## Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian Non Muslim Di Pengadilan Negeri
Ahmad Sabran, Muh. Amiruddin Universitas Islam Negeri Aladdin Makassar Email: Asabran40@gmail.com

## Abstrak
Hasil  pernelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dari  segi  pelaksanaannya  belum  dilakukan secara optimal, karena upaya perdamaian maksimal 30 hari tetapi terdapat beberapa pengadilan yang  sudah  menentukan  hasil  mediasi  di  bawah  30  hari.  Kemudian  faktor-faktor  yang menghambat dari segi substansi hukum tidak ada hambatan karena telah cukup tersedia regulasi yang mengaturnya, sedangkan dari segi struktur hukum: kurangnya mediator bersertifikat, sarana yang  kurang  memadai,  dan  dari  segi  budaya  hukum:  telah  menipisnya  asas  musyawarah  dan mufakat  dalam  penyelesaian  masalah  sehingga  masyarakat  menganggap  bahwa  pengadilan hanyalah tempat penentuan kalah dan menang.

## Kata kunci: Upaya Perdamaian; Perkara Perceraian

## Abstrack
The results of this study indicate that in terms of implementation it has not been carried out optimally, because of the maximum peace efforts of 30 days but there are several courts that have determined the results of mediation in under 30 days. Then the inhibiting factors in terms of the substance of the law there are no obstacles because there are enough regulations that govern them, while in terms of legal structure: lack of certified mediators, inadequate facilities, and in terms  of  legal  culture:  the  principle  of  deliberation  and  consensus  in  the  completion  of  the principle of deliberation and consensus in the settlement problem so that the public considers that the court is only a place of determination to lose and win.

## Keywords: Upaya Perdamaian; Perkara Perceraian; Non Muslim

## Pendahuluan
Di  Indonesia  dikenal  pemisahan  antara  hukum  perdata  dan  hukum  publik.  Dengan demikian,  terdapat  perbedaan  proses  penyelesaian  perkara  perdata  dengan  perkara  publik. Perkara  perdata  inisiatif  mengajukan  perkara  tergantung  pada  orang  yang  berperkara  (yang dirugikan)  sedangkan  dalam  perkara  publik  karena  yang  menyangkut  kepentingan  umum  maka negaralah  yang  harus  berinisiatif  untuk  mengajukan  perkara  tersebut  ke  pengadilan. 1 Perkara perceraian  termasuk  dalam  perkara  hukum  perkawinan,  sementara  hukum  perkawinan  masuk dalam lapangan hukum perdata.
Hal-hal yang menyangkut perkawinan telah di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Seiring dengan  perkembangan  zaman  terdapat  substansi  dalam  Undang-Undang  tersebut  yang  telah mengalami  perubahan  yaitu  batas  usia  minimal  kawin  perempuan  semula  16  tahun  meningkat menjadi  19  tahun  (sama  dengan  laki-laki).  Perubahan  tersebut  dituangkan  dalam  UU  No.  16
1 Marilang, dkk., Pengantar Ilmu Hukum , (Makassar: Alauddin Press, 2006), h.127.
Tahun  2019  Tentang  Perubahan  UU  No.  1  Tahun  1974  yang  disahkan  oleh  Presiden  RI  ke-7 yakni Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta.
Karena hanya batas usia minimal bagi wanita yang mengalami perubahan,  maka dari itu substansi  UU  No.  1  Tahun  1974  lainnya  masih  berlaku  karena  tidak  mengalami  perubahan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65A UU No. 16 Tahun 2019. 2
Sesuai  dengan  fitrahnya  manusia  senantiasa  mendambakan  kebahagiaan,  baik  lahir maupun  batin.  Salah  satu  jalan  untuk  meraih  kebahagiaan  tersebut  dengan  berpasangan  lawan jenis dalam suatu rumah tangga dengan melakukan perkawinan. Perkawinan tersebut dilakukan oleh penganut agama manapun, baik penganut agama Islam maupun Non Islam.
Agama  yang  resmi  terdaftar  di  Indonesia  berdasarkan  Penetapan  Presiden  No.  1  Tahun 1965  sebanyak  6  diantaranya:  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Buddha  dan  Konghucu.  Dengan demikian  orang  yang  menganut  agama  selain  Islam  di  sebut  dengan  Non  Muslim  seperti penganut Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.
Dengan  adanya  penetapan  tersebut,  berarti  sepanjang  perkawinan  dilakukan  oleh  calon suami  isteri  sesama  keyakinan  dicatatkan  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  bagi  muslim, sedangkan  bagi  Non  Muslim  dicatatkan  di  Kantor  Catatan  Sipil,  maka  perkawinan  tersebut adalah  sah  sehingga  negara  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  perkawinan tersebut, terkait pemenuhan hak-hak suami isteri maupun anak-anaknya. 3
Perkawinan  bukanlah  sekedar  upaya  mempertemukan  manusia  yang  berlainan  jenis dengan tujuan materil belaka, akan tetapi diharapkan tujuan yang seimbang antara kebahagiaan lahir dan batin antara kedua belah pihak yang dalam hal ini suami dan isteri sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 4
Walaupun dalam UU No. 1 Tahun 1974 telah ditegaskan asas-asas perkawinan antara lain tujuan  perkawinan  dilaksanakan  untuk  selama-lamanya  atas  dasar  saling  mencintai  dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, tetapi terkadang dalam dinamika kehidupan berumah tangga tujuan perkawinan tidak selamanya dapat terwujud.
Keretakan  rumah  tangga  dapat  berakibat  terjadinya  rencana  pemutusan  hubungan perkawinan  dalam  bentuk  perceraian,  yang  dapat  berimbas  secara  materil  maupun  psikis  pada suami isteri maupun terhadap anak-anaknya.
Apabila dalam hubungan keluarga tidak terbentuk ketiga unsur perkawinan yakni sakinah mawaddah  warahmah ,  maka  suami  isteri  pada  akhirnya  mengarah  pada  rencana  pemutusan ikatan  tali  perkawinan  (perceraian)  melalui  lembaga  peradilan.  Lembaga  peradilan  yang menangani sengketa perkawinan bagi orang Muslim adalah Pengadilan Agama, sedangkan bagi Non Muslim di Pengadilan Negeri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun  1945  jo  Pasal  18  UU  No.  48  Tahun  2009,  bahwa  kekuasaan  kehakiman  di  Negara Republik  Indonesia  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada
2 Republik  Indonesia, Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 . 3 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga , (Bandung: CV Pustaka Setia.2011), h.171.
4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .
dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 5

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  penelitian  pustaka  ( library research ).  Bila  dilihat  dari  jenis  datanya,  penelitian  ini  termasuk  penelitian  yang  bertitik  tolak dari  data  yang  diperoleh  langsung  dari  hasil  penelitian  yang  ada  melalui  hasil-hasil  penelitian dari  buku,  repository,  website  yang  dapat  diakses  secara  online  dari  berbagai  perguruan  tinggi dan  pengadilan  serta  jurnal-jurnal  online  yang  menyangkut  tentang  upaya  perdamaian.  Terdiri atas  satu  pendekatan  yakni  pendekatan  yuridis  sosiologis  yaitu  pendekatan  yang  digunakan dengan cara menyoroti fakta-fakta yang terjadi dalam realita antara suami isteri yang bertikai dan mediator  dalam  pelaksanaan  upaya  perdamaian  perkara  perceraian  yang  diajukan  oleh  orang- orang Non Muslim di Pengadilan Negeri. Jenis dan sumber data yag digunakan dalam penelitian ini adalah  data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi  pustaka dalam berbagai buku, hasil  penelitian  (laporan  penelitian,  disertasi,  tesis,  skripsi)  yang  diakses  melalui  repository perguruan tinggi dan wesite pengadilan yang ada di Indonesia, jurnal-jurnal yang dapat diakses secara  online,  yang  menyangkut  tentang  upaya  perdamaian  dalam  perkara  perceraian  di Pengadilan Negeri.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Analisis Pelaksanaan Upaya Perdamaian Perkara Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri
Proses mediasi dalam pelaksanaannya terhadap perkara perceraian pasangan Non Muslim di seluruh Pengadilan Negeri juga mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi  di  Pengadilan.  Semua  jenis  perkara  perdata  yang  masuk  khususnya  perkara  perceraian haruslah terlebih dahulu melalui upaya perdamaian atau mediasi.
Adapun  praktek  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Negeri  dapat  diuraikan  sebagai berikut:

## a. Penetapan Mediator
Dalam  Pasal  19  Ayat  1  PERMA  No.  1  Tahun  2016  ditentukan  bahwa  para  pihak dapat memilih  mediator  yang  terdapat  dalam  daftar  mediator  di  Pengadilan  Negeri  tempat  perkara diajukan.  Dengan  demikian,  secara  teknis  sebelum  melakukan  mediasi,  ada  proses  yang  harus ditempuh  yaitu  penentuan  mediator.  Pertama  ketika  para  pihak  yaitu  penggugat  dan  tergugat harus  hadir  saat  sidang  pertama,  dan  pada  hari  itu  juga  atau  paling  lama  dalam  waktu  2  hari setelahnya  (Pasal  20  Ayat  1),  menentukan  atau  memilih  mediator  yang  telah  disiapkan  dalam daftar mediator di Pengadilan Negeri. Apabila para pihak tidak sepakat atau tidak mau memilih mediator  yang  ada,  maka  hakim  dapat  menunjuk  mediator  yang  ada  di  pengadilan.  Pada umumnya  di  seluruh  Pengadilan  Negeri  terdapat  beberapa  pengadilan  yang  belum  mempunyai mediator  diluar  pengadilan,  jadi  hanya  hakim  sendiri  yang  bertindak  sebagai  mediator. 6 Berdasarkan penelusuran peneliti di website, Pengadilan Negeri Kabanjahe para pihak mediator memilih mediator dalam waktu 1 hari apabila tidak memilih pada waktu tersebut maka majelis
5 Rahman  Syamsuddin  dan  Ismail  Haris, Merajut  Hukum  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Mitra  Wacana  Media, 2014), h.67.
6 http://sbmi.or.id/2019/12/mengenal-perma-no-1-tahun-2018-tentang-mediasi/, Diakses 28 Mei 2020 Pukul 13.11 WITA.
hakim menetapkan mediator dari para hakim. 7 Selanjutnya, setelah para pihak hadir lalu setelah ditentukan  siapa  mediatornya  maka  para  pihak  menghubungi  mediator  untuk  penentuan  waktu dalam  melakukan  mediasi.  Berdasarkan  pemaparan  di  atas  maka  pelaksanaan  penetapan mediator  telah  berjalan  sesuai  dengan  aturan  yang  diatur  dalam  PERMA  No.  1  Tahun  2016. Dimana  para  pihak  diberi  kesempatan  untuk  memilih  mediator  tetapi  pada  umumnya  karena ketidaktahuan  masyarakat  tentang  siapa  mediator  yang  dapat  mendampingi,  maka  pengadilan yang menunjuk langsung mediator tersebut.

## b. Pemanggilan Para Pihak Pihak yang Berperkara
Dalam Pasal 21 PERMA No. 1 Tahun 2016 diatur tentang pemanggilan para pihak sesuai dengan hari dan tanggal penentuan mediasi oleh mediator. Apabila mediasi dilakukan di dalam gedung  pengadilan  maka  pemanggilan  dilakukan  oleh  panitera  dengan  bantuan  juru  sita  atas instruksi mediator sebagai kuasa hakim pemeriksa perkara.

## c. Kewajiban Menghadiri Para Pihak yang Berperkara
Berdasarkan  Pasal  6  para  pihak  “wajib  menghadiri  secara  langsung”  proses  mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Kalimat dalam tanda kutip tersebut di atas menandakan  bahwa  tidak  ada  alasan  bagi  para  pihak  yang  berperkara  dalam  perceraian  untuk tidak datang menghadiri mediasi baik selaku penggugat maupun tergugat, kecuali dengan alasan yang  dapat  diterima  seperti  kondisi  kesehatan  yang  tidak  memungkinkan  hadir  disertai  dengan surat  keterangan  dokter  yang  terpercaya,  sedang  dibawah  pengampuan,  berdomisili  atau berkedudukan diluar negeri,  sedang menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang  tidak  dapat  ditinggalkan. 8 Hal  ini  berbeda  dengan  Pasal  7  Ayat  2  PERMA  No.  1  Tahun 2008 yang masih mentolerir ketidakhadiran tergugat dalam proses mediasi. Karena apabila salah satu  dari  para  pihak  berhalangan  hadir  dalam  Pasal  6  Ayat  2  telah  diberikan  kemudahan  untuk menggunakan  media  audio  visual  jarak  jauh  seperti video  call,  zoom,  skype dan  sebagainya. Penggunaan  media  tersebut  dianggap  sama  dengan  kehadiran  langsung  karena  memungkinkan para pihak untuk saling melihat dan mendengar secara langsung. Orang yang tidak menggunakan media tersebut dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai iktikad baik untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara perceraiannya.

## d. Proses Mediasi
Dalam Pasal 24-31 PERMA No. 1 Tahun 2016 diatur  tahap-tahap  pelaksanaan mediasi yang  dimana  para  pihak  yang  bersengketa  bertemu  dan  berunding  dalam  satu  forum.  Dalam tahap  ini,  terdapat  beberapa  langkah  penting,  yaitu  sambutan  dan  pendahuluan  oleh  mediator, presentasi  dan  pemaparan  kondisi-kondisi  faktual  yang  dialami  para  pihak,  mengurutkan  dan mengidentifikasi  secara  tepat  permasalahan  para  pihak,  diskusi  (negosiasi)  masalah-masalah yang  disepakati,  mencapai  alternatif-alternatif  penyelesaian.  Apabila  menemukan  butir kesepakatan  maka  merumuskan  keputusan,  mencatat  serta  menuturkan  kembali  keputusan  dan penutup  mediasi,  tetapi  apabila  gagal  maka  mediator  wajib  memberitahukannya  kepada  hakim pemeriksa secara tertulis. Hakim pemeriksa setelah menerima pemberitahuan tentang kegagalan mediasi  harus  menerbitkan  penetapan  untuk  melanjutkan  pemeriksaan  sesuai  dengan  hukum yang  berlaku.  Secara  normatif  memang  di  PERMA  No.  1  TAhun  2016  mengatur  untuk mengajukan  resume,  mengajukan  kaukus 9 dan  sebagainya.  Tetapi,  karena  biasanya  masyarakat
7 https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html, diakses 28 Mei Pukul 15.00 WITA.
8 https://www.hukumonline.com/index.php/komentar/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur- dalam-perma-no1-tahun-2016/, diakses 28 Mei 2020 Pukul 20.20 WITA.
9 Kaukus adalah pertemuan mediator dengan salah satu pihak.
akan lebih dibebani oleh biaya perkara apabila dilakukan secara normatif, maka yang dilakukan oleh  Pengadilan  Negeri  yakni  dengan  melaksanakan  mediasi  di  hari  persidangan  pertama  dan langsung  melakukan  mediasi  di  pengadilan.  Kaukus  tersebut  bersifat  kasuistis,  maksudnya apabila  mediator  merasa  membutuhkan  kaukus  maka  akan  diadakan  namun  apabila  mediator tidak  membutuhkannya  maka  tidak  perlu  kecuali  perkara  yang  berat  misalnya  harta  bersama karena  itu  dibutuhkan  pendalaman  perkara  tentang  asal-usul  harta  tersebut. 10 Setelah  maksimal 30 hari, biasanya dalam persidangan sudah diberitahukan kapan sidang selanjutnya akan dilanjut dan tidak ada panggilan relas lagi.
Dengan demikian, proses mediasi telah berjalan secara formal di Pengadilan Negeri.

## e. Jangka Waktu Penyelesaian Mediasi Maksimal 30 Hari
Berdasarkan  Pasal  3  Ayat  6  proses  mediasi  dilakukan  paling  lama  30  hari.  Hal  ini menandakan bahwa batas proses mediasi lebih singkat dibandingkan dengan proses mediasi yang terdapat  pada  PERMA  sebelumnya  yaitu  Pasal  13  Ayat  3  PERMA  No.  1  Tahun  2008  yang menetapkan 40 hari. Berdasarkan penelusuran peneliti dari berbagai website Pengadilan Negeri di  Indonesia.  Jangka  waktu  proses  mediasi  di  Pengadilan  Negeri  Bandung,  sepakat  atau  tidak sepakat adalah  22  hari  sedangkan  untuk  mediasi  di luar  pengadilan jangka  waktunya  30  hari. 11 Sedangkan di Pengadilan Negeri Makassar maksimal 25 hari. 12 Sementara di Pengadilan Negeri Blangkejeren masa mediasi setelah melewati 30 hari apabila ada kesepakatan antara para pihak maka dapat diperpanjang lagi 30 hari terhitung sejak berakhirnya masa mediasi pertama. 13

## 2. Analisis  Faktor-Faktor  yang  Menghambat  Upaya  Perdamaian  Perkara  Perceraian Non Muslim di Pengadilan Negeri
Untuk  memahami    suatu  aturan  dipatuhi  atau  tidak  dipatuhi  oleh  masyarakat,  termasuk upaya  perdamaian  perkara  perceraian  bagi  orang-orang  Non  Muslim  di  Pengadilan  Negeri. Dengan mengacu pada teori Lawrence M. Friedman bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum yang diuraikan sebagai berikut :

## 1. Substansi Hukum
Bila  ditinjau  dari  aspek  substansi  hukumnya  yang  mengatur  tentang  upaya  perdamaian, bukan  menjadi  penyebab  tidak  optimalnya  upaya  perdamaian  dalam  penyelesaian  perkara perceraian  Non  Muslim  yang  diajukan    di  Pengadilan  Negeri,  karena  telah  terdapat  perintah untuk  mendamaikan  para  pihak  dalam  perkara  perceraian  Non  Muslim  baik  dalam  peraturan yang khusus seperti yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 . Sedangkan perintah mediasi yang berlaku secara umum terdapat dalam Pasal 16 Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009, HIR Pasal 130 Ayat 1-3 dan R.Bg Pasal 154 Ayat 1-3 serta  PERMA  No.  1  Tahun  2016  yang  merupakan  petunjuk  teknis  penyelenggaraan  mediasi. Dari  aspek  substansi  hukum  telah  terdapat  perintah  untuk  mendamaikan  seoptimal  mungkin perkara perceraian bagi orang-orang Non Muslim di Pengadilan Negeri. Dengan didukung oleh keluarnya  berbagai  Peraturan  Mahkamah  Agung  seperti  PERMA  No.  2  Tahun  2003  kemudian diperbaharui  dengan  PERMA  No.  1  Tahun  2008  kemudian  perkembangan  terakhir  untuk
10 Yogi Wahyudi. Faktor-Faktor Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kotabumi Tahun 2016-2017) . Diss. IAIN Metro, 2020.
11 https://pn-bandung.go.id/hal-alur-mediasi.html, diakses 28 Mei jam 14.00 WITA.
12 http://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/layanan-hukum/prosedur-berperkara/prosedur- sederhana, diakses 28 Mei 2020 Pukul 14. 05 WITA.
13 http://pn-blangkejeren.go.id/link/201602201023242499956c8308c8e126.html, diakses 28 Mei 2020 Pukul 14.15 WITA.
menutup kekurangan dari Perma sebelumnya dikeluarkanlah PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

## 2.      Struktur Hukum
Dilihat  aspek  struktur  hukum  ada  beberapa  hal  yang  mempengaruhi  berhasil  atau  tidak berhasilnya  upaya  perdamaian  perkara  perceraian  Non  Muslim  di  Pengadilan  Negeri,  sebagai berikut:
a. Penegak Hukum (Mediator) 1) Keahlian Mediator dalam Memediasi.
Teknik mediasi adalah metode atau cara mediator guna mengondisikan suasana pada saat mediasi  berlangsung.  Mulai  dari  mempertemukan  pihak-pihak  yang  berperkara,  menanyakan permasalahan atau konflik yang terjadi sampai dengan menemukan kesepakatan yang berkenaan dengan  permasalahan.  Hal  ini  merupakan  teknis  yang  harus  mampu  dilakukan  oleh  mediator sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan perkara perceraian.
Kualifikasi mediator dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 terdapat pada Pasal 13 meliputi : a)  Setiap  Mediator  wajib  memiliki  sertifikat  mediator  yang  diperoleh  setelah  mengikuti  dan dinyatakan  lulus  dalam  pelatihan  sertifikasi  mediator  yang  diselenggarakan  oleh  Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh  akreditasi oleh Mahkamah Agung, tetapi dalam kenyataanya  ada  mediator  yang  digunakan  di  Pengadilan  Negeri  tidak  mempunyai  sertifikat karena  keterbatasan  mediator  karena  jumlah  mediator  bersertifikat  hanya  1.102  orang  yang tersebar  di  910  peradilan  yang  ada  di  Indonesia,  yang  berarti  tiap  peradilan  apabila  dirata- ratakan hanya terdapat 1,21 orang mediator bersertifikat;
b)  karena  keterbatasan  mediator  ada  kebolehan  untuk  menggunakan  hakim  yang  belum mempunyai sertifikat, hal inilah yang menyebabkan mediasi tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena hakim tersebut belum menguasai teknik mediasi.

## 3.     Budaya Hukum
Dalam  lingkungan  masyarakat  tertentu  di  Indonesia,  masih  didominasi  oleh  sifat komunalisme  berupa  kesamaan  pandangan  terhadap  suatu  peristiwa  atau  kepercayaan  kepada otoritas  tertentu  yang  mampu  menyelesaikan  masalah.  Berikut  di  bawah  ini  berdasarkan Konferensi Nasional Hukum Acara Perdata V di Jember tanggal 10-12 Agustus 2018 para pakar hukum  dari  berbagai  profesi  sesuai  dengan  pengalamannya  menyatakan  sebagai  berikut: 14 Aswirman  memaparkan  bahwa  upaya  perdamaian  sudah  lama  tidak  memiliki  daya  tarik  dalam peradilan karena nilai-nilai budaya musyawarah dan mufakat masyarakat Indonesia sudah luntur sejak  masuknya  model  peradilan  sistem  kolonial.  Dengan  asumsi  tersebut,  perdamaian  sudah tidak  dianggap  sebagai  penyelesaian.  Masyarakat  memang  datang  ke  pengadilan  untuk  putusan menang  atau  kalah  dari  hakim.  Beliau  membandingkan  dengan  keberhasilan  di  Jepang  karena nilai budaya dan komunalisme yang terus terpelihara.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab  sebelumnya  yang  terdapat dalam skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:
1.  Pelaksanaan  upaya  perdamaian  perkara  perceraian  Non  Muslim  di  Pengadilan  Negeri belum  optimal    karena  hanya  sekedar  memenuhi  persyaratan  secara  formal  seperti pemilihan  mediator  oleh  para  pihak,  pemanggilan  para  pihak,  kewajiban  menghadiri, proses mediasi dan jangka waktu penyelesaian. Hal ini ditandai dengan adanya Pengadilan
Negeri  yang menetapkan proses mediasi sepakat atau tidak sepakat hanya kurang  dari 30 hari.
2.  Faktor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  upaya  perdamaian  perkara  perceraian  Non Muslim di Pengadilan Negeri, yaitu :
a.  Substansi hukum, tidak ada yang menghambat jalannya proses mediasi karena telah tersedia aturan yang memperlancar kesuksesan mediasi itu sendiri seperti jangka waktu penyelesaian lebih singkat maksimal 30 hari, para pihak wajib hadir secara langsung dan yang berhalangan dapat  menggunakan  media  audio  visual,  telah  ada  sanksi  bagi  para  pihak  yang  tidak beriktikad  baik  dan  tidak  dikenakan  biaya  apabila  mediator  berasal  dari  unsur  hakim  dan pegawai pengadilan.
b. Struktur  hukum,  yang  menghambat  antara  lain  mediator  yang  digunakan  umumnya  berasal dari kalangan hakim yang tidak bersertifikat, sehingga kurang menguasai teknik mediasi, sulit untuk memposisikan dirinya sebagai hakim atau mediator, cenderung kurang sabar dan teliti terhadap  proses  mediasi,  sedangkan  apabila  menggunakan  mediator  dari  luar  para  pihak dikenakan  biaya  yang  dianggap  membebani.  Jumlah  mediator  bersertifikat  tidak  sebanding dengan jumlah perkara yang masuk. Tidak adanya mediator diluar pengadilan yang memiliki waktu panjang sehingga tidak bisa menjalankan proses mediasi secara maksimal.
c.  Budaya  hukum,  yang  menghambat  dalam  masyarakat  nilai-nilai  musyawarah  dan  mufakat telah  luntur,  sehingga  proses  mediasi  di  pengadilan  tidak  dipercaya  lagi  mampu menyelesaikan permasalahannya karena telah tercipta dalam pemahaman masyarakat pencari keadilan bahwa pengadilan hanya memutus tentang kalah atau menang.

## Daftar Pustaka

## Buku
Alam, Andi Syamsu. Reformasi Peradilan Agama di Indonesia. Makassar: Yapensi, 2004.
Ali, Achmad. Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum . Jakarta: Yasril          Watampone, 1998.
Arto, A. Mukti. Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Fauzan,  M. Pokok-Pokok  Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  dan  Mahkamah Syari’iyah di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2005.
Hardiwardoyo, Al Purwa. Perkawinan Menurut Islam dan Katolik . Yogyakarta: Kanisius, 1990.
Hasan, Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga . Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
Istiqamah. Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga . Makassar: Alauddin University Press, 2014.
------------. Hukum Perdata di Indonesia . Makassar: Alauddin University Press, 2011.
Jayadi, Ahkam. Hukum dan Keadilan Menguak Kewenangan Penegak Hukum Dalam
Penahanan dan Penangguhan Penahanan . Yogyakarta: Kota Kembang, 2009.
Marilang, dkk. Pengantar Ilmu Hukum. Makassar: Alauddin Press, 2006.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia . Jakarta: Liberty, 1998.
MK, M. Anshary. Hukum Perkawinan di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2015.
Noorshofa. Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam . Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinpera,
1996.
Tutik, Titik Triwulan. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia . Jakarta: Prestika   Pustaka Publisher, 2006.
UIN Alauddin Makassar. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian . Makassar: Alauddin Press, 2013.
Waridah, Ernawati. Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta: Bmedia, 2017.
Yahya  Harahap,  M. Hukum  Acara  Perdata  Tentang  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

## Website:
“Efektivitas  Pelaksanaan  Mediasi  di  Pengadilan  Negeri”, Situs  Resmi  Badan  Litbang  Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI . https://bldk.mahkamahagung.go.id/component/k2/item/5-efektivitas-pelaksanaan- mediasi-di-pengadilan-negeri.html (29 Mei 2020).
“Konferensi Adhaper 2018: Mediasi di Persidangan Pilihan Solusi yang Belum Menjadi Solusi”,
Situs Resmi Hukum Online.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b74e94b8ebc2/mediasi-di-persidangan-- pilihan-solusi-yang-belum-menjadi-solusi (29 Mei 2020).