Anwar, hal 39-56
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA NUSAPATI KECAMATAN
SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH
Hairil Anwar
Universitas Tanjungpura
Surel: hairil.anwar@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk  menggambarkan  pelaksanaan pengelolaan alokasi  dana desa dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  di  desa  Nusapati  Kecamatan  Sungai  Pinyuh Kabupaten  Mempawah  berdasarkan  prinsip-prinsip  pengelolaan  alokasi  dana  desa  (ADD). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  alokasi  dana  desa  (ADD)  dalam  konsep transparan (keterbukaan) dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya diterapkan, baik dari sisi pemerintahan desa (Kepala Desa Nusapati) maupun dari unsur  masyarakat  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  atau  BPD,  terjadi  silang  pendapat  antara keduanya. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban anggaran  (LPJ) mengalami keterlambatan karena  keterbatasan  dan  kemampuan  SDM  rendah,  serta  LPJ  tidak  disampaikan  secara terbuka  kepada  BPD  baik  secara  langsung  melalui  rapat  maupun  tidak  langsung  melalui berbagai  media  informasi  yang  mudah  diakses  serta  rendahnya  pola  komunikasi  yang dibangun  oleh  kepala  desa  Nusapati  dengan  LPM  dan  BPD.  Konsep  Partisipatif,  proses perencanaan,  penetapan,  serta  pelaksanaan  APBDes  sudah  melibatkan  unsur  masyarakat dalam  perumusan  RPJMD  dan  musrembang  dan  penggunaan  anggaran.  Efektifitas pelaksanaan ADD belum dilaksanakan secara oftimal karena masih terdapat kegiatan belum dilaksanakan  disebabkan  keterlambatan  pencairan  anggaran  sebagai  akibat  keterlambatan LPJ.  Efisien  pelaksanaan  ADD  sudah  baik,  karena  anggaran  yang  relatif  kecil  namun dirasakan  besar  manfaatnya  oleh  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  Nusapati.  Dalam konsep  pemberdayaan  masyarakat,  penggunaan  ADD  belum  atau  tidak  sama  sekali dianggarakan untuk kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan  dan  lain-lain,  disamping  ketidakmampuan  bagaimana  cara  memberdayakan masyarakat karena SDM aparatur desa rendah dan ketidakmampuan untuk mendatangkan ahli dibidang  pemberdayaan  masyarakat,  kegiatan  hanya  diprioritaskan  pada  pembangunan  fisik saja.
Kata Kunci : Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat
Anwar, hal 39-56

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  data  laporan  kompas 2004  yang  menyajikan  bahwa  lebih  dari 60% penduduk miskin Indonesia tinggal di daerah  pedesaan.  Dengan  demikian,  desa hingga  sekarang  tetap  menjadi  kantong terbesar  dari  pusat  kemiskinan.  Dalam konteks ketimpangan wilayah di Indonesia saat  ini,  peran  pemerintah  menjadi  sangat penting.  Pembangunan  harus  dilakukan menyeluruh  diseluruh  wilayah  Indonesia. Paradigma  pembangunan  yang  terpusat sejak  pemerintahan  orde  baru  belum memberikan  tingkat  kesejahteraan  bagi masyarakat  khususnya  masyarakat  di daerah.  Sejak  bergulirnya  era  reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan  secara  lebih  adil  dan berimbang.  Perubahan  paradigma  ini antara  lain  diwujudkan  melalui  kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diatur dalam  satu  paket  undang-undang  yaitu Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  telah dirubah  melalui  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  dan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  dan  Daerah  Jo  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah merupakan  langkah  strategis  dalam  dua hal: pertama: otonomi daerah dan desentralisasi  merupakan  jawaban  atas permasalahan  lokal  Bangsa  Indonesia berupa ancaman  disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan,  rendahnya  kualitas  hidup masyarakat,  dan  masalah  pembangunan
sumber  daya  manusia;  kedua:  otonomi daerah  dan  desentralisasi  merupakan langkah  strategis  Bangsa  Indonesia  untuk menyongsong  era  globalisasi  ekonomi dengan  memperkuat  basis  perekonomian daerah.  Pemerintah  menyadari  bahwa kemajuan  sebuah  negara  pada  dasarnya ditentukan  oleh  kemajuan  suatu  desa, karena  tidak  ada  negara  yang  maju  tanpa provinsi  yang  maju,  tidak  ada  provinsi yang  maju  tanpa  kabupaten  dan  kota  yang maju,  dan  tidak  ada  kabupaten  dan  kota yang  maju  tanpa  desa  dan  kelurahan  yang maju.  Ini  berarti  bahwa  basis  kemajuan sebuah  negara  ditentukan  oleh  kemajuan desa.
Melalui  Undang-Undang  Nomor 32    Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  sebagaimana  yang  telah  disebut diatas,  daerah  mempunyai  kewewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi  pelayanan, peningkatan  prakarsa  dan  pemberdayaan masyarakat  desa  yang  ditujukan  bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui Undang-Undang    Nomor  33  tahun  2004 tentang  Perimbangan  Kuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah menegaskan  bahwa  keseluruhan  belanja daerah  diprioritaskan  untuk  melindungi dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,  desa  mempunyai  hak  untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima kabupaten.  Perolehan  bagian  keuangan desa  dari  kabupaten  dimaksud  selanjutnya disebut  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang penyalurannya  melalui  Kas  Desa/rekening Desa.  Pemberian  Alokasi  Dana  Desa merupakan  wujud  dari  pemenuhan  hak desa untuk  menyelenggarakan otonominya
Anwar, hal 39-56
agar  tumbuh  dan  berkembang  mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasar keragaman,  partisipasi,  otonomi  asli, demokrasi  dan  pemberdayaan.  Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) ini, pemerintah daerah berupaya membangkitkan lagi nilai- nilai  kemandirian  masyarakat  desa  dengan membangun  kepercayaan  penuh  kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun desa masing-masing.
Desa  Nusapati  adalah  satu  dari beberapa  desa  di  Kecamatan  Sungai Pinyuh  Kabupaten  Mempawah  yang  telah menerima  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) tahun  anggaran  2015.  Adapun  jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan  disetiap  desa  di  Kecamatan Sungai  Pinyuh  Kabupaten  Mempawah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan sumber data  dari  Bidang    Pemerintahan  Desa (BKBPPPAPMPD)
Kabupaten
Mempawah,  memperlihatkan  bahwa  desa Nusapati mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD)  tahun  anggaran  2015  dengan jumlah terbesar yaitu sebesar Rp. 174.594.333,-  dari    8  desa  yang  ada  di Kecamatan  Sungai  Pinyuh  Kabupaten Mempawah,  sedangkan  desa  penerima Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  terkecil  yaitu desa  Sungai  Batang  dengan  jumlah  Rp. 127.566.325,-.  Besar  kecilnya  Alokasi Dana  Desa  proporsional  (ADDP)  untuk masing-masing  desa  seperti  yang  telah dijelaskan  terdahulu  yaitu  berdasarkan nilai bobot desa dilakukan dengan memperhatikan  variabel  utama  seperti kemiskinan,  pendidikan  dasar,  kesehatan, keterjangkauan  dan  variabel  tambahan seperti  jumlah    penduduk,    luas    wilayah, potensi    ekonomi      dan  partisipasi masyarakat.
