## Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Kontrak Sewa Menyewa Bagi Pengusaha Rumah Kos di Kelurahan Rimba Jaya
Salvadoris Pieter 1 * Zegovia Parera 2 Emiliana B. Rahail 3
Abstrak: Perjanjian  sewa  menyewa  diatur  di  dalam  Pasal  1548  KUH  Perdata  yang  menjelaskan  bahwa,  sewa menyewa  merupakan  suatu  persetujuan  di  mana  satu  pihak  mengikatkan  diri  untuk  memberikan kenikmatan  suatu  barang  kepada  pihak  lain  selama  waktu  tertentu  dengan  pembayaran  harga  yang disanggupi.  Hal  ini  berarti  bahwa  penyewa  rumah  kos  berkewajiban  menepati  2  hal  utama.  Pertama, memakai barang sewa sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sesuai dengan tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai dengan tujuan barang itu menurut  prasangka  menyangkut  keadaan.  Kedua,  membayar  uang  sewa  pada  waktu  yang  telah ditentukan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyewa memiliki tanggung jawab terhadap hal apa yang  terjadi  atas  barang  yang  di  sewakan  jika  hal  tersebut  menyimpang  dari  apa  yang  diperjanjikan dimana hal tersebut menimbulkan akibat hukum yang disebut wanprestasi. Namun permasalahan yang timbul adalah para pengusaha rumah kos yang berada di Kelurahan Rimba Jaya, RT. 09 sampai RT. 14 belum memahami tata cara dan prosedur penyusunan kontrak perjanjian sewa menyewa rumah kos yang baik  dan  benar  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Oleh  sebab  itu  solusi  yang  ditawarkan adalah  dengan  memberikan  pendampingan  dan  pelatihan  tentang  pentingnya  membuat  kontrak perjanjian sewa menyewa rumah kos termasuk kepastian hukum dan akibat hukumnya menurut KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik yang memberikan jaminan perlindungan hukum, baik bagi pemilik maupun penyewa rumah.
Kata Kunci : Kontrak; Sewa; Rumah Kos
The Assistance and Training on Drafting Rental Contracts for Boarding House Entrepreneurs in Rimba Jaya Village
Abstract :
The leasing agreement is regulated in Article 1548 of the Civil Code which explains that, leasing is an agreement in which one party binds itself to provide the enjoyment of an item to another party for a certain time by paying an agreed price. This means that boarding house tenants are obliged to fulfill 2 main things. First, use the object of rent
1 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Musamus.  Merauke,  Indonesia. *Correspondence E-mail: salvadorispieter@unmus.ac.id
2 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Musamus.  Merauke,  Indonesia.  E-mail: parera01@unmus.ac.id
3 Program  Studi  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Musamus.  Merauke,  Indonesia.  E-mail: rahail@unmus.ac.id
as a good head of the household, in accordance with the purpose of the item according to the lease agreement or there is  no  agreement  regarding  it,  in  accordance  with  the  purpose  of  the  item  according  to  prejudice  regarding  the circumstances. Second, pay the rent at a predetermined time. Therefore it can be said that the lessee has responsibility for what happens to the item being leased if it deviates from what was agreed upon where it causes legal consequences called default. However, the problem that arises is the boarding house entrepreneurs who are in the Rimba Jaya Village, RT. 09 to RT. 14 do not understand the procedures and procedures for preparing a boarding house rental agreement contract that is good and correct in accordance with applicable legal provisions. Therefore the solution offered is to provide assistance and training on the importance of making boarding house rental agreement contracts including legal  certainty  and  legal  consequences  according  to  the  Civil  Code  and  Government  Regulation  No.  44  of  1994 concerning Occupation of Houses by Non-Owners which guarantees legal protection, both for house owners and tenants.
Keywords : Contract; Rent; Boarding House
How to cite ( Chicago Style):
Pieter, Salvadoris, Zegovia Parera, and Emiliana B. Rahail. 2023. “Pendampingan Dan Pelatihan Penyusunan Kontrak Sewa Menyewa Bagi Pengusaha Rumah Kos Di Kelurahan Rimba Jaya.” DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 3 (2): 93–106.
© 2023 – Pieter, Salvadoris, Zegovia Parera, and Emiliana B. Rahail. Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan
Setiap  manusia  dihadapkan  pada  3  (tiga)  kebutuhan  dasar,  yaitu  pangan (makanan),  sandang  (pakaian),  dan  papan  (rumah).  Kebutuhan  akan  rumah  sebagai tempat  tinggal  atau  hunian,  baik  di  perkotaan  maupun  perdesaan  terus  meningkat seiring  dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  (Parera  2020,  1).    Dalam  kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial manusia tentu selalu melakukan hubungan dengan manusia lainnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar daerah tersebut dimanfaatkan untuk membuka usaha dengan cara menyewakan bangunan dan tempat tinggal milik mereka untuk sementara, di antaranya adalah rumah kos.
Kebutuhan akan rumah kos selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena pangsa market bisnis rumah kos yakni, mahasiswa, karyawan bahkan pendatang dari  kampung  yang  akan  menetap  di  pusat  kota.  Inilah  yang  mengakibatkan  bisnis rumah  kos  selalu  ramai  peminat.  Usaha  ini  juga  membuka  peluang  penghasilan
berjangka panjang bila tempat kos berada di lokasi strategis, maka rumah kos akan terus terisi bahkan hingga bertahun-tahun lamanya.
Bisnis  rumah  kos  saat  ini  telah  menjadi  investasi  jangka  panjang  yang  cukup prospektif.  Dibandingkan  rumah  atau  tanah  kosong, capital  gain dan capital  rate dari usaha rumah kos jauh lebih tinggi. Capital gain sendiri merupakan kenaikan harga dari sebuah  properti,  sementara capital  rate diartikan  sebagai  perbandingan  antara  harga properti dengan penghasilan yang diperoleh dari properti tersebut.
Meskipun terlihat mudah, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengusaha agar usaha yang ditekuni tidak mengalami kerugian, salah satunya adalah dengan  membuat  suatu  peraturan  sebagai  syarat  bagi  penyewa  rumah  kos  untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para penghuni kos. Selain itu peraturan rumah kos juga diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penghuni  rumah  kos  tidak  membayar  uang  sewa,  perusakan  fasilitas  kos  dan penggunaan  rumah  kos  untuk  perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Peraturan  ini sebaiknya dibuat secara tertulis, bermeterai dan ditandatangani oleh penyewa pada saat mulai  menyewa  rumah  kos  agar  memperkuat  legalitasnya.  Secara  umum  peraturan berisi hak dan kewajiban serta larangan bagi penyewa rumah kos, seperti pembayaran sewa,  kewajiban  untuk  merawat  fasilitas  rumah  kos  dan  larangan-larangan  terhadap perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  kesusilaan.  Salah  satu  alasan  mengapa diperlukan  perjanjian  secara  tertulis  adalah  agar  penyewa  tidak  menganggap  enteng terkait pembayaran uang sewa setiap bulannya.
Perjanjian sewa-menyewa di atur dalam ketentuan Buku Ketiga, Bab 7 dari Pasal 1547 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. Definisi mengenai sewa menyewa yang diberikan oleh Pasal 1548 KUH Perdata adalah: “Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang  lainnya  kenikmatan  dari  sesuatu  barang,  selama  suatu  waktu  tertentu  dan
pembayaran  sesuatu  harga,  yang  oleh  pihak  tersebut  belakangan  itu  disanggupi pembayarannya.”
Sewa-menyewa meliputi perbuatan dua pihak secara timbal balik, di mana pihak yang  terlibat  dalam  perjanjian  sewa-menyewa  adalah  pihak  yang  menyewakan  dan pihak  penyewa.  Pihak  yang  menyewakan  adalah  orang  atau  badan  hukum  yang menyewakan  barang  atau  benda  kepada  pihak  penyewa,  sedangkan  pihak  penyewa adalah  orang  atau  badan  hukum  yang  menyewa  barang  atau  benda  dari  pihak  yang menyewakan.  Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  penyewa  memiliki  tanggung jawab  terhadap  hal  apa  yang  terjadi  atas  barang  yang  di  sewakan  jika  hal  tersebut menyimpang  dari  apa  yang  diperjanjikan  di  mana  hal  tersebut  menimbulkan  akibat hukum yang disebut wanprestasi.
Barang  yang  dijadikan  objek  perjanjian  sewa-menyewa  menurut  KUH  Perdata dalam Bab 7 Buku ke III, tidak harus barang tertentu. Peraturan tentang sewa-menyewa yang termuat dalam Bab 7 Buku ke III KUH Perdata, berlaku untuk segala macam sewa- menyewa.  Mengenai  semua  jenis  barang  baik  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu. Dalam hal ini objek perjanjian sewa dalam perjanjian yang menjadi sewa-menyewa adalah barang dan  harga.  Dengan  syarat  barang  yang  disewakan  adalah  barang  yang  halal,  artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan (H. S. 2003, 59).
Perjanjian  sewa-menyewa  sering  digunakan  oleh  para  pihak  pada  umunya, karena tujuan adanya perjanjian sewa-menyewa ini adalah dapat membantu para pihak baik  itu  dari  pihak  penyewa  maupun  dari  pihak  yang  menyewakan  akan  saling mendapatkan keuntungan. Setiap perjanjian yang dilakukan terdapat beberapa asas atau prinsip yang patut untuk diperhatikan selama perjanjian dilakukan.
Asas-asas  dalam  hukum  perjanjian  ini  di  antaranya  meliputi  asas  kebebasan berkontrak ini hanya tersimpul dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Kondo 2013, 145). Asas kebebasan berkontrak ini juga mengandung pengertian  bahwa  hukum  perjanjian  memberikan  kebebasan  yang  seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi dan bermacam apa saja alaskan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
Terhadap  sahnya  perjanjian  sewa-menyewa  maka  para  pihak  terlebih  dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, supaya perjanjian tersebut diakui oleh hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata  yaitu  sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya,  kecakapan  untuk  membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Setiap perjanjian sewa- menyewa, pihak yang menyewakan dan pihak penyewa sama-sama memenuhi hak dan kewajiban masing-masing untuk melaksanakan prestasi dan perjanjian sewa-menyewa.
Perjanjian sewa-menyewa itu dapat berakhir secara normal maupun tidak secara normal. Berakhirnya secara normal artinya perjanjian sewa-menyewa itu telah terpenuhi sebagaimana mestinya sesuai dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Berakhirnya secara tidak normal apabila perjanjian sewa penyewa itu tidak terpenuhi sebagaimana mestinya karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya, sehingga sebelum jangka waktu yang disepakati itu habis sewa-menyewa dihentikan.
Dalam Pasal 1548 KUH Perdata, sewa menyewa merupakan suatu persetujuan di mana satu pihak mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran harga yang disanggupi. Hal ini berarti  penyewa  rumah  kos  berkewajiban  menepati  2  hal  utama,  Pertama,  memakai barang  sewa  sebagai  seorang  kepala  rumah  tangga  yang  baik,  sesuai  dengan  tujuan barang itu menurut persetujuan sewa atau tidak ada persetujuan mengenai hal itu, sesuai
dengan tujuan barang itu menurut prasangka menyangkut keadaan. Kedua, membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan.
Jika penyewa tidak memenuhi kewajiban untuk membayar sewa, pemberi sewa dapat  menuntut  pembayaran  sewa  disertai  bunga  kepada  penyewa  atas  wanprestasi sebagaimana  dijelaskan  Pasal  1234  KUH  Perdata,  Penggantian  biaya,  kerugian  dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus  diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukannya  dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
Jika  penyewa  tetap  lalai,  maka  pemberi  sewa  dapat  mengajukan  gugatan  atas wanprestasi  ke  pengadilan.  Untuk  dapat  dikatakan  wanprestasi,  pemberi  sewa  harus lebih  dahulu  memberikan  pernyataan  lalai,  seperti  somasi,  pada  si  penyewa  sebagai peringatan  atas  kelalaian  untuk  memenuhi  kewajibannya  membayar  uang  sewa. Berdasarkan  analisis  situasi  di  atas,  mendorong  Tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat Fakultas  Hukum  mengadakan  pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  hal  ini  lebih khususnya kepada pengusaha rumah kos dengan judul, “Pendampingan dan Pelatihan Penyusunan Kontrak Sewa Menyewa Bagi Pengusaha Rumah Kos Di Kelurahan Rimba Jaya”.

## Luaran
Adanya  program  PKM  ini  adalah  merupakan  sarana  Pendampingan  dan Pelatihan  Penyusunan  Kontrak  Sewa  Menyewa  Bagi  Pengusaha  Rumah  Kos.  Agar legalitas  surat  perjanjian  sewa  rumah  yang  dibuat  nanti  semakin  valid,  ada  baiknya pengusaha rumah kos mengetahui poin-poin atau hal-hal yang harus dicantumkan pada surat perjanjian, seperti:
1) Informasi Identitas Penyewa dan Pemberi Sewa . Hal pertama yang harus dicantumkan dalam surat perjanjian sewa rumah adalah identitas dari penyewa dan pemberi sewa. Dalam hal ini, identitas yang dimasukkan oleh keduanya harus sama-sama benar. Informasi ini bisa berupa nama, alamat, nomor kartu identitas seperti KTP atau KK, dan lain sebagainya.
