## DEMOKRATISASI    DALAM    PENEGAKAN    HUKUM
SUPRIYANTA, SH. MHum.

## Dosen  Fakultas  Hukum  UNISRI
Abstract  :as  one  the  elements  of  democracy,  kaw  should  be  the  foundation  of  transparent, accountable  and  responsive  governance,  establishment  of  an  honest  and  fair,  general election  system,  protection  of  human  rights  and  the  existence  of  a  democratic  and contident  society.  Law  should  be  able  as  well  to  guarantee    that  the  state administrators  transparently  do  obey  the  rule  of  law  in  exercising  their  tasks.  Law enforcement  within  a  state  should  correspondent  to  the  ideal  of  law  of  nation concerned.  It  means  that  the  law  enforcement  should  be  in  accordance  with  the philosophy, way of life, norms  and principles followed by the society concerned.
Key word : Democracy. Law enforcement.

## PENDAHULUAN.
F.J. Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri  negara hukum (  rechtstaat  )  yaitu  adanya  pengakuan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia;  pemisahan  kekuasaan negara;  pemerintahan  berdasarkan  undang-undang;  dan  adanya  peradilan  administrasi. Sedangkan    A.V.  Dicey  dari  kalangan  ahli  hukum  Anglo  Saxon  memberikan  ciri-ciri  negara hukum  (the  rule  of  law)  sebagai  berikut:  supremasi  hukum,  dalam  arti  tidak  boleh  ada kesewenang-wenangan,  sehingga  seseorang  hanya  boleh  dihukum  jika  melanggar  hukum; kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.
Apabila  dikaitkan  dengan  negara  hukum  Indonesia,  maka  dapat  disebutkan  unsur-unsur negara hukum  yaitu: adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi manusia dan warga negara; adanya  pembagian  kekuasaan;  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  harus selalu  berdasar  atas  hukum  yang  berlaku  baik  yang  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis;  adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh  kekuasan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.
Menurut  UUD  1945  teramandemen  Pasal  1  ayat  (3)  “Negara  Indonesia  adalah  negara hukum”.  Hal  ini  berarti  setiap  pemegang  kekuasaan  dalam  negara  pada  saat  menjalankan  tugas dan wewenangnya harus berdasarkan hukum yang berlaku (Fatkhurohman dkk., 2004).
Jadi  dalam  negara  hukum  yang  pokok  adalah  adanya  pembatasan  oleh  hukum  dalam  arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh warga negaranya berdasarkan hukum positif. Sehingga terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara. Guna membatasi kekuasan pemerintah,  seluruh  kekuasan  di  dalam  negara  haruslah  dipisah  dan  dibagi  kedalam  kekuasaan mengenai bidang tertentu. Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan harus dibatasi dengan aturan-aturan hukum yang pada tingkatan tertinggi disebut  Konstitusi.  Salah  satu  ciri  dan  prinsip  pokok  dari  negara  hukum  dan  demokrasi  adalah adanya lembaga peradilan yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.

## DEMOKRATISASI HUKUM
Istilah  reformasi  hukum  bisa  dikonotasikan  dalam  dua  hal  yaitu  sebagai  upaya  untuk menggantikan  produk  hukum  kolonial  dengan  hukum  nasional  dan  kedua  dapat  juga diinterpretasikan  sebagai  demokratisasi  hukum.  Dalam  kerangka  demokratisasi  hukum,  Muladi (2002)  menjelaskan  bahwa    disamping  sebagai  dependent  variable  yang  hanya  melembagakan perubahan  sosial  yang  terjadi,  di  sisi  lain  hukum  juga  bisa  diberdayakan  secara  aktif  sebagai instrumen  perubahan  sosial  (independent  variable)  atas  dasar  asas-asas  hukum  universal  baik dalam  proses  pembuatan  hukum,  proses  penegakan  hukum,  dan  proses  penanaman  kesadaran hukum masyarakat.
Sebagai  salah  satu  unsur  demokrasi,  hukum  juga  harus  bisa  menjadi  landasan  bagi  suatu pemerintahan  yang transparan, akuntabel dan responsif, terbangunnya sistem pemilu  yang jujur dan adil, perlindungan terhadap HAM dan keberadaan masyarakat yang  demokratis dan percaya diri.  Hukum  juga  harus  mampu  menjamin  bahwa  para  penyelenggara  negara  dalam melaksanakan tugasnya secara transparan taat pada rule of law.
