## Penyuluhan Dampak Hukum Perkawinan Siri
Herniati *1 , Sri Iin Hartini 2 , Idris Firmansyah Reliubun 3 1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura, Papua, Indonesia
3 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer, Jayapura, Papua, Indonesia herniati.cenne@gmail.com, budenonce@gmail.com, idrisfirmansyah1983@gmai.com
Submission : 2022-12-10 Review : 2022-12-25 Publication : 2023-01-22

## ABSTRAK
Tujuan  perkawinan  adalah  untuk  menciptakan  keluarga  yang  bahagia  dan  langgeng, suami  dan  istri  harus  saling  mendukung  agar  masing-masing  dapat  tumbuh  secara pribadi dan mencapai kesejahteraan materi dan spiritual. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melaksanakan Tri  Dharma Perguruan Tinggi dan membantu menyukseskan progam program pemerintah, menyelesaikan permasalahan serta mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait dengan pernikahan  sirri,  khsusunya  masyarakat  kampung  Arsopura  Distrik  Skanto  kabupaten Keerom.  Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  melakukan pendataan  bagi  pasangan  yang  menikah  siri;  pendampingan  dan  konsultasi  terhadap pasangan  yang  berdampak  dari  pernikahan  siri  serta  penyuluhan  hukum  yang memberikan pemahaman terhadap akibat hukum dari pernikahan siri, pendampingan terhadap  pasangan  suami-isteri  telah  melangsungkan  perkawinan  di  bawah  tangan. Kesadaran  hukum  masyarakat  tentang  pentingnya  mencatatakan  perkawinan  mereka kepada  Lembaga  yang  berwenang  mencatat,  terwujud  masyarakat  yang  taat  hukum serta  mengetehaui  dampak  pernikahan  siri.  Terciptanya  keluarga  yang  harmonis bahagia lahir dan batin sehat jasmani dan rohani. Terbentuknya keluarga yang kuat dan utuh mempersiapkan masa depan anak-anaknya dengan pendidikan sehingga menjadi manusia pembangunan.
Kata Kunci: Dampak; Perkawinan; Penyuluhan; Sirri

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini,  terjadinya  nikah  sirri  telah  menjadikan  kasus  yang  menggelitik  dan menarik  untuk  dibahas  selanjutnya.  Selain  dipraktekkan  oleh  masyarakat  umum, pernikahan  sirri  tampaknya  telah  mendapatkan  daya  tarik  di  kalangan  tokoh masyarakat yang biasanya disebut sebagai kyai, dai, ustadz, ulama atau gelar lain yang menunjukkan bakat seseorang.  Ketika seseorang ingin melakukan poligami, nikah sirri terkadang  ditawarkan  sebagai  pilihan,  meski  memiliki  sejumlah  alasan.    Penyebab masyarakat  melakukan  pernikahan  sirri  sebenarnya  kembali  kepada  pribadinya masing-masing.  Namun  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  terlihat  jelas  bahwa  keadaan sosial,  seperti  sulitnya  mendaftarkan  pernikahan  kedua,  batas  usia  yang  layak  nikah berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  tempat  tinggal  yang  berpindah-pindah
membuat  orang  kesulitan  untuk  mengurus  administrasi  dan  prosedur  pencatatan pernikahan.
Kemudian ada faktor ekonomi dimana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan  untuk  membayar  biaya-biaya  untuk  mencatatkan  pernikahannya  sehingga lebih  memilih  nikah  sirri.  Selanjutnya  ada  juga  faktor  agama  dimana  nikah  sirri dilakukan  untuk  menghalalkan  suatu  hubungan  agar  dijauhkan  dari  zinah  dan  dosa. Dari  sinilah  kemudian  kasus  nikah  sirri  atau  nikah  dibawah  tangan  merebak  menjadi fenomena tersendiri. Nikah sirri adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat dengan  rukun  nikah,  tetapi  karena  alasan  tertentu,  tidak  dicatatkan  dikantor  urusan agama.
Mengapa nikah siri menjadi trend di Indonesia.  Padahal jelas pihak wanita yang paling dirugikan,  kalau  calon  suami  hanya  berniat  melampiaskan  hasrat  dengan  halal. Sayangnya masih banyak wanita yang mau diperlakukan semena-mena.  Mungkin faktor ekonomi  atau  ingin  hidup  senang  tanpa  harus  kerja  keras.    Sebaliknya  tak  dapat dipungkiri bahwa banyak juga wanita muslim Indonesia nikah siri dengan orang asing, lalu    menikah  resmi    dan  pernikahan  mereka  hanya  terdaftar  di  negara  suaminya. Mereka hidup rukun dan damai hingga beranak cucu. Melihat kondisi masih banyaknya angka pernikahan sirri di kampung Arsopura Distrik Skanto Kabupaten  Keerom maka dianggap  perlu  dan  penting  untuk  dilakukan  penyuluhan  hukum  tentang  Dampak Pernikahan  Siri.  Dari  kegiatan  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengetahuan masyarakat mengenai dampak hukum pernikahan yang tidak dicatatkan pada Lembaga yang  berwenang.  Untuk  mengatasi  masalah  ini  maka  salah  satunya  adalah  dengan menerapkan  kegiatan  preventif  melalui  penyuluhan  mengenai  Dampak  Hukum Perkawinan Siri.
Tujuan  dan  target  yang  ingin  dicapai  pada  kegiatan  pengabdian  ini  dalam  bentuk penyuluhan  hukum  dengan  tema  dampak  hukum    perkawinan  siri    di  kampung Arsopura kabupaten Keerom  adalah :
1. Mewujudkan  masyarakat  yang  taat  hukum  serta  mengetehaui  dampak  pernikahan siri;
2. Meningkatnya  motivasi  diri  para  pasangan  calon  suami  isteri  untuk  lebih mengetahui dampak pernikahan siri;
3. Terciptanya  keluarga  yang  harmonis  bahagia  lahir  dan  batin  sehat  jasmani  dan rohani;
4. Terbentuknya  keluarga  yang  kuat  dan  utuh  mempersiapkan  masa  depan  anak- anaknya dengan pendidikan sehingga menjadi manusia pembangunan.
Diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  peningkatan  kesejahteraan masyarakat khususnya dapat menekan angka perkawinan Siri. Hal ini akan mendukung mewujudkan  keluarga  bahagia  lahir  dan  batin  sehat  jasmani  dan  rohani.  Untuk mencapai  syarat-syarat  perkawinan  tersebut,  maka  harus  memenuhi  syarat-syarat perkawinan.  Menurut  Pasal  6  Undang-undang  Perkawinan,  untuk  melangsungkan perkawinan  juga  harus  memenuhi  syarat  formil,  adapun  syarat-syarat  formil  tersebut adalah :
1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Perkawinan;
2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
3. Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dankepercayaannya masingmasing;
4. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
Syarat  ekstern,  yaitu  syarat  yang  berkaitan  dengan  formalitasformalitas  dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat ekstern itu meliputi (Salim H.S, 2002: 62):
a) Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.
b) Pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat:
1) Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Disamping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu.
2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.

## METODE
Dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  dilakukan  bertempat  di  Kampung Arsopura,  Sistrik  Skanto  Kabupaten  Keerom.  Sasaran  pada  masyarakat  Kampung Arsopura  dimana  di  fokuskan  pada  pasangan  yang  telah  melangsungkan  Pernikahan Sirri.  Penyuluhan  hukum;  Melakukan  pendataan  bagi  pasangan  yang  menikah  sirri; pendampingan  dan  konsultasi  terhadap  pasangan  yang  berdampak  dari  pernikahan sirri.    Pemberian  pemahaman  terhadap  akibat  hukum  dari  pernikahan  sirri.  Metode- metode tersebut diharapkan peserta dapat memahami hak-dan kewajiban serta hal-hal yang dapat dilakukan apabila pasangan suami-isteri telah melangsungkan perkawinan yang  tidak  dicatatkan  pada  Lembaga  yang  berwenang  yang  telah  ditunjuk    oleh pemerintah.

## Gambar  1.  Penyuluhan  Hukum  oleh  Narasumber  di  Hadapan  Masyarakat  dan  Aparat Kampung

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perlunya Pemahaman Tentang Dampak Hukum Perkawinan Siri
Salah  satu  kerangka  awal  untuk  mendapatkan  jaminan  hukum  dalam  sebuah perkawinan  adalah  dengan  mencatatkannya  kepada  instansi  yang  berwenang.  Secara harfiah  “sirri”  itu  artinya  “rahasia”.  Jadi,  nikah  sirri  adalah  pern ikahan  yang dirahasiakan  dari  pengetahuan  orang  banyak.  Secara  umum  Nikah  Siri  adalah  sebuah perbuatan  dalam  melakukan  pernihakan  sesuai  aturan  agama  dalam  hal  ini  Ajaran
Islam  namun  karena  berbagai  hal  yang  menghalanginya  menjadikan  tidak  terjadinya pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah yang  diwakili  Departemen  Agama.  Nikah  sirri  dalam  konteks  masyarakat  sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian.
Pertama,  nikah  yang  dilaksanakan  dengan  sembunyi-sembunyi,  tanpa  mengundang orang  luar  selain  dari  kedua  keluarga  mempelai.  Kemudian  tidak  mendaftarkan perkawinannya  kepada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  sehingga  nikah  mereka  tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam  undang-undang  perkawinan.Banyak  faktor  yang  menyebabkan  seseorang  tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena  takut  ketahuan  melanggar  aturan  yang  melarang  pegawai  negeri  nikah  lebih dari satu, dan lain sebagainya.
Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui  oleh  kedua  pihak  keluarganya  sekalipun.  Bahkan  benar-benar  dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.
Ketiga,  pernikahan  yang  dirahasiakan  karena  pertimbangan-pertimbangan  tertentu, misalnya  karena  takut  mendapatkan  stigma  negatif  dari  masyarakat  yang  terlanjur menganggap tabu pernikahan siri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.
Muncul  beberapa  dugaan  tentang  alasan  mengapa  nikah  siri  dengan  segala  resioknya masih  dijadikan  sebagai  alternatif.  Dikalangan  masyarakat  yang  awam  hukum  dan masyarakat  ekonomi  lemah,  bisa  dimungkinkan  karena  keterbatasan  dana  sehingga dengan rosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat  dari  aspek  agama,  ada  kemungkinan  karena  khawatir  melakukan  dosa  dan tesjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.
Menurut  Pasal  1  Undang-undang  Nomot  1  Tahun  1974  menyebutkan  bahwa ”Perkaw inan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. Didalam  penjelasan  umum  undang-undang perkawinan  disebutkan  bahwa  karena  tujuan  dari  perkawinan  adalah  untuk membentuk keluarga yang bahagian dan kekal, maka untuk itu suami istri perlu saling membantu  dan  melengkapi  agar  masing-masing  dapat  mengembangkan kepribadiannya dlam mencapai kesejahteraan materiil dan spritual.
Sahnya perkawinan menurut undang-undang  Perkawinan diatur dalam Pasal  2 ayat 1 yang menyatakan “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum maasing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu ”.  Hal  ini  berarti Perkawinan  adalah  sah apabila dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Katolik,  Protestan, Hindu dan  Budha.  Kata “ hukum  masing- masing  agamanya”,  ber arti hukum  dari  salah  satu  agama  itu  masing-masing  bukan  berarti “ hukum  agamanya masing- masing”  yaitu  hukum  agam a  yang  dianut  kedua  mempelai  atau  keluarganya.
Untuk  melangsungkan  perkawinan  harus  memenuhi  syarat  formil,  adapun  syarat- syarat formil tersebut adalah:
1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Perkawinan;
2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
3. Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dankepercayaannya masingmasing;
4. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
Target yang ingin dicapai pada kegiatan pengabdian ini adalah :
1.  Mewujudkan  masyarakat  yang  taat  hukum  serta  mengetahui  dampak  pernikahan sirri.
2.  Mahasiswa  dan  Dosen  Peserta  pengabdian  lebih  responsif  dan  kreatif  dalam mengeksplorasi  berbagai  persoalan  yang  terjadi  di  masyarakat  dan  menemukan solusi dari permasalahan tersebut.
3.  Sebagai suatu bentuk kepedulian dari Civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri dalam hal membantu menyukseskan progam program pemerintah.
Luaran  yang  diharapkan  dalam  kegiatan  pengabdian  dengan  tema  dampak  hukum perkawinan sirri di kampung Arsopura Kabupaten Keerom adalah:
1. Meningkatnya  motivasi  diri  para  pasangan  calon  suami  isteri  untuk  lebih mengetahui dampak pernikahan siri.
2. Terciptanya  keluarga  yang  harmonis  bahagia  lahir  dan  batin  sehat  jasmani  dan rohani.
3.      Terbentuknya  keluarga  yang  kuat  dan  utuh  mempersiapkan  masa  depan  anak- anaknya dengan pendidikan sehingga menjadi manusia pembangunan.

## Gambar 2. Penyuluhan Hukum dengan masyarakat dan aparat kampung

## Dampak Langsung Terhadap Perkawinan Sirri
1. Kedudukan suami istri
Sebagaimana  diuraikan  diatas  bahwa  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 2 UUP Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undnag-Undang 1 Tahun 1974).  Perkawinan sirri tidak memenuhi  rumusan  perundang-undangan  ini  maka  perkawinannya  merupakan
perkawinan yang tidak sah, sehingga hubungan suami istri ini hanya didasarkan pada kepercayaan.  Kedudukan  suami  isteri  hanya  sah  menurut  hukum  agama  dan kepercayaanya  tetapi  dalam  hukum  negara  mereka  dianggap  belum  pernah  terjadi perkawinan.  (Gunawan, 2013)
2. Kedudukan anak/hubungan orang tua dengan anak
Dalam  suatu  perkawinan  yang  kemudian  menghasilkan  atau  terlahir  anak. Kedudukan  anak  dan  bagaimana  hubungan  antara  orang  tua  dengan  anaknya  akan timbul  suatu  permasalahan.  Oleh  karena  itu  pemerintah  mengatur  permasalahan tersebut  agar  di  kemudian  hari  tidak  timbul  permasalahan  yang  tidak  diinginkan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  42  dan  43  UUP  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas No. 1/ 1974 tentang Perkawinan (Gunawan, 2013).
Dengan  demikian  sekalipun  suatu  perkawinan  itu  sah  tetapi  bila  tidak dicatatkan,  maka  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  yang  tidak  dicatatkan itulah  yang  ditergolong  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan.  Anak  yang  lahir  diluar perkawinan itu lazimnya hasil suatu perkawinan di bawah tangan, bahkan kemudian popular  juga  disebut  kawin  siri.  Tidak  sedikit  persoalan  yang  muncul  dalam masyarakat yang bersumber dari perkawinan dibawah tangan, termasuk pengakuan terhadap seorang anak yang lahir diluar perkawinan. Meskipun disisi lain ada yang menerima  keadaan  serupa  itu  apa  adanya,  walaupun  dari  segi  formalitas  hukum, anak-anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  mengalami  kesulitan  dalam  memahami statusnya.

## 3. Harta Kekayaan
Undang-undang  perkawinan  hanya  mengatur  tentang  harta  dalam  perkawinan sah, sedang harta untuk perkawinan sirri tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.  Harta yang diperoleh dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 ayat 1 pada Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Jika masing-masing suami istri membawa  harta  ke  dalam  perkawinannnya  atau  selama  perkawinan  itu  masing- masing  memperoleh  hadiah  atau  warisan,  maka  harta  tersebut  tetap  menjadi  milik dan  dikuasai  masing-masing  pihak,  kecuali  para  pihak  menentukan  lain  sehingga menjadi harta bersama.

## KESIMPULAN
Jaminan  hukum  dalam  sebuah  perkawinan  adalah  dengan  mencatatkannya  kepada instansi  yang  berwenang.  Nikah  sirri  adalah  pernikahan  yang  dirahasiakan  dari pengetahuan orang banyak.  Kedudukan suami isteri hanya sah menurut hukum agama dan kepercayaanya tetapi dalam hukum negara mereka dianggap belum pernah terjadi perkawinan.
Alasan  masyarakat  melakukan  pernikahan  sirri  antara  lain:  sulitnya  mendaftarkan pernikahan  kedua,  batas  usia  yang  layak  nikah  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan,  tempat  tinggal  yang  berpindah-pindah  membuat  orang  kesulitan  untuk mengurus  administrasi  dan  prosedur  pencatatan  pernikahan.  Dampak  Langsung Terhadap  Perkawinan  Sirri:  Kedudkan  suami-istri;  Kedudukan  anak/hubungan  orang tua dengan anak; dan Harta Kekayaan.

## REFERENSI
Abd.  Somad.  HUKUM  ISLAM:  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum  Indonesia.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
Fajarianto,  O.,  Jubaedah,  S.,  &  Erawati,  D.  (2021).  Penerapan  Digital  Marketing  dalam Mendukung  Kegiatan  Pemasaran  Pada  Usaha  Taniku  Cirebon.  Janaka,  Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1), 68-74.
Gunawan, E. (2013). Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah , 11 (1). Jubaedah, S., Fajarianto, O., & Erawati, D. (2021). PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (SIA) DALAM PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA USAHA BOCA TANI. Abdimas Awang Long, 4(2), 45-50.
Supriyadi, S. (2018). Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , 8 (1), 1-17.
Syarifuddin,  Amir.  Hukum  Nikah  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fikih  Munakahat  dan Undang-Undang Nikah. Cet. II. Jakarta: Kencana. 2007.
Wijanarko, D. S., Eleanora, F. N., Efrianto, G., & Fajarianto, O. (2021). Juridical Analysis of Terrorism Criminal Sanctions in Indonesia (Case Study of Imam Santoso Criminal Acts). LINGUISTICA ANTVERPIENSIA, 1043-1050.
http://www.google.com/Pernikahan-Siri-dari-Perspektif-Hukum-Indonesia.
19/09/2013. 11:36 . Fenomena-nikah-siri-di-indonesia-jaman.html. 19/09/2013. 11:31.