## Sistem Pembuktian Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan
Yoshe Agatha Patricia yoshe.agatha.patricia-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
Bankruptcy  is  a  general  confiscation  of  all  debtor's  assets  to  pay debtors' debts to all their creditors collectively. To file for bankruptcy, two requirements need to be met, namely the debtor has two or more creditors and debts that have matured and can be collected (Article 2 Paragraph (1) of the UUK and PKPU, if these two requirements have  been  fulfilled,  the  Commercial  Court  must  grant  the  petition for  bankruptcy  based  on Article  8  Paragraph  (4)  UUK  and  PKPU Consequences  of  general  confiscation  of  the  assets  of  a  bankrupt debtor can cause new problems or disputes to the Commercial Court, but  based  on  the  explanation  following  the  authority  of  Article  8 Paragraph (4) UUK and PKPU. So, in this case there is uncertainty about  the  procedure  for  examining  other  lawsuits  based  on  the explanation of Article 3 Paragraph (1) of the UUK and PKPU against the bankruptcy authority as regulated in Article 8 Paragraph (4) UUK and PKPU. Keywords: Bankruptcy; Micellaneous Lawsuits; Debtors; Creditors;
Commercial Courts.

## Abstrak
Kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh harta debitor untuk membayar utang-utang debitor kepada seluruh kreditor-nya secara kolektif. Untuk mengajukan permohonan pailit perlu dipenuhinya dua persyaratan yaitu debitor memiliki dua kreditor atau lebih dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU, apabila telah terpenuhinya dua persyaratan tersebut maka Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pailit berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU. Konsekuensi dari sita umum terhadap harta debitor pailit, dapat menimbulkan permasalahan atau sengketa baru, berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU, permasalahan/sengketa yang timbul akibat kepailitan dapat diajukan sebagai Gugatan Lain-Lain ke Pengadilan Niaga, namun berdasarkan penjelasannya mengikuti kewenangan Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU. Sehingga dalam hal ini terdapatnya ketidakpastian tata cara pemeriksaan perkara Gugatan Lain-Lain berdasarkan penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU terhadap kewenangan kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU. Kata Kunci: Kepailitan; Gugatan Lain-Lain; Debitor; Kreditor; Pengadilan Niaga.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 6, November 2022 Jurist-Diction. 2022; 2359-2374
How to cite: Yoshe Agatha Patricia, ‘Sistem Pembuktian Gugatan Lain-Lain dalam Kepailitan’ (2022) Vol. 5 No. 6 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 24 Oktober 2022; Diterima 29 November 2022; Diterbitkan 30 November 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i6.40137
p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 2360 Yoshe Agatha: Sistem Pembuktian Gugatan...

## Pendahuluan
Aktivitas bisnis adalah hubungan hukum yang mengikatkan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dalam upaya untuk memastikan pencapaian dari target keuntungan yang diharapkan dicapai oleh masing-masing pihak berkontrak atas prinsip kebebasan berkontrak. Hubungan hukum perjanjian masuk dalam kategori hukum harta kekayaan, yang apabila satu pihak yang berkontrak tidak melaksanakan atau ingkar janji dalam pelaksanaan kewajibannya maka berdasarkan Pasal 1243 BW, debitor tersebut harus membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya kewajiban perikatan, dan pembayaran tersebut diperoleh dari harta milik debitor berdasarkan pada Pasal 1131 BW harta tersebut akan secara langsung menjadi jaminan bagi perjanjian yang dilakukan oleh debitor, Pasal 1131 BW dikutip sebagai berikut : “Segala kebendaan berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk  segala  perikatannya  perseorangan”  Hadi  Shubhan  mendefinisikan  Pailit sebagai keadaan di mana debitor tidak mampu untuk membayar atau melunasi utang kepada kreditornya, yang mana ketidakmampuan membayar utang tersebut disebabkan oleh kesulitan kondisi keuangan ( financial distress) dari usaha debitor yang mengalami kemunduran. 1 Kepailitan menurut Hadi Shubhan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. 2 Menurut Peter J.M. Declercq tidak dibayarnya utang dapat diakibatkan oleh ketidakmampuan dari debitor ( inability to pay ) atau juga dapat juga disebabkan oleh ketidakmauan dari debitor ( unwillingness to pay ) terhadap utangnya. 3
Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU, diperlukan tiga syarat untuk menentukan suatu keadaan pailit yaitu adanya dua atau lebih kreditor, utang yang telah jatuh waktu, dan utang yang dapat ditagih. Artinya hukum kepailitan menjadi
1 M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana 2008).[1]. 2 ibid. 3 ibid. [4].
institusi penyelesaian sengketa terhadap debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dimana satu dari utang tersebut telah terbukti jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengertian tersebut, menjadi dasar pengembangan sistem peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan perkara utang-piutang antara debitor dengan kreditor secara  efektif  dan  efisien. 4 Namun pada saat pemberesan yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit, dapat timbul suatu permasalahan yang disebut Hal Lain- Lain, dikarenakan masih bersifat suatu sengketa atau masalah maka pengajuannya menggunakan sebuah gugatan.
Gugatan Lain-Lain adalah gugatan yang diajukan oleh suatu pihak, sama dengan pengertian gugatan pada umumnya, yang mana apabila suatu pihak merasa haknya dilanggar sehingga terjadi suatu kerugian, maka pihak tersebut dapat menggugat pihak yang dianggap merugikan. Gugatan Lain-Lain diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU yang berisikan “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor”, yang dimaksud sebagai hal lain-lain berdasarkan penjelasan dalam Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU tersebut adalah apabila adanya perlawanan pihak ketiga terhadap kedudukan objek utang, gugatan Actio Pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, ataupun keadaan di mana debitor, kreditor, kurator  dan pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator  terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya, dan hukum acara yang berlaku terhadap keadaan ini adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.
Pada penjelasan tersebut juga mengatur bahwa hukum acara yang mengatur untuk mengadili perkara lain-lain adalah UUK dan PKPU sehingga dalam hal ini mengarah kepada ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU. Sedangkan

## 2362 Yoshe Agatha: Sistem Pembuktian Gugatan...
pada Pasal 3 Ayat (1) apabila terbukti adanya keberadaan utang yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih tersebut masih dapat dipersengketakan sehingga dalam pembuktian utang tersebut membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana, maka mengikuti ketentuan pada Pasal 8 Ayat (4), Pengadilan Niaga seharusnya menolak untuk memeriksa dan memutuskan permohonan tersebut dikarenakan tidak sesuai dengan kewenangan Pengadilan Niaga yang ada di pasal tersebut.
Maka dalamalam hal ini, terdapatnya ketidakselarasan antara penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU dan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU yaitu mengenai permasalahan pembuktian Gugatan Lain-Lain dalam kepailitan, serta dalam penelitian ini penulis akan meneliti akibat hukum yang terjadi apabila pembuktian Gugatan Lain-Lain tidak menggunakan pembuktian sederhana yang sebagaimana diatur dalam UUK dan PKPU dan menggunakan sistem pembuktian yang ada di hukum acara perdata.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum ( legal  research ) yang memiliki tujuan untuk menemukan pemecahan masalah atas suatu isu hukum yang ada dan melahirkan preskripsi  yang dapat diterapkan terhadap isu hukum yang diajukan. 5 Penelitian ini bersifat normatif dan berdasarkan undang-undang.

## Penggunaan Sistem Pembuktian Sederhana Dalam Gugatan Lain-Lain Kepailitan
Permohonan pailit merupakan permohonan kepada pengadilan untuk melakukan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, guna untuk memberikan wadah atau forum kepada para kreditor untuk mendapatkan hak-haknya secara kolektif terhadap aset yang dimiliki oleh debitor. 6 Dalam
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana 2011).[69].
6 Charles. J. Tabb, Bankruptcy Anthology (Anderson Publishing Co. 2002).[5].
mengajukan permohonan pailit, pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pailit diatur dalam pasal 2 UUK dan PKPU yaitu debitor, kreditor yang memiliki piutang kepada debitor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. 7 Untuk permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitor dan para kreditor wajib diajukan melalui advokat. 8
Sebagai salah satu peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang berwenang dalam mengatasi perkara terkait utang-piutang dan saat ini terkait kewenangan Pengadilan Niaga diatur dalam UUK dan PKPU. Hal ini didasari oleh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK), yang menyatakan badan-badan peradilan yang berada di bawah lingkup Mahkamah Agung, salah satunya adalah Pengadilan Umum, dan pada Pasal 27 UU KK, pengadilan khusus merupakan pengadilan yang hanya dapat dibentuk di bawah peradilan yang dibawahi oleh Mahkamah Agung, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 27 UU KK menyatakan bahwa Pengadilan Niaga merupakan salah satu pengadilan yang berada di bawah lingkup peradilan umum. Berdasarkan asas integrasi yang dianut oleh sistem hukum kepailitan di Indonesia, di mana asas tersebut memiliki definisi sistem hukum formil dan hukum materiil hukum kepailitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. 9
Sehingga berdasarkan asas ini, ketika ada suatu pengurusan ataupun pemberesan harta pailit, maka penyelesaian sengketa atau perkara yang timbul dari hal tersebut pun juga masuk ke dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Niaga. 10
Untuk mengajukan suatu permohonan kepailitan diperlukan pemenuhan syarat-syarat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU
7 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Kencana 2016).[214].
8 M.Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Kencana Jakarta).[119].
9 Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik (Alumni 2010).[79].
10 Amrullah, Mohammad, “ Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan sebagai Sarana Hukum Menyelesaikan Masalah Utang Piutang Secara Adil, Cepat, Terbuka, dan Efektif ” (2020) Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.[2].

## 2364 Yoshe Agatha: Sistem Pembuktian Gugatan...
yaitu adanya dua kreditor atau lebih, dan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 11 Sehingga terpenuhinya syarat-syarat tersebut dapat menjadi alasan kuat Pengadilan Niaga untuk menerima atau mengabulkan permohonan yang diajukan. Melihat ketentuan yang terdapat dalam UUK dan PKPU, kewenangan Pengadilan Niaga dalam menerima dan menolak suatu permohonan secara implisit hanya diatur di dalam Pasal 8 Ayat (4) yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga harus menerima permohonan pernyataan pailit apabila keadaan dalam permohonan tersebut telah terbukti secara sederhana (yaitu terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU). Sehingga dapat dikatakan bahwa, Pengadilan Niaga hanya berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan pailit yang telah terbukti secara sederhana atau telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU. Keadaan di mana terdapatnya perbedaan jumlah utang piutang antara kreditor dan debitor yang menyebabkan tidak dibayarnya hutang, tidak akan menghalangi Pengadilan Niaga untuk memutuskan menjatuhkan pailit kepada debitor tersebut.
Pada Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU, terkait Hal Lain-Lain atau biasa disebut sebagai Gugatan Lain-Lain, diatur tentang Gugatan Actio Pauliana. Gugatan Actio Pauliana secara jelas diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) UUK dan PKPU yaitu mengenai gugatan pembatalan. Berdasarkan gugatan ini, kurator perlu membuktikan apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan itu benar merupakan perbuatan hukum yang dapat merugikan kepentingan kreditor. Sehingga dalam hal ini, kurator dapat mengajukan gugatan Actio  Pauliana ataupun gugatan pembatalan  perbuatan/perikatan yang dilakukan oleh debitor tersebut. 12 Selain Gugatan Actio Pauliana, Gugatan Lain-Lain dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK dan PKPU mengatur terkait perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan. Berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UUK dan PKPU, pihak ketiga memiliki hak untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor
11 Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Kencana 2016).[128].
12 Sutan Remy Sjahdeni, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Pustaka Utama Grafiti 2009).[250].
pailit atau kurator, dalam kurung waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit dibacakan, ada gugatan dengan keadaan Debitor, Kreditor,  Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak yang berperkara berkaitan dengan harta pailit dalam hal ini salah satunya dapat meliputi bantahan terhadap daftar piutang, dan Terakhir untuk Gugatan Lain-Lain, adalah gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya. Hal ini merupakan keadaan dimana kepailitan disebabkan oleh kelalaian direksi, namun harta dari perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban ataupun utang- utang yang dimiliki oleh perseroan. Maka berdasarkan Pasal 104 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Sehingga berdasarkan pasal tersebut, Kurator dapat mengajukan gugatan terhadap anggota direksi terkait untuk melakukan pertanggung jawaban renteng dengan harta nya sebagai boedel pailit.
Melihat pertimbangan hakim pada Putusan Nomor. 01/Pailit/2005/PN.Niaga. JKt.Pst yang diajukan oleh PT. Istana Karang Laut sebagai Pemohon I dan PT. Sanggar Kaltim Jaya sebagai Pemohon II terhadap Total E dan P Indonesie sebagai termohon, berdasarkan pertimbangan hakim dari putusan tersebut, yang mana putusan tersebut dikuatkan lagi oleh Majelis Hakim Kasasi dalam Putusan No.012K/N/2005 dan dikuatkan kembali oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Putusan No.07PK/N/2005 yang dalam pertimbangan-Nya pun menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh PT Istana Karang Laut dan PT Sanggar Kaltim Jaya tidak beralasan dikarenakan utang termohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU sehingga harus ditolak. 13 Sikap Pengadilan Niaga yang tegas untuk menolak suatu permohonan yang dianggap masih ada sengketa di dalamnya, merupakan bentuk sikap tegas Pengadilan Niaga yang didasarkan oleh kewenangannya yang diatur di dalam Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU.
13 Tim  Redaksi  Tatanusa, Himpunan  Putusan-Putusan  Mahkamah  Agung  dalam  Perkara Kepailitan Jilid 19 (Tatanusa 2007).[67].

## 2366 Yoshe Agatha: Sistem Pembuktian Gugatan...
Melihat putusan No.77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mana seorang kurator mengajukan gugatan Actio Pauliana terhadap harta debitor, terkait pembatalan penjualan antara lain, tanah dan bangunan yang diyakini oleh tim kurator tersebut adalah bagian dari boedel pailit dari PT. Metro Batavia yang saat itu kondisinya sedang dalam keadaan pailit, dikarenakan gugatan Actio Pauliana yang diajukan oleh kurator tersebut memiliki permasalahan sengketa yang rumit dan membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana dikarenakan harus ada pembuktian terkait peristiwa hukum penjualan boedel pailit yang mana tanah dan bangunan tersebut harus lebih dulu diputuskan sengketa kepemilikan atas tanah dan bangunan nya atas nama tergugat atau Direktur Utama dari PT. Metro Batavia bukan atas nama PT. Metro Batavia, sedangkan berdasarkan Pasal 8 Ayat (5) UUK dan PKPU putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, sehingga hal ini menjadi sulit dan harus dibawa penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pembuktian yang jelas, dan tidak sederhana.
Sehingga berdasarkan putusan-putusan di atas, melihat ketentuan Pengadilan yang berwenang untuk mengatasi permasalahan dan pemeriksaan terkait hal lain- lain atau Gugatan Lain-Lain secara eksplisit belum dibahas secara jelas dalam UUK dan PKPU, hanya berdasarkan praktik-praktik pada Pengadilan Niaga yang pada praktiknya beberapa menolak suatu permohonan dikarenakan tidak terbukti secara sederhana, sehingga perlu di ajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan pembuktian yang lebih komprehensif sesuai dengan sengketa yang perlu diselesaikan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR, didasari oleh ketentuan Pasal 299 UUK dan PKPU.
Implikasi Yuridis Dari Pemeriksaan Dan Tata Cara Pembuktian Gugatan Lain-Lain Dilakukan Tidak Berdasarkan Kewenangan Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Uuk Dan Pkpu Terhadap Prinsip  Kepastian Hukum Gugatan Lain- Lain Kepailitan
Dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU hanya menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku untuk hal lain-lain ini adalah Undang-Undang Kepailitan
dan PKPU, sedangkan dalam UUK dan PKPU hanya mengatur terkait kewenangan yang dibatasi dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU yaitu fakta dan keadaan yang telah terbukti sederhana-lah yang akan diterima permohonannya oleh Pengadilan Niaga. Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah seharusnya Pengadilan Niaga menolak permohonan-permohonan yang di dalamnya masih terdapat permasalahan atau sengketa sehingga tidak terbukti sederhana, namun hal ini akan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU yang mengatur tentang Gugatan Lain-Lain yang berdasarkan kata “gugatan” saja dan pengertiannya artinya diajukannya suatu perkara yang di dalamnya terdapat permasalahan atau konflik yang harus diselesaikan di dalam Pengadilan.
Melihat permohonan pailit yang diajukan oleh Raiffeisen Bank International AG terhadap Soebali Sudjie dalam Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt. Pst, permohonan tersebut diajukan dengan dasar bahwa Termohon Pailit merupakan penjamin (jaminan perorangan) dari utang antara suatu perusahaan yang telah memiliki tagihan kepada Pemohon Pailit sebesar US$25.000.000, dan berdasarkan perjanjian antara perusahaan dan Termohon Pailit, Termohon diwajibkan untuk membayar Piutang, namun pada amar Putusan, hakim menyatakan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Raiffesien Bank International AG sebagaimana dikutip:
Menimbang, bahwa Termohon Pailit dalam Kesimpulannya, mendalilkan bahwa US $25,000,000 Facility Agreement , tanggal 8 April 2013 dibuat dalam Bahasa Inggris, tidak pernah ditandatangani dalam versi Bahasa Indonesia sehingga Facility  Agreement tersebut Batal Demi Hukum. Di satu sisi Pemohon Pailit menyatakan, berdasarkan bukti P-25, perjanjian yang dibuat dengan versi Bahasa Inggris tetap sah atau tidak batal demi hukum atau tidak dapat dibatalkan. Sehubungan dengan perbedaan penafsiran atau interpretasi atas US $25,000,000 Facility  Agreement antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit, maka Majelis Hakim berpendapat persyaratan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga tidak terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana dan rumit, sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga melainkan wewenang Pengadilan Negeri, maka permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon Pailit terhadap Termohon Pailit adalah tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak.

## 2368 Yoshe Agatha: Sistem Pembuktian Gugatan...
Dikarenakan Termohon mendalilkan bahwa perjanjian yang ia tandatangani dibuat dalam Bahasa Inggris sehingga pengertian dari perjanjian tersebut yang diterima oleh Termohon dan Pemohon tidaklah sama sehingga dalam hal ini perlu dibuktikan dahulu ke pada Pengadilan Negeri apakah perjanjian ini sah atau batal demi hukum sehingga, bukti yang diajukan masih mengandung sengketa dan tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Dengan adanya putusan ini membuktikan bahwa memang kewenangan Pengadilan Niaga terbatas berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU hanya menerima yang telah terbukti secara sederhana. Namun, pada kasus Batavia Air yang telah dinyatakan pailit pada Putusan
Nomor 77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tim Kurator yang dibentuk untuk melakukan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit Batavia Air (dalam pailit) menemukan fakta bahwa salah satu tanah dan bangunan yang dikenal sebagai kantor PT. Metro Batavia yang seharusnya harta PT. Metro Batavia dan menjadi boedel palit ternyata telah dijual oleh direksi dari PT. Metro Batavia itu sendiri sehingga dalam hal ini Kurator merasa hal ini dapat merugikan boedel pailit sehingga Kurator menggugat Actio  Pauliana kepada Pengadilan Niaga untuk membatalkan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para tergugat dengan dasar bahwa perjanjian jual beli tersebut merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang mana dianggap akan merugikan boedel pailit dan akan menghambat berjalannya kepailitan. Gugatan Lain-Lain yang diajukan Tim Kurator Batavia pada Pengadilan Negeri serta tingkat kasasi tidak dikabulkan atau ditolak oleh majelis hakim. Namun tim kurator tetap melakukan upaya hukum peninjauan kembali  tetap mengajukan gugatan Actio Pauliana kepada Mahkamah Agung sehingga tanah dan Gedung sebagai objek yang dipersengketakan dapat menjadi bagian dari boedel pailit PT. Metro Batavia, dan pada Putusan Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Majelis Hakim menerima permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dan mengabulkan gugatan penggugat untuk menyatakan Tindakan yang dilakukan oleh termohon itu perbuatan melawan hukum yang akan merugikan boedel pailit, sehingga perjanjian tersebut dibatalkan dan tanah Gedung tersebut masuk ke dalam boedel pailit PT.
Metro Batavia.
Melihat kedua putusan di atas yang mana putusan pertama adalah mengenai permohonan pailit yang mengandung sengketa dan putusan kedua mengenai Gugatan Lain-Lain, sistem pembuktian yang digunakan dalam kedua putusan ini adalah berbeda. Untuk Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, majelis hakim menggunakan ketentuan pada Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU yang mana hakim menolak permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon dikarenakan tidak terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK dan PKPU dan dianggap memerlukan pemeriksaan yang lebih rumit. Sedangkan pada Putusan Nomor 61/PK/Pdt.
Sus-Pailit/2015, terdapat suatu sengketa yang sangat rumit dan diperlukannya pembuktian-pembuktian yang tidak sederhana untuk membuktikan apakah benar tanah dan gedung yang dipersengketakan itu merupakan bagian dari harta PT. Metro Batavia atau bukan.
Sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa suatu permohonan pailit, terutama apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga harus memeriksa suatu permohonan yang mana masih mengandung hal lain-lain yang bersifat sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU namun tidak dapat memeriksanya dengan menggunakan pembuktian sederhana dikarenakan memerlukan pembuktian yang cukup. Maka dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Niaga pada praktiknya perlu menggunakan pembuktian yang tidak sederhana, dan dalam hal ini akan mengarah kepada pembuktian berdasarkan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang diatur dalam HIR.
Melihat pembuktian peninjauan kembali yang diperiksa oleh Mahkamah Agung terkait permohonan hal lain-lain atau gugatan Actio Pauliana yang diajukan dalam Putusan Nomor 61/PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, Dapat dikatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim apabila menggunakan pembuktian tidak sederhana berdasarkan hukum acara perdata merupakan pelanggaran dari Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU dan penjelasannya. Dikarenakan dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU yang dikutip sebagai berikut “Hukum Acara

## 2370 Yoshe Agatha: Sistem Pembuktian Gugatan...
yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal lain-lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya” berdasarkan penjelasan tersebut, pemeriksaan perkara Gugatan Lain-Lain mengarah kepada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU utamanya mengarah kepada pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU yaitu tentang pembuktiannya dan juga Pasal 8 Ayat (5) UUK dan PKPU yaitu tentang pembatasan jangka waktu penyelesaiannya. Pemeriksaan dan putusan Gugatan Lain-Lain yang pembuktiannya didasari oleh Pasal 299 UUK dan PKPU yang mana mengarah kepada pembuktian hukum dapat melanggar prinsip- prinsip keadilan hukum yang mana akan menimbulkannya konsekuensi kesalahan dalam penerapan hukum dan juga mengakibatkan ketidakpastian hukum.
Hal ini tidak selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU yang mengatur Pengadilan Niaga memeriksa keadaan dan fakta yang telah terbukti secara sederhana atau dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak lagi bersifat sengketa maka dari itu basis dari hal yang diajukan adalah sebuah “permohonan”, sedangkan Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU dan juga penjelasannya menyatakan bahwa pemeriksaan terkait hal lain-lain juga di dalam Pengadilan Niaga padahal apa yang dimaksud dengan hal lain-lain adalah sesuatu yang berbasis sengketa sehingga tidak akan dapat diselesaikan dengan pembuktian yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU.
Apabila Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan memutus permohonan Gugatan Lain-Lain dapat begitu saja mengesampingkan kewenangan ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU yang juga diatur dalam penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU dengan menggunakan Pasal 299 UUK dan PKPU, maka hal ini menjadi membingungkan dikarenakan apabila pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU dikesampingkan seharusnya yang dikesampingkan adalah terkait pembuktian dan juga batas waktu ( time frame ) namun dalam hal ini yang dikesampingkan dengan Pasal 299 UUK dan PKPU hanyalah pembuktian yang dianggap tidak diatur dalam UUK dan PKPU sehingga dapat menggunakan ketentuan Pasal 299 UUK dan PKPU. Berdasarkan UUK dan PKPU itu sendiri, walaupun hukum acara yang
mengatur terkait pemeriksaan dan putusan Gugatan Lain-Lain belum jelas, antara Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU atau Pasal 299 UUK dan PKPU, akan tetapi pemeriksaan dan pemutusan terhadap Gugatan Lain-Lain melihat putusan-putusan yang ada, putusan-putusan tersebut tunduk pada ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UUK dan PKPU yang mengatur terkait batas waktu ( time frame ) yang diatur dalam UUK dan PKPU, bukanlah apa yang diatur dalam Hukum Acara Perdata berdasarkan Pasal 299 UUK dan PKPU.
Berdasarkan salah satu asas yang menjadi dasar Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yaitu asas integrasi, yang mengatur bahwa seluruh hukum acara perdata harus menjadi satu sistem hukum perdata, maka seluruh potensi Gugatan Lain-Lain seharusnya berada dalam kewenangan Pengadilan Niaga berdasarkan penjelasan Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, akan tetapi dasar kewenangan Pengadilan Niaga tidak dapat hanya dapat didasarkan pada Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU dikarenakan apabila kewenangan Pengadilan Niaga hanya terbatas pada ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU itu akan membatasi Pengadilan Niaga untuk melakukan pemeriksaan untuk gugatan yang berbasis sengketa (dalam hal ini adalah Gugatan Lain-Lain).

## Kesimpulan
Dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan Putusan-Putusan Gugatan Lain-Lain yang diajukan ke Pengadilan Niaga, majelis hakim dalam memeriksa suatu gugatan yang masih berbasis sengketa ini tidak dapat hanya menggunakan sebatas Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU dikarenakan dibutuhkannya pemeriksaan yang cukup rumit untuk membuktikan kebenaran dari permasalahan tersebut. Sehingga dalam hal ini, pada beberapa putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga menggunakan pemeriksaan dan sistem pembuktian hukum acara perdata dengan menggunakan dasar Pasal 299 UUK dan PKPU yaitu “Kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”.
Serta, Melihat beberapa putusan permohonan pailit dengan seorang pemohon mengajukan permohonan agar termohon dijatuhkan pailit oleh pengadilan, apabila

## 2372 Yoshe Agatha: Sistem Pembuktian Gugatan...
bukti-bukti yang diajukan masih berbasis sengketa, berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU Pengadilan Niaga menolak permohonan-permohonan tersebut. Namun, Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh penggugat diterima oleh Pengadilan Niaga dengan menggunakan dasar Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU sehingga hal ini menjadi suatu permasalahan dikarenakan pemeriksaan Pasal 3 Ayat (1) UUK dan PKPU merupakan pemeriksaan terhadap sesuatu yang masih berbasis sengketa sehingga pemeriksaan menggunakan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UUK dan PKPU tentang pembuktian sederhana tidak akan cukup dikarenakan memerlukan pembuktian yang bersifat rumit. Namun akibat dari pemeriksaan dengan menggunakan hukum acara perdata terhadap suatu Gugatan Lain-Lain, merupakan suatu pelanggaran terhadap keadilan hukum yang dapat mengakibatkan konsekuensi kesalahan dalam penerapan hukum dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

## Daftar Bacaan Buku
M.Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Sinar Grafika 2017)
Charles. J. Tabb, Bankruptcy Anthology (Anderson Publishing Co. 2002).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2011).
Lilik Mulyadi, Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik (Alumni 2010).
M Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan , (Kencana 2008).
Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Kencana 2016)
Tim Redaksi Tatanusa, Himpunan  Putusan-Putusan  Mahkamah  Agung  dalam Perkara Kepailitan Jilid 19 , (Tatanusa 2007).
Tim Redaksi Tatanusa, Himpunan  Putusan-Putusan  Pengadilan  Niaga  dalam Perkara Kepailitan Jilid 19 (Tatanusa 2007).

## Jurnal
Mohammad Amrullah, “Asas Integrasi dalam Sistem Hukum Kepailitan sebagai Sarana Hukum Menyelesaikan Masalah Utang Piutang Secara Adil, Cepat, Terbuka, dan Efektif” (2020) Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.

## Perundang-undangan
Bur gerlijk Wetboek (BW).
Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang No.4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

## Yoshe Agatha: Sistem Pembuktian Gugatan...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--