## PENDAHULUAN
Pemerintah Cina di bawah Xi Jinping berupaya menghidupkan kembali konsep “Jalur Sutra” dalam agenda kebijakan luar negerinya. Jalur Sutra kemudian dipromosikan menjadi slogan baru Cina di berbagai forum internasional. Konsep Jalur Sutra ini bukanlah hal baru, melainkan sebuah konsep lama di masa lampau untuk menamakan jalur perdagangan dan budaya antara Cina dengan Asia Tengah dan Asia Selatan, serta dengan Eropa dan Timur Tengah yang dibangun pada masa Dinasti Han, sekitar tahun 200 SM. Dalam pandangan pemimpin Cina saat ini, konsep Jalan Sutra Baru yang dikenal juga

## KEBIJAKAN JALUR SUTRA BARU CINA DAN IMPLIKASINYA BAGI AMERIKA SERIKAT

## Indriana Kartini
Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Email: indriana.kartini@gmail.com Diterima: 11-9-2015 Direvisi: 15-10-2015 Disetujui: 29-10-2015

## ABSTRACT
The China’s New Silk Road Policy is one of foreign policies from a middle power” country with its rising on economic and military power that in the future could challenge international order dominated by the US. The China’s New Silk Road Policy which consist of two aspects of land (new Silk Road Economic Belt) and maritime (21 st Century Maritime Silk Road) is a combination of geopolitics andgeoeconomic power to connect Eurasia region with China as the center. This article analyses internal and external factors that drive the China’s government to conduct the policy. Moreover, this article analyses the implementation of the China’s New Silk Road policy and its implications to American hegemony in the world. This article uses concepts such as geopolitic, geoeconomy, foreign policy, and hegemonic stability theory to answer the questions.
Keywords: New Silk Road, China, United States of America, foreign policy

## ABSTRAK
Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina merupakan salah satu kebijakan luar negeri dari negara “middle power” yang kekuatan militer dan ekonominya tengah meningkat dan diprediksi dapat mengancam tatanan internasional yang didominasi AS. Jalur Sutra Baru Cina yang mencakup dua aspek, yakni daratan ( new Silk Road Economic Belt ) dan lautan ( 21 st Century Maritime Silk Road ) merupakan perpaduan kekuatan geopolitik dan geoekonomi untuk menghubungkan wilayah Eurasia dengan Cina sebagai pusatnya. Artikel ini menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mendorong pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan tersebut. Selanjutnya artikel ini menganalisis implementasi kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dan implikasinya terhadap hegemoni Amerika Serikat di dunia. Artikel ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan konsep geopolitik dan geoekonomi, dimensi kebijakan luar negeri, dan konsep hegemonic stability.
Kata Kunci: Jalur Sutra Baru, Cina, Amerika Serikat, kebijakan luar negeri
dengan nama “One Belt, One Road” terdiri dari “Sabuk Ekonomi Jalur Sutra Baru” ( new Silk Road economic belt ) yang mengindikasikan hubungan ekonomi yang lebih kuat dengan Asia Tengah dengan fokus pada perdagangan. Kemudian, para pemimpin Cina menambahkan satu konsep lagi yakni “Jalur Sutra Maritim Abad ke-21” ( 21 st Century Maritime Silk Road ) yang dipandang sebagai upaya untuk mempererat hubungan dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara yang difokuskan pada keamanan perdagangan maritim.
Pentingnya kedua slogan baru itu dapat dilihat  dari  fakta  bahwa  kedua  konsep  itu disebutkan dalam dokumen terbuka setelah
sidang pleno ke-3 dari Komite Sentral ke-18 Partai Komunis Cina yang dilaksanakan pada pertengahan November 2013 di Beijing. Dalam waktu kurang dari 18 bulan, Cina mengeluarkan rencana aksi komprehensif yang didukung hampir 60 negara Eurasia dan non Eurasia. Jaringan ekonomi yang diajukan tersebut mencakup wilayah geografis yang sangat luas. Sabuk daratan akan  melalui  benua Asia,  Eropa,  dan Afrika, menghubungkan Cina, Asia Tengah, Rusia dan Eropa di utara, dan menghubungkan Cina dengan Teluk Persia dan Laut Mediterania melalui Asia Tengah dan Lautan Hindia di selatan. Satu rute jalur maritim diawali dari pantai Cina ke Eropa melalui Laut Cina Selatan dan Lautan Hindia, rute lainnya dari Cina ke Pasifik Selatan. Jalur ini diperkirakan mencakup 4,4 milyar orang dan US S$2,1 trilyun produksi bruto, atau 63% dari populasi dunia dan 29% dari PDB dunia (Cheng, 2015).
Langkah Cina tersebut tentunya mengundang perhatian masyarakat internasional, termasuk negara superpower seperti Amerika Serikat yang tidak masuk dalam kebijakan Jalur Sutra Baru Cina. Meskipun pemerintahan Obama belum mengeluarkan tanggapan resmi terkait dengan kebijakan Cina tersebut, namun jaringan ekonomi dunia tersebut tentunya menawarkan tantangan sekaligus peluang bagi Amerika Serikat dalam menyikapi kebijakan Cina dengan cara konstruktif. Mengamati keseriusan pemerintah Cina untuk mengimplementasikan kebijakan Jalur Sutra Baru tersebut memunculkan beberapa  pertanyaan  seperti  faktor-faktor  apa yang mendorong pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan  tersebut,  dilihat  dari  faktor  internal dan eksternal? Sejauh mana implementasi kebijakan Jalur Sutra Baru Cina tersebut? kemudian bagaimana implikasinya terhadap hegemoni Amerika Serikat di dunia? Artikel ini akan menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan konsep geopolitik dan geoekonomi, dimensi kebijakan luar negeri, dan konsep hegemonic stability.

## GEOPOLITIK DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI
Teori dalam ilmu hubungan internasional menawarkan kerangka konseptual untuk menjawab tiga tugas dasar yakni : untuk menganalisis dampak dari peraturan dan keputusan dari perilaku negara; untuk memahami perubahan dimensi dan batas struktur kekuatan (power), institusi dan tatanan (order), termasuk peran dari transparansi yang lebih luas (akses informasi) dan akuntabilitas; dan untuk mempromosikan keadilan, inklusi sosial yang lebih luas serta kesetaraan. Dengan kata lain, teori digunakan untuk menggambarkan realita dan memaparkan pengetahuan historis dan praktis untuk memecahkan masalah dan mempromosikan idealisme yang telah disebutkan sebelumnya (Griffith,  O’Callaghan  &  Roach,  2008,  vii). Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini akan menjawab permasalahan dengan menggunakan beberapa konsep dalam hubungan internasional seperti geopolitik dan geoekonomi, kebijakan luar negeri dan hegemonic stability theory.

## Konsep Geopolitik dan Geoekonomi
Geografi  selalu  memainkan  peranan penting  dalam  kehidupan  manusia.  Geografi membentuk identitas, karakter, dan sejarah negara-bangsa ( nation-states );  geografi  juga membantu sekaligus menghalangi kemajuan ekonomis,  sosial,  dan  politik;  geografi  juga berperan penting dalam hubungan internasional. Sementara geopolitik merupakan studi mengenai pengaruh  faktor  geografis  terhadap  perilaku negara, yakni bagaimana lokasi, iklim, sumber daya alam, populasi, dan kondisi fisik menentukan pilihan kebijakan luar negeri suatu negara dan menentukan posisinya dalam hierarki negara (Griffith, O’Callaghan & Roach, 2008, 122-123).
Sebagai sebuah bidang studi, geopolitik terinspirasi oleh karya dua akademisi abad ke- 19,  yakni Alfred Thayer  Mahan  (1840-1914) dan Sir Halford John Mackinder (1861-1947).
Mahan mengemukakan bahwa kekuatan laut adalah kunci bagi kekuatan nasional. Negara yang menguasai lautan (seperti yang dilakukan Inggris di abad ke-19) dapat mendominasi hubungan internasional. Kemampuan untuk meraih kontrol tersebut tergantung pada kekuatan angkatan laut yang besar dan canggih, wilayah pantai yang pajang, dan fasilitas pelabuhan yang mmemadai. Pada 1919, Sir Halford Mackinder melengkapi tesis teritorial Mahan dengan mengajukan “teori Heartland”. Mackinder berpendapat bahwa negara yang mengontrol teritori antara Jerman dan Siberia dapat mengontrol dunia. Seperti diungkapkan  dalam  frase  terkenal  Mackinder : “Who rules Eastern Europe commands the Heartland.. Who rules the Heartland commands the  World  Island..Who  rules  the  World  Island commands the World” (Griffith, O’Callaghan & Roach, 2008, 123) .
Dalam perkembangannya, konsep geopolitik mengalami perubahan menjadi geoekonomi  dengan  fokus  yang  berubah  dari gagasan  militer  menjadi  fenomena  ekonomi. Konsep ini berupaya menunjukkan bagaimana meraih dan mempertahankan keuntungan kompetitif nasional melalui alat atau cara ekonomi. Peperangan itu sendiri, tidak lebih merupakan alat utama untuk meraih tujuan yang sama. Jika satu negara memilih jalan perang, negara itu harus yakin bahwa jalan yang ditempuhnya akan mengarah pada peningkatan posisi ekonomi. Tidak seperti geopolitik, konsep geoekonomi lebih memfokuskan pada perkembangan sosial, yakni lebih berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi  dan  fenomena  globalisasi  (Soilen, 2012, 23). Konsep geopolitik dan geoekonomi ini digunakan untuk menjelaskan konsep Jalur Sutra Baru Cina yang melingkupi wilayah Cina hingga ke beberapa wilayah lintas benua Asia dan Eropa yang  juga  didorong  oleh  motif  pembangunan ekonomi baik domestik maupun internasional.

## Analisis Kebijakan Luar Negeri
Analisis kebijakan luar negeri merupakan studi pengelolaan hubungan eksternal dan aktivitas negara-bangsa, yang membedakannya
dari kebijakan domestik. Kebijakan luar negeri melibatkan tujuan, strategi, kekuatan, metode, petunjuk, arah, pemahaman, yang dalam hal ini pemerintah nasional melakukan hubungan internasional satu sama lain dan dengan organisasi internasional serta aktor non-negara. Kebijakan luar negeri terdiri dari tujuan dan kekuatan (measures ) yang ditujukan untuk mengarahkan keputusan dan tindakan pemerintah berkaitan dengan hubungan eksternal, khususnya hubungan dengan negara asing (Jackson & Sorensen, 2013, 252). Dengan kata lain, kebijakan luar negeri merupakan kumpulan kebijakan yang memberikan efek terhadap hubungan pemerintah nasional suatu negara dengan pemerintah nasional lainnya (Millar dalam Rosenau 1969). Para pejabat pemerintah seperti presiden, perdana menteri, menteri luar negeri, menteri pertahanan, menteri keuangan, dan lainnya bersama dengan para penasehatnya, merupakan para pembuat kebijakan utama.
Dalam merumuskan kebijakan, para pembuat kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh faktor  internal  dan  eksternal,  atau  pengaruh domestik dan faktor internasional (Rosenau, 2006, Mintz & DeRouen Jr., 2010). Faktor internal yang dimaksud antara lain perkembangan ekonomi, sejarah dan budaya, struktur sosial, opini publik, akuntabilitas politik, dan struktur pemerintahan. Sementara  yang  dimaksud  faktor  eksternal antara lain luas wilayah negara ( size ), kondisi geografis, great power structure , aliansi, dan teknologi (Rosenau, 1974, 6). Konsep kebijakan luar negeri ini digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Cina yang dipandang sebagai produk dari tekanan internal dan eksternal. Secara  spesifik,  konsep  ini  digunakan  untuk menganalisis Kebijakan Jalur Sutra Baru yang dibuat  pemerintah  Cina  dan  memberikan  efek bagi pemerintah nasional lainnya.

## Hegemonic Stability Theory
Teori ini mengindikasikan bahwa sistem internasional akan lebih stabil tatkala suatu negara-bangsa menjadi kekuatan dunia yang dominan atau sebagai hegemon (Goldstein,
2005, 107). Hegemon yang dimaksud dalam hubungan internasional adalah ‘pemimpin” atau “negara yang memimpin” suatu kelompok negara. Berbicara tentang hegemoni, maka kita akan berpikir tentang sistem antar negara. Hegemoni tidak terjadi dengan sendirinya, namun merupakan fenomena politik yang unik yang ada dalam sistem antar negara sekaligus produk dari kondisi sejarah dan politik (Griffith, O’Callaghan & Roach, 2008, 139) .
Dalam konteks ini, jatuhnya hegemon yang telah ada atau kondisi dimana tidak ada satupun hegemon akan menyebabkan hilangnya stabilitas sistem internasional. Jika hegemon menerapkan kepemimpinan, baik melalui diplomasi, koersi, atau persuasi, berarti ia mengaktualisasikan kekuatan dalam jumlah besar ( preponderance of power ). Hegemoni mengacu pada kemampuan suatu negara mendominasi penerapan aturan dan perjanjian dalam politik internasional dan hubungan ekonomi (Goldstein, 2005, 83).
Hegemonic stabilitytheory dapat membantu menganalisis kebangkitan “great power” hingga peran pemimpin dunia atau hegemon yang telah berlangsung sejak abad ke-15. Konsep ini juga dapat digunakan untuk memahami dan mengkalkulasi politik internasional ke depan melalui analisis hubungan simbolik antara hegemon yang power -nya tengah menurun dan munculnyahegemon baru (Herrington, 2011).

## KEBIJAKAN JALUR SUTRA BARU CINA
Konsep Jalur Sutra Baru Cina diumumkan pertamakali dalam pidato Presiden Xi Jinping di dalam kunjungannya ke Kazakhstan dan ditegaskan kembali dalam KTT Shanghai Cooperation Organization (SCO) pada tahun 2013. Hal ini merupakan momen pertama kalinya seorang pemimpin Cina menjelaskan visi strategisnya. Xi Jinping mempresentasikan proposal yang terdiri dari 5 poin utama untuk membangun bersama “Sabuk Ekonomi Jalur Sutra Baru” ( the New Silk Road Economic Belt ). Proposal ini ditujukan untuk memperkuat
hubungan antara Cina, Asia Tengah dan Eropa. Kelima poin tersebut antara lain (Tatar, 2013): (i) memperkuat komunikasi kebijakan yang dapat membantu ‘memberikan lampu hijau” bagi kerjasama ekonomi; (ii) memperkuat koneksi jalan atau infrastruktur, dengan gagasan membentuk koridor transportasi yang besat dari Pasifik ke Laut Baltik, dan dari Asia Tengah ke Lautan Hindia, kemudian secara bertahap membangun jaringan koneksi transportasi antara Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Selatan; (iii) memperkuat fasilitas perdagangan, dengan fokus pada penghapusan halangan dagang ( trade barriers ) dan mengambil langkah mengurangi biaya perdagangan dan investasi; (iv) memperkuat kerjasama keuangan, dengan perhatian khusus pada penyelesaian mata uang yang dapat mengurangi biaya transaksi dan mengurangi risiko finansial sambil meningkatkan ekonomi yang kompetitif; dan (v) memperkuat hubungan people-to-people.
Dalam rangka memperkuat visi strategis Cina tersebut, pada Oktober 2013, Presiden Xi Jinping juga mengajukan proposal pembentukan hubungan dekat antara Cina dengan komunitas ASEAN dan menawarkan gagasan pembentukan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21( 21 st Century Maritime Silk Road ) untuk mempromosikan kerja sama maritim. Dalam pidatonya di hadapan parlemen Indonesia, Xi juga mengajukan pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan mempromosikan interkonektivitas regional dan integrasi ekonomi.
Jalur Sutra Maritim ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan Asia Selatan dan Asia Tenggara, dengan penekanan pada keamanan perdagangan maritim. Rencana tersebut bertujuan untuk merealisasikan Jalur Sutra kuno dengan jaringan modern jalur kereta cepat, jalur kendaraan darat, pelabuhan dan pipa yang membentang di kawasan Asia.Tol ekonomi Beijing ini terdiri dari tiga rute: rute pertama membentang dari Cina ke Asia Tengah dan Timur Tengah; rute kedua, yakni rute maritim membentang dari pantai selatan; dan rute ketiga membentang dari Yunnan dan
Guang Xi ke Asia Tenggara (Hong, 2015, 1) (lihat Gambar 1).
Gagasan Jalur Sutra Baru dimunculkan berdasarkan  fakta  bahwa  ekonomi  domestik Cina mengalami perubahan struktural yang merefleksikan  “keadaan  normal  baru”  dari pelambatan ekonomi, yang membawa dampak ekonomi  signifikan  bagi  kawasan Asia.  Lebih penting lagi, hal ini merupakan sinyal perubahan dalam strategi dan kebijakan luar negeri Cina dengan prioritas utama pada hubungan dengan negara-negara tetangga. Selain itu, gagasan ini juga cocok dengan Master Plan Konektivitas ASEAN dan visi baru Poros Maritim Dunia yang diajukan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo dengan penekanan pada kekuatan maritim (Hong 2015, 1). Persamaan kepentingan antara Cina dengan Indonesia dalam konteks 21 st
Century Maritime Silk Road dan Poros Maritim Dunia, memberikan peluang bagi kedua negara untuk merealisasikan kebijakan yang menekankan pada pengembangan kekuatan maritim. Salah
satu aspek kerjasama yang memungkinkan dilakukan antara Cina dengan Indonesia adalah dalam  hal  pembangunan  infrastruktur  yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk meningkatkan konektivitas antar pulau dan meningkatkan kualitas infrastruktur pelabuhan.
Bagi pemerintah Cina, Master Plan Jalur Sutra Maritim dimulai di Quanzhou di provinsi Fujian, melalui Guangzhou, Behai dan Haikou sebelum ke arah Selat Malaka. Dari Kuala Lumpur, Jalur Sutra Maritim mengarah ke Kalkuta, India dan menyeberangi Lautan Hindia hingga Nairobi, Kenya. Dari Nairobi, Jalur Maritim mengarah ke utara mengelilingi Benua Afrika dan bergerak melalui Laut Mati ke Laut Mediterania, berhenti di Athena, sebelum bertemu dengan Jalur Sutra Darat di Venisia. Proposal “Sabuk Ekonomi Jalur Sutra” dan “Jalur Sutra Maritim Abad ke-21”kemudian menjadi bagian  kunci  dari  diplomasi  infrastruktur  baru Cina di bawah pemerintahan Xi Jinping. Tujuan dari proposal ini adalah memperkuat hubungan
Gambar 1. Peta Jalur Sutra Baru Cina
Sumber: “The Untold War”, dalam http://warmonitor.net/news/2015/06/08/the-untold-war/, Juni 2015, diunduh pada 31 Agustus 2015.
dengan negara tetangga melalui investasi di bidang infrastruktur (Hong, 2015,  2).
Dalam konektivitas daratan antara Cina dan Asia Tenggara, pemerintah lokal Cina memainkan peranan penting, seperti Provinsi Yunnan dan Daerah Otonom Guangxi, yang berbatasan dengan Vietnam, Laos dan Myanmar. Sejak awal tahun 2000, Yunnan dan Guangxi memprioritaskan konektivitas transportasi fisik antar-kawasan dengan negara-negara ASEAN dan menginisiasi Strategi Gateway dan Zona Ekonomi Teluk Pan-Beibu. Proposal kedua pemerintah lokal tersebut bertujuan untuk memperkuat konektivitas wilayah daratan mereka dengan ASEAN melalui kerja sama jalur kereta dan jalur cepat, dan membangun konektivitas bilateral di maritim dan udara melalui kerja sama pelabuhan dan bandar udara (Hong, 2015, 2-3).
Konektivitas antara Yunnan dan Asia Tenggara telah tercapai. Terpisah dari rangkaian jalur kereta (jalur timur ke Vietnam, jalur tengah ke Vientiane di Laos dan jalur barat ke Myanmar), jalur pipa gas dan minyak saat ini telah berjalan antara pelabuhan Kyaukphyu di Myanmar dan Kunming. Dalam kasus Guangxi, proposal Zona Ekonomi Teluk Pan-Beibu (khususnya di barat daya Cina, termasuk wilayah Yunnan, Guizhou, Chongqing,  dan  Sichuan;  serta  bagian  utara Semenanjung Indochina, meliputi wilayah utara Vietnam, Laos, dan Thailand) dan “Koridor Ekonomi Nanning-Singapura” telah memainkan peranan  sangat  aktif  dalam  mempromosikan konektivitas lintas-perbatasan di wilayah pesisir Teluk Beibu (Hong, 2015, 3).
Presiden Xi Jinping juga menegaskan dalam pidatonya di hadapan parlemen Indonesia pada Oktober 2013 bahwa “Cina akan memperkuat kerja sama maritim dengan ASEAN dan memajukan partnership maritim dengan ASEAN dalam rangka membangun Jalur Maritim Abad ke-21” (http://www.aseanchina- center.org/english/2013-10/03/c_133062675. htm). Penekanan utama terletak pada kerja sama ekonomi yang lebih kuat, termasuk aspek finansial,  kerjasama  yang  erat  dalam  proyek
patungan  infrastruktur  (pembangunan  jalan raya dan jalur kereta) dan kerjasama teknis dan ilmiah dalam isu lingkungan. Proyek ini akan melibatkan konstruksi pelabuhan, upgrading pelabuhan, pembangunan pelayanan logistik dan pembentukan zona perdagangan bebas untuk meningkatkan perdagangan dan konektivitas antara pelabuhan internasional dan jalur perairan dalam. Oleh karena itu, beberapa kalangan ada yang menyebut proposal ini sebagai “Marshall Plan versi Cina” (Tiezzl, 2014). Namun, Marshall Plan diajukan oleh AS pada 1948 untuk membantu rekonstruksi ekonomi di Eropa, sedangkan Jalur Sutra Baru dimaksudkan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah yang tertinggal secara ekonomi melalui kerjasama dan akan melibatkan lebih dari 60 negara. Terlebih lagi, proposal Cina ini lebih sulit diimplementasikan ketimbang Marshall Plan (Hong, 2015, 3).
Dalam pertemuan APEC di Bali pada Oktober 2013, Xi Jinping mengumumkan rencana  pembentukan  the Asian  Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang akan mendanai mega  proyek  tersebut  dan  memfasilitasi pembangunan  infrastruktur  regional  bersama dengan inisiasi Cina dalam kerangka dana kerja sama maritim Cina-ASEAN yang dibentuk pada tahun 2010. Kemudian, pada pertemuan APEC setahun kemudian, pada Oktober 2014, Xi Jinping mengumumkan dana Jalur Sutra sebesar US$ 40 milyar yang akan digunakan untuk  investasi  di  bidang  infrastruktur  dan pembangunan sumber daya alam bagi negara- negara tetangga Cina. AIIB akan memfokuskan pada  “upgrading”  infrastruktur  pelabuhan  dan pembangunan infrastruktur baru di wilayah untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan yang berasal dari kerjasama perdagangan maritim. AIIB juga menargetkan infrastruktur maritim lainnya termasuk manufaktur perlengkapan produk laut. AIIB akan melengkapi peningkatan pembiayan pembangunan bilateral Cina dan menghubungkan lebih banyak sumber daya dari negara-negara berkembang serta mengurangi batasan birokratis dan  meningkatkan  fleksibilitas  (Jone-Wha, 2014).

## DASAR PEMIKIRAN KEBIJAKAN JALUR SUTRA BARU CINA
Kebijakan luar negeri Cina dipandang sebagai produk dari tekanan internal dan eksternal. Begitupula dengan kebijakan Jalur Sutra Baru yang dikeluarkan pemerintah Cina didasari oleh faktor  domestik  dan  internasional.  Meminjam pemikiran  Rosenau  (1974),  faktor  domestik yang dianalisis dalam tulisan ini difokuskan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Sementara faktor internasional difokuskan pada kebijakan Pivot to Asia -nya Amerika Serikat yang mendorong pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan Jalur Sutra Baru.

## Faktor Domestik
Kebijakan luar negeri Cina pasca wafatnya Mao  Zedong  banyak  dipengaruhi  oleh  faktor domestik, tidak terkecuali kebijakan Jalur Sutra  Baru  Cina.  Salah  satu  faktor  pendorong dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah situasi ekonomi yang dapat membahayakan Cina. Krisis ekonomi global dan permasalahan sosial domestik telah mengakibatkan model ekonomi yang bergantung pada ekspor dan Foreign Direct Investment (FDI) menjadi kurang efektif.Untuk mengatasi hal ini, Cina harus menemukan pasar ekspor baru atau menjaga pasar yang ada, serta mempersempit kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir yang kaya dengan wilayah daratan yang miskin serta menjaga stabilitas baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini merupakan dasar utama yang mendorong para pemimpin Cina mempromosikan gagasan Jalur Sutra Baru (Tatar, 2013, 2). Salah satu kawasan yang didekati oleh Cina untuk mempromosikan kebijakan Jalur Sutra Baru adalah Asia Tengah dengan prioritas utama pada upaya menjamin pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Negara-negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Tajikistan berbatasan dengan provinsi otonom Xinjiang (yang sering mengalami gejolak politik), dimana Xinjiang menempati ranking ke-25 provinsi termiskin dari 29 provinsi di Cina menurut data statistik tahun 2012 (Brugier, 2014, 2).
Mayoritas penduduk Xinjiang adalah Muslim Uyghur yang merupakan kelompok minoritas yang telah lama menuntut kemerdekaan teritorial. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan serangan teroris di wilayah itu dimana pemerintah Cina menyematkan atribut teroris kepada kelompok minoritas Uyghur. Termasuk aksi terorisme di stasiun Kunming pada Maret 2013 yang mengakibatkan tewasnya 29 jiwa dan sekitar 130 orang luka- luka. Dalam rangka mempertahankan integritas teritorialnya, pemerintah Cina telah melakukan perlawanan terhadap serangkaian aksi separatisme dan terorisme di wilayah Xinjiang. Untuk mengurangi gejolak domestik tersebut, Beijing mulai meninggalkan kebijakan “stabilitas politik di atas segalanya” yang diterapkan di provinsi Xinjiang hingga 2010, menjadi strategi pembangunan ekonomi regional (Brugier, 2014, 2).
Salah satu bagian dari strategi ini mencakup ekspor produk dari Xinjiang ke negara- negara tetangga Cina di Asia Tengah. Dengan pertimbangan bahwa 78% ekspor Xinjiang ditujukan ke negara-negara Asia Tengah, maka pembentukan “Sabuk Ekonomi Jalur Sutra” akan memungkinkan terjadinya konsolidasi jangka panjang dalam pusat ekspor di Asia Tengah khusus barang-barang Xinjiang, sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan bagi pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Sebagai bagian dari pembangunan ekonomi tersebut, pemerintah Cina mengumumkan pembuatan kereta cepat dari  Lanzhou  ke  Urumqi,  ibukota  Xinjiang. Diharapkan ke depannya, kereta tersebut dapat menjangkau wilayah regional seperti Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Iran dan Turki, serta wilayah Eropa Timur, yakni Bulgaria (Yousaf, 2014). (Lihat Gambar 2).
Untuk meningkatkan arus perdagangan antara Xinjiang dan negara-negara Asia Tengah, Beijing telah berinvestasi lebih dari US $91 milyar dalam pembangunan infrastruktur di provinsi Barat Cina, termasuk jalan raya, tenaga hydropower , dan fasilitas industri utama. Investasi pemerintah

## Cina dalam bidang infrastruktur negara-negara
Asia Tengah, termasuk pembangunan kota- kota perbatasan, dirancang untuk menciptakan stabilitas di wilayah yang lebih luas baik secara ekonomi maupun politik.Sebagai upaya untuk meningkatkan keuntungan domestik bagi Xinjiang, perdagangan dan investasi merupakan alat utama dan realistis bagi Cina untuk mencapai tujuannya tanpa harus dipandang sebagai ancaman oleh pemerintah negara-negara Asia Tengah (Brugier, 2014, 3).
Faktor domestik lainnya yang mendorong kebijakan Jalur Sutra Baru Cina adalah keamanan energi.Antara tahun 1989 dan 2011, Cina menikmati rata-rata pertumbuhan ekonomi 10%, dan kebutuhan energinya juga meningkat.Beijing telah meninggalkan kemandirian energi pada tahun 1980an menjadi negara yang bergantung pada sumber eksternal untuk memenuhi setengah dari konsumsi domestiknya. Pada awal 2000an, Cina meningkatkan impor energinya dari Rusia
tiga kali lipat (lihat Tabel 1) dalam upaya untuk mengurangi ketergantungannya terhadap negara- negara Timur Tengah dan Afrika sub-Sahara. Hal ini dilakukan karena dua hal : pertama , transportasi energi dari kedua kawasan itu bergantung pada jalur maritim dimana acapkali menjadi target serangan bajak laut atau keterlambatan administratif  dalam  pengiriman  suplai  energi. Kedua, dua kawasan itu mengalami instabilitas politik yang dapat mengarah pada kekurangan suplai energy (Brugier, 2014, 3-4).
Namun perkembangan saat ini, Cina mulai khawatir akan ketergantungan energinya terhadap Rusia,  dan  mulai  mencari  sumber  alternatif suplai energinya. Mengingat negara-negara Asia Tengah kaya akan sumber energi, Cina kemudian meningkatkan impor energinya ke negara- negara Asia Tengah, khususnya Kazakhstan dan Turkmenistan. Oleh karena itu, proyek Jalur Sutra Baru akan memberikan kesempatan bagi Cina untuk mengunci suplai energi dari partner barunya
Gambar 2. Rencana Koridor Kereta Api yang Melewati Xinjiang
Sumber: “China Tables Railway Project Linking to Pakistan”, dalam http://www.dawn.com/news/1116104, 30 Juni 2014, diunduh pada 31 Agustus 2015.
di Asia Tengah. Hal ini juga memungkinkan Cina mengamankan dan meningkatkan jalur suplai untuk impor energi dari negara-negara Asia Tengah dan untuk mengurangi efek potensial dari pemutusan suplai dari Timur Tengah, Afrika atau Rusia (Brugier, 2014, 4).
Selain  faktor  keamanan  energi,  isu domestik yang mendorong implementasi kebijakan Jalur Sutra Baru Cina adalah keinginan Beijing untuk menjamin pasar ekspor dan diversifikasi jaringan transportasinya.Isu ini telah dikemukakan Xi Jinping dalam lawatannya ke Asia Tengah, khususnya mengenai instabilitas di jalur perairan Asia Selatan dan Asia Tenggara.Salah satu persoalan pelik yang dihadapi Cina adalah Selat Malaka, dimana terjadi peningkatan serangan perompak, peredaran ilegal dan persoalan maritim yang belum terselesaikan. Hampir 85% impor Cina dikirimkan melalui jalur ini, termasuk 80% impor energi Cina (Umana, 2012,  3, 5, 14).
Selat Malaka merupakan salah satu pesisir laut tersibuk menuju Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Cina tidak hanya berupaya menjaga jalur laut tersebut namun juga berupaya memajukan transportasi darat atau menemukan jalanlain untuk mencapai akses ke Teluk Bengal
dan Lautan Hindia dengan memotong jalur Malaka. Hal ini menjadi alasan bagi Cina untuk mengikat hubungan dengan Myanmar, yang dipandang sebagai gerbang menuju Teluk Bengal dan Lautan Hindia. Begitupula dengan hubungan Cina dengan Pakistan. Kerja sama erat dengan Pakistan dalam proyek infrastruktur seperti jalan raya, jalur kereta api, dan pipa gas, serta keputusan Pakistan memberikan kontrol dan manajemen operasional pelabuhan Gwadar di lautan Arabia kepada perusahaan Cina, menawarkan akses ke Teluk Persia dan seluruh kawasan Timur Tengah. Gwadar merupakan bagian dari Koridor Ekonomi Cina-Pakistan, dimana Cina telah menandatangani perjanjian investasi pada April 2015 sebesar US$48 milyar, atau seperlima dari GDP pertahun Pakistan dan 10 kali lipat dari investasi AS di Pakistan (Guidetti, 2015, 6).
Pemerintah Cina juga akan berinvestasi di kanal Thailand (Kanal Kra), memotong jalur melalui Thailand selatan untuk menghemat 48 jam waktu pengapalan melewati jalur transit antara Asia dan Eropa, yang juga digunakan sebagai rute untuk menghindari Selat Malaka. Melalui peningkatan kerjasama dengan negara-negara tersebut, Cina tidak hanya berupaya menghindari

## Tabel 1. Impor Energi Cina dari Rusia 2000-2012
Sumber: Camille Brugier,”China’s Way: The New Silk Road”, European Union Institute for Security Studies, Mei 2014, hlm. 2.
Malaka dan mengurangi ketergantungan pada transportasi laut, namun juga membangun jaringan transportasi darat (jalan raya, jalur kereta api, dan pipa gas) untuk menjamin suplai nergi dan bahan mentah yang stabil dari Asia Tengah dan Timur Tengah (Tatar, 2013, 5).

## Faktor Internasional
Dalam tulisan ini, kebijakan Amerika Serikat merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kebijakan Cina mengingat rivalitas kedua negara tersebut dalam bidang ekonomi dan militer. Faktor Amerika Serikat dipandang lebih signifikan bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Timur maupun negara- negara di kawasan Asia Tenggara.
Bagi Amerika Serikat, kehadiran Cina  yang  semakin  intensif  di  kawasan Asia mengindikasikan obsesi kekuasaan global Beijing. Namun demikian, jika dianalisis sebenarnya pengaruh Cina yang semakin kuat di Asia merupakan respons terhadap kebijakan“pivot to Asia-Pacific”-nya Amerika Serikat. Presiden Barack Obama mengumumkan kebijakan tersebut pada tahun 2011 yang juga dikenal sebagai kebijakan “rebalance toward Asia” . Kebijakan pivot tersebut mencakup keamanan dan ekonomi, dengan mengatur kembali 60% kekuatan udara dan laut AS ke Asia hingga 2020, mengepung Cina, dan melakukan negosiasi dengan negara- negara sekutu perihal perjanjian Trans-Pacific Partnership , tanpa melibatkan Cina. Efek dari kebijakan containment ini adalah mencegah Cina memperluas pengaruhnya ke wilayah Timur dan Selatan Cina (Cheng, 2015).
Meski AS melakukan kebijakan pivot to Asia, hal ini tidak menghentikan upaya diplomatik Cina ke wilayah barat. Upaya diplomatik ini dapat dipandang sebagai perluasan pengaruh politik Cina di tingkat internasional.Hal ini dapat dilihat dari rangkaian kunjungan luar negeri pemimpin Cina dalam forum internasional seperti APEC, ASEAN, dan East Asia Summit (EAS) di Indonesia dan Brunei pada September 2013. Absennya Presiden Barack  Obama  dalam  forum  internasional
tersebut karena alasan persoalan anggaran dengan Kongres AS dimanfaatkan dengan baik oleh Cina untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia  Pasifik.  Upaya  pemimpin  Cina menarik dukungan negara-negara lain untuk menyelesaikan negosiasi pada tahun 2015, terkait Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang diprakarsai Cina - sebuah perjanjian yang dipandang sebagai counter-balance terhadap Trans-Pacific Partnership (TPP) yang diprakarsai AS - merupakan contoh meningkatnya pengaruh dan posisi regional Cina. Di luar batas wilayah baratnya, Beijing juga tertarik untuk membendung ( hedging ) upaya Rusia untuk memperluas kembali pengaruhnya di negara-negara post- Soviet melalui pembentukan Customs Union yang diprakarsai Moskow (Tatar, 2013, 4).
Selain itu, Cina juga berupaya memperbaiki hubungannya dengan negara-negara tetangganya di Asia Timur, seperti Jepang. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dalam pidato tahunannya pada 11 Desember 2014 yang menekankan pada meningkatnya peran Cina dalam ekonomi global, capaian ekonomi Cina melalui institusi multilateral baru, diplomasi ke negara-negara tetangga dan langkah Cina di tahun 2015. Dibanding pidatonya pada tahun 2013, Wang mengemukakan pernyataan yang lebih halus dengan retorika nasionalistik Cina dan memberikan sinyal bahwa Cina secara perlahan- lahan namun pasti akan memperbaiki hubungan dengan Jepang dan negara tetangga lainnya, seraya tetap berupaya menekan pengaruh AS di Asia (Beauchamp-Mustafaga, 2014).
Wang juga menegaskan bahwa Cina telah membentuk kemitraan dengan 67 negara dan 5 organisasi regional dengan “membentuk kemitraandan bukan aliansi”. Perbedaan kemitraan dan aliansi ini muncul ketika Cina mengkritisi sistem aliansi AS di Asia sebagai sebuah “pemikiran Perang Dingin” dan bertujuan membendung Cina (Beauchamp- Mustafaga,  2014).  Para  pemimpin  Cina  akan terus mengkritisi aliansi AS pada tahun 2015 mengingat meningkatnya ketegangan maritim
dengan sekutu AS. Dasar pemikiran inilah yang mendorong pemerintah Cina di bawah Xi Jinping secara serius berupaya mengimplementasikan kebijakan Jalur Sutra Baru dengan penekanan pada kemitraan dan bukan aliansi.Para pemimpin Cina melihat pertumbuhan ekonomi sebagai aset besar politik luar negeri dengan meningkatkan hubungan dengan negara mitra di seluruh dunia melalui kebijakan Jalur Sutra Baru.

## IMPLIKASI TERHADAP HEGEMONI AMERIKA SERIKAT
Selama 25 tahun, kebijakan AS terhadap Cina merupakan kombinasi antara pendekatan “engaging” dan “hedging” .Pendekatan ini menyeimbangkan antara kerjasama dan ketegangan yang bertujuan untuk mengontrol kebangkitan Cina.Menurut Deputy Secretary of  State  Robert  Zoellick  pada  2005,  tujuan “engaging” adalah untuk membuat Cina menjadi “responsible stake holder” serta mau mematuhi aturan main yang ditetapkan oleh tatanan dunia Barat yang berlaku pasca Perang Dunia II. Secara bersamaan, AS mengembangkan kebijakan “hedging” yang bertujuan mengkonsolidasi posisi AS di Pasifik Barat melalui jaringan aliansi dan kemitraan, dengan ekspektasi bahwa kebangkitan Cina yang dideklarasikan berjalan damai, akan menimbulkan tantangan terhadap dominasi AS di Asia Timur. Perubahan kebijakan AS terhadap Cina  bukan  fenomena  baru.Hal  ini  dimulai tatkala kekuatanekonomi dan politik Cina mulai melampaui batas wilayah Cina dan negara-negara tetangganya.Pasca Perang Dingin, pemeliharaan jaringan  aliansi  militer AS  di  Pasifik  Utara merupakan indikasi pertama bahwa perhatian AS akan kembali ke Asia timur dan setelah peristiwa Tiananmen 1989, politik luar negeri AS difokuskan pada Cina ketimbang ke negara- negara bekas Uni Soviet (Guidetti, 2015, 3).
Perjanjian nuklir AS-India pada tahun 2006 sebagai kemitraan baru antara dua negara dipandang sebagai sinyal penyesuaian posisi AS di Indo-Asia-Pasifik.Pasca krisis finansial 2008, di saat Cina mencapai kedudukan sebagai ekonomi
terbesar kedua dunia pada 2010, pemerintahan Obama mendeklarasikan kebijakan “pivot” atau “rebalancing” to Asia” pada tahun 2011. Meskipun kebijakan “pivot to Asia” memberikan penekanan pada  kawasan Asia-Pasifik  dan  menekankan pentingnya mendekatkan Cina, namun tujuan utamanya adalah mengurangi pengaruh ekonomi dan politik Cina dan membendung perluasan militernya. Salah satu dari dua pilar kebijakan “rebalancing” AS adalah the Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP merupakan proyek ambisius yang menetapkan standar tinggi bagi perdagangan Asia Pasifik tanpa melibatkan Cina, yang bertujuan menciptakan blok perdagangan baru di kawasan itu.Pilar kedua adalah reposisi AS sebagai aktor militer utama dan pusat jaringan perluasan aliansi militer dan kemitraan di kawasan Asia Pasifik. Dengan kata lain, strategi AS tersebut menunjukkan peningkatan perhatian AS terhadap kebangkitan Cina dan keinginan AS untuk membalasnya (Guidetti, 2015, 3).
Sejak saat itu, AS mempersepsikan bahwa kebangkitan Cina tidak sedamai dan sehalus yang dideklarasikan Cina.Indikasi ini terlihat dalam sengketa di Laut Cina Selatan, dimana diawali perbedaan batas maritim lama meningkat menjadi sengketa teritorial antara Cina dan Jepang (sengketa pulau Senkaku/ Diaoyutai di Laut Cina Timur), Vietnam, Filipina dan negara Asia Tenggara lainnya (di Laut Cina Selatan).Sengketa teritorial ini menggambarkan peningkatan ketegangan regional akibat klaim kedaulatan maritim. Jika dianalisis lebih dalam, isu ini bukan hanya sekedar sengketa kepemilikan pulau, bebatuan dengan kekayaan alam di bawahnya dan pulau buatan yang dibangun oleh Cina, Vietnam, dan Filipina di Laut Cina Selatan, bersamaan dengan instalasi militer dan sipil. Namun lebih dari itu, isu ini merupakan upaya dominasi Cina atas wilayah laut terdekatnya, maritim Asia Timur dan Pasifik Barat (Guidetti, 2015, 3).
Dalam kontes zero-sum atas dominasi regional, AS ingin  menjaga  status  quo  “Pax Americana” bersama dengan supremasi atas
kawasan Asia  Pasifik.Namun,  meningkatnya kapabilitas militer Cina menguji ekspektasi AS di kawasan tersebut.Beijing telah meningkatkan perlengkapan laut non-militer untuk mendukung klaim teritorialnya di Laut Cina.Lebih jauh, Cina telah mengembangkan kapabilitas anti-ship ballistic missiles, yang mengakibatkan intervensi AS di kawasan (khususnya Taiwan) menjadi berbahaya dan memakan biaya. Dalam pandangan analis militer AS, langkah Cina ini mengakibatkan “Pax Americana” menjadi berkurang di Asia Timur. Anggaran militer Cina (US$ 146 milyar di 2015) masih seperempat dari anggaran militer AS, namun hal ini sudah menjadikan Cina menjadi superior dibandingkan gabungan anggaran militer Jepang, India, dan Korea Selatan (Guidetti, 2015, 3) (Lihat Gambar 3).
Kekhawatiran Washington akan kebangkitan Cina ini cukup beralasan. Hal ini dapat ditelusuri melalui Buku Putih Pertahanan Cina 2015, yang dalam hal iniuntuk pertama kalinya, Cina mengakui ambisinyaatas lautan terbuka. Menurut pejabat militer Cina, hal ini mencerminkan fakta bahwa “China has made it a strategic goal to become a maritime power, therefore, we need to build a strong navy (…) Offshore-waters defense alone can no longer provide effective defense of the country’s maritime
interests.” (Denyer, 2015). Buku Putih tersebut dapat dikatakan sebagai “blueprint”untuk meraih hegemoni regional secara perlahan. Hal ini menegaskan rasa percaya diri Cina atas meningkatnya kapabilitas militernya di daratan dan lautan.
Langkah Cina mengkonsolidasi klaim teritorialnya di “lautan terdekatnya” dan mengabaikan tuntutan AS untuk menghentikan aktivitas konstruksinya merupakan sinyal bahwa supremasi AS sudah tidak sekuat dahulu. Namun, dalam kunjungannya ke Asia Timur, Menteri Pertahanan AS, Ashton Carter, memberi peringatan kepada Beijing dan menjamin negara- negara sekutu dan mitranya bahwa AS tidak akan melepaskan supremasinya:
“There should be no mistake: the United States will fly, sail, and operate wherever international law allows, as we do all around the world (…) The US will remain the principal security power in the Asia-Pacific for decades to come.”(Whitlock, 2015).
Peta di atas menunjukkan kekuatan AS di negara-negara sekutu dan mitra yang mengelilingi wilayah Cina. Peta tersebut biasa dilihat di kantor- kantor pemerintahan dan lembaga think-tanks Cina. Seorang analis AS, James Fallows saat berkunjung ke Cina mendapat pertanyaan: “ How
Sumber: Simon Denyer , “Chinese Military Sets Course to Expand Global Reach”, The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/ world/asia_pacific/chinese-military-sets-course-to-expand-global-reach-as-national-interests-grow/2015/05/26/395fff14-3fb1-4056-aed0- 264ffcbbcdb4_story.html, 26 Mei 2015, diunduh pada 3 September 2015.

## Gambar 3. Anggaran Militer Cina 2006-2015
would you Americans feel if China had forces staged in Canada and Mexico? [By which they mean the encampments in Japan, South Korea, and elsewhere.] How would you react if we sold attack aircraft to a regime committed to your destruction?  [By  which  they  mean  Taiwan.]”. Yang ditekankan dari pertanyaaan ini adalah bukan pada seberapa akurat dan seimbangnya pandangan dunia Cina. Melainkan, pertanyaan tersebut dilontarkan untuk mengingatkan pihak Amerika bahwa hal berbeda akan muncul dalam perspektif Cina, dan mengapa mereka menyatakan bahwa “American rules” tidak adil bagi Cina (Fallows, 2015).
Apabila dianalisis, meningkatnya kapabilitas militer Cina menimbulkan persepsi di Washington bahwa Cina bermaksud mendorong militer AS keluar dari wilayah maritim Asia Timur. Persepsi ini semakin berkembang dengan adanya publikasi buku karya mantan perwira militer Cina, Kolonel Liu Mingfu, tahun 2010 berjudul
“The China Dream”. Liu mengungkapkan impian negaranya, “It has been China’s dream for a century to become the world’s leading nation” . Karya Liu Mingfu kemungkinan besar menginspirasi visi “China Dream” Presiden Xi Jinping yang diimplementasikan ke dalam kebijakan Jalan Sutra Baru (Guidetti, 2015, 3).
Terdapat pandangan bahwa Jalan Sutra Baru merupakan pertarungan pertama dalam kompetisi dominasi di Eurasia antara Washington dan Beijing. Bahkan lebih jauh lagi, George Soros memperingatkan akan munculnya perang nuklir antara kedua negara besar tersebut (Berke 2015). Jika Cina berhasil menghubungkan industrinya yang tengah meningkat dengan sumber daya alam yang besar di jantung kota ( heartland) Eurasia, maka bisa saja terjadi seperti yang diprediksikan oleh ahli geopolitik Sir Halford Mackinder, pada 1904, “ Who rules the Heartland commands the  World  Island..Who  rules  the  World  Island commands  the  World”. Kemungkinan ini tentu saja tidak diinginkan oleh Washington.
Sumber : James Fallows, “Just How Great a Threat is China?, dalam http://www.theatlantic.com/international/archive/2015/06/about-the-china- threat-on-the-the-35th-of-may/394988/, 4 Juni 2015, diunduh pada 3 September 2015.
Gambar 4. Peta Kekuatan AS di Negara-negara Sekutu dan Mitra
Washington melihat bahwa kebijakan Jalan Sutra Baru, termasuk institusi keuangannya (AIIB) sebagai ancaman potensial bagi tatanan internasional, berdasarkan tiga alasan : pertama, institusi tersebut akan menduplikasi jaringan institusi keuangan yang telah ada, yakni the World Bank dan the Asian Development Bank, serta melemahkan institusi-institusi tersebut dengan menurunkan standar tata kelola internasional. Kedua, institusi ini dapat melemahkan sistem internasional berbasis mata uang dollar, dengan memperkuat mata uang Cina, Renminbi, sebagai aset perdagangan global.Ketiga, institusi ini akan menciptakan sistem keuangan tandingan yang dapat meminggirkan tatanan internasional dari tata kelola global (Guidetti, 2015).
Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Washington tidak nyaman dengan adanya kebijakan Jalur Sutra Baru dan keberadaan AIIB yang diprediksi dapat memajukan sentralitas ekonomi dan politik Cina dari Asia Timur hingga ke Timur Tengah dan Eropa. Bagi Washington, meningkatnya ketegangan di Laut Cina (Selatan dan Timur) dan meningkatnya ekonomi Cina, termasuk kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dipandang sebagai tantangan terhadap supremasi AS di Asia Timur.
Hal ini menyebabkan munculnya seruan terhadap Washington untuk mengubah kebijakan AS terhadap Cina. Seruan ini muncul dalam laporan the  US  Council  on  Foreign  Relations (CFR) yang menyerukan “grand strategy” baru terhadap  Cina  yang  difokuskan  pada  upaya mengimbangi kebangkitan Cina ketimbang membantu memperbesar kekuatannya. Strategi tersebut didesain untuk membatasi bahaya dari kekuatan geoekonomi dan militer Cina terhadap kepentingan nasional AS di Asia dan global, meski AS dan sekutunya mempertahankan interaksi ekonomi dan diplomatik dengan Cina. Laporan tersebut juga merekomendasikan beberapa langkah : (i) Revitalisasi ekonomi AS, (ii) Memperkuat militer AS, (iii) Memperluas jaringan perdagangan Asia (melalui TPP), (iv) Menciptakan rezim kontrol-teknologi, (v)
Mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Siber ( Cyber ), 6) Mendorong kemitraan Indo- Pasifik,  dan  7)  memperkuatdiplomasi  tingkat tinggi  dengan  Beijing.  Secara  spesifik,  untuk poin kedua, laporan ini merekomendasikan peningkatan anggaran militer AS dan mendorong kuat kehadiran angkatan laut dan udara AS di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, serta mempertahankan keseimbangan nuklir antara AS dan Cina, terutama ketika Cina meningkatkan kapabilitasnya (Blackwill & Tellis, 2015).
Meskipun terdapat seruan untuk merevisi “grand strategy” AS menjadi lebih konfrontatif terhadap Cina, namun terdapat pula seruan yang menginginkan AS lebih mengedepankan “engagement” dengan Cina. Dalam kaitan dengan Jalur Sutra Baru Cina, inisiatif ini tidak hanya memberikan tantangan namun juga peluang bagi Washington. Bagi para pendukung kebijakan “engagement” , kebijakan “containment” yang dijalankan Washington tidak akan bekerja dengan baik. Hal ini mengingat kapasitas manufaktur,  pasar  domestik,  dan  cadangan devisa Cina cukup besar untuk menciptakan pusat kekuatannya sendiri. Beberapa negara kemungkinan akan menolak untuk mendukung kebijakan “containment” , seperti terlihat adanya beberapa negara yang mengabaikan masukan AS untuk menolak keanggotaan AIIB. Meski terdapat penentangan AS atas terbentuknya AIIB, banyak kekuatan ekonomi lainnya, yakni sekitar 57 negara yang mendaftarkan diri sebagai anggota pendiri. Namun, ada pula negara sekutu AS, yakni Australia dan Korea Selatan, yang menolak bergabung dengan AIIB, setelah dilakukan lobi oleh Washington. Oleh karena itu, bagi para pendukung kebijakan “engagement” , tidak bijak bagi politisi AS untuk terus membendung meningkatnya kekuatan Cina (Cheng, 2015).
Kebangkitan Cina, juga kebangkitan kekuatan dunia lainnya seperti India dan Brazil tidak dapat dihentikan. Pidato Obama dalam State of the Union Address 2015 dan perdebatan di kongres dalam hal perdagangan, menunjukkan kurang mampunya Washington menawarkan visi
global dengan menyatakan bahwa para pembuat kebijakan AS harus menjamin AS, bukan Cina, untuk membuat aturan ekonomi global. Dalam kepemimpinan global, sebaiknya AS memberi kesempatan bagi Cina untuk berpartisipasi lebih setara dalam memperbarui aturan dan mengakui bahwa meningkatnya pengaruh Cina memberikan kebaikan bagi Washington.
Jika kebijakan “Sabuk Ekonomi Jalur Sutra Baru Cina”berhasil diimplementasikan, akan membantu “capital gap” di seluruh negara Eurasia  yang  membutuhkan  infrastruktur, kemajuan ekonomi dan institusi politik. Wilayah yang lebih maju akan mampu menciptakan peluang ekonomi kepada setiap orang, termasuk pebisnis dan pekerja AS. Keberhasilan kebijakan tersebut juga diprediksi akan mampu meredakan terorisme dan radikalisme. Meskipun muncul keraguan bahwa kebijakan Jalur Sutra Baru Cina akan mengurangi nilai-nilai universal utama dan standar internasional dalam hal lingkungan dan tenaga kerja, hal ini harusnya menjadi peluang bagi AS untuk menunjukkan kepemimpinannya dan tetap menjadi aktor utama arsitektur ekonomi global di Abad ke-21. Namun yang perlu ditekankan bahwa “aktor utama” ini harus bekerja dengan “aktor” lainnya ketimbang bekerja sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh wakil Menteri Luar Negeri Cina, Fu Ying:
“The United States…has mixed feelings toward China’s rising international status. It remains ambivalent concerning China-proposed initiatives such as the land and maritime Silk Road Initiatives and the Asian Infrastructure Investment Bank. …however, … there is a wide belief among the American think tanks that no convincing reasons exist for the United States not to support or participate in these initiatives.” (Berke, 2015).

## PENUTUP
Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina yang juga dikenal sebagai kebijakan “ One Belt, One Road” ini ini merupakan kebijakan luar negeri dari negara “middle power” yang kekuatan militer dan ekonominya meningkat dan diprediksidapat mengancam tatanan internasional yang didominasi
AS. Jalur Sutra Baru yang mencakup dua aspek, yakni daratan ( new Silk Road Economic Belt ) dan lautan ( Maritime Silk Road ) merupakan perpaduan kekuatan geopolitik dan geoekonomi yang diluncurkan Cina untuk menghubungkan wilayah Eurasia dengan Cina sebagai pusatnya.
Meskipun  dalam  beberapa  forum internasional para pemimpin Cina menjamin bahwa kebijakan luar negeri Cina akan berjalan damai tanpa menimbulkan konflik, namun jika melihat sikap agresif Cina di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, justru menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional akan kehadiran Cina sebagai ancaman di kawasan Asia  Pasifik.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  Jalur Sutra Baru Cina ini juga merupakan langkah untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat internasional akan kebangkitan kekuatan militer dan  ekonomi Cina.
Sebagai sebuah kebijakan luar negeri, Jalur  Sutra  Baru  Cina  dipengaruhi  oleh  faktor domestik  dan  internasional.  Faktor-faktor domestik seperti pembangunan ekonomi (domestik dan regional) dan stabilitas politik, keamanan energi, pasar ekspor dan diversifikasi transportasi, turut mendorong Beijing untuk segera mengimplementasikan kebijakan Jalur Sutra Baru Cina. Selain itu, faktor internasional, yakni kebijakan “pivot to Asia” yang dilancarkan pemerintahan Obama untuk membendung ( contain ) kekuatan Cina di Asia juga berpengaruh signifikan  dalam  proses  pembuatan  kebijakan luar negeri Cina. Sebagai respons atas kebijakan Washington tersebut, kebijakan Jalur Sutra Baru akhirnya diluncurkan oleh Cina sebagai langkah untuk mengimbangi kekuatan AS di Asia Pasifik.
Implikasi dari kebijakan Jalur Sutra Baru Cina terhadap AS terlihat melalui respons para pejabat Washington yang memandang kebijakan tersebut sebagai ancaman sekaligus peluang. Bagi mereka yang memandang sebagai sebuah ancaman, manuver-manuver dilakukan Washington untuk membendung Cina dengan melobi beberapa negara, termasuk Australia dan Korea Selatan untuk membatalkan dan
menolak kerja sama dengan Cina. Bagi mereka yang memandang sebagai peluang, memberikan tanggapan  positif  dengan  memandang  bahwa Washington dapat meraih keuntungan ekonomi darikebijakan Jalur Sutra Baru Cina. Mengingat implementasi Jalur Sutra Baru Cina melibatkan banyak negara-negara di kawasan Eurasia, tentunya hal ini merupakan pekerjaan rumah yang besar dan berisiko bagi Beijing untuk merealisasikan “the China dream” tersebut. Apabila kebijakan “One Belt, One Road” ini berhasil diimplementasikan, bukan mustahil Cina akan mampu menjadi kekuatan dunia, seperti halnya Inggris dan Amerika Serikat sebelumnya.

## PUSTAKA  ACUAN
Beauchamp-Mustafaga, N. (2014). China’s Foreign Policy in 2014: A year to harvest partnership and the silk road. China Brief. Vol. XIV. No. 24. 19 Desember 2014.
Brugier,  C.  (2014).  China’s  way:  the  new  silk road. European Union Institute for Security
Studies. Mei.
Blackwill, R. D. & Ashley J. T. (2015). Revising US grand strategy towards China, Council on Foreign Relations Press . April.
Berke, R. (2015). New Silk Road Could Open Up Massive Investment Opportunities, dalam http://oilprice.com/Energy/Energy-General/ New-Silk-Road-Could-Open-Up-Massive- Investment-Opportunities.html,  11 Juni 2015, diunduh pada 27 Agustus 2015.
“China tables railway project linking to Pakistan”.
(2014). dalam http://www.dawn.com/ news/1116104, 30 Juni 2014, diunduh pada 31 Agustus 2015.
Denyer, S. (2015). “Chinese Military Sets Course to Expand Global Reach”, The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/ world/asia_pacific/chinese-military-sets- course-to-expand-global-reach-as-national- interests-grow/2015/05/26/395fff14-3fb1- 4056-aed0-264ffcbbcdb4_story.html,  26 Mei 2015, diunduh pada 3 September 2015.
Fallows, J. (2015). Just how great a threat is China?, dalam http://www.theatlantic. com/international/archive/2015/06/about- the-china-threat-on-the-the-35th-of- may/394988/, 4 Juni 2015, diunduh pada 3 September 2015.
Goldstein, J. S. (2005). International Relations . New York: Pearson-Longman.
Guidetti, A. (2015). . The silk road, sand castles and the US-China Rivalry. Strategic Security Analysis .No.7. Juli.
Hong, Z. (2015). China’s new maritime silk road: implications and opportunities for Southeast Asia, Trends in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, No.3, 2015.
Herrington, L. (2015). Why  the  Rise  of C h i n a  Wi l l   N o t   L e a d   t o   G l o b a l Hegemony. E-International Relations . dalam http://www.e-ir.info/2011/07/15/ why-the-precarious-rise-of-china-will-not- lead-to-global-hegemony/, diunduh pada 27 Agustus 2015.
Jone-Wha, L. (2015). “China’s New World Order”, Project Syndicate, 12 November 2014, dalam  http://www.project-syndicate.org/ commentary/china-global-governanceby- lee-jong-wha-2014-11, diunduh pada 30 Agustus 2015.
Mintz, A. &  DeRouen Jr, K. (2010). Understanding foreign policy decision making. New York: Cambridge University Press.
Rosenau, J. N. (2006). The Study of World Politics, Volume 1: theoretical and methodological challenges . New York: Routledge.
Shuaihua,  W.  C.,  (2015).  “China’s  new  silk road:  implications  for  the  US”,  dalam http://yaleglobal.yale.edu/content/ china%E2%80%99s-new-silk-road- implications-us, 28 Mei 2015, diunduh pada 25 Agustus 2015.
Soilen, K. S. (2012). Geoeconomics , dalam http:// bookboon.com/en/textbooks/economics/ geoeconomics, diunduh pada 31 Agustus 2015.
“Speech by Chinese President Xi Jinping to Indonesian Parliament”. (2013).  dalam http:// www.aseanchina-center.org/english/2013- 10/03/c_133062675.htm, diunduh pada 27 Agustus 2015.
Tiezl,  S.  (2014), “The New  Silk  Road:  China’s Marshall Pan?”, The Diplomat , 6 November 2014.
“The Untold War”. (2015).  dalam http://warmonitor. net/news/2015/06/08/the-untold-war/, Juni 2015, diunduh pada 31 Agustus 2015.
Umana, F. (2012). Transnational Security Threats in the Strait of Malacca . Washington: The
Fund for Peace.
Whitlock, C. (2015), “Defense secretary’s warning to China”, The Washington Post, https:// www.washingtonpost.com/news/checkpoint/ wp/2015/05/27/defense-secretarys-warning- to-china-u-s-military-wont-change- operations/, 27 Mei 2015, diunduh pada 3 September 2015.
Yousaf,  F.  (2015).  Is  the  new  silk  road  really an  economic  corridor  for  China  and Pakistan? dalam http://blogs.tribune.com.pk/ story/24441/is-the-new-silk-road-really-an- economic-corridor-for-china-and-pakistan/ , 26 Oktober 2014, diunduh pada 31 Agustus 2015.