Volume 12 No. 1 Juli 2021

## FRAMING MEDIA ONLINE TERHADAP KEBIJAKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

## ONLINE MEDIA FRAMING ON POLICIES FOR HANDLING THE COVID-19 PANDEMIC IN INDONESIA
1 Heppy N Y Haloho, 2 Salman
Prodi Ilmu Komunikasi, Kalbis Institute, Jakarta
Jl. Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta Timur , DKI Jakarta 13210 , Indonesia
e-mail: 1 Heppy.haloho@kalbis.ac.id 2 Salman.naning@kalbis.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  secara  khusus  ditujukan  untuk  membongkar  dan  membandingkan framing dua  media  online  nasional  terkait  kebijakan  penanganan COVID-19 di Indonesia.  Teori  yang  digunakan  dalam  riset  ini  adalah  teori  konstruksi  realitas sosial media massa dari Peter L. Berger. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi berita di Kompas.com dan Tempo.co periode  April - Mei 2020. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis framing Robert Entman yang meliputi define problem, diagnosed caused, moral judgement dan treatment recommendaion. Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa Kompas.com dan Tempo.co menggunakan  bingkai  yang  berbeda  dalam  memberitakan  kebijakan penanganan  pandemic COVID-19 di  Indonesia.  Dalam  bingkai Kompas.com , kebijakan  penanganan COVID-19 di  Indonesia  belum  efektif  karena  buruknya komunikasi  publik  pemerintah.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  diharapkan  untuk segera  memperbaiki  komunikasi  publiknya.  Sedangkan  dalam  bingkai Tempo.co , ketidakefektifan  kebijakan  penanganan COVID-19 disebabkan  oleh  buruknya kinerja  pemerintah  dalam  berbagai  hal.  Untuk  itu  pemerintah  dituntut  untuk melakukan  evaluasi  kinerja.  Temuan  ini  menegaskan  kembali  bahwa framing media terhadap suatu isu/peristiwa sangat bergantung pada sudut  pandang dan kepentingannya/keberpihakannya.
Kata  Kunci: Berita, Framing ,  Kebijakan  Penanganan  Pandemi COVID-19 ,  Media Online

## ABSTRACT
This  research  is  specifically  aimed  at  dismantling  and  comparing  the  framing  of two  national  online  media  related  to  the  policies  for  handling  the  COVID-19 pandemic  in  Indonesia.  The  theory  used  in  this  research  is  the  theory  of  social reality  construction  of  mass  media  from  Peter  L.  Berger.  This  study  used  a qualitative approach with content analysis as the method. The data were obtained from the news documentation on Kompas.com and Tempo.co for the period April - May  2020.  The  data  were  then  analyzed  by  using  Robert  Entman’s  framing analysis  model  which  included  define  problems,  diagnosed  caused,  moral judgment  and  treatment  recommendations.  The  results  of  this  study  show  that Kompas.com and Tempo.co used different frames in reporting policies on handling the COVID-19 pandemic in Indonesia. In the frame of Kompas.com, the policies for handling  COVID-19  in  Indonesia  were  not  effective  due  to  poor  public communication  by  the  government.  Therefore,  the  government  was  expected  to immediately  improve  their  public  communication  strategies.  Meanwhile,  in  the framework of Tempo.co, the ineffectiveness of policies in handling COVID-19 was caused by the government's poor performance in various matters. For this reason, the government was required to conduct a performance evaluation. These findings reaffirm  that  media  framing  of  an  issue/event  highly  depends  on  their  point  of view and interests/partisanship.
Keywords: COVID-19 Handling Policy, Framing, News, Online Media
1. Pendahuluan
Pandemi
COVID-19
menuntut pemerintah  di  seluruh  dunia  tak  terkecuali pemerintah  di  Indonesia  untuk  mengambil kebijakan yang tepat dalam waktu yang sangat singkat.  Hal  tersebut  tentu  saja  tidak  mudah untuk  dilakukan.  Banyak  aspek  yang  harus ditimbang dengan cermat agar kebijakan yang dipilih  dapat  secara  efektif  menghentikan penyebaran  virus  dan  menyelamatkan  negara dari dampak kerugian akibat pandemi.
Sejak  April  –  Mei  2020,  sudah  ada beberapa  kebijakan  penanganan COVID-19 yang dikeluarkan dan diterapkan oleh pemerintah.  Namun  demikian,  pada  awalnya lockdown adalah  kebijakan  yang  ramai diperbincangkan  oleh  publik  sejak  masuknya COVID-19 di  Indonesia.  Para  pejabat  dan Publik figure tidak  sedikit  yang  bersuara meminta  pemerintah  khususnya  Presiden Jokowi  untuk    menerapkannya  sebagaimana
dilakukan  oleh  negara-negara  lain  yang  juga terdampak pandemi.
Namun, pemerintah, khususnya Presiden  Jokowi,  menilai  bahwa  keputusan lockdown tidaklah  tepat  mengingat  kondisi masyarakat  Indonesia  yang  sangat  berbeda dengan negara-negara yang menerapkan lockdown .  Pemerintah  justru  lebih  memilih kebijakan Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  untuk  mencegah  penyebaran COVID- 19 yang  lebih  luas  di  Indonesia  (Pranita,
Kompas.com , 2020).
Keputusan  penerapan  PSBB  sempat menimbulkan  pro  dan  kontra  di  masyarakat sehingga  ramai  diberitakan  oleh  media  massa selama  beberapa  waktu.  Dalam  pemberitaan media,  kebijakan lockdown  versus PSBB dibingkai  dan  disajikan  dari  beragam  sudut pandang.  Misalnya  saja  portal  berita online Tempo.co dan Kompas.com
Dalam  salah  satu  artikel  beritanya yang  berjudul, “Epidemiolog  UI  Paparkan Negara yang Tekan Corona dengan Lockdown ” Tempo.co menyatakan  bahwa lockdown adalah  salah  satu  kebijakan  yang layak  untuk  dipertimbangkan  oleh  pemerintah dalam  menangani  pandemi COVID-19 karena telah terbukti berhasil dilakukan oleh beberapa negara  luar. Tempo.co bahkan  menguatkan pernyataan tersebut dengan mengangkat seorang  narasumber  ahli  yakni  epidemolog dari Universitas  Indonesia (Aji, Tempo.co , 2020).  Hal  ini  secara  tidak  langsung menunjukkan  posisi  dukungan Tempo.co terhadap penerapan lockdown untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia.
Berbeda
dengan Tempo.co,
Kompas.com dalam beritanya yang berjudul, “ Indonesia  tidak  Pilih  Lockdown  sebagai solusi,  Ini  Alasannya” mengatakan  bahwa meskipun  ada  negara-negara  yang  sukses dalam  menerapkan  kebijkan lockdown, ada juga negara seperti India yang dianggap gagal menerapkannya. Kompas.com bahkan menegaskan dalam beritanya bahwa Indonesia tidak selalu harus meniru kebijakan negara lain yang  bisa  jadi  tidak  sesuai  dan  tidak  efektif dengan kondisi dan kultur masyarakat Indonesia  (Pranita, Kompas.com ,  2020).  Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Kompas.com lebih  mendukung  pemerintah dalam penerapan kebijakan PSBB dibandingkan lockdown untuk  mengatasi penyebaran COVID-19 .
Setelah  kebijakan  PSBB,  kebijakan lain  yang  juga  menimbulkan  pro  kontra  di masyarakat  adalah  kebijakan new  normal.
Terkait pro dan kontra tersebut, Tempo.co dan Kompas.com juga menunjukkan posisi dukungan  yang  berbeda.  Hal  ini  tampak  jelas dalam  bingkai  pemberitaan  kedua  media tersebut  pada  periode  Mei  2020 . Tempo.co dalam artikel beritanya yang berjudul, “Epidemolog  Sebut  Kebijakan  New  Normal masih  Terlalu  Dini ”  mengatakan  bahwa penerapan new normal tidaklah tepat mengingat  penularan  virus  korona  masih belum  terkendali  (Hamdi, Tempo.co ,  2020). Tempo.co juga konsisten menggunakan narasumber  ahli  yakni  seorang  epidemolog dari  Universitas  Indonesia  untuk  mendukung pandangannya  tersebut.  Selain  itu  dalam artikel  beritanya  yang  lain, Tempo.co juga menggunakan  narasumber elite, yakni Ketua Dewan  Perwakilan  Rakyat ,  Puan  Mahariani, yang meminta pemerintah untuk tidak terburu- buru dalam menyusun protokol new normal.
Berseberangan dengan Tempo.co , Kompas.com dalam  artikel  beritanya  periode Mei 2020 justru lebih fokus untuk menyampaikan  informasi  tentang  penerapan new normal dan kemungkinan tingkat keberhasilan/keefektifannya untuk mengurangi dampak  pandemi  di  masyarakat.  Dalam beritanya  yang  berjudul, “Indonesia  menuju New Normal Corona, Ini Protokol Kesehatan Covid  yang  harus  dilakukan” Kompas.co tampak tidak banyak menyoroti terkait  kontra kebijakan  ini,  sehingga  posisi  dukungan Kompas.com terhadap  kebijakan  ini  semakin terlihat  jelas  (Sumartiningtyas, Kompas.com ,
2020). Kompas.com juga  menggunakan frame positif untuk menjelaskan kemungkinan keberhasilan  kebijakan new  normal untuk
memulihakan  kondisi  ekonomi  masyarakat Indonesia. Selain itu narasumber yang dirujuk Kompas.com juga adalah dari pihak pemerintah yakni Presiden Jokowi. Tentu saja hal  tersebut  bisa  kita  maknai  sebagai  indikasi dukungan Kompas.com terhadap  kebijakan new normal yang diinisiasi oleh pemerintah .
Perbedaan  sudut  pandang Tempo.co dan Kompas.com dalam memberitakan kebijakan  penanganan  pandemi COVID-19 (periode  April-  Mei  2020)  sebenarnya  tidak berhenti  hanya  pada  persoalan  kebijakan lockdown  versus PSBB  dan  kebijakan new normal .    Ada  beberapa  kebijakan COVID-19 lainnya  yang  juga  dibingkai  berbeda  oleh kedua  media  berita online nasional  ini.
Misalnya kebijakan bantuan sosial COVID-19, larangan  kerumuman  dan  penerapan  prokes , keringanan  kredit  usaha ,  hingga kebijakan larangan mudik .
Perbedaan  bingkai  pemberitaan  kedua media  tersebut  sebenarnya  adalah  hal  yang lumrah  terjadi.  Media  bagaimanapun  adalah agen  konstruksi  yang  memiliki  sudut  pandang dan  kepentingannya  masing-masing  dalam memberitakan  isu  tertentu  (Eriyanto,  2012: 25).
Sebagai  agen  konstruksi,  media  tidak dapat dilihat sebagai sarana yang netral karena ia  juga  adalah  subjek  yang  mengkonstruksi realitas  sehingga  dimungkinkan  adanya  bias dalam  prosesnya.  Oleh  sebab  itu  berita  yang disajikan  kepada  pembaca  bukan  lagi    hanya menggambarkan  realitas  dan  pendapat  dari sumber berita tetapi juga konstruksi dari media (wartawan/pembuat  berita)(Eriyanto,  2012: 26)
Framing adalah  salah  satu  cara  yang umum  digunakan  oleh  media  massa  untuk mengonstruksi  realitas  yang  ada. Framing dilakukan  dengan seleksi  isu dan penonjolan isu tertentu (Eriyanto, 2012: 76).
Seleksi  isu  diartikan  sebagai  upaya media  untuk  memilih  isu  tertentu  dari  sebuah peristiwa yang dianggap menarik dan memiliki nilai  berita.  Proses  seleksi  isu  menyebabkan adanya  bagian  dari  sebuah  isu/peristiwa  yang disorot dan diberi ruang oleh media sementara bagian lainnya dihilangkan atau tidak ditampilkan.  Dalam  artian  media  menentukan bagaimana  seharusnya  kita  memandang  atau menilai  sebuah  realitas,  dalam  hal  ini  realitas kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia (Luhmann 2000, 78-79).
Sementara  penonjolan  berita  dapat dimaknai  sebagai  salah  satu  upaya  media dalam  membingkai  sebuah  realitas  dibenak pembaca  dengan  meletakannya  pada    bagian headline  atau  rubrik  nasional  untuk  media online. Penempatan berita pada posisi ini akan membuat  tingkat  keterbacaannya  menjadi semakin  tinggi  (Luhmann  2000,  78-79). Dalam  konteks  riset  ini,  kedua  media  secara umum  menempatkan  artikel  beritanya  pada kolom nasional yang paling sering muncul dan dibaca oleh khalayak.
Framing /pembingkaian  media  yang berbeda-beda  dalam  proses  produksi  berita pada  dasarnya  tidak  dapat  dihindari  karena realitas  memang  sangat  kompleks  dan  multi dimensi.  Namun  kecenderungan  media  untuk menggunakan  satu frame secara  konsisten dalam  memberitakan  satu  isu  bisa  berdampak pada penggiringan opini Publik dalam
mendefinisikan  sebuah  isu/peristiwa  tanpa melihat dimensi lainnya.
Kebijakan penanganan COVID-19 adalah realitas yang kompleks yang tidak bisa dilihat  dari  satu atau  dua  sisi saja  seperti  baik atau  buruk,  pro  atau  kontra,  efektif  atau  tidak efektif,  tetapi  juga  harus  dilihat  dari  banyak dimensi/aspek  lainnya  yang  melekat  dan berhubungan erat dengan isu yang diberitakan.
Oleh  sebab  penelitian  ini  kemudian ditujukan  untuk  mengetahui  bagaimana  media online ( Tempo.co dan Kompas.com ) membingkai  kebijakan  penanganan  pandemic COVID-19 di Indonesia dalam pemberitaannya periode  April 2020- Mei 2020.
Riset  terkait framing media  dalam memberitakan  pandemic COVID-19 memang sudah  pernah  dilakukan  sebelumnya.  Peneliti menemukan dua riset terdahulu yang kemudian  digunakan  sebagai  referensi  dalam riset ini.
Riset  pertama  dilakukan  oleh Ida Nuraini  Dewi  Kodrat  Ningsi  dan  Narayana Mahendra  Prastya dengan  judul,  “ Bingkai Berita  COVID-19  pada  Praktek  Jurnalisme Warga  di  Website  Pemerintah”. Riset  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bingkai  berita COVID-19 pada  media  jurnalisme  warga, yakni Media  Center Kabupaten  Sleman, Yogyakarta.  Hasil  penelitian  ini  menemukan bahwa  bingkai  berita  Covid  19  yang  dibuat oleh warga (KIM Sleman) memuat topik-topik atau  isu-isu  yang  memang  berada  dalam wilayah  tinggal  para  warga.  Hal  ini  terlihat dalam  penuturan  para  penulis  berita  melalui topik-topik  yang  mereka  paparkan  dan keadaan  sekitar  tempat  tinggal  mereka.
Fenomena  ini  terjadi  karena  kedekatan  antara penulis  berita  terhadap  peristiwa  yang  terjadi (Ningsih & Prastya, 2015).
Riset  kedua  adalah  riset  dari I  Gusti Lanang  Agung  Kharisma  Wibhisono yang berjudul,  “ Analisis  Framing  Pemberitaan COVID-19  pada  koran  Kompas:  Edisi Januari  2020 ”.  Riset  ini  bertujuan  untuk untuk  menganalisis framing pemberitaan terkait COVID-19 pada periode 1 Januari 2020 -  30  Januari  2020  di  Koran  Kompas.  Hasil riset  ini  menemukan  bahwa  pada  awalnya surat  kabar  Kompas  menyebut  wabah  virus corona adalah krisis regional. Oleh karena itu, pada  periode  sepertiga  pertama  (1-18  Januari 2020),  surat  kabar  Kompas  hanya  membahas tentang  merebaknya  virus  corona  di  Wuhan, China,  dan  beberapa  negara  lain  seperti  Hong Kong,  Taiwan,  Korea  Selatan,  dan  Jepang. Pada  periode  ini,  pemberitaan  virus  Corona juga  tergolong  langka  karena  Koran  Kompas hanya  memuat  empat  pemberitaan,  yaitu informasi mengenai jumlah korban, gejala, dan kasus  penyebaran  di  beberapa  negara  di  luar Cina (Wibhisono, 2020)
Kedua penelitian rujukan yang digunakan  berbeda dengan riset ini dalam hal tujuan, metode analisis dan media yang diteliti. Kesamaannya  terletak  pada  tema  yang  diteliti yakni framing pemberitaan  media  terkait pandemi COVID-19 .

