## Jayapangus Press
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora

## Dinamika Sekuritisasi Isu Keamanan dalam Perkembangan Industri PSMC Afrika Selatan vis-a-vis Regulasi Pembatasan Pemerintah
Akhmad Hani Nadif 1 dan Probo Darono Yakti 2
12 Universitas Airlangga
1 ahaninadif1993@gmail.com

## Abstract
This  reaserach  is  about  the  1998  RFMA  Act  and  the  establishment  of  a  new  PSMC company namely STTEPI in 2006. In 1989, South Africa experienced a period of emergency due to  a  major  event  that  caused  political  instability  in  South  Africa  and  its  surroundings.  The apartheid  government  carried  out  securitization  to  overcome  these  problems  by  establishing  a security agency that took coercive actions on the security of the state and the ruling regime. After the process of transition of power, a new government was applied to the PSMC. On the other hand, in 2006 a new PSMC company was established. The research aims to answer the question how can  the  formation  of  bodies  and  restrictions  that  limit  PSMC's  movements,  the  PSMC  industry continue to develop? In answering, concepts such as: (1) securitization are used to explain the emergence of the PSMC industry in South Africa; and (2) the concept of power; as well as (3) the national political image to describe the PSMC-government relationship which was analyzed using qualitative-descriptive methods from literature studies on primary sources from the government and  secondary  sources  from  scientific  journal  articles  and  news.  It  was  found  that  in  the application of regulations,  the NCACC  and PSIRA indicated that there were gaps in  operating permits and having permits. There is interference from the PSMC in the government agency. This is  compounded by the weaknesses of  regulations  which in  their application are indicated to  be poorly enforced. This study resulted in a conclusion that there was a complex relationship between industrial defense (PSMC) and the South African government due to major political changes and instability in regional political and security conditions that were used in omission actions in order to make losses and maximize opportunities for the country's economic interests

## Keywords: Power; National Political Image; PSMC; Security Agency

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  kemunculan  undang-undang  RFMA  1998  dan pendirian PSMC STTEPI pada 2006. Afrika Selatan pada tahun 1989 menghadapi  sitasi  rentan akibat  kerusuhan  berskala  besar  yang  menyebabkan  kelabilan  politik.  Pemerintahan apartheid melakukan  kebijakan  sekuritisasi  untuk  merespons  kondisi  dengan  membentuk  agensi  dalam bidang  keamanan  yang  memiliki  wewenang  dalam  mengambil  keputusan  diskresi  atas kepentingan kestabilan negara. Setelah proses perpindahan otoritas, pemerintahan baru membatasi gerak-gerik  PSMC.  Di  sisi  lain,  perusahaan  PSMC  baru  berdiri  pada  tahun  2006.  Penelitian bertujuan  untuk  menjawab  pertanyaan  bagaimana  industri  PSMC  tetap  dapat  berkembang meskipun  telah  terbentuk  agensi  yang  mengatur  pembatasan  pergerakan  PSMC?  Untuk menjelaskan, konsep-konsep yang digunakan antara lain: (1) sekuritisasi dalam kelahiran PSMC Afrika Selatan; dan (2) konsep power ; serta (3) national political image untuk mendeskripsikan relasi antara PSMC dengan pemerintah. Analisis  menggunakan  metode  kualitatif-deskriptif dari
studi pustaka atas sumber primer dari pemerintahan dan sumber sekunder dari artikel-artikel jurnal ilmiah  dan  berita.  Ditemukan  fakta  bahwa  dalam  penerapan  regulasi,  NCACC  beserta  dengan PSIRA  terindikasi  memiliki  jalan  keluar  dalam  mengoperasionalkan  tugas  dan  wewenangnya. PSMC  terlibat  campur  tangan  dalam  NCACC  dan  PSIRA,  serta  memiliki  regulasi  yang  lemah dalam implementasi dan penegakan. Penelitian ini menghasilkan sebuah simpulan bahwa terjadi relasi kompleks  antara industri pertahanan  (PSMC) dengan pemerintahan Afrika Selatan  akibat perubahan arah politik besar beserta ketidakstabilan kondisi politik dan keamanan kawasan yang berujung  pada  tindakan  pembiaran  dalam  rangka  meminimalkan  kerugian  dan  memaksimalkan peluang bagi kepentingan ekonomi negara.

## Kata Kunci: Power; Citra Politik Nasional; PSMC: Lembaga Keamanan

## Pendahuluan
Afrika Selatan merupakan negara dengan sejarah perpolitikan apartheid mulai dari tahun 1948 hingga 1994 yang penuh konflik. Sejak politik apartheid dan perang dingin usai, dukungan dan pengaruh Uni Soviet dan Amerika Serikat (AS) menurun dengan siginifikan yang berakibat pada ketidakstabilan politik-keamanan negara-negara Benua Afrika secara umum. Dengan kondisi sedemikian  rupa,  Afrika  Selatan  mendirikan  sejumlah  perusahaan private  security  and  military company (PSMC) atau perusahaan penyedia jasa keamanan dan militer swasta (Senekal, 2012). Pendirian  PSMC-PSMC  dijalankan  oleh  pengusaha  yang  sebagian  besar  berasal  dari  barat  dan pribumi Afrika Selatan. Di satu sisi memang pendirian PSMC memberikan rasa aman terhadap stabilitas  politik  di  Afrika  Selatan,  namun  di  sisi  lain  pemerintah  pretoria  tidak  memiliki pandangan yang sama terkait aktivitas industri di Afrika Selatan (Buzzsouthafrica, n.d).
Executive  outcomes (EO)  merupakan  perusahaan  PSMC  yang  didirikan  mantan  eks- perwira angkatan bersenjata afrika selatan  (SADF) yang juga berstatus sebagai mantan anggota civil  cooperation  bureau  (CCB),  yakni  Eeben  Barlow.  Inisiatif  Barlow  didukung  oleh  segenap jajaran  mantan elite pasukan  khusus  Inggris  sekaligus  disokong  oleh  para  pebisnis  untuk mendirikan  perusahaan  konsorsium  yang  bergerak  di  sektor  pertahanan-keamanan  dan  sumber daya  mineral.  Kepemilikan  saham  para  direktur  perusahaan  terafiliasi  membuat  EO  semakin bertumbuh-kembang menjadi PSMC besar di bawah naungan perusahaan induk strategic resource corporation limited (SRC). Operasional EO secara holistis dibiayai oleh konsorsium perusahaan SRC yang  juga membawahi ibis air di Malta, Saracen di Uganda, dan 18 perusahaan lain yang bergerak di berbagai bidang. Dalam kapasitas maksimal, EO dapat merekrut 2.000 personil dengan kepemilikan alat-alat tempur seperti helikopter tempur Mil Mi-17 dan Mi-24, pesawat tempur Aero L-39 Albatros hingga pesawat carter seperti boeing 727 (Isenberg, 1997; Wrigley, 1999). Armada pesawat EO beroperasi di bandar udara internasional Johannesburg dan Malta yang dioperasikan oleh ibis air dan techline resource limited (Pech, n.d.).
Pada tahun 1993, CEO Heritage Oil & Gas Simon Mann dan CEO anak perusahaan Ranger Oil Tony Buckingham melakukan penyewaan jasa dari EO dalam rangka kembali menguasai alat- alat  dari  korporasi  yang  beralih  ke  tangan  musuh.  Pada  saat  itu  Kota  Soyo  di  Angola  berhasil direbut  oleh EO dari União  Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA)  (Pelton, 2006; Campbell, 2002). Misi untuk menggagalkan sabotase dari UNITA dikenang sebagai operasi yang  menjadi  legasi  EO  sebagai  PSMC  prominen  di  Afrika.  Kesuksesan  EO  diteruskan  ketika pada  tahun  1996,  ketika  pemerintahan  Luanda  menyewa  jasa  EO  dalam  rangka  mengadakan pelatihan pada tentara Angola. Kendati telah berjalan dengan baik, tekanan politik PBB dan AS yang cukup kuat membuat Angola memutus kontrak secara sepihak dengan EO (UNGA, 1997).
Pada saat yang bersamaan, pada dekade 1990an kondisi politik-keamanan di Afrika secara umum mengalami kelabilan. Perang sipil pecah di Kongo pada tahun 1996-1997, ketika diserbu oleh koalisi negara-negara Afrika yang terdiri atas Angola, Eritrea, Rwanda, Tanzania, Uganda, dan Zimbabwe. Koalisi  negara-negara Afrika tersebut menunjuk Joseph Kabila Kabange dalam rangka melengserkan presiden petahana Kongo Mobutu Sese-Seko. Era kepemimpinan presiden Mobutu Sese-Seko membuat destabilisasi dalam berbagai sektor pemerintahan Kongo akibat kasus korupsi  terstruktur,  sistematis,  dan  masif  harus  berakhir  pada  Mei  1997  (ReliefWeb,  1999). Kondisi  Kongo  pasca  perang  berpotensi  untuk  menciptakan  eskalasi  konflik  yang  dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat (Wrigley, 1999).
Eeben Barlow di tahun 1998 melakukan inisiatif pada proses negosiasi dengan pemerintah Afrika  Selatan  terkait  regulasi  aktivitas  perusahaan  PSMC.  Regulasi  meliputi  Undang-Undang (UU)  No.  15  tahun  1998  tentang  bantuan  militer  asing  atau regulation  of  foreign  military assistance (RFMA).  Sebagai  imbas  dari  penetapan  UU  15/1998,  PSMC  sekaliber  EO  terpaksa bubar  karena  tidak  memenuhi  persyaratan  izin  yang  telah  diimplementasikan  dalam  peraturan tersebut. Selain itu, Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki beserta jajaran memberikan tindak lanjut atas  peninjauan  ulang  UU  15/1998,  dengan  membuat  aturan-aturan  lain  yang  bersifat mengkhususkan  atau  mendetailkan  seperti  UU  No.  56  Tahun  2001  tentang  industri  keamanan swasta dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang retribusi industri keamanan swasta (Government of South Africa, 2001; 2002). Keberadaan UU 56/2001 dan UU 23/2002 memberikan angin segar terhadap kontrol pada kegiatan-kegiatan PSMC. Setelah diberlakukan aturan PSMC tidak dapat sembarangan  beroperasi  apabila  tidak  dapat  menyetorkan  retribusi  pada  pemerintahan  Afrika Selatan.  Peninjauan  ulang  atau judicial  review oleh  berbagai  pihak  termasuk  khalayak  Afrika Selatan  terhadap  UU  15/1998  terus  bergulir  sampai  pada  upaya  untuk  mencegah  pihak-pihak tertentu agar tidak mengambil keuntungan dari perang Irak sepanjang 2003 sampai dengan 2011. Efek jera dapat dirasakan dengan penerbitan UU No. 27 Tahun 2006 tentang larangan kegiatan tentara  bayaran  dan  pengaturan  kegiatan  tertentu  di  negara  konflik  bersenjata  (Isenberg,  1997; Government of South Africa, 2006). Aturan yang disebut belakangan memberikan restriksi yang cukup signifikan pada kegiatan-kegiatan PSMC yang cukup padat pada berbagai tempat di Afrika. Pasca pemberlakuan aturan-aturan tersebut mendorong EO bubar pada tahun 2006.
Pada  tahun  2006,  dua  orang  veteran  SADF  bernama  Lourens  Horn  dan  Harry  Carlse bersama dengan Eeben Barlow mendirikan sebuah PSMC baru yang dinamakan specialised tasks, training,  equipment,  and  protection  international (STTEPI).  STTEPI  secara  langsung  aktif melakukan  operasi  di  Afrika,  Amerika  Selatan,  serta  kawasan  barat  dan  timur  Asia.  STTEPI muncul  pertama  kali  dalam  media  pada  tahun  2015,  ketika  menunjukkan  sepak  terjang  dalam pelaksanaan  operasi  militer  melawan  kelompok  pemberontak  Boko  Haram  di  Nigeria.  CEO STTEPI  Eeben  Barlow  menyatakan  bahwa  perusahaan  mengirimkan  berbagai  macam  asistensi seperti rancangan strategi, kecukupan logistik, dan rangkaian taktik hingga mengadakan pelatihan dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  kekuatan  angkatan  bersenjata  nigeria  (Freeman,  2015; Murphy,  2020).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  cara  industri  PSMC  dapat berkembang  di  Afrika  Selatan  kendati  mengalami  sejumlah  limitasi  akibat  peraturan-peraturan seperti UU 15/1998, UU 56/2001, UU 23/2002, dan UU 27/2006 yang diberlakukan pemerintah Pretoria melalui national conventional arms committee (NCACC) dan private security regulatory authority (PSIRA).  Secara  garis  besar  terdapat  tiga  pendekatan  yang  dapat  menjawab  jeda pemahaman di atas, antara lain: sekuritisasi, power dan political national image. Tiga pendekatan ini kental akan corak bidang politik dan keamanan di dalam lingkup hubungan internasional yang lebih luas.
Pertama, konsep sekuritisasi yang terdiri atas tiga tolok ukur, antara lain: (1) speech act ; (2) pendekatan politik-keamanan Schmittian ; dan (3) pendekatan-pendekatan tradisional tentang keamanan  (van  Munster,  2005;  Wæver,  2011;  Williams,  2003).  Lebih  lanjut,  keamanan internasional  adalah  pengembangan  konsep  keamanan  secara  nasional  yang  menekankan  di golongan  dengan  otoritas  yang  membangun  gelombang  permusuhan  bersifat  mengancam. Ekspektasi  besar  pada  negara  terdapat  urgensi  dalam  kepemilikan  kapabilitas  pembuatan keputusan  dan  mengeksekusi  tindakan-tindakan  darurat  yang  diperlukan.  Pada  tahun  1989, Pemerintah  Afrika  Selatan  di  Pretoria  mengeksekusi  kebijakan  sekuritisasi  dalam  rangka membendung  kekuatan  oposisi  yang  mulai  bergerilya  menggulingkan  pemerintahan apartheid . Selain  itu,  kebijakan  sekuritisasi  juga  mencoba  memberikan  perlindungan  pada  kedaulatan pemerintah  Afrika  Selatan.  Dalam  menjalankan  kebijakan  sekuritisasi,  sejumlah  kelompok bersenjata  dibentuk  dengan  asistensi  dari  jasa  EO  yang  disewa  pemerintah  untuk  memberikan pelatihan khusus terhadap pasukan intelijen (Pech, n.d).
Konsep  kedua, power ,  lebih menjelaskan  kegiatan-kegiatan  transaksional  militer  yang secara langsung banyak dipengaruhi aspek politik. Transaksi militer menukar power antar pihak, membuat keterbatasan data yang kapabel untuk diakses publik. Sebagian besar sumber informasi terkait urusan-urusan keamanan justru dirahasiakan. Sebagai konsekuensi dari kerahasiaan data, transaksi militer tidak dapat dikatakan mutlak valid . Terdapat keterbatasan peneliti terkait dengan kealpaan konsep relevan pada sektor transaksi alat utama sistem pertahanan (alutsista) atau jasa penyedia  keamanan  dan  tentara  (Anderton,  1995;  Lieshout  &  Beeres,  2022).  Pendekatan  teori- teori  ekonomi  dan  perdagangan  klasik  maupun  konvensional  yang  ada  tidak  dapat  digunakan mengingat sifat dari transaksi perdagangan senjata dalam konteks keamanan yang kurang selaras (Peoples & Williams, 2021).
Konsep  terakhir  yakni political  national  image berguna  dalam  mengamati  perubahan aturan  yang  diimplementasikan  Pretoria  pada  PSMC  yang  beroperasi  di  Afrika  Selatan. Pemerintahan  Afrika  Selatan  melalui  seperangkat  aturan  yang  ada  masih  memperhitungkan integritas  dan  kaitan  dengan  prinsip-prinsip  kebijakan  luar  negeri  dalam  rangka  menampakkan citra politik Afrika Selatan. Pada organisasi politik, kewenangan adalah aspek yang vital terutama apabila  dikaitkan  dengan  konsep power pada  pengambilan  keputusan-keputusan  penting  dalam negara.  Dahl  (1996)  dalam a  preface  to  democratic  theory ,  menyebutkan  bahwa power menghubungkan  kapabilitas  dengan  kontrol.  Ketika  terjadi  konflik  antar  kepentingan  di  dalam masyarakat,  kepentingan  yang  dianggap  unggul  secara  pengaruh  dan power akan  mendominasi kepentingan yang lain kendati di dalam tulisan lain argumen mengenai power (Dahl, 1957; Jha, 1977)  dibantah  dengan  artikel  Baldwin  (1979)  yang  kerap  disalahartikan  oleh  akademisi- akademisi hubungan internasional.
Sebagai aktor penentu power baik secara ekonomi, militer, politik dalam dan luar negeri, individu maupun negara tergolong fokus citra nasional. Zamyatin (1998) menjelaskan bahwa citra politik merupakan penekanan pada cara memimpin, simbol, dan atribut lain dari negara, wilayah, serta aliansi militer. Atribut-atribut yang telah disebutkan melekat pada pemimpin negara dan/atau kelompok-kelompok  pemangku  kepentingan  yang  berada  di  bawah  pemimpin  negara  dalam membangun dan memersepsikan citra negara, yang secara eksternal juga terpengaruh oleh opini dari investor  asing  dan publik dari negara-negara  lain (Cohen, 2000;  Ingenhoff &  Klein,  2018; White, 2012; Li & Chitty, 2009).

## Metode
Penulis  menggunakan cara  kualitatif-deskriptif  untuk  memberikan penggambaran secara spesifik  dan  mendetail  terhadap  permasalahan  yang  tersedia.  Cara  yang  dimaksud  sebagai kualitatif-deskriptif  melakukan  penelaahan  terhadap  fenomena  menggunakan  pendekatan- pendekatan  konsep  atau  teori  yang  telah  ada  dan  menghasilkan  kesimpulan  berupa  sebuah gambaran atau deskripsi mengenai keadaan riil yang terjadi dalam konteks di lapangan. Data-data primer  terdiri  atas  dokumen-dokumen  berasal  dari  pemerintahan  berupa  aturan  perundang- undangan, sedangkan data sekunder berupa artikel jurnal, buku, bab buku, dan juga artikel yang tersedia secara daring di internet. Artikel yang dikumpulkan berkisar antara 1990an ketika PSMC bermunculan di Afrika sampai dengan 2000an, dapat berupa artikel ilmiah yang ditulis para ahli maupun artikel berita dari media-media yang terpercaya dan berintegritas. Dalam membandingkan fenomena yang terjadi dengan teori atau konsep, penulis menggunakan pendekatan studi pustaka yang menganalisis secara holistis dari pustaka-pustaka terdahulu. Penelitian berjenis studi pustaka tidak menggunakan satu pun instrumen atau alat bantu dalam mencari sumber informasi atau data yang ada. Analisis data berfokus  pada analisis konten yang tersedia pada sumber yang ditelaah melalui pendekatan politik-keamanan dalam hubungan internasional.

## Hasil dan Pembahasan
Celah penelitian dalam aturan restriksi yang diterapkan oleh pemerintahan Afrikas Selatan terhadap  PSMC.  Jeda  pemahaman  meliputi  kealpaan  aturan  penjualan  bantuan  keamanan  dan tentara  yang  diatur  dalam  UU  15/1998  serta  UU  56/2001  (Government  of  South  Africa,  1998; 2001). Terdapat pola-pola yang mengindikasikan relasi antar aktor yang diartikan sebagai petugas keamanan  menurut  UU  56/2001.  Pertama,  interpretasi  petugas  keamanan  sebagai  pihak  yang didelegasikan oleh aktor atau agensi perorangan atau negara  mendapat ongkos jasa yang dalam batasan  tertentu  juga  menghasilkan  pundi-pundi  laba  personal  untuk  menjalankan  wewenang. Diferensiasi undang-undang dasar dan pasal lain terdapat celah-celah terlihat dari operasi Irak pada tahun  2003  dan  2009  yang  dilakukan  Erinys  International  di  Irak.  Erinys  International  telah tertangkap media-media global dalam kasus penembakan warga sipil pada operasi Irak (Business & Human Rights Resource Centre, 2009).
NCACC  sebagai  badan  pemerintahan  Afrika  Selatan  yang  mengatur  mengenai  kegiatan industri PSMC berisikan lima orang anggota berasal dari pemerintah, dan uniknya anggota dewan penasihat  yang  terdiri  atas  beberapa  CEO  PSMC  (Government  of  South  Africa,  2009). Keterlibatan  lebih  lanjut  pada  NCACC  walau  bersifat  menyesuaikan  situasi  dan  kondisi  dapat membuat sebuah asumsi relaso berdasar power pemerintah-swasta. Anomali yang diperlihatkan dengan  kedekatan  antara  swasta  dengan  pemerintah  Afrika  Selatan  membuat  sikap  independen dan kredibilitas negara dalam batasan tertentu menjadi pertaruhan yang cukup serius.
Kedua,  terdapat  fakta  dalam  dinamika  PSMC.  Sebagai  contoh,  kasus  EO,  Erinys Internasional,  dan STTEPI yang dimiliki oleh satu  konsorsium  perusahaan  yang sama  bernama SRC  bermarkas  di  Inggris.  Posisi  signifikan  Barlow  dalam  PSMC  SRC  sebagai  salah  satu pemimpin  penting  di  EO  dan  pendiri  STTEPI  menorehkan  hasil  yang  signifikan  pada  saat  EO menjadi perusahaan PSMC terbesar di dunia pada dekade 1990an. Pada waktu itu, EO beroperasi di Sierra Leone yang mana pada saat bersamaan mendapatkan konsesi tambang berlian sekaligus. EO  tidak  bertahan  lama  setelah  parlemen  Afrika  Selatan  memberlakukan  UU  15/1998,  yang berimbas pada tidak dipenuhi dan pelanggaran syarat-syarat yang ditentukan. Pemerintah Afrika Selatan  memutuskan  EO  bersalah  dengan  delik  aduan  melakukan  aktivitas  ilegal  selama  masa
beroperasi  di  Sierra  Leone.  Kedua  tindakan  ini  kemudian  menyebabkan  pembubaran  EO  pada tahun 1998 (Government of South Africa, 1998; Harding, 1997; Howe, 1998; Maciag, 2019).
Pada tahun 2003, PSMC asal Afrika Selatan Erinys International beroperasi di wilayah Irak yang  merupakan  wilayah  konflik.  Irak  menjadi  lahan  pertaruhan  geopolitik  antara  kekuatan- kekuatan  besar  seperti  AS  dan  Rusia  yang  saling  tarik-menarik  mendapat  dukungan  dari  dunia internasional apakah untuk menginvasi atau mendukung pemerintahan Saddam Husein. Pada saat itu,  UU  15/1998  dan  UU  56/2001  aktif  diberlakukan  (Tromp,  2004;  National  Assembly,  2004; Juma & Tsabora, 2014. Senekal, 2012). Dua UU tersebut mengatur pembentukan dan kewenangan PSIRA, meskipun dapat dikatakan tidak dibekali oleh landasan fundamental UU yang cukup kuat dalam rangka pembentukan dan pemberian wewenang dan tugas pokok yang jelas terutama sekali untuk PSMC (Government of South Africa, 1998; 2001).
Ketiga,  perusahaan  STTEPI  berdiri  pada  tahun  yang  sama  dengan  pemberlakuan  UU 27/2006  yang  menyebabkan  syarat-syarat  baku  atas  operasi  jasa  keamanan  dan  militer  swasta (Government  of  South  Africa,  2006).  Kebijakan  berdasarkan  peraturan  perundangan  yang  ada menjadi  fokus  daripada  mencermati  pasal  per  pasal  yang  terkandung  di  dalam  UU  yang  ada. Personil STTEPI direkrut dari mantan-mantan petugas keamanan yang juga warga negara Afrika Selatan di  era apartheid .  Meski  di  poin  yang telah  lebih dahulu  disebutkan bahwa  STTEPI  tak lolos ketentuan dan syarat minimal sesuai UU, pada tahun 2015 STTEPI tetap dapat melakukan operasi militer saat pecah peristiwa Boko Haram di Nigeria (McCain, 2017; Tayo, 2021). Dalam pasal keputusan tentu berada di antara pihak-pihak yang berwenang seperti PSIRA, NCACC, dan Kementerian  Pertahanan  Afrika  Selatan.  Terdapat  eskalasi  dinamika power sedang  terjadi,  jika diamati melalui  pasal-pasal  yang  melimpahkan  wewenang  diskresi  pada  lembaga  pemerintahan dengan keterlibatan PSMC di dalam urusan internal negara.
Menangkap  peluang  dengan  tren  keberadaan  industri  PSMC  yang  cukup  besar, pemerintahan Afrika Selatan di Pretoria menerapkan kebijakan dalam rangka menegakkan hukum domestik maupun internasional pada industri PSMC. Penerapan kebijakan dilakukan dalam rangka menunjukkan  citra  politik  nasional  Afrika  Selatan.  Di  dalam  pembentukan  citra  diri  nasional, pemerintah  Afrika  Selatan  menerapkan  metode top-down dengan  memfokuskan  diri  pada  visi pengembangan industri PSMC agar dapat tetap sejalan sebagai salah satu penyokong utama dalam ekonomi negara. Perkembangan industri PSMC sekaligus penerapan regulasi badan pemerintahan di Afrika Selatan tidak mudah mengingat terjadi dinamika sekuritisasi yang volatil pada akhir 1980 dan terus berkesinambungan sampai pada  penggunaan power dalam  relasi antara pihak swasta- pemerintah (Axelrod & Dubowe, 2014).

## 1. Ambiguitas Definisi PSMC
Meski telah beberapa dekade berkiprah di medan peperangan dalam dunia internasional, secara  riil  definisi  terkait  PSMC  masih  belum  tercapai  konsensus  sampai  pada  level  dukungan logistik dan teknis. Klasifikasi yang melekat pada perusahaan salah satunya berdasarkan definisi geneva  centre  for  democratic  control  of  armed  forces (DCAF),  bahwa  PSMC  bersifat  ofensif sedangkan  PSC,  tanpa  aspek  militer,  bersifat  jauh  lebih  bertahan.  Langkah  dalam mengklasifikasikan berlanjut dengan term lain seperti tip of the spear yang mengobservasi dalam sudut  pandang  lebih  dekat  terkait  operasi  PSMC  dengan  medan  tempur  garis  depan  dengan menyediakan jasa senjata sekaligus personil. Pada akhirnya, perspektif-perspektif di atas mengacu pada  deskripsi  singkat  ketimbang  menjadi  definisi  yang  bersifat  baku  (Senekal,  2012).  Dengan demikian penggunaan istilah PSMC dirujuk penulis sebab belum tercipta konsensus terkait definisi secara harfiah maupun kebahasaan.
Melalui observasi dengan metode operasional, perusahaan PSMC menjadi semacam wadah dalam  rangka  merekrut  individu-individu  yang  dianggap  memiliki  kapabilitas  tempur  tertentu. Berlaku  pada  rekrutan  dari  sumber  mantan  angkatan  bersenjata  dari  suatu  negara  maupun kelompok-kelompok milisi yang dikaryakan dalam medan perang tertentu sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh klien. Kegiatan PSMC seringkali memiliki satu anak perusahaan off-shore dalam  konteks  penjagaan  terhadap  aset-aset  yang  dimiliki  jika  terjadi  pelanggaran  regulasi. Perusahaan PSMC juga  memiliki mobilitas tinggi untuk  berpindah-pindah secara nomaden dari satu negara ke negara lain untuk secara proaktif dapat membentuk suatu jaringan perusahaan induk dan anak perusahaan. Secara peran, PSMC digolongkan dalam tiga jenis: 1) defensif atau fungsi keamanan; 2) logistik; dan 3) tip of the spear atau ujung tombak, yang disebut pula sebagai combat support (Senekal, 2012).

## 2. Dinamika Perusahaan PSMC dan Kondisi Keamanan Domestik di Afrika Selatan
Usai  dimobilisasi  yang  bermula  pada  sekitar  tahun  1990an,  terdapat  3.500  orang  yang tergabung dalam resimen pasukan khusus dan intelijen mulai melihat peluang dalam melakukan usaha pada bidang-bidang yang bersentuhan dengan isu keamanan baik di lingkup negara maupun kawasan (Mursitama & Setyawan, 2012). Terdapat sebuah fakta di lapangan bahwa kemampuan yang telah didapatkan dari militer, kapabel untuk diperjualbelikan sebagai jasa. PSMC di Afrika Selatan diisi para eks-tentara dari kesatuan-kesatuan elite yang dimiliki oleh angkatan bersenjata. Antara lain kesatuan kontra-pemberontak dalam kepolisian Afrika Barat Daya (SWAPOL/Koevoet)  yang  berada  di  bawah  koordinasi  SADF  pada  operasi  di  bagian  utara Namibia,  pejabat  dan  detektif  dalam  kepolisian  Afrika  Selatan,  Brigade  Parasut  44,  CCB, Directorate of Covert Collection (DCC), dan resimen pasukan intai khusus batalion 325 (Wren, 1989).  Sebagai  contoh  PSMC  EO,  yang  berdiri  tahun  1989  oleh  mantan  anggota  CCB  Letkol SADF  Eeben  Barlow  (Pech,  n.d).  Selain  Barlow,  EO  juga  dimanajemen  oleh  gabungan  eks- pasukan  khusus  Inggris  dan  sejumlah  pengusaha  yang  menjabat  sebagai  direktur  dan  pemilik saham  di  beberapa  perusahaan  terafiliasi.  Pada  tahun  1994  sampai  dengan  1997  terjadi perkembangan  pesat  dalam  perusahaan  EO  terutama  mencetak  torehan-torehan  jasa  dalam peperangan di Afrika. Gayung bersambut pada tahun 1996, ketika pemerintah Angola secara resmi menggunakan  jasa  EO  dalam  rangka  melatih  angkatan  bersenjata  Angola.  Kendati  di  separuh perjalanan kontrak, terjadi pemutusan kontrak sepihak dari pemerintah Angola yang disebabkan oleh intervensi politik dari AS dan PBB namun operasi pelatihan ini dapat dikatakan menjadi satu bentuk kesuksesan EO dalam mengambil alih konstruksi militer sebuah negara (Pech, n.d; Senekal, 2012;  Barlow,  2007).  Pada  tahun  1995,  perusahaan  EO  terus  menunjukkan  kiprah  dengan memukul mundur posisi pasukan pemberontak berpengalaman sebelas tahun yakni Revolutionary United Front, hingga 126km ke dalam hutan di Sierra Leone.
Pada  tahun  1998,  Barlow  yang  pada  saat  itu  menjabat  CEO  EO  bernegosiasi  dengan pemerintah Afrika Selatan untuk secara bersama merumuskan regulasi kegiatan PSMC. Setelah itu  lahir  UU  15/1998  berbunyi:  tidak  ada  orang  di  republik  atau  di  tempat  lain  merekrut, menggunakan  atau  melatih  orang  untuk  atau  membiayai  atau  terlibat  dalam  aktivitas  tentara bayaran.  Kendati  di  dalam  pasal  3  sampai  dengan  pasal  5  terdapat  ayat  yang  berisikan  syarat perizinan mengenai kegiatan PSMC yang tentatif menyesuaikan keadaan sehingga terkesan terlalu fleksibel  (Government  of  South  Africa,  1998).  Pemerintah  Afrika  Selatan  secara  resmi membubarkan EO pada tahun 1998 mengingat perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan izin yang telah ditetapkan sesuai  UU 15/1998  (Anon, n.d).  Tiga tahun berselang, barulah kemudian diimplementasikan aturan-aturan lain lebih lanjut seperti di antara lain UU 56/2001 dan 23/2002
yang makin memperkuat kontrol pemerintah atas PSMC-PSMC yang berdiri dan beraktivitas di Afrika Selatan (Government of South Africa, 2001; 2002).
Pada saat invasi AS ke Irak pada 2003-2004, PSMC Erinys International disewa oleh badan transisi pemerintahan Irak yakni coalition provision authority (CPA) untuk melatih 6.500 personil milisi. Milisi-milisi ditugaskan dalam rangka menjaga 140 ladang minyak, 7000km pipa minyak, pembangkit  listrik,  kilang minyak, dan suplai  air  yang ada  di  negara  Irak. Nilai kontrak Erinys International  sebesar  US$39,5  juta  dengan  rencana-rencana  program  kerja  sebagai  berikut:  1) menjadi pionir pembangunan infrastruktur keamanan pada tempat-tempat yang ditugaskan serta memberikan kontrol secara gradual pada angkatan bersenjata Irak dalam rentang waktu dua tahun; 2)  membentuk  pasukan-pasukan  yang  terlatih  dalam  rangka  menjaga  situs  strategis  dilengkapi infrastruktur  keamanan  yang  memadai.  Dua  poin  tersebut  bertentangan  dengan  penegasan  UU 15/1998  yang  melarang  perekrutan mercenary atau  tentara  bayaran  baik  dari  internal  maupun eksternal Afrika Selatan (Government of South Africa, 1998; Isenberg, 2004).
Pemerintah  Afrika  Selatan  kemudian  pada  tahun  2006  merumuskan  sebuah  peraturan perundang-undangan baru yang memberikan larangan keras pelbagai aktivitas PSMC dengan UU 27/2006. Pada alinea kedua UU 27/2006 terdapat pernyataan yang berbunyi kurang lebih sebagai berikut:  pelarangan  terhadap  segala  macam  bentuk  kegiatan  maupun  asistensi  terkait  kegiatan militer, terdiri atas kegiatan-kegiatan: 1) konsultasi dan pelatihan; 2) penyediaan bantuan personil, finansial,  logistik,  intelijen,  dan  operasi;  3)  rekrutmen  personil;  4)  penyedia  jasa  medis  dan paramedis; dan 5) penyediaan peralatan (Government of South Africa, 2006).
Alinea ketiga menjelaskan secara lebih terperinci daftar-daftar kegiatan terlarang PSMC, sedangkan  alinea  ketujuh  menjelaskan  syarat-syarat  perizinan  PSMC  diperbolehkan  melakukan kegiatan-kegiatan  dalam  lingkup  negara  Afrika  Selatan.  Aturan  perundangan  yang  dibuat pemerintah Afrika Selatan memberikan restriksi secara gamblang terkait aktivitas-aktivitas baik perusahaan  yang  tergolong  sebagai  swasta  militer  maupun  perseorangan  dengan  memberikan sebuah afirmasi dalam bentuk persyaratan-persyaratan tambahan. Syarat tambahan tersebut berupa perizinan  terkait  kegiatan  militer  yang  tidak  bersumber  dari  pemerintah  dalam  situasi  maupun kondisi tertentu (Gordon, 2005). Dalam batasan tertentu pendirian STTEPI pada tahun 2006 pasca EO  bubar  dapat  menciptakan  ruang  dan  suasana  baru  dalam  geliat  industri  PSMC.  Misalkan ditunjukkan  STTEPI  dengan  keberhasilan  operasi  militer  pertama  menumpas  kelompok pemberontak Nigeria Boko Haram di tahun 2015 (Murphy, 2015). STTEPI mengadakan pelatihan pada personil-personil angkatan bersenjata Nigeria dalam rangka melakukan operasi pembebasan siswa sekolah yang lebih dahulu disandera pemberontak Boko Haram di wilayah Chibok, Nigeria. STTEPI membentuk sejumlah satuan-satuan ofensif serta menyediakan berbagai solusi dukungan tempur seperti elemen dukungan strategis, taktis, dukungan material mata-mata melalui udara, dan interaksi aktif selama menjalankan misi (Murphy, 2015).
Direktur Eksekutif STTEPI Eeben Barlow menjelaskan gelaran operasi militer bertujuan mengampanyekan  strategi  taktik  logistik  sampai kepada  pelatihan sekaligus dukungan terhadap angkatan bersenjata Nigeria (Senekal, 2012). Berbekal sejumlah individu berkemampuan khusus dan memiliki pengalaman di sektor keamanan, STTEPI menawarkan berbagai solusi pertahanan dalam bentuk jasa untuk melatih intelijen, angkatan bersenjata, dan badan penegak hukum. Selain upaya-upaya yang telah disebutkan, STTEPI menawarkan jasa konsultasi keamanan profesional terhadap pemerintah, tentara penjaga perdamaian PBB, dan NGO sekaligus bantuan pemeliharaan, peralatan,  dan  evaluasi  dari  pemerintah  serta  pergerakan  PSMC  pada  kawasan-kawasan  yang rentan.  Di  samping  itu,  STTEPI  apabila  mendesak  dan  diperlukan  dapat  mengerahkan  personil secara mendadak (STTEPI, n.d.).
Konstelasi yang terjadi pada keamanan domestik Afrika Selatan dipenuhi dengan berbagai macam jenis kriminalitas yang berasal dari masyarakat sendiri mulai yang bersifat sporadis hingga terorganisasi, ancaman-ancaman dalam berbagai aspek di Afrika Selatan apabila dibiarkan begitu saja dengan mengandalkan kekuatan secara konstan dapat mengancam kestabilan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Rasa  yang kurang  aman secara simultan  dapat  timbul  akibat peningkatan kasus  kriminalitas  sehingga  bermunculan  sikap  proliferasi  senjata  sekaligus  kenaikan  angka kekerasan.  Menurut government  communication  and  information  system (GCIS,  2015),  sebuah badan pemerintahan Afrika Selatan, di dalam skala yang cukup besar angka kejahatan mengalami penurunan signifikan namun tidak disertai tingkat kriminalitas yang stabil menunjukkan sebuah tren  yang  apabila  dipersentasekan  cukup  tinggi.  Misalkan  perampokan  dan  penyanderaan  yang meningkat 70%. Titik kulminasi kasus kriminal di antara 2004 hingga 2005 yang membuat gejolak dilema  keamanan  yang  bertentangan  dengan  visi  pemerintah  Afrika  Selatan  untuk  menurunkan tingkat  kriminalitas.  Afrika  Selatan  dengan  terpaksa  menggunakan  jasa  PSMC  sebagai  respons atas  kealpaan  penjaga  keamanan  yang  minim  dalam  menghadapi  fenomena  kriminalitas. Kebutuhan mendesak Afrika Selatan untuk merekrut PSMC yang secara simultan menyebabkan terjadi proliferasi dalam industri keamanan swasta di Afrika Selatan (Taljaard, 2008).

## 3. Analisis Kebijakan Regulasi Afrika Selatan Terhadap PSMC
Pemerintah Afrika Selatan pada tahun 2006 menerapkan UU 27/20006 yang memperkuat instrumen regulasi kegiatan perusahaan PSMC.  Dalam UU 27/2006, PSMC diberikan keleluasaan dengan bersyarat lisensi operasi sesuai dengan rezim lisensi ekspor pada aturan lain sebagaimana UU 15/1998. PSMC lebih lanjut harus melakukan pendaftaran kepada pihak PSIRA di bawah UU 56/2001  (Bosch,  2011;  Government  of  South  Africa,  1998;  2001;  2006).  Penulis  mendapatkan kendala  dalam  mencari  detail  teknis  tentang  PSMC  mengingat  sifat  perusahaan  PSMC  yang kurang transparan dalam menjunjung tinggi prinsip keterbukaan data pada publik.
Dalam  rangka  mendapatkan  izin  legal  dalam  beroperasi,  PSMC  menjalani  serangkaian proses screening dalam  rangka  mencocokkan code  of  conduct yang  sudah  diterapkan  dengan peraturan-peraturan  yang  diterbitkan  berdasarkan  UU  56/2001.  UU  56/2001  yang  kemudian memberikan  landasan  PSIRA  untuk  mewajibkan  pihak  peminta  izin  agar  dapat  menyerahkan sertifikat clearance apabila  seseorang  merupakan  eks-anggota  angkatan  bersenjata,  polisi,  atau mata-mata dari Afrika Selatan atau negara-negara yang lain (Kruck, 2014; Government of South Africa,  2001).  Dalam  memberikan  aturan  ketat  pada  PSMC,  pemerintah  Afrika  Selatan menggunakan distingsi strategi mendekati pihak lain apabila dikaitkan AS. AS adalah pengguna jasa PSMC yang lebih lanjut memproduksi pasukan-pasukan proxy . Di sisi yang berseberangan, pemerintahan  Afrika  Selatan  melihat  persoalan  tentang  PSMC  perlu  untuk  diselesaikan  secara serius agar tidak mengganggu relasi dan politik internasional Afrika Selatan yang mengedepankan hak asasi manusia serta tunduk pada norma-norma dalam hukum internasional (Taljaard, 2008).
Dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat indikasi-indikasi celah untuk tetap beroperasi dan mengembangkan  usaha  yang  telah  diatur  dalam  UU  15/1998  tentang  batasan  legal  operasional PSMC beroperasi di wilayah Afrika Selatan sebagaimana tercantum dalam pasal 198 (b) konstitusi Afrika Selatan yang berbunyi: tekad untuk hidup dalam damai dan harmoni menghalangi warga negara  Afrika  Selatan  untuk  berpartisipasi  dalam  konflik  bersenjata,  secara  nasional  atau internasional,  kecuali  sebagaimana  diatur  dalam  Konstitusi  atau  undang-undang  nasional. (Gumedze, 2008).
Sebagai  konsekuensi  atas  aturan  yang  diberlakukan,  PSMC  tetap  proaktif  meskipun dibatasi  secara  ketat  oleh  pemerintah  Afrika  Selatan  dengan  beberapa  catatan.  Catatan  pertama
merujuk pada undang-undang yang berlaku di Afrika Selatan dengan mengizinkan operasi militer dan  layanan  keamanan  swasta  baik  dipersenjatai  maupun  tidak.  Catatan  kedua,  PSMC mendapatkan penawaran baik di sektor domestik maupun mancanegara asal dapat melengkapi diri dengan  komponen  jasa  konsultasi  risiko (risk  consultancy) dalam  usaha  yang  dirintis . Dalam skenario terpisah, sektor swasta akan memberikan daya dukung dalam rangka penanganan situasi penyanderaan  dan  penebusan.  Selain  itu  PSMC  diwajibkan  memberi  layanan  pelatihan  kepada angkatan  bersenjata  dan  warga  sipil  di  daerah  yang  tergolong  berpotensi  rawan  terjadi  konflik bersenjata.
Kedua  sifat  layanan  yang  diberikan  akan  menyesuaikan  dengan  kriteria  dari  pelanggan PSMC.  PSMC  dapat  mengambil  peran  baik  sebagai  kekuatan  kepolisian  ( policing )  maupun militer. Dalam peran sebagai kekuatan kepolisian, kontrak PSMC disodorkan oleh sektor-sektor seperti  organisasi  internasional,  lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM),  hingga  pemerintahan (Abrahamsen & Williams, 2011). Peran kepolisian PSMC secara umum menyangkut pada sektor domestik seperti pengendali huru-hara dalam demonstrasi, distribusi logistik, hingga manajemen lembaga permasyarakatan. Tugas-tugas kemiliteran PSMC antara lain outsourcing tentara seperti lokakarya,  pemeliharaan  alutsista,  serta  bantuan  baik  teknis  maupun  nonteknis  kemiliteran  lain untuk pemerintah (Abrahamsen & Williams, 2011).
Industri  pertahanan  berkembang  menjadi  industri  yang  memiliki  dampak  strategis  bagi masa depan pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan. Terdapat urgensi dalam mendirikan sejumlah badan  pemerintahan  dan  menegakkan  regulasi  untuk  mengawasi  kegiatan-kegiatan  industri pertahanan  sekaligus  menunjang  kebijakan  strategis  dalam  bidang  yang  sama.  Oleh  karena  itu, dibentuk badan-badan yang berfungsi sebagai regulator kegiatan PSMC di Afrika Selatan seperti PSIRA dan NCACC yang diatur dalam UU 15/1998, 56/2001 , dan 27/2006. Lebih spesifik pada UU 56/2021 yang memberikan kewenangan PSIRA dalam rangka menjalankan tugas (Daniel et al., 2004). Dalam jangka waktu delapan tahun, Afrika Selatan memiliki landasan hukum yang kuat untuk meregulasi kiprah PSMC.
Berbeda  dengan  PSIRA,  NCACC  adalah  perwujudan  UU  No.  41  Tahun  2002  tentang kontrol senjata konvensional nasional (UU NCAC) dan konstitusi Afrika Selatan (Government of South Africa 2002; 2009). Dengan amanat dari kedua aturan tersebut, pemerintah Afrika Selatan berkomitmen  dalam  menaati  hukum  internasional  dengan  pengawasan  lebih  ketat  lagi  aktivitas perdagangan  senjata  yang  juga  dilakukan  oleh  PSMC.  UU  41/2002  memberikan  landasan fundamental  pada  tupoksi  NCACC  sekaligus  menegaskan  kembali  arahan  dari  pemerintahan Afrika  Selatan  untuk  mengupayakan  perdagangan  senjata  yang  lebih  teratur  dan  terlembaga (Government of South Africa, 2009).
UU  15/1998  diundangkan  secara  resmi  september  1998,  dan  membuat  Afrika  Selatan masuk daftar kelompok negara yang mengedepankan persoalan penting regulasi kegiatan PSMC. Dunia  internasional  menetapkan  Afrika  Selatan  sebagai  percontohan  dalam  mengatur  kegiatan- kegiatan PSMC (Government of South Africa, 1998; 2009). Erinys Internasional yang beroperasi di Irak dan melibatkan pekerja dari unsur warga negara Afrika Selatan secara langsung melanggar UU 15/1998. NCACC menyatakan bahwa Irak tergolong dalam wilayah konflik, dengan demikian dapat  meningkatkan  urgensi  implementasi  dari UU  15/1998.  Menanggapi  kasus  yang  terjadi  di Irak, pemerintahan Afrika Selatan mengeluarkan RUU pelarangan aktivitas tentara bayaran atau mercenary dan  PSMC  di  wilayah  konflik.  Permintaan  pemerintahan  Pretoria  direspons  oleh parlemen  Afrika  Selatan  dengan  pengabulan  UU  27/2006.  Dinamika  ini  yang  kemudian memberikan  perubahan  sikap  dan  kondisi  lanskap  regulasi  di  Afrika  Selatan  terhadap  PSMC (Boemcken, 2013).
UU  56/2001  termasuk  kategori  perundangan  baru  yang  meregulasi  status  identifikasi personil keamanan, perusahaan kontraktor, dan manajer sebagai penyedia jasa keamanan. Lebih daripada sebatas meregulasi, mandat UU 56/2021 diperluas dengan keikutsertaan penyedia jasa terdahulu agar tidak terlibat lebih jauh seperti antara lain investigasi keamanan swasta, perusahaan jasa  pelatihan  keamanan,  perusahaan  perangkat  keamanan  dan  penyadapan  elektronik,  serta perusahaan jasa instalasi peralatan dan tenaga kerja di bidang keamanan. Fokus utama UU 56/2001 adalah penegasan kembali kewenangan PSIRA sebagai lembaga pemerintah dengan kewenangan untuk meregulasi dan mencatat PSMC (Government of South Africa, 2001; Berg & Gabi, 2011). Terakhir,  UU  27/2006  dapat  diterapkan  di  Afrika  Selatan  pada  tahun  yang  bersamaan  dengan pendirian  STTEPI.  Dapat  dikatakan  terlihat  pola  keseimbangan  hubungan  antara  perusahaan PSMC dengan pemerintah Afrika Selatan. Di satu sisi pemerintah memiliki kecenderungan dalam melindungi industri militer sebagai salah satu kekuatan ekonomi, dan di sisi lain PSMC tetap dapat melanjutkan bisnis (Bosch, 2011).
Tabel 1. Klasifikasi peran PSMC Dukungan Pertempuran Logistik, Pengadaan, Pelatihan, Lain-lain Layanan Keamanan Operasi dan kepemimpinan pertempuran Pengadaan bahan perang dan perlengkapan senjata Perlindungan pribadi & layanan pengawalan VIP Operasi kontra- pemberontakan Pengembangan dan pelatihan kekuatan Pengamanan untuk instalasi dan personel utama Pengganda paksa Perencanaan strategis Layanan pengawasan Operasi dan pemeliharaan persenjataan canggih Riset dan analisis ancaman Pengamanan untuk pengiriman bantuan kemanusiaan Intelijen dan analisis militer Dukungan logistik dan fasilitas pemeliharaan Saran manajemen krisis (misalnya tentang penculikan) Dukungan artileri Penghancuran ranjau Peretasan komputer Teknik militer Pengumpulan pajak Pengamanan omunikasi Layanan penerbangan Pelatihan keamanan staf Intersepsi sinyal Saran dan perencanaan militer Analisis risiko Audit keamanan
(Sumber: Bures, 2005: 536) Gambar 1. Anggota EO
(Sumber: Fitzgibbon, 2020)

## Kesimpulan
Dapat  disimpulkan  bahwa  di  Afrika  Selatan  terjadi  sebuah  relasi  kompleks  antara pemerintah  sebagai  pemangku  kebijakan  dengan  industri  PSMC  sebagai  pelaku  bisnis  yang bergerak  di  bidang  pertahanan.  PSMC  menjadi  jenis  industri  yang  bermula  akibat  terjadi perubahan  arah  politik  besar  diikuti  kelabilan  kondisi  politik  dan  keamanan  kawasan.  Negara mengharuskan pihak-pihak terkait seperti PSMC untuk dapat menerima kondisi yang ada dengan meminimalkan  kerugian  yang  berpotensi  dapat  timbul  selain  meraup  peluang  bagi  kepentingan ekonomi negara. Di satu sisi, PSMC diuntungkan dengan negara merekrut jasa secara profesional. Di  sisi  lain,  negara  juga  menerima  timbal  balik  berupa  kondisi  keamanan  nasional  yang  lebih terjamin ketimbang tidak menggunakan PSMC.
Memang, aktivitas  tentara bayaran bukan merupakan tindakan yang dianggap legal  atau etis di tengah-tengah komunitas internasional. Namun, kondisi keamanan domestik dan wilayah sekitar memberikan paksaan pada pihak-pihak terkait dalam rangka memanfaatkan segala sumber daya dan peluang untuk dapat memperbaiki keadaan. Ke depan, studi terkait industri PSMC dapat lebih berkembang lagi dengan kehadiran para peneliti yang multidisiplin, mengingat  isu  terkait PSMC tidak hanya menyentuh studi dalam sektor keamanan dan politik secara tradisional namun juga  merambah  pada  sektor  yang  jauh  lebih  luas  seperti  aspek  ekonomi  dan  sosial  masyarakat negara terutama sekali dalam lingkup bidang ilmu penulis dalam hubungan internasional.

## Daftar Pustaka
Abrahamsen,  R.,  Williams,  M.  C.  (2012). Security  Beyond  the  State:  Private  Security  in International Politics . New York: Cambridge University Press Anderton,  C.  H.  (1995).  “Chapter  18:  Economics  of  arms  trade,”  dalam Handbook  of  Defense Economics , Elsevier, Volume 1, pp. 523-561. Anon. (2012). The Private Security Industry . Catholic Parliamentary liaison Ofiice. Briefing paper 313.
Anon. (n.d). “South African Apartheid : The Era of Racial Abuse and Inequality”. Buzzsouthafrica. Axelrod, A., & Dubowe, M. (2014). Mercenaries: A guide to private armies and private military companies . Amerika: CQ Press
Baldwin, D. A. (1979). Power Analysis and World Politics: New Trends versus Old Tendencies. World Politics , 31(2), 161–194.
Barlow, E. (2011). Executive Outcomes: Against All Odds . Alberton: Galago.
Berg, J., & Gabi, V. (2011). Regulating Private Security in South Africa Context, challenges and recommendations.
Boemcken,  M.  V.  (2013). Between  Security  Markets  and  Protection  Rackets:  Formations  of Political Order .  Berlin: Budrich Unipress
Bosch,  M.  (2011).  South  African  Private  Security  Contractors  Active  in  Armed  Conflicts: Citizenship, Prosecution and the Right to Work.
Buress, O. (2013) Private military companies: A second best peacekeeping option? In Collective Security: Theory, Law, and Practice (pp. 247-275). New York: Cambridge University Press Business & Human Rights Resource Centre. (2009, January 11). Private security firm Erinys Intl. sued in UK over shooting of civilians in Iraq . Story.
Campbell,  D.  (2002,  October  30).  Marketing  the  new  “Dogs  of  War”  -  ICIJ.  Investigation Consortium of Investigative Journalists.
Cohen, H. J. (2000). Intervening in Africa : superpower peacemaking in a troubled continent . New York: St. Martin’s Press.
Dahl, R. A. (1956). A Preface to Democratic Theory . Chicago: The University of Chicago Press Dahl, R. A. (2007). The concept of power. Behavioral Science , 2(3), 201–215. Daniel, J., Roger, S., & Lutchman, J. (2004). State of the nation 2004–2005 . Pretoria: HSRC Press. Fitzgibbon, F. (2020). The World’s First Private Military Contractor: The South African company Executive Outcomes.
Freeman,  C.  (2015,  10  Mei).  South  African  mercenaries’  secret  war  on  Boko  Haram.  The Telegraph.
Government  of South  Africa. (1998). The Regulation of Foreign  Military Assistance Act  15 of 1998.
Government of South Africa. (2001). The Private Security Industry Regulation Act 56 of 2001. Government of South Africa. (2002). The Private Security Industry Levies Act 23 of 2002. Government  of  South  Africa.  (2006).  Prohibition  of  Mercenary  Activities  and  Regulation  of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act 27 of 2006.
Government of South Africa. (2009, August 6). National Conventional Arms Control Committee (NCACC) statement on South African arms sales regulation. Media Statements. Government of South Africa. (2021). Regulation of Foreign Military Assistance Act. Government of South Africa. (n.d.). National Conventional Arms Control Committee. Government of South Africa. (n.d.). Prohibition of Mercenary Activities and Regulation of Certain Activities in Country of Armed Conflict Act, 2006. Government Gazette Vol.509.
Harding, J. (1997). The Mercenary Business: Executive Outcomes. Review of African Political Economy Vol. 24, Issue 71, 87–97.
Howe,  H.  M.  (1998).  Private  Security  Forces  and  African  Stability:  The  Case  of  Executive Outcomes. The Journal of Modern African Studies (Vol. 36, Issue 2). Ingenhoff, D., & Klein, S. (2018). A Political Leader’s Image in Public Diplomacy and Nation Branding: The Impact of Competence, Charisma, Integrity, and Gender. In International Journal of Communication (Vol. 12).
Isenberg,  D.  (1997).  Soldiers  of  Fortune  Ltd.:  A  Profile  of  Today’s  Private  Sector  Corporate
Mercenary Firms. Center for Defense Information . Isenberg, D. (2004). Protecting Iraq’s precarious pipelines. Asia Times Online.
Jha, D. C. (1977). The Power Approach In International Politics. The Indian Journal of Political Science , 38(3), 357–374.
Juma, L., & Tsabora, J. (2014). The South African Defence Review (2012) and Private Military / Security  Companies  (PMSCs):  Heralding  a  Shift  from  Prohibition  to  Regulation? Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad , 164, 231. Kruck,  A.  (2014).  Theorising  the  use  of  private  military  and  security  companies:  a  synthetic perspective. J Int Relat Dev 17, 112–14.
Li, X., & Chitty, N. (2009). Reframing national image: A methodological framework .
van Lieshout, J. & Beeres, R. (2022). Chapter 2: Economics of Arms Trade: What Do We Know? dalam R. Beeres  et al.  (eds.), NL ARMS Netherlands Annual Review of Military Studies 2021 .
Maciąg,  M.  (2019).  Engagement  of  Executive  Outcomes  in  Sierra  Leone  –  utility  assessment.
Security and Defence Quarterly .
McCain,  J.  (2017,  April  24).  African  Solutions  to  African  Problems:  #Reviewing  Composite Warfare. The Strategy Bridge.
Murphy, J. (2015). Eeben Barlow Speaks Out (Pt. 1): PMC and Nigerian Strike Force Devastates Boko Haram.
Murphy, J. (2015). Eeben Barlow Speaks Out (Pt. 2): Development of a Nigerian Strike Force. Murphy, J. (2020, 23 Mei). Eeben Barlow: How We Devastated Boko Haram. SOFREP. Mursitama,  T.  N.,  &  Setyawan,  W.  (2012).  Emerging  Role  of  Multinational  Corporations  as Private  Military  Companies:  Converging  International  Relations  and  International Business Perspectives. International Journal of Business and Social Science , 3 (23), 205– 212.
National Assembly. (2004, September 8). South African Private Military Companies in Iraq. News and Events.
Pech, K. (2014). Executive Outcomes – A Corporate Conquest, in Cilliers, J. & Mason, P. (eds)
Peace, Profit, and Plunder: The Privatisation of Security in War-Torn African Societies . Institute for Strategic Studies: Pretoria, pp. 83-87.
Pelton, R. Y. (2006). Licensed to Kill: Privatizing the War on Terror . Crown. Peoples, C., Williams,  Nick V. (2021). Critical Security Studies: An Introduction (3 rd Edition) . New York: Routledge
Reanette, T. (2020). The Private Security Sector in South Africa: Chapter Three Private and Public Security in South Africa. In Panic City Crime and the Fear Industries in Johannesburg (pp. 17-68). Standford University Press
Senekal, B. A. (2012). South Africa’s role in the private military industry in the post-Cold War conflict  environment  with  specific  reference  to  the  South  African  connection  to  Erinys International. Southern Journal for Contemporary History, 37(2), 288-313.
Specialised  Tasks,  Training,  Equipment  and  Protection  International  (STTEPI)  (n.d).  “Mission Statement”. STTEP International.
Tayo,  T.  (2021,  February  8).  Soldiers  for  rent  in  the  Boko  Haram  crisis.  Institute  for  Security Studies. https://issafrica.org/iss-today/soldiers-for-rent-in-the-boko-haram-crisis
Tromp, B. (2004, February 4). Hired guns from SA are flooding Iraq. IOL News.
United Kingdom Parliament. (n.d). “CHAPTER 2—THE PRIVATE MILITARY COMPANIES PERSPECTIVE”. United Kingdom Parliament.
United Nations General Assembly (UNGA). (1997, 16 Oktober). A/52/495. Report by Mr Enrique Bernales Ballesteros, Special Rapporteur on the question of the use of mercenaries, para 71.
van Munster, R. (2005). Logics of Security: The Copenhagen School, Risk Management and the War on Terror .
Wæver, O. (2011). Politics, security, theory. Security Dialogue , 42 (4–5), 465–480. White,  C.  L.  (2012).  Brands  and  national  image:  An  exploration  of  inverse  country-of-origin effect. Place Branding and Public Diplomacy , 8 (2), 110–118.
Williams,  M.  C.  (2003).  Words,  Images,  Enemies:  Securitization  and  International  Politics.  In Quarterly (Vol. 47, Issue 4).
Wren, C. S. (1989, October 1). South Africa Disbands Special Police in Namibia. The New York Times .
Wrigley, C. (1999, March). The Privatisation of Violence. Campaign Against Arms Trade.
Zamyatin, D. N. (1998). Political Geographic Images and Geopolitical World Pictures.  – Polis. Political Studies . No. 6. P. 80.