## ANALISIS YURIDIS TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2013 PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAI IMPLEMENTASI
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Yudhitiya Dyah Sukmadewi 1 , Retno Saraswati 2

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah Laporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah Daerah  Tahun  2013 pada  Dinas  Pendidikan  Provinsi Jawa  Tengah  sudah  sesuai  dengan UU No.32 Tahun 2004  Tentang Otonomi Daerah, dan hambatan-hambatan  yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis normatif dengan  menggunakan data  sekunder berupa  peraturan  perundang-undangan  dan bahan kepustakaan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di  bidang  pendidikan  pada  tahun  2013,  oleh  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jawa  Tengah  telah sesuai dengan amanat UU No.32 Tahun 2004, namun masih terdapat beberapa program kerja yang belum dapat memenuhi indikator kinerja. Yang menjadi hambatan, meliputi: rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan; masih terbatasnya sarana dan prasarana; persebaran  tenaga  kependidikan  yang  berkualitas  dan  berkompeten,  serta  pengembangan kurikulum  dan  metode  pembelajaran  yang  belum  merata  sehingga  Dinas Pendidikan  harus lebih aktif lagi melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan, dan menyediakan sarana prasarana.
Kata Kunci: Laporan Akuntabilitas Kinerja  Instansi Pemerintah Daerah Tahun 2013, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Otonomi Daerah

## A. Latar Belakang
Seluruh  masyarakat  berhak  dan  wajib  memperoleh  pendidikan  yang  layak, memadai dan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam tujuan negara dan UUD 1945, oleh  karena  itu,  negara  wajib  menjamin  ketersediaan  pelayanan  pendidikan yang  layak dan  berkualitas  bagi  rakyatnya  tanpa  adanya  diskriminasi.  Urusan  pendidikan  dapat
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
diserahkan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  untuk  mengaturnya  sendiri dengan prinsip otonomi daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, pemenuhan pelayanan pendidikan  membutuhkan  keterpaduan  dan  keselarasan  kebijakan,  program  maupun kegiatan  pembangunan  pendidikan  antara  pemerintah,  pemerintah  provinsi  dan pemerintah  kabupaten/kota. Pelaksanaan  otonomi  daerah  dilaksanakan  berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004).
Melalui  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jawa  tengah,  selaku  dinas  daerah  yang merupakan  unsur  pelaksana  otonomi  daerah  dibidang  pendidikan,  Penulis  tertarik  untuk mengetahui  dan  mengkaji  apakah  Provinsi  Jawa  Tengah  melalui  Dinas  Pendidikannya, sudah dapat melaksanakan otonomi daerah di bidang pendidikan dengan baik atau justru sebaliknya. Pelaksanaan otonomi daerah oleh Dinas Pendidikan Provinsi Daerah nantinya akan  dikaji  berdasarkan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah Tahun 2013. Kemudian, juga dikaji mengenai hambatan yang dihadapi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan otonomi daerah bidang pendidikan tersebut.

## B. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis  normatif,  yaitu  suatu  penelitian  yang  berusaha  mensinkronisasikan  ketentuan hukum yang berlaku dengan kaedah-kaedah dalam pengawasan hukum, terhadap norma- norma  atau  peraturan-peraturan  hukum  lainnya,  dengan  kaitannya  dalam  penerapan peraturan-peraturan  hukum  itu  pada  praktek  nyatanya  di  lapangan. 3 . Penelitian  ini menggunakan data  sekunder yang dilengkapi  pula  dengan  data-data  lapangan  sebagai data pendukung. Kemudian, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan
3 Burhan Ashofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 25
1. Analisis  Yuridis  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Daerah (LAKIP  Daerah)  Tahun  2013  pada  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jawa  Tengah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 9 program utama yang  dilaksanakan  pada  tahun  2013  sebagaimana  tercantum  dalam  perencanaan kinerja.  Klasifikasi  program  pembangunan  pendidikan  di  Jawa  Tengah  disusun berdasarkan  jenjang  pendidikan,  ketenagaan  kependidikan,  manajemen  pelayanan pendidikan  dan  pendidikan  berkelanjutan  serta  program  pendukung.  Adapun keseluruhan  program  tersebut  meliputi  Program  Pendidikan  Anak  Usia  Dini (PAUD);  Program  Pendidikan  Dasar  (Dikdas);  Program  Pendidikan  Menengah (Dikmen);  Program  Pendidikan  Non  Formal  dan  Informal  (PNFI);  Program Pengembangan  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan;  Program  Pendidikan  Khusus (Diksus);  Program  Fasilitasi  Perguruan  Tinggi;  Program  Manajemen  Pelayanan Pendidikan;  Program  Pendidikan  Berkelanjutan.  Berdasarkan  program  kerja  dan capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013, menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan pendidikan telah mencakup seluruh lapisan masyarakat, mulai  dari  usia  dini  hingga  usia  lanjut,  dan  mulai  masyarakat  normal  hingga masyarakat  berkebutuhan  khusus.  Semuanya  dapat  terfasilitasi  dengan  adanya program-program  yang  telah  diselenggarakan  selama  tahun  2013,  meskipun  ada beberapa  kegiatan  dari  masing-masing  program  yang  belum  dapat  terealisasi  sesuai dengan  target.  Pada  dasarnya,  penyelenggaraan  urusan  pendidikan  di  Jawa  tengah telah dapat dijalankan oleh Dinas Pendidikan, namun capaiannya belum optimal.
