Journal of Natural Resources and Environmental Management 9 (2): 277-286. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.277-286 E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Konsistensi  Rencana  Tata  Ruang  Permukiman  Dan  Arahan  Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
Spatial  Plan  Consistensy  of  Settlement  and  Development  Policy  Directions  In  Tanah  Datar District, West Sumatra
Iswandi Umar a , Indang Dewata b , Eri Barlian b a Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jln. Prof. Dr. Hamka Airtawar Padang, Padang, 25475, Indonesia b Pusat Penelitian Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PPKLH) Universitas Negeri Padang, Jln. Prof. Dr. Hamka Airtawar Padang, Padang, 25475, Indonesia
c Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan, Universitas Negeri Padang, Jln. Prof. Dr. Hamka Airtawar Padang, Padang, 25475, Indonesia
Article Info: Received: 20 - 03 - 2018 Accepted: 05 - 07 - 2018

## Keywords:
Policy direction,  spatial plans, settlements.

## Corresponding Author:
Iswandi Umar Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang; Email: iswandi_u@yahoo.com
Abstract : In Indonesia the implementation of the spatial plan is only a small part  of  the  plan.  The  impact  of  incompatibility  with  spatial  planning  is  the deterioration  of  environmental  quality.  Tanah  Datar  District  has  a  growth rate of settlements of 1.3 percent/year period 2000-2017. The purpose of this research is to determine index consistency of spatial plan and determination of  policy  direction  of  development  of  settlement  area.  To  determine  the consistency  index  of  spatial  planning  to do  a  comparison between  land use with the  spatial plan. Land use map produced from Landsat ETM + 8, and map spatial plans resulting from the RTRW period 2008-2028 In Tanah Datar District.  In  addition,  to  determine  the  direction  of  the  policy  of  settlement development using the ISM method. The number of elements analyzed by 10 elements,  with  24  experts.  The  results  show  that  around  43.7  percent  of settlement development is incompatible with the spatial plan. Therefore, it is necessary  for  government  policy  to  be  consistent  with  spatial  planning  and law enforcement on spatial violations.

## How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Umar  I,  Dewata  I, Barlian E. 2019. Konsistensi rencana tata ruang permukiman dan arahan kebijakan pembangunan  di  Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. JPSL 9 (2): 277-286. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.277-286.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Proses  pertumbuhan  wilayah  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  baik  yang  bersifat  internal  maupun eksternal (Sirojuzilam 2007).  Kaur et al . (2004) dan Sadyohutomo (2008) menyatakan bahwa faktor internal yang  mendorong  pertumbuhan  wilayah  adalah  pertumbuhan  penduduk,  ekonomi,  dan  perdagangan. Selanjutnya  Pribadi et  al .  (2006)  dan  Singalang  dan  Adji  (2014)  pertumbuhan  wilayah  yang  pesat menyebabkan  perubahan  pola  penggunaan  lahan,  dimana  ruang  terbangun  semakin  mendominasi  dan mendesak  ruang-ruang  alami  untuk  berubah  fungsi.  Selain  itu,  Harun  (1992)  dan  Kustiawan  (1997) menjelaskan  bahwa    perubahan  pola  penggunaan  lahan  mengakibatkan  terjadinya  fluktuasi  daya  dukung sumberdaya  lahan,  sehingga  menimbulkan  terjadinya  bencana  alam.Penelitian  Umar et  al .  (2017)  di Kabupaten  Tanah  Datar  terdapat  sekitar  35.6  persen  kawasan  rawan  bencana,  dan  sebesar  28.2  persen merupakan kawasan sangat rawan bencana longsor.
UU  No  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  dalam  penyusunan rencana  tata  ruang,  terutama  untuk  kawasan  permukiman,  harus  memperhatikan  dan  menghindari  kawasan rawan bencana. Selanjutnya UNDP (1997) menyatakan bahwa terdapat dua permasalahan pokok dalam bidang permukiman  yang  dihadapi  Indonesiia,  yaitu  peningkatan  kebutuhan  permukiman  untuk  pemenuhan kebutuhan penduduk dan pengelolaan permukiman yang telah terbangun. Rustiadi et al . (2011) menyatakan bahwa  pentingnya  penataan  ruang  dapat  dibedakan  atas  tiga,  yaitu:optimalisasi  pemanfaatan  sumberdaya, wujud distribusi sumberdaya, dan  keberlanjutan.
