Mohammad Rifki Haekal, Mulawarman Hannase (2024) Izin Poligami Perspektif Mashlahah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili, (06) 05, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH WAHBAH AL-ZUHAILI
Mohammad Rifki Haekal, Mulawarman Hannase Universitas Indonesia, Indonesia Email: rifki201445@gmail.com, mulawarmanhannase@ui.ac.id
Abstrak
Dari sudut pandang agama Islam, poligami merupakan hal yang berat untuk dapat dilakukan. Disyaratkan harus mampu berlaku adil dalam memenuhi segala hak istri-istrinya. Sementara itu,  Poligami  yang  dibolehkan  Islam  pun  terbatas  dengan  maksimal  empat  orang  istri  dalam satu waktu. Oleh karena itu, banyak negara yang kemudian memberikan sebuah aturan berupa izin  poligami  guna  menciptakan  kemaslahatan  dalam  masyarakat,  khususnya  dalam  rumah tangga. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan  izin  dari  Pengadilan.  Dalam  khazanah  keilmuan  fiqh,  menciptakan kemaslahatan merupakan tujuan dari adanya hukum. Dan salah satu bentuk metode istinbath hukum  dalam  menciptakan  kemaslahatan  tersebut  adalah  mashlahah  mursalah.  Metode  ini pertama kali dikenalkan oleh Imam Malik. Namun demikian, banyak pula ulama kontemporer pada  masa  ini  yang  juga  turut  memberikan  kontribusinya  keilmuannya  dalam  membahas metode tersebut,  dan salah satunya adalah Wahbah Al-Zuhaili.  Jenis  penelitian yang penulis gunakan  adalah  penelitian  normatif  yang  menekankan  kepada  sumber  data  kepustakaan (library  research)  yang  dilalui  dengan  tahapan  pengumpulan  data  dan  informasi  berisikan bermacam-macam  materi  yang  terdapat  dalam  bahan  pustaka  seperti  buku,  jurnal,  artikel, ensiklopedia,  dan  lain  sebagainya.  Adapun  pendekatan  penelitian  dalam  pengelolaan  data yang  digunakan  penulis  adalah  pendekatan  deskriptif-analisis.  Yaitu,  dengan  menerangkan secara detail tentang bentuk permasalahannya dan setelah itu dianalisa secara deduktif.
.
Kata kunci : Izin Poligami, Poligami, Mashlahah Mursalah, Wahbah al-Zuhaili.

## Abstract
Poligamy  in  Islamic  tenet  is  a  difficult  thing  to  do.  It  is  required  to  be  able  to  act  fairly  in fulfilling all the rights of his wives. Meanwhile, polygamy which is allowed by Islam is also limited  to  a  maximum  of  four  wives  at  a  time.  Therefore,  many  countries  then  provide  a regulation  in  the  form  of  a  polygamy  permit  to  create  benefits  in  society,  especially  in  the household.  The  regulation  states  that  a  husband  who  wants  to  have  polygamy  must  obtain permission from the Court. In the scientific treasures of fiqh, creating benefit is the goal of the existence of law. And one form of legal istinbath method in creating the benefit is mashlahah mursalah.  This  method  was  first  introduced  by  Imam  Malik.  However,  many  contemporary scholars  at  this  time  also  contributed  to  their  scientific  contributions  in  discussing  this method, and one of them was Wahbah Al-Zuhaili. The type of research that the author uses is normative  research  that  emphasizes  the  source  of  library  data  (library  research)  which  is passed  through  the  stages  of  collecting  data  and  information  containing  various  materials
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 05, Mei 2024
contained in library materials such as books, journals, articles, encyclopedias, and so on. The research  approach  in  data  management  used  by  the  author  is  a  descriptive-analytical approach. That  is,  by explaining  in  detail  about  the form of  the problem  and after that it is analyzed deductively.
Keywords: Polygamy Permit, Polygamy, Mashlahah Mursalah, Wahbah al-Zuhaili.

## PENDAHULUAN
Perbincangan  mengenai  poligami  selalu  menjadi  topik  yang  hangat  diperbincangkan (Azzahra  &  Ramadhani,  2020).  Terutama  perbincangan  ini  sangat  diwarnai  dan  diprakarsai oleh kaum feminis yang terus mengkampanyekan emansipasi. Apabila dirunut dalam sejarah, poligami  itu  sendiri  telah  lama  ada  dan  dilakukan  oleh  umat-umat  terdahulu.  Namun demikian,  pro  dan  kontra  mengenai  praktik  poligami  terus  saja  berlanjut.  Di  satu  sisi, poligami  dinilai  sebagai  perilaku  yang  melanggar  HAM  (Hak  Asasi  Manusia)  karena dianggap  sebagai  bentuk  eksploitasi  kaum  laki-laki  terhadap  kaum  perempuan.  Poligami hanya  dilakukan  untuk  memenuhi  hawa  nafsu  belaka.  Sementara  di  sisi  lainnya,  menilai bahwa  poligami  adalah  sebuah  bentuk  solusi  terhadap  permasalahan  sosial  seperti perselingkuhan dan prostitusi. Poligami juga memiliki sandaran normatif yang jelas dan justru dapat mengangkat martabat kaum perempuan (Rohmah, 2022).
Sementara  dari  sudut  pandang  lain,  kaum  feminis  muslim  memperjuangkan emansipasi  tersebut  melalui  kerangka  hukum  agama.  Hal  ini  terlihat  dari  kritik  mereka mengenai  sistem  patriarki  yang  berakar  kuat  pada  hukum  keluarga  Islam  dan  pembangunan yang  mengatasnamakan  Islam.  Di  era  1990-an  para  ahli  tafsir  dan  fiqh  mulai menginterpretasikan  ayat-ayat  Alquran  dan  Hadits  yang  mengandung  penjelasan  mengenai jender,  terutama  yang  berkaitan  dengan  hukum  keluarga  dan  isu-isu  lain  tentang  kekerasan terhadap  wanita.  Yang  demikian  itu  mereka  lakukan  guna  menuntut  persamaan  hak  wanita untuk  dapat  ikut  andil  dalam  ijtihad  mengenai  sumber-sumber  agama  sekaligus  menentang dominasi laki-laki dalam bidang hukum Islam. (Kütük-Kuriş, 2021)
Dalam  pandangan  Islam,  poligami  sejatinya  merupakan  hal  yang  amat  berat  untuk dapat dilakukan oleh seseorang. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mampu berlaku adil dalam memenuhi segala hak istri-istrinya. Sementara itu, Poligami yang dibolehkan Islam pun tidak tak terbatas, melainkan dengan batas maksimal empat orang istri dalam  satu  waktu  (Sunandar,  2022).  Namun  sayangnya,  ada  beberapa  kalangan  yang  salah paham  mengeai  hakikat  kebolehan  berpoligami  ini  yang  pada  akhirnya  justru  malah mengampanyekan  poligami  tanpa  memandang  hakikat  kebolehannya.  Oleh  karena  itu,  di beberapa  negara  pemerintah  pun  turut  andil  dalam  menyikapi  persoalan  poligami  tersebut. Beberapa negara terebut antara lain adalah; Mesir, Syiria, Bangladesh, Pakistan, Iran, Brunei Darussalam,  Indonesia,  Filipina,  dan  Malaysia  (Nasution,  2002).  Beberapa  negara  tersebut khususnya  Indonesia  menerapkan  peraturan  khusus  bagi  laki-laki  yang  hendak  berpoligami, berupa izin poligami. Seorang laki-laki berkewajiban untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari  Pengadilan  apabila  dia  hendak  berpoligami.  Apabila  tidak  dilakukannya,  maka  akan menyebabkan perkawinan poligami itu tidak memiliki kekuatan hukum.
Peraturan  tersebut  diterapkan  bukan  hanya  untuk  sekedar  gertakan  atau  malah menyusahkan.  Tetapi,  bertujuan  untuk  menciptakan  kemaslahatan  bagi  setiap  elemen masyarakat.  Khususnya  bagi  kaum  perempuan.  Dalam  khazanah  keilmuan  fiqh  pun  tercatat bahwa  menciptakan  mashlahah  adalah  tujuan  dari  adanya  syariat.  Baik  itu  yang  ditetapkan langsung  oleh  Allah  ataupun  dengan  perarntara  Nabi  saw.  (sebagai  penjelasan  atas  hukum yang  ditetapkan  Allah)  adalah  memberikan  maslahat  kepada  umat  manusia  dalam kehidupannya  di  dunia  maupun  dalam  persiapannya  menghadapi  kehidupan  akhirat (Syarifudin,  2014).  Walaupun  tidak  seluruhnya  tujuan  syariat  yang  Allah  tetapkan  itu  dapat diketahui dan sesuai dengan kehendak manusia.
Menurut  para  ulama  ahli  ushul,  kualitas  kehidupan  spiritual  dan  material  yang diperintahkan untuk dipelihara kemaslahatannya dan dijauhkan dari keburukan mengarah itu kepada  kebutuhan  dasar  manusia  yang  bertingkat-tingkat.  Secara  garis  besar  tingkatan tersebut  dibagi  menjadi  kebutuhan  primer/dharuriyat,  kebutuhan  sekunder/hajiyat,  dan kebutuhan  tertier/tahsiniyat.  Adapun  sasaran  tujuan  yang  menyinggung  tingkatan  yang tersebut  diatas  mencakup  lima  hal  atau  yang  dikenal  dengan  al-ushul  al-khamsah.  Secara berurutan peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Cahyono, Azizah, & An, 2024).
Kelima prinsip ini merupakan terobosan yang diberikan oleh al-Ghazali. Menurutnya jalan  untuk  mengetahui  tujuan  hukum  ini  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  menyelesaikan kasus-kasus yang tidak secara tegas diputuskan dalam sumber hukum Islam dan qiyas. Selaras dengan maksud Tuhan dalam mengungkapkan hukum-Nya kepada umat manusia, keputusan yang  membawa  maslahah  untuk  lima  prinsip  yang  dilindungi  mempunyai    bagian  dalam memahami tujuan ilahi dan karenanya manusia menikmati legitimasi agama.
Berbeda  dengan  kasus  analogi  dengan  perintah  dalam  kitab  suci,  keputusan  yang dihasilkan tidak memperoleh validitasnya dari teks tertentu dari sumber-sumber hukum yang otoritatif,  melainkan  dihasilkan  secara  induktif  karena  banyaknya  bukti  yang  secara keseluruhan  mendukung  temuan  para  faqih/ahli  hukum.  Al-Ghazali  mengintegrasikan mashlahah  ke  dalam  penemuan  hukum  dengan  menerapkannya  seperti  rasio  legis  (ʿillat) dalam  analogi  sebuah  mashlahah  yang  belum  dibuktikan  secara  tekstual  (mashlahah mursalah)  berfungsi  sebagai  rasio  legis  untuk  menentukan  keputusan  'baru'.  Namun,  dia membatasi  penggunaan  maslahah-maslahah  yang  belum  dibuktikan  kebenarannya, memberikan  validitas  hukum  hanya  pada  mereka  yang  mempengaruhi  salah  satu  dari  lima elemen  yang  disebutkan  di  atas  pada  tingkat  kebutuhan  (dharurah),  universalitas  (kulliyyah) dan kepastian (qathʿi) (Bopp, Müller, Aeschbach, Opwis, & Mekler, 2019).
Sementara  itu,  Wahbah  Al-Zuhaili  yang  merupakan  faqih  di  era  kontemporer  ini mempunyai  bahasan  tersendiri  dalam  kitabnya  ushul  al-fiqh  al-islami  dalam  membahas metode  tersebut  yang  kemudian  teori  tersebut  juga  banyak  digunakannya  dalam  menggali hukum  yang  berlandaskan  mashlahah.  Salah  satunya  mengenai  izin  poligami  yang  di beberapa  negara  muslim  menjadi  aturan  yang  wajib  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  dalam penelitian  ini  penulis  akan  membahas  izin  poligami  dalam  perspektif  mashlahah  mursalah Wahbah Al-Zuhaili..

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  deskriptif-analisis  (Noor, 2020).  Penelitian  ini  bersifat  kualitatif  sebab  tidak  mengandung  unsur  angka  dan  statistik. Pengumpulan  data  berasal  dari  kajian  kepustakaan  yang  berasal  dari  buku,  jurnal,  dan internet. Data yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari data primer yaitu buku Ushul al- Fiqh al-Islamy dan al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh karangan Wahbah Al-Zuhaili.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Poligami
Kata  poligami  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu poly yang  berarti  banyak  dan gamien atau gamos yang berarti  kawin atau perkawinan.  Apabila keduanya digabungkan maka akan memunculkan  arti  pernikahan  yang  banyak,  baik  itu  yang  dilakukan  oleh  laki-laki  maupun perempuan.  Dalam  hal  ini  istilah  poligami  berarti  sistem  perkawinan  yang  salah  satu  pihak mengawini  beberapa  lawan  jenisnya  di  waktu  yang  bersamaan  (Departemen  Pendidikan Nasional, 2008: 1089).
Poligami dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
a. Poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.
b. Poligini, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan (dan Mustofa, 2009)
Namun  demikian,  istilah  yang  berkembang  dalam  masyarakat  mengenai  bentuk perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dengan  beberapa  orang  perempuan  adalah  poligami. Kendati  istilah  yang  lebih  tepat  dalam  menggambarkan  bentuk  perkawinan  tersebut  adalah poligini.  Untuk  mempermudah  pemahaman  pembaca,  maka  selanjutnya  penulis  akan menggunakan  istilah  poligami  untuk  menyebut  seorang  laki-laki  yang  mengawini  beberapa istri dalam waktu bersamaan.

## Izin Poligami
Dalam  hal  memberikan  payung  hukum  pada  masyarakatnya  dalam  hal  pernikahan, beberapa  negara  muslim  menerapkan  aturan  perundang-undangan  guna  menertibkan  hal tersebut yang termasuk di dalamnya pembahasan tentang poligami. Tak terkecuali Indonesia. Dalam  hal  ini,  peraturan  tentang  perkawinan  laki-laki  dengan  lebih  dari  seorang  perempuan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (pasal 3, 4, dan 5) serta dalam bab IX Kompilasi Hukum Islam.
Peraturan  tersebut  antara  lain  mengatur  beberapa  ketentuan  tentang  dasar diperbolehkannya poligami, yaitu dengan diberikannya izin poligami oleh pengadilan agama kepada pihak yang bersangkutan. Pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan serta pasal 57  KHI  disebutkan  alasan  diberikannya  izin  poligami:  “a)  Isteri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya  sebagai  isteri.  b)  Isteri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat disembuhkan.  c)  Isteri  tidak  dapat  melahirkan  keturunan.”  Selain  itu,  tak  hanya  memenuhi alasan yang tepat dalam berpoligami, tetapi suami juga harus memenuhi syarat-syarat dalam
pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, meliputi adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
Sebagaimana  disebutkan  pula  dalam  KHI  pasal  56,  “seorang  laki-laki  yang  hendak berpoligami  harus  mendapat  izin  dari  pengadilan  agama.  Apabila  tidak  dilaksanakan  maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.” Walaupun secara agama perkawinan itu tetap dinyatakan sah hukumnya.
Kemudian  dalam  pasal  58  mengenai  persetujuan  istri  disebutkan:  “(2)  Dengan  tidak
mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Secara tertulis atau lisan, tetapi sekaipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pasa sidang Pengandilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapatkan penilaian Hakim.”
Namun  demikian,  dalam  hal  istri  tidak  mau  memberikan  persetujuan  dan  izin    untuk berpoligami,  dalam  pasal  59  disebutkan;  Dalam  hal  ini  isteri  tidak  mau  memberikan persetujuan,
dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang di atur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57. Pengadilan
Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

## Biografi Wahbah Al-Zuhaili
Nama  lengkapnya  adalah  Wahbah  bin  Mushtafa  bin  Wahbah  Al-Zuhaili  dengan  nama kunyah  Abu  Ubadah.  Dia  adalah  seorang  ahli  fiqh  yang  juga  merupakan  pakar  dalam  ilmu ushul. Beliau juga merupakan mufassir dan sekaligus guru besar akademisi. Dia adalah ulama abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti; Thahir Ibn ‘Asyur, Said Hawwa, Sayyid  Qutb,  Muhammad  Abu  Zahrah,  Mahmud  Syaltut,  Ali  Muhammad  Al-Khafif,  Abdul Ghani, Musthofa Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madkur.
Wahbah  Al-Zuhaili  lahir  di  desa  Dir  ‘Athiyyah,  yaitu  salah  satu  daerah  di  provinsi Damaskus-Syiria  pada  tanggal  6  Maret  1932  (1351  H)  dari  kedua  orang  tua  yang  terkenal dengan  kesalihan  dan  ketakwaannya.    Ayahnya  Musthafa  Al-Zuhaili  adalah  seorang  petani yang  hafal  Alquran,  banyak  mengkaji  kandungannya,  dan  sangat  menjaga  ketekunan  dalam beribadah. Ia juga terkenal dengan sosoknya yang rajin dan mempunyai visi yang maju. Hal ini terlihat dari cara mendidik anak-anaknya. Dia mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi seseorang yang terpelajar, terlebih dalam ilmu agama, dan khususnya di bidang fiqh (Yunus, 2018).  Sementara  ibunya  Fathimah  binti  Sa’adah  juga  merupakan  orang  yang wara’ .  Di
bawah  bimbingan  orang  tuanya  ini  Wahbah  Al-Zuhaili  tumbuh  dan  dibesarkan  di  kampung halamannya.
Wahbah  Al-Zuhaili  mengenyam  pendidikan  perguruan  tinggi  pada  tahun  1946  di Universitas  Damaskus.  Di  bangku  perkuliahan  dia  mengambil  perkuliahan  pada  Fakultas Syariah yang diselesaikan pada tahun 1952 dengan predikat mumtaz . Tidak puas dengan hasil yang diperoleh dalam negeri, dia pun meneruskan studi ke Mesir, Di Universitas Al-Azhar dia mengambil  perkuliahan  di  Fakultas  Syariah  dan  lulus  tahun  1956.  Bersamaan  dengan  itu  ia menimba  ilmu  Hukum  di  Universitas  ‘Ain  Syams  yang  berhasi  diselesaikan  tahun  1957. Kemudian  Wahbah  menlanjutkan  pendidikannya  di  Universitas  Kairo  dan  lulus  tahun  1959. Di  Universitas  yang  sama  ia  pun  berhasil  mendapatkan  gelar  Doktornya  dengan  disertasi berjudul Atsar Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islami (al-Laham, 2001: 11-13).
Perhatian  yang  dimiliki  Wahbah  dalam  ilmu  pengetahuan  juga  diiringi  dengan produktifitas yang tinggi dalam dunia tulis-menulis. Di antara karya-karyanya adalah al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu , Ushul al-Fiqh al-Islamy , dan al-Tafsir al-Munir fi al-’Aqidah wa al- Syarî’ah wa al-Manhaj .

## Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang Mashlahah Mursalah
Pandangan (Al-Zuḥailī, 2017) tentang mashlahah tidak jauh berbeda dengan para ulama pendahulunya.  Dalam  memberikan  definisi mashlahah ,  Wahbah  menilai  definisi  yang  tepat dalam  menggambarkannya  adalah  yang  diberikan  oleh  (Al-Ghazali  &  bin  Ahmad,  1993). Yaitu,  mashlahah  adalah  menarik  manfaat  dan  menghindarkan  madharat  yang  hakikatnya bertujuan untuk memelihara tujuan-tujuan syariat ( al-muhafazhah ‘ala al-maqshud al-syar’i) yang mencakup lima hal, yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Menurutnya,  pandangan  ini  dinilai  benar  karena  setiap  orang  memiliki  penilaian  yang berbeda  dalam  menilai  ukuran mashlahah ,  karena  sifat  naluriah  manusia  memiliki kecenderungan  lebih  mementingkan  kemashlahatan  untuk  kepentingan  pribadi  daripada kepentingan  umum.  Oleh  karena  itu,  ketentuan  syariat  yang  ditetapkan  Allah  itu  harus dijadikan acuan utama dalam menimbang mashlahah guna menghasilkan sebuah hukum yang adil bagi seluruh manusia. Dengan demikian tolak ukur mashlahah harus didasari oleh syara’ , dan bukan didasari oleh akal atau hawa nafsu belaka. Dari pengertian ini Wahbah menuturkan bahwa dasar pemahaman inilah yang dijadikan hakikat metode mashlahah mursalah oleh para ulama.
Wahbah  sendiri  pun  memberikan  sebuah  pengertian  sendiri  tentang mashlahah mursalah , yang tentu hakikatnya tidak berbeda dengan ulama sebelumnya, yaitu adalah sifat- sifat  yang  selaras  dengan  tindakan-tindakan Syari’ dan  tujuan-tujuannya,  namun  tidak  ada dalil  yang  mendukung  maupun  menolaknya.  Dan  dari  hubungan  antara  sifat  dengan  hukum itu  diahsilkan  sesuatu  yang  mendatangkan  kemashlahatan  bagi  manusia  dan  menjauhkannya dari kemudaratan.
Oleh  karena  itu,  diketahui  apabila  ditemukan  suatu  kasus  yang  memiliki  adanya kesamaan fakta dengan yang ditemukan dalam syariat, yaitu dari Alquran, sunnah , dan ijma’ , maka para mujtahid berijtihad menggunakan metode qiyas . Namun,  apabila tidak ditemukan adanya  kesamaan  dalam  syariat,  maka  mereka  berijtihad  dengan mashlahah  mursalah .
Wahbah pun menambahkan bahwa mashlahah mursalah hanya dapat digunakan pada wilayah mu’amalah bukan pada wilayah ‘ubudiyah .
Selain  itu,  Wahbah  Al-Zuhaili  juga  memberikan  komentar  terhadap  pendapat  para ulama  mengenai mashlahah  al-mursalah ,  baik  dari  segi  kehujjahan  maupun  dalam penggunaannya.  Adapun  komentar  Wahbah  Al-Zuhaili  adalah  sebagai  berikut  (Al-Zuḥailī, 2017) :
a. Dalam  pembahasan  ilmu ushul diketahui  bahwa  di  dalam  hukum-hukum syara’ terdapat perhatian  untuk  menimbulkan  kemaslahatan  bagi  manusia  (QS.  21:107).  Dalam  ayat  ini dijelaskan  bahwa  Rasulullah  saw.  diutus  dengan  membawa  syariah  dan  hidayah  yang terdapat dalam Alquran sebagai rahmah bagi sekalian alam yang meliputi jin dan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain Rasulullah diutus sebagai rahmat untuk memenuhi kemaslahatan alam, salah satunya manusia (Al-Zuḥailī, 2017). Oleh karena itu, segala  hal  yang  diajarkan  Rasul  baik  itu  ayat-ayat  Alquran  maupun  hadits-hadits, keseluruhannya  itu  dimaksudkan  untuk  mencapai  kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan  di akhirat.  Oleh karena itu menerapkan mashlahah mursalah dalam istinbath terhadap suatu perkara untuk menimbulkan mashlahah itu sah untuk dilakukan.
b. kemashlahatan  manusia  yang  berhubungan  dengan  persoalan  duniawi  selalu  berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemashlahatan ini  tidak  diperhatikan  dan  diwujudkan,  maka  manusia  akan  banyak  mengalami  kesulitan dalam kehidupannya. Kemudian akan timbul pula kejumudan dalam syariat yang memiliki kesan bahwa syariat  Islam  tidak relevan dengan  perkembangan zaman. Apabila demikian maka  kerusakan  yang  terjadi  justru  semakin  besar  dan  tidak  sesuai  dengan  maksud  dan tujuan  syariat,  yaitu  meraih  kemaslahatan  dan  menolak  kemudaratan.  Untuk  itu, bagaimanapun  juga  perlu  diperhatikan,  penetapan  hukum-hukum  tersebut  harus bersesuaian  dengan mashlahah  al-‘ammah dan  harus  berlaku  secara  umum.  Sehingga dapat diperoleh ketetapan hukum dan kemashlahatan yang kekal.
c. Para  sahabat  dan  generasi  setelah  mereka  juga  didapati  telah  berijtihad  dan  berfatwa dengan  menggunakan maslahah untuk  menetapkan  hukum  sutu  peristiwa.  Meskipun mashlahah yang  dijadikan  dasar  itu  tidak  didukung  oleh  dalil  yang  secara  khusus memerintahkan  untuk  mewujudkannya.  Dan  hal  ini  pun  tidak  dibantah  sama  sekali  oleh para sahabat. Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai ijma’ sahabat untuk menggunakan mashlahah mursalah sebagai dalil untuk menetapkan hukum.
Sementara dari segi penggunaan mashlahah mursalah , Wahbah mensyaratkan tiga hal, antara lain:
a. Mashlahah tersebut harus sejalan dengan tujuan syariat yang terbukti dapat menimbulkan kemaslahatan dan menghindarkan mudarat secara pasti ( qath’i ), bukan sekedar prasangka ( zhan ) atau berandai-andai ( wahm ).
b. Mashlahah tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat sekiranya ia dapat berakibat pada kepastian  hukum  yang  bersifat qath’i bukan zahnni atau wahm .  Artinya,  bahwa  hukum yang  dihasilkan  itu  benar-benar  diketahui  oleh  akal  dapat  mendatangkan  manfaat  dan menghindarkan mudarat bagi manusia.
c. Mashlahah  harus  mencakup  keseluruhan  manusia,  tidak  hanya  sebatas  individu  atau golongan  tertentu.  Karena  hukum-hukum  syariat  berlaku  kepada  manusia  secara keseluruhan.

## Pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang Poligami
Syariah  memperbolehkan  seorang  laki-laki  untuk  berpoligami.  Hal  ini  mengacu  pada ayat al-Quran surah An-Nisa: 4.
ۚ َعٰبُر َو  َثٰلُث َو ىٰنْثَم  ِءۤاَسِ نلا َنِ م ْمُكَل  َباَط اَم ا ْوُحِكْناَف ى ٰمٰتَيْلا ىِف ا ْوُطِسْقُت  الََّا ْمُتْف ِخ  ْنِا َو ْوَا ًةَد ِحا َوَف ا ْوُلِدْعَت  الََّا ْمُتْف ِخ  ْنِاَف َا  ْتَكَلَم اَم ۗا ْوُل ْوُعَت  الََّا ىٰٰٓنْدَا  َكِلٰذ ۗ ْمُكُناَمْي
Jika  kamu  khawatir  tidak  akan  mampu  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan yatim  (bilamana  kamu  menikahinya),  nikahilah  perempuan  (lain)  yang  kamu  senangi:  dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim .
Al-Zuhaili menjelaskan sebab ayat tersebut turun berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari,  Muslim,  Nasa’i,  dan  Baihaqi  dari  Urwah  bin  Zubair.  Bahwa  ia  bertanya  kepada Aisyah  r.a.  tentang  ayat  ini,  kemudian  Aisyah  r.a.  menjelaskan  "Wahai  putra  saudara perempuanku,  ada  seorang  anak  yatim  perempuan  yang  berada  di  bawah  asuhan  walinya,  si wali  tersebut  ikut  menikmati  harta  si  anak  yatim  perempuan  tersebut.  Lalu  si  wali  ternyata tertarik kepada harta dan kecantikannya, lalu ia ingin menikahinya tanpa mau bersikap adil di dalam  memberikan  mahar  kepadanya  dengan  cara  tidak  memberinya  maskawin  atau  mahar seperti  yang  biasa  diberikan  kepada  para  wanita  sepertinya.  Lalu  sikap  seperti  ini  dilarang bagi  mereka  dan  mereka  diperintahkan  untuk  menikahi  wanita-wanita  lainnya  yang  mereka senangi, dua, tiga atau empat.".
Dengan  turunnya  ayat  ini  seolah-olah  Allah  menyampaikan  kepada  para  wali  anak yatim  sebagaimana  kalian  takut  tidak  bisa  berlaku  adil  terhadap  hak-hak  anak  yatim,  maka begitu  pula  kalian  harus  takut  tidak  bisa  berlaku  adil  terhadap  hak-hak  wanita.  Oleh  karena itu,  janganlah  kalian  menikahi  wanita  lebih  dari  jumlah  yang  kalian  bisa  memenuhi  hak- haknya.  Karena  wanita  memiliki  kesamaan  dengan  anak  yatim,  yaitu  sama-sama  sebagai makhluk yang lemah (1997: 234).
Dengan  sikap  mereka  itu,  maka  dilaranglah  menikahi  anak-anak  yatim  itu  karena perbuatan  zalim  mereka.  Sebagai  gantinya  mereka  diperbolehkan  menikahi  perempuan  lain yang  halal  dinikahi  baik  itu  berjumlah  dua,  tiga,  atau  empat  dalam  satu  waktu.  Namun demikian, menikahi perempuan, baik itu yatim atau bukan tetap tidak menghilangkan  larangan  untuk  berbuat  zalim  terhadap  perempuan.  Karena  baik  yatim maupun bukan, perempuan termasuk makhluk yang harus diperlakukan dengan kasih sayang dan lemah lembut.
Berkaitan  pula  dengan  ini,  hadits  Aisyah  di  atas  memberikan  gambaran  yang  terjadi pada  masa  jahiliyah  yang  masih  tersisa  di  kehidupan  umat  Islam.  Hingga  akhirnya  Islam datang dan melarangnya, juga melindungi martabat perempuan dengan cara yang agung, serta mengembalikan permasalahan poligami kepada hati nurani. Ayat Alquran mengenai Dan jika kamu  takut  tidak  akan  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan  yang  yatim  adalah
permasalahan  ketakwaan  dan  ketakutan  seseorang  kepada  Allah.  Oleh  karena  itu,  keadilan dalam  poligami  ini  kembali  kepada  hati  nurani  dan  ketakwaan  seseorang,  karena  dua  hal itulah yang berfungsi sebagai pengawas diri dari berbuat aniaya.
Ayat di atas juga membicarakan tentang keharusan dalam berbuat adil kepada istri-istri. Baik itu anak yatim maupun bukan. Seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu orang harus  memenuhi  berbagai  syarat  tertentu  yang  merupakan  etika  dalam  kehidupan  berumah tangga  dengan  istri-istri  yang  dimilikinya.  Persyaratan  tersebut  adalah  perlakuan  yang  adil antara  istri  yang  satu  dengan  yang  lainnya  dalam  hal  materi,  seperti;  persamaan  hak  dan kewajiban atas istri-istrinya dalam urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan hal-hal yang bersifat lahiriyyah.
Adapun adil dalam hal perasaan, suami diberi keringanan dalam menjalaninya. Karena keadilan dalam hal cinta pada hakikatnya tidak dapat dilakukan oleh seorang laki-laki. Seperti pada Q.S. An-Nisa: 129:
اَه ْوُرَذَتَف ِلْيَمْلا الُك ا ْوُلْيِمَت  َلََف ْمُتْصَرَح  ْوَل َو ِءۤاَسِ نلا َنْيَب ا ْوُلِدْعَت  ْنَا ا ْٰٓوُعْيِطَتْسَت  ْنَل َو انِاَف ا ْوُقاتَت َو ا ْوُحِلْصُت  ْنِا َوۗ ِةَقالَعُمْلاَك

## اًمْي ِحار اًر ْوُفَغ َناَك َ هاللّٰ
Kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  di  antara  istri-istri(-mu)  walaupun kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian.  Oleh  karena  itu,  janganlah  kamu  terlalu  cenderung (kepada  yang  kamu  cintai)  sehingga  kamu  biarkan  yang  lain  terkatung-katung.  Jika  kamu mengadakan  islah  (perbaikan)  dan  memelihara  diri  (dari  kecurangan),  sesungguhnya  Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ayat ini memberikan peringatan kepada para laki-laki untuk tidak memberikan cintanya secara  berlebihan  kepada  salah  seorang  istrinya  yang  mengakibatkan  istri  yang  lain  merasa seperti  tidak  diperlakukan  sebagai  istri  dan  tidak  pula  diceraikan.  Oleh  karena  itu,  suami diwajibkan  untuk  dapat  selalu  mengusahakan  keberimbangan  dalam  memberi  perhatian kepada  istri-istrinya.  Namun,  apabila  dia  memang  merasa  tidak  sanggup  demikian,  maka diwajibkan untuknya beristri dengan satu orang perempuan saja.
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Aisyah r.a.,
َه امُهاللا« :ُلوُقَي َو ،ُلِدْعَيَف ُمِسْقَي َمالَس َو ِهْيَلَع ُالله ىالَص ِ االلّٰ ُلوُسَر َناَك : ْتَلاَق ،َةَشِئاَع  ْنَع َلََف  ُكِلْمَأ اَميِف ،ي ِمْسَق اَذ ِف ،يِنْمُلَت
َبْلَقْلا يِنْعَي :َد ُواَد وُبَأ َلاَق . »ُكِلْمَأ  َلَّ َو ، ُكِلْمَت اَمي
Dari Aisyah r.a, dia berkata: “Rasulullah saw. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan  adil  dan  beliau  pernah  berdo‟a:  Ya  Allah!  Ini  bagianku  yang  dapat  aku  kerjakan. Karena itu janganlah Engkau menuntutku terhadap sesuatu yang Engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya”. Abu Dawud berkata bahwa maksud (Engkau kuasai sedangkan aku tidak menguasainya) adalah hati (HR. Abu Dawud).
Hal ini berarti keadilan yang dituntut adalah keadilan materi yang dapat terukur, bukan keadilan dalam kecenderungan hati. Ayat ini juga memberikan peringatan kepada para suami tentang bahaya perasaan dan dorongan hati yang dapat berakibat buruk bagi kehidupan rumah tangga. Sehingga tidak dapat dibenarkan pula, ungkapan bahwa poligami adalah sesuatu yang mutlak  dilarang  karena  berisi  ketentuan  yang  tidak  dapat  dilakukan  manusia.  Karena  pada hakikatnya  syariat  hanya  membebankan  perkara  kepada  yang  mampu  dikerjakan  oleh manusia.
Ada  beberapa  hal  yang  perlu  digarisbawahi  mengenai  ketentuan  ayat  3  surah  Al-Nisa tentang poligami menurut (Al-Zuḥailī, 2017), antara lain:
a. Ayat  di  atas  ditujukan  kepada  para  pemelihara  anak-anak  yatim  yang  hendak  mengawini mereka tanpa berlaku adil. Namun, tidak pula dibenarkan apabila poligami hanya ditujukan bagi  para  pemelihara  anak  yatim,  kendati  konteks  ayat  berkata  demikian.  Karena  redaksi pada ayat ini bersifat umum, dan karena kenyataan pada zaman Nabi saw. banyak didapati para  sahabat  yang  tidak  memelihara  anak  yatim  pun  melakukan  poligami.  Dan  hal  itu diketahui oleh Rasul saw., sehingga tidak tepat apabila menjadikan ayat di atas hanya bagi para pemelihara anak yatim
b. Kata  khiftum  yang  biasa  diartikan  “takut”  dalam  ayat  ini  dapat  pula  diartikan  sebagai “mengetahui”.  Jenis  pengetahuan  yang  dijelaskan  dalam  ayat  ini  cukup  dengan  adanya dugaan keras. Sehingga dapat dikatakan bahwa barangsiapa menduga keras (zhan) dirinya dapat  berlaku  adil  kepada  istri-istrinya  baik  yang  yatim  maupun  bukan,  maka diperbolehkan baginya berpoligami.
c. Ayat di atas menggunakan kata tuqsithu dan ta'dilu yang keduanya dapat diartikan “berlaku adil”. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna keduanya, ada yang mempersamakan dan  ada  pula  yang  membedakan  maknanya.  Adapun  yang  membedakan  maknanya berpendapat  bahwa  tuqsithu  adalah  berlaku  adil  antara  dua  orang  atau  lebih  yang menjadikannya senang. Sementara ta‟dilu adalah berlaku adil terhadap orang lain dan diri sendiri,  walaupun  keadilan  itu  bisa  saja  tidak  membuat  salah  satu  pihak  senang.  Dengan demikian  izin  poligami  hanya  diberikan  kepada  mereka  yang  mengetahui  bahwa langkahnya tersebut dia harapkan dapat menyenangkan semua istri. Namun, apabila hal itu tidak  tercapai,  maka  setidaknya  dia  berlaku  adil,  meskipun  hal  itu  bisa  tidak menyenangkan salah satu di antara mereka.
d. Perintah menikah pada kata ( اوُحِكْناَف ) dalam ayat tersebut menunjukkan kebolehan ( ibahah ) seperti  pada  firman  Allah )اوُبَرْشا َو  اوُلُك َو( “ dan  makan  serta  minumlah ”.  Selain  itu, kemubahan  ini  disebabkan  perintah  tersebut  merupakan  bentuk jawab  syarat dari  ayat “ dan  jika  kamu  takut  tidak  akan  berlaku  adil  terhadap  (hak-hak)  perempuan  yatim ”. Sehingga  kata  perintah  tersebut  ditujukan  bagi  wali  yang  takut  tidak  bisa  berbuat  adil terhadap  anak  yatim,  untuk  menikahi  perempuan  lain.  Redaksi  ini  sama  seperti  ucapan seseorang  untuk  melarang  seseorang  untuk  makan  makanan  tertentu,  untuk  menguatkan larangan ini dia berkata: “Jika kamu khawatir akan sakit bila makan ini, maka habiskanlah makanan selainnya yang ada di hadapanmu”. Tentu perintah menghabiskan makanan yang lain  itu  hanya  sekedar  mengindahkan  larangan  untuk  tidak  makan  makanan  tertentu. Kemudian  ada  pula  pendapat  lemah  yang  mengatakan,  kata  ini  dapat  pula  dipahami sebagai  kewajiban  dalam  artian  wajib  membatasi  jumlah  istri  dengan  batas  maksimal empat  orang  perempuan  yang  statusnya  boleh  dinikahi.  Bukan  berupa  kewajiban  asal dalam hukum.
e. Huruf  wawu  ( و )  dalam  ayat  di  atas  bukan  berarti  “dan”,  tetapi  “atau”.  Menurut  jumhur ulama makna dua, tiga, dan empat dalam ayat tersebut adalah ( matsna ) dua-dua, ( tsulatsa ) tiga-tiga,  dan  ( ruba’ )  empat-empat,  dan  tidak  melebihi  dari  itu.  Huruf  wawu  konjungsi ( wawu  ‘atf )  berfungsi  untuk  menunjukkan  perbuatan  yang  diulang-ulang.  Tujuan  dari
huruf  wawu  ini  adalah  menggabungkan  perbuatannya,  bukan  jumlahnya.  Maka,  maksud dari ayat tersebut adalah mengawini dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat.

## Izin Poligami Perspektif Wahbah Al-Zuhaili
Ajaran  Islam  membolehkan  adanya  poligami  dengan  syarat-syarat  tertentu.  Poligami yang  dibenarkan  di  sini  adalah  poligini,  yaitu  seorang  laki-laki  yang  mempunyai  lebih  dari seorang istri dengan maksimal 4 orang dalam satu waktu.
Dalam segi legalitas hukum formal, beberapa negara ada yang memberlakukan aturan tertentu bagi seseorang yang hendak melakukan poligami. Aturan tersebut berupa keharusan adanya izin dari Pengadilan bagi seorang suami untuk melakukan poligami. Di antara negara- negara  yang  mengatur  hal  tersebut  seperti;  Syria,  Mesir  (Luthfiyah  &  Al-Farisyi,  2022). Bangladesh,  Pakistan  Iran, Brunei  Darussalam,  Indonesia, Filipina dan  Malaysia   (Nasution, 2002).  Peraturan  yang  diberlakukan  negara-negara  tersebut  digunakan  untuk  mendapatkan suatu keabsahan hukum yang diakui oleh negara. Sehingga pernikahan poligami itu mendapat kekuatan hukum.
Aturan  ini  muncul  di  beberapa  negara  tersebut  guna  menciptakan  sebuah  ketertiban dalam  masyarakat  yang  sudah  merupakan  tugas  dari  negara  untuk  mewujudkannya. Ketertiban  yang  dimaksudkan  di  sini    bertujuan  untuk  mengaktualisasikan  syarat-syarat  dan ketentuan  poligami  sebagaimana  diatur  oleh  syara’  mengenai  kebolehannya.  Dengan demikian  peraturan  ini  dibentuk  untuk  memberikan  penilaian  terhadap  suami  yang  hendak berpoligami  mengenai  kemampuan  dalam  berlaku  adil  terhadap  para  istri  dan  kemampuan dalam memberi nafkah.
Adanya  ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  mengikat  ini  juga  bertujuan  untuk meminimalisir  adanya  praktik  poligami  yang  serampangan  dan  menylahgunakan  kebolehan melakukan  poligami  sehingga  dapat  menyebabkan  terlantarnya  istri  dikarenakan  tidak terpenuhinya  hak-hak  mereka.  Lebih  dari  itu,  poligami  dengan  semata-mata  bertujuan memenuhi  hawa  nafsu  dapat  berdampak  pada  keretakan  rumah  tangga  yang  seharussnya dibina  dan  dijaga  ketentraman  dan  keharmonisannya.  Bahkan  hal  ini  dapat  pula  memiliki dampak pada pertumbuhan dan pendidikan anak (Nasution, 2002)
Sementara  itu  keharusan  adanya  izin  dari  Pengadilan  untuk  dibolehkannya  seorang laki-laki  berpoligami  tidak  termaktub  dalam  pembahasan  fiqh  klasik.  Dalam  ranah  fiqh, poligami  merupakan  perbuatan  yang  boleh  dilakukan  selama  memenuhi  syarat  dan ketentuannya. Yaitu, dengan ketentuan batas maksimal empat orang istri. Dan dengan syarat harus mampu berlaku adil kepada para istri dan mampu dalam menafkahi mereka dan anak- anak mereka.
Tidak  adanya  pembahasan  mengenai  izin  tersebut  karena  tidak  adanya  dalil  secara khusus baik dari Alquran, sunnah , maupun ijma’ yang menunjukkan hukumnya. Namun, dari nash yang  memuat  kebolehan  poligami  tersebut  dapat  ditemukan  adanya  hikmah disyariatkannya  poligami  yang  mana  hal  tersebut  sesuai  dengan  tujuan-tujuan  syariat. Sehingga mengenai hukumnya dapat dicari dengan metode mashlahah mursalah .
Izin  poligami  muncul  sebagai  sebuah  tawaran  sekaligus  terobosan  untuk  tetap menyelaraskan syariat  poligami tersebut  dengan  tujuannya semula. Yaitu menciptakan suatu keadilan  (QS.  Al-Nisa/4:  3).  Ayat  tersebut  melarang  seorang  untuk  poligami  apabila  dalam praktiknya ditemui unsur kesemena-menaan.
Seperti  halnya  para  wali  anak  yatim  yang  menjadi  sebab  turunnya  ayat  tersebut menikahi  anak  yatim  itu  karena  tergiur  dengan  harta  dan  kecantikan  mereka,  namun  tidak memperlakukannya  dengan  adil  dalam  urusan  nafkah.  Oleh  karena  itu  poligami  dengan  niat seperti  ini  dilarang  oleh  agama.  Adapun  laki-laki  yang  hendak  berpoligami  dengan  maksud demikian  diperintahkan  hanya  beristri  satu  orang  perempuan  (al-Zuhaili,  1997:  233).  Tidak dapat  dibenarkan  apabila  praktik  poligami  dilakukan  dengan  landasan  hawa  nafsu  tanpa memperhatikan  keadilan  di  antara  para  istri,  apalagi  sampai  mengabaikan  hak-haknya.  Oleh karena  itu,  seorang  suami  yang  hendak  berpoligami  harus  yakin  dan  sadar  mengenai kemampuannya dalam berlaku adil terhadap istri-istrinya. Baik dalam urusan hak-hak berupa perlakuan,  giliran,  tempat  tinggal,  dan    dalam  hal  pemberian  nafkah.  Apabila  tidak  mampu demikian, maka dianjurkan untuk menikahi satu orang perempuan saja.
Namun  demikian,  izin  poligami  menurut  Wahbah  al-Zuhaili  tidak  dapat  dibenarkan menurut  teori mashlahah  mursalah .  Sebab,  adanya  izin  tersebut  tidak  menunjukkan  adanya bukti yang qath’i (pasti) bahwa izin poligami ini adalah mashlahah yang dapat membuahkan kemaslahatan  dan  menghindarkan  mudarat.  Sementara  syarat mashlahah  mursalah yang diberikan oleh Wahbah Al-Zuhaili mengharuskan mashlahah itu terbukti secara qath’i (pasti) (Yakin, 2015).
Wahbah al-Zuhaili (1985: 6674) pun mempunyai beberapa alasan mengenai tidak dapat diterimanya hal ini karena beberapa alasan berikut:
a. Pada dasarnya Allah swt. menempatkan keinginan kepada orang yang hendak berpoligami itu  untuk  mewujudkan  kedua  syarat  poligami  (berlaku  adil  dan  mampu  menafkahi  para istri).  Dan  hanya  Allah  yang  mampu  menilai  kemampuan  seseorang  untuk  dapat  berlaku adil  kepada  istri-istrinya.  Sebagaimana  ini  ditunjukkan  oleh  Firman-nya  dalam  surah  Al- Nisa  ayat  3. Khithab pada  ayat  ini  tertuju  kepada  orang  yang  hendak  berpoligami  dan bukan  kepada  selainnya.  Oleh  karena  itu  penilaian  kadar  kemampuan  untuk  berpoligami ini hanya dapat diketahui oleh Allah dan orang yang hendak berpoligami itu sendiri, bukan orang lain.
b. Penilaian  yang  dilakukan  oleh  Pengadilan  terhadap  perkara  pribadi  adalah  sesuatu  yang semu.  Ada  kemungkinan  seorang  Hakim  tidak  mengetahui  alasan  yang  pasti.  Karena biasanya manusia cenderung menyembunyikan alasan ini kepada orang lain.
c. Praktik poligami bukan  penyebab bagi  terlantarnya anak-anak. Keterlantaran hidup  anak- anak  disebabkan  oleh  kelalaian  orang  tua  dalam  mendidik  anak-anaknya.  Dan  hal  ini terjadi karena berbagai sebab, tak hanya poligami.
Walaupun  menolak  gagasan  izin  poligami,  Wahbah  (1985:  6675)  juga  memberikan solusi dalam menanggulangi terhadap praktik dan pemahaman yang keliru tentang poligami. Antara lain dengan cara:
a. Mendidik  masyarakat  dengan  pendidikan  agama  dan  akhlak  yang  kuat  dan  baik.  Hal  ini menyebabkan  pasangan  suami-istri  menyadari  kepentingan  ikatan  pernikahan  yang  suci dan fokus kepada pembinaan rumah tangga yang tentram dan penuh kasing sayang.
b. Memberi hukuman kepada orang yang menzalimi istrinya, atau lalai dalam hal memenuhi haknya, atau menelantarkan pendidikan anak-anaknya.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  kita  simpulkan  bahwa  izin  poligami  tidak  memenuhi syarat mashlahah  mursalah yang  diberikan  Wahbah  Al-Zuhaili.  Hal  ini  disebabkan  izin poligami  tersebut  tidak  dapat  dibuktikan  sebagai  suatu mashlahah yang  berbentuk qath’i (pasti).  Sementara  keharusan  beramal  dengan mashlahah  mursalah adalah  memenuhi  ketiga syarat  tersebut.  Oleh  karena  itu,  izin  poligami  tidak  dapat  dibenarkan  menurut  Wahbah  Al- Zuhaili.

## KESIMPULAN
Para  ulama  dari  madzhab  Hanifiyah,  Malikiyah,  Syafi’iyah,  dan  Hanabilah  sepakat bahwa  hukum  poligami  adalah  mubah.  Pendapat  ini  didasari  oleh  Alquran  dan  Hadits  Nabi dengan jumlah maksimal empat orang istri dalam satu waktu dan dengan syarat dapat berlaku adil dan mampu menafkahi para istri beserta anak-anaknya dalam bentuk harta.
Demi kemaslahatan penduduknya, banyak negara yang memberlakukan izin bagi laki- laki  yang  hendak  melakukan  poligami  dalam  proses  administrasi  pernikahan.  Tujuannya adalah  untuk  mencegah  terjadinya  kerusakan  tatanan  sosial  yang  disebabkan  oleh  praktik poligami  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Izin  poligami  juga  membuat  pernikahan  yang berlangsung  memiliki  kekuatan  hukum  pada  suatu  negara.  Dengan  izin  tersebut  hak  dan kewajiban  dalam  rumah  tangga  aman  dari  tindakan  kriminal  dan  kecurangan  yang  dapat merugikan  salah  satu  pihak.  Oleh  karenanya  unsur  ini  menjadi  penting  dalam  tertib administrasi kenegaraan sebagai bentuk pencegahan masalah di kemudian hari
Namun  demikian,  izin  poigami  menurut  Wahbah  al-Zuhaili  tidak  dapat  diterima sebagai  suatu  bentuk  mashlahah  yang  dapat  dijadikan  sebuah  hukum.  Sebab,  adanya  izin untuk berpoligami tersebut tidak memenuhi salah satu syarat dalam menggunakan mashlahah mursalah menurut Wahbah al-Zuhaili, yaitu bentuk mashlahah harus berupa mashlahah yang qath’i. Adaya izin poligami belum pasti dapat menimbulkan kemaslahatan dan menghidarkan mudarat  bagi  manusia.  Sementara  mashlahah  mursalah  baru  dapat  diamalkan  apabila memenuhi ketiga syaratnya.

## BIBLIOGRAFI
Al-Ghazali,  Abu  Hamid,  &  bin  Ahmad,  Muhammad.  (1993).  Ayyuha  al-walad. Dalam Majmuah Rasa’il Al-Imam Al-Ghazali, J , 2 .
Al-Zuḥailī,  Wahbah.  (2017).  al-Fiqh  al-Syāfi’ī  al-Muyassar. Terj:  Muhammad  Afifi  Dan Abdul Hafiz, Jilid , 3 .
Azzahra,  Qonita,  &  Ramadhani,  Aulia  Fitria.  (2020).  Konsep  Poligami  Perpektif  Amina Wadud  dan  M.  Quraish  Shihab. At-Tahfidz:  Jurnal  Ilmu  Al-Qur’an  Dan  Tafsir , 2 (01), 49–65.
Bopp, Julia Ayumi, Müller, Livia J., Aeschbach, Lena Fanya, Opwis, Klaus, & Mekler, Elisa D.  (2019).  Exploring  emotional  attachment  to  game  characters. Proceedings  of  the
Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play , 313–324.
Cahyono, Imam Aji, Azizah, Alfiyatul, & An, Andri Nirwana. (2024). Resilience to Calamity in Qur’anic Perspective. Al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7 (2), 975–993.
dan  Mustofa,  Dedi  Supriyadi.  (2009).  Perbadingan  Hukum  Perkawinan  di  Dunia  Islam.
Pustaka Al-Fikriis, Bandung .
Kütük-Kuriş,  Merve.  (2021).  Muslim  Feminism:  Contemporary  Debates  42. Handbook  of Contemporary Islam and Muslim Lives , 865.
Luthfiyah, Luthfiyah, & Al-Farisyi, Ali Imron. (2022). Legalitas Poligami; Studi Atas Aturan Praktik  Poligami  diberbagai  Negara  Islam:(Turki,  Syiria,  Somalia,  Mesir,  Tunisia  dan Indonesia). ASASI: Journal of Islamic Family Law , 2 (2), 196–213. Nasution, Khoiruddin. (2002). Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang- undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Vol. 39). Inis. Noor, H. R. Zulki Zulkifli. (2020). Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: petunjuk praktis untuk penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi: tahun 2015 . Deepublish. Rohmah, Elva Imeldatur. (2022). Problematika Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 25 (1), 83–97. Sunandar,  Dadan.  (2022).  Hadits  Khitan  Dan  Poligami  Tinjauan  Medis,  Psikologi,  Historis Dan  Fenomenologi. Public  Sphare:  Jurnal  Sosial  Politik,  Pemerintahan  Dan  Hukum , 1 (1). Syarifudin, H. Amir. (2014). Ushul Fiqih Jilid I (Vol. 1). Prenada Media.
Yakin,  Ainul.  (2015).  Urgensi  Teori  Maqashid  Al-Syari’ah  Dalam  Penetapan  Hukum  Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman , 2 (1). Yunus,  Moch.  (2018).  Kajian  Tafsîr  Munîr  Karya  Wahbah  Az-Zuhayli. HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman , 4 (2), 162–172.

## Copyright holder:
Mohammad Rifki Haekal, Mulawarman Hannase (2024)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: