## PEMBINAAN SEMI MILITER SEBAGAI UPAYA MENGATASI DEGRADASI MORAL TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYAKATAAN
Syahira 1 , Irma Cahyaningtyas 2
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jalan Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241 Ierramasyhur@yahoo.com

## ABSTRACT
The  increasing  number  of  offenders  is  a  serious  problem.  The  impact  of  juvenile  criminal  behavior  often requires that the child concerned be placed in a special child development institution (LPKA) and is a criminal child or correctional student. Criminal acts committed by children are caused by moral degradation in children. This writing outlines more about the causes of the moral degradation of children which can trigger children to commit acts that are classified as criminal acts. This writing also describes the author's ideas about semimiliter formation  of  correctional  students.  This  writing  uses  a  normative  juridical  research  method  as  a  basis  for describing ideas. With the existence of semimiliter guidance on correctional students which are more oriented to changes in behavior and character of children to be more moral, it is expected to create the achievement of the goal of child development.
Keywords: Juvenile ; Juvenile Treatment ; Morality ; Quasi Militer.

## ABSTRAK
Peningkatan jumlah anak pelaku tindak pidana menjadi masalah yang cukup serius. Dampak dari perilaku criminal  anak seringkali mengharuskan anak  yang  bersangkutan ditempatkan  dalam  lembaga  pembinaan khusus anak (LPKA) dan berstatus sebagai anak pidana atau anak didik pemasyarakatan. Tindak pidana yang dilakukan anak disebabkan oleh adanya degradasi moral dalam diri anak. Penulisan ini menguraikan lebih dalam  mengenai  penyebab terjadinya degradasi  moral anak yang dapat  memicu anak  melakukan  suatu perbuatan tindak pidana. Penulisan ini juga memaparkan gagasan penulis mengenai pembinaan semimiliter terhadap anak didik  pemasyarakatan.  Metode dalam  penulisan  ini  menggunakan metode penelitian  yuridis normative sebagai landasan dalam pendeskripsian gagasan. Dengan adanya pembinaan semimiliter terhadap anak didik pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada perubahan perilaku dan karakter anak untuk lebih bermoral diharapkan dapat menciptakan tercapainya tujuan pembinaan anak.
Kata Kunci : Anak Pidana ; Pembinaan ;  Moral ; Semimiliter.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

## A. PENDAHULUAN
Pada Konsideransi Undang – Undang Nomor 11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  yang  merupakan  pengganti  atas  Undang – Undang Nomor 3 tahun 1997 menyatakan bahwa :
”Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa,  yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat  khusus  yang  menjamin  kelangsungan eksistensi  bangsa  dan  negara  pada  masa depan”.
Sehingga  untuk  mewujudkan  perlindungan  dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan  dan  peraturan  perundang-undangan yang  dapat  menjamin  pelaksanaannya  beserta peranan  aparat  penegak  hokum  dalam  mencapai tujuan perlindungan anak yang sebaik-baiknya.
Jumlah  kasus  anak  berhadapan  dengan hukum  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya (diambil dari data KPAI melalui http://bankdata.kpai.go.id/ ). Meningkatnya  jumlah tindak pidana dengan anak sebagai pelaku utamanya menjadi  masalah  yang  sangat  serius. Perbuatan pidana  yang  dilakukan  oleh  anak seringkali tidak hanya  bersifat  perseorangan  melainkan  juga dilakukan  secara  bersama-sama  dengan  orang dewasa  maupun  anak  lain  yang  membuat keseluruhan  dari  anak-anak  tersebut  akhirnya berhadapan  dengan  hukum.  Angka  tertinggi  tindak kejahatan yang dilakukan anak ada pada usia 15-19 tahun (Kartono,  2017). Anak  dalam  usia  tersebut sedang memasuki  fase  pubertas  dan adolescent
dalam  dirinya,  dimana  terdapat  masa  penghubung dan  masa  peralihan  dari  anak  menjadi  orang dewasa. Fase ini adalah fase terdapatnya pergolakan batin yang tinggi dalam diri anak remaja. Akan tetapi fase ini juga merupakan fase yang sangat cukup bagi mental  dan  psikologis  anak  untuk  dapat  menilai mana  yang  baik  dan  buruk  untuk  dilakukan  artinya mereka telah sadar betul bahwa perbuatannya ialah perbuatan yang jahat akan tetapi dalam masa ini juga merupakan masa timbulnya gejolak batin dalam diri anak yang mendorong anak untuk ‘mencoba’ sesuatu baru.
Meningkatnya  jumlah  anak  sebagai  pelaku tindak pidana  dipelopori  oleh  kurangnya  pendidikan moralitas  pada  lingkungan  sekitar  seperti keluarga,kerabat  dan  sekolah  yang  berperan  dalam kehidupan  pribadi  anak.  Selain  itu  terdapat  pula factor eksternal seperti perkembangan teknologi dan pengetahuan  yang  cukup  pesat  dalam  era  milenial saat  ini.  Dampak  yang  paling  menonjol  dalam  diri anak ialah terkikisnya  moral  anak atau  degradasi moral anak utamanya terjadi dalam era milineal saat ini. Degradasi  moral  ini  merupakan  hasil  dari terjadinya  globalisasi yang  tanpa  disadari telah merusak  gaya  hidup  dan  moral  anak  bangsa sehingga  anak  dapat  dengan  mudah  melakukan sesuatu yang merusak dirinya sendiri dan menciderai nurani  masyarakat. Degradasi  moral sering juga disertai  dengan  pengertian  yang  rendah  dan pemahaman  yang  minim  mengenai  nilai  social  dan norma  etis di  masyarakat (Kartono, 2017). Seorang anak  yang  telah  terlanjur  melakukan  tindak  pidana
pada  akhirnya berpotensi  untuk dikenakan  sanksi berupa pidana maupun tindakan yang berdasar pada bobot perbuatan yang telah dilakukannya.
Dalam  hal  anak  yang  dijatuhi  sanksi  berupa pidana penjara atau pembinaan , maka anak akan di tempatkan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA) dan  disebut  sebagai  Anak  Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) .
Definisi  Anak  Didik  Pemasyarakatan berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  12 tahun  1995  tentang  Lembaga  Pemasyarakatan adalah:
a. Anak  Pidana  yaitu  anak  yang  berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak  paling  lama  sampai  berumur 18  (delapan belas)  tahun (dalam  UU  No  11  tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  anak pidana sama dengan anak binaan.);
b. Anak  Negara  yaitu  anak  yang  berdasarkan putusan  pengadilan diserahkan  pada  negara untuk  dididik  dan  ditempatkan  di LAPAS  Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
c. Anak  Sipil  yaitu  anak  yang  atas  permintaan orang  tua  atau walinya  memperoleh  penetapan pengadilan  untuk  dididik  di LAPAS  Anak  paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
LPKA Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  difokuskan  pada  tiga  hal  utama,  yaitu pembinaan fisik, mental dan social (Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Diperlukan suatu  upaya  khusus  dalam  meningkatan  kembali moralitas  anak  bangsa  yang telah surut  dalam  diri anak didik pemasyarakatan (ANDIKPAS); dalam hal ini  pembinaan  yang  dilakukan  dalam  LPKA memerlukan  suatu  gagasan  baru  untuk  mengatasi
masalah  tersebut  sehingga  dalam  hal  ini  penulis memberikan  ide  berupa  pendidikan  semi  militer terhadap anak binaan yang akan memberikan suatu pendidikan  karakter  sekaligus  pendidikan  moral terhadap anak.
Menurut  Muladi (Muladi & Arief, 2010) tujuan pemidanaan  adalah  untuk  memperbaiki  kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana. Terdapat beberapa tujuan pemidanaan yang ingin dicapai yaitu pencegahan  umum  maupun  khusus,  perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan atau pengimbangan. Re-Integrasi sosial berasumsi bahwa pelanggaran hukum terjadi bukan hanya  karena  kesalahan  individu  tetapi  juga masyarakat  mempunyai  andil  terhadap  terjadinya pelanggaran  hukum  tersebut. Sehingga diperlukan suatu  metode  khusus  terhadap  pelaku  pelanggaran hukum semasa menjalani masa pertanggungjawaban pidananya  agar  tidak  kembali  melakukan pelanggaran.
Sanksi / hukuman  terhadap  Anak  yang Berkonflik  dengan  Hukum merupakan  salah  satu sarana  yang  ingin  direncanakan untuk  mencapai tujuan  tersebut  (Arief, 2007). Sebagai  dasar pembenar  atau  tolak  ukur  yang  dipakai  dalam pembahasan  terhadap  permasalahan  dari  sanksi/ hukuman  anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum adalah ditekankan pada aspek-aspek pokok tersebut yaitu  perlindungan  secara  integratif  antara perlindungan  masyarakat  dan  perlindungan  individu khususnya  anak-anak  yang  berkonflik  dengan
Hukum  agar  terhindar  dari  dampak  negatif  dari pidana penjara karena masih memiliki jiwa yang labil dan  demi  masa  depan  anak  yang  masih  panjang (Hadisuprapto, 2008).
Sistem Peradilan Pidana Anak telah memasuki babak  barunya  melalui  munculnya  ide double  track system. Ide  dasar double  track  system dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan kejahatan dinilai sangat  tepat  untuk  diterapkan karena disamping untuk mengindari dampak negatif pidana  hilang  kemerdekaan  maka  anak dimungkinkan  untuk  memperoleh  pembinaan  guna perkembangan masa depannya. Perlakuan terhadap anak  perlu  dibedakan  karena  pada  saat  itu  darah, tubuh  dan  jiwa  si  anak  sedang  mengalami perkembangan. Dapat  dikatakan  bahwa  si  anak sedang dalam keadaan labil. Jadi ada sesuatu yang berbeda ketika kita berbicara tentang anak. (Soetodjo & Melani, 2013)
Perlu  diketahui  bahwa, munculnya  pemikiran double  track  system menghendaki  agar  unsur pencelaan / penderitaan dan unsur pembinaan sama- sama  diakomodasi  dalam  sistem  sanksi  hukum pidana.  Inilah  yang  menjadi  dasar  penjelasan mengapa dalam double track system dituntut adanya kesetaraan  antara  sanksi  pidana  dan  tindakan (M. Sholehuddin ,2004).
Anak bukan orang dewasa dalam ukuran mini, karena itu dia tidak bisa disamakan dengan miniatur dari orang dewasa, karena itu kita harus memberikan treatment yang  berbeda.  Kemudian anak juga sedang dalam  masa  pertumbuhan  dan  situasi  ini
masuk kelompok rawan yang harus diproteksi sejak awal.  Hal  itu yang  menyebabkan perlu adanya pembedaan  perlakuan  terhadap  anak  dalam penegakan hukum (Kartono, 2017)
Salah  satu  efek  negatif  dari  pelaksanaan pidana  penjara  adalah  terjadinya stigmatisasi atau pemberian “cap jahat” terhadap mantan narapidana. Masyarakat seringkali tidak percaya terhadap mantan narapidana,  bahkan  secara  kultural  kehadiran narapidana  ditolak  oleh  masyarakat.  Stigma  dan penolakan tersebut menyebabkan tekanan psikologis pada mantan narapidana, bahkan keluarga juga ikut merasakan  rasa  malu. Perspektif  teori labelling, tekanan  psikologis  dan  stigma  dari  masyarakat (sebagai  deviasi  primer)  kadangkala  akan mendorong mantan narapidana melakukan kejahatan (sebagai  deviasi  sekunder) (Widodo, 2014). Seperti diketahui  bahwa  teori labelling yang  dikemukakan oleh  Lamert (Santosa, 2014) adalah  teori  yang menganut  prinsip  bahwa  stigma  negatif  dan pandangan  masyarakat dengan  pemberian  “cap jahat” terhadap  seorang  pelanggar  norma  atau pelaku kejahatan secara berangsur-angsur  memiliki pengaruh  besar  dalam  perkembangan  jiwa  orang tersebut (Santosa, 2014). Orang  tersebut  pada akhirnya  dapat  benar-benar  melakukan  suatu kejahatan. Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  suatu pembinaan khusus di dalam LP yang nantinya dapat mengubah  paradigma masyarakat  terhadap  mantan anak  binaan  atau  ex-narapidana  anak. Walau bagaimanapun untuk mengubah budaya yang ada di masyarakat  akan mengalami  banyak  kendala,  akan
tetapi  melalui  gagasan  ini diharapkan  mampu meminimalisir stigma di masyarakat terhadap mantan narapidana  anak. Berdasar  pada  latar  belakang diatas maka dalam jurnal ini akan dibahas lebih lanjut mengenai mengapa degradasi  moral  terjadi  pada anak  didik  pemasyarakatan  dan  bagaimana ide pembinaan  semi  militer  terhadap  anak  didik pemasyarakatan atau anak binaan dalam LPKA yang digagas oleh penulis. Tujuan yang akan dicapai dari adanya  penulisan  jurnal  ini  ialah  antara  lain  ialah untuk  mengetahui  faktor  terjadinya  degradasi  moral pada  anak  dan  untuk  memaparkan mengenai  ide pembinaan  semi  militer  terhadap  anak  binaan  atau anak didik pemasyarakatan di dalam LPKA.
Metode  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  Yuridis  Normatif (Soekanto  dan Mamudji,2013) yaitu sebuah penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan pustaka  atau  bahan  sekunder.  Penelitian  hukum adalah  sebuah  proses  untuk  menemukan  aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum yang  berguna  untuk  menjawab  isu  yang  sedang dihadapi (Marzuqi, 2005). Metode  Yuridis  normatif menekankan kepada pendekatan norma-norma atau aturan  yuridis  seperti  Undang – Undang  dan peraturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  masalah yang  sedang  diteliti.  Dalam  hal  ini  pendekatan dimulai  dengan  mengadakan  pengumpulan  atau inventarisasi literatur yang berkaitan dengan system pemidanaan anak.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Degradasi Moral Anak Didik Pemasyarakatan
Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak-anak muda usia produktif pada intinya merupakan produk dari  kondisi  masyarakatnya  dengan  segala pergolakan social yang ada di dalamnya. Kejahatan yang  dilakukan  anak  remaja  ini  disebut  sebagai penyakit  masyarakat  atau  penyakit  social.  Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah suatu bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan hokum formal yang berlaku di masyarakat.
Pengaruh  social  dan  kultural  memainkan peranan  yang  besar  dalam  pembentukan  atau pengkondisian  tingkah  laku  criminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda  kurang  mampu  atau  tidak  adanya kesepakatan terhadap  norma-norma  social. Mayoritas juvenile  delinquency berusia  dibawah  21 tahun. Angka tertinggi kejahatan ada pada anak usia 15-19 tahun; dan sesudah 22 tahun kasus kejahatan yang  dilakukan  oleh  gang-gang delinkuen akan menurun.
Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki control diri, atau justru  menyalahgunakan  control  diri  tersebut,  dan suka  menegakkan  standar  tingkah  laku  sendiri,  di samping meremehkan keberadaan orang lain. Anak- anak  pelaku  kejahatan  pada  umumnya  sangat egoistic,  dan  suka  menyalahgunakan  atau  melebih- lebihkan  harga  dirinya  (kartono  ;  2017). Karenanya dalam masa remaja atau fase peralihan inilah peran
keluarga,  kerabat  maupun  lingkungan  menjadi sangat  penting  sebagai  sarana  pendidikan  moral atau  pengendali  nafsu  anak  dalam  berbuat kenakalan.  Kurangnya  control  orang  dewasa terhadap  anak  menambah  semakin  kuatnya keinginan  anak  untuk  menyalurkan  nafsunya  dan memikirkan dirinya sendiri.
Kurangnya  control  maupun  perhatian  dari orang  dewasa  dalam  perkembangan  pribadi  anak pada  awalnya  akan  memunculkan pemikiran  dalam diri  anak  bahwa  ia  telah  diasingkan  atau  disisihkan dari  lingkungannya.  Anak  akan  merasa  tidak  puas terhadap kondisi lingkungan dan kewibawaan orang dewasa  yang  acuh  tersebut.    Dalam  kondisi  yang demikian ini anak akan membatasi dirinya terhadap lingkungan  kerabat  dan  mencoba  untuk  membuat dunia  baru  diluar  lingkungan  dekatnya  dan mengembangkan  paham individualism di  dalam dirinya.  Di  tambah  lagi  dengan  di  dorong  oleh kebutuhan  untuk  menonjolkan  ego  serta dorongan untuk  menghilangkan  kejemuan  dan  mengisi kekosongan  hati  akibat  perasaan  tersisih  dari lingkungan kerabatnya.
Segala  gejala  keberandalan  dan  kejahatan yang  muncul  itu  merupakan  akibat  dari  proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur dan usaha :
1. Kedewasaan seksual ;
2. Pencaharian suatu indentitas kedewasaan ;
3. Adanya ambisi materiil yang tidak terendali ;
4. Kurang atau tidaknya disiplin diri (Kartono,2017)
Maka  dalam  konteks  perspektif  baru  dari periode adolescent ke  remaja,  gang  delinkuen  tadi mengintepretasikan sebagai manisfestasi kebudayaan remaja dan tidak dilhat sebagai bagian dari gang-gang kriminal orang dewasa.
Kejahatan  anak  remaja  merupakan  produk sampingan dari (Kartono, 2017) :
a) Pendidikan  massal  yang  tidak  menekankan pendidikan watak dan kepribadian anak ;
b) Kurangnya  usaha  orangtua  dan  orang  dewasa dalam  menanamkan  moralitas  dan  keyakinan beragama pada anak-anak ;
c) Kurang  ditumbuhkannya  tanggung  jawab  social pada anak-anak remaja
Semua  bentuk  perubahan  dalam  struktur  social  itu sangat  mempengaruhi  pola  hidup  kaum  remaja. Karena  dalam  usia  remaja  merupakan  periode transisi  penuh  badai  dalam  kehidupan batiniyah seorang  remaja  yang  dapat  berakibat  pada melemahnya  kejiwaan  mereka  sehingga  mudah dipengaruhi  oleh  rangsangan-rangsangan  eksternal. (kartono;2017)
Anak-anak remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru meyalahgunakan kontrol diri tersebut dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri disamping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka  lakukan  itu  pada  umumnya  disertai  unsur- unsur  mental  dan  motif-motif  subyektif,  yaitu  untuk mencapai suatu  obyek  tertentu  dengan  disertasi kekerasan  dan  agresi.  Pada  umumnya  anak-anak muda  tadi  sangat  egoistis  dan  suka  sekali
menyalahgunakan  atau  melebih-lebihkan  harga dirinya.  Adapun  motif  yang  mendorong  mereka melakukan kejahatan atau kedursilaan itu antara lain ialah :
1. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan ;
2. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual ;
3. Salah  asuh  dan  salah  didik  orang  tua  sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya;
4. Hasrat  untuk  berkumpul  dengan  kawan  senasib dan  sebaya  serta kecenderungan  untuk  meniru- niru teman;
5. Kecenderungan pembawaan yang patologis atau abnormal ;
6. Konflik batin sendiri dan kemudian menggunakan mekanisme  pelarian  diri  serta  pembelaan  diri yang irrasional
Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa Juvenile  Delinquency adalah  suatu  tindakan  atau perbuatan pelanggaran norma social yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.
Adapun  motif  yang  mendorong  anak melakukan kejahatan antara lain :
1. Untuk memuaskan kecenderungan  keserakahan 2. Meningkatnya agresivitas dan dorongan seksual
3. Salah  asuh  dan  salah  didik  orangtua,  sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya
4. Hasrat  untuk  berkumpul  dengan  kawan-kawan senasib  ,  sebaya,  dan  kesukaan  mereka  untuk meniru-niru
5. Kecenderungan pembawaan yang abnormal
6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme  pelarian  diri  serta  pembelaan  diri diluar rasional.
Ciri  yang  paling  mencolok  dari  terjadinya gejala  penyakit  social  maupun  kenakalan  remaja tersebut  di  atas  ditandakan  dengan  adanya degradasi moralitas pada anak.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Degradasi  diartikan  sebagai  kemerosotan  atau kemunduran  dan moral  menurut  (Hurlock,1993) dalah  tata  cara  kebiasaan  dan  adat  dimana  dalam perilaku  dikendalikan  oleh  konsep-konsep  moral yang memuat  peraturan  yang  telah  menjadi kebiasaan  bagi  anggota  suatu  budaya  dan  yang menentukan  dalam  perilaku  yang  diharapkan  oleh seluruh  anggota  kelompok.  Dengan  demikian, dekadensi moral merupakan suatu keadaan dimana telah  terjadi  kemerosotan  moral  yang  bermakna bahwa individu maupun kelompok telah tidak menaati aturan  serta  tata  cara  yang  berlaku  di  masyarakat. Guna memperjelas mengenai definisi moral,Kohlberg (Mansur,  2006)  mengungkapkan  bahwa  moral menyangkut  kegiatan-kegiatan  manusia  yang dipandang  sebagai  baik/buruk,  benar/salah, tepat/tidak  tepat,  atau  menyangkut  cara  seseorang bertingkah laku dalam hubungan dengan orang lain. Kemunduran kesadaran masyarakat yang dirasakan saat ini perlu dibangkitkan agar perkembangan moral anak  (remaja) dapat  menjadi  lebih  baik,  karena masyarakat  juga  berperan  penting  di  dalamnya. Untuk mencegah hal tersebut serta memperbaikinya
harus dipahami gejala penurunan moral yang terjadi pada anak (Jahroh&Sutarna,2016)
Menurut (Lickona ,2013) ada 10 indikasi gejala penurunan moral yang perlu mendapatkan perhatian agar berubah ke arah yang lebih baik; 1) Kekerasan dan tindakan  anarki,  2)  Pencurian, 3)  Tindakan Curang,  4)  Pengabaian  terhadap  aturan  yang berlaku,  5)  Tawuran  antar  siswa,  6) Ketidaktoleran, 7)  Penggunaan  bahasa  yang  tidak  baik,  8) Kematangan  seksual  yang  terlalu  dini  dan penyimpangannya,  9)  Sikap  perusakan  diri,  10) Penyalahgunaan Narkoba.
Degradasi  moral  merupakan  hasil  dari terjadinya  globalisasi  yang  tanpa  disadari  telah merusak  gaya  hidup  dan  moral  anak  bangsa sehingga  anak  dapat  dengan  mudah  melakukan sesuatu yang merusak dirinya sendiri dan menciderai nurani  masyarakat,  salah  satunya  yang  tergolong dalam  tindak  pidana. Dalam  pandangan  hukum pidana  anak  yang  telah  terlanjur  melakukan perbuatan  melanggar  norma  yang  termasuk  dalam tindak  pidana  menurut  Undang –Undang  yang berlaku dapat dijatuhi hukuman pidana salah satunya pidana  penjara.  Dalam  pelaksanaannya  seorang anak  yang  dijatuhi  pidana  penjara  ditempatkan di dalam Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) yang di dalamnya terdapat berbagai jenis pembinaan terhadap  anak  yang  diselenggarakan  oleh  Negara. Akan  tetapi  pembinaan  tersebut  seringkali  tidak berlaku  efektif  akibat  sarana  dan  prasarana  yang kurang memadai maupun kapasitas anak yang tidak sesuai  dengan  jumlah  Pembina.  Anak  binaan  yang
merupakan  korban  penurunan  moralitas  perlu mendapatkan  pembinaan  yang  dapa  meningkatkan kembali  moral  dan  jiwa  social  dalam  dirinya, sehingga diperlukan  suatu pembinaan  yang  bersifat khusus dalam menangani hal tersebut
2. Ide  Pendidikan  Semi  Militer  Terhadap  Anak

## Didik Pemasyarakatan
Pendidikan  semi  militer  terhadap  anak didik pemasyarakatan  (selanjutnya  akan  disebut ANDIKPAS) khususnya anak yang sedang menjalani masa  pidananya pada  dasarnya  ditujukan  pada mental dan  jiwa  spiritual  dalam  diri  anak.  Anak sebagai pelaku tindak pidana disamping merupakan korban  dari  lingkungan  sekitar  tempat  tinggalnya maupun  faktor  luar  lainnya  yang  menyebabkan dirinya mendekati perbuatan yang dilarang, seorang anak  pelaku  tindak  pidana  dalam  hal  mekakukan perbuatannya disebabkan oleh kurangnya penanaman  nilai-nilai  luhur  dan  moralitas di  dalam dirinya sehingga diperlukan adanya suatu pembinaan berupa  pendidikan dengan  sasaran  aspek-aspek Mental  Spiritual,  Mental  Ideologi,  Mental  Kejuangan dan Kepemimpinan agar ANDIKPAS  tersebut dapat menjadi pribadi yang tangguh dan siap menghadapi hal  apapun  yag  akan  terjadi  dalam  dunianya  . Di samping  itu  melalui  pembinaan  ini  juga  diharapkan tertaman jiwa nasionalis yang dipenuhi oleh nilai-nilai dasar  dalam  diri  anak untuk  nantinya dalam  jangka waktu kedepan dapat menjadi faktor penghalang diri anak  untuk melakukan  perbuatan immoral atau perusak  moral  maupun  sampai  kembali  mengulang Tindak  Pidana. Gagasan  mengenai  pembinaan  ini
bersumber pada system pembinaan anak nakal yang dipakai oleh negara  Amerika.  Pembinaan  semacam ini di Amerika bernama juvenile booth camp. Juvenile Booth Camp adalah suatu program pelatihan khusus yang  berbasis  militer  maupun  semi  militer  dengan memfokuskan  pada  perubahan perilaku  anak  nakal untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya (Gültekin, Kübra , Gültekin Sebahattin, 2012) . Juvenile Booth Camp dianggap  sebagai shock theraphy bagi  anak remaja yang melanggar norma-norma di masyarakat. Dalam  pelaksanaannya juvenile  booth camp dianggap  cukup  efektif dalam  menanggulangi  anak- anak nakal, tetapi kurang efektif dalam penanganan residivis anak (Gültekin, Kübra , Gültekin Sebahattin, 2012). Dengan  mengadopsi  ide  tersebut  maka penulis memiliki gagasan mengenai pembinaan semi militer  terhadap ANDIKPAS. Tujuan  dari  pendidikan ini selain  untuk  membentuk  karakter  anak  juga sebagai upaya  pembelaan  negara yang merupakan kewajiban  bagi  tiap  individu  Negara  dalam  rangka mencapai  tujuan  negara. Sebagaimana  tujuan Negara  Indonesia yakni  melaksanakan  ketertiban dunia termaktub  dalam  pembukaan  alinea  ke  4 (empat)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Lickona (Lickona  :  2013)  bahwa  dalam  karakter  yang  baik harus terkandung tiga komponen yaitu pengetahuan moral,  perasaan  moral,  dan  tindakan  moral  melalui tiga  komponen  tersebut  pendidikan  karakter  akan berjalan  secara  sistematis  dan  berkelanjutan sehingga anak didik pemasyarakatan nantinya dapat
menilai  suatu  tindakan  melalui  pengetahuannya, dapat  merasakan  suatu  tindakan  melalui  perasaan moralnya serta dapat memutuskan tindakan tersebut melalui  tindakan  moral  yang  dimiliki  siswa.  Tanpa ketiga  komponen  ini  maka  pembinaan  semi  militer yang  bertujuan  untuk  pembentukan  karakter  baru terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  tidak  akan berjalan secara efektif.
Maraknya  kasus  kejahatan  utamanya kejahatan yang melibatkan  anak di Indonesia dimulai dari  kejahatan  ringan  hingga  jenis  kejahatan  berat mengakitbatkan  anak  usia  produktif  14-18  tahun mendekam  dibalik  jeruji  penjara  tanpa  menikmati kehidupan  seperti  hal  nya anak-anak  seusianya. Salah  satu  factor  penyebab  hal  tersebut  ialah pergeseran nilai – nilai budaya dimasyarakat sebagai dampak  dari  globalisasi. Pendidikan  semi  militer terhadap anak di  dalam Lembaga  Pemasyarakatan dengan  lebih  mengedepankan  cinta  tanah  air  dan jiwa korsa dalam diri anak ialah suatu gagasan yang dapat  meningkatkan  kualitas  jiwa  kemanusiaan dalam diri anak khususnya ANDIKPAS / Anak yang Berhadapan  Dengan  Hukum  (ABH) . Tujuannya adalah untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan terhindar  dari  degradasi  moral  sekaligus  dapat menertibkan  diri anak pidana untuk  melakukan sesuatu sesuai dengan norma mauun kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
Perwujudan  dari  ide  ini  tentunya  tidak  luput dari empat  prinsip hak  dasar  anak dalam  konvensi hak- hak anak 1989 (Convention on the Right of the Child Resolusi PBB 20 September 1989) yang terdiri
Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019                                                               Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
dari : 1) Non diskriminasi ;
2) kepentingan terbaik bagi anak ; 3) hak untuk hidup, kelangsungan  &  perkembangan  anak  ;  serta  ; 4) penghargaan terhadap pendapat anak.
Non-diskriminasi menurut Konvensi Hak Anak artinya tidak membeda-bedakan status anak pidana berdasarkan  pada  ras,suku,budaya  maupun  agama yang  dianutnya. Implementasi  prinsip  dasar  dalam ide  ini  adalah  dengan  memberlakukan  system pembinaan  dalam  LPKA  terhadap  seluruh ANDIKPAS tanpa  terkecuali.  Sesuai  dengan  yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  tujuan  dari pembinaan  semimiliter  terhadap  anak  dalam  LPKA ini  ialah  untuk  membangun  mental  anak  dalam menghadapi  kemungkinan-kemungkinan  yang terburuk sekalipun nantinya dalam kehidupan setelah dipidana.  Menjadikan  anak untuk memiliki ketangguhan  jiwa  dan  semangat  dalam  menjalani hidup  serta  memiliki  tingkat  moralitas  yang  tinggi agar dapat  menjadi  manusia  yang  bermanfaat  bagi lingkungan  sekitar.  Hal  ini  senada  dengan  prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak 1989. Dengan memiliki modal kepribadian yang bermoral dan mencerminkan nilai- nilai Pancasila nantinya diharapkan dapat menjamin ex-napi  anak  untuk lebih  mudah  diterima  kembali dalam masyarakat. Sehingga ex-napi anak tidak lagi disebut  sebagai  mantan  narapidana  melainkan selayaknya anak yang pernah melakukan kesalahan dan  telah  mempertanggungjawabkan  kesalahan tersebut  di  masa  lalu.  Dengan  hilangnya  julukan mantan  narapidana  secara  bertahap  dapat
meningkatkan kembali kepercayaan diri anak dalam menjalani  fase-fase  kehidupan  selanjutnya, anak akan  lebih  mudah  dalam  membangun  kembali hubungan dengan masyarkat sekitarnya. Keseluruhan  dari  proses  tersebut  telah  memenuhi dua prinsip dasar lainnya yaitu hak untuk hidup, dan mendapat keberlangsungan hidup serta penghargaan  terhadap  pendapat  anak yang  dalam hal ini identik dengan penghargaan terhadap upaya anak dalam memperbaiki diri.
Dengan  hasil  yang  demikian  maka  secara langsung  ide  pembinaan  ini  telah  menerapkan  ke- empat  prinsip  dasar  hak-hak  anak  yang  wajib dijunjung tinggi dan diselenggarakan oleh Negara.
Upaya  mewujudkan  gagasan  ini  menurut penulis  ialah  dengan melakukan Kerjasama antar LPKA dengan lembaga pendidikan dibawah naungan kementerian  pertahanan  dan  keamanan  Negara. Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  di  Indonesia terdapat beberapa lembaga pendidikan yang berada dibawah  naungan  kementrian  Pertahanan  dan Keamanan Negara yang bertujuan untuk menyiapkan jiwa  anak  didik  yang  berkualitas,  berkarakter  dan berbudaya  serta  menyiapkan  individu  yang  memiliki kesetiaan  terhadap  Bangsa  dan  Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD  1945  .  Berdasarkan  informasi  yang  penulis dapatkan  anak  dalam  lembaga  pendidikan  tersebut ketika  memasuki  tahap  akhir  dalam  menuntut  ilmu memiliki  kewajiban  untuk  terjun  langsung  ke lapangan dan membantu masyarakat dalam hal yang berkaitan  dengan  pendidikan  yang  telah  mereka
kuasai dalam kurun waktu tertentu. Dengan adanya kesempatan  ini menurut  hemat  penulis  akan  lebih baik apabila sasaran terjun mereka ialah anak-anak didik  pemasyarakatan  (ANDIKPAS) dalam LPKA setempat atau yang berada dalam wilayah terdekat. Apabila memungkinkan dapat pula dilakukan dengan menghadirkan ANDIKPAS ke  sekolah  atau  asrama pendidikan dalam  kurun  waktu  tersebut  atas  dasar pertimbangan  sarana dan prasarana  yang  lebih memadai  dalam  lingkungan  pendidikan  yang bersangkutan. Tahap selanjutnya dalam pengimplementasian  gagasan  ini ialah  dengan memisahkan jenis pendidikan berdasarkan pada latar belakang  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak. Seperti misalnya terhadap anak pelaku  Tidak Pidana Umum dengan  anak  usia  14-18 tahun  , dapat dilakukan  bentuk  pembinaan  berupa pelatihan kenusantaraan seperti penanaman jiwa nasionalisme; pengamalan dan penanaman nilai-nilai Pancasila  ;  Pengenalan  akan  budaya-budaya Indonesia khususnya budaya sopan-santun ; dan lain sebagainya.  Sedangkan  terhadap  anak  pelaku Tindak Pidana Khusus seperti narkoba,terorisme,dan lain  sebagainya dapat  dikenai  pembinaan  dalam bentuk bela  negara,  yang  mencakup  pelatihan ketahanan  tubuh,  pelatihan  jiwa  korsa dan penanaman jiwa tanah air.

## C. SIMPULAN
Memasuki fase remaja yang dialami oleh anak , pada umumnya merupakan masa-masa terpenting dan  tersulit  bagi  anak.  Dalam  masa  ini  anak  pada umumnya  mulai  memiliki  keinginan  untuk  unjuk
kemampuan dirinya. Dalam tahap tersebut diperlukan adanya control dari orang dewasa di lingkungan anak agar  anak  tidak  terjerumus  ke  dalam  hal-hal  yang negative. Perkembangan diri anak diluar control oang dewasa  yang  dibarengi  dengan  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memberi pengaruh buruk  terhadap  anak. Degradasi  moral  merupakan hasil  dari  terjadinya  globalisasi  yang  tanpa  disadari telah  merusak  gaya  hidup  dan  moral  anak  bangsa sehingga  anak  dapat  dengan  mudah  melakukan sesuatu yang merusak dirinya sendiri dan menciderai nurani  masyarakat,  salah  satunya  yang  tergolong dalam  tindak  pidana.  Dalam  hal  anak melalukan tindak pidana dapat berakibat pada keharusan anak tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Bentuk  pertanggungjawaban  anak pelaku  tindak  pidana  salah  satunya  ialah dengan menjalani  hukuman pidana  berupa  pidana  penjara atau disebut  sebagai  Anak  Dididk  Pemasyarakatan. Dalam  proses  pemidanaannya  seorang  anak ditempatkan  dalam Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak  (LPKA)  dan  wajib  mengikuti  seluruh  proses pembinaan  yang  bertujuan  untuk  memulihkan keadaan ANDIKPAS dalam  hal  ini  yakni  pemulihan perilaku  anak  menjadi lebih  baik. Gagasan Pemberian  Pendidikan  semi  militer  terhadap ANDIKPAS dalam proses pembinaan di dalam LPKA memiliki  sasaran  aspek-aspek  Mental  Spiritual, Mental  Ideologi,  Mental  Kejuangan  dan Kepemimpinan  agar ANDIKPAS dapat  menjadi pribadi  yang  tangguh  dan  siap  menghadapi  hal apapun  yang  akan  terjadi  dalam  dunianya  ,  serta
tertaman  jiwa  nasionalis  dalam  dirinya  yang  mana dalam  jangka  waktu kedepan  hal  tersebut  dapat menjadi  faktor  penghalang  diri  anak  untuk  kembali mengulang TP. Dengan  dimplementasikannya gagasan  ini  maka  pemidanaan  anak  dapat berlangsung  efektif  dan  sekaligus  dapat  mencapai tujuan hukum pidana yakni menanggulangi kejahatan dan mengurangi residivis.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Arief,  Barda  N.  (2007). Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Grup.
Arief,  Barda  N., & Muladi. (2010) . Teori-Teori  &
Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Alumni.
Hadisuprapto, P. (2008)  . Delinkuensi  Anak.
Pemahamanan dan Penanggulangan. Jakarta: Bayumedia.
Kartono, K.  (2017). Pathologi  Sosial  2  Kenakalan Remaja. Jakarta ; Raja Grafindo.
Lickona,  T. (2013). Mendidik  Untuk Membentuk  Karakter.  Jakarta:  Remaja Rosdakarya.
Marzuqi, Peter M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta:
Kencana Prenada Media
Santoso,  Topo., & Zulfa,  Eva  Achjani. (2014).

## KRIMINOLOGI. Jakarta: Raja  Grafindo
Persada.
Soetedjo,  Wigati &  Melani. (2013). Hukum  Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.

## JURNAL
MacKenzie, Doris Layton., Brame, Robert.,
McDowall, David., & Souryal, Claire. (1995). Boot camp prisons and recidivism in eight states. Criminology, Volume 33, Issue 3,
p.327.
Kilgore, Deborah., & Meade, Susan. (2004). Look What Boot Camp's Done for Me : Teaching and Learning at Lakeview Academy. Journal of
Correctional Education, Volume 55 Issue 2, pp.170-185.
Meade, Benjamin., & Steiner, Benjamin. (2010). The Total  Effects  Of  Boot  Camps  That  House Juveniles:  A  Systematic  Review  Of  The Evidence. University Of South Carolina, United States Volume 38 Issue 5, p.5.
Gültekin, Kübra., Gültekin, Sebahattin.  (2012).    Is Juvenile  Boot  Camp  Policy  Effective?. International  Journal  Of  Human  Sciences, Volume: 9 Issue: 1, pp.7-10.
Sofa. M.  (2013) Antisipasi Degradasi  Moral  Di  Era Global. Jurnal UIN Walisongo Vol. 7, (No.2),
p.4.
Cahyaningtyas, I.(2015). Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Dalam Perspektif Restorative Justice. Notarius, Vol.08, (No.2), pp.5-6.
Analiansyah., & Rahmatillah, Syarifah.  (2015).
Perlindungan Terhadap Anak Yang
Berhadapan  Dengan  Hukum (Studi  Terhadap
Undang-Undang  Peradilan  Anak  Indonesia
Dan  Peradilan  Adat  Aceh). Ar-Raniry, Vol.1,
(No.1), p.10.
Bottcher,Jean., & Ezell, Michael E. (2015) Examining The Effectiveness Of Boot  Camps: A Randomized  Experiment With  A Long-Term
Follow Up. Journal Of Research In Crime And
Delinquency, Vol. 42, (No. 3), pp.3-6.
Ningrum, D. (2015). Kemerosotan Moral Di Kalangan Remaja:  Sebuah  penelitian  Mengenai Parenting  Styles  dan  Pengajaran  Adab.
UNISIA, Vol. XXXVII No. 82, pp.24
Jahroh,  Windi  S., &  Sutarna, Nana.  (2016).
Pendidikan  Karakter  Sebagai  Upaya
Mengatasi Degradasi  Moral. Prosiding
Seminar Nasional Inovasi Pendidikan, pp.5-6.
Pambudi, Agung., Sularto, RB., & Wicaksono, Budi.
(2016).  Pengaruh  Sistem  Pembinaan  Di
Lembaga  Pemasyarakatan  Sebagai  Bentuk
Pertanggungjawaban
Pidana Dengan
Peningkatan  Jumlah  Narapidana  Residivis (Studi  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  A Semarang).  Diponegoro  Law  Jurnal. Vol. 5,  ( No 3), pp. 7-9.
Cahyo, Edo  D.  (2017).  Pendidikan  Karakter  Guna Menanggulangi Dekadensi Moral Yang Terjadi Pada  Siswa  Sekolah  Dasar. EduHumaniora:
Jurnal Pendidikan Dasar Vol. 9, (No.1), p 4.