## PENGGUNAAN ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM  PROSES PERSIDANGAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI
Muh. Caesar Fachreza Harla 1 , Andi Tenri Famauri 2 , Andi Syahwiah A. Sapiddin 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Indonesia reza.harla24@gmail.com , tenri.famauri@gmail.com , andisyahwiah@yahoo.com
Article Info Abstract Article History Received: Mei 15, 2023 Accepted: Juni 24, 2023 This research aims to analyze the application of the principle of audi et alteram partem in the proceedings of simple claims in the District Court and to examine the constraints and obstacles in applying the principle  of  audi  et  alteram  partem  in  the  proceedings  of  simple claims in the District Court. The research method used in this study is empirical research, which involves collecting data directly through field  studies  conducted  at  the  District  Court  of  Makassar  and  the District  Court  of  Sungguminasa.  Data  collection  techniques  include interviews and literature review, followed by qualitative analysis and descriptive  presentation.  The  results  of  this  study  indicate  that:  1)
The principle of audi et alteram partem applies to the proceedings of simple  claims.  Although  the  proceedings  of  simple  claims  are specifically regulated in the Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 concerning  Simple  Justice  in  the  General  Judiciary,  this  principle must  still  be  upheld.  In  the  proceedings  of  simple  claims,  both  the plaintiff  and  the  defendant  have  the  opportunity  to  express  their opinions before the judge makes a decision. Parties who are absent in  the  first  hearing  will  be  summoned  again  to  attend  the  second hearing in order to listen to arguments from the other party. 2) The constraints in applying the principle of audi et alteram partem include time limitations in the proceedings of simple claims, which may not provide  sufficient  time  for  the  parties  involved  to  present  their arguments  comprehensively  and  clearly,  lack  of  legal  support, making it difficult for them to effectively present their arguments, and lack  of  strong  evidence,  making  it  difficult  for  the  judge  to  make accurate decisions. Keywords: audi et alteram partem, simple claims, district court

## Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan asas audi et alteram partem dalam proses  persidangan  gugatan  sederhana  di  Pengadilan  Negeri  dan  menganalisis  kendala dan  hambatan  dalam  penerapan  asas  audi  et  alteram  partem  pada  proses  persidangan gugatan  sederhana  di  Pengadilan  Negeri.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe penelitian  empiris  dengan  pengumpulan  data  melalui  studi  lapangan  di  Pengadilan  Negeri Makassar  dan  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa.  Teknik  pengumpulan  data  meliputi wawancara  dan  studi  kepustakaan,  yang  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Prinsip audi et alteram partem  berlaku  dalam  proses  persidangan  gugatan  sederhana.  Meskipun  persidangan gugatan  sederhana  diatur  secara  khusus  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung,  prinsip  ini tetap  harus  ditegakkan.  Pihak  penggugat  dan  tergugat  memiliki  kesempatan  untuk menyampaikan  pendapat  mereka  sebelum  hakim  membuat  keputusan.  Pihak  yang  tidak hadir pada sidang pertama akan dipanggil lagi untuk menghadiri sidang kedua agar dapat
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
mendengarkan  argumen  dari  pihak  lainnya.  2)  Kendala  dalam  penerapan  asas  audi  et alteram  partem  meliputi  keterbatasan  waktu  dalam  sidang  gugatan  sederhana,  kurangnya dukungan hukum, serta kekurangan bukti yang kuat.
Keywords: Audi Et Alteram Partem, Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri

## I. PENDAHULUAN
Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Kepentingan  yang  bertentangan  dapat  menyebabkan  perselisihan.  Untuk  menghindari  hal tersebut,  diperlukan  aturan  hukum  yang  melindungi  kepentingan  semua  anggota masyarakat. Pelanggaran aturan hukum akan diberi sanksi atau hukuman kepada individu yang  terlibat  (Kartawinata,  1997).  Hukum  sebagai  sistem  membutuhkan  penerimaan  dan penerapan  yang  menyeluruh,  yang  terdiri  dari  bagian-bagian  yang  saling  terkait  (Heryani, 2012).  Hukum  terbagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  hukum  publik  dan  hukum  privat.  Hukum publik  mengatur  kepentingan  umum,  sedangkan  hukum  privat  mengatur  kepentingan pribadi/keperdataan  (HS,  2002).  Dalam  hukum  perdata,  diatur  hal-hal  yang  berkaitan dengan  subjek  hukum  yang  merupakan  pemegang  hak  dan  kewajiban  (Kelik  Wardono, 2018).  Kepentingan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  dalam  konteks  hukum perdata  diatur  oleh  hukum  perdata  materiil.  Untuk  melaksanakan  hukum  perdata  materiil, diperlukan  serangkaian  peraturan  hukum  lain  selain  hukum  perdata  materiil  itu  sendiri. Secara  umum,  hukum  perdata  materiil  yang  ingin  ditegakkan  atau  dipertahankan  dengan menggunakan  hukum  acara  perdata  meliputi  peraturan  hukum  tertulis  seperti  Burgerlijk Wetboek  (BW),  Wetboek  van  Koophandel  (Wvk),  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA), Undang-Undang  Perkawinan,  dan  lain-lain,  serta  hukum  tidak  tertulis  berupa  Hukum  Adat yang berlaku dalam masyarakat. Penting bagi setiap orang untuk mematuhi hukum perdata ini guna menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat (Syahrani, 2016).
Jika  seseorang  melanggar  norma  atau  aturan  hukum  perdata  dalam  interaksi  sosial, seperti  seorang  penjual  yang  tidak  menyerahkan  barang  yang  dijualnya,  hal  itu  jelas merugikan  pihak  lain.  Untuk  mengembalikan  hak  perdata  pihak  yang  dirugikan,  hukum perdata  materiil  yang  dilanggar  harus  ditegakkan  atau  dipertahankan  melalui  penggunaan hukum  acara  perdata.  Oleh  karena  itu,  pihak  yang  hak  perdatanya  dirugikan  oleh pelanggaran  hukum  perdata  tersebut  tidak  boleh  melakukan  penegakan  hak  sendiri ( eigenrichting ), tetapi harus mengikuti ketentuan yang terdapat dalam hukum acara perdata (Syahrani,  2016).  Untuk  melaksanakan  hukum  harta  benda,  terutama  dalam  kasus pelanggaran atau penegakan hak, diperlukan serangkaian aturan hukum selain hukum harta benda  itu  sendiri.  Aturan  hukum  ini  dikenal  sebagai  hukum  formal  atau  hukum  acara perdata,  yang  mengatur  bagaimana  hak-hak  dan  kewajiban  dalam  hukum  harta  benda ditegakkan. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur prosedur untuk memastikan pematuhan terhadap hukum perdata materiil melalui peran hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah aturan hukum yang menentukan cara pelaksanaan hukum perdata  materiil  (Mertokusumo,  2009).  Dalam  hukum  acara  perdata,  terdapat  dua  jenis proses peradilan, yaitu peradilan sederhana dan peradilan biasa. Perbedaan utama antara keduanya  terletak  pada  nilai  kerugian  materiil  yang  ditetapkan  dalam  gugatan  sederhana, yaitu  maksimal  Rp  500.000.000,-.  Pada  peradilan  biasa,  tidak  ada  batasan  nilai  kerugian materiil.
Hukum  acara  perdata  juga  memiliki  beberapa  asas  yang  menjadi  pedoman  dalam sistemnya. Asas-asas tersebut meliputi (Mertokusumo, 2009): 1) Hakim bersifat menunggu ( Nemo  Yudex  Sine  Actora ),  2)  Hakim  bersifat  pasif  ( Verhandlungs  Maxime ),  3)  Sidang terbuka  untuk  umum  ( Openbaarheid ),  4)  Hakim  harus  mendengarkan  kedua  belah  pihak ( Audi Et Alteram Partem ), 5) Pertimbangan Hakim harus disertai dengan pertimbangan, 6) Berperkara  harus  dengan  biaya,  7)  Berperkara  tidak  harus  diwakilkan.  Asas-asas  ini memastikan adanya hak terdakwa untuk membela diri dan memberikan jaminan kesamaan kedudukan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa.  Ketika  ada  para  pihak  dalam  persidangan hukum  acara  perdata,  mereka  memiliki  kesempatan  untuk  memberikan  tanggapan  atau pendapat  langsung,  baik  berupa  pengakuan,  bukti,  sanggahan,  atau  pembelaan.  Hal  ini
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
menciptakan kesetaraan hak dalam proses persidangan. Namun, ketidakhadiran salah satu pihak dapat menyebabkan ketidaksetaraan hak karena tidak dapat memberikan tanggapan secara langsung terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya.
Salah  satu  asas  hukum  acara  perdata  yang  sangat  berpengaruh  dalam  jalannya proses  persidangan  di  Pengadilan  Negeri  adalah  asas Audi  Et  Alteram  Partem .  Asas  ini menyatakan bahwa kedua belah pihak harus didengar, diperhatikan dengan adil, dan diberi kesempatan  yang  sama  untuk  menyampaikan  pendapat  mereka.  Hakim  perlu mendengarkan  keterangan  langsung  dari  pihak  yang  berperkara  sesuai  dengan  asas  ini (Bangun,  2019).  Dalam  hukum  acara  perdata,  Penggugat,  yang  merupakan  pihak  yang mengajukan  gugatan,  harus  menyampaikan  surat  gugatan  atau  permohonan  kepada Tergugat,  yaitu  pihak  yang  menjadi  lawannya  dalam  perkara.  Surat  gugatan  atau permohonan diajukan ke Pengadilan, dan kemudian pihak-pihak yang terlibat akan dipanggil untuk  menghadiri  sidang.  Setelah  gugatan  dibacakan,  Tergugat  atau  kuasanya  menyusun jawaban  terhadap  gugatan  tersebut,  yang  dapat  berkaitan  dengan  pokok  perkaranya  atau tidak.  Selain  menjawab  gugatan,  Tergugat  juga  dapat  mengajukan  gugat  balik  atau rekonvensi. Penggugat kemudian diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut replik, dan Tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut duplik. Proses ini biasa disebut jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat, dan terbatas hingga dua kali dengan kesempatan terakhir diberikan pada tergugat. Setelah proses jawab-menjawab selesai,  Penggugat  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  pembuktian.  Pembuktian merupakan  aspek  kunci  dalam  penyelesaian  perkara  perdata  di  pengadilan,  karena digunakan untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya antara pihak-pihak yang berperkara.  Tidak  semua  peristiwa  harus  dibuktikan  oleh  para  pihak,  hanya  hal-hal  yang menjadi  perselisihan  yang  perlu  dibuktikan.  Pembuktian  dapat  dilakukan  melalui  bukti tulisan, bukti persangkaan, bukti saksi, bukti pengakuan, dan jika masih belum cukup, dapat ditambahkan bukti sumpah (Samudera, 1992).
Secara prinsip, penegakan hukum terkait penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang disebut badan yudikatif secara konstitusional (sesuai Pasal 24 UUD  1945).  Dengan  demikian,  badan  peradilan  di  bawah  kekuasaan  kehakiman  yang dipimpin  oleh  Mahkamah  Agung  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  mengadili sengketa.  Menurut  Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK), semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia merupakan peradilan  negara  yang  diatur  oleh  undang-undang.  Tindakan  di  luar  itu  tidak  diizinkan karena  tidak  memenuhi  persyaratan  formal  dan  resmi  serta  bertentangan  dengan  prinsip " under the authority of law " (Chandrawulan, 2019).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menetapkan bahwa dalam Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, terdapat beberapa asas penting dalam Hukum Acara Perdata.  Asas-asas  ini  termaktub  dalam  Pasal  2  Ayat  (4)  dan  Pasal  4  Ayat  (2).  Asas pertama  adalah  kesederhanaan,  yang  berarti  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara dilakukan  dengan  cara  yang  efisien  dan  efektif.  Asas  kedua  adalah  biaya  ringan,  yang berarti  biaya  perkara  harus  terjangkau  bagi  masyarakat.  Namun,  penting  untuk  dicatat bahwa  asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  dalam  penyelesaian  perkara  tidak mengabaikan  prinsip  ketelitian  dan  kecermatan  dalam  mencari  kebenaran  dan  keadilan. Oleh karena itu, pengadilan, terutama di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa sehingga  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dengan  proses  yang  biaya  rendah, sederhana, dan penyelesaian perkara yang cepat (Ariani, 2018).
Dalam  konteks  negara  hukum  Indonesia,  salah  satu  prinsip  penting  yang  harus dijunjung  tinggi  adalah  jaminan  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka. Prinsip  ini  berarti  kekuasaan  kehakiman  harus  beroperasi  secara  independen  dan  bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan melalui proses  peradilan.  Prinsip  ini  juga  terkait  dengan  prinsip Audi  Et  Alteram  Partem dalam Hukum  Acara  Perdata,  yang  menjadi  dasar  aturan  dan  dipraktikkan  oleh  hakim  dalam penyelesaian sengketa perdata. Prinsip Audi Et Alteram Partem memiliki arti bahwa "kedua
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
belah  pihak  harus  didengar  keterangannya  di  persidangan"  dan  menjadi  pedoman  dalam memastikan keadilan terwujud dalam proses peradilan (Handayani, 2022).
Pembuktian  merupakan  aspek  penting  dalam  penyelesaian  perkara  perdata  melalui pengadilan.  Hal  ini  memiliki  pengaruh  besar  bagi  hakim  dalam  memberikan  dasar-dasar untuk  memutuskan  suatu  perkara,  baik  itu  dalam  bentuk  perintah  atau  larangan.  Dalam hukum  acara,  pembuktian  memiliki  peran  yang  signifikan,  baik  dalam  perkara  perdata maupun perkara pidana. Hakim selalu membutuhkan pembuktian dalam proses pengadilan. Terkait dengan prinsip Audi Et Alteram Partem dalam hukum acara perdata, hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari satu pihak saja sebagai kebenaran jika pihak lawan  tidak  didengar  atau  tidak  diberi  kesempatan  untuk  menyampaikan  pendapatnya. Dalam konteks pembuktian, ini juga berarti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di hadapan sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim wajib mengikuti prinsip Audi Et Alteram Partem dalam pembuktian, karena pembuktian merupakan kunci utama bagi hakim dalam membuat keputusan (Almitra, 2013).
Pembuktian  merupakan  aspek  penting  dalam  penyelesaian  perkara  perdata  melalui pengadilan.  Hal  ini  memiliki  pengaruh  besar  bagi  hakim  dalam  memberikan  dasar-dasar untuk  memutuskan  suatu  perkara,  baik  itu  dalam  bentuk  perintah  atau  larangan.  Dalam hukum  acara,  pembuktian  memiliki  peran  yang  signifikan,  baik  dalam  perkara  perdata maupun perkara pidana. Hakim selalu membutuhkan pembuktian dalam proses pengadilan. Terkait dengan prinsip Audi Et Alteram Partem dalam hukum acara perdata, hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari satu pihak saja sebagai kebenaran jika pihak lawan  tidak  didengar  atau  tidak  diberi  kesempatan  untuk  menyampaikan  pendapatnya. Dalam konteks pembuktian, ini juga berarti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di hadapan sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim wajib mengikuti prinsip Audi Et Alteram Partem dalam pembuktian, karena pembuktian merupakan kunci utama bagi hakim dalam membuat keputusan (Heryani, 2012).
Ketika mengaitkan pembuktian dengan prinsip Audi Et Alteram Partem dalam hukum acara  perdata,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  hakim  tidak  boleh  menerima  keterangan  dari salah  satu  pihak  sebagai  kebenaran  absolut  jika  pihak  yang  lain  tidak  didengar  atau  tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Terkait dengan pembuktian, ini juga berarti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di dalam sidang yang dihadiri oleh kedua belah  pihak.  Hakim  memiliki  kewajiban  untuk  menerapkan  prinsip  Audi  Et  Alteram  Partem dalam  hal  pembuktian  karena  pembuktian  merupakan  elemen  kunci  bagi  hakim  dalam membuat keputusan (Mertokusumo, 2009).
Berdasarkan  prinsip  ini,  hakim  harus  memberikan  kesempatan  kepada  kedua  pihak untuk didengar sebelum menjatuhkan putusan. Namun, dalam praktik saat ini, prinsip Audi Et Alteram Partem hanya diterapkan secara terbatas melalui keterangan tertulis. Tentu saja, prinsip  ini  memiliki  tujuan  yang  lebih  luas  daripada  hanya  mendengarkan  keterangan  para pihak.  Dengan  memberikan  kesempatan  yang  sama,  diharapkan  keadilan  dapat  tercapai. Namun, dalam mekanisme yang berlaku saat ini, kesempatan yang diberikan kepada para pihak  tidak  seimbang.  Hal  ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  pembuktian  oleh  pihak  yang mengajukan  permohonan  telah  berakhir,  sehingga  pihak  yang  ditujukan  permohonan  tidak dapat  membantahnya.  Selain  itu,  pihak  yang  mengajukan  permohonan  juga  tidak  akan mendapatkan  keterangan  dari  pihak  yang  ditujukan  permohonan.  Sebaliknya,  pihak  yang ditujukan  permohonan  dapat  menyusun  jawaban  dan  bukti  dengan  lebih  efektif  sebagai tanggapan terhadap permohonan tersebut (Hidayat, 2019).
Asas Audi  Et  Alteram  Partem sangat  penting  dalam  persidangan  perkara  perdata, terutama dalam gugatan sederhana. Asas ini mewajibkan hakim mendengarkan keterangan dari  para  pihak  yang  terlibat,  baik  berupa  argumen  maupun  bukti.  Namun,  terkadang putusan hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari salah satu pihak, melanggar Pasal 4  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Dalam gugatan  sederhana,  hanya  satu  perwakilan  dari  setiap  pihak  yang  diizinkan  hadir,  yang menyebabkan  beberapa  keterangan  belum  tersampaikan  kepada  hakim.  Ini  bertentangan dengan asas Audi Et Alteram Partem dan menghambat prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menimbang hal tersebut di atas, maka urgen dilakukan penelitian
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
mengenai bentuk penerapan dan hambatan dalam  penerapan asas Audi Et Alteram Partem dalam proses persidangan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  (Irwansyah,  2020) dengan  fokus  pada  penerapan  asas Audi  Et  Alteram  Partem dalam  proses  persidangan gugatan  sederhana.  Pengadilan  Negeri  Makassar  dan  Pengadilan  Negeri  Sungguminasa dipilih sebagai lokasi penelitian. Populasi penelitian ini adalah putusan gugatan sederhana di kedua pengadilan tersebut, sedangkan sampelnya adalah hakim, panitera, dan para pihak yang terlibat. Data yang digunakan meliputi data primer (diperoleh langsung dari lapangan) dan  data  sekunder  (diperoleh  secara  tidak  langsung).  Teknik  pengumpulan  data  meliputi wawancara  dengan  staf  administrasi  dan  pihak  terkait,  serta  kajian  kepustakaan.  Analisis data  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  untuk  menghasilkan kesimpulan dan saran yang menjelaskan pemahaman tentang asas Audi Et Alteram Partem dalam persidangan gugatan sederhana.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Penerapan  Asas Audi  Et  Alteram  Partem dalam  Proses Persidangan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri
1. Proses  Persidangan  Gugatan  Sederhana  di  Pengadilan Negeri
Gugatan  sederhana  adalah  jenis  gugatan  perdata  dengan  nilai  gugatan  materiil maksimal  Rp.  500.000.000,-  yang  diselesaikan  dengan  tata  cara  dan  pembuktian  yang sederhana.  Penyelesaian  gugatan  sederhana  termasuk  dalam  kategori  hukum  acara perdata.  Hal  ini  diatur  dalam  poin  b  konsideran  PERMA  Nomor  2  Tahun  2015,  yang menyatakan bahwa perkembangan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan memerlukan prosedur  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  (Aulia, 2019).
Proses  penyelesaian  gugatan  sederhana  paling  lama  berlangsung  selama  25  hari sejak  sidang  pertama,  sesuai  dengan  Pasal  5  angka  (3)  PERMA  Nomor  2  Tahun  2015. Tahapan  gugatan  sederhana  meliputi  pendaftaran,  pemeriksaan  kelengkapan,  penetapan hakim  dan  penunjukan  panitera  pengganti,  pemeriksaan  pendahuluan,  penetapan  hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan (Vandawati, 2020).
Asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  dalam  peradilan  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman Pasal  2  Ayat  (4).  Asas  ini mengharuskan  peradilan  dilakukan  dengan  cara  yang  sederhana,  cepat,  dan  biaya  yang terjangkau.  Sederhana  berarti  penyelesaian  perkara  dilakukan  secara  efisien  dan  efektif. Cepat melibatkan penyelesaian perkara dengan waktu yang singkat dan evaluasi terhadap kinerja  institusi  peradilan.  Biaya  ringan  berarti  biaya  perkara  yang  dapat  dijangkau  oleh masyarakat, serta menjamin keadilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh negatif.
Tata cara penyelesaian gugatan sederhana mengacu pada asas peradilan sederhana, cepat,  dan  biaya  ringan.  Asas  ini  diterapkan  dengan  pembatasan  waktu  penanganan perkara pada tingkat judex factie (Ali, 2012).
Penyelesaian  perkara  dapat  dilakukan  melalui  proses  non-litigasi  dan  litigasi.  Proses non-litigasi  melibatkan  cara  penyelesaian  di  luar  pengadilan,  seperti  konsultasi,  negosiasi, mediasi,  konsiliasi,  atau  penilaian  ahli.  Jika  proses  non-litigasi  tidak  menghasilkan  solusi, proses penyelesaian perkara dilanjutkan melalui litigasi di pengadilan.
Dalam  proses  persidangan,  tahap  pembuktian  melibatkan  pihak-pihak  berperkara yang memberikan bukti-bukti di hadapan hakim. Pihak berperkara harus menjelaskan alasan pentingnya alat bukti yang diajukan. Putusan hakim didasarkan pada tahap pembuktian ini. Namun,  dalam  gugatan  sederhana,  hanya  boleh  ada  satu  penggugat  dan  satu  tergugat, kecuali jika penggugat memiliki kepentingan hukum yang sama.
Setelah  tahap  pembuktian  selesai,  hakim  akan  mengeluarkan  putusan.  Putusan diucapkan  dalam  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  yang  sama  atau
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
persidangan  berikutnya.  Pihak-pihak  berperkara  berhak  mendapatkan  salinan  putusan setelah pembacaannya. Hakim juga memberitahu hak-hak para pihak, termasuk menerima atau menolak putusan.
Jika  pihak-pihak  berperkara  menolak  putusan  hakim,  mereka  dapat  mengajukan keberatan  kepada  ketua  pengadilan  negeri.  Keberatan  merupakan  upaya  hukum  terakhir, dan putusan hakim tingkat keberatan bersifat final. Para pihak harus mengajukan keberatan dalam waktu 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
Majelis  hakim  akan  membuat  putusan  setelah  memeriksa  berkas  permohonan keberatan.  Putusan  atas  permohonan  keberatan  diucapkan  dalam  waktu  7  hari  setelah penetapan  majelis  hakim.  Pemberitahuan  putusan  keberatan  disampaikan  kepada  para pihak dalam waktu 3 hari sejak diucapkan. Putusan keberatan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah pemberitahuannya.
Dalam  gugatan  sederhana,  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  jika  para  pihak  tidak mengajukan  keberatan  dalam  waktu  7  hari  sejak  putusan  hakim  tunggal  diucapkan,  dan para pihak telah menerima pemberitahuan putusan majelis hakim.
Apabila  tergugat  tidak  hadir  atau  tidak  mewakilkan  kehadirannya  dalam  persidangan gugatan  sederhana,  hakim  dapat  menjatuhkan  putusan  verstek.  Jika  tidak  ada  upaya banding terhadap putusan verstek, putusan tersebut dianggap berkekuatan hukum tetap.
2. Asas Audi  Et  Alteram  Partem dalam  Proses  Persidangan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri
Asas Audi  Et  Alteram  Partem merupakan  prinsip  yang  penting  dalam  proses persidangan  gugatan  sederhana  di  pengadilan  negeri.  Prinsip  ini  mengharuskan  hakim mendengarkan  keterangan  dari  kedua  belah  pihak  yang  berperkara,  yaitu  penggugat  dan tergugat.  Hal  ini  bertujuan  agar  keterangan  dari  kedua  belah  pihak  dapat  menjadi pertimbangan  bagi  hakim  dalam  membuat  putusan  yang  adil.  Dengan  prinsip  ini,  hakim harus  memberikan  beban  pembuktian  secara  adil  kepada  pihak  yang  berperkara  agar kesempatan menang atau kalah tetap sama dan tidak berat sebelah (Heryani, 2012).
Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam proses persidangan memiliki beberapa makna dan penerapannya, antara lain: memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk  hadir  dalam  persidangan,  mendengarkan  keterangan  gugatan  dan  jawaban penggugat,  memberi  kesempatan  kepada  pihak-pihak  untuk  membuktikan  dan  membagi beban pembuktian secara proporsional, memberi kesempatan untuk membuat kesimpulan, serta putusan yang didasarkan pada prinsip Audi Et Alteram Partem .
Dalam  penyelesaian  perkara  melalui  pengadilan,  pembuktian  memiliki  peranan  yang penting,  dan  hakim  tidak  boleh  menerima  keterangan  dari  satu  pihak  saja  sebagai keterangan  yang  benar  jika  pihak  lain  tidak  didengar  atau  diberi  kesempatan  untuk menyampaikan  pendapatnya.  Pihak-pihak  harus  mengajukan  alat  bukti  di  hadapan  sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Asas Audi Et Alteram Partem harus diterapkan dalam pembuktian karena pembuktian menjadi kunci bagi hakim dalam membuat putusan (Nelson, 2022).
Tahap  pembuktian  dalam  proses  persidangan  mewajibkan  para  pihak  untuk mengajukan  alat-alat  bukti  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  hukum  acara perdata.  Penggugat  diberi  kesempatan  untuk  mengajukan  alat  bukti  sesuai  dengan  yang didaftarkan  dalam  surat  gugatannya.  Pembuktian  merupakan  proses  penyajian  alat  bukti yang sah kepada hakim untuk memastikan kebenaran peristiwa yang diajukan (Handayani, 2022).
Meskipun prinsip Audi Et Alteram Partem belum diatur secara khusus dalam Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, prinsip ini terdapat dalam peraturan hukum acara perdata seperti HIR atau RBG. Hakim dalam proses persidangan gugatan sederhana harus memberikan  hak  yang  sama  kepada  kedua  belah  pihak  dengan  mengedepankan  keadilan yang  setara.  Selain  itu,  hakim  juga  harus  menerapkan  asas  sidang  yang  terbuka  untuk umum dan pertimbangan hukum yang proporsional.
Sehubungan  dengan  proses  persidangan  gugatan  sederhana,  dalam  praktek  hukum acara  perdata,  Hakim  pada  tahap  pembuktian  tentunya  perlu  mendengarkan  keterangan dari  pihak-pihak  yang  berperkara,  baik  dari  pihak  penggugat  maupun  tergugat,  yang  tidak
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
lain  mengena  pada  asas  hukum  acara  perdata  yakni audi  et  alteram  partem (hakim mendengarkan  kedua  belah  pihak).  Asas audi  et  alteram  partem ini  dumaksudkan  agar hakim perlu mendengarkan keterangan kedua belah pihak, sehingga keterangan dari pihak- pihak yang berperkara dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim nantinya. Dengan asas audi  et  alteram  partem ini,  hakim  harus  adil  dalam  memberikan  beban  pembuktian pada pihak yang berperkara, agar kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama, tidak pincang atau berat sebelah (Heryani, 2012).
Dalam  penerapan  prinsip Audi  Et  Alteram  Partem ,  hakim  memberikan  kesempatan kepada  kedua  belah  pihak  untuk  memberikan  keterangannya  dalam  persidangan.  Namun, jika  salah  satu  pihak  tidak  hadir  dalam  persidangan  setelah  tiga  kali  pemanggilan,  pihak tersebut  kehilangan  haknya  untuk  memberikan  keterangannya.  Hakim  cenderung mempertimbangkan keterangan atau pendapat pihak yang hadir dalam persidangan, tetapi jika  keterangan  tersebut  kurang  jelas  atau  tidak  dapat  dipercaya,  hakim  tidak  akan mempertimbangkannya dalam memutuskan perkara.
Prinsip Audi Et Alteram Partem memainkan peran penting dalam proses persidangan gugatan sederhana. Namun, hakim harus tetap objektif dan adil dalam mempertimbangkan keterangan dari kedua belah pihak untuk mencapai keadilan yang proporsional.
Berikut ini beberapa putusan gugatan sederhana yang diambil dari Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Sungguminasa:
Putusan  pertama,  Nomor  26/Pdt.G.S/2022/PN  Mks,  mengenai  gugatan  antara  Hasnawati Binti Dg. Badu sebagai Penggugat dan Rezki Juniasti Gaffar sebagai Tergugat. Gugatan ini berkaitan  dengan  perjanjian  pinjam  meminjam  uang  antara  kedua  belah  pihak.  Tergugat tidak  memenuhi  kewajibannya  dan  Penggugat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan.  Hakim memutuskan  untuk  mengabulkan  sebagian  gugatan  Penggugat  dan  menghukum  Tergugat untuk mengembalikan uang yang dipinjam.
Putusan  kedua,  Nomor  6/Pdt.G.S/2022/PN  Sgm,  melibatkan  Hj.  HARYANTI  sebagai Penggugat dan RISMAWATI sebagai Tergugat. Gugatan ini terkait dengan kesepakatan jual beli  rumah  antara  kedua  belah  pihak.  Tergugat  membatalkan  kesepakatan  sepihak  dan Penggugat meminta pengembalian uang dan bahan material bangunan yang telah diterima oleh  Tergugat.  Tergugat  hanya  mengembalikan  sebagian  uang  yang  diterima.  Penggugat mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  dan  mengalami  kerugian  materiil.  Hakim  memutuskan untuk  menghukum  Tergugat  dan  memerintahkan  pengembalian  uang  dan  bahan  material kepada Penggugat.
Dalam  kedua  putusan  tersebut,  terdapat  perbedaan  keterangan  saksi  yang  diajukan oleh Penggugat. Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Penggugat diberikan sebagian gugatan yang diajukan dan Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui pentingnya proses hukum dalam penyelesaian sengketa dan memberikan  gambaran  tentang  bagaimana  putusan  pengadilan  dibuat  berdasarkan  bukti- bukti  yang  diajukan.  Hakim  dalam  pengambilan  keputusan  terhadap  perkara  yang  sedang dihadapi,  tidak  sekedar  sebagai  terompet  undang-undang  saja.  Hakim  seyogyanya mendasarkan  putusannya  sesuai  dengan  memerhatikan  kesadaran  hukum  dan  perasaan hukum serta kenyataan-kenyataan yang sedang hidup di dalam masyarakat, ketika putusan itu  dijatuhkan.  Upaya  mencari  hukum  yang  tepat  dalam  menyelesaikan  perkara  yang dihadapkan  kepadanya,  hakim  yang  bersangkutan  dapat  melakukan  penemuan  hukum (Mustafa Bola, Romi Librayanto, 2015).
Kendala yang Menjadi Hambatan dalam Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Pada Proses Persidangan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri
Proses gugatan sederhana di pengadilan negeri merupakan mekanisme pemeriksaan terhadap  gugatan  perdata  dengan  nilai  gugatan  materiil  maksimal  Rp.  500.000.000  (Lima Ratus Juta Rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Gugatan  sederhana  memiliki  batasan  nilai  kerugian  materiil  yang  membedakannya  dari
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
gugatan biasa, di mana nilai kerugian tidak dibatasi. Selain itu, waktu pemeriksaan gugatan sederhana  hanya  25  hari.  Gugatan  ini  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  tunggal  di pengadilan  umum.  PERMA  tentang  gugatan  sederhana  diterbitkan  untuk  mempercepat proses  penyelesaian  perkara  dengan  biaya  yang  ringan  dan  mengurangi  penumpukan perkara di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (Vandawati, 2020).
Namun,  dalam  praktik  di  pengadilan,  penjelasan  norma  mengenai  pembuktian sederhana  tersebut  tidak  memadai  dan  kabur.  Ketidakjelasan  ini  dapat  menimbulkan ketidakpastian  hukum  dan  penyalahgunaan.  Ketidakpastian  hukum  ini  justru  mempersulit pihak  penggugat  yang  ingin  mengajukan  gugatan  sederhana  ke  pengadilan.  Agar pembuktian  dapat  dilakukan  secara  sederhana,  isi  posita  dan  petitum  pada  surat  gugatan harus  dapat  dilaksanakan  dengan  sederhana  baik  melalui  sukarela  maupun  eksekusi. Beberapa  hal  yang  mungkin  dimasukkan  dalam  petitum  adalah  keabsahan  perjanjian, wanprestasi,  hukuman  pembayaran  kewajiban  atau  ganti  rugi,  serta  mekanisme  eksekusi secara sukarela. Jika tidak dilaksanakan secara sukarela, dilakukan lelang eksekusi.
Selanjutnya,  Pasal  4  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  mengatur  beberapa  hal  sebagai berikut: (a) Pihak-pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. (b) Tidak dapat diajukan gugatan sederhana terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya.  (c)  Penggugat  dan  tergugat  dalam  gugatan  sederhana  harus  berdomisili  di daerah  hukum  pengadilan  yang  sama.  (d)  Penggugat  dan  tergugat  wajib  hadir  secara langsung dalam setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.
Dalam pemeriksaan gugatan sederhana, tidak wajib diwakili oleh kuasa hukum seperti dalam  perkara  gugatan  perdata  biasa.  Namun,  para  pihak  yang  berperkara  harus  hadir langsung  dalam  persidangan,  baik  diwakili  atau  tidak  diwakili  oleh  kuasa  hukum.  Hal  ini dapat merugikan pihak yang berperkara sendiri dan advokat, karena para pihak yang tidak mampu secara finansial akan kesulitan membayar honorarium advokat.
Dalam tahap pembuktian, hakim dihadapkan pada beberapa kendala. Prinsip audi et alteram partem dianggap penting dalam sistem peradilan, namun ada beberapa hambatan dalam  penggunaannya  di  pengadilan  negeri,  antara  lain:  (a)  Keterbatasan  waktu  yang membuat  pihak-pihak  sulit  untuk  menyampaikan  argumen  secara  lengkap.  (b)  Perbedaan kemampuan bahasa yang dapat menyulitkan pihak yang tidak menguasai bahasa Indonesia atau  terminologi  hukum.  (c)  Biaya  yang  menjadi  kendala  bagi  pihak  yang  kesulitan membayar  pengacara  atau  ahli  untuk  membela  diri  mereka  secara  efektif.  (d)  Kehadiran tergugat yang tidak jelas dapat membuat hakim mengambil keputusan tanpa mendengarkan argumen dari kedua belah pihak. (e) Kurangnya pemahaman tentang prinsip audi et alteram partem oleh  para  pelaku  peradilan  dapat  menyebabkan  ketidakseimbangan  dalam  proses persidangan.
Kendala-kendala tersebut juga terjadi dalam proses persidangan gugatan sederhana. Keterbatasan  waktu  dalam  sidang  gugatan  sederhana  membuat  pihak-pihak  terlibat  tidak memiliki  waktu  yang  cukup  untuk  memberikan  argumen  secara  lengkap  dan  jelas. Kurangnya  dukungan  hukum  juga  menjadi  masalah,  karena  pihak  yang  mengajukan gugatan  seringkali  tidak  memiliki  akses  ke  bantuan  hukum  atau  advokat.  Selain  itu,  bukti yang kuat mungkin tidak sejelas dalam kasus-kasus sederhana, sehingga sulit bagi hakim untuk membuat keputusan yang tepat.
Salah satu hambatan lainnya adalah belum diaturnya mekanisme pemanggilan sidang pertama bagi para pihak dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo . PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Mekanisme pemanggilan para pihak dalam persidangan secara elektronik perlu diatur, terutama  jika  salah  satu  pihak  berada  di  luar  wilayah  hukum  tempat  perkara  disidangkan, agar tidak menghambat proses penyelesaian perkara yang dibatasi hanya 2 hari kerja.

## IV.  KESIMPULAN
Prinsip audi  et  alteram  partem memiliki  relevansi  yang  penting  dalam  persidangan gugatan sederhana. Meskipun ada peraturan khusus yang mengatur persidangan semacam itu, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo . Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peradilan Sederhana di lingkungan Peradilan Umum, prinsip
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
ini  tetap  harus  ditegakkan.  Dalam  persidangan  gugatan  sederhana,  baik  pihak  penggugat maupun tergugat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum  hakim  membuat  keputusan.  Pihak  yang  tidak  hadir  dalam  sidang  pertama  akan dipanggil kembali untuk hadir dalam sidang kedua guna mendengarkan argumen dari pihak lainnya.  Namun,  karena  proses  peradilan  sederhana  memiliki  ciri  yang  lebih  cepat  dan mudah,  waktu  yang  tersedia  untuk  setiap  pihak  mungkin  terbatas  dibandingkan  dengan proses peradilan biasa. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk mempersiapkan diri dengan  baik  sebelum  masuk  ke  ruang  sidang  dan  menyiapkan  bukti-bukti  atau  dokumen pendukung sebagai alat pembuktian.
Kendati demikian, terdapat beberapa kendala dalam penerapan prinsip audi et alteram partem, yaitu:
a. Keterbatasan waktu: Sidang gugatan sederhana cenderung lebih singkat, sehingga pihak- pihak yang terlibat mungkin tidak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan argumen secara lengkap dan jelas.
b.  Kurangnya  dukungan  hukum:  Pihak  yang  mengajukan  gugatan  seringkali  tidak  memiliki akses  ke  bantuan  hukum  atau  advokat,  sehingga  mereka  mengalami  kesulitan  dalam menyampaikan argumen secara efektif.
c.  Tidak  adanya  bukti  yang  kuat:  Dalam  kasus-kasus  sederhana,  bukti  yang  ada  mungkin tidak sejelas atau sesuai dengan tuntutan hukum tertentu, sehingga hakim menghadapi kesulitan dalam membuat keputusan yang tepat.
Untuk  meningkatkan  penerapan  prinsip  audi  et  alteram  partem  dalam  persidangan gugatan sederhana, disarankan:
1.  Peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  lembaga  peradilan,  termasuk hakim,  staf  administratif,  dan  advokat.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui  pelatihan  dan pengembangan yang berkelanjutan.
2.  Pembentukan tim khusus yang dapat memberikan bantuan dan fasilitasi bagi pihak-pihak yang menghadapi kesulitan dalam menghadapi persidangan gugatan sederhana.
3.  Penyediaan  bantuan  hukum  gratis  bagi  masyarakat  yang  kurang  mampu  agar  mereka dapat mengakses advokat atau bantuan hukum yang diperlukan.
Dengan  mengimplementasikan  saran-saran  ini,  diharapkan  prinsip audi  et  alteram partem dapat  diterapkan  dengan  baik  dalam  persidangan  gugatan  sederhana,  sehingga memastikan adanya keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak yang terlibat.

## REFERENSI
Ali,  M.  H.  (2012). Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  Menuju  Keadilan Restoratif . Bandung: Alumni. Almitra, I. (2013). Audi Et Alteram Partem dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 49  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Umum  dan  Herziene  Inlandsche  Reglement (HIR). Jurnal Verstek , 1 (3).
Ariani,  N.  V.  (2018).  Gugatan  Sederhana  dalam  Sistem  Peradilan  di  Indonesia.
Jurnal Penelitian Hukum DE JURE . Aulia, E. (2019). Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana . Bandung: Nusa Media.
Bangun,  D.  (2019).  Penerapan  Asas  Audi  Et  Alteram  Partem  Pada  Perkara Wanprestasi  dalam  Hal  Ketidakhadiran  Pihak  Tergugat  di  Pengadilan  Negeri Pekanbaru. JOM , 6 (2).
Chandrawulan, A. A. dan A. A. (2019). Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum , 4 (1). Handayani,  D.  (2022). Prinsip  Pembuktian  Dalam  Perkara  Perdata .  Tasikmalaya: Edu Publisher.
Heryani,  A.  A.  dan  W.  (2012). Asas-Asas  Hukum  Pembuktian  Perdata .  Jakarta: Kencana.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Hidayat,  A.  S.  (2019).  Penerapan  Asas  Audi  Et  Alteram  Partem  Pada  Perkara Judicial Review di Mahkamah Agung. Journal of Islamic Law , 3 (1). HS, S. (2002). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) . Jakarta: Sinar Grafika.
Irwansyah.  (2020). Penelitian  Hukum  (Pilihan  Metode  &  Praktik  Penulisan  Artikel) . Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Kartawinata, R. S. dan I. O. (1997). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek . Bandung: Alumni.
Kelik Wardono,  et al. (2018). Buku Ajar Hukum Perdata . Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Mertokusumo, S. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty. Mustafa Bola, Romi Librayanto,  dan M. I. A. (2015). Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama,  Tingkat  Banding,  dan  Tingkat  Kasasi  (Suatu  Studi  Tentang  Aliran Pemikiran Hukum). Hasanuddin Law Review , 1 (1).
Nelson,  E.  N.  dan  F.  M.  (2022).  Penerapan  Asas  Audi  Et  Alteram  Partem  dalam Perkara Permohonan Pemberian Izin Poligami. Jurnal Ilmiah Indonesia , 7 (6). Samudera, T. (1992). Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata . Bandung: Alumni. Syahrani,  R.  (2016). Sistem  Peradilan  dan  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Vandawati,  B.  S.  A.  dan  Z.  (2020). Buku  Ajar  Problematika  Pelaksanaan Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  Guna  Mengurangi  Penumpukan  Perkara Perdata . Sidoarjo: Zifatama Jawara.