## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023

## REVITALISASI PERAN PERANGKAT KEWILAYAHAN MELALUI PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI FAKFAK KEPADA KEPALA DISTRIK FAKFAK
Abdul Anwar Sanaki 1 , Djohermansyah Djohan 2 & Sampara Lukman 3 1,2,3 Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Cilandak-Jakarta, Indonesia Correspondence Author: anwarsanaky15@gmail.com

## ABSTRACT
The authority given to several fields overlaps, for example authority has been given in accordance with Regent Regulation Number 33 of 2012 concerning the Delegation of Part of the Regent's Authority to District Heads in the Fakfak Regency Government Environment, but in practice this is not the case, the agencies at the Regency level are in charge of the field/sector In fact, they almost never coordinate with the District, so that the functions of the District according to Regent Regulation Number 33 of 2012 are not carried out properly. This research uses a qualitative method with a descriptive approach using theory from Iglesias (Kaho, 1997: 59) with primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation, data analysis techniques used were data reduction and drawing conclusions. Based on the research results,  it  was  concluded  that  the  ideal  revitalization  of  the  role  of  regional  apparatus  through  delegating  the authority of the Regent of Fakfak to the Head of the Fakfak District must be followed by increasing financial capacity, apparatus capability, community participation and non-human resource capabilities. The implementation of the role of regional apparatus through the delegation of part of the authority of the Regent of Fakfak to the Head of the Fakfak District has not been optimal, where the delegation of authority for the fields of government, economic development, education and health and civil service has not been fully followed by giving full authority to the Head of the District, or it seems still half-hearted because The district head's space for movement is always monitored by the regent regarding the implementation of his authority. The process of delegating authority is still not able to run optimally because the district's resources are still limited so that service activities are not yet optimally felt by the community.

## Keyword: Revitalization of Roles, Regional Instruments, Delegation of Authority

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan otonomi Daerah di Indonesia mengalami perjalanan yang cukup panjang dengan dinamikanya  yang  mengalami  pasang  surut.  Jika  dicermati  pelaksanaan  otonomi  atau  desentralisasi pemerintahan tidak terlepas dari perkembangan konfigurasi politik yang ada, artinya konfigurasi politik yang  ada  akan  menentukan  relasi  pemerintah  pusat  dan  daerah.  Konfigurasi  politik  yang  otoriter cenderung  akan  melahirkan  relasi  pemerintahan  yang  sentralistik  (dekonsentrasi),  dan  sebaliknya konfigurasi politik yang demokratis cenderung akan melahirkan relasi pemerintahan yang desentralistik (otonomi luas).
Perubahan  paradigma  pemerintahan  dari  sentralistik  menjadi  desentralistik  memberikan kekuatan  politik  berupa  kewenangan  yang  luas  pada  daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya sendiri, pemberian dan perluasan wewenang dari pusat ke daerah sebagai salah satu upaya untuk  mendorong  jalur  birokratis  dalam  pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  selama  ini

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
memakan waktu lama dan biaya tinggi. Melalui desentralisasi, pemerintah pusat mengalihkan beberapa kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengelola kegiatan pemerintahan secara otonom kecuali dalam urusan 6 bidang: pertahanan dan keamanan, moneter, agama, kehakiman, hubungan luar negeri dan lintas kabupaten/kota. Pemerintah daerah mau tidak mau harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan  yang  selama  ini  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pusat.  Untuk  itu,  pemerintah  daerah dituntut mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab. Jadi, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penekanan utama otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota lebih kompleks, seperti jumlah penduduk  dan  luasnya  cakupan  pelayanan.  Permasalahan  yang  muncul  antara  lain  jarak  yang  jauh (orbit) dan sulitnya akses masyarakat ( accessibility ) terhadap pelayanan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini membuat tujuan pelaksanaan otonomi menjadi semu ketika menciptakan rendahnya akses publik terhadap pelayanan para pemimpinnya di daerah. Selama pelaksanaan otonomi daerah, terdapat dua pendekatan  dalam  pengembangan  pelayanan  kepada  masyarakat,  yang  pertama  adalah  pendekatan “daerah”  seperti  wilayah  provinsi,  kabupaten  dan  kota,  kecamatan  dan  desa.  Kedua,  pendekatan “sektoral”, seperti sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam  prinsip  penyelenggaran  Otonomi  Daerah  harus  beroirentasi  pada  kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat maka penyelenggaran Otonomi Daerah harus menjamin keserasian antar daerah satu dengan lainnya. Implementasi Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  mampu  mendorong  terjadinya perubahan  baik  secara  fungsional,  struktural,  maupun  kultural  dalam  penyelenggaraan  Pemerintah Daerah,  salah  satu  perubahan  yang  sangat  esensial  menyangkut  kedudukan  tugas  pokok  dan  fungsi Pemerintahan Kecamatan.
Kebijakan yang ada sebenarnya memberikan tugas atributif dan tugas delegatif yang kompleks dan  strategis.  Mandat  tugas  strategis  ini  relevan  dengan  amanat  kebijakan  untuk  memprioritaskan pelayanan dasar sekaligus melakukan bimbingan dan pengawasan desa. Akan tetapi, kebijakan turunan bagi  pelaksanaan  tugas  pemerintah  kecamatan  serta  penganggaran  untuk  kecamatan  terlambat diberlakukan. Kebijakan turunan yang terlambat diberlakukan adalah kebijakan tata cara pelimpahan sebagian  urusan  pemerintahan  dari  bupati/wali  kota  kepada  camat;  kebijakan  pengukuran  kinerja pemerintah kecamatan; dan kebijakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan umum. Perencanaan anggaran untuk kecamatan, pemerintah kecamatan saat ini dapat menyusun program dan merencanakan  alokasi  anggaran  untuk  melaksanakan  seluruh  tugas  atributif  dan  tugas  yang dilimpahkan.  Akan  tetapi,  operasionalisasi  penyusunan  rencana  dan  anggaran,  kualitas  partisipasi warga, dan kualitas basis data masih memerlukan penguatan.
Akuntabilitas  sosial  di  kecamatan,  tugas  yang  terintegrasi  ke  dalam  tugas  camat  adalah koordinasi pemberdayaan masyarakat serta koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah termasuk penyelenggaraan  pelayanan  dasar  dan  pembangunan  desa.  Akan  tetapi,  partisipasi  warga  dalam penyelenggaraan  pelayanan  dan  pembangunan  masih  lemah,  sistem  penanganan  keluhan  pelayanan belum sepenuhnya efektif, serta pemanfaatan data oleh warga untuk peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan masih lemah.
Desentralisasi kewenangan kepada pemerintah Distrik dalam lingkup pemerintah Kabupaten Fakfak  dalam  kurun  beberapa  tahun  ini  belum  dilakukan  maksimal  sesuai  dengan  amanat  yang disebutkan dalam Undang- undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat masih jauh dari harapan, sehingga masyarakat belum dapat memperoleh pelayanan publik yang responsif, cepat,

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
dan  murah.  Persoalan  ini  muncul  karena  belum  adanya  keinginan  Pemerintah  Kabupaten  untuk meningkatkan  peranan  dan  fungsi  Distrik  sebagai  unit  terdepan  dalam  pelayanan  publik  di  tingkat Distrik.
Pengurusan perizinan perdagangan mikro, yang terdapat pada pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 33  Tahun  2012  tentang  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan  Bupati  Kepada  Kepala  Distrik  di Lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Fakfak  yaitu,  memberikan  surat  izin  yang  berupa  izin  usaha mikro, izin reklame, izin gangguan usaha skala mikro dan non izin usaha yang terdiri dari rekomendasi peruntukan  penggunaan  tanah  serta  rekomendasi  izin  mendirikan  bangunan  Penduduk.  Terkait dengan  hal  tersebut,  dalam  praktiknya  masih  mengalami  hambatan  belum  sejalan  dengan  tujuan dilakukannya  pelimpahan  wewenang  kepada  Kepala  Distrik,  karena  seperti  dalam  pembuatan  izin pembuatan  usaha  mikro  terkadang  masyarakat  selaku  pemohon  harus  menyerahkan  gambaran  dan spesifikasi usaha ke instansi terkait. Kondisi ini mengakibatkan banyak pertanyaan di masyarakat dan mereka mengeluhkan lamanya surat izin usaha mikro diproses dan dikeluarkan oleh Kepala Distrik. Selain  itu  permasalahan  dalam  hal  pemberian  izin  usaha  mikro  terkadang  kurang  memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Distrik dan bahkan bisa dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya kurang menghargai kedudukan Kepala Distrik, dikatakan demikian karena dalam prakteknya apabila masyarakat  mengajukan  izin  usaha  mikro  kepada  Kepala  Distrik,  selanjutnya  Kepala  Distrik menyerahkan kepada instansi terkait untuk meneliti kelengkapan dan spesifikasi usaha mikro yang akan di jalankan. Akan tetapi izin tersebut tidak diserahkan lagi kepada Kepala Distrik tetapi instansi terkait menyerahkannya  langsung  kepada  masyarakat  selaku  pemohon  sekaligus  meninjau  kembali  usaha mikro yang akan dilakukan pemohon. Kondisi ini seolah-olah pengajuan izin untuk usaha mikro bukan diberikan  kepada  Kepala  Distrik  sebagaimana  ketentuan  Peraturan  Bupati  Nomor  33  Tahun  2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Fakfak, tetapi masih diberikan oleh instansi terkait.
Kewenangan  yang  diberikan  pada  beberapa  bidang  terjadi  tumpang  tindih,  misalnya kewenangan  telah  diberikan  sesuai  Peraturan  Bupati  Nomor  33  Tahun  2012  tentang  Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Fakfak, akan  tetapi  praktiknya  justru  tidak  demikian,  instansi  ditingkat  Kabupaten  yang  membidangi bidang/sektor tersebut justru hampir tidak pernah berkoordinasi dengan Distrik, sehingga fungsi dari Distrik sesuai Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tersebut tidak dijalankan dengan baik. Hal ini karena  hal-hal  klasik  yang  sering  dianggap  kepada  Distrik  yaitu  ketidakmampuan  Distrik  dalam menangani hal-hal demikian (kewenangan). Kondisi ini berdampak terhadap kualitas pelayanan publik khususnya  dalam  rangka  kecepatan  dalam  memberikan  pelayanan  administrasi  kepada  masyarakat sehingga  mengakibatkan  masih  terjadinya  tumpang  tindih  kewenangan  dengan  Dinas  Teknis  atau instansi lainnya, sehingga pelaksanaan pelayanan menjadi tidak optimal.
Berdasarkan  hasil  survei  pendahuluan  pada  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Fakfak  tentang pelaksanaan Peraturan Bupati Fakfak tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik belum optimal, ini terlihat dari permasalahan sebagai berikut: 1) Masih kurangnya sosialisasi kepada para  Kepala  Distrik  tentang  pelaksanaan  kebijakan  ini,  itu  masih  terlihat  dari  salah  satu  contoh pelayanan pengurusan administrasi kependudukan (KTP) dan akta kelahiran masih belum bisa dilayani oleh Distrik, karena masih harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2) Belum siapnya SDM di Distrik dalam mengelola pelaporan 12 urusan yang dilimpahkan kepada Kepala Distrik, dan masih kurangnya sarana prasarana untuk pelaksanaan kebijakan salah satunya adalah pelayanan publik yang ada di Distrik; 3) Masih rendahnya komitmen satuan kerja pemerintah daerah dalam mengidentifikasi

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
sejumlah kewenangan yang semestinya dapat dilimpahkan kepada Kepala Distrik, salah satunya adalah penerbitan  administrasi  kependudukan,  masih  harus  dilakukan  pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil, belum dapat diterbitkan oleh Kepala Distrik.
Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan  kekuasaan  yang  dipunyai  untuk  melakukan  sesuatu.  Kewenangan  adalah  kekuasaan  formal, kekuasaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  atau  dari  kekuasaan  eksekutif  administrasi.  Secara yuridis pengertian wewenang menurut Fachrudin (2004:4) adalah “kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.” Bevoegheid wet kan worden omscrevenals  het  geheel  van  bestuurechttelijke  bevoegheden  door  publiekrechtelijke  rechtssubjecten  in  het bestuurechttelijke rechtsverkeer bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.
Kewenangan  atau  wewenang  dalam  konsep  hukum  tata  negara  dideskripsikan  sebagai “ rechtsmacht ” (kekuasaan hukum). Wewenang terkait kekuasaan dalam hukum publik terdapat sedikit perbedaan  antara  kewenangan  ( authority , gezag )  adalah  apa  yang  disebut  sebagai  kekuasaan  formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Wewenang ( competence , bevoegdheid ) hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu dari kewenangan. Konsep bevoegdheid di Belanda dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu  bevoegdheid  tidak  memiliki  watak  hukum,  sedangkan  di  Indonesia,  konsep  wewenang  selalu dimaknai  sebagai  konsep  hukum  publik,  sebab  wewenang  selalu  dikaitkan  dengan  penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak.
Sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan  sering  dipertukarkan  dengan  istilah  kewenangan,  demikian  pula  sebaliknya  bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah ( the rule and the ruled ). Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai blote match , sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.
Menurut Indroharto (2002:68) wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh,  dasar  hukum,  dan  konformitas  hukum.  Komponen  pengaruh  dimaksudkan  bahwa penggunaan  wewenang  bertujuan  untuk  mengendalikan  perilaku  subyek  hukum.  Komponen  dasar hukum dimaksudkan bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas dan komponen konformitas  hukum  menghendaki  bahwa  wewenang  harus  memiliki  standar  yang  jelas  (untuk wewenang  umum)  dan  standar  khusus  (untuk  jenis  wewenang  tertentu).  Secara  yuridis,  wewenang merupakan  kemampuan  yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan  untuk  melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.
Setiap  penggunaan  wewenang  harus  memiliki  dasar  legalitas  di  dalam  hukum  positif  untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Kaitannya dengan konsep negara

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
hukum,  penggunaan  kewenangan  tersebut  dibatasi  atau  selalu  tunduk  pada  hukum  yang  tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang mengatakan bahwa negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab.
Seperti  dikemukakan  di  atas,  menurut  Marzuki  (2014:73)  bahwa  dalam  hukum  publik wewenang  berkaitan  dengan  kekuasaan.  Kekuasaan  memiliki  makna  yang  sama  dengan  wewenang karena  kekuasaan  yang  dimiliki  oleh  eksekutif,  legislatif  dan  yudisial  adalah  kekuasaan  formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan
merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.
Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang  diberikan  oleh  undang-undang  atau  legislatif  dari  kekuasaan  eksekutif  atau  administratif. Kewenangan  merupakan  kekuasaan  dari  segolongan  orang  tertentu  atau  kekuasaan  terhadap  suatu bidang  pemerintahan  atau  urusan  pemerintahan  tertentu  yang  bulat  sedangkan  wewenang  hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang ( authority ) adalah hak untuk memberi perintah  dan  kekuasaan  untuk  meminta  dipatuhi.  Wewenang  dapat  juga  didefinisikan  sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang dapat tidak dilaksanakan.
Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan  kewenangan  yang  sah.  Pejabat  (organ)  dalam  mengeluarkan  keputusan  didukung  oleh sumber kewenangan tersebut. Menurut Ridwan (2010:102) wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan  dibagi  menjadi:    1)  Kewenangan  yang  bersifat  atributif  (orisinil),  yaitu  pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan ( atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgaan ). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atributif dalam tinjauan hukum tata negara ditunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh  pembuat  undang-undang.  Atributif  ini  menunjuk  pada  kewenangan  asli  atas  dasar konstitusi/undang-undang  dasar  atau  peraturan  perundang-undangan;  2)  Kewenangan  yang  bersifat non atributif ( non orisinil ) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya  kembali.  Penyerahan  sebagian  dari  wewenang  pejabat  atasan  kepada  bawahan  tersebut membantu  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  kewajibannya  untuk  bertindak  sendiri.  Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelimpahan wewenang dalam politik hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Pelimpahan
wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
( mandaat: eenbestuurorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander ), mandat yang beralih hanya  sebagian  wewenang,  pertanggungjawaban  tetap  pada  mandat.  Sementara  pada  mandat, penerima  mandat,  mandataris  bertindak  untuk  dan  atas  nama  pemberi  mandat  ( mandans )  tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandat.
Pelimpahan wewenang secara delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain ( delegatie: overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander ) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab  sepenuhnya  adalah  delegataris.  Syarat-syarat  delegas  adalah:  1)  Delegasi  harus  definitif  dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
Menurut  Thali(2006:209)  atribusi,  delegasi,  dan  mandat  adalah  bentuk  kewenangan  organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa  kewenangan  tidak  dapat  dikeluarkan  suatu  keputusan  yuridis  yang  benar.  Sifat  kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang  bersifat  bebas.  Hal  tersebut  sangat  berkaitan  dengan  kewenangan  pembuatan  dan  penerbitan keputusan-keputusan  ( besluiten )  dan  ketetapan-ketetapan  ( beschikingen )  oleh  organ  pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas.
Menurut  Indroharto  (2002:68)  kewenangan  yang  bersifat  terikat  terjadi  apabila  peraturan dasarnya  menentukan  kapan  dan  dalam  keadaan  yang  bagaimana  kewenangan  tersebut  dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.  Pada  kewenangan  fakultatif  apabila  dalam  hal  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara  yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh  peraturan  dasarnya.  Kewenangan  bebas  yaitu  terjadi  apabila  peraturan  dasarnya  memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan  kebijakan  dan  kebebasan  penilaian  yang  selanjutnya  disimpulkan  bahwa  ada  dua  jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar ( verge norm ).
Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan asas legalitas, Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan  prinsip  negara  hukum  yang  menekan  pada  pemerintahan  berdasarkan  undang-undang. Dengan  kata  lain,  setiap  penyelenggaraan  kenegaraan  dan  pemerintahan  harus  memiliki  legitimasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi dari asas legalitas adalah wewenang.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan peneliti sebagai upaya untuk dapat mengumpulkan data dan informasi dalam melakukan upaya pengolahan data yang diperoleh dengan tujuan  tertentu.  Metode  penelitian  dilakukan  dengan  maksud  untuk  mencari  informasi  yang dibutuhkan  secara  baik  dan  kompeten  untuk  dapat  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  telah dituangkan dalam rumusan masalah.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Desain  Penelitian  yang  akan  peneliti  laksanakan  adalah  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  fokus  pada  permasalahan  Revitalisasi  Peran  Perangkat  Kewilayahan  melalui  Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Studi pada Distrik di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat) , pendekatan kualitatif dipilih sebab peneliti ingin mendalami pemahaman semua pihak terkait dengan Revitalisasi Peran Perangkat Kewilayahan  Melalui Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Studi pada Distrik di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat). Menurut Effendy penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau anggapan, Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendapat mengenai penelitian kualitatif dikemukakan oleh Sugiyono (2015:7) yaitu: metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data  dilakukan  secara  triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generasi.
Kembali menurut Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpositivisme/enterpretif, digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.
Secara  umum  pandangan  fenomenologi  ini  bisa  dilihat  pada  dua  posisi,  yang  pertama  ia merupakan reaksi terhadap dominasi positivisme, dan yang kedua, sebenarnya sebagai kritik terhadap pemikiran  kritisisme  Immanuel  Kant,  terutama  konsepnya  tentang  fenomenon-numenon.  Dari  sini tampak bahwa Kant menggunakan kata fenomena untuk menunjukkan penampakan sesuatu dalam kesadaran,  sedangkan  noumena  adalah  realitas  ( das  Ding  an  Sich )  yang  berada  di  luar  kesadaran pengamat. Menurut Kant, manusia hanya dapat mengenal fenomena-fenomena yang nampak dalam kesadaraan, bukan noumena yaitu realitas di luar (berupa benda-benda atau atau nampak tetap menjadi objek kesadaran kita) yang kita kenal.
Cresswel  (2012)  menyatakan  bahwa  Penelitian  kualitatif  berarti  proses  eksplorasi  dan memahami  perilaku  individu  dan  kelompok,  menggambarkan  masalah  sosial  atau  masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat  sementara,  mengumpulkan  data  pada  setting  partisipan,  analisis  data  secara  induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel.
Selanjutnya Silalahi (2006:24) mengemukakan masalah penelitian eksploratif sebagai berikut: penelitian eksploratif dilakukan untuk tujuan penjelajahan atau penjajakan agar lebih mengenal dan mengetahui    gambaran  mengenai  suatu  gejala  sosial.  Tipe  penelitian  ini  berhubungan  dengan pertanyaan  ”apa”.  Penelitian  eksploratif  berusaha  menjelajah  atau  menggambarkan  apa  yang  terjadi termasuk siapa, kapan, dimana atau berhubungan dengan karakteristik suatu gejala atau masalah sosial, baik pola, bentuk, ukuran, maupun distribusi. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui suatu  gejala  atau  peristiwa  dengan  melakukan penjajakan terhadap  berbagai hal yang berhubungan dengan gejala terebut. Melalui informasi yang dikumpulkan, masalah yang diteliti akan semakin jelas.
Mengingat  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  maka  instrumen  penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen kunci melakukan wawancara, meneliti dokumen dan melakukan observasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Revitalisasi Peran Perangkat Kewilayahan

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Melalui  Pelimpahan  Sebagian  Kewenangan  Bupati  Kepada  Kepala  Distrik  (Studi  pada  Distrik  di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat) .

## PEMBAHASAN
Reformasi  birokrasi  baik  pada  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik ( good governance ). Reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya  organisasi  yang  efisien,  efektif,  rasional  dan  proporsional  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemampuan  daerah  serta  adanya  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi  dan  simplikasi  serta  komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu  oleh  perangkat  daerah  yang  diformulasikan  berdasarkan  prinsip-prinsip  manajemen  yang terdiri  atas  unsur  pimpinan,  unsur  staf,  unsur  pengawas,  unsur  perencana,  unsur  pelaksana,  unsur pendukung  dan  unsur  pelayanan.  Dasar  utama  penyusunan  perangkat  daerah  dalam  bentuk  suatu organisasi  adalah  adanya  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah,  yang  terdiri  atas urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.
Proses  pendelegasian  wewenang  dari  Bupati  kepada  Kepala  Distrik  di  wilayah  kerja  Distrik Fakfak  Kabupaten  Fakfak  dalam  pelaksanaannya  terdapat  faktor  yang  menentukan  keberhasilan. Keberhasilan  sebuah  kebijakan  desentralisasi  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  seperti  kemampuan keuangan,  kemampuan  aparatur,  partisipasi  masyarakat,  kemampuan  sumber  daya  non-manusia. Iglesias dalam Kaho (1997:59) menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan penyerahan kewenangan kepada daerah otonomi ditentukan oleh beberapa persyaratan (faktor) yaitu:

## Resources (Sumber Daya)
Sumber daya yang dimiliki oleh kecamatan sangat diperlukan mengingat perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber- sumber  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  kebijakan-kebijakan,  maka  cenderung  tidak  efektif. Pelimpahan  sebagaian  kewenangan  Bupati  kepada  Kepala  Distrik  di  Kabupaten  Fakfak  juga  harus disertai  dengan  pelimpahan  pendanaan,  sehingga  Kepala  Distrik  dan  jajarannya  tidak  mengalami kesulitan dalam menjalankan kewenangan tersebut.
Terkait dengan besaran alokasi anggaran tersebut, dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Distrik  Fakfak  memberikan  keterangan  sebagai  berikut:  Dalam  proses  pelaksanaan  penyelenggaran pemerintahan distrik jika dilihat dari rinciannya dapat dikatakan cukup besar, akan tetapi mengingat tugas dan fungsi Kepala Distrik cukup luas terlebih untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati, maka alokasi dana yang ada saat ini masih minim, hal ini mengingat luasnya cakupan wilayah Distrik Fakfak, selain itu masalah pendanaan juga dipengaruhi oleh tidak adanya fleksibilitas bagi Distrik dalam menentukan kebutuhan anggaran dalam satu tahun.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  bahwa  selama  ini  proses  pendelegasian wewenang masih belum dapat berjalan secara maksimal karena masih terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh distrik sehingga aktivitas pelayanan belum secara maksimal dirasakan oleh masyarakat. Namun demikian harus diakui bahwa kewenangan yang dilimpahkan tersebut membutuhkan sumber dana yang besar, terutama dalam melaksanakan pembinaan terhadap aparat pemerintahan kampung. Pentingnya  dukungan  pendanaan  tersebut  dikarenakan  untuk  menjangkau  kampung-kampung  yang ada di Distrik Fakfak memerlukan biaya yang cukup besar karena jarak antara kampung tersebut cukup jauh  dan  belum  didukung  dengan  infrastruktur  jalan  yang  memadai.  Dilihat  dari  dukungan  SDM,

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
menunjukkan bahwa kondisi pegawai/staff pada Kantor Distrik Fakfak untuk mendukung kelancaran tugas Kepala Distrik masih belum memadai. Jika dilihat dari jenjang pendidikan masih minim yang menamatkan pendidikan sarjana, tentau saja hal ini akan mempengaruhi inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Distrik, khususnya menyangkut wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati.
Pegawai distrik masih terkesan melakukan pekerjaan yang bersifat rutinitas dan terkesan kurang kreatif, hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Distrik Fakfak yang menyatakan bahwa pemahaman pegawai terhadap tugas pokok masih terbatas mengingat dari SDM yang berbeda-beda latar belakang pendidikannya dan lebih banyak berpendidikan SLTA. Di mana mereka tidak mau belajar lagi akhirnya ketinggalan informasi yang direncanakan. Selain pendanaan dan kekurangan sumber daya juga terlihat dari minimnya informasi. Hasil wawancara dengan beberapa staf di Kantor Distrik Fakfak mengaku bahwa banyak kegiatan yang harus mereka laksanakan tetapi terkendala dengan ketersediaan data dan informasi. Selain itu dengan adanya pendelegasian kewenangan tersebut juga menjadikan tugas yang harus dilaksanakan oleh Kepala Distrik menjadi tinggi sehingga aktivitas yang dilakukan Kepala Distrik juga mengalami peningkatan. Minimnya sumber informasi yang dimiliki oleh Kepala Distrik berserta jajarannya,  akan  menyebabkan  timbulnya  persoalan  dalam  mengambil  kebijakan  atau  membuat kegiatan  menjadi  tidak  berjalan  efektif.  Untuk  data  dengan  informasi  menyangkut  bidang kependudukan bisa ditangani oleh pemerintah distrik, karena mereka memiliki data dan informasi yang jelas.  Dilihat  dari  segi  kewenangan,  sebagaimana  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Distrik  Fakfak mengatakan bahwa: Di dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan  Bupati  Kepada  Kepala  Distrik  di  Lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Fakfak  telah mengatur  dengan  jelas  hal-hal  apa  saja  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Kepala  Distrik  dan  jenis kewenangan  apa  yang  dilimpahkan,  hanya  saja  dalam  prakteknya  tidak  semuan  wewenang  tersebut dapat dilaksanakan, tidak terlaksananya kewenangan tersebut bukan karena Kepala Distrik tidak mau melakukannya  tetapi  lebih  kepada  kepercayaan  oleh  Bupati  melalui  instansi  teknis  terkait  untuk memberikan kewenangan penuh kepada Bupati, termasuk dalam hal ini adalah pelantikan Perangkat Kampung.
Hal tersebut dikarenakan sering kali antara kebijakan yang diambil Kepala Distrik tidak sejalan dengan  kebijakan  dinas  teknis.  Atau  kurang  koordinasi  dalam  pengambilan  langkah  antara  Kepala Distrik  dengan  dinas  teknis.  Kepala  Distrik  menilai  dinas  masih  merasa  disamai/diduplikasi kewenangannya,  bahkan  terkesan  merasa  terganggu.  Bisa  jadi  rekomendasi  dari  kepala  distrik  tidak dipakai oleh dinas teknis tanpa memberikan alasan yang jelas.
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Fakfak di anggap tidak berjalan secara efektif  oleh  karena  kebutuhan  Distrik  yang  tidak  seragam.  Sedangkan  Keputusan  tersebut  bersifat ‘seragam’  antara  Distrik  yang  mempunyai  intensitas  kebutuhan  yang  cukup  tinggi  seperti  di  Distrik perkotaan  yang  kebutuhan  pelayanannya  begitu  banyak.  Sebagaimana  diungkapkan  Kepala  Distrik Fakfak  dalam  wawancara  berikut.  Peraturan  Bupati  Nomor  33  Tahun  2012  tentang  Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Fakfak sudah tidak dapat berjalan dengan baik oleh karena dalam penetapan Keputusan Bupati saat itu, di buat dan diputuskan tanpa perimbangan yang matang. Sehingga Keputusannya bersifat keseragaman kewenangan disemua Distrik, yang mana semua Distrik mendapatkan Kewenangan yang sama tanpa melihat kebutuhan Kewenangan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan Distrik. Maka dari itu perlu untuk di adakan pentipologian antara Distrik yang berada dekat dengan Kota dan Distrik-Distrik yang berada jauh dari Kota, sehingga Distrik perlu mendapat perlakuan yang berbeda-beda karena masing-

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
masing Distrik memiliki kebutuhan yang tidak sama.”
Karena faktor-faktor yang beragam membuat Distrik tersebut masih terbatas. Sedangkan Distrik yang berada jauh dari kota pelayanannya lebih kepada pengembangan sumber daya masyarakat sehingga kebutuhannya yang tidak sama, seperti Distrik perkotaan. oleh karena itu menurut Anangkota (2014: 59)  dalam  pemberian  kewenangan,  Distrik  harus  dibedakan  menjadi  2  bagian/pola.  Pertama,  pola seragam yaitu memberikan kewenangan tanpa melihat karakteristik Distrik dan jumlah penduduknya. Pola ini dapat digunakan oleh Distrik di Papua yang wilayah dan penduduknya relative homogen.
Sedangkan pola yang Kedua, ialah pelimpahan kewenangan yang bersifat beranekaragam yaitu melimpahkan  sebagian  kewenangan  dari  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  Distrik  dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan penduduk masing-masing Distrik. Pola ini dapat digunakan di wilayah pada Distrik di Papua yang memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, dan penduduk yang heterogen. Jika ingin menggunakan pola tersebut maka faktor-faktor yang menjadi perhatian adalah Karakateristik  Geografis  (Daratan,  Kepulauaan,  Dataran  atau  Pegunungan),  Karakteristik  Penduduk (Sosial,  Budaya,  Mata  Pencahariaan,  Pendidikan),  Karakteristik  Wilayah  (Perkebunan,  Perhutanan, Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan sebagainya).

## Structure
Hasil wawancara dengan Kepala Distrik Fakfak membenarkan bahwa salah satu kendala dalam melaksanakan kewenangan Bupati adalah tidak terdapatnya standar operasional prosedur (SOP) yang secara  tegas  mengatur  teknis  pelaksanaan  pelimpahan  kewenangan  tersebut,  Kepala  Distrik  hanya sebatas menerima uraian tugas dari Bupati. Kondisi ini mengakibatkan keraguan Kepala Distrik dalam mengambil tindakan terhadap kewenangan yang harus dilaksanakannya. Tidak adanya petunjuk teknis yang tepat perihal pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Fakfak juga diakui oleh Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Fakfak dengan memberikan keterangan sebagai berikut : “Memang harus diakui bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan  Bupati  Kepada  Kepala  Distrik  di  Lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Fakfak  masih mengalami banyak kekurangan, sehingga pasal-pasal yang ada banyak overlaping dengan tupoksi kepala distrik, badan dan kantor yang ada di tingkat Kabupaten, kondisi ini terjadi dikarenakan tidak ada petunjuk atau aturan baku bagaimana Kepala Distrik mengeksekusi pelimpahan kewenangan tersebut.
Berdasarkan  keterangan  tersebut,  menunjukkan  bahwa  terdapat  ketidakjelasan  koordinasi antara  pihak-pihak  yang  akan  bersinggungan  dengan  pelaksanaan  kewenangan  Kepala  Distrik  yang diperoleh  dari  Bupati.  Memang  harus  diakui  bahwa,  pada  awal  penyusunan  Perbup  memang sepenuhnya dari SKPD terkait, namun dalam perjalanan pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Fakfak sudah beberapa kali mengalami perubahan SKPD yang notabenenya disesuaikan dengan perubahan Permendagri. Sejalan dengan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa pelimpahan wewenang dari Bupati  kepada  Kepala  Distrik  dapat  berjalan  efektif  perlu  koordinasi  karena  dalam  melaksanakan kebijakan kemungkinan ada perbedaan pendapat antar instansi/unit yang terlibat dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati. Sehubungan dengan itu maka perlu diyakini bahwa kegiatan suatu bagian (unit) atau unsur-unsur lainnya harus sejalan dengan kegiatan dari unit yang lainnya.

## Technology
Selanjutnya, aspek sarana dan prasarana dan teknologi, dalam implementasi sebuah kebijakan sarana  dan  prasarana  juga  merupakan  sumber  penting  yang  turut  mempengaruhi  derajat  efektivitas

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Kepala Distrik di Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak. Adapun hasil  penelitian  penulis  terkait  dengan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  (teknologi)  menunjukkan bahwa  sarana  dan  prasarana  yang  tersedia  di  Kantor  Distrik  Fakfak  masih  belum  memadai  untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Distrik di mana dikatakan bahwa:“Untuk melaksanakan tugas yang diberikan Bupati, aparat distrik dibatasi oleh minimnya sarana dan prasarana seperti, kendaraan dinas, perangkat komputer dan fasilitas lainnya”. Jika dikaitkan dengan lingkup tugas dan fungsi kepala distrik dengan kondisi Distrik Fakfak yang cukup luas, maka sarana dan prasarana yang ada belum mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi camat.

## Support
Dalam konteks penelitian mengenai pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, disposisi implementor  kebijakan  dapat  dipandang  dari  sudut  pemberi  wewenang  (Bupati)  maupun  penerima wewenang (Kepala Distrik). Keberhasilan pelimpahan wewenang Bupati kepada Kepala Distrik dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat tergantung dari sejauhmana dukungan dari kedua pihak terhadap pelimpahan kewenangan tersebut. Berdasarkan hasil  pengamatan  penulis  terkait  dengan  dukungan  Bupati  terhadap  Kepala  Distrik  dalam melaksanakan pelimpahan wewenang, masih terlihat kurangnya dukungan dari Bupati.
Secara spesifik ada beberapa hal khususnya menyangkut pelimpahan wewenang dalam bidang pemerintahan, mana untuk pelantikan Perangkat Kampung sepenuhnya masih dilakukan oleh Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat semacam ketidakpercayaan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan  pelantikan  Kepala  Kampung,  atau  bisa  saja  Bupati  ingin  mendekatkan  diri  dengan Perangkat  Kampung  sehingga  dapat  melaksanakan  pembinaan  langsung  terhadap  pemerintahan kampung  yang  merupakan  ujung  tombak  dari  pembangunan  pemerintahan  daerah.  Secara  politis, kehilangan  kekuasaan  ini  berpotensi  mengancam  posisi  politis  Bupati  manakala  kewibawaan  dan kharisma politis telah bergeser ke distrik sebagai akibat pelimpahan kewenangan yang berlebihan.
Konsep penataan distrik menurut Anangkota (2014: 57) Perubahan Kecamatan menjadi Distrik bukan  hanya  secara  nomenkultur  belaka  akan  tetapi  adanya  perubahan  di  dalam  strukutur  dan kewenangan  yang  mengatur.  Oleh  karena  belum  adanya  Perdasi/Perdasus  yang  mengatur  tentang Distrik  maka  penataan  kelembagaan  Distrik  dapat  merujuk  pada  regulasi  nasional  yaitu  PP  No.  17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Catatan penting dalam penataan Distrik adalah harus menyesuaikan dengan kondisi daerah distrik di kabupaten. Penataan kelembagaan Distrik dapat dilakukan pada unsur struktur dan kewenangan. dengan memperhatikan dan menyesuaikan kondisi distrik yang meliputi, kondisi Geografis Dan kondisi Demografi.
Secara  nomenkultur  Kecamatan  telah  menjadi  Distrik  sesuai  amanat  UU  21  Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus namun secara prinsip kerja tugas dan fungsi dari pada Distrik serta regulasi sistem kerja sama halnya Kecamatan didaerah lain pada umumnya dan tidak ada perbedaan, seharusnya Distrik di harus mendapat perlakuan yang berbeda tidak hanya perubahan secara nomenkultur akan tetapi perlu diberikan perlakuan khusus bagi Distrik dalam penyelenggaraan pemerintahan mengingat bahwa mayoritas masyarakat Papua berada di perkampungan-perkampungan, dan Distrik merupakan garda  terdepan  yang  memproteksi  dan  memberikan  pelayanan  bagi  mereka,  sebab  itu  Distrik  perlu untuk mendapat porsi yang lebih dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Papua yang berada di  Distrik,  karena  didaerah  pedalaman-pedalaman  (pegunungan)  atau  pelosok  Papua  masing-masing mempunyai kebutuhan yang tidak sama seperti halnya penduduk Papua yang berada di pesisir (pinggir

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
pantai), begitupun sebaliknya hal ini berkaitan dengan pola keseragaman dan keanekaragaman.
Selain itu sering terjadinya tumpang tindih kewenangan yang terjadi pada Distrik merupakan sebuah persoalan yang sering di hadapi oleh Distrik Fakfak misalnya: “Beberapa persoalan yang sering dialami  adalah  tumpang  tindih  kewenangan  seperti  bidang  kesehatan  dan  pendidikan,  kewenangan telah diberikan akan tetapi di dalam pelaksanaan kurangnya koordinasi. hal-hal seperti ini sudah sangat sering  terjadi,  instansi  tingkat  kabupaten  memberikan/menjalankan  program  kesehatan  di  daerah wilayah Distrik Sentani, akan tetapi tidak berkoordinasi dengan Distrik”.
Kewenangan  yang  diberikan  akan  tetapi  dibeberapa  bidang/sektor  seperti  pendidikan  dan sektor kesehatan sering terjadi tumpang tindih, misalnya kewenangan telah diberikan sesuai Keputusan Bupati Nomor 371 tahun 2002 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik, akan tetapi prakteknya justru tidak demikian, Instansi ditingkat Kabupaten yang membidangi bidang/sektor tersebut justru jarang dan hampir tidak pernah berkoordinasi dengan Distrik sehingga sehingga fungsi dari  Distrik  sesuai  Peraturan  Bupati  Nomor  33  Tahun  2012  tersebut  tidak  dijalankan  dengan  baik karena  hal-hal  klasik  yang  sering  dianggap  kepada  Distrik  yaitu  ketidakmampuan  Distrik  dalam menangani hal-hal demikian (kewenangan).

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan: 1) Revitalisasi ideal peran perangkat kewilayahan melalui pelimpahan kewenangan Bupati Fakfak  kepada  Kepala  Distrik  Fakfak  harus  diikuti  oleh  peningkatan  kemampuan  keuangan, kemampuan  aparatur,  partisipasi  masyarakat,  dan  kemampuan  sumber  daya  non-manusia;  2) Pelaksanaan  peran  perangkat  kewilayahan  melalui  pelimpahan  sebagian  kewenangan  Bupati  Fakfak kepada  Kepala  Distrik  Fakfak  belum  optimal,  dimana  pelimpahan  wewenang  untuk  bidang pemerintahan,  pembangunan  ekonomi,  pendidikan  dan  kesehatan  serta  kepegawaian  belum sepenuhnya  diikuti  dengan  pemberian  wewenang  yang  penuh  kepada  Kepala  Distrik,  atau  terkesan masih  setengah  hati  karena  ruang  gerak  Kepala  Distrik  selalu  dipantau  oleh  bupati  terkait  dengan pelaksanaan  atas  kewenangan  yang  dilakukan.  Proses  pendelegasian  wewenang  masih  belum  dapat berjalan  secara  maksimal  karena  masih  terbatasnya  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  distrik  sehingga aktivitas pelayanan belum secara maksimal dirasakan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara . Hlm.40-50.
AG. Subarsono. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ali,  Maulana  Eko.  2012. Kepemimpinan  Transformasional  dalam  Birokrasi  Pemerintahan .  Jakarta  (ID): Multicerdas Publishing.
Anderson, James E, 2003, Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition , Boston: Houghton Mifflin Company
Aries Djaenuri dan Enceng.2014. Sistem Pemerintahan Daerah . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka Aziz,  Abdul.  2003. Desentralisasi  Pemerintahan ,  Pengalaman  Negara-Negara  Asia  ,  Pustaka  Amanah, Bantul Yogyakarta;
Boonsiri,Karn &  Phiritasamith,  Sucheep, 2016. Development of Participative Management of Subdistrict Administrative Organizations in Songkhla Province . International Journal of the Computer, the Internet and Management Vol.24 No.2 (May - August, 2016) pp. 64-68.

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Bungin, Burhan,  2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cohen  Steven,  dkk.  2011. Menjadi  Manajer  Publik  Efektif . Menciptakan  Kinerja  Tinggi  Organisasi Pemerintah .  Jakarta:PPM
Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Djohermansyah  Djohan.  2014.  Merajut  Otonomi.  Daerah  Pada  Era  Reformasi  (Kasus  Indonesia).
Jakarta: IKAPTK.
Darmawan,  I.  (2011). E-Government :  Studi  Pendahuluan  di  Kabupaten  Sragen. Procceding  Simposium Nasional Otonomi Daerah.
Djaenuri, Aries (2012). Hubungan Keuangan Pusat-Daerah . Jakarta: Indonesia Ghalia.
Dessler, Garry, 2013 Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Prenhalindo.
Febrian, R. A., Rahman, K., Yuza, A. F., & Zainal, Z. (2023). Local government innovation model in Pekanbaru  City,  Indonesia:  a  study  of  public  service  mall. Otoritas:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 13 (2), 302-314. Fung, Archon. 2013. Infotopia: Unleashing the Democratic Power of Transparency . Politics & Society, 41, SAGE Publication.
Hamdi Muchlis, 2014. Kebijakan publik : proses, analisis, dan partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia. Hamidi, Jazim. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif . Malang: UMM Press. Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara ”, UI Jakarta. Istianto,  Bambang.2011. Manajemen  Pemerintahan  Dalam  Persfektif  Pelayanan  Publik. Jakarta:Mitra Wacana Media.
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat.2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik ,Bandung : Nuansa.
Kartasasmita, Ginandjar, Revitalisasi Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan , Makalah, Disampaikan pada Acara Wisuda ke 44 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2007
Labolo, Muhadam. Kawulusan, Megandaru. 2015. Dialektika Ilmu Pemerintahan .Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
Mustamin  Dg.  Mattutu,  dkk.  2004. Mandat,  Delegasi,  Atribusi,  dan  Implementasinya  Di  Indonesia . Yogyakarta: Tim UII Press.
Nawawi, Hadari. 2003. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Ndraha, Tafiziduhu, 2011. Kybernologi ; Ilmu pemerintahan Baru ,Jakarta;PT, Rineka Cipta Nugroho,  Riant.  2017. Public  Policy;  Dinamika  Kebijakan  Publik,  Analisis  Kebijakan  Publik,  Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publ ik. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
Nurman, N., Yulastin, T., & Zainal, Z. (2023). Strategy for The Development of Pacu Jalur Tourism Objects In Increasing Regional Original Income. International Journal of Economics Development Research (IJEDR) , 4 (3), 968-979. Rivai, Basri, 2014, Penilaian Prestasi Kerja Teori dan Praktek . Jakarta: PT. Ganudra Pustaka Utama. Salusu, J. 2010. Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo .
Simangunsong,  Fer.  (2021). Isi  Orasi  Ilmiah  Guru  Besar Fernandes  Simangunsong  2020-2021, (November 2020).
Soekidjo.2010. Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, Jakarta: Gunung Agung

## Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics
Volume 9 Number 2 Oktober 2023
Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance , (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2
Sumaryadi, I Nyoman, 2010, Sosiologi Pemerintahan – Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemipinan Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia Suradinata, Ermaya. 2018. etika pemerintahan Geopolitik Indonesia. Jatinangor:Alqaprint Jatinangor Thaha, Rasyid.2012 penataan kelembagaan pemerintah daerah, jurnal ilmiah ilmu pemerintah vol 1.(3) : 38- 55
Wijaya, HAW, 2004. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia , , PT Rajagrafindo Persada Jakarta Wasistiono, Sadu.  2013, Kepemimpinan Pemerintahan. Jakarta: IPDN. Sadu,  Simangunsong,  Fernandes.  2015. Metodologi  Ilmu  Pemerintahan;  Edisi  Revisi  yang  Diperluas.
Jatinangor: IPDN
Zainal, Z., & Putra, R. N. (2022). Implementation of Update Voter Data on Election of Governor and Vice Governor of Riau in Bengkalis Regency. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics , 8 (2), 1-15.