## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)
Doi: https://doi.org/10.31933/ejpp.v3i1 Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 10 November 2022 ,   Diperbaiki: 15 November 2022, Diterbitkan: 20 November 2022

## PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Anthon Sattu Pabesak 1 , Yoseph Pasolang 2
1) STISIP Veteran Palopo, Sulawesi Selatan, email: anthonpabesak842@gmail.com 2) STISIP Veteran Palopo, Sulawesi Selatan, email: anthonpabesak842@gmail.com

## Corresponding Author: Anthon Sattu Pabesak
Abstract: In responding to the task of the DPRD of east Luwu Regency whice is a vehicle for democracy in the region and is closely related to the ability to accmmodate and formulate the aspiration  of  the  people,  which  is  the  right  of  initiative  in  the  formation  of  regional regulations.
Keywords: Responsibilities, DPRD, Right Of Initiative, Regional Regulations.
Abstrak: Dalam  menyikapi  tugas DPRD  Kabupaten  Luwu Timur  yang merupakan wahana demokrasi  di  daerah  dan  bertautan  erat  dengan  kemampuan  dalam  mengakomodir  dan merumuskan aspirasi rakyatnya yang merupakan hak inisiatif dalam pembentukan peraturan daerah.
Kata Kunci: Tanggungjawab, DPRD, Hak Inisiatif, Peraturan Daerah.

## PENDAHULUAN
Untuk  memahami  dimensi-dimensi  peraturan  perundang-undangan  sebagai  salah  satu instrument  pemerintahan  sehingga  perlu  dikemukakan  konsepsi  dan  hakikat  peraturan perundang-undangan  baik  peraturan  perundang-undangan  tingkat  pusat  maupun  tingkat daerah. Sejak diproklamirkan, Indonesia telah di plot untuk menjadi suatu Negara hukum, di mana segala atau setiap aspek kehidupan yang terjadi di Negara ini semuanya dilandasi oleh hukum. Istilah Negara hukum sudah sangat popular di dalam kepustakaan hukum Indonesia. Pada umumnya istlah tersebut merupakan terjemahan dari istilah reechtsstaat dan the rule of law, di  mana keduanya  dapat  dikaitkan dengan  konsep perlindungan hukum,  sebab konsep- konsep  tersebut  tidak  lepas  dari  gagasan  untuk  member  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  hak-hak  asasi  manusia.  Selain  di  dasarkan  pada  hukum  yang  terkejewantahkan dalam  UUD  1945,  Indonesia  juga  merupakan  Negara  berbentuk  kesatuan,  dalam  artian bahwa  dalam  Negara  ini  terdapat  suatu  hubungan  atau  mekanisme  antara  pemerintah  pada model  desentralisasi  tetapi  tidak  sepenuhnya,  demi  menjaga  keutuhan  dan  kesatuan  Negara ini.
Dalam menjaga harmonisasi hubungan pusat dan daerah dalam kerangka otonomi yang disemangati  oleh  semangat  desentralisasi  maka  pemerintah  daerah  sebagai  perpanjangan tangan  pemerintah  pusat  dapat  meneteapkan  sejumlah  aturan-aturan  yang  memungkinkan daerah  mengatur  wilayahnya  sepanjang  aturan-aturan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan aturan  yang  ada  di  atasnya.  Penetapan  Perda  inipun  pada  dasarnya  untuk  memberdayakan masyarakat  dengan  menumbuhkan  prakarsa,  kreativitas,  dan  peran  serta  masyarakat  dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Untuk dapat meningkatkan peran serta tersebut akan  masyarakat  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dapat  menyalurkan aspirasinya.  Dari  sekian  banyak  saluran  yang  dapat  menjadi  media  bagi  masyarakat  untuk menyalurkan aspirasinya tersebut adalah melalui lembaga DPR/DPRD.
