## PENERAPAN DESAIN RPP PADA MATA PELAJARAN PAI MENURUT PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2022 DI MADRASAH KABUPATEN KAYONG UTARA
Muhammad Safari Ariga Institut Agama Islam Negeri Pontianak Corresponding Author: e-mail: muhammadsafariariga@gmail.com
Wahab Institut Agama Islam Negeri Pontianak e-mail: abdulwahabassambasi@gmail.com

## ABSTRACT
Learning  Implementation  Plan  (RPP)  is  an  important  instrument  in  the teaching and learning process. A teacher can design a lesson that suits the needs of each study group or the conditions of students who have different learning  abilities.  The  research  method  used  in  this  article  is  a  qualitative method  by  conducting  a  literature  study  of  sources  related  to  the  subject matter theme. This article contains three lesson plans for three different levels of education. Based on the three lesson plans contained in this article, all of them can serve as examples in making lesson plans according to the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 16 of 2022. However,  these  lesson  plans  can  still  be  developed  by  referring  to  several supporting components in lesson planning.
Keywords: design; RPP; PAI; regulation

## ABSTRAK
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan salah satu instrumen penting  dalam  proses  belajar  mengajar.  Seorang  guru  dapat  mendesain sebuah  pembelajaran  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masing-masing rombongan  belajar  atau  kondisi  peserta  didik  yang  memiliki  kemampuan belajar berbeda. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka terhadap sumber-sumber yang terkait dengan tema pokok bahasan. Artikel ini memuat tiga RPP dari tiga  tingkatan  pendidikan  yang  berbeda.  Berdasarkan  ketiga  RPP  yang dimuat dalam artikel ini, semuanya dapat menjadi contoh dalam pembuatan RPP  menurut  Permendikbudristek  RI  Nomor  16  Tahun  2022.  Namun  RPP tersebut  masih  dapat  dikembangkan  dengan  mengacu  kepada  beberapa komponen pendukung dalam perencanaan pembelajaran.
Kata Kunci : desain; RPP; PAI; peraturan

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat memperhatikan kemajuan dan kualitas pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari isi yang
terdapat  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  yang dibentuk  sejak  dari  proses  awal  kemerdekaan  Indonesia,  cita-cita  tersebut adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Tentunya  upaya  untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini akan bergerak pada sektor pendidikan, dimulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Pendidikan  menjadi  salah  satu  kebutuhan  dasar  manusia  dalam bertumbuh  kembang  dan  berproses  selama  hidupnya,  selain  itu  hasilnya akan  berbanding  lurus,  apabila  kualitas  pendidikan  yang  baik  di  suatu negara maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini akan berdampak positif terhadap kemajuan sebuah negara.
Oleh  karena  itu,  dibuatlah  berbagai  macam  peraturan  yang diharapkan  dapat  menjadi  alat  pendukung  kemajuan  pendidikan  melalui kebijakan  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  kementerian  yang berwenang seperti kementerian pendidikan. Beberapa kebijakan besar yang berpengaruh dan pernah dilakukan pemerintah seperti pada masa orde lama, yaitu  diberlakukannnya  kebijakan  dalam  sistem  pendidikan  seperti  dalam UU pokok pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 juncto Nomor 12 Tahun 1954, UU Nomor 2 Tahun 1962 tentang Perguruan Tinggi, serta Penetapan Presiden Nomor  5  Tahun  1965  (Tilaar,  1995).  Dengan  adanya  kebijakan  ini,  untuk pertama kalinya perguruan tinggi swasta diakui keberadaannya, seperti bisa didaftarkan secara legal (Fadli dan Dyah, 2019).
Pada  masa  orde  baru,  meskipun  pemerintah  pernah  mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974  yang  dianggap  melemahkan  eksistensi  madrasah  sehingga  mendapat reaksi keras dari umat Islam. Kebijakan tersebut dihapuskan sejalan dengan hadirnya  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Tiga  Menteri  (Menteri  Agama, Menteri  Pendidikan,  dan  Menteri  Dalam  Negeri)  No.  3  Tahun  1975.  Dalam SKB  tersebut  diakui  keberadaan  madrasah  yang  memiliki  tiga  tingkatan diantaranya Ibtidaiyah , Tsanawiyah , dan Aliyah (Heni, 2015).
Pada  masa  Presiden  B.  J.  Habibi,  beberapa  kebijakan  yang diberlakukan  diantaranya  adalah  kampus  yang  akhirnya  terbebas  dari campur tangan dan pemantauan Normalisasi Kehidupan Kampus atau NKK yang sering dianggap sebagai penghambat mahasiswa dalam meningkatkan kekreatifitasannya dan status dari Perguruan Tinggi Negeri berubah menjadi bentuk Badan Hukum Milik Negara. Secara umum kebijakan pendidikannya adalah  memasukkan  pendidikan  ke  dalam  otonomi  daerah.  Hal  ini  berarti bahwa  pendidikan  tidak  lagi  bersifat  sentralistik  melainkan  desentralistik. Pemerintah  pusat  sebagai  pemegang  kekuasaan  bertugas  memberikan pengarahan  serta  pengawasan  terhadap  segala  bentuk  hal  yang  dianggap sebagai hal yang pokok (Paul, 2002).
Pada masa Presiden Abdurahman Wahid, kebijakan yang diberlakukan memberikan  pengaruh  positif  terhadap  pendidikan  di  daerah  dengan diterbitkannya  UU  Nomor  22  Tahun  1999  dan  UU  Nomor  25  Tahun  1999 tentang  pemerataan  keuangan  pusat  dan  daerah.  Sehingga  pemerintah daerah  selaku  pemangku  kebijakan  dapat  menyesuaikan  kebutuhannya. Pada masa ini diketahui bahwa gaji guru meningkat secara signifikan (Rifa’I, 2011).
Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, beberapa kebijakan yang diberlakukan diantaranya adalah menjadikan PAI sebagai mata kuliah wajib
di  Perguruan  Tinggi,  peraturan  ini  merupakan  bentuk  tindak  lanjut  dari pendidikan tingkat TK hingga SMA. Kebijakan ini diatur melalui Keputusan Dirjen  (Direktur  Jenderal)  Pendidikan  Tinggi  Nomor  263/Dikti/Kep/2000, menyebutkan bahwa PAI dimuat dalam 2 sks (Ramayulis, 2011). Pemantapan pendidikan  Islam  yang  dilakukan  adalah  sebagai  bagian  dari  Sisdiknas melalui UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan pengakuan terhadap Pesantren, Ma’had, Raudhatul Anfal dan Majelis Taklim, serta menjadikan PAI sebagai mata pelajaran prioritas utama pada UU Sisdiknas (Nata, 2011).  Memberlakukan program wajib belajar 9 tahun dibawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Serta  memberlakukan  kurikulum  2004  yang  dikenal  dengan  Kurikulum Berbasis Kompetensi (Hidayat, 2013).
Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa kebijakan yang  diberlakukan  diantaranya  adalah  pemenuhan  anggaran  20%  APBN untuk  pendidikan  nasional  sehingga  muncul  program  dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  yang  berguna  untuk  membiayai  kegiatan nonpersonalia selama setahun sebagai dana penunjang pendidikan sehingga satuan  pendidikan  dapat  melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan  Standar Nasional Pendidikan. Program ini mendukung wajib belajar sembilan tahun yang diberlakukan di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dengan tujuan meringankan beban masyarakat (Permana, 2020). Sertifikasi guru  dan  dosen  sebagai  program  meningkatkan  mutu  pendidikan  yang berangkat  dari  peningkatan  mutu  tenaga  kerja  guru  dan  dosen  sebagai tenaga  kerja  profesional  dan  kompensasi  profesional  diberikan  tunjangan sertifikasi  (Saprudin,  2014).  Serta  implementasi  Kurikulum  2013  secara terbatas sebagai adaptasi peralihan dari kurikulum KTSP.
Pada  masa  Presiden  Jokowi  Jilid  1,  beberapa  kebijakan  yang diberlakukan  diantaranya  adalah  UN  tidak  lagi  menjadi  sebagai  penentu kelulusan dan peralihan UN menjadi UNBK. Implementasi Kurikulum 2013 secara menyeluruh sebagai kelanjutan dari periode presiden sebelumnya dan telah  mengalami  beberapa  kali  revisi  dan  penyempurnaan.  Membentuk program Guru Garis Depan (GGD) yang bertugas di daerah 3 T sebagai usaha membangun  kualitas  manusia  dari  daerah  pinggiran.  Berdasarkan pernyataan  yang  disebutkan  dalam  situs  Kominfo.go.id,  sistem  zonasi diberlakukan  pada  PPDB  dengan  tujuan  untuk  menghapus  ketimpangan kualitas pendidikan di sistem persekolahan. Membentuk konsep High Order Thingking  Skill (HOTS)  yang  mengacu  pada  taksonomi Bloom .  Menguatkan pendidikan karakter dan mengadakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai cara  untuk  memberikan  pengetahuan  dan  persyaratan  yang  diperlukan untuk memenuhi kualifikasi seorang guru (Permana, 2020).
Berdasarkan  beberapa  bentuk  kebijakan  yang  diberlakukan  oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan telah mempengaruhi perkembangan pendidikan  di  Indonesia.  Beberapa  kebijakan  memberikan  dampak  yang positif. Namun kebijakan selalu harus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan  tuntutan  zaman.  Kebijakan  baru  yang  diberlakukan  harus  mampu mengakomodir  hal  tersebut  sehingga  dapat  menyempurnakan  sistem pendidikan. Indonesia memiliki sejarah pendidikan yang panjang sejak dari presiden pertama hingga presiden saat ini. Berbagai kebijakan diberlakukan dan ditinjau ulang dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pendidikan
di  Indonesia.  Karena  pemerataan  pendidikan  yang  baik  merupakan  salah satu bentuk keadilan sosial yang dirasakan oleh masyarakat sebagai seorang warga negara.
Penelitian  terdahulu  merupakan  sebuah  intrumen  penting  yang memiliki relasi dengan topik penelitian ini. Adapun kegunaan dari penelitian terdahulu  adalah  sebagai  referensi  untuk  mengetahui  hasil  yang  diperoleh oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang telah dilakukan di masa lalu dapat memberikan  keuntungan  bagi  peneliti  (Idrus,  2009).  Melalui  penelusuran, penulis mendapatkan beberapa referensi terkait yang terdiri atas jurnal dan skripsi untuk menjadi referensi.
Pertama,  Skripsi  oleh  Ibnu  Mas’ud (2015)  berjudul “ Analisis Implementasi  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP) Di SMAN 1 Luragung Kabupaten Kuningan ” . Skripsi ini membahas tentang analisis RPP berdasarkan KTSP di SMAN  1  Luragung.  Berdasarkan  hasil  yang  di  peroleh  peneliti  dapat diketahui bahwa penyusunan RPP telah menyesuaikan dengan bentuk KTSP, namun terdapat beberapa komponen yang belum dimiliki. Implementasi RPP yang dilakukan cukup sesuai dengan ketentuan KTSP dan Standar Nasional Pendidikan.
Kedua,  Skripsi  oleh  Desi  Arisanti  (2015)  berjudul “ Analisis Perencanaan Pembelajaran Guru PAI Berdasarkan Kurikulum 2013 Di SMPN 5 Malang ” . Skripsi ini membahas tentang kesesuaian RPP yang dibuat dengan prinsip pengembangan kurikulum 2013 diantaranya, RPP adalah penjabaran yang terdiri dari ide kurikulum dan silabus, meningkatkan partisipasi aktif peserta  didik,  meningkatkan  budaya  membaca  dan  menulis,  memberikan umpan balik ( feedback ) dan tindak lanjut, keterkaitan dan keterpaduan, dan mampu menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di SMPN 5 Malang.
Ketiga, Skripsi oleh Rizki Amalia (2010) yang berjudul “ Minat Guru PAI Terhadap Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Penelitian Terhadap Guru Agama  Islam di SDN Kelurahan Pondok Kelapa ” . Skripsi ini membahas minat guru Pendidikan Agama Islam terhadap penyusunan RPP, faktor-faktor yang mempengaruhi minat guru, pentingnya fungsi RPP dalam pembelajaran serta kurangnya kesadaran guru terhadap pentingnya fungsi RPP. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti dapat diketahui bahwa minat guru PAI terhadap penyusunan RPP dipengaruhi faktor minat personal dan situasional guru.
Ketiga  penelitian  tersebut  menunjuk  kepada  satu  hal,  yakni kemampuan guru dalam membuat RPP yang turut didorong dengan adanya suatu kebijakan tertentu. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis dalam artikel  ini.  Penulis  mencoba  untuk  melihat  kemungkinan  bahwa  sebuah aturan dapat memberikan sebuah wawasan dalam mengembangkan desain pembelajaran terutama dalam bentuk RPP pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
Artikel  ini  akan  melihat  perkembangan  kebijakan  yang  mengarah kepada pengembangan desain pembelajaran melalui kebijakan Kementerian Pendidikan  terbaru  tahun  2022.  Karena  peraturan  yang  dibuat  secara otomatis  akan  menjadi  pedoman  bagi  guru  dalam  membuat  Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  peserta didik. Dalam artikel ini penulis akan mencoba melihat unsur-unsur utama
pembentuk  RPP  yang  terdapat  dalam  peraturan  tersebut  serta implementasinya ke dalam mata pelajaran PAI.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Metode  yang digunakan  adalah  studi  pustaka,  yang  mengumpulkan  data  dan  informasi dalam  bentuk  kepustakaan,  baik  dalam  bentuk  buku,  catatan-catatan, jurnal  dan  dokumentasi  lainnya  yang  dianggap  relevan  (Anwar,  1975). Sumber  datanya  merupakan  data  sekunder  yang  berasal  dari  sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan artikel. Kajian pustaka adalah usaha yang dijalani oleh peneliti untuk dapat menghasilkan penelitian yang relevan atau  yang  terkait  dengan  masalah  yang  diteliti,  hal  ini  bertujuan  untuk melihat  persamaan  ataupun  perbedaannya,  sekaligus  menemukan  celah yang  masih  dapat  diteliti  (Adnan  dan  Mujahidin,  2014).  Analisis  data menggunakan  teknik  analisis  isi  atau  konten  yang  bertujuan  untuk menganalisis isi pesan tertentu yang dapat bersifat eksploratif dan deskriptif.
Data Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dengan cara dokumentasi yang didapatkan dari beberapa madrasah di Kabupaten Kayong Utara yang bersedia memberikan bantuan terkait dengan desain pembelajaran.

## PEMBAHASAN

## A. Pendidikan Agama Islam (PAI)
Ketika  kita  menyebutkan  tentang  Pendidikan  Agama  Islam,  maka terdapat  dua  hal  yang  menjadi  konsen,  dua  hal  tersebut  adalah  mendidik siswa  untuk  berperilaku  sesuai  dengan  nilai-nilai  atau  akhlak  Islam  dan mendidik  siswa  untuk  mempelajari  dan  memahami  materi  yang  berkaitan dengan agama Islam (Tika, 2022). Islam telah mewajibkan umatnya untuk belajar.  Karena  menurut  Islam,  pendidikan  adalah  kebutuhan  insan  yang harus  dipenuhi  secara  mutlak,  agar  dapat  mencapai  kesejahteraan  dan kebahagiaan  di  dunia  dan  akhirat.  Dengan  pendidikan  itu  juga  diperoleh berbagai  macam  ilmu  pengetahuan  untuk  bekal  di  dalam  kehidupannya (Zuharini,  1995).  Islam  setidaknya  mengidentifikasi  konsep  pendidikan  ke dalam tiga hal, yaitu tarbiyah , ta’lim , dan ta’dib . Namun secara umum istilah yang berkembang pada saat ini adalah tarbiyah (Hery, 2003).
Sedangkan  pengertian  pendidikan  apabila  ditinjau  dari  makna definisinya  menurut  para  ahli  diantaranya:  1)  Tayar  Yusuf  berpendapat bahwa Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar oleh generasi tua untuk memeberikan  pengalaman,  pengetahuan,  kecakapan  dan  keterampilan mereka kepada generasi muda agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah  (Majid  dan  Dian,  2004),  2)  Zuharini  berpendapat  bahwa  Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar dengan tujuan untuk membimbing serta membentuk  kepribadian  siswa  dengan  tahapan  sistematis  dan  pragmatis, agar dapat hidup sesuai dengan tuntunan agama Islam sehingga diperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat (Zuharini, 2004), dan 3) Muhaimin yang mengutip  dari  Garis-Garis  Besar  Pengajaran  Pendidikan  Agama  Islam berpendapat  bahwa  Pendidikan  Agama  Islam  adalah  usaha  secara  sadar untuk  mempersiapkan  siswa  dalam  upaya  untuk  meyakini,  memahami, menghayati,  mengamalkan  ajaran  Islam  baik  melalui  kegiatan,  bimbingan,
pengajaran dan latihan. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan tuntutan untuk  dapat  menghormati  agama  lain  agar  tercipta  kerukunan  dan persatuan nasional (Tika, 2022).
Melalui  beberapa  pendapat  tersebut  maka  pengertian  PAI  dapat disimpulkan sebagai sebuah usaha yang dilakukan melalui kesadaran dalam upaya  pembentukan,  perubahan  sikap  dan  tingkah  laku  sesuai  dengan petunjuk  ajaran  agama  Islam.  Seperti  yang  telah  dilakukan  Nabi  dalam dakwahnya  ia  berusaha  untuk  menyampaikan  seruan  agama  dengan dakwah,  menyampaikan  ajaran,  memberi  tauladan,  melatih  keterampilan, memberi  motivasi  dan  menciptakan  lingkungan  sosial  yang  mendukung pelaksanaan  ide  pembentukan  pribadi  muslim.  Agar  hal  tersebut  dapat terwujud maka diperlukan upaya, kegiatan, cara, alat, dan lingkungan hidup yang dapat menunjang keberhasilannya.

## B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Secara  sederhana,  RPP  dideskripsikan  sebagai  prosedur  atau  cara dalam mengorganisir proses pembelajaran agar mencapai kompetensi dasar yang  telah  ditetapkan  dalam  standar  isi  dan  dijelaskan  di  dalam  silabus (Tika, 2022).  RPP merupakan bentuk persiapan yang dilakukan oleh guru sebelum  memulai  hingga  selesainya  pembelajaran.  Persiapan  yang  ingin dibangun  diantaranya  persiapan  tertulis  atau  mental,  keadaan  emosional yang  ingin  dibangun,  lingkungan  belajar  yang  produktif  termasuk meyakinkan  peserta  didik  untuk  mau  terlibat  dalam  setiap  proses pembelajaran secara penuh.
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memiliki tujuan diantaranya: 1) memudahkan dan memperlancar, proses pembelajaran, serta meningkatkan  hasil  belajar,  2)  memberikan  guru  kesempatan  untuk merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, kemampuan guru dan fasilitas,  dan  3)  dengan  merencanakan  pembelajaran  secara  profesional, sistematis  dan  berdaya  guna,  maka  guru  dapat  melihat,  mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai  bagian dari sistem kerja yang logis dan terencana (Lukmanul Hakim, 2009).
C. Rencana Pembelajaran Menurut Permendikbusristek RI Nomor 16 Tahun 2022
Berdasarkan Bab II yang terdapat di Permendikbudristek RI Nomor 16 Tahun  2022,  pada  bagian  pertama  perencanaan  pembelajaran  dapat dirumuskan sebagai capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara dalam  usaha  mencapai  tujuan  belajar,  dan  cara  dalam  menilai  tingkat pencapaian tujuan belajar.
Dokuman  rencana  pembelajaran  kemudian  disusun  dengan memperhatikan  sifat  fleksibel,  jelas,  dan  sederhana  agar  dapat mempermudah  proses  mencapai  tujuan  belajar.  Bentuk  rencanaan pembelajaran  yang  fleksibel  bermakna  tidak  terikat  pada  suatu  bentuk tertentu dan dapat disesuaikan. Rencana pembelajaran yang jelas bermakna dapat dengan mudah dipahami. Serta rencana pembelajaran yang sederhana bermakna  memuat  hal  pokok  dan  penting  sebagai  acuan  pelaksanaan pembelajaran. Maka sebuah rencana pembelajaran setidaknya memuat tiga
hal  pokok  diantaranya  tujuan  pembelajaran,  langkah  atau  kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.
Pada  bagian  kedua,  rencana  pembelajaran  dirumuskan  sebagai capaian pembelajaran yang memuat kompetensi-kompetensi dan materi yang sesuai dengan kurikulum Satuan Pendidikan. Kurikulum tersebut disusun berdasarkan pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang diterapkan, serta  visi,  misi  dan  karakteristik.  Kurikulum  Satuan  Pendidikan  disusun melibatkan  siswa  dan  orang  tua  atau  wali.  Capaian  pembelajaran dirumuskan  dengan  memperhatikan  karakteristik  siswa  dan  sumber  daya yang  ada  di  Satuan  Pendidikan.  Selain  itu  pada  pendidikan  menengah, capaian pembelajaran juga memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan di ranah pekerjaan.
Pada  bagian  ketiga  dirumuskan  cara  dalam  usaha  untuk  mencapai tujuan  belajar  yang  dilakukan  melalui  strategi  pembelajaran  yang direncanakan  untuk  memberikan  sebuah  pengalaman  belajar  berkualitas. Strategi  pembelajaran  tersebut  dilakukan  dengan  memberi  peluang  bagi siswa  untuk  menerapkan  materi  pada  masalah  atau  konteks  nyata  dalam kehidupannya, meningkatkan interaksi dan partisipasi aktif, memaksimalkan  sumber  daya  di  lingkungan  Satuan  Pendidikan  atau masyarakat,  dan  mampu  menggunakan  peralatan  teknologi  informasi  dan komunikasi dengan baik. Strategi pembelajaran tersebut dilakukan dengan memperhatikan  karakteristik  siswa,  mencakup  usia  dan  tingkat perkembangan,  serta  kondisi  perkembangan  sebelumnya,  kondisi  fisik, kondisi psikologis, dan latar belakang siswa. Strategi ini dapat diadaptasikan lintas mata pelajaran atau lintas kelas.
Pada  bagian  keempat  dirumuskan  cara  menilai  atau  evaluasi ketercapaian tujuan belajar dengan menggunakan bermacam-macam teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar.  Penilaian atau evaluasi  yang  dilakukan  mengacu  pada  standar  penilaian  sesuai  dengan peraturan.
D. Penerapan
Desain
Rencana
Pembelajaran
PAI Menurut Permendikbusristek  RI  Nomor  16  Tahun  2022  di  Madrasah  Kabupaten Kayong Utara
Seorang pendidik dapat mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  serta  dengan kemampuan  kreatifitasnya.  Kemajuan  teknologi  akan  lebih  terasa  apabila dilakukan sejalan dengan kreatifitas yang dapat menjadikan sebuah proses pembelajaran semakin menarik dan interaktif.
Pembelajaran  tersebut  tentu  harus  mengikuti  pedoman  yang  telah disediakan  agar  terintegrasi  dengan  kurikulum  yang  digunakan.  Hal  ini dilakukan  agar  tujuan  capaian  pembelajaran  tidak  keluar  dari  jalur  yang telah  ditetapkan.  Pembahasan  berikut  ini  akan  melihat  realitas  desain pembelajaran  PAI  menurut  Permendikbudristek  RI  Nomor  16  Tahun  2022 terhadap tiga sumber RPP yang digunakan di tiga tingkat pendidikan yang berbeda, mulai dari MI, MTS dan MA.
Proses  pembuatan  RPP  setidaknya  dapat  memotivasi  guru  menjadi lebih  siap  dalam  melakukan  kegiatan  pembelajaran  dengan  perencanaan yang  matang,  sehingga  di  dalam  RPP  setidaknya  memuat  beberapa
komponen  penyusun  tentang  standar  proses  seperti  berikut  ini:  1)  mata pelajaran,  2)  standar  kompetensi,  3)  kompetensi  dasar,  4)  indikator pencapaian, 5) tujuan pembelajaran, 6) materi belajar, 7) sumber belajar, 8) alokasi waktu belajar, 9) metode belajar, 10) langkah kegiatan belajar, dan 11) evaluasi (Tika, 2022).
Berdasarkan komponen-komponen penyusun tentang standar proses tersebut  maka  didapatkanlah  pembahasan  tentang  rencana  pelaksanaan pembelajaran yang terdapat di tiga tingkat pendidikan berbeda.

## 1. RPP di MI Negeri Sukadana
Berdasarkan  RPP  yang  diperoleh  dari  MIN  Sukadana  pada  mata pelajaran  fikih,  kelas  enam  semester  ganjil.  RPP  tersebut  memuat beberapa hal diantaranya:
a. Mata pelajaran
b. Kompetensi dasar
c. Tujuan belajar
d. Sumber belajar
e. Alokasi waktu belajar
f. Metode belajar
g. Kegiatan belajar (pendahuluan, inti dan penutup)
h. Evaluasi

## 2. RPP di MTS Negeri 3 Kayong Utara
Berdasarkan RPP yang diperoleh dari MTSN 3 Kayong Utara pada mata  pelajaran  aqidah  akhlak,  kelas  sembilan  semester  ganjil.  RPP tersebut memuat beberapa hal diantaranya:
a. Mata pelajaran
b. Standar kompetensi
c. Kompetensi dasar
d. Indikator pencapaian belajar
e. Tujuan belajar
f. Materi belajar
g. Sumber belajar
h. Alokasi waktu belajar
i. Metode belajar
j. Kegiatan belajar (pendahuluan, inti dan penutup)
k. Evaluasi

## 3. RPP di MA Negeri Kayong Utara
Berdasarkan RPP yang diperoleh dari MAN Kayong Utara pada mata pelajaran  aqidah  akhlak,  kelas  sepuluh  semester  ganjil.  RPP  tersebut memuat beberapa hal diantaranya:
a. Mata pelajaran
b. Tujuan belajar
c. Materi belajar
d. Sumber belajar
e. Alokasi waktu belajar
f. Kegiatan belajar (pendahuluan, inti dan penutup)
g. Evaluasi
Menurut  Permendikbudristek  RI  Nomor  16  Tahun  2022,  dokumen perencanaan  pembelajaran  yang  dalam  hal  ini  adalah  RPP  setidaknya memuat  tiga  hal  yaitu  tujuan,  langkah  atau  kegiatan,  dan  penilaian pembelajaran.  Hal ini menyatakan bahwa tidak ada format pasti atau format paten  dalam  proses  pembuatan  perencanaan  pembelajaran.  Semua  proses pembuatan  dilakukan  sesuai  kebutuhan  peserta  didik,  sumber  daya  di Satuan Pendidikan dan kemampuan guru secara personal.
Namun  pembuatan  perencanaan  pembelajaran  memiliki  sebuah standar  yang  menjadi  pedoman  bagi  guru  dalam  melakukan  perencanaan. Hal  ini  dilakukan  agar  perencanaan  pembelajaran  memiliki  sebuah pengaturan yang jelas dan tetap berada di  dalam koridor yang diharapkan demi  ketercapaian  tujuan  pembelajaran.  Meskipun  setiap  komponen memiliki  arah  pengembangan  yang  berbeda-beda,  namun  semuanya merupakan satu kesatuan.  Beberapa acuan dalam pembuatan perencanaan pembelajaran diantaranya (Tika, 2022):
1. Mencantumkan  identitas  sekolah,  mata  pelajaran,  kelas,  semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dan alokasi waktu.
2. Merumuskan tujuan pembelajaran.
3. Menentukan materi pembelajaran yang dilihat dari indikator.
4. Menentukan  metode  pembelajaran  atau  strategi  yang  akan diintegrasikan ke dalam kegiatan belajar siswa.
5. Menetapkan kegiatan belajar yang terdiri dari langkah-langkahnya.
6. Memilih sumber belajar mengacu pada silabus yang dikembangkan.
7. Menetapkan  kegiatan  penutup  sebagai  cara  merangkum  atau merefleksikan hasil pembelajaran.
8. Menentukan cara penilaian.
Meskipun  pembuatan  perencanaan  pembelajaran  memiliki  beberapa komponen  yang  wajib  ada  di  dalamnya.  Namun  sifat-sifat  dokumen perencanaan  pembelajaran  harus  dapat  dibuat  sefleksibel  mungkin  untuk mengakomodasi  segala  macam  kemungkinan  kondisi  atau  situasi  yang terjadi  di  dalam  kelas  saat  kegiatan  pembelajaran  dilakukan.  Hal  ini  agar guru dapat bersiap untuk kemungkinan-kemungkinan munculnya keadaan yang memaksa guru untuk merubah cara atau proses pembelajaran.
Oleh karena itu dokumen ini juga harus bersifat jelas, memuat hal-hal esensial di dalamnya sehingga guru selalu ingat akan capaian yang menjadi tujuan  akhir  dari  kegiatan  pembelajaran,  dan  dokumen  ini  juga  sebisa mungkin bersifat sederhana, sehingga mudah untuk dibuat, mudah untuk dipahami  dan  mudah  untuk  dilaksanakan.  Karena  sebaik-baiknya perencanaan  pembelajaran  adalah  berhasilnya  indikator  capaian pembelajaran,  bukan  dari  tingkat  kerumitan  perencanaan  tersebut  yang pada  akhirnya  membuat  bingung  guru  dalam  menjalankannya  di  dalam ruang kelas.
Berdasarkan  bentuk  ketiga  RPP  yang  dijadikan  sumber  data  dalam artikel ini, ketiganya masih dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan yang terpenting sesuai dengan kemampuan guru itu sendiri agar dapat dengan mudah dijalankan dalam kegiatan pembelajaran.

## PENUTUP
Permendikbudristek  RI  Nomor  16  Tahun  2022  dapat  menjadi  acuan pembuatan  perencanaan  pembelajaran  atau  RPP.  Meskipun  tidak memberikan  sebuah  pengaturan  secara  spesifik,  namun  aturan  tersebut memberikan  sebuah  deskripsi  terhadap  sifat  perencanaan  pembelajaran yang  tidak  boleh  merumitkan  guru,  baik  dalam  membuat  dan melaksanakannya. sehingga dibuatlah sifat seperti harus fleksibel, jelas dan sederhana.
Aturan  tersebut  juga  menyebutkan  bahwa  dokumen  perencanaan pembelajaran atau RPP haruslah mudah dipahami, berisi hal pokok dan hal penting  sebagai  acuan  pembelajaran  seperti  tujuan  belajar,  langkah  atau kegiatan  belajar  dan  penilaian  atau  evaluasi  sebagai  cara  untuk  melihat tingkat keberhasilan proses pembelajaran tersebut.
Berdasarkan  aturan  tersebut,  dari  ketiga  RPP  yang  menjadi  sumber dalam artikel ini untuk melihat tingkat kesesuaian atau realitas sebuah RPP yang  digunakan  di  tiap  sekolah,  semuanya  sudah  mencakup  hal  penting. Namun  tidak  semua  RPP  memiliki  komponen  yang  lengkap.  Dalam  hal  ini kita  harus  melihat  pada  keseragaman  bentuk  RPP  yang  mungkin  telah disepakati  oleh  pihak  sekolah,  apakah  RPP  tersebut  merupakan  bentuk kesepakatan atau murni hasil dari pengembangan guru mata pelajaran.
Apabila  memang  terdapat  keseragaman  yang  telah  disepakati  oleh pihak sekolah maka guru perlu untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan  RPP  dengan  tetap  berada  pada  koridor  kesepakatan tersebut meski ruang yang tersedia menjadi kurang fleksibel. Namun apabila pembuatan RPP murni merupakan hasil pengembangan guru mata pelajaran dengan  menyesuaikan  kebutuhan  komponen  perencanaan,  kebutuhan peserta  didik,  sumber  daya  di  Satuan  Pendidikan  dan  kemampuan  guru tersebut.  Maka  ruang  yang  tersedia  menjadi  sangat  fleksibel  sehingga pengembangan RPP dapat menjadi lebih mudah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan  &  Mujahidin.  (2014). Panduan  Penetian  Praktis  untuk  Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi . Bandung: Alfabeta.
Aly, Hery Nur. (2003). Ilmu Pendidikan Islam . Jakarta: Logos. Amalia,  Rizki.  (2010).  Skripsi. “ Minat  Guru  PAI  Terhadap  Penyusunan Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP):  Penelitian  Terhadap  Guru Agama  Islam  di  SDN  Kelurahan  Pondok  Kelapa ” .  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta.
Anwar,  M.  Ahmad.  1975). Prinsip-Prinsip  Metodoli  Research .  Yogyakarta: Sumbansih.
Apriani, Tika Hizria. (2022). Skripsi. “ Analisis Kemampuan Guru Pendidikan Agama Dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di SMPN 19 Kota Bengkulu ” . UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Arisanti, Desi. (2015). Skripsi. “ Analisis Perencanaan Pembelajaran Guru PAI Berdasarkan Kurikulum 2013 Di SMPN 5 Malang ” . UIN Maulana Malik Ibrahim.
Fadli,  Muhammad  Rijal  dan  Kumalasari,  D.  (2019)  Sistem  Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). Jurnal Agatasya, 7 (2), 157-171.
Hidayat,  Sholeh.  (2013). Pengembangan  Kurikulum  Baru. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Idrus,  Muhammad.  (2009). Metode  Penelitian  Ilmu  Sosial .  Yogyakarta: Erlangga
Hakim, Lukmanul. (2009). Perencanaan Pembelajaran . Bandung: CV Wacana Prima.
Majid, Abdul dan Andayani Dian. (2004). Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mas’ud, Ibnu. (2015). Skripsi. “ Analisis Implementasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP) Di SMAN 1 Luragung Kabupaten Kuningan ” . IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Nata, Abuddin. (2011). Sejarah Pendidikan Islam . Jakarta: Raja Grafindo. Octofrezy,  Permana.  (2020).  Menakar  Kebijakan  Pendidikan  Nasional  Dan Pendidikan Islam Di Indonesia Era Reformasi (Presiden Habibie Sampai Presiden Jokowi Jilid I). Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Al-Fahim, 2 (2), 13-38.
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Bab I, pasal 2, ayat (1).
Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022.
Peraturan  Menteri  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Republik Indonesia RI Nomor 22 Tahun 2016
Ramayulis. (2011). Sejarah Pendidikan Islam, napaktilas perubahan konsep, filsafat  dan  metodologi  pendidikan  islam  dari  era  nabi  SAW  sampai Ulama Nusantara . Jakarta: Kalam Mulia. Rifa’i,  Muhammad. (2011). Sejarah  Pendidikan  Nasional.  Dari  masa  klasik hingga modern . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Suparno,  Paul  dkk.  (2002). Reformasi  Pendidikan,  Sebuah  Rekomendasi. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Syahal,  Saprudin,  P.  2014,  17  Desember,  Kebijakan  Stategis  Era  SBY. Kompasiana.com.
Diakses dari
https://www.kompasiana.com/padlilsyah/54f39506745513a32b6c7a 5b/kebijakan-pendidikan-strategis-era-sby Tilaar.  (1995). 50  Tahun  Pembangunan  Pendidikan  Nasional  1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan . Jakarta: Gramedia. Yuningsih, Heni. (2015). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru. Jurnal Tarbiya, 1 (1), 175-194.
Zuhairini. (1995). Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Zuhairini. (2004). Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam . Malang: UIN Press.