## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 3 Juli 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5401/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Komparatif Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Di Kota Padang
Elvia Siskha Sari 1 , Aldri Frinaldi 2 , Lince Magriasti 3
Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang, Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Implementasi kebijakan wajib sebagai tahapan dari kebijakan dilakukan untuk melihat apakah kebijakan  yang  dibuat  menghasilkan  dampak  tidak  baik  atau  sesuai  dengan  perencanaan.  Bidang kesehatan  memiliki  program  jaminan  kesehatan  yang  dilaksanakan  sebagai  implementasi  dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan  “Setiap  orang  mempunyai  hak  dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang  aman, bermutu, dan terjangkau”. Sehingga dibentuklah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diatur  dalam  Undang  Undang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  Tahun  2004.  Undang-Undang  ini mengatur  tata  cara  pelaksanaan  jaminan  sosial  dibawah  bimbingan  BPJS  yang  terdiri  dari  BPJS ketenagakerjaan dan Kesehatan. Program ini mulai diterapkan pada tahun 2014 dengan target seluruh masyarakat  terdaftar  untuk  menikmati  pelayanan  kesehatan.  Selain  itu  program  jaminan  kesehatan juga didukung oleh WHO yang meresmikan program Universal Health Coverage yang merupakan
Article Info Abstract Article history: Received : 12 Juni 2023 Publish : 07 July 2023 Indonesian  citizens  are  entitled  to  health  insurance  in  accordance  with  the  law.  Various ways and strategies of the government attract people's attention to get health insurance. One of them is the city of Padang, which in 2018 only registered 75% of the total population in a period of 4 years, that is, in 2022 the number of JKN participants will increase to 95.38%. Compared to cities in Central Java which received the UHC award, and several other cities, the government of Padang City needs to improve services  and outreach regarding health insurance to its citizens. This research was studied using qualitative research methods with a comparative descriptive approach which was carried out by collecting data from various journals, documents, and other supporting data. This research results that the city of Padang still needs to make improvements in improving its health services such as the success of JKN in the city of Bandung with the Satlak Jamkes policy, the city of Bekasi with  Kartu Bekasi Sehat program and North Jakarta with quality service that satisfies its patients.
Keywords: Jaminan Kesehatan Nasional,
Pelayanan Kesehatan
Info Artikel
Abstract Article history: Diterima : 12 Juni Publis : 07 July 2023 Seluruh  warga  negara  Indonesia  berhak  mendapatkan  Jaminan  Kesehatan  sesuai  dengan
Undang-Undang. Berbagai cara dan strategi pemerintah menarik perhatian masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Salah satunya adalah kota Padang yang pada tahun 2018 hanya terdaftar 75% dari jumlah pendudukan dalam jangka waktu 4 tahun yaitu pada tahun 2022 jumlah peserta JKN meningkat menjadi 95,38%. Dibandingkan dengan kota di Jawa Tengah yang mendapatkan penghargaan UHC, dan beberapa kota lainnya, pemerintah Kota Padang perlu meningkatkan pelayanan dan sosialisasi mengenai Jaminan kesehatan Kepada warganya.  Penelitian  ini  dikaji  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif komparasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai jurnal,  dokumen,  dan  data  pendukung  lainnya.  Penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  kota Padang masih perlu melakukan pembenahan dalam meningkatkan pelayanan kesehatannya seperti  kesuksesan  JKN  di  kota  Bandung  dengan  kebijakan  Satlak  Jamkes, kota  Bekasi dengan program Kartu Bekasi sehatnya dan Jakarta Utara dengan kualitas pelayanan yang memuaskan pasiennya.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Elvia Siskha Sari Universitas Negeri Padang Email : sarielviasiskha@gmail.com
sebuah  program  Kesehatan  yang  memberikan  kepastian  kepada  masyarakat  untuk  dapat  akses pelayanan  Kesehatan  yang  preventif,  promotive  dan  rehabilitasi  dengan  biaya  yang  terjangkau. Kesepakatan  ini  menjadi  kewajiban  setiap  negara  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada seluruh  warganya.  Selain  implementasi  dari  UU,  Program  jaminan  kesehatan  ini  dibentuk  untuk memastikan jaminan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu. Pembiayaan program ini di Kelola oleh pemerintah daerah. Menurut data dari BPJS Kesehatan per 31 Januari 2023, Jumlah peserta JKN mencapai 248,67 juta jiwa atau 90,9% dari jumlah penduduk di Indonesia (Katadata 2023).  Jaminan Kesehatan Nasional yang dikenal dengan JKN memiliki 6 jenis layanan yaitu pelayanan kesehatan tingkat  pertama,  rawat  inap  tingkat  lanjutan  (RITL),  rawat  pelayanan  kesehatan  rujukan  tingkat lanjutan, rawat  inap tingkat  pertama  (RITP), rawat  jalan tingkat  lanjutan  (RJTL), dan jalan tingkat pertama (RJTP).
