## Research Article
Implikasi Perjanjian Penyesuaian FIR Antara Indonesia dengan Singapura Tahun 2022 terhadap Wilayah Udara Indonesia
Narissa Armadilla Puteh, Adya Paramita Prabandari * , Lazarus Tri Setyawanta Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* apprabandari@gmail.com

## ABSTRACT
The second Flight Information Region (FIR) agreement between Indonesia and Singapore in 2022 is considered a victory for the Indonesian people because this agreement has had many positive impacts on various sectors in Indonesia. FIR is a service created to harmonize information regarding the safety and efficiency of air traffic, air traffic order and efforts to realize flights in accordance with aviation safety considerations The research aims to discuss the implications of the Second Indonesia-Singapore FIR Agreement in 2022 for Indonesia's interests. The type of research in this writing is normative juridical research with analytical descriptive research  specifications. The secondary data used in legal writing were  obtained  using  the  literature  study  method,  and  then  analyzed  using  qualitative  methods.  The results  of  this  study  show  that  many  positive  things  were  obtained  by  Indonesia  as  a  form  of  FIR implications,  namely  the  political  aspect  which  includes  Indonesia's  role  in  regulating  its  own  flight navigation and the economic aspect, namely the collection of RANS charges which are now delegated to  Indonesia.  Although  there  are  many  positive  impacts  provided,  Indonesia  still  has  to  make adjustments  to  additional  agreements  from  the  FIR  2022  agreement  in  an  effort  to  improve  similar agreements in the future.
Keywords: Implication; FIR; Air.

## ABSTRAK
Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapore yang kedua tahun 2022 dianggap sebagai  suatu  kemenangan  bagi  bangsa  Indonesia  dikarenakan  perjanjian  ini  banyak  memberikan dampak yang positif terhadap berbagai sektor di Indonesia. FIR merupakan pelayanan yang diciptakan untuk  keselarasan  informasi  mengenai  keselamatan  dan  efisiensi  lalu  lintas  di  udara,  ketertiban  lalu lintas  udara  serta  upaya  perwujudan  penerbangan  sesuai  dengan  pertimbangan  keselamatan penerbangan  ( aviation  safety). Penelitian  bertujuan  membahas  implikasi  Perjanjian  Kedua  FIR Indonesia-Singapura  Tahun  2022  untuk  kepentingan  Indonesia . Penulisan  ini  menggunakan  jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan statute approach melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis.  Data sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini  diperoleh  dengan  menggunakan  metode  studi  kepustakaan,  dan  selanjutnya  dianalisis  dengan menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  banyak  hal  positif  yang diperoleh Indonesia sebagai bentuk implikasi FIR Agreement 2022, yaitu aspek politik yang mencakup peranan  Indonesia  dalam  mengatur  navigasi  penerbangannya  sendiri  dan  aspek  ekonomi  yaitu pemungutan Regional Air Navigation - RANS charges yang kini didelegasikan ke Indonesia. Walaupun terdapat  banyak  dampak  positif  yang  diberikan,  akan  tetapi  Indonesia  masih  harus  melakukan penyesuaian  terhadap  perjanjian  –  perjanjian  tambahan  dari  perjanjian  FIR  2022  dalam  upaya menyempurnakan perjanjian yang serupa di masa yang akan datang.
Kata Kunci: Implikasi; FIR; Udara.

## A. PENDAHULUAN
Kedaulatan  udara  merupakan  kekuasaan tertinggi yang terdapat di suatu wilayah, di mana wilayah  yang  dimaksud  bukan  hanya  daratan melainkan juga wilayah laut, ruang udara baik di atas darat maupun laut serta dasar laut dan tanah yang  ada  di  bawahnya.  Keberadaan  kedaulatan ini  menjadi  salah  satu  ciri  yang  menunjukkan adanya  hukum  yang  berlaku  sebagai  otoritas tinggi  di  sebuah  negara.  Indonesia  sebagai negara  hukum  yang  berdaulat  dituntut  mampu mengatur  wilayah  yang  menjadi  daerah kekuasaannya  baik  wilayah  darat,  laut  maupun udara.  Hal  tersebut  tentunya  berguna  bagi kepentingan pertahanan, keamanan, keselamatan,  politik  maupun  ekonomi  negara Indonesia.  Salah  satu  wilayah  yang  menjadi unsur  penting  dalam  kedaulatan  negara  ialah wilayah udara. Wilayah udara merupakan wilayah strategis  mencakup  wilayah  di  atas  daratan  dan lautan yang memiliki peran penting bagi berbagai aspek  yang  ada,  sehingga  memerlukan pengelolaan  wilayah  udara  yang  komprehensif terhadapnya.
Pengelolaan  wilayah  udara  Indonesia secara  regional  diatur  dalam Flight  Information Region (FIR). Flight  Information  Region (FIR) adalah  pelayanan  yang  diciptakan  untuk keselarasan  informasi  mengenai  keselamatan dan  efisiensi  lalu  lintas  di  udara,  ketertiban  lalu lintas udara serta upaya perwujudan penerbangan  sesuai  dengan  pertimbangan keselamatan  penerbangan  ( aviation  safety).
Pendelegasian  pengelolaan  FIR  di  Indonesia bermula  dari  Indonesia  saat  itu  belum  memiliki sarana  dan  prasarana  baik  dalam  segi  sumber daya manusia maupun teknologi untuk mengelola FIR-nya  sendiri,  sehingga  mengakibatkan pengelolaan  FIR  di  sebagian  wilayah  Indonesia tersebut  masih  dilakukan  oleh  negara  lain  yaitu Singapura.
Pengelolaan  FIR  yang  dilakukan  oleh Singapura  ini  berawal  pada  tahun  1946.  Pada bulan  Maret  1946 International  Civil  Aviation Organization (ICAO)  mengadakan  pertemuan  di Dublin,  Irlandia  dengan  alasan  untuk  mengatur tata laksana keselamatan penerbangan di seluruh dunia. Tujuannya adalah agar ada negara pemilik infrastruktur  navigasi  udara  yang  canggih  untuk mengontrol  lalu  lintas  udara  di  berbagai  wilayah yang berbeda. Pada saat itu wilayah perairan dan wilayah di sekitar Natuna merupakan bagian dari laut bebas, dan belum termasuk ke dalam wilayah negara  Indonesia  yang  baru  saja  merdeka  dan belum menjadi anggota ICAO. Sehingga negara- negara  anggota  ICAO  yang  hadir  pada  saat  itu menentukan  dan  menunjuk  Inggris  sebagai pengelola  FIR  di  wilayah  tersebut.  Setelah Singapura  merdeka  pada  tahun  1963, pengelolaan FIR wilayah tersebut diwariskan dari Inggris kepada Singapura.
Setelah  Indonesia  menjadi  anggota  ICAO pada  tahun  1950,  barulah  Indonesia  mulai mengikuti berbagai pertemuan yang diselenggarakan  oleh  ICAO.  Antara  lain  adalah Regional Air Navigation (RAN) Meeting , di mana
pada RAN Meeting I di Honolulu tahun 1973 dan RAN Meeting II di Singapura tahun 1983 Dewan ICAO kembali menetapkan bahwa ruang udara di atas  Kepulauan  Riau,  Tanjung  Pinang  dan Natuna  tetap  berada  dalam  pengelolaan  FIR Singapura.  Kemudian  pada  RAN Meeting III  di Bangkok  pada  tahun  1993,  Indonesia  kemudian membuat  proposal  tentang  pengembangan pelayanan  navigasi  penerbangan  di  atas Kepulauan Natuna dan membuat Working Paper No. 55 tentang kegiatan yang akan direncanakan untuk  dilakukan  di  atas  Kepulauan  Natuna,  dan rencana  Indonesia  untuk  meninjau  ulang  batas FIR. Working  Paper  No.  55 tersebut mendapatkan  bantahan  ( counter  proposal )  dari pihak  Singapura,  sehingga  kemudian  ICAO menyarankan  agar  pembicaraan  mengenai peninjauan  ulang  batas  FIR  di  atas  wilayah Kepulauan  Riau  dan  Natuna  tadi  dilakukan secara bilateral oleh Indonesia dan Singapura.
Setelah  melalui  proses  yang  panjang  dan memakan  waktu  yang  cukup  lama,  maka Indonesia  dan  Singapura  membuat  perjanjian mengenai pengalihan batas FIR Jakarta dan FIR Singapura,  yaitu Agreement  between  the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment  of  the  Boundary  between  the Singapore  Flight  Information  Region  and  the Jakarta  Flight  Information  Region yang ditandatangani  oleh  Menteri  Perhubungan Indonesia  dan  Menteri  Perhubungan  Singapura pada  tanggal  21  September  1995  di  Singapura.
Perjanjian  ini  kemudian  diratifikasi  dengan Keputusan  Presiden  (Keppres)  RI  No.  7  Tahun 1996.  Perjanjian  ini  berisi  berbagai  ketentuan pendelegasian  FIR  Kepulauan  Riau  dan  Natuna dari Indonesia kepada Singapura (Yelta, 2016).
Dalam  perjanjian  tersebut,  ruang  udara yang didelegasikan dibagi menjadi 3 (tiga) sektor. Untuk  Sektor  A,  Indonesia  mendelegasikan tanggungjawab  pemberian  pelayanan  navigasi kepada  Singapura  dari  permukaan  laut  sampai dengan  ketinggian  37.000  kaki.  Untuk  Sektor  B, Indonesia mendelegasikan tanggungjawab pemberian pelayanan navigasi kepada Singapura dari  permukaan  laut  sampai  dengan  ketinggian tak  terhingga.  Sedangkan  untuk  Sektor  C  tidak termasuk dalam perjanjian. Selain itu, Singapura, atas  nama  Indonesia,  dapat  memungut  jasa pelayanan  navigasi  penerbangan  ( Route  Air Navigation  Services/RANS  Charges )  di  wilayah Sektor  A  untuk  kemudian  diserahkan  kepada Pemerintah Indonesia.
Namun  seiring  berjalannya  waktu  adanya wilayah  FIR  yang  dikelola  oleh  Singapura  juga menimbulkan  beberapa  masalah  terhadap kedaulatan  wilayah  udara  Indonesia,  seperti adanya  pesawat  asing  yang  masuk  ke  ruang udara  Indonesia  di  atas  Kepulauan  Riau  dan Natuna  tanpa  seizin  dari  otoritas  Indonesia,  di mana  pesawat  TNI  AU  yang  akan  melintas  dan menangani pesawat asing yang masuk tanpa izin tersebut  memerlukan  izin  terbang  dari  ATC Singapura  untuk  melintasi  wilayah  tersebut sebagai  pengelola  wilayah  FIR  (Zulkarnain,
2018).  Tentunya  hal  ini  membawa  kerentanan terhadap wilayah Indonesia.
Kemudian  pada  tanggal  25  Januari  2022, Menteri  Perhubungan  Indonesia,  Budi  Karya Sumadi  dengan  Menteri  Transportasi  Singapura S.  Iswara  melakukan  pertemuan  langsung  di Pulau  Bintan,  Kepulauan  Riau  yang  disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo  dan  Perdana  Menteri  Singapura  Lee Hsien Loong untuk membahas upaya  penguatan kerja  sama  berbagai  bidang  bilateral,  dan menghasilkan penandatanganan perjanjian penyesuaian ( re-alignment agreement) FIR. Hasil perundingan  tersebut  juga  menghasilkan  berupa kerjasama sipil – militer di Air Traffic Management ( Civil  Military  Aviation  Cooperation) antara Indonesia  dan  Singapura  dengan  penempatan personil  dari  Indonesia  di  ATC  Singapura,  ruang udara  di  dalam  FIR  Jakarta  bertambah  seluas 249.575 km², dan Indonesia yang memiliki kendali pada  delegasi  layanan  melalui  evaluasi operasional.  Persetujuan  antara  Pemerintah Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  Republik Singapura  mengenai  penyesuaian  batas  FIR Jakarta  dan  Singapura  diratifikasi  dengan Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 109  Tahun  2022  tentang  Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia  dan  Pemerintah  Republik  Singapura tentang  Penyesuaian  Batas  antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura  pada  tanggal  5  September 2022.
Adanya  Perjanjian  Penyesuaian  FIR  2022 ini  tentunya  mengakibatkan  berbagai  implikasi untuk  wilayah  udara  Indonesia,  baik  implikasi positif  maupun  negatif.  Maraknya  pendapat  dari berbagai kalangan, baik yang pro maupun kontra terhadap  perjanjian  tersebut,  sangat  ramai  di berbagai  media  massa  maupun  media  sosial. Untuk itu, penelitian lebih lanjut terhadap implikasi dari  Perjanjian  Penyesuaian  FIR  2022  ini  perlu dilakukan.
Berikut  ini  adalah  dua  teori  mengenai wilayah  udara.  Pertama,  Teori  Udara  Bebas  ( Air Freedom  Theory). Teori  Udara  Bebas  terbagi menjadi  dua  aliran,  yaitu  (1)  kebebasan  ruang udara tanpa batas, di mana ruang udara itu bebas dan  dapat  dipergunakan  oleh  siapa  pun  juga. Tidak  ada  negara  yang  mempunyai  hak  dan kedaulatan  di  ruang  udara;  dan  (2)  kebebasan udara  terbatas,  yang  terdiri  dari  dua  pandangan yaitu  pandangan  bahwa  ruang  udara  dilekati beberapa  hak  khusus  negara  kolong  ( subjacent state ),  dan  pandangan  bahwa  di  ruang  udara sebaiknya  ada  penatap  semacam  wilayah/zona territorial  di  mana  hak  negara  kolong  dapat dilaksanakan.  Ketentuan  ini  diambil  pada  sidang Institute  de  Droit  International pada  sidang  di Genta (1906), Verona (1910) dan Madrid (1911). Ditentukan bahwa waktu damai, hubungan udara internasional  adalah  bebas  kecuali  adanya  hak negara bawah untuk mengambil tindakan tertentu demi keamanan dan keselamatannya. Sedangkan  waktu  perang,  pertempuran  udara hanya  diperkenankan  bila  kehancuran  akibat
perang  udara  terhadap  barang  dan  orang  tidak lebih besar dari pada perang di wilayah darat dan di laut dan negara kolong hanya mempunyai hak terhadap  wilayah  atau  zona  teritorial  tertentu. Kedua,  adalah  Teori  Kedaulatan  Udara  ( The  Air Souvereignty  Theory) di  mana  ruang  udara  itu tidak bebas, sehingga negara memiliki kedaulatan terhadap  wilayah  udara  di  atas  wilayah negaranya. Fauchille di tahun 1901, menyatakan ketinggian  1.500  m,  kemudian  tahun  1910 diturunkan  menjadi  500  m.  Ketiga,  ada  Teori Penguasaan Cooper ( Cooper’s Control Theory ) di mana  pada  tahun  1951  Cooper  menyampaikan teorinya  bahwa  kedaulatan  negara  ditentukan oleh  kemampuan  negara  yang  bersangkutan untuk  menguasai  ruang  udara  yang  ada  di  atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah. Terakhir yaitu Teori  Udara  (Schachter).  Teori  ini  menjelaskan bahwa  wilayah  udara  itu  haruslah  sampai  suatu ketinggian  di  mana  udara  masih  cukup  mampu mengangkat (mengapungkan) balon dan pesawat udara  ( is  sufficienthy  dense  support  balloon  and airplanes ).  Pada  saat  ini  ketinggian  tersebut berada 30 mil dari permukaan bumi.
Adapun  cara  menarik  garis  batas  ruang udara secara vertikal dapat dilakukan dengan dua cara, yakni: (1) menarik garis dari “pusat bumi” ke atas  wilayah  negara  ke  angkasa  yang mengakibatkan  bahwa  wilayah  udara  lebih  luas dari pada wilayah darat dan laut (seperti kerucut), dan (2) menarik garis tegak lurus dari perbatasan wilayah  negara  ke  angkasa  yang  berarti  ada
kantong-kantong  udara  bebas  mengingat  bentuk bumi yang bulat (Wiradipradja, 2009)
Penelitian  sebelumnya  berfungsi  untuk analisa  dan  referensi  pembahasan  penelitian serta  membedakannya  dengan  penelitian  yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini disertakan 5 hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan  konsep Flight  Information  Region  ( FIR) dan  kedaulatan  wilayah  udara.  Pertama  adalah artikel  berjudul  “Indonesia’s  Air  Sovereignty Issues  in  The  Global  Area”,  berisi  tentang permasalahan  kedaulatan  udara  di  Indonesia yang mencakup pengambilalihan Flight Information Region (FIR) di atas Riau dan Natuna dari FIR Singapura, pencegahan dan pemberantasan  peristiwa  pelanggaran  wilayah udara,  dan  dampak  ratifikasi  Kebijakan Open Skies ASEAN  terhadap  perlindungan  kedaulatan wilayah udara Indonesia (Prabandari, 2019).
Kedua, artikel berjudul “Wilayah Kedaulatan  Negara  Atas  Ruang  Udara  dalam Perspektif  Hukum  Internasional”,  yang  berisi tentang  pemikiran  atas  konsep  wilayah kedaulatan  Negara  berawal  dari  pendirian pemikiran dalam tiga teori (Pramono, 2012).
Ketiga adalah artikel berjudul “Peluang dan Tantangan Penandatangan Perjanjian Penyesuaian  Flight  Information  Region  (FIR) antara  Indonesia  dengan  Singapura” , berisi tentang  dengan  ditandatanganinya  persetujuan penyesuaian batas FIR mempertegas kedaulatan udara  yang  dimiliki  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam
Konvensi  Chicago  1944  dan  UNCLOS  1982 sehingga  dari  segi  ekonomi  menambah pendapatan  bagi  Indonesia.  Namun  disisi  lain, masih  terdapat  permasalahan  yang  ditimbulkan karena  untuk  jalur  di  ruang  udara  di  bawah 37.000  kaki  masih  didelegasikan  kepada Singapura selama 25 tahun (Irawati, 2022).
Selanjutnya artikel dengan judul “Identification  of  Stakeholders  on  the  Impact  of Management  of  The  Flight  Information  Region (FIR)”,  yang  menunjukkan  teridentifikasinya pemangku  kepentingan  utama  yaitu  oleh Pelaksana  Teknis  Kementerian  Perhubungan Republik  Indonesia  dan  Singapura  mengenai terjadinya  Kontra  dari  para  pengamat  dan akademisi  yang  seharusnya  hanya  mengacu pada  Hukum  Internasional  yang  dilakukan Pemerintah Indonesia (Margaretha dkk, 2023).
Terakhir,  artikel  dengan  judul  “Decision Stipulation  on  National  Air  Space  Zone  of  The Republic  of  Indonesia ” ,  Jurnal  ini  berisi  untuk membangun pemahaman publik di seluruh dunia mengenai  ketentuan  penetapan  wilayah  udara nasional,  khususnya  Indonesia,  meskipun  ruang angkasa  diakui  sebagai  daerah  untuk  dapat menikmati untuk kebaikan bersama dalam upaya menuju  perdamaian  dan  Kemanusiaan  (Haryono dkk, 2019).
Berdasarkan  Annex  11  tentang Air  Traffic Services menjelaskan  mengenai  bahwa  setiap negara  anggota  ICAO  wajib  untuk  menentukan bagian  –  bagian  dari  wilayah  udaranya  tempat pemberian  lalu  lintas  udara  untuk  kepentingan
keselamatan  (Bahri  P.S,  2022).  FIR  merupakan bentuk perwujudan pelayanan navigasi penerbangan  atau  pelayanan  lalu  lintas  udara yang  dibentuk  secara  internasional  yang  diatur dalam Annex  11 dari  Konvensi  Chicago  1944 tentang Air  Traffic  Service  ( ATS).  Sehingga dengan  adanya  FIR  diharapkan  bahwa  negara- negara  anggota  ICAO,  termasuk  Indonesia, mampu  menciptakan  pelayanan  yang  memiliki keselarasan  informasi  mengenai  keselamatan dan  efisiensi  lalu  lintas  di  udara,  ketertiban  lalu lintas udara serta upaya perwujudan penerbangan  sesuai  dengan  pertimbangan keselamatan penerbangan ( aviation safety) .
Namun  pada  kenyataannya  setelah dilaksanakan  Perjanjian  Penyesuaian FIR  yang pertama,  hasil  dari  perjanjian  tersebut  masih belum  maksimal  dan  tidak  memberi  efek  yang positif  terhadap  Indonesia  untuk  mengatur pengelolaan  ruang  udara  nya  sendiri  serta membuat  banyak  rakyat  Indonesia  geram  dan meminta untuk segera ditinjau kembali perjanjian tersebut.  Bahkan  beberapa  wilayah  FIR  di Indonesia  masih  dikelola  oleh  Singapura  yang menyebabkan  beberapa  masalah  terhadap kedaulatan  wilayah  udara  Indonesia,  seperti pesawat  asing  yang  melintasi  Kepulauan  Riau tanpa seizin dari otoritas Indonesia, pesawat TNI AU yang akan melintas memerlukan izin terbang dari  ATC  Singapura  untuk  melintasi  wilayah tersebut sebagai pengelola wilayah FIR tersebut. Sedangkan  wilayah  udara  di  area  tersebut termasuk  wilayah  udara  yang  strategis  karena
berbatasan  dengan  3  (tiga)  negara  dan  terletak pada  jalur  penerbangan  yang  strategis  membuat keberadaan FIR wilayah ini sangat berharga bagi Indonesia. Untuk itu sangat menarik untuk diteliti mengenai  implikasi  Perjanjian  Penyesuaian  FIR Indonesia-Singapura  Tahun  2022,  dengan maksud  untuk  mencari  dan  memberikan rekomendasi mengenai apa yang dapat dilakukan di  masa  depan  demi  terwujudnya  pengelolaan FIR  secara  penuh  oleh  Indonesia  untuk kepentingan nasional Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  ialah  penelitian  yuridis  normatif. Penelitian  yuridis  normatif  ini  merupakan penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  sebagai  bahas  dasar untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan  yang  berkaitan. Pendekatan yang  digunakan dalam  penelitian ini ialah  pendekatan  perundang  –  undangan  serta pendekatan  konseptual.  Spesifikasi  dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis  dengan cara  mengungkapkan  peraturan  perundang  – udangan  yang  berkaitan  dengan  teori  -  teori hukum  yang  menjadi  objek  penelitian.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah penelitian  kepustakaan  sehingga  sumber  data yang  diperoleh  berasal  dari  data  sekunder  yang terdiri  atas  bahan  hukum  primer  berupa perundang  –  undangan  dan  bahan  hukum sekunder  berupa  buku  dan  artikel  jurnal  terkait
(Ibrahim,  2008).  Teknik  analisis  data  yang digunakan  yakni  analisis  kualitatif  berupa menguraikan  data  yang  diolah  secara  rinci  ke dalam bentuk deskriptif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional
Kedaulatan  adalah  kekuasaan  tertinggi yang  dimiliki  oleh  suatu  negara  untuk  secara bebas  melakukan  berbagai  kegiatan  sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan  dengan  hukum  internasional (Mauna,  2008).  Negara  berdaulat  dalam  Hukum Internasional  adalah  kesatuan  yuridis  nonfisik yang diwakili oleh suatu pemerintah terpusat yang memiliki  kedaulatan  atas  wilayah  geografis. Hukum  Internasional  mendefinisikan  negara- negara berdaulat sebagai kesatuan yang memiliki penduduk  permanen,  wilayah  tetap,  pemerintah, dan  kapasitas  untuk  masuk  ke  dalam  hubungan dengan  negara-negara  berdaulat  (Puteh,  2023). Hal  ini  juga  dipahami  bahwa  negara  berdaulat tidak  bergantung  pada  atau  memiliki  kekuatan atau negara lain.
Dalam  keputusan  Hukum  Internasional, konsep  kedaulatan  negara  juga  menjadi  dasar salah satu doktrin yang dikenal dengan istilah Act of  Doctrine .  Doktrin  ini  di  inggris  dikenal  dengan istilah: the Sovereign Act Doctrine . Doktrin hukum muncul  pada  abad  ke  Sembilan  belas  (XIX)  ini menegaskan: “ Every sovereign State is bound to respect  the  independence  of  every  sovereign
State, and the court of one country will not sit in judgment on the act of the government of another done within its own territory ”.
Menurut Act  of  State  Doctrine ,  setiap Negara berdaulat wajib menghormati kemerdekaan  negara  berdaulat  lainnya.  Dalam Hukum  Internasional,  kedaulatan  negara  ( state sovereignty )  dan  kesederajatan  ( equality) antara negara  merupakan  konsep  yang  diakui  dan menjadi  dasar  bekerjanya  system  Hukum Internasional secara  tradisional mengakui bahwa negara  sebagai  entitas  yang  merdeka  dan berdaulat,  berarti  negara  itu  tidak  tunduk  pada otoritas  lain.  Sehingga  kedaulatan  merupakan konsep  yang  sangat  penting  dalam  tertib  hukum domestic  maupun  Internasional,  dan  merupakan titik  persinggungan  antara  kedua  system  tertib Hukum  tersebut  kedaulatan  negara  merupakan salah  satu  norma  fondasional  dalam  system hukum Internasional.
2. Pengaturan Flight Information Region (FIR)
Tahun  1995  dan Re-Alignment  Agreement
Flight Information Region (FIR) Tahun 2022 a. Perjanjian Flight  Information  Region (FIR)
Indonesia – Singapura 1995
Pertemuan RAN Meeting ketiga di Bangkok pada  tahun  1993  membuat  Indonesia  lebih  giat menyuarakan  pengambil  alihan  FIR  diatas Kepulauan  Natuna  dari  Singapura.  Namun,  hasil dari  pertemuan  tersebut  tidak  menghasilkan  hal yang  signifikan  terhadap  pengambil  alihan wilayah  FIR  (Fahrazi,  2019).  Sejak  pertemuan tersebut,  Indonesia  rutin  melakukan  pertemuan
dengan Singapura untuk membahas masalah FIR diatas  Kepulauan  Natuna  (Lestari,  &  Yealta, 2016).  Pertemuan  –  pertemuan  tersebut dilakukan  setidaknya  sebanyak  4  (empat)  kali baik di Jakarta dan Singapura. Lalu, Pada tanggal 21 September tahun 1995, Pemerintah Indonesia dan  Singapura  menandatangani  perjanjian  yang disebut dengan Agreement Between Government of the Republic of Singapore on the Reaglinment of  the  Boundary  Between  the  Singapore  Flight Information  Region  and  the  Jakarta  Flight Information  Region yang  kemudian  diratifikasi oleh  Indonesia  melalui  Keputusan  Presiden Nomor 7 Tahun 1996 setelah diskusi yang cukup panjang mengenai pengelolaan Flight Information Region (FIR)  Indonesia  yang  dikelola  oleh Singapura.
Perjanjian ini mengatur mengenai pengakuan  Singapura  atas  wilayah  Indonesia yang  berdasarkan  UNCLOS  1982  dan penyederhanaan pengelolaan FIR atas Kepulauan  Riau  dan  Natuna  yang  sebelumnya dari  3  (tiga)  sektor  yaitu,  Sektor  A,  B  dan  C, menjadi 2 (dua) sektor yaitu Sektor A dan B saja (Mansur,  2008).  Dalam  perjanjian  ini  juga memberikan  penyederhanaan  kepada  pihak pengelola yang sepenuhnya menjadi dikelola oleh Singapura bukan  dengan campur tangan negara Malaysia lagi (Arafah, 2016). Namun, realignment agreement FIR  kedua  ini  tidak  seperti  yang diharapkan  oleh  Indonesia  untuk  mengambil  alih FIR  dari  Singapura  karena  Indonesia  memang dianggap  masih  belum  layak  untuk  mengelola
wilayah FIR tersebut. Maka, ruang  udara  di  atas Kepulauan  Natuna  masih  diatur  oleh  Singapura dan tidak adanya campur tangan Indonesia dalam pengaturan,  maupun  pengontrolan  di  wilayah yang didelegasikan (Lestari, & Yealta, 2016)).
b. Perjanjian  Penyesuaian Flight  Information Region (FIR) Indonesia – Singapura 2022
Setelah  disetujuinya  Keputusan  Presiden Nomor  7  Tahun  1996  mengenai  penyelarasan pengelolaan Flight  Information  Region (FIR) Indonesia  yang  dikelola  oleh  Singapura,  pihak Indonesia  dan  juga  Singapura  melakukan pertemuan  setiap  5  (lima)  tahun  sekali  sesuai yang  ada  pada  perjanjian  tersebut.  Pertemuan tersebut  meliputi  RAN Meeting kelima,  dan dengan  keselarasan  disahkan  nya  Undang  – Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan,  diterangkan  pada  Pasal  458 bahwa:  “Wilayah  udara  Republik  Indonesia  yang pelayanan  navigasinya  didelegasikan  kepada negara  lain  sudah  harus  dievaluasi  dan  dilayani oleh Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan  paling  lambar  15  tahun  sejak  UU tersebut berlaku” (Lestari, & Yealta, 2016) .
Pengambilalihan pelayanan navigasi penerbangan  FIR  telah  didiskusikan  sejak kemerdekaan  Indonesia,  pengambil  alihan  ini juga  didasari  oleh  berbagai  aspek,  selain  yang sudah  diamanatkan  oleh  Undang  –  Undang, banyak  aspek  lainnya  seperti  politik,  ekonomi, militer,  serta  pertahanan  dan  keamanan.  Sejak penandatanganan  perjanjian  1995,  Indonesia telah  berbenah  memperbaiki  insfrastruktur
maupun sumber daya manusia untuk mengambil alih  pelayanan  navigasi  penerbangan  (Mintojati, 2022).
Dengan  berbagai  diskusi  antara  kedua belah  pihak,  pada  tanggal  25  Januari  2022, Indonesia  dan  Singapura  melakukan  pertemuan rutin  tahunan  dan  terjadinya  kesepakatan mengenai  penyesuaian  wilayah  FIR  yang  telah dilakukan  sejak  tahun  1995.  Pertemuan  tersebut dituangkan  dalam  perjanjian  yang  sudah  di ratifikasi menjadi Peraturan Presiden Nomor  109 Tahun  2022  tentang  Penyesuaian  Batas  Antara Flight  Information  Region Jakarta  dan Flight Information  Region Singapura  atau  yang  disebut dengan  “ Re-alignment  Agreement FIR  Indonesia dan Singapura yang Kedua”. Dalam perbaharuan perjanjian tersebut terdapat beberapa penyesuaian  dari  perjanjian  sebelumnya  pada tahun  1995  silam.  Beberapa  penyesuaian  yang tercantum  dalam re-alignment  agreement tersebut antara lain: (Pramono, 2023)
1) Penyesuaian Wilayah
2) Penyediaan Pelayanan Navigasi Penerbangan
3) Koordinasi  Indonesia  –  Singapura  dengan Pembentukan CMAC
4) Penyediaan Pelayanan Navigasi Penerbangan
5) Route  Air  Navigation  Charges (RANS Charges)
c. Impikasi Re-alignment  Agreement dalam
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2022
Penetapan  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor  109  Tahun  2022  tentang  Persetujuan Flight  Information  Region (FIR)  antara  Indonesia
dan  Singapura  yang  kedua  setelah  tahun  1995 merupakan langkah maju dalam pengakuan dunia internasional  terhadap  wilayah  udara  Indonesia (Husna,  &  Riyanto,  2019).  Penandatanganan perjanjian  kesepakatan  penyesuaian  FIR  yang kedua  ini  juga  dianggap  telah  mengakhiri masalah  status quo pengelolaan  FIR  di  atas Kepulauan Riau dan Natuna yang telah  dikuasai oleh  Singapura  sejak  awal  kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946 (Indrawati, 2022).
Selain  memperkuat  wilayah  NKRI, peraturan  ini  juga  dapat  menyelesaikan  konflik status  quo yang  tidak  bisa  diselesaikan  sejak tahun  1973  berupa  pelanggaran  wilayah  udara, keterbatasan  gerak  pesawat  udara  yang  akan melakukan  intersepsi,  tidak  dapat  dilakukannya evaluasi  terhadap  pelayanan  yang  dilakukan penyelenggara  pelayanan  navigasi  penerbangan singapura,  dan  keterbatasan  koordinasi  antara militer Indonesia dengan penyelenggara pelayanan  navigasi  penerbangan  singapura dalam  menangani  pelanggaran  wilayah  udara (Sutrisno, & Romdoni, 2022).
Adapun  implikasi  dari  adanya  Perjanjian Penyesuaian FIR  2022  ini  yaitu  sebagai  berikut: (Silalahi, Bachtiar, & Edorita, 2015)
1) Implikasi Politik
Indonesia  sebagai  negara  terbesar  di wilayah  Asia  Tenggara  seharusnya  memiliki kekuatan  yang  besar  dan  memegang  peranan penting dalam pengaturan navigasi penerbangan di  wilayah  Asia  Tenggara.  Secara  politis, penandatanganan  perjanjian realignment FIR
Indonesia-Singapura  2022  di  mana  dengan Kepulauan  Riau  dan  Natuna  yang  dulu  masuk FIR  Singapura  sekarang  sudah  menjadi  bagian FIR  Jakarta,  maka  ada  perluasan  ruang  lingkup FIR  Jakarta  sehingga  FIR  Indonesia  kini mencakup seluruh wilayah udara territorial NKRI, yang merupakan peneguhan kedaulatan Indonesia  di  ruang  udara  yang complete  and exclusive sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944.
Implikasi  yang  kedua,  perjanjian  ini merupakan  suatu  bentuk  pengakuan  yang diberikan  kepada  Indonesia  bahwa  Indonesia telah  mampu  untuk  mengelola  FIR  dan memberikan pelayanan jasa penerbangan sesuai dengan  standar  internasional  yang  ditetapkan oleh ICAO (Prabandari, 2022).
2) Implikasi Ekonomi
Dengan  adanya  perjanjian  ini,  Indonesia berhak dan bertanggung jawab untuk menyediakan  Pelayanan  Jasa  Penerbangan (PJP)  di  wilayah  informasi  penerbangan  yang merupakan FIR Indonesia serta menarik charges. Pendapatan  untuk Route  Air  Navigation  Series (RANS) Charges sendiri  akan  masuk  ke  dalam Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  dan seperti  yang  dikatakan  oleh  Direktur  Jendral Perhubungan  Udara  Kementerian  Perhubungan Novie Riyanto bahwa Indonesia berpeluang untuk memperoleh keuntungan sampai dengan Rp 250 Miliar  tiap  tahunnya  yang  didapatkan  melalui biaya pelayanan yang akan masuk ke Indonesia.
Faktor  lainnya  yang  mempengaruhi keuntungan  ekonomi  dalam re-alignment agreement FIR  2022  ini  juga  termasuk  dalam meningkatnya turis mancanegara yang
mengunjungi
Kepulauan Riau sehingga menyebabkan meningkatnya kegiatan ekonomi di daerah  tersebut.  Dengan  perluasan  wilayah  FIR Indonesia,  rute  penerbangan  internasional  ke Kepulauan Riau, khususnya bandara baru seperti Bandara  Internasional  Raja  Ali  Fisabilillah  yang juga meningkatkan pendapatan lokal setempat.
3) Implikasi Pertahanan dan Keamanan Negara Dengan  adanya  Perjanjian  ini,  penegakan hukum  serta  pertahanan  dan  keamanan  negara dapat  dilakukan  oleh  militer  Indonesia  sesuai prosedur,  yaitu:  Personil  CMAC  yang  berada  di ATC  Singapura  akan  melakukan  monitoring menggunakan  sistem console yang  terintegrasi oleh  Singapura,  melakukan  identifikasi  apakah pesawat  tersebut  memiliki flight  clearance atau tidak,  bila  tidak  terdapat flight  clearance (Simanjuntak, 2020) :
a) Personil  CMAC  yang  ditempatkan  di  ATC Singapura  akan  memberikan  peringatan sebanyak  2  (dua)  kali  sebelum  melaporkan kepada  KOOPSUDNAS  mengenai  kegiatan pesawat  udara,  dengan  koordinasi  dengan ATC  Singapura  untuk  dilakukan  penindakan. Bila terjadi adanya peringatan sampai dengan 2  (dua)  kali  dan  pesawat  tersebut mengabaikan.  Maka,  personil  CMAC  akan melaporkan  ke  KOPSUDNAS  untuk  langkah penindakan selanjutnya;
b) Penindakan  tersebut  harus  sesuai  dengan standart operational procedure yang ditetapkan  oleh  ICAO  dan  tentunya  sesuai dengan persetujuan kedua negara.
Selain mendapatkan hak monitoring di ATC Singapura  dalam  penegakan  hukum,  setelah adanya  Perjanjian  Penyesuaian FIR  2022  juga adanya  koordinasi  antara  personil  CMAC Indonesia  di  ATC  Singapura  yang  bekerja  sama dengan personil Singapura yang bekerja di sana. Personil  CMAC  Indonesia  dan  Singapura diharapkan  menjadi  satu  tim  yang  solid  dalam melaksanakan  pengawasan flight  plan atau rencana  penerbangan  pesawat  udara  di  atas wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna.

## D. SIMPULAN
Kedaulatan  adalah  kekuasaan  tertinggi yang  dimiliki  oleh  suatu  negara  untuk  secara bebas  melakukan  berbagai  kegiatan  sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan  dengan  hukum  internasional. Negara  berdaulat  dalam  Hukum  Internasional adalah  kesatuan  yuridis  nonfisik  yang  diwakili oleh  suatu  pemerintah  terpusat  yang  memiliki kedaulatan atas wilayah geografis. Menurut Act of State  Doctrine ,  setiap  Negara  berdaulat  wajib menghormati  kemerdekaan  negara  berdaulat lainnya.  Dalam  Hukum  Internasional,  kedaulatan negara  ( state  sovereignty )  dan  kesederajatan ( equality) antara negara merupakan konsep yang diakui  dan  menjadi  dasar  bekerjanya  system Hukum Internasional secara tradisional mengakui
bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat,  berarti  negara  itu  tidak  tunduk  pada otoritas lain
Pada  tanggal  21  September  tahun  1995, Pemerintah Indonesia dan Singapura menandatangani  perjanjian  yang  disebut  dengan Agreement Between Government of the Republic of Singapore on the Reaglinment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and  the  Jakarta  Flight  Information  Region yang kemudian  diratifikasi  oleh  Indonesia  melalui Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun  1996 setelah  diskusi  yang  cukup  panjang  mengenai pengelolaan Flight  Information  Region (FIR)
Indonesia  yang  dikelola  oleh  Singapura.  Pada tanggal  25  Januari  2022,  Indonesia  dan Singapura  melakukan  pertemuan  rutin  tahunan dan terjadinya kesepakatan mengenai penyesuaian  wilayah  FIR  yang  telah  dilakukan sejak tahun 1995. Pertemuan tersebut dituangkan dalam perjanjian yang sudah di ratifikasi menjadi Peraturan  Presiden  Nomor  109  Tahun  2022 tentang  Penyesuaian  Batas  Antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura atau yang disebut dengan “ Re- alignment  Agreement FIR  Indonesia  dan Singapura yang Kedua”.
Penetapan  Peraturan  Presiden  (Perpres) Nomor  109  Tahun  2022  tentang  Persetujuan Flight  Information  Region (FIR)  antara  Indonesia dan  Singapura  yang  kedua  setelah  tahun  1995 merupakan langkah maju dalam pengakuan dunia internasional  terhadap  wilayah  udara  Indonesia.
Penandatanganan perjanjian kesepakatan penyesuaian  FIR  yang  kedua  ini  juga  dianggap telah mengakhiri masalah status quo pengelolaan FIR  di  atas  Kepulauan  Riau  dan  Natuna  yang telah  dikuasai  oleh  Singapura  sejak  awal kemerdekaan  Indonesia  pada  tahun  1946. Walaupun  terdapat  banyak  dampak  positif  yang diberikan,  akan  tetapi  Indonesia  masih  harus melalukan  penyesuaian  terhadap  perjanjian  – perjanjian  tambahan  dari  perjanjian  FIR  2022 dalam  upaya  menyempurnakan  perjanjian  yang serupa di masa yang akan dating.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Fahrazi,  M.  (2019).  Pengelolaan  Flight Information  Region  di  Wilayah  Kepulauan Riau  dan  Natuna. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum, Vol.26,(No.2),p.392.https://journal.ui
i.ac.id/IUSTUM/article/ view/11334
Haryono,  Umar  Sugeng.,  Akib,  Hedar.,  Rifdan.,
Sjarief,  Erwansyah.,  &  Paraga,  Sukardi.
(2019). Decision Stipulation on National Air Space Zone of The Republic of Indonesia. Journal  of  Legal,  Ethical  and  Regulatory Issues, Vol.22,Issue2.https://www.abacade mies.org/articles/decision-stipulation-on- national-air-space-zone-of-the-republic-of- indonesia-8112.html.
Indrawati,  N.  (2022).  Peluang  dan  Tantangan Penandatanganan  Perjanjian  Penyesuaian Flight  Information  Region  (FIR)  antara Indonesia  dengan  Singapura. Jurnal
Paradigma  Hukum  Pembangunan, Vol.7, (No.2),p.33.https://doi.org/10.25170/paradi gma.v7i2.3541
Irawati,  N.  (2022).  Peluang  dan  Tantangan
Penandatangan  Perjanjian  Penyesuaian Flight  Information  Region  (FIR)  antara Indonesia  dengan  Singapura. Jurnal Paradigma  Hukum  dan  Pembangunan,
Vol.7,(No.2),pp.18-36.https://doi.org/10. 25170/paradigma.v7i2.3541
Bahri  P.S,  Canris.  (2022).  Politik  Hukum
Pengambilalihan  Flight  Information  Region
(FIR)  dari  Singapura. Darmasisya;  Jurnal Program Magister Hukum FHUI, Vol.2,(No.7).https://scholarhub.ui.ac.id/dhar masisya/vol2/iss1/7/
Lestari,  Ramadhita.,  &  Yealta,  Den.  (2016).
Diplomasi Indonesia dalam Menyelesaikan Sengketa  FIR  (Flight  Information  Region) Di  Atas  Kepulauan  Natuna  Dengan Singapura. Jurnal  JOM  FISIP  Universitas Riau ,Vol.3,(No.1,Februari),p.3.
https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/a rticle/ view/9335
Mintojati,  S.  (2022).  Effect  of  Realignment  Flight
Information  Region  Above  Natuna  and Riau  Islands  to  Indonesia's  Sovereignty. International  Journal  of  Law,  Tourism  and Culture, Vol.1, (No.1), pp.1-17.
Prabandari,  Adya  P.  (2019).  Indonesia's  Air Sovereignty  Issues  in  The  Global  Area. Diponegoro  Law  Review, Vol.4,  (No.2), pp.181-193.
https://doi.org/10.14710/dilrev.4.2.2019.181 -193
Pramono,  Agus.  (2012).  Wilayah  Kedaulatan Negara  Atas  Ruang  Udara  dalam Perspektif Hukum Internasional. Masalah – Masalah  Hukum, Jilid  41,  (No.2),  pp.278- 287.  DOI: 10.14710/mmh.41.2.2012.278- 287
Husna,  Lenny.,  &  Riyanto,  Agus.  (2019).  Peran Pemerintah  dalam  upaya  Pengambilan Flight  Information  Region  (FIR)  Singapura atas  Wilayah  Udara  Kepulauan  Riau.
Jurnal Cahaya Keadilan, Vol.7,(No.2),p.400. https://doi.org/10.33884/jck.v7i2.1418 Sutrisno,  Nandang.,  &  Romdoni,  Rafi  Nasrullah Muhammad.  (2022).  Ratifikasi  Perjanjian
Penyesuaian Wilayah Informasi
Penerbangan  antara  Indonesia  dan Singapura:  Pilihan  Rasional  atau  Status Quo? Undang:  Jurnal  Hukum, Vol.5, (No.2),p.402.https://doi.org/10.22437/ujh.5.
2.393-417
Silalahi, Eco., Bachtiar, Maryati., & Edorita, Widia. (2015). Implikasi Hukum Internasional pada Fligh  Information  Region  (FIR)  Singapura atas  Wilayah  Udara  Indonesia  Terhadap Kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Jurnal  JOM  FISIP  Universitas Riau ,Vol.2,(No.1),p.3.https://jom.unri.ac.id/i ndex.php/JOMFHUKUM/article/view/4507
Simanjuntak,  M.  (2020).  Pengambilalihan  Flight Information  Region  (FIR)  Indonesia  dari Singapura. Jurnal  Hukum  To-Ra, Vol.6,
(No.2),p.178.https://doi.org/10.33541/JtVol 5Iss2pp102
Wiradipradja, E. Saefullah. (2009). Wilayah Udara
Negara  Ditinjau  dari  Segi  Hukum
Internasional. Indonesian  Journal  of
International  Law, Vol.6,  (No.4),  p.3.  DOI:
10.17304/ijil.vol6.4.214.

## PROSIDING
Margaretha,  Rita.,  Gani,  Abdul  Juli  Andi.,
Sarwono.,  &  Nuh,  Mohammad.  (2023).
Identification of Stakeholders on the Impact of  Management  of  The  Flight  Information Region  (FIR)  Kepulauan  Riau-Natuna.  In Proceedings  of     of  the  International Conference  of  Public  Administration  and Governance  (ICoPAG  2022) (pp.341-348).
Netherland: Atlantis Press.

## TESIS
Mansur,  A.  (2008).  Flight  Information  Region (FIR):  Implikasi  Penguasaan  Air  Traffic Control oleh Singapura di Kepulauan Riau. Universitas Pertahanan.

## SKRIPSI
Puteh,  Narissa  A.  (2023). Analisis  Terhadap Realignment  Agreement  Flight  Information Region (FIR) Indonesia – Singapura Tahun 2022. Universitas Diponegoro.
Zulkarnain,  Muhammad  F.  (2018). Flight
Information  Region  (FIR)  Singapura  dan
Dampaknya  Terhadap  Kedaulatan  dan
Keamanan Indonesia . Universitas
Hasanuddin.

## BUKU
Ibrahim,  J.  (2008). Teori  dan  Normatif  Metode Penelitian  Hukum. Malang:  Banyumedia Publishing.
Mauna,  B.  (2008). Hukum  Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni.

## SUMBER ONLINE
Prabandari,  Adya  P.  (2022).  Implikasi  Re- Alignment Agreement Indonesia-Singapura 2022,  disampaikan  dalam  Seminar Nasional “Dialektika Hukum Perjanjian FIR Indonesia  –  Singapura,  diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Fakultas Hukum Diponegoro  dan  IKA  Fakultas  Hukum Universitas  Diponegoro,  pada  tanggal  8 Februari
2022. Diakses melalui https://www.youtube.com/watch?v=8Bpp1Z swAMw

## SUMBER WAWANCARA
Kol.  Agus  Pramono.  Kepala  Sub  Dinas  Bagian Hukum  Dirgantara  Markas  Besar  TNI Angkatan  Udara,  Dinas  Hukum  TNI-AU. Jakarta: 3 Januari 2023