e-ISSN : 2621-4105

## Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice

## Hildayastie Hafizah, Surastini Fitriasih
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta hildayastie@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  upaya  penyelesaian  dugaan  kesalahan medis  melalui  mediasi  melalui  pendekatan Restorative  Justice serta  perkembangan  di  beberapa negara seperti Amerika, Jepang dan Kanada sebagai dasar perbandingan. Penelitian ini perlu dibahas lebih dalam karena seyogyanya sengketa tersebut dilakukan mediasi melalui pendekatan Restorative Justice sebagai  acuan  pembaharuan  hukum  di  Indonesia, pendekatan  tersebut  bertujuan “merestorasi” tidak hanya bagi pasien, namun juga penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat. Sesuai regulasi tentang kesehatan di Indonesia mewajibkan mediasi apabila terjadi kesalahan atau kelalaian  oleh  tenaga  kesehatan  sebelum  ditempuh  jalur  hukum  lainnya.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  konsep,  dan perbandingan. Hasil pembahasan penelitian ini memberikan alternatif penyelesaian atau penegakkan hukum medis yang berkeadilan. Kebaharuan penelitian ini dengan melihat penerapan di beberapa negara  maju  dalam  penyelesaian  sengketa  medik  sebagai  acuan  perkembangan  hukum  dan gambaran penyelesaian di negara lain.
Kata kunci: Hukum Kesehatan; Justice Restorative; Sengketa Medik

## The Urgency of Resolving The Alleged Medical Error Through Restorative Justice

## Abstract
The purpose of this study is to examine and analyze efforts to resolve alleged medical errors through mediation as a Restorative Justice approach and developments in several developed countries such as America, Japan, and Canada as a basis for comparison. This research needs to be discussed more deeply because the dispute should be mediated through a Restorative Justice approach as a reference for legal reform in Indonesia, this approach aims to "restorative" not only patients, but also health service providers, and the community. In accordance with health regulations in Indonesia, mediation is required in the event of an error or negligence by health workers before other legal channels are taken. The research method used is a normative juridical approach with legislation, concepts, and comparisons. The results of the discussion of this research provide an alternative settlement or fair medical law enforcement. In addition to contributing at the theoretical level as well as in developing the theory of settlement and law enforcement in the medical field, it is also hoped that this can be a prospect for law enforcement of medical disputes in Indonesia.
Keywords: Health Law; Medical Disputes; Restorative Justice; Medical Disputes
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Dugaan kesalahan medis berujung pada sengketa medik yang menimbulkan perselisihan.  Pada  umumnya  terjadi  ketika  konflik  yang  menyangkut  dugaan kesalahan medis pada pasien, keluarganya melaporkan kepada pihak kepolisian dan menempuh  jalur  hukum  lainnya  dikarenakan  ketidaktahuan  pasien  hal  apa  yang seharusnya  ditempuh.  Tingkat  kesadaran  yang  tinggi  terhadap  haknya  dalam pelayanan kesehatan hukum membuat keluarga pasien berani menuntut.  Idealnya saat ini pembaharuan hukum untuk menanggulangi perkara melalui non penal yang merupakan  pencegahan  pidana  dengan  tidak  mempergunakan  hukum  pidana sebagai  suatu  usaha  untuk  memberikan  pengaruh  pada  cara  pandang  masyarakat terhadap  kejahatan,  penanggulangan  kejahatan  menurut  G.  Pieter  Hoefnagels dilakukan melalui non penal ( prevention without punishment) . 1
Berdasarkan data Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan di Indonesia tercatat 405 laporan hukum terhadap dokter sebanyak 73 kasus diantaranya dilaporkan ke kepolisian. Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jawa Tengah mencatat ada 68 kasus, dengan  kisaran  2-13  kasus  pertahun,  rata-rata  6  kasus  pertahun. 2 Perlu  mencari bentuk  aplikasi  penegakan  hukum  yang  adil  dan  profesional  dalam  perkara sengketa  medis  yang uptodate sesuai  dengan  perkembangan  zaman,  kebutuhan masyarakat,  dan  hak  asasi  manusia. 3 Tahun  2020  perempuan  berinisial  NU melaporkan  dugaan  malapraktik  dokter  kandungan  di  RSUD  Prof  Dr  Anwar Makkatutu, Bantaeng, Sulawesi Selatan. NU yang tengah hamil memeriksakan diri pertama  kali  Selasa  12  Mei  2020  karena  terjadi  pendarahan.  Menurut  dokter berinisial  IN  kandungannya  tidak  bisa  diselamatkan  dan  diputuskan  untuk melakukan  kuret.  NU  dan  suaminya  melapor  atas  dugaan  malapraktik  ke  Polres Bantaeng 4 dengan laporan kepolisian nomor LP/146/V/2020/SPKT tanggal 30 Mei 2020. 5 Kemudian  pada  tahun  2021ada kasus  kematian  seorang  ibu  hamil  yang ditemukan  kain  kasa  didalam  perut  pasca  operasi  di Rumah  Sakit  Mitra Masyarakat, Papua. Ditemukan kain kasa tersebut diduga akibat tindakan malapraktik,  yang  menyebabkan  ibu  tersebut  meninggal  dunia  usai melahirkan. 6
Keadilan  restoratif  merupakan  bentuk  respon  atas  perkembangan  sistem peradilan  pidana  yang  memberikan  titik  berat  kepada  kebutuhan  kontribusi
1 Doddy Kridasaksana, Ani Triwati, “Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana,” USM Law Review Vol 4 No 2 (2021): 835.
2 Titik Ernawati, “Penyelesaian Sengketa Medik Dengan Mediasi – Gresik News,” November 18, 2020, Https://Gresiknews.Co/Penyelesaian-Sengketa-Medik-Dengan-Mediasi/.
3 Mistqola,  “Penyelesaian  Sengketa  Medis  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  _  Report  Indonesia,” September  30,  2021,  https://reportindonesia.com/report/penyelesaian-sengketa-medis-berdasarkan-keadilan- restoratif/.
4 Rio  Anthony,  “Korban  Malapraktik  RSUD  di  Bantaeng  Lapor  Polisi  _  Tagar,”  1  June,  2020, https://www.tagar.id/korban-malapraktik-rsud-di-bantaeng-lapor-polisi.
5 Syarief,  “Polisi  Tindaklanjuti  Kasus  Dugaan  Malapraktik  di  RSUD  Bantaeng,”  3  Juni,  2020, https://makassar.terkini.id/polisi-tindaklanjuti-kasus-dugaan-malapraktik-di-rsud-bantaeng/.
6 Marselinus  Labu  Lela,  “Polisi  Selidiki  Kasus  Kematian  Seorang  Ibu  di  RSSM  Timika  -  Tribun- papua,”  13  Desember,  2021,  https://papua.tribunnews.com/2021/12/13/polisi-selidiki-kasus-kematian- seorang-ibu-di-rssm-timika.
e-ISSN : 2621-4105
masyarakat  serta  korban  yang  termarjinalisasi  yang  melebur  dalam  mekanisme sistem  peradilan  pidana. 7 Tujuan  utama  dari  keadilan  restoratif  yaitu  bukanlah penjatuhan  hukuman  kepada  pelaku  pidana,  melainkan  bagaimana  pelaku  dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu (literature  review) yang  mengangkat penelitian tentang Restorative Justice di bidang medik oleh Sulistyanta, penelitian ini  mengkaji  tentang  alternatif win-win  solution sebagai  salah  satu  penyelesaian malapraktik . 8 Penelitian  ini  membahas  awal  rumitnya  penyelesaian    malpratik medis,  ragam  alternatif    penyelesaian  yang  bermartabat  dan  berkeadilan  dalam kasus  malapraktik.  Kelebihan  penelitian  tersebut  pembahasan  lengkap  mengenai pola  penyelesaian  non  litigasi  arbitrasi,  alternatif  penyelesaian  sengketa  (APS), pemeriksaan  juri  secara  sumir,  evaluasi  netral  secara  dini,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi,  dan  persidangan  mini  ( mini  trial ).  Keterbatasan  penelitian  ini  belum melakukan update pada studi kasus yang digunakan.
Penelitian selanjutnya tentang penyelesaian sengketa medik  oleh Herawati. 9 Penelitian  ini  mengambil  contoh  kasus  dr.  Ayu,  dimana  keluarga  korban  tidak mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam penyelesaian kasus sengketa medik yang berujung dibebaskannya dr. Ayu dari peninjauan kembali sebelumnya telah di vonis penjara 10 tahun. Penelitian tersebut membahas terkait penyelesaian sengketa medik  dalam  konteks  keadilan  yang  berbasis  pada  perspektif  korban  dan applikasian teori penerapan Restorative Justice dalam sengketa medik. Kelebihan penelitian tersebut studi kasus yang menarik dalam sengketa medik karena dalam kasus  tersebut  penyelesaiannya  hingga  tingkat  peninjauan  kembali  yang sebelumnya telah diputus bersalah dengan pidana penjara 10 tahun. Keterbatasan dalam  penelitian  tersebut  hanya  melihat  s engketa  medik  dalam  konteks  keadilan yang berbasis pada perspektif korban .
Penelitian Restorative  Justice dalam    malapraktik  medis  diangkat  oleh Setyawan  yang  fokus  pada Restorative  Justice sebagai  upaya  penanggulangan tindak pidana medis. 10 Kelebihan penelitian tersebut adalah hasil analisis penelitian menujukan efektivitas penyelesaian melalui non-litigasi, kuasilitigasi, dan litigasi. Keterbatasan  penelitian  tersebut  adalah  objek  penelitian  dijelaskan  secara  hanya garis  besar  pada  daerah-daerah  tanpa  dijelaskan  bagaimana  kronologis/indikasi medis dan sejauh mana  kasus tersebut diproses hukum.
7 Chandra  Noviardy  Irawan,  “Penanganan  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak Berdasarkan Restorative Justice,” Jurnal USM Law Review Vol 4 No 2 (2021): 681.
8 Dian Esti Pratiwi Sulistyanta, Riska Andi Fitriono, Hartiwiningsih, R Ginting, Winarno Budyatmojo, Subekti, Budi Setyanto, “Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Secara Win-Win Solution Kasus Resiko Atau Kekeliruan Medis (Medical Malpractice),” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021):
1.
9 Tiwuk Herawati, “Penyelesaian Sengketa Medik Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (Restorative Justice)” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).
10 Bambang Sayekti Setyawan, “Kebijakan Restorative Justice Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Medis Di Indonesia,” Aktualita Vol.2 No.2 (2019): 1.
e-ISSN : 2621-4105
Dari  uraian  singkat  penelitian  terdahulu  ( literature  review )  tersebut,  dapat disimpulkan  secara  garis  besar  terdapat  keterbatasan  pada  penelitian-penelitian sebelumnya penyelesaian sengketa medik yang diteliti hanya sebatas penerapan di Indonesia. Sedangkan penelitian ini menganalisis relevansi mediasi dan Restorative Justice dalam  penyelesaian  sengketa  medik  selain  itu  penerapan  tidak  hanya  di indonesia  juga  penerapan  di  beberapa  negara  maju  sebagai  acuan  perkembangan hukum  dan  gambaran  penyelesaian  di  negara  lain  sebagai  titik  awal  dari  sebuah perbandingan yang telah berhasil meningkatkan kepuasan penyelesaian. Penelitian ini  menunjukkan  perbedaan  ( state  of  the  art )  untuk  memecahkan  keterbatasan tersebut.
Solusi  ideal  untuk  cepat  mengakhiri  kasus  dugaan  kesalahan  medis  yakni dengan  membentuk  lembaga  khusus Restorative  Justice dalam  penyelesaian dugaan kesalahan medis atau pembentukan Rumah Restorative Justice seperti yang di launching oleh  Jaksa  Agung  menjadi  sarana  penyelesaian  perkara  diluar persidangan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini bertujuan untuk  mengkaji  relevansi Restorative  Justice dan  mediasi  dalam  penyelesaian sengketa medik dan mengkaji penerapan Restorative Justice dalam sengketa medik di beberapa negara.

## 2. METODE
Metode  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  inian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif  yaitu  hukum  dikonsepsikan  sebagai  norma,  kaidah,  asas,  atau dogma/yurisprudensi.  Tahap  penelitian  yuridis  normatif  mengggunakan  studi kepustakaan serta mengacu pada aturan hukum yang ada. Jika menggunakan suatu penelitian  yuridis  normatif,  maka  penggunaan  pendekatan  perundang-undangan ( statute  approach )  adalah  suatu  hal  yang  pasti.  Secara  logika  hukum,  penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang  ada  dan  penelitian  inian  ini  juga  menggunakan  perbandingan  ( comparative approach )  yang  disusun  berdasarkan  data  sekunder  yang  terdiri  bahan  hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku,  jurnal  hukum  dan  artikel  internet  yang  kemudian  dianalisis  secara kualitatif dan disajikan secara yuridis analisis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Relevansi Mediasi  dan  Restorative Justice  Dalam  Penyelesaian Sengketa Medik
Makna dan terminologi dalam sengketa medik atau kesalahan dalam praktik apabila dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris malpractice yaitu dalam Black’s Law  Dictionary sebagaimana  dikutip  oleh  J.  Guwandi “ Any  professional misconduct, unreasonable lack of skill. This term is usually applied to such conduct by  doctors,  lawyers,  and  accountants.  Failure  of  one  rendering  professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all
e-ISSN : 2621-4105
the circumstances in the community by the average prudent reputable member of the  profession  with  the  result  of  injury,  loss  or  damage  to  the  recipient  of  those entitled to rely upon them. It is any professional misconduct, unreasonable lack of skill  or  fidelity  in  professional  or  judiciary  duties,  evil  practice,  or  illegal  or immoral  conduct. ” 11 Malapraktik  adalah  “setiap  sikap  tindak  yang  salah, kekurangan  keterampilan  dalam  ukuran  tingkat  yang  tidak  wajar”.  Istilah  ini umumnya  dipergunakan  terhadap  sikap  tindak  dari  para  dokter,  pengacara  dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh  teman  sejawat  rata-rata  dari  profesi  itu,  sehingga  mengakibatkan  luka, kehilangan  atau  kerugian  pada  penerima  pelayanan  tersebut  yang  cenderung menaruh  kepercayaan  terhadap  mereka  itu.  Termasuk  di  dalamnya  setiap  sikap tindak  profesional  yang  salah,  kekurangan  keterampilan  yang  tidak  wajar  atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum,  praktik buruk  atau ilegal  atau sikap immoral. 12
Menurut World  Medical  Association (1992)  yaitu "medical  mal  practice involves the physician's failure to conform to the stan dard of care for treatment of the  patient's  condition,  or  lack  of  skill,  or  negligence  in  providing  care  to  the patient, which is the direct cause of an injury to the patient." 13 Yang perlu diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  tidak  mengenal istilah  malapraktik  kedokteran  seperti  yang  dipakai  masyarakat  ketika  melihat dugaan kesalahan medis yang dilakukan dokter terhadap pasien. 14
Teori keadilan restoratif merupakan bagian dari sistem peradilan pidana dan eksistensinya  sangat  mirip  dengan  model  penyelesaian  perkara  perdata  yang menggunakan  jalur  mediasi.  E.E.  Mackay, ‘...commitment  to  improving  practce thrughh refrection upon practices and personal growth on the part of mediator’ . (....  komitmen  yang  mengikat  untuk  meningkatkan  praktik  tercermin  pada  saat pelaksanaan  kegiatan  dan  kepribadian  yang  dibangun  oleh  mediator). 15 Dalam perkara  perdata,  mediasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  melalui  alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan.
Mediasi  adalah  kegiatan  menjembatani  antara  dua  pihak  yang  bersengketa guna  menghasilkan  kesepakatan.  Kegiatan  ini  dilakukan  oleh  mediator  sebagai pihak  yang  ikut  membantu  mencari  berbagai  alternatif  penyelesaian  sengketa. 16 Membahas  mediasi    sering  dipertanyakan  hubungannya  dengan  teori  keadilan
11 Syahrul  Mahmud, Penegakan  Hukum  Dan  Perlindungan  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malapraktik , Cet.1 (Bandung: Mandar Maju, 2008).