Pelayanan  kesehatan  masih  menjadi  inti  permasalahan  dalam  bidang  kesehatan  yang memerlukan  pelayanan  cepat  karena  menyangkut  hidup  seseorang.  Pada  pelaksanaannya  sebagian masyarakat mengeluhkan beberapa kendala yang di hadapi seperti pengurusan administrasi birokrasi dan  antrian  yang  lama  serta  permasalahan  pembayaran.  Dimana  saat  masyarakat  dalam  kondisi darurat, peserta yang berobat menggunakan BPJS harus mendapatkan surat rujukan dari puskesmas tempat tinggal. Selain itu masih banyak masyarakat yang belum tau prosedur pelayanan JKN sehingga masyarakat  menilai  penggunaan  kartu  BPJS  memiliki  banyak  persyaratan  yang  memakan  banyak waktu  dan  biaya  (Hanifah  and  Khaidir  2021).  Hal  ini  disebabkan  karena  kurangnya  sosialisasi pemerintah yang belum maksimal. Dalam implementasi kebijakan selain praktik, strategi pelaksanaan perlu diperhatikan oleh pemerintah termasuk bagaimana cara masuk ke masyarakat agar didengar dan informasi penting seperti prosedur pelayanan dapat dipahami (Djiko and Tangkau 2018).
Program JKN ini terus berkembang mengikuti arus globalisasi dengan menghadirkan  Aplikasi Mobile JKN. Pada tahun 2022, Pemerintah kota Padang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mensosialisasikan aplikasi Mobile JKN untuk mempermudah pelayanan BPJS. Kota Padang selaku ibukota Provinsi  Sumatera Barat  memiliki jumlah peserta BPJS 95,38% dari jumlah penduduknya. Pemerintah  kota  Padang  terus  melakukan  pendataan  terhadap  pendudukanya  yang  belum  terdaftar dalam program JKN bahkan dalam pendaftaran masyarakat dapat melakukan pendaftara secara online dengan aplikasi mobile JKN. Sehingga untuk pelayanan masyarakat hanya perlu datang ke puskesmas atau rumah sakit dengan menunjukan kartu JKN Online dan E-KTP (Humas BPJS Kesehatan 2022a). Salah satu rumah sakit yang mendukung digitalisasi pelayanan kesehatan ini adalah Rumah Sakit Siti Rahma dengan menunjuk pegawai nya sebagai Duta Mobile JKN untuk mensosialisasikan fitur-fitur dari aplikasi Mobile JKN (Humas BPJS Kesehatan 2022c). Pelaksanaan program JKN di kota Padang masih belum sebaik kota-kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC Award) 2022 dari (BPJS) Kesehatan, atas kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) (jatengprov.go.id 2022).
Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah dan Khaidir (Hanifah and Khaidir 2021) di Puskesmas Pauh  kota  Padang,  kualitas  pelayanan  terhadap  kepuasan  masyarakat  berpengaruh  sebesar  58,1%. Semua indicator sudah tergolong baik, kecuali indicator ketanggapan respon pasien masih tergolong rata-rata dan indicator akses layanan kurang memuaskan pasien Puskesmas Pauh kota Padang. Hal ini disebabkan oleh petugas puskesmas  yang kurang ramah dan tidak tepat waktunya dalam membuka pendaftaran.  Selain  itu  masih  adanya  petugas  yang  tidak  menguasai  prosedur  pelayanan  dan kemampuan yang memadai dalam memberikan layanan. Hal ini juga terjadi pada pelayanan Kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara, dimana masih adanya implementor program jaminan Kesehatan yang tidak  memahami  SOP  pelayanan  (Djiko  and  Tangkau  2018).  Dalam  memberikan  pelayanan, Implementor  harus  memahami  SOP  untuk  bertindak  dan  harus  disiapkan  untuk  mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (Fitri 2022) yang dilakukan di Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang juga mengeluhkan petugas Kesehatan yang kurang cepat dalam menangani pelayanan Kesehatan seperti saat melayani pasien, petugas berbincang-bincang dengan rekan lainnya sehingga pasien  harus  menunggu  dan  menghambat  proses  pengobatan  maupun  penanganan  medis.
Ketidakjelasan informasi mengenai prosedur dan obat juga dikeluhkan oleh pasien yang berobat ke Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang. Menurut Van Meter dan Van Horn, sumber daya manusia maupun  non  manusia  penting  untuk  menunjang  keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Koordinasi antar pelaksana juga perlu dibangun agar dapat melaksanakan program jaminan kesehatan. Koordinasi dan komunikasi merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi yang melaksanakan program- program untuk mencapai sasaran dan tujuan bersama (Grenada and Rahman 2017).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  akan  membahas  bagaimana  pelaksanaan  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di Kota Padang dalam memberikan pelayanan kesehatan dan bagaimana perbandingan program Jaminan Kesehatan  Nasional  kota  Padang  dengan  kota  lain  di  Indonesia  dalam  pelaksanaan  Implementasi Undang-Undang No 24 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh karena itu Penelitian ini disajikan menggunakan metode kualititatif dengan metode analisis deskriptif komparasi yang merupakan analisis yang membandingkan suatu kondisi yang sama untuk menemukan kesamaan maupun  perbedaan,  menemukan  sebab  akibat  dan  factor  yang  berhubungan  dengan  situasi  atau fenomena  (Sugiono  2012).  Proses  penyusunan  artikel  ini  dilakukan  dengan  memperoleh  data-data terkait dengan program JKN di kota padang dan daerah lainnya melalui teknik dokumentasi melalui data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistika Kota Padang, Pemerintah kota Padang dan BPJS Kesehatan kota Padang. Selain ini pembahasan serta penyusunan dilakukan dengan pendekatan studi pustaka melalui literature jurnal ilmiah yang relevan atau melalui informasi online. Menurut  Miles  dan  Michael  (Miless  and  Michael  1994)  Analisis  data  akan  di  olah  dalam  3  jalur Kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## a. Program JKN Di Kota Padang
Jaminan Kesehatan telah ada sejak zaman penjajahan kolnial belanda, sehingga pada saat Indonesia  merdeka  dilakukan  upaya  untuk  menjamin  kebutuhan  pelayanan  Kesehatan  bagi masyarakat  namun  hanya  terkhusus  pada  pegawai  sipil  dan  keluarga.  Kemudian  pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  1  Tahun  1968  dengan  membentuk  Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi  pegawai  negara  dan  penerima  pensiun  beserta  keluarganya.  Namun  hal  ini  masih  menjadi permasalahan  bagi  masyarakat  dalam  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  hingga  di  bentuklah program  Askeskin  oleh  PT.  Askes  pada  tahun  2005-2007  yang  merupakan  asuransi  Kesehatan yang  dikhususkan  untuk  masyarakat  miskin  dan  tidak  mampu  dalam  mendapatkan  pelayanan Kesehatan.  Kemudian  Askeskin  berubah  menjadi  Jamkesmas  pada  tahun  2008  dan  berubah Kembali pada tahun 2014 menjadi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor  24  tahun  2014  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (Humas  BPJS  Kesehatan n.d.).    Saat  ini  Jaminan  Kesehatan  Nasional  diselenggarakan  oleh  BPJS  memiliki  visi  menjadi badan  penyelenggara  yang  dinamis,  akuntabel  dan  terpercaya  untuk  mewujudkan  jaminan Kesehatan  yang  berkualitas,  berkelanjutan,  berkeadilan  dan  inklusif. Kesehatan  masyarakat menjadi  poin  penting  sebagai  seorang  warga  negara  yang  mendapatkan  haknya.  Hal  ini  yang mendasari  pembentukkan  program  jaminan  Kesehatan  yaitu  untuk  memberikan  perlindungan kepada  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  terutama  yang  telah  membayarkan iuran pribadi maupun bantuan dari pemerintah.
