Power of Attorney and Permission to Pledge an Estate Based on Tangerang District Court Stipulation No. 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng
Kuasa dan Ijin Untuk Menjaminkan  Harta Peninggalan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang  No. 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng
Amos Andi 1) ; Selamat Lumban Gaol 2) ; Sudarto 3)
1) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Email: 1) amos.andi04@gmail.com; 2) selamatgaol@unsurya.ac.id; 3) dartoreq@qmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [05 Agustus 2023]
Revised [25 September 2023]
Accepted 01 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Kematian  seseorang  akan  menimbulkan  persoalan  terhadap  harta  yang  ditinggalkan,  termasuk tentang  cara  meneruskan  atau  mengalihkan  harta  yang  ditinggalkan  dan  yang  berhak  untuk menerima/meneruskan  harta  yang  ditinggalkan  tersebut,  yang  diatur  semua  oleh  hukum  waris. Surat  panggilan  (relaas)  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  sangat  penting  dalam  proses beracara  di  pengadilan.  Tanpa  surat  panggilan  kehadiran  para  pihak  di  persidangan  tidak mempunyai  dasar  hukum.  Surat  panggilan  dalam  hukum  acara  perdata  dikategorikan  sebagai akta  autentik.  Pasal  165  HIR  dan  285  R.Bg  serta  Pasal  1865  BW  menyebutkan  akta  autentik adalah akta yang dibuat dihadapan pegawai umum dalam bentuk yang ditentukan oleh undang- undang  yang  berlaku.  Dengan  demikian,  segala  sesuatu  yang  dimuat  dalam  relaas  harus dianggap  benar,  kecuali  jika  dapat  dibuktikan sebaliknya.  Tujuan  penelitian  ini  terdiri  dari  tujuan objektif dan tujuan subjektif dengan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kuasa dan  Ijin  menjaminkan  harta  Peninggalan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata secara  keseluruhan  dan  merupakan  bagian  dari  hukum  kekeluargaan.Kuasa  dan  Ijin menjaminkan  harta  Peninggalan  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata  secara keseluruhan  dan  merupakan  bagian  dari  hukum  kekeluargaan.  Hukum  waris  sangat  erat kaitannya  dengan  ruang  lingkup  kehidupan  manusia,  sebab  setiap  manusia  pasti  akan mengalami  peristiwa  hukum  berupa  kematian.  Akibat  hukum  yang  selanjutnya  timbul,  dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan  hak-hak  dan  kewajiban  seseorang  yang  meninggal  dunia  tersebut.  Demikian  halnya dengan  contoh  kasus  yang  dikaji  dalam  penulisan  ini,  untuk  menjaminkan  harta  warisan  suami yang  meninggal  (bagian  anak-anak)  seorang  istri  sebagai  wali  anak  dalam  perkawinan  harus melakukan  permohonan  ke  Pengadilan  yang  berwenang,  sebagaimana  tertuang  dalam Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1155/Pdt.P/2021/PN.TngPerbuatan Kuasa dan Ijin  menjaminkan  harta  Peninggalan  sebaiknya  dilakukan  untuk  kepentingan  anak  yaitu memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi anak.

## ABSTRACT
The  death  of  a  person  will  cause  problems  with  the  property  left  behind,  including  how  to continue or transfer the property left behind and who is entitled to receive / continue the property left  behind,  all  of  which  are  regulated  by  inheritance  law.  The  summons  (relaas)  is  one  of  the most important instruments in the court process. Without a summons the presence of the parties in  court  has  no  legal  basis.  A  summons  in  civil  procedure  law  is  categorized  as  an  authentic deed. Articles 165 HIR and 285 R.Bg and Article 1865 BW state that an authentic deed is a deed made  before  a  public  servant  in  the  form  prescribed  by  applicable  law.  Thus,  everything contained in the relaas must be considered true, unless it can be proven otherwise. The purpose of  this  research  consists  of  objective  objectives  and  subjective  objectives  with  benefits  both theoretically and practically. The power of attorney and permission to pledge inherited property is one part of civil law as a whole and is part of family law. Inheritance law is closely related to the scope  of  human  life,  because  every  human  being  will  definitely  experience  a  legal  event  in  the form  of  death.  The  legal  consequences  of  the  death  of  a  person  include  the  management  and continuation of the rights and obligations of the deceased. Such is the case with the case studied in  this  paper,  to  pledge  the  estate  of  the  deceased  husband  (children's  share)  a  wife  as  a guardian of the child in marriage must make an application to the authorized Court, as stated in the  Tangerang  District  Court  Stipulation  Number  1155/Pdt.P/2021/PN.TngThe  act  of  Power  of Attorney and Permission to pledge the estate should be done for the benefit of the child, namely to provide benefits and welfare for the child.

## KEYWORDS
license, power of attorney, judgment, court
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan,  manusia  akan  mengalami  peristiwa-peristiwa  yang  sangat  penting,  yaitu kelahiran,  perkawinan  dan  kematian.  Dalam  perkembangan  hukum  masyarakat  saat  ini  tiap  peristiwa yang  terjadi  memerlukan  suatu  bukti  otentik  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  (Suprayitno  2008). Manusia  selaku  anggota  masyarakat  mempunyai  hak  dan  kewajiban  terhadap  anggota  masyarakat lainnya,  dan  juga  terhadap  barang-barang  yang  berada  dalam  masyarakat  tersebut.  Dengan  kata  lain, antara manusia mempunyai hubungan yaitu saling memengaruhi satu sama lain berupa kenikmatan atau
beban  yang  dirasakan  oleh  masing-masing  pihak.  Kematian  seseorang  akan  menimbulkan  persoalan terhadap  harta  yang  ditinggalkan,  termasuk  tentang  cara  meneruskan/mengalihkan  harta  yang ditinggalkan dan yang berhak untuk menerima/meneruskan harta yang ditinggalkan tersebut, yang diatur semua oleh hukum waris (Suparman 2015).
Kenyataannya  tidak  mudah  untuk  menentukan  hukum  waris  yang  berlaku  untuk  menyelesaikan suatu  warisan  tertentu,  dan  menentukan  berapa  bagian  masing-masing  ahli  waris  dari  warisan  itu. Apabila  sebuah  warisan  tidak  dipersengketakan,  dengan  kata  lain  segenap  ahli  waris  rukun-rukun  saja dan semuanya dengan hati terbuka berbagi warisan secara baik-baik, penuh pengertian dalam suasana kekeluargaan,  maka  segala  sesuatu  dapat  berjalan  lancar,  sehingga  tidak  menimbulkan  masalah (Hartanto  2015).  Akan  tetapi  apabila  ada  salah  seorang  ahli  waris  saja  yang  membangkang  atau  tidak mau  melakukan  pembagian  warisan  dengan  kekeluargaan,  terutama  jika  yang  bersangkutan  ingin menguasai sebagian besar atau keseluruhan dari warisan, maka sengketa mudah timbul dengan segala akibat  dan  konsekuensinya.  Jika  perkara  tersebut  sampai  disidangkan  di  Pengadilan,  baik  Pengadilan Agama  atau  Pengadilan  Negeri,  perkara  warisan  ini  akan  selesai  dalam  waktu  yang  lama  dan membutuhkan biaya yang besar (Cahyani 2020).
Di  Indonesia  masih  terjadi  pluralisme  hukum  waris.  Dengan  tetap  berlakunya  Pasal  163  Indische Statsregeling  (IS)  dan  Pasal  131  Indische  Statsregeling  (IS)  mengenai  pembagian  golongan,  maka hukum  waris  yang  berlaku  secara  nasional  ada  tiga  macam,  yaitu  hukum  waris  Islam,  hukum  waris barat/perdata,  dan  hukum  waris  adat  (Hartono  1984).  Hukum  waris  berdasarkan  hukum  Islam  berlaku bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku di kalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli (Ali 2002).
Dalam  hukum,  kita  mengenal  akan  adanya  tata  cara  beracara  di  peradilan  perdata.  Tata  cara beracara  sendiri  menjadi  hal  yang  penting  di  dunia  Hukum,  hal  ini  dikarenakan  sangat  penting  untuk menyelesaikan  suatu  perkara  yang  berada  di  pengadilan  (Gautama  1992).  Rangkaian  proses pemeriksaan  persidangan  harus  berjalan  menurut  tata  cara  yang  ditentukan  oleh  peraturan  perundang undangan.  Pemanggilan  para  pihak  untuk  menghadiri  persidangan  merupakan  awal  dari  rangkaian proses beracara di Pengadilan. Berlandaskan  pemanggilan, Hakim  memeriksa, mengadili dan memutus perkara  yang  ditangani.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mengkhusukan  diri  untuk  fokus  dalam  membahas Hukum  Acara  Perdata,  karena  menurut  peneliti  Hukum  Acara  Perdata  masih  terdapat  banyak kekurangannnya, hal ini dikarenakan anggapananggapan para penegak hukum yang selalu meremehkan hal  sekecil  apapun  dalam  melakukan  tata  cara  beracara  di  pengadilan,  khususnya  dalam  hal pemanggilan.  Pemanggilan  sendiri  dalam  hal  perdata  adalah  hal  yang  paling  utama  dalam  proses beracara, apabila dalam hal pemanggilan saja telah terjadi masalah maka proses beracara di pengadilan pun tidak akan berjalan (Efendi 2018).
Menurut hukum acara perdata, panggilan adalah menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly)  kepada  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  2  suatu  perkara  di  pengadilan  agar  memenuhi  dan melaksanakan  hal-hal  yang  diminta  dan  diperintahkan  majelis  hakim  atau  pengadilan  (Sambas  2016). Resmi  adalah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  sedangkan  patut  adalah  dalam  menetapkan tanggal  dan  hari  persidangan  hendaklah  memerhatikan  letak  jauh  dekatnya  tempat  tinggal  pihak-pihak yang berperkara, yaitu tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan  dimulai  dan  di  dalamnya  tidak  termasuk  hari  besar  atau  hari  libur.Menurut  Pasal  388  dan Pasal  390  ayat  (1)  HIR,  yang  berfungsi  melakukan  pemanggilan  adalah  juru  sita.  Panggilan  yang dilakukan juru sita yang dianggap resmi dan sah. Kewenangan juru sita ini berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya melalui perintah ketua (majelis hakim) yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan (Atmadja 2018).
Setelah  melakukan  panggilan,  juru  sita  harus  menyerahkan  risalah  (relaas)  panggilan  kepada hakim  yang  akan  memeriksa  perkara  tersebut  yang  merupakan  bukti  bahwa  tergugat  telah  dipanggil. Oleh  karena  itu  sah  tidaknya  pemanggilan  dan  pemberitahuan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pengadilan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan (Diah 2019).
Surat  panggilan  (relaas)  merupakan  salah  satu  instrumen  yang  sangat  penting  dalam  proses beracara  di  pengadilan.  Tanpa  surat  panggilan  kehadiran  para  pihak  di  persidangan  tidak  mempunyai dasar  hukum.  Surat  panggilan  dalam  hukum  acara  perdata  dikategorikan  sebagai  akta  autentik.  Pasal 165  HIR  dan  285  R.Bg  serta  Pasal  1865  BW  menyebutkan  akta  autentik  adalah  akta  yang  dibuat dihadapan  pegawai  umum  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang  yang  berlaku  (Triwulan 2008).  Dengan  demikian,  segala  sesuatu  yang  dimuat  dalam  relaas  harus  dianggap  benar,  kecuali  jika dapat dibuktikan sebaliknya.
Jadi  dengan  hal  ini  penulis  menganggap  bahwa  surat  panggilan  (relaas)  merupakan  instrumen penting  dalam  kelancaran  pemanggilan  serta  jalannya  persidangan,  dikarenakan  sifatnya  yang  otentik sehingga perlu adanya perhatian secara khusus terkait hal ini, dalam bukunya Yahya Harahap, menurut beliau otentiknya suatu surat panggilan harus memenuhi beberapa syarat yakni : a.  Ditandatangani oleh jurusita;
b.  Berisi  keterangan  yang  ditulis  tangan  jurusita  yang  menjelaskan  panggilan  telah  disampaikan  di tempat tinggal yang bersangkutan secara in person atau kepada keluarga atau kepala desa.
Setelah  kita  mengetahui  bahwasanya  surat  panggilan  itu  penting  dan  wajib  disampaikan  kepada para  pihak,  maka  dari  itu  pihak  yang  berkewajiban  untuk  menyampaikan  harus  bertanggung  jawab apabila  surat  panggilan  (relaas)  tersebut  tak  kunjung  sampai  di  tangan  para  pihak,  dalam  aturan  HIR Pasal 390 ayat (1) disebutkan :
“Tiap-tiap  surat  jurusita,  kecuali  yang  akan  disebut  di  bawah  ini,  harus  disampaikan  pada  orang yang  bersangkutan  sendiri  di  tempat  diamnya  atau  tempat  tinggalnya  dan  jika  tidak  dijumpai  di  situ, kepada  kepala  desanya  atau  lurah  bangsa  Tionghoa  yang  diwajibkan  dengan  segera  memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.”

## LANDASAN TEORI

## Tinjauan Umum tentang kuasa dalam Hukum Perdata
Untuk  memahami  pengertian  kuasa  secara  umum,  dapat  dirujuk  Pasal  1792  KUH  Perdata,  yang berbunyi:  “Pemberian  kuasa  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana  seorang  memberikan  kekuasaan kepada  seorang  lain,  yang  menerimanya,  untuk  dan  atas  namanya  menyelenggarakan  suatu  urusan”. Ketentuan pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa terdapat dua pihak, yaitu:
A.Pemberi kuasa;
B.Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.
Lembaga hukum kuasa disebut dengan pemberian kuasa, jika:
1.  Pemberi  kuasa  melimpahkan  perwakilan  atau  mewakilkan  kepada  penerima  kuasa  untuk  mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa.
2.  Dengan  demikian,  penerima  kuasa  berkuasa  penuh,  bertindak  mewakili  pemberi  kuasa  terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa.
3.  Pemberi  kuasa  bertanggung  jawab  atas  segala  perbuatan  kuasa,  sepanjang  perbuatan  yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa.
Sifat perjanjian kuasa, antara lain sebagai berikut:
a.  Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.
b.  Pemberian kuasa bersifat konsensualsifat perjanjian  atau  persetujuan kuasa  adalah kosensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan, dalam arti:
1.  Hubungan pemberian kuasa, bersifat paket yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa.
2.  Hubungan  hukum  itu  dituangkan  dalam  perjanjian  pemberian  kuasa,  berkekuatan  mengikat sebagai persetujuan di antara mereka (kedua belah pihak).
3.  Oleh  karena  itu,  pemberian  kuasa  harus  dilakukan  berdasarkan  pernyataan  kehendak  yang tegas dari kedua belah pihak.
c.  Berkarakter  garansi-kontrak  Ukuran  untuk  menentukan  kekuatan  mengikat  tindakan  kuasa  kepada pemberi kuasa, hanya terbatas:
1.  Sepanjang kewenangan atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa.
2.  Apabila  kuasa  bertindak  melampaui  batas  mandat,  tanggung  jawab  pemberi  kuasa  hanya sepanjang  tindakan,  yang  sesuai  dengan  mandat  yang  diberikan.  Sedangkan  melampaui  itu menjadi  tanggung  jawab  kuasa,  sesuai  dengan  asas  garansi-kontrak  yang  dijelaskan  dalam Pasal 1806 KUH Perdata.
Berakhirnya kuasa dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut: a.  Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak b.  Salah satu pihak meninggal dunia c.  Penerima kuasa melepaskan kuasa.
Kuasa  mutlak  muncul  dari  pergaulan  sehari-hari  antara  seseorang  dengan  orang  lain.  Untuk menghindari  ketidakpastian  pemberian  kuasa,  dihubungkan  dengan  hak  pemberi  kuasa  untuk  dapat
mencabut secara sepihak 12 pada satu sisi, serta hak penerima kuasa untuk melepas secara sepihak pada sisi lain, lalu lintas pergaulan hukum telah memperkenalkan dan membenarkan pemberian kuasa mutlak. Perjanjian  kuasa  seperti  ini,  diberi  judul  “kuasa  mutlak”,  yang  memuat  klausul,  bahwa  pemberi  kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa, dan meninggalnya pemberi kuasa, tidak mengakhiri perjanjian pemberian kuasa.
Jenis kuasa adalah sebagai berikut: a. Kuasa Umum
Kuasa Umum diatur dalam Pasal 1795 KUH perdata. Menurut pasal ini, kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, yaitu:
1.  Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa.
2.  Pengurusan  itu,  meliputi  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  kepentingan  pemberi  kuasa atas harta kekayaannya.
3.  Dengan  demikian  titik  berat  kuasa  umum,  hanya  meliputi  perbuatan  atau  tindakan  pengurusan kepentingan pemberi kuasa.
b. Kuasa Khusus
Pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khsusus, yaitu hanya  mengenai  satu  kepentingan  tertentu  atau  lebih.  Bentuk  inilah  yang  menjadi  landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa.

## c. Kuasa Istimewa
Menurut KUHPerdata pemberian kuasa dibagi menjadi kuasa umum dan kuasa khusus. Kuasa yang  diberikan  secara  umum  menurut  Pasal  1796  KUHPerdata  adalah  Pemberian  kuasa  yang dirumuskan  secara  umum  hanya  meliputi  tindakan-tindakan  yang  menyangkut  pengurusan  untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian  kuasa  dengan  kata-kata  yang  tegas.  Meliputi  perbuatan-perbuatan  pengurusan  yang mencakup  segala  kepentingan  pemberi  kuasa,  kecuali  perbuatan  yang  hanya  dapat  dilakukan  oleh seorang  pemilik.  Misalnya  melakukan  tindakan  pengurusan,  penghunian  atau  pemeliharaan  seperti membayar  rekening  listrik,  telepon  dan  rekening  air  atau  tindakan  lain  yang  merupakan  tindakan pengurusan (beheer) sementara terhadap sebuah rumah atau lebih yang terletak di kota tertentu atau jalan  tertentu.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  surat  kuasa  khusus  menurut  Pasal  1795 KUHPerdata adalah  hanya  mengenai  satu  kepentingan  tertentu  atau  lebih, atau  secara  umum,  yaitu meliputi  segala  kepentingan  pemberi  kuasa.  Hanya  mengenai  satu  kepentingan  tertentu  atau  lebih, oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  pemberian  kuasa  yang  menyebutkan  dengan  tegas  perbuatan meletakkan atau membebankan hak atas barang bergerak seperti hipotek atau hak tanggungan, yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik.
Pemberian  surat  kuasa  khusus  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  KUHPerdata  tersebut, salah  satunya  adalah  pemberian  Surat  Kuasa  Pembebanan  Hak  Tanggungan.  Di  mana  sejak diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda  yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  (Undang-Undang  Hak  Tanggungan)  tersebut,  maka Surat  Kuasa  tersebut  dikenal  sebagai  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT). Pembebanan  hak  tanggungan  atas  tanah,  sebagaimana  diketahui  adalah  dituangkan  dalam  suatu Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  (APHT)  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT), sebagai  bukti  tentang  pemberian  hak  tanggungan  yang  berkedudukan  sebagai  dokumen  perjanjian kedua  yang  melengkapi  dokumen  perjanjian  utang  sebagai  perjanjian  pokok.  Dalam  pembuatan APHT  dilakukan  oleh  debitur  atas  objek  jaminan  kredit,  yang  dalam  praktek  dapat  dilakukan  oleh pihak  bank  (kreditur)  atas  dasar  kuasa  yang  diberikan  oleh  debitur  dengan  Surat  Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).
Pasal  1796  KUH  Perdata  mengatur  perihal  pemberian  kuasa  istimewa.  Selanjutnya  ketentuan mengenai  pemberian  kuasa  istimewa,  diperlukan  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  kuasa tersebut sah menurut hukum sebagai kuasa istimewa.

## Tinjauan Singkat tentang Pewarisan dalam Hukum Perdata
Hukum  waris  adalah  kumpulan  aturan  hukum  mengenai  kekayaan  yang  timbul  dari  kematian seseorang,  yaitu  prpindahan  kekayaan  yang  ditinggalkan  oleh  almarhum  dan  akibat  dari  pengalihan
tersebut kepada mereka yng telah memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajibankewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.
Pada  prinsipnya  warisan  adalah  langkah-langkah  penerusan  dan  pengoperan  harta  peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di  dalam  kenyataannya  proses  serta  langkah-langkah  pengalihan  tersebut  bervariasi,  dalam  hal  ini  baik dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat. Ataupun permasalahan lainnya.
Di dalam KUH Perdata tidak ada Pasal tertentu yang memberikan definisi mengenai Hukum Waris. Kita hnya dapat memahami sebagaimana dikatakan secara singkat bahwa pewarisan hanya berlangsung karena  kematian,  maka  pngertian  Hukum  Waris  yang  kita  dapat  ambil  dari  KUH  Perdata  yaitu  tanpa adanya seseorang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak terjadi masalah pewarisan.
Adapun mengenai waris diatur didalam buku kedua yang pertama tama disebut di dalam Pasal 830 KUH  Perdata  yakni:  “Pewarisan  hanya  berlangsung  karena  kematian”.  Jelasnya,  menurut  Pasal  ini rumusan/definisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat  singkat  12  tersebut  ialah  jika  seseorang  meninggal  dunia,  maka  seluruh  hak  dan  kewajibannya beralih/ berpindah kepada ahli warisnya.
Hukum waris menurut KUH Perdata adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan  harta  kekayaanya  itu,  merupakan  keseluruhan  hak-hak  dan  kewajiban.  Secara  istilah warisan  adalah  segala  sesuatu  (harta)  peninggalan  yang  di  tinggalkan  pewaris  kepada  ahli  waris. Warisan  tersebut  merupakan  sejumlah  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  seseorang  yang  meninggal dunia berupa aktiva dan pasiva.
Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajibankewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.
Pada  prinsipnya  warisan  adalah  langkah-langkah  penerusan  dan  pengoperan  harta  peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi di  dalam  kenyataannya  proses  serta  langkah-langkah  pengalihan  tersebut  bervariasi,  dalam  hal  ini  baik dalam hal hibah, hadiah dan hibah wasiat. Ataupun permasalahan lainnya.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas  bahwa  hukum  waris  merupakan  seperangkat  hukum  yang mengatur  perpindahan  atau  beralihnya  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  dari  pewaris  ke  ahli  waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain.
Dalam  hal  ini  ada  ketentuan  khusus  dalam  pasal  2  KUHPerdata,  yaitu  anak  yang  ada  dalam kandungan  seorang  perempuan  dianggap  sebagai  telah  dilahirkan  bila  kepentingan  si  anak menghendakinya.  Dan  apabila  bayi  yang  dikandung  mati  sewaktu  dilahirkan  dianggap  ia  tidak  pernah ada.
Definisi  Hukum  Waris  sangat  variatif  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  jadi  untuk  menelaah lebih dalam pengertian hukum waris dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber yaitu:
1.  Prof.  Gregor  Van  Der  Burght  Hukum  waris  adalah  himpunan  aturan,  yang  mengatur  akibat-akibat hukum  harta  kekayaan  pada  kematian,  peralihan  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  orang  yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam  hubungan  dan  perimbangan  di  antara  mereka  satu  dengan  yang  lain,  maupun  dengan  pihak ketiga.
2.  Supomo  Hukum  waris  memuat  peraturan-peraturan  yang  mengatur  proses  meneruskan  serta mengoperkan  barang  barang  harta  benda  dan  barang-barang  yang  tak  berwujud  benda  dari  suatu generasi kepada keturunannya.
3.  Prof.  R  Wirjono  Prodjodikoro  Menuturkan  bahwa  hukum  waris  sebagai  soal  apakah  dan bagaimanakah  berbagai  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  tentang  kekayaan  seorang  ketika meninggal  dunia  akan  beralih  kepada  orang  yang  masih  hidup.  Dalam  kata  lain  hukum  waris  dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.
4.  Prof.  Ali  Afandi  Hukum  Waris  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  kekayaan  yang  ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.
5.  R. Santoso Pudjosubroto Beliau mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang di tinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang- orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu, kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas  bahwa  hukum  waris  merupakan  seperangkat  hukum  yang mengatur  perpindahan  atau  beralihnya  harta  kekayaan  yang  ditinggalkan  dari  pewaris  ke  ahli  waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain.
Dalam  hukum  waris,  ada  beberapa  asas-asas  yang  harus  diperhatikan.  Asas  ini  tidak  lain  untuk memberikan  legalitas  atas  harta  warisan  yang  menjadi  hak  milik  ahli  waris.  Adapun  asas-asas  hukum waris tersebut adalah sebagai berikut:
1. Asas  Kematian  Asas  ini  diatur  berdasarkan  pada  Pasal  830  KUHPerdata;  “Pewarisan  hanya berlangsung karena kematian”. Dengan berpedoman pada ketentuan pasal di atas berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia.
Asas  kematian  dikenal  dan  berlaku  pula  dalam  hukum  kewarisan  Islam,  dan  hukum.  Menurut Muhammad  Daud  Ali  bahwa  dalam  hukum  kewarisan  berdasarkan  hukum  Islam,  juga  berlaku ketentuan,  Kewarisan  ada  kalau  ada  yang  meninggal  dunia,  atau  seperti  yang  diungkapkan Suhrawardi  Dan  Komis  Simanjuntak  bahwa,  Hukum  kewarisan  Islam  memandang  bahwa  terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan  bahwa  harta  seseorang  tidak  dapat  dialihkan  sebagai  warisan  manakala  pemilik  harta tersebut  masih  hidup.Baik  dalam  hukum  kewarisan  menurut  KUHPerdata,  maupun  menurut  hukum Islam,  bahwa  asas  kematian,  juga  tidak  konsisten  diterapkan.  Dalam  hukum  kewarisan  menurut KUHPerdata,  hibah  atau  pemberian  pewaris  semasa  hidupnya  akan  diperhitungkan,  pada  saat pembagian pewaris dan pemisahan harta peninggalan.
2.  Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan Asas  ini  terdapat  dalam  pasal  832  ayat  (1)  dan  Pasal  852  a  KUHPerdata.  Asas  hubungan  daerah merupakan  salah  satu  asas  yang  esensial  dalam  setiap  system  Hukum  Kewarisan,  karena  factor hubungan darah dan hubungan  perkawinan menentukan kedekatan seseorang  dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris.Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga sistem hukum kewarisan yang ada saat ini, meskipun dalam  sejarah  perjalanannya,  faktor  perkawinan  pernah  tidak  diakui  sebagai  sebab  adanya pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdata.
3.  Asas Bilateral
Asas  ini  berarti  seseorang  tidak  hanya  mewarisi  dari  garis  Bapak  saja,  akan  tetapi  juga  mewaris menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak  dan  kedudukan  yang  sama  antara  anak  laki-laki  dan  perempuan  dalam  hal  mewaris,  bahkan dengan  asas  bilateral  ini  menetapkan  juga  suami  istri  untuk  saling  mewaris.Asas  Bilateral  sama dengan  asas  individu,  selain  berlaku  dalam  Hukum  Kewarisan  menurut  KUHPerdata,  juga  berlaku dalam  Hukum  Kewarisan  menurut  Hukum  Islam,  dan  Hukum  Adat  yakni  dalam  masyarakat  yang menganut sistem kekerabatan parental.
4.  Asas Individual
Sesuai  dengan  namanya,  maka  asas  ini  menentukan  tampilnya  ahli  waris  untuk  mewarisi  secara individu-individu (perseorangan) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris  untuk  dimiliki  secara  perseorangan,  sehingga  dalam  pelaksanaan  seluruh  harta  warisan dinyatakan  dalam  nilai  dan  setiap  ahli  waris  berhak  menurut  kadar  bagiannya  tanpa  harus  terikat dengan  ahli  waris  lainnya.Konsekwensi  dari  ketentuan  ini  adalah  harta  warisan  yang  sudah  dibagi- bagikan  atau  dialihkan  kepada  ahli  waris  secara  perseorangan  itu  menjadi  hak  miliknya.  Karena  itu, asas ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 584 KUHPerdata bahwa salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui pewaris.Asas individual sangat popular pula dalam sistem hukum kewarisan Islam  dan  system  hukum  kewarisan  adat.  Asas  individual  dalam  hukum  kewarisan  Islam  berarti, “Setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahil waris lainnya”.  Akan  tetapi  dalam  hukum  kewarisan  adat,  selain  dikenal  sistem  pewaris  individual,  juga dikenal adanya sistem kolektif, dan mayorat namun dari ketiga macam sistem pewaris tersebut, maka sistem  individual  yang  lebih  umum  berlaku  dalam  masyarakat,  terutama  dalam  masyarakat  adat parental yang tersebar hampir diseluruh daerah di Indonesia.
5.  Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih Kepada Ahli Waris Yang  dimaksudkan  segala  hak  dan  kewajiban  pewaris  dalam  asas  ini  adalah  hak  dan  kewajiban dalam  lapangan  harta  kekayaan.  Dalam  Hukum  kewarisan  menurut  KUHPerdata,  asas  ini berhubungan  erat  dengan  hak  saisine,  sedangkan  hak  saisine  sendiri  bersumber  pada  hukum perancis  yang  berbunyi,  “bahwa  bagi  yang  meninggal  dunia  berpegang  pada  yang  masih  hidup”. Dengan  berpedoman  pada  prinsip  hukum  ini,  berarti  apabila  seseorang  meninggal  dunia,  maka segala harta kekayaannya, baik aktiva maupun pasiva akan berpindah kepada ahli warisnya.
Dalam ketentuan undang-undang, para ahli waris yang telah menerima warisan hanya diwajibkan memikul beban (utang-utang dan kewajiban-kewajiban) dari pewaris seimbang dengan yang diterima dari warisan.  Dalam  Pasal  1100  KUHPerdata  ditegaskan  bahwa,  “Para  waris  yang  telah  menerima  suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang  dengan  apa  yang  diterima  masing- masing  dari  warisan”.  Kemudian  dengan  kewajiban melakukan  pembayaran  yang  dipikul  secara  perseorangan  akan  disesuaikan  dengan  jumlah  besar bagiannya  dengan  tetap  tidak  mengurangi  hak-hak  para  piutang,  termasuk  para  piutang  hipotik  atas seluruh harta peninggalan pewaris selama belum terbagi. (Pasal 1101 KUH Perdata)

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau  suatu  peristiwa  yang  mengandung  makna  mengelompokkan,  menghubungkan,  membandingkan data-data  yang  diperoleh  baik  dari  segi  teori  maupun  segi  praktek  sehingga  memperoleh  gambaran tentang  faktor  pendukung  dan  penghambatnya  serta  bertujuan  melukiskan  kenyataan-kenyataan  yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan (Ibrahim 2018).
Penelitian  ini  mempergunakan  pendekatan  penelitian  hukum  berupa  pendekatan  perundang- undangan  (statute  approach)  dan  pendekatan  konsep  (conceptual  approach)  serta  pendekatan  kasus (case  approach),  dengan  cara  mengkaji,  menelaah,  mengelompokkan  peraturan  perundang-undangan dan  regulasi,  asas-asas  hukum  dan  doktrin-doktrin  ilmu  hukum  serta  konsep-konsep  hukum,  putusan Pengadilan  tertentu  yang  berkaitan  dengan  Hukum  Perdata  di  Indonesia  dan  penerapan  Penetapan oleh  MA  atau  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri  dalam  memeriksa,  mengadili  dan  menetapkan  perkara yang  berkaitan  dengan  Kuasa  dan  ijin  untuk  menjaminkan  tanah  dan  harta  peninggalan  (Zaenuddin 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  penetapan  ahli  waris  dalam Kuasa  dan  Ijin  Untuk  menjaminkan    harta  peninggalan    di  Pengadilan  Negeri  Tangerang  ,  dalam penelitian ini tujuan penulis pada dasarnya untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penetapan ahli waris serta Kuasa dan Ijin Untuk menjaminkan  harta peninggalan , mengungkapkan  faktor – faktor penyebab  mengapa  penetapan  ahli  waris  terdapat  ketidaksesuaian  pada  pelaksanaannya  dan  untuk mengetahui  upaya  hukum  yang  timbul  akibat  ketidaksesusain  dari  putusan  penetapan  yang  telah dikeluarkan oleh Pengadilan Pengadilan Negeri Tangerang.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  empiris  dengan  teknik  komunikasi  langsung  yang menggunakan  pedoman  wawancara  sebagai  alat  pemgumpul  data  penulis,  dan  juga  menggunakan teknik  komunikasi  tidak  langsung  dengan  menggunakan  angket  (Kuesioner),  dengan  pertanyaan tertutup kepada Pemohon Kuasa dan Ijin Untuk menjaminkan  harta peninggalan  di Pengadilan Negeri Tangerang  .  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tangerang Mengabulkan Penetapan sebagai berikut :
Bahwa  Eli  Warliah  ,  sebagai  pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  23  (dua  puluh tiga) Desember 2021 (dua ribu dua satu) diterima dan didaftar di panitera pengadilan negeri Tangerang tanggal  23  (dua  puluh  tiga)  Desember  2021  (dua  ribu  dua  satu)    terdaftar  dalam  nomor 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon adalah Istri yang sah dari suaminya yang bernama Asep Kurniawan (Alm), menikah di  Tangerang,  tanggal  26  April  2006  berdasarkan  Kutipan  Akte  Nikah  KUA  Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat. Tanggal 18 Juli 1989;
2.  Bahwa  dari  hasil  perkawinan  Pemohon  dengan  Asep  Kurniawan    (Alm),  tersebut  telah  dikarunia Empat ( 4) orang anak yang bernama :
•Arif Hamzah, Laki Laki, lahir di karawang tanggal 03 Juli 1990,
•Imas Masripah, Perempuan, lahir di karawang tanggal Oktober 1993, •Rizki Fahmi, laki Laki, lahir di karawang tanggal 3 Maret 1997, •Ilham Mustofa, laki laki , lahir di Tangerang tanggal 19 Juni 2005,
3.  Bahwa  pada  tanggal  20  September  2020,  Suami  Pemohon  yang  bernama  Asep  kurniawan  (Alm) tersebut  telah  meninggal  dunia  karena  sakit  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Kematian  Nomor  :  3603 – KM-16102020-0012  Yang  dikeluarkan  oleh  dinas  kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Tangerang tanggal 19 Oktober Maret 2020;
4.  Bahwa  sepeninggal  Almarhum  suami  Pemohon,  selama  ini  yang  mengasuh  dan  merawat  serta memelihara anak – anak Pemohon tersebut adalah Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung serta istri dari  ( Alm) Asep Kurniawan;
5.  Bahwa  Pemohon  dan  keempat  anak  Pemohon  adalah  ahli  waris  yang  sah  dari  almarhum  Asep Kurniawan  (Sesuai  dengan  Surat  Keterangan  Waris  yang  dikeluarkan  oleh  Kecamatan  Cikupa Tangerang  No.470/01/Ds.Skn/XI/2020  tanggal  5  November  2020)  ,  dan  selain  meninggalkan  waris, almarhum    Asep  Kurniawan,  juga  selama  pernikahannya  dengan  Pemohon  telah  mempunyai  harta berupa  sebidang  tanah  dan  bangunan  yang  terletak  dikelurahan  Suka  Negara  ,  Kecamatan  Cikupa, Kabupaten  Tangerang,  seluas  61  M2,  sesuai  Sertifikat  Hak  Milik  No.01004,  atas  nama  pemegang Asep  Kurniawan,  dan  sebidang  tanah  dan  bangunan  yang  terletak  dikelurahan  Suka  Negara  , Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 46 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik No.01005, atas nama pemegang Asep Kurniawan
6.  Bahwa  PEMOHON  bermaksud  akan  menjaminkan  sebidang  tanah  dan  bangunan  tersebut,  yang nantinya uang nya dipergunakan untuk membiayai kelanjutan pendidikan dan kebutuhan sehari – hari dengan anak – anak pemohon agar masa depannya lebih terjamin;
7.  Bahwa  dengan  meninggalnya  suami  Pemohon,  maka  Pemohon  dan  satu  anak  Pemohon  yang bernama Ilham Mustofa yang menurut hukum masih  dibawah umur, maka sudah sepatutnya  apabila pemohon  ditetapkan  sebagai  Wali  dari  satu  anak  Pemohon    yang  belum  dewasa  tersebut,  dimana untuk  keperluan  tersebut  maka  sebelumnya  Pemohon  memerlukan  Ijin  dari  Pengadilan  Negeri Tangerang  agar dapat melakukan perbuatan Hukum untuk menjadi Wali dari anak dibawah umur ;
Maka,  Berdasarkan  uraian –  uraian  tersebut  diatas  ,  maka  Pemohon  memohon  kepada  Ketua  / Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk :
1.  Mengabulkan Permohonan  Pemohon tersebut diatas;
2.  Menetapkan Pemohon Eli Waeliah sebagai orang tua / kuasa yang sah dari satu anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :
•Ilham Mustofa, laki laki , lahir di Tangerang tanggal 19 Juni 2005
3.  Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku kuasa yang akan mewakili  satu  anak  Pemohon  yang  dibawah  umur  yang  bernama  Ilham  Mustofa,      untuk  melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menjaminkan di bank harta berupa : harta berupa sebidang tanah dan  bangunan  yang  terletak  dikelurahan  Suka  Negara  ,  Kecamatan  Cikupa,  Kabupaten  Tangerang, seluas  61  M2,  sesuai  Sertifikat  Hak  Milik  No.1004,  atas  nama  pemegang  Asep  Kurniawan,  dan sebidang  tanah  dan  bangunan  yang  terletak  dikelurahan  Suka  Negara  ,  Kecamatan  Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 46 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik No.1005, atas nama pemegang Asep Kurniawan;
4.  Biaya perkara menurut hukum; Atau  : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya.Bahwa pada hari persidangan, Pemohon Hadir Kuasanya;
Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil Permohonannya Pemohon Mengajukan Bukti surat sebagai berikut :
1.  Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama ELI WARLIAH. NIK: 360318570469006, diberi tanda P-1;
2.  Fotocopy Kartu Keluarga atas nama ELI WARLIAH. NIK: 36031816102000006, diberi tanda P-2;
3.  Kutipan Akte Nikah Nomor.404/1989 tanggal 18 Juli 1989, diberi tanda P-3;
4.  Kutipan Akte Kelahiran atas nama ARIF HAMZAH, No.1.258/1990 diberi tanda P-4;
5.  Kutipan Akte Kelahiran atas nama RIZKI FAHMI No.474.1/1493 DKCS/LD/2008, diberi tanda P-5;
6.  Kutipan Akte Kelahiran atas nama ILHAM MUSTOFA, No.474.1/11829-DKCS/2008, diberi tanda P-6;
7.  Kutipan Akte Kelahiran atas nama IMAS MASRIFAH, No.2.490/1993 diberi tanda P-7;
8.  Kutipan Akte Kelahiran atas nama ASEP KURNIAWAN, No.3603-KM-16102020-0012, diberi tanda P- 8;
9.  Surat Keterangan Ahli Waris, No.470/01/Ds.SKn/XI/2020, diberi tanda P-9;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 1004 atas nama ASEP KURNIAWAN, luas Tanah 61 M2, Desa/Kelurahan : Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, diberi tanda P-10;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 1005 atas nama ASEP KURNIAWAN, luas Tanah 46 M2, Desa/Kelurahan : Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, diberi tanda P-11;
12. Tanda Terima dari PT Bank Rakyat Indonesia, tanggal 06 Januari 2022, diberi tanda P-12;
Fotokopi  bukti  surat  tersebut bermaterai  cukup  dan  telah  dilegalisir  setelah  dicocokan  untuk  bukti P-1 sampai dengan P-12 telah sesuai dengan aslinya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :
1.JENAL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -Bahwa saksi kenal dengan Pemohon  karena Pemohon adik ipar saksi;
-Bahwa  Pemohon  teleh  menikah  dengan  ASEP  KURNIAWAN,  tetapi  saksi  tidak  ingat  tanggal pernikahan Pemohon;
-Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon memperoleh 4 ( empat)  orang anak; -Bahwa  anak  yang  pertama  bernama  Arif  Hamzah,  laki  laki,  sudah  menikah,  yang  kedua  bernama Imas  Masripa,  Perempuan,  sudah  Menikah,  yang  ketiga  Bernama  Rizki  fahmi,  laki  laki,  belum menikah, dan yang keempat bernama Ilham Mustofa, laki laki, masih sekolah SMK Kelas I; -Bahwa  anak-  anak  Pemohon  yang  tinggal  bersama  dengan  pemohon  hanya  anak  yang  belum menikah;
-Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tangaal 20 September 2020 karena sakit jantung; -Bahwa  suami  Pemohon  hanya  menikah  1  (  satu  )  kali  hanya  dengan  Pemohon  dan  tidak  ada  istri yang lain;
-Bahwa suami  Pemohon meningalkan  harta warisa berupa beberap bidang tanah dan rumah  tempat tinggal Pemohon bersama anak- anaknya yang belum menikah;
-Bahwa maksud Pemohon  adalah untuk mengajkuan  perwalian anak  Pemohon  yang masih dibawah umur;
-Bahwa tujuannya untuk memenuhi persyaratan proses penjaminan di Bank, untuk menambah modal usaha dan sekolah anak – anak Pemohon; -Bahwa Pemohon Mempunyai Usaha  Rumah Makan; -Bahwa  yang  akan  dijaminkan  Sertifikat  tanah  atas  nama  Suami  Pemohon,  tanahnya  terletak  di Kelurahan  Sukanegara,  Kecamatan  Cikupa,  Kabupaten  Tangerang,  yang  merupakan  tempat  Usaha Pemohon;
-Bahwa keluarga ada yang keberatan kalau sertifikat dijaminkan;
2. NUNUNG SOFIAH HERAWATY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon  karena Pemohon adik ipar saksi;
-Bahwa  Pemohon  teleh  menikah  dengan  ASEP  KURNIAWAN,  tetapi  saksi  tidak  ingat  tanggal pernikahan Pemohon;
-Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon memperoleh 4 ( empat)  orang anak;
-Bahwa  anak  yang  pertama  bernama  Arif  Hamzah,  laki  laki,  sudah  menikah,  yang  kedua  bernama Imas  Masripa,  Perempuan,  sudah  Menikah,  yang  ketiga  Bernama  Rizki  fahmi,  laki  laki,  belum menikah, dan yang keempat bernama Ilham Mustofa, laki laki, masih sekolah SMK Kelas I; -Bahwa  anak-  anak  Pemohon  yang  tinggal  bersama  dengan  pemohon  hanya  anak  yang  belum menikah;
-Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tangaal 20 September 2020 karena sakit jantung; -Bahwa  suami  Pemohon  hanya  menikah  1  (  satu  )  kali  hanya  dengan  Pemohon  dan  tidak  ada  istri yang lain;
-Bahwa suami  Pemohon meningalkan  harta warisa berupa beberap bidang tanah dan rumah  tempat tinggal Pemohon bersama anak- anaknya yang belum menikah;
-Bahwa maksud Pemohon  adalah untuk mengajkuan  perwalian anak  Pemohon  yang masih dibawah umur;
-Bahwa tujuannya untuk memenuhi persyaratan proses penjaminan di Bank, untuk menambah modal usaha dan sekolah anak – anak Pemohon; -Bahwa Pemohon Mempunyai Usaha  Rumah Makan;
-Bahwa  yang  akan  dijaminkan  Sertifikat  tanah  atas  nama  Suami  Pemohon,  tanahnya  terletak  di Kelurahan  Sukanegara,  Kecamatan  Cikupa,  Kabupaten  Tangerang,  yang  merupakan  tempat  Usaha Pemohon;
-Bahwa keluarga ada yang keberatan kalau sertifikat dijaminkan Bahwa  untuk  menyingkat  permohonan  ini  maka  segala  hal  yang  tercatum  dalam  berita  acara  dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan denga acara penetapan ini;
Bahwa  maksud  permohonan  Pemohon  ditetapkan  sebagai  kuasa  dari  anak  Pemohon  dan  Alm. Asep  Kurniawan  untuk  menjaminkan  tanah  sertifikat  Hak  Milik  Milik  No.01004,  atas  nama  pemegang Asep Kurniawan, dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara , Kecamatan
Cikupa,  Kabupaten  Tangerang,  dan  seluas  Sertifikat  Hak  Milik  No.01005,  atas  nama  Asep  Kurniawan dikelurahan Suka Negara , Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
Bahwa  berdasarkan  bukti  P-1  berupa  KTP  atas  nama  Pemohon  dan  P-2  Berupa  Kartu  Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eli warliah dan maka benar Pemohon tinggal di Kp. Pengkolan RT.016/003 dikelurahan  Suka  Negara  ,  Kecamatan  Cikupa,  Kabupaten  Tangerang,  sehingga  sudah  tepat permohonan  Pemohon  diajukan  di  Pengadilan  Negeri  Tangerang  yang  berwenang  memeriksa  dan memutus permohonan Pemohon;
Untuk  membuktikan  dalil  permohonan  tersebut  Pemohon  telah  mengajukan  fotocopy  surat-  surat bukti P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi;
Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut:
1.  Bahwa  Pemohon  menikah  dengan  Asep  Kurniawan  ditangerang,  tanggal  26  April  2006  berdasarkan Kutipan Akte Nikah KUA Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, Tanggal 18 juli 1989;
2.  Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Asep Kurniawan, tersebut telah dikaruniai Empat ( 4 ) orang anak yang bernama :
•Arif Hamzah, laki laki, lahir di Kerawang tanggal 03 Juli 1990
•Imas Masripah, Perempuan, Lahir di Kerawang tanggal Oktober 1993
•Rizki Fahmi, laki laki, Lahir di Kerawang tanggal 3 Maret 1997
•Ilham Mustofa, laki laki, lahir di Tangerang, tanggal 19 Juni 2005;
3.  Bahwa  pada  tanggal  20  September  2020,  Asep  Kurniawan  meninggal  dunia  karena  sakit  sesuai dengan  Kutipan  Akte  Kematian  Nomor  :  3603-KM-16102020-0012  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tanggal 19 Oktober 2020;
4.  Bahwa ahli waris Asep Kurniawan adalah Pemohon dan keempat anak Pemohon;
5.  Bahwa  Almarhum  Asep  Kurniawan,  mempunyai  harta  berupa  sebidang  tanah  dan  bangunan  yang terletak di tanah sertifikat Hak  Milik No.01004, seluas 61 m2 atas nama pemegang Asep Kurniawan, dan  sebidang  tanah  dan  bangunan  yang  terletak  dikelurahan  Suka  Negara  ,  Kecamatan  Cikupa, Kabupaten  Tangerang,  dan  seluas  Sertifikat  Hak  Milik  No.01005,    seluas  46  m2  atas  nama  Asep Kurniawan dikelurahan Suka Negara , Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
Menurut  keterangan  saksi –  saksi,  Pemohon  bermaksud  mengajukan  pinjaman  ke  bank  BRI Cabang Tangerang merdeka dengan menjaminkan berupa sebidang tanah  dan  bangunan yang  terletak dikelurahan  Suka  Negara  ,  Kecamatan  Cikupa,  Kabupaten  Tangerang,  seluas  61  m2  sesuai  sertifikat Hak    Milik  No.01004,  atas  nama  pemegang  Asep  Kurniawan  dan  sebidang  tanah  dan  bangunan  yang terletak  dikelurahan  Suka  Negara  ,  Kecamatan  Cikupa,  Kabupaten  Tangerang,  seluas  46  m2  sesuai sertifikat  Hak    Milik  No.01005,  atas  nama  pemegang  Asep  Kurniawan.  Tujuan  Pemohon  mengajukan pinjaman adalah untuk mengembangkan usahanya dan untuk keperluan pendidikan anak;
Berdasarkan  bukti  P-12  maka  sebidang  tanah  dan  bangunan  yang  terletak  dikelurahan  Suka Negara , Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 61 m2 sesuai sertifikat Hak  Milik No.01004, atas  nama  pemegang  Asep  Kurniawan  dan  sebidang  tanah  dan  bangunan  yang  terletak  dikelurahan Suka  Negara  ,  Kecamatan  Cikupa,  Kabupaten  Tangerang,  seluas  46  m2  sesuai  sertifikat  Hak    Milik No.01005,  atas  nama  pemegang  Asep  Kurniawan,  statusnya  masih  menjadi  jaminan  di  Bank  BRI Cabang Tangerang;
Berdasar pasal 47 aya (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum umur 18 (delapan  Belas)  tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan  ada  dibawah  kekuasaaan  orang tuanya  selama  mereka  tidak  dicabut  dari  kekuasaannya,  dan  dalam  ayat  (2)  Orang  tua  mewakili  anak tersebut  mengenai  segala  perbuatan  hukum  didalam  dan  diluat  Pengadilan,  kemudian  pasal  48 menyebutkan  Orang  tua  tidak  diperbolehkan  memindahkan  hak  atau  menggandakan  barang –  barang tetap  yang  dimiliki  anaknya  yang  belum  berumur  18  tahun  (  delapan  belas  )  atau  belum  pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila  kepentingan anak itu menghendakinya;
Berdasar pasal 330 KUHPerdata mengatur bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia  21  tahun  atau  sudah  (  pernah)  menikah  “  Pasal  tersebut  menharuskan  bahwa  seseorang dinyatakan  cakap  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  harus  terlebih  dahulu  berusia  21  Tahun  atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun;
Bahwa  oleh  karena  anak  Pemohon  dengan  Alm,  Asep  Kurniawan  yaitu  Ilham  Mustofa,  Laki  laki, lahir  di  Tangerang  19  Juni  2005  belum  berusia  21  tahun  maka  belum  cakap  melakukan  perbuatan hukum, sehingga dibutuhkan orang untuk mewakili kepentingannya;
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Permohonan Pemohon beralaskan Hukum, dan oleh karenanya patut dikabukan seluruhnya;
Bahwa  oleh  karena  permohonan  Pemohon  dikabulkan,  maka  segala  biaya  yang  timbul  dala perkara ini di bebankan kepada Pemohon;
Bahwa pasal 47 ayat (1), (2) dan pasal  48 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 330 KUHPerdata dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;
MENETAPKAN:
1.  Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2.  Menetapkan Pemohon Eli Warliah sebagai orang tua/ kuasa yang sah dari satu Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama :
•Ilham Mustofa, Laki laki,lahir di Tangerang tanggal 19 Juni 2005;
3.  Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan bertindak pula selaku kuasa yang akan mewakili  satu  anak  Pemohon  yang  dibawah  umur  yang  bernama  Ilham  Mustofa,  untuk  melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menjaminkan di bank harta berupa: sebidang tanah dan bangunan yang  terletak  dikelurahan  Suka  Negara  ,  Kecamatan  Cikupa,  Kabupaten  Tangerang,  seluas  61  m2 sesuai sertifikat Hak  Milik No.01004, atas nama pemegang Asep Kurniawan dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara , Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 46 m2 sesuai sertifikat Hak  Milik No.01005, atas nama pemegang Asep Kurniawan.
4.  Membebani Pemohn untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 225.000.00 ( dua ratu dua puluh lima ribu rupiah ).
Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022  oleh Emy Tjahjani Widiastoet, SH, M.Hum.,  hakim  Pengadilan  Negeri  Tangerang,  dan  diucapkan  pada  persidangan  yang  terbuka  untuk umum  pada  hari  itu  juga  oleh  Hakim  tersebut  dengan  dibantuTati  Doresly  Simamora,  SH.,  Panitera Penganti dan putusan tersebut dikirim dalam sistim elektronik pada hari itu juga;
Menurut  beliau  isi  dalam  penetapan  pengadilan  tersebut,  selain  menyatakan  bahwa  Eli  Warliah sebagai orang tua/ kuasa yang sah dari satu Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama, Ilham Mustofa,  Laki  laki,lahir  di  Tangerang  tanggal  19  Juni  2005    juga  memberikan  penetapan  kepada pemohon  Memberi  ijin  kepada  Pemohon  bertindak  untuk  diri  sendiri  dan  bertindak  pula  selaku  kuasa yang  akan  mewakili  satu  anak  Pemohon  yang  dibawah  umur  yang  bernama  Ilham  Mustofa,  untuk melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menjaminkan  di bank  harta berupa: sebidang  tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara , Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 61 m2 sesuai sertifikat Hak  Milik No.01004, atas nama pemegang Asep Kurniawan dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak dikelurahan Suka Negara , Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, seluas 46 m2 sesuai sertifikat Hak  Milik No.01005, atas nama pemegang Asep Kurniawan.

## Pembahasan Hasil RM
Bagaimana  pengaturan  Kuasa  dan  ijin  untuk  Menjaminkan  Harta  peninggalan  dalam  hukum  perdata Indonesia ?
Negara Indonesia adalah negara hukum Negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan- peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum  juga  akan  menjamin  tertib  hukum  dalam  masyarakat  yang  artinya  memberikan  perlindungan hukum, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan  dalam  bidang  kemasyarakatan,  kebangsaan,  dan  kenegaraan  termasuk  pemerintahan  harus berdasarkan  atas  hukum  yang  sesuai  dengan  sistem  hukum  nasional.  Sistem  hukum  nasional merupakan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan  semua  elemennya  yang  saling  menunjang  satu dengan  yang  lain  dalam  rangka  mengantisipasi  dan  mengatasi  permasalahan  yang  timbul  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan  bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Paham  Negara  hukum  Indonesia  mendudukkan kepentingan orang perorangan secara seimbang dengan kepentingan umum, Negara mengakui hak dan kewajiban  asasi  warga  negara  serta  membuat  pengaturan-pengaturan  yang  memungkinkan  terjadinya kehidupan  masyarakat  yang  aman,  tentram  dan  damai.Sehingga  tercapailah  masyarakat  yang  adil  dan makmur. Usaha untuk mencapai masyarakat adil dan makmur memang memerlukan ikut sertanya semua manusia dalam semua bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya, salah satu cara agar terwujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ialah dengan cara menggunakan hukum sebagai  alatnya.Oleh  karena  itu  maka  hukum  Perdata    digunakan  sebagai  alat  atau  sarana  untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran khususnya dalam bidang ekonomi.
Selanjutnya  hukum  perdata  dapat  dibedakan  dalam  arti  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Hukum  perdata tertulis yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang tidak tertulis ialah hukum  adat. Sampai saat ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih pluralistis (beraneka ragam).
Ketentuan  Pasal  1329  KUHPerdata  menyatakan  bahwa :  “Setiap  orang  adalah  cakap  untuk membuat  perikatan-perikatan,  terkecuali  ia  oleh  undang- undang  dinyatakan  tidak  cakap”.  Dengan  kata lain,  mereka  yang  tidak  mempunyai  kecakapan  bertindak  atau  tidak  cakap  adalah  orang  yang  secara
umum  tidak  dapat  melakukan  tindakan  hukum.  Kecakapan  (bekwaamheid)  adalah  ketentuan  umum, sedangkan ketidakcakapan (onbekwaamheid) merupakan pengecualian darinya. Tidak cakap/ketidakcakapan  menurut  hukum  adalah  mereka  yang  oleh  undang-undang  dilarang  melakukan tindakan  hukum,  terlepas  dari  apakah  secara  faktual  ia  mampu  memahami  konsekuensi  tindakan- tindakannya. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah orang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur  (minderjarig)  dan  mereka  yang  ditempatkan  di  bawah  pengampuan  (curatele).  Mereka  ini  semua, tanpa  seizin  wakil,  yakni  orang  tua  atau  wali  mereka  menurut  perundangundangan,  dinyatakan  tidak dapat melakukan tindakan hukum terkecuali melalui lembaga perwakilan. Jadi, tujuan (pembuat undang- undang) menyatakan bahwa ketidakcakapan adalah perlindungan dari pihak yang tidak cakap.
Kedewasaan  secara  yuridis  mengandung  pengertian  tentang  adanya  kewenangan  seseorang untuk melakukan tindakan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia orang tua si anak atau wali si anak. Jadi seseorang  adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan  hukum  sendiri,  dengan  tanggung  jawab  sendiri  atas  apa  yang  ia  lakukan.  Hal  ini  berarti adanya kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan suatu perbuatan hukum
Adanya peristiwa meninggalnya salah satu orang tua, serta agar dapat mewakili kepentingan anak, maka  diperlukan  penetapan  dari  pengadilan  yang  isinya  adalah  pengadilan  mengabulkan  dan memberikan ijin kepada pemohon selaku orang tua kandung yang hidup terlama sebagai kuasa dari anak di bawah umur untuk menjaminkan tanah ataupun mewakili untuk menjual harta Peninggalan tersebut.

## Pembahasan Hasil RM
Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan PN. Negeri Tangerang No.1155/Pdt.P/2021/Tng. Tentang kuasa dan ijin menjaminkan harta peninggalan ?
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari  suatu  putusan  hakim  yang  mengandung  keadilan  (ex  aequo  et  bono)  dan  mengandung  kepastian hukum,  di  samping  itu  juga  mengandung  manfaat  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dapat  di pertimbangan  hakim  harus  disikapi  dengan  cermat,  baik  dan  hati-hati.  Sesungguhnya  pertimbangan hakim  tidak  teliti,  baik,  dan  akurat,  maka  bahwasanya  putusan  hakim  tersebut  yang  berasalkan  dari sebuah putusan akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim juga harus memuat hal-hal sebagai berikut:
1) Masalah dan hal-hal yang diakui atau argumen yang tidak terbantahkan.
2)  Adanya  analisis  yuridis  di  dalam  putusan  semua  aspek  mengenai  semua  fakta /  hal  yang  dibuktikan pada saat persidangan.
3)  Keberadaan  seluruh  bagian  petitum  Penggugat  wajib  dipertimbangkan  /  diadili  satu  per  satu  agar hakim  dapat  menarik  sebuah  kesimpulan  apakah  gugatan  terbukti  atau  tidak  dan  apakah  gugatan dikabulkan / tidak dalam putusan
Dasar//Pertimbangan//Hukum  Dalam  pengambilan  sebuah  putusn  pengadilan  wajib  berdasarkan pada  teori-teori  dan  memperdalam  persidangan  agar  mendapatkan  putusan  yang  maksimal  dan seimbang  pada  tatanan  teoritis  dan  praktis.  Sebagai  salah  satu  bentuk  untuk  mewujudkn  kepastian hukum,  hakim sebagai  aparat penegak hukum dapat membuat tolak ukur dalam mewujudkan kepastian hukum melalui putusannya
Tugas pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945  Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009.  UUD  1945  menjamin  adanya  kekuasaan  kehakiman  yang bebas. Hal tersebut secara tegas tertuang dalam Pasal 24, khususnya dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan  penjelasan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  yaitu  kekuasaan  kehakiman ialah  pelaksanaan  sebuah  kekuasaan  kehakiman  oleh  Negara  merdeka  untuk  memperoleh  sebuah keadilan  dalam  menegakkan  hukum  yang  berasaskan  Pancasila  dan  Hukum-Undang  NegaraiiRepublik Indonesia Tahun 1945.
Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam  memberi  suatu  keadilan  harus  menelaah  terlebih  dahulu  tentang  kebenaran  peristiwa  yang diajukan  kepadanya,  kemudian  memberi  penilaian  terhadap  peristiwa  tersebut  dan  menghubungkannya dengan  hukum  yang  berlaku.  Setelah  itu  hakim  baru  dapat  menjatuhkan  putusan  terhadap  peristiwa tersebut.
Seorang  hakim  dalam  menemukan  hukumnya  diperbolehkan  untuk  merefleksikan  yurisprudensi dan  pendapat  para  ahli  hukum  (doktrin).  Hakim  dalam  memberikan  putusan  tidak  hanya  berdasarkan yurisprudensi  saja,  tetapi  juga  berdasarkan  nilai-nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat,  hal  ini dijelaskan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  yaitu:  Hakim  berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, artinya hakim dalam pertimbangan hukumnya harus mendalami sumber hukum lain, melakukan ijtihad, serta mengikuti
dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam  masyarakat. Dengan demikian akan  lahir putusan yang adil yang mengandung kepastian hukum dan kemanfaatan.
Bahwa Pertimbangan Hakim dengan adanya surat  permohonan tanggal 23 Desember  2021 yang diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang dalam Register Perkara No.1155/Pdt.P/2021/Tng  dimana  dalam  permohonan  tersebut  Pemohon  memohon  agar  ditetapkan sebagai kuasa dari anak pemohon dan Almarhum suaminya serta  untuk menjaminkan harta peninggalan berupa tanah dan bangunan.
Hakim  Menimbang  Bahwa  berdasarkan  Bukti  Bukti  surat    Pemohon  P  -1  dan  seterusnya  dan mengajukan 2 orang saksi serta fakta – fakta dipersidangan  hakim memeriksa semua kelengkapan bukti dan  saksi  menimbang  Pasal  47  ayat  (1)  Undang  Undang  Perkawinan  (selanjutnya  disingkat  UUP) menyatakan :“anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
Hakim  Menimbang  Ketentuan  dalam  Pasal  330  Kitab  UUH  Perdata  menyatakan:  “Seseorang dianggap  sudah  dewa sa  jika  sudah  berusia  21  tahun  atau  sudah  (pernah)  menikah.”  Pasal  tersebut mengharuskan  bahwa  seseorang  dinyatakan  cakap  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  harus  terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun.
Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tesebut  maka  Pemohon  Beralaskan  Hukum  dan oleh karenanya permohonan dikabulkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Proses  pengajuan  permohonan  perwalian  di  Pengadilan  Negeri  tengerang  sesuai  dengan  Peraturan MA  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  Di  Pengadilan  Secara Elektronik.  Pertama,  Tahap  administrasi  terdiri  dari:  pemohon  membawa  surat  permohonan  sebagai syarat  dalam  perwalian,  menyerahkan  berkas  perkara  kepada  meja  pertama  untuk  diregister permohonannya,  membayar  panjar  biaya,  Petugas  Meja  Pertama  menyerahkan  SKUM  dan  salinan permohonannya yang telah didaftarkan dan ditandatangani oleh Panitera kepada Pemohon, Pemohon diharapkan  datang  untuk  sidang  pada  waktu  yang  ditentukan.  Kedua,  tahap  persidangan  pemohon membacakan  permohonannya beserta  bukti-buktinya  dan mengabulkan permohonan  pemohon.  Sifat dari penetapan Pengadilan atas permohonan perwalian merupakan upaya hukum tingkat pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum banding. Tanggung jawab wali berikutnya adalah membuat daftar  harta anak yang berada di bawah penguasaannya pada saat  ia  mulai menjabat dan  mencatat semua  perubahan  harta  anak  yang  digunakan  untuk  kepentingan  anak.  Dalam  proses  pengalihan harta,  Wali  diwajibkan  untuk  mengalihkan  semua  hak  kepada  anak  ketika  anak  tersebut  mencapai usia  21  tahun  atau  sudah  menikah.Hakim  mengabulkan  penetapan  perwalian  untuk  mengutamakan kemaslahatan,  dan  membuat  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Jika  permohonannya  ditolak,  hal  ini dapat  mengakibatkan  banyak  permasalahan  bagi  pemohon.  Karena  penetapan  ini  sebagai  syarat administratif dalam hal jual harta anak di bawah umur yang diwakilkan oleh Ibu Kandungnya. Setelah mendapat  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Jual  beli  hak  milik  atas  tanah  yang  dimiliki  anak  di  bawah umur dapat dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
2.  Kuasa  dan  Ijin  menjaminkan  harta  Peninggalan    merupakan  salah  satu  bagian  dari  hukum  perdata secara  keseluruhan  dan  merupakan  bagian  dari  hukum  kekeluargaan.  Hukum  waris  sangat  erat kaitannya  dengan  ruang  lingkup  kehidupan  manusia,  sebab  setiap  manusia  pasti  akan  mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban  seseorang  yang  meninggal  dunia  tersebut.  Demikian  halnya  dengan  contoh  kasus  yang dikaji  dalam  penulisan  ini,  untuk  menjaminkan  harta  warisan  suami  yang  meninggal  (bagian  anak- anak) seorang istri sebagai wali anak dalam perkawinan harus melakukan permohonan ke Pengadilan yang  berwenang,  sebagaimana  tertuang  dalam  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  Nomor 1155/Pdt.P/2021/PN.Tng.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  maka  pengadilan  berpendapat permohonan  pemohon  sebagai  Wali  yang  menyangkut  pemberian  ijin  untuk  mewakili  kepentingan anaknya  yang  belum  dewasa  ,jelas  tidak  bertentangan  dengan  hukum  dan  sepatutnya  dapat dikabulkan.  Saran  yang  dapat  diberikan  bahwa,  Wewenang  suami  istri  terhadap  harta  benda,  maka baik  suami  maupun  istri  bisa  melakukan  perbuatan  hukum  atas  harta  bersama,  seperti  misalnya menjamin  harta  bersama  sebagai  agunan  kredit,  walaupun  harus  dengan  persetujuan  suami  isteri. Dengan  demikian  apabila  salah  satu  orang  tua  meninggal  dunia  dan  menjaga  harta  waris  tersebut untuk  anak-anaknya  dengan  arif  dan  bijaksana  dalam  mengelola  dan  menggunakannya  dalam kapasitasnya  sebagai  wali  bagi  anak-anaknya.  Kepada  orang  tua  sebagai  wali  bagi  anak-anaknya dapat  mempergunakan  harta  peninggalan  bagi  anak-anaknya  dengan  baik  sesuai  hukum.  Apabila
memerlukan  harta  tersebut  untuk  hal  yang  baik  dan  tujuan  yang  positif  hendaknya  dapat  melalui proses hukum yang baik yaitu melalui permohonan sehingga memperoleh penetapan pengadilan.

## Saran
1.  Pemohon lebih mengutamakan aspek perlindungan hukum terhadap harta kekayaan anak, dan tidak mengutamakan aspek kepentingan  Ahli  Waris dalam  perkara  ini  menjual harta  anak di  bawah umur. Selanjutnya,  ditujukan  kepada  seorang  Wali  harus  mengelola  harta  si  anak  secara  baik,  termasuk mencatat jumlah harta dan mencatat perubahannya  dan akan  berakhir setelah si anak telah dewasa serta  untuk  izin  jual  hartanya  harus  diketahui  si  anak  dan  ahli  waris  yang  lain.  Selain  itu,  sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan anak saat ini, tanggung jawab Wali harus lebih  ditingkatkan. Ada banyak  hak-hak  anak  yang  masih  tidak  terpenuhi  di  dalam  perwaliannya.  Hal  ini  cukup  menjadi perhatian  pemerintah bahwasannya anak  adalah  pemimpin  masa depan bangsa dan sangat penting bahwa negara melindungi hak-hak semua anak.
2.  Perbuatan  Kuasa  dan  Ijin  menjaminkan  harta  Peninggalan      sebaiknya  dilakukan  untuk  kepentingan anak  yaitu  memberikan  kemaslahatan  dan  kesejahteraan  bagi  anak.  Selain  itu,  persyaratan  Kuasa dan Ijin menjaminkan harta Peninggalan   pun juga harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi penyelewengan  bagi  pihak  yang  melakukan  perbuatan    Kuasa  dan  Ijin  menjaminkan  harta Peninggalan  orang  tua  sebagai  wali  bagi  anak-anaknya  dapat  mempergunakan  harta  peninggalan bagi anak-anaknya dengan baik sesuai hukum .
Perlunya  mengadakan  penyuluhan  maupun seminar kepada  masyarakat mengenai  permasalahan hukum seperti ketidakhadiran seseorang yang ditulis  dalam  penulisan  ini  maupun  permasalahan  hukum  lainnya  yang  memerlukan  penetapan pengadilan  maupun  putusan  pengadilan  secara  perdata,  sehingga  dengan  adanya  penyuluhan tersebut menjadi bermanfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis). Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002.
Atmadja, dkk. Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press, 2018. Cahyani, Tarsito. Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek). 2020. Diah, Susanti. Penafsiran Hukum: Teori dan Metode. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Efendi,  Jonaedi.  Rekonstruksi  Dasar  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Berbasis  Nilai-nilai  Hukum  dan  Rasa Keadilan Yang Hidup dalam Masyarakat. Jakarta: Divisi Kencana, Prenada Media Group, 2018.
Gautama, Sudargo. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1992. Hartanto,  J.  Andy.  Hukum  Waris  :  Kedudukan  Dan  Hak  Waris  Anak  Luar  Kawin  Menurut  Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Surabaya: LaksBang Justitia, 2015.
Hartono,  Hadisoepraoto.  Pokok  Pokok  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Jaminan.  Yogyakarta:  Yogyakarta Liberty, 1984.
Ibrahim, Johnny. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Depok: Divisi Kencana Prenada Media Group, 2018.
Sambas, Arfin Leonarda. Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016. Suparman, Maman. Hukum Waris Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Suprayitno.  "Perdebatan  Tentang  Kecakapan  Bertindak  (Handelingsbekwaam)  Ditinjau  Dari  Sudut  Usia Seseorang." Majalah Renvoi, Juli 2008: 83-86.
Triwulan, Titik. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2008. Zaenuddin, Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.