12 Mahmud.
13 S.Soetrisno, Malapraktik Medik & Mediasi , Cet. 1 (Tangerang: Telaga Ilmu Indonesia, 2010).
14 Buamona  Hasrul, Tanggungjawab  Pidana  Dokter  Dalam  Kesalahan  Medis (Yogyakarta:  Parama Publishing, 2019).
15 Eva  Achjani  Zulfa,  “Keadilan  Restoratif  di  Indonesia,  Studi  tentang  kemungkinan  Penerapan Pendekatan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana” (Universitas Indonesia, 2008).
16 Cecep Triwibowo, Aspek Hukum Keperawatan (Yogyakarta: Nuha Medika, 2019).
e-ISSN : 2621-4105
restoratif karena secara sepintas nampak adanya kesenyawaan antara teori keadilan restoratif  dengan mediasi.  Terkait hal  ini, Muladi memberikan gambaran bahwa model  konsensus  yang  dianggap  menimbulkan  konflik  baru  hendaknya  diganti dengan  model  asensus,  karena  dialog  yang  dibangun  antara  para  pihak  yang bermasalah  merupakan  langkah  yang  sangat  positif.  Melalui  konsep  ini  muncul istilah alternative  dispute  resolution (ADR)  yang  dalam  hal-hal  tertentu  lebih memenuhi tuntutan keadilan dan relatif lebih efisien. ADR merupakan bagian dari konsep Restoratif  Justice yang  menempatkan  peradilan  pada  posisi  mediator. 17 Dalam  praktik  hukum  pidana,  mediasi  dianggap  sebagai  sebuah  turunan  dari Restorative  Justice karena  tidak  perlu  menjalankan  hukum  pidana  melalui pengadilan.
Seorang  ahli  krimonologi  berkebangsaan  Inggris,  Tony  F.  Marshall  dalam tulisannya ” Restorative Justice an Overview ” mengatakan: “ Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to  resolve  collectively  how  to  deal  with  the  aftermath  of  the  offence  and  its implication for the future ”. Restorative Justice adalah sebuah proses di mana para pihak  yang  berkepentingan  dalam  pelanggaran  tertentu  bertemu  bersama  untuk menyelesaikan  persoalan  secara  bersama-sama  bagaimana  menyelesaikan  akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. 18
Keadilan restoratif menjadi suatu pendekatan terhadap keadilan berdasarkan nilai-nilai responsibility, transparency, trust, harapan pada penyembuhan berfokus pada  restorasi  terhadap  kerugian  akibat  suatu  kejahatan.  Selain  berusaha mendorong  pelaku  untuk  bertanggungjawab  atas  perbuatannya  juga  memberikan kesempatan bagi para pihak yaitu korban, pelaku dan masyarakat yang terdampak langsung oleh kejahatan dengan mencari dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, restorasi dan  pembaharuan  terakhir  guna  mencegah  kerugian  selanjutnya. Restorative Justice bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan  masyarakat  berkepentingan  melalui  proses  penyelesaian  perkara  yang  tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.
Apabila  melihat  aturan  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan kesehatan  yakni UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, secara jelas tidak ada satupun pasal yang menyebutkan tenaga kesehatan, termasuk juga dokter  yang  melakukan  kelalaian  dapat  dipidana.  Terhadap  kelalaian  yang dilakukan dokter, berdasarkan pada Pasal  46 UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah  Sakit  dijelaskan,  rumah  sakit  turut  bertanggungjawab  terhadap  tindakan tenaga kesehatan termasuk juga dokter yang bekerja di rumah sakit tersebut, yang
17 Muladi, Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana (Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 1997).
18 Marian  Liebmann, Restorative  Justice,  How  it  Work,  London  and  Philadelphia (London:  Jessica Kingsley Publishers, 2007).
e-ISSN : 2621-4105
mengakibatkan  kerugian  pada  pasien  yang  ditimbulkan  akibat  kelalaian.  Hal  ini dipertegas  lagi  untuk  kelalaian  yang  dilakukan  oleh  dokter  tidak  ada  ketentuan pemidanaan,  mekanismenya  berupa  ganti  kerugian. 19 Seperti  halnya  pendapat Walter  G.  Alton  menegaskan  bahwa  malapraktik  itu  bukanlah  perkara  yang termasuk  dalam  kualifikasi  hukum  pidana,  tetapi  ranah  hukum  perdata, disebutkannya "When we talk about a medical malpractice suit, what are we talking about?  What  kind  of  suit  is?  In  legal  terminology,  it  is  a  civil  suit  for  money damages, not criminal action. It not brought by the state to jail or disenfranchise a physician.  It  is  brought  by  a  patient  or  his  relatives  to  recover  monetary convensation for injuries or death alleged to have resuted from the physician's or hospital's malpractice.” 20
Perkembangan  pembaharuan  hukum  pidana  di  berbagai  negara  ada kecenderungan  kuat  untuk  menggunakan  mediasi    sebagai  salah  satu  alternatif penyelesaian  masalah  di  bidang  hukum  pidana.  Apabila  dilihat  dari    pengaturan tentang Restorative  Justice sebagai  upaya  penyelesaian  perkara    pidana,  hal tersebut sudah diakui secara internasional. Konsep ini juga sesuai dengan hukum yang  hidup  dalam  masyarakat  indonesia  (hukum  adat).  Di  Indonesia  sendiri, sebenarnya  konsep Restorative  Justice ini  telah  lama  dipraktikan  dalam masyarakat  Indonesia,  seperti  masyarakat  di  Papua,  Bali  Toraja,  Minangkabau, Kalimantan,  Jawa  Tengah  dan  masyarakat  komunitas  lain  yang  masih  kuat memegang kebudayaan. Praktik Restorative Justice penyelesaian dilakukan dengan pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat,  pelaku, korban, dan orang tua  pelaku/keluarga untuk  mencapai  sebuah kesepakan untuk memperbaiki kesalahan. Hal ini sebenarnya merupakan nilai dari ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila ke empat Pancasila, yaitu musyawarah mufakat,  dengan  demikian, Restorative  Justice sebetulnya  bukan  hal  yang  baru bagi masyarakat  Indonesia. Restorative  Justice dalam penanganan tindak pidana hanya  dilihat  dari  kaca  mata  hukum  semata,  tetapi  juga  dikaitkan  dengan  aspek- aspek  moral,  sosial,  ekonomi,  agama  dan  adat  istiadat  lokal  serta  berbagai pertimbangan lainnya. Selain itu, dalam perkembangan hukum pidana  pada saat ini juga dikenal mediasi. Praktik  penegakan hukum di Indonesia dalam  perkara pidana diselesaikan  di  luar  pengadilan  melalui  diskresi  aparat    penegak  hukum,  yang kemudian menyebabkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk-bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan semakin kuat.
Di  Indonesia,  penanganan  terhadap  tindak  pidana,  sistem  peradilan  pidana ( criminal  justice  system )  selalu  berujung  pidana  padahal  pidana  sebagai ultimum remedium dan  sudah  diketahui  penjara  bukanlah  solusi  terbaik  dalam menyelesaikan tindak pidana khususnya tindak kejahatan yang sudah menjadi rusak masih dapat dilakukan perbaikan ( restoration ), sehingga keadaan yang sudah rusak,
19 Ontran Sumantri Riyanto, Pembentukan Pengadilan Khusus Medis (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
20 Walter G. Alton, Malpractice A Trial Lawyer’s Advice For Physicians (How To Avoid, How To Win) (Boston: Little, Brown And Company, 1977).
e-ISSN : 2621-4105
kemungkinan dapat dipulihkan kembali seperti sediakala. Jika terjadi sengketa, para pihak  cenderung  menggunakan  seluruh  upaya  hukum  yang  tersedia,  mulai  dari banding,  kasasi,  sampai  peninjauam  kembali,  adanya  sisa  dendam  atau ketidakpuasan karena adanya pihak yang kalah dan menang dalam proses litigasi. Bahkan banyak perkara yang obyek sengketanya sangat kecil masih tetap diajukan sampai  ke  tingkat  peninjauan  kembali  di  Mahkamah  Agung,  akibatnya  badan peradilan  yang  berada  dibawah  Mahkamah  Agung  mengalami  penumpukan perkara.
