## PAMPAS: Journal Of Criminal

## Pengaturan Tindak Pidana Aborsi, Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Jepang
Kurniawan Tri Saputra, Herry Liyus, Dheny Wahyudhi Fakultas Hukum, Universitas Jambi Author’s Email Correspondence: kurniawants12@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perbandingan pengaturan  hukum  tentang  legalitas  tindak  pidana  aborsi  yang  diatur dalam  hukum  negara  Indonesia  dan  Negara  Jepang.  Metode  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  konseptual  dan perbandingan  hukum.    Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  sejumlah persamaan  maupun  perbedaan  pengaturan  legalitas  aborsi  di  kedua negara,  di  Indonesia  perbuatan  aborsi  hanya  diperbolehkan  atas  dasar alasan medis, dan kehamilan akibat perkosaan dengan batas waktu usia kehamilan  6  minggu,  dengan  ketentuan  pertanggungjawaban  pidana yang secara menyeluruh di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  Tentang  Kesehatan.  Sedangkan  di  Jepang,  aborsi  dapat  dilakukan atas dasar isu sosial-ekonomi (finansial) dan dapat dilakukan hingga usia kehamilan  22  minggu  dengan  ketentuan  pertanggungjawaban  pidana yang lebih variatif namun yang diatur dalam berbagai ketentuan hukum, yaitu: Maternal Protection Act 1996, Japan Penal Code dan Surat Edaran Wakil  Menteri  Kesehatan,  Kesejahteraan  dan  Ketenagakerjaan  Jepang Nomor 122 Tahun 1996. Diharapkan dengan adanya pembaruan  hukum mengenai  batas  waktu  usia  kehamilan  untuk  melakukan  aborsi  di Indonesia dapat mengakomodir kesiapan ibu hamil yang akan melakukan prosedur  aborsi  baik  secara  psikis,  medis,  maupun  hukum  yang  lebih baik.
Kata Kunci : Aborsi, Indonesia, Jepang, Perbandingan Hukum,
Tindak Pidana.
KEYWORDS: Abortion, Comparative Law, Criminal Act, Indonesia, Japan.

## ABSTRACT
This  article  aims  to  find  out  and  analyze  the  comparison  of  legal arrangements  regarding  the  legality  of  the  criminal  act  of  abortion regulated in the laws of Indonesia and Japan. The research methode used in this research is normative juridicial, using statute, conceptual, and  comparative  law  approaches.  This  research  found  several  that there  are  a  number  of  similarities  and  differences  in  the  legality  of abortion arrangements in the two countries, in Indonesia, abortion is only allowed on the basis of medical reasons, and pregnancy due to rape  with  a  gestational  age  limit  of  6  weeks,  with  the  provisions  of criminal  liability  which  are  thoroughly  regulated  in  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan.  Meanwhile  in  Japan, abortion can be carried out on the basis of socio-economic (financial) issues and can be performed up to 22 weeks of gestation with more varied  provisions  for  criminal  liability  but  which  are  regulated  in various legal provisions, namely: Maternal Protection Act 1996, Japan
Penal Code and Circular of the Deputy Minister of Health, Welfare and Employment of Japan Number 122 of 1996. It is hoped that with the legal  reform  regarding  the  gestational  age  limit  for  abortion  in Indonesia,  it  can  accommodate  the  better  readiness  of  pregnant women who will carry out abortion procedures both psychologically, medically, and legally.

## A. PENDAHULUAN
Artikel  ini  membahas  tentang  perbandingan  pengaturan  legalitas  tindak  pidana aborsi  di  negara  Indonesia  dan  Jepang.  Kedua  negara  memiliki  sistem  hukum  yang sama,  yaitu  sistem  hukum  Eropa  Kontinental  ( Civil  Law )  yang  bercirikan  adanya kodifikasi hukum dan keberlakuaan azaz legalitas.
Kehidupan adalah karunia paling agung yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhdap setiap orang sehingga kehidupan adalah merupakan hak paling dasar milik manusia dan hak hidup merupakan unsur utama dari konsep hak asasi manusia (HAM) sehingga  hak  hidup  merupakan  suatu  hal  yang  diatur  dengan  hukum  dan  dilindungi oleh negara yang diatur dalam Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hak untuk  hidup  tidak  luput  dari  suatu  kejahatan,  salah  satu  bentuk  kejahatan  terhadap hidup adalah aborsi.
Secara  etimologis,  aborsi  ( abortion )  berasal  dari  kata  bahasa  Latin abortio yang berarti  pengeluaran  hasil  konsepsi  dari  uterus  secara  prematur  pada  umur  di  mana janin  itu  belum  bisa  hidup  di  luar  kandungan  pada  umur  24  minggu.  Secara  medis aborsi  berarti  pengeluaran  kandungan  sebelum  berumur  24  minggu  dan mengakibatkan  kematian.  Sedangkan  dalam  pengertian  moral  dan  hukum,  aborsi berarti  pengeluaran  janin  sejak  adanya  konsepsi  sampai  dengan  kelahirannya  yang mengakibatkan  kematian 1 .  Maria  Ulfah  Anshor  menyatakan:  “Aborsi  diserap  dari bahasa  Inggris  yaitu  abortion  yang  berasal  dari  bahasa  latin abortus yang  berarti pengguguran  kandungan  atau  keguguran” 2 .  Lebih  lanjut,  Pasal  1  Ayat  (1)  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2016  Tentang  Pelatihan  dan Penyelenggaraan  Pelayanan  Aborsi  Atas  Indikasi  Kedaruratan  Medis  dan  Kehamilan Akibat Perkosaan menentukan: “Aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan”.
Aborsi  pada  dasarnya  merupakan  suatu  bentuk  tindakan  yang  dilarang    dalam sistem  hukum  Indonesia,  hal  ini  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  346-349  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Indonesia  yang  pada  intinya  setiap  pasal  tersebut menyatakan bahwa tuntutan hukum akan  dijatuhkan bagi siapa saja yang melakukan aborsi,  menyuruh  melakukan  ataupun  membantu  perbuatan  aborsi  baik  secara langsung maupun tidak langsung.
Dengan mengacu pada asas legalitas yang menjadi ciri dari sistem hukum civil law , maka  setiap  bentuk  kejahatan  terhadap  hak  hidup  diancam  dengan  pidana.  Asas legalitas  merupakan  asas  fundamental  dalam  hukum  pidana.  Asas  legalitas  dalam hukum  pidana  begitu  penting  untuk  menentukan  apakah  suatu  peraturan  hukum pidana  dapat  diberlakukan  terhadap  tindak  pidana  yang  terjadi.  Jadi,  apabila  terjadi suatu  tindak  pidana,  maka  akan  dilihat  apakah  telah  ada  ketentuan  hukum  yang
1 CB. Kusmaryanto, Tolak Aborsi , Yogyakarta, Kanisius, 2005, hlm. 15.
2 Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi , Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 32.
mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi 3 .
Aborsi  yang  semulanya  dilarang  oleh  ketentuan  Pasal  346-349  KUHP,  pada perkembangan  hukum  selanjutnya  menjadi  suatu  perbuatan  yang  diperbolehkan dengan pengecualian ketat dan terbatas yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 Ayat (2) huruf  a  dan  b  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  yang menentukan:
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
(2) Larangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dikecualikan berdasarkan:
a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik  yang  mengancam  nyawa  ibu  dan/atau  janin,  yang  menderita penyakit  genetik  berat  dan/atau  cacat  bawaan,  maupun  yang  tidak dapat  diperbaiki  sehingga  menyulitkan  bayi  tersebut  hidup  di  luar kandungan; atau
b. Kehamilan  akobat  perkosaan  yang  dapat  menyebabkan  trauma psikologis bagi korban perkosaan.
(3) Tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  hanya  dapat  dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan  konseling  pasca  tindakan  yang  dilakukan  oleh  konselor  yang kompeten dan berwenang.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  indikasi  kedaruratan  medis  dan perkosaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  75  Undang-Undang  Kesehatan  dapat  dijabarkan  rumusan  unsur-unsur tindak  pidananya  sebagai  berikut:  perbuatan  yang  dilarang  adalah  tindakan  aborsi, alasan kesehatan yang membahayakan ibu hamil dan/atau janin dapat menjadi alasan pembenar  dari  tindakan  aborsi,  dan  aborsi  dikatakan  legal  dan  gugur  ketentuan pidananya apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
Lebih lanjut, ketentuan prosedur untuk melakukan aborsi diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menentukan:
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
a. Sebelum  kehamilan  berumur  6  (enam)  minggu  dihitung  dari  hari  pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. Oleh  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  keterampilan  dan  kewenangan  yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e. Penyedia  layanan  kesehatan  yang  memenuhi  syarat  yang  ditetapkan  oleh Menteri.
Pasal  76  Undang-Undang  Kesehatan  yang  telah  disebutkan  di  atas  merupakan Pasal  yang  memuat  ketentuan  alasan  pembenar  yang  dapat  melegalkan  tindakan aborsi.
Sebagai  suatu  perbuatan  dengan  legalitas  terbatas,  segala  bentuk  perbuatan aborsi  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  75  dan  76    di  atas  memiliki  sanksi
3 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta,  2012, hlm. 59.
yang  diatur  dalam  Pasal  194  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pengaturan  hukum  lain  yang  memuat  aturan  lain  terkait  legalitas  aborsi  di Indonesia  adalah  Pasal  45  A  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak yang menentukan:
“Setiap  Orang  dilarang  melakukan  aborsi  terhadap  Anak  yang  masih  dalam kandungan,  kecuali  dengan  alasan  dan  tata  cara  yang  dibenarkan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Sebagai  perbandingan,  perbuatan  aborsi  dalam  Pasal  212-216  Bab  XXIX Japan Penal  Code  1907 (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Jepang)  juga  dikategorikan sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dan  memiliki  sanksi  terhadap  segala  bentuk pelanggarannya. Namun lebih lanjut, melalui ketentuan yang termuat dalam Pasal 14 Ayat  1-2 Maternal  Protection  Act aborsi  diperbolehkan  dalam  keadaan  mendesak dengan indikasi kedaruratan medis yang membahayakan ibu dan/ atau janin.
Article 14:
(1) A  doctor  designated  by  a  medical  association  that  is  a  public  interest incorporated association established for the area of a prefecture (hereinafter referred to as a "Designated Doctor") may perform an Induced Abortion on a person who falls under any of the following items after obtaining consent from the relevant person and the spouse:
(i) a  person  for  whom  the  continuation  of  pregnancy  or  delivery  may significantly  damage  the  person's  physical  health  due  to  bodily  or economic reasons.
(ii) a person who was raped in a violent or threatening manner or at a time when the person could neither resist nor refuse and becomes pregnant.
(2) As  for  the  consent  provided  in  the  preceding  paragraph,  the  consent  of  the spouse  is  not  necessary  if  the  spouse  is  not  known  or  cannot  express  an intention, or if the spouse no longer exists after the pregnancy.

## Pasal 14
(1) Seorang  dokter  yang  ditunjuk  oleh  asosiasi  medis  publik  berbadan  hukum yang  didirikan  untuk  wilayah  prefektur  (selanjutnya  disebut  sebagai "Dokter  yang  Ditunjuk")  dapat  melakukan  Aborsi  pada  seseorang  yang termasuk dalam salah satu alasan berikut setelah mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan dan pasangannya:
(i) seseorang  yang  apabila  melanjutkan  kehamilan  atau  persalinan  dapat secara signifikan merusak kesehatan fisik ibu  atau alasan ekonomi.
(ii) seseorang  yang  diperkosa  dengan  cara  kekerasan  atau  melalui pengancaman atau pada saat orang tersebut tidak dapat melawan atau menolak dan kemudian hamil.
(2) Adapun  persetujuan  yang  diberikan  dalam  ayat  sebelumnya,  persetujuan dari pasangan tidak diperlukan jika pasangan tidak dikenal atau tidak dapat mengungkapkan niat, atau jika pasangan tidak ada lagi setelah kehamilan.
Pasal 14 Maternal Protection Act di atas pada dasarnya memuat ketentuan yang sama dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor
36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  Indonesia.  Pasal  ini  memuat  ketentuan  yang memperbolehkan  aborsi  untuk  dilakukan,  yaitu  kehamilan  yang  membahayakan keselamatan nyawa ibu hamil dan kehamilan akibat perkosaan dan dilakukan dengan persetujuan  dari  wanita  hamil  tersebut  dan  pasangannya.  Perbedaan  antara  hukum Indonesia  dan  Jepang  adalah  dilegalkannya  aborsi  atas  dasar  isu  sosial-ekonomi berupa ketidakmampuan finansial untuk merawat anak dengan layak di Jepang.
Michiko Miyazaki dalam The History of Abortion-Related Acts and Current Issues in Japan (Sejarah Terkait Tindakan Aborsi dan Isu Terkini di Jepang) menyatakan:
In Japan abortion is categorized into two types by law; one is illegal feticide and the other is legal abortion. The present criminal law forbids feticide in principle and the life of a fetus is protected. However, abortion can be practiced under the "Eugenic  Protection  Act"  established  in  1948  (currently  referred  to  as  the "Maternal Protection Act"), and is readily available in Japan . Di Jepang aborsi dikategorikan menjadi dua jenis menurut hukum; satu adalah aborsi ilegal dan yang lainnya adalah aborsi legal. Hukum pidana Jepang saat ini pada  prinsipnya    melarang  perbuatan  aborsi  dan  kehidupan  janin  dilindungi. Namun,  aborsi  dapat  dipraktikkan  di  bawah  "Undang-Undang  Perlindungan Eugenik" yang ditetapkan pada tahun 1948 (saat ini disebut sebagai "Undang- Undang Perlindungan Ibu"), dan dapat dipraktikkan di Jepang 4 .
Aborsi  yang  pada  mulanya  merupakan  bentuk  perbuatan  yang  dilarang  dalam sistem  hukum  kedua  negara,  baik  Indonesia  maupun  Jepang.  Aborsi  hanya  boleh dilakukan  atas  dasar  indikasi  kesehatan  ibu  dan  janin  serta  kehamilan  akibat perkosaan. Berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam sistem Hukum Kesehatan Indonesia yang memberikan batasan usia kehamilan untuk melakukan aborsi adalah 6 (enam) minggu kehamilan, sistem hukum Jepang mengizinkan perbuatan aborsi untuk dilakukan  hingga  22  (dua  puluh  dua)  minggu  usia  kehamilan.  Pemerintah  Jepang melalui  Surat  Edaran  Wakil  Menteri  Kesehatan,  Ketenagakerjaan  dan  Kesejahteraan Nomor  122  Tahun  1996  menyatakan  bahwa  batasan  waktu  untuk  melakukan  aborsi adalah pada masa kehamilan berusia 22 minggu yang dihitung dari hari pertama haid terakhir.  Indonesia  melalui  ketentuan  Pasal  76  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 menyatakan bahwa batas waktu untuk melakukan aborsi adalah sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir.
Secara implisit Undang-Undang Kesehatan Indonesia tidak mengizinkan perbuatan aborsi  atas  dasar  isu  sosial  dan  ekonomi,  hal  ini  tentunya  sejalan  dengan  ketentuan yang termuat dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara". Sedangkan Jepang  mengizinkan  perbuatan  aborsi  atas  dasar  isu  ekonomi  dan  sosial  melalui pengaturan pada Pasal 14 Ayat (1) huruf (i) Maternal Protection Act .
Artikel  ini  berfokus  pada  studi  perbandingan  hukum  terkait  legalitas  aborsi  di Indonesia  dan  Jepang.  Studi  perbandingan  adalah  suatu  kegiatan  yang  bermaksud untuk mempelajari tentang prinsip dan sistem hukum yang dianut oleh suatu negara dengan negara lainnya dan dilakukan atas niat membandingkan keduanya 5 .
4 Michiko Miyazaki, The history of abortion-related acts and current issues in Japan, Med Law.
2007 Dec;26(4):791-9. PMID: 18284118.
5 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana , cet. ke 3, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 3.
Di  dalam  Black’s  Law  Dictionary  dikemukakan,  bahwa: Comparative  Jurisprudence ialah  suatu  studi  mengenai  prinsip-prinsip  ilmu  hukum  dengan  melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum ( the study of principles of legal science by the comparison of various systems of law ) .
Dalam melakukan perbandingan hukum, ada dua metode atau cara membandingkan yaitu memberbandingkan secara makro dan mikro. “Perbandingan secara mikro adalah suatu  cara  memperbandingkan  masalah-masalah  hukum  tertentu  sedangkan perbandingan  secara  makro  adalah  suatu  cara  memperbandingkan  masalah-masalah hukum pada umumnya” 6 .

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  pada  penulisan  artikel  ini  adalah  Yuridis  Normatif.  Penelitian yurisid  normatif  merupakan  “penelitian  yuridis  normatif  sebagai  suatu  metode penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan  teori dan metode analisis  yang termasuk  dalam  disiplin  ilmu  yang  dogmatis” 7 dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan ( statute apprach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ) dan  pendekatan  perbandingan  hukum  ( comparative  law  approach )  yang  dilakukan untuk  menemukan  argumentasi,  konsep  serta  teori  baru  sebagai  suatu  preskripsi untuk mengahadapi suatu permasalahan yang dihadapi dan diperoleh dari suatu studi kepustakaan.

## C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Legalitas Perbuatan Aborsi
a. Hukum Pidana Indonesia
Guna  menghindari  bias  makna,  dengan  mengacu  pada  ketentuan  Pasal  1 Ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun 2016 Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan  Medis  dan  Kehamilan  Akibat  Perkosaan,  aborsi  didefinisikan sebagai berikut “Aborsi adalah upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim sebelum janin dapat hidup diluar kandungan”. Aborsi merupakan suatu perbuatan  yang  dalam  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) yang merupakan sumber hukum utama dalam sistem hukum pidana Indonesia  dikategorikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  dilarang.  Pengaturan hukum terhadap perbuatan aborsi dalam KUHP termuat dalam Pasal 346-349.
Pasal 346 menentukan:
1. Seorang  wanita,  yang  mengacu  pada  pelaku  dimana  Pasal  346 menentukan bahwa pelaku yang dapat dijerat adalah wanita hamil itu sendiri.
6 Rian  Prayudi  Saputra,  “Perbandingan  Hukum  Pidana  Indonesia  dengan  Inggris”, Jurnal Pahlawan , Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 60 diakses dari https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/615 pada  tanggal  04 Oktober 2021 pukul 15:12 WIB.
7 M.  Jordan  Pradana,  Syofyan  Nur,  dan  Erwin,  “Tinjauan  Yuridis  Peninjauan  Kembali  yang Diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Terhadap  Putusan  Lepas  dari  Segala  Tuntutan”, PAMPAS: Journal of Criminal Law .Vol. 1 No. 2,  2020, hlm. 143. Diakses dari https://online- journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9615/6397 pada  tanggal  5  Oktober  2021  pukul 23:01 WIB.
2. Tindakan  yang  meliputi  upaya  menggugurkan    atau  mematikan kandungannya sendiri.
3. Ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 347
(1) Barangsiapa  dengan  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan kandungan  seorang  wanita  tanpa  persetujuan  wanita  itu,  diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2) Apabila  perbuatan  itu  mengakibatkan  wanita  itu  meninggal,  ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 348
1) Barangsiapa  dengan  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan kandungan  seorang  wanita  dengan  persetujuan  wanita  itu,  diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2) Apabila  perbuatan  itu  mengakibatkan  wanita  itu  meninggal,  ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 349
Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah  satu  kejahatan  yang  diterangkan  dalam  pasal  347  dan  348,  maka pidana  yang  ditentukan  dalam  pasal-pasal  itu  dapat  ditambah  dengan sepertiga  dan  dapat  dicabut  haknya  untuk  menjalankan  pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.
Unsur yang dapat disimpulkan berdasar pengaturan hukum Pasal 346-349 KUHP di atas adalah:
1. Barangsiapa yang mengacu pada pelaku.
a) Pasal 346 mengacu pada wanita hamil.
b) Pasal  347  dan  348  mengacu  pada  pihak  lain  yang  membantu melakukan  atau  menyuruh  seorang  wanita  hamil  untuk melakukan  aborsi  baik  dengan  persetujuan  ataupun  tanpa persetujuan wanita hamil tersebut.
2. Tindakan  yang  dilarang  berupa  melakukan  ataupun  membantu melakukan aborsi.
3. Pelanggaran terhadap setiap ketentuan Pasal 346-348 memiliki sanksi berupa pidana penjara.
4. Perbuatan  membantu  melakukan  atau  menyuruh  seorang  wanita hamil  untuk  melakukan  baik  dengan  persetujuan  ataupun  tanpa persetujuan  menyebabkan  matinya  wanita  hamil  tersebut mendapatkan pemberatan hukuman.
5. Apabila  kejahatan  dilakukan  dalam  pencaharian,  maka  ketentuan hukum  dapat  ditambah  sepertiga  dan  dicabut  haknya  untuk  bekerja dalam bidang dimana kejahatan tersebut dilakukan.
Dengan  berlakunya azaz  lex  specialis  derogat  lex  generalis maka  aborsi menjadi suatu perbuatan legal yang dapat dilakukan dengan alasan terbatas. Legalitas  aborsi  diatur  dalam  Pasal  75  dan  76  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Berikut  pengaturan  terkait  aborsi  yang  dimuat  dalam  Pasal  75  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan:
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
(2) Larangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dikecualikan berdasarkan: a. Indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita  penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang  tidak  dapat  diperbaiki  sehingga  menyulitkan  bayi  tersebut hidup di luar kandungan; atau b. Kehamilan  akobat  perkosaan  yang  dapat  menyebabkan  trauma psikologis bagi korban perkosaan. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah  melalui  konseling  dan/atau  penasehatan  pra  tindakan  dan diakhiri  dengan  konseling  pasca  tindakan  yang  dilakukan  oleh konselor yang kompeten dan berwenang. (4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  indikasi  kedaruratan  medis  dan perkosaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal  75  Undang-Undang  Kesehatan  dapat  dijabarkan  rumusan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:
1. Perbuatan yang dilarang adalah tindakan aborsi.
2. Alasan kesehatan yang membahayakan ibu hamil dan/atau janin dapat menjadi alasan pembenar dari tindakan aborsi.
3. Aborsi  dikatakan  legal  dan  gugur  ketentuan  pidananya  apabila  telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.
Frizal  didalam  artikel  berjudul  “Alasan-alasan  Medis  yang  Anjurkan Perempuan untuk Aborsi” pada laman CNN Indonesia memberikan rincian jenis penyakit yang menganjurkan perempuan menempuh prosedur aborsi atas kehamilannya apabila:
1. Ibu hamil menderita penyakit gangguan jantung akut.
2. Ibu hamil menderita penyakit kejang (eklampsia). 3. Janin  menderita  penyakit  dan/atau  cacat  berat  yang  tidak memungkinkan janin tersebut untuk hidup di luar rahim ibu 8 .
Ketentuan  yang  termuat  dalam  Pasal  75  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  ini  merupakan  sumber  acuan  hukum utama  yang  mengatur  tentang  legalitas  aborsi  di  Indonesia.  Pasal  76 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  memuat ketentuan lebih lanjut dari Pasal 75, yang isinya adalah sebagai berikut:
Aborsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75  hanya  dapat dilakukan:
a. Sebelum  kehamilan  berumur  6  (enam)  minggu  dihitung  dari hari  pertama  haid  terakhir,  kecuali  dalam  hal  kedaruratan medis; 8 CNN Indonesia, https://www.cnnnindonesia.com/gaya-hidup/20190905083742-255-
427668/alasan-alasan-medis-yang-anjurkan-perempuan-untuk-aborsi. Diakses  pada  hari Senin 16 Mei 2022 Pukul 09:22 WIB.
b. Oleh  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  keterampilan  dan kewenangan  yang  memiliki  sertifikat  yang  ditetapkan  oleh menteri;
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e. Penyedia  layanan  kesehatan  yang  memenuhi  syarat  yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal  76  diatas  merupakan  pasal  yang  memuat  ketentuan  alasan pembenar yang dapat melegalkan tindakan aborsi. Berdasarkan ketentuan dalam  Pasal  75  dan  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan,  aborsi dapat dilakukan  atas  dasar  indikasi  kesehatan yang  membahayakan  keselamatan  ibu  hamil  dan/atau  janin dikandungannya  (alasan  terapeutik)  dan  kehamilan  akibat  perkosaan dengan ketentuan batas waktu usia kehamilan 6 minggu.
Batasan  waktu  untuk  melalukan  aborsi  terhadap  kehamilan  akibat perkosaan  lebih  lanjut  diatur  dalam  Pasal  31  Ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi  yang  menentukan  :  “Tindakan  aborsi  akibat  perkosaan sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  huruf  b  hanya  dapat  dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir”.
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran ketentuan legalitas aborsi di Indonesia diatur secara kolektif untuk semua pihak yang terlibat dalam  perbuatan  aborsi  yang  ilegal  dalam  ketentuan  Pasal  194  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  yang  menentukan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75  ayat  (2)  dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan denda  paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Pasal  194  Undang-Undang  Kesehatan  dapat  dijabarkan  rumusan unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:
1. Perbuatan yang dilarang adalah tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan  ketentuan  yang  termuat  pada  Pasal  75  Ayat  (2),  yaitu alasan kesehatan/medis dan kehamilan akibat perkosaan.
2. Ketentuan  pertanggungjawaban  pidana  atas  pelanggaran  dalam tindakan  aborsi  adalah  pidana penjara paling  lama  sepuluh  tahun dan pidana denda maksimal  satu milyar rupiah.
Selain Pasal 75-76 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, legalitas aborsi juga termuat dalam ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menentukan:  “Setiap  Orang  dilarang  melakukan  aborsi  terhadap  Anak yang  masih  dalam  kandungan,  kecuali  dengan  alasan  dan  tata  cara  yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
b. Hukum pidana Jepang
Sistem  hukum  pidana  Jepang  yang  mengacu  pada Japan  Penal  Code pada dasarnya  mengkategorikan  aborsi  sebagi  suatu  perbuatan  yang  dilarang
(ilegal). Pengaturan terkait aborsi dimuat dakam Chapter XXIX Article 212-216 Japan  Penal  Code (Bab  XXIX  Pasal  212-216  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana Jepang).
Article 212 “When a pregnant woman causes her own abortion by drugs or any  other  means,  imprisonment  with  work  for  not  more  than  1  year  shall  be imposed.”
Pasal  212  “Jika  seorang  perempuan  yang  melakukan  aborsi  atas  dirinya dengan  menggunakan  obat-obatan  atau  hal  lain  yang  dipersamakan  dengan itu, diancam pidana penjara paling lama 1 tahun.”
Article 213
A person who, at the request of a woman or with her consent, causes her abortion, shall be punished by imprisonment with work for not more than 2 years.
If the person thereby causes the death or injury of the woman, the person shall be punished by imprisonment with work for not less than 3 months but not more than 5 years.
Pasal 213 Barang  siapa,  atas  permintaan  seorang  wanita  atau  dengan persetujuannya,  menyebabkan  dia  menggugurkan  kandungannya, diancam dengan pidana penjara dengan masa tidak lebih dari 2 tahun. Jika perbuatan orang tersebut menyebabkan kematian atau cedera bagi wanita  itu,  orang  itu  diancam  dengan  hukuman  penjara  tidak  kurang dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 5 tahun.
Article 214 When a physician, midwife, pharmacist or pharmaceuticals distributor, at the  request  of  a  woman  or  with  her  consent,  causes  her  abortion, imprisonment with work for not less than 3 months but not more than 5 years shall be imposed.
If  such  person  thereby  causes  the  death  or  injury  of  the  woman, imprisonment with work for not less than 6 months but not more than 7 years shall be imposed.
Pasal 214 Apabila  seorang  dokter,  bidan,  apoteker  atau  penyalur  obat-obatan, atas  permintaan  seorang  wanita  atau  dengan  persetujuannya, menyebabkan  dia  menggugurkan  kandungannya,  diancam  dengan pidana penjara tidak kurang dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 5 tahun. Jika perbuatan orang tersebut menyebabkan kematian atau cedera bagi wanita itu, dikenakan hukuman penjara dengan pekerjaan selama tidak kurang dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 7 tahun.
Article 215
(1) A  person  who,  without  the  request  of  the  woman  or  her  consent, causes her abortion shall be punished by imprisonment with work for not less than 6 months but not more than 7 years.
(2) An  attempt  of  the  crime  prescribed  under  the  preceding  paragraph shall be punished. Pasal 215
(1) Barang  siapa,  tanpa  permintaan  wanita  atau  persetujuannya, menyebabkan  dia  menggugurkan  kandungannya,  diancam  dengan pidana penjara dengan masa tidak kurang dari 6 bulan tetapi tidak lebih dari 7 tahun.
(2) Percobaan  terhadap  kejahatan  yang  ditentukan  dalam  ayat sebelumnya harus dihukum.
Article 216 “A person who commits the crime prescribed under the preceding Article and thereby causes the death or injury of the woman shall be dealt with by  the  punishment  prescribed  for  either  the  crimes  of  injury  or  the  preceding Article, whichever is greater.”
Pasal  216  “Seseorang  yang  melakukan  kejahatan  yang  ditentukan  dalam Pasal sebelumnya dan dengan demikian menyebabkan kematian atau cedera bagi wanita itu akan dihukum dengan hukuman yang ditentukan,  baik untuk kejahatan cedera atau Pasal sebelumnya, mana yang lebih besar”.
Berdasarkan  ketentuan  di  setiap  Pasal  yang  telah  disebutkan  di  atas, diketahui bahwa dalam Japan Penal Code (KUHP Jepang), aborsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan memiliki ketentuan pertanggungjawaban pidana  atas  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  legalitas  aborsi  memiliki perincian  hukum  yang  lebih  variatif  karena  mengacu  pada Japan  Penal  Code sedangkan dalam sistem hukum pidana Indonesia ketentuan pertanggungjawaban  pidana  atas  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan legalitas  aborsi  bersifat  kolektif  dan  tidak  memiliki  perincian  dari  frasa
“setiap orang” yang diatur dalam ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Meski  pada  mulanya  aborsi  dikategorikan  sebagi  suatu  perbuatan  yang dilarang  dalam  KUHP  Jepang,  tetapi  pada  perkembangan  selanjutnya  aborsi dijadikan  sebagai  suatu  perbuatan  legal  dengan  batasan-batasan  tertentu yang diatur dalam Eugenic Act of Japan 1948 yang selanjutnya berubah nama menjadi Maternal  Protection  Act  of  Japan pada  tahun  1996  dengan memperbaharui dan menghapus beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Eugenic Act Japan 1948 .
Pengaturan  terhadap  legalitas  perbuatan  aborsi  dalam  sistem  hukum Jepang  termuat  pada  ketentuan  Bab  III Maternal  Protection  Act  of  Japan berikut ini:
Article 14:
(1) A doctor designated by a medical association that is a public interest incorporated  association  established  for  the  area  of  a  prefecture
(hereinafter  referred  to  as  a  "Designated  Doctor")  may  perform  an Induced  Abortion  on  a  person  who  falls  under  any  of  the  following items after obtaining consent from the relevant person and the spouse:
(i) a person for whom the continuation of pregnancy or delivery may significantly damage the person's physical health due to bodily or economic reasons.
(ii) a person who was raped in a violent or threatening manner or at a  time  when  the  person  could  neither  resist  nor  refuse  and becomes pregnant.
(2) As for the consent provided in the preceding paragraph, the consent of  the  spouse  is  not  necessary  if  the  spouse  is  not  known  or  cannot express  an  intention,  or  if  the  spouse  no  longer  exists  after  the pregnancy. Pasal 14
(1) Seorang  dokter  yang  ditunjuk  oleh  asosiasi  medis  publik  berbadan hukum yang didirikan untuk wilayah prefektur (selanjutnya disebut sebagai  "Dokter  yang  Ditunjuk")  dapat  melakukan  Aborsi  pada seseorang  yang  termasuk  dalam  salah  satu  alasan  berikut  setelah mendapatkan  persetujuan  dari  orang  yang  bersangkutan  dan pasangannya:
(i) seseorang yang apabila melanjutkan kehamilan atau persalinan dapat secara signifikan merusak kesehatan fisik ibu  atau alasan ekonomi.
(ii) seseorang  yang  diperkosa  dengan  cara  kekerasan  atau  melalui pengancaman  atau  pada  saat  orang  tersebut  tidak  dapat melawan atau menolak dan kemudian hamil.
(2) Adapun  persetujuan  yang  diberikan  dalam  ayat  sebelumnya, persetujuan  dari  pasangan  tidak  diperlukan  jika  pasangan  tidak dikenal  atau  tidak  dapat  mengungkapkan  niat,  atau  jika  pasangan tidak ada lagi setelah kehamilan.
Berdasarkan  ketentuan  yang  termuat  pada Article 14  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  dalam  sistem  hukum  pidana  Jepang,  aborsi  menjadi legal  dan  dapat  dilakukan  apabila  didasari  oleh  alasan  kesehatan  yang mengancam  keselamatan  ibu  dan/atau  janin  (alasan  terapeutik)  dan kehamilan akibat perkosaan serta aborsi juga dapat dilakukan atas dasar ketidakmampuan  secara  ekonomi  ( financial )  untuk  menjamin keberlangsungan  hidup  bayi  dikarenakan  tidak  adanya  perlindungan negara terhadap rakyat miskin seperti di Indonesia.
Aborsi  pada  sistem  hukum  Jepang  dapat  dilakukan  hingga  22  minggu usia kehamilan yang dihitung dari hari pertama haid terakhir, pengaturan terhadap batas waktu usia kehamilan untuk melakukan aborsi ini diatur dalam Surat Edaran Wakil Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Jepang Nomor 122 Tahun 1996 berikut ini:
Abortions  in  Japan  are  available  according  to  the  conditions  of  the Maternal Protection Law, and up to 21 weeks and 6 days of pregnancy (in other  words,  within  21  weeks  and  6  days  after  the  start  of  the  last menstrual  period).  After  22  weeks,  abortions  cannot  be  conducted  in Japan unless it is medically necessary 9 .
Aborsi dapat dilakukan di Jepang dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum  Perlindungan  Ibu  Hamil,  dan  dapat  dilakukan  hingga  usia kehamilan  21  minggu  dan  6  hari  (dengan  kata  lain,  aborsi  dapat
9 Tell, Pregnancy Option. https://telljp.com/lifeline/tell- chat/homepage/resources/pregnancy- options/#:~:text=Abortions%20in%20Japan%20are%20available,unless%20it%20is%20m edically%20necessary .  Diakses pada 16 Maret 2022 pukul 01:14 WIB.
dilakukan dalam kurun waktu 21 minggu dan 6 hari yang dihitung sejak hari  pertama  haid  terakhir).  Setelah  22  minggu,  aborsi  tidak  dapat dilakukan  di  Jepang  kecuali  atas  dasar  indikasi  kesehatan  yang mendesak.
Melalui  ketentuan  mengenai  batas  waktu  usia  kehamilan  untuk melakukan aborsi di Jepang yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa  batas  waktu  untuk  melakukan  aborsi  yang  legal  di  Jepang  adalah pada usia 22 Minggu kehamilan. Meski batas waktu yang ditetapkan untuk melakukan aborsi di Jepang adalah 22 minggu, pada praktiknya aborsi di Jepang  pada  umumnya  dilakukan  pada  usia  kehamilan  10-12  minggu karena  lebih  minim  risiko  yang  membahayakan  keselamatan  ibu  hamil yang menjalankan prosedur aborsi 10 .
Sebagai  suatu  perbuatan  dengan  legalitas  terbatas,  pelanggaran terhadap  ketentuan  aborsi  juga  memiliki  pertanggungjawaban  pidana (sanksi)  bagi  setiap  bentuk  pelanggaran  dan  segala  pihak  yang  terlibat dalam  pelanggaran  tersebut,  ketentuan  pertanggungjawaban  pidana  bagi pelanggar  ketentuan  aborsi  dalam  sistem  hukum  pidana  Jepang  diatur secara  terperinci  dengan  penggolongan  bentuk  pelaku  dan  lama  masa penahanan  yang  berbeda  yang  termuat  dalam  ketentuan  Pasal  212-216 Japan Penal Code yang telah dijelaskan sebelumnya.
2. Persamaan  dan  Perbedaan  Pengaturan  Legalitas  Perbuatan  Aborsi Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Jepang
a. Persamaan  Pengaturan  Legalitas  Perbuatan  Aborsi  Menurut  Hukum Pidana Indonesia dan Jepang.
Berdasarkan  pemaparan  dari  setiap  Pasal  yang  telah  dijelaskan  di  atas, aborsi di Indonesia dan Jepang diperbolehkan dengan ketentuan berikut:
1) Kehamilan yang membahayakan keselamatan ibu hamil dan/atau bayi.
2) Kehamilan akibat perkosaan.
3) Dilakukan atas izin dari wanita hamil, pasangan dan/atau wali. Tabel I
Persamaan Pengaturan Legalitas Aborsi Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Indonesia dan Maternal Protection Act Jepang. No. Aspek Persamaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Maternal Protection Act Jepang 1. Alasan Pembenar a. Indikasi  Kesehatan yang dapat membahayakan nyawa ibu dan/atau janin; b. Kehamilan  akibat a. indikasi  kesehatan yang dapat merusak kesehatan  fisik  ibu hamil secara signifikan; b. Kehamilan akibat
10 Julia Mascetti. https://savvytokyo.com/abortion-in-japan/ . Diakses pada 13 Mei 2022 pukul 20:59 WIB.
perkosaan. perkosaan 2. Prosedur Izin Pra- Aborsi Aborsi  hanya  dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin dari: a. Ibu  hamil  yang bersangkutan; b. Suami (kecuali korban perkosaan) Aborsi  hanya  dapat dilakukan  apabila  telah mendapatkan izin dari: a. Ibu  hamil  yang bersangkutan; b. Suami (kecuali suami  tidak  dapat menyatakan  niat, pasangan tidak lagi ada atau kehamilan  akibat perkosaan.) Sumber data: Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan  Indonesia  dan Maternal  Protection  Act
Jepang.
b. Perbedaan  Pengaturan  Legalitas  Perbuatan  Aborsi  Menurut  Hukum Pidana Indonesia dan Jepang.
Berdasarkan  pemaparan  dari  setiap  Pasal  yang  telah  dijelaskan  di  atas, aborsi di Indonesia dan Jepang memiliki perbedaan mendasar berupa:
1) Aborsi  di  Indonesia  tidak  diperbolehkan  atas  alasan  isu  sosial- ekonomi, sedangkan di Jepang, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1)  i Maternal  Protection  Act 1996  selain  alasan  kesehatan  dan kehamilan  akibat  perkosaan,  aborsi  diperbolehkan  atas  dasar  isu sosial-ekonomi  berupa  ketidaksanggupan  finansial  untuk  merawat anak secara layak.
2) Aborsi  di  Indonesia  sesuai  ketentuan  Pasal  76  a  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  dapat  dilakukan  sebelum kehamilan  berusia  6  minggu,  sedangkan  di  Jepang  berdasarkan Ketentuan  dalam  Surat  Edaran  Wakil  Menteri  Kesehatan, Kesejahteraan  dan  Ketenagakerjaan  Jepang  Nomor  122  Tahun  1996 aborsi dapat dilakukan hingga usia kehamilan 22 Minggu

## Tabel II
Perbedaan Pengaturan Legalitas Aborsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Sistem Hukum Pidana Jepang No Aspek Perbedaan Sistem Hukum Pidana Indonesia Sistem Hukum Pidana Jepang 1. Batas  waktu  untuk melakukan aborsi a. Menurut  ketentuan Pasal  76  huruf  a Undang-Undang Nomor  36  Tahun 2009  batas  waktu unuk melakukan Dalam sistem hukum  Jepang, pengaturan terkait batas waktu untuk melakukan
tindakan aborsi adalah  6  minggu usia kehamilan yang  dihitung  dari hari  pertama  haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. b. Menurut  ketentuan Pasal  31  ayat  (2) Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia Nomor  61  Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, tindakan aborsi atas kehamilan akibat  perkosaan hanya dapat dilakukan  apabila usia kehamilan paling lama berusia 40  (empat  puluh) hari  dihitung  sejak hari  pertama  haid terakhir” tindakan  aborsi adalah 22 minggu usia kehamilan  yang diatur dalam Surat Edaran Wakil  Menteri Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Jepang  Nomor 122 Tahun 1996. 2. Pertanggungjawaban pidana Dalam  sistem  hukum pidana Indonesia, ketentuan pertanggungjawaban pidana  atas  perbuatan aborsi yang ilegal diatur  secara  kolektif dalam  ketentuan  Pasal 194  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal  ini  tidak  merinci siapa  saja  yang  dapat dikategorikan  sebagai pelaku  serta  tidak memiliki perbedaan aturan  terkait  batas waktu  minimum  dan Maternal Protection Act Jepang hanya mengatur legalitas perbuatan aborsi saja, sedangkan ketentuan pertanggungjaw aban pidana atas perbuatan aborsi yang ilegal diatur dalam Chapter XXIX Article 212- 216  Japan  Penal Code yang
maksimum  atas  sanksi pidana  bagi  setiap orang  yang  terlibat perbuatan aborsi ilegal. memuat ketentuan hukum yang merincikan siapa  saja  yang dikategorikan sebagai setiap orang yang terlibat dalam perbuatan aborsi ilegal dan memiliki ketentuan  batas waktu maksimum  dan minimum  atas sanksi pidana bagi setiap sebagai setiap orang yang terlibat dalam perbuatan aborsi ilegal. Alasan Pembenar Sistem  hukum  pidana Indonesia tidak mengizinkan  tindakan aborsi  atas  dasar  isu ekonomi Sistem  Hukum Pidana Jepang mengizinkan tindakan  aborsi atas  dasar  isu ekonomi. Sumber  data: Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun 2014  Tentang  Kesehatan  Reproduksi, Maternal Protection Act of Japan, dan Japan Penal Code.

## D. SIMPULAN
Pengaturan  legalitas  tindak  pidana  aborsi  di  Indonesia  diatur  dalam  ketentuan Pasal  75-76  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  dengan ketentuan  bahwa  aborsi  hanya  dapat  dilakukan  dengan  alasan  medis  yang membahayakan keselamatan ibu dan/atau janin serta kehamilan akibat perkosaan dengan  persetujuan  dari  ibu  hamil,  pasangannya  (kecuali  kehamilan  akibat perkosaan) dan wali  ibu  hamil  tersebut,  aborsi  dapat dilakukan  hingga  kehamilan berusia  6  (enam)  minggu  bagi  korban  perkosaan.  Pertanggungjawaban  pidana terhadap  pelanggaran  legalitas  aborsi  diatur  secara  kolektif  dalam  Pasal  194 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  dengan  ketentuan pidana  penjara  maksimal  10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda  maksimal  Rp.
1.000.000.000,-  (satu  miliar).  Sedangkan  dalam  sistem  hukum  pidana  Jepang, legalitas  aborsi  diatur  dalam  Pasal  14  Ayat  1-2 Maternal  Protection  Act yang memuat  ketentuan  bahwa  aborsi  dapat  dilakukan  dengan  alasan  medis  yang membahayakan ibu hamil, kehamilan akibat perkosaan serta atas dasar isu sosial- ekonomi  berupa  ketidakmampuan  untuk  merawat  anak  dengan  layak  secara finansial, dilakukan dengan persetujuan ibu hamil, pasangannya (kecuali pasangan tidak  dapat  menyampaikan  niat,  tidak  ada,  atau  kehamilan  akibat  perkosaan). Perbedaan lainnya adalah aborsi dapat dilakukan hingga usia kehamilan 22 minggu di  Jepang,  dengan  ketentuan  pertanggungjawaban  pidana  yang  diatur  dalam ketentuan  Bab  XXIX  Pasal  212-216  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Jepang dengan  ketentuan  hukum  yang  lebih  variatif.  Berbeda  dengan  Indonesia  yang mengatur segala aturan hukum dalam satu aturan hukum yang sama, sistem hukum Jepang mengatur aturan terkait aborsi dalam beberapa aturan hukum terpisah.
Artikel  ini  menunjukkan  bahwa  perlu  adanya  pembaharuan  hukum  terkait batasan waktu  untuk  melakukan  aborsi  di  Indonesia sehingga  memungkinkan  ibu hamil korban perkosaan yang hendak melakukan prosedur aborsi untuk mendapat pendampingan  baik  secara  medis,  psikis,  maupun  hukum  yang  lebih  baik.  Selain batasan  waktu,  sistem  hukum  Indonesia  perlu  merumuskan  rincian pertanggungjawaban pidana yang lebih terperinci lagi sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Dokumen Hukum
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Japan Amandement No. 122, Ministry of Health, 1996.
Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
Maternal Protection Act, Act No. 156, 1948.
Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesehatan. UU Nomor 36 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 144. TLNRI Nomor 5063.
Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. LNRI Tahun 2014
Nomor 297. TLNRI Nomor 5606.
________________, Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan Reproduksi. PP Nomor 61
Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 169. TLNRI Nomor 5559.
The Japanese Penal Code, Act No. 45 1907.

## Buku:
Mahrus, Ali Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,  2012.
Ulfah, Maria Anshor. Fikih Aborsi. Jakarta: Kompas, 2006.
Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Hukum Pidana, cet. ke 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
Kusmaryanto, CB. Tolak Aborsi. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

## Jurnal:
Miyazaki, Michiko.  “The history of abortion-related acts and current issues in Japan”, Med Law. (2007). PMID: 18284118.
Pradana,  M.  Jordan,    Syofyan  Nur,  dan  Erwin.    “Tinjauan  Yuridis  Peninjauan  Kembali yang  Diajukan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Terhadap  Putusan  Lepas  dari Segala Tuntutan”, PAMPAS: Journal of Criminal Law.Vol. 1 No. 2, (2020).
Saputra, Rian Prayudi.  “Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris”, Jurnal Pahlawan, Vol. 3 No. 1, (2020).
Website:
CNN Indonesia. https://www.cnnnindonesia.com/gaya-hidup/20190905083742-255- 427668/alasan-alasan-medis-yang-anjurkan-perempuan-untuk-aborsi.
https://savvytokyo.com/abortion-in-japan/
Tell, Pregnancy Option.
https://telljp.com/lifeline/tell-chat/homepage/resources/pregnancy- options/#:~:text=Abortions%20in%20Japan%20are%20available,unless%20it %20is%20medically%20necessary.