Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 2, Desember 2018, Hal 64-78 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## PERAN BALAI  BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KOTA BANDUNG DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PEREDARAN KOSMETIK YANG MENGADUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN DI KOTA BANDUNG

## Rahmi Zubaedah, Indah Laily Hilmi
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang rahmizubaidah@yahoo.com

## ABSTRAK
Saat  ini  banyak  kosmetik  yang  beredar  di  pasaran  dengan  berbagai  jenis  merek,  harga,  dan  kualitas. Masyarakat  perlu  dilindungi  dari  penggunaan  kosmetik  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  keamanan,  mutu, dan  manfaat.  Penelitian  ini  memfokuskan  pada  peran  Balai  Besar    Pengawas  Obat  dan  Makanan  Kota Bandung dalam pencegahan dan penindakan  peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Bandung  dan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap  peredaran  kosmetik  yang  mengandung  bahan berbahaya di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan  metode analisis data yang digunakan  berupa normatif-kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diambil  kesimpulan  peranan  Balai  Pengawas  Obat  dan  Makanan  dalam  pencegahan  dan  penindakan peredaran peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah  melakukan pemeriksaan terhadap sarana  Produksi  dan  Distribusi  produk  Kosmetik  dan  Bahan  Berbahaya  termasuk  pengawasan  iklan  dan label, sampling dan pengujian produk serta penyidikan yang berada di Provinsi Jawa Barat.

## Kata kunci: kosmetik, bahan berbahaya, perlindungan konsumen

## ABSTRACT
Currently many cosmetics on the market with various types of brands, price and quality. The public needs to be protected from the use of cosmetics that do not meet the safety, quality and benefit requirements. This study focuses on the role of the Bandung Food and Drug Supervisory Agency in preventing and controlling the circulation of cosmetics containing hazardous ingredients in the city of Bandung and legal protection for consumers against the circulation of cosmetics containing hazardous ingredients in the city of Bandung. The research method used in this study is normative juridical research with data analysis methods used in the form of normative-qualitative. From the results of the study, it can be concluded that the role of the Food and Drug Supervisory Agency in the prevention and enforcement of the circulation of cosmetics containing hazardous substances is to examine the production and distribution facilities of Cosmetics and Hazardous Products, including advertising and label supervision, product sampling and testing as well as investigations located in the province of West Java.

## Keywords: cosmetics, hazardous ingridient, consumer protection

## A. PENDAHULUAN
Pada  era  perdagangan  bebas  seperti  saat  ini  banyak  kosmetik  yang  beredar  di pasaran  dengan  berbagai  jenis  merek,  harga,  dan  kualitas.  Para  produsen  kosmetik  ini berlomba-lomba  untuk  menghasilkan  berbagai  produk  kosmetik  dengan  berbagai  macam mutu  dan  menjanjikan  berbagai  macam  manfaat  untuk  menunjang  kecantikan  seseorang. Dengan  adanya  arena  persaingan  memberi  peluang  bagi  para  pelaku  usaha  untuk  saling bersaing satu sama lain melalui strateginya masing-masing sebagai upaya mempertahankan posisi. 1
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  Ahmad  Miru  menyatakan  bahwa  hal  tersebut memungkinkan  beredarnya  kosmetik-kosmetik  dalam  memenuhi  kebutuhan  pasar  yang menjadi  ladang  bisnis  bagi  pelaku  usaha,  baik  kosmetik  yang  memiliki  izin  edar  dari pemerintah sampai yang tidak memiliki izin edar. Hal ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi  pelaku  usaha  yang  mempunyai  iktikad  buruk  akibat  posisi  konsumen  yang  lemah karena  tidak  adanya  perlindungan  yang  seimbang  untuk  melindungi  hak-hak  dari konsumen. 2 Masyarakat  perlu dilindungi  dari penggunaan  kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan  keamanan,  mutu,  dan  manfaat  karenanya  semua  kosmetik  yang  beredar  di wilayah  Indonesia  harus  menggunakan  bahan  kosmetik  yang  memenuhi  persyaratan keamanan, mutu dan manfaat.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan kepala Badan POM No. HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan  Teknis  Bahan  Kosmetika,  terdapat  bahan-bahan  yang  termasuk  dalam  daftar bahan  berbahaya  yang  dilarang  untuk  digunakan  dalam  pembuatan  kosmetika.  Ada sejumlah  kosmetik  yang  mengandung  bahan  berbahaya,  bahan  berbahaya  (Bahan  Kimia
1 Rhido Jusmadi, Konsep Hukum Persaingan Usaha (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 38
2 Ahmad Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 1
Obat) dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, karena akan merusak organ tubuh manusia.
Selama  tahun  2018,  BPOM  RI  menemukan  112  miliar  rupiah  kosmetik  ilegal dan/atau mengandung bahan dilarang (BD)/bahan berbahaya (BB) serta 22,13 miliar rupiah obat  tradisional  (OT)  ilegal  dan/atau  mengandung  bahan  kimia  obat  (BKO).  Temuan  ini merupakan  hasil  pengawasan  produk  di  peredaran  ( post-market  control )  secara  rutin, adanya kasus,  maupun operasi  penertiban ke sarana produksi,  sarana distribusi,  atau retail oleh  BPOM  RI  melalui  Balai  Besar/Balai  POM  di  seluruh  Indonesia . 3 Balai  Besar Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPPOM)  Bandung  mengamankan  kosmetik  mengandung bahan berbahaya dan tanpa izin edar senilai Rp 1.9 miliar. Kosmetik berbahaya itu didapat dari  7  Kabupaten  dan  kota  di  Jawa  Barat.  dengan  harga  beragam,  produk  yang  disinyalir berbahaya itu menyasar segala kalangan. 4
Keberadaan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  mengharuskan  semua  pihak  apabila melakukan tindakan harus berlandaskan pada hukum, tidak terkecuali dengan pelaku usaha yang  berkecimpung  dalam  bisnis  kosmetik.  Tindakan  pelaku  usaha  menjual  produk kosmetik  yang  mengandung  bahan  berbahaya  (Bahan  Kimia  Obat)  merugikan  konsumen dan  dapat  dikatakan  bertentangan  dengan  kewajiban  pelaku  usaha  yang  ditentukan  dalam pasal  7  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (untuk  selanjutnya  disebut  UUPK),  yang  menyebutkan  bahwa  Kewajiban  Pelaku  Usaha adalah  beriktikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya.  Pasal  8  ayat  1  point  a menyatakan  bahwa Pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan barang  dan/atau  jasa  yang    tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  penelitian  ini  akan  memfokuskan  pada permasalah bagaimanakah peran Balai Besar  Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung dalam  pencegahan  dan  penindakan    peredaran  kosmetik  yang  mengandung  bahan berbahaya  di  Kota  Bandung    dan  ba gaimana  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Kota Bandung.
3 https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/443/ Temuan Kosmetik Ilegal dan Mengandung Bahan Dilarang/Bahan  Berbahaya  serta  Obat  Tradisional  Ilegal  dan  Mengandung  Bahan  Kimia  Obat , diunduh pada Tanggal 15 Pebruari 2018, jam 15,23
4 http://jabar.tribunnews.com/2018/07/24/bppom- bandung-sita-berbagai-kosmetik-ilegal-di-7-kota-dan- kabupaten-total-senilai-rp-19-miliar , diunduh pada tanggal 15 jam 15,45

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  metode  yang  menitikberatkan  penelitian  terhadap  data kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Penelitian Hukum  Normatif  metodenya  bersifat  kualitatif  (tidak  berbentuk  angka),  penelitian  ini didasarkan pada data sekunder. 5 Spesifikasi penelitian adalah deskriptif-analitis yaitu asas asas  perlindungan  konsumen  dihubungkan  dengan  teori-teori  hukum  perlindungan konsumen praktik pelaksanannya dan menelaah bagaimana pelaksanaannya di lapangan .
Metode  analisis  data  yang  digunakan  berupa  normatif-kualitatif.  Normatif  karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan  terkait,  sedangkan  analisis  kualitatif  dimaksudkan  analisis  data  yang berasal  dari  penemuan  asas-asas  dan  informasi-informasi  yang  bersifat  ungkapan monografis baik yang berasal dari norma-norma peraturan baik yang berasal dari ketentuan internasional maupun nasional atau yang berasal digali dari narasumber.

## C. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

## 1.  Perlindungan Konsumen
Perlindungan  Konsumen  adalah  istilah  yang  dipakai  untuk  menggambarkan perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen  dalam  usahanya  untuk  memenuhi kebutuhannya  dari  hal-hal  yang  dapat  merugikan  konsumen  itu  sendiri.  Dalam  bidang hukum. 6 Berdasarkan UUPK Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberikan perlindungan kepada konsumen”.
Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya,  konsumen  memiliki  hak  dan  posisi  yang  berimbang  dan  mereka  pun  bisa menggugat  atau  menuntut  jika  hak-haknya  telah  dirugikan  atau  dilanggar  oleh  pelaku usaha.
5 E. Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Keni Media, Bandung, 2015 , hlm 28
6 Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 9

## 2. Hak Konsumen
Dalam Pasal 4 UUPK diatur mengenai Hak Konsumen yaitu:
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
2. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak disriminatif;
8. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan  lainnya.

## 3. Kewajiban Pelaku Usaha
Pengertian  pelaku  usaha  berdasarkan  Pasal  1  ayat  3  UUPK  adalah  setiap  orang perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum Negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Adapun dalam Pasal 7 UUPK  sebagai  konsekuensi  dari  hak  konsumen  yang  telah  disebutkan  pada  uraian terdahulu,  maka  kepada  pelaku  usaha  juga  dibebankan  pula  mengenai  kewajiban  pelaku usaha yaitu sebagai berikut:
1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan;
3. memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
4. menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
7. memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Berdasarkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan hak konsumen dalam  sisi  lain  yang  diharapkan  menciptakan  budaya  tanggung  jawab  pada  diri  pelaku usaha itu sendiri.

## 4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Seorang  konsumen  yang  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  kemudian menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen,  maka  dapat  menggugat  atau  meminta  ganti  rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian di sini yaitu bisa produsen, pedagang besar, pedagang  eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk,  tergantung  dari  pihak  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen.  Berdasarkan ketentuan Pasal  19 sampai  dengan Pasal  28  UUPK.  setiap penyedia barang dan/atau jasa memiliki tanggung jawab terhadap konsumen.

## 5. Penyelesaian Sengketa Konsumen
Pada  dunia  perdagangan  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  mempunyai kepentingan  yang  berbeda.  Adanya  perbedaan  kepentingan  tersebut  sehingga  dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen  maka  dibutuhkan  upaya  penyelesaian  sengketa.  Pasal  45  UUPK    mengatur penyelesaian sengketa sebagai berikut:
1. Setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
2. Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila  telah  dipilih  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan, gugatan  melalui  pengadilan  hanya  dapat  ditempuh apabila  upaya  tersebut  dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

## 6.  Kedudukan Balai Besar POM Bandung
Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  di  Bandung  merupakan  Unit  Pelaksana Teknis  Badan  pengawas  Obat  dan  Makanan  dipimpin  oleh  Kepala  yang  berada  di  bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, secara teknis dibina oleh Deputi IV dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

## 7. Tugas Balai Besar POM Bandung
Berdasarkan  Pasal  3  Peraturan  BPOM  Nomor:  12  Tahun  2018,  Balai  Besar Pengawas Obat Makanan  di Bandung sebagai Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang  pengawasan  Obat  dan  Makanan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## 8.  Peranan  BPOM  dalam  Pencegahan  dan  Penindakan  Peredaran  Kosmetik  yang Mengandung Bahan Berbahaya
Balai  Besar POM  di  Bandung  dalam  melaksanakan  fungsi pengawasan Obat  dan Makanan  antara  lain  melakukan  pemeriksaan  terhadap  sarana  Produksi  dan  Distribusi produk  Terapik/Obat,  Narkotika  Psikotropika  Prekursos  (NPP)  ,  Obat  Tradisional, Kosmetik,  Suplemen  Kesehatan,  Pangan  dan  Bahan  Berbahaya  yang  berada  di  Provinsi Jawa Barat.Dalam Pengawasan Obat dan Makanan tersebut, termasuk di dalamnya adalah pengawasan iklan dan label, sampling dan pengujian produk serta penyidikan.

## 9. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik
Berdasarkan  Laporan  Tahunan  Balai  Besar  POM  Bandung  Tahun  2018  Target sampel kosmetik yang diawasi sebanyak 1.295 sampel, terealisasi 1.298 (100,23%) sampel dengan rincian sampel surveilance sebanyak 650 sampel dari target 650 (100,00%), sampel
compliance  sebanyak  257  sampel  dari  target  257  sampel  (100,00%)  dan  sampel  lokal spesifik  sebanyak  391  sampel  dari  target  388  sampel  (100,77%).  Sampel  lokal  spesifik melebihi  target  karena  terdapat  kelebihan  sampel  kasus  kosmetik  pada  akhir  Desember 2018.
Pengujian  kimia  produk  kosmetik  Jumlah  sampel  kosmetik  tahun  2018  sebanyak 1.353  sampel,  terdiri  dari  1.348  sampel  yang  diuji  di  laboratorium,  3  sampel  TIE  (tidak masuk  ke  laboratorium  kosmetik)  dan  2  sampel  penyidikan  yang  hanya  dilakukan pengujian  mikrobiologi.  Sampel  yang  diuji  di  laboratorium  kosmetik  terdiri  dari  sampel survailance 648  sampel  (48,93%), compliance 257  sampel  (19,07%),  lokal  spesifik (termasuk kasus pemeriksaan) 390 sampel (28,93%), kasus penyidikan 25 sampel (1,85%), permintaan  pihak  ketiga  15  sampel  (1,11%)  dan  13  sampel  lain-lain  (7  sampel  Verifikasi Metode  (0,52%),  4  sampel  kolaborasi/profisiensi  (0,30%),  2  sampel  pemenuhan  ruang lingkup  P3OMN  (0,15%).  Dari  1.335  sampel  kosmetik  (diluar  sampel  lain-lain)  selesai diuji  sebanyak  1.335  sample  (100%)  dengan  hasil  pengujian  1.258  sampel  (94,23%) memenuhi  syarat  dan  77  sampel  (5,77%)  tidak  memenuhi  syarat  (TMS)  yakni  11  sampel (0,82%) TMS mutu, 59 sampel (4,42%) TMS label dari 7 sampel (0,52%) TMS mutu dan label.  Dari  18  sampel  TMS  (Mutu  dan  Mutu  +Label),  6  sampel  (33,33%)  adalah  TMS mikrobiologi dari 12 sampel (66,67%) mengandung bahan berbahaya.
Bahan  berbahaya  yang  masih  ditemukan  dalam  sediaan  kosmetik  hasil  pengujian tahun  2018  adalah  senyawa  asam  retinoat,  raksa,  hidrokuinon  dan  oktilmetoksisimat (melebihi  persayaratan  yang  diperbolehkan.  Sampel  TMS  tabel  berjumlah  66,  terdiri  dari 22 sampel surveilance , 3 sampel compliance , 9 sampel lokal spesofik, 9 sampel permintaan pihak  ketiga,  20  sampel  kasus  penyidikan  dan  3  sampel  kasus  pemeriksaan.  Pengujian kosmetik  dilakukan  terhadap  semua  parameter  uji  kritis  (100%),  parameter  uji  tambahan dan ruang lingkup.

## 10.  Pemeriksaan Sarana Produksi  Dan Distribusi Kosmetik
Jumlah  Industri  Kosmetik  di  Propinsi  Jawa  Barat  mencapai  181  sarana. Pemeriksaan sarana produksi Kosmetika dilaksanakan terhadap 56 sarana (target 55 sarana, pencapaian 101,82%). Dari hasil pemeriksaan terhadap 56 sarana, ditemukan sebanyak 38 sarana  (63,33%)  melakukan  penyimpangan  penerapan  aspek  CPKB.  Penyimpangan
terbesar  yaitu  aspek  Produksi,  sanitasi  hygiene  dan  dokumentasi.  Tindak  lanjut  yang dilakukan  terhadap  pelanggaran  tersebut  adalah    Rekomendasi  Ke  Badan  POM  sebanyak 42 sarana {Golongan A) dan Teguran ke Yang Bersangkutan sebanyak 14 saran (Golongan B).

## 11. Pengawasan Label Kosmetik
Pengawasan label kosmetik dilakukan dengan cara pemantauan terhadap  kemasan. Hasil  pemantauan  kemasan  kosmetik  yang  dilakukan  terhadap  1.377  kemasan,  ditemukan 53  kemasan  (3,85%)  yang  tidak  memenuhi  ketentuan.  Temuan  terbanyak  yaitu  tidak mencantumkan  informasi  nomor  bets  secara  rinci.  Hasil  pengawasan  terhadap penandaan/label  kosmetik  oleh  Balai  Besar  POM  Bandung  dilakukan  pelaporan  setiap bulan ke Badan POM.

## 12.  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Kasus  Tindak  Pidana  Di  Bidang  Obat  Dan Makanan
Penyidikan  mempunyai  peran  sebagai  bagian  dari  organisasi  Balai  Besar  POM Bandung  yang  menangani  masalah  penindakan  pelanggaran  pidana  di  bidang  obat  dan makanan.  Penindakan  dimulai  dengan  diperolehnya  informasi  mengenai  peristiwa  tindak pidana.  Informasi  tentang  terjadinya  suatu  peristiwa  tindak  pidana  di  bidang  produk terapetik,  produk  biologi,  narkotika,  psikotropika,  prekusor,  zat  adiktif,  makanan  dan minuman,  obat  tradisional,  kosmetik,  alat  kesehatan,  bahan  berbahaya  dan  produk komplemen  antara  lain  berasal  dari  laporan/pengaduan  masyarakat  dan  hasil  inspeksi (pemeriksaan) serta observasi terhadap sarana / tempat kejadian perkara. Untuk menelusuri kebenaran  informasi  tersebut,  harus  dilakukan  investigasi  awal  untuk  memastikan  unsur- unsur tindak pidana yang perlu ditindaklanjuti dengan penyidikan/Pro Justitia.
Sesuai  dengan  kewenangannya,  Balai  Besar  POM  di  Bandung  dalam  melakukan kegiatan  investigasi  awal  terhadap  tindak  pidana  di  bidang  Obat  dan  Makanan, memperhatikan  berbagai  informasi  yang  datang  dari  masyarakat,  temuan  hasil pemeriksaan, pengaduan masyarakat melalui bidang Informasi dan Komunikasi Balai Besar POM Bandung, maupun berdasarkan surat dari Badan POM Republik Indonesia. Kegiatan investigasi awal selama tahun 2018 dilakukan oleh Balai Besar POM Bandung terhadap 79 sarana obat dan Makanan. Dari 79 sarana ditemukan 30 sarana yang terindikasi melakukan
pelanggaran di bidang obat dan makanan yang terdiri dari obat 11 sarana, pangan 4 sarana, obat tradisional 5 sarana dan kosmetik 10 sarana.

## 13. Perlindungan Konsumen dan Upaya penyelesaian Sengketanya
a. Perlindungan Konsumen dengan Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen
Menjamin Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat  ,  dan  bermutu  merupakan  fungsi  strategis  Badan  POM  ,  selain memastikan  bahwa  obat  dan  makanan  yang  diproduksi  di  dalam  negeri  mampu  bersaing dengan  produk  impor  .  Untuk  itu  Badan  POM  terus  berupaya  meningkatkan  pengawasan secara komprehensif melalui pengawasan pre-market evaluation dan post-market control .
Perlindungan yang diberikan kepada konsumen dapat dilihat  dari Rencana Strategis Badan  Pengawas    Obat  Dan    Makanan  Tahun  2015-2019 yaitu  konsumen  diberikan perlindungan  karena  secara  garis  besar    Badan  POM  mempunyai  fungsi  yang  meliputi terdapat  3  (tiga)  inti  kegiatan  atau  pilar  lembaga  BPOM,  yakni  penapisan  produk  dalam rangka  pengawasan  Obat  dan  Makanan  sebelum  beredar  (pre-market)  melalui:  Perkuatan regulasi,  standar  dan  pedoman  pengawasan  Obat  dan  Makanan  serta  dukungan  regulatori kepada  pelaku  usaha  untuk  pemenuhan  standar  dan  ketentuan  yang  berlaku;  Peningkatan registrasi/penilaian  Obat  dan  Makanan  Obat  dan  Makanan  yang  diselesaikan  tepat  waktu; Peningkatan  inspeksi      sarana  produksi  dan  distribusi  Obat  dan  Makanan  dalam  rangka pemenuhan standar Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good Distribution Practices (GDP) terkini; dan  Penguatan kapasitas laboratorium BPOM.
Selanjutnya Badan POM juga memberikan perlindungan kepada konsumen dengan melakukan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  pasca  beredar  di  masyarakat  ( post - market ) melalui:  Pengambilan  sampel  dan  pengujian;  Peningkatan  cakupan  pengawasan  sarana produksi  dan  distribusi  Obat  dan  Makanan  di  seluruh  Indonesia  oleh  33  Balai  Besar (BB)/Balai  POM,  termasuk  pasar  aman  dari  bahan  berbahaya.  Investigasi  awal  dan penyidikan kasus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di pusat dan balai.
Selanjutnya  Badan  POM  melakukan  Pemberdayaan  masyarakat  melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi serta penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan  dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  pengawasan  Obat  dan  Makanan  di pusat dan balai melalui: Public warning; Pemberian Informasi dan Penyuluhan/Komunikasi,  Informasi  dan  Edukasi  kepada  masyarakat  dan  pelaku  usaha  di
bidang Obat dan Makanan, serta; Peningkatan pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah  (PJAS),  peningkatan  kegiatan  Badan  POM  Sahabat  Ibu,  dan  advokasi  serta kerjasama dengan masyarakat dan berbagai pihak/lembaga lainnya.
Pemberdayaan konsumen/ masyarakat ini merupakan Pilar Ketiga Sasaran Prioritas Nasional  badan  POM  melalui  Komunikasi  Informasi  dan  Edukasi  dalam  rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia. Pengawasan oleh  masyarakat  sangan  penting  dilakukan  karena  pada  akhirnya  masyarakatlah  yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakan suatu produk.
b . Upaya Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Pelaku Usaha
Seiring  dengan  perkembangan  informasi  dan  teknologi,  maka  semakin  beragam pertanyaan yang diajukan oleh konsumen dan dengan semakin banyaknya jenis produk obat dan  makanan  yang  diproduksi  membuat  konsumen  semakin  sulit  memilih  dan menggunakan  produk  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  di  samping  syarat  utama  beredarnya produk  obat  dan  makanan  di  Indonesia  yaitu  aman,  berkhasiat/bermanfaat,  dan  bermutu. Hal  ini  merupakan  tantangan  bagi  petugas  Layanan  Pengaduan/  Informasi  Konsumen  di Pusat  dan  Balai  untuk  selalu  memberikan  informasi  yang  cepat,  tepat,  akurat  dan termutakhir kepada Konsumen.
Peningkatan  pelayanan  publik  adalah  salah  satu  titik  penting  dalam  pelaksanaan kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  sehingga  kualitas  pelayanan  publik  juga menjadi indikator utama bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana kepemerintahan sudah semakin baik. Reformasi pelayanan publik dimulai dari aspek yang paling mendasar yaitu menampung  aspirasi  masyarakat  yang  akan  menjadi  jalan  bagi  peningkatan  partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik .
Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  berupaya  memperkuat  Sistem  Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang komprehensif dan menyeluruh. Salah satu konsep dasar SisPOM  adalah  pengawasan  oleh  masyarakat/konsumen,  melalui  peningkatan  kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dan cara-cara penggunaan  produk  yang  rasional.  Pengawasan  oleh  masyarakat  sendiri  sangat  penting dilakukan karena pada akhirnya masyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli
dan menggunakan suatu  produk.  Dalam hal ini pelayanan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) mempunyai arti penting untuk pemberdayaan masyarakat/konsumen.
Komunikasi  BPOM  dengan  publik,  yang  terdiri  dari  instansi  pemerintah  lain, pelaku  usaha,  konsumen,  LSM,  Asosiasi  dan  pihak  akademisi  dapat  terlaksana  melalui suatu  wadah  komunikasi  dua  arah  antara  BPOM  dengan  publiknya,  yaitu  melalui  suatu Unit  yang  secara  struktural  berada  di  Bagian  Pengaduan  Konsumen  -  Biro  Hukum  dan Hubungan  Masyarakat  dan  di  bawah  koordinasi  Sekretaris  Utama  BPOM  yang  lebih dikenal  dengan  nama  Unit  Layanan  Pengaduan  Konsumen  (ULPK).  Sebagai  organisasi yang  terbuka  ( open-organization) dan  sebagai  perwujudan  tanggung  jawabnya  kepada publik ( Public Accountable ), BPOM membuka  akses kepada masyarakat/konsumen untuk menyampaikan  saran,  pertanyaan,  informasi,  dan  pengaduan  melalui  ULPK  BPOM, sehingga  ULPK  menjadi  lini  terdepan  dan  sebagai image  maker BPOM  dalam menciptakan,  membina,  dan  memelihara  citra  organisasi  kepada  publiknya/ stakeholders- nya.
Unit  Layanan  Pengaduan  Konsumen  berada  pada  Bagian  Pengaduan  Konsumen Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  BPOM  RI,  bertugas menyiapkan koordinasi dan melaksanakan kegiatan layanan pengaduan konsumen  dan berfungsi untuk  melaksanakan layanan pengaduan konsumen, pengolahan data dan evaluasi layanan pengaduan konsumen dan Pelaksanaan bimbingan layanan pengaduan konsumen.
Selain  menyampaikan pengaduan ke Unit layanan Pengaduan Konsumen ada juga Upaya Dan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen menurut  UUPK.  Pasal  47  UUPK  menyatakan  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat dlakukan  di  luar  pengadilan  yang  diselenggarkan  untuk  mencapai  kesepakatan  mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan  terulang  kembali  kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen.Selanjutnya  UUPK  juga memberi  kesempatan  untuk  meyelesaikan  sengketa  konsumen  melalui  pengadilan  yang mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum.
Untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan menurut ketentuan pasal 49 ayat (1)  UUPK  pemerintah  membentuk  lembaga  “Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen” yang  bertugas  untuk  menyelesaikan  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan.  Berdasarkan ketentuan  Pasal  52  UUPK  upaya  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  oleh  “  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen “ terdiri dari  3 bentuk yaitu:
a. Konsiliasi, yaitu  merupakan  salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang juga  dapat  ditempuh  di  luar  pengadilan.  Konsiliasi  ini  juga  dimungkinkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Undang Undang Perlindungan  Konsumen.  Penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan melalui  BPSK  ini  mempertemukan  para  pihak  yang  bersengketa,  dan  proses penyelesaiannya  diserahkan  kepada  para  pihak  yang  bersengketa,  sedangkan Majelis BPSK bersifat pasif  (hanya konsiliator atau pengarah).
b. Mediasi  adalah  proses  penyelesian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan dengan  perantara  BPSK,  untuk  mempertemukan  para  pihak  yang  bersengketa dan  proses  penyelesaiannya  diserahkan  kepada  para  pihak,  namun  Majelis BPSK  bertindak  sebagai  mediator  atau  penasehat  agar  proses  persidangan berjalan sesuai ketentuan.
c. Arbitrase  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  konsumen  di  luar  pengadilan dengan perantara BPSK, untuk mempertemukan para pihak bersengketa, namun proses penyelesaiannya secara penuh diserahkan kepada Majelis BPSK melalui penunjukan  arbiter  masing-masing.  (Konsumen  memilih  arbiter  dari  unsur Konsumen,  Pelaku  Usaha  memilih  arbiter  dari  unsur  Pelaku  Usaha  dan  Ketua Majelis dari unsur Pemerintah)

## D. PENUTUP

## 1. Simpulan
(a) Peranan  Balai  Pengawas  Obat  dan  Makanan  dalam  pencegahan  dan  penindakan peredaran  peredaran  kosmetik  yang  mengandung  bahan  berbahaya  adalah  Balai Besar  POM  di  Bandung  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  Obat  dan Makanan  antara  lain  melakukan  pemeriksaan  terhadap  sarana  Produksi  dan Distribusi  produk  Terapik/Obat,  Narkotika  Psikotropika  Prekursos  (NPP)  ,  Obat Tradisional,  Kosmetik, Suplemen  Kesehatan,  Pangan  dan Bahan Berbahaya  yang berada  di  Provinsi  Jawa  Barat.  Dalam  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  tersebut, termasuk di dalamnya adalah pengawasan iklan dan label, sampling dan pengujian produk serta penyidikan.
(b) Perlindungan  Kepada  Konsumen  atas  Peredaran  Kosmetik  yang  Mengandung Bahan  Berbahaya  adalah  dengan  dibentuknya  lebih  dikenal  dengan  nama  Unit Layanan  Pengaduan  Konsumen  (ULPK).  ULPK  berfungsi  sebagai  Pelaksanaan
layanan  pengaduan  konsumen,  Pelaksanaan  pengolahan  data  dan  evaluasi  layanan pengaduan  konsumen  dan  Pelaksanaan  bimbingan  layanan  pengaduan  konsumen. Menurut  UUPK  konsumen  juga  dapat  melakukan    Proses  Penyelesaian  Sengketa melalui pengadilan maupun diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen.

## 2. Saran
(a) Balai Besar POM sebaiknya melakukan pencegahan dengan melakukan pengawasan produk  produk  kosmetik  yang  mengandung  bahan  berbahaya  dengan  melakukan pengawasan secara berkala di tingkat distributor maupun pengecer terutama produk kencatikan yang diimpor dari negara lain.
(b)  Penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  sebaiknya  dilakukan diluar pengadilan karena lebih cepat, efisien dan lebih responsif.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Ahmad Miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2013
E. Saefullah Wiradipradja. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum. Bandung: Keni Media. 2015
Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010
Rhido Jusmadi. Konsep Hukum Persaingan Usaha . Malang: Setara Press. 2014

## 2. Perundang-undangan
Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## 3. Sumber Lain
Laporan Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2018 https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/443/ Temuan  Kosmetik  Ilegal  dan Mengandung  Bahan  Dilarang/Bahan  Berbahaya  serta  Obat  Tradisional Ilegal dan Mengandung Bahan Kimia Obat
ttp://jabar.tribunnews.com/2018/07/24/bppom- bandung-sita-berbagai-kosmetik-ilegal-di-7- kota-dan-kabupaten-total-senilai-rp-19-miliar