Mekanisme dalam penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi di BPSK Prov Sultra Kota Kendari)

## INFO PENULIS
Sri Khayati
Universitas Sulawesi Tenggara srikhayati65@gmail.com
+6281341506718

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307
Vol. 3, No. 3, Desember 2023 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Khayati, S.  (2023). Mekanisme dalam penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi di BPSK Prov Sultra Kota Kendari). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 3 (3), 175-187.

## Abstrak
Adapun  tujuan  penelitian  adalah 1.  Untuk  mengetahui  dan  memahami  proses  penyelesaian  sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. 2. Untuk mengetahui dan memahami tentang kekuatan putusan BPSK dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku usaha.  Penelitian  ini  dilakukan  di  BPSK  Kendari,  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah dengan  melakukan  wawancara  langsung  melalui  tanya  jawab  berdasarkan  pertanyaan  yang  telah disiapkan sebelumnya, serta pengumpulandata2 yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis bahas.  Teknik  pengolahan  data  yang  dilakukan  yaitu  menganalisis  semua  data  yang  diperoleh  untuk selanjutnya  dideskripsikan.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  bahwa  Proses  pengajuan penyelesaian  sengketa konsumen  dapat  dilakukan  dengan  cara  tertulis  atau  lisan  melalui sekretariat BPSK.  Adapun  tahap  selanjutnya  ketua  BPSK  memanggil  pelaku  usah  secara  tertulis  setelah  ada pengaduan  dari  konsumen.  Tahap  berikutnya  pihak  yang  bersengketa  menghadap  ketua  BPSK  yang ditugaskan  untuk  dijelaskan  tentang  mekanismenya  Selanjutnya  ditawarkan  untuk  memilih  cara penyelesaian  sengketanya  dan  para  pihak  menandatangani  kesepakatan  apabila  para  pihak  memilih konsiliasi  atau  mediasi  maka  ketua  BPSK  akan  membentuk  majelis dan  menetapkan  waktu ditempat persidangan.  dan  bilamana  para  pihak  memilih  arbitrase,  maka  para  pihak  dipersilahkan  memilih arbitrase yang disediakan BPSK, selanjutnya ketua BPSK menetapkan majelis dan waktu serta tempat persidangan. Mengenai tata cara atau bentuk penyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan dengan 3 cara:  Penyelesaian  sengketa  secara  konsiliasi;  (a)  Penyelesaian  sengketa  dengan  cara  mediasi  (b) Penyelesaian  sengketa  dengan  arbitrase.  Dan  Kekuatan  putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  sebagaimana  ditentukan  di  dalam  Pasal    54  ayat  (3)  UUPK  adalah  bersifat  final  dan mengikat. Akan tetapi terhadap putusan BPSK ini berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UUPK dapat diajukan  keberatan  kepada  Pengadilan  Negeri.  Namun  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2006  dalam  Pasal  2  menyatakan  keberatan  hanya  dapat diajukan  terhadap  putusan  arbitrase  yang  dikeluarkan  oleh  BPSK.  Oleh  karena  itu  putusan  BPSK  di dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  rabitrase  tidak  bersifat  final  dan  mengikat. Sedangkan  keputusan  BPSK  dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  konsiliasi  dan mediasi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat karena tidak dapat diajukan keberatan. Namun  putusan  BPSK  baik  putusan  penyelesaian  melalui  mediasi,  konsiliasi  dan  arbitrase  harus dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Ditempat konsumen di rugikan.
Kata Kunci : Mekanisme, Sengketa, Konsumen

## A. Pendahuluan
Pembangunan dan perkembangan pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi/dimanfaatkan.  Di  samping  itu,  globalisasi  dan  perdagangan  bebas  yang  didukung oleh  kemajuan  teknologi  telekomunikasi  dan  informatika  memperluas  ruang  gerak  arus transaksi  barang  dan/atau  jasa  melintasi  batas-batas  wilayah  suatu  Negara,  sehingga  barang dan/atau  jasa  yang  ditawarkan  bervariasi  baik  produksi  dalam  negeri  maupun  produksi  luar negeri.
Kondisi  yang  demikian  pada  satu  pihak  mempunyai  manfaat  bagi  konsumen  karena kebutuhan  konsumen  akan    barang  dan/atau  jasa  yang  diinginkan  dapat  terpenuhi  serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.
Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha  dan  konsumen  menjadi  tidak  seimbang  dan  konsumen  berada  pada  posisi  yang  lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku  usaha  melalui  kiat  promosi,  cara  penjualan,  serta  penerapan  perjanjian  standar  yang merugikan konsumen dan Untuk melindungi konsumen dari situasi yang digambarkan di atas, pemerintah  mulai  memikirkan  berbagai  kebijakan.  Adapun  kebijakan  pemerintah  untuk memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  adalah  dengan  mengundangkan  UU  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Dalam kenyataan, sebagaian besar konsumen yang dirugikan tersebut tidak berkeinginan menggugat  pelaku  usaha  untuk  meminta  ganti  kerugian,  karena  tidak  mau  berselisih  dengan pelaku  usaha  selain  itu  memerlukan  waktu,  tenaga  bahkan  juga  biaya.  Penyebab  lain  adalah mereka  kurang  paham  bagaimana  prosedur  untuk  menggugat.  Bila  konsumen  kecewa,  hanya ada  dua  pilihan,  yaitu  berhenti  mengkonsumsi  atau  beralih  ke  produk  sejenis  dengan  merek lain.

## Abstract
The research objectives are 1. To find out and understand the process of resolving consumer disputes at the Consumer Dispute Resolution Agency. 2. To know and understand the power of BPSK decisions in the context of resolving consumer disputes between consumers and business actors. This research was  conducted  at  BPSK  Kendari,  the  data  collection  technique  used  was  by  conducting  direct interviews  through  questions  and  answers  based  on  previously  prepared  questions,  as  well  as collecting  data  related  to  the  problem  formulation  that  the  author  discussed.  The  data  processing technique  used  is  analyzing  all  the  data  obtained  for  further description.  Based  on  research that  has been conducted, the consumer dispute resolution application process can be carried out in writing or verbally  through  the  BPSK  secretariat.  The  next  stage  is  that  the  BPSK  chairman  must  summon  the perpetrator in writing after there is a complaint from the consumer. The next stage is that the disputing parties  face  the  BPSK  chairman  who is  assigned  to  explain  the  mechanism.  Next,  they are  offered  to choose  a  method  for  resolving  the  dispute  and  the  parties  sign  an  agreement.  If  the  parties  choose conciliation or mediation, the BPSK chairman will form a panel and set a time for the trial. and if the parties  choose  arbitration,  the  parties  are  invited  to  choose  arbitration  provided  by  BPSK,  then  the chairman of BPSK determines the panel and the time and place of the trial. Regarding the procedures or forms of dispute resolution through BPSK, it is carried out in 3 ways: Dispute resolution by conciliation; (a)  Dispute  resolution  by  mediation  (b)  Dispute  resolution  by  arbitration.  And  the  strength  of  the decision of the Consumer Dispute Settlement Agency as specified in Article 54 paragraph (3) UUPK is final and binding. However, objections can be submitted to the BPSK decision based on the provisions of Article 56 paragraph (2) UUPK to the District Court. However, with the issuance of Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2006 in Article 2, it is stated that objections can only be submitted to arbitration decisions issued by BPSK. Therefore, BPSK's decision in resolving consumer  disputes  by  means  of  arbitration  is  not  final  and  binding.  Meanwhile,  BPSK's  decision  in resolving  consumer  disputes  by  means  of  conciliation  and  mediation  is  a  final  and  binding  decision because  objections  cannot  be  raised.  However,  BPSK  decisions,  whether  decisions  for  settlement through  mediation,  conciliation  and  arbitration,  must  be  requested  for  execution  from  the  District Court. Where consumers are at a loss.
Keywords : Mechanism, Dispute, Consumer
Konsumen  di  Indonesia  pada  umumnya  tidak  memiliki  posisi  tawar-menawar  yang  baik. Kondisi  ini  dikarenakan  hal-hal  sebagai  berikut  :  Pertama,  karena  kemampuan  keuangan mereka  terbatas,  selain  itu  konsumen  tidak  mempunyai  banyak  pilihan  untuk  menentukan produk. Kedua, belum sepenuhnya sadar akan hak-haknya dan jalur-jalur hukum maupun sosial yang  harus  ditempuh  untuk  memperjuangkan  haknya.  Ketiga,  pertautan  pengusaha  dan penguasa  dalam  beberapa  dekade  terakhir  ini  masih  sangat  kuat  sehingga  menggusur kedaulatan konsumen.
Dengan  pemberdayaan  masyarakat  dan  peningkatan  taraf  pendidikan  masyarakat diharapkan  kelak  kesadaran  dan  keberanian  mereka  dalam  menuntut  atau  membela  dan mempertahankan  hak-haknya  bukanlah  merupakan  suatu  hak  yang  tabu  lagi,  sehingga  istilah pembeli (konsumen) adalah raja benar-benar terwujud bukan hanya slogan belaka.
Berbagai  praktik  atau  perilaku  bisnis  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  yang  makin beraneka  ragam  dan  mempunyai  potensi  merugikan  konsumen,  makin  menyebabkan  tidak berdaya nya keadaan konsumen. Persaingan antar pelaku usaha yang makin ketat barang kali merupakan  penyebab  dan  praktik  bisnis  yang  tidak  sehat  dan  karena  konsumen  tidak mempunyai  ilmu  dan/atau  kemampuan  lainnya,  maka  konsumen  terjebak  ditengah-tengah persaingan perbuatan pasar diantara pelaku usaha. Dari uraian tersebut, dapat dilihat dengan jelas  bagaimanapun  usaha  yang  telah  dilakukan  untuk  memposisikan  konsumen  sebagai  raja, hasil akhirnya masih pelaku usaha lah yang posisinya kuat dibandingkan dengan konsumen.
Untuk  mempertahankan  hak-hak  konsumen  terhadap  pelaku  bisnis  yang  curang/tidak jujur dalam arti tidak mempunyai itikad baik, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-undang  tersebut  diantaranya  mengatur  tentang  Lembaga  penyelesaian  Sengketa Konsumen  juga  mengenai  mekanisme  penyelesaiannya  yang  disebut  dengan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Menurut  Pasal  1  angka  11  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  dan  Pasal  1  angka  1 Keputusan Menteri  Perindustrian dan Perdagangan  alah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan  sengketa  antar  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Untuk  keperluan  tersebut berdasarkan  Pasal  49  ayat  (1)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK),  pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di daerah tingkat II untuk menyelesaikan sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan.  Selanjutnya  untuk  merealisir  hal  tersebut  Presiden Republik  Indonesia  menertibkan  Keputusan  Presiden  Nomor    90  Tahun  2001  tentang  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dan  Menurut  ketentuan  Pasal  2  Keputusan  Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001, BPSK berkedudukan di Ibu Kota daerah  Kabupaten dan daerah kota, badan ini berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan.  Dalam  melaksanakan  fungsi  dimaksud,  BPSK mempunyai tugas dan wewenang. Adapun tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK)  yaitu  melaksanakan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase.
Menurut  Pasal  147  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  penyelesaian  sengketa konsumen  dengan  Pasal  52  mekanisme  konsiliasi,  mediasi,  dan  arbitrase  sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a,  merupakan  penyelesaian  sengketa  alternatif  yang  dilakukan  di  luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi  dan/atau  mengenai  tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan  terjadi  kembali  atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.
Perbedaan  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  mekanisme  konsiliasi,  mediasi,  dan arbitrase ini didasarkan pada pihak ketiga yang menangani proses penyelesaian sengketa.
Untuk  saat  ini  para  pihak  dalam  dunia  bisnis,  lebih  suka  menggunakan  mekanisme konsiliasi, mediasi dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa mereka karena prosedur lebih cepat
Dalam  hubungannya  dengan  tugas  dan  wewenang  BPSK  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 52  huruf  a  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  pasal  3  huruf  a  Keputusan  menteri Perindustrian  dan  Perdagangan  tersebut  di  atas,  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK)  dalam  pelaksanaan  penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara konsiliasi,  mediasi,  dan  arbitrase  tersebut  akan  ada  problematik-problematik  hukum  yang berhubungan dengan kedudukan dan fungsi dari lembaga BPSK sebagai struktur, demikian juga dengan substansi atau aturan-aturan yang menjadi dasar penyelesaian sengketa, maupun sikap masyarakat terhadap hal tersebut.
Dengan  demikian  tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  memahami  mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## B. Metodologi

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK)  Prov.  Sulawesi Tenggara  di  Kota  Kendari  dengan  pertimbangan  penulis  karena  BPSK  tempat  pengaduan  dan penyelesaian konsumen dan pelaku usaha  sehingga  mudah untuk  pengambilan data

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :
1. Studi  kepustakaan  yang  mempelajari  peraturan  perundang  undangan  yang  berlaku  dan berhubungan dengan teori mengenai perundang-undangan yang berlaku  dan berhubungan dengan  perlindungan  konsumen.  Studi  dokumen  kepustakaan,  yakni  dengan  mencari dokumen yang ada, dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi bahan penelitian. Hal ini dilakukan  dengan  mengelompokkan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan yakni  bahan  hukum  primer  (produk  hukum  dan  perundang  undangan),  bahan  hukum sekunder (literatur buku, artikel, majalah), dan bahan hukum tertier.
2. Studi lapangan ( field research ) untuk wawancara kepada narasumber yang terkait dengan BPSK  itu  sendiri.  Penelitian  dengan  wawancara  yang  digunakan  untuk  memperoleh keterangan secara lisan dari responden sebagai input bagi bahan penelitian. Adapun teknik wawancara  yang  dilakukan  adalah  dengan  wawancara  berpatokan,  yakni  dengan mempersiapkan materi wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk kemudian dicatat dalam lembar hasil wawancara.

## Jenis dan Sumber  Data
1. Data primer adalah data ynag diperoleh secara langsung di lapangan. Dalam hal ini diperoleh pihak BPSK. data ini dipergunakan untuk mengetahui bentuk tanggungjawab pelaku usaha.
2. Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung.  Dalam  hal  ini  diperoleh dari literatur kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, dokumen, undangan-undangan ataupun bahan-bahan hukum lainnya. Data sekunder ini didasarkan atas tiga bahan hukum :
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat.
b. bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang merupakan hasil olahan dari bahan hukum primer atau memberikan penjelasan mengenai hukum primer.
c. Bahan  hukum  tertier  yaitu  bahan  hukum  penunjang  berupa  jurnal  ilmiah,  majalah, surat kabar dan data lainnya sebagai penunjang proses penelitian.

## Teknik Analisis Data
Metode  analisa  data  yang  dilakukan  menggunakan  data  sekunder  melalui  pengolahan  data sebagai  prosedur  penelitian  yang  bersifat  deskriptif.  Sedangkan  hasil  pengolahan  data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara    pelayanan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) akan ditabulasi untuk kemudian diuraikan dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan

## a. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK
Berbagai  macam  kasus  dan  keluhan  dari  pihak  konsumen  terhadap  barang dan/jasa  yang  telah  diberikan  pihak  pelaku  usaha,  dan  berbagai  permasalahan  yang merugikan  konsumen,  maka  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi konsumen  merupakan  hal  yang  sangat  penting  mengingat  perdagangan  bebas  sudah marak  terjadi.  Maka  dari  itu  dibuatlah  suatu  badan  untuk  perlindungan  dan  menjaga hak konsumen tersebut.
BPSK berperan sebagai sebuah wadah dan tempat pengaduan sebuah kasus dan keluhan serta kekecewaan pihak konsumen terhadap pelaku usaha, adapun syarat atas pengaduan  dari  pihak  konsumen  yaitu  pihak  konsumen  yang  merasa  dirugikan  bisa datang langsung kepada pihak BPSK dengan mengisi formulir lengkap dan benar, yang bersangkutan  adalah  konsumen  pengguna  barang  dan  jasa  Konsumen  yang  telah mengajukan  permohonan  sengketa  selanjutnya  memenuhi  syarat  sesuai  perundang- undangan,  setelah  semua  data  sudah  lengkap  dan  berkas  sudah  dipenuhi  pihak
konsumen. Majelis BPSK akan memanggil kedua belah pihak, dan memberikan pilihan penyelesaian  dengan  menggunakan  cara  mediasi,  konsiliasi  atau  arbitrase.  Bentuk penyelesaian  itu  sudah  sesuai  dengan  UU  No.  8  tahun  1999  pada  52,  yaitu ”melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,
Adapun mekanisme dalam penyelesaiannya sebagai berikut;

## 1. Pihak Yang Dapat Mengajukan Gugatan ke BPSK
Dari  hasil  wawancara  bidang  perlindungan  konsumen  Bapak  Sulkifli Saleh.,ST.,M.si  (Kepala  Seksi  barang  perdaran  dan  jasa  )  Tanggal  21  juni  2023 menjelaskan  yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha d adalah : a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang   bersangkutan;
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan sama;
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggran dasarnya menyebutkan dengan  tegas  bahwa  tujuan  didirikannya  organisasi  tersebut  adalah  untuk kepentingan  perlindungan  konsumen  dan  telah  melakukan  kegiatan  sesuai  dengan anggaran dasarnya;
d. Pemerintah atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatakan kerugian materi besar dan/atau korban Berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (2) mengenai gugatan yang diajukan oleh sekelompok  konsumen,  lembaga  perlindungan  konsumen  swadaya  masyarakat  atau pemerintah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b,  huruf  f, c,  atau  pada ayat  d diajukan kepada peradilan umum.
Dari  ketentuan  Pasal  46  ayat(2)  UUPK  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pihak penggugat  sebagaimana  yang  ditentukan  di  dalam  huruf  b,  huruf  c  dan  huruf  d  tidak dapat mengajukan gugatan melalui BPSK.
Hal  ini  berbeda  dengan  konsumen  perorangan,  konsumen  perorangan  yang dirugikan dapat mengajukan gugatan baik pada lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  beracara  di lingkungan peradilan umum.
Adapun  lembaga  yang  bertugas  menyelesaiakn  sengketa  konsumen  dan  pelaku  usaha selain peradilan umum adalah BPSK hal ini ditentukan di dalam Pasal 23 UUPK. Dalam hubungannya  dengan  penyelesaian  konsumen  tersebut  penulis  hanya  membahas khusus  tentang  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  BPSK,  sesuai  dengan  judul penelitian.
Selanjutnya sebagai konsekuensi penunjukan BPSK sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 sebagai tempat mengajukan gugatan dalam penyelesaian sengketa konsumen, maka  pemerintah  berdasarkan  ketentuan  Pasal  49  ayat  (1)  UUPK,  pemerintah membentuk  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di  daerah  Tingkat  II  untuk penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar  pengadilan.  Hal  ini  lebih  ditegaskan  di  dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, bahwa BPSK berkedudukan di ibukota daerah kabupaten dan kota  yang  berfungsi  untuk  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan.
Adapun  tugas  dan  wewenang  BPSK  berdasarkan  ketentuan  Pasal  3  huruf  a Keputusan Menteri di atas adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Menurut ketentuan Pasal 4 (!) dari  Keputusan  Menteri  tersebut,  penyelesaian  sengketa  konsumen  oleh  BPSK  melalui cara  konsiliasi,  mediasi  atau  arbitrase  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf  a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Dari rumusan ketentuan Pasal tersebut jelas tampak adanya kebebasan dari para pihak yakni konsumen dan pelaku usaha untuk memilih proses penyelesaian sengketa sesuai dengan  yang  mereka  kehendaki,  apakah  akan  memilih  dengan  cara  konsiliasi  atau mediasi atau dengan cara arbitrase, wewenang ada pada para pihak yang bersengketa. Mengenai  pengertian  terhadap  masing-masing  penyelesaian  dengan  mekanisme konsiliasi,  mediasi  ataupun  arbitrase  secara  jelas  dirumuskan  di  dalam  Pasal  5  ayat (1),(2),(3) KepMenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001:
(1) Penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  konsiliasi  dilakukan  sendiri  oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator.
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak  yang  bersengketa  dengan  didampingi  oleh  majelis  yang  bertindak  aktif sebagai mediator.
(3) Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter.
Diatas  telah  penulis  kemukakan  bahwa  konsumen  yang  dapat  mengajukan  gugatan kepada  pelaku  usaha  adalah  konsumen  pribadi  atau  perorangan.  Menurut  ketentuan Pasal  1  angka  2  konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang tersedia  dalam  masyarakar,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 2 pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah. komsumen akhir. Sebagai  konsekkuensi  dari  pengertian  konsumen  sebagaimana  yang  dirumuskan  di dalam  Pasal  1  angka  2  UUPK,  maka  konsumen  yang  berstatus  sebagai  badan  hukum walaupun  ia  sebagai  pemakai  akhir  dan  tidak  untuk  diperdagangkan  tidak  dapat mengajukan gugatan ke BPSK.
Sebagai  konsekuensi  dari  ketentuan  tersebut,  maka  hampir  semua  penggugat  pelaku usaha melalui BPSK dikota Kendari adalah konsumen individu.
2. Prosedur Permohonan Pengajuan Gugatan Melalui BPSK Sebagaimana  yang  ditentukan  Pasal  45  ayat  (1)  setiap  konsumen  yang  dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada  di  lingkungan peradilan  umum.  Dalam  penelitian  ini  penulis  khususkan  gugatan  konsumen  melalui BPSK.
Secara teknis permohonan penyelesaian sengketa diatur dalam Pasal 15 sampai sengan Pasal 17 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 :
1. Mengenai  bentuk  permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen  diajukan  secara lisan  atau  tertulis  ke  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  melalui  Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen setempat oleh Honsumen (Pasal 15 ayat (1) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12 /2001).
Berdasarkan ketentuan  ayat  (2)  permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen tersebut  juga  dapat  diajukan  oleh  ahli  waris  atau  kuasanya.  Namun  menurut ketentuan ayat (3) permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dapat dilakukan apabila konsumen :
a. Meninggal dunia
b. Sakit atau telah berusia lanjut usia sehingga tidak dapat mengajukan pengaduan sendiri  vaik  secara  tertulis  maupun  lisan,  hal  ini  dibuktikan  dengan  surat keterangan dokter dan bukti kartu tanda penduduk;
c. Belum dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
d. Orang asing (Warga Negara Asing)
Berdasarkan  ayat  4  permohonan  penyelesaian  yang  diajukan  secara  tertulis yang  diterima  oleh  sekretariat  BPSK  diberikan  tanda  terima  kepada  pemohon.  Dan untuk  permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang  diajukan  secara  tidak tertulis  menurut  ayat  (5)  harus  dicatat  oleh  sekretariat  BPSK  dalam  suatu  format yang disediakan untuk itu dan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol oleh konsumen atau ahli warisnya atau kuasanya dan kepada pemohon diberikan bukti tanda terima. Selanjutnya  berdasarkan  ayat  6  dari  Pasal  15  Surat  Keputusan  Menperindag  yang sama  berkas  permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen  baik  tertulis  maupun tidak  tertulis  dicatat  oleh  sekretariat  BPSK  dan  dibubuhi  tanggal  dan  nomor registrasi.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  16  dari  SK  Menperindag  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001  permohonan  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara tertulis memuat secara benar dan lengkap mengenai:
a. Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
b. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha;
c. Barang atau jasa yang diadukan;
d. Bukti perolehan (bon, faktur, kwintansi dan dokumen bukti lain);
e. Keterangan  tempat,  waktu  dan  tanggal  diperoleh  barang  atau  jasa  tersebut diperoleh.
f. Foto-foto barang dan kegiatan jasa bila ada.
2. BPSK memanggil pelaku usaha yang dilaporkan;
3. Kedua belah pihak dipertemukan untuk didamaikan;
4. Apabila  konsumen  dan  pelaku  usaha  memilih  berperkara,  mereka  diminta  untuk memilih cara apa yang dikehendaki, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase;
5. Konsumen  dan  pelaku  usaha  diberi  kebebasan  untuk  majelis  hakim.  Apabila permohonan sengketa sudah didaftar di sekertariat BPSK dalam proses penyelesaian sengketa  konsumen  tersebut  dalam  konsultasi  dengan  BPSK  akan  diarahkan  untuk memilih cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase.
Adapun yang  menjadi dasar hukum tuntutan konsumen terhadap pelaku  usaha karena telah dilanggarnya atau tidak ditaatinya ketentuan undang-undang konsumen yang  sifatnya  wajib  untuk  dilaksanakan  oleh  pelaku  usaha  yang  akibatnya menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen.  Misalnya  pelaku  usaha  tidak  mematuhi larangan dalam hal memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa (pasal 8 (1) UUPK) yang meliputi:
a. Tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  disyaratkan  dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c. Tidak  sesuai  dengan  ukuraan,  takaran,  timbangan  dan  jumlah  dalam  hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemajuan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barangdan/atau jasa tersebut;
e. Tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan  kompisisi,  proses  pengolahan,  gaya  mode, atau  penggunaan  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau  keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f. Tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  keterangan,  iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa-jasa tersebut;
g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h. Tidak  mengikuti  ketentuan  berproduksi  secara  “halal”  yang  dicantumkan  dalam label;
i. Tidak  memasang  label  atau  membuat  penjelasan  barang  yang  memuat  nama barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau  netto,  komposisi  aturan  pakai,  tanggal pembuatan, akibat sampoingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
j. Tidak  mencantumkan  informasi  dan/atau  petunjuk  penggunaan  barang-barang dalam  bahasa  indonesia  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
Memperdagangkan barang jasa rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar (ayat (2)).
Memperdagangkan  sedianya  farmasi  dan  pangan  yang  rusak,  cacat  atau  bekas  dan tercemar,  dengan  atau  tanpa  memberikan  informasi  secara  lengkap  dan  benar. Disamping  itu  gugatan  konsumen  kepada  pelaku  usaha  dapat  didasarkan  pada ketentuan-ketentuan di dalam KUH Perdata diantaranya adalah :
- Gugatan  pada  pelaku  usaha  karena  kesalahan  tidak  memenuhi  perjanjian  yang telah disepakati bersama (Pasal 1320 jo Pasal 1321 (1) KUH Perdata);
- Gugatan  karena  kesalahan  pelaku  usaha  berdasarkan  kewajiban  menyerahkan barang dalam keadaan lebih baik (Pasal 1235 KUH Perdata);
- Gugatan  untuk  melaksanakan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  berdasarkan kewajiban memberi ganti kerugian biaya dan bungan (Pasal 1236 KUH Perdata);
- Gugatan  atats  kelalaian  pelaku  usaha  tidak  menyerahkan  hak  milik  atas  barang dan jaminan kenikmatan atas suatu barang dan terhadap cacat-cacat (Pasal 1473- 1512 KUH Perdata);
Terhadap  pengaduan  atau  gugatan  konsumen  terhadap  pelaku  usaha  sepanjang memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan  dalam  UUPK  dan  SK  Menperindag  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 BPSK berkewajiban untuk menyelesaiakannya.
3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK Sebagimana  ditentukan  di  dalam  Pasal  1  angka  7  Surat  Keputusan  Menperindag Nomor 350/ MPP/Kep/12/2001 bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  ini  adalah  suatu  lembaga  yang  mempunyai wewenang  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan.  Pada permulaannya untuk keperluan penyelesaian sengketa konsumen tersebut pemerintah membentuk  10  (sepuluh)  BPSK  di  kota  dengan  Keppres  Nomor  90  Tahun  2001. Selanjutnya  seiring  dengan  membaiknya  kondisi  ekonomi  dan  kemampuan  kondisi keuangan guna meningkatkan dan memenuhi sarana penyelesaian sengketa konsumen di  kabupaten  dan  di  kota,  pemerintah  membetuk  BPSK  sebanyak  18  (delapan  belas. Berdasarkan Kepetusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2005.
Menurut  ketentuan  Pasal  47  UUPK    penyelesaian  sengketa  konsumen  diluar pengadilan  diselenggarakan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai  bentuk  dan besarnya  ganti  rugidan/atau  mengenai  tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan terjadi  kemabali  atau  tidak  akan  terulang  kembali  kerugian  yang  diderita  oleh konsumen.
Dalam  hubungan  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  UUPK memperkenalkan  3  cara  penyelesaian  sengketa  konsumen  hal ini  ditentukan  di  dalam pasal  memperkenalkan  3  cara  penyelasaian  sengketa  konsumen  hal  ini  ditentukan  di dalam Pasal 52 huruf c bahwa BPSK melaksanakan penangan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo ketentuan Pasal 47 UUPK ini tidak jelas, apabila  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan  diselenggarakan  untuk mencapai  kesepakatan (agreement) maka  logika  akan  merujuk  bentuk  penyelesaian sengketa  secara  mediasi  atau  konsiliasi  oleh  BPSK  dan  bukan  secara  arbitrase  oleh karena hasil akhir penyelesaian melalui arbitrase adalah putusan.
Menurut penulis hal ini adalah tepat oleh karena dalam penyelesaian sengketa melalui konsiliasi  dan  mediasi  adalah  didasarkan  atas  kesepakatan  dari  para  pihak  yang kemudian  dirumuskan  dengan  perjanjian  tertulis,  jadi  keputusan  dihasilakn  atas kesepakatan  para  pihak,  keputusan  konsiliator  dan  mediator  hanya  menguatkan  saja. Menurut  Sulkifli  Saleh.,ST.,M.si,  hasil penyelesaian  sengketa  mediasi  dan  konsiliasi adalah  kesepakatan  para  pihak  yang  prosesnya  dibantu  oleh  anggota  BPSK  sebagi mediator  atau  konsiliator,  maka  keputusan  BPSK  yang  dikeluarkan  tidaklah  lebih  dari suatu pengesahan terhadap kesepakatan para pihak dan tidak adanya kesepakatan para pihak tidak akan dikeluarkan putusan oleh BPSK.
Hal  ini  berbeda  dengan  cara  penyelesaian  arbitrase  dan  penyelesaian  sengketa konsumen  melalui  arbitrase  dan  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui  arbitrase para  pihak  menyerahkan  penuh  kepada  arbitrase,  para  pihak  menyerahkan  segala permasalahannya.  Para  pihak  memberi  kewenangan  arbiter  untuk  memberikan keputusan. Kembali kepada ketentuan Pasal 47 UUPK khusunya mengenai kesepakatan mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi,  kiranya  dapat  dipahami,  namun  mengenai tindakan  tertentu  untuk  menjamin  tidak  akan  terjadi  atau  terulang  kembali  kerugian yang  diderita  oleh  “konsumen”  menjadi  sulit  dimengerti  setelah  dihubungkan  dengan penjelasannya.  Penjelasan  memperlihatkan  bahwa  yang  terjadi  bukan  kesepakatan (agreement) tetapi pernyataan sepihak oleh pelaku usaha.
Di  atas  telah  dikemukan  bahwa  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi, hal ini diatur dalam Pasal 52 huruf a UUPK. Didalam prakteknya penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dibagi dalam 2 bagian sebagai berikut
1. Pra Sidang
- Kepala  BPSK,  melalui  panitera  memanggil  pelaku  usaha  secara  tertulis,  setelah permohonan konsumngen dinyatakan benar dan lengkap. Dengan melampirkan 1 set turunan permohonan pengaduan (hari, tanggal, waktu dan tempat yang jelas).
- Para  pihak  yang  bersengketa  menghadap  kepala  BPSK  dan/atau  anggota  yang ditugaskan. Untuk mendapat penjelasan tentang penyelesaian sengketa konsumen di BPSK, setelah para pihak jelas selanjutnya ditawarkan kepada para pihak untuk memilih tata cara penyelesaian sengketa berupa konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.
- Setelah  para  pihak  sepakat  dalam  memilih  tata  cara  dan  penyelesaian  sengkete konsumen ditempuh melalui BPSK apakah konsiliasi, mediasi atau arbitrase (para pihak  menandatangani  kesepakatan).  Apabila  para  pihak  memilih  konsiliasi dan/atau mediasi, maka kepala BPSK membentuk majelis dan menetapkan waktu persidangan.  Dan  apabila  arbitrase,  para  pihak  dipersilahkan  untuk  memilih
arbiter  dari  anggota  BPSK  sesuai  dengan  unsurnya.  Setelah  arbiter  terpilih selanjutnya memilih ketua majelis dari unsur pemerintah.
- Apabila para pihak yang bersengketa tidak ada kesepakatan dalam memilih cara persidangan BPSK akan memprioritaskan pilihan konsumen.
2. Persidangan
Persidangan  dilakukan  oleh  majelis  yang  telah  dibentuk  dengan  petunjuk  yang tercantum dalam KepMen Perindustrian dan Perdagangan Nomor
350/MPP.Kep/12/2001.
4. BPSK Berperan Sebagai Konsiliator, Mediator dan Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen
Sebagaimana  ditentukan  di  dalam  Pasal  2  Keputusan  Menprindag  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001. BPSK berkedudukan di ibukota daerah kabupaten atau daerah kota  yang  berfungsi  untuk  menangani  dan  menyelesaikan  sengketa  konsumen  di  luar pengadilan.  Dari  ketentuan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  BPSK  berperan  sebagai lembaga  yang  mempunyai  wewenang  untuk  meyelsaikan  sengketa  konsumen.  Adapun penyelesaian sengekta konsumen oleh BPSK melalui vara konsuliasi atau mediasi atau arbitrase  dan  dilakukan  atas  dasar  pilihan  dan  persetujaan  para  pihak  yang bersangkutan  (Pasal  4  Kep.  Menprindag  Nomor  350/MPP/Kep/  12/2001).  Mengenai mekanisme penanganan dalam meyelesaiakan sengketa konsumen dengan 3 (tiga) cara tersebut  didahului  dengan  pengaduan  permasalahnnya  diajukan  ke  BPSK kota/kabupaten  dimana  konsumen  berkedudukan/bertempat  tinggal.  Dalam  rangka penyelesaian  sengketa  konsumen  BPSK  berperan/bertindak  sebagai  konsiliator, mediator, atau arbiter.
a. Penyelesaian Sengketa dengan Cara Konsiliasi
Dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  melaui  konsiliasi  inisitif  dari  salah  satu pihak atau para pihak dengan mebawa sengketanya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  konsiliasi  dilakukan sendiri  oleh  para  pihak  yang  dengan  didampingi  oleh  majelis  yang  bertindak  pasif sebagai konsiliator (Pasal 5 ayat (1) Kep Menperindag Nomor 350/MPP/12/2001). Majelis  dalam  menyelesaiakan  sengketa  konsumen  dengan  cara  konsiliasi berdasarkan Pasal 28 Kep Menperindag diatas mempunyai tugas :
a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengekta;
b. Memanggil saksi ahli bila diperlukan;
c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengekta.
d. Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan konsumen.
Mengenai  tata  cara  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  konsiliasi berdasarakan Pasal 29 Kep.Menperindag yang sama adalah :
a. Majelis  menyerahkan  sepenuhnya  proses  penyelesaian  sengketa  kepada konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersangkutan  baik  mengenai  bentuk  maupun jumlah ganti rugi;
b. Majelis bertindak pasif sebagai konsiliator;
c. Majelis  menerima  hasil  musyawarah  konsumen  dan  pelaku  usaha  dan mengelauarkan keputusan.
Dengan memperhatikan uraian di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi:
- Insiatif ada pada para pihak;
- Peran konsiliator adalah pasif;
- Penyelesaian  sengketa  yang  menyangkut  bentuk  maupun  jumlah  ganti  rugi diserahkan sepenuh nya kepada para pihak;
- Hasil  musyawarah  konsumen  dan  pelaku  usaha  dikeluarkan  dalam  bentuk Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Keputusan  yang  dilakukan  BPSK  hanya  merupakan  suatu  pengesahan  terhadap kesepakatan  para  pihak  dan  tidak  akan  ada  keputusan  yang  dikeluarkan  tanpa adanya kesepakatan para pihak.
Hal yang sangat prinsip dalam penyelesaian dengan cara konsiliasi adalah  bahwa hasil  penyelesaian  sengketa  tersebut  dibuat  dalam  perjanjian  tertulis  yang ditandai  tangani  oleh  konsumen  dan  pelaku  usaha  (Pasal  37  syst  (1) KepMenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). selanjutnya menurut ayat (2) dan  (3),  perjanian  tertulis  tersebut  dikuatkan  dengan  keputusan  majelis  yang
ditandan tangani oleh ketua dan anggota majelis, dan keputusan majelis memuat sanksi administrasi.
b. Penyelesaian Sengketa dengan Cara Mediasi
Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, sama halnya cara konsiliasi. Penyelesaian sengketa konsumen dengan  cara  mediasi  dilakukan  sendiri  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  dengan  di dampingi  oleh  majelis  yang  bertindak  aktif  sebagai  mediator  (Pasal  5  ayat  (2) KepMenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa  dengan  cara  konsiliasi  yang  sifatnya  pasif.  Aktif  dalam  arti  mediator  dapat menemukakan pendapat tentang penyelesaian kasus tersebut walaupun tidak mengikat. Mediator  menjadi  perantara  dialog  antara  para  pihak  dan  memberikan  pengertian  atau pemahaman  tentang  aturan-aturannya.  Keaktifan  Majelis  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  sebagai  perantara  dan  penasehat  dalam  penyelesaian  sengeketa konsumen  secara  tegas  diatur  di  dalam  Pasal  30  KepMenperindag  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001  yaitu  Majelis  dalam  menyelesaikan  sengketa  dengan  cara mediasi mempunyai tugas:
a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
b. Memanggil saksi dan saksi ahli yang diperlakukan;
c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
d. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
e. Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.
Adapun  mengenai  tata  cara  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  mediasi berdasarkan Pasal 31 KepMenperindag diatas adalah :
a. Majelis  menyerahkan  sepenuhnya  proses  penyelesaian  sengketa  kepada  konsumen baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi;
b. Majelis bertindak aktif sebagai mediator dengan memberikan nasihat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaiakn sengketa;
c. Majelis  manerima  hasil  musyawarh  konsumen  dan  pelaku  usaha  dan  mengeluarkan keputusan.
Dari  uraian  dan  ketentuan  Pasal  30  dan  Pasal  31  KepMenperindag  Nomor 350/MPP/Kep/12/2001  jelas  dapat  disimpulkan  bahwa  cara  penyelesaian  sengketa konsumen dengan cara mediasi adalah :
1. Inisiatif penyelesaian sengketa konsumen diprakarsai oleh salah satu pihak atau para pihak.
2. Proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  khususnya  tentang  bentuk  maupun  tentang jumlah ganti rugi diserahkan kepada para pihak, majelis BPSK bertindak aktif sebagai mediator untuk memberikan nasihat untuk menyelesaikan sengketa.
3. Hasil  musyawarah  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  diterima  dalam  bentuk keputusan.
Selanjutnya  hal  yang  sangat  prinsipil  bahwa  di  dalam  penyelesaian  sengketa konsumen  melalui  mediasi  sama  dengan  penyelesaian  sengketa  konsumen  melalui konsiliasi yaitu hasil penyelsaian sengketa dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditanda tangani  oleh  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersangkutan  selanjutnya  perjanjian tertulis  tersebut  dengan  keputusan  majelis  yang  ditanda  tangai  oleh  ketua  dan  anggota majelis dan hasil penyelesaian sengketa tidak memuat sanksi administrasi.
c .Penyelesaian Sengketa dengan Cara Arbitrase
Menurut  Pasal  5  ayat  (3)  KepMenperindag  Nomor  350/MPP/Kep/  12/2001, penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  arbitrase  sepenuhnya  oleh  majelis  yang bertindak  sebagai  arbiter.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  arbitrase  ini berarti para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  (BPSK)  untuk  menyelesaikan  dan  memutuskan  sengketa  konsumen  yang terjadi.
Arbitrase  merupakan  suatu  bentuk  peradilan  yang  diselenggarakan  oleh  dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari para  pihak yang berselisih agar perselisihan meraka  tersebut  diselesaikan  oleh  hakim-hakim  yang  merak  tunjuk  atau  angkat  sendriri, dengan  penegertian  bahwa  putusan  yang  diambil  oleh  hakim-hakim  tersebut  merupakan
putusan  yang  bersifat  final  (putusan  pada  tingkat  akhir  )  dan  yang  menikat  kedua  belah pihak untuk melaksanaknnnya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  32  ayat  (1)  KepMemperindag  Nomor 30/MPP/Kep/12/2001,dalam  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  arbitrase, para  pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku  usaha dan konsumen sebagai anggota majelis. Selanjutnya berdasarkan ketentuan ayat (2)nya arbiter yang dipilih oleh para pihak memilih arbiter ketiga anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis.
Dalam  pelaksanaan  menurut  Pasal  33  ayat  (1)  KepMen  yang  sma  ketua  majelis  di dalam  persidangan  wajib  memberikan  petunjuk  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha, mengenai  upaya-upaya  hukum  yang  digunakan  oleh  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang bersengketa. Selanjutnya sebagaimana yang ditentukan pada ayat (2)nya, dengan izin ketua majelis,  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersengketa  dapat  mempelajari  semua  berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya.
Pada  hari  persidangan  I  (pertama)  berdasarkan  Pasal  34  ayat  (1)  KepMen  yang sama ketua majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan bilaman tidak  tercapai  perdamaian,  maka  persidangan  dimulai  dengan  mebacakan  isi  gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha.
Dalam  persidangan  ini,  menurut  ketentuan  ayat  (2)  ketua  majelis  memberikan kesempatan  yang  sama  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  yang  bersengekta  untuk menjelaskan  hal-hal  yang  dipersengketakan.  Berikutnya  berdasarkan  Pasal  35  ayat  (1) KepMen  tersebut  pada  persidangan  I  (pertama)  sebelum  pelaku  usaha  memberikan jawabannya konsumen dapat mencabut gugatannya dengan membuat surat pernyataan. Bilamana gugatan dicabut oleh konsumen menurut ketentuan ayat (2) maka dalam persidangan  pertama  majelis  wajib  mengumumkan  bahwa  gugatan  dicabut.  Selanjutnya menurut  ayat  (3)  apabila  dalam  proses  penyelesaian  sengekta  konsumen  terjadi perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, majelis wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.
Dalam  pelaksanaan  persidangan  bukan  tidak  mungkin  pelaku  usaha  dan  konsumen tidak hadir. Apabila dalam persidangan pada hari I (pertama) pelaku usaha atau konsumen tidak  hadir  berdasarkan  Pasal  36  ayat  (1)  KepMen  tersebut.  Majelis  memberikan kesempatan  terakhir  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  hadir  pada  persidangan  ke  II (kedua)  dengan  membawa  bukti  yang  diperlukan  .Adapun  menurut  ketentuan  ayat  (2) persidangan ke II (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja  terhitung  sejak  hari  persidangan  I  (pertama)  dan  diberitahukan  dengan  surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh sekretariat BPSK.
Apabila  pada  persidangan  ke  II  (kedua)  sebagaimana  ditentukan  di  dalam  ayat  (3) konsumen  tidak  hadir,  maka  gugatannya  dinyatakan  gugur  demi  hukum,  sebaliknya  jika pelaku  usaha  yang  tidak  hadir  maka  gugatan  konsumen  dikabulkan  oleh  majelis  tanpa kehadiran pelaku usaha.
Selanjunya  menurut  ketentuan  Pasal  37  ayat  (4)  KepMen  perindag  Nomor 350/MMP/Kep/12/2001  hasil  penyelesaian  sengketa  konsumen  dengan  cara  arbitrase dibuat dalam bentuk putusan majelis yang ditanda tangani oleh ketua majelis dan anggota majelis  dan  menurut  ayat  (5)  keputusan  majelis  dapat  memuat  sanksi  administratif. Adapun kewenangan memberikan sanki administratif ini diatur di dalam Pasal 60 ayat (1) UUPK.  Adapun  sanksi  administratif  menurut  ayat  (2)  berupa penetapan  ganti  rugi  paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
Dalam  hubungannya  dengan  hak  gugatan  konsumen  terhadap  pelaku  usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 jo Pasal 45 UUPK yang tidak memenuhi  tanggung jawab  sebagaimana  diatur di dalam Pasal 19 UUPK, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UUPK, berhubungan dengan Pasal 38 KepMenperindag BPSK dalam hal ini majelis wajib menyelesaiakan sengketa konsumen selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK.
Adanya  ketentuan  yang  membatasi  dalam  jangka  waktu  21  hari,  BPSK  harus menyelesaikan sengketa konsumen dan mengeluarkan keputusan adalah untuk mencegah agar  penyelesaian  sengeketa  tidak  berlarut-larut,  pembatasan  tersebut  akan  menjadikan proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK akan dapat berjalan dengan cepat. Hal ini tentunya  akan  menguntungkan  pihak  konsumen,  Konsumen  tidak  harus  mengeluarkan biaya yang banyak dengan demikian tidak menjadi beban konsumen.
NO. JENIS KASUS JUMLAH 1 Kredit Pemilikan Ruko (KPR) 3 2. Kredit Modal Kerja 24 3. Kartu Kredit 1 4. Kredit Krndaraan 24 5. Pembiayaan Modal Kerja 4 6. Klaim asuransi Kematian 1 7. Kredit Modal Kerja dan Investasi 5 8. Kredit Usaha Rakyat KUR 1 Jumlah Total 63
Sumber data : BPSK Provinsi Sultra kota Kendari. Tahun 2023 penanganannya.  Terhadap  kasus-kasus  tersebut  dapat  dikategorikan  menjadi  beberapa kategori.  berdasarkan  Hasil  wawancara  bapak  Sulkifli  Saleh  (  kepala  seksi  bidang perlindungan konsumen) tanggal 21 Juni 2023 , kasus-kasus tersebut dapat diketegorikan :
1. Kasus yang masuk dan dapat diproses/diselesaikan.
2. Kasus yang masuk kemudian diselesaikan sendrir oleh para pihak diluar BPSK :
- Konsumen  mengadu  dan  telah  mengisi  formulir  pengaduan  di  BPSK  namun kemudian para pihak menyelesaikan sendiri diluar BPSK.
- konsumen  yang  mengadu  dan  telah  mengisi  formulis  di  BPSK  kemudian menyelesaikan  sendiri  diluar  BPSK  dan melapor  secara  tertulis  ke  BPSK,  kemudian mencabut gugatannya.
3. Kasus  yang  masuk  kemudian  ditolak  karena  tidak  memenuhi  ketentuan  yang  berlaku, atau bukan kewenangan BPSK.
4. Kasus  yang  masuk  dan  telah  memenuhi  syarat  akan  tetapi  dalam  penanganannya mendapatkan kendala teknis, dengan demikian menjadi tertunda penyelesaiannya. Karakteristik  sendiri  yang  disebabkan  oleh  nilai-nilai  tertentu.  Kompromi  dan perdamaian  merupakan  nilai-nilai  yang  mendapat  dukungan  kuat  dari  masyarakat. Nilai-nilai  tersebut  cenderung  untuk  memberikan  tekanan  pada  hubungan-hubungan personal,  solidaritas  komunal  serta  penghindaran  terhadap  sengketa-sengketa.  Oleh karena  itu,  pikiran  mengenai  pengembangan  konflik  dan  penyelesaiannya  tidak mendapat  dukungan  yang  cukup.  Mempertahankan  perdamaian  merupkan  suatu  usha teruji sehingga dalam menghadapi konflik terwujud dalam bentuk pemilihan kompromi, pendekatan lunak (self approach).

## D. Kesimpulan
Mekanisme  pengajuan  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  dilakukan  dengan  cara tertulis atau lisan melalui sekretariat BPSK. Adapun tahap selanjutnya kepala BPSK memanggil pelaku usah secara tertulis setalah ada pengaduan dari konsumen. Tahap berikutnya pihak yang bersengketa  menghadap  kepala  BPSK  yang  ditugaskan  untuk  dijelaskan  tentang  mekanisme cara  penyelesaian  sengketa  konsumen.  Selanjutnya  ditawarkan  untuk  memilih  cara penyelesaian  sengketa  berdasarkan  pilihan  sukarela  dan  berikutnya  para  pihak menandatangani  kesepakatan  apabila  para  pihak  memilih  konsiliasi  atau  mediasi  maka  ketua BPSK akan membetuk majelis dan menetapakn waktu ditempat persidangan. dan bilamana para pihak memilh arbitrase, maka para pihak dipersilahkan memilih arbiter yang disediakn BPSK, selanjutnya  ketua  BPSK menetapakan majelis dan waktu serta tempat persidangan. Mengenai tata cara atau bentuk pneyelesaian sengketa melalui BPSK dilakukan dengan 3 cara :
a. Penyelesian sengketa secara konsiliasi
b. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi

## c. Penyelesaian sengketa dengan arbitrase Saran-saran
1. Agar  tujuan  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  dalam  menegakkan  perlindungan konsumen  dapat  terealisir  pemerintah  dengan  bekerja  sama  dengan  pemerintah  daerah
membetuk  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  di  masing-masing  Ibu  Kota  daerah kabupaten dan Ibu Kota daerah kota
2. Agar  majelis  pada  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  dapat  menjalankan  fungsinya sebagaiman yang diamanatkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen maka perlu kiranya  susunan  majelis  mengharuskan  1/3  anggotanya  berpendidikan  di  dalam  bidang hukum  perlu  diadakan  perubahan  menjadi  2/3  karena  kurang  representatif.  Hal  ini  oleh karena  sengketa  konsumen  adalah  sengketa  antar  konsumen  dengan  pelaku  usaha  yang terjadi  dalam  hubungan  hukum  yang  melahirkan  hak  dan  kewajiban.  Dengan  adanya  2/3 anggota  dalam  susunan  majelis  yang  berpendidikan  sarjana  hukum  akan  lebih  mudah amggota majelis di dalam bertukar pikiran untuk memahami gugatan yang didasarkan atas wanprestasi  atau  perbuatan  melanggar  hukum,  keadaan  ini  akan  memudahkan  di  dalam merumuskan pertimbangan hukum yang tepat sehingga majelis dapat membuat keputusan yang tepat dan adil.

## E. Referensi
Emirzon,  J.  (2001).  A lternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar  Pengadilan  (Negosiasi,  Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase) . PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta Hanitijo, R. (2004). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial , PT. Raja Grafindo, Jakarta. Husni, L. (2004). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan . PT. Raja Grafindo, Jakarta.
Mertokusumo. (2003). Mengenal Hukum , Liberty, Yogyakarta Mira, A., & Yodo, S. (2004)., Hukum Perlindungan Konsumen . PT. Raja Grafindo, Jakarta. Inosentius,  S.  (2004).  Perlindungan  Konsumen. Program  Pascasarjana,  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta . Shofie,  Y.  (2003). Penyelesaian  Sengketan  Konsumen  menurut  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen (UUPK; Teori dan Praktek Penegakan hukum). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Shidarta.  (2004). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia , Grasindo. Soekanto,  S.  (2005). Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum .  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta Subekti. (2002). Arbitrase Perdagangan , Bina Cipta Bandung. Sudiarto, H., & Asyahabie, Z. (2004). Mengenal Arbitrase . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suherman,  A.  M.  (2004). Pengantar  Perbandingan  Sistim  Hukum .  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Sukand,  H.  S,  (2004). Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Melalui  BPSK.  Badan  Penyeleseian Sengketa Konsumen. Bandung.
Widjaja, G., & Yani, A. 2001, Hukum Arbitrase . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Widjaja, G. (2002). Alternatif Penyelesaian Konsumen . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Sinar Grafika, Jakarta.