## STRATEGI PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN LAHAN DI LOKAPURNA TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK
Conflict Land Tenure Resolution Strategies In Lokapurna Halimun Salak Mountain National Park
B AYU G AGAT P RASASTI 1) , S AMBAS B ASUNI 2) , T UTUT S UNARMINTO 3)
1) Mahasiswa Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB, 2) Dosen  Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB,
3) Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB,
PO BOX 168, Bogor 16001
Email: bayu.abdipraja@gmail.com Telp: +6282122678427
Diterima 16 Maret 2015 / Disetujui 27 April 2015

## ABSTRACT
The issue of  land  in  Lokapurna  caused by  the  determination of the area became  a  national  park but there are  communities in  Lokapurna before  there  was  an  expansion  of  the  National  Park.  This  study  aims  to  measure  and  compare  the  perception  among  stakeholders  in  Lokapurna, Measure and compare important value land tenure in lokapurna, formulated the strategies of land tenure conflict resolution at Lokapurna. The land tenure conflict in Lokapurna is caused due to a difference in perception between community with a national park management. The community was not involved when the expansion of the area because national park management feel did not have authority to conduct the review prior to the Minister of  forestry  Decree  No.  175  in  2003.  There  are  four  alternative  strategies  for  conflict  resolution  of  land  tenure  in  the  Lokapurna,  moving  out  the community  as  a  whole  from national  park  (relocation),  developing tourism  in  Lokapurna,  optimizing  Lokapurna  as  a  special  zone and  performing collaborative cooperation between TNGHS management with the  community.
Keywords: conflict, land tenure, National Park, perception, strategies

## ABSTRAK
Permasalahan lahan di Lokapurna disebabkan oleh penetapan kawasan menjadi Taman Nasional padahal masyarakat di Lokapurna telah ada sebelum    perluasan  Taman  Nasional.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  dan  membandingkan  persepsi  antar stakeholder di  Lokapurna, mengukur  dan  membandingkan  nilai  penting  penguasaan  lahan  di  Lokapurna,  dan  merumuskan  strategi  penyelesaian  konflik  penguasaan  lahan  di Lokapurna.  Penyebab  konflik  di  Lokapurna  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan  persepsi  antara  masyarakat  dengan  pihak  Taman  Nasional. Masyarakat merasa tidak dilibatkan saat perluasan kawasan karena pihak Taman Nasional merasa tidak memiliki wewenang untuk melakukan kajian sebelum adanya SK Menteri Kehutanan No. 175 tahun 2003. Ada empat alternatif strategi dalam penyelesaian konflik penguasaan lahan di Lokapurna yaitu  mengeluarkan  masyarakat  secara  keseluruhan  dari  Taman  Nasional  (relokasi),  mengembangkan  wisata  di  Lokapurna,  mengoptimalkan Lokapurna sebagai zona khusus dan melakukan kerjasama kolaboratif antara pihak TNGHS dengan masyarakat.
Kata kunci: konflik, penguasaan lahan, persepsi, strategi, Taman Nasional

## PENDAHULUAN
Tahun  2003  Pemerintah  (Departemen  Kehutanan RI)  menerbitkan  SK  Menteri  Kehutanan  No.  175  Tahun 2003  tentang  perluasan  Taman  Nasional  Gunung Halimun dari 40,000 hektar  menjadi 113,357 hektar dan kemudian  berubah  nama  menjadi  Taman  Nasional Gunung  Halimun  Salak  (TNGHS).  Perluasan  kawasan tersebut  memunculkan  permasalahan  terkait  penguasaan lahan  terutama  di  daerah  hasil  perluasan  kawasan  dari Perhutani.
Tempo (2013)  memberitakan  dalam website nya bahwa  lahan  Lokapurna  merupakan  salah  satu  kawasan yang  termasuk  ke  dalam  areal  perluasan  TNGHS  yang dipinjamkan  kepada  Legiun  Veteran  untuk  dijadikan lahan garapan sebelum perluasan. Namun pada prosesnya lahan tersebut diperjualbelikan secara oper alih lahan dan dibangun  vila  oleh  penguasa  lahan  yang  baru.
Kementerian Kehutanan menganggap vila – vila tersebut dibangun  di  atas  tanah  kawasan  TNGHS  sesuai  dengan SK Menteri  Kehutanan  No. 175 tahun 2003 tidak sesuai aturan dan harus dilakukan pembongkaran.
Penelitian bertujuan untuk mengukur persepsi antar stakeholder di  Lokapurna,  mengukur  nilai  penting penguasaan  lahan  di  Lokapurna,  dan  merumuskan strategi  penyelesaian  konflik  penguasaan  lahan  di Lokapurna.  Kajian  tersebut  perlu  dilakukan  agar  konflik tersebut  dapat  berakhir  dan  kemantapan  kawasan TNGHS  dapat  terwujud  dengan  sinergisitas  yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan.

