## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index
DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## IMPLEMENTASI PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH PADA PERSEROAN TERBATAS BEST LOGISTICS SERVICE INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN
Sopyan 1 , Deny Guntara 2 , Muhamad Abas 3 1, 2, 3 Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa barat, Indonesia Email: hk19.sopyan@mhs.ubpkarawang.ac.id, deny.guntara@ubpkarawang.ac.id , muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id
* Corresponding Author: muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id Info Artikel Abstrak Diterima, 30/06/2023 “Pengusaha wajib menyusun dan melaksanakan struktur dan skala pengupahan di  perusahaan  dengan  memperhatikan  kemampuan  dan  produktivitas perusahaan,”  terang  Pasal  21  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021 Tentang  Pengupahan.  di  PT,  sejalan  dengan  hal  tersebut.  Best  Planned operations  Administration  Indonesia  yang  merupakan  organisasi  PMA  Jepang yang berpartisipasi dalam administrasi strategi otomotif yang dicanangkan pada tahun  2003  yang  merupakan  salah  satu  organisasi  Honda  Gathering  di Indonesia,  telah  mulai  melaksanakan  estimasi  konstruksi  dan  skala  mulai sekitar  tahun  2014.  Penelitian  hukum  empiris  adalah  istilah  untuk  studi semacam ini. Dimulai dengan data sekunder kemudian dilanjutkan dengan data primer  dari  masyarakat  atau  lapangan  dalam  hal  ini  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang Pengupahan.  Sementara  itu,  dilihat  dari  gagasan  pemeriksaan  ini  bersifat ekspresif,  artinya  memberikan  gambaran  yang  wajar  tentang  penggunaan Undang-undang  Tidak  Resmi  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  di PT.  Administrasi  Operasi  Terbaik  Indonesia.  Berdasarkan  temuan  penelitian, implementasi  Pasal  21  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang Pengupahan  Pada  PT  Perusahaan  telah  menjalankan  Best  Logistics  Service Indonesia  sejak  tahun  2014,  namun  perusahaan  menghadapi  tantangan,  seperti kenaikan  upah  yang  meningkat  setiap  tahunnya  sedangkan  volume  produksi menurun, yang akan berdampak signifikan pada kemampuan perusahaan untuk menerapkan  struktur  dan  skala  upah  serta  masa  kerja  pekerja  yang  rata-rata berusia di atas 10 tahun.
Direvisi, 12/07/2023
Dipublikasi, 13/07/2023 Kata Kunci: Stuktur, Skala Upah, Implementasi Abstract
Keywords: Structure, Pay Scale, Implementation "Entrepreneurs are required to compile and implement the structure and scale of wages in the company by taking into account the company's capabilities and productivity," is explained in Article 21 of Government Regulation Number 36 of  2021  Concerning  Wages.  at  PT,  in  line  with  this.  Best  Planned  operations Administration Indonesia, which is a Japanese PMA organization participated in  auto  strategies  administrations  which  was  laid  out  in  2003  which  is  one  of the  Honda  Gathering  organizations  in  Indonesia,  has  begun  executing construction  and  scale  estimating  starting  around  2014.  Empirical  legal research  is  the  term  for  this  kind  of  study.  It  started  with  secondary  data  and then  moved  on  to  primary  data  from  the  community  or  the  field,  in  this  case, parties involved in the implementation of Government Regulation Number 36 of 2021  regarding  Wages.  In  the  mean  time,  seen  from  the  idea  of  this
examination, it is expressive in nature, meaning it gives a reasonable image of the  use  of  Unofficial  law  Number  36  of  2021  concerning  Wages  at  PT. Indonesia's  Best  Operations  Administration.  According  to  the  findings  of  the research,  the  implementation of  Article  21 of  Government Regulation  Number 36  of  2021  Concerning  Wages  at  PT  The  company  has  been  running  Best Logistics Service Indonesia since 2014, but the company faces challenges, such as  wage  increases  that  increase  annually  while  production  volumes  decrease, which  will  have  a  significant  impact  on  the  company's  ability  to  implement wage structures and scales and the length of service of workers whose average age is over 10 years.