Ide  menggunakan  konsep Restorative  Justice dalam  penyelesaian  kasus sengketa  medik  salah  satunya  untuk  menghindari  penumpukan  perkara  yang semakin  banyak  dan  kurang  memberikan  keadilan  bagi  korban  masyarakat  dan lingkungan.  Mediasi    penal  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  pelaksanaan Restorative  Justice yaitu  rehabilitasi,  resosialisasi,  restitusi,  reparasi  dan kompensasi dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana praktik kedokteran serta  memandang  kejahatan  atau  tindak  pidana  bukanlah  hanya  sekedar  urusan pelaku tindak pidana (dokter) dengan negara yang mewakili korban (pasien), dan meninggalkan  proses  penyelesaiannya  hanya  kepada  pelaku  (dokter)  dan  negara (jaksa penuntut umum). 21
Penerapan  prinsip Restorative  Justice pada  telah  dipraktikkan dalam  sistem penegakan hukum perdata yang dikenal dengan alternative dispute resolution (ADR), yang kemudian juga dirumuskan dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penerapan konsep keadilan restorative dengan  metode mediasi dalam  perkara  perdata  kemudian dirumuskan dalam Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang merupakan implementasi  dari  Pasal  154 Reglement  Tot  Regeling  Van  Het Rechtswezen  In  De  Gewesten  Buiten  Java  En  Madura,  Staatsblad 1927:227 dan Pasal  130 Het  Herziene  Inlandsch  Reglement,  Staatsblad 1941:44.  Berdasarkan Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglemen (HIR) dan Pasal 154 Rechtreglement voor de  Buitengewesten  (RBg) menghendaki  agar  penyelesaian  perkara  dilakukan dengan  perdamaian  daripada  melalui  proses  pengadilan  (proses  putusan  biasa). Ketentuan tersebut mengamanahkan agar para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sendiri  terlebih  dahulu  permasalahannya  agar  dapat  terwujud  kesepakatan,  tanpa melalui campur tangan hakim
Penerapan  konsep Restorative  Justice dalam  penyelesaian  sengketa  medik merupakan  perintah  yang  sah,  jelas  dan  tegas  dilakukan  mediasi  sesuai  Pasal  29 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang menyatakan bahwa,  “Dalam  hal  tenaga  kesehatan  diduga  melakukan  kelalaian  dalam menjalankan  profesinya,  kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu melalui mediasi”. Secara tegas disampaikan pula bahwa dalam hal tenaga kesehatan
21 S.Tri  Herlianto,  “Mediasi  Penal  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Praktik Kedokteran,” Eprints.Undip Jilid 43 No 2 (2014): Hlm.299.
e-ISSN : 2621-4105
dalam  hal  ini  adalah  dokter  diduga  melakukan  kelalaian  dalam  menjalankan profesinya,  maka  kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui mediasi. Penjelasan  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  mediasi  dilakukan  bila timbul  sengketa  antara  tenaga  kesehatan  pemberi  pelayanan  kesehatan  dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Undang-undang Kesehatan saat ini dipandang  memberi  perlakuan  istimewa  terhadap  dokter  dan  tenaga  kesehatan lainnya.
Badan  yang  mengurus  masalah  etik  yaitu  Majelis  Kehormatan  Etik Kedokteran (MKEK) atau Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG), dan  badan  yang  menangani  masalah  disiplin  medis  yaitu  Majelis  Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI). Restorative  Justice sebagai  penerapan pola penyelesaian harus melihat pada semua tahapan penyelesaian sengketa medik antara lain penegakan kode etik dan profesi  oleh MKDKI  atau MKEK. Menurut penulis  diperlukan lembaga  yang mengintroduksi  salah satu bentuk  penyelesaian tindak  pidana  melalui  program  mediasi  khususnya  dalam penanganan  sengketa medik . Mediasi dapat dilakukan oleh rujukan dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan  Kehakiman  dirancang  untuk  memfasilitasi  dialog  antara  korban  dan  pelaku, bagi  korban  yang  serius  sifatnya  dan  bagi  para  pelakunya. Apabila  terdapat indikasi    adanya    perbuatan    melawan  hukum    maka    penyelesaian Restorative Justice dapat diterapkan terlebih dahulu. Restorative Justice dapat dikonstruksikan dengan    mengadakan  pertemuan    semua  pemangku  yang  berkepentingan  seperti, direktur rumah sakit, ketua IDI, keluarga  pasien,  dokter  yang bersangkutan,  tokoh masyarakat,  pihak  kepolisian,  para  saksi  dan sebagainya  untuk duduk  bersama dan    bermusyawarah    guna  tercapainya    kesepakatan.  Apabila    pemberian kompensasi  diperlukan    maka    besaran    kompensasi  dapat  langsung  dibicarakan bersama dan  diwujudkan secara proposional. Sebagai wujud rekonsiliasi sebagai usaha  pemulihan  apabila  terjadi  kekeliruan  yang  berupa  pembayaran  sebagai kompensasi.
Meskipun penyelesaian melalui keadilan restoratif dipandang menimbulkan ketidakpuasan  bagi  pasien  dikarenakan  kompensasi  yang  diberikan  untuk mengganti  kerugian  yang  mungkin  tidak  sesuai  harapan  pasien.  Namun penyelesaian  sengketa  medis  berdasarkan  prinsip  keadilan  restoratif  penting diterapkan dalam semua jenis sengketa kesalahan medik melihat jumlah sengketa medis telah meningkat secara signifikan sepanjang tahun dan kompleksitas perkara medis tidak mudah dipahami oleh para penegak hukum, seperti penyidik (POLRI), penuntut  umum,  dan  hakim  yang  melaksanakan  penegakan  hukum.  Apabila diselesaikan melalui jalur litigasi dapat berujung pada proses hukum yang panjang melalui  semua  jenjang  upaya  hukum.  Sementara  itu,  tidak  semua  pihak diuntungkan  dari  proses  tersebut. Restorative  Justice sebagai  penyelesaian  untuk memperoleh keadilan tanpa harus saling menjatuhkan. Mediasi sebagai perwujudan
e-ISSN : 2621-4105
keadilan restoratif ( Restorative Justice ) merupakan cara penyelesaian terbaik yang perlu  diupayakan  pada  sengketa  medis  antara  pasien  dengan  dokter/pelayanan kesehatan (rumah sakit).
3.2. Penerapan Restorative Justice dalam Sengketa Medik Di Beberapa Negara Analis  tentang  eksistensi  mediasi  dalam  penanganan  perkara  pidana  perlu juga dilakukan kajian perbandingan terhadap sistem hukum asing guna menunjang pengembangan ilmu hukum pidana dan usaha pembaharuan hukum pidana. Sudarto menyatakan  bahwa  manfaat  mempelajari  hukum  asing  salah  satunya  yaitu memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri, serta membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri. 22 Sebagai studi perbandingan dalam  hal  ini  penelitian  ini  mempelajari  kasus  hukum  sengketa  medik  pada  tiga negara Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada
1. Amerika Serikat
Keadilan retributif di Amerika menjadi lazim di tahun 1970-an dan 1980-an, dan  mengalami  pergeseran  ke  keadilan  retributif  didahului  oleh  keadilan restoratif. 23 Penyelesaian  perkara  pidana  dengan  metode  mediasi  di  Amerika Serikat  telah  dikenal  sejak  tahun  1970,  yaitu  sejak  adanya  lembaga  yang mengintroduksi  salah  satu  bentuk  penyelesaian  tindak  pidana  melalui  program rekonsiliasi  yang  dikenal  dengan Victim  Offender  Reconciliation  Program di wilayah  Mennonite,  Amerika  Serikat.  Program  tersebut  didasari  atas  pandangan bahwa  penyelesaian  Tindak  Pidana  melalui  rekonsiliasi  dapat  dilakukan  oleh rujukan  dari  lembaga  Kepolisian,  Kejaksaan,  dan  Kehakiman  yang  ada  di  setiap negara  bagian  yang  memiliki  hak  diskresi  yang  diberikan  oleh  undang-undang kepada mereka seperti Children and Domestic Matters Act, Hause Bill 99-1150 di negara bagian Colorado. 24
Umbreit,  Lightfoot,  dan  Fier  dalam legislative  Statutes  on  Victim  Offender Mediation yang dikutip oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 25 menyatakan bahwa saat  ini  terdapat  29  negara  bagian  yang  mempunyai  lembaga Victim  Offender Mediation (VOM) atau bentuk VOM yang diatur oleh undang-undang. Terdapat 23 negara bagian yang memiliki undang undang khusus untuk VOM dan terdapat enam negara  bagian  yang  mempunyai  program  bentuk  VOM  yang  memperbolehkan dilakukannya dialog antara korban dan pelaku dalam suatu perkara pidana. Negara bagian di Amerika Serikat yang telah menerapkan praktik Restorative Justice antara lain Colorado, Montana, Minnesota, Missouri, Hawaii, Florida, Carolina Selatan, Virginia Barat, Delaware, Vermont, dan Maine. 26
22 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2007).
23 Alexandra Myers, “Is Restorative Justice Possible In The United States?,” Academic Festival, Event 5, 2020, Https://Digitalcommons.Sacredheart.Edu/Cgi/Viewcontent.Cgi?Article=1523&Context=Acadfest.
24 Rufinus  Hotmaulana  Hutauruk, Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui  Pendekatan Restoratif  Suatu  Terobosan  Hukum (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2013),  Mengutip  Dalam  Section  1.  19-2-102, Children And Domestic Matters Act, Hause Bill 99 1150.
25 Hutauruk.
26 Myers, “Is Restorative Justice Possible In The United States?”
e-ISSN : 2621-4105
Praktik  restoratif  ini  ada  hampir  secara  eksklusif  untuk  pelaku  remaja. 27 Dalam The legislative declaration of Colorado based on restorative justice (CRS Section 19-2-102) is  to  “ protect,  restore, and improve the public safety...provide the  opportunity  to  bring  together  affected  victims,  the  community,  and  juvenile offenders  for  restorative purposes .” 28 Berbagai  ketentuan  yang menganut  prinsip restorative  justice  di  negara-negara  bagian  Amerika  Serikat  tersebut,  terutama banyak yang diperuntukkan untuk pelaku anak dan remaja yang berhadapan dengan hukum.  Negara bagian  Maine misalnya memiliki ketentuan perundang-undangan yang  mengatur  tentang  tim-tim  pencari  jalan  keluar  atau  resolusi  komunitas ( Community  Resolusi  Teams )  yang  bertujuan  untuk  mendiskusikan  suatu pelanggaran  serta  memberikan  rekomendasi  terhadap  pemidanaannya  atau alternatif-alternatif  lainnya.  Korban  atau  suatu  yang  dianggap  korban  mungkin seorang  anggota  dari  suatu  tim  tetapi  tim  itu  tidak  didirikan  semata-mata  untuk dialog antara korban dan pelaku. 29
Negara bagian Louisiana memberikan rujukan kepada para remaja atas suatu daftar mediator  yang telah disetujui  yang tidak perlu harus menjadi  suatu  bagian dari suatu organisasi nirlaba atau pusat komunitas. Pada komunikasi negara bagian arkansas  dana  bantuan  membiayai  universitas-universitas  negara  bagian  untuk menyediakan bantuan teknis dalam pendirian lembaga jasa pelayanan mediasi bagi remaja.  Tiga  negara  bagian,  yaitu  Delaware,  Montana,  dan  Oregon  juga  sudah mendirikan  komisi-komisi  untuk  melakukan  monitoring  dan  atau  menyediakan bimbingan untuk VOM. 30
Pada  negara  bagian  Missouri  yang  secara  kuat  merumuskan  prinsip restorative  justice dalam  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  mendiskusikan program koreksi-koreksi masyarakat yang dikembangkan agar pelanggar bersedia bertanggung  jawab  terhadap  korban  tindak  pidana  dan  komunitas-komunitas setempat di negara bagian. 31
Hasil penelitian Eva Achjani Sulfa dalam disertasinya, menyimpulkan bahwa di  beberapa  negara  bagian  Amerika  Serikat  juga  telah  mengembangkan  prinsip restorative  justice dalam  penegakan  hukum  pidana  yang  dikenal dengan "Restorative  Justice  Programme  in  prison" yaitu  penerapan  prinsip restorative justice di  dalam  penjara. 32 Tercatat  dalam  tahun  2006,  beberapa  negara  bagian mengembangkan  program  ini,  antara  lain  Alabama,  California,  Delaware,  Lowa, Louisiana, Maine, Montana, Nebraska, New Hampshire, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Utah, Washington, dan Wisconsin.
27 Myers.
28 Sandra  Pavelka,  “Restorative  Juvenile  Justice  Legislation  And  Policy:  A  National  Assessment,” International Journal Of Restorative Justice Vol 4no 2 (2008): Hlm.2.
29 Pavelka.
30 Hutauruk.
31 Hutauruk. . 32 Zulfa,  “Keadilan  Restoratif  di  Indonesia,  Studi  tentang  kemungkinan  Penerapan  Pendekatan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana.”
e-ISSN : 2621-4105
Beberapa program penerapan prinsip Restorative Justice yang diterapkan di Amerika Serikat, di antaranya sebagai berikut.
1) Victim Offender Dialogue (VOD). 33
Program ini dirancang untuk memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku, bagi korban yang serius sifatnya dan bagi para pelakunya.  Program ini merupakan bagian  dari "Correction  Based  Programmes" yang  dilaksanakan  oleh  bagian pelayanan korban (Victime Service Department) dari Department of Correction; working group yang independen ; dan petugas dari Department of Correction .
2) Opening Doors of Ohio . 34
Negara  bagian  Ohio  mengembangkan  program  " Opening  Doors  of  Ohio " yaitu  program  perubahan  budaya  penyelesaian  konflik  di  penjara.  Program
" opening Doors of Ohio " ini adalah bentuk penerapan prinsip Restorative Justice pada  tahap post ajudikasi  yaitu  setelah  putusan  pengadilan  dan  proses  mediasi dilakukan dalam penjara pada saat pelaku menjalani hukuman.
3) AMICUS Girls Restorative Programme . 35
Di Minnesota dikembangkan program " AMICUS girl Restorative program ", yaitu  program  pendekatan  prinsip restorative  justice pasca  penjatuhan  sanksi pidana yang ditujukan pada gadis-gadis berusia antara 14 tahun sampai dengan 21 tahun. Program ini menggunakan dua model, yaitu Restorative Justice Circle yang melibatkan masyarakat dan grief and trauma counseling bagi gadis yang trauma.
Di  Amerika  Serikat  umumnya  malapraktik  merupakan  kasus  perdata berdasarkan tort  system yang  berlaku  di  sana.  Di  negara-negara  yang  menganut common law , malapraktik  tidak dijerat  sebagai  perbuatan kriminal,  kecuali dapat dibuktikan  adanya  kesengajaan  atau  niat  jahat  dalam  tindakan  kedokteran. Pada medical  malpractice di  Amerika  Serikat,  mediasi  sebagai  alternatif  pilihan penyelesaian  sengketa  dapat  berfungsi  sebagai  perantara  antara  tenaga  medis, rumah sakit dan pasien dan keluarganya dalam mengkomunikasikan keprihatinan pasien  kepada  tenaga  medis.  Amerika  Serikat  mengalami  proliferasi  sengketa malapraktik medis dan lonjakan langganan pada pertengahan hingga akhir abad ke- 20  tuntutan  hukum  malapraktik  medis  telah  meningkat  di  Amerika  Serikat  (AS) selama 150 tahun terakhir. 36 Pengadilan di AS telah mengambil pendekatan yang tegas dalam memerintahkan agar ADR dipertimbangkan meskipun ada penolakan dari  pihak-pihak. 37 diuraikan  dalam Re  Atlantic  Pipe  Corporation pengadilan menyatakan bahwa
“In some cases, a court may be warranted in believing that compulsory mediation could yield significant benefits even if one or more parties object. After all, a party
33 Zulfa.
34 Zulfa. 35 Zulfa.
36 Mohr  JC,  “American  medical  malpractice  litigation  in  historical  perspective,” The  Journal  of  the American Medical Association 283(13):17 (2000): 1731,
https://doi.org/https://doi.org/10.1001/jama.283.13.1731.
