## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL DEMOKRASI DI INDONESIA

## Rommy Patra
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura E-mail : rommy.patra@hukum.untan.ac.id

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022 Diterima: 12 Juli 2022
Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: Decision; Democracy; Role; The  role  of  the  Constitutional  Court  (MK)  as  the guardian of democracy can be seen from its decisions related  to  judicial  review  and  dispute  resolution  on election results. Problems: (1) What is the role of the Constitutional  Court  in  guarding  democracy  in Indonesia so far? (2). How to increase the role of the Constitutional Court as the guardian of democracy in Indonesia?  This  writing  uses  a  normative  juridical method.  The  results  of  the  study,  the  role  of  the Constitutional  Court as the  guardian  of  democracy: (1) the  indicators  are  judicial  review  decisions  that contribute  to  the  development  of  democracy  in Indonesia,  such  as  Decision:  No.  011-017/PUU- I/2003;  No.  013-022/PUU-IV/2006;  No.  013- 022/PUU-IV/2006;  No.  6/PUU-V/2007  and  others. Meanwhile,  the  Constitutional  Court's  Decision regarding  the  resolution  of  disputes  over  the phenomenal  election  results  is  Decision  No. 41/PHPU.D-VI/2008  which  applies  the  concept  of systematic,  structured  and  massive  election violations.  However,  there  is  also  a  conservative Constitutional Court Decision in Decision No. 51-52- 59/PUUVI/2008 and Decision No. 53/PUU-XV/2017 where the Constitutional Court rejected the request to cancel the presidential threshold. (2) to increase its role,  the  Constitutional  Court  must  develop  a consistent  pattern  of  decision-making  to  realize constitutional  justice  and  not  only  rely  on  formal legality.

## Abstrak
Kata kunci: Demokrasi; Putusan; Peran
Corresponding Author: Rommy Patra, e-mail :
rommy.patra@hukum.untan.ac.i d Peran  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  sebagai  the guardian  of  democracy  dapat  ditinjau  dari putusannya terkait judicial review dan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu. Permasalahan:  (1)  Bagaimana  peran  MK  dalam mengawal demokrasi di Indonesia selama ini? (2). Bagaimana upaya meningkatkan peran MK sebagai the guardian of democracy di Indonesia? Penulisan ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif.    Hasil kajian,  Peran  MK  sebagai  the  guardian  of democracy:  (1)  indikatornya  putusan  judicial review  yang  berkontribusi  bagi  pembangunan demokrasi  di  Indonesia,  seperti  Putusan: No. 011- 017/PUU-I/2003;  No.  013-022/PUU-IV/2006;  No. 013-022/PUU-IV/2006;  No.  6/PUU-V/2007  dan lain-lain. Sedangkan Putusan MK terkait penyelesaian  perselisihan  hasil  Pemilu  yang fenomenal adalah Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 yang menerapkan konsep pelanggaran Pemilukada yang  sistematis,  terstruktur  dan  masif.  Namun terdapat  juga  Putusan MK  yang  konservatif  dalam Putusan  No.  51-52-59/PUUVI/2008  dan  Putusan No.  53/PUU-XV/2017  dimana  MK  menolak permohonan  pembatalan  presidential  threshold. (2)  untuk  meningkatkan  perannya,  MK  harus mengembangkan pola pengambilan keputusan yang konsisten untuk mewujudkan keadilan konstitusional  dan  tidak  hanya  bersandarkan kepada legalitas formal.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Kehadiran  MK  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari  upaya  melakukan penataan  sendi-sendi  kehidupan  ketatanegaraan.  Penataan  tersebut  dilakukan dengan  mendasarkan  kepada  prinsip-prinsip  pemisahan  dan/atau  pembagian kekuasan seperti dianut oleh sistem trias politika dan check and balance system yang memungkinkan  adanya  saling  menguji  dan  mengawasi  di  antara  lembaga  negara melalui  mekanisme  dan  proses  konstitusional.  Karena  itu  penataan  tersebut ditempuh dengan menggunakan mekanisme amandemen terhadap UUD 1945 dan perubahan-perubahan  itu  berlangsung  secara  sistematis  dan  mendasar  sehingga berakibat pula kepada perubahan sistem ketatanegaraan. 1
Berdasarkan  Pasal  24  C  UUD  1945  diatur  sejumlah  kewenangan  yang dimiliki  oleh  MK,  yaitu  menguji  undang-undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar,
1 Lodewijk  Gultom,  2007, Eksistensi  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Indonesia , CV. Utomo, Bandung, hlm. 2.
memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan oleh  Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik  dan  memutus perselisihan  tentang  hasil  pemilihan  umum.  Selain  itu  MK  juga  mempunyai kewajiban  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan  Perwaklian  Rakyat  (DPR) mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  menurut Undang-Undang Dasar.
Dalam  teori  konstitusi,  lembaga  peradilan  yang  menjalankan  kewenangan pengujian konstitusionalitas terhadap UU yang dibuat oleh anggota parlemen dan Presiden  yang  dipilih secara  langsung ( popular  votes ) dikenal  dengan  istilah  “ the counter-majority role ”. Dengan kewenangan pengujian konstitusionalitas tersebut, pembentukan MK diharapkan dapat mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi. Oleh karenanya, salah satu peran strategis MK seringkali juga diposisikan sebagai pengawal demokrasi ( the guardian of democracy ). Peran penting ini juga terkait erat dengan  fungsi  untuk  menjaga  prinsip-prinsip  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  yang teratur,  bebas,  dan  adil  ( regular,  free  and  fair elections ) sebagai jalan  utama  bagi seluruh  warga  negara  untuk  menjalankan  kedaulatan  dan  kekuasaan.  Hal  ini dilakukan dengan cara memilih dan memberikan suara kepada kandidat pemimpin yang menurut mereka akan mewakili kepentingan terbaiknya. 2
Dalam  melihat  Peran  MK  sebagai  pengawal  demokrasi  adalah  melalui putusan-putusan  yang  dihasilkannya  terutama  dalam  menangani  permohonan untuk  menguji  UU  terhadap  UUD  1945,  yaitu judicial  review 3 maupun  dalam penyelesaian  perselisihan  hasil  Pemilu  agar  tidak  menimbulkan  kerugian konstitusional  bagi  warga  negara.  Peran  MK  tersebut  tercermin  dalam  sejumlah putusan-putusan judicial  review yang  dihasilkan  selama  ini  yang  dikenal  dengan istilah landmark decision . Seperti mengembalikan hak politik mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam Putusan No. 011-017/PUU-I/2003; membuka calon perseorangan  (independen)  dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada),  yaitu Putusan  No.  5/PUU-V/2007;  menjamin  perlakuan  yang  sama  bagi  partai  politik peserta Pemilu dalam Putusan No. 12/PUU-VI/2008 dan lain-lain.
Selain itu, dalam penyelesaian perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada),  terdapat  Putusan  MK  yang  juga  fenomenal,  seperti  Putusan  No. 41/PHPU.D-VI/2008  tentang  perselisihan  hasil  Pemilukada  Jawa  Timur. Berdasarkan  putusan  tersebut,    MK  melakukan  terobosan  hukum  dalam  upaya mewujudkan  demokrasi  yang  berintegritas  dan  subtansial,  dimana  MK merumuskan konsep adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan
2 Pan  Mohamad  Faiz, Memperkuat  Prinsip  Pemilu  yang  Teratur,  Bebas,  dan  Adil  Melalui  Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang , Jurnal Konstitusi 14, no. 3 September 2017, hlm. 673-674.
3 Terkait  kewenangan  untuk  melakukan judicial  review ,  berdasarkan  UUD  1945  tidak  hanya  menjadi kewenangan  MK,  karena  untuk judicial  review peraturan  perundang-undangan  di  bawah  UU  menjadi kewenangan Mahkamah  Agung (MA). Ini berarti, kekuasaan kehakiman di Indonesia  menganut sistem bifurka,  dimana  kekuasaan  kehakiman  terbagi  dalam  2  (dua)  cabang,  yaitu  cabang  peradilan  biasa ( ordinary court ) yang berpuncak pada MA dan cabang peradilan konstitusi yang mempunyai wewenang untuk  melakukan constitusional  review yang  dijalankan  oleh  MK.  Secara  konseptual,  memang dimungkinkan 1 (satu) fungsi dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang berbeda. Namun begitu, akan potensial menimbulkan  konflik  jika  tidak  dirumuskan  secara  tegas  mengenai  kedudukan  dan  wewenang  dari masing-masing  lembaga  tersebut.  Tidak  hanya  itu,  oleh  karena  MK  juga  melakukan judicialization  of politics ,  maka  sudah  tentu  kedudukan  MK  terhadap  lembaga  negara  lainnya  juga  harus  ditegaskan. Fatkhurohman dkk, 2004, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.
massif dalam menilai kualitas Pemilukada sehingga  dapat menjadi pertimbangan dalam  memutus  perselisihan  hasil  Pemilu.  Langkah  MK  tersebut  merupakan terobosan  hukum  yang  dilakukan  untuk  memajukan  demokrasi  dan  melepaskan diri  dari  kebiasaan  praktik  pelanggaran  sistematis,  terstruktur  dan  massif  dalam Pemilu. 4
Namun  progresivitas  MK  dalam  mengawal  demokrasi  melalui  putusannya tidak terlihat dalam pengujian terhadap ketentuan presidential threshold dalam UU Pemilu , seperti  Putusan  MK  No.  53/PUU-XV/2017  yang  menyatakan  penggunaan presidential  treshold adalah  konstitusional.  Padahal  penerapan presidential threshold dalam  Pemilihan  Presiden  (Pilpres)  berpotensi  menghilangkan kesempatan  dan  hak  warga  negara  menjadi  calon  Presiden  melalui  partai  politik karena partai tersebut tidak memenuhi besaran angka presidential threshold yang telah ditentukan sehingga tidak dapat mengajukan calonnya. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan  prinsip  demokrasi  dalam  penentuan  ambang  batas presidential threshold agar  tidak  merugikan  hak  konstitusional  warga  negara,  sehingga pemberlakuan presidential  threshold harus  mencerminkan  dan  memperhatikan keragaman masyarakat yang tercermin dalam aspirasi politik. 5
Melihat dinamika peran MK sebagai pengawal demokrasi, terkadang terlihat MK  begitu  progresif  dalam  putusannya  namun  di  sisi  yang  lain  MK  juga  terlihat konservatif. Hal ini menimbulkan ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih jauh terkait peran MK sebagai the guardian of democracy dalam proses demokratisasi di Indonesia.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  adapun  yang  menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah:  (1) Bagaimana peran MK dalam mengawal demokrasi di Indonesia selama ini? (2). Bagaimana upaya meningkatkan peran MK sebagai the guardian of democracy di Indonesia?
METODE
Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. 6 Kajian yuridis dalam penelitian ini terutama  mengkaji  putusan-putusan  MK  terkait judicial  review dan  penyelesaian perselisihan  hasil  Pemilu.  Selain  itu  juga  menggunakan  beberapa  pendekatan: Pertama, pendekatan konseptual ( conceptual approach ), pendekatan ini digunakan dalam mengkaji teori dan konsep terkait peran MK dalam memperkuat demokrasi. Kedua, pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan ini  digunakan  untuk  menganalisis  dan  mengkaji  peraturan  perundang-undangan yang mengatur tentang kelembagaan MK di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  the Guardian  of  Democracy Dalam Mengawal Demokrasi di Indonesia
4 M. Mahrus Ali, Irfan Nur Rachman, Winda Wijayanti, Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindyajati, dan Putria Gusti  Asih, Tafsir  Konstitusional  Pelanggaran  Pemilukada  yang  Bersifat  Sistematis,  Terstruktur  dan Massif , Jurnal Konstitusi 9, no. 1, Maret 2012, hlm. 193-194.
5 Sholahuddin Al-Fatih, Akibat Hukum Regulasi tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden:  Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Nomor 14/PUU- XI/2013 , Jurnal Yudisial 12, no. 1 April 2019, hlm. 34.
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2003, Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat , RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.  13-14.
Untuk  melihat  peran  MK  sebagai the  guardian  of  democracy yang  menjadi indikatornya  adalah  melalui  putusan-putusan  yang  dikeluarkan  oleh  MK  dalam pelaksanaan  kewenangannya.  Dari  sejumlah  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  MK titik perhatian adalah putusannya terkait judicial review UU terhadap UUD 1945 dan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu. Terkait dengan putusan judicial review yang pernah  dikeluarkan  oleh  MK  dalam  rangka  melindungi  hak  konstitusional ( constitutional rights ) dan hak asasi manusia ( human rights ), setidaknya terdapat 9 (sembilan)  putusan  MK  yang  merupakan landmark  decisions bagi  pembangunan demokrasi di Indonesia, yaitu:
Tabel 1. Putusan MK yang Berperan sebagai Guardian of Democracy Putusan MK Substansi Putusan  Nomor 011-017/PUU- I/2003 • Mengembalikan hak-hak politik bagi mantan anggota PKI dengan membatalkan  Pasal  60  huruf  g  UU  No.  12  Tahun  2003  tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Putusan  Nomor 013-  022/PUU- IV/2006 • Menghapus  ketentuan  penghinaan  terhadap  Kepala  Negara dengan  membatalkan  Pasal  134,  Pasal  136  Bis,  dan  Pasal  137 KUHP  yang  terkait  dengan  ketentuan  pidana  atas  penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden Putusan No. 013- 022/PUU- IV/2006  dan  No. 6/PUU-V/2007 • Mencabut  pasal  penebar  kebencian  kepada  Pemerintah,  yaitu Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP terkait dengan ketentuan pidana apabila seseorang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau  merendahkan  Pemerintahan,  karena  bertentangan  dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) serta ayat (3) UUD 1945. Putusan  Nomor 5/PUU-V/2007 • Membuka  calon  independen  untuk  maju  dalam  Pemilukada karena sebagian frasa pada Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan  ayat  (2)  serta  ayat  (3)  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  (UU  Pemda)  bertentangan  dengan  UUD 1945,
Putusan  Nomor 12/PUU-VI/2008 • Menjamin perlakuan yang sama bagi partai politik peserta Pemilu dengan membatalkan Pasal 316 huruf d UU No. 10 Tahun 2008 tentang  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  terkait  dengan persyaratan keikutsertaan partai politik dalam Pemilu 2009. Putusan  Nomor 22-24/PUU- VI/2008 • Mengubah  sistem  keterpilihan  nomor  urut  menjadi  suara terbanyak dimana di satu sisi MK telah memperkuat alas hukum atas Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 terkait penentuan bakal calon perempuan, dan di sisi lain mencabut Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU No. 10 Tahun 2008 terkait  sistem  keterpilihan  calon  anggota  legislatif berdasarkan nomor urut caleg yang ditetapkan oleh partai politik. Putusan  Nomor 32/PUU- VII/2009
• Menghapuskan sanksi Pers dan pelarangan survey, quick count , serta news dalam UU Pemilu dengan menyatakan Pasal 98 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 inkonstitusional .
Putusan  Nomor
102/PUU-
VII/2009 • Menjembatani pemilih Pilpres bermodal KTP atau Paspor dengan menerobos  kebuntuan  hukum  UU  Pilpres  terkait  dengan permasalahan calon pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih  Tetap  (DPT)  dimana  MK  memutuskan  bahwa  Pasal  28 dan  Pasal  111  UU  Pilpres  adalah  konstitusional  sepanjang diartikan  mencakup  warga  negara  yang  tidak  terdaftar  dalam DPT dengan syarat dan cara memilih sebagaimana disebutkan di atas ( conditionally constitutional ).
Putusan  Nomor 110-111-112-
113/PUU- VII/2009
• Menyelamatkan  suara  pemilih  dalam  Pemilu  legislatif;  MK memutuskan bahwa Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat ( conditionally  constitutional ).  Artinya,  konstitusional  sepanjang dimaknai  bahwa  penghitungan  tahap  kedua  untuk  penetapan perolehan  kursi  DPR  bagi  parpol  peserta  Pemilu  dilakukan dengan  cara  yang  sesuai  dengan  penafsiran  MK,  yaitu  cara penghitungan  yang  tidak  terlampau  jauh  berbeda  dengan substansi  yang  sebenarnya  telah  terdapat  dalam  ketentuan Peraturan  KPU,  akan  tetapi  ketentuan  tersebut  sebelumnya dicabut oleh Mahkamah Agung.
Sumber : Pan Mohamad Faiz, “Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review : Sembilan  Pilar  Demokrasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi.”  diakses  8
Oktober  2021.  https://panmohamadfaiz.com/2009/12/31/mengawal- demokrasi-melalui-constitutional-review-bagian-i/,
dan
https://panmohamadfaiz.com/2009/12/31/mengawal-demokrasi- melalui-constitutional-review-bagian-ii/#more-772, diolah
Selain  sejumlah  putusan  MK  terkait judicial  review yang  merupakan landmark decision yang berperan dalam perlindungan hak konstitusional, HAM dan menegakkan demokrasi, terdapat juga beberapa putusan MK dalam menyelesaikan sengketa Pemilukada yang juga fenomenal dengan melakukan sejumlah terobosan hukum,  seperti  putusan  Pemilukada  Provinsi  Jawa  Timur,  putusan  Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, putusan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat, dan putusan Pemilukada Kota Jayapura. 7
Dalam empat putusan tersebut, untuk pertama kali terjadi pergeseran dalam proses  peradilan  Pemilukada  di  MK,  seperti  memutus  pelanggaran  dalam pemilukada  Provinsi  Jawa  Timur  (Putusan  MK  No.  41/PHPU.D-VI/2008)  dengan mengunakan  parameter  sistematis,  terstruktur,  dan  masif  serta  menjatuhkan putusan  sela  dalam  bentuk  pemungutan  suara  ulang.  Selanjutnya,  dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, MK mendiskualifikasi keikutsertaan calon kepala daerah dalam Pemilukada disebabkan statusnya sebagai mantan narapidana. Dalam  sengketa  Pemilukada  Kabupaten  Kotawaringin  Barat,  MK  membatalkan pasangan  calon  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah  yang  telah  ditetapkan sebagai  pemenang  karena  terbukti  secara  hukum  melakukan  pelanggaran  yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga MK menetapkan pasangan calon
7 Meyrinda  R.  Hilipito, Progresivitas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Pemilukada ,  Widyariset 15, no.1 April 2012, hlm. 61.
lain menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kemudian dalam sengketa Pemilukada Kota Jayapura, MK memberikan kedudukan hukum kepada bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemohon dalam perkara sengketa Pemilukada. 8
Berdasarkan  sejumlah  putusan judicial  review dan  penyelesaian perselisihan hasil Pemilu memperlihatkan urgensi peran yang dilakukan oleh MK sebagai guardian  of  democracy di  Indonesia.  Namun  sayangnya  progresivitas  MK sebagai guardian of democracy tidak terdapat dalam putusan MK terkait ketentuan presidential threshold . Padahal ketentuan mengenai presidential threshold ini sudah berkali-kali diajukan ke MK dalam perkara No: 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008, dan 59/PUU-VI/2008, yaitu judicial review terhadap Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya, judicial review terhadap  Pasal  222  UU  No.  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  yang  dalam Putusan  MK  No.  53/PUU-XV/2017  tetap  menyatakan  ketentuan presidential threshold adalah konstitusional. Menurut  MK  ketentuan presidential  threshold merupakan  kewenangan pembentuk  UU  ( open  legal  policy )  dengan  tetap  mendasarkan  pada  UUD  1945. Artinya MK menyerahkan ketentuan presidential threshold kepada pembentuk UU, apakah presidential  threshold bisa  diterapkan  atau  tidak  sangat  tergantung  pada political  will dari  pembentuk  UU. 9 Keberadaan  ketentuan presidential  threshold selalu menjadi substansi dalam setiap pembentukan UU Pemilu terkait pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sejak tahun 2004. Di bawah ini dapat dilihat  pengaturan  ketentuan presidential  threshold dalam  setiap  penyelenggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
Tabel 2. Presidential Threshold sejak Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung No  Tahun Dasar Hukum presidential threshold Keterangan Kursi DPR Suara sah secara nasional 1 2004 UU  No.  23  Tahun  2003 tentang Pemilihan Umum  Presiden  dan Wakil  Presiden  Pasal  5 Ayat (4). 15% 20% Pemilu  dilaksanakan dengan dua tahap 2 2009 UU  No.  42  Tahun  2008 tentang Pemilihan Umum  Presiden  dan Wakil Presiden Pasal 9. 20% 25% Pemilu  dilaksanakan dengan dua tahap
8 Ibid, hlm. 64.
9 Iwan  Satriawan  dan  Tanto  Lailam, Open  Legal  Policy dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan Pembentukan Undang-Undang , Jurnal Konstitusi 16, no. 3, September 2019, hlm. 565.
3 2014 UU  No.  42  Tahun  2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9. 20% 25% Pemilu  dilaksanakan dengan dua tahap 4 2019 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum  Pasal 222. 20% 25% Pemilu  dilaksanakan serentak
Sumber:  Ayon  Diniyanto, Mengukur  Dampak  Penerapan  Presidential  Threshold  di Pemilu Serentak Tahun 2019 , Indonesian State Law Review1, no. 1, Oktober 2018, hlm. 86.
Padahal  adanya  ketentuan presidential  threshold bagi  partai  politik  untuk mengajukan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  maupun  bagi  warga negara yang mempunyai hak pilih dalam Pemilu menimbulkan sejumlah implikasi apalagi pada tahun 2019 diadakan Pemilu secara serentak, yakni: 10
Pertama,  dengan  adanya  koalisi  partai  politik  untuk  memenuhi  ketentuan presidential threshold dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sangat rentan  terjadi  tukar  menukar  kepentingan  (politik  transaksional).  Dalam  derajat tertentu  koalisi  partai  politik  yang  seperti  ini  justru  akan  memperlemah  sistem presidensial, karena Presiden tersandera oleh partai politik dalam koalisinya.
Kedua, penerapan presidential threshold membatasi partai politik yang baru berpartisipasi dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 sehingga tidak dapat berkoalisi  untuk  mengusung  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  karena  belum memiliki  kursi  di  parlemen.  Hal  ini  menghilangkan  hak  partai  politik  untuk mengusung  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  mana  hak  tersebut  dijamin dalam UUD 1945.
Ketiga,  dalam  perspektif  konstitusi,  penerapan presidential  threshold ini bertentangan dengan UUD 1945. Presidential threshold telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Alasan bahwa  penerapan presidential  threshold sebagai  cara  untuk  membentuk pemerintahan yang efektif serta sebagai solusi dalam rangka penyederhanaan atau rasionalisasi jumlah partai politik ternyata secara faktual juga tidak terjadi.
Meningkatkan  Peran  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai the  Guardian  of Democracy
Sejak  MK  dibentuk  pada  tahun  2003  hingga  sampai  tahun  2020,  sudah terdapat 333  perkara  pengujian  UU  yang  menguji  304  UU. Dari  1.333  perkara, terdapat  222  perkara  merupakan  perkara  yang  menguji  berbagai  UU  yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada. Sedangkan UU
10 Lutfil Ansori, Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019 ,  Jurnal Yuridis 4, no. 1 Juni 2017, hlm. 21.
yang  paling  banyak  diuji  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) sebanyak 67 kali. Tidak dapat dipungkiri bahwa MK telah menjadi salah satu  mekanisme  nasional  yang  paling  efektif  melalui  putusan-putusannya  yang kondusif dan kontributif pada pemajuan HAM dan demokrasi. Secara kelembagaan dan manajemen perkara, MK telah banyak memperbarui manajemen pengujian UU dengan menutup potensi penyalahgunaan kekuasaan melalui peradilan yang cepat dan  transparan (transparent  and  speedy  trial). Namun selain  mencatatkan kemajuan, terdapat pula catatan kritis atas MK dalam menjalankan kewenangannya menguji  konstitusionalitas  UU.  Terbukti  terdapat  putusan-putusan  MK  yang dikategorikan  oleh  kajian  SETARA  institute  memiliki tone  negatif dan  membawa kemunduran atau stagnasi dalam pemajuan HAM, demokrasi dan rule of law. 11 Menurut SETARA Institute sepanjang periode dari tanggal 10 Agustus 2018- 10  Agustus  2019,  MK  sudah  mengeluarkan  91  putusan  pengujian  UU.  SETARA Institute memberikan tone positif pada 4 putusan (sebanyak 2 putusan kabul dan 2 putusan  tolak), tone negatif  pada  8  putusan (putusan  tolak),  dan  selebihnya sebanyak 79 putusan lainnya diberikan tone netral (putusan kabul 3, putusan tolak 40, putusan tidak dapat diterima 31, dan 5 Ketetapan). Adapun tone positif dan tone negatif putusan MK adalah: 12
1) Beberapa  contoh  putusan  dengan tone  positif adalah:  (a)  harmonisasi batas  usia  minimal  perkawinan;  (b)  perpanjangan  waktu  penghitungan suara Pemilu; (c) pengakomodiran Surat Keterangan Perekaman KTP-el sebagai identitas dalam Pemilu, serta diakuinya kasus tertentu dalam hal dapat  diterimanya  pemindahan  tempat  memilih;  (d)  jaminan  hak  dan perlindungan  hukum  pekerja  dalam  hal  mengalami  cacat  karena kecelakaan  kerja;  dan  (d)  dikukuhkannya  dana  pensiun  dari  iuran pemberi  kerja  (dalam hal  ini  BUMN)  sebagai  objek  pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2) Tone  negatif terdapat  8  putusan  dengan  6  isu,  yaitu:  (a) presidential threshold; (b)  penyerahan  masa  konsesi  jalan  tol  seutuhnya  pada pemerintah  dan  pengusaha;  (c)  penyelenggaraan  peradilan  pengujian peraturan perundang-undangan secara tertutup oleh Mahkamah Agung; (d) gugurnya institusi praperadilan ketika sidang pokok perkara dimulai; (e) limitasi  akses  data/informasi  kepada  penyelenggara  telekomunikasi semata untuk penegak hukum; (f) larangan pengumuman hasil survey di masa tenang dan quick count sebelum 2 jam pemungutan suara di wilayah Indonesia Barat selesai.
11 Kajian SETARA Institute mengambil fokus pada dua lingkup, yakni (1) manajemen peradilan konstitusi dan (2) kualitas putusan MK  dalam perkara pengujian  undang-undang  yang diberi bobot dengan  tone positif,  yang  merujuk  pada  putusan-putusan  berkualitas  baik  dan  progresif  menjawab  problem konstitusionalitas  norma  serta  memperkuat  prinsip rule  of  law dan  promosi  hak  asasi  manusia;  tone negatif yang merujuk pada kualitas putusan yang regresif dan melemahkan prinsip rule of law dan demosi hak  asasi  manusia;  dan  tone  netral  untuk  menunjuk  putusan-putusan  yang  biasa  saja,  dimana  sudah seharusnya MK memutus suatu perkara yang dipersoalkan. SETARA Institute. “Ringkasan Eksekutif: Laporan  Kinerja  Mahkamah  Konstitusi  2019-2020:  Mendorong Popular  Constitutionalism sebagai Madzhab  Pemikiran  Kelembagaan  Mahkamah  Konstitusi.”  diakses  22  Oktober  2021.  https://setara- institute.org/laporan-kinerja-mahkamah-konstitusi-2019-2020/.
12 SETARA  Institute,  “Kinerja  Mahkamah  Konstitusi  2018-2019:  Manajemen  Peradilan  Membaik  Karya Hakim  Biasa  Saja  dan  Minim  Putusan  Progresif.”  diakses  24  Oktober  2021.  https://setara- institute.org/kinerja-mahkamah-konstitusi-2018-2019/.
Berdasarkan  kajian  SETARA  institute  tersebut  dapat  dilihat  kinerja  MK dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  terutama  dengan  perannya  sebagai the guardian of democracy masih harus terus ditingkatkan . Terutama dikaitkan dengan kewenangan  melakukan judicial  review dan  menyelesaikan  perselisihan  hasil Pemilu,  dimana  MK  sebagai  lembaga  peradilan  diharapkan  melindungi  hak konstitusional warga negara. Karena itu perlu untuk meningkatkan peran MK dalam mengawal  demokrasi  di  Indonesia  dengan  melakukan  sejumlah  upaya  sebagai berikut, yaitu: 13
Pertama,  penguatan  kelembagaan  MK  masih  menjadi  kebutuhan,  baik melalui  perubahan  UU  MK  oleh  DPR  dan  Presiden  maupun  oleh  MK  sendiri, khususnya berorientasi  pada  penguatan  kualitas  putusan maupun  penguatan dukungan bagi hakim-hakim MK sebagaimana diidealkan bahwa MK adalah justice office dimana setiap hakim konstitusi memiliki supporting system yang terdiri dari sosok-sosok yang ahli di bidang hukum ketatanegaraan dan ahli multidispilin ilmu. Sedangkan kebutuhan penguatan MK melalui perubahan UU MK khususnya terkait: (a)  standarisasi  mekanisme  seleksi  hakim  konstitusi  untuk  memastikan akuntabilitas  dan  transparansi  dalam  pemilihan  hakim  konstitusi  oleh  masing- masing  lembaga  (Presiden,  DPR  dan  MA);  (b)  penguatan  pengaturan  tentang pengawasan etik bagi hakim MK dan juga perlunya lembaga pengawas eksternal.
Kedua, praktik perluasan kewenangan oleh MK sendiri melalui putusannya harus diakhiri dan segera dibatasi secara limitatif dalam UUD 1945 di masa yang akan datang dan/atau revisi UU MK dengan ketentuan larangan pembatalan oleh MK, terkait materi permohonan judicial review UU yang menyangkut dirinya sendiri. Ketiga, di bidang manajemen peradilan di MK diperlukan pengaturan standar rentang  waktu  penanganan  suatu  perkara  dari  sidang  pendahuluan,  proses pemeriksaan,  rapat  permusyawaratan  hakim,  hingga  pembacaan  putusan  dalam sidang pleno. Ketentuan yang rigid tentang rentang waktu ini dapat berkontribusi pada pencegahan praktik korupsi di tubuh MK serta memberikan kepastian hukum bagi pemohon yang berperkara di MK.
Keempat,  MK  harus  mengurangi  praktik ultra  petita dan ultra  vires serta inkonsistensi  dalam  pengambilan  keputusan.  Selain  itu,  MK  meningkatkan mekanisme  prosedur  dismissal  dimana  mekanisme  ini  memungkinkan  MK menghemat  waktu  dan  anggaran  persidangan  untuk  perkara-perkara  yang  tidak memiliki kualifikasi perkara konstitusional.
Selain upaya penataan kelembagaan di atas, perlu ditambah kewenangan MK dalam rangka optimalisasi perlindungan hak konstitusional warga negara dengan memiliki  kewenangan constitutional  complaint dan constitutional  question. Mekanisme constitutional  complaint atau  dalam  bahasa  Jerman  disebut verfassungsbeschwerde merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  orang  atau kelompok tertentu untuk melakukan pernyataan sikap tidak setuju atau menolak terhadap perlakuan pemerintah terhadapnya. Dalam hal ini orang atau kelompok tertentu  tersebut  merasa  hak-hak  kosntitusionalnya  dilanggar  oleh  pemerintah. Tujuan  dari constitutional  complaint ini  adalah  agar  setiap  orang  atau  kelompok tertentu  memiliki  kebebasan  dan  persamaan  kedudukan  berpartisipasi  dalam
13 Inggrit  Ifani  dan  Ismail  Hasani,  2017, Membangun  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  Berkarakter: Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2016-2017 , Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, hlm. 40-42.
sebuah  negara  dan  untuk  menegakan  prinsip-prisnsip  demokrasi  termasuk tanggung jawab mengenai perlindungan terhadap kekuatan hak konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat. Constitutional complaint memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan,  proses  administrasi  negara  dan  putusan  peradilan  tidak melanggar hak-hak konstitusional. 14
Sedangkan  istilah constitutional  question mengandung  dua  pengertian, umum  dan  khusus.  Dalam  pengertian  yang  umum, constitutional  question adalah istilah yang merujuk pada setiap persoalan yang berkaitan dengan konstitusi (dan yang lazimnya merupakan kewenangan lembaga seperti MK untuk memutusnya). Sedangkan  dalam  arti  khusus, constitutional  question adalah  merujuk  pada  suatu mekanisme  pengujian  konstitusionalitas  undang-undang  di  mana  seorang  hakim (dari regular courts ) yang sedang mengadili suatu perkara menilai atau ragu-ragu akan  konstitusionalitas  undang-undang  yang  berlaku  untuk  perkara  itu,  maka  ia mengajukan “pertanyaan konstitusional” ke MK (mengenai konstitusional -tidaknya undang-undang  itu).  MK  hanya  memutus  persoalan  konstitusionalitas  undang- undang  itu,  jadi  bukan  memutus  kasus  itu  sendiri,  namun  selama  MK  belum menyatakan putusannya, pemeriksaan terhadap kasus tersebut dihentikan. 15 Selama  ini  MK  Indonesia  tidak  memiliki  kewenangan constitutional complaint dan constitutional  question, padahal  keberadaan  kedua  kewenangan tersebut  sangat  penting  sebagai  instrumen  dalam  rangka  perlindungan  hak konstitusional warga negara sebagai bagian erat dari penguatan negara hukum yang demokratis. Karena itu ke depannya pemberian kedua kewenangan tersebut kepada MK menjadi sangat urgen untuk memperkuat kelembagaan MK sebagai the guardian of democracy di Indonesia.
PENUTUP Kesimpulan
Peran  MK  sebagai the guardian  of  democracy di  Indonesia  selama  ini  cukup baik ditinjau melalui sejumlah putusannya terkait judicial review dan penyelesaian perselisihan  hasil  Pemilu.  Terdapat  sejumlah  putusan  MK  yang  merupakan landmark decisions dalam melindungi hak konstitusional ( constitutional rights ) dan hak  asasi  manusia  ( human  rights )  serta  memperkokoh  demokrasi  di  Indonesia. Namun di sisi yang lain MK juga dianggap konservatif dan tidak progresif terkait putusannya dalam judicial review terhadap ketentuan presidential threshold dalam UU  Pemilu . Padahal  penerapan presidential  threshold berpotensi  menghilangkan kesempatan dan hak konstitusional warga negara menjadi calon Presiden melalui partai  politik  karena  partai  tersebut  tidak  memenuhi  besaran  angka presidential threshold yang  telah  ditentukan  sehingga  tidak  dapat  mengajukan  calonnya. Menurut  MK  ketentuan presidential  threshold adalah  konstitusional  karena merupakan  kebijakan  hukum  yang  terbuka  ( open  legal  policy )  bagi  pembuat  UU untuk mengaturnya ke dalam UU.
14 Vino  Devanta  Anjas  Krisdanar, Menggagas  Constitutional  Complaint  Dalam  Memproteksi  Hak Konstitusional  Masyarakat  Mengenai  Kehidupan  dan  Kebebasan  Beragama  Di  Indonesia ,  Jurnal Konstitusi 7, no. 3, Juni 2010, hlm. 190.
15 I  Dewa  Gede  Palguna, Constitutional  Question:  Latar  Belakang  dan  Praktik  Di  Negara  Lain  Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia ,  Jurnal Hukum 17, no. 1 Januari 2010, hlm. 2.

## SARAN
Ke  depan  dalam  upaya  meningkatkan  peran  MK  sebagai  the guardian  of democracy di  Indonesia  MK  harus  mendasarkan  putusannya  untuk    penegakan substantive justice bagi masyarakat dan tidak terbelenggu dengan procedural justice dimana  MK  harus  mengembangkan  pola  pengambilan  putusan  yang  konsisten untuk  mewujudkan  pembangunan  hukum  yang  berkarakter  dan  menegakkan keadilan konstitusional. Selain itu MK juga harus diberi kewenangan constitutional complaint dan constitutional  question ,  sebagai  instrumen  dalam  rangka perlindungan hak konstitusional warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.  Mahrus,  Irfan  Nur  Rachman,  Winda  Wijayanti,  Rio  Tri  Juli  Putranto,  Titis Anindyajati,  dan  Putria  Gusti  Asih, Tafsir  Konstitusional  Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Massif , Jurnal Konstitusi 9, no. 1, Maret 2012.
Ansori, Lutfil, Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019 , Jurnal Yuridis  4, no. 1, Juni 2017.
Al-Fatih, Sholahuddin. Akibat Hukum Regulasi tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum  Legislatif  dan  Pemilihan  Presiden:    Kajian  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  52/PUU-X/2012  dan  Nomor  14/PUU-XI/2013,  Jurnal Yudisial 12, no. 1, April 2019.
Diniyanto,  Ayon.  Mengukur  Dampak  Penerapan Presidential  Threshold di  Pemilu Serentak Tahun 2019, Indonesian State Law Review 1, no. 1, Oktober 2018. Fatkhurohman  dkk,.  2004, Memahami  Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Faiz,  Pan  Mohamad. Memperkuat  Prinsip  Pemilu  yang  Teratur,  Bebas,  dan  Adil Melalui  Pengujian  Konstitusionalitas  Undang-Undang ,  Jurnal  Konstitusi  14, no. 3, September 2017.
. “Mengawal Demokrasi Melalui Constitutional Review : Sembilan Pilar Demokrasi Putusan Mahkamah Konstitusi”, diakses pada tanggal 8 Oktober 2021,  https://panmohamadfaiz.com/2009/12/31/mengawal-demokrasi- melalui-constitutional-review-bagian-i/dan https://panmohamadfaiz.com/2009/12/31/mengawal-demokrasi-melalui- constitutional-review-bagian-ii/#more-772 .
Gultom,  Lodewijk.  2007, Eksistensi  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Struktur Ketatanegaraan Indonesia. CV. Utomo, Bandung. Hilipito,  Meyrinda  R. Progresivitas  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilukada , Widyariset 15, no. 1, April 2012. Ifani, Inggrit, dan Ismail Hasani. 2017, Membangun Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkarakter: Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2016-2017, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta.
Krisdanar,  Vino  Devanta  Anjas, Menggagas  Constitutional  Complaint  Dalam Memproteksi  Hak  Konstitusional  Masyarakat  Mengenai  Kehidupan  dan Kebebasan Beragama Di Indonesia , Jurnal Konstitusi 7, no. 3, Juni 2010.
Palguna, I Dewa Gede. Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia , Jurnal Hukum 17, no. 1, Januari 2010.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Satriawan,  Iwan  dan  Tanto  Lailam. Open  Legal  Policy  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  dan  Pembentukan  Undang-Undang ,  Jurnal  Konstitusi  16,  no.  3,
September 2019.
SETARA Institute. “Kinerja Mahkamah Konstitusi 2018 -2019: Manajemen Peradilan Membaik Karya Hakim Biasa Saja dan Minim Putusan Progresif” diakses pada tanggal  24  Oktober  2021.  https://setara-institute.org/kinerja-mahkamah- konstitusi-2018-2019/.
. “Ringkasan Eksekutif: Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2019- 2020:  Mendorong Popular  Constitutionalism sebagai  Madzhab  Pemikiran Kelembagaan Mahkamah Konstitusi”, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, https://setara-institute.org/laporan-kinerja-mahkamah-konstitusi-2019- 2020/.