ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis : Suatu Evaluasi
Ahmad Firdaus 1, * ; Sujianto 2 ; Febri Yuliani 3 1,2,3 Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Riau, Riau, Indonesia ; firdaus.andesta@yahoo.co.id
* Correspondence : firdaus.andesta@yahoo.co.id
Kata kunci Evaluasi, Program BPNT,
Kecamatan Bengkalis

## Keywords
Evaluation, BPNT Program, Bengkalis District

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menggunakan  teori  indikator  evaluasi  Kebijakan  oleh  William  N Dunn.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian ini  menjelaskan bahwa  Efektivitas dalam  evaluasi  Program  BPNT  di  Kecamatan Bengkalis  dapat dilihat dari  unit pelayanan  dalam  memberikan  bantuan  yang  cukup  efektif  karena  pelayanan program  BPNT  mencakup  kualitas,  kuantitas  dan  waktu.  Efisiensi  Untuk mendapatkan  BPNT  di  Kecamatan  Bengkalis  tidak  dipungut  biaya/dana, masyarakat cukup mengumpulkan KK dan KTP sebagai syarat penerima bantuan yang kemudian Kementrian Sosial akan memilih penerima berdasarkan DTKS. Kecukupan/  Ketepatgunaan  Dalam  hal  ketepatgunaan/  kecukupan  program BPNT  menggunakan  kartu  kombo  yang  lebih  memudah  masyarakat  dan  lebih praktis  dalam  mengambil  bantuan  karena  sistem  perbelanjaan  yang  digunakan elektronik.
.

## ABSTRACT
This study aims to evaluate the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Bengkalis District and to determine the inhibiting factors in the evaluation of the Non-Cash  Food  Assistance  Program  (BPNT)  in  Bengkalis  District.This  study uses  the  policy  evaluation  indicator  theory  by  William  N  Dunn.  The  type  of research used is descriptive research with a qualitative approach. Methods of data collection is done by interview, observation and documentation.The results of this study explain that the effectiveness in evaluating the BPNT Program in Bengkalis District can be seen from the service unit in providing assistance which is quite effective because the BPNT program services include quality, quantity and time. Efficiency  To  get  BPNT  in  Bengkalis  sub-district  free  of  charge/funding,  the community only needs to collect KK and KTP as a condition for recipients of assistance, then the Ministry of Social Affairs will select recipients based on the DTKS. Adequacy/Efficacy In terms of the effectiveness/adequacy of the BPNT program, the use of a combo card makes it easier for the community and more practical in taking assistance because the shopping system used is electronic.

## Pendahuluan
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bengkalis  bersinergi  dengan  Pemerintahan pusat,  dalam  melaksanakan  kebijakan-kebijakan  atau  program-program  yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Toad. V.S, Rares, J& Pombengi, 2018).Salah satu program  yang  dilaksanakan  dalam  penanggulangan  kemiskinan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  sosial  yaitu  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT). (Peraturan Presiden RI, 2010) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi  salah  satu  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  ada,  programdari perspektif kebijakan merupakan kebijakan yang bersifat Top Down yaitu kebijakan yang  dibuat  oleh  pusat  yang  kemudian  diimplementasikan  oleh  daerah.Program Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  merupakan  program  transformasi  program rastra untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 terus diperluas ke daerah-daerah lainnya.
Pada  tahun  2019  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  baru dilaksanakan di wilayah yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur non tunai, sinyal  telekomunikasi  dan  akses  geografis,  sehingga  transformasi  program  Beras Sejahtera  (Rastra)  ke  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  tuntas  di  seluruh kabupaten/kota(Tiara  Rohana,  2019).  Kabupaten  Bengkalis  mulai  melaksanakan program  Bantuan  Pangan  NonTunai  (BPNT)  pada  pertengahan  tahun  2019  yang awalnya program ini dinamakan program Beras Sejahtera (Rastra).Program Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  yang  didasari  pada  (Peraturan  Presiden  RI,  2017) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan  Sosial  Non  Tunai,  menurut  Pusdatin  Kementrian  Sosial,  Bantuan  Pangan Non  Tunai  merupakan  bantuan  sosial  pangan  yang  tidak  diberikan  dalam  bentuk uang (non-tunai) dari pemerintah untuk disalurkan setiap bulan melalui mekanisme uang  elektronik  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  yang  kemudian ditukarkan  untuk  memilih  dan  membeli  kebutuhan  pokok  pangan  di  pedagang bahan pangan yang disebut e-warong yang telah menjalin kerjasama dengan Bank Penyalur.
Kabupaten  Bengkalis  termasuk  dalam  penerima  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT),  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bengkalis jumlah  penerima  Bantuan  Pangan  Non  Tuna  i(BPNT)  khususnya  di  Kecamatan Bengkalis pada tahun 2020 sebanyak 4.498 KPM, dan pada tahun 2021sebanyak 3.840 KPM. Penurunan jumlah penerima tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan  data  penerima,  perpindahan  domisili  ke  wilayah  lain  namun  masih tercatat di lokasi tempat tinggal awal, penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih  saja  menerima  bantuan  Bantuan  Pangan  Non  Tunai(BPNT).(Sosial,  2019) Dengan adanya berbagai faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan
program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  yang  telah  berjalan  maka  perlu dievaluasi.
Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di lapangan apakah sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan serta apakah sudah memberikan dampak kepada  penerima  atau  tidak,  dengan  adanya  kasus  Keluarga  Penerima  Manfaat (KPM) yang menerima bantuan meski kebutuhannya yang bisa dikatakan mampu masih menerima bantuan tersebut, maka dari itu harus ada pendataan ulang supaya masyarakat  yang  masuk  dalam  kategori  kurang  mampu  dan  belum  menerima bantuan tersebut bisa mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, masih banyak kasus di lapangan yang mana dalam mendistribusikan Kartu  Kesejahteraan Sosial (KKS) seperti  tidak  kecocokan  data  penerima,  domisili  penerima  tidak  di  Kabupaten Bengkalis lagi, penerima sudah meninggal dan dalam penyaluran masih ditemukan masalah dengan mesin EDC ( Electronic Data Capture ) sehingga waktu terkendala dan menyebabkan  penyaluran  tidak  efektif,  KKS  yang  eror  dan  saldo  kosong, permasalahan  ini    ditemukan  di  Kabupaten  Bengkalis  khususnya  di  Kecamatan Bengkalis.  Penelitian  ini  bertujuan  mengevaluasi  pelaksanaan  program  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis. Serta mengetahui faktor-faktor penghambat evaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis.
Sudijono  (2011)  yang  berpendapat  bahwa  salah  satu  tujuan  dari  evaluasi adalah mengumpulkan informasi, mengukur kinerja, dan menilai manfaat mengenai objek  evaluasi  yang  berkaitan  dengan  indikator,  tujuan,  atau  standar  dalam  objek evaluasi.  Evaluasi  mencakup  kesimpulan,  klarifikasi,  kritik,  penyesuaian  dan perumusan  masalah  kembali.  Evaluasi  memiliki  beberapa  fungsi  utama  dalam analisis  kebijakan.  Evaluasi  memberi  informasi  yang  valid  dan  dapat  dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang  telah  dapat  dicapai  melalui  tindakan  publik.  Dalam  hal  ini,  evaluasi mengungkapkan  seberapa  jauh  tujuan  dan  target  tertentu  telah  dicapai  Evaluasi memberikan  sumbangan  pada  klarifikasi  dan  kritik  terhadap  nilai-nilai  yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan  tujuan  dan  target.  Nilai  juga  dikritik  dengan  menanyakan  secara sistematis  kepantasan  tujuan  dan  target  dalam  hubungan  dengan  masalah  yang dituju.  Evaluasi  memberi  sumbangan  pada  aplikasi  metode-metode  analisis kebijakan  lainnya,  termasuk  perumusan  masalah  dan  rekomendasi.  Informasi tentang  tidak  memadainya  kinerja  kebijakan  dapat  memberi  sumbangan  pada perumusan  ulang  masalah  kebijakan.  Evaluasi  dapat  juga  menyumbang  pada definisi  alternatif  kebijakan  yang  baru  atau  revisi  kebijakan  dengan  menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Kosim, 2016).
Konsep program Implementasi kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan dan dievaluasi untuk mengetahui hambatan dan
kendala  dalam  implementasinya,  untuk  itu  proses  evaluasi  yang  dilakukan  akan merekomendasikan  kebijakan  atau  program  tersebut  untuk  terus  berjalan  atau diberhentikan. Widoyoko (dalam (Mulyadi, 2015) mengatakan bahwa program ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara seksama dan berkesinambungan (Leo, 2008) mengemukakan hal yang berbeda tentang definisi program yaitu program ialah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang dengan harapan mendatangkan hasil atau suatu keberhasilan. Maka, jika penulis mendalami pendapat para ahli di atas bahwa definisi  program  ialah  sebuah  kegiatan  dalam  rangkaian  suatu  sistem  yang berkesinambungan  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  yang  pada  akhirnya mendapatkan hasil (output). Arikunto dan Jabar (2010) menguraikan bahwa evaluasi program  adalah  proses  untuk  mengetahui  apakah  tujuan  pendidikan  telah terealisasikan. Selanjutnya dikemukakan oleh dua orang ahli evaluasi, yaitu (Dunn, 2003)  dan  (Subarsono,  2005)  yang  juga  dikutip  oleh  Arikunto  dan  Wahab  (2004) dalam  bukunya  mengatakan  bahwa  evaluasi  program  adalah  upaya  menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.
Telah  banyak  studi  yang  mengkaji  mengenai  evaluasi  BPNT  di  Indonesia seperti Gustiance (2019) mengenai evaluasi BPNT di Kabupaten Bantaeng. Gunawan. H (2019) mengenai efektivitas dan perspektif pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai . Namun dari studi yang ada masih belum ditemukan  Evaluasi  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Kecamatan Bengkalis. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis dan untuk mengetahui faktor- faktor  penghambat  evaluasi  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di Kecamatan Bengkalis.

## Metode
Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang melakukan sebuah penggalian informasi secara mendalam dan sistematis  yang  bersifat  menggambarkan  untuk  menemukan  sebuah  fakta  dalam lapangan.  Penelitian  ini  membahas  tentang  objek  penelitian  suatu  masalah  yang dikaji lebih detail secara terus melalui informasi dari instrumen kunci atau yang lebih mengetahui  tentang  hal  terkait  yang  akan  dibahas  penulis  (Sugiyono,  2018). Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kecamatan  Bengkalis  Kabupaten  Bengkalis.  Teknik dalam  memperoleh  informasi  menggunakan  teknik purposive (Hidayat,  2017). Adapun  teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  terdiri  dari  observasi, dokumentasi, dan wawancara informan yang dalam penelitian adalah Kepala Dinas Sosial  Kabupaten  Bengkalis,  Kepala  Bidang  penanganan  fakir  miskin,  pejabat fungsional penyuluh sosial koordinator daerah bantuan pangan non tunai (BPNT), pendamping  sosial  BPNT  Kecamatan,  pegawai  Bank  BNI  sebagai  Penyalur, Pengelola  E-Warung.  Analisis  data  kemudian  dilakukan  dengan  cara.  Selanjutnya
data dianalisis secara interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sudirman., 2020; Sudirman., 2022).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pelaksanaan  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Kecamatan Bengkalis
Kecamatan Bengkalis merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang  menerima  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT),  tercapainya  tujuan dalam  pelaksanaan  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Kecamatan Bengkalis dapat dilihat  sesuai dengan indikator yang dikemukakan oleh William N Dunn  yang  terdiri  dari  6  (enam)  aspek  di  antaranya efektifitas, efisiensi, perataan, ketepatan, ketepatgunaan/kecukupan dan responsivitas.
