## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public - inspiration

## Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru
Alex Sihol Batubara*, Ali Yusri dan Abdul Sadad
Universitas Riau, Pekanbaru, Riau - Indonesia
Email: alexsihol29@gmail.com

## Abstract
Quality  Family  Village  (Kampung  KB)  is  a  rebranding  of  the  Family  Planning  program.  This  occurred because based on the results of the 2018 evaluation, the function of the Family Planning Village had not run optimally  as  expected.  The  selection  of  Meranti  Pandak  Village  as  one  of  the  Quality  Family  Villages (Kampung KB) in Pekanbaru City was based on 3 (three) criteria, the main one being the achievement of low family  planning  and  Pre - Prosperous  Families,  from  the  regional  criteria  namely  poor,  remote,  slum  and border,  and  from  the  criteria  across  sectors,  namely  low  education  and  inadequate  infrastructure.  This research  aims  to  determine  the  implementation  of  the  Quality  Family  Village  Program  in  Meranti  Pandak Village, Pekanbaru City. The theory used is program implementation, according to Charles O Jones in (Piay et al., 2023) which is divided into three indicators, namely organization, interpretation and application. This type of research is qualitative with a descriptive approach. The data collection techniques include observation, interviews  and  documentation.  The  data  analysis  used  is  data  collection,  data  reduction,  and  drawing conclusions.  The  results  obtained  in  the  research  explain  that  the  implementation  of  the  Quality  Family Village Program in Meranti Pandak Village has not gone well.
Keywords: Implementation; family planning village; quality family

## Abstrak
Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan rebranding dari program Keluarga Berencana. Hal ini terjadi akibat berdasarkan hasil evaluasi tahun 2018 fungsi Kampung Keluarga Berencana belum berjalan optimal seperti yang diharapkan. Pemilihan Kelurahan Meranti Pandak sebagai salah satu Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Kota Pekanbaru berdasarkan 3 (tiga) kriteria, yang utama ialah pencapaian KB rendah dan Pra Keluarga Sejahtera, dari kriteria  wilayah  yaitu  miskin, terpencil, kumuh dan perbatasan, dan dari kriteria lintas sektor yaitu pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru. Teori  yang digunakan  yaitu Implementasi program,  menurut Charles O Jones dalam (Piay  et al., 2023)  yang terbagi kedalam tiga  indikator yaitu  pengorganisasian,  interpretasi, dan aplikasi. Jenis penelitian ini  yaitu  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dengan  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Analisis  data  yang  digunakan  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  yang  didapat  dalam  penelitian  menjelaskan  bahwa  Implementasi  Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak belum berjalan dengan baik.
Kata Kunci: Implementasi; kampung KB; keluarga berkualitas
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581 - 2378, E - ISSN 2580 - 5975
How  to  Cite : Batubara, A. S., Yusri, A., & Sadad, A. (2024). Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas  di  Kelurahan  Meranti  Pandak  Kota  Pekanbaru. Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi Publik, 9(1); 53 - 61. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.9.1.2024.53 - 61
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 9(1) (2024), 54 Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru

## 1. PENDAHULUAN
Sensus  Penduduk  Tahun  2020  (SP2020)  mencatat  penduduk  Indonesia  pada  bulan September  2020  sebanyak  270.203.917  juta  jiwa,  dimana  persebaran  penduduk  menurut jenis  kelamin  adalah  136.661.899  jiwa  untuk  laki - laki  dan  133.542.018  jiwa  untuk penduduk  perempuan.  Sejak  Indonesia  menyelenggarakan  Sensus  Penduduk  yang  pertama pada  tahun  1961,  jumlah  penduduk  terus  mengalami  peningkatan.  Hasil  SP2020 dibandingkan dengan Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010) memperlihatkan penambahan jumlah  penduduk  sebanyak  32,56  juta  jiwa  atau  rata - rata  sebanyak  3,26  juta  setiap  tahun. Bahkan  sampai  pertengahan  tahun  2023,  jumlah  penduduk  indonesia  tetap  mengalami peningkatan. (Badan Pusat Statistik, 2023). Apabila hal ini tidak diatasi, perkembangan laju penduduk yang tidak terkendali dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional, karena populasi  angkatan  kerja  semakin  banyak,namun  tidak  sebanding  dengan  lapangan  kerja yang tersedia (Lucyanita & Mahendra, 2024).
Struktur  penduduk  dapat  menjadi  salah  satu  modal  pembangunan  ketika  jumlah penduduk  usia  produktif  sangat  besar.  Hasil  SP2020  mencatat  mayoritas  penduduk Indonesia  didominasi  oleh  Generasi  Z  dan  Generasi  Milenial.  Adapun  Gen  Z,  merupakan generasi yang lahir pada 1997 - 2012 (saat ini berusia 8 - 23 tahun). Sedangkan Milenial yaitu generasi  yang  lahir  pada  1981 - 1996  (saat  ini  berusia  24 - 39  tahun).  Proporsi  Generasi  Z sebanyak 27,94 persen dari total populasi dan Generasi Milenial sebanyak 25,87 persen dari total populasi Indonesia.
Dengan  struktur  penduduk  demikian,  Indonesia  masih  berada  pada  periode  jendela kesempatan  untuk  menikmati  bonus  demografi.  Jika  dimanfaatkan  secara  optimal,  maka Indonesia  dapat  mempercepat  pertumbuhan  ekonomi  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  Dengan  sudah  memasuki  era  bonus  demografi,  Indonesia  harus  bersiap - siap memanfaatkan bonus demografi ini dengan sebaik - baiknya, agar bonus demografi ini benar - benar  bermanfaat  sehingga  dapat  menjadi  anugrah  (kemajuan  ekonomi).  Tetapi  bila  tidak maka bonus demografi ini menjadi sia - sia bahkan menjadi petaka (kemunduran ekonomi). (Dewi  et  al.,  2018).  Dalam  hal  ini  kontribusi  aktif  penduduk  usia  produktif  dalam perekonomian akan semakin memberikan dampak positif bagi pembangunan jika memiliki kualitas yang baik.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka  pemerintah  bertanggung  jawab  dalam pembangunan  nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila  dan  Undang - Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dimana  pada  hakekatnya  pembangunan  nasional  adalah pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan  seluruh  masyarakat Indonesia.  Dimana  pertumbuhan  penduduk  yang  seimbang  dan  mengembangkan  kualitas penduduk  serta  keluarga  akan  memperbaiki  segala  aspek  dan  dimensi  pembangunan  dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah  juga  membentuk  dan  menerbitkan  Undang - Undang  No.  52  Tahun  2009 Tentang  Perkembangan  Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga.  Dalam  Undang - Undang  tersebut  dikatakan  bahwa  Perkembangan  kependudukan  dilakukan  untuk mewujudkan  keserasian,  keselarasan,  dan  keseimbangan  antara  kuantitas,  kualitas,  dan persebaran  penduduk  dengan  daya  dukung  alam  dan  daya  tampung  lingkungan  guna menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  yang  berkelanjutan.  Selanjutnya pembangunan  keluarga  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  keluarga  agar  dapat  timbul rasa  aman,  tenteram,  dan  harapan  masa  depan  yang  lebih  baik  dalam  mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan  keluarga  berkualitas.  Oleh  sebab  itu,  maka  digagaslah  program  Kampung  Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
Secara singkat Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) merupakan rebranding dari  program  Keluarga  Berencana.  Hal  ini  terjadi  akibat  berdasarkan  hasil  evaluasi  tahun
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581 - 2378, E - ISSN 2580 - 5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 9(1) (2024), 55 Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru
2018 fungsi Kampung Keluarga Berencana belum berjalan optimal seperti yang diharapkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Meilani et al., 2019) mengatakan bahwa Kampung KB mengalami “ mati suri ” pasca pencanangan menjadi sebuah hal yang tidak terbantahkan. Disisi  lain,  hasil  kajian  Meilani  dkk  (2019)  menemukan  bahwa  sesungguhnya  masyarakat sangat  menunggu  adanya  follow  up  yang  lebih  nyata  dan  periodik  dalam  rangka pelaksanaan kampung KB.
Rebranding  Kampung  Keluarga  Berkualitas  (Kampung  KB)  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  keterpaduan  program  kependudukan,  keluarga  berencana  dan  pembangunan keluarga  dengan  pembangunan  sektor  terkait  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  hidup keluarga  dan  masyarakat.  Dengan  rebranding  ini  diharapkan  terwujudnya  integritas  dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya  guna  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  keluarga  dan  masyarakat. Dengan adanya Kampung Keluarga Berkualitas diharapkan menjadi sarana bersama antara pemerintah, swasta dan semua komponen masyarakat untuk meningkatkan kualitas manusia dan keluarga mulai dari level pemerintah terendah yaitu desa/ kelurahan (Sururi et al, 2023). Kampung  KB juga menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan - kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan (Shodiq, 2022).
Untuk  Kota  Pekanbaru,  Program  Kampung  Keluarga  Berkualitas  ini  diatur  dalam Keputusan  Walikota  Pekanbaru  Nomor  226  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Wilayah Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru Tahun 2023. Peraturan ini merupakan  hasil  dari  tindak  lanjut  atas  Instruksi  Presiden  Nomor  3  tahun  2022  Tentang Optimalisasi  Penyelenggaraan  Kampung  Keluarga  Berkualitas.  Pemilihan  Kelurahan Meranti  Pandak  ini  sendiri  sebagai  salah  satu  Kampung  Keluarga  Berkualitas  (Kampung KB) di Kota Pekanbaru bukan tanpa alasan. Berdasarkan 3 (tiga) kriteria terpilihnya suatu Desa/ Kelurahan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), yang utama ialah pencapaian  KB  rendah  dan  Pra  Keluarga  Sejahtera.  Dari  kriteria  wilayah  yaitu  miskin, terpencil, kumuh dan perbatasan. Dan dari kriteria lintas sektor yaitu pendidikan rendah dan infrastruktur kurang memadai.
Namun pada pelaksanaannya dilapangan, sejak dibentuk pada tahun 2016, Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak seperti tidak membawa perubahan yang signifikan. Hal ini terlihat dari kondisi dilapangan dimana Kelurahan Meranti Pandak masih menjadi daerah kumuh oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan beberapa permasalahan lainnya seperti  kasus  narkoba  dan  lain  sebagainya.  Berdasarkan  hal  tersebut  penulis tertarik  untuk mengambil  judul “ Implementasi  Program  Kampung  Keluarga  Berkualitas  Di  Kelurahan Meranti  Pandak  Kota  Pekanbaru ”, dalam  hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru.

## 2. KONSEP TEORI

## Implementasi Kebijakan
Implementasi  diartian  sebagai  pelaksanaan  atau  penerapan  yang  biasanya  dikaitkan dengan aktivitas untuk mencapai tujuan (Hiah & Nafi ’ ah, 2023). Menurut Anderson dalam Putri&  Wibawa  (2023)  kebijakan  adalah  suatu  tindakan  yang  mempunyai  tujuan  yang dilakukan  seseorang  pelaku  atau  sejumlah  pelaku  untuk  memecahkan  suatu  masalah.  Van meter  dan  Van  Horn  dalam  (Winarno,  2016)  membatasi  implementasi  kebijakan  sebagai tindakan - tindakan  yang  dilakukan  oleh  individu - individu  (atau  kelompok - kelompok) pemerintah  maupun  swasta  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan - tujuan  yang  telah ditetapkan dalam keputusan - keputusan kebijakan sebelumnya. Disamping itu implementasi kebijakan  secara  sederhana  menurut  (Agustino,  2016)  dapat  diartikan  sebagai  proses menerjemahkan  peraturan  kedalam  bentuk  tindakan.  Dalam  prakteknya  implementasi kebijakan  merupakan  suatu  proses  yang  begitu  kompleks  bahkan  tidak  jarang  bermuatan politis  karena  wujudnya  intervensi  berbagai  kepentingan.  Grindle  dalam  Noviyanti  et  al
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581 - 2378, E - ISSN 2580 - 5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 9(1) (2024), 56 Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru
(2021)  menyatakan,  implementasi  merupakan  proses  umum  tindakan  administratif  yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun, dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.
Menurut  Mazmanian  dan  Sebastier  dalam  (Wahab,  2014)  mendefinisikan implementasi  kebijakan  sebagai  pelaksanaan  keputusan  biasanya  dalam  bentuk  undang - undang,  tetapi  dapat  pula  berbentuk  perintah - perintah  atau  keputusan - keputusan  eksekutif yang  penting  ataupun  keputusan  badan  peradilan.  Lazimnya  keputusan  tersebut mengidentifikasikan masalah  yang  ingin  dicapai  dan  berbagai  cara  untuk  mengatur  proses implementasinya.  Serta  menurut  (Kusumanegara,  2010)  mendefinisikan  secara  lebih  luas implementasi kebijakan sebagai proses administrasi dari hukum yang didalamnya tercakup keterlibatan  berbagai  macam  aktor,  organisasi,  prosedur,  dan  teknik  yang  dilakukan  agar kebijakan  yang  telah  ditetapkan  mempunyai  akibat,  yaitu  tercapainya  tujuan  kebijakan. Menurut (Suharno, 2013) Keberhasilan implementasi sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya:  pertimbangan  para  pembuat  kebijakan,  komitmen  dan  konsistensi  para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.
Namun  ketika  membahas  pelaksanaan  suatu  program,  apakah  itu  sosial  atau pendidikan,  implementasi  merupakan  langkah  penting.  Tindakan  yang  dilakukan  untuk melaksanakan kegiatan dalam upaya mewujudkan tujuan program itu sendiri dikenal dengan istilah pelaksanaan program. Implementasi program, menurut Charles O Jones dalam (Piay et  al.,  2023)  merupakan  salah  satu  bagian  dari  sebuah  kebijakan.  Pelaksanaan  program adalah  usaha  yang  sah  untuk  mencapai  tujuan.  Menurut  Charles  O.  Jones  berjalannya program didukung oleh tiga bidang kegiatan utama:

## Pengorganisasian
Diperlukan  struktur  organisasi  yang  jelas  dalam  menjalankanprogram  sehingga  staf pelaksana  dapat  dibentuk  dari  sumber  dayamanusia  yang  berkualitas  kompeten  dan berkualitas.

## Interpretasi
Pelaksana  harus  dapat  menjalankan  program  sesuai  dengan  petunjuk  teknis  dan petunjuk pelaksanaan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai tercapai.

## Aplikasi atau penerapan
Perlu  ada  prosedur  kerja  yang  jelas  agar  program  kerja  dapat  berjalan  sesuai jadwal kegiatan sehingga tidak bertabrakan dengan program lainnya.
Menurut  definisi  yang  diberikan  di  atas,  implementasi  program  dapat  didefinisikan sebagai kegiatan yang diambil oleh orang atau otoritas terhadap sasaran atau objek dengan maksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan melalui penggunaan organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Pemerintah harus mengambil tindakan dalam bentuk menghasilkan uang dan mengelola  sumber  daya  alam  dan  manusia  agar  dapat  memenuhi  tujuan  program  dengan baik. Hasil dari tindakan pertama disebut sebagai input kebijakan, dan proses implementasi kebijakan adalah tindakan kedua menurut Ratmiko dalam (Piay et al., 2023).

## Kampung Keluarga Berkualitas
Dalam  (Aryadi  &  Agustien,  2022)  Kampung  Keluarga  Berkualitas  (Kampung  KB) pada awalnya mengambil frasa Kampung Keluarga Berencana yang mempunyai pengertian satuan  satuan  wilayah  setingkat  RW,  Dusun,  atau  yang  setara  dengan  kriteria  tertentu dimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara program Bangga Kencana, serta pembangunan  sektor  terkait  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  hidup  keluarga  dan masyarakat.  Kampung  Keluarga  Berkualitas  (Kampung  KB)  menekankan  pada  penguatan institusi  keluarga  dan  masyarakat  melalui  intervensi  program  dan  kegiatan  dengan pendekatan  siklus  hidup.  Pengembangan  Kampung  Keluarga  Berkualitas  (Kampung  KB)
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581 - 2378, E - ISSN 2580 - 5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 9(1) (2024), 57 Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru diprioritaskan  pada  wilayah  pinggiran,  miskin,  padat  penduduk, tertinggal,  terpencil,  DAS dan wilayah nelayan diseluruh tanah air. Dalam kerangka pembangunan nasional, Kampung Keluarga  Berkualitas  (Kampung  KB)  dikembangkan  sebagai  stategi  untuk  mendukung terlaksananya pembangunan Indonesia dari pinggiran.

## 3. METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan kasus yang  bersifat  deskriptif.  Jenis  penelitian  yang  dipakai  didalam  penelitian  ini  memakai pendekatan kualitatif, karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variabel, gejala atau  keadaan  dan  tidak  bermaksud  untuk  menguji  hipotesis  (Arikunto,  2010).  Menurut Denzin dan Linclon, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai  metode  yang  ada  (Pelyadina  et  al,  2022).  Metode  deskriptif  analitis  juga merupakan  pemecahan  masalah  yang  diselediki  dengan  menggambarkan  atau  melukiskan keadaan  subjek  atau  objek  penelitian  (sesorang,  lembaga,  masyarakat  dan  lain - lain),  pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta yang tampak datau sebagaimana adanya. Sumber data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder. Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Disamping  itu  teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  menggunakan model analisis interaktif sebagaimana di ungkapkan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014) yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi program menurut Charles O. Jones dapat diidentifikasi dengan melihat tiga  aktifitas  utama,  yaitu  Pengorganisasian,  interpretasi,  dan  aplikasi.  Keberhasilan penyelengaraan  kampung  KB  diukur  melalui  pengamatan  pelaksanaan  program  yang terencana  dan  terlaksana  (Timisela  et  al,  2023),  untuk  itu  analisis  implementasi  kampung KB  di  Kelurahan  Meranti  Pandak  berdasarkan  tiga  aktifitas  utama  tersebut,  disajikan sebagaimana berikut.

## Pengorganisasian
Menurut  Syukran,  et  al  (2022)  organisasi  adalah entitas  sosial  yang  dikoordinasikan secara sadar, dengan batasan yang dapat diidentifikasi secara relatif, yang berfungsi secara relative  terus  menerus  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  bersama.  Organisasi  juga merupakan  kesatuan  orang - orang  yang  melakukan  pekerjaan  dalam  ruang  lingkup administrasi. Hal ini juga dinyatakan oleh Stephen P. Robbins menuturkan organisasi adalah kesatuan  (entity)  sosial  yang  dikoordinasikan  secara  sadar,  dengan  sebuah  batasan  yang relatif  dapat  diidentifikasikan,  yang  bekerja  atas  dasar  yang  relatif  terus  menerus  untuk mecapai  suatu  tujuan  bersama  atau  sekelompok  tujuan ”. (Robbins,  1994).  Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones harus memiliki lembaga atau organisasi yang melaksanakan kebijakan tersebut. Organisasi merupakan kegiatan yang terkait dengan pembentukan atau penataan kembali tentang sumber daya, unit - unit, serta metode yang akan menjadikan program berjalan (Jones, 1996). Dalam hal ini penulis akan lebih memfokuskan pada dua aspek yang dibahas sebagai berikut:
Unit - unit/ Struktur Organisasi
Struktur  bertujuan  untuk  mengorganisir  dan  mendistribusikan  pekerjaan  diantara anggota - anggota  organisasi  sehingga  aktivitas  yang  dilakukannya  dapat  berjalan  dan mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Penataaan struktur/ unit perlu diatur melalui aturan jelas yang membatasi agar wewenang fungsi - fungsi, bagian - bagian atau posisi - posisi, tidak dilewati  olel  birokrasi.  Adanya  keteraturan  yang  jelas  akan  dapat  menghilangkan  tugas - tugas pegawai yang overlapping (tumpang tindih), demikian juga peraturan yang jelas akan dapat  menciptakan  prosedur  kerja  yang  baku.  Dalam  hal  ini  kelurahan  Meranti  Pandak
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581 - 2378, E - ISSN 2580 - 5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 9(1) (2024), 58 Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru sudah memiliki struktur Kelompok Kerja yang terdiri dari beberapa anggota yang memiliki tugas dan fungsinya masing - masing. Pelaksanaan masing - masing tugas Pokja Kampung KB kelurahan Meranti Pandak ini sempat mengalami vakum pada saat bencana wabah covid - 19. Namun  seiring  beranjak  hilangnya  wabah  covid - 19,  Camat  Rumbai  dalam  hal  ini  Vemi Herliza  S.STP  meng - SK - kan  kembali  POKJA  Kampung  KB  Kelurahan  Meranti  Pandak dengan  nomor:  19  Tahun  2022  tanggal  11  Maret  2022  tentang  Penetapan  Tim  Kelompok Kerja  (POKJA)  Kampung  KB  Kelurahan  Meranti  Pandak  Kecamatan  Rumbai  Kota Pekanbaru Tahun 2022.

## Sumber daya
Sumber  daya  memiliki  peran  penting  dalam  implementasi  kebijakan  keberhasilan implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  dari  kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya yang tersedia (Pradini & Hidayat, 2023), Sumber daya yang dimaksud dalam disini adalah yang berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu  kebijakan  atau  program  baik  dari  sumber  daya  manusia  maupun  sumber  daya finansial.  Tanpa  adanya  sumber  daya  yang  memadai,  suatu  kebijakan  atau  program  tidak berjalan  dengan  baik.  Indikator  sumberdaya  terdiri  dari  beberapa  elemen,  yaitu:  staff, informasi, wewenang, dan fasilitas (Parwati, 2022). Menurut (Hasriani et al, 2021), Sumber daya  anggaran  berperan  penting  dalam  menyukseskan  sebuah  program.  Berkaitan  dengan sumber daya finansial yang digunakan dalam operasional Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak  berasal  dari  APBN  (Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara)  melalui  DAK  (Dana Alokasi  Khusus)  Bantuan  Operasional  Keluarga  Berencana  untuk  penguatan  POKJA  dan POKTAN  Kampung  KB  yang  disalurkan  oleh  BKKBN  melalui  Dinas  Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.
Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan  Kampung  KB  Kelurahan Meranti Pandak pun  sudah  mencukupi.  Dilihat  dari  sisi  kuantitasnya,  susunan  Tim  Kelompok  Kerja (POKJA) Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak berjumlah 40 orang mulai dari Camat, Lurah dan masyarakat yang merupakan perwakilan dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW)  yang  ada  di  Kelurahan  Meranti  Pandak  itu  sendiri.  Melihat  latar  belakang pendidikan, selain ASN  Kecamatan dan Kelurahan serta PKB memang hampir seluruhnya berlatar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) kecuali Ketua Bidang Agama yaitu  Pak  Usnan,  S.Pd,  beliau  berlatar  belakang  pendidikan  Sarjana  (S - 1)  Pendidikan Agama Islam dan berkerja sebagai Guru Agama Islam di SDN 40 Kota Pekanbaru. Namun walaupun  hampir  seluruhnya  berlatar  belakang  pendidikan  SMA,  para  anggota  POKJA Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak adalah RT/RW diwilayahnya masing - masing, dan beberapa  juga  terlibat  aktif  dalam  kegiatan  lainnya  seperti  Pemberdayaan  Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT).

## Interpretasi
Interpretasi ( Interpretaton ) merupakan aktivitas penterjemahan, penafsiran, penjelasan substansi  dari  suatu  kebijakan  dalam  bahasa  yang  lebih  operasional  dan  mudah  dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan  serta  layak  dilaksanakan  (Areros,  2013).  Interpretasi  bukanlah  hal  yag  mudah, karena  setiap  orang  memiliki  pemikiran  dan  penafsiran  yang  berbeda - beda.  Interpretasi adalah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Agar tidak terjadi kebingungan apa yang akan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, maka mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga para  pelaksana  dapat  mengetahui  dengan  pasti  tujuan  apa  yang  hendak  dicapai  dalam implementasi  kebijakan  tersebut.  Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  interpretasi  dari  para pelaksana  kebijakan  harus  mengetahui  dengan  baik  mengenai  substansi  kebijakan,  makna kebijakan,  dan  tujuan  kebijakan  agar  penfsiran  ini  tidak  menyimpang  dari  kebijakan tersebut.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581 - 2378, E - ISSN 2580 - 5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 9(1) (2024), 59 Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru
Berdasarkan hasil temuan dan wawancara di lapangan, Secara administrasi seharusnya pelaksanaan Kampung KB dilapangan sudah cukup baik, hal ini dilihat dari Peraturan yang mengaturnya  mulai  dari  Instruksi  Presiden  sampai  yang  terendah  SK  Kampung  KB  itu sendiri yang dikeluarkan oleh Kecamatan serta adanya Pedoman Pelaksanaan Kampung KB itu  sendiri.  Hal  ini  juga  didukung  ada  intervensi  oleh  BKKBN  Provinsi  Riau  dan  Dinas Pengendalian  Penduduk  dan  Keluarga  Berencana  Kota  Pekanbaru  dengan  memberikan pelatihan kepada PKB dan Kader POKJA Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak, baik itu kegiatan  pelatihan  secara  khusus  atau  dengan  cara  membina langsung  dilapangan.  Namun kenyataan  dilapangan  berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  diketahui  bahwa  dalam pelaksanaan  kegiatan  Kampung  KB  belum  berjalan  maksimal  sebagaimana  mestinya, dikarenakan  kemampuan  interpretasi  atau  pemahaman  yang  berbeda  dari  masing - masing Kader  POKJA  Kampung  KB.  Selain  itu  pergantian  Kader  ditengah  jalan  juga  menjadi penyebab  kurangnya  interpretasi  Kader  terhadap  Kampung  KB  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini diketahui jjuga bahwa masyarakat banyak  yang tidak mengetahui tentang adanya  Program Kampung KB ini. Adapun masyarakat yang mengetahui tentang adanya Program Kampung KB ini, mereka hanya mengetahui Posyandu saja  yang bertugas ngajak ibu - ibu untuk ikut KB. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal interpretasi baik itu Tim POKJA Kampung KB itu sendiri maupun masyarakat sebagai sasaran program tidak berjalan dengan baik

## Aplikasi
Aplikasi  atau  penerapan  seringkali  merupakan  suatu  proses  dinamis  dimana  para pelaksananya  ataupun  para  petugas  diarahkan  oleh  pedoman  program  maupun  patokan - patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Penerapan dari sisi lain  merupakan  fenomena  yang  kompleks,  dan  mungkin  dapat  dipahami  sebagai  proses, keluaran  (out  put)  maupun  sebagai  hasil  (Tefa,  2016).  Sebuah  kebijakan  akan  sukses/ berhasil  jika  dapat  diaplikasikan/  diterapkan  jika  tidak  dapat  diterapkan  hanya  merupakan tumpukan  kertas  belaka.  Karena  itu,  Jones  (1994)  mengatakan aplikasi,  adalah “ ketentuan yang bersifat tetap dalam pelayanan untuk mencapai sasaran program ”. Melalui aplikasi ini diharapkan  akan  muncul  respon  dari  kelompok  sasaran  (target  group).  Tegasnya,  dengan aplikasi  kebijakan  akan  dapat  diketahui  apakah  lingkungan  menerima  atau  menolak implementasi dan hasil kebijakan tersebut. Karena itu, mengaplikasikan kebijakan bukanlah hal yang mudah, bahkan bisa menimbulkan tantangan yang harus dihadapi implementor.
Berdasarkan  data  dan  informasi  yang  diperoleh,  pada  awal  pembentukan  Kampung KB  Kelurahan  Meranti  Pandak  tahun  2017 - 2019,  memiliki  Rencana  Kerja  Masyarakat (RKM) dan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKM tersebut, namun karena kondisi pada saat itu dan sudah berlalu cukup lama, PKB dan  Ketua POKJA tidak dapat menjukkan dokumen bukti pelaksanaan kegiatan tersrbut.
Kemudian  pada  tahun  2020 - 2022  POKJA  Kampung  KB  Kelurahan  Meranti  Pandak sempat  vakum  dikarenakan  adanya  wabah  COVID - 19.  Berdasarkan  pernyataan  PKB  dan Ketua POKJA bahwa sebenarnya Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak ada melakukan kegiatan  selama  masa  tersebut,  namun  memang  tidak  banyak  dan  terbatas.  Bukti  laporan kegiatanya sebenarnya ada dan dapat dilihat pada website Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak, karena membuat laporan kegiatan pada website tersebut sebenarnya menjadi wajib bagi  seluruh  Kampung  KB  di  Indonesia,  karena  pemerintah  Pusat  melihat  kinerja  dan pelaksanaan Kampung KB di lapangan melalui website tersebut. Namun sampai penerlitian ini selesai ditulis, website tersebut tidak dapat dibuka, sehingga peneliti tidak dapat melihat apa - apa  saja  kegiatan  yang  sudah  dilakukan  POKJA  Kampung  KB  Kelurahan  Meranti Pandak pada masa tahun 2020 - 2022 tersebut.
Berdasarkan  hasil  penelitiaan,  dapat  diketahui  bahwa  aplikasi/  pelaksanaan  kegiatan Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat hanya 3 (tiga) dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan yang terlaksana. Selanjutnya administrasi laporan kegiatan  yang  bisa  dibilang  tidak  ada,  sehingga  adapun  kegiatan - kegiatan  lain  yang disampaikan Ketua POKJA Kampung KB Kelurahan Meranti Pandak tidak dapat dibuktikan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581 - 2378, E - ISSN 2580 - 5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 9(1) (2024), 60 Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru kebenarannya ketiga kegiatan yang tercatat diatas. Namun berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan  memang  POKTAN  BKB,  BKR,  BKL  dan  UPPKA  sudah  terbentuk  dan  sudah ada orang - orangnya. Hal ini bisa dilihat dari informan penulis pada wawancara interpretasi diatas.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  dilakukan,  observasi,  dan  wawancara  tentang Implementasi  Program  Kampung  KB  di  Kelurahan  Meranti  Pandak,  Kecamatan  Rumbai, Kota  Pekanbaru  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Implementasi  Program  Kampung Keluarga  Berkualitas  di  Kelurahan  Meranti  Pandak  belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini terlihat dari beberapa indikator yang telah di tetapkan yaitu Pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi belum berjalan sepenuhnya dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2016). Dasar - Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi) . Alfabeta.
Areros, W. A. (2013). Aspek Interpretasi Pada Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan  Oleh  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Kota  Manado. Sosiohumaniora , 15 (3),
312 - 318.
Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Rineka
Aryadi,  T.,  &  Agustien,  S.  (Eds.).  (2022).  Modul  3  Kampung  Keluarga  Berkualitas.  Pusat Pendidikan  Dan  Pelatihan  Kependudukan  Dan  Kb  Badan  Kependudukan  Dan  Keluarga Berencana Nasional.
Badan Pusat Statistik, 2023
Dewi, S., Listyowati, D., & Napitupulu, B. E. (2018). Bonus demografi di Indonesia: suatu anugrah atau  tantangan. Journal  of  Information  System,  Applied,  Management,  Accounting  and Research , 2 (3), 17 – 23. http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/44
Hasriani,  H.,  Yunus,  R.,  &  Hamsinah,  H.  (2021).  Implementasi  Program  Kampung  Keluarga Berencana  di  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan. Spirit  Publik:  Jurnal  Administrasi Publik , 16 (2), 137 - 149.
Hiah,W,  N,  F.,  &  Nafi ’ ah,  B,  A.  (2023).  Implementasi  Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan Pada  Pekerja  Formal  Di  BPJS  Ketenagakerjaan  Tanjung  Perak. Public  Inspiration:  Jurnal Administrasi Publik , 8 (2); 67 - 75. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.8.2.2023.67 - 75 Kusumanegara, S. (2010). Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik . GAVA MEDIA.
Lucyanita,  D.,  &  Mahendra,  G.  K.  (2024).  Analisis  Implementasi  Kampung  KB  (Keluarga Berkualitas) di Kalurahan Bimomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. Journal of Social and Policy Issues , 1 - 5.
Meilani,  N.  L.,  Wicaksono,  B.,  Lilestina,  S.,  &  Subeqi,  A.  T.  (2019).  Strategi  Penguatan  Modal Sosial  Dalam  Pelaksanaan  Program  Kampung  Kb  Di  Kabupaten  Pelalawan  Dan  Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Jurnal Niara , 12 (1), 9 – 18. https://doi.org/10.31849/nia.v12i1.2148 Noviyanti,  N,  M.,  Raka,  A,  A,  G.,  Larantika,  A,  A,  A,  D.  (2021).  Implementasi  E - Government dalam  Proses  Pelaporan  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Daerah  di  Kabupaten  Badung. Public Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik , 6 (2):  85 - 96.  DOI:  https://doi.org/10.22225/ pi.6.2.2021.85 - 96
Parwati,  D.  P.  O.  H.  (2022).  Implementasi  Fungsi  DPRD  Provinsi  Bali  dalam  Percepatan Penanganan  Pandemi  Covid - 19. Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi  Publik , 7 (2):  104 - 113. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.7.2.2022.104 - 113
Pelyadina,  D.,  Khairunnisyah,  T.,  Junaidi,  J.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Pelayanan  Daring
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, ISSN 2581 - 2378, E - ISSN 2580 - 5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 9(1) (2024), 61 Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kelurahan Meranti Pandak Kota Pekanbaru
Melalui  Aplikasi “ Aku  Mandiri ” di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Ogan Ilir. PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik , 3 (1), 38 - 53, doi: 10.47753/pjap.v3i1.41
Piay, E. P. R., Pangkey, M. S., & Palar, N. (2023). Implementasi Program Gotong Royong Di Desa Lompad Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. IX(4), 366 – 378
Pradini,  F.  A.,  &  Hidayat,  E.  (2023).  Implementasi  Pelayanan  Penerbitan  Akta  Kelahiran  Balita Menggunakan  Klampid  New  Generation  di  Kelurahan  Dupak. Public  Inspiration:  Jurnal Administrasi Publik , 8 (2); 96 - 103. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.8.2.2023.96 - 103
Putri,  N.  K.  M.,  &  Wibawa,  I.  G.  A.  (2023).  Implementasi  Kebijakan  Pajak  Progresif  Bagi Kendaraan  Bermotor  di  Kantor  Samsat  Kota  Denpasar. Public  Inspiration:  Jurnal Administrasi Publik , 8 (1): 42 - 49. DOI: https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.42 - 49
Shodiq,  M.  (2022).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Kampung  Berkualitas  Pada  Masa Pandemi Covid - 19. BESTARI , 2 (2).
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Alfabeta Suharno, M. S. (2013). Dasar - Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan (2nd Ed.)
Sururi, A., Malik, A., Zainuri, A., Mulyasih, R., & Berthanilla, R. (2023). Efektivitas Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Kampung Keluarga Berkualitas Desa Mongpok Kabupaten Serang. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah , 5 (4), 45 - 63.
Syukran,  M.,  Agustang,  A.,  Idkhan,  A.  M.,  &  Rifdan,  R.  (2022).  Konsep  organisasi  dan pengorganisasian dalam perwujudan kepentingan manusia. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik , 9 (1), 95 - 103.
Tefa,  G.  (2016).  Penerapan  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Pelayanan  Pembuatan  Kartu Keluarga  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur). Jurnal Politikologi , 67 - 79.
Timisela,  N.  R.,  Leatemia,  E.  D.,  Polnaya,  F.  J.,  Kembauw,  E.,  Mailoa,  M.,  Nurjannah,  N.,  ...  & Ayhuan,  S.  A.  (2023).  Implementasi  Pemberdayaan  Kampung  Keluarga  Berkualitas  Dalam Rangka  Percepatan  Penurunan  Stunting. NUSANTARA:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan  Sosial , 10 (2), 572 - 576.
Wahab, S. A. (2014). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model - Model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari (Ed.)) . PT Bumi Aksara
Winarno,  B.  (2016). Kebijakan  Publik  Era  Globalisasi  (T.  Admojo  (Ed.)). CAPS  (Center  of Academic Publishing Service).