## FORMALISASI HUKUM ISLAM  DI PROPINSI RIAU ANALISIS EKSISTENSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASYARAKAT

## Hertina dan Nurcahaya
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
Universalitas  hukum  Islam    meliputi  semesta  alam  tanpa  tapal  batas.  konsep hukum  Islam    berbeda  dengan  konsep  hukum  pada  umumnya,  khususnya  hukum modern.  Di  Indonesia, obsesi formalisasi  hukum  Islam    bukanlah  masalah  baru. Semangat  dan  gerakan  formalisasi  hukum  Islam    sejatinya  sudah  ada  sebelum Indonesia  merdeka.  Keberadaan  sistem  Hukum  Islam  di  Indonesia  sejak  lama telah  dikukuhkan  dengan  berdirinya  sistem  peradilan  agama  yang  diakui  dalam sistem peradilan nasional di Indonesia

## Abstract
The  universality  of  Islamic  law  covers  armies  without  borders.  the  concept  of Islamic  law  is  different  from  the  concept  of  law  in  general,  and  modern  law.  In Indonesia, the obsession  formalization  of  Islamic law is not  a  new problem.  The spirit  and  movement  of  the  formalization  of  Islamic  law  actually  existed  before Indonesia's  independence. The  existence  of  a  system  of Islamic law in  Indonesia has  long  been  affirmed  with  the  establishment  of  the  judicial  system  recognized religion in the national judicial system in Indonesia
Kata Kunci : formalisasi, Hukum Islam, Indonesia.

## Pendahuluan
Syariat  Islam    adalah hukum atau  peraturan  Islam    yang  mengatur  seluruh sendi  kehidupan  umat  Islam.  Selain  berisi  hukum,  aturan  dan  panduan perikehidupan,  syariat  Islam  juga  berisi  kunci  penyelesaian  seluruh  masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Universalitas hukum Islam  meliputi semesta alam tanpa tapal batas. Hukum Islam  tidak  ditujukan  pada  satu  kelompok  atau  bangsa  tertentu  saja,  melainkan kepada  seluruh  umat  manusia  di  seantero  bumi.  Oleh  karena  itu,  hukum  Islam tidak  hanya  dapat  diterima  oleh  bangsa  Arab,  tetapi  seluruh  bangsa,  suku,  dan etnik  dengan  latar  belakang  budaya.  Dengan  demikian,  penerapan  hukum  Islam meliputi  seluruh  umat  manusia  di  muka  bumi  serta  dapat  diberlakukan  di  setiap
bangsa dan negara, karena hukum Islam  bersifat lintas bangsa, dan negara, serta budaya. 1
Asy  Syatibi  mengatakan  bahawa  tujuan  Syariat  Islam    adalah  mencapai kemaslahatan  hamba  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Antara  kemaslahatan tersebut adalah seperti berikut:
1. Memelihara Agama
2. Memelihara Jiwa
3. Memelihara Akal
4. Memelihara Keturunan
5. Memelihara Kekeyaan
Hukum  Islam    dipandang  sebagai  bagian  dari  ajaran  Islam    dan  norma- norma  hukum  bersumber  dari  agama.  Makanya  konsep  hukum  Islam    berbeda dengan  konsep  hukum  pada  umumnya,  khususnya  hukum  modern.  Umat  Islam meyakini  bahwa  hukum  Islam    berdasarkan  wahyu  Illahi  yang  disebut  syariat, yang berarti jalan yang digariskan Allah untuk manusia.
Adiom  lain  adalah  fiqih  yang  berarti  pemahaman  dan  penalaran  rasional. Menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. Syariat atau fiqih itu merupakan keseluruhan  yang  terdiri  dari  kumpulan  berbagai  satuan  kaidah  mengenai  kasus ini  disebut  hukum  syar‟i  atau  hukum  syara‟.  Istiah  hukum  Islam    berbeda  satu sama lain dan menggambarkan sisi tertentu dari hukum Islam yaitu syari‟at, fiqih, hukum syar‟i, qanun.
Bentuk hukum syar‟i qanun dapat dilakukan dengan melakukan formalisasi hukum  Islam.    Formaliasi  ini  tidak  cukup  jika  hanya  dipahami  secara  tunggal. Realitas  keragaman  (pluralitas)  dan  realitas  sosial  politik  harus  diajak  berdialog sebagai  variabel  yang  selalu  hadir  dalam  kehidupan  manusia.  Oleh  karena  itu, obsesi  formalisasi  hukum  Islam    di  Indonesia  mengandalkan  hadirnya keanekaragaman sosial,  budaya,  dan  agama  yang  menghendaki  terjadinya  proses amalgamisasi  antara  elemen  yang  satu  dengan  elemen  lainnya  dalam  sistem hukum.  Dengan demikian, obsesi formalisasi hukum Islam  dalam sistem hukum Nasional,  tidak  hanya  dipandang  sebagai  kewajiban  syar‟i  yang  harus
1 Rahmatunnair: Paradigma Formaliasi Hukum Islam di Indonesia , Jurnal Ahkam, volume XII No. 1 tahun 1 Januari 2012
dilaksanakan  setiap  pribadi  muslim,  tetapi  hukum  Islam    harus  ditempatkan sebagai bagian dari sistem sosial yang paripurna.
Di  Indonesia,  obsesi  formalisasi  hukum  Islam    bukanlah  masalah  baru. Semangat  dan  gerakan  formalisasi  hukum  Islam    sejatinya  sudah  ada  sebelum Indonesia merdeka. Namun demikian, obsesi formalisasi hukum Islam senantiasa memola  dalam  dua  pandangan  yang  berbeda.  Pertama,  hukum  Islam  harus diformalkan  dalam  sistem  kenegaraan  dan  kewajiban  mendirikan  negara  Islam. Kedua,  hukum  Islam  tidak  mesti  diformalkan  dalam  sistem  kenegaraan,  akan tetapi  cukup  dengan  mentransformasikan  sistem  hukum  Islam    ke  dalam  sistem kenegaraan  dan  sistem  sosial  budaya.  Menurut  pandangan  ini  bahwa  simbolisasi penerapan  hukum  Islam  tidak  dipermasalahkan,  selama  substansi  atau  ruh  dari hukum Islam terakomodasi dalam sistem kenegaraan dan sistem sosial budaya.
Dalam pemikiran Barat  agama terlepas dari wilayah hukum nasional karena adanya pengaruh rasionalisme dan aufklarung yang sangat dominan, tetapi Julius Stahl masih mengakui adanya pengaruh agama terhadap hukum. 2
Formalisasi  berakar  dari  kata  formal  yang  berarti  resmi,  sesuai  dengan aturan atau ketentuan, berdasarkan struktur yang berlaku. Oleh karena itu, istilah formalisasi  dimaknai  sebagai  proses  yang  dilakukan  terhadap  sesuatu  agar berdasarkan  ketentuan  dan  sesuai  dengan  struktur  yang  ada.  Dengan  demikian, formalisasi  hukum  Islam  pada  prinsipnya  mencakup  seluruh  upaya  yang dilakukan  oleh  umat  Islam  di  Indonesia  ke  arah  penerapan  atau  pemberlakuan hukum  Islam  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Hal  ini  berarti  bahwa formalisasi hukum Islam menghendaki langkah-langkah yang lebih interaktif dan komunikatif dengan memperhatikan realitas keagamaan, kebangsaan, kenegaraan, budaya, dan politik.
Ada beberapa contoh propinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Islam dalam  peraturan  daerahnya  antara  lain  :  Provinsi Aceh  Perda  NAD  No.  7/2004 tentang  Pengelolaan Zakat.  Di  propinsi  Provinsi Sumatera  Barat  terdapat Peraturan  daerah  Kabupaten  Padang  Pariaman  nomor  02  Tahun  2004  Tentang Pencegahan,  Penindakan  dan  Pemberantasan  Maksiat,  Peraturan  Daerah  Padang Panjang No.  3  Tahun  2004  Tentang  Pencegahan  Pemberantasan  dan Penindakan
2 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum , (Jakarta: Bulan Bintang, 2003) H. 60
Penyakit  Masyarakat,    Perda  Kab.  Bukit  Tinggi  No.  29  Tahun  2004  tentang Pengelolaan  Zakat, Infaq, dan Shadaqoh, Perda Kab. Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2004 tentang Pandai Baca Tilis Al-Qur'an.
Di  Provinsi  Bengkulu  ada  Instruksi  Walikota  Bengkulu  No.  3  tahun  2004 tentang  Program  Kegiatan  Peningkatan  Keimanan.  Provinsi Lampung  ada Peraturan  Daerah  Kabupaten  Lampung  Selatan  No.  4  Tahun  2004  Tentang Larangan  Pebuatan  Prostitusi,  Tuna  Susila,  dan  Perjudian  serta  pencegahan perbuatan masksiat dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Provinsi Banten terdapat  Perda  No.  4  tahun  2004  tentang  Pengelolaan  Zakat  dan  SK  Bupati  Kab Pandeglang No. 09 Tahun 2004 tentang seragam sekolah SD,SMP, SMU.
Serta  masih  banyak  lagi  peraturan  yang  bernuangsa  hukum  Islam  di beberapa daerah di Indonesia. Apatah lagi propinsi Riau  yang  notabane sebaggai propinsi  yang  memegang  budaya  Islam  dalam  prakteknya  sehari-hari.  Salah satunya adalah SK Gubernur Riau No. 003.1/UM/08.1 tentang penggunaan nama Arab  Melayu,  dan  pelaksanaan  Magrib  mengaji  di  propinsi  Riau  dan  peraturan lainnya.
Peraturan  daerah  ini  tentu  tidak  bertentangan  dengan  poltik  hukum  yang menganut  asas  double  movement  karena  kerangka  pikiran  untuk  merumuskan kebijakan  pada  bidang  hukum  terdapat  pada  lembaga-lembaga  yang  berwenang seperti  DPRD  dan  juga  sebagai  upaya  mengkritisi  porduk-produk  hukum  yang telah diundangkan. 3
Rasa  keberagamaan  yang  cendrung  meningkat  dalam  kehidupan  muslim menjadi  sebab  munculnya  aturan  hukum  yang  berlandaskan  hukum  Islam  dan memperoleh  dukungan  negara  secara  formal  baik  tersirat  maupun  tersurat  dalam peraturan. 4
Selain  berdampak  baik  bagi  umat  Islam,  hal  ini  menimbulkan  kecemburan bagi  orang  yang  menganut  pemisahan  antara  agama  dan negara,  serta  kerukunan antar umat bergama. Asumsi ini dibangun agar hukum Islam tidak berlaku secara formal tetapi hanya berlaku terhadap individu-individu agama.
3 Ma‟shum  Ahmad, Politik  Hukum  Kekuasaan  Kehakiman ,  (Yogyakarta:  Total  Media, 2009) H. 29
4 Ahmad  Azhar  Basyir, Refleksi  Atas  Persoalan  Keislaman ,  (Bandung,  Mizan,  1993)  H. 141
Berdasarkan  berberapa  konsep  permasalahan  diatas  perlu  diangkat problematika  permasalahan  masuknya  hukum  Islam  dalam  hukum  formal  di Indonesia serta dampaknya bagi masyarakat dalam rangka penciptaan kerukunan umat  beragama  dan  penyelarasan  hukum  yang  adil  dan  berdaya  guna.Adapun judul  penelitian  ini  dalah  Formalisasi  Hukum  Islam  Di  Propinsi  Riau  Analisis Eksistensi Dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat.

## Pengertian Hukum Islam
Hukum  syara‟  secara  bahasa  adalah  menetapkan  sesuatu  atas  sesuatu  ,  atau menidakkan sesuatu dari padanya. 5 Hukum syara‟ menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab)  syari‟  yang  bersangkutan  dengan  perbuatan  orang-orang  mukallaf  yang bersangkutan  dengan  perbuatan  orang-orang  mukallaf  secara  perintah  atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (taqrir). Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara‟ ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari‟ dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah .
Syariat  menurut  bahasa  berarti  jalan.  Syariat  menurut  istilah  berarti  hukum- hukum  yang  diadakan  oleh  Allah  untuk  umatNya  yang  dibawa  oleh  seorang  Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.
Hukum Islam Menurut Prof. Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan  oleh  Allah  supaya  manusia  berpegang  teguh  kepadaNya  di  dalam perhubungan  dengan  Tuhan  dengan  saudaranya  sesama  Muslim  dengan  saudaranya sesama  manusia,  beserta  hubungannya  dengan  alam  seluruhnya  dan  hubungannya dengan  kehidupan.  Syariat  dan  fiqh  adalah  dua  trem  yang  berbeda,  tetapi  relasi keduanya  sangat  erat,  fiqh  tidak  mungkin  lahir  tanpa  adanya  syariat,  dilihat  dari kronologis maka syariat lahir lebih dahulu dari fiqh. Syariat ditentukan Allah dan fiqh adalah hasil pemikiran manusia terhadap syariat. 6
Menurut Muhammad „Ali At-Tahanawi dalam kitabnya Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun memberikan  pengertian  syari‟ah  mencakup  seluruh  ajaran  Islam,  meliputi bidang  aqidah,  ibadah,  akhlaq  dan  muamallah  (kemasyarakatan).  Syari‟ah  disebut juga syara‟, millah dan diin.
5 Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1981) H. 118
6 Muhammad Tahir Azhary, op. Cit h. 75
Hukum  Islam berarti  keseluruhan  ketentuan-ketentuan  perintah  Allah  yang wajib diturut (ditaati) oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:
1. Ilmu Aqidah (keimanan)
2. Ilmu Fiqih (pemahan manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah)
3. Ilmu Akhlaq (kesusilaan)
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa hukum Islam adalah  syariat  yang   berarti  hukum-hukum  yang  diadakan  oleh  Allah  untuk umat-Nya  yang  dibawa  oleh  seorang  Nabi,  baik  hukum  yang  berhubungan  dengan kepercayaan  (aqidah)  maupun  hukum-hukum  yang  berhubungan  dengan  amaliyah (perbuatan).

## Tujuan Hukum Islam
Tujuan  disyariatkan  hukum  Islam  oleh  Allah  melalui  perantaraan  Nabi muhammad  adalah  mencegah  kerusakan  pada  manusia  dan  mendatangkan kemashlatan  bagi  mereka,  mengarahkan  mereka  kepada  kebenaran  untuk  mencapai kebahagian  hidup  manusia  di  dunia  ataupun  akhirat  dengan  jalan  mengambil  segala yang  manfaat  dan  mencegah  atau  menolak  yang  madrat  dengan  jalan  yang  tidak berguna bagi hidup maupun kehidupan manusia.
1. Memelihara jiwa. Menurut hukum Islam jiwa harus dilindung. Uuntuk itu hukum Islam  wajib  memelihara  hak  manusia  untuk  hidup  dan  mempertahankan hidupnya.  Hhukum  Islam  mekarang  pembunuhan  sebagai  upaya  menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan manusia untuk mempertahankan kemashlahatan hidupnya.
2. Memelihara  agama.  Beragama  merupakan  kebutuhan  manusia  yang  dapat mnyenntuh  nurani  manusia.  Agama  akidah,  syariah  dan  akhlak  ataun mencampuradukkan ajaran agama  Islam dengan pham atau aliran bathil.  Agama Islam  memberi  perlindungan  kepada  pemeluk  agama  lain  untuk  menjalankan agama  sesuai  dengan  keyakinannya.  Agam  Islam  tidak  memaksakan  pemeluk agama lain memeluk agama Islam.
3. Memelihara  akal.  Menurut  hukum  Islam  seseeorang  wajib  memelihara  akalnya karena akal mempunyai peranan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia.  Dengan  akalnya,  maanusia  dapat  memahami  waahyu  Allah  baik  yang terdapat daalam kitab suci ataupun ayat-ayat Allah yang terdapat di alam. Dengan akalnya,  manusia  dapat  mengembangkan  ilmu  pengetahuan  daan  teknologi.
Seseorang tidak akan mampu menjalankan hukum Islam dengan baik daan benar tanpa  menggunakan  akal  yang  sehat.  Oleh  karena  itu  pemeliharaan  akal merupakan  salah  satu  tujuan  hukum  Islam.  Untuk  itu,  hukum  Islam  melarang oraang  meminum  minuman  yang  memabukkan  dan  memberikan  hukuman  pada perbuatan yang merusak akal.
4. Memelihara  keturunan.  Menurut  ketentuan  yang  ada  di  dalam  alquran  yaitu memelihara  keturunan  dengan  meneruskan  harus  melalui  perkawinan  yang  sah dan dilarang untuk berbuat zina.
5. Memelihara  harta.  Merupakan  pemberian  Allah  kepada  manusia  untuk melangsungkan hidup dan kehidupannya manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi patut memelihara harta dan mencari harta dengan cara yang halal.

## Kedudukan hukum Islam di Indonesia
Membicarakan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, tidak ada  salahnya  membicarakan  lebih  dahulu  umat  Islam.  Umat  Islam  dimaksud, merupakan  salah  satu  kelompok  masyarakat  yang  mendapat  legalitas  pengayoman secara  hukum  ketatanegaraan  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  umat  Islam  tidak  dapat diceraipisahkan  dengan  hukum  Islam  yang  sesuai  keyakinannya.  Mayoritas  bangsa Indonesia  beragama  Islam.  Keadaan  itu  mendorong  kepada  cita-cita  pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita moral yang terbentuk oleh cita-cita batin dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.  Islam banyak mempengaruhi pemikiran dan semangat  kemerdekaan  bangsa  Indonesia  dan  terbentuknya  negara  republik Indonesia.
Sistem  hukum  Indonesia,  sebagai  akibat  dari  perkembangan  sejarahnya bersifat  majemuk.  Disebut  demikian  karena  sampai  sekarang  di  dalam  Negara Republik  Indonesia  berlaku  beberapa  sistem  hukum  yang  mempunyai  corak  dan susunan sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum barat. Ketiga sistem hukum itu berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan.  Hukum  adat  telah  lama  ada  dan  berlaku  di  Indonesia,  walaupun  sebagai suatu sistem hukum baru dikenal pada permulaan abad ke-20. Hukum Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini.
Sebelum  Belanda  mengukuhkan  kekuasaannya  di  Indonesia,  hukum  Islam sebagai  hukum  yang  berdiri  sendiri  telah  ada  dalam  masyarakat,  tumbuh  dan berkembang  disamping  kebiasaan  atau  adat  penduduk  yang  mendiami  kepulauan
Nusantara  ini.  Menurut  Soebardi,  terdapat  bukti-bukti  yang  menunjukkan  bahwa Islam  berakar  dalam  kesadaran  penduduk  kepulauan  Nusantara  dan  mempunyai pengaruh  yang  bersifat  normatif  dalam  kebudayaan  Indonesia.  Pengaruh  itu merupakan penetration  pasifique,  tolerante  et  constructive (penetrasi  secara  damai, toleran dan membangun).
Hukum  Islam  sebagai  tatanan  hukum  yang  dipegangi  (ditaati)  oleh  mayoritas penduduk  dan  rakyat  Indonesia  adalah  hukum  yang  telah  hidup  dalam  masyarakat, merupakan  sebagian  dari  ajaran  dan  keyakinan  Islam  dan  ada  dalam  kehidupan hukum  nasional  serta  merupakan  bahan  dalam  pembinaan  dan  pengembangannya. Namun demikian hukum Islam di Indonesia bisa dilihat dari aspek perumusan dasar negara  yang  dilakukan  oleh  BPUPKI  (Badan  Penyelidikan  Usaha  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia),  yaitu  para  pemimpin  Islam  berusaha  memulihkan  dan mendudukkan hukum Islam dalam negara Indonesia merdeka itu. Dalam tahap awal, usaha  para  pemimpin  dimaksud  tidak  sia-sia,  yaitu  lahirnya  piagam  Jakarta  pada tanggal  22  Juni  1945  yang  telah  disepakati  oleh  para  pendiri  negara  bahwa  negara berdasar  kepada  Ketuhanan  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluknya. Namun, adanya desakan dari kalangan pihak Kristen, tujuh kata tersebut dikeluarkan dari pembukaan UUD 1945, kemudian diganti dengan kata “Yang Maha Esa”.Kemudian dijabarkan dalam pasal 29 batang tubuh UUD 1945, yang berbunyi:
1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya itu 7
Penggantian  kata  dimaksud,  menurut  Hazairin  seperti  yang  dikutip  oleh muridnya (H.Mohammad Daud Ali) mengandung norma dan garis hukum yang diatur dalam  pasal  29  ayat  (1)  UUD  1945  bahwa  negara  Republik  Indonesia  berdasarkan atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.Hal  itu  hanya  dapat  ditafsirkan  antara  lain  sebagai berikut:
1. Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan  dengan  kaidah  hukum  Islam  bagi  umat  Islam,  kaidah  agama Nasrani,  atau  agama  Hindu-Bali  bagi  orang-orang  Hindu-Bali,  atau  yang bertentangan  dengan  kesusilaan  agama  Buddha  bagi  orang  Buddha.  Hal  ini
7 Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29
berarti  di  dalam  wilayah  negara  Republik  Indonesia  ini  tidak  boleh  berlaku atau  diberlakukan  hukum  yang  bertentangan  dengan  norma-norma  (hukum) agama dan kesusilaan bangsa Indonesia.
2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu- Bali.  Sekadar  menjalankan  syariat  tersebut  memerlukan  perantaraan kekuasaan  negara.  Makna  dari  penafsiran  kedua  adalah  Negara  Republik Indonesia  wajib  menjalankan  dalam  pengertian  menyediakan  fasilitas  agar hukum  yang  bersal  dari  agama  yang  dianut  oleh  bangsa  Indonesia  dapat terlaksana sepanjang palaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan  atau  penyelenggara  negara.  Artinya  penyelenggara  negara berkewajiban  menjalankan  syariat  yang  dipeluk  oleh  bangsa  Indonesia  untuk kepentingan  pemeluk  agama  bersangkutan.  Syariat  yang  berasal  dari  agama Islam  misalnya,  yang  disebut  syariat  Islam,tidak  hanya  memuat  hukum salat,zakat,puasa  dan  haji,  melainkan  juga  mengandung  hukum  dunia  baik keperdataan  maupun  kepidanaan  yang  memerlukan  kekuasaan  negara  untuk menjalankannya  secara  sempurna.  Misalnya  hukum  harta  kekayaan,  hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, penyelenggaraan hukum perkawinan dan kewarisan,  penyelenggaraan  hukum  pidana  (Islam)  seperti  zina,  pencurian, dan  pembunuhan.  Hal  ini  memerlukan  kekuasaan  kehakiman  atau  peradilan khusus (peradilan agama) untuk menjalankannya,  yang hanya dapat diadakan oleh  negara  dalam  pelaksanaan  kewajibannya  menjalankan  syariat  yang berasal dari agama Islam untuk kepentingan umat Islam  yang  menjadi warga negara Republik Indonesia.
3. Syariat  yang  tidak  memerlukan  bantuan  kekuasaan  negara  untuk menjalankannya. Oleh Karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama  yang  bersangkutan,  menjadi  kewajiban  pribadi  terhadap  Allah  bagi setiap  orang  itu  menjalankannya  sendiri  menurut  agamanya  masing-masing. Ini  berarti  hukum  yang  berasal  dari  suatu  agama  yang  diakui  di  negara Republik Indoneia yang dapat dijalankan sendiri oleh masing-masing pemeluk agama  bersangkutan  (misalnya  hukum  yang  berkenaan  dengan  ibadah,  yaitu hukum  yang  pada  umumnya  mengatur  hubungan  manusia,  dengan  Tuhan)
biarkan  pemeluk  agama  itu  sendiri  melaksanakannya  menurut  kepercayaan agamanya masing-masing. 8
Mengenai  perkataan  kepercayaan  dan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang tercantum  dalam  pasal  29  UUD  1945  yang  terletak  dalam  bab  agama  itu  perlu dikemukakan  hal-hal  berikut  ini:  (a)  Dr.Muhammad  Hatta  (almarhum)  ketika menjelaskan  arti  kata  “Kepercayaan”yang  termuat  dalam  ayat  (2)  pasal  29 UUD1945,menyatakan  pada  tahun  1974  bahwa  arti  peekataan  kepercayaan  dalam pasal  tersebut  adalah  kepercayaan  agama.Kuncinya  adalah  perkataan  itu  yang terdapat diujung ayat (2) pasal 29 dimaksud. Kata “itu” menunjuk pada kata agama yang  terletak  didepan  kata  kepercayaan  tersebut.Penjelasan  ini  sangat  logis  karena kata  agama-agama  dan  kepercayaan  ini  digandengkan  dalam  satu  kalimat  dan diletakkan di bawah bab agama. 9
Berdasarkan  uraian  dan  penjelasan  di  atas  dapat  diasumsikan  bahwa  hukum Islam  dan  kekuatan  hukumnya  secara  ketatanegaraan  di  Negara  Republik  Indonesia adalah pancasila dan UUD 1945, yang kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun 19999  tentang  Pengelolaan  Zakat  dan  beberapa  instruksi  pemerintah  yang  berkaitan dengan  hukum  Islam.  Demikian  juga  munculnya  Kompilasi  Hukum  Islam  yang menjadi  pedoman  bagi  para  hakim  di  peradilan  khusus  (Peradilan  agama)  di Indonesia.  Hal  dimaksud  merupakan  pancaran  dari  norma  hukum  yang  tertuang dalam pasal 29 UUD 1945. Oleh karena itu,keberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara  ketatanegaraan  di  negara  republik  Indonesia   adalah  Pancasila  dan  Pasal  29 UUD 1945.
Hukum  Islam  (fiqih)  sebagai  salah  satu  sistem  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  telah  mendapatkan  tempatnya  dengan  jelas  ketika  mantan  Menteri Kehakiman  Ali  Said  berpidato  di  depan  simposium  pembaharuan  hukum  perdata nasional yang diadakan pads tanggal 21 Desember 1981 di Yogyakarta.
Keberadaan  sistem  Hukum  Islam  di  Indonesia  sejak  lama  telah  dikukuhkan dengan  berdirinya  sistem  peradilan  agama  yang  diakui  dalam  sistem  peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya UU tentang Peradilan Agama
8 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam , Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia .(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 8
9 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam , Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia .(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) h. 9
tahun 1998, kedudukan Pengadilan Agama Islam itu makin kokoh. Akan tetapi, sejak era  reformasi,  dengan  ditetapkannya  Ketetapan  MPR  tentang  Pokok-Pokok Reformasi  yang  mengamanatkan  bahwa  keseluruhan  sistem  pembinaan  peradilan diorganisasikan  dalam  satu  atap  di  bawah  Mahkamah  Agung,  timbul  keragu-raguan di  beberapa  kalangan  mengenai  eksistensi  pengadilan  agama  itu,  terutama  dari kalangan  pejabat  di  lingkungan  Departemen  Agama  yang  menghawatirkan kehilangan  kendali  administratif  atas  lembaga  pengadilan  agama.  Pembinaan kemandirian  lembaga  peradilan  ke  bawah  Mahkamah  Agung  itu  memang  dilakukan bertahap, yaitu dengan jadwal waktu lima tahun. Tetapi, dalam masa lima tahun itu, berbagai  kemungkinan  mengenai  keberadaan  pengadilan  agama  masih  mungkin terjadi,  dan  karena  itu  penelitian  mengenai  baik  buruknya  pembinaan  administratif Pengadilan  Agama  di  bawah  Departemen  Agama  atau  di  bawah  Mahkamah  Agung perlu mendapat perhatian yang seksama.
Secara  instrumental.  banyak  ketentuan  perundang-undangan  Indonesia  yang telah  mengadopsi  berbagai  materi  Hukum  Islam  ke  dalam  pengertian  Hukum Nasional.  Secara  institusional.  eksistensi  Pengadilan  Agama  sebagai  warisan penerapan  sistem  Hukum  Islam  sejak  zaman  pra  penjajahan  Belanda  juga  terus dimantapkan  keberadaannya.  Dan  secara  sosiologis-empirik  praktek-  praktek penerapan Hukum Islam itu di tengah-tengah masyarakat juga terus berkembang dan bahkan makin lama makin meningkat dan meluas ke sektor-sektor kehidupan hukum yang sebelumnya belum diterapkan menurut ketentuan Hukum Islam. Perkembangan ini,  bahkan  berpengaruh  pula  terhadap  kegiatan  pendidikan  hukum  di  tanah  air, sehingga kepakaran dan penyebaran kesadaran mengenai eksistensi Hukum Islam itu di Indonesia makin meningkat pula dari waktu kewaktu
Pengakuan  terhadap sistem  Hukum  Islam sebagai  bagian  tak  terpisahkan dari sistem  hukum  nasional,  akan  berdampak  sangat  positif  terhadap  upaya  pembinaan hukum  nasional.  Setidak-tidaknya,  kita  dapat  memastikan  bahwa  di  kalangan sebagian  terbesar  masyarakat  Indonesia  yang  akrab  dengan  nilai  -  nilai  Islam, kesadaran  kognitif  dan  pola  perilaku  mereka  dapat  dengan  memberikan  dukungan terhadap  norma-norma  yang  sesuai  kesadaran  dalam  menjalankan  syari'at  agama. Dengan  demikian.  pembinaan  kesadaran  hukum  masyarakat  dapat  lebih  mudah dilakukan  dalam  upaya  membangun  sistem  supremasi  hukum  di  masa  yang  akan datang.  Hal  itu  akan  sangat  berbeda  jika  norma-norma  hukum  yang  diberlakukan justru bersumber dan berasal dari luar kesadaran hukum masyarakat.
Selain  hukum  muamalah  praktek  hukum  islam  juga  terlihat  pada  hukum pidana yakni pada setiap putusan hakim menyatakan atas dasar keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. 10
Dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan, bahwa kini, di Indonesia (1) hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku  langsung  tanpa  harus  melaui  hukum  adat,  (2)  Republik  Indonesia  dapat mengatur  sesuatu  masalah  sesuai  dengan  hukum  Islam,sepanjang  pengaturan  itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam, (3) kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum  Indonesia  adalah  sama  dan  sederajat  dengan  hukum  adapt  dan  hukum  barat, karena itu (4) hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang Di samping hukum adat, vhukum barat dan hukum lainnya dan tumbuh dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.

## Pemberlakukan Hukum Islam Dalam Peraturan Daerah Di Propinsi Riau Kota Pekabaru
Nama  Pekanbaru  dahulunya  dikenal  dengan  nama  “Senapelan”  yang  saat  itu dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Suku  disebut   Batin.  Daerah  ini  terus  berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.
Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah  perjanjian antara Kerajaan  Johor  dengan  Belanda  (VOC)  dimana  dalam  perjanjian  tersebut  Belanda diberi  hak  yang  lebih  luas.  Diantaranya  pembebasan  cukai  dan  monopoli  terhadap beberapa  jenis  barang  dagangan.  Selain  itu  Belanda  juga  mendirikan  Loji  di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.
Karena  kapal  Belanda  tidak  dapat  masuk  ke  Petapahan,  maka  Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan  dengan  perahu-perahu  kecil.  Dengan  kondisi  ini,  Payung  Sekaki  atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk  diangkut  ke  pedalaman,  maupun  dari  pedalaman  untuk  dibawa  keluar  berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.
Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam  lalu  lintas  perdagangan.  Letak  Senapelan  yang  strategis  dan  kondisi  Sungai
10 Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Angkasa, 1996) h.
Siak  yang  tenang  dan  dalam  membuat  perkampungan  ini  memegang  posisi  silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar.  Hal ini juga  merangsang  berkembangnya  sarana  jalan  darat  melalui  rute  Teratak  Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.
Perkembangan  Senapelan  sangat  erat  dengan  Kerajaan  Siak  Sri  Indra  Pura. Semenjak  Sultan  Abdul  Jalil  Alamudin  Syah  menetap  di  Senapelan,  beliau membangun  Istana  di  Kampung  Bukit  dan  diperkirakan  Istana  tersebut  terletak disekitar  lokasi  Mesjid  Raya  sekarang.  Sultan  kemudian  berinisiatif  membuat  pekan atau  pasar  di  Senapelan  namun  tidak  berkembang.  Kemudian  usaha  yang  dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya  Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad  Ali  Abdul  Jalil  Muazamsyah  meskipun  lokasi  pasar  bergeser  di  sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.
Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul  Jalil  Muazamsyah  dibawah  pemerintahan  Sultan  Yahya  yang  kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.
Sejak  ditinggal  oleh  Sultan   Muhammad  Ali  Abdul  Jalil  Muazamsyah, penguasaan  Senapelan  diserahkan  kepada  Datuk  Bandar  yang  dibantu  oleh  empat Datuk  besar  yaitu  Datuk  Lima  Puluh,  Datuk  Tanah  Datar,  Datuk  Pesisir  dan  Datuk Kampar.  Mereka  tidak  memiliki  wilayah  sendiri  tetapi  mendampingi  Datuk  Bandar. Keempat  Datuk  tersebut  bertanggungjawab  kepada  Sultan  Siak  dan  jalannya pemerintahan  berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.
Selanjutnya  perkembangan  tentang  pemerintahan  di  Kota  Pekanbaru  selalu mengalami perubahan :
1. SK  Kerajaan  Bershuit  van  Inlandsch  Zelfbestuur  van  Siak  No.  1  tanggal  19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun  1932  Pekanbaru  masuk  wilayah  Kampar  Kiri  dipimpin   oleh  seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal  8  Maret  1942  Pekanbaru  dipimpin  oleh  seorang  Gubernur  Militer  Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan  Gubernur  Sumatera  di  Medan  tanggal  17  Mei  1946  No.  103,
Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU  No.8  tahun  1956  menyempurnakan  status  Kota  Pekanbaru  sebagai  Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri  No.  52/1/44-25  tanggal  20  Januari  1959  Pekanbaru    menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.
Berdasarkan Penetapan  Gubernur  Sumatera  di  Medan  No  103  tanggal  17 Mei  1956,  Kota  Pekanbaru  dijadikan  Daerah  Otonomi  yang  disebut  Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru.
Dan  pada  tahun  1958,  Pemerintah  Pusat  yang  dalam  hal  ini  Kementerian Dalam  Negeri  RI   mulai  menetapkan  ibukota  Provinsi  Riau  secara  permanen. Sebelumnya  Kota  Tanjung  Pinang  Kepulauan  Riau  ditunjuk  sebagai  ibu  kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.
Untuk  menanggapi  maksud  surat   kawat  tersebut,  dengan  penuh pertimbangan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan,  maka  Badan  Penasehat meminta  kepada  Gubernur  supaya  membentuk  suatu  Panitia  Khusus.  Dengan Surat  Keputusan  Gubernur  Kepala  Daerah Swatantra tingkat  I  Riau  tanggal  22 September  1958  No.  21/0/3-D/58  dibentuk  panitia  Penyelidik  Penetapan  Ibukota Daerah Swantantra Tingkat I Riau.
Panitia  ini  telah  berkeliling  ke  seluruh  daerah  di  Riau  untuk  mendengar pendapat  pemuka masyarakat ,  penguasa  Perang  Riau  Daratan  dan  Penguasa Perang  Riau  Kepulauan.  Dari  angket  langsung  yang  diadakan  panitia  tersebut, maka  diambillah  ketetapan  bahwa  kota  Pekanbaru  terpilih  sebagai  ibukota Propinsi  Riau.  Keputusan   ini  langsung  disampaikan  kepada  Menteri  Dalam Negeri  RI.  Akhirnya  tanggal  20  Januari  1959  dikeluarkan  Surat  Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi
Riau  sekaligus  Pekanbaru  memperoleh  status  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II Pekanbaru.
Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut  kepentingan  semua  Departemen.  Sebagai  pelaksana  di  daerah dibentuk  suatu badan di  Pekanbaru  yang  diketuai  oleh  Penguasa  Perang  Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.
Sejak  itulah  mulai  dibangun  Kota  Pekanbaru  dan  untuk  tahap  pertama mempersiapkan  sejumlah bangunan dalam  waktu  singkat  agar  dapat  menampung pemindahan  kantor  dan  pegawai  dari  Tanjungpinang  ke  Pekanbaru.  Sementara persiapan  pemindahan  secara  simultan  terus  dilaksanakan,  perubahan  struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.
Gubernur  Propinsi  Riau  Mr.  S.  M.  Amin  digantikan  oleh  Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik digedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari  1960.  Karena  Kota  Pekanbaru  mempunyai  gedung  yang  representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.
Sebelum  tahun  1960,  Pekanbaru  hanyalah  kota  dengan  luas  16  km2  yang kemudian bertambah menjadi  62.96  km2  dengan  2  kecamatan  yaitu  Kecamatan Senapelan  dan  Kecamatan  Limapuluh.  Selanjutnya  pada  tahun  1965  bertambah menjadi  6  kecamatan  dan tahun  1987  menjadi  8  kecamatan  dengan  luas  wilayah 446.50 km2.
Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan  meningkatnya kegiatan  penduduk  disegala  bidang  yang  pada  akhirnya  meningkatkan  pula tuntutan  dan  kebutuhan  masyarakat  terhadap  penyediaan  fasilitas  dan  utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.
Untuk  lebih  terciptanya  tertib  pemerintahan  dan  pembinaan  wilayah  yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4  Tahun  2003  menjadi  12  Kecamatan  dan  Kelurahan/Desa  baru  dengan  Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.
1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Hiburan Umum
2. Peraturan  Daerah  Kota  Pekanbaru  Nomor  :  12  Tahun  2001  Tentang  Pemakaian Busana Melayu Di Lingkungan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil,  Swasta/Badan Usaha Milik Daerah

## Kabupaten Siak
Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah)  dengan  istrinya  Encik  Pong,  dengan  pusat  kerajaan  berada  di  Buantan. Konon  nama  Siak  berasal  dari  nama  sejenis  tumbuh-tumbuhan  yaitu  siak-siak yang  banyak  terdapat  di  situ.  Sebelum  kerajaan  Siak  berdiri,  daerah  Siak  berada dibawah  kekuasaan  Johor.  Yang  memerintah  dan  mengawasi  daerah  ini  adalah raja  yang  ditunjuk  dan  diangkat  oleh  Sultan  Johor.  Namun  hampir  100  tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar  yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri  Rama,  istrinya  yang  bernama  Encik  Pong  pada  waktu  itu  sedang  hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan  kemudian  dibesarkan  di  Kerajaan  Pagaruyung  Minangkabau.  Sementara  itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib  yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.
Setelah Raja Kecik  dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil  merebut tahta  Johor.  Tetapi  tahun  1722  Kerajaan  Johor  tersebut  direbut  kembali  oleh Tengku  Sulaiman  ipar  Raja  Kecik  yang  merupakan  putera  Sultan  Abdul  Jalil Riayat  Syah.  Dalam  merebut  Kerajaan  Johor  ini,  Tengku  Sulaiman  dibantu  oleh beberapa  bangsawan  Bugis.  Terjadilah  perang  saudara  yang  mengakibatkan kerugian  yang  cukup  besar  pada  kedua  belah  pihak,  maka  akhirnya  masing- masing pihak mengundurkan diri.Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecik  mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya  mendirikan negeri baru di  pinggir  Sungai  Buantan  (anak  Sungai  Siak).  Demikianlah  awal  berdirinya kerajaan  Siak  di  Buantan.  Namun,  pusat  Kerajaan  Siak  tidak  menetap  di Buantan.Pusat  kerajaan  kemudian  selalu  berpindah-pindah  dari  kota  Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi
ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri  Indrapura  dan  akhirnya  menetap  disana  sampai  akhirnya  masa  pemerintahan Sultan Siak terakhir.
Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin  yang  memerintah  pada  tahun  1889-1908,  dibangunlah  istana  yang megah  terletak  di  kota  Siak  dan  istana  ini  diberi  nama  Istana  Asseraiyah Hasyimiah  yang  dibangun  pada  tahun  1889.  Pada  masa  pemerintahan  Sultan Syarif  Hasyim  ini  Siak  mengalami  kemajuan  terutama  dibidang  ekonomi.Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah  wafat,  beliau  digantikan  oleh  putranya  yang  masih  kecil  dan  sedang bersekolah  di  Batavia  yaitu  Tengku  Sulung  Syarif  Kasim  dan  baru  pada  tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim  Abdul  Jalil  Syaifuddin  dan  terakhir  terkenal  dengan  nama  Sultan  Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II).
Bersamaan  dengan  diproklamirkannya  Kemerdekaan  Republik  Indonesia, beliau  pun  mengibarkan  bendera  merah  putih  di  Istana  Siak  dan  tak  lama kemudian  beliau  berangkat  ke  Jawa  menemui  Bung  Karno  dan  menyatakan bergabung  dengan  Republik  Indonesia  sambil  menyerahkan  Mahkota  Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta.Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai  pada  tahun  1968.  Beliau  tidak  meninggalkan  keturunan  baik  dari Permaisuri  Pertama  Tengku  Agung  maupun  dari  Permaisuri  Kedua  Tengku Maharatu.  Pada  tahun  1997  Sultan  Syarif  Kasim  II  mendapat  gelar  Kehormatan Kepahlawanan  sebagai  seorang  Pahlawan  Nasional  Republik  Indonesia.Makam Sultan  Syarif  Kasim  II  terletak  di  tengah  Kota  Siak  Sri  Indrapura  tepatnya  di samping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.
Diawal  Pemerintahan  Republik  Indonesia,  Kabupaten  Siak  ini  merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status  menjadi  Kecamatan  Siak.  Barulah  pada  tahun  1999  berubah  menjadi Kabupaten  Siak  dengan  ibukotanya  Siak  Sri  Indrapura  berdasarkan  UU  No.  53 Tahun 1999.
1. Peraturan Daerah  Kabupaten  Siak Nomor 4  Tahun  2013  Tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat
3. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor  5  Tahun  2007 Tentang  Larangan, Pemberantasan  Dan  Penanganan  Penyakit    Masyarakat/  Maksiat  Di  Daerah Kabupaten Siak

## Kabupaten Kampar
Pada  awalnya  Kampar  termasuk  sebuah  kawasan  yang  luas,  merupakan sebuah  kawasan  yang  dilalui  oleh  sebuah  sungai  besar,  yang  disebut dengan Sungai  Kampar. Berkaitan  dengan Prasasti  Kedukan  Bukit ,  beberapa sejarahwan menafsirkan Minanga Tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai  yang  diasumsikan  pertemuan  Sungai  Kampar  Kanan  dan  Sungai  Kampar Kiri.  Penafsiran  ini  didukung  dengan  penemuan Candi Muara  Takus di  tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.
Berdasarkan Sulalatus  Salatin ,  disebutkan  adanya  keterkaitan Malaka dengan  Kampar.  Kemudian  juga  disebutkan  Sultan  Malaka  terakhir, Sultan Mahmud  Syah setelah  jatuhnya Bintan tahun  1526  ke  tangan Portugal , melarikan    diri  ke  Kampar,  dua  tahun  berikutnya  wafat  dan  dimakamkan  di Kampar. Dalam  catatan  Portugal,  disebutkan  bahwa  di  Kampar  waktu  itu  telah dipimpin oleh seorang raja , yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau .Tomas  Dias  dalam  ekspedisinya  ke  pedalaman Minangkabau  tahun  1684,  menyebutkan  bahwa  ia  menelusuri Sungai Siak kemudian  sampai  pada  suatu  kawasan,  pindah  dan  melanjutkan  perjalanan darat  menuju Sungai  Kampa r.  Dalam  perjalanan  tersebut  ia  berjumpa  dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju Pagaruyung.
Kabupaten  Kampar  memiliki  kawasan  situs  purbakala  yang  diperkirakan telah  ada  pada  masa Sriwijaya yaitu Candi  Muara  Takus,  kawasan  ini  selain menjadi  kawasan  cagar  budaya  juga  menjadi  tujuan  wisata  religi  bagi umat Buddha.  Selain  itu  masyarakat  Kampar  yang  beragama Islam,  masih melestarikan  tradisi mandi balimau  bakasai yaitu  mandi  membersihkan  diri di Sungai  Kampar terutama  dalam  menyambut  bulan Ramadhan.  Kemudian
terdapat juga tradisi Ma'awuo ikan yaitu  tradisi menangkap ikan secara bersama- sama  (ikan  larangan)  setahun  sekali,  terutama  pada  kawasan  Danau  Bokuok (Kecamatan Tambang) dan Sungai Subayang di Desa Domo (Kecamatan Kampar Kiri Hulu).
Budaya  masyarakat  Kampar  tidak  lepas  dari  pengaruh Minangkabau yang identik  dengan  sebutan  Kampar  Limo  Koto  dan  dahulunya  merupakan  bagian dari Pagaruyung.  Limo  Koto  terdiri  dari  Kuok,  Salo,  Bangkinang,  Air  Tiris  dan Rumbio.  Terdapat  banyak  persukuan  yang  masih  dilestarikan  hingga kini, termasuk  model  kekerabatan  dari  jalur  ibu  (matrilineal). Konsep  adat  dan tradisi persukuannya sama dengan konsep Minang khususnya di Luhak Limopuluah.  Bahasa  sehari-hari  masyarakat  Kampar  mirip  dengan Bahasa Minangkabau, atau  disebut  dengan Bahasa  Ocu salah  satu  varian  yang  mirip dengan  bahasa  digunakan  di  Luhak  Limopuluah.  Bahasa  ini  berlainan  aksen dengan  varian  Bahasa  Minangkabau  yang  dipakai  oleh  masyarakat Luhak Agam, Luhak  Tanah  Datar maupun  kawasan  pesisir  Minangkabau  lainnya.  Di samping  itu,  Kampar  Limo  Koto  juga  memiliki  semacam  alat  musik  tradisional yang disebut dengan Calempong dan Oguong .
Kampar  bukan  mengikuti  minangkabau  tapi  minangkabau  merupakan nenek  moyang  nya  berasal  dari  kampar.awalnya  kerajaan  melayu  terletak  di minanga  yaitu  di  13  koto  Kampar  Minanga  ini  artinya  menegah.  ditengah  pulau sumatera,  kemudia  kerajaan  dibawah  takluk  sriwijaya  yang  sama2  berbahasa melayu.  selanjutnya  kerajaan  ini  menyebar  kebarat  membentuk  kerajaan malayu/melayu,menyebar ke semenanjung sesuai prasasti grahi di thailan selatan, prasasti  padang  roco  di  sumbar  juga  ada,  sila  kan  buka  catatan  kuno  kerajaan sriwijaya, melayu dan letaknya..sesungguhnya menurut sebagian pendapat bahwa adat  melayu  kuno  itu  lah  adat  kampar  sekarang  karena  menurut  sejarah  melayu dan kitab tun sri lanang dan juga tambo minagkabau bersasl dr india,sebab kita ketahui kebudayaan yang  mensucikan kerbau adalah kebudayaan hindu makanya jgn heran adat rumah minang itu seperti kerbau..karena sebelum islam masuk kita meng  agungkan  kerbau.....coba  baca  sejarah  lebih  teliti  lagi..karena  jika  hanya calempong  ..maka..calempong  itu  sudah  ada  pada  masyarkata  dayak,  champa, sulu, minandanao.
Kampar  sangat  identik  dengan  sebutan  Kampar  Limo  Koto.  Limo  Koto terdiri  dari  XIII  Koto  Kampar,  Kuok,  Bangkinang, Air  Tiris dan  Rumbio. Terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini. Konsep adat dan tradisi  persukuannya  sama  dengan  konsep  adat  dan  persukuan  minangkabau  di sumatera  barat.  Tidak  heran  bila  adat  istiadat  hingga  bahasa  sehari-hari  warga Limo Koto agak mirip dengan Minang Kabau. Bahasa yang dipakai di Limo Koto, yang juga kemudian menjadi bahasa Kampar adalah bahasa Ocu. Di samping itu, Limo  Koto  juga  memiliki  semacam  alat  musik  tradisional  dan  seni  tradisisional seperti Calempong ,Oguong, bakayek (Hikayat) yang sangat khas
Bahasa  Ocu  sangat  lah  unik  dan  maih  dipengaruhi  kebudayaan  Arab Melayu  ,  tandanya  saja  bahasa  Ocu  ini  bisa  ditulis  dalam  hurup  Arab  Melayu. Bagi  suku  suku  lain  yang  ingin  melafaskan  bahasa  Ocu  sangat  lah  sulit  . Walaupun  bisa  menggunakan  bahasa  Ocu  ini  harus  menetap  dalam  sekian  tahun dulu  di  daerah  ini  dan  berbaur  lansung  dengan  bahasa  keseharian  masyarakat kampar ini. lain hal nya putra daerah kampar kemanapun pergi di daerah lainnya akan  bisa  mengikuti  logat  dan  aksen  dari  bahasa  dimana  daerah  yang ditinggalinya.
Di  samping  julukan  BUMI  SARIMADU  kabupaten  Kampar  juga  terkenal dengan  julukan  SERAMBI  MEKKAH  di  propinsi  Riau.  Ini  disebabkan masyarakatnya  yang  100%  beragama  Islam  (etnis  ocu),  demikian  juga  dengan pakaian yang sehari-hari yang dipakai bernuansa muslim
Kampar,  Kabupaten  kamparKampar  adalah  salah  satu  Kabupaten  di propinsi  Riau  lahir  pada  tanggal  06  februari  1950,  hal  ini  tertuang  dalam  Perda Kabupaten  Kampar  Nomor  02  tahun  1999  dengan  rujukan  peraturan  undang- undang ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor : 3 / DC / STG / 50 tanggal  06  Februari  1950.  dan  secara  administratif  pemerintahan  Kabupaten Kampar dipimpin oleh Bupati pertama pada tahun 1958.
Jauh  sebelumnya  Kampar  telah  memiliki  sejarah  panjang  dengan Limo kotonya, dimana daerah ini, dulunya adalah bagian dari persukuan Minangkabau di  Sumatera  Barat,  semasa  pemerintahan  system  adat  kenegerian  yang  dipimpin oleh  datuk  atau  ninik  mamak,  pemerintahan  Kampar  dikenal  dengan  sebutan “Andiko  44”  yang  termasuk  kedalam  wilayah  pemerintahan  Andiko  44  adalah
XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), daerah Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung ( Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III),II Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV Koto dan Pintu Rayo.
Adat istiadat hingga bahasa sehari-hari (bahasa Ocu) hampir mirip dengan Minangkabau  dan  demikian  pula  semacam  seni  budaya,  alat  musik  tradisional (calempong  dan  Oguong)  dan  beberapa  kebiasaan  lainnya.Kampar  sebagai Kabupaten tertua di Propinsi Riau hingga hari ini (2008) memiliki luas 27.908.32 Km2,  dengan  beberapa  kali  pemekaran  wilayah,  seperti  lahirnya  Kabupaten Pelalawan  dan  Rokan  Hulu,  sementara  jumlah  penduduknya  berkisar  750.000 jiwa  /  km2  dengan  batasan-batasan  wilayah,  sebelah  utara  dengan  Kabupaten Siak,  sebelah  Timur  dengan  Kota  Pekanbaru  dan  Kabupaten  Pelalawan,  sebelah Selatan dengan Kabupaten Kuantan Singingi dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten  Rokan  Hulu  dan  Kabupaten  Lima  puluh  Koto  (Sumatera Barat).Baghandu  Sudah  menjadi  pemandangan  umum  bagi  masyarakat Limo Koto(Kampar) pada masa dahulu, bertani secara berpindah-pindah adalah rutinitas dalam  menjalani  kehidupan.  Hal  ini  tentunya  didukung  oleh  alam  nan  hijau  luas terbentang.  Ketika  mentari  pagi  menyinsing  menembus  celah-celah  dedaunan rimbunnya  alam  rimba.  Langkah-langkah  gontai  akan  berbondong  menuju hamparannya  masing-masing.  Padi  menguning  sejauh  mata  memandang, mengikuti  permukaan  bumi,  lekukan  datar  membukit,  bergelombang  seirama dengan  kehidupan.  Mentaripun  membuntutinya  selama  menjalankan  aktifitas. Siangpun  tiba,  pelangkah  gontai  tersebut  mulai  kelelahan  dan  semakin  tanpak gontai. Seseorang, beberapa orang bergerak mencari tempat duduk diatas pematang,  disanalah  ia  akan  melepas  kelelahan  dengan Baghandu, melantunkan  nyanyian  dan  nada-nada  kehidupan.Salah  satu  baghandu  yang melegenda  adalah  senandungan  ibu-ibu  meninabobokan  buah  hatinya.  Hal  ini diambil  dari  potongan  Hadist  Rasulullah  Saw ”tuntutlah  ilmu  itu  dari  ayunan hingga ke liang lahat”.
Dengan dasar ini orang tua-tua Limo koto mengenalkan dasar Islam kepada anak-anak balitanya dengan dua kalimat syahadat melalui ayunan atau Baghandu, bait berikut merupakan penggalan dari kalimat baghandu.

## ”Laa ilaa ha illallaah,
Muhammaa dur-Rasulullaah,
Tiado tuhan salain AllahMuhammad du rasul Allah Kok aghi ba bilang aghi,
Suda komi la jumat pulo, Kok nak tontu nak agamo kami, Namonyo Islam, Muhammad nabi nyo...”
Kampar memiliki catatan Sejarah yang membuktikan asal usul dan identitas diri  masyarakatnya  dengan  adanya  situs  -  situs  kerajaan  seperti  terdapat  di darussalam. Pemerintah Darussalam di Kabupaten Kampar, Riau, sampai saat ini masih  menyisakan  kejayaannya. Hal  itu  bisa  terlihat  dari  masih  berdirinya  situs bersejarah Istana Kerajaan Darussalam hingga kini.
Istana  Kerajaan  Darussalam  berdiri  di  Kecamatan  Gunung  Sahilan, Kabupaten  Kampar. Tidak  ada  keterangan  pasti  tentang  kapan  raja  Darussalam pertama  berkuasa. Literatur  sejarah  Melayu  pun  tidak  banyak  menjelaskan  asal- usul  kerajaan  di  pinggir  Sungai  Kampar  ini. Hanya,  para  tokoh  adat  di  Gunung Sahilan,  memperkirakan  Kerajaan  Darussalam  diperkirakan  berdiri  sekitar  tahun 1901.
Selanjutnya,  setelah  Indonesia  merdeka,  kekuasaan  raja  diambil  alih pemerintah  Republik  Indonesia. Sayangnya,  meski  bernilai  sejarah  tinggi,  istana dan  benda  pusaka  Kerajaan  Darussalam,  tidak  terawat  dengan  baik. Beberapa bagian istana terlihat rusak. Bangunan yang sudah berdiri ratusan tahun ini lapuk dimakan usia.
Selain Kerajaan Darussalam, di Provinsi Riau, juga pernah berdiri sejumlah kerajaan  Melayu,  antara  lain  Kerajaan  Siak,  Kunto  Darussalam,  Indragiri  dan Pelalawan. Umumnya, kekuasaan kerajaan-kerajaan ini berada di bawah pengaruh dua kerajaan besar, yakni Malaka dan Kerajaan Pagaruyung
Seiring Putaran waktu tanpa terasa telah mengantarkan Kabupaten Kampar pada  usia  yang  lebih  dari  setengah  abad,  tepatnya  pada  tanggal 6  Februari 2010 Kabupaten  Kampar telah  berusia  60  tahun.  Dalam  rentang  waktu  yang cukup  panjang  Kabupaten  Kampar  telah  mengalami  banyak  perubahan  dan kemajuan,  yang  tidak  bisa  kita  pungkiri,  merupakan  hasil  dari  proses pembangunan  selama  ini..  Perubahan-perubahan  itu  dapat  kita  lihat  dan  rasakan pada  hampir  seluruh  aspek  kehidupan,  tentunya  sebagai  bagian  integral  dari wilayah  Negara  kesatuan  Republik Indonesia.  Perkembangan  yang  terjadi  disini sangat  dipengaruhi  dan  diwarnai  pula  oleh  perkembangan  Negara  secara
keseluruhan.Pembentukan Kabupaten Kampar tidak lepas dari proses sejarah yang cukup  panjang  yang  dipengaruhi  oleh  situasi  dan  kondisi  pada  saat  itu  dimulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman pemerintahan Jepang, zaman kemerdekaan hingga era otonomi daerah.
Pada  zaman  Belandsa  ini  pembentukan  Kabupaten  Kampar  telah  mulai terlihat,  namun  Kabupaten  Kampar  masih  embrio,  belum  ada  pengelompokkan biaya secara pasti yang dapat dijadikan cikal bakal berdirinya Kabupaten Kampar. Saat  itu  secara  administrasi  dan  wilayah  pemerintahannya,  Kabupaten  Kampar masih  berdasarkan  persekutuan  hukum  adat,  yang  meliputi  beberapa  kelompok wilayah  yang  sangat  luas,  seperti  ;  Pertama,  Desa  Swapraja  meliputi  :  Rokan, Kuto  Darussalam,  Rambah,  Tambusai  dan  Kepenuhan  yang  merupakan  suatu Lanschappen  atau  raja-raja  dibawah  District  Loofd  Pasir  Pengarayan  yang dikepalai oleh seorang Belanda  yang disebut Kontroleur (Kewedanaan) Aderah / wilayah  yang  termasuk  residensi  Riau.  Kedua,  Kedemangan  Bangkinang, membawahi  kenegrian  Batu  Bersurat,  Kuok,  Salo,  Bangkinang  dan  Air  Tiris termasuk  residen  Sumatra  Barat,  karena  susunan  masyarakat  hukumnya  sama dengan  daerah  Minang  Kabau  yaitu  Nagari,  Koto  dan  Teratak.  Ketiga,  Desa Swapraja Senapelan/ Pekanbaru meliputi kewedanan Kampar Kiri, Senapelan dan Swapraja  Gunung  Sahilan  Singingi  sampai  kenegrian  Tapung  Kiri  dan  Tapung Kanan  termasuk  Kesultanan  Siak  (Residensi  Riau).  Keempat,  Desa  Swapraja Pelalawan  meliputi  :  Bunut,  Pangkalan  Kuras,  Langgam,  Serapung  dan  Kualu Kampar  (Residensi  Riau)..  Begitu  luasnya  cikal  bakal  wilayah  Kabupaten Kampar,  mengakibatkan  belum  sempat  diresmikannya  Kabupaten  Kampar  oleh Pemerintah  Provinsi  Sumatra  Tengah  pada  bulan  Nopember  1948,  disebabkan situasi diwaktu itu sudah genting antara Republik Indonesia dengan Belanda.
Saat  itu  guna  kepentingan  militer  Kabupaten  Kampar  dijadikan  satu Kabupaten,  dengan  nama  Riau  Nishi  Bunshu  (Kabupaten  Riau  Barat)  yang meliputi  kewedanaan  Bangkinang  dan  kewedanaan  Pasir  Pengaraian.  Dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah proklamasi Kemerdekaan, maka kembali Bangkinang ke status semula, yakni Kabupaten Lima Puluh kota, dengan ketentuan  dihapuskannya  pembagian  administrasi  pemerintahan  berturut-turut
seperti : CU (Kecamatan), GUN (Kewedanaan), BUN (Kabupaten), Kedemangan Bangkinang dimasukan kedalam Pekanbaru BUN (Kabupaten) Pekanbaru.
Setelah  Proklamasi  Kemerdekaan  17  Agustus  1945,  atas  permintaan Komite Nasional Indonesia Pusat Kewedanaan Bangkinang  dan pemuka-pemuka masyarakat  Kewedanaan  Bangkinang  kepada  pemerintah  Keresidenan  Riau  dan Sumatra Barat agar kewedanaan Bangkinang dikembalikan kepada status semula, yakni  termasuk  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  Keresidenan  Sumatra  Barat  dan terhitung  mulai  tanggal 1 Januari 1946  Kewedanaan Bangkinang kembali  masuk Kabupaten  Lima  Puluh  kota  keresidenan  Sumatra,  dan  Kepala  Wilayah  ditukar dengan  sebutan  Asisten  Wedana,  Wedana  dan  Bupati.  Untuk  mempersiapkan pembentukkan  Pemerintah  Provinsi  dan  Daerah  yang  berhak  mengatur  dan mengurus  rumah  tangga  sendiri  maka  Komisariat  Pemerintah  Pusat  di  Bukit Tinggi  menetapkan  peraturan  sementara  daerah-daerah  Kewedanaan  dan  daerah Kabupaten  yang  berhak  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri.  Namun baru  merupakan  peraturan  tentang  pembentukan  Kabupaten  Kampar  dalam Provinsi Sumatra Tengah, dengan pembagian 11 (sebelas) Kabupaten di Sumatra Tengah yakni:
Berdasarkan  pembagian  Kabupaten  di  Sumatra  Tengah  tersebut  diketahui bahwa  tanggal  1  Desember  1948  adalah  proses  yang  mendahului pengelompokkan wilayah Kabupaten Kampar. Sementara tanggal 1 Januari 1950 adalah tanggal ditunjuknya DT. WAN ABDUL RAHMAN sebagai Bupati Kampar pertama , dengan tujuan untuk mengisi kekosongan Pemerintahan, karena adanya penyerahan  Kedaulatan  Pemerintah  Republik Indonesia hasil  Konfrensi  Meja Bundar.
Tanggal 6  Februari  1950 adalah  saat  terpenuhinya  seluruh  persyaratan untuk  penetapan  hari  kelahiran,  hal  ini  sesuai  Ketetapan  Gubernur  Militer Sumatra  Tengah  Nomor.  3/DC/STG/50  tentang  penetapan  Kabupaten  Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
Mulai  tanggal 6  Februari tersebut Kabupaten  Kampar  resmi  memiliki nama ,  batas-batas  wilayahya,  rakyat/masyarakat  yang  mendiami  wilayah  dan pemerintah yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor.
12  Tahun  1956  tentang  pembentukan  daerah  otonom  Kabupaten  dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Tengah
Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar  penetapan  hari  jadi  Kabupaten  Kampar  adalah  pada  saat  dikeluarkannya ketetapan  Gubernur  Militer  Sumatra  Tengah  nomor.  3/DC/STG/50  tanggal 6 Februari  1950 ,  yang  kemudian  telah  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Kampar  Nomor.  02  Tahun  1999  tentang hari  jadi Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Kampar ,  dan  disahkan  oleh  Gubernur  Kepala Tingkat I Riau
Nomor : KPTS.60/II/1999 tanggal 4 Februari 1999 dan diundangkan dalam lembaran  Daerah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Kampar  tahun  1999  Nomor.  01 tanggal 5 Februari 1999.
Dalam  perkembangan  selanjutnya  sesuai  dengan  perkembangan  dan aspirasi masyarakat  berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan  Kabupaten  Pelalawan,  Kabupaten  Rokan  Hulu,  Kabupaten  Rokan Hilir,  Kabupaten  Siak,  Kabupaten  Karimun,  Kabupaten  Natuna,  Kabupaten Kuantan  Singingi,  dan  Kota  Batam  (Lembaran  Negara  Tahun  1999  Nomor  181) tanggal  4  Oktober  1999  Kabupaten  Kampar  dimekarkan  menjadi  3  (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu,. Dua Kabupaten baru tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Pelalawan sebelumnya  merupakan  wilayah  Pembantu  Bupati  Wilayah  I  dan  Pembantu Bupati  Wilayah  II  dimana  Kabupaten  tersebut  memperingati  Hari  Jadinya  setiap tanggal 4 Oktober.
Sejak terbentuknya  Kabupaten Kampar  sampai  dengan  diperingatinya  hari jadi Kabupaten Kampar ke-59 tahun 2009 yang Insya Allah akan digelar pada hari Jum‟at tanggal 6 Februari 2009, pejabat yang pernah menjadi pimpinan daerah di Kabupaten Kampar adalah :
Untuk  Perda  Zakat  baru  menjadi  Perda  pada  tahun  2006,  yakni  Perda nomor  2  tahun  2006,  sedangkan  4  Perda  Keagamaan  (Perda  Pandai  Baca  Al- Qur‟an nomor 1 tahun 2013, Perda Gerakan Magrib Mengaji nomor 2 tahun 2013, Perda Wajib Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah nomor 3 tahun 2013, dan Perda tentang Biaya Domestik Haji nomor 4 tahun 2013) telah di mulai dari tahun
2009.  Yang  mana  setiap  tahun  terus  digagas  dan  dikemukakan  baik  dihadapan Bupati Kampar maupun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Kampar. “4 Perda Keagamaan ini baru bisa terealisasi menjadi Perda pada tahun 2013, tepatnya tanggal 07 mei 2013. Hal ini bisa terwujud berkat kerja keras dan dukungan  dari  Pemda  Kab.  Kampar  dan DPRD Kab.  Kampar   serta  masyarakat Kab. Kampar. Hingga saat ini 4 Perda tersebut baru dalam tahap sosialisasi
Penutup

## DAFTAR PUSTAKA
Hertina, 2010. Sosiologi keluarga , Pekanbaru : Alaf Riau.
Rahmatunnair: Paradigma Formaliasi Hukum Islam di Indonesia , Jurnal Ahkam, volume XII No. 1 tahun 1 Januari 2012
Muhammad Tahir Azhary, 2003, Negara Hukum , Jakarta: Bulan Bintang.
Ma‟shum  Ahmad,  2009, Politik  Hukum  Kekuasaan  Kehakiman ,  Yogyakarta: Total Media.
Ahmad Azhar Basyir,1993, Refleksi Atas Persoalan Keislaman , Bandung, Mizan.
Hasbi Ash Shiddieqy, 1981, Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang. Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
Mohammad  Daud  Ali,  2006, Hukum  Islam , Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Jimly  Asshiddiqie,  1996, Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia. Bandung: Angkasa.
Indriani,  2007,  Sosiologi  2  Suatu  Kajian  Kehidupan  Masyarakat.  Jakarta:  Ghalia Indonesia .