TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Volume 5 Nomor 2 Juli 2024 : TheJournalish Hal. 183-189

## STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANTUL
Syarif Hidayat (1), Adji Suradji Muhammad (2) 1,2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
masyarif.official@gmail.com , adji.suradji@apmd.ac.id
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan indikator keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul,  Indonesia.  Dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, observasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kebijakan  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul  terbagi  dalam  tiga  aspek  strategis:  program pengurangan  beban,  program  pemberdayaan  masyarakat,  dan  program  sistem  informasi/big  data.  Pemerintah Kabupaten  Bantul  telah  menyediakan  beberapa  fasilitas  untuk  mendukung  program  pengentasan  kemiskinan melalui sistem informasi seperti SIDAMESRA, SIDAKIS, dan SEMAKIN yang membantu dalam memberikan keakuratan  data.  Indikator  keluaran  kebijakan  digunakan  untuk  menilai  keberhasilan  implementasi  kebijakan, termasuk  cakupan,  bias,  akses,  dan  keselarasan  program  dengan  kebutuhan.  Indikator  cakupan  menunjukkan belum adanya sistem informasi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk mengetahui apakah mereka penerima  bantuan  atau  bukan.  Bias  terjadi  ketika  bantuan  tidak  tepat  sasaran,  seringkali  karena  keleluasaan birokrasi.  Terkait  akses,  website  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bantul  menyediakan  formulir  pengaduan  dan  call center  online, namun belum  ada  nomor  WhatsApp  yang  bisa  diakses  masyarakat.  Terkait  kesesuaian  program dengan  kebutuhan,  penerima  bantuan  sudah  merasakan  manfaat  dan  kesesuaian  program  dengan  kebutuhan masyarakat, namun perlu adanya pengawasan dalam pelaksanaannya.
Kata kunci: Kemiskinan; Kebijakan; Sistem Informasi
Abstract: This research aims to analyze the strategies and success indicators of poverty alleviation policies in Bantul Regency, Indonesia. Employing a qualitative descriptive method, data was collected through document analysis,  observation,  and  in-depth  interviews.  The  results  of  this  research  show  that  the  poverty  alleviation policy  in  Bantul  Regency  is  divided  into  three  strategic  aspects:  burden  reduction  programs,  community empowerment  programs,  and  information  system/big  data  programs.  The  Bantul  Regency  Government  has provided  several  facilities  to  support  poverty  alleviation  programs  through  information  systems  such  as SIDAMESRA, SIDAKIS, and SEMAKIN, which assist in providing data accuracy. The policy output indicators are  used  to  assess  the  success  of  policy  implementation,  including  coverage,  bias,  access,  and  program alignment  with  needs.  The  coverage  indicator  found  that  there  is  no  information  system  accommodating  the community's need to know whether they are aid recipients or not. Bias occurs when aid is not properly targeted, often  due  to  discretion  at  the  street-level  bureaucracy.  Regarding  access,  the  Bantul  Regency  Social  Service website  offers  an  online  complaint  form  and  call  center,  but  there  is  no  accessible  WhatsApp  number  for  the public.  Concerning  program  alignment  with  needs,  aid  recipients  have  felt  the  benefits  and  alignment  of  the program with community needs, but oversight in implementation is necessary.
Keywords: Poverty; Policy; Information System.
Article History : Received; Revised; Accepted 11 Juli 2024

## PENDAHULUAN
Tingkat kemiskinan yang rendah menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan kemiskinan merupakan salah satu hambatan utama dalam mencapai pembangunan  yang  optimal.  Kemajuan  dan  kemunduran  pembangunan  kerap  diukur  berdasarkan  perubahan tingkat  kemiskinan.  Kemiskinan  dapat  diidentifikasi  melalui  berbagai  indikator,  seperti  pengangguran, keterbelakangan, dan resesi. Dalam konteks ini, tingkat kemiskinan juga memiliki hubungan erat dengan daya tampung  dan  jumlah  penduduk  di  suatu  wilayah.  Kemiskinan  dapat  digambarkan  sebagai  kondisi  di  mana individu atau kelompok tidak mampu mencapai tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dalam standar hidup tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai "kondisi miskin akibat kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan" (Umar et al., 2023).
Para  analis  umumnya  menggunakan  pendekatan  pemenuhan  kebutuhan  pokok  untuk  menentukan jumlah  penduduk  miskin.  Seseorang  dikategorikan  miskin  jika  asupan  kalori  hariannya  kurang  dari  2.100 kilokalori  per  kapita  untuk  kebutuhan  pokok  makanan,  atau  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan  pokok  non makanan  (Rindiani  &  Hartatik,  2020).  Kabupaten  Bantul,  salah  satu  wilayah  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta,  terdiri  dari  17  kapanewon,  yaitu  Srandakan,  Sanden,  Kretek,  Pundong,  Bambanglipuro,  Pandak, Bantul,  Imogiri,  Jetis,  Dlingo,  Pleret,  Piyungan,  Banguntapan,  Sewon,  Kasihan,  Pajangan,  dan  Sedayu. Ironisnya,  Bantul  konsisten  menduduki  peringkat  teratas  dengan  jumlah  penduduk  miskin  di  DIY  secara  data agregat.  Data  pada  tabel  berikut  ini  menunjukkan  lonjakan  signifikan  pada  tahun  2021,  dengan  146.980  jiwa terjerumus ke jurang kemiskinan akibat hantaman pandemi Covid-19. Meskipun mengalami penurunan di tahun 2023,  angka  kemiskinan  di  Bantul  masih  terbilang  tinggi  dengan  128.510  jiwa,  melampaui  kabupaten  lain. Mirisnya, 2,5% dari jumlah tersebut tergolong miskin ekstrim.
Tabel 1. Data Kemiskinan Kabupaten Bantul Wilayah 2019 2020 2021 2022 2023 Kulon Progo 74,62 78,06 81,14 73,21 70,74 Bantul 131,15 138,66 146,98 130,13 128,51 Gunung Kidul 123,08 127,61 135,33 122,82 122,24 Sleman 90,17 99,78 108,93 98,92 97,50 Kota Yogyakarta 29,45 31,62 34,07 29,68 29,48 D.I.Yogyakarta 448,47 475,72 506,45 454,76 448,47 Nasional 25 144,70 26 424,02 27 542,77 26 161,16 25 898,55
Sumber : Booklet Kemiskinan Kabupaten Bantul, BPS 2023
Tingginya  angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul,  seperti  yang  ditunjukkan  data  BPS,  mendesak perlunya  kebijakan  tepat  untuk  mengatasinya.  Soetomo  (2015:326)  menegaskan,  kunci  mengatasi  kemiskinan terletak  pada  pemahaman  menyeluruh  tentang  latar  belakang  dan  penyebabnya.  Bila  akar  permasalahannya terletak  pada  individu,  solusinya  berfokus  pada  pengembangan  diri  dan  pemberdayaan  individu  dalam masyarakat.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  menggunakan  pendekatan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  (basic  needs approach)  untuk  mengukur  kemiskinan.  Pendekatan  ini  memandang  kemiskinan  sebagai  ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, diukur melalui pengeluaran. Penduduk miskin dikategorikan sebagai mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data utama yang digunakan berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi  dan  Kor.  Hingga  saat  ini,  masalah  kemiskinan  masih  menjadi  salah  satu  masalah  mendasar  yang menjadi  perhatian  pemerintah  di  setiap  daerah.  Aspek  penting  dalam  mendukung  strategi  penanggulangan kemiskinan  adalah  tersedianya  data  kemiskinan  yang  akurat.  Pemerintah  Pusat  melalui  Peraturan  Pemerintah 15/2010  dan  Instruksi  Presiden  4/2022  menginstruksikan  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  membentuk  Tim Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK)  di  wilayahnya  masing-masing.  TKPK  ini  beranggotakan perwakilan dari berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan kelompok kepentingan lainnya.  Pembentukan  TKPK  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  upaya  pengentasan  kemiskinan  di  daerah dilakukan  secara  bersama-sama,  terencana,  sistematis,  dan  terkoordinasi  dengan  baik  demi  kepentingan masyarakat (Permendagri 53/2020).
Penangggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul  selalu  menjadi  prioritas  pembangunan  dari  waktu ke  waktu,  mengingat  jumlah  penduduk  miskin  yang  cukup  signifikan  dan  cenderung  fluktuatif  dalam  satu dekade  terakhir.  Dalam  pelaksanaan  penangggulangan  kemiskinan  juga  berpedoman  pada  RJPD  Kabupaten Bantul  Tahun  2006-2025.  Kebijakan  penangggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul  diarahkan  untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana serta didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemiskinan masih menjadi momok yang dihadapi banyak daerah, termasuk Kabupaten Bantul. Kunci dalam strategi penanggulangannya adalah data yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang andal
dapat membantu pembuat kebijakan memahami pola dan penyebab kemiskinan, sehingga mereka dapat menarik perhatian  pada  kondisi  kehidupan  masyarakat  miskin,  mengevaluasi  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan, membandingkan  tingkat  kemiskinan  di  berbagai  waktu  dan  wilayah,  serta  menyusun  program  tepat  sasaran untuk membantu masyarakat miskin keluar dari jerat kemiskinan.
Di Kabupaten Bantul, penanggulangan kemiskinan selalu menjadi prioritas pembangunan. Mengingat jumlah penduduk miskin yang cukup besar dan fluktuatif dalam satu dekade terakhir, upaya ini didasarkan pada RJPD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Bantul difokuskan pada mewujudkan  kesejahteraan  lahir  dan  batin,  memanfaatkan  sumber  daya  lokal  secara  optimal,  menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko bencana, dan memperkuat nilai keimanan dan ketaqwaan.
Dalam  upaya  memerangi  kemiskinan,  Pemerintah  Kabupaten  Bantul  mengoptimalkan  pelaksanaan program  jaminan  sosial  yang  dijalankan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bantul,  contohnya  adalah  program jaminan kesehatan. Upaya penanggulangan kemiskinan melalui program jaminan sosial ini merupakan program negara yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Fahreza et al., 2019). Pemerintah Kabupaten  Bantul  telah  menyusun  berbagai macam  program  serta  kegiatan  untuk  mengintervensi  kemiskinan. Hal  ini  disampaikan  oleh  Kepala  Bappeda  Bantul  dalam  sebuah  wawancara  yang  menyampaikan  bahwa  total anggaran  untuk  mengatasi  kemiskinan  tahun  2023  ada  sekitar  104  miliar  rupiah.  Dari  anggaran  tersebut  telah disusun sebanyak 25 program pengentasan kemiskinan yang dibagi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang  membidangi,  diantaranya  program  padat  karya  infrastruktur,  pembangunan  Rumah  Tidak  Layak  Huni (RTLH), pelayanan kesehatan gratis, pemberian makanan bergizi sehari dua kali atau boga sehat, serta pelatihan kewirausahaan bagi warga miskin. (https://jogjapolitan.harianjogja.com, diakses 03 Januari 2024) Berikut beberapa program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul:
1. Program  padat  karya  infrastruktur  bertujuan  untuk  menciptakan  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat miskin dan meningkatkan infrastruktur di desa-desa.
2. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni untuk mendapatkan rumah yang lebih layak.
3. Pelayanan kesehatan gratis bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang gratis bagi masyarakat miskin.
4. Pemberian makanan bergizi boga sehat bertujuan untuk memberikan makanan bergizi bagi masyarakat miskin, khususnya lanjut usia terlantar dan difabel.
5. Pelatihan  kewirausahaan  bagi  warga  miskin  bertujuan  untuk  meningkatkan  keterampilan  dan pengetahuan masyarakat miskin dalam berwirausaha.
Selain  program-program  di  atas,  Pemerintah  Kabupaten  Bantul  juga  melakukan  berbagai  upaya  lain untuk mengentaskan kemiskinan, seperti:
1. Memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dan dunia usaha.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan.
3. Melakukan evaluasi program pengentasan kemiskinan secara berkala.
Dengan  berbagai  upaya  yang  dilakukan  tersebut,  diharapkan  angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul dapat terus menurun.
Sebagai  upaya  mempercepat  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul,  maka  diterbitkan regulasi  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantul  Nomor  06  Tahun  2013  yang  kemudian  diubah menjadi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantul  Nomor  06  Tahun  2017  tentang  Penanggulangan  Kemiskinan. Kebijakan  ini  menjadi  landasan  bagi  pelaksanaan  program-program  pengentasan  kemiskinan  yang  tersebar  di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai mandat yang tercantum dalam Perda tersebut. Berdasarkan regulasi  tersebut,  setiap  daerah  sudah  pasti  memiliki  program  atau  strategi  khusus  untuk  penanggulangan kemiskinan,  salah  satunya  membentuk  Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan  (TKPK)  melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 01 Tahun 2012. Pembentukan TKPK diharapkan mampu menganalisis kondisi kemiskinan di daerah dan menetapkan prioritas penanggulangannya. Tim ini juga bertugas mengkoordinasikan dan memantau program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.
Kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul  masih  menjadi  persoalan  yang  kompleks  dan  membutuhkan  solusi tepat.  Soren  C.  Winter  dalam  (Fidarina  &  Megawati  Suci  Si.M.,  2022)  menekankan  pentingnya  keberhasilan implementasi  kebijakan,  mulai  dari  perumusan  hingga  evaluasi,  sebagai  cerminan  hubungan  antara  proses politik  dan  pemerintahan.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  desain  kebijakan  dan  faktor sosial ekonomi di mana kebijakan tersebut dibuat.
Berbagai  program  penanggulangan kemiskinan  yang  telah dijalankan oleh pemerintah  belum  berhasil secara  efektif  mengurangi  kemiskinan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  analisis  terhadap  indikator  keberhasilan implementasi  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul,  agar  program  tersebut  dapat  lebih sesuai  dengan  permasalahan  kemiskinan  yang  ada  di  daerah  tersebut.  Selain  itu,  program  penanggulangan kemiskinan  cenderung  mengadopsi  program  dari  pemerintah  pusat  sehingga  kurang  ada  inovasi  dan menyebabkan  kebijakan  tersebut  tidak  tepat  sasaran  terhadap  permasalahan  yang  ada.  Pemikiran  inilah  yang
mendorong  peneliti  untuk  mengidentifikasi  kebijakan  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul  dan  mengkaji  lebih lanjut implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.
Faktanya,  berbagai  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  diluncurkan  pemerintah  belum menunjukkan  efektivitas  yang  maksimal.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  analisis  mendalam  mengenai  indikator keberhasilan  implementasi  kebijakan  di  Kabupaten  Bantul.  Analisis  ini  bertujuan  untuk  memastikan  program tersebut sesuai dengan permasalahan kemiskinan di daerah. Selain itu, kecenderungan program penanggulangan kemiskinan  untuk  mengadopsi  program  pusat  tanpa  inovasi  dikhawatirkan  menyebabkan  disparitas  dengan permasalahan lokal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menyelami kompleksitas implementasi kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul.  Pendekatan  ini  memungkinkan  pemahaman mendalam  dan  holistik  atas  berbagai  isu  dan  pertanyaan  terkait  kebijakan  tersebut.  Pengambilan  data  pada penelitian  ini  meliputi  kajian  dokumen  yakni  mendalami  dokumen  kebijakan  terkait  penanggulangan kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul,  observasi  yaitu  mengamati  langsung  pelaksanaan  program  penanggulangan kemiskinan  di  lapangan,  serta  wawancara  mendalam  yakni  menggali  informasi  dan  perspektif  dari  berbagai pihak  yang  terlibat  dalam  kebijakan,  seperti  Bupati  Bantul,  Bappeda  Bantul,  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bantul, Ketua  TKPK  Bantul,  dan  penerima  manfaat  program.  Untuk  memastikan  validitas  data,  triangulasi  sumber digunakan.  Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  teliti  untuk  memberikan  pemahaman  yang  komprehensif terhadap permasalahan penelitian.
Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  analisis  implementasi  kebijakan.  Berdasarkan (Poister, 2003), indikator keberhasilan kebijakan yang ditelaah meliputi:
1. Cakupan, seberapa luas jangkauan program penanggulangan kemiskinan.
2. Bias, apakah program tersebut memiliki kecenderungan untuk menguntungkan kelompok tertentu.
3. Akses, seberapa mudahkah masyarakat miskin mengakses informasi program tersebut.
4. Kesesuaian  program  dengan  kebutuhan,  apakah  program  tersebut  sesuai  dengan  kebutuhan  nyata masyarakat miskin.
