e-ISSN: 2685-5607
THE INFLUENCE OF VILLAGE APARATURE COMPETENCE, INTERNAL CONTROL SYSTEM AND WHISTLEBLOWING SYSTEM ON FRAUD PREVENTION IN VILLAGE GOVERNMENT WITH
INDIVIDUAL MORALITY AS MODERATED VARIABLES (STUDY IN VILLAGES IN BENGKALIS DISTRICT)
Romadaniati 1 , Taufeni Taufik 2 , Azwir Nasir 3 1,2&3 Universitas Riau Email : nia.romadaniati@gmail.com 1*

## ABSTRACT
The  purpose of this  study was to  examine and  analyze the  influence of  village apparatus  competence, internal control systems and whistleblowing systems on fraud prevention in village governance with individual morality as  a  moderating  variable.The  population  of  this  study  is  the  population  in  this  study  villages  in  Bengkalis Regency are 136 villages. The sampling technique in this study was purposive sampling so that 102 villages were obtained.  Respondents  in  this  study  were  the  Village  Head,  Village  Secretary  and  Finance  Kaur,  totaling  306 people. Data analysis to test hypotheses using multiple regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA).  The  results  showed  that:  Apparatus  competence  influences  fraud  prevention,  internal  control  system influences fraud  prevention, Whistleblowing  system influences fraud  prevention, individual  morality  moderates the influence of village apparatus competence on fraud prevention, individual morality moderates the influence of  internal  control  system  on  fraud  prevention,  and  Individual  morality  moderates  the  influence  of  the whistleblowing system on fraud prevention.
Keywords :   Fraud  Prevention;  Village  Apparatus  Competency;  Internal  Control  System;  Whistleblowing Systems; Individual Morality
PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA PEMERINTAHAN DESA DENGAN MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI VARIABEL MODERASI. (STUDI PADA DESA-DESA DI KABUPATEN BENGKALIS)

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh  kompetensi  aparatur  desa,  sistem pengendalian  internal  dan whistleblowing  system terhadap  pencegahan fraud pada  pemerintahan  desa  dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian ini adalah Populasi dalam penelitian ini desa yang  berada  di  Kabupaten  Bengkalis  berjumlah  136  Desa.  Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah  Purposive  Sampling  sehingga  diperoleh  sampel  102  desa.  Responden  dalam  penelitian ini  yaitu  Kepala Desa,  Sekretaris  Desa  dan  Kaur  Keuangan  yang  berjumlah  306  orang.  Analisis  data  untuk  menguji  hipotesis menggunakan  analisis  regresi  berganda  ( multiple  regression  analysis )  dan Moderated  Regression  Analysis (MRA).  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa:  Kompetensi  aparatur  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud , Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud , Whistleblowing  system berpengaruh terhadap  pencegahan fraud ,  moralitas  individu  memoderasi  pengaruh  kompetensi  aparatur  desa  terhadap pencegahan frau d,  moralitas individu  memoderasi  pengaruh  sistem  pengendalian internal  terhadap pencegahan fraud , dan moralitas individu memoderasi pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan fraud .
Kata Kunci : Pencegahan Fraud ; Kompetensi Aparatur Desa; Sistem Pengendalian Internal; Whistleblowing System; Moralitas Individu

## PENDAHULUAN
Pencegahan fraud bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya fraud baru  ditangani  itu  artinya  sudah  ada  kerugian  yang  terjadi  dan  telah  dinikmati  oleh  pihak tertentu,  bandingkan  bila  kita  berhasil  mencegahnya,  tentu  kerugian  belum  semuanya  beralih  ke  pelaku fraud tersebut.  Dan  bila fraud sudah  terjadi  maka  biaya  yang  dikeluarkan  jauh  lebih  besar  untuk  memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini. (Fitrawansyah, 2014)
Hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI  pada  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  atas  Sistem Pengendalian  Intern  terhadap  pengelolaan  Keuangan  Desa  (ADD  dan  DD)  Kabupaten  Bengkalis  Tahun  2017 dan  2018.  Hasil pemeriksaan menunjukkan  permasalahan bahwa  terdapat  32  Desa  yang  belum  menyampaikan Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  pada  tahun  2017 sebesar  Rp94.175.650.847,64,  dan  102  Desa  pada  tahun  2018  sebesar  Rp85.959.593.400,00.  Oleh  karena  itu, realisasi  penyaluran  dana  desa  belum  sepenuhnya  tepat  waktu  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bengkalis  kepada Pemerintah  Desa.  BPK  melakukan  pemeriksaan  atas  rekening  koran  RKUD  yang  menunjukkan  keterlambatan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKUDes.
Menurut  BPK  RI,  kondisi ini  mengakibatkan  penggunaan  APBDes  tidak  dapat  dipantau  dan  berpotensi tidak  sesuai  dengan  peruntukannya.  Oleh  sebab  itu,  menurut  Atmadja  &  Saputra  (2017)  menyatakan  bahwa kompetensi  aparatur  (SDM)  dikatakan  memadai  apabila  dari  segi  kuantitas  dan  kualitas  akan  meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran pada tingkat keuangan desa, sehingga segala pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari segala tindak kecurangan ( fraud ).
Begitu  pula  menurut  Kurniawan  (2014),  tanpa  adanya  penerapan  pengendalian  intern  yang  baik  akan menjadikan  para  koruptor  lebih  leluasa  dalam  melakukan  korupsi.  Penerapan  unsur-unsur  pengendalian  intern dengan maksimal akan dapat membantu dalam menekan tingkat korupsi.
Menurut  Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (2008), Whistleblowing  System yang  efektif  akan mendorong  partisipasi  masyarakat  dan  karyawan  perusahaan  untuk  lebih  berani  bertindak  untuk  mencegah terjadinya fraud dan korupsi dengan melaporkannya ke pihak yang dapat menanganinya. Faktor lain yang dapat memoderasi pencegahan fraud menurut penelitian Wonar et al. (2018) yaitu moral yang  dimiliki  oleh  setiap  indiviu.  Moral  manusia  dapat  dilihat  dari  kepribadian  dan  pola  pikir  mereka  yang menjunjung  tinggi  kejujuran  dan  keadilan.  Pola  pikir  ini  akan  berdampak  pada  berkurangnya  keinginan  untuk melakukan kecurangan dari dalam diri seseorang.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian  internal  dan whistleblowing  system terhadap  pencegahan fraud pada  pemerintahan  desa  dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pencegahan Fraud Pencegahan  kecurangan  ( fraud )  adalah  tindakan  yang  dapat  dilakukan  untuk  menghindari  orang  untuk berbohong,  menjiplak,  mencuri,  memeras,  memanipulasi,  kolusi  dan  menipu  orang  lain  dengan  tujuan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang/kelompok  lain  dengan  cara  melawan  hukum.(Suradi,  2006)  Terdapat  dua faktor  dalam  mencegah  terjadinya  kecurangan  yaitu  menciptakan  budaya  kejujuran,  keterbukaan  dan  asistensi, serta menghilangkan kesempatan untuk berbuat curang.