## Lokasi dan Waktu
Penelitian  dilakukan  di  Lokasi  Purnawirawan (Lokapurna)  TNGHS  (Gambar  1).  Penelitian  dilakukan pada bulan Juni – Juli  2013.
Gambar 1.  Peta lokasi penelitian

## Alat dan Objek
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah alat  tulis,  panduan  kuesioner,    kamera  dan  GPS.  Objek penelitian adalah kawasan Lokapurna, penguasa lahan di Lokapurna,  pegawai  TNGHS,  peta  tata  batas  kawasan TNGHS dan peta kawasan Lokapurna.

## Jenis data
Data  yang  dikumpulkan  meliputi  data  primer  dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan  di  lapangan  dan  pemberian  kuisioner tertutup  kepada  responden.  Data  sekunder  didapat  dari penelusuran  dokumen  dan  informasi  yang  terkait penguasaan lahan di TNGHS.

## Metode Pengambilan Data
Tabel 1.  Jenis, metode, dan sumber data berdasarkan tujuan penelitian Tujuan Penelitian Jenis Data Metode Pengambilan Data Sumber Data 1. Mengukur persepsi antar stakeholder di Lokapurna
2. Mengukur nilai penting penguasaan lahan di
Lokapurna
3. Merumuskan strategi penyelesaian konflik penguasaan lahan di Lokapurna TNGHS - Persepsi stakeholder - Persepsi terhadap konservasi
- Nilai penting penguasaan lahan di Lokapurna
- Status Lahan Lokapurna - Legalitas penguasaan lahan di Lokapurna Kuisioner Kuisioner Kuisioner Penelusuran dokumen Penelusuran dokumen TNGHS, masyarakat TNGHS, masyarakat TNGHS, masyarakat TNGHS TNGHS
Jumlah  total  responden  adalah  35  orang  dengan rincian  30  orang  masyarakat  dan  5  orang  pegawai TNGHS.  Pengambilan  responden  untuk  masyarakat menggunakan  metode random  sampling yang  dilakukan kepada  masyarakat  yang  menguasai  lahan  di  Lokapurna sedangkan  untuk  pegawai  TNGHS  dilakukan  secara purposive  sampling yaitu  Kepala  Balai  TNGHS,  Kepala Resort  Salak  II,  Kepala  Urusan  Humas  dan  Kerjasama, Kepala  Urusan  Perlindungan  Hutan  dan  Kepala  Urusan Kawasan Konservasi.

## Analisis Data
Data yang didapat dianalisis secara deskriptif untuk merumuskan  strategi  penyelesaian  konflik  penguasaan lahan  di  Lokapurna.  Metode  analisis  data  yang digunakan  yaitu  analisis gap dan  analisis  SWOT. Analisis gap digunakan  untuk  mengetahui  kesenjangan yang terjadi antara pihak taman nasional dengan pemilik lahan  terhadap  harapan  dan  kondisi  ideal  yang diinginkan.  Hasil  analisis gap kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT digunakan untuk
merumuskan  strategi  penyelesaian  konflik  lahan  di Lokapurna dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan yang  ada  dan  memanfaatkan  peluang  serta  menghindari ancaman dari eksternal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Penggunaan Lahan di Lokapurna
Luas total kawasan Lokapurna menurut SK Menteri Kehutanan  No.  225/Menhut-II/2007  yaitu  seluas  256.77 Ha.  Adapun  lokasi  penyebaran  penggunaan  lahan disajikan dalam Gambar 2.

## Gambar 2.  Peta penyebaran vila dan rumah di Lokapurna
Penyebaran  vila  di  Lokapurna  lebih  terkonsentrasi di  dekat  jalan  utama  yang  memiliki  akses  mudah terutama  bagi  pengguna  yang  membawa  kendaraan bermotor.  Meski  demikian  ada  beberapa  vila  yang
terletak jauh dari jalan utama serta akses jalan yang sulit karena  melewati  jalan  berbatu.  Pemukiman  masyarakat terletak  tidak  jauh  dari  jalan  utama  dan  beberapa berdekatan  dengan  vila  atau  lokasi  wisata.  Kondisi  ini disebabkan mata pencaharian masyarakat yaitu berdagang  sekitar  lokasi  wisata  atau  sekitar  vila  atau menjadi penjaga vila.

## Persepsi Antar Stakeholder
Interaksi  antara  masyarakat  dengan  pegawai TNGHS  terbangun  karena  masyarakat  menempati kawasan TNGHS dan aktifitas yang berhubungan dengan kawasan  lokapurna  yang  dilakukan  oleh  masyarakat harus dengan sepengetahuan TNGHS sebagai penanggungjawab  kawasan  Lokapurna.  Pada  Gambar  3 disajikan  mengenai  presepsi  antara  masyarakat  dengan pegawai TNGHS.
Gambar 3.  Perbandingan persepsi antara masyarakat dengan taman nasional
Hasil  pada  Gambar  3  menunjukkan  bahwa  secara umum  menurut  persepsi  masyarakat,  hubungan  antara masyarakat dengan TNGHS berjalan agak buruk. Hal ini dikarenakan  masyarakat  merasa  memiliki  Lokapurna sebelum  TNGHS  mengalami  perluasan.  Pegawai TNGHS  juga  memiliki  persepsi  yang  agak  buruk mengenai  hubungan  antara  TNGHS  dengan  masyarakat dan  terlihat  bahwa  belum  adanya  sinergi  antara
masyarakat  dengan  TNGHS.  Hasil  ini  mengindikasikan bahwa  hubungan  antara  masyarakat  dengan  TNGHS perlu  diperbaiki  agar  terjadi  sinergi  dan  kesepahaman dalam mengelola kawasan Lokapurna.
Penilaian antara masyarakat dengan Taman Nasional  salah  satu  dasar  dalam  penyusunan  strategi penyelesaian  konflik.  Pada  Gambar  4  menunjukkan penilaian antara masyarakat dengan TNGHS.
1 2 3 4 5 6 7 Kerjasama dalam menjaga hutan Kerjasama dalam pengelolaan wisata Kerjasama dalam pemanfaatan hasil hutan Kerjasama dalam mengatasi konflik Kesepakatan dalam tata batas kawasan Kesepakatan dalam pemanfaatan lahan Kesepakatan dalam pembangunan kawasan Masyarakat Taman Nasional Keterangan: 1 = sangat buruk 2 = buruk 3 = agak buruk
4 = sedang
5 = agak baik
6 = baik
7 = sangat baik
Gambar 4.  Perbandingan penilaian antara masyarakat dan taman nasional
Secara  umum  penilaian  masyarakat  terhadap pegawai  TNGHS  bernilai  4  (sedang).  Ada  dua kemungkinan  sehingga  masyarakat  dapat  memberikan penilaian  tersebut  yaitu  masyarakat  kurang  memiliki informasi  terkait  kriteria  –  kriteria  tersebut    karena memang kurang sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai TNGHS atau masyarakat kurang peka terhadap informasi yang diberikan oleh  pegawai  TNGHS. Pegawai TNGHS juga  menilai  sedang  (skor  4)  terhadap  masyarakat. TNGHS  mengganggap  masyarakat  telah  mengerti  arti penting  konservasi  namun  masih  kurang  dalam kerjasama  dengan  Taman  Nasional.  Melihat  kondisi
tersebut, penting dilakukan komunikasi antara masyarakat  dengan  Taman  Nasional  agar  terjalin hubungan yang baik dalam konservasi.

## Nilai Penting Penguasaan Lahan
Nilai penting dari penguasaan lahan perlu diketahui untuk  mengetahui  motivasi  pihak  yang  menguasai  lahan di  Lokapurna.  Ada  tiga  aspek  nilai  penting  yang  diukur dalam  penelitian  ini  yaitu  aspek  konservasi,  aspek ekonomi, dan aspek sosial.
Gambar 5. Perbandingan  nilai  penting  menguasai  lahan  antara  masyarakat  dengan  taman  nasional  dalam    aspek konservasi
Gambar 5 menunjukkan perbandingan nilai penting dalam  aspek  konservasi  antara  masyarakat  dengan Taman  Nasional  dalam  penguasaan  lahan  di  Lokapurna. Masyarakat  menilai  baik  nilai  penting  dari  aspek konservasi  karena  masyarakat  mengerti  arti  penting
konservasi  terutama  menjaga  kelestarian  untuk  menjaga lanskap sebagai daya tarik wisata di Lokapurna. Pegawai TNGHS  menilai  bahwa  menjaga  kelestarian  kawasan, melindungi sumberdaya alam, meningkatkan pengetahuan  masyarakat,  dan  sarana  pendidikan  dan
1 2 3 4 5 6 7 Pemahaman terhadap konservasi Kemandirian taman nasional/masyarakat
Perilaku dalam menjaga kelestarian Motivasi  menjaga kelestarian Inisiatif dalam kegiatan konservasi Respek terhadap masyarakat Pemenuhan kebutuhan
Masyarakat Taman Nasional 1 2 3 4 5 6 7 Menjaga kelestarian kawasan
Melindungi sumberdaya alam Menjaga keutuhan taman nasional Meningkatkan pengetahuan masyarakat Pemanfaatan berkelanjutan Pengawetan jenis Sarana pendidikan dan penelitian Masyarakat Taman Nasional
Keterangan: 1 = sangat buruk 2 = buruk 3 = agak buruk
4 = sedang
5 = agak baik
6 = baik
7 = sangat baik
Keterangan:
1 = sangat tidak penting
2 = tidak penting
3 = agak tidak penting
4 = sedang
5 = agak penting
6 = penting
7 = sangat penting
penelitian  merupakan  hal  yang  penting  sebagai  nilai penting  dari  menguasai  lahan  di  Lokapurna.  Nilai  ini sesuai fungsi taman nasional sesuai dalam Permenhut no. 56  tahun  2006  diantaranya  adalah  perlindungan ekosistem,  pengawetan  jenis,  pemanfaatan  sumberdaya alam, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.
Gambar  6  menggambarkan  kesamaan  motivasi antara  masyarakat  dengan  TNGHS  dalam  menilai  nilai penting  menguasai  lahan  antara  masyarakat  dengan taman nasional dalam aspek ekonomi.
Gambar 6. Perbandingan nilai penting menguasai lahan antara masyarakat dengan taman nasional dalam aspek ekonomi
Masyarakat  menilai  agak  penting  (skor  5)  bagi aspek  ekonomi  untuk  motivasinya  dalam  menguasai lahan  di  Lokapurna.  Motivasi  ini  diduga  karena  saat  ini lokasi  Lokapurna  merupakan  salah  satu  kawasan  wisata yang  terdapat  di  wilayah  Kabupaten  Bogor.  Peagawai TNGHS  memberikan  nilai  rata  –  rata  5  (agak  penting) terhadap  aspek  ekonomi  sebagai  motivasi  untuk menguasai  lahan  di  Lokapurna.  Namun  motivasi  yang dimiliki  berbeda  dengan  masyarakat,  TNGHS  sebagai
instansi  pemerintah  bertujuan  untuk  meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan adanya taman nasional.
Masyarakat  dan  TNGHS  memandang  aspek  sosial sebagai hal yang agak penting (skor 5) sebagai salah satu motivasi  dalam  menguasai  lahan  di  Lokapurna.  Dugaan ini  terlihat  dalam  Gambar  7  yang  menunjukkan kemiripan pandangan antara masyarakat dengan TNGHS.
Gambar 7. Perbandingan nilai penting menguasai lahan antara masyarakat dengan taman nasional dalam  aspek sosial
1 2 3 4 5 6 7 Meningkatkan pemasukan masyarakat Menjaga stabilitas ekonomi Meningkatkan lapangan pekerjaan Meningkatkan kesejahteraan Sumber penghasilan tambahan Meningkatkan permintaan barang dan jasa Meningkatkan kerjasama Masyarakat Taman Nasional
1 2 3 4 5 6 7 Meningkatkan keamanan Meningkatkan
partisipasi masyarakat Meningkatkan ketahanan sosial Menjaga perilaku masyarakat Stabilitas keamanan Mempertahankan kredibilitas Tanggungjawab sosial Masyarakat Taman Nasional Keterangan: 1 = sangat tidak
penting
2 = tidak penting
3 = agak tidak penting
4 = sedang
Keterangan:
1 = sangat tidak
penting
2 = tidak penting
3 = agak tidak penting
4 = sedang
Ke terangan: 1 = sangat tidak penting 2 = tidak penting 3 = agak tidak penting
4 = sedang
5 = agak penting
6 = penting
7 = sangat penting
Keterangan: 1 = sangat tidak penting 2 = tidak penting 3 = agak tidak penting 4 = sedang 5 = agak penting
6 = penting
7 = sangat penting
Masyarakat  menilai bahwa aspek sosial  merupakan salah  satu  aspek  penting  yang  menjadi  motivasi  untuk menguasai  lahan  di  Lokapurna  karena  dengan  aspek sosial  yang  stabil  maka  masyarakat  dapt  tinggal  dengan aman.  TNGHS  juga  mengharapkan  keamanan  terutama dalam hal keutuhan dan keamanan kawasan. Terjaminnya  aspek  sosial  maka  keutuhan  dan  keamanan kawasan dapat terjaga.
Pengetahuan  masyarakat  di  Lokapurna  terhadap konservasi relatif baik dengan skor 5 (agak penting). Hal ini  berarti  masyarakat  mengetahui  bahwa  konservasi merupakan  sesuatu  yang  penting  dan  harus  dilakukan agar  kelestarian  kawasan  dapat  terjaga.  Pengetahuan terhadap  konservasi  ini  karena  masyarakat  Lokapurna merasakan nyaman saat kondisi alam asri dan masyarakat berupaya  untuk  menjaga  kondisi  seperti  itu  tetap berlanjut. Kondisi alam yang asri juga akan mendatangkan  wisatawan  yang  ingin  berwisata  di Lokapurna  sehingga  menjadi  sumber  pemasukan  bagi masyarakat. Pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kegiatan konservasi tersaji dalam Tabel 2.
Tabel 2.  Pengetahuan  masyarakat  terhadap  pentingnya
kegiatan konservasi No Jenis Kegiatan Nilai 1. Melindungi satwa dan tumbuhan 6 2. Menjaga kelestarian kawasan 6 3. Menjaga ketersediaan air 6 4. Pengawetan plasma nutfah 5 5. Rekreasi 5 6. Pendidikan 6 7. Penelitian 5 Keterangan :
1 = sangat tidak penting   2 = tidak penting 3 = agak tidak penting 4 = sedang 5 = agak penting  6 = penting  7 = sangat penting

## Identifikasi Konflik
Tujuan  diadakannya  perluasan  TNGHS  sesuai  SK Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-II/2003 yaitu menyatukan  Gunung  Halimun  dan  Gunung  Salak  yang merupakan satu kesatuan hamparan hutan dataran rendah dan  pegunungan  yang  memiliki  keanekaragaman  hayati tinggi,  sumber  mata  air  bagi  kehidupan  masyarakat  di sekitar yang perlu dilindungi dan dilestarikan.
Gambar 8 menjelaskan penilaian antara masyarakat dengan  Taman  Nasional  terhadap  kegiatan  pem- beritahuan  yang  dilakukan  oleh  TNGHS  sebelum perluasan  dan  masyarakat  memberikan  skor  1  (tidak pernah).  TNGHS  merasa  tidak  memiliki  kewenangan sebelum  perluasan  atas  kawasan  perluasan  sebelum dikeluarkannya  SK  Menhut  No.  175/kpts-II/2003 sehingga  merasa  tidak  memiliki  kewajiban  untuk melakukan  sosialisasi  ataupun  kajian  lain  sebelum adanya  SK  tersebut.  Sosialisasi  kepada  masyarakat  baru dilakukan  setelah  adanya  SK  perluasan  tersebut. Masyarakat  merasa  tidak  pernah  dilibatkan  dalam sosialisasi  perluasan  TNGHS.  Masyarakat  menganggap perluasan  TNGHS  tidak  dengan  melakukan  kajian  ahli terlebih  dahulu  sehingga  kawasan  yang  merupakan pemukiman  dimasukkan  kedalam  bagian  dari  perluasan kawasan.
Gambar 8. Perbandingan  penilaian  antara  masyarakat  dengan  Taman  Nasional  terhadap  kegiatan  sebelum  perluasan Taman Nasional
Imbas  dari  tidak  adanya  komunikasi  antara masyarakat  dengan  BTNGHS  sebelum  perluasan  adalah terjadinya  konflik  penguasaan  lahan  saat  ini.  Menurut Soekanto (2002) salah satu faktor penyebab konflik yaitu adanya  perbedaan  pendapat  dan  pandangan  antara  dua pihak dalam hal ini masyarakat dengan pegawai TNGHS
dalam  memandang  penguasaan  lahan  di  Lokapurna. Kondisi  konflik  yang  saat  ini  terjadi  di  Lokapurna tergolong  jenis  konflik  terbuka.  Menurut  Fisher et  al . (2002)  konflik  terbuka  yaitu  konflik  atau  pertentangan yang  sangat  nyata  dan  berakar  sangat  mendalam (manifest).  Pihak  yang  berkonflik  mungkin  telah
0 1 2 3 4 5 6 7 Sosialisasi publik Konsultasi publik Audiensi Lokakarya Pemetaan wilayah Inventarisasi potensi kawasan
Masyarakat Taman Nasional Keterangan: 1 = tidak pernah 2 = sangat jarang 3 = jarang
4 = kadang - kadang
5 = cukup sering
6 = sering
7 = sering sekali
melakukan negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan namun  belum  menemukan  kesepakatan.  Cara  untuk menangani konflik tipe ini memerlukan berbagai macam upaya  untuk  mengatasi  akar  permasalahan  konflik  dan efek yang ditimbulkannya.
Malik et al (2003) menjelaskan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan jalur peradilan dan  melalui  jalur  di  luar  peradilan.  Bentuk  penyelesaian
konflik  di  luar  peradilan  terdiri  dari  tiga  bentuk  yaitu arbitrase, mediasi dan negosiasi. Gambar 9 menunjukkan penilaian  keefektifan  tindakan  penyelesaian  konflik antara  masyarakat  dengan  Taman  Nasional.  Masyarakat dan  BTNGHS  merasa  dengan  bertemu  langsung  agar dalam efektif menyelesaikan permasalahan dan menemukan  jalan  keluar  yang  disepakati  oleh  kedua belah pihak.
Gambar 9. Perbandingan  penilaian  antara  masyarakat  dengan  Taman  Nasional  mengenai  keefektifan  tindakan penyelesaian konflik
Strategi Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan
Hasil pemaparan pada pembahasan yang didapatkan,  maka  dapat  dibuat  beberapa  kondisi  yang menjadi  kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  ancaman
dari  penguasaan  lahan  di  Lokapurna  yang  dianalisis dengan  analisis  SWOT.  Hasil    analisis  SWOT  tersaji dalam Tabel 5.
Tabel 5.  Analisis  SWOT   dalam  penyelesaian  konflik  penguasaan  lahan  di Lokapurna
Faktor Internal Faktor Eksternal Kekuatan 1. Masyarakat mengerti arti penting konservasi 2. Masyarakat sadar jika menempati lahan Negara 3. Potensi jasa lingkungan di Lokapurna relatif tinggi Kelemahan 1. Hubungan kerjasama antara masyarakat dengan BTNGHS masih agak buruk
2. Masyarakat belum mengakui keberadaan
TNGHS
3. Permasalahan lahan di Lokapurna belum menjadi prioritas Peluang
1. Terbuka ruang kerjasama antara BTNGHS dengan masyarakat
2. Kawasan Lokapurna telah berkembang terutama dalam wisata
3. Adanya program dalam pemberdayaan masyarakat Kerjasama kolaboratif antara TNGHS dengan masyarakat Mengembangkan Lokapurna sebagai salah satu destinasi wisata Ancaman
1. Banyak pihak yang ingin menguasai
Lokapurna
2. Ada oknum yang menjadi provokator di Lokapurna
3. UU No. 5 tahun 1990 dan PP no. 28 tahun 2011 yang menyatakan larangan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zonasi
Optimalisasi zona khusus
Mengeluarkan  masyarakat secara keseluruhan (relokasi)
1 2 3 4 5 6 7 Mengadakan pertemuan Melakukan mediasi Melakukan negosiasi Melakukan perjanjian Melakukan teguran Memberikan sanksi Menghubungi pihak berwajib
Masyarakat Taman Nasional Keterangan: 1 = sangat tidak efektif 2 = tidak efektif 3 = agak tidak efektif
4 = sedang
5 = agak efektif
6 = efektif
7 = sangat efektif
Hasil analisis SWOT menghasilkan empat alternatif strategi bagi penyelesaian konflik di Lokapurna. Strategi pertama  dengan  relokasi  atau  pemindahan  masyarakat keluar  dari  kawasan  TNGHS  merupakan  salah  satu strategi  sesuai  dengan  PP  No.  68  tahun  1998  pasal  44 ayat  2  yaitu  dalam  taman  nasional  dilarang  mengurangi luas  kawasan  yang  ditentukan.  Strategi  kedua  yaitu dengan  cara  merevisi  zonasi  kawasan  dan  menjadikan lahan  di  Lokapurna  menjadi enclave .  Kondisi  faktual  di Lokapurna saat ini kawasan yang dipermasalahkan sudah tidak  memenuhi  kriteria  sebagai  kawasan  hutan  dengan banyaknya  bangunan  dan  fasilitas  umum  sehingga  sulit jika  harus  mempertahankan  dan  memjadikan  hutan kembali.
Strategi  ketiga  yaitu  dengan  membuka  akses terbatas  bagi  masyarakat  dalam  zona  khusus.  Pengguna- an  zona  khusus  ini  dijelaskan  dalam  Permenhut  No.  56 tahun  2006  pada  pasal  6  yaitu  zona  khusus  digunakan untuk  masyarakat  yang  telah  mendiami  wilayah  dalam taman  nasional  sebelum  ditunjuk/ditetapkan  sebagai taman  nasional  termasuk  fasilitas  umum.  Strategi keempat kerjasama kolaboratif antara masyarakat dengan pegawai TNGHS. Masyarakat yang telah mengetahui arti penting  konservasi  dapat  diajak  bekerjasama  dalam mengelola hutan dan melestarikannya.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1. Persepsi  masyarakat  terhadap  pegawai  TNGHS maupun  sebaliknya  dalam  hubungan  kerjasama secara rata – rata tergolong agak buruk (skor 3)
2. Masyarakat  maupun  pegawai  TNGHS  memberikan skor  nilai  penting  yang  menjadi  motivasi  dalam penguasaan  lahan  baik  dalam  aspek  konservasi, ekonomi,  maupun  sosial  tergolong  positif  yaitu  agak baik (skor 5).
3. Empat alternatif strategi bagi penyelesaian konflik  di Lokapurna  yaitu  relokasi,    revisi  zonasi  kawasan Lokapurna sebagai enclave , optimalisasi zona khusus dan melakukan kerjasama kolaboratif antara TNGHS dengan masyarakat.

## Saran
1. Pe Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai strategi kolaboratif  yang  dilakukan  di  Taman  Nasional Gunung  Halimun  Salak  sebagai  solusi  permasalahan penguasaan lahan.
2. Perlu dilakukan pertemuan antara masyarakat dengan BTNGHS untuk menyamakan persepsi sebagai upaya menyelesaiakan konflik penguasaan lahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fisher  S,  Ludin  J,  Williams  S,  Abdi  DI,  Smith  R,
Williams S. 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi  untuk Bertindak. Jakarta (ID):  SMK  Grafika  Desa  Putra.  Terjemahan  dari: Working  with    Conflict:  Skills  and  Strategies  for Action. London (UK): Zed Books Ltd.
Malik  I,  Wijardjo  B,  Fauzi  N,  Royo  A.  2003.
Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan  Konflik  atas  Sumberdaya  Alam. Jakarta (ID): Yayasan Kemala.
Soekanto  S.  2002.  Sosiologi:  Suatu  Pengantar.  Jakarta (ID): PT Raja Grafindo Persada.
Tim  Investigasi  Tempo.  2013.  Ratusan  Vila  Berdiri  di Taman  Nasional  [Internet].  Jakarta  (ID):  Tempo. [diunduh  pada  2013  Mei  5].  Tersedia  pada: http://www.tempo.co