## PENGANTAR REDAKSI
Moderasi beragama  telah mendapatkan banyak ulasan dalam berbagai kajian akademik. Gagasan ini pertama kali diinisiasi oleh Menteri Agama periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin dalam upaya mewujudkan karakter Islam Indonesia yang toleran dan moderat. Terdapat tiga pertimbangan penting yang menjadi dasar mengapa wacana moderasi beragama menjadi kebijakan negara, terlebih lagi dalam RPJMN 2019-2024 yakni 1) berkembangnya individu maupun kolektif yang memiliki cara pandang dan peribadatan yang eksesif mengarahkan pada tindakan ekstrim kekerasan, 2) klaim kebenaran sepihak atas tafsir keagamaan konservatif yang kemudian dipaksakan kepada mereka yang berbeda pandangan, 3) cara pandang yang menggunakan dalil keagamaan yang mencederai adanya rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Saifudin, 2019; Saifudin, 2021).
Ketiga pertimbangan tersebut menyiratkan bahwa kekerasan atas nama agama sebenarnya merupakan puncak gunung es dari berbagai peristiwa sebelumnya. Dalam kajian yang dilakukan oleh CRCS UGM memperlihatkan adanya dua hal utama yang perlu menjadi perhatian yakni 1) munculnya persepsi anti sesat yang dilakukan oleh kelompok garis keras terhadap mereka yang berbeda pemahaman dan 2) meningkatnya daftar persekusi terhadap individu maupun kelompok yang dituduh sesat tersebut melalui kampanye kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok intoleran bersama pemerintah setempat (CRCS, 2012). Hal tersebut yang kemudian mendorong Pemerintahan Presiden Jokowi menetapkan moderasi beragama sebagai kebijakan publik, tidak hanya menjadi wacana.
Selain diskursus moderasi beragama, fenomena keagamaan yang juga muncul adalah diskursus mengenai hijrah dan dakwah yang tumbuh subur di media sosial, khususnya di Instagram. Fenomena keagamaan di dunia maya ini selalu menarik untuk dikaji. Dalam banyak kajian tentang agama dalam bingkai media baru, isu yang banyak diperbincangkan adalah pergeseran otoritas keagamaan, seputar fatwa daring yang sangat berorientasi fiqih, dan juga fenomena hijrah.
Tentu, sudah banyak tulisan-tulisan yang bersifat akademis, di jurnal lokal maupun internasional tentang situasi keberagamaan di Indonesia. Namun, di tengah banyaknya kajian-kajian yang telah membahas fenomena itu, dirasakan adanya kebutuhan untuk menghimpun tulisan-tulisan baru yang diharapkan dapat menunjukkan adanya perbedaan dalam penafsiran tentang kondisi mutakhir kehidupan keagamaan di Indonesia. Dalam konteks pemikiran inilah edisi khusus Jurnal Masyarakat dan Budaya ini mempersembahkan tujuh artikel kepada pembaca. Sebagian besar tulisan yang ada dalam edisi ini, memberikan perhatian secara khusus pada isu moderasi beragama. Tulisan lainnya, memberikan perhatian pada fenomena keagamaan di media sosial, khususnya fenomena hijrah.
Artikel pertama ditulis oleh Gutomo Bayu Aji dan  Mulawarman Hannase, tulisan mereka menjelaskan tentang praktik moderasi beragama di negara-negara ASEAN. Menariknya, tulisan ini berhasil memetakan praktik moderasi beragama dalam tiga pola berikut: pertama, moderasi melalui integrasi negara-bangsa sebagaimana yang terjadi di Singapura, Thailand dan Philipina. Kedua, moderasi melalui proses demokrasi terjadi di hampir seluruh negara-negara di wilayah kepulauan. Ketiga, moderasi oleh masyarakat sipil menonjol di Indonesia dan Malaysia.
Dua artikel selanjutnya, masing-masing ditulis oleh Ahmad Suaedy dan Martin Lukito Sinaga, membahas isu kebijakan moderasi beragama di Indonesia. Tulisan Ahmad Suaedy membahas kebijakan publik Moderasi Beragama dalam peta pergeseran demografi Indonesia dan konteks perubahan global. Dalam peta pergeseran demografi Indonesia, Program Moderasi Beragama adalah konsekuensi lanjutan dan logis dari pergeseran dan mobilitas kelas putihan atau santri ketika mereka mulai mendominasi demografi publik Indonesia pasca kemerdekaan. Ia bagian dari revitalisasi tradisi agama di ruang publik yang menjadi tradisi Nusantara dan Indonesia jauh ke belakang ke era pra kolonial. Dalam fenomena arus
global, Program Moderasi Beragama menjadi penanda bagaimana Indonesia menjadi salah satu negara yang memasukkan agama ke dalam pergulatan ruang dan kebijakan publik. Dalam hal ini ruang publik demokrasi di Indonesia tidak bisa mengisolasi agama ke ranah private sebagaimana terjadi di Barat yang sekuler, ketika hendak menegakkan demokrasi yang mengharuskan partisipasi masyarakat luas. Masih dalam konteks Kebijakan Publik Moderasi beragama, tulisan Martin Lukito Sinaga menjelaskan dua hal di balik Program Moderasi Beragama yang dicanangkan oleh pemerintah. Pertama, Program Moderasi Beragama sesungguhnya merupakan bentuk program kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam hal pembinaan kehidupan beragama. Sebagai sebuah program hasil kemitraan dengan masyarakat, moderasi beragama selain berakar dari dialog yang tertanam dalam Kemenag RI sendiri, program ini juga telah melalui proses panjang atau pun proses historis interaksi atau dialog antaragama yang telah puluhan tahun berlangsung di Indonesia. Baik program yang diinisiasi oleh pemerintah maupun masyarakat melalui sejumlah LSM antar-iman ataupun oleh ormas keagamaan. Kedua, tulisan ini juga menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah suatu desain politik pemerintah untuk ketertiban sosial, namun sebagai inspirasi untuk etika publik antar agama dan penerapannya yang bernafaskan suatu virtue atau keutamaan moderasi. Ia adalah model aktualisasi siar dan ikhtiar agama-agama yang relevan di ruang publik demokratis.
Artikel keempat, ditulis oleh Budi Tanuwibowo menawarkan perspektif baru dalam memahami konsep moderasi beragama, yaitu Moderasi Beragama dalam perspektif Ruang atau Holistik Agama Khonghucu. Perspektif Ruang atau Holistik menggambarkan atau melihat permasalahan dari tujuh sudut pandang analisa, yaitu perspektif  Ketuhanan, perspektif Alam Lingkungan, perspektif Masa Lalu, perspektif Masa Depan, perspektif Internal, perspektif Eksternal, dan perspektif Diri manusia itu sendiri. Dua tulisan lainnya, Engkus Ruswana dan Syamsurijal dkk. mengungkap jejak-jejak gagasan dan praktik moderasi beragama di masa lampau. Tulisan Engkus Ruswana menjelaskan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki potensi  sistem dan nilai kearifan lokal bangsa dengan genetika moderasi dan harmoni dalam kehidupan beragama, bukan sekadar konsep, namun sudah diimplementasikan sejak ribuan tahun yang lalu. Dengan berfokus pada implementasi moderasi beragama dan toleransi kehidupan agama leluhur, tulisan ini menjelaskan moderasi beragama dalam tulisannya, Engkus Ruswana menjelaskan bagaimana Indonesia sejak dahulu telah memiliki sistem nilai yang kental dengan sikap moderasi beragama. Hal ini ditunjukkan dengan penjelasan tentang penghayat kepercayaan di nusantara dengan deskripsi yang detail tentang nilai-nilai dalam agama-agama leluhur tersebut yang mengandung toleransi terhadap keragaman. Dalam konteks yang lain, Syamsurijal, Halimatusa’diah, dan Wasisto Raharjo Jati, menggali gagasan moderasi beragama dengan melacaknya melalui manuskrip jejaring pengetahuan Wali Songo. Tulisan mereka menjelaskan bahwa sesungguhnya praktik moderasi beragama telah dilakukan oleh Wali Songo melalui praktik dakwah kultural. Dakwah ini dibangun dengan mendekatkan agama dan umat sesuai tradisi atau budayanya sendiri, Upaya ini menjadi legasi dakwah kultural yang diajarkan Walisongo sekaligus menjadi konstruksi gagasan moderasi beragama kala itu karena telah membuka wawasan umat untuk menghargai perbedaan ketika menjumpai berbagai perbedaan tradisi/ budaya lainnya.
Tulisan terakhir merupakan karya dari Iqomah Richtig  dan Rahmatullah yang memotret situasi keberagamaan masa kini di ruang virtual. Fenomena hijrah menjadi isu yang diangkat dalam tulisan mereka. Tulisan ini menjelaskan praktik dakwah  K-Popers muslimah  yang menjadikan akun Instagramnya @kpopers.hijrah  sebagai arena dakwah dan ruang negosiasi kesalehan. Kehadiran @kpopers.hijrah ini sejatinya bertujuan sebagai bentuk kontra naratif terhadap fenomena keranjingan Hallyu yang dominan menyasar kalangan muda Indonesia.
Tentu, tulisan-tulisan yang ada ini belum memotret keseluruhan situasi keberagamaan di Indonesia secara utuh, namun edisi ini diharapkan dapat menjadi pemantik diskusi yang sekaligus dapat melahirkan gagasan-gagasan baru yang lebih luas.