## Kompetensi Aparatur Desa
Menurut  Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  Nomor  108  Tahun  2017  Kompetensi  adalah  kemampuan  dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Aparatur tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. (Permendagri, 2017). Hutapea, Thoha (2008) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi, yaitu: pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku.

## Sistem Pengendalian Internal
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah menyatakan  bahwa  :  “Sistem  Pengendalian  Internnal  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah,  yang  selanjutnya  disingkat  SPIP,  adalah  Sistem  Pengendalian  Intern  yang  diselenggarakan  secara menyeluruh  di  lingkungan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.”  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah terdiri  atas  5  unsur,  yaitu  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko,  kegiatan  pengendalian,  informasi  dan komunikasi, serta pemantauan. (PP, 2008)
e-ISSN: 2685-5607

## Whistleblowing System
Menurut  Komite  Nasional  Kebijakan Governance (2008), Whistleblowing adalah  pengungkapan  tindakan pelanggaran  atau  pengungkapan  perbuatan  yang  melawan  hukum,  perbuatan  tidak  etis/tidak  bermoral  atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau  pimpinan  organisasi  atau  lembaga  lain  yang  dapat  mengambil  tindakan  atas  pelanggaran  tersebut. Pengungkapan ini umumnya  dilakukan secara rahasia. Pengungkapan harus dilakukan dengan iktikad baik dan bukan  merupakan  suatu  keluhan  pribadi  atas  suatu  kebijakan  perusahaan  tertentu  ataupun  didasari  kehendak buruk/fitnah.  Terdapat  aspek-aspek  dalam Whistleblowing  System ini  terdiri  dari  aspek  struktural,  aspek operasional dan aspek perawatan ( maintenance ).

## Moralitas Individu
Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. (Welton, R. E.;  LaGrone,  1994).  Teori  perkembangan  moral  pertama  kali  dikemukakan  oleh  Kohlberg  (1969)  dan  telah banyak  digunakan  dalam  memahami  alasan  yang  dibuat  seseorang  saat  membuat  pertimbangan  moral.  Hal penting  lain  dari  teori  perkembangan  moral  Kohlberg  adalah  orientasinya  untuk  mengungkapkan  moral  yang hanya  ada  dalam  pikiran  dan  yang  dibedakan  dengan  tingkah  laku  moral  dalam  arti  perbuatan  yang  nyata. Semakin  tinggi  tahap  perkembangan  moral  seseorang,  semakin  terlihat  moralitas  yang  lebih  mantap  dan bertanggungjawab  dari  perbuatan-perbuatannya.  Selanjutnya  Kohlberg  mengkategorikan  dan  mengklasifikasi respon  yang  dimunculkan  ke  dalam  tiga  tingkatan  yaitu  Prakonvensional  Moralitas,  Konvensional  dan  Pasca- Konvensional.(Desmita, 2017)

