JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  50-55  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6752.50-55

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TOKO ONLINE ATAS TIMBULNYA WANPRESTASI OLEH INFLUENCER (JASA ENDORSEMENT) DI WILAYAH KABUPATEN BADUNG
Ketut Putri Oka Suari 1 , I Nyoman Putu Budiartha 2 , Putu Ayu Sriasih Wesna 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia putriokasuari@gmail.com , budiarthaputu59@gmail.com , ayuwesna@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  teknologi  yang  sangat  pesat  ini  membuat  semua  aktivitas  di  kalangan  masyarakat memanfaatkan media sosial yang menjadikan perubahan yang sangat drastis. Perkembangan ini sangatlah membantu  diantaranya  mempermudah  pekerjaan  dan  juga  tidak  memakan  biaya  yang  sangat  besar. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  memahami  tentang  perlindungan  hukum  terhadap  toko Online  dalam  hal  terjadinya  wanprestasi  oleh  Influencer  (Jasa  Endorsement)  di  wilayah  Kabupaten Badung; dan mengetahui upaya penyelesaian ganti kerugian apabila timbulnya wanprestasi terhadap toko Online  oleh  Influencer  (Jasa  Endorsement)  di  wilayah  Kabupaten  Badung.  Metode  penelitian  dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum empiris.  Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap  pelaku  usaha  toko  online  shop  apabila  atas  timbulnya  wanprestasi  oleh  influencer  (jasa endorsement) di Wilayah Kabupaten Badung dilakukan melalui 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan  hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum  represif.  Jika  ditemukan  telah  terjadi wanprestasi, maka influencer (jasa endorsement) harus memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha online shop dengan influencer (jasa endorsement).
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Endorsement, wanprestasi.

## Abstract
This rapid  technological development  has made all activities in the community take advantage of  social media  which  has  made  very  drastic  changes.  This  development  is  beneficial,  including  creating  work easier and also not costing a lot. The purpose of this study is to find out and understand legal protection for  online  shops  in  the  event  of  default  by  Influencers  (Endorsement  Services)  in  the  Badung  Regency area  and  find  out  the  efforts  to  settle  compensation  in  the  event  of  default  on  the  Online  shop  by  the Influencer (Endorsement Service) in the Badung Regency area. This study uses empirical legal research methods.  Legal  protection  for  online  shop  business  actors  in  the  event  of  default  by  influencers (endorsement  services)  in  the  Badung  Regency  area  is  carried  out  through  2  (two)  forms  of  legal protection, namely preventive legal protection and repressive legal protection. If it is found that there has been a breach of contract, the influencer (endorsement service) must compensate in accordance with the agreement between the online shop entrepreneur and the influencer (endorsement service).
Keywords: Legal Protection, endorsement, wanprestatie.

## I. PENDAHULUAN
Di  saat  ini  yang  dimana  perkembangan  teknologi  yang  sangat  pesat  ini  membuat  semua aktivitas di kalangan masyarakat memanfaatkan media sosial yang menjadikan perubahan yang sangat  drastis.  Perkembangan  ini  sangatlah  membantu  diantaranya  mempermudah  pekerjaan dan  juga  tidak  memakan  biaya  yang  sangat  besar.  Perkembangan  seperti  ini  membuat komunikasi  yang  sebelumnya  dilakukan  dengan  cara  face  to  face  tetapi  karena  perkembangan
teknologi  menjadikan  hal  itu  menjadi  screen  to  face  untuk  berkomunikasi (Maulidar,  2017) . “Aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai lapisan aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis. Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak  dimanfaatkan  sebagai  media  aktivitas  bisnis.  Aktivitas  perdagangan  melalui  sarana internet  ini  populer  dengan  istilah  electronic  commerce  (e-commerce).”  Menurut  Black’s  Law Dictionary, e- commerce adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa  konsumen  online  internet (Zein,  2009) .  Pada  suatu  kegiatan  e-commerce  tetaplah mempunyai  dasar  hukum  yang  mengaturnya  dikarenakan  kegiatan  ini  sama  halnya  dengan perdagangan  pada  biasanya,  namun  kegiatan  ini  lebih  khusus  dikarenakan  didalamnya mengandung peran alat elektronik maupun media social.
Ketatnya  persaingan  antar  pelaku  usaha  online  menimbulkan  pemikiran  pelaku  usaha untuk mempromosikan usahanya dengan cara melalui pihak lain atau yang disebut endorsement guna bisa bersaing di dalam perkembangan teknologi internet saat ini. Dalam hal tersebut pihak usaha  dengan  endorsement  bekerjasama  dengan  adanya  suatu  perjanjian  antara  kedua  belah pihak.  Penggunaan  jasa  endorse  ini  didasari  oleh  perjanjian  antara  pelaku  toko  online  dengan influencer (jasa endorsement) yang akan digunakan. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang harus dilaksanakan sesuai isi perjanjian endorse. Jika kata  sepakat sudah tercapai maka barang dagang dikirim ke alamat yang  ditentukan  oleh  pemberi  jasa  endorse,  kemudian  pemberi  jasa  memiliki  kewajiban  untuk berfoto  menggunakan  barang  dagang  milik  pelaku  toko  online.  “Perjanjian  itu  sendiri  diatur pada Pasal 1313 KUHPerdata yang menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”
Pada  halnya  sebuah  perjanjian  yang  telah  disepakati  haruslah  dilakukan  seperti  mana yang  telah  ada  dalam  perjanjian  tersebut,  tetapi  banyak  kasus  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan perjanjian  melalui  media  online  tersebut.  Salah  satu  yang  seringkali  terjadi  adalah  influencer (jasa  endorsement)  melanggar  kewajibannya  untuk  mengunggah  foto  atau  video  dan  juga melebihi  waktu  unggahan  yang  sebagaimana  sudah  disepakati  dalam  perjanjian  sebelumnya, yang dimana pelaku usaha online sudah memberikan barang dan juga fee atas jasa endorsement. Tindakan  influencer  (jasa  endorsement)  memberikan  kerugian  bagi  pemilik  usaha  online. Tujuan  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  toko  online  dalam  hal terjadinya  wanprestasi  oleh  Influencer  (Jasa  Endorsement)  di  wilayah  kabupaten  badung  dan Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  toko  online  dalam  hal  terjadinya  wanprestasi  oleh Influencer (Jasa Endorsement) di wilayah Kabupaten Badung, bagaimana perlindungan hukum terhadap  toko  online  dalam  hal  terjadinya  wanprestasi  oleh  Influencer  (Jasa  Endorsement)  di wilayah  Kabupaten  Badung?  Dan  Bagaimana  upaya  penyelesaian  ganti  kerugian  toko  online apabila  timbulnya  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  Influencer  (Jasa  Endorsement)  di  wilayah Kabupaten Badung.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  jenis  penelitian  hukum  empiris.  Dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  atau  statute  approach,  pendekatan  fakta,  pendekatan sosiologis,  dan  pendekatan  konseptual.  Dengan  memanfaatkan  sumber  bahan  hukum  data hukum primer yang melakukan penelitian langsung ke lapangan dan data hukum sekunder yang memanfaatkan  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  prinsip-prinsip,  dan  literatur- literatur hukum yang terkait, serta bahan hukum tersier yang sebagai pendukung bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan encyclopedia (Moleong, 2013) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan Hukum Terhadap Toko Online Shop Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Oleh Influencer (Jasa Endorsement) Di Wilayah Kabupaten Badung
Menurut (Subekti, 2021) wanprestasi yang dapat terjadi di dalam perjanjian endorsement, yakni tidak  adanya  perlakuan  yang  disanggupi  untuk  dilakukan;  Tidak  adanya  perlakuan  untuk  yang telah disanggupi untuk dilakukan dapat terjadi ketika  pihak Influencer (Jasa endorsement) tidak
adanya  prestasi  yang  seharusnya  dilakukan,  yakni  mempromosikan  barang  yang  dijual  yang sudah  dikirimkan  dari  pihak  pelaku  usaha  online  di  media  sosial  milik  pihak  influencer  (jasa endorsement).
Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai sebagaimana diperjanjikan dapat terjadi  atas  kelalaian  dari  pihak  influencer  (jasa  endorsement).  Hal  ini  dapat  terjadi  ketika promosi  produk  jual  milik  pihak  pelaku  usaha  toko  online  shop  telah  dilakukan  tetapi  tidak adanya kesesuaian seperti apa yang ada dalam perjanjian. Melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat  dapat  terjadi  ketika  pihak  influencer  (jasa  endorsement)  lalai  dalam  pelaksanaan prestasinya, yaitu mempromosikan barang dari pelaku usaha online yang sudah dikirimkan oleh pelaku usaha online tersebut yang dimana sudah melebihi tenggang waktu dalam perjanjian.
Melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh  dilakukan.  Melakukan  sesuatu yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh  dilakukan  dapat  terjadi  ketika  pihak  influencer  (jasa endorsement)  mempromosikan  produk  jual  milik  pihak  pelaku  usaha  toko  online  shop  satu dengan yang lain secara bersamaan, dimana hal tersebut sudah disepakati untuk tidak dilakukan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Novita  Dewi,  selaku  pemilik  toko  online  shop @nvbeautystudio_bali,  beliau  menjelaskan  bahwa  usaha  toko  online  shop  miliknya  pernah mengalami  wanprestasi  yang dilakukan oleh  pihak  influencer (jasa endorsement),  yaitu bentuk wanprestasi  yang  pertama,  tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi  untuk  dilakukan.  Dalam  hal ini pihak influencer (jasa endorsement) yaitu tidak mengunggah barang milik pelaku usaha toko online  shop  yang  bersangkutan  ke  media  sosial  miliknya.  Mei  Lestari,  selaku  pemilik  toko online  shop  @mshops.id  menjelaskan  bahwa  usaha  toko  online  shop  miliknya  juga  pernah mengalami wanprestasi yang dilakukan oleh pihak influencer (jasa endorsement),  yaitu bentuk wanprestasi  yang  ketiga,  sudah  melakukan  yang  diperjanjikan  tetapi  pihak  influencer  (jasa endorsement)  tidak  mengunggah  foto  sesuai  tenggang  waktu  yang  sudah  diperjanjikan sebelumnya.
Adanya  perjanjian  mengenai  endorsement  itu  sendiri  ada  semenjak  perkembangan teknologi  dan  zaman  yang  sangat  pesat  ini  yang  dimana  bisa  dikatakan  perjanjian  ini  adalah perjanjian baru merupakan sebuah bentuk perjanjian baru. Yang dimana perlindungan mengenai perjanjian  endorsement  ini  belum  sangatlah  jelas  yang  dimana  seperti  perjanjian  yang  lainnya harus  perlunya  pengaturan  dan  perlindungan  hukum  yang  diatur  sangat  jelas  yang  membuat perlindungan hukum untuk pihak usaha online dan pihak jasa endorsement itu sendiri. Menurut Muchsin,  menjelaskan  mengenai  perlindungan  hukum  itu  sendiri  suatu  tindakan  terhadap perlindungan  individu  guna  menyelaraskan  nilai  maupun  kaidah  terhadap  sikap  maupun Tindakan  sehingga  dapat  terciptanya  ketertiban  dan  Tindakan  dalam  hidup  antar  manusia (Muchsin, 2003) .
Perjanjian  endorsement  akan  melahirkan  tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  masing- masing pihak. Tidak dapat dipungkiri dalam memenuhi tanggung jawabnya ada salah satu pihak yang tidak menepati janji (wanprestasi). Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih tersebut tentu akan mempengaruhi pihak lainnya,  yaitu berupa kerugian material. Hal ini dikarenakan  keterkaitan  yang  kuat  di  antara  pihak-pihak  yang  terikat  di  dalam  perjanjian. Pemerintah  membedakan  perlindungan  hukum  itu  sendiri  menjadi  2  diantaranya  perlindungan hukum  preventif  dan  represif (R.Subekti,  1995) .  Perlindungan  hukum  preventif  adalah perlindungan  hukum  guna  mencegah  terjadinya  suatu  pelanggaran  yang  merupakan  suatu perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah (Asri,  2018) .  Pada  hal  wanprestasi  yang dilakukan  oleh  influencer  (jasa  endorsement)    dalam  hal  ini  pemerintah  itu  sendiri  telah mengeluarkan  peraturan  mengenai  wanprestasi  pelaku  usaha  online  yang  menggunakan  jasa endorsement  yang  dimana  pengaturan  itu  sendiri  dijelaskan  pada  Pasal  40  ayat  (2)  UU  ITE. Sehingga  bagi  pelaku  usaha  toko  online  shop  yang  mengalami  kerugian  akibat  menggunakan influencer  (jasa  endorsement)  khususnya  terkait  wanprestasi  dalam  perjanjian  endorsement, maka  pasal  40  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  ini  yang  menjadi  dasar  hukum  bagi konsumen yaitu pelaku usaha toko online shop untuk mendapatkan haknya.
Dalam Pasal 17 ayat  (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang  ITE. Dalam  hal ini pihak influencer (jasa endorsement) selaku pelaku usaha tidak menunjukkan  itikad baiknya
terhadap pelaku usaha toko online shop selaku konsumen karena tidak memenuhi prestasi sesuai apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.
Selanjutnya  dalam  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen  (selanjutnya  disebut  UUPK),  yaitu  diatur  dalam  Pasal  16  menyebutkan  bahwa “Pelaku usaha dalam  menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: Tidak menepati  pesanan  dan/atau  kesepakatan  waktu  penyelesaian  sesuai  dengan  yang  dijanjikan; Tidak  menepati  janji  atas  suatu  pelayanan  dan/atau  prestasi”.  Apabila  ketentuan  tersebut dilanggar, maka pihak influencer penyedia jasa endorsement wajib memberikan tanggung jawab sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  19  UUPK.  Perlindungan  hukum  represif  adalah perlindungan  terakhir  yang  berikan  sanksi  yang  berupa  denda,  penjara  dan  atau  hukuman tambahan  yang  diberikan  jika  adanya  suatu  pelanggaran.  Perlindungan  hukum  represif  ini sendiri  memiliki  tujuan  sebagai  penyelesaian  sengketa  Penanganan  Perlindungan  Hukum  yang dilakukan  oleh  Pengadilan (Nola,  2016) .  Dalam  Pasal  19  UU  Perlindungan  Konsumen  pelaku usaha  wajib  bertanggung  jawab  terhadap  segala  bentuk  perbuatan  yang  dilakukan  kepada konsumen.
Berdasarkan pelanggaran hak-hak konsumen diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999  tentang  perlindungan  konsumen  yaitu:  sanksi  administratif;  dan  sanksi  pidana.  Terhadap penjelasan  diatas  bahwasannya  jika  pelaku  usaha  yang  pada  permasalahan  ini  adalah  pihak influencer  (jasa  endorsement)  melakukan  wanprestasinya,  jadi  haruslah  pihak  endorsement bertanggung  jawab  dan  juga  dikenakan  sanksi  seperti  ketentuan  yang  ada  dalam  peraturan undang-undang (Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, 2017) .
2. Upaya  Penyelesaian  Ganti  Kerugian  Toko  Online  Shop  Apabila  Timbulnya Wanprestasi  Yang  Dilakukan  Oleh  Influencer  (Jasa  Endorsement)  Di  Wilayah Kabupaten Badung.
Berdasarkan  Pasal  1238  KUHPerdata,  debitur  dapat  dikatakan  melakukan  wanprestasi  apabila sudah diberikannya suatu somasi atau  surat teguran. Debitur harus diberikan surat teguran atau peringatan bahwa ia harus segera melaksanakan  prestasi agar tidak melewati jangka waktu. Jika prestasi  tersebut  tidak  dapat  dilakukan  secara  seketika,  maka  debitur  dapat  memenuhi prestasinya selama tidak lewat dari jangka waktu yang telah disepakati.
Ada empat akibat yang di dapat debitur apabila dalam melaksanakan prestasi tidak sesuai diantaranya  :  “1)  Membayar  kerugian  yang  diderita  oleh  kreditur  atau  dengan  singkat dinamakan ganti rugi; 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; 3) Peralihan  resiko;  4)  Membayar  biaya  perkara,  kalua  sampai  diperkirakan  di  depan  hakim (Yahhya Harahap, 1986) .
Selain  pasal  1238  KUHPerdata  diatas,  Adapun  menurut  Pasal  1244  KUHPerdata,  yang dimana  menjelaskan  mengenai  tanggung  jawab  dari  debitur  bisa  lepas  apabila  debitur  dapat memberikan  bukti  jika  debitur  itu  sendiri  tidak  terlaksananya  ikatan  yang  diakibatkan  dari situasi yang tidak dapat dipungkiri dan juga tidak ada sangkut masalah terhadapnya.
Apabila  terjadi wanprestasi dalam hal keperdataan yang dilibatkan pada satu pihak atau lebih  yang  berada  pada  perjanjian,  biasanya  penyelesaian  yang  digunakan  oleh  pihak  yang mendapat  kerugian  dengan  cara  memberikan  teguran  sebanyak  3  (tiga)  kali  guna  memberikan peringatan  terhadap  pihak  yang  bersangkutan  agar  dapat  menjalankan  prestasinya,  diantaranya pelaku  usaha  online  memberikan  teguran  secara  tertulis  yang  berupa  somasi  kepada endorsement. Agar barang yang diberikan pelaku usaha online  segera dapat dipromosikan oleh endorsement.  Apabila  somasi  telah  dilakukan  tetapi  tidak  adanya  itikad  baik  dari  endorsement maka Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu secara Non-Litigasi yang dimana Langkah ini dilakukan  dengan  penyelesaian  melalui  diluar  pengadilan  melalui  sengketa  alternatif.  Dalam penyelesaian  Non-Litigasi  dapat  melalui  cara  mediasi,  konsultasi,  konsiliasi,  negosiasi,  dan penilaian ahli.
Jarangnya  pihak  endorsement  memberikan  itikad  baiknya  dengan  pihak  usaha  online yang mengakibatkan penyelesaian masalah ini melalui cara litigasi, “yakni dengan mengajukan gugatan dengan tuntutan berupa : 1) Pemunahan prestasi atau permintaan ganti rugi; 2) Bunga;
3)  Pembatalan  perjanjian  yang  telah  dibuat;  4)  membayar  biaya  perkara;  5)  membayar  biaya eksekusi.” Pelaku usaha toko online shop yang mana dalam hal ini bertindak sebagai konsumen, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan pihak  pelaku  usaha  dapat  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya (Pechler, 2011) .
Yang dimana telah disebutkan pada Pasal 1239 KUHPerdata yang berbunyi tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga,  bila  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya.  Dan  apabila  dilihat  dari  Pasal  1246 KUHPerdata,  biaya,  ganti  rugi,  dan  bunga,  yang  boleh  dituntut  oleh  pelaku  usaha  toko  online shop, terdiri atas kerugian yang didapat dan juga keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan sebagai berikut Pihak pelaku usaha toko online shop  dapat  meminta  pertanggung  jawaban  kepada  influencer  (jasa  endorsement)  atas wanprestasi  yang  telah  dilakukannya  dalam  transaksi  elektronik,  dimana  influencer  (jasa endorsement)  bertindak  sebagai  pelaku  usaha  yang  menjual  jasa  berupa  promosi  produk  yang dimiliki  pelaku  usaha  online  shop.  Merujuk  kepada  Pasal  7  huruf  g  UUPK,  merupakan kewajiban influencer (jasa endorsement) selaku pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak sesuai dengan perjanjian.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan  permasalahan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini  sebagai  berikut:  Perlindungan  hukum  yang  didapat  pelaku  usaha  toko  online  shop  jika timbul wanprestasi oleh influencer (jasa endorsement) di Wilayah Kabupaten Badung dilakukan melalui  2  (dua)  bentuk  perlindungan  hukum  yaitu  perlindungan  hukum  preventif  dan perlindungan  hukum  represif.  Perlindungan  hukum  preventif  adalah  bentuk  perlindungan  yang diberikan  untuk  mencegah  terjadinya  suatu  permasalahan  atau  sengketa  dengan mengimplementasikan  “Pasal  17  ayat  (2)  UU  ITE  sebagai  perlindungan  hukum  preventif, dimana pihak toko dalam perjanjian endorsement selalu menjaga  itikad baik dan juga  sebelum melakukan  perjanjian  endorsement  pihaknya  menanyakan  identitas  pihak  influencer  (jasa endorsement)  terlebih  dahulu  sebagai  jaminan  untuk  mencegah  terjadinya  suatu  permasalahan dikemudian  hari.”  Perlindungan  hukum  represif  adalah  bentuk  perlindungan  yang  diberikan setelah terjadinya suatu sengketa atau permasalahan. “Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK serta Pasal 38 dan 39 UU ITE, setelah terjadi wanprestasi pihak  influencer  (jasa  endorsement) wajib  melakukan  ganti  kerugian  sesuai  dengan  kesepakatan  antara  pihak  pelaku  usaha  toko online  shop  dan  pihak  influencer  (jasa  endorsement).”  “Cara  penyelesaian  wanprestasi  yang dilakukan  oleh  influencer  (jasa  endorsement)  terhadap  pelaku  usaha  toko  online  shop  dalam perjanjian  endorsement  di  Kabupaten  Badung  adalah  dengan  memberikan  peringatan  atau somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh pihak pelaku usaha toko online shop agar segera memenuhi prestasinya.”  “Namun,  apabila  tidak  ada  respon  semenjak  peringatan  pertama,  maka  dapat diselesaikan  secara  non  litigasi.  Penyelesaian  secara  non  litigasi  dapat  ditempuh  dengan  cara mediasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi, dan penilaian ahli.” Penyelesaian secara litigasi masih belum pernah ditempuh oleh pelaku usaha toko online shop di Kabupaten Badung karena belum pernah ada pihak yang tidak beritikad baik dalam penyelesaian masalah. Apabila pihak pemberi jasa  endorse  memenuhi  prestasinya  sebelum  somasi  ketiga  dilakukan  maka  wanprestasi  yang terjadi telah dianggap selesai.
2. Saran
Dalam  penelitian  ini  penulis  juga  memberikan  sumbangan  pemikiran  dalam  bentuk  saran. Adapun  saran  tersebut  sebagai  berikut:  “Hendaknya  pemilik  usaha  toko  online  shop  di Kabupaten  Badung  dalam  melakukan  perjanjian  endorsement  selalu  mengingatkan  pihak influencer  (jasa  endorsement)  agar  melakukan  prestasinya  sebelum  batas  waktu  yang  telah disepakati untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Serta Hendaknya pemilik usaha toko online
shop  di  Kabupaten  Badung  selalu  mengingatkan  pihak  influencer  (jasa  endorsement)  yang wanprestasi agar barang jual dapat segera dikembalikan dan dijual kembali sebelum peminatnya semakin turun karena tren busana sangat mudah berubah- ubah.”

## DAFTAR PUSTAKA
Asri,  D.  P.  B.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Preventifterhadap  Ekspresi  Budaya  Tradisional  Didaerah Istimewa  Yogyakarta  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta. Journal of Intellectual Property , 1 (1).
Desy  Ary  Setyawati,  Dahlan  Ali,  M.  N.  R.  (2017).  Perlindungan  Bagi  Hak  Konsumen  Dan  Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. Syiah Kuala , 1 (3). Maulidar.  (2017). Peran  Selebgram  Endorse  dalam  Proses  Pengambilan  Keputusan  Membeli  Pakaian Wanita  di  Instagram .  Banda  Aceh:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Syariah Kuala.
Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Muchsin.  (2003). Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia .  Surakarta:  Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
Nola,  L.  F.  (2016).  Upaya  Pelindungan  Hukum  Secara  Terpadu  Bagi  Tenaga  Kerja  Indonesia  (Tki)
(Integrated Legal Protection For Migrant Workers). Negara Hukum , 7 (1). Pechler, R. A. (2011). Pelanggaran Hak-Hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih  Timbangan  Pada  Produk  Makanan  Dalam  Kemasan .  Surabaya:  Fakultas  Hukum  Program Studi Ilmu Hukum Surabaya.
R.Subekti. (1995). Aneka Perjanjian . Bandung: Citra Aditya Bakti. Subekti,  S.  (2021). Perlindungan  Hukum  Para  Pihak  Terhadap  Perjanjian  Pemisahan  Harta Pascaperkawinan . Jakarta: PT. Refika Aditama. Zein, Y. A. (2009). Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional dan Internasional . Bandung: Mandar Maju.