Kekuasaan  kehakiman  harus  bebas  dari  berbagai  pengaruh  internal  maupun  eksternal khususnya  dari  eksekutif.  Administrasi  hukum  dan  peradilan  harus  transparan  terhadap pengawasan  publik/masyarakat  dan  masyarakat  harus  memiliki  akses  yang  terbuka  untuk mencari  dan  memperoleh  keadilan  melalui  pengadilan,  ombudsman  dan  lembaga-lembaga  lain, khususnya  terhadap  tindakan  yang  bersifat  maladminisration  dan  kegagalan  publik  dalam menjalankan tanggungjawab hukumnya.
Instrumentalisasi hukum atau politisasi hukum merupakan sesuatu  yang sulit dihindarkan, karena hukum hanya bisa beroperasi melalui kekuasaan.Dalam kaitan ini yang perlu diusahakan adalah  agar  hukum  tidak  terpisah  dan  menjadi  subordinasi      (subordinated)  kekuasan  politik, namun  menjadi  sarana  pengintegrasi  berbagai  kepentingan    sehingga  hukum  bisa  menjadi  alat pengendali  sistem  check  and  balances.  Guna  menghindarkan  diri  dari  penyalahgunaan  hukum sebagai  instrumen  politik,  hanya  pemikiran  dan  asas-asas  hukum  yang  bersifat  universal  yang bisa dijadikan pedoman atau  pengendali.
Pemikiran    dan    asas-asas    hukum  tersebut  menurut  pemikiran  Muladi  (2002)  meliputi: keberadaan  substansi  hukum  baik  materiil  maupun  formil  yang  aspiratif  (suprastruktur, infrastruktur, kepakaran dan internasional); kekuasaan kehakiman  yang merdeka dan akuntabel, selain  perlu  pula  dikembangkan  apa  yang  dinamakan  administrasi  peradilan  dan  penegakan hukum  yang  merdeka  dan  akuntabel;  promosi  dan  perlindungan  HAM;  keterpaduan  sistem
peradilan;  perpaduan tindakan preventif dan represif; perpaduan proses litigasi dan non litigasi; asas non-retroaktif; sistemik dan menjauhi hal-hal yang bersifat ad hoc; pembudayaan saksi ahli; persamaan  di  muka  hukum;  legitimasi  harus  diimbangi  dengan  kompetensi,  akuntabilitas  dan keadilan;  pendidikan  hukum  masyarakat  harus  menjaga  antara  kesadaran  hukum  yang  bersifat top down dan perasaan hukum spontan masyarakat yang bersifat bottom up; secara proporsional melihat  sumber-sumber  hukum  Internasional  sebagai  bagian  hukum  nasional;  menghindarkan diri  dari  miscarriage  of  justice  dan  selalu  menjaga  konsistensi  dan  keseragaman  dalam pengambilan  keputusan  terhadap  peristiwa  hukum  yang  mempunyai  karakter  yang  sama; lingkungan  sosial  yang  kondusif  dan  demokratis;.kepemimpinan  hukum  di  semua  lini    yang profesional, berkualitas baik moral maupun intelektual; keberadaan elemen-elemen civil society yang secara komplementer berjuang bersama penguasa untuk merealisasikan supremasi hukum; keberadaan  sistem  pendidikan  hukum  dan  pelatihan  hukum  yang  terpadu  dan  dapat  menjamin kualitas  pengetahuan,  ketrampilan  dan  kepekaan  sosial  lulusannya  serta  sikap-sikap  profesional yang  otonom,  ahli,  penuh  rasa  tanggungjawab  sosial,  taat  kepada  kode  etik  dan  menghormati kesejawatan;    keberadaan  “pakar  hukum”  yang  selalu  menyerukan  kritik  dan  kebenaran  atas dasar kebebasan akademik dan budaya akademik.