## Kerangka Pemikiran
Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud
Menurut  Purba  (2015)  dalam  merekrut  pegawai  pada  suatu  organisasi,  penting  untuk  mengetahui  karyawan- karyawan  untuk  mengevaluasi  tingkat  kepercayaan  dan  kompetensi  mereka  sebagai  salah  satu  mekanisme penguatan budaya anti- fraud dalam program pencegahan fraud .
Menurut  penelitian  Wahyuni  &  Nova  (2019),  Kompetensi  aparatur  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud . Dengan memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur akan mampu mencegah terjadinya fraud ,  karena  aparatur  tersebut  telah  memiliki  kompetensi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi  dan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku. H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud
Menurut  YR  (2017),  Manajemen  bertanggungjawab  untuk  menciptakan  dan  memelihara  sistem  pengendalian internal yang akan membantu pencegahan terjadinya fraud.
Menurut  penelitian  Atmadja  &  Saputra  (2017),  Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  segala  jenis  tindakan kecurangan  dalam  keuangan  di  suatu  organisasi  atau  pemerintahan  dapat  dicegah  melalui  sistem  pengendalian internal yang memadai.
H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Menurut Purba (2015), salah satu prinsip pencegahan fraud yakni perlunya penetapan sebuah mekanisme yang membuat fraud dapat  dilaporkan  ( whistleblowing  system )  dan  adanya  perlindungan  terhadap  pelapor fraud . Suatu  pengaduan  karyawan  yang  telah  beroperasi  dapat  membantu  mencegah  fraud  karena  individu-individu mungkin takut bahwa suatu fraud akan diketahui karyawan lain dan akan diadukan. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wahyuni  &  Nova  (2019)  menyatakan  bahwa whistleblowing  system berpengaruh terhadap pencegahan fraud . Adanya komitmen organisasi tentang kebijakan perlindungan pelapor, mekanisme  pelaporan  yang  jelas  dan  bertanggungjawab  serta  dilakukannya  evaluasi  dan  perbaikan  untuk meningkatkan efektivitas whistleblowing system mampu mencegah terjadinya kecurangan. H3 : Whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa  Terhadap  Pencegahan Fraud dengan  Moralitas  Individu  Sebagai Variabel Moderasi.
Kompetensi  atau  kemampuan  seseorang  dalam  mengelola  keuangan  sering  disalahgunakan  untuk  melakukan kecurangan tanpa didampingi dengan moralitas yang baik, namun moralitas yang baik dan kompetensi aparatur yang memadai juga harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang handal sehingga mampu mencegah fraud dalam pengelolaan keuangan desa. (Atmadja dan Saputra, 2017)
Menurut  penelitian  Atmadja  &  Saputra  (2017),  Moralitas  berhasil  memoderasi  pengaruh  kompetensi aparatur  terhadap  pencegahan  fraud  pada  pengelolaan  keuangan  desa.  Hal  ini  diakibatkan  karena  kompetensi
atau  kemampuan  seseorang  dalam  mengelola  keuangan  sering  disalahgunakan  untuk  melakukan  kecurangan didampingi dengan moralitas yang baik.
H4 :  Moralitas individu sebagai pemoderasi kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud.

## Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi
Dengan  mengoptimalkan  sistem  pengendalian  internal  yang  baik  sehingga  segala  tindak  kecurangan  dapat dicegah. Sistem pengendalian internal akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sikap dan budaya personal yang  baik  atau  yang  sering  disebut  dengan  moralitas  (Purwitasari,  2017).  Pencegahan fraud dapat  dilakukan dengan: membina, memelihara, dan menjaga mental/moral pegawai agar senantiasa bersikap jujur, disiplin, setia, beretika, dan berdedikasi; membangun mekanisme sistem pengendalian internal yang efesien dan efektif (STAN, 2007  dalam  Taufik,  2011).  Karena  menurut  Usman,  Bhima  Azis  (2015),  sebaik  apapun  suatu  sistem pengendalian internal yang berada disuatu pemerintahan, apabila pejabat menyalahgunakan wewenangnya (tidak memiliki moral yang baik) maka suatu fraud akan terjadi.
Menurut  penelitian  Atmadja  &  Saputra  (2017),  Moralitas  berhasil  memoderasi  pengaruh  sistem pengendalian  internal  terhadap  pencegahan  fraud  pada  pengelolaan  keuangan  desa.  Hal  ini  diakibatkan  karena moralitas  yang  baik  dan  kompetensi  aparatur  yang  memadai  juga  harus  didukung  oleh  sistem  pengendalian internal yang handal sehingga mampu mencegah fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
H5 :  Moralitas  individu  sebagai  pemoderasi  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud.
Pengaruh Whistleblowing  System Terhadap  Pencegahan  Fraud  dengan  Moralitas  Individu  Sebagai Variabel Moderasi.
Menurut  Kurniawan  (2018), Whistleblowing  system akan  menghasilkan  keputusan  seseorang  untuk  menjadi whistleblower yang  dipengaruhi  oleh  budaya  dan  seberapa  baik  nilai-nilai  etika  yang  menjadi  pedoman  dalam organisasi pemerintahan. Seorang whistleblower harus melihat bahwa aktivitas whistleblowing adalah diperlukan untuk mencegah perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat.
Menurut  penelitian  Manafe  (2015)  menyatakan  bahwa  level  penalaran  moral  berpengaruh  terhadap kecenderungan  individu  melakukan whistleblowing .  Individu  dengan  level  penalaran  moral  lebih  tinggi  lebih cenderung melakukan whistleblowing dibandingkan dengan individu dengan level penalaran moral rendah. H6 :  Moralitas individu sebagai pemoderasi whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
Model Penelitian
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  variabel  terikat  (dependen)  yaitu  kecenderungan fraud dan  variabel bebas  (independen)  yaitu  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan Whistleblowing System ,  serta  variabel  moderasi  moralitas  individu.  Jumlah  sampel  yang  diambil  dari  seluruh  jumlah populasi  yaitu  adalah  sebanyak  102  desa.  Responden  dalam  penelitian  ini  yaitu  Kepala  Desa,  Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan yang berjumlah 306 orang.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  menggunakan  data  primer,  yang  merupakan data  penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber  asli  (tidak  melalui  media  perantara)  yaitu dengan  menggunakan  kuesioner.  Penelitian  ini  dikumpulkan  melalui  metode  angket,  yaitu  dengan melakukan penyebaran daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Analisis data  untuk  menguji  hipotesis  menggunakan  analisis  regresi  berganda  ( multiple  regression  analysis )  dan Moderated Regression Analysis (MRA).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  primer  yang  diperoleh  dari  jawaban  responden  atas  seluruh pertanyaan-pertanyaan  yang  diajukan  didalam  kuesioner  penelitian.  Penyebaran  kuesioner  langsung dilakukan oleh penulis dan dalam penjemputan kuesioner juga langsung dijemput kembali oleh penulis ke masing-masing  kantor  desa  yang  ada  pada  10  (sepuluh)  kecamatan  dengan  jumlah  102  desa  dan  seluruh responden sebanyak 306 responden.

## Tingkat Pengembalian Kuesioner
Penelitian ini telah menyebarkan 306 kuesioner kepada para aparatur Desa di Kabupaten Bengkalis dengan pengembalian kuesioner 85,29 % atau sebanyak 261 kuesioner yang dapat diolah.

## Demografi Responden
Dari  seluruh  jumlah  responden  dalam  penelitian  ini  didominasi  dengan  jenis  kelamin  pria.  Adapun mayoritas  memiliki  lama  bekerja  1  –  5  tahun,  Mayoritas  yang  berpartisipasi  dalam  penelitian  ini  adalah Kaur  Keuangan.  Responden  mayoritas  memiliki  lama  menjabat  1  –  3  tahun  dan  tingkat  pendidikan  yang dimiliki responden didominasi tamatan strata 1 (S1),

## Statistik Deskriptif
Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Pencegahan fraud 261 3,62 5,00 4,44 0,43041 Kompetensi Aparatur 261 3,73 5,00 4,38 0,38399 SPI 261 3,69 4,94 4,37 0,32224 Whistleblowing System 261 3,20 5,00 4,14 0,39850 Moralitas Individu 261 3,50 5,00 4,23 0,31484 Valid N (listwise) 261

## Sumber: Data Olahan
Berdasarkan  di  atas  menjelaskan  bahwa  rata-rata  hasil  tanggapan  responden  untuk  variabel  pencegahan fraud dengan  nilai  rata-rata  sebesar 4,44 dan tergolong  sangat  baik.  Variabel  kompetensi aparatur  dengan nilai  rata-rata  sebesar  4,38 tergolong  sangat  baik,  variabel sistem  pengendalian internal  dengan  nilai  rata- rata  sebesar  4,37  tergolong  sangat  baik,  kemudian  variabel whistleblowing  system dengan  nilai  rata-rata sebesar  4,41  tergolong  baik,  dan  moralitas  individu  dengan  nilai  rata-rata  sebesar  4,23  tergolong  sangat baik.

## Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data
Berdasarkan  hasil  penelitian  validitas  secara  statistik  masing-masing  indikator  pernyataan  untuk  variabel pencegahan fraud ,  kompetensi  aparatur  desa,  sistem  pengendalian  internal, whistleblowing  system ,  dan moralitas individu  di atas kriteria 0,1381 (r tabel) sehingga dapat disimpulkan bahwa valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.
Berdasarkan  hasil  penelitian  reliabilitas  secara  statistik  koefisien  reliabilitas  instrumen  pencegahan fraud, kompetensi  aparatur  desa,  sistem  pengendalian  internal, whistleblowing  system ,  moralitas  individu, bahwa  koefisien  Cronbach  Alpha  >0,60  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  instrumen  dalam penelitian ini adalah reliabel.

## Hasil Uji Normalitas Data
Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan kurva P-P plot dan Kolmogorov-Smirnov Dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji normalitas dapat terpenuhi untuk pengujian hipotesis.

## Hasil Uji Autokorelasi
Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa nilai dhitung ( Durbin-Watson ) sebesar 1,882 terletak antara Du (1,819) < 1,882 < 4 – Du (2,118). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

## Hasil Uji Multikolinieritas
Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa VIF untuk seluruh variabel bebas <10 dan begitu juga nilai tolerance > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil perhitungan dari grafik scatterplot dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka  0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

## Hasil Uji Regresi

## Hasil Pengujian Model Regresi Linier Berganda
Model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dinyatakan dalam model persamaan berikut:
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + e
Tabel 2. Hasil Uji Model Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9.538 4.116 2.317 .021 Kompetensi Aparatur (X2) .283 .060 .292 4.679 .000 SPI (X2) .262 .067 .241 3.881 .000 Whistleblowing System (X3) .183 .056 .195 3.243 .001 a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)
Sumber: Data Olahan
Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi ( Moderated Regres Analysis ) Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi Model 1 Model analisis regresi dengan moderasi dalam penelitian ini dinyatakan dalam model persamaan berikut:
Y = β 0 + β 1 X 1 + β 2 Z + β 3 X 1 Z + e
Tabel 3.  Hasil Uji Moderated Regression Analysis Model 1
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 34.931 7.756 4.504 .000 Kompetensi Aparatur (X1) .128 .108 .133 1.189 .235 Moralitas Individu (Z) -.098 .110 -.084 -.888 .375 X1Z .005 .001 .513 3.406 .001
a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y) Sumber: Data Olahan
Berdasarkan  Tabel  3.  dapat  dilihat  bahwa  nilai  sig.  moralitas  individu    (Z)  >  0,05,  dan  sig.  Interaksi (X1Z) < 0,05, sehingga tergolong  jenis pure moderator .
e-ISSN: 2685-5607
Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi Model 2
Model analisis regresi dengan moderasi dalam penelitian ini dinyatakan dalam model persamaan berikut:
Y = β 0 + β 1 X 2 + β 2 Z + β 3 X 2 Z + e
Tabel 4. Hasil Uji Moderated Regression Analysis Model 2
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 27.879 8.517 3.273 .001 SPI (X2) .185 .111 .170 1.666 .097 Moralitas Individu (Z) -.063 .119 -.054 -.529 .597 X2Z .004 .001 .458 3.146 .002
a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y) Sumber: Data Olahan
Berdasarkan  Tabel  4.  dapat  dilihat  bahwa  nilai  sig.  moralitas  individu    (Z)  >  0,05,  dan  sig.  Interaksi (X 2 Z) < 0,05, sehingga tergolong  jenis pure moderator .

## Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi Model 3
Model analisis regresi dengan moderasi dalam penelitian ini dinyatakan dalam model persamaan berikut:
Y = β 0 + β 1 X 3 + β 2 Z + β 3 X 3 Z + e
Tabel 5. Hasil Uji Moderated Regression Analysis Model 3
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 46.973 10.957 4.287 .000 Whistleblowing System (X3) -.103 .166 -.110 -.619 .536 Moralitas Individu (Z) -.197 .162 -.169 -1.220 .224 X3Z .007 .002 .733 3.039 .003
a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y)

## Sumber: Data Olahan
Berdasarkan Tabel 5. dapat dilihat bahwa nilai sig. moralitas individu  (Z) > 0,05, dan sig. Interaksi  (X 3 Z) < 0,05, sehingga  tergolong  jenis pure moderator .

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary b Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .600 a .360 .352 4.479
a. Predictors: (Constant), Whistleblowing System (X3), SPI (X2), Kompetensi Aparatur (X1) b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y) Sumber: Data Olahan
Berdasarkan Tabel 6. di atas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,352 atau 35,2  %.  Artinya,  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Sistem  Pengendalian  Internal  dan Whistleblowing  System dapat mempengaruhi Pencegahan Fraud sebesar 35,2 %. Sedangkan sisanya 64,8 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

## Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis Hipotesis Koefisien Regresi t Hitung Signifikan Hasil Hipotesis Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Pencegahan Fraud (H1) 0,283 4,679 0.000 Hipotesis diterima Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud (H2) 0,262 3,881 0,000 Hipotesis diterima Pengaruh Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud (H3) 0,183 3,243 0,001 Hipotesis diterima Moralitas Individu Memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud (H4) 0,005 3,406 0,001 Hipotesis diterima Moralitas Individu Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (H5) 0,004 3,146 0,002 Hipotesis diterima Moralitas Individu Memoderasi Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud (H6) 0,007 3,039 0,003 Hipotesis diterima

## Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H1)
Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud . Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada  pemerintah  desa  di  Kabupaten  Bengkalis.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kompetensi  aparatur  desa  sudah sangat  baik  sehingga  dapat  meningkatkan  pencegahan fraud .  Hubungan  antara  kompetensi  aparatur  terhadap pencegahan fraud pemerintah  desa  adalah  semakin  tinggi  kompetensi  aparatur  yang  dimiliki  maka  akan berdampak pada meningkatnya pencegahan fraud pada pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis.
Dengan  adanya  kompetensi  aparatur  yang  memadai  dalam  pengelolaan  keuangan  desa,  maka  sangat diharapkan tujuan ekonomi dan sosial pemerintahan desa dapat tercapai. Atmadja & Saputra (2017)  menyatakan bahwa  kompetensi  aparatur  (SDM)  dikatakan  memadai  apabila  dari  segi  kuantitas  dan  kualitas  akan meningkatkan  akuntabilitas  laporan  realisasi  anggaran  pada  tingkat  keuangan  desa,  sehingga  segala pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik dan terhindar dari segala tindak kecurangan ( fraud ). Penelitian  ini  sejalan  dengan  Wahyuni  &  Nova  (2019),  Kompetensi  aparatur  berpengaruh  terhadap pencegahan fraud .  Dengan  memperhatikan  tingkat  kompetensi  yang  dimiliki  oleh  aparatur  akan  mampu mencegah  terjadinya fraud ,  karena  aparatur tersebut telah memiliki  kompetensi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan organisasi dan melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku. Berbeda dengan Penelitian Huda, Nurul; Sadeli (2018) menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan ( fraud ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi seseorang yang mempunyai kemampuan/kompeten dalam bidang tertentu tetapi memiliki keinginan berbuat kecurangan tetap ada dalam suatu organisasi.