Dalam  era  reformasi  seperti  saat  ini.  Terlebih  lagi  pada  saat  dikeluarkan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  yang  kemudian  diamandemenkan  dengan  Undang-Undang Nomor  9  Tahun  2015  tentang  pemerintah  daerah.  Memberikan  keleluasaan  pada  daerah terutama DPRD untuk menjalankan apa yang menjadi hak dan kewenangannya sebagaimana mestinya.  Selain  itu  dengan  adanya  Undang-Undang  ini,  maka  DPRD  tidak  lagi  terikat dengan  pemerintah  daerah,  di  mana  pada  masa  lalu  DPRD  adalah  bagian  dari  pemerintah daerah sehingga independensi DPRD dalam kebijakan pembangunan daerah menjadi mandul, karena  selalu  terikat  dengan  peran  pemerintah  daerah.  Prinsip  yang  diatur  dalam  otonomi daerah  salah  satunya  adalah  bahwa  otonomi  daerah  harus  dapat  meningkatkan  peran  dan fungsi  badan  legislative  daerah  baik  dalam  fungsi    legislasi,  pengawasan  maupun  fungsi anggaran  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah.  Melalui  maximalisasi  peran  serta DPRD dalam mengelolah pembangunan daerah maka diharapkan esensi dasar dari demokrasi di  mana  DPRD  sebagai  representasi  dari  masyarakat  dapat  mengejewantahkan  keterlibatan masyarakat dalam kerangka kebebasan, persamaan untuk memacu pembangunan daerah.
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  sebagai  konsekuensi  dari  desentralisasi  selain merupakan manifestasi amanat konstitusi, juga dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan rakyat serta  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  pembangunan  daerah  dalam  kerangka  Negara kesatuan.  Dengan  adanya  realitas  seperti  ini  maka  melalui  Ketetapan  MPR  No. XV/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  yang  kemudian  melahirkan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  yang  kemudian  diamandemen  melalui  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2015  merupakan  suatu  penggambaran  bahwa  peran  DPRD  akan menjadi semakin independen dan urgen dalam pembangunan daerah.
Melalui  Undang-Undang  mengenai  otonomi  daerah  yang  telah  ada  ini  pada  dasarnya telah  memberikan  hak-hak  yang  cukup  luas  dan  tegas  pada  DPRD  untuk  berperan  secara optimal dalam berinisiatif untuk menghasilkan produk peraturan daerah yang tentunya harus sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  yang  timbul  dari  masyarakatnya.  DPRD  Kabupaten Luwu  Timur  merupakan  wahana  demokrasi  di  daerah  itu,  maka  berkembangnya  kehidupan demokrasi,  bertautan  erat  dengan  kemampuan  anggota  DPRD  dalam  mengakomodir, merumuskan  aspirasi  rakyatnya  dalam  bentuk  Perda  dan  DPRD  wajib  meningkatkan kemampuannya  agar  dapat  melaksanakan  tugas-tugasnya  tersebut.  Bertitik  tolak  dari  latar belakang  di  atas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana pelaksanaan  hak  inisiatif  merancang  peraturan  daerah  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah,  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  menghambat  pelaksanaan  hak  inisiatif  oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  dua  jenis  data  yaitu:  data  primer  yakni diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan data sekunder yakni diperoleh penulis dari buku- buku  literatur  dan  beberapa  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Populasi  dan  sampel dalam  penelitian  merupakan  sumber  data  sehingga  sifat  dan  karakteristik  tersebut  dijaring melalui  instrument  yang  telah  dipilih  oleh  peneliti  sehingga  pembatasan  populasi  dilakukan dengan  membedakan  populasi  sasaran  dan  populasi  terjangkau  sehingga  sampel  ditarik  dari populasi  terjangkau.  Instrument  yang  digunakan  dalam  penelitian  berupa  kuesioner  data primer  dan  data  sekunder.  Dalam  mengelola  data  yang  diperoleh  dari  penelitian,  penulis menggunakan  metode  analisis  dengan  data  secara  kualitatif  yang  selanjutnya  hasil  analisa tersebut diuraikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hak  Inisiatif  Perancangan  Peraturan  Daerah  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kabupaten Luwu Timur
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  yang  dikemudian  diperbaharui melalui  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  bahwa  wewenang  DPRD  membentuk  Perda dilakukan  bersama  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota.  Di  dalamnya  mengatur  bahwa  kepala daerah  menetapkan  Perda  atas  persetujuan  DPRD  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi daerah  dan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi. Dengan  demikian  ketentuan-ketentuan  tersebut,  secara  tersirat  memberikan  pemerintahan kepada DPRD dalam bentuk pembebanan fungsi legislatif atau fungsi membentuk Perda.
