INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5525-5533 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Aspek Hukum Dalam Kontrak Pelayanan Kesehatan:

## Studi Kasus Mengenai Kewajiban dan Hak Pasien
Yuyut Prayuti 1 ✉ , Ridho Cahya Dewangga 2 , Kiagus Handrian Parikesit 3 , Mochamad Subhan 4 , Yuanita 5
Hukum Kesehatan, Universitas Islam Nusantara Email: prayutiyuyut@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pelayanan  kesehatan  adalah  aspek  penting  dalam  kehidupan  masyarakat,  dan  kontrak  pelayanan kesehatan menjadi instrumen hukum yang memainkan peran kunci dalam pengaturan hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi aspek hukum dalam kontrak pelayanan kesehatan dengan fokus pada kewajiban dan hak pasien. Penelitian ini menggunakan metode  analisis  kasus  dengan  mengambil  beberapa  studi  kasus  sebagai  sampel  untuk  mencapai pemahaman yang komprehensif tentang perjanjian pelayanan kesehatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontrak pelayanan kesehatan memiliki peran signifikan dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pasien dan penyedia layanan. Kewajiban dan hak pasien  dalam kontrak pelayanan kesehatan mencakup hak untuk mendapatkan perawatan yang berkualitas, hak untuk informasi yang jujur dan transparan, dan hak  untuk  mengajukan keluhan serta tuntutan jika terjadi ketidakpatuhan. Selain  itu,  studi  ini  juga  mengidentifikasi  tantangan  dalam  penerapan  aspek  hukum  dalam  kontrak pelayanan  kesehatan,  seperti  masalah  kepatuhan,  perlindungan  data  pasien,  serta  penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi dan kerangka hukum yang lebih kuat untuk memastikan  pemenuhan  hak  pasien  dan  kewajiban  penyedia  layanan  kesehatan.  Penelitian  ini memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya kontrak pelayanan kesehatan sebagai alat hukum yang melindungi pasien, serta menggarisbawahi peran hukum dalam menjaga integritas sistem pelayanan  kesehatan.  Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  landasan  untuk  perbaikan  dan perubahan kebijakan dalam bidang hukum perdata kesehatan, dengan tujuan akhir untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang layak dan bermutu sesuai dengan hak-hak mereka.
Kata Kunci: Kontrak Pelayanan Kesehatan, Kewajiban dan Hak Pasien

## Abstract
Healthcare services play a crucial role in the lives of individuals, and healthcare service contracts serve as a key legal instrument in regulating the relationships between patients and healthcare providers. This study aims to investigate the legal aspects of healthcare service contracts, with a particular focus on the obligations and rights of patients. The research employs a case analysis method, utilizing several case studies as samples to attain a comprehensive understanding of healthcare service agreements. The analysis reveals that healthcare service contracts play a significant role in maintaining a balance between the rights and obligations of patients and service providers. The obligations and rights of patients in healthcare service contracts encompass the right to receive quality care, the right to honest and transparent information, and the right to lodge complaints and claims in case of non-compliance. Furthermore, this study identifies challenges in implementing the legal aspects of healthcare service contracts, such as compliance issues, patient data protection, and dispute resolution. Therefore, there is a need for regulatory improvements and a stronger legal framework to ensure the fulfillment of patients' rights and the obligations of healthcare service providers. This research offers deep insights into the importance of healthcare service contracts as legal instruments that safeguard patient interests and underscores the role of law in maintaining the integrity of the healthcare service system. The findings of this study can serve as a foundation for policy improvements and changes in the field of healthcare civil law, ultimately aimed at ensuring that patients receive services that are commensurate with their rights.
Keywords: Healthcare Service Contracts, Patient Obligations and Rights

## PENDAHULUAN
Pelayanan  kesehatan  merupakan  elemen  integral  dalam  kehidupan  manusia,  yang memengaruhi  kesejahteraan  masyarakat  dan  individu  secara  keseluruhan.  Di  berbagai negara, perawatan medis dan pelayanan kesehatan menjadi hak dasar yang dilindungi oleh hukum untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang layak dan bermutu ke perawatan  kesehatan  yang  mereka  butuhkan.  Dalam  konteks  ini,  kontrak  pelayanan kesehatan muncul sebagai instrumen hukum yang memainkan peran kunci dalam mengatur hubungan  antara  pasien  dan  penyedia  layanan  Kesehatan  (Hendrik,  2011).  Kontrak pelayanan kesehatan adalah perjanjian tertulis yang menetapkan hak dan kewajiban pasien serta  penyedia  layanan  kesehatan.  Dalam  konteks  hukum  perdata,  kontrak  ini  mengikat kedua belah pihak dan menciptakan dasar hukum untuk penyediaan layanan kesehatan. Namun, meskipun kontrak tersebut memiliki tujuan yang jelas dalam mengatur hubungan ini,  implementasinya  sering  kali  memunculkan  berbagai  isu  hukum  yang  memerlukan perhatian lebih lanjut.
Studi  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  aspek  hukum  dalam  kontrak  pelayanan kesehatan, dengan fokus khusus pada kewajiban dan hak pasien. Kewajiban dan hak pasien dalam  kontrak  pelayanan  kesehatan  mencakup  berbagai  aspek,  termasuk  hak  untuk perawatan yang berkualitas, hak atas informasi yang jujur dan transparan, serta hak untuk mengajukan keluhan dan tuntutan jika terjadi ketidakpatuhan. Persepsi tentang kewajiban dan  hak  ini  mungkin  bervariasi  di  antara  berbagai  negara  dan  sistem  hukum,  yang menimbulkan  tantangan  dalam  pemahaman  dan  implementasi  kontrak  pelayanan kesehatan.
Studi ini menggunakan metode analisis kasus untuk mengungkap aspek-aspek yang berkaitan dengan kontrak pelayanan kesehatan. Kami akan melihat beberapa studi kasus sebagai sampel, dengan tujuan untuk memahami secara komprehensif peran dan dampak kontrak pelayanan kesehatan terhadap pasien dan penyedia layanan. Selain itu, penelitian ini  juga akan mengidentifikasi tantangan dalam penerapan aspek hukum dalam kontrak pelayanan  kesehatan,  seperti  masalah  kepatuhan,  perlindungan  data  pasien,  serta penyelesaian sengketa (Ta’adi, 2009).
Dengan menjelajahi aspek-aspek ini, kami berharap bahwa hasil penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya kontrak pelayanan kesehatan sebagai alat hukum yang melindungi pasien. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban  dan  hak  pasien  dalam  kontrak  pelayanan  kesehatan,  kita  dapat  memperbaiki regulasi dan kerangka hukum yang ada untuk memastikan pemenuhan hak-hak pasien dan kewajiban  penyedia  layanan  kesehatan.  Hal  ini  diharapkan  akan  membantu  menjaga integritas  sistem  pelayanan  kesehatan  dan  memastikan  bahwa  pasien  mendapatkan pelayanan yang layak dan bermutu sesuai dengan hak-hak mereka.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  penelitian  deskriptif,  yang bertujuan  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis  fenomena  yang  berkaitan  dengan aspek hukum dalam kontrak pelayanan kesehatan, khususnya dalam konteks kewajiban dan hak  pasien.  Metode  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  memahami  secara  komprehensif perjanjian  pelayanan  kesehatan  dan  dampaknya  terhadap  hubungan  antara  pasien  dan penyedia layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sebagai metode  pengumpulan  data  utama.  Pemilihan  studi  kasus  memungkinkan  peneliti  untuk mendalami berbagai aspek dalam kontrak pelayanan kesehatan dan menggali pemahaman yang  lebih  mendalam  tentang  kewajiban  dan  hak  pasien.  Beberapa  studi  kasus  diambil sebagai sampel, yang mencakup berbagai jenis layanan kesehatan dan konteks hukum.
Data  akan  dikumpulkan  melalui  berbagai  sumber,  termasuk  dokumen  kontrak pelayanan  kesehatan,  dokumen  hukum  terkait,  wawancara  dengan  pihak-pihak  terkait seperti pasien, penyedia layanan kesehatan, dan advokat hukum, serta analisis dokumen kebijakan. Data juga dapat dikumpulkan melalui survei jika diperlukan untuk mendukung temuan dari studi kasus. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif akan mencakup pengkodean tematik, identifikasi pola-pola, dan penafsiran terhadap  informasi  yang  dihimpun.  Data  dari  berbagai  sumber  akan  digunakan  untuk mengidentifikasi  tantangan  dalam  implementasi  aspek  hukum  dalam  kontrak  pelayanan kesehatan  dan  untuk  menggambarkan  peran  kontrak  tersebut  dalam  menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pasien.
Penelitian  ini  juga  akan  mencakup  analisis  kerangka  hukum  dan  regulasi  yang berlaku  dalam  konteks  kontrak  pelayanan  kesehatan.  Hal  ini  akan  membantu  dalam memahami  kerangka  hukum  yang  mengatur  kewajiban  dan  hak  pasien  serta  tantangan dalam penerapan hukum tersebut. Hasil dari studi kasus dan analisis data akan digunakan untuk merumuskan kesimpulan yang mencerminkan temuan penelitian. Selain itu, implikasi hasil penelitian terhadap perbaikan regulasi dan praktik dalam kontrak pelayanan kesehatan juga  akan  dievaluasi.  Dengan  menerapkan  metode  ini,  penelitian  ini  bertujuan  untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang aspek hukum dalam kontrak pelayanan kesehatan, khususnya mengenai kewajiban dan hak pasien. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  panduan  bagi  perbaikan  dan  perubahan  kebijakan  yang mendukung pemenuhan hak-hak pasien dan kewajiban penyedia layanan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
1. Karakteristik Kontrak Pelayanan Kesehatan
Hasil studi menunjukkan bahwa kontrak pelayanan kesehatan memiliki karakteristik yang beragam, termasuk rincian tentang perawatan, biaya,  informasi medis, waktu,  dan aspek  hukum  lainnya.  Kontrak-kontrak  ini  dapat  bervariasi  dalam  hal  ukuran  dan kompleksitas tergantung pada jenis layanan kesehatan yang diberikan, termasuk perawatan rumah sakit, perawatan medis rutin, atau prosedur bedah.
2. Kewajiban Pasien dalam Kontrak
Kewajiban pasien dalam kontrak pelayanan kesehatan mencakup pemenuhan biaya layanan  yang  disepakati,  memberikan  informasi  medis  yang  akurat  kepada  penyedia layanan,  dan  mengikuti  petunjuk  perawatan  yang  telah  diberikan.  Hasil  menunjukkan
bahwa pemahaman pasien terhadap kewajiban mereka dalam kontrak dapat bervariasi, dan dalam beberapa kasus, pasien mungkin tidak sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban mereka.

## 3. Hak Pasien dalam Kontrak
Kontrak pelayanan kesehatan juga memberikan hak-hak kepada pasien. Hak-hak ini termasuk hak untuk menerima perawatan berkualitas, hak untuk mendapatkan informasi yang  jujur  dan  transparan  tentang  diagnosis  dan  prosedur  medis,  serta  hak  untuk mengajukan keluhan atau tuntutan jika terjadi ketidakpatuhan. Hasil menunjukkan bahwa penyedia  layanan  kesehatan  cenderung  memahami  pentingnya  hak  pasien  dan  bekerja untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Hasil penelitian juga menyoroti bahwa penyedia  layanan  kesehatan  cenderung  memiliki  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang pentingnya hak pasien dalam konteks kontrak pelayanan kesehatan. Hal ini mencerminkan tanggung jawab moral dan etis yang diterapkan oleh  penyedia layanan dalam menjaga kualitas  dan  keamanan  perawatan  pasien  (Ashabul  Kahfi,  2014).  Penting  untuk  diingat bahwa penyedia layanan kesehatan memegang peran penting dalam memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang berkualitas sesuai dengan hak mereka. Mereka harus secara  cermat  mematuhi  peraturan  hukum  dan  etika  yang  mengatur  praktik  pelayanan kesehatan, serta berkomitmen untuk memberikan perawatan yang terbaik kepada pasien.
Penyedia layanan kesehatan juga dapat berperan sebagai sumber informasi utama bagi  pasien.  Dalam  hal  ini,  mereka  harus  menyediakan  informasi  medis  yang  jujur, transparan,  dan  mudah  dimengerti  kepada  pasien.  Hal  ini  membantu  pasien  dalam pengambilan  keputusan  yang  informasi-berbasis  tentang  perawatan  mereka.  Selain  itu, penyedia layanan kesehatan juga harus siap untuk menangani keluhan dan masalah yang mungkin timbul selama perawatan. Mereka harus memiliki mekanisme internal yang efektif untuk menangani keluhan pasien, serta berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa jika diperlukan. Dalam konteks ini, penting untuk mendorong kolaborasi antara penyedia layanan kesehatan, pasien, dan badan regulasi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki isu-isu yang mungkin muncul dalam kontrak pelayanan kesehatan. Peningkatan komunikasi dan  pemahaman  bersama  akan  membantu  memperkuat  hubungan  antara  pasien  dan penyedia layanan kesehatan.
Dengan demikian, pemahaman yang kuat tentang hak pasien, komitmen penyedia layanan kesehatan untuk pemenuhan hak-hak tersebut, dan kolaborasi yang efektif antara semua  pihak  terlibat,  termasuk  pasien,  adalah  elemen  kunci  dalam  menjaga  integritas sistem  pelayanan  kesehatan  dan  memastikan  bahwa  pasien  menerima  perawatan  yang
layak dan bermutu sesuai dengan hak-hak mereka. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk perbaikan dalam praktik pelayanan kesehatan dan regulasi yang relevan.

## 4. Tantangan dalam Implementasi Kontrak Pelayanan Kesehatan
Studi ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi kontrak pelayanan kesehatan.  Tantangan  utama  termasuk  masalah  kepatuhan  pasien  terhadap  kewajiban mereka,  terutama  dalam  hal  pembayaran  dan  pemenuhan  informasi  medis.  Selain  itu, perlindungan  data  pasien  juga  menjadi  isu  penting  dalam  konteks  kontrak  kesehatan. Penyelesaian sengketa antara pasien dan penyedia layanan juga dapat menjadi kompleks, dan  beberapa  pasien  mungkin  kesulitan  dalam  mengakses  mekanisme  penyelesaian sengketa  yang  efektif.  Syarat  sahnya  kontrak  atau  perjanjian  diatur  pada  pasal  1320 KUHPerdata ada 4 (empat)  syarat diantaraya:
• Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
• kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
• suatu pokok persoalan tertentu;
• suatu sebab yang tidak terlarang.

## Pembahasan
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak pelayanan kesehatan memiliki peran yang  sangat signifikan dalam mengatur hubungan antara  pasien dan  penyedia  layanan kesehatan. Kewajiban dan hak pasien dalam kontrak menciptakan dasar hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang berkualitas dan bahwa hak- hak  mereka  dilindungi.  Namun,  ada  tantangan  yang  perlu  diatasi  dalam  implementasi kontrak tersebut (Erlina, 2016). Salah satu tantangan utama adalah memastikan kepatuhan pasien terhadap kewajiban mereka, terutama dalam hal pembayaran. Pendidikan pasien dan informasi yang jelas dalam kontrak dapat membantu mengatasi masalah ini. Selain itu, perlindungan  data  pasien  juga  menjadi  semakin  penting,  dan  regulasi  yang  lebih  ketat mungkin  diperlukan  untuk  memastikan  keamanan  data  medis.  Pendidikan  pasien  dan penyediaan informasi yang transparan dalam kontrak pelayanan kesehatan adalah langkah penting dalam mengatasi sejumlah masalah yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini. Kesadaran  dan  pemahaman  yang  ditingkatkan  akan  hak  dan  kewajiban  pasien  dapat membantu memperbaiki pelaksanaan  kontrak dan mendorong  pasien  untuk memenuhi kewajiban mereka (Keputusan Menteri Kesehatan RI).
Pendidikan pasien dapat mencakup penyuluhan, panduan, dan materi edukatif yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan kepada pasien  sebelum atau selama proses perawatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasien memiliki pemahaman yang
baik  tentang  apa  yang  diharapkan  dari  mereka  dalam  kontrak,  termasuk  pembayaran, kewajiban mengikuti perawatan, dan hak mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik, pasien  dapat  secara  aktif  berpartisipasi  dalam  perawatan  mereka  dan  menghindari ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Selain pendidikan pasien, penyediaan informasi yang jelas dalam kontrak pelayanan kesehatan sangat penting. Kontrak harus dirumuskan secara sederhana dan mudah dimengerti, tanpa menggunakan bahasa hukum yang terlalu teknis. Informasi harus mencakup semua aspek yang relevan, termasuk biaya yang diharapkan, rincian perawatan, waktu yang diperlukan, dan hak dan kewajiban pasien. Informasi ini juga harus mencakup prosedur penyelesaian sengketa dan perlindungan data pasien.
Perlindungan data pasien adalah isu yang semakin penting dalam era digital. Data medis pasien adalah informasi yang sangat pribadi dan sensitif, dan kerahasiaannya harus dijamin.  Regulasi  yang  lebih  ketat  dan  implementasi  standar  keamanan  data  yang  kuat perlu diterapkan untuk melindungi informasi medis pasien dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan  (Fuady,  M.  I.  N,  2021).  Ini  juga  akan  memperkuat  kepercayaan  pasien terhadap  sistem  pelayanan  kesehatan  dan  kontrak  yang  mereka  masuki.  Dengan pendidikan  pasien  yang  kuat,  penyediaan  informasi  yang  jelas  dalam  kontrak,  dan perlindungan data pasien yang cermat, kita dapat mengatasi sejumlah tantangan dalam implementasi kontrak pelayanan kesehatan. Ini akan membantu memastikan bahwa pasien menerima  perawatan  yang  berkualitas  sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban  mereka,  dan menjaga integritas hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan yang kompleks (Radjab, S., & Fuady, M. I. N, 2021).
Penyelesaian sengketa antara pasien dan penyedia layanan juga menjadi isu penting, dan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif perlu dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus,  mediasi  atau  arbitrase  mungkin  merupakan  solusi  yang  lebih  cepat  dan  efisien daripada  pengadilan  tradisional.  Dalam  keseluruhan  konteks,  penelitian  ini  memberikan wawasan  yang  mendalam  tentang  peran  kontrak  pelayanan  kesehatan  dalam  menjaga keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban  pasien.  Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan sebagai  dasar  untuk  perbaikan  regulasi  dan  praktik  dalam  hukum  perdata  kesehatan, dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan yang layak dan bermutu sesuai dengan hak-hak mereka. Hasil penelitian yang disajikan dalam jurnal ini  memberikan  landasan  yang  kuat  untuk  upaya  perbaikan  dalam  regulasi  dan  praktik hukum  perdata  Kesehatan  (Sharfina,  N.  H.,  et  al,  2021).  Dalam  konteks  inilah  berbagai langkah-langkah dapat diambil untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan perawatan yang layak dan bermutu sesuai dengan hak-hak mereka. Pertama-tama, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran dan pemahaman pasien tentang kontrak
pelayanan  kesehatan.  Oleh  karena  itu,  langkah-langkah  pendidikan  pasien  perlu ditingkatkan.  Ini  dapat  mencakup  program  pendidikan  kesehatan  yang  lebih  terfokus, penyediaan panduan dan materi  informatif yang mudah  dimengerti,  serta lebih  banyak interaksi komunikasi antara pasien dan penyedia layanan (Susatyo Herlambang, 2011).
Selain  itu,  regulasi  yang  lebih  ketat  dalam  hal  perlindungan  data  pasien  perlu diimplementasikan  untuk  menjaga  keamanan  informasi  medis  pasien.  Ini  mencakup langkah-langkah teknis seperti penggunaan enkripsi yang kuat, akses yang terbatas hanya kepada  pihak-pihak  yang  sah,  serta  mekanisme  pelaporan  dan  penegakan  yang  efektif dalam menghadapi pelanggaran keamanan data. Peningkatan transparansi dalam kontrak pelayanan kesehatan juga menjadi kunci. Kontrak harus dirumuskan dalam bahasa yang mudah dimengerti, dan informasi yang relevan harus disediakan dengan jenuh. Ini akan membantu pasien memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik.
Selanjutnya,  dalam rangka memfasilitasi penyelesaian sengketa yang efektif  antara pasien  dan  penyedia  layanan,  alternatif  penyelesaian  sengketa  seperti  mediasi  atau arbitrase dapat dipromosikan sebagai metode yang lebih cepat dan efisien daripada proses pengadilan  tradisional.  Ini  akan  membantu  mengurangi  biaya  dan  waktu  yang  terkait dengan  penyelesaian  sengketa.  Dengan  implementasi  langkah-langkah  ini,  kita  dapat memperbaiki kerangka hukum dan praktik dalam hukum perdata kesehatan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa kontrak pelayanan kesehatan tetap menjadi alat yang efektif dalam  menjaga  hak  dan  kewajiban  pasien  dalam  sistem  pelayanan  kesehatan  yang kompleks. Dengan akhirnya, pasien akan mendapatkan pelayanan yang layak dan bermutu sesuai  dengan  hak-hak  mereka  dan  menjaga  integritas  hubungan  antara  pasien  dan penyedia layanan kesehatan.

## SIMPULAN
Studi  ini  mengungkapkan  peran  kunci  yang  dimainkan  oleh  kontrak  pelayanan kesehatan dalam mengatur hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Hasil  penelitian  menyoroti  keragaman  karakteristik  kontrak  tersebut,  yang  mencakup berbagai  aspek  seperti  perawatan,  biaya,  informasi  medis,  dan  aspek  hukum  lainnya. Kontrak pelayanan kesehatan bervariasi dalam hal ukuran dan kompleksitas tergantung pada jenis layanan kesehatan yang diberikan, termasuk perawatan rumah sakit, perawatan medis rutin, atau prosedur bedah. Kewajiban dan hak pasien dalam kontrak pelayanan kesehatan merupakan elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan  tanggung  jawab  penyedia  layanan  kesehatan.  Kewajiban  pasien  mencakup pembayaran  biaya  layanan,  memberikan  informasi  medis  yang  akurat,  dan  mematuhi
petunjuk perawatan. Hak pasien mencakup hak untuk perawatan berkualitas, informasi yang jujur dan transparan, serta hak untuk mengajukan keluhan dan tuntutan jika terjadi ketidakpatuhan.
Studi  ini  juga  mengidentifikasi  beberapa  tantangan  dalam  implementasi  kontrak pelayanan  kesehatan,  termasuk  masalah  kepatuhan  pasien,  perlindungan  data  pasien, dan  penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan  dalam regulasi dan kerangka  hukum  yang  lebih  kuat  untuk  memastikan  pemenuhan  hak  pasien  dan kewajiban  penyedia  layanan  kesehatan.  Pendidikan  pasien  dan  penyediaan  informasi yang  jelas  dalam  kontrak  dapat  membantu  mengatasi  masalah  kesadaran  dan pemahaman pasien tentang hak dan kewajiban mereka. Perlindungan data pasien juga menjadi  isu  yang  semakin  penting,  dan  regulasi  yang  lebih  ketat  diperlukan  untuk menjaga keamanan data medis.
Hasil penelitian  ini dapat digunakan sebagai  dasar untuk perbaikan  regulasi dan praktik dalam hukum perdata kesehatan, dengan tujuan akhir untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan yang layak dan bermutu sesuai dengan hak-hak mereka. Dengan fokus pada pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum dalam kontrak pelayanan kesehatan, kita dapat memastikan bahwa pasien tetap menjadi pusat perhatian dalam sistem pelayanan kesehatan yang kompleks.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashabul Kahfi, Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, vol. 1 no. 1 (Juni 2014), h. 4. (Diakses 06 November 2023)
Erlina, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Kontrak Terapeutik, Vol.3 Nomor 2 (Desember 2016). Diakses pada November 2023.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, pengantar metode ilmu hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
Hendrik, Etika dan Hukum Kesehatan (Jakarta: EGC, 2011), h. 26-27.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004. h.1 Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika, 36(3), 745-758.
Sharfina, N. H., et al. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
Susatyo Herlambang, Etika Profesi Kesehatan, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2011).
Ta’adi, Hukum Kesehatan, Pengantar Menuju Perawat Profesional, (Jakarta : EGC. 2009) .