## “Kotak Kosong” Bernama Paket Paralel Perizinan: Sebuah Content Analysis Kewenangan Perizinan Oleh Pemerintah Daerah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja
Muhammad Najih Vargholy 1 , Mohamad Rifan 2 , Syahrul Sajidin 3 , Liavita Rahmawati 4
1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: muhammadnajih@ub.ac.id
2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: moh.rifan@ub.ac.id
3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: syahrulsajidin@gmail.com
4 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: liavitr@gmail.com

## ABSTRACT
The psychological condition of forming laws and regulations that lead to investment optimization through various  licensing  and  investment  policies  is  an  important  aspect  in  viewing  the  diorama  of  licensing developments  in  Indonesia,  one  of  which  was  initiated  by  Law  Number  11  of  2020  on  Job  Creation. Displacement specimen decentralized to semi-centralized licensing is one of the consequences of the policy package in the Job Creation Law. This paper was written using the normative research method with 4 (four) types of approaches: statute, conceptual, comparative, and futurist. The discussion in this paper boils down to licensing rationalization at the regional level which is termed "Empty Packages'', although the  regulatory  framework  related  to  licensing  directs  regional  authorities  to  make  licensing  packages through PMPTSP and facilitated by Public Service Malls. This altruism towards the phrase "Empty Package" is  due  to  socio-juridical  problems  in  each  region  for  their  role  in  maintaining  the  health  of  regional investment  at a  point  dilemma.  In  addition  to the  basic  regulations  in  controlling/authorizing  permits, there are several problems. The logical consequence is that the regional government does not have the authority in terms of enforcing business licenses that are factually contrary to the socio-juridical conditions of the region. So that in the future the results of this research need to be designed interregional linkages which directs licensing policies to be in line with central-regional investment needs with several limitations such as the size of urgent needs, feasibility, and major changes.
Keywords: Authority; Regional Government; Licensing

## ABSTRAK
Kondisi  psikologi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengarah  pada  optimalisasi investasi  melalui  beragam  kebijakan  perizinan  dan  penanaman  modal  menjadi  aspek  penting  dalam melihat diorama perkembangan perizinan di Indonesia, salah satunya terinisiasi melalui Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Perpindahan specimen perizinan  yang  berkarakter desentralisasi menjadi semi-sentralisasi merupakan salah satu konsekuensi dari paket kebijakan yang ada di  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Artikel  ini  ditulis  melalui  metode  penelitian  Normatif  dengan menggunakan 4 (empat) jenis pendekatan: peraturan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan futuris.  Pembahasan  dalam  tulisan  ini  bermuara  pada  rasionalisasi  perizinan  di  level  Daerah  yang diistilahkan  sebagai  “ paket  k osong”,  meskipun  kerangka  regulasi  terkait  perizinan  mengar ahkan kewenangan Daerah membuat  paket perizinan  melalui PMPTSP dan terfasilitasi Mall Pelayanan Publik (MPP). Altruism terhadap frasa “ paket k osong” ini dikarenakan problem sosio -yuridis pada masing-masing daerah atas peran mereka dalam menjaga kesehatan investasi Daerah berada pada titik dilema. Selain dasar  regulasi  dalam  melakukan  kontrol/kewenangan  perizinan  mengalami  beberapa  permasalahan. Konsekuensi logisnya, Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam hal penindakan izin usaha
yang secara faktual bertentangan dengan kondisi sosio-yuridis wilayahnya. Sehingga kedepannya dalam hasil  penelitian  ini  perlu  dirancang interregional  linkages yang  mengarahkan  kebijakan  perizinan  agar sejalan dengan kebutuhan investasi Pusat-Daerah dengan beberapa batasan seperti ukuran keperluan yang mendesak ( urgent-need ), feasibility, dan perubahan yang pokok ( fundamental change ).
Kata Kunci: Kewenangan; Pemerintah Daerah; Perizinan

## PENDAHULUAN
Salah satu paradigma yang masih digunakan dalam diskursus perekonomian hingga saat ini yakni konsep laissez-faire yang secara harfiah bermakna “biarkan terjadi”. Paradigma tersebut menjadi basis fundamental dari konsep pasar bebas, dimana intervensi Negara dalam  perekonomian  tidak  diperlukan  karena  perekonomian  pada  hakikatnya merupakan  proses  alamiah  yang  dilakukan  antar  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraannya  masing-masing.  Lebih  lanjut,  konsep  pasar  bebas  juga  menyadari bahwa  hal  tersebut  pada  akhirnya  akan  menciptakan  kekacauan  atau ketidakseimbangan,  akan  tetapi  pada  akhirnya  di  sebuah  titik  bifurkasi  pasar  akan mampu  mengoreksi  dirinya  sendiri  menuju  ke  titik  keseimbangan (equilibrium). Hal tersebut lah yang menjadi dasar dari General Equilibrium Theory yang menjadi landasan paradigma  yang  digunakan  sebagai  diskursus  oleh  para  ahli  ekonomi  aliran  neoklasik (Neoclassical  Economics) seperti  Marie-Esprit-Léon  Walras,  Carl  Menger,  William Stanley Jevons dan lainnya. 1
Lebih lanjut, paradigma laissez-faire apabila dikaitkan dengan tantangan kesejahteraan umum  di  era  ini  juga  menimbulkan  polemik  khususnya  terhadap  kemanusiaan. Sebagaimana  yang  diketahui  sebelumnya,  kondisi  saat  ini  Indonesia  telah  dilanda Pandemi Covid-19 yang juga menyebabkan kesejahteraan umum berada di titik nadir terendah.  Apabila  Negara  sepenuhnya  menerapkan  paradigma laissez-faire sebagai solusi revitalisasi perekonomian yang sedang kacau akibat Pandemi Covid-19, maka hal tersebut akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa di kehidupan sosial masyarakat. Maka  dengan  demikian,  Negara  harus  hadir  sebagai  otoritas  kebijakan  untuk mengintervensi  kegiatan  perekonomian,  khususnya  di  masa  krisis  saat  ini  dengan tantangan  besar  ke  depan  yakni  berfokus  terhadap  pemulihan  ekonomi  juga  mampu merancang  perencanaan  perkembangan  serta  pertumbuhan  perekonomian  di  masa mendatang  apabila  kondisi  Pandemi  Covid-19  telah  resmi  berakhir.  Sehingga  dengan demikian  Negara  perlu  memosisikan  seberapa  jauh  dapat  mengintervensi  kegiatan perekonomian sebagai otoritas kebijakan, yang dalam hal ini merancang dan meramu “ h ukum” sedemikian rupa untuk mengoptimasi perekonomian pasca Pandemi Covid-19.
Hukum adalah sebuah tatanan yang utuh ( holistic ), selalu bergerak, baik secara evolutif maupun  revolusioner. 2 Sifat  pergerakan  itu  merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat dihilangkan  atau  ditiadakan,  tetapi  sebagai  sesuatu  yang  eksis  dan  prinsipil.  Hukum bukanlah sekedar logika semata, tetapi lebih daripada itu hukum merupakan ilmu yang
1 Federico Perali and Pasquale Lucio Scandizzo, “DSGE vs. CGE Models: Modelling Sustainable Development in a Computable G eneral Equilibrium Context,” Soc. Ital. Degli Econ , 2016, 1 – 56.
2 Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017).
sebenarnya  yang  harus  dimaknai  sehingga  selalu up  to  date . 3 Dalam  konteks  hukum sebagai  alat  perubah  sosial,  hukum  harus  berorientasi  ke  depan.  Salah  satu  peran hukum untuk eksis di ruang sosial adalah ia mampu membentuk sistem yang diterapkan dalam  Pemerintahan.  Di  Indonesia,  konteks  hukum  digunakan  dalam  membangun fondasi  sistem  pemerintahan  daerah  yang  otonom  dimaksudkan  untuk  memberi kewenangan  dan  tanggung  jawab  menyelenggarakan  kepentingan  mayarakat berdasarkan  prinsip  keterbukaan,  partisipasi  masyarakat,  dan  pertanggung  jawaban kepada masyarakat.
Dengan dilandasi pada subtansi Pasal 18 Ayat (5) UUD NRI 1945, bahwa, “ Pemerintahan daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali urusan  pemerintahan  yang oleh undang-undang  ditentukan  sebagai  urusan  Pemerintahan  Pusat .” Hal  ini mengindikasikan bahwa terdapat Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dengan asas otonomi dan dibentuk sebagai subsistem pemerintahan negara dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.  Melalui  kebijakan  pemerintahan  daerah  otonom  ini  diharapkan  dapat melahirkan  dan  atau  membentuk  perencanaan  pembangunan  daerah  yang  dianggap sesuai  dengan  karakteristik  daerahnya  yang  pada  akhirnya,  rencana  pembangunan daerah  itu  menjadi  bagian  integral  dari  rencana  pembangunan  nasional  yang  akan dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  otonomi  daerah  dan  pengaturan  sumber  daya nasional  yang  memberikan  kesempatan  bagi  peningkatan  kinerja  daerah  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian  Penguatan  kewenangan  penyelenggaraan  pemerintahan  otonomi  daerah dituangkan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),  sebagaimana  telah  diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5679).  Berdasarkan  Undang-Undang  tersebut, penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dalam segi pelayanan, pemberdayaan, peran  serta  masyarakat,  dan  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan  karakteristik  khas  suatu  daerah  dalam sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kemampuan  pengelolaan  keuangan pemerintah daerah akan menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah, yaitu melaksanakan pelayanan publik ( public service function ) dan melaksanakan pembangunan ( development function ).
