## DINAMIKA TATA KELOLA DANA OTONOMI KHUSUS DI ACEH

## THE DYNAMICS OF SPECIAL AUTONOMY FUNDS GOVERNANCE IN ACEH
Nanda Herijal Putra 1 dan Amran 2
1 IAIN Langsa, Indonesia email: nandaherijalputra@iainlangsa.ac.id
2 Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Dayah Amal, Indonesia email: amranssos961@gmail.com

## Abstrak
Otonomi khusus telah diberikan kepada Pemerintah Aceh sejak tahun 2006. Otonomi ini juga disertai dengan pemberian  dana  otonomi  khusus.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk mengkaji dinamika  pengelolaan  dana otonomi  khusus  Aceh.  Penelitian  ini  merupakan  kajian  kepustakaan  (library  research),  sumber  data dihasilkan  dari  telaah  terhadap  data  kepustakaan  berupa  qanun,  web  resmi  pemerintah,  koran,  dan  hasil survei dari berbagai lembaga terhadap penggunaan dana otonomi khusus di Aceh. Analisis  data dilakukan dengan cara mereduksi data temuan dan dilakukan analisis dengan menggunakan teori yang relevan. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  melalui  pelaksanaan  otonomi  khusus,  Aceh  mendapatkan  dana  daerah  yang signifikan  yang  ditujukan  untuk  investasi  pengadaan  infrastruktur  publik  untuk  pembangunan  ekonomi daerah  dan  peningkatan  daya  beli  penduduk,  yang  diharapkan  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan  rakyat.  Dalam  kenyataannya,  pengelolaan  dana  otonomi  khusus  di  Aceh  masih  menghadapi sejumlah  masalah  seperti  pembagian  porsi  anggaran  pemerintah  provinsi  dengan  kabupaten,  tata  kelola anggaran yang masih belum baik, serta dampak terhadap kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan yang belum signifikan.
Kata Kunci: Otonomi Khusus; Dana Otonomi Khusus; Kebijakan Publik

## Abstract
Special  autonomy  has  been  granted  to  the  Aceh  government  since  2006.  This  autonomy  is  also accompanied by the provision of special autonomy funds. The purpose of this study is to examine the dynamics of Aceh's special autonomy fund management. This research is a library research, the source  of  data  is  generated  from  a  review  of  literature  data  in  the  form  of  qanun,  official government websites, newspapers, and survey results from various institutions on the use of special autonomy funds in Aceh. The data analysis is carried out by reducing the findings and conducting an  analysis using relevant theories.  The research results show that  through the implementation  of special  autonomy,  Aceh  receives  significant  regional  funds  aimed  at  investing  in  public infrastructure  for  regional  economic  development  and  improving  the  purchasing  power  of  the population, which is expected to impact economic growth and the welfare of the people. In reality, the  management  of  special  autonomy  funds  in  Aceh  still  faces  several  problems,  such  as  the distribution  of  budget  shares  between  the  provincial  government  and  the  districts,  budget governance that is still not optimal, and the impact on welfare and poverty reduction that is not yet significant.
Keywords : Special Autonomy; Special Autonomy Fund; Public Policy

## PENDAHULUAN
Aceh  merupakan  salah  satu  provinsi  di Indonesia  yang  memiliki  ciri  khas  berbeda dengan  provinsi  lainnya.  Diberlakukannya otonomi  khusus  di  Aceh  dalam  konsep self- government dan  mengalihkan  tuntutan self-
determination dinilai sebagai suatu
keberhasilan  Pemerintah  Indonesia  untuk dapat  membuat  Gerakan  Aceh  Merdeka
(GAM) memperoleh otonomi khusus.
Munculnya kebijakan pemberian dana otonomi di  Provinsi  Aceh  dilatarbelakangi  oleh  faktor politik  yaitu  perselisihan  yang  berlarut-larut antara  rakyat  dengan  pemerintah  pusat  yang membuat  mereka  ingin  memisahkan  diri  dari Indonesia. (Basyar, 2016; Nurhasim, 2016).
Meskipun  Pemerintah  Aceh  telah diberikan  kewenangan  khusus,  bukan  berarti Pemerintah  Aceh  tidak  lagi  tunduk  pada hukum nasional. Konsep administrasi di Aceh didasarkan pada pelaksanaan asas desentralisasi  di  bawah  hak  istimewa penentuan  nasib  sendiri,  yaitu  kewenangan yang  diberikan  oleh  negara  kepada  daerah- daerah  tertentu  untuk  mengendalikan  dan melindungi kepentingan warga mereka sendiri sejalan  dengan  hak  dan  preferensi  daerah tersebut.  Kekuasaan  yang  diberikan  kepada Aceh  menyesuaikan  dengan  kepentingan daerah  dengan  keinginan  masyarakat.    Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan dana Otonomi  Khusus  untuk  Aceh  (Rahayu  & Febriaty, 2021).
Aceh  mendapat  manfaat  dari  Dana Otonomi  Khusus  (otsus)  dalam  upayanya untuk  pulih  dari  krisis  ekonomi  yang berkepanjangan. Orang-orang di Aceh khawatir  terhadap  kemiskinan  yang  telah berlangsung  begitu  lama  di  sana.  Besarnya dana  otsus  yang  disalurkan  oleh  pemerintah pusat tidak sesuai penggunaannya. Sebaliknya, uang  dalam  jumlah  besar  benar-benar menciptakan masalah terhadap pertumbuhan di Aceh (Arispen & Rahmi, 2021).
Keistimewaan  dan  kekhususan  Aceh diperoleh  dengan  cara  melewati  konflik berkepanjangan  dengan  pemerintah  pusat (Zainal,  2022).  Salah  satu  faktor  pemicu konflik  adalah  adanya  ketidaksepahaman antara  Aceh  dengan  pemerintah  pusat  dalam pembagian  sumber  daya  alam  di  Aceh, kesenjangan sosial,  peningkatan  jumlah orang Jawa di Aceh, dan perbedaan pendapat tentang hukum  Islam.  Konflik  di  Aceh  memiliki  akar sejarah yang panjang, yaitu adanya perbedaan kehendak antara pemerintah Indonesia dengan GAM.  Penyebab  konflik  tersebut  erat kaitannya  dengan  perimbangan  kekuasaan antara  pemerintah  pusat  dan  rakyat  Aceh. Permasalahan di Aceh adalah ekonomi, sosial, politik,  hukum,  agama  dan  budaya.  Dengan menguatnya desentralisasi dan politik identitas,  identitas  lokal  yang  sebelumnya tidak  mendapat  tempat  di  pemerintah  pusat kini  menemukan  kembali  eksistensinya. (Fitriah, 2020).
Salah satu cara untuk melihat keberhasilan desentralisasi di Aceh sejak tahun 2008  adalah  dampak  dari  pembangunan  yang dilaksanakan  terhadap  kesejahteraan  atau sosial  ekonomi  masyarakat.    Kesejahteraan tercermin  dalam  beberapa  aspek  fundamental kehidupan  masyarakat,  seperti  pendidikan, kesehatan,  dan  keuangan.  Kesejahteraan ditetapkan  sebagai  tujuan  akhir,  sedangkan otonomi khusus adalah upaya untuk mencapai tujuan  tersebut  (Nuradhawati,  2019  ;  Habibi, 2016).
Desentralisasi  asimetris,  yang  dikenal dengan  otonomi  khusus  ini  merupakan  salah satu  dinamika  hubungan  antara  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah.  Kebijakan desentralisasi  bertujuan  untuk  mencapai pemerataan  kemampuan  dan  hak  daerah, meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  (PAD) dan  mengurangi  subsidi  negara,  serta membangun  daerah  semakin  maju  sesuai dengan  harapan,  keinginan  masing-masing daerah (Machfud et al., 2021).
Desentralisasi asimetris memiliki bentuk atau  model  yang  berbeda-beda.  Penerapan keragaman  ini  biasanya  didasarkan  pada berbagai aspek, politik, ekonomi, administrasi, sejarah dan aspek lainnya (Simanjuntak, 2015; Wibawa,  2019). Perbedaan  perlakuan tersebut disebabkan oleh keragaman daerah khususnya di  Indonesia  yang  sangat  bervariasi  dan  tidak efektif  jika  diperlakukan  dengan  kebijakan yang  simetris  (homogen).  Pada  hakekatnya,
desentralisasi  asimetris  menjadi  penyebab munculnya  konsep  otonomi  daerah,  dimana daerah  dapat  secara  mandiri  mengelola daerahnya  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kondisi daerah tersebut (Tauda, 2018; Susanto, 2019).
Dengan diberlakukannya otonomi khusus  (otsus),  provinsi  Aceh  mendapatkan dana  khusus  untuk  membiayai  pembangunan Aceh  yang  pesat.  Pemberian  otonomi  khusus didasarkan  pada  pengakuan  akan  keunikan sejarah  perjuangan  rakyat  Aceh  dan  juga karena pelaksanaan pembangunan
pemerintahan di Aceh belum dapat sepenuhnya  mewujudkan  kemakmuran  dan keadilan kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan  dan  perlindungan  hak  asasi manusia  rakyat  Aceh  (Rizwan  &  Tarigan, 2022).  Pertimbangan  tersebut  menunjukkan bahwa  tujuan  memperoleh  Dana  Otonomi Khusus  Aceh  harus  sesuai  dengan  kebutuhan spesifik  pembangunan  Aceh,  terutama  dalam konteks  pembangunan konflik  dan  pembagian pendapatan  SDA  (sumber  daya  alam)  yang sebelumnya tumpang tindih (Putra, 2014).
Persoalan terkait mekanisme pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh juga diatur  dalam  Qanun  Aceh  No.  2  Tahun  2008 tentang  tata  cara  peningkatan  alokasi  DBH (dana bagi hasil) migas  dan penggunaan dana otsus.  Pasal  11  Qanun  menyebutkan,  dana otonomi khusus sampai dengan 40 persen akan dialokasikan  untuk  program  dan  kegiatan
pembangunan Aceh, dalam hal ini pemerintah provinsi.  Sisanya  60%  dialokasikan  untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota. Tujuan Dana Otonomi Khusus yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  adalah untuk  memajukan  pembangunan  Aceh, khususnya di lingkungan pemerintah kabupaten/kota (Arief, 2015).
Sebagai  gambaran  kondisi  keuangan daerah  di  Aceh,  berikut  struktur  anggaran setelah  perubahan  Anggaran  Pendapatan
Belanja Aceh (APBA) TA 2022.
Pendapatannya adalah Rp 13.357.540.136.730. Jumlah  ini  meningkat  dari  Rp.  4.556.749.141 dibandingkan dengan batas pendapatan APBA murni. Sedangkan untuk pendapatan, juga dari sisi  pengeluaran  mengalami  peningkatan sebesar  Rp  536.066.588.156.  Dibandingkan dengan batas pengeluaran APBA murni adalah Rp  16.706.717.249.433. Pendanaan netto juga meningkat. Pembiayaan bersih setelah perubahan APBA TA 2022 adalah Rp3.349.177.112.703
yaitu mengalami peningkatan  sebesar  Rp  531.509.839.015 dibandingkan  limit  pendanaan  bersih  APBA murni (Aceh, 2022).
Pelaksanaan  desentralisasi  asimetris  di Provinsi  Aceh  tidak  berjalan  seperti  yang diharapkan,  pemerintah  Aceh  tidak  dapat mengontrol  sumber  daya  keuangan  dengan baik.  Perumusan  berbagai  kebijakan  tidak sepenuhnya  dilaksanakan,  sehingga  kinerja pemerintah  dari  berbagai  perspektif  tidak
signifikan.  APBA  masih  belum  beroperasi dengan  baik,  berbagai  kebutuhan  masih didatangkan  dari  luar  Provinsi  Aceh,  bahkan dari luar negeri sehingga pelaksanaan program merkantilis  di  Provinsi  Aceh  belum  dapat dilaksanakan secara optimal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  dinamika  pengelolaan  dana otonomi  khusus  yang  sudah  berlaku  di  Aceh semenjak  tahun  2008  hingga  sekarang.  Selain itu,  tulisan  ini  juga  memberikan  solusi  arah kebijakan  untuk  penggunaan  dana  otonomi khusus  yang  tepat  sehingga  dapat  dirasakan oleh masyarakat Aceh secara luas.

## KAJIAN LITERATUR Otonomi Khusus di Aceh
UU  Pemerintahan  Aceh,  yaitu  UU  No. 11  Tahun  2006  tentang  pelaksanaan  Otonomi Khusus  Aceh  merupakan  keberhasilan  dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat Aceh.  UU  ini  juga  merupakan  peluang  bagi Pemerintah  Aceh  untuk  memanfaatkannya. Ada banyak pembenaran untuk mempertimbangkan  pelaksanaan  otonomi khusus  untuk  Aceh.  Otonomi  Aceh  yang  luar biasa  dipandang  mampu  mengentaskan kemiskinan  lebih  cepat  bila  didukung  tata pemerintahan  yang  baik.  Otonomi  khusus Aceh akan meningkatkan efektivitas distribusi sumber  daya  karena  pemerintah  daerah cenderung  lebih  terinformasi  dan  mampu memecahkan  masalah  karena  lebih  mudah
diakses oleh warga negara daripada pemerintah  nasional.  Meski  begitu,  ketika memeriksa kehidupan orang Aceh yang belum mengalami  kemakmuran  total,  jelas  bahwa uang  ini  didistribusikan  secara  tidak  merata (Alfiady & Dewi, 2020).
Adapun pemberian otsus kepada provinsi Aceh bukanlah pemberian hak, tetapi juga merupakan kewajiban dari  konstitusional untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Berdasarkan hasil  pemeriksaan  oleh  BPK  terhadap  LKPD Aceh  2008–2018  di  Dana  Otsus  Aceh, dijelaskan  ada  10  penetapan  dan  41 rekomendasi  dengan  nilai  Rp  32,38  miliar. Terkait  tindak  lanjut,  10  rekomendasi  sudah dilaksanakan;  Saat  ini  sudah  selesai  15 rekomendasi  senilai  Rp  132,15  juta;  dan  16 rekomendasi  senilai  Rp32,25  miliar  tidak dilaksanakan. Data BPK RI berikut menunjukkan  masih  banyak  hasil  audit  atau temuan  pemeriksaan  yang  masih  berjalan  dan belum  ditindaklanjuti  oleh  pemerintah  Aceh. Alasan lambatnya pelaksanaan dan pemantauan  rekomendasi  BPK  menunjukkan komitmen  aparat  pemerintah  Aceh  untuk memperbaiki  hasil  dan  rekomendasi  BPK masih rendah (DPR RI, 2018).

## Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh
Kebijakan  adalah  serangkaian  kegiatan dengan tujuan yang jelas yang dilakukan oleh seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk mengatasi masalah tertentu. Kebijakan
dirancang  untuk  mengatasi  hambatan  dan
memberikan  peluang  untuk  mencapai  tujuan tertentu.
Berdasarkan informasi yang diberikan,  dapat  ditentukan  bahwa  kebijakan tersebut  secara  umum  dapat  dijalankan,  tetapi pada  kenyataannya  lebih  rumit  dari  itu. Kebijakan  publik  sering  digunakan  dalam tindakan  atau  perilaku  pemerintah,  dan  juga merupakan  praktik  umum  dalam  perilaku negara. Pembuatan kebijakan harus didasarkan pada  apa  yang  menjadi  kepentingan  publik, dengan memperhatikan nilai-nilai rakyat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah  dapat  digambarkan  sebagai serangkaian  tindakan  yang  diambil  atau  tidak dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mencapai tujuan  tertentu,  yaitu  untuk  kepentingan terbaik  masyarakat  (Muadi  Sholih  et  al., 2016).
Otonomi  khusus  merupakan  salah  satu kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia  sebagai  salah  satu  strategi  untuk negosiasi  politik  yang  terjadi  di  beberapa wilayah  Indonesia,  fungsi  dan  tugas  otonomi khusus dalam politik Indonesia
menggambarkan  hubungan  timbal  balik melahirkan hubungan kekuasaan dan pengawasan  (Zaki  ’Ulya,  2014).  Otonomi khusus merupakan pemberian otonomi kepada daerah  untuk  menjalankan  kepemerintahan secara mandiri dengan tujuan untuk mengangkat  derajat  suatu  daerah  agar  lebih maju dan sejahtera.
Dalam  konteks  Aceh,  Otonomi  Khusus merupakan  politik  pemerintahan  dalam meredam  pemberontakan  yang  terjadi  antara GAM  dan  Pemerintah  Indonesia.  Dengan mengacu pola politik pemerintahan desentralisasi  diharapkan  dapat  menjadi resolusi  konflik  yang  terjadi  di  Aceh.  Namun faktanya,  menurut  Ni’matul  yang  mengutip pernyataan Darmansjah bahwa konflik di Aceh terus  terjadi  meskipun  otonomi  khusus  telah diberlakukan  pada  masa  Soekarno  hingga Megawati.  Setidaknya  pemerintah  Indonesia sudah  tiga  kali  mengeluarkan  peraturan tentang  keistimewaan  Aceh  yaitu  (Huda, 2021):
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
3. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001
Lebih  lanjut,  Damansjah  menggambarkan bahwa kegagalan tersebut karena ada beberapa poin penting yang dianggap belum mengakomodir  hak-hak  provinsi  Aceh  yang berkaitan  dengan  otonomi  di  bidang  hukum (penerapan  syariat  Islam),  pemisahan  wilayah antara  Aceh  dan  Sumatera  utara,  kesehatan (Huda, 2021).
Strategi  otonomi  Aceh  pada  hakekatnya merupakan  perluasan  kewenangan  penduduk lokal  dan  pemerintah  provinsi,  dalam meningkatkan tanggung jawab untuk menjalankan,  mengelola,  dan  melaksanakan pemerintahan.  Pemberlakuan  UU  No.  11 Tahun  2006  memberikan  Aceh  sumber
pendapatan yang signifikan melalui pembentukan  dana  otonomi  khusus.  Undang- undang  ini  diundangkan  berdasarkan  nota kesepahaman  yang  ditandatangani  pada  15 Agustus  2005  antara  pemerintah  dan  Gerakan Aceh  Merdeka  (GAM).  Salah  satu  rencana strategis  untuk  meningkatkan  pelayanan publik,  mendorong  pertumbuhan  yang  cepat, dan  memberikan  kontrol  lebih  besar  kepada semua warga Aceh  adalah penetapan  Provinsi Aceh  sebagai  Daerah  Otonomi  Khusus. Wilayah  ketiga  yang  mendapatkan  perlakuan khusus  adalah  Provinsi  Aceh,  yang  telah diberikan  status  daerah  otonomi  khusus  dan kewenangan  untuk  mengembangkan  kerangka hukum dan pendidikannya.  Sejak tahun 2008 Aceh  mendapatkan  dana  otsus  hingga  tahun 2027.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  pusat  telah memberikan  dana  otonomi  khusus  untuk mendorong  pembangunan  sumber  daya manusia  di  provinsi  Aceh  (Isnadi  &  Fikriah, 2019).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan
(library research) yang menekankan  pada  sumber  data  berupa dokumen  dan  literatur  lainnya  (Mahanum, 2021; Zed, 2008). Pada penelitian ini, literatur yang digunakan berupa literatur digital seperti web,  berita  online  (Song  et  al.,  2023), peraturan  daerah  yang  berupa  qanun,  hasil survei  dari  berbagai  lembaga.  Untuk
memperkuat  argumentasi,  penelitian  ini  juga menggunakan  data  berupa  jurnal  dan  hasil penelitian  empiris  yang  berkaitan  dengan otonomi  khusus  di  Aceh.  Analisis  data penelitian ini dilakukan  dengan  cara mereduksi  data  yang  diperoleh  dari  berbagai literatur  dan  selanjutnya  dilakukan  analisis (Rijali, 2018).

## HASIL PENELITIAN
Penerapan  qanun  sebagai  salah  satu praktek  desentralisasi  asimetris  di  Aceh merupakan titik ideal otsus di Aceh dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya  disebut  UUPA).  Ketika  undang- undang  sebelumnya  diterapkan,  otonomi khusus  Aceh  tidak  berfungsi  dengan  baik sehingga  mengakibat  konflik  bersenjata  serta permasalahan identitas yang tidak terselesaikan.  Hal  tersebut  jauh  berbeda dengan  implementasi  UUPA  yang  telah disepakati oleh semua pihak. Oleh karena itu, 87  %  pengaturan  Nota  Kesepahaman  Mou Helsinki  tercantum  di  dalam  UUPA  dengan sedikit  modifikasi.  Dalam  hal  ini,  penerapan desentralisasi  asimetris  didasarkan  pada kebutuhan  untuk  menciptakan  kerangka manajemen  yang  handal  untuk  menghadapi keragaman  lokal  di  sektor  publik  dan didasarkan pada sifat politik dan kelembagaan yang pluralistik dalam desentralisasi (Widodo, 2019).
Pemberian otonomi khusus atau kewenangan  khusus  kepada  provinsi  Aceh oleh  pemerintah  pusat  bertujuan  untuk menjaga  provinsi  Aceh  agar  tetap  berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Adanya  otonomi  daerah  memberikan  kepada daerah  kekuasaan  untuk  mengatur  daerahnya untuk kepentingan yang lebih luas. Pemerintah daerah diharapkan mampu memetakan sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  untuk meningkatkan  kemandiriannya  dari  pusat. Pendapatan  primer  di  suatu  daerah  dengan tingkat  pertumbuhan  PAD  yang  positif memiliki  potensi  pertumbuhan  ekonomi  yang lebih baik, termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan.
Salah  satu  rencana  strategis  untuk membantu  meningkatkan  pelayanan  publik, mendorong  percepatan  pembangunan,  dan memberdayakan  seluruh  penduduk  Aceh adalah  pembentukan  Provinsi  Aceh  sebagai Daerah  Otonomi  Khusus.  Sebagai  daerah ketiga  yang  mengadopsi  penetapan  daerah otonomi  khusus,  Provinsi  Aceh  diberi kekuasaan  untuk  mengoperasikan  sistem peradilan dan pendidikannya sendiri.
Salah satu implikasi dari otonomi khusus Aceh  adalah  adanya  dana  otonomi  khusus untuk  Aceh.  Dana  Otonomi  Khusus  (UUPA) berdasarkan UU Pemerintahan Aceh merupakan sumber pendapatan provinsi Aceh. Tahun  2008  dimulainya  pendanaan  otonomi
khusus  untuk  Provinsi  Aceh  hingga  tahun 2027.
Menurut  UUPA,  dana  otonomi  khusus dialokasikan  sebesar  2  persen  dari  jumlah maksimal  Dana  Umum  Nasional  (DAU) hingga  tahun  2022  dan  1%  dari  maksimal DAU  tahun  2023  sampai  tahun  2027.  Dalam UUPA,  alokasi  dana  otsus  juga  bertujuan untuk  membiayai  pembangunan,  terutama pembangunan  dan  pemeliharaan  infrastruktur, penguatan  ekonomi,  pengentasan  kemiskinan serta pembiayaan pendidikan, pelayanan sosial dan  kesehatan.  Berdasarkan  informasi  yang diperoleh  dari  web  Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan  RI  dijelaskan  bahwa sejak berlakunya pertama kali otonomi khusus di  Aceh  hingga 2021,  total  alokasi  dana  yang diperoleh  oleh  pemerintah  aceh  sebesar  88,43 Triliun  ( Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan , 2021). Alokasi dana
otonomi khusus berlangsung  dalam  4  tahap  antara  2008  dan 2010.  Sebagian  15%  dari  total  anggaran  akan dibayarkan  pada  angsuran  pertama  di  bulan Maret.  Sebagian  kecil  dari  30%  lainnya  dari total  dana  yang  dialokasikan  selesai  pada bulan  Juni.  Sebagian  dari  uang  tahap  ketiga, atau 40% dari seluruh alokasi, ditransfer pada bulan September. Selain itu, uang didistribusikan ke provinsi-provinsi pada tahap keempat  dengan  bagian  15%  Sejak  tahun 2011,  kini  hanya  ada  3  langkah  yang  terlibat dalam  transmisi  pendanaan  otonomi  khusus.
Dengan  porsi  transfer  sebesar  30%,  tahap pertama  selesai  Maret  lalu.  Tahap  kedua dengan  porsi  transfer  45  persen  direncanakan Juli, dan fase ketiga dengan transfer 25 persen dari  total  alokasi  dana  otsus  direncanakan Oktober.  Sebagai  pengelola  administrasi  dana otonomi  khusus  dalam  keadaan  ini,  rekening kas  umum  pemerintah  Aceh  digunakan  untuk mekanisme transfer. Setelah menerima persetujuan  dari  menteri  dalam  negeri,  uang tersebut  didistribusikan  dan  dikirim  ke provinsi.
Dalam  perjalanannya,  pengelolaan  dana otonomi  khusus  dikelola  secara  sentralistis oleh  pemerintah  Aceh.  Pengelolaan  dana otonomi khusus ini tidak berjalan dengan baik. Beberapa  permasalahan  dalam  pengelolaan dana  otonomi  khusus  di  aceh  antara  lain: pembagian  anggaran  antara  pemerintah provinsi  dengan  pemerintah  kabupaten, ketergantungan  pada  dana  transfer  dan pengelolaan  dana  yang  belum  mematuhi norma-norma  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  dalam  hal  transparansi  keuangan,  serta dampak dana otsus yang belum maksimal.
Pengelolaan  dana  otonomi  khusus  di Aceh masih menyisakan permasalahan alokasi anggaran  antara  provinsi  dan  kabupaten/kota. Menurut  Qanun  2/2013,  alokasi  dana  otsus sebesar  60%  untuk  provinsi  dan  40%  untuk kabupaten/kota. Persoalannya, ketentuan qanun  tersebut  terbukti  bertentangan  dengan ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58
Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Ekonomi Daerah.  Artinya,  pembagian  dana  otsus menurut Qanun tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah.
Selain itu,
penganggaran  APBA  dan  otonomi  khusus yang  diberikan  kepada  daerah  dan  kota,  sisa alokasi  kabupaten/kota  yang  kosong  masih dimasukkan dalam pendapatan pemerintah.
Permasalahan  lain  dana  otonomi  khusus di  Aceh  adalah  persoalan  tata  kelola.  Ada beberapa kekhawatiran muncul dalam pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  di  Aceh, seperti  ketergantungan  yang  tinggi  pada  dana kompensasi  dan  munculnya  inefisiensi  dalam belanja  daerah.  Inefisiensi  yang  dimaksud adalah  tingkat  pembayaran  yang  lebih  besar dari  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dana perimbangan daerah dalam membiayai pengeluaran  daerah,  menunjukkan  bahwa daerah  tidak  mandiri  dalam  tata  kelola perekonomian.  Realitas  ini  menimbulkan stigma  negatif  terhadap  kelemahan  daerah dalam  mengembangkan  aliran  pendapatan keuangan  daerah  dari  PAD. Selain  itu m inimnya  margin  partisipasi  melemahkan transparansi  penyaluran  dana  otsus,  sehingga dana  otsus  menguap  dengan  cara  yang  tidak jelas (Fernandez, 2018).
Penyelenggaraan
Dana
Khusus
Pemerintahan  Aceh  harus  efektif,  efisien, bertanggung  jawab,  transparan,  dan  akuntabel sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan, dengan mengutamakan keadilan, ketaatan, dan
kemaslahatan  bagi  masyarakat  Aceh  sendiri. Pendistribusian  dan  penggunaan  dana  otsus yang  diberikan  kepada  Aceh  harus  melayani kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pelaksanaan  program  dan  kegiatan  harus berlandaskan  prinsip  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  dan  memperhatikan  waktu  proses perencanaan  yang  berpedoman  dan  terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang  (RPJP)  dan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk provinsi dan setiap kabupaten/kota sedemikian rupa sehingga  harus  memenuhi  kriteria  dan persyaratan yang dikeluarkan setiap tahun oleh Pemerintah Aceh dengan Keputusan Gubernur Aceh.
Beberapa  hal  yang  bertentangan  dengan semangat  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik adalah  korupsi  dan penyalahgunaan  anggaran. Peristiwa  suap  yang  menimpa  Irwandi  Yusuf dan Ahmad yang dijerat Pasal 5 ayat 1 (a) atau (b)  dan  Pasal  13  UU  No  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Korupsi  DOKA  (Dana  Otonomi Khusus  Aceh)    ini  tidak  hanya  melanggar amanat dan semangat rekonsiliasi antara Aceh dan  Indonesia  yang  tertuang  dalam  Protokol Damai  Helsinki,  tetapi  juga  mengabaikan  hak dasar rakyat Aceh (kesehatan, pendidikan dan pengentasan kemiskinan) yang sampai saat ini mereka  masih  termasuk  provinsi  terbelakang (FITRA, 2018).
Menurut  badan  anggaran,  salah  satu penyalahgunaan  dari  dana  otonomi  khusus oleh  Pemerintah  Aceh  adalah  pengadaan kendaraan dinas aparatur Pemerintah Aceh dan perawatan  gedung.   Selain  penyalahgunaan dana otonomi khusus, Badan Anggaran DPRA juga menyoroti tentang pengalokasian Tunjangan  Prestasi  Kerja  (TPK)  untuk Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Pemerintah Aceh  yang  mencapai  668  miliar  lebih  pada tahun  2020  yang  anggarannya  bersumber  dari Pendapatan  Asli  Aceh  (DPRA,  2021). Sementara  itu,  menelaah  kegiatan  Dana Otonomi  Khusus  Aceh  2008  hingga  2012 menghasilkan 34 penetapan dan 63
rekomendasi  senilai  Rp  3  miliar.  Dari observasi  tersebut,  7  rekomendasi  telah difinalisasi  dan  55  rekomendasi  masih  dalam tahap  finalisasi.  Hasil  kaji  ulang  BPK  dibagi menjadi  tiga  bagian,  yaitu  pertama;  Desain Dana  Otonomi  Khusus,  kedua;  pelaksanaan dana otonomi khusus dan ketiga; Pengendalian dana otonomi khusus  (DPR RI, 2018).
Secara  normatif,  otonomi  khusus  di Aceh  telah  mengalami  banyak  perubahan, mulai  dari  Qanun  Nomor  2  Tahun  2008, melalui  Qanun  Nomor  2  Tahun  2013,  hingga Qanun  Nomor  10  Tahun  2016.  Tujuannya untuk menyempurnakan  perencanaan program Otonomi  Khusus  dan  pemanfaatan  Otonomi Khusus.  Menurut  Qanun  Aceh  No.  2  Tahun 2008, program yang dibiayai oleh dana khusus swadaya  pemerintah  merupakan  program  dan
kegiatan pembangunan strategis yang bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan rakyat  Aceh  yang  lebih  baik,  nyata,  dan berkeadilan. Menurut peraturan Kegubernuran Aceh  Nomor:  79/2013,  tata  kelola  dana otonomi  khusus  sedang  dicermati  dan dievaluasi pada tingkat yang sesuai. Pengawasan  yang  dilakukan  secara  khusus berkaitan  dengan  alokasi,  perencanaan, pelaksanaan,  dan  akuntabilitas  proyek  dan kegiatan yang dilakukan (Taurina et al., 2019).
Dana  otonomi  khusus  sudah  seharusnya memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi kesejahteraan masyarakat dan bertujuan untuk membiayai proyek dan kegiatan pembangunan strategis.  Tingginya  tingkat  ketimpangan pendapatan  Aceh  menyulitkan  pemerintah daerah untuk menjamin kesejahteraan warganya.  Program  inisiatif  pembangunan yang  diarahkan  untuk  menurunkan  angka kemiskinan  dibuat  setiap  tahun  di  bawah anggaran  pemerintah  daerah.  Pemerintah daerah juga melakukan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik penganggaran daerah (Muliadi & Amri, 2019).
Meskipun  dana  yang  diperoleh  oleh pemerintah  Aceh  cukup  besar,  namun  dana tersebut  tidak  mampu  mensejahterakan masyarakat  Aceh,  hal  ini  berdasarkan  data BPS  bahwa  provinsi  aceh  masih  menduduki peringkat ke 5 provinsi termiskin di Indonesia,
dengan  jumlah masyarakat  miskin  pada  tahun 2021 850.260 orang (Setyadi, n.d.).
Table 1. Data Jumlah Penduduk Miskin Di Aceh (Ribu Jiwa) Tahun 2021 2022 2023 Jumlah 850.26 818.47 806.75 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, n.d. Data tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa jumlah masyarakat miskin di  Aceh  menurut  meskipun  menurun  secara drastis, namun kondisi ini tetap memposisikan provinsi  Aceh  menjadi  provinsi  termiskin dibandingkan  dengan  daerah  lain.  Selain  itu, Aceh  masih  belum  mampu  memberikan bantuan  sosial  kepada  warganya  dan menunjukkan  bahwa  Aceh  belum  mandiri secara  ekonomi.  Otonomi  wilayah  merupakan aspek  penting  yang  harus  diperhatikan  di Provinsi  Aceh  agar  desentralisasi  pajak  Aceh berjalan  efektif  dan  efisien.  (Machfud  et  al., 2021).
Salah  satu  metode  untuk  mengukur tingkat  atribut  fisik  dan  non-fisik  penduduk adalah  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM). Harapan  hidup  merupakan  indikator  kualitas fisik, indikator kualitas non fisik (kecerdasan) meliputi  rata-rata  lama  sekolah  dan  tingkat melek huruf serta potensi ekonomi masyarakat yang diukur dengan Indeks Paritas Daya Beli. Indikator  kesehatan,  tingkat  pendidikan  dan indikator  ekonomi  merupakan  tiga  komponen utama  Indeks  Pembangunan  Masyarakat (IPM).  Tiga  komponen  mendasar  yang digunakan  dalam  pengukuran  ini  adalah harapan  hidup,  pengetahuan,  dan  tingkat kehidupan yang wajar.
Indeks  Pembangunan  Manusia  di  aceh sebetulnya cukup baik, namun anehnya belum mampu  mengangkat  tingkat  kesejahteraan masyarakat Aceh. Berdasarkan data ditemukan bahwa  kurun  waktu  5  tahun  terakhir  tingkat IPM masyarakat Aceh terus meningkat.
Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Sumber: https://aceh.bps.go.id/ 2023
Indikator  IPM  merupakan  salah  satu ukuran  kualitas  fisik  dan  non  fisik  penduduk. Kualitas  fisik  tercermin  dalam  angka  harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik (kecerdasan)  tercermin  dalam  rata-rata  lama pendidikan dan melek huruf, serta kemampuan ekonomi  masyarakat  dalam  nilai  Indeks Paritas  Daya  Beli  (Hartati  et  al.,  2016). Meskipun  IPM  di  Aceh  meningkat,  namun tidak  mempengaruhi  angka  kemiskinan  yang ada  di  Aceh.  Problem  yang  muncul  yaitu kesejahteraan  yang  menurun  di  tengah pembelakuan otonomi khusus di Aceh.
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  yang digunakan  pemerintah  pusat  bertujuan  untuk mendukung  pembiayaan  beberapa  kegiatan khusus sesuai prioritas daerah dan nasional di
beberapa daerah, khususnya dalam pembiayaan  kebutuhan  pelayanan  dasar  dan infrastruktur  belum  mencapai  tingkat  tertentu atau percepatan pembangunan daerah. Kecuali di  daerah  dengan  sumber  keuangan  terbatas, DAK  tidak  bisa  digunakan  untuk  kegiatan penelitian, administrasi, atau perjalanan dinas. Sebaliknya, daerah harus membiayai kebutuhan  tersebut  dari  Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dalam  bentuk hibah  sebesar  minimal  10%  dari  anggaran proyek.
Berdasarkan  Qanun  Aceh  No.  2  Tahun 2008  tentang  Tata  Cara  Pengalokasian  Dana Tambahan  Penyaluran  Penerimaan  Minyak dan  Gas  Bumi  serta  Penggunaan  Dana Otonomi  Khusus,  dijelaskan  bahwa  Dana
Otonomi  Khusus  merupakan  dana  yang bersumber  dari  pendapatan  APBN  dan pendapatan daerah.
APBN mewakili pemerintah  Aceh.  Selain  itu,  Pasal  183(1) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan: Dana Otonomi  Khusus  adalah  penerimaan  dari pemerintah  Aceh  yang  digunakan  untuk membiayai pembangunan, khususnya pembangunan  dan  pemeliharaan  infrastruktur, memperkuat  ekonomi  nasional,  memerangi kemiskinan  dan membiayai pendidikan,  sosial dan  kesehatan.  Tujuan  utama  dana  yang ditujukan  khusus  untuk  penentuan  nasib sendiri adalah untuk meningkatkan
penyampaian  layanan  publik.  Ketika  proses layanan  didekatkan  dengan  masyarakat  dan tidak dipisahkan, pemberian layanan masyarakat  beroperasi  dengan  sukses  dan efisien.
Pemerintah  provinsi  Aceh  mengelola Dana  Otonomi  Khusus  Aceh  sesuai  dengan peraturan  Qanun.  Jika  Dana  Otonomi  Khusus dilaksanakan sesuai dengan pedoman Pasal 20 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Aceh, maka  tidak  menutup  kemungkinan  untuk mempercepat  pertumbuhan  Aceh  dalam berbagai  bidang  yaitu  penggunaan  Dana Otonomi  Khusus  bertujuan  untuk  efisien  dan efektif,  sehingga  penggunaan  Dana  Otonomi Khusus memperhatikan kebutuhan
kabupaten/kota dan keseimbangan pembangunan  di  daerah  berjalan  secara optimal (Maulana et al., 2018).

## PEMBAHASAN
Pemerintah  Indonesia  telah  mengatur tentang  otonomi  khusus  yang  dicantumkan dalam  UUD  1945  Pasal  18  B  Ayat  (1)  yang menjelaskan bahwa pemerintah mengakui dan menghormati  pemerintah  daerah  yang  bersifat khusus  atau  istimewa,  khusus  dalam  pasal tersebut  sangatlah  luas,  karena  dalam menjalankan kepemerintahan daerah, kekhususan  dapat  mencakup  segala  aspek kepemerintahan daerah (Jalil et al., 2017).
Dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan, mendorong pembangunan, dan memberdayakan seluruh masyarakat di daerah, Undang-Undang  Otonomi  Khusus  dipandang sebagai kebijakan yang strategis. Kebijakan ini bertujuan  untuk  menutup  kesenjangan  yang ada  antara  provinsi  dengan  provinsi  lain  di NKRI  serta  memberikan  peluang  bagi masyarakat asli Papua untuk berpartisipasi dan menjadi  subjek  pembangunan  di  wilayahnya (S & Saleh, 2017).
Pertanyaan yang muncul apakah pemberlakukan  otonomi  khusus  ke  beberapa provinsi  dapat  memicu  keretakan  kesatuan NKRI.  Perlu  diketahui  bahwa  Asas  negara kesatuan  adalah  segala  urusan  kenegaraan tidak  dipisahkan  antara  pemerintahan  pusat
dan  daerah  sedemikian  rupa  sehingga  urusan kenegaraan dalam negara kesatuan  tetap tidak terbagi-bagi dan diyakini sebagai kewenangan tertinggi negara. Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan  paling  besar  dalam  segala  urusan kenegaraan, sesuai dengan asas dan penekanan kesatuan negara, sedangkan pemerintah daerah mempunyai wewenang/kekuasaan berdasarkan aturan-aturan  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah pusat (Simamora et al., 2021).
Otonomi khusus sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian; pertama, otonomi bersifat materil,  formal  dan  rill.  Mengutip  pernyataan Bagir  Manan  bahwa  otonomi  bersifat  formal merupakan pelimpahan kewenangan dan tugas serta  tanggung  jawab  untuk  mengurus pemerintahan  yang  tidak  ditetapkan  secara rinci, otonomi yang bersifat materil merupakan pelimpahan  yang  secara  rinci  diatur  dan berhubungan langsung antara pemerintah pusat dan daerah, sedangkan otonomi riil merupakan kondisi nyata kebutuhan daerah yang dikelola langsung  oleh  pemerintah  daerah  (Simamora et al., 2021).
Sejauh ini, Otonomi khusus di Indonesia telah  dilaksanakan  di  beberapa  wilayah Provinsi, seperti otonomi khusus yang berlaku di Papua (Ardy, 2021), Papua Barat (Budiratna &  Qibthiyyah,  2020),  Daerah  Istimewa Yogyakarta  (DIY)  (Alivia,  2019),  Aceh (Armia, 2016), Daerah Khusus Ibukota  (DKI) Jakarta  (Azikin,  2018),  dari  beberapa  wilayah
tersebut ada beberapa capaian yang dihasilkan dari  pemberlakuan  otonomi  khusus.  Namun, tidak sedikit daerah yang menerapkan otonomi khusus belum mampu mandiri secara ekonomi. Bahkan Aceh dan Papua masih menjadi daerah yang  maju,  bahkan  otonomi  khusus  di  Papua belum maksimal dikelola dikarenakan kesalahan  dalam  merumuskan  tujuan  dan paradigma  pembangunan  yang  menjadi kebutuhan  pokok  masyarakat  (Malak  & Nugraha,  2012).  Begitu  juga  dengan  otonomi khusus yang berlaku di Aceh.
Aceh telah mengalami berbagai pergolakan  terkait  dengan  otonomi  khusus yang  dirasakan  hanya  diberikan  sepihak  oleh pemerintah  Indonesia  (Huda,  2021).  Namun setelah MoU Helsinki terjadi antara pemerintah  Indonesia  dan  GAM,  Aceh mendapatkan  hak  otonomi  khusus  secara penuh  baik  dibidang  Hukum,  adat,  kesehatan, keuangan, administrasi dan politik .
Dalam  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2001  memberikan  kewenangan  kepada pemerintah  Aceh  dapat  menguasai  70  persen hasil  dari  sumber  daya  alam.  Bahkan  dalam bidang  kebijakan  ekonomi,  Aceh  berhak menentukan  tingkat  suku  bunga  berbeda dengan  ketentuan  Bank  Indonesia  (Huda, 2021).  Dibidang  hukum,  pemerintah  Aceh dapat  menentukan  peraturan  tersendiri  yang berangkat  dari  cita-cita  rakyat  Aceh,  bahkan dalam  bidang  politik,  Aceh  dapat  mendirikan
partai  lokal  sebagai  wujud  dari  MoU (Musrafiyan  et  al.,  2021:  Afrijal  &  Helmi, 2022).  Kondisi  ini  semakin  memanjakan pemerintah
Aceh dalam mengelola kepemrintahan,  dan  kondisi  ini  hanya  berlaku di  Aceh.  Namun,  apakah  kebijakan  yang dibuat  oleh  pemerintah  Aceh  terutama  dalam bidang  pembangunan  dan  kesejahteraan ekonomi rakyat telah tercapai? Hasil penelitian mengungkapkan  bahwa  otonomi  khusus  di aceh  belum  memberikan  dampak  signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Dana  otonomi  khusus  di  Aceh  akan diberikan selama 20 tahun yang dimulai sejak tahun  2008,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2006    Pasal  183  Ayat  (2)  tentang pemerintahan    Aceh.  Besaran  yang  diberikan oleh pemerintahan Pusat sebesar 2 persen dari dana  alokasi  umum  nasional  untuk  jangka waktu 15 tahun dari tahun 2008 sampai 2022. Sedangkan  tahun  selanjutnya  mulai  dari  2023 sampai  2028  sebanyak  1  persen  dari  dana alokasi  umum  nasional.  Menjelang  habisnya pemberlakuan  otonomi  khusus  di  Aceh  pada tahun  2028,  pemerintah  Aceh  berusaha mengupayakan  penambahan  pemberlakuan otonomi  Khusus  guna  untuk  mensejahterakan dan memajukan provinsi Aceh (Sanur, 2020).
Untuk  melihat  apakah  kebijakan  yang dibuat oleh penguasa berdampak, Thomas  R. Dye mengidentifikasi kedalam 5 hal; Pertama ,
Dampak  terhadap  orang  yang  terlibat; kedua , dampak  terhadap  pihak  luar; ketiga ,  dampak terhadap  masa  sekarang  dan  masa  depan; keempat ,  dampak  terhadap  pembiayaan; kelima , dampak pembiayaan yang ditanggunng oleh masyarakat (Melany Kiu, 2018).
Hal  yang  paling  penting  dari  dampak tersebut  berkaitan  dengan  ketepatan  sasaran kebijakan  otonomi  khusus  apakah  berefek terhadap masyarakat miskin saat ini dan untuk akan  datang,  ketika  kebijakan  belum  mampu meningkatkan  kesejahteraan  dan  taraf  hidup masyarakat, maka ada yang keliru dengan arah kebijakan pembangunan yang terjadi, atau bisa saja  pemetaan  dan  perumusan  pembangunan kurang  tepat,  sehingga  manfaat  belum  dapat dirasakan  secara  luas  oleh  masyarakat. Penelitian  Sisca  Mediyanti  yang  dilakukan  di Aceh setidaknya membuktikan bahwa Dampak Penggunaan  Dana  Otonomi  Khusus  Aceh (DOKA)  tidak  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi di Aceh (Mediyanti, 2019).
Aceh  menerima  pendanaan  daerah  yang signifikan  melalui  pelaksanaan  Otonomi Khusus (otsus), dan dari dana otonomi khusus serta  dana  tambahan  untuk  distribusi pendapatan  minyak  dan  gas.  Dalam  konteks besarnya  investasi  yang  diterima  dan dialokasikan  oleh  kabupaten/kota  untuk pembelian  infrastruktur  publik,  Hipotesis subsidi  telah  terbukti  menawarkan  landasan bagi  bantuan  pemerintah,  yang  di  Indonesia
dapat  berupa  transfer.  Transfer  ini  beroperasi sebagai  insentif  keuangan  untuk  pertumbuhan ekonomi  lokal  dan  meningkatkan  daya  beli masyarakat, yang keduanya memiliki pengaruh  pada  ekspansi  ekonomi  dan kesejahteraan  sosial.  Faktanya  dana  otonomi khusus  di  Aceh  belum  maksimal  dalam pengentasan  kemiskinan  di  Aceh,  ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut;
Pertama ,  Sistem  kontrol  dan  alokasi khusus  masih  belum  efektif,  meskipun peraturan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa distribusi dana otonomi khusus "harus" mempertimbangkan  kepentingan  masyarakat melalui pembangunan fisik dan meningkatkan ekonomi  kota.  Dana  swadaya  masih  belum menunjukkan  kekuatan,  sehingga  kita  tidak heran  jika  kasus  korupsi  Dana  Otsus  tidak akan  menjadi  yang  terakhir.  Dana  Otonomi Khusus  (UUPA)  dalam  UU  Pemerintahan Aceh  berperan  sebagai  sumber  pendapatan Provinsi  Aceh.  Pengelolaan  Dana  Otonomi Khusus  masih  belum  memiliki  formula, rencana induk yang menjadi acuan pelaksanaan  kegiatan.  Proses  perencanaan pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus  diawali dengan musrenbang, namun pada kenyataannya  musrebang  masih  belum  dapat memahami  usulan  masyarakat,  sehingga rencana  pembangunan  seringkali  meleset. (FITRA, 2018). Realitas yang muncul di Aceh
dengan  penerapan  desentralisasi  fiskal  adalah kemiskinan  masih  menjadi  masalah  utama. Oleh  karena  itu,  desentralisasi  pajak  di  Aceh gagal  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat dalam  rangka  pengentasan  kemiskinan.  Dana Otonomi Khusus hanya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik, tanpa mempertimbangkan  dampak  pembangunan terhadap  kesejahteraan  masyarakat  Aceh secara umum (Ula et al., 2021).
Kedua ,  manajemen  pengelolaan  yang tidak  akurat,  ini  merupakan  salah  satu  yang menyebabkan  tidak  tercapaian  tujuan  dari pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal  ini  berefek kepada  indeks  kesejahteraan  masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai antara lain  dengan  penyediaan  ruang  publik  yang baik,  sehingga  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  yang  dicapai  dengan  penyediaan ruang  publik  tersebut,  yang  pada  akhirnya dapat  meningkatkan  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) (Utami, 2020).
Ketiga , Penyalahgunaan anggaran daerah, berdasarkan hasil laporan BPK tentang penggunaan  Dana  Otonomi  Khusus
periode  2008-2010 disimpulkan  bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek yang dilaksanakan  dengan  kontrak  tahun  jamak hanya  terealisasi  dalam  waktu  satu  tahun  dan tidak  melanjutkan.  Pada  tahun  2019  BPK  RI juga  menemukan  bahwa  dana  otsus  aceh belum  efektif  dalam  mencapai  target
pembangunan  dan  rumah  layak  huni (Wardhani,  2020).  Penyebabnya  adalah pekerjaan  yang  hilang  di  beberapa  paket pekerjaan  dan  keterlambatan  penyelesaian pekerjaan sehingga tidak dapat digunakan dan dikenakan  denda  keterlambatan.  Hasil  riset menghasilkan  40  temuan  dan  90  rekomendasi senilai Rp 13,21 miliar. 41 rekomendasi senilai Rp551,25  juta  telah  dilaksanakan,  sedangkan 47  rekomendasi  senilai  Rp12,66  miliar  masih dalam  tahap  akhir  dan  masih  ada  2 rekomendasi  yang  belum  dilaksanakan  (DPR RI, 2018).
Desentralisasi menunjukkan bahwa pemberian  kewenangan  khusus  di  beberapa wilayah  negara  merupakan  alternatif  untuk menyelesaikan  berbagai  persoalan  hubungan pusat-daerah  (Aziz  &  Zuhro,  2018).  Terkait dengan  pelaksanaan  desentralisasi  di  Aceh, pemerintah  mengeluarkan  UU  No.  11  tentang Pemerintahan  Aceh  pada  tahun  2006,  yang menyebutkan  bahwa  beberapa  butir  yang mendasari  pelaksanaan  otonomi  khusus Provinsi  Aceh  ditetapkan  sebagai  satu kesatuan sistem pemerintahan. Negara Republik  Indonesia  Menurut  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia  menyatakan  dan  menghormati satuan  wilayah  administratif  yang  bersifat khusus  dan  diatur  dalam  arti  undang-undang. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota merupakan tingkat
pertumbuhan PAD yang positif dan berpotensi untuk  pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  baik. Salah  satu  indikatornya  adalah  kemiskinan menurun.  Dalam  hal  ini,  jika  daerah  tidak mengetahui  cara  menghasilkan  pendapatan PAD  karena  kurangnya  keahlian,  maka  akan berdampak  pada  bertambahnya  kemiskinan  di daerah tersebut (Kadafi & Murtala, 2020).
Ada  beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan agar  kebijakan  dana  otonomi  khusus  dapat dikelola dengan baik dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Aceh, setidaknya ada 3 hal  yang  perlu  dilakukan  yaitu; pertama , melakukan  sistem  kontrol  yang  ketat; kedua , menyusun  manajemen  pengelolaan  anggaran yang  baik; ketiga ,  membuat  regulasi  yang mendukung pengelolaan dana otonomi khusus; keempat , sanksi hukum berat bagi penyelewengan dana otonomi khusus.
Sistem pengawasan dan evaluasi program  kebijakan  atas  penggunaan  dana otonomi  khusus  menjadi  penting  untuk menakar  sejauh  mana  kemanfaatan  kebijakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Aceh.  James Anderson menyatakan bahwa evaluasi kebijakan  penting  untuk  dilakukan  agar mendapatkan  jawaban  apakah  kebijakan tersebut  sesuai  dengan  tujuan  dan  memiliki kemanfaatan lebih luas (Permatasari, 2020).
Manajemen  yang  baik  sangat  penting dalam  mengelola  penggunaan  dana  otonomi khusus. Dengan adanya manajemen
pengelolaan  dapat  membantu  mengelola  dan melaksanakan program-program yang menjadi tujuan  penting  dalam  pembangunan  tidak hanya pembangunan kota melainkan pembangunan  dalam  meningkatkan  taraf ekonomi  daerah  (Soares  et  al.,  2015).  Namun agar  program  berjalan  dengan  baik,  regulasi yang mendukung pelaksanaan otonomi khusus sangat  dibutuhkan  agar  program  utama otonomi khusus dalam  berjalan sesuai dengan aturan dan tepat sasaran.
Pada  banyak  hal  yang  berkaitan  dengan ekonomi,  korupsi  menjadi  masalah  besar dalam  pengelolaan  dana  otonomi  khusus, pengawasan  dan  sanksi  hukum  berat  bagi pelaku  korupsi  dana  otonomi  khusus  perlu  di tidak  dan  diberantas  (Suharyo,  2018).  Karena salah satu penghambat tujuan otonomi khusus yaitu adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh  oknum  untuk  memanfaatkan  dana otonomi khusus untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu.

## KESIMPULAN
Deklarasi  Provinsi  Aceh  sebagai  daerah otonom khusus mendorong percepatan pembangunan dan pemberdayaan bagi seluruh masyarakat  Aceh  dan  merupakan  salah  satu kebijakan  politik  pemerintah  yang  bertujuan untuk  membantu  meningkatkan  pelayanan public  terutama  daerah  pasca  konflik.  Dalam hal  keuangan  daerah,  Aceh  mendapat  untung
besar  dari  pemberian  dana  otonomi  khusus (otsus).  Kekhususan  ini  merupakan  peluang berharga untuk melakukan perubahan struktur, susunan, bentukan dan penamaan pemerintahan  di  tingkat  yang  lebih  rendah sesuai  dengan  jiwa  dan  semangat  rakyat  dan negara  yang  hidup  dalam  nilai-nilai  luhur rakyat.
Ada  beberapa  hal  yang  menyebabkan dana  otonomi  khusus  tidak  mencapai  target dalam  pengelolaannya  yaitu  berkaitan  dengan lemahnya  pengawasan,  lemahnya  manajemen pengelolaan  dana  otonomi  khusus  dan maraknya  terjadi  penyelewengan.  Kondisi  ini merupakan  permasalahan utama dalam pengelolaan  dana  otonomi  khusus  yang  pada akhirnya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI
Aceh, D. L. H. dan K. D. (2022). Pemerintah
Aceh Sampaikan  Nota Keuangan Perubahan  dan  Ranqan  APBA  2022  ke DPRA . Https://Humas.Acehprov.Go.Id/.
Afrijal,  A.,  &  Helmi,  H.  (2022).  Pelaksanaan Otonomi  Khusus  Dibawah  Kekuasaan Partai  Politik  Lokal  di  Aceh. Jurnal Pemerintahan  Dan  Politik , 7 (4),  Article 4. https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2509
Alfiady,  T.,  &  Dewi,  R.  (2020).  Otonomi Khusus  dan  Kemiskinan  di  Aceh: Gambaran  Kemiskinan  Pelaku  Usaha Batu Bata di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara  Kabupaten  Aceh  Utara.
Jurnal Jurnalisme , 9 (1), 40. https://doi.org/10.29103/jj.v9i1.3098
Alivia,  D.  (2019).  Politik  Hukum  Pengaturan Pemerintahan  Daerah  Yang  Bersifat
Khusus  Atau  Bersifat  Istimewa  di Indonesia. Rechtidee , 14 (2),  150–166. https://doi.org/10.21107/ri.v14i2.5456
Ardy,  B.  M.  K.  (2021).  Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  Otonomi  Khusus di  Papua. Ascarya:  Journal  of  Islamic Science,  Culture,  and  Social  Studies , 1 (2), Article 2. https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.24 Arief,  I.  (2015).  Pengaruh  Pendapatan  Asli
Kabupaten/Kota,  Dana  Alokasi  Umum, Dana  Otonomi  Khusus  dan  Dana  Bagi Hasil  terhadap  Kinerja  Keuangan Kabupaten/Kota  Pemekaran  di  Provinsi Aceh. Jurnal  Telaah  Dan  Riset Akuntansi , 8 (2), 113. Arispen,  A.,  &  Rahmi,  D.  (2021).  Pengaruh Dana  Otonomi  Khusus  dan  Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun  2008-2020. Jurnal  Riset  Ilmu Ekonomi Dan Bisnis , 75–81. https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.204 Armia,  M.  S.  (2016).  Eksekutif  Review Terhadap  Perda  Retribusi  Di  Daerah Otonomi Khusus. Jurnal Rechts Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional , 5 (2), Article 2. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v 5i2.143 Azikin,  A.  (2018).  Peran  Forum  Koordinasi Pimpinan Daerah dalam Penyelenggaraan  Otonomi  Khusus  di Provinsi  DKI  Jakarta. Jurnal  Ilmu
Pemerintahan  Widya  Praja , 44 (2), Article 2. https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.254 Aziz, N. L. L., & Zuhro, R. S. (2018). Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa . Yayasan Pustaka Obor
Indonesia.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Aceh .  (n.d.). Retrieved  October  27,  2023,  from https://aceh.bps.go.id/indicator/23/41/1/j umlah-penduduk-miskin-menurut- kabkota-di-aceh.html
Basyar, M. H. (2016). Peran Elit Lokal dalarn Reintegrasi  Gerakan  Aceh  Merdeka (GAM)  Pasca  MoU  Helsinki. Jurnal Penelitian  Politik , 5 (1),  Article  1. https://doi.org/10.14203/jpp.v5i1.506
Budiratna,  H.,  &  Qibthiyyah,  R.  M.  (2020). Evaluasi  Atas  Transfer  Dana  Otonomi Khusus  Di  Aceh,  Papua,  Dan  Papua Barat. Jurnal  Indonesia  Sosial  Sains , 1 (05),
402–414. https://doi.org/10.59141/jiss.v1i05.103 Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan . (2021, April 26). https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=20129 DPR  RI.  (2018).  Badan  Akuntabilitas
Keuangan Negara. Dpr.Go.Id . DPRA,  A.  (2021). Badan  Anggaran  DPRA Sorot  Penggunaan  Dana  Otsus  hingga Tunjangan PNS Tahun 2020 . 1. Fernandez, M. N. (2018, July 6). Dana Otsus Disinyalir Sarat Penyalahgunaan . 1.
FITRA.  (2018,  July  18). OTT  ACEH SEBAGAI REFLEKSI BERSAMA:
Kacau  Balaunya  Penggunaan  Dana Otonomi Khusus . 1.
Fitriah,  A.  (2020).  Identitas  Islam  Dan Pendidikan  Di  Era  Otonomi  Khusus Aceh. EDUKASI:  Jurnal  Penelitian Pendidikan  Agama  Dan  Keagamaan , 18 (1), 2. https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i1.6 26 Habibi,  M.  M.  (2016).  Analisis  Pelaksanaan Desentralisasi  Dalam  Otonomi  Daerah Kota/Kabupaten. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 28 (2),  Article  2. https://doi.org/10.17977/jppkn.v28i2.545 2
Hartati,  S.  C.,  Abdullah,  S.,  &  Saputra,  M. (2016).  Pengaruh  Penerimaan  Dana Otonomi  Khusus  dan  Tambahan  Dana Bagi  Hasil  Migas  terhadap  Belanja Modal  serta  Dampaknya  pada  Indeks Pembangunan  Manusia  Kabupaten/Kota di  Aceh. Jurnal  Magister  Akuntansi Pascasarjana  Universitas  Syiah  Kuala ,
5 (2), 13–15.
Helmi, H., & Nurmandi, A. (2016). Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana Otonomi Khusus  Syariat  Islam  Di  Aceh (Kajian  Kelembagaan). Journal  of
Governance  and  Public  Policy , 3 (2), 276–277. https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0059 Huda,  N.  (2021). Pelaksanaan  Otonomi Khusus di Aceh . Nusamedia.
Isa,  A.  G.  (2012).  Paradigma  Syariat  Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian  di  Provinsi  Aceh). Media Syariah , 14 (1), 1–38. Isnadi,  N.,  &  Fikriah.  (2019).  Dampak  Dana Otonomi  Khusus  Terhadap  Tingkat Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia  Di  Provinsi  Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) , 4 (1), 30.
Istant,  D.  J.  (2021).  Desentralisasi  Asimetris Dalam  Resolusi  Konlik  Separatisme Aceh  dan  Papua. Journal  of  Social  and Political Science , 3 (1), Article 1. Jalil, H., Husen, L. O., Abidin, A., & Rezah, F. S. (2017). Hukum Pemerintahan Daerah dalam  Perspektif  Otonomi  Khusus .  CV. Social Politic Genius (SIGn).
Kadafi,  M.,  &  Murtala,  M.  (2020).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum  Dan  Dana  Otonomi  Khusus Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di Provinsi  Aceh  Periode  2010-2017. Jurnal  Ekonomi  Regional  Unimal , 3 (2), 23–25. https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3203 Machfud,  M.,  Asnawi,  A.,  &  Naz’aina,  N.
(2021).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Perimbangan,  Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah  Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. J-MIND
(Jurnal  Manajemen  Indonesia) , 5 (1),
14–15. https://doi.org/10.29103/j-
mind.v5i1.3423
Mahanum,  M.  (2021).  Tinjauan  Kepustakaan.
ALACRITY : Journal of Education , 1–12. https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20
Malak,  S.,  &  Nugraha,  N.  (2012). Otonomi Khusus Papua . Ar- Raafi.
Maulana,  J.,  Purnama,  E.,  &  Syabandir,  M.
(2018).  Perimbangan  Dana  Otonomi Khusus  Aceh  Antara  Provinsi  dan Kabupaten/Kota. Syiah  Kuala  Law Journal , 2 (1), 20. https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10574
Mediyanti,  S.  (2019).  Analisis  Dampak Penggunaan  Dana  Otonomi  Khusus Aceh  (DOKA)  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  Aceh. Jurnal  Ilman:  Jurnal Ilmu Manajemen , 7 (1), Article 1.
Melany  Kiu,  Y.  (2018).  Evaluasi  Dampak Program  Dana  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat  Di  Kelurahan  Kayu  Putih Kota Kupang. JAKPP , 4 (2), 103. Muadi Sholih, MH Ismail, & Sofwani Ahmad.
(2016).  Konsep  Dan  Kajian  Teori Perumusan  Kebijakan  Publik. Jurnal Review Politik , 06 (02), 197–198.
Muliadi,  M.,  &  Amri,  K.  (2019).  Penerimaan Zakat  dan  Penurunan  Kemiskinan  di Aceh:  Peran  Dana  Otonomi  Khusus Sebagai  Pemoderasi. Jurnal  Ilmiah Ekonomi Islam , 5 (3), 234. https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.706
Musrafiyan,  M.,  Fahmi,  M.,  &  Karim,  Z.  P.
(2021).  Partai  Politik  Lokal  di  Daerah Otonomi  Khusus:  Perbandingan  Yuridis Aceh dan Papua. Jurnal Justisia : Jurnal
Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial , 6 (2), 179. https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11 536 Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi di Indonesia.
Academia  Praja :  Jurnal  Ilmu  Politik, Pemerintahan,  dan  Administrasi  Publik , 2 (01), Article 01. https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.90 Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah  Studi  terhadap  Desentralisasi Asimetris  di  Indonesia. Khazanah Hukum , 2 (2), 75–76. https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504
Nurhasim,  M.  (2016).  Transformasi  Politik Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM). Jurnal
Penelitian  Politik , 6 (1),  Article  1. https://doi.org/10.14203/jpp.v6i1.531 Permatasari,  I.  A.  (2020).  KEBIJAKAN PUBLIK (TEORI, ANALISIS, IMPLEMENTASI  DAN  EVALUASI KEBIJAKAN). TheJournalish:  Social and Government , 1 (1), Article 1.
Putra, E. J. (2014). Mewujudkan
Kesejahteraan  Melalui  Dana  Otonomi Khusus  Aceh  dalam  Perspektif  Hukum Keuangan  Negara. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , 16 (3), 423.
Rahayu, S. E., & Febriaty, H. (2021). Analisis
Perkembangan  Dana  Otonomi  Khusus Sebagai  Implementasi  Desentralisasi Fiskal di Propinsi Aceh. Jurnal.Umsu.Ac.Id , 2 (1), 361.
Rijali,  A.  (2018).  ANALISIS  DATA KUALITATIF. Alhadharah: Jurnal Ilmu
Dakwah , 17 (33), Article 33. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i 33.2374 Rizwan,  M.,  &  Tarigan,  A.  A.  (2022). Dinamika  Politik  Hukum  Pembentukan
Undang-Undang  Pemerintahan  Aceh.
istinbath , 21 (1), Article 1. https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i1.491 Rohmah,  E.  I.  (2023).  Otonomi  Khusus Sebagai  Bentuk  Desentralisasi  Politik Pada  Daerah  Rentan  Konflik. Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang- Undangan , 3 (2), Article 2.
S,  R.,  &  Saleh,  K.  A.  (2017).  Hubungan pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam otonomi khusus di provinsi papua barat. POLITIK , 13 (1), Article 1. Sanur,  D.  (2020). Implementasi  Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh [Implementation  of  Special  Autonomy Policies  In  Aceh]  |  Sanur  |  Jurnal Politica  Dinamika  Masalah  Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional . https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580
Setyadi,  A.  (n.d.). Data  BPS:  Aceh  Masuk  5 Provinsi Miskin di Indonesia . detiknews.
Retrieved  October  27,  2023,  from https://news.detik.com/berita/d-
5925014/data-bps-aceh-masuk-5- provinsi-miskin-di-indonesia Simamora,  B.,  Asnawi,  E.,  &  Andrizal,  A. (2021).  Otonomi  Khusus  Terhadap Eksistensi  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Jurnal  Analisis  Hukum , 4 (2), Article 2.
Simanjuntak,  K.  M.  (2015).  Implementasi Kebijakan  Desentralisasi  Pemerintahan di Indonesia. Jurnal Bina Praja: Journal of  Home  Affairs  Governance , 7 (2), Article 2. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111 -130 Soares,  A.,  Nurpratiwi,  R.,  &  Makmur,  M. (2015).  Peranan  Pemerintah  Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik (JISIP) , 4 (2). https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2.102 Song, Y., Wei, K., Yang, S., Shu, F., & Qiu, J.
(2023).  Analysis  on  the  research progress  of  library  and  information science  since  the  new  century. Library Hi Tech , 41 (4), 1145–1157. https://doi.org/10.1108/LHT-06-2020-
0126
Suharyo, S. (2018).  Otonomi  Khusus  di  Aceh dan  Papua  di  Tengah  Fenomena Korupsi,  Suatu  Strategi  Penindakan
Hukum. Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure , 18 (3), Article 3. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V1 8.305-318 Susanto,  S.  N.  H.  (2019).  Desentralisasi
Asimetris  dalam  Konteks  Negara Kesatuan. Administrative  Law  and Governance  Journal , 2 (4),  631–639. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.631- 639
Tauda,  G.  A.  (2018).  Desain  Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik  Indonesia. Administrative  Law and Governance Journal , 1 (4), 413–435. https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413- 435
Taurina,  M.,  Basri,  H.,  &  Fahlevi,  H.  (2019). Analisis  Pengelolaan  Dan  Pemanfaatan
Dana  Otonomi  Khusus  Di  Kabupaten Bener Meriah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam , 5 (1), 38. https://doi.org/10.24815/jped.v5i1.13821
Ula,  T.,  Juliansyah,  R.,  Risma,  O.  R.,  & Putera, N. H. (2021). Analisis Hubungan Kemiskinan,  Pdrb,  Transfer  Pemerintah, Pad  Dan  Belanja  Modal  Di  Aceh  Era Otonomi Khusus. Jurnal Ekombis , 99. Utami,  F.  P.  (2020).  Pengaruh  Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan,  Pengangguran  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.
Jurnal  Samudra  Ekonomika , 4 (2), Article 2. https://doi.org/10.33059/jse.v4i2.2303 Wardhani,  R.  K.  (2020,  June  30). BPK  Juga Audit  Kinerja  Dana  Otsus  Aceh  2019, Begini  Hasilnya  |  BPK  RI  Perwakilan Provinsi ACEH . https://aceh.bpk.go.id/bpk-juga-audit- kinerja-dana-otsus-aceh-2019-begini- hasilnya/
Wibawa,  K.  C.  S.  (2019).  Penegasan  Politik Hukum  Desentralisasi  Asimetris  dalam Rangka  Menata  Hubungan  Pemerintah Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah  di
Indonesia. Administrative  Law  and Governance  Journal , 2 (3),  400–412. https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.400-
412 Widodo,  B.  T.  (2019).  Evaluasi  Dinamis Dampak Fiskal Otonomi Khusus terhadap  Efisiensi  Layanan  Publik  Dan Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi Papua,  Papua  Barat  dan  Aceh  Tahun 2011-2017. Kajian  Ekonomi  Dan Keuangan , 3 (1), 33. https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.463 Zainal,  S.  (2022).  Keistimewaan  Aceh  dan Pembangunan Perdamaian dalam
Tinjauan Sosio Historis. Jurnal Sosiologi
USK  (Media  Pemikiran  &  Aplikasi) , 16 (1), Article 1. https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25706 Zaki ’Ulya. (2014). Refleksi Memorandum  of
Understanding  (MoU)  Helsinki  Dalam Kaitan  Makna  Otonomi  Khusus  Di Aceh. Jurnal Konstitusi , 11 (2), Article 2.
https://doi.org/10.31078/jk1129 Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan .  Yayasan  Pustaka  Obor
Indonesia.