja dengan “mengabaikan” konteks riil atau  ruang-ruang  teologis  mereka.  Paling  tidak  ada  ruang  dialog  yang  dibangun  untuk keutuhan  jemaat  sebagai  “tubuh  Kritus”.  Pemekaran  yang  dibatasi  pada  teritori  sesuai konteks  jemaat  merupakan  cara  gereja  menyikapi  masalah  pelayanan.  Pelayanan  gereja yang  memberi  ruang  kepada  jemaat  merupakan  wujud  dari  pembaruan  gereja  melihat tantangan-tantangan gereja.
Persoalan pemekaran jemaat GPM Passo merupakan bagian dari dinamika bergereja yang mementingkan pertumbuhan gereja tanpa menepis perbedaan konteks di suatu wilayah pelayanan. Pertumbuhan gereja itu dilandasi dengan cara menanamkan fungsi cinta-kasih dalam  pelayanan  gereja  terhadap  umat.  Agar  persekutuan  jemaat  tetap  terwujud  sebagai “tubuh Kristus” (1Ptr. 2:5). Sebab yang menjalankan misi persekutuan adalah gereja sebagai persekutuan,  institusi,  dan  setiap  anggota  persekutuan. 17 Sehingga  persekutuan  yang dibangun, bukan hanya sepihak tetapi semua pihak. Karena itu, sikap dan perilaku pimpinan gereja dan anggota jemaat harus memiliki spritualitas yang digerakkan oleh Roh Kudus.
Menurut  Titaley,  gereja  adalah  organisasi  “universal”  yang  baru  bermakna  dalam konteks tertentu. Dalam pemahaman seperti ini, gereja bukan hanya “tubuh Kristus” yang menyebabkan gereja tidak menyadari kedudukannya sebagai bagian dari kehidupan sosial dan kebudayaan tertentu. 18 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa gereja sebagai “tubuh Kristus” tidak terlepas dari berbagai konteks gumulnya, termasuk konteks sosial kultural.
Negeri Passo merupakan salah satu negeri adat yang “terancam” karena modernisasi dan banyaknya masyarakat urban. Pada lain pihak, ciri khas masyarakat adat sebagai bukti historis  seperti baileo tidak  ada  lagi  karena  pembangunan  berbagai  infrastruktur.  Dalam konteks itu, masyarakat asli Passo mengharapkan gereja dapat merespons keinginan mereka sebagai negeri adat. Ada perspektif bahwa jika terjadi pemekaran jemaat, kelak bisa terjadi
17 Gereja Protestan Maluku, Ajaran Gereja (GPM), point 342
18 John A. Titaley , Religiositas di Alenia Tiga – Pluralisme, Nasionalisme dan Trasformasi Agama- Agama , 89
pemekaran negeri Passo menjadi beberapa desa. Di sini gereja terpanggil menjalankan misi teologis yang mengutuhkan.