## PENDAHULUAN
Ketika  satu  orang  atau  kelompok  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap bisnis  secara  keseluruhan  dari  pengetahuan  tentang  masalah  yang  telah  diselesaikannya, mereka  dianggap  telah  mengalami  pergolakan.  Dalam  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dijelaskan  bahwa: “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 1
Dari  pengaturan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, cenderung dapat diketahui bahwa setiap ahli/pekerja mempunyai pilihan untuk mendapatkan kompensasi  sesuai  dengan  kebutuhan  hidup.  Peraturan  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  pasal  1  angka  4  memberikan  pengertian  bahwa: “Pekerja/buruh  adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun”. 2
Definisi  ini  agak  luas,  tetapi  mencakup  siapa  saja  yang  menerima  upah  atau  bentuk ketidakseimbangan  lainnya  saat  bekerja  untuk  entitas  apa  pun,  termasuk  asosiasi,  badan hukum,  atau  organisasi  lain.  Penetapan  sifat  miring  dalam  struktur  apapun  sangat  penting mengingat selama ini pengupahan selalu dikaitkan dengan uang, meskipun ada buruh/pekerja yang mendapatkan sifat canggung sebagai barang dagangan. 3
Pasal  88  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan menyebutkan  bahwa  : “Untuk  mewujudkan  penghasilan  yang  memenuhi  penghasilan  yang layak  bagi  kemanusiaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  pemerintah  menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”. 4
Masalah pekerjaan mengandung aspek moneter,  bantuan sosial  pemerintah, dan sosial politik.  Menurut  perspektif  keuangan,  peningkatan  pasokan  tenaga  kerja  mencakup pengaturan  spesialis  yang  berkualitas  dan  berbakat  sesuai  dengan  kebutuhan  pasar  kerja. Akibatnya,  baik  di  dalam  negeri  maupun  internasional,  pelatihan  kerja,  sistem  informasi pasar  tenaga  kerja,  dan  sistem  kerja-ke-kerja  harus  dikembangkan. 5 Kondisi  kerja, perlindungan tenaga kerja, resolusi, kebebasan berserikat, hubungan industrial, dan hubungan internasional  hanyalah  beberapa  dari  masalah  sumber  daya  manusia  yang  termasuk  dalam kategori masalah ketenagakerjaan. Mereka semua memiliki konsekuensi ekonomi, sosial dan politik. Dengan kata lain, persoalan ketenagakerjaan memiliki banyak dimensi, ruang lingkup yang luas, dan sifat yang sangat rumit.
1 Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2 Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3 Lalu Husni, 2015, Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 45
4 Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
5 Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5
Memberikan  arahan  atau  meningkatkan  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta norma sosial dan ekonomi yang berlaku di tempat kerja, keduanya  merupakan  cara  untuk  melindungi  pekerja  dan  buruh.  Undang-undang,  seperti Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional, mengatur  hak-hak  pekerja  dan  buruh  yang  menyatakan: Jenis  pogram  program  jaminan sosial melipui :
1. Jaminan kesehatan;
2. Jaminan kecelakaan kerja;
3. Jaminan hati tua
4. Jaminan pension; dan
5. Jaminan kematian. 6
Semuanya  memiliki  tujuan,  seperti  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  3  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menyatakan: “Sistim Jaminan Sosial  Nasional  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluaganya”. 7
Pengusaha  harus  memberikan  hak-haknya  kepada  pekerja  atau  buruh  tersebut  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pasal  88  (1)  UU  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Kemudian  dalam  Pasal  99  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  : “Setiap  tanaga  kerja  dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. 8
Pengaturan  ini  menjelaskan  bahwa  bisnis  harus  memenuhi  kebebasan  yang  terkait dengan  pekerjaan.  Jelas,  bisnis  percaya  bahwa  spesialis/pekerja  ini  dapat  melakukan kewajibannya  sesuai  pedoman  material.  Kerja  merupakan  bagian  penting  dalam  suatu organisasi karena pimpinan kemajuan organisasi terletak pada para pekerjanya. Oleh karena itu,  setiap  pemilik  bisnis  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  kesejahteraan karyawannya  dengan  menawarkan  gaji  yang  kompetitif  sesuai  dengan  kemampuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Pasal  21  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang  Pengupahan: “Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan  stuktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas”. 9
Pelaksanaan  pengaturan  tersebut  di  atas  harus  dilihat  di  PT.  Best  Operations Administration Indonesia, dengan alasan bahwa dalam rentang waktu sejak awal pelaksanaan desain dan skala gaji mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 sudah cukup lama dimana kenaikan  kompensasi  sesekali  dirubah  dengan  tarif  yang  rendah.  Padahal  dalam  asas-asas yang  dibuat  oleh  penguasa  umum  melalui  undang-undang  tidak  resmi  telah  ditentukan konstruksi  dan  besaran  upah  yang  harus  diterapkan  pada  organisasi-organisasi  yang terkandung dan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan efisiensi organisasi.
6 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional
7 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional
8 Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
9 Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan
Struktur  dan  skala  upah  yang  dimaksud  adalah  susunan  tingkat  upah  dari  terendah  ke tertinggi  atau  terendah  ke  tertinggi,  yang  memuat  kisaran  upah  nominal  untuk  setiap  kelas jabatan dari terendah hingga tertinggi. 10
Pelaksanaan-pelaksanaan  desain  dan  skala  kompensasi  harus  diselesaikan  dalam organisasi  agar  ada  keselarasan  antara  bobot  tugas  dan  gaji  yang  diterima  setiap  bulan.  Hal ini  penting  untuk  memberikan  perasaan  terhibur  dan  puas  kepada  buruh/pekerja  sehingga pekerjaan yang mereka lakukan memperoleh hasil yang maksimal.

## METODE PENELITIAN
Eksplorasi  ini  jelas  subjektif.  Pendekatan  yuridis  empiris  dilakukan  dengan menggabungkan  data  empiris  dari  lapangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  untuk menganalisis suatu masalah. Data  yang terkumpul kemudian diolah melalui  analisis reduksi data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Obyek  eksplorasi  diambil  dari  PT.  Serikat Pekerja/Buruh (PUK SPAMK FSPMI PT.) Best Logstic Service Indonesia PT. Best Logstic Administration Indonesia) dan Perpustakaan UBP Karawang.
Metode  pengumpulan  informasi  yang  digunakan  oleh  para  analis  adalah  penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dengan memusatkan pada bahan-bahan hukum yang  esensial  sebagai  peraturan  dan  pedoman  serta  bahan-bahan  hukum  pembantu, khususnya  yang  dimulai  dari  beberapa  tulisan  atau  buku-buku  yang  berkaitan  dengan masalah yang dibahas dan bahan-bahan hukum. . ditelaah dan dipelajari agar dapat dijadikan landasan untuk menyusun dan melaksanakan penelitian, termasuk wawancara langsung.
Perusahaan  PT.  Best  Logstics  Service  Indonesia  dan  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh (PUK  SPAMK  FSPMI,  PT.  Best  Logstics  Service  Indonesia)  adalah  tempat  pengambilan sampel.  Berikut  adalah  beberapa  pertanyaan  yang  dibuat  menggunakan  metode  wawancara langsung:
1. Apakah di perusahaan anda sudah menjalankan pengupahan sesuai Undang-Undang ?
2. Apakah  perusahaan  sudah  memasukan  instrument  stuktur  dan  skala  upah  dalam  proses perhitungan upah ?
3. Apakah  ada  kendala  yang  dihadapi  oleh  perusahaan  dalam  implementasi  penerapan stuktur dan skala upah ?
Teknik  pemeriksaan  informasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  strategi legitimasi  berpikir,  yaitu  suatu  tindakan  untuk  menemukan  suatu  premis  yang  sah  yang terdapat dalam suatu peristiwa yang sah, apakah itu demonstrasi yang sah atau suatu kejadian yang melanggar hukum (pidana, umum atau peraturan). dan mengingatnya sebagai pedoman. regulasi  yang  ada.  Pemikiran  yang  sah  adalah  strategi  untuk  berkonsentrasi  pada  tanggung jawab  logis  berkaitan  dengan  ilmu  hukum  untuk  cara  yang  paling  umum  mengejar  pilihan yang  sah  (navigasi  hukum)  yang  menggabungkan  pertengkaran  dan  alasan  yang  koheren sebagai  pendukung  untuk  pilihan  yang  sah  dibuat.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis,  yaitu  mengacu  pada  metode  yang  digunakan  untuk  mengolah  data  yang  memuat Undang-undang  No. 13  Tahun 2003 Tentang Kepegawaian Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penciptaan  Jabatan,  Undang-Undang  Tidak  Resmi  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang Pengupahan,  Imam  RI  Pengadaan  Tenaga  Kerja  dan  Keimigrasian  Nomor  1  Tahun  2017
10 Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala Upah
Tentang  Desain  dan  Besaran  Upah.  Melalui  pemeriksaan  struktur  dan  skala  harga implementasi.
Menurut  Pasal  21  PP  Nomor  36  Tahun  2021  Tentang  Pengupahan  yang  merupakan peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja, pengusaha harus memperhatikan kemampuan dan produktivitas perusahaan dalam menyusun struktur skala pengupahan yang menjadi pedoman penetapan upah. Sejak saat itu, survei gaji dilakukan  oleh  bisnis  secara  berkala  secara  konsisten  dengan  mempertimbangkan  kapasitas dan  efisiensi  organisasi.  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah memuat ketentuan rinci mengenai struktur dan skala upah dan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Struktur dan skala upah
Menurut Pasal 21 PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pengusaha  harus  memperhatikan  kemampuan  dan  produktivitas  perusahaan  dalam menyusun  struktur  skala  pengupahan  yang  menjadi  pedoman  penetapan  upah.  Sejak  saat itu,  survei  gaji  dilakukan  oleh  bisnis  secara  berkala  secara  konsisten  dengan mempertimbangkan kapasitas dan efisiensi organisasi. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Struktur  dan  Skala  Upah  memuat ketentuan rinci mengenai struktur dan skala upah dan PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

## Implementasi  Penerapan  Stuktur  dan  Skala  Upah  di  PT.  Best  Logistics  Service Indonesia
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  (Permenaker)  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang Struktur  dan  Skala  Upah,  Pasal  2  Ayat  1  menyatakan  bahwa  penyusunan  struktur  dan skala upah dapat dilakukan melalui tahapan:
a. Analisa posisi jabatan
b. Evaluasi jabataan; dan
c. Menentukan struktur dan skala upah. 11
Sebagai  lampiran  dari  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  1  Tahun  2017 Tentang Struktur dan Skala Upah, disebutkan bahwa proses penyusunan struktur dan skala upah menggunakan metode rangking sederhana sesuai dengan alur sebagai berikut:
a. Langkah pertama adalah menentukan jabatan dan uraian tugasnya;
b. Langkah kedua adalah menyusun daftar jabatan berdasarkan uraian tugasnya, diurutkan dari yang termudah sampai yang tersulit;
c. Langkah ketiga adalah  membuat  tabel  struktur  dan skala upah.  Ini  harus mengandung kolom yang menunjukkan jabatan, golongan jabatan, upah terkecil, dan terbesar. seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:
11 Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Skala
Tabel 1. Struktur dan Skala Upah Sesuai Golongan Jabatan JABATAN GOLONGAN JABATAN UPAH TERKECIL (Rp) UPAH TERKECIL (Rp) Pembantu Tukang 1 1.500.000 Rp 2.250.000 Rp Tukang Batu 2 2.000.000 Rp 3.000.000 Rp Tukang Kayu 3 2.200.000 Rp 3.200.000 Rp Mandor 4 3.000.000 Rp 4.000.000 Rp Arsitek 5 6.000.000 Rp 8.000.000 Rp
Sumber : Lampiran Permenakertras RI Nomor 1 Tahun 2017
Adapun  implementasi  penerapan  struktur  dan  skala  upah  di  PT.  Best  Logistics Service  Indonesia  berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada  saat  penelitian  di  perusahaan sebagai berikut :
a. Struktur  dan  skala  upah  di  PT.  Best  Logistics  Service  Indonesia  sudah  berjalan  9 (sembilan tahun) yakni diawali impementasi penerapannya pada tahun 2014;
b. Srtuktur dan skala upah yang sudah berjalan sudah beberapakali mengalami modifikasi dengan  menyesuaikan  pada  kondisi  perusahaan  dan  peraturan  perundang-undangan yang ada;
c. Struktur  organisasi  perusahaan  yang  sudah  berjalan  berdasarkan  golongan  jabatan adalah sebagai berikut :
1) General Manager;
2) Manager;
3) Assisten Manager;
4) Supervisor;
5) Team Leader/Staff;
6) Leader;
7) Operator.
Format  Struktur  dan  Skala  Upah  yang  diterapkan  di  perusahaan  sesuai  golongan jabatan seperti yang dijelaskan pada table berikut ini :
Tabel 2. Stuktur dan Skala Upah Berdasarkan Golongan Jabatan PT. Best Logistics Sevice Indonesia
MANAGER GENERAL MANAGER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 GOLONGAN JABATAN GRADE SMA/SMK SI (STRATA 1) OPERATOR LEADER
TEAM LEADER /STAFF SUPERVISOR ASSISTEN MANAGER
Sumber : PT. Best Logistics Sevice Indonesia dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (PUK SPAMK FSPMI PT.Best Logistics Sevice Indonesia).

## Kendala  Yang  Dihadapi  Pihak  Pengusaha  Dalam  Menerapkan  Sturktur  Dan  Skala Upah
Dalam  perjalanannya  implementasi  penerapan  struktur  dan  skala  upah  di  PT.  Best Logistics  Service  Indonesia  yang  sudah  berjalan  9  (sembilan)  tahun,  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  pihak  perusahaan  dan  pihak  serikat  pekerja/serikat  buruh  di  PT.  Best Logistics Service Indonesia ada beberapa kendala yang dihadapi diantaranya :
a. Volume  produksi  yang  fluktuatif  dan  cenderung  turun  sehinga  order  perusahaan berkurang  terutama  pada  saat  pandemi  Covid-19  malanda  dunia  khususnya  di Indonesia, hal ini tentu akan mempengaruhi penerapan stuktur dan skala upah dari sisi variable kemampuan perusahaan;
b. Nilai upah minimum yang setiap tahunnya selalu naik akibat terjadinya inflasi dan sisi lain volume produksi malah menurun;
c. Masa  kerja  pekerja  PKWTT  (pekerja/buruh  tetap)  rata-rata  diatas  10  tahun  dimana masa  kerja  menjadi  salah  satu  variable  penerapan  stuktur  dan  skala  upah  dari perusahaan.
Berikut  adalah  data  penyesuaian  kenaikan  upah  berkala  di  PT.  Best  Logistics Service Indonesia :
A vs B Nominal Nominal Up Final Government (%) Diff Final Results (%) Nominal Nominal Up 2014 2.447.450 Rp 447.450 Rp 22,37% -4,37% 18,00% 3.167.100 Rp 352.510 Rp 2015 2.957.450 Rp 510.000 Rp 17,25% 4,25% 21,50% 3.848.100 Rp 681.000 Rp 2016 3.330.505 Rp 373.055 Rp 11,20% 2,45% 13,65% 4.373.400 Rp 525.300 Rp 2017 3.605.272 Rp 274.767 Rp 7,62% 2,38% 10,00% 4.810.800 Rp 437.400 Rp 2018 3.919.291 Rp 314.019 Rp 8,02% -0,43% 7,59% 5.176.100 Rp 365.300 Rp 2019 4.234.010 Rp 314.719 Rp 7,43% 1,57% 9,00% 5.655.200 Rp 479.100 Rp 2020 4.594.324 Rp 360.314 Rp 7,85% -2,28% 5,57% 5.970.200 Rp 315.000 Rp 2021 4.798.312 Rp 203.988 Rp 4,25% -1,65% 2,60% 6.125.200 Rp 155.000 Rp 2022 4.798.312 Rp - Rp 0,00% 2,69% 2,69% 6.290.200 Rp 165.000 Rp 2023 5.176.179 Rp 377.867 Rp 7,88% -4,68% 3,20% 6.491.486 Rp 201.286 Rp
Years B. PKWTT (Final Bipartit) A. PKWT (Upah Minimum)
Sumber : PT. Best Logistics Sevice Indonesia dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh    (PUK SPAMK FSPMI

## PT.Best Logistics Sevice Indonesia
Berdasarkan  data  diatas  bisa  diketahui  dalam  tahun-tahun  tertentu  penyesuain kenaikan  upah  berkala  yang  nantinya  akan  diterapkan  pada  struktur  dan  skala  upah  di
perusahaan kenaikannya tidak selalu sama dengan kenaikan upah minimum (UMK) hal ini tentu  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal  yang  menjadi  kendala  penerapan  struktur  dan  skala upah  seperti  yang  sudah  dijelaskan  diatas  namun  pada  tahun-tahun  tertentu  penyesuain kenaikan  upah  berkala  di  perusahaan  ada  juga  yang  lebih  tinggi  dari  kenaikan  upah minimum.
Secara  umum  walaupun  pada  tahun-tahun  tertentu  kenaikan  upah  berkala  nilainya (secara  presentase)  lebih  rendah  dari  kenaikan  upah  minimum  (UMK)  namun  hasil akhirnya pada struktur dan skala upah tetap saja lebih tinggi dari upah minimum (UMK) yang diterapkan kepada pekerja/buruh kontrak (PKWT) karena untuk upah pekerja/buruh tetap (PKWWT) penyesuaian kenaikan upah berkala dipengaruhi oleh masa kerja, jabatan, penilaian ( perfomence appraisal) serta latar belakang pendidikan.
Dalam  kondisi  apapun  dari  data  diatas  terlihat  bahwa  pihak  pengusaha  tetap menerapkan struktur dan skala upah di perusahaannya karena dari sisi hukum hal tersebut merupakan  sebuah  kewajiban  yang  harus  dijalankan  agar  terwujudnya  upah  yang berkeadilan,  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja/buruh  serta  menjaga  produktivitas  di perusahaan yang pada akhinya akan mampu merealisasikan visi misi perusahaan.

## KESIMPULAN
Dari  pemaparan  pokok  bahasan  diatas  maka  penulis  dapat  menarik  beberapa kesimpulan, atara lain yaitu :
1. Fungsi  utama  dari  penerapan  strutur  dan  skala  upah  di  perusahaan  adalah  agar terwujudnya  sistim  pengupahan  yang  berkeadilan  sehingga  tidak  terjadi  kesenjangan antar pekerja/buruh;
2. PT.  Best  Logistics  Service  Indonesia  secara  kewajiban  hukum  sudah  menjalankan kewajibannya  dengan  menerapkan  struktur  dan  skala  upah  di  perusahaan  sesuai  dengan yang diamanahkan oleh perundang-undangan;
3. Dalam  menetapkan  penyesuaian  kenaikan  upah  berkala  setiap  tahunnya  yang  nantinya akan  diaplikasikan  pada  struktur  dan  skala  upah  di  perusahaan  para  pihak  yang berkepentingan  dalam  menentukan  kebijakan  pengupahan  di  perusahaan  dalam  hal  ini adalah pihak pengusaha dan pihak serikat pekerja/serikat buruh harus mempertimbangkan beberapa  hal  demi  kesejahteraan  pekerja/buruh  tetap  terjaga  dan  demi  menjaga keberlangsungan usaha perusahaan diantaranya :
a. Kondisi ketenagakerjaan secara umum;
b. Kondisi perusahaan secara keseluruhan; dan
c. Kondisi kesejahteraan pekerja
4. Kendala yang dhadapi perusahaan dalam implementasi penerapan struktur dan skala upah diantaranya :
a. Volume  produksi  yang  fluktuatif  dan  cenderung  turun  sehinga  order  perusahaan berkurang  terutama  pada  saat  wabah  Covid-19  melanda  dunia  dan  khususnya Indonesia pada tahun 2020, hal  ini  tentu akan mempengaruhi penerapan stuktur dan skala upah dari sisi kemampuan perusahaan;
b. Nilai upah minimum yang setiap tahunnya selalu naik akibat terjadinya inflasi dan sisi lain volume produksi malah cenderung menurun;
c. Masa  kerja  pekerja  PKWTT  (pekerja  tetap)  rata-rata  diatas  10  tahun  dimana  masa kerja menjadi salah satu variable penerapan stuktur dan skala upah dari perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta. Sinar Grafika, hlm 5.
Lalu  Husni,  2015,  Pengantar  Hukum  Ketenaga  Kerjaan  Indonesia,  Jakarta,  Raja  Grafindo
Persada, hlm 45.
Zainal  Asikin  dkk,  1993,  Dasar-dasar  Hukum  Perburuhan,  Jakarta,  Raja  Grafindo  Persada,
hlm 96.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1993 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang Srtuktur Dan Skala Upah.