37 The  Direct  Cause  Is  Unknown.  See  Mello  Mm,  Studdert  Dm  &  Brennan  Ta  ‘The  New  Medical Malpractice Crisis’ (2003) 348 New England Journal Of Medicine 2281, 2282 – 2283.
e-ISSN : 2621-4105
may resist mediation simply out of unfamiliarity with the process or out of fear that  a  willingness  to  submit  would  be  perceived  as  a  lack  of  confidence  in  her legal position. In such an instance, the party’s initial reservations are likely to evaporate  as  the  mediation  progresses,  and  negotiations  could  well  produce  a beneficial outcome, at reduced cost and greater speed, than would a trial. While the possibility that parties will fail to reach agreement remains ever-present, the boon of settlement can be worth the risk.” 38
Dapat dikatakan bahwa dalam beberapa kasus, pengadilan dapat dibenarkan untuk meyakini bahwa mediasi wajib dapat menghasilkan manfaat yang signifikan bahkan jika satu atau lebih pihak keberatan. Lagi pula, salah satu pihak mungkin menolak mediasi hanya karena tidak terbiasa dengan prosesnya atau karena takut bahwa kesediaan untuk tunduk akan dianggap sebagai kurangnya kepercayaan pada posisi  hukumnya. Dengan contoh  seperti itu, keberatan awal  pihak kemungkinan akan  menguap  seiring  dengan  berjalannya  mediasi,  dan  negosiasi  dapat menghasilkan  hasil  yang  menguntungkan,  dengan  biaya  yang  lebih  murah  dan kecepatan yang lebih tinggi, daripada persidangan. Sementara kemungkinan bahwa para pihak akan gagal mencapai kesepakatan tetap ada, keuntungan penyelesaian bisa sepadan dengan risikonya.
2. Jepang
Sistem  hukum jepang dikenal  konsep Sokketsu  Wakai ,  yaitu perdamaian di luar  pengadilan.  Hasil  dari  penyelesaian  di  luar  pengadilan  ini,  kemudian  dapat dimintakan  pengesahannya  kepada  hakim.  Hakim  berkedudukan  sebagai  aparat penegak  hukum.  Yang  secara  formal  berkinerja  menurut  sistem  hukum  yang diproduk  oleh  lembaga  pembentuk  hukum. 39 Para  pihak  menentukan  pilihan metode  penyelesaian  perkara  dari  suatu  kasus  tertentu.  Jika  konsensus  untuk menempuh  jalur  damai  dengan  menerapkan  nilai-nilai  tradisional  tidak  dapat dicapai,  sistem  pengadilan  peradilan  pidana  akan  tetap  tersedia.  Metode penyelesaian dengan pendekatan tradisional ditempatkan menduduki posisi primer sedangkan  lembaga-lembaga  formal  adalah  berperan  sebagai  suatu  unsur pendukung. 40
Pejabat-pejabat  pengadilan  Jepang  (polisi,  jaksa,  pengacara,  dan  hakim) mendorong  tindakan-tindakan  yang  mendukung  penerapan  nilai-nilai Restorative Justice secara  nyata  dengan  memberi  kesempatan  kepada  korban  dan  pelanggar untuk  menentukan  apakah  suatu  kasus  diproses  melalui  sistem  peradilan  formal atau melalui mekanisme alternatif. Petugas mendorong pelanggar untuk mengakui kesalahannya dan mengungkapkan penyesalan yang dalam atas kesalahannya dan dibuktikan dengan pembayaran restitusi. Korban didorong untuk memaafkan dan menerima  pembayaran  restitusi.  Masyarakat  didorong  untuk  mengintegrasikan
38 Michelle  M  Mello,  David  M  Studdert,  dan  Troyen  A  Brennan,  “The  New  Medical  Malpractice Crisis,” New England Journal of Medicine 348, no. 23 (5 Juni 2003): 2281–84, https://doi.org/10.1056/NEJMp030064.
39 Machli Riyadi, Teori Iknemook Dalam Mediasi Malapraktik Medik (Jakarta: Kencana, 2018).
40 Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum .
e-ISSN : 2621-4105
kembali  pelaku  yang  telah  menyesal  atas  kesalahannya.  Di  samping mempertimbangkan  sifat  dan  berat  pelanggaran  ketika  memutuskan  tindakan formal, apa yang harus diambil untuk suatu pelanggar tertentu. 41
Kelemahan konsep tersebut di atas, salah satunya adalah bahwa pengakuan tersangka digunakan sebagai sarana pembuktian dalam suatu perkara. Konsep ini sangat  rentan  terjadinya miscarriage  of  justice ,  oleh  karena  dalam  kebanyakan kasus,  pengakuan  tersangka  dilakukan  karena  tekanan  psikologis  saat  menjalani proses  pidana.  Oleh  karena  itu,  seyogianya  perbuatan  dan  kebenaran  mengenai pelakunya  tetap  harus  dibuktikan  secara  ilmiah,  agar  tidak  salah  dalam mendudukkan seseorang sebagai tersangka.
Model Jepang adalah suatu sistem dua jalur yang menggunakan proses-proses formal dan proses informal. Korban dan pelanggar mempunyai kesempatan untuk mengambil  tindakan  yang memungkinkan mereka untuk  memutuskan hasil akhir dari konflik mereka. Nilai-nilai restoratif dari pertemuan ( encounter ), partisipasi, restitusi,  penerimaan  tanggung  jawab  dan  kesempatan  untuk  rekonsiliasi  dengan kuat ditegaskan dengan tetap disediakannya forum peradilan formal. 42
Di Jepang pendekatan ADR mulai digunakan, menjelang akhir abad ke-20. Terutama pada tahun 1999, ketika dua kasus malapraktik medis yang serius, yaitu, kesalahan  identifikasi  pasien  di  Rumah  Sakit  Universitas  Kota  Yokohama  dan injeksi  larutan  antiseptik  yang  salah  di  Rumah  Sakit  Tokyo  Metropolitan  Hiroo, terjadi  berturut-turut. 43 Sekitar  tahun  2003,  pengembangan  dua  program  mediasi perawatan  kesehatan  yang  khas  dimulai:  satu  adalah  model  mediasi  medis,  yang dikembangkan  bersama  oleh  Dewan  Perawatan  Kesehatan  Berkualitas  Jepang ( Japan  Council  for  Quality  Health  Care selanjutnya  disebut  sebagai  “JCQHC”)
Profesor  Yoshitaka  Wada,  sosiologi  hukum,  Universitas  Waseda,  dan  Associate Profesor  Yoshimi  Nakanishi,  Pusat  Pendidikan  Kedokteran  Umum,  Universitas Yamagata, 44 dan  yang  lainnya,  Program  Pelatihan  Fasilitator  Komunikasi Kesehatan  ( Healthcare  Communication  Facilitator  Training  Program )  yang dikembangkan oleh Profesor Kazuto Inaba, Fakultas Hukum Universitas Chukyo, dan  Ikuko  Toyoda,  Kakehashi). 45 Wada  maupun  Inaba  telah  sering  menekankan pentingnya  keterkaitan  antara  skema  kompensasi  tanpa  kesalahan  dan  mediasi perawatan  kesehatan,  serta  penggunaan  fasilitator  komunikasi  kesehatan  yang efektif dalam sistem pemeriksaan  malapraktik  medis  yang dimulai pada Oktober 2015.
41 Hutauruk.
42 Zulfa,  “Keadilan  Restoratif  di  Indonesia,  Studi  tentang  kemungkinan  Penerapan  Pendekatan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana.”
43 A Terada, “Recent Trends of Medical Malpractice,” NKSJ Risk Management Report 11 (1999): Hlm. 1-9.
44 Nakanishi T, “Medical Mediation and Training for Practitioners,” Journal of Healthcare 62,Conflict Management 1 (2012): Hlm. 13-30.
45 K Inaba, “Trial to Staff Healthcare Communication Facilitators: Additive Payment of Medical Fee to Medical Facility with Satisfactory Patient Support System,” Chukyo Lawyer 20 (2014): 39–52.
Menurut  statistik  dari  Mahkamah  Agung  Jepang,  jumlah  tuntutan  hukum malapraktik medis telah meningkat pada tingkat 7 sampai 8% per tahun, dan 1.107 kasus  diajukan  pada  tahun  2004.  Tahun  2000,  jumlah  kasus  di  mana  putusan disampaikan  adalah  674,  jumlah  gugatan  malapraktik  medis  yang  diajukan sebanyak  767,  jumlah  percobaan  yang  tertunda  adalah  1.886.  Pengadilan  yang tertunda  belum  memiliki  keputusan  yang  disampaikan,  juga  belum  mencapai penyelesaian yang menyenangkan. Jumlah ini terus meningkat setiap tahun. 46 Dari sudut  pandang  ini,  gugatan  bukanlah  cara  terbaik,  karena  hanya  berfokus  pada masalah  hukum  dan  kerangka  hukum.  Akibatnya,  gugatan  tersebut  hanya mengakhiri  penyelesaian  hukum  terbatas  yang  menghasilkan  pemenang  dan pecundang  yang  jelas,  meninggalkan  hubungan  yang  tidak  bersahabat  tidak berubah.
3. Kanada
Penerapan  prinsip Restorative  Justice melalui  metode Victim  Offenders Dialogue (VOD)  di  Kanada  telah  diterapkan  sejak  tahun  1991.  VOD  yang diterapkan  di  Kanada, 47 sistem  perundang-undangan  dalam  hukum  pidana  di Kanada bahkan telah mengadopsi prinsip Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana. Seperti yang dilihat dalam sebagaimana tercantum dalam section 717 KUHP Kanada dan Section 4 Young Offenders Act 1984 yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana pada umumnya namun pelaksanaannya berada pada suatu  komisi  ( community  justice  committees )  atas  rujukan  dari  pihak  kepolisian. Model penyelesaian tersebut merupakan suatu alternatif penyelesaian ( alternative measures )  yang  dapat  diterapkan  pada  kasus-kasus  yang  berada  pada  tingkat sebelum dan atau sesudah dakwaan dibacakan kepada pelaku tindak pidana. 48
Perundang-undangan  federal  di  Kanada  sebagaimana  tercantum  dalam section 718 (2) (e) pada Bagian XXIII KUHP Kanada Tahun 1996 yang mengatur tentang  pemberian  sanksi  yang  bersifat  restoratif  dan  mengedepankan  prinsip- prinsip pemidanaan selain pidana penjara, khusus bagi pelaku tindak pidana yang merupakan penduduk asli di Kanada. 49
Setiap  proses  penyelesaian  tindak  pidana  melalui  pendekatan  prinsip restorative  justice ,  maka  pihak  polisi  Kanada  ( Royal  Canadian  Mounted Police /RCMP)  memiliki  peran  yang  sangat  besar  karena  dalam  setiap  proses mediasi, polisi berperan secara aktif dalam setiap mediasi seperti keterlibatan dalam pertemuan-pertemuan  keluarga  ( family  group  conferencing ),  pertemuan  forum- forum  tertentu  ( community  justice  forums )  yang  dirancang  untuk  dapat menyelesaikan setiap tindak pidana. 50
46 Mello, Studdert, dan Brennan, “The New Medical Malpractice Crisis.”
47 Zulfa,  “Keadilan  Restoratif  di  Indonesia,  Studi  tentang  kemungkinan  Penerapan  Pendekatan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana.”
48 Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum . 49 Hutauruk.
50 Hutauruk.
e-ISSN : 2621-4105
The  National  Parole  Board  of  Kanada juga  mengembangkan  lembaga konsultasi  khusus  bagi  terpidana  yang  berasal  dari  suku  Aborigin.  Lembaga  ini memfasilitasi korban dan masyarakat suku Aborigin dalam menyelesaikan perkara pidana  yang  terjadi  dengan  menggunakan  nilai  nilai  dasar  yang  hidup  dan berkembang di dalam suku Aborigin. Konsep ini diterapkan dalam perkara-perkara seperti terjadinya pelepasan atau pembebasan tersangka. Metode musyawarah yang digunakan  dikenal  dengan  " releasing  circle "  ditujukan  untuk  mempertemukan semua komponen untuk membicarakan program pasca pelepasan.
The  Canadian  Medical  Protective  Association (CMPA)  sebuah  organisasi yang  memiliki  aset  lebih  dari  empat  miliar  dolar  yang  dapat  digunakan  untuk membela dokter dan jika perlu membayar ganti rugi kepada pasien. CMPA muncul sebagai solusi untuk krisis malapraktik medis pertama di Kanada. 51 Para dokter dan jurnal  medis  menyesali  berbagai  kerugian  yang  mereka  rasakan  akibat  tuntutan hukum  ini.  Mereka  mengeluhkan  mahalnya  biaya.  Dokter  kehilangan  waktu  di tempat  kerja  untuk  mempersiapkan  dan  menghadiri  pengadilan,  membayar pengacara,  dan  menutupi  biaya  saksi  ahli.  Dokter  yang  mapan  memiliki  sumber daya  untuk  melakukan  pertempuran  di  pengadilan,  tetapi  dokter  yang  kurang mampu dapat  menyelesaikan atau mengabaikan banding atas putusan pengadilan yang tidak menguntungkan. 52
The  Canadian  Medical  Protective  Association (CMPA)  melaporkan  terjadi penurunan  jumlah  kasus  hukum  terhadap  dokter  Kanada  dan  terjadi  peningkatan pembayaran ganti rugi sebesar 248 juta dolar pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa  mediasi  (keputusan  yang  tidak  mengikat),  arbitrase  (keputusan  yang mengikat),  dan  pemeriksaan  praperadilan  dapat  mengurangi  biaya,  mengurangi waktu pengambilan keputusan secara drastis, dan meningkatkan kepuasan—hingga 90% pasien dan dokter puas dengan hasil mediasi. 53
Pelaksanaan Restorative  Justice di  Indonesia  dalam  penyelesaian  perkara pidana selama ini sebenarnya dapat dilakukan, dimana mekanisme yang digunakan dengan  cara  musyawarah  mufakat  antara  pelaku,  korban/keluarga  korban, masyarakat  dan  negara  sebagai  bagian  dari  hukum  pidana.  Apabila  telah  terjadi perdamaian  antara  pelaku  dan  korban,  dan  sang  korban  telah  memaafkan  sang pelaku,  maka  hal  tersebut  tidak  akan  bisa  mempengaruhi  kewenangan  penegak hukum  untuk  terus  meneruskan  perkara  tersebut  ke  ranah  pidana  yang  nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Mekanisme penyelesaian perkara pidana  dengan  pendekatan Restorative  Justice sudah  lama  diterapkan  oleh masyarakat Indonesia. Bahkan berkembang dan eksis dalam kehidupan masyarakat, karena secara in concrito dapat membawa kemanfaatan bersama dan menghindari
51 R.  Blake  Brown,  “Canada’s  First  Malpractice  Crisis:  Medical  Negligence  in  the  Late  Nineteenth Century,” Osgoode Hall Law Journal vol.54 (2017): 777–803.
52 R. Blake Brown, “‘A More Disgraceful Case It Has Seldom Fallen To Our Lot To Comment Upon,’” Acadiensis 47, No. 2 (9 Maret 2018): 5–25, Https://Www.Jstor.Org/Stable/26556905.
53 Ryan Van Meer, “A 15 million-dollar case for reforming medical malpractice in Canada,” april 21, 2014.
e-ISSN : 2621-4105
dampak buruk pidana penjara serta pemulihan bagi korban akan hak-haknya, hanya saja belum secara formil menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia. Di Indonesia terhadap dugaan malapraktik dengan mudahnya cenderung diproses sebagai kasus pidana. Pemidanaan atau kriminalisasi pada tuntutan malapraktik terhadap dokter dan  dokter  gigi  yang  terkena  akan  sangat  meresahkan.  Bila  melihat  aturan  yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan kesehatan yakni UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,  UU  29 Tahun 2004 tentang  Praktik Kedokteran, dan UU 44 Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  secara  jelas  tidak  ada  satupun  pasal  yang menyebutkan  tenaga  kesehatan,  termasuk  juga  dokter  yang  melakukan  kelalaian dapat dipidana. Terhadap kelalaian yang dilakukan dokter, berdasarkan pada pasal 46  UU  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  rumah  sakit  dijelaskan,  rumah  sakit  turut bertanggungjawab terhadap tindakan tenaga kesehatan termasuk juga dokter yang bekerja  di  rumah  sakit  tersebut,  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  pasien  yang ditimbulkan akibat kelalaian. Hal ini dipertegas lagi untuk kelalaian yang dilakukan oleh dokter tidak ada ketentuan pemidanaan, mekanismenya berupa ganti kerugian.

## 4. PENUTUP
Penerapan Restorative  Justice dalam  penyelesaian  sengketa  medis  di Indonesia patut dipertimbangkan dan diterapkan. Pengaturan tentang Restotrative Justice sebagai  upaya  penyelesaian  perkara  pidana,  sudah  diakui  secara Internasional. Analisis tentang eksistensi mediasi dalam penanganan perkara pidana perlu juga dilakukan kajian perbandingan terhadap sistem hukum asing bertujuan menunjang sejauh mana optimalisasi penyelesaian sengketa yang telah dipraktikan oleh negara-negara lain di dunia sebagai satu upaya penanganan perkara terutama sengketa  medik.  Mediasi  sudah  dipraktikkan  sebagai  penyelesaian  sengketa alternatif  di  berbagai  negara  dan  membawa  hasil  yang  positif,  baik  bagi  korban, pelaku, dan masyarakat.  Sebagai upaya menghadapi kasus dugaan sengketa medik perlu  memberikan  edukasi  atau  pemahaman  secara  terus-menerus  kepada masyarakat mengenai cara pandang baru dalam penyelesaian perkara tindak pidana khusunya sengketa medik menggunakan konsep Restorative Justice dan hendaknya diintrodusir  mekanisme  nonlitigasi  (mediasi)  dan  keadilan  restoratif  ( restorative justice ).

## DAFTAR PUSTAKA
Allan,  J.  "Causal  Mediation  Analysis  In  Presence  Of  Multiple  Mediators Uncausally Related" 17(2):191-221.  doi: 10.1515/ijb-2019-0088. (2020)
Alton,  Walter  G. Malpractice  A  trial  Lawyer’s  Advice  for  Physicians  (How  to Avoid, How to Win) . Boston: Little, Brown and Company, 1977. Ani  Triwati,  Doddy  Kridasaksana.  “Pijakan  Perlunya  Diversi  Bagi  Anak  Dalam Pengulangan Tindak Pidana.” USM Law Review Vol 4 No 2 (2021): 835. Anthony, Rio. “Korban Malapraktik RSUD di Bantaeng Lapor Polisi _ Tagar.” 1 June, 2020. https://www.tagar.id/korban-malapraktik-rsud-di-bantaeng-
e-ISSN : 2621-4105
lapor-polisi.
Boulle,  Laurence. Mediation:  Principles,  Process,Practice .  Sydney:  Butterwort, 1996.
Brown,  R. Blake. “Canada’s First  Malpractice Crisis: Medical  Negligence in  the Late Nineteenth Century.” Osgoode Hall Law Journal vol.54 (2017): 777– 803.
Brown, R Blake. “‘A More Disgraceful Case It Has Seldom Fallen To Our Lot To Comment  upon.’” Acadiensis 47,  no.  2  (9  Maret  2018):  5–25. https://www.jstor.org/stable/26556905.
Ernawati, Titik. “Penyelesaian Sengketa Medik dengan Mediasi – Gresik News.” November  18,  2020.  https://gresiknews.co/penyelesaian-sengketa-medik- dengan-mediasi/.
Hasrul,  Buamona. Tanggungjawab  Pidana  Dokter  Dalam  Kesalahan  Medis . Yogyakarta: Parama Publishing, 2019.
Herawati,  Tiwuk.  “Penyelesaian  Sengketa  Medik  Dalam  Perspektif  Keadilan Restoratif (Restorative Justice).” Universitas Muhammadiyah Malang, 2020. Herlianto, S.Tri. “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Praktik Kedokteran.” eprints.undip Jilid 43 N (2014): Hlm.299. Hutauruk,  Rufinus  Hotmaulana. Penanggulangan  Kejahatan  Korporasi  Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Inaba, K. “Trial to Staff Healthcare Communication Facilitators: Additive Payment of Medical Fee to Medical Facility with Satisfactory Patient Support System.” Chukyo Lawyer 20 (2014): 39–52.
Irawan,  Chandra  Noviardy.  “Penanganan  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Yang Dilakukan  Oleh  Anak  Berdasarkan  Restorative  Justice.” Jurnal  USM  Law Review Vol 4 No 2 (2021): 681. JC, Mohr. “American medical malpractice litigation in historical perspective.” The Journal  of  the  American  Medical  Association 283(13):17  (2000):  1731. https://doi.org/https://doi.org/10.1001/jama.283.13.1731. Lela,  Marselinus  Labu.  “Polisi  Selidiki  Kasus  Kematian  Seorang  Ibu  di  RSSM Timika - Tribun-papua.” 13 Desember, 2021. https://papua.tribunnews.com/2021/12/13/polisi-selidiki-kasus-kematian- seorang-ibu-di-rssm-timika.
Liebmann,  Marian. Restorative  Justice,  How  it  Work,  London  and  Philadelphia . London: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
Mahmud,  Syahrul. Penegakan  Hukum  Dan  Perlindungan  Dan  Perlindungan Hukum  Bagi  Dokter  Yang  Diduga  Melakukan  Medikal  Malapraktik .  Cet.1. Bandung: Mandar Maju, 2008.
Meer, Ryan Van. “A 15 Million-Dollar Case For Reforming Medical Malpractice In Canada.” April 21, 2014.
Mello, Michelle M, David M Studdert, dan Troyen A Brennan. “The New Medical Malpractice Crisis.” New England Journal of Medicine 348, no. 23 (5 Juni
2003): 2281–84. https://doi.org/10.1056/NEJMp030064. Mistqola. “Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Keadilan Restoratif _ Report Indonesia.” September 30, 2021. https://reportindonesia.com/report/penyelesaian-sengketa-medis-
e-ISSN : 2621-4105
berdasarkan-keadilan-restoratif/.
Muladi. Hak  Asasi  Manusia,  Politik  dan  Sistem  Peradilan  Pidana .  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
Myers,  Alexandra.  “Is  Restorative  Justice  Possible  In  The  United  States?” Academic Festival, Event 5, 2020. https://digitalcommons.sacredheart.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1523&c ontext=acadfest.
Pavelka, Sandra. “Restorative Juvenile Justice Legislation And Policy: A National Assessment.” International Journal of Restorative Justice Vol 4No 2 (2008): Hlm.2.
Riyadi,  Machli. Teori  Iknemook  Dalam  Mediasi  Malapraktik  Medik .  Jakarta: Kencana, 2018.
Riyanto, Ontran Sumantri. Pembentukan Pengadilan Khusus Medis . Yogyakarta: Deepublish, 2018.
S.Soetrisno. Malapraktik  Medik  &  Mediasi .  Cet.  1.  Tangerang:  Telaga  Ilmu Indonesia, 2010.
Setyawan,  Bambang  Sayekti.  “Kebijakan  Restorative  Justice  Dalam  Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Medis Di Indonesia.” Aktualita Vol.2 No.2 (2019): 1.
Sudarto. Hukum Dan Hukum Pidana . Bandung: Alumni, 2007. Sulistyanta, Riska Andi Fitriono, Hartiwiningsih, R Ginting, Winarno Budyatmojo, Subekti,  Budi  Setyanto,  Dian  Esti  Pratiwi.  “Restorative  Justice  Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Secara  Win-Win  Solution  Kasus  Resiko  Atau Kekeliruan Medis (Medical Malpractice).” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2021): 1.
Syarief. “Polisi Tindaklanjuti Kasus Dugaan Malapraktik di RSUD Bantaeng.” 3 Juni,  2020.  https://makassar.terkini.id/polisi-tindaklanjuti-kasus-dugaan- malapraktik-di-rsud-bantaeng/.
T,  Nakanishi.  “Medical  Mediation  and  Training  for  Practitioners.” Journal  of Healthcare 62,Conflict Management 1 (2012): Hlm. 13-30. Terada,  A.  “Recent  Trends  of  Medical  Malpractice.” NKSJ  Risk  Management Report 11 (1999): Hlm. 1-9. Triwibowo, Cecep. Aspek Hukum Keperawatan . Yogyakarta: Nuha Medika, 2019. Zulfa, Eva Achjani. “Keadilan Restoratif di Indonesia, Studi tentang kemungkinan Penerapan Pendekatan Restoratif dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana.”
Universitas Indonesia, 2008.