Penerapan  Hukum  Adat  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Pidana  Melalui  Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau
Elmayanti a ,  Mukhlis R b
a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: elmayanti1509@gmail.com b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: mukhlis@lecturer.unri.ac.id
Article Info Abstract Article History: Received   : 25-10-2021
Revised     : 19-11-2022 Accepted : 28-11-2022 Published  : 30-11-2022

## Keywords:
Customary Law Settlement of Criminal Cases Restorative Justice The  restorative  justice  approach  is  a  paradigm  that  is  used  as  a framework for a criminal case handling strategy aimed at responding to dissatisfaction  with  the  work  of  the  current  criminal  justice  system. Where  the  conventional  criminal  case  settlement  process  is  very complicated  and  takes  a  long  time  to  arrive  at  a  judge's  decision,  the litigants  may  not  even  necessarily  get  the  justice  or  satisfaction  they expect.  Restorative  justice  is  a  concept  of  responding  to  the development of the criminal justice system by focusing on the need for community  involvement  and  victims  who  feel  excluded  from  the mechanisms  that  work  in  the  current  criminal  justice  system.  The purpose of this study was to determine the application of customary law in  the  settlement  of  criminal  cases  through  the  concept  of  restorative justice in Cipang Kanan Village, Rokan IV Koto, Rokan Hulu Regency, Riau Province. This  type of research is sociological and juridical,  with an  emphasis  on  field  research;  it  is  descriptive  because  it  intends  to describe  the  reality  under  study  clearly  and  systematically.  The community  in  Cipang  Kanan  Village  always  prioritizes  deliberation  in every  activity,  especially  in  matters  relating  to  the  resolution  of disputes,  so  that  every  problem  that  occurs  in  the  community  always involves  the  role  of  traditional  leaders  in  its  resolution.  This  is  a reflection  of  the  custom  that  they  have  always  implemented,  where every dispute always uses peace efforts by mediation and is followed by customary sanctions that must be met by perpetrators who have violated customary provisions. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 25-10-2021
Direvisi      : 19-11-2022 Disetujui : 28-11-2022 Diterbitkan : 30-11-2022
Kata Kunci: Hukum Adat
Penyelesaian Perkara Pidana Keadilan Restoratif
Pendekatan restorative justice merupakan suatu paradigma yang dipakai sebagai  bingkai  dari  strategi  penanganan  perkara  pidana  bertujuan menjawab  ketidakpuasan  atas  bekerjanya  sistem  peradilan  pidana  yang ada  saat  ini,  yang  mana  proses  penyelesaian  perkara  pidana  secara konvensional  sangat  rumit,  memerlukan  waktu  panjang  hingga  sampai pada  putusan  oleh  hakim,  bahkan  belum  tentu  mendapatkan  keadilan ataupun  kepuasan  yang  diharapkan  oleh  para  pihak  yang  berperkara . Restorative justice merupakan konsep pemikiran merespon pengembangan  sistem  peradilan  pidana  dengan  menitikberatkan  pada kebutuhan  pelibatan  masyarakat  dan  korban  yang  dirasa  tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat  ini.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  penerapan hukum  adat  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  konsep restorative justice di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
Kabupaten  Rokan  Hulu  Provinsi  Riau. Jenis  penelitian  ini  adalah yuridis  sosiologis  dengan  penekanan  pada  penelitian  lapangan, penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  karena  bermaksud  menggambarkan realitas  yang  diteliti  secara  jelas  dan  sistematis. Masyarakat  di  Desa Cipang Kanan selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan terutama  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  atau perselisihan,  sehingga  setiap  permasalahan  yang  terjadi  pada masyarakat selalu melibatkan peran tokoh adat  dalam penyelesaiannya, hal ini merupakan cerminan dari adat yang memang dari dahulu mereka terapkan,  dimana  setiap  sengketa  selalu  menggunakan  upaya perdamaian dengan mediasi dan diikuti dengan sanksi-sanksi adat yang harus  dipenuhi  oleh  pelaku  yang  telah  melanggar  ketentuan-ketentuan adat. Dengan mediasi dan pemberian sanksi adat maka perkara tersebut atau  pelanggaran  tidak  perlu  di  lanjutkan  ketahap  pelaporan  atau pengaduan dan apabila selesai dengan mediasi maka kasus atau perkara tersebut  dianggap  telah  selesai  karena  telah  mendapatkan  kesepakatan oleh kedua belah pihak serta sudah mendapatkan sanksi adat.

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  suatu  sistem  yang  mempunyai  ciri  dan  karakteristik  tersendiri serta  menjadi  alat  untuk  mengatur  agar  kehidupan  bersama  manusia  menjadi  tertib.  Hukum pada  perkembangannya  juga  merupakan  suatu  proses  pertumbuhan  yang  dinamis,  hal  ini didasarkan  pada  keyakinan  bahwa  hukum  itu  terjadi  sebagai  suatu  perencanaan  dari  situasi tertentu  menuju  kepada  suatu  tujuan  yang  akan  dicapai.  Terlepas  dari  segala  hal  tujuan hukum,  tujuan  utama  dari  hukum  adalah  untuk  menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat, disamping  kepastian  hukum  karena  ketertiban  merupakan  syarat  utama  untuk  terciptanya masyarakat yang teratur dan berbudaya.
Hukum  yang baik adalah hukum  yang sesuai dengan hukum  yang hidup ( the living law) dalam  masyarakat,  yang  tentu  sesuai  pula  atau  merupakan  pencerminan  dari  nilai-nilai yang  berlaku  dalam  masyarakat  itu.  Oleh  karena  itu,  hukum  dan  masyarakat  mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi, sehingga hukum sebagai pranata yang mengatur  kehidupan  manusia  agar  terciptanya  ketertiban  dalam  pergaulan  hidupnya,  yang pada  kenyataannya  tidak  bersifat  otonom.  Dimensi  kearifan  lokal  hukum  adat  yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi dengan aspek sosiologis dari  cara  pandang  dan  budaya  masyarakat  Indonesia.  Menurut  hukum  adat,  musyawarah
untuk  menghasilkan  mufakat  merupakan  karakteristik,  model  dan  cara  penanganan  yang ditawarkan untuk tiap-tiap pelanggaran adat. 1
Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum  adat.  Pada  praktiknya  masih  banyak  masyarakat  yang  menggunakan  hukum  adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada.  Setiap  wilayah  di  Indonesia  mempunyai  tata  hukum  adatnya  masing-masing  untuk mengatur  kehidupan  bermasyarakat  yang  beraneka  ragam  yang  sebagian  besar  hukum  adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.
Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia, wujudnya adalah berupa kaidah-kaidah hukum  yang bangkit dan tumbuh didalam  dan disebabkan oleh pergaulan  hidup  manusia.  Jadi  keseluruhan  kaidah-kaidah  hukum  adat  timbul  didalam dinamikanya  hubungan-hubungan  manusia,  berupa  pergaulan  hidup  manusia. 2 Masyarakat bangsa  Indonesia,  terutama  masyarakat  yang  berkediaman  di  desa-desa  yang  jauh  dari perkotaan  sangat  dipengaruhi  oleh  alam  sekitarnya.  Alam  pikiran  masyarakat  itu mempertautkan  antara  yang  nyata  dan  yang  tidak  nyata,  antara  kekuasaan  manusia  dan kekuasaan  gaib,  antara  hukum  manusia  dan  hukum  Tuhan.  Alam  pikiran  itu  meliputi  asas- asas  ketuhanan,  perikemanusiaan,  persatuan  dan  kebersamaan,  kerakyatan  dan  kesepakatan serta keadilan dan kemasyarakatan. 3
Hukum  adat  sebagai  suatu  sistem  hukum  memiliki  pola  tersendiri  dalam menyelesaikan  sengketa.  Hukum  adat  memiliki  karakter  yang  khas  dan  unik  apabila dibandingkan  dengan  sistem  hukum  lain.  Hukum  adat  lahir  dan  tumbuh  dari  masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun  dan  terbangun  atas  nilai,  kaidah  dan  norma  yang  disepakati  dan  diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat.
Keberadaan  hukum  adat  ini  secara  resmi  telah  diakui  oleh  negara,  merujuk  pada pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  dimana  menyebutkan  ”Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik
1 I Ketut Sudira, Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga , (Yogyakarta: UII Press, 2016), 11.
2 Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia , (Bandung: Tarsito, 1996), 66.
3 Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat , (Bandung: Alumni, 1984), 21.
Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang-undang”  yang  berarti  bahwa  negara  mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia.
Penyelesaian  sengketa  dalam  masyarakat  hukum  adat  didasarkan  pada  pandangan hidup  yang  dianut  oleh  masyarakat  itu  sendiri.  Pandangan  hidup  adalah  suatu  pandangan objektif dari orang-orang yang ada di dalam masyarakat mengenai apa dan bagaimana dunia dan hidup itu. Pandangan hidup masyarakat adat yang berasal dari nilai, pola pikir dan norma telah  melahirkan  ciri-ciri  masyarakat  hukum  adat.  Imam  Sudiyat  menyebutkan  masyarakat hukum adat memiliki ciri religious, komunal, demokrasi, mementingkan nilai moral spiritual dan bersahaja/ sederhana.
Tradisi  penyelesaian  sengketa  dalam  masyarakat  hukum  adat  cenderung menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain sering disebut pola “kekeluargaan”. Pola ini diterapkan  bukan  hanya  untuk  sengketa  perdata  tetapi  juga  pidana.  Penyelesaian  sengketa dalam  pola  adat,  bukan  berarti  tidak  ada  kompensasi  atau  hukuman  apapun  terhadap pelanggar hukum adat.
Penggunaan  model  mediasi  dalam  penanganan  perkara  di  Indonesia  merupakan sesuatu   yang mudah dilakukan hal  ini dikarenakan  antar hubungan masyarakat  tidak jarang masih memiliki hubungan kekerabatan. Sesuai dengan adat ketimuran  yang sudah mengakar pada  masyarakat,  sehingga  mereka  lebih  mengutamakan  terjalinnya  hubungan  silaturahmi yang erat antar keluarga  dan masyarakat dari pada mengambil keuntungan pada saat terjadi konflik. 4
Masyarakat  hukum  adat  lebih  mengutamakan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur musyawarah  yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kedamaian  dalam  masyarakat.  Jalur musyawarah  merupakan  jalur  utama  yang  digunakan  masyarakat  hukum  adat  dalam menyelesaikan  sengketa,  karena  dalam  musyawarah  akan  dapat  dibuat  kesepakatan  damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perselisihan melalui pengadilan negara, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan  harmonis  diantara  para  pihak,  karena  dengan  adanya  mediasi  diharapkan  keseimbangan dalam  masyarakat  yang  terganggu  akibat  terjadinya  sengketa  atau  perselisihan  dapat dipulihkan  seperti  keadaan  semula,  sehingga  mediasi  mampu  memberikan  penyelesaian terbaik ditengah-tengah masyarakat khususnya pihak yang bertikai.
4 Dheny  Wahyudhi  dan  Herry  Liyus,  “Pendekatan  Restorative  Justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Sains Sosio Humaniora 4 No 2 Desember (2020): 499.
Mediasi  mempunyai  makna  yaitu  menengahi  suatu  sengketa  dari  beberapa  pihak melalui  penengah  (mediator).  Ini  berarti  mediasi  mengupayakan  penyelesaian  yang  dapat diterima oleh kedua belah pihak bukan mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan. Mediasi  penal  lebih  berorientasi  pada  kualitas  proses  dari  pada  hasil,  yaitu  menyadarkan pelaku  tindak  pidana  akan  kesalahannya,  kebutuhan-kebutuhan  konflik  terpecahkan, ketenangan  korban  dari  rasa  takut.  Apabila  dihubungkan  dengan  definisi  pemidanaan,  pada hakikatnya  mediasi  penal  juga  sebagai  suatu  yang  dengan  sengaja  membebani  dan menyakitkan  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  untuk  tindakan  pidana  yang  telah dilakukannya.  Mediasi  juga  dikenal  dalam  hukum  perdata  dalam  penyelesaian  kasus-kasus terkait keperdataan.
Peradilan  sebagai  lembaga  litigasi  menjadi  pilihan  terakhir  apabila  penyelesaian sengketa tidak dapat  diselesaikan secara musyawarah mufakat.  Dalam hal  ini hukum  pidana berasaskan ultimum remedium , yaitu hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan  hukum  dan  dianggap  masih  terdapat  suatu  alternatif  penyelesaian  lain  selain menerapkan  suatu  aturan  hukum  pidana.  Dalam  proses  litigasi  menempatkan  para  pihak saling  berlawanan  satu  sama  lain,  selain  itu  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  dinilai sebagai ultimum  remedium setelah  alternatif  penyelesaian  sengketa  lain  tidak  membuahkan hasil seperti musyawarah.
Sebagai  landasan  operasional  dalam  kehidupan  negara  hukum  Indonesia,  dalam  hal penyelesaian  sengketa  terealisasi  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  yang  membenarkan  cara  penyelesaian  sengketa  dengan pendekatan  kompromis  atau  musyawarah  untuk  mufakat  yang  salah  satunya  adalah  melalui prosedur mediasi. Dapat ditegaskan bahwa pendekatan kompromis atau musyawarah mufakat bertujuan  untuk  mencari  titik  temu  diantara  berbagai  kepentingan  yang  berbeda  sampai dihasilkan  suatu  kesepakatan.  Dalam  hal  ini  musyawarah  yang  dimaksud  adalah  fokus  pada penyelesaian  perkara  pidana  yang  bisa  diselesaikan  melalui  hukum  adat  dengan  melibatkan tokoh adat dan pemuka masyarakat dengan konsep restorative justice atau keadilan restoratif.
Dalam sistem hukum adat tidak dikenal pembagian hukum kepada hukum publik dan hukum  privat,  sehingga  masyarakat  hukum  adat  tidak  mengenal  kategorisasi  hukum  pidana dan  perdata.  Istilah  “sengketa”  bagi  masyarakat  hukum  adat  bukan  hanya  ditujukan  untuk
kasus  perdata,  yang  menitikberatkan  kepada  kepentingan  perorangan,  tetapi  sengketa  juga digunakan untuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.
Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah  tertentu,  mempunyai  penguasa-penguasa  dan  mempunyai  kekayaan,  yang  berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para  anggota  itu  mempunyai  pikiran  atau  kecenderungan  untuk  membukakan  ikatan  yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan dari ikatan itu untuk  selama- lamanya. 5
Konsep  keadilan  restoratif  atau  keadilan  pemulihan (restorative  justice )  merupakan suatu  model  pendekatan  baru  dalam  upaya  penyelesaian  perkara  pidana.  Berbeda  dengan sistem  yang  ada  sekarang  (sistem  pidana  tradisional),  pendekatan  atau  konsep  keadilan restoratif  atau  keadilan  pemulihan  ( restorative  justice )  lebih  menitikberatkan  pada  adanya partisipasi  langsung  dari  pelaku,  korban  dan  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  perkara pidana. 6 Penyelesaian  perkara  pidana  di  dalam  maupun  di  luar  proses  pengadilan  yang menitikberatkan  pada  adanya  musyawarah  dan  partisipasi  langsung  pelaku,  korban  dan masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  yang  mengembalikan  keadaan  seperti semula (pemulihan) adalah restorative justice . 7
Pendekatan restorative  justice merupakan  suatu  paradigma  yang  dipakai  sebagai bingkai  dari  strategi  penanganan  perkara  pidana  bertujuan  menjawab  ketidakpuasan  atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, yang mana proses penyelesaian perkara pidana  secara  konvensional  sangat  rumit,  memerlukan  waktu  panjang  hingga  sampai  pada putusan  oleh  hakim,  bahkan  belum  tentu  mendapatkan  keadilan  ataupun  kepuasan  yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara . Restorative justice merupakan konsep pemikiran merespon  pengembangan  sistem  peradilan  pidana  dengan  menitikberatkan  pada  kebutuhan pelibatan  masyarakat  dan  korban  yang  dirasa  tersisihkan  dengan  mekanisme  yang  bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.
5 Saafroedin  Bahar,  dkk, Inventarisasi  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat ,  (Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), 17.
6 Kristian  dan  Christine  Tanuwijaya,  “Penyelesaian  Perkara  Pidana  Dengan  Konsep  Keadilan  Restoratif ( Restorative Justice ) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, Jurnal Hukum Mimbar Justitia 1 No 2 Tahun (2015): 596.
7 Josefhin  Mareta,  “Penerapan  Restorative  Justice  Melalui  Pemenuhan  Restitusi  pada  Korban  Tindak  Pidana Anak”, Jurnal Legislasi Indonesia 15 No 4 (2018): 313.
Dengan  pendekatan restorative  justice ini,  pendekatan  ini  fokus  pada  partisipasi secara  langsung  dari  pelaku,  korban  dan  masyarakat  dalam  proses  penyelesaian  kasus-kasus pidana.  Memang  pendekatan  ini  dalam  praktek  masih  mengalami  perdebatan  secara  teori, namun pandangan ini berkembang dan mempunyai dampak terhadap kebijakan hukum (legal policy )  dan  praktik  penegakan  hukum  di  beberapa  negara. Restorative  justice dianggap sebagai bentuk pemikiran baru yang dapat digunakan untuk merespon berbagai kejahatan dan menjawab ketidakpuasan dari kinerja sistem peradilan pidana pada saat ini. 8
Penanganan  perkara  pidana  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  menawarkan pandangan  dan  pendekatan  berbeda  dalam  memahami  dan  menangani  suatu  tindak  pidana. Dalam  pandangan  keadilan  restoratif  makna  tindak  pidana  pada  dasarnya  sama  seperti pandangan  hukum  pidana  pada  umumnya  yaitu  serangan  terhadap  individu  dan  masyarakat serta  hubungan  kemasyarakatan.  Akan  tetapi  dalam  pendekatan  keadilan  restoratif,  korban utama  atas  terjadinya  suatu  tindak  pidana  bukanlah  negara,  sebagaimana  dalam  sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi  rusaknya  hubungan  akibat  terjadinya  suatu  tindak  pidana.  Sementara  keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.
Setiap manusia, memiliki nilai-nilai keadilan yang melekat dan merupakan hasil olah spiritual  atau  jiwanya.  Bagi  hakim  sebagai  penegak  hukum,  keadilan  yang  bersifat  spiritual diwujudkan  melalui  hukum  yang  berfungsi  sebagai  alat,  sebagai  cara  dan  keluaran  ( output) dalam suatu sengketa hukum. Radbruch menyatakan bahwa keadilan harus dianggap sebagai salah  satu  komponen  dari  ide  hukum.  Hukum  dan  keadilan  sebagai  dua  sisi  dari  suatu  mata uang,  jika  keadilan  digambarkan  sebagai  materi  dan  hukum  sebagai  bentuk,  maka  nilai keadilan  adalah  materi  yang  harus  mengisi  bentuk  hukum 9 .  Sedangkan  hukum  merupakan bentuk  yang  harus  melindungi  nilai  keadilan,  dengan  demikian  keadilan  memiliki  sifat normatif  sekaligus  konstitutif  bagi  hukum.  Keadilan  bersifat  normatif  bagi  hukum  karena berfungsi  sebagai  prasyarat  transendental  yang  mendasari  tiap  hukum  yang  bermartabat. Keadilan  menjadi  landasan  moral  hukum  dan  sekaligus  tolok  ukur  sistem  hukum  positif.
8 Juhari, “Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”, Jurnal Spektrum Hukum 14 No 1 (2017): 98.
9 Jonlar  Purba, Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Bermotif  Ringan  Dengan  Restorative  Justice , (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), 48.
Dengan  kata  lain,  keadilan  selalu  menjadi  pangkal  hukum.  Tanpa  keadilan,  sebuah  aturan tidak pantas disebut sebagai hukum.
Konsep  hukum  adat  Indonesia  sebagai  wadah  dari  institusi  peradilan  adat  juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar dari keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik  dari  hukum  adat  di  tiap  daerah  pada  umumnya  amat  mendukung  penerapan keadilan restoratif. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/ delik adat serta model dan cara penyelesaian yang ditawarkannya.
Dengan  demikian  diperlukan  pengembangan  paradigma  yang  dapat  menjamin akselerasi  pembangunan,  yang  di  dalamnya  termasuk  pembangunan  hukum.  Dalam  hal  ini dijelaskan oleh Romli Atmasasmita, bahwa paradigma lama yang menempatkan sebagai sub- sistem  politik  sudah  mulai  ditinggalkan.  Perlu  dibangun  paradigma  baru,  yang  bercirikan pembangunan  hukum  yang  aspiratif  terhadap  perkembangan  hak  asasi  manusia  dan  budaya bangsa mulai dikedepankan. 10
Keadilan  restoratif  merupakan  seperangkat  cita-cita  tentang  keadilan  yang mengasumsikan  adanya  kemurahan  hati,  empati,  suportif  dan  rasionalitas  jiwa  manusia, melalui  konseling  kelompok  yang  melibatkan  korban  dan  pelaku,  sehingga  visinya  selalu didasarkan  pada  nilai-nilai  yang  peduli  terhadap  individu 11 .  Oleh  karena  itu,  keadilan restoratif merupakan penggabungan konsepsi keadilan relasional dengan keadilan partisipatif atau  konsensual  kemudian  diformulasikan  dalam  teknik  penyelesaian  tindak  pidana  yang didasarkan pada perancangan, pelaksanaan, evaluasi program yang partisipatif.
Pendekatan  keadilan  restoratif  sejalan  dengan  model  keseimbangan  kepentingan, karena  fokus  utamanya  pada  kebutuhan  korban,  bukan  hanya  kebutuhan  pelaku.  Keadilan restoratif  berusaha  memberikan  penyelesaian  konflik  dan  berusaha  menjelaskan  kepada pelaku tindak pidana bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan tidak dimaafkan oleh negara, namun negara sekaligus berusaha memberi dukungan dan menghormati individu agar menjadi lebih  baik,  agar  dapat  memulihkan  korban  kejahatan.  Keadilan  restoratif  menekankan  pada upaya  untuk  mendorong  pelaku  agar  memikirkan  dan  memberi  solusi  (bertanggung  jawab) atas kejahatan yang telah dilakukannya kepada korban. 12
10 Muhaimin, “Restoratif  Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan , Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19 No 2 (2019): 197.
11 Widodo, Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan , (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017),  6.
12 Hariman Satria, “Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana”, Jurnal Media Hukum 25 No 1 (2018): 118.
Perspektif  restoratif  memandang  kejahatan,  meskipun  kejahatan  dilakukan  juga melanggar  hukum  pidana,  aspek  yang  lebih  penting  bukan  perbuatan  pelanggarannya  tetapi proses  kerugian  atau  viktimisasi  kepada  korban  kejahatan,  masyarakat  dan  sebenarnya  juga melanggar  kepentingan  pelanggar  itu  sendiri.  Suatu  pelanggaran  hukum  pidana  dipahami sebagai  konflik  antar  individu  yang  menimbulkan  kerugian  kepada  korban,  masyarakat  dan pelanggar sendiri.  Diantara ketiga kelompok tersebut,  kepentingan korban kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan utamanya adalah melanggar hak korban.
Restorative  justice merupakan  desain  peradilan  pidana  yang  memperhatikan kepentingan  atau  kebutuhan  korban,  keluarga  dan  masyarakat  yang  terpengaruh  atas  dasar pertanggungjawaban  pelaku  tindak  pidana.  Sehingga,  peradilan  pidana  bukan  semata-mata bertujuan  menghukum  atau  meminta  pertanggungjawaban  pelaku,  namun  kebutuhan  atau kepentingan  korban  mendapatkan  perhatian  yang  seimbang  dalam  proses  peradilan  yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan.
Masyarakat Desa Cipang Kanan, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, meyakini  bahwa  adat  bermula  dari  adab,  yakni  tingkah  laku  manusia.  Tingkah  laku  yang menjadi kebiasaan inilah yang kemudian menjadi adat. Sedangkan adat dibuat berangkat dari syara’ dan syara’ berawal  dari  Alquran.  Dengan  kata  lain,  adat  bersendi syara’,  syara’ bersendi kitabullah yang diyakini pula sebagai tigo tungku sajarongan . Adat berisi peraturan yang  berlaku  di  tengah  masyarakat.  Peraturan  ini  tidak  tertulis,  hanya  terucap  dengan  lisan, tetapi  diketahui  oleh  seluruh  masyarakat,  baik  laki-laki,  perempuan,  anak-anak,  dewasa hingga orang tua. Siapapun orangnya, berapapun usianya, harus patuh dengan peraturan yang telah  dibuat  ini.  Peraturan  dibuat  untuk  dipatuhi.  Ada  hal-hal  terlarang  yang  tidak  boleh dilakukan. Jika dilarang, di  sinilah hukuman atau sanksi itu muncul dan bermula. Tidak ada masyarakat yang kebal aturan adat. Tidak ada masyarakat yang tidak menjalani hukuman jika telah  melanggar  adat.  Menjalankan  hukuman  adat  adalah  wajib  jika  tidak  ingin  dikucilkan atau  keluar  dari  kampung  halaman.  Dengan  kata  lain,  seseorang  yang  melanggar  adat  akan dihutangkan  dan  wajib  membayar  hutang.  Sebesar  apakah  hutang  itu,  sesuai  dengan pelanggaran yang ia lakukan.
Dalam  kehidupan  masyarakat  adat  Cipang  Kanan  dan  kawasan  Cipang  Raya umumnya, ada berbagai jenis sanksi yang diberikan. Inilah yang disebut dengan sanksi adat. Sanksi  adat  tidak  pernah  tertulis,  tetapi  diketahui  seluruh  masyarakat.  Sehingga  jika  ada masyarakat  yang melakukan  pelanggaran, pelaku maupun masyarakat lain sudah tahu sanksi
apa  yang  akan  diberikan  kepadanya.  Besarnya  sanksi  yang  diberikan  tergantung  besarnya pelanggaran  yang  dilakukan.  Sanksi  ini  juga  disebut  dengan  hutang.  Sedangkan  hutang hukumnya  wajib  dibayar.  Jika  tidak  dibayar,  yang  bersangkutan  menerima  sanksi,  seperti diacuhkan  atau  tidak  dilibatkan  dalam  berbagai  urusan  kampung,  atau  diusir  dari  kampung tersebut.
Penelitian dengan tema yang sama pernah dilakukan pada tahun 2017 di Kecamatan Sungai  Apit  Kabupaten  Siak,  dengan  judul,  “Peranan  Penghulu  dalam  Penyelesaian  Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”. Kemudian pada tahun 2018, juga dilakukan penelitian dengan tema  yang  sama  dengan  judul,  “Konsep Restorative  Justice Melalui  Mediasi  Penal  dalam Penyelesaian Perkara Pidana Bermotif Ringan pada Masyarakat Adat Kampung Kuala Gasib di  Kecamatan  Koto  Gasib  Kabupaten  Siak”,  dan  pada  tahun  201  juga  dilakukan  penelitian dengan tema yang sama dengan judul, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Lembaga Adat Melayu  dengan  Konsep Restorative  Justice di  Daerah  Lipat  Kain  Kampar  Kiri  Kabupaten Kampar”. Dalam tulisan ini dibahas terkait dengan:
1. Bagaimanakah  penerapan  hukum  adat  dalam  penyelesaian  perkara  pidana  melalui konsep  restorative  justice  di  Desa  Cipang  Kanan  Kecamatan  Rokan  IV  Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah  kendala-kendala  dalam  penerapan  hukum  adat  dalam  penyelesaian perkara  pidana  melalui  konsep  restorative  justice  di  Desa  Cipang  Kanan  Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum sosiologis  ( social  legal  research ),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  mengadakan identifikasi  hukum  dan  bagaimana  efektifitas  pelaksanaan  hukum  itu  berlaku  di  masyarakat atau  meninjau  keadaan  permasalahan  yang  ada  di  lapangan  dikaitkan  dengan  aspek  hukum yang berlaku dan  yang mengatur permasalahan tersebut.  Penelitian ini merupakan penelitian yang  menitikberatkan  perilaku  individu  atau  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  hukum. 13
Dilihat  dari  sifatnya,  penelitian  ini  bersifat  analisis  deskriptif,  yaitu  melukiskan  suatu peristiwa  dari  sudut  pandang  suatu  undang-undang  tertentu  di  masyarakat  atau menggambarkan  tentang  suatu  hal  di  daerah  tertentu,  terutama  yang  berkaitan  dengan  judul
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 87.
penelitian  ini,  karena  bermaksud  mendeskripsikan  kenyataan  yang  diteliti  secara  jelas  dan sistematis.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  responden  dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.
2. Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  peraturan  perundang-undangan,  serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini.
3. Data  tertier  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  kamus,  dan  yang  sejenisnya  untuk mendukung data primer dan sekunder.
Terhadap  semua  data  dan  bahan  yang  diperoleh  dari  bahan  penelitian  disusun  dan dianalisis secara kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif  yaitu apa  yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku  yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai  sesuatu  yang  utuh  untuk  mengetahui  dan  mengungkapkan  gejala-gejala  yang  timbul dan diteliti.
Dalam  analisis  kualitatif  ini  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan, pandangan  para  ahli,  sehingga  mendapatkan  penjelasan  yang  akan  diteliti  dan  lengkap mengenai  permasalahan  yang  dibahas.  Sedangkan  cara  pengambilan  kesimpulan  dilakukan dengan  metode  deduktif  yaitu  memaparkan  hal-hal  yang  umum  ke  yang  khusus.  Sebelum melakukan analisis terhadap data dan bahan yang diperoleh, terlebih dahulu diperiksa secara teliti.

## PENERAPAN  HUKUM  ADAT  DALAM  PENYELESAIAN  PERKARA  PIDANA MELALUI  KONSEP  RESTORATIVE  JUSTICE  DI  DESA  CIPANG  KANAN KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
Terjadinya  delik  adat  adalah  suatu  peristiwa  yang  membuat  keseimbangan  yang beragam tersebut menjadi terganggu sehingga memerlukan tindakan reaksi atau koreksi untuk membuat keseimbangan masyarakat yang terganggu tadi menjadi kembali kokoh. Terjadinya delik adat  ada  yang sifatnya bertentangan dengan rasa keadilan umum, bertentangan dengan asas kesamaan hak dan kerukunan yang umum, dan ada yang hanya bertentangan dengan hak- hak kerukunan kekerabatan, kekeluargaan atau perorangan. Keberlakukan hukum pidana adat dengan  penerapan  sanksi  adatnya  selama  ini  memang  terbatas  pada  lingkungan  masyarakat hukum adat yang menganutnya. Saat suatu kelompok masyarakat adat memiliki ciri dan corak
sebagai  masyarakat  hukum  adat  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku sebagai  hukum  positif  di  Indonesia  maka  selama  itu  pula  peraturan  yang  berkaitan  dengan penerapan sanksi pidana adat akan tetap bisa diberlakukan. Indonesia sudah mengenal hukum pidana  sebagai  bagian  dari  hukum  positif  dan  merupakan  perwujudan  dari  sistem  hukum nasional  akan  tetapi  di  banyak  tempat  di  berbagai  wilayah  Indonesia  masih  diberlakukan penerapan  sanksi  pidana  adat  sebagai  tindakan  reaksi  atau  koreksi  saat  terjadi  peristiwa pelanggaran adat di daerah tersebut. 14
Masyarakat  di  Desa Cipang Kanan selalu mengutamakan musyawarah dalam setiap kegiatan terutama dalam hal  yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa atau perselisihan, sehingga  setiap  permasalahan  yang  terjadi  pada  masyarakat  selalu  melibatkan  peran  tokoh adat dalam penyelesaiannya, hal ini merupakan cerminan dari adat yang memang dari dahulu mereka  terapkan,  dimana  setiap  sengketa  selalu  menggunakan  upaya  perdamaian  dengan mediasi  dan  diikuti  dengan  sanksi-sanksi  adat  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaku  yang  telah melanggar  ketentuan-ketentuan  adat. 15 Sanksi  adat  ini  sangat  dihargai  dan  dalam pelaksanaannya  juga  diawasi  penerapannya  oleh  tokoh  adat  serta  masyarakat  setempat, sehingga  membuat  masyarakat  mematuhi  setiap  sanksi  dan  ketentuan-ketentuan  adat  yang berlaku  pada  Desa  Cipang  Kanan.  Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa  tokoh  adat  atau Datuk  yang  ada  di  Desa  Cipang  Kanan  mempunyai  peranan  yang  cukup  penting  bagi terciptanya  upaya  perdamaian  dalam  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  dalam  masyarakat, salah satunya yaitu melalui penyelesaian perkara pidana dengan mediasi penal dengan konsep restorative justice . 16
Mediasi  penal  berkaitan  erat  dengan  ide  dan  kebijakan  pengalihan  yang  digunakan sebagai instrumen untuk menangani kasus-kasus ringan dan bukan untuk kasus berat. Mediasi penal  lebih  fokus  pada  pelanggaran  yang  telah  dilakukan.  Dalam  mediasi  melibatkan  kedua belah  pihak,  sehingga  terdapatnya  penjelasan  bersama  dari  permasalahan  yang  ada.  Mediasi penal bertujuan untuk menyadarkan pelaku bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu salah dan  juga  untuk  menyadarkan  bahwa  korban  perlu  diberikan  ganti  rugi  atau  dipulihkan kembali  hak-haknya  akibat  perbuatan  yang  telah  dilakukan  oleh  sipelaku.  Apabila dihubungkan  dengan definisi pemidanaan, pada hakikatnya mediasi penal juga sebagai suatu
14 Rini Apriyani, “Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat”, Jurnal Hukum Prioris 6 No 3 (2018): 240-241.
15 Sannerya (Sekretaris Desa Cipang Kanan), wawancara kepada penulis, 25 Mei 2021.
16 Abadi (Kepala Desa Cipang Kanan), wawancara kepada penulis, 25 Mei 2021.
yang  dengan  sengaja  membebani  dan  menyakitkan  yang  dijatuhkan  terhadap  pelaku  untuk tindak pidana yang telah dilakukannya.
Dalam  mediasi  penal,  keadilan  tertinggi  yang  hendak  dicapai  adalah  terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut, yaitu pelaku dan korban. Keduanya diharapkan mencari dan mencapai  solusi  serta  penyelesaian terbaik  untuk perkara yang  sedang  dihadapi.  Melalui  mediasi  penal,  filosofi  peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan  dapat  tercapai  dibandingkan  dengan  penyelesaian  perkara  berdasarkan    komponen sistem peradilan pidana.
Mediasi penal pada hakikatnya telah sesuai dengan paradigma hukum pidana modern yang tidak lagi  berorientasi  pada aspek retributif atau pembalasan namun  lebih menekankan pada  aspek  korektif,  rehabilitatif  dan  restoratif.  Korektif  berkaitan  dengan  kesalahan  pelaku yang  harus  dikoreksi,  sementara  rehabilitatif  adalah  dalam  rangka  memperbaiki  pelaku  agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dimasa mendatang. Sedangkan restoratif menitikberatkan pada pemulihan korban kejahatan.
Pendekatan restorative  justice merupakan  suatu  paradigma  yang  dipakai  sebagai bingkai  dari  strategi  penanganan  perkara  pidana  bertujuan  menjawab  ketidakpuasan  atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, yang mana proses penyelesaian perkara pidana  secara  konvensional  sangat  rumit,  memerlukan  waktu  panjang  hingga  sampai  pada putusan  oleh  hakim,  bahkan  belum  tentu  mendapatkan  keadilan  ataupun  kepuasan  yang diharapkan oleh para pihak yang berperkara.
Penyelesaian  tindak  pidana  dengan  penerapan  hukum  adat  dapat  ditempuh  dengan mediasi  penal  melalui  pendekatan restorative  justice ,  yaitu  menitikberatkan  pada  adanya partisipasi  langsung  pelaku,  korban  dan  masyarakat  dengan  memaknai  tindak  pidana  pada dasarnya adalah serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, maka  keadilan  dimaknai  sebagai  proses  pencarian  penyelesaian  masalah  yang  terjadi  atas suatu  perkara  pidana  dengan  keterlibatan  korban,  masyarakat  dan  pelaku  menjadi  penting dalam  usaha  perbaikan,  rekonsiliasi  dan  penjaminan  keberlangsungan  usaha  perbaikan tersebut.
Contoh pelanggaran yang akan diberikan sanksi adat kepada masyarakat atau pelaku pelanggaran  antara  lain,  perzinahan.  Perzinahan  disini  termasuk  pergaulan  anak  muda  yang mengakibatkan  kehamilan  diluar  pernikahan,  karena  berdasarkan  hukum  adat  perzinahan dalam hukum adat termasuk tindakan perzinahan yang dilakukan oleh pasangan  yang belum
terikat  hubungan  pernikahan,  tidak  hanya  perzinahan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  yang sudah menikah seperti yang diatur dalam KUHP atau hukum positif. Perzinahan diatur dalam Pasal  284  KUHP.  Dalam  kasus  ini,  Mamak  kedua  belah  pihak  (lelaki  dan  perempuan) bersepakat  menyampaikan  kepada  imam  masjid  agar  keduanya  segera  dinikahkan.  Sesudah nikah keduanya dibawa ke masjid untuk ditobatkan dan dicambuk tujuh kali dengan sepuluh lidi.  Malam  harinya,  Ninik  Mamak,  Cerdik  Pandai  dan  lan-lain,  dijemput  ke  rumah perempuan.  Di  sinilah  persoalan  hutang  adat  harus  dibayar.  Untuk  sikap  melanggar  adat  ini dikenakan  hutang  satu  ekor  kambing  dan  nasi  gulai.  Artinya,  seekor  kambing  disembelih lengkap  dengan  nasi  dan  gulai.  Lalu  diundang  tokoh  adat  dan  pemuka  masyarakat  untuk makan bersama-sama. Pada saat ini, Mamak Adat menating (memberikan) sirih kepada salah satu  Ninik  Mamak  bahwa  hutang  adat  sudah  dibayar  dengan  kata-kata: rupo  dapek  diliek, putiah  kapeh  dapek  diliek,  putiah  hati  berkeadaan (rupa  dapat  dilihat,  putih  kapas  dapat dilihat, putih hati berkeadaan). 17
Kepala  kambing  yang  disembelih  itu  dibagi  dua  dan  diletakkan  ke  dalam  piring. Sebelah  untuk  Datuk  Menaro  Sati,  sebelah  lagi  untuk  Imam.  Kemudian,  Datuk  dan  Imam membagikan  atau  memutar  kepala  kambing  sehingga  semua  yang  datang  dapat  mengenyam (mencicipi) kepala tersebut. Kemudian salah satu Ninik Mamak menating sirih kepada Datuk Menaro  Sati  dengan  isi  kata  yang  disampaikan  antara  lain  memiliki  arti: salah  kepada manusia minta maaf, salah kepada Allah minta ampun . Lelaki dan perempuan dalam perkara ini  juga  disuruh   membersihkan  pekarangan  masjid.  „„Kalau  50  tahun  lalu,  pasangan  lelaki dan  perempuan  yang  hamil  di  luar  nikah  tidak  hanya  dihutangkan  satu  ekor  kambing  dan membersihkan pekarangan masjid, tapi juga diarak keliling kampung. 18
Hutang adat tiga macam. Pertama, hutang paling tinggi atau kesalahan sangat besar, hutangnya  1  ekor  kambing  tambah  3  ekor  ayam,  tambah  1  jambar  atau  nasi  kuning  tambah kain  putih  satu  tabung  atau  dua  yard  atau  empat  hasta.  Kedua,  hutang  menengah  yakni, membayar  ayam  3  ekor.  Contoh,  dua  orang  yang  terlibat  perkelahian  atau  membuat  ribut. Begitu  juga  laki-laki  nikah  kawin  di  luar  tanpa  izin  Ninik  Mamak.  Kalau  pulang  ia dihutangkan ini. Dan ketiga, hutang kecil yakni saling maaf memaafkan. 19
Contoh  sanksi  adat  yang  lain,  seperti  berkelahi,  membuat  ribut  atau  gaduh sekampung,  orang  bersangkutan  dihutang  kambing.  Kalau  tidak  mau  membayar,  dia  tidak
17 Idirson Datuk Monarosati (Datuk di Dusun Kubang Buaya),wawancara dengan penulis, 25 Mei 2021.
18 Andrinas Datuk Setia Rajo (Datuk di Dusun Kampung Batas),wawancara dengan penulis , 27 Mei 2021.
19 Idirson Datuk Monarosati (Datuk di Dusun Kubang Buaya), wawancara dengan penulis, 25 Mei 2021.
dianggap  lagi.  Kalau  gaduhnya  kecil,  hanya  dihutangkan  ayam. 20 Menebang  pohon  tidak seizin  Datuk  seperti  pohon  kelapa,  dihutangkan  satu  ekor  ayam.  Ada  yang  salah  karena melanggar  adat,  dikeluarkan  dari  adat  dan  diacuhkan  tidak  dianggap  lagi  dan  apabila meninggal,  keluarga  harus  minta  maaf  sedang  hutang  seekor  kambing  tetap  harus  dibayar. Jika  tidak,  tontong  atau  kentungan  sebagai  tanda  orang  meninggal  tidak  akan  dipukul  atau dibunyikan.  Setelah  keluarga  meminta  maaf  dan  ada  jaminan  hutang  akan  dibayar,  baru tontong tersebut dibunyikan dan proses pemakaman jenazah bisa dilaksanakan bersama-sama. Orang yang mencuri karet atau mencuri barang lainnya dan terbukti kesalahannya, ia disanksi adat  dengan  hukuman  berupa  pengakuan  dari  orang  tersebut.  Kalau  karet  yang  dicuri  masih ada, karet tersebut harus dikembalikan. Kalau tidak ada lagi atau sudah dijual misalnya, harus diganti  dengan  uang  seharga  karet  tersebut.  Bukan  hanya  itu,  pelaku  harus  berkeliling kampung sambil menjunjung karet tersebut. Sikap Ninik Mamak dalam menyelesaikan sanksi adat selalu berpedoman kepada yang besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Artinya, selagi bisa diselesaikan secara kekeluargaan, diselesaikan terlebih dulu.

## KENDALA-KENDALA DALAM PENERAPAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN  PERKARA  PIDANA  MELALUI  KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DI  DESA  CIPANG  KANAN  KECAMATAN  ROKAN  IV  KOTO KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU
Upaya  penyelesaian  sengketa  alternatif  ( alternative  dispute  resolution/ADR )  tidak hanya  dikenal  dalam  kaedah-kaedah  hukum  perdata,  tetapi  juga  mulai  dikenal  dan berkembang  dalam  kaedah  hukum  pidana,  salah  satu  jenis  ADR  yang  mulai  dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi atau dikenal dengan istilah „mediasi penal‟ (penal mediation).
Alternatif  penyelesaian  perkara  pidana  dengan  menempuh  jalur  mediasi  penal, dipandang  dapat  menjadi  salah  satu  pilihan  untuk  mengembalikan  dan  menata  ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya, selain itu mediasi penal juga dapat membuat para pihak terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses  mediasi  penal.  Mediasi  penal  lebih  berorientasi  pada  kualitas  proses  dari  pada  hasil,
20 Pandrison Datuk Kalisati (Datuk di Dusun Kersik Putih), wawancara dengan penulis, 25 Mei 2021.
yaitu  menyadarkan  pelaku  tindak  pidana  akan  kesalahannya,  kebutuhan-kebutuhan  konflik terpecahkan serta terdapatnya ketenangan dan dapat bebas dari rasa takut pada diri korban.
Meskipun  penyelesaian  sengketa  melalui  upaya  mediasi  banyak  memberikan keuntungan,  namun  dalam  pelaksanaannya  tidak  terlepas  dari  berbagai  hambatan. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Sekretaris  Desa  Cipang  Kanan,  Bpk  Sannerya ,  ada beberapa  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam penerapan  hukum  adat  dalam  penyelesaian perkara pidana melalui konsep restorative justice di Desa Cipang Kanan, yaitu antara lain: 21
1. Minimnya  sarana  dan  prasarana  dalam  melakukan  mediasi.  Persoalan  yang  dihadapi adalah keterbatasan anggaran untuk membangun ruangan mediasi yang memadai, sehingga dapat  memberikan kenyamanan bagi  para pihak  yang melakukan mediasi. Selain itu juga dibutuhkan sarana-sarana perlengkapan dalam upaya memfasilitasi  terjadinya perdamaian pada  para  pihak  yang  berperkara.  Ini  merupakan  faktor  yang  cukup  penting  untuk diperhatikan  agar  tercapainya  keberhasilan  dalam  menciptakan  upaya  perdamaian  pada kedua belah pihak yang berperkara.
2. Adanya  perbedaan  pandangan  dikalangan  aparat  penegak  hukum  tentang  konsep restorative  justice melalui  mediasi  penal,  terkadang  perkara  atau  kasus  yang  telah diselesaikan melalui upaya mediasi penal tetap dilakukan proses penuntutan melalui sistem peradilan  pidana  yang  ada,  artinya  tetap  dipidana  berdasarkan  ketentuan  hukum  positif, yang seharusnya ketika telah diselesaikan melalui mediasi penal dengan konsep restorative justice dengan  hukum  adat  setempat,  maka  perkara  tersebut  dianggap  selesai  dan  tidak perlu  diajukan  keproses  pengadilan  karena  telah  mendapatkan  sanksi  berdasarkan  hukum adat,  hal  ini  yang  harus  mendapat  perhatian  aparat  penegak  hukum,  sehingga  apa  yang diharapkan melalui konsep restorative justice dapat tercapai dengan baik.
3. Transportasi  yang  buruk  atau  tidak  mendukung  untuk  menghubungkan  antara  satu dusun dengan dusun lainnya, memberikan kendala tersendiri dalam penerapan hukum adat untuk  menyelesaikan  perkara  pidana  melalui  konsep restorative  justice . Di  Desa  Cipang Kanan  belum  semua  jalan  diaspal.  Sementara  panjang  jalan  yang  ada  di  desa  ini  14,3 kilometer. Sebagian jalan ada yang aspal, pengerasan, dan sebagian yang lain masih jalan tanah.  Jika  hujan  sulit  dilewati,  panjang  jalan  parah  ini  berada  di  Dusun  Kampung  Batas dengan panjang sekitar 3 kilometer. Transportasi tentu berperan penting dalam melakukan mediasi  dengan  para  pihak,  namun  apabila  kondisi  jalan  yang  rusak  ini  tidak  segera
21 Sannerya (Sekretaris Desa Cipang Kanan), wawancara dengan penulis, 25 Mei 2021.
diperbaiki  tentu  akan  membuat  akses  transportasi  yang  menghubungkan  dusun  yang  satu dengan dusun yang lainnya akan terganggu dan mengalami kesulitan.

## KESIMPULAN
Penyelesaian  tindak  pidana  dengan  penerapan  hukum  adat  dapat  ditempuh  dengan mediasi  penal  melalui  pendekatan restorative  justice ,  yaitu  menitikberatkan  pada  adanya partisipasi  langsung  pelaku,  korban  dan  masyarakat  dengan  memaknai  tindak  pidana  pada dasarnya adalah serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, maka  keadilan  dimaknai  sebagai  proses  pencarian  penyelesaian  masalah  yang  terjadi  atas suatu  perkara  pidana  dengan  keterlibatan  korban,  masyarakat  dan  pelaku  menjadi  penting dalam  usaha  perbaikan,  rekonsiliasi  dan  penjaminan  keberlangsungan  usaha  perbaikan tersebut.
Kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam penerapan  hukum  adat  dalam  penyelesaian perkara  pidana  melalui  konsep restorative  justice di  Desa  Cipang  Kanan,  yaitu  antara  lain: minimnya  sarana  dan  prasarana  dalam  melakukan  mediasi,  adanya  perbedaan  pandangan dikalangan  aparat  penegak  hukum  tentang  konsep restorative  justice melalui  mediasi  penal, terkadang  perkara  atau  kasus  yang  telah  diselesaikan  melalui  upaya  mediasi  penal  tetap dilakukan  proses  penuntutan  melalui  sistem  peradilan  pidana  yang  ada,  transportasi  yang buruk atau tidak mendukung untuk menghubungkan antara satu dusun dengan dusun lainnya, memberikan  kendala  tersendiri  dalam  penerapan  hukum  adat  untuk  menyelesaikan  perkara pidana melalui konsep restorative justice .
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemangku  Adat  dalam  menerapkan  hukum  adat  pada penyelesaian perkara pidana melalui konsep restorative justice di Desa Cipang Kanan,  yaitu antara lain: memberikan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai hukum  adat  serta  selalu  mematuhi  aturan-aturan  adat  dan  menjauhi  larangan-larangannya sehingga  hukum  adat  dapat  terus  terjaga  dalam  kehidupan  masyarakat,  mengadakan pertemuan antara tokoh adat dan Ninik Mamak secara rutin di Kantor Desa atau Balai Desa, sehingga  komunikasi  antara  suku-suku  dan  datuk  serta  tokoh  adat  tetap  terjaga  dengan  baik serta  mengontrol  dan  mengawasi  setiap  putusan  adat  serta  sanksi  yang  diberikan  kepada pelaku sehingga keadilan ditengah masyarakat bisa terwujud dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi (Kepala Desa Cipang Kanan).Wawancara kepada penulis. 25 Mei 2021.
Andrinas Datuk  Setia Rajo (Datuk  di  Dusun Kampung  Batas). Wawancara dengan penulis  .
27 Mei 2021.
Apriyani,  Rini.  “Keberadaan  Sanksi  Adat  Dalam  Penerapan  Hukum  Pidana  Adat”,. Jurnal Hukum Prioris , Vol 6 No 3 Februari 2018.
Bahar,  Saafroedin,  Inventarisasi  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat.  Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Pidana Adat . Bandung: Alumni, 1984.
Idirson  Datuk  Monarosati (Datuk  di  Dusun Kubang  Buaya). Wawancara dengan penulis.  25 Mei 2021.
Juhari,  Restorative  Justice  Dalam  Pembaharuan  Hukum  Pidana  di  Indonesia,  Jurnal SpektrumHukum, Vol 14 No 1 April 2017.
Kristian  dan  Christine  Tanuwijaya.  “Penyelesaian  Perkara  Pidana  Dengan  Konsep  Keadilan Restoratif  ( Restorative  Justice )  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  di Indonesia, Jurnal Hukum Mimbar Justitia , Vol 1 No 2 Tahun 2015.
Mareta,  Josefhin.  Penerapan  Restorative  Justice  Melalui  Pemenuhan  Restitusi  Pada  Korban Tindak Pidana Anak. Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 15 No 4 Desember 2018.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Muhaimin.”Restoratif  justice  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan, Jurnal  Penelitian HukumDe Jure , Vol 19 No 2 Juni 2019.
Pandrison Datuk Kalisati (Datuk di Dusun Kersik Putih). Wawancara dengan penulis. 25 Mei 2021.
Pide,  A.  Suriyaman  Mustari. Hukum  Adat  Dahulu,  Kini  dan  Akan  Datang .  Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
Purba,  Jonlar. Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Bermotif  Ringan  Dengan Restorative Justice . Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
Sannerya (Sekretaris Desa Cipang Kanan). Wawancara kepada penulis. 25 Mei 2021.
Saragih, Djaren, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung, Tarsito, 1996.
Satria,  Hariman.  “Restorative  Justice:  Paradigma  Baru  Peradilan  Pidana”. Jurnal  Media Hukum, Vol 25 No 1 Juni 2018.
Sudira, I Ketut. Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga . Yogyakarta: UII Press, 2016.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
Wahyudhi,  Dheny  dan  Herry  Liyus.  “Pendekatan  Restorative  Jusharimtice  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam  Rumah Tangga”, Jurnal Sains Sosio Humaniora , Vol 4 No 2 Desember 2020.
Widodo. Perspektif  Hukum  Pidana  dan  Kebijakan  Pemidanaan .  Yogyakarta:  Aswaja Pressindo, 2017.