Pelaksanaan  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Kecamatan Bengkalis  belum  bisa  dikatakan  efektif  baik  secara  waktu  maupun  kualitas  dan kuantitas.  Seperti  yang  peneliti  lakukan  wawancara  dengan    Kepala  Dinas  Sosial Kabupaten Bengkalis / Dra. Hj. Martini, MH di bawah ini :
“Untuk  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  akan  diberikan  setiap  bulannya  kepada  Kelua rga Penerima  Manfaat  (KPM)  dengan  besaran  bantuan  Rp.  200.000,-  (dua  ratus  ribu  rupiah)  dana tersebut dibelanjakan ke e-warung yang telah ditentukan berupa beras, telur, daging, ikan, sayuran, buah-buahan dan lain-lainn ya  yang  telah  ditentukan  berdasarkan  pedoman  umum,  walaupun terkadang jadwalnya tidak menentu, biasanya diawal bulan, bisa juga di pertengahan bulan atau diakhir bulan bahkan ada disalurkan 2 (dua) bulan sekali. Tergantung Bank Penyalur dalam hal ini Bank BNI mentransfer atau mentop up dana ke Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) serta kesiapan e- warung  dalam  menyediakan  bahan  sembako  dan  lainnya  yang  akan  dibelanjakan  oleh  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan saldo yang ada di KKS nya. (Wawancara, 10 Oktober 2022).
Berdasarkan  wawancara  di  atas  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di Kecamatan  Bengkalis  akan  diberikan  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM) setiap  bulannya dan  pada  kondisi tertentu diberikan  2  (dua)  bulan  sekali, besaran bantuan perbulannya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan jumlah dana  tersebut  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  dapat  membeli  sembako  dan barang makanan lainnya yang ditentukan dalam Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Penurunan  jumlah  penerima  BPNT  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti kesalahan  data  penerima,  perpindahan  domisili  ke  wilayah  lain  namun  masih tercatat di lokasi tempat tinggal awal, penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih saja menerima bantuan BPNT sehingga program ini tidak berjalan optimal dan penting di evaluasi (Syofyan, 2010) .

## a. Efisiensi
Efisiensi  dalam  penelitian  ini  diukur  melalui,  jumlah  bantuan  yang  diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan biaya yang dikeluarkan oleh penerima tersebut serta seberapa besar manfaat program ini terhadap masyarakat penerima, e- warung  sebagai  penyalur  bantuan  serta  dari  segi  administrasinya.  Peneliti

## melakukan  wawancara  kepada  Rokiyah  yang  merupakan  warga  masyarakat  di Kecamatan Bengkalis mengatakan:
“Saya mendapat bantuan sembako karena pihak desa mencatat saya sebagai keluarga miskin dengan mengumpulkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bantuan yang diterima berupa  10  kg  beras  dan  1  papan  telur,  kemudian  ada  tambahan  biasanya  berupa  sayur-sayuran, buah-buahan dan ayam atau ikan, tergantung harga pasar karena total saldo di setiap kartu adalah Rp.  200.000,- (Dua  ratus  ribu  rupiah)  maka  harga  beras  dan  telur  dijumlahkan,  selebihnya  bisa dihabiskan  untuk  s ayur  atau  barang  lain,  tanpa  mengeluarkan  biaya  tambahan  apapun” (Wawancara 11 Oktober 2022)
Berdasarkan wawancara informan di atas, peneliti menganalisa bahwa dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini cukup memudahkan masyarakat, penerima bantuan tidak mengeluarkan sedikitpun biaya dalam menerima bantuan dan bantuan diterima dalam bentuk saldo di Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) yang bisa dibelanjakan di e-warung untuk kebutuhan sehari-hari.

## b. Perataan
Peneliti  mencoba  menanyakan  kepada  beberapa  responden  yang  peneliti anggap  dapat  mewakili  data  perataan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  yang memiliki  tingkat  kesejahteraan  yang  masih  rendah.  Dari  pihak  Pemerintah  yaitu Dinas  Sosial  Kabupaten  Bengkalis.  Peneliti  mewawancarai  Kepala  Dinas  Sosial Kabupaten Bengkalis.
“Untuk  penerima  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  merupakan  penerima  Program Keluarga  Harapan  (PKH),  namun  untuk  saat  ini  masih  ada  beberapa  yang  terdaftar  sebagai penerima PKH yang tidak masuk dalam daftar penerima BPNT. Tugas kita hanya mengirimkan data  ke  Kemensos,  namun  yang  menentukan  siapa  sebagai  penerima  yaitu  dari  pihak  Kemensos, yang mana semua jenis bantuan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari pihak  kita  yaitu  Dinas  Sosial  Kabupaten Bengkalis  hanya  bisa memverifikasi  dari  segi  kelayakan penerima bantuan atau KPM“.(wawancara 10 Oktober 2022).
Berdasarkan  wawancara  di  atas,  dari  pemaparan  pihak  informan  dapat disimpulkan  bahwa  dalam  penyaluran  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT)di Kecamatan Bengkalis indikator perataan, belumbisa dikatakan memenuhi indikator  pemerataan,  dikarenakan  masih  ada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM) penerima  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  yang  belum  mendapatkan  bantuan pangan  atau  terdaftar  sebagai  penerima  BPNT  untuk  Tahun  2020  dan  2021 sedangkan  untuk  BPNT  sendiri  memprioritaskan  dari  PKH,  dikarenakan  daftar penerima  harus  berdasarkan  keputusan  Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia, sehingga masih ada beberapa masyarakat miskin yang belum mendapatkan BPNT.
c. Ketepatan
Ketepatan  adalah  suatu  kondisi  dimana  bantuan  pangan  ini  apakah  telah tersalurkan kepada kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam keputusan pemerintah dengan indikator penyaluran 6T dalam pelaksanaan  program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis. Pelaksanaan program Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di  Kecamatan  Bengkalis  belum  bisa  dikatakan  tepat
sasaran  yang  sudah  ditentukan  sebelumnya.  Seperti  yang  peneliti  lakukan wawancara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di bawah ini :
“Untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditujukan untuk 25% masyarakat kurang mampu, hal ini dikarenakan dilakukan pengurangan karena BPNT ini memang dikhususkan untuk masyarakat yang benar-benar memiliki tingkat perekonomian rendah dan diberikan secara gratis, meskipun  dari  25%  penduduk  kurang  mampu  belum  mendapatkan  semua,  karena  penerima bantuan ini berpatokan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mana pembaharuan data dari DTKS tidak menentu ” (wawancara 10 Oktober 2022)
Berdasarkan  penjelasan  dari  pihak  informan  di  atas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum  memenuhi  indikator  ketepatan,  karena  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh informan di atas bahwa yang menerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

## d. Ketepatgunaan/Kecukupan
Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilihat dari indikator ketepatgunaan  atau  kecukupan  merupakan  kegiatan  memenuhi  kebutuhan  atau memuaskan  keinginan,  selain  itu  seberapa  jauh  pencapaian  hasil  yang  diinginkan memecahkan masalah penerimaan bantuan pangan yang selama ini diberikan oleh pemerintah dengan berdesak-desakan karena antri diganti menjadi bantuan berbasis elektronik  yang  lebih  memudahkan  masyarakat  dan  dapat  memilih  warung  yang akan ditempati belanja dan memilih kualitas beras yang diinginkan pada e-warong.
Berikut  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  salah  seorang  Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  pada  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  di Kecamatan Bengkalis ia mengatakan bahwa :
“Dana  atau  uang  yang  ada  pada  Kartu  Kesejahteraan  Sosial  (KKS)  bersifat  elektronik,  sehingga hanya  dapat  ditukarkan  di  e-warung,  namun  dalam  pengambilan  bantuan,  apabila  penerima bantuan tidak dapat mengambil bantuan dapat ditunjukkan oleh salah satu anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan harus membawa KKS dan yang paling penting tahu pin kartunya karena KKS seperti ATM dan pin hanya diketahui oleh pemegang kartu dan jika tidak diambil dalam bulan ini bisa diambil pada bulan berikutnya sedangkan dana atau saldo di dalam KKS tersebut tidak bisa diuangkan”. (wawancara 11 Oktober 2022).
Berdasarkan  wawancara  dengan  informan  di  atas,  maka  penulis  dapat menganalisa  bahwa  pelaksanaan  program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  ini cukup memudahkan masyarakat miskin. Apalagi penggunaan kartu dalam bentuk elektronik  sehingga  adanya  kecurangan  dalam  pembagian  bantuan  sangat  kecil, karena  dalam  pengambilan  bantuan  yang  menggunakan  sistem  bank  yang  mana setiap melakukan transaski akan ada resi atau bukti belanja sebagai bukti transaksi dan  juga  akan  meninggalkan  jejak  digital  pada  data  bank  pusat  penyalur bantuan dimulai sejak menerima bantuan tersebut atau transaksi awal hingga transaksi akhir.
2. Faktor penghambat evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai
a. Penerima Tidak Sesuai Kriteria
Dari hasil observasi di lapangan di lihat bahwa ada beberapa penerima BPNT yang  sudah  tidak  memenuhi  indikator  penerima  bantuan  akan  tetapi  masih mendapatkan  BPNT  tidak  termasuk  indikator  penerima  BPNT.  Penjelasan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis / Andri Hamzah. S.E,M.Si mengatakan:
“Beberapa  penerima  BPNT  sebenarnya  sudah  dapat  dikatakan  cukup  mampu  dan  tak  perlu menerima  BPNT  karena  ada  yang  lebih  membutuhkan  BPNT  di  sekitar  mereka,  tetapi  beberapa masyarakat  selalu  memposisikan  tangan  di  bawah  mengharapkan  uluran  tangan  pemerintah. Untuk Kelurahan sendiri sebenarnya sudah ada beberapa rekening dari BPNT itu sudah dibekukan karena  sudah  dapat  dikatakan  cukup  mampu.  Untuk  di  Beberapa  desa  di  Kecamatan  Bengkalis, sudah  ada  beberapa  rekening  dari  BPNT  yang  tidak  bisa  dibuka,  ada  5  rekening  yang  sudah dibekukan  oleh  Bank  karena  dianggap  sudah  cukup  mampu  dan tidak  termasuk  lagi  dalam  25% masyarakat yang memiliki ekonomi terendah, sehingga  digantikan oleh masyarakat lainnya yang diajukan oleh pemerintah Kelurahan dan Desa dianggap memenuhi kriteria penerima”. (wawancara 10 Oktober 2022)
Berdasarkan wawancara di atas, maka penerima BPNT pada dasarnya sudah tidak termasuk dalam kategori penerima BPNT karena kondisi perekonomian sudah bisa  dikatakan  cukup  mampu,  dan  beberapa  masyarakat  ada  yang  lebih membutuhkan.  Selain  itu  ada  5  rekening  yang  telah  dibekukan  oleh  bank dikarenakan sudah tidak memenuhi 112 indikator penerima bantuan dan selanjutnya digantikan  oleh  masyarakat  yang  memenuhi  syarat  penerima  BPNT  melalui Pemerintah Desa.

## b. Ketidaksesuaian Data Penerima
Tanggapan masyarakat mengenai ketidaksesuaian penerima program BPNT di Kecamatan Bengkalis. Ketidak sesuaian data penerima dikemukakan oleh salah satu penerima/pengguna BPNT yakni Rokiyah yang menyatakan bahwa :
“ Dalam pelaksanaan Program BPNT di Kecamatan Bengkalis belum berjalan optimal masih banyak kendala, terutama dari kartu penerima yang tidak sesuai dengan data yang ada di Bank sehingga sebagian masyarakat tidak bisa mengambil sembako di warung tersebut. Kami berharap Pemerintah melalui  Dinas  Sosial  bisa  melakukan  Evaluasi  terhadap  program  ini,  karena  banyak  juga  dari masyarakat  yang  lain  yang  belum  menerima  BPNT  yang  pada  dasarnya  mereka  layak menerimanya”. ( Wawancara 11 Oktober 2022)
Berdasarkan  tanggapan  diatas  diketahui  bahwa  dalam  pelaksanaan  belum berjalan maksimal masih banyak kendala, terutama dari kartu penerima yang tidak sesuai  dengan  data  yang  ada  di  Bank  sehingga  sebagian  masyarakat  tidak  bisa mengambil sembako di warung tersebut.
c. Data Jarang diperbaharui
Kementerian  Sosial  dengan  berdasar  pada  DT-PPFM,  pihak  pemerintah  desa juga dapat mengajukan beberapa daftar nama penerima BPNT kepada Kementerian Sosial  melalui  Pendamping  masing-masing  Kecamatan  yang  kemudian  akan diseleksi  oleh  Kementerian  Sosial.  Berdasarkan  hasil  observasi  di  lapangan  yang
mana Kementerian Sosial menentukan penerima BPNT yang berpatokan pada DT- PPFM  memang  jarang  diperbaharui,  biasanya  diperbaharui  6  bulan  sekali . Kepala Bidang  Penanganan  Fakir  Miskin  Dinas  Sosial  Kabupaten  Bengkalis  mengatakan bahwa:
“Yang  berhak  menerima  bantuan  adalah  ditentukan  oleh  Kementerian  Sosial  berdasarkan  data penduduk yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin ( DT-FFM ) dan yang tergolong dalam kelompok Desil dan Desil 2. Desil itu adalah masyarakat 109 dengan 10% kesejahteraan terendah sedangkan untuk desil 2 adalah penduduk setempat yang tergolong antara 10%-20% kondisi kesejahteraan terendah. Atau 25% penduduk setempat yang menduduki posisi kesejahteraan kurang mampu”. ( Wawancara 10 Oktober 2022)
Berdasarkan  wawancara  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Basis  Data Terpadu  Program  Penanganan  Fakir  Miskin  (  DT-PPFM)  adalah  sistem  data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dan sekitar 25 % rumah  tangga  dengan  status  kesejahteraan  terendah  yang  ditetapkan  oleh Kementrian Sosial. Rumah tangga dalam basis data terpadu dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut desil.

## d. Permasalahan E-Waroeng
Hasil wawancara oleh Khairul Bahri Koordinator Daerah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Bengkalis mengatakan:
“Saya rasa mengenai jumlah e -warung yang masih sedikit dan harus mengantri dan berebut dalam membeli kebutuhan di e-warung, belum lagi bahan yang ada di e-warung juga terbatas sehingga menghambat  dalam  membeli  keperluan  pangan  di  menggunakan  BPNT  ini”.  ( Wawancara  10 Oktober 2022)
Berdasarkan  uraian  diatas  diketahui  bahwa  penting  untuk  membatasi  bagi warung yang ditunjuk dalam e-warung untuk menyediakan stok sembako sehingga meminimalisir  pengguna  program  BPNT  untuk  membeli  sembako  di  e-warung tersebut. Serta menghimbau kepada pemilik e-warung untuk lebih memprioritaskan pelanggan penerima program BPNT sehingga penerima program tidak kewalahan dalam memperoleh sembako di e- warung tersebut.

## e. Kualitas Sumberdaya Manusia
Sumber  penting  dalam  evaluasi  kebijakan  yang  dimaksud  antara  lain mencakup  staf  yang  harus  mempunyai  keahlian  dan  kemampuan  melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan. Selain itu, harus ada kelayakan antara jumlah staf  yang  dibutuhkan  dan  keahlian  yang  harus  dimiliki  sesuai  tugas  yang  akan dikerjakan. Sedangkan tanggapan menurut Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas  Sosial  Kabupaten  Bengkalis  yakni  Andri  Hamzah.  S.E,M.Si,  menyatakan bahwa:
“Sumberdaya  pada  umumnya  sudah  terlaksana  dengan  baik,  namun tentu  masih  terdapat kekurangan diantaranya kemampuan pegawai pelaksana yang belum memadai sehingga seringkali data penerima program BPNT tidak sama dengan data yang ada di pusat, sehingga perlu diupdate lagi data agar data tersebut sinkron dengan data penerima BPNT yang terdaftar di pusat, namun kami  selalu  berupaya  dalam  menjalankan  program  ini  sebaik  mungkin  sehingga  tujuan  dari
program  ini  yaitu  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  dapat  tercapai  secara  optimal”.
(wawancara 10 Oktober 2022)
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dari segi sumberdaya pada umumnya sudah terlaksana dengan baik, namun tentu masih terdapat kekurangan diantaranya  kemampuan  pegawai  pelaksana  yang  belum  memadai  sehingga seringkali data penerima program BPNT tidak sama dengan data yang ada di pusat, sehingga perlu di update lagi data agar data tersebut sinkron dengan data penerima BPNT  yang  terdaftar  di  pusat.  Temuan  ini  kemudian  berbeda  dengan  studi  Mega Sustra Dewi (2011) bahwa  Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Kramatwatu telah berjalan cukup baik di mana temuan penulis menunjukan bahwa pelaksanaan program BPNT karena dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, yaitu  dilihat  dari  pemahaman  masyarakat  terhadap  program  tersebut,  pada umumnya mereka mengerti dan memahami jenis dan nilai bantuan yang diberikan namun masih sedikit dari mereka yang paham tentang kebebasan memilih kuantitas dan kualitas bahan pangan sesuai dengan kebutuhan mereka.

## Kesimpulan
Efektivitas dalam evaluasi Program BPNT di Kecamatan Bengkalis dapat dilihat dari  unit  pelayanan  dalam  memberikan  bantuan  yang  cukup  efektif  karena pelayanan program BPNT mencakup kualitas, kuantitas dan waktu. Efisiensi Untuk mendapatkan BPNT di Kecamatan Bengkalis tidak dipungut biaya/dana, masyarakat cukup  mengumpulkan  KK  dan  KTP  sebagai  syarat  penerima  bantuan  yang kemudian  Kementerian  Sosial  akan  memilih  penerima  berdasarkan  DTKS. Kecukupan/ Ketepatgunaan Dalam hal ketepatgunaan/ kecukupan program BPNT menggunakan kartu kombo yang lebih memudahkan masyarakat dan lebih praktis dalam mengambil bantuan karena sistem perbelanjaan yang digunakan elektronik. Perataan  dalam  pembagian  BPNT  belum  merata  karena  masih  ada  beberapa  PKH yang  belum  terdaftar  dalam  penerima  BPNT.  Responsivitas  masyarakat  sangat antusias dikarenakan program BPNT memiliki kualitas beras yang bagus (premium) sedangkan untuk program rastra sebelumnya menggunakan kualitas beras medium. ketepatan  dalam  penyaluran  BPNT  telah  tersalurkan  kepada  kelompok  yang berbeda, akan tetapi belum merata.

## Referensi
Dunn, W. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua . Jakarta: Gadjha Mada University Press.
Gunawan. H. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Penerima Manfaat terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara .
Gustiance, Y. (2019). Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam
mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sustainable Development Goals/ SDGS Kota Bandar Lampung .
Hidayat, A. (2017). Penjelasan Teknik Pusposive Sampling Lengkap Detail . Bandung. Kosim, M. (2016). Model- Model Evaluasi Program dan Perencanaan Evaluasi Program Pendidikan . Bandung.
Leo, A. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik . Jakarta: Alfabeta. Mulyadi. (2015). Studi Kebijakan dan Pelayanan Publik . Alfabeta.
Peraturan Presiden RI. (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penaggulangan kemiskinan .
Peraturan Presiden RI. (2017). Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai .
Sosial, K. (2019). Buku Pedoman umum Program Bantuan Pangan Non Tunai. Kementerian Sosial& DKK. In Buku Rangkuman Informasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) .
Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. In Pustaka Belajar .
Sudijono, A. (2011). Pengantar Evaluasi Pendidikan . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sudirman, Faturachman Alputra, Basri, M., Huda, K., & Upe, A. (2020).
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) SEBAGAI UPAYA PENCAPAIAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS). Jurnal Neo Societal , 5 (4), 381 – 394.
Sudirman, Faturachman Aputra, Sari, E. I., & Abdullah, A. (2022). Penerapan E- Planning dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Kendari : Kontribusi untuk SDGs. NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan , 3 (2), 174. https://doi.org/10.52423/neores.v3i2.25500
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D Edisi Kedua .
Jakarta: Alfabeta.
Tiara Rohana, M. (2019). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT). Demography Journal of Sriwijaya , Vol. 6 Kot .
Toad. V.S, Rares, J& Pombengi, J. (2018). Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Waena Kota Menado. Jurnal Administrasi Publik , Volume 4 ( .
Wahab. (2004). Analisis Kebijakan dari Formasi ke Penyusunan Model-model implementasi kebijakan publik . Bumi Aksara.