KabupatenTanah Datar berdasarkan karakteristik fisik memiliki wilayah yang sangat rawan untuk terjadi bencana tanah longsor, antara lain: a) secara morfologi kawasan tersebut sekitar 55 persen merupakan kawasan relatif datar (<27%); b) sekitar 70% kawasan Kabupaten Limapuluh Kota kawasan hutan primer beralih fungsi menjadi  kawasan  hutan  sekunder;  c)  peningkatan  intensitas  curah  hujan  pada  kawasan  uppar  DAS;  dan  d) semakin  berkembangnya  kawasan  terbangun.  BPBD  Kabupaten  Tanah  Datar    mencatat  adanya  terjadi peningkatan  bencana  tanah  longsor  baik  dari  frekuensi  maupun  luasan  yang  terkena  dampak  pada  periode 2000-2017.  Pada periode tersebut setiap tahunnya terjadi bencana tanah longsor sebanyak 3-5 kali, dan 20-30 persen terjadi pada kawasan permukiman.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang diatas tujuan penelitian  ini  untuk menentukan implementasi RTRW (2008- 2028)  untuk  kawasan  permukiman.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  merekondasikan  arahan  kebijakan pembangunan permukiman di Kabupaten Tanah Datar.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis lokasi penelitian terletak pada bujur 100018’BT – 100050’BT dan lintang 0018’LS-0040’LS. Penelitian ini dilakukan dalam waktu enam bulan, dimulai bulan Juni – Desember 2017.

## Teknik Analisis Data
Dalam menentukan indek inkonsistensi RTRW di Kabupaten Tanah Datar membutuhkan input dua peta tematik yakni peta penggunaan lahan dan peta pola ruang. Peta penggunaan lahan dihasilkan dari citra  Landsat  ETM+8,  dan  peta  pola  ruang  dihasilkan  RTRW  Kabupaten  Tanah  Datar  tahun  2008. Menurut Mutaáli (2013) inkonsistensi RTRW dapat dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan persamaan1.  IIK RTRW (Indek  Inkonsistensi  RTRW)  dihasilkan  dari  perbandingan  antara  pemanfaatan ruang  (PRx)  dengan  rencana  peruntukan  kawasan  (RPKy).  Nilai  indek  yang  dihasilkan  antara  0-1, dimana  semakin  tinggi  indek  inkonsistensi  maka  semakin  tinggi  tingkat  penyimpangan  atau pelanggaran terhadap RTRW yang direncanakan.
IIK RTRW = PR x / RPK y .......................................................................................................................  (1)
Selain itu, indek konsistensi RTRW (IKRTRW) dihasilkan dari perbandingan antara rencana tata ruang  untuk  kawasan  tertentu  dengan  pemanfaatan  ruang  yang  sesuai  dengan  peruntukan  kawasan tertentu.  Indek konsistensi RTRW (IK RTRW ) ditentukan dengan menggunakan persamaan 2.
IKRTRW= 1 - IIKRTRW  ................................................................................................................  (2)
Arahan  kebijakan  pembangunan  permukiman    dianalisis  menggunakan  metode Interpretative Structural  Modelling (ISM).  Metode  ISM  dapat  menganalisis  dengan  proses  pengkajian  kelompok melalui  model  struktural  yang  dihasilkan  guna  memotret  perihal  yang  komplek  dari  suatu  sistem melalui pola yang dirancang secara seksama dengan menggunakan grafis serta kalimat (Eriyatno dan Larasati 2013). Metode ISM cukup efektif untuk menstrukturkan isu-isu yang kompleks karena dapat digunakan  untuk  mendefinisikan  dan  memperjelas  persoalan,  menilai  dampak  dan  mengidentifikasi hubungan antar kebijakan.
Prinsip dasar metode ISM adalah identifikasi dari struktur didalam suatu sistem yang memberikan nilai manfaat yang tinggi guna meramu sistem secara efektif dan untuk pengambilan keputusan yang lebih  baik.  Metodologi  dari  teknik  ISM  terdiri  dari  penyusunan  hirarki  dan  klasifikasi  sub  elemen (Marimin 2004, Umar 2016, Umar et al. 2016, Santoso et al. 2017, Umar dan Dewata 2017). Secara garis besar tahapan metode ISM adalah sebagai berikut:
1) Penguraian setiap elemen menjadi beberapa sub elemen.
2) Penetapan  hubungan  konstekstual  antar  sub-elemen  pada  setiap  elemen  yang  menunjukkan perbandingan berpasangan ada/tidak ada hubungan konstektual digunakan pendapat pakar.
3) Penyusunan Structural Self Interaction Matrix (SSIM) menggunakan simbol V, A, X dan O.
4) Pembuatan tabel Reachability Matrix (RM), mengganti simbol V, A, X dan O dengan bilangan 1 atau 0.
5) Melakukan perhitungan berdasarkan  aturan transivity dimana matrik  SSIM dikoreksi sampai terjadi matrik tertutup.
6) Melakukan level sub elemen pada setiap elemen menurut jenjang vertikal maupun horisontal.
7) Penyusunan  matriks Driver  Power  Dependence (DPD)  untuk  setiap  sub  elemen.  Klasifikasi elemen dibagi menjadi empat yaitu:
a. Kuadran I : Tidak berkaitan ( Autonomous ) terdiri dari sub elemen yang mempunyai nilai driver power (DP) ≤ 0.5 X dan nilai dependence (D) ≤ 0.5 X. Dimana X adalah jumlah sub elemen  pada  setiap  elemen.  Sub  elemen  yang  berada  pada  kuadran  I  umumnya  tidak berkaitan/hubungannya kecil dengan sistem.
b. Kuadran II : Tidak bebas ( Dependent ) terdiri dari sub elemen yang mempunyai nilai driver power (DP) ≤ 0.5 X dan nilai dependence (D) ≥ 0.5 X. Dimana X adalah jumlah sub elemen
pada setiap elemen. Sub elemen yang berada pada kuadran II ini merupakan sub elemen yang tergantung pada elemen di kuadran III.
c. Kuadran III : Pengait ( Linkage ) terdiri dari sub elemen yang mempunyai nilai driver power (DP) ≥ 0.5 X dan nilai dependence (D) ≥ 0.5 X. Dimana X adalah jumlah sub elemen pada setiap elemen. Sub elemen yang masuk pada kuadran III ini perlu dikaji secara hati-hati, karena setiap tindakan pada satu sub elemen akan berpengaruh pada sub elemen lain yang berada pada kuadran II dan IV.
d. Kuadran  IV  :  Penggerak  ( Independent )  terdiri  dari  sub  elemen  yang  mempunyai  nilai driver power (DP) ≥ 0.5 X dan nilai dependence (D) ≤ 0.5 X. Dimana X adalah jumlah sub elemen pada setiap elemen.
Dependence D ri v e r P o w e r 0 0 10 10 5 Autonomus (Kwadran I) Dependent (Kwadran II) Linkage (Kwadran III) Independent (Kwadran IV)
Gambar  2  Matrik  hubungan driver power dengan dependence
Arahan  kebijakan  pengembangan  kawasan  permukiman  disusun  dengan  melibatkan  semua stakeholder yang terkait. Stakeholder yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 28 orang yang berasal dari berbagai lembaga yang berhubungan dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah. Melalui Forum Group Discation (FGD) diidentifikasi 10 sub elemen yang akan menjadi rencana arahan kebijakan, yaitu:
E1 :  Rencana wilayah berbasis masyarakat E2 :  Pembuatan regulasi dan sanksi pelanggaran tata ruang E3 :  Paduserasi RTRW dan RDTR antar wilayah administrasi E4 : Kerjasama dan singkronisasi antar lembaga terkait E5 : Sosialisasi rencana tara ruang wilayah E6 : Pengembangan SDM dalam rencana tata ruang E7 : Konsistensi implementasi rencana tata ruang E8 : Penegakan hukum dalam pelanggaran tata ruang E9 : Pembuatan RTRW lebih detail E10: Pembuatan standar teknis pemanfaatan ruang
Dalam tahapan penelitian dapat dibedakan  atas dua bagian,  yaitu penentuan  indek inkonsistensi tata  ruang  dan  arahan  kebijakan  pembagunan  permukiman.  Gambar  3  disajikan  tahapan-tahapan penelitian.