Secara  teologi,  gereja  memahami  realitas  sosial  budaya  dan  adat-istiadat  sebagai bagian dari cara gereja membangun teologi dan melayani jemaat, seperti terungkap dalam Ajaran  Gereja  GPM.  Dalam  menjalankan  misinya,  gereja  harus  memperhatikan  budaya, tempat berlangsungnya misi gereja. Hal ini penting sebab keberhasilan misi gereja antara lain  dipengaruhi  oleh  sikap  gereja  yang  senantiasa  mengindahkan  budaya  atau  konteks. Tetapi relasi misi gereja dengan budaya atau cara gereja memandang dan mengembangkan budaya  harus  secara  kritis  karena  sebagai  karya  manusia,  budaya  memiliki  kelemahan- kelemahan  yang  harus  ditransformasikan  juga.  Baik  sistem  maupun  praktik  budaya  yang diskriminatif,  manipulatif,  dan  eksploitatif,  harus  ditransformasikan  dalam  terang  Injil. 19 Nilai-nilai adat atau budaya yang tidak sejalan dengan “kabar baik” harus diberi pemaknaan baru secara teologi. Dalam konsep ini gereja memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan realitas sosial termasuk  kultural. 20
Pada sisi lain, g ereja menghadirkan kebijakan dan atau program pemekaran sebagai bagian  dari  manajemen  gereja.  Sesuai  Tata  Gereja,  aturan  gereja  dan  keputusan  Sidang Sinode sampai pada Sidang Jemaat menghendaki pemekaran. Ada perbedaan yang cukup signifikan secara kuantitas antara masyarakat asli negeri Passo dan masyarakat urban yang sering menimbulkan perbedaan dalam pengambilan keputusan, baik di lingkup masyarakat maupun jemaat atau gereja.   Mayoritas  masyarakat  asli  negeri  Passo  kontra  pemekaran, sedangkan  masyarakat  urban  propemekaran.  Dari  cara  pandang  yang  berbeda  ini,  gereja secara  teologi  harus  memahami  konteks  kemajemukan,  bukan  sebagai  cara  bahwa  gereja lebih  pro  kepada  anggota  jemaat  yang  sejalan  dengan  keputusan  gereja  dan  yang  kontra pemekaran (tidak sejalan dengan keputusan gereja) diabaikan.
Baik jemaat yang kontra maupun pro-pemekaran, adalah anggota dari keluarga Allah (Ef.  2:19),  “tubuh  Kristus”.  Gereja  mesti  menghindari  diri  dari  perspektif  teologi  bahwa anggota  jemaat  yang  kontra-pemekaran  adalah  orang-orang  yang  tidak  taat  dalam menjalankan  keputusan  gereja,  tetapi  sebaliknya  mereka  yang  kontra  pemekaran  harus disiasati dengan cinta kasih dan kesabaran agar persekutuan gereja sebagai “tubuh Kristus” tidak pecah. Gereja harus “mencari” yang tersesat dengan penuh ketulusan dan cinta kasih
19 Gereja Protestan Maluku, Ajaran Gereja( GPM ), point 349
20 John Ruhulessin, Pluralisme Berwajah Humanisme (Ambon:  Lesmmu, 2007), 120
agar jangan ada yang “hilang” (Mat. 18:12). Gereja tidak boleh menganggap mereka yang kontra-pemekaran, kemudian keluar dari GPM menjadi anggota GKPII sebagai hal biasa. Tetapi,  sebaliknya  mesti  menjadi  realitas  refleksi  teologis  bagi  gereja  bahwa  konteks pelayanan berjemaat dan atau bergereja terus-menerus mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga dibutuhkan kepekaan pelayan demi menjaga dan merawat jemaat sebagai “tubuh Kristus”.
Paul Brand dalam buku yang dirilis oleh Philip Yancey, Diciptakan dengan Dahsyat dan Ajaib , mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang menyukai keragaman. Ia tidak berhenti  dengan  mencipta  seribu  spesies  serangga.  Untuk  jenis  kumbang  saja,  Ia menciptakan tiga ratus ribu spesies. Ia melimpahkan berbagai warga, rancangan dan tekstur yang berbeda pada dunia. Ia memberi kita orang Skandinavia yang pirang, orang Italia yang kecoklatan,  orang  Rusia  yang  bertulang  besar,  dan  orang  Jepang  yang  ramping.  Ia menciptakan orang kulit hitam di Murphy, Carolina Utara, yang meneriakkan pujian mereka kepada Tuhan. Dan orang-orang percaya di Austria menyanyikan lagu-lagu mereka dengan monoton, diiringi organ yang megah, dan diterangi oleh jendela kaca patri. Beberapa suku di Afrika menarikan pujian mereka bagi Tuhan, mengikuti permainan para pemain gendang yang mahir. Sementara orang-orang Kristen di Jepang yang tenang, mengungkapkan rasa syukur  mereka  dengan  menciptakan  benda-benda  indah.  Dan  orang  India  mengangkat tangan mereka ke atas, dengan kedua telapak tangan dirapatkan, dalam sikap salah hormat namaste , yang berakar pada konsep Hindu untuk menunjukkan “Aku menyembah Tuhan yang aku lihat di dalam engkau.” Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12:12-31 menggambarkan keragaman  sebagai  dasar  untuk  membentuk  satu  kesatuan,  satu  komunitas  yang  utuh. Keragaman  dalam  jemaat  atau  gereja  bukan  untuk  membuat  anggotanya  saling membandingkan dan persaingan yang berujung dengan perpecahan, melainkan membentuk kesatuan  yang  dianalogikan  sebagai  satu  tuhuh  Kristus,  yang  oleh  Lembaga  Alkitab Indonesia diberi judul banyak anggota, tetapi satu tubuh.