Setiap  daerah  kota/kabupaten  wajib  mendaftarkan  penduduknya  sebagai  peserta  JKN  di BPJS. Pada tahun 2018 Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah peserta JKN sebanyak sebanyak 819.589 jiwa atau sekitar 87,3% dari total penduduk Kota Padang yaitu 939.112 jiwa. Masih adanya penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN diakibatkan oleh masih adanya penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai salah satu persyaratan yang penting dalam mendaftarkan diri sebagai peserta JKN. Hal ini di Atasi pemerintah dengan melakukan rekonsilliasi data peserta JKN minimal 1 kali dalam 3 bulan dengan bekerjasama dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat yang ada di kelurahan. Hal ini dilakukan untuk memverifikasi dan menvalidasi data kepesertaan program JKN yang terdaftar pada sistem BPJS. Selain itu, pengelola program JKN juga melakukan sosialisasi program JKN kepada masyarakat, lintas sektor dan lintas program untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN di Kota Padang. Selain itu masih adanya permasalahan data ganda karena pembaharuan data tidak terlaksana secara maksimal.  Sehingga  muncullah  kasus  penggunaan  kartu  JKN  miliki  orang  lain  yang  telah meninggal (Antara Sumbar 2017).
Semakin berkembangnya kehidupan, permasalahan-permasalahan tersebut telah diatasi, hal ini dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah peserta JKN di kota Padang yaitu terhitung Januari  2023,  Jumlah  peserta  JKN  adalah  sebanyak  690.961  jiwa  atau  95,38%  dari  jumlah penduduk kota Padang yang terdiri dari 211.673 jiwa penerima bantuan iuran APBN (Jamkesmas), 77.149 jiwa penerima bantuan iuran APBD (Jamkesda). Pekerja penerima upah sebanyak 271.548 jiwa  dan  pekerja  bukan  penerima  upah  atau  mandiri  sebesar  100.505  jiwa  dan  bukan  pekerja sebesar 30.086 jiwa (Dinas Kesehatan Kota Padang 2023; Antara Sumbar 2023). Untuk saat ini permasalahan terbesar yang di hadapi kota Padang adalah peningkatan kualitas dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
Pelaksanaan  Program  JKN  di  Kota  Padang  dinilai  berdasarkan  keberhasilan  penerapan program  dan  bagaimana  partisipasi  masyarakat  dalam  menilai  program  telah  direalisasikan. Menurut Metter dan Horn, kinerja merupakan tahapan yang penting dalam menilai suatu kebijakan atau  program  telah  terlaksana  sesuai  rencana  atau  tidak.  Dalam  penerapan  program  jaminan Kesehatan, pelayanan Kesehatan menjadi factor kinerja yang menjadi Penilaian keberhasilan suatu program. Program jaminan Kesehatan di kota Padang dilaksanakan dengan cukup baik walaupun belum maksimal yang dapat dilihat dari bagaimana pemerintah menerapkan jaminan Kesehatan dengan tetap memperhatikan sosio kultur, mekanisme yang dijelaskan dengan petunjuk dan terinci serta  mekanisme  jaminan  Kesehatan  dilaksanakan  dengan  ideal.  Penelitian  Mariam  (Mariam 2016) di Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi menyebutkan bahwa program JKN di Kabupaten Sigi terlaksana dengan baik dengan mempertimbangkan ketiga indicator tersebut. Selain itu pemerintah yang bertanggungjawab memiliki potensi dalam menjalankan program Kesehatan serta fasilitas sumber daya dan non sumber daya terpenuhi  dan memadai.  Menurut Metter dan Horn, sumber daya  merupakan  bagian  terpenting  dalam  melaksanakan  program  jaminan  Kesehatan  sebagai implementor. Sumber daya tersebut meliputi tenaga/ staf, wewenang, informasi serta fasilitas yang memadai.  Selain  itu  sumber  daya  juga  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  program  Jaminan Kesehatan, hal ini dapat dinilai dari lingkup kerja dan sasaran program yang terlaksanan dengan pelayanan  administrasi  dan  pelayanan  Kesehatan  yang  diberikan  kepada  masyarakat.  Namun dalam pelaksanaannya sumber daya ini selalu menjadi masalah utama karena adanya keterbatasan kesediaan pegawai.