Analisis  terhadap indikator keberhasilan kebijakan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bantul
Meskipun Kabupaten Bantul memiliki sumber daya dan potensi yang melimpah, namun masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Data agregat BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa  Kabupaten  Bantul  masih  memiliki  jumlah  penduduk  miskin  tertinggi  di  wilayah  tersebut.  Namun, terdapat tren positif dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan, dari 14,04% pada tahun 2021 menjadi 11,96%  di  tahun  2023.  Pemerintah  Kabupaten  Bantul  merumuskan  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  06  Tahun  2013  yang  kemudian  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  06 Tahun 2017. Kebijakan ini menjadi dasar bagi berbagai program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menurunkan  angka  kemiskinan  di  wilayah  tersebut.  Penurunan  angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul  dapat dilakukan  melalui  program-program  perlindungan  sosial,  penciptaan  lapangan  kerja,  dan  pemerataan pembangunan.  Sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2017,  Pemerintah  Kabupaten  Bantul  telah melaksanakan  berbagai  upaya  penanggulangan  kemiskinan  melalui  setidaknya  tiga  strategi  yaitu  Program Pengurangan Beban, Program Pemberdayaan Masyarakat, dan pengelolaan sistem informasi.
Strategi  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul  berfokus  pada  pemberdayaan  masyarakat, dengan  tujuan  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  taraf  hidup  masyarakat  miskin.  Upaya pemberdayaan tersebut meliputi:
(1) Peningkatan kemampuan dan pendapatan:
a. Meningkatkan keterampilan manajemen bagi masyarakat miskin.
b. Membuka peluang dan memberikan keberpihakan kepada masyarakat miskin.
c. Mempermudah akses terhadap pembiayaan usaha ekonomi skala mikro.
(2) Penurunan beban pengeluaran:
a. Menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan yang kondusif.
b. Mempermudah  dan  mendukung  kegiatan  sosial  ekonomi  sesuai  dengan  tingkat produktivitas masyarakat miskin.

## (3) Pengelolaan sistem informasi
Membangun  sistem  informasi  berbasis  data  base  sebagai  upaya  penanggulangan kemiskinan  meliputi Sistem  Data  Menuju  Sejahtera  (SIDAMESRA),  SIDAKIS  (Sistem  Informasi  Data  Kartu  Indonesia Sehat), dan SEMAKIN (Sistem Monitoring Penganggulangan Kemiskinan).
Dengan  strategi  ini,  diharapkan  masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Bantul  menjadi  lebih  produktif, mandiri, dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

## 2. Indikator Keberhasilan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Untuk  menilai  keberhasilan  implementasi,  penting  untuk  secara  simultan  mengamati  hasil  kebijakan yang dicapai dan dampaknya. Oleh karena itu, kinerja implementasi kebijakan kemiskinan di Kabupaten Bantul mencakup penilaian terhadap indikator-indikator keluaran kebijakan.
(1) Indikator Cakupan
Efektivitas  kebijakan  pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul  diukur  berdasarkan  cakupan program yang menjangkau kelompok sasaran.
Berdasarkan  analisis  literatur  dan  wawancara, program pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul terbagi menjadi tiga strategi utama:
a. Pengurangan  Beban  :  Membantu  masyarakat  miskin  memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan.
b. Pemberdayaan  Masyarakat  :  Meningkatkan  kapasitas  dan  kemandirian  masyarakat  miskin melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan.
c. Peningkatan  Pendapatan  :  Menciptakan  peluang  usaha  dan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat miskin.
Strategi  penanggulangan  kemiskinan  ini  melibatkan  berbagai  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di Kabupaten Bantul, dengan Bappeda sebagai koordinator.
Kerjasama antar OPD, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan program-program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan berkelanjutan.
Tujuan  utama  program-program  ini  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi semua penduduk Kabupaten Bantul.
(2) Indikator Bias
Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan pada tahun  2022,  dengan  fokus  pada  penyaluran  bantuan  kepada  penerima  yang  tepat  sasaran.  Upaya  ini  didukung oleh beberapa fasilitas, seperti SIDAKIS yang membantu masyarakat mendapatkan akses ke jaminan kesehatan. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam sistem informasi dan pengawasan program, sehingga perlu dilakukan  perbaikan  untuk  memastikan  ketepatan  sasaran  dan  akuntabilitas.  Salah  satu  kendala  utama  dalam program  ini  adalah  adanya  bias  implementasi  di  tingkat  bawah,  di  mana  pejabat  berwenang  terkadang menggunakan  diskresi  mendistribusikan  bantuan.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  nepotisme  dan  ketidakadilan dalam  penyaluran  bantuan.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  diperlukan  koordinasi  yang  solid  antara  pelaksana lapangan dan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang telah  ditetapkan.  Pemantauan  yang  komprehensif  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  juga  diperlukan  untuk memastikan  bahwa  bantuan  didistribusikan  secara  tepat  sasaran.  Dengan  melakukan  perbaikan  ini,  diharapkan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuannya untuk memberdayakan masyarakat.
(3) Indikator Akses
Aksesibilitas  program  dan  layanan  menjadi  indikator  penting  dalam  mengukur  efektivitas  kebijakan penanggulangan kemiskinan. Aksesibilitas ini meliputi: a. Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan.
b. Kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan keluhan.
c. Kesetaraan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, tanpa diskriminasi.
Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyediakan beberapa saluran akses bagi masyarakat, seperti: a. Call center.
b. Formulir aduan online di website.
c. Layanan informasi dan pengaduan di kantor Dinas Sosial.
Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam sistem aksesibilitas, yaitu: belum tersedia layanan aduan  melalui  nomor  WhatsApp  dan  formulir  aduan  online  yang  kurang  user-friendly.  Dengan  melakukan perbaikan ini, diharapkan aksesibilitas program dan layanan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul dapat  ditingkatkan,  sehingga  masyarakat  lebih  mudah  mendapatkan  informasi,  layanan,  dan  menyampaikan pengaduan.

## (4) Indikator Kesesuaian Program dengan Kebutuhan
Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi apakah hasil dari kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul sudah memenuhi kebutuhan kelompok sasarannya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di wilayah tersebut. Penilaian ini berfokus pada persepsi kelompok penerima bantuan untuk menentukan  sejauh  mana  bantuan  yang  diterima  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka  dalam  upaya meningkatkan kesejahteraan.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  dengan  metode  wawancara  dengan  penerima  bantuan penanggulangan  kemiskinan,  seperti  bantuan  boga  sehat,  Jamkesda,  dan  RTLH,  masyarakat  merasa  terbantu oleh  bantuan  tersebut.  Program  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul  tidak hanya  berupa bantuan langsung tetapi juga mencakup bantuan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemandirian masyarakat.
Masalah  sosial,  khususnya  kemiskinan,  harus  diatasi  dengan  memperbaiki  kondisi  yang  tidak diinginkan atau kejadian yang merusak tatanan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan berarti menyediakan layanan sosial  yang  diperlukan  untuk  mengatasi  atau  mencegah  masalah,  serta  mengembangkan  kondisi  menuju perbaikan.  Dalam  penanggulangan  kemiskinan,  model  konvensional,  residual,  dan  karitatif  perlu  dimodifikasi dengan menekankan pada pemberdayaan kelompok sangat miskin sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Program  penanggulangan  kemiskinan  yang  berfokus  pada  pemberian  bantuan  seringkali  gagal  mengatasi  akar masalah  ketidakberdayaan  dan  malah  memperkuat  ketergantungan.  Bantuan  finansial  yang  diberikan  sering memperkuat  sikap  mental  penerima  bantuan  daripada  menginspirasi  mereka  untuk  berperan  aktif  dalam meningkatkan  kondisi  mereka.  Program  pemberdayaan  seringkali  menghadapi  masalah  keberlanjutan  karena mobilisasi atau partisipasi masyarakat yang hanya bersifat formalitas. Masyarakat seringkali diajak, dipersuasi, atau diperintahkan untuk ikut serta dalam proyek pemberdayaan, namun keberlanjutannya tidak terjaga.