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  maka  dapat  dipahami  bahwa  dalam  rangka pengintegrasian kebijakan perekonomian nasional di tingkat Pemerintah Daerah maka pada hakikatnya hal tersebut perlu juga disusun di dalam produk hukum daerah. Terkait hal tersebut, tugas dari Pemerintah Daerah selain mempersiapkan dan menyusun sesuai
3 Otje Salma Soemadiningrat, Menuju Pemikiran Hukum Responsif di Indonesia (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 17.
dengan  arah  kebijakan  perekonomian  nasional di  dalam peraturan daerah  yang  akan dibentuk namun juga melakukan penyesuaian terhadap produk hukum daerah eksisting yang  berkaitan  langsung  terhadap  hal  tersebut.  Maka  dengan  demikian  Pemerintah Daerah perlu melakukan telaah sosiologis terhadap daerahnya, mengingat hal tersebut juga berkaitan dengan dimensi kepentingan sosial dimana sebuah produk hukum daerah baik  yang  bersifat  baru  maupun  yang  bersifat  perubahan  dapat  menjadi  solusi  atas kebutuhan publik.
Otonomi  sebagai  buah  kebijakan  desentralisasi  dan  demokratisasi  diharapkan  dapat menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. 4 Otonomi daerah harus dipahami sebagai proses untuk  membuka  ruang  bagi  lahirnya  kepala  daerah  dipilih  secara  demokratis, pemerintahan daerah yang responsif dan bertanggung jawab. Otonomi berarti peluang membangun  struktur  pemerintah daerah  sesuai  kebutuhan daerah serta administrasi pemerintahan yang efektif. Otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagi prakarsa (gagasan)  kreatif  dan  inovasi  bagi  kemajuan  daerah.  Dengan  otonomi  daerah, pemerintah  daerah  mampu  mengoptimalkan  pengelolaan dan  pemeliharaan segenap potensi  sumber  daya  ekonomi,  memfasilitasi  pengelolaan  sumber  daya  alam, memudahkan penanaman modal, memperluas lapangan kerja, melancarkan pemberian berbagai  perizinan,  menyediakan  berbagai  sarana  prasarana  pelayanan  umum, menangkap  peluang  pasar  serta  menjamin  berjalannya  kebijakan  ekonomi  yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah adalah kebijakan yang efektif untuk merespons tuntutan atau tantangan globalisasi.
Di  samping  itu,  kebijakan  otonomi  daerah  adalah  efektif  untuk  menciptakan  dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespons dinamika kehidupan di  sekitarnya.  Dengan  kebijakan  otonomi  daerah,  terbuka  kesempatan  yang  seluas- luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Esensi pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan  fungsi-fungsi  pemerintahan  serta  demokratisasi  pada  level  akar  rumput. Pelayanan  yang  efektif,  efisien,  transparan dan  akuntabel  akan  tercipta  rasa  keadilan dalam masyarakat. Dengan pemberdayaan yang efektif dan partisipatif akan terwujud kemandirian masyarakat serta dengan pembangunan yang demokratis dan partisipatif akan terwujud kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Karena itu adalah tepat apa yang dikatakan  oleh  Mubyarto  bahwa  tujuan  umum  otonomi  daerah  adalah  untuk menghilangkan  berbagai  perasaan  ketidakadilan  pada  masyarakat  daerah,  untuk mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  meningkatkan  demokratisasi  di seluruh  strata  masyarakat  di  daerah.  Terwujudnya  visi  misi  otonomi  daerah,  akan tercipta local good governance yaitu pemerintahan daerah yang berbasis efektivitas dan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, dan partisipasi serta tegaknya rule of law . 5
4 Abdul Kholiq Azhari and Abul Haris Suryo Negoro, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Malang: Intrans Publishing, 2019, 2019), p. 91.
5 Azhari and Negoro, p. 92.
Salah satu arah kebijakan perekonomian nasional terkini adalah cipta kerja yakni sebuah konsep  yang  disusun  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja. Terkait hal tersebut, konsep cipta kerja yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  berparadigma  kepada  peningkatan  investasi, penyederhanaan birokrasi perizinan berusaha dan penyesuaian konsep ketenagakerjaan  dengan  relevansi  perkembangan  zaman  saat  ini,  dengan  harapan paradigma  tersebut  akan  berpengaruh  langsung  terhadap  peningkatan  lapangan pekerjaan  baru  sebagaimana  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  isu  utama  dari kesejahteraan sosial yang dialami oleh Indonesia saat ini. Keberadaan Undang-Undang Cipta  Kerja  juga  dibarengi dengan  perubahan  (restrukturisasi) sektor  Perizinan Usaha agar  mampu  menjadi  pendukung  ekosistem  investasi  yang  pada  dasarnya berkonsekuensi  terjadinya  penyesuaian  berbagai  aspek  pengaturan  yang  berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan  menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis nasional.  Salah satu produk  hukum  turunan dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang perlu diperhatikan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha di Daerah. Dimana kedua Peraturan Pemerintah tersebut merupakan starting point kebijakan perekonomian yang berpengaruh langsung di Daerah.
Keberadaan  kedua  Peraturan  Pemerintah  tersebut  tidak  melepaskan  diri  dari  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai gerbang utama pelayanan Perizinan  yang  ada  di  Daerah.  Dalam  rangka  meningkatkan  ekosistem  investasi  dan kegiatan berusaha Undang-Undang Cipta Kerja telah memperbarui beberapa ketentuan dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang diarahkan untuk memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam rangka Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  di  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  mengenai  penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko. Penguatan  peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  antara  lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh  Pemerintah  Pusat,  dan  pemberian  peluang  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk mengembangkan  sistem  pendukung  pelaksanaan  Sistem  OSS  sesuai  dengan  norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Namun  sayangnya,  kerangka  dalam  Perizinan  yang  dilaksanakan  dalam  Peraturan Perundang-Undangan ini masih terdapat beberapa kekosongan secara subtansial, salah satunya  ditemukan  melalui  kekosongan  norma  dalam  kewenangan  membuat  Paket Perizinan secara Paralel yang dimiliki oleh Daerah berdasarkan amanat Pasal 32 ayat (1) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Dimana dalam pasal terebut disebutkan bahwa:
(1) “Penyederhanaan  jenis  pelayanan  Perizinan  dan  Nonperizinan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan dengan cara:
a. paket paralel Perizinan dan Nonperizinan; dan
b. menyatukan beber apa jenis perizinan yang sama menjadi satu izin.”
Agaknya terlihat bahwa konsentrasi Pemerintah pada tahun 2017 memiliki ciri kebijakan Perizinan yang bersifat Desentralistik, dimana Politik Hukum Perizinan di Daerah yang berikatan  dengan  sektor  produksi  juga  melibatkan  peran  serta  Pemerintah  Daerah secara  optimal.  Namun,  pada  tahun  2018  diawali  dengan  dikenalkannya  Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau Online  Single  Submission (OSS)  sebagai Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  secara  Elektronik,  seluruh  peraturan  perundang- undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti: Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri,  Peraturan  Lembaga,  Peraturan  Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha  serta  mempermudah  Pelaku  Usaha,  baik  perorangan  maupun  non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya. Dan pada  tahun  2022,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan catatan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah masih  tetap  berlaku  sebagai  konsekuensi  dari  ketentuan  Pasal  25  ayat  (1)  Peraturan Presiden  Nomor  97  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu.  Dilain  sisi,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  05  Tahun  2021  tentang  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga belum mengatur batasan dalam penerapan diskresi oleh Pemda  dalam  penerapan  OSS  RBA,  masih  terdapat  jenis  perizinan  non-KBLI,  non- berusaha  non-KBLI,  dan  non-perizinan  yang  belum  diatur  dan  Lampiran  Peraturan Pemerintah  yang  tidak  mengatur  jelas  terkait  syarat  dan  jangka  waktu  perizinan. Konsekuensinya,  terdapat  kebingungan  pada  Pemerintah  Daerah  khususnya  pada bidang pelaksana kewenangan di sektor Perizinan terkait:
1) Kebingungan birokrasi antara Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
2) Konsep Online Single Submission yang tidak implementatif dan mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah dalam Penanganan Perizinan.
3) Rentang  kendali  pada  Pemerintah  Pusat  mengakibatkan  beberapa  Perizinan tidak sesuai dengan kondisi Yuridis-Sosiologis Daerah. 6
Melalui  penjelasan  di  atas,  adanya  pengabaian  terhadap  kebijakan  Perizinan  dalam pandangan  penulis  menjadi  menarik  untuk  dikaji  lebih  dalam  sebagai  upaya  mencari jarum  kompas  kebijakan  Perekonomian  Nasional  di  sektor  Perizinan  Berusaha. Ketiadaan  kewenangan/norma  yang  melanjutkan  farasa  Pasal  32  ayat  (1)  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Daerah  bahwa  daerah  dapat  melakukan  Penyederhanaan  jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan melalui paket paralel Perizinan dan Nonperizinan dan  serta  menyatukan  beberapa  jenis  perizinan  yang  sama  menjadi  satu  izin mengindikasikan  terjadinya  kekosongan  hukum  dan  justru  mem-vakum-kan  Pasal tersebut.  Sehingga  berdasarkan  kondisi  tersebut  apabila  melihat Content  Analysis terkait dengan Kewenangan Perizinan oleh Pemerintah Daerah pasca Undang-undang Cipta Kerja, penelitian ditempatkan pada problematika kekosongan hukum atas Paket Perizinan di Daerah. 7 Dimana peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya  sehingga  penelitian  ini  sangat  memperhatikan  proses,  peristiwa,  dan otensitas  dan  mencapai  titik  tengah  antara  Rasionalisasi  kebijakan  yang  berkarakter semi-sentralistik sebagai titik tengah menyikapi Konteks Otonomi Daerah yang jelasnya sudah  melekat  dalam  Pasal  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945  maupun  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daera. Menggunakan  metode  analisis  isi  harus  mengamati  fenomena  komunikasi,  dengan merumuskan dengan tepat apa yang diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut. 8
Adapun sejatinya masih belum ada penelitian spesifik terkait dengan content analysis terkait dengan paket paralel perizinan. Terkait hal tersebut, Sintya Farah Prasetya dan Retno Sunu Astuti (2020), pernah melakukan penelitian yang sama terkait dengan paket paralel  perizinan,  dengan  judul,  “Inovasi  Sistem  Perizinan  Usaha  Mikro  Melalui  OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Semarang. 9 Akan tetapi hal yang memebedakan dengan tulisan pada penelitian ini adalah bahwa penelitian ini memfokuskan kepada content analysis terhadap paket paralel perizinan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sintya Farah Prasetya dan Retno Sunu Astuti (2020) berfokus kepada pelaksanaannya di DPMPTSP Kota Semarang serta faktor pendorong dan hambatan yang ada di dalamnya. Sehingga berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  sejatinya  penelitian  yang  dilakukan
6 “Implementasi UU Cipta Kerja Di Daerah Dinilai Masih Belum Solid - Page 2” <https://nasional.kontan.co.id/news/implementasi-uu-cipta-kerja-di-daerah-dinilai-masih-belum- solid?page=2> [accessed 2 January 2024].
7 John W Creswell and J David Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (California: Sage publications, 2017), p. 4.
8 Klaus Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (Sage publications, 2018), pp. 34 – 37.
9 Sintya Farah and Retno Sunu Astuti, “Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang,” Journal of Public Policy and Management Review , 10.1 (2020), 69 – 79.
oleh  Peneliti  ini  adalah  merupakan  sebuah  kebaharuan  dan  perlu  untuk  dilakukan penelitian lebih mendalam.

## METODE
Beranjak  dari  isu  kekosongan  hukum  atas  kewenangan  paket  paralel  perizinan  di Daerah, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yuridis-normatif 10 dengan menggunakan  4  (empat)  Pendekatan,  yaitu  pendekatan  peraturan  perundang- undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ), pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach ),  dan  pendekatan  futuristik ( futuristic approach ). 11

## PEMBAHASAN
Indonesia pada hakikatnya merupakan negara hukum, sebagaimana amanat konstitusi yang ada pada Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Lebih lanjut dalam pemahaman teoritikal mengenai hal tersebut, negara hukum sejatinya terbagi atas dua pemahaman, yakni  negara  hukum  formal  dan  negara  hukum  materiil  atau  lebih  dikenal  sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Terkait negara kesejahteraan, Wilhelm Lunstedt berpendapat:
“Law is nothing but the very life of mandkind in organized groups and the condition which  make  possible  peaceful  co-existence  of  masses  of  individuals  and  social groups and the corporation for other ends than more existence and propagation. (Hukum  tidak lain  hanyalah  kehidupan umat  manusia dalam  kelompok-kelompok terorganisir  dan  kondisi  yang  memungkinkan  hidup  berdampingan  secara  damai dari banyak individu dan kelompok sosial serta korporasi untuk tujuan lain selain eksistensi dan penyebaran yang lebih luas) ” 12
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  Wilhelm  Lunstedt  mendeskripsikan  untuk  dapat mencapai  kesejahteraan,  hal  pertama  harus  diketahui  motif  apa  yang  mendorong masyarakat  untuk  membentuk  peradaban  atau  dalam  hemat  Peneliti:  sebuah pandangan hidup yang ideal dan layak, atau sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Von Savigny sebagai  jiwa bangsa (volkgeist). Lebih  lanjut, dalam  sudut  pandang  kebijakan perekonomian,  pada  hakikatnya  gagasan  negara  kesejahteraan  menurut  Jimly Asshiddiqie, gagasan negara kesejahteraan sejatinya merupakan pengaruh dari ideologi sosialis  yang  berkembang  pada  abad  ke-19,  yang  populer  saat  itu  sebagai  simbol perlawanan terhadap ideologi kapitalis-liberalis. Lebih lanjut menurut Jimli Asshidiqie, ide  kesejahteraan  pada  hakikatnya  juga  termasuk  ke  dalam  bagian  konstitusi  Negara Republik Indonesia, maka dari itu UUD NRI Tahun 1945 sejatinya dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution) serta konstitusi sosial (social constitution), sebagaimana  juga  identik  seperti  halnya  konstitusi  Negara  Rusia,  Bulgaria,
10 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Raja Grafindo Persada (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), p. 13.
11 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , 6th Ed (Jakarta: Rajawali Press, 2012), p. 118.
12 Teori Umum Hukum Soemardi, Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik , Bee Media Indonesia, Bandung (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010), p. 112.
Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan Hungaria, dimana hal tersebut juga lazim ditemui pada Negara-negara sosialis lainnya. 13
Di dalam UUD NRI Tahun 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang didalamnya  memuat  pasal  33  tentang  sistem  perekonomian  dan  pasal  34  tentang kepedulian  negara  terhadap  kelompok  lemah  (fakir  miskin  dan  anak  telantar)  serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan platform sistem  perekonomian  dan  sistem  sosial  di  Indonesia.  Sehingga,  sejatinya  Indonesia adalah  negara  yang  menganut  paham  ‘Negara  Kesejahteraan’ (welfare  state) dengan model  Negara  Kesejahteraan  Partisipatif’ (participatory  welfare  state) yang  dalam literatur pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau welfare pluralism .  Model  ini  menekankan  bahwa  negara  harus  tetap  ambil  bagian  dalam penanganan  masalah  sosial  dan  penyelenggaraan  jaminan  sosial (sosial  security), meskipun dalam operasionalisasinya tetap melibatkan masyarakat. Sedangkan menurut Mubyarto,  kedua  pasal  tersebut  merupakan suatu  hubungan  kausalitas  yang  menjadi dasar disahkannya UUD NRI Tahun 1945  oleh para pendiri negara, karena baik buruknya Perekonomian Nasional akan ikut menentukan tinggi rendahnya Kesejahteraan Sosial. Secara sederhana, pengantar terhadap Negara Kesejahteraan menjadi awal materi yang disajikan  dalam  Paper  ini  sebelum  pembahasan  mendalam  terkait  dengan Content Analysis kewenangan Pemerintah Daerah dalam Aspek Perizinan pasca Undang-Undang Cipta  Kerja  yang  terbahas  dalam  2  (dua)  kerangka  sederhana, Pertama, terkait rasionalisasi  Kebijakan  Perizinan  di  Indonesia  dan Kedua, paparan  ide  kedepannya sebagai  upaya  penyempurnaan  kebijakan  Perizinan  untuk  memperkuat  semangat Ekosistem Investasi dan Daya Saing Daerah.

## Rasionalisasi Kebijakan Perizinan dan Masalah Paket Paralel Perizinan
Sejalan  dan  senalar  dengan  paradigma  yang  dijelaskan  pada  pengantar  pembahasan diatas,  kesejahteraan  umum  pada  hakikatnya  merupakan  sebuah  hal  yang  bersifat fundamental  yang  diletakkan  sebagai  batu  pijak  sebuah  Pemerintahan  Negara. Relevansi hal tersebut pada hakikatnya masih tetap sama akan tetapi memiliki berbagai polemik,  dimana  terdapat  fenomena  perkembangan  perekonomian  menjadi  lebih kompleks  serta  perkembangan  teknologi  yang  mendisrupsi  seluruh  aspek  kehidupan yang tidak dapat terhindarkan. 14 Apabila ditarik jauh ke beberapa tahun belakang, isu kesejahteraan  umum  akan  jauh  berbeda  dibandingkan  dengan  dengan  isu kesejahteraan  umum  saat  ini.  Hal  tersebut  dikarenakan  selain  adanya  fenomena perkembangan  perekonomian  dan  teknologi,  pertumbuhan  jumlah  masyarakat  dan tuntutan  era  globalisasi  juga  berperan  penting  terhadap  isu  kesejahteraan  umum  di masa saat ini.
Awal  mula  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  disahkan  pada  Tahun  2020  merupakan respon terhadap kondisi Perekonomian yang terdampak Pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022, melanjutkan tongkat estafet isu kesejahteraan umum pada tahun 2020 dan 2021,
13 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), p. 125.
