## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK RAHASIA DAGANG YANG BERSIFAT KOMERSIL
Susi Yanuarsi Fakultas Hukum Universitas Palembang susi.yanuarsi@gmail.com

## Abstract
Normative trade secrets are formulated as information that is not known to the public in the field of technology and / or business that has economic value because they are useful in business activities, and are kept confidential by the owners of trade secrets. Ownership and protection of confidential information  that  is  categorized  as  trade  secrets  and  is  an  intangible  asset  of  the  company,  occurs automatically.  Whoever  discovers  or  makes  this  trade  secret,  it  is  automatically  by  law  that  he  is considered to be the owner and this owner has the right to use or complain given a permit made by everyone for commercial support purposes.
Keywords: legal protection, trade secrets, economic value

## Abstrak
Rahasia dagang secara normatif dirumuskan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum  dibidang  teknologi  dan/atau  bisnis  mempunyai  nilai  ekonomis  karena  berguna  dalam kegiatan  usaha,  dan  dijaga  kerahasiannya  oleh  pemilik  Rahasia  dagang. Kepemilikan  dan perlindungan  atas  suatu  informasi  rahasia  yang  dikategorikan  sebagai  rahasia  dagang  dan merupakan   intangible  aset  dari  suatu  perusahaan,  terjadi  secara  otomatis.  Siapa  yang  menemukan  atau membuat  rahasia  dagang  tersebut,  maka  otomatis  oleh  undang-undang  dialah  dianggap  sebagai  pemiliknya dan  pemilik  ini  berhak  melarang  penggunaan  atau  pengungkapan  tanpa  izinnya  yang  dilakukan  seseorang kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

## Kata kunci: perlindungan hukum, rahasia dagang, nilai ekonomis

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang maju dengan pesat, mengakibatkan peningkatan persaingan dalam perdagangan.   Keadaaan  ini  tidak saja  menyangkut  hak-hak  individu dan  badan  hukum  lainnya  yang berada  dalam  lingkup  nasional tetapi telah jauh menembus dinding dan  batas  teritorial  suatu  negara yang  selanjutnya  menyatu  dengan pergaulan  hukum  dalam  dunia perdagangan internasional.   Informasi  dengan mudah dapat diakses melalui tehnologi yang canggih atau
perangkat otomatisasi seperti internet, komputer, mesin faksimile,  scanner  dan  foto  copy, telah  memberikan jalan yang sangat  mudah  untuk  mencuri  dan mengembangkan  suatu  informasi rahasia.  Oleh  karena  itu  informasi rahasia  yang  merupakan  sumber pasokan  dan  komoditi  berharga serta  menjadi  tumpuan  kegiatan industri dan komersial telah dijadikan  sebagai  aset  perusahaan dan  dijaga  ketat  kerahasiaan  nya oleh  pemilik  informasi.   Akan tetapi informasi-informasi ini belum  tentu  merupakan  informasi yang  dikategorikan  sebagai  rahasia dagang. Dalam Black’s  Law
Dictionary. 1 yang  dikategori-  kan sebagai  rahasia  dagang  meliputi formula-formula,  pola,  formula atau bahan kimia, proses
industri, perawatan atau
pengawetan bahan-bahan, pola mesin atau alat lain, daftar langganan  atau  alat  kompilasi informasi yang digunakan seseorang  dalam  bisnisnya  dan yang  mana  memberikan  orang tersebut kesempatan untuk memper-  oleh  keuntungan  melebih dari  siangannya  yang  tidak  tahu atau tidak
menggunakan itu.    Termasuk  juga  rencana  atau proses,  peralatan/  perkakas  atau bahan  mesin  yang  hanya  diketahui olehnya  dan  pegawainya  yang perlu disampaikan.
Fenomena  globalisasi  yang terjadi  pada akhir abad  ke  20  yang diperkirakan akan terus berlangsung  sampai  abad  ke-21 adalah transparansi, liberalisasi dan privatisasi,  yang  arus  diterima masyarakat dunia, termasuk indonesia,  sebagai  suatu  realitas yang  mendorong  tuntutan  untuk dilakukannya  penyesuaian,  baik struktur,  organisasi  maupun  sistem yang ada, termasuk sistem ekonomi dan sistem hukum. Marwah M. Diah menjelaskan bahwa fenomena transparansi  berarti  suatu  negara arus  membuka  diri  dan  semua kebijakan  serta  tindakan  harus bersifat terbuka, sedangkan liberalisasi  berarti  dilakukan  upaya pengurangan  atau  bahkan  kalau mungkin  menghilangkan  berbagai hambatan  baik  tarif  maupun  non tarif  dalam  kegiatan  perdagangan
1 Henry  Campbell  Black,  M.A, Black’s Law Dictionary With Pronunciations, Sixth Edition ,  St. Paul, Minn – West Publishing co- 1990, h. 1494.
barang dan jasa antarnegara. Adapun  privaitisasi  dalam  arti umum bertujuan mengurangi peranan pemerintah dan pemberian kesempatan yang lebih besar kepada  swasta  dalam  pengelolaan sektor perekonomian. 2 Restrukturisasi bidang
hukum  menurut  David  Trubek, merupakan kebutuhan yang mendesak dalam menghadapi perubahan  ekonomi  global,  karena sektor  hukum  dan  sektor  ekonomi adalah  dua  faktor  yang  saling berhubungan dan saling empengaruhi.  Hukum  (modern) adalah  penting  dalam  menciptakan dan mempertahankan pasar. 3 Sunaryati Hartono menjelaskan  bahwa  hukum  dan ekonomi mempunyai pengaruh timbal-balik.  Jika  pada  satu  piak pembaruan  dasar-dasar  pemikiran di  bidang  ekonomi  ikut  mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum  yang  bersangkutan,  maka penegakan  asas  asas  hukum  yang sesuai  juga  kan  memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki. Sebaliknya, penagakan  asas-asas  hukum  yang tidak sesuai justru akan mengambat terciptanya  struktur  ekonomi  yang dicita-citakan. 4
Memperhatikan perubaan sistem ekonomi global dan mencermati  sifat  hubungan  antara hukum dan ekonomi, maka pembaruan  sektor  hukum  adalah kebutuhan  yang  mendesak  dalam menghadapi  perubahan  ekonom global tersebut. Pembaruan hukum, khususnya hukum di bidang ekonomi,  perlu  dilakukan  karena
2 Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan dan Yunial Laili Mutiari, Desain Industri Perspektif Filsafat, Teori dan Dogmatik Hkum, Tunggal Mandiri, Malang, 2009, hlm, 1-2
3 Ibid, hlm 2
4 ibid
indonesia
telah meratifikasi perjanjian WTO berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1994. Sesuai  dengan  pasal  11 Konvensi Wina Tahun 1986, ratifikasi perjanjian WTO berdasarkan  UU  No.  7  tahun  1994 berakibat  hukum  indonesia  terikat dengan  perjanjian  internasional  itu dan sekaligus secara resmi menjadi anggota  WTO.  Jika  dikaitkan dengan  Hukum  hak  kekayaan intelektual,  maka  HKI  indonesia harus  diselaraskan  dengan  general
Agrement on Trade Related Aspects  of  intelectual  property rights (TRIPs).
Indonesia  adalah  negara yang  secara  normatif  mempunyai aturan  hukum  positif  pada  level undang-undang  lengkap  dibidang HKI.  Pembentukan  aturan-aturan hukum  positi  dibidang  HKI  di indonesia adalah
konsekuensi yuridis dari keikutsertaan indonesia sebagai  anggota  dan  secara  sah ikutserta  dalam  TRIPs  melalui ratifikasi perjanjian WTO berdasarkan UU No. 7 tahun 1994. Dengan  telah  diratifikasi Agreement  Establising  teh  Word Trade  Organization  (persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan  Dunia  (WTO)  yang mencakup  TRIPs  dengan  Undang-
Undang No. 7 tahun 1994,
sehingga  perlu  diatur  mengenai Rahasia dagang. Tujuan pengaturan
Rahasia dagang adalah utuk memajukan  industri  yang  mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional  perlu  iklim  yang mendorong  kreasi  dan  inovasi masyarakat  dengan  memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia dagang sebagai bagian dari
sistem Hak atas kekayaan
Intelektual. 5 Respon
pemerintah terhadap  ratifikasi  tersebut  pada tahun  2000  diberlakukan  Undang-
Undang No. 30 tahun 2000 tentang rahasia Dagang. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1, Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui  oleh  umum  di  bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai  nilai  ekonomis  karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga  kerahasiannya  oleh  pemilik Dagang rahasia.
B. Permasalahan 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik
rahasia Dagang?
2. Apa  akibat  hukum  terhadap pemegang  rahasia  dagang  yang membocorkan kerahasian rahasia dagang?

## II. PEMBAHASAN
Perkembangan  Hak  atas Kekayaan  Intelektual  di  ndonesia tampak sejak awal dasawarsa tahun 80-an,  terutama  dibidang  ekonomi,
khususnya industri
dan perdagangan  internasional.  Para pemilik  HaKI  mulai  melakukan pendaftaran  hak  Cipta,  Merek  dan paten  pada  Direktorat  Jenderal HaKI Departemen Kehakiman.
Tumbuhnya  kesadaran  melakukan pendaftaran  HaKI  ini  menunjukan bahwa pentingya perlindungan hukum  teradap  pemilik  HaKI
dalam kegiatan Bisnis Untuk menghindari
persaingan  tidak  wajar  (curang), maka diperlukan perlindungan terhadap  HaKI  dari  pemalsuan  dan penciplakan  dari  berbagai  jenis HaKI yang dilindungi oleh
5 Joni Emirzon, Hukum Bisnis Indonesia, Literata, Jakarta, 2008, hlm. 356
Undang-Undang.
Untuk memproteksi  kemungkinan  itulah, pemilik  teknologi  informasi  bisnis yang  memiliki  nilai  ekonmis  lebih cenderung  mendaftarkan  haknya sebagai  Rahasia  Dagang  daripada mendaftarkannya  sebagai  paten atau  berdasarkan  perlindungan  hak cipta.  Tujuannya  adalah  agar  hak itu  dapat  dipergunakan  lebih  lama dan dengan demikian pemilik dapat lebih panjang menikmati keuntungan dan sekaligus
memproteksi  produknya  dari  unsur peniruan.
Di negara-negara yang menganut  sistem  hukum  anglo saxon,  informasi  dianggap  sebagai hak kekayaan (property rights) dan pelanggarannya diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang  bersifat  khusus  yang  disebut the action for breach of confidence, sedangkan  di  negar-negara  yang menganut  sistim  gukum  civil  law, pelanggaran  semacam  itu  hanya dianggap sebagai
perbuatan onrechtsmatiggedaad, perbuatan
melawan hukum biasa. 6 Batasan  pengertian  rahasia dagang secara normatif dirumuskan sebagai informasi yang tidak diketahui  oleh  umum  di  bidang teknologi dan/atau bisnis
mempunyai  nilai  ekonomis  karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga  kerahasiannya  oleh  pemilik Rahasia dagang.
Jika  dicermati  unsur-unsur yang  termaktub  dalam  definisi tersebut di atas, maka dapat ditarik karakteristik hukum rahasia dagang yakni:
1. merupakan informasi
yang  tidak  diketahui umum
6 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights),PT. RajaGrafindo Persada ,Jakarta, 2010, hlm, 452.
2. informasi  itu  meliputi bidang  teknologi  atau bisnis
3. mempunyai nilai ekonomis  yang  berguna dalam kegiatan usaha.
4. Dijaga kerahasiannya
Perlindungan HKI yang secara essensial  adalah  hak  eksklusif  dan tidak  dapat  dipungkiri  memang  akan menimbulkan  monopoli.  Akan  tetapi monopoli  ini  bukan  berarti  selalu menimbulkan hal yang
negatif. Monopoli ini hanya berlangsung  untuk  jangka  waktu  dan dengan syarat-syarat
tertentu.   Menurut  Mahkamah  Agung AS dalam putusan Zenith Radio Corp . v Hazeline Research, Inc . 7 mengatakan  bahwa  :  “ The  heart  of legal  monopoli  is  the  right  to  invoke the state’s power to prevent other from utilizing  his  discovery  with  out  his consent. ”  (Inti  pengesahan  monopoli adalah  hak  memohon  kewenangan negara  untuk  mencegah  pihak  lain memanfaatkan atau menggunakan penemuannya tanpa persetujuan). Di  beberapa  Negara,  konsep  atau informasi yang mendapat perlindungan Rahasia Dagang,
adalah. 8
  daftar pelanggan;
  penelitian  pasar  atau  penelitian teknis;
  resep  masakan  atau  ramuan  yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;
  sistem  kerja  tertentu  yang  cukup menguntungkan;
  ide  atau  konsep  yang  mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran;
7 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs , Alumni, Bandung, 2005,  hlm.14.
8 Tim  Lindsey,  et  all, Hak  Kekayaan Intelektual  Suatu  Pengantar ,  Alumni,  Bandung, 2006, hlm, 236
  informasi  keuangan  atau  daftar harga  yang  menunjuk-  kan  marjin laba dari sebuah produk;
  sebuah  cara  untuk  mengubah  atau menghasilkan sebuah produk dengan  menggunakan  kimia  atau mesin.
Kepemilikan dan perlindungan  atas  suatu  informasi rahasia  yang  dikategorikan  sebagai rahasia dagang dan merupakan intangible aset dari  suatu perusahaan,  terjadi  secara  otomatis. Siapa yang menemukan atau membuat rahasia dagang tersebut, maka otomatis  oleh  undang-undang  dialah dianggap  sebagai  pemiliknya  dan berdasarkan  Pasal  4  UU  No.  30  / 2000,  pemilik  ini  berhak  melarang penggunaan  atau  pengungkapan  tanpa izinnya  yang  dila-  kukan  seseorang kepada pihak ketiga untuk kepentingan  yang  bersifat  komersial. Dalam  kasus Fireworks  Spectacular, Inc  and  Piedmont  Display  Fireworks, Inc  v  Premier  Pyrotechnics,  Inc  and Matthew  P.  Sutcliffe  2000  U.S.  Dist.
LEXIS 2362. 9 data pelanggan ( customer list ) Fireworks Spectacular Inc and Piedmont
Display  Fireworks,  Inc yang  dibuat dalam logbook dianggap  sebagai rahasia  dagang  karena  data  pelanggan dalam  bidang  mercon  tidak  mudah diperoleh.  Butuh  jangka  waktu  yang lama,  bahkan  sampai  bertahun-tahun sehingga data pelanggan dapat dikompilasi.   Oleh  karena  itu  Pihak Fireworks menganggap data
pelanggan  tersebut  memberikan  nilai komersial  yang  sangat  tinggi.  Sebagai pemilik, Fireworks berhak  menuntut ganti  rugi  dan  mela-rang  penggunaan maupun
pengungkapan yang dilakukan  seseorang  kepada  pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
Perlindungan  terhadap  gagasan- gagasan  yang  mempunyai  nilai komersial dan memberikan
9 Gunawan Widjaja, Rahasia Dagang, Raja Grafindo Perada, jakarta, 2001.hlm, 35
keuntungan  bersaing,  dapat  men- dorong  iklim  yang  sehat  dan memantapkan hubungan para pihak dalam transaksi perdagangan.
Berdasarkan National Science Foundation, Science and Engineering Indicators, tahun 1991,  penerimaan  total  Amerika Serikat  dari  perdagangan  HKI mendekati 18 milyar dolar
Amerika.  Selama  periode  tahun 1987  sampai  1991,  perusahaan- perusahaan menerima empat sampai lima kali jumlah pembayaran dari perusahaan- perusahaan luar negeri. Hal ini me- nunjukkan rahasia dagang memiliki nilai  yang  sangat  penting  dalam dunia  investasi  dan  perdagangan. Oleh  karena  itu  diperlukan  perlin- dungan  terhadap  rahasia  dagang agar informasi bisnis yang sifatnya sangat  strategis  dan  kompetitif yang  tidak  terlindungi  dengan sistem hukum HKI lainnya, misalnya  hak  paten  atau  hak  cipta atau  hak  disain,  dapat  dilindungi. Untuk  memperoleh  perlindungan paten,  seorang  penemu (inventor) harus  menemukan  sesuatu  yang sifatnya  baru (novelty), memenuhi syarat  langkah  inventif,    dapat diterapkan  dalam  industri  dan didaftarkan.  Misalnya   penemuan suatu metode produksi dari teknologi  cara  penghancur  sampah yang sangat cepat kemudian dituangkan dalam bentuk alat yang berwujud.  Agar ide dan alatnya ini dapat dilindungi, maka bisa didaftarkan
sebagai hak
paten.   Sedangkan  rahasia  dagang dapat dilakukan secara lebih fleksibel  karena  tidak  diperlukan pendaftaran untuk mendapat eksistensinya. Umumnya perlindungan atas HKI meliputi ide hasil  kerja  otak  atau  hasil  kerja rasio  yang  dengan  jerih  payah diperoleh  dari  keahlian  khusus
pemiliknya.  Oleh karenanya selain ide  kerja  otak  atau  ide  kerja  ratio maka  wajud  nyata  dari  HKI tersebut  juga  dilindungi,  kecuali rahasia  dagang.  Khusus  untuk rahasia dagang, perlindungan
hukum hanya terbatas pada konsep atau ide yang dihasilkan oleh kerja otak atau kerja ratio yang dirahasiakan,  bukan  melindungi wujud  nyata  dari  rahasia  dagang tersebut.   Oleh  karena  itu  rahasia dagang  tidak  perlu  didaftarkan untuk  memperoleh  perlindungan tetapi  secara  otomatis  langsung terlindungi dan sudah diakui kepemilikannya oleh negara. Adanya  pengaturan  rahasia
dagang  dalam TRIPs menunjuk- kan  bahwa  telah  ada  kesepakatan, minimal  bagi  anggota  peserta WTO, bahwa  tanpa  membuat kontrak mengenai kewajiban meraha-siakan suatu informasi yang  berharga  dengan  pihak  lain dalam  berbisnis,  otomatis  rahasia dagangnya telah dilindungi.   Perlindungan  rahasia dagang dalam suatu negara akan mendorong masuknya
investasi,  inovasi  industri  dan kemajuan  teknologi.   Para  investor merasa  aman  dan  dihargai  karena ada  perlindungan  atas  rahasia dagangnya  dan  akan  berpengaruh langsung  pada  keseluruhan  pere- konomian  negara.  Perlindungan  ini didasarkan pula pada adanya perkembangan kebijakan dan
kepedulian  mengenai  perlindungan aset-aset  intelektual  atau  HKI, termasuk  rahasia  dagang.  yang dilan-dasi oleh beberapa teori,   yaitu  Teori Reward, Teori Recovery, Teori Incentive, Teori risk dan Economic Growth Stimulus Theory. Menurut teori reward, pencipta di bidang ilmu pengetahuan,  seni  dan  sastra,  serta
penemu  di  bidang  teknologi baru yang mengandung langkah inovatif serta dapat diterapkan dalam industri,  harus  diberikan  suatu penghargaan  dan  pengakuan  serta perlindung- an hukum atas keberhasilan upayanya dalam melahirkan ciptaan baru itu.
Teori recovery beranggapan bahwa  usaha  dari  pencipta  dan penemu  yang  telah  mengeluarkan tenaga,  pikiran,  waktu  dan  biaya yang tidak sedikit jumlahnya dalam menghasilkan karya intelektu- alnya maka harus diberikan kepadanya  hak  eksklusif  untuk meng- eksploitasi HKI guna
meraih  kembali  apa  yang  telah dikeluarkan-nya. Sedangkan menurut  teori incentive, pencipta dan penemu akan diberikan Insentif untuk  merangsang  kreativitas  dan upaya  mencip-takan  karya-karya baru  di  bidang  teknologi.   Untuk menarik  upaya  dan  dana  bagi pelaksanaan  serta  pengembangan kreativitas penemu agar menghasilkan  sesuatu  yang  baru, maka  diperlukan  adanya  sua- tu   insentif   yang   dapat  memacu terjadinya kegiatan penelitian.
Penghargaan
yang
diberikan berdasarkan teori-teori di atas  bukan  satu-satunya  upaya memberikan keuntungan bagi penemunya  akan  tetapi  bertujuan untuk  menumbuhkan  kreativitas masyarakat bahkan untuk menemukan kreativitas secara nasional.  Pemberian   penghargaan tersebut  merupakan  sumbangan konkrit bagi negara dalam pembangunan teknologi dan pembangunan  ekonominya.  Teori ini  dina-makan  Teori  Kepentingan
Makro.
Selanjutnya  ada  pula  yang dinamakan teori risk yang mengakui  bahwa  HKI  merupakan suatu hasil karya atau
penelitian yang mengandung resiko  karena  ada  kemungkinan orang  lain  yang  terlebih  dahulu menemukan  cara  tersebut  atau memperbaikinya,  sehingga  dengan demikian adalah wajar untuk
memberikan   perlin-dungan  hukum terhadap  upaya  atau  kegiatan  yang mengandung resiko tersebut. Dengan adanya perlindungan maka resiko yang timbul dari penggunaan  secara  ilegal  dan mengakibatkan  kerugian  secara ekonomis  maupun  moral  bagi penemu dapat dihindari jika terdapat landasan hukum yang kuat untuk melindungi HKI tersebut.
Selain teori-teori diatas juga dikenal  adanya Economic  Growth Stimulus Theor Teori ini mengakui bahwa  perlindungan   atas  HKI adalah suatu alat dari pembangunan ekonomi yang ber-tujuan membangun suatu sisem perlindungan  atas  hak  kekayaan intelektual  yang  efektif.   Adanya teori  ini  mendorong  usaha  dan pengembangan  komersial  dengan menjamin  pihak  pengusaha  me- ngembangkan konsep, pengetahuan dan  informasi  daripada  hanya mencuri  atau  meniru  kekayaan pihak  lain.  Teori  ini  dikenal  di nega- ra-negara berkembang dengan  nama  “ public  benefit ”  atau
“ econo  mic  growth  stimulus ”,  atau
“ social rate of return ” atau bahkan teori “ more things will happen ” Informasi  tidak  diketahui umum,  bermakna  bahwa  informasi itu  bersifat  ekselusif,  hanya  si pemegang informasi tersebut sajalah  yang  dapat  mengetahui rahasia  itu.  Rahasia  yang  berisikan informasi  bidang  teknologi  atau yang  ada  kaitannya  dengan  dunia bisnis.
Informasi  teknologi,  sudah barang tentu untuk memperolehnya
melalui kajian ilmiah yang memerlukan kecerdasan intelektual,  biaya  dan  mungkin mengabiskan  waktu  yang  panjang.
Oleh karena itu berguna bagi dunia bisnis,  maka  pastilah  mempunyai nilai ekonomis, karena itu kerahsiaan perlu dijaga oleh pemiliknya.
Dasar filosofis perlindungan informasi yang
dirahasiakan  itu  adalah  karena informasi  tersebut  diperoleh  oleh pemiliknya dengan jerih payah dan memerlukan keahlian khusus, menghabiskan  banyak  waktu  dan biaya,  sama  seperti  perlindangan HaKI  lainnya,  meskipun  tidak selamanya  demikian.  Adanya  juga informasi itu diperoleh dengan cara yang  sangat  sederhana,  tetapi bagaimanapun juga itu tetap merupakan hak yang harus dihormati.
Dasar pemikiran untuk melindungi informasi rahasia dagang di bersetujuan TRIPs adalah sama dengan dasar pemikiran untuk perlindungan bentuk HaKI  yang lain, seperti hak cipta,  Paten  Desan  atau  merek. Yaitu  untuk  menjamin  pihak  yang melakukan investasi untuk mengembagkan  konsep,  ide  dan informasi  yang  bernilai  komersial dapat  menfaat  dari  investasi  itu dengan  memperoleh  hak  ekskusif untuk  menggunakan  konsep  atau informasi, maupun untuk mencegah pihak lain menggunakannya atau mengungkapkan tanpa izin. Lingkup perlindungan rahasia  dagang  meliputi  metode produksi, metode pengolahan, metode  penjualan  atau  informasi lain  di  bidang  teknologi  dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi
dan tidak diketahui oleh masyarakt umum.    Pemilik  rahasia  dagang dapat  memberikan  lisensi  bagi pihak  lain.  Yang  dimaksud  dengan lisensi  adalah  izin  yang  diberikan kepada  pihak  lain  melalui  suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian  hak  (bukan  pengalihan hak)  untuk  menikmati  manfaat ekonomi  dari  suatu  rahasia  dagang yang  diberikan  perlindungan  pada jangka  waktu  tertentu    dan  syarat tertentu.
Tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia
dagang apabila:  (1)  mengungkap  untuk kepentingan  Hankam,  kesehatan atau  keselamatan  masyarakat.  (2) rekayasa  ulang  atas  produk  yang dihasilkan  oleh  pengguna  rahasia dagang  milik  orang  lain  yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan  pengembngan  lebih lanjut produk yang bersangkutan
Lingkup Rahasia Dagang
a. Subyek Rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang.
Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk :
1. Menggunakan sendiri
Rahasia Dagang yang dimilikinya
2. Memberi  lisensi  kepada pihak  lain  atau  melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang  itu  kepada  pihak ketiga  untuk  kepentingan yang bersifat komersial
b. Obyek  ruang  lingkup  rahasia dagang menurut undang- undang  No.  30  Tahun  2000 Pasal 2 meliputi metode produksi,  metode  pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang
tekhnologi dan/atau bisnis             yang  memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum
c. LamaPerlindungan
Beberapa alasan/keuntungan penerapan Rahasia Dagang dibandingkan Paten adalah
karya intelektual tidak memenuhi  persyaratan  paten, masa  perlindungan  yang  tidak terbatas,  proses  perlindungan tidak  serumit  dan  semahal paten, lingkup dan perlindungan  geografis  lebih luas.Namun,  tanpa  batas  waktu ini mempunyai syarat yaitu   sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  3  yaitu  bahwa rahasia  dagang  dilindungi  bila informasi tersebut masih bersifat  rahasia,  mempunyai nilai  ekonomi,  dan  dijaga kerahasiaannya  melalui  upaya semestinya.  Ketiga  syarat  yang harus dipenuhi itu dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Bersifat  rahasia   apabila informasi itu hanya diketahui  oleh  orang-orang terbatas.
2. Informasi  mempunyai  nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut  dapat  digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha  atau  bisnis  yang komersial atau mendatangkan  keuntungan bagi pemiliknya. 3. dijaga kerahasiaannya apabila  pemilik  atau  para pihak  yang  menguasainya telah  melakukan  langkah- langkah yang layak. 10
10 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Pencipta  informasi  akan perlu memperlihatkan bahwa penerima  menggunakan  konsep atau  informasi  tanpa  izin  dari pencipta. Ada dua bentuk penggunaan tanpa izin:
1. Di  mana  pencipta  informasi tidak  memberikan  izin  kepada pengguna sama sekali.
2. Di  mana  pencipta  informasi mengizinkan
penerima menggunakan  informasi  untuk tujuan tertentu, tetepai si penerima informasi telah menggunakan informasi itu untuk  tujuan  lain  dicakupan izin yang diberikan. 11 Bukti  biasanya  diperlukan untuk membuktikan cara yang tepat bagaimana informasi rahasia dagang telah disalahgunakan.
Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi  apabila  seseorang  dengan sengaja  mengungkapkan  Rahasia Dagang,  mengingkari  kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau  tidak  tertulis  untuk  menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan . 12 Untuk  mengatasi adanya  pelanggaran  tersebut  maka amat diperlukan perlindungan hukum  bagi  pemilik  dan  atau pemegang HAKI yang bersangkutan Setelah terbukti informasi  tersebut  bersifat  rahasia dan  bahwa  informasi  itu  diberikan atau diperoleh tergugat, penggunaan informasi sulit
dibuktikan  secara  langsung,  tetapi mudah dilihat dari tindakan tergugat  Apabila  seseorang  merasa pihak  lain  telah  melanggar  hak Rahasia  Dagang  yang  dimilikinya, maka  ia  sebagai  pemegang  hak
11 Bambang  Kesowo.  1995. Pengantar  Hak  Atas Kekayaan Intelektual . UGM-Yogyakarta. hlm. 10
12 H. OK. Saidin, S.H., M. Hum. Op. Cit, hlm. 464
Rahasia  Dagang  atau  pihak  lain sebagai  penerima  lisensi  dapat menggugat  siapapun  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  Rahasia
Dagang maka kita dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri.  Gugatan  yang  kita  ajukan dapat berupa gugatan ganti rugi dan / atau penghentian semua perbuatan.  Disamping  itu  juga dapat  ditempuh  upaya  lain  yakni melalui penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif
Penyelesaian Sengketa (ADR) . Perlindungan hukum pemilik rahasia dagang yang rhasia dagang  miliknya  dilanggar  dapat melaporkan secara pidana
Barangsiapa  dengan  sengaja  dan tanpa hak menggunakan dan mengungkapkan  Rahasia  Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau  tidak  tertulis  untuk  menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan,  atau  pihak  lain  yang memperoleh/menguasai Rahasia
Dagang  tersebut  dengan  cara  yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah).

## III. KESIMPULAN
Dari  uraian  tersebut  diatas,
maka dapat ditarik kesimpulan
1. Lingkup  perlindungan  rahasia dagang meliputi metode produksi,  metode  pengolahan,
metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi  dan/atau  bisnis  yang memiliki  nilai  ekonomi  dan tidak  diketahui  oleh  masyarakt umum.dengan demikian perlindungan  hukum  rahasia dagang  hanya  terbatas  pada
konsep atau ide yang dihasilkan oleh  kerja  otak  atau  kerja  ratio yang dirahasiakan, bukan melindungi  wujud  nyata  dari rahasia  dagang  tersebut.   Oleh karena  itu  rahasia  dagang  tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan tetapi  secara  otomatis  langsung terlindungi  dan  sudah  diakui kepemilikannya oleh negara.     Disamping  itu  juga perlindungan  rahasia  dagang tidak terbatas waktunya sepanjang rahasia dagang tersebut  tidak  diketahui  oleh umum.
2. Apabila seseorang merasa pihak  lain  telah  melanggar  hak Rahasia Dagang yang dimilikinya,  maka  ia  sebagai pemegang  hak  Rahasia  Dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak
Rahasia  Dagang  maka  kita dapat  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Negeri.  Gugatan yang  kita  ajukan  dapat  berupa gugatan  ganti  rugi  dan  /  atau penghentian  semua  perbuatan. Barangsiapa  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  menggunakan dan  mengungkapkan  Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan  atau  mengingkari kewajiban  tertulis  atau  tidak tertulis  untuk  menjaga  Rahasia Dagang  yang  bersangkutan,
atau pihak lain yang memperoleh/menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan  cara  yang  bertentangan dengan  peraturan  perundang- undangan yang
berlaku,
dipidana dengan pidana penjara paling  lama  2  (dua)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak Rp  300.000.000,00  (tiga  ratus
juta rupiah). Disamping itu juga dapat  ditempuh  upaya  lain yakni melalui penyelesaian sengketa melalui  Arbitrase atau
Alternatif
Penyelesaian
Sengketa (ADR).

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Zen  Umar  Purba, Hak  Kekayaan
Intelektual Pasca TRIPs , Alumni,
Bandung, 2005, Bambang  Kesowo. Pengantar  Hak  Atas Kekayaan Intelektual . UGM-
Yogyakarta.1995.
Gunawan  Widjaja,  Rahasia  Dagang,  Raja Grafindo Perada, jakarta, 2001.hlm Joni  Emirzon,  Hukum  Bisnis  Indonesia, Literata, Jakarta, 2008.
Henry Campbell Black, M.A, Black’s Law Dictionary  With  Pronunciations,  Sixth Edition ,  St. Paul, Minn – West Publishing co- 1990, h. 1494.
Muhammad
Syaifuddin,
Annalisa Yahanan dan Yunial  Laili Mutiari, Desain Industri  Perspektif  Filsafat,  Teori  dan Dogmatik  Hukum,  Tunggal  Mandiri, Malang, 2009.
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights),PT. RajaGrafindo Persada ,Jakarta,
2010.
Tim  Lindsey,  et  all, Hak  Kekayaan Intelektual  Suatu  Pengantar ,  Alumni, Bandung, 2006.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000 tentang Rahasia Dagang