Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Pulau Lombok
Usman Munir 1 , Khudzaifah Dimyati 2 , Absori 3
1 Dosen Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani  Mendungan  Pabelan, Surakarta, 57162
E-mail: usmanmunir.ummat@gmail.com
2 Dosen Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani  Mendungan  Pabelan, Surakarta, 57162
3 Dosen Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jl. A. Yani  Mendungan  Pabelan, Surakarta, 57162

## Abstract
Lombok is one of the islands of West Nusa Tenggara province with enormous tourism potential, from nature, beaches and culture. So that if this is developed properly it will bring prosperity to the Lombok people in particular and NTB in general. Tourism development policies have not been widely felt to bring effects to welfare to the community. The purpose  of  this  study  is  to  provide  an  overview  of  policies  and  implementation  of  tourism  development  policies  on tourism on the island of Lombok. Data was collected by observation and interviews. From these data, then analyzed descriptively qualitatively, the data formed becomes a description that describes a situation or event described. Based on  the  results  of  the  analysis  of  tourism  development  policies  in  Lombok  island,  it  is  inseparable  from  the  four tourism pillars contained in regional regulations, namely tourism, marketing, industry and institutional development. The implementation of the policy has not maximally affected the welfare of the people on the island of Lombok, and has even caused new problems in the lower classes.
Keywords : Tourism Policy; Implementation; Lombok.

## Abstrak
Lombok adalah salah satu pulau dari provinsi Nusa Tenggara Barat dengan potensi pariwisata yang sangat besar, dari alam, pantai serta budaya. Sehingga jika hal ini dikembangkan dengan baik akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat  lombok  khususnya  dan  NTB  pada  umumnya.  Kebijakan  pengembangan  pariwisata  belum  banyak dirasakan  membawa  efek  kesejahteraan  kepada  masyarakat.    Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan gambaran kebijakan serta implementasi dari kebijakan kepariwisataan pengembangan pariwisata di Pulau Lombok. Data  dikumpulkan  dengan  observasi  dan  wawancara.  Dari  data  tersebut  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif, data yang terbentuk menjadi deskripsi yang menggambarkan suatu situasi atau peristiwa yang dijelaskan. Berdasarkan  hasil  analisis  kebijakan  pengembangan  pariwisata  dipulau  lombok  tidak  terlepas  dari  empat  pilar pariwisata  yang  termuat  dalam  peraturan  daerah  yakni  pengembangan  pariwisata,  pemasaran,  industri  dan kelembagaannya.  Implementasi  dari  kebijakan  tersebut  belum  secara  maksimal  memberikan  efek  peningkatan kesejahteraan  bagi  masyarakat  di  Pulau  Lombok,  bahkan  menimbulkan  persoalan-persoalan  baru  dimasyarakat bawah.
Kata Kunci : Kebijakan Pariwisata, Implementasi, Lombok.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia,  memiliki  sumber  daya  alam  yang  sangat  besar yang  dapat  dijadikan  potensi  pariwisata  guna  dikelola  untuk  sebagai  sumber  devisa  negara.  Pariwisata  dapat juga  diandalkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  pembangunan  nasional. 1 Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi diberbagai negara sudah tidak diragukan lagi. Banyak negara sejak  beberapa  tahun  terakhir  menggarap  pariwisata  dengan  serius  dan  menjadikan  pariwisata  menjadi  sektor unggulan didalam perolehan devisa, terciptanya lapangan kerja maupun pengentasan kemiskinan. 2
Pariwisata  merupakan  salah  satu  penghasil  devisa  non  migas  terbesar  di  Indonesia. 3 Diakui  bahwa sumbangan  sektor  pariwisata  terhadap  perolehan  devisa  dan  menciptakan  lapangan  kerja  secara  makro  cukup signifikan.  Laporan  berbagai  kajian  ahli  menyimpulkan  bahwa  sumbangan  pariwisata  yang  secara  signifikan pada  perkembangan  ekonomi  suatu  negara  atau  daerah  tampak  dalam  bentuk  perluasan  peluang  kerja,
1 I Gede Pitana & Putu G Gayatri, Sosiologi Pariwisata , Yogyakarta, Andi, 2005 . hlm 137 2 I Gde Pitana & Ketut Surya Diarta, Pengantar Ilmu Pariwisata , Yogyakarta, Andi, 2009, hlm 2
3 Sukarno Wibisono, Pariwisata sebagai disiplin ilmu yang mandiri , Jurnal Ilmiah Pariwisata, hlm 6
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
meningkatkan pendapatan (devisa) dan pemerataan pembangunan spasial. 4 Selama beberapa dekade terakhir ini, pariwisata telah menjadi beberapa sumber utama pendapatan bagi banyak negara, khususnya bagi negara-negara didunia  Ketiga. International  Monetary  Fund (IMF)  dan World  Economic  Forum (WEF)  memprediksikan kenaikan aktifitas ekonomi hanya sebesar 0,2% pada tahun 2015. 5
Pulau Lombok yang merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi yang sangat besar  dalam  hal  potensi  wisata,  karena  memiliki  berbagai  potensi  wisata,  baik  wisata  alam,  buatan  maupun wisata  pantai.  Potensi  yang  besar  ini  dijadikan  peluang  oleh  pemerintah  daerah  guna  dikelola  dan  dijadikan sebagai  sumber  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  serta  dimungkinkan  oleh  undang-undang  otonomi daerah  untuk  mengelola  potensi  daerah  sendiri.  Selain  itu  Pulau  Bali  dan  Lombok  oleh  pemerintah  pusat ditetapakn  menjadi  pintu  gerbang  pariwisata  nasional  dalam  MP3EI  Kridor  V  (Masterplan  Percepatan  dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). 6 Dengan demikian kebijakan untuk mengelola potensi pariwisata lombok  diharapkan  akan  mampu  menyumbang  pendapatan  daerah  yang  berdampak  pada  kesejahteraan  bagi masyarakat.  Kebijakan  pengembangan  pariwisata  dipulau  Lombok  melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  7  Tahun 2013  Tentang  Rencana  Induk  Pengembangan  Pariwisata  Daerah,  dirasakan  secara  empiris  belum  dirasakan manfaat  yang  besar  bagi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  bahkan  yang  ada  semakin  meningkatnya kesenjangan sosial.
Dari  uraian  diatas,  mencoba  untuk  merumusakan  tujuan  dan  masalah  terkait  kebijakan  pariwisata  di Pulau Lombok. Adapun tujuan dan  masalah dari  penelitian  ini adalah  mengidentifikasi dan  menganalisis serta mengkaji kebijakan dan implementasi kebijakan kepariwisataan di pulau lombok dengan memberikan diskripsi kebijakan dan melihat secara empiris implementasi dari kebijakan yang ada.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  paradigma  yang  digunakan  adalah  paradigma  non  doctrinal  (socio  legal  research) untuk  menemukan  teori-teori  tentang  proses  terjadinya  dan  bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat,  Suatu  studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak di alam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau institusi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai fakta sosial yang positif dan empiris. 7
Tipe  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat  deskriptif,  bermaksud  memberikan  gambaran  tentang berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  masalah  dalam  penelitian.  Metode  pengumpulan  data  adalah  observasi, wawancara  dan  studi  dokumen.  Pendekatan  yang  akan  digunakan  adalah  Pendekatan  kasus  (Case  approach), Pendekatan  perundang-undangan  (Statute  Approach).  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  memberikan gambaran kebijakan dan Implementasi pengembangan pariwisata di pulau Lombok.

## C. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Pengertian Kebijakan
Pembangunan  wilayah  sangat  penting,  terutama  sekali  dikaitkan  dengan  era  desentralisasi  yang melahirkan kompetensi baru bagi pemerintah daerah yang guna mengoptimalkan potensi, asset lokal dan modal sosial setempat untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.8 Setiap sistem politik membuat kebijakan publik. Bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  produk  utama  dari  sistem  dan  proses  politik  adalah  kebijakan  publik.9  Setiap kebijakan dilaksanakan dengan mengerahkan sumber daya publik. Jadi kebijakan publik selalu bersangkut paut atau berimplikasi pada gangguan  sumberdaya publik-  baik  implikasi possitif/aktif (dikerahkannya  sumberdaya untuk  suatu  isu)  maupun  negatif/pasif  (tidak  dikerahkannya  sumberdaya  untuk  suatu  isu,  agar  tersedia sumberdaya untuk isu yang lain). 10 Beberapa difinisi kebijakan diantaranya sebagai berikut 11 ;
4 Junianton Damanik, Pariwisata Indonesia antara peluang dan Tantangan , Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2013, hlm 4
5 International  Monetary  Fund,  “World  Economic  Outlook  (WEO)  update:  is  the  Tide  Rising?”,  2014, http://www/imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/world  Economic  and  Financial  Surveys  Global  activity strengthened  during  the  second  half  of  2013,  as  anticipated  in  the  October  2013  World  Economic  Outlook (WEO) . (Diunduh pada 5/02/2014)
6 Riparda 2015-2019 NTB, hlm 12
7 Soetandyo  Wignjosoebroto,  Hukum,  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya,  Elsam  dan  Huma, Jakarta, 2002, hlm. 183.
8 Isharyanto, Hukum Kebijakan Ekonomi Publik,Thafa Media,Yogyakarta, 2016, hlm 215
9 Samodra Wibawa, Politik Perumusan Kebijakan Publik,Graha Ilmu,Yogyakarta 2011, hlm 1
10 Ibid, hlm 2 11 Ibid, hlm 2
1.Carl  Friedrich,  mendifinisikan  kebijakan  adalah  arah  tindakan  yang  diusulkan  oleh  seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau  kesempatan-kesempatan  dalam  rangka  mencapai  suatu  tujuan  atau  merealisasikan  suatu sasaran atau maksud tertentu.
2.Richard  Rose,  berpendapat  kebijakan  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  sedikit  banyak  berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri sendiri-sendiri.
3.Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
4.James  E.  Anderson  berpendapat,  bahwa  kebijakan  adalah  arah  tindakan  yang  mempunyai  maksud, yang ditetapkan oleh seseorang atau beberapa actor guna mengatasi suatu masalah.
Kebijakan  (policy)  adalah  sebuah  instrument  pemerintahan,  bukan  saja  dalam  arti  Government  yang hanya  menyangkut  aparatur  Negara,  melainkan  pula  governance  yang  menyentuh  pengelolahan  sumberdaya publik.  Kebijakan  pada  intinya  merupakan  keputusan-keputusan  atau  pilihan-pilihan  tindakan  yang  secara langsung  mengatur  pengelolahan  dan  pendistribusian  sumberdaya  alam,  finansial  dan  manusia  demi kepentingan publik. 12
Analisis  kebijakan  publik  bisa  didifinisikan  sebagai  sebagai  penentu  alternatif  terbaik  dari  kebijakan publik  yang  mampu  memberikan  jalan  keluar  dari  berbagai  macam  alternatif  kebijakan  publik  dan pemerintahan,  dan  yang  akan  paling  banyak  mencapai  seperangkat  tujuan  di  dalam  hal  hubungan  antara kebijakan dan tujuan. Difinisi ini menentukan lima unsur pokok evaluasi kebijakan; 13 pertama, Tujuan (goals), termasuk  kendala  normatif  dan  pertimbangan  relative  untuk  mencapai  tujuan  (goals).  Kedua,  Kebijakan, program,  proyek,  keputusan,  pilihan,  sarana  atau  alternatif  lain  yang  tersedia  untuk  mencapai  tujuan.  Ketiga, Hubungan antara kebijakan dan tujuan, termasuk  hubungan  yang terbentuk oleh  intuisi, kewenangan, statistik, pengamatan,  deduksi,  perkiraan  atau  sarana  lain.  Keempat,  penarikan  kesimpulan  tentative  sebagai  kebijakan atau  kombinasi  kebijakan  yang  mana  yang  paling  baik  untuk  diadopsi  dalam  hal  tujuan,  kebijakan  dan hubungan. Kelima, Menentukan apa yang akan dilakukan untuk memetakan alternatif kebijakan.
Metodelogi analisis kebijakan publik diambil dari dan memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin: ilmu  politik,  sosiologi,  psikologi,  ekonomi,  filsafat.  Analisis  kebijakan  sebagaian  bersifat  deskriptif,  yang mencari  pengetahuan  tentang  sebab  dan  akibat  kebijakan-kebijakan  publik.    Namun  analisis  kebijakan  juga bersifat  normative,  tujuan  lainnya  adalah  menciptakan  dan  melakukan  kritik  terhadap  klaim  pengetahuan tentang nilai kebijakan publik untuk generasi masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. 14
Dari  beberapa  difinisi  kebijakan  diatas  maka  penulis  mencoba  merumuskan  difinisi  kebijakan  sebagai berikut;  tindakan  pemerintah  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  guna  mencapai  tujuan  tertentu  dan  mengatasi masalah  tertentu.  Bentuk  kebijakan  tertulis  bisa  berupa  peraturan  pemerintah,  perda,  pergub,  sampai  dengan perdes, sedangkan bentuk yang tidak tertulis bisa dalam bentuk awik-awik desa, dan nilai-nilai yang yang hidup dan ditaati.

## 2. Pengertian Pariwisata
Definisi  Pariwisata  dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang  Kepariwisataan  baik  yang  lama  maupun  yang baru,  dalam  Undang-Undang  Kepariwisataan  yang  baru  yakni  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  2009  dalam Pasal  1  ayat  (3)  diuraikan  difinisi  Pariwisata  adalah  berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan  didukung  berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyaraka, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Sedangkan  dalam  Undang  Undang  Nomor  9  Tahun  1990  tentang  Kepariwisataan  (Undang  Undang Kepariwisataan Lama) dalam Pasal 1 ayat (3) dapat dilihat definisi sebagai berikut; Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan usaha jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata  dan usaha lain yang terkait usaha bidang tersebut.
Menurut  Bernecker,  1965;  The  first  definition  may  have  been  produced  in  1910  by  the  Austrian economist Herman von Schullern zu Schrattenhofe ; according to him, tourism is “the set of all the phenomena, especially  economic  ones,produced  by  the  arrival,  stay  and  departure  of  travelers  in  a  certain  commune, province or state and which, as aconsequence, are directly linked to them ”. 15
12 Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik , Alfabeta,Bandung, 2008, hlm 3
13 Hessel  Nogi  S.  Tangkilisan,  Evaluasi  Kebijakan  Publik,  Penjelasan,  Analisis  &Transformasi  Pikiran  Nagel, Balaiirung & Co, Yogyakarta, 2003, hlm 2-3
14 William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Gadjah Mada Universty, 2003, hlm 3
15 Licínio  Cunha, The  Definition  and  Scope  of  Tourism:  a  Necessary  Inquiry, Universidade  Lusófona  de Humanidades e Tecnologias. hlm 100
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Definisi lainya tentang pariwisata dalam Wikipedia adalah Tourism is the act of travel for predominantly recreational or leisure purposes, and also refer to the provision  of services in  support  of this act. 16 Ada  juga definisi  pariwisata  menurut The  British  Tourist    Authority adalah  “ A    stay  of  one  on  more  nights  away  from home for holidays, visit to friend or relatives, business conferences or any otherpurpuse except  such things as boarding education or semi permanent employment ”. 17
Sedangkan  difinisi  pariwisata  secara  umum  menurut  World  Tourism  Organization  atau  Organization Mondiale du Tourism atau UNWTO adalah “ An activicy where in the tourist or people who, “ travel to and stay in places out side their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purpuses not related to the exercise of an activity rumenerated from within the place visited ”. 18
Beberapa difinisi pariwisata lainnya dapat diuraiakan sebagai berikut :
1.Menurut  Syafiie  pariwisata  adalah  suguhan  kunjungan  yang  bertata  karma  dan  berbudi  sedangkan Suwantoro  menyatakan  pariwisata  berhubungan  dengan  pengertian  perjalanan  wisata,  yaitu  suatu perubahan  tempat  tinggal  sementara  seseorang  di  luar  tempat  tinggalnya  karena  suatu  alasan, misalnya untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu sehingga mendorong  untuk  bepergian  dengan  motif  berbagai  kepentingan,  seperti  ekonomi,  sosial, kebudayaan,  agama,  kesehatan  dan  kepentingan  lain  seperti  ingin  tahu,  menambah    pengalaman atau untuk meneliti. 19
2.Methiesson  &  Waill,  pariwisata  adalah  pergerakan  manusia  yang  bersifat  sementara  ke tujuan-tujuan wisata diluar tempat kerja dan tempat tinggal sehari-hari dimana aktivitasnya dilaksanakan selama tinggal  di  tempat  tujuan  wisata  dan  untuk  disediakan  fasilitas-fasilitas  yang  memenuhi  kebutuhan mereka. 20
3.Kodhyat  (1998)  pariwisata  adalah  perjalanan  dari  suatu  tempat  ketempat  lain,  bersifat  sementara, dilakukan  perorangan  atau  kelompok,  sebagai  usaha  mencari  keseimbangan  atau  keserasian  dan kebahagian dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.
4.Gamal (2002), pariwisata didefinisikan sebagai bentuk. suatu proses kepergian sementara dari seorang, lebih menuju ketempat lain diluar tempat tinggalnya.
5.Burkart  dan  Medlik  (1987)  menjelaskan  pariwisata  sebagai  suatu  trasformasi  orang  untuk  sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuantujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatankegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.
Beberapa  difinisi  diatas  penulis  melihat  difinisi  yang  diuraikan  Methiesson  &  Waill  lebih  sesuai  yaitu pergerakan  manusia  yang  bersifat  sementara  ke  tujuan-tujuan  wisata  diluar  tempat  kerja  dan  tempat  tinggal sehari-hari  dimana  aktivitasnya  dilaksanakan  selama  tinggal  di  tempat  tujuan  wisata  dan  untuk  disediakan fasilitas-fasilitas yang memenuhi kebutuhan mereka dan dari difinisi diatas maka penulis mencoba menguraikan apa  yang  menjadi  unsur-unsur  dari  pariwisata  yakni  kegiatan  yang  bersifat  sementara  dilakukan  dalam  waktu singkat  diluar  tempat  kerja,    dengan  tujuan  wisata  dan  tersedianya  fasilitas  guna  memenuhi  kebutuhannya selama kegiatan berlangsung.

## 3. Sejarah Kepariwisataan Indonesia
Kegiatan  Pariwisata  diIndonesia  sudah  dilakukan  sejak  zaman  dulu  atau  lebih  tepatnya  ketika  masa kerajaan. Para pejabat kerajaan diketahui sangat gemar berpetualang walaupun daerah yang dikunjungi terbatas karena  terbatasnya  sarana  dan  prasanan  saat  itu.  Sejarah  pariwisata  di  Indonesia  sendiri  dibagi  menjadi  tiga periode.  Periode  masa  penjajahan  Belanda,  periode  masa  penjajahan  jepang  dan  periode  masa  setelah kemerdekaan Indonesia merdeka.
Periode  masa  penjajahan  Belanda,  pariwisata  zaman  ini  dimulai  sekitar  tahun  1910  setelah  pemerintah belanda mendirikan sejenis kantor travel yang bernama VTV ( Vereeneging Toesristen Verker ). Seiring dengan bertambahnya  volume  perdagangan  antara  benua  Eropa  dan  Asia  maka  semakin  ramai  pula  lalu  lintas kunjungan untuk masing-masing daerah  yang  memicu  munculnya berbagai agen-agen dibidang pariwisata dan juga  sarana  pendukungnya  seperti  hotel.  Daerah  yang  paling  besar  terkena  imbas  kegiatan  pariwisata  saat  itu adalah  Jakarta,  Medan,  Bandung,  Surabaya  dan  Denpasar.  Pada  masa  penjajahan  belanda  kegiatan  pariwisata dilakukan hanya oleh kulit putih saja.
16 Wikipedia, at http: wiki.Tourism .
17 Violetta Simatupang, Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia , Alumni Bandung, 2016, Hlm 24
18 www. worldtourim organization .
19 Bungaran  Antonius  Simanjuntak  (at.al), Sejarah  Pariwisata , Menuju  Perkembangan  Pariwisata  Indonesia , Buku Obor, Jakarta, 2017, Hlm 2
20 Ahmad  Nawawi, Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Wisata  Pantai  Depok  di  Desa  Parangtritis , Jurnal Nasional Pariwisata (UGM), Volume 5, Nomor 2, Agustus 2013, hlm 105
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Periode masa Penajajahan Jepang, Pariwisata pada masa ini bisa dibilang tengah terpuruk karena adanya perang dunia II dan pendudukan Jepang di Indonesia. Orang-orang terutama dari kulit putih tidak antusias dan berkesempatan  melakukan  perjalanan  ke  Indonesia  karena  situasi  yang  kacau,  sarana  dan  prasarana  seperti jembatan,  jalan,  dan  bangunan  banyak  yang  rusak  akibat  perang  dan  objek  wisata  juga  menjadi  terbengkalai. Sementara itu bom Hiroshima dan Nagasaki juga berimbas pada terpuruknya perekonomian Indonesia.
Periode  setelah  kemerdekaan  Indonesia,  pada  masa  ini  pariwisata  tumbuh  kembali  dengan  tujuan meningkatkan  perekonomian  Indonesia.  Ditandai  ketika  Hotel  Indonesia  diresmikan  pada  tahun  1962.  Pada awal  tahun  1960-an  mulai  divisualisasikan  dengan  didirikannya  simbol-simbol monumentalisme Soekarno  di Jakarta. Pada era 1970-an mulai muncul hotel-hotel dan pasilitas pariwisata lainnya di Bali. 21 Dimulai sejak era tersebut  pemerintah  memegang  peranan  penting  dalam  perkembangan  Industri  ini  termasuk  penyusunan kebijakan-kebijakan  dan  peraturan-peraturan  yang  bertujuan  untuk  menstimulasi  kunjungan  wisatawan mancanegara  ke  Indonesia.  Pembangunan  pariwisata  memiliki  peran  signifikan  dalam  aspek  ekonomi,  sosial dan  lingkungan,  dalam  aspek  ekonomi  sektor  pariwisata  memberikan  kontribusi  devisa  dari  kunjungan  para wisatawan manca Negara. 22
Pada  masa  setelah  kemerdekaan  yang  juga  dikenal  dengan  masa  Orde  Lama,  pembangunan  ekonomi berdasarkan  pada  Pembangunan  Nasional  Semesta  Delapan  Tahun  1961  –  1969  yang  ditetapkan  melalui Ketetapan  MPRS  Republik  Indonesia  No.  II/MPRS/1960  Tentang  Garis-Garis  Besar  Pola  Pembangunan Nasional  Semesta  Berencana  Tahapan  Pertama  1061-  1969.  Pada  masa  itu,  pembangunan  pariwisata  belum menjadi perhatian pemerintah. Fokus pemerintah pada pada saat itu masih pada pembangunan dan pembenahan perekonomian nasional sehingga mampu berdiri sendiri. Pembangunan diprioritaskan pada bidang pertanian dan meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi terutama industri dasar dan industri berat.
Memasuki era Orde Baru kondisi sosial, ekonomi dan politik secara bertahap mulai tertata. Pembangunan nasional pada masa itu mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (MPR).  GBHN  pada  dasarnya  memuat  Pola  Umum  Pembangunan  Jangka  Panjang yang  memuat  ketentuan-ketentuan  mengenai  pelaksanaan  pembangunan  Nasional  untuk  masa  25  tahun,  yaitu selama terlaksananya Pembangunan Lima Tahun (PELITA) I sampai dengan V. 23
Di masa Orde Baru pembangunan pariwisata mulai mendapat perhatian pemerintah yang ditandai dengan dituangkannya kebijakan pembangunan kepariwisatan di dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun pertama yang  dimulai  tahun  1967/68  dan  berakhir  pada  tahun  1998/99.  Pembangungan  Jangka  Panjang  tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana lima tahunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita Pertama – Repelita Keenam).

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Kebijakan Pariwisata di Pulau Lombok
Pembangunan  wilayah  sangat  penting,  terutama  sekali  dikaitkan  dengan  era  desentralisasi  yang melahirkan kompetensi baru bagi pemerintah daerah yang guna mengoptimalkan potensi, asset lokal dan modal sosial  setempat  untuk  memajukan  kesejahteraan  masyarakat. 24 Dalam  pengembangan  kepariwisataan  di  Pulau Lombok,  pemerintah  daerah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  memilki  Visi  yakni  “Lombok  Sebagai  Destinasi Wisata  Berbasis  Alam  dan  Budaya,  yang  Berdaya  Saing  dan  Berkelanjutan.” 25 Tujuan  dan  strategi  untuk pengembangan  yang  berkelanjutan  menitik  beratkan  pada  empat  pilar  utama  kepariwisataan  yang  terdapat dalam RIPPARDA NTB 2013-2028: Destinasi, Pemasaran, Industri, dan Kelembagaan dan SDM. Tujuan utama dari Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Master Plan – STMP) yaitu sebagai berikut:
1.Untuk membangun dan menuangkan sasaran bersama dan arahan untuk sektor industri, masyarakat dan pemerintah;
2.Untuk  mengembangkan  strategi  dalam  mencapai  sasaran  bersama  dan  untuk  menentukan  peran  dari masing-masing institusi;
3.Untuk menyediakan dasar dalam menentukan prioritas untuk penerapan yang strategis.
4.Untuk  menyediakan  kerangka  kerja  yang  disetujui  dalam  pengembangan  pariwisata  Lombok  yang berkelanjutan untuk jangka panjang.
Tujuan dan Strategi 4 Pilar Pariwisata Pulau Lombok
A. Pengembangan Destinasi Pariwisata di Pulau Lombok
21 Violatta Simatupang, Op. Cit , hlm 116
22 Iwan Nugroho, Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 1
23 GBHN, Ginandjar Kartasasmita
24 Isharyanto, Hukum Kebijakan Ekonomi Publik , Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm 215
25 Ripparda , NTB 2013-2028
Tujuan 1: Partisipasi  masyarakat  lokal  dalam membangun destinasi 1. Mengikut  sertakan  tokoh  masyarakat  serta  para  pendidik formal dan non formal dalam  proses promosi kepariwisataan  kepada  masyarakat  dan  pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata. 2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Tujuan 2: Membangun destinasi pariwisata yang unik, bersih, otentik dan berkelanjutan. 1. Meneliti dampak lingkungan secara komprehensif.
2. Membuat  dan  memberlakukan  awig-awig  di  kawasan pariwisata.
3. Membangun  sarana  dan  prasarana  pariwisata  skala  kecil yang dikelola oleh masyarakat setempat.
4. Mengidentifikasi potensi pengembangan wisata maritim. 5. Mengembangkan  langkah-langkah  adaptasi  terhadap perubahan iklim. Tujuan 3: Membangun destinasi pariwisata yang aman dan nyaman. 1. Membentuk pramswakarsa pariwisata. 2. Mencegah  praktik  seks  komersial  atau  segala  macam bentuk  eksploitasi  dan  pelecehan  terhadap  siapa  pun, khususnya anak-anak, remaja, wanita, dan minoritas.
B. Pemasaran pariwisata di Pulau Lombok
Tujuan 4: Meningkatkan kualitas kunjungan dan kepuasan wisatawan.
1. Pemasaran  terpadu  antara  pemerintah  dan  swasta  dengan strategi yang menggunakan pendekatan terstandarisasi. 2. Menerapkan  strategi  pemasaran  yang  disesuaikan  untuk mengakomodir  kepentingan  dari  pasar  pariwisata  yang paling menjanjikan.

## C. Industri Pariwisata di Pulau Lombok
Tujuan 5: Memiliki  institusi  pariwisata  yang didukung oleh Sumber Daya Manusia pekerja yang professional. 1. Pemberian  kursus,  pelatihan,  dan  sertifikasi  tenaga  kerja khususnya  pemandu  wisata,  anggota  pokdarwis,  tenaga kerja pariwisata dan siswa SMK pariwisata. Tujuan 6:
Memiliki  institusi  pariwisata  yang didukung oleh publik yang berwawasan lingkungan. 2. Meningkatkan  partisipasi  publik  dalam  perencanaan destinasi
dan pengembalian keputusan dalam pengembangan  destinasi  pariwisata  berkelanjutan  dengan melibatkan pemangku kepentingan pariwisata lainnya dan bisnis pariwisata (hotel & tour operator).
D. Kelembagaan pariwisata di Pulau Lombok
Tujuan 7:
Menciptakan  lingkungan  usaha  yang kondusif agar industri pariwisata dapat menciptakan  produk/jasa  yang  kreatif dan inovatif.
1. Mengembangkan  produk  lokal  yang  berkelanjutan  dan perdagangan yang adil (fair trade).
2. Memberikan  akses  keuangan  dan  peningkatan  kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Menghubungkan  kelompok  produk  lokal  dengan  bisnis pariwisata.
4. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan pariwisata di kalangan masyarakat tujuan wisata. Tujuan 8: Mewujudkan  lingkungan  usaha  yang berorientasi pada
prinsip kepariwisataan hijau dan usaha
pariwisata berkelanjutan 1. Memberikan  insentif  dan  mendirikan  lembaga  sertifikasi untuk pengusaha wisata lokal.
Pemerintah  daerah  dalam  pengembangan  destinasi  di  pulau  Lombok  berpedoman  pada  empat  pilar pariwisata diatas, bebera upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi pariwasata antara  lain  yakni,  Pembangunan  Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  Mandalika  telah  ditetapkan  melalui  PP Nomor  52  Tahun  2014  pada  tanggal  30  Juni  2014.  Pemeritah  pusat  melalui  kementerian  pariwisata  telah menentapkan 10 destinasi prioritas yakni; Mandalika, Candi Borobudur, Labuan Bajo, Danau Toba, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, Tanjung Lesung, Marotai, dan Tanjung Kelayang.  Persyaratan bagi operasional KEK telah  disiapkan  seperti  Lahan,  administrator,  pelimpahan  kewenangan,  perangkat  pendukung  dan  infrastruktur
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
dalam  kawasan.  Dan  seluruh  kegiatan  pengembangan  KEK  dari  perencaan  sampai  dengan  pembangunan sepeluruh dikerjakan oleh PT.ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation). 26
KEK  Mandalika  memiliki  kawasan  seluas  1034  Hektar  (ha),  pembangunan  fisik  yang  sedang berlangsung  yakni  pembangunan  Hotel  Pullman  dan  Hotel  Clubmen,  Masjid  dengan  kapasitas  besar  dimana pembangunanya  sudah  mencapai  90  persen,  serta  jalan  sepanjang  7  km.  sedangkan  rencana  dukungan  dari pemerintah  daerah  adalah  jaringan  jalan,  irigasi  dan  Air  bersih.  Berbagai  kemudahan  dibuka  oleh  pemerintah dengan memeberikan fasilatas kemudahan di KEK yang ditetapkan melalui PP Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas  dan  Kemudahan  di  KEK,  serta  Perpres  Nomor  3  Tahun  2013  Tentang  Proyek  Strategis  Nasional. Fasilitas  dan  kemudahan  diatas  antaranya  PPh  Badan,  Pembebasan  PPh  Pasal  22  Impor,  Fasilitas  PPN  dan PPnBM,  Fasilitas  Bea  Masuk  dan  Cukai,  Fasilitas  Kegiatan  Utama  Pariwisata,  Fasilitas  Lalu  Lintas  Barang, Fasilitas Ketenagakerjaan, Fasilitas Keimigrasian, Fasilitas Pertanahan, Fasilitas Perizinan dan Non Perizinan.
Kelebihan pantai sekitar KEK Mandalika memiliki morfologi pantai panjang yakni 87 km, dan masing- masing  memiliki teluk dan  masing-masing teluk  memiliki keunikan  misalkan teluk Tunak surfing, diharapkan KEK Mandalika akan menjadi pemicu pengembangan wilayah sekitar, jika KEK Mandalika berkembang maka akan  membangkitkan  juga  penyangga-penyangga  ITDC  lainnya. 27 Selain  pengembangan  destinasi  pariwsata KEK, pemerintah juga mengembangkan destinasi lainnya. Di kabupaten Lombok Barat daerah kawasan wisata Senggigi dengan wisata pantainnya, kabupaten Lombok Utara dengan tiga pesona Gili menjadi daya tarik wisata pantai  selain  itu  wisata  buatan  sebagai  pendukung  mulai  bermunculan.  Begitu  juga  destinasi  dikawasan kabupaten Lombok Timur yang menyediakan wisata alam dan religi.
Pesona Lombok sebagai daerah pariwisata mendapat penghargaan Internasional , dua penghargaan diraih dalam  ajang  World  Halal  Travel  Award  (WHTA)  2015.  Dua  penghargaan  itu  antara  lain  pertama World  Best Halal  Tourism  Destination (Destinasi  Wisata  Halal  Terbaik  Dunia)  dan World  Best  Halal  Honeymoon Destination (Destinasi Bulan Madu Halal Terbaik Dunia). Sebagai salah satu destinasi prioritas nasional dalam pembangunan  wisata  halal,  di  Pulau  Lombok  ada  kawasan  Mandalika  dan  Sekitarnya  dijadikan  sebagai  salah satu destinasi wisata halal dengan visi World’s Best Halal Tourism and Cruise Destination dengan tujuan untuk menjadikan  kawasan  tersebut  sebagai  salah  satu  pilihan  tempat  wisata  halal  terbaik  dunia  bagi  semua wisatawan 28 , khususnya wisatawan  muslim dan  mampu  menjadi pintu  masuk dalam  menarik 1  juta kunjungan wisatawan  mancanegara  pada  tahun  2019,  dengan  target  pasar  wisatawan  mancanegara  yaitu:  Malaysia, Singapura,  Brunei,  Thailand,  Taiwan,  Jepang,  Negara-Negara  di  Kawasan  Timur  Tengah,  Eropa,  Tiongkok, Amerika  Serikat.  Serta  Daya  Tarik  Wisata  (DTW)  meliputi:  Danau  Segara  Anak,  Puncak  Gunung  Rinjani, Sumber  Air  Panas,  Lava,  Hutan,  Air  Terjun,  Flora  dan  Fauna,  Tenun,  Peresean,  Gendang  Beleq,  Ngayu- Ngayu. 29
Dalam  meningkatkan  kualitas  kunjungan  dan  kepuasan  wisatawan  pemerintah  daerah  melakukan berbagai promosi diantaranya meluncurkan program Visit Sumbawa Lombok, Program Visit Sumbawa Lombok 2012  diluncurkan  oleh  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  pada  tanggal  6  Juli  2009  dengan  target  1  juta wisatawan,  dan  dilanjutkan  dengan  peluncuran  program  Visit  Lombok  Sumbawa  2015  dengan  target  2  juta wisatawan. Program Visit Lombok Sumbawa bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok dan Sumbawa. Pada tahun 2015 lalu program Visit Lombok Sumbawa Mengangkat Tema “ Tambora Menyapa Dunia ”  program  ini  sukses  menaikan  angka  kunjungan  wisatawan  pada  akhir  tahun  2015.  Dari  berbagai kegiatan  promosi  pariwisata  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  terdapat  beberapa  hal  yang  masih  dikeluhkan wisatawan  mancanegara  maupun  wisata  lokal.  Aspek  tersebut  adalah  kurangnya  pengenalan  tujuan  wisata, kurangnya  pameran  serta  informasi  tujuan  wisata  di  internet.  Aspek  ini  berdasarkan  hasil  survey  referensi wisatawan terhadap pengembangan pariwisata NTB. 30
26 Wawanca Bapak Zulfa, Kasi Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah 4 Agustus 2017
27 Wawanca Bapak Zulfa, Kasi Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah 4 Agustus 2017
28 Dengan  dua  penghargaan  sekaligus  yang  diraih  pulau  lombok  oleh  pemerintah  daerah  disambut  dengan mengarahkan kebijakan pada pengembangan pariwisata halal  yang  barengi dengan  dikeluarkannya  Peraturan Gubernur  Nomor  51  Tahun  2015  tentang  Wisata  Halal,  yang  dilanjutkan  dengan  diterbitkannya  Peraturan Daerah  Nomor  2  tahun  2016  tentang  Pariwsata  Halal.  Dengan  terbutnya  perda  tersebut  pemerintah  daerah melanjutkan dengan mensertifikasi berbagai produk pendukung kegiatan wisata seperti Hotel, Rumah Makan dan lainnya dengan memberikan sertifikasi halal.
29 Destinasi Pariwisata Prioritas Mandalika Dan Sekitarnya , dalam: Laporan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas  2016-2019,  disampaikan  oleh:  Dadang  Rizki  Ratman,  SH.  MPA.  Deputi  Bidang  Pengembangan Destinasi  dan  Investasi  Pariwisata  Kementerian  Pariwisata,  Disampaikan  pada:  Rapat  Koordinasi  Nasional Kementerian Pariwisata “Äkselerasi Pembangunan Kepariwisataan Dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisman dan 260 Juta Wisnus 2016”, Jakarta, 27 Januari 2016
30 Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Usaha  Mandiri  (P3UM), Survey  Referensi  Wisatawan  Terhadapat Pengembangan Pariwisata , Mataram, Universitas Mataram, 2010
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Untuk  itu  Badan  Promosi  Pariwisata  Daerah  Nusa  Tenggara  Barat  yang  berfungsi  sebagai  koordinator promosi  pariwisata  sebagai  mitra  daerah  dan  pusat  dalam  meningkatkan  citra  pariwisata  Indonesia  telah membuat  media  promosi  online  secara  resmi.  Media  tersebut  berbentuk  website  beralamat  di www.lomboksumbawa.travel . Website ini  sengaja  dibuat  dalam  mendukung  program  pariwisata  NTB  “Visit Lombok  Sumbawa”. 31 Bentuk-bentuk  promosi  yang  dilakukan  dalam  rangka  Visit  Lombok  Sumbawa  adalah; Perilklanan ( Advertising ), Promosi Penjualan ( Sales Promotion ), Hubungan Publik ( Publik Relation ), Penjualan Perseorangan  ( Personal  Selling ),  Pemasaran  Langsung  ( Direct  Marketing ),  Informasi  Mulut  ke  Mulut  ( Worth mouth to mouth ), Pemasaran Internet ( Internet Marketing ). 32
Pemerintah  provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  melalui  dinas  pariwisata  menetapkan  Frendly  Lombok  dan Pesona Sumbawa menjadi Branding Pesona Indonesia, ini merupakan program kementerian pariwisata Republik Indonesia  untuk  memperkenalkan  keberagaman  dan  keindahan  pariwisata  Indonesia  dikancah  internasional dengan memperkenalkan potensi keunggulan pariwisata tiap-tiap daerah.
Dengan  mengangkat  daya  tarik  wisata  halal  dengan  Lombok  Friendly  dan  Pesona  Sumbawa  sebagai branding , diharapkan akan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan nasional maupun internasional. Guna  mendukung  industri  pariwisata  di  Pulau  Lombok  pemerintah  berupa  mendukung  dengan membangun  wadah  pendidikan  dari  SMK  sampai  Sekolah  Tinggi  Pariwisata,  namun  pembangunan  industri pariwisata  tidak  akan  berjalan  baik  tanpa  partisipasi  dan  kesadaran  masyarakat  guna    mendukung  program pemerintah,  untuk  itu  pemerintah  daerah  juga  membentuk  kelompok  Sadar  Pariwisata  (Pokdarwis)  yang diharapkan  sebagai  kelompok  yang  akan  membangun  kesadaran  masyarakat  sehingga  lahirnya  produk  dan kreatifitas  masyarakat.  Upaya  lain  yang  dilakukan  pemerintah  daerah,  mengembangkan  produk  lokal  sebagai produk  wisata,  memberikan  akses  keungan  bagi  UMKM  serta  mendirikan  lembaga  serifikasi  bagi  pengusaha lokal.

## 2. Implementasi Pariwisata di Pulau Lombok
Kebijakan  untuk  mengembangkan  pariwisata  diharapan  mampu  memberikan  kontribusi  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Sehingga  sejalan  dengan  tujuan  negara  mendatangkan  kesejahteraan  yang berkeadilan.33 Dalam pengembangan pariwisata di pulau lombok terdapat beberapa kendala antara lain, masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan salah satu penyebab lambatnya  perkembangan  kepariwisataan  di  Pulau  Lombok.  Sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu komponen  vital  dalam  pembangunan  pariwisata.  Hampir  setiap  tahap  dan  elemen  pariwisata  memerlukan sumber  daya  manusia  untuk  menggerakkannya.  Faktor  sumber  daya  manusia  sangat  menentukan  eksistensi pariwisata.  Sebagai  salah  satu  industri  jasa,  sikap  dan  kemampuan  staff  akan  berdampak  krusial  terhadap bagaimana  pelayanan  pariwisata  diberikan  kepada  wisatawan  yang  secara  langsung  akan  berdampak  pada kenyamanan,  kepuasan  dan  kesan  atas  kegiatan  wisata  yang  dilakukannya. 34 untuk  itu  pemerintah  daerah provinsi  NusaTenggara  Barat  mulai  membangun  sekolah  tinggi  pariwisata  serta Sekolah  Menengah  Keguruan yang  tujuannya  tidak  lain  memberikan  dukungan  dalam  pengembangan  kegiatan  kepariwisataan  di  pulau lombok dan NTB secara umumnya. Selain hal sumber daya manusia, partisifasi dan sarana prasarana merupakan penujang  yang  harus  yang  menjadi  perhatian  bersama.  Selama  ini  partisifasi  masyarakat  terhadap penyelenggaraan  pariwisata  di  pulau  lombok  sangat  rendah,  menurut  L.  Hamdan  anggota  BPPD  NTB, rendahnya  partisifasi  masyarakat  dalam  bidang  pariwisata  disebabkan  oleh  pendidikan  masyarakat  serta pekerjaan masyarakat yang hampir didominasi oleh petani, buruh sehingga perhatian terhadap pariwisata hanya beberapa  komunitas  kecil  saja.  Begitu  juga  dengan  pasilitas  penunjang  pariwisata  yang  tidak  semua  akses menuju  destinasi  pariwisata  tersedia  pasilitas  yang  baik,  seperti  jalan,  penerangan  dan  keamanan.  Hal  senada disampaikan  oleh  Ir.H.Abdul  Hakim.  MM  sekretaris  Dinas  Pariwisata  Lombok  Timur  beliau  memberikan contoh  akses  jalan  menuju  beberapa  destinasi  wisata  yang  rusak,  dan  perlu  perbaikan  dan  perhatian  baik pemerintah daerah maupun provinsi.
Faktor keamanan juga merupakan faktor penting dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan  pariwisata,  pada  tahun  2016  januari-  desember,  angka  kejahatan  terhadapat  wisatawan meningkat dari 557 kasus menjadi 946 kasus. Didominasi kasus pencurian dan curanmor, 66 kasus terjadi pada wisatawan  asing,  kekerasan  seksual  terhadap  anak  17,  pencabulan  7  kasus,  dan  23  kasus  kekerasan  terhadap anak. 35 Hal ini tentu akan menjadi kendala besar dalam mendukung pengembangan pariwisata.
31 Wawancara, L. Hamdan, Anggota BPPD NTB tanggal 3 Mei 2017
32 Wawancara dengan Drs.  Alip, Bidang Distinasi  Seksi Pengembangan  & Infrastruktur, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov.NTB
33 Elviandri, et.al, The Formulation of welfare state: the perspective of Maqasid, al-Shari’ah,Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies , Hlm 118
34 Pitana dan Diarta, 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata, Yogyakarta: Andi, Hlm 72
35 Suara NTB, Kejahatan Terhadap Wisatwan Asing Naik Signifikan, 4 Januari 2017
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Kebijakan  pengembangan  pariwisata  yang  digadang-gadang  mampu  memberikan  kontribusi  terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam kenyataan hanya dinikmati oleh segelintir orang saja (Pengusaha) sementara  masyarakat  setempat  hanya  menjadi  penonton.  Peningkatan  pendapatan  dan  kesejahteraan  yang diharapkan ternyata tidak memberi kontribusi besar kepada masyarakat.  Justru lahirnya masalah-masalah baru yang diakibatkan dari pengembangan pariwisata. Beberapa akibat dari kebijakan pengembangan pariwisata yang dirasakan  oleh  masyarakat,  Bergeser  nilai-nilai  kearifan  lokal,  nilai-nilai  kearifan  lokal  mulai  terasa  bergeser karena  faktor  pencampuran  budaya  yang  terjadi,  hanya  beberapa  nilai  yang  bertahan  yang  dapat  dijadikan sebagai  destinasi  budaya.  Hilangnya  dan  beralihnya  mata  pencarian  dan  pekerjaan  masyarakat,  kehilangan sumber  mata  pencarian  pun  dirasakan  dibeberapa  komunitas  masayarat,  misalkan  komunitas  nelayan  pada pantai  senggigi  yang  dilarang  memarkirkan  nelayan  disekitar  pantai  karena  dinilai  mengganggu  kenyamanan wisatawan. 36 sehingga  hal tersebut  mengharuskan para nelayan  beralih profesi. Tersingkirnya  masyarakat lokal melalui pembebasan lahan , tersingkirnya masyarakat lokal karena lahan yang diperuntukan menjadi ojek wisata terjadi sejak tahun 1984, Sejak lahirnya kebijakan pemerintah Nusa Tenggara Barat dengan diterbitkannya SK Gubernur  Nomor  133/1984  Tentang  Penunjukan  Lokasi  dan  Pengaturan  Penggunaan  Tanah  Pengembangan Pariwisata di NTB, dan hal  ini berlangsung begitu lama sehingga masyarat tidak lagi menjadi tuan pada tanah yang  dulu  miliknya  karena  lahan-lahan  banyak  dikuasai  pendatang  dan  para  calo  tanah.  Kurangnya pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan  potensi  pariwisata, pariwisata  berkenjutan  seharusnya memberikan  partisipasi  masyarakat  yang  luas,  masyarakat  diikut  sertakan  dalam  perencanaan,  pembangunan dan pengawasan. Namun hal ini belum sepenuh hati dilaksanakan pemerintah daerah.

## E. KESIMPULAN
Arah  kebijakan  pemerintah  daerah  khususnya  dalam  bidang  pariwisata  di  Pulau  Lombok  yakni pengelolaan  pariwisata  yang  berkelanjutan    yang  berpegang  pada  4  pilar  pariwisata,  yakni  pengembangan destinasi,  Pemasaran  pariwisatanya,  Industri  dan  Kelembagaannya.  Guna  mendukung  hal  tersebut  maka pemerintah  daerah  provinsi  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  misalkan  program  visit  Sumbawa  lombok, Frendly  Lombok  dan  Pesona  Sumbawa  sebagai branding .  Selain  hal  tersebut  diatas  pemerintah  daerah  juga mengembangkan  pariwisata  halal  dengan  dikeluarkan  peraturan  gubernur  dan  peraturan  daerah  tentang  wisata halal.  Kebijakan  yang  ada  saat  ini  belum  banyak  memberikan  kontribusi  kepada  peningkatan  kesejahteraan masyarakat  lombok  dan  hanya  dinikmati  manfaat  pariwisata  ini  oleh  kelompok  tertentu  saja  (pengusaha) sedangkan pada masyarakat kecil justru melahirkan persoalan baru.

## F. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Nawawi, Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Wisata  Pantai  Depok  di  Desa  Parangtritis ,  Jurnal  Nasional  Pariwisata (UGM), Volume 5, Nomor 2, Agustus 2013. Bungaran Antonius Simanjuntak (at.al),2017, Sejarah Pariwisata , Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia , Buku Obor, Jakarta. Data Sertifikasi Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat,LPPOM MUI NTB, disampaikan dalam Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI. Destinasi  Pariwisata  Prioritas  Mandalika  Dan  Sekitarnya ,  dalam:  Laporan  Pembangunan  Destinasi  Pariwisata  Prioritas  2016-2019, disampaikan  oleh:  Dadang  Rizki  Ratman,  SH.  MPA.  Deputi  Bidang  Pengembangan  Destinasi  dan  Investasi  Pariwisata Kementerian  Pariwisata,  Disampaikan  pada:  Rapat  Koordinasi  Nasional  Kementerian  Pariwisata  “Äkselerasi  Pembangunan Kepariwisataan Dalam Rangka Pencapaian Target 12 Juta Wisman dan 260 Juta Wisnus 2016”, Jakarta, 27 Januari 2016.
Edi Suharto, 2008, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik , Alfabeta, Bandung. Elviandri,  et.al, The  Formulation  of  welfare  state:  the  perspective  of  Maqasid  ,  al-Shari’ah,Indonesian  Journal  of  Islam  and  Muslim Societies . Hessel  Nogi  S.  Tangkilisan,2002, Evaluasi  Kebijakan  Publik,  Penjelasan,  Analisis  &Transformasi  Pikiran  Nagel ,  Balaiirung  &  Co, Yogyakarta.
I Gede Pitana & Putu G Gayatri, 2005, Sosiologi Pariwisata , Yogyakarta, Andi. I Gde Pitana & Ketut Surya Diarta, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata , Yogyakarta, Andi. Isharyanto, 2016, Hukum Kebijakan Ekonomi Publik , Thafa Media, Yogyakarta. Iwan Nugroho, Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011. Junianton Damanik, 2013, Pariwisata Indonesia antara peluang dan Tantangan , Pustaka Pelajar, Jogyakarta. NTB implementasikan UU JPH , diakses http://www.Republika.co.id , 17 Februari 2017. Pitana dan Diarta, 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata, Yogyakarta: Andi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Mandiri (P3UM), Survey Referensi Wisatwan Terhadapat Pengembangan Pariwisata , Mataram, Universitas Mataram, 2010.
Regional Liputan6.Com,Bali-Nusra, Hans Bahanan, Dilema Kursi Beton di Senggigi Pilih Nelayan atau Wisatawan, 11 Januari 2018; 15.32 Wib.
Riparda NTB 2015-2019 Riparda , NTB 2013-2028 Samodra Wibawa, 2011, Politik Perumusan Kebijakan Publik , Graha Ilmu, Yogyakarta.
36 Regional  Liputan6.Com,Bali-Nusra,  Hans  Bahanan, Dilema  Kursi  Beton  di  Senggigi  Pilih  Nelayan  atau Wisatawan, 11 Januari 2018; 15.32 Wib.
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Suara NTB, Kejahatan Terhadap Wisatwan Asing Naik Signifikan, 4 Januari 2017. Sukarno Wibisono, Pariwisata sebagai disiplin ilmu yang mandiri , Jurnal Ilmiah Pariwisata. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya , Elsam dan Huma, Jakarta, 2002. Violetta Simatupang, 2016, Pengaturan Hukum Kepariwisataan Indonesia , Alumni Bandung. William N Dunn, 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Gadjah Mada Universty.