Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4851/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pendidikan Politik Bagi Calon Legislatif Perempuan Di Provinsi Banten (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Desa Provinsi Banten)
Luis Fiska Rahayu
luis.fiska.rahayu@binabangsa.ac.id Universitas Bina Bangsa Article Info Abstract Article history: Received: 1 Januari 2023 Publish: 31 Januari 2023 The  objectives  of  conducting  this  research  were:  first,  to  understand  and  analyze  the operation  of  the  Coordination,  Advocacy,  Facilitation,  Outreach,  and  Evaluation mechanisms carried out by BPMD for women candidates; second, to discuss and analyze the  extent  of  the  efforts  that  have  been  made  by  BPPMD  in  carrying  out  its  efforts, especially those concerning political education for female candidates in Banten Province. The  theory  used  by  researchers  in  conducting  this  research  is  the  Theory  of  Political Education  Institutions,  while  the  research  method  used  is  a  qualitative  method  with  a descriptive analysis approach. The use of this qualitative method is because this method has advantages in understanding a phenomenon about what is experienced by research subjects such as behavior, perception, motivation, action holistically. Political education carried out by BPPMD, especially in the field of improving the Quality of Life for Women (PKHP)  consists  of  breakthrough  actions  which  include  aspects  of  Coordination, Advocacy, Facilitation, Socialization and Evaluation which are abbreviated as KAFSE. Through this breakthrough action, BPPMD aspires to be able to improve the quality of female candidates in Banten Province. Based on the results of the research that has been done, the researcher concludes that improving the quality of female candidates is not an easy job and can be done in a short time, but is a long and continuous process. Even this effort  is  the  responsibility  of  all  parties,  both  the  Government,  Political  Parties,  Non- Governmental Organizations (NGOs), Religious and Community Organizations. BPPMD is making every effort so that there are funds from the State Budget that are allocated to improve the quality of life of women (Gender budgeting). However, it must be realized that there are still limitations in various ways, so that to achieve optimal results in accordance with the available facilities, infrastructure, and costs, even to achieve measurable targets and goals is very difficult to do.
Keywords: Female candidate Political Education BPPMD Prov. Banten
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima: 1 Januari 2023 Publis: 31 Januari 2023 Tujuan  dari  dilaksanakannya  penelitian  ini  adalah:  pertama,  untuk  memahami  dan menganalisa  jalannya  mekanisme  Koordinasi,  Advokasi,  Fasilitasi,  Sosialisasi,  dan Evaluasi yang dilakukan oleh BPPMD bagi caleg perempuan; kedua, untuk membahas dan menganalisa  sejauh  mana  upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  BPPMD  dalam menjalankan upaya-upayanya, khususnya yang menyangkut pendidikan politik bagi caleg perempuan di Provinsi Banten. Adapun teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian  ini  adalah  Teori  Lembaga  Pendidikan  Politik,  sedangkan  metode  penelitian yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  analisis. Penggunaan  metode  kualitatif  ini  dikarenakan  metode  ini  memiliki  kelebihan  dalam memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi,  motivasi,  tindakan  secara  holistik.  Pendidikan  politik  yang  dilakukan  oleh BPPMD, khususnya bidang peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) terdiri dari aksi  terobosan  yang  meliputi  aspek  Koordinasi,  Advokasi,  Fasilitasi,  Sosialisasi  dan Evaluasi yang disingkat menjadi KAFSE. Melalui aksi terobosan ini BPPMD bercita-cita dapat  meningkatkan  kualitas  caleg  perempuan  di  Provinsi  Banten.  Berdasarkan  hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berkesimpulan bahwa peningkatan kualitas caleg perempuan  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah  dan  dapat  dilakukan  dalam  waktu  yang singkat,  akan  tetapi  merupakan  proses  yang  panjang  dan  berkelanjutan.  Upaya  inipun menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah, Partai Politik, Lembaga Swadaya Pemerintah  (LSM),  Organisasi  Keagamaan  dan  Kemasyarakatan.  BPPMD  sangat mengupayakan agar terdapat dana dari Anggaran Belanja Negara yang dialokasikan untuk peningkatan  kualitas  hidup  perempuan  (Gender  budgeting).  Namun  demikian,  tetap haruslah disadari bahwa masih adanya keterbatasan dalam berbagai hal, sehingga untuk mencapai  hasil  yang  optimal  sesuai  dengan  sarana,  prasarana,  dan  biaya  yang  tersedia bahkan untuk mencapai target dan sasaran yang terukur sangatlah sulit untuk dilakukan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Luis Fiska Rahayu Universitas Bina Bangsa Email : luis.fiska.rahayu@binabangsa.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Fenomena  yang  terjadi  sekarang  ini  adalah euphoria untuk  menjadi  anggota  legislatif sangat  tinggi.  Tidak  hanya  laki-laki  tetapi  juga  perempuan  ingin  iku  terlibat  dalam  proses demokrasi ini. Sebagaimana diketahui bahwa tugas pokok dan fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi,  menerima  aspirasi  dan  Penganggaran.  Dan  tugas  dan  fungsi  tersebut  cukup  berat, sehngga para caleg dituntut untuk mempersiapkan diri dengan serius agar peranan mereka nanti dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat.
Berdasarkan UU.10 tahun 2008 pada pasal 50, salah satu persyaratan bakal calon anggota DPR  RI,  DPR  Provinsi,  dan  DPRD  Kab/Kota  adalah  cakap  berbicara,  membaca  dan  menulis dalam  bahasa  Indonesia,  itu  artinya  dibutuhkan  wawasan  pengetahuan,  dan  keterampilan  bagi calon legislatif untuk menunjang tugas-tugasnya setelah terpilih nantinya.
Pendidikan  politik  bagi  caleg  perempuan  merupakan  suatu  ketertarikan  penulis  sebagai urgency atas ketertinggalan perempuan dalam memahami politik dan keterlibatan perempuan di posisi  legislasi.  Untuk  menjamin  persamaan  akses  dan  partispasi  perempuan  pada  struktur kekuasaan  dan  pengambilan  keputusan  dibutuhkan  peningkatan  kualitas  caleg  perempuan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh OPD Deputi bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kementrian Pemberdayaan Perempuan (KNPP) pada tahun 2007, bahwa berdasarkan pengalaman dan hasil yang dicapai pada PEMILU 2004 perempuan di Parlemen ternyata tidak menunjukan perubahan  yang  berarti  karena  kualitasnya  yang  tidak  memadai  dan  ketidakmampuannya merespon aspirasi masyarakat.
Provinsi  banten  merupakan  provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki  fenomena  kesetaraan gender  yang  masih  perlu  diupayakan  peningkatannya.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kondisi perempuannya  yang  masih  memperihatinkan.  Baik  berdasarkan  faktor  kemiskinan,  rendahnya tingkat pendidikan maupun kecilnya jumlah perempuan yang berada di Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif.
Dengan  keterwakilan  perempuan  di  Legislatif  minimal  30%  diharapkan  akan  terjadi keseimbangan  dalam  proses  pengambilan  keputusan  untuk  menentukan  kebijakan  publik,  agar aspirasi,  dan  kepentingan  perempuan.  Terakomodasi  dalam  Undang-Undang  Peraturan  Daerah dan diharapkan akan muncul “wajah-wajah baru” di Provinsi Banten.
Sepak  terjang  perempuan  dalam  dunia  politik  adalah  suatu  hal  yang  wajar  sebagaimana tercantum dalam pasal 27 UUD 1945 yang secara eksplisit mengaskan bahwa tidak ada perbedaan hak  antara  laki-laki  dan  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  baik  dari  segi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Politik, dan Undang-Undang Kepegawaian. Sehingga pada  dasarnya  perempuan  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  dalam  berpolitik  tidak diskriminatif.
Semua penduduk Provinsi Banten memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek  kehidupan.  Program  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Banten  dirancang  dan  dilaksanakan untuk  memberi  akses,  partisipasi,  manfaat  dan  kontrol  bagi  semua  penduduk  laki-laki  dan perempuan. Tetapi data yang diperoleh survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menunjukan bahwa kaum perempuan di Provinsi Banten masih tertinggal.
Berdasarkan  UU.  41/2007  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  diwadahi  dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat  Desa  dibentuk  karena  masalah  pemberdayaan  perempuan  sudah  menjadi  urusan wajib  semua  pihak.  Oleh  sebab  itu  adalah  wajib  bagi  semua  Provinsi  Kabupaten,  Kota,  untuk membentuk Badan yang mengurusi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
Badan  Pemeberdayaan  Perempuan  dan  Masyarakat  Desa  (BPPMD)  Provinsi  Banten merupakan  Badan  Pemerintah  yang  dibentuk  melalui  perda  no.4  th  2008  dan  berdasarkan UU.41/2007  BPPMD  peduli  pada  pemberdayaan  perempuan  di  bidang  Ekonomi,  Pendidikan, Politik,  Sosial,  Budaya  dan  Lingkungan.  BPPMD  memberikan  aksi-aksi  terobosan  berupa
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi bagi perempuan di bidang ekonomi, pendidikan,  politik,  sosial,  budaya  dan  lingkungan.  Tentu  saja  langkah  pemerintah  ini  sangat membantu  perempuan-perempuan  yang  ingin  mendapatkan Koordinasi,  Advokasi,  Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi dari BPPMD.
Dari pernyataan di  atas,  peneliti ingin mengemukakan bahwa pada dasarnya pendidikan politik bagi caleg perempauan itu tidak semata sebagai kesadaran bela Negara, tetapi penididkan dalam  konteks nature mereka.  Perempuan  masih  melihat  politik  sebagai  sesuatu  yang  asing. Padahal politik adalah tindakan keseharian semua orang. Ketika timbul pertanyaan “ mengapa harga  bahan  bakar  terus  naik?”  sebenarnya  pertanyaan  tersebut  adalah  sebenarnya  kegiatan berfikir politis. Dengan demikian caleg perempuan harus diberi pengertian bahwa politik adalah kebutuhan sehari-hari perempuan dan alat untuk perempuan untuk mencapai kesejahteraan semua orang tidak hanya bagi perempuan saja.
Pendidikan Politik dalam terminologi ilmu politik dan sosiologi politik menurut Kartono (1999-57)  dikenal  sebagai  political  forming  atau  politische  Bildung.  Disebut  forming  karena terkandung  intensi  membentuk  insan  politik  yang  menyadari  kedudukan  politiknya  di  tengah masyarakat. Disebut bildung (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut mengandung  makna  pembentukan  diri  sendiri  dengan  kesadaran  dan  tanggung  jawab  sendiri menjadi insan politik.
Lebih  lanjut  Kartono  mengungkapkan  bahwasanya  pendidikan  politik  ini  merupakan bentuk pendidikan orang dewasa dengan jalan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan  mendapatkan  penyelesaian  politik  agar  menang  dalam  perjuangan  politik.  Karena  itu, pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis untuk membentuk individu agar menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis atau moril dalam mencapai tujuan-tujuan  politik.  Keseluruhan  aktifitas  pendidikan  politik  ini  sekaligus  merupakan  usaha membangun demokrasi kearah yang dicita-citakan.
Hajer  (1972:214)  menyebutkan  bahwa  pendidikan  politik  adalah  usaha  membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik dan masyarakat yang mengerti tentang  hak  politinya.  Dalam  kaitannya  dengan  penelitian  ini,  BPPMD  dalam  setiap  seminar- seminarnya  sangat  menghimbau  kepada  caleg-caleg  perempuan  untuk  mengerti  hak  politiknya dan sadar akan kedudukan politiknya.
Kartono (1999:13) menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa  dengan  jalan  menyiapkan  kader-kader  untuk  pertarungan  politik  dan  mendapatkan penyelesaian politik, agar menang dalam perjuangan politik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini,  maka  BPPMD  memberikan  seminar-seminar  yang  memfokuskan  pada  meningkatkan wawasan caleg perempuan sebagai kiat-kiat untuk memenangkan pemilu.
Kartono juga menyebutkan bahwa pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja  dan  sistematis  untuk  membentuk  individu  agar  mampu  menjadi  partisipan  yang bertanggung jawab secara etis dan moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Selaras dengan teori  ini, sudah menjadi  tugas pokok BPPMD dalam seminar-seminarnya selalu mengingatkan pada caleg-caleg perempuan untuk berkompetisi secara sehat.
Giesecke (1971:21) memberikan batasan tentang pendidikan politik yaitu berupa:
a. Bildungwissen yaitu  bisa  mengetahui  bentuk  dan  gambaran  dari  manusia  ( Mensbeeld) serta  perkembangannya,  dan  gambaran  kebudayaan  bangsa  sendiri.  Maka  BPPMD memiliki  cita-cita  agar  caleg-caleg  perempuan  ini  memahami  benar  pandangan  hidup, kearifan  lokal  masyarakat  yang  diwakilinya,  yaitu  masyarakat  Banten.  Ini  dikarenakan karena masih  banyak caleg perempuan yang belum  memahami benar pandangan hidup atau kearifan lokal masyarakat Banten.
b. Orientierungswissen yaitu  mampu  berorientasi  pada  faham  kemanusiaan  yang  bisa memberikan kebahagiaan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan pada setiap warga Negara dan umat manusia. Harapan bagi BPPMD adalah agar caleg-caleg perempuan ini dapat mengkoreksi kelemahan sehingga masyarakat Banten keluar dari berbagai macam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
jalan buntu. Terutama dalam ketidak seimbangan antara perempuan dan laki-laki dalam semua lini kehidupan.
c. Verhaltungswissen yaitu  memahami  hukum,  norma,  tata  tertib,  dan  peraturan  yang menuntun  semua  tingkah  laku  politik.  Sehingga  subjek  menjadi  lebih  cermat  lebih bijaksana  dalam  menanggapi  situais  kondisi  politik.  Dalam  hal  ini,  BPPMD  berharap caleg-caleg perempuan ini untuk menjunjung tinggi prinsip kesusilaaan. Dalam seminar- seminar  yang  diselenggarakan  oleh  BPPMD  banyak  menyentuh  sisi  kesusilaan  seperti contohnya agar semua caleg untuk tidak melakukan black campaign atau kampanye hitam dengan menyebarkan kebohongan ( hoax) .
d. Actionwissen yaitu mememiliki prinsip kebenaran dan keahlian yang Universal. Sanggup merefleksikan  peristiwa-peristiwa  politik  dan  membuahkan  ide-ide  aksi  atau  tindakan yang  tepat  untuk  mengatasi  semua  kesulitan.  BPPMD  juga  berharap  agar  caleg-caleg perempuan  ini  untuk  memiliki  wawasan  yang  luas  dan  berfikir  kritis.  Dalam  seminar- seminarnya  BPPMD  selalu  mengingatkan  kepada  caleg-caleg  perempuan  untuk  update terhadap teknologi dan isu-isu sosial politik terkini.
Nazsir dan Sunny (2005:16) mengungkapkan, bahwasanya pendidikan politik dijalankan melalui  bermacam-macam  lembaga  antara  lain:  keluarga,  sekolah,  kelompok  pergaulan,  atau lingkungan, pekerjaan, partai politik dan media massa. Dalam penelitian ini pendidikan politik dilaksanakan  oleh  suatu  lembaga,  yaitu  lembaga  pemerintah.  Sebagai  lembaga  pemerintah, BPPMD meyakini bahwa pendidikan politik bagi caleg perempuan adalah penting sebagai salah satu tujuan dari pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional pada dasarnya merupakan usaha peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan,  berlandaskan kemampuan  Nasional,  dengan  memanfaatkan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta memperhatikan  tantangan  dan    peluang  perkembangan  global.  Kualitas  hidup  sumber  daya manusia  yang  makin  baik  gilirannya  akan  mampu  mempercepat  proses  pembangunan  dan seterusnya  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia.  Dengan  demikian,  dalam  pelaksanaan pembangunan,  sumber  daya  manusia  akan  berperan  sebagai  subjek  dan  sekaligus  objek pembangunan. Pembanguan nasional tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi aktif segenap komponen masyarakat.  Baik laki-laki maupun perempuan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian diperlukan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang disoroti. Peneliti  dalam  melakukan  penelitian  ini,  menggunakan  metode  penelitian  Kualitatif.  Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini karena metode ini memliki kelebihan dalam memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik (Moleong Metode Penelitian Kualitatif  2007 : 6)
Objek  penelitian  ini  berfokus  pada  Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan Masyarakat  Desa  Provinsi  Banten  khususnya  Bidang  Peningkatan  Kualitas  Hidup  Perempuan (PKHP), yang terletak di Kawasan Pusat Perkantoran Provinsi Banten Jalan Syech Nawawi Al- Bantani Serang. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari informan kunci ( key informan) diantaranya  Kepala  Bidang  dan  Kepala  sub  Bidang  Bidang  peningkatan  Kualitas Hidup  Perempuan  (PKHP),  calon  legislatif    perempuan  prov.  Banten  dan  pengamat  isu-isu perempuan di Provinsi Banten.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Sejarah terbentuknya BPPMD
Provinsi  Banten  sebelumnya  tidak  memiliki  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang secara khusus menangani pemberdayaan perempuan. Sebelumnya yang terdapat adalah sebuah Bidang yang menangani hanya Pemberdayaan Perempuan., bidang ini merupakan suatu bidang kecil yang berada di bawah OPD yang bernama “Badan Masyarakat Daerah” (BMD).
Berdasarkan  UU.  41/2007  tentang  Organisasi  Perangkat  Daerah  yang  diwadahi  dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, maka Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
Masyarakat  Desa  dibentuk  karena  masalah  pemberdayaan  perempuan  sudah  menjadi  urusan wajib semua pihak. Oleh sebab  itu adalah wajib bagi  semua Provinsi  Kabupaten, Kota, untuk membentuk Badan yang mengurusi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
Badan  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Masyarakat  Desa  (BPPMD)  Provinsi  Banten merupakan  Badan  Pemerintah  yang  dibentuk  melalui  perda  no.4  th  2008  dan  berdasarkan UU.41/2007  BPPMD  peduli  pada  pemberdayaan  perempuan  di  bidang  Ekonomi,  Pendidikan, Politik,  Sosial,  Budaya  dan  Lingkungan.  BPPMD  memberikan  aksi-aksi  terobosan  berupa Koordinasi, Advokasi, Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi bagi perempuan di bidang ekonomi, pendidikan,  politik,  sosial,  budaya  dan  lingkungan.  Tentu  saja  langkah  pemerintah  ini  sangat membantu  perempuan-perempuan  yang  ingin  mendapatkan  Koordinasi,  Advokasi,Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi  dari BPPMD.

## Tugas Pokok BPPMD
Provinsi Banten merupakan satu-satunya provinsi baru di Indonesia yang melaksanakan mainstreaming  of  gender  issues dalam  bentuk  lairnya  perda  No.10  tahun  2005  tentang pengarusutamaan  gender  dalam  pembangunan  daerah.  Peraturan  Daerah  (perda)  ini ditindaklanjuti  dengan  dengan  instruksi  Gubernur  Banten  No.  Tahun  2005  tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Dan pengaturan Gubernur No.39 tahun 2006  tentang  pedoman  pelaksanaaan  rencana  aksi  daerah  pengarusutamaan  gender  provinsi Banten serta SK Gubernur No.4311/3537-kesra-2006 tentang percepatan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan PUG.
BPPMD terbagi ke dalam dua bidang menjadi Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan( PKHP). Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan( PKHP) yang terdiri dari 5 Bidang;  Bidang  Ekonomi,  Bidang  Pendidikan,  Bidang  Kesehatan,  Bidang  Sosial,  Budaya Lingkungan, dan Bidang Partisipasi Politik Perempuan.

## Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)
Bidang  PKHP  bergerak  dan  disusun  berdasarkan  Rencana  Aksi  Nasional  Peningkatan Kualitas  Hidup  Perempuan  (RAN-PKHP)  yang  dilaksanakan  oleh  Kementrian  Negara Pemberdayaan  Perempuan  Republik  Indonesia  secara  berkala  (lima  tahun  sekali)  dan diimplementasikan  secara  serempak  di  seluruh  Indonesia.  Di  dalam  RAN-PKHP  tersebut memuat  strategi  PKHP  yang  melibatkan  berbagai  sektor  dan  tingkat  pemerintahan  untuk bersama-sama bekerja untuk melaksanakan RAN-PKHP tersebut sesuai tanggung jawab bidang kerja  masing-masing.  Dalam  strategi  RAN-PKHP  tersebut  selain  mempertimbangkan  peran setiap sektor/lembaga, maka peran pemerintah  Nasional dan lokal juga akan dipertimbangkan sesuai  dengan  telah  dilaksanakannya  Undang-Undang  No.32  tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah  dan  dikeluarkannya  Peraturan-Peraturan  Pemerintah  No.25/2000  tentang  kewenangan pemerintah  dan  kewenangan  Provinsi  sebagai  daerah  otonom.  Adanya  otonomi  daerah  akan mengubah secara signifikan kewenangan yang ditangani pemerintah Pusat dan Daerah selama ini.
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pencapaian  tujuan-tujuan  MDG’s  ( Millenium  Development  Goals) yang  telah  disepakati  oleh pemerintah  Indonesia.  Dengan  memberikan  prosi  lebih  kepada  target  penduduk  perempuan dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan,  maka  pencapaian  tujuan-tujuan  yang tercakup dalam MDG’s di Indonesia akan dapat terwujud. Salah satu upaya untuk meningkatkan Kualitas  Hidup  Perempuan  yang  sudah  menjadi  komitmen  Internasional  adalah  melakukan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.
Tugas  pokok  PKHP  adalah  meningkatkan  kualitas  manusia  khususnya  kualitas  hidup perempuan yang salah satunya adalah meningkatkan partisipasi politik perempuan di Provinsi Banten hingga 30%. Tidak hanya berhenti di  situ saja tapi bidang PKHP  juga bertugas untuk membantu  meloloskan  perempuan  ke  kursi  legislatif,  mengadakan  pembekalan,  memberikan kiat-kiat  untuk  memenangkan  pertarungan  politik,  serta  pengawalan  pasca  pencalonan  agar
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
dalam  pembuatan  Undang-Undang  dapat  menciptakan  Undang-Undang  yang  berpihak  pada kepentingan-kepentingan perempuan.

## 4. KESIMPULAN
Banyak  ikon  yang  melekat  pada  wilayah  Banten.  Terkait  dengan  citra  Banten  sebagai wilayah religius dan santri. Hal ini sangat wajar melekat pada wilayah Banten karena suburnya tradisi keagamaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat banten. Secara umum pesantren di Banten  tumbuh  cukup  pesat  (61.250  pesantren)  dan  hampir  ada  di  setiap  pelosok  desa,  dan  di setiap wilayah-wilayah kecamatan dan kabupaten kota selalu ada tokoh utama kharismatik yang menjadi  panutan  bagi  masyarakat  Banten.  Dengan  citra  tersebut  tidak  berarti  perempuan dinomorduakan, meskipun wilayah religius , perempuan tetap diberikan kesempatan yang sama untuk menempati posisi-posisi strategis di sektor publik.  Pembuktiannya adalah ketika pemilihan Gubernur Banten yang dipilih secara langsung Hj. Rt. Atut Chosiyah menjadi pemenang dalam pemilihan  Kepala  Daerah  tahun  2006  dan  menjadi  gubernur  pertama  di  Indonesia  yang memenangkan  pemilihan  Gubernur  secara  langsung.  Prestasi  ini  meruntuhkan  mitos  bahwa perempuan  tidak  memiliki  hak  dan  akses  yang  sama  dalam  menepati  posisi  strategis  di  sektor publik.  Keberadaan  Gubernur  perempuan  di  Banten  tentunya  telah  menjadikan  iklim  yang kondusif bagi perempuan di Banten untuk berada di sektor publik.  Ini terbukti dengan besarnya minat  perempuan  untuk  menjadi  anggota  legislatif  (kurang  lebih  500  caleg  perempuan).  Tapi kesempatan  ini  berbenturan  dengan  pengalaman  politik  yang  kurang  cukup,  karena  rendahnya potensi rekrutmen politikus dalam parpol karena efek patriarki dan tinginya jumlah perempuan yang  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rednah  di  Banten.  Menjadikan  mereka  kurang  mampu berperan aktif di dunia politik.
Fenomena maraknya caleg perempuan yang mendaftar untuk menjadi anggota legislatif antara lain juga disebabkan oleh pelaksaan pemilu yang berbeda  dari pemilu-pemilu sebelumnya. Di  samping  tata  cara  pemilihannya  yang  berbeda,  pemilu  2004  dan  2009  menegaskan  adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30% yang dapat dicalonkan oleh partai politikdi setiap daerah pemilihan. Oleh karena  salah satu  prasyarat  pengajuan caleg harus memenuhi kuota 30% bagi perempauan maka banyak partai politik “melamar” perempuan untuk menjadi caleg hanya karena saat itu di partainya kekurangan caleg perempuan, tanpa melihat latar belakang dan kemampuan dari perempuan itu sendiri.
Upaya Koordinasi,  Advokasi,  Fasilitasi,  Sosialisasi  dan  Evaluasi yang  dilakukan BPPMD  dalam  meningkatkan  kualitas  caleg  perempuan  di  lembaga  legislatif  dan  peningkatan peran  dan  posisi  perempuan  di  lembaga  Eksekutif  bukanlah  pekerjaan  yang  mudah  dan  dapat dilakukan dalam waktu singkat, akan tetapi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Upaya inipun menjadi tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah, Partai Politik, Lembaga Swadaya  Pemerintah  (LSM),  Organisasi  Keagamaan  dan  Kemasyarakatan.  BPPMD  sangat mengupayakan  agar  terdapat  dana  dari  Anggaran  Belanja  Negara  yang  dialokasikan  untuk peningkatan  kualitas  hidup  perempuan  ( Gender  budgeting ).  Namun  demikian,  tetap  haruslah disadari bahwa masih  adanya keterbatasan dalam berbagai  hal,  sehingga  untuk mencapai  hasil yang optimal sesuai dengan sarana, prasarana, dan biaya yang tersedia bahkan untuk mencapai target dan sasaran yang terukur sangatlah sulit untuk dilakukan
Jalan  sederhana  menuju  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  caleg  perempuan  adalah, dengan  pendidikan-pendidikan  atau  sosialisasi-sosialisasi.  Pembekalan  bagi  perempuan- perempuan yang berpotensi yang berniat terjun ke dunia politik. Sosialisasi ini juga menerangkan betapa  perlu  dan  pentingnya  hadirnya  perempuan  di  arena  ini,  apabila  kita  memang  akan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat.
Perjuangan kaum perempuan untuk tampil dan mengambil bagian dalam kancah politik nasional  maupun  lokal,  memang  harus  dibarengi  dengan  kemampuan  dan  keberanian, kemampuan  harus  mencakup  banyak  hal,  yakni  integritas  intelektual,  integritas  kepribadian, integritas  kepemimpinan  dan  juga  integritas  moral.  Keberanian  berarti  mampu  memanfaatkan peluang yang ada, dengan melibatkan diri dalam berbagai organisasi, baik itu organisasi politik,
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                         e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
maupun organisasi laiinya. Kaum perempuan bisa berperan di mana saja, sesuai dengan porsi dan kemampuan yang dimilikinya.
Pendidikan politik yang giat dilakukan oleh BPPMD adalah penting dalam meningkatkan peran  dan  kedudukan  perempuan  di  ranah  publik  khususnya  politik,  meningkatkan  harkat  dan martabat  perempuan,  emningkatkan  rasa  percaya  diri  perempuan,  menyalurkan  aspirasi,  dan kepentingan kaum perempuan, meningkatkan pengetahuan, wawasn dan pergaulan perempuan di ranah publik.
Pendidikan politik yang giat dilakukan oleh BPPMD adalah penting dalam mempercepat terwujudnya kesinambungan, kesetaraan, dan keadilan, meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara di bidang politik, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adelina,  Shelly  2008. Perempuan  ayo  berpolitik.  Jadilah  pemimpin. Program  Studi  Kajian wanita UI
Badan  Pusat  Statistik  dan  Kementrian  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  RI  2006. Pembangunan Manusia Berbasis Gender tahun 2006 . Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan
Badan  Pusat  Statistik  dan  Pemerintah  Provinsi  Banten,  2007. Statistik  dan  Analisis  Gender Provinsi Banten tahun 2007.
Biro  HUMAS,  Provinsi  Banten. Banten  melangkah  menuju  kemandirian,  kemajuan, Kesejahteraan, 2005.
Deputi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI,  2006. Perempuan  dan  laki-laki  memang  beda  tapi  tidak  untuk  dibeda-bedakan. Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan.
Garna,  Judistira  K  1999. Metode  Penelitian:  Pendekatan  Kualitatif .  Bandung  Primaco Akademika
Gaffar, Affan (2000) Politik Indonesia Yogyakarta Pustaka Pelajar.
Kartono, Kartini (1999). Pendidikan politk sebagai bagian pendidikan orang dewasa. Bandung: Mandar Maju
Malik Abdul. 2004. Menjadi orang Banten. Serang: Percetakan Sentrautama