Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 1 Tahun 2019)

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH PADA UD DARMA KREASI JAYA
Anak Agung Ayu Ngurah Riska Suhariani, Dewa Gede Sudika Mangku, Ratna Artha Windari
Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { agungriska16@yahoo.com,dewamangku.undiksha@gmail.com, ratnawindari@undiksha.ac.id ,

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi keterlambatan  pembayaran  upah  kepada  pekerja  di  UD.  Darma  Kreasi  Jaya.  (2) mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  yang  mengalami keterlambatan pembayaran upah pada UD. Darma Kreasi jaya. Penelitin ini termasuk jenis  penelitian  yuridis  empiris,  dengan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif,  subjek penelitian  adalah  Kepala  UD  Darma  Kreasi  Jaya  beserta  Tenaga  Kerja  UD  Darma Kreasi  Jaya.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  teknik  wawancara,  observsi  dan teknik  pencatatan  dokumen.  Analisis  data  dilakukan  dengan  cara  kualitatif  melalui proses  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  Faktor –  faktor  yang  mempengaruhi keterlambatan  pembayaran  upah  kepada  tenaga  kerja  pada  UD.  Darma  Kreasi  Jaya terdapat 3 faktor yaitu, (a) Faktor pertama adanya pembeli yang tidak melangsungkan pembayaran  secara  tunai  (b)  Faktor  kedua  adanya  persaingan  usaha  perusahaan UD.  Darma  Kreasi  Jaya  dengan  perusahaan  yang  sejenis  (c)  Faktor  ketiga  adalah semakin  meningkatnya  harga  bahan  baku  kayu,  kusen  dan  mebel.  (2).  Bentuk perlindungan  hukum  terhadap  tenaga  kerja  yang  mengalami  keterlambatan pembayaran    upah  pada  perusahaan  UD.  Darma  Kreasi  Jaya  adalah  berupa  surat perjanjian  antara  perusahaan  dengan  tenaga  kerja  dimana  isi  dari  surat  perjanjian tersebut  ada  hak  dan  kewajiban  hal  ini  tidak  sepenuhnya  diberikan  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Dalam  hal  ini  sangat  lemahnya  isi perjanjian pekerja yang dibuat oleh para pihak
Kata Kunci :   Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Upah, UD Darma Kreasi Jaya

## Abstract
This study aims to (1) find out the factors that affect the delay in payment of wages to workers  in  UD.  Darma  Kreasi  Jaya. (2)  To know  the  legal  protection  of  laborers  who have delayed a payment of wages at UD. Darma Kreasi jaya. This research includes the  type  of  empirical  juridical  research,  the  type  of  research  used  in  this  study  is descriptive  qualitative  research,  and  the  subject  of  this  research  is  the  Head  of  UD Darma Kreasi Jaya and UD Darma Kreasi Jaya workers. The data collection was done through interview technique, observation and document recording technique. The data analysis was done by qualitative way through data collection process, data reduction, data  presentation  and  conclusion.  The  results  showed  (1)  the  factors  that  influenced the  delay  in  payment  of  wages  to  workers  at  UD.  Darma  Kreasi  Jaya  there  are  3 factors those are, (a) The first factor is there are buyer who does not make a payment
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 1 Tahun 2019)
in  cash  (b)  The  second  factor  is  there  are  business  competition  between  UD  Darma Kreasi Jaya with the other similar company (c) The third factor is the increasing price of wood raw materials, frames and furniture. (2). The Legal protection form for workers who  have  delayed  payment  of  wages  at  UD  Darma  Kreasi  Jaya  is  a  letter  of agreement  between  the  company  and  the  worker,  the  letter  contain  of  rights  and obligations which is not entirely provided as the rule that stated in a labor law. In this case  the  content  of  labor  agreement  is  weak,  this  agreement  made  by  authorized party.
Keywords : Legal Protection, Labor, Wages, UD Darma Kreasi Jaya

## PENDAHULUAN
Pada jaman modern seperti sekarang  pastinya  setiap  manusia  ingin mendapatkan  pekerjaan  dan  menghasilkan uang  untuk  memenuhi  kebutuhan  diri sendiri  maupun  keluarganya.  Pekerjaan merupakan  kebutuhan hidup manusia disamping  kebutuhan  yang  lain  seperti kebutuhan  ekonomi,  psikis  dan  biologis. Manusia  dihargai  harkat  dan  martabatnya apabila ia bekerja sehinnga  pada dasarnya semua  manusia  haruslah  bekerja  guna menunjang kehidupannya. Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan  yang  beraneka  ragam.Dan setiap  manusia  memiliki  caranya  tersendiri untuk  bekerja  guna  bertahan  hidup  dan memenuhi semua kebutuhannya.
Dengan  bekerja  seseorang  dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Manusia  bekerja  bukan  sebagai  obyek melainkan  sebagai  subyek  yaitu  pelaku dalam  proses  produksi  maupun  sebagai manusia  pribadi  dengan  segala  harkat  dan martabat  yang  dimilikinya.  Tujuan  yang paling  mendasar  bagi  para  pekerja  untuk bekerja  adalah  memperoleh  upah  sebagai imbalan atas tenaga yang ia keluarkan, dan upah  bagi  pekerja  sebagai  akibat  dari perjanjian  kerja  yang  merupakan  faktor utama,  karena  upah  merupakan  sasaran pentingbagi pekerja guna menunjang kesejahteraan hidupnya,diantaranya
menghidupi diri sendiri maupun keluarganya  demi  kelangsungan  hidup (Prinst,  2000:213).  Baik  pekerjaan  yang diusahakan  sendiri  maupun  bekerja  pada orang  lain.  Pekerjaan  yang  diusahakan sendiri  maksudnya  bekerja  atas  modal  dan tanggung  jawab  sendiri  sedangkan  bekerja
pada orang lain maksudnya bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya karena pekerja/buruh harus tunduk dan patuh pada orang lain.
Bekerja dengan orang lain menyebabkan  adanya  perjanjian  kerja antara pekerja dengan pemilik usaha. Pada Pasal 1601 KUHPerdata memberikan pengertian  tentang  perjanjian  kerja  yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang satu si buruh, mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak  si  majikan,  selama  waktu  tertentu akan  menerima  upah  (Soepomo,1993:53). Ciri  khas  perjanjian  kerja  adalah  di  bawah perintah  pihak  lain  ini  menunjukan  bahwa hubungan antara pekerja dan pemilik usaha adalah  hubungan  bawahan  dan  atasan. Pemilik  usaha  sebagai  pihak  yang  lebih tinggi secara sosial dan ekonomi memberikan perintah kepada pihak pekerja/buruh  yang  secara  sosial  dan ekonomi mempunyai kedudukan yang lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu.
Dari perjanjian kerja tersebut terciptanya hak dan kewajiban dari masing- masing pihak karena perjanjian kerja terdiri dari  unsur-unsur  yaitu  adanya  unsur work atau pekerjaan, adanya unsur perintah, dan upah.  Adanya  unsur work atau  pekerja dimana  di  dalam  suatu  perjanjian  kerja harus  ada  pekerjaan  yang  diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah  dilakukan  sendiri  oleh  pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh  orang  lain.  Sifat  pekerjaan  yang dilakukan  oleh  pekerja  itu  sangat  pribadi karena bersangkutan ketrampilan/keahliannya,  maka  menurut hukum  jika  pekerja  meninggal  dunia  maka
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 1 Tahun 2019)
perjanjian kerja tersebut putus demi hukum. Adanya unsur perintah dari pekerjaan yang diberikan  kepada  pekerja  oleh  pengusaha adalah  pekerja  yang  bersangkutan  harus tunduk  pada  perintah  pengusaha  untuk melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan  yang diperjanjikan. Adanya unsur upah, memegang peranan penting dalam hubungan  kerja,  bahkan  dapat  dikatakan bahwa  tujuan  utama  orang  bekerja  pada pemilik  usaha  adalah  untuk  memperoleh upah  (Khoe,  2013:8).  Sehingga  jika  tidak ada  unsur  upah  sebelumnya,  maka  suatu hubungan tersebut bukan merupakan hubungan kerja (Harianto,2016:210). Dengan perjanjian kerja tersebut menimbulkan  prestasi  bagi  masing-masing pihak  seperti  perusahaan  memberikan sesuatu,  memberikan  sesuatu  disini  dalam bentuk  upah  kepada  para  pekerja  yang telah  bekerja  kepada  perusahaan  tersebut. Kemudian para pekerja melakukan prestasi berbuat  sesuatu,  berbuat  sesuatu  disini adalah  bekerja  untuk  perusahaan  tempat dimana  para  pekerja  tersebut  bekerja. Dalam  perjanjian  kerja  ini  sudah  pasti disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  maka perjanjian  kerja  harus  memenuhi  syarat sahnya perjanjian yang sebagaimana diatur dalam  pasal  1320  KUHPerdata  meliputi empat  syarat,  yaitu:  1.  Sepakat  mereka yang  mengikatkan  dirinya,  2.  Cakap  untuk membuat  suatu  perikatan,  3.  Suatu  hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Ketentuan  yang  tertuang  dalam  Pasal  52 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan  atau  kecakapan  melakukan perbuatan  hukum,  adanya  pekerjaan  yang diperjanjikan,  pekerjaan  yang  diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam perjanjian kerja sudah seharusnya setiap pihak  menjalankan perjanjian  tersebut  dengan  sebaik-baiknya sehingga  tidak  merugikan  pihak  lainnya. Apabila  salah  satu  pihak  melakukan kesalahan  dengan  tidak  mengindahkan perjanjian tersebut maka terjadilah
wanprestasi. Wanprestasi yang kerap terjadi  dalam  perjanjian  kerja  yaitu  adanya keterlambatan  dalam  pembayaran  upah. Upah merupakan suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dan pemberian jasa kepada penerima jasa, untuk suatu pekerjaan  atau  jasa  yang  telah  dan  akan dilakukan  yang  berfungsi  sebagai  jaminan kelangsungan  kehidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan dan produksi yang dinyatakan atau  dinilai  dalam  uang  yang  ditetapkan menurut  suatu  persetujuan  undang-undang dan  peraturan  dan  dibayarkan  atas  dasar suatu  perjanjian  kerja  antara  pemberi  kerja dan  penerima  kerja  (Husni,  2005:142). Pada  Undang-Undang  No  `13  tahun  2003 Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan ditegaskan  bahwa  setiap  pekerja/buruh berhak  memperoleh  penghasilan  yang memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.  Dalam  pengertiannya  bahwa jumlah upah yang diterima oleh pekerja/buruh dari hasil pekerjaanya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh  beserta  keluarganya  secara wajar,  antara  lain  meliputi  kebutuhan ekonomi  yaitu  sandang  pangan  dan  papan kemudian kebutuhan psikis yaitu pendidikan,  kesehatan  dan  rekreasi  dan kebutuhan biologis yaitu perkawinan.
Dalam  UD.  Darma  Kreasi  Jaya  ini memperkerjakan  tenaga  kerjanya  dengan tenaga  kerja  harian  lepas,  tenaga  kerja harian  lepas  adalah  Tenaga  Kerja  Lepas Pegawai  tidak  tetap/tenaga  kerja  lepas adalah  pegawai  yang  hanya  menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan  bekerja,  berdasarkan  jumlah hari  bekerja,  jumlah  unit  hasil  pekerjaan yang  dihasilkan  atau  penyelesaian  suatu jenis  pekerjaan  yang  diminta  oleh  pemberi kerja. Yang didapat atau Hak Tenaga kerja Lepas  yaitu  mendapat  gaji/upah  sesuai kerjanya  atau  waktu  kerja  mereka,  tanpa mendapat  jaminan  sosial.  Karena  Tenaga Kerja  tersebut  bersifat  kontrak,  setelah kontrak  selesai,  hubungan  antara  pekerja dan  pemberi  kerja  pun  juga  selesai.UD. Darma Kreasi Jaya jenis Pengupahan yang dibayarke  tenaga  kerja  dengan  upah minimum.  Yang  dimaksud  upah  minimum adalah menurut pasal 1 angka 1 Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-
01/MEN/1999 adalah upah bulanan terendah  yang  terdiri  dari  upah  pokok termasuk tunjangn tetap. Jadi jelas tunjangan  yang  bersifat  tidak  tetap  yang tidak  boleh  dimasukan  ke  dalam  upah minimum (Khakim, 2006:17).
Keterlambatan  pembayaran  upah kepada  pekerja  merupakan  hal  yang  kerap terjadi di Perusahaan maupun suatu Bentuk badan usaha besar maupun kecil. Pengertian  Usaha  Dagang  adalah  suatu badan  usaha  yang  dijalankan  secara mandiri oleh satu atau orang saja dan tidak memerlukan partner dalam berusaha. Walaupun  ada  yang  membantu  usaha tersebut, kedudukannya tidak sama dengan pemiliknya.  Jadi  orang  yang  membantu  itu tidak  memiliki  UD,  tetapi  hanya  bertindak sebagai  karyawan  atau  bawahan  UD. Keterlambatan  pembayaran  upah  ini  sudah tentu  sangat  jelas  mempengaruhi  pekerja baik  di  bidang  ekonomi  dan  kesejahteraan pekerja itu sendiri. Karena dengan keterlambatan  pembayaran  upah  tersebut para pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan  dirinya  maupun  keluarganya. Seperti  yang  pernah  terjadi  pada  UD. Darma Kreasi Jaya merupakan perusahaan yang  sedang  giat-giatnya  meningkatkan produksinya, perusahaan ini bergerak dibidang  pembuatan  almari,  meja,  mebel, ukir-ukiran  bali  (pura,  sanggah).  Usaha Dagang  ini  yang  berdiri  sejak  2013  ini bertempat  di  Jalan  Ki  barak  Panji,  banjar Dinas Kelod-Kauh, Desa Panji, Kec Sukasada, Kab Buleleng. Jumlah karyawan pada  perusahaan  tersebut  5  orang  di  bagi menjadi  3  bagian  pembuatan  kontruksi  2 orang,  pembuatan  finishing  1  orang, pembuatan  bangunan  bali  (ukiran-ukiran sanggah  atau  pura)  2  orang.  Seluruh karyawan  tersebut  merupakan  tenaga harian  yang  dibayar  setiap  satu  bulan sekali. UD ini pernah pengalami keterlambatan  pada  pembayaran  upah pekerja  pada  Januari  2017  di  bayar  pada Pebruari 2017 mengakibatkan pekerja baru bisa mendapatkan upah.
Adanya  kasus  inilah  yang  menjadi alasan  mengapa  perlunya  perlindungan hukum  terhadap  tenaga  kerja  ketika
bekerja. Terlebih permasalahan pengupahan,  UD  wajib  membayar  upah kepada  para  pekerjanya  secara  teratur sejak  terjadinya  hubungan  kerja  sampai dengan berakhirnya hubungan kerja. Karena  para  pekerja  memiliki  hak  untuk menuntut. Pekerja yang bekerja pada suatu UD  tentu  bertanggung  jawab  terhadap  UD tempat  dimana  ia  bekerja,  lalu  bagaimana dengan  tanggung  jawab  pihak  pemilik usaha  itu  sendiri  terhadap  pekerja  yang bekerja  pada  UD  tersebut.  Perlindungan terhadap  tenaga  pekerja  dimaksudkan untuk  menjamin  hak  dasar  pekerja  dan keluarganya  dengan  tetap  memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut diatas  maka  dibuatlah  penelitian  dengan judul
“PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP  TENAGA  KERJA  YANG MENGALAMI KETERLAMBATAN

## PEMBAYARAN UPAH PADA UD. DARMA KREASI JAYA
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  1). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi  keterlambatan  pembayaran upah  kepada  pekerja  di  UD.  Darma  Kreasi Jaya.  2).Untuk  mengetahui  perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami keterlambatan pembayaran upah pada UD. Darma Kreasi Jaya Manfaat yang diperoleh dari penelitiani  ini  adalah  :  a)  Bagi  pemerintah untuk  menjadikan  tolak  ukur  khususnya terkait  Keterlambatan pemberian upah bagi tenaga kerja, berdasarkan dengan Undang- Undang  No  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  yang  merupakan  aturan hukum  mengenai  ketenagakerjaan  masih butuh  pengawasan  dalam  pelaksanaanya dilapangan. b) Bagi peneliti dapat mengetahui  dan  mendapatkan  informasi serta  sebagai  suatu  pemecahan  masalah terhadap  permasalah-permasalahan  terkait dengan  keterlambatan  pemberian  upah  di atur  dalam    Undang-Undang  No  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  khususnya keterlambatan pemberian upah pada tenaga  kerja  di  UD.  Darma  Kreasi  Jaya, dan  c)  Bagi  masyarakat  Dengan  adanya penelitian  ini  dapat  memberi  manfaat  bagi kepentingan masyarakat yang ingin bekerja
bahwa,  sebagai  masyarakat  harus  tau hukum yang mengatur tentang Ketenagakerjaan  yaitu  Undang-Undang  No 13  Tahun  2003,  agar  tidak  adanya keterlambatan  upah  bagi  pekerja  di  dalam bekerja di suatu usaha apapun.

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan fokus masalah penelitian diatas maka penelitian menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris (Ali,  2012:2).  Penelitian  yuridis  empiris mempelajari kesenjangan antara das sollen dengan das seen artinya perbedaan antara penerapan di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku . Jenis penelitian  ini  digunakan  karena  penelitian ini  berangkat  dari  masalah  peraturan  yang berlaku yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kenyataanya  di  dalam  masyarakat  dalam penelitian  ini  di  UD.  Darma  Kreasi  Jaya, Jalan  Ki  barak  Panji,  banjar  Dinas  Kelod- Kauh,  Desa  Panji,  Kec  Sukasada,  Kab Buleleng.  Pada  penelitian  ini  peneliti melalukan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif,  suatu  metode  yang  digunakan untuk  menggambarkan  atau  menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Melalui  pendekatan  ini  penulis  akan mencoba  mendeskripsikan  secara  kualitatif efektifitas  Undang-Undang  No  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait Pembayaran Upah.
Data  yang  diteliti  dalam  penelitian  hukum empiris ada 2 yaitu  Data primer bersumber dari  lapangan  yaitu  suatu  data  yang diperoleh  langsung  dari  instansi  ( informan ) yang  terkait  pada  permasalahan  penelitian ini, informan disini yaitu Kepala UD. Darma Kreasi  Jaya  Desa  Panji  dan  beberapa Karyawan  yang  memungkinkan  memberi informasi.  b)  Data  Sekunder  adalah  yang terdiri  dari  bahan  hukum  yang  dapat memberikan  penjelasan  terhadap  bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian,  buku-buku,  teks,  jurnal  ilmiah, surat  kabar,  brosur  dan  berita  internet (Fajar,dkk 2010:158).
Teknik  pengumpuluan  data  yang akan di gunakan dalam penelitian adalah a) teknik  observasi  merupakan  kegiatan  yang dilakukan  oleh  peneliti  dalam  rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu  tertentu  pula.  Dalam  observasi  ini peneliti  menggunakan  banyak  catatan seperti  daftar check ,  daftar  isian,  daftar angket,  daftar  kelakuan  dan  lain-lain  yang harus  dilakukan  sendiri  oleh  peneliti. (Fajar,dkk,2010:168).b)  teknik  wawancara merupakan  salah  satu  teknik  tanya  jawab secara  langsung  antara  peneliti  dengan responden  atau  narasumber  atau  informan dengan  responden  atau  narasumber  atau informan untuk mendapatkan informasi.
Penelitian  ini  menggunakan non probability  sampling adalah  teknik  yang tidak  memberi  peluang/kesempatan  yang sama  bagi  setiap  unsur  atau  anggota populasi  untuk  dipilih  menjadi  sampel.  Dari keempat  bentuk-bentuk non  probability sampling , penelitian ini menggunakan bentuk purposive  sampling .  Pengelolaan data  adalah  kegiatan  merapikan  data  hasil dari  pengumpulan  data  sehingga  siap dipakai  untuk  dianalisa.  Analisis  data secara  kualitatif  berdasarkan  fakta  yang ada  untuk  memperoleh  jawaban  atas permasalahan.  Setelah  data  diperoleh melalui  penelitian  kepustakaan  maupun penelitian  lapangan  maka  data  tersebut diolah secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
UD.  Darma  Kreasi  Jaya  merupakan perusahaan  yang  bergerak  dibidang  jual beli  kayu,  kusen  dan  mebel.  Jenis  usaha yang  dijalankan  adalah  jenis  usaha  yang berbahan  baku  kayu  sebagai  bahan  utama adalah  kayu  jati.  Pada  awalnya  usaha  ini mulai mengembangkan diri dengan memproduksi kerajinan tangan ( handycraft ) yang  berbasis  kayu  yaitu  bingkai  topeng tiga  dimensi  yang  berbahan  baku  kayu  jati yang  dikirim  untuk  pasar  eksport  (luar negeri).  Kami  mensupplay  bingkai  tersebut kepada salah satu perusahan multinasional yang  berlokasi  di  Jimbaran  yang  hasilnya langsung diekspor ke luar negeri.
Perusahaan  yang  berdiri  sejak  Januari tahun  2010.  Dan  baru  mendapatkan    ijin usaha  pada  tahun  2013  berupa  Surat  Ijin Usaha  Perdagangan  (SIUP)  kecil  dalam bentuk  UD  (Usaha  Dagang).    SIUP  adalah surat  izin  yang  diberikan  oleh  menteri  atau pejabat  yang  ditunjuk  kepada  pengusaha untuk melaksanakan usaha dibidang perdagangan  dan  jasa.  SIUP  diberikan kepada  para  pengusaha  baik  perorangan, FIRMA,  CV,  PT,  Koperasi,  BUMN  dan sesebagaianya.  Adapun  berdasarkan  hasil penelitian  UD  Darma  Kreasi  jaya  memakai SIUP  KECIL  dimana      SIUP  KECIL diberikan kepada perusahaan yang nmemiliki  modal  kekayaan  bersih  atau modal
disetor dalam
AKTA PENDIRIAN/PERUBAHAN dengan nilai sampai  dengan  Rp.  200.000.000.  Semua pekerja  yang  bekerja  pada  UD.  Darma Kreasi Jaya harus mengikuti tata tertib Adapun  hasil  penelitian  yaitu  a) Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi
Keterlambatan  Pembayaran  Upah    Pada UD.  Darma  Kreasi  Jaya.  Berdasarkan wawancara  dengan  kepala  UD.  Darma Kreasi  Jaya  dengan  Bapak  I  Gede  Arya Shuarthika,SP  pada  tanggal  26  Desember 2017 adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi  keterlambatan  pada  UD. Darma  Kreasi  Jaya  tiga  faktor  yaitu  yang pertama  yakni:  Faktor  pertama  adanya pembeli yang pembayarannya tidak langsung secara cash, namun pembayarannya  dilakukan  secara  bertahap atau  kredit  sehingga  tenaga  kerja  kena imbasnya seharusnya perusahaan mempunya  uang  kas  atau  tabungan  tetapi perusahaan tidak bisa mengatur keuangnya.  Faktor  yang  kedua    adalah semakin  meningkatnya  harga  bahan  baku kayu,  kusen  dan  mebel  tersebut.  Kesulitan UD.  Darma  Kreasi  Jaya  dalam  membeli bahan baku produksi memperkeruh keadaan  disaat  UD.  Darma  Kreasi  Jaya mengalami  sedikit  pemesanan  barang produksi.  Faktor  ketiga  adanya  persaingan usaha  UD.  Darma  Kreasi  Jaya  dengan perusahaan  yang  sejenis.  Sehingga  terjadi dalam  UD.  Darma  Kreasi  Jaya  mengalami kesulitan  keuangan  sejenak,  pengaturan keuangan di dalam perusahaan juga kurang
baik.  Tidak  adanya  rencana –  rencana mendadak  atau  simpanan  keuangan  pada perusahaan  pada  masa  itu  mengakibatkan perusahaan  tidak  bisa  membayarkan  upah pada  pekerja.  Manajemen  keuangan  yang kurang baik disini sangat berpengaruh.
Dari wawancara kepada kepala UD. Darma Kreasi Jaya serta satu tenaga kerja tersebut  dapat  dikatakan  terdapat  3  faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembayaran  upah  pada  UD.  Darma  Kreasi Jaya    yaitu  :  1.  Adanya  pembeli  yang  tidak melangsungkan  pembayaran  bisa  disebut dengan  kredit  melainkan  tidak    cash sehingga tenaga kerja mendapatkan imbasnya. 2. Karena semakin meningkatnya  harga  bahan  baku  kayu, kusen  dan  mebel  tersebut  sehingga  UD. Darma  Kreasi  Jaya    mengalami  kesulitan dalam membeli bahan baku untuk meproduksi.  3.  Adanya  persaingan  ketat antara  UD.  Darma  Kreasi  Jaya  dengan perusahaan maupun sejenisnya.
Kemudian hasil penelitian b) Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga Kerja  yang  Mengalami    Keterlambatan Pembayaran Upah Pada UD. Darma Kreasi Jaya.  Berdasarkan  hasil  wawancara  pada tanggal  15  Januari  2018  dengan  pemilik usaha  yaitu  dengan  Bapak  I  Gede  Arya Shuarthika, SP didapatkan hasil wawancara UD.  Darma  Kreasi  Jaya  terdapat  terdapat mekanisme penerimaan tenaga kerja di UD. Darma  Kreasi  Jaya  ialah  dengan  adanya wawancara  yaitu  adanya  syarat  dan ketentuan  untuk  bekerja  di  UD.  Darma Kreasi  Jaya  dan  Di  samping  itu  di  dalam UD. Darma Kreasi Jaya terdapat perjanjian kerja sebagai pedoman untuk melaksanakan  hak  dan  kewajiban  tenaga kerja  maupun  pemilik  Perusahaan    UD. Darma  Kreasi  Jaya.  Terkait  dengan  isi perjanjian  dibuat  secara  sepihak  oleh pemilik  UD.  Darma  Kreasi  Jaya  sehingga isinya  menjadi  format  tetap  kepada  setiap tenaga  kerja  yang  akan  bekerja  di  UD. Darma  Kreasi  Jaya.  Dimana  yang  menjadi pihak  pertama  yaitu  pemilik  usaha  dan menjadi pihak kedua yaitu si tenaga kerja di dalam  perjanjian  kerja  dibuat  adanya  hak tenaga
Adapun pembahasan dalam penelitian ini a) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Upah  Pada  UD.  Darma  Kreasi  Jaya. Perusahaan  adalah  tempat  dimana  badan usaha  itu  mengelola  faktor-faktor  produksi. Jadi  badan  usaha  memiliki  ruang  lingkup yang  lebih  besar  karena  sebuah  badan usaha  yang  bisa  memiliki  satu  atau beberapa perusahaan (Sunyoto,dkk,2016:42).  Salah  satu  cara seseorang  melakukan  usaha  yang  sangat sederhana  adalah  perusahaan  dagang, atau  dikenal  juga  dengan  usaha  dagang atau perusahaan perseorangan.
Perusahaan Perorangan
adalah perusahaan swasta yang didirikan pengusaha perorangan.
Perbedaan antara perusahaan dagang dengan bentuk persekutuan terletak  pada  jumlah  pengusahanya,  yaitu pada perusahaan dagang jumlah pengusahanya hanya satu orang, sedangkan  pada  perusahaan  persekutuan jumlah  pengusahanya  dua  atau  lebih  atau beberapa orang, sedangkan pada perseroan terbatas sebanyak jumlah pemegang  sahamnya,  yang  berarti  seluruh pemegang saham pada perseroan terbatas adalah  pengusaha.  Dalam  perusahaan perorangan,  yang  menjadi  pengusaha hanya  satu  orang,  tidak  ada  peserta  lain disampingnya.  Kalau dalam  perusahaan itu tampak  banyak  orang  yang  bekerja  itu adalah pembantu pengusaha dalam perusahaan  yang  hubungannya    dengan pengusaha bersifat perburuhan dan pemberian kuasa (Purwosutijpto, 2007:1).
Menurut  para  ahli  manajemen keuangan  ialah  kegiatan  perusahaan  yang berhubungan  dengan  bagaimana  untuk mendapatkan  dana,  memakai  dana,  dan untuk mengelola aset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh (Sumarsono,2003:6). Sehingga dari pengertian  tersebut  bahwa  seharusnya suatu  perusahaan  dengan  manajemen yang  baik  dapat  melakukan  aktivitas manajemen  keuangan  seperti  memperoleh dana,  penggunaan  dan  penggelolaan  dana dengan  sangat  baik.  Tujuan  manajemen keuangan  adalah  untuk  memaksimalkan
usaha  perusahaan.  Tujuan  perusahaan adalah  masimalkan  sekejahteraan  pemilik perusahaan.
Pembahasan  yang  kedua  dalam penelitian  ini  b)  Perlindungan  Hukum Terhadap  Tenaga  Kerja  yang  Mengalami Keterlambatan  Pembayaran  Upah  Pada UD.  Darma  Kreasi  Jaya.  Perlindungan Hukum  menurut  para  ahli  Menurut  Satjipto Rahardjo,  perlindungan  hukum  adalah adanya  upaya  melindungi  kepentingan seseorang  dengan  cara  mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak  dalam  rangka  kepentingannya tersebut.  Menurut  Setiono,  perlindungan hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk melindungi  masyarakat  dari  perbuatan sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum,  untuk mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman sehingga  memungkinkan  manusia  untuk menikmati  martabatnya  sebagai  manusia. Menurut  Muchsin,  perlindungan  hukum merupakan  kegiatan  untuk  melindungi individu  dengan  menyerasikan  hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma  dalam  sikap  dan  tindakan  dalam menciptakan  adanya  ketertiban  dalam pergaulan  hidup  antar  sesama  manusia. Menurut  Hetty  Hasanah,  perlindungan hukum  yaitu  merupakan  segala  paya  yang dapat  menjamin  adanya  kepastian  hukum, sehingga  dapat  memberikan  perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan
tindakan hukum. Secara umum
perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek  hukum  ke  dalam  bentuk  perangkat baik  yang  bersifat  preventif  maupun  yang bersifat  represif,  baik  yang  lisan  maupun yang tertulis.
Perlindungan  Hukum  terdapat  pada UD.  Darma  Kreasi  Jaya  dalam  perjanjian kerja  pada  UD.  Darma  Kreasi  Jaya  dibuat oleh  sepihak  yakni  dengan  pemilik  usaha nya  saja  dengan  ini  perjanjian  ini  disebut perjanjian baku bisa disebut juga perjanjian standar  artinya  dalam  bahasa  inggris disebut  standar  kontrak  atau  standar persetujuan. Kata baku atau standar artinya tolak  ukur  yang  dipakai  sebagai  patokan
atau  pedoman  bagi  yang  mengadakan hubungan  hukum  dengan  pengusaha. Perjanjian  baku  adalah  berbentuk  tertulis yang  telah  digandakan  berupa  formulir- formulir,  yang  isinya  telah  disstandarisasi atau dibakukan dahulu secara sepihak oleh pihak  yang  menawarkan  (dalam  hal  ini pelaku  usaha),  serta  ditawarkan  secara masal tanpa mempertimbangkan perbedaan  kondisi  yang  dimiliki  konsumen. Adapun  ciri-ciri  perjanjian  baku  yakni (Windari, 2014:57).
Adapun perlindungan hukum terhadap  tenaga  kerja  yang  mengalami keterlambatan  Upah  pada  UD.  Darma Kreasi  Jaya    berhak  mendapat  hak  dan kewajiban tenaga kerja yang terterai di awal perjanjian kerja. Dalam hal ini di atur dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan
menjelaskan  tentang  hak  dan  kewajiban seorang tenaga pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dimana Undang-undang  tersebut  berfungsi  untuk melindungi  dan  membatasi  status  dari  hak dan  kewajiban  para  tenaga  pekerja  dari para  pemberi  kerja  yang  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan  dalam ruang  lingkup  kerja.  Dengan  demikian perlindungan terhadap tenaga kerja diartikan  untuk  menjamin  hak-hak  dasar para  tenaga  kerja  dan  menjamin  pula kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun bahkan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan para  tenaga  kerja.  Hak  tenaga  kerja  yang terdapat  pada  isi  perjanjian  di  UD.  Darma Kreasi  Jaya  sesuai  dengan  Undang- Undang Ketenagakerjaan (Yuliantini, 2016:18) yaitu:
1. Pasal  6:  “Setiap  pekerja  berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”
2. Pasal  86  ayat  (1):  “Setiap  pekerja mempunyai  hak  untuk  memperoleh perlindungan  atas :  a)  Keselamatan  dan kesehatan kerja, b) Moral dan kesusilaan dan  c)  Perlakuan  yang  sesuai  dengan harkat dan martabat manusia serta nilai
3. Pasal  156  ayat  (1):  “Dalam  hal  terjadi pemutusan  hubungan  kerja,  pengusaha diwajibkan  membayar  uang  pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta
uang  pengganti  hak  yang  seharusnya diterima”
Adapun  kewajiban  perusahaan  pada UD.  Darma  Kreasi  Jaya  yang  sesuai dengan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan yaitu (Yulianti, 2017:25).
a. Kewajiban  membayar  upah;  dalam hubungan  kerja  kewajiban  utama  bagi pengusaha  adalah  membayar  upah kepada pekerjanya secara tepat waktu. (Pasal  88  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan)  Ketentuan  tentang upah  ini  telah  mengalami  perubahan pengaturan  ke  arah  hukum  publik.  Hal ini terlihat dari campur tangan
pemerintah dalam menetapkan besarnya  upah  minimum  yang  harus dibayar oleh pengusaha yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Perlindungan Upah.
b. Kewajiban memberikan istirahat/cuti; pihak pengusaha diwajibkan untuk memberikan  istirahat  tahunan  kepada pekerja secara teratur. Hak atas istirahat ini  penting  artinya  untuk  menghilangkan kejenuhan  pekerja  dalam  melakukan pekerjaan.  Cuti  tahunan  yang  lamanya 12  hari  kerja.  Selain  itu  pekerja/buruh juga  berhak  atas  cuti  panjang  selama  2 bulan  setelah  bekerja  terus  menerus selama  6  tahun  pada  suatu  perusahaan (Pasal  79  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) Bentuk Perlindungan Hukum
Terhadap  Tenaga  Kerja  yang  Mengalami Keterlambatan  Pembayaran  Upah  Pada UD. Darma Kreasi Jaya. Menurut Soepomo Perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu (Zaeni,2007:58) Menurut ketentuan Pasal 18
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun 2015  tentang  Pengupahan  pengusaha wajib  membayar  upah  pada  waktu  yang telah  diperjanjikan  antara  Pengusaha  dan Pekerja/Buruh.  Dalam    hari  atau  tanggal yang  telah  disepakati  jatuh  pada  hari  libur atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan,  pelaksanaan  pembayaran  Upah
diatur  dalam  Perjanjian  Kerja,  Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian
Kerja Bersama. Upah harus dibayarkan seluruhnya  pada  setiap  periode  dan  per tanggal  pembayaran  Upah.  Kemudian dalam  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan disebutkan pula bahwa pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan  dalam  jangka waktu  paling  cepat seminggu  1  (satu)  kali  atau  paling  lambat sebulan  1  (satu)  kali  kecuali  bila  perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu. Dari  ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atas, maka  penentuan  kapan  upah  dibayarkan seharusnya  diatur  dalam  kesepakatan  atau perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan, atau  perjanjian  kerja  bersama  (jika  ada serikat  pekerja).    Perusahaan  yang  karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan  keterlambatan  pembayaran upah,  dikenakan  denda  sesuai  dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.  Persentase  denda  ini  diatur oleh  pemerintah  dalam  Pasal  55  Peraturan Pemerintah  Nomor  78 Tahun  2015  tentang Pengupahan:
Upah kepada pekerja yang diberikan kepada 4 orang pekerja kontruksi dan  bangunan  pelinggih  setiap  bulannya tertanggal  setiap  tanggal  1  (awal  bulan) sebanyak  Rp.  1.500.000,00  per  orang  dan 1 orang pekerja finishing sebanyak Rp.1.200.000,00 per orang terlambat pembayarannya. Keterlambatan pembayaran yang terjadi pada bulan januari 2017 tersebut pada akhirnya upah diberikan pada  tanggal  1  pada  bulan  pebuari  2017. Pembayaran  upah  pada  bulan  Pebuari menjadi  Rp.  3.000.000,00  per  orang  untuk 4  orang  pekerja  kontruksi  dan  bangunan pelinggih  kemudian  untuk  1  orang  pekerja finishing  menjadi  Rp.  2.400.000,00   karena keterlambatan  pembayaran  upah  pada bulan januari. UD. Darma Kreasi Jaya tidak mengindahkan  keterlambatan  pembayaran upah  tersebut  dengan  denda  yang  telah  di atur  dalam  Pasal  55  Peraturan  Pemerintah Nomor 78
Tahun 2015 tentang
Pengupahan.  Hal  ini  dikarenakan  para pekerja  yang  tidak  melapor  pada  kepada pengawas tenagakerja sehingga
pengawasan  oleh  dinas  tenaga  kerja  tidak mengetahui adanya keterlambatan pembayaran upah tersebut, padahal pengawas  tenaga  kerja  bertujuan  untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan  ketenagakerjaan  dan memberi  penerangan  teknis  serta  nasehat kepada  pengusaha  atau  tenaga  kerja tentang  hal-hal  yang  dapat  menjamin pelaksanaan  efektif  daripada  Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan tentang hubungan kerja, keadaan ketenagakerjaan dan para pekerja pun lebih milih  menunggu  saja  untuk  upah  yang terlambat dalam pembayarannya tersebut.
Pelaksanaan Pembayaran Upah Kepada  Tenaga  Kerja  Pada  Perusahaan UD.  Darma  Kreasi  Jaya  Sebagaimana diketahui  upah  adalah  imbalan  yang diterima pekerja atas jasa yang diberikannya dalam proses
memproduksikan  barang  atau  jasa  di perusahaan. dengan demikian, pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan langsung  mengenai  sistem  dan  kondisi pengupahan  di  setiap  perusahaan.  Pekerja dan keluarga sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan  sandang,  pangan,  perumahan dan kebutuhan lain.