Adapun penggunaan Alokasi
Dana  Desa  30%  digunakan  untuk  biaya operasional pemerintahan desa,
operasional  dan  tunjangan  bagi  Anggota BPD  (Badan  Perwakilan  Desa),  dan  biaya operasional  Tim  Pelaksana  Alokasi  Dana Desa  (ADD).  70%  Alokasi  Dana  Desa (ADD) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat  baik  dibidang  pendidikan, ekonomi,  kesehatan,  pengembangan  unit ekonomi  desa,  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes), kelompok usaha sesuai dengan potensi  ekonomi  masyarakat  desa,  serta bantuan  keuangan  kepada  lembaga  yang ada  di  desa  seperti  Lembaga  Pertahanan Masyarakat Desa (LPMD), Rukun Tetangga  (RT),  Rukun  Warga  (RW), karang  taruna,  Perlindungan  Masyarakat (Linmas)  dan  sebagainya.    Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan  masyarakat  desa  akan berhasil apabila
dilaksanakan menggunakan  prinsip-prinsip  pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) seperti: seluruh kegiatan  yang  dibiayai  dari  Alokasi  Dana Desa (ADD) harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat  desa;  semua  kegiatan  harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif,  secara  teknis  dan  secara hukum; dan dilaksanakan secara transparansi,  akuntabel,  partisipatif,  tertib dan  disiplin,  efektif,  efisien,  terarah  dan terkendali.
Sebagaimana yang diketahui bahwa berdasarkan simulasi, jumlah APBN 2014 dibagi dengan jumlah desa di seluruh  Indonesia,  secara  merata  setiap desa  akan  memperoleh  alokasi  dana  desa (ADD)  dari  APBN  sekitar  Rp  850  juta. Dana  tersebut  bila  ditambah  dengan alokasi  dana desa (ADD),  bagi hasil  pajak dan    retribusi  daerah  serta  bantuan keuangan,  maka  setiap  desa  diperkirakan akan mengelola APBDesa tidak kurang 1,2 Milyar (Soleh dan Rochmansjah, 2005;iii).
Anwar, hal 39-56
Persoalan  krusial  yang  dihadapi  oleh pemerintah desa adalah bagaimana mengelola  dana  sebesar  itu  secara  efektif, efisien  dan  akuntabel,  sehingga  dengan demikian  kemajuan  masyarakat  desa  yang diharapkan  dengan  kehadiran  Undang- Undang tersebut dapat diwujudkan.
Padahal  kita  ketahui  bahwa  kualitas sumber  daya  manusia  kepala  desa  dan perangkat desa masih rendah.
Berangkat dari permasalahan sebagaimana  yang  telah  peneliti  paparkan tersebut diatas, maka menarik bagi peneliti untuk  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai ”Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  di  Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah”.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Definisi Alokasi Dana Desa (ADD); Alokasi    Dana    Desa    adalah  (ADD) adalah    dana  yang  dialokasikan  oleh pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk  desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) (Soleh dan Rochmansjah, 2015:61). Maksud  dan  Tujuan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan  untuk  membiayai  program pemerintahan  desa  dalam  melaksanakan kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Tujuan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah:  1) untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan  desa  dalam  melaksanakan pelayanan  pemerintahan,  pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  desa sesuai dengan  kewenangan  yang  dimilikinya;  2) untuk  meningkatkan  kemampuan  lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian pembangunan secara partisipatif  sesuai  potensi  desa;  3)  untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan  kerja  dan  berusaha  bagi masyarakat desa;  dan 4) untuk  mendorong peningkatan  swadaya  gotong  royong masyarakat desa.
2. Prinsip-Prinsip  Pengelolaan  Alokasi
Dana  Desa  (ADD)  menurut  Soleh  dan Rochmansjah (2015:16-17) adalah:1) Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan dari      pengelolaan      keuangan      desa dalam    APBN;  2)  seluruh  kegiatan  yang dibiayai  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) direncanakan,  dilaksanakan  dan  dievaluasi secara  terbuka  dengan  melibatkan  seluruh lapisan masyarakat desa;3) semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif,  secara  teknis  dan  secara hukum;  4)  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dipergunakan  secara  terarah,  ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan dan terkendali. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan  Desa,  Bab  II  pasal  2  ayat 1dalam(http://jogloabang.com/pustaka/per mendagri-113-tahun-2014-pengelolaan- keuangan-desa),
29 Maret 2016
menyebutkan  bahwa;  Azas  Pengelolaan Keuangan  Desa  adalah:  keuangan  desa  di kelola  berdasarkan  azas-azas  transparan, akuntabel  partisipatif,  serta  dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan  (Alokasi  Dana  Desa)  antara lain: a) meningkatnya pengetahuan masyarakat  tentang  Alokasi  Dana  Desa (ADD) dan penggunaannya; b) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam    musrenbang  desa  dan  pelaksanaan pembangunan  desa;  c)  terjadi  sinergi antara  kegiatan  yang  dibiayai  Alokasi
Anwar, hal 39-56
Dana  Desa  (ADD)  dengan  program- program  pemerintah  lainnya  yang  ada  di desa;  d)  terjadinya  kontribusi  masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat terhadap  pembangunan  yang  ada  di  desa;
e)  tingkat  penyerapan  tenaga  kerja  lokal pada  kegiatan  pembangunan  desa;  f) kegiatan  yang  didanai  sesuai  dengan  yang direncanakan dalam APDdesa; g) terjadinya  peningkatan    Pendapatan  Asli Desa  (Prinsip  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa (ADD) dalam https://www.facebook.com/AprIra/post/78 5082684892292), Diakses, Maret 25, 2016. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD): 1)
30% Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan  untuk  biaya  operasional penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan 70%  dipergunakan  untuk  pemberdayaan masyarakat;  2)  Dari  30%  Alokasi  Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk operasional pemerintahan
desa, operasional  dan  tunjangan  bagi  Anggota Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan biaya  operasional  Tim  Pelaksana  Alokasi Dana  Desa  (ADD);  3)  Dari  70%  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  dipergunakan  untuk pemberdayaan  masyarakat  baik  dibidang pembangunan sarana dan prasarana ekonomi  desa,  pemberdayaan  dibidang pendidikan, kesehatan dan pengarustamaan gender, pengembangan unit ekonomi desa, BUMDes,  kelompok  usaha  sesuai  dengan potensi  ekonomi  masyarakat  desa,  serta bantuan  keuangan  kepada  lembaga  yang ada  di  desa  seperti  LPMD,  RT,  RW,  Pkk,
Karang Taruna, Linmas, dan lain sebagainya.
3. Pemberdayaan Masyarakat. Definisi  Pemberdayaan  Masyarakat menurut  Sumodiningrat  (1999)  dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:52); pemberdayaan masyarakat merupakan
upaya  untuk  memandirikan    masyarakat lewat  perwujudan  potensi  kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut  dua  kelompok  yang  saling terkait,  yaitu  masyarakat  sebagai  pihak diberdayakan  dan  pihak  yang  menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.  Mubyarto  (1998)  dalam
Mardikanto dan Soebiato (2013:52) menekankan  bahwa  pemberdayaan  terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan  peluang  berusaha  yang  sesuai dengan  keinginan  masyarakat.  Masyarakat menentukan  jenis  usaha,  kondisi  wilayah yang  pada  gilirannya  dapat  menciptakan lembaga  dan  sistem  pelayanan  dari,  oleh, dan  utuk  masayarakat  setempat.  Upaya pemberdayaan  masyarakat  ini  kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.