## Hasil Hipotesis Kedua (H2)
Hipotesis  kedua  dalam  penelitian  ini  adalah  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud .  Berdasarkan  hasil  hipotesis  diperoleh  bahwa  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh  terhadap pencegahan  fraud.  Berpengaruhnya  sistem  pengendalian  internal  terhadap  pencegahan  fraud,  hal  ini  diduga bahwa tujuan pemerintah desa di Kabupaten Bengkalis telah berjalan sesuai perencanaan dengan pengendalian dan pengawasan, sehingga dengan adanya pengendalian dan pengawasan kecurangan dapat dicegah.
Menurut Mulyadi (2016) bahwasanya sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran  yang  dikoordinasikan  untuk  menjaga  kekayaan  organisasi,  mengecek  ketelitian  dan  keandalan
e-ISSN: 2685-5607
data  akuntansi.  Dengan  adanya  pengendalian  yang  efektif,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  tingkat  terjadinya kecurangan akuntansi dapat dikurangi.
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pencegahaan fraud akan meningkat seiring dengan semakin efektifnya  sistem  pengendalian  internal.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  Atmadja  &  Saputra (2017), yang menyimpulkan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  segala  jenis  tindakan  kecurangan  dalam  keuangan  di suatu organisasi atau pemerintahan dapat dicegah melalui sistem pengendalian internal yang memadai. Penelitian Taufik (2019) juga menyimpulkan bahwa Implementasi sistem pengendalian internal mempengaruhi pencegahan fraud .  Berbeda  dengan  penelitian  Wonar  et  al.  (2018)  yang  menyatakan  Sistem  Pengendalian  Internal  tidak berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud .  Hal  ini  dikarenakan  pada  hakikatnya  pemerintahan  desa  merupakan daerah otonom sehingga belum memahami pentingnya menerapkan dan memelihara pengendalian internal yang efektif yang merupakan tanggung jawab semua pihak.

## Hasil Hipotesis Ketiga (H3)
Hipotesis  ketiga  dalam  penelitian  ini  adalah whistleblowing  system berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud . Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh bahwa whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan fraud . Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  penerapan whistleblowing  system di  Kabupaten  Bengkalis  sudah  efektif sehingga  dapat  meningkatkan  pencegahan fraud .  Di  Kabupaten  Bengkalis  penerapan whistleblowing  system merupakan upaya yang bertujuan untuk melakukan pencegahan kecurangan ( fraud ) pada Pemerintahan Desa. Menurut Purba (2015), salah satu prinsip pencegahan fraud yakni perlunya penetapan sebuah mekanisme yang membuat fraud dapat dilaporkan ( whistleblowing system ) dan adanya perlindungan terhadap pelapor fraud. Suatu  pengaduan  karyawan  yang  telah  beroperasi  dapat  membantu  mencegah fraud karena  individu-individu mungkin takut bahwa suatu fraud akan diketahui karyawan lain dan akan diadukan. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agusyani  et  al.  (2016)  menemukan  bahwa whistleblowing  system memiliki  pengaruh  yang  signifikan  pada  pencegahan  kecurangan  dalam  organisasi.  Sejalan  dengan  penelitian Wahyuni  &  Nova  (2019)  menyatakan  bahwa whistleblowing  system berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud . Adanya  komitmen  organisasi  tentang  kebijakan  perlindungan  pelapor,  mekanisme  pelaporan  yang  jelas  dan bertanggungjawab  serta  dilakukannya  evaluasi  dan  perbaikan  untuk  meningkatkan  efektivitas whistleblowing system mampu  mencegah  terjadinya  kecurangan.  Berbeda  dengan  penelitian  Dewi  (2016),  tidak  terdapat pengaruh  antara whistleblowing  system terhadap  kecurangan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti adanya keengganan seseorang melakukan whistleblowing , adanya keraguan terhadap perlindungan whistleblower dan belum efektifnya whistleblowing system pada sebuah organisasi.

## Hasil Hipotesis Keempat (H4)
Hipotesis  keempat  dalam  penelitian  ini  adalah  Moralitas  individu  memoderasi  pengaruh  kompetensi  aparatur desa  terhadap  pencegahan fraud .  Berdasarkan  hipotesis  diperoleh  bahwa  Moralitas  individu  memperkuat pengaruh  kompetensi  aparatur  desa  terhadap  pencegahan fraud di  pemerintahan  desa  di  Kabupaten  Bengkalis. Artinya semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka individu tersebut semakin mungkin untuk meningkatkan moralitas  individunya  maka  dan  melakukan  hal  yang  benar  dan  cenderung  dapat  mencegah fraud atau  dapat dikatakan  semakin  tinggi  moralitas  individu  maka  semakin  rendah  kecenderungannya  untuk  melakukan perbuatan tidak etis ( fraud ).
Menurut  Kurniawan  (2014),  Faktor  sumber  daya  manusia  yaitu  aparatur  yang  berkualitas  merupakan faktor  paling  penting.  Salah  satu  unsur  yang  menunjukkan  seberapa  baik  kualitas  aparat  dalam  menjalankan tugasnya  adalah  seberapa  baik  aparatur  dapat  memahami  dan  menerapkan  nilai-nilai  integritas  di  dalam  diri mereka  masing-masing.  Penerapakan  nilai-nilai  integritas  tersebut  dapat  mencegah  terjadinya  korupsi  karena menurut  Kurniawan  (2014),  integritas  dalam  diri  seseorang  adalah  kesesuaian  antara  ucapan  yang  yang dikatakan  seseorang  dengan  tindakan  yang  dilakukannya.  Ucapan-ucapan  yang  dikatakannya  harus  sesuai dengan etika dan nilai-nilai moral.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Atmadja  &  Saputra  (2017)  yang  menyimpulkan  bahwa moralitas  berhasil  memoderasi  pengaruh  kompetensi  aparatur  terhadap  pencegahan fraud pada  pengelolaan keuangan  desa.  Hal ini  diakibatkan  karena  kompetensi  atau  kemampuan  seseorang  dalam  mengelola  keuangan sering  disalahgunakan  untuk  melakukan  kecurangan  didampingi  dengan  moralitas  yang  baik.  Berbeda  dengan penelitian  Wonar  et  al.  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  Sensitivitas  Moral  tidak  memoderasi  kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud . Hal ini berarti bahwa sensitivitas moral tidak memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan fraud .