## Bermisi Membangun Perdamaian
Manusia yang menjalani hidup pasti menghadapi masalah yang membuatnya tidak hidup  dalam  damai.  Akibatnya,  manusia  cenderung  menyalahkan  yang  lain.  Bahkan, manusia tidak sungkan menyalahkan Tuhan. Melalui firman Tuhan, semisal Ibrani 2:10-18, komunitas apa pun dapat diajak menghayati iman kepada Kristus yang telah mendamaikan
umat dengan Allah sehingga umat manusia dapat hidup dalam perdamaian atau merasakan damai dengan siapa pun dan dalam keadaan apa pun.
Dalam  komunitas  di  mana  pun,  pasti  terjalin  dan  terselenggara  kegiatan-kegiatan kebersamaan. Suatu komunitas kerap lahir dan diawali dengan kesamaan-kesamaan dalam diri  setiap  individu  anggota  komunitas.  Namun  di  atas  kesamaan-kesamaan,  kadang  ada potensi terjadi gerekan dan friksi yang berujung konflik. Konflik yang tidak dikelola secara baik dan arif, akhirnya menimbulkan perpecahan, perpisahan dan permusuhan. Konflik yang berkepanjangan  bisa  terjadi  dalam  gereja,  juga  bisa  terjadi  dalam  lingkup  kecil  seperti persekutuan wilayah, komisi, badan pelayanan dan wadah lain dalam gereja. Dalam keadaan demikian,  tidak  cukup  diselesaikan  oleh  dua  pihak,  kadang  perlu  penengah  yang  netral. Melalui nasihat Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1:10-18, umat diajak agar belajar tentang bagaimana  seorang  penengah  dapat  melakukan  peran  “diplomasi  gerejawi”  dengan  baik, benar dan maksimal agar tidak terjadi perpecahan dan permusuhan.
Menurut Yewangoe seperti dikutip oleh Djoys, damai adalah suatu suasana di mana tidak terdapat permusuhan dan hal ini menunjuk pada hubungan yang serasi antara dua pihak atau lebih. 21 Perdamaian bukan sesuatu  yang abstrak tetapi  sesuatu  yang harus dilakukan secara konkrit oleh pihak-pihak yang terlibat. Damai dalam arti sosial politik berarti bukan perang  (Yer.  14:13;  1  Raj.  2:13);  dalam  arti  sosial  pribadi  berarti  ramah  (Kej.  47:4), hubungan baik (Hak. 4:17); persahabatan bahkan sahabat karib (Yos. 9:15; Mzm. 41:10). Paulus  menggunakan  istilah  “eirene”  menunjuk  pada  hubungan  damai  sejahtera  antara Allah, manusia, sesama (Rm. 5:1)
Dalam  realitas  pemekaran  yang  tidak  fungsional  dikarenakan  adanya  ketakutan masyarakat  asli  Passo  terkait  dengan  eksistensi  Passo  sebagai  negeri  adat  yang  bisa kehilangan  identitas  sebagai  akibat  dari  perubahan  sosial  dalam  berbagai  bidang.  Secara teologi, gereja memahami berbagai kearifan lokal di suatu jemaat termasuk di Passo sebagai sarana  dan  cara  gereja  membangun  teologi  kontekstual.  Karena  itu,  gereja  bertanggung jawab bersama seluruh masyarakat adat (anggota jemaat) untuk memelihara identitas adat selama  tidak  bertentangan  dengan  Injil,  sebab  gereja  tidak  dapat  dikendalikan  oleh  suatu sistem adat yang “mengekang” dalam menata pelayanan (Mat. 15:3). Di lain pihak gereja diharapkan memainkan misi perdamaian demi mencegah disintergrasi Passo sebagai negeri