Dari  9  (sembilan)  program  utama  yang  terlaksana,  5  (lima)  program  masih terdapat kegiatan yang belum dapat memenuhi target, sedangkan 4 (empat) program seluruh  kegiatannya  telah  dapat  memenuhi  target.  Adapun  program-program  yang belum dapat memenuhi target secara keseluruhan adalah program pendidikan dasar,
program  pendidikan  menengah,  program  pendidikan  non  formal,  program peningkatan  mutu  pendidikan  dan  tenaga  kependidikan,  serta  program  manajemen pelayanan  pendidikan,  sedangkan  program  dengan  kegiatan  yang  belum  memenuhi target  paling  banyak,  adalah  program  pendidikan  non-formal  dan  program peningkatan  mutu  pendidikan  dan  tenaga  kependidikan.  Di  sisi  lain,  peningkatan layanan pendidikan di Jawa Tengah pada tahun 2013, terwujud dengan terealisasinya kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Terealisasinya wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat Jawa Tengah, karena wajib belajar  9  tahun  merupakan  pendidikan  paling  dasar  yang  wajib  dimiliki  oleh setiap anak didik.
b. Peningkatan  antusiasme  masyarakat  Jawa  Tengah  untuk  meneruskan pendidikannya ke tingkat pendidikan menengah baik pada tingkat SMA maupun SMK
c. Peningkatan  pelayanan  pendidikan,  terealisasi  dengan  adanya  pendidikan  dan pembinaan  bagi  peserta  didik  yang  berkebutuhan  khusus  sehingga  yang bersangkutan  dapat  memperoleh  pendidikan  yang  memadai  layaknya  peserta didik  dengan  kondisi  normal,  dan  dapat  memperoleh terapi  psikologi  maupun terapi fisik yang sangat membantu.
d. Peningkatan  pelayanan  pendidikan  terealisasi  dengan  adanya  pendidikan  non formal,  sehingga  masyarakat  dapat  memperoleh  kesetaraan  pendidikan  seperti pada  pendidikan  formal,  dan  dapat  memperoleh  keahlian-keahlian  khusus  yang diperoleh  melalui  lembaga-lembaga  kursus,  meskipun  tingkat  capainnya  belum seluruhnya dapat memenuhi target.
e. Peningkatan  terealisasi  dengan  adanya  peningkatan  mutu  kependidikan  dan tenaga  pendidik  melalui  kualifikasi  pendidikan  yang  diprioritaskan  minimal
Sarjana  dan  dengan  adanya  fasilitasi  sertifikasi  profesi  tenaga  pendidikan  guna mendukung kualitas para tenaga pendidik.
f. Peningkatan  layanan  pendidikan  terealisasi  dengan  adanya  manajemen pelayanan  pendidikan  yang modern dengan  terwujudnya  pelayanan  pendidikan yang  sistematis,  terpadu  dan  mudah  dalam  pengaksesannya  melalui  sistem online. Selain itu, terwujud pula prestasi akademik maupun non akademik oleh siswa-siswi  di  Jawa  Tengah  yang  memperoleh  medali  pada  kejuaraan  tingkat nasional maupun internasional, serta dilakukannya kerjasama Dinas Pendidikan provinsi  Jawa  Tengah  dengan  negara-negara  lain,  khususnya  mengenai  urusan pendidikan.
g. Peningkatan  layanan  pendidikan  terealisasi  dengan  adanya  fasilitasi  perguruan tinggi, dimana terdapat kerjasama antara perguruan tinggi di jawa tengah dengan Dinas Pendidikan Provinsi jawa Tengah mengenai urusan pendidikan.
h. Peningkatan  layanan  pendidikan  terealisasi  dengan  adanya  pendidikan berkelanjutan  yang  mewujudkan  peserta  didik  dengan  pendidikan  karakter  dan tindakan-tindakan  sosial,  yang  salah  satunya  berupa  penyelenggaraan  simulasi penanganan terhadap bencana.