Organisasi  di  luar  pemerintah  berusaha  mengatasi  masalah  ini  dengan  meningkatkan  kesadaran  kritis masyarakat  melalui  penguatan  kelembagaan,  pendidikan  politik,  dan  advokasi.  Meskipun  upaya  ini  mampu mengatasi ketergantungan dalam beberapa kasus, kemajuannya seringkali lambat. Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima bantuan di Kabupaten Bantul, program tersebut telah memberikan manfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pengawasan dalam implementasinya perlu agar tidak terjadi penyelewengan dan bantuan dapat tepat sasaran serta tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

## KESIMPULAN
Meskipun Kabupaten Bantul memiliki sumber daya dan potensi yang melimpah, namun masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul masih  memiliki  jumlah  penduduk  miskin  tertinggi  di  wilayah  tersebut.  Namun,  terdapat  tren  positif  dengan penurunan  angka  kemiskinan  yang  signifikan.  Pemerintah  Kabupaten  Bantul  merumuskan  kebijakan penanggulangan  kemiskinan  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  06  Tahun  2013  yang  kemudian  diubah  dengan Peraturan  Daerah  Nomor  06  Tahun  2017.  Kebijakan  ini  menjadi  dasar  bagi  berbagai  program  di  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  untuk  menurunkan  angka  kemiskinan  di  wilayah  tersebut.  Strategi  penanggulangan kemiskinan  di  Kabupaten  Bantul  berfokus  pada  pemberdayaan  masyarakat,  dengan  tujuan  meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  dan  taraf  hidup  masyarakat  miskin.  Upaya  pemberdayaan  tersebut  meliputi peningkatan  kemampuan  dan  pendapatan,  penurunan  beban  pengeluaran,  dan  pengelolaan  sistem  informasi. Efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bantul diukur berdasarkan cakupan program yang menjangkau  kelompok  sasaran,  ketepatan  sasaran  dan  akuntabilitas  program,  kemudahan  akses  informasi  dan layanan, serta kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  saran  untuk  meningkatkan  efektivitas  kebijakan  penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bantul adalah:
1. Memperkuat koordinasi antar OPD, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.
2. Meningkatkan  pengawasan  dan  akuntabilitas  program  untuk  memastikan  ketepatan  sasaran  dan mencegah penyelewengan.
3. Mempermudah akses informasi dan layanan bagi masyarakat miskin.
4. Melakukan evaluasi program secara berkala dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan  program  pemberdayaan  masyarakat  untuk  mendorong  kemandirian  dan  mengurangi ketergantungan pada bantuan.
6. Memperkuat  sistem  informasi  dan  pengelolaan  data  untuk  mendukung  pengambilan  kebijakan  yang tepat sasaran.
Dengan  menerapkan  saran-saran  tersebut,  diharapkan  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  di Kabupaten  Bantul  dapat  menjadi  lebih  efektif  dan  mencapai  tujuannya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat miskin.

## REFERENSI
Fahreza,  Arifin,  J.,  &  Suryani,  L.  (2019).  Effectiveness  of  Prosperous  Rice  Program  (  Rastra  )  in  Binangon Village  ,  Muara  Komam  District  Paser  Regency. Jurnal  Administrasi  Publik  Dan  Administrsi  Bisnis , 2 (2), 566–584.
Fidarina,  F.  R.,  &  Megawati  Suci  Si.M.,  D.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Pusat  Inkubasi  Bisnis. Implementasi Kebijakan Pusat Inkubasi , 10 (4), 1283–1292.
Poister, T. H. (2003). Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations . Jossey-Bass.
Rindiani,  R.,  &  Hartatik,  S.  (2020).  Pola  Konsumsi  Pangan  dan  Asupan  Makanan  Penduduk  Miskin  di
Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Jurnal Ilmiah Inovasi , 20 (1), 13–18. https://doi.org/10.25047/jii.v20i1.1937
Umar, D. A., Mukramin, U., Arifin, J., Aziz, F., Sultan Alauddin No, J., Sari, G., Rappocini, K., Makassar, K., & Selatan Korespondensi penulis, S. (2023). Kemiskinan Masyarakat Urban Makassar. Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum , 1 (3), 12–25. https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i3.339
Wahab,  S.  A.  (2014). Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  Ke  Penyusunan  Model-Model  Implementasi Kebijakan Publik . Bumi Aksara.
Wisnutama,  A.,  Pramono,  J.,  &  Haryanto,  A.  T.  (2023).  Analisis  Strategis  Program  Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022. Ji@P , 12 (2). https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.9002