14 Dewi Lestari, “Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Berbagai Aspek Kehidupan,” Jurnal Hukum & Pembangunan , 37.4 (2007), 499 – 513.
cerminan  dari  tingginya  tingkat  pengangguran  terbuka  adalah  salah  satu  pendorong kondisi  psikologi  Perancang  Peraturan  Perundang-Undangan  pada  tahun  ini  yang mempengaruhi  berbagai  kebijakan,  salah  satunya  adalah  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  atau  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di Jawa Timur sendiri, mengacu kepada data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tercatat di bulan Agustus Tahun 2020 terdapat 1,30 Juta orang yang menganggur yang direpresentasikan  dalam  indeks  Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)  sebesar  5,89 persen  di  Provinsi  Jawa  Timur  sendiri. 15 Permasalahan  pengangguran  terbuka  pada hakikatnya  merupakan  sebuah  isu  yang  kompleks,  dimana  di  dalamnya  memiliki berbagai  variabel  yang saling  bertaut antara satu  dengan  yang  lainnya,  salah  satunya yakni tidak meratanya jumlah calon tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada. Adapun  lebih  terkini  permasalahan  tersebut  menjadi  lebih  polemik  apabila  dikaitkan dengan  kondisi  pandemi Coronavirus  Disease  2019 (Covid-19)  yang  sedang  melanda seluruh Negara di berbagai belahan dunia saat ini. Berdasarkan data terkini yang dirilis oleh  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Timur,  kondisi  pandemi  Covid-19  masih berpengaruh  signifikan  terhadap  permasalahan  pengangguran  terbuka  khususnya  di Jawa Timur, yakni direpresentasikan dalam indeks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,17 persen di akhir bulan Februari Tahun 2021. 16
Kondisi demikian menggambarkan salah satu isu kesejahteraan umum di era ini pada hakikatnya merupakan sebuah tantangan yang besar dan polemik. Apabila hal tersebut dikaitkan  dengan  tujuan  dan  peran  Negara,  maka  pertanyaan  utamanya  adalah quo vadis Negara dalam memosisikan diri sebagai otoritas kebijakan perekonomian untuk menghadapi  tantangan  besar  tersebut.  Adapun  di  era  ini,  pada  hakikatnya  mengenai quo  vadis kebijakan  perekonomian  yang  ideal  masih  menjadi  diskursus  yang  terus dielaborasi dan memiliki berbagai model paradigma ideal yang beragam.
Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, bahwa adanya kebijakan perekonomian merupakan  antitesa  dari  konsep laissez-faire atau  secara  harfiah  bermakna  “biarkan terjadi”. 17 Konsekuensinya  Negara  harus  hadir  sebagai  otoritas  kebijakan  untuk mengintervensi  kegiatan  perekonomian,  khususnya  di  masa  krisis  saat  ini  dengan tantangan  besar  ke  depan  yakni  berfokus  terhadap  pemulihan  ekonomi  juga  mampu merancang  perencanaan  perkembangan  serta  pertumbuhan  perekonomian  di  masa mendatang  apabila  kondisi  pandemi  Covid-19  telah  resmi  berakhir.  Sehingga  dengan demikian  Negara  perlu  memposisikan  seberapa  jauh  dapat  mengintervensi  kegiatan perekonomian sebagai otoritas kebijakan.
Secara filosofis, bingkai kebijakan perekonomian secara konstitusional mengacu kepada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 pada hakikatnya memiliki
15 “Badan Pusat Statistik” <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi -indonesia- triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html> [accessed 1 October 2022].
16 Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
17 Scandizzo.
semangat  sosial  yang  menempatkan  kebijakan  perekonomian  pada  Negara. 18 Berdasarkan  tafsir  secara  sederhana  Pasal  33  UUD  NRI  1945  mengamanatkan penyusunan  dan  penyelenggaraan  perekonomian  dalam  paradigma demokrasi  politik dan  demokrasi  ekonomi  dengan  tetap  berpedoman  kepada  kepentingan  sosial  demi tercapainya  kesejahteraan  sosial.  Lebih  lanjut  sebagaimana mengacu  kepada  tafsir  di atas,  bahwa  dalam  konstruksi  sistem  demokrasi  pada  hakikatnya  rakyat  merupakan pemegang  kekuasaan  tertinggi,  akan  tetapi  tidak  seluruhnya  dikuasai  oleh  rakyat, terdapat  mekanisme  penyelenggaraannya  yang  diwakilkan  atau  diamanatkan  kepada Negara, khususnya dalam penyusunan kebijakan-kebijakan resmi Negara sebagaimana dalam hal ini meliputi kebijakan perekonomian. Masih dalam bingkai Pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa penyusunan kebijakan perekonomian harus dilaksanakan secara sistematis dan  menyeluruh,  mulai  dari  penyusunan  di  tingkat  nasional  hingga  penyusunan  di tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Maka  dapat  dipahami  bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  konstitusi  di  bidang perekonomian nasional,  Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  menentukan  arah dan menyusun  kebijakan  perekonomian  yang  juga  dapat  diintegrasikan  di  tingkat Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota,  sehingga  harapannya  hal  tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan tidak melepaskan diri pada subtansi Pasal 33 UUD NRI 1945, yang mana pembahasan mengenai kesejahteraan akan sangat berkaitan  erat  dengan  subtansi  pada  Pasal  18  ayat  (5)  bahwa ” Pemerintahan  daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang- undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat .” Otonomi daerah di Indonesia diatur secara jelas berdasarkan amanat UUD NRI 1945, tepatnya Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah -daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang- undang.”  Lebih  lanjut  Pasal  18  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa,  “Pemerintah  daerah provinsi,  daerah  Kabupaten,  dan  Kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan.” Konsekuensi  dari kerangka  ini  adalah  adalah  aspek  Otonomi  Daerah  menjadi  unsur  yang  melekat  dan wajib  diikutsertakan  dalam  lini  kebijakan  perekonomian.  Secara  garis  besar  Otonomi Daerah  memiliki  beberapa  karakteristik  yang  dapat  ditinjau  dari  beberapa  aspek. Berdasarkan sisi peraturan daerah, setiap daerah memiliki perda/qanun yang berada di bawah undang-undang Negara dan memiliki hubungan erat dan dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Di sisi kekuasaan kepala daerah, kepala daerah tidak mempunyai hak veto, dan presiden memiliki kewenangan di bidang hukum, bukan dari kepala daerah. Dalam  konteks  kebijakan,  pemerintah  daerah  sangat  diintervensi  oleh  kebijakan  dari pemerintah  pusat.  Dalam  hal  kewenangan,  beberapa  kewenangan  daerah  yang diberikan di  luar  kewenangan  pemerintah  pusat  menjadi  tanggung  jawabnya,  namun pemerintah pusat masih dapat untuk bersama-sama melaksanakan kewenangan daerah
18 Muhammad Ya’rif Arifin, “Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Undang -Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia,” Celebes Equilibrum Journal , 1.1 (2019), 26 – 31.
untuk  kepentingan  Nasional. 19 Dalam  perkembangannya  otonomi  daerah  tidak  selalu berjalan  tanpa  adanya perdebatan,  terdapat  dua  kubu  pro-kontra  dalam  menanggapi isu otonomi daerah ini. Di sisi pendukung otonomi daerah setidaknya terdapat empat dasar argumentasi dukungan terhadap otonomi daerah, antara lain: 20
a. Otonomi daerah merupakan sarana perwujudan demokrasi;
b. Otonomi daerah membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan;
c. Otonomi daerah dapat mendorong stabilitas dan kesatuan nasional;
d. Otonomi daerah memajukan kepentingan daerah;
Meskipun, diluar dari spekulasi keuntungan dari adanya Otonomi Daerah juga terdapat ketidaksepakatan  atas  ide  Otonomi  Daerah  dalam  Negara  Kesatuan  karena berpotensi 21 terjadi Fragmentasi dan Perpecahan, Merosotnya kualitas pemerintahan; 22 dan kesenjangan antar daerah. Sehingga konsekuensi yang terjadi adalah tarik menarik jenis kebijakan yang bersifat Semi-Sentralistik (untuk menghindari merosotnya kualitas pemerintahan) sebagai bentuk intervensi Pemerintah Pusat.
Bagan 1. Kerangka Kebijakan Perekonomian Nasional dalam Konstitusi
Sumber : Olahan Penulis
Adapun terkait hal tersebut, salah satu arah kebijakan perekonomian nasional terkini adalah cipta kerja yakni sebuah konsep yang disusun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terkait hal tersebut, konsep cipta kerja yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berparadigma kepada peningkatan investasi, penyederhanaan birokrasi perizinan berusaha dan penyesuaian konsep  ketenagakerjaan  dengan  relevansi  perkembangan  zaman  saat  ini,  dengan harapan  paradigma  tersebut  akan  berpengaruh  langsung  terhadap  peningkatan
19 Murniati Murniati, Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia (Lhoukseumawe: Unimal Press, 2016), pp.
13 – 14.
20 Murniati, pp. 17 – 18.
21 Murniati, p. 18.
22 Mark Turner and David Hulme, Governance, Administration and Development: Making the State Work (Basingtone: Springer, 1997), p. 90.
lapangan pekerjaan baru sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu isu utama dari kesejahteraan sosial yang dialami oleh Indonesia saat ini.
Tidak  salah  apabila  paradigma  pasca  Undang-Undang  Cipta  kerja  mencirikan  bahwa kebijakan  Perizinan  yang  dipilih  dalam  upaya  peningkatan  Investasi  di  Daerah  berciri semi-Sentralisasi. Dimana kewenangan Perizinan yang sebelumnya ada di Daerah oleh Undang-Undang  Cipta  Kerja  diletakkan  kewenangannya  ke  Pusat  yang  mana  juga dibarengi  dengan  perubahan  (restrukturisasi)  Perizinan  Usaha  agar  mampu  menjadi pendukung  ekosistem  investasi  yang  pada  dasarnya  berkonsekuensi  terjadinya penyesuaian  berbagai  aspek  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  kemudahan, perlindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah, peningkatan  ekosistem  investasi,  dan  percepatan  proyek  strategis  nasional. Konsekuensinya,  terdapat  kekosongan  norma  dalam  kewenangan  membuat  Paket Perizinan  secara  Paralel  yang  dimiliki  oleh  Daerah  berdasarkan  amanat  Pasal  32 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  138  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Daerah.  Dimana  meskipun  dalam  Pasal  32  Peraturan Menteri  tersebut  Daerah  memiliki  kewenangan  dalam  hal  penyederhanaan  jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, dilakukan dengan cara:
a. paket paralel Perizinan dan Nonperizinan; dan
b. menyatukan beberapa jenis perizinan yang sama menjadi satu izin.
Namun, upaya penyederhanaan baik melalui paket paralel Perizinan dan Nonperizinan atau menyatukan beberapa jenis perizinan yang sama menjadi satu izin agaknya menjadi sulit  untuk  dilakukan.  Hal  ini  dikarenakan  Daerah  juga  perlu  melakukan Crosscheck terhadap perizinan yang sudah difasilitasi oleh Lembaga Pusat (contoh: OSS dan SIMBG). Sehingga  penyederhanaan  berdasarkan  jenis  usaha  baik  di  bidang  pendidikan, kesehatan,  perhubungan,  komunikasi  dan  informatika,  koperasi,  usaha  kecil  dan menengah,  kelautan  dan  perikanan,  pariwisata,  pertanian,  kehutanan,  energi  dan sumber  daya  mineral,  perdagangan  dan  industri;  atau  penyederhanaan  di  bidang pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang,  perumahan  rakyat  dan  kawasan  permukiman, ketentraman  dan  ketertiban  serta  perlindungan  masyarakat,  sosial,  tenaga  kerja, pertanahan,  lingkungan  hidup  dan  kebudayaan  perlu  memperhatikan  subtansi  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha  Berbasis  Risiko  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  di  Daerah.  Salah  satu  hambatan  lainnya  adalah desain  Perizinan  yang  proses  pengelolaannya  secara  elektronik  mulai  dari  tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu  pintu  menjadi  Pekerjaan  Rumah  tersendiri  sehingga  mengindikasikan  bahwa Penyederhanaan  Perizinan  oleh  Pemerintah  Daerah  sangat  terbatas  dan  bersifat otonom.
Konsekuensi logisnya, pertemuan 3 (tiga) peraturan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  138  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu Daerah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah) justru mengantarkan kondisi
dimana Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam hal penindakan izin usaha yang  secara  faktual  bertentangan  dengan  kondisi  sosio-yuridis  wilayahnya  karena persyaratan perizinan yang dimaksud sudah dirasa dipenuhi oleh sistem perizinan yang disediakan oleh Pemerintah dan Daerah belum memiliki perangkat regulasi hingga level teknis  atas  waktu  penyesuaian  regulasi  yang  diberikan.  Dalam  hal  ini  terlihat  di  Kota Medan  yang  baru  menyiapkan  Peraturan  Walikota  Nomor  26  Tahun  2021  untuk mendukung pelayanan Perizinan (3 tahun setelah OSS pertamakali diumumkan dan 1 tahun setelah UU Cipta Kerja), sedangkan DKI Jakarta tidak merespon Regulasi Perizinan dengan Peraturan Gubernur (tetap dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017) melainkan  melalui  Surat  Edaran  dan  Pengumuman  atas  sistem  OSS  RBA  (melalui DMPTSP). Kondisi yang wajar dengan melihat Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga belum mengatur batasan dalam penerapan  diskresi  oleh  Pemda  dalam  penerapan  OSS  RBA,  masih  terdapat  jenis perizinan non-KBLI, non-berusaha non-KBLI, dan non-perizinan yang belum diatur dan Lampiran  Peraturan  Pemerintah  yang  tidak  mengatur  jelas  terkait  syarat  dan  jangka waktu perizinan.
Kembali  pada  argumentasi  dalam  Pendahuluan  bahwa  konsentrasi  Pemerintah  pada tahun 2017 memiliki ciri kebijakan Perizinan yang bersifat Desentralistik, dimana Politik Hukum  Perizinan  di  Daerah  yang  berikatan  dengan  sektor  produksi  juga  melibatkan peran  serta  Pemerintah  Daerah  secara  optimal.  Namun,  pada  tahun  2018  diawali dengan  dikenalkannya  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau Online Single Submission (OSS) sebagai Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk  dan  atas  nama  menteri,  pimpinan  lembaga,  gubernur,  atau  bupati/wali  kota kepada  Pelaku  Usaha  melalui  sistem  elektronik  yang  terintegrasi  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  secara  Elektronik,  seluruh  peraturan  perundang- undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti: Peraturan  Presiden,  Peraturan  Menteri,  Peraturan  Lembaga,  Peraturan  Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS.  Apabila  dikaitkan  dengan  amanat  dari  konstitusi,  maka  pada  hakikatnya  arah kebijakan  perekonomian  yang  ada  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja  harus  diintegrasikan  hingga  ke  tingkat  daerah  Provinsi  dan Kabupaten/Kota.  Terkait  hal  tersebut,  secara  konstitusional  wilayah  yurisdiksi  di Indonesia pada hakikatnya terbagi atas otonomi daerah sebagaimana mengacu kepada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa:
(1) Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  Provinsi  dan daerah  Provinsi  itu  dibagi  atas  Kabupaten  dan  Kota,  tiap-tiap  Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
(2)  Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  Kabupaten  dan  Kota mengatur  dan  mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Keterangan  di  atas  memperkuat  argumentasi  penulis  bahwa  Pemerintahan  Indonesia pada  hakikatnya  dijalankan  atas  dasar  prinsip  otonomi  daerah.  Terkait  hal  tersebut, menurut M. Yamin bahwa dalam otonomi daerah dan desentralisasi merupakan bagian dari  negara  yang  menganut  paham  demokrasi. 23 Dan  menurut  Moh.  Mahfud  MD mengatakan  bahwa  otonomi  harus  menjadi  salah  satu  sendi  susunan  pemerintahan yang  dmokratis.  Artinya  di  negara  demokrasi  dituntut  adanya  pemerintahan  yang memperoleh  hak  otonomi. 24 Menurut  HAW.  Widjaja,  daerah  memiliki  kewenangan membuat kebijakan yang ditujukan untuk memberipelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa,  dan  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  pada  peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemudian HAW Widjaja juga menjelaskan untuk melakukan atau menyelenggarakan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan memiliki tanggung jawab di saerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya keuangan pemerintah pusat dengan daerah. 25 Kemudian prinsip-prinsip seperti: 26
a.  Prinsip  Otonomi  Luas  yaitu  Otonomi  luas  dimaksudkan  dengan  kepala  daerah diserahkan  tugas,  wewenang,  hak,  dan  kewajiban  yang  diperuntukan  untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani pemerintah pusat, sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah akan beragam jenisnya. Kemudian, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan tersebut, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah
b.  Prinsip  Otonomi  Nyata  yaitu  Otonomi  nyata  dimaksudkan  dengan  suatu  tugas, wewenang  dan  kewajiban  untuk  menangani  urusan  pemerintahan  telah  ada  dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing
c.  Prinsip  Otonomi  yang  Bertanggungjawab  yaitu  Prinsip  otonomi  yang  bertanggung jawab  dimaksud  dengan  otonomi  yang  dalam  penyelenggaraannya  harus  sejalan dengan  tujuan  pemberian  otonomi  yang  pada  dasarnya  untuk  memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan penjelasan di atas mengenai hak, kewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur  dan  membentuk  peraturan  daerah  dapat  diartikan  sebagai  setiap  daerah berhak,  berwenang,  dan  memiliki  kewajiban  untuk  membuat  peraturan  sendiri. Sedangkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus dimaksudkan bahwa setiap  daerah  berhak,  berwenang,  dan  berkewajiban  untuk  memberikan  pelayanan untuk kepentingan masyarakat dalam batas lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  daerah.  Namun  sayangnya,  meski  rasionalisasi  dari  adanya  Kebijakan Perizinan Berusaha adalah untuk kemudahan investasi namun tujuan ini dirasa masih belum  dapat  tercapai  sepenuhnya  selain  karena  adanya  transformasi  karakteristik
23 Moh Mahfud, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: Lp3s, 1998), p. 90.
24 Mahfud.
25 Mahfud.
26 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), p. 44.
kebijakan di sektor Perizinan dari Desentralistik menjadi Semi-Sentralistik. Tujuan dari kebijakan  Perizinan  Berusaha  masih  menyisahkan  problematika  seperti:  Kebingungan birokrasi antara Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Kementerian Investasi/Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM); 27 Konsep Online  Single Submission yang  tidak  implementatif  dan  mempengaruhi  kinerja  Pemerintah  Daerah dalam  Penanganan  Perizinan;  maupun  rentang  kendali  pada  Pemerintah  Pusat mengakibatkan  beberapa  Perizinan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  Yuridis-Sosiologis Daerah. 28
Pekerjaan  Rumah  (PR):  Merancang Interegional  Linkage Peta  Investasi  melalui Kewenangan Harmonisasi Perizinan
Melalui  sub-pembahasan  sebelumnya,  kebijakan  Perizinan  di  Indonesia  masih menyisihkan  pekerjaan  rumah  (PR)  bagi  pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah dalam  melakukan  penataan  (Harmonisasi  dan  Sinkronisasi)  Hukum.  Sebagiamana konsep  hukum  itu  sendiri  sebagai  tatanan  yang  utuh  ( holistic ),  selalu  bergerak,baik secara evolutif maupun revolusioner. Sifat pergerakan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat  dihilangkan  atau  ditiadakan,  tetapi  sebagai  sesuatu  yang  eksis  dan  prinsipil. 29 Dalam konteks hukum sebagai alat perubah sosial, hukum harus berorientasi ke depan. Ketika orde reformasi bergulir dan hukum dicanangkan sebagai “panglima” civil society, maka menjadi tuntutan bagi hukum untuk “peka” dan bahkan “visioner” dalam melihat perubahan  yang  akan  terjadi  di  dalam  masyaraka. 30 Untuk  menjawab  bagaimana Interegional Linkage penulis mengambil istilah Nonet dan Selznick terhadap tipe yang bersifat responsif. Teori hukum responsif ide atau responsive law dari Nonet & Selznick menghendaki  agar  hukum  senantiasa  diposisikan  sebagai  fasilitator  yang  merespons kebutuhan  dan  aspirasi  warga  masyarakat,  dengan  karakternya  yang  menonjol  yaitu menawarkan  lebih  dari  sekedar prosedural  justice ,  berorientasi  pada  keadilan, memperhatikan  kepentingan  publik,  dan  lebih  daripada  itu mengedepankan  pada substancial justice . 31
Hukum responsif memperkuat cara-cara bagaimana integritas dan keterbukaan dapat saling  menopang  walaupun  terdapat  pertentangan  diantara  keduanya. 32 Hukum responsif  adalah  hukum  yang  mampu  mengatasi  ketegangan  akibat  terjadinya perubahan sosial. Hukum melalui suatu sistem hendaknya terbuka terhadap tantangan- tantangan  yang  ada  dalam  masyarakat.  Kreativitas  penegak  hukum  dalam  memaknai hukum tidak akan berhenti pada “mengeja undang - undang”, tetapi menggunakannya
27 “Hubungan Kerja Pusat Dan Daerah Tak Harmonis, OSS - RBA Berisiko Terdampak” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211222/9/1479706/hubungan-kerja-pusat-dan-daerah-tak- harmonis-oss-rba-berisiko-terdampak> [accessed 8 January 2024].
28 “Implementasi UU Cipta Kerja Di Daerah Dinilai Masih Belum Solid - Page 2.”
29 Salman O tje and A F Susanto, “Beberapa Aspek Sosiologi Hukum” (Bandung: PT. Alumni, 2004).
30 Henni Muchtar, “Paradigma Hukum Responsif (Suatu Kajian Tentang Makamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penegak Hukum),” Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora , 11.2 (2012), 160 – 71.
31 Dey Ravena, “Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” Jurnal Wawasan Yuridika , 23.2 (2010), 155 – 66.
32 Philippe Nonet and Philip Selznick, Hukum Responsif , Nusamedia, Bandung (Bandung: Nusa Media, 2007).
secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. 33 Menggunakan hukum secara sadar sebagai  sarana  pencapaian  tujuan  kemanusiaan  berarti  harus  peka  dan  responsif terhadap tuntutan sosial. Citra hukum progresif yang seharusnya menampilkan karakter yang  responsif  di  kedepankan,  karena  mampu  menangkap  pesan  masyarakat  agar koruptor  dihukum berat. 34 Hukum  harus  mampu,  menjadi  instrument  efektif  bagi terciptanya  tujuan civil  society. 35 Menurut  Nonet  dan  Selznick,  fungsi  paradigmatik hukum  responsif  adalah  fungsi  regulasi  bukan  ajudikasi  sebagaimana  Regulasi  adalah proses  mengelaborasi  dan  mengoreksi  kebijakan-kebijakan  yang  dibutuhkan  untuk merealisasikan  tujuan  hukum.  Hukum  responsif  akan  selalu  berorientasi  pada  hasil, tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan  melalui  subordinasi.  Cirinya  adalah  mencari  nilai-nilai  tersirat  yang terdapat  dalam  peraturan  dan  kebijakan. 36 Teori  Pound  mengenai  kepentingan- kepentingan  sosial  merupakan  sebuah  usaha  yang  lebih  eksplisit  untuk mengembangkan suatu model hukum responsif. Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya  memberikan  suatu  yang  lebih  daripada sekedar  prosedur hukum.  Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. 37
Bagan 2. Konfigurasi dan Karakter Hukum
Sumber : Olahan Penulis
Berdasarkan implikasi yang sangat besar dari sebuah peraturan (dalam hal ini peraturan terkati  Kebijakan  Perekonomian  Nasional  khususnya  pada  Perizinan),  maka  dalam konteks  pembentukan  dari  Peraturan  seharusnya  mengutamakan  prinsip  demokratis sehingga  menghasilkan  hukum  yang  responsif  yang  didukung  oleh  budaya  hukum masyarakat yang diatur, struktur pemerintah yang mengatur, dan substansi hukum yang responsive  yang  jelas  tujuan  dan  manfaatnya. Sehingga  watak  yang  dibangun  adalah Peraturan  dengan  akurasi  atas  efektifitas  yang  tinggi  keitka  bersifat  responsif  yaitu Hukum  Responsif  adalah  hukum  yang  menggunakan  pendekatan  realisme  hukum, sosiological  jurisprudence,  yaitu  hukum  yang  mempertimbangkan  fakta  sosial  dalam pembentukannya bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang.
33 Rahardjo Satjipto, “Hukum Dalam Jagat Ketertiban,” UKI Pers, Jakarta , 2006.
34 Satjipto.
35 Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia , Yogyakarta: AntonyLip (Yogyakarta: antonyLip, 2009).
36 Nonet and Selznick.
37 Nonet and Selznick.
Peraturan  ini  ada  kaitan  eratnya  dengan  konteks  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu Pintu  tidak  lepas  dari  aspek  Perizinan.  Sebagaimana  hakikat  Perizinan  merupakan instrumen  kebijakan  pemerintah/Pemerintah  Daerah  (Pemda)  untuk  melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun  ekonomi.  Izin  juga  merupakan  instrumen  untuk  perlindungan  hukum  atas kepemilikan  atau  penyelenggaraan  kegiatan.  Sebagai  instrumen  pengendalian, perizinan  memerlukan  rasionalitas  yang  jelas  dan  tertuang  dalam  bentuk  kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan  akan  kehilangan  maknanya sebagai  instrumen untuk  membela  kepentingan koperasi atas tindakan yang berdasarkan atas tindakan individu. 38 Mengingat fungsinya yang sangat sentral dalam mencegah kegagalan pasar dari aktivitas pelaku usaha, fungsi perizinan jelas merupakan fungsi regulasi yang harus dipegang oleh pemerintah. Oleh karena  itu,  sebuah  mekanisme  perizinan  harus  mempertimbangkan  keseimbangan antara  kepentingan  pemerintah/atau  Pemerintah  Daerah  dan  kepentingan  pelaku usaha serta kepentingan individu yang mengakselerasi kegiatan ekonomi. 39
Kebijakan  perizinan  dirancang  untuk  mencegah  terjadinya  kegagalan  pasar.  Bentuk perizinan haruslah disiapkan dengan sedemikian rupa sehingga pemerintah tidak harus menanggung  suatu  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tidak  terkendalinya  kegiatan ekonomi  masyarakat  bahwa  Pemerintah  misalnya  mengatur  kuota  barang  dan  jasa tertentu  yang  harus  disuplai  di  pasar  yang  pada  tingkat  tertentu  tidak  menimbulkan dampak  negatif  bagi  keberlangsungan  usaha  koperasi.  Dalam  konteks  inilah,  suatu tindakan  intervensi  pemerintah  dalam  bentuk  perizinan  harus  dirujukan  pada  fungsi pemerintahan  yang  utama,  yakni  fungsi  alokatif,  fungsi  distributive,  dan  fungsi stabilisasi. Instrumen perizinan yang terlalu ketat tidak mustahil akan mendorong pada aktifitas  informal  dalam  ekonomi,  atau  yang  sering  disebut  dengan  black  market economy,  tetapi  perizinan  yang  terlalu  longgar  juga  akan  mendorong  pada  tingginya biaya  social  yang  harus  ditanggung  oleh  masyarakat  seperti  kemacetan,  kerusakan lingkungan, malaise ekonomi, inflasi, dan polusi sebagai akibat dari aktivitas pasar yang tidak terkendali. 40 Pemberian izin dapat berbentuk pendaftaran, penentuan kuota dan izin  untuk  melaksanakan  sesuatu  usaha  yang  biasanya  harus  dimiliki  atau  diperoleh suatu  organisasi  perusahaan  atau  seseorang  sebelum  yang  bersangkutan  dapat melakukan  suatu  kegiatan  atau  tindakan  yang  dilakukan.  Menurut  Ateng  Syafrudin bahwa  izin  tertujuan  dan  berarti  menghilangkan halangan,  hal  yang dilarang  menjadi boleh. 41 Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge pengertian izin dalam arti luas dan sempit  sebagai  berikut  : “ Izin  adalah  suatu  persetujuan  dari  penguasa  berdasarkan undang-undang  atau  peraturan  pemerintah  untuk  dalam  keadaan  tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan .”
38 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik , (No Title) (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. v.
39 Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik .
40 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia (Citra Aditya Bakti, 2001).
41 Adrian Sutedi, Dinamika Perizinan Dan Good Governance , Madju Bersama. Medan (Medan: Madju Bersama, 2010), p. 152.
Menurut konsep Negara Hukum, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban  dan  keamanan  tetapi  juga  mengupayakan  kesejahteraan  umum.  Setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan  harus  berdasarkan  wewenang  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Salah satu wujud ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis- jenis  ketetapan,  izin  termasuk  sebagai  ketetapan  yang  bersifat  konstitutif  yakni ketetapan yang bersifat konstitutif yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Adapun  mengenai  tujuan  perizinan  yang  secara  umum  dapat  disebutkan  sebagai berikut: 42
a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “ sturen ”) aktivitas -aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
c. Keinginan  melindungi  objek-objek  tertentu  (izin  terbang,  izin  membongkar monumen-monumen);
d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk);
e. Izin  memberikan  pengarahan,  dengan  menyeleksi  orang-orang  dan aktivitasaktivitas  (izin  berdasarkan  “ drank  en  horecawet ”,  dimana  pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).
Menyinggung  aspek  Periznan  Terpadu  Satu  Pintu  bahwa  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Undang-Undang  Cipta  Kerja)  diundangkan  dalam rangka  mendukung  cipta  kerja  yang  memerlukan  penyesuaian  berbagai  aspek pengaturan  yang  berkaitan  dengan  kemudahan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan  proyek  strategis  nasional,  termasuk  peningkatan  perlindungan kesejahteraan  pekerja.  Dalam  rangka  meningkatkan  ekosistem  investasi dan  kegiatan berusaha  Undang-Undang  Cipta  Kerja  telah  memperbarui  beberapa  ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk  memperkuat  peran  dan  komitmen  pemerintahan  daerah  dalam  rangka Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  di  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  mengenai  penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko. Penguatan  peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja  antara  lain diaturnya kewajiban gubernur/bupati/wali kota untuk memberikan pelayanan Perizinan Berusaha  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan Perizinan Berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh DPMPTSP wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh  Pemerintah  Pusat,  dan  pemberian  peluang  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk mengembangkan  sistem  pendukung  pelaksanaan  Sistem  OSS  sesuai  dengan  norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
42 Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada (Jakarta: Radja Grafindo, 2006), p. 211.
Disini berarti terlibat bahwasanya seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, perizinan juga mengalami evolusi yang revolusioner dengan diadakannya system perizinan elektronik untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat  pelalu  usaha  agar  lebih  antusias  dalam mengurus  perizinan,  sehingga  dengan  semakin  banyaknya  masyarakat  pelaku  usaha yang  mengurus  izin,  maka  akan  semakin  mudah  juga  upaya  pengawasan  pemerintah agar  suatu  kegiatan  usaha  tidak  menimbulkan  efek  negatif  bagi  masyarakat  dan lingkungan  hidup.  Untuk  itu  pemerintah  menerbitkan  sistem  pendaftaran  perizinan berbasis  elektronik  yang  disebut  dengan  OSS.  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara Elektronik  atau  Online  Single  Submission  yang  (OSS)  adalah  Perizinan  Berusaha  yang diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS  untuk  dan  atas  nama  menteri,  pimpinan  lembaga, gubernur,  atau bupati/wali  kota  kepada Pelaku  Usaha  melalui  sistem  elektronik  yang terintegrasi  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018 tentang  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  secara  Elektronik  yang  diubah melalui Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Secara  konsep,  aspek  Perizinan di  daerah  tidak lepas  dari  keberadaan  DPMPTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dimana adanya PTSP sesuai dengan amanat Pasal 250 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Lebih  lanjut  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah pada Pasal 1 angka 4 bahwa PTSP diartikan sebagai pelayanan secara terintegrasi dalam satu  kesatuan  proses  dimulai  dari  tahapan  permohonan  sampai  dengan  tahap penyelesaian  produk  pelayanan  terpadu  satu  pintu.  Hal  ini  berarti  PTSP  diposisikan menjadi garda depan pelayanan masyarakat untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha,  meningkatkan  ekosistem  investasi  dan  kegiatan  berusaha  serta  menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan  berusaha  di  daerah  yang  cepat,  mudah,  terintegrasi,  transparan,  efisien, efektif,  dan  akuntabel.  Sehingga  untuk  mengakomodir  ketentuan  tersebut  DPMPTSP dalam  melaksanakan  pelayanan  Perizinan  Berusaha  wajib  menerapkan  manajemen Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  di  Daerah.  Seperti  :  pelaksanaan  pelayanan; pengelolaan  pengaduan  masyarakat;  pengelolaan  informasi;  penyuluhan  kepada masyarakat; pelayanan konsultasi; dan pendampingan hukum.
Melalui  penjelasan  di  atas,  terdapat  relasi  yang  kuat  antara  Karakteristik  Hukum responsive ,  hakikat  dari  Perizinan,  dan  Kewenangan  Daerah  dalam  membentuk DPMPTSP  sebagai  garda  depan  pelayanan  masyarakat  untuk  memberikan  kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga  kualitas  perizinan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Maka  berangkat  dari probelmatika Perizinan yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja bahwa terdapat Kebingungan birokrasi antara Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan Kementerian  Investasi/Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM); 43 Konsep Online Single  Submission yang  tidak  implementatif  dan  mempengaruhi  kinerja  Pemerintah
43 “Hubungan Kerja Pusat Dan Daerah Tak Harmonis, OSS - RBA Berisiko Terdampak.”
Daerah dalam Penanganan Perizinan; maupun rentang kendali pada Pemerintah Pusat mengakibatkan  beberapa  Perizinan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  Yuridis-Sosiologis Daerah. 44 Dilain sisi, terdapat pula “kotak kosong” terkait kewenangan penyederhanaan paket  Perizinan.  Frasa  “Kotak  Kosong”  menjadi  term  yang  menganalogikan  bahwa keberadaan  kewenangan  Perizinan  di  level  Daerah  termasuk  kewenangan  untuk melakukan penyederhanaan sudah disediakan (kotaknya) dan berwujud “ Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ”, namun sayangnya kewenangan ini dirasa tidak rampung  dan  tidak  memiliki  kemampuan  eksekutorial  (kosong).  Konsekuensinya, Pemerintah  (baik  Pusat/Daerah)  memiliki  Pekerjaan  Rumah  dalam  hal  merancang Interegional  Linkage peta  investasi  yang  merupakan output dari  kebijakan  Perizinan sebenarnya  dapat  dilakukan  dengan  cara  mengintegrasikan  dan  mengombinasikan antara  kebijakan  yang  bersifat  sentralistis  dan  desentralistik  sehingga  mampu mengadopsi dilain sisi juga menciptakan titik kompromi seluruh keinginan antara Pusat dan Daerah. Dengan menitik beratkan pada investasi yang akan dilakukan oleh Daerah dalam  sektor-sektor  tertentu  yang  terfasilitasi  oleh  Program  Pusat  mampu memproyeksikan  keuntungan  lokalistis  di  Daerah  sebagaimana  digambarkan  pada Bagan berikut:
Bagan 3. Interregional Linkage Sektor Perizinan
Sumber : Olahan Penulis
44 “Implementasi UU Cipta Kerja Di Daerah Dinilai Masih Belum Solid - Page 2.”
Melalui  bagan  diatas,  maka  penyesuaian-penyesuaian  terhadap  kebijakan  Perizinan setidaknya dibatasi dalam beberapa Prinsip sebagai berikut:
(a) ukuran keperluan yang mendesak ( urgent-need ): gambaran  dari  ukuran  ini  diibaratkan  sebagai  momen  dimana  negara  tidak memiliki pilihan karena sering terdesak untuk segera memilih tanpa terdapat kesempatan  memilih  dalam  arti  yang  sebenarnya:  contohnya  adalah penanaman modal asing dan peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan  hal  tersebut serta  dikaitkan dengan  kondisi dan  kesiapan di  tempat penanaman modal sehingga minim tercipta interregional linkage
(b) feasibility :
dalam  hal  bidang  hukum  yang  mengandung  terlalu  banyak  halangan ditangguhkan  dan  dipilih  bidang-bidang  yang  tidak  ada  kendala  kultural, keamanan,  dan  sosiologis.  Apabila  dikombinasikan  dengan  kriteria  di  atas, kiranya dicapai pilihan yang lebih seimbang dimana terdapat titik temu yang mentoleransi  kebutuhan-kebutuhan  yang  bersifat  moralitas  (dalam  hal  ini tercermin  dalam  bagian  evaluasi  bentuk-bentuk  desentralisasi  di  Indonesia dengan  melihat  pola-pola  yang  telah  terjadi  berdasarkan  aspek  regulasi maupun evaluasi terhadap pelaksanaan Desentralisasi):
(c) perubahan yang pokok ( fundamental change );
pada tahap ini perubahan (melalui perundang-undangan) diperlukan karena pertimbangan-pertimbangan  politis,  ekonomis,  dan/atau  sosial  berkaitan dengan  pelaksanaan  Otonomi  Daerah.  Konsekuensi  dari  adanya  perubahan pokok ini akan mempengaruhi sistem hukum yang terbangun yang berkaitan dengan  daerah  yang  biasanya  dipilih  adalah:  kewenangan  fiskal  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  kewenangan  daerah  dalam mengurus  sektor-sektor  strategis,  kewenangan dalam sektor  yang berkaitan dengan investasi dan industri. Tahun 2021 terkenal dengan besarnya tekanan investasi  dan  percepatan  pembangunan  yang  terdapat  keinginan  untuk mengoptimalkan  sektor  ini,  akan  ada  tarikan  antara  keinginan  demikian dengan keinginan untuk mengadakan perubahan dasar ( fundamental change ) dalam  perundang-undangan  yang  menempatkan  pemerintah  yang bersangkutan, dalam kedudukan yang tidak mudah.
Sehingga  “investasi”  pada  suatu Daerah  merupakan main  gear yang  mempengaruhi produksi  suatu  daerah  tersebut.  Perspektif  yang  dibangun  di  sini  adalah  keuntungan daerah dapat diagregasi menjadi keuntungan pusat yang merupakan determinan dari investasi nasional, dan investasi nasional akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu  Daerah.  Sehingga  dengan  pola  demikian  terdapat  ketergantungan  antara  pola sentralistis dan desentralistik dimana variabel-variabel yang digunakan telah dibentuk secara  bersama-sama  tanpa  menggeneralisasikan  variabel  ukur.  Dalam  implementasi yang bersifat teknis, adanya Interregional Linkage Sektor Perizinan menjadi basis pemetaan di level Pemerintah Pusat terhadap data dan kebutuhan yang dimiliki oleh Daerah sehingga bisa menyerahkan  kebutuhan/kewenangan  perizinan  (Desentralisasi)  tertentu  di  level  Pemerintah Daerah termasuk penyederhanaan perizinan dalam 1 (satu) layanan prosedur izin yang sejenis.
Hal  ini  dikarenakan  adanya  konsep Interregional  Linkage tidak  akan  berjalan  100% apabila  tidak  mempertimbangkan  keterkaitan  antar  daerah  sebagai  jaringan pemerintahan  dan  jaringan  pasar  ( Interregional  Linkages )  karena  keterkaitan  antar daerah tidak dapat diasumsikan tetap. Konsekuensi ini kemudian menjadi rambu-rambu bahwa  resolusi  konflik  yang  terjadi  di  antara  daerah  secara  sosiologis  seperti rencana/dokumen  penataan  ruang  menjadi  variabel  yang  wajib  diperhatikan perkembangannya  karena  keterkaitan  ini  mendeterminasi  model  perizinan  yang  akan digunakan. Oleh karena itu keterkaitan secara vertikal dan horizontal akan sangat baik apabila dikombinasikan kondisi inilah yang kemudian ditemukan sifat “Sistematis dan Berintegrasi.” 45

## SIMPULAN
Rasionalisasi  dari  adanya  kebijakan  perizinan  berusaha  adalah  untuk  kemudahan investasi namun tujuan ini dirasa masih belum dapat tercapai sepenuhnya selain karena adanya  transformasi  karakteristik  kebijakan  di  sektor  perizinan  dari  desentralistik menjadi semi-sentralistik. Tujuan dari kebijakan perizinan berusaha masih menyisakan problematika  seperti:  kebingungan  birokrasi  antara  Daerah-Pusat  ([Dinas  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP)  dengan  Kementerian  Investasi/Badan  Koordinasi Penanaman  Modal  (BKPM)];  konsep  OSS yang  tidak  implementatif dan  memengaruhi kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan perizinan; maupun rentang kendali pada Pemerintah  Pusat  mengakibatkan  beberapa  perizinan  tidak  sesuai  dengan  kondisi yuridis-sosiologis  Daerah.  Sehingga  kedepannya  dalam  hasil  penelitian  ini  perlu dirancang interregional  linkages yang  mengarahkan  kebijakan  perizinan  agar  sejalan dengan  kebutuhan  investasi  Pusat-Daerah  dengan  beberapa  batasan  seperti  ukuran keperluan  yang  mendesak  ( urgent-need ), feasibility, dan  perubahan  yang  pokok ( fundamental change ).

## REFRENSI
Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005)
Arifin, Muhammad Ya ’ rif, “ Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, ” Celebes Equilibrum Journal , 1.1 (2019),
26 – 31
Asikin, Amirudin dan Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum , 6th Ed (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)
Azhari, Abdul Kholiq, and Abul Haris Suryo Negoro, Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Malang: Intrans Publishing, 2019, 2019)
“ Badan Pusat Statistik ”
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/02/05/1519/ekonomi-indonesia-
45 Ngesti Prasetyo and others, “The Politics of Indonesias Decen tralization Law Based on Regional Competency,” Brawijaya Law Journal , 8.2 (2021), 159 – 84.
triwulan-iv-2017--tumbuh-5-19-persen.html> [accessed 1 October 2022]
Creswell, John W, and J David Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (California: Sage publications, 2017)
El-Muhtaj, Majda, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017)
Farah, Sintya, and Retno Sunu Astuti, “ Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS (Online Single Submission) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang, ” Journal of Public Policy and Management Review , 10.1 (2020), 69 – 79
Hr, Ridwan, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: Raja Grafindo Persada (Jakarta:
Radja Grafindo, 2006)
“ Hubungan Kerja Pusat Dan Daerah Tak Harmonis, OSS-RBA Berisiko Terdampak ” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211222/9/1479706/hubungan-kerja-pusat- dan-daerah-tak-harmonis-oss-rba-berisiko-terdampak> [accessed 8 January 2024]
“ Implementasi UU Cipta Kerja Di Daerah Dinilai Masih Belum Solid - Page 2 ” <https://nasional.kontan.co.id/news/implementasi-uu-cipta-kerja-di-daerah- dinilai-masih-belum-solid?page=2> [accessed 2 January 2024]
Krippendorff, Klaus, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (Sage publications, 2018)
Kusuma, Mahmud, Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia , Yogyakarta: AntonyLip (Yogyakarta: antonyLip, 2009)
Lestari, Dewi, “ Hak Asasi Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Berbagai Aspek Kehidupan, ” Jurnal Hukum & Pembangunan , 37.4 (2007), 499 – 513
Mahfud, Moh, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: Lp3s, 1998)
Muchtar, Henni, “ Paradigma Hukum Responsif (Suatu Kajian Tentang Makamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penegak Hukum), ” Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora , 11.2 (2012), 160 – 71
Murniati, Murniati, Dinamika Otonomi Daerah Di Indonesia (Lhoukseumawe: Unimal Press, 2016)
Mustafa, Bachsan, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia (Citra Aditya Bakti, 2001)
Nonet, Philippe, and Philip Selznick, Hukum Responsif , Nusamedia, Bandung (Bandung:
Nusa Media, 2007)
Otje, Salman, and A F Susanto, “ Beberapa Aspek Sosiologi Hukum ” (Bandung: PT. Alumni, 2004)
Perali, Federico, and Pasquale Lucio Scandizzo, “ DSGE vs. CGE Models: Modelling Sustainable Development in a Computable General Equilibrium Context, ” Soc. Ital.
Degli Econ , 2016, 1 – 56
Prasetyo, Ngesti, Moh Fadli, S N Tunggul, and Muchamad Safaat, “ The Politics of Indonesias Decentralization Law Based on Regional Competency, ” Brawijaya Law Journal , 8.2 (2021), 159 – 84
Ravena, Dey, “ Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, ” Jurnal Wawasan Yuridika , 23.2 (2010), 155 – 66
Satjipto, Rahardjo, “ Hukum Dalam Jagat Ketertiban, ” UKI Pers, Jakarta , 2006
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Raja Grafindo Persada (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
Soemardi, Teori Umum Hukum, Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik , Bee Media Indonesia, Bandung (Bandung: Bee Media Indonesia, 2010)
Sutedi, Adrian, Dinamika Perizinan Dan Good Governance , Madju Bersama. Medan (Medan: Madju Bersama, 2010)
——— , Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik , (No Title) (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
Turner, Mark, and David Hulme, Governance, Administration and Development: Making the State Work (Basingtone: Springer, 1997)