## Hasil Hipotesis Kelima (H5)
Hipotesis  kelima  dalam  penelitian  ini  adalah  moralitas  individu  memoderasi  pengaruh  sistem  pengendalian internal terhadap pencegahan fraud . Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh bahwa moralitas individu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada pemerintahan desa. Hal ini disebabkan moralitas yang dimiliki oleh aparatur desa sudah tergolong sangat baik sehingga dapat meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal pada pemerintahan desa dengan baik juga dan akhirnya dapat mencegah fraud . Menurut Kurniawan (2014), Implementasi lingkungan pengendalian yang baik dalam sistem pegendalian intern  dapat  mencegah  korupsi.  Pembentukan  lingkungan  pengendalian  yang  kondusif  sangat  penting  dalam pencegahan  korupsi  karena  elemen  utama  dalam  lingkungan  pengendalian  adalah  integritas,  kejujuran  dan pengembangan kode etika dan nilai-nilai etika. Karena seseorang yang memiliki integritas akan menjalani hidup dengan memegang teguh dan menjalankan prinsip, kode etik dan nilai-nilai moral yang dimilikinya.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Atmadja  &  Saputra  (2017)yang  menyimpulkan    bahwa moralitas  berhasil  memoderasi  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  terhadap  pencegahan fraud pada pengelolaan  keuangan  desa.  Hal  ini  diakibatkan  karena  moralitas  yang  baik  dan  kompetensi  aparatur  yang memadai juga harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang handal sehingga mampu mencegah fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Berbeda  dengan  penelitian  Wonar  et  al.  (2018)  yang  menyatakan  bahwa Sensitivitas  Moral  tidak  memoderasi  sistem  pengendalian  intern  terhadap  pencegahan fraud .  Hal  ini  berarti bahwa  sensitivitas  moral  tidak  memperkuat  hubungan  antara  sistem  pengendalian  intern  terhadap  pencegahan fraud .

## Hasil Hipotesis Keenam (H6)
Hipotesis  keenam  dalam  penelitian  ini  adalah  moralitas  individu  memoderasi  pengaruh whistleblowing  system terhadap  pencegahan fraud .  Berdasarkan  hasil  hipotesis  diperoleh  bahwa  moralitas  individu  memperkuat pengaruh whistleblowing  system terhadap  pencegahan fraud pada  pemerintahan  desa.  Hasil  penelitian  ini membuktikan  bahwa  moralitas  individu  mampu  memoderasi  pengaruh whistleblowing  system terhadap pencegahan fraud pada pemerintahan desa di Kabupaten Bengkalis. Hal ini disebabkan masing-masing aparatur desa  mendorong  perbaikan  kondisi  yang  lebih  baik,  khususnya  melalui  peran  sebagai whistleblower .  Tanpa adanya  dorongan  nilai-nilai  moral  dalam  kehidupan  sosial  dan  masyarakat,  dampak  yang  ditimbulkan  tentu sangat besar. Misalnya, timbulnya perilaku yang menyimpang, termasuk praktik-praktik yang koruptif.
Menurut  Kurniawan  (2018), Whistleblowing  system akan  menghasilkan  keputusan  seseorang  untuk menjadi whistleblower yang dipengaruhi oleh budaya dan seberapa baik nilai-nilai etika yang menjadi pedoman dalam  organisasi  pemerintahan.  Niat  seseorang  untuk  menjadi whistleblower erat  hubungannya  dengan komitmen  seseorang  terhadap  integritas  dan  nilai-nilai  moral  dan  kebenaran.  Seorang whistleblower harus melihat  bahwa  aktivitas whistleblowing adalah  diperlukan  untuk  mencegah  perilaku  menyimpang  yang merugikan masyarakat.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian Manafe (2015), yang menyatakan bahwa level penalaran moral berpengaruh  terhadap  kecenderungan  individu  melakukan  whistleblowing.  Individu  dengan  level  penalaran moral  lebih  tinggi  lebih  cenderung  melakukan whistleblowing dibandingkan  dengan  individu  dengan  level penalaran  moral  rendah.    Berbeda  dengan  penelitian  Bernardin  &  Solihat  (2019)Moralitas  tidak  mampu memoderasi pengaruh whistleblowing terhadap pencegahan fraud .

## PENUTUP
Kompetensi  aparatur  desa  berpengaruh  terhadap  pencegahan fraud ,  Sistem  pengendalian  internal  berpengaruh terhadap pencegahan fraud , Whistleblowing system berpengaruh terhadap pencegahan fraud , Moralitas individu memperkuat  pengaruh  kompetensi  aparatur  desa  terhadap  pencegahan fraud ,  Moralitas  individu  memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud , dan Moralitas individu memperkuat pengaruh whistleblowing system terhadap pencegahan fraud .
Penelitian  selanjutnya  untuk  menggunakan  metode  gabungan  antara  kuesioner  dan  wawancara  dengan lebih memperluas ruang lingkup penelitian.
Bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud untuk dapat memperkuat gambaran dan hasil dari variabel yang diteliti.
Bagi  instansi  pemerintah,  dalam  menyelenggarakan  program  pencegahan  fraud  harus  mengoptimalkan Kompetensi  Aparatur  Desa,  melakukan  pengawasan  baik  melalui  Sistem  Pengendalian  Internal  dan mengoptimalkan Whistleblowing System agar mampu dengan cepat mencegah setiap perbuatan curang yang akan dilakukan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa.
Bagi  instansi  pemerintah,  agar  kedepannya  lebih  memperhatikan  moralitas  individu  terutama  pada kompetensi  aparatur  desa,  sistem  pengendalian  internal  dan whistleblowing  system .  Karena  moralitas  individu akan  meningkatkan  pencegahan fraud .  Dan  bagi  pemerintah  desa  agar  meningkatkan  perilaku  pegawai  untuk dapat berkomitmen pada organisasi.
e-ISSN: 2685-5607

