## Cerai Lebe sebagai Inisiatif Lokal dalam Upaya Meminimalisir Praktek Perceraian Liar (Studi Kasus di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu)

## Wardah Nuroniyah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati
Jl. Perjuangan By Pass Cirebon
E-mail: wardah.faza@syekhnurjati.ac.id
Submit : 27 Maret 2020 Diterima : 18 Mei 2020 Revisi : 10 April 2020 Terbit : 03 Juni 2020
Abstrak: P erceraian di luar pengadilan banyak terjadi pada masyarakat di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu. Uniknya di desa ini Lebe (pembantu pegawai pencatat nikah) menjadi fasilitator dalam hal persoalan perceraian termasuk juga dalam hal menangani secara administratif data masyarakat yang telah bercerai tanpa mengajukan ke Pengadilan Agama. Melalui studi yuridis sosiologis perceraian melalui Lebe dapat dipahami sebagai pilihan bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang ada dalam perkawinan, baik itu alasan individu, letak geografis desa yang jauh dari pengadilan, faktor ekonomi, perkawinan usia dini, sumber daya manusia rendah, ataupun kondisi sosial budaya setempat yang  mempengaruhi  seorang untuk menyelesaikan perceraian melalui Lebe. Berdasarkan teori aksi sosial ( action theory ) oleh Talcott  Parsons aktor-aktor yang memilih perceraian melalui Lebe karena dianggap lebih mudah  untuk mencapai tujuannya yaitu perceraian. Cerai Lebe di desa Cangkring dimaksudkan untuk menertibkan ketentraman dan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memiliki tingkat perceraiannya sangat tinggi. Masyarakat diberi kemudahan karena aturan-aturan dalam Cerai Lebe tidak serumit proses perceraian di Pengadilan Agama.
Kata Kunci : Cerai, Lebe, perkawinan, di luar pengadilan
Abstract: There are a lot of divorce conducted outside the court occurs in Cangkring Village, Indramayu Regency. Uniquely in this village Lebe (a marriage registrar officer) became a facilitator in matters of divorce including in terms of handling administratively the data of divorced couples without submitting to the Religious Courts. Through a socio-juridical study, it is understandable as a choice for the community in resolving conflicts in marriages. There are any reasons for choosing divorce by Lebe, the individual reasons, such as geographical location of the village that far from the court, economic factors, early marriage, low human resources, or local socio-cultural conditions that affect a person to do divorce through the Lebe. Based on the theory of social action by Talcott Parsons, the actors who chose divorce through Lebe are considered easier to achieve its goal of divorce. Divorce by Lebe in Cangkring village is intended to curb peace and legal protection for the people who have a very high divorce rate. The community was given convenience because the rules in divorce are not as complicated as the divorce process in the Religious Court, even though it is considered illegal.
Keywords : Divorce, Lebe , marriage, extra judicial
Al- Manāhij : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 14 No. 1, Juni 2020, 113-130 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3739
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m

## Pendahuluan
Secara umum, pengaturan masalah perceraian di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengadilan Agama pada dasarnya menjadi tempat bagi terjadinya perselisihan hukum keluarga yang terjadi di antara umat Islam. Dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, KHI memberi wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah perselisihan antara lain permasalahan perceraian, harta bersama, masalah hadhanah, dan lainnya. Adanya Pengadilan Agama sebagai tempat perselisihan dalam perkawinan menunjukkan bahwa lembaga pemerintah tidak hanya berupaya turut serta mewujudkan tujuan perkawinan ketika pada awal akad nikah, tetapi juga mengawalnya selama masa pernikahan. 1 Kalaupun perkawinan tidak dapat dipertahankan, maka lembaga pemerintah juga menjaga hak masing-masing, terutama hak-hak yang dimiliki isteri dan anak yang menyangkut nafkah dan harta perkawinan. Putusan pengadilan terhadap perselisihan perkawinan tersebut mengikat para pihak yang berperkara, sebagaimana kaidah ḥukm  al-ḥākim  mulzimun  wa yarfa’u al-khilāf (keputusan hakim itu mengikat dan menghilangkan perselisihan). Perceraian yang dilakukan dalam sidang Pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan isteri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum  yang  tetap.  Sedangkan  perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan isteri dan anak-anak mereka. Hak-hak isteri dan anak yang ditinggalkan pun tidak terjamin secara hukum. Hal ini juga menyebabkan mantan suami atau mantan isteri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain secara sah menurut hukum positif.
Oleh karena itu perlu adanya campur tangan Pemerintah yang sepenuhnya diserahkan kepada Pengadilan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan. Perceraian di luar sidang ini juga terjadi pada sebagian masyarakat muslim di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu yang termasuk Desa yang cukup maju. Uniknya di desa ini yang berbeda dengan masyarakat lainnya antara lain, jika cerai liar pada masyarakat umumnya terjadi begitu saja antara suami dan isteri dirumah masing-masing, tetapi di desa cangkring ini Lebe (pembantu pegawai pencatat nikah) menjadi fasilitator dan media dalam hal persoalan perceraian di desa tersebut termasuk juga dalam hal menangani secara administratif data masyarakat yang telah bercerai tanpa mengajukan ke Pengadilan Agama.
Berdasarkan survei awal yang penulis lakukan, ada sebagian masyarakat yang lebih memilih bercerai  di  depan Lebe dibanding bercerai dalam sidang Pengadilan Agama. Adapun penyebab terjadinya perceraian didepan Lebe di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu, banyak dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor perceraian Lebe tersebut dikarenakan sulitnya melakukan pengurusan perceraian di Pengadilan Agama yang membutuhkan waktu yang lama, serta banyak mengeluarkan biaya. Terjadi dualisme hukum di Indonesia yang tak kunjung terselesaikan. Hukum positif disatu pihak dan hukum agama (adat/hukum yang dipraktekan oleh masyarakat) dipihak lain. Di dalam doktrin fikih dianggap telah jatuh talaknya, sedangkan dalam undang-undang belum jatuh
1 Bani Syarif Maula, Sosiologi Hukum  Islam  Di  Indonesia:  Studi  Tentang Realitas  Hukum  Islam  Dalam  Konfigurasi  Sosial  Dan  Politik (Malang: Aditya Media, 2010), 16.
talaknya karena tidak dilakukan di depan Pengadilan. 2 Bukankah hukum yang baik adalah norma yang antisipatif, responsif, mampu beradaptasi dan mengakomodasi perubahan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat, tidak disangkal hukum sebagai norma adalah realitas ideal. 3
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tulisan ini membahas beberapa permasalahan, yaitu bagaimana penyelesaian kasus Cerai Lebe di desa Cangkring Kabupaten Indramayu, faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya Cerai Lebe dan apa dampaknya dalam masyarakat Desa Cangkring Indramayu, serta bagaimana analisis secara yuridis sosiologis terhadap Cerai Lebe di Desa Cangkring Indramayu. Dengan beberapa permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan sebagai pengembangan wawasan terkait permasalahan sosiologis dalam hal praktek-praktek hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama bentuk-bentuk perceraian yang dipraktekkan oleh masyarakat terkait cerai di luar pengadilan, dan memberikan alternatif solusi dan kontribusi pemikiran terutama dalam kajian yuridis sosiologis dalam hal ini terkait perceraian.
Pembahasan dalam kajian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosial dipergunakan untuk menganalisis sikap, pandangan dan tindakan aktor dalam praktik pelaksanaan Cerai Lebe. Sedangkan pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisis norma peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

## Analisis Faktor dan Dampak Cerai Lebe di Desa Cangkring
Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perkawinan dan keluarga merupakan sebuah institusi yang sangat penting. Dengan adanya perkawinan  maka  akan  ada  konsekuensi yang  oleh karena itu  ada  aturan-aturan  atau  prosedur  guna  menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang tidak terduga yang akan  merugikan berbagai pihak, begitu  halnya dengan perceraian. Di antara prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat  Islam di Indonesia adalah bahwa perkawinan itu harus dicatatkan secara  resmi dan dipublikasikan dan perceraian pun harus disahkan melalui Pengadilan Agama. Namun kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam  di Indonesia, tidak semua mengikuti aturan-aturan pemerintah tersebut, dengan kata lain ada pembangkangan-pembangkangan dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan,   baik itu oleh pelaku perkawinan dan perceraian atau pun  oleh pihak  Kelurahan  dan  pembantu  PPN  itu sendiri.
Problematika talak di luar pengadilan ini sudah ada dari zaman dahulu, sebagaimana terlihat dari fakta sejarah di Era Orde Lama dan Orde Baru,   dalam   latar   belakang   terbentuknya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana adanya tuntutan yang dikumandangkan  sejak kongres  perempuan  Indonesia pada tahun 1928 agar ada perbaikan terhadap kedudukan wanita Islam (penduduk asli) dalam perkawinan terutama menyangkut hak dan kewajibannya diatur dalam hukum tertulis. Hukum perkawinan orang asli Indonesia yang beragama Islam tertuang dalam fikih tapi fikih tidak tergolong kepada hukum yang tidak tertulis sebagai undang-undang, dan masalah-masalah yang menjadi persoalan pada waktu itu adalah kawin Paksa, poligami dan talak yang sewenang-wenang. 4 Menurut Dr. Hammudah Abd al-Alti, talak adalah semacam perceraian
2 Arskal Salim, Demi Keadilan Dan Kesetaraan (Jakarta: Puskumham dan Asia Foundation, 2009), 60.
3 Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum (Bandung: Nusa Media, 2010), 47.
4 M. Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 21.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m sederhana yang bisa dirujuk atau simple revocable divorce . Pada dasarnya hanya sekedar menyatakan ketidaksenangan dan kekesalan suami semata, bukan untuk mengakhiri perkawinan. Tapi dalam kehidupan masyarakat, talak telah dijadikan secara efektif untuk memecahkan perkawinan, sudah barang tentu penyelewengan tersebut tidak bisa dibiarkan berlanjut demi untuk menertibkan dan mensejahterakan keluarga masyarakat Islam Indonesia, oleh karena itulah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 untuk menertibkan talak dengan melibatkan Pengadilan Agama dan tidak dibenarkan adanya perceraian liar. 5 Hal ini menunjukkan apakah masalah perceraian luar pengadilan sudah menjadi budaya hukum yang mengental dalam masyarakat bangsa Indonesia sejak dahulu kala sampai sekarang. 6 Dengan demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan banyaknya perceraian luar pengadilan di tengah masyarakat seperti di Desa Cangkring, karena melihat kenyataan masyarakat lebih banyak memilih dengan melakukan perceraian melalui lebe dari pada pergi ke Pengadilan Agama. Karena secara agama sudah dianggap sah, tapi dampaknya lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat. Dan tidak menutup kemungkinan implementasi dari Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan hukum materil di Pengadilan Agama bersifat instruksi dalam kedudukan sebagai sumber hukum formil kurang kuat.

## Faktor-faktor terjadinya Cerai Lebe di Desa Cangkring
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya Cerai Lebe, yaitu:
a.  Perkawinan Usia Dini
Terjadinya pernikahan usia dini disebabkan kedua calon mempelai hanya tamat Sekolah Dasar, mereka beralasan mengapa mereka menikah dalam usia muda, karena tidak rangka yang ditunggu kalau mereka sekolah berarti nunggu tamat sekolah. Karena tidak ada yang ditunggu lebih baik mereka melangsungkan pernikahan. Namun sangat disayangkan tidak jarang  perkawinan  usia muda  ini  berujung ke perceraian. Umur masih muda pemikiran belum matang dan dibarengi oleh kurangnya ilmu pengetahuan agama Islam. Umur yang ditentukan oleh UU No. 1 Tahun 1974 perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun (perubahan dalam amendemen UU No. 1 tahun 1974 baik laki-laki maupun perempuan boleh mennikah jika sudah berusia 19 tahun), dan menurut Kompilasi Hukum Islam calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. 7
b.  Sumber Daya Manusia Rendah
Karena  tidak  sekolah  setelah  tamat  Sekolah Dasar, dapat memicu untuk melakukan perkawinan dini, dan tidak jarang terjadinya perceraian, disebabkan pemikirannya belum matang apa lagi tidak dibarengai dengan ilmu pengetahuan agama, yang istilahnya “Buto Kayu”. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Supardi:
5 M. Shodiq and Shalahuddin Chaery, Kamus Istilah Agama: Memuat Berbagai Istilah Agama Dari Alquran Hadits Dll. (Jakarta: Sienttarama, 1991), 358. M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 215.
6 Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 , 215.
7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.
“Di desa ini banyak terjadi perkawinan dini, sebab banyak yang tamat SD saja tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, umur pernikahan antara 13, 14-17 tahun. Alasan karena daripada menganggur, atau karena ekonomi orang tua yang kurang memadai, bila salah satu anaknya ada yang menikah berarti dapat mengurangi tanggung jawabnya.” 8 Tanpa pendidikan susah untuk merubah paradigma dan budaya masyarakat, paradigma yang statis menjadi salah satu sebab bertahannya budaya dan adat apa lagi adat dan budaya yang tidak prospektif. 9 Dengan kondisi masyarakat yang seperti ini, kadangkala rumah tangga tidak bisa bertahan sampai akhir hayat, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Pembantu Penghulu (Lebe):
“Satu tahun bisa terjadi perkawinan sebanyak 25 pasangan suami-isteri, dari jumlah ini terkadang ada lima atau lebih pasangan yang talak liar, alasan mereka tidak mau talak di depan sidang Pengadilan Agama, karena biaya mahal, lama prosesnya, sesekali datang sidang keliling dari pihak Pengadilan Agama ke desa ini. Tapi sepertinya sudah menjadi budaya masyarakat setempat bila terjadi perceraian dilakukan dengan talak liar, kawin cerai sudah dianggap hal yang biasa.Talak liar yang tidak dilandasi dengan akta talak, dapat membuat seseorang bertindak semaunya saja terhadap isteri. Oleh karena itu kami sebagai pihak yang bertanggung jawab maka demi kemaslahatan dan ketertiban masyarakat, mengharuskan perceraian dilakukan dan dicatatkan di desa” 10
c.  Masalah Ekonomi
Kebutuhan rumahtangga dewasa ini sangat meningkat, disamping  kebutuhan  pangan juga terdapat juga gaya hidup yang tinggi. Untuk itu, suami dituntut untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tapi kadangkala usaha suami tidak sesuai dengan pengeluaran keuangan rumah tangga dan tidak heran juga isteri ikut andil mencari nafkah. Bila faktor ekonomi  ini  tidak  terpenuhi secara  maksimal dapat memicu terjadinya perceraian. Di samping itu, terdapat juga faktor perceraian dimana sang isteri senang melakukan perkeriditan dalam memenuhi kebutuan peralatan rumah tangga, sehingga sulit untuk dibayar sebagaimana peristiwa AM dengan Ny. Mmengatakan:
“Alasan saya mentalak isteri saya karena dia selalu berhutang di sana sini secara kredit, saya sudah pernah membayarnya dengan meminjam  uang  di  bank,  kemudian  muncul lagi hutang baru, dan saya nasehati dan dipanggil orang tuanya untuk mencari jalan keluar, ternyata orang tuanya kurang peduli karena kesal melihat tingkah laku anaknya, rasanya tidak ada jalan lain hanya saya bertekad untuk berpisah.” 11
Merantau  ke  Malaysia  sebagai  TKI banyak  dilakukan  oleh  laki-laki maupun perempuan. Mereka merantau untuk menacari nafkah, karena tinggal di desa sebagai petani tidak akan mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Suami atau isteri yang merantau ke Malaysia menjadi faktor terjadinya  perceraian,  karena  jarak  yang jauh antara suami dan istri sehingga ada fungsi keluarga yang tidak bisa dijalankan seperti fungsi afeksif, fungsi perlindungan dan fungsi seksual. Konflik keluarga yang terjadi selama salah satu pasangannya merantau ke Malaysia menyebabkan pasangan
8 Wawancara dengan Kepala Desa Cangkring, 14 September 2018
9 Nasution Khoiruddin, Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia) Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim (Yogyakarta: Academia - Tazzafa, 2009), 387.
10 Wawancara dengan Pembantu Penghulu Desa Cangkring Kecamatan Catigi, 11 September 2018.
11 Wawancara dengan Pembantu Penghulu Desa Cangkring, 11 September 2018.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
suami istri memutuskan untuk bercerai. Munculnya keinginan untuk menikah lagi dari suami atau isteri yang jauh dirantau juga  menjadi penyebab perceraian atau suami yang berpoligami saat ditinggal merantau. Bagi istri yang tidak mau dipoligami harus menerima keputusan terberat dalam perkawinannya yaitu perceraian.
Dalam Cerai Lebe hanya dibutuhkan kesepakatan antara pihak suami dan istri yang mau bercerai kemudian dikeluarkan  surat  talak  oleh  suami  atau surat talak dikirim terlebih dahulu oleh suami  karena  berada  jauh  dirantau.  Hak talak pada laki-laki serta pernikahan yang dilakukan secara ‘sirri’ menyebabkan sulitnya perempuan untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga perempuan bersikap permisif terhadap perceraian di bawah tangan. Berdasarkan teori aksi sosial di dapat  dilihat  bahwa  aktor  dalam penelitian ini adalah aktor yang memilih perceraian secara adat Cerai Lebe yang dianggap lebih mudah untuk mencapai tujuannya yaitu perceraian. Melalui Cerai Lebe masyarakat diberi kemudahan karena aturan-aturan dalam Cerai Lebe tidak serumit proses perceraian di pengadilan agama dan hal ini dikarenakan pengetahuan mereka tentang perceraian, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya. Nilai-nilai yang dipegang seorang aktor serta menjadi dasar untuk memutuskan suatu tindakan. Tindakan ini juga dibatasi oleh kendala  ekonomi dan  pengetahuan, sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih proses perceraian melalui Cerai Lebe.
d.   Letak Geografis
Sejak dahulu Desa Cangkring adalah sebuah laut yang sangat luas, pada ada zaman para wali laut itu digunakan sebagai jalur utama pelayaran dari kerajaan Majapahit ke kerajaan Demak. Secara geografis letak desa Cangkring adalah pinggir pantai sebelah utara laut jawa. Dari segi jarak desa Cangkring sangat jauh dari pusat kota Indramayu terlebih dari kantor Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. Hal ini menjadi suatu yang dapat dipahami jika masyarakat desa Cangkring akan berpikir berat jika mengurus perceraiannya ke Pengadilan karena jarak yang jauh menyebabkan disamping tenaga dan waktu untuk pulang pergi juga akan memakan biaya yang tidak sedikit. Dari sinilah salah satu pertimbangan aparat desa dalam hal ini Lebe mengakomodir permasalahan perceraian demi ketertiban masyarakat dari pada mereka bercerai secara liar yang berdampak negative lebih besar.

## e.  Pengaruh Pihak Ketiga
Di masyarakat Cangkring terdapat juga perceraian dipengaruhi pihak ketiga, bahkan ada bekas suami yang sampai gila akibatnya. Karena api selalu ditiup oleh kaluarga dan sampai menyala akhirnya suami dengan emosinya mentalakkan isterinya menjadi talak satu, sesampai habis iddah bekas isteri menikah dengan orang lain, pada hal suaminya masih mau merujukinya. Namun apa daya sang isteri sudah terlalu banyak disakiti oleh keluarga bekas suami. Pihak ketiga seharusnya bersikap mendamaikan suami-isteri yang berselisih, Islam telah memberi aturan tentang tahkim/mediasi dengan mendatangkan tokoh masyarakat, ulama atau utusan nenek mamak kedua belah pihak suami-isteri yang menjadi juru damai. Di masyarakat Cangkring terdapat juga penerapan tahkim terhadap percekcokan keluarga, sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh masyarakat:
“Di desa ini sebelum terjadinya perceraian maka di datangkan hakam utusan dari masing- masing kedua belah pihak sebanyak dua oran, . Kadangkala ada yang berhasil didamaikan dan kadangkala ada yang tidak, tergantung kepada peliknya perkara yang dihadapinya.
Kebanyakan talak terjadi tidak menggunakan mediasi. Bila terjadi perselisihan sang suami dapat menerapkan hak talaknya kepada isteri tampa berpikir panjang.” 12
f.  Mahar Murah
Walaupun Islam tidak menganjurkan mahar harus mahal, tapi bagi masyarakat yang kurang memahami arti sebuah perkawinan, sangat mudah sekali menjatuhkan thalak dengan alasan mahar perkawinan mudah terjangkau, membuat kaum laki-laki seenaknya saja kawin cerai, sesuai dengan hasil wawancara peneliti berikut ini:
“Akibat mahar murah, banyak laki-laki yang sudah beristeri yang tidak memahami hukum perkawinan pergi ke kampung-kampung lain kenalan dengan perempuan, mengaku masih bujangan akhirnya menikah, kalau ditanya anda sudah punya isterikan di kampung anda, jawabnya sudah saya tinggalkan (talak). Kenapa hal ini terjadi karena murahnya biaya perkawinan dibandingkan biaya rujuk. 13

## g.  Budaya Sosial
Bagi masyarakat awam, yang kurang memahami arti perkawinan, dianggapnya hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata, sehingga mudah sekali mentalak isterinya dan kurang memperhatikan akibatnya dan talak dijadikan sebagai senjata untuk menakut-nakuti sang isteri agar selalu tunduk kepada sang suami. Dan sang suami mencari wanita yang lain lagi semaunya. Dan tidak jarang seorang laki-laki sudah pernah menikah sudah beberapa kali begitu juga wanita konon ceritanya sudah pernah menikah 9 kali.
Kebanyakan masyarakat Cangkring enggan pergi ke Pengadilan Agama, dikarenakan biaya mahal, administrasi rumit, memakan waktu lama, akhirnya memilih talak liar dengan  alasan  secara hukum  Islam  sudah sah,  dan  inilah  kebiasaan  yang  telah  menjadi budaya masyarakat sejak zaman dahulu. Walaupun kehadiran UU No. 1 1974 sebagai hukum positif telah lama ada, namun sangat disayangkan masih terdapat umat Islam yang mendua, sebagian sadar hukum dan mentaatinya dan sebagian yang lain meremehkan hasil UUP yang monomental tersebut dengan menilai aturan tersebut sebagai aturan negara yang mempersulit mereka, sehingga mereka melakukan  nikah  di bawah  tangan,  talak. liar, dan rujuk liar yakni pelaksanaannya diadakan di luar sistem yang diatur oleh negara, ini semua dapat membawa efek negatif di kalangan umat Islam Indonesia. 14 Kebanyakan masyarakat awam tidak terbiasa berurusan administrasi, sehingga tidak mengenali apa itu fungsi Pangadilan Agama, sesuai apa yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat. Menurutnya bahwa masyarakat melakukan Cerai Lebe karena malas berurusan administrasi di Pengadilan Agama disebabkan sumber daya manusia yang rendah, sehingga mereka memilih Cerai Lebe yang sudah menjadi budaya masyarakat berurat-berakar dari zaman dahulu yang dianggapnya biasa-biasa saja tanpa menelusuri akibatnya. 15
12 Wawancara  dengan Pembantu Penghulu Desa Cangkring, 13 September 2018.
13 Wawancara dengan Pembantu Penghulu Desa Cangkring, 10 September 2018.
14 Syamsul Hadi Irsyad, “Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian: Selayang Pandang Atas Putusan Mahkamah Agung Mengenai Harta Bersama, Mut’ah, ‘Iddah, Hadhanah, Dan Penerapan PP 10/1983 Jo PP 45/1990,” Suara Uldilag: Mahkamah Agung Lingkungan Peradilan Agama 2, no. 1 (2003).
15 Wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Cantigi,  13 September 2018.

## J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m

## Dampak Cerai Lebe dalam Masyarakat

## 1.  Terhadap Keluarga Kedua Belah Pihak
Dengan terjadi Cerai Lebe tidak saja berimbas terhadap pasangan suami-isteri dan anak tapi juga terhadap keluarga kedua belah pihak. Kadangkala keluarga ikut mencampuri urusan perceraian, sehingga terjadi perang mulut, dendam bahkan sampai berkepanjangan turun-temurun dan mengungkit-ungkitkan hal-hal masa lalu, ironisnya kadang sampai meninggal dunia tetap tidak melakukan tegur-sapa.

## 2.  Terhadap Anak
Kebanyakan ahli sosiologi berpendapat diantara faktor yang paling penting dalam membina masyarakat adalah masalah prkawinan, putusnya perkawinan tidak hanya berdampak kepada keluarga tersebut tetapi juga terhadap masyarakat, karena kebanyakan kenakalan remaja berasal dari keluarga yang hubungan kedua orang tuanya sudah bercerai. 16 Kebanyakan mantan suami begitu saja melepaskan tanggung jawabnya atas nafkah anak pasca perceraian. Kondisi ini telah memaksa kaum perempuan untuk memikul tanggung peran ganda, yakni sebagai ibu rumah tangga,  sebagai  kepala  keluarga.  Bila ibu ini tidak mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah anak tersebut, ibu cenderung mengeksploitasi anak-anaknya untuk mencari nafkah.

## 3.  Terhadap Masyarakat
Perceraian dan kenakalan remaja merupakan masalah sosial, masalah sosial merupakan akibat dari interaksi sosial antara individu, antara individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Perceraian seringkali menjadi penghambat pendidikan untuk sampai ke tingkat yang lebih tinggi, dikarenakan orang tua anak telah bercerai dan masing-masing mereka telah menikah dengan orang lain sementara anak merasa takut terhadap ibu tiri dan bapak tiri untuk memperoleh biaya pendidikan. Akhirnya anak tersebut menganggur dan tidak jarang terjadi melaksanankan perkawinan di usia dini, sadisnya kadangkala tidak bertahan lama, karena belum puas menjalani masa remaja dan ketidakmatangan pola pikir.

## 4.  Terhadap Agama
Dilemanya yang terjadi di tengah masyarakat Cangkring, Cerai Lebe dianggap biasa-biasa saja, karena sejak dahulu talak dijalankan seperti ini sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab-kitab fiqih. Fiqih merupakan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan dikembangkan secara berkelanjutan sehingga menjadi tradisi karena disosialisasikan  secara sturuktural maupun fungsional. Umat Islam memandang fiqih adalah Islam itu sendiri. Fiqih bukan hanya paradigma yang dijadikan rujukan perilaku, melainkan juga sebagai rujukan elastis berprilaku. Padahal hukum yang diproduksi oleh figih dapat berubah karena situasi dan kondisi. Perubahan hukum berarti pula perubahan perilaku beragama dan prilaku berbudaya sepanjang tidak menyimpang dengan ketentuan syari’at. 17
Bila diperhatikan prilaku masyarakat Cangkring, dalam mempraktik hukum perkawinan Islam, ini muncul dari prilaku beragama dalam konteks masyarakat Muslim didasarkan pada pendekatan prilaku masa lalu. Dalam memahami prilaku masyarakat ini juga merujuk kepada al-‘urf
16 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), 8.
17 QS. Al-Talaq (65): 6. “Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah dithalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkanya hingga mereka bersalin”.
yakni kebiasaan-kebiasan masyarakat yang bersifat nomatif. Kebiasaan dapat dijadikan titik tolak berprilaku, sebagaimana kaidah “ al’adatu muhakkmah ” adat dijadikan hukum dalam berperilaku, dan adat ini tidak bisa bertentangan dengan hukum Islam. 18 Berdasarkan pengertian adat istiadat maka Cerai Lebe dapat  dikategorikan  sebagai adat istiadat masyarakat Desa Cangkring, sehingga Cerai Lebe ini dapat bertahan dan dilaksanakan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat yang nikah liar atau nikah siri . Nikah liar pada masyarakat Desa Cangkring berujung kepada Cerai Lebe, karena  Cerai Lebe yang  dapat  ditempuh oleh  masyarakat   di  Desa   Cangkring untuk   menyelesaikan   konflik yang   ada dalam perkawinan dengan status nikah liar . Surat talak  yang dikirim oleh suami dianggap sah sebagai bukti Cerai Lebe, karena nikah yang dilakukan oleh pasangan tersebut  adalah nikah liar . Surat talak dari suami tadi yang dapat digunakan untuk melangsungkan pernikahan selanjutnya, namun ada juga yang tidak ada surat talak sehingga pernikahan selanjutnya dilakukan di bawah tangan  atau nikah  liar .  Hal  ini menjadi siklus perkawinan dan perceraian yang berlaku dalam masyarakat Desa Cangkring.
Tujuan disyari’atkan hukum Islam, agar umat Islam memahami  serta  mengamalkannya, supaya tujuan hidup bahagia dunia akhirat tercapai. Untuk itu, salah satu hikmah talak harus diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama, 19 agar tercapainya maqashid syari’ah . Undang-undang   No  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan   merupakan  undang-undang yang dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan  segala  permasalahan  yang terkait dengan perkawinan  atau nikah, talak, cerai, dan rujuk. Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan  hukum nasional  dan merupakan  hasil  unifikasi  hukum  yang  menghormati adanya variasi berdasarkan agama. Unifikasi hukum ini bertujuan untuk melengkapi segala yang hukumnya diatur dalam agama tersebut. 20

## Analisis Yuridis Sosiologis Praktik Cerai Lebe sebagai Inisiatif Lokal dalam Meminimalisir Perceraian Liar
Menurut  UU  No. 1/1974 pasal 115 menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. 21 Namun Cerai Lebe yang ada di Desa Cangkring merupakan proses penyelesaian peceraian yang  dilaksanakan  dengan  melibatkan tokoh adat yaitu Lebe tanpa melibatkan pengadilan agama sebagai lembaga resmi yang menangani masalah perceraian.  Perceraian  secara  adat merupakan  fenomena  yang ada  di daerah Indramayu, khususnya Desa Cangkring. Dengan teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu  maupun kelompok  bahwa  masing-masing  memiliki  motif  dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok
18 Bagir Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 296-7.
19 Beni Ahmad Saebani and Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 94.
20 Abdul Halim Barkatullah and Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 146.
21 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak. 22
Selanjutnya masalah Cerai Lebe ini dapat dianalisis melalui teori aksi ( action theory ) oleh Talcott Parsons. Istilah “action” menyatakan secara tidak langsung suatu aktivitas,  kreativitas  dan  proses penghayatan individu. 23 Berdasarkan teori aksi sosial aktor yang memilih perceraian secara adat (Cerai Lebe)  yang dianggap  lebih  mudah untuk mencapai tujuannya yaitu perceraian. Melalui Cerai Lebe masyarakat diberi kemudahan   karena   aturan-aturan   dalam Cerai Lebe tidak serumit proses perceraian di  pengadilan  agama  dan  hal  ini dikarenakan pengetahuan mereka tentang perceraian, kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakatnya. Aktor bertindak sesuai dengan pengalaman yang ia dapat dalam bermasyarakat, serta dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang berlaku dalam masyarakat mempengaruhi bagaimana seorang aktor untuk bertindak. Cerai Lebe merupakan aturan yang mengatur sistem kehidupan  masyarakat  di  Desa Cangkring, serta banyaknya pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan masyarakat juga menyebabkan aktor tetap mempertahankan Cerai Lebe di masyarakat Desa Cangkring. Pengalaman itu berpengaruh pada nilai-nilai yang dipegang seorang aktor serta menjadi dasar untuk memutuskan suatu tindakan.
Perceraian merupakan sebuah proses penyelesaian konflik dalam perkawinan. Perceraian juga merupakan suatu proses yang menyangkut banyak aspek seperti emosi,   ekonomi,   sosial   dan pengakuan secara   resmi   oleh   masyarakat   melalui hukum yang berlaku. 24 Banyak alasan bagi pasangan suami  istri untuk  memilih  jalan penyelesaian perceraian.
Perceraian   menggambarkan situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali  dengan mandeknya  proses negoisasi   antara   pasangan   suami-istri. Dalam  memilih  cara  penyelesaian perceraian   ini   bergantung   pada   pilihan pasangan yang akan bercerai tersebut. Menurut Ritzer aktor yang mengejar tujuan dalam situasi di mana norma-norma mengarahkannya dalam memilih cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapakan pilihan tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih.  Kemampuan inilah yang disebut Parsons sebagai voluntarism yaitu kemampuan individu menetapakan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.
Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut:
1.  Adanya individu selaku aktor
2.  Aktor    dipandang    sebagai    pemburu tujuan-tujuan tertentu
3.  Aktor  mempunyai  alternatif  cara,  alat serta teknik untuk mencapai tujuannya.
4.  Aktor   berhadapan   dengan   sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi  tindak- annya  dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang dapat dikendali oleh individu.
5.  Aktor  berada  di  bawah  kendala  nilai-nilai, norma-norma dan berbagi ide abstrak  yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuannya. 25
22 Pip Jones, Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme , ed. Saifuddin (Jakarta: Pustaka Obor, 2003), 15.
23 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 48.
24 Bani Syarif Maula, “Kajian Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Dengan Pendekatan Maqasid Al-Syari’ah,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 8, no. 2 (2014): 233–46.
25 Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda , 49.
Dalam  kasus  perceraian  melalui lebe merupakan pilihan bagi masyarakat dalam menyelesaiakan konflik  yang  ada  dalam  perkawinan.  Banyak  alasan  memilih  Cerai  Lebe,  baik  itu  alasan  individu itu sendiri, ekonomi ataupun kondisi sosial budaya setempat yang  mempengaruhi  seorang untuk menyelesaikan perceraian secara Cerai Lebe. Banyak orang berpendapat bahwa perceraian itu merupakan krisis dan kegagalan dalam perkawinan. Suatu perkawinan  dimaksudkan  untuk membentuk dan membina keluarga bahagia dan sejahtera sepanjang masa, namun kenyataan hidup  membuktikan  bahwa tujuan di atas tidaklah mudah untuk dicapai, bahkan tidak jarang suatu perkawinan yang didambakan mengalami kegagalan. Menurut Goode masyarakat mempunyai defenisi yang berbeda tentang konflik  antara  pasangan  suami  istri  serta cara penyelesaiannya. Goode sendiri berpendapat bahwa pandangan yang menggap perceraian merupakan kegagalan adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal semua sistem perkawinan paling  sedikit   terdapat  dua  orang   yang hidup dan tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu  dan  latar  belakang  dan  nilai  sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Akibatnya sistem ini bisa muncul ketegangan-ketegangan dan ketidak- bahagian yang dirasakan oleh anggota keluarga, karenanya apabila terjadi sesuatu dengan perkawinan (misalnya perceraian) maka akan timbul masalah-masalah yang harus dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai  maupun  anak-anak  serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian. 26
Masyarakat   di  Desa Cangkring 100% menganut agama Islam sehingga syariat  Islam  yang berlaku  mengatur  tata cara perceraian yang sah selain secara adat. Hukum Islam membolehkan cerai jika hal ini akan membawa kemaslahatan kedua belah  pihak.  Pihak  yang  ingin  bercerai untuk mengambil prakarsa mengajukan permohonan pemutusan hubungan perkawinan ke pengadilan agama yang mewilayahinya, dengan perantara hakim perkawinan dapat  diputuskan  terhadap suatu perkara  yang  diajukan  oleh  suami atau isteri. Dalam  kenyataan  di  masyarakat, masih  banyak yang  melakukan perceraian secara   adat   yang   disebut   Cerai Lebe. Cerai Lebe merupakan alternatif cara  perceraian  yang  ditempuh oleh  masyarakat di desa Cangkring dalam menyelesaikan perkara perceraian. Cerai Lebe yang ada di masyarakat Desa Cangkring  tetap bertahan sampai sekarang dan menjadi terlembaga dalam kehidupan masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Desa Cangkring yang melakukan Cerai Lebe dan tokoh masyarakat sekitarnya diketahui bahwa alasan bertahannya Cerai Lebe di masyarakat Desa Cangkring sebagaimana yang telah dijelaskan diatas adalah kondisi ekonomi. Alasan inilah yang menguatkan pertimbangan masyarakat Desa Cangkring untuk memilih Cerai Lebe adalah biaya perceraian yang murah. Biaya untuk  Cerai Lebe lebih  murah dibandingkan dengan di pengadilan agama.
Perkara  perceraian  secara  adat terdapat tata cara yang diakui secara adat, yang  menjadi hukum adat  yang  mengatur masyarakat  yang  akan  melakukan perceraian secara adat. Pengucapan ikrar talak   dapat   dilakukan   di   depan Lebe atau dengan cara mengirim surat talak  dari  suami. Surat  talak  itu  menjadi bukti perceraian telah terjadi, namun untuk mendapat pengakuan dari masyarakat Desa Cangkring harus dilakukan di depan Lebe untuk menyelesaikan persoalan harta dan menghindari konflik  keluarga.  Surat  talak dalam hukum resmi yang mengatur perceraian adalah surat ikrar talak yang dikirim oleh pengadilan agama. 27 Menurut pendapat Hilman, sebagaimana dikutip Suhendi, 28 “tingkat perceraian  tertinggi  berada  pada  kategori pekerja kasar, seperti buruh,
26 T.O. Ihromi, Bunga Rampai, Sosiologi Keluarga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 135-6.
27 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 131 ayat 3 dan 5.
28 Hendi Suhendi and Ramadani Wahyu, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 135.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
pembantu rumah tangga, dan pelayan restoran”. Menurut  Goode  “tingkat perceraian juga terjadi pada tingkat pendidikan dan penghasilan. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi antara status pekerjaan dengan tingkat pendidikan     menjadi pemicu perceraian”. 29 Masyarakat Desa Cangkring yang 70% bekerja sebagai buruh, penghasilan sebagai buruh tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, karena kondisi ekonomi keluarga yang seperti ini dikatakan Goode sebagai pemicu perceraian. Kondisi ekonomi yang berpenghasilan rendah menyebabkan masyarakat lebih memilih Cerai Lebe dari pada menempuh jalur    resmi dalam menyelesaikan perakara perceraian. Fenomena Cerai Lebe pada  masyarakat Cangkring  masih  tetap bertahan karena aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang mendukung tindakannya untuk  Cerai Lebe. Aktor dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan Cerai Lebe . Masyarakat mengetahui adanya hukum yang sah yang mengatur perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh, namun keterbatasan kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan enggan untuk melakukan perceraian di pengadilan agama. Cerai Lebe dianggap lebih sesuai dengan kondisi ekonomi    masyarakat. Masyarakat Desa Cangkring yang ingin melakukan  perceraian  lebih  memilih  cara ini untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat ini, yaitu perceraian secara adat (Cerai Lebe).
Menurut Talcott Parsons tindakan sosial  merupakan  suatu  proses  di  mana aktor  terlibat dalam  pengambilan keputusan-keputusan  subyektif  tentang saran dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang  telah dipilih,  yang kesemuanya dibatasi kemungkinan- kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide dan nilai-nilai sosial. 30 Pasangan yang lebih memilih Cerai Lebe didasari  oleh keputusan subyektif yang dibatasi oleh kondisi ekonomi masyarakat dan nilai-nilai yang  mengatur  tentang  Cerai Lebe . Melalui cara ini aktor dapat mencapai tujuannya untuk menyelesaikan konflik perkawinan. Cara ini tidak menggangu ketertiban dalam sistem masyarakat Desa Cangkring, namun ini menunjukan rendahnya supremasi hukum resmi negara yang mengatur perceraian.
Perceraian yang terjadi di Desa Cangkring, sah menurut agama Islam dan adat yang berlaku tapi tidak sah secara hukum resmi negara. Salah satu yang menjadi alasan  masyarakat  untuk bercerai secara adat (Cerai Lebe) di Desa Cangkring adalah pernikahan  yang mereka jalani sebelumnya dikarenakan pernikahan siri. Nikah siri di Masyarakat di Desa Cangkring disebut nikah kyai . Pernikahan liar yang dilakukan masyarakat Desa Cangkring juga dikarenakan kondisi ekonomi, masyarakat yang tidak mampu membiayai proses pernikahan secara resmi. Alasan lain terjadinya nikah siri karena adanya keinginan   berpoligami. Pernikahan sirri ( nikah liar ) sebagai alasan untuk melakukan  perceraian  secara  adat. Cerai Lebe tetap bertahan dan dipilih oleh warga Desa Cangkring berdasarkan kebiasaan masyarakat  dahulu dan alasan kemudahan akses untuk menyelesaikan masalah perkawinan. Banyak masalah yang ditimbulkan  oleh nikah  liar karena tidak mempunyai kekuatan hukum untuk sebuah ikatan atau perceraian pasangan suami isrti. Nikah liar yang dilakukan oleh masyarakat, maka  perceraian  hanya  dapat dilakukan melalui Cerai Lebe . Proses Cerai Lebe tidak membutuhkan akta nikah, sehingga prosesnya    lebih    mudah. Cerai Lebe dibuktikan dengan adanya surat talak dari suami,  tapi  ada  juga  hanya  pengucapan ikrar  talak. Surat  cerai yang  sah  menurut hukum resmi adalah surat cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, namun masyarakat tidak terlalu memikirkan syahnya sebuah perceraian, hal ini dikarenakan
29 Suhendi and Wahyu, 135.
30 Suhendi and Wahyu, 49-50.
kesadaran hukum yang masih rendah di masyarakat. Berdasarkan tingkat pendidikan  terdapat 45,81%  masyarakat Desa Cangkring yang  tidak  sekolah. Pengetahuan  masyarakat  tentang  dampak perceraian  di   bawah  tangan   juga   tidak didukung  oleh  informasi  penyuluhan  dari pemerintah. Karena    penyuluhan    hanya dilakukan di tingkat kecamatan. Alasan lain yang menyebabkan masyarakat Desa Cangkring    mengabaikan keabsahan sebuah perceraian dikarenakan kebiasaan dari masyarakat yang menyelesaikan perceraian dengan proses Cerai Lebe merupakan kebiasaan turun-temurun dan telah  menjadi  adat  yang  mengatur kehidupan masyarakat Desa Cangkring dan masyarakat menganggap Cerai Lebe sebagai adat mereka . Perceraian merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam keluarga. Murdock, dikutip Ihromi, menyimpulkan bahwa “di setiap masyarakat terdapat institusi/lembaga yang menyelesaikan proses berakhirnya suatu perkawinan sama halnya dengan mempersiapkan perkawinan”. 31 Berdasarkan pendapat dari Murdock dapat dikatakan bahwa di setiap kehidupan masyarakat baik itu di kota maupun di desa memiliki lembaga untuk menyelesaikan proses perceraian.
Cerai Lebe juga sudah menjadi Adat Istidat Masyarakat Perkembangan tata cara bercerai yang sudah diatur oleh pemerintah tidak mempengaruhi keberadaan Cerai Lebe di masyarakat Desa Cangkring. Hal ini terlihat bahwa masyarakat menganggap Cerai Lebe sudah merupakan adat yang mengatur masalah perceraian. Cerai Lebe dianggap masyarakat sebagai cara untuk menyelesaikan perceraian yang diakui oleh masyarakat dan aturan-aturannya dapat diterima masyarakat. Cerai Lebe sudah menjadi kebiasaan yang terpola dalam kehidupan masyarakat Desa Cangkring. Kebiasaan yang dijadikan dasar hubungan antara  orang-orang  tertentu  sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur dan menimbulkan norma atau kaidah. Norma atau kaidah yang timbul dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya disebut adat istiadat ( custom ). 32
Adanya Supremasi Hukum juga menimbulkan praktik Cerai Lebe berlangsung sampai sekarang Kesadaran  hukum masyarakat merupakan perasaan hukum dan keyakinan hukum individu dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, dan merupakan pangkal dari     kesadaran hukum     masyarakat. 33 Kesadaran  hukum  merupakan  sebuah bentuk   keyakinan   masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Perceraian melalui Lebe merupakan bentuk   dari sebuah aturan- aturan yang berlaku dalam sebuah  masyarakat,  yang  didasarkan pada aspek sosiologis kehidupan masyarakatnya. Pilihan  masyarakat  untuk bercerai dengan Cerai Lebe secara tidak langsung ini termasuk dalam bentuk kesadaran terhadap hukum  resmi  yang  masih  rendah. Supremasi hukum yang masih rendah ditandai dengan kurangnya kesadaran terhadap kaidah-kaidah hukum resmi yang mengatur tentang perceraian. Faktor-faktor lain yang menyebabkan rendahnya supremasi hukum resmi dalam masyarakat Desa Cangkring yaitu kondisi ekonomi dan pengetahuan masyarakat yang rendah tentang hukum resmi.
Menurut Parsons integrasi dalam sebuah sistem diperlukan proses institusionalisasi agar pola relasi yang stabil antar  aktor  yang  mempunyai  status  dan peran yang berbeda dapat terwujud. Melalui proses institusionalisasi ini, internalisasi norma,  kebiasaan,  dan  peran  dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan kepribadian aktor yang dapat mewujudkan ketertiban sosial. Proses internalisasi norma menjadi pilihan masyarakat karena prosesnya yang tidak membutuhkan waktu
31 Ihromi, Bunga Rampai, Sosiologi Keluarga , 135.
32 Soerjono Soekamto, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 157.
33 Soerjono Soekamto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), 167.
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
yang lama, yaitu hanya membutuhkan minimal satu kali duduk, jika semua syarat yang diajukan kedua belah pihak terpenuhi maka proses Cerai Lebe dapat dilakukan. Hal ini juga didukung oleh anggapan masyarakat bahwa perceraian di pengadilan agama  memerlukan  proses waktu  yang  lama.  Aturan- aturan adat yang mengatur sistem perceraian yang tetap dilaksanakan oleh   masyarakat. Cerai Lebe merupakan tahap-tahap perceraian berdasarkan norma adat di masyarakat Desa Cangkring, norma- norma ini berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
Pada dasarnya menurut hukum positif di Indonesia, Cerai Lebe tidak mendapat pengakuan dan perlindungan oleh hukum beserta akibat-akibatnya, karenanya tidak  mempunyai  kekuatan  hukum sebab  dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum. Hasil analisa, ketentuan penjatuhan talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama adalah tidak bertentangan dengan  prinsip-prinsip dasar  hukum  Islam  karena lebih membawa terwujudnya  tujuan  hukum  yaitu  kemaslahatan. Sebaliknya Cerai Lebe akan lebih terbuka untuk terjadinya kemudharatan berupa tidak ditaatinya aturan hukum talak. Atas dasar itu cerai talak di Pengadilan Agama wajib  hukumnya,  sedangkan cerai  talak  di  bawah  tangan  kalaulah  tidak sampai   haram   paling   tidak   dapat   dikatagorikan makruh   hukumnya. Hendaknya bagi instansi terkait agar lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelaksanaan penyuluhan hukum pada masyarakat dan materi- materinya  meliputi  dasar- dasar  falsafah  hukum  Islam  korelasinya  dengan hukum positif berkenaan dengan masalah talak. Hendaknya peraturan hukum yang  mengatur  bahwa  talak  hanya  dapat  dilakukan  di  Pengadilan Agama  dapat di pertahankan karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena itu bagi masyarakat hendaknya mematuhi dan mentaatinya.
Orang-orang yang tidak menghormati lembaga perkawinan dan lembaga  hukum  Indonesia akan mudah  mengaku-ngaku  bahwa  mereka  telah kawin dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan (dengan surat cerai), padahal surat  itu  adalah  hanya  surat  talak  ( talak  raj’i ).  Banyak ahli  waris  yang  nantinya berhak atas waris, tetapi lemah tuntutannya karena tidak ada bukti. Begitu  juga  sebaliknya,  orang yang bukan ahli waris bisa saja mengklaim dirinya  sebagai  ahli waris. Kemudian  juga akan ada menimbulkan  banyak mudharat  dalam  hal  nasab.  Akibat  lebih  lanjut adalah  pengadilan  akan mendapat  kesulitan  dalam  menyelesaikan  masalah  sengketa  rumah tangga dan masalah kewarisan.
Bentuk Cerai Lebe di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu bukanlah cerai secara legal menurut aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, solusi yang dapat diberikan adalah hendaknya pemahaman masyarakat tentang legalitas hukum perceraian maupun pernikahan dapat ditingkatkan, agar masyarakat dapat mengetahui manfaat dari perceraian yang sah/legal secara hukum agar terjamin keadilan bagi masing-masing yang berperkara dan dampak negatif dari adanya perceraian liar. Mengingat  kemungkinan  dampak  negatif  dari perkawinan  dengan  cara perceraian liar yang sangat besar, maka sudah barang tentu bahwa  Pengadilan Agama merupakan lembaga yang sangat penting sebagai sarana  untuk menyelesaikan perkara perceraian. Dan juga lembaga KUA dalam hal ini adalah pembantu PPN, merupakan lembaga yang memiliki peran penting dan strategis sebagai wadah atau tempat dimana seseorang yang akan melangsungkan  perkawinan agar mendaftarkan diri secara benar di lembaga tersebut dengan tidak ada pembohongan-pembohongan yang dilakukan oleh pihak   pelaku   perkawinan   ataupun   oleh   pihak   pembantu   PPN.   Karena pencatatan  perkawinan  di  KUA  itu  sangat  penting  dan  perkawinan  hanya akan menjadi sah apabila dilaksanakan  menurut hukum syari’at, dihadapan PPN dan dicatat oleh PPN.

## Penutup
Dari seluruh uraian pembahasan di atas serta analisis yang terdapat pada setiap  pembahasan ini,  maka  sebagai  akhir  dari  kajian  ini,  penulis  akan menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan hukum di Indonesia, segala  sesuatu yang bersangkutan dengan kependudukan harus dicatat, termasuk juga masalah perceraian. Perceraian berkaitan erat  dengan masalah kewarisan,   kekeluargaan,   sehingga   perlu  dicatat  untuk  menjaga agar ada tertib hukum. Dalam pasal 39 ayat (1) Undang -undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang undang No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa “Perceraian hanya  dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan  berusaha  dan tidak berhasil  mendamaikan  kedua belah pihak (suami-isteri). Dalam  kenyataannya  masih  ada  sebagian  masyarakat  di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, khususnya di desa Cangkring, melakukan cerai di luar Pengadilan Agama dan cukup dengan Lebe saja. Cerai Lebe yang ada di Desa Cangkring merupakan proses penyelesaian peceraian yang  dilaksanakan  dengan  melibatkan tokoh masyarakat yaitu Lebe tanpa melibatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi yang menangani masalah perceraian. Lebe di desa Cangkring  (pembantu pegawai pencatat nikah) menjadi fasilitator dan media dalam hal persoalan perceraian di desa tersebut termasuk juga dalam hal menangani secara administratif data masyarakat yang telah bercerai tanpa mengajukan ke Pengadilan Agama.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada sebagian masyarakat yang lebih memilih bercerai di depan Lebe dibanding bercerai dalam sidang Pengadilan Agama. Adapun penyebab terjadinya perceraian didepan Lebe di Desa Cangkring Kabupaten Indramayu, banyak dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor perceraian Lebe tersebut dikarenakan sulitnya melakukan pengurusan perceraian di Pengadilan Agama yang membutuhkan waktu yang lama, serta banyak mengeluarkan biaya. Faktor lainnya yang menjadi sebab adalah perkawinan usia dini, sumber daya manusia rendah, ekonomi, pengaruh pihak ketiga, mahar murah, nikah sirri, dan faktor budaya sosial. Sementara dampak dari Cerai Lebe adalah berpengaruh terhadap keluarga, ketertiban masyarakat, dan pemahaman beragama.
Penyelesaian perceraian yang dilakukan secara adat dan tidak melalui proses peradilan merupakan  fenomena  yang ada  di Desa Cangkring. Cerai Lebe merupakan alternatif  cara  perceraian yang  ditempuh oleh  masyarakat di desa Cangkring dalam menyelesaikan perkara perceraian. Cerai Lebe yang ada di masyarakat Desa Cangkring tetap bertahan sampai sekarang dan menjadi terlembaga dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan teori aksi sosial aktor ( action theory oleh Talcott  Parsons) Cerai Lebe merupakan aturan yang mengatur sistem kehidupan masyarakat di Desa Cangkring, serta banyaknya pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan masyarakat juga menyebabkan aktor tetap mempertahankan Cerai Lebe di masyarakat Desa Cangkring. Pengalaman itu berpengaruh pada nilai-nilai yang dipegang seorang aktor serta menjadi dasar untuk memutuskan suatu tindakan. Cerai Lebe dianggap masyarakat sebagai cara untuk menyelesaikan perceraian yang diakui oleh masyarakat dan aturan-aturannya dapat diterima masyarakat. Cerai Lebe sudah menjadi kebiasaan yang terpola dalam kehidupan masyarakat Desa Cangkring. Kebiasaan yang dijadikan dasar hubungan antara  orang-orang  tertentu  sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur dan menimbulkan norma atau kaidah.  Perceraian secara adat (Cerai Lebe) merupakan bentuk dari sebuah aturan-aturan yang berlaku dalam sebuah  masyarakat,  yang  didasarkan pada aspek sosiologis kehidupan masyarakatnya. Pilihan  masyarakat  untuk bercerai dengan Cerai Lebe secara
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m
tidak langsung ini termasuk dalam bentuk kesadaran terhadap hukum  resmi  yang  masih  rendah. Supremasi hukum yang masih rendah ditandai dengan kurangnya kesadaran terhadap kaidah-kaidah hukum resmi yang mengatur tentang perceraian. Faktor-faktor lain yang menyebabkan rendahnya supremasi hukum resmi dalam masyarakat Desa Cangkring yaitu kondisi ekonomi dan pengetahuan masyarakat yang rendah tentang hukum resmi.
Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, sosialisasi kepada masyarakat tentang legalitas hukum perceraian maupun   pernikahan   dapat   ditingkatkan, agar masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiaban yang sah secara hukum maupun adat dan agama, selain itu juga diberikan pengetahuan tentang dampak negatif dari penyimpangan-penyimpangan  hukum. Adanya fenomena penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum khususnya hukum perceraian oleh masyarakat, nampaknya perlu dipahami tidak lagi sekedar dengan kaca mata yuridis, tetapi juga dengan kaca mata sosiologis atau sosiologi hukum, karena akan lebih menghadirkan keadilan yang lebih substantif yang berdasar pada basis etika, moral dan nilai kemanusiaan masyarakat. Hal ini dianggap penting dalam rangka mengukur tingkat efektivitas hukum dalam masyarakat, bukankah hukum yang baik adalah norma yang antisipatif, responsif, mampu beradaptasi dan mengakomodasi perubahan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat, tidak disangkal hukum sebagai norma adalah realitas ideal.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. Daud. Hukum Islam Dan Peradilan Agama . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Barkatullah, Abdul Halim, and Teguh Prasetyo. Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Harahap, M. Yahya. Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 . Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Ihromi, T.O. Bunga Rampai, Sosiologi Keluarga . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (n.d.).
Irsyad, Syamsul Hadi. “Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian: Selayang Pandang Atas Putusan Mahkamah Agung Mengenai Harta Bersama, Mut’ah, ‘Iddah, Hadhanah, Dan Penerapan PP 10/1983 Jo PP 45/1990.” Suara Uldilag: Mahkamah Agung Lingkungan Peradilan Agama 2, no. 1 (2003).
Jones, Pip. Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme . Edited by Saifuddin. Jakarta: Pustaka Obor, 2003.
Kelsen, Hans. Pengantar Teori Hukum . Bandung: Nusa Media, 2010.
Khoiruddin, Nasution. Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia) Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim . Yogyakarta: Academia - Tazzafa, 2009.
Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2008. Manan, Bagir. Reformasi Hukum Islam Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Maula, Bani Syarif. “Kajian Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Dengan Pendekatan Maqasid Al-Syari’ah.” Al- Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 8, no. 2 (2014): 233–46.
———. Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik . Malang: Aditya Media, 2010.
Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Saebani, Beni Ahmad, and Syamsul Falah. Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Salim, Arskal. Demi Keadilan Dan Kesetaraan . Jakarta: Puskumham dan Asia Foundation, 2009. Shodiq, M., and Shalahuddin Chaery. Kamus Istilah Agama: Memuat Berbagai Istilah Agama Dari Alquran Hadits Dll. Jakarta: Sienttarama, 1991.
Soekamto, Soerjono. Pengantar Sosiologi . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
———. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
Suhendi, Hendi, and Ramadani Wahyu. Pengantar Studi Sosiologi Keluarga . Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
J u r n a l K a j i a n H u k u m I s l a m