Pengaruh  Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo

## Pengaruh  Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat  Provinsi Gorontalo
Mahfiza
IAIN Sultan Amai Gorontalo mahfiza001@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  pengawasan  fungsional  (X)  yang meliputi  pemeriksaan  (X1),  Pengujian  (X2),  Pengusutan  (X3)dan  penilaian  (X4)  baik  secara simultan  maupun  secara  parsial  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  (Y)  provinsi  Gorontalo. Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kuantitatif  dan  pengambilan  sampel  dengan teknik sensus sampling pada 75 orang aparat pengawas intern pemerintah dilingkungan inspektorat provinsi  gorontaloHasil  penelitian  menunjukkan  bahwa:  (1)  Pengawasan  fungsional (X)  yang meliputi : Pemeriksaan (X1), Pengujian (X2), Pengusutan (X3) dan Penilaian (X4)  secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Provinsi  Gorontalo, Sebesar 73,9%. dan selebihnya 26,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti, misalnya variabel  kinerja,  dan  efektivitas  pengelolaan  keuangan.  Secara  parsial,  (1)Pemeriksaan  (X1), berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  (Y)  sebesar  26,9%  (2). Pengujian  (X2)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  (Y) Provinsi  Gorontalo  sebesar  17,4%.  (3)  Pengusutan  (X3),secara  parsial  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  (Y)  Provinsi  Gorontalo  sebesar  31,8%  dan Penilaian  (X4),secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengelolaan  keuangan daerah (Y) Provinsi Gorontalo sebesar 27,4%
Kata  kunci  :  Pengawasan  fungsional,  pemeriksaan,  pengujian,  pengusutan,  penilaian,pengelolaan keuangan

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  influence  of  functional  supervision  (X),  which  includes examination  (X1),  Test  (X2),  Investigation  (X3)  and  Assessment  (X4)  either  simultaneously  or partially  on  financial  management  (Y)  Province  of  Gorontalo.The  research  methodology  used  is quantitative  method  and  sampling  by  sampling  census  technique  on  75  votes  government  internal supervisory  apparatus  at  inspectorate  office    Province  of  Gorontalo.The  results  showed  that:  (1) The  control  function  (X)  which  includes:  Examination  (X1),  Test  (X2),  Investigation  (X3)  and Assessment (X4) simultaneously positive and significant impact on the local financial management (Y)  of    Gorontalo  Province,  As  much  as  73,9%  and  the  remaining  26,1%  is  influenced  by  other variables  that  have  not  been  studied,  for  example,  a  performance  variable,  and  effectiveness  of financial management. Partially, (1) Examination (X1), positive and significant impact on the local

## Volume. 12, Nomor 1, Juni 2016
Pengaruh  Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo
financial  management  (Y)to  26,9%  (2).  Testing  (X2)  positive  and  significant  impact  on  the  local financial  management  (Y)  of  Gorontalo  Province  amounted  to  17,4%.  (3)  Investigation  (X3), partially  positive  and  significant  impact  on  the  local  financial  management  (Y)  of  Gorontalo Province amounted to 31,8% and Assessment (X4), partially positive and significant impact on the local financial management (Y) of Gorontalo Province is 27,4%.
Keywords :   Functional supervision, examination, testing, investigation, assessment, financial management

## A. Pendahuluan
Reformasi    pengelolaan  keuangan  daerah  di  era  otonomi  daerah  ditandai  dengan  lahirnya paket kebijakan keuangan negara yakni UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. UU No.1 Tahun  2004  tentang  perbendaharaan  negara  dan  PP  No.24  Tahun  2005  tentang  standar  akuntansi pemerintahan  (SAP).  Nuansa  pembaharuan  dari  tiga  kebijakan  tersebut  melandasi  bangunan kebijakan dalam tataran  teknis  yakni  PP No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri  No.13  Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.  Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Otonomi  daerah  jangan  sampai menjadikan  perpindahan  KKN  dari  pusat  ke  daerah.  Apabila  hal  ini  terjadi  maka  hasilnya  akan sama  yaitu  memperkaya  sekelompok  orang.  Untuk  menghindari  hal  ini  daerah  harus  melakukan pengelolaan keuangannya dengan efektif.
Kelengkapan  keuangan  daerah  ditunjukan  oleh  ketercakupan  semua  kegiatan  dan pembangunan  daerah  dalam  satu  tahun  anggaran.  Pengelolaan  keuangan  daerah  harus  bersifat efektifitas  yang  berarti  tercapainya  tujuan  yang  direncanakan  suatu  rencana  dapat  dilaksanakan secara  efektif  namun  belum  tentu  efisien  karenanya  efektifitas  tidak  menjamin  efisiensi  dan sebaliknya  untuk  itu  kedua  faktor  ini  harus  dipertimbangkan  dalam  melaksanakan  rencana. Pemerintah daerah merupakan pihak eksekutif yang diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan daerah  sehingga  dalam  pengelolaan  keuangannya  harus  transparan  yaitu  mudah  dipahami  oleh masyarakat,  dapat  diterima  oleh  masyarakat  sebagai  pelaksana  atau  pengelola  dan  harus  diaudit. Maka  diperlukan  suatu  pengawasan  yang  dilakukan  baik  pengawasan  yang  bersifat  eksternal maupun internal. Pengawasan yang bersifat eksternal dilakukan oleh badan atau orang yang berasal dari unit organisasi lain selain unit organisasi  yang diperiksa sedangkan pengawasan yang bersifat
Pengaruh  Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo
internal  dilakukan  oleh  badan  atau  orang  yang  ada  di  lingkungan  unit  organisasi  yang  diperiksa, (Wati,  2010:3).Pengawasan  merupakan  fungsi  terakhir  dari  manajemen  penyelenggaraan pemerintah  daerah.  Pengawasan  merupakan  suatu  kegiatan  untuk  memperoleh  kepastian  apakah pelaksanaan  pekerjaan/kegiatan  telah  dilakukan  sesuai  dengan  rencana  semula.  Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi.  Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi.
Berdasarkan  ikhtisar  hasil  pemeriksaan  BPK  tahun  2011  tentang  kasus  atau  temuan kelemahan sistem pengendalian intern terhadap LKPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

## Kasus Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

## Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK smester 2 Tahun 2011
Selain  kasus  kelemahan  sistem  pengendalian  intern  pemeriksaan  BPK  atas  LKPD  tahun 2011 juga menemukan kasus tentang ketidakpatuhan terhadap kerugian perundang-udangan dalam IHPS BPK tahun 2011 atas LKPD provinsi Gorontalo diantaranya :
1. Temuan yang berindikasi kerugian daerah sebanyak 19 temuan senilai Rp. 4,044,90 (dalam juta rupiah)
2. Terdapat kekurangan penerimaan sebanyak 11 temuan senilai Rp 6.892,37 (dalam juta rupiah).
3. Ketidakhematan/pemborosan dalam pelaksanaan anggaran sebanyak 4 temuan senilai Rp 819,69 (dalam juta rupiah).
4. Ketidakefektifan  dalam  pelaksanaan  anggaran  sebanyak  6  kasus  senilai  11,224,84  (dalam  juta rupiah).
Maka  berdasarkan  kasus-kasus  tersebut  mengindikasikan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh inspektorat Gorontalo belum berjalan efektif dan optimal meskipun instansi ini sudah melaksanakan tugas  sesuai  dengan  PKPT  (Program  Kerja  Pengawasan  tahunan).  pada  kenyataannya  masih terdapat  kekhawatiran  akan  adanya  tindakan  korupsi  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Oleh
No PEMERINTAH DAERAH
Kelemahan sistem pengendalian intern Total Akuntansi dan Pelaporan Pelaksanaan anggaran dan belanja Stuktur pengendalian intern Lain-lain Jmlh kasus Jmlh kasus Jmlh kasus Jmlh kasus Jmlh kasus 1 Prov. Gtlo 8 4 3 1 - 2 Kab.Boalemo 4 1 1 2 - 3 Kab.Bone Bolango 5 2 3 - - 4 Kab. Gorontalo 8 1 4 3 - 5 Kab.Gtlo Utara 6 4 1 1 - 6 Kab. Pohuato 7 1 5 1 - 7 Kota. Gorontalo 7 - 4 1 -
Pengaruh  Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo
karena  itu,  berbagai  penelitian  telah  dilakukan  dalam  rangka  untuk  meningkatkan  penerapan pengawasan fungsional untuk terwujudnya efektivitas pengelolaan  keuangan daerah.
Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait  dengan  Pengaruh  Pengawasan  Fungsional  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada Inspektorat Provinsi Gorontalo.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian terbagi dari dua hal yakni:
1. Pengawasan  fungsional  yang  terdiri  dari  Pemeriksaan,  pengujian,  pengusutan,  dan  penilaian, secara simultan  berpengaruh  terhadap pengelolaan keuangan daerah provinsi Gorontalo.
2. Pengawasan  fungsional  yang  terdiri  dari  Pemeriksaan,  pengujian,  pengusutan,  dan  penilaian  , secara parsial berpengaruh  terhadap pengelolaan keuangan daerah provinsi Gorontalo.

## C. KAJIAN TEORITIS

## 1. Pengawasan Fungsional
Pengawasan  fungsional,  yaitu  pengawasan  yang  dilakukan  secara  fungsional  oleh  aparat pengawasan  fungsional  pemerintah,  seperti  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Inspektur Jenderal  Departemen/Lembaga  Negara,  Badan  Pengawasan  Daerah  (Bawasda)  pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta Satuan Pengawas Intern (SPI) BUMN/BUMD (Abdullah, 2011: 18). Adapun  pengertian  pengawasan  fungsional  menurut  Basuki  (2007:  178)    adalah pengawasan  yang  dilakukan  oleh  lembaga/  badan/  unit  yang  mempunyai  tugas  melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring, dan evaluasi.
Secara  umum  tujuan  Pengawasan  Fungsional  adalah  untuk  menjamin  agar  pemerintah daerah  berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang–undangan  yang berlaku  guna  menciptakan  aparatur  pemerintah  yang  bersih,  bebas  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme (Wati, 2010: 32).
Aparat  pengawasan  fungsional  dalam  Penelitian  Handayani  (2008:  13)  di  bagi  menjadi  4 yaitu sebagai berikut:
a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan  pengawasan  keuangan  dan  pembangunan  (BPKP)  merupakan  instansi  pengawas  dan pemeriksa  keuangan  dan  pembangunan  yang  berada  dilingkungan  pemerintah.  BPKP  harus
Pengaruh  Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo
melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada presiden. Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan BPKP disampaikan kepada menteri atau pejabat lain yang bersabgkutan.
b. Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri/Irjen Depdagri.
Aparat pengawasan internal di lingkungan departemen dalam negeri adalah inspektirat jendral departemen  dalam  negeri  yang  melaporkan  hasil  pemeriksaan  kepada  mentri  dalam  negeri sebagai  penanggungjawab  umum  manajemen  pemerintah.  Ruang  lingkup  pengawasan inspektorat  jendral  departemen  dalam  negeri  mencakup  substansi  program  dan  administrasi manajemen pemerintahan. Substansi  program tersebut meliputi tugas pokok dan fungsi serta segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pelayanaan.
c. Badan pengawasan Daerah (BAWASDA) Provinsi
Badan  pengawas  daerah  provinsi  merupakan  instansi  pengawas  yang  berada  di  provinsi dibawah  gubernur.  Badan  ini  melakukan  pengwasan  atas  penyelenggaraan  pemerintah provinsi dan melakukan pengawasan atas pelimpahan pengawasan oleh pemerintah pusat.
d. Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) Kabupaten/Kota
Badan  pengawasan  daerah  kabupaten/kota  merupakan  instansi  pengawas  yang  berada didaerah  dibawah  bupati/walikota.  Badan  ini  melakukan  pengawasan  penyelenggaran pemerintah  daerah  dan  pengawasan  atas  pelimpahan  pengawasan  oleh  pemerintah  pusat. Aparat pengawasan fungsional pemerintah.

## 2. Konsep Efektivitas
Mardiasmo  (2002:  132)  mengemukakan  bahwa  efektivitas  adalah  ukuran  berhasil tidaknya  suatu  organisasi  mencapai  tujuannya.  Apabila  suatu  organisasi  tersebut  telah mencapai  tujuannya  dikatakan  telah  berjalan  dengan  efektif.  Menurut  Jhon  dan  Pendlebury yang dikutip oleh Abdul Halim (2004:  164) mengatakan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuan.
Indikator  efektivitas  menggambarkan  jangkauan  akibat  dan  dampak (outcome) dari keluaran (output) program  dalam  mencapai  tujuan  program.  Semakin  besar  kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses  kerja  suatu  unit  organisasi.  Efektivitas  hanya  melihat  apakah  suatu  program  atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002: 134).
Pengaruh  Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo

## 3. Pengelolaan Keuangan daerah
Menrut  peraturan  pemerintah  RI  Nomor  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk  didalamnya segala  bentuk  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah  tersebut,  dalam rerangka  anggaran  pendapatan  belanja  daerah.  Berdasarkan  UU  No.  33  tahun  2004  pasal  66 ayat  1,  keuangan  daerah  harus  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undagan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan  dan  manfaat  untuk  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  keuangan  daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja  yang berorientasi  pada output ,  dengan menggunakan konsep nilai uang ( Value for money ) serta prinsip tata pemerintah yang baik ( good government governance ).

## 4. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Adapun  asas  umum    pengelolaan  keuangan  daerah  sesuai  dengan  pasal  4  Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tanjung, 2006)adalah sebagai berikut:
a. Keuangan  daerah  dikelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-  undangan,  efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
b. Pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  dalam  suatu  sistem  yang  terintegrasi  yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan  Undang-Undang  No.33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  menjelaskan  bahwa  tujuan  pokok  dari  penyusunan keuangan daerah :
a. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
b. Menciptakan  sistem  pembiayaan  daerah  yang  adil,  proporsional,    rasional,  transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti.
c. Mewujudkan  sistem  perimbangan  keuangan  antara  pemerintahan  pusat  dan  pemerintahan daerah  yang  mencerminkan  pembagian  tugas,  kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  jelas antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah,  mendukung  otonomi  daerah penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat
Pengaruh  Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo
dan  pertanggungjawaban  dalam  kemampuannya  untuk  membiayai  tanggung  jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan.
d. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah.
e. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.

## 6. Hubungan  Pengawasan  Fungsional  inspektorat  dengan  Pelaksanaan  Pengelolaan Keuangan Daerah
Pada pemerintah daerah terjadi perubahan yang cukup mendasar atas kedudukan aparat di  lingkungan  pemerintah  khususnya  di  lingkungan  aparat  pengawas  fungsional  di  karenakan adanya reformasi di tubuh pemerintah. Terlebih lagi dengan di keluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pengawasan di  daerah di  serahkan sepenuhnya kepada  aparat  pengawasan  daerah  dengan  nama  Inspektorat  pada  umumnya  hal  tersebut dituangkan  dalam  bentuk  kebijakan  pemerintah.  Kebijakan  inilah  yang  oleh  inspektorat  di tuangkan  dalam  bentuk  program  kerja  pengawasan  yang  akan  menjadi  alat  bantu  untuk mencapai  hasil  pengawasan  yang  efektif.  Agar  tercapai  koordinasi  dan  tidak  terjadi  tumpang tindih  pelaksanaan  pengawasan  fungsional  disusunlah  program  kerja  pengawasan  tahunan (PKPT) oleh Inspektorat berdasarkan usulan program kerja pengawasan tahunan yang di ajukan oleh  seluruh  aparat  pengawasan  fungsional  di  daerah.  PKPT  ini  merupakan  rencana  kerja seluruh  aparat  pengawasan  fungsional  pemerintah  yang  memuat  obyek  pemeriksaan  waktu pemeriksaan dan aparat yang melakukannya obyek dari pengawasan fungsional adalah seluruh aspek  keuangan  baik  negara  maupun  daerah  yang  di  kelola  langsung  maupun  yang  di  kelola terpisah. Menurut Abdul Halim (2004:  312) dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah pengawasan  fungsional  mutlak  dilaksanakan  sehingga  keefektifan,  keefisienan  dan keekonomisan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dicapai.

## D.  Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 1.   Analisis Data dan Pengujian Hipotesis
Teknik  analisis  data  yang  digunakan    dalam  penelitian  ini,  adalah  menggunakan path analysis (analisis  jalur).  Adapun  hasil  pengujian  hipotesis  dan  besarnya  pengaruh  variabel  bebas terhadap variabel terikat Adalah sebagai  berikut :
Tabel 4.16
Hasil Estimasi Pengujian Hipotesis dan Besarnya Pengaruh variabel  X terhadap Y
Pengaruh  Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo
Pengaruh Variabel X Terhadap Y Besarnya Nilai Pengaruh Nilai Sig Crombact Alpha Hasil Kesimpu lan X1,X2,X3,X4  Y 0,739 0,000 0,05 Signifikan  Diterima X1  Y 0,269 0,004 0,05 Signifikan  Diterima X2  Y 0,174 0,027 0,05 Signifikan  Diterima X3  Y 0,318 0,000 0,05 Signifikan  Diterima X4  Y 0,274 0,005 0,05 Signifikan  Diterima
Sumber : Olahan data dengan SPSS dan MS. Excel 97 tahun 2015
Koefisien Jalur variabel X1,X2,X3,X4 dan variabel lain terhadap variabel Y Dari gambar di atas, dapat dibuatkan persamaan structural jalur sebagai berikut :
Y = 0,269 X 1 + 0,174 X 2 + 0,318 X 3 + 0,274 X 4 + 0,262 e
R square = 0,739

## 1. Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  data  statistik  dan  pengujian  hipotesis  yang  telah  dilakukan  di  atas, maka dapat dijelaskan masing-masing hipotesis sebagai berikut :
a   Pengawasan  fungsional  yang  terdiri  dari  Pemeriksaan  (X1),  pengujian  (X2), pengusutan  (  X3),  dan  penilaian  (X4),  secara  simultan    berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah provinsi Gorontalo
Besarnya  pengaruh  Pengawasan  Fungsional  berkonstribusi  terhadap  Pengelolaan Keuangan  Daerah  sebesar  73,9%  ,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  jika  pemeriksaan,  pengujian, pengusutan  dan  penilaian  semakin  baik,  maka  akan  diikuti  pula  dengan  semakin  baiknya pengelolaan keuangan daerah.
Pengaruh  Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo
Pengawasan fungsional yang saat ini dilakukan adalah untuk mencegah timbulnya berbagai macam  penyimpangan  dari  pelaksanaan  anggaran.  Secara  umum  tujuan  Pengawasan Fungsional adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintah yang  bersih,  bebas  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (Wati,  2010:  32).  Hal  ini  sudah  tercermin pada  inspektorat  provinsi  gorontalo  yang  telah  berhasil  memiliki  laporan  keuangan percontohan.
Prinsip  pengawasan  fungsional  adalah  bukan  tujuan  untuk  mencari  kesalahan  atau  siapa yang salah, akan tetapi tujuan pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi untuk dilakukan tindakan korektif sehingga dapat  tercapai  tujuan  yang telah ditetapkan, oleh karena itu segala kegiatan pengawasan mutlak untuk dilaksanakan.
Adapun  variabel  lain  yang  tidak  diteliti  namun  ikut  mempengaruhi  variabel  Pengelolaan keuangan  daerah  (Y)  sebesar  26,1  %  adalah  variabel  kinerja,  dan  efektivitas  pengelolaan keuangan.
b.  Pengawasan  fungsional  yang  meliputi  Pemeriksaan  (X1),  secara  Parsial  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) provinsi Gorontalo
Adapun  besarnya  pengaruh  Pengawasan  Fungsional  yang  meliputi  pemeriksaan  (X1), berkonstribusi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 26,9%. Artinya bahwa hasil pemeriksaan oleh pengawas fungsional  telah dilakukan dengan baik dan disampaikan kepada pimpinan  unit  (instansi  fungsional  terkait  seperti  BPKP)  untuk  melakukan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  anggaran  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dalam  kegiatan  pemeriksaan  program  pengelolaan  keuangan  daerah  di  propinsi Gorontalo,  yang  terdiri  atas  kegiatan  pengelolaan  administrasi  pembukuan  dan  pelaporan, penyusunan Progress  Report Kepala  Daerah,  penyusunan  RAPBD,  peningkatan  sarana dan prasarana administrasi umum ,  pengelolaan administrasi keuangan , serta optimalisasi PAD    diperiksa  oleh  inspektorat  untuk  mengetahui  kemungkinan  terjadinya penyimpangan.
Dalam  kegiatan  pemeriksaan  diperlukan  waktu  yang  relatif  lebih  lama  dibandingkan dengan  kegiatan  lainnya  karena  diperlukan  bukti-bukti  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  program  pengelolaan  keuangan  daerah  untuk  meyakinkan  bahwa program  pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut  dilaksanakan  dengan  baik.  Laporan  yang
Pengaruh  Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo
diperoleh  dari  hasil  pemeriksaan  kemudian  akan  ditindaklanjuti  dalam  kegiatan pengujian,Handayani (2008;60).
c. Pengawasan  fungsional  yang  meliputi  Pengujian  (X2),  secara  Parsial  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) provinsi Gorontalo
Dari  hasil  pengolahan  data  yang  telah  dilakukan,  Pengawasan  fungsional  yang  meliputi Pengujian (X2) memberikan konstribusi sebesar 17,4% dengan probabiltas(sig) = 0.027 < 0.05 tehadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). konstribusi tersebut menggambarkan bahwa secara empiris  di  lapangan  Pengujian  yang  dilakukan  oleh  inspektorat    terhadap  laporan  hasil pemeriksaan,  disertai  dengan  bukti-bukti  yang  telah  diuji  kecukupan  dan  relevansi nya sehingga  pengelolaan  keuangan  daerah  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  peraturan pemerintah  no  24  tahun  2005  tentang  standar  akuntansi  pemerintahan  dan  PP  no  58 tahun  2005  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal  ini  dapat  dibuktikan,  dari  hasil sebaran  qusioner  pada  75  orang  responden,  69,3  %  menjawab  sangat  setuju  dengan pernyataan  X2.1  mengenai  saat  pengujian  diperlukan  dokumen  yang  lengkap  disertai dengan barang bukti.
Handayani  (2008;60)  Laporan  hasil  pengujian  dapat  bersifat  positif  maupun  negatif. Laporan yang bersifat positif artinya dalam laporan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan disertai  dengan  bukti-bukti  yang  cukup  dan  relevan,  diantaranya  bukti  hasil  pengelolaan administrasi  pembukuan  dan  pelaporan  serta  penyusunan Progress  Report Kepala  Daerah, bukti  transaksi  yang  berkaitan  dengan  pengadaan  sarana  dan  prasarana  administrasi umum  dan  bukti  atas  perolehan   Pendapatan  Asli  Daerah  dalam  rangka  optimalisasi PAD, Sedangkan, laporan  yang bersifat negatif berarti laporan hasil pemeriksaan  yang diperoleh tidak disertai dengan bukti yang cukup dan relevan .
d. Pengawasan  fungsional  yang  meliputi  Pengusutan  (X3),  secara  Parsial  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) provinsi Gorontalo
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  yang  telah  dilakukan,  Pengawasan  fungsional  yang meliputi  Pengusutan  (X3)  memberikan  konstribusi  sebesar  31,8%  dengan  probabiltas(sig)  = 0.000  <  0.05  tehadap Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Y).  Konstribusi  ini  dominan  dibanding dengan  ketiga  variabel  lainya  karena  Fungsi  penting  yang  dilakukan  oleh  inspektorat Propinsi  Gorontalo  adalah  pengusutan.  Kegiatan  pengusutan  bertujuan  menemukan temuan-temuan  yang  berkaitan  dengan  program  pengelolaan  keuangan  daerah.  Kegiatan  ini
Pengaruh  Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo
dimulai  dengan  membentuk  sistem  dan  organisasi  serta  ruang  lingkup  pengusutan, pemeriksaan, untuk kemudian dilakukan tindakan perbaikan tehadap program pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan temuan yang didapat dari hasil pengusutan.
Berdasarkan  quesioner  yang  telah  diisi  oleh  75  responden  dengan  pernyataan,  “Selaku aparat  pengawas  funngsional  pemerintah  melakukan  penyelesaiaan  masalah  perlu  Mencari bahan sebagai bukti agar dapat ditindak lanjut”, dominan responden menjawab setuju sebanyak 38%,  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  pengusutan  yang  dilakukan  oleh  inspektorat telah berjalan dengan efektif, karena mempermudah proses dan langkah selanjutnya yang akan dilakukan.
e. Pengawasan  fungsional  yang  meliputi  Penilaian  (X4),  secara  Parsial  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) provinsi Gorontalo
Dari  hasil  pengolahan  data  yang  telah  dilakukan,  Pengawasan  fungsional  yang  meliputi Penilaian (X4) memberikan konstribusi sebesar 27,4% dengan probabiltas(sig) = 0.005 < 0.05 tehadap Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Y).  konstribusi  tersebut  menggambarkan  bahwa Kegiatan  penilaian  merupakan  tindak  lanjut  dari  tahap  pengujian  untuk  menilai efektivitas  dari  program  pengelolaan  keuangan  daerah.  Dalam  kegiatan  ini,  tidak jarang  inspektorat  mengalami  kesulitan  dalam  menentukan  standar  angka  penilaian yang  mutlak  terhadap  efektivitas,  oleh  sebab  itu  penilaian  efektivitas  pengelolaan keuangan  daerah  yang  dilakukan  inspektorat  dilihat  dari  tercapainya  tujuan  dan  sasaran yang telah direncanakan.
Handayani  (2008;61),  Adapun  tujuan  dan  sasaran  dari  pengelolaan  keuangan  daerah adalah sebagai berikut:
a. Tujuan
-   Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola  Keuangan Daerah -   Menyusun, mengembangkan sistem mekanisme pengelolaan  Keuangan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
-   Meningkatkan mutu pelayanan pengelolaan administrasi keuangan bagi para pengguna anggaran secara cepat dan tepat
-   Meningkatkan pendapatan daerah
Pengaruh  Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo
b. Sasaran
 Terwujudnya peningkatan kualitas SDM
 Terwujudnya kualitas pekerjaan
 Terwujudnya pelayanan yang professional
 Terciptanya laporan pelaksanaan APBD sesuai dengan standar  akuntansi pemerintahan
 Tersedianya modal pemerintah melalui kemitraan dengan lembaga keuangan daerah
T e r s e d i a n ya   d a t a - d a t a   k e u a n g a n   ya n g   a k u r a t   d a n   d a p a t   dipertanggungjawabkan

## E.  KESIMPULAN
Berdasarkan haasil analisis, penelitian dan pembahasan   pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Pengawasan  fungsional (X)  yang  meliputi  :  Pemeriksaan  (X1),  Pengujian  (X2),  Pengusutan (X3)  dan  Penilaian  (X4)    secara  simultan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Provinsi  Gorontalo,  Sebesar 73,9%. dan selebihnya  26,2% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  belum  diteliti,  misalnya  variabel  kinerja,  dan  efektivitas pengelolaan keuangan.
2. Pengawasan fungsional (X) yang meliputi   :
a. Pemeriksaan  (X1),secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  t erhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Provinsi Gorontalo sebesar 26,9%
b. Pengujian  (X2),secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  t erhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Provinsi Gorontalo sebesar 17,4%
c. Pengusutan  (X3),secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  t erhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Provinsi Gorontalo sebesar 31,8%
d. Penilaian  (X4),secara  parsial  berpengaruh  positif  dan  signifikan  t erhadap pengelolaan keuangan daerah (Y) Provinsi Gorontalo sebesar 27,4%
Pengaruh  Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Mei.  2011. Pengaruh  Akuntabilitas  Publik  Terhadap  Pengawasan  Anggaran. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Negeri Gorontalo
Arikunto, Suharsimi, 2006. Prosedur Penelitian. Rineka Cipta, Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik indonesia, 2010. Ikhtisar Hasil pemeriksaan smester II tahun 2010
Basuki, 2007, Pengelolaan Keuangan Daerah , Edisi 1, Kreasi Wajana: Yogyakarta
Efendy,  Muh.  Taufiq,  2010. Pengaruh  kompetensi,  independensi,  dan  motivasi  Terhadap  kualitas audit aparat inspektorat  Dalam pengawasan keuangan daerah (studi empiris pada pemerintah kota  gorontalo). (Tesis,  magister  sains  akuntansi  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Diponegoro).
Ghozali,  Imam,  2001, Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS, Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Handayani,  Dina.  2008. Peranan  Pengawasan  Fungsional  Terhadap  Efektivitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah    Di  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pandeglang .  Skripsi  Program Studi Akuntansi  Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama
Halim , Abdul. 200 2, Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama , Salemba Empat, Jakarta.
------------ ,2007, Pengelolaan keuangan Daerah, (UPP) AMP YKPN,Yogyakarta .
Keputusan  presiden  republik  indonesia  nomor  74  tahun  2001  Tentang  tata  cara  pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
LGSP . 2009 . Pengawasan DPRD Terhadap Pelayanan Publik . Jakarta

## Mardiasmo, 2002,  Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta
Mardiana,  Dina.  2011. Pengaruh  Kinerja  Pegawai  dan  Pengawasan  Fungsional  Terhadap Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah (Survey  pada  Inspektorat  Kota  Bandung). Skripsi  Program  Studi  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Komputer  Indonesia. Bandung
Mulyadi,  Ade.  2009. Pengaruh  Pengawasan  Fungsional  Terhadap  Efektivitas  Pengelolaan Keuangan  Daerah (Studi  Pada  Pemerintah  Kota  Bandung).  Skripsi  Program  studi Akuntansi Fakultas ekonomi Universitas komputer Indonesia. Bandung.
Munir, dkk. 2004. Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: YPAPI
Pengaruh  Pengawasan Fungsional Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Gorontalo
Sonny  Sumarsono,  2010. Manajemen  Keuangan  Pemerintah edisi  pertama  Graha  ilmu  Staff Inspektorat.
Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  2005. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , Fokusmedia, Bandung,  2005.
Sugiyono 2004. Statistika Untuk Penelitian . Bandung: CV Alfabeta.
Tanjung, Abdul Hafiz. 2006. Akuntasi Pemerintah Daerah Konsep dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta Ulum, Ihyatul MD. 2009. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar . Bumi Aksara: Jakarta.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbrndaharaan Negara.Dan PP No.24 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Wati,  Sinta  Suhanda.  2010. Analisis  Atas  Pengawasan  Fungsional  Pengaruhnya  Terhadap Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada  Inspektorat  kota  bandung .  Skripsi  Program studi akuntansi Fakultas ekonomi Universitas komputer Indonesia. Bandung