21 Djoys  Anneke  Rantung ,  Konflik  dalam  Organnisasi-  Kajian  dari  Perspektiif  Pendidikan Perdamaian Terhadap Kasus Konflik di Lembaga Pendidikan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 47
adat.  Upaya-upaya  itu  terwujud  ketika  gereja  menghargai  corak  kearifan  lokal  yang dipelihara dan dikembangkan dalam komunitas masyarakat Passo. Upaya perdamaian yang dapat  dilakukan  dalam  komunitas  masyarakat  adat  antara  lain  mengedepankan  salah  satu kultur pela .  Dengan  demikian,  maka  gereja  mengupayakan  keterlibatan  pihak  lain  untuk membangun rekonsiliasi, karena Passo memiliki hubungan pela dengan negeri Batumerah. Kearifan  lokal  ini  jika  dikembangkan  dengan  baik,  akan  berdampak  perdamaian  bukan hanya antargereja tetapi juga antarumat agama.
Dari  perspektif  teologi,  kemajemukan  bukan  sekadar  suatu  kenyataan  sosial, melainkan  kebenaran  teologis.  Kemajemukan  dalam  kepercayaan  Kristen  merupakan bagian dari tata ciptaan Illahi sebab Tuhan yang menciptakan dan menempatkan manusia pada tempat  yang berbeda pula. Justru itu cara  umat  merespons  Allah  pun  berbeda-beda. Pluralitas itu indah dan mampu memperkaya kehidupan perdamaian apabila dikelola secara positif dan konstruktif. 22
Sikap  politisasi  agama  (gereja)  merupakan  cara  yang  tidak  bermuara  pada perdamaian  sebab  ketika  agama  (gereja)  sudah  menjadi  kendaraan  kepentingan  politik, maka  akan  mengorbankan  kepentingan  bersama  demi  mencapai  kepentingan  pribadi  dan kelompok. Hal ini sejalan dengan perspektif John Titaley yang menyatakan, bahwa setiap usaha  untuk  melemahkan  kedudukan  dan  peran  agama  (gereja),  akan  merugikan  negara, karena sama halnya dengan mematikan hati nurani itu sendiri. 23 Justru itu, dengan momen- momen pemekaran yang terjadi di jemaat GPM Passo, kekuatan-kekuatan politik yang ada di  Passo,  secara  individu  dan  komunitas,  harus  berjalan  bersama  dengan  gereja  sambil memberikan solusi terbaik. Pada sisi lain harus memberikan kritik yang tulus bagi gereja jika kebijakannya dipandang menyimpang dan terjadi disfungsi sosial dalam masyarakat.
Menurut Ruhulessin, dialog antara agama dan politik atau gereja dan negara (Calvin) merupakan dua kutub positif yang sama-sama membangun kemanusiaan. Skisma gereja dan gereja harus dimengerti dalam perspektif dialektis, bukan dikotomis sehingga gereja berani memberikan  koreksi  kepada  negara  jika  kebijakannya  merugikan  warga  negara  sehingga cinta kasih dan perdamaian diusahakan. Politisasi agama (gereja) harus dicegah, pendidikan agama perlu ditingkatkan sehingga umat tidak dibodohi. Itulah tanggung jawab dialektika
22 Margaretha Ririmase, Perempuan, Kekerasan, dan Perdamaian Sebuah Refleksi Teologis Feminis . Missions 21 (Jakarta: Yakoma PGI, 2009),  62.
23 John  Titaley, Religiositas  di  Alenia  Tiga  –  Pluralisme,  Nasionalisme  dan  Trasformasi  Agama- Agama , 96.
gereja  dan  gereja  harus  berani  memberikan  dukungan  bagi  pemerintah  yang memperjuangkan keadilan dan perdamaian kota ke mana mereka diutus (Yer. 29:7). 24 Lanjut Ruhulessin, agama dan politik sama-sama bertumbuh dalam ranah sosial di mana ada dialog terbuka  dan  saling  mengisi  yang  bertujuan  untuk  memperkuat  jemaat  atau  masyarakat, bukan  untuk  memperkuat  institusi  agama.  Jemaat  atau  masyarakat  harus  didampingi (diadvokasi) agar tangguh dan berpartisipasi dalam pensejahteraan, kebenaran, kemanusiaan dan perdamaian. 25
Gereja  tidak  terlibat  dalam  politik  praktis,  tetapi  gereja  harus  mendorong  jemaat untuk memperjuangkan keadilan, kedamaian, dan lain-lain melalui lembaga politik. Sebab, salah  satu  misi  gereja  seperti  tertuang  dalam  Ajaran  Gereja  GPM  berkaitan  dengan panggilan dan pengutusan gereja. Gereja dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil atau “Kabar baik” kepada semua ciptaan (Mrk. 16:15). Tugas panggilan gereja adalah terlibat dalam melanjutkan misi Yesus Kristus yang telah diutus Allah untuk menyelamatkan dunia dan memperdamaikan segala sesuatu dengan Allah. Tugas panggilan gereja ini tidak pernah berubah di semua tempat dan sepanjang zaman, walaupun tugas ini harus dijalankan secara kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. 26
Gereja diutus untuk turut menciptakan perdamaian dengan semua orang dan ciptaan lainnya sebab Yesus telah lebih dulu mendamaikan manusia dengan Allah (2 Kor. 5:18,19). Apakah  yang  Yesus  lakukan  terhadap  orang  yang  berkonflik  dengan-Nya?  Yesus  tidak membalas  kejahatan  dengan  kejahatan,  namun  membalas  kejahatan  dengan  kebaikan. Mendoakan orang yang membenci-Nya, bahkan mengampuni orang yang menganiaya dan menyalibkan-Nya. Yesus mendamaikan semua orang berdosa dengan Bapa di Surga, dan mempercayakan tugas pendamaian untuk umat yang telah menerima-Nya. Bahkan kata “Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami” diulangi dua kali dalam perikop itu. Hal itu menunjukkan bahwa Yesus mempercayakan tugas pendamaian itu untuk semua yang  menyebut  diri-Nya  sebagai  umat  Allah.  Pekerjaan  pendamai  adalah  pekerjaan adikodrati.  Seorang  pendamai  adalah  seorang  yang  bekerja  menjadi  kepanjangan  tangan
24 John Chr. Ruhulessin, Relegiusitas Manusia Maluku dari Perspektif Protestan, dalam, Berlayar dalam Ombak  Berkarya  bagi  Negeri:  Pemikiran  Anak  Negeri  untuk  Maluku ,  Ed.  Karel  Albert  Ralahalu (Ambon: Ralahalu Institut, 2012), 419.
25 John Chr. Ruhulessin , Relegiusitas Manusia Maluku dari Perspektif Protestan, dalam, Berlayar Ombak Berkarya bagi Negeri: Pemikiran Anak Negeri untuk Maluku , Ed. Karel Albert Ralahalu, 420.
26 Sekretariat  Gereja Protestan Maluku, Ajaran Gereja (GPM), Point. 334.
Allah. Jika ada konflik, maka umat Allah harus membawa damai di sana. Umat Allah yang telah  didamaikan  dengan  Bapa  oleh  Yesus  Kristus  akan  menjadi  juru  damai;  bukan sebaliknya.
Suatu  konflik  dapat  dinilai  lebih  kurang  bersifat  kristiani  dengan  cara  bagaimana pihak-pihak yang bertikai menggunakan kekuasaan dalam menangani berbagai perbedaan. Perilaku yang menghormati, tegas, bertanggung jawab terhadap kebaikan yang lebih luas berfungsi  sebagai  standar  perilaku  dalam  panggilan  Kristen  di  tengah-tengah  situasi konflik. 27 Kemitraan gereja dan lembaga pemerintah atau lainnya merupakan salah satu cara untuk  menciptakan  perdamaian  dalam  kehidupan  bersama  (jemaat  -  masyarakat).  Dalam perspektif ini, gereja dan pemerintah menjadi pilar yang menggerakkan perdamaian dalam berbagai konteks. Untuk membangun relasi antara gereja dan pemerintah supaya efektif dan dinamis,  maka  perlu  membangun  komunikasi  timbal-balik  dengan  mengedepankan  visi Allah.  Visi-Nya  untuk  menyelamatkan  manusia  dari  dunia  konflik,  dan  membawa kehidupan  yang  penuh  damai  sejahtera.  Konflik  diselesaikan  dengan  mengedepankan kepentingan umat; bukan lembaga tertentu.
Dengan  mengambil  sikap  merendahkan  hati  seorang  dengan  yang  lain  di  antara pihak-pihak  bertikai,  maka  jalan  keluar  dapat  ditemukan.  Pernyataan  ini  membuat  orang Kristen  berbeda  dengan  orang  dunia  dalam  menangani  konflik,  seperti  cara  bersikap, memberikan pengaruh terhadap konflik melalui kasih karunia yang telah  dirasakan dalam Kristus.  Dambaan  ini  penting,  karena  tanpa  rasa  damai,  saling  percaya  dan  persaudaraan sejati, apa yang dicita-citakan untuk masa depan yang manis tidak dapat dicapai. Masyarakat yang berkeadilan dan berkedamaian, tidak mungkin terwujud tanpa hidup bersama, saling percaya, mengampuni, menghormati dan toleran demi kebaikan bersama ( common good ). 28 Perspektif  ini  mesti  dikonkritkan  gereja  bersama  pemangku  kepentingan  ( stakeholder ) sebagai cara gereja berefleksi tentang perdamaian yang dipercayakan Tuhan kepadanya.

## KESIMPULAN
Pada umumnya jemaat GPM Passo telah memahami dengan baik apa arti dan tujuan pemekaran  yaitu  upaya  pengembangan  pelayanan  yang  berdaya  guna  dan  berhasil  guna dengan jalan pelembagaan jemaat baru terhadap wilayah pelayanan jemaat yang terlalu luas
27 Hugh F. Halverstadt, Mengelola Konflik Gereja (Jakarta:  BPK. Gunung Mulia, 2017),  9
28 John Ruhulesin, Pluralisme Berwajah Humanis , 89-90.
dan  padat  anggotanya.  Sedangkan  tujuan  pemekaran  ialah  untuk  memperpendek  rentang kenadali pelayanan, mempercepat penanganan dan penyelesaian masalah keumatan, serta semakin mengefektifkan pelayanan gereja ke setiap warga gereja dalam sistim presbyterial Sinodal . Namun jika pemekaran jemaat GPM Passo harus dilakukan dalam jemaat, maka hal  inilah  yang  menuai  perspektif  yang  berbeda-beda  tentang  subtansi  dari  pemekaran jemaat antara kelompok yang kontrapemekaran dan propemekaran. Bagi kelompok yang kontra pemekaran menghendaki agar pemekaran jemaat tidak perlu untuk dilakukan sebab akan  mengancam  eksistensi  territorial  negeri  Passo  sebagai  negeri  adat  dan  akan  diikuti pemekaran desa. Bagi pihak yang propemekaran menilai bahwa pemekaran jemaat GPM Passo  menjadi  hal  yang  sangat  subtansial  untuk  dilkaukan  guna  menjawab  berbagai tantangan pelayanan.
Pemekaran bukan menjadi akar perpecahan jemaat GPM Passo, tetapi ada variable- variabel  lain,  yakni  1).  Perspektif  tentang  Passo  sebagai  negeri  adat  yang  terancam eksistesnsinya.  2).  Perbedaan  perspektif  masyarakat  urban  dengan  “orang  asli  Passo.  3). Relasi  Gereja  dan  Pemerintah  Negeri  yang  tidak  dibangun  secara  baik.  4).  Persaingan kepentingan  elit-elit  politik  lokal . Pemekaran  menjadi  beberapa  jemaat  yang  mandiri merupakan cara gereja menjawab berbagai tantangan pelayanan dengan mempertimbangkan luas wilayah dan kuantitas anggota jemaat.
Berbagai bentuk ketidakpuasan yang dilakukan oleh pihak kontra pemekaran telah berdampak  pada  perpecahan  jemaat  dengan  hadirnya  GKPII  di  negeri  Passo.  Upaya membangun  rekonsiliasi  persekutuan  selaku  gereja  yang  berdamai  membutuhkan kerendahan  hati  dari  pihak-pihak  yang  berkonflik  untuk  duduk  bersama  dan  atau membangun  dialog  dengan  melibatkan  pihak-pihak  yang  dapat  mediasi  terciptanya rekonsiliasi atau pemulihan relasi sosial dalam jemaat atau masyarakat Passo.

## DAFTAR PUSTAKA
Aritonang  Jan.  S  (peny). Teologi-teologi  Kontemporer .  Jakarta:  BPK.  Gunung Mulia, 2018
Banawiratma J.B dan Muler J. Berteologi Sosial Lintas Ilmu, Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman . Yogyakarta: Kanasius,1993
Banawiratma  J.B.  Suryawasita,  dkk, Aspek-Aspek  Teologi  Sosial ,  cet.  Ke-2. Yogyakarta: Kansius, 1990
Bari Buzan, et.al . S ecurity a Framework for Analysis , The United State of America: Lynne Reimer, 1998.
Basiroh Umi dkk, (peny), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta: Balai Pustaka, 1990
Bugin  Burhan. Sosiologi  Komunikasi-Teori,  Paradigma  dan  Diskursus  Teknologi Komunikasi di Masyarakat Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
Coen. L, Church, dalam Collin Brown (Ed.) The New International Dictionary of new Testement Theology, Michigan: The Zondervan Corporation, 2001
Coser A. Lewis . The funcions of Sosial Conflict , New York; Free Press, 1956.
Craig  Runde  E  dan  Flanagan  Tim  A. Become  a  Conflict  Competent  Leader ,  San Francisco: Jossey-Bass, 2007
De Jong  Chr. G.F. Sumber-Sumber Tentang  Sejarah Gereja  Protestan Di Maluku Tengah 1803-1900- Jilid 1: 1803-1854 : Jakarta. BPK. Gunung Mulia, 2012
Halverstadt  Hugh  F,  diterjemahkan  oleh  Suleeman  Stephen. Mengelolah  Konflik Gereja : Jakarta. BPK. Gunung Mulia, 2017
Ismartono,  Wibowo  dkk. Gereja  Indonesia,  Quo  Vadis?  Hidup  Menggereja Kontekstual , Yogyakarta: Kanasius, 2000
Jhonson  Doyle  Paul  diindonesiakan  oleh  Lawang  Robert  M.Z. Teori  Sosiologi Klasik dan Modern . Jilid 1, Jakarta: PT. Gamedia. 1988
Koentjranningrat. Metode Wawancara: Jakarta: Gramedia, 1997
Logman. Dictionary  of  Contemporary  English ,  New  Edition  (Cet.  VIII)  UK:

## Longmans Group UK Limited.1987
Martono  Nanang. Sosiologi  Perubahan  Sosial-  Perspektif  Klasik,  Modern, Posmodern dan Poskolonial . Depok: PT. Rajarafindo Persada, 2018
Moleong  Lexy  J. Metodologi  Penelitian  Kualitatif-Edisi  Revisi ,  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2011
Mukyana  Dedy  dan  Rakhmat  Jalaluddin    (editor) Komunikasi  Antarbudaya, Panduan  Berkomunikasi  dengan  Orang-orang  Berbeda  Budaya ,  Bandung:  PT.Remaja Rosdakarya, 2014
Oberscles A. Theories of Social Conflict Annual Review of Sociology , Vol. 4, 2008 Poloma Margareth M. Sosilogi Kontemporer , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
Rantung  Djoys  Anneke. Konflik  dalam  Organnisasi-  Kajian  dari  Perspektiif Pendidikan  Perdamaian  Terhadap  Kasus  Konflik  di  Lembaga  Pendidikan :  Jakarta:  BPK Gunung Mulia, 2017
Ririmase  Margaretha. Perempuan,  Kekerasan,  dan  Perdamaian  Sebuah  Refleksi Teologis Feminis : Missions 21, Jakarta: Yakoma PGI, 2009
Ruhulessin Jhon Chr. Pluralisme Berwajah Humanis : Lesmmu. Ambon, 2007
____________  , Relegiusitas  Manusia  Maluku  dari  Perspektif  Protestan,  dalam, Berlayar dalam Ombak Berkarya bagi Negeri: Pemikiran Anak Negeri untuk Maluku , Ed. Karel Albert Ralahalu, Ambon: Ralahalu Institut, 2012.
Roy  Pneuman    &  Bruehl  Margaret. Managing  Conflict:  A  Complete  Process- Centered Hand Book , London: A Spectrum Book, 1982
Soekanto Sorjono. Sosiologi  Suatu  Pengantar-edisi  Baru  Kesatu .  Jakarta:  VC. Rajawali, 1982
Setio Robert, Wibowo Wahyu S. dkk. Teks dan Konteks Berteologi Lintas Budaya ,

## Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2019
Titaley  Jhon  A. Religiositas  di  Alenia  Tiga  –  Pluralisme,  Nasionalisme  dan Transformasi Agama-Agama . Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013

## Dokumen yang Tidak Terpublikasi
Alyona Cornelis, Artikel: Sejarah Negeri Passo dan Perkembangan masyarakatnya. Ambon. 2003.
Gereja  Protestan  Maluku,  Klasis  Pulau  Ambon  Timur  Jemaat  GPM  Passo, Arah Kebijakan Strategis Jemaat GPM Passo : Passo. 2016-2020.
____________. Keputusan Sidang ke-37 Sinode GPM , Ajaran Gereja GPM. 2015.
____________. Tata Gereja Gereja Protestan Maluku .
Sekretariat  Jemaat  GPM  Passo, Himpunan  Keputusan  Sidang  ke-35  Jemaat  GPM Passo,2015
Sekretariat  Jemaat  GPM  Passo, Himpunan  Keputusan  Sidang  ke-36  Jemaat  GPM Passo,2016
Sekretariat  Jemaat  GPM  Passo, Himpunan  Keputusan  Sidang  ke-37  Jemaat  GPM Passo,  2017
Wawaru Dermawan dan Gaurifa Suardin Gereja Pecah! , Bali: SUNRISE, 2014

## Internet
Cm  01.  (2018).  Pemekaran  Perdana  Jemaat  GKPII  Negeri  Passo.  Dalam. https://citramaluku.blogspot.com.
Dosen Sosiologi.  (2018), Pengertian Primordialisme, Ciri, Dampak dan Contohnya Lengkap, Dalam dosensosilogi.com> pengertian-primordialisme.
Frans Johanis
Papilaya, Perda nomor 9 tahun 2017. Dalam https://peraturan.bpk.go.id>PDF
Gubernur Maluku, Perda No 16 Tahun 2019 Tentang Penataan Desa Adat.(Edit) Hasil Fasilitasi Kemndagri Terakhir.pdf.  Dalam https://peraturan.bpk.go.id...PDF, Rahel88,    Pengertian  dan  Defenisi  Sosial  menurut  Para  ahli,    Dalam https://rahel88.wordpress.com.