## PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS
Oleh: Alusianto Hamonangan David Tambunan Universitas Darma Agung, Medan
E-mail: alusiantohamonangan@gmail.com davidsmyulianto14@gmail.com

## ABSTRACT
A  limited  company  that  is  declared  bankrupt  does  not  immediately  stop  and dissolve but still exists as a legal entity. Under certain circumstances it still exists to run its business, as usual, a limited liability company does not go bankrupt and can still carry out its business activities. This is because the company is declared bankrupt  and  has  an  economic  value  that  is  much  higher  than  the  value  of  the company's  assets.  Because  bankruptcy  is  actually  intended  for  companies  that have negative assets. However, the decision to continue the bankruptcy company resulted  in  the  power  of  the  board  of  directors  in  a  limited  company.  However, with the bankruptcy declaration, the debtor for the sake of law loses the right to control and manage his assets which are included in the bankruptcy estate as of the  day  of  the  declaration  of  bankruptcy.  This  study  uses  a  juridical  normative method, in which all sources are taken from literature, laws and other media. In the event of a limited liability company bankruptcy, the curator has the obligation to  be  able  to  manage  and  settle  all  bankruptcy  assets  and  keep  all  related documents.  As  a  result  of  the  law  that  occurs  from  the  bankruptcy  of  a  limited liability company, it is hoped that the management of the company will carry out their  duties  and  authority  to  the  maximum  in  order  to  avoid  bankruptcy  which results in large losses to the company, especially losses incurred to debtors.

## Keywords: Bankruptcy, Curator, Limited Liability Company

## ABSTRAK
Perseroan  terbatas  yang  dinyatakan  pailit  tidak  serta  merta  berhenti  dan  bubar melainkan masih eksis sebagai badan hukum. Dalam keadaan tertentu masih eksis menjalankan usahanya seperti lazimnya perseroan terbatas tidak terjadi kepailitan dan  tetap  dapat  melakukan  kegiatan  usahanya.  Hal  ini  diakibatkan  perseroan dinyatakan  pailit  mempunyai  nilai  ekonomis  (economic  value)  yang  jauh  lebih tinggi dibanding nilai aset perusahaan tesebut. Oleh karena kepailitan sebenarnya diperuntukkan  terhadap  perusahaan  yang  mempunyai  aset  negatif.  Namun demikian,  keputusan  untuk  melanjutkan  perseroan  pailit  mengakibatkan kekuasaan  direksi  dalam  suatu  perseroan  terbatas..  Namun  dengan  adanya pernyataan  pailit,  debitor  demi  hukum  kehilangan  hak  untuk  menguasai  dan mengurus  harta  kekayaannya  yang  dimasukkan   ke  dalam  harta  pailit  terhitung
sejak hari putusan pernyataan pailit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang dan  media  lainnya.  Dalam  hal  terjadinya  kepailitan  perseroan  terbatas,  kurator memilki  kewajiban  untuk  dapat  mengurus  dan  membereskan  segala  harta  pailit dan menyimpan semua dokumen yang berkaitan. Akibat hukum yang terjadi dari kepailitan  perseroan  terbatas  maka  diharapkan  kepada  pengurus  perseroan melakukan tugas dan wewenangnya semaksimalnya agar terhindar dari kepailitan yang berakibat kerugian besar perusahaan, terutama kerugian yang terjadi kepada debitur.

## Kata Kunci : Kepailitan, Kurator, Perseroan Terbatas
1. PENDAHULUAN
Perekonomian Indonesia memang  sekarang  ini  mengalami keterpurukan    karena  sedang  dilanda krisis  virus  Corona  atau  Covid  19, sehingga  mempengaruhi  segala  aspek kehidupan  masyarakat    Indonesia.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  tingginya kebutuhan  hidup  yang  harus    dipenuhi, sementara  pendapatan  sebagian    besar masyarakat    masih    relatif    rendah, akibatnya  banyak  anggota  masyarakat kesulitan    dalam    mengembangkan bidang usaha  termasuk untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari maupun    membuka    atau    memperluas bidang  usahanya.  Demikian  juga  pada perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga pada akhirnya harus mengalami kepailitan, dikarenakan tidak sanggup memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan  aktifitas  atau  kegiatan perusahaan,  salah  satunya  perusahaan yang  mengalami  kepailitan  tersebut ialah perusahaan Perseroan Terbatas
a Secara umum kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur  segala  sesuatu  yang  diperoleh selama  kepailitan  berada  dalam  sitaan umum  sejak  saat  putusan  pernyataan pailit diucapkan, penting untuk dipahami  bagi  suatu  perseroan  terbatas selaku  debitur  dalam  kepailitan,  adanya pernyataan  pailit  oleh  suatu  putusan pengadilan,  maka  perseroan  yang bersangkutan  demi  kehilangan  haknya untuk  menguasai  dan  mengurus  harta kekayaannya  yang  masuk  dalam  harta pailit.
Dalam Undang-Undang Kepailitan  jelas  disebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  kurator  adalah  Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan  yang  diangkat  oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan  harta  debitur  pailit  di bawah  pengawasan  Hakim  Pengawas sesuai dengan undang-undang ini (pasal 1 angka 5). Melihat pentingnya kurator  dalam  kepailitan  perseroan terbatas, maka Undang-Undang
Kepailitan juga mengatur terkait dengan kewenangan,  tugas  dan  kewajiban kurator. Terlepas dari kewajiban kurator mempertahankan  kerahasiaan  hal-hal yang  berkaitan  dengan  penugasannya, kurator dalam bekerja tentu bukan tanpa tanggungjawab, bahkan beban tanggungjawab  seorang  kurator  itu sangat berat. Kurator bukan saja
bertanggungjawab  pada  satu  pihak namun juga dua belah pihak dan apabila ada  kesalahan  karena  perbuatan  yang dilakukan  dengan  sengaja  tetapi  juga karena  kelalaian.  Setiap  perbuatan kurator  yang  merugikan  harta  pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan  kreditor,  baik  secara sengaja  maupun  tidak  sengaja  oleh kurator,  maka  kurator  harus  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Hal  ini  tegas  dinyatakan dalam pasal 72 Undang-undang
Kepailitan.
II. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Kurator Kurator  adalah  pihak  yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan dan/atau harta pailit, kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pilit, kurator bertugas menurut undang-undang, mengurus,  dan  membereskan  harta pailit,  dalam  setiap  putusan  pailit  oleh pengadilan,  maka  didalamnya  terdapat pengangkatan  kurator  yang  ditunjuk untuk  melakukan  pengurusan  dan pengalihan harta pailit dibawah
pengawasan  hakim  pengawas. ”Segera setelah  debitor  dinyatakan  pailit  oleh pengadilan,  maka  si  pailit  demi  hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan  atau  pengalihan  terhadap  harta kekayaanya  yang  sudah  menjadi  harta pailit.   Kuratorlah  yang  melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, dibawah  pengawasan  hakim  pengawas.
Dari  proposisi  ini,  maka  tampak  bahwa kurator sangat menentukan terselesaikannya pemberesan harta pailit. Karena itu, undang-undang sangat ketat  dan  rinci  sekali  memberikan kewenangan  apa  yang  dimiliki  oleh kurator serta  tugas apa saja yang harus dilakukan oleh kurator.
Kurator tidak boleh ada conflict of  interest (benturan  kepentingan)  di dalamnya, kurator harus lah independen. Hal  itu  karena  demikian  besar kewenangn  dari  kurator  terhadap  harta pailit.  Kurator  harus  berpihak  kepada hukum.  Di  dalam  praktiknya  penetapan nama kurator yang ditunjuk itu diajukan oleh kreditor yang mengajukan permohonan  pailit  terhadap  debitor. Namun  demikian  kendatipun  diusulkan oleh kreditor tersebut kurator harus tetap independen  karena  ia  akan  bertanggung jawab  terhadap  apa  yang  dilakukannya, tanggungjawab  dari  kurator  inilah merupakan  landasan  hukum  untuk mengawasi tindakan hukum dari kurator. Dalam  Pasal  72  Undang-
Undang  Kepailitan  secara  tegas  dikatan
bahwa kurator bertanggungjawab terhadap  kesalahan  atau  kelalaiannya dalam  melaksanakan  tugas  penerusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian  terhadap  harta  pailit.  Karena wewenang  kurator  yang  sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu hukum  yang  pasti  serta  menghidarkan interpretasi  yang  meluas  mengingat cakupan  norma  yag  ada  dalam  Pasal 1365  KUHPerdata  terlalu  fleksibel. Disamping  juga  dalam  praktiknya  tidak sedikit  kurator  yang  menyalahgunakan kekuasaaanya sebagai kurator.”

## 2. Peranan Kurator
Peran  yang  dominasi  dilakukan kurator adalah bertindak sebagai penyelesaian  masalah  kepailitan  yang dialami  oleh  debitur  dimana  kurator tidak  bertindak  untuk  kepentingan pemohon  melainkan  untuk  kepentingan budel pailit. Hal ini berarti bahwa peran kurator tidak melulu lebih mendahulukan  kepentingan  kreditur, tapi  harus fair juga  terhadap  debitur selaku  yang  mengalami  kepailitan. Kedudukan kurator tentunya lebih tinggi dibanding  debitur  artinya  kurator sepenuhnya memiliki hak untuk mengatur  pengurusan  dan  pemberesan harta  yang  pailit  apabila  telah  terjalin sebuah  kerjasama  yang  artinya  debitur sudah  mempercayakan  segala  bentuk proses pada kurator.
Adapun  beberapa  hal  yang dilakukan  oleh  kurator  adalah  sebagai berikut:
a. Dalam rangka pengurusan proses  harta  pailit  kurator mengambil  kebijakan  dengan memberikan pengumuman
kepailitan  melalui  surat  harian yang telah dikonsultasikan dengan  hakim  pengawas  dalam jangka waktu 5 hari. Pengumuman  tidak  diharuskan memperoleh  persetujuan  dari atau menyampaikan pemberitahuan  terlebih  dahulu kepada  debitur  karena  kurator
memiliki kedudukan dapat langsung mengambil untuk mengamankan benda-benda berharga  milik  debitur  pailit seperti  uang,  saham,  deposito, perhiasan-perhiasan atau lainnya milik  debitur  pailit.  Walaupun benda-benda  tersebut  berada pada  pihak  lain  misalkan kondisi rumah masih ada dalam proses bangun maka kedudukannya  menjadi  hak kurator  untuk  dilelang  atau diproses  dalam  bentuk  jual  beli dibawah  harga  pasar.  Dengan adanya  “pengumuman”  putusan pernyataan  pailit  tersebut, maka berlakulah  ketentuan  undang- undang  atas  seluruh  harta kekayaan  debitor  pailit,  yang berlaku  umum  bagi  semua kreditor konkuren dalam kepailitan, tanpa terkecuali untuk  memperoleh  pembayaran atas  seluruh  piutang-piutang konkuren mereka . b. Sebelum melakukan lelang ataupun  jual beli kurator memiliki  peran  dalam  membuat pencatatan/pendaftaran harta kekayaan  dari  debitur  yang mengalami pailit dan memisahmisahkan  barang  yang cepat  rusak  karena  barang- barang  yang  kurang  layak ataupun  masih  baik  supaya dapat  dijual  secepatnya  untuk menutupi biaya Kepailitan sementara.  Penjualan  tersebut merpakan  salah  satu  langkah pemberesan  sehingga  secara pidana  kurator  tidak  bersalah karena  sudah  ada  perjanjian kerjasama  selama  barang  yang dijual dalam koridor kepailitan.
3. Prosedur Pengajuan Kepailitan a. Diajukan ke Pengadilan (Niaga) yang daerah hukumnya merupakan  kedudukan  hukum debitor. b. Apabila  debitor  telah  keluar negeri,  ke  pengadilan  yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan terakhir, c. Dalam hal debitor tidak bertempat  kedudukan  dalam wilayah  Republik  Indonesia, tetapi  menjalankan  profesi  dan usahanya dalam wilayah Indonesia, diajukan ke pengadilan yag daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum, kantor debitor menjalankan profesi/usaha. d. Harus  diajukan  oleh  seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktik.
e. Setelah diputuskan dalam jangka  waktu  paling  lambat  5 (lima)  hari  sejak  putusan pernyataan pailit, curator mengumumkan  dalam  berita Negara  Republik  Indonesia, serta sekurang-kurangnya dalam 2  (dua)  surat  kabar  harian  yang ditetapkan oleh hakim pengawas.

## III. METODE PELAKSANAAN
Untuk  membahas  permasalahan yang  telah  dirumuskan  dan    dibatasi sebagaimana  tersebut  diatas,  maka dalam  metode    penyusunan  dan penyelesaian  peneliti  dalam  penelitian ini,  akan  dipergunakan    metode  dan teknik  penelitian  sebagaimana  dibawah ini.  Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah    yuridis normatif.  Suatu  analisa  normatif  pada hakekatnya    menekankan  pada  metode deduktif  sebagai  pegangan  utama  dan metode  induktif  sebagai  tata  kerja penunjang.  Analisa  yuridis    normatif terutama  mempergunakan  bahan-bahan kepustakaan  sebagai  sumber  data penelitiannya.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  studi  pustaka  dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang  dicari  dari  buku,  undang-undang dan  literature  lain  yang  terkait.
Melakukan  studi  kepustakaan  yang bersumber    dari  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tertier.  Bahan  hukum primer  adalah  bahan-bahan  yang  isinya mengikat  karena  di  keluarkan  oleh Pemerintah,  misalnya  Undang-Undang, traktat  dan  lain-lain.  Bahan  hukum sekunder  adalah  bahan-bahan  yang substansinya  membahas  bahan  hukum primer,  misalnya  buku,  artikel    dan karya tulis ilmiah.
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Tanggungjawab Perseroan Terbatas Atas Prinsip commercial  exit  from financial distress dari kepailitan memberikan  makna  bahwa  kepailitan adalah solusi  dari masalah  penyelesaian utang  debitur  yang  sedang  mengalami kebangkrutan  dan  bukan  sebaliknya bahwa  kepailitan  justru  digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha. Kemudahan  untuk  mempailitkan  suatu debitur  sebenarnya  tidak  bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk  mempailitkan  adalah  dalam konteks  penyelesaian  utang  karena adanya  kesulitan financial dari  usaha debitur.
Kebangkrutan  perseroan  terbatas adalah suatu keadaan dimana perusahan mengalami deteriorasi adaptasi perusahaan  dengan  lingkungannya  yang sampai  membawa  akibat    pada rendahnya  kinerja    untuk  jangka  waktu tertentu  yang  berkelanjutan  yang  pada akhirnya menjadikan perusahan tersebut kehilangan  sumber  daya  dan  dana  yang dimiliki  sebagai  akibat  dari  gagalnya perusahaan  melakukan  pertukaran  yang sehat  antara  pengeluaran  dan  masukan yang diperoleh.
Mengenai  tanggung  jawab  direksi apabila perusahaan mengalami kepailitan  dapat  kita  lihat  aturannya dalam Pasal  104  UUPT,  yang  berbunyi sebagai berikut:
a. Direksi tidak berwenang mengajukan  permohonan  pailit atas perseroan sendiri   kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh  persetujuan  RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. b. Dalam hal kepailitan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau  kelalaian  Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar  seluruh  kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut,  setiap  anggota  Direksi secara   tanggung renteng
bertanggung  jawab  atas  seluruh kewajiban  yang  tidak  terlunasi dari harta pailit tersebut.
c. Tanggung  jawab  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  berlaku juga  bagi  anggota  Direksi  yang salah  atau  lalai  yang  pernah menjabat sebagai anggota Direksi  dalam  jangka  waktu  5 (lima)  tahun  sebelum  putusan pernyataan pailit diucapkan. d. Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
1. kepailitan  tersebut  bukan karena  kesalahan  atau kelalaiannya 2. telah melakukan pengurusan  dengan  itikad baik,  kehati-hatian,  dan penuh   tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik  langsung  maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. Sedangkan jika dilihat dari substansinya, maka tanggungjawab direksi  perseroan  terbatas  dibedakan setidak-tidaknya menajdi empat kategori, yakni : 1. Tanggungjawab berdasarkan prinsip fiduciary duties dan duty to skill  and  care, tugas  yang  terbit secara  hukum  dari  suatu  hubungan antara direksi dan perusahaan yang dipimpinnya,  sehingga  seorang direksi haruslah mempunyai kepedulian dan kemampuan, itikad baik. Loyalitas dan kejujuran terhadap  perusahaannya  denagn derajat yang tinggi. Tidak hanya ia bertanggungjawab ketidakjujuran yang disengaja, tetapi ia bertanggungjawab juga secara hukum terhadap tindakan missmanajemen,kelalaian  aatu kegagalan  atau  tidak  melakukan sesuatu yang penting bagi perusahaan. 2. Tanggungjawab berdasarkan doktrin  manajemen  ke  dalam (indoor management rule) , merupakan  doktrin  kontemporer yang mengajarkan bahwa jika pihak yang menjalankan tugas-tugas perusahaan  dalam  menjalankan tugas-tugasnya dengan isi anggaran  dasar  perseroan,  maka pihak  perusahaan  terikat  dengan pihak  yang  ketiga  atas  segala tindakan  yang  telah  dilakukan  oleh perusahaan  tersebut,  meskipun dalam menjalankan tugas itu, pihak perusahaan tidak memenuhi ketentuan  internal  perseroan  dan meskipun  pihak  luar  perusahaan yang  telah  diumumkan    kepada publik. Tanggungjawab direksi berdasarkan  doktrin  manajemen  ke dalam  ini  diberi  batasan-batasan,  antara lain : a. Pihak yang melakukan kegiatan  perseroan  memang berwenang melakukannya b. Para pihak telah tidak berpegang  pada  dokumen- dokumen yang dipalsukan
c. Pihak  ketiga  yang  melakukan kegiatan  dengan  perseroan merupakan  pihak    ketiga  yang beritikad baik
d. Pihak  ketiga  yang  melakukan kegiatan  dengan  perseroan telah  melakukan  penyelidikan yang  layak  terhadap  transaksi tersebut. 3. Tanggungjawab berdasarkan prinsip ultra  vires (pelampauan kewenangan perseroan), suatu prinsip  yang  mengatur  akibat hukum  seandainya  ada  tindakan direksi  untuk  dan  atas  nama perseroan,  tetapi  tindakan  direksi tersebut  sebenarnya  melebihi  dari apa  yang  diatur  dalam  anggaran dasar perseroan. Doktrin ultra vires berdampak  pada  perikatan  antara perseroan dan pihak ketiga, dimana transaksi  yang  dilakukan  bersifat ultra vires.
4. Tanggungjawab berdasarkan prinsip piercing  the  coporate  veil, suatu  proses  untuk  membebani tanggungjawab  ke  pundak  orang atau  perusahaan  lain  atas  tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa mempertimbangkan bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan  atas  nama  perseroan pelaku.  Doktrin  ini  juga  dianut dalam  UUPT,  dikatakan  bahwa pemegang  saham  perseroan  tidak bertanggungjawab  secara  pribadi atas  perikatan  yang  dibuat  atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab  atas  kerugian perseroan  melebihi  nilai  saham yang telah diambilnya. Pada  prinsipnya  tanggungjawab direksi perseroan terbatas yang
perusahaannya  mengalami  kepailitan adalah  sama  dengan  tanggungjawab direksi  yang  perusahannya  tidak  sedang mengalami  kepailitan.  Ada  beberapa kondisi  yang  merupakan  pengaturan lebih  lanjut  dari  kelembagaan  direksi
berkaitan dengan kepailitannya perseroan  terbatas  ini.  Pada  prinsipnya direksi  tidak  bertanggungjawab  secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan  untuk  dan  atasa  nama perseroan   berdasarkan  wewenang  yang dimiliki.
Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai  perbuatan perseroan terbatas  yang  merupakan  subjek  hukum mandiri  sehingga  perseroanlah  yang bertanggungjawab terhadap perbuatannya perseroan itu sendiri yang dalam  hal  ini  direpresentasikan  oleh direksi.  Namun  dalam  beberapa  hal direksi dapat pula dimintai pertanggungjawabannya  secara  pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini.
Ketentuan  normatif  mengenai tanggungjawab  direksi  dalam  hal terjadinya  kepailitan  perseroan  terbatas adalah apa yang dikonstatir dalam pasal 104  ayat  2  UUPT  2007.  Dalam  hal kepailitan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  1  terjadi  karena  kesalahan  atau kelalaian  direksi  dan  harta  pailit  tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit  tersebut.  Perseroan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  2  apabila  dapat membuktikan :
a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya b. Telah  melakukan  pengurusan dengan  itikaq  baik,  kehati- hatian dan pe4nuh tanggungjawab untuk kepentingan  perseroan  dan sesuai  dengan  maksud  dan tujuan perseroan c. Tidak  mempunyai  benturan kepentingan  baik  langsung maupun  tidak  langsung  atas tindakan  pengurusan  yang dilakukan d. Telah  mengambil  tindakan untuk  mencegah  terjadinya kepailitan.
B. Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas
Akibat  hukum  yang  ditimbulkan oleh  kepailitan,  sekalipun  tidak  sama sekali  menghilangkan  kecakapan  untuk bertindak,  mendekati  akibat  hukum terhadap  sesorang  yang  ditempatkan dibawah  pengampuan.  Jika  perseroan yang  dinyatakan  pailit,  maka  perseroan tidak biasa melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan yang
membawa akibat hukum yang
merugikan  harta  kekayaan  perseroan. Pernyataan  pailit  mengakibatkan  harta kekayaan  debitor  sejak  putusan  itu dikeluarkan  dimasukkan  ke  dalam  harta pailit.
Menurut pasal 21 UUK, Seluruh harta  kekayaan  yang  ada  pada  saat pernyataan  pailit  diputuskan,  maupun terhadap semua kekayaan yang diperoleh  debitor  selama  debitor  berada dalam  kepailitan.  Dengan  adanya pernyataan  pailit,  debitor  demi  hukum kehilangan  hak  untuk  menguasai  dan mengurus  harta  kekayaannya  yang dimasukkan  ke  dalam  harta  pailit terhitung  sejak  hari  putusan  pernyataan pailit  tersebut.  Apabila  setelah  putusan pernyataan  pailit  debitor  masih  juga tetap melakukan perbuatan hukum yang menyangkut  harta  kekayaannya,  maka perbuatan  hukum  itu  tidak  mengikat kecuali  apabila  perikatan – perikatan yang dibuat itu mendatangkan keuntungan bagi harta pailit. Dengan  dinyatakannya  pailit, maka debitor tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan
pengurusan  dan  pemilikan  terhadap harta  kekayaannya  (asetnya).  Namun demikian,  tidak  menghilangkan  sama sekali  kewenangan  debitor  untuk melakukan pengurus selama
mendatangkan  keuntungan  bagi  harta pailit  tersebut  bahwa  pernyataan  pailit tidak  dengan  sendirinya  mengakibatkan perseroan  bubar.  Oleh  karenanya perseroan  pailit  tetap  cakap  dan berwenang melakukan perbuatan hukum. Perseroan tetap dapat melanjutkan  kegiatan  usahanya  kecuali dibubarkan. Pertimbangan utama melanjutkan  kegiatan  usaha  perseroan terbatas  yang  dinyatakan  pailit  adalah
nilai ekonomis  ( economic value)
perusahaan  yang  jauh  lebih  tinggi dibanding  nilai  aset  perusahaan  tesebut. Oleh  karena  kepailitan  sebenarnya diperuntukkan  terhadap  perusahaan yang  mempunyai  aset  negatif.  Namun demikian,  keputusan  untuk  melanjutkan perseroan pailit mengakibatkan kekuasaan direksi dalam suatu perseroan terbatas dan badan-badan hukum lainnya yang mengelola perusahaan debitor atau badan  hukum  tersebut  “terpasung”, sekalipun  mereka  tetap  menjabat  dalam jabatannya tersebut.
1. Akibat Kepailitan Secara Umum
Kepailitan mengakibatkan seluruh  kekayaan  debitur  serta  segala sesuatuyang diperoleh selama kepailitan berada  dalam  sitaan  umum  sejak  saat putusan  pernyataan  pailit  diucapkan, kecuali :
a. Benda,  termasuk  hewan  yang benar-benar  dibutuhkan  debitur sehubungan dengan pekerjaannya,  perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan  untuk  kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan  oleh  debitur  dan keluarganya yang terdapat ditempat itu. b. Segala  sesuatu  yang  diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri  sebagai  penggajian  dari suatu  jabatan  atau  jasa,  sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. c. Uang  yang  diberikan  kepada debitur  untuk  memenuhi  suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. 2. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan  (Suami/Istri)  Debitur Pailit
Debitur  pailit  yang  pada  saat dinyatakan  pailit  sudah  terkait  dalam suatu  perkawinan  yang  sah  dan  adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat
memberikan  akibat  hukum  terhadap pasangannya. Dalam hal suami atau istri yang  dinyatakan  pailit,  istri  atau suaminya  berhak  mengambil  semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan  harta  bawaan  dari  istri  atau suami dan harta yang diperoleh masing- masing  sebagai  hadiah  atau  warisan. Jika  benda  milik  istri  atau  suami  telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum  dibayar  dan  hasil  penjualan tersebut  belum  tercampur  dalam  harta pailit  maka  istri  atau  suami  berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut. 3. Akibat  Kepailitan  terhadap Seluruh Perikatan yang Dibuat Debitur Pailit Semua  perikatan  debitur  yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut
menguntungkan  harta  pailit.  Tuntutan mengenai  hak  atau  kewajiban  yang menyangkut  harta  pailit  harus  diajukan oleh  atau  terhadap  kurator.  Dalam  hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan  oleh  atau  terhadap  debitur pailit,  maka  apabila  tuntutan  tersebut mengakibatkan  suatu  penghukuman terhadap  debitur  pailit,  penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap  harta  pailit.  (Pasal  26  UU Kepailitan).
Selama
berlangsungnya
kepailitan,  tuntutan  untuk  memperoleh pemenuhan    perikatan  dari  harta  pailit yang  ditujukan  terhadap  debitur  pailit, hanya dapat diajukan dengan
mendaftarkan  dan  di  cocokkan.  (Pasal 27 UU Kepailitan). 4. Akibat  Kepailitan  terhadap Seluruh  Perbuatan  Hukum Debitur yang Dilakukan Sebelum  Putusan  Pernyataan
Pailit Diucapkan.
Dalam  pasal  41  ayat  1  UU Kepailitan  dinyatakan  secara  tegas bahwa  untuk  kepentingan  harta pailit,  segala  perbuatan  hukum debitur  yang  telah  dinyatakan  pailit
yang merugikan kepentingan kreditor,  yang  dilakukan  sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat  dimintai  pembatalan  kepada pengadilan.

## V. KESIMPULAN
1. Tanggungjawab  perseroan  terbatas dalam  hal  terjadinya  kepailitan dipertanggungjawabkan oleh perseroan  terbatas  serta  Kurator untuk  melakukan  pemberesan  harta kekayaan  guna  pembayaran  bagi pihak  ketiga  atau  debitur,  agar debitur  tidak  mengalami  kerugian. Jika  hal  itu  terjadi  karena  kesalahan dan  kelalaian  direksi  dan  komisaris maka  kerugian  dalam  hal  ini  akan dipikulkan kepadanya.
2. Akibat hukum dari kepailitan perseroan terbatas adalah pengubahan  status  hukum  perseroan menjadi  tidak  cakap  melakukan perbuatan  hukum  dan  tidak  bisa melakukan pengurusan harta kekayaan, yang kemudian hanya bisa dilakukan  oleh  kurator.  Bagi  debitur akan kehilangan kecakapannya untuk melakukan  perbuatan  hukum  dan wewenang  dalam  mengurus  dan mengalihkan harta kekayaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Adi, Susanti. 2018. Hukum Kepailitan di Indonesia  dalam  Teori  dan  Praktek serta Penerapannya Hukumnya . Jakarta: Divisi Kencana Ali, Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:  Sinar Grafika Fuady,  Mudir.  1998. Hukum  Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti Jono. 2007. Hukum Kepailitan. Tangerang: Sinar Grafika Muhammad,  Abdulkadir.2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung:Citra   Aditya  Bakti Nadapdap,  Binoto.  2017. Hukum Perseroan  Terbatas. Jakarta:
Aksara
Patrik,  Purwahid.1994. Dasar-dasar Hukum  Kepailitan. Bandung:
Mandar  Maju Prasetya,  Rudhi.  2003. Firma  dan Persekutuan Komanditer. Bandung: Citra  Aditya Bakti Regar,  Moenaf.  2005. Dewan  Komisaris Peranannya  sebagai  Organ Perseroan. Jakarta:Budi Aksara Shubhan, Hadi. 2008. Hukum Kepailitan Prinsip  Norma  dan  Praktik  di Peradilan. Jakarta: Kencana Soekanto,  Soerjono.  1982. Sosiologi Hukum  dalam  Masyarakat. Jakarta:  Rajawali Press Subekti,  R.  2005. Hukum  Perjanjian. Bali: Internasa Subekti.  2006. Pokok-pokok  Hukum Perdata . Jakarta: Internasa
B. Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945
Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas C. Internet Hukumperseroanterbatas.com. Semua tentang Perseroan Terbatas (diakses 30 Juli 2020, 10.32 WIB)
Hukumonline.com. Peranan  Kurator (diakses 24 Juli 2020, 10.35 WIB) plawyer.co.id. Tugas  Kurator  dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (diakses 24 Juli 2020, 11.30 WIB) Journal.udin-alauddin.ac.id. Akibat Kepailitan Perseroan Terbatas (diakses 27 Juli 2020, 21.23 WIB) http://sinta.unud.ac.id . Tujuan  Lembaga
Kepailitan (diakses  29  Juli  2020,
21.44   WIB)