## Problematika  Hukum  Penerapan Presidential  Threshold Dalam Pemilihan Umum di Indonesia
Asep Wijaya 1 , Rosmini 2 , Poppilea Erwinta 3
1 Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman E-mail: asepkaltim1@gmail.com 2 Fakultas Hukum,Universitas Mulawarman E-mail: rosmini@fh.unmul.ac.id 3 Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman E-mail: poppileaerwinta@fh.unmul.ac.id

## ABSTRACT
The  Presidential  Threshold  concept  reduces  the  right  of  everyone  to  get  the  same  opportunity  in Government.  The  decision  of  the  Constitutional  Court  Number  14/PUU-XI/2013,  which  ruled  that  the General Elections of President and Vice President are held simultaneously with the Election of the House of Representatives or known  as simultaneous elections. Setting the presidential threshold is essentially an  open  legal  policy.  The  source  of  attribution  authority  in  the  constitution,  especially  in  Article  6A paragraph (2) and Article 22E paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a higher legal norm, does not regulate or impose limits on anyone who wants to run for president and vice president.  The  existence  of  a  threshold  for  political  parties  to  have  the  right  to  propose  a  pair  of candidates  for  president  and  vice  president  raises  juridical  implications,  including  violating  the  1945 Constitution  on  the  presidential  system,  contrary  to  Article  6A  paragraph  (2)  of  the  1945  Constitution, the inconsistency of the Constitutional Court in Decision Number 14/PUU-XI/2013 and violates the rights of citizens in the Constitution of the Republic of Indonesia.
Keywords : constitution, general election, submission of candidate pair, threshold

## ABSTRAK
Konsep Presidential Threshold mereduksi hak setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam  Pemerintahan.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU- XI/2013  yang  memutuskan  bahwa  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dilaksanakan bersamaan  dengan  Pemilihan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atau  dikenal  dengan  pemilu  serentak. Pengaturan  ambang  batas  pencalonan  presiden  (presidential  threshold)  pada  hakikatnya  termasuk kebijakan  hukum  terbuka  (open  legal  policy).  Sumber  kewenangan  atribusi  di  dalam  konstitusi khususnya  dalam  Pasal  6A  ayat  (2)  dan  Pasal  22E  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur atau memberikan batasan bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Adanya ambang batas  bagi  partai  politik  untuk  berhak  mengajukan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  menimbulkan implikasi-implikkasi yuridis, diantaranya menyalahi UUD 1945 tentang Sistem Presidensil, bertentangan Dengan  Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  1945,  inkonsistensi  MK  dalam  Putusan  Nomor  14/PUU-XI/2013  dan menyalahi Hak warga Negara dalam UUD 1945
Kata Kunci : konstitusi, pemilihan umum, pengajuan calon pasangan, threshold

## PENDAHULUAN
Reformasi dibidang Hukum yang terjadi sejak Tahun 1998 telah dilembagakan melalui pranata  perubahan  UUD  1945.  Semangat  perubahan  UUD  1945  adalah  mendorong terbangunya  struktur  ketatanegaraan  yang  lebih  demokratis. 1 Hasil  perubahan  UUD 1945 melahirkan kelembagaan Negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling  melakukan  kontrol  ( cheks  and  balances ),  mewujudkan  supremasi  hukum  dan keadilan  serta  menjamin  dan  melindungi  hak  asasi  manusia.  Kesetaraan  dan ketersediaan  saling  kontrol  inilah perinsip  dari  sebuah Negara demokrasi  dan  Negara hukum.
Pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden  telah  diatur  dan  disederhanakan  ke dalam  Undang-Undang  baru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan Umum. Walaupun demikian muatan terhadap pengaturannya sedikit banyak masih  mengadopsi  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden,  yang  salah  satu  muatannya  masih  tetap  ada  mengenai Presidential Threshold . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUUXI/2013 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 mengabulkan sebagian permohonan kecuali ketentuan  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden  mengenai Presidential  Threshold yang  berisi:  “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden wajib diusulkan oleh partai politik atau koalisi antar partai  politik  peserta  pemilu  yang  memenuhi  persyaratan  perolehan  kursi  paling sedikit  20%  (dua  puluh  persen)  dari  jumlah  kursi  DPR  atau  memperoleh  25%  (dua puluh lima persen) dari total suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.
Presidential  Threshold kemudian  menjadi  suatu  permasalahan  dikarenakan  bahwa dinamika  Politik  merupakan  hal  yang  dinamis.  Jumlah  suara  yang  diperoleh  suatu partai  politik  pada  pemilihan  umum  yang  lalu  kecil  kemungkinan  akan  mendapatkan jumlah  suara  yang  sama  pada  saat  pemilihan  umum  kedepannya.  Terlebih  pula, urgensi  dari  diaturnya  syarat  ini  kemudian  mereduksi  hak  setiap  orang  untuk mendapatkan  kesempatan  yang  sama  dalam  Pemerintahan.  Problematika  mengenai konsep Presidential  Threshold semakin  menjadi  dengan  adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  dalam  perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  yang  memutuskan  bahwa  Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil  Presiden dilaksanakan  bersamaan  dengan  Pemilihan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atau  dikenal dengan  pemilu  serentak.  Dalam  penelitian  ini  maka  akan  timbul  dua  pertanyaan diantaranya: 1) Apakah urgensi dari pengaturan Presidensial Threshold sebagai syarat pengajuan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di  Indonesia?  2)  Bagaimana  Implikasi Pemilihan Umum secara serentak terhadap konsep Presidential Threshold?.
1 Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945 (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008), 1.

## Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020, 45-54

## METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  menggunakan  pendekatan  penelitian hukum Doktrinal, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau  implementasi ketentuan  hukum  normatif  (Undang-Undang)  dan  pendekatan  konsep  teori-teori. Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 2
kelengkapan  bahan  normatif  merupakan  dukungan  yang  paling  utama  mengenai kesesuaian  antar  berbagai  peraturan.  Selain  itu,  dukungan  data  empirik  juga  tidak dapat  dihindari  terutama  terhadap  peristiwa  hukum  yang  menimbulkan  hubungan hukum  di  dalamnya.  Variabel-variabel  tersebut  merupakan  sasaran  dalam  penelitian ini. Pemahaman mengenai hukum sangat dibutuhkan disamping adanya bantuan ilmu lain diluar ilmu hukum itu sendiri yang berhubungan secara langsung dengan konteks konsep Presidential Threshold .

## PEMBAHASAN
Urgensi  Dari  Pengaturan Presidensial  Threshold Sebagai  Syarat  Pengajuan  Calon Presiden Dan Wakil Presiden
Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam Negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum, sehingga setiap orang diperlakukan sama, tanpa memandang perbedaan warna  kulit,  ras,  gender,  agama,  daerah  dan  kepercayaan,  dan  kewenangan pemerintah  dibatasi  berdasarkan  prinsip  distribusi  kekuasaan,  sehingga  pemerintah tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis. 3
Pemilihan  umum  (pemilu)  merupakan  instrument  penting  dalam  Negara  demokrasi yang  menganut  sistem  perwakilan.  Pemilu  berfungsi  sebagai  alat  penyaring  bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.  Mereka  yang  terpilih  dianggap  sebagai  orang  atau  kelompok  yang mempunyai  kemampuan  atau  kewajiban  untuk  berbicara  dan  bertindak  atas  nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Oleh sebab itu, adanya partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Hal  itu  dimaksudkan  untuk  mengaktifkan  dan  memobilisasi  rakyat,  mewakili kepentingan  tertentu,  memberikan  jalan  kompromi  bagi  pendapat  yang  berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai. 4
Pasal  7  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan bahwa:  “Presiden  dan  Wakil  Presiden  memegang  jabatan  selama  lima  tahun  dan sesudahnya  dapat  dipilih  kembali  dalam  jabatan  yang  sama,  hanya  untuk  satu  kali
2 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2008), 157–58.
3 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) (Bandung: Refika Aditama, 2011), 3.
4 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 61.
masa  jabatan”.  Pergantian  Presiden  merupakan  sebuah  proses  yang  umum  terjadi  di setiap Negara, yang menerapkan sistem republik. Proses ini menunjukan suatu Negara dari  pemimpin  yang  terdahulu,  atau  juga  merupakan  proses  kesadaran  rakyat  untuk memilih seseorang atau partai yang dianggap mampu menampung aspirasi mereka. 5
Pasal  1  TAP  MPR  Nomor  VIII/MPR/1973  dinyatakan  bahwa  Pemilihan  Umum diselenggarakan  berdasarkan  Demokrasi  Pancasila  sebagai  sarana  pelaksanaan  asas kedaulatan  rakyat  dalam  negara  RI.  Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  TAP  MPR  Nomor VII/MPR/1978  juga  ditegaskan  bahwa  Pemilihan  Umum  adalah  sarana  pelaksanaan asas  kedaulatan  rakyat  berdasarkan  Pancasila.  Baik  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  TAP  MPR Nomor IV/MPR/1983 maupun Pasal 1 ayat(2) TAP MPR Nomor III/MPR/1988, hal yang sama  juga  ditegaskan  lagi.  Artinya  secara  yuridis,  Pemilihan  Umum  di  Indonesia memang dimaksudkan sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. 6
Pada  awalnya,  Pilpres  dengan Presidential  Threshold di  tahun  2004,  2009  dan  2014 tidak  menimbulkan  masalah  dan  tidak  menuai  kritik  keras,  sebab  pada  masa  itu sebelum  pelaksanaan  Pilpres,  terlebih  dahulu  dilaksanakan  pemilihan  anggota  DPR, DPD dan DPRD. Artinya, setiap partai politik, sudah terlebih dahulu mengantongi suara dari pemilu legislatif, yang dilakukan jauh-jauh hari sebelum Pilpres dilaksanakan, dan perolehan  suara  tersebut,  menjadi  tiket  untuk  mencalonkan  Presiden  dan  Wakil Presiden.
Akan  menjadi  permasalahan,  ketika pemilu  legislatif dan  eksekutif dilaksanakan  pada satu  waktu,  di  jam,  hari,  bulan,  tahun,  yang  bersamaan,  dari  mana  partai  tersebut mengantongi  suara  untuk  mencalonkan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Itulah  yang terjadi  di  pemilu  tahun  2019,  dengan  pelaksanaan  yang  serentak,  mempertahankan Presidential  Threshold ,  akan  memunculkan  masalah,  sebab  pelaksanaan  pemilihan anggota DPR dan Presiden dilakukan secara bersamaan.
Secara  logika,  belum  ada  dasar  penggunaan  20  persen  jumlah  kursi  di  DPR  dan  25 persen  sah  perolehan  suara  secara  nasional,  sebab  peryaratan  itu  tidak  dimiliki  oleh partai politik peserta pemilu. Untuk pemilihan umum 2019, pemilihan presiden, DPR, DPD diselenggarakan  secara  serentak.  Karena diselenggarakan  secara  serentak,  maka persyaratan Presidential  Threshold 20  persen  menjadi  suatu  problematika.  Bahwa Presidential Threshold 20 persen itu tidak rasional. Sebab angka 20 persen itu merujuk pada hasil pemilihan umum DPR dan DPD pada tahun 2014 yang sudah dipergunakan pada pemilihan Presiden 2014.
Di  pihak  lain,  yang  menyetujui  20  persen Presidential  Threshold itu  rasional,  sebab yang mencalonkan presiden dan wakil presiden itu partai politik atau gabungan partai politik.  Dilihat  dari  sisi  prespektif  masing-masing  kedua  pendapat  tersebut menggunakan  argumentasi  yang  secara  logika  masuk  akal.  Yang  menjadi  persoalan
5 Sodikin,  “Pemilu  Serentak  (Pemilu  Legislatif  Dengan  Pemilu  Presiden  Dan  Wakil  Presiden)  Dan Penguatan  Sistem  Presidensial,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 3,  no.  1 (2014).
6 Jimly  Asshiddiqie, Gagasan  kedaulatan  rakyat  dalam  konstitusi  dan  pelaksanaannya  di  Indonesia: pergeseran  keseimbangan  antara  individualisme  dan  kolektivisme  dalam  kebijakan  demokrasi  politik dan  demokrasi  ekonomi  selama  tiga  masa  demokrasi,  1945-1980-an (Jakarta:  Ichtiar  Baru  van  Hoeve, 1993), 84.
adalah,  tahun  2019  itu  adalah  pemilihan  umum  serentak  pertama  kali.  Karena  ini pertama  kali  maka  untuk  menentukan Presidential  Threshold menjadi  terkesan mengarah  pada  kepentingan  masing-masing  pihak  yang  setuju  atau  pun  menolak angka 20 presen itu.
Ketentuan Presidential  Threshold yang  menutup  hak-hak  partai  politik  kecil  tidak sesuai  dengan  esensi  demokrasi  bangsa  Indonesia,  Setiap  bangsa  memiliki  konsepsi dan  cita-citanya  masing-masing  sesuai  dengan  kondisi,  tantangan  dan  karakteristik bangsa  yang  bersangkutan. 7 Mengingat  bahwa  Negara  Indonesia  merupakan  Negara yang  terdiri  dari  berbagai  kumpulan  kelompok  minoritas  (ras,  etnis,  agama,  dan sebagainya)  yang  sepakat  untuk  membentuk  suatu  Negara,  maka  Negara  semestinya memiliki  peran  untuk  mengakomodir  seluruh  aspirasi  masyarakat  termasuk  aspirasi kelompok  minoritas.  Di  samping  itu,  secara  konsepsional  Indonesia  memiliki  prinsip dan  visi  kebangsaan  yang  kuat.  Visi  kebangsaan  Indonesia  bukan  saja  dapat mempertemukan  kemajemukan  masyarakat  dalam  kebaruan  komunitas  politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing. 8
Analisis konsep Presidential Threshold Sebagai Syarat Pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden
Konstitusi  adalah  produk  hukum  dengan  derajat  tertinggi  yang  dimiliki  oleh  suatu negara.  Selain  sebagai  pedoman  dalam  penyelenggaraan  negara,  konstitusi  memiliki posisi  sebagai  jiwa  bangsa,  yang  diformalisasi  dalam  bentuk  teks  tertulis.  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD),  telah  memberikan pedoman dalam pelaksanaan Pilpres di Indonesia. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 6A Angka (2) UUD 1945 berbunyi:  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan  umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 tersebut, memberi penjelasan  bahwa  setiap  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  memiliki  hak  dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.
Seharusnya  pembentuk  Undang-Undang,  sebagai  lembaga  yang  menerjemahkan maksud  konstitusi  ke  dalam  Undang-Undang,  memahami,  bahwa  Konstitusi  dalam masa transisi sering kali dibentuk sebagai respon terhadap hal-hal yang mencerminkan ketidak  adilan  di  masa  lalu,  untuk  dijadikan  pelajaran  berharga  dalam  sistem ketatanegaraan di masa mendatang, bukan untuk diulangi.
Pemberlakuan Presidential  Threshold pada  Pemilu  di  Tahun  2019,  tidak  memberikan rasa  keadilan  bagi  para  pemilih  pemula.  Pemilih  pemula  adalah,  warga  negara  yang baru  memiliki  hak  untuk  memilihnya  di  Tahun  2019,  artinya  pemilih  pemula,  adalah mereka yang baru beranjak dewasa, dan di pemilu Tahun 2014, pemilih pemula belum memiliki haknya, dan tidak memberikan suara pada prosentase Presidential Threshold di Tahun 2014.
7 Yudi Latif, Revolusi Pancasila (Jakarta: Mizan, 2015), 28.
8 Yudi  Latif, Negara  Paripurna  Historitas  Rasionalista,  dan  Aktualisasi  Pancasila (Jakarta:  PT  Kompas Gramedia Pustaka Utama, 2011), 177.
Implikasi Konsep Presidential Threshold dalam Pemilu 2019
Adanya  ambang  batas  bagi  partai  politik  untuk  berhak  mengajukan  pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  ( Presidential  Threshold )  dalam  Pemilihan  Umum  yang dilaksanakan  serentak,  menimbulkan  implikasi-implikkasi  yuridis,  yakni:  Adanya ambang  batas  bagi  partai  politik  untuk  berhak  mengajukan  pasangan  calon  Presiden dan Wakil Presiden ( Presidential Threshold ) dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan serentak, menimbulkan implikasi-implikkasi yuridis, yakni:
1. Menyalahi UUD 1945 tentang Sistem Presidensil
Jika  dianggap  sistem  pemerintahan  Indonesia  adalah  menggunakan  sistem Presidensiil murni, sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945, yaitu: Pasal 1 ayat (1)  UUD  1945,  yang  berbunyi,  “Negara  Indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang berbentuk  republik”.  Maka  Presiden  ialah  penyelenggara  pemerintahan  Negara yang  tertinggi.  Menurut  UUD  Pasal  3  ayat  (2)  dan  Pasal  4  ayat  (1)  sampai  (2), menjelaskan bahwa Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR. Pasal 4 sampai 16 dan Pasal 19 sampai 22B, menjelaskan bahwa Menteri Negara ialah pembantu Presiden.
Dengan  sendirinya  telah  menyalahi  ketentuan  UUD  1945  yang  mengatur  bahwa sistem  pemerintahan  Indonesia  adalah  Presidensiil,  sebab  aturan  ambang  batas ( Presidential  Threshold )  dalam  pemilu  serentak  tahun  2019,  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  justru melemahkan  sistem  presidensiil  yang  dianut  Indonesia.  Dalam  skema  sistem Presidensiil,  lembaga  Presiden  dan  DPR  merupakan  dua  institusi  terpisah  yang memiliki basis legitimasi politik yang berbeda pula, serta antara lembaga eksekutif dan  legislatif  tidak  saling  bergantung  satu  sama  lain,  sehingga  tidak  seharusnya pencalonan  Presiden  ditentukan  oleh  formasi  politik  parlemen  nasional  hasil Pemilu  Legislatif.  Apalagi  secara  mandat,  dari  Presiden  dan  DPR  tidaklah  sama sehingga tidak mungkin digabungkan.
2. Bertentangan Dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945
Adanya  ketentuan  ambang  batas  pencalonan  Presiden  ( Presidential Threshold) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum  pelaksanaan  Pemilu.  Artinya  setiap  partai  politik  harusnya  dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, termasuk partai politik yang baru mengikuti Pemilu.
Dengan  adanya  ketentuan Presidential  Threshold ,  tentu  membatasi  hak  masing- masing partai untuk mengusulkan calon Presiden, atau terpaksa partai politik baru ikut  mendukung  pasangan  capres  dan  cawapres  yang  tersedia  tanpa  memiliki kekuatan politik untuk menyampaikan kehendak atau aspirasi akibat posisi mereka yang  tidak  mengganjilkan  dan  tidak  menggenapkan.  Karena  sejatinya, Threshold dalam  makna  aslinya  adalah  bukan  ambang  batas  yang  menghalangi  pencalonan

## Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020, 45-54
Presiden dan Wakil Presiden, namun merupakan aturan presentase minimal untuk terpilihnya  pasangan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Hal  itu  telah  diatur  di  dalam UUD 1945, yakni UUD 1945 Pasal 6A ayat (3) yang menjelaskan bahwa pasangan capres-cawapres, yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara Pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
3. Inkonsistensi MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013
Adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  yang mengamanatkan  Pileg dan  Pilpres diselenggarakan serentak, namun penyelenggaraannya  baru  dapat  dilakukan  di  Pemilu  2019  dan  bukan  di  2014, maka  ini  menunjukkan  inkosisten  MK  dalam  melaksanakan  ketentuan  hukum. Sebab  dalam  Pasal  46  Undang-Undang  MK,  dikatakan  bahwa  putusan  MK berkekuatan  hukum  mengikat  seketika  setelah  diucapkan  dalam  sidang  terbuka. Ketentuan  hukum  yang  dapat  ditangguhkan  pelaksanaannya  adalah  ketentuan hukum dalam Undang-Undang, sementara putusan pengadilan, termasuk putusan MK, tidak dapat ditangguhkan, harus dilaksanakan seketika itu juga.
Contoh lain tentang inkonsistensi MK misalnya dapat dilihat pada putusan Nomor 072-073/PUUII/2004  yang  pada  intinya  bahwa  Pilkada  adalah  rezim  Pemilu sehingga sengketanya diselesaikan di MK, yang kemudian diubah dengan putusan Nomor  97/PUU.XI/2013  yang  intinya  MK  tidak  berwenang  lagi  menangani sengketa Pilkada.
Maka  seharusnya  MK  juga  bertanggung  jawab  atas  putusan  yang  dapat menimbulkan  inkonsistensi  atau  mengakibatkan  tafsir  yang  beragam,  seperti putusan  MK  Nomor  14/PUU-XI/2013  yang  telah  menimbulkan  berbagai  tafsir, sebab ada yang menafsirkan Presidential Threshold tidak relevan lagi, namun ada pula tafsir bahwa putusan MK tersebut menyatakan Presidential Threshold sebagai open  legal  policy pembentuk  undang-undang  sebagaimana  putusan  Nomor  51- 5259/PUU-VI/2008  yang  menolak  pengujian  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  2008  mengenai Presidential  Threshold .  Seharusnya  Mahkamah  Konstitusi menegaskan  dalam  putusannya  apakah  masih  relevan Presidensial  Threshold dilaksanakan  dalam  Pemilu  serentak  tahun  2019  atau  tidak,  agar  tidak  ada kebingungan hukum dalam Pemilu serentak tahun 2019.
4. Ketidakutuhan Memahami Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013
Ada  ketidakutuhan  pembuat  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  dalam  melihat  dan  membaca  putusan  MK  Nomor  14/PUU- XI/2013  terkait  permohonan  judicial  review  terhadap  Pasal  9  Undang-Undang Nomor  42  Tahun  2008  mengenai  Presidential  Threshold.  Merujuk  pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam dokumen putusan, Mahkamah Konstitusi  berpendapat  bahwa  “Adapun  mengenai  pengujian  konstitusionalitas Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008,  Mahkamah  mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam  Pemilihan  Umum  secara  serentak  maka  ketentuan  pasal  persyaratan perolehan  suara  partai  politik  sebagai  syarat  untuk  mengajukan  pasangan  calon
Presiden dan Wakil Presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945.”
Dalam pertimbangan hukum tersebut, dapat dimengerti bahwa terkait ketentuan ambang  batas  minimal  dalam  pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden, Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  hal  tersebut  merupakan  kewenangan daripembentuk  Undang-Undang  yang  dalam  hal  ini  adalah  Dewan  Perwakilan Rakyat  bersama  Pemerintah  (Presiden).  Dalam  membaca  hal  ini,  sepertinya  ada yang tidak diperhatikan para pembuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, sebab  seolah  hanya  berhenti  pada  kalimat  “kewenangan  pembentuk  Undang- Undang”,  padahal  sambungan  kalimatnya  menegaskan  bahwa  “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”.
Kalimat “tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945” pastilah merujuk kepada pasal dalam UUD 1945 yang membahas tentang pemilihan Presiden dan wakilnya, yang berarti merujuk kepada ketentuan Pasal 6A ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang  Dasar  1945  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  1945  secara  eksplisit  telah menentukan bahwa, “ Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai  politik  atau  gabungan  partai  politik  peserta  Pemilihan  Umum  sebelum pelaksanaan  Pemilihan  Umum”,  sehingga  seharusnya  tidak  boleh  ada  aturan Presidential Threshold yang membatasi partai politik untuk mengajukan pasangan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Sebab  berdasarkan  UUD  1945,  semua  partai politik berhak mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
5. Menyalahi Hak Warga Negara dalam UUD 1945
Berdasarkan  UUD  1945,  ada  ketentuan  tentang  hak  warga  negara  yang  dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan tentang hak warga negara untuk memilih  yang  terdapat  di  dalam  hak-hak  warga  negara  yang  dijamin  konstitusi berupa persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.
Selain  itu  Pasal  28D  ayat  (1),  yang  menjelaskan  tentang  hak  untuk  memperoleh pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum.  Serta  Pasal  28  D  ayat  (3),  yang menjelaskan  tentang  hak  untuk  memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam pemerintahan.  Aturan-aturan  tentang  hak  asasi  tersebut  adalah  bentuk  dari perwujudan  kedaulatan  rakyat  yang  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  dan  Pasal  6A ayat (1).
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  pula  bahwa  kewenangan  setiap  partai  politik peserta  pemilihan  umum  untuk  mengusulkan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  dalam  Pemilu  merupakan  salah  satu  wujud  implementasi  hak  asasi  warga negara,  mengingat  peserta  Pemilu  Presiden  adalah  perorangan  pasangan  calon  itu sendiri  sebagaimana  telah  dijamin  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  yakni  “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Demikian pula dalam  Pasal  43  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia telah ditentukan bahwa:

## Risalah Hukum, Volume 16, Nomor 1, Juni 2020, 45-54
a. Setiap  warga  negara  berhak  untuk  dipilih  dan  memilih  dalam  Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan Perundang-Undangan.
b. Setiap  warga  negara  berhak  turut  serta  dalam  pemerintahan  dengan langsung  atau  dengan  perantaraan  wakil  yang  dipilihnya  dengan  bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan.
Selain  itu,  partisipasi  politik  warga  negara  melalui  partai  politik  adalah pertanggungjawaban  hak  asasi  setiap  warga  Negara,  yaitu  Pasal  28  E  ayat  (3)  UUD 1945: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”  Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  yang mensyaratkan ambang batas pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  warga  negara  yang  tidak  seharusnya  ada dalam negara demokrasi seperti Indonesia.
Walaupun ada dasar konstitusional yang sah dalam melakukan pembatasan terhadap hak setiap warga negara, yakni Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yang mengatakan: “ Dalam menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan yang  ditetapkan  dengan  Undang-Undang  dengan  maksud  semata-mata  untuk menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
Namun dalam konteks Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan adanya ketentuan ambang batas untuk pencalonan Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Tentu  tidak  tepat  jika  aturan  ambang  batas  untuk pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dianggap  sebagai  kebijakan  yang  logis  dan benar untuk melakukan pembatasan hak asasi warga negara untuk mengusulkan calon Presiden  dan  calon  Wakil  Presiden  dan  dicalonkan  sebagai  Presiden  dan  Wakil Presiden, berdasarkan pertimbangan dalam menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

## SIMPULAN
Urgensi  pengaturan  ambang  batas  pencalonan  presiden  ( presidential  threshold ) termasuk  kebijakan  hukum  terbuka  ( open  legal  policy )  karena  sumber  kewenangan atribusi di dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sebagai norma  hukum yang  lebih  tinggi  tidak  mengatur  atau  memberikan  batasan  bagi  siapapun  yang  ingin mencalonkan  diri  sebagai  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Implikasi  pemilihan umum  secara  serentak  terhadap  konsep presidential  threshold merupakan  suatu  hal yang tidak mungkin atau diluar rasional. Adanya ambang batas bagi partai politik untuk berhak  mengajukan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  ( Presidential Threshold )  dalam  Pemilihan  Umum  yang  dilaksanakan  serentak,  menimbulkan implikasi-implikkasi  yuridis,  yakni  m enyalahi  UUD  1945  tentang  Sistem  Presidensil,
bertentangan  dengan  Pasal  6A  ayat  (2)  UUD  1945,  inkonsistensi  dan  ketidakutuhan pemahaman terhadap Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan menyalahi Hak warga Negara dalam UUD 1945

## DAFTAR REFERENSI
Asshiddiqie, Jimly. Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia:  pergeseran  keseimbangan  antara  individualisme  dan  kolektivisme dalam  kebijakan  demokrasi  politik  dan  demokrasi  ekonomi  selama  tiga  masa demokrasi, 1945-1980-an . Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.
Fuady, Munir. Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) . Bandung: Refika Aditama, 2011.
Latif, Yudi. Negara Paripurna Historitas Rasionalista, dan Aktualisasi Pancasila . Jakarta: PT Kompas Gramedia Pustaka Utama, 2011.
———. Revolusi Pancasila . Jakarta: Mizan, 2015.
Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana, 2008.
Sodikin. “Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 3, no. 1 (2014).
Tutik, Titik Triwulan. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pascaamandemen UUD 1945 . Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher, 2008.