## STRATEGI POLITIK HUKUM ORDE BARU TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## H. Muh. Kasim

## Abstrak
Di  dalam  GBHN  sepanjang  Orde  Baru  Hukum  Islam  tidak  pernah  memiliki  kebijaksanaan tersendiri  secara  khusus.  Tak  ada  satu  pointer  pun  dalam  teks-teks  politik  hukum  Orde  Baru yang berkenaan dengan eksistensi Hukum Islam, namun begitu, tidak berarti Hukum Islam tidak mendapatkan  perhatian,  dalam  kenyataan  praktis  empiries  Hukum  Islam  mempunyai  tempat dalam tata hukum Nasional, bahkan secara formal posisinya lebih baik dari masa sebelumnya.
Kata kunci : Hukum Islam dan politik hukum Orde Baru

## 1. Pendahuluan
Dengan mendasari pertimbangan bahwa secara sosiologi hukum merupakan referensi tata nilai yang  diyakini  masyarakat  sebagai  suatu  pranata  dalam  kehidupan  masyarakat  berbangsa  dan bernegara, artinya muatan hukum harus mampu menangkap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dan dapat dijadikan acuan dalam mengantisipasi perkembangan sosial politik, pada  masa  yang  sedang  dan  akan  berlangsung. 1 Pemikiran  ini  memberikan  indikasi  bahwa hukum  bukan  sekedar  norma  statis  yang  mengutamakan  kepastian  dan  ketertiban,  melainkan juga  norma-norma  yang  harus  mampu  mendinamisr  pemikiran  dan  merekayasa  perilaku masyarakat perilaku masyarakat dalam mencapai cita-cita sosial.
Melihat posisi hukum yang sangat vital dalam mentukan arah keberhasilan suatu bangsa, maka pembangunan  hukum  islam  yang  dinamis  merupakan  kebutuhan  yang  sangat  mendasar. Penggalian nilai-nilai hukum yang universal yang sesuai dengan tabiat manusia sangat mendesak untuk dilakukan.
Sebagai warga negara perbedaan sistem hukum dan bentuk pembaruan hukum islam di negara- negara menunjukan bahwa perbedaan bukan hanya disebabkan oleh perbedaan system politik yang dianut, melainkan juga oleh faktor perbedaan sejarah, sosiologi, dan kultur masing-masing negara.
1 Lihat,  Amrullah  Ahmad  SF,  (ed). Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional (Cet.  I;  Jakarta: Gema Insani Press, 1991), h. ix
Untuk  negara  Indonesia  khususnya  pada  pemerintah  Orde  Baru  arah  pembaruan  hukum senantiasa mengacu pada GBHN sebagai landasan atau pijakan dasar dalam perkembangan dan pembaruan  hukum  nasional.Dalam  pembinaan  dan  perkembangan  hukum  nasional  adalah mengedepankan Wawasan Nusantara, yang berarti bahwa hanya ada satu kesatuan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu hukum nasional.
Berkenaan  denagn  itu,  perkembangan  hukum  islam  dalam  bidang  keluarga  “ diunifikasikan” secara khusus bagi orang-orang islam, sebagaimana tercermin dalam KHI. Ia merupakan suatu bentuk“ unifikasi ”  dari  keanekaragaman  hukum  islam  sebagaimana  tercermin  dalam  aneka ragam pruduk pemikiran fugaha yang tersebar dalam berbagai kitab fikih di Indonesia.

## 2. Pembahasan
Politik  hukum  Orde  Baru  dalam  mewujudkan  unifikasi  hukum  nasional  terlihat  menempuh beberapa strategi pembaruan hukum antara lain:
Pertama ;  dengan  kebijakan  administrasi  sebagaimana  yang  pernah  diterapkan  di  Mesir menjelang munculnya undang-undang perkawinan, terutama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan  dan  pembatasan  usia  perkawinan,  kedua  hal  itu  memang  belum  pernah  dilakukan dalam  kitab  fikih  klasik,  sehingga  disebut  baru.  Kebijakan  administrative  tersebut  ternyata mampu  mendesak  masyarakat  untuk  memenuhinya  karena  membawa  konsekuensi  sengketa perkawinan  tidak  akan  dilayani  apabila  pasangan  yang  bersakutan  tidak  memiliki  surat  nikah. Perkawinan  juga  harus  dicatat  oleh  pegawai  pencatat  nikah  percerain  dianggap  sah  apabila dilakukan  di  depan  pengadilan  dan  sebagainya  perkawinan  hanya  boleh  dilakukan  oleh  pria umur 19 tahun dan wanita yang sudah berusia dewasa 16 tahun. 2 Dengan mengeluarkan udang- undang  baru  yang  menyalahi  fikih,  kebutuhan  dan  kemaslahatan  masyarakat  akan  lebih terpenuhi.
Kedua ; dengan aturan tambahan, yang berarti tampa mengubah dan mengurangi materi fikih yang sudah ada dibuat sesuatu. Aturan yang bersifat jalan keluar.Tindakan ini ditempuh karena fikih  dipandang  tidak  menjamin  keadilan  dan  kemaslahatan  masyarakat.Sebagai  contoh misalnya, hak anak cucu yang ayahnya sudah meninggal terhadap kakek yang mempunyai anak
2 Lihat Marzuki Wahid dan Rumadi, Fikih Mazhab Negara (Cet. I; Yogyakarta; LISK yogyakarta, 2001), h. 140, Lihat Abdurrahman, komplikasi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Akademika Prasindo, 1991), h. 36
yang  masih  hidup.Menurut  Mazhab  Sunni  seorang  yang  ayahnya  telah  meninggal  tidak mendapat hak waris (terhijab) jika si kakek masih mempunyai anak yang masih hidup.
Dalam  kasus  ini,  masyarakat  cendrung  menilia  aturan  fikih  yang  tidak  adil.  Perasaan ketidakadilan menghendaki  cucu  untuk mendapat  hak  waris,  akan  tetapi mengubah  fikih  “rasa tidak adil” dianggap tidak mungkin dilakukan, maka ditempuh cara wasiat wajibah untuk si cucu dengan memberikan warisan 1 3 9 dari harta warisan kakek. Demikian pula halnya dalam hukum kewarisan dinyatakan bahwa orang tua/anak angkat berhak menerima harta peninggalan orang tua/anak angkat sebanyak 1 3 9 sebagai wasiat wajibah. Dengan adanya wasiat wajibah. Dengan adanya  wasiat  wajibah  tersebut  maka  perasaan  keadilan  masyarakat  terpenuhi  tampa mengubah  materi  yang  ada,  walaupun  cara  ini  sebenarnya  tambal  sulam,  temporal,  dan  tidak menyelesaikan  masalah  yang  tuntas,  untuk  itulah  Prof  Hazairin  misalnya  menciptakan  “ahli waris pengganti” walaupun tidak semua ulama sepakat.
Ketiga ;  dengan  cara talfiq ,  yaitu  meramu  beberapa  hasil  ijtihad  dalam  masalah  tertentu menjadi suatu bentuk yang baru. Hal ini dilakukan karena bila menggunakan Satu dari berbagai pemikiran yang ada, terlihat titik kelemahan yang menyebabkan fikih kehilangan aktualitasnya. Sebagai  contoh,  adalah  rumusan  dalam  hukum  kompilasi  hukum  islam  yang  sering diidentifikasikan  sebagai  konsensus  (ijma)  ulama  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  pasal kompilasi hukum islam misalnya formulasi pencatatan perkawinan, asas monogamy, batas usia kawin,  mempersulit  perceraian,  pembagian  waris  secara  damai,  ahli  waris  penggati  atau mawali ,  warisan  anak  zina  atau  lian,  system  kewarisan  kolektif,  harta  bersama  (gono  gini), sertifikat  wakaf,  saksi  dan  pencatatan  perwakafan,  tampak  bahwa  Kompilasi  Hukum  Islam disusun  dengan  berbagai  metode  ushul  fikih  seperti qiyas,  al-majlah  al-mursala h, secara simultan.
Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 juga misalnya beberapa peraturan pelaksanaannya, dapat  dipandang  sebagai  pembaruan  hukum  Islam  di  Indonesia  misalnya  ketentuan  mengenai usai  perkawinan,  di  dalamnya  terdapat  sesuatu  yang  berfungsi  sebagai  hukum  yang  berfungsi
social  engineering , karena  baik  dalam  Al-quran  maupun  dalam  As-sunnah  tidak  menyatakan secara eksplisit mengenai usia perkawinan. 3
Pembangunan  materi  hukum  Islam  yang  dikembangkan  Indonesia,  senantiasa  adanya pembentukan hukum yang sesuai dengan corak dan kultur budaya yang majemuk dalam segala aspek  keidupannya.  Hal  ini  patut  disadari  karena  mayoritas  bangsa  Indonesia  tidak  dapat menutup  diri  dari  adanya  pengaruh  budaya  local  dalam  pembentukan  dan  pengembangan materi  hukumnya.  Salah  satunya  adalah  adanya  tranformasi  hukum  adat  perumusan  hokum nasional,  sehingga  dapat  melahirkan  hukum  yang  mencerminkan  nilai  keadilan  dan  kepastian hukum yang dapat menyentuh rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat.
Para  ulama  ushul  fiqh  juga  menggunakan  standdar  tradisi  mayarakat  sebagai  metode  dan rujukan pengambilan hukum ( al-adah muhakkamah ). Penggunaan metode ini disebut ‘ urf yaitu kebiasaan-kebiasaan  yang  terdapatdalam  masyarakat  yang  memiliki  implikasi  hokum. 4 Sementara  metode istislah dipelopori  oleh  para  ulama  dikalangan Hambali ,  dan maslaha  al - mursalah dari  kalangan Hanafiyah .  Kemaslahatan-kemaslahatan  yang  menjadi  dasar pertimbangan dalam pengkajian hukum untuk persoalan-persoalan yang tidak dinyatakan dalam nash . 5
Dari  penjelasan  mengenai  metodologi  yang  dikemukakan  tersebut  di  atas,  maka  tidak terlepas dari mufti menduduki peran yang sangat penting dalam menafsirkan masalah-masalah hukum yang khusus terutama masalah pada kasus-kasus melalui fatwa.Sekumpulan kasus-kasus dikukuhkan meliputi fatwa para ulama otoritatif. Selanjutnya kumpulan fatwa ini digunakan oleh para qadhi dalam memutuskan kasus-kasus yang dibawah ke pengadilan. 6
Dengan demikian, Mufti adalah penasehat pengadilan, sementara Qadhi adalah hakim yang memutuskan  semua  perkara,  proses  semacam  ini  memberrikan  gambaran  yang  jelas  akan pentingnya  oleh  penerjemah  hukum  dalam  bentuk  yang  aktual  dan  memberikan  tugas  kepada yang  berkompeten  sesuai  dengan  keahliannya  masing-masing  dalam  sebuah  sistim  yang
3 Lihat Sulaiman Abdullah, Dinamika Qiyas dalam pembaharuan Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), h. 215
4 Lihat Muhammad al-Khudari Bik, Tarik Tasyri al-Islamiy (Mesir: Martabah Tijariah al-Kubra, 1965), h. 132
5 Abd. Al-Aziz Ibn Abd. Rahman, Adalat al-Tasyri’ al-Mukhtalaf fi Ihtijad biha (Kairo, Dar al-Ma’rif, 1967), h. 190
6 Lihat Fazlur Rahman, Islam (Chicago: chocago University Press, 1979), h. 110-111
integral.  Sementara  hukum  adat  kebiasaan  setempat  diislamisir  dan  diintegrasikan  dalam hukum islam secara gradual.
Keempat :  reinterpretasi  dan  mereformulasi  yaitu  mengaktualisasikan  bidang-bidang  fikih yang dirasakan tidak aktual dengan mengkaji ulang dalil. Dalil yang pernah direinterpetasi ulama dahulu untuk mengasilkan fikih pada masanya, ditafsirkan kembali dengan tuntutan syariah dan al-maqasidal-syaria’ah .  Dari  upaya  semacam  ini  maka  lahirlah  pemikiran  fikih  baru  dalam bidang  munakahat  misalnya,  mempersulit  perkawinan  (poligami),  memberi  kesempatan  pada istri  untuk  menuntut  perceraian,  dan  dalam  masalah  kewarisan  juga  muncul  fikih  ahli  waris pengganti. 7
Terobosan  untuk  menumbangkan  kebekuan  dalam  hukum  Islam  telah  banyak  diupayakan oleh para tokoh pembaharu Islam. Secara umum, mereka menghendaki reinterpretasi rasionalis tengtan  dogma-dogma,  karena  reinterpretasi  semacam  itu tidak  terdapat  dalam  Al-Qur’an  dan Sunnah. 8 Sebagian  besar  reformis  Islam  berpendapat  bahwa  Islam  dapat  dirasionalisasikan tanpa  mengurangi  otoritas  Al-Qur’an  dan  Sunnah. 9 Dengan  prinsip  yang  tidak jauh  berbeda,  di Indonesia  yang  ditemukan  oleh  Ibrahim  Hosen  menawarkan  gagasannya  tentang  pemahaman baru  mengenai  fikih  yang  menyarankan  untuk  meninggalkan  pemahaman  harfiah  terhadap  Al- Qur’an  dan  menggatinya  dengan  pemahaman  berdasarkan  semangat  dan  jiwanya,  demikian halnya dengan sunnah. Harus mengedepankan pendekatan rasio ( ta’aqquli ) terhadap nash-nash dari  pada  pendekatan ta’abbudi semata.Harus  melapaskan  dari masalik  al-illah gaya  lama  dan mengembangkan perumusan ‘illat hukum yang baru. Harus menggeser perhatian dari masalah pidana yang ditetapkan oleh nash kepada tujuan pemidanaan. Mendukung takhsis umum nash dan membatasi mutlaknya. 10
Upaya  demikian  tentu  bukan  muncul  begitu  saja,  tetapi  didahului  oleh  adanya  kehendak masyarakat untuk mendapat kehendak hukum yang adil dalam masalah perkawinan, kewarisan dan  perwakafan.  Di  sisi  lain,  sejak  sebelumnya  telah  berkembang  pula  upaya  reformasi
7 Lihat Marzuki Wahid., op. cit., h. 142
8 Marcel  A  Boisard, Humanisme  in  tht  Islam, diterjemahkan  oleh  H.M.  Rasyidi  dengan  judul humanisime dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 322 9 Lihat ibid , h. 83 10 Lihat Jalaluddin Rahmat, ” Tinjauan  Kritis terhadap sejarah figh, dari khulafur al-Rasyidin hingga M azhab Liberalisme” dalam Budi Munawar Racman, (Cet. I; Jakarta: yayasan paramidana, 1994), h. 299
pemikiran  lain.  Hal  ini  terlihat  dari  gerakan-gerakan  yang  dilakukan  oleh  beberapa  organisasi Islam yangtidak mengikat dengan salah satu mazhab tertentu.
Pada  tahun  1991  telah  dilakukan  pula  pembaharuan  hukum  dalam  kompliasi  Hukum  Islam menyangkut hukum keluarga, yang terdiri dari hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Dalam  usaha  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut,  kencendrungan  untuk  merujuk  pada  satu Mazhab (khususnya Syafii) mulai dikesampingkan, tetapi telah ditekankan kepada maslahat dan bahkan  dilakukan  suatu  reformasi  hukum.Bentuk  pembaruan  hukum  dalam  Kompilasi  Hukum Islam merupakan bentuk takhayyur dan doktrin tatbiq .
Adanya  keinginan  untuk  pembaruan  dan  kondifikasi serta  unifikasi  hukum  Islam,  khususnya dalam  bidang  hukum  kekeluargaan  patut  disambut  baik,  terutama  dengan  lahirnya  Kompilasi Hukum  Islam yang  telah memberikan  nuansa  tersendiri  bagi  arah  pembaruan  hukum  nasional. Bahkan menurut Bustanul Arifin sebagaimana yang dikutip Munawir Sjadzali mengatakan bahwa ketiga  rancangan  hukum  hasil  proyek  itu  “tidak  saja  merupakan  reaktualisasi  melainkan  sudah mencerminkan reformasi hukum Islam. 11
Pembaruan  Hukum  Islam  juga  diperlukan  agar  dapat  memberikan  kontribusi  yang  berharga bagi  terlaksananya  pembaruan  hukum  nasional  hal  itu  tidak  terlepas  dari  posisi  hukum  Islam yang telah diakui sebagai salah satu sumber pembaruan hukum di Indonesia di samping hukum adat dan barat. 12
Hukum  Islam  masih  memiliki  peranan  yang  cukup  besar  dalam  kehidupan  bangsa  kita, peranan  itu  dewasa  ini  masih  bersifat  statis,  dalam  arti  masih  berbentuk  “pos  pertahanan” untuk  mempertahankan  identitas  keislaman  dari  pengaruh  non  islam,  terutama  sifatnya sekuler.  Sebagai  alat  lajunya  proses  skulerisasi    kehidupan  yang  berlansung  semakin  merata, hukum Islam tidak berperan banyak, karena dibatasi dan diikat oleh pertahanan itu sendiri, atau dengan  kata  lain  yang  diungkapkan  oleh  sebagian  pimikir  hukum  Islam,  hukum  Islam  barulah berkarya untuk menolak kemungkaran, kebatilan, dan kemaksiatan serta belum mampu menjadi penganjur kebaikan dalam artinya yang luas.
11 Lihat  Munawir  Sjadzali,  makna  undang-undang  No  7  Tahun  1989  dan  kompilasi  hukum  islam  bagi  pengembangan  hukum  di Indonesia, dalam mimbar hukum aktualisasi hukum islam No. 17 (Jakarta: yayasan Al-Hikmah & DITBAPERA islam , 1994), h. 9
12 lihat.  Jimly  Ashiddiqie, Hukum  Islam  Dan  Pendidikan  Tinggi  Hukum  Di  Indonesia (makalah)  disampaikan  dalam seminar Integrasi Hukum Islam Dalam Kurikulum Fak. Hukum, Unismuh Jakarta, 1995), h. 5

## 3. Penutup
Tampaknya Orde Baru menganggap Hukum Islam adalah bagian dari agama bukan sebagai hukum  yang  otonom,  yang  secara  mandiri  dapat  dikeseimbangkan  asalkan  dengan  tetap  pada sumber dasarnya.Asumsi tersebut tidak salah tetapi bias terjadi. Penyempurnaan makna apabila agama  dipahami  dalam  kerangka  berfikir  yang  sekularistik  seperti  persepsi  yang  telah berkembang,  hal  ini  kelihatan  secara  gamblang  dalam  pembangunan  wilayah peradilan  seperti yang ditetapkan UU No.14 Tahun 1970 tentang badan peradilan, pembangunan badan peradilan itu  mengindikasikan  adanyawilayah  Agama  dan  Nonagama  sehingga  dengan  sendirinya membentuk terminologi Hukum Agama dan Hukum Negara(Nonagama) diberlakukan Orde  Baru pertama kali tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 itupun masih bersifat general (Hukum  Agama)  pada  Pasal  63  Ayat  1  ditegaskan  bahwa  pengadilan  agama  depeerti  yang termaksud  dalam  Pasal  10  UU  No.14  Tahun  1970  dikhusukan  bagi  orang  yang  beragama  Islam dengan kedua peraturan perundangan tersebut hukum Islam bukan saja diakui keberadaannya, akan tetapi, difinitif telah menjadi bagian hukum Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah  Ahmad  SF,  (ed). Dimensi  Hukum  Islam  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional (  Cet.  I;  Jakarta: Gema Insani Press, 1991).
Sulaiman  Abdullah, Dinamika  Qiyas  dalam  pembaharuan  Hukum  Islam (Cet.  I;  Jakarta:  Pedoman Ilmu Jaya, 1996).
Marzuki Wahid dan Rumadi, Fikih Mazhab Negara (Cet. I; Yogyakarta; LISK yogyakarta, 2001).
Abdurrahman, komplikasi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Akademika Prasindo, 1991).
Muhammad al-Khudari Bik, Tarik Tasyri al-Islamiy (Mesir: Martabah Tijariah al-Kubra, 1965).
Abd.Rahman, Adalat al-Tasyri’ al-Mukhtalaf fi Ihtijad biha (Kairo, Dar al-Ma’rif, 1967).
Fazlur Rahman, Islam (Chicago: chocago University Press, 1979).
Marcel  A  Boisard, Humanisme  in  tht  Islam, diterjemahkan  oleh  H.M.  Rasyidi  dengan  judul humanisime dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).
Jalaluddin  Rahmat,  ” Tinjauan    Kritis  terhadap  sejarah  figh,  dari  khulafur  al-Rasyidin hingga.M azhab  Liberalisme”  dalam  Budi  Munawar  Racman,  (Cet.  I;  Jakarta:  yayasan paramidana, 1994).
Abd.Al-Aziz  Ibn  Abd.Rahman, Adalat  al-Tasyri’  al-Mukhtalaf  fi  Ihtijad  biha (Kairo,  Dar  al-Ma’rif, 1967).
Fazlur Rahman, Islam (Chicago: chocago University Press, 1979).
munawir  sjadzali,  makna  undang-undang  No  7  Tahun  1989  dan  kompilasi  hukum  islam  bagi pengembangan hukum di Indonesia, dalam mimbar hukum aktualisasi hukum islam No. 17 (Jakarta: yayasan Al-Hikmah & DITBAPERA islam , 1994).
Jimly Ashiddiqie, Hukum Islam Dan Pendidikan Tinggi Hukum Di Indonesia (makalah) disampaikan dalam  seminar  Integrasi  Hukum  Islam  Dalam  Kurikulum  Fak.  Hukum,  Unismuh  Jakarta, 1995).