ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
Irgi Fajrul Falah 1, * ; Arimurti Kriswibowo 2 1,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia; irgifajrulfalah01@gmail.com; arimurti.adne@upnjatim.ac.id
* Correspondence : kttlinaut@gmail.com
Kata kunci
Evaluasi. Kebijakan, Pendidikan Keywords Evaluation, Policy, Education.

## ABSTRAK
Sistem pendidikan di Indonesia selama ini dirasakan belum berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan,  maka  seharusnya  satuan  pendidikan  mengupayakan  terwujudnya standar  mutu  pendidikan  dalam  menjadikan  manusia  cerdas  secara  utuh  dan berbudaya  sejalan  dengan  tujuan  pendidikan  nasional.  Penulis  menggunakan pendekatan  penelitian  kualitatif  dalam  penelitian  ini,  dengan  tujuan  untuk memberikan gambaran penelitian yang komprehensif dan mendalam. Dalam hal Evaluasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan  Nomor  8  Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan tidak hanya melakukan pembenahan terhadap sekolah yang berada di Kabupaten  Pamekasan.  Evaluasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan Nomor  8  Tahun  2014  Tentang  Sistem  Penyelenggaraan Pendidikan yang  telah dilakukan oleh penulis berdasarkan teori evaluasi kebijakan dalam kerangka kerja (framework) William N. Dunn (2003) dengan 6 aspek yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan.

## ABSTRACT
The  education  system  in  Indonesia  so  far  has  not  been  successful  in  building Indonesian  people  with  character.  Based  on  the  Regional  Regulations  of Pamekasan Regency, the education unit should endeavor to realize educational quality standards in making intelligent human beings as a whole and cultured in line with national education goals. The author uses a qualitative research approach in this study, with the aim of providing a comprehensive and in-depth research overview.  In  terms  of  Policy  Evaluation  of  Pamekasan  Regency  Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning the Education Delivery System. The Pamekasan  Regency  Education  Office  does  not  only  make  improvements  to schools  in  Pamekasan  Regency.  Evaluation  of  Pamekasan  Regency  Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning the Education Delivery System which has been carried out by the author based on the theory of policy evaluation within the framework of William N.Dunn (2003) with 6 aspects namely  effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, accuracy.

## Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki wilayah luas dengan berbagai suku bangsa dan setiap daerah mempunyai budaya serta ciri khas. Usaha dalam membudayakan dan menumbuhkembangkan budaya dapat  dilakukan  melalui  pendidikan.  Pendidikan  dapat  dilakukan  melalui pendidikan formal, informal, dan non-formal. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi siswa dalam peningkatan pengetahuan  baik  secara  akademik  maupun  non-akademik  (Suhelayanti,  2019). Pendidikan di sekolah mengarah pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Saat ini kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan nasional ditujukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat (Intiah & Kriswibowo, 2018).
Pembangunan  manusia  telah  menjadi  indikator  bagi  kemajuan  suatu  negara. IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kehidupan manusia, dan  dapat  digunakan  untuk  menentukan  peringkat  atau  tingkat  pengembangan suatu  wilayah.  Pemerintah  Indonesia  menganggap  pembangunan  yang  berpusat pada  manusia  lebih  penting  daripada  hal-hal  lain.  Pemerintah  memprioritaskan anggaran pendidikan paling sedikit 20% dari APBN dan APBD total anggaran, dan untuk anggaran kesehatan setidaknya 5% dari total anggaran APBN dan 10% dari total anggaran APBD (Kadji, 2015).
Kualitas pendidikan yang baik bahkan menjadi perhatian dunia dalam Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (SDGs)  (Sudirman  &  Rifai,  2021).  Dengan  adanya pendidikan diharapkan mampu merubah kepribadian bangsa ini serta agar mampu membentuk  peserta  didik  memiliki  kemampuan  serta  keahlian  untuk  menuju kehidupan  yang  lebih  maju  nantinya  (Nurkholis,  2013).  Standar  pendidikan  di Indonesia  dibentuk  oleh  badan  standar  yang  merujuk  pada  8  standar  pendidikan yaitu standar (kelulusan, isi, proses, pengelolaan, pendidik dan tenaga kependidikan, evaluasi,  pembiayaan,  sarana  dan  prasarana).  Standar  tersebut  diharapkan  dapat dicapai oleh sekolah demi meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.
Masalahnya,  potret  pembangunan  pendidikan  di  Indonesia  sampai  saat  ini masih belum menggembirakan. Hal tersebut dikarenakan adanya problem kebijakan pendidikan, yang terkait dengan persoalan mendasar dalam kebijakan pendidikan (Akbar & Mohi, 2018). Pola perumusan kebijakan pendidikan masih berpusat pada elite  kekuasaan  dengan  sistem  top-down  pada  satu  sisi,  sedangkan  partisipasi masyarakat  relatif  masih  minimal.  Kondisi  itu  menunjukkan  bahwa  tindakan pembangunan  pendidikan  yang  diambil  dan  dilakukan  sebelum  tindakan pembangunan yang sebenarnya, dan masih berupa tindakan membangun semu serta tindakan  membangun  hanya  bersifat  nominal  (Perdana,  2015).  Hal  ini  disebabkan belum adanya sikap dasar pembangunan yang benar dibidang pendidikan. Selain itu, sikap  tindakan  “tanpa  pikir”  para  p elaku  kebijakan  pada  semua  tingkat mengindikasikan belum kukuhnya dasar-dasar ideologis pendidikan di Indonesia.
Berbagai  kebijakan  yang  mengarah  pada  perbaikan  pendidikan  pun  masih mendasarkan  pada  fondasi  ideologis  yang  rapuh  atau  tidak  jelas  dasar-dasar ideologisnya (Abdal, 2015).
Sistem  pendidikan  di  Indonesia  selama  ini  dirasakan  belum  berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Bahkan banyak yang menyebut pendidikan  telah  gagal,  karena  banyak  lulusan  sekolah  atau  sarjana  yang  piawai, berotak cerdas, tetapi mental dan moralnya lemah. Karakter tidak terbentuk secara instan, tapi harus dilatih secara serius dan proporsional agar mencapai bentuk dan kekuatan  yang  ideal.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka  Kabupaten  Pamekasan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014  yang  berisi  tentang  Sistem  Penyelenggaraan  Pendidikan  (Dahniar,  2021). Peraturan  tersebut  dibuat  berdasar  pertimbangan  bahwa  pendidikan  diharapkan mampu  menjawab  berbagai  tantangan  sesuai  dengan  tuntutan  dan  perubahan kehidupan  lokal,  nasional  dan  internasional,  oleh  karena  itu  Pendidikan  harus diselenggarakan  secara  terencana,  terarah,  dan  berkesinambungan  untuk mewujudkan  pemerataan  dan  perluasan  akses,  peningkatan  mutu,  relevansi  dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai satu sistem. Selain itu, Peraturan Daerah tersebut dibuat berdasar pertimbangan  bahwa  mengingat  Kabupaten  Pamekasan  sebagai  kabupaten pendidikan dan kabupaten yang mencanangkan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami  (GERBANGSALAM),  maka  pengembangan  pendidikan  tidak  hanya difokuskan pada bidang keilmuan yang bersifat umum tetapi berjalan seiring dengan pengembangan keilmuan agama dan pengembangan keilmuan budaya asli daerah sebagai  bentuk  pengembangan  pendidikan  karakter  keislaman  dan  pelestarian budaya asli (Romlah, 2021).
Pengelolaan  yang  baik  pada  pelayanan  di  sektor  publik  akan  menciptakan kepuasan pengguna di mana hal tersebut berdampak jauh pada kepercayaan publik terhadap  pemerintah  secara  umum  (Kriswibowo  &  Prathama,  2019).  Berdasarkan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan,  maka  seharusnya  satuan  pendidikan mengupayakan terwujudnya standar mutu pendidikan dalam menjadikan manusia cerdas  secara  utuh  dan  berbudaya  sejalan  dengan  tujuan  pendidikan  nasional. Pendidikan  berbasis  keunggulan  lokal  adalah  pendidikan  yang  diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau  komparatif  daerah  dengan  acuan  kurikulum  yang  menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Pamekasan.
Tujuan  dari  studi  ini  adalah  untuk  mengetahui  evaluasi  peraturan  daerah Kabupaten  Pamekasan  nomor  8  Tahun  2014  tentang  sistem  penyelenggaraan pendidikan.  Studi  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  evaluasi  peraturan pendidikan di Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Kutai Kartanegara  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti  seperti  Ramli,  (2013)
mengevaluasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pamekasan  Nomor  13  Tahun  2006 tentang  Sistem  Penyelenggaraan  Pendidikan  dan  menemukan  bahwa  peraturan tersebut belum mencapai keberhasilan optimal dalam pembentukan karakter peserta didik. Kemudian Yulianto, Sayekti, Sugiyanto (2020) mengenai program Penguatan Pendidikan Karakter di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa efektivitas dan perataan  program  masih  perlu  ditingkatkan,  sementara  efisiensi,  kecukupan, responsivitas,  dan  ketepatan  dinilai  baik.  Serta  Pulungan,  (2015)  membahas penempatan  tenaga  pendidikan  dan  kualitas  pendidikan  di  Kabupaten  Kutai Kartanegara, dan menyarankan peningkatan kualitas guru serta analisis kebutuhan guru secara tahunan. Studi-studi ini memberikan wawasan penting untuk penelitian ini,  memungkinkan  peneliti  untuk  mempelajari  keberhasilan  dan  kekurangan program  pendidikan  sebelumnya  sebagai  masukan  dalam  evaluasi  peraturan pendidikan di Kabupaten Pamekasan.

## Metode
Penulis  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dalam  penelitian  ini, dengan  tujuan  untuk  memberikan  gambaran  penelitian  yang  komprehensif  dan mendalam yaitu Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014  tentang  Sistem  Penyelenggaraan  Pendidikan  (Yusuf,  2018).  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  triangulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Sumber data penulis ada dua yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Sumber  data  primer  didapatkan  dari  wawancara dengan  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Pamekasan, Sekretaris  Dinas  Pendidikan,  Staf  Perencanaan  dan  Evaluasi,  Ketua  Dewan Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan.  Sedangkan  sumber  data  sekunder  didapatkan dari berbagai buku, jurnal, artikel, dan literatur terkait penelitian ini. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan  dalam  teknik  analisis  data  penulis  menggunakan  beberapa  langkah- langkah  diantaranya  adalah  pengumpulan  data,  kondensasi  data,  penyajian  data, kemudian dilakukan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam hal Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8  Tahun  2014  Tentang  Sistem  Penyelenggaraan  Pendidikan  (Laily,  2022).  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan  tidak  hanya  melakukan  pembenahan  terhadap sekolah yang berada di Kabupaten Pamekasan, namun Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan  juga  selalu  berupaya  untuk  memberikan  pelayanan  pendidikan  yang merata,  berkeadilan,  bermutu,  relevan,  efektif  dan  efisien  dalam  rangka mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,
kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung jawab.  Salah  satu  bentuk  pembenahan  pendidikan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan  yaitu  memfasilitasi  sarana  dan  prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu (Darmayanti & Wibowo, 2014).
Evaluasi  digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  berhasilnya  suatu  kebijakan yang telah dilaksanakan. Evaluasi suatu program dilihat dari apa yang sebenarnya terjadi  sebagai  akibat  dari  suatu  kebijakan  atau  program  dengan  apa  yang  terjadi setelah  kebijakan  tersebut  diimplementasikan.  Atau  bisa  dikatakan  evaluasi  akan melihat  sejauh  mana  kebijakan  tersebut  berhasil  sesuai  dengan  tujuan  awal  suatu kebijakan.  Dalam  penelitian    yang  dilakukan  oleh  (Pulungan,  2015)  untuk  menilai keberhasilan  suatu  kebijakan,  perlu  juga  dikembangkan  beberapa  indikator  atau kriteria yang menjadi acuan dalam melakukan evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan akurasi. Hal ini tentunya sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Ramli, 2013) dimana evaluasi itu bertujuan dalam hal  mencari  dampak  actual  darui  suatu  bentuk  kebijakan  dan  bukan  sekedar menentukan  dampak  yang  ditetapkan  program.    Berikut  ini  uraian  pembahasan penelitian  berupa  analisis  data  dengan  menggunakan  landasan  teori,  berurutan dengan masing-masing fokus kajian sebagai berikut:

## 1. Efektifitas
Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan di lapangan yaitu penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan bisa dibilang sudah sesuai dengan tujuan awal adanya  kebijakan  ini,  yaitu  terciptanya  layanan  pendidikan  yang  merata, berkeadilan,  bermutu,  relevan,  efektif  dan  efisien  dalam  rangka  mengembangkan potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Hal  tersebut disampaikan oleh bapak Akhmad Zaini selaku Kepala Dinas Pendidikan di Kantor Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan  dan  Ibu  Ratih  Mei  Unsila  selaku  Staf Perencanaan dan Evaluasi. Dalam wawancara beliau memaparkan bahwa terdapat tiga  hal  penting  dalam  dunia  pendidikan  yang  digunakan  untuk  menunjang pelaksanaan pendidikan yakni perpustakaan, kesra, dan Dinas Pendidikan itu yang terlibat  utama  kemudian  selain  3  faktor  penting  tersebut,  ada  faktor  pendukung yakni  Dewan  Pendidikan,  satuan  Pendidikan,  Pihak  yang  terlibat  itu  ada  Dinas Pendidikan, Bappeda, badan hukum, inspektorat BKPSDM, DPRD Komisi IV, sudah efektif karena perda itu sudah berjalan. Hal ini sesuai dengan penjelasan:
“Dalam dunia pendidikan itu ada 3 hal penting dalam menunjang pelaksanaan Pendidikan yakni perpustakaan, kesra, dan Dinas Pendidikan itu yang terlibat utama kemudian selain 3 aktor penting tersebut, ada aktor pendukung yakni Dewan Pendidikan, satuan Pendidikan, Pihak yang terlibat itu ada Dinas Pendidikan, Bappeda, badan hukum, inspektorat BKPSDM, DPRD Komisi IV, sudah efektif karena perda itu sudah berjalan”. (Hasil Wawancara 13 Februari 20 23)
Selain itu, menurut beliau pelaksanaan pengemban tugas dan tanggung jawab sudah dilakukan secara  efektif. Dewan Pendidikan mempunyai fungsi aktif dalam pelaksanaan kegiatan tentang penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, perpustakaan punya  fungsi  untuk  mengembangkan  literasi,  kesra  untuk  pengembangan pendidikan yang bukan di wilayah Dinas Pendidikan (swasta), sementara itu Dinas Pendidikan mempunyai tugas untuk menaungi sistem pendidikan dari TK, SD, SMP. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan:
“Selain  itu,  dalam  pelaksanaan  pengemban  tugas  dan  tanggung  jawab  sudah  dilakukan  secara efektif.  Dewan  Pendidikan  mempunyai  fungsi  aktif  dalam  pelaksanaan  kegiatan  tentang penyelenggaraan  pendidikan.  Misalnya,  perpustakaan  punya  fungsi  untuk  mengembangkan literasi, kesra untuk pengembangan pendidikan yang bukan di wilayah Dinas Pendidikan (swasta), sementara  itu  Dinas Pendidikan  mempunyai tugas  untuk  menaungi  sistem  pendidikan  dari  TK, SD, SMP.” (Hasil Wawancara 13 Februari 2023)
Hal ini juga dapat dilihat dari adanya beberapa sekolah yang memperbarui data melalui website di tiap tahunnya. Salah satunya adalah SDN Jungcangcang 1. Serta dalam hal monitoring (pemantauan) kebijakan, kualitas dari sistem penyelenggaraan pendidikan ini sudah baik karena dapat diakses dengan mudah oleh pihak sekolah, meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti data yang diperbarui sedikit telat untuk  meng-update,  namun  hal  ini  tidak  menghalangi  pihak  sekolah  untuk  tidak memperbarui datanya melalui website. Terdapat dua hal yang menjadi sasaran kajian sebagai  dasar  pengetahuan  apakah  kebijakan  tersebut  sudah  berjalan  sesuai  yang diharapkan, yaitu tercapainya tujuan kebijakan sistem penyelenggaraan pendidikan dan monitoring (pemantauan) mengenai sistem penyelenggaraan pendidikan. Kedua hal  tersebut  diperlukan  guna  melihat  tingkat  keefektifan  dari  penerapan  sistem penyelenggaraan  pendidikan  di  Kantor  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan (Rahmat, Syakhrani, & Satria, 2021).
2. Efisiensi
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Yulianto, Sayekti,  & Sugiyanto,  2020) bahwa  tedapat  banyak  kendala  teknis  yang  menghambat  seperti  sinyal  jaringan internet,  maka  dari  itu  keefisiensian  itu  dibutuhkan.  Dalam  segi  efisiensi  daya berkaitan dengan apa saja usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan sistem penyelenggaraan.  Apabila  sedikit  usaha  yang  dikeluarkan,  maka  dapat  dikatakan efisien.  Namun  jika  sebaliknya,  maka  dikatakan  tidak  efisien.  Seperti  halnya  yang dikatakan  oleh  Akhmad  Zaini  selaku  Kepala  Dinas  Pendidikan  di  Kantor  Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan:
“ Saya kira itu sudah efisien,efisiensi dan efektifitas sudah tercapai keduanya. Efektifitas berkaitan dengan  tujuan  yang  dicapai,  dan  efisiensi  berkaitan  dengan  anggaran  yang  digunakan  dalam mencapai tujuan itu” . (Hasil Wawancara 13 Februari 2023)
Hal  tersebut  dipertegas  lagi  oleh  Sahibuddin  selaku  Ketua  Dewan  Pendidikan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:
“Peraturan kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku di kabupaten atau lokal,  peraturan  yang  berkaitan  dengan  provinsi,  peraturan  yang  diatur  oleh  Menteri,  UU,  dan peraturan  pemerintah  itu  sudah  siap.  Bahkan  untuk  sekolah  yang  dipandang  tidak  memenuhi
standar minimal misal kalau SD siswanya sedikit, itu kebijakannya diadakannya dengan grouping karena  efisiensi,  artinya  sudah  menghemat anggaran  sedemikian  rupa.” (Hasil  Wawancara  15 Maret 2023)
Sedangkan  dari  segi  efisiensi  waktu,  penyelenggaraan  pendidikan  masih membutuhkan sedikit waktu dalam pelaksanaannya. Seperti halnya yang dikatakan oleh  Akhmad  Zaini  selaku  Kepala  Dinas  Pendidikan  di  Kantor  Dinas  Pendidikan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:
“Ini kita proyeksikan perda ini efektif dalam 10 tahun kedepan mas. Setelah 10 tahun baru kita akan melakukan evaluasi kembali terhadap perda tersebut.” (Hasil Wawancara 13 Februari 2023)
Hal ini juga dipertegas oleh Sahibuddin selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:
“Perkembangan  pendidika n  pasti  dinamis.  Perda  tersebut  tiba-tiba  tidak  semuanya  bisa  dipakai maka dari itu perlu direvisi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ketika ada kebijakan baru maka perda harus menyesuaikan.” (Hasil Wawancara 15 Maret 2023)
Hal  ini  didukung  oleh  pernyataan  dari  Kepala  Sekolah  SDN  Jungcangcang  1  Siti Fatimah, sebagai berikut:
“Jelasnya masalah itu pasti ada, cuma alhamdulillah kami dalam hal ini bisa melaksanakan atau bisa  memecahkan  permasalahan  itu.  Artinya  permasalahan  itu  tidak  terlalu signifikan.” (Hasil Wawancara 3 April 2023)
Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan di lapangan yaitu penerapan sistem  penyelenggaraan  pendidikan  membutuhkan  sedikit  usaha  dari  sumber dayanya. Hal ini dapat dilihat dari sedikit pengeluaran dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan,  karena  dengan  diadakannya  grouping  sistem  penyelenggaraan pendidikan  menjadi  lebih  efisien  dan  menghemat  anggaran.  Dan  juga  penerapan sistem  penyelenggaraan  pendidikan  ini  membutuhkan  sedikit  waktu  dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan  dan  Ketua  Dewan  Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan,  menurutnya perkembangan  pendidikan  pasti  dinamis.  Perda  tersebut  tiba-tiba  tidak  semuanya bisa dipakai maka dari itu perlu direvisi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ketika  ada  kebijakan  baru  maka  perda  harus  menyesuaikan.  Jadi,  Perda  nomor  8 tahun  2014  ini  masih  efektif  dalam  10  tahun  kedepan  dan  perlu  direvisi menyesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi.  Dari  pernyataan  diatas  maka  dapat dikatakan  bahwa  penerapan  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  telah  berjalan secara efisien.
3. Kecukupan
Kecukupan  dalam  penerapan  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  di  Kantor Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan  melibatkan  pertanyaan  sejauh  mana pencapaian  hasil  yang  diinginkan  untuk  memecahkan  masalah.  Untuk  menilai tingkat kecukupan program tersebut, terdapat dua hal yang menjadi fokus kajian.
Pertama,  kemampuan  kebijakan  dalam  memenuhi  sistem  penyelenggaraan pendidikan,  yang  mencakup  pemenuhan  kebutuhan,  nilai,  dan  kesempatan. Akhmad Zaini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, mengungkapkan:
“ efisiensi dan efektifitas sudah tercapai keduanya. Efektifitas berkaitan dengan tujuan yang dicapai, dan  efisiensi  berkaitan  dengan  anggaran  yang  digunakan  dalam  mencapai  tujuan  itu” (Hasil Wawancara 13 Februari 2023 )
Namun,  Sahibuddin,  Ketua  Dewan  Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan, memiliki pandangan berbeda dan menekankan perlunya memetakan ulang pondok pesantren, MTs, MI, SD, dan SMP dalam kebijakan tersebut. Namun, Ibu Siti Fatimah, Kepala Sekolah SDN Jungcangcang 1, menyambut baik keberadaan peraturan daerah (Perda)  tersebut  karena  dapat  memberikan  nilai  tambah  bagi  sekolahnya.  Dari wawancara  tersebut,  terlihat  bahwa  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan berupaya  memenuhi  kebutuhan  sekolah  dalam  hal  sarana,  prasarana,  dan memberikan pelayanan yang baik.
Kedua, kecukupan atau adequacy dilihat dari sejauh mana Perda tersebut dapat meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Kabupaten  Pamekasan.  Menurut  Bapak Akhmad  Zaini,  alokasi  anggaran  sebesar  20%  untuk  pengembangan  sarana  dan prasarana  sudah  mencukupi  dan  anggaran  di  Pamekasan  bahkan  telah  mencapai 27%.  Namun,  Bapak  Sahibuddin  mencatat  adanya  penurunan  alokasi  dana  dari pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak pada penurunan sarana  dan  prasarana  pendidikan  di  Kabupaten  Pamekasan.  Ibu  Siti  Fatimah  juga menyatakan  bahwa  kecukupan  bersifat  relatif,  karena  pemenuhan  kebutuhan tersebut  dilakukan  secara  bertahap  dan  masih  memerlukan  musyawarah  dengan warga sekolah.
Dari  data  hasil  wawancara,  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  sistem penyelenggaraan pendidikan ini belum mampu menjadi solusi yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Namun, penting untuk menyadari  bahwa  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  memainkan  peran  penting dalam mencari solusi untuk masalah tersebut.

## 4. Perataan
Penerapan  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  yang  merata  di Kantor  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan  merupakan  fokus  dari  penelitian  ini.  Tujuan utama  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  program  tersebut  telah berjalan  sesuai  yang  diharapkan.  Terdapat  dua  hal  yang  menjadi  fokus  dalam penelitian  ini  sebagai  dasar  penilaian  tingkat  perataan  dari  penerapan  sistem tersebut.
Pertama, penelitian melihat penyebaran sarana dan prasarana yang merata dan dapat diakses oleh setiap sekolah di Kabupaten Pamekasan. Akhmad Zaini, Kepala Dinas Pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, mengatakan:
“Sudah lama dilakukan , sekitar 5 tahun yang lalu sudah dilakukan sosialisasi.” (Hasil Wawancara 13 Februari 2023)
Pernyataan ini juga didukung oleh Sahibuddin, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, yang menyatakan:
“Pasti. Sosialisasi bukan hanya karena perda baru ditetapkan, tapi pemahaman masyarakat tentang kesadaran pendidikan, ada unsur eksekutif pelaksanaan tenaga pendidikan, yang semua dilakukan
untuk sama-sama menyadari dan memahami adanya perda tersebut. Sosialisasinya setiap saat tidak terjadwal.” (Hasil Wawancara 15 Maret 2023)
Kedua,  penelitian  melibatkan  wawancara  dengan  Kepala  Sekolah  SDN Jungcangcang 1, Ibu Siti Fatimah:
“sudah  beberapa  waktu  yang  lalu.  Kepala  sekolah  tidak  hanya  itu  kan,  permasalahannya  itu tumpang tindih jadi mungkin beberapa tahun lalu” (Hasil Wawancara 3 April 2023)
Menurutnya,  sosialisasi  mengenai  penerapan  sistem  ini  dilakukan  beberapa waktu  yang  lalu  dan  terjadi  tumpang  tindih  dengan  permasalahan  lainnya. Meskipun  ia  tidak  mengingat  secara  tepat  kapan  sosialisasi  dilakukan,  namun  ia menyatakan  bahwa  kepala  sekolah  telah  menerima  dan  memahami  program tersebut.
Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan di lapangan yaitu dilihat dari penyebaran  sarana  dan  prasarana,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  Kantor  Dinas Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan  telah  memberikan  fasilitas  yang  dapat  diakses dan digunakan dengan mudah oleh tiap sekolah. Untuk sosialisasi dapat dikatakan telah  merata,  karena  telah  dilakukan sosialisasi  dari  berbagai  sosial  media,  seperti Instagram  dan  website  yang  digunakan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan untuk  pembaharuan  data.  Sehingga  pihak  sekolah  dapat  dengan  mudah mengerti dan pada akhirnya bisa melakukan pembaruan data, selain itu pihak Kantor Dinas Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan  juga  memberikan  pelayanan  di  ruangan  yang sudah  disediakan  apabila  masih  terdapat  pihak  sekolah  yang  belum  paham mengenai  akses  website.  Dari  pernyataan  diatas  maka  dapat  dikatakan  bahwa penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan ini telah merata dan dapat diterima oleh semua pihak sekolah.
5. Responsivitas
Responsivitas  dalam  konteks  ini  mengacu  pada  tanggapan  atau  respon  dari kepala  sekolah  terhadap  implementasi  sistem  penyelenggaraan  pendidikan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  respon  Kepala  Sekolah  SMPN  4 Pamekasan Bapak Syaiful Anam sebagai berikut:
“kalau  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  sudah  puas,  namun  masih  ada  kendala  yaitu  karena sekolah ini termasuk gedung baru dan lokasi baru, jadi sebagian sarana dan prasarana yang kurang masih belum diperbaharui di website Dinas Pendidikan.” (Hasil Wawanca ra 3 April 2023 )
Untuk mengevaluasi responsivitas dari implementasi sistem penyelenggaraan pendidikan, penelitian ini memfokuskan pada satu hal sebagai dasar penilaian, yaitu tanggapan kepuasan terkait penerapan sistem tersebut. Tanggapan ini dapat menjadi indikator sejauh mana sistem tersebut telah berjalan sesuai harapan.
Dalam wawancara, Kepala Sekolah SMPN 4 Pamekasan, Bapak Syaiful Anam, menyatakan  bahwa  ia  merasa  puas  dengan  penerapan  sistem  penyelenggaraan pendidikan. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala terkait sarana dan prasarana yang belum diperbarui di website Dinas Pendidikan.
Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan tanggapan Kepala Sekolah SDN Jungcangcang 1, Ibu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah mengatakan bahwa:
“Kami s udah cukup merasa puas. Saya kira tidak ada yang perlu dikritik, cuman yang perlu bagi kita adalah untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan visi dan misi dari perda itu. Disini tidak mengkritik  kepada  kebijakan  tersebut  karena  memang  dinilai  lebih  banyak  positifnya  kepada sekolah” (Hasil Wawancara 3 April 2023)
Mereka merasa cukup puas dengan sistem tersebut. Ia menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dikritik dan lebih fokus pada pelaksanaan tujuan visi dan misi dari peraturan  daerah  terkait  pendidikan.  Ia  juga  menekankan  bahwa  tidak  ada  kritik terhadap kebijakan tersebut karena dinilai memiliki lebih banyak aspek positif bagi sekolah.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  kedua  kepala  sekolah,  yaitu  Kepala  Sekolah SMPN 4 Pamekasan dan Kepala Sekolah SDN Jungcangcang 1 Pamekasan, merasa cukup  puas  dan  terbantu  dengan  adanya  sistem  penyelenggaraan  pendidikan. Sistem ini membantu mereka dalam mengatur data sarana dan prasarana tanpa harus melaporkannya  secara  manual. Selain  itu,  sistem  ini  juga  mengurangi  waktu  antri untuk mengurus administrasi ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten.
Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan di lapangan yaitu tanggapan berupa  kepuasan  kepala  sekolah  mengenai  adanya  penerapan  sistem penyelenggaraan  pendidikan,  karena  mereka  jadi  lebih  mudah  untuk  mengatur kapan data mereka harus diperbarui, tanpa harus takut antri untuk datang ke kantor Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan.  Selain  itu  peneliti  juga  menemukan tanggapan  dengan  adanya  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  ini  bahwa  pihak sekolah  mendukung  terwujudnya  program  ini  akan  berjalan  terus  hingga  masa mendatang, serta dapat terus diberdayakan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.  Dari  pernyataan  diatas  peneliti  tidak  mendapatkan  respon  negatif mengenai  sistem  penyelenggaraan  pendidikan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa beberapa kepala sekolah merespon dengan positif dan puas.

## 6. Ketepatan
Kriteria  ketepatan  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  apakah  hasil  yang diinginkan  dari  suatu  kebijakan  atau  program  memiliki  manfaat  atau  nilai  yang berarti.  Ketepatan  dinilai  dengan  memeriksa  kembali  tujuan  awal  dari  kebijakan tersebut yang ditujukan kepada kelompok sasaran. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah tercapai.  Tujuan  awal  akan  terlihat  melalui  hasil  nyata  yang  terlihat  jelas.  Dalam kajian  penelitian  ini,  fokusnya  adalah  untuk  menilai  ketepatan  penerapan  sistem penyelenggaraan pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
Untuk  menilai  apakah  penerapan  sistem  penyelenggaraan  pendidikan  di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sudah tepat, terdapat dua hal yang menjadi  fokus  penelitian  sebagai  dasar  pengetahuan  untuk  mengevaluasi  apakah program  tersebut  telah  berjalan  sesuai  yang  diharapkan,  yaitu  berkaitan  dengan manfaat yang diterima oleh setiap sekolah terkait penerapan Perda tersebut. Untuk melihat ketepatan penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan, dapat dilihat dari
manfaat  yang  diterima  oleh  setiap  sekolah  di  Kabupaten  Pamekasan.  Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Akhmad Zaini, mengatakan:
“Saya rasa sudah tepat, karena perda ini melalui banyak masukan, mulai dari seminar, kajian dan refrensi, jadi hasilnya menurut saya sudah tepat.” (Hasil Wawancara 13 Februari 2023)
Penerapan Perda sudah tepat karena melibatkan banyak masukan dari seminar, kajian, dan referensi. Menurutnya, hasilnya sudah sesuai dengan harapan. Namun, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Sahibuddin, mengatakan:
“Ada penyempurnaan yang harus dilakukan. Seperti sudah mulai ada pemberlakukan kurikulum merdeka, guru penggerak, sekolah penggerak. Hal tersebut tidak ada di perda, sehingga diintip terus ketika  sudah  mulai  ada  pemberharuan  seperti  ini,  perda  sudah  tidak  bertahan.  Sementara  masih tepat, yg diperlukan sekarang penyesuaian di perda dimana perda 2014 sekolah menengah keatas suda h bukan wewenang kabupaten.” ( Hasil Wawancara 15 Maret 2023)
Hal ini didukung oleh pernyataan dari Kepala Sekolah SDN Jungcangcang 1 sebagai berikut:
“Insyaallah sudah  tepat,  terbukti  dengan  adanya  kemajuan-kemajuan  di  beberapa  faktor  yang menyangkut masalah kemajuan Pendidikan di SDN Jungcangcang 1” (Hasil Wawancara 3 April 2023)
Terdapat  penyempurnaan  yang  perlu  dilakukan,  seperti  pemberlakuan kurikulum merdeka, guru penggerak, dan sekolah penggerak yang tidak tercantum dalam Perda. Perda tersebut tidak dapat bertahan ketika ada perubahan seperti ini. Mengenai  kemajuan  dalam  beberapa  faktor  yang  terkait  dengan  kemajuan pendidikan di sekolah sudah mulai terlihat. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi pegawai Dinas Pendidikan dan pihak sekolah, seperti pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan tujuan dan fungsi, serta kemudahan akses dan pelaporan yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.
Berkaitan  dengan  perbandingan  antara  tujuan  penerapan  Perda  tersebut dengan  hasil  yang  ada.  Untuk  menilai  ketepatan,  dapat  dilakukan  perbandingan antara  tujuan  penerapan  Perda  dengan  hasil  yang  telah  tercapai.  Menurut  Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Akhmad Zaini:
“secara ekonomi program ini sudah sesuai karena telah menge mbangkan teknik-teknik perencanaan pendidikan  yang  efisien  dan  pengelolaan  pendidikan  yang  b aik.”  (Hasil  Wawancara  13  Februari 2023)
Namun,  Sahibuddin  dari  Dewan  Pendidikan  Kabupaten  Pamekasan menyatakan:
“Secara  teknis  sudah  layak.  Secara  ekonomis  perlu  dikaji  lagi,  karena  perkembangan  informasi teknologi masih membutuhkan penyesuaian. Perda tersebut harus direvisi.” (Hasil Wawancara 15 Maret 2023)
Kepala Sekolah SMPN 4 Pamekasan, Syaiful Anam, menjelaskan bahwa:
“Sistem  penyelenggaraan  pendidikan  itu  ditujukan  untuk  membantu  pihak  sekolah  dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana secara elektronik dengan mudah, cepat, aman, kapan saja dan dimana saja agar mendorong pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas  Pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Dan tujuan itu menurut saya tercapai karena saya sebagai salah satu kepala sekolah yang menjadi penerima kebijakan yang sudah mendapatkan hak yang sepantasnya” (Hasil Wawancara 3 April 2023)
Sistem  penyelenggaraan  pendidikan  ini  bertujuan  untuk  membantu  sekolah dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana secara elektronik dengan mudah, cepat, aman, kapan saja, dan di mana saja untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Menurutnya, tujuan tersebut telah tercapai dan ia sebagai kepala  sekolah  merasa  mendapatkan  hak  yang  seharusnya.  Dari  hasil  wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara tujuan dan hasil penerapan sistem penyelenggaraan pendidikan ini sesuai karena pegawai Dinas Pendidikan dan pihak  sekolah  merasa  terbantu.  Namun,  untuk  memastikan  hal  tersebut,  perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut.
Dalam  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Damanik  &  Marom,  2016),  ketepatan merujuk pada kuatnya asumsi. Berdasarkan pengamatan yang peneliti temukan di lapangan  yaitu  dapat  dilihat  pada  sub  fokus  pertama  bahwa  pengimplementasian sistem penyelenggaraan pendidikan ini banyak memberi manfaat bagi pihak Dinas Pendidikan  maupun  pihak  sekolah.  Dengan  adanya  sistem  penyelenggaraan pendidikan  ini  sangat  bermanfaat  bagi  pegawai  Dinas  Pendidikan  maupun  pihak sekolah.  Penerima  kebijakan  diberikan  manfaat  Pendayagunaan  sarana  dan prasarana  pendidikan  sesuai  tujuan  dan  fungsinya  menjadi  tanggung  jawab penyelenggara  dan/atau  pengelola  satuan  pendidikan.  Untuk  pihak  sekolah diberikan  manfaat  berupa  kemudahan  akses  serta  dapat  melakukan  pelaporan dimana  saja  dan  kapan  saja.  Tentunya  hal  ini  memudahkan  pegawai  untuk monitoring  data  sarpras  dan  membuat  pelaporan  menjadi  lebih  cepat,  akurat  dan tepat. Manfaat lain yang diperoleh adalah data pihak sekolah dapat lebih aman dan rahasia  dalam  hal  pengawasannya.  Selanjutnya  untuk  pihak  sekolah  diberikan manfaat berupa kemudahan akses serta dapat melakukan pelaporan tanpa terbatas tempat  dan  waktu.  Kemudahan  tersebut  diharapkan  bisa  meningkatkan  kualitas pendidikan di Kabupaten Pamekasan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  mengenai  Evaluasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten Pamekasan  Nomor  8  Tahun  2014  Tentang  Sistem  Penyelenggaraan  Pendidikan, dapat  disimpulkan  bahwa  peraturan  tersebut  memiliki  beberapa  kelebihan  dan kekurangan.  Secara  positif,  terlihat  adanya  efektivitas  dalam  peraturan  tersebut, dengan  pembaharuan website setiap  tahun  dan  pemantauan  kualitas  pendidikan yang  memudahkan  masyarakat  dalam  mengakses  informasi  terkait  pendidikan. Selain  itu,  aspek  efisiensi  juga  tercapai  dengan  baik  melalui  penerapan  sistem grouping  yang  menjadikan  penyelenggaraan  pendidikan  berjalan  lebih  efisien. Dalam hal perataan, peraturan tersebut sudah optimal, terlihat dari sosialisasi yang gencar mengenai kebijakan pendidikan. Responsivitas dan ketepatan juga mencapai tingkat  yang  baik,  dengan  pemenuhan  aspek  responsivitas  yang  optimal  serta kemudahan akses dan pelaporan yang fleksibel. Namun, masih terdapat kekurangan dalam  aspek  kecukupan  fasilitas  yang  belum  memadai  untuk  menunjang  sistem
penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan dalam hal tersebut guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pamekasan.

## Referensi
Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik) . Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati . Bandung. Retrieved from http://repository.unimal.ac.id/3602/1/Pertemuan2Kebijakan.pdf
Akbar,  M.  F.,  &  Mohi,  W.  K.  (2018). Studi  Evaluasi  Kebijakan  (Evaluasi  Kebijakan  Di Indonesia) . Gorontalo: Ideas Publishing.
Dahniar. (2021). Sistem Pendidikan, Pendidikan Sebagai Sistem Dan Komponen Serta Interpendensi Antar Komponen Pendidikan. JURNAL LITERASIOLOGI , 7 (3), 1 – 12.
Damanik,  Y.  T.,  &  Marom,  A.  (2016).  Evaluasi  Kebijakan  Penanggulangan Kemiskinan  Melalui  Program  Pelatihan  Keterampilan  Di  Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review , 5 (3), 1 – 11. Retrieved from
https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12486
Darmayanti, S. E., & Wibowo, U. B. (2014). Evaluasi Program Pendidikan Karakter Di Sekolah  Dasar  Kabupaten  Kulon  Progo. Jurnal  Prima  Edukasia , 2 (2),  223. doi:10.21831/jpe.v2i2.2721
Intiah, I., & Kriswibowo, A. (2018). Kinerja Implementasi Penuntasan Buta Aksara Di Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga. Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 8 (2), 165 – 175. doi:10.33005/jdg.v8i2.1191 Kadji,  Y.  (2015). FORMULASI  DAN  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PUBLIK Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas . Gorontalo: UNG Press. Kriswibowo,  A.,  &  Prathama,  A.  (2019).  Kajian  Evaluatif  atas  Penerapan  Standar Nasional  Perpustakaan  Perguruan  Tinggi. Khizanah  Al-Hikmah :  Jurnal  Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan , 7 (1), 65. doi:10.24252/kah.v7i1a6
Laily, R. N. (2022). Belum Balik Nama, Puluhan SD di Pamekasan Ini Ternyata Berdiri di Tanah Warga. Retrieved 16 June 2023, from
https://www.merdeka.com/jatim/belum-balik-nama-puluhan-sd-di- pamekasan-ini-ternyata-berdiri-di-tanah-warga.html
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook (Third Edit). California: SAGE Publications.
Munir Yusuf. (2018). Pengantar Ilmu Pendidikan . Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo .
Palopo.
Nurkholis.  (2013).  Pendidikan  Dalam  Upaya  Memajukan  Teknologi. Jurnal Kependidikan , 1 (1), 24 – 44.
Perdana,  N.  S.  (2015).  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan Untuk Anak-Anak Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 21 (3), 279 – 298.
Pulungan, M. (2015). Kajian Evaluasi Tenaga Pendidikan dalam Rangka Peningkatan Kualitas  Pendidikan  di  Kutai  Kartanegara  Provinsi  Kaltim. Jurnal  Bina  Praja ,
07 (01), 51 – 62. doi:10.21787/jbp.07.2015.51-62
Rahmat,  A.,  Syakhrani,  A.  W.,  &  Satria,  E.  (2021).  Promising  online  learning  and teaching in digital age: systematic review analysis. International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research , 7 (4), 126 – 135. doi:10.21744/irjeis.v7n4.1578 Ramli, M. (2013). Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 / 2006.
Adminisrasi Publik , 11 (1), 159 – 172.
Romlah,  S.  (2021).  Sistem  Penyelenggaraan  Pendidikan  Madrasah  di  Indonesia. PANCAWAHANA:  Jurnal  Studi  Islam , 16 (2),  1 – 17.  Retrieved  from http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/pwahana/article/view/450 9
Sudirman,  F.  A.,  &  Rifai,  R.  (2021).  Private  Sector  Contribution  in  Achieving  the Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  7  in  Kendari,  Indonesia. International Journal of Qualitative Research , 1 (1), 55 – 60. https://doi.org/10.47540/ijqr.v1i1.319 Suhelayanti.  (2019).  Analisis  Kebijakan  Pendidikan. Lentera  Indonesian  Journal  of Multidisciplinary Islamic Studies , 1 (1), 11 – 26. doi:10.47945/al-riwayah.v14i2.696 Yulianto,  D.,  Sayekti,  L.  A.,  &  Sugiyanto.  (2020).  Evaluasi  Program  Penguatan Pendidikan  Karakter  di  Kabupaten  Kulon  Progo. Publikauma:  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik UMA , 8 (1), 103 – 112. doi:10.31289/publika.v8i2.4313