## Politea : Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN       : 2621-0312 e-ISSN   : 2657-1560 Vol. 4  No.  2  Tahun 2021 Doi : 10.21043/politea.v4i2.12350 http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea

## Relasi Qatar dengan Ikhwanul Muslimin dalam Kerangka Nested Power

## Sidiq Ahmadi, Muhammad Adel Aditya
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sidiqahmadi@umy.ac.id, muhadeladitya@gmail.com

## Abstract
The Muslim Brotherhood (MB) is an obstacle that disrupts Qatar's relations with its neighbors in the Gulf, especially  Saudi  Arabia  and  the  United  Arab  Emirates.  Qatar's  different  position  with  the  fellow  Gulf countries towards Muslim Brotherhood became one of the problems that caused the estrangement of the relationship. The dispute led to demands that Qatar ends its support for the Muslim Brotherhood. However, Qatar remains unmoved in maintaining good relations with the Muslim Brotherhood. This article aims to answer  why  Qatar  retains  its  relationship  with  the  Muslim  Brotherhood  amid  the  severing of  diplomatic ties from fellow Gulf countries. This research uses qualitative research methods with library studies. This study uses secondary data obtained from books, journals, and the internet, which are then interpreted and concluded utilizing the concept of nested power. This article finds that Qatar maintains its relationship with the Muslim Brotherhood to maintain national political stability by accommodating the Muslim Brotherhood in government circles, especially in education and da'wah. Meanwhile, Qatar utilizes the global MB network at the regional and international levels to lift Qatar's branding as an essential actor in the Muslim world and the Globe.
Keywords: Qatar, Muslim Brotherhood, Gulf States, Nested Power

## Abstrak
Ikhwanul Muslimin merupakan suatu hal yang mengganggu hubungan Qatar dengan tetangganya di Teluk, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Perbedaan posisi Qatar dengan sesama negara Teluk terhadap Ikhwanul  Muslimin  menjadi  salah  satu  masalah  yang  menyebabkan  kerenggangan  hubungan  tersebut. Perselisihan itu menyebabkan tuntutan agar Qatar mengakhiri dukungannya terhadap Ikhwanul Muslimin. Namun, Qatar tetap tidak mengubah hubungan baik dengan Ikhwanul Muslimin. Artikel ini bertujuan untuk menjawab  mengapa  Qatar  mempertahankan  hubungannya  dengan  Ikhwanul  Muslimin  di  tengah pemutusan hubungan diplomatik dari sesama negara Teluk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal,  dan  internet,  yang  kemudian  diinterpretasikan  dan  disimpulkan  dengan  menggunakan  konsep nested power . Artikel ini menemukan bahwa Qatar menjaga hubungannya dengan Ikhwanul Muslimin untuk menjaga  stabilitas  politik  nasional  dengan  mengakomodasi  Ikhwanul  Muslimin  di  lingkungan pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan dan dakwah. Sementara itu, Qatar memanfaatkan jaringan persaudaraan  muslim  global  di  tingkat  regional  dan  internasional  untuk  mengangkat  branding  Qatar sebagai aktor penting di dunia Muslim dan global.
Kata kunci: Qatar,   Ikhwanul Muslimin, Negara Teluk, Nested Power

## Pendahuluan
Ikhwanul  Muslimin  (IM)  menjadi  kendala  yang  merenggangkan  hubungan  Qatar dengan negara tetangganya, utamanya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Perbedaan sikap dari  Qatar  dan  negara-negara  Teluk  terahadap  peran  Ikhwanul  Muslimin  dalam  Arab Spring  menjadi  salah  satu  permasalahan  yang  menjadi  sebab  kerenggangan  hubungan tersebut.  Pemerintah Qatar menyambut baik peran menonjol IM dalam Arab sping seperti dalam kasus kemenangan partai bentukan IM  dan terpelihnya kandidat yang berasal dari IM dalam pemilu Mesir. Dukungan terhadap kemenangan Muhammad Morsi dan Freedom and Justice Party (FJP), partai yang berisi orang-orang IM, dalam pemilihan umum Mesir pasca jatuhnya Husni Mubarok, ditunjukkan dengan pemberian bantuan, baik secara moril ataupun materil.
Sementara itu, negara-negara teluk yang lain memberikan sikap berbeda terhadap gerakan  IM  dan  keterlibatannya  dalam  Arab  Spring.  Dalam  sebuah  sesi  wawancara dengan majalah Atlantic, Raja Jordan, Raja Abdullah, menanggapi terjadinya Arab Spring dengan  se buah  kekhawatiran  dan  mengatakan,  “sebuah  „bulan  sabit‟  Ikhwanul  Muslimin berkembang  di  Mesir  dan  Turki,”  sebuah  „bulan  sabit‟  yang  disorot  Arab  Spring.  Dia menambahkan  IM  adalah  organisasi  yang  dijalankan  oleh  „serigala  berbaju  domba‟  dan harus  dicegah  dari  mendapatkan  kekuasaan  dimanapun  dalam  kawasan  (Baskan,  2016, hal.  125).  Jordan  tidak  sendiri,  kebijakan containment terhadap  pengaruh  IM  selama  dan pasca  Arab  Spring  juga  diajalankan  oleh  aktor-aktor  penting  Timur  Tengah  dan  teluk, utamanya  yang  disebut  di  atas,  Arab  Saudi  dan  UEA.  Salah  satu  usahanya  dengan memberikan  dukungan  terhadap  pemerintahan  hasil  kudeta  militer  yang  menggulingkan Muhammad  Mursi,  kemudian  menyatakan  IM  sebagai  organisasi  teroris  kepada  publik domestik dan internasional.
Dikudetanya  Muhammad  Mursi  di  Mesir  tidak  menghentikan  kebijakan  luar  negeri Qatar  yang  terlihat  pro-IM.  Melalui  pernyataan  diplomatik,  Qatar  menunjukkan  posisinya, yang menyayangkan tindakan keras pemerintahan hasil kudeta militer kepada pendukung Mursi,  dan  juga  penahanan  Mursi  sendiri,  serta  mengecam  kebijakan  pemerintah  Mesir yang  mencap  IM  sebagai  organisasi  teroris.  Melalui  media  al-Jazeera,  yang  berbasis  di Qatar,  persoalan  tentang  IM  juga  mendapatkan  porsi  tayang  banyak.  Qatar  juga memberikan  suaka  kepada  pendukung  Mursi  yang  melarikan  diri.  Secara  garis  besar, dukungan  Qatar  kepada  IM  secara  diametris  sangat  bertentangan  dengan  tanggapan kawasan  terhadap  Arab  Spring  di  negara  teluk  yang  lain  (Ulrichsen,  2014,  hal.  154). Pukulan awal paling keras dialami Qatar pada Maret 2014. Tiga negara teluk, Arab Saudi, UEA,  dan  Bahrain,  menarik  duta  besarnya  dari  Qatar.  Tuduhannya,  selain  Qatar  telah mengintervensi  urusan  dalam  negeri  negara  lain,  seperti  dikutip  dari  laporan  al-Jazeera tertanggal  10  April  2014  dalam  Baskan  (2016,  hal.  127),  Qatar  juga  telah  mendukung sebuah organisasi (IM) yang merupakan sebuah ancaman bagi “keamanan dan stabilitas” negara-negara GCC. Saat itu Qatar mendapati diri terisolasi. Ketiga negara yang menarik duta  besarnya,  baru  bersedia  untuk  mengirim  kembali  serta  memperbaiki  hubungan dengan  Qatar  pada  November  2014  setelah  adanya  usaha  pertemuan  antar  perwakilan negara dalam lingkup GCC (al-Jazeera.com, 17 November 2014).
Layaknya de ja vu ,  tiga  tahun  berselang  Qatar  mengalami  hal  yang  sama  dengan konsekuensi yang lebih berat. Arab Saudi, UEA, dan Bahrain memutus hubungan dengan Qatar pada 5 Juni 2017 (bbc.com, 19 Juli 2017). Tindakan kali ini lebih berat, karena tidak hanya berada pada tingkat high politics . Ketiga negara tersebut memberikan waktu 14 hari kepada  warga  negara  Qatar  untuk  meninggalkan  wilayah  mereka  dan  melarang  warga negara  mereka  sendiri  untuk  berpergian  atau  berada  di  Qatar.  Ditambah  lagi,  ketiga negara  tersebut,  plus  Mesir,  menutup  wilayah  udara  mereka  dari  penerbangan  pesawat dan  maskapai  Qatar,  bahkan  mengharuskan  penerbangan  dari  maskapai  asing  lain dengan  tujuan  atau  berangkat  dari  Qatar,  harus  meminta  izin  terlebih  dahulu  jika  akan melewati  ruang  udara  mereka.  Arab  Saudi  juga  menutup  satu-satunya  perbatasan  darat yang  dimiliki  Qatar  dengan  negara  tetangganya,  serta  melarang  kapal  dengan  bendera Qatar atau yang melayani urusan Qatar untuk berlabuh. Pengaruhnya langsung dirasakan masyarakat Qatar, apalagi di tengah tingginya interdepedensi antara negara-negara teluk. Tidak  lama  setelah  pengumuman  pemutusan  hubungan  tersebut,  masyarakat  memadati supermarket  karena  khawatir  akan  terjadinya  kelangkaan  kebutuhan  pokok.  Bandara Internasional Hamad di Doha sepi, Qatar Airways, maskapai penerbangan negara, harus membatalkan  18  penerbangan  ke  kota-kota  kawasan  dan  mengubah  rute  banyak penerbangan internasional yang lain. Empat pekan pertama setelah pemutusan hubungan berlaku,  pasar  saham  Qatar  anjlok  hingga  10%,  atau  sekitar  15  trilliun  dollar  AS.  Tidak heran jika kejadian ini disebut sebagai Krisis Diplomatik Qatar.
Ironisnya,  tuntutan  yang  dilayangkan  kepada  Qatar  tidak  jauh  beda  dengan  yang terjadi  pada  2014.  Dari  13  poin  tuntutan  yang  diajukan  ketiga  negera  pemutus,  BBC ( bbc.com ,  19 Juli 2017)  merangkum dua sebab utama yang melatarbelakangi kemarahan negara pemutus kepada Qatar, yaitu pertama hubungan dekatnya dengan Iran, dan kedua dukungannya  kepada  kelompok-kelompok Islamist ,  utamanya  IM.  Tanggapan  pemimpin Qatar, seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Mohammad bin Abdul Rahman al- Thani,  dikutip  oleh  BBC  ( bbc.com ,  19  Juli  2017),  bahwa  jika  tetangganya  “menuntut  kita harus  menyerahkan  kedaulatan  kita,”  dengan  penekanan  ia  lanjut  mengatakan  “tidak akan .”  Dua  kali  kejadian  dengan  tuntutan  yang  sama,  bahkan  yang  terakhir  berdampak hingga akar rumput kehidupan masyarakat, pertanyaanya ada apa dengan Qatar dan IM, hingga  Qatar  bersikeras  tidak  mengubah  hubungannya  dengan  IM  seperti  yang  diminta oleh para tetangganya.