Pemerintah  Kab.  Luwu  Timur  menyikapi  pembebanan  fungsi  legislatif  itu  khususnya pada  pelaksanaan  hak  inisiatif  oleh  DPRD  dalam  suatu  keputusan  DPRD  Luwu  Timur tentang tata tertib DPRD yang menjelaskan antara lain bahwa untuk mengajukan suatu usul prakarsa Peraturan Daerah  sekurang-kurangnya dilakukan oleh 3 orang anggota DPRD. Usul itu  disampaikan  kepada  pimpinan  DPRD  dalam  bentuk  Rancangan  Peraturan  Daerah  yang disertai penjelasan secara tertulis. Lalu usul tersebut diberikan nomor sekretaris DPRD. Lebih lanjut  pimpinan  DPRD  menyampaikan  usul  tersebut  dalam  rapat  paripurna  setelah mendapatkan  pertimbangan  dari  panitia  musyawarah.  Pembicaraan  mengenai  suatu  usul prakarsa  dilakukan  dengan  (1)  anggota  DPRD  lainnya  untuk  memberikan  pandangan,  (2) kepala daerah untuk memberikan pendapat, dan (3) para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah. selanjutnya diakhiri dengan keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
Implementasi fungsi legislatif sejak diberlakukannya Undang-Undang otonomi Daerah oleh DPRD Kabupaten Luwu Timur periode 2019 – 2024 telah berhasil membentuk 6 Perda bersama  dengan  Bupati.  DPRD  Luwu  Timur  secara  yuridis  adalah  terkait  dengan  undang- undang  otonomi  daerah,  maka  seluruh  produk  Perda  tersebut,  menjadikan  undang-undang tersebut  sebagai  pijakannya.  Perda  yang  dimaksud  tersebut  dapat  dikelompokkan  sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Perda yang disahkan dalam Periode 3 Tahun terakhir No Tahun Jumlah Perda disahkan 1 2019 2 2 2020 4 3 2021 - Jumlah 6
Sumber : Data primer DPRD Luwu Timur, 2021
Berdasarkan  6  Perda  yang  dibentuk  sejak  diberlakukannya  undang-undang  otonomi daerah  (Nomor  23  Tahun  2014  undang-undang  Nomor  9  Tahun  2015),  maka  dapat disimpulkan  bahwa  fungsi  perundang-undangan  yang  diemban  DPRD  bersama  pemerintah daerah telah terimplementasi sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang otonomi daerah  tersebut.  Selanjutnya  dalam  mengatur  seberapa  besar  fungsi  legislasi  DPRD  Luwu Timur diimplementasikan maka dapat dilihat dari penggunaan hak inisiatif yang dimiliki oleh anggota  dewan  dalam  menghasilkan  suatu  produk  perundang-undangan  daerah.  untuk  lebih jelasnya akan dikemukakan pada tabel berikut ini:
Tabel 2. Jumlah Perda yang disahkan dalam Periode 3 Tahun terakhir No Kategori Frekuensi Persentase 1 Mempergunakan 6 100 2 Tidak mempergunakan - - 3 Tidak tahu - - Jumlah 6 100
Sumber : Data primer DPRD Luwu Timur, 2021
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  sebagian  besar  (100%)  menyatakan  bahwa menggunakan hak inisiatif/prakarsa. Smeentara tidak ada responden hak inisiatif DPRD tidak dipergunakan,  maksudnya  bahwa  hingga  Tahun  2021  hanya  ada  6  (enam)  Perda  yang  lahir atas inisiatif dari DPRD Luwu Timur dan Perda telah disahkan. Sementara yang menyatakan mempergunakan  dan  didasarkan  pada  alasan  bahwa  selain  6  (enam)  yang  telah  disahkan tahun ini sedang disusun beberapa rancangan Perda. Perda yang terakhir atas inisiatif anggota DPRD persentasenya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 3.

## Jumlah Perda yang lahir atas inisiatif DPRD
No Kategori Frekuensi Persentase 1 2019 - - 2 2020 - - 3 2021 1 - Jumlah 1 -
Sumber : Data primer DPRD Luwu Timur, 2021
Dengan  demikian  penggunaan  hak  inisiatif  oleh  DPRD  Luwu  Timur  sesungguhnya adalah  suatu  kinerja  yang  belum  menggembirakan.  Karena  dengan  adanya  covid-19  yang menghalangi  kinerja  anggota  DPRD  Luwu  Timur. Penggunaan  hak  inisiatif  oleh  DPRD Luwu Timur yang dapat dijadikan indikator dalam mengimplementasikan fungsi perundang-
undangan,  maka  juga  dapat  dicermati  pada  indikator  penggunaan  hak  amandemen  yang dilakukan oleh DPR RI dan bukan DPRD Luwu Timur.

## Faktor-Faktor  Penghambat  Pelaksanaan Hak Inisiatif oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Dalam  hal  pelaksanaan  fungsi  legislasi  DPRD  terutama  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan hak inisiatif, maka hal itu tidak akan terlepas dari jumlah hal yang dapat menjadi faktor penghambat dari pengimplementasian fungsi. Secara umum faktor-faktor penghambat yang ada tersebut  dapat  dikategorikan dalam dua kelompok  yaitu  yang bersifat  internal  dan faktor yang bersifat eksternal.
1. Faktor Internal
a. Tata Tertib DPRD
Implementasi  dari  fungsi  DPRD  Luwu  Timur  periode  2019-2024  berpedoman pada  peraturan  tata  tertib  DPRD  Luwu  Timur,  yang  tentunya  dibentuk  berdasarkan Undang-Undang  Otonomi  Daerah.  peraturan  tata  tertib  berfungsi  sebagai  landasan pelaksanaan  tugas,  maka  efektivitas  sangat  tergantung  pada  keleluasaan  penggunaan hak-hak inkonstitusional yang dijabarkan di dalamnya.
Berkenaan  dengan  itu  bila  dilihat  dari  aspek  keberadaan  dan  substansinya peraturan  tata  tertib  yang  berkorelasi  dengan  pelaksanaan  fungsi  DPRD,  maka  pada umumnya  responden  beranggapan  bahwa  di  samping  tata  tertib  tersebut  memberikan kejelasan, tetapi pula kurang jelas dalam implementasi fungsi DPRD.
Sebaliknya  sebagai  pedoman  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas,  pada  muatan materi  pasal-pasal  dari  tata  tertib  tersebut  sebaiknya  tidak  sama  persis  dengan  redaksi pasal  yang  tertuang  dalam  undang-undang  di  atasnya.  Jika  dilihat  dari  beberapa  pasal dalam tata tertib yang sama persis dengan yang tertulis dalam undang-undang otonomi daerah  yang  berlaku,  hal  ini  memberi  indikasi  kuat  bahwa  DPRD  memakai  peraturan tata tertib DPRD yag identik dengan peraturan dalam arti “regeling”. Dengan demikian DPRD  Luwu  Timur  hanya  telah  melakukan  suatu  kealpaan  tetapi  lebih  dari  itu  telah melakuan  penyimpagan  terhadap  undang-undang  Otonomi  Daerah  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  menegaskan  bahwa  Perda  adalah  penjabaran  lebih  lanjut dari Peraturan perundangan yang lebih tinggi.
b. Kualitas Anggota DPRD Luwu Timur
Untuk  dapat  mengetahui  tingkat  implementasi  dan  kinerja  pelaksanaan  fungsi DPRD,  salah  satu  diantaranya  adalah  kualitas  pendidikan,  seberapa  jauh  kualitas anggota  dapat  diukur  dengan  indikator  tingkat  pendidikan  formal,  karier  politik (pengalaman),  berupa  wawasan  kemampuan  dalam  memahami  mengolah  dan merumuskan  aspirasi  masyarakat  sekaligus  mempresentasikannya  ke  dalam  berbagai bentuk kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh pihak eksekutif.
Dalam  Undang-Undang  tentang  Susunan  dan  Kedudukan  MPR,  DPR,  DPRD, maka seorang anggota dewan harus berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjut Tingkat Atas atau sederajat.
c. Faktor Sarana dan Anggaran
Ketersediaan  sarana  penunjang  suatu  institusi/  organisasi  akan  berperan  bagi kelancaran  implementasi  tugas.  Ketersediaan  sarana  berupa  gedung  atau  kantor
dilengkapi  ruang  sidang,  ruang  fraksi,  ruang  para  pimpinan  yang  memungkinkan anggota  dan  pimpinan  dewan  bekerja.  Demi  peningkatan  kualitas  seorang  anggota DPRD.  Ketersediaan  ruang  perpustakaan  yang  memadai  dan  bahan  bacaan  yang relevan  dan  bermutu  pula  sarana  transportasi  kendaraan  yang  sangat  membantu kelancaran  pelaksanaan  tugas.  Demikian  halnya  dengan  DPRD  Luwu  Timur  guna mengoptimalkan fungsinya didukung oleh sarana dan anggaran yang tersedia.
Sebagian  besar  berpendapat  bahwa  ketersediaan  sarana  sebagai  penunjang pelaksanaan fungsi legislatif adalah kurang tersedianya dengan beberapa alasan bahwa minimnya perangkat komunikasi, kondisi ruang kerja yang belum kondusif dan belum tersedianya  perpustakaan  sebagai  sarana  yang  cukup  penting  dalam  melaksanakan wawasan anggota DPRD.
Sama  halnya  dengan  ketersediaan  sarana,  anggaran  untuk  membiayai  kegiatan pelaksanaan  fungsi  DPRD  sebagai  faktor  yang  sangat  esensial,  minimnya  anggaran akan  menghambat  pengembangan  sarana  penunjang  seperti  pengadaan  kantor  DPRD, perpustakaan,  pengadaan  buku-buku  /  literature,  sarana  transportasi  dan  biaya-biaya operasional lainnya dalam menjalankan fungsi.  Keterbatasan seperti ini tentunya lebih banyak dipengaruhi dan akan sangat tergantung pada kondisi perekonomian daerah.
2. Faktor Eksternal
a. Sistem  Pemilihan  Umum,  hal  ini  oleh  banyak  pengamat  merupakan  salah  satu  faktor yang  mejadi  penyeban  dab  penghambat  fungsi  DPRD,  di  samping  faktor  internal. Seberapa jauh tingkat  hambatannya terhadap implementasi fungsi  DPRD akan terlihat bila dicermati kembali bahwa penentuan bagi calon anggota DPRD walaupun pada saat ini  telah  ditentukan  oleh  masyarakat,  namun  demikian  proses  pencalonan  masih  tetap ditentukan  oleh  partai  yang  bersangkutan,  bahkan  urutan  calon  anggota  DPRD  yang akan  dipilih  oleh  masyarakat  masih  tetap  ditentukan  oleh  partai.  Sehingga  dapat dikatakan  bahwa  bisa  saja  dalam  pemilihan  tersebut  masyarakat  telah  menentukan calonnya  namun  belum  tentu  calon  tersebut  yang  terangkat  menjadi  anggota  DPRD apabila ia berada dalam urutan bawah dan masih terdapat calon lain yang  berada pada urutan atas sehingga suara calon  yang ada pada  urutan bawah akan dialokasikan pada calon lain yang ada pada urutan teratas yang kurang mempunyai suara untuk mencapai suatu kuota tertentu.
Selain itu sistem pemilihan umum yang ada sekarang ini masih memberi peluang yang  cukup  besar  bagi  naiknya  calon-calon  anggota  DPRD  yang  tidak  dikenal  oleh masyarakat  bahkan  tidak  memahami  keinginan  masyarakat,  sehingga  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  sistem  ini  menjadi  rentan  dengan  praktek-praktek  kolusi  dan nepotisme  yang  sudah  barang  tentu  akan  merusak  tatanan  dan  sendi-sendi  kehidupan masyarakat.
b. Iklim  politik,  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  di  atas  selain  sistem  pemilihan umum yang dapat menghambat implementasi fungsi DPRD, maka ada faktor eksternal lainnya juga yaitu iklim politik. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa iklim politik peninggalan Orde baru (UU No. 5/1974) masih membayangi, walaupun saat ini DPRD  telah  memiliki power untuk  menekan  eksekutif  dalam  praktek  pemerintahan, namun mesti diingat bahwa pemerintah masih memiliki sarana, prasarana dan anggaran yang dapat saja digunakan untuk menekan DPRD sehingga kebijakan publik yang akan
dihasilkan menjadi bias dari tujuan awalnya.
Walaupun  saat  ini  dominasi  eksekutif  terhadap  legislatif  tidak  sefrontal  pada masa lalu namun mesti diingat dan diwaspadai bahwa eksekutif masih memiliki sumber daya terutama dana dan manusia yang masih jauh dari yang dimiliki oleh DPRD. Selain itu sadar  atau tidak disadari, eksekutif juga pada dasarnya  akan selalu berusaha untuk menciptakan  suatu  iklim  politik  yang  mampu  menciptakan  situasi  di  mana  Eksekutif lebih powerfull seperti  di  masa-masa  lalu  dan  diindikasi  oleh  kondisi-kondisi  seperti seharusnya  disikapi  dengan  hati  oleh  Dewan  sebagai  penyambung  lidah  dari masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  pemaparan  sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :
1. Penerapan  atau  penggunaan  hak  inisiatif  Perancangan  Peraturan  Daerah  oleh  DPRD kurang diimplementasikan secara optimal (kurang difungsikan).
2. Terdapat  sejumlah  hambatan  dalam  implementasi  fungsi  DPRD  Luwu  Timur  yang meliputi  faktor  internal  seperti  tata  tertib  DPRD,  kualitas  anggota  serta  sarana  dan anggaran, maupun faktor eksternal yaitu iklim politik dan sistem pemilihan umum

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  dan  syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Tuhan  Yang  Maha  Esa  atas  Rahmat  dan Karunia-Nya  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  artikel  hasil  penelitian  dengan  judul Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu  Timur.  Dalam  menyelesaikan  artikel  ini  penulis  telah  banyak  mendapat  bantuan  dari berbagai  pihak  yang  penulis  yakin  bahwa  tanpa  bantuan  tersebut  artikel  ini  tidak  dapat terwujud. Penghargaan dan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada: Ibu Rektor Universitas  Mega  Buana  Palopo  Dr.  Hj.  Nilawati  Uly,  S.Si,  Apt.,M.Kes;  Wakil  Rektor  I Bidang  Akademik  Bapak  Indra  Amanah  AN,  SKM.,MPH;  Pimpinan  DPRD  dan  Anggota DPRD Luwu Timur yang memberikan data dalam penulisan artikel hasil penelitian ini; Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo

## REFERENSI
Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Poliitk. Graedia Pustaka Utomo, Jakarta, 1993. Budiarjo, Miriam dan Ambong Ibrahim. Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, 1995.
_______________.  Fungsi  Legislasi  Dalam  Sistem  Politik  Indonesia  ;.  Grafindo  Persada, Jakarta. 1993.
Cipto,  B.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  Era  Modern  Industrial,  Raja  Grafindo,  Jakarta.
1995
Dewan Perwakila Rakyat Daerah, 2021. Data Olahan, Luwu Timur.
Kaho, Josep Riwu. Prospek Otonomi Daerah di  Negara Republik  Indonesia, Raja Grafindo,
Jakarta. 1995
Manan,  Bagir.  Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah,  Pusat  Studi  Hukum,  Fakultas  Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
_______________. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, 1999.
Thaib, Dahlan. DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 2000.
_______________. Prospek Otonomi Daerah di  Negara  Republik  Indonesia. Raja Grafindo, Jakarta, 1988.
Marbun B. N. DPRD Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depannya. Erlangga, Jakarta, 1994. Nanang, R. Lembaga Legislatif sebagai Pilar Demokrasi atau Mekanisme Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Liberty, Yogyakarta, 1982
Nugroho  Riant.  Otonomi  Daerah;  Desentralisasi  Tanpa  Revolusi,  PT.  Elex  Media Komputindo, Jakarta, 2000.
Sumitri Rachmat. Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Syahruddin Nawi. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, UMI Toha Grafika, Makassar, 2014
Ranggawija  Rosyidi.  Pengantar  Ilmu  Perundang-Undnagan  Indonesia,  Mandar  Maju, Bandung, 1998
Sarundajang, S. H. Pemerintah Dearah di Berbagai Negara, Pustaka Sinar, Jakarta, 2001. Sriyono.  Fungsi  DPRD  Tingkat  II  dalam  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah,  Studi  Kasus pada  Daerah  Tingkat  II  Bekasi,  Tesis  Tidak  diterbitkan,  Program  Pasca  Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 1999.
Wijaya, A. W. Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat  II,  Raja Grafindo, Jakarta, 1998