Unsur  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat  terwujud  dengan  adanya antusiasme masyarakat Jawa Tengah dalam melaksanakan pendidikan dari tingkat dini hingga  tingkat  yang  lebih  tinggi,  dan  ikut  mendukung  dan  berpartisipasi  dalam pelaksaan  setiap  program  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pendidikan  provinsi  jawa Tengah.
Berdasarkan capaian kinerja dalam Lakip daerah ini, Penulis mengkaji bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan amanat otonomi daerah sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.32  tahun  2004.  Adapun  ketersesuaian  tersebut meliputi  pengkajian  pada  makna  otonomi  daerah  Pasal  1  angka  5;  Tujuan  otonomi
daerah  berdasarkan penjelasan  UU  No.32  tahun  2004;  Prinsip  otonomi  daerah  yang meliputi  prinsip  otonomi  luas,  nyata  dan  bertanggungjawab;  Asas  penyelenggaraan otonomi  daerah  berdasarkan  Pasal  20  ayat  1  dan  ayat  3  UU  No.32  tahun  2004; Kewajiban daerah berdasarkan Pasal 22.
Selain  pengkajian  otonomi  daerah  pada  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Jawa Tengah tahun 2013 berdasarkan UU No.32  Tahun 2004, Penulis juga  akan mengkaji pelaksanaan  otonomi  daerah  tersebut  berdasarkan  PP  No.38  Tahun  2007  Tentang Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam PP No.38 Tahun 2007 disebutkan bahwa  pembagian  urusan  pemerintahan  di  bidang  pendidikan,  yang  menjadi kewenangan  pemerintahan  daerah  provinsi  meliputi  6  sub  bidang,  yaitu  kebijakan, pembiayaan,  kurikulum,  sarana  dan  prasarana,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan, serta  sub  bidang  pengendalian  mutu  pendidikan.  Berdasarkan  pengkajian,  dinyaakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan pada tahun 2013, oleh Dinas Pendidikan  provinsi  Jawa  Tengah  berdasarkan  PP  No.38  Tahun  2007  telah  sesuai dengan  kewenangan  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  provinsi  yang  dijabarkan dalam PP No.38 Tahun 2007.
2. Hambatan  dan  Upaya  Penanganan  Hambatan  Terhadap  Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Jawa tengah Tahun 2013 Oleh Dinas Pendidikan provinsi Jawa Tengah.
Hambatan-hambatan  yang  ditemui  oleh  Dinas  Pendidikan  provinsi  Jawa Tengah dalam pelaksanaan program kerja pada tahun 2013, yaitu:
a. Program  PAUD  :  Jumlah  anak  yang  belum  mengikuti  PAUD  masih  cukup banyak,  khususnya  pada  rentang  usia  0-2  tahun;  Sarana  dan  prasarana  masih terbatas;  kreativitas  metode  pembelajaran  masih  terbatas;  Kompetensi  tenaga pengajar PAUD masih rendah karena tidak berasal dari latar belakang pendidikan
PAUD;  kesenjangan  angka  partisipasi  PAUD  di  perkotaan  dan  pedesaan  masih sangat besar. Sebagai langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pada tahun anggaran selanjutnya harus dilakukan upaya-upaya Fokus pelayanan PAUD terhadap  anak usia 3-6 tahun;.Peningkatan fasilitasi pemenuhan sarana prasarana PAUD  layak  dan  pengembangan  metode  pembelajaran  PAUD;  Peningkatan pelatihan  guru  PAUD  yang  terstruktur  dan  pendampingan  guru  PAUD  prestasi dalam  pembelajaran  di  PAUD  sekitarnya;  Pemenuhan  pembentukan  seribu  POS PAUD di Jawa Tengah.
b. Program  pendidikan  dasar  (dikdas):  Masih  adanya  anak  usia  SD/MI/SDLB  yang tidak  sekolah  karena  bekerja  membantu  orang  tua  dengan  alasan  keterbatasan ekonom;  kemudian  masih  rendahnya  kesadaran  akan  pentingnya  mendapatkan pendidikan.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut adalah dilakukan program sosialisasi penanaman kesadaran pendidikan di semua kalangan, khususnya pada kalangan masyarakat tidak mampu sekaligus dilakukan sosialisasi mengenai beasiswa untuk pendidikan khususnya program wajib belajar 9 tahun yang dibiayai oleh pemerintah.
c. Program  pendidikan  menengah  (dikmen)  :  Masih  banyak  dijumpai  anak  lulusan SMP/MTs  yang  tidak  melanjutkan  ke  tingkat  pendidikan  menengah  (SMA  atau SMK) karena bekerja membantu orang tua. Upaya pertama yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah adalah peningkatan fasilitasi sarana dan  prasarana  sekolah  SMA  maupun  SMK,  khususnya  pada  daerah-daerah terpencil  yang  sulit  dijangkau  dengan  transportasi;  Selanjutnya,  dilakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  mengenai  pentingnya  peran  pendidikan  untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Sosialisasi tersebut juga dipadukan dengan arahan untuk pemilihan SMA maupun SMK yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik.
d. Program  pendidikan  non-formal  dan  informal  (PNFI)  :  tidak  tercapainya  angka kelulusan pendidikan kesetaraan kejar paket A, paket B maupun paket C. Hal ini antara lain disebabkan karena belum semua warga belajar pendidikan kesetaraan, memiliki  kesadaran  untuk  menyelesaikan  pendidikannya  dan  mengikuti  ujian sesuai  jadwal  yang  telah  ditetapkan.  Artinya,  antusiasme  dalam  menyelesaikan pendidikan  kesetaraan  tersebut  masih  rendah.  Dalam  mengatasi  permasalahan, upaya yang dilakukan adalah koordinasi dengan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan  kesetaraan,  untuk  mengadakan  pembenahan  metode  pembelajaran; Selain  itu  rekrutmen  pengajar  diarahkan  pada  tenaga  pendidik  yang  tidak  hanya mampu  memberikan  pembelajaran,  namun  juga  mampu  memberikan  motivasi untuk mengikuti pembelajaran kesetaraan; pembenahan manajemen pendidikan.
e. Program  pendidikan  khusus  (diksus)  :  seluruh  kegiatannya  memenuhi  target indikator  kinerja,  namun  perlu  ditingkatkan  dan  diberdayakan  lebih  banyak  lagi mengenai  layanan  pendidikan  khusus  pada Balai  Pengembangan  Pendidikan Khusus  yang  diarahkan  guna  membantu  anak  berkebutuhan  khusus  untuk mendapatkan  layanan  yang  memadai  dan  terjangkau  dalam  bentuk  pemberian layanan terapi dan psikologi bagi anak berkebutuhan khusus.
f. Penyelenggaraan  program  peningkatan  mutu  pendidik  dan  tenaga  kependidikan (PMPTK)  :  masih  sedikitnya  jumlah  tenaga  pendidik  yang  memiliki  kualifikasi pendidikan  Sarjana,  dan  terbatasnya  kuota  sertifikasi  profesi  dari  Pemerintah pusat. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah yang pertama, harus dilakukan peningkatan pelatihan tenaga pendidik yang terstruktur  dan  pendampingan  tenaga  pendidik  yang  berprestasi  dalam pembelajaran  di  masing-masing  jenjang  pendidikan;  Adanya  pendampingan tenaga  pendidik bagi  pendidik-pendidik  yang  berprestasi,  terutama  pada  daerah- daerah  pelosok  harus  ditindaklanjuti  dengan  bentuk  pemberian  beasiswa  bagi
tenaga  pendidik  yang  berprestasi;  koordinasi  dengan  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota  di  wilayah  Jawa  Tengah  mengenai  sistem  perekrutan  CPNS Daerah  untuk  tenaga  kependidikan  yang  disesuaikan  dengan  kuota  dan penempatan;  koordinasi  antara  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan Pemerintah pusat mengenai kuota baku dalam sertifikasi profesi tenaga pendidik, serta permohonan untuk kuota sertifikasi tambahan.
g. Penyelenggaraan  program  fasilitasi  perguruan  tinggi  :  tidak  ditemui  hambatan dalam  pelaksanaannya,  namun  harus  dilakukan  peningkatan  kerjasama  antara pemerintah  daerah  dengan  perguruan  tinggi  yang  berada  di  Jawa  tengah,  salah satunya  dalam  rangka  perumusan  kebijakan  daerah  untuk  pembangunan  daerah yang  lebih  baik  lagi  kedepannya,  peningkatan  pengabdian  masyarakat  oleh perguruan  tinggi  di  Jawa  tengah;  Fasilitasi  beasiswa  dari  Pemerintah  provinsi Jawa Tengah kepada mahasiswa-mahasiswa kurang mampu pada perguruan tinggi di Jawa tengah.
h. Program  manajemen  pelayanan  pendidikan  :  rendahnya  penguatan  perencanaan pendidikan  yang  transparan,  visioner  dan  adaptif  terhadap  lingkungan  strategis pendidikan;  perbaikan  manajemen  kinerja  pembangunan  pendidikan  Jawa Tengah.  Adapun  upaya-upaya  untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut  adalah mulai  dilakukan  perencanaan  program  sebagai  fasilitasi  penguatan  perencanaan pendidikan  yang  dapat  dimasukkan  dalam  draft  Renstra  Dinas  Pendidikan  Jawa Tengah  pada  tahun  2013-2018;  dilakukan  upaya  peningkatan  evaluasi  dan pengendalian  program  kegiatan  secara  berkala  dengan  lebih  seksama  lagi.  Salah satu  hasil  evaluasi  tersebut  termasuk  penyusunan  Lakip  Dinas  Pendidikan Provinsi  Jawa  Tengah;  Sistem  pendataan  melalui biosystem, harus  disinergikan dengan  sosialisasi  lebih  lanjut  untuk  memberikan  pemahaman  mengenai
pendataan  data  pendidikan  secara online tersebut;  dan  harus  dilakukan  pula pengelolaan manajemen data pendidikan.
i. Program  pendidikan  berkelanjutan  :  mayoritas  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan dilakukan  dengan  baik  dan  maksimal,  namun  diperlukan  upaya-upaya  untuk meningkatkan  kinerja  program  agar  lebih  baik  lagi  kedepannya,  meliputi dilakukannya  peningkatan  pendidikan  karakter  (penyelenggaraan  jamboree nasional) dengan dilakukan pengembangan dan inovasi terhadap muatan kegiatan agar  berbeda  tiap  tahunnya;  dilakukan  peningkatan  perluasan  kerjasama  sekolah dengan  instansi-instansi  tertentu  guna  pemberian  bekal  keterampilan  tertentu maupun  tambahan  informasi  yang  berkaitan  dengan  pendidikan,  misal  PMI, BNN,BPOM, dan lain sebagainya.

## D. Simpulan
Pelaksanaan  otonomi  daerah  di  bidang  pendidikan  pada  tahun  2013,  oleh  Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan amanat UU No.32 Tahun 2004 dan PP  No.38  tahun  2007.  Meskipun  pelaksanaannya  telah  sesuai,  namun  masih  terdapat beberapa  program  kerja  yang  belum  dapat  memenuhi  indikator  kinerja.  Keseluruhan hambatan-hambatan  yang  ditemui  dalam  penyelenggaraan  program  kerja  tahun  2013 pada  dasarnya  meliputi, rendahnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya kebutuhan  pendidikan,  terutama  pada  masyarakat  ekonomi  tingkat  bawah; masih terbatasnya  sarana  dan  prasarana  pendidikan  yang  layak    untuk  mendukung  kegiatan belajar  mengajar; persebaran  tenaga  kependidikan  yang  berkualitas  dan  berkompeten kurang  merata; pengembangan  dan  peningkatan  kurikulum  dan  metode  pembelajaran yang belum merata.
Adapun  upaya-upaya  yang  harus  dilakukan  dalam  mengatasi  hambatan  tersebut adalah pertama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah harus lebih aktif lagi melakukan sosialisasi  untuk  menumbuhkan  kesadaran  pentingnya  pendidikan.  Kedua,  harus
dilakukan review kembali  mengenai  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  dengan  jumlah satuan pendidikan yang ada. Ketiga, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah harus lebih selektif  dalam  menempatkan  tenaga  pendidik  pada  satuan  pendidikan  di  wilayah  Jawa Tengah.  Keempat,  sosialisasi  dan  pendampingan  mengenai  pembaharuan  kurikulum harus dilaksanakan secara rutin dan berkala.

## Daftar Pustaka
Ashofa, Burhan, 2001, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta