Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.401-406 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4951.401-406

## IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI DI SINGARAJA
Made Sanjaya Rama Putra, I Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia sanjayakotak20@gmail.com, kastaaryawijaya@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Dalam  menjalankan  usaha  perdagangan  minuman  beralkohol  ini  tentunya  harus  memiliki  izin.  Dengan diterbitkannya  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun  2020  Tentang  Tata  Kelola  Minuman  Fermentasi Dan/Atau Destilasi Khas Bali bertujuan untuk membangun standarisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas  produk  minuman  fermentasi  dan  atau  destilasi  khususnya  khas  Bali.  Tujuan  penelitian  adalah  untuk membahas  penerapan  peraturan  Gubernur  Bali  nomor  1  tahun  2020  dalam  izin  edar  minuman  fermentasi  arak Bali  di  Singaraja  dan  untuk  mendeskripsikan  apa  saja    kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  penerapan peraturan  Gubernur  Bali  nomor  1  tahun  2020  tentang  tata  kelola  minuman  fermentasi  arak  Bali  di  Singaraja . Penelitian  yang  digunakan  menggunakan  tipe  penelitian  empiris.  Pendektan  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  sosiologis,  dan  pendekatan  faktual.  Sumber  bahan  hukum  penelitian  ini  terdiri  dari  sumber  bahan primer  dan  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  teknik  wawancara  dan  observasi dilapangan. Hasilnya ditemukan bahwa Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola  Minuman  Fermentasi/Destilasi  Khas  Bali  dalam  izin  edar  minuman  fermentasi  arak  Bali  di  Singaraja tinggal  menunggu  petunjuk  teknisnya,  sehingga  sampai  saat  ini  penerapan  di  lapangan  belum  berjalan sebagaimana  mestinya.  Kendala  yang  dihadapi  seperti  upaya  pemantauannya  dan  masih  menunggu  kerjasama dengan perusahaan yang telah memiliki ijin edar.
Kata kunci : Arak Bali, Implementasi, Minuman Fermentasi, Peraturan Gubernur

## Abstract
In running an alcoholic beverage trading business, of course, you must have a permit. With the issuance of Bali Governor Regulation No. 1 of 2020 on The Governance of Fermented Beverages and/or Distillation typical of Bali  aims  to  establish  production  standardization  to  ensure  the  safety  and  legality  of  fermented  beverage products  and  or  distillation,  especially  typical  of  Bali.  The  purpose  of  the  research  was  to  discuss  the application of the Governor of Bali regulation number 1 of 2020 in the distribution permit of Balinese fermented drinks in Singaraja and to describe the obstacles faced in implementing the regulation of the Governor of Bali number  1 of  2020  concerning  the  governance of  fermented  Balinese  wine  in  Singaraja. The  research  used  the type of empirical research. This research approach uses a sociological approach and a factual approach. The sources  of  legal  materials  for  this  research  consist  of  primary  and  secondary  sources.  Data  collection techniques  used  are  interview  techniques  and  field  observations.  The  results  found  that  the  implementation  of Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 concerning Governance of Balinese Fermented/Distilled Drinks in the  distribution  permit  for  Balinese  fermented  wine  in  Singaraja  is  just  waiting  for  technical  instructions,  so until  now  the  implementation  in  the  field  has  not  been  running  as  it  should.  Obstacles  encountered  include monitoring efforts and still waiting for cooperation with companies that already have distribution permits.
Keywords: Balinese Wine, Fermented Beverages, Governor's Regulation, Implementation

## I. PENDAHULUAN
Suatu  pelaksanaan  kegiatan  pada  dunia  usaha  perdagangan  terdiri  dari  berbagai  macam,  sebagai contoh  yaitu  pada  sektor  perdagangan  minuman  alkohol  (Nurwijaya  &  Ikawati,  2009:  18).  Guna berkembangnya  usaha  minuman  alkohol  perlu  mempunyai  yang  namanya  izin,  hal  ini  diperlukan karena pemilik usaha untuk menjalankan usaha perdagangannya harus memiliki izin agar tidak terjadi penyitaan barang dikarenakan tidak mempunyai izin (Basah, 1995; 8). Membicarakan soal perizinan, tentunya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  urusan  pemerintahan.  Karena  urusan  pemerintahan  ini menyangkut  kewenangan  untuk  menerbitkan  izin  yang  menjadi  kewenangan  lembaga,  dinas,  atau badan  pemerintahan  tertentu,  baik  itu  di  pusat  maupun  yang  sudah  dilimpahkan  kepada  pemerintah daerah ( Bramanta et al., 2020: 123) .
Minuman beralkohol khas Bali yang banyak di konsumsi masyarakat di Bali selain arak adalah brem dan tuak. Dengan mulai berlakunya Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola  Minuman  Fermentasi  atau  Destilasi  Khas  Bali  (selanjutnya  disebut  dengan  Pergub  Minuman Fermentasi), dengan pemberlakuan Pergub ini sempat mengakibatkan terbaginya masyarakat Bali ada yang mendukung ada juga yang menolaknya. Secara gambling, pada Pergub ini menjelaskan mengenai minuman  alkohol  khas  Bali  telah  dilegalkan,  dengan  demikian  dalam  penyebarluasan  perdagangan minuman  alkohol  khas  bali  telah  dilindungi  secara  hukum  di  wilayah  Provinsi  Bali.  Gubernur  Bali memiliki  alasan  mengenai  pelegalan  minuman  alkohol  khas  Bali  guna  meningkatkan  perekonomian rakyat  Bali.  Dengan  pelegalan  minuman  alkohol  khas  Bali  ini  akan  menjadi  suatu  kekuatan  pada sektor ekonomi masyarakat Bali yang bertumpu pada kearifan lokal.
Penelitian dari Bramanta et al., (2020) membahas mengenai pemberian izin peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020. Kemudian, penelitian tentang Implementasi  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  06/MDag/Per/2015  tentang  pengaturan  dan pengawasan  minuman  beralkohol  ( Rahmi,  2021 ).  Selanjutnya,  kajian  mengenai  Implementasi Ketentuan  Pasal  8  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen Terkait  Pencantuman  Label  Pada  Produk  Minuman  Beralkohol  Khas  Bali  di  Kabupaten  Buleleng ( Ariawan  et  al.,  2021 ).  Kemudian,  peneliti  memutuskan  untuk  mengkaji  implementasi  peraturan Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  tata  kelola  minuman  berfrementasi  di  Singaraja. Sehingga  tujuan  dari  pengkaj  ian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penerapan  peraturan  Gubernur  Bali Nomor  1  Tahun  2020  dalam  izin  edar  minuman  fermentasi  arak  Bali  di  Singaraja  serta  untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Arak Bali di Singaraja.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  tipe penelitian  hukum  empiris  yaitu merupakan  penelitian yang  mengacu  pada  kenyataan  hukum  yang  mencakup  kenyataan-kenyataan  sosial  maupun  budaya. Dalam pengumpulan Data primer disebut juga data tangan pertama merupakan data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki ( Margono, 2005: 23 ), maupun Data sekunder atau data tangan kedua merupakan data yang ada dalam pustaka-pustaka. maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan bahan hukum  yaitu Teknik Observasi adalah teknik pengumpulan data yang  dilakukan melalui  suatu  pengamatan,  dengan  disertai  pencatatan-pencatatan  terhadap  keadaan  atau  perilaku objek  sasaran  ( Fathoni,  2011:  104 ).  Teknik  studi  dokumentasi,  teknik  wawancara,  wawancara dilakukan  oleh  Bapak  I  Gede  Agus  Wisnawa  Diatmika.  Penelitian  ini  difokuskan  pada  4  (empat) instansi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, Dinas Perdagangan  Perindustrian  Dan  Koperasi  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Kabupaten  Buleleng,  Badan Pengawasan  Obat  Dan  Makanan  Kabupaten  Buleleng  dan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Buleleng  serta  3  (tiga)  pelaku  usaha  minuman  arak  Bali  yang  berbeda  yaitu  yang  berada  di  wilayah Singaraja.  Menganalisis  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan  disajikan  secara deskriptif analisis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  Peraturan  Gubernur  Bali  Nomor  1  Tahun  2020  Dalam  Izin  Edar  Minuman Fermentasi Arak Bali Di Singaraja
Kebijakan  yaitu  kumpulan-kumpulan  rancangan  dan  rencana  yang  menjadi  dasar  dalam  penerapan berbagai  kepimpinan  atau  tindakan  ( Fantura  et  al.,  2020:  74 ).  Implikasi  merupakan  dampak  secara nyata  yang  terlaksana  diakibatkan  suatu  kejadian,  seperti  penemuan  ataupun  hasil  dari  penelitian. Implikasi sosial adalah suatu wujud akibat atau dampak yang ditimbulkan dari sesuatu. Dampak yang dimaksud  adalah  akibat  dari  suatu  kejadian  yang  terjadi  di  masyarakat  karena    mempengaruhi masyarakat  atau  hal-hal  lain  dalam  masyarakat.  Ada  dua  konsep  dan  pemahaman  yang  berbeda tentang  dampak  sosial.  Singkatnya,  dampak  dan    dampak  sosial-sosial  yang  terjadi  pada  kehidupan masyarakat  didasarkan  pada  perubahan  sosial  yang  memperburuk  situasi  dan  kondisi    ketika melakukan  aktivitas  sehari-hari.  Perubahan  sosial  ini  terjadi  ketika  struktur  dihancurkan  di  bidang ekonomi, politik, budaya, atau lainnya ( Burlian, 2015: 185 ).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Gede  Agus  Wisnawa  Diatmika.  selaku  Kepala Bidang Perindustrian di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten  Buleleng  memaparkan  dampak  sosial  yang  dirasakan  sebelumnya  akan  dialami  oleh masyarakat yang memiliki pengetahuan yang terbatas akan penjualan minuman arak Bali ini. Menurut pemaparan  beliau  secara  regulasi  atau  aturannya  masyarakat  atau  perusahaan  yang  berdomisili  di Buleleng boleh memproduksi arak Bali jika masyarakat atau perusahaan telah memiliki ijin edar yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Jika tidak mempunyai izin tersebut maka seharusnya masyarakat/perusahaan tidak boleh memproduksi arak Bali tersebut.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Ketut  Agus  Widi  Sanjaya  selaku  Kepala  Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu  Pintu  Kabupaten  Buleleng  memaparkan  sebetulnya  dalam  Pergub  Minuman  Fermentasi  tinggal menunggu  petunjuk  teknisnya  saja  dari  Gubernur  Bali.  Sehingga  sebelum  petunjuk  teknis  itu  belum dikeluarkan  maka  yang  menjadi  syarat-syarat  guna  mendapatkan  izin  edar  belum  dapat  diketahui. Akan  tetapi, sudah  terdapat  beberapa  perusahaan  yang  telah  memiliki  izin edar minuman  beralkohol sebelum Pergub Minuman Fermentasi ini berlaku.
Masyarakat  yang  memiliki  pengetahuan  terbatas  menganggap  sudah  diperbolehkannya memproduksi ataupun menjual bebas arak Bali tetapi kenyataannya tidak diperbolehkan dalam Pergub Minuman  Fermentasi  tetap  tidak  diperbolehkan  memproduksi  ataupun  menjual  selain  yang  telah memiliki  izin.  Dari  hal  tersebut  banyak  masyarakat  yang  belum  memahami  maksud  dan  tujuan  dari Pergub  Minuman  Fermentasi  sehingga  sebagian  para  pengrajin  minuman  arak  Bali  memproduksi secara pribadi.
Dinas  Koperasi  Provinsi  Bali  telah  melaksanakan  sosialisasi  sebanyak  2  (dua)  kali  Dusun Selombo  Desa  Bondalem  dan  Desa  Les  dan  juga  mengajak  tenaga  ahli  Gubernur  Bali  guna mensosialisasikan  akan  tidak  diperbolehkannya  memproduksi  arak  secara  bebas  yang  boleh memproduksi  itu  mereka  memproduksi  arak  Bali  lalu  diserahkan  kepada  perusahaan  yang  telah memiliki  ijin  edar.  Pemilik  perusahaan  yang  telah  mempunyai  izin  telah  diikutsertakan  dalam sosialisasi tersebut guna bertemu dengan masyarakat pengrajin minuman arak Bali dan akan membuat koperasi yang akan menaungi itu.
Pada  Desa  Les  juga  dipertemukan  akan  tetapi  dengan  perusahaan  lain  yang  berbeda  dengan Desa  Bondalem  yang  juga  sama  telah  memiliki  ijin  edar.  Perusahaan  tersebut  lebih  serius  karena sudah berbentuk koperasi dan produksinya telah ditinjau langsung oleh perusahaan tersebut. Dan juga hasil  produksinya  telah  diuji  laboratorium  oleh  perusahaan  akan  tetapi,  permasalahannya  saat  ini dikarenakan  pandemi Covid-19 mengakibatkan  peminat  akan  arak  Bali  menurun  karena pendapatannya juga ikut menurun sehingga menyebabkan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fenti Indah Nirwana  selaku PFM ahli Muda Badan Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng menjelaskan uji laboratorium alkohol selama alat pengecekan siap maka hasil uji laboratorium akan selesai selama 2 hari. Namun dengan catatan karena alat untuk mengecek yang bernama gizi termografi diperlukan pemanasan. Jika lancar uji laboratorium memerlukan waktu selama 1 (satu) hari dan besoknya hasilnya sudah dapat dilihat. Namun apabila alat tersebut terdapat kendala maka proses uji laboratorium akan memakan waktu yang lebih lama.
Dinas  Perindustrian  Provinsi  Bali  telah  membantu  pengrajin  minuman  arak  Bali  dengan  alat penyulingan  di  Desa  Selumbung  yang  dibantu  dengan  3  (tiga)  alat  penyulingan  berstandar  nasional. Akan tetapi, jumlah pengrajin minuman arak Bali di sana berjumlah 25-30 orang.
Implikasi budaya merupakan yang paling mendasar dari segi keinginan dan perilaku seseorang karena  kebudayaan  menyangkut  segala  aspek  kehidupan  manusia.  Memilih  menjadi  pengusaha  arak karena  didorong  dari  faktor  budaya  menjadi  alasan  dasar  untuk  menjaga  hasil  kebudayaan  yang menjadi warisan oleh leluhur, dalam kehidupan manusia setiap daerah atau tempat mempunyai tradisi atau kebiasaan masing- masing yang memiliki ciri khas tersendiri.
Tradisi  leluhur  ini  perlu  dijaga  dan  melestarikan  tradisi  yang  mereka  miliki  untuk  diwariskan kepada  keturunan  selanjutnya,  tradisi  atau  kata  lain  dari  kebiasan  yang  telah  diwariskan  dari kehidupan  sebelumnya  yang  sehingga  saat  ini  masih  dilestarikan  oleh  masyarakat  Bali  dalam pembuatan minuman arak tersebut.
Mengenai  dampak  ekonomi  dan  hukum  yang  timbul  akibat  berlakunya  Pergub  Minuman Fermentasi dari segi ekonomi mengakibatkan makin banyaknya bermunculan pedagang arak Bali. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat menganggap pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Bali telah
melegalkan  arak  Bali,  tetapi  kenyataanya  berbeda  dari  yang  masyarakat  yang  hanya  melihat  sekilas saja dari berita ataupun hanya sekedar membaca judul dari Pergub Minuman Fermentasi.
Sehingga dengan makin maraknya pedagang arak Bali mengakibatkan pendapatan yang didapat oleh pedagang arak biasanya menurun drastis. Hal ini juga didukung dengan merebaknya kasus Covid- 19 di  Indonesia,  sehingga  lapangan  pekerjaan  semakin  sulit  maka  pendapatan  masyarakat  juga  ikut menurun.
Dari  dampak  sisi  hukum  berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Made  Verry  Mahardika  dan Bapak  I  Made  Yogi  Supardi    Dengan  berlakunya  Pergub  Minuman  Fermentasi  ini  dapat  memberi payung  hukum  terhadap  pengrajin  minuman  alkohol  khususnya  arak  Bali  yang  telah  memiliki  ijin edar. Sehingga dapat meniadakan oknum instansi terkait guna memungut dana dari para pengrajin arak Bali di Buleleng.
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Arak Bali Di Singaraja
Salah satu tujuan Pergub ini adalah untuk memanfaatkan minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali  sebagai  sumber  daya  ekonomi  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  krama  Bali,  terutama menggeliatkan perekonomian para perajin minuman fermentasi, seperti arak Bali, tuak Bali dan brem Bali. Dengan dikeluarkan Pergub Minuman Fermentasi ini yaitu alam Bali akan makin lestari karena masyarakat akan lebih banyak menanam pohon dan menjadikan tanaman industri yang menghasilkan produksi arak tersebut. Lahan yang selama ini tidak produktif, menjadi lebih produktif. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana agar Pergub ini bisa berjalan optimal yaitu bagaimana cara pengolahan arak Bali ini diproduksi, dikemas, dan dipasarkan secara modern agar mempunyai kualitas yang sama dengan minuman yang berasal dari produk asing atau luar negeri. Sebab, tujuan daripada pengembangan produk arak Bali adalah menjadi salah satu suguhan bagi wisatawan mancanegara .
Dengan  diundangkannya  Pergub  Minuman  Fermentasi  ini,  terdapat  beberapa  kendala  yang dihadapi oleh instansi-instansi terkait khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng dan juga para pengrajin minuman alkohol yang telah lama berkecimpung dalam dunia usaha minuman alkohol.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Ketut  Agus  Widi  Sanjaya.  selaku  Kepala  Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu  Pintu  Kabupaten  Buleleng  memaparkan  kendala  yang  dihadapi  Dinas  Penanaman  Modal  Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng dari Pergub Minuman Fermentasi yaitu tinggal menunggu petunjuk teknis yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Bali. Sehingga setelah dikeluarkannya petunjuk teknis tersebut maka aturan teknis yang akan menjadi syarat-syarat guna mendapatkan izin edar dapat diketahui.  Maka  dengan  itu  Pergub  Minuman  Fermentasi  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya berlaku.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Gede  Agus  Wisnawa  Diatmika.  selaku  Kepala Bidang Perindustrian di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten  Buleleng  memaparkan  kendala  yang  dihadapi  dengan  berlakunya  Pergub  Minuman Fermentasi  yaitu  pada  upaya  pemantauannya  dikarenakan  dalam  Pergub  Minuman  Fermentasi  telah dimuat secara jelas mengenai tata cara pemantauannya. Di Lapangan para pengrajin minuman alkohol belum  tentu  bisa  memiliki  pembukuan  catatan  yang  baik  dan  benar  sesuai  prosedur  dari  Dinas Perdagangan,  Perindustrian  dan  Koperasi,  Usaha  Kecil  Dan  Menengah  Kabupaten  Buleleng  seperti yang dimiliki oleh koperasi atau perusahaan yang telah memiliki ijin edar. Hal ini dikarenakan pada koperasi ataupun pada perusahaan yang telah memiliki ijin edar mempunyai tenaga profesional dalam mencatatkan  hal  tersebut,  sedangkan  para  pengrajin  minuman  alkohol  yang  mencatatkan  itu  dirinya sendiri (Diatmika, 16:2021)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gede Yudi Aman selaku ketua koperasi yang telah memproduksi  arak  Bali  secara  mandiri  menjelaskan  mengenai  kendala  yang  dihadapi  dengan berlakunya Pergub Minuman Fermentasi yaitu pada koperasinya sebetulnya belum beroperasi karena terkendala  dengan  ijin  edarnya,  sehingga  koperasi  Bali  Mula  masih  menunggu  kerjasama  dengan perusahaan  yang  telah  memiliki  ijin  edar,  mulanya  telah  ada    menjalin  kerjasama  dengan  Koperasi Bali  Mula  dan  perusahan  PT.WICO  akan  tetapi  dengan  adanya  pandemi  covid-19  yang mengakibatkan keadaan ekonomi di dunia menjadi tidak stabil dan menyebabkan kerjasama ini tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Nyoman  Juni  Wardana  selaku  Kepala  Bidang Penegakan  Perundang-undangan  dalam  dinas  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng
memaparkan  kendala  yang  dihadapi  dengan  berlakunya  Pergub  Minuman  Fermentasi  yaitu  pihak Satpol  PP  belum  dapat  melaksanakan  mandat  yang  telah  ditugaskan  dengan  berlakunya  Pergub Minuman  Fermentasi  ini  dikarenakan  masih  terfokus  dalam  penanganan  dan  penegakan  hukum protokol kesehatan covid-19 sehingga untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pergub Minuman  Fermentasi  ini  belum  dapat  dilakukan  dalam  penegakan  hukumnya  dan  juga  dari  satuan polisi pamong praja belum pernah melakukan monitoring maupun pengawasan terhadap pelaku usaha dalam  Pergub  Minuman  Fermentasi  ini  sesuai  dengan  ketentuan  dan  kewenangan  dari  pihak  satuan polisi pamong praja untuk tindakan terhadap adanya pelanggaran Pergub Minuman Fermentasi maka hanya  sebatas  pembinaan sesuai  dengan  teguran  dan juga  pengenaan sanksi  apabila  ada  pelanggaran dari pihak pelaku usaha.
Sebelum  diundangkannya  Pergub  Minuman  Fermentasi  ini  hal  yang  paling  menjadi  kendala yaitu penertiban para pedagang. Apalagi dengan kebanyakan masyarakat yang hanya membaca judul berita  mengenai  Pergub  Minuman  Fermentasi  ini  menyebabkan  banyak  bermunculan  para  pedagang yang  menganggap  menjual  minuman  alkohol  telah  diperbolehkan  dengan  bebas  tanpa  adanya  izin edar.  Tetapi  dalam  faktanya  peraturan  ini  harus  mempunyai  ijin  edar  guna  dapat  menjual  minuman alkohol secara legal.
Hal  ini  sama  dengan  pemaparan  yang  dijelaskan  oleh  pelaku  usaha,  kendala  yang  dihadapi dengan  berlakunya  Pergub  Minuman  Fermentasi  ini masyarakat  yang  hanya  mengetahui sekilas  dari berita-berita  yang  mengakibatkan  persaingan  usaha  semakin  banyak  khususnya  menjual  arak  Bali semakin  banyak,  dan  diperparah  dengan  keadaan  pandemi  covid-19  yang  memukul  perekonomian dunia khususnya di kabupaten Buleleng, Bali.
Selain  dengan  adanya  kendala  dalam  pelaksanaan  Pergub  Minuman  Fermentasi  terdapat  juga upaya yang dilakukan oleh instansi terkait guna mendukung Pergub Minuman Fermentasi ini berjalan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Gede  Agus  Wisnawa  Diatmika.  selaku  Kepala Bidang Perindustrian di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten  Buleleng  memaparkan  upaya  yang  dilakukan  Dinas  Perdagangan,  Perindustrian  dan Koperasi,  Usaha Kecil  Dan  Menengah  Provinsi  Bali dalam  penerapan  Pergub  Minuman  Fermentasi, telah  membantu  dengan  alat  penyulingan  yang  berstandar  nasional  akan  tetapi  yang  baru  dibantu sebanyak 2 (dua) alat saja. Sehingga penggunaan alat tersebut tidak efisien dengan jumlah pengrajin minuman alkohol yang berjumlah 25-30 pelaku usaha. (Diatmika, 16:2021)
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gede Yudi Aman selaku ketua koperasi yang telah memproduksi  arak  Bali  secara  mandiri  menjelaskan  mengenai  upaya  yang  dilakukan  Koperasi  Bali Mula  dalam  penerapan  Pergub  Minuman  Fermentasi  yaitu  walaupun  belum  memiliki  izin  edar Koperasi  Bali Mula terus melakukan  inovasi  produk agar  dikemudian  hari setelah  adanya  kerjasama yang berkelanjutan dengan perusahaan yang telah memiliki ijin edar, koperasi Bali Mula dapat terus berkembangan  sehingga  produk  yang  dihasilkan  tidak  selalu  sama  dengan  produksi  sebelum- sebelumnya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Ibu Fenti Indah Nirwana. selaku PFM ahli Muda Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  Kabupaten  Buleleng  menjelaskan  upaya  yang  dilakukan  Badan Pengawas  Obat  dan  Makanan  Kabupaten  Buleleng  dalam  penerapan  Pergub  Minuman  Fermentasi yaitu  tetap  melakukan  pengecekan  secara  berkala.  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Kabupaten Buleleng tidak hanya melakukan pengujian terhadap sampel produk baru tetapi juga tetap melakukan uji  sampel  produk  yang  telah  memiliki  izin.  Pengecekan  tersebut  berupa  kadar  alkohol  yang  tertera pada  label  kemasan  apakah  sama  dengan  kadar  pada  minuman  tersebut.  Selain  itu  juga  melakukan pengecekan  apakah  terdapat  kadar  metanol  pada  minuman  alkohol  tersebut.  Dan  juga  mengecek komposisi yang tertera pada label kemasan apakah ada ketidaksesuaian penulisan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik simpulan yaitu Penerapan Pergub Minuman Fermentasi dalam izin edar minuman fermentasi arak Bali di Singaraja tinggal menunggu petunjuk teknisnya saja dari  gubernur  Bali.  Dinas  Penanaman  Modal  Dan  Pelayanan  Satu  Pintu  Kabupaten  Buleleng  dan instansi  terkait  guna  mensosialisasikan  juga  terhalang  dengan  adanya  pandemi covid-19 ,  sehingga sampai saat ini Pergub Minuman Fermentasi di buleleng belum bisa berjalan efektif.
Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Pergub Minuman Fermentasi Di Singaraja, Dinas  Penanaman    modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu    Kabupaten  Buleleng  pemberlakuan Pergub Minuman Fermentasi belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan kendala dalam ketentuan pengurusan ijin edar minuman fermentasi yang belum bisa dikeluarkan dan diberlakukan di singaraja,  pemohon  izin  dalam  hal  ini  Koperasi  Bali  Mula  masih  menunggu  kerjasama  dengan perusahaan  yang  telah  memiliki  ijin  edar.  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Buleleng  belum dapat melaksanakan mandat yang telah ditugaskan dikarenakan masih terfokus dalam penanganan dan penegakan hukum protokol kesehatan covid-19 sehingga untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pergub Minuman Fermentasi ini belum dapat dilakukan dalam penegakan hukumnya, dan dari pelaku usaha dan banyaknya masyarakat yang hanya membaca sekilas dari berita mengakibatkan persaingan  usaha  semakin  banyak  khususnya  yang  menjual  arak  Bali  semakin  banyak  dan  juga diperparah dengan keadaan pandemi covid-19 yang memukul perekonomian dunia khususnya di Bali. 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  tersebut  diatas,  dapat  dikemukakan  saran  kepada  pemerintah  seharusnya mengkaji  ulang  Pergub  Minuman  Fermentasi  dan  juga  secepatnya  dalam  mengeluarkan  petunjuk teknis  guna  mempercepat  para  pengrajin  minuman  alkohol  untuk  mendapatkannya  payung  hukum yang  jelas  bagi  koperasi,  penjual  minuman  arak  Bali  dan  pengrajin  arak  Bali,  dan  diharapkan  para pengrajin  minuman  arak  Bali  ini  mendapatkan  secepatnya  fasilitas  penyulingan  minuman  yang bertaraf standar untuk bisa meningkatkan kualitas produk minuman arak bali ini
Kepada  masyarakat  sebaiknya  jika  membaca  suatu  berita  jangan  hanya  membaca  judul beritanya  saja,  alangkah  lebih  baiknya  juga  membaca  isi  berita  tersebut  guna  menghindari  salah penyampaian informasi dari berita tersebut.

## DAFTAR BACAAN
Ariawan, I. W., Yuliartini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). Implementasi Ketentuan Pasal 8 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pencantuman Label Pada Produk Minuman Beralkohol Khas Bali di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , Vol.4 (1). Basah, S. (1995). Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi . Surabaya. Bramanta,  I.  N.  S.,  Widiati,  I.  A.  P.,  &  Suryani,  L.  P.  (2020). Pemberian  Izin  Peredaran  Minuman  Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020. Jurnal Preferensi Hukum , Vol.1 (1). Burlian, P. (2015). Patologi Sosial . Bumi Aksara : Palembang.
Fantura, B., Wijaya, I. K. K. A., & Subamia, I. N. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Parkir  Guna  Mewudjudkan  Tertib  Lalu  Lintas  (Studi  Kasus  di  Kota  Labuan  Bajo  Kabupaten  Manggarai Barat). Jurnal Konstruksi Hukum , Vol.1 (1). Fathoni, A. (2011). Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skrip . Jakarta : Rineka Cipta. Margono, S. (2005). Metodologi Penelitian Pendidikan . PJakarta : T. Rineka Cipta. Nurwijaya, H., & Ikawati,  Z.  (2009). Bahaya alkohol dan cara mencegah kecanduannya . Jakarta : Elex Media Komputindo.
Rahmi,  H.  Z.  (2021). Implementasi  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  06/MDag/Per/2015  tentang pengaturan dan pengawasan minuman beralkohol . Fakultas Hukum. IAIN Padangsidimpuan.