INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 9082-9098 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Prosedur Pencairan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pada Politeknik Penerbangan Medan
Sherin Kristy Batubara 1 ✉ , Minasari Nasution 2
Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M
Email: sherinkristybatubara123@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Prosedur  Pencairan  Dana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara pada Politeknik Penerbangan Medan. Objek dari penelitian ini adalah Pencairan Dana APBN pada Poltekbang Medan. Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Studi dokumentasi dan Studi Pustaka.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  mekanisme  pencairan  dana  sudah  dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara  Pembayaran  dalam  Rangka  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  serta penerapan SPAN pada pencairan dana sudah berjalan lancar, namun masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh kendala dalam penerapannya. Kendala yang dihadapi yaitu belum ada inovasi untuk membuat database cadangan, kecepatan jaringan lambat, belum sempat mengurus pergantian user SPAN ke Kantor Pusat, dan mayoritas pegawai sudah lanjut usia.
Kata Kunci: Mekanisme Pencairan Dana, Penerapan Sistem Perbendaharaan dan  Anggaran Negara, dan user SPAN.

## Abstract
This study aims to determine the Disbursement Procedure of State Budget Funds at Medan Aviation Polytechnic. The object of this research is the Disbursement of APBN Funds at Poltekbang Medan. This  research  was  conducted  by  obtaining  primary  data  and  secondary  data.  Data  collection techniques in this study using documentation studies and literature studies. The results of this study indicate  that  the  mechanism  for  disbursing  funds  has  been  carried  out  in  accordance  with  the Regulation  of  the  Minister  of  Finance  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  190  /  PMK.05  /  2012 concerning  Payment  Procedures  in  the  Framework  for  Implementing  the  State  Budget,  and  the application of SPAN in fund disbursements has run smoothly, but there are still shortcomings caused by obstacles in its application. The obstacles faced are that there has been no innovation to create a backup database, slow network speed, has not had time to take care of changing SPAN users to the Head Office, and the majority of employees are elderly.
Keyword: Fund Disbursement Mechanism, State Treasury and Budget System Implementation, and SPAN user

## PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  perkembangan  kebutuhan  pengelolaan  keuangan  negara  maka dilakukan  penyusunan  dan  pengesahan  daftar  isian  laporan  pelaksanaan  anggaran, Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  adalah  rencana  keuangan  tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun penganggaran.  Oleh karena  itu  dibentuk  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  sebagai  dokumen pelaksanaan  anggaran  yang  disusun  oleh  pengguna  anggaran  atau  kuasa  pengguna anggaran.  Pengguna  Anggaran  (PA)  atau  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (KPA),  akan memegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara atau Lembaga dan kuasa  pengguna  anggaran  pejabat  yang  memperoleh  kuasa  dari  pengguna  anggaran, dapat  melaksanakan  sebagian  kewenangan  dan  tanggung  jawab  pengguna  anggaran pada Kementerian Negara atau Lembaga yang bersangkutan. Semua dilakukan sebagai perwujudan  tugas  pemerintahan  dibidang  tertentu  yang  dilaksanakan  dalam  rangka mencapai  tujuan  pembangunan  nasional.  Disamping  itu,  penarikan  kebutuhan  dana bulanan yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, disusun dalam rencana penerimaan bulanan yang dibuat oleh pengguna anggaran, yang diperkirakanakan diterima selama satu tahun anggaran dan penggunaanya berada pada  satuan  kerja  atau  unit  organisasi  pada  Kementerian  Negara  atau  Lembaga melaksanakan satu atau beberapa kegiatan yang membebani dana APBN.
Dalam rangka pelaksananaan APBN, PA atau KPA menyusun DIPA sebagai pelaksana anggaran menurut bagian anggaran yang dikuasainya, dan DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan  anggaran  setelah  mendapat  pengesahan  dari  menteri  keuangan.  DIPA digunakan  sebagai  dasar  pelaksanaan  kegiatan  satuan  kerja  dan  pencairan  dana  atau pengesahan bagi Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dari  DIPA.  Disamping  itu,  pemerintah melakukan  pengalokasian  dana,  salah  satunya  pada  sektor  pelayanan  administrasi  dan manajemen  kepegawaian  negara  dengan  memakai  dasar  DIPA.  Perkembangan  suatu sistem pengelolaan keuangan yang ada di pemerintahan sangat berpengaruh terhadap tata kelola perencanaan keuangan yang ada dikantor atau satuan kerja Kementrian Negara atau  Lembaga  (PPPK  AKUNTAN  PUBLIK,  2022).  Sejalan  dengan  adanya  peraturan Kementrian  Keuangan,  maka  setiap  kantor,  instansi,  dan  lembaga  harus  mengikuti prosedur  atau  mekanisme  yang  ditentukan  oleh  peraturan  pemerintahan  yang  sudah ditetapkan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2011).
Disamping itu, satuan kerja atau lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan  anggaran  dari  dana  pemerintah,  sehingga  terdapat  suatu  sistem  dan prosedur-prosedur  pencairan  anggaran  belanja  dari  pemerintah  baik  secara  Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan maupun Langsung. Struktur APBN terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. APBN (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2012) merupakan rencana kegiatan pemerintah yang harus disajikan secara transparan, efektif, efisien  dan  bertanggung  jawab,  maka  sebagai  pertanggungjawaban  terhadap pengelolaan  keuangan  yang  tertuang  dalam  APBN  untuk  penyajian  laporan  keuangan yang  memenuhi  standar  perundang-undangan  yang  berlaku.  Politeknik  Penerbangan Medan  merupakan  suatu  instansi  pemerintah  yang  secara  khusus  untuk  membantu Presiden  dalam  menyelenggarakan  Instansi  Negara  yang  memakai  dasar  DIPA  dalam pelaksanaan anggaran tahunannya, dalam anggaran tahunan tersebut terdapat anggaran untuk  belanja  seperti  belanja  modal  yang  terbagi  atas  modal  fisik  dan  belanja  modal peralatan, serta belanja barang dan jasa.
Pembayaran  Belanja  pada  bagian  keuangan  di  Politeknik  Penerbangan  Medan dilakukan dengan pencairan anggaran belanja. Khususnya pada belanja barang dan jasa dalam pencairan anggaran belanjanya, dilaksanakan berdasar pada sistem dan prosedur yang berlaku menurut peraturan pemerintahan (BPK, 2006). Suatu sistem dan prosedur yang  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  dalam  setiap  pencairan  anggaran  belanja, dianggap penting sebagai acuan dalam langkah teknis yang harus dipenuhi agar setiap proses pencairan anggaran belanja dapat berjalan dengan baik.
Dalam  hal  ini  apabila  sistem  dan  prosedur  pencairan  anggaran  belanja  tidak dijalankan dengan baik  serta tidak mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku, maka akan terjadi ketidaklancaran, dan terganggunya seluruh kegiatan yang berjalan dan yang akan  terencana.  Sehingga  belanja  yang  terjadi  tidak  diakui  atau  disahkan,  serta mengakibatkan surat pertanggungjawaban atas belanja yang dilakukan tidak diakui atau disahkan,  maka  sistem  dan  prosedur  pencairan  anggaran  belanja  ini  sangat  penting dilakukan  dengan  cara  menggunakan  sistem  dan  prosedur  pencairan  anggaran  yang diberlakukan pada suatu instansi pemerintahan yaitu di Politeknik Penerbangan Medan, sehingga dalam pencairan anggaran belanja tidak terjadinya kesalahan dan pertanggung jawaban atas belanja tersebut dapat diakui serta dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang terkait.
Dalam melakukan pencairan dana anggaran, baik pencairan dana langsung maupun pencairan dana uang persediaan harus dilakukan  seefisien  mungkin agar pembiayaan- pembiayan  dalam  rangka  melancarkan  kegiatan  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan lancar  dan  baik.  Perbendaharaan  memiliki  fungsi  perencanaan  kas  yang  baik  untuk pencegahan  agar  tidak  terjadi  kebocoran  dan  penyimpangan  pencairan  sumber pembiayaan  yang  paling  murah  dan  pemanfaatan  dana  yang  menganggur  untuk meningkatkan  nilai  tambah  sumber  daya  keuangan.  Politeknik  Penerbangan  Medan merupakan perguruan tinggi negeri dilingkungan Kementrian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Perhubungan.  Politeknik  Penerbangan  Medan  melaksanakan  tugas menyelenggarakan  program  pendidikan  vokasi,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada masyarakat di bidang penerbangan. Politeknik Penerbangan Medan melibatkan pencairan dana  anggaran  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  (Menteri  Keuangan  Republik Indonesia, 2012). Pencairan dana dapat dilakukan hanya dalam waktu 1 hari sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (RI, 2005) yaitu pasal 13 butir 2 yang berbunyi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu paling lambat 1 hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif  dimana,  pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  melakukan  wawancara,  observasi,  serta  mengumpulkan  dokumen  yang berkaitan dengan mekanisme kinerja pencairan dana anggaran di Politeknik Penerbangan Medan. Instrumen pendukung lainnya adalah berupa alat perekam yang akan digunakan pada saat melakukan wawancara kepada responden. Teknik Analisis Teknik analisis adalah
mengemukakan tahapan-tahapan di dalam menganalisis data penelitian. Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi,  dokumen  resmi,  gambar  foto  dan  sebagainya  (Mulyadi,  2010).  Setelah  ditelah, langkah  selanjutnya  adalah  reduksi  data,  penyusunan  satuan,  kategorisasi  dan  yang terakhir  adalah  penafsiran  data.  Adapun  langkah – langkah  dalam  teknik  analisis  adalah sebagai berikut:

## 1. Reduksi data
Reduksi  data  adalah  merangkum,  memilih  hal-hal  yang  pokok,  memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.
2. Penyajian data
Penyajian  data  adalah  sekumpulan  informasi  tersusun  yang  memberi kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan.  Pada  tahap  ini,  peneliti  melakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif, tabel dan gambar. Penyajian data tidak terlepas  dari  tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  permasalahan-permasalahan  yang terjadi pada saat proses pencairan dana anggaran.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi
Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data (Bastian, 2005). Pada tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh selama proses pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Pengajuan Pencairan Dana di Poltekbang Medan
Pengajuan pencairan dana merupakan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran  untuk  kebutuhan  yang  sangat  mendesak  dalam  1  (satu)  bulan  yang  telah ditetapkan. Permintaan pencairan dana diajukan apabila dalam satu rangakaian kegiatan RPD, pencairan dana  yang  sudah  diajukan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan tersebut,  sepanjang  belanja  yang  dimaksud  tidak  dapat  dibayarkan  menggunakan mekanisme. Pembayaran dengan pencairan dana yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada 1 penerima atau penyedia barang atau jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  kecuali  untuk  pembayaran  honorarium  dan perjalanan dinas. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari pencairan dana
yang  ada  pada  kas  Bendahara  Pengeluaran  paling  banyak  sebesar  Rp50.000.000  (lima puluh juta rupiah). Pencairan dana dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:
1. Belanja Barang
2. Belanja Modal 3. Belanja Lain-Lain.
Penggunaan  pencairan  dana  juga  dapat  digunakan  untuk  pembayaran  belanja pegawai  pada  akhir  tahun,  dengan  merujuk  pada  ketentuan  akhir  tahun.  Pembayaran dengan pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima atau penyedia  barang/jasa  dapat  melebihi  Rp50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah)  setelah mendapat  persetujuan  Menteri  Keuangan  (Rachmat,  2010).  Bendahara  Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) pencairan dana yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan pencairan dana masih tersedia dalam DIPA. Penggantian pencairan dana tersebut dilakukan apabila pencairan dana telah digunakan paling sedikit 50%. Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan pencairan dana ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. Setiap BPP mengajukan penggantian pencairan dana  melalui  Bendahara  Pengeluaran,  apabila  pencairan  dana  yang  dikelolanya  telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen)
Gambar 1. Besaran Pencairan Dana yang dapat diberikan Satuan kerja mengajukan dispensasi yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan melampaui besaran yang sebagaimana yang tertera dalam ketentuan, dengan pertimbangan:
a. Frekuensi penggantian pencairan dana tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan selama 1 (satu) tahun
b. Perhitungan kebutuhan penggunaan pencairan dana dalam 1 (satu) bulan melampaui besaran. Sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran dengan minimal sama dengan. pencairan dana yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Namun jika pengisian kembali akan mengakibatkan sisa dana dalam DIPA (yang dapat dilakukan pembayaran dengan UP) lebih kecil dari UP yang dikelola Bendahara Pengeluaran,
maka:
• Pengisian kembali pencairan dana dilaksanakan maksimal sebesar sisa dana dalam DIPA yang dapat dibayarkan dengan pencairan dana
• Selisih antara sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran.
• Pencairan  dana  yang  dikelola  Bendahara  Pengeluaran  dibukukan  atau diperhitungkan sebagai potongan Penerimaan Pengembalian pencairan dana.
Pengajuan Tambahan Uang Persediaan Seperti dijelaskan pada Subbab sebelumnya bahwa TUP merupakan uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan  yang  sangat  mendesak  dalam  1  (satu)  bulan  melebihi  jumlah  atau  pagu pencairan dana yang telah ditetapkan. Untuk keperluan itu, KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk  membiayai  kegiatan  yang  sifatnya  mendesak  atau  tidak  dapat  ditunda.  Syarat pengajuan TUP:
a. Digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan
b. Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran. KPA mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN disertai:
• Rincian rencana penggunaan TUP
• Surat yang memuat syarat penggunaan TUP yang berisi bahwa penggunaan dan pertanggungjawaban TUP paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D, serta pernyataan bahwa TUP tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran. Adapun format surat dari KPA kepada Kepala KPPN sebagai berikut:
Gambar 2. Format Surat Pernyataan Pengajuan Pencairan Dana

## Pembahasan
Prosedur Pencairan Dana Di Politeknik Penerbangan Medan
Prosedur Pencairan dana sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (RI,  2005)  tentang  Mekanisme  Pelaksanaan  Pembayaran  Atas  Beban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
a. Fungsi Yang terkait:
1. Subbagian Umum, Pada bagian ini bertanggung jawab menerima SPM dan dokumen pendukung dari satuan kerja yang akan mencairkan dana serta mencatat SPM di DPP (Daftar Pengawasan Penyelesaian) serta meneliti kelengkapan dokumen.
Belanja Pegawai:
Gambar 1. Bagan Alur Pencairan Dana Belanja Pegawai pada Belanja Non-Pegawai:
Gambar 2. Bagan Alur Pencairan Dana Belanja Non Pegawai pada Subbagian Umum
2. Seksi Perbendaharaan, bagian ini bertanggungjawab melakukan pengujian SPM apakah sesuai  dengan  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  dan  Maksimum  Pencairan (MP).  Pada  bagian  ini  juga  bertanggungjawab  menerbitkan  SP2D  (Surat  Perintah Pencairan Dana).
Belanja Pegawai:
Gambar 3. Pencairan Dana Belanja Pegawai pada Seksi Perbendaharaan
Belanja Non-Pegawai:
Gambar 4. Pencairan Dana Belanja Non Pegawai pada Seksi Perbendaharaan
3. Seksi Bank atau Giro Pos, bagian ini bertanggungjawab memberi tanda tangan atau otorisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Belanja Pegawai:
Diserahkan ke bank Operasional.
Gambar 5. Pencairan Dana Belanja Pegawai pada Seksi Bank atau Giro Pos Belanja Non-Pegawai:
Gambar 6. Pencairan Dana Belanja Non Pegawai pada Seksi Bank atau Giro Pos
4. Seksi Verifikasi dan akuntansi Bagian ini bertanggungjawab mengarsipkan SP2D.
Belanja Pegawai:
Gambar 7. Pencairan Dana Belanja Pegawai pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Belanjan Non-Pegawai:
Gambar 8. Pencairan Dana Belanja Non Pegawai pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi
b. Dokumen Terkait:
1. SPM (Surat Perintah Membayar)
2. Dokumen pendukung:
a) Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja pegawai.
i. Daftar  gaji/  Gaji  susulan/Kekurangan  Gaji/Lembur  Honor  dan  Vakasi  yang ditanda tangani oleh Penguasa Anggaran (PA) atau pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran.
ii. Surat surat Keputusan Kepegawaian dalam hal terjadi perubahan dalam daftar gaji.
iii. Surat Keputusan Pemberian Honor/vakasi dan SPK Lembur.
iv. Surat Setoran Pajak (SSP).
b) Untuk keperluan pembayaran langsung non belanja Pegawai.
i. Resume kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas.
ii. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja).
iii. Faktur Pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak).
c. Catatan Akuntansi yang digunakan :
a) Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM
Untuk mencatat jumlah SPM yang masuk dan yang dapat diselesaikan.
b) Cek list
Untuk mencatat kelengkapan dokumen pendukung dari satuan kerja.
d. Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Subbagian umum menerima SPM dan data pendukungnya dari satuan kerja daerah dan mengagendakan SPM serta mencatat dalam Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM dan diteruskan  ke  bagian  Seksi  perbendaharaan  untuk  di  tindak  lanjuti.  Pada  tahapan pengagendaan merupakan prosedur awal yang sangat menentukan kelancaran proses penerbitan SP2D. Kekeliruan atau kesalahan dalam pengagendaan akan berakibat pada seksi  lain  akan  menjadi  terhambat  bahkan  tidak  bisa  dilakukan  proses  selanjutnya. Sehingga alur pekerjaan menjadi macet. Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM (DPP) ini merupakan daftar pengawasan sejauh mana penyelesaian proses SP2D berlangsung dan berguna memantau apakah masih terdapat/tercecernya SPM yang belum diproses
Hal tersebut dilakukan karena jumlah dan jenis SPM yang diproses banyak serta jumlah satker atau instansi yang dilayani untuk penyaluran anggaran belanja rutin yang meliputi  belanja  pegawai  dan  non  belanja  pegawai  sangat  banyak.  Seksi Perbendaharaan menerima SPM beserta dokumen pedukung dari Sub Bagian Umum dan melakukan pengujian SPM. Pengujian ini dilaksanakan mencakup pengujian yang bersifat substantif dan formal.
1. Pengujian Substantif dilakukan untuk:
a. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM.
b. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA    yang ditunjuk SPM tersebut.
c. Menguji dokumen segabai dasar penagihan (Ringkasan kontrak atau SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Pejalanan Dinas).
d. Menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) dari kepala kantor/satker   atau pejabat  lain  yang  ditunjuk  mengenai  tanggung  jawab  terhadap  kebenaran pelaksanaan pembayaran.
e. Menguji faktur pajak beserta SSP-nya.
2. Pengujian formal dilakukan untuk:
a. Mencocokkan  tanda  tangan  pejabat  penandatangan  SPM  dengan  spesimen tandatangan
b. Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf.
c. Memeriksa  kebenaran  dalam  penulisan,  termasuk  tidak  boleh  terdapat  cacat dalam penulisan
Setelah melakukan pengujian:
a. Jika dokumen lengkap maka dapat diterbitkan SP2D
b. Jika  dokumen  tidak  lengkap  dan  tidak  sesuai  prosedur  yang  ditetapkan,  seksi
perbendaharaan  dapat  menolak  menerbitkan  SP2D  dan  mengembalikan  dokumen kepada satker agar di lengkapi. Setelah dilakukan pengujian, SP2D dapat diterbitkan dengan cara SP2D ditandatangani oleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bank atau Giro Pos.
1. Subbagian  Umum  menerima  SPM  dari  satker  beserta  dokumen  pendukung  dan memeriksa  kelengkapan  SPM  dan  dokumennya  serta  mengisi  chek  list  kelengkapan berkas SPM.
2. Subbagian  Umum  mengagendakan  SPM  yang  diterima  dan  mencatat  dalam  Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM dan diserahkan ke seksi Perbendaharaan.
3. Seksi  perbendaharaan  menerima  SPM  dan  dokumen  pendukungnya.  Setelah  itu melakukan pengujian SPM dan pagu. Pengujian ini dilaksanakan mencakup pengujian yang bersifat substantif dan formal.
Pengujian Substantif dilakukan untuk:
1. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM.
2. Menguji  ketersediaan  dana  pada  kegiatan/sub  kegiatan/MAK  dalam  DIPA  yang ditunjuk SPM tersebut.
3. Menguji  dokumen  sebagai  dasar  penagihan  (Ringkasan  kontrak  atau  SPK,  Surat Keputusan, Daftar Nominatif Pejalanan Dinas).
4. Menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) dari kepala kantor atau satker atau pejabat  lain  yang  ditunjuk  mengenai  tanggung  jawab  terhadap  kebenaran pelaksanaan pembayaran.
5. Menguji faktur pajak beserta SSP-nya.
Pengujian formal dilakukan untuk:
1. Mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan tandatangan.
2. Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf.
3. Memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.
Setelah melakukan pengujian:
a. Jika dokumen lengkap maka dapat diterbitkan SP2D
b. Jika  dokumen  tidak  lengkap  dan  tidak  sesuai  prosedur  yang  ditetapkan,  seksi perbendaharaan  dapat  menolak  menerbitkan  SP2D  dan  mengembalikan  dokumen kepada satker agar di lengkapi.
i. SPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk dikembalikan paling lambat 3 hari setelah SPM diterima.
ii. SPM UP atau TUP dan LS dikembalikan paling lambat 1 hari kerja setelah SPM diterima.
Setelah dilakukan pengujian, SP2D dapat diterbitkan dengan cara:
a. SP2D ditandatangani oleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bank atau Giro pos atau Seksi Bendum.
b. SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi stempel timbul Seksi Bank atau Giro Pos atau Seksi Bendum yang disampaikan kepada:
Lembar 1 :  Kepada Bank operasional
Lembar  2  :  Kepada  penerbit  SPM  dengan  dilampiri  SPM  yang  telah  dibubuhi  cap “Telah diterbitkan SP2D tanggal nomor”
Lembar 3 : Sebagai arsip di KPPN (Seksi Verifikasi dan Akuntansi), dilengkapi SPM dan dokumen pendukungnya.
Gambar 9. Tahapan Pengajuan Surat Pencairan Dana
Perencanaan Pencairan Dana APBN di Poltekbang Medan
Proses perencanaan dana juga merupakan bagian dari mekanisme penyampaian perencanaan kas. Satuan kerja wajib membuat perkiraan penarikan atau penyetoran dana secara periodik. Dari proses tersebut, belanja yang tidak bisa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, belanja dapat dilakukan dengan menggunakan uang persediaan. Terkait dengan RPD dan rencana kegiatan yang telah disusun. Bendahara Pengeluaran menyampaikan kebutuhan UP kepada PPK. Selanjutnya PPK menerbitkan SPP-UP untuk pengisian UP yang dilengkapi dengan perhitungan besaran UP sesuai dengan pengajuan dari Bendahara Pengeluaran. SPP-UP tersebut diserahkan kepada PPSPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara.

## SIMPULAN
Berdasarkan dari hasil yang telah dibahas sebelumnya di dapat kesimpulan sebagai berikut:
1. Prosedur  Pencairan  dana  belanja  pegawai  pada  APBN  di  Politeknik  Penerbangan Medan  yaitu  dengan  menggunakan  metode  langsung  yaitu  metode  pengajuan pembayaran secara langsung terhadap gaji.
2. Pembayaran  yang  dilakukan  dengan  metode  pembayaran  Langsung  (LS)  kepada penyedia barang atau jasa atau bendahara pengeluaran pihak lainnya..
3. Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  190/PMK.05/2012  disampaikan bahwa SPM Gaji Induk harus diterima di KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran.
4. Dilihat dari keefektifan dalam pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dilakukan di Politeknik Penerbangan Medan bisa dikatakan efektif. Hal ini dapat di lihat dari  penyelesaian  SPM  masuk  di  KPPN  dapat  dilakukan  dalam  jangka  waktu  yang singkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian, I. (2005). Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
BPK. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 1 – 73. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2011). PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 21 TAHUN 2011. Republik Indonesia, 16(22).
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2012). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik
Indonesia Nomor 190 /PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. 66, 37 – 39.
Mulyadi. (2010). Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat.
PPPK AKUNTAN PUBLIK. (2022). Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kebijakan. Akun Covid,  12(Oktober),  2023.  https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/daftar-akuntan- publik-aktif
Rachmat. (2010). Akuntansi Pemerintahan. Pustaka.
RI,  D.  K.  (2005). Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia  PERATURAN  DIREKTUR
JENDERAL PERBENDAHARAAN. 13230. https://blu- djpb.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/regulation/view&id=99