2) Masa Kontrak dan Harga Sewa Rumah . Selain identitas, harus memastikan sampai kapan  waktu  sewa  yang  dikehendaki,  serta  berapa  biaya  sewa  atas  rumah tersebut. Jika perlu, tambahkan poin mekanisme pembayaran sewa, apakah akan dibayar sebagai sewa bulanan atau tahunan.
3) Pasal-pasal yang Mengikat Penyewa dan Pemberi Sewa . Pasal-pasal yang dimaksud di sini berhubungan dengan hak dan kewajiban pemberi serta penerima sewa. Oleh karena itu, jelaskan secara rinci poin per poin, serta hindari bahasa yang ambigu untuk menghindari kesalahpahaman.
4) Sanksi atau Denda yang Telah Disepakati . Cantumkan pula poin terkait sanksi dan denda jika salah satu pihak melanggar perjanjian sewa yang telah dibuat. Perlu diingat, sanksi atau denda ini harus dibuat atas kesepakatan bersama, bukan dari pemberi sewa atau penyewa saja.
5) Tanda Tangan Kedua Pihak di Atas Materai . Terakhir, baik penyewa dan pemberi sewa keduanya harus menandatangani surat perjanjian di atas materai Rp10.000.
Dalam  upaya  menyelesaikan  program  kegiatan  PKM  dan  Mitra  ini,  secara  teknis  tim pengusul  kegiatan  ini  bertanggung  jawab  untuk  merencanakan,  melaksanakan, mengevaluasi, dan memonitor program dan implementasi iptek yang dilaksanakan.

## Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan yang digunakan dalam upaya mencapai target dan luaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Program Masyarakat ini, terdiri dari:
1) Observasi  Lapangan:  yakni  langkah  yang  harus  dilakukan  sebagai  bahan masukan  dalam  proses  penyusunan  proposal  kegiatan  ini  dan  mengumpulkan data-data teknis kebutuhan penyusunan media pengabdian.
2) Studi  Pustaka:  yakni  langkah  yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  referensi hasil kajian akademik berupa buku dan jurnal tentang Perjanjian sewa-menyewa rumah kos
3) Rencana  Kegiatan:  Program  Pendampingan  dan  Pelatihan  Kontrak  Perjanjian sewa-menyewa  rumah  kos  serta  kepastian  hukum  dan  dampak  hukumnya. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah memberikan materi dan mempresentasikan  aturan-aturan  hukum  yang  menyangkut  Kontrak  Perjanjian sewa-menyewa  rumah  kos  serta  pengembangan  materi  dan  pelatihan  dari Narasumber,  Study  Kasus,  dan  penyusunan  kontrak  perjanjian.  Kegiatan pendampingan dan pelatihan ini dilakukan dengan dua tahap.
4) Lokasi dan Sasaran: Pendampingan dan pelatihan ini dilaksanakan di RT. 09 – RT. 14, Kelurahan Rimba Jaya.

## Hasil dan Pembahasan
Kegiatan  Pengabdian        Kepada        Masyarakat        ini  mengangkat  tema “Pendampingan Dan Pelatihan Penyusunan Kontrak Sewa Menyewa Bagi Pengusaha Rumah Kos Di Kelurahan Rimba Jaya” dilaksanakan  oleh  satu  Tim  Pelaksana.  Tim Pelaksana  terdiri  dari  1  (satu)  orang ketua, 2 (dua) orang  anggota dan  3  (tiga) orang mahasiswa.  Pelaksanaan ini  dalam  rangka  melaksanakan  Tri  Dharma Perguruan Tinggi    khususnya    yang    dilaksanakan    oleh    Dosen    Fakultas    Hukum  Universitas Musamus.
Kerjasama    antara    Fakultas    Hukum  Universitas  Musamus  dengan  Kelurahan Rimba  Jaya,  khusunya  dengan  Warga  RW  13  adalah  sebagai  bentuk  peran  serta Akademisi Perguruan Tinggi dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  sebagai  warga negara  khususnya  Warga RW 13 Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke. Kerjasama ini diharapkan akan   berlangsung   secara berkesinambungan, sehingga akan terus terjadi kerjasama yang terprogram  untuk jangka waktu yang cukup lama.
Perjanjian  sewa-menyewa  rumah  kos  merupakan  salah  satu  contoh  perjanjian kontrak yang timbul dari asas kebebasan berkontrak yang sering kita jumpai, namun biasanya perjanjian sewa-menyewa rumah kos dilakukan secara lisan. Perjanjian secara lisan yang dilakukan memang dianggap sah secara hukum karena jika dilihat dari aturan hukum  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Hukum  Perdata  tidak  ditentukan  secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa yang dibuat oleh para pihak. Hal yang perlu dipahami dari suatu perjanjian lisan adalah, bahwa perjanjian lisan ini biasanya memiliki risiko yang sering timbul di kemudian hari.
Perjanjian sewa menyewa rumah kos yang dilakukan secara lisan, hal ini sering kali menimbulkan beberapa problematika yang timbul setelah perjanjian disepakati oleh pemilik rumah kos dan penghuni kos. Problematika tersebut seperti penghuni rumah kos  tidak  membayar  uang  sewa,  perusakan  fasilitas  kos  dan  penggunaan  rumah  kos untuk  perbuatan  yang  melanggar  hukum.  Hal  ini  tentu  memberi  efek  tersendiri  bagi pemilik  kos,  penghuni,  maupun  keberlangsungan  jalinan  perikatan  perjanjian  sewa menyewa rumah kos yang mereka sepakati.
Dalam praktik sewa menyewa  terdapat Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1994 tentang  Penghunian  Rumah  Oleh  Bukan  Pemilik  yang  memberikan  jaminan perlindungan hukum, baik bagi pemilik maupun penyewa rumah. Di dalam PP No. 44 Tahun  1994  pula  disebutkan,  perjanjian  dan  peraturan  sewa-menyewa  hanya  sah dilakukan jika ada persetujuan atau ijin pemilik hunian.  Persetujuan ini dapat dibuat
dalam bentuk surat/tertulis. Setidaknya, ada tiga klausul yang harus tertera di dalam surat perjanjian sewa rumah tersebut, yakni klausul hak dan kewajiban, klausul jangka waktu sewa dan klausul besarnya sewa.
Klausul pertama dalam peraturan sewa-menyewa rumah, sebagai pemilik rumah pengusaha  rumah  kos  berhak  menerima  uang  sewa  dari  penyewa  dan  menerima pengembalian  rumah  dalam  kondisi  baik  dan  sesuai  perjanjian.  Tidak  hanya  fisik, kondisi  non  fisik  rumah  juga  harus  baik  seperti  harus  bebas  dari  sengketa  dan  tidak dijaminkan.  Sedangkan  penyewa  punya  hak  untuk  menggunakan  dan  menempati rumah  sesuai  fungsinya.  Selain  tersebut  di  atas,  dalam  klausul  perjanjian  perlu ditegaskan  siapa  yang  akan  membayar  tagihan  biaya  yang  timbul  selama  penyewa menempati rumah (seperti listrik, telepon, PDAM, dan sebagainya).
Bila biaya-biaya tersebut ditanggung oleh pemilik rumah, sebaiknya pengusaha meminta  uang  jaminan  kepada  penyewa  pada  saat  pembayaran  pertama  kali.    Uang jaminan ini digunakan bila terjadi tunggakan tagihan. Tanpa adanya jaminan, ditakutkan pada akhir masa sewa penyewa meninggalkan rumah dalam keadaan terhutang tagihan. Hal tersebut akan tentu sangat merugikan bagi pemilik rumah. Sedangkan tagihan pajak dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tidak ada kewajiban bagi penyewa untuk membayar tagihannya. Hal ini menjadi tanggung jawab pemilik rumah secara penuh.
Selanjutnya adalah klausul jangka waktu sewa. Dalam perjanjian, pengusaha juga mesti mencantumkan klausul jangka waktu sewa-menyewa, untuk memastikan kapan berakhirnya  hak  penyewa  dalam  menempati  rumah  tersebut.  Dengan  begitu,  jika penyewa tidak memperpanjang kontrak sewanya, maka ia wajib meninggalkan rumah tersebut dan menyerahkannya kepada pemilik rumah dalam kondisi baik secara fisik dan non-fisik.  Bila  penyewa  berniat  memperpanjang  masa  sewa,  pemilik  dan  penyewa rumah harus membuat surat perjanjian sewa rumah yang baru, sesuai peraturan sewa- menyewa rumah yang berlaku.
Terakhir,  klausul  peraturan  sewa-menyewa  adalah  pengusaha  wajib mencantumkan besaran harga sewa di dalam surat perjanjian sewa rumah, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak terkait. Sebelum menetapkan harga, sebaiknya lakukan survei  terlebih  dahulu  di  sekitar  lokasi  rumah.  Hal  ini  bisa  dilakukan  dengan  cara melihat rumah lain, dengan tipe, fasