## JURNAL AKUNTANSI
PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, PENDAPATAN PER KAPITA, JUMLAH PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

## THE EFFECT OF LOCAL WEALTH, INCOME PER CAPITA, POPULATION, AND EDUCATION LEVEL ON THE PUBLICATION OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
Vivit Mariasari 1

## ABSTRAK
Pengelolaan website pemerintah  daerah    sebagai  sarana  dalam  mewujudkan  transparansi dan  akuntabilitas  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  dilakukan  secara  maksimal.  Hanya sekitar  49,58%  pemerintah  kabupaten/kota  di  Pulau  Jawa  melakukan  publikasi  laporan keuangan  di  internet.  Riset  ini  bertujuan  menguji  faktor-faktor  yang  memengaruhi keinginan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  publikasi  laporan  keuangan  di  internet. Variabel independen dalam penelitian ini adalah  kekayaan daerah yang diproksikan oleh total  aset;  pendapatan  per  kapita  yang  diproksikan  oleh  PDRB  per  kapita,  jumlah penduduk; tingkat pendidikan yang diproksikan oleh indeks rata-rata lama sekolah. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa  selama  periode  2018--2021.  Penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode puposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 59 sampel, dari 119 populasi yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Metode regresi data panel  digunakan  karena  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  data time series dan data cross section . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap  publikasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Variabel  pendapatan per  kapita tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  publikasi  laporan  keuangan  pemerintah daerah.
Kata  Kunci :  Kekayaan  Daerah;  Pendapatan  per  kapita;  Jumlah  Penduduk,  Tingkat Pendidikan; Publikasi Laporan Keuangan

## ABSTRACT
The  management  of  the  local  government  website  to  realize  transparency  and accountability in Indonesia has not been entirely carried out optimally, where only about 49.58%  of  regency/city  governments  in  Java  island  publish  financial  reports  on  the internet.  This  research  aims  to  examine  the  factors  that  influence  the  desire  of  local governments  to  publish  financial  statements  on  the  internet.  The  independent  variables used in this study are regional wealth proxied by total assets, per capita income proxied by GRDP per capita, population number, and education level proxied by the average length of schooling index. The object of research used in this study is the regency/city government
1 Universitas Tidar, Indonesia, vivitmariasari03@gmail.com Penulis Korespondensi: Vivit Mariasari
Sitasi: Mariasari, T. (2023). Pengaruh Kekayaan Daerah, Pendapatan Per Kapita, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi , 17 (1),
Artikel masuk: 19 September 2022; Artikel diterima: 12 April 2023
in  Java  Island during  the 2018-2021 period.  The determination of  samples  in  this  study uses the purposive sampling method, which is the determination of samples using specific criteria.  The  number  of  samples  in  this  study  was  59  samples  out  of  119  existing populations. The research method used in this study is the panel data regression analysis method. The panel data regression method was used because the data used in this study consisted of time series data and cross-section data. The results showed that variables of regional wealth, population, and level of education had a positive and significant influence on the publication of local government financial statements. Meanwhile, the variable per capita income does not significantly influence the publication of local government financial statements.
Keywords:  Regional  Wealth;  Per  capita  Income;  Population,  Level  of  Education; Publication of Financial Statements

## 1. PENDAHULUAN
Laporan  keuangan  merupakan  sebuah  laporan  yang  memuat  informasi  terkait dengan  posisi  keuangan  suatu  entitas  dan  seluruh  transaksi  keuangan  yang dilakukan  oleh  setiap  entitas  pelaporan  dalam  satu  periode  tertentu  (Peraturan Pemerintah  No.  71  Tahun  2010,  2016).  Informasi  yang  tersaji  dalam  laporan keuangan tersebut digunakan oleh stakeholder untuk menilai akuntabilitas entitas yang bersangkutan serta mengambil keputusan, baik keputusan ekonomi, keputusan sosial,  maupun  keputusan  politik.  Laporan  keuangan  berguna  untuk  memberikan informasi terkait kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah  kepada  publik  dengan  berlandaskan  bahwa  publik  berhak  untuk  dapat mengakses  secara  terbuka  dan  menyeluruh  terkait  dengan  pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangannya. Hal ini sejalan dengan Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  yang menekankan  bahwa  setiap  informasi  publik  yang  dihasilkan  oleh  setiap  entitas publik harus dapat dijangkau oleh publik secara cepat, mudah, dan dengan biaya yang murah.
International  Public  Sector  Accounting  Standards  Board (IPSASB) merupakan  sebuah  badan  yang  bertanggung  jawab  menyusun  standar  akuntansi sektor  publik  yang  digunakan  baik  oleh  pemerintah  maupun  organisasi  sektor publik lainnya. Salah satu standar akuntansi yang dikeluarkan oleh IPSASB  ialah International  Public  Sector  Accounting  Standards  (IPSAS)  Nomor  22  tentang Disclousure  of  Financial  Information  about  the  General  Government  Sector (Pengungkapan  Informasi  Keuangan  mengenai  Sektor  Pemerintahan  Umum).

## PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, PENDAPATAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
[ VIVIT MARIASARI ]
IPSAS  22  menjelaskan  kewajiban  setiap  pemerintah  dan  entitas  publik  lainnya untuk  melakukan  pengungkapan  seluruh  informasi  keuangannya  kepada  publik. Informasi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga dengan seluruh segmen, yaitu aktivitas pada sebuah entitas pemerintahan yang layak  untuk  dilaporkan  secara  terpisah  dalam  laporan  keuangan  entitas  tersebut (Hoesada, 2019).
Transparansi  menjamin  kebebasan  setiap stakeholder untuk  memperoleh informasi  terkait  dengan  penyelenggaraan  pemerintah,  di  antaranya  informasi kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan,  hingga  luaran yang  dihasilkan (Krina, 2003). Pemanfaatan teknologi dan informasi di lingkup pemerintahan ( e- government )  mampu  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  transparansi,  dan akuntabilitas  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Pentingnya  pelaksanaan e- government adalah  untuk  meningkatkan  hubungan  yang  baik  antara  pemerintah daerah dan publik.  Pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah  di internet oleh  pemerintah  daerah    lebih  efektif  dan  efisien  dalam  rangka  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Afryansyah, 2013).
Pengelolaan website pemerintah daerah  sebagai sarana dalam mewujudkan transparansi  dan  akuntabilitas  di  Indonesia  belum  sepenuhnya  dilakukan  secara maksimal.  Terdapat  beberapa  pemerintah  daerah    yang  belum  sepenuhnya memaksimalkan website sebagai  media  penyampaian  informasi  keuangan  yang dikelolanya.  Informasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah    belum  sepenuhnya dapat  diakses  oleh  masyarakat  secara  bebas.  Berdasarkan website pemerintah daerah  kabupaten/kota  provinsi  di  seluruh  Pulau  Jawa,  persentase  pemerintah daerah  yang  melakukan  publikasi  laporan  keuangan  melalui website resminya masih cukup rendah, sebesar 49,58%. Angka tersebut belum menyentuh setengah dari jumlah pemerintah kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa. Beberapa website pemerintah  daerah  belum  menyediakan  laporan  keuangannya  secara  lengkap. Bahkan,  terdapat website yang  tidak  menyediakan  akses  masyarakat  terhadap laporan keuangan dan hanya digunakan sebagai media publikasi program-program pemerintah.

## Tabel 1. Persentase Publikasi LKPD di Pulau Jawa
Pemerintah Provinsi Jumlah Kab/Kota yang Melakukan Publikasi LKPD di Website Jumlah Kab/Kota yang Tidak Melakukan Publikasi LKPD di Website Jumlah Kab/Kota Jumlah  Persentase  Jumlah  Persentase Jumlah Persentase Jawa Timur 12 31.58% 26 68.42% 38 100% Jawa Tengah 23 66.71% 12 34.29% 35 100% Jawa Barat 13 48.15% 14 51.85% 27 100% Banten 4 50% 4 50% 8 100% DKI Jakarta 2 33.33% 4 66.67% 6 100% DIY 5 100% 0 0% 5 100% Total 59 49.58% 60 50.42% 119 100%
Sumber: Website pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2022
Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor apa saja yang  memengaruhi  atau  memotivasi  pemerintah  daerah    dalam  mengungkapkan informasi  keuangannya  kepada stakeholder .  Faktor  pertama  yang  diduga memengaruhi  publikasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah    adalah  kekayaan daerah, aset daerah dinilai lebih rentan terhadap adanya penyalahgunaan. Hal ini mendorong pemerintah daerah   dalam mengungkapkan informasi keuangan yang dikelolanya, dengan tujuan agar tidak terjadi asimetri informasi yang diberikan oleh pemerintah  daerah    kepada stakeholder .  Akibatnya,    kepercayaan stakeholder terhadap pemerintah daerah  juga akan meningkat.
Pratama et  al., (2015)  mengungkapkan  pengaruh  positif  dan  signifikan antara  total  aset  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  dan  publikasi  laporan keuangan  di  internet.  Aset  yang  besar  cenderung  meningkatkan  terjadinya penyalahgunaan  atau  korupsi  sehingga  akan  meningkatkan  biaya  pengawasan terhadap  aset  daerah  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  untuk  menekan  biaya  pengawasan yang  tinggi,  pemerintah  daerah  diharuskan  untuk  melakukan  transparansi keuangannya kepada publik untuk menghindari asimetri informasi yang tercantum dalam  laporan  keuangan.  Dengan  demikian,  alternatif  yang  pemerintah  daerah lakukan adalah melakukan publikasi laporan keuangan secara sukarela di internet. Hal  ini  karena  internet  merupakan    sarana  penyampaian  informasi  yang  cepat,

## PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, PENDAPATAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
[ VIVIT MARIASARI ]
mudah,  dan  murah  sehingga  biaya  yang  digunakan  sebagai  biaya  pengawasan kinerja pemerintah juga dapat ditekan.
Akan  tetapi,  beberapa  penelitian  terkait  dengan  total  aset  daerah menunjukkan bukti empiris bahwa tidak terdapat hubungan antara total aset yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah  dan publikasi laporan keuangan di internet. Salah satu penelitian yang membuktikan tidak adanya hubungan antara total aset dan  publikasi  laporan  keuangan  di  internet  ialah  penelitian  yang  dilakukan  oleh Wicaksono  dan  Prabowo  (2016).    Afryansyah  (2013)  mengungkapkan  bahwa kekayaan daerah yang diproksikan oleh total aset pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang siginifikan terhadap publikasi laporan keuangan secara sukarela di internet.  Hal  ini  disebabkan  oleh  hasil  rata-rata  total  aset  pemerintah  daerah  di Indonesia   masih  terbilang  cukup  rendah sehingga  mengakibatkan  keingintahuan masyarakat terkait pengelolaan aset daerah menjadi rendah. Akibatnya, pemerintah menganggap bahwa pengungkapan laporan keuangan tidak terlalu diperlukan lagi.
Faktor selanjutnya adalah pendapatan per kapita yang merupakan rata-rata dari  pendapatan  seluruh  masyarakat  dalam  suatu  wilayah.  Pendapatan  per  kapita yang  tinggi  cenderung  meningkatkan  pengawasan  masyarakat  terhadap pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  sehingga  jumlah  permintaan  akan publikasi laporan  keuangan  di  internet  akan  semakin  tinggi  (Styles &  Tennyson, 2007).
Pendapatan  per  kapita  yang  tinggi  akan meningkatkan  penyediaan  sarana dan  prasarana  teknologi  informasi  untuk  melakukan  publikasi  laporan  keuangan melalui internet  yang lebih baik. Dengan kata lain, ketika suatu daerah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi,  teknologi informasi dan ketersediaan internet sebagai penunjang internet financial reporting akan lebih baik dibandingkan daerah dengan pendapatan per kapita yang rendah.
Beberapa penelitian membuktikan secara empiris bahwa terdapat hubungan signifikan antara pendapatan per kapita dan publikasi laporan keuangan di internet oleh pemerintah daerah. Pendapatan per kapita dianggap prestasi pemerintah daerah dalam  mengelola  kesejahteraan  masyarakat  sehingga  pemerintah  daerah  akan memublikasikan  laporan  keuangannya  kepada  publik  melalui  internet  agar masyarakat umum dan stakeholder lainnya dapat mengetahui keberhasilan kinerja
pemerintah  daerah  dalam  mengelola  kesejahteraan  masyarakatnya  (Saraswati, Budiarti, & Sudibyo, 2019).  Semakin tinggi tingkat pendapatan  per kapita suatu daerah  semakin  tinggi  pula  tingkat potical  monitoring yang  dilakukan  oleh masyarakat (Masra & Sari, 2020).
Wicaksono  dan  Prabowo  (2016)  mengungkapkan  hasil  yang  sebaliknya. Hasil  penelitan  mereka  mengungkap  tidak  terdapat  hubungan  yang  signifikan antara  pendapatan  per  kapita  dan  publikasi  laporan  keuangan  di  internet. Pendapatan per kapita merupakan tolak ukur kesejahteraan masyarakat yang akan meningkatkan pula  kemampuan masyarakat dalam menggunakan internet. Akan tetapi, hal ini tidak memengaruhi  keingintahuan masyarakat terkait dengan kinerja pemerintah  daerah.  Mayoritas  masyarakat  di  Indonesia  menggunakan  internet untuk keperluan pribadi, seperti fashion dan gaya hidup. Kemungkinan lain  karena munculnya  rasa  tidak  percaya  terhadap  pemerintah  sehingga  masyarakat  acuh terhadap kinerja pemerintah.
Tingginya asimetri informasi biasanya terjadi di lingkungan yang memiliki populasi besar. Asimetri informasi dapat menimbulkan mosi tidak percaya terhadap suatu  entitas.  Oleh  sebab  itu,  salah  satu    alternatif  yang  pemerintah  daerah  pilih untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah  ialah memublikasikan  laporan  keuangan  yang  positif  dan  dapat  dipercaya  melalui internet. Dengan demikian, diharapkan jangkauan penyebaran informasi keuangan akan semakin luas, lebih efisien, serta efektif (Pratama et al. , 2015).
Afryansyah  (2013)  mengungkapkan  bahwa  jumlah  kepadatan  penduduk suatu  daerah  tidak  cukup  untuk  memengaruhi  publikasi  laporan  keuangan  oleh pemerintah  daerah  secara  sukarela  melalui  internet. Website pemerintah  daerah lebih digunakan sebagai media pemberitahuan kepada publik terkait hal-hal di luar data  keuangan  pemerintah  daerah  itu  sendiri,  misalnya  sebagai  bentuk  publikasi kegiatan pemerintah dan pencapaian nonkeuangan pemerintah daerah (Diptyana & Rokhmania, 2018).
Untuk  dapat  menginterpretasikan  informasi  keuangan  suatu  entitas, dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang dapat diperoleh melalui pendidikan. Dengan  pendidikan,  masyarakat  diharapkan  dapat  lebih aware terhadap pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  serta  mampu

## PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, PENDAPATAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
[ VIVIT MARIASARI ]
meningkatkan  pengawasan  dan controlling terhadap  pemerintah  (Dewi  &  Adi, 2019). Rata-rata tingkat pendidikan yang tinggi di suatu daerah diharapkan mampu meningkatkan  kepedulian  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah. Guillamón et al. (2016) menunjukkan bukti empiris bahwa ternyata education level tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  publikasi  laporan  keuangan pemerintah daerah melalui internet.
Berdasarkan latar belakang di atas serta adanya ketidakkonsistenan hasil uji empiris  yang  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya  atas  pengaruh    total  aset, pendapatan  per  kapita,  jumlah  penduduk,  dan  tingkat  pendidikan  masyarakat terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet,  penelitian ini bermaksud  untuk  menguji  kembali  pengaruh  variabel-variabel  tersebut  terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di provinsi di seluruh Pulau Jawa.
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh  kekayaan daerah, pendapatan per kapita, jumlah penduduk, dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap publikasi laporan keuangan oleh entitas publik di internet. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis  mengambil  judul  “Pengaruh  Kekayaan  Daerah,  Pendapatan  per  Kapita, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Pendidikan Masyarakat terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”.

## 2. TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

## Teori Agensi
Teori  agensi  menekankan  hubungan  antara  prinsipal  dan  agen.  Prinsipal  sebagai pihak yang memberikan wewenang kepada agen untuk melaksanakan aktivitas dan wewenang  dalam  pengambilan  keputusan.  Dalam  akuntansi  pemerintahan, pemerintah daerah berlaku sebagai agen, yaitu pihak yang menjalankan tugas dan wewenang  yang  diberikan  oleh  prinsipal  (masyarakat).  Hubungan  keagenan  ini dapat  memunculkan moral hazard ketika  kepentingan  antara  prinsipal  dan  agen tidak  sejalan.  Permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam  hubungan  keagenan  ialah konflik kepentingan dan adanya asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan
agen  (Godfrey,  2010).  Adanya  asimetri  informasi  ini  memungkinkan  terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan    pengawasan  yang  ketat  oleh  prinsipal  terhadap  penyelenggaraan pemerintah.  Berdasarkan  teori  agensi,  diperlukan  peningkatan  akuntabilitas  dan transparansi  oleh  pemerintah  atas  pengelolaan  kegiatan  pemerintahannya  agar dapat meminimalisasi terjadinya asimetri informasi yang terjadi sehingga mampu meningkatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah pula.

## Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Publikasi Laporan Keuangan
Kekayaan daerah yang diproksikan oleh total aset daerah merupakan seluruh bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah daerah serta digunakan  untuk  tujuan  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di  daerah (Kawatu,  2019).  Pratama et  al. (2015)  menunjukkan  bukti  bahwa  total  aset pemerintah  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  pada  publikasi  laporan keuangan  kepada  masyarakat.  Dengan  asumsi  bahwa  ketika  jumlah  aset  di  suatu daerah  itu  besar,  hal  ini  akan  memberikan  dampak  terhadap  tingginya  biaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Total  aset  daerah  yang  tinggi  cenderung  lebih  rentan  terhadap penyalahgunaan. Oleh sebab itu, diperlukan transparansi yang jelas oleh pemerintah untuk  dapat  memberikan  kepercayaan  kepada  publik  atas  kinerja  yang dilakukannya. Selain itu, semakin tinggi aset yang dimiliki oleh pemerintah akan menimbulkan biaya pengawasan yang semakin tinggi pula. Oleh sebab itu, untuk meminimalisasi biaya pengawasan serta tingginya asimetri informasi, pemerintah dapat  melakukan  publikasi  laporan  keuangannya  melalui  internet.  Berdasarkan uraian tersebut,  hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah
H-1: Kekayaan daerah memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

## Pengaruh Pendapatan per Kapita terhadap Publikasi Laporan Keuangan
Pendapatan per kapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di  suatu  negara.  Dalam  penelitian  ini,  pendapatan  per  kapita  yang  digunakan merupakan  pendapatan  per  kapita  daerah  yang  diukur  menggunakan  Pendapatan Daerah  Regional  Bruto  (PDRB).  Saraswati et  al. (2019)  dalam  penelitiannya mengungkapkan  bahwa  pendapatan  per  kapita  merupakan  sebuah  sinyal  kepada

## PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, PENDAPATAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
[ VIVIT MARIASARI ]
masyarakat  akan  keberhasilan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  daerahnya. Semakin  tinggi  pendapatan  per  kapita  suatu  daerah  akan  meningkatkan  motivasi pemerintah  daerah  untuk  memublikasikan  laporan  keuangannya  kepada masyarakat. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh  Masra dan  Sari (2020)  bahwa  PDRB  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap transparansi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  disebabkan  oleh tingginya  tingkat political  monitoring terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  serta tingginya  permintaan  akan  informasi  laporan  keuangan  di website pemerintah daerah. Apabila permintaan akan laporan keuangan pemerintah daerah rendah, hal ini tidak seharusnya menjadi penghambat bagi pemerintah daerah untuk melakukan publikasi laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab dan tranparansi. Selain itu, pendapatan per kapita daerah yang tinggi dianggap sebagai suatu keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola kesejahteraan daerahnya sehingga diharapkan mampu  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  publikasi  laporan keuangannya kepada publik di internet.  Berdasarkan uraian tersebut, didapatkan hipotesis penelitian kedua sebagai berikut ini:
H-2:  Pendapatan  per  kapita  memiliki  pengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

## Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Publikasi Laporan Keuangan
Penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al. (2015) menunjukkan bahwa jumlah penduduk  yang  menjadi  proksi  dari  kompleksitas  pemerintah  daerah  memiliki pengaruh positif dan siginifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah kepada  masyarakat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tingginya  tingkat  kompleksitas suatu  daerah  akan  meningkatkan  pula  biaya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah akan mengambil metode pelaporan yang  efektif  dan  efisien  untuk  mengurangi  biaya  tersebut  dengan  melakukan publikasi laporan keuangan di internet.
Tingginya  asimetri  informasi  cenderung  terjadi  pada  organisasi  dengan populasi yang tinggi. Hal ini berlaku juga di suatu daerah dengan jumlah penduduk yang  tinggi.  Publikasi  laporan  keuangan  di  internet  merupakan  salah  satu  solusi untuk menyampaikan informasi keuangan secara efektif dan efisien di suatu daerah
dengan populasi yang tinggi. Oleh sebab itu, hipotesis ketiga yang dibangun dalam penelitian ini adalah
H-3: Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

## Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Publikasi Laporan Keuangan
Dewi dan Adi (2019)   menunjukkan bahwa taraf pendidikan masyarakat mampu mendorong  adanya  transparansi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah. Masyarakat  dengan  pendidikan  yang  tinggi  dinilai  memiliki  kemampuan  untuk memainkan  perannya  sebagai stakeholder yang  berhak  mendapatkan  informasi terkait  kinerja  pemerintah  daerah  secara mudah  dan  bebas.  Andriani (2015)  juga mengungkapkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat  dan  publikasi  laporan  keuangan  di  internet.  Dengan  pendidikan, masyarakat  akan  memiliki  ilmu  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  baik  dalam menginterpretasikan  suatu  informasi  yang  diterimanya.  Semakin  tinggi  tingkat pendidikan  masyarakat  diharapkan  semakin  tinggi  pula  tingkat  kepedulian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, dengan tingkat pendidikan yang tinggi,  masyarakat  akan  lebih  kritis  terhadap  kinerja  pemerintah  dan  menuntut adanya transparansi dari pemerintah daerah.  Hal itu akan mendorong pemerintah daerah  untuk  melakukan  publikasi  laporan  keuangan  di  internet.  Berdasarkan uraian tersebut,  didapatkan hipotesis penelitian   keempat sebagai berikut:
H-4:  Tingkat  pendidikan  masyarakat memiliki  pengaruh  positif  secara  signifikan terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet.

## 3. METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  ialah  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Pulau Jawa.  Jumlah  provinsi  yang  ada  di  Pulau  Jawa  berjumlah  enam  provinsi,  yaitu Provinsi  Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi DIY. Alasan peneliti memilih populasi provinsi di seluruh Pulau Jawa karena Pulau Jawa merupakan sentra pusat perekonomian di Indonesia.  Berikut  tabel  data  terkait  rata-rata  pendapatan  per  kapita  dan  jumlah penduduk berdasarkan pulau di Indonesia.

## PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, PENDAPATAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
[ VIVIT MARIASARI ]
Tabel 2 Rata-rata Pendapatan Per kapita dan Jumlah Penduduk di
Indonesia Tahun 20180-2021 No Pulau Rata-Rata Pendapatan per Kapita (dalam Jutaan) Rata-Rata Jumlah Penduduk (dalam Ribuan) 1. Pulau Sumatera Rp68.823,00 3.507, 06 jiwa 2. Pulau Jawa Rp369.813,00 15.039,69 jiwa 3. Pulau Nusa Tenggara Rp44.292,00 2.990,17 jiwa 4. Pulau Kalimantan Rp61.858,00 1.947,07 jiwa 5. Pulau Sulawesi Rp30.631,00 1.955,35 jiwa 6. Pulau Papua Rp14.903,00 1.097,17 jiwa
Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)
Pemilihan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  metode purposive sampling . Metode ini merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu.  Adapun  kriteria  yang  ditetapkan  dalam  pengambilan  sampel  adalah sebagai berikut ini:
Tabel 3 Kriteria Sampel No Kriteria Sampel Jumlah Sampel 1. Website resmi dapat diakses. 59 2. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit serta dapat diakses secara bebas. 59 3. Memiliki publikasi data penyelenggaraan pemerintah. 59 Total sampel 59 Sumber: Data diolah penulis (2022)

## Definisi Operasional Variabel Penelitian

## Kekayaan Daerah
Kekayaan daerah yang diproksikan dengan total aset merupakan keseluruhan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset daerah menginformasikan sumber daya ekonomi  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  yang  dapat  memberikan  manfaat ekonomi dan sosial pada masa mendatang (Kawatu, 2019). Total aset daerah diukur dari penjumlahan akun aset lancar, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya yang
dapat diperoleh dari Laporan Neraca Pemerintah Daerah yang kemudian diubah ke dalam logaritma natural agar dapat mengurangi fluktuasi data yang berlebihan.

## Pendapatan per kapita
Pendapatan per kapita merupakan indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Pendapatan  per kapita diproksikan dengan Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  per  kapita.  PDRB  per  kapita  diperoleh  dari pembagian PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk di dalam suatu wilayah. Adapun rumus pendapatan per kapita adalah sebagai berikut (BPS) :

## 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 = 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

## Jumlah Penduduk
Penduduk merupakan orang atau sekumpulan orang yang mendiami suatu tempat atau  daerah  tertentu  serta  hasil  dari  proses  demografi,  yang  meliputi  kelahiran, transmigrasi,  dan  kematian.  Jumlah  penduduk  di  setiap  daerah  tentu  saja  akan berbeda-beda.  Variabel  jumlah  penduduk  suatu  pemerintah  daerah  diukur  dari jumlah  penduduk  yang  ada  di  pemerintah  kabupaten/kota  yang  diperoleh  dari webiste resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

## Tingkat Pendidikan
Pendidikan  merupakan  sebuah  proses  untuk  membentuk  karakter  dan  pemikiran seseorang  melalui  upaya  pengajaran  dan  pelatihan.  Selain  itu,  pendidikan  juga mengajarkan  cara berpikir kritis menggunakan indeks lama sekolah masyarakat di daerah  kekuasaan  pemerintah  daerah tersebut  yang  diperoleh  dari website Badan Pusat  Statistik  (BPS).  Adapun  rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  indeks lama sekolah adalah sebagai berikut (BPS):
RLS : 𝟏 𝒏 𝒙  ∑ 𝒙𝒊 𝒏 𝒊=𝟏
Keterangan:
RLS : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas
Xi : Lama sekolah penduduk ke-i/ yang berusia 25 tahun
N : Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas
Publikasi Laporan Keuangan

## PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, PENDAPATAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
[ VIVIT MARIASARI ]
Publikasi  laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  bentuk  transparansi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Tolak  ukur  yang  digunakan  untuk  mengukur variabel tingkat publikasi laporan keuangan di internet adalah metode scoring yang dikembangkan  oleh  Garcia  (García  &  García-García,  2010).  Penilaian  indeks scoring dapat  dilihat  pada  Tabel  4.  Setelah score didapatkan,    kemudian  dibagi dengan  jumlah  maksimalnya,  yaitu  18,5.  Nilai scoring akan  memperoleh  nilai minimum 0 dan nilai maksimal 1.
Tabel 4 Indeks Scoring Kategori Uraian Scoring Informasi yang tercantum Jumlah anggaran 1 Neraca 1 LRA 1 Laporan Operasional 1 Laporan Arus Kas 1 Opini Audit 1 Laporan Kinerja 1 Renstra 1 CaLK 1 Data Tahun Lalu 0.75 Pelaporan Segmen 0.75 Format PDF 1 Excel 0.5 Word 0.5 HTML 0.75 Flash 0.75 Power Point 0.5 Interaksi dengan pengguna Email 1 Forum 1 Mailing List 1 Aplikasi 1

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  meliputi  analisis  deskriptif,  penentuan model  estimasi,  uji  asumsi  klasik,  dan  uji  hipotesis.  Metode  analisis  data  yang
digunakan adalah analisis regresi linier data panel. Data panel merupakan gabungan antara data lintas waktu ( time series ) dan lintas individu ( cross section ). Pengolahan data menggunakan aplikasi software Eviews 12 sehingga dalam penelitian ini data time series adalah periode penelitian selama empat tahun (2018--2021), sedangkan untuk  data cross  section adalah  laporan  neraca,  pendapatan  per  kapita,  jumlah penduduk,  dan  indeks  lama  sekolah  pada  setiap  kabupaten/kota  di  Pulau  Jawa. Perumusan model yang digunakan dalam penelitian ini adalah
PUBit
= α + β1TAit + β2PDRBit + β3PENDUKit + β4PENDIKit + eit Keterangan: PUB : Indeks scoring terhadap website pemerintah daerah
α : Konstanta TA : Total aset pemerintah daerah PDRB : PDRB per kapita pemerintah daerah PENDUK : Jumlah penduduk pemerintah daerah PENDIK : Tingkat pendidikan masyarakat di pemerintah daerah e : Standar error i : Kabupaten/kota t : Waktu

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah yang ditentukan dengan menggunakan program Eviews-12. Berikut hasil analisis deskriptif:

## Tabel 5 Analisis Deskriptif Statistik
IFR Kekayaan Daerah PDRB per kapita Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan Mean 0.77 6670489210248 66422153 1231.03 8.65 Max 0.89 43801722081590 769827 3800.79 11.82 Min 0.64 241525821525 17.60 121.53 5.33 Std. Dev 0.04 8154871756394 97604.98 890.59 1.60

## PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, PENDAPATAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
[ VIVIT MARIASARI ]
Obesrvations 236 236 236 236 236 Cross Section 59 59 59 59 59
Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2022 (data diolah penulis)
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata kekayaan daerah (X-1),  yang  berasal  dari  jumlah  keseluruhan  total  aset  yang  dimiliki  oleh pemerintah  kabupaten/kota  di  provinsi  Pulau  Jawa  selama  tahun  2018--2021 sebesar Rp6.670.489.210.248,85. Jumlah aset paling tinggi sebesar Rp43.801.722.081.590,00  dimiliki  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  pada  tahun 2020, sedangkan jumlah aset paling rendah sebesar Rp241.525.821.525,00 dimiliki oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat pada tahun 2018.
Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai rata-rata pendapatan per kapita (X-2) selama tahun 2018—2021 sebesar Rp66.422.153,00. Jumlah pendapatan per kapita tertinggi sebesar Rp769.827.000,00 diraih oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat pada tahun  2019,  sedangkan  pendapatan  per  kapita  terendah,  yaitu  di  Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 sebesar Rp 17.600.000,00.
Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai rata-rata jumlah penduduk (X-3) yang ada  di  Pulau  Jawa  sebesar  1.210.434  jiwa.  Jumlah  penduduk  tertinggi  berada  di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019, yaitu sebesar 3.800.787 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah,  sebesar 121.526 jiwa, terdapat di Kota Magelang tahun 2020.
Nilai  rata-rata  tingkat  pendidikan  (X-4)  yang  diproksikan  oleh  indeks pendidikan masyarakat selama tahun 2018—2021 sebesar 8,65. Tingkat pendidikan masyarakat  yang  paling  tinggi  di  daerah  Kota  Tangerang  Selatan  tahun  2021 sebesar  11,82,  sedangkan  tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  paling  rendah sebesar 5,33 di daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2018.

## Analisis Regresi Data Panel
Dalam regresi data panel, sebelum  dilakukan pengujian hipotesis, data penelitian terlebih dahulu diubah ke dalam model estimasi, yang terdiri atas Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Dari ketiga model estimasi tersebut kemudian dipilih satu model yang paling baik untuk
dilakukan pengujian regresi data panel. Uji Chow digunakan untuk memilih model estimasi yang paling baik: Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan hasil uji Chow diperoleh nilai probabilitas cross-section chi- square 0.000. Nilai ini lebih kecil daripada nilai signifikan (0,05) sehingga dapat disimpulkan  bahwa  metode  estimasi fixed  effect  model lebih  baik  daripada Common  Effect  Model untuk  mengestimasi  model.  Hasil  uji Chow dapat  dilihat pada Tabel 6:
Tabel 6 Hasil Uji Chow Effect Test Statistic d.f. Prob. Cross-section F 3904.048569 (58.173) 0.0000 Cross-section Chi-Square 1693.933549 58 0.0000
Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2022 (data diolah penulis)
Uji selanjutnya adalah uji  Hausman. Uji ini digunakan untuk menentukan model estimasi Fixed Effect Model atau Random Effect Model . Berdasarkan hasil uji Hausman, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas cross-section random sebesar 0,0002.  Nilai ini lebih kecil daripada nilai signifikansi (0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Fixed Effect Model merupakan model yang paling baik untuk mengestimasi model. Hasil uji Hausman dapat dilihat pada Tabel 7:
Tabel 7 Hasil Uji Hausman Test Summary Chi-Sq. Statistic d.f. Prob. Cross-section random 22.408015 4 0.0002
Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2022 (data diolah penulis)
Berdasarkan hasil output dari uji Chow dan uji Hausman, dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang terbaik untuk mengestimasi model dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model . Dengan demikian, tidak perlu lagi dilakukan pengujian Lagrange Multiplier .
Metode yang digunakan untuk melakukan pengujian normalitas data dalam penelitian ini adalah uji Jarque-Bera (JB). Berikut hasil pengujian normalitas:

## PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, PENDAPATAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
[ VIVIT MARIASARI ]

## Gambar 1 Uji Normalitas
Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan uji Jarque Bera, nilai probabilitas sebesar 0,272384. Nilai ini lebih besar dibandingkan nilai signifikansi sebesar 0,05. Artinya, data dalam penelitian ini terdistribusi normal.
Multikolinearitas  merupakan  hubungan  linier  yang  mendekati  sempurna antara beberapa dan semua variabel bebas. Data dapat disebut terbebas dari gejala multikolinearitas  apabila  tidak  melebihi  0,8.  Hasil  pengujian  multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 8:

## Tabel 8 Hasil Uji Multikolinearitas
Kekayaan Daerah PDRB Per kapita Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan Kekayaan Daerah 1.000000 -0.051014 0.465738 0.199949 PDRB Per kapita -0.051014 1.000000 -0.031417 0.600889 Jumlah Penduduk 0.465738 -0.031417 1.000000 -0.139298 Tingkat Pendidikan 0.199949 0.600889 -0.139298 1.000000
Sumber: Hasil output Eviews 12, 2022 (data diolah penulis)
Berdasarkan  Tabel  8,  dapat  disimpulkan  bahwa  data  terbebas  dari  gejala multikolinearitas  karena  nilai  koefisien  korelasi  dari  seluruh  variabel  lebih  kecil dari 0,8.
Pengujian  heteroskedastisitas  bertujuan  mengetahui  apakah  dalam  model regresi terdapat variabel pengganggu terhadap ketidaksamaan varian residual yang dilakukan  dari  satu  pengamatan  ke  pengamatan  lain.  Untuk  mendeteksi  adanya
heterokedastisitas, digunakan uji Glejser. Hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada Tabel 9.

## Tabel 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.022960 0.039674 0.578708 0.5635 Kekayaan Daerah 0.000435 0.000899 0.483694 0.6292 PDRB Per kapita -0.001370 0.001227 -0.494683 0.6215 Jumlah Penduduk -0.000776 0.001471 -0.527938 0.5982 Tingkat Pendidikan -0.000138 0.000174 -0.790321 0.9789
Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2022 (data diolah penulis)
Berdasarkan  Tabel  9,  dapat  terlihat  bahwa  nilai  probabilitas  variabel independen  lebih  dari  nilai  alpha  0,5  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  data terbebas dari gejala heteroskedastisitas.
Uji  statistik  selanjutnya  yang  digunakan untuk  melihat  pengaruh  variabel independen terhadap variabel dependen adalah dengan menggunakan uji simultan dan  uji  parsial.  Pengujian  hipotesis  tersebut  dapat  diidentifikasi  dengan menggunakan Fixed Effect Model berikut:

## Tabel 10 Fixed Effect Model
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.346988 0.043154 8.040723 0.0000 Kekayaan Daerah 0.003148 0.001234 2.552070 0.0116 PDRB Per kapita 0.001543 0.001019 1.515146 0.1316 Jumlah Penduduk 0.026659 0.001742 15.30775 0.0000 Tingkat Pendidikan 0.007648 0.000525 14.55806 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variabels) Root MSE 0.001216  R-Squared 0.999281 Mean dependent var 0.765847  Adjusted R-squared 0.999023 S.D dependent var 0.045436  S.E. of regression 0.001420 Akaike info criterion -10.05267  Sum squared resid 0.000349 Schwarz criterion -9.128006  Log likelihood 1249.215 Hannan-Quinn criter. -9.679932  F-Statistic 3876.612 Durbin-Watson stat 1.901824  Prob (F-statistic) 0.000000 Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2022 (data diolah peneliti)

## PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, PENDAPATAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
[ VIVIT MARIASARI ]
Berdasarkan  Tabel  10,  dapat  dilihat  bahwa  hasil R-Squared sebesar 0,999281.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  dependen  publikasi  laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independen kekayaan daerah, pendapatan per  kapita,  jumlah  penduduk,  dan  tingkat  pendidikan  sebesar  99,92%.  Sisanya sebesar  0,08%  dijelaskan  oleh  variabel  di  luar  model.  Dari  pengujian  secara simultan  didapatkan  nilai F-statistic sebesar  3876  dengan p-value 0,000.  Nilai tersebut lebih kecil daripada nilai signifikansi (0,05) dan dalam tabel diketahui nilai t-statistic > t-table (3,876,612  >  2,37).  Dengan  demikian,  disimpulkan  bahwa variabel  kekayaan  daerah,  pendapatan  per  kapita,  jumlah  penduduk,  dan  tingkat pendidikan  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  publikasi laporan keuangan.
Pengaruh  secara  parsial  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen dilakukan  dengan  uji  parsial  (uji-t).  Berdasarkan  Tabel  10,  dapat  disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai probabilitas kekayaan daerah  sebesar  0,0116  <  0,05  dan  dalam tabel  diketahui  nilai t-statistic > t-table (2,552070  >  1,651).  Artinya  kekayaan  daerah  yang  diproksikan  oleh  total  aset daerah  secara  positif  berpengaruh  signifikan  pada  publikasi  laporan  keuangan pemerintah  daerah.  Aset  daerah  cenderung  lebih  rentan  karena  adanya penyalahgunaan  oleh  oknum  sehingga  diperlukan  sistem  pengawasan  yang  baik terhadap  aset  daerah.  Tingginya  aset  daerah  meningkatkan  biaya  pengawasan terhadap aset daerah tersebut sehingga diperlukan metode pelaporan yang efisien untuk dapat menekan tingginya biaya pengawasan tersebut. Metode pelaporan yang dapat digunakan ialah publikasi laporan keuangan melalui internet. Hasil penelitian ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pratama et  al. (2015),  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif secara signifikan antara jumlah aset daerah  dan  publikasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  karena  hal  ini  dapat menekan biaya pengawasan tinggi yang disebabkan oleh besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai probabilitas PDRB per kapita  sebesar  0,1316  >  0,05  dan  dalam  tabel  diketahui  nilai t-statistic < t-table (1,515146 < 1,651). Artinya, pendapatan per kapita tidak memiliki pengaruh positif secara  signifikan  terhadap  publikasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hasil
penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang dibangun bahwa pendapatan per  kapita  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  publikasi  laporan keuangan.  Pendapatan  per  kapita  yang  tinggi  akan  memengaruhi  kemampuan penggunaan internet masyarakat yang semakin tinggi pula. Akan tetapi, fenomena yang  terjadi  di  masyarakat  saat  ini  adalah  kemampuan  penggunaan  internet  di masyarakat lebih digunakan untuk urusan pribadi, seperti pemenuhan gaya hidup, dan  hanya  sebagian  masyarakat  tertentu  yang  memanfaatkan  internet  sebagai bentuk  monitoring  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah.  Hal  ini mengakibatkan rendahnya tingkat permintaan masyarakat akan laporan keuangan pemerintah daerah. Keadaan ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan teori agensi, yang  menjelaskan  bahwa  seharusnya  pendapatan  per  kapita  yang  tinggi  mampu menjadi faktor yang menentukan pemerintah daerah untuk memublikasikan laporan hasil kinerja keuangannya sebagai bentuk tanggung jawab dan transparansi kepada masyarakat  selaku stakeholder .  Begitu  pula  dengan  pemerintah,  meskipun permintaan  akan  laporan  keuangan  rendah,  publikasi  laporan  keuangan  sudah seharusnya menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaporkan kinerja keuangannya kepada masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Wicaksono  dan  Prabowo  (2016)  yang  mengungkapkan  bahwa pendapatan  per  kapita  tidak  berpengaruh  signifikan  pada    publikasi  laporan keuangan.
Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  menunjukkan  nilai  probabilitas  jumlah penduduk sebesar 0,0000 < 0,05 dan dalam tabel diketahui nilai t-statistic > t-table (15,30775  >  1,651).  Hasil  pengujian  tersebut  menunjukkan  bahwa  terdapat pengaruh positif secara signifikan antara jumlah penduduk  dan publikasi laporan keuangan  di  internet.  Jumlah  penduduk  suatu  daerah  yang  tinggi  akan meningkatkan biaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah  sehingga pemerintah  daerah  akan  mengambil  metode  pelaporan  yang  efektif  dan  efisien untuk mengurangi biaya tersebut dengan melakukan publikasi laporan keuangan di internet.  Hal  ini  sesuai  dengan  teori  agensi  bahwa  dengan  melakukan  publikasi laporan  keuangan  di  internet  dapat  menurunkan  tingkat  asimetri  informasi  yang diterima oleh masyarakat serta mampu meningkatkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan

## PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, PENDAPATAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
[ VIVIT MARIASARI ]
oleh  Pratama et  al. (2015)  yang  menyebutkan  bahwa  kompleksitas  pemerintah daerah yang diproksikan oleh jumlah penduduk berpengaruh positif pada publikasi laporan keuangan.
Hasil  pengujian  hipotesis  keempat  menunjukkan  nilai  probabilitas  tingkat pendidikan sebesar 0,0000 < 0,05 dan dalam tabel diketahui nilai t-statistic > t-table (14,55806>  1,651).  Hasil  pengujian  tersebut  menunjukkan  bahwa  terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat pendidikan masyarakat dan publikasi laporan  keuangan  di  internet.  Indeks  pendidikan  merupakan  proksi  dari  tingkat pendidikan.  Taraf  pendidikan  masyarakat  mampu  mendorong  transparansi  yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat dengan pendidikan yang tinggi lebih kritis  dalam  menilai  kinerja  pemerintah  daerah.  Oleh  sebab  itu,    tuntutan masyarakat  akan  adanya  transparansi  pengelolaan  keuangan  pemerintah mendorong  pemerintah  daerah  melaporkan  laporan  keuangannya  secara  rutin melalui internet. Hal ini sejalan dengan teori agensi bahwa pemerintah daerah akan melakukan  publikasi  laporan  keuangannya,  salah  satunya  melalui  internet,  untuk menunjukkan  kepada  masyarakat  akan  hasil  kinerjanya  sehingga  mampu meningkatkan  persepsi  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  dan kepercayaan masyarakat terhadap  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitian ini  sejalan dengan penelitian Dewi dan Adi, (2019) serta Andriani (2015) yang menyebutkan bahwa    terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  antara  tingkat  pendidikan  dan publikasi laporan keuangan.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  disimpulkan beberapa hal berikut.
1. Kekayaan daerah yang diproksikan oleh total aset daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap publikasi laporan keuangan. Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  tingginya  aset  daerah  mampu  meningkatkan publikasi  laporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  di internet. Pemerintah daerah dengan aset yang besar cenderung membutuhkan biaya  pengawasan  aset  yang  tinggi  sehingga  diperlukan  metode  pelaporan
yang  efektif  dan  efisien  untuk  meminimalisasi  biaya  pengawasan  tersebut, yaitu publikasi laporan keuangan di internet.
2. Pendapatan per kapita yang diproksikan oleh PDRB per kapita menunjukkan tidak adanya hubungan positif terhadap publikasi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan  bahwa  pendapatan  per  kapita  yang  tinggi  tidak  cukup memengaruhi  tingkat  publikasi  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Fenomena  yang  terjadi  ialah  hanya  golongan  masyarakat  tertentu  yang menuntut  adanya  publikasi  laporan  keuangan  oleh  pemerintah  daerah sehingga  karena  minimnya  jumlah  permintaan  masyarakat,  motivasi pemerintah daerah untuk melakukan publikasi laporan keuangan menurun.
3. Jumlah  penduduk  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  yang  tinggi  mampu  meningkatkan publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Tingginya kompleksitas suatu  daerah  akibat  besarnya  jumlah  penduduk  suatu  daerah  cenderung meningkatkan terjadinya asimetri informasi sehingga untuk meminimalisasi asimetri  informasi  tersebut,  pemerintah  daerah  dapat  melakukan  publikasi laporan keuangannya di internet.
4. Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan  masyarakat berpengaruh  positif  dan  signifikan  pada  publikasi  laporan  keuangan. Masyarakat  dengan  pendidikan  tinggi  cenderung  lebih  bersikap  kritis  atas kinerja  pemerintah  sehingga      meningkatkan  permintaan  akan  pelaporan kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Oleh  sebab  itu,  hal  itu  mendorong adanya publikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

## Implikasi Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  dapat  dikemukakan  implikasi  penelitian sebagai berikut.
1. Tingginya  aset  daerah  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  akan meningkatkan  motivasi  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  publikasi laporan keuangannya di internet. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah akibat tingginya aset daerah tersebut.

## PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, PENDAPATAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
[ VIVIT MARIASARI ]
2. Besarnya  jumlah  penduduk  di  suatu  daerah  berpengaruh  pada  publikasi laporan  keuangan  melalui internet  yang dilakukan  oleh  pemerintah  daerah. Dengan melakukan publikasi melalui internet, diharapkan jangkauan audiens lebih luas  dan  informasi  yang  disampaikan  mampu  diterima  secara  singkat oleh masyarakat.
3. Tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  tinggi  menumbuhkan  pola  pikir masyarakat  yang  kritis  sehingga  tuntutan  akan  pertanggungjawaban  dari pemerintah daerah terhadap kinerja keuangannya semakin tinggi. Hal ini akan meningkatkan  keinginan  pemerintah  untuk  melakukan  publikasi  laporan keuangannya di internet.

## Saran
1. Pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Pulau  Jawa  dengan  pendapatan  per kapita  yang  tinggi  diharapkan  tetap  melakukan  publikasi  laporan keuangannya  di  internet  meskipun  tuntutan  dari  masyarakat  akan  laporan keuangan minim.
2. Pemda  dengan  aset  daerah  yang  tinggi  sebaiknya  melakukan  publikasi laporan  keuangannya  secara  konsisten  di  setiap  periode  sebagai  wujud transparansi dan akuntabilitas.
3. Pemerintah  daerah  dengan  populasi  penduduk  yang  tinggi  sebaiknya melakukan publikasi laporan keuangan secara konsisiten untuk meminimalisasi terjadinya asimetri informasi yang terjadi antara publik dan pemda.
4. Pemda  dengan  penduduk  yang  memiliki  rata-rata  pendidikan  yang  tinggi sebaiknya  melakukan  publikasi  laporan  keuangan  secara  konsisten  untuk memenuhi  permintaan  publik  akan  laporan  keuangan  sehingga  dapat meningkatkan kepercayaan dan hubungan dengan publik.
5. Penulis selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat menjelaskan secara signifikan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah di internet. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat juga menambahkan populasi dalam lingkup yang berbeda, seperti kementerian/lembaga pemerintah.

## Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan pengalaman langsung penulis dalam mengumpulkan data penelitian, terdapat  keterbatasan  yang  dialami,  yaitu  beberapa  data  yang  terkait  dengan variabel  penelitian tidak tersedia  secara lengkap  untuk tahun  penelitian  sehingga mengakibatkan pengurangan sampel yang digunakan.

## DAFTAR RUJUKAN
Afryansyah,  R.  D.  (2013).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting , 0 (0), 702–712. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3460. Andriani, Y. (2015). Analisis Pengaruh Kompetisi Politik, Tingkat Pendidikan dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Non Keuangan dalam  Website  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Sumatera. Universitas Negeri Padang , 2 (5), 1-21. BPS. (n.d.-a). Indeks Lama
Sekolah. Retrieved from https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/572
BPS. (n.d.-b). Perhitungan PDRB per kapita. Retrieved from https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/74
Candrarin,  G.  (2018). Metode  Riset  Akuntansi  Pendekatan  Kuantitatif .  Jakrta: Salemba Empat.
Dewi, V. I., & Adi, P. H. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Jumlah Penduduk, dan  Opini  Audit  terhadap  Transparasi  Informasi  Keuangan  Pemerintah Daerah. International Journal of Social Science and Business , 3 (4), 358-366. https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i4.21322
Diptyana, P., & Rokhmania, N. (2018). Exploring Government Internet Financial Reporting  in  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis , 21 (1),  115–138. https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.1039
García,  A.  C.,  &  García-García,  J.  (2010).  Determinants  of  Online  Reporting  of Accounting  Information  by  Spanish  Local  Government  Authorities. Local Government Studies , 36 (5), 679–695.
https://doi.org/10.1080/03003930.2010.506980
Godfrey, Jayne; Hodgson, Allan; Tarca, Ann; Hamilton, Jane; Holmes, S. (2010). Accounting  Theory (7th  ed.).  Godfrey,  Jayne;  Hodgson,  Allan;  Tarca,  Ann; Hamilton, Jane; Holmes, Scott.
Guillamón,  M.  D.,  Ríos,  A.  M.,  Gesuele,  B.,  &  Metallo,  C.  (2016).  Factors Influencing Social Media Use In Local Governments: The Case of Italy and Spain. Government Information Quarterly , 33 (3), 460–471. https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.06.005
Hoesada,  J.  (2019). Bedah  IPSAS  22  Pengungkapan  Informasi  Keuangan  Sektor Pemerintahan Umum .

## PENGARUH KEKAYAAN DAERAH, PENDAPATAN PER KAPITA, JUMLAH
PENDUDUK, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PUBLIKASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
[ VIVIT MARIASARI ]
Kawatu,  F.  S.  (2019). Analisis  Laporan  Keuangan  Sektor  Publik .  Yogyakarta: Penerbit Deepublis.
Krina, L. L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance BPPN , 1–25.
Masra, E. A., & Sari, V. F. (2020). Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (IFR) pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 2 (2), 2757–2771. https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.246 Muslich  Anshori,  S.  I.  (2019). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif:  Edisi  1 . Airlangga University Press.
Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. (2016). Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan , 1–269.
Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., & Sujana, E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah  Daerah,  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Kekayaan  Daerah,  dan Belanja Daerah terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Bali  Tahun  2010-2013). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Akuntansi UNDIKSHA , 3 (1), 12. https://doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4986.
Presiden Republik Indonesia. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional  Pengembangan  E- Government  Presiden. Atmospheric  Environment , 38 (5),  3395–3404. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.02.015
Saraswati, T., Budiarti, L., & Sudibyo, Y. A. (2019). Publikasi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Memengaruhi. Reviu Akutansi dan Bisnis Indonesia , 3 (1), 85–101.
https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/7899.
Styles, A. K., & Tennyson, M. (2007). Journal of Public Budgeting, Accounting &
Financial Management Article Information. Public Budgeting, Accounting & Financial Management , 19 (1), 56–92. Retrieved from https://doi.org/10.1108/JPBAFM-19-01-2007-B003. Wicaksono, D., & Prabowo, A. (2016). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (Lkpd114)  melalui  Internet  (IFLFR)  dan  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi. Media Ekonomi , 16 (1), 114. https://doi.org/10.30595/medek.v16i1.1278.