## DAFTAR RUJUKAN
Agusyani,  K.  S.,  Sujana,  E.  dan  Wahyuni,  M.  A.  (2016)  “ Pengaruh  Whistleblowing  System  Dan  Kompetensi Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng ),” 1.
Atmadja,  A.  T.  dan  Saputra,  A.  K.  (2017)  “ Pencegahan  Fraud  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa, ”  Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 1, hal. 7. doi: 10.24843/jiab.2017.v12.i01.p02.
Bernardin,  D.  E.  Y.  dan  Solihat,  I.  (2019)  “ Internal  whistleblowing  sebagai  upaya  pencegahan  fraud  dengan moralitas sebagai pemoderasi, ” Jurnal Sain Manajemen, Vol.1 No.1 Agustus 2019, 1(1), hal. 107–119. Desmita (2017) Psikologi Perkembangan , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset . doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
Dewi,  M.  (2016)  “ Pengaruh  Red  Flags,  Whistleblowing,  Dan  Profesionalisme  Auditor  Internal  Terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan ,” Skripsi.
Fitrawansyah (2014) Fraud & Auditing . Jakarta: Mitra Wacana Media. Huda,  Nurul;  Sadeli,  D.  H.  (2018)  “P Pengaruh  Kompetensi,  Sistem  Pengendalian  Internal,  Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pencegahan Kecurangan ( Fraud ) pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta , X(3), hal. 243–252.
Hutapea, Parulian; Thoha, N. (2008) Kompetensi Plus . Jakarta: Salemba Empat. Komite  Nasional  Kebijakan  Governance  (2008)  “ Pedoman  Sistem  Pelaporan  Pelanggaran  -  SPP (Whistleblowing  System  -  WBS). ”  Tersedia  pada:  http://www.knkg-indonesia.org/dokumen/Pedoman- Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-WBS.pdf.
Kurniawan, A. (2014) Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional . Yogyakarta: BPFE. Kurniawan,  A.  (2018) Korupsi:  Membuka  Pandora  Box,  Perilaku  Korup  dari  Dimensi  Etika,  Budaya  dan Keperilakuan . Yogyakarta: ANDI dan BPFE. Manafe,  M.  W.  N.  (2015)  “ Pengaruh  Penalaran  Moral,  Retaliasi  dan  Gender  Terhadap  Kecenderungan Whistleblowing Internal ,” Wahana Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 18(2), hal. 113–123. Mulyadi (2016) Sistem Akuntansi . Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 108 Tahun 2017 (2017) Kompetensi Pemerintahan , doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
PP, Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 (2008) “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,” hal. 101. Purba,  B.  P.  (2015) Fraud  dan  Korupsi,  Pencegahan,  Pendeteksian  dan  Pemberantasannya .  Jakarta:  Lestari Kiranatama.
Purwitasari, A. (2017) “ Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Dalam Pencegahan Fraud Pengadaan  Barang  (Survey  Pada  5  Rumah  Sakit  Di  Bandung) ,”  Skripsi,  2(4),  hal.  1–127.  doi: 10.1016/S0140-6736(79)91018-3.
Suradi  (2006) Korupsi  Dalam  Sektor  Publik  dan  Swasta,  Mengurai  Pengertian  Korupsi,  Pendeteksian, Pencegahannya dan Etika Bisnis . Yogyakarta: Gaya Media. Taufik,  T.  (2011)  “ Pengaruh  Peran  Inspektorat  Daerah  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan ,”  Pekbis  Jurnal, 3(2), hal. 512–520.
Taufik, T. (2019) “ The Effect Of Internal Control System Implementation In Realizing Good Governance And Its Impact  On  Fraud  Prevention ,” International  Journal  of  Scientific  and  Technology  Research ,  8(9),  hal. 2159–2165.
Usman, Bhima Azis, T. T. dan M. R. (2015) “ Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi pada SKPD Pemerintah Kab. Indragiri Hilir), ” 23. Wahyuni,  E.  S.  dan  Nova,  T.  (2019)  “A nalisis  Whistleblowing  System  dan  Kompetensi  Aparatur  terhadap Pencegahan Fraud,” Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis, 6(2), hal. 189. doi: 10.35314/inovbiz.v6i2.867. Welton, R. E.; LaGrone, M. . D. (1994) “Promoting The Moral Development of Accounting Graduate Students: An Instructional Design And Assessment,” in . Wonar, K., Falah, S. dan Pangayow, B. J. . (2018) “ Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan  dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dengan  Moral  Sensitivity Sebagai Variabel Moderasi,” Jurnal Akuntansi, Audit & Aset, 1(November), hal. 63–89. Tersedia pada: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933.
YR, R. D. (2017) Fraud: Penyebab dan Pencegahannya . Bandung: Alfabeta.