ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TENTANG UJARAN KEBENCIAN DI INDONESIA, MALAYSIA DAN NORWEGIA
Hartanto 1 , Syakdiah 2 , Yusuf Malkhi 3 . 1,3 Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, 2 Fakultas Isipol, Universitas Widya Mataram.
email: 1 hartanto.yogya@gmail.com, 2 syakdiah8@gmail.com, 3 ymalkhi@gmail.com

## Abstraks
Situs  yang  terdeteksi  menjadi  penyebar  hoax  dan  ujuran  kebencian  ditengarai berjumlah  800  di  Indonesia.  Ujaran  kebencian  merupakan  masalah  yang  masih menarik  untuk  dikaji,  karena  sedemikian  massif  maka  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  setiap  negara  memang  mengatur  mengenai  hal  tersebut.  Ujaran kebencian  juga  dapat  kita  temui  di  berbagai  media  antara  lain  yaitu  melalui  pidato kegiatan,  pamflet  atau  media  sosial,  orasi  dimuka  umum  (demonstrasi),  ceramah keagamaan,  media  massa  cetak,  dan  pamphlet,  hal  ini  terjadi  baik  disengaja  maupun tidak, dan tentunya dipengaruhi banyak faktor, misalnya Pendidikan, budaya, maupun social.  Berdasarkan  uraian  di  atas  penulis  memilih  judul  penelitian  perbandingan hukum tentang ujaran kebencian menurut hukum pidana di Indonesia (KUHP), hukum pidana  Malaysia  dan  hukum  pidana  norwegia”.  Jenis  penelitian  ini  merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dengan  mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan,  maupuan  litelatur  hukum  lain.    Pendekatan  yang  digunakan adalah  konseptual,  undang-undang  dan  komparatif,  untuk  kemudian  dianalisis  dan disimpulkan.  Dari  hasil  analisis  data  dapat  disimpulkan,  bahwa  pengaturan  ujaran kebencian  pada  KUHP  Indonesia,  Malaysia,  dan  Norwegia  pada  hakekatnya  memiliki kesamaan  soal  konsepsi  ujaran  kebencian,  meski  tidak  sama  persis,  sedangkan perbedaanya adalah pemeberlakuan dan sanksi hukumnya.
Kata Kunci: Hukum pidana, Ujaran kebencian, Indonesia, Malaysia, Norwegia.

## Abstract
Hate  speech  is  an  issue  that  is  still  interesting  to  study,  because  each  country's  Criminal Code  regulates  this  matter.  Hate  speech  can  also  be  found  in  various  media,  including through  activity  speeches,  pamphlets  or  social  media,  public  speeches  (demonstrations), religious lectures, printed mass media, and pamphlets. factors, such as education, culture, and social. Based on the description above, the authors chose the title of comparative legal research on hate speech according to Indonesian criminal law (KUHP), Malaysian criminal law and Norwegian criminal law. This type of research is normative juridical research by examining  literature  or  secondary  materials  by  referring  to  legal  norms  contained  in

## Perbandingan Hukum Pidana
Tentang Ujaran Kebencian Di Indonesia, Malaysia Dan Norwegia
statutory regulations, as well as other legal literature. The approach used is comparative, to  then  be  analyzed  and  concluded.  From  the  results  of  the  data  analysis,  it  can  be concluded that the provisions on hate speech in the Indonesian, Malaysian and Norwegian Criminal Codes have similarities in terms of the concept of hate speech, although they are not exactly the same, while the difference is in the implementation and legal sanctions.
Keywords : Criminal law, hate speech, Indonesia, Malaysia, Norway.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Di dunia ini ada beberapa sistem hukum, setidaknya civil law, common law, Islamic law system dan socialist law system. Antara negara di dalam satu sistem hukum sangat mungkin  berbeda,  karena  penyesuaian  dengan  kondisi  negara  masing-masing. Contohnya Indonesia  dan Norwegia  merupakan  negara  yang menggunkan sistem  civil law  system,  akan  tetapi  Indonesia  dan  Norwegia  berbeda,  lebih  lagi  Malaysia  yang menganut  sistem  common  law.  Di  Malaysia,  kelompok  minoritas,  termasuk  minoritas etnis  dan  agama,  migran,  dan  kelompok  LGBTQ  sering  menjadi  korban  ujaran kebencian,  yang  dilakukan  oleh  kelompok  mayoritas  untuk  membatasi  ekspresi  yang dilindungi  oleh  hukum  internasional,  termasuk  yang  mungkin  menyinggung.  Individu dan kelompok yang tidak terlibat dalam ujaran kebencian tetapi berbicara menentang pemerintah,  pejabat  negara,  atau  agama  sering  dihukum,  dan  perbedaan  pendapat politik. 1 Masalah  ujaran  kebencian  berbeda  pada  tiap-tiap  negara  yang  berarti  beda pula di setiap sistem hukum yang ada. Ada juga mengenai lembaga penegak hukum dan para aparat penegak hukum di dalam sistem peradilan pidana juga berbeda pada setiap negara. Sedangkan negara Malaysia memiliki masa lalu yang hampir sama terkait ujaran kebencian  yang  menimbulkan  insiden,  dan  jika  tidak  terkendali  maka  ujaran-ujaran kebencian tetap berpotensi menimbulkan insiden bernuansa SARA 2
Dalam  KUHP  ujaran  kebencian  tergolong  tindak  pidana  yang  pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab V KUHP. Ujaran kebencian juga merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap ketertiban umum pada pasal 156. Berdasarkan data dari papaparan  Kominfo,  sekitar  800  ribu  situs/web  di  Indonesia  diindakasikan  penyebar hoax  dan  ujaran  kebencian  ke  berbagai  pihak 3 .  Kasus  penyebaran  hoax  dan  ujaran kebencian  yang  bersamaan  dengan  isu  politik  sebanyak  91,8%  dan  isu  SARA  yang mencapai  88,6%.  Masyarakat  mendapatkan  isu  dari  media  sosial  sebanyak  34,9% televisi 8,7% media cetak 5%, email 3,1%, dan radio 1,2% 4 .  Penelitian yang dapat kita
1 www.article19.org. (7 Juni 2023). “Malaysia: Countering hate speech”, https://www.article19.org/resources/malaysia-countering-hate-speech/, diakses 19 Juni 2023 2 The  Centre.  (19  November  2019).  “Rethinking  Hate  Speech  Management  in  Malaysia”. https://www.centre.my/post/rethinking-hate-speech-management-in-malaysia, diakses 20 Juni 2023
3 Herawati,  Dewi  Maria  Penyebaran  Hoax.  “Penyebaran  Hoax  dan  Hate  Speech  sebagai  Representasi Kebebasan Berrpendapat”, Jurnal Promedia, Volume II no 2 (2016), hlm 142
4 Ibid
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
jadikan  salah  satu  referensi  adalah  “Countering  Online  Hate  Speech”  menyebutkan bahwa fenomena Hate speech secara online selalu berkembang dan berdampak negative di dalam maupun di luar Eropa; hate speech secara online adalah salah satu trend utama dari  tahun  sebelumnya. 5 Data  tersebut  juga  menekankan  bahwa  hatespeech  melalui media online berkembang pesat dan memiliki potensi untuk menjangkau audiensi yang lebih  besar 6 .  Tujuan  penyebaran  ujaran  kebencian  di  media  sosial  adalah  bertujuan untuk  menciptakan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  antara  individu  dan/atau kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras  dan  antargolongan (SARA)  dapat  membawa  perubahan  besar  dan  sering  digunakan  untuk  kepentingan politik/golongan 7 .  Dalam  sudut  pandang  Negara  Norwegia  juga  melarang  ujaran kebencian,  dan  mendefinisikan  sebagai  pernyataan  publik  yang  mengancam  atau menunjukkan penghinaan terhadap seseorang karena warna kulit, asal etnis, orientasi homoseksual, agama atau filosofi hidup mereka. Pemerintah Norwegia tel ah melakukan tindakan  untuk  menangani  anti-semitisme  dan  ujaran  kebencian  di  negara  tersebut, maka  dilakukan  tindakan  pemantauan  media  sosial. 8 Kita  sering  mendengar  ujaran kerap terjadi, apalagi puncaknya di Pemilu 2019. Dalam hukum pidana Malaysia (Penal Code)  Pasal  298  dan  298a,  serta  503  sampai  505  mengatur  tentang  kebebasan berbicara  untuk  mencegah  kekerasan.  Dalam  hukum  pidana  di  Norwegia  ujaran kebencian  diatur  dalam  Bab  XX  Pasal  185.  Semua  masyarakat  dalam  negara  yang sedang  membangun  selalu    muncul  ciri  dominan,  yaitu  adanya  bermacam  perubahan seperti di Indonesia. 9

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai perbandingan hukum pidana ujaran kebencian yang diatur dalam pasal KUHP Indonesia, Malaysia, Norwegia. Maka penulis memilih judul “Perbandingan Hukum Pidana Tentang Ujaran Kebencian Di  Indonesia, Malaysia, Norwegia”.

## C. Metode Penelitian
Bagaimana  pendekatan  komparatif  perbandingan  antara  KUHP  Indonesia  dan Malaysia, serta Norwegia terhadap ujaran kebencian dan sanksinya. Jenis penelitian ini
5 Sri Mawarti. “Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian”, Jurnal Toleransi, Vol 10, No 1, (2018), hlm 91
6 Gagliardone, Iginio, Danit Gal, Thiago Alves, Gabriela Martinez. “Countering Online Hate United Nations Educational”, Scientific and Cultural Organization7, place de Fontenoy, 75352 Paris, (2015), hlm 37
7 Mohammada  Isron  Rudin.  Analisis  terhadap  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian.  (Hate  Speech)  menurut Hukum Pidana Islam. Skripsi, Fakultas Syari`ah Dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2017, hlm 4.
8 Republika.co.id.  (28  Jan  2021).  “Tangani  Anti-Semitisme,  Norwegia  Pantau  Media  Sosial”, https://sindikasi.republika.co.id/berita/qnndgc382/tangani-anti-semitisme-norwegia-pantau-media- sosial, diakses 19 Juni 2023
9 Abd.  Rahman  dan  Heriyanto,  Memasyarakatkan  Hukum:    Pembaharuan  Hukum  Yang  Dinamis  Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Jurnal Hukmy, Volume 1, No. 1, April 2021, Hlm 6

## Perbandingan Hukum Pidana
Tentang Ujaran Kebencian Di Indonesia, Malaysia Dan Norwegia
merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  cara  meneliti  bahan  sekunder  dengan mengacu  pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan,  maupuan  litelatur  hukum  lain. 10 di  negara  Indonesia,  Malaysia,  maupun Norwegia.

## PEMBAHASAN
Perbandingan  hukum  merupakan  cara  untuk  memahami  unsur-unsur  dari masalah hukum. Menyitir pendapat Winerton bahwa perbandingan hukum merupakan suatu  metode  yaitu  memperbandingkan  sistem-sistem  hukum  dan  perbandingan tersebut  menghasilkan  data  sistem  hukum  yang  dibandingkan 11 .    Hukum  sebagai metode  dan  sebagai  ilmu  hukum  dapat  diketahui  dengan  membandingkan  hukum. Didalam  “Black  Law  Dictionary”  yang  menyatakan  bahwa  “comparative  jurisprudence” (yurisprudensi perbandingan) adalah “The study of the princples of legal science by the comparison  of  various  sistem  of  law”  (kajian  tentang  asas-asas  ilmu  hukum  dengan membandingkan berbagai sistem hukum). Tujuan perbandingan (komparatuf). Hukum Pidana,  sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwasanya  perbandingan  hukum  itu mempunyai  tujuan  secara  teoritis  untuk:  Mengumpulkan  pengetahuan  baru,  peranan edukatif untuk menghindari chauvinism hukum dan memperoleh tentang sistem hukum yang  digunakan,  sekaligus  alat  bantu  untuk  displin    ilmu  lain  terutama  bagi  sosiologi hukum dan antropologi hukum.

## Hukum Pidana Malaysia
Malaysia  tidak  memiliki  undang-undang  khusus  tentang  ujaran  kebencian ketentuan  tentang  ujaran  kebencian  merupakan  pasal  dalam  kategori  hasutan  dalam hukum  Malaysia.  Namun,  arti  dari  penghasutan  mencakup  secara  luas  termasuk mengkritik  pemerintah  dan  lembaga  pemerintah. 12 Ujaran  kebencian  (hate  speech) diatur  secara  spesifik  diudnag-undang  khusus  tentang  penghasutan  tahun  1948, kemudian  diatur  pula  dalam    mengesahkan  undang-undang  khusus,  yaitu  UU  Anti Berita  Palsu  pada  akhir  April  lalu,  untuk  menanggulangi  hoax  dan  berita  palsu, diberlakukan pula sanksi denda 500 ribu ringgit (sekitar Rp1,7 miliar) hingga ancaman penjara  selama-lamnya  enam  tahun  bagi  pengguna  media  sosial  yang  terbukti menyebarkan  hoaks.  Hal  yang  baru  adalah  undang-undang  ini  berlaku  bagi  warga negara Malaysia atau warga negara asing. 13

## Hukum Pidana Norwegia
10 Cindy Febriana Pualam. “Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Residivis Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  UU  No.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 3, Nomor 2,(2018), Hlm. 162 11 Trisna Ayu Wulandari. “Studi Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Pra Peradilan Menurut KUHAP Dengan Sistem Recht Commisaris Menurut Hukum Acara Pidana,” Skripsi Surakarta. 2009, hlm 33
12 Mohd Azizuddin Mohd Sani, et.al., “Freedom of the Internet in Malaysia”, The Social Sciences, Vol. 11 (7), (2016) hlm.1348
13 Pande Made Adhistya Prameswari. “Pengaturan Hoax (Berita Bohong) Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Di Indonesia”, Kertha Semaya, Vol. 9 No. 9, (2021),hlm. 1699
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Hukum pidana Norwegia tahun dibuat tahun1902 dan mulai berlaku tahun 1905, menurut Johannes Andenaes merupakan KUHP paling modern di Eropa pada saat saat itu.  Hukum  pidana  Norwegia  ini  awal  ide-ide  pembaharuan  yang  dikemukan  oleh Internationale  Kriminalistche  Vereinigung  (IKV)/  International  Association  for Criminology, karena rancangan KUHP ini berasal dari suatu panitia yang diketahui oleh Bernhard  G  yang  merupakan  anggota  aktif  IKV 14 .  Kristalisasi  pemikiran  pidana Norwegia  ini  merupakan  hukum,  dari  hasil  pengaruh  gerakan  social  defence  yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern 15 . Sistematika Hukum pidana Norwegia  terdiri  dari  tiga  bagian,  yaitu:  bagian  umum  (ruang  lingkup  berlakunya Hukum  pidana  Norwegia),  pidana  dan  tindakan  koreksi,  pertahanan  diri  serta mempertahankan  orang  lain  dan  harta  benda,  mens  rea  dan  pertanggungjawaban pidana. Sedangkan bagian selanjutnya memuat kejahatan (felonies) dan bagian tentang pelanggaran (misdemeanors)

## Ujaran Kebencian
Ujaran Kebencian menurut Lesmana dapat didefinisikan sebagai ucapan dan/atau tulisan  yang  dibuat  seseorang  dimuka  umum  untuk  tujuan  menyebarkan  dan/  atau menimbulkan  kebencian  sebuah  kelompok  terhadap  kelompok  lain  berbeda berdasarkan  ras,  agama,  keyakinan,  gender,  etnisitas,  kecacatan,  dan  orientasi seksual 16 .  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  secara  hukum  diartikan  tindakan  berupa komunikasi,  yang  dilakukan  oleh  suatu  individu  maupun  kelompok  yang  lain  dalam berbagai hal aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. 17 Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  adalah  istilah  yang  berkaitan  erat  dengan minoritas tertentu atau masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat mengakibatkan mereka sangat menderita, sementara orang lain tidak peduli.
Ujaran kebencian menurut para ahli: 18 a).  Anne Weber: persoalan yang kompleks hampir di semua negara dan juga di Indonesia dan merumuskan konsep ini saat ini tidak ada defini ujaran kebencian secara universal. b).  John  K  Roth:  Tindakan yang dianggap kejahatan, maupun ucapan menyinggung kepada invidu atau kelompok karena ras, agama etnis, dan orientasi seksual kelompok afiliasi lain. Ujaran Kebencian
14 The Norwegia Penal Code, translated by Harald Schjoldager, Introduction by Prof. Dr. John. Andenaes, (New York: Fred B. Rothman & Co, 1961), hlm.1.
15 Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  Legislatif  dalam  Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996), p. 121.
16 Lesmana,  T.  (2017).  Hate  Speech,  Kenapa  diributkan?,  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech) di  Indonesia, dari http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517-mikom-uphbekerjasama-dengan- kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech-kenapa-diributkan.  Diakses  pada  tanggal  19  Desember 2022.
17 Andria  Maulana  Prabowo,  Penerapan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Yang Menyebarkan  Ujaran  Kebencian Pada  Pemilihan  Umum  Menurut  UU  No.  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilu,  Skripsi,  Universitas Dharmawangsa, 2019. Hlm 19
18 Div.Kum  Polri,  https://id.scribd.com/presentation/456362395/1-Paparan-Kabag-s-e-Hate-Speech- 2015-Final2, diakses 19 Januari 2024

## Perbandingan Hukum Pidana
sangat  berbeda  dengan  ujaran  secara  umum,  karena  dalam  ujaran  kebencian  (Hate Speech)  tersebut  mengandung  sifat  benci,  dan  menyerang,  kemudian  diungkapkan secara berapi-api.
Perbedaaan  ini  terletak  pada  apakah  maksud  (ada  tidaknya  mens  rea)  hasutan untuk  mempengaruhi  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung.  Umumnya  ujaran yang disampaikan dengan semangat berapi-api dapat mendorong para audiennya untuk melakukan  kekerasan  atau  merugikan  orang  atau  kelompok  lain,  maka  dalam  hal  ini hasutan kebencian berhasil dilakukan 19 . Ujaran Kebencian bertujuan untuk menghasut/ memprovokasi  kebencian  terhadap  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  yang dibedakan menjadi:
a).  Suku:  Ini  umunya  marak  pada  saat  perhelatan  demokrasi  untuk  mobilisasi dukungan  publik,  dengan  cara  menghasut,  diskriminasi  ,  permusuhan  dan potensi timbulnya konflik.
b).  Agama:  Penghinaan  dalam  bentuk  hasutan  untuk  melakukan  kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
c).  Aliran  keagamaan:  Menyarankan  atau  mencari  dukungan  umum  untuk menafsirkan  agama  yang  dianut  di  Indonesia  atau  melakukan  kegiatan  agama tersebut,  dengan  maksud  menghasut  orang  lain  untuk  melakukan  kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
d).   Keyakinan  atau  kepercayaan:  Menghasut  kebencian  atau  pernyataan permusuhan  terhadap  keyakinan/keyakinan  orang  lain  sehingga  terjadi diskriminasi antar masyarakat.
e).  Ras:  Menunjukkan  kebencian  atau  rasa  orang  lain  karena  memperlakukan pembedaan,  atau  pemilihan  berdasarkan  pada  ras  yang  mencabut  atau pengurangan pelaksanaan hak asasi manusia.
f).   Antar  golongan:  Menyebarkan  kebencian  antarkelompok  penduduk  dengan tujuan  untuk  menghasut  orang  untuk  melakukan  kekerasan,  diskriminasi  atau permusuhan.
g).  Warna kulit: Memperlihatkan kebencian atau rasa kebencian karena perbedaan warna  kulit  yang  mengakibatkan  pengurangan,  pencabutan  atau  pelaksaanaan hak asasi manusia.
h).  Etnis: Menunjukkan kebencian atau rasa kebencian karena perbedaan etnis yang mengakibatkan pengurangan, pencabutan atau pelaksanaan hak asasi manusia.
i).  Gender:  Segala  bentuk  pembedaan,  pengucilan  atau  pembatasan  yang mempunyai  akibat  atau  tujuan  mengurangi  atau  menghilangkan  pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia yang berdasarkan gender.
19 M.Choirul  Anam  dan  Muhammad  Hafiz,  “SE  Kapolri  Tentang  Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia” Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3(2015) hlm. 345-346
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
j).  Kaum  difabel:  Memperlihatkan  rasa  kebencian  sehingga  menimbulkan pembatasan,  hambatan,  kesulitan  atau  pengurangan  atau  penghilangan  hak kaum difabel 20 .
k).  Orientasi seksual, ekspresi gender: Menghasut kebencian atau kebencian kepada orang  lain  karena  memiliki  orientasi  seksual  sehingga  terjadi  diskriminasi terhadap orang tersebut.
Ujaran  kebencian  juga  dapat  dilakukan  diberbagai  media  atau  sarana,  yang mengandung unsur-unsur kebencian antara lain:
a).   Kampanye  berupa  orasi  (lisan)  atau  tulisan:  Menyatakan  pikiran  di  depan umum  baik  secara  lisan  maupun  tulisan,  dengan  cara  menghasut  orang  untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
b).  Spanduk  atau  banner:  Menampilkan  atau  menempelkan  tulisan  yang  disertai gambar  dan  memuat  informasi  di  muka  umum  yang  mengandung  pernyataan kebencian atau penghinaan dengan maskud untuk menghasut orang melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan.
c).  Jejaring  Media  Sosial:  Ujaran  kebencian  dapat  dilakukan  di  media  massa  dan media elektronik yaitu:
1). Mendistribusikan  atau  mengirimkan  informasi  atau  dokumen  elektronik yang  berisi  konten  yang  menghina  dan  memiftnah  dan  membuatnya  dapat diakses.
2). Menyebarkan  berita  bohong  (hoax)  untuk  menimbulkan  kebencian  atau permusuhan  terhadap  individu  atau  kelompok  orang  tertentu  atas  suku, agama, ras dan antargolongan.
d).  Ceramah  keagamaan:  khotbah-khotbah  keagamaan  yang  menghasut permusuhan,  diskriminasi  atau  kekerasan  berdasarkan  agama  dengan menyalahgunakan isi kitab suci.
e).  Pamfelt:  Menyiarkan,  menampilkan  atau  melampirkan  gambar  publik  yang berisi  pernyataan  kebencian  atau  penghinaan  yang  dimaksudkan  untuk menghasut  orang  untuk  melakukan  tindakan  kekerasan  diskriminasi,  atau permusuhan 21 .
f).  Penyampaian  pendapat  di  muka  umum  (demonstrasi):  Menyatakan  pikiran  di depan umum untuk menghasut orang untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.
Ujaran kebencian yang selalu ada baik dilakukan individu maupun kelompok, baik secara  lisan  maupun  tulisan  dengan  berbagai  sarana  media,  menimbulkan potensi/dampak yang berbahaya karena:
20 Komnas HAM, Loc.Cit, hlm 14
21 Komnas HAM, Loc.Cit, hlm 24-25
a).  Karena  merendahkan  manusia  lain;  manusia  merupakan  ciptaan  Tuhan  dan tidak seorangpun yang berhak merendahkan manusia.
b).  Menimbulkan kerugian materi dan korban manusia (kekerasan fisik/jiwa); data penelitian menjelaskan jumlah kerugian material dan korban kekerasan berbasis lebih besar.
c).  Dapat menimbulkan dampak yaitu konflik; hasutan untuk memusuhi orang per orang maupun kelompok yang berdampak konflik. Konflik ini bisa terjadi antara individu dan meluas menjadi antar kelompok.
d).  Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok; hasutan ujaran kebencian ini bisa membuat  stigma,  pemikiran  dan  diskriminasi.  Pada  tingkat  yang  paling  parah dapat  menimbulkan  kebencian  yang  menjurus  pembantaian  etnis  (genosida) terhadap kelompok sasarn 22 .
Kualifikasi  Hate  Speech  dapat  dipersamakan  dengan  tindak  pidana  yang  diatur dalam KUHP, maupun ketentuan pidana lain di luar KUHP (lex sepecialist), antara lain:
a).  Penghinaaan
Menurut R. Soesilo dalam buku Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta  Komentar  Pasal  Demi  Pasal  dalam  penjelasan  Pasal  310  KUHP, menjelaskan bahwa: Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.  Yang  diserang  ini  biasanya  merasakan  malu.  Obyek  penghinaan dapat  berupa  rasa  harga  diri  atau  martabat  terakit  nama  baik pribadi(perseorangan) atau masyarakat kelompok 23 .
b).  Pencemaran nama baik
Pengertian  Pencemaran  Nama  Baik  dalam  KUHP  dikenal  juga  pencemaran nama  baik  (defamation)  ialah  tindakan  mencemarkan  nama  baik  atau kehormatan  seseorang  melalui  cara  menyatakan  sesuatu  baik  secara  lisan maupun tulisan.
c).  Penistaan
Nista  atau  penistaan  adalah  sebuah  tindakan,  perbuatan  atau  ucapan  yang bersifat merendahkan, individu atau kelompok. Penghinaan terhadap seseorang atau golongan juga termasuk dalam kategori penistaan 24 .  Menurut Pasal  310 ayat  1  KUHP  Penistaan  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  cara menuduh  seseorang  atau  kelompok  telah  melakukan  perbuatan  tertentu dengan maskud agar tuduhan itu diketahui oleh orang banyak. Perbuatan yang dimaksud itu tidak mutlak berbentuk  perbuatan yang dapat dihukum contoh: mencuri,  menggelapkan,  berzina  dan  sejenisnya.  Cukup  dengan  perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuataan yang memalukan 25 . Selanjutnya Pasal 310
22 Komnas HAM, Loc.Cit hlm 3
23 R.Soesilo,    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta  Komentar-Komentar  lengkap  Pasal  demi  Pasal, Bogor: Politea; 2009, hlm. 225
24 almizan.uin-suka.ac.id, (27 Maret 2020), “Penistaan Agama”, https://almizan.uin- suka.ac.id/id/kolom/detail/172/penistaan-agama, diakses pada tanggal 19 Maret 2023
25 Pasal 310 ayat (1) KUHP
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
(2)  KUHP  tentang  perbuatan  menista  (penistaan.)  Sebagaimana  dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan  itu  dinamakan  menista  dengan  surat.  Pasal  ini  dapat  digunakan untuk mendakwa seseorang jika tuduhan/ kata-kata hinaan dilakukan dengan tertulis/cetakan atau gambar 26 . d).  Perbuatan Tidak Menyenangkan
Suatu  perlakuan  yang  menyinggung  perasaaan  orang  lain.  Selanjutnya  dalam KUHP  perbuatan  tidak  menyenangkan  dinyatakan  pada  Pasal  335  ayat  (1): Diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  atau  denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
e).  Memprovokasi
Menurut  KBBI  Memprovokasi  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  untuk membangkitkan  kemarahan  dengan  menghasut,  memancing  amarah, kejengkelan  dan  menyebabkan  orang    terhasut  untuk  mempunyai  pikiran negatif dan emosi 27 . f).  Menghasut
Menurut R. Soesilo Menghasut adalah mendorong/memotivasi atau mengajak, membangkitkan  orang  untuk  melakukan  sesuatu.  Dalam  kata  “hasutan” tersimpul sifat “kesengajaan”. Menghasut itu mengandung diksi lebih keras dari “memikat”  atau  “membujuk”  akan  tetapi  bukan  “memaksa” 28 .  Pidana  yang mengatur tentang hasutan atau menghasut diatur dalam Pasal 160 KUHP.
g).  Menyebarkan berita bohong (hoaks)
Menyebarkan  berita  bohong  yaitu  siaran  berita  atau  kabar  dimana menunjukkan  bahwa  kabar  tersebut  adalah  kabar  bohong.  Yang  dianggap sebagai  kabar  bohong  bukan  hanya  berita  kosong,  tetapi  pernyataan  palsu tentang  suatu  peristiwa.  Semua  tindakan  di  atas  memiliki  (Indonesia,  2015) tujuan dan dapat berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, hilang nya nyawa dan/atau konflik sosial 29 .
Perbandingan  antara  hukum  pidana  di  Indonesia,  Malaysia,  dan  Norwegia tentang ujaran kebencian
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  nama  aslinya  “Wetboek  van Strafrecht voor Nedherlandsch Indie” (WvS), sebuah Titah Raja (Koninklijk Belsuit atau disingkat K.B), tanggal 1 Januari 1918. KUHP yang merupakan terjemahan Wetboek van Strafrecht  Negeri  Belanda.  Pada  periode  Indonesia  merdeka  tahun  1945,  agar  tidak
26 Pasal 310 ayat (2) KUHP
27 Ananda Santoso dan A.R. AL. Hanif, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: ALUMNI), 2004, hlm 300.
28 R.Soesilo ,Op.Cit hlm 136
29 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech), Jakarta, 2015 hlm.13

## Perbandingan Hukum Pidana
terjadi kekosongan pidana  nasional, kemudian  WvS dinyatakan berlaku menggunakan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Menurut  salah  satu  pakar  hukum  pidana,  Dr.  Abdul  Chairir  Ramadhan  SH, menyatakan  tentang  definisi  Ujaran  Kebencian:  Belum  ada  definisi  resmi  tentang, konsepnya pun sulit ditentukan. Definisi yang ada saat ini hanya mengacu pada artikel tentang  penghinaan.  Hanya  penegak  yang  bisa  menginterprestasikan  substansi  dari tuturan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian.
Ujaran  Kebencian  merupakan  tindakan  yang  dapat  berdampak  negatif  untuk lingkungan.  Mengemukakan  pendapat  yang  mengandung  hasutan  untuk  membenci kelompok lain akan mendapatkan akibat ranah hukum. Terdapat suatu kejadian bahwa kata memperovokasi dapat dilaporkan kepada pihak berwajib.
Ada  beberapa  contoh  mengungkapkan  pendapat  yang  dapat  mengakibatkan dilaporkan  ke  polisi  kemudian  digugat.  Ini  membuktikan  bahwa  jika  dalam penyampaian  pendapat  berupa  hasutan  telah  merugikan  pihak  lain  dan  juga membuktikan bahwa meskipun itu kata-kata yang biasa bisa berakibat fatal.
Perbandingan  pengaturan  ujaran  kebencian  akan  dilihat  dalam  beberapa indikator yaitu berdasarkan sumber hukum, unsur-unsur ujaran kebencian dan sebagai berikut.

## Perbandingan Ruang Lingkup Ujaran Kebencian KUHP Indonesia, Malaysia, dan Norwegia
N
o. Paramater Perbandinga n KUHP Indonesia Hk. Pidana Malaysia Hukum pidana Norwegia 1.  Sumber Hukum 1. Pasal 156 KUHP 2. Pasal 157 KUHP 3. Pasal 310 4. Pasal 311 1. Pasal 298 2. Pasal 298a 3. Pasal 503 4. Pasal 504 5. Pasal 505 Pasal  185  Hk.  Pidana Norwegia 2.  Unsur-unsur terkait  ujaran kebencian 1. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian,  atau penghinaan terhadap golongan  rakyat Indonesia.
2. Di  muka  umum 1. Kesengajaan melukai perasaan keahaman orang lain 2. Menyebabkan ketidakharmoni san, perpecahan atau  prasangka
1. Di  muka  umum pernyataan diskriminatif atau penuh kebencian.
2. Di  muka  umum penggunaan  simbol sebagai ekspresi diskriminatif atau penuh kebencian.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
mengeluarkan perasaan permusuhan/ penodaan  agama terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. 3. Di  muka  umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuataan  agar supaya orang tidak  menganut agama apapun juga  bersendikan Ketuhanan  Yang Maha Esa. 4. Menyiarkan, mempertunjukka n/menempelkan tulisan atau lukisan.  dimuka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara  golongan- golongan  rakyat Indonesia. 5. Menyerang
kehormatan/nam a  baik  seseorang dengan  menuduh sesuatu hal 6. Di  muka  umum menempelkan terkait agama 3. Intimindasi/pe ngancaman bersifat pidana
4. Provokasi disengaja  untuk menggangu suasana damai 5. Pernyataan yang meresahkan publik 3. Di  muka  umum dengan sengaja atau kelalaian berat membuat pernyataaan  seperti itu  kepada  orang yang terpengaruh. 4. Mengancam atau menghina
seseorang.
5. Menghina seseorang atau
mempromosikan kebencian, penganiayaan  atau penghinaan terhadap  seseorang karena agama, warna kulit,asal kebangsaan,  etnis, kepercayaan, orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender atau disabilitas.

## Perbandingan Hukum Pidana
Tentang Ujaran Kebencian Di Indonesia, Malaysia Dan Norwegia
tulisan, gambaran.
7. Pencemaran nama baik/martabat secara tertulis dibolehkan  untuk membuktikan apa yang dituduh dengan benar, tidak membuktikannya
Dilihat  dari  ruang  lingkup  pengertian  yang  diberikan  kedua  negara  tampak sejumlah  persamaan  dan  perbedaan  dalam  pengaturan  ujaran  kebencian.  Persamaan yang  tampak  dari  kedua  negara  dari  pengaturan  ujaran  kebencian  adalah  fokusnya kepada  kelompok  masyarakat  yang  rentan  atau  minoritas  yang  dilindungi.  Meskipun terdapat  sedikit  ada  variasi,  dapat  dilihat  bahwa  kelompok  yang  dilindungi  adalah kelompok minoritas dalam masyarakat. Memiliki unsur di muka umum sebagai ekspresi ujaran kebencian atau pernyataan diskriminatif.
Kedua  negara  termasuk  di  atas  memasukkan  unsur  kelompok  agama,  etnis,  asal kebangsaan, dan kepercayaaan. Sedikit berbeda Negara Norwegia memiliki pengaturan tentang  identitas  gender,  orientasi  seksual  dan  ekspresi  gender  yang  dimana  sudah memiliki  legalitas  di  negara  tersebut.  Dan  Norwegia  juga  pertama  kali  di  dunia memberlakukan  undang-undang  untuk  mencegah  diskriminasi  terhadap  orang-orang lgbt dengan mengubah pada pasal 185 Hukum pidana Norwegia untuk melarang ujaran kebencian  karena  orientasi  seksual.  Negara  ini  melarang  diskriminasi  berdasarkan orientasi  seksual  sejak  tahun  1998  dan  indentitas  gender  dan/atau  eskpresi  gender sejak tahun 2013. Sedangkan Indonesia melarang adanya lgbt karena didasarkan pada pedoman  hidup  beragama,  hukum  agama,  nilai-nilai  moral  berbangsa  dan  bernegara. Perbedaan-perbedaan  dalam  penentuan  ruang  lingkup  atau  cakupan  kelompok  yang hendak  dilindungi  ini  kiranya  sangat  erat  dengan  situasi-politik  dan  pengalaman masing-masing  kedua  negara  dalam  menghadapi  tantangan  keberagaman masyarakatnya.  Lebih  jauh  Norwegia  menambahkan  dan  memasukkan  kelompok disabilitas sebagai kelompok yang dilindungi dalam ketentuan Ujaran Kebencian.
Sekaligus  juga  dapat  dibayangkan  kelompok  manakah  yang  dominan-mayoritas dan merasa terancam oleh kehadiran kelompok minoritas. Singkat kata, konteks sosial politik  dalam  masyarakat  negara  menentukan  ruang  lingkup  perlindungan  yang diberikan.
Perbedaan yang lebih jelas tampak pada Hukum pidana Norwegia yang merujuk penganiayaan,  ancaman,  penghinaan  terhadap  seseorang  untuk  melakukan  kejahatan berupa  ekspresi  diskriminatif  atau  kebencian  serta  penyerangan  dan  penggunaan
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
simbol. Sedangkan
KUHP Indonesia merujuk permusuhan, penghinaan, penyalahgunaan,  penodaan  agama,  dan  menyerang  kehormatan  seseorang  untuk melakukan kejahatan berupa ekspresi perasaan diskriminasi ujaran. 30
Dari  perbedaan-perbedaan  ini  tampak  bagaimana  kedua  negara  secara  simbolik mencela  lingkup  perbuatan  yang  berbeda-beda  serta  tingkatan  berbeda-beda.  Pilihan perbuatan  yang  dikaitkan  dengan  ujaran  kebencian  kiranya  juga  berkaitan  dengan kejahatan nyata-nyata seperti apa yang paling muncul di negara tersebut.
Selanjutnya,  dari  sudut  pandang  pengaturannya  secara  umum,  tampak  bahwa ujaran  kebencian  diatur  dalam  dua  model  pengaturan  yakni:  pertama,  tampak  bahwa ujaran kebencian sebagai tindak pidana tersendiri dengan ancama pidana tertentu yang memasukkan elemen latar belakang/motif kebencian sebagai unsur integral dari tindak pidana.  Kedua,  ujaran  kebencian  diatur  sebagai  pemberatan  pidana  tanpa  membuat rumusan tersendiri tentang itu.
Pengaturan  sebagai  pemberatan  pidana  inipun  dapat  dibagi  menjadi  dua  model, yakni  yang  melekat  dalam  masing-masing  tindak  pidana  tertentu,  dan  kedua  diatur secara  umum  dalam  ketentuan  mengenai  pemidanaan  sebagai  pemberatan  ancaman pidana.  Pengaturan  atau  perumusan  ujaran  kebencian  sebagai  tindak  pidana  yang berdiri  sendiri  akan  jelas  menunjukkan  sikap  negara  bahwa  negara  tidak  akan membiarkan ujaran kebencian.

## Perbandingan  antara  KUHP  Indonesia  dan  Hukum  pidana  Norwegia  terhadap sanksi pidana ujaran kebencian
Ujaran  kebencian  atau  hate  speech  merupakan  suatu  tindakan  yang  merugikan orang lain dan dikatakan sebagai tindak pidana. Tindak Pidana adalah perbuatan yang diatur  secara  hukum  dan  apabila  dilanggar  akan  diancam  dengan  pidana  sesuai peraturan  yang  berlaku  (Prasetyo,  2010).  Jelas  bahwa  ujaran  kebencian  adalah perbuatan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
Oleh  karena  itu,  jika  pelaku  melakukan  tindak  ujaran  kebencian  maka  akan dihukum  dalam  hal  ini  terdapat  pengaturan  tentang  ujaran  kebencian  dan  dalam peraturan  tersebut  yang  mengatur  terdapat  sanksi  tertulis  berupa  ancaman  pidana. Terdapat  perbandingan  pada  sanksi  pelaku  ujaran  kebencian  dalam  KUHP  Indonesia dan Hukum pidana Norwegia berbeda. KUHP Indonesia mengatur seseorang yang telah melakukan  ujaran  kebencian  maka  dikenai  sanksi  dan  dapat  dihukum  karena perbuatannya. Pasal yang mengatur tentang sanksi ujaran kebencian adalah Pasal 156 yaitu  Dipidana  dengan  penjara  paling  lama  4  tahun  dan  denda  empat  ribu  lima  ratus rupiah.  Sedangkan  dalam  Hukum  pidana  Norwegia  memberikan  sanksi  berupa  denda atau pidana penjara paling lama 3 tahun.
30 B.  Aurelia  Oktavira,  Perbuatan  yang  Termasuk  dalam  Pasal  Pencemaran  Nama  Baik, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama- baik-lt517f3d9f2544a/, diakses 9 Februari 2024

## Perbandingan Hukum Pidana
Tentang Ujaran Kebencian Di Indonesia, Malaysia Dan Norwegia
Perbedaan  sanksi  pidana  pelaku  ujaran  kebencian  KUHP  Indonesia  dan  Hukum pidana Norwegia sebagai berikut.
a).  Ujaran  Kebencian  atau  hate  speech  didalam  hukum  pidana  Indonesia, Malaysia,  maupun  Norwegia  sama-sama  mengatur  terkait  perbuatan  hate speech; yaitu terdapat pada pasal 156 berbunyi “barang siapa di muka umum menyatakan  permusuhan,  kebencian  atau  penghinaan  terhadap  satu  atau beberapa golongan rakyat  Indonesia,  diancam  dengan pidana  penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, Di Malaysia  pasal  298  dan  298a  mengatur  tentang  ujaran  kebencian  terkait agama/  kepercayaan,  kemudian  pasal  503  sampai  505  mengatur  tentang kebebasan  berbicara  untuk  mencegah  kekerasan.  Hukum  pidana    Norwegia terdapat pada pasal 185 yang berbunyi “bagi siapa saja yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya membuat pernyataan yang diskriminatif atau penuh kebencian di depan umum dipidana dengan denda atau penjara paling lama 3 tahun.  Kejahatan  ujaran  kebencian  dalam  masyarakat  harus  adanya pernyataan  dari  pelaku  yang  dimana  pelaku  membuat  atau  menyatakan diskriminatif dan penuh kebencian.
b).  Kedua  negara  tersebut  memasukkan  denda  dan  penjara.  Dalam  KUHP Indonesia denda disebutkan dengan jelas yaitu dahulu empat ribu lima ratus rupiah.  Sedangkan  pada  Hukum  pidana  Norwegia  tidak  disebut  jelas  berapa denda dikarenakan  denda bagi pelaku  ujaran  kebencian disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
Tujuan  dasar  dari  keberadaan  Hukum  Pidana  Indonesia  dan  Hukum  Pidana Norwegia ialah memberikan perdamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan masyrarakat.  Penerapan  hukuman  pada  hukum  pidana  Indonesia  dan  hukum  pidana Norwegia  bertujuan  agar  dapat  mengendalikan  situasi  dan  masyarakat  serta menimbulkan kesadaran masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran masyarakat terutama  bagi  pelaku  ujaran  kebencian  agar  tidak  mengulangi  kesalahan  yang  sama dalam menentukan jenis tindak pidana baik hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana  Norwegia  memiliki  persamaan  dalam  cara  merumuskan  tindak  pidana, menentukan  bentuk  kesalahannya  dan  juga  menentukan  macam  perbuatannya. Berdasarkan  jenis  hukumannya,  hukum  pidana  Indonesia  maupun  hukum  pidana Norwegia,  keduanya  sama-sama  mempunyai  beberapa  jenis  sanksi,  baik  berupa hukuman pokok, hukuman tambahan, yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda dan penyitaan.
Ujaran  kebencian  dalam  hukum  pidana  Indonesia  dan  hukum  pidana  Norwegia memilik  tujuan  untuk  membuat  pernyataan  diskriminasi  atau  penuh  kebencian sehingga  dapat  menimbulkan  permusuhan  dan  perpecahan  di  masyarakat.  Ujaran kebencian  disebarkan  melalui  media  elektronik,  media  massa  cetak,  orasi/pidato  di muka umum. Dalam Hukum pidana Norwegia dijelaskan bahwa hukum pidana berlaku untuk  perbuatan  yang  dilakukan  adalah  seorang  warga  negara  Norwegia,  orang  yang berdomisili  di  negara  Norwegia  atau  perusahaan  yang  terdaftar  di  Norwegia  ketika
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
dianggap  melakukan  ujaran  kebencian.  Berlaku  sesuai  dengan  tindakan  yang  diambil ketika  seseorang  setelah  waktu  tindakan  telah  menjadi  warga  negara  Norwegia  atau diberikan  tempat  tempat  tinggal  di  Norwegia  dan  perusahaan  asing  yang  terdaftar  di Norwegia. Hukum pidana juga berlaku untuk perbuatan yang dilakukan di luar negeri oleh  orang-orang  yang  tercakup  dan  ditujukan  kepada  seseorang  yang  merupakan negara Norwegia atau penduduk di Norwegia. Malaysia menyatakan hukum pidananya berlaku bagi warga negara Malaysia atau warga negara asing, tanpa spesifik menyebut penduduk. Sedangkan KUHP Indonesia mengatur hal yang sama bahwa hukum pidana berlaku  bagi seseorang berwarga negara Indonesia dan melakukan suatu tindak pidana Indonesia  baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  studi  perbandingan  hukum  tentang  ujaran kebencian  antara  KUHP  Indonesia  dan  Hukum  pidana  Norwegia  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  Perbandingan  ujaran  kebencian  kedua  negara  tersebut  adalah dalam  KUHP  Indonesia  ada  unsur  kesengajaan  dalam  hal  penghinaan,  permusuhan, penyalahgunaan,  penodaaan  agama  dan  pencemaran  untuk  melakukan  kejahatan berupa diskriminatif dan ekspresi kebencian Sedangkan dalam hukum pidana Malaysia maupun  memasukkan  unsur  subersif  (melawan  pemerintah/negara).  Dalam  hukum pidana  Norwegia  memasukkan  disabilitas,  orientasi  seksual,  dan  gender  sebagai kelompok  yang  dilindungi,  kemudian  membuat  generalisis  sifat  diskriminatif sedangkan  di  KUHP  Indonesia  tidak  memasukkan  secara  eksplisit.  Untuk  Malaysia menggunakan  awalan  frasa  mengaluarkan  perasaan,  yang  dikaitkan  unsur kebencian/permusuhan  seperti  di  nagar  yang  lain,  sedangkan  di  Indonesia  kata perasaan tidak digunakan, karena akan langsung dikaitkan dengan subyetifitas.
Sanksi pidana bagi pelaku harus diberikan agar sanksi tersebut memberi efek jera bagi  pelaku  dan  adapun  sanksi  bagi  pelaku  ujaraan  kebencian  berupa  hukuman kurungan (penjara) dan hukuman denda. Terdapat perbandingan sanksi pidana ujaran Kebencian  pada  KUHP  Indonesia  berupa  penjara  paling  lama  4  tahun  dan  denda, sedangkan hukum pidana Malaysia menerapkan ancaman penjara hingga 6 tahun dan denda hingga milyaran rupiah,  kemudian hukum pidana Norwegia relatif lebih ringan berupa penjara paling lama 3 tahun.
Kedepannya  diperlukan  adanya  sikap  bertoleransi  antara  masyarakat  sehingga tidak  menimbulkan  ujaran  kebencian.  Karena  Indonesia  ini  terdapat  beberapa  agama yang  harus  dihormati  satu  sama  lain  dan  kejahatan  bebasis  diskriminasi,  kebencian nyata ada dan mengancam keutuhan masyarakat Indonesia yang dicirikan kebhinekaan. Negara sebagai pembuat undang-undang nyata harus memiliki interpretasi yang presisi tentang  yang  dimaksud  perbuatan  sengaja  melakukan  ujaran  kebencian.  Penegakan hukum  sangatlah  penting  dalam  kewaspadaan  dan  penindakan  terhadap  perbuatan

## Perbandingan Hukum Pidana
Tentang Ujaran Kebencian Di Indonesia, Malaysia Dan Norwegia
tindak pidana ujaran  kebencian, secara khusus yang mudah menyebar melalui sarana informasi elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Barda  Nawawi  Arief,  Kebijakan  Legislatif  Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996)
Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Penanganan  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech), (Jakarta, 2015)
R.Soesilo,    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  serta  Komentar-Komentar  lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politea; 2009)
The Norwegia Penal Code, translated  by Harald Schjoldager, Introduction by Prof. Dr. John. Andenaes, (New York: Fred B. Rothman & Co, 1961)

## Jurnal
Abd.  Rahman  dan  Heriyanto,  Memasyarakatkan  Hukum:    Pembaharuan  Hukum  Yang Dinamis  Guna  Mewujudkan  Efektivitas  Penegakan  Hukum  Yang  Berkeadilan, Jurnal Hukmy, Volume 1, No. 1, April 2021, Hlm 6
Cindy Febriana Pualam. “Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Residivis Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”,  Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 3, Nomor 2,(2018), Hlm. 162
Gagliardone, Iginio, Danit Gal, Thiago Alves, Gabriela Martinez. “Countering Online Hate United  Nations  Educational”,  Scientific  and  Cultural  Organization7,  place  de Fontenoy, 75352 Paris, (2015), hlm 37
Herawati,  Dewi  Maria  Penyebaran  Hoax.  “Penyebaran  Hoax  dan  Hate  Speech  sebagai Representasi Kebebasan Berrpendapat”, Jurnal Promedia, Volume II no 2 (2016), hlm 142
M.Choirul  Anam  dan  Muhammad  Hafiz,  “SE  Kapolri  Tentang  Penanganan  Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia” Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 No. 3(2015) hal. 345-346
Mohd  Azizuddin  Mohd  Sani,  et.al.,  “Freedom  of  the  Internet  in  Malaysia”,  The  Social Sciences, Vol. 11 (7), (2016) hlm.1348
Pande Made Adhistya Prameswari. “Pengaturan Hoax (Berita Bohong) Dalam Perspektif Perbandingan  Hukum  Di  Indonesia”,  Kertha  Semaya,  Vol.  9  No.  9,  (2021),  hlm. 1699
Sri Mawarti. “Fenomena Hate Speech Dampak Ujaran Kebencian”,  Jurnal Toleransi, Vol 10, No 1, (2018), hlm 91
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## Skripsi/Thesis
Andria  Maulana  Prabowo,  Penerapan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Yang  Menyebarkan Ujaran Kebencian Pada Pemilihan Umum Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Skripsi, Universitas Dharmawangsa, 2019
Mohammada  Isron  Rudin.  Analisis  terhadap  Tindak  Pidana  Ujaran  Kebencian.  (Hate Speech)  menurut  Hukum  Pidana  Islam.  Skripsi,  Fakultas  Syari`ah  Dan  Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2017
Trisna  Ayu  Wulandari.  “Studi  Perbandingan  Hukum  Pengaturan  Sistem  Pra  Peradilan Menurut  KUHAP  Dengan  Sistem  Recht  Commisaris  Menurut  Hukum  Acara Pidana,” Skripsi Surakarta. 2009

## Peraturan Perundang-undangan

## Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

## Artikel Online
B. Aurelia Oktavira, ”Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik”, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam- pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a/ , diakses 9 Februari 2024 www.article19.org.  (7  Juni  2023).  “Malaysia:  Countering  hate  speech”, https://www.article19.org/resources/malaysia-countering-hate-speech/, diakses 19 Juni 2023
The Centre. (19 November 2019). “Rethinking Hate Speech Management in Malaysia”. https://www.centre.my/post/rethinking-hate-speech-management-in-malaysia, diakses 20 Juni 2023
Republika.co.id.  (28  Jan  2021).  “Tangani  Anti-Semitisme,  Norwegia  Pantau  Media Sosial”, https://sindikasi.republika.co.id/berita/qnndgc382/tangani-anti- semitisme-norwegia-pantau-media-sosial, diakses 19 Juni 2023
Lesmana, T. (2017). Hate Speech, Kenapa diributkan?, Ujaran Kebencian (Hate Speech) di  Indonesia,  dari  http://www.uph.edu/id/component/w.mnews/new/2517- mikom-uphbekerjasama-dengan-kominfo-selenggarakan-seminar-“hate-speech- kenapa-diributkan. Diakses pada tanggal 19 Desember 2022.
Almizan.uin-suka.ac.id,  (27  Maret  2020),  “Penistaan  Agama”,  https://almizan.uin- suka.ac.id/id/kolom/detail/172/penistaan-agama,  diakses  pada  tanggal  19 Maret 2023

## Kamus:
Ananda  Santoso  dan  A.R.  AL.  Hanif,  Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia,  (Surabaya: ALUMNI), 2004, hlm 300.