## Pembahasan

## Nested Power Theory
Maksud  Nested  Power  di  sini  adalah  kemampuan  sebuah  negara  untuk menggunakan  berbagai  macam  alat-alat  dan  sumber  daya-sumber  daya,  pada  tingkat domestik,  regional,  dan  internasional,  dengan  tujuan  untuk  memanfaatkan  mereka  demi mendapatkan  hasil  tertentu  (Al  Horr  dkk.,  2016,  hal.  348).  Definisi  tersebut memperlihatkan  dua  aspek  dari nested  power ,  yaitu  alat-alat  dan  sumber  daya-sumber daya,  atau kekuatan ( instrument of power ); dan tingkat  interaksi ( level of interaction ) yang
terbagi menjadi tiga, lokal, regional, dan internasional. Instrument of power yang menyusun nestedness suatu negara dapat bervariasi, mencakup hard power dan soft power . Beberapa rupa  varian  kekuatan  tersebut  misalnya,  intervensi  militer,  perjanjian  keamanan,  jual  beli senjata,  pengadaan  pangkalan  militer,  ivestasi,  kebijakan  luar  negeri,  media, penerbangan, event internasional,  perjanjian  buruh  migran,  pendidikan,  penelitian,  seni, sponsorship ,  beasiswa,  pelatihan,  mediasi,  bantuan  finansial,  kerjasama  internasional, partnership dan  aliansi,  olahraga,  kerjasama  regional, entertainment ,  penghargaan, branding ,  perdagangan,  dan lobbying .  Bagi  Qatar,  seperti  yang  dituliskan  Al  Horr  dkk. dalam Policy Making in a Transformative State, the Case of Qatar (2016, hal. 363), kebijakan Qatar  dengan  mengandalkan nested  power -nya  menggambarkan  bagaimana  pemerintah Qatar telah secara strategis berinvestasi dalam beberapa alat-alat kekuatan ( power tools ) tertentu dan menggunakan mereka secara independen dan interdependen untuk membuat sebuah masyarakat yang modern, progresif, dan unik.
Interaksinya  dengan  tiga  tingkat  yang  berbeda  juga  mencerminkan  bagaimana kepentingan-kepentingan  yang  bervariasi  tergantung  pada  ruang  lingkupnya. Menurut  Al Horr  dkk.  (2016,  hal.  354),  prestise  dan  pengaruh  yang  telah  dibangun  Qatar  selama bertahun-tahun  adalah  hasil  langsung  kemampuan  pemerintah  Qatar  menggunakan beberapa  instrumen  kekuatan  yang  berbeda  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  imej  dan branding negaranya dan memperlihatkannya ke seluruh dunia.
Gambar 1.1 Model teori nested power (Al Horr dkk., 2016, hal. 356)
Gambar 1.2  Model teori nested power .
Lebih  lanjut,  Al  Horr  dkk.  (2016,  hal.354)  kembali  mendefinisikan nested  power sebagai  penggunaan  beberapa  alat  dan  sarana,  pada  semua  tingkat,  dan memanfaatkannya  untuk  tujuan-tujuan  multi-dimensi  mencakup branding , positioning , attracting , dan hedging . Branding sendiri di sini memiliki maksud yang sama dengan istilah branding pada praktek pemasaran, tapi dengan negara sebagai objeknya, bertujuan untuk membuatnya  dikenal  luas. Positioning maksudnya  adalah  menempatkan  atau  mengatur posisi  suatu  negara  dalam  konteks  politik  internasional. Attracting adalah  memikat  atau menarik  subjek-subjek  lain  untuk  berinteraksi. Hedging yaitu  mengikat,  dalam  arti hubungan  erat  dengan  salah  satu  aktor  interasional  tertentu.  Melalui nested  power , dimungkinkan  untuk  memahami  bagaimana  suatu  negara  dapat  menjalin  hubungan dengan  berbagai  macam  aktor-aktor  internasional,  walaupun  antar  aktor-aktor  tersebut ada yang saling berkonflik.
Dalam konteks kajian ini, pembahasan bermaksud membuktikan bahwa IM adalah bagian dari nested power yang dimiliki Qatar. Terlebih dahulu dengan mengkategorikan IM ke sebagai tools . Klasifikasi ini dapat terjadi karena kemampuan Qatar untuk merangkul IM ke  dalam  jaringannya  merupakan  salah  satu  dari  investasi  politiknya.  Faktanya  tidak semua  negara  dapat  melakukan  seperti  apa  yang  Qatar  lakukan,  memberikan  ruang- ruang gerak bagi IM. Kemudian dengan mengkaji seberapa penting IM bagi Qatar dalam tiga  tingkat  interaksi,  lokal,  regional,  dan  internasional.  Pada  tingkat  lokal,  pembahasan akan berkaitan dengan bagaimana IM berpengaruh dalam kehidupan politik pemerintahan dalam  negeri  Qatar,  sosial  kultural  masyarakat  Qatar,  serta  pembangunan  nasional ( nation building ) yang dicanangkan pemerintah. Di tingkat regional, analisa akan berfokus pada  posisi  strategis  IM  dalam  kepentingan  nasional  Qatar  di  kawasan  Timur  Tengah. Kemudian  pembahasan  di  tingkat  internasional  berisi  tentang  pengaruh  IM  dalam kepentingan nasional Qatar secara global. Hasil pengkajian pada tiga tingkat interaksi ini sendirinya  akan  menjawab  mengapa  Qatar  bersikeras  mempertahankan  hubungannya dengan IM. Selain itu, sesuai dengan pembahasan Al-Horr dkk., maka pengkajian tentang hubungan  Qatar  dan  IM  juga  tidak  terlepas  dari  tujuan branding , positioning , attracting , dan hedging .  Memasuki  akhir  pembahasan di  tiap  tingkatannya,  salah  satu  dari  keempat tujuan tersebut dapat digunakan sebagai kesimpulan.

## Sejarah Kehadiran Ikhwanul Muslimin di Qatar
Berbicara  tentang  gerakan  Islam  internasional,  Ikhwanul  Muslimin  memiliki posisinya  tersendiri.  Berangkat  dari  tokoh  pendirinya,  Hasan  al-Bana,  lahir  pada  1906  di Mahmudiyah,  Islamiyah,  dari  keluarga  yang  terdidik  secara  Islami  dan  menjadi  seorang guru setelah lulus dari Universitas Darul Ulum, Kairo, pemahamannya tentang perbedaan antara  idealita  Islam  dan  realita  yang  dialami  masyarakat  negerinya  kala  itu  mengarah pada terbentuknya jamaah IM pada 1928 di Ismailiyah. Secara sederhana, Ruslan dalam Ulfah  (2016:  217),  membabakkan  perkembangan  IM  dalam  empat  fase,  yaitu  fase perintisan (1928-1932) ditandai dengan fokus kepada gerakan dakwah dan tarbiyah; fase pembinaan  dan  perkembangan  (1932-1939)  ditandai  dengan  berpindahnya  kantor  pusat dari  Ismailiyah  ke  ibu  kota  Kairo;  fase  pembinaan  dan  perjuangan  (1939-1952),  ditandai dengan  pendirian  cabang-cabang  secara  lebih  menyeluruh  di  daerah-daerah;  dan  fase
revolusi  (1952-1954)  ditandai  dengan  semakin  massifnya  pengaruh  IM  dalam  politik nasional,  persinggungan  dengan  penguasa  yang  salah  satu  akibatnya  adalah  kematian Hasan  al-Bana.  Fase  yang  mengarah  pada  revolusi  ini  memperlihatkan  adanya  proses pembentukan kelompok oposisi yang berangkat dari bawah, yang dalam alam pikiran para pemimpin  otoriter  Timur  Tengah  dapat  diartikan  sebuah  bahaya  bagi  stabilitas  politik mereka.
Mengutip kalimat dari Tempo (30 September 2001), “Tewas 52 tahun silam karena dibunuh orang-orang tak berwajah, Hasan al- Bana tetap masih hidup.” Perjuangan Hasan al-Bana  bersama  koleganya  di  IM  menjadi  ikon  perjuangan  gerakan  Islam.  Ide-idenya tetap  dibaca,  diamalkan,  dan  berkembang  di  belahan  dunia.  IM  menginspirasi  sedikit banyak  gerakan-gerakan  Islam  di  belahan  dunia,  baik  yang  radikal,  moderat  hingga menggunakan  kekerasan.  Walau  Hasan  al-Bana  sendiri  menggarisbawahi  penggunaan kekuatan fisik adalah yang terakhir, setelah kekuatan aqidah dan agama pertama, disusul kekuatan  persatuan  dan  ikatan  (Ishaq,  2012:  59).  “Islam  adalah  solusi,”  slogan  IM  yang paling  terkenal  ini  secara  sederhana  memperlihatkan  arah  ideologis  gerakan.  Ide  dasar yang  ditawarkan  IM  adalah  komprehensifitas  nilai-nilai  Islam,  yang  bukan  hanya  agama tentang ibadah, tapi menyentuh seluruh aspek kehidupan. Tujuan IM adalah mewujudkan terbentuknya  sosok  individu  muslim,  rumah  tangga  Islami,  bangsa  yang  Islami, pemerintahan  yang  Islami,  negara  yang  dipimpin  oleh negara-negara  Islam,  menyatukan perpecahan  kaum  muslimin  dan  negara  mereka  yang  terampas,  kemudia  membawa bendera  jihad  dan  dakwah  kepada  Allah  sehingga  mendapatkan  ketentraman  dengan ajaran-ajaran  Islam  (Jatmika,  2014:  42).  Sehingga  dari  sini,  dapat  disimpulkan  IM merupakan  gerakan  Islam  dan  memiliki  tujuan  menerapkan  Islam  dalam  seluruh aspeknya,  termasuk  dalam  kehidupan  social  politik  secara  gradual.  Ide  dan  tujuan tersebut  diejawantahkan  melalui  aktivitas-aktivitas  organisasi  IM  yang  mendorong aktivisme politik dan responsibilitas sosial  (al-Jazeera, What is the Muslim Brotherhood?, 2017).
Di  Qatar,  kehadiran  IM  mulai  tercatat  sejak  sekitar  1950-an  silam  (Karoui,  2018, hal. 29). Abd al-Badi Saqr, seorang sarjana pendidikan yang juga salah satu pimpinan IM di Mesir, memainkan peranan penting menginisiasi pengaruh IM di Qatar. Kehadiran Abd al-Badi  Saqr  pada  1954  berangkat  dari  latar  belakang  transfromasi  sosial  yang  saat  itu terjadi  di  Qatar,  yaitu  pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  berbarengan  dengan  naiknya industri  perminyakan.  Pra-1950-an,  semenanjung  Qatar  yang  berpopulasi  hanya  sekitar 10.000-16.000 jiwa, menggantungkan survival -nya pada industri mutiara dan perikanan. Di tengah  masyarakat  yang  coraknya  masih  tradisional,  struktur  pemerintahan  pun  belum tertata dengan rapi. Transformasi Qatar baru terjadi memasuki 1950-an, saat pemasukan melalui  minyak  mulai  mengalir.  Jumlah  penduduk  pun  naik,  mencapai  25.000  jiwa,  yang berdampak pada semakin dibutuhkannya sektor-sektor pemerintahan di berbagai bidang. Pendidikan adalah salah satunya; sebelum 1950 di Qatar hanya terdapat sekolah informal dan  lokal,  dan  basisnya  keagamaan  dengan  satu  guru  (seperti  pondok  pesantren tradisional  di  Indonesia),  sementara  pada  1950-51,  hanya  ada  satu  sekolah  formal, dengan  murid  berjumlah  240  laki-laki  dan  tidak  ada  perempuan.  Hal  ini  mendorong pemimpin Qatar saat itu, Ali bin Abdullah al-Thani, pada 1951-52 mengamanahkan Jassim al-Darwish  untuk  memimpin  panitia  perancangan  sistem  sekolah.  Sementara  itu,  pada
1950-an,  seperti  yang  juga  terjadi  di  tempat  lain  dalam  kawasan,  anggota-anggota  IM hadir khususnya mengisi sektor pendidikan (Roberts D. , 2014).
Nama-nama  penting  di  kalangan  IM  kemudian  semakin  banyak  datang  ke  Qatar memasuki  1960-an.  Kepala  pendidikan  agama  Islam  di  departemen  pendidikan  saat  itu, Abdullah  bin  Tukri  al-Subai,  menginisiasi  lawatan  ke  Al-Azhar  untuk  merekrut  pengajar dan  cendekiawan  (Roberts  D.  B.,  2014).  Beberapa  nama  penting  yang  menerima panggilan al-Subai salah satunya Ahmed al-Assal, tiba di Qatar tahun 1960, dan langsung menggeluti aktivitas di bidang pendidikan dan kegamaan seperti mengajar di sekolah dan memberikan  ceramah  di  masjid-masjid,  serta  yang  juga  penting  adalah  membantu pembentukan  kelompok  IM  di  sana.  Kemudian  ada  Abdel-Moaz  al-Sattar,  utusan  pribadi Hassan  al-Banna  untuk  Palestina  pada  1946,  bekerja  sebagai  peninjau  sekolah,  direktur pendidikan  agama  Islam  di  bawah  Kementrian  Pendidikan,  dan  ikut  menyusun  berbagai buku pelajaran untuk sistem pendidikan Qatar yang baru di awal 1960-an. Nama penting lain di antara kader-kader IM yang datang adalah Dr. Kemal Naji, yang pernah memimpin berbagai  posisi  di  sektor  pendidikan  Qatar  seperti  direktur  pendidikan  dari  1964  sampai 1979  di  bawah  Jassim  bin  Hamad  al-Thani,  kepala  komite  penerbitan,  dan  penasehat hubungan  luar  negeri  di  bidang  kebudayaan  pada  Kementrian  Pendidikan.  Hingga sekarang,  rekrutan  al-Subai  yang  paling  terkenal  adalah  Yusuf  al-Qaradawi,  yang meninggalkan  Mesir  menuju  Qatar  pada  1961.  Mulanya  dia  terlibat  dalam  institusi keagamaan,  selanjutnya  mendirikan  dan  menjadi  dekan  Fakultas  Syari‟ah  di  Universitas Qatar (Roberts D. , 2014). Selain menempati pos-pos strategis saat itu, kader-kader IM di Qatar  menggunakan  posisinya  untuk  mengundang  berbagai  nama-nama  penting  lain untuk  mengisi  kuliah umum  ataupun  ceramah  seperti  Muhammad Qutb,  adik  dari  Sayyid Qutb;  Muhammad  al-Ghazzali  dan  Abdul-Wafa  al-Taftazani,  dua  orang  pimpinan  penting IM.  Mudahnya  akses  keluar  masuk  anggota-anggota  IM  di  Qatar,  termasuk  berbagai macam  aktivitasnya  di  dalam  negeri,  selama  1960-an  menjadi  titik awal  dari  relasi  Qatar dan IM seterusnya .

## Ikhwanul Muslimin sebagai Bagian dari Nested Power Qatar

## Kontribusi IM dalam Pendidikan di Qatar
Berkaca dari tujuan transformatif Qatar yang dituliskan oleh Al-Hor dkk. (2016, hal. 363), tentunya sektor pendidikan punya relevansi kuat ke arah sana. Perkembangan suatu masyarakat  secara  spesifik,  atau  transformasi  suatu  negara  secara  umum,  tidak  dapat terlepas  dari  pendidikan.  Demi  mencapai  tujuan  transformatif  tersebut,  Qatar  telah beberapa  kali  melakukan  reformasi  pendidikan.  Beberapa  kali  dilakukan  pada  1970-an dan  1980-an.  Reformasi  pendidikan  paling  anyar  dilakukan  pada 1990-an,  dimana  Qatar menggaet  RAND  Corporation  dari  AS  untuk  memberikan  rekomendasi  berdasarkan analisa komprehensif terhadap kelemahan-kelemahan pendidikan mereka (Nasser, 2017, hal. 2). Hasil dari reformasi terkahir inilah yang sampai saat ini masih dipakai. Meski saat ini pendidikan di Qatar lebih condong mengacu pada konsep-konsep Barat, tapi kontribusi penting  IM  telah  ada  jauh  ke  belakang  apabila  ditinjau  dari  segi  historis.  Kedatangan  IM pertama kali ke Qatar berbarengan dengan dimulainya pembangunan pendidikan negara
tersebut.  Tahun  1950-an,  sektor  pendidikan  Qatar  mulai  bertransformasi  dari  sistem pendidikan  tradisional,  menuju  sistem  pendidikan  modern.  Referensi  dari  sistem pendidikan baru tersebut, pada masa itu, adalah Mesir. Rekrutmen guru-guru dilakukan di Mesir. Konsultan-konsultan pendidikan juga dicari dari Universitas Al-Azhar. Tidak sampai di  sana,  kurikulum  Qatar  yang  pertama  didasarkan  pada  kurikulum  pendidikan  di  Mesir. Mesir  dipilih  karena  sistem  pendidikan di  sana  dipandang  lebih  maju  dan  sesuai  dengan kebudayaan  masyarakat  Qatar.  Kesesuaian  itu  terdapat  pada  nilai  kebudayaan  Islam, dimana  Mesir  memperlihatkan  kemajuan  yang  siginifikan  dalam  pengembangan pendidikan Islam yang dipadukan dengan pendidikan umum. Mengingat sistem pendidikan tradisional  Qatar  yang  menitikberatkan  pada  pelajaran  agama,  maka  terdapat  benang merah  yang  mempermudah  transisi  menuju  sistem  pendidikan  modern  Mesir  yang menyeimbangkan  pendidikan  agama  dan  umum.  Proses  inilah  yang  menjadi  titik  akses kehadiran  IM  di  Qatar.  Al-Kobaisi  (1979,  hal.  123)  mencatat,  pada  waktu  itu  sebagian besar guru yang direkrut untuk mengajar pada sekolah-sekolah di Qatar secara ideologis mendukung  IM.  Tinjauan  historis  ini  memberi  kesimpulan  bahwa  IM  berkontribusi  dalam membangun fondasi sistem pendidikan di Qatar. Pemanfaatan IM dalam pengembangan sistem pendidikan ini adalah salah satu bentuk penggunaan nested power di dalam negeri yang dilakukan oleh Qatar.
Dominasi  konsep-konsep  pendidikan  Barat  yang  dibawa  oleh  RAND  Corporation ke Qatar kini memang membuat pengaruh IM pada sektor ini berkurang, tapi bukan berarti mereka  hilang  sama  sekali.  Pengajar- pengajar  „berhaluan‟  IM  tetap  ada  berseliweran  di sekolah-sekolah  Qatar.  Seperti  yang  ditemukan  dalam  catatan  Freer  (2018,  hal.  155), seorang  narasumber  menjelaskan “Guru-guru  umumnya  perempuan  dan  datang  dari lingkungan  konservatif  di  Mesir,  Yordania,  Suriah.  Sebagian  besar  memiliki  sikap keagamaan  yang  konservatif,  mereka  simpati  dengan  Ikhwanul  Muslimin,  walaupun mereka  m ungkin  tidak  terlibat  dalam  politiknya.”  Penggunaan  kurikulum  yang  mengacu pada Barat, yang mana alirannya cenderung sekuler, menimbulkan kekecewaan tersendiri pada  sebagian  masyarakat  Qatar.  Kekecewaan  tersebut  berupa  jarang  digunakannya Bahasa  Arab  sebagai  bahasa  pengantar  di  beberapa  sekolah  serta  berkurangnya pendalaman pada mata pelajaran agama Islam. Pengurangan penggunaan Bahasa Arab sebagai  bahasa  pengantar  khususnya,  menimbulkan  perdebatan  di  masyarakat  dan menyebabkan  ketegangan  antara penduduk asli  dan  pendatang  (Al  Horr  dkk., 2016,  hal. 155).  Penduduk  asli  menganggap  pemerintah  membuka  pendidikan  baru  hanya  untuk para  pendatang,  setelah  banyak  calon murid  dari penduduk  asli tidak  dapat  lolos  seleksi karena  kemampuan  Bahasa  Inggris  yang  kurang.  Pemerintah  segera  bergerak  cepat dengan  merevisi  beberapa  poin  kurikulum  terkait  penggunaan  bahasa  pengantar,  dan menyeimbangkan penggunaan bahasa asing dan Bahasa Arab. Kejadian ini menunjukkan perubahan-perubahan  terkait  dengan  kurikulum akan  terus terjadi menyesuaikan dengan zaman  dan  tuntutan  masyarakat.  Saat  ini  konsep  yang  dominan  adalah  Barat,  tapi  tidak menutup kemungkinan ke depan konsep pendidikan Islam lebih populer. Masyarakat pun masih  banyak  yang  tetap  menginginkan  karakter  pendidikan  sesuai  dengan  nilai kebudayaan mereka,  kebudayaan  Arab  dan  Islam;  sebuah  ruang  yang  pastinya  dikuasai oleh pengajar-pengajar dari IM. Selama pendidikan masih menjadi prioritas pembangunan di Qatar, selama itu pula kehadiran IM melalui kader-kadernya masih dibutuhkan.

## IM dan Stabilitas Politik Qatar
Satu  hal  lain  yang  berpengaruh  terhadap  transformasi  dan  pembangunan  suatu negara,  adalah  stabilitas  politik  dalam  negeri.  Ake  (1975,  hal.  273)  mendefinisikan stabilitas  politik  sebagai  keteraturan  dari  mengalirnya  pertukaran  politis  (maksudnya transaksi, komunikasi, dan kebijakan lainnya yang dilakukan antar aktor politik). Semakin teratur aliran tersebut, kondisi politik suatu negara semakin stabil. Terkadang, pertukaran politis  ada  yang  berdasarkan  pada  pola  kebiasaan  dari  aktor  politik,  dan  ada  pula berdasarkan  batasan-batasan  tersendiri  yang  ditentukan  oleh  penguasa.  Ketidakstabilan politik ( political instability ) akan terjadi apabila aktor-aktor politik melakukan aktivitas yang keluar  dari  pola  kebiasaan  dan  batasan-batasan  yang  telah  ditetapkan  tadi.  Kuznets dalam Radu (2015, hal. 752) menekankan stabilitas politik adalah sebuah kebutuhan jika anggota-anggota  masyarakat  ekonomi  (investor,  dan  sebagainya)  akan  membuat rencana-rencana  pembangunan  ke  depan,  serta  menjamin  hubungan  yang  stabil  antara kontribusi  mereka  pada  aktivitas  ekonomi  dan  hasil  yang  mereka  dapatkan.  Sementara ketidakstabilan politik hanya akan menimbulkan pengaruh buruk terhadap pembangunan. Radu  (2015,  hal.  752)  menuliskan  paling  tidak  terdapat  dua  dampak  negatif ketidakstabilan  politik  terhadap  pembangunan,  yaitu  mengganggu  aktivitas  pasar  dan hubungan  buruh,  serta  merendahkan  tingkat  investasi  karena  situasi  lingkungan  yang tidak  stabil.  Bagi  negara  yang  mengejar  transformasi  dan  pembangunan  seperti  Qatar, maka kestabilan politik tentu menjadi salah satu prioritas yang harus diwujudkan.
Salah  satu  penyebab  yang  dapat  menimbulkan  ketidakstabilan  politik  adalah kehadiran  oposisi  sebagai  aktor  politik  dalam  sistem  politik  di  suatu  negara.  Oposisi mencoba  untuk  bekerja  di  luar  pola-pola  interaksi  politis  yang  sudah  ada.  Mereka  dapat mempengaruhi  aktor-aktor  lain,  dan  memanipulasi  berjalannya  sistem,  sehingga membentuk  pola-pola  interaksi  baru,  yang  berakibat  pada  terciptanya  ketidakstabilan politik.  Dampak  negatif  ketidakstabilan  politik  itulah  yang  kemudian  coba  untuk  dihindari pemerintah  suatu  negara.  Melihat  potensi  yang  bisa  diakibatkan  oleh  berkembangnya gerakan  oposisi,  salah  satu  cara  pemerintah  suatu  negara  menjaga  kestabilan  politiknya adalah  dengan  membatasi  gerakan  oposisi,  atau  bahkan  secara  keras  memberangus pergerakannya.  Gambaran  seperti  itulah  yang  terjadi  antara  IM  dan  beberapa  negara- negara Teluk. IM dianggap sebagai oposisi potensial yang mempunyai kemampuan untuk membuat  ketidakstabilan  politik,  dan  demi  menjaga  kestabilan  politik,  negara-negara mengeluarkan  tindakan  keras  terhadap  mereka.  Seperti  yang  ditulis  oleh  Dickinson (Hedges  &  Cafiero,  2017,  hal. 129)  misalnya,  setelah  kejadian bergejolaknya  dunia  Arab pada  2011  ( Arab springs ),  Arab  Saudi  dan  UEA  secara  aktif  menekan  anggota  GCC  lain untuk  ikut  serta  mengambil  tindakan  keras  terhadap  IM,  dalam  sebuah  upaya  untuk membangun  sebuah  “lingkungan  keamanan  bebas  IM”  ( Muslim  Brotherhood-free  security environment ) di semenanjung Arab.
Kasus  Qatar,  seperti  mencoba  untuk  mematahkan  premis-premis  di  atas.  Qatar butuh  kestabilan  politik  sebagai  prasyarat  pembangunan  negaranya,  tapi  Qatar  juga membangun relasi dengan IM, yang dianggap oleh negara Teluk lain sebagai oposisi yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan. Perilaku ini sekilas tampak seperti sebuah ironi, tapi  jika  ditinjau  menggunakan  konsep nested  power dapat  terlihat  bagaimana  suatu
negara  dengan  strategis  mempergunakan  alat-alat  kekuatannya.  Bagaimana  Qatar menggunakan IM pada dimensi lokal (di dalam negeri) justru menunjukkan perspektif unik yang dimiliki negara ini. Kestabilan dapat terjaga,  apabila terjalin komunikasi-komunikasi, atau kesepakatan, antar elite. Relasi yang terbangun antara Qatar dan IM sendiri jika ditilik lebih spesifik adalah relasi antar elite. Warren (2017) menekankan lebih jauh bahwa relasi ini  tidak  hanya  sekedar  kesepakatan  belaka,  atau realpolitik, tapi  sebuah  hubungan personal  yang  dalam.  Gambaran  jelas  dari  relasi  antar  elite  dapat  dilihat  dari  kedekatan antara  keluarga  Al-Thani  dengan  Syekh  Yusuf  Qaradhawi.  Dalam  kasus  ini  kita  dapat melihat  bahwa  IM  di  Qatar  tidak  memerankan  diri  sebagai  oposisi  terhadap  rejim sebagaimana  yang  diperankan  oleh  IM  di  negara  otoriter  lain  di  Timur  Tengah.  Relasi antar antar elite yang dibangun antara IM dan Qatar mampu mengkomodasi kepentingan ideologis dan praktis IM.
Keluarga kerajaan Qatar sudah lama menjadi pendukung penting Qaradawi, mulai dari  memberikan  dia  ruang-ruang  untuk  menyampaikan  ceramahnya,  sampai  mendanai kunjungan-kunjungan  luar  negerinya  di  sekitaran  Asia,  hingga  Eropa.  Qaradhawi  sendiri memiliki  pengaruh  yang  tidak  kalah  penting  bagi  gerakan  IM.  Dua  kali  sudah  Qaradhawi mendapat  tawaran  untuk  menjadi  ketua  umum  ( mursyid  ‘aam )  IM,  dan  kesemuanya  dia tolak,  tapi  sudah  lama  pula,  baik  pengamat  dari  luar  maupun  anggota  dari  IM  sendiri, menganggap  dia  sebagai  pemimpin  spiritual  gerakan  (Warren  D.  H.,  2017).  Perkataan- perkataan  Qaradhawi  terkadang  dianggap  oleh  sebagian  kalangan  sebagai  suara  dari gerakan IM, pun juga bagi anggota IM, fatwa dari Qaradhawi memiliki peran penting dalam memberikan  basis  moril  aktivitas-aktivitas  yang  mereka  lakukan.  Posisi  strategis Qaradhawi  ini  secara  spesifik  juga  termasuk  mendukung  gerakan-gerakan  perlawanan yang  digaungkan  jaringan-jaringan  IM  di  suatu  negara.  Pengaruh  ini  paling  jelas  dapat terlihat  ketika  kejadian  Arab  Spring  lalu.  Warren  (2017)  mencatat  selama  Arab  Spring pada  2011,  Qaradhawi  menggunakan  posisinya  di  Al-Jazeera  (utamanya  lewat  program ceramahnya, “Sharia and Life”) dan kepemimpinan di IUMS (International Union of Muslim Scholars,  jaringan  internasional  ulama-ulama  di  dunia  yang  didirkan  di  Qatar)  untuk memberikan legitimasi dari sudut pandang hukum Islam kepada pergolakan yang terjadi di kawasan. Dukungan Qaradhawi ketika Arab Spring lalu tidak hanya diberikan kepada para demonstran.  Pengecualian  terjadi  pada  kasus  Bahrain,  dimana  Qaradhawi  justru mendukung  pemerintah  daripada  para  oposisi.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  kondisi  politik Bahrain  yang  dipimpin  oleh  pemerintahan  minoritas  Sunni,  dengan  warga  yang mayoritasnya  Syi‟ah.  Qaradhawi  juga  vokal  mendukung  pemerintahan  hasil  pemilihan umum  Mesir  di  bawah  Muhammad  Mursi,  dan  mengecam  kudeta  militer  yang menggulingkannya  setahun  kemudian,  kemudian  menyerukan  pendukung  Mursi  untuk turun  ke  jalan  menentang  pemerintahan  hasil  kudeta.  Kedua  kasus  ini  memperlihatkan bagaimana  pengaruh  seorang  Qaradhawi  dalam  sebuah  dinamika  politik.  Kapasitasnya sebagai  ulama  membuatnya  didengar  banyak  orang,  dan  diyakini  oleh  anggota-anggota IM, kemanapun arahnya.
Kembali  tentang  stabilitas  Qatar.  Kapasitas Qaradhawi  dan  kedekatannya  dengan keluarga  Al-Thani,  berangkat  dari  kasus-kasus  utamanya  selama  Arab  Spring, memperlihatkan  sebuah  benang  merah.  Ditinjau  menggunakan  konsep nested  power , maka  Qatar  menggunakan  kedekatannya  dengan  elite-elite  IM,  Syekh  Yusuf  Qaradhawi
khususnya,  untuk  menjaga  stabilitas  politik  negaranya.  Kesimpulan  ini  dapat  terlihat selama  fenomena  Arab  Spring  berlangsung,  Qatar  sama  sekali  tidak  merasakan pergolakan  yang  dialami  oleh  negara-negara  lain  di  kawasan.  Bahkan  sebelum  Arab Spring sekalipun, gerakan-gerakan oposisi berbasis Islamis tidak pernah terlihat di Qatar. Memang terdapat gerakan-gerakan oposisi di Qatar, di tingkat masyarakat, tapi basisnya cenderung  sekuler-liberal,  dan  juga  oposisi  di  lingkungan  keluarga  kerajaan,  tapi  hanya mempersoalkan kekuasaan saja tanpa ada embel-embel agama. Qatar berhasil menekan munculnya gerakan-gerakan oposisi Islamis muncul di negaranya, tapi bukan dengan cara melakukan  penangkapan  dan  penindakan  yang  keras.  Layaknya  sebuah  transaksi, stabilitas  politik  dalam  negeri  Qatar  terjaga,  dan  gerakan-gerakan  Islamis  memiliki kebebasan beraktivitas yang luas di dalam wilayah Qatar. Terkhusus untuk IM, dukungan moral  dan  material  juga  diberikan.  Inilah  perspektif  unik  yang  dimiliki  oleh  Qatar,  yang membuatnya berbeda dengan negara lain, tercermin dalam penggunaan nested power -nya di tingkat lokal.

## Nested Power dalam Dimensi Regional: IM dan Independensi Politik Qatar di Timur Tengah
Hidup  dalam  ekosistem  geopolitik  dengan  karakter  seperti  kawasan  Teluk  Arab memanglah tidak mudah, apalagi jika posisi dan kekuatan geografis antar negara-negara di sana tidak seimbang. Latar belakang tempat itulah yang dirasakan oleh Qatar. Sebagai sebuah negara bangsa, Qatar dapat tergolong sebagai negara kecil ( small states ). Banyak ahli  mendefinisikan  negara  kecil  dilihat  dari  ukuran  populasinya.  Kategori  ini  mencakup negara  dengan  jumlah  penduduk  berada  di  bawah  angka  10  atau  15  juta  jiwa (Thorhallsson, 2018, hal. 18). Secara kasat mata, luas wilayah yang dimiliki suatu negara juga  berpengaruh  terhadap  pengkategorian  negara  kecil.  Melalui  tinjauan  komparatif, membandingkan  luas  wilayah  negara  di  peta,  khsususnya  dalam  lingkup  kawasan  atau regional, besar-kecilnya negara dapat terlihat dengan jelas. Karakter ini kemudian menjadi satu dari sekian faktor yang mempengaruhi pilihan kebijakan luar negeri suatu negara.
Tantangan  terbesar  dari  negara  kecil  adalah  keamanan  dan  kedaulatan.  Ukuran memang  menjadi  faktor  khusus  yang  membuat  negara-negara  kecil  memiliki  tingkat kerawanan  yang  tinggi  terhadap  ancaman  di  dua  bidang  tersebut.  Adanya  kesenjangan antara  negara  kecil  dan  negara  besar  menimbulkan  suatu  dilema  tersendiri.  Tidak  dapat dipungkiri, ukuran yang besar secara psikologis memunculkan potensi untuk mendominasi pihak  dengan  ukuran  yang  lebih  kecil.  Dominasi  ini  dapat  berbentuk  atau  terlihat  secara fisik  seperti  aneksasi  atau  invasi,  maupun  tidak  secara  fisik  berupa  hegemoni.  Sudah cukup  banyak  kasus  Hubungan  Internasional  yang  terjadi  untuk  membuktikan kecenderungan  ini,  misalnya  aneksasi  Tibet  oleh  China  pada  1950,  invasi  Iraq  di  bawah pimpinan  Saddam  Husein  ke  Kuwait  pada  1990,  dan  yang  paling  baru  aneksasi  Russia terhadap  Semenanjung  Chrimea,  Ukraina  pada  2014.  Sementara  kasus-kasus  dominasi suatu  negara  besar  melalui  hegemoni  dapat  ditinjau  melalui  kajian  mendalam  misalnya tentang  hegemoni  China  di  Indochina,  hegemoni  AS  di  Amerika  Tengah,  dan  hegemoni Uni Soviet terhadap negara-negara Eropa Timur pada masanya.
Ketimpangan  kekuatan  antara  negara  kecil  dan  negara  besar  ini  juga  terjadi  di kawasan  Semenanjung  Arab.  Sepanjang  pesisir  Selatan  dan  Barat  Semenanjung  Arab, terdapat  lima  negara  dengan  ukuran  yang  mayoritas  kecil,  yaitu  Oman,  Yaman,  Qatar, UEA,  dan  Bahrain.  Kesemua  negara  ini  dibayang-bayangi  oleh  Arab  Saudi,  yang  secara kasat mata memiliki ukuran negara paling luas di kawasan, serta menguasai ujung Utara Semenanjung,  hingga  ke  pesisir  Barat.  Persis  seperti  potensi  yang  telah  disebutkan  di atas,  Arab  Saudi  hingga  kini  tampil  sebagai  aktor  yang  paling  dominan  di  kawasan  ini. Dominasi Saudi di kawasan juga dilakukan menggunakan semua cara yang tersedia, yaitu hegemoni  dan  invasi.  Contoh  nyata  dominasi  sudah  sempat  dibahas  dalam  bagian sebelumnya,  yaitu  bagaimana  Saudi  memotori  negara-negara  Teluk  yang  lain  untuk memusuhi  Qatar  dan  memutuskan  hubungan  diplomatik  dengannya.  Dapat  terlihat seberapa besar pengaruh politik Arab Saudi di kawasan, hingga mampu membuat negara lainnya  di  kawasan  mengeluarkan  kebijakan  luar  negeri  yang  serupa.  Saudi  juga  tidak segan  menggunakan  kekuatan  fisik  jika  diperlukan.  Contoh  paling  baru  misalnya, intervensi  militer  yang  dilancarkan  Saudi,  dalam  wujud  koalisi  negara  Arab,  ke  Yaman yang tengah mengalami perang saudara. Kapasitas regional inilah yang membuat negara- negara lain di sekitarnya cenderung bersikap „cari aman‟ dengan mengeluarkan kebijakan yang berkiblat pada Arab Saudi.
kondisi  seperti  inilah  yang  mewarnai  kehidupan  hubungan  internasional  Qatar. Seperti  yang  telah  dibahas  dalam  bagian  terdahulu,  sebelum  1990-an,  kebijakan  luar negeri  Qatar  cenderung  menyesuaikan  diri  dengan  kebijakan  luar  negeri  Arab  Saudi. Sama  dengan  yang  dilakukan  oleh  negara- negara  Teluk  yang  lain  saat  ini,  „cari  aman‟. Dalam istilah lain, kebijakan luar negeri Qatar pada fase tersebut bertujuan untuk hedging (mengikat)  dengan  Arab  Saudi.  Karakter  ini  kemudian  mulai  berubah  seiring  dengan bergantinya  tonggak  kepemimpinan  di  Qatar,  dari  Syekh  Khalifa  bin  Hamad  Al-Thani kepada anaknya, Syekh Hamad bin Khalifa Al-Thani. Sejak awal mula memegang jabatan, Syekh  Hamad  terus  mendorong  semangat  liberalisasi  politik  pada  negaranya  (Sanromà, 2015,  hal. 10). Agenda tersebut diaplikasikan secara komprehensif pada berbagai sektor pemerintahan  Qatar,  seperti  pendidikan,  ekonomi,  hingga  hubungan  internasional.  Pada sektor yang disebut terakhir, secara fundamental terdapat perubahan mindset yang dialami Qatar,  dari  yang  awalnya  meyakini  untuk  dapat  bertahan  hidup  harus  menyesuaikan  diri dengan  patron  kekuatan  yang  ada,  menjadi  harus  dikenal  dan  diketahui  oleh  banyak orang ( branding ). Hal ini membuat Qatar mulai mengambil jalan menuju politik luar negeri yang independen, atau dengan kata lain melepaskan diri dari bayang-bayang Arab Saudi. Kebijakan-kebijakan independen tersebut misalnya berperan aktif sebagai mediator konflik di kawasan Timur Tengah, proaktif dalam mendorong investasi modal ke negara-negara di kawasan lain, serta menginisiasi hubungan kerja sama dengan berbagai aktor di kawasan. Dipercayanya  Qatar  untuk  menjadi  tuan  rumah  Piala  Dunia  2022  merupakan  satu  dari sekian hasil kebijakan luar negeri yang berorientasi pada branding tersebut.
Di  satu  sisi,  langkah  yang  diambil  Qatar  bukan  tanpa  hambatan.  Arab  Saudi, sebagai kekuatan dominan tradisional di kawasan, merasa memiliki pesaing baru di dalam diri  Qatar.  Selama  dekade  awal  kepemimpinan  Syekh  Hamad,  hubungan  Qatar  dengan Arab  Saudi  tidaklah  begitu  baik.  Beberapa  kali  terjadi  saling  serang  melalui  media, utamanya  kritik-kritik  pedas  yang  dilancarkan  pihak  Qatar  melalui  salah  satu  investasi
liberalisasi  politiknya,  yaitu  Al-Jazeera,  terhadap  pemerintahan  kerajaan  keluarga  Saud. Arab  Saudi  merespon  dengan  menarik  duta  besarnya  untuk  Qatar,  dari  2002  sampai 2008. Upaya-upaya tersebut dilakukan Arab Saudi untuk menekan manuver kebijakan luar negeri  Qatar  yang  makin  hari  semakin  tidak  bisa  dikendalikannya.  Sialnya  bagi  Qatar, meski  sudah  terlepas  dari  hegemoni  Arab  Saudi,  tapi  tidak  untuk  tetangga-tetangganya yang  lain  seperti  UEA  dan  Bahrain.  Kedua negara  tersebut  masih  mengekor  Arab  Saudi dalam  kebijakan-kebijakan  luar  negeri  strategis.  Krisis  yang  terjadi  baru-baru  ini  adalah sebuah  pertunjukan  kekuatan  hegemoni  Arab  Saudi  atas  negara-negara  Teluk  terhadap Qatar.
Dalam  konteks  ini,  IM,  sebagai  bagian  dari nested  power yang  dimiliki  oleh  Qatar, masuk ke dalam upayanya untuk menginisiasi relasi dengan aktor-aktor lain di kawasan. Rasionalisasi  dari  aktivitas  tersebut  tentunya  berkaitan  erat  dengan  usaha  Qatar  untuk membangun  politik  luar  negeri  yang  independen,  atau  tidak  mengekor  pada  negara  lain. Salah  satu  keunggulan  pendekatan nested  power sendiri  adalah  penggunanya  dapat membangun  hubungan  dengan  banyak  kekuatan,  bahkan  jika  kekuatan  ini  saling bersitegang satu sama lain. Meski seperti itu, menggunakan nested power dengan cara ini tetap  harus  dibarengi  dengan  ke-hati-hati-an  dalam  mengaturnya  sebagai  upaya  untuk memitigasi  konsekuensi-konsekuensi  negatif  yang  dapat  terjadi  (Al  Horr  dkk.,  2016,  hal. 355). Membangun hubungan dengan berbagai macam kekuatan menjadi salah satu cara meraih independensi kebijakan karena dengannya dapat mengurangi dominasi pengaruh satu  kekuatan  tertentu,  sehingga  mencegah  terjadinya  hegemoni.  Dalam  kerangka  tata kekuatan  kawasan,  IM  sendiri  tidaklah  termasuk  ke  dalam  aktor  tradisional,  karena  ia bukanlah  negara.  IM  adalah  aktor  non-tradisional  dalam  wujudnya  sebagai  gerakan masyarakat  transnasional.  Kekuatan  yang  dimiliki  oleh  IM  tidak  terletak  pada  perangkat militer atau kekuatan ekonomi, tapi jaringan dan pengaruhnya yang berada di akar rumput masyarakat  Arab.  Memegang  relasi  dengan  IM,  maka  Qatar  telah  mengamankan  salah satu  kekuatan  besar  gerakan  rakyat  di  kawasan  Teluk  khususnya,  dan  Timur  Tengah umumnya.
Selain  memberikan  penguat  pijakan  independensi  politik  Qatar,  relasi  dengan  IM juga memperlancar pelaksanaan kebijakan luar negerinya di kawasan. Melalui jaringannya yang  tersebar  di  kawasan  Timur  Tengah,  IM  memberikan  akses  bagi  Qatar  untuk bertindak  sebagai  seorang intervensionist .  Hal  ini  adalah  sebuah  peningkatan  dari  apa yang  sebelumnya  biasa  dilakukan  oleh  Qatar.  Sebelumnya  Qatar  lebih  sering  tampil sebagai  mediator  konflik,  terlibat  sebagai  penengah.  Namun  dengan  adanya  akses  dari gerakan  transnasional,  keterlibatan  Qatar  lebih  jelas  mengarah  pada  satu pihak  tertentu. Jaringan  IM  di    berbagai  negara  Timur  Tengah  cenderung  berposisi  sebagai  oposisi penguasa.  Ini  menjadi  modal  tersendiri  bagi  Qatar  jika  ingin  meneruskan  kepentingan nasionalnya  di  suatu  negara,  yaitu  melalui  intervensi  dengan  cara  mendukung  gerakan oposisi di negara tersebut.
Aktivitas  ini  sangat  terlihat  dari  betapa  aktifnya  Qatar  saat  Arab  Spring  terjadi. Ulrichsen  (2014,  hal.  9)  mencatat  sebagai  sebuah  hasil  dari  relasi  Qatar  dengan  tokoh- tokoh Islamis, Qatar memiliki koneksi kepada banyak pemimpin oposisi yang memainkan peran  penting  dalam  revolusi  yang  saat  itu  terjadi  di  Tunisia,  Mesir,  Libya,  Suriah  dan
Yaman.  Maka,  lanjut  Ulrichsen,  setelah  revolusi  terjadi  Qatar  punya  dua modal berharga untuk  menanamkan  posisinya  sebagai  kekuatan  berpengaruh  pada  negara  dan  rezim yang  sedang  mengalami  transisi,  yaitu:  jaringan  tokoh-tokoh  melalui  para  pencari  suaka politik yang selama ini berlindung di Doha dan akan pulang ke negaranya, serta pengaruh institusional lewat IM yang muncul sebagai aktor kuat dalam transisi politik.
Keputusan Qatar sedikit mengubah haluan kebijakan luar negerinya menjadi lebih agresif  dengan  intervensi,  bukanlah  suatu  hal  yang  aneh. Interventionist adalah  cara selanjutnya bagi Qatar untuk menguatkan independensi politiknya. Metode ini memberikan kesan branding tersendiri  bagi  Qatar,  meskipun  akan  diartikan  berbeda-beda  oleh  aktor lain. Mengintervensi negara lain dapat menimbulkan citra pemberani, dan juga berbahaya di satu sisi, namun terlepas dari itu terdapat satu titik temu yang menguatkan posisi Qatar, mereka  menjadi  aktor  yang  diperhitungkan  gerakannya.  Dengan  ini,  Qatar  menjadi sorotan aktor-aktor dunia  yang lain.  Semakin aktor-aktor lain meningkatkan perhatiannya pada  Qatar,  semakin  independen  kebijakan  yang  akan  dijalankannya.  Hegemoni  atau pengaruh  dari  kekuatan-kekuatan  regional  kepada  Qatar  tentu  akan  menjadi  isu  dunia yang  akan  diperbincangkan  dengan  intens.  Berbeda  jika  Qatar  adalah  sebuah  negara kecil  yang  tidak  memiliki  citra,  maka  apapun  yang  terjadi  terhadapnya  bukanlah  suatu prioritas untuk dibahas.  Seperti inilah bagaimana Qatar menggunakan nested power yang ia miliki dalam dimensi regional di kawasan Timur Tengah.

## Nested Power dalam Dimensi Global: IM dan Kepentingan Global Qatar
Dari  segi  politik,  motivasi  Qatar  pada  dimensi  global  berfokus  pada  upaya  untuk meningkatkan branding -nya.  Upaya  ini  merupakan  bentuk  lain  dari  cara  Qatar  bertahan hidup  dalam  menyikapi  diri  sebagai  sebuah small  states .  Semakin  kuat branding sebuah negara,  semakin  dia  akan  mendapatkan  lebih  banyak  perhatian  dari  dunia  internasional. Melalui  atensi  tersebut,  kapasitas  sebuah  negara  dalam  mempengaruhi  dunia  akan meningkat.  Bagi small  states ,  kemampuan  menjadi influence adalah  sebuah  hal  yang berharga,  karena  secara  tidak  langsung  mampu  mengubah  pandangan  tentang  predikat „kecil‟  yang  disandangnya.  Qatar  sendiri  dalam  mempermudah  membangun branding ini juga menggunakan modal kekayaan yang berlimpah hasil dari perdagangan gas alam dan minyak  buminya.  Pengalokasian  kekuatan  ekonomi  paling  dapat  terlihat  dalam  aktivitas Qatar  memberikan  berbagai  jenis  bantuan  finansial  di  belahan  dunia,  mulai  dari  secara bilateral  dengan  suatu  negara,  secara  langsung  kepada  masyarakat  melalui  perantara lembaga-lembaga  amal,  dan  dalam  skema  multilateral  melalui  instansi-instansi pemerintahan internasional. Kedua motivasi Qatar pada dimensi global ini memperlihatkan bagaimana  penggunaan  salah  satu  bagian  dari nested  power yang  dimilikinya,  yaitu ekonomi.
Sementara itu,  penggunaan relasi dengan IM pada dimensi global ditujukan untuk mendukung motivasi politik tersebut. Sasaran branding yang coba dimaksimalkan melalui relasi  dengan  IM  lebih  spesifik,  yaitu  komunitas  muslim  di  berbagai  belahan  dunia. Branding pada sektor ini memiliki tujuan prestise -nya tersendiri terutama dari segi moralitas sebagai  negara  yang  peduli  dengan  ummat  Islam.  Simpati dari  ummat  Islam  di berbagai dunia  tentu  dapat  menjadi  suatu  bentuk  legitimasi  yang  kuat  bagi  sebuah  negara  Islam
untuk  menjalankan  berbagai  kebijakannya  baik  di  tingkat  lokal  maupun  global. Mengamankan  pengaruh  terhadap  komunitas  muslim  di  berbagai  negara  juga  menjadi penting karena sektor ini juga tidak luput dari persaingan antara Qatar dan negara-negara rivalnya.  Arab  Saudi  misalnya,  rival  Qatar  di  kawasan  ini  juga  memiliki  pengaruh  yang menjangkau komunitas muslim secara global lewat jaringan salafinya. Selain itu, aktor lain di kawasan, Iran, juga tentunya memiliki pengaruh kuat terhadap komunitas Islam Syi‟ah di berbagai negara. Beruntungnya bagi Qatar, IM cukup berpengalaman dalam sektor ini. Luasnya  jaringan  IM  di  berbagai  negara  merupakan  hasil  dari  strategi  dakwah  mereka yang  strategis.  Kemunculan  mereka  sebagai  gerakan  populis  juga  memperlihatkan bagaimana  strategi  dakwah  tersebut  mampu  menjangkau  banyak  masyarakat  dari berbagai golongan.
Masih  sama  seperti  motivasi  politik  sebelumnya,  Qatar  juga  memaksimalkan sumber  daya  ekonominya  dalam  melakukan branding terhadap  komunitas-komunitas Muslim.    Pendanaan  yang  masif  diberikan  oleh  Qatar  untuk  berbagai  hal  seputar keummatan  seperti  pembangunan  masjid,  sekolah,  pusat  keislaman  ( islamic  center ),  dan kegiatan-kegiatan  keagamaan  misal  pengajian  hingga  konferensi  ulama  pada  tingkat internasional.  Dalam  catatan  yang  dirilis  oleh  Malbrunot  dan  Chesnot  berjudul  “Qatar Paper,”  di  kawasan  Eropa  sendiri,  total  140  projek,  utamanya  masjid-masjid  dan  pusat- pusat keislaman, dibiayai secara langsung oleh Qatar selama delapan tahun ke belakang (Moubayed,  2019).  Komunitas  Muslim  Eropa  menjadi  satu  fokus  tersendiri  bagi  Qatar, karena berdasarkan catatan di atas, aktivitas branding mereka sangat tersebar ke penjuru kawasan,  mulai  dari  utara  Norwegia  sampai  pantai  Normandy,  Prancis.  Jejak-jejak pengaruh Qatar juga dapat  ditemukan pada wilayah-wilayah lain di Eropa,  seperti masjid di  pulau  Jersey,  Inggris  Raya;  sekolah  menegah  atas  Ibnu  Rush  di  Lille,  dan  sebuah sekolah  swasta  di  Bordeaux,  Prancis; 50  projek  serupa  di Italia;  dan aliran dana 3,6  juta Euro  ke  Swiss  yang  digunakan  untuk  membangun  berbagai  projek  seperti  pusat keislaman  di  Lausanne,  museum  peradaban  Islam  di  Neuchatel,  dan  masjid  di  Bern. Malbrunot  dan  Chesnot  menemukan  aliran  pendanaan  tersebut  berasal  utamanya bersumber  dari  Qatar  Charity,  lembaga  amal  Qatar  yang  berafiliasi  langsung  kepada keluarga kerajaan. Program Qatar Charity di Eropa tersebut dinamakan Ghaith Initiaitves; ghaith sendiri berarti hujan, bermakna berkah yang disalurkan oleh Tuhan kepada ummat manusia  untuk  keberlangsungan  kehidupannya  (Charity,  2015).  Nama  tersebut  juga menunjukkan motivasi Qatar untuk membentuk brand sebagai sebuah negara yang peduli dengan  ummat  manusia,  khususnya  ummat  Islam,  dengan  menyalurkan  berkah  yang didapat dari Tuhan kepada mereka yang membutuhkan.
Sementara  lembaga  amal  seperti  Qatar  Charity  mengumpulkan  dan  memberikan dana segar, IM memiliki peran di tengah-tengah-nya, sebagai penyalur menuju komunitas- komunitas Muslim yang menjadi sasaran. Malbrunot dan Chesnot menyebutkan sembilan puluh  persen  aktivitas-aktivitas  Qatar  terhadap  komunitas  Muslim  di  Eropa  terhubung kepada  organisasi-organisasi  yang  berafiliasi  dengan  IM  melalui  sebuah  sistem  yang efisien, canggih, dan legal (Moubayed, 2019). Konsep penyaluran yang dilakukan oleh IM hingga  menyentuh  tiap  individu  dalam  komunitas  yaitu  dengan  pembangunan  berbagai prasarana  keummatan  tidak  terlepas  dari  pemahaman  keislaman  yang  mereka  usung. Menurut  mereka,  agama  (Islam)  adalah  suatu  konsep  yang  menyeluruh,  meliputi  semua
aspek dalam kehidupan. Masih dalam catatan Malbrunot dan Chesnot, implementasi dari pemahaman  tersebut  kemudian  dapat  terlihat  pada  proyek-proyek  Qatar  terhadap komunitas  Muslim  di  Eropa,  membangun  berbagai  prasarana  seperti  sekolah,  kolam renang,  dan  bahkan  kamar mayat,  di  sekitar  masjid,  yang  menjadi  pusatnya  (Moubayed, 2019). Meski kehadiran IM secara kasat mata tidak tampak pada projek-projek itu, bahkan juga  melalui  pengakuan  dari  pengurus  prasarana  tersebut,  namun  dari  penelusuran lapangan  Malbrunot  dan  Chesnot  eksistensi  IM  dapat  terasa  di  perpustakaan- perpustakaan  masjid  dan  pusat  keislamannya,  yang  menyimpan  buku-buku  dari  tokoh- tokoh  IM  seperti  Yusuf  Qaradhawi  dan  Said  Qutub.  Keberhasilan  dari  proyek-proyek  ini sendiri  bagi  Qatar  adalah  diakuinya  mereka  oleh  ummat  Islam  sebagai  sebuah  negara penting  yang  punya  kepedulian  nyata  terhadap  urusan  keummatan  dan  keagamaan. Suatu  gambaran  kecil  dari  keberhasilan  ini  misalnya  dapat  dilihat  dari  laporan  The National (Crossland, 2012) tentang perkembangan komunitas muslim di Bavaria, Jerman. Berita  tersebut  melaporkan  tokoh  agama  setempat  menjadikan  Qatar  sebagai  preferensi utama,  di  antara  negara-negara  Teluk  dan  Timur  Tengah  yang  lain  seperti  UEA,  Arab Saudi, ataupun Kuwait, untuk menjadi tujuan permohonan pendanaan fasilitas keagamaan di sana. Meski hanya satu gambaran kecil, tapi laporan tersebut menunjukkan apa tujuan akhir  yang  ingin  diraih  Qatar,  yaitu  menjadi satu  kekuatan  yang  diperhitungkan  di  antara negara-negara yang lain dalam kawasannya.

## Simpulan
Meskipun  ditekan  sedemikian  rupa,  Qatar  tetap  bersikukuh  mempertahankan status-quo  relasinya  dengan  IM.  Alasan  Qatar  tidak  merubah  apapun  terkait  relasinya dengan  IM  dalam  kajian  ini  coba  dijelaskan  dengan  menggunakan  teori nested  power . Teori  ini  menjelaskan  bagaimana  sebuah  negara  mengamankan  kepentingannya  dalam tiga  dimensi  yang  berbeda  (lokal,  regional,  dan  global)  dengan  menggunakan  berbagai atribut-atribut  kekuatan  yang  dimiliki.  Kajian  ini  menemukan  Qatar  memiliki  kepentingan terhadap  IM  dalam  tiga  dimensi  tersebut,  membuatnya  sukar  untuk  melepaskan  relasi yang sudah ada. Pada dimensi lokal, IM masih diperlukan untuk mengisi pos-pos di sektor pendidikan,  utamanya  pendidikan  agama.  Terlepas  dari  dipromosikannya  sistem pendidikan  ala  Barat  di  Qatar,  belakangan  hal  itu  mendapat  kritik  dari  masyarakat,  dan pendidikan  agama  justru  semakin  meningkat  peminatnya.  Masih  pada  dimensi  lokal,  IM juga  diperlukan  untuk  mempertahankan  ruang-ruang  stabilitas  di  tengah  masyarakat Qatar. Tidak dapat dipungkiri geliat IM di Qatar berbeda dengan di negara lain. Kehadiran IM  di  suatu  negara  biasanya  menjelma  menjadi  suatu  gerakan  oposisi,  sementara  di Qatar, IM justru berada dalam lingkaran penguasa. Hal ini memberikan Qatar posisi unik dimana gerakan oposisi berbasis Islamisme justru tidak muncul di negaranya,  contohnya ketika Arab Spring lalu.
Dimensi  selanjutnya  adalah  regional,  atau  dalam  konteks  Qatar  kawasan  Teluk Persia,  dan  Timur  Tengah  secara  lebih  general.  IM,  pada  dimensi  ini,  memiliki  peran penting  dalam  politik  luar  negeri  Qatar.  Motivasi  terbesar  Qatar  dalam  hal  ini  ialah keberlangsungan eksistensinya, mengingat secara riil ia adalah small state . Independensi
politik  menjadi  cara  yang  diambil  Qatar  guna  mempertahankan  dirinya.  Sementara perimbangan kekuatan di kawasan Teluk masih dihegemoni oleh Arab Saudi, Qatar perlu modal-modal politik yang luas untuk dapat tetap berdiri sendiri. IM, sebagai kekuatan yang bergerak  dalam  ruang-ruang  akar  rumput  masyarakat  Timur Tengah,  menjadi  salah  satu modal yang coba diamankan Qatar. Buah dari investasi yang dilakukan Qatar ini kembali dapat terlihat ketika Arab Spring terjadi. Kepercayaan diri Qatar berperan sebagai negara yang „aktif‟ dalam mengurusi gelombang demonstrasi di negara-negara Timur Tengah kala itu,  tidak  terlepas  dari  relasi  yang  terjalin  dengan  IM.  Sebagai  gerakan  transnasional,  IM memberikan  akses  bagi  Qatar  untuk  meneruskan  kepentingannya  terhadap  negara- negara  di  kawasan,  melalui  perantara  jaringan-jaringan  IM,  yang  seringnya  berwujud gerakan  oposisi.  Melalui  keaktifannya  sebagai  salah  satu  aktor  penting  dalam  politik kawasan,  Qatar  secara  tidak  langsung  juga  turut  menegaskan  dan  memperjuangkan indenpendensi keberadaannya.
Terakhir,  IM  juga  dibutuhkan oleh  Qatar  pada  dimensi  global.  Masih  sama  seperti sebelumnya, karakter transnasional IM menjadi sebuah kelebihan yang coba dieksploitasi oleh Qatar. Perantaranya kini adalah diaspora jaringan IM yang tersebar di seluruh dunia, dalam  berbagai  komunitas  muslim  di  berbagai  negara.  Kepentingan  yang  terakhir  ini didorong  oleh  kebutuhan  Qatar  dalam  membentuk branding negaranya  di  dunia internasional. Branding diperlukan untuk memperkuat eksistensi dan legitimasinya sebagai sebuah  negara  yang  independen.  Dalam  konteks  dengan  IM  ini,  Qatar  ingin mengamankan  pengaruh  terhadap  ummat  Islam  di  negara-negara  lain.  Caranya  dengan menggunakan  kekayaan  berlimpahnya  untuk  membantu  berbagai  macam  proyek-proyek keislaman.  Aktivitas  ini  paling  jelas  bisa  dilihat  di  Eropa,  dimana  aliran  pendanaan  yang bersumber  dari  Qatar  banyak  mengalir  pada  berbagai  proyek  seperti  pembangunan masjid,  sekolah,  dan  pusat  keislaman  ( Islamic  Center ).  IM  mem iliki  peran  sebagai  „orang tengah.‟  Sebagai  gerakan  yang  berada  langsung  di  tengah-tengah  ummat  Islam,  orang- orang IM mengarahkan bagaimana aliran dana tersebut digunakan. Hal ini bisa ditilik dari implementasi  pemahaman  keislaman  IM,  yaitu  „Islam  adalah  agama  yang  menyeluruh,‟ dengan  desain  pembangunan  proyek-proyek  tersebut  yang  memusatkan  pembangunan berbagai  sarana,  mulai  dari  restorant  hingga  kolam  renang,  dengan  masjid  sebagai  titik sentralnya.  Peran  IM  di  sini  menjadi  penting,  karena  mengamankan  pengaruh  terhadap ummat Islam di dunia adalah urusan serius bagi Qatar, apalagi jika pada dimensi regional ia  harus  berhadapan  langsung  dengan  negara  seperti  Arab  Saudi,  yang  jelas pengaruhnya sangat kuat.

## Daftar Pustaka
Ake, C. (1975). A Definition of Political Stability. Comparative Politics , 271-283.
Al Horr dkk., A. (2016). Qatar‟s Global-Local Nexus: From Soft to Nested Power. In M. E. Tok, L. R. Alkhater, L. A. Pal, & ed., Policy-Making in a Transformative State, the Case of Qatar (pp. 347-365). London: Palgrave Macmillan.
al-Jazeera.  (2017,  June  19). What  is  the  Muslim  Brotherhood? Retrieved  from Aljazeera: www.aljazeera.com
Al-Kobaisi, A. J. (1979). The Development of Education in Qatar, 1950 - 1977, with an Analysis of Some Educational Problems. Durham: Durham University.
Baskan,  B.  (2016). Turkey and Qatar in the Tangled Geopolitics of Middle East . New York: Palgrave Macmillan.
BBC. (2017, Juli 19). Qatar Crisis: What You Need to Know . Diambil kembali dari BBC News: www.bbc.com
Charity,  Q.  (2015,  9  8). Qatar  Charity  Launches "Ghaith"  (Rain) Initiative  for  Islamic Projects Worldwide . Retrieved from Qatar Charity: https://www.qcharity.org/
Crossland, D. (2012, July 11). Bavaria Seeks Qatar Funding to Build Dh180m Mosque . Retrieved from The National: www.thenational.ae
Freer,  C.  (2018). Rentier  Islamism,  the  Influences  of  the  Muslim  Brotherhood  in  Gulf Monarchies. New York: Oxford University Press.
Hedges,  M.,  &  Cafiero,  G.  (2017).  The  GCC  and  the  Muslim  Brotherhood:  What Does the Future Hold? . Middle East Policy , 129-153.
Karoui, H. E. (2018). The Islamist Factory (Short Version). Paris: Institut Montaigne. Moubayed,  S.  (2019,  April  17). How  Qatar  Funds  Muslim  Brotherhood  Expansion  in Europe . Retrieved from Gulf News: www.gulfnews.com
Nasser, R.  (2017).  Qatar‟s  Educational  Reform  Past  and  Future:  Challenges  in Teacher Development. Open Review of Educational Research , 1-19.
Radu,  M.  (2015).  Political  Stability  -  a  Condition  for  Sustainable  Growth  in Romania? Procedia Economics and Finance , 751-757.
Roberts,  D.  (2014). Qatar  and  the  Muslim  Brotherhood:  Pragmatism  or  Preference? Retrieved from Middle East Policy Council: www.mepc.org
Roberts, D. B. (2014, Maret 9). Qatar, the Ikhwan, and Transnational Relations in the Gulf . Retrieved from Project on Middle East Political Science: www.pomeps.org
Sanromà,  M.  (2015). Qatar  During  the  Reign  of  Hamad  Al  Thani  (1995-2013):  From Soft Power to Hard Power. Barcelona: Institut Català Internacional per la Pau.
Thorhallsson, B. (2018). Studying Small States: A Review. Small States & Territories , 17-34.
Ulfah, M. N. (2016). Sejarah dan Strategi Dakwah Ikhwanul Muslimin. Jurnal SMART: Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi , 213-224.
Ulrichsen,  K.  C.  (2014). Qatar  and  the  Arab  Spring. New  York:  Oxford  University Press.
Warren,  D.  H.  (2017,  July  12). Qatari  Support  for  the  Muslim  Brotherhood  is  More Than  Just  Realpolitik,  It  has  a  Long,  Personal  History .  Retrieved  from  Maydan,  Politics  and Society: www.themaydan.com