DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 30 Mei 2024, Revised: 5 Juni  2024, Publish: 13 Juni  2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pertimbangan Etika dalam Penegakan Hukum Perdata: Studi Kasus di Bidang Kontrak Bisnis
Ahmad Yazid Pasaribu 1 , Zainuddin 2 1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia Email: yazidpasaribu1312@gmail.com
2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia Email: zainuddin@umsu.ac.id
Corresponding Author : yazidpasaribu1312@gmail.com 1
Abstract: This research aims to examine the important role of ethics in civil law enforcement, with a  focus  on  case  studies  in  the  field  of  business  contracts.  The  research  methodology  uses  a literature review approach to analyze the concept of ethics in the context of civil law enforcement and  its  relationship  with  business  contracts.  The  study  includes  an  in-depth  review  of  ethical principles relevant in law enforcement, as well as ethical dilemmas that may arise in the handling of business contract cases. In exploring the legal context of business contracts, the research sets out the legal basis of business contracts and identifies common challenges in law enforcement in the  area.  Through  the  analysis  of  selected  case  studies,  this  research  outlines  the  practical situation in the field and highlights the ethical aspects that arise in the enforcement of business contract law. The results of this research are expected to contribute to the understanding of the role of ethics in the context of civil law enforcement, particularly in the arena of business contracts. The discussion of the research findings provides an in-depth look at the implications of ethics for law  enforcement  practices  and  offers  insights  for  future  policy  improvements.  This  research provides a foundation for further research and reflection on the ethical challenges that may be faced in civil law enforcement, particularly in relation to business contracts.

## Keyword: Ethics, Business Contract, Civil
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji peran penting etika dalam penegakan hukum perdata,  dengan  fokus  pada  studi  kasus  di  bidang  kontrak  bisnis.  Metodologi  penelitian menggunakan  pendekatan  kajian  pustaka  untuk  menganalisis  konsep  etika  dalam  konteks penegakan hukum perdata dan hubungannya dengan kontrak bisnis. Studi ini mencakup tinjauan mendalam terhadap prinsip-prinsip etika yang relevan dalam penegakan hukum, serta dilema etika yang mungkin  muncul dalam penanganan kasus kontrak bisnis. Dalam mengeksplorasi konteks
hukum  kontrak  bisnis,  penelitian  ini  memaparkan  dasar  hukum  kontrak  bisnis  dan mengidentifikasi tantangan umum dalam penegakan hukum di bidang tersebut. Melalui analisis studi  kasus  yang  dipilih,  penelitian  ini  menguraikan  situasi  praktis  di  lapangan  dan  menyoroti aspek-aspek  etika  yang  muncul  dalam  penegakan  hukum  kontrak  bisnis.  Hasil  penelitian  ini diharapkan  memberikan  kontribusi  pada  pemahaman  tentang  peran  etika  dalam  konteks penegakan hukum perdata, khususnya dalam arena kontrak bisnis. Diskusi temuan penelitian ini memberikan pandangan mendalam mengenai implikasi etika terhadap praktik penegakan hukum dan  menawarkan  wawasan  untuk  perbaikan  kebijakan  di  masa  depan.  Penelitian  ini  menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dan refleksi terhadap tantangan etika yang mungkin dihadapi dalam penegakan hukum perdata, khususnya dalam hubungannya dengan kontrak bisnis.
Kata Kunci: Etika, Kontrak Bisnis, Perdata

## PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  perdata,  terutama  dalam  konteks  kontrak  bisnis,  merupakan  aspek krusial dalam memastikan keadilan dan ketertiban di dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum perdata seringkali melibatkan pertimbangan etika yang kompleks, mengingat kontraktualitas bisnis melibatkan kepentingan berbagai pihak. Pentingnya etika dalam penegakan hukum perdata terletak pada upaya untuk mencapai keadilan sekaligus menjaga integritas sistem hukum.
Seiring dengan perkembangan dinamika bisnis global, penegakan hukum perdata di bidang kontrak  bisnis  semakin  kompleks  dan  memunculkan  berbagai  tantangan.  Kesulitan-kesulitan tersebut tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga melibatkan pertimbangan etika yang mendalam. Dalam  konteks  ini,  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  peran  etika  dalam  penegakan hukum perdata di bidang kontrak bisnis menjadi sangat penting.
Kajian pustaka di dalam penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan kerangka kerja konseptual dan landasan teoritis yang mendukung pemahaman terhadap pertimbangan etika dalam penegakan Hukum Perdata, khususnya dalam kasus kontrak bisnis. Dengan merinci aspek-aspek etika yang terlibat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana  etika  memainkan  peran  kunci  dalam  mengatasi  kompleksitas  dan  tantangan  dalam penegakan hukum di bidang perdata, terutama dalam konteks kontrak bisnis.
Melalui  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  ditemukan  solusi  atau  rekomendasi  untuk meningkatkan  integritas  dan  efektivitas  penegakan  hukum  perdata,  menciptakan  lingkungan bisnis yang lebih adil, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan kontribusi pada literatur mengenai etika penegakan hukum perdata,  khususnya  dalam  konteks  kontrak  bisnis,  serta  memberikan  dasar  bagi  perkembangan kebijakan hukum yang lebih bijak dan berkeadilan di masa depan.

## METODE
Studi  ini  mengadopsi  metode  penelusuran  hukum  normatif,  yang  juga  dikenal  dengan sebutan  penelitian  hukum  positif,  doktrinal,  atau  murni.  Fokus  utama  penelitian  terletak  pada hukum tertulis serta tradisi hukum yang dipegang oleh masyarakat. Dalam pendekatan ini, sumber data  sekunder  memainkan  peran  sentral,  meliputi  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga penelitian  hukum  doktrinal  atau  penelitian  hukum  positif.  Metode  ini  terutama  mengandalkan
banyak  data  sekunder  seperti  dokumen-dokumen  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier,  dan umumnya dikenal sebagai penelitian berbasis kepustakaan. Penelitian  ini menitikberatkan pada hukum tertulis (law in books) serta norma-norma dan regulasi sosial yang ada. Sumber data utama dalam  studi  ini  meliputi  hukum  yang  telah  dikodifikasi  dan  regulasi  yang  diterapkan  di masyarakat.
Dalam  konteks  penelitian  hukum  normatif  di  Indonesia,  sejumlah  ahli  hukum  seperti Soerjono  Soekanto,  Jhonny  Ibrahim,  dan  Bambang  Sugono  telah  memberikan  kontribusi  yang signifikan. Beberapa pakar berpendapat bahwa terdapat berbagai jenis penelitian hukum normatif. Mereka juga mengkritisi pandangan yang mengategorikan penelitian inventarisasi hukum positif sebagai bagian dari penelitian hukum normatif, dengan alasan bahwa pandangan  tersebut  tidak tepat.  Karena  penelitian  ini  hanya  mengedepankan  pengumpulan  data  hukum,  beberapa  ahli berpendapat bahwa itu tidak bisa dikategorikan sebagai penelitian ilmiah yang benar. Berdasarkan asumsi tersebut, penulis akan melakukan analisis mendalam terhadap riset-riset hukum normatif guna  mengidentifikasi  dan  mengatasi  berbagai  masalah  yang  muncul  dalam  penelitian  hukum normatif (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keputusan  etis  dalam  penegakan  hukum  perdata,  termasuk  di  dalamnya  peran  notaris dalam  penanganan  kasus  kontrak  bisnis,  memiliki  dampak  yang  signifikan  dalam  menjaga integritas  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem  peradilan.  Prinsip-prinsip  etika,  seperti keadilan,  kebenaran,  dan  integritas,  menjadi  landasan  moral  bagi  penegak  hukum,  menuntun mereka dalam menjalankan tugas dengan keberanian dan keadilan.(Mundir et al., 2022)
Notaris, sebagai elemen kunci dalam proses pembuatan  akta kontrak bisnis, diharapkan mematuhi Kode Etik Notaris sebagai pedoman moral utama. Dalam konteks pelanggaran, notaris dapat  dikenakan  sanksi  administratif,  perdata,  pidana,  dan  sanksi  etika.  Keputusan  etis  dalam menetapkan  sanksi  perlu  mempertimbangkan  tingkat  pelanggaran  agar  sejalan  dengan  prinsip keadilan dan integritas sistem hukum perdata.
Penerapan  prinsip-prinsip  etika  dalam  penanganan  kasus  kontrak  bisnis  oleh  notaris berpotensi  membentuk  sistem  hukum  perdata  yang  lebih  kuat,  adil,  dan  dipercaya.  Hal  ini memastikan bahwa setiap keputusan hukum didasarkan pada pertimbangan etis yang mendalam, meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap keadilan dan  integritas sistem hukum perdata. Sejalan dengan itu, prinsip-prinsip etika seperti independensi, keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan transparansi juga menjadi krusial dalam penanganan kasus kontrak bisnis oleh advokat dan hakim. Meskipun  demikian,  tantangan  dalam  penegakan  hukum  kontrak  bisnis  melibatkan  interpretasi kontrak,  penyelesaian  sengketa  yang  lambat,  dan  perubahan  kondisi  ekonomi.  Keberlanjutan penerapan  etika dalam penegakan hukum menjadi kunci untuk  mengatasi kompleksitas ini dan memastikan  bahwa  proses  hukum  tetap  memenuhi  standar  integritas  dan  keadilan.  Dalam menjalankan tugas penegakan hukum perdata, etika menjadi pedoman moral bagi penegak hukum dengan  prinsip-prinsip  seperti  keadilan,  kebenaran,  dan  integritas.  Prinsip-prinsip  etika  ini melibatkan dimensi moral dan keadilan dalam menangani kasus, mencakup penghargaan terhadap hak  asasi  manusia.  (Walean  &  Talumantak,  2021)  Sebagai  dasar  moral,  prinsip-prinsip  etika memandu penegak hukum dengan keberanian, keadilan, dan integritas.
Penegak hukum, memiliki tanggung jawab besar, diharapkan menjalankan tugas dengan penuh integritas, dengan prinsip-prinsip etika sebagai landasan pengelolaan kekuasaan. Keadilan, kebenaran,  transparansi,  dan  akuntabilitas  menjadi  pedoman  sentral,  dengan  penekanan  pada keadilan  sosial  dan  perlindungan  hak  individu.  Prinsip-prinsip  etika,  termasuk  integritas  dan
kesetiaan  pada  keadilan,  menjadi  panduan  dalam  menghadapi  dilema  etika  dan  menjaga kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga  penegak  hukum.  Dalam  upaya  mencapai  keadilan, etika melibatkan penilaian obyektif, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Keterkaitan erat antara etika dan tujuan sistem hukum menciptakan fondasi  yang  kokoh  untuk  mengatasi  ketidaksetaraan  moral  dan  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum perdata. Etika bukan hanya sebagai norma moral, tetapi juga  sebagai  instrumen  kunci  dalam  membangun  fondasi  yang  adil  dan  berkeadilan. Keberlanjutan penerapan etika ini penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum perdata tidak hanya berfokus pada keadilan formal, melainkan juga menjunjung  tinggi nilai-nilai moral untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua individu.
Hukum kontrak di Indonesia masih mengacu pada peraturan pemerintah kolonial Belanda, terutama Buku III Burgerlijk Wetboek. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka,  memungkinkan  pihak  membuat  kontrak  dengan  kebebasan  menentukan  syarat-syarat, pelaksanaan,  dan  bentuknya.  Asas  kebebasan  berkontrak  ditegaskan  dalam  Pasal  1338  KUH Perdata.  Dalam  perancangan  kontrak,  syarat  sah  perjanjian  perlu  diperhatikan,  termasuk kesepakatan  para  pihak,  kecakapan,  objek  tertentu,  dan  sebab  yang  halal.  Perjanjian  yang melanggar undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum dianggap batal demi hukum. Asas- asas dalam kontrak mencakup kebebasan berkontrak, konsensualitas, pacta sunt servanda, itikad baik,  personalitas,  force  majeure,  dan  exceptio  non  adimpleti  contractus.  Prinsip  kebebasan berkontrak  memungkinkan  individu  membuat  perjanjian  sesuai  kehendaknya,  sementara  pacta sunt  servanda  menegaskan  kewajiban  mematuhi  perjanjian.  Dalam  pembuatan  kontrak,  prinsip konsensualitas menyatakan bahwa perjanjian terbentuk saat tercapai kata sepakat tanpa formalitas tertentu. Itikad baik menjadi prinsip utama, dan kontrak dapat dibatalkan jika tidak dilaksanakan dengan itikad baik. Personalitas menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang terlibat langsung.(Firmanda & Lukiastuti, 2022)
Asas force majeure memberikan keringanan kepada pihak yang berutang jika tidak dapat melaksanakan  perjanjian  karena  keadaan  memaksa.  Exceptio  non  adimpleti  contractus membebaskan debitur jika pihak yang memberi kredit juga lalai. Dalam ilmu hukum, unsur-unsur perjanjian melibatkan esensialia, naturalia, dan accidentalia. Esensialia adalah unsur yang mutlak diperlukan, naturalia dianggap ada tanpa diperjanjikan secara khusus, dan accidentalia merupakan ketentuan pelengkap. Tantangan dalam penegakan hukum kontrak bisnis melibatkan interpretasi kontrak,  lambatnya  penyelesaian  sengketa,  perubahan  kondisi  ekonomi,  perbedaan  regulasi, ketiadaan bukti yang cukup, dan keterbatasan sumber daya. Kesulitan ini memerlukan pendekatan cermat dan solusi yang dapat mengatasi kompleksitasnya. Penegak hukum, terutama advokat dan hakim, diharapkan mematuhi prinsip-prinsip etika yang diatur melalui kode etika profesi. Dalam penanganan  kasus  kontrak  bisnis,  prinsip-prinsip  seperti  independensi,  keadilan,  kesetaraan, kejujuran,  dan  integritas  menjadi  krusial.  Independensi  advokat  dan  hakim  penting  untuk memastikan keputusan atau saran hukum didasarkan pada pertimbangan obyektif tanpa intervensi yang  tidak  pantas.  Prinsip  keadilan  dan  kesetaraan  menuntut  perlakuan  yang  adil  tanpa memandang  status  sosial  atau  ekonomi.  Kejujuran  dan  integritas  membimbing  advokat  dalam memberikan  saran  hukum  yang  jujur,  bahkan  jika  merugikan  klien.  Dalam  penanganan  kasus kontrak bisnis, prinsip-prinsip etika diintegrasikan dengan memastikan dasar hukum didasarkan pada fakta jelas, argumen sah, dan mematuhi prosedur. Transparansi juga ditekankan, memastikan informasi  disajikan  dengan  jelas.  Penerapan  prinsip-prinsip  etika  ini  menjamin  keberlanjutan kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan, menjaga integritas, keadilan, dan kejujuran dalam setiap langkah proses hukum. Keputusan etis dalam penegakan hukum perdata, khususnya dalam
konteks notaris dalam penanganan kasus kontrak bisnis, memainkan peran kritis dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Prinsip-prinsip etika, terutama yang tercantum dalam Kode  Etik Notaris,  menjadi  panduan moral utama bagi notaris.  (Afifah, 2021)
Dalam  kasus  pelanggaran  oleh  notaris,  sanksi  dapat  mencakup  aspek  administratif, perdata,  pidana,  dan  sanksi  etika.  Keputusan  etis  dalam  menetapkan  sanksi  harus mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap keadilan dan integritas sistem hukum perdata. Kode Etik Notaris menjadi instrumen sentral yang mengatur perilaku notaris, dan pelanggaran  terhadap  kode  etik  memiliki  implikasi  langsung  pada  penegakan  hukum perdata.Penerapan prinsip-prinsip etika dalam penanganan kasus kontrak bisnis oleh notaris dapat membentuk sistem hukum perdata yang lebih kuat, adil, dan dapat dipercaya. Hal ini memastikan bahwa  keputusan  hukum  yang  dihasilkan  didasarkan  pada  pertimbangan  etis  yang  mendalam, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan integritas sistem hukum perdata.(Don Rade et al., 2021)

## KESIMPULAN
Dalam  penegakan  hukum  perdata,  khususnya  dalam  konteks  penanganan  kasus  kontrak bisnis,  keputusan  etis  memainkan  peran  krusial  dalam  menjaga  integritas  dan  kepercayaan masyarakat  terhadap  sistem  peradilan.  Prinsip-prinsip  etika,  seperti  keadilan,  kebenaran,  dan integritas, menjadi pedoman moral bagi penegak hukum, termasuk notaris, advokat, dan hakim.
Notaris,  sebagai  elemen  penting  dalam  pembuatan  akta  kontrak  bisnis,  diharapkan mematuhi  Kode  Etik  Notaris  sebagai  panduan  moral  utama.  Dalam  kasus  pelanggaran,  sanksi administratif,  perdata,  pidana,  dan  sanksi  etika  dapat  dikenakan,  dengan  keputusan  etis  yang mempertimbangkan  tingkat  pelanggaran  untuk  menjaga  prinsip  keadilan  dan  integritas  sistem hukum perdata.
Penerapan  prinsip-prinsip  etika  dalam  penanganan  kasus  kontrak  bisnis  oleh  notaris, advokat,  dan  hakim  berpotensi  membentuk  sistem  hukum  perdata  yang  lebih  kuat,  adil,  dan dipercaya. Keberlanjutan penerapan etika menjadi kunci untuk mengatasi tantangan kompleksitas, seperti interpretasi kontrak, penyelesaian sengketa yang lambat, dan perubahan kondisi ekonomi, sambil tetap memenuhi standar integritas dan keadilan.
Dalam  menjalankan  tugas  penegakan  hukum  perdata,  prinsip-prinsip  etika  seperti keadilan,  kebenaran,  dan  integritas  menjadi  landasan  moral  yang  memandu  penegak  hukum. Keterkaitan  erat  antara  etika  dan  tujuan  sistem  hukum  menciptakan  fondasi  kokoh  untuk mengatasi ketidaksetaraan moral dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum perdata.
Hukum kontrak di Indonesia, meskipun masih mengacu pada peraturan kolonial Belanda, memberikan  kebebasan  berkontrak  dengan  prinsip-prinsip  seperti  kebebasan  berkontrak, konsensualitas,  pacta  sunt  servanda,  dan  itikad  baik.  Asas-asas  tersebut  menjadi  dasar  dalam perancangan  kontrak,  dengan  syarat  sah  perjanjian  yang  melibatkan  kesepakatan  para  pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.
Tantangan  dalam  penegakan  hukum  kontrak  bisnis  mencakup  interpretasi  kontrak, lambatnya  penyelesaian  sengketa,  perubahan  kondisi  ekonomi,  dan  keterbatasan  sumber  daya. Dalam menghadapi tantangan ini, advokat dan hakim diharapkan mematuhi prinsip-prinsip etika, seperti  independensi,  keadilan,  kesetaraan,  kejujuran,  dan  integritas,  untuk  memastikan penanganan kasus yang adil dan berkeadilan. Secara keseluruhan, keputusan etis dan penerapan prinsip-prinsip etika dalam penanganan kasus kontrak bisnis memiliki dampak positif pada sistem
hukum  perdata.  Hal  ini  menciptakan  kepercayaan  masyarakat,  menjaga  integritas,  dan memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada pertimbangan etis yang mendalam. Etika bukan hanya norma moral, tetapi juga instrumen kunci dalam membangun fondasi yang adil dan berkeadilan dalam penegakan hukum perdata.

## REFERENSI
Afifah, N. (2021). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Komitmen Afektif, Komitmen Normatif,
Komitmen Kontinuan Serta Loyalitas Nasabah Debitur Pada Pt. Bank Kalbar Di Kalimantan Barat. Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan| Journal of Theory and Applied Management , 5 (2). https://doi.org/10.20473/jmtt.v5i2.2558
Arsha  Putra,  I.  P.  R.,  &  Yustiawan,  D.  G.  P.  (2022).  Aspek  Perlindungan  Hukum  Terhadap Nasanah  Atas  Penyelenggaraan  E-Payment  Berbasis  QR-Code. Kertha  Wicaksana , 16 (2), 99–107. https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.99-107
Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pengguna  CRM  (Cash  Recycling  Machine). Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana Master Law Journal) , 8 (3), 286. https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p07 Don Rade, S., Tadeus, D. W., & Gana, G. (2021). Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus pada PT. Bank Cimb Niaga Tbk). Jurnal Sosial Sains , 1 (8), 892–909. https://doi.org/10.36418/sosains.v1i8.183
Firmanda,  A.  F.,  &  Lukiastuti,  F.  (2022).  Analisisi  Peran  Mediasi  Kepuasan  Nasabah  Pada Hubungan  Digital  Marketing  Dan  Brand  Loyalty  Pada  Bank  Jateng  Cabang  Wonosobo. Among Makarti , 14 (2), 29–49. https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.212
Mahmud,  A.,  &  Nurmiati.  (2022).  Marketing  Mix :  Keputusan  Nasabah  Memilih  Tabungan Simpeda Pada Bank Sulselbar. Laa Maisyir Jurnal Ekonomi Islam , 9 (2), 1–18.
Mundir,  A.,  Nizar,  M.,  &  Athiroh,  D.  R.  (2022).  Pengaruh  Kualitas  Layanan,  Kepuasan,  Dan Kepercayaan  Pada  Penggunaan  Aplikasi  Mobile  Banking  Terhadap  Mahasiswa  Sebagai Nasabah Bank Syariah Di Universitas Yudharta Pasuruan. JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam , 2 (1), 1–17. https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1273
Sudirman, I. M. S. A. S., & Suasana, I. G. A. K. G. (2018). Pengaruh Kualitas Layanan Online Terhadap Kepuasan, Komitmen, Dan Loyalitas Nasabah Internet Banking Di Kota Denpasar. INOBIS:  Jurnal  Inovasi  Bisnis  Dan  Manajemen  Indonesia , 1 (4),  473–488. https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v1i4.52
Supra, E., & Hendarsyah, D. (2022). Determinan Kepuasan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia. El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam , 10 (1), 33–50. https://doi.org/10.24090/ej.v10i1.6235 Sutomo, D. A., & Rofiuddin, M. (2022). Loyalitas nasabah pada Bank Syariah Indonesia: Dampak relationship  marketing  dan  mobile  banking  dengan  switching  barrier  sebagai  variabel moderating. Journal of Management and Digital Business , 2 (1), 39–47. https://doi.org/10.53088/jmdb.v2i1.153
Sutra Disemadi, H. (2021). Perlindungan Nasabah Dalam Penerapan Electronic Banking Sebagai Bagian Aktifitas Bisnis Perbankan Di Indonesia. Jurnal Perspektif Administrasi Dan Bisnis , 2 (1), 27–40. https://doi.org/10.38062/jpab.v2i1.16
Walean,  R.  H.,  &  Talumantak,  J.  P.  P.  (2021).  Pemodelan  Persamaan  Struktural  Pada  Adopsi Mobile  Banking  Studi  Kasus:  Bsgtouch  Bank  Sulutgo  Structural  Equation  Modeling  On Mobile Banking Adoption Case Study: Bsgtouch Of Bank Sulutgo. Cogito Smart Journal | , 7 (2), 2024211–2024435.
Wardani,  D.  (2021).  Faktor-Faktor  Pengaruh  Penggunaan  Mobile  Banking. Jurnal  Sistem Informasi Bisnis (JUNSIBI) , 2 (1), 15–32. https://doi.org/10.55122/junsibi.v2i1.253
Widyayanti,  E.  R.,  &  Hamid,  M.  (2022).  Pengaruh  Penggunaan  Layanan  Electronic  Banking Terhadap Kepuasan Nasabah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 2 (4), 1136–1157. https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i4.615
Zulkifly,  Z.  A.,  Brasit,  N.,  Alhaqqi,  M.  S.,  &  Adelia,  S.  (2022).  Analisis  Peningkatan  Kualitas Layanan  Mobile  Banking  dengan  Pendekatan  Metode  E-Servqual. JBMI  (Jurnal  Bisnis, Manajemen, Dan Informatika) , 19 (1), 61–79. https://doi.org/10.26487/jbmi.v19i1.21337