Menurut Barda Nawawi Arief,  reformasi hukum tidak hanya berarti pembaharuan undang- undang atau substansi hukum (legal substance reform) , tetapi juga pembaharuan struktur hukum (legal structure reform)  dan pembaharuan budaya hukum  (legal culture reform)  yang termasuk di  dalamnya  juga  etika  hukum  dan  ilmu/pendidikan  hukum  (legal  ethic  and  legal science/education  reform  ).  Bahkan,  dalam  situasi  krisis  saat  ini  yang  terpenting  justru pembaharuan  aspek  immateriil  dari  hukum,  yaitu  pembaharuan  budaya  hukum,  etika/moral hukum dan ilmu/pendidikan hukum.
Aspek  immateriil  dari  pembaharuan  hukum  inilah  yang  seyogyanya  lebih  diutamakan apabila sasaran utamanya adalah penegakan keadilan. Terlebih hakikat pembaharuan/pembangunan  hukum    bukan  terletak  pada  aspek  formal  dan  lahiriah  (seperti terbentuknya  undang-udang  baru,  struktur  kelembagaan  dan  mekanisme/prosedur  baru, bertambahnya bangunan dan sarana/prasarana lainnya yang serba baru), melainkan justru terletak pada  aspek  immateriil  ini,  yaitu  membangun  budaya  dan  nilai-nilai  kejiwaan  dari  hukum.  Di samping  itu  semua,  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  reformasi  kualitas  keilmuan.  Menurut Barda  Nawawi  Arief,  peningkatan  kualitas  keilmuan  (antara  lain  lewat  program  pendidikan hukum  lanjutan/”continuing  legal  education”,  program  spesialis,  magister/S2  dan  doktor/S3) seyogyanya  merata/  menyeluruh  pada  semua  sumber  daya  manusia  (SDM),  baik  di  kalangan lembaga  pendidikan  (staf  dosen)  maupun  kalangan  lembaga  legislatif  dan  penegak  hukum. Pemerataan  atau  keseimbangan  kualitas  keilmuan  dari  orang-orang  yang  terlibat  dalam  proses penegakan hukum dan keadilan ini, tentunya juga akan berpengaruh pada bobot/kualitas proses peradilan dan kualitas keadilan/keputusan hukum yang dihasilkan.
Teori Penegakan Hukum.
Seperti telah dikatakan di atas, bahwa intrumentalisasi hukum dalam arti hukum digunakan sebagai alat  kekuasaan tidak mungkin dihindarkan karena hukum sendiri hanya bisa beroperasi melalui  kekuasaan.  Namun  hendaknya  harus  segera  ditambahkan  di  sini  bahwa  harus  dicegah jangan  sampai  kekuasaan  justru    menghancurkan  hukum.  Di  sinilah  diperlukan  berbagai pembatasan kekuasaan oleh hukum, sehingga memang sejak awal telah terjadi hubungan antara hukum  dan  kekuasaan.  Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  kaitan  ini  pernah  menyatakan  bahwa “Hukum  tanpa  kekuasaan  adalah  angan-angan,  sedangkan  kekuasaan  tanpa  hukum  adalah kezaliman” (Mochtar Kusumaatmadja, 2002 :199).
Para ahli hukum tradisional pada umumnya mengatakan bahwa hukum itu obyektif artinya kenyataan  adalah  tempat  berpijaknya  hukum,  hukum  itu  sudah  tertentu,  artinya  hukum menyediakan  jawaban  yang  pasti  dan  dapat  dimengerti,  dan  hukum  itu  netral  yaitu  tidak memihak ke pihak tertentu. Belakangan teori ini ditentang oleh kalangan yang menyebut dirinya sebagai  critical  legal  studies,  sebuah  aliran  hukum  yang  berasal  dari  Amerika  Serikat  (Munir Fuady, 2003:44 ).
Para  penganut  ajaran  critical  legal  studies  ini  mengkritik  pandangan  tradisional  atas hukum dalam kenyatannya baik hukum di negara maju seperti hukum di tempat lahirnya ajaran ini  yaitu  Amerika  Serikat  dan  yang  juga  sangat  terasa  kritikannya  itu  bagi  negara-negara terutama  negara  dunia  ketiga.  Para  penganut  critical  legal  studies    beranggapan  bahwa  pada prinsipnya hukum tidak mempunyai dasar yang obyektif dan tidak ada yang namanya kebenaran sebagai tempat berpijak dari hukum, jadi hukum tidak mempunyai tempat  dasar berpijak,  yang ada  hanya  “kekuasaan”  (Munir  Fuady,  2003:  44).  Dengan  demikian  bagi  penganut  aliran  ini hukum  hanya  merupakan  alat  kekuasaan  bagi  penguasa,dan  yang  menjadi  ukuran  bagi  hukum bukanlah benar atau tidak benar, bermoral atau tidak bermoral, melainkan hukum merupakan apa saja  yang  diputuskan  dan  dijalankan  oleh  kelompok  masyarakat  yang  paling  berkuasa  (Munir Fuady, 2003 :44).

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN  HUKUM
Menurut  Soerjono  Soekanto  (1983:30)  setidaknya  ada  empat  faktor  agar  suatu  peraturan benar-benar  berfungsi  yaitu  pertama,  kaidah  hukum  atau  peraturan  itu  sendiri;  kedua,  petugas yang  menegakkan  atau  yang  menerapkan;  ketiga,  fasilitas  yang  diharapkan  dapat  mendukung
pelaksanaan  kaidah  hukum;  keempat  warga  masyarakat  yang  terkena  ruang  lingkup  peraturan tersebut.
Faktor  yang  pertama  mengenai  segi  peraturan  hukum  itu  sendiri  dalam  hal  ini  harus dipastikan  bahwa  peraturan  tersebut  cukup  sistematis,  ada  sinkronisasi  baik  vertikal  maupun horisontal,  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif  harus  memadai  dan  yang  penting  juga  bahwa peraturan tersebut harus sesuai dengan persyaratan yuridis.
Kedua  adalah  faktor  penegak  hukum,  dalam  hal  ini  yang  penting  adalah  sejauh  mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan dan sikap keteladanan macam apa yang harus ditunjukkan  kepada  masyarakat.  Sedangkan  faktor  yang  ketiga  mengenai  fasilitas  yaitu  sarana untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Dalam  kaitan  ini  perlu  dilakukan  inventarisasi  terhadap  sarana- sarana pendukung yang ada,  yang sudah ada dipelihara,  yang belum ada perlu diadakan dengan mengingat jangka waktu pengadaanya, yang telah rusak harus diperbaiki dan sebagainya. Faktor keempat  mengenai  peran  warga  masyarakat  yang  penting  di  sini  adalah  sejauh  mana  derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap peraturan.
Guna  meningkatkan  derajat  kepatuhan  ini  perlu  dilakukan  langkah-langkah  seperti penyuluhan hukum, sikap keteladanan dari petugas dalam hal kepatuhan hukum dan respek atau penghargaan  terhadap  hukum.  Jadi  faktor  penegak  hukum  merupakan  salah  satu  faktor  yang selalu harus dibenahi jika kita menginginkan penegakan hukum yang benar dan baik.
Setidaknya  dikenal  tiga  komponen  yang    mempunyai  pengaruh  dalam  mewujudkan peraturan  perundangan  yaitu  sebagai  berikut  (Munir  Fuady,  2003).  Pertama,  para  perancang hukum.Golongan ini terdiri dari para pakar, yang dapat menghasilkan draft akademis bagi suatu undang-undang, para perancang hukum pemerintah seperti mereka yang berkecimpung di Badan
Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN)  di  Departemen  Kehakiman,  para  perancang  hukum    di kalangan pemerintah seperti mereka yang duduk di  BAPENAS dan BAPEDA, dan lain-lain.
Kedua,  para  pembentuk  hukum.  Golongan  ini  umumnya  terdiri  dari  para  politisi  dan birokrat  yang  memiliki  kewenangan  dalam  pembentukan  hukum,  yang  melakukan  tugasnya biasanya penuh dengan tawar-menawar politik dan kepentingan. Jika hukum tersebut berbentuk undang-undang,  golongan  pembentuk  hukum  ini  terdiri  dari  para  wakil  rakyat  yang  duduk  di DPR  dan  Presiden  beserta  aparat  pemerintah  yang  terkait.  Ketiga,  para  penegak  hukum  yang merupakan  golongan  yang  bekerja  dalam  praktek  untuk  menerapkan  hukum  secara  langsung kepada masyarakat. Mereka ini terdiri dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan advokat. Kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  advokat  disebut  juga  dengan  istilah  “catur  wangsa” penegakan hukum.

## Penegakan Hukum, Keadilan dan Cita Hukum
Keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum  disamping  kepastian  hukum  dan kemanfaatan. Plato seorang filsuf besar bangsa Yunani menyatakan bahwa keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato :  justice is the supreme virtue which harmonize all other  virtue.  Para  filsuf  Yunani  memandang  keadilan  sebagai  suatu  kebajikan  individual (individual  virtue).  Karena  keadilan  merupakan  sasaran  utama  dari  hukum,  maka  penegakan hukum harus diarahkan antara lain agar mencapai keadilan ini. Tentu keadilan di sini tidak saja keadilan individu tetapi juga keadilan bagi masyarakat atau keadilan sosial (social justice).
Penegakan hukum di negara manapun juga haruslah sesuai dengan cita hukum bangsa yang bersangkutan.  Artinya  penegakan  hukum  tersebut  haruslah  disesuaikan  dengan  falsafah, pandangan  hidup,  kaidah,  dan  prinsip  yang  dianut  oleh  masyarakat  yang  bersangkutan.  Oleh
karena  itu  penegakan  hukum  haruslah  disesuaikan  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  dan  dijunjung tinggi  oleh  masyarakat.  Bagi  bangsa  Indonesia  nilai-nilai  tersebut  adalah  nilai  ketuhanan, keadilan,  kebersamaan,  kedamaian,  ketertiban,  kemodernan,  musyawarah,  perlindungan  HAM dan sebagainya.
Dalam konteks sistem hukum yang dianut yaitu Eropa Kontinental atau Civil Law System, maka  sedapat  mungkin  nlai-nilai  tersebut  dinyatakan  atau  tertuang  dalam  undang-undang termasuk  di  dalamnya  adalah  nilai  dan  kaidah  dalam  praktek  penegakan  hukum.  Praktek penegakan  hukum  yang  dilakukan  seharusnya  juga  diwarnai  oleh  nilai-nilai  luhur  masyarakat yang tercermin dari sikap taat asas. Sebagai contoh adalah pemenuhan hak-hak tersangka sesuai dengan  yang  telah  ditentukan  dalam  hukum  acara  pidana  sebagai  perwujudan  dari  pemenuhan prinsip  praduga  tidak  bersalah  atau  presumption  of  innocent.  Perwujudan  nilai-nilai  kedamaian dan  musyawarah  dalam  penegakan  hukum  mengharuskan  proses  penegakan  hukum  harus  juga memperhatikan cara-cara penyelesaian sengketa dengan model win-win solution. Artinya dalam perkara  tersebut  tidak  ada  yang  kalah  tetapi  kedua-duanya  merasakan  sebagai  pihak  yang menang.
Jadi  bentuk-bentuk  penyelesaian  sengketa  dengan  cara-cara  arbitrasi,  rekonsiliasi, negosiasi,  mediasi  atau  peradilan  adat  keberadanya  harus  dikukuhkan  oleh  badan-badan peradilan  umum.  Lebih  dari  itu  adalah  peradilan,  cepat  ,murah  dan  predictable    juga  harus menjadi cita-cita yang bisa direalisasikan secara nyata yang bersih, berwibawa.

## PENUTUP
Proses penegakan hukum yang demokratis sudah menjadi tuntutan yang wajar dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. Penegakan hukum harus akuntabel baik dari sisi hukum, sosial ,
politik,  moral  dan  sebagainya.  Pembenahan  penegakan  hukum  harus  dimulai  dari  reformasi sistem hukum yang mencakup struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Muara dari semua itu adalah terwujudnya peradilan  yang  cepat, sederhana, murah,  bersih, berwibawa, dan predictable.
----------------------------------

## DAFTAR   PUSTAKA.
Barda  Nawawi  Arief,.  2001,  Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan    Penanggulangan
Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
_________, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti Bandung.
Muladi, 1990, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa datang, Pidato Pengukuhan sebagai guru Besar di UNDIP, Semarang.
__________,1995, Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
__________,2002, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, cet.
Pertama, The Habibie Center, Jakarta.
Munir Fuady, 2003, Aliran Hukum Kritis ( Paradigma Ketidakberdayaan Hukum) Citra Aditya Bakti, Bandung.