Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal  314 - 319

## PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI PELATIHAN PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH BADAN PADA KOPERASI UMKM INDONESIA (KOMINDO) CIREBON
Oleh :
Citra Mariana* Yati Mulyati Diah Andari Dyah Purnamasari Radhi Abdul Halim R Hafied Noor Bagja Yoga Tantular Rachamn Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama *Coresponding Author Email : citra.mariana@widyatama.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 The  purpose  of  this  community  service  activity  is  to  provide  sharing  of knowledge and skills to MSMEs on how to calculate, pay and report taxes in accordance with applicable tax regulations, so that with a good level of knowledge MSME actors can fulfill their tax obligations optimally, namely calculating,  paying  and  report  taxes  correctly  in  accordance  with applicable tax regulations. The partner in this community service activity is the Indonesian UMKM Cooperative (KOMINDO) Cirebon. The method of  implementing  activities  with  lectures,  question  and  answer,  practice filling out SPT. As a result of this activity, participants who are members of the Indonesian UMKM Cooperative (KOMINDO) Cirebon know the tax regulations attached to MSMEs and fill out the Annual Corporate Income Tax  Return.  This  community  service  activity  went  well  and  received  a positive  response  from  MSMEs.  This  can  be  seen  from  the  number  of participants and their enthusiasm during the activity.
Keyword : Annual Notification Letter, Corporate Income Tax, MSMEs

## PENDAHULUAN
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk  keperluan  Negara  bagi  sebesar besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan  dan  peran  serta  Wajib  Pajak untuk  secara  langsung  dan  bersama-sama melaksanakan  kewajiban  perpajakan  untuk
pembiayaan  negara  dan  pembangunan nasional
Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  memiliki  peranan  yang  sangat penting  bagi  pertumbuhan  perekonomian. Dalam  perkembangannya  UMKM  banyak memberikan  kontribusi  bagi  perekonomian nasional,  diantaranya  memberikan  peran dalam  menyerap  banyak  tenaga  kerja sehingga  membantu  pemerintah  dalam menyelesaikan permasalahan penggangguran, memperluas lapangan
pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat  dan  kontribusinya  terhadap pendapatan
Negara.
UMKM juga merupakan  jaring  pengaman  terutama  bagi masyarakat  berpenghasilan  rendah  untuk menjalani  kegiatan  ekonomi  produktif. Disamping  itu  usaha  kecil,  mikro  dan menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang  memiliki  peran  penting  dalam peningkatan  PDB  (Pendapatan  Domestik Bruto) suatu negara khususnya di Indonesia dengan menghadapi Era Industri 4.0. Lewat UMKM,  negara  juga  dapat  meningkatkan APBN  dari  pajak  yang  dibayarkan  Wajib Pajak  yang  memiliki  Usaha  Mikro  Kecil Menengah. Sama seperti pengusaha lainnya, pengusaha UMKM juga memiliki kewajiban kepada negara untuk membayar pajak.
Menurut  Siti  Resmi  (2014) self assesment system adalah sistem pemungutan pajak  yang  memberikan  wewenang  Wajib Pajak  dalam  menentukan  sendiri  jumlah pajak  yang  terutang  setiap  tahunnya  sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif  serta  kegiatan  menghitung  dan memungut  pajak  sepenuhnya  berada  di tangan  Wajib  Pajak.  Wajib  Pajak  dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang  berlaku,  dan  mempunyai  kejujuran yang  tinggi,  serta  menyadari  akan  arti pentingnya membayar pajak.
Mitra  dalam  kegiatan  pengabdian masyarakat  ini  adalah  Koperasi  UMKM Indonesia  (KOMINDO)  Cirebon.  Pelaku UMKM  di  Cirebon  masih  mengalami kesulitan  dalam  melakukan  pelaporan  SPT Tahunan PPh Badan. SPT Tahunan
Badan adalah  PPh  surat  yang  digunakan untuk melaporkan pembayaran pajak, objek dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban perusahaan  yang  sesuai  dengan  peraturan perundangan  perpajakan  yang  berlaku. Melalui  kegiatan  ini  diharapkan  pelaku UMKM
Kota Cirebon memiliki
pengetahuan  dan  pemahaman  mengenai peraturan  perpajakan  khususnya  pengisian SPT  Tahunan  PPh  Badan.  Seiring  dengan meningkatnya  pengetahuan  WP  UMKM, diharapkan kewajiban perpajakan pun dapat dipenuhi  dengan  optimal  sesuai  dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan
Pajak  Penghasilan  Badan  atau  PPh Badan  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan  dalam  Undang-Undang  Pajak Penghasilan  (UU  PPh),  penghasilan  suatu badan  atau  perusahaan  yang  dimaksud adalah  setiap  penambahan  kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar  negeri,  dengan  keperluan  apapun termasuk  misalnya  menambah  kekayaan, konsumsi,  investasi,  dan  lain  sebagainya. Dasar  pengenaan  pajak  penghasilan  badan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh badan  /  perusahaan  dan  bentuk  usaha  tetap dalam tahun pajak.
Yang menjadi Subjek Pajak adalah:
1. Orang pribadi
2. Warisan  yang  belum  terbagi  sebagai satu  kesatuan  menggantikan  yang berhak
3. Badan,  terdiri  dari  perseroan  terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,  BUMN/BUMD  dengan  nama dan  bentuk  apapun,  firma,  kongsi, koperasi,  dana  pension,  perse-kutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,  organisasi  sosial  politik,  atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Penghasilan  yang  sebagai  objek  PPh Badan  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang PPh ini meliputi:
1. Hadiah dari kegiatan dan penghargaan
2. Laba usaha
3. Keuntungan  karena  penjualan  atau karena  pengalihan  harta  (selain  tanah dan bangunan)
4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
5. Bunga,  termasuk  premium,  diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang 6. Dividen
7. Royalti  atau  imbalan  atas  penggunaan hak
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
9. Keuntungan  karena  pembebasan  utang, kecuali  sampai  dengan  jumlah  tertentu yang ditetapkan
10. Peraturan Pemerintah
11. Keuntungan  karena  selisih  kurs  mata uang asing
12. Selisih  lebih  karena  penilaian  kembali asset tetap.
13. Iuran  yang  diterima  perkumpulan  dari anggotanya  yang  terdiri  dari  Wajib Pajak  yang  menjalankan  usaha  atau pekerjaan beban.
14. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
15. Surplus Bank Indonesia

## Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam UU HPP
UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan  Pasal  17  ayat  (1)  bagian  b menyatakan  bahwa  tarif  pajak  yang dikenakan  secara  umum  kepada  WP  Badan adalah  sebesar  28%  sejak  2009.  Kemudian tarif PPh Badan turun menjadi 25%. Tarif ini mulai diberlakukan untuk tahun pajak 2010. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No.  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi
Peraturan  Perpajakan,  tarif  pajak  yang dikenakan kepada badan adalah 22%. Besar tarif  ini  berlaku  mulai  1  Januari  2022. Selanjutnya, berdasarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2020, pemerintah  menurunkan  tarif  umum  PPh Badan  menjadi  22%  untuk  tahun  2020  dan 2021,  lalu  menjadi  20%.  Namun,  dengan adanya  UU  HPP,  tarif  PPh  Badan  kembali 22%. Sedangkan  untuk  perusahaan  yang berbentuk  Perseroan  Terbuka  ( Go  Public ) dengan  jumlah  keseluruhan  saham  yang diperdagangkan  di  bursa  efek  di  Indonesia paling  sedikit  40%,  dan  memenuhi  syarat tertentu,  memperoleh  tarif  3%  lebih  rendah dari tarif umum PPh Badan.
Tarif Pajak Penghasilan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 milyar  dalam  1  tahun  dikenakan  tarif  1% berdasarkan  PP  no.  46  tahun  2013, selanjutnya  mengalami  perubahan  tarif menjadi 0,5% pada tahun 2018 berdasarkan PP  no.  23  tahun  2018.  UMKM  yang peredaran  bruto  atau  omzetnya  tidak melebihi  4,8  milyar  dalam  1  tahun  dapat menggunakan tarif sesuai dengan PP no. 23 tahun 2018 sebesar 0,5%.

## Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan  yang  selanjutnya  disebut  SPT Tahunan  PPh  adalah  SPT  PPh  untuk  suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, yang meliputi  SPT  Tahunan  Orang  Pribadi  dan SPT Tahunan Badan.Badan usaha yang telah terdaftar  sebagai  Wajib  Pajak  ditandai memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)  mempunyai  kewajiban  untuk menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Sebagai Wajib Pajak,  wajib  mengisi  SPT  dengan  benar, lengkap,  dan  jelas,  dalam  bahasa  Indonesia dengan  menggunakan  huruf  Latin,  angka Arab,  satuan  mata  uang  Rupiah,  dan menandatangani serta menyampaikannya ke
KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur  Jenderal  Pajak.  Bagi  Wajib  Pajak badan yang diizinkan
untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan  bahasa  Inggris  dan  satuan mata  uang  Dollar  Amerika  Serikat,  wajib menyampaikan SPT PPh Wajib Pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali  lampiran  berupa  laporan  keuangan, dan  menggunakan  satuan mata  uang  Dollar Amerika Serikat.
Kanal  penyampaian  SPT  Tahuan PPh Badan
1. e-Filing , upload file csv dari aplikasi e-SPT ke website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia  Jasa  ASP  (Application Service Provider).
2. e-Form ,  mengisi  file  yang  diunduh dari  laman  djponline  lalu  diunggah kembali. Setelah terkirim, Bukti
Penerimaan  Elektronik  akan  masuk ke surel yang sudah didaftarkan.

## METODE KEGIATAN
Kegiatan  Workshop  Pengisian  SPT Tahunan PPh Badan Pada Koperasi UMKM
Indonesia (KOMINDO) Cirebon ini merupakan Kerjasama Universitas Widyatama dan Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ).Kegiatan. Tujuan
kegiatan  pengabdian kepada masyarakat ini untuk  memberikan sharing  knowledge dan skill kepada  UMKM  tentang  bagaimana menghitung,  membayar,  dan  melakukan pelaporan  pajak  sesuai  dengan  peraturan perpajakan  yang  berlaku,  sehingga  dengan tingkat  pengetahuan  yang  baik  pelaku UMKM dapat memenuhi kewajiban perpajaknnya dengan optimal yaitu menghitung,  membayar  dan  melapor  pajak dengan  benar  sesuai  dengan  peraturan perpajakan  yang  berlaku.  Pada  tahap  akhir pelaksanaan  pengabdian  masyarakat  ini, yaitu tahap evaluasi dengan cara melakukan monitoring,  membandingkan  kondisi  mitra
sebelum dan sesudah pelaksanaan program. Indikator  keberhasilan  program  dengan adanya  perubahan  positif  dari  mitra  terkait pemahaman Komindo Cirebon dalam mengisi SPT PPh Tahunan Badan.
Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 1. Tahap Persiapan - Identifikasi permasalahan&kebutuhan  mitra (permasalahan spesifik yang dialami mitra) - Pembentukan  tim  disesuaikan dengan  jenis  kepakaran  untuk menyelesaikan permasalahan mitra - Pembuatan proposal untuk menawarkan  solusi  permasalahan & penyediaan dana dalam pelaksanaan solusi bagi Mitra - Perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional  dan  job  describtion dari tim & Mitra 2. Tahap Pelaksanaan a. Pemaparan materi tentang kewajiban perpajakan yang melekat pada  WP  UMKM  dan  tata  cara pengisisan SPT
b. Diskusi dan tanya jawab
c. Praktek pengisian SPT oleh

## UMKM
3. Evaluasi Program
Dilakukan  dengan  membandingkan kondisi  mitra  sebelum  dan  sesudah pelaksanaan program.
Indikator keberhasilan  program  dengan  adanya perubahan  positif  dari  mitra  dari  sisi kepatuhan  perpajakan  dan  kemajuan usaha UMKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  berjalan  baik  dan  mendapat respon  positif  dari  pelaku  UMKM  yang
tergabung dalam Koperasi UMKM Indonesia  (KOMINDO)  Cirebon. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah keikutsertaan  peserta  serta  antusiasme selama  kegiatan  berlangsung.  Antusisme peserta  dapat  terlihat  dari  pertanyaan- pertanyaan perserta terkait peraturan perpajakan  dan  cara  pengisian  SPT  yang ditujukan kepada narasumber selama kegiatan berlangsung.  Surat  Pemberitahuan (SPT)  adalah  surat  yang  oleh  Wajib  Pajak digunakan  untuk  melaporkan  penghitungan dan/atau  pembayaran  pajak,  objek  pajak dan/atau  bukan  objek  pajak,  dan/atau  harta dan  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini
meningkatkan
pengetahuan Komindo Cirebon  mengenai  aturan  perpajakan  dan melakukan pengisian SPT. Dengan demikian pelaku UMKM memahami cara menghitung,
membayar dan melapor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Disamping  dari  manfaat  yang  diberikan, adapun kendala dalam kegiatan pelatihan ini dikarenakan
tingkat
pengetahuan perpajakan  dan  permasalahan  terkait  yang berbeda  –beda  diantara  peserta  UMKM sehingga  membutuhkan  waktu  lebih  lama lagi dari waktu yang ditentukan.

## T
Tim Universitas Widyatama dan Universitas Swadaya
Gunung Jati
Pemaparan materi pengisisan SPT Tahunan PPh Badan oleh Dr. Radhi Abdul Halim R., S.E., M.M., Ak., C.A.,
BKP., CSRA

## UMKM sedang berdiskusi bersama Ketua KOMINDO Cirebon

## KESIMPULAN
Kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat ini telah terlaksana dengan baik. Kegiatan  ini  mendapatkan  respon  yang antusias  dari  Koperasi  UMKM  Indonesia (KOMINDO) Cirebon. Materi yang disampaikan  meningkatkan  pengetahuan perpajakan  peserta.  Sehingga  WP  UMKM dapat  melaksanakan  aspek  perpajakan dengan baik, meliputi perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku

## DAFTAR PUSTAKA
Hardiansyah.  (2011). Kualitas  Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Isroah.  (2013). Perpajakan. Yogyakarta: UNY Press.
Liberty, P. (2014). Administrasi Perpajakan.
Penerbit Erlangga. Mardiasmo.  (2016). Perpajakan  Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: CV Andi
Offset.
Resmi,  Siti.  2014.  Perpajakan  Teori  dan Kasus,  Buku  1  edisi  8.  Salemba Empat. Jakarta
Undang  -  Undang  Nomor  28  Tahun  2007 tentang  Perubahan  Ketiga  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun  2008  Tentang  Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak Penghasilan. UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari
Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Publikasi/B erita/Uu-Hpp-Memperkuat-Sistem- Perpajakan-Untuk-Apbn-Yang-Lebih- Kuat/[Diakses 28 Agustus] https://www.pajakku.com/read/61679de64c 0e791c3760b892/Ayo-Simak- Perubahan-UU-KUP-dalam-UU-HPP- [Diakses 10 September 2022] https://www.online-pajak.com/tentang- efiling/tarif-pph-badan [Diakses  02 September 2022]