## 2. Metodologi Penelitian
Paradigma  yang  digunakan  sebagai landasan  berpikir  dalam  penelitian  ini  adalah paradigma  konstruktivisme.  Paradigma  ini
berangkat dari teori konstruktivisme Immanuel Kant  yang  menyatakan  bahwa  pengetahuan adalah hasil konstruksi (Ronda 2018, 14). Hal ini berarti bahwa berita  sebagai  produk  media massa adalah juga hasil konstruksi. Sementara para  wartawan/pekerja  media  adalah  agen yang mengembangkan makna-makna subjektif atas  pengalaman-pengalaman  mereka  terkait realitas yang ada di sekitar kita (dalam konteks riset  ini  realitas  kebijakan  penanganan COVID-19 ).
Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana media online membingkai kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia,  peneliti  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metode  analisi  isi  (teks media).  Analisis  isi  kualitatif  pada  umumnya berupaya  mengungkap  makna  di  balik  teks, simbol  atau  materi  tekstual  lainnya  dengan menganalisis secara kritis berbagai kepentingan ataupun muatan nilai-nilai tertentu  yang  mendasari  pembentukan  teks maupun  simbol-simbol  tersebut  (Martono 2015:  26).  Yang  berarti  bahwa  analisis  isi kualitatif  memandang  bahwa  segala  macam produksi  pesan    seperti  berita,  iklan,  sinetron, lagu  dan  symbol-simbol  lainnya  tidak  lepas dari  kepentingan-kepentingan  dari  si  pembuat pesan (Kriyantono 2020, 206-208)
Menurut  Payne  and  Payne;  Scott  & Marshall  metode  analisis  isi  dapat  digunakan untuk  menginterpretasi  teks  dan  simbol tertentu dan mengidentifikasi konsep semantik umum.  Adapun  yang  menjadi  tujuannya adalah  untuk  mengungkap  makna/realitas  di balik  teks  dan  simbol  tersebut.  Sebab,
sesungguhnya penggunaan atau pemilihan kata dalam  suatu  teks  memiliki  tujuan  tertentu. Bahasa dapat menunjukkan kepentingan pihak tertentu  maupun  pandangan  yang  dianut. Bahkan  menurut  Bourdieu,  bahasa  adalah representasi kekuasan. Dengan demikian perlu disadari  bahwa  analisis  isi  bekerja  secara eksplisit  ,  terorganisir,  terencana  untuk menyusun  data  dan  mengelompokkan,  atau mengukur  konsep  yang  diteliti,  memeriksa pola  dan  hubungan  mereka  serta  kemudian menafsirkannya (Martono 2015, 27).
Untuk  mendapatkan  data  berupa  teks berita di Tempo.co dan Kompas.com , peneliti menggunakan  teknik  dokumentasi  manual menggunakan  kata  kunci.  Kata  kunci  yang digunakan  adalah kebijakan  penanganan COVID-19,  kebijakan  pandemi,  kebijakan psbb,  kebijakan  mudik  selama  pandemi  dan kebijakan pemerintah tangani pandemi .
Selain  itu  berita  yang  dipilih  sebagai  bahan riset    dibatasi  hanya    untuk  periode  periode April  –  Mei  2020.  Pemilihan  periode  tersebut disesuaikan  dengan  periode  pemberitaan media  yang  mengangkat  tentang  kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.
Berdasarkan  hasil  dokumentasi  berita yang  dilakukan    terhadap  kedua  media, ditemukan  29  teks berita yang sesuai dengan tema  riset  ini.  Tiga  belas  berita  ditemukan  di Tempo.co dan 16 berita di Kompas.com .
Tabel 2.1. Berita di Tempo.co
Berita Tempo.co
Judul Berita INDEF: Jokowi dan Menterinya Dapat Rapor Merah Penanganan Corona Minggu, 26 April 2020 16:19 WIB
DPR Kritik Kebijakan Pemerintah Tumpang Tindih Tangani COVID-19 Rabu, 29 April 2020 10:58 WIB
Peneliti Eijkman: Indonesia Belum Punya Standar Kurva COVID-19 Sabtu, 9 Mei 2020 08:01 WIB
Jokowi Minta Pengendalian COVID-19 di Pulau Jawa Makin Efektif Selasa, 12 Mei 2020 11:27 WIB
Politikus PDIP Minta Pemerintah Dengar Tagar Indonesia Terserah Kamis, 21 Mei 2020 08:12 WIB
Penanganan COVID-19 , Putri Gus Dur:
Era Milenial, Cara Kolonial Senin, 18 Mei 2020 08:01 WIB
Kebijakan Kontroversial Jokowi di Tengah Pandemi COVID-19 Senin, 25 Mei 2020 08:03 WIB
Survei: Mayoritas Publik Tak Puas Penanganan COVID-19 Pemerintah Selasa, 26 Mei 2020 20:20 WIB Ombudsman Sebut Kebijakan Pusat Halangi Keberhasilan PSBB DKI ( Kamis, 28 Mei 2020 14:00 WIB)
JK Sebut Pemerintah Sia-siakan Golden Time Penanganan COVID-19 ( Sabtu, 23 Mei 2020 12:40 WIB)
Survei: Kerja Pemprov soal COVID-19 Dinilai Lebih Baik dari Pusat (Rabu, 20 Mei 2020 03:04 WIB)
Potensi-potensi Penyimpangan Penanganan Wabah COVID-19 Kata ICW (Senin, 18 Mei 2020 15:56 WIB)
Erick Thohir Sedih dengan Opini Negatif Penanganan COVID-19 (Jumat, 29 Mei 2020 15:52 WIB) (Sumber: Olahan Peneliti , 2020 )
Tabel 2.2. Berita di Kompas.com
Berita Kompas.com
Judul Berita Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik Terkait Kebijakan Penanganan Pandemi (22/05/2020, 13:38 WIB)
Penanganan COVID-19 , Pemerintah Disarankan Gunakan Gaya Komunikasi
yang Mudah Diterima
(Senin (18/5/2020).)
Penanganan COVID-19 Belum Optimal, PSHK Minta Pemerintah Hati-hati Terapkan "New Normal" (27/05/2020)
PKS: Pemerintah Membingungkan, Jangan Salahkan Masyarakat Keliru Memahami (19/05/2020, 10:32 WIB)
Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi soal Penanganan COVID-19 , Ini Alasannya Kompas.com (22/05/2020, 15:12 WIB)
Ahli Psikologi Politik: Penanganan COVID- 19 di Indonesia Sama dengan Negara Lain,
tetapi ...(10/05/2020)

## Pemerintah Dinilai Inkonsisten Hadapi
COVID-19 (7/5/2020).
3 Kebijakan Kontroversial Pemerintah Saat Pandemi Corona, Apa Saja?
(12/05/2020, 12:54 WIB) Peneliti LIPI Sarankan 5 Hal Ini dalam Penanganan Pandemi COVID-19 MUI Sebut Ada Pertentangan Sikap Pemerintah dalam Penanganan COVID-19 (15/05/2020, 20:39 WIB) Ini Strategi Baru Pemerintah dalam Penanganan COVID-19 (03/05/2020, 06:59 WIB) Pelaksanaan PSBB Dinilai Absurd, Banyak Terjadi Penyimpangan Teknis (18/05/2020, 15:59 WIB) Masyarakat Abaikan PSBB, Akibat Tidak Sinkronnya Kebijakan Pemerintah?
(21/05/2020, 08:03 WIB) "Indonesia Terserah", Kritik untuk Pemerintah dan Pengingat untuk Kita Semua... (17/05/2020, 09:46 WIB) Riset Unpad-UP: 86 Persen Responden Indonesia Dukung Larangan Mudik (22/05/2020, 17:04 WIB) Berbagai Respons Rakyat untuk Pemerintah Terkait Penanganan COVID-19 (02/04/2020, 10:02 WIB)
(Sumber: Olahan peneliti, 2020)
Data  inilah  yang  kemudian  dianalisis menggunakan    teknik  analisis framing dari
Robert  Entman  yang  meliputi define  problem, diagnose  causes,  make  moral  judgement,  dan treatment recommendation.
Tabel 2.3. Perangkat Framing Robert Entman
Perangkat Analisis Penjelasan Define Problems (Pendefinisian Masalah Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat?
Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? Diagnose Causes (memperkirakan masalah atau sumber masalah) Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah? Make Moral Judgement (membuat keputusan Moral Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai Moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau
mendeligitimasi suatu tindakan. Treatment Recomendation (menekankan penyelesaian) Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawrkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?
(Sumber: Eriyanto, 2012, 223)
Perangkat  inilah  yang  akan  digunakan untuk  menganalisis  setiap  berita  kebijakan penanganan COVID-19 di Tempo.co dan Kompas.com untuk  mengetahui framing yang digunakan.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Hasil
Berdasarkan  pengumpulan  data  berita di Kompas.com dan Tempo.co periode April –
Mei  2020,  terdapat  29  berita  terkait  kebijakan penanganan COVID-19 yang  akan  dianalisis dalam  riset  ini.  Data  tersebut  terdiri  dari  16 berita  di Kompas.com dan  13  berita  di Tempo.co .  Berikut  ini  adalah  hasil  analisis untuk masing-masing media dengan menggunakan  teknik  analisis framing Robert Entman:
3.1.1. Frame Kompas.com
Portal  media  online Kompas.com mulai ramai memberitakan kebijakan penanganan COVID-19 sejak  akhir  Maret 2020.  Namun  demikian    hingga  pertengah April  2020,  bingkai  pemberitaan Kompas.com secara umum lebih terfokus pada pemaparan/penjelasan setiap kebijakan
pemerintah untuk menangani penyebaran virus hingga kebijakan dalam menangani/ mengantisipasi dampak pandemi. Kompas.com baru  mulai  menyoroti  terkait  efektivitas  dan permasalahan  dalam  kebijakan  penanganan COVID-19 oleh pemerintah pada akhir April - Mei 2020.
a. Define Problem
Kompas.com mengidentifikasi tidak efektifnya  kebijakan  penanganan COVID-19 sebagai masalah komunikasi . Segala hal yang berhubungan dengan tidak efektifnya kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia dinilai  terjadi  karena  buruknya komunikasi Publik pemerintah  kepada  masyarakat.  Ada beberapa alasan mengapa kita dapat mengatakan bahwa komunikasi adalah bingkai yang dominan dalam pemberitaan Kompas.com terkait  efektivitas  penanganan COVID-19 .
Pertama, semua masalah yang menyebabkan  tidak  efektifnya  pelaksanaan kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah ditarik  ke  dalam  persoalan  komunikasi. Komunikasi  publik  pemerintah  dinilai  masih perlu diperbaiki karena belum bisa menyesuaikan  dengan  tingkat  sumber  daya (SDM)  dan  budaya  masyarakat.  Informasi tentang  kebijakan  penanganan COVID-19 yang  disampaikan  pemerintah  dinilai  tidak bisa  dipahami  karena  bahasa  yang  digunakan tidak  mudah  dipahami  publik.  Selain  itu masyarakat  juga  dinilai  kebingungan  karena adanya  tumpang  tindih  kebijakan  antara  pusat dan daerah dalam hal penanganan COVID-19 .
Buruknya  komunikasi  publik  pemerintah menurut Kompas.com adalah  persoalan  utama yang  mengakibatkan tidak efektifnya kebijkan penanganan COVID-19 di  Indonesia.  Berita yang  simpang  siur  dan  keliru  serta  cenderung menakut-nakuti  dinilai  membuat  masyarakat panik  dan  paranoid.  Apalagi  dengan  tidak adanya  kejelasan  data  pasien COVID-19 , kecemasan masyarakat dinilai wajar meningkat karena banyaknya hoax, rumor dan konspirasi yang berdar.
Kedua , Kompas.com beberapa  kali mengangkat  akademisi  dan  praktisi  dari bidang  komunikasi  sebagai  narasumbernya yakni  Dekan  Fakultas  Ilmu  Komunikasi Universitas  Padjadjaran,  Dadang  Rahmat Hidayat dan Praktisi komunikasi dan pembawa acara Helmy Yahya. Pernyataan dari akademisi  Dadang  Rahmat  Hidayat  bahkan dimuat  dalam  dua  artikel  berita  sekaligus. Dengan  menjadikan  kedua  tokoh  ini  sebagai narasumber  utama  secara  tidak  langsung    kita
dapat  melihat  bahwa  bagi Kompas.com ,  tidak efektifnya  penanganan COVID-19 adalah disebabkan  oleh  buruknya  komunikasi  publik dari pemerintah.
b. Diagnose causes
Dalam hampir keseluruhan berita Kompas.com ,  pemerintah  diposisikan  sebagai pelaku  (aktor)  yang  menyebabkan  masalah. Pemerintah  yang  dimaksud  dalam  hal  ini adalah  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah. Keduannya ditempatkan sebagai penyebab tidak efektifnya kebijakan penanganan COVID-19 di  Indonesia.  Dalam artian  masalah  penanganan COVID-19 pada umumnya  bersumber  dari  pihak  pemerintah bukan  dari  masyarakat  yang  menjadi  sasaran kebijakan.
Dalam  salah  satu  beritanya  yang berjudul, “PKS: Pemerintah Membingungkan,
Jangan Salahkan
Masyarakat Keliru Memahami”, Kompas.com menegaskan bahwa masyarakat  tidak  dapat  disalahkan  karena pemerintahlah  penyebab  dari  permasalahan penanganan COVID-19 yang  dianggap  tidak berhasil.  Oleh  karena  ditempatkan  sebagai penyebab  masalah  maka  berita Kompas.com secara keseluruhan menjelaskan bahwa masyarakat  adalah  korban.  Tidak  hanya  itu, hampir keseluruhan berita pada periode April- Mei 2020 lebih banyak menyoroti kekurangan pemerintah  mulai  dari  buruknya  komunikasi Publik, inkonsistensi kebijakan hingga ketidaktegasan  pemerintah  dalam  menerapkan aturan yang telah ditetapkan.
“..Contoh  tadi  bukan  kali  pertama pemerintah terkesan inkonsisten. Mengambil  satu  contoh  lain,  seperti beda  aturan  antarkementerian,  soal
boleh  atau  tidaknya  ojek  online mengangkut  penumpang  saat  PSBB. "Hampir semua protap dalam menangani  COVID-19  adalah  protap yang inkonsisten," ujar pakar kebijakan publik dan ekonomi Ichsanuddin”(Kompas.com)
Dari  pernyataan  tersebut  tampak  bagaimana Kompas.com menilai bahwa pemerintah adalah  aktor  utama  penyebab  tidak  efektifnya berbagai  kebijakan  penanganan COVID-19 di Indonesia. Isi artikel  tersebut memang membahas  terkait  persoalan  inkonsistensi kebijakan  pemerintah,  namun  tentu  saja  kita tidak  dapat  memisahkannya  dari  persoalan komunikasi  yang  tidak  terintegrasi  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah dalam menangani COVID-19 .
Meskipun  dalam  beberapa  beritanya,
Kompas.com berupaya  untuk  menunjukkan bahwa  masyarakat  juga  berkontribusi  dalam menentukan  tingkat  keberhasilan  kebijakan yang diambil, namun porsi permberitaan untuk hal tersebut tidaklah sebanyak porsi pemberitaan terkait evaluasi kebijakan Pemerintah. Kompas.com bahkan menghadirkan  narasumber  ahli  yakni  pakar Kebijakan  Publik  dan  Ekonomi,  Ichsanuddin, untuk menegaskan penilainnya tersebut.
Dalam pemberitaan Kompas.com , selain tidak  konsisten,  pemerintah  juga  dinilai membuat  kebijakan  tidak  berbasis  pada pengenalan  masalah  secara  benar.  Hal  inilah yang  menyebabkan  tidak  efektifnya  kebijakan yang  diambil.  Belum  lagi  kebijakan  tersebut juga  tidak  dikomunikasikan  dengan  baik, akibatnya  tentu  menjadi  semakin  buruk. Dengan  menempatkan  Pemerintah  sebagai
penyebab  masalah,  maka  fokus  pemberitaan Kompas.com secara keseluruhan adalah memberikan  masukan  yang  dinilai  dapat membantu  pemerintah  untuk  meningkatkan tingkat  keberhasilan  kebijakan  yang  telah ditetapkan.  Hal  ini  tampak  jelas  dalam keseluruhan  artikel  beritanya  yang  pada umumnya mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan  penerapan  kebijakan  yang ada.
c. Moral judgement
Penilaian  terhadap  pemerintah  sebagai sumber  masalah  tidak  efektifnya  kebijakan penanganan COVID-19 bersumber dari penilaian  moral  yang  dikenakan  kepada pemerintah.  Penilaian  moral  yang pertama adalah terkait lemahnya kemampuan pemerintah  dalam  mengkomunikasikan  krisis kepada Publik (kurangnya kredibilitas pembicara maupun kredibilitas informasi yang disampaikan). Yang  kedua adalah  kurangnya kordinasi  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan. Hal  ini  berdampak  pada  aturan  dan  infromasi yang  tidak  konsisten  dan  cenderung  berubah- ubah.
Pemerintah juga dinyatakan tidak berhati-hati  dalam  menyampaikan  informasi ke masyarakat sehingga menimbulkan kecemasan  dan  ketakutan  yang  berlebihan. Penerapan  kebijakan New  Normal misalnya. Dalam  pemberitaan Kompas.com penetapan kebijakan new  normal yang  direncanakan pemerintah  di  tengah  masih  tingginya  kasus COVID-19 adalah indikator bahwa pemerintah lebih  fokus  pada  kepentingan  ekonomi dibandingkan keselamatan masyarakat. Hal ini
membuat  itikad  baik  pemerintah  dalam penanganan COVID-19 menjadi perlu dipertanyakan.
“Fajri  pun  mempertanyakan  iktikad baik  pemerintah  dalam  persiapan menuju new normal. Menurutnya, saat ini  kurva  kasus  penularan  COVID-19 belum  juga  melandai,  bahkan  kasus kematian  masih  terus  bertambah.  Ia kembali  mengingatkan  bahwa  setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah mesti berdasarkan  pada  perlindungan  hak asasi manusia (HAM).”(Kompas.com)
Kompas.com juga  mengutip  pernyataan  dari Gabriel  Lele,  Dosen  Manajemen  Kebijakan Publik  (MKP)  Universitas  Gadjah  Mada (UGM)  Yogyakarta,  yang  menyatakan  bahwa secara  makro,  Indonesia  tidak  memiliki risk governance yang  jelas  dalam  seluruh  lapis pemerintahan.  Hal  inilah  yang  berdampak pada  ketidakmampuan  pemerintah  pusat  dan daerah  untuk  bersinergi  dalam  menyusun komunikasi krisis yang baik. Pemerintah pusat dan  daerah  juga  terfragmentasi  secara  otoritas akibat otonomi sehingga pengambilan kebijakan  cenderung  tumpang  tindih  atau bahkan bertentangan satu dengan yang lain.

## d. Treatment recommendation
Untuk  mengatasi  persoalan  tidak efektifnya  kebijakan  penanganan COVID-19 ,
Kompas.com menyarakan  pemerintah  untuk memperbaiki komunikasi publiknya.
Perbaikan  dapat  dilakukan  dengan  cara menggunakan  komunikator  yang  kredibel, memakai  bahasa  yang  mudah  dipahami, menyampaikan  informasi  yang  jelas,  akurat dan transparan kepada Publik.
Pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah juga diharapkan dapat saling
berkoordinasi  dalam  pengambilan  kebijakan agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  kebijakan yang bisa membuat masyarakat bingung dalam memahami kebijakan yang diambil. Selain itu, Kompas.com juga menyarankan agar pemerintah  dalam  menyusun  regulasi  maupun aturan  harus  selalu  berbasis  pada  data  ilmiah bukan  data  sekelompok  orang  yang  pada akhirnya menghasilkan kebijakan yang menguntungkan sekelompok orang pula.

## 3.1.2. Frame Tempo.co
Portal berita Tempo.co mulai memberitakan  terkait  efektifitas  kebijakan penanganan COVID-19 di  Indonesia  sejak  26 April  2020.  Namun  frekuensi  pemberitaan pada akhir April tidaklah sebayak pemberitaan Tempo.co pada  bulan  Mei.  Tercatat  ada  11 berita Tempo.co yang  menyoroti  terkait  tidak efektifnya kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia  pada  bulan  Mei    dan  2  berita  di bulan  April  2020.  Berikut  ini  adalah  analisis terhadap  13  berita Tempo.co berdasarkan perangkat  analisis Framing dari  Robert Entman:
a. Define Problem
Tempo.co mengidentifikasi permasalahan  tidak efektifnya kebijakan penanganan COVID-19 di  Indonesia  bukan semata-mata  sebagai  persoalan  komunikasi pemerintah yang buruk tetapi persoalan kinerja pemerintah  yang  buruk.  Ada  beberapa  hal yang  bisa  membuktikan  mengapa Tempo.co melihat isu ini sebagai permasalahan buruknya kinerja pemerintah.
Pertama ,  dalam  pemberitaannya  pada akhir  April  2020, Tempo.co mengangkat  hasil
riset  tentang  sentiment  negatif  masyarakat terhadap pemerintah. Hasil riset ini menyatakan  bahwa  kebijakan  penanganan COVID-19 adalah  salah  satu  penyebab munculnya sentimen negatif terhadap pemerintah.  Secara  tidak  langsung  kita  bisa memahami  bahwa  kinerja  pemerintah  dalam menangani  COVID-19  tidak  mendapatkan respon positif dari masyarkat.
Kedua, dalam  pandangan Tempo.co , pemerintah  pusat  tidak  saja  gagal  dalam berkoordinasi  dengan  semua stakeholders tetapi  juga  tidak  mampu  bersinergi  dengan pemerintah daerah. Tempo.co mengutip pernyataan Syahrul, Anggota Komisi
V Dewan  Perwakilan  Rakyat dari  Fraksi  PKS yang menyebutkan bahwa ada empat stakeholder yang  saling  berkaitan  dalam menangani  COVID-19  yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian  Desa  PDTT,  dan  Kementerian Sosial .  Namun  demikian  pemerintah  pusat dianggap  tidak  mampu  mengintegrasikan keempat  kementerian  ini  dalam  menangani COVID-19  sehingga  terjadi  tumpang  tindih aturan dan kebijakan.
Ketiga , Tempo.co juga menyoroti cara pemerintah  (pusat)  dalam  pemberian  bantuan bagi  mereka  yang  terdampak  pandemic. Menurut Tempo.co ,  pemerintah  terlalu  kaku dan  tidak  fleksibel  dalam  menetapkan  aturan birokrasi yang sebenarnya bisa disederhanakan  mengingat  situasi  saat  ini. Tempo.co memandang  bahwa  pemerintah seharusnya  tidak  terkungkung  dengan  kriteria kemiskinan  yang  dipakai  dalam  keadaan normal. Tempo.co mengutip  pernyataan  -
Presidium  Masyarakat  Anti  Fitnah  Indonesia (MAFINDO)  Anita  Wahid   yang  menyatakan bahwa  penanganan  pandemic  oleh  pemerintah mirip  jaman kolonial karena  tidak  fokus  pada hasil.  Selain  itu  pemerintah  juga  dinilai  tidak inovatif dalam pengendalian COVID-19.
Keempat, Tempo.co juga  mengkritik kinerja  pemerintah  dalam  menyajikan  data kurva COVID-19 yang belum juga ada setelah 68 hari virus ini masuk ke Indonesia. Padahal menurut  keterangan  peneliti  dari Eijkman- Oxford  Clinical  Research  Uni t  (EOCRU), Iqbal  Elyazar  yang  dikutip  oleh Tempo.co , kurva  ini  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu cara menilai pelaksanaan kebijakan pengendalian COVID-19.
Berdasarkan  4  alasan  tersebut  secara tidak langsung kita dapat melihat kearah mana Tempo.co ingin  menarik  kasus  ini.  Dalam salah  satu  artikel  beritanya, Tempo.co bahkan mengutip pernyataan Syahrul yang mengatakan bahwa penanganan pandemi tidak terlalu sulit asalkan arah dan jalur koordinasinya bagus. Namun buruknya kinerja  pemerintah  pusat  dalam  berbagai  hal menyebabkan banyaknya korban yang berjatuhan akibat pandemi ini.
b. Diagnose causes
Dalam  keseluruhan  berita Tempo.co , Pemerintah Pusat khususnya  Presiden Jokowi ditempatkan/diposisikan sebagai pelaku
(aktor)  di  balik  tidak  efektifnya  kebijakan penanganan COVID-19 di Indonesia. Tempo.co memandang bahwa kebijkaan kontroversial yang diambil oleh Jokowi adalah salah satu penyebab tidak efektifnya pengendalian COVID-19 di Indonesia.
Tempo.co menguatkan pandangan tersebut  dengan  melaporkan  hasil  survei Indobarometer bekerja  sama  dengan Radio Republik  Indonesia (RRI)  tentang  kepuasan masyarakat    terhadap  kinerja  pemerintah dalam  penanganan  Covid-19.  Hasil  survey tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat  menyatakan  tidak  puas  dengan dengan  cara  pemerintahan  Presiden  Jokowi dan  Wakil  Presiden  Ma'ruf  Amin  dalam menangani  pandemi Covid-19.  Survei  ini menemukan  bahwa  53,8  persen  responden menilai tidak puas.
Selain itu Tempo.co juga
membandingkan  kinerja  Pemerintah  pusat dengan  kinerja  pemerintah  Provinsi  dalam penanganan COVID-19.
Tempo.co melaporakan  hasil  survei  dari Roda  Tiga Konsultan (RTK)  yang  menunjukkan  bahwa pemerintah provinsi jauh lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Bahkan dari keseluruhan tingkatan pemerintahan, Tempo.co menyatakan  bahwa pemerintah  pusat  memiliki  kinerja  paling rendah.
Tempo.co juga  menguatkan  asumsi buruknya  kinerja  pemerintah  pusat  dalam menangani  Covid-19  dengan  memberitakan tagar #Indonesiaterserah yang awalnya muncul  sebagai  reaksi  kekecewaan  para pekerja medis terhadap masyarakat yang tidak mematuhi  protokol  kesehatan.  Namun  oleh Tempo.co tagar  tersebut  dimaknai  lebih  luas sebagai  peringatan  bahwa  kepercayaan  publik bisa  hilang  terhadap  pemerintah  bila  tetap mengabaikan  fakta  yang  terjadi  selama pandemi Covid-19. Hal ini semakin
menguatkan  pandangan Tempo.co bahwa Pemerintah  Pusat-lah  penyebab  masalah  yang mengakibatkan  tidak  efektifnya  penanganan COVID-19 di Indonesia.

## c. Moral judgement
Penilaian Tempo.com atas  pemerintah  pusat khususnya  Jokowi  sebagai  penyebab  masalah bersumber  dari  beberapa  penilaian  negatif terhadap  kebijakan  penanganan  COVID-19 dari  pemerintah  pusat. Pertama ,  Pemerintah Pusat  khususnya  Jokowi  dinilai  tidak  jujur (bohong) dan tidak terbuka dalam menyampaikan data kurva COVID-19 sehingga  klaim terkait  perlambatan  kurva Covid-19 bisa dikatakan meragukan.
Pemerintah  juga  tidak  punya  bukti  ilmiah untuk membuktikan keberhasilan PSBB.
Kedua , pemerintah pusat dinilai tidak menghargai  perjuangan  tenaga  medis  dan setiap  orang  yang  menahan  diri  di  rumah untuk  mengendalikan  penyebaran  COVID-19. Hal  ini  terjadi  setelah  adanya  inkonsistensi pemerintah  dalam  menerapkan  kebijakan penanganan  COVID-19.  Hal  ini  terbukti  dari viralnya  sebuah  video  yang  menggambarkan kerumunan  orang-orang  yang  antri  pulang kampung  di  Bandara  Soekarno  Hatta  pada masa  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar diterapkan.
Ketiga, pemerintah dinilai telah kehilangan  empati  karena  menaikkan  iuran Iuran kelas III akan naik menjadi Rp 35 ribu di tengah pandemi. Tempo.co melaporkan bahwa ada  lebih  dari  12  ribu  orang  menandatangani
petisi  menolak  kenaikan  iuran  BPJS  melalui laman Change.org.
Keempat, pemerintah menurut padangan Tempo.co dinilai  lamban  dalam menangani  pandemi  COVID-19. Tempo.co dalam  salah  satu  artikel  beritanya  mengutip pernyataan  Yusuf  Kalla  yang  menyatakan bahwa  kecepatan  adalah  faktor  utama  dalam menentukan keberhasilan penanganan bencana.  Menurut Tempo.co ,  isu  virus COVID-19  sudah  kita  dengar  dari  Januari- Februari,  namun  pemerintah  tetap  tidak tanggap dan cenderung menganggap sepele hal tersebut.

## d. Treatment recommendation .
Atas  semua  hal  yang  menyebabkan tidak efektifnya kebijakan penanganan COVID-19 di Indoensia, Tempo.co menyarankan  pemerintah  untuk  melakukan dua hal. Pertama , pemerintah pusat diharapkan  untuk  mengevaluasi  cara  kerja dalam menangani COVID-19. Misalnya dengan  melakukan  sinkronisasi  kebijakan dan penyederhanaan  birokrasi  untuk  memutus mata rantai COVID-19.
Kedua, Tempo.co menyarakankan agar pemerintah mengeluarkan kurva epidemologis sesuai standar ilmu Epidemologi.  Selain  itu  pemerintah  harus menyampaikan  data jumlah  pemeriksaan  PCR (polymerase  chain  reaction) secara  terbuka dan transparan kepada publik untuk meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap pemerintah.
Ketiga, pemerintah  disarankan  untuk mendengarkan suara publik dan tidak
mengabaikan  fakta-fakta  di  lapangan  dalam merumuskan  kebijakan  penanganan    COVID- 19.  Hal  ini  ditujukan  untuk  menghindari pengambilan  kebijakan  yang  salah  dan  justru menyulitkan  masyarakat  di  tengah  situasi pandemi.

## 3.2. Pembahasan
Berdasarkan  hasil  analisis  dari  semua artikel  berita  baik  di Kompas.com dan Tempo.co (periode  26  April  2020  -30  Mei 2020) dengan menggunakan perangkat Framing  Robert  Entman,  peneliti  menemukan bahwa  keduanya  menggunakan frame berita yang  berbeda  dalam  memberitakan  tentang kebijakan penanganan Covid-19. Sebagaimana dikatakan  oleh  Robert  Entman  (Eriyanto, 2012:  76)  terkait  dimensi  framing,  yakni seleksi  isu  dan  penekanan  isu,  kedua  media inipun  melakukan  dua  langkah  tersebut. Namun  demikian  seleksi  dan  penonjolan  isu yang  dilakukan  oleh  kedua  media  online  ini tidaklah sama.
Perbedaan  seleksi  isu  dan  penekanan isu  dalam  bingkai  berita Kompas.com dan Tempo.co tampak  jelas  dalam  keempat kategori  perangkat framing Robert  Entman yakni pendefinisian masalah , diagnosa sumber masalah, pembuatan keputusan moral hinggga penekanan  penyelesaian  masalah .  Tidak hanya  itu,  perbedaan  penekanan  isu  juga terjadi  dalam  pemberitaan  kedua  media  ini. Kompas.com cenderung menaruh berita terkait kebijakan  Covid-19  di  rubric  nasional  dan rubric trend .  Sedangkan Tempo.co menaruh beritanya pada rubrik nasional dan bisnis.
Selain itu perbedaan bingkai pemberitaan  kedua  media  online  nasional  ini juga  tampak  dalam  hal  pemilihan  narasumber beritanya. Kompas.com cenderung mengangkat narasumber yang beragam latarbelakangnya dibandingkan dengan Tempo.co . Hal ini jelas menunjukkan keberpihakan  kedua  media  ini    dalam menanggapi  kebijakan  penanganan  Covid-19 oleh  pemerintah.  Sudut  pandang  Kompas.com dalam  memberitakan  kebijakan  pemerintah dalam penanganan COVID-19 cenderung lebih netral  dibadingkan  dengan  Tempo.co.  Hal  ini tampak  dari  isi  berita  Kompas.com  yang beberapa  kali  terkesan  turut  mendukung kebijakan  pemerintah  dengan  cara  memberi penjelasan  terkait  setiap  kebijakan  yang diambil.  Namun  demikian  Kompas.com  juga tetap  aktif  memberikan  kritik  terhadap berbagai kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah. Berbeda  dengan  Kompas.com,  Tempo.co dalam  semua  pemberitaannya  tampak  jelas menunjukkan  tidak  berpihak  pada  pemerintah dalam  hal  kebijakan  penanganan  COVID-19. Tidak  heran  bila  pemeberitaannya  selalu dikaitkan  dengan  kinerja  buruk  pemerintah. Berikut  ini  adalah  temuan  peneliti  terkait perbedaan  frame yang digunakan oleh Kompas.com dan Tempo.co :
Dalam  hal  pendefinisian  masalah, Kompas.com dan Tempo.co memiliki  sudut pandang yang berbeda. Kompas.com cenderung melihat bahwa kebijakan penanganan Covid-19 adalah persoalan komunikasi. Persoalan komunikasi yang dimaksud  bukan  saja  persoalan  komunikasi
pemerintah dengan publik tetapi juga komunikasi antar stakeholder di pemerintahan dalam  proses  penerapan  kebijakan  covid-19. Selain  itu,  persoalan  komunikasi  dalam kebijakan  penanganan  Covid-19  juga  meliputi penggunaan  bahasa  dan  pembicara  yang  tepat agar  informasi  dapat  diterima  dan  dipahami oleh masyarakat yang beragam latarbelakangnya.    Hal  ini  sangat  berbeda dengan  sudut  pandang Tempo.co yang  dalam keseluruhan pemberitaannya konsisten menggunakan bingkai kinerja buruk pemerintah  dalam  penanganan  Covid-19  di Indonesia. Tempo.co menjadikan  komunikasi sebagai akar masalah tidak efektifnya penanganan Covid-19 di Indonesia.
Baik Kompas.com dan Tempo.co sama-sama  memiliki  argumen  yang  kuat dalam mendukung sudut pandangnya. Kompas.com mengangkat  narasumber  dari kalangan  akademisi  yang  dianggap  kredibel dalam menilai persoalan kebijakan penanganan Covid-19 di Indonesia. Kompas.com juga  mendukung  pendapat  para akademisi  dan  praktisi  komunikasi  yang menyebutkan  bahwa  komunikasi  publik  dan komunikasi krisis pemerintah adalah penyebab utama  tidak  efektifnya  penanganan  Covid-19 di Indonesia. Menurut Kompas.com , kesimpang-siuran  informasi  dan  tumpang tindih  kebijakan  pemerintah  berakar  dari persoalan  komunikasi  pemerintah  yang  belum baik.
Berbeda dengan Kompas.com , Tempo.co menguatkan  argumennya  terkait kinerja  buruk  pemerintah  dengan  melaporkan beberapa hasil survey tingkat kepuasan Publik
terhadap kinerja pemerintah. Tempo.co bahkan mendukung  lembaga  INDEF  yang  memberi kartu  merah  untuk  Jokowi  dan  menterinya dalam menangani Covid-19.
Untuk  mendukung  frame  buruknya kinerja  pemerintah  dalam  penanganan  Covid- 19,  Tempo  juga  menghadirkan  hasil  survey yang  membandingkan  kinerja  pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam pemberitaannya. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat mendapatkan  respon  paling  tidak  memuaskan dari masyarakat. Tempo.co m bahkan berpendapat bahwa kinerja pemerintah provinsi jauh lebih baik dari Pemerintah pusat. Menarikanya, Kompas.com yang juga mengambil  data  dari  lembaga  survey  yang sama  tidak  menyatakan  demikian.  Dalam pemberitaan Kompas.com ,  kinerja  ke-tiga lapisan pemerintahan dalam menangani Covid- 19  dinilai  relatif  sama,  yaitu  sama-sama sedang-sedang saja dan tidak istimewa
Frame kinerja buruk pemerintah pusat dalam  penanganan  Covid-19  ini  menunjukkan bahwa  dalam  sudut  pandang Tempo.co , pemerintah pusatlah yang menyebabkan ketidakefektifan  penanganan  covid-19  di Indonesia.  Lebih  jauh  lagi,  dalam  salah  satu artikel  beritanya  yang  berjudul, “Penanganan Covid-19,  Putri  Gus  Dur:  Era  Milenial,  Cara Kolonial” , Tempo.co menilai bahwa penanganan  Covid-19  oleh  pemerintah  pusat saat ini tidak tepat karena masih menggunakan cara  kolonial  yang  cederung  kaku  dan  tidak inovatif.
“Menurut  Anita  Wahid,  karena  tidak fokus pada hasil, cara kerja
pemerintah  menjadi  tidak  inovatif.  Ia menyebut, pemerintah menangani masalah  yang  terjadi  di  era  milenial dengan  cara  kolonial.Anita  Wahid mencontohkan cara kerja yang inovatif dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bupati Banyuwangi  Abdullah  Azwar  Anas yang  langsung  turun  ke  masyarakat untuk  mengatasi  masalah  pendataan bantuan sosial alias bansos” (Tempo.co)
Selain  memberikan  kritik  terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19, Tempo.co juga  mencurigai  adanya potensi  penyimpangan  (menciptakan  potensi korupsi)  yang  muncul  dari  situasi  pandemic akibat  lemahnya  institusi  publik.  Sementara menurut Kompas.com penyimpangan  yang mungkin  terjadi  dalam  kebijakan  Covid-19 adalah  penyimpangan  teknis  dalam  penerapan PSBB  bukan  penyimpangan  korupsi  anggaran maupun  monopoli  pengadaan  alat  kesehatan sebagaimana  yang  diberitakan  oleh Tempo.co . Kompas.com sama  sekali  tidak  mencurigai akan  adanya  penyimpangan  dana  penanganan COVID-19.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Kompas.com masih  menilai  positif  upaya pemerintah  sedangkan Tempo.co terkesan tidak mempercayai upaya pemerintah.
Adanya  perbedaan  definisi  masalah yang  digunakan  oleh  kedua  media  ini merupakan  implikasi  dari  adanya  perbedaan sudut  pandang  (ideologi)  dan  keberpihakan dari kedua media. Kompas.com dalam pemberitaannya tampak berusaha untuk memberikan  penilaian  yang  objektif  terhadap kebijakan  pemerintah. Kompas.com memang mengkritik pemerintah yang buruk komunikasi dan  koordinasinya,  tetapi  di  saat  yang  sama
Kompas.com juga  mengingatkan  masyarakat agar  disiplin  dalam  menerapkan  protokol kesehatan. Kompas.com bahkan menilai bahwa kunci  keberhasilan  penanganan  Covid-19 adalah  koordinasi  antara  pemerintah  dan masyarakat. Hal ini tampak dalam pemberitaan Kompas.com berikut ini:
“Perlu  kedisiplinan  masyarakat  dan ketegasan pemerintah Gabriel menyebut bahwa masyarakat Indonesia  butuh  sinyal  ketegasan  dan konsistensi dari pemerintah. "Kombinasi  antara  ketidaktegasan atau  ketidakkonsistenan  dengan  sikap masyarakat yang acuh atau menganggap  remeh  membuat  respon terhadap  Covid-19  dengan  kebijakan apapun  jadi  kurang  efektif,"  jelas
Gabriel. Menurut dia, kunci penanganan  Covid-19  adalah  adanya aksi  kolektif  antara  pemerintah  dan masyarakat. " (Kompas.com)”
Berbeda
dengan Kompas.com , Tempo.co dalam  pemberitaannya  samasekali tidak  membahas  tentang  pentingnya  perilaku disiplin  masyarakat  dalam  meningkatkan efektitivitas  penanganan  Covid-19. Tempo.co bahkan  tidak  menyebutkan  bagaimana  peran masyarakat  seharusnya  dalam  penanganan pandemi  Covid-19.  Ini  menunjukkan  bahwa dalam sudut pandang Tempo.co pemerintahlah yang  seharusnya  bertanggungjawab  dalam menangani pandemic Covid-19.
Uniknya  pemerintah  yang  dimaksud oleh Tempo.co dalam  hal  ini  bukanlah keseluruhan  pemerintahan  baik  pusat  maupun daerah,  melainkan  hanya  pemerintah  Pusat. Hal  ini  menunjukkan  bagaimana Tempo.co tidak mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah  pusat  khususnya  Presiden  Jokowi. Presiden  Jokowi  malah  layak  diberi  kartu
merah menurut Tempo.co . Kartu merah dalam permainan  sepak  bola  adalah  simbolisasi bahwa  pemain  telah  melakukan  pelanggaran dan  sebagai  konsekuensinya  ia  harus  dicabut haknya untuk bermain. Penggunaan kata kartu merah  ini  seakan  menunjukkan  betapa seriusnya  kesalahan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  pusat  khususnya  presiden  dalam penanganan  COVID-19  sehingga  ia  layak diberhentikan.
Selanjutnya, untuk menyelesaikan persoalan  kebijakan  penanganan  Covid-19, Kompas.com dan Tempo.co juga  memiliki pandangan  yang  berbeda.  Dalam  bingkai Kompas.com , solusi untuk persoalan kebijakan penanganan  Covid-19  di  Indonesia  adalah dengan  melakukan  perbaikan  komunikasi publik  dan  komunikasi  krisis  pemerintah. Pemerintah  disarankan  untuk  memastikan bahwa  komunikasi  ke  masyarakat  tentang Covid-19  ini  sampai  secara  proporsional, tepat,  akurat  sehingga  tidak  ada  info  yang simpang  siur  dan  keliru.  Informasi  yang disampaikan terkait Covid-19 juga tidak boleh bias  dan  menakut-nakuti  sehingga  orang menjadi paranoid serta stress berlebihan.
Selain  perbaikan  komunikasi  kepada publik, Kompas.com juga  menyarankan  agar pemerintah  membuat  kebijakan  berdasarkan bukti  ilmiah.  Kebijakan  yang  diambil  juga hendaknya tidak bertentangan dengan undang- undang  yang  sudah  ada. Kompas.com juga menganjurkan  agar  setiap stakeholder yang terlibat dalam penanganan Covid-19 berkordinasi  satu  dengan  yang  lain  agar  tidak terjadi  tumpang-tindih  kebijakan.  Sementara itu, Tempo.co dalam  pemberitannya  tidak
banyak  memberikan  solusi  bagi  penanganan Covid-19.  Solusi  yang  disarankan  oleh Tempo.co bagi  pemerintah  pusat  adalah evaluasi cara kerja dalam menangani COVID- 19 dengan sinkronisasi kebijakan dan penyederhanaan  birokrasi  untuk  memutus mata rantai COVID-19.

## 4. Simpulan dan Saran

## 4.1. Simpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan yang  telah  dilakukan,  peneliti  menyimpulkan bahwa  ada  perbedaan frame berita  terkait kebijakan penanganan COVID-19 di Kompas.com dan Tempo.co . Perbedaan tersebut  tampak  dalam  hal  pendefinisian masalah, penentuan penyebab masalah, evaluasi  moral  dan  rekomendasi  penyelesaian masalah:
a. Dalam bingkai Kompas.com ,
persoalan kebijakan penanganan
Covid-19  adalah  persoalan  buruknya komunikasi  Publik  dan  komunikasi krisis  pemerintah.  Sedangkan  dalam bingkai Tempo.co , persoalan kebijakan Penanganan Covid-19 adalah persoalan kinerja buruk pemerintah.  Hal  ini  terjadi  karena perbedaan  keberpihakan  kedua  media. Kompas.com,  terkesan  lebih  netral dalam menilai kinerja pemerintah. Hal ini  tampak  dalam  isi  beritanya  yang terkesan tidak sepenuhnya menyalahkan  kebijakan  pemerintah dalam  penanganan  COVID-19,  tetapi lebih  kepada  memberikan  kritikan terhadap  pelaksanaannya.  Sementara
Tempo.co tampak  konsisten  tidak berpihak  terhadap  pemerintah  dalam seluruh  pemberitaannya.  Tempo.co selalu menempatkan kebijakan pemerintah  dalam  konteks  pro  dan kontra  karena  sejak  awal  sudah Tempo.co  sudah  menganggap  bahwa kinerja  Pemerintah  buruk  tidak  saja dalam  hal  penanganan  COVID-19 tetapi juga dalam berbagai hal.
b. Menurut Kompas.com , buruknya komunikasi  Publik  pemerintah  terjadi karena kebingungan pemerintah dalam mengelola komunikasi krisis dan tidak adanya  sinkronisasi  antar-stakeholder. Selain  itu  tumpang-tindih  kebijakan juga  dinilai  menjadi  salah  satu penyebab  kebingungan  masyarakat dalam memahami kebijakan
penanganan Covid-19. Sementara dalam  pandangan Tempo.co yang menjadi  penyebab  masalah  adalah tidak adanya evaluasi kebijakan pemerintah  sehingga  terjadi  tumpang tindih kebijakan. Selain itu pemerintah juga dianggak lamban dalam mengendalikan penyebaran virus. c. Dalam bingkai Kompas.com
pemerintah sudah berupaya
menerapkan  kebijakan  yang  sama dengan  negara-negara  lain,  namun masih belum tegas dalam pelaksanaannya.
Selain itu Kompas.com menilai bahwa
kedisiplinan masyararakat juga menentukan  efektivitas  penanganan COVID-19. Sedangkan menurut
Tempo.co kinerja  pemerintah  masih belum  memuaskan  dan  masih  banyak penyimpangan.
d. Solusi  bagi  penanganan  Covid-19 menurut Kompas.com adalah perbaikan komunikasi Publik pemerintah.  Sedangan  solusi  yang ditawarkan  oleh Tempo.co adalah
evaluasi kinerja dan kebijakan pemerintah pusat.
Selain  perbedaan frame tersebut,  hasil penelitian ini juga menemukan bahwa Kompas.com  cenderung  mendukung  setiap kebijakan  pemerintah  terkait  penanganan COVID-19  di  Indonesia  sedangkan  Tempo.co cenderung  kontra  dengan  kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penaganan COVID-19

## 4.2. Saran
Penelitian ini masih memiliki kekurangan  dalam  banyak  hal  khususnya dalam  pengumpulan  data  berita  yang  relevan dengan  tujuan  riset.  Peneliti  mengumpulkan data  berita  dengan  pencarian  manual  (kata kunci) sehingga bisa saja ada data berita yang tidak  diambil  meskipun  mungkin  relevan untuk  riset  ini.  Untuk  itu  peneliti  selanjutnya barangkali  dapat  menggunakan  aplikasi  yang dapat mengumpulkan data lebih akurat. Selain itu periode berita dalam riset ini terbatas hanya 1  bulan  sehingga  bisa  saja  ada  berita  lanjutan yang  tidak  diangkat  dalam  penelitian  ini. Untuk  itu  bagi  peneliti  selanjutnya  barangkali bisa  melanjutkan  dengan  periode  yang  lebih panjang.
Selaian  itu  hasil  penelitian  ini  tidak dapat  menjelaskan  secara  lengkap  objektivitas pemberitaan di kedua media online ini. Untuk itu  bagi  peneliti  selanjutnya  bisa  menganalisis objektivitas pemberitaan dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif.

## Daftar Pustaka
Buku & Jurnal
Bungin,  B  .  (2008). Konstruksi  Sosial  Media Massa . Jakarta: Kencana
Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana
Creswell, J. W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar.
Eriyanto.(2015). Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik .
Yogyakarta:
Lkis
Karman.  (2015). Konstruksi  Realitas  Sosial sebagai  Gerakan  Pemikiran:  Sebuah Telaah  Teoritis  Terhadap  Konstruksi Realitas Peter L.Berger . Jurnal Penelitian dan  Pengembangan  Komunikasi  dan Informatika  Volum  5  No  3  ISSN:  2087- 0132
Kriyantono,  R.  2020. Teknik  Praktis  Riset Komunikasi . Jakarta: Kencana
Luhmann,  N.  (2000). The  Reality  of  The Mass Media. UK: Polity Press
Martono, N. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif . Jakarta. Rajawali
Ningsih,  I.N.D.K  dan  Prastya,  N.M.  2020. Bingkai  Berita  COVID-19  Pada  Praktek Jurnalisme  Warga  Website  Pemerintah.
Yogyakarta: MBridge Press
Pawito. (2008). Penelitian Komunikasi Kualitatif . Yogyakarta: Lkis
Ronda, A.M. (2018). Tafsir Kontemporer Ilmu Komunikasi . Jakarta: yayasan Kompatibel
Sapahuma,  N.Y.  2015. Realitas  Politik  dalam
Media  Massa:  Konstruksi  Pemberitaan Media Massa Seputar 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK. Jurnal Politika,   vol.6, no.1
Sobur, A. (2015). Analisis Teks Media. Suatu pengantar untuk analisis Wacana,
Analisis Semiotik dan Analisis Framing. Bandung: Remaja   Rosdakarya
Wibhisono, I.G.L.A. 2020. Analisis Framing Pemberitaan COVID-19 pada Koran Kompas: Edisi Januari 2020. Jurnal Aspikom Vol. 5, No. 2, July 2020, pp. 219-231 P-ISSN: 2087-0442, E-ISSN: 2548-8309 DOI:http://dx.doi.org/10.24329/aspikom. v5i2.717

## Berita Tempo.co dan Kompas
Adyatama, E. 2020. Jokowi Minta
Pengendalian  COVID-19  di  Pulau  Jawa Makin  Efektif .  Ed.  Amirullah.  Diakses pada Juni 2020
https://nasional. Tempo.co /read/1341315/j okowi-minta-pengendalian- covid-  19-di- pulau-jawa-makin-efektif
Adyatama, E. 2020. Peneliti Eijkman:
Indonesia  Belum  Punya  Standar  Kurva COVID-19 . Ed. Enri Kurniawati. Diakses pada Juni 2020https://nasional. Tempo.co /read/1340
337/peneliti- eijkman-indonesia- belum-punya-standar-kurva- COVID-19
Antara. 2020. Politikus PDIP Minta
Pemerintah  Dengar  Tagar  Indonesia Terserah . Ed.Syailendra Persada. Diakses pada Juni 2020 dari
https://nasional. Tempo.co /read/1344753/p olitikus-pdip-minta-pemerintah-dengar- tagar-indonesia-terserah
Nugraheny,  D.E.  2020. Survei  Roda  Tiga
Konsultan: 76,7 Persen Responden Mengaku Belum   Dapat Bansos . Diakses pada
Juni 2020 dari https://nasional. Kompas.com /read/2020/0 5/20/13353191/survei-roda- tiga-
konsultan-767- persen- responden-
mengaku-belum-dapat- bansos.
Nurita,  D.  2020. Kebijakan  Kontroversial Jokowi  di  Tengah  Pandemi  COVID-19.
Ed. Endri   Kurniawati. Diakses Juni 2020 dari https://nasional. Tempo.co /read/1346017/k ebijakan-  kontroversial-jokowi-  di- tengah-pandemi- COVID-19
Perbrianto,  F.  2020. INDEF:  Jokowi  dan Menterinya Dapat Rapor Merah Penanganan  Corona .  Ed.  Dewi  Rina Cahyani.  Diakses  pada  Juni  2020  dari https://bisnis. Tempo.co /read/1335806/ind ef-jokowi-dan-menterinya-dapat-  rapor- merah-penanganan-corona
Pranita,  E.  2020. Berbagai  Respons  Rakyat untuk  Pemerintah  Terkait  Penanganan COVID-19 .Ed. Gloria  Setyvani  Putri.
Diakses pada juni 2020 dari Kompas.com https://www. Kompas.com /sa ins/read/2020/04/02/100200323/ber bagai- respons-rakyat- untuk-  pemerintah- terkait-penanganan-covid-  19?page=all.
Purnamasari, D.M. 2020. Pemerintah Diminta Perbaiki  Komunikasi  Publik  Terkait Kebijakan  Penanganan  Pandemi .  Ed: Editor  :  Kristian  Erdianto  diakses  Juni 2020dari https://nasional. Kompas.com /rea d/2020/05/22/13382211/pemerintah- diminta- perbaiki-komunikasi-publik- terkait-kebijakan-  penanganan?page=all
Purnamasari, D.M. 2020. Pemerintah Diminta Perbaiki  Komunikasi  Publik  Terkait Kebijakan  Penanganan  Pandemi .  Ed. Kritian  Erdianto.  Diakses pada Juni  2020 dari https://nasional. Kompas.com /read/2020/0
5/22/13382211/pemerintah-diminta- perbaiki-komunikasi-publik-terkait- kebijakan-penanganan?page=all.
Riana, F. 2020. Penanganan COVID-19, Putri Gus  Dur:  Era  Milenial,  Cara  Kolonial . Ed.Anton   Aprianto.
Diakses  Juni
https://nasional. Tempo.co /read/1343455/p enanganan- COVID-19 -putri- gus- dur-era-milenial-cara-kolonial
Riana, F. 2020. DPR Kritik Kebijakan
Pemerintah  Tumpang  Tindih  Tangani COVID-19 . Ed. Endri Kurniawati. Diakses Juni 2020 dari
https://nasional. Tempo.co /read/1336803/d pr-kritik-  kebijakan-pemerintah- tumpang-tindih-tangani- COVID-19 Yahya,  A.C.  2020. Terkait  Penanganan
Covid- 19, Dubes RI: Jangan Bandingkan Indonesia dengan Negara Lain . Ed.   Kritian Erdianto.
Diakses Juni 2020  dari https://nasional. Kompas.com /read/2020/0 4/29/06084311/terkait- penanganan-
COVID-19 -
dubes-ri-jangan-
bandingkan- indonesia- dengan?page=all.