## b. Analisis Komparasi Pelaksanaan Program JKN di berbagai Kota
Analisis deskriptif komparasi yang merupakan analisis yang membandingkan suatu kondisi yang  sama  untuk  menemukan  kesamaan  maupun  perbedaan.  Dalam  penelitian  ini  peneliti membandingkan  pelaksanaan  program  JKN  di  kota  Padang  dengan  kota  lainnya  yang  dapat dikatakan sukses dalam menyelenggarakan program JKN. Pertama kota Bandung yang menyadari akan tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya adalah pelayanan Kesehatan. Pada dasarnya pelaksanaan JKN di kota Bandung sudah dilaksanakan dengan staf yang berkualitas dan aktif (Nugroho, Setiabudhi, and Alexandri 2021). Kabupaten Bandung memiliki tim  Satlak  Jamkes  yang  bertugas  untuk  melaksanakan  koordinasi  penyelenggaraan  jaminan Kesehatan  dan  pemeliharaan  Kesehatan  masyarakat  miskin  yang  melibatkan  lintas  sektor  dan pimpinan terkai dalam berbagai Kegiatan sinkronisasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian sesuai  dengan  Perbup  Bandung  Nomor  112  tahun  2016.  Namun  Kegiatan  Satlak  Jamkes  perlu dioptimalkan Kembali dalam sinergis program Kabupaten Bandung. Selain itu pembiayaan untuk pendanaan pemutakhiran data masih mengalami kendala terutama pelaksanaan untuk Basis Data Terpadu (BDT) sebanyak 3 kali dalam setahun. Program ini berbeda dengan kota Padang yang
tidak memiliki Satlak Jamkes seperti Kabupaten Bandung.  Namun untuk pemutahiran BDT, kota Padang unggul dari Kabupaten Bandung yang masih terkendala. Untuk pemutakhiran data, Kota Padang melakukan strategi untuk bekerjasama dengan Kelurahan yang ada di Kota Padang dengan membentuk  Focus  Group  Discussion  (Dinkes  Padang  2019).  Focus  Group  Discussion  dibagi menjadi  3  kelompok  kelurahan  yang  dilaksanakan  selama  3  hari  dan  selanjutnya  akan dilaksanakan minimal 3 bulan sekali agar data menjadi valid. Kelompok kelurahan tersebut akan menjelaskan  dan  mengumpulkan  data  peserta  JKSS  yang  meninggal,  pindah,  ganda,  tidak ditemukan dan sudah mampu, sedangkan data penggantinya merupakan warga yang telah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT).
Berbeda  dengan  Kabupaten  Kerinci  yang  fokus  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan pada pasien rawat inap di salah satu rumah sakit (Wati, Machmud, and Yurniwati 2019). Sumber daya manusia di rumah sakit ini masih terbatas dan kekurangan yang menyebabkan beratnya beban kerja  perawat  yang  menyebabkan  menurunnya  kinerja  pegawai.  Selain  sarana  prasarana  masih minim  terutama  pada  ruang  perawatan  kelas  II  dan  III.  Permasalahan  berupa  kurangnya  kipas angin dan ventilasi udara serta tirai pembatas antar pasien yang membuat pasien tidak nyaman saat sedang  dilakukan  penanganan  oleh  dokter.  Permasalahn  ini  di  sebabkan  oleh  kurangnya pendanaan  dan  perhatian  oleh  pemerintah  Kabupaten  Kerinci  terhadap  pelayanan  jaminan Kesehatan.  Namun  untuk  pelayanan  petugas  dari  indikator  daya  tangkap  mendapatkan  nilai kepuasan  tertinggi  dari  pasien  karena  perawat  cepat  datang  untuk  membantu  pasien  dan memberikan informasi yang jelas serta mudah di mengerti oleh pasien.  Kemudian di Pelayanan Kesehatan di Padang Sidempuan mendirikan rumah JKN ditempat yang berbeda yaitu di Baringin, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Desa Tanjung Botung Jae, Kecamatan Sosa, Kabupaten  Padang  Lawas.  Rumah  JKN  ini  dibuat  untuk  perpanjangan  tangan  dari  BPJS  untuk meningkatkan  kepuasan  dan  keaktifan  peserta  JKN  sekaligus  sebagai  sarana  edukasi  dan memperkuat  fungsi  kader  JKN  (Humas  BPJS  Kesehatan  2022b).  Dibandingkan  dengan  kota Padang,  Program  JKN  bersosialisasi  dengan  bekerja  sama  dengan  Salah  satu  rumah  sakit  yang mendukung digitalisasi pelayanan kesehatan ini adalah Rumah Sakit Siti Rahma dengan menunjuk pegawai nya sebagai Duta Mobile JKN untuk mensosialisasikan fitur-fitur dari aplikasi Mobile JKN  (Humas  BPJS  Kesehatan  2022c).  Gubernur  Provinsi  Sumatera  Barat,  Bapak  Mahyeldi mengajak seluruh warganya untuk sadar dan yakin bahwa program JKN ini hadir untuk kebaikan warga seluruh Indonesia dan memastikan dirinya menjadi peserta JKN-KIS sebelum sakit (Humas BPJS Kesehatan 2019).
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Koja Jakarta Utara berhasil dilaksanakan dengan  memberikan  kemudahan  dalam  mengakses  pelayanan  Kesehatan  di  seluruh  jaringan fasilitas jaminan Kesehatan masyarakat serta mendorong peningkatan pelayanan Kesehatan yang berstandar  sehingga  mutu  dan  biaya  pelayanan  dapat  dikendali.  Dari  10  program  yang dicanangkan 8 program terlaksana dengan tingkat keberhasilan 80% (Alfian and Wijayanto 2021). Dimana masyarakat merasa puas dengan pelayanan dari program JKN di Kecamatan Koja Jakarta Utara  mulai  dari  Sarana  prasarana  yang  memadai,  rekapitulasi  kinerja  pegawai  dalam memanajemen  SDM  bekerja  dengan  baik  dengan  tupoksi  dan  prosedur  yang  ditetapkan  serta pelayanan yang merata tanpa memandang kedudukan dan status social pasien. Program jaminan Kesehatan  di  kota  Bekasi  belum  berjalan  efektif  sehingga  masih  terdapat  masalah  yang  dalam pengimplementasian kebijakan JKN (Alamsyah, Niken Prastiwi, and Salamah 2021). Hal ini di sebabkan  oleh  beberapa  faktor  yaitu  faktor  sumber  daya  kebijakan  berupa  Nomor    007/PUU- III/2005 tentang  Jaminan  Sosial di mana adanya Kartu Bekasi Sehat berbasis NIK yang berlaku sejak 26 Juli 2017 yang berasal dari aspirasi publik. Hal ini berguna agar tidak adanya double cost dari  bantuan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  kota  Bekasi  yang  dilakukan  dengan koordinasi    berkelanjutan.  Selain  itu  pemerintah  Kota  Bekasi  juga  bekerja  sama  dengan stakeholder  terkait  untuk  menyelesaikan  permasalahan  kesehatan  di  kota  Bekasi  agar  dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dijadikan contoh dan motivasi kota Padang untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program JKN di kota Padang. Pelaksanaan JKN di kota Padang telah memadai dan baik namun perlu ditingkatkan kualitas pelayanan baik sumber daya
manusia maupun sarana dan prasaran seperti yang dilakukan oleh Kecamatan Koja di Jakarta Utara dan Kota Bekasi.

## 4. KESIMPULAN
Program jaminan Kesehatan di kota Padang dilaksanakan dengan cukup baik walaupun belum maksimal yang dapat dilihat dari bagaimana pemerintah menerapkan jaminan Kesehatan dengan tetap memperhatikan sosio kultur, mekanisme yang dijelaskan dengan petunjuk dan terinci serta mekanisme jaminan  Kesehatan  dilaksanakan  dengan  ideal. Pelayanan  jaminan  Kesehatan  di  kota  Padang terlaksana  dengan  berbagai  program  dan  strategis  dalam  pelaksanaannya  salah  satunya  melakukan sosialisasi digitalisasi JKN yang bekerja sama dengan rumah sakit Siti Rahma. Kota Padang masih unggul  dibandingkan  dengan  Kabupaten  Kerinci  yang  masih  terkendala  sumber  daya  manusia  dan sarana prasarana. Namun jika  Dibandingkan dengan Kota-kota lain yang memiliki keunggulan seperti kota Bekasi dengan program Kartu Bekasi sehatnya dan Jakarta Utara dengan kualitas pelayanan yang memuaskan pasiennya serta kota Bandung dengan kebijakan Satlak Jamkes, Kota Padang masih perlu perbaikan dan bercermin dari kota-kota tersebut dan dapat dijadikan inspirasi dan contoh kota Padang dalam memperbaiki pelayanan jaminan kesehatannya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  Kamal,  Ellya  Niken  Prastiwi,  and  Ummu  Salamah.  2021.  “Implementasi  Kebijakan Penyelenggaraan  Program  Jaminan  Kesehatan  Daerah  Kota  Bekasi.” Kebijakan:  Jurnal  Ilmu Administrasi 12 (2): 107–21. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v12i2.3755.
Alfian,  Adam  Andika,  and  Hendra  Wijayanto.  2021.  “PERAN  PEMERINTAH  DALAM PELAKSANAAN  PROGRAM  JAMINAN  KESEHATAN  NASIONAL  (JKN)  GUNA MEMBERIKAN  PELAYANAN  KEPADA  MASYARAKAT  DI  JAKARTA  UTARA  (Studi Kasus Pada Puskesmas Kecamatan Koja Jakarta Utara).” IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration 7: 2021. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/iex.
Antara Sumbar. 2017. “Waduh... Kartu JKN-KIS Orang Meninggal Masih Dipakai?” AntaraNews , 2017. https://sumbar.antaranews.com/berita/214291/waduh-kartu-jkn-kis-orang-meninggal- masih-dipakai.
———.  2023.  “Ini  Sembilan  Kabupaten/Kota  Di  Sumbar  Yang  Cakupan  JKN  Lebih  95  Persen.” AntaraNews ,  2023.  https://sumbar.antaranews.com/berita/550521/ini-sembilan-kabupatenkota- di-sumbar-yang-cakupan-jkn-lebih-95-persen.
Dinas Kesehatan Kota Padang. 2023. “Jumlah Peserta JKN Kota Padang.” Padang.
Dinkes  Padang.  2019.  “Dinas  Kesehatan  Laksanakan  Rekonsiliasi  Data  Jamkes  Sumbar  Sakato
Dengan Kelurahan.” Berita Kedinasan Dinas KesehatanKota Padang. 2019.
https://dinkes.padang.go.id/dinas-kesehatan-laksanakan-rekonsiliasi-data-jamkes-sumbar- sakato-dengan-kelurahan.
Djiko,  Richard,  and  Charles  H.  S.  Tangkau.  2018.  “Implementasi  Kebijakan  Jaminan  Kesehatan Nasional  Di  Kabupaten  Halmahera  Utara.” Jurnal  Administrasi  Publik 9  (1):  109–20. https://doi.org/10.31506/jap.v9i1.4738.
Fitri.  2022.  “Hubungan  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  Dengan  Kepuasan  Pasien  Peserta  Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Lubuk Begalung Kota Padang Tahun 2022.” Stikes Alifah Padang. http://repo.stikesalifah.ac.id/id/eprint/312/#.
Grenada,  Cania,  and  Amni  Zarkasyi  Rahman.  2017.  “Implementasi  Kebijakan  Penataan  Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah Pada Kawasan Alun-Alun Dan Masjid Raya Kota Bandung.” Indonesian Journal of Public Policy and Management , 5. https://media.neliti.com/.../91854-ID-implementasi-kebijakan-penat.
Hanifah,  Sukma,  and  Afriva  Khaidir.  2021.  “Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan  Terhadap Kepuasan Pasien Di Puskesmas Pauh Kota Padang.” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 5 (4): 936–42. https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2377.
Humas BPJS Kesehatan. n.d. “Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial Di Indonesia.” BPJS Kesehatan. Accessed June 2, 2023. https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2013/4.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)                                                 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
———. 2019. “Walikota Padang : JKN-KIS Untuk Kesehatan & Kesejahteraan Anak Bangsa.” BPJS Kesehatan. 2019. https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2019/1330/Walikota-Padang-JKN- KIS-Untuk-Kesehatan-Kesejahteraan-Anak-Bangsa.
———. 2022a. “BPJS Kesehatan Beberkan Inovasi Unggulan Program JKN.” BPJS Kesehatan. 2022. https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2329/BPJS-Kesehatan-Unveils-The- Innovations-of-JKN-Program.
———. 2022b. “Edukasi Masyarakat, BPJS Kesehatan Hadirkan Rumah JKN Di Tapsel Dan Palas.” BPJS  Kesehatan.  2022.  https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2496/Public- Education-BPJS-Kesehatan-Presents-JKN-Houses-in-Tapsel-and-Palas.
———.  2022c.  “Rumah  Sakit  Siti  Rahmah  Hadirkan  Layanan  Khusus  Duta  Mobile  JKN.”  BPJS Kesehatan.  2022.  https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2022/2521/Rumah-Sakit- Siti-Rahmah-Hadirkan-Layanan-Khusus-Duta-Mobile-JKN.
jatengprov.go.id. 2022. “Kontribusi Tingkatkan Keberhasilan Program JKN-KIS, 11 Daerah Di Jateng Terima  UHC  Award  2022.”  Portal  Berita  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah.  2022. https://jatengprov.go.id/publik/kontribusi-tingkatkan-keberhasilan-program-jkn-kis-11-daerah- di-jateng-terima-uhc-award-2022/.
Katadata. 2023. “Jumlah Peserta JKN BPJS Kesehatan Hampir Tembus 250 Juta Orang per Januari 2023.”  Katadata.  2023.  https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/jumlah-peserta- jkn-bpjs-kesehatan-hampir-tembus-250-juta-orang-per-januari-2023#:~:text=Berdasarkan  data Badan Penyelenggara Jaminan,jiwa hingga 31 Januari 2023.
Mariam. 2016. “Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sigi.” Katalogis 4 (3): 37–46.
https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1322430.
Miless, Mathew B., and A. Haberman Michael. 1994. Analisis Data Kualitatif . Jakarta: UI Press. Nugroho,  Eko  Bayu,  Widya  Setiabudhi,  and  Mohammad  Benny  Alexandri.  2021.  “Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Bandung.” Moderat 7 (3): 493–511.
Sugiono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Wati,  Widiya,  Rizanda  Machmud,  and  Yurniwati  Yurniwati.  2019.  “Analisis  Kualitas  Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit X Kabupaten Kerinci.” Jurnal Kesehatan Andalas 8 (2): 366. https://doi.org/10.25077/jka.v8i2.1014. Dokumen Lainnya :
Perbup  Bandung  Nomor  112  tahun  2016  tentang  Pedoman  Tugas,  Fungsi,  Dan  Tata  Kerja  Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan