## MELINDUNGI NELAYAN DARI PERSOALAN HUKUM MELALUI LEMBAGA BANTUAN HUKUM
Zainuddin, Faisal Riza Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Medan-Sumatera Utara E-mail: zainuddin@umsu.ac.id , faisalriza@umsu.ac.id Naskah Diterima: 26-07-2020 Direvisi: 29-06-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021 DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.7835
How to cite:
Zainuddin, Faisal Riza (2021). “Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 130-136

## Abstrak
Nelayan  bagian  dari  masyarakat  Indonesia  yang  mempunyai  hak  memperoleh  perlindungan hukum.  Nelayan  dalam  menjalankan  aktivitasnya  mendapat  perlindungan  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan, Pembudidayaan  dan  Petambak  Garam,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil,  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan.  Namun  belum  banyak  nelayan mengetahui  cara  mendapatkan  dan  merasakan  perlindungan  hukum  tersebut.  Nelayan  yang sebahagian besar tidak mampu (miskin) dan tidak mempunyai akses terhadap keadilan hanya bisa  pasrah  menghadapi  persoalan  hukumnya.  Nelayan  senantiasa  berhadapan  dengan berbagai  tantangan  besar.  Tantangan  besar  yang  dihadapi  adalah  perebutan  akses  di  laut, ketersediaan  bahan  bakar  yang  cukup,  serta  kondisi  perubahan  iklim  dan  cuaca  yang berlangsung  secara  global.  Selain  itu  kerap  terjadi  konflik  antar  nelayan  dari  satu  daerah dengan daerah lainnya mengenai penggunaan alat tangkap dan konflik lainnya yang terjadi di laut.  Persoalan  hukum  tersebut  harus  diberikan  perlindungan  atau  bantuan  hukum,  sehingga nelayan  mendapatkan  hak-hak-nya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kepastian hukum  dan  rasa  keadilan  bagi  nelayan  tanpa  diskriminasi.  Karena  itu,  perlu  untuk  meneliti faktor penyebab nelayan belum mendapatkan perlindungan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum  dan  hambatan  pemberi  bantuan  hukum  dalam  memberikan  bantuan  hukum  kepada nelayan.
Kata kunci: Melindungi, Nelayan, Lembaga Bantuan Hukum.

## Abstract
Fishermen  are  part  of  Indonesian  society  who  have  the  right  to  obtain  legal  protection. Fishermen in carrying out their activities are protected in Law Number 7 of 2016 concerning Protection and Empowerment of Fishermen, Cultivation and Salt Farmers, Law Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2004 concerning Management of Coastal Areas  and  Small  Islands,  Law  Number  45  of  2009 concerning  Amendments to  Law  Number 31 of 2004 concerning Fisheries. However, not many fishermen know how to get and feel the legal  protection.  Fishermen  who  are  mostly  incompetent  (poor)  and  do  not  have  access  to
Volume 6 Nomor 2 , Juli - Desember. Tahun 2021 E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Licensed under a CC-BY-SA lisence (https://creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/)
justice  can  only  surrender  to  face  legal  problems.  Fishermen  are  always  faced  with  big challenges.  The  big  challenges  faced  are  the  struggle  for  access  at  sea,  the  availability  of sufficient fuel, as well as climate change and weather conditions that take place globally. In addition, conflicts often occur between fishermen from one area to another regarding the use of  fishing  gear  and  other conflicts  that  occur  at  sea.  These  legal  issues  must  be  given legal protection  or  assistance,  so  that  fishermen  get  their  rights.  This  study  aims  to  provide  legal certainty  and  a  sense  of  justice  for  fishermen  without  discrimination.  Therefore,  it  is necessary  to  examine  the  factors  that cause  fishermen  to  have  not  received legal protection through  the  Legal  Aid  Institute  and  the  obstacles  to  legal  aid  providers  in  providing  legal assistance to fishermen.
Keywords: Protection, Fisherman, Legal Aid.

## PENDAHULUAN
Bantuan  hukum  merupakan  hak  bagi  setiap  orang  yang  mengalami  atau  menghadapi persoalan  hukum.  Secara  universal  hak  tersebut  dijamin  dalam  Pasal  16  dan  Pasal  26 International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  atau  Kovenan  Internasional tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik,  bahwa  semua  orang  berhak  memperoleh  perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.
Sebagai  Negara  hukum,  maka  Negara  Indonesia  berdasarkan  Pasal  28  D  Undang- Undang  Dasar  1945  menjamin  hak-hak  warganegara  untuk  diakui  ( de  facto ),  dijamin, dilindungi  dan  diberi  kepastian  hukum  ( supreme )  yang  adil  serta  diperlakukan  sama dihadapan  hukum.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  pengecualian  untuk  memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam persoalan hukum, termasuk yang tidak terkecuali itu adalah nelayan.
Nelayan  merupakan  bagian  dari  masyarakat  Indonesia  yang  juga  mempunyai  hak memperoleh  perlindungan  hukum.  Secara  hukum  nelayan  dalam  menjalankan  aktivitasnya telah  mendapat  perlindungan,  hal  itu  ada  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016 tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudidayaan  dan  Petambak  Garam, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Namun  masalahnya,  belum  banyak  nelayan  mengetahui  cara  mendapatkan  dan merasakan perlindungan hukum tersebut, khusus nelayan di Kelurahan Bagan Deli. Mayoritas pekerjaan masyarakat di kelurahan tersebut adalah nelayan  dengan  tingkat  kemiskinan yang cukup    tinggi,    dengan    presentase    di    kisaran  angka    50  %  (BPS  Sumatra  Utara.  2009). Kelurahan Bagan Deli merupakan kelurahan dengan  jumlah nelayan terbanyak (BPS Sumatra Utara. 2011) (Fachrudin, 2019).
Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin,  sehingga  mereka  kesulitan  untuk  mengakses  keadilan  karena  terhambat  oleh ketidakmampuan  mereka  untuk  mewujudkan  hak-hak  konstitusional  mereka  (Abduh  dan Riza, 2018). Hukum dirasakan milik sekelompok orang mampu dan berduit yang mempunyai akses  terhadap  keadilan.  Nelayan  yang  sebahagian  besar  tidak  mampu  (miskin)  dan  tidak mempunyai akses terhadap keadilan hanya bisa pasrah menghadapi persoalan hukumnya.

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
Nelayan  senantiasa  berhadapan  dengan  berbagai  tantangan  besar.  Tantangan  besar yang  dihadapi  adalah  perebutan  akses  di  laut,  ketersediaan  bahan  bakar  yang  cukup,  serta kondisi  perubahan  iklim  dan  cuaca  yang  berlangsung  secara  global.  Selain  itu  kerap  terjadi konflik  antara  nelayan  asing  dengan  nelayan  Indonesia,  terjadi  juga  konflik  antara  nelayan dari  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya  mengenai  penggunaan  alat  tangkap  modern  dengan tradisional (Mansur, dkk, 2017) dan konflik lainnya yang terjadi di laut.
Salah  satu  filosofi  dasar  pembangunan  bangsa  adalah  mewujudkan  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  secara  filosofis,  konsep  keadilan  bisa  saja  berbeda-beda. Namun  kondisi  keadilan  khususnya  untuk  nelayan  kecil  tidak  boleh  berubah.(Adam,  2015). Strategi  perlindungan  bagi  nelayan  harus  dilakukan  melalui  pemberian  jaminan  keamanan, keselamatan  dan  fasilitas  bantuan  hukum.  Persoalan  tersebut  harus  diberikan  perlindungan terhadap  persoalan  hukum  nelayan,  sehingga  nelayan  mendapatkan  hak-hak-nya  yang  diatur dalam  undang-undang.  Karena  itu,  sangat  diperlukan  melakukan  penelitian  terhadap Masyarakat Nelayan dalam hal bantuan hukum yang mereka peroleh.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian  deskriptif.  Pendekatan  dilakukan  dengan  cara  mendeskripsikan  (menggambarkan atau  menceritakan)  kembali  secara  tertulis  dari  hasil  penelitian  lapangan  ( field  research ) tentang masyarakat nelayan dan persoalan hukum yang dihadapi. Selain itu data dan informasi diperoleh dari studi dokumentasi melalui jurnal dan situs internet.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## Faktor  Penyebab  Masyarakat  Nelayan  Belum  Mendapatkan  Perlindungan Hukum melalui pemberi Bantuan Hukum
Negara  menjamin  hak  konstitusional  setiap  orang  untuk  mendapatkan  pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum  sebagai  sarana  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Negara  juga  bertanggung  jawab terhadap  pemberian  bantuan  hukum  bagi  orang  miskin  sebagai  perwujudan  akses  terhadap keadilan.    Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menegaskan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum.  Karena  itu,  negara  harus mengakui  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  bagi  setiap  individu  termasuk  masyarakat nelayan.  Bentuk  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  nelayan  berupa  jaminan  keamanan, keselamatan dan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam undang-undang.
Mengenai hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  (International  Covenant  on  Civil and Political Rights (ICCPR)). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  dalam  penjelasan  pada paragraph III dinyatakan bahwa selama ini pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak  menyentuh  orang  atau  kelompok  orang  miskin,  sehingga  mereka  kesulitan  untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak- hak  konstitusional  mereka.  Masyarakat  miskin  yang  menghadapi  masalah  hukum  harus menghadapi  kenyataan  bahwa  kondisi  sosial  politik  mereka  telah  menjadikan  mereka  tidak

## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
dapat mengakses bantuan hukum yang mereka butuhkan. Kemiskinan yang berakibat terhadap rendahnya  taraf  pendidikan  dan  pengetahuan  menjadikan  masyarakat  tidak  sadar  akan  hak- haknya (Handayani, 2015).
Bantuan hukum dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi  penerima  bantuan  hukum,  penerima  bantuan  hukum  dalam  penelitian  ini  adalah nelayan.  Nelayan  kecil  atau  nelayan  tradisional  yang  bermata  pencaharian  dan mengggatungkan  hidupnya  sebagai  penangkap  ikan,  tak  luput  dari  persoalan  hukum  yang berkaitan  dengan  maraknya  penggunaan  alat  penangkapan  ikan  yang  dianggap  melanggar. Selain itu, terjadinya pengerusakan terhadap kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya seperti kasus penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, potasium dan pukat hela trawls,  dan  hal  itu  merupakan  kegiatan  yang  melanggar  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun 2009  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan (Asfin,  2018).  Masyarakat  nelayan  harus  mendapatkan  perlindungan  berupa  jaminan, keamanan  dan  bantuan  hukum  dalam  menjalankan  aktivitasnya,  namun  masih  ada  nelayan yang belum terlindungi dari persoalan hukum yang dihadapinya. Perlindungan Nelayan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 adalah upaya untuk membantu  nelayan  dalam  menghadapi  permasalahan  kesulitan  melakukan  usaha  perikanan. Pasal  1  angka  (22)  undang-undang  tersebut  menjelaskan  tentang  Usaha  Perikanan  yaitu kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan  sistem  bisnis  perikanan  yang  meliputi  praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
Mencermati definisi dua pasal tersebut maka selain nelayan buruh dan nelayan pemilik, peraturan perundang-undangan melindungi nelayan kecil dan nelayan tradisional dalam setiap aktivitasnya.  Meskipun  nelayan  kecil  dan  tradisional  melakukan  Penangkapan  Ikan  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Melindungi  nelayan  dari  persoalan  hukum  dapat dilakukan  melalui  pemberian  bantuan  hukum  dan  penyuluhan  hukum  untuk  penguatan kapasitas  kemampuan  pikir  nelayan.  Perlindungan  hukum  bagi  nelayan  selain  dimaksudkan untuk  menyediakan  prasarana  dan  sarana  yang  dibutuhkan  dalam  mengembangkan  usaha, memberikan  kepastian  usaha  yang  berkelanjutan,  meningkatkan  kemampuan  dan  kapasitas, menumbuhkembangkan  sistem  dan  kelembagaan  pembiayaan  yang  melayani  kepentingan usaha,  melindungi  dari  risiko  bencana  alam,  perubahan  iklim,  serta  pencemaran,  juga membantu  nelayan  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  dihadapinya  atau  setidaknya dapat menghindarkan nelayan dari melakukan perbuatan melanggar hukum.
Ada  beberapa  faktor  penyebab  masyarakat  nelayan  belum  mendapatkan  perlindungan hukum atas persoalan hukum yang dihadapinya, yaitu:
a. Pengetahuan Hukum Masyarakat Nelayan
Masyarakat  nelayan  pada  umumnya  memiliki  tingkat  pendidikan  yang  rendah  dalam bidang  hukum.  Hal  ini  sangat  mempengaruhi  nelayan  belum  mendapatkan  Perlindungan Hukum dikarenakan perbuatan menangkap ikan dengan sesuka hati dianggap bukanlah suatu tindak pidana tetapi hanya perbuatan biasa  yang boleh dilakukan. Misalnya penggunaan alat tangkap  ikan  yang  merusak  lingkungan  laut.  Pengetahuan  berkaitan erat  dengan  pendidikan. Tingkat  pendidikan  masyarakat  nelayan  Bagan  Deli  masih  tergolong  rendah.  Belum  banyak yang  berpendidikan  tinggi  bidang  hukum.  Pada  umumnya  pendidikan  ditempuh  dibidang keagamaan,  pendidikan  dibidang  perikanan  masih  minim.  Sehingga  aturan-aturan  hukum
bidang  perikanan  dan  kelautan  masih  banyak  belum  diketahui,  padahal  aktivitas  sehari-hari berkaitan  dengan  ikan  dan  laut.  Keterbatasan  pengetahuan  nelayan  terhadap adanya  bantuan hukum  bagi  dirinya  dalam  proses  hukum  masih ada.  Sehingga  dalam  menghadapi  persoalan hukum,  nelayan  menemui  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  dianggap  bisa  membantu  untuk mengurus perkaranya, bahkan ada juga yang pasrah dan menyerah pada keadaan. Karena itu, masyarakat nelayan harus mengetahui fungsi lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum atau kantor hukum yang peduli terhadap keadaan nelayan.
b. Budaya Yang Melekat di Masyarakat Nelayan
Secara sederhana masyarakat nelayan memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat lainnya,  diantaranya  adalah  memiliki  sifat  homogen  dalam  hal  mata  pencaharian,  nilai  dan kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku. kecenderungan berkepribadian keras namun memiliki  sifat  toleransi  yang  tinggi.  Hubungan  dengan  sesama  anggota  lebih  intim  dan memiliki  rasa  tolong  menolong  yang  tinggi,  namun  dalam  berbicara  suara  cenderung  keras (Mansyur,  1984).    Selain  itu,  sumber  daya  yang  dihadapi  nelayan  hingga  saat  ini  masih bersifat open access. Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan berpindah- pindah  untuk  memperoleh  hasil  maksimal,  sehingga  elemen  risiko  menjadi  sangat  tinggi. Kondisi sumber daya yang berisiko itu menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan  terbuka  (Satria,  2009).    Beberapa  karakter  masyarakat  nelayan  tersebut  membentuk kepribadian yang keras namun mandiri. Kemandirian nelayan seakan menghilangkan ketidak pedulian  terhadap  persoalan  lain  selain  daripada  persoalan  menangkap  ikan  di  laut  untuk kebutuhan hidup. Misalnya tidak terlalu mementingkan persoalan hukum dengan alasan tidak ingin  repot.  Hal  ikhwal  yang  berkaitan  dengan  hukum  dianggap  sesuatu  yang  sulit,  berbelit dan  hanya  merugikan  mereka.  Kepribadian  yang  keras  terkadang  menghilangkan  sikap mendengarkan  pendapat  orang  lain.  Sehingga  pada  akhirnya  tidak  menghiraukan  pendapat- pendapat  hukum  yang  disampaikan  oleh  pemberi  bantuan  hukum.  Akibat  dari  itu,  bantuan hukum yang ingin diberikan oleh pemberi bantuan hukum tidak terlaksana.

## Hambatan  Pemberi  Bantuan  Hukum  dalam  Memberikan  Bantuan  Hukum  Kepada Masyarakat Nelayan
Sebagaimana  tujuan  perlindungan  dan  pemberdayaan  nelayan  yang  dimaksud  dalam Pasal  3  huruf  (f)  adalah  memberikan  jaminan  keamanan  dan  keselamatan  serta  bantuan hukum.  Karena  itu,  pemberian  bantuan  hukum  kepada  nelayan  mesti  diwujudkan.  Strategi mewujudkan  perlindungan  nelayan  salahsatunya  dilakukan  melalui  pemberian  bantuan hukum.  Bantuan  hukum  diberikan  kepada  penerima  bantuan  hukum  yang  menghadapi masalah hukum. Pendampingan masalah hukum baik Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara dapat  dilakukan  secara  litigasi  ataupun  nonlitigasi.  Ada  beberapa  hambatan  dalam memberikan  bantuan  hukum  baik  secara  litigasi  ataupun  nonlitigasi  kepada  masyarakat nelayan, yaitu:
a. Litigasi
Berbagai  persoalan  hukum  yang  terjadi  di  masyarakat  menuntut  untuk  diselesaikan dan  diberikan  bantuan  hukum  pendampingan  secara  litigasi.  Secara  normatif,  pemberian bantuan  hukum  melalui  litigasi  dilakukan  oleh  advokat.  Jumlah  advokat  yang  ada dilingkungan  masyarakat  nelayan  tidak  sebanding  dengan  jumlah  persoalan  hukum  yang terjadi.  Saat  ini  advokat  banyak  berada  di  tengah  kota  dan  kantor  pemberi  bantuan  hukum
juga  berada  di  tengah  kota,  sehingga  dalam  pemberian  bantuan  hukum  secara  litigasi mengalami  kendala  personil  yang  turun  memberikan  bantuan  hukum  mulai  dari  proses penyidikan  sampai  penuntutan  disidang  pengadilan.  Selain  itu,  karena  pengetahuan  yang rendah  maka  kendala  informasi  atau  keterangan  dan  bukti  mengenai  perkara  yang disampaikan  oleh  nelayan  kepada  pemberi  bantuan  hukum  tidak  lengkap  bahkan  ada  yang tidak benar sehingga menyulitkan pemberian bantuan terhadap permasalahan hukumnya.
b. Non Litigasi
Salah  satu  bentuk  pemberian  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  nelayan  secara nonlitigasi  adalah  melakukan  kegiatan  penyuluhan  hukum.  Kegiatan  tersebut  dimaksudkan untuk  meningkatkan  kemampuan  nelayan  dalam  memahami  permasalahan  hukum. Penyuluhan hukum menurut Pasal 8 Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016 diberikan kepada kelompok  orang  miskin  melalui  ceramah,  diskusi  dan  simulasi  dengan  tujuan  untuk membangun  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  masyarakat.  Untuk  hadir  mendengarkan ceramah  atau  berdiskusi  tentang  hukum  sangat  sulit,  sebab  ceramah  atau  berdiskusi  tidak dapat  memberikan  manfaat  ekonomi  secara  langsung.  Duduk  mendengarkan  ceramah  atau berdiskusi  tidak  mendatangkan  uang,  sedangkan  berada  di  tengah  laut  dapat  dipastikan mendapatkan  hasil  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Situasi  ini  menyebabkan  pemberi bantuan  hukum  tidak  maksimal  memberikan  bantuan  hukum  secara  nonlitigasi.  Namun terkadang,  kegiatan  ceramah  atau  diskusi  dapat  dilakukan  bersama  dengan  istri/ibu  nelayan. Tetapi manfaat dari kegiatan tersebut kurang dirasakan langsung oleh nelayan.

## KESIMPULAN
Keterbatasan  pengetahuan  nelayan  terhadap  adanya  bantuan  hukum  bagi  dirinya dalam  proses  hukum masih  ada.  Advokat  banyak  berada  di  tengah  kota  dan  kantor  pemberi bantuan hukum juga berada di tengah kota, sehingga dalam pemberian bantuan hukum secara litigasi mengalami kendala personil yang terlambat turun memberikan bantuan hukum. Selain itu,  untuk  hadir  mendengarkan  ceramah  atau  berdiskusi  tentang  hukum  sangat  sulit,  sebab ceramah atau berdiskusi tidak dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung.

## SARAN
Sebaiknya  pemerintah  atau  lembaga  hukum  peduli  terus  melakukan  peningkatan pengetahuan  masyarakat  nelayan  melalui  penyuluhan  atau  pelatihan  hukum  tentang  aturan- aturan  hukum  dibidang  perikanan  dan  kelautan.  Peningkatan  kesejahteraan  nelayan  juga penting  terlebihdahulu  diwujudkan,  agar  persoalan  peningkatan  kapasitas  atau  kemampuan nelayan dalam memahami masalah hukum dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Arif Satria. 2009. Ekologi Politik Nelayan . Yogyakarta: LKiS.
M.  Khalil  Mansyur.  1984. Sosiologi  Masyarakat  Kota  dan  Desa .  Surabaya:  Usaha  Nasional Indonesia.
Hilma  Tamiami  Fachrudin  dan  Fadila  Rahmadani. Penataan  Kampung  Nelayan  Dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi Di Kelurahan Bagan Deli Kota Medan. Jurnal Arsitek: Arcade. Vol. 3 No. 2 Juli 2019.
Lukman Adam. Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudaya Ikan di Indonesia , Jurnal: Kajian. Vol. 20, No. 2. Tahun 2015.
Rachmad Abduh, Faisal Riza. Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan  Gugatan  Melalui  Pos  Bantuan  Hukum    Di  Pengadilan  Agama. Jurnal: Edu Tech. Vol. 4. No. 2 Tahun 2018.
Teuku  Muttaqin  Mansur,  dkk. Pengaturan  Hukum  Perlindungan  Nelayan  Kecil  Legal Arrangement  Of  Small  Fishermen  Protection .  Jurnal  Ilmu  Hukum:  Kanun.  Vol.  19, No. 3 Tahun 2017.
Tri  Astuti  Handayani.  2015. Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu  Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9, No. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan  dan  Petambak  Garam.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  68,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Perikanan,  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2004,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  154,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5073.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Bantuan  Hukum,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2011,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  104,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.