Peta Indek Inkonsistensi Tata Ruang
Identifikasi Elemen dan Sub Elemen Hubungan Kontektuan Melalui Pendapat Pakar SSIM Reachability Matrix (RM) Transivity 1. Driver Power 2. Dependence 3. Matrik Hubungan
4. Struktur Hirarki

## Gambar 3 Tahapan pelaksanaan penelitian

## Hasil dan Pembahasan
Kabupaten  Tanah  Datar  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan topografi yang bergelombang. Sekitar 65 persen wilayah tersebut memiliki kemiringan lereng lebih dari 27 persen. Kabupaten Tanah Datar berada pada lereng gunung Merapi, dan merupakan pusat kerajaan Minang Kabau yakni Pagaruyung. Selain itu, pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2017 sebesar 1.2  persen  pertahun.  Pertumbuhan  penduduk  yang  relatif  tinggi  mendorong  peningkatan  kebutuhan pemanfaatan lahan, baik untuk sektor pertanian maupun non pertanian.
Kawasan  permukiman  pada  Kabupaten  Tanah  Datar  selalu  mengalami  perkembangan  setiap tahunnya.  Persentase  petumbuhan  kawasan  permukiman  pada  periode  2000-2016  sebesar  1.3 persen setiap  tahunnya.  Data  BPS  Tanah  Datar  (2016)  persentase  pertumbuhan  penduduk  pada  wilayah penelitian  sebesar  0.33  persen/tahun.  Pertumbuhan  kawasan  permukiman  berbanding  lurus  dengan peningkatan jumlah penduduk. Menurut Setiawan  (2005) dan Umar et al. (2017) pemaanfaatan lahan tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia  Sedangkan  lahan  yang  tersedia  untuk  dampat menampung  kebutuhan  manusia  bersifat  terbatas.  Selain  itu,  Sadyohutomo  (2008)  menambahkan bahwa keterbatasan lahan yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia menyebabkan terjadiknya konflik  antar  pengguna  lahan.  Selain  itu,  Muata’ali  (2012)  menyatakan  bahwa  pertambahan  jumlah penduduk  menyebabkan manusia memanfaatkan sumberdaya alam tanpa memperhatikan kemampuan dan  daya  dukung  lingkungan.  Sebagai  akibatnya  teerjadinya  penurunan  kualitas  lingkungan  dan bencana alam.
Kabupaten  Tanah  Datar  terdapat  1  354.8  Ha  luas  lahan  permukiman,  sedangkan  lahan  yang direncanakan untuk kawasan permukiman sebesar 4 984.4 Ha. Hasil analisis terdapat sebesar 2 178.3
Ha kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan RTRW. Dengan menggunakan persamaan 1 dapat dihitung indek inkonsistensi RTRW sebesar 43.7. Sedangkan indek konsistensi RTRW pada Kabupaten Tanah Datar ditentukan dengan menggunakan persamaan 2 dengan nilai sebesar 56.3.
Gambar 4 Peta penggunaan lahan Kabupaten Tanah Datar hasil analisis tahun 2017
Gambar 5 Peta pola ruang permukiman (RTRW 2008-2024) di Kabupaten Tanah Datar hasil analisis tahun 2017
Gambar 6 Peta implementasi tata ruang permukiman di Kabupaten Tanah Datar hasil analisis tahun 2017
Gambar 7 Diagram implementasi tata ruang untuk permukiman di Kabupaten Tanah Datar

## Legenda
E1 : Rencana wilayah berbasis masyarakat E2 : Pembuatan regulasi dan sanksi pelanggaran tata ruang E3 : Paduserasi RTRW dan RDTR antar wilayah administrasi E4 : Kerjasama dan singkronisasi antar lembaga terkait E5 : Sosialisasi rencana tara ruang wilayah E6 : Pengembangan SDM dalam rencana tata ruang E7 : Konsistensi implementasi rencana tata ruang E8 : Penegakan hukum dalam pelanggaran tata ruang E9 : Pembuatan RTRW lebih detail E10: Pembuatan standar teknis pemanfaatan ruang
Gambar 8 Struktur implementasi tata ruang untuk permukiman di Kabupaten Tanah Datar
Gambar 4 merupakan peta penggunaan lahan pada tahun 2017 di Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan penggunaan  lahan  sebagian  besar  lahan  dimanfaatkan  sebagai  kawasan  hutan  yakni  sebesar  49.4 persen dari total luas wilayah, dan kawasan permukiman yakni sebesar 4.6 persen. Luas lahan yang direncanakan dalam  tata  ruang  (RTRW)  Kabupaten  Tanah  Datar  sebesar  33.6  persen.  Menurut  Widyastomo  (2011), Fauzia  dan  Prakoso  (2012)  dan  Umar  (2016)  pemanfaatan  ruang  yang  tidak  sesuai  dengan  rencana  tata ruang  akan  dapat  mengakibatkan  terganggunya  rencana  pemanfaatan  ruang  berkelanjutan.  Selain  itu, inkonsistensinya pemanfaatan ruang dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan bencana alam. Mutaáli (2013) menyatakan indek inkonsistensi RTRW merupakan cerminan konflik antar penggunaan lahan.
Hasil analisis terhadap 10 sub elemen untuk arahan kebijakan tata ruang di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa dua elemen termasuk pada kategori independen/ kuadran IV, dan delapan sub elemen berada  pada  kuandran  lingkage/kuadran  III.  Hubungan  daya  dorong  dan  ketergantungan  disajikan  pada Gambar 7. Gambar 7 disajikan bahwa sub elemen E7 konsistensi implementasi rencana tata ruang dan sub elemen  E8  penegakan  hukum  dalam  pelanggaran  tata  ruang  memiliki  daya  dorong  yang  tinggi  ( drive power ). Selain itu, kedua sub elemen memiliki nilai ketergantungan yang rendah terhadap sub elemen yang lain.
Gambar 8 disajikan struktur implementasi RTRW Kabupaten Tanah Datar dalam analisis ISM terdapat lima tingkatan ( level ). Pada tingkatan yang paling tinggi (level 5) terdapat dua sub elemen yaitu sub elemen E7 konsistensi implementasi rencana tata ruang dan sub elemen E8 penegakan hukum dalam pelanggaran tata ruang. Sebagai sub elemen puncak maka kedua sub elemen tersebut menjadi kebijakan utama dalam arahan implementasi tata ruang di Kabupaten Tanah Datar.

## Legenda
E1 : Rencana wilayah berbasis masyarakat E2 : Pembuatan regulasi dan sanksi pelanggaran tata ruang E3 : Paduserasi RTRW dan RDTR antar wilayah administrasi E4 : Kerjasama dan singkronisasi antar lembaga terkait E5 : Sosialisasi rencana tara ruang wilayah E6 : Pengembangan SDM dalam rencana tata ruang E7 : Konsistensi implementasi rencana tata ruang E8 : Penegakan hukum dalam pelanggaran tata ruang E9 : Pembuatan RTRW lebih detail E10: Pembuatan standar teknis pemanfaatan ruang

## SIMPULAN
Kabupaten Tanah Datar memiliki lereng dan kawasan hutan lindung sebagai faktor pembatas ( limiting factor )  untuk  pengembangan  kawasan  permukiman.  Sekitar  70  persen  kawasan  tersebut  merupakan kawasan dengan morfologi curam sampai terjal, sehingga perlu perencanaan matang dalam pemanfaatan pola ruang. Kabupaten Tanah Datar terdapat besar 43.7 persen pengembangan kawasan permukiman yang tidak  sesuai  (inkonsistensi)  dengan  RTRW.  Untuk  itu,  arahan  kebijakan  pembangunan  maka  perlu dilakukan  kemballi  untuk  konsistensi  implementasi  rencana  tata  ruang  dan  penegakan  hukum  untuk pelanggaran tata ruang.
Oleh karena itu, kepada pemerintahan Kabupaten Tanah Datar agar lebih konsistensi dalam pemberian izin  pemanfaatan  ruang.  Selain  itu,  kepada  Satuan  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  agar  lebih  tegas  dalam menegakan dan penindakan terhadap pelanggaran tata ruang.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar. 2017. Tanah Datar Dalam Angka.
[BPBD] Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar. 2017. Data Statistik Bencana Alam Kabupaten Tanah Datar.
[Bappeda]  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kabupaten  Tanah  Datar.  2009. RTRW  Kabupaten Tanah Datar Periode 2008-2028.
[UNDP] United Nations Development Programme. 1997. Agenda 21 Indonesia (Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan) . Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.
Darmawati, Saleh C, dan Hanafi  I. 2015. Implementasi Kebijakan Rencana  Tata Ruang  Wilayah dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik . 4(2), 378-384.
Eriyatno dan Larasati L. 2013. Ilmu Sistem Meningkatkan Integrasi dan Koordinasi Manajemen . Surabaya: Guna Widya Press.
Fauzia  NA  dan  Pakoso  BSE.  2012.  Kajian  Pengembangan    Perumahan  terhadap  Ruang  Wilayah Kabupaten Bekasi. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota . 16(2), 182-192.
Harun UR. 1992. Dinamika Penggunaan Sumberdaya Lahan Di Jawa Barat. Jurnal PWK . 3, 48-53.
Kaur E, Palang H, dan Soovali H. 2004. Landscape in Change Opposing Attitudes in  Saaremaa Estonia.
Landscape and Urban Planing . 67(2), 109-120.
Kustiawan I. 1997. Permasalahan Konversi Lahan Pertanian dan Implikasinya terhadap Penataan Ruang Wilayah. Studi Kasus: Wilayah Pantura Jawa Barat. Jurnal PWK . 8, 49-60.
Marimin, 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Jakarta: Grasindo Press. Mutaáli  L.  2013. Penataan  Ruang  Wilayah  dan  Kota .  Yogyakarta:  Badan  Penerbit  Fakultas  Geografi (BPFG) UGM.
Pribadi D, Shiddiq D, dan Ermyanila M. 2006. Model Perubahan Tutupan Lahan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinnya. Jurnal Teknologi Lingkungan BPPT . 3(1), 77-91.
Rustiadi  E,  Saefulhakim  S,  dan  Panuju  DR.  2011.  P erencanaan  dan  Pengembangan  Wilayah .  Jakarta: Cerpen Press.
Santoso P B, Widiatmaka, Sabiham S, dan Rusastra IW. 2017. Analisis Pola Konservasi Lahan Sawah dan Struktur Hubungan Penyebab dan Pencegahannya (Studi Kasus Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat). Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan . 7(2), 184-194.
Sadyohutomo M. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah Realitas dan Tantangan . Jakarta: Penerbit Bumi Akasara
Setiawan A. 2005. Fenomena Kawasan Permukiman yang Indivualis. Jurnal Smartek. 3(2), 113-124. Sirojuzilam.  2007.  Spatial  Planning  and  Regional  Planning. Jurnal  Perencanaan  dan  Pengembangan Wilayah . 2(3): 142-149.
Singalang  I  dan  Adji  F.  2014.  Pengaruh  Kondisi  Hunian  dan  Lingkungan  Terhadap  Keberlanjutan Permukiman  Tepi  Sungai  Studi  Kasus  Kampung  Pahandut  dan  Desa  Danau  Tundai  Di  Kota Palangka Raya. Jurnal Perspektif Arsitektur . 9(2): 47-58.
Syahadat E, dan Sabarudin. 2012. Problems on Forest and Land Use System for Revision of Provincial Land Use System. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 9(2), 131-143.
Umar I. 2016. Mitigasi Bencana Banjir pada Kawasan Permukiman Di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Disertasi. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.
Umar  I,  Widiatmaka,  Pramudya  B,  dan  Barus  B.  2016.  Institutional  Hierarchy  of  Flood  Mitigation  for Settlement Areas in Padang, West Sumatera. Public Policy and Administration Research. 6(7), 27- 34.
Umar I dan Dewata I. 2017. Pendekatan Sistem . Jakarta: Rajawali Press.
Umar I, Dewata I, Barlian E, dan Hermon D. 2017. Zona Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman Di Kabupaten  Tanah  Datar .  Pengelolaan  Daerah  Aliran  Sungai  Secara  Terpadu  (pp.  39-45). Pakanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNDRI.
Umar  I,  Widiatmaka,  Pramudya  B,  dan  Barus  B.  2016.  Institutional  Hierarchy  of  Flood  Mitigation  for Settlement Areas in Padang, West Sumatera. Public Policy and Administratin Research . 6(7), 27- 34.
Widyastomo D. 2011. Perubahan Pola Permukiman  Tradisional Suku Sentani di Pesisir Danau Sentani. Jurnal Permukiman. 6(2), 84-92.