Definisi yang lain menurut
(Eko:2002),  pemberdayaan  sebagai  proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar  masyarakat  lapisan  bawah terhadap  kekuatan-keuatan  penekan  di segala  bidang  dan  sektor  kehidupan. Konsep  pemberdayaan  (masyarakat  desa) dapat  dipahami  juga  dengan  dua  cara pandang. Pertama , pemberdayaan dimaknai  dalam  konteks  menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat  bukanlah  obyek  penerima manfaat  ( beneficiaries )  yang  tergantung pada  pemberian  dari  pihak  luar  seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai  subyek  (agen  atau  partisipan  yang bertindak)  yang  berbuat  secara  mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari  tanggungjawab  negara.  Pemberian layanan  publik  (kesehatan,  pendidikan,
Anwar, hal 39-56
perumahan,  transportasi  dan  seterusnya) kepada  masyarakat  tentu  merupakan  tugas (kewajiban) negara secara given . Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan  berarti  terbukanya  ruang  dan kapasitas mengembangkan potensi-potensi,
mengontrol
lingkungan dan sumberdayanya,  menyelesaikan  masalah secara mandiri, dan ikut menetukan proses politik  di  ranah  negara.  Masyarakat  ikut berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan dan pemerintahan (Eko, 2002).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian deskriptif.  Lokasi  penelitian  di  desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten  Mempawah.  Subyek  penelitian ditentukan    berdasarkan  teknik Purposive. Teknik Puposive  Sampling yaitu  informan dipilih berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan  tertentu,  (Singarimbun  dan Effendi, 1981:110), yang dapat memberikan    informasi  yang  diperlukan berkaitan  dengan  tujuan  penelitian  yang akan  dibahas  oleh  peneliti.  Dengan demikian  yang  menjadi  subyek  penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kepala Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh
Kabupaten  Mempawah;  2)  Kasi  Ekonomi dan Pembangunan Desa Nusapati Kecamatan  Sungai  Pinyuh  Kabupaten Mempawah;  3)  Badan  Permusyawaran Desa  (BPD)  Desa  Nusapati  Kecamatan Sungai  Pinyuh  Kabupaten  Mempawah;  4) Kepala  Bidang  Pemerintahan  Desa  pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan  dan    Perlindungan  Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan  Desa  (BKBPPPAPMPD) Kabupaten  Mempawah;  5)  Unsur-unsur masyarakat  Desa  Nusapati  (perwakilan kelompok tani, nelayan).

## PEMBAHASAN
Dalam penyajikan hasil  penelitian, baik  yang  diperoleh  melalui  wawancara, dan studi dokumentasi mengenai Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa  Nusapati  Kecamatan  Sungai    Pinyuh Kabupaten  Mempawah.  Penelitian  ini, analisis  difokuskan  pada  pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  khususnya pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa  di desa  Nusapati  Kecamatan  Sungai  Pinyuh Kabupaten Mempawah berdasarkan prinsip-prinsip  pengelolaan  alokasi  dana desa (ADD) sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Soleh  dan  Rocmansjah (2015:16-17)  bahwa:    “alokasi  dana  desa (ADD) dipergunakan secara terarah, ekonomis,  efisien,  efektif, berkeadilan dan terkendali”. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik
Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Bab  II  pasal 2 ayat 1
dalam (http://jogloabang.com/pustaka/permendag ri-113-tahun-2014-pengelolaan-keuangan- desa), 29 Maret 2016 menyebutkan bahwa Azas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah: “keuangan  desa  di  kelola  berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif,  serta  dilakukan  dengan  tertib dan disiplin anggaran”.
Berdasarkan kedua teori sebagaimana  yang  telah  dikemukakan tersebut diatas, analisis penelitian ini hanya dibatasi  pada  prinsip-prinsip  pengelolaan alokasi dana desa (ADD)  yaitu: transparan,  akuntabel,  partisipatif,  efisien dan efektif. Sedangkan pengelolaan alokasi dana  desa  (ADD)  dalam  pemberdayaan masyarakat  meliputi  aspek  sarana  dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan,
Anwar, hal 39-56
gender, pengembangan
ekonomi masyarakat, dan bantuan keuangan kepada masyarakat desa.
1. Transparan;
Prinsip  transparan  atau  keterbukaan berarti  bahwa:  APBDesa yang didalamnya termasuk  alokasi  dana  desa  (ADD)  yang disusun  harus  dapat  menyajikan  informasi secara  terbuka  dan    mudah  diakses  oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan  pada setiap jenis/objek belanja,  serta  korelasi  antara  besaran anggaran  dengan  manfaat  dengan  hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan  (Suhadak  dan  Nugroho, 2007:17).
Pada definisi yang lain azas keterbukaan  adalah  azas  yang  membuka diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan  desa  dalam  hal  ini  alokasi  dana desa  (ADD)  dengan  tetap  memperhatikan perlindungan  terhadap  hak  pribadi  dan golongan (Soleh dan Rochmansjah, 2015:7).  Berdasarkan    prinsip  transparan atau  keterbukaan  sebagaimana  pengertian yang  telah  dikemukakan  diatas  dan berdasarkan penelitian dilapangan tertungkap  bahwa  pengelolaan  APB  Desa dalam  hal  ini  pengelolaan  alokasi  dana desa  (ADD)  di  desa  Nusapati  Kecamatan Sungai  Pinyuh  Kabupaten  Mempawah tahun  anggaran  2015  khususnya  dalam perencanaan  anggaran  terdapat  perbedaan pendapat, antara pemerintahan desa dengan  badan  perwakilan  masyarakat (BPD),  satu  sisi  bahwa  perencanaan anggaran sudah dilaksanakan secara transparan  oleh  pemerintahan  desa  dalam hal  ini  oleh  kepala  desa  Nusapati  yaitu dengan    menampung  berbagai  aspirasi masyarakat  melalui  rapat-rapat  terbuka yang  dilakukan  antara  kepala  desa  dengan
kepala  dusun    yang    mengakomodir masukan  dari  RT  dan  RW  setempat  untuk dibawa  ke  rapat  tingkat  desa  dengan melibatkan  badan  permusyawaratan  desa (BPD),  setelah  rapat  ditingkat  desa disetujui maka dilakukan rapat musrenbang ditingkat kecamatan.
Namun hasil rapat ditingkat Kecamatan inilah  yang  menjadi  pertentangan  antara badan permusyawaratan desa (BPD) dengan  Kepala  Desa,  pada  mana  hasil persetujuan  awal  tentang  anggaran  yang diusulkan ditingkat desa mengalami perubahan  setelah  hasil  akhir  rapat musrenbang ditingkat Kecamatan. Persepsi dari    badan  permusyawaratan  (BPD) sendiri  menggangap  bahwa  desa  tidak transparan  mengenai  perubahan  anggaran yang telah disetujui bersama diawal.
Sementara dari pihak desa dalam hal ini kepala  desa  Nusapati  memiliki  persepsi tersendiri yaitu bahwa perubahan anggaran yang terjadi pada hasil rapat di musrenbang  lebih  kepada  hal-hal  yang lebih  diprioritaskan,  jadi  tidak  semua rencana  yang  dianggarakan  di  desa  itu semuanya  diakomodir  pada  tahap  akhir, sementara  itu  pihak  desa  juga  merasa bahwa  keputusan  akhir  adalah  ditangan kepala desa, jadi kepala desa berhak untuk mengadakan  perubahan  anggaran  dan mengutamakan  yang  lebih  prioritas,  dan pada  saat  keputusan  akhir  itu  pula  mereka beranggapan  tidak  mungkin  melibatkan semua  unsur  masyarakat,  termasuk  badan permusyawaratan desa (BPD) tidak dilibatkan.
Sementara menurut Kepala Desa bahwa badan    permusyawaratan  desa  (BPD) hanya mengakomodir keinginan masyarakat dan hanya bersifat menguatkan jangan  sampai  usulan  masyarakat  tidak terkaper.    Menurut  peneliti  perbedaan pendapat atau persepsi antara Kepala Desa
Anwar, hal 39-56
Nusapati  dengan  permusyawaratan  desa (BPD) disebabkan adanya komunikasi  dua arah  yang  tidak  lancar  diantara  keduanya, satu sisi Kepala
Desa tidak mengkomunikasikan  adanya  perubahan anggaran  pada  tahap  akhir,  disisi  lain badan  permusyawaratan  desa  (BPD)  tidak mengetahui  adanya  perubahan  anggaran yang dimaksud.
Jadi dalam konsep transparan (keterbukaan) dalam perencanaan anggaran  belum  sepenuhnya  diterapkan, baik dari sisi pemerintahan desa dalam hal ini  Kepala  Desa  Nusapati    maupun  dari unsur  masyarakat  dalam  hal  ini  adalah badan  permusyawaratan  desa  (BPD). Dalam  pengelolaan  alokasi  dana  desa (ADD) terutama dalam proses perencanaan anggaran  sebagaimana  telah  dijelaskan diatas, kemudian anggaran tersebut dilaksanakan atau digunakan untuk membiayai  program  pemerintahan  desa dalam melaksanakan
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan  masyarakat.  Berdasarkan
Peraturan  Bupati  Mempawah  Nomor  22 Tahun  2015  Tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan  Desa di  Kabupaten
Mempawah, Bab III Pasal 3, menyebutkan bahwa: “dalam rangka pelaksanaan kelancaran  keuangan  Desa  dibentuk  Tim Pembina  Tingkat  Kabupaten  dan  Tim Pembina  Tingkat  Kecamatan  dan  Tim Pelaksana Tingkat Desa”.
Selanjutnya  Pasal  6  pada  Peraturan Bupati Mempawah yang sama sebagaimana  tersebut  diatas  menyebutkan bahwa:  Tim  Pelaksana  Tingkat  Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan  susunan  keanggotaan  sebagai berikut:  Pemegang  kekuasaan  pengelolaan keuangan  desa  adalah  Kepala  Desa; Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa (PTPKD) adalah
Sekretaris  Desa;  Bendahara  Kegiatan adalah Bendahara Desa; Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi dilingkungan Pemerintahan Desa; sedangkan  Anggota  adalah  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM),  Tim Penggerak Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  Tingkat Desa,  Organisasi  Kepemudaan  di  Desa, Organisasi  Keagamaan  di  Desa,  dan Lembaga  Kemasyarakatan  lainnya  yang ada di Desa.
Dalam  pelaksanaan  anggaran  tentunya diperlukan adanya keterbukaan dari pelaksana  kegiatan  agar  kegiatan  dapat mencapai  hasil  yang  maksimal  dapat dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat. Berdasarkan  hasil  penelitian  dilapangan terungkap bahwa pengelolaan alokasi dana desa  (ADD)  dalam  pelaksanaanya  belum dilaksanakan  secara  terbuka,  karena  masih ada  silang  pendapat  atau  perbedaan persepsi antara Pemerintahan Desa Nusapati  dengan  unsur  masyarakat  atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Satu sisi    oleh  Pemerintahan  Desa  Nusapati merasa  sudah  melaksanakan  anggaran secara  terbuka  yaitu  dengan  melibatkan masyarakat dengan menyampaikan besaran dana  dan    item-item  kegiatan  yang  akan dilaksanakan.
Di  sisi  lain  ada  anggapan  sebagian masyarakat  yang  mengatakan  bahwa belum  adanya  transparan  (keterbukaan) karena  pihak  Pemerintahan  Desa  masih belum  terbuka  atau  masih  menutup-nutupi beberapa  aspek  kegiatan  yang  sebelumnya sudah direncanakan namun dalam pelaksanaan  kegiatan  tidak  ada.  Adapun bentuk  ketidaktransparan  lainnya  adalah dari  masyarakat  sendiri  yang  berkaitan dengan  administrasi,  padamana  pelaksana kegiatan  dilapangan  yaitu  masyarakat
Anwar, hal 39-56
belum  dapat  memberikan  bukti  berupa kuitansi  yang  sesuai  kepada  penanggung jawab teknis pelaksana kegiatan yaitu Kasi Ekbang  atas  pembelian  bahan  baku  yang sesungguhnya  terjadi  berbeda  dengan kuitansi  yang  dilaporkan,  namun  hal demikian secara umum dalam pelaksanaan kegiatan  dianggap  oleh  pelaksana  teknis tidak  ada  masalah  dan  tidak  menganggu terhadap  pelaksanaan  kegiatan  secara keseluruhan.
2. Akuntabilitas;
Akuntabilitas adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan  keuangan  desa  harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat  desa,  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan (Soleh
dan Rochmansjah,  2015:7).  Pada  definisi  yang lain  akuntabilitas  anggaran  adalah  setiap pengguna  anggaran  harus  bertanggung jawab  terhadap  penggunaan  sumber  daya yang  dikelola  untuk  mencapai  hasil  yang ditetapkan (Suhadak dan Nugroho, 2007:18).  Sebagaimana  yang  diketahui bahwa  pertanggungjawaban  dan  pelaporan alokasi  dana  desa  (ADD)  terintegrasi dengan  pertanggungjawaban  APBDesa, sehingga  bentuk  pertanggungjawabannya adalah  pertanggungjawaban  APBDesa. Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa ada beberapa ketentuan  yang  perlu  diperhatikan  yaitu: setiap  tahun  anggaran,  Kepala  Desa  wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Desa.
Laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa diinformasikan secara  tertulis  kepada  masyarakat  melalui media  informasi  yang  mudah  diakses, antara  lain:  papan  pengumuman,  radio komunikasi  dan  media  informasi  lainnya. Kemudian  laporan  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada  Bupati  melalui  Camat  paling lambat  1  (satu)  bulan  setelah  tahun anggaran berakhir (Soleh dan
Rochmansjah, 2015:74). Berdasarkan hasil penelitian  dilapangan  terungkap  bahwa Desa Nusapati akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam bentuk
realisasi laporan pertanggungjawaban anggaran  (LPJ)  mengalami  keterlambatan, hal  tersebut  disebabkan  keterbatasan  dan kemampuan pengetahuan sumberdaya manusia  (SDM)  aparatur  Pemerintahan Desa  Nusapati  masih  rendah  dalam menyelesaikan Laporan
Pertangungjawaban  (LPJ).  Sekretaris  Desa yang  berdasarkan  tugas  pokok  dan fungsinya  adalah  membuat  laporan  mulai dari  perencanaan,  pelaksanaan,  sampai pada  pelaporan,  semuanya  dikerjakan sendiri oleh Kasi Ekonomi dan Pembangunan. Di  samping  itu  alasan  lain  mengenai keterlambatan laporan
pertanggungjawaban (LPJ) disebabkan masalah  administrasi,  yaitu  berkaitan dengan  bukti  kuitansi  atas  pelaksanaan anggaran  oleh  masyarakat  dalam  hal  ini adalah  Lembaga  Pengabdian  Masyarakat (LPM)  belum  dapat  disampaikan  tepat waktu  kepada  pemerintahan  desa,  maupun dari  Badan Perwakilan  Desa (BPD) belum atau  tidak  menyampaikan  laporan  maupun bukti-bukti  kuitansi  atas  penggunaan anggaran  operasional  secara  tepat  waktu pula sehingga memperlambat dalam penyusunan laporan.
Disisi lain pemerintahan Desa Nusapati tidak menyampaikan laporan
pertanggungjawaban secara terbuka kepada  masyarakat  maupun  kepada  Badan Perwakilan  Desa  (BPD)  baik  secara langsung  melalui  rapat-rapat  maupun melalui  berbagai  media  informasi  yang
Anwar, hal 39-56

## mudah diakses seperti papan pengumuman dan lain sebagainya.
3. Partisipatif ;
Partisipasi masyarakat mengandung makna  bahwa  pengambilan  keputusan dalam  proses  penyusunan  dan  penetapan APBDesa  sedapat  mungkin  melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat  mengetahui  akan    hak  dan kewajibannya  dalam      pelaksanaan APBDesa  (Suhadak  dan  Nugroho,  2007: 17).
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terungkap  bahwa  secara  umum  proses perencanaan,  penetapan  serta  pelaksanaan APBDesa  khususnya  dalam  pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Nusapati sudah  melibatkan  unsur-unsur  masyarakat, adapun  kegiatan  yang  melibatkan  unsur- unsur  masyarakat  adalah  kegiatan  dalam merumuskan  RPJMDesa  dan  kegiatan Musrenbang serta kegiatan dalam penggunaan  anggaran.  Namun  demikian ada  pertemuan  yang  dilakukan  Kepala Desa  Nusapati  tidak  melibatkan  unsur masyarakat, hal tersebut adalah merupakan keputusan  dan  wewenang  Kepala  Desa. Disamping itu dalam pelaksanaan kegiatan terjadinya  hubungan  yang  tidak  harmonis antara  Kasi  Ekbang  sebagai  pelaksana teknis  dengan  mitra  kerja  yaitu  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),
disebabkan  adanya  kepentingan  pribadi diluar pekerjaan seperti adanya kecurigaan
LPM terhadap Kasi Ekonomi dan Pembangunan,  sehingga  mengakibatkan terjadinya  putus  kontrak  kerja  yang dilakukan oleh LPM sendiri
4. Efektif;
Efektif  memiliki  makna  bahwa  dalam pengelolaan  anggaran  harus  dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan
masyarakat (Suhadak dan Nugroho,
2007:19). Pengertian lainnya yaitu efektivitas  adalah  azas  yang  menentukan bahwa  setiap  anggaran  khususnya  alokasi dana desa (ADD) yang dilaksanakan harus berhasil  mencapai  tujuan  yang  diinginkan masyarakat  desa  (Penjelasan  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa pasal  24  hurup  h  dalam  Soleh  dan Rochmansjah, 2015:208).
Berdasarkan  temuan  di  lapangan terungkap bahwa pelaksanaan alokasi dana desa  (ADD)  di  Desa  Nusapati  belum efektif,  artinya  anggaran  yang  digunakan belum  sepenuhnya  dimanfaatkan  untuk melaksanakan pembangunan Desa Nusapati,  masih  ada  kegiatan  yang  belum dilaksanakan  karena  keterlambatan  dalam pencairan  anggaran  sebagai  akibat  dari keterlambatan dalam melaporkan pertanggungjawaban anggaran (LPJ) berakibat  masih  adanya  anggaran  yang tersisa  (SILPA)  yang  belum  digunakan atau  belum  dibelanjakan  untuk  kegiatan tahun  anggaran  2015.  Disamping  itu  pula adanya  ketidak  harmonisan  hubungan antara  Pemerintahan  Desa  Nusapati,  baik itu  pelaksana  teknis  yaitu  Kasi  Ekbang dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (LPM)  sebagai  mitra kerja    maupun  ketidak  harmonisan hubungan  antara  Kepala  Desa  Nusapati dengan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  memperkuat  tidak  terlaksananya pembangunan Desa secara efektif.
5. Efisien;
Efisiensi adalah azas yang menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  yang dilaksanakan  harus  tepat  sesuai  dengan rencana  dan  tujuan  (Penjelasan  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa, Pasal  24  Hurup  h  dalam  Soleh  dan Rochmansjah, 2015:208). Pengertian
Anwar, hal 39-56
lainnya dari azas efisiensi adalah merupakan  pencapaian  keluaran  yang maksimum  dengan  masukan  tertentu  atau penggunaan  masukan  terendah  untuk mencapai  keluaran  tertentu  (Permendagri No.  13  Tahun  2006  dalam  Suahadak  dan Nugroho, 2007:55).
Berdasarkan  temuan  di  lapangan terungkap bahwa pelaksanaan alokasi dana desa  (ADD)  di  Desa  Nusapati  sudah efisien.  Hal  ini  dapat  diidentifikasi  dari sebagian  informan  mengatakan  bahwa jumlah  anggaran  yang  kecil  baik  yang berasal  dari  Dana  Desa  maupun  dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan dalam APBDesa dapat memberikan  manfaat  yang  besar  dalam pembangunan Desa Nusapati seperti pembangunan jalan, rabat beton, pembangunan  pintu  air,  dan  lain-lain.  Jika dibandingkan  dengan  pembangunan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  Kabupaten melalui  APBD  dirasakan  oleh  masyarakat desa masih kurang.
6. Pemberdayaan Masyarakat;
Menurut  Sumodiningrat  (1999)  dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:52), pemberdayaan masyarakat merupakan
upaya  untuk  memandirikan    masyarakat lewat  perwujudan  potensi  kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut  dua  kelompok  yang  saling terkait,  yaitu  masyarakat  sebagai  pihak diberdayakan  dan  pihak  yang  menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.  Mubyarto  (1998)  dalam Mardikanto dan Soebiato (2013:52) menekankan  bahwa  pemberdayaan  terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Dalam
proses
pemberdayaan
masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan),
penciptaan  peluang  berusaha  yang  sesuai dengan  keinginan  masyarakat.  Masyarakat menentukan  jenis  usaha,  kondisi  wilayah yang  pada  gilirannya  dapat  menciptakan lembaga  dan  sistem  pelayanan  dari,  oleh, dan  utuk  masyarakat  setempat.  Upaya pemberdayaan  masyarakat  ini  kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.
Definisi  yang  lain  menurut  (Eko:2002),
pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan,
menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar  masyarakat  lapisan  bawah terhadap  kekuatan-kekuatan  penekan  di segala  bidang  dan  sektor  kehidupan. Konsep  pemberdayaan  (masyarakat  desa) dapat  dipahami  juga  dengan  dua  cara pandang. Pertama , pemberdayaan dimaknai  dalam  konteks  menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat  bukanlah  obyek  penerima manfaat  ( beneficiaries )  yang  tergantung pada  pemberian  dari  pihak  luar  seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai  subyek  (agen  atau  partisipan  yang bertindak)  yang  berbuat  secara  mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara.
Pemberian  layanan  publik  (kesehatan, pendidikan,  perumahan,  transportasi  dan seterusnya)  kepada masyarakat  tentu merupakan  tugas  (kewajiban)  negara secara given .  Masyarakat  yang  mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan  kapasitas  mengembangkan  potensi- potensi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya,  menyelesaikan  masalah secara  mandiri,  dan  ikut  menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan  dan  pemerintahan  (Eko, 2002).  Adapun  tujuan  pemberdayaan masyarakat  adalah  memampukan  dan memandirikan  masyarakat  terutama  dari
Anwar, hal 39-56
kemiskinan dan
keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberda yaan. Kemiskinan  dapat  dilihat  dari  indikator pemenuhan dasar yang belum mencukupi/layak.  Kebutuhan  dasar  itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas  yang  rendah,  sumberdaya manusia  yang  lemah,  terbatasnya  akses pada  tanah  padahal  ketergantungan  pada sektor  pertanian  masih  sangat  kuat, melemahnya  pasar-pasar  lokal/tradisional karena  dipergunakan  untuk  memasok kebutuhan perdagangan Internasional. Dengan perkataan lain
masalah keterbelakangan  menyangkut  struktural (kebijakan)  dan  kultural  (Usman,  2004). Adapun  strategi  yang  dapat  menjadi pertimbangan  untuk  dipilih  dan  kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat  yaitu  menciptakan  iklim, memperkuat daya, dan melindungi.  Dalam upaya  memberdayakan  masyarakat  dapat dilihat  dari  tiga  sisi  yaitu:  pertama, menciptakan  suasana  atau  iklim  yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang ( enabling ).
Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa  setiap  manusia,  setiap  masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
Kedua,
memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat
( empowering ). Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah  peningkatan  taraf  pendidikan,  dan derajad  kesehatan,  serta  akses  ke  dalam sumber-sumber  kemajuan  ekonomi  seperti modal,  teknologi,  informasi,  lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan
ini
menyangkut pembangunan  prasarana  dan  sarana  dasar fisik,  seperti  irigasi,  jalan,  listrik,  maupun
sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh  masyarakat  pada  lapisan  paling bawah, serta ketersediaan lembaga- lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi
penduduk yang keberdayaannya  amat  kurang.  Dalam kontek  pemberdayaan  masyarakat  desa, pemerintah  telah  menyalurkan  anggaran untuk  memberikan  porsi  yang  terbesar untuk  pemberdayaan  masyarakat.  Menurut Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  Pasal  VIII  ayat  73,  bahwa Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Desa terdiri  atas  bagian  Pendapatan,  Belanja, dan Pembiayaan.
Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan  uang  rekening  kas  desa  yang merupakan  hak  desa  dalam  1  (satu)  tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh  desa,  yang  terdiri  dari:  Pendapatan Asli  Desa  (PADesa),  Alokasi  Dana  Desa dari APBN, Bagi hasil pajak
Kabupaten/Kota,  Bagian  dari  retribusi Kabupaten/Kota,  Alokasi  Dana  Desa (ADD), Bantuan keuangan dari
Pemerintah, Pemerintah
Profinsi, pemerintah  Kabupaten/Kota  dan  Desa lainnya,  Hibah,  dan  Sumbangan  pihak ketiga.
Menurut  Keputusan  Bupati  Mempawah Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Persentase  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mempawah menyebutkan bahwa: Persentase Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa), setelah dikurangi Penghasilan Tetap (SILTAP)  Aparatur  Pemerintahan  Desa dan  Belanja  Desa  digunakan  sebagai berikut:  1)  70%  (tujuh  puluh  perseratus) dari  Jumlah  Anggaran  Belanja      Desa digunakan      untuk:        a.  Penyelenggaraan
Anwar, hal 39-56
Pemerintahan        Desa;  b.  Pelaksanaan Pembangunan Desa; c. Pembinaan Kemasyarakatan  Desa;  d.  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  dan;  e.  Kegiatan  lainnya yang dianggap perlu dan dituangkan dalam musyawarah  Desa;  2)  30%  (tiga  puluh perseratus)  dari  jumlah  Anggaran  Belanja Desa digunakan untuk Operasional Pemerintahan  Desa,  yaitu:  a.  40%  (empat puluh perseratus) digunakan untuk
Operasional  Pemerintah  Desa  termasuk Operasional Rukun Tetangga/Rukun
Warga;  b.  60%  (enam  puluh  perseratus) digunakan untuk tunjangan dan
Operasional Badan
Permusyawaratan Desa,  80%  (delapan  puluh  perseratus) untuk  Insentif  Badan  Permusyawaratan Desa,  20%  (dua  puluh  perseratus)  untuk Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
Berdasarkan sumber-sumber
Pendapatan
Desa dan penggunaan APBDesa  sebagaimana  telah  disebut diatas,  salah  satunya  sumber  pendapatan desa    adalah  alokasi  dana  desa  (ADD), dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada  pengelolaan  alokasi  dana  desa  dalam pemberdayaan masyarakat desa.
Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:18)  tentang  penggunaan  alokasi dana desa (ADD), bahwa alokasi dana desa (ADD)  yang  diterima  Pemerintahan  Desa 30%  dipergunakan  untuk  membiayai penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dan BPD,  sedangkan  70%  dipergunakan  untuk pemberdayaan  masyarakat.  Dari  70% alokasi  dana  desa  (ADD)  dipergunakan untuk  pemberdayaan  masyarakat  desa seperti pembangunan sarana dan prasarana ekonomi  desa;  pemberdayaan  dibidang pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan  gender;  pemberdayaan ekonomi  masyarakat,  terutama  untuk mengentaskan  kemiskinan;  dan  bantuan keuangan  kepada  lembaga  masyarakat
desa. Berdasarkan hasil temuan dilapangan terungkap bahwa pengelolaan alokasi dana desa  (ADD)  dalam  pelaksanaannya  belum atau  tidak  sama  sekali  digunakan  untuk pembiayaan  pemberdayaan  masyarakat desa di Desa Nusapati Kecamatan Mempawah  Hilir,  hal  tersebut  dapat diidentifikasi  dari  hasil  laporan  APBDesa Tahun  Anggaran  2015  semester  pertama) memperlihatkan  bahwa  dari  keseluruhan pendapatan desa (APBDesa) yang direncanakan  sebesar  Rp.  558.064.470,- baik  yang  bersumber  dari  pendapatan transfer  yaitu  bersumber  dari  Dana  Desa sebesar  Rp.  311.470.137,  Alokasi  Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 174.594.333, dan bantuan Kabupaten sebesar Rp.
72.000.000,-.
Dalam    laporan  realisasi  pelaksanaan APBDesa semester pertama, Pemerintahan Desa  Nusapati  Tahun  Anggaran  2015 menerima  pencairan  anggaran  pendapatan Desa  (APBDesa)  tahap  pertama  sebesar Rp. 341.182.388,- dari total anggaran yang direncanakan  sebesar  Rp.  558.064.470 sisanya  akan  dicairkan  secara  bertahap dalam tahun yang sama. Adapun anggaran pendapatan Desa (APBdesa) tahap pertama tersebut hanya digunakan untuk pembiayaan  pada  Bidang  Penyelenggaran Pemerintahan Desa sebesar Rp. 143.749.342,- Bidang Pelaksanaan
Pembangunan
Desa sebesar Rp. 87.186.000,- Bidang Pembinaan kemasyarakatan  sebesar  Rp.  37.132.000,- sedangkan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat tidak direncanakan dan dilaksanakan  sama  sekali.  Disamping  itu pula Pemerintahan Desa Nusapati menganggap bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan  dan  kemampuan  bagaimana cara  untuk  memberdayakan  masyarakat desa  disebabkan  sumber  daya  manusia (SDM)  aparatur  Desa  Nusapati  masih
Anwar, hal 39-56
rendah  dan  mereka  merasa  tidak  memiliki kemampuan untuk mendatangkan para ahli dibidang  pemberdayaan  masyarakat.  Pada sisi  lain  adanya  keinginan  sebagian  besar masyarakat  Desa  Nusapati  untuk  lebih memprioritas  bidang  pembangunan  fisik seperti pelebaran jalan dan lain sebagainya dibandingkan  untuk  bidang  pemberdayaan masyarakat seperti dalam bentuk pelatihan- pelatihan  dalam  rangka  pengembangan ekonomi kerakyatan dan lain sebagainya.
Di  samping  itu  belum  semua  aspirasi masyarakat dapat diakomodir dalam APBDesa  seperti  pada  kelompok  usaha- usaha ekonomi (kelompok pengolahan dan pemasaran ikan Desa Nusapati) yang tidak pernah diundang dalam rapat-rapat musrenbang ditingkat desa.

## KESIMPULAN
Penelitian tentang Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Di  Desa    Nusapati Kecamatan  Sungai  Pinyuh  Kabupaten Mempawah  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Konsep transparansi (keterbukaan) pengelolaan  alokasi  dana  desa  (ADD)  di Desa Nusapati khususnya dalam perencanaan  anggaran  belum  sepenuhnya transparan,  walaupun  dalam  rapat-rapat ditingkat  desa  melibatkan  masyarakat namun pada saat akhir penentuan/penetapan  perubahan  anggaran tidak dikomunikasikan lagi kepada mayarakat  sehingga  terjadi  perbedaan persepsi  atau  silang  pendapat  antara Kepala  Desa  Nusapati  dengan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Demikian pula  dalam  proses  pelaksanaan  alokasi dana  desa  (ADD)  belum  sepenuhnya dilaksanakan  secara  transparan  karena masih ada sebagian unsur masyarakat yang merasa bahwa Pemerintahan Desa Nusapati  masih  belum  terbuka  atau
menutup-nutupi  beberapa  aspek  kegiatan yang  direncanakan  akan  tetapi  dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada.
2. Konsep
Akuntabilitas atau pertanggungjawaban  terhadap  pelaksanaan APBDesa  tahun  anggaran  2015  dalam bentuk realisasi laporan pertanggungjawaban anggaran (LPJ) mengalami keterlambatan, disebabkan adanya keterbatasan kemampuan
pengetahuan sumber daya manusia (SDM) aparatur  Desa  Nusapati  dalam  menyusun laporan. Keterlambatan
Laporan Pertanggungjawaban  anggaran  (LPJ)  juga disebabkan  masalah  administrasi,  yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM)  sebagai  mitra  kerja  pemerintahan desa    belum  dapat  menyampaikan  laporan atau
bukti-bukti berupa kuitansi pelaksanaan  pekerjaan  dilapangan  secara tepat  waktu  maupun  adanya  kesengajaan dari  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) untuk menahan atau memperlambat terhadap  laporan  dan  bukti-bukti  kuitansi penggunaan  anggaran  operasional  BPD untuk  dilaporkan  tepat  waktu  kepada pemerintahan  desa.Disisi  lain  ada  proses komunikasi  yang  kurang  lancar  antara Pemerintahan  Desa Nusapati  dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD).  Disamping  itu  pula  laporan pertanggungjawaban  anggaran  (LPJ)  atas pelaksanaan anggaran tidak diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat maupun kepada  badan  permusyawaratan  desa (BPD) baik secara langsung melalui rapat- rapat  maupun      melalui  media  informasi yang  mudah  diakses  seperti    papan pengumuman  dan lain sebagainya.
3. Konsep Partisipatif dalam proses perencanaan,  penetapan  serta  pelaksanaan APBDesa  khususnya  dalam  pelaksanaan alokasi  dana  desa  (ADD)    Desa  Nusapati
Anwar, hal 39-56
sudah  melibatkan  unsur-unsur  masyarakat seperti dalam merumuskan RPJMDesa dan kegiatan Musrenbang serta kegiatan dalam penggunaan anggaran.
4. Konsep Efektifitas  pelaksanaan alokasi dana  desa  (ADD)  di  Desa  Nusapati  masih belum  efektif,  artinya  anggaran  yang digunakan belum
sepenuhnya dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan  Desa  Nusapati,  masih  ada kegiatan  yang  belum  dilaksanakan  karena keterlambatan  dalam  pencairan  anggaran sebagai  akibat  dari  keterlambatan  dalam melaporkan pertanggungjawaban anggaran  (LPJ)  berakibat  masih  adanya anggaran yang tersisa (SILPA) yang belum digunakan  atau  belum  dibelanjakan  untuk kegiatan  tahun  anggaran  2015.  Disamping itu  pula  adanya  ketidak  harmonisan hubungan antara Pemerintahan Desa Nusapati,  baik  itu  pelaksana  teknis  yaitu
Kasi Ekbang dengan
Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPM) sebagai  mitra  kerja    maupun  ketidak harmonisan  hubungan  antara  Kepala  Desa Nusapati  dengan  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) memperkuat tidak
terlaksananya  pembangunan  Desa  secara efektif.
5. Konsep  Efisiensi  pelaksanaan  alokasi dana  desa  (ADD)  Desa  Nusapati  sudah efesien.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan dengan jumlah anggaran yang kecil namun dapat  memberikan  manfaat  yang  besar dalam pembangunan Desa Nusapati seperti pembangunan  jalan  desa,  pembangunan rabat  beton,  pembangunan  pintu  air  dan lain-lain.
6. Pemberdayaan Masyarakat; bahwa Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dalam  pelaksanaannya  belum  atau  tidak sama  sekali  digunakan  untuk  pembiayaan bidang  pemberdayaan  masyarakat  desa  di Desa  Nusapati  Kecamatan  Sungai  Pinyuh
Kabupaten  Mempawah  Hilir.  Alasan  tidak dialokasikannya  anggaran  alokasi  dana desa  (ADD)  pada  bidang  pemberdayaan masyarakat  desa  adalah    karena  dianggap belum menjadi prioritas, sedangkan sebagian  besar  masyarakat  Desa  Nusapati masih menginginkan adanya pembangunan berupa  fisik  karena  dirasakan  masih  perlu untuk  pembangunan  jalan,  desa  dan  lain sebagainya.  Alasan  lainnya  Pemerintahan Desa Nusapati menganggap bahwa mereka memiliki  sumber  daya  manusia  (SDM) yang terbatas dan tidak memiliki kemampuan  untuk  merencanakan  maupun untuk  melakukan  bagaimana  cara  untuk memberdayakan  masyarakat  desa  serta tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan  tenaga  ahli  yang  memiliki kemampuan  dalam  bidang  pemberdayaan masyarakat,  dan  alasan  lainnya  adalah belum  semua  aspirasi  masyarakat  dapat diakomodir  dalam  APBDesa  seperti  pada kelompok usaha-usaha ekonomi
(kelompok pengolahan dan pemasaran ikan
Desa Nusapati) yang tidak pernah diundang  dalam  rapat-rapat  musrenbang ditingkat desa.
7. Pola  Komunikasi  Pemerintahan  Desa Nusapati  yang  belum  baik  yang  dilakukan secara intern dan ekstren sehingga mempengaruhi dalam pengelolaan APBDesa  khususnya  dalam    perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.

## Saran
1. Pemerintahan  Desa  Nusapati    dalam pengelolaan  alokasi  dana  desa  (ADD) seharusnya  lebih  transparan  dan  selalu melibatkan  masyarakat  baik  dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan anggaran.
2. Pemerintahan  Desa  Nusapati  harus dapat melaksanakan
Anwar, hal 39-56
pertanggungjawaban      (Akuntabilitas) berupa laporan pertangungjawaban anggaran  (LPJ)  secara  tepat  waktu sehingga tidak mempengaruhi pencairan anggaran yang diberikan secara bertahap  oleh  pemerintah  Kabupaten yang pada akhirnya mengganggu pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (LPJ) tidak hanya dilaporkan kepada pihak atasan misalkan  kepada  Camat  dan  Bidang Pemerintahan  Kabupaten  saja,  akan tetapi  harus  diinformasikan  secara terbuka  kepada  masyarakat  maupun kepada  badan  permusyawaratan  desa (BPD)  melalui  informasi  yang  dapat diakses baik melalui papan pengumuman dan lain sebagainya.
3. Pemerintahan  Desa  Nusapati  dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus  melaksanakan  secara  efektif sehingga  pembangunan  desa  dapat dilaksanakan  secara  maksimal  serta dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Desa Nusapati.
4. Pemerintahan  Desa  Nusapati  dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus  mengedepankan  prinsip  efisien sehingga  anggaran  yang  relatf    kecil dapat  dimanfaatkan  sebesar-besarnya dalam  pembangunan  masyarakat  Desa Nusapati.
5. Pemerintahan  Desa  Nusapati  dalam pengelolaan APBDesa khususnya dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  alokasi dana desa (ADD) harus
memperioritaskan anggaran untuk pemberdayaan  masyarakat  dan  tidak hanya  prioritas  pembangunan  fisik semata.  Oleh  karena  itu  peran  Kepala Desa  sebagai  ujung  tombak  dalam pembangunan desa harus mampu memberikan keyakinan kepada
masyarakat  tentang  pentingnya  upaya- upaya pemberdayaan masyarakat. Disamping  itu  pula  perlu  ditingkatkan lagi  kerjasama  dengan  berbagai  pihak ( stageholder) khususnya  pihak-pihak yang ahli dalam memberikan pemberdayaan  masyarakat.  Disisi  lain pemerintahan  Desa  Nusapati  perlu untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan sumberdaya manusia (SDM)  aparatur  Desa  Nusapati  dengan berbagai macam bentuk pendidikan dan pelatihan.
6. Pemerintahan Desa Nusapati khususnya Kepala Desa Nusapati beserta aparaturnya  perlu  memperbaiki  dan melakukan    pola  komunikasi  dua  arah yang  lebih  baik  lagi  baik  komunikasi secara interen atau didalam pemerintahan  Desa  Nusapati  sendiri maupun  komunikasi  dengan  pihak  luar khususnya komunikasi dengan
masyarakat  yaitu  dengan  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) maupun dengan Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  yang mungkin  selama  ini  komunikasinya mengalami jalan buntu, sehingga Pengelolaan APBDesa khususnya dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Eko, Sutoro.2002.
Pemberdayaan Masyarakat  Desa .  Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa. Samarinda:  Badan  Diklat
Provinsi Kaltim Samarinda.
Anwar, hal 39-56
Lexy J, Moleong. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT.
Remaja Rosdakarya. Mardikanto, Totok., Poerwoko Soebiato.2013. Pemberdayaan  Masyarakat. Dalam Perspektif Kebijakan
Publik.Bandung: Alfabeta.
Satori, Djam’an dan Komariah, Aan. 2011.
Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
Singarimbun,  Masri  dan  Effendi,  Sopian.
1981. Metode  Penelitian Survey . Yogyakarta: Lembaga  Penelitian dan Penerangan  Ekonomi  dan Sosial. Soleh dan Rochmansjah. 2015 . Pengelolaan Keuangan Desa .Edisi  Revisi  Bandung: Fokusmedia.
Suhadak  dan  Nugroho.  2007. Paradigma Baru Pengelolaan keuangan daerah  dalam  Penyusunan APBD  di  Era  Otonomi Daerah . Malang: Banyumedia Publishing.
Sudjana,  Nana.  1989. Penelitian  Sosial. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Sugiono. 2010. Metode Penelitian kuantitatif,  Kualitatif  dan R&D . Bandung: Alfabeta
Usman, Sunyoto. 2004. Pembangunan dan
Pemberdayaan  Masyarakat .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
-----------Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. -----------Peraturan Bupati Mempawah Nomor  17  Tahun  2015  Tentang Alokasi  Dana  Desa  (ADD) Tahun    Anggaran  2015  di Kabupaten   Mempawah. -----------Peraturan Bupati Mempawah Nomor  22  Tahun  2015  Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk  Teknis  Pengelolaan
Keuangan  Desa  Di  Kabupaten Mempawah.
-----------Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 Tentang Desa.
-----------Undang-Undang    Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. ---------Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
FISIP Universitas Tanjungpura
Anwar, hal 39-56
INTERNET
http://ilmupengetahuanumum.com/10- negara-dengan-jumlah- penduduk-populasi terbanyak-di-dunia/Diakses, Maret 15, 2016.
(http://jogloabang.com/pustaka/permendag ri-113-tahun-2014-pengelolaan- keuangan-desa), Diakses, Maret, 29,  2016.
https://www.facebook.com/AprIra/post/78 5082684892292), Diakses,
Maret 25,                    2016.