## SIMPULAN DAN SARAN
Bedasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan mengenai
Perlindungan
Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  yang Mengalami Keterlambatan Pembayaran Upah Pada maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 1) Faktor yang mempengaruhi
keterlambatan  pembayaran  upah  pada Faktor  pertama  adanya  pembeli  yang tidak melangsungkan pembayaran secara  tunai.  Faktor  kedua  adanya persaingan  usaha  UD.  Darma  Kreasi Jaya  dengan  perusahaan  yang  sejenis. Faktor ketiga adalah semakin meningkatnya  harga  bahan  baku  kayu, kusen dan mebel tersebut kesulitan UD. Darma  Kreasi  Jaya  dalam  membeli bahan  baku  produksi  memperkeruh keadaan disaat UD. Darma Kreasi Jaya mengalami  sedikit  pemesanan  barang
produksi. Sehingga mengalami kesulitan keuangan sejenak, pengaturan keuangan di dalam perusahaan  juga  kurang  baik.  Tidak adanya  rencana –  rencana  mendadak atau simpanan keuangan pada perusahaan pada masa itu
mengakibatkan  perusahaan  tidak  bisa membayarkan  upah  pada  pekerja.
Manajemen keuangan yang kurang baik disini sangat berpengaruh.
2) Bentuk  perlindungan  hukum  terhadap tenaga kerja yang mengalami keterlambatan  pembayaran    upah  pada UD.  Darma  Kreasi  Jaya  adalah  berupa surat  perjanjian  antara  perusahaan dengan  tenaga  kerja  dimana  isi  dari surat  perjanjian  tersebut  ada  hak  dan kewajiban  hal  ini  tidak  sepenuhnya diberikan  sebagaimana  diatur  dalam
Undang-Undang
Ketenagakerjaan.
Dalam  hal  ini  sangat  lemahnya  isi perjanjian pekerja yang dibuat oleh para pihak.
Adapun  saran  berdasarkan  penelitian ini yaitu:
1) Pelaku usaha dagang (UD)  diharapkan agar  memperhatikan  isi  perjanjian  yang dibuat sehingga terdapat keseimbangan hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan
Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tenaga  kerja  seharusnya  memahami dan  mengkritisi  perjanjian  kerja  yang telah dibuat sebelum disepakati. 2) Dinas
Ketenagakerjaan perlu mengadakan  sosialisasi  tentang  hak dan  kewajiban  kepada  tenaga  kerja khususnya  di  Kabupaten  Buleleng. Sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Ketenagakerjaan.
3) Tenaga  Kerja  seharusnya  memahami dan meningkatkan pengetahuannya tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelum mendatangani  perjanjian  kerja  apapun itu  agar  tidak  adanya  keterlambatan pembayaran  upah  kepada  tenaga  kerja .

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Achmad  dan  Heryani  Wiwie.  2012.
Menjelajahi  Kajian  Emperis  Terhadap
Hukum.
Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group.
Asikin,  Zainal.  1997. Dasar-dasar  Hukum Perburuhan .  Jakarta:  PT  Grafindo Persada
Asikin,  Zainal.  2002. Dasar-Dasar  Hukum
Perburuhan PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Fajar,  Mukti.  2015. Dualisme  Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Harianto, Aries. 2016. Hukum Ketenagakerjaan  Makna  Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja. Yogyakarta:LaksBang
PRESSindo.
Husni, Lalu. 2005. Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
Khakim,  Abdul.  2006. Aspek  Hukum
Pengupahan  Berdasarkan  UU  Nomor 13  Tahun  2003. Bandung:  PT  Citra
Aditya Bakti. Prinst, Darwan. 2000. Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Cet.  II,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Purwosutjipto,  H.M.N.  2007. Pengertian
Pokok Hukum Dagang Indonesia 2
Bentuk-bentuk Perusahaan ,
Djmbatan, Jakarta
Salamabdul  dan  Adri  Desasfuryanto.  2015. Hukum  Ketenagakerjaan. Jakarta: PTIK.
Salamabdul  dan  Adri  Desasfuryanto.  2016. Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan). Jakarta: PTIK. Soepomo,  Iman.  1993. Hukum  Perburuhan
Undang-Undang dan
Peraturan- Peraturan: Djambatan. Soepomo,  Iman.  1983. Pengantar  Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta
Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 1 Tahun 2019)
Sukirno,  Sadano.  2005. Mikro  Ekonomi Teori  Pengantar,  Edisi  Ketiga,  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Sugiyarso  dan  Warni.  2016. Manajemen Keuangan Cetakan Kedua, Yogyakarta:Media Pressindo
Sumarsono,  Sonny.  2003. Manajemen Koperasi , Graha Ilmu, Yogyakarta
Uwiyono,  Aloysius,dkk.  2014. Asas-Asas Hukum  Perburuhan .  Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada.
Wijayanti, Asri, 2014. Hukum Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Windari, Ratna Artha. 2014. Hukum
Perjanjian. Yogyakarta: Graha Ilmu
Zaeni,  Asyahdie.  2007. Hukum  Kerja
(Hukum Ketenagakerjaan Bidang
Hubungan  Kerja) ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta
Yulianti.  2017. Sistem  Pembayaran  Upah Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit Pt.
Sumur  Pandanwangi  Di  Seruyan  (Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Ekonomi Islam) 2014. Kitab Lengkap KUHPer,KUHAPer,KUHP,KUHAP,KU
HD . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Republik  Indonesia  Undang-Undang  No  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara No 13 Tahun 2003
Peraturan  Pemerintah  No.8  Tahun  1981 tentang Pengupahan