## Limitation Of The Crime Of Embezzlement Of Foundation Financial Management

## Batasan Tindak Pidana Penggelapan Pengelolaan Keuangan Yayasan
Dodi Togatorop 1) ; Evi Retno Wulan 2)
1,2) Universitas Narotama Surabaya Email: 1) erasmusstrp@gmail.com , 2) evyretnowulan@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [29 January 2024]
Revised [29 March 2024]
Accepted [07 April 2024]

## ABSTRAK
Kasus  dugaan  penyelewengan  dana  oleh  Yayasan  Aksi  Cepat  Tanggap  (ACT)  telah  menarik perhatian publik di Indonesia dan memunculkan pertanyaan seputar penggunaan dana Yayasan, khususnya  dana  yang  berasal  dari  donasi  publik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis apakah  penggunaan  dana  Yayasan  untuk  gaji  serta  penggunaan  dana  yang  tidak  sesuai program dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan disertai Analisa kasus. Metode yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  data sekunder,  seperti  peraturan  perundang-undangan,  literatur,  dan  hasil  penelitian  sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan dana Yayasan untuk gaji dapat memenuhi unsur tindak  pidana  penggelapan  apabila  memenuhi  tiga  kriteria  tertentu,  yakni  penerimaan  gaji  oleh pengurus  Yayasan,  keterkaitan  pengurus  dengan  pendiri  Yayasan,  serta  ketidakpelaksanaan kepengurusan  Yayasan  secara  langsung  dan  sepenuhnya.  Tidak  hanya  itu,  penggunaan  dana Yayasan yang tidak sesuai program juga dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan jika memenuhi  tiga  kriteria,  yaitu  penggunaan  dana  untuk  kepentingan  pribadi,  kepentingan  yang tidak  sejalan  dengan  tujuan  Yayasan,  dan  kepentingan  yang  bertentangan  dengan  Anggaran Dasar Yayasan.

## ABSTRACT
The  alleged  misappropriation  of  funds  by  the  Aksi  Cepat  Tanggap  (ACT)  Foundation  has attracted  public  attention  in Indonesia  and  raised  questions  about  the  use  of  Foundation  funds, especially funds derived from public donations. This research aims to analyze whether the use of Foundation funds for salaries and the use of  funds that are not in accordance with the program can  meet  the  elements  of  the  crime  of  embezzlement.  The  method  used  in  this  research  is normative  legal  research  using  secondary  data,  such  as  laws  and  regulations,  literature,  and previous research results. The results of the analysis show that the use of Foundation funds for salaries  can  fulfill  the  elements  of  embezzlement  crime if  it  meets  three  certain  criteria,  namely the receipt of salaries by the Foundation management, the relationship between the management and the founder of the Foundation, and the non-implementation of the Foundation's management directly and fully. Not only that, the use of Foundation funds that are not in accordance with the program can also fulfill the elements of embezzlement if it meets three criteria, namely the use of funds  for  personal  interests,  interests  that  are  not  in  line  with  the  objectives  of  the  Foundation, and interests that are contrary to the Articles of Association of the Foundation.
KEYWORDS Embezzlement of funds,
Act, foundation, criminal
Liability, tort.
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Yayasan  merupakan  badan  hukum  yang  memiliki  peran  penting  dalam  masyarakat  untuk menjalankan  kegiatan amal,  sosial,  pendidikan,  atau  kegiatan  lainnya  yang  bersifat  non-profit.  Yayasan beroperasi  berdasarkan  prinsip-prinsip  filantropi  dan  tidak  mencari  keuntungan.  filantropi  memiliki  arti sebagai tindakan  seseorang  yang  mencintai  sesama  manusia  serta  nilai  kemanusiaan,  sederhananya dapat  disebut  sebagai  tindakan  kedermawanan. Secara  hukum,  yayasan  diatur  oleh  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan  (selanjutnya  disebut  UU  Yayasan).  Ini  termasuk  persyaratan untuk  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  penggunaan  dana  mereka.  Yayasan  sebagai  entitas  dalam ranah  sosial  umumnya  mengandalkan  sejumlah  sumber  sumbangan  yang  beragam  untuk  mendukung berbagai kegiatan dan program yang mereka jalankan. Selain itu, hibah dari pemerintah atau organisasi internasional  juga  memberikan  kontribusi  besar  bagi  yayasan.  Donasi  dari  perusahaan  atau  korporasi juga  memiliki  peran  yang  signifikan.  Banyak  perusahaan  yang  memiliki  program  tanggung  jawab  sosial korporasi  (CSR)  dan  memilih  untuk  menyumbangkan  sebagian  dari  keuntungan  mereka  untuk mendukung yayasan. Selain sumber-sumber eksternal tersebut,
beberapa  yayasan  juga  mengandalkan  pendanaan  yang  dihasilkan  dari  kegiatan  internal  mereka sendiri.  Dalam  beberapa  kasus,  terdapat  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  oleh  yayasan,  baik  oleh pengurus  yayasan  maupun  pihak  terkait  lainnya.  Pelanggaran  ini  dapat  melibatkan  penyalahgunaan dana,  tindakan  korupsi,  atau  pelanggaran  lainnya  yang  merugikan  pihak-pihak  yang  terlibat. Penggelapan  dana  Yayasan  adalah  tindak  pidana  yang  merugikan  masyarakat  dan  merusak kepercayaan  masyarakat  terhadap  lembaga-lembaga  sosial.  Penggelapan  dana  Yayasan  dapat dilakukan  oleh  pengurus  Yayasan,  karyawan  Yayasan,  atau  pihak  lain  yang  berkepentingan  dengan
Yayasan.  Di  Indonesia,  telah  terjadi  beberapa  kasus  penggelapan  dana  yayasan.  Misalnya,  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  mencatat  adanya  penggelapan  dana  dalam yayasan sebesar Rp 700 miliar pada tahun 2022.
Selain itu, pendiri Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Ahyudin, divonis 3 tahun 6 bulan penjara karena terbukti melakukan penggelapan terkait dana bantuan sosial dari Boeing untuk keluarga atau ahli waris  korban  kecelakaan  pesawat  Lion  Air  JT  610.  Dalam  menjalankan  yayasan,  peran  dan  tanggung jawab pengurus menjadi hal yang sangat krusial. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran operasional  yayasan,  tetapi  juga  memiliki  beban  tanggung  jawab  hukum.  Sebagai  contoh,  pengurus dapat dikenai sanksi pidana apabila menerima pembagian atau peralihan kekayaan dari yayasan. Dalam konteks  pertanggungjawaban  pidana,  Undang-Undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Tindak  Pidana Korupsi  juga  memiliki  peran  signifikan.  Sejalan  dengan  konteks  internasional,  hukum  Indonesia memberlakukan ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan tindakan di luar negeri.
Prinsip  ini  juga  berlaku  untuk  yayasan,  terutama  jika  yayasan  tersebut  memiliki  operasi  atau dampak  di  luar  Indonesia.  Prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  menjadi  dasar  yang  tidak  dapat diabaikan  dalam  operasi  yayasan.  Melaporkan  penggunaan  dana  dan  kegiatan  secara  terbuka  kepada publik  dan  pihak  berwenang  bukan  hanya  sebagai  upaya  pencegahan  pelanggaran  hukum,  tetapi  juga sebagai langkah membangun kepercayaan dengan donatur, penerima manfaat, dan masyarakat umum. Pengawasan dan regulasi oleh pemerintah dan badan regulasi memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan mengawasi operasional yayasan. Diperlukan kapasitas dan sumber daya yang memadai agar pengawasan  ini  dapat  dilakukan  dengan  efektif,  sehingga  yayasan  dapat  beroperasi  sesuai  dengan prinsip-prinsip  hukum  yang  berlaku.  Selain  itu,  perlu  juga  dikaji  mengenai  penegakan  hukum  terhadap yayasan  dilakukan,  efektivitas  dari  penegakan  tersebut,  dan  evaluasi  mengenai  penyesuaian  atau perubahan dalam UU Yayasan dan UU Tipikor.

## LANDASAN TEORI

## Tindak Pidana
Manusia hidup di dunia sejatinya membutuhkan kedamaian, ketentraman dan keamanan terhadap manusia  lainnya.  Manusia  merupakan  makhluk  sosial  yang  mana  hal  tersebut  dirasa  perlu  untuk memperoleh  kehidupan  yang  lebih  baik.  Namun  tentunya  terkadang  harapan  tidak  sesuai  dengan kenyataan,  seperti  terjadinya  kejahatan  atau  tindak  pidana  sehingga  sulit  untuk  terciptanya harapanharapan  yang  telah  disebutkan  diatas.  Pada  dasarnya,  fungsi  dari  hukum  sebagai  alat pengendali  sosial  yang  dapat  dijalankan  langsung  oleh  masyarakat  itu  sendiri  didasarkan  pada  aturan dan pelaksanaan hukum.
Kehadiran  hukum  ditengahtengah  masyarakat  memiliki  maksud  untuk  memberikan  keamanan kepada tiap individu dan kelompok dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Keamanan yang dimaksud adalah  perasaan  tenang,  tanpa  adanya  kekhawatiran  akan  ancaman  yang  dapat  merugikan  jiwa  dan raga  serta  dalam  segi  materilnya.  Tindak  pidana  merupakan  hal-hal  dari  suatu  perbuatan  yang melanggar ketentuan sebagian atau sepenuhnya yang menyebabkan seseorang dapat dihukum. Dalam Bahasa  Belanda,  tindak  pidana  biasa  disebut  dengan”Straafbarfeit”  atau  dikenal  pula  sebagai  “delict” yang  selanjutnya  dipakai  dalam  Bahasa  Indonesia  dengan  istilah  “delik”.  Dalam  Bahasa  Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu  peristiwa  pidana,  perbuatan  pidana,  perbuatan  yang  boleh  dihukum,  perbuatan  yang  dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.
Istilah-istilah  yang  pernah  digunakan  baik  dalam  perundang-undangan  yang  ada  maupun  dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah “strafbaarfeit” adalah:
1.  Tindak Pidana; dalam seluruh perundang-undangan yang terdapat di negara Indonesia, penggunaan perbuatan pidana yang dapat berakibat hukum disebut tindak pidana. Namun istilah tindak pidana ini merupakan  pandangan  teoritis  dari  para  ahli  hukum,  atas  rujukan  para  ahli  dapat  dikatakan  bahwa istilah tindak pidana merupakan yang paling populer dalam undang-undang.
2.  Peristiwa  Pidana;  beberapa  ahli  hukum  juga  menggunakan  peristiwa  pidana  sebagai  gambaran perbuatan pidana, yang bahkan sebelumnya UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) tahun 1950 sempat menggunakan istilah peristiwa pidana yakni pada pasal 14 ayat 1.
3.  Delik;  berasal  dari  bahasa  latin  delictum  juga  digunakan  untuk  menggambarkan  tentang  apa  yang dimaksud dengan strafbaarfeit.
4.  Pelanggaran  Pidana;  kata-kata  yang  merujuk  kepada  istilah  tersebut  juga  sering  ditemukan  di berbagai buku maupun literatur hukum lainnya.
5.  Perbuatan  yang  boleh  dihukum;  istilah  ini  digunakan  oleh  Mr.  Karni  dalam  bukunya  yang  berjudul “Ringkasan  Tentang  Hukum  Pidana”.  Pada  intinya,  tindak  pidana  menurut  Moeljatno  merupakan segala  perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
Dalam  arti  lain,  perbuatan  tersebut  merugikan  masyarakat  sehingga  tidak  terlaksananya  tata pergaulan  yang  baik  dan  adil.  Dalam  suatu  peraturan  pidana  seperti  dalam  Undang-Undang,  terdapat aturan  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana.  Untuk  mengetahui  adanya  tindak  pidana,  maka  dalam peraturan perundang-undangan pidana tersebut tentunya memiliki penjelasan mengenai perbuatan yang dilarang  dan  disertai  dengan  hukumannya.  Adapun  peristiwa  tindak  pidana  hanya  melihat  dari  sifat perbuatannya  saja,  sehingga  dalam  peraturan  perundang-undangan  perlu  merinci  perbuatan  yang dilarang  dengan  ancaman  pidana  jika  ada  yang  melanggar.  Hal  ini  yang  membuat  diperlukannya beberapa  unsur  atau  syarat  yang  menjadi  ciri  khas  dari  larangan  tersebut  sehingga  dapat  dibedakan dengan perbuatan lain yang tidak dilarang. 1. Unsur-Unsur Terjadinya Tindak Pidana Menurut Simons, terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu;
1)  Perbuatan manusia,
2)  Diancam dengan pidana (statbaar gesteld),
3)  Melawan hukum (onrechmatig),
4)  Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab (met schuld in verband stand) (toerekeningsvatoaar person).
Selain dari pada itu, beberapa ahli juga mengelompokkan beberapa unsur lain sehingga suatu peristiwa  hukum  dapat  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana.  Unsur  tersebut  diantaranya  berupa;  a. Objektif, yakni suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang sebelumnya telah ada hukum yang  melarangnya  disertai  dengan  hukumannya.  Maka  yang  dijadikan  patokan  dalam  unsur  objektif ini  adalah  tindakannya.  Jika  dijabarkan  satu  per  satu,  maka  unsur  objektif  ini  memiliki  unsur  yang terdiri dari;
1)  Perbuatan manusia,
2)  Akibat dari perbuatan manusia,
3)  Keadaan-keadaan  pada  umumnya  keadaan  ini  dibedakan  antara  keadaan  pada  saat  perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan,
4)  Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
Subjektif, yakni perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan yang melanggar undang-undang, dengan kata lain unsur ini mengutamakan pelaku tindak pidana tersebut. Terdapat asas dalam hukum pidana  bahwa  “tidak  ada  hukuman  tanpa  ada  kesalahan”.  Kesalahan  yang  dimaksud  adalah kesengajaan  dan  kealpaan.  Pada  umumnya  para  ahli  hukum  telah  menyetujui  bahwa  kesengajaan memiliki  tiga  bentuk,  yaitu  kesengajaan  sebagai  maksud,  kesengajaan  dengan  keinsyafan  pasti  dan kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu tidak berhati-hati dan dapat menduga akibat perbuatan  itu.  Dalam  sistem  KUHP,  peristiwa  perbuatan  pidana  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  kejahatan (misdrijven)  dan  pelanggaran  (overtrendingen).  Kejahatan  merupakan  perbuatan  yang  bertentangan dengan  kepentingan  hukum,  sedangkan  pelanggaran  merupakan  perbuatan  yang  tidak  mentaati larangan  atau  keharusan  yang  ditentukan  oleh  penguasa  negara.  Kejahatan  merupakan  rechtdelict, yaitu pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan pembunuhan, melukai  orang  lain,  mencuri,  dan  sebagainya.  Pelanggaran  adalah  wetsdelict,  yaitu  delik  undang- undang  yang  melanggar  apa-apa  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang.  Pada  pelanggaran, ketentuan Undang-Undang harus ada terlebih dahulu untuk dapat menetapkan kepada pelanggarnya sebagai perbuatan tindak pidana.
Dengan  kata  lain  tidak  seorangpun  dapat  dihukum  kecuali  telah  ditentukan  suatu  hukuman berdasarkan  Undang-Undang  terhadap  perbuatan  tersebut  (asas  legalitas).  Sehingga  asas  legalitas ini  memberikan  batasan  terhadap  ketentuan  tindak  pidana  pelanggaran,  yaitu  suatu  tindakan  akan dianggap sebagai pelanggaran jika memang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Penggelapan dalam KUHP
Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan  yang tidak pandang bulu karena pelaku  dari  tindak  pidana  ini  adalah  orang  yang  masih  dalam  satu  naungan  sebuah  institusi (perusahaan  atau  perkumpulan).  Dari  berbagai  tindak  pidana  yang  tercantum  dalam  KUHP,  tindak pidana penggelapan merupakan suatu kejahatan yang karena pelaku dari tindak pidana ini diibaratkan seperti musuh dalam selimut. Dalam artian penggelapan ini adalah kejahatan untuk meraih kekayaan dari  suatu  perusahaan  atau  institusi  di  tempat  orang  itu  bekerja  yang  dilakukan  oleh  pihak  internal untuk dimiliki secara pribadi tanpa sepengetahuan orang lain (ilegal).
Dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  kata  dari  “penggelapan”  dan “menggelapkan”  merupakan  kata  yang merujuk  kepada  perbuatan  pidana  yang  mana apabila  suatu barang  berada  dalam  kekuasaan  orang  bukan  karena  kejahatan  tetapi  karena  perbuatan  yang  sah, kemudian  orang  yang  diberi  kepercayaan  untuk  menyimpan  dan  sebagainya  itu  menguasai  barang tersebut  untuk  kepentingan  diri  sendiri  secara  melawan  hukum,  maka  orang  tersebut  berarti melakukan  penggelapan.  Terdapat  pula  bentuk-bentuk  penggelapan,  diantaranya:  1)  Penggelapan Biasa. Pasal 372 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang  sama  sekali  atau  sebagiannya  termasuk  kepunyaan  orang  lain  dan  barang  itu  ada  dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama- lamanya 4 (empat) tahun.” Penggelapan ini diatur dalam pasal 372 KUHP, yaitu perbuatan “memiliki” dengan  unsur-unsur  diantaranya:  a.  Wujud  menggelapkan  adalah  membelanjakan  kepentingan  lain dari  maksud  penguasaan  atau  titipan  yang  sebenarnya  atas  uang  atau  barang  tersebut.  b. Penguasaan  atas  uang  atau  barang  tersebut  dikehendaki  oleh  pelaku  itu  sendiri,  bukan  dari  orang lain.  Penguasaan  tersebut  dikarenakan  pelaku  itu  memiliki  jabatan  dalam  sebuah  perusahaan  atau instansi.  d.  Penguasaan  tersebut  karena  sebab  yang  sah  bukan  karena  sebab  melawan  hukum. Menurut Andi Hamzah, bagian inti tindak pidana penggelapan ini memiliki arti yang sama dengan delik pencurian.  Delik  dalam  tindak  pidana  penggelapan  merupakan  bagian  inti  dari  delik  sengaja.  Hal  ini didasarkan  karena  dalam  tindak  pidana  penggelapan  tidak  mungkin  dilakukan  dengan  kelalaian (culpa).  Kesengajaan  itu  dilakukan  tanpa  adanya  izin  dari  orang  yang memiliki  barang  tersebut,  dan adanya  barang  tersebut  bukan  karena  kejahatan  melainkan  dengan  cara  yang  sah,  seperti  disewa, dipinjam, dititipkan dan dikelola.
3. Pemberatan Pidana Dalam Penggelapan
a. Pasal 374 KUHP
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena  pekerjaannya  atau  karena  mendapat  upah  untuk  itu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling lama lima tahun.” Dalam pasal ini, penggelapan dikategorikan sebagai penggelapan berat diakibatkan oleh unsur-unsur khusus yang memberatkan yaitu adanya hubungan kerja, sebagai mata pencaharian dan  mendapat  upah  atas  pekerjaannya.  Pemberatan  dalam  tindak  pidana  ini  diperlukan  karena menurut Adam Chazawi, bahwa adanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut  dikarenakan  hubungan  kepercayaan  yang  lebih  besar,  yang  seharusnya  pelaku  lebih memperhatikan  keselamatan  dan  kepengurusannya  bukan  menyalahgunakan  kepercayaan  yang besar  itu.  11Terdapat  perbedaan  peraturan  penggelapan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pejabat  atau pegawai negeri, yakni tertuang dalam KUHP pada pasal: b. Pasal 52
“Bilamana  seorang  pejabat  karena  melakukan  tindak  pidana  melanggar  suatu  kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau  sarana  yang  diberikan  kepadanya  karena  jabatannya,  pidana nya  dapat  ditambah  sepertiga” Dalam  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat peraturan yang lebih khusus terhadap penggelapan yang dilakukan oleh pejabat umum, yakni dalam c. Pasal 8
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak  Rp  750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta  rupiah),  pegawai  negeri  atau  orang  selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara  waktu,  dengan  sengaja  menggelapkan  uang  atau  surat  berharga  yang  disimpan  karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain,  atau  membantu  dalam  melakukan  perbuatan  tersebut.”  Selanjutnya  terdapat  pula  pemberatan lain dalam tindak pidana penggelapan yang ditunjukan kepada, yaitu dalam pasal yang berbunyi: d. Pasal 375 KUHP
“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau  wali,  kurator,  pengurus,  orang  yang  menjalankan  wasiat  atau  pengurus  balai  derma,  tentang sesuatu  barang  yang  ada  dalam  tangannya  karena  jabatannya  yang  tersebut,  dihukum  penjara selama- lamanya  enam  tahun”.  Apabila  rumusan  di  atas  dirinci,  maka  unsur-unsur  yang  memenuhi pasal tersebut adalah
1.  Tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan.
2.  Barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan  wasiat,  pengurus  lembaga  sosial  atau  yayasan.  Penggelapan  dalam  pasal  diatas
dilakukan oleh orang-orang tertentu ini dalam kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu  dengan  barang-barang  yang  harus  diurusnya.  Dalam  pasal  ini  disebutkan  beberapa  kriteria orang yang dapat dikenai pasal pemberatan ini, diantaranya:
a. Wali atau “voogd” yaitu orang yang dengan suatu penetapan hakim telah diberi kepercayaan untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  anak-anak  yang  belum  dewasa  berikut  harta kekayaan mereka.
b. Pengampu  atau  “uitvorder”  adalah  orang  yang  dengan  suatu  penetapan  hakim  telah mendapat  kepercayaan  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  orang-  orang  yang  telah dewasa berikut harta kekayaan mereka karena tidak dapat mengurusnya sendiri.
c.  Menjalankan wasiat adalah orang yang ditunjuk oleh orang lain didalam surat wasiatnya untuk melaksanakan  apa  yang  dikehendaki  dalam  surat  wasiat  tersebut,  apabila  ia  kemudian meninggal dunia.
d.  Pengurus lembaga sosial atau yayasan adalah mereka yang mempunyai kewajiban mengurus dan mengamankan harta kekayaan lembaga sosial atau yayasan tersebut, serta bertanggung jawab terhadap harta kekayaan lembaga dan yayasan sosial tersebut.
Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan  kepada  pelaku  atau membuat  jera,  tetapi  di  sisi  yang  lain  juga  agar membuat pelaku dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yang  berfokus  pada  analisis  dokumen  hukum, peraturan,  undang-undang,  putusan  pengadilan,  dan  teks-teks  hukum  lainnya  untuk  memahami, mengevaluasi, dan menginterpretasi kerangka kerja hukum yang ada. Penelitian ini tidak terbatas pada hukum  positif  yang  tertulis,  tetapi  juga  dapat  melibatkan  konsep  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  serta norma-norma  hukum  yang  mungkin  bersumber  dari  tradisi  dan  keyakinan  masyarakat.  Pendekatan iyang  idigunakan  iadalah  ipendekatan  iperundang-undangan  i(statute  iapproach),  ipendekatan ikonseptual  i(conceptual  iapproach)  dan  pendekatan  kasus  (case  approach).  Bahan  hukum  yang digunakan  berasal  dari  Studi  literatur  dalam  konteks  penelitian  hukum  yang  merujuk  pada  metode pengumpulan  data  yang mengandalkan  analisis  sumber-sumber  tertulis,  termasuk  artikel  ilmiah,  buku, laporan  penelitian,  dokumen  hukum,  putusan  pengadilan,  dan  literatur  hukum  lainnya  yang  relevan. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  menggunakan  studi  literatur,  juga  dikenal  sebagai  penelitian kepustakaan atau library research. Analisis bahan hukum dengan metode deduktif dan memulai dengan premis mayor yaitu aturan hukum yang berlaku, dan premis minor yaitu fakta hukum atau kondisi suatu aturan hukum. Dari kedua premis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Unsur-Unsur  Tindak  Pidana  Penggelapan  Dikaitkan  Dengan  Penggunaan  Dana  Yayasan  Untuk Gaji 1.  Keberadaan Yayasan Sebelum serta Setelah Undang – undang Yayasan,  sebagai entitas hukum di Indonesia,  telah eksis sebelum Undang-undang Yayasan Nomor 16  Tahun  2001  diberlakukan  pada  6  Agustus  2001.  Chaidir  Ali  menyatakan  bahwa  yayasan  dapat dianggap sebagai badan hukum sesuai dengan kriteria materiil dan formal berikut ini, menurut norma- norma kebiasaan dan keputusan pengadilan :
1)  Syarat materil yang terdiri dari:
a.Terdapat harta kekayaannya yang dipisah dengan pendirinya,
b.Terdapat suatu maksud atau tujuan tertentu,
c.Terdapat alat perlengkapan berupa organisasi yang terorganisir.
2)  Syarat formil yang harus dipenuhi yaitu akta pendirian yang dibuat oleh notaris (akta otentik) Sesuai  dengan  penalaran  doktrinal,  pendirian  yayasan  sebagai  substansi  yang  sah,  dalam perspektif  para  ahli  seperti  Meijers,  Ali  Rido,  Suroso,  dan  Rudhi  Prasetya,  sebagian  besar menggarisbawahi pentingnya pelepasan kekayaan dan prasyarat otoritatif, bahkan dalam struktur yang paling sulit sekalipun.
Setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2001, yang mengatur tentang yayasan, dengan jelas menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi agar yayasan dapat dianggap sebagai badan hukum. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:
a.  Didirikan oleh satu orang atau lebih.
b.  Kekayaan harus dipisahkan dari kekayaan pendiri.
c.  Wajib menggunakan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
d.  Perlu mendapatkan persetujuan dari Menteri.
e.  Harus diumumkan dalam bagian tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
f.   Tidak  diperbolehkan  menggunakan  nama  yang  telah  sah  digunakan  oleh  yayasan  lain  atau yang melanggar  ketertiban umum atau kesusilaan.
g.  Nama yayasan harus memuat kata 'yayasan' sebagai awal.
Perbedaannya  terletak  pada  waktu  penentuan  status  badan  hukum  Yayasan;  Sebelum  UU Yayasan  berlaku,  terdapat  beberapa  tanggal  yang  berbeda-beda  mengenai  kapan  Yayasan  menjadi badan hukum. Setelah UU Yayasan berlaku, jelas bahwa Yayasan menjadi badan hukum ketika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan pengesahan. Pendirian yayasan adalah jenis  substansi  badan  hukum  yang  memiliki  status  sah,  sebagaimana  dipahami  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Peraturan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pendirian yayasan yang menyatakan: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keag amaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”. Jika dianalisis lebih dalam, terdapat 4 unsur dalam pengertian yayasan, yakni: 1. Status yayasan sebagai badan hukum,
2. Adanya pemisahan kekayaan,
3. Memiliki tujuan spesifik, dan
4. Tidak memiliki anggota selain organ internalnya.
Berikutnya, penulis akan menjelaskan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:
1.  Status yayasan sebagai badan hukum
Badan  Hukum,  dalam  konteks  Indonesia,  merujuk  pada  asosiasi  atau  perkumpulan  yang  dibentuk melalui  catatan  yang  kredibel  dan  dianggap  oleh  peraturan  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang  sama dengan orang, atau disebut subjek hukum. Mengingat konsekuensi dari penelitian lapangan, ada satu masalah  yang  terkait  dengan  tidak  adanya  sosialisasi  sehubungan  dengan  penggunaan  Peraturan Pendirian  yayasan  oleh  otoritas  Publik.  Kejaksaan  atau  pihak  yang  berkepentingan  dapat  meminta Pengadilan untuk membubarkan (bukan membubarkan secara hukum) yayasan yang tidak mematuhi anggaran  dasarnya.  Undang-undang  Yayasan  tetap  mengakui  dan  menerima  yayasan  yang  sudah berdiri sebelum undang-undang tersebut, asalkan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 71.
2.  Adanya pemisahan kekayaan
Kekayaan yayasan, menurut Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-undang Yayasan, merujuk pada aset yang dipisahkan dari harta milik pendiri, baik dalam bentuk uang maupun barang. Sumber kekayaan yayasan  dapat  berasal  dari  sumbangan  atau  bantuan  yang  tidak  mengikat,  wakaf,  hibah,  hibah wasiat, serta perolehan lain yang tidak melanggar Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan yang berlaku,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  26  ayat  (2)  Undang-undang  Yayasan.  Modal  ini merupakan  basis  awal  bagi  operasional  yayasan  yang  berasal  dari  sumbangan  para  pendiri  dan sumber kekayaan lainnya.
Dalam  menjalankan  aktivitasnya,  yayasan  diharuskan  memiliki  sumber  dana  yang  memadai  guna mencapai  tujuannya.  Kekhawatiran  muncul  jika  yayasan  tidak  memiliki  sumber  pendapatan  tetap, yang dapat menghambat kelancaran kegiatannya. Masalah ini menjadi krusial bagi yayasan.
3.  Memiliki tujuan spesifik
Yayasan  adalah  sebuah  entitas  yang  bersemangat  dan  memiliki  kegiatan  yang  mulia  dalam  ranah sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Seperti organisasi lainnya, yayasan juga memiliki tujuan yang spesifik  dan  unik,  baik  dalam  dimensi  kuantitatif  maupun  kualitatif.  Yayasan  Pendidikan  Bina  Utama Pontianak,  yang  fokus  pada  pendidikan,  bertujuan  untuk  turut  serta  dalam  upaya  pemerintah  dalam meningkatkan  kecerdasan  bangsa  melalui  pendidikan,  serta  mencetak  generasi  yang  pintar  dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan Negara, serta untuk masa depan mereka. Dalam mencapai tujuan, terdapat beberapa faktor pendorong, salah satunya adalah memperhatikan kesejahteraan para pelaksana.  Namun,  bila  ini  dikaitkan  dengan  Pasal  5  Perubahan  Undang-undang  Yayasan,  maka dapat dipastikan bahwa tujuan yayasan sulit tercapai karena larangan yang diatur di Pasal 5 tersebut dapat menghambat kinerja optimal para pelaksana (organisasi).
4.  Tidak memiliki anggota selain organ internalnya Yayasan  tidak  memiliki  anggota  kecuali  organ  yang  terdiri  dari  Pembina,  Pengurus,  dan  Pengawas. Struktur  organisasi  dalam  yayasan  didasarkan  pada  fungsi,  strategi,  dan  tujuan  organisasi,  yang meliputi  kompleksitas  organisasi  mulai  dari  peran  Pentingnya  Pembina  dalam  pengaturan  susunan kepengurusan  hingga  bentuk  struktur  birokrasi  yang  diinginkan.  Dalam  pengelolaan  yayasan,
tanggung  jawab  diemban  oleh  Pengurus  dan  Pengawas  yang  bertanggung  jawab  kepada  Pembina melalui  laporan  kegiatan  yang  disampaikan  dalam  Rapat  Pembina,  yang  diadakan  setiap  tahun. Bentuk  pertanggungjawaban  horizontal  adalah  pertanggungjawaban  terhadap  masyarakat  umum,  di mana yayasan dengan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan diharapkan memberikan dampak positif yang nyata serta menghilangkan persepsi negatif tentang yayasan sebagai entitas yang hanya mencari  keuntungan.Aturan  dalam  Pasal  5  Perubahan  Undang-undang  Yayasan  dengan  tegas melarang pengalihan atau pemberian dari kekayaan yayasan, seperti uang, barang, atau aset lainnya dalam  bentuk  gaji,  upah,  honorarium,  atau  bentuk  lain  yang  bisa  dinilai  secara  finansial  kepada Pembina,  Pengurus,  dan  Pengawas.  Hal  ini  merupakan  langkah  pencegahan  terhadap  berbagai penyimpangan yang sering terjadi dalam pengelolaan yayasan di Indonesia.

## Analisis  terhadap  larangan  pada  pasal  5  perubahan  Undang –  undang  Yayasan  melalui  konsep berpikir
Jika  dianalisis  secara logis,  seorang  pengusaha  yang mendirikan yayasan  sebagai  bentuk  usaha pastinya  mengharapkan  keuntungan  dari  usahanya.  Dengan  biaya  pendidikan  yang  tinggi  yang dikeluarkan oleh orang tua, harapannya adalah agar anak-anak mendapat pendidikan berkualitas untuk masa  depan  mereka.  Yayasan  yang  mengelola  sekolah  perlu  bertahan  agar  kegiatan  belajar  mengajar dapat berlanjut, terutama di tengah persaingan ketat dengan berkembangnya sekolah negeri dan swasta. Hal ini menuntut  yayasan untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pengajaran dan fasilitas sekolah untuk  menarik  minat  siswa.  Tantangan  bagi  yayasan  adalah  bagaimana  mereka  melihat  situasi  ini sebagai  peluang  untuk  berkembang atau  sebagai  hambatan  yang menghadang.  Larangan  memberikan gaji, upah, atau honorarium kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas yayasan akan berdampak pada kinerja anggota organ yayasan. Jika pengecualian hanya berlaku untuk pemberian gaji atau upah kepada Pengurus  yayasan,  sedangkan  Pembina  dan  Pengawas  tidak  mendapat  imbalan,  hal  ini  dapat menyebabkan kurangnya minat untuk mendirikan yayasan dan kurangnya orang yang bersedia  menjadi Pembina atau Pengawas yayasan.
Secara khusus, hal ini akan berpengaruh pada berkurangnya jumlah lembaga pendidikan swasta yang  terafiliasi  dengan  yayasan,  membuat  cita-cita  mulia  bangsa  Indonesia  dalam  mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, semakin sulit untuk direalisasikan. Penekanannya  bukan  pada  mencari  keuntungan  finansial  (profit),  tetapi  pada  pemanfaatan  yang  dapat memberikan manfaat (benefit) bagi masyarakat.

## Analisis yuridis terhadap larangan pada pasal 5 perubahan Undang – undang
Pada  Pasal  5  Perubahan  Undang-undang  Yayasan,  elemen  penting  yang  dapat  disimpulkan adalah  larangan  terhadap  pemberian  gaji,  upah,  atau  bentuk  imbalan  lain  yang  dapat  dinilai  secara moneter. Ketika membicarakan mengenai gaji atau upah, hal ini terkait dengan ketentuan dalam Undang- undang Ketenagakerjaan. Gaji atau upah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 30 Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  adalah: “hak  pekerja/buruh  yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh  yang  ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau peraturan  perundang-undangan,  termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau ak an dilakukan”.Dikemukakan bahwa gaji atau upah merupakan hak yang diperoleh oleh pekerja setelah mereka menjalankan tanggung jawab mereka dalam melakukan suatu  pekerjaan.  Jika  kita  menggunakan  teori  keadilan  distributif  sebagai  dasar  analisis,  larangan memberikan  gaji  atau  upah  kepada  organ  yayasan,  terutama  Pembina  dan  Pengawas  yayasan,  bisa dianggap sebagai ketidakadilan.
Kesejahteraan  memainkan  peran  penting  dalam  memotivasi  keberhasilan  karena  semakin  besar manfaat  yang diperoleh,  semakin  besar  pula  beban dan  tanggung jawab  yang harus dipikul  oleh organ yayasan.  Terhadap  larangan  tersebut,  jika  diteliti  dari  sudut  pandang  yuridis,  pada  dasarnya bertentangan  dengan  konstitusi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terutama Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2). Pasal-pasal ini mengandung prinsip keadilan dan prinsip persamaan hak bagi semua warga negara. Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak da lam hubungan kerja”.
Oleh  karena  itu,  jika  kita  mengaitkan  kedua  pasal  tersebut  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  5 Perubahan  Undang-undang  Yayasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  larangan  tersebut  sebenarnya bertentangan  dengan  prinsip  yang  diatur  dalam  UUD  1945.  Selain  itu,  untuk  menegakkan  prinsip keadilan  terkait  larangan  dalam  Pasal  5  Perubahan  Undang-undang  Yayasan,  dapat  dirujuk  pada ketentuan  dalam  Pasal  28  I  ayat  (2)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa: “setiap  orang  bebas  dari
perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan  berhak  mendapat  perlindungan  terhadap perlakuan  yang bersifat  diskriminatif  itu”.Ketentuan  Pasal  5  Perubahan  Undang-undang  Yayasan bertentangan  dengan  konstitusi  dan  tidak  mencerminkan  prinsip  keadilan  sebagaimana  yang diamanatkan oleh UUD 1945.

## Peluang Hukum Pasal 5 Undang-undang Yayasan
Larangan  terhadap  pemberian  gaji  atau  upah  kepada  organ  yayasan  dalam  Pasal  5  Perubahan Undang-undang  Yayasan  menghadirkan  dampak  yang  signifikan  bagi  mereka.  Pada  kenyataannya, Pasal  6  dalam  Undang-undang  Yayasan  dapat  dijadikan  alasan  untuk  melindungi  larangan  yang disebutkan  dalam  Pasal  5  Perubahan  Undang-undang  Yayasan,  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa: “Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan”
Dalam  konteks  logika,  yang  terperoleh  dari  inti  Pasal  ini  adalah  tanggung  jawab  yayasan  untuk mengganti  segala  biaya  atau  pengeluaran  yang  telah  dilakukan  oleh  organ  yayasan  dari  sumber  dana pribadi  mereka,  asalkan  terdapat  bukti-bukti  pengeluaran  tersebut.  Hal  ini  menimbulkan  ketidakjelasan hukum yang memungkinkan interpretasi yang berbeda bagi setiap individu. Ketidakjelasan dalam sebuah undang-undang cenderung memengaruhi tingkat kepatuhan dan berdampak nyata pada perilaku hukum, termasuk  pelanggaran  hukum.  Kondisi  semacam  ini  akan  berpengaruh  pada  penegakan  hukum  yang seharusnya menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.
Penggunaan Pasal 6 dalam Undang-undang Yayasan sebagai peluang bagi organ yayasan untuk mendapatkan  manfaat  dari  hasil  usaha  yayasan  juga  memiliki  keterbatasan.  Seharusnya,  Undang- undang Yayasan memberikan penjelasan yang lebih jelas terkait dengan konteks Pasal 6, seperti definisi biaya atau pengeluaran yang dilakukan oleh organ dalam rangka menjalankan tugas yayasan.
Secara  langsung,  ini  akan  menyebabkan  peningkatan  dalam  pengeluaran  yayasan,  bahkan  jika  bukti- bukti pembayaran palsu digunakan sebagai justifikasi, jika penafsiran semacam itu diterapkan, akan jelas terdapat  ketidakjelasan  hukum  yang  bisa  dimanfaatkan  secara  tidak  tepat,  yang  bertentangan  dengan tujuan  Undang-undang  Yayasan untuk  memastikan  transparansi  dalam  manajemen  kekayaan  yayasan, kemungkinan seperti itu terjadi karena kurangnya pengawasan eksternal terhadap yayasan.

## Penggunaan Dana Yayasan untuk Gaji
Melihat evolusi yayasan dari masa lalu hingga saat ini, perannya semakin meluas menjadi platform untuk  kegiatan  usaha  yang  sering  kali  sulit  dibedakan  dari  entitas  hukum  komersil.  Dalam  praktiknya, yayasan sering dimanfaatkan sebagai wadah untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersil. Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 memungkinkan yayasan untuk terlibat dalam kegiatan usaha  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  laba,  dengan  tujuan  agar  yayasan  tidak  bergantung  secara terus-menerus pada sumbangan dari masyarakat, pemerintah, atau bantuan luar. Namun, hal ini berbeda jauh  dari  tujuan  awal  pendirian  yayasan  yang  seharusnya  berorientasi  pada  tujuan  sosial,  keagamaan, dan kemanusiaan. Kekayaan yayasan dipisahkan dari kekayaan pendiri.
Brinz  mengungkapkan  dalam  teori  kekayaan  bertujuan  bahwa  subjek  hukum  hanya  bisa  diwakili oleh manusia. Teori ini menyokong gagasan bahwa yayasan dimiliki oleh masyarakat. Yayasan bukanlah milik  dari  pendiri  atau  pengurusnya,  melainkan  ditujukan  untuk  pihak  yang  menjadi  tujuan  atau  target keberadaan yayasan itu sendiri. Pernyataan ini menyoroti ketidakjelasan kepemilikan yayasan.
Pembatasan  terhadap  transfer  aset  yayasan  diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dari  Undang-undang Nomor  28  Tahun  2004.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  yayasan,  termasuk uang,  barang,  atau  sumber  kekayaan  lainnya  yang  diperoleh  yayasan  berdasarkan  Undang-undang Yayasan,  tidak  diperbolehkan  untuk  dialihkan  atau  dibagikan  secara  langsung  kepada  pembina, pengurus,  dan  pengawas  dalam  bentuk  gaji,  upah,  honorarium,  atau  bentuk  lain  yang  memiliki  nilai moneter. Bukan pendiri yayasan dan tidak memiliki keterkaitan dengan pendiri, pembina, dan pengawas dalam bentuk hubungan keluarga melalui perkawinan atau keturunan hingga derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal. Menjalankan manajemen yayasan secara langsung dan penuh, yang berarti melakukan  tugas  kepengurusan  sesuai  dengan  waktu  dan  jam  kerja  yayasan,  bukan  sebagai  pekerja paruh waktu (part time).
Pada  beberapa  Yayasan  yang  diselidiki,  terdapat  kejadian  terkait  pemberian  gaji,  upah,  atau honorarium,  di  mana  dari  4  yayasan  yang  dianalisis,  tak  satu  pun  dari  mereka  memiliki  aturan  yang melarang  pengurus  untuk  menerima  gaji,  upah,  atau  honorarium  dalam  anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya. Menurut wawancara dengan Ketua Umum Yayasan Peduli Pemulung (YAPEM), Abdul Rachman Nur, pemberian gaji kepada Ketua Umum Yayasan YAPEM menjadi kewajiban, dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pendiri dan pengurus yayasan. Alasan di balik pemberian gaji  kepada Ketua Umum  yayasan  adalah  karena  hampir  semua  pekerjaan  dan  kegiatan  yayasan  diurus  langsung  oleh Ketua Umum. Terkait dengan pemberian gaji, upah, dan/atau honor, Undang-undang Yayasan mengatur
melalui Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 6 yang menetapkan peran pelaksana kegiatan yayasan. Pelaksana atau pengurus harian ini bertanggung jawab atas aktivitas sehari-hari yayasan.
Yayasan  memiliki  tujuan  sosial,  agama,  dan  kemanusiaan  sehingga  partisipan  di  organ  yayasan seharusnya bersifat sukarela, namun perlu diingat bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab lainnya. Larangan  ini  harus  dipatuhi  oleh  organ  yayasan  karena  melanggarnya  dianggap  sebagai  tindakan kriminal sesuai dengan Pasal 70 yang mengatur hukuman pidana :
Setiap anggota organ yayasan yang melanggar aturan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5, dapat dikenakan hukuman penjara dengan durasi maksimal 5 tahun. Selain hukuman penjara, anggota organ yayasan yang dimaksud juga mungkin dikenai sanksi tambahan, seperti kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yang telah dialihkan atau dibagikan. Pasal 54 ayat (2) dari undang-undang tersebut  menyatakan  bahwa  pemeriksaan  yang  disebutkan  dalam  ayat  (1)  hanya  bisa  dilakukan  atas penetapan  pengadilan  berdasarkan  permohonan  tertulis  dari  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  disertai dengan alasan tertentu. Pemeriksa tersebut memiliki otoritas untuk menyelidiki semua dokumen dan aset yayasan  demi  kelancaran  proses  pemeriksaan  (Pasal  55  ayat  (1)).  Organ  yayasan,  para  pelaksana kegiatan,  dan  karyawan  wajib  memberikan  keterangan  kepada  pemeriksa  (Pasal  55  ayat  (2)).    Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam yayasan yang diteliti, tidak ada penerapan sanksi pidana terhadap pembina,  pengurus,  atau  pengawas  yang  menerima  gaji,  upah,  atau  honor  dari  kekayaan  yayasan. Terdapat beberapa faktor yang terkait dengan ketidakditerapkan sanksi pidana ini.
Para  pengurus  sering  menggunakan  posisinya  sebagai  pendiri  yayasan  untuk  menjustifikasi tindakan  mereka  dan  menentukan  apakah  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pengurus  sudah  benar  atau salah.  Ketidakadanya  pengaturan  mengenai  pemberian  gaji,  upah,  atau  honor  kepada  pengurus  yang berhak  dalam  anggaran  dasar  suatu  yayasan  juga  menjadi  faktor  penting  mengapa  sanksi  tidak diterapkan.  Padahal,  sesuai  dengan  Undang-undang  Yayasan,  aturan  mengenai  pemberian  gaji,  upah, atau honor seharusnya diatur di dalam anggaran dasar setiap yayasan.
Berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  tentang Yayasan, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan merupakan badan hukum  yang  memisahkan  kekayaannya  dan  dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan  spesifik  dalam  ranah sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa adanya keanggotaan dalam entitas tersebut.  Berdasarkan interpretasi  ketentuan  tersebut,  penggunaan  dana  Yayasan  untuk  memberikan  gaji  dapat  dianggap sebagai tindak pidana penggelapan jika Pengurus Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium, terkait dengan  posisinya  sebagai  pendiri  Yayasan  atau  memiliki  keterkaitan  dengan  Pendiri,  Pembina,  dan Pengawas,  serta  tidak  menjalankan  peran  kepengurusan  Yayasan  secara  langsung  dan  penuh. Ketidakjelasan  terkait  jenis  gaji  dalam  Undang-Undang  tersebut  disebabkan  oleh  larangan  umum terhadap penggunaan gaji sebagai salah satu bentuk keuntungan yang dilarang diterima oleh Pengurus Yayasan.  Oleh  karena  itu,  spesifikasi  mengenai  jenis  gaji  tidak  diperlukan  karena  semua  bentuk  gaji dilarang secara menyeluruh.
Tindak  pidana  penggelapan  daitur  dalam  Pasal  372  KUHP  menyebutkan: “Barang  siapa  dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena  penggelapan, dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat  tahun  atau  pidana  denda  paling  banyak  sembilan  ratus rupiah”.Pasal  375  KUHP  menyebutkan:“Penggelapan  yang dilakukan  oleh orang  yang  karena  terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat,  pengurus  lembaga  sosial  atau  yayasan,  terhadap  barang  sesuatu  yang  dikuasainya  selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”
Pasal 5 UU Perubahan Yayasan No. 28 Tahun 2004 menyebutkan:
1.  Kekayaan  Yayasan  baik  berupa  uang,  barang,  maupun  kekayaan  lain  yang  diperoleh  Yayasan berdasarkan  Undang-  undang  ini,  dilarang  dialihkan  atau  dibagikan  secara  langsung  atau  tidak langsung,  baik  dalam  bentuk  gaji,  upah,  maupun  honorarium,  atau  bentuk  lain  yang  dapat  dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.”
2.  Pengecualian  atas  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dapat  ditentukan  dalam Anggaran  Dasar  Yayasan  bahwa  Pengurus  menerima  gaji,  upah,  atau  honorarium,  dalam  hal Pengurus Yayasan:
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh
Gaji pengurus yayasan dapat diberikan kepada pengurus yayasan dengan syarat yang  ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa pengurus yayasan dapat menerima gaji, upah, atau honorarium dalam  hal  pengurus  yayasan  bukan  pendiri  yayasan  dan  tidak  terafiliasi  dengan  pendiri,  pembina  dan pengawas serta telah melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

## Unsur Tindak Pidana Penggelapan Kronologi Kasus ACT
Kasus  dugaan  penyelewengan  dana  oleh  Yayasan  Aksi  Cepat  Tanggap  (ACT)  pertama  kali terungkap  pada  tanggal  2  Juli 2022  melalui laporan  jurnalistik  Majalah  Tempo.  Dalam  laporan  tersebut, dikatakan  bahwa  para  petinggi  ACT,  khususnya  Ahyudin,  diduga  bermewah-mewahan  menggunakan uang  hasil  sumbangan  masyarakat.  Pada  tanggal  5  Juli  2022,  Kementerian  Sosial  (Kemensos) memutuskan  untuk  mencabut  izin  Penyelenggaraan  Pengumpulan  Uang  dan  Barang  (PUB)  ACT. Alasannya  adalah  adanya  dugaan  pelanggaran  terkait  pemotongan  dana  sumbangan  yang  dilakukan oleh  ACT.  Tiga  hari  setelahnya,  pada  tanggal  8  Juli  2022,  Penyidik  Direktorat  Tindak  Pidana  Ekonomi Khusus  (Dittipideksus)  Bareskrim  Polri  mulai  melakukan  penyelidikan  terhadap  dugaan  penyelewengan dana  yang  dilakukan  oleh  ACT.  Dalam  proses  penyelidikan,  penyidik  memeriksa  dua  individu,  yakni Ahyudin dan Ibnu Khajar.
Minggu  berikutnya,  tepatnya  pada  tanggal  20  Juli  2022,  Ahyudin  dan  Ibnu  Khajar  ditahan  oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai bagian dari proses penyelidikan yang sedang berlangsung. Tanggal 23 Juli  2022,  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Pusat  (Kejari  Jakpus)  menerapkan dakwaan  terhadap  Ahyudin  dan  Ibnu  Khajar.  Mereka  didakwa  dengan  Pasal  372  dan/atau  Pasal  378 KUHP  tentang penggelapan  serta  Pasal  45 ayat  (1)  juncto  Pasal 29 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU).  Pada tanggal 26 Juli 2022, sidang perdana kasus ACT digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai awal dari proses pengadilan terkait kasus tersebut. Tanggal 3 Agustus 2022, dilanjutkan dengan sidang lanjutan kasus ACT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU)  memanggil  saksi  dari  pihak  ACT  untuk  memberikan  keterangan.  Lalu,  pada  tanggal  10  Agustus 2022,  sidang  lanjutan  kasus  ACT  digelar  kembali  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Dalam kesempatan  ini,  JPU  memanggil  saksi  ahli  sebagai  bagian  dari  proses  persidangan  yang  sedang berlangsung.

## Unsur Pidana Kasus Aksi Cepat Tanggap (ACT)
Yayasan  ACT,  sebagai  badan  hukum,  terikat  pada  regulasi  yang  berlaku  untuk  badan  hukum, terutama karena memiliki kekayaan yang merupakan bagian integral dari badan hukum tersebut. Sejalan dengan konsep badan hukum yang dijelaskan dalam Pasal 1654 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa badan  hukum  adalah  entitas  legal  yang  sah,  diatur  oleh  individu  yang  memiliki  wewenang  di  dalamnya untuk menjalankan tindakan hukum dengan tetap mematuhi aturan-aturan umum yang telah diubah dan dibatasi dalam konteks tertentu. Dengan demikian, Yayasan ACT memenuhi kriteria badan hukum seperti yang  dinyatakan  dalam  Pasal  1654  KUHPerdata  sebagai  sebuah  perkumpulan  yang  sah.  Dalam KUHPerdata, istilah yayasan sebagian besar diwakili dalam beberapa Pasal, seperti Pasal 365 dan 1680.
Yayasan ACT, sebagai badan hukum yayasan, tunduk pada peraturan yang diatur dalam undang- undang  yayasan.  Sesuai  dengan  Pasal  1  dalam  undang-undang  yayasan,  yayasan  merupakan  sebuah badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial  dan  kemanusiaan.  Yayasan  ACT,  dengan  fokusnya  pada  membantu  sesama  manusia,  memiliki tujuan yang mulia. yang berbeda yang diatur dalam UU yayasan
Pimpinan  Yayasan  ACT  didakwa  dalam  Perkara  No.  864/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel,  dakwaan  dari jaksa  penuntut  umum  menyatakan  Pimpinan  ACT  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  mereka  yang  menyuruh  melakukan,  dan  turut  serta  melakukan  perbuatan, penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pasal 374 KUHP menyebutkan:
“Penggelapan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  penguasaannya  terhadap  barang  disebabkan karena  ada  hubungan  kerja  atau  karena  pencarian  atau  karena  mendapat  upah  untuk  itu,  diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”
Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan:
(1)Dipidana  sebagai  pelaku  tindak  pidana:Mereka  yang  melakukan,  menyuruh  melakukan,  dan turut serta melakukan perbuatan;Putusan perkara No. 864/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, menyatakan:
1.  Menyatakan  terdakwa  Drs.  AHYUDIN  terbukti  secara   sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dakwaan Primair;
2.  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan;
3.  Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa   dikurangi  seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.  Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;
5.  Menetapkan barang bukti berupa:
6.  Seluruh barang bukti dipergunakan dalam perkara an. IBNU KHAJAR;
7.  Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima   ribu rupiah);
Tindak pidana yang dilakukan Drs. Ahyudin selaku pimpinan yayasan ACT telah memenuhi unsur pidana di Pasal 374 KUHP  jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP  dengan Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara  No.  864/Pid.B/2022/PN.Jkt.  Sel.  dengan  menjatuhkan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  tahun  6 (enam) bulan kepada Drs Ahyudin selaku Pimpinan Yayasan ACT. 3 (tiga) Pimpinan Yayasan ACT yang didakwa dengan tindak pidana penggelapan, di periksa dengan perkara yang terpisah. 2 (dua) Pimpinan Yayasan ACT yang lain adalah IBNU KHAJAR dan HARIYANA Binti HERMAIN. Ibnu Khajar diperiksa dengan No. Perkara 865/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, sedangkan Hariyana Binti Hermain diperiksa dengan No. Perkara 866/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Amar Putusan 865/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel menyatakan:
1.  Menyatakan  terdakwa  IBNU  KHAJAR  terbukti  secara   sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dakwaan Primair;
2.  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3.  Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa   dikurangi  seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4.  Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;
5.  Menetapkan barang bukti berupa:
6.  Seluruh barang bukti dipergunakan dalam perkara an. HARIYANA Binti HERMAIN;
7.  Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima   ribu rupiah);
8.  Amar Putusan Perkara No. 866/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst menyatakan:
1)  Menyatakan terdakwa HARIYANA Binti HERMAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana Turut  serta  melakukan Penggelapan dalam  Jabatan,  sebagaimana dakwaan Primair;
2)  Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3)  Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4)  Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan
Ketiga Pengurus Yayasan ACT tersebut telah terbukti turut melakukan tindak pidana penggelapan yang  unsur  tindakannya  telah  memenuhi  Pasal  374  KUHP  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  dengan ancaman pidana penjara 4 (empat) tahun. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 865//Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst  dan  No.  866/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst  menjatuhkan  pidana  penjara  kepada terdakwa Ibnu Khajar dan Hariyana Binti Hermain selama 3 (tahun).
Tindakan yang melanggar hukum dapat berdampak serius bagi pihak yang dirugikan. Khususnya dalam  konteks  yayasan,  penggunaan  dana  secara  tidak  sah  dapat  mengganggu  misi  dan  tujuan yayasan.  Selain  kerugian  finansial,  hal  ini  juga  dapat  merusak  citra  dan  kepercayaan  publik  terhadap yayasan,  yang  pada  gilirannya  dapat  berdampak  pada  sumbangan  dan  dukungan  masyarakat.  Di samping itu, tindakan yang bertentangan dengan hukum juga bisa mengarah pada kerugian kepercayaan dari  pihak-pihak  yang  bekerja  sama  dengan  yayasan,  termasuk  lembaga  keuangan  atau  mitra  kerja lainnya.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  yayasan  untuk  mematuhi  peraturan  yang  berlaku  serta  menjaga transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana  demi  kelangsungan  dan  kepercayaan  publik terhadap yayasan tersebut.
Kriteria  pertama  terpenuhi  dengan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pembina  yayasan,  yang  secara aktif menetapkan dan menggunakan sejumlah dana, sebesar 13,7%, untuk keperluan biaya operasional. Kriteria  kedua  terkait  pelanggaran  hukum  dipenuhi  berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)  PP  Nomor  29  Tahun 1980  tentang  pelaksanaan  Pengumpulan  Uang  dan  Barang  (PUB),  yang  mengatur  bahwa  dana  yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengumpulan sumbangan tidak boleh melebihi 10% dari total hasil pengumpulan  sumbangan.Kriteria  ketiga  merujuk  pada  kesalahan  yang  dilakukan  dengan  sengaja,  di mana  penggunaan  dana  operasional  melebihi  batas  yang  ditentukan  tanpa  alasan  yang  dapat dibenarkan atau diampuni. Kriteria keempat menunjukkan adanya kerugian bagi Yayasan ACT itu sendiri karena  dana  yang  seharusnya  menjadi  aset  yayasan,  yakni  3,7%  yang  digunakan  untuk  kepentingan pribadi pengurus, mengakibatkan kerugian materiil. Akibatnya, izin untuk melakukan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dicabut, serta merosotnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap yayasan.
Kriteria  kelima  mencerminkan  adanya  hubungan  sebab-akibat  antara  tindakan  yang  berlebihan dalam  penyerapan  dana  dan  kerugian  yang  dialami  oleh  Yayasan  ACT.  Kriteria  terakhir  membicarakan perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma  kehati-hatian  dan  etika  yang  seharusnya  diikuti  oleh yayasan  amal.  Tindakan  yang  melanggar  hukum  ini  mengarah  pada  tanggung  jawab  yang  harus ditanggung  oleh  pengurus  Yayasan  ACT,  terutama  oleh  pembina  yayasan  yang  memiliki  wewenang dalam menetapkan kebijakan.
Dalam  konteks  ini,  penulis  berpendapat  bahwa  pembina  Yayasan  ACT  bertanggung  jawab berdasarkan  prinsip  "liability  based  on  fault"  karena  adanya  kesalahan  terkait  pemotongan  hasil  donasi
yang  berlebihan.  Hal  ini  juga  merujuk  pada  teori  tanggung  jawab  yang  disebabkan  oleh  pelanggaran hukum  yang  dilakukan  secara  sengaja,  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Abdulkhadir  Muhammad. Pembina  yayasan  ini  tampaknya  memenuhi  tiga  unsur  teori  tersebut.  Pertama,  ada  kewajiban  hukum yang  melekat  pada  pengurus  Yayasan  ACT  untuk  mengatur  kebijakan  yayasan  dengan  penuh  kehati- hatian  dan  selaras  dengan  tujuan  yayasan  sesuai  dengan  Undang-Undang  yayasan,  dalam kenyataannya, Yayasan ACT mengalami kerugian.
Kedua,  terdapat  kelalaian  dalam  menjalankan  kewajiban,  yaitu  penyerapan  dana  melebihi  batas maksimal yang telah ditetapkan. Terakhir, ada hubungan sebab-akibat yang jelas, di mana pemotongan dana  yang  melebihi  batas  maksimal  itu  mengakibatkan  kerugian,  baik  secara  materiil  maupun  imateriil, bagi Yayasan ACT.
Dalam  konteks  kasus  ACT,  dugaan  penggelapan  dana  Yayasan  yang  dilakukan  oleh  Pengurus Yayasan dapat dipertimbangkan dari beberapa aspek yang meliputi:
1.  Pertama,  kehadiran  Pengurus  ACT  yang  juga  merupakan  pendiri  ACT.  Hal  ini  menimbulkan  potensi konflik  kepentingan,  di  mana  pengelolaan  dana  yayasan  bisa  saja  dilakukan  untuk  kepentingan pribadi atau terafiliasi, tidak sepenuhnya untuk kepentingan yayasan itu sendiri.
2.  Kedua,  Pengurus  ACT  tidak  menjalankan  tugas  kepengurusan  ACT  secara  langsung  dan  penuh. Keterkaitan yang erat antara pengurus dan yayasan bisa menjadi pemicu penggunaan dana yayasan untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan tujuan yayasan.
3.  Ketiga, penggunaan dana yayasan yang berasal dari donasi publik untuk pembayaran gaji pengurus ACT  menimbulkan  pertanyaan  etis  dan  hukum.  Penggunaan  dana  donasi  yang  seharusnya diperuntukkan  untuk  kepentingan  sosial  dan  kemanusiaan  tampaknya  digunakan  untuk  kepentingan pribadi pengurus.
Dari  sudut  pandang  ini,  terdapat  kemungkinan  adanya  dugaan  penggelapan  dana  Yayasan  oleh Pengurus  ACT  karena  dana  yayasan  yang  seharusnya  dialokasikan  untuk  tujuan  yayasan  bisa  jadi digunakan  untuk  kepentingan  yang  tidak  sejalan  dengan  peruntukan  semula.  Undang-undang  yang mengatur  tentang  Yayasan,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  yang  telah  mengalami perubahan  lewat  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004,  menggambarkan  Yayasan  sebagai  entitas hukum  yang  mengelola  kekayaan  terpisah  yang  ditujukan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dalam  ranah sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa memiliki anggota.
Salah  satu  pasal  yang  terdapat  dalam  undang-undang  tersebut,  yakni  Pasal  5  ayat  (1), menegaskan  bahwa  kekayaan  Yayasan  seharusnya  tidak  digunakan  untuk  kepentingan  individu, keluarga,  atau  golongan  tertentu.Pasal  5  ayat  (2)  dari  pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  terdapat pengecualian pada ketentuan ini, yang bisa diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan, terkait dengan tugas Pengurus  Yayasan  Ketua  pengurus  tidak  termasuk  sebagai  pendiri  Yayasan  dan  tidak  memiliki keterkaitan  dengan  Pendiri,  Pembina,  dan  Pengawas;  serta  Mengelola  Yayasan  secara  langsung  dan sepenuhnya.
Penggunaan dana Yayasan yang tidak disesuaikan dengan program yang telah ditetapkan dapat menjadi unsur tindak pidana penggelapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini terjadi ketika dana yang  seharusnya  digunakan  untuk  tujuan  Yayasan  ternyata  dialihkan  untuk  kepentingan  pribadi, keluarga,  atau  bahkan  untuk  hal-hal  yang  tidak  masuk  dalam  program  Yayasan.  Dalam  konteks  kasus ACT,  dugaan  penggelapan  dana  Yayasan  yang  dilakukan  oleh  Pengurus  Yayasan  dapat  dilihat  dari beberapa kejadian konkret. Misalnya, penggunaan dana Yayasan untuk pembayaran gaji pengurus yang jumlahnya  sangat  besar,  akuisisi  kendaraan  mewah,  atau  pun  pembayaran  apartemen  mewah.  Dana tersebut juga diduga digunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi dari pendiri Yayasan. Hal  ini  bertentangan  dengan  ketentuan  dalam  Anggaran  Dasar  Yayasan,  yang  seharusnya  mengatur dengan  jelas  penggunaan  dana  Yayasan.  Dari  uraian  kasus  tersebut,  dugaan  penggelapan  dana Yayasan  oleh  Pengurus  ACT  tampak  memenuhi  unsur  tindak  pidana  penggelapan  karena penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur penggunaan dana Yayasan.
Berdasarkan  regulasi  yang  ada,  penggunaan  dana  Yayasan  untuk  gaji  dapat  memenuhi  unsur tindak  pidana  penggelapan  dalam  situasi  tertentu.  Jika  pengurus  Yayasan  menerima  gaji,  upah,  atau honorarium, menjadi anggota pendiri Yayasan,  atau memiliki keterkaitan dengan Pendiri, Pembina,  dan Pengawas,  serta  tidak  melakukan  pengurusan  Yayasan  secara  langsung  dan  penuh,  hal  itu  dapat dianggap  sebagai  tindakan  yang  melanggar  ketentuan.  Penjelasan  terbatas  mengenai  jenis  gaji  yang diatur  dalam  Undang-Undang  disebabkan  karena  gaji,  dalam  berbagai  bentuknya,  dianggap  sebagai keuntungan  yang  tak  diperbolehkan  bagi  Pengurus  Yayasan.  Maka  dari  itu,  tak  perlu  ditegaskan  jenis gajinya, sebab secara umum, semua bentuknya dilarang dalam ketentuan yang berlaku.
Dalam  konteks  kasus  ACT,  indikasi  penggelapan  dana  Yayasan  yang  dilakukan  oleh  Pengurus Yayasan  tergambar  dari  beberapa  aspek  konkret.  Pertama,  penggunaan  dana  ACT  untuk  kepentingan pribadi dan keluarga, seperti pemberian gaji yang besar kepada pengurus ACT, pembelian mobil mewah,
serta  sewa  apartemen  mewah.  Kedua,  penggunaan  dana  ACT  yang  tidak  sejalan  dengan  tujuan Yayasan,  terutama  dalam  mendukung  kegiatan  politik  dan  memenuhi  kebutuhan  pribadi  pendiri  ACT. Ketiga,  penggunaan  dana  ACT  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Anggaran  Dasar  Yayasan, sebab tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa dana Yayasan bisa digunakan untuk memberikan gaji  kepada  pengurus  ACT.  Sejalan  dengan  temuan  ini,  terdapat  kecenderungan  bahwa  dugaan penggelapan dana Yayasan oleh Pengurus ACT memenuhi unsur tindak pidana penggelapan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah:
1.  Berdasarkan regulasi yang ada, penggunaan dana Yayasan untuk gaji dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan dalam situasi tertentu
2.  Dalam  konteks  kasus  ACT,  bahwa  dugaan  penggelapan  dana  Yayasan  oleh  Pengurus  ACT memenuhi unsur tindak pidana penggelapan.

## Saran
1.  Penguatan  Regulasi:  Pemerintah  perlu  mempertimbangkan  untuk  memperkuat  regulasi  yang mengatur manajemen keuangan yayasan, termasuk peningkatan keterbukaan dan pertanggungjawaban  dalam  pengelolaan  dana  dan  aset  yayasan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  melalui revisi undang-undang atau pembuatan peraturan baru yang lebih ketat.
2.  Pelatihan  dan  Sertifikasi:  Penting  untuk  memberikan  pelatihan  dan  sertifikasi  kepada  pengelola yayasan  dalam  bidang  manajemen  keuangan  dan  tata  kelola  yang  baik.  Dengan  meningkatkan pengetahuan  dan  keterampilan  mereka,  pengelola  yayasan  akan  lebih  mampu  mengelola  dana  dan aset dengan benar serta menghindari praktik penyelewengan.
3.  Pengawasan  dan  Audit  yang  Ketat:  Perlu  ditingkatkan  pengawasan  dan  audit  terhadap  pengelolaan keuangan yayasan oleh pihak yang berwenang, seperti badan pengawas yayasan atau lembaga audit independen.  Audit  reguler  dan  mendalam  dapat  membantu  mengidentifikasi  potensi  penyelewengan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
4.  Sanksi yang Deterrent: Pemerintah dan lembaga terkait perlu memberlakukan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku penyelewengan manajemen keuangan yayasan. Hukuman yang keras dapat menjadi deteren bagi para pelaku kejahatan dan memberikan efek jera yang lebih besar kepada mereka yang melanggar hukum.
Dengan  mengimplementasikan  saran-saran  ini,  diharapkan  dapat  meminimalkan  risiko penyelewengan  manajemen  keuangan  yayasan  dan  memastikan  bahwa  dana  dan  aset  yayasan digunakan untuk tujuan yang sesuai dan bermanfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Dwi Nuryanto, ‘Problem Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Predicate Crime Perbankan’, BESTUUR, 7.1 (2019), 54 <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>. Alda  Satrya,  Bastianto  Nugroho,  and  Supolo  Supolo,  ‘Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Terhadap Perjudian  Online’,  AL-MANHAJ:  Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial  Islam,  4.2  (2022),  287–96 <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1863>.
Amalia  Hanifah,  ‘Analisis  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor :  1079/K/Pid/2018  dalam  Dugaan Kasus  Penggelapan  Aset  Yayasan  Pembangunan  Pendidikan  Muslimin  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2 001’, Bandung Conference Series: Law Studies, 2.2 (2022) <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4514>. Amrullah,  M  Arief.  PERKEMBANGAN  KEJAHATAN  KORPORASI  (Dampak  dan  Permasalahan Penegakkan Hukum), Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Aqila  Alhaq  Santoso,  Aam  Suryamah,  and  Deviana  Yuanitasari ,  ‘Tanggung  Jawab  Hukum  Organ Yayasan terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan’, 3 (2023).
Ardiansyah,  Irfan.  Disparitas  Pemidanaan  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,  Pekanbaru:  Hawa  & Ahwa, 2017)
Arief,  Barda  Nawawi.  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP, Jakarta: Kencana,2008.
Bintang  Suluh,  Farhana  Farhana,  and  Ramlani  Lina  Sinaulan,  ‘CRIMINAL  LIABILITY  OF  THE COMPANY’S LEGAL ENTITY IN THE CRIME OF MONEY LAUNDRING’, IBLAM LAW REVIEW, 2.1 (2022), 139 –57 <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.61>.
Chairunnisa  Risti,  Eliska Vioni, and Irene Liansah,  ‘Pencucian Uang :  Studi Kasus Yayasan Aksi  Cepat Tanggap’, Research Gate, 2022.
Cynthia  Hutagalung,  ‘Kajian  Yuridis  Terhadap  Korporasi  Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nom or 8 Tahun 2010’, Lex Crimen, IX.1 (2020). Edi  Waluyo,  ‘UPAYA  MEMERANGI  TINDAKAN  PENCUCIAN  UANG  (MONEY  LAUNDRING)  DI INDONESIA’, Jurnal Dinamika Hukum, 9.3 (2009) <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.235>.
Fransiska Novita Eleanora, ‘TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG’, 2, 2011.
Ima s  Maslekha,  Riyanto  Mustolih,  and  Dedih  Dedih,  ‘Aplikasi  Transparansi  Dana  Donasi  Untuk  Anak Yatim  Piatu  Berbasis  Web’,  Jurnal  Interkom:  Jurnal  Publikasi  Ilmiah  Bidang  Teknologi  Informasi dan Komunikasi, 13.2 (2018), 4 –11 <https://doi.org/10.35969/interkom.v13i2.23>. Iwan Kurniawan, ‘Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis’, Jurnal Ilmu Hukum, 4.1 (2013) <https://doi.org/10.30652/jih.v3i1.1037>.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgelijk Wetboek). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Muhammad  Ath-Thari q  Pratama  and  others,  ‘Urgensi  Pembentukan  Lembaga  Pengawas  Eksternal Yayasan di Indonesia Untuk Mengatasi Penyelewengan’, 2022.
Muhammad Irfan Dadi, Muhammad Rizal, and Tetty Herawaty , ‘Good Corporate Governance Dan Peran Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Kasus  Penggelapan  Dana  Anggota  Koperasi  Simpan  Pinjam (KSP) Indosurya’, 16.2 (2023).
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  35  Tahun  2003  yang  mengubah  Peraturan Menteri  Kehakiman  Nomor  M.01-HT.02.01-2002  tentang  Tata  Cara  Pengesahan  Akta  Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Yayasan
Rania  Syifa  Suradiradja  and  Prof.  Dr.  Neni  Sri  Imaniyati,  ‘Tanggung  Jawab  Pengurus  Yayasan  Aksi Cepat  Tanggap  (ACT)  terhadap  Penyalahgunaan  Dana  Ditinjau  dari  KUHPerdata  dan  Undang  - Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan’, Bandung Conference Series: Law Studies, 3.2 (2023), 878 –84 <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7238>.
Siti Nur Amaliah a nd others, ‘Analisis Yuridis Terhadap Kasus Penyalahgunaan Dana Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus’, 5.2 (2023).
Siti Nurkhafifah Marisa, Rena Juliana, and Reni Juliani, ‘Opini Masyarakat Mengenai Hate Speech Pada Media Massa Terhadap Ulama (Studi Kas us pada Masyarakat Meulaboh, Aceh Barat)’, SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi, 7.1 (2021), 56 <https://doi.org/10.35308/source.v7i1.3470>.
Sovia,  ‘Analisis  Yuridis  Terhadap  Pertanggungjawaban  Organ  Yayasan  Untuk  Mewujudkan  Kepastian Hukum  (Studi  Penelitian  di Yayasan  Hati  Senang  Abadi  Berkedudukan  di  Kota  Tanjungpinang)’, UNES Law Review, 6.1 (2023).
Suradiradja and Imaniyati.
Tia  Putri  Intan  and  Zulkarnain  Zulkarnain,  ‘Analisis  Pengelolaan  Dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi’, 1.2 (2022).
Tiara  Alfarissa  and  Mulyadi,  ‘Urgensi  Penguatan  Pengawasan  Eksternal  Yayasan  Sebagai  Bentuk Preventif Atas Penyalahgunaan Dana Yayasan (Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap)’, 2023 <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7997032>.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor
16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ya’ Irwansyah, ‘Implikasi Yuridis Pemberian Gaji Kepada Organ Yayasan Dalam Pengelolaan Yayasan
Pendidika n’, Arena Hukum, 9.1 (2016), 94–111
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.6>.
Yunita Fitria, ‘Akuntabilitas pada Organisasi Religi; Studi Kasus Masjid-Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur’, AKUNTABEL, 14.1 (2017), 38 <https://doi.org/10.29264/jakt.v14i1.1353>.