## ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
La Ode Abdul Wahab 1 jurnalmkd@gmail.com Siti Rofingatun 2 sitiro@yahoo.co.id Balthazar Kreuta 3 kreutabalthazar@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  paper  is  to  analyze  and  obtain  empirical  evidence  about  the financial  performance  of  Jayapura  regency  government  in  fiscal  year  2010-2014, measured  from  the  level  of  independence  of  local,  regional  dependency  rate,  the  level  of fiscal  decentralization,  the  level  of  effectiveness  and  efficiency  of  financial  management and  fiscal  capacity  Jayapura  regency  in  fiscal  year  2010-2014,  measured  through  share and growth Local Revenue.
The  results  obtained  from  this  study  is  that  the  financial  capacity  of  Jayapura regency,  measured  from  the  level  of  the  region's  autonomy  in  fiscal  year  2010-2014 included in the criteria are lacking, and the level of dependence of the region in that period qualifies  as  a  very  high  criteria  instructive  relationship  patterns.  The  ratio  of  fiscal decentralization is still lacking, the level of effectiveness of regional revenue in 2010-2014 classified  in  the  category  of  very  effective  with  a  ratio  of  regional  revenue  collection efficiency is very efficient. The financial capacity of the district of Jayapura in this case the level of independence and dependence of the area and the level of fiscal decentralization is considered  good  if  the  government  of  Jayapura  District  has  been  able  to  raise  the percentage  of  acceptance  of  regional  revenue  to  be  in  the  top  40%  of  the  fund  balance, because then the Local Revenue will contribute greater of the total regional expenditure.

## Keywords:  financial  capacity  of  local,  regional  autonomy,  regional  dependence,  fiscal decentralization, effectiveness, efficiency

## PENDAHALUAN
Pelaksanaan  otonomi  daerah  identik  dengan  adanya  tuntutan Good Governance dalam  rangka  efektifitas  dan  efisiensi  pembangunan  daerah  dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata cara pemerintahan yang baik dan  bersih.  Terselenggaranya Good  Governance merupakan  prasayarat  utama untuk  mewujudkan  aspirasi  masyarakat  dalam  mencapai  tujuan  dan  cita-cita Bangsa dan Negara.
Sejak  diberlakukannya  Otonomi  Daerah  UU  No.  22  Tahun  1999  berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah UU No. 25 Tahun 1999 menjadi  UU  No.  33  Tahun  2004  tentang  keuangan  daerah  serta  diberikannya
1 Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih
2 Staf Dosen Jurusan Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
3 Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih
kekhususan tahun 2001 di Papua, merupakan sebagai tonggak baru pengelolaan keuangan  daerah  di  Indonesia  sebagai  implementasi  desentralisasi  fiskal  di Kabupaten Jayapura.
Kemampuan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Jayapura  dalam  mengelola keuangan  dituangkan  dalam  APBD  yang  langsung  maupun  tidak  langsung mencerminkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  pelaksanaan tugas-tugas  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  sosial  masyarakat. Untuk  itu  evaluasi  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah.
Berdasarkan  data  APBD  Kabupaten  Jayapura  selama  5  (lima)  tahun anggaran, pada posisi pendapatan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi  penerimaan  daerah  dibandingkan  dengan  PAD.  Hal  ini mengindikasikan  masih  tingginya  ketergantungan  fiscal  pemerintah  daerah Kabupaten Jayapura  terhadap  Pemerintah  Pusat selama  kurun  waktu  2010-2014 kendati paket otonomi daerah telah digulirkan.
Pada sisi belanja daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal  ini merupakan dampak dari kewenangan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah  secara  aktif  dan  lebih  leluasa  melakukan  pembiayaan  dalam  upaya pengembangan segala bentuk aktifitas program-program pembangunan di daerah.
Hal  inilah  yang  membuat  penulis  merasa  tertarik  untuk  melakukan  suatu analisis  mengenai  kemampuan  keuangan  Daerah  Pemerintah  Kabupaten Jayapura.  Dimana  dengan  adanya  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan gambaran tentang sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura mampu membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat di tahun-tahun berikutnya.
Berdasarkan  uraian  mengenai  latar  belakang  masalah,  maka  yang  menjadi tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  mendapatkan  bukti empiris  tentang  kemampuan  keuangan  daerah  pemerintah  Kabupaten  Jayapura pada  tahun  anggaran  2010-2014,  diukur  dari  tingkat  kemandirian  daerah,  tingkat ketergantungan daerah, tingkat desentralisasi fiskal, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi pendapatan asli daerah.
Bastian  (2006:189),  APBD  merupakan  ”pengejawantahan  rencana  kerja Pemda  dalam  bentuk  satuan  uang  untuk  kurun  waktu  satu  tahunan  dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.”
Dalam  kaitan  itu,  Saragih (2003:122),  ”Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  adalah  dasar  dari  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun.”
Selanjutnya  Mamesah  dalam  Halim  (2007:20),  APBD  dapat  didefenisikan sebagai: Rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana disatu pihak menggambarkan  perkiraan  pengeluaran  setinggi-tingginya  guna  membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan  pihak  lain  menggambarkan  perkiraan  penerimaan  dan  sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud.
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  13  tahun  2006  tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan  pada  Permendagri  13/  2006  pasal  22  ayat  (1)  terdiri  atas  3  bagian, yaitu:“pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.”
Menurut  Undang- Undang  No.  33  Tahun  2004  pasal  6,  ”Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:a. Pajak Daerah, b. Retribusi daerah. c. Hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  d.  Lain-lain  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) yang sah”.
Menurut  Mardiasmo  (2002:132),  ”Pendapatan  Asli  Daerah  adalah penerimaan  daerah  dari  sektor  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan milik  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

## METODE PENELITIAN
Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang  merupakan  alat  ukur  kemampuan  keuangan  daerah.  Rumus  yang digunakan  dalam  mengukur  kemampuan  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  atau Kota atau Provinsi menurut Halim (2001:127) adalah:
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah ,  Tingkat  Kemandirian  Keuangan daerah  adalah  ukuran  yang  menunjukkan  kemampuan  keuangan  pemerintah daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan pelayanan  kepada  masyarakat,  yang  diukur  dengan  rasio  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

## Rasio Kemandirian =
Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti Tabel berikut ini:
Tabel 1.1 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah
Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan Kemandirian Keuangan Daerah 0,00 – 10,00 10,01 – 20,00 20,01 – 30,00 30,01 – 40,00
40,01 – 50,00 >50,00
Sangat Kurang Kurang
Sedang Cukup
Baik Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM , 1991
Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah, Rasio  tingkat  ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan  transfer  yang  diterima  oleh  penerimaan  daerah  dengan  total penerimaan  daerah.  Semakin  tinggi  rasio  ini  maka  semakin  besar  tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  penerimaan  pusat  dan/atau pemerintah propinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2010 : 142):
Rasio Ketergantungan =
Kriteria  untuk  menetapkan  ketergantungan  keuangan  daerah  dapat dikategorikan seperti Tabel berikut ini:
Tabel 1.2 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah
Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi Ketergantungan Keuangan Daerah 0,00 – 10,00 10,01 – 20,00 20,01 – 30,00 30,01 – 40,00 40,01 – 50,00 >50,00 Sangat Rendah Rendah
Sedang Cukup Tinggi
Sangat Tinggi
Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM , 1991
Rasio  Desentralisasi  Fiskal, Tingkat  Desentralisasi  Fiskal  adalah  ukuran untuk  menunjukkan  tingkat  kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat  desentralisasi  fiskal  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  menggunakan rasio  PAD  terhadap  total  penerimaan  daerah.  Berikut  formula  untuk  mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal :
Rasio Desentralisasi Fiskal =
Adapun  kriteria  untuk  menetapkan  rasio  desentralisasi  fiskal  dapat dikategorikan seperti tabel berikut :

## Tabel 1.3 Kriteria Penilaian Rasio Desentralisasi Fiskal
Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah Desentralisasi Fiskal 0,00 – 10,00 10,01 – 20,00 20,01 – 30,00 30,01 – 40,00
40,01 – 50,00 >50,00
Sangat Kurang Kurang
Sedang Cukup Baik Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991
Rasio  Efektifitas  PAD ,    Rasio  efektifitas  menggambarkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Rasio Efektifitas =
Adapun  kriteria  untuk  menetapkan  rasio  efektifitas  dapat  dikategorikan seperti tabel berikut:
Tabel 1.4 Kriteria Penilaian Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah Tingkat Efektivitas Di atas 100 % 90% - 100% 80% - 90% 60% - 80% Kurang dari 60% Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996
Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan  efektif  apabila  nilai  prosentasinya  besar.  Semakin  besar  rasio ektifitas berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.
Rasio  Efisiensi  PAD ,  Rasio  efisiensi  adalah  rasio  yang  menggambarkan perbandingan  antara  besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh pendapatan  dengan  realisais  pendapatan  yang  diterima.  Pemerintah  daerah dalam  melakukan  pemungutan  pendapatan  dikategorikan  efisien  apabila  yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.
Rasio Efisiensi =
Tabel 1.5 Kriteria Penilaian Efisien
Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah Tingkat Efisiensi 100% ke atas 90% - 100% 80% - 90% 60% - 80% Dibawah 60% Tidak Efisien Kurang Efisien
Cukup Efisien
Efisien
Sangat Efisien
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Jayapura, Tingkat Kemandirian  Keuangan  daerah  adalah  ukuran  yang  menunjukkan  kemampuan keuangan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangunan,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  yang  diukur  dengan  rasio Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  jumlah  bantuan  pemerintah  pusat  dan pinjaman.
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  dengan  menggunakan  data-data sekunder yang diperoleh, maka tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.6 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010-2014
Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan Rasio Kemandirian Keterangan Pola hungan 2010 28.812.145.760 501.433.089.663 5,75 Sangat kurang Instruktif 2011 24.319.641.889 517.659.850.489 4,70 Sangat Kurang Instruktif 2012 32.544.334.958 598.279.667.656 5,44 Sangat Kurang Instruktif 2013 47.003.680.309 636.419.891.977 7,39 Sangat Kurang Instruktif 2014 81.007.745.806 708.726.243.361 11,43 Kurang Instruktif Rata-Rata 6,94 Sumber: Data Primer Diolah, 2016
Tabel  1.6  di  atas,  rata-rata  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah Kabupaten Jayapura selama periode tahun anggaran 2010-2014 adalah sebesar 6,94%, sehingga diklasifikasikan menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah  adalah  Kabupaten  Jayapura  dengan  tingkat  kemandirian  keuangan daerah  sangat kurang.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Kabupaten  Jayapura  selama periode  tahun  anggaran  2010-2014  memiliki  ketergantungan  tinggi  terhadap bantuan  pemerintah  pusat  melalui  dana  perimbangan,  dan  jika  dihubungkan dengan  pola  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  maka  Kabupaten
Jayapura  masuk  dalam  kategori  pola  hubungan  instruktif,  dimana  peranan pemerintah pusat lebih  dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
Rasio  Kemadirian  yang  masih  rendah  menunjukan  bahwa  pada  sumber penerimaan  daerah  masih  kurang  maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  masih  relatif kurangnya  PAD  yang  dapat  digali  oleh  pemerintah  daerah,  sedangkan  untuk pajak  yang  cukup  besar  masih  dikelola  oleh  pemerintah  pusat,  yang  dalam pemungutan  berdasarkan  undang-undang/persyaratan  pemerintah  dan  daerah hanya  menjalankan  serta  menerima  bagian  dalam  bentuk  dana  perimbangan yang terdiri dari bagi hasilpajak/bukan pajak, DAU, DAK dan bantuan propinsi.
Inisiatif,  kreatifitas  dan  kemauan  daerah  sangat  diperlukan  dalam meningkatkan  PAD.  Pemerintah  daerah  harus  mencari  jalan  yang  dapat memungkinkan  mengatasi  kekurangan  pembiayaannya,  hal  ini  memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan dalam program peningkatan PAD.
Rasio  Ketergantungan  Keuangan  Daerah. Tingkat  Ketergantungan Daerah  adalah  ukuran  tingkat  kemampuan  daerah  dalam  membiayai  aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).
Dari  hasil  analisis  yang  dilakukan  penulis  diperoleh  data  ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jayapura tahun 2010-2014 sebagai berikut:
Tabel 1.7 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010-2014
Tahun Dana Perimbangan Total Penerimaan Daerah Rasio Ketergantungan Keterangan Pola hubungan Hubungan 2010 501,433,089,663 669,100,670,982 74.94  Sangat Tinggi  Instruktif 2011 517,659,850,489 709,148,045,861 73  Sangat Tinggi  Instruktif 2012 598,279,667,656 751,825,620,630 79.58  Sangat Tinggi  Instruktif 2013 636,419,891,977 868,437,011,822 73.28  Sangat Tinggi  Instruktif 2014 708,726,243,361 1,004,538,507,482 70.55  Sangat Tinggi  Instruktif Rata-Rata 74.27
Sumber: Data Primer Diolah, 2016
Tabel  1.7  di  atas,  rata-rata  tingkat  ketergantungan  keuangan  daerah Kabupaten Jayapura selama periode tahun anggaran 2010-2014 adalah sebesar 74,27%,  sehingga  diklasifikasikan  menurut  kriteria  penilaian  ketergantungan keuangan  daerah  adalah  sangat  tinggi.  Terlebih  lagi  pada  tahun  2012,  rasio
ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Jayapura mencapai 79,58%, hal ini dikarenakan  pada  tahun  tersebut  penerimaan  dana  perimbangan  mengalami kenaikan sebesar Rp. 80.619.817.167 atau sebesar 13% dari tahun sebelumnya. Hal  ini  juga  menggambarkan  bahwa  pada  tahun  tersebut  ketergantungan pemerintah  Kabupaten  Jayapura  terhadap  bantuan  pemerintah  pusat  dalam  hal ini dana perimbangan, sangat tinggi.
Rasio  Desentralisasi  Fiskal. Tingkat  Desentralisasi  Fiskal  adalah  ukuran untuk  menunjukkan  tingkat  kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat  desentralisasi  fiskal  dalam  penelitian  ini  diukur  dengan  menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.
Rasio  Desentralisasi  Fiskal  juga  merupakan  rasio  untuk  mengukur  tingkat kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dibandingkan  dengan  Total Pendapatan Daerah (TPD) di kali 100% (seratus persen).
Secara  umum,  semakin  tinggi  Skala  Interval  Derajat  Desentralisasi  Fiskal berarti  semakin  tinggi  tingkat  Kemampuan  Keuangan  Daerah  untuk  membiayai pembangunan daerahnya. Dan sebaliknya, semakin rendah Skala Interval Derajat Desentralisasi  Fiskal  berarti  semakin  rendah  Kemampuan  Keuangan  Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.
Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan penulis, diperoleh besarnya rasio desentralisasi fiscal Kabupaten Jayapura tahun 2010-2014 sebagai berikut:
Tabel 1.8 Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Jayapura Tahun 2010-2014
Tahun Pendapatan Asli Daerah Kriteria Hubungan Total Penerimaan Daerah Rasio Desentralisasi Fiskal 2010 28,812,145,760 669,100,670,982 4.31  Sangat Kurang 2011 24,319,641,889 709,148,045,861 3.43  Sangat Kurang 2012 32,544,334,958 751,825,620,630 4.33  Sangat Kurang 2013 47,003,680,309 868,437,011,822 5.41  Sangat Kurang 2014 81,007,745,806 1,004,538,507,482 8.06  Sangat Kurang Rata-Rata 5.11 Sumber: Data Primer Diolah, 2016
Dari  hasil  perhitungan  Rasio  Desentralisasi  Fiskal  tersebut  dapat  dilihat bahwa  tingkat  kemampuan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Jayapura  dalam
melaksanakan  otonomi  daerah  selama  tahun  2010-2014  dalam  hal  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  masih  sangat  kurang  karena  hanya  memberikan kontribusi rata-rata sebesar 5,11% dari total pendapatan daerah.
Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah. Rasio efektifitas
menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang ditetapkan berdasrkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas  dikategorikan  efektif  apabila  rasio  yang  dicapai  minimal  sebesar  satu  atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka  kemampuan daerah pun semakin baik.
Adapun  hasil  perhitungan  tingkat  efektivitas  pendapatan  asli  daerah,  dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel 1.9 Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010-2014
Tahun Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rasio Efektivitas Kritera 2010 28,812,145,760 23,263,943,124 123.85 Sangat Efektif 2011 24,319,641,889 24,961,254,000 97.43 Efektif 2012 32,544,334,958 32,113,751,921 101.34 Sangat Efektif 2013 47,003,680,309 34,516,471,560 136.18 Sangat Efektif 2014 81,007,745,806 66,596,408,557 121.64 Sangat Efektif Rata-Rata 116.09
Sumber: Data Primer Diolah, 2016
Berdasarkan hasil  penelitian  efektivitas PAD di  Kabupaten    Jayapura  tahun 2010-2014  dapat  dijelaskan  bahwa  efektivitas  PAD  di  Kabupaten  Jayapura  pada tahun  2010  sampai  dengan  2014  tergolong dalam  katagori  sangat  efektif  dengan rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 116,09 persen.
Rasio  Efisiensi ,  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu)  atau  dibawah  100  persen.  Semakin  kecil  rasio  efisiensi  berarti  kinerja pemerintahan daerah semakin baik.
Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efisiensi pemungutan pendapatan asli daerah  Kabupaten  Jayapura  pada  tahun  2010  sampai  dengan  2014,  diperoleh data-data sebagai berikut:

## Tabel 1.10 Tingkat Efisiensi Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2010-2014
Tahun Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Biaya Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rasio Efisiensi Kriteria 2010 28.812.145.760 1.163.197.156 4,04 Tidak Efektif 2011 24.319.641.889 1.248.062.700 5,13 Tidak Efektif 2012 32.544.334.958 1.605.687.596 4,93 Tidak Efektif 2013 47.003.680.309 1.725.823.578 3,67 Tidak Efektif 2014 81.007.745.806 3.329.820.428 4,11 Tidak Efektif Rata-Rata 4,38
Sumber: Data Primer Diolah, 2016
Dari  hasil  perhitungan  Rasio  efisiensi  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  tingkat efisiensi  pemungutan  pendapatan  asli  daerah  pemerintah  daerah  Kabupaten Jayapura selama tahun 2010-2014 sudah sangat efisien, hal ini dikarenakan rata- rata  rasio  efisiensi  pemungutan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Jayapura selama  lima  tahun  terakhir  adalah  sebesar  4,38  persen,  dimana  semakin  kecil rasio  efisiensi  berarti  kinerja  pemerintahan  daerah  semakin  baik  dalam pemungutan pendapatan asli daerah.

## KESIMPULAN  DAN SARAN

## 1.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  penulis  mengenai  kinerja  keuangan  daerah Kabupaten  Jayapura  periode  2010  sampai  dengan  2014,  maka  penulis  menarik kesimpulan  bahwa  kemampuan  keuangan  Daerah  Kabupaten  Jayapura  pada Tahun Anggaran  2010-2014 diukur  berdasarkan  rasio  Ketergantungan Keuangan Daerah, masuk dalam criteria daerah dengan tingkat ketergantungan yang masih Sangat Tinggi. Hal  inilah yang menyebabkan tingkat Kemandirian Daerah Sangat Kurang,  sehingga  dengan  sendiriya  tingkat  Desentralisasi  Fiskal  juga  masuk dalam  kriteria  sangat  kurang.  Namun,  efektifitas  penerimaan  PAD  Kabupaten Jayapura  sudah  Sangat  Efektif,  dan  Efisiensi  pengelolaan  PAD  juga  sudah menunjukkan  hasil  yang  Sangat  Efisien,  akan  tetapi  harus  tetap  ditingkatkan sehingga  dapat  mengurangi  ketergantungan  keuangan  daerah  Kabupaten Jayapura terhadap pemerintah pusat.
Kemampuan  keuangan  daerah  Kabupaten  Jayapura  dalam  hal  ini  tingkat kemandirian  dan  ketergantungan  daerah  serta  tingkat  desentralisasi  fiscal  dinilai baik  jika  pemerintah  Kabupaten  Jayapura  sudah  bisa  menaikkan  prosentase penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  menjadi  di  atas  40%  terhadap  dana
perimbangan, karena dengan demikian Pendapatan Asli Daerah akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap total Belanja Daerah.

## 2.  Saran
Pemeritah  Kabupaten  Jayapura  harus  mampu  menggali  potensi-potensi sumber  pendapatan  asli  daerah  yang  baru  dengan  memanfaat  sumber  daya- sumber daya yang telah ada, seperti pengelolaan Danau Sentani menjadi tempat wisata  dan  daerah  transmigrasi  Kertosai  menjadi  daerah  Agrowisata,  sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
Pemerintah  Kabupaten  Jayapura  harus  meningkatkan  sosialisasi  manfaat pajak  dan  retribusi  kepada  masyarakat,  sehingga  mampu  meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.
Kurangnya pembekalan kepada personil  penagihan yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan penagihan langsung, juga menyebabkan masih kurang maksimalnya  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah,  sehingga  perlu  adanya pelatihan  yang  lebih  rutin  kepada  personil  penagihan  yang  langsung  turun  ke lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhar, Mhd Karya Satya, 2008. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  Sebelum  dan  Setelah  Otonomi  Daerah”, Tesis, Departemen  Akuntansi  Sekolah  Pasca  Sarjana  Fakultas  Ekonomi,
Universitas Sumatera Utara, Medan.
Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL – UGM, 1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Jayapura  dan  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura 2013
Bastian,  Indra,  2006. Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu Pengantar ,  Salemba Empat, Jakarta.
Bastian,Indra,  2004. Manual  Akuntansi  Keuangan  Pemerintahan  Daerah, BPFE  , Yogyakarta.
Erfa,  Azhir,  2008.  ”Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintahan  Daerah  Setelah Otonomi  Khusus  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Aceh Utara)”, Skripsi, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara
Halim,  Abdul  dan  Jamal  Abdul Nasir,  2006.  “Kajian  tentang  Keuangan  Daerah Pemerintah  Kota  Malang”, Jurnal  Manajemen  Usahawan ,  Nomor  06  Th XXXV Juni 2006, Lembaga Management FE-UI, Jakarta, hal 42.
Halim,  Abdul,  2001, Manajemen  Keuangan  Daerah ,  Yogyakarta:  UPP –AMP YKPN
Halim, Abdul, 2002, Akuntansi Sektor Publik , Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah , Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat.
Halim,  Abdul,  2007. Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah ,  Edisi Ketiga, Penerbit Salemba Empat.
Haryati,  Sri,  2006.  “Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Daerah  Sebelum  dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998-2000 dan  2000- 2001”, Skripsi, Departemen  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi,
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Husein Umar, 2003, Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis , Jakarta.
: PT. Gramedia Pustaka
Mahmudi.  2010. Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Edisi  Kedua . Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo,  2002. Otonomi  dan  Manajemen  Keuangan  Daerah ,  Penerbit  Andi, Yogyakarta.
Republik  Indonesia  2004. Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia  2004. Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .
Republik Indonesia 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
Republik  Indonesia  2006. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2006  tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
Republik  Indonesia,  2002. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29  Tahun
2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan  Keuangan  Daerah  Serta  Tata  Cara  Penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  Pelaksanaan  Tata  Usaha  Keuangan Daerah  dan  Penyusunan  Perhitungan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.
Saragih,  Juli  Panglima,  2003. Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  dalam Otonomi , Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sedarmayanti,  2003. Good  Governanace  (Kepemerintahan  Yang  Baik)  Dalam Rangka  Otonomi  Daerah  :  Upaya  Membangun  Organisasi  Efektif  dan Efisisen  Melalui  Restrukturisasi  dan  Pemberdayaan. Mandar  Maju, Bandung.
Tangkilisan,  Hesel  Nogi  S,  2003. Kebijakan  Publik  Yang  Membumi  (Konsep  dan Strategi), Cetakan  Pertama,  Penerbit  Yayasan  Pembaharuan  Administrasi Publik
Wajong J., Administrasi Keuangan Daerah, Cetakan ke III, Jakarta, Penerbit Balai Buku Ichtiar, 1998.