PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MENGGADAIKAN BARANG JAMINAN FIDUSIA MELALUI SARANA MEDIASI PENAL

## Rio Adi Pratama
Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan E-mail: rioparatai@gmail.com

## Abstract :
Fiduciary  law  is  born  based  on  trust  between  the  fiduciary  (debtor)  to  the  fiduciary  recipient (creditor). The emergence of a fiduciary is determined by a principal agreement, namely an agreement on debt payable between the fiduciary giver and the recipient of the debt, so that the nature of the fiduciary agreement is acessoir or as a complement to the principal agreement as stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees.
Fiduciary  according  to the  origin  of the  word  comes  from  the  word  "fidies"  which means  trust. In accordance  with  its  meaning,  the  legal  relationship  between  the  debtor  (fiduciary  giver)  and  creditor (fiduciary recipient) is a legal relationship based on trust. Fiduciary trusts that fiduciary recipients want to return the property rights of goods that have been handed over after the debt is paid. On the contrary, the fiduciary trust believes that the fiduciary giver will not abuse the collateral that is in his power. Penal  mediation  as  an  alternative  solution  to  the  case  of  pawning  fiduciary  goods  at  the  stage  of investigation  needs  to  be  done  on  a  foundation  that  is  in  line  with  religious  values,  family  values  and harmony values as the first, second and third precepts of Pancasila.
In addition, this settlement also contains the principle of applying a "win-win" solution and does not end with  a  "lost-lost"  or  "win-lost"  situation,  and  in  harmony  with  new  developments  in  law  enforcement which are not always perpetrators must be processed, tried and punished through the concept of judicial restorative  justice  as  a  form  of  settlement  of  cases  outside  the  court  which  is  felt  to  cause  justice  and benefit for the community.
Keyword: Settlement of cases, mortgaging fiduciary goods, reason mediation, stage of investigation

## Abstrak :
Hukum  jaminan  fidusia  lahir  berdasarkan  atas  kepercayaan  antara  pemberi  fidusia  (debitor) kepada penerima fidusia (kreditor). Timbulnya fidusia ditentukan oleh perjanjian pokok yaitu perjanjian utang  piutang  antara  pemberi  fidusia  dan  penerima  utang-piutang,  sehingga  sifat  perjanjian  fidusia adalah  acessoir  atau  sebagai  pelengkap  perjanjian  pokok  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Fidusia menurut menurut asal katanya berasal dari kata “fidies” yang berarti kepercayaan. Sesuai arti  katannya,  maka  hubungan  hukum  antara  debitur  (pemberi  fidusia)  dan  kreditur  (penerima  fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia  mau  mengembalikan  hak  milik  barang  yang  telah  diserahkan  setelah  dilunasi  hutangnya. Sebaliknya,  peneriman  fidusia  percaya  bahwa  pemberi  penal  sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara menggadaikan  barang  jaminan  fidusia  pada  tahap  penyidikan  perlu  dilakukan  dengan  landasan  yaitu sejalan dengan nilai religius, nilai kekeluargaan dan nilai keselarasan sebagaimana sila pertama, kedua dan ketiga dari Pancasila.
Selain  itu,  penyelesaian  ini  juga  mengandung  asas  diterapkannya  solusi  “menang-menang”  (win- win) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (lost-lost) atau “menang-kalah” (win-lost), serta selaras dengan perkembangan baru dalam penegakkan hukum dimana tidak selalu seorang pelaku harus diproses, diadili dan dihukum melalui konsep peradilan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian perkara  di  luar  pengadilan  yang  dirasakan  lebih  menimbulkan  keadilan  dan  kemanfaatan  bagi masyarakat.
Kata  kunci: Penyelesaian  perkara,  menggadaikan  barang  jaminan  fidusia,  mediasi  penal,  tahap penyidikan

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Hukum jaminan fidusia lahir berdasarkan  atas  kepercayaan  antara pemberi fidusia (debitor) kepada penerima  fidusia (kreditor) .  Timbulnya fidusia  ditentukan  oleh  perjanjian  pokok yaitu  perjanjian  utang  piutang  antara pemberi  fidusia  dan  penerima  utang- piutang,  sehingga  sifat  perjanjian  fidusia adalah acessoir atau  sebagai  pelengkap perjanjian  pokok  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia menurut menurut asal katanya  berasal  dari  kata  “ fidies ”  yang berarti kepercayaan. Sesuai arti katannya, maka  hubungan  hukum  antara  debitur (pemberi  fidusia)  dan  kreditur  (penerima fidusia)  merupakan  hubungan  hukum yang  berdasarkan  kepercayaan.  Pemberi fidusia  percaya  bahwa  penerima  fidusia mau  mengembalikan  hak  milik  barang yang  telah  diserahkan  setelah  dilunasi hutangnya. Sebaliknya, peneriman fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan  barang  jaminan  yang berada pada kekuasaannya.
Di  dalam  Pasal  23  ayat  (2)  Undang- Undang  No.  42  Tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia,  pemberi  fidusia  dapat menggadaikan benda yang dijadikan jaminan  fidusia,  asalkan  ada  persetujuan tertulis  dari  penerima  fidusia.  Akan  tetapi, apabila  tidak  mendapat  persetujuan  tertulis
dari  penerima  fidusia  (dalam  hal  ini perusahaan pembiayaan), maka berdasarkan Pasal  36  UU  Fidusia, iancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun dan  denda  paling  banyak  Rp50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.
Sedangkan untuk pihak ketiga sebagai  penerima  barang  gadai,  terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut mengetahui atau tidak  mengetahui bahwa barang  tersebut  telah  dijadikan  jaminan fidusia,  pihak  ketiga  tersebut  tidak dilindungi oleh hukum. Ini karena pada  prinsipnya  ketentu- an mengenai larangan  menggadaikan benda  jaminan fidusia  telah diatur dalam undang-undang.    Dengan    demikian, semua    orang    dianggap    mengetahuinya karena  jaminan  fidusia  tersebut telah  didaftarkan  maka  dianggap  semua .orang  dapat  memeriksa  pada  Kantor Pendaftaran Fidusia.
Problematika  hukum  dalam  jaminan fidusia  adalah  sering  kali pemberi  fidusia memindahtangankan  kepada pihak ketiga tanpa  sepengetahuan penerima fidusia. Perbuatan  pemberi  fidusia  yang  memin- dahtangankan,menggadaikan  merupakan tindak  pidana,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 36.
Penggelapan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Digelap- kannya benda fidusia tentu akan menyulitkan  eksekusi  oleh  penerima
fidusia,  karena  benda  yang  dijadikan jaminan  tidak  berada  dalam  penguasaan pemberi fidusia.
Apabila pemberi fidusia diduga telah melakukan  tindak  pidana  menggadaikan barang jaminan fidusia  maka, penyelesai- an  hukum  terhadap  menggadaikan  benda fidusia  melalui  peradilan  akan  melalui proses  yang  panjang  karena  meliputi penyidikan,  penuntutan,  persidangan  dan berakhir  pada  lembaga  pemasyarakatan. Di  samping  itu,  dengan  diprosesnya perkara  pidana  di  peradilan  tentu  akan menambah beban atau bahkan penumpuk- an  perkara  di  lembaga  pengadilan. Diperburuk lagi opini masyarakat tentang maraknya  kolusi  korupsi  dan  nepotisme dalam  peradilan,  menambah  ketidak- percayaan  masyarakat  terhadap  lembaga pengadilan. Pemberi fidusia akan menjalani  proses  peradilan  pidana  yang tentunya akan menghasilkan suatu penghukuman  kepada  yang  terbukti bersalah,  namun  tidak  dapat  menyelesai- kan  atas  kerugian  ekonomi  yang  timbul akibat perbuatan tersebut.
Idealnya penyelesaian perkara tindak pidana  menggadaikan  jaminan  fidusia tidak  hanya  melalui  jalur  litigasi  tetapi penyelesaian hukum dapat juga dilakukan melalui  jalur  di  luar  pengadilan  melalui mediasi.  Mediasi  merupakan  salah  satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar  pengadilan  dalam  lingkup  hukum
perdata,  yang  biasa  dikenal  sebagai Alternative Dispute Resolution atau ADR. ADR  pada  umumnya  di  lingkungan kasus-kasus  perdata, tidak  untuk  kasus- kasus pidana, tetapi kenyataan di lapangan seringkali perkara pidana diselesaikan  melalui  mediasi,  dalam praktik  ada  beberapa  yang  diselesaikan secara non-litigasi melalui mediasi.
Berkaitan dengan pembaharuan hukum pidana nasional, maka perlu dicari alternatif lain dalam penyelesaian perkara pidana  menggadaikan  benda  jaminan fidusia  selain  melalui  jalur  litigasi. Alternatif tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan  yang  sesuai  dengan  nilai  nilai  yang hidup  di  masyarakat  agar  menghasilkan win-win  solution dalam  penyelesaian perkara  pidana  menggadaikan  barang jamina fidusia.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tesis dengan judul : PENYELESAIAN  PERKARA  PIDA- NA MENGGADAIKAN
BARANG

## JAMINAN FIDUSIA MELALUI
SARANA MEDIASI PENAL .

## B. Rumusan Masalah
Bagaimana  alasan  perkara  pidana menggadaikan barang jaminan fidusia dapat diselesaikan melalui sarana media penal dan Bagaimanakah  model  penyelesaian  perkara
pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui sarana mediasi penal.

## PEMBAHASAN
ALASAN  PERKARA  PIDANA  MENG-

## GADAIKAN BARANG
JAMINAN

## FIDUSIA PERLU DISELESAIKAN MELALUI SARANA MEDIASI PENAL
A. Optimalisasi Keterlibatan Korban Dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Perlindungan  terhadap  korban  dalam sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  relatif kurang  diperhatikan,  karena  ketentuan hukum  acara  pidana  di  Indonesia  masih bertumpu  pada  perlindungan  bagi  pelaku (offender  orientied) .  Padahal  pandangan kriminologis  dan  hukum  pidana,  kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan  kerugian  kepada  korban, masyarakat  dan  pelanggar  sendiri.  Dari ketiga  kelompok  itu  kepentingan  korban adalah  bagian  utama  tindak  pidana,  dimana menurut  Andrew  Ashworth, “primary  an offence against  the  victim  and  only secondarily  an  offence  against  the  wider comunity or state”.
Perlindungan  korban  merupakan  salah satu  masalah  yang  mendapat  perhatian  dunia internasional.  Dalam  Kongres  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  VII  tahun  1985  di Milan  berkenaan Prevention  Crime  and  the Treatment of  Offenders ,  dikemukakan  bahwa:
” victim’s  rights  should  be  perceived  an integral  aspect  of  the  total  criminal  justice system ” (terjemahan: hak-hak korban
seyogyanya  dilihat  sebagai  bagian  integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.
Dalam Declaration  of  Basic  Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (Deklarasi  Nomor  A/Res/40/34 Tahun  1985,  tanggal  6 September  1985) ditegaskan,  bahwa: Victims  means  persons who,  individually or  collectively,  have suffered harm,  including  physical  or  mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of  their  fundamental right,  through  acts  or  omissions  that  are  in violation  of  criminal  laws  operative  within member  states,  including  those  laws proscribing criminal abuse power . (terjemahan:  korban  adalah  orang-orang, baik  secara  individual maupun  kolektif, yang  menderita  kerugian  akibat  perbuatan (tidak  berbuat)  yang  melanggar  hukum pidana  yang  berlaku  di  suatu  negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan  kekuasaan).  Korban  dalam perkara  pidana  beraspek  perikatan  perdata adalah seseorang yang mengalami penderitaan  kerugian  materiil  berupa  harta benda/kekayaan yang bernilai ekonomi/bisnis akibat adanya:
a. perbuatan  pelaku  yang  menggunakan rangkaian  kata  bohong/tipu  muslihat/cacat tersembunyi,  ataupun  memalsukan  doku- men/surat  untuk  mempengaruhi  korban untuk menyepakati perjanjian/kontrak; atau b. perbuatan pelaku yang tanpa sepengetahuan/seijin korban melakukan
tindakan  mengalihkan/menjual/menggadai- kan  barang  yang  dikuasainya  secara  sah (yang masih berstatus pinjam meminjam/sewa menyewa/sewa guna usaha, dan lain-lain).
Perlindungan  terhadap  korban  tindak pidana  dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia  nampak  belum memperoleh perhatian  serius.  Hal  ini  terlihat  dari  masih sedikitnya  hak-hak  korban  memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional.  Adanya  ketidakseimbangan  antara perlindungan  korban  dengan  pelaku  pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran  dari  asas  setiap  warga  negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan,  sebagaimana  diamanatkan oleh  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  1945  yang  berbunyi:  ”Segala  warga negara  bersamaan  kedudukannya  di  dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung  hukum  dan  pemerintahan  itu dengan tidak ada kecualinya”.
Selama  ini  muncul  pandangan  yang menyebutkan  pada  saat  pelaku  telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman/pemidanaan, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan,  padahal  pendapat  demikian  tidak sepenuhnya benar.
Korban  pada  dasarnya  merupakan  pihak yang  paling  dirugikan  dalam  suatu  proses peradilan  pidana,  karena  tidak  memperoleh perlindungan  sebanyak  yang  diberikan  oleh undang-undang  kepada  pelaku.  Akibatnya,
pada  saat  pelaku  telah  dijatuhi  sanksi  pidana oleh  pengadilan,  kondisi  korban  seperti  tidak dipedulikan  sama  sekali.  Padahal,  masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak  hanya  berlaku  terhadap  pelaku  saja tetapi juga korban. Dalam setiap penanganan perkara  pidana  aparat  penegak  hukum (polisi,  jaksa)  seringkali  dihadapkan  pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan,  yaitu  kepentingan  korban  yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban tindak  pidana  (secara  mental,  fisik,  maupun materiil), dan kepentingan tersangka sekalipun  dia  bersalah  tetapi  dia  tetap sebagai  manusia  yang  memiliki  hak  asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas  perbuatannya  itu  pelaku  masih  belum mendapatkan putusan hakim yang memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yang menyatakan  bahwa  dia  bersalah.  Pelaku harus  tetap  dianggap  sebagai  orang  yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah). Dalam  penyelesaian  perkara  pidana termasuk  perkara  pidana  menggadaikan barang jaminan fidusia, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa,  sementara  hak-hak korban diabaikan.
Dalam  penyelesaian  perkara  pidana, banyak ditemukan korban kurang memperoleh  perlindungan  hukum  yang memadai, baik perlindungan yang
sifatnya  immateriil  maKorban  hanya ditempatkan  sebagai  alat  bukti  yang memberi  keterangan  yaitu  hanya  sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk  memperoleh  keleluasaan  dalam memperjuangkan  haknya  adalah  kecil. Korban  tidak  diberikan  kewenangan  dan tidak  terlibat  secara  aktif  dalam  proses penyidikan sampai dengan tahap persidangan,  sehingga  ia  kehilangan kesempatan  untuk  memperjuangkan  hak- haknya  dan  memulihkan  keadaannya akibat suatu tindak pidana. Korban dalam perkara pidana menggadaikan  barang  jaminan  fidusia, seperti halnya juga korban dalam  perkara pidana  pada  umumnya  sangatlah  lemah posisinya.
Dalam  setiap  tahapan  dalam  proses peradilan  pidana,  korban  tidak  terlibat langsung  dalam  memperjuangkan  hak- haknya,  karena  sudah  diwakili  oleh negara  melalui  lembaga  yang  ada  pada sistem  peradilan  pidana.  Dimana  korban tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi  langsung  dengan  pelaku guna menuntut hak-haknya dan memulihkan  kerugian  materiil  yang dialaminya.
KUHP  saat  ini  kurang  memperhatikan pada  korban.  Tidak  ada  ganti  rugi  yang diatur  dalam  KUHP.  Kemungkinan  adanya ganti  rugi  hanya  ada  dalam  Pasal  14c KUHP,  yaitu  sebagai  salah  satu  syarat  di
dalam  pidana  bersyarat.  Jadi,  ganti  rugi bukan  sebagai  salah  satu  bentuk  pidana, tetapi  hanya  sebagai  syarat  bagi  terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata  lain,  ide  dasar  yang  melatarbelakangi pemikiran  adanya  ganti  rugi  dalam  pidana bersyarat  dalam  KUHP,  tetap  berorientasi pada  pelaku  dan  tidak  pada  korban. Demikian  pula  dalam  KUHAP  yang mengatur hak korban tindak pidana kejahatan  dalam  Pasal  98  -  Pasal  101,  yaitu mengatur  tentang  penggabungan  gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana. Akan tetapi, praktik peradilan pidana di Indonesia dapat  dikatakan  hampir  tidak  ada  hakim menjatuhkan  putusannya  yang  berdasarkan pada Pasal 98-Pasal 101 tersebut.
Dalam  konteks  mendorong  keter- libatan korban dalam memperjuangkan  hak- haknya  dalam  proses  penyelesaian  perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia,  maka  penerapan  mediasi  penal menjadi  sangat  urgen  dan  relevan.  Hal  ini sejalan  dengan  salah  satu  prinsip  kerja mediasi  penal,  adalah  penekanan  pada partisipasi  aktif  dari  para  pihak  yang berkonflik, yakni pihak pelaku dan korban. Dalam  penyelesaian  perkara  pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui  mediasi  penal,  pelaku  dan  korban tidak  dilihat  sebagai  objek  dari  prosedur penyelesaian  perkara  pidana,  tetapi  lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab  pribadi  dan  kemampuan
untuk  berbuat  atas  kehendaknya  sendiri untuk menyelesaikan perkaranya. Pendekatan restorative justice merupakan  suatu  paradigma  yang  dapat dipakai  sebagai  bingkai  dari  strategi penyelesaian perkara pidana beraspek perikatan  perdata  melalui  mediasi  penal yang melibatkan para pihak secara aktif dan otonom, termasuk pihak korban.
Keterlibatan  korban  secara  aktif  dalam penyelesaian  perkara  pidana  menggadaikan barang  jaminan  fidusia  melalui  mediasi penal  dapat  dilihat  semenjak  dari  sebelum memasuki tahap penyelesaian perkara sampai  pada  saat  penyelesaian  perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia. Sebelum memasuki tahapan penyelesaian  perkara  pidana  menggadaikan barang  jaminan  fidusia,  keterlibatan  korban sudah  terlihat  ketika  melakukan  pilihan sesuai kehendaknya, apakah memilih penyelesaian  perkara  pidana  menggadaikan barang  jaminan  fidusia  melalui  proses peradilan  pidana  ataukah  melalui  mediasi penal.
Selain  itu,  keterlibatan  korban  juga menentukan  dalam  memilih  Mediator  Penal yang  dipercayanya  untuk  dapat  membantu penyelesaian  perkara  pidana  menggadaikan barang jaminan fidusia yang dihadapinya. Saat  penyelesaian  perkara  pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui  media  penal,  korban  dapat  terlibat
secara  aktif  dan  otonom  dalam  setiap tahapan, sebagai berikut:
1. Menciptakan Forum
2. Pengumpulan dan Pembagian Informasi
3. Penyampaian Masalah
4. Pengambilan Keputusan (Hasil Akhir).
Penyelesaian  perkara  pidana  meng- gadaikan  barang  jaminan  fidusia  melalui mediasi  penal  telah  memberikan  peran  atau keterlibatan  korban  sebagai  subjek  secara aktif dan otonom. Proses mediasi penal yang mengutamakan penyelesaian konflik melalui perundingan  antara  pelaku  dan  korban bermanfaat positif.
Dalam  penyelesaian  perkara  pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui  mediasi  penal  telah  menempatkan kepentingan  korban  sebagai  pertimbangan utama  dan  subtansial  dalam  hasil  akhir. Hasil  akhir  proses  penyelesaian  perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui mediasi penal mencerminkan pada  kepentingan  korban,  khususnya  yang berkenaan  dengan  jenis,  bentuk  dan  cara restitusi  (ganti  kerugian)  yang  sesuai kesepakatan.
Penyelesaian  perkara  pidana  beraspek perikatan  perdata  melalui  mediasi  penal yang mengutamakan proses yang berorientasi  pada  dialog  dengan  penekanan pada  keterlibatan  korban  secara  aktif  dan otonom,  akan  menghasilkan  kesepakatan bersama  berupa  ganti  rugi  yang  sesuai kesepakatan.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa,  proses  penyelesaian  perkara  pidana
beraspek  perikatan  perdata  melalui  mediasi penal  dapat  memberikan  solusi  terbaik  bagi kepentingan korban.
Manfaat positif bagi korban dalam proses mediasi penal, adalah sebagai berikut: 1. Korban dapat mengenali dan mempelajari pelaku.
2. Korban dapat mengajukan pertanyaan pada pelaku.
3. Korban  dapat  mencurahkan  perasaan dan  kebutuhan  setelah  terjadinya tindak  pidana  beraspek  perikatan perdata, serta mengungkapkan harapan maupun keinginan.
4. Korban  memiliki  kesempatan  yang luas  untuk  menjelaskan  kerugian  dan penderitaan  yang  dialaminya  akibat tindak  pidana  menggadaikan  barang jaminan  fidusia  yang  dilakukan  oleh pelaku.
5. Korban  dapat  memahami  kondisi pelaku dan menerima permintaan maaf dan/atau perbaikan/ganti kerugian.
6. Menyelesaikan konflik yang masih ada dan  melupakan  tindak  pidana  yang telah dilakukan pelaku.
Dalam  penyelesaian  perkara  pidana menggadaikan  barang  jaminan  fidusia melalui mediasi penal telah menempatkan kepentingan  korban  sebagai  pertimbang- an  utama  dan  subtansial  dalam  hasil akhir.  Hasil  akhir  proses  penyelesaian perkara  pidana  menggadaikan  barang jaminan  fidusia  melalui  mediasi  penal
mencerminkan  pada  kepentingan  korban, khususnya  yang  berkenaan  dengan  jenis, bentuk  dan cara  restitusi (ganti kerugian) yang sesuai kesepakatan.
Penyelesaian perkara pidana beraspek perikatan perdata melalui mediasi penal yang mengutamakan proses  yang  berorientasi  pada  dialog dengan  penekanan  pada  keterlibatan korban  secara  aktif  dan  otonom,  akan menghasilkan kesepakatan bersama berupa ganti rugi yang sesuai kesepakatan.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa,  proses  penyelesaian  perkara pidana beraspek perikatan perdata melalui  mediasi  penal  dapat  memberikan solusi terbaik bagi kepentingan korban.
B. Kemanfaatan Penyelesaian  Perka-
ra Pidana Menggadaikan Barang Jaminan  Fidusia  Melalui  Mediasi Penal
Mediasi penal saat ini dapat dideskripsikan  sebagai  berikut:  Mediasi penal  tidak  diatur  dalam  undang-undang melainkan hanya diatur secara parsial dan terbatas berupa peraturan Kapolri/ Menteri. Mediasi  Penal  dalam  praktik  di daerah tertentu dilakukan melalui mekanisme  musyawarah/pemaafan  yang ada  di  dalam  masyarakat  melalui  kepala adat  seperti  dalam  bentuk  musyawarah keluarga,  musyawarah desa,  masyawarah adat  dan  juga  melalui  peradilan  adat  di samping sistem peradilan pidana. Mediasi penal  juga  terlaksana  dan  diakui  melalui
yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  dan lewat Putusan Pengadilan Negeri. Konteks korelasi implementasi mediasi  penal  sebagai  perwujudan  nilai- nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat berdampak  positif.  Mediasi  penal  harus dapat dijadikan kekuatan guna mendukung alternatif penyelesaian perkara  pidana  menggadaikan  barang jaminan  fidusia.  Hal  ini  sesuai  landasan pemikiran  dengan  pisau  analisis  teori restorative justice .
Mediasi  penal  merupakan  dimensi  yang dapat  dijadikan  arah,  pegangan  dan petunjuk  bagaimana  seharusnya  mediasi penal  akan  dilakukan  sehingga  sesuai dengan  kultur  masyarakat  Indonesia. Dilakukannya mediasi penal mengandung asas  diterapkannya  solusi  “menang- menang” (win-win) dan  bukan  berakhir dengan  situasi  “kalah-kalah” (lost-lost) atau  “menang-kalah” (win-lost) .  Pada proses  mediasi  penal  diperoleh  puncak keadilan tertinggi karena terjadi kesepakatan  para  pihak  yang  terlibat dalam  perkara  pidana  yaitu  antara  pihak pelaku  dan  korban  sehingga  terjalinnya silaturahim,  sehingga  dihindari  adanya penghukuman sebagai bentuk asas retributif.
mediasi penal dapat dijadikan sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara pidana  menggadaikan  barang  jaminan
fidusia  pada  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia dengan dasar, sebagai berikut: 1. Mewujudkan keadilan bagi pelaku dan korban tindak pidana
2. Keberadaan  sanksi  pidana  dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia
3. Alternatif  sanksi  terhadap  pelaku tindak  pidana  menggadaikan  barang jaminan fidusia
4. Pelaku memahami konsekuensi perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
5. Sanksi  disesuaikan  dengan  kondisi korban
Pemberian  ganti  kerugian  kepada korban, juga sebagai bentuk menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, membebaskan rasa bersalah  dari  pelaku  dan  mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
MODEL  PENYELESAIAN  PERKARA PIDANA  MENGGADAIKAN  BARANG

## JAMINAN FIDUSIA MELALUI
SARANA MEDIASI PENAL A. Efektifitas Mediasi Penal Dalam
Penyelesaian Perkara Pidana
Berbicara  mengenai  hukum,  maka harus juga membicarakan tentang masyarakat,  karena  tidak  mungkin  hukum tersebut  terlepas  dari  masyarakat.  Ada sebuah  teori  yang  menjelaskan  hal  tersebut, yakni teori yang dikemukakan oleh Carl von Savigny,  dimana  menurutnya  “ das  Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke ” atau terjemahannya bahwa hukum itu
tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang  bersama  masyrakat.  Oleh karena  itu  dalam  memandang  hukum,  maka sudah  barang  tentu  bahwa  masyarakat  juga harus di perhatikan Berkaca  dari  hal  tersebut,  maka  dalam penegakan  hukum  pun,  kesadaran  hukum masyarakat  dan  nilai-nilai  yang  tumbuh  di masyarakat  sangatlah  penting.  Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusuma Atmadja,  bahwa  hukum  yang  dibuat  harus sesuai atau memperhatikan kesadaran hukum  masyarakat.  Penyimpangan  dari  hal tersebut diatas menimbulkan kondisi Penegakan hukum ( law enforcement ) menjadi stagnan. diketahui  bahwa  maraknya  wacana terhadap fenomena restorative justice merupakan  antiklimaks  atas  hancurnya sistem  pemidanaan  yang  ada  pada  saat  ini. Sistem  Pemasyarakatan  sebagai  pengganti Sistem  Kepenjaraan  ternyata  sudah  terbukti sama  sekali  tidak  efektif  dalam  menekan tingginya  angka  kejahatan. Restorative Justice lebih  memandang  pemidanaan  dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai  pemenuhan  atas  kerugian  yang diderita oleh korban, dan sekaligus diharapkan  mampu  mengembalikan  magis religius  dalam  komunitas  masyarakat  si pelaku,  sehingga  kedamaian  menjadi  tujuan akhir dari konsep ini.
Saat  ini  di  dalam  sistem  hukum  di Indonesia,  sudah  mulai  mengarah  kepada
pengadopsian  konsep restorative  justice tersebut.  Namun  untuk  sementara,  masih diberlakukan  secara  partial  dan  memandang tingkat  urgenitas  yang  sangat  mendasar, yaitu  dapat  ditemukan  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Anak.
Praktik  mediasi  penal  dalam  menye- lesaikan  perkara  pidana  tertentu,  baik  yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat dengan  cara  perdamaian  antara  pelaku  dan korban  yang  diakhiri  dengan  pembayaran ganti  kerugian  kepada  korban  ( Penal mediation  out  of  court )  maupun  dalam penyelesaian  perkara  pidana  pada  tahap- tahap proses peradilan pidana yang kesepakatan dan pembayaran ganti kerugiannya  dari  pelaku  kepada  korban hanya  dijadikan  sebagai  pertimbangan  yang meringankan tuntutan pidana dan penjatuhan pidana ( Penal mediation within court ).
Dalam  penyelesaian  sengketa  alternatif ( Alternative Dispute Resolution ) tidak hanya dikenal dalam kaedah-kaedah hukum perdata,  tetapi juga  mulai  dikenal  dan berkembang  dalam  kaedah  hukum  pidana. Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan  dalam  hukum  pidana  adalah dalam  bentuk  mediasi  atau  dikenal  dengan istilah ‘mediasi penal’ ( penal mediation ).
Di samping istilah tersebut, terdapat juga istilah  lain  yang  dikenal  dalam  beberapa bahasa di dunia seperti “ mediation in criminal cases ” atau ”mediation in penal matters” yang
dalam istilah Belanda disebut
strafbemiddeling, dalam istilah Jerman disebut ” Der
Außergerichtliche Tataus-gleich ”
(disingkat  ATA),  dan  dalam  istilah  Perancis disebut ”de mediation pénale”.
Proses  penyelesaian  perkara  pidana menggadaikan  barang  jaminan  fidusia secara non-litigasi tersebut dirasakan oleh para  pihak  lebih  sederhana,  cepat,  efektif dan  berkeadilan,  karena  penyelesaian tersebut  dikehendaki  oleh  para  pihak  dan tidak  formalistik  serta  para  pihak  saling memaafkan.
Keunggulan utama suatu penyelesaian  perkara  (termasuk  perkara pidana)  di  luar  pengadilan  dengan  ADR ( Alternative  Dispute  Resolution )  adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri ( win win solution ) lebih mencerminkan  rasa  keadilan.  Dalam menjamin  kepastian  hukum  terhadap tidak pidana menggadaikan barang jaminan fidusia tersebut dapat diselesaikan  melalui  mediasi,  sepanjang korban dan pelaku dengan sukarela secara musyawarah untuk mencapai perdamaian. Efektifitas penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang yang menjadi  objek  jaminan  fidusia,  tidak hanya ditentukan dari karakteristik perjanjian fidusia saja, tetapi ada beberapa  faktor  yang  mempengaruhi penyelesaian  melalui  mediasi  penal, antara  lain:  kemauan  para  pihak  untuk menyelesaikan perkara; terpenuhinya kepentingan  pelaku  dan  korban;  peran
mediator  dalam  menyelesaikan  tindak pidana.
B. Formulasi  Pengaturan  Mediasi  Penal Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana Menggadaikan Barang Jaminan Fidusia di Masa Mendatang Dalam kehidupan masyarakat
Indonesia sebenarnya telah banyak dilakukan  praktik  mediasi  penal  dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana meskipun tidak mengemuka, sehingga kasus tersebut  tidak  sampai  pada  proses  peradilan pidana. Praktik mediasi penal yang dilakukan oleh masyarakat biasanya menggunakan  tokoh  masyarakat  atau  tokoh agama sebagai mediatornya, sehingga penggunaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang merupakan  bagian  dari  proses  peradilan pidana sangat dibutuhkan.
Mendorong  pentingnya  ditetapkan formulasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian  sengketa  yang  menjadi bagian  dari  proses  yang  wajib  ditempuh dalam penyelesaian perkara pidana menggadaikan  barang  jaminan  fidusia, mengingat  kekhasan  yang  melekat  pada perkara  tersebut.  Adapun  penentuan kebijakan-kebijakan  formulasi  mediasi penal  dalam  perkara  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  harus  diperhatikan oleh pembuat undang-undang meliputi:
(1) Penentuan Formulasi Pengertian Yuridis Mediasi Penal.
(2) Kebijakan Penentuan Asas-Asas
Mediasi  Penal,  dimana  asas-asas  mediasi penal  dalam  perkara  pidana  menggadaikan barang jaminan fidusia yang perlu dirumuskan  meliputi:  asas  bebas  dan  suka rela,  kebebasan  para  pihak  untuk  menarik diri selama proses mediasi, asas kerahasiaan (confidential).
(3) Jangka  waktu  mediasi  penal,  yakni lamanya proses mediasi penal.
Konstruksi    kebijakan    formulasi hukum    pidana    untuk    menjadikan  mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia di masa mendatang adalah bangunan tentang  pelaksanaan  mediasi  penal,  yakni perencanaan/kebijakan tentang prosedur atau  mekanisme  mediasi  penal  dalam penyelesaian  perkara  pidana  menggadaikan barang jaminan fidusia di masa mendatang. Konstruksi  mediasi  penal  sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menggadaikan  barang  jaminan  fidusia  yang ideal  sudah  saatnya  disusun  dasar  hukum dan peraturan pelaksanaannya. Dalam rangka  memberikan  dasar  hukum  dan peraturan  pelaksanaan  terhadap  mediasi penal sebagai salah satu sarana penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan  fidusia,  maka  perlu  dilakukan pembaharuan dan penataan sistem peradilan pidana  sebagai  bagian  dari  pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan sistem peradilan pidana diperlukan untuk
memberikan  tempat  kepada  mediasi  penal sebagai  alternatif  penyelesaian  perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia.
Pembaharuan  sistem  peradilan  pidana dapat  dimulai  dengan  memberikan  dasar hukum dari mediasi penal, yakni melakukan perubahan  atau  revisi  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang berkaitan  dengan proses  penyelesaian  perkara  pidana  dengan penambahan  lembaga  baru,  yakni  mediasi penal.
Pembaharuan  sistem  peradilan  pidana perlu dilakukan melalui pendekatan komparatif dan komprehensif terhadap perkembangan  pemikiran  yang  berkembang pada  tataran  global  maupun  lokal.  Dalam tataran global, mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian  perkara  pidana  sudah  cukup maju.  Beberapa  negara  sudah  mengakui  dan menerapkan  mediasi  penal  sebagai  alternatif penyelesaian perkara pidana yang diintegrasikan  dalam  KUHP,  KUHAP,  dan undang-undang  khusus.  Dalam  tataran  lokal, pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak bisa  dilepaskan  dengan  keberadaan  hukum yang  hidup  dan  berkembang  di  dalam masyarakat  adat  yang  secara  konstitusional pada  Pasal  18B  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  1945  telah  diakui,  yang  berbunyi: ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan
Republik  Indonesia,  yang  diatur  dengan undang-undang”.  Dalam  hukum  adat  di Indonesia,  proses  penyelesaian  konflik  yang terjadi  pada  masyarakat  adat  dilakukan melalui  cara  perdamaian,  hal  ini  menyerupai atau dapat disamakan dengan proses penyelesaian  perkara  pidana  melalui  mediasi penal.
Mediasi  dapat  saja  dilakukan  pada tingkat  penuntutan  maupun  pada  sidang pengadilan  dengan  pertimbangan  kepastian hukum,  kemanfaatan  hukum  dan  keadilan hukum  dengan  argumentasi  adalah  jika mediasi  penal  dilakukan  pada  tingkat penuntutan,  asas  yang  dapat  digunakan adalah  asas  oportunitas  yang  merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada  Jaksa  untuk  mengenyampingkan perkara,  walaupun  telah  cukup  bukti- buktinya,  demi  kepentingan  umum  baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Formulasi mediasi penal dalam penyelesaian  perkara  pidana  menggadaikan barang  jaminan  fidusia  di  masa  mendatang patut  diterapkan  menjadi  bagian  dalam proses peradilan pidana dengan memperhatikan prinsip dan kebijakan formulasinya karena lebih memberi keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku dan korban. C. Konstruksi Model Mediasi Penal Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana Menggadaikan Barang Jaminan Fidusia Dalam masyarakat Indonesia
penyelesaian  suatu  perkara  baik  perdata maupun  pidana  dengan Mediasi  Penal
bukan  hal  baru,  hal  ini  dibuktikan  dengan adanya  penyelesaian  dengan  pendekatan musyawarah.  Bila  dilihat  secara  historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus. Mediasi  penal  merupakan  dimensi  baru yang  dikaji  dari  aspek  teoritis  dan  praktik. Dikaji  dari  dimensi  praktik  maka  mediasi penal  akan  berkorelasi  dengan  pencapaian dunia  peradilan.  Seiring  dengan  berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan  jumlah  volume  perkara  dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke  pengadilan,  sehingga  konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa  dan  memutus  perkara  sesuai  asas peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan tanpa  harus  mengorbankan  pencapaian  tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Adapun ide dan prinsip dari mediasi penal, adalah:
1. Penanganan konflik ( Conflict Handling/Konfliktbearbeitung ): Tugas mediator  adalah  membuat  para  pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong  mereka  terlibat  dalam  proses komunikasi.Hal  ini  didasarkan  pada  ide, bahwa  kejahatan  telah  menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi  pada  proses  ( Process Orientation/Prozessorientierung ):
Mediasi  penal  lebih  berorientasi  pada
kualitas  proses  daripada  hasil,  yaitu menyadarkan  pelaku  tindak  pidana  akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik  terpecahkan,  ketenangan  korban dari  rasa  takut  sehingga  mediasi  penal dapat  dikatakan  menyelesaikan  perkara secara menyeluruh.
3. Proses  informal  ( Informal  Proceeding Informalität ),  Mediasi  penal  merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis,  menghindari  prosedur  hukum yang ketat.
4. Ada  partisipasi  aktif  dan  otonom  para pihak ( Active and Autonomous Participation -
Parteiautonomie/Subjektivierung ): Para pihak  (pelaku  dan korban)  tidak  dilihat sebagai  objek  dari  prosedur  hukum pidana,  tetapi  lebih  sebagai  subjek  yang mempunyai  tanggung  jawab  pribadi  dan kemampuan  untuk  berbuat.  Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya. 5. sendiri,  dengan  suka  rela  dalam menyelesaikan perkara pidananya.
Dalam  hukum  pidana  proses  penye- lesaian  perkara  diluar  proses  pengadilan melalui  mediasi  penal  berbeda  dengan proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan  melalui  mediasi.  Dalam  hukum perdata  mediasi  biasanya  dipergunakan berkaitan  dengan  masalah  uang,  sedangkan dalam  hukum  pidana  yang  dipermasalahkan lebih banyak pada kebebasan dan kehidupan seseorang.
Terhadap  pihak-pihak  yang  terlibat, mediasi  perdata  biasanya  para  pihak  yang secara  langsung  bersengketa  atau  pihak kedua  yang  berkepentingan.  Sedangkan melalui  mediasi  hukum  pidana  para  pihak yang  terlibat  lebih  kompleks  tidak  hanya pelaku,  korban,  tapi  juga  jaksa  penuntut umum,  serta  masyarakat  luas.  Pertemuan (Mediasi) diperantarai oleh seorang mediator  yang  lebih  baik  berasal  dari penegak  hukum,  pemerintah,  maupun  tokoh masyarakat.
Pada  awal  penyelesaian  perkara  diluar pengadilan dikenal dengan istilah ADR yang merupakan  bagian  dari restorative  justice yang  merupakan kecenderungan baru dalam upaya  menyelesaikan  konflik  antara  pelaku dan  korban  atau  para  pihak  yang  berselisih. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik  dengan  ADR  dikarenakan  banyak terjadinya penyelesaian kasus melalui peradilan  tidak  mencapai  sasaran  dan berkeadilan.
Penyelesaian  perkara  pidana  menggadai- kan  barang  jaminan  fidusia  melalui  sarana mediasi  penal,  pada  prinsipnya  tidak  berbeda dengan proses perdamaian dalam penyelesaian konflik yang biasa ditemukan pada masyarakat  adat  di  Indonesia.  Proses  mediasi penal  relatif  lebih  murah,  cepat  dan  efisien karena  prosedur  mediasi  penal  tidak  serumit proses  peradilan  pidana  yang  birokratis. Komitmen  pelaku  dan  korban  tindak  pidana untuk  secepatnya  menyelesaikan  perkara  juga
menjadikan  mediasi  penal  lebih  cepat  dan efisien.
Penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia melalui  mediasi  penal  yang  menjadi  bagian tidak  terpisahkan  dalam  sistem  peradilan pidana,  membuat  para  penegak  hukum, terutama  kepolisian,  kejaksaaan,  dan  hakim memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  untuk melakukan  mediasi  penal  antara  pelaku  dan korban,  dan  selanjutnya  menggunakan  hasil mediasi penal tersebut sebagai pertimbangan menghentikan proses peradilan pidana.
.

## PENUTUP
Penyelesaian perkara pidana menggadaian  barang  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  pada  dasarnya  dapat diselesaikan  melalui  dua  jalur,  yaitu  jalur litigasi  dan  jalur  non-litigasi.  Penyelesaian perkara  secara  non-litigasi  melalui  mediasi penal tidak berarti meniadakan jalur litigasi, tetapi  penyelesaian  tersebut  merupakan salah  satu  alternatif  penyelesaian  di  luar pengadilan.  Penyelesaian  perkara  pidana menggadaian barang melalui sarana mediasi penal memiliki beberapa alasan antara lain: Mewujudkan  keadilan  bagi  pelaku  dan korban  tindak  pidana,  Keberadaan  sanksi pidana  dalam  Undang-Undang  Jaminan Fidusia,  Alternatif  sanksi  terhadap  pelaku tindak pidana menggadaikan barang jaminan fidusia,  Pelaku  memahami  konsekuensi perbuatan  pidana  yang  telah  dilakukannya,
Sanksi  disesuaikan  dengan  kondisi  korban, Kontruksi hukum yang ideal dalam penyelesaian  tindak  pidana  menggadaikan barang jaminan fidusia adalah dimasukannya mediasi penal terhadap penyelesaian  perkara  pidan  menggadaikan barang  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia dalam  rangka  pembaharuan  hukum  pidana nasional. Model penyelesaian perkara pidana menggadaikan barang jaminan fidusia  sebagaimana  disebutkan  diatas, merupakan  kombinasi  mediasi informal mediation , victim-offender  mediation dan reparation negotiation programmes , menekankan pada adanya ganti kerugian. Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian  perkara  pidana  menggadaikan jamiman  fidusia  melalui  sarana  mediasi penal  perlu  didukung  oleh  substansi  hukum jaminan fidusia yang berpihak pada pemberi fidusia  dan  penerima  fidusia  serta  pada masyarakat,  aparatur  penegak hukum dalam sistem  peradilan  pidana  dan  kultur  hukum yang  mampu  melalukan  perubahan  secara positif  dalam  penegakan  hukum.  Oleh karena itu, perlu segera dilakukan pembaharuan  hukum  terhadap  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang Jaminan Fidusia dengan memasukkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian  perkara  pidana  menggadaikan barang  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia demi  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Hendaknya  Mediasi  Penal  sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana menggadaikan  barang  yang  menjadi  objek jaminan  fidusia  diberikan  payung  hukum yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan merevisi KUHAP.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonnio,  Muhammad  Syafi’i,  1999, Bank Syari’ah suatu Pengenalan Umum ,
Jakarta: Tazkia Institute Arbi, Sultan Zanti dan Wayan Ardana, 1997,
Rancangan  Penelitian  Kebijakan Sosial , Jakarta: CV. Rajawali.
Arief, Barda  Nawawi,  1998, Beberapa
Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan Pengembangan  Hukum  Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Badrulzaman,  Mariam  Darus,  1991, Bab Tentang  Kredit  Verband,  Gadai  & Fidusia, Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Arief,  Barda  Nawawi, “Aspek  Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa  di  Luar  Pengadilan”,
makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi  dalam  Konteks  Good Coorporate Governance”, diselenggarakan oleh Program
Doktor  Ilmu Hukum  di  Inter
Continental  Hotel,  Jakarta,  tanggal
27 Maret 2007 _______, Barda Nawawi, 2007,” Mediasi Penal  (Penal  Mediation) dalam Penyelesaian  Sengketa/Masalah  Perbankan Beraspek Pidana di Luar Pengadilan”, dalam Paulus
Hadisaputro,  et.al., Kapita  Selekta Hukum:  Menyambut  Dies  Natalis Ke-50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Semarang: FH Undip. Albercht,  Hans  Jorg,  2001, Settlements  Out of  Court:  A  Comparative  Study  of
European Criminal Justice Syastem , Laporan Proyek
Penelitian  (research paper  19)
South  African  Law  Commision, September.
Galenter,  Marc,  “ Justice  in  Many  Rooms: Court,  Private  Ordering,  And Indigenous Law ”, dalam  Journal Of Legal Pluralism.
Indarti,  Erlyn,  2008, “Demokrasi  dan
Kekerasan: Sebuah Tinjauan
Filsafat Hukum”, artikel  dalam Jurnal  Aequitas  Juris,  Vol.  2  (1), Kupang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira.
Ferguson, Gerry, 2007, Criminal Liability and  Sentencing  of  Corporations, Discution  of  Criminal  Law  and Criminology , Surabaya: FH
Universitas Airlangga.
Friedman,  Lawrance  M,  1977, Legal
System: A Social Science
Perspective ,  New  York:  Russel
Sage Foundation.
Friedmann,  W.,  1990, Teori  dan  Filsafat Hukum ,  Jakarta:  PT.  Rajawali
Press.
Fuady,  Munir,  2000, Jaminan  Fidusia,
Bandung: Citra AdityaBakti. Gosita,  Arif,  1985, Masalah  Korban
Kejahatan,
Jakarta:
PT Akademia Presindo.
Hamzah, Andi, 2009, Speciale Delicten di dalam  KUHP ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Himpunan
Peraturan
Perundang- undangan  di  Bidang  Jaminan Fidusia ,  2002, disusun  oleh
Yayasan Kesejahteraan
Direktorat  Jendral  Administrasi
Hukum  Umum,Dep  hukum  dan HAM RI.
Hoefnagels,  G.  Peter,  1963, The  Other
Side of Criminology: An Inversion  of  the  Concept  of Crime , Holland: Kluwer- Deventer. Ibrahim, Johnny, 2010, Teori dan Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif ., Cetakan ketiga,
Malang: Bayumedia Publishing.
Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan
Tata  Hukum  Indonesia ,  Jakarta:
Balai Pustaka.
Kittiyarah,  Kittipong,  2004,  “ Restorative
Justice: Thai
Experience ”,
UNAFEI ¸ Series, No. 63.
Lev,  Daniel  S,  1980, Lembaga  Peradilan Dan  Kultur  Hukum  Indonesia , Jogjakarta:
Gajahmada University Press. Mansyur,  Dikdik  M.  Arief  dan  Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban  Kejahatan Antara  Norma  dan  Realita, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mansyur,  Ridwan,  2010, Mediasi  Penal Terhadap Perkara KDKRT (Kekerasan Dalam Rumah
Tangga) ,  Jakarta:  Yayasan  Gema Yustisia Indonesia, 2010.
Margono,  Suyud,  2000, ADR,  Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan  dan  Aspek Hukum , Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Moore,  Christopher  W.,  2003, The Mediation  Process:  Practical Strategies for Resolving Conflict , San Fransisco: Jossey-Bas.
Muladi,  1998, Teori-teori  dan  Kebijakan Pidana , Bandung: Penerbit
Alumni. Muttaqien, Dadan, 2009, Aspek  Legal  Lembaga
Keuangan Syari’ah, cet 1,Yogyakarta: Safira Insani
Press.
Nader, Laura & Harry F. Todd JR, 1978,
The  Disputing  Process  Law  In Ten Societies , New York:
Columbia  University  Press.Ness, Daniel van dan Karen  Heetderks Strong,  1997, Restoring  Justice ,
Cincinati:Anderson Publishing.
Paloma,  Margaret  M.,  1994, Sosiologi
Kotemporer , Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Peters  dan  Koesriani,  1988, Hukum  dan Perkembangan Sosial , Buku Teks
Sosiologi Hukum , Buku II, Jakarta: Sinar Harapan.
Prasetyo,  Teguh,  2005, Politik  Hukum
Pidana ,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Rahardjo,  Satjipto,  1986, Hukum  dan
Masyarakat , Bandung: Angkasa.
Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 2007,
Pengantar Filsafat Hukum ,
Bandung: Mandar Maju. Rekomendasi  Dewan  Eropa  No.
R  (99)  19  tentang  Mediation  in Penal Matters.
Rifa,  Eddy,  2003.  “ Pluralisme  Hukum dan  Penegakan  Hukum  Pidana di  Dalam Masyarakat,” dalam Bunga  Rampai  Hukum  dan Kemajemukan  Budaya, E.K.M.
Masinambow,  Yayasan  Obor Indonesia.
Rifa’i,  Moh,  2002, Konsep  Perbankan Syari’ah ,
Semarang: CV. Wicaksana. Rizky, Rudi (ed), 2008, Refleksi Dinamika  Hukum  (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir) , Jakarta: Perum
Percetakan Negara Indonesia.
Rozah,  Umi,  2012, Konstruksi  Politik Hukum  Mediasi  Penal  sebagai Alternatif Penyelesaian  Perkara Pidana,  Dalam  Hukum  Pidana Dalam Perspektif . Denpasar: Pustaka Larasan.
Joehaan,  Junggozali,  1989, ”Meniti Sejarah Asal  Mula  dan  Perkembangan Hukum Dalam Masyarakat”, dalam Majalan  Antroplogi  Sosial dan  Budaya  Indonesia ,  Nomor  47 Tahun XIII, Jakarta: Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia Mulyadi, Lilik, 2011, “ Penyelesaian
Perkara  Di  Luar  Pengadilan
Melalui  Dimensi Mediasi  Penal (Penal  Mediation)  Dalam  Sistem Peradilan Pidana. Pengkajian
Asas,  Norma,  Teori  dan  Praktek ”,
Makalah ini dipresentasikan dalam rangka  Penelitian  untuk  wilayah Pengadilan  Tinggi  Palangkaraya, Mataram,  Jambi  dan  Semarang diselenggarakan  Badan  Penelitian dan Pengembangan dan
Pendidikan  Dan  Pelatihan  Hukum dan  Peradilan  Mahkamah  Agung RI  (Badan  Litbang  Diklat  Kumdil MARI) pada bulan April-Mei Nurjaya,  I  Nyoman,  2006,  “ Pengelolaan
Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi  Hukum”, artikel  dalam  Arema  Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Universitas Negeri Malang, Malang: UM Press Priyatno, Dwidja, 2007, Pemindanaan untuk Anak  dalam  Konsep  Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice) , Lembaga
Advokasi  Hak Anak  (LAHA),
Edisi VIII/Volume III, Bandung.
Susanto,  Anthon  F.,  2010, “Keraguan  dan
Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)”,
artikel  dalam Jurnal  Keadilan
Sosial ,
Syaufi, Ahmad, 2013, “ Mediasi Penal Sebagai
Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana  Beraspek  Perikatan  Perdata Pada  Sistem  Peradilan  Pidana
Indonesia”, Malang: Program
Doktor  Ilmu  Hukum  Universita
Brawijaya.
Wulandari,
Laely, 2008,

## “Kebijakan
Penanganan  Kekerasan  Dalam
Rumah Tangga  Melalui  Mediasi
Penal”,  Jurnal  Law  Reform ,
Volume  4,  No.  1, Tahun  2008, Semarang: Universitas Diponegoro Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia