Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398
Vol. 6, No. 2, Februari 2021

## STARTEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN COVID 19 UNTUK KETAHANAN NASIONAL BERBASIS COMMUNITY DEVELOPMENT
(KONSEP PENTAHELIX) DI PROPINSI MALUKU UTARA

## Ali Ibrahim dan Henny Saptatia Drajati Nugrahani
Universtas Indonesia, Depok Jawa Barat, Indonesia Email: ibrahimcaptali@gmail.com dan henny.saptatia@ui.ac.id

## Abstract:
The COVID-19 pandemic that hit almost all countries in the world has not only an impact on health, but also all the joints of human life. Similarly, in Indonesia, with various  limitations  that  exist.  The  government  together  with  all  components  of  the nation  are  working  together  to  make  effective  rapid  movements  in  the  handling  of this pandemic so as not to be prolonged. The purpose of this study is to find out the strategy of  implementing covid-19 handling policy for national resilience based on pentahelix  concept  in  north  maluku  province.  Methods  used  in  this  study.  The method  used  in  writing  this  paper is  literature  review  of  various  journals,  reports, legislation  or policies and then summarize the current  conditions of  understanding of  a  policy  topic  in  handling  Covid  19.  The  results  of  this  study  show  that  the implementation  of  Community  Development  as  an  effort  to  implement  policies  for national  resilience as a result of  the covid  19 outbreak conducted in  an integrated manner will result in adaptation capacity, among others: cooperation, participation of  all  elements  of  society,  the  principle  of  mutual  care,  the  use  of  technology  that suits the needs of the community, and the ability to mobilize collective resources in group members.

## Keywords: implementation of handling covid-19; national resilience; pentahelix concept

## Abstrak
Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di  dunia ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga semua sendi kehidupan manusia. Begitu pula di  Indonesia, dengan berbagai  keterbatasan yang ada. Pemerintah bersama segenap komponen  bangsa  bahu-membahu  berupaya  melakukan  gerak  cepat  yang  efektif dalam penanganan pandemi ini agar tidak berkepanjangan. Tujuan dari penelitian ini untuk  mengetahui  strategi  implementasi  kebijakan  penanganan  covid-19  untuk ketahanan  nasional  yang  berbasis  konsep  pentahelix  di  provinsi  maluku  utara. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Metode  yang  digunakan  dalam penulisan  paper  ini  adalah  literature  review  dari  berbagai  jurnal,  laporan, perundangan  atau  kebijakan  kemudian  meringkas  kondisi  pemahaman  terkini tentang suatu topik Kebijakan dalam penanganan  Covid  19. Hasil dari  penelian ini menunjukan  bahwa  Pelaksanaaan  Community  Development  sebagai  upaya implementasi  kebijakan untuk  ketahanan nasional sebagai  dampak wabah covid  19 yang dilakukan secara terintegrasi  ini akan menghasilkan kapasitas adaptasi, antara
lain  berupa:  kerja  sama,  partisipasi  semua  elemen  masyarakat,  prinsip  saling menjaga,  pemanfaatan  teknologi  yang  sesuai  kebutuhan  masyarakat,  dan kemampuan memobilisasi sumber daya kolektif dalam anggota kelompok.
Kata kunci : implementasi penanganan covid-19; ketahanan nasional; konsep pentahelix

## Coresponden Author
Email: ibrahimcaptali@gmail.com Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

## Pendahuluan
Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga semua sendi kehidupan manusia. Begitu pula di Indonesia,  dengan  berbagai  keterbatasan  yang  ada.  Pemerintah  bersama  segenap komponen bangsa bahu-membahu berupaya melakukan gerak cepat yang efektif dalam penanganan pandemi ini agar tidak berkepanjangan.
Pandemi  Covid-19  yang  melanda  seluruh  penduduk  bumi  pada  tahun  2020 merupakan  sebuah  tragedi  kemanusiaan  yang  mungkin  belum  pernah  terpikirkan  akan terjadi  oleh  umat  manusia.  Bill  Gates  mengatakan  pada  tahun  2015  dalam  sebuah wawancara di program acara TED-Talks sudah memprediksi akan terjadi wabah karena virus dan sangat menular yang mampu membunuh lebih dari 10 juta orang. Keyakinan Bill  Gates  tersebut  2  tahun  kemudian  ditulis  dalam  laman  resmi  yayasan Bill  And Mellinda  Gates  Foundation dan  disalin  juga  oleh  Business  Insider  dalam  rangka mengisi  acara  Munich  Security  Conference  tanggal  17  Februari  2017  yang  intinya adalah  bahwa  akan  ada  sejenis  terorisme  baru  yang  dapat  melenyapkan  30  juta  orang dalam  waktu  kurang  dari  setahun  dan  ketika  itu  terjadi  sayangnya  dunia  tidak  siap (Gates, 2017).
Pendapat  Bill  Gates  tersebut  diulangi  lagi  pada  tahun  2018  dalam  acara  diskusi ilmiah  yang  digagas  oleh  Massachusetts  Medical  Society  bekerjasama  dengan  New England  Journal  of  Medicine  (NEJM)  tanggal  23  April  2018.  Pada  acara  tersebut  Bill Gates yang tampil sebagai pembicara utama dengan makalah berjudul Epidemics Going Viral:  Innovation  Vs  Nature  kembali  mengingatkan  kemungkinan  terjadinya  kembali wabah di era modern yang mirip dengan tragedi virus Spanyol tahun 1918 dimana telah membunuh 50 juta orang lebih pada saat itu (Eifert, Banerjee, Jusys, & Zeis, 2018).
Penyebaran Virus Corona Covid 19 di berbagai negara sebagaimana dapat dilihat di berbagai media baik cetak maupun elektronik menyebabkan timbulnya keresahan dan kekhawatiran  bagi  masyarakat  disebabkan  karena  potensinya  yang  telah  menjadi pandemi.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  COVID-19  sangat  menular.  Terjadinya kekhawatiran  dari  masyarakat  merupakan  hal  yang  wajar  jika  bencana  tersebut  terjadi dan keadaan ini merupakan respon yang sangat manusiawi pada diri manusia yangmana mereka  menginginkan  keselamatan  dan  kesehatan  ketika  sebuah  keadaan  terjadi  dan mengancam  seperti  pandemi  yang  dialami  saat  ini.  Kondisi  ini  juga  melanda  seluruh
wilayah di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Maluku Utara. Oleh sebab itu, Pemprov Maluku  Utara  telah  berusaha  maksimal  menangani  wabah  COVID-19.  Pola  hidup masyarakat  di  Maluku  Utara  sebagaimana  di  wilayah  lain  pun  berupaya  menangani kejadian pandemi ini dengan berbasiskan kearifan lokal sehingga dapat berperan dalam pencegahan kasus COVID-19.
Polemik  mengenai  ada  tidaknya  Covid-19  di  Indonesia  akhirnya  terjawab. Pemerintah  mengumumkan  dua  pasien  pertama  di  Indonesia  yang  dinyatakan  positif Covid-19  pada  2  Maret  2020  dan  bertambah  menjadi  19  orang  (Rudi  Natamiharja, 2020). Menurut data Johns Hopkins CSSE, jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 di seluruh dunia mencapai 118.745 kasus, penderita paling banyak berada di China, pusat penyebaran virus, dengan 80.954 kasus (gisanddata. maps.arcgis.com, 11 Maret 2020). Pemerintah  Indonesia  pun  sudah  menetapkan  status  bencana  nasional  untuk  Covid-19 yang  tercantum  dalam  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan Bencana  Nonalam  Penyebaran  Covid-19  Sebagai  Bencana  Nasiona  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  membagi  bencana  dari bencana alam, nonalam dan sosial. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh  peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa  nonalam  yang  antara  lain  berupa  gagal teknologi,  gagal  modernisasi,  epidemi,  dan  wabah  penyakit.  Dalam  hal  ini,  Covid-19 termasuk  bencana  nonalam  yang  sudah  berada  di  tingkat  pandemi  sesuai  dengan pernyataan Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Terlihat bahwa, pengaruh covid 19 terhadap ekonomi global telah berdampak luas terhadap  ekonomi  dalam  negeri,  peristiwa  yang  mempengaruhi  sektor  publik  yang mempengaruhi  kehidupan  manusia  antara  lain  sektor  pendidikan,  pariwisata, perdagangan,  industri  dan  investasi.  Kensenjangan  dan  kesejahteraan  yang  terjadi  di daerah merupakan dampak yang nyata dari Covid 19 dari sisi ekonomi, rendahnya daya beli  masyarakat,  pembatasan  tenaga  kerja  dan  rendahnya  proyek  pembangunan infrastruktur  didaerah  menjadi  ancaman  terhadap  ketersedian  lapangan  pekerjaan  dan kecilnya  pendapatan  bagi  masyarakat  kondisi  inilah  yang  dapat  menjadi  akar permasalahan timbulnya masalah kemiskinan.
Dalam  perkembangannya  akhir-akhir  ini  perekonomian  khususnya  dalam memasuki  akhir  dari  kuartal  I  di  tahun  2020  telah  terjadi  fenomena  yang  mengerikan yang  dirasakan  oleh  seluruh  manusia  di  dunia.  Menurut  (Liu  et  al.,  2020)  mengatakan International  Monetary Fund dan World  Bank organisasi berskala internasional bidang keuangan  telah  membuat  prediksi  bahwa  hingga  di  akhir  kuartal  I  di  tahun  2020 ekonomi  global  akan  memasuki  resesi  yang  mana  akan  terkoreksi  sangat  tajam. Pertumbuhan  ekonomi  global  dapat  merosot  ke  negatif  2,8%  atau  dengan  kata  lain terseret  hingga 6% dari pertumbuhan ekonomi global  di periode sebelumnya. Pada sisi lain menurut (Carrillo-Larco & Castillo-Cara, 2020) disebutkan padahal, kedua lembaga tersebut  sebelumnya  telah  memproyeksi  ekonomi  global  akan  tumbuh  pada  persentase pertumbuhan sebesar 3%di akhir kuartal I tahun 2020.
Dalam dokumen resmi siaran pers Kementerian Keuangan RI pada tanggal 20 Mei 2020  menyebutkan  bahwa  negara  mengalami  tekanan  pelemahan  pendapatan  sebagai
dampak perlambatan ekonomi karena pandemik Covid-19. Realisasi pendapatan sampai akhir  bulan  April  2020  baru  mencapai  31,21  %  dari  target  APBN  atau  berjumlah  Rp 549,51 triliun. Rincian pendapatan ini berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 434,33 triliun,  dari  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  mencapai  Rp  114,50  triliun  dan sisanya dari realisasi hibah sebesar Rp 0,67 triliun (Suharsono, 2020).
Saat ini Pemerintah pusat telah mengimplemanetasikan berbagai program ataupun kegiatan  dalam  upaya  penanganan  dampak  Covid  19  serta  membuat  kebijakan- kebijakan  pendukung,  yang  mana  dalam  program  ekonomi  prioritas  telah memformulasikan  pada  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  tahun  2020.  Dua  program prioritas  yang  dikeluarkan  yakni  program  ekuitas  infrastruktur,  wilayah  dan  program pengembangan ekonomi bernilai tambah, industrialisasi dan ekspansi kesempatan kerja secara  nasional  dan  global  dengan  saling  terhubung.  Kedua  program  tersebut  akan sangat  bermanfaat  bagi  sinergitas  antara  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  karena memiliki  sejumlah  kegiatan  untuk  meningkatkan  ketahanan  kepada  komunitas  yang sangat  rentan  dan  beresiko,  mempertahankan  sektor  UMKM  dan  ekonomi  formal, memperbaiki akses layanan dasar yang berkualitas dan meningkatkan inklusi keuangan (Hastuti et al., 2020).
Dampak  dari  pandemi  Covid-19  ini  dapat  menjadi  ancaman  bagi  ketahanan nasional,  yang  bisa  terbuka  lebar  dan  penuh  ataupun  sarat  dengan  adanya  kepentingan internasional  dalam  siklus  ketergantungan  ekonomi  global.  Hal  tersebut  akan  menjadi ancaman  yang  serius  bagi  Indonesia  terutama  didaerah  yang  memiliki  tingkat kerawanan sosial seperti propinsi  Maluku  Utara dan beberapa daerah lain di  Indonesia yang memiliki keterbatasan informasi dan fasilitas pendukung ekonomi yang memadai. Data BPS propinsi Maluku Utara tahun 2020 berkaitan dengan ketenagakerjaan, tingkat penganguran  terbuka  di  Maluku  Utara  tahun  2019  sebesar  4,97  %  mengalami peningkatan  dari  tahun  sebelumnya.  Apalagi  dimasa  pandemi  Covid  19  berlangsung tentunnya  akan  terus  mengalami  peningkatan  yang  cukup  memprihatinkan  (Statistik, 2020).
Berdasarkan laporan data dari Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Maluku  Utara  (Malut)  mengumumkan  tambahan  147  kasus  positif  virus  corona  baru atau Covid-19 pada buan Juli 2020. Penambahan 147 pasien positif baru ini, menjadikan Maluku Utara berada di posisi keempat secara nasional jumlah kasus positif. Persebaran dari  pasien  yang  terbanyak  berasal  dari  Halmahera  Timur,  sebanyak  58  orang. Selanjutnya dari Halmahera Utara sejumlah 50 orang, Kota Ternate sejumlah 32 orang, dari  Kota  Tidore  Kepulauan  sejumlah  5  orang,  dan  2  orang  dari  Kepulauan  Sula. Tambahan  itu  membuat  jumlah  pasien  positif  Covid-19  di  Maluku  utara  menjadi  875 kasus (Kompas.com).
Berdasarkan  data  kejadian-kejadian  tersebut  menyebabkan  pihak  pemerintah Provinsi Maluku Utara mencari cara untuk menekan serta mencegah penyebaran Covid- 19  melalui  berbagai  startegi  yang  diimplementasikan  kedalam  program  kegiatan maupun  kebijakan  pendukungnya.  Pelibatan  peran  seluruh  komponen  baik  itu  dari akademisi,  bisnis,  masyarakat,  pemerintah  dan  media  secara  bersama  berupaya  untuk
minimal dapat menekan angka kasus dan bisa mengganti tatanan lama serta menerapkan ke  arah  tatanan  baru  atau  News  Normal.  Kecepatan  dan  ketepatan  fungsi  dari inplementasi  kebijakan  dan  kolaborasi  adalah  upaya  melakukan  sinkronisasi  program didaerah  yang  memiliki  tingkat  kerawanan  sosial  dengan  aplikasi  yang  bersentuhan langsung dengan masalah, serta mendorong partisipasi publik untuk ikut berperan aktif, baik  secara  kelembagaan  dan  komunitas.  Arah  perencanaan  dalam  pembangunan partisipatif  itu  dimulai  dengan  membangun  ide  atau  gagasan  yang  lahir  dari  bawah ( bottom up ), masyarakat sebagai subyek pembangunan lalu di dorong dalam partisipasi dan  akselarasi  kebijakan  terhadap  program  pemerintah.  bersamaan  dengan  itu,  ruang- ruang  kolaborasi  perlu  dibuka  dan  ditingkatkan  lalu  diberi  penguatan  pada  aspek kelembagaan sehingga konektifitas antara pemerintah dan masyarakat terbangun secara mandiri dalam upaya mengeksekusi kebijakan.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  paper  ini  adalah  literature  review  dari berbagai  jurnal,  laporan,  perundangan  atau  kebijakan  kemudian  meringkas  kondisi pemahaman  terkini  tentang  suatu  topik  Kebijakan  dalam  penanganan  Covid  19.  Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena penulisan paper ini ingin mengetahui tentang  fenomena  yang  ada  dan  dalam  kondisi  yang  alamiah,  bukan  dalam  kondisi terkendali, labolatoris atau eksperimen. Sesuai dengan topik yang menjadi fokus dalam paper ini yaitu gambaran deskriptif mengenai percepatan penanganan bencana Pandemi yang  melibatkan  masyarakat  dan  komunitas  (Strategi  Implemantasi  Kebijakan Penanganan  Covid  19  Untuk  Ketahanan  Nasional  Berbasis Community  Development (Konsep Pentahelix) di Propinsi Maluku Utara).

## Hasil dan Pembahasan
1. Kebijakan Regulasi dan Anggaran Penangulangan Covid 19
Wabah  pandemi  COVID-19  memang  telah  memberikan  dampak  yang  luar biasa bagi  tatanan dan organisasi  sosial masyarakat  dunia, termasuk kita di  Maluku Utara. Masyarakat membutuhkan bantuan agar memiliki daya tahan di tengah wabah pandemi ini. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah untuk memberi stimulus, berupa bantuan termasuk dengan penggunaan Dana Desa untuk membantu warga  terdampak.  Namun  kemudian,  muncul  sejumlah  masalah  atas  pengelolaan dana  desa  di  beberapa  desa  di  Maluku  Utara.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  langkah- langkah  didalam  upaya  mengimplementasikan  bantuan  yang  akan  disalurkan  ke desa-desa melalui dana desa dengan:
a. Melakukan  pemetaan  terkait  dengan  masalah  kebutuhan  masyarakat,  kodisi masyarakat terdampak
b. Perencanaaan serta pengawaasan program bantuan
c. Pembinaan serta edukasi terhadap masyarakat
Melalui  Kebijakan  pemerintah  Pada  31  Maret  2020,  Presiden  RI  menerbitkan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  No  1  Tahun  2020  (PERPPU  01/2020)  tentang
Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  dan/atau  dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau Stabilitas  Sistem  Keuangan.  Total  anggaran  untuk  ini  adalah  sebesar Rp  405,1 triliun.  Dan  Pada  3  April  2020,  Presiden  menerbitkan  Peraturan  Presiden  (Perpres) No.  54  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Postur  Rincian  dan  APBN  Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020. Anggaran dari  beberapa  kementerian  dipotong  sebesar  Rp  97,42  triliun.  Namun,  beberapa Kementerian mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  sebesar  dari  Rp  36  triliun  menjadi  Rp  70  triliun;  dan  Kementerian Kesehatan dari Rp 57 triliun menjadi 76 triliun.
Penerbitan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  7  Tahun  2020  tentang  Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  pada  13 Maret  2020;  dan Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 pada 20 Maret 2020.
1. Bidang Kesehatan (senilai Rp 75 triliun
2. Bidang Sosial (senilai Rp 110 triliun)
3. Kebijakan Fiskal dan Insentif Pajak (senilai Rp 70,1 triliun)
4. Kebijakan Perdagangan Ekspor-Impor
5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) senilai Rp 150 triliun
6. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
7. Bidang Hukum
8. Kebijakan/Fasilitas Lainnya

## a. Pentahelix
Carayannis  dan  Campbell  pada  tahun  2012  telah  mengajukan  konsep Quintuple  Helix  yang  bahkan  berbeda  sejak  heliks  keempat.  Mereka  satu  suara dengan  ahli  lain  sampai  pada  konsep  Triple  Helix  (Akademis,  Bisnis  dan Pemerintah)  saja.  Dalam  konsep  yang  diajukan  oleh  mereka  memang  tidak menggunakan istilah Penta Helix, namun menggunakan nama Konsep Quintuple Helix  yang  terdiri  dari:  1)  Akademisi;  2).  Bisnis;  3)  Pemerintah;  4)  Media, industri dan kelompok kreatif, seni budaya, gaya hidup; dan 5) Lingkungan dan alam (Carayannis & Campbell, 2010).
Gambar  1

## Model Quintuple Helix Carayannis and Campbell (2012)
Sumber: Carayannis and Campbell (2012)
Konsep  berbeda  diajukan  oleh  Igor  Calzada  pada  tahun  2016  yang merumuskan  konsep  Penta  Helix  dalam  terminologi  yang  diajukan sebagai “Multi-Stakeholders  Interdependencies” dengan  konteks  tujuan  pembangunan ekonomi  dan  sosial.  Konsep  tersebut  memasukkan  unsur  lembaga  non pemerintahan  seperti  LSM  atau Non-Government  Organization (NGO)  sebagai heliks kelima. Sehingga konsep Penta Helix adalah interaksi dan kolaborasi dari komponen-komponen  akademisi,  dunia  bisnis,  pemerintah,  komunitas masyarakat  sipil  dan  lembaga  swadaya  masyarakat  non-pemerintah  (Calzada, 2016).  Pendapat  (Calzada,  2016)  didukung  oleh  (Hendriyana,  Putra,  &  yan Sunarya,  2020)  yang  menawarkan  komponen  Penta  Helix  terdiri  dari:  1) akademisi  yang  akan  mendorong  implementasi  inovasi  dan  kewirausahaan;  2) pemerintah yang mendukung inovasi dalam investasi publik; 3) dunia bisnis atau swasta dalam hal pendanaan dan teknik komersialisasi produk; 4) dan 5) adalah lembaga non-pemerintah dan masyarakat sipil melalui partisipasi aktifnya dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Halibas, Sibayan, & Maata, 2017).
Di  Indonesia,  terminologi  Penta  Helix  pertama  kali  diperkenalkan  secara resmi  oleh  Menteri  Pariwisata  Arief  Yahya  dalam  dokumen  Peraturan  Menteri (Permen)  Pariwisata  Nomor  14  Tahun  2016  Tentang  Pedoman  Destinasi Pariwisata  Berkelanjutan.  Konsep  Penta  Helix  adalah  media  sehingga  konsep Penta  Helix  khususnya  di  Indonesia  merupakan  interaksi  dan  kolaborasi  dari kalangan  akademisi  di  universitas,  pelaku  industri  usaha  (bisnis),  pemerintah, komunitas masyarakat  sipil  dan media  (Sudiana, Sule, Soemaryani, &  Yunizar, 2020).  Dalam  implementasi  konsep  pentahelix,  dapat  dilakukan  dengan menggalang  kekuatan  untuk  melawan  corona  virus  itu  yakni  yang  juga  datang dari  dalam  diri  masyarakat  sendiri.  Masyarakat  lokal  mempunyai  kearifan- kearifan  lokal.  Mereka  memiliki  sumber  daya  dan  spirit  lokal.  Ini  yang  mesti diberdayakan.  Kesadaran  masyarakat  mesti  diberdayakan  karena  sejatinya mereka mempunyai kesadaran.
Gambar 2
Model Penta Helix Indonesia (ABGCM) Sumber: Sudiana et. Al (2020). Gambar Diolah Penulis
Pentahelix  sebagai  persinggungan  kesadaran  bersama  pemerintah  dan masyarakat  memungkinkan  terlaksananya  tekad  ini,  melindungi  warga  yang masih  sehat  agar  tidak  tertular  penyakit  dan  semaksimal  mungkin menyembuhkan  yang  telah  sakit.  Pendekatan  berbasis  komunitas  ini  penting untuk  menggempur  corona  dari  berbagai  sisi.  Sekaligus  memberikan  kejelasan rantai koordinasi dan kendali dalam gugus tugas percepatan penanganan Covid- 19 yang sudah dibentuk hingga di daerah.
Posisi Community Development menjadi  penting  untuk  disorot  mengingat paradigma  pembangunan  yang  diberlakukan  tersebut  lebih  bersifat bottom  up ketimbang top  down .    Sehingga Community  Development sebagai  bagaian  dari konsep  pentahelix  dapat  masuk  dalam  dimensi  sosial  dari  paradigma pembangunan  berkelanjutan  yang  mencoba  mengintegrasikan  tiga  dimensi: sosial,  ekonomi  dan  lingkungan. Community  Development sebagai  kegiatan pengembangan  masyarakat  yang  diarahkan  untuk  memperbesar  akses masyarakat  untuk  mencapai  kondisi  sosial-ekonomi-budaya  yang  lebih  baik apabila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Selain itu, posisi  peran  serta  masyarakat  melalui Community  Development juga  berperan positif  dalam  dimensi  politik  karena  mendorong  partisipasi,  aksesibilitas  dan kebebasan  masyarakat  yang  juga  menjadi  prinsip  dalam  paradigma pembangunan  inklusif  berkelanjutan  melalui  kearifan  lokal.  lingkungan disekitarnya.  Mereka  hidup  dalam  berbagai  ekosistem  alami  yang  ada  di Indonesia,  dan  telah  lama  hidup  berdampingan  dengan  alam  secara  harmonis, sehingga  mengenal  berbagai  cara  memanfaatkan  sumberdaya  alam  secara berkelanjutan.  Kearifan  lokal  (Suhartini,  2009)  merupakan  warisan  nenek moyang  kita  dalam  tata  nilai  kehidupan  yang  menyatu  dalam  bentuk  religi, budaya  dan  adat  istiadat.  Dalam  perkembangannya  masyarakat  melakukan adaptasi  terhadap  lingkungannya  dengan  mengembangkan  suatu  kearifan  yang
berwujud  pengetahuan  atau  ide,  peralatan,  dipadu  dengan  norma  adat,  nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya
Berdasarkan  paradigma  pembangunan  berkelanjutan  yang  mana  dapat diartikan  sebagai  pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan  masa  kini  tanpa mengurangi  kemampuan  generasi  masa  depan  untuk  memenuhi  kebutuhannya, mempunyai  3  pilar  utama  (pertumbuhan  ekonomi,  pengentasan  kemiskinan  & keberlanjutan)  yang  bersumber  dari  dua  gagasan  penting  yaitu:  (1)  gagasan kebutuhan,  khususnya  kebutuhan  esensial  kaum  miskin  sedunia,  yang  harus diberi  prioritas  utama.  (2)  gagasan  keterbatasan  yang  bersumber  pada  kondisi teknologi  dan  organisasi  social  masyarakat  terhadap  kemampuan  lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan hari depan.
Peran  Serta  Masyarakat  (PSM)  adalah  proses  dimana  individu,  keluarga dan lembaga masyarakat termasuk swasta:
a. Mengambil  tanggung  jawab  atas  kesehatan diri, keluarga dan masyarakat.
b. Mengembangkan  kemampuan  untuk  menyehatkan  diri,  keluarga  dan masyarakat.
c. Menjadi   pelaku   perintis   kesehatan   dan pemimpin  yang menggerakkan kegiatan  masyarakat  di  bidang  kesehatan  berdasarkan  atas  kemandirian  dan kebersamaan
Melalui Community  Development dalam  menangani  masalah  Covid-19 serta  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  kesehatan  maka Community Development tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  pemacu  dan  semangat untuk  dapat melakukan upaya yang lebih baik dalam  penanganan permasalahan yang  terkait  dengan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia.  Karena  kesehatan bukan hanya masalah bagi permasalahan negara saja tetapi juga masyarakat, dan bahkan  juga  merupakan  masalah  dunia.  Dilihat  dari  berbagai  program  dan kegiatan  yang  sudah  dilaksanakan  dan  besarnya  sumber  dana  yang  telah dikeluarkan,  kesehatan  di  Indonesia  tetap  masih  menjadi  permasalahan  yang tidak  mudah  untuk  diatasi.  Hal  tersebut  terjadi  antara  lain  karena  upaya penanggulangan  masalah  kesehatan  merupakan  upaya  terpadu  yang  harus dilakukan  oleh  semua  pihak  termasuk  juga  masyarakat  itu  sendiri  dengan komitmen  yang  kuat  dari  semua  unsur  pimpinan  baik  Pemerintah,  organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat.
b. Implementasi  Kebijakan  Community  Development  berbasiskan  kearifan lokal dalam penanganan Covid 19
Secara  formal,  peran  serta  masyarakat  dalam  upaya  PB  itu  diatur  dalam Peraturan  Kepala  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Nomor  11  Tahun 2014  tentang  Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencana (Perka BNPB No.11/2014). Peraturan ini merupakan mandat dari Pasal 26  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana (UU No. 24/2007), Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana  (PP  No.  21/2007),  dan  Pasal  4
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2008  tentang  Pendanaan  dan Pengelolaan  Bantuan  Bencana  (PP  No.  22/2008).    Perka  BNPB  No.11/2014 ditetapkan oleh Kepala BNPB, Syamsul Maarif pada tanggal 16 Oktober 2014 di Jakarta.
Tujuan  Perka  BNPB  No.11/2014  adalah  untuk  mendukung  penguatan kegiatan Penanggulanagn Bencana (PB) dan kegiatan pendukung lainnya secara berdaya  guna,  berhasil  guna,  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Disini pengertian  peran  serta  masyarakat  adalah  proses keterlibatan  masyarakat  dalam penyelenggaraan  PB  secara  terencana,  terpadu,  terkoordinasi,  dan  menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana.
Wabah  dari  Covid-19  ini  harus  terus  diatasi  dan  distop  penyebarannya, dengan  memperhatikan  situasi  yang  terjadi  di  Indonesia  jika  terus  meningkat ataupun  melonjak  angka  penyebaran  virus  maka  tentunya  akan  mengancam dalam berbagai sektor. Sektor ekonomi contohnya akan mengalami krisis seperti masalah  penurunan  daya  beli  masyarakat.  Penanganan  dan  pencegahan  terus dilakukan  oleh  pemerintah  berupa  kebijakan,  himbauan,  maupun  langkah- langkah  yang  kongkrit  dan  progesif  didalam  upayanya  melawan  virus  corona. Selain  itu  tidak  lupa  diharapkan  adanya  partisipasi  masyarakat  pun  turut  aktif dalam melawan virus tersebut.
Berdasarkan  teori modal  sosial bahwa  jika  terjadi  masalah  besar  di  dalam masyarakat  tentunya  akan  membutuhkan  nilai-nilai  sosial.  Dapat  diartikan bahwa,  kelompok  sosial  akan  membutuhkan  suatu  kerjasama  seluruh  dalam menyelesaikan  masalah  tersebut.  Sehingga,  modal  sosial  ini  dapat  dijadikan sebagai  barang  publik  oleh  pemerintah  dipergunakan  untuk  jaringan  horizontal yang dapat  menjadi  eksistensi  dalam masyarakat. Modal  sosial juga akan dapat memberikan  arah  bagi  masyarakat  untuk  secara  suka  rela  mau  berkonstribusi dalam  menyelesaikan  masalah  yang  ada.  Robert  Putnam  mengatakan,  bahwa modal sosial dapat menjadi penyegar dalam kehidupan sosial yang secara pokok ataupun  subtansinya    memiliki  kepercayaan  untuk  bertindak  secara  bersama dalam mewujudkan suatu tujuan bersama
Departemen  Kesehatan  merumuskan  visinya,  sebagai  “Masyarakat  yang mandiri  untuk  hidup  sehat”  dan  misinya  yaitu  “Membuat  masyarakat  sehat”, dengan  strategi,  yaitu  menggerakkan  dan  memberdayakan  masyarakat  untuk hidup  sehat,  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap  pelayanan  yang berkualitas,  meningkatkan  sistem  surveilans,  monitoring,  dan  informasi kesehatan, meningkatkan pembiayaan kesehatan (Depkes RI, 2006).
Pada  Pasal  18  Undang-undang  Republik  Indonesia  No  36  Tahun  2009 tentang  kesehatan.  disebutkan  bahwa  Pemerintah  bertanggung  jawab memberdayakan  dan  mendorong  peran  aktif  masyarakat  dalam  segala  bentuk upaya kesehatan. Selanjutnya, terkait dengan peran serta masyarakat dituangkan pada pasal; 149 ayat (3) “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung
jawab  atas  pemerataan  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  jiwa  dengan melibatkan  peran  serta  aktif  masyarakat”.    Pada  asal  152  ayat  (1)  dijelaskan bahwa  Pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  masyarakat  bertanggung  jawab melakukan  upaya  pencegahan,  pengendalian,  dan  pemberantasan  penyakit menular  serta  akibat  yang  ditimbulkannya.  Diteruskan  pada  pasal  155  ayat  (3) yang  menjelaskan  dalam  melaksanakan surveilans sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2),  pemerintah  daerah  dapat  melakukan  kerja  sama  dengan  masyarakat. Terkait  dengan  peran  serta  masyarakat  dijelaskan  pada  pada  Bab  XVI  Peran Serta  Masyarakat  pasal  Pasal  174  (1)  Masyarakat  berperan  serta,  baik  secara perseorangan  maupun  terorganisasi  dalam  segala  bentuk  dan  tahapan pembangunan  kesehatan  dalam  rangka  membantu  mempercepat  pencapaian derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya.  (2)  Peran  serta sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mencakup  keikutsertaan  secara  aktif  dan kreatif.
Ketika melaksanakan program penanganan wabah COVID-19, sudah tentu Pemerintah  tidak  mungkin  bekerja  sendiri.  Keterlibatan  masyarakat  sipil  dan dukungan  dunia  usaha  swasta  sangat  dibutuhkan.  Sinergi  antara  pemerintah, masyarakat,  dan  swasta  itulah  yang  akan  membantu  mempercepat  eksekusi penangangan  program-program  yang  akan  memutus  mata  rantai  penyebaran COVID-19.  Kombinasi  antara  kearifan  lokal  yang  terus  dipelihara  dan  dijaga serta  strategi  kepemimpinan  Pemprov  Maluku  Utara  akan  mewujudkan  upaya dalam melindungi bumi dan tangguh menghadapi bencana.
Menangani  masalah  kesehatan,  tingkat  kesejahteraan  dan  pengurangan kemiskinan  sebagai  dampak  terjadinya  penyebaran  pandemi  Covid-19  dapat dilakukan  tidak  hanya  melalui  pemberdayaan  ekonomi,  namun  juga  melalui penguatan  modal  sosial,  dan community  based  development .  Penguatan  sosial dapat dilakukan dengan mengembangkan skema-skema penguatan modal sosial, seperti  peningkatan  fungsi  BPD,  LKMD,  Karang  Taruna,  PKK,  BUMDes,  dan Koperasi.  Penguatan  sosial  kapital  dilakukan  dengan  memaksimalkan  peran lembaga-lembaga  sosial  dengan  memfokuskan  pada  penguatan  aspek kepercayaan,  mutual      respect,  dan  mutual  benefit,  serta  memperhatikan  faktor budaya dan nilai-nilai yang berlaku.
Community  Based  Development sebagai  mekanisme  perencanaan  yang menekankan pada teknologi “social learning” dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
masyarakat mengaktualisasikan  diri.  Pokok  pikiran  yang  terkandung  dalam Community Based  Development adalah  mencakup:  pertama,  keputusan  dan  inisiatif pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  setempat  dibuat  di  tingkat  lokal  oleh  warga masyarakat yang memiliki identitas yang diakui peranannya; kedua, memperkuat kemampuan masyarakat  miskin  mengarahkan dan mengatasi  aset-aset  yang ada untuk memenuhi kebutuhannya; ketiga, toleransi yang besar terhadap variasi dan karenanya  mengakui  makna  pilihan  nilai  individual  didalam  pengambilan
keputusan  dan  desentralisasi;  keempat, Community  based  Development menggunakan teknologi “social learning process” dimana individu berinteraksi satu  sama  lain  menembus  batas  organisatoris  dengan  mengacu  pada  kesadaran kritis  masing-masing;  kelima,  Budaya  kelembagaan  ditandai  oleh  adanya organisasi  otonom,  mandiri  dan  saling  berinteraksi  memberikan  umpan  balik; keenam,  adanya  jaringan  koalisi  dan  komunikasi  antara  pelaku  organisasi  lokal yang otonom (Tjokrowinoto, 1996).
Penanganan  COVID-19  di  Maluku  Utara  dapat  membuahkan  hasil  yang lebih baik apabila dilakukan melalui metode pentaheliks berbasis kearifan lokal melalui  partisipasi  masyarakat.  Konsep  partisipasi  masyarakat  ini  sudah  mulai terkikis  di  tengah  wabah  pandemi  Covid-19.  Beban  penanganan  wabah  Covid- 19  ini  banyak  tertumpu  kepada  pemerintah,  BUMN  maupun  swasta,  dan sebagian  peran  masyarakat.  Seharusnya,  pemerintah  mulai  memikirkan bagaimana  agar  partisipasi  masyarakat  dapat  dibangun  untuk  bersama-sama menangani  wabah covid-19. Banyak hal  yang bisa diinisiasi  untuk  membangun partisipasi  masyarakat  di  luar  kemampuan  pemerintah  menangani  wabah pandemi  covid-19.  Dasar  penyebaran  covid-19  adalah  droplet,  virus  yang dibawa  manusia,  virus  yang  melekat  pada  pakaian  yang  dipakai  manusia (Anonim, 2020).
Kecepatan didalam implementasi kebijakan dengan pendekatan Pembangunan Masyarakat ( Community Development ) adalah metode pendekatan  yang  melibatkan  masayarakat/komunitas  didalam  pembangunan. Didalam  pembangunan  ini  melibatkan  berbagai  unsur-unsur  yang  lebih  luas diantaranya  adalah  sosial,  budaya,  ekonomi  hingga    peraturan/kepranataan  dan lingkungan.    Sifat  dari  pendekatan  Pembangunan  Masyarakat  ( Community Development )  ini  adalah    proses  pembangunan  mulai  dari  tahap  idea/gagasan, perencanaan,  pembuatan  program  kegiatan,  penyusunan    anggaran/biaya, pengadaan  sumber-sumber  hingga    pelaksanaan  di  lapangan  lebih  menekankan kepada  keinginan atau kebutuhan yang nyata ada (the real needs  of community) dalam kelompok masyarakatnya yang bersifat partisipatori.
Dengan  demikian  penanganan  COVID-19  dapat  membuahkan  hasil  yang lebih baik apabila dilakukan melalui metode pentaheliks berbasis kearifan lokal yakni  dengan  memasukkan  unsur  peran  serta  masyarakat.  Peran  masyarakat inilah  yang  diharapkan  dapat  mempercepat  pembangunan  disegala  sektor  yang berkaitan  dengan  pemulihan  ketahanan  ekonomi  nasional.  Pemprov  Maluku Utara telah berusaha maksimal menangani wabah COVID-19.
Pola hidup  masyarakat  di Maluku  Utara sebagaimana di  wilayah lain pun melalui Community  Development berbasiskan  kearifan  lokal  sehingga  berperan dalam  pencegahan  kasus  COVID-19.  Program Community  Development memiliki  tiga  karakter  utama  yaitu  berbasis  masyarakat  ( community  based ), berbasis  sumber  daya  setempat  ( local  resource  based )  dan  berkelanjutan ( sustainable).
Adapun  yang  menjadi  sasaran  dalam  program Community  Development untuk  penanganan  Covid19  yaitu  kapasitas  masyarakat  dapat  dicapai  melalui upaya pemberdayaan (empowerment) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses  produksi  atau  institusi,  kesetaraan  ( equity )  dengan  tidak  membedakan status  dan  keahlian,  keamanan  ( security ),  keberlanjutan  ( sustainability )  dan kerjasama  ( cooperation ),  dan  semuanya  itu  diharapkan  dapat  berjalan  secara simultan sehingga tercapai tujuan dari program yang dilakasanakan dengan tepat sasaran serta efektif dalam pelaksanaannya.
Menurut  (Pakniany,  Imron,  &  Degeng,  2020)  pemberdayaan  masyarakat merupakan  upaya  melibatkan  masyarakat  dalam  hal  pembangunan  ekonomi, dikatakan  sebagai  pembangunan  ekonomi  karena  dalam  pelaksanaannya  tentu melibatkan keberadaan APBD yang digunakan untuk mempermudah pengadaan kegiatan  partisipasi.  Dan  teori  ini  memberikan  pandangan  bahwa  peran masyarakat  tidak  hanya  berlangsung  dalam  aspek  permintaan  atau  pengadaan masyarakat  saja, namun  banyak hal  yang perlu  diperhatikan dan sangat  penting yang  secara  langsung  dapat  memudahkan  pelaksanaan  kegiatan,  salah  satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dalam pembangunan kebijakan pendidikan, seperti yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dan lain sebagainya, (Hughes et al., 2017).
Bentuk  peran serta masyarakat  yang dilakukan dalam uapaya pencegahan serta  penanganan  wabah  Covid  19  dilakukan  berbasis  kearifan  lokal  yang dilaksanakan  oleh  masyarakat  Maluku  Utara  dengan  menggelar  upacara keagamaan. Tujuan dilaksanakannya ritual keagamaan tersebut, selain mengucap syukur  dan  permohonan  ampun  kepada  sang  Pencipta,  juga  agar  bencana  yang menimpa  makhluk  di  bumi  seperti  datangnya  wabah  COVID-19  ini  tidak menimbulkan korban lebih banyak lagi.
c. Kearifan lokal Dalam menangani COVID-19 di Provinsi Maluku Utara
Sebagaimana diketahui  dalam pentahelix, kekuatan untuk melawan Covid 19  itu  juga  datang  dari  dalam  diri  masyarakat  sendiri.  Tersedianya  ruang pemberdayaan  bagi  masyarakat  memungkinkan  lahirnya  kesadaran  bersama tentang  peran  masing-masing  pihak  sebagaimana  terdapat  dalam  Pentahelix. Memerlukan sinergitas serta keintegrasian didalam  pelaksanaan secara simultan program-program  penangananserta  pencagahan.  Pemerintah  lakukan  tugasnya dan masyarakat juga berbagi perannya. Hanya dengan cara ini, bencana apapun termasuk  Covid  19  dapat  disikapi,  dicegah  penularannya  dan  diobati  yang terpapar.
Masyarakat  lokal  mempunyai  kearifan-kearifan  lokal.  Mereka  memiliki sumber  daya  dan  spirit  lokal.  Ini  yang  mesti  diberdayakan.  Kesadaran masyarakat  mesti diberdayakan karena sejatinya mereka mempunyai kesadaran. Strategi pentahelix yakni pendekatan yang memprioritaskan penggunaan konteks lokal, kearifan lokal, sumber daya lokal sesuai dengan jiwa gotong royong dalam mencegah  dan  mengatasi  bencana,  termasuk  pandemi  COVID-19.  Pendekatan
kearifan  lokal  perlu  dilakukan  karena  setiap  daerah  memiliki  ciri  khas  yang berbeda,  ada  yang  juga  diimplementasikan  dalam  slogan Jaga  Torang Pe  Diri, Jaga Torang Pe Keluarga, Jaga Torang Pe Daerah .
Provinsi  Maluku  Utara  memiliki  karakteristik  penduduknya  multiagama, sehingga tidak dapat dimungkiri bahwa masyarakatnya masih menjunjung tinggi serta menerapkan kearifan lokal. Yang ada, terutama pendekatan agama. Melalui pendekatan keagamaan, masyarakat Maluku Utara sangat percaya bahwa dengan menjaga  alam  dengan  semestinya,  berarti  masyarakat  atau  manusia  turut membantu  mencegah  wabah  ini  meluas.  Oleh  sebab  itu  guna  menangani pandemi  COVID-19  maka  di  Maluku  Utara  dilaksanakan  kegiatan  terkait kearifan  lokal  yaitu: ritual  tawaf  gam (keliling  kampung)  sambil  melantunkan dzikir, juga ada tradisi sigofi gam (membersihkan kampung).
Acara tawaf gam ini melibatkan para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda yang dilakukan dengan berjalan secara rombongan. Dalam proses tawaf, mereka  berhenti  di  setiap  pertigaan  dan  perempatan  kampung,  untuk membacakan  doa  tolak  bala  (bencana).  Ritual tawaf  gam bertujuan  untuk mencegah  terjadinya  bubaku  wosa  gam  atau  negeri  dilanda  wabah.  Tradisi  ini merupakan  kebiasaan  yang  diturunkan  oleh  para  leluhur  di  Ternate  sejak berabad-abad  lalu.  Dalam  pelaksanaannya,  tampak  juga  anak-anak  turut mengiringi  dengan  membawa  obor.  Tradisi  ini  adalah  tindakan  pencegahan secara  spiritual,  mengucap  syukur  serta  memohon  ampun  kita  sebagai  hamba kepada sang Pencipta (Anonim, 2020).
Disamping dengan kegiatan yang sifatnya religius itu, masyarakat Maluku Utara  juga  menggunakan  kekayaan  alam,  seperti  minyak  cendana  Kawasan Maluku  Utara  dikenal  sebagai  penghasil  kayu  cendana  dengan  kualitas  yang baik. Dan hasil produk dari kayunya tersebut dapat dipergunakan sebagai aroma terapi  bahan  dupa  juga  untuk  rempah-rempah.  Sebagaimana  diketahui,  bahwa kualitas  kayu  yang  baik  bisa  menyimpan  aromanya  selama  berabad-abad. Tanaman  cendana  mengandung  minyak  atsiri  dan  minyak  cendana  inilah  yang dipergunakan oelh masyarakat Maluku Utara untuk mencegah penularan wabah COVID-19  dengan  cara  dioleskan  ke  kulit.  Masyarakat  maluku  Utara  percaya bahwa imunitas tubuh dapat ditingkatkan melalui aroma wewangian cendana.
d. Ketahanan Nasional
Persoalan  dampak  politik  dari  Covid-19  secara  substansial  adalah  potensi munculnya  krisis  politik  sebagai  lanjutan  dari  gangguan  keamanan  yang  tidak diselesaikan  secara  menyeluruh  atau  komprehensif  dan  berkeadilan.  Sejarah  di Indonesia  memberi  pelajaran  bagaimana  peran  elite-elite  politik  dengan  latar belakang  organisasi  masyarakat  (ormas)  ataupun  sebagai  lembaga  resmi  dari partai  politik  telah  berperan  sebagai  provokator  dan  aktor  dalam  berbagai pergolakan  sosial  politik  di  tanah  air.  Rasa  ketidakpuasan  sekelompok masyarakat  atas  kebijakan-kebijakan  yang  diambil  pemerintah  dalam penanganan  Covid-19  bisa  menjadi  bibit-bibit  ketidakpuasan,  kecemburuan
sosial,  perasaan  diskriminasi  di  mata  hukum  ditambah  dengan  kesenjangan ekonomi  dan  kemiskinan  yang  makin  meluas  akan  sangat  mudah  ditunggangi oleh agenda-agenda politik.
Wabah  Covid-19  juga  berpotensi  mengancam  pertahanan  nasional  karena dalam  situasi  semua  negara  mengalami  kekacauan  dan  kegagalan  melawan wabah pandemi Covid-19 maka aspek-aspek pertahanan harus menjadi perhatian serius.  Isu-isu  geopolitik  tidak  bisa  diabaikan  karena  pada  hari  ini  sudah  tidak ada  lagi  sekat  antar  negara,  semuanya  sangat  terbuka.  Ketegangan  di  wilayah Laut  China  Selatan  tentu  menjadi  alarm  bagi  sistem  pertahanan  nasional Indonesia.
Sedangkan  dari  segi  keamanan,  sangat  jelas  bahwa  Covid-19  akan berdampak  pada  terhadap  situasi  keamanan  di  lingkungan  masyarakat.  Hal  ini salah  satunya  terkait  dengan  tingginya  jumlah  PHK  menyebabkan  angka pengangguran semakin melonjak, kesulitan dan himpitan ekonomi akan memicu masalah-masalah  sosial  di  masyarakat  termasuk  masalah  keamanan  karena meningkatnya kriminalitas. Berbagai  motif tindak kriminalitas yang terjadi dari tidak  punya  uang  untuk  makan  sampai  motif  kejahatan  dengan  kekerasan  akan meningkat tajam pada masa pandemi Covid-19. Hal ini tentu menjadi tantangan segenap  jajaran  penegakan  hukum  di  Indonesia  dalam  upaya  antisipasi  supaya potensi  tindak-tindak  kriminal  yang  meresahkan  masyarakat  dan  menimbulkan rasa tidak aman dapat ditekan.
Konsep  Ketahanan  Nasional  pada  dasarnya  mirip  konsep  keamanan komprehensif,  terutama  terletak  pada  sifatnya  yang  bersifat  semesta  atau  total. Akan tetapi berbeda dengan konsep keamanan komprehensif, konsep Ketahanan Nasional  merupakan  konsep  yang  lebih  luas  cakupannya.  Jika  Keamanan Komprehensif  semata-mata  digunakan  untuk  menghadapi  satu  benturan  fisik dengan  luar  negeri,  maka  Ketahanan  Nasional  di  samping  digunakan  untuk menghadapi  agresi  dari  luar,  juga  dimaksudkan  untuk  mengatasi  seluruh tantangan,  ancaman,  hambatan  dan  gangguan  yang  dialami  satu  bangsa  dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan kelangsungan hidupnya.
Ancaman  yang  ada  di  depan  mata  ialah  perlambatan  ekonomi  global karena sebagian besar negara telah menetapkan pembatasan ruang gerak barang dari  luar  negeri.  Aktivitas  ekspor-impor  terhenti.  Devisa  negara  menurun. Bencana covid  19 juga sudah pasti membuat  neraca keuangan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, berada dalam kondisi tidak sehat. Itu karena sebagian dana  harus  dialokasikan  untuk  menghadapi  virus  mematikan  tersebut.  Neraca keuangan negara yang mengacu pada RAPBN perlu  penyesuaian. Pada momen seperti  saat  ini,  solidaritas  seluruh  elemen  bangsa  memang  sangat  dinantikan. Covid  19  seumpama  musuh  yang  harus  dikalahkan  secara  bersama-sama. Pemerintah  harus  bekerja  sama  (bersinergi)  dengan  elemen  organisasi masyarakat sipil, perusahaan, dan masyarakat luas tentang langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk dilaksanakan secara bersama.
Pemerintah perlu berperan sebagai komando yang setiap perintahnya harus diikuti  semua  elemen  bangsa.  Tanpa  adanya  kerja  sama,  sangat  sulit  untuk meredam  persebaran  virus  ini.  Dalam  konteks  ketahanan  nasional,  daya  tahan kita sebagai  bangsa memang tengah diuji  dimulai dari  ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi fisik untuk bisa bertahan melawan virus yang rentan menyerang kelompok usia 60 tahun ke atas.
Konfigurasi  kekuatan  nasional,  baik  militer  maupun  nonmiliter,  untuk antisipasi  kemungkinan-kemungkinan  ke  depan.  Kepatuhan  masyarakat  untuk melaksanakan imbauan pemerintah tidak keluar rumah selama proses isolasi diri. Solidaritas  sesama  warga  negara  ketika  berada  dalam  bencana,  apakah  citra sebagai  bangsa yang gotong  royong masih  mengakar, karena hal  tersebut  dapat meningkatkan  kerawanan  sosial  yang  berpotensi  pada  disintegrasi  terhadap kondisi dan situasi keamanan dalam negeri.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  telah  menguraikan  dengan  jelas bahwa  pembangunan  kesehatan  merupakan  tanggung  jawab  dari  banyak  pihak termasuk Pemerintah  Pusat melalui  Kementerian maupun tanggung jawab dari masing-masing Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan unit pelaksana teknisnya  di  lapangan.  Namun,  tanggung  jawab  tersebut  belum  mampu dilaksanakan  dengan  baik  sepenuhnya  oleh  pemerintah,  seperti  penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama di tingkat  desa.  Hal  ini  menyebabkan  semakin  kompleksnya  permasalahan  yang dihadapi oleh masyarakat desa
Model Collaborative  Governance dalam  penanganan  wabah  Covid-19  di Indonesia  yang  ideal,  integral,  paripurna  dan  sistemik  yang  mampu  menangani wabah Covid-19 dan sekaligus menangani dampak akibat wabah tersebut dalam semua  sektor  yang  berpotensi  terdampak.  Berdasarkan  kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  merespon  meluasnya  penyebaran Covid-19,  yangmana  kejadian  ini  menimbulkan  kekhawatiran  yang  serius  di tengah  masyarakat.  Ketersediaan  fasilitas  dan  tenaga  medis  yang  terbatas, membuat situasi masyarakat dalam ancaman yang serius di daerah ini.

## Kesimpulan
Pelaksanaaan Community  Development sebagai  upaya  implementasi  kebijakan untuk  ketahanan  nasional  sebagai  dampak  wabah  covid  19  yang  dilakukan  secara terintegrasi  ini  akan  menghasilkan  kapasitas  adaptasi,  antara  lain  berupa:  kerja  sama, partisipasi  semua  elemen  masyarakat,  prinsip  saling  menjaga,  pemanfaatan  teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat, dan kemampuan memobilisasi sumber daya kolektif dalam anggota kelompok. Bentuk-bentuk kapasitas adaptasi yang dikembangkan adalah sebuah  daya  lenting  dan  fleksibilitas  untuk  menjaga  stabilitas  pembangunan  dan pengelolaan infratsruktur-infrasrtuktur pendukung didalam menangani serta pencegahan penyebaran covid 19.
Dilain pihak pemberdayaan masyarakat merupakan upaya melibatkan masyarakat dalam hal  pembangunan ketahanan ekonomi dikatakan sebagai  pembangunan ekonomi karena  dalam  pelaksanaannya  tentu  melibatkan  keberadaan  APBD  yang  digunakan untuk mempermudah pengadaan kegiatan partisipasi. Hal tersebut terlihat bahwa  peran masyarakat  tidak  hanya  berlangsung  dalam  aspek  permintaan  atau      pengadaan masyarakat  saja,  namun  banyak  hal  yang  perlu  diperhatikan  dan  sangat  penting  yang secara langsung dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan, salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dalam pembangunan daerah serta perencanaan maupun implementasi kebijakan pendukungnya.
Strategi  kepemimpinan  juga  kearifan  lokal  menjadi  kunci  penting  bagi  Pemprov Maluku  Utara  dalam  memerangi  wabah  COVID-19  ini.  Pemprov  Maluku  Utara  tidak berhenti  mencari  strategi  yang  inovatif  dan  progresif.  Hingga  saat  ini  Pemprov  tetap mengacu  pada  tiga  indikator  keberhasilan  penanganan  COVID-19.  Pertama,  menekan laju  pertambahan  kasus  positif.  Kedua,  meningkatkan  angka  kesembuhan,  dan  ketiga, menekan angka pasien wafat. Dengan memahami akan banyaknya masyarakat berisiko tinggi  dan  rentan  terhadap  COVID-19,  Pemprov  Maluku  Utara  memberi  perhatian khusus  terhadap  kelompok  masyarakat  berisiko  tinggi  dengan  meningkatkan perlindungan dan pencegahan penularan pada masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan dimulai  dengan  pendataan  warga  dengan  profil  risiko  tinggi  terpapar  COVID-19, monitoring  Orang  Tanpa  Gejala  (OTG),  Orang  dalam  pemantauan  (ODP)  terutama ODP yang berisiko tinggi seperti balita dan lansia (warga diatas 60 tahun) serta Pasien dalam  Pengawasan  (PDP)  dengan  gejala  ringan  yang  melakukan  isolasi  mandiri  di rumah.

## BIBLIOGRAFI
Anonim. (2020). Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Wabah COVID-19. Jakarta: Universitas Indonesia Dan BNPB .
Calzada,  Igor.  (2016).  (Un)Plugging  Smart  Cities  With  Urban  Transformations : Towards  Multi-Stakeholder  City-Regional  Complex  Urbanity ? URBS.  Revista  de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales , 6 (2), 25–45.
Carayannis, Elias G., & Campbell, David F. J. (2010). Triple helix, Quadruple helix and Quintuple helix and how do Knowledge, Innovation and the Environment relate to Each other? a proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development  and  social  ecology. International  Journal  of  Social  Ecology  and Sustainable Development , 1 (1), 41–69.
Carrillo-Larco,  Rodrigo  M.,  &  Castillo-Cara,  Manuel.  (2020).  Using  country-level variables  to  classify  countries  according  to  the  number  of  confirmed  COVID-19 cases: An unsupervised machine learning approach. Wellcome Open Research , 5 .
Eifert,  Laszlo,  Banerjee,  Rupak,  Jusys,  Zenonas,  &  Zeis,  Roswitha.  (2018). Characterization  of  carbon  felt  electrodes  for  vanadium  redox  flow  batteries: Impact  of  treatment  methods. Journal  of  The  Electrochemical  Society , 165 (11),
A2577.
Gates, Paul W. (2017). The Farmer’s Age: Agriculture, 1815-60: Agriculture, 1815-60 . Routledge.
Halibas,  Alrence  Santiago,  Sibayan,  Rowena  Ocier,  &  Maata,  Rolou  Lyn  Rodriguez. (2017).  The  Penta  Helix  Model  of  Innovation  in  Oman:  An  HEI  Perspective. Interdisciplinary  Journal  of  Information,  Knowledge,  and  Management , 12 ,  159– 172.
Hastuti,  Puji,  Nurofik,  Agus,  Purnomo,  Agung,  Hasibuan,  Abdurrozzaq,  Aribowo, Handy,  Faried,  Annisa  Ilmi,  Tasnim,  Tasnim,  Sudarso,  Andriasan,  Soetijono, Irwan  Kurniawan,  &  Saputra,  Didin  Hadi.  (2020). Kewirausahaan  dan  UMKM . Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis.
Hendriyana,  Husen,  Putra,  I.  Nyoman  Darma,  &  yan  Sunarya,  Yan.  (2020).  Industri Kreatif  Unggulan  Produk  Kriya  Pandan  Mendukung  Kawasan  Ekowisata Pangandaran, Jawa Barat. Jurnal Panggung. Vol. 30. N0 , 2 .
Hughes, Terry P., Kerry, James T.,  Álvarez-Noriega, Mariana, Álvarez-Romero, Jorge G.,  Anderson,  Kristen  D.,  Baird,  Andrew  H.,  Babcock,  Russell  C.,  Beger,  Maria, Bellwood,  David  R.,  &  Berkelmans,  Ray.  (2017).  Global  warming  and  recurrent mass bleaching of corals. Nature , 543 (7645), 373–377.
Liu,  Songqiao,  Luo,  Huanyuan,  Wang,  Yuancheng,  Wang,  Duolao,  Ju,  Shenghong,  & Yang,  Yi.  (2020).  Characteristics  and  associations  with  severity  in  COVID-19
patients:  a  multicentre  cohort  study  from  Jiangsu  Province,  China. China (2/28/2020) .
Pakniany, Nova Suci Lestari, Imron, Ali, & Degeng, I. Nyoman Sudana. (2020). Peran Serta  Masyarakat  Dalam  Penyelenggaraan  Pendidikan. Jurnal  Pendidikan:  Teori, Penelitian, dan Pengembangan , 5 (3), 271–278.
Rudi  Natamiharja,  Rudi  Natamiharja.  (2020). Keberkahan  Virus  Corona  dalam Peningkatan  Hak  Dasar  Atas  Kesejahteraaan  Masyarakat  Indon esia .  In:  Corona Guru Kita: Belajar Berempati. Bandar Lampung:  Aura Publishing, pp. 139-144
Statistik,  Badan  Pusat.  (2020).  Pencegahan  Perkawinan  Anak. Jakarta:  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional .
Sudiana,  Kiki,  Sule,  Erni  Tisnawati,  Soemaryani,  Imas,  &  Yunizar,  Yunizar.  (2020). The development and validation of the penta helix construct. Business: Theory and Practice , 21 (1), 136–145.
Suharsono,  Agus.  (2020).  Penggunaan  Aplikasi  Quizizz  dalam  Pelatihan  Dasar  CPNS KEMENKEU  Generasi  Milenial. Jurnal  Kajian,  Penelitian  dan  Pengembangan Kepribadian , 11 (1), 60–66.
Tjokrowinoto, Moeljarto.
(1996). Budaya birokrasi dalam konteks transformasistruktural:  antara  harapan  dan  kenyataan. Jurnal  Kebijakan  Dan Administrasi Publik .