## Analisa Kebutuhan Pelayanan Trans Padang Koridor Pusat Kota – Pusat Pemerintah

## Wiwin Putri Zayu
Universitas Dharma Andalas Padang winzayu@gmail.com

## Abstract
Increasing the need of mass transportation in Padang city is needed to overcoming the chaos  of transportation. For that to be done the analyst service needs for Trans Padang corridor Center of City-center government.a From result of research known that corridor Trans Padang for developmentof trajectory Trans Padang corridor Center of City-Center  Government  are  Imam  Bonjol  street –  Karya - Gereja  –  Diponegoro  –  Hangtuah  –  Samudera  –  S. Parman –  Khatib  Sulaiman  –  Jhon  Anwar  –  Gadjah  Mada  –  Siteba  –  Simp.  Balai  Baru  –  Sungai  Sapih  –  Aie Pacah for direction go and go home rute  Aie Pacah – Sungai Sapih – Simp. Balai Baru – Siteba – Gadjah Mada –  Jhoni  Anwar  –  S.  Parman  –  Juanda  –  Veteran  –  Damar  –  Pemuda  –  Diponegoro  –  Gereja  –  Pondok  –  M. Thamrin –  Imam  Bonjol  –  Hasanuddin  –  Bagindo  Aziz  Chan  –  M.  Yamin  –  Imam  Bonjol.  Bassed  on  potential demand of Trans Padang passenger corridor Center of City-Center Government of all modes is 24.783 passenger with the price around Rp. 3500,- to Rp. 4000,-. Based on land analysis the number of shelters needed to corridor Center of City-Center Government is 39 shelters for direction go n 39 shelters for direction go home with the long of trajection about 22,94 km. And bus that can operate on this corridor is a medium size, because there is one narrow road segment that cannot be passed by big bus.
Peningkatan kebutuhan pelayanan angkutan masal dikota padang untuk mengatasi kesemrawutan  transportasi sangat  dibutuhkan,  untuk itu  dilakukan  analisa  kebutuhan  pelayanan  Trans  Padang  koridor  Pusat  Kota  -  Pusat Pemerintahan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa koridor Trans Padang untuk pengembangan lintasan Trans Padang  Pusat kota – Pusat Pemerintahan adalah jalan Imam Bonjol – Karya - Gereja – Diponegoro – Hangtuah – Samudera – S. Parman – Khatib Sulaiman – Jhon Anwar – Gadjah Mada – Siteba – Simp. Balai Baru – Sungai Sapih – Aie Pacah untuk arah pergi dan arah pulang dengan rute  Aie Pacah – Sungai Sapih – Simp. Balai Baru – Siteba – Gadjah Mada – Jhoni Anwar – S. Parman – Juanda – Veteran – Damar – Pemuda – Diponegoro – Gereja – Pondok – M. Thamrin – Imam Bonjol – Hasanuddin – Bagindo Aziz Chan – M. Yamin – Imam Bonjol. Berdasarkan Potensi potensial demand penumpang Trans Padang koridor Pusat Kota-Pusat Pemerintahan dari seluruh  moda  adalah  24.783  penumpang  dengan  kisaran  ongkos  sekitar  Rp.  3500  -  Rp.  4000.  Berdasarkan analisis  tata  guna  lahan  maka  jumlah  halte  yang  dibutuhkan  Trans  Padang  untuk  koridor  Pusat  Kota-Pusat Pemerintahan adalah 39 halte untuk arah pergi dan 39 halte untuk arah pulang dengan panjang trayek 22,94 km, sedangkan bus yang bisa beroperasi pada koridor ini adalah bus ukuran sedang karena ada salah satu ruas jalan yang sempit sehingga tidak bisa dilalui oleh bus ukuran besar.
Kata Kunci : Analisa Kebutuhan, Trans Padang, Koridor Pusat Kota - Pusat   Pemerintahan

## 1. Pendahuluan
Perubahan  tata  guna  lahan  seperti perpindahan  pusat  pemerintahan  ke  daerah Aia  Pacah  menimbulkan  peningkatan  tarikan perjalanan  pada  trayek  Pusat  Kota  -  Pusat Pemerintahan yang menimbulkan peningkatan kebutuhan moda transportasi.
Moda
transportasi  yang  didominasi  oleh  kendaraan kecil  (angkot)  menyebabkan  permasalahan dalam    transportasi  seperti  kemacetan  yang
mengakibatkan  berkurangnya  kenyamanan masyarakat  dalam  berkendaraan.  Karena adanya  permasalahan  dalam  transportasi maka  dilakukan  penelitian  untuk  mengkaji kebutuhan  masyarakat  akan  alat  transportasi massal demi mengurangi permasalahan dalam transportasi  terutama  kemacetan  lalu  lintas pada koridor Pusat Kota-Pusat Pemerintahan.
Pada  tahun  2014  telah  dilaksanakan pengoperasian  koridor  I  Trans  Padang  (Pusat Kota –  Lubuk  Buaya)  dengan  menggunakan
pihak  ketiga  dalam  pengoperasiannya  dengan sistem  buy  the  service  (pembelian  jasa layanan) dimana pihak ketiga mengikat kontrak dengan pemerintah dan pembayaran dilakukan melalui produksi kilometer.
Berdasarkan keluaran
Dokumen Rencana  Induk  Transportasi  Kota  Padang 2010 –  2030,  pelayanan  Trans  Padang direncanakan  5  (lima)  koridor  yang  melayani jalan –  jalan  utama  di  Kota  Padang,  untuk  itu
sudah seharusnya dilaksanakan
pengembangan mengingat pelayanan Angkutan  Massal  (Trans  Padang)  merupakan kebijakan Pemerintah dan yang perlu didorong untuk  terciptanya  pelayanan  angkutan  umum yang efisien dan sustainable . Dari lima koridor yang  tertulis  pada  Dokumen  Rencana  Induk Transportasi  Kota  Padang  2010 –  2030  maka diambil  penelitian  pada  koridor  Pusat  Kota – Pusat Pemerintahan dengan lingkup pekerjaan
:  Menghitung  demand  Trans  Padang  koridor
Pusat  Kota – Pusat Pemerintahan, penentuan kebutuhan dan lokasi halte.

## 2. Metodologi penelitian
Data  yang  dibutuhkan  pada  penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer  diperoleh  dengan  melakukan  survey lalu lintas berupa kebutuhan (demand)
angkutan  umum  pada  koridor  Pusat  Kota-
Pusat Pemerintahan dan perhitungan bangkitan  perjalanan.  Survey  lalu  lintas dilakukan  dalam  bentuk  survey  on  bus/survey dinamis  yaitu  melakukan  wawancara  dan penyebaran  kuisioner  kepada  responden diatas  kendaraan  umum,  yaitu  kendaraan umum/angkot menuju siteba (angkot biru), dan angkot  dari  jalan  S.  Parman-Imam  Bonjol. Kemudian data diolah dengan metoda revealed preference. Pengumpulan data sekunder  yaitu  dengan  melakukan  studi
literatur.  Data  sekunder  pada  penelitian  ini adalah  data  penduduk  kota  Padang  yang dibagi  dalam  beberapa  zona  yang  masing- masing  mempunyai  karakteristik  tersendiri. Zona  di  dalam  daerah  kajian  disebut  zona internal dan zona di luar daerah kajian disebut zona  eksternal.  Basis  dari  sistem  zona  yang digunakan  dalam  pemodelan  transportasi  ini adalah wilayah kelurahan yang dikelompokkan menjadi  36  zona  untuk  zona  internal  dan  3 zona  eksternal  dari  arah  Padang  Pariaman, Solok  dan  Pesisir  Selatan.  Sistem  zona dengan  basis  kelurahan  dipilih  ini  karena ketersediaan  data  terutama  data  perjalanan orang (O-D)
Analisis  data  pada  penelitian  ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
a.  Analisis potensi demand yaitu analisis yang dilakukan  untuk  mengetahui  kebutuhan penumpang  akan  angkutan  umum  masal seperti Trans Padang.
b.  Analisis  bangkitan-tarikan  dilakukan  untuk mengkaji  kelayakan  adanya  bus  Trans Padang  untuk  jurusan  Pusat  Kota-Pusat Pemerintahan.
c.  Analisis  tata  guna  lahan  untuk  menentukan jumlah  halte  dan  kebutuhan  halte  di  suatu tempat
d.  Analisis  geometrik  jalan  dilakukan  untuk menentukan  penempatan  halte  bus  Trans Padang  dan  menentukan  jenis  bus  yang akan digunakan.

## 3. Hasil dan pembahasan
Tujuan  dilakukannya  analisis  terhadap pemilihan  moda  ini  adalah  untuk  mengetahui seberapa  besar  permintaan  masyarakat  akan moda  angkutan  yang  dibutuhkan  dalam melayani  kegiatan  masyarakat.  Beberapa faktor  yang  mempengaruhi  pemilihan  moda dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu:
a.  Karakteristik perjalanan, meliputi :
 Panjang perjalanan, mencakup : Jarak
atau  panjangnya  rute  yang  ditempuh, waktu yang dihabiskan dalam menempuh  perjalanan,  waktu  yang ditempuh moda lain.
 Tujuan dari perjalanan yang dilakukan.
b.  Karakteristik  si  pembuat  perjalanan  yang meliputi : Pendapatan, pemilikan kendaraan,  kepadatan  dan  tata  guna lahan,  faktor  sosio  ekonomi  lainnya seperti  ukuran  keluarga,  umur,  jenis kelamin, dan sebagainya.
c.  Karakteristik  sistem  transportasi  yang terdiri  dari  :  Waktu  perjalanan,  biaya perjalanan, tingkat
pelayanan, aksesibilitas. Koridor Pusat Kota – Pusat Pemerintahan Koridor Pusat Kota – Pusat
Pemerintahan  adalah  koridor  yang  melayani wilayah  Barat  menuju  wilayah  Timur  Kota Padang  atau  sebaliknya.    Dari  segi  tataguna lahan koridor Pusat Kota – Aia Pacah lintasan rute  terdiri  dari  Kawasan  pemukiman  yang mendominasi,  kawasan  perkantoran,  kawasan pendidikan serta kawasan perdagangan. Pada koridor ini kondisi pelayanan angkutan umumnya  masih  belum  optimal,  dimana sebagian  besar  masyarakat  masih  banyak yang mengandalkan kendaraan pribadi. Kawasan  pada  koridor  ini  sebagian  besar masih  dalam  tahap  perkembangan  khususnya kawasan by pass. Sehingga kedepannya perlu peningkatan pelayanan angkutan umum massal.
Selain itu, dengan adanya peningkatan pelayanan angkutan umum massal diharapkan dapat mengurangi komposisi kendaraan yang ada dijalan
sehingga dapat mengurangi dampak kemacetan lalu lintas. Pola  perjalanan  kendaraan  pribadi untuk Koridor Pusat Kota – Pusat
Pemerintahan (Aia Pacah) terdiri dari 10 zona, antara  lain:  Pusat    Kota  (1),  Padang  Selatan (2),  Purus  (3),  Padang  Baru  (8),  Ulak  Karang (14),  Lapai  (15),  Siteba  (16),  Korong  Gadang (17), Kurao Pagang (23), Aia Pacah (28). Total bangkitan  untuk  pola  perjalanan  kendaraan pribadi  pada  koridor  Pusat  Kota –  Pusat Pemerintahan  (Aia  Pacah)  adalah  sebesar 77.829  perjalanan,  sedangkan  untuk  total tarikannya  adalah  sebesar  96.491  perjalanan. Total bangkitan untuk pola perjalanan angkutan  umum  pada  koridor  Pusat  Kota –
Pusat  Pemerintahan  (Aia  Pacah)  adalah sebesar 262.847 perjalanan, sedangkan untuk total  tarikannya  adalah  sebesar  304.887 perjalanan.
Dari  penelitian  diperoleh  distribusi masing-masing  zona  yang  berada  pada lintasan Koridor Pusat Kota –  Pusat Pemerintahan umumnya mendistribusikan perjalanan  ke  zona  1,  ada  beberapa  zona yang  distribusi  tertinggi  diluar  zona  1  (CBD) seperti  zona  8,14,  15,  17,  23,  28.  Masing- masing  zona  tersebut  memiliki  distribusi  zona yang  berbeda  satu  dengan  yang  lain. Bangkitan tarikan perjalanan kendaraan pribadi  untuk  koridor  Pusat  Kota –  Pusat pemerintahan  didominasi  oleh  zona  14  (Ulak Karang).  Nilai  bangkitan  perjalanan  adalah sebesar  13.678  perjalanan  sedangkan  untuk nilai  tarikan  perjalanannya  adalah  sebesar 23.844  perjalanan.  Pada  zona  2  (kel.  Berok, Ranah  Parak  Rumbio,  Pasa  Gadang  dan Pondok) perjalanan terdistribusi ke zona  1, 13 dan  4.  Kemudian  zona  3  yang  merupakan zona yang dilintasi koridor Pusat Kota – Pusat
Pemerintahan  banyak  terdistribusi  ke  zona  1 (CBD), 29 dan zona 8, sedangkan zona 8 yang juga terdapat lintasan utama banyak terdistribusi  pada  zona  3,  14  dan  9. Selanjutnya  zona  14    distribusi  tertinggi terdapat  pada  zona  23,  1  dan  17,  Kemudian zona  15  distribusi  tertinggi  banyak  terdapat pada  zona  17,1  dan  3.  Zona  16,  banyak terdistribusi ke zona 1,8,10. Kemudian zona 17 yang  merupakan  zona  yang  dilintasi  koridor
utama  banyak  mendistribusikan  perjalanan  ke zona  15,  14,  4.  Zona  23,  banyak  terdistribusi ke  zona  16,  32  dan  8.  Dan  zona  28  yang merupakan  zona  yang  dilewati  koridor  Pusat
Kota – Pusat Pemerintahan banyak terdistribusi ke zona 37, 32, 29. Rincian daerah distribusi  masing  masing  zona  dapat  dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3.1 Daerah distribusi zona yang dilintasi Koridor Pusat Kota
– Pusat Pemerintah Zona Distribusi zona 2 1 Kel. Olo 13 Kel. Parak Gadang 4 Jati Kel. Kampung Jawa Kel. Simp. Haru Jati Baru Kel. Belakang Tangsi Kel. Marapalam Kel. Belakang Pondok 3 1 Kel. Olo 29 Kel. Batang Kabung 8 Kel. Flamboyan Baru Kel. Kampung Jawa Kel. Bungo Pasang Kel. Rimbo Kaluang Kel. Belakang Tangsi Kel. Pasie Nan Tigo Kel. Lolong Belanti Kel. Belakang Pondok Kel. Batang Kabung Kel. Flamboyan Baru 8 3 Kel. Ujung Gurun 14 Kel. Ulak Karang Utara 9 Kel. Tb. Gadang Kel. Purus Kel. Ulak Karang Selatan Kel. Gn. Panggilan Kel. Padang Pasir 14 23 Kel. Korao Pagang 1 Kel. Olo 17  Kel. Kalumbuk Kel. Sei, Sapih Kel. Kampung Jaya Kel. Korong Gadang Kel. Belakang Tangsi Kel. Belakang Pondok 15 17 Kel. Kalumbuk 1 Kel. Olo 3 Kel. Ujung Gurun Kel. Korong Gadang Kel. Kampung Jaya Kel. Purus Kel. Belakang Tangsi Kel. Belakang Pondok 16 1 Kel. Olo 8 Kel. Flamboyan Baru 10  Kel. Alai Parak Kopi Kel. Kampung Jaya Kel. Rimbo Kaluang Kel. Ampang Kel. Belakang Tangsi Kel. Lolong Belanti Kel. Belakang Pondok Kel. Flamboyan Baru 17 15 Kel. Kampung Olo 14 Kel. Ulang Karang Utara 4 Jati Kel. Kampung Lapai Kel. Ulak Karang Selatan Jati Baru 23 16 Kel. Surau Gadang 32 Kel. Lubuk Mintrun 8 Kel. Flamboyan Baru Kel. Gurun Lawas Kel. Gunung Sarik Kel. Rimbo Kaluang Kel. Lolong Belanti Kel. Flamboyan Baru 28 37 Bukittinggi, Par dan sekitarnya 32 Kel. Lubuk Mintrun 29 Kel. Gunung Sarik
Sumber:Hasil Analisis, 2016

## Bangkitan dan Tarikan Angkutan Umum
Dari  penelitian  diperoleh  distribusi perjalanan  juga  banyak  mengarah  ke  zona  1 (satu)  yakni  zona  CBD  dan  zona  23  (Kurao
Pagang,  Sungai  Sapih)  dimana  zona  tersebut merupakan  pusat  rumah  sakit  pemerintah daerah  Kota  Padang,  disamping  zona  23 juga zona yang banyak pemukiman.
Nilai  bangkitan  tarikan  perjalanan angkutan  umum  pada  koridor  Pusat  Kota – Pusat  Pemerintahan  didominasi  oleh  zona  23 (Kurao  Pagang).  Nilai  bangkitan  perjalanan untuk zona 23 (Kurau Pagang) adalah sebesar 28.107  perjalanan  sedangkan  untuk  tarikan perjalannnya adalah sebesar 23.625
perjalanan.

## Rencana Koridor Lintasan Trans Padang
Koridor  Lintasan  Pusat  Kota –  Pusat Pemerintahan merupakan koridor untuk
mendukung  aksesibilitas  Ibu  Kota  dari  Kota Padang.  Koridor  lintasan  Pusat  Kota –  Pusat Pemerintahan  yang  dilalui  Trans  Padang beririsan  dengan  trayek  eksisting.    Trayek yang beririsan dengan Trans Padang merupakan  demand  potensial  yang  akan beralih ke Bus Trans Padang. Dari  matrik asal tujuan  kendaraan  pribadi  maupun  angkutan umum  atau  kecendrungan  masyarakat  untuk mobilisasi  asal  dan  tujuan  maka  lintasan potensial dari sisi demand untuk dikembangkan adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2 Rekomendasi Koridor Lintasan Pusat Kota – Pusat Pemerintahan No Koridor Jurusan Lintasan 1 III Pusat Kota – Pusat Pemerintahan Pergi Imam Bonjol – Karya - Gereja – Diponegoro – Hangtuah – Samudera – S. Parman – Khatib
Sulaiman – Jhon Anwar – Gadjah Mada – Siteba – Simp. Balai Baru – Sungai Sapih – Aie Pacah Pulang Aie Pacah – Sungai Sapih – Simp. Balai Baru – Siteba – Gadjah Mada – Jhoni Anwar – S. Parman
– Juanda – Veteran – Damar – Pemuda – Diponegoro – Gereja – Pondok – M. Thamrin – Imam Bonjol – Hasanuddin – Bagindo Aziz Chan –
M. Yamin – Imam Bonjol Sumber:Hasil Analisis, 2016

## Potensial Demand
Koridor  Lintasan  Pusat  Kota –  Pusat
Pemerintahan  memiliki  irisan  yang  cukup banyak dengan trayek eksisting yaitu sebanyak  825  unit  kendaraan,  sedangkan  trip perjalanan  adalah  sebanyak  kendaraan  yang beroperasi  sebanyak  6.668  trip  angkutan umum.  Kemudian  demand  potensial  yang diperoleh  dari  survei  naik  turun  penumpang pada  trayek  yang  beririsan  dengan  koridor lintasan  Trans  Padang  Pusat  Kota –  Pusat Pemerintahan.
Berdasarkan penelitian diperoleh  jumlah  demand  potensial  yang  ada pada lintasan Pusat Kota – Pusat
Pemerintahaan adalah sebanyak 18.084 penumpang.  Namun  demand  ini  bukanlah demand  real  yang  ingin  naik  ke  Angkutan
Trans  Padang.  Demand  real  Trans  Padang harus  dilihat  dari  keinginan  penumpang angkutan  kota  untuk  berpindah  ke  Trans Padang

## Potensial Demand On Board
Berdasarkan  hasil  survey  on  board Potensial  demand  mode  shift  MPU  (Mobil Penumpang  Umum)  ke  Trans  Padang  pada koridor Pusat kota-Pusat Pemerintahan cenderung  lebih  sensitif  terhadap  harga  tiket. Dengan harga tiket Rp.3500, estimasi demand Trans  Padang  adalah  77.5%  dari  demand MPU eksisting. Namun persentasenya mengalami  penurunan  hingga  menjadi  kurang dari  50%  apabila  harga  tiket  dinaikan  menjadi Rp.5000  dan  cenderung  stabil  jika  harganya dinaikkan lagi.
Tabel 3.3 Mode shift MPU- Trans Padang koridor Pusat Kota-Pusat Pemerintahan
Skenario Jumlah responden berdasarkan moda pilihan (Orang) Mode shift (%) Trans Padang MPU 1 2500 (Umum)/1500 (Pelajar) 179 21 89.5 2 3000 (Umum)/1500 (Pelajar) 173 27 86.5 3 3500 (Umum)/1500 (Pelajar) 155 45 77.5 4 4000 (Umum)/1500 (Pelajar) 140 60 70.0 5 4500 (Umum)/1500 (Pelajar) 103 97 51.5 6 5000 (Umum)/1500 (Pelajar) 91 109 45.5 7 5500 (Umum)/1500 (Pelajar) 86 114 43.0 8 6000 (Umum)/1500 (Pelajar) 86 114 43.0 9 6500 (Umum)/1500 (Pelajar) 86 114 43.0 Sumber: Hasil Survey diolah, 2016

## WTP dan ATP gabungan (on board)
Kecenderungan penumpang beralih karena karaktersitik bus dan layanannya dengan tarif  tertentu  disebut  dengan Willingness  To  Pay (WTP)  sedangkan  kemampuan  responden  untuk membayar  biaya  menggunakan  angkutan  umum berdasarkan  pendapatannya  disebut  dengan Ability  To  Pay .  Boleh  jadi  WTP  penumpang melebihi  ATP  atau  sebaliknya.  Disamping  itu, WTP dan ATP bisa juga berhimpit/beririsan.
Untuk koridor Pusat kota, WTP dan ATP nya  dapat  di  lihat  pada  Gambar  3.1  Terlihat bahwa  grafik  WTP  berada  disebelah  kanan  dari grafik  ATP  yang  mengindikasikan  WTPnya  lebih tinggi dibandingkan ATPnya. Trend ini
merepresentasikan bahwasanya penumpang memiliki kecenderungan untuk membayar layanan  Trans  Padang  lebih  tinggi  dibandingkan kesanggupannya.  Dengan  demikian,  diperlukan treatment khusus pada koridor Pusat Kota-Pusat Pemerintahan  agar  mode  shift  nya  dapat dipertahan.  Contohnya  adalah  melalui  skema harga tiket yang disubsidi.
Gambar 3.1 WTP dan ATP koridor Pusat Kota-

## Pusat Pemerintahan

## Geometri Jaringan Jalan
Berdasarkan data geometri jaringan jalan diperoleh hasil bahwa mobilisasi angkutan umum Trans  Padang  baik  menggunakan  Bus  Besar maupun  Bus  Sedang  secara  umum  tidak  begitu mengalami  kendala  akses,  namun  ada  1  (satu) ruas  jalan  memiliki  kendala  yakni  ruas  jalan berok  dengan  lebar  jalan  4 meter.  Dengan  lebar jalan 4 meter akan menyulitkan Bus Besar untuk melintasi  ruas  tersebut,  sehingga  disarankan pada  lintasan  ini  mengoperasikan  dengan menggunakan Bus Sedang.
Perencanaan Halte Koridor Pusat Kota Pusat Pemerintahan
Pembangunan  halte  perlu  dilengkapi sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  serta lokasi yang sesuai dengan tata ruang lingkungan.  Pengaturan  halte  Trans  Padang perlu  disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Dalam penentuan  lokasi  halte  trans  padang  terdapat beberapa kriteria yang digunakan diantaranya: a. Penentuan lokasi didasarkan
Pada Perencanaan Kota dan Persyaratan Penentuan lokasi halte dilakukan dengan
memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul jaringan aktivitas penumpang dan jalur kendaraan  umum,  serta  perlu  diperhatikan  pula: Rencana umum tata ruang , kepadatan lalu lintas dan  kapasitas  jalan  disekitar  halte , keterpaduan antar  moda  transportasi , kondisi  geografi  lokasi halte , kelestarian lingkungan.
Selain  itu  sebaran  lokasi  halte  harus memperhatikan  berbagai  aspek  yang  berkaitan dengan tuntutan umum (Suwardjoko P. Warpani,
2002) yaitu : Pusat keramaian yang ada, misalnya pasar,  pertokoan,  obyek  wisata  dan  lain-lain; Pusat  kegiatan,  misalnya  kantor,  sekolahan  dan lain-lain; Kemudahan perpindahan moda,
misalnya persimpangan jalan
Melihat persyaratan umum dan pedoman praktis  penentuan  lokasi  halte  angkutan  umum, maka  perlu  diperhatikan  kondisi  lapangan  :  Ada tidaknya trotoar, tersedianya lahan untuk membuat halte, tingkat pelayanan jalan, kecukupan  lebar  jalan,  tingkat  permintaan penumpang  yang  menentukan  perlu  tidaknya lindungan.
b. Penentuan lokasi didasarkan Pada Asal dan Tujuan Penumpang .
Untuk  memperoleh  lokasi  halte  yang sesuai dengan asal dan tujuan penumpang, perlu diketahui  jumlah  penumpang  dari  asal  dan tujuannya  serta  kebiasaan  lokasi  menunggu. Jumlah,  asal,  tujuan  penumpang  dan  lintasan rute  kendaraan  umum  dapat  menjadi  landasan untuk  memperoleh  alternatif  lokasi  halte  yang mudah  dicapai,  aman  dan  sesuai  dengan kebutuhan penumpang maupun kendaraan umum sendiri.
Dengan  memperhatikan  aspek  kondisi tata  gunalahan,  berikut  ini  penentuan  jarak antara halte, dapat dilihat pada Tabel.
Tabel 3.4 Penentuan Jarak Antar Halte
Zona Tata Guna Lahan Lokasi Jarak Tempat Henti 1 Pusat kegiatan sangat padat : Pasar, pertokoan CBD, Kota 200-300* 2 Padat : perkantoran,sekolah, jasa Kota 300-400 3 Permukiman Kota 300-400 4 Campuran padat : sekolah, jasa Pinggiran 300-500 5 Campuran jarang :perumahan, ladang, sawah, tanah kosong Pinggiran 500-1000
Ket : *) = jarak 200 m dipakai bila sangat diperlukan saja, sedangkan jarak umumnya 300 m. (Sumber : Departemen Perhubungan 1996)
Pada  koridor  Pusat  Kota  Air  Pacah dengan  lintasan  RTH  Imam  Bonjol  -  Pusat Pemerintahan  terdapat  39  titik  pemberhentian (halte)  dengan  2  halte  ukuran  besar  yaitu  halte
utama  yang  berada  di  RTH  Imam  Bonjol  yang merupakan center  point dan  halte  Hang  Tuah  I (Sumber Teknik), diikuti tiga halte ukuran sedang serta 34 halte ukuran kecil. Untuk lintasan Pusat
Pemerintahan –  RTH  Imam  Bonjol  terdapat  39 titik halte yang terdiri dari satu halte ukuran besar yaitu di RTH Imam Bonjol yang berfungsi sebagai center  poin,  empat  halte  ukuran  sedang  dan  34 halte  ukuran  kecil.  Jarak  antar  halte  bervariasi antara 250 m sampai 700 meter.
Dalam menentukan titik lokasi halte pada masing  masing  koridor  ditemukan  beberapa kendala  yang  perlu  disikapi  agar  penempatan halte  tetap  bisa  pada  lokasi,  diantaranya ketersediaan  lahan  yang  relative  sempit,  adanya Pohon pelindung dan aktivitas pedagang di bahu jalan.

## 4. Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan
dapat ditarik kesimpulan :
1.   Koridor pengembangan lintasan Trans Padang    Pusat  kota –  Pusat  Pemerintahan adalah sebangai berikut:
Pergi :  Imam  Bonjol –  Karya  -  Gereja  – Diponegoro –  Hangtuah  –  Samudera  –  S.
Parman –  Khatib  Sulaiman  –  Jhon  Anwar  – Gadjah  Mada –  Siteba  –  Simp.  Balai  Baru  –
Sungai Sapih – Aie Pacah
Pulang :Aie  Pacah –  Sungai  Sapih  –  Simp.
Balai  Baru –  Siteba  –  Gadjah  Mada  –  Jhoni
Anwar –  S.  Parman  –  Juanda  –  Veteran  –
Damar –  Pemuda  –  Diponegoro  –  Gereja  – Pondok –  M.  Thamrin  –  Imam  Bonjol  – Hasanuddin – Bagindo Aziz Chan – M. Yamin
– Imam Bonjol
2.  Potensi  potensial  demand  penumpang  trans
Padang koridor Pusat Kota-Pusat Pemerintahan  dari  seluruh  moda  adalah
24.783 penumpang
3.  Jumlah  halte  yang  dibutuhkan  Trans  Padang untuk koridor Pusat Kota-Pusat Pemerintahan
adalah 39 halte untuk arah pergi dan 39 halte untuk  arah  pulang  dengan  panjang  trayek 22,94 km
4.  Untuk  penempatan  halte  bus  disesuaikan dengan  tata  guna  lahan  dan  analisis geometrik jalan.
5.  Berdasarkan  analisis  tata  guna  lahan  maka bus  yang  dianjurkan  untuk  koridor  ini  adalah bus ukuran sedang.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 1996, Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotanan  Dalam  Trayek  Tetap  dan Teratur . Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Jakarta
Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Darat.  1996.
Menuju Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Departemen Perhubungan
Republik Indonesia.
Hook, Walter B. 2007 . BRT Planning Guide.
Salim,  Abbas.  1993. Manajemen  Transportasi . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Sutomo,  Heru  and  Joisangadji,  Syamsulbahry. 2002. Perencanaan  strategik  dalam prospek  penyelenggaraan  transportasi berkelanjutan di kota Yogyakarta . Thesis. Yogyakarta.
Warpani, Suwardjoko  P.2002. Pengelolaan  Lalu Lintas  Dan  Angkutan  Jalan .  Penerbit ITB edition, in Indonesian.