PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN WARUNGKONDANG TERHADAP PERPOLISIAN MASYARAKAT ( COMMUNITY POLICING ) DI POLSEK WARUNGKONDANG DALAM WILAYAH HUKUM POLRES CIANJUR

## APIEK GANDAMANA
Dosen Jurusan PPSD Prodi PGSD FIP UNIMED
Surel : apiekgandamana@gmail.com

## ABSTRAK
Dilatarbelakangi  adanya  suatu  program  Polri,  yaitu  program perpolisian  masyarakat  (Polmas)  yang  bertujuan  untuk  menciptakan kemitraan  antara  Polri  dan  masyarakat  Kecamatan  Warungkondang. Dasar  hukum  dari  program  Polmas  tersebut  adalah  Surat  Keputusan Kapolri  No.  Pol  :  SKEP/737/X/2005.  Pendekatan  yang  digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, angket, observasi,  dan  studi  dokumentasi.  Dengan  mengambil  subjek penelitian  dua  Desa,  yaitu  Desa  Cikaroya  dan  Desa  Jambudipa.  Dari penelitian  ini  terungkap  bahwa  1)  Masyarakat  Kecamatan Warungkondang  sebagian  besar  mengetahui  adanya  program  Polmas dengan  hasil  angket  yaitu  sebanyak  70%.  2)  Faktor  yang mempengaruhi  persepsi  masyarakat  yaitu  pengalaman,  adanya keinginan  masyarakat  untuk  hidup  aman,  dan  sosialisasi  Polmas.  3) Kendala  yang dihadapi  Polri dalam program Polmas  yaitu kurangnya personil,  akses  jalan,  dan  anggaran  yang  tidak  mencukupi.  4)  Upaya yang harus dilakukan yaitu menambah personil kepolisian, menambah anggaran, dan lebih membangun rasa kepercayaan masyarakat.
Kata Kunci : Persepsi, Perpolisian Masyarakat ( Community Policing ),
Polri PENDAHULUAN memelihara keamanan dan ketertiban Polri  bukanlah  satu-satunya masyarakat. alat negara yang bertanggung jawab Setiap  orang  memiliki  hak atas  pemeliharaan ketertiban,  ada untuk merasa aman (tidak diganggu banyak  pihak  diantaranya adalah oleh  bahaya  atau  rasa  takut),  akan masyarakat  yang  memiliki peranan tetapi hal tersebut sangat sulit untuk dan tanggungjawab    memelihara dijamin  oleh  kepolisian  seluruhnya, ketertiban dan keamanan. Ketertiban mengingat  banyaknya  faktor    yang bukan menjadi isu milik Polri saja, terlibat dalam memberikan walaupun  dalam  UU  No.  2  Tahun keamanan. Sebagaimana dalam 2002  tentang Kepolisian  Republik pendapat  Sadjijono  (2008),  faktor- Indonesia  diatur  bahwa lembaga faktor  dikelompokkan  menjadi  dua, Polri   sebagai   salah   satu   fungsi yaitu   faktor   internal   dan   faktor pemerintahan negara untuk eksternal. Faktor internal polisi dapat
berupa  minimnya  anggaran  untuk pemeliharaan  ketertiban  masyarakat secara
keseluruhan, kuantitas personel polisi yang belum sebanding dengan pertumbuhan masyarakat,  sistem  gaji  yang  belum memadai  anggota  polisi  sehingga berpengaruh  pada  motivasi  kerja,
maupun berbagai penyimpangan yang  dilakukan  oleh  oknum  polisi. Faktor eksternal antara lain ketidakpedulian  masyarakat  terhadap hukum  dan  keberadaan  pihak  luar yang terlibat dalam penciptaan ketertiban masyarakat, namun bersikap mengacuhkan hukum. Kondisi demikian mengakibatkan polisi hanya bertindak  menerima  dan  menyikapi laporan  dengan  prosedur  yang  telah ditetapkan.  Ketika  laporan  dari masyarakat telah ditindaklanjuti, tugas  polisi  sebagai  pengayom  dan pelindung masyarakat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat  telah  selesai.  Padahal, esensi dari menjaga ketertiban adalah polisi dapat mencegah kejahatan agar dampak  yang  ditimbulkan  akibat proses  kejahatan  itu  tidak  terjadi pada masyarakat yang belum mengalaminya. Paradigma baru Polri tersebut menjadi kerangka dalam mewujudkan jati diri, profesionalisme,  dan  modernisasi
Polri  sebagai  pengayom,  pelindung dan  pelayan  masyarakat,  berada dekat  masyarakat  dan  membaur bersama masyarakat. Paradigma baru ini dikenal sebagai Community
Policing atau Polmas. Polmas adalah
sebuah  filosofi,  strategi  operasional, dan  organisasional  yang  mendukung terciptanya  suatu  kemitraan  baru antara  masyarakat  dengan  polisi dalam mencegah masalah dan tindakan-tindakan  proaktif  sebagai landasan terciptanya kemitraan”
(Sutanto et al . 2008: 25). Tujuan dari adanya perpolisian masyarakat (Polmas)
adalah  tercapainya  kemitraan  yang terjalin  antara  masyarakat  dengan Polri  dalam  menjaga  keamanan  dan ketertiban di masyarakat. Akan tetapi timbul permasalahan, kebijakan
Polmas tersebut tidak berjalan dengan  maksimal.  Keterangan  yang peneliti  dapat  dari  bagian  Binamitra Polres  Cianjur,  mengenai  kebijakan Polmas  di  wilayah  hukum  Polres Cianjur tidak begitu berjalan,
meskipun ada beberapa wilayah yang sudah  berjalan  seperti  di  Polsek Pacet.
Persepsi  negatif  masyarakat terhadap  Polri  menjadi  bagian  dari problematika
implementasi perpolisian  masyarakat.  Selain  dari persepsi negatif masyarakat terhadap Polri, Muradi (2009: 312) menyebutkan  kendala  perpolisian masyarakat adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang keamanan  lingkungan,  keragaman kondisi sosiologis masyarakat, ambiguitas sikap masyarakat,
kesiapan  sarana  dan  prasarana, Pemda dan instansi lain tidak merasa dilibatkan,  dan  interaksi  polisi- masyarakat masih police center .
Dalam  memandang  sesuatu, setiap orang mempunyai persepsi
yang  berbeda.  Persepsi  seseorang timbul  dari  dalam  diri  masing- masing.  Menurut  Moskovitz  dan Orgel  (Walgito,  1994:  53),  persepsi didefinisikan  sebagai  suatu  proses yang integrated dari individu terhadap  stimulus  yang  diterimanya. Selanjutnya menurut Horovitz (2000),  persepsi  adalah  anggapan yang  muncul  setelah  melakukan pengamatan  di  lingkungan  sekitar atau  melihat  situasi  yang  terjadi untuk mendapatkan tentang sesuatu.
Persepsi  mencakup  penilaian seseorang  terhadap  objek,  baik  itu
yang terwujud maupun tidak berwujud. Persepsi mencakup penilaian  seseorang  terhadap  objek,
dimana  penilaian  tersebut  berbeda antara satu orang dengan yang lain.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mencoba meneliti persepsi masyarakat Kecamatan Warungkondang terhadap citra perpolisian  masyarakat (community policing) di  Polsek  Warungkondang dalam wilayah hukum Polres Cianjur.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kualitatif  karena  dengan menggunakan  pendekatan  ini  akan mempermudah peneliti dalam
mengungkap  hal-hal  yang  menjadi tujuan  penelitian  ini.  Selain  itu, dengan  pendekatan  kualitatif  ini, peneliti  dapat  mengumpulkan  data atau  informasi  mengenai  persepsi masyarakat terhadap program Polmas dan peneliti dapat
mempelajari subjek penelitian secara mendalam  sehingga  informasi  yang diperoleh lebih bersifat mendalam.
Berdasarkan  pada  masalah yang  telah  dirumuskan,  maka  secara metodologis penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu peneliti berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan  kemitraan yang dijalin  masyarakat  dalam  program Polmas selama penelitian ini dilaksanakan  sesuai  dengan  situasi yang sebenarnya.
Pembahasan Persepsi masyarakat Kecamatan Warungkondang terhadap perpolisian masyarakat (community  policing) di  Polsek Warungkondang dalam wilayah hukum Polres Cianjur Berdasarkan  hasil  wawancara diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Warungkondang mempunyai persepsi yang sama yaitu sebagian besar masyarakat Kecamatan Warungkondang mengetahui adanya program Polmas.
Dari  hasil  angket  sebagai  data pendukung,  bahwa  70%  masyarakat mengetahui adanya program Polmas.
Informasi  yang  diterima  oleh masyarakat  Warungkondang  yaitu dengan  adanya  program  Polmas maka  akan  lebih  tercipta  keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang  lebih  meningkat.  Seperti  yang dikemukakan  oleh  R.  Wernburg; William W. Wilmot; dalam Mulyana (2002) menyatakan bahwa persepsi
adalah  proses  menafsirkan  hasil informasi.
Sejalan  dengan  pendapat  di atas,  Mar’at  (1982);  Toha  (1987); dan  Walgito  (2003)  menyatakan bahwa persepsi terbentuk dari proses pengamatan dalam memahami informasi  tentang  lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, peranan, dan penciuman. Dalam mempersepsikan program Polmas, masyarakat Kecamatan  Warungkondang  tidak secara tiba-tiba mengetahui keberadaan program Polmas tersebut. Proses  yang  dilakukan  yaitu  dengan cara  mengamati  dan  interaksi  antara masyarakat  dengan  petugas  Polmas. Bozeman (1979); Trojanowics (1994); dan Sutanto (2008), menyatakan bahwa teori pembentukan  program  Polmas  yaitu teori sponsor normatif. Teori normatif  percaya  bahwa  kebanyakan orang  itu  baik  dan  mau  bekerjasama dengan  orang  lain  untuk  memenuhi kebutuhan mereka.
Berdasarkan  wawancara  dan angket  sebagai  data  pendukung, maka peneliti dapat menjawab rumusan  masalah  mengenai  persepsi masyarakat Kecamatan Warungkondang terhadap citra Perpolisian  Masyarakat (community policing) di  Polsek  Warungkondang dalam wilayah hukum Polres Cianjur.  Diketahui  bahwa  program Polmas  sudah  berjalan  di  wilayah Kecamatan  Warungkondang.  Tetapi ada sebagian masyarakat yang mengistilahkan perpolisian
masyarakat disamakan dengan Babinkamtibmas.  Hal  ini  wajar terjadi, dikarenakan Babinkamtibmas merupakan  petugas  Polri  tetapi  dari kegiataanya berbeda. Babinkamtibmas  merupakan  anggota Polri yang bertugas untuk melindungi  masyarakat  sedangkan Polmas  merupakan  program  Polri yang menjadikan masyarakat sebagai mitra dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban.
Faktor  yang  mempengaruhi persepsi masyarakat Kecamatan Warungkondang terhadap perpolisian  masyarakat  di  Polsek Warungkondang dalam wilayah
hukum Polres Cianjur.
Berdasarkan  hasil  wawancara, faktor  yang  mempengaruhi  persepsi masyarakat
Warungkondang terhadap  program  Polmas  yaitu pertama,  pengalaman  masyarakat Warungkondang bahwa dengan adanya  kemitraan  yang  baik  antara Polri  dan  masyarakat  maka  akan tercipta  suasana  yang  kondusif.  Hal ini  terasa  oleh  masyarakat  pada  saat adanya  program  Babinsa  (TNI)  dan Babinkamtibmas (Polri), tetapi masyarakat  pada  saat  itu  hanya dijadikan  objek  yang  dilayani  oleh aparat  tersebut.  Kedua,  keinginan masyarakat untuk meningkatkan keamanan  di  wilayahnya.  Dengan adanya program Polmas, maka masyarakat ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungannya. Polri dan masyarakat menjadi mitra kerja dalam melaksanakan  tugas  kamtibmas.  Jadi masyarakat mempunyai keberanian
dalam  menindak  pelaku  kejahatan dengan  catatan  tidak  main  hakim sendiri.  Ketiga,  sosialisasi  yang dilakukan jajaran Polsek Warungkondang dan aparatur Pemerintah Kecamatan Warungkondang,  sangat  membantu dalam mempengaruhi persepsi
masyarakat.  Hal  ini  dapat  terlihat dari  sambutan  masyarakat  dengan adanya program Polmas tersebut.
Pembahasan  di  atas  sejalan dengan  pendapat  Mar'at  (1998)  dan Rahkmat  (2005),  menyebutkan  ada empat  macam  yang  mempengaruhi persepsi  yaitu  pengalaman,  proses belajar, cakrawala, dan pengetahuannya. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan  bentuk  dan  struktur terhadap  apa  yang  dilihat  sedangkan pengetahuan dan cakrawalanya memberikan  arti  terhadap  objek psikologi. Berdasarkan hasil wawancara,  masyarakat  Kecamatan Warungkondang  mengetahui  adanya program Polmas dari sosialisasi yang dilakukan oleh Polsek Warungkondang, Pemerintah Kecamatan  Warungkondang,  MUI, dan tokoh masyarakat. Hasil wawancara  ini  diperkuat  dengan hasil  angket  yang  menunjukkan angka  sebanyak  50%  dari  jumlah responden
menyatakan bahwa masyarakat mengetahui program Polmas dari sosialisasi. Dari hasil angket sebagai data pendukung, sosialisasi pihak kepolisian mengenai program Polmas kepada masyarakat
mengandalkan pendekatan persuasive dari  pihak  kepolisian  dan kegiatan Polmas serta tokoh masyarakat  yang  berperan  dalam lingkungan  masyarakat.  Akan  tetapi,
media  elektronik  dan  media  cetak belum digunakan oleh pihak kepolisian  untuk  mensosialisasikan keberadaan Polmas. Informasi mengenai sosialisasi keberadaan polmas didukung dengan data hasil pengolahan angket mengenai pendapat  masyarakat  terhadap sosialisasi  informasi  keberadaan
Polmas.  Sebanyak  25%  dari jumlah  responden  menyatakan informasi tentang keberadaan Polmas  sudah  sangat  memadai, sebanyak 35% menyatakan memadai, 10% menyatakan cukup memadai,  dan  sebanyak  30% menyatakan kurang memadai. Berdasarkan data tersebut diketahui  bahwa  sebanyak  60% menyatakan bahwa informasi mengenai keberadaan polmas memadai. Persepsi masyarakat terhadap program  perpolisian  masyarakat (Polmas) tidak begitu saja terbentuk.  Masyarakat  Kecamatan Warungkondang memandang
bahwa  program  Polmas  sangat berguna  bagi  mereka,  tetapi  ada sebagian  masyarakat  yang  tidak peduli  dan  merasa  terganggu dengan  adanya  program  Polmas tersebut.
Masyarakat Kecamatan Warungkondang  sebagian  besar dari hasil wawancara dan angket
sebagai data pendukung mengetahui adanya program Polmas. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat tersebut yaitu didasari keinginannya  masyarakat  untuk hidup aman, tentram, dan damai. Program Polmas sangat membantu  kedua  belah  pihak,  baik pihak  kepolisian  maupun  pihak masyarakat. Dengan adanya Polmas tersebut,   maka akan   terciptanya hubungan  yang  harmonis  antara masyarakat  dan  kepolisian  dalam rangka menjaga kamtibmas. Menurut Muradi  (2009);  Sutanto  (2008);  dan Muhamad (2008), menyatakan bahwa keberadaan masyarakat dalam konteks perpolisian masyarakat memang  sangat  penting,  karena masyarakat  selain  sebagai stake holder juga menjadi aktor dalam penciptaan rasa aman di lingkungannya. Tanpa ada masyarakat, niscaya perpolisian masyarakat  tidak  akan  pernah  ada,
sebab  urgensi  dan  keberhasilan  dari program  ini  ada  di  masyarakat. Bagaimana  masyarakat  merasa  aman dan  nyaman  serta  merasa  menjadi bagian  dari  subjek  terciptanya  rasa aman di lingkungan sekitarnya adalah  tujuan  dari  program  yang merupakan  bagian  tak  terpisahkan dari perpolisian modern.
Sejalan dengan pendapat di atas Sulistyo  (2008)  dan  Sutanto  (2008),
menyatakan bahwa kemitraan
merupakan  komponen  utama  dalam pengembangan  kesejajaran  antara polisi  dengan  berbagai  kelompok yang ada untuk bekerjasama dan
membangun konsensus dalam
memecahkan  suatu  masalah.  Polmas mendorong  kemitraan  baru  antara masyarakat  dengan  polisi  yang didasarkan pada prinsip saling menghargai, sopan-santun,
persamaan,  ketulusan,  kesetaraan, dan  memberi  dukungan  yang  saling menguntungkan.  Sebelum  kemitraan dapat  dicapai,  terlebih  dahulu  perlu dibangun  saling  percaya  ( trust) antara warga dengan polisi.
Sejalan  dengan  pendapat  di  atas maka  dapat  digambarkan  hubungan polisi dan  masyarakat menurut
Friedmann (2008) dan Arianto (2008):

## Bagan 1 Hubungan Polisi dan Masyarakat

## POLISI
Dapat dijelaskan dari bagan MASYARAKAT
tersebut bahwa merupakan suatu kondisi dimana terdapat kemanunggalan mutlak antara hubungan polisi dengan masyarakatnya, polisi menjadi
masyarakat  dan  masyarakat  menjadi polisi.
Berdasarkan  hasil  wawancara dan  angket  sebagai  data  pendukung dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa faktor  yang  mempengaruhi  persepsi masyarakat Kecamatan
Warungkondang  terhadap  adanya program  Polmas  yaitu  keinginan masyarakat untuk meningkatkan
keamanan  wilayahnya  agar  tercipta suasana  yang  kondusif  di  wilayah Warungkondang.
Kendala  yang  dihadapi  oleh petugas perpolisian masyarakat (Polmas) dalam melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat di Kecamatan Warungkondang. Berdasarkan  hasil  wawancara mengenai  kendala  yang  dihadapi program perpolisian masyarakat didapatkan  hasil  bahwa  kendala petugas  Polmas  yaitu  kurangnya personil  Polri  sedangkan  wilayah Kecamatan  Warungkondang  cukup luas yaitu 48,75 km2. Hasil wawancara  didukung  dengan  hasil angket  yang  menunjukkan  bahwa sebanyak  45%  dari  jumlah  seluruh responden menyatakan kendala program  Polmas  yaitu  berada  di intern kepolisian itu sendiri. Salah  satu  permasalahan  atau kendala  yang  dihadapi  perpolisian masyarakat yaitu mengenai ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  Polri  dalam  mendukung implementasi  program  perpolisian masyarakat. Dalam pandangan Bayley  (2009)  dan  Muradi  (2009), perpolisian masyarakat dapat
dipraktikan  pada  rasio  polisi  dan masyarakat  sebesar  1  :  350.  Dengan bahasa  yang  berbeda,  Goldstein (2009)  menyebutkan,  bahwa  dalam seribu penduduk, setidaknya ada tiga petugas polisi.
Menurut keterangan yang diperoleh dari pihak Polsek Warungkondang  (Bapak  AM)  dan beberapa masyarakat yang
diwawancarai,  kendala  yang  dihadapi oleh program polmas yaitu akses jalan yang tidak terjangkau atau penguasaan kewilayahan. Luasnya Kecamatan Warungkondang  dan  ada  beberapa daerah  yang  tidak  bisa  dilalui  oleh kendaraan  roda  4  maupun  roda  2,
menjadikan program Polmas ini menjadi terhambat. Hal ini sejalan dengan pendapat Muradi (2009) dan Arianto (2008) menyatakan, luasnya wilayah dan beragamnya suku bangsa di Indonesia menjadi permasalahan tersendiri bagi Polri dalam mengimplementasikan perpolisian masyarakat.  Prasyarat utama  dari perpolisian masyarakat adalah semakin kecil ruang lingkup wilayah perpolisian masyarakat, maka semakin efektif perpolisian masyarakat berjalan. Dengan  luas yang  begitu besar, penguasaan kewilayahan dapat dijalankan dengan pembagian daerah.  Misalnya  pembagian  daerah konflik-nonkonflik, heterogen- homogen, daratan-kepulauan, daerah aman-rawan kriminalitas, dan sebagainya. Sehingga pada prakteknya,  perpolisian  masyarakat di  Indonesia  lebih  memprioritaskan kewilayahan. Ini akan mempermudah Polri  untuk  mengimplementasikan perpolisian masyarakat.
Dari  hasil wawancara   dan angket  sebagai  data  pendukung,
dapat  ditarik   kesimpulan,  bahwa masyarakat Kecamatan Warungkondang sebagain besar menyatakan  kendala  yang dihadapi program    perpolisian masyarakat
yaitu  mengenai  kurangnya  personil aparat Polri, faktor kewilayahan yang luas  dan  sulit  dilalui,  dan  adanya rangkap  pekerjaan  pada  anggota Polri yang mengakibatkan tugas Polri tidak optimal.
Upaya  yang  harus  dilakukan
kepolisian untuk meningkatkan perpolisian  masyarakat  (Polmas)  di Polsek Warungkondang.
Upaya  yang  harus  dilakukan kepolisian  untuk  meningkatkan  citra
Polmas  dari  hasil  wawancara,  yaitu pertama, Polri harus konsisten dalam menjalankan program Polmas tersebut. Kedua, Polri harus membangun (trust) kepercayaan masyarakat  untuk  menjadi  mitra Polri.  Serta  ketiga,  Polri  dalam melayani, melidungi dan mengoyomi masyarakat haruslah dengan pendekatan  kemanusiaan  (human approach) bukan dengan cara kekerasan. Dari hasil wawancara dan angket  sebagai  data  pendukung, diketahui  bahwa  pencitraan  program Polmas di Kecamatan Warungkondang  sudah  cukup  baik diterima  oleh  masyarakat  setempat. Dari  hasil  angket  menunjukkan bahwa  sebanyak  35%  dari  jumlah responden menyatakan bahwa kemitraan antara Polri dan masyarakat sudah sangat terjalin. Hal ini  terjawab  dari  indikator  yang disebutkan  oleh  beberapa  responden yaitu:
1. Program  Polmas  sangat  cocok dengan  kondusi  sekarang  yang rawan kriminalitas dan teroris.
2. Program  Polmas  menjadikan mitra  Polri  dan  warga  untuk bersama menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat. 3. Polri  memberikan  kepercayaan kepada masyarakat untuk membantu tugasnya, karena
Polri  tidak  akan  berjalan  tanpa ada masyarakat. 4. Intensitas  kedatangan  anggota Polri  dalam  hal  ini  petugas perpolisian masyarakat sudah sangat baik, hanya saja terkendala kurangnya  personil  dan  akses jalan yang sulit dilalui. 5. Sudah  mulai  dibentuk  Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat  (FKPM)  meskipun belum terlalu diketahui masyarakat hanya kalangan tertentu, seperti tokoh agama, masyarakat, aparat pemerintah, dan tokoh pemuda. Muradi (2009); Rahardjo (2008); dan Sadjijono (2008)
menjelaskan,  selama  lebih  dari delapan  tahun  reformasi  Polri  masih belum  mampu  menaklukan  hati masyarakat  untuk  berpersepsi  positif terhadap  Polri.  Ini  karena  semangat di  dalam  tubuh  Polri  sendiri  untuk berubah  dan  membangun  pencitraan baik  Polri  baru  sebatas  wacana. Kalaupun  ada,  semangat  masih hanya  ada  di  kalangan  perwira. Sementara  para  anggota  di  lapangan lebih banyak tergerus oleh kebutuhan dan kultur organisasi yang
mengekang  karena  faktor  senioritas masih  mengakar  kuat.  Tak  heran apabila  kemudian  banyak  dari  para anggota tersebut tanpa basa basi
melakukan berbagai tindak penyimpangan seperti pungli, pemerasan, percaloan, dan sebagainya. Sementara masyarakat tak berdaya  mengalami  perlakuan  yang sebenarnya melanggar hukum
tersebut.  Itu  karena  situasi  dan kondisi  yang  tidak  memungkinkan untuk  menolak,  sebab  proses  yang terjadi  lebih  banyak  memosisikan masyarakat sebagai objek penyimpangan  kinerja  Polri  tersebut. Masyarakat kemudian cenderung membangun sikapnya sendiri terhadap  lembaga  maupun  anggota
Polri. Persepsi negatif masyarakat ini kemudian  mengarahkan  ke  sikap antipati  dan  penolakan  terhadap berbagai  program  yang  dibuat  oleh Polri.  Bahkan,  berkenaan  dengan kondisi  itu,  muncul  adagium  yang menegaskan  bahwa  “bila  kehilangan kambing satu, tidak usah lapor polisi, karena bisa jadi kambing yang hilang menjadi dua atau malah lebih”.
Adagium ini mesti perlahan memudar, tapi masih menjadi
kecenderungan  umum  masyarakat bahwa masyarakat masih berpersepsi negatif terhadap kepolisian.
Sutanto  (2008)  dan  Sugiarso (2008)  menyatakan,  polisi  harus dapat  menjadi  mitra  masyarakat, dengan  berusaha  memahami  atau cocok  dengan  masyarakat,  serta menjadi figur yang dipercaya sebagai pelindung,  pengayom,  dan  penegak hukum.
Tetapi  persepsi  negatif  tersebut perlahan dapat hilang dengan adanya program perpolisian masyarakat.
Karena dengan perpolisian masyarakat, Polri menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban  masyarakat.  Masyarakat membutuhkan  Polri  yang  dapat melayani  tetapi  juga  menjadikan masyarakat atau kepercayaan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungannya.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  disusun berdasarkan  pengolahan  dan  hasil analisis  data  mengenai  persepsi masyarakat Kecamatan Warungkondang  terhadap  Polmas  di Polsek Warungkondang. Secara keseluruhan,  hasil  penelitian  dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Masyarakat Kecamatan Warungkondang mempunyai persepsi  yang  positif  terhadap program  Polmas.  Masyarakat berpendapat  dengan  adanya program Polmas maka keamanan dan ketertiban semakin meningkat. 2. Faktor  yang  mempengaruhi persepsi  positif  masyarakat Kecamatan Warungkondang terhadap Polmas, (1) pengalaman masyarakat menjalin  kemitraan  yang  baik dengan  Polri;  (2)  keinginan masyarakat untuk
meningkatkan  keamanan  di wilayahnya;  dan  (3)  sosialisasi yang  dilakukan  jajaran  Polsek
Warungkondang  serta  aparatur
Pemerintah Kecamatan
Warungkondang.
3. Kendala yang dihadapi program  Polmas  yaitu,  (1) mengenai  kurangnya  personel aparat Polri; (2) faktor kewilayahan  yang  luas  dan sulit  dijangkau;  (3)  anggaran untuk  program  Polmas  yang masih  kurang;  dan  (4)  adanya rangkap  jabatan  pada  struktur kerja anggota Polri yang mengakibatkan tugas Polri tidak optimal. 4. Upaya  yang  harus  dilakukan Kepolisian untuk meningkatkan  citra  Polmas, yaitu  (1)  Polri  harus  konsisten dalam  menjalankan  program polmas; (2) Polri harus membangun (trust) kepercayaan  masyarakat  untuk menjadi  mitra  Polri;  dan  (3) memiliki pendekatan humanistik dengan menjunjung tinggi prinsip anti kekerasan.

## DAFTAR RUJUKAN
Bayley, David. H. (1992). Police
for The Future . Disadur oleh
Koenarto , Jakarta: Cipta Manunggal Danim, Sudarwan. (2004). Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu  Perilaku .  Jakarta:
Bumi Aksara Finlay, Mark and Zvekic, Ugljesa.
(1998). Alternatif Gaya Kegiatan
Polisi Masyarakat, dan Tinjauan
Lintas Budaya . Jakarta: Cipta Manunggal Hamzah,  Andi.  (2007). KUHP  & KUHAP .  Jakarta : Rineka Cipta. Koenarto. (1997). Hak Asasi Manusia dan Polri . Jakarta : Cipta Manunggal Koenarto. (1997). Etika Kepolisian . Jakarta:   Cipta Manunggal Kartono,  Kartini. (2005). Kamus Lengkap  Psikologi .  Jakarta:
Raja Grafindo Persada Kalidjernih, Freddy K.(2010). Penulisan Akademik. Bandung:  Widya Aksara Press Sekolah Kepolisian Negara Cisarua. (2008). Naskah Sekolah tentang Pemolisian Masyarakat .  Jakarta:   Polda Jabar Muradi. (2009). Penantian Panjang Reformasi Polri . Yogyakarta: Tiara Wacana Moleong, Lexy  J.  (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif .  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Oliver, Eric.   dan  Wilson,   Jhon.
(1988). Security   Manual . Inggris: Gower  Publishing Company Limited Sadjijono. (2008). Seri  Hukum Kepolisian  Polri dan  Good Governance . Surabaya: Laksbang Mediatama Sarwono, Sarlito Wirawan.   (1999). Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial . Jakarta: Balai Pustaka