## URGENSI PEMILIHAN KEPALA OTORITA MELALUI DEMOKRASI PERWAKILAN DENGAN SISTEM PENUNJUKAN LANGSUNG

## Mahardika Dewi Mentari*
Magister Ilmu Hukum, Universitas Udayana e-mail: mahardikadewimentari@gmail.com

## Abstrak
Ibu  Kota  Nusantara  (IKN)  merupakan  wilayah  yang  ditetapkan  sebagai  Ibu  Kota Negara  Republik  Indonesia  menggantikan  Provinsi  DKI  Jakarta,  sebagai  satuan  pemerintah daerah  provinsi  yang  bersifat  khusus  IKN  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Otorita  yang pengangkatannya ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden dengan melalui konsultasi  pada  DPR  sebagai  unsur  perwakilan  rakyat  dengan  menggunakan  demokrasi perwakilan atas dasar penunjukan langsung. Artikel ini secara mendalam membahas mengenai frasa  demokratis  dalam  ketentuan  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945,  urgensi  pemilihan  kepala Otorita  dengan  penunjukan  langsung,  peran  serta  rakyat  dalam  kontestasi  pemilihan  Kepala Otorita.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada data sekunder serta studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel jurnal, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  frasa  demokratis  dalam  ketentuan  Pasal  18  ayat  (4) UUD  1945  tidak  terakomodir  dalam  UU  Ibu  Kota  Negara,  yang  mana  urgensi  pemilihan dengan  penunjukan  langsung  untuk  jabatan  Kepala  Otorita  adalah  untuk  memotong  alur birokrasi  dan  mempercepat  investasi  di  IKN  dengan  pertimbangan  tidak  tersedianya  APBD IKN sebagai wilayah baru untuk mengadakan Pilkada sebagaimana wilayah setingkat provinsi baru di Indonesia.
Kata kunci: Ibu Kota Nusantara, Pemilihan Kepala Otorita, Demokrasi.

## Abstract
The Nusantara Capital City (IKN) is a designated region as the Capital of Indonesia, replacing the DKI Jakarta. As a special administrative region, IKN led by a Chief Authority, whose  appointment  is  directly  designated,  appointed,  and  terminated  by  the  President  in consultation with  the DPR. This article delves deeply into the democratic phrase within  the provisions of Article 18 paragraph (4) of the UUD 1945. The importance of electing the Chief Authority through direct appointment, and the participation of the people in the election of the Chief  Authority.  This  research  is  a  normative  empirical  legal  study,  utilizing  a  legislative framework approach which refers to secondary data, laws, books and journal articles, based on  qualitative  analysis.  The  results  of  this  research  indicate  that  the  democratic  phrase  in Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution is not accommodated in the Ibu Kota Negara Law. The urgency of the election by direct appointment to the position of Head of Authority is to cut the flow of bureaucracy and accelerate investment in IKN taking into consideration the unavailability  of  the  IKN  APBD  as  a  new  region  to  hold  regional  elections  like  the  new province-level regions in Indonesia.

## Keywords: The Nusantara Capital City, Chief Authority, Democracy

## A. Pendahuluan
Polemik  perpindahan  Ibu  Kota  Negara  Republik  Indonesia  yang  saat  ini  berlokasi  di Provinsi  DKI  Jakarta  menjadi  Ibu  Kota  Nusantara  (“IKN”)  yang  terletak  di  Provinsi Kalimantan  Timur  telah  dituangkan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara  (“UU  Ibu  Kota  Negara”).  Perpindahan  tersebut  mendapatkan  respon  beragam  dari berbagai  lapisan  masyarakat,  baik  respon  berupa  dukungan,  kritikan  maupun  bentuk ketidaksetujuan yang dituangkan dalam dialektika  ilmiah. 1 Perpindahan Ibu Kota Negara ke IKN  merupakan  inisiatif  monumental  yang  dilakukan  pemerintah  sebagai  jawaban  atas berbagai  tantangan  yang  dihadapi  Provinsi  DKI  Jakarta,  antara  lain  kepadatan  penduduk, polusi, dan tingginya risiko bencana alam. 2
Setidaknya sampai dengan saat ini telah ada 10 (sepuluh) permohonan Judicial Review yang diajukan terhadap UU Ibu Kota Negara berdasarkan data Laporan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 3 Bahwa salah satu materi UU Ibu Kota Negara yang diuji melalui Judicial Review adalah ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) UU Ibu Kota Negara  yang  dinilai  bertentangan  dengan  Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia,  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (“UUD  1945”).  Dengan  banyaknya pengujian  undang-undang  yang  ditujukan  kepada  UU  Ibu  Kota  Negara  menempatkannya dalam  2  (dua)  urutan  tertinggi  undang-undang  yang  diuji  dan  diajukan  kepada  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Judicial Review dengan nomor register perkara 39/PUU-XX/2022 yang diajukan kepada Mahkamah  Konstitusi  pada  tanggal  15  Maret  2022,  dengan  dasar  Pemohon  berdasarkan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan  dirinya  dalam  memperjuangkan  haknya  secara  kolektif  untuk  membangun masyarakat,  bangsa,  dan  negaranya.” Sehingga  Pemohon  memiliki legal  standing untuk mengajukan pengujian UU Ibu Kota Negara secara formil dengan alasan kurangnya partisipasi masyarakat, tidak dilibatkannya DPD dalam pembahasan  UU Ibu Kota Negara serta publikasi
1 Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Urgensi  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara” , melalui: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota- Negara.html
2 Alfath Satria Negara Syaban, Seth Appiah-Opoku, “Building Indonesia’s new capital city: An in-depth analysis of  prospects  and  challenges  from  current  capital  city  of  Jakarta  to  Kalimantan.  In Urban , Planning  and Transport Research ” Taylor and Francis Ltd.: Abingdon, Volume 11, Issue 1 (2023), hlm. 2.
3 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  “Menata  Sistem  Demokriasi  Konstitusional,  Laporan  Tahunan Mahkamah Konstitusi 2022” ( Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2022), hlm.
6 .
secara masif terkait dengan perpindahan ibu kota negara ke IKN. Selanjutnya alasan materiil yang  disampaikan  oleh  Pemohon  dalam  materi Judicial  Reviewnya adalah  menyangkut kedudukan Kepala Otorita yang setingkat dengan  Menteri. Dimana sesuai dengan konstitusi UUD  1945  Menteri  adalah  pembantu  Presiden  yang  membidangi  urusan  tertentu  dalam pemerintahan. Sedangkan kepala pemerintahan daerah setingkat provinsi adalah membidangi suatu wilayah daerah administrative tertentu yang dikepalai oleh seorang Gubernur. 4
Pada  tanggal  14  Juni  2022,  juga  telah  diajukan Judicial  Review kepada  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia  dengan  nomor  register  perkara  66/PUU-XX/2022. 5 Para Pemohon  menggugat  mengenai  pengangkatan  Kepada  Otorita  dengan  sistem  penunjukan langsung  oleh  Presiden  dengan  melalui  konsultasi  bersama  DPR.  Dengan  dasar  pemikiran bahwa  para  pemohon  merasa  hak-haknya  sebagai  warga  negara  telah  dirugikan  perihal pengangkatan  Kepala  Otoritas  dan  Wakil  Kepala  Otorita  dengan  sistem  perwakilan  tanpa melibatkan  unsur  partisipasi  masyarakat  secara  langsung  sebagaimana  pemilihan  umum kepada daerah untuk mengangkat gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi.
Sebelum  diundangkannya  UU  Ibu  Kota  Negara  pada  tanggal  15  Februari  2022 sebagaimana telah disempurnakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023  yang  diundangkan  pada  tanggal  31  Oktober  2023.  Indonesia  sebagai  suatu  negara kesatuan, saat itu belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai Ibu Kota Negara. Hal demikian secara tegas dinyatakan dalam konsideran UU Ibu Kota  Negara  yang  menyatakan  bahwa  Indonesia  belum  memiliki  Undang-Undang  yang mengatur  mengenai  Ibu  Kota  Negara,  dan  menyatakan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2007  tentang  Pemerintahan  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  sebagai  Ibukota Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  hanya  mengatur  penetapan  Provinsi  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun UU tersebut bukan dimaksudkan secara khusus untuk mengatur mengenai Ibu Kota Negara. Sehingga UU Ibu  Kota  Negara  yang  dibentuk  dengan  tujuan  utama  untuk  memindahkan  lokasi  Ibu  Kota Negara  ke  Kalimantan  Timur,  sekaligus  difungsikan  sebagai  Undang-Undang  baru  yang mengatur secara komprehensif mengenai Ibu Kota Negara. Ibu Kota Negara yang dipindahkan selanjutnya  diberi  nama  Nusantara  dan  dikenal  dengan  Ibu  Kota  Nusantara,  memiliki
4 Putusan Mahkamah Konsititusi Republik Indonesia Nomor 39/PUU-XX/2022, tanggal 11 Mei 2022, 2-8.
5 Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, “Menggugat Konstitusionalitas Aturan Pengangkatan Kepala Otorita IKN”, melalui: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18311
pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang diberi nama Otorita Ibu Kota Nusantara yang merupak lembaga setingkat kementerian dan dipimpin oleh seorang Kepala Otorita IKN. 6 Kepala  Otorita  sebagaimana  didefinisikan  dalam  UU  Ibu  Kota  Negara  adalah  kepala Pemerintah  Daerah  Khusus  Ibu  Kota  Nusantara,  sebagai  suatu  pemerintahan  daerah  yang bersifat khusus setingkat provinsi. 7 Berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta yang meskipun saat itu telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, namun untuk pemerintahan daerah di DKI Jakarta sebagai suatu wilayah setingkat provinsi, dipimpin oleh seorang Gubernur. IKN dalam hal ini justru memiliki sistem pemerintahan baru pada sistem pemerintahan di Indonesia, dengan menyatakan bahwa kedudukan Kepala Otorita adalah  setingkat  menteri.  Namun  dalam  hal  ini  IKN  merupakan  suatu  daerah  yang  spesifik sebagai  suatu  pemerintahan  daerah,  sedangkan  kementerian  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara  adalah  perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 8 Selanjutnya UU Ibu Kota Negara menyatakan bahwa kedudukan kementerian di IKN dengan tugas menyelenggarakan urusan  tertentu  dalam  pemerintahan  untuk  membantu  presiden  dalam  menyelenggarakan pemerintahan negara.
Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Frasa demokratis pada UUD 1945 adalah erat kaitannya dengan peran serta masyarakat dalam pemilihan umum untuk menentukan kepala daerah setingkat Gubernur. Hal demikian diharapkan dengan adanya partisipasi rakyat secara langsung dalam memilih kepada daerahnya maka aspirasi rakyat akan terdengar dan terwujudnya tujuan negara demokratis sebagaimana dimaksud dalam konstitusi negara. UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan puncak hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai suatu batasan bagi Negara agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang di luar batas yang diatur dalam UUD 1945. 9 Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dijadikan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898.
7 Addriana Della Nasution, “ Potensi Pelanggaran Konstitusional terkait Eksistensi Kepala Otorita dalam Undang- Undang tentang Ibu Kota Negara”, Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara 2, 2 (2023): 106.
8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008  tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.
9 Mahfud Md, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 28-29.
yang lebih rendah berdasarkan prinsip lex superior derogat legi inferiori. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini berfokus pada permasalahan yang dikaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimanakah pemilihan secara demokratis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 berkaitan dengan pemilihan Kepala Otorita, serta bagaimanakah urgensi demokrasi perwakilan dengan penunjukan langsung dalam pemilihan Kepala Otorita pada sistem pemerintahan Indonesia serta bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Otorita.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan peraturan  perundang-undangan  dalam  perumusan  UU  Ibu  Kota  Negara  dikaitkan  dengan ketentuan  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945  dan  pendekatan  konseptual  mengenai  demokrasi, demokrasi  perwakilan,  dan  demokrasi  langsung.  Metode  pendekatan  dengan  pendekatan peraturan  perundang-undangan  yang  digunakan  dalam  memahami  hierarki  serta  asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. 10 Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, UU Ibu Kota Negara, UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, serta UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  Selanjutnya bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, artikel, hasil kajian diskusi ilmiah dan hasil  karya  tulis  lainnya 11 .  Selanjutnya  bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang memberikan  petunjuk  terhadap  bahan  hukum  primer.  Hasil  penelitian  ini  dianalisis  secara kualitatif  dengan  pendekatan  normatif  yuridis  melalui  pendekatan  peraturan  perundang- undangan dan konseptual. Metode analisis kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui urgensi demokrasi perwakilan dalam pemilihan Kepala Otorita.

## C. Pembahasan
1. Pemilihan  Secara  Demokratis  Berdasarkan  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945  dalam Pemilihan Kepala Otorita
Secara  etimologis  bahwa  yang  dimaksud  dengan  demokrasi  adalah  suatu  bentuk pemerintahan  oleh  rakyat,  yang  berasal  dari  kata  dasar  “ demos ”  berarti  rakyat  dan
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 96.
11 Amiruddin dan Zainal Askin, Pengantar Metode Penulisan Hukum (Jakarta:  Rajawali  Pers, 1991),    hlm. 12.
“kratos”/”kratein” berarti pemerintahan, yang secara  sederhana diterjemahkan sebagai suatu pemerintahan  dari  rakyat. 12 Abraham  Lincoln  mengartikan  demokrasi  sebagai  suatu  sistem pemerintahan  yang  berasal  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat. 13 Demokrasi  menurut  Hans  Kelsen bermula dari konsep kebebasan yang ada dalam pemikiran manusia 14 yang melahirkan suatu pemahaman  mengenai  suara  mayoritas  dan  suara  minoritas.  Dimana  suara  mayoritas  pada masyarakat demokratis hanya dapat berjalan apabila segenap rakyat diperbolehkan turut serta dalam pembentukan tatanan hukum. 15 Pada perkembangannya istilah demokrasi mengandung pengertian yang berbeda-beda dari para ahli. Dimana para ahli sepakat bahwa suatu demokrasi yang  ideal  harus  mengandung  partisipasi  yang  efektif,  hak  yang  seimbang  dalam  pemilihan umum, pemilihan umum yang terbuka, serta adanya pengaturan mengenai hak-hak dasar. 16
Demokrasi  dijelaskan  sebagai  bentuk  pemerintahan  dimana  hak-hak  untuk  membuat keputusan  politik  digunakan  langsung  oleh  rakyat  pada  suatu  wilayah  teritori  yang diaktualisasikan  melalui  prosedur  pemerintahan  mayoritas,  yang  dikenal  dengan  istilah demokrasi langsung. Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di  lembaga  perwakilan  rakyat.  Wakil-wakil  rakyat  dalam  bentuk  eksekutif  pada  lembaga pemerintahan merupakan wakil yang dipilih oleh rakyat, sehingga bentuk pertanggungjawaban pula ditujukan pada rakyat. 17 Demokrasi sebagai suatu warga negara merupakan amanat sila ke-4  (empat)  Pancasila  sebagai  landasan  ideologi  bangsa  Indonesia, “Kerakyatan  yang dipimpin oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat. 18 Hak demokrasi warga negara sebagaimana              diatur pada ketentuan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap warga negara  berhak   memperoleh  kesempatan  yang  sama  dalam  pemerintahan.  Konstitusi  telah mengatur mengenai hak demokrasi warga negara sebagai bentuk penghargaan yang merupakan
12 Council  of  Europe  Portal,  “Democracy”, https://www.coe.int/en/web/compass/democracy (diakses  pada  2 Desember 2023).
13 Richard  A.  Epsten,  “Direct  Democracy:  Government  of  People,  By  The  People  and  For  The  People ”  34 Harvard Journal of Law and Public Policy 819 (2011): 1.
14 Thalhah,  Hm.  "Teori  Demokrasi  dalam  Wacana Ketatanegaraan  Perspektif  Pemikiran  Hans  Kelsen." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 16, No. 3, (2009): 413-422.
15 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, (Banding: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2006), hlm. 407.
16 Shapiro, Ian, Dahl, Robert A. and Froomkin, David. "Democracy" https://www.britannica.com/topic/democracy (diakses pada 3 Desember 2023).
17 Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik , (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 204.
18 Mahfud  MD, Membangun  Polkitik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi ,  (Jakarta:  Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), hlm. 17-18.
suatu  usur  esensi  dalam  pemerintahan. 19 Selanjutnya  demokrasi  adalah  sebuah  bentuk pemerintahan yang mengklaim kesetiaan terhadap martabat manusia yang tinggi, melanjutkan pendidikan kewarganegaraan, dan dengan pendidikan membantu manusia secara keseluruhan menjadi lebih beradab. 20
Pemerintah Daerah diatur pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa  kepala  daerah  tingkat  provinsi  kabupaten  dan  kota  dipilih  secara  demokratis. Pemikiran  Hans  Kelsen  mengenai  demokrasi  melahirkan  adanya  peranan  rakyat  dalam pemilihan  umum,  yang  bertujuan  memilih  fungsi  eksekutif  dalam  suatu  negara  yang mendasari  adanya  sistem  perwakilan  dengan  harapan  adanya  kepala  pemerintahan  yang dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  maka  kepala  tersebut  akan  bertanggung  jawab  dan memiliki beban moral pada rakyat yang telah mengusung dan memilihnya. 21 Unsur partisipasi rakyat  dalam  suatu  negara  demokrasi  menduduki  posisi  tertinggi  yang  ditandai  dengan terakomodasinya  kepentingan  dan  suara  rakyat  dalam  struktur  pemerintahan  dengan menggunakan  pemilihan  langsung  oleh  rakyat  sebagai  pesta  demokrasi.  Pada  sistem pemerintahan  yang  demokratis,  diharapkan  suara  rakyat  dapat  tersalurkan  pada  wakil- wakilnya yang menduduki jabatan eksekutif untuk mengambil arah kebijakan suatu negara. Tujuan dari pemerintahan yang demokratis dan bersumber dari rakyat adalah terbentuknya sistem pemerintahan yang tidak otoriter.
Perbedaan prinsip yang  mendasar pada negara demokrasi dan negara otokrasi adalah pada  pemerintahan  di  negara  demokrasi  para  kepala  negara  maupun  kepala  pemerintahan bukanlah suatu nilai yang mutlak, melainkan suatu nilai yang sepenuhnya bersifat relatif dan menjalankan kekuasaan yang bersumber dari rakyat. Sehingga dalam hal ini kepala daerah yang dipilih oleh rakyat  merupakan seorang kepala  yang dipilih untuk menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan untuk jangka waktu tertentu. 22 Sedang pada negara otokrasi pemerintahan dipimpin oleh satu orang tanpa melibatkan aspirasi dan suara rakyat mayoritas yang dipilih melalui ajang pemilihan umum. Perbedaan keduanya melahirkan Kepala dengan tanggung  jawab  yang  berbeda,  dimana  dalam  negara  demokrasi  seorang  Kepala  memiliki tanggung  jawab  moral  kepada  rakyat  sedang  pada  negara  otokrasi  tanggung  jawab  murni ditujukan kepada negara dan sistem pemerintahan yang mengusungnya.
19 Indra Pahlvi, “Pilihan Gubernur Secara Demokratis: Studi Terhadap Gagasan Dipilih Kembali     oleh DPRD di Provinsi Bengkulu” Bengkulu Kajian Vol.15, No. 3 , (2022): 7.
20 Op.Cit , 251.
21 Vinx, Lars, Kelsen's Theory of Democracy—Reconciliation with Social Order', Hans Kelsen's Pure Theory of Law: Legality and Legitimacy (Oxford, 2007; online edn, Oxford Academic, 1 Jan. 2009)
22 Ibid.
Oleh karena kepala daerah yang dipilih oleh rakyat secara demokratis melalui pemilihan umum, mengemban amanat rakyat sehingga dalam diri kepala daerah yang demikian timbul suatu kewajiban publisitas serta laporan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka yang menjalankan kekuasaan. Hal demikian memiliki perbedaan dengan prinsip pada negara otokrasi, dimana seorang kepala tidak memiliki kewajiban untuk melakukan publisitas atas kebijakan-kebijakan  yang  diambilnya.  Di  negara  otokrasi,  para  kepala  bersifat  transenden kepada  rakyat,  sehingga  di  negara  yang  menganut  paham  demikian,  maka  individu  yang berkuasa  selalu  dianggap  lebih  unggul,  serta  tidak  tunduk  pada  tatanan  sosial.  Sehingga mereka  pada  dasarnya  tidak  bertanggung  jawab  kepada  rakyat,  hal  demikian  tentu  sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh negara-negara demokratis yang seharusnya dapat menerapkan setidaknya pemilihan langsung untuk menghasilkan pimpinan yang diharapkan oleh rakyat. 23
Bentuk  demokrasi  langsung  maupun  perwakilan  pada  dasarnya  berpotensi  dan memberikan sumbangsih untuk mewujudkan masyarakat demokratis menjadi lebih baik dan berguna bagi pengembangan kedewasaan berpikir rakyat dalam kehidupan sosial, politik, dan pemerintahan di negaranya. Dalam suatu negara yang demokratis juga memandang adanya kesetaraan dalam politik dan dapat melindungi hak-hak individu rakyat yang tergabung dalam hak  asasi  manusia,  termasuk  hak  untuk  memperoleh  penghidupan  yang  layak,  hak  untuk berkumpul  dan  menyatakan   pendapat  secara  bebas  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan koridor  dan  pembatasan  mengenai  ketentuan  umum,  kesusilaan  dan  peraturan  perundang- undangan.  Hak  demokrasi  rakyat  yang  telah  dituangkan  dalam  UUD  1945,  selanjutnya diejawantahkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  (“UU  HAM)”  yang  pada  bagian  kedelapan  Pasal  43,  secara  khusus  mengatur mengenai hak turut serta dalam pemerintahan. Konstitusi dan UU HAM, memberikan ruang bahwa seluruh  rakyat memiliki hak demokrasi untuk turut serta dalam  pemerintahan, serta hak  untuk  memilih  dan  dipilih  dalam  pemilihan  umum,  yang  juga  menyatakan  bahwa pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  dengan  cara  yang  demokratis.  Namun  UU  Ibu  Kota Negara  seolah  membentuk  tatanan  baru  yang  berbeda  dan  tidak  sejalan  dengan  konstitusi negara, dengan mekanisme pemilihan Kepala Otorita yang diangkat dan ditunjuk langsung oleh presiden.
Teori  demokrasi  yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen  menyatakan  bahwa  suatu
23 Sandrune Baume, “Hans Kelsen and the Case for Democracy”, E-International Relations, ISSN 2053-8626 (2013).
pemerintahan  adalah  suatu  perwakilan  dimana  pemimpin-pemimpin  dan  kepalanya  dipilih oleh  rakyat,  maka  pertanggungjawaban  pejabat  tersebut  adalah  sepenuhnya  kepada  rakyat. Sehingga  apabila  pemimpin  tidak  dapat  bertanggung  jawab  penuh  terhadap  rakyat  maka kondisi  demikian  tidak  dapat  disebut  sebagai  kondisi  yang  demokratis.  Prinsip  demokrasi yang  dipahami  oleh  Hans  Kelsen  adalah  berorientasi  pertanggungjawaban  besar  dari pemimpin pada rakyat terutama dari segi pertanggungjawaban moral. 24 Oleh karenanya pada pemilihan  Kepala  Otorita  yang  diangkat  dan  ditunjuk  langsung  oleh  presiden  tidak melibatkan  unsur  partisipasi  rakyat,  dapat  berakibat  pada  tidak  adanya  rasa  pertanggung jawaban dari Kepala Otorita kepada rakyat, melainkan hanya sebatas pertanggung jawaban administratif pada presiden sebagai pemimpin tertinggi di negara ini.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara tegas  menyatakan  bahwa  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  UUD  1945 menduduki  urutan  pertama  dalam  hierarki  yang  memiliki  pengertian  bahwa  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  hal  demikian  secara  tegas  dinyatakan  dalam penjelasan  pasal  7  ayat  (2).  Pertentangan  antar  norma  dalam  UU  Ibu  Kota  Negara  dengan UUD 1945, dimana pada ketentuan UU Ibu Kota Negara yang menyatakan kedudukan Kepala Otorita adalah setingkat Menteri dengan mekanisme pengangkatan dan penunjukan langsung oleh  presiden  tanpa  melalui  pemilihan  sebagaimana  kepala  daerah  lain  di  Indonesia. Pemilihan  Kepala  Otorita  yang  dipilih  secara  langsung  oleh  Presiden  setelah  melalui konsultasi dengan DPR merupakan wujud dari demokrasi dengan sistem perwakilan dengan penunjukan langsung yang tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 mengenai kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Hal demikian akan berdampak pada pertanggungjawaban dari Kepala  Otorita  sebagai  suatu  wilayah  baru  yang  tidak  menimbulkan  pertanggungjawaban moral kepada rakyat.

## 2.    Urgensi  Penunjukan  Langsung  Kepala  Otorita  oleh  Presiden  Dalam  Sistem Demokrasi Perwakilan di Indonesia
Ibu  Kota  Negara  menurut  pendapat  Dijkink  adalah  pusat  berdirinya  wilayah  yang menjadi pusat kehidupan individu dalam masyarakat yang mendefinisikan ruang perkotaan
24 Lesfie Lipson, The Democratic Civilization , (New York: Oxford University Press, 1964), hlm. 237.
dan  memiliki  fungsi  pemerintahan,  sosial,  politik,  budaya,  serta  dianggap  sebagai  simbol wilayah utama  dari  suatu  wilayah  teritori  Negara. 25 Oleh karenanya berdasarkan pengertian tersebut,  Ibu Kota Negara diharapkan sebagai  suatu  wilayah yang  dapat  merepresentasikan sebuah negara sebagai pusat pemerintahan, kehidupan ekonomi, sosial, politik, serta budaya bagi rakyatnya. Ibu Kota Negara Republik Indonesia saat ini berlokasi di Provinsi DKI       Jakarta secara de facto telah menjadi Ibu Kota Negara sejak jaman kolonialisme Hindia Belanda kala itu,  namun  secara de jure baru ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. 26 Namun  terhadap  penetapan  presiden  tersebut  tidak  dituangkan  dalam  bentuk  Undang- Undang,  selanjutnya  melalui  Undang-undang  Nomor  29  Tahun  2007  tentang  Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (“UU DKI Jakarta”) barulah dinyatakan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang sekaligus dinyatakan sebagai daerah khusus ibukota. UU DKI Jakarta secara khusus mengatur mengenai provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota, sehingga dalam hal terjadi rencana pemindahan ibu kota maka tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengakomodir ketentuan mengenai Ibu Kota Negara. Oleh karenanya sampai dengan dibentuknya UU Ibu Kota Negara, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai ibu kota negara.
Pada tanggal 26 Agustus 2019 Pemerintah Republik Indonesia telah perpindahan Ibu Kota Negara yang berlokasi di provinsi Kalimantan Timur, dengan pertimbangan dan kajian yang  dilakukan  oleh  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Bappenas)  yang menyatakan  bahwa  performa  Provinsi  DKI  Jakarta sebagai ibu kota negara sudah  tidak dapat  mengemban  peran  dengan  optimal  dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang  semakin  menurun,  serta kesenjangan  ekonomi. 27 Kesenjangan  inilah  yang  selanjutnya melatarbelakangi  untuk  mengembangkan  daerah  lainnya,  dalam  hal  ini  IKN.  Sehingga  akan membentuk  suatu  pandangan  yang  melekat  bahwa  masyarakat  yang  mengalami  kemajuan teknologi informasi dan  komunikasi hanya  masyarakat yang  ada di pulau Jawa,  atau   yang dikenal dengan istilah Jawasentris .
UU Ibu Kota Negara memunculkan istilah baru dalam tataran pemerintahan Republik
25 Dijkink, Geopolitical Codes and Popular Representations (New York: Geo Journal, 1998), hlm. 46
26 Penetapan  Presiden  Nomor  2  Tahun  1961  tentang  Pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  Raya, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  274,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 2316
27 Kementerian  PPN/Bappenas, Naskah  Akademik  Rancanagan  Undang-Undang  Tentang  Ibu  Kota Negara , (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020), hlm. 7.
Indonesia  yaitu  Kepala  Otorita  sebagai  kepala  daerah  setingkat  provinsi.  Kepala  Otorita menduduki  jabatan  setingkat  menteri  dengan  mekanisme pengangkatan langsung oleh presiden untuk periode selama 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi  untuk satu kali  masa  jabatan. Kepala Otorita merupakan kepala daerah yang dinyatakan dalam undang-undang dipilih tanpa melalui pemilihan umum kepala daerah sebagaimana gubernur sebagai pimpinan daerah tingkat provinsi. Kepala Otorita sebagai jabatan  baru  dalam  sistem pemerintahan  d i   Republik  Indonesia,  menimbulkan  kerancuan jika  disejajarkan  dengan  kedudukan  gubernur  sebagai  kepala  daerah  tingkat  provinsi  dan menteri negara yang bertugas membantu presiden dalam melaksanakan tugas-tugas negara tanpa  memiliki  yurisdiksi  wilayah  hukum  yang  tetap  pada  suatu  daerah  melainkan  secara umum untuk membantu urusan presiden bagi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
Sebagai  payung  hukum  IKN,  UU  Ibu  Kota  Negara  tidak  mengatur  sebagaimana undang-undang  pembentukan  provinsi  baru  di  Indonesia,  yang  mayoritas  pengangkatan jabatan sementara gubernur hanya berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk  satu  tahun  setelahnya,  sebelum  daerah  tersebut  mengadakan  Pilkada  untuk  memilih gubernur  secara  demokratis  sebagaimana  amanat  Pasal  18  ayat  (4)  UUD  1945.  Melainkan dalam hal ini, UU Ibu Kota Negara  mengamatkan  bahwa pemilihan Kepala Otorita adalah bukan bersifat sementara sepanjang belum terbentuknya pemerintahan daerah dan tersedianya cukup  anggaran  pada  APBD  IKN.  Namun  penunjukan  Kepala  Otorita  dengan  sistem penunjukan  langsung  oleh  Presiden  dan  DPR  berlangsung  secara  permanen  untuk  jangka waktu dalam satu kali periode selama lima tahun, dan dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya.
Pemerintah Daerah setingkat Provinsi yang lazimnya dipimpin oleh seorang Gubernur yang dipilih secara demokratis oleh rakyat merupakan amanat konstitusi UUD 1945. Yang mana terhadap hal tersebut secara berkelanjutan terus diikuti dengan pembentukan provinsi baru  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Provinsi  Papua  Barat  Daya  merupakan contoh provinsi termuda di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun  2022  tentang  Pembentukan  Provinsi  Papua  Barat  Daya. 28 Papua  Barat  Daya merupakan provinsi yang diberikan otonomi khusus dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Sebagai suatu provinsi yang baru terbentuk maka untuk menjalankan pemerintahan daerahnya diangkat seorang Pejabat Gubernur oleh Presiden dari unsur  pegawai  negeri  sipil  untuk  masa  jabatan  paling  lama  1  (satu)  tahun  yang  dapat
28 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831.
diperpanjang selama belum terpilih gubernur definitif untuk satu kali periode dengan jangka waktu  yang  sama.  Selain  Provinsi  Papua  Barat  Daya,  adanya  beberapa  provinsi  lain  yang didirikan pada kurun waktu tahun 2000 sampai dengan saat ini yang dijadikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 1:  Data Provinsi Baru di Indonesia Provinsi Dasar Hukum Tanggal di tetapkan Kepala Daerah Papua Barat Daya UU No. 29 Tahun 2022 08 Des 2022 Pj. Gubernur Papua Pegunungan UU No. 16 Tahun 2022 25 Jul 2022 Pj. Gubernur Papua Tengah UU No. 15 Tahun 2022 25 Jul 2022 Pj. Gubernur Papua Selatan UU No. 14 Tahun 2022 25 Jul 2022 Pj. Gubernur Kalimantan Utara UU No. 20 Tahun 2012 16 Nov 2012 Pj. Gubernur Sulawesi Barat UU No. 26 Tahun 2004 05 Okt 2004 Pj. Gubernur Kepulauan Riau UU No. 25 Tahun 2002 25 Okt 2002 Pj. Gubernur Gorontalo UU No. 38 Tahun 2000 22 Des 2000 Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung UU No. 27 Tahun 2000 4 Des 2000 Pj. Gubernur Banten UU No, 23 Tahun 2000 17 Okt 2000 Pj. Gubernur
Berdasarkan  data  tersebut  di  atas,  bahwa  seluruh  provinsi  yang  ada  dan  terbentuk setelah tahun 2000 dikepalai oleh PJ. Gubernur untuk jangka waktu maksimal 2 tahun dan selanjutnya  diadakan  Pilkada  untuk  memilih  Gubernur  yang  baru  secara  demokratis  oleh rakyat. Berdasarkan fakta menunjukkan, tidak adanya provinsi yang dikepalai oleh seorang Kepala Otorita yang langsung ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Perbedaan selanjutnya adalah pada jangka waktu jabatan pejabat sementara gubernur yang diangkat oleh presiden  adalah  dalam  jangka  waktu  maksimal  2  tahun  sebelum  daerah  tersebut  memiliki APBD tersendiri dan mampu mengadakan Pilkada. Sedangkan dalam hal ini Kepala Otorita merupakan jabatan definitif untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 1 kali periode setelahnya.
Urgensi  penunjukan  dan  pengangkatan  langsung  Kepala  Otorita  oleh  Presiden  jika dilihat dari perspektif pembuat undang-undang adalah dikarenakan Pembuat Undang-Undang merasa telah menyatakan dalam UU Ibu Kota Negara bahwa IKN merupakan daerah khusus
Volume: 11, Nomor: 1, Juni 2024, Hal: 143-163
setingkat provinsi yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah khususnya. Kepala  Otorita  dimaksudkan  hanya  bertanggung  jawab  dalam  kegiatan  persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Yang mana IKN sebagai suatu kawasan baru yang dibentuk dan dikhususkan untuk menjadi  ibu  kota negara Republik Indonesia, belum memiliki  rakyat  yang  telah  berkedudukan  di  wilayah  tersebut,  sehingga  Pemerintah  Pusat yang akan banyak mengambil peranan dalam persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara melalui kementerian-kementerian oleh karenanya segala urusan menjadi urusan pemerintah pusat. Selanjutnya belum tersedianya cukup anggaran dan tidak adanya anggaran khusus dalam bentuk APBD yang dapat digunakan untuk melakukan pemilihan umum kepala daerah  oleh  warga  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dan  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara. Percepatan pembangunan sarana serta fasilitas di IKN agar sejalan dengan perencanaan yang dijadwalkan selesai pada tahun 2023 sehingga tidak melalui tahapan yang birokratis dalam menentukan jabatan Kepala Otorita.

## 3. Hak Demokrasi Warga Negara pada Pemilihan Kepala Otorita
UU  Ibu  Kota  Negara  telah  mengatur  bahwa  dikecualikan dari satuan  pemerintahan daerah lainnya, di IKN  hanya   diselenggarakan  pemilihan  umum  tingkat  nasional.  Dengan demikian  tidak  adanya  pilkada  maupun  pemilihan  anggota  DPRD  yang  merupakan pengusung aspirasi rakyat pada satuan pemerintahan daerah. Sehingga UU Ibu Kota Negara secara tidak langsung telah memangkas hak warga negara di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memilih dan dipilih pada kontestasi politik sebagai bentuk perwujudan demokrasi rakyat sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945. Hal  demikian  tentu  tidak  sesuai  dengan  kaidah  hukum  sebagaimana  diatur  secara  lebih terperinci dalam  UU HAM yang mengatur mengenai hak warga negara diantaranya adalah memilih  dan  dipilih  dalam  pemilihan  umum.  Bahwa  berdasarkan  teori  demokrasi  yang dinyatakan  oleh  Hans  Kelsen  ditandai  dengan  adanya  pengakuan  dan  perlindungan  hak demokrasi warga negara, yang dalam hal ini telah dinihilkan dan dibatasi oleh UU Ibu Kota Negara.
Pemilihan Umum yang  nantinya akan diselenggarakan di IKN sesuai dengan amanat UU Ibu Kota Negara, hanya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan umum untuk  memilih  anggota  DPR,  dan  pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota  DPD.  Dengan demikian tidak adanya pemilihan umum kepala daerah untuk memilih Kepala Otorita, maupun pemilu untuk memilih anggota DPRD yang akan mewakili suara rakyat dalam menyampaikan
Volume: 11, Nomor: 1, Juni 2024, Hal: 143-163
pendapat-pendapatnya terkait dengan pembangunan dan persiapan rencana perpindahan IKN. Dimana dalam pembangunan dan perpindahan suatu wilayah baru sangat berdampak kepada rakyat sekitar, namun  tidak  adanya payung hukum  yang berpihak pada kepentingan rakyat dan  hak-hak  demokrasi  rakyat.  Minimnya  peran     serta  dan  partisipasi  dari  rakyat  dalam pembangunan  IKN,  dikhawatirkan  akan  membentuk  suatu  pemerintah  baru  yang  tidak memiliki beban moral pertanggungjawaban kepada rakyatnya melainkan hanya bertanggung jawab  kepada  pemerintah  pusat  dalam  hal  ini  presiden  karena  presidenlah  yang  memiliki kewenangan dan kuasa untuk menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan Kepala Otorita dengan berkonsultasi kepada DPR.
Besarnya  peran  Presiden  dalam  pembangunan  IKN,  semakin  tampak  pada  ketentuan pada UU Ibu Kota Negara yang menyatakan bahwa  untuk pertama kalinya penunjukan dan pengangkatan  Kepala  Otorita  ditunjuk  dan  diangkat  langsung  oleh  presiden  tanpa  melalui tahapan  konsultasi  dengan  DPR  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  UU  Ibu  Kota Negara. Selain besarnya peran pemerintah pusat dalam hal ini yang diwakili oleh presiden dalam pembangunan IKN dalam rangka penunjukan Kepala Otorita, juga  memberikan  arti tersirat bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan hak demokrasi warga negara. Kondisi ini terkesan sengaja diciptakan dalam rangka membangun pemahaman bahwa  pembangunan IKN merupakan suatu yang sangat mendesak untuk dilakukan oleh Indonesia.
Menilik rencana pembangunan dan persiapan perpindahan ibu kota negara suatu negara yang  berdaulat  dapat  dibandingkan  dengan  Mesir,  yang  juga  tengah  membangun  dan mempersiapkan  perpindahan  ibu  kota  negaranya  ke  daerah  yang  dinamakan New Administrative Capital (NAC) yang dibangun sejak tahun 2015 hingga saat ini. 29 Lokasi NAC berjarak sekitar 30 miles atau 45 km dari Kairo sebagai ibu kota negara Mesir yang lama. 30 Pembangunan  NAC  yang  sudah  dimulai  dari  tahun  2015  pun  belum  dapat  beroperasi sepenuhnya sebagaimana yang menjadi tujuan perpindahan ibu kota negara Mesir dari Kairo ke NAC yang dikarenakan overpopulasi di Kairo. 31 Hal demikian memberikan pembelajaran bahwa perpindahan ibu kota negara tidak dapat berlangsung serta merta, tergesa-tegas, tanpa adanya  perencanaan  yang  baik  dan  matang  dari  seluruh  pihak  dan  hanya  terkesan  untuk mencapai  tujuan  perpindahan  tanpa  memikirkan  dampak  serta  risiko  buruk  yang  mungkin
29 Selim,  Haitham  &  Mayhoub,  Mohammed  &  Abuzaid,  Abdullah,  “A  Comprehensive  Model  to  Assess Sustainable  Architecture  in  Emerged  Megacities:  A  Closer  Look  at  Cairo’s  New  Administrative  Capital (NAC).” Sustainability. (2024): 16.
30 Serag,  Yehya.  “The  New  Administrative  Capital  of  Egypt  a  Critical  Review  from  the  Regional.” SSRN Electronic Journal (2017): 3.
31 Ibid.
akan dihadapi sehubungan dengan perpindahan ibu kota negara, terlebih negara besar seperti Indonesia.
Pemilihan  kepala  daerah  yang  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat  merupakan  wujud demokrasi                    sebagaimana dimaksud dalam UU HAM yang menyatakan bahwa hak dari setiap warga  negara adalah  untuk  turut  serta  dalam  pemerintahan.  Hal  tersebut  sebagaimana diputuskan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  011-017/PUU-I/2003  yang menyebutkan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih ( right to vote and right to be candidate ) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. 32
Selain daripada itu secara spesifik UU HAM mengatur mengenai hak memilih dalam pemilihan  umum  sebagaimana  pada  ketentuan  Pasal  43  yang  menyatakan  bahwa  “Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan  adil seusai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”  Sehingga dengan  demikian jelas bahwa dalam  UU  HAM  hak  dari  warga  negara  adalah  dipilih  dan  memilih  dalam  suatu  ajang kontestasi pemilihan umum. Jika dibandingkan struktur pemerintah daerah IKN dengan Ibu Kota  Jakarta  yang  telah  ditetapkan  sebagai  daerah  khusus  ibu  kota  sebagai  tempat  dan kedudukan  Ibu  Kota  Negara  juga  sebagai  perwakilan  negara  asing,  serta  pusat/perwakilan lembaga  internasional. 33 Bahwa  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  daerah  otonom  yang berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara perlu  diberikan  kekhususan  tugas,  hak,  kewajiban, dan  tanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Dimana  kepala  daerah DKI Jakarta adalah  seorang  Gubernur dan Wakil Gubernur yang dipilih  melalui pemilihan umum  kepala  daerah.  Dalam  keterwakilannya  untuk  mewujudkan  demokrasi  juga dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  pemerintahan  daerah  dengan  fungsi  legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Jika  IKN  ingin  mempertahankan  diri  sebagai  suatu  kekhususan  suatu  wilayah  maka terlebih dahulu dapat berkaca pada provinsi di Indonesia yang sampai dengan hari ini kepala
32 Mahkamah Konstitusi, “MK: Hak Memilih adalah Hak Asasi Warga Negara” https ://www. mkr i.id/index.php?page=web.Berita&id=9724 (diakses pada 01 Desember 2023).
33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota  Jakarta,  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  93,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4744.
daerahnya  tidak  dipilih  dalam  pemilu  secara  langsung  oleh  rakyat.  Yaitu  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta (DI Yogayakarta) yang memiliki status keistimewaan diinterpretasikan dalam hal wilayahnya yang secara historis  adalah berbentuk kerajaan yang sampai dengan saat  ini  masih  dipertahankan  sesuai  dengan  nilai-nilai  luhur  bangsa  dan  dipimpin  oleh  Sri Sultan  yang  dwi  tunggal  dari  lingkungan  Kesultanan  dan  Pakualaman  dengan  sistem pemerintahannya  yang  hierarkis  patrimonial. 34 Status  keistimewaan  itu  tetap  melekat  dan dipertahankan hingga saat ini karena merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang saat ini masih terus dilestarikan, dalam rangka meningkatkan pariwisata . Namun demikian DI Yogyakarta tidak sama sekali menihilkan partisipasi rakyat sebagai salah satu wujud dari hak demokrasi warga negara yaitu melalui proses memilih dan dipilih pada kontestasi politik, dalam  rangka  memilih  anggota  DPRD  yang  diharapkan  sebagai  dewan  penyambung  dan perwakilan  masyarakat  yang  juga  bertanggungjawab  atas  arah  kebijakan  provinsi  dalam rangka memberikan kestabilan pada kesultanan sebagai lembaga eksekutif di DI Yogyakarta.
Pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  banyak  dilaksanakan  oleh  negara-negara   di dunia secara periodik, sebagai contoh pemilihan kepala daerah di Iran, Jepang, Filipina, dan beberapa  negara  Amerika  Latin,  Jerman  dan  Kanada. 35 Pemilihan  kepala  daerah  yang dilakukan secara langsung oleh rakyat terbukti memberikan beban moral dan tanggung jawab kepada  kepala  daerah  untuk  mengusung  aspirasi  rakyat  yang  telah  berupaya  untuk memenangkannya. Begitu pula sama halnya  dengan  negara  Indonesia  yang  telah  mengatur mengenai  pemilihan  kepala   daerah  yang  dilaksanakan  secara  langsung,  berdasarkan ketentuan UU No. 6/2020. Namun sayangnya ketentuan pada UU tersebut sama sekali tidak menjadi bahan dan pertimbangan dalam pembentukan UU Ibu Kota Negara, yang membuat UU Ibu Kota Negara hanya bermuatan nilai ekonomi tanpa memperhatikan hak-hak warga negara dalam negara yang demokratis.
Unsur  partisipasi  rakyat  sebagai  perwujudan  dari  hak  demokrasi  warga  negara  yang telah  ditiadakan  berdasarkan  ketentuan  UU  Ibu  Kota  Negara  disajikan  dalam  bentuk  data rekapitulasi  daftar  pemilih  asli  PDPB  pada  bulan  September  tahun  2022  di  Provinsi Kalimantan  Timur,  yang  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Nomor  67/PK.01-BA/64/2022 tentang  Rapat  Pleno  Rekapitulasi  Pemutakhiran  Data  Pemilih  Berkelanjutan  Bulan September  Tahun  2022.  Maka  diperoleh  data  untuk  Kabupaten  Kutaikerta  Negara  dan Kabupaten Penajam Paser Utara, menunjukkan jumlah daftar pemilih sebagai berikut:
34 Moedjanto, Konsep Kekuasaan Jawa , (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 101
35 Op.cit, 204.

## Tabel 2: Jumlah Daftar Pemilih
Kabupaten Jumlah kec Jumlah Desa/Kel Jumlah TPS Jumlah DPB Sebelumnya Total Pemilih Kutai Kertanegara 20 237 1.695 490.497 505.397 Penajam Paser Utara 4 54 515 122.817 129.851
Source: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur
Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, pasca dibentuknya Pemerintah Daerah Khusus IKN yang dipimpin oleh Kepala Otorita yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden membuat total pemilih dalam pemilihan kepala daerah untuk Kabupaten Kutai Kertanegara sejumlah  505.397  jiwa  dan  untuk  Kabupaten  Panajam  Paser  Utara  sejumlah 129.851 jiwa tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam memilih kepala daerah yang telah dikepalai oleh Kepala  Daerah.  Melainkan  dengan  menggunakan  demokrasi  yang  berdasarkan  pada penunjukan  langsung,  maka  aspirasi  rakyat  sebesar  kurang  lebih  635.248  jiwa  secara langsung  diwakili  oleh  Presiden  yang  menunjuk  mengangkat  dan  memberhentikan  Kepala Otorita.

## D. Penutup
IKN yang dikepalai oleh seorang Kepala Otorita dengan penunjukan, pengangkatan dan pemberhentian langsung oleh presiden untuk periode selama 5 tahun adalah tidak bersesuaian dengan ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara  demokratis  dengan  melibatkan  unsur  dan  partisipasi  rakyat  sebagaimana  teori demokrasi  yang  dicetuskan  oleh  Hans  Kelsen.  Dengan  pemahaman  bahwa  dalam mewujudkan  negara  yang  demokratis  menjunjung  tinggi  unsur  partisipasi  rakyat  sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada rakyat pada wilayah yurisdiksi kekuasaannya. UU Ibu Kota Negara juga tidak sejalan dengan beberapa undang-undang pembentuk provinsi baru di Indonesia yang mengatur bahwa pejabat sementara gubernur dipilih oleh presiden hanya dalam jangka waktu satu tahun sebelum adanya Pilkada untuk memilih kepala daerah dengan anggaran yang bersumber pada APBD. Bahwa secara historis seluruh provinsi yang terbentuk setelah  tahun  2000  adalah  dikepalai  oleh  gubernur  dan  tidak  adanya  terminologi  Kepala Otorita  dalam  undang-undang  pembentukan  provinsi  baru.  Urgensi  penunjukan  dan pengangkatan  langsung  Kepala  Otorita  oleh  Presiden  dan  DPR  dari  perspektif  pembuat Undang-Undang  dikarenakan  IKN  merupakan  pemerintah  daerah  khusus,  padahal  tidak adanya  keistimewaan  secara  historis  yang  dimiliki  oleh  IKN.  Pemerintahan  khusus  dalam
artian ini memberikan suatu kekhususan hanya dalam ruang lingkup sebagai ibukota negara yang menjalankan simbol bangsa, politik dan ekonomi serta perwakilan internasional dalam hubungan dengan negara lain.
Ditiadakannya  hak  memilih  dan  dipilih  sebagai  kepala  daerah  tingkat  provinsi  di wilayah IKN dikarenakan penetapan Kepala Otorita yang ditunjuk secara langsung membuat hak demokrasi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi UUD 1945 menjadi semakin lemah,  terlebih  tidak  adanya  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan  Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  untuk  daerah  IKN.  Pemilih  di  daerah  Kabupaten  Kutai Kertanegara  adalah  berjumlah  505.397  dan  Penajam  Paser  Utara  sebanyak  129.851 berdasarkan data hasil KPU, dimana mereka hanya dapat melakukan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR dan DPD. Namun untuk daerahnya sendiri mereka tidak dapat menentukan pilihannya.
Saran  yang  dapat  diberikan  berdasarkan  penelitian  hukum  ini  agar  IKN  menjadi wilayah yang mempresentasikan Indonesia, dengan kepala yang dipilih sesuai dengan koridor demokrasi,  maka  hendaknya  dilakukan  kajian  mendalam  mengenai  ketentuan  pemilihan Kepala Otorita pada UU Ibu Kota Negara dengan frasa demokratis pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Selanjutnya agar dilakukan pengkajian ulang dalam rangka fungsi tugas dan  peran  serta  DPRD  dan  DPD  di  IKN  sebagai  wakil  rakyat  yang  menjadi penghubung aspirasi rakyat kepada pemerintah. Selanjutnya agar dilakukan mapping identifikasi masalah atas tidak adanya pemilihan umum di Kabupaten Kutai Kerta Negara dan Kabupaten Penajam Paser Utara baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, dan upaya mitigasi risiko atas tidak tertampungnya aspirasi rakyat dalam kontestasi politik yang meningkatkan risiko gejolak pada sistem pemerintahan.
Selanjutnya agar dibentuk lembaga atau komisi nasional terkait dengan hak demokrasi warga  negara  di  wilayah  IKN  sebagai  jaminan  partisipasi  publik  dalam  setiap penyelenggaraan  serta  rencana  pemindahan  IKN.  Agar  dibentuk  Lembaga  Pengawas Pembangunan  IKN  yang  terdiri  dari pemerintah  terkait,  serta  rakyat  yang  terdampak  sejak pembangunan  IKN  serta  kebijakan-kebijakan  Kepala  Otorita,  yang  terdiri  dari  masyarakat adat, masyarakat lokal, lembaga non pemerintah, aktivis demokrasi, praktisi, seta akademisi. Agar  dalam  proses  pembangunan  IKN  diharapkan  pemerintah  dapat  terbuka,  denga menyampaikan  kondisi  terkini  menyampaikan  segala  risiko,  guna  menumbuhkan  rasa kepercayaan rakyat dan dilakukannya revisi UU Ibu Kota Negara mengenai pengangkatan Kepala Otorita dengan mempertimbangkan hak demokrasi warga negara.

## Daftar Pustaka
Buku:
Amiruddin dan Zainal Askin. 1991. Pengantar Metode Penulisan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.
Kelsen, Hans. 2006 Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia.
Kementerian PPN/Bappenas. 2020. Naskah  Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara , Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
Mahfud MD, Moh. 1993. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
Mahfud  MD,  Moh.  2006. Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi ,  Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia..
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.  2022. Menata  Sistem  Demokrasi  Konstitusional, Laporan  Tahunan  Mahkamah  Konstitusi  2022 . Jakarta:  Kepaniteraan  dan  Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.
Mahmud, Peter, Marzuki. 2006. Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Moedjanto. 1998. Konsep Kekuasaan Jawa , Yogyakarta: Kanisius.
Raga Maran Rafael. 2014. Pengantar Sosiologi Politik , Jakarta: Rineka Cipta.
Sarundajang.  2002. Pemerintahan  Daerah  di  Berbagai  Negara,  Tinjauan  Khusus Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia:  Perkembangan  Kondisi  dan  Tantangan ,  Jakarta: Sinar Harapan.

## Karya Ilmiah:
Della  Nasution,  Addriana, “ Potensi  Pelanggaran  Konstitusional  terkait  Eksistensi  Kepala Otorita  dalam  Undang-Undang  tentang  Ibu  Kota  Negara”, Verfassung : Jurnal  Hukum Tata Negara , 2023.
Dijkink, “Geopolitical Codes and Popular Representations”, New York: Geo Journal , 1998.
Epsten,  Richard,  “Direct  Democracy:  Government  of  People,  By  The  People  and  For  The People ” 34 Harvard Journal of Law and Public Policy 819 , 2011.
Hm, Thalhah,. "Teori Demokrasi dalam  Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 16, No. 3, 2009.
Lipson, Lesfie, “The Democratic Civilization ” , New York: Oxford University Press , 1964.
Pahlvi, Indra, “Pilihan Gubernur Secara Demokratis: Studi Terhadap Gagasan Dipilih Kembali oleh DPRD Di Provinsi Bengkulu ” Bengkulu: Kajian Vol.15, No. 3 , 2022.
Sandrune Baume, “Hans Kelsen and the Case for Democracy”, E-International Relations, ISSN 2053-8626, 2013.
Selim, Haitham & Mayhoub, Mohammed & Abuzaid, Abdullah, “A Comprehensive Model to Assess Sustainable Architecture in Emerged Megacities: A Closer Look at Cairo’s New Administrative Capital (NAC)”, Sustainability , 2024.
Serag,  Yehya,  “The  New  Administrative  Capital  of  Egypt  a  Critical  Review  from  the Regional.” SSRN Electronic Journal , 2017.
Syaban,  A.S.N.;  Appiah-Opoku,  S,  “Building  Indonesia’s  new  capital  city:  An  in-depth analysis of prospects and challenges from current capital city of Jakarta to Kalimantan. In Urban , Planning and Transport Research” Taylor and Francis Ltd., Volume 11, Issue 1, 2023.
Syaban, Alfath & Appiah-Opoku, Seth. “Unveiling the Complexities of Land Use Transition in Indonesia’s New Capital City IKN Nusantara: A Multidimensional Conflict Analysis.”
Land 13, No. 5, 2024.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
Republik Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu  Kota  Jakarta.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744.
Republik Indonesia, Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020  tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan  Gubernur, Bupati,  Walikota menjadi Undang-Undang,  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2010  Tentang  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020   tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  Walikota  menjadi  Undang-Undang.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor    193, Tambahan Lembaran Negara nomor 6547.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Pembentukan  Provinsi  Papua  Barat  Daya,    Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2022  Tentang  tentang  Pembentukan  Provinsi  Papua  Barat Daya.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022  Nomor  223,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Ibu  Kota  Negara,    Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  142,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898.

## Sumber lainnya:
Council  of  Europe  Portal,  “Democracy”, https://www.coe.int/en/web/compass/democracy , diakses pada 2 Desember 2023.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Urgensi  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara” , https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi- Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html , diakses pada tanggal 2 Desember 2023.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  “MK:  Hak  Memilih  adalah  Hak  Asasi  Warga Negara”,  https:/ /www.mkri.id/index.php?page = web.Berita&id=9724 ,  diakses pada tanggal 01 Desember 2023.
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia , “Menggugat  Konstitusionalitas  Aturan Pengangkatan Kepala Otorita IKN”,
https:/ /www.mkri.id/index.php?page = web.Berita&id=18311 , diakses pada tanggal 20 November 2023.
Shapiro, Ian, Dahl, Robert A. and Froomkin, David, "Democracy", https://www.britannica.com/topic/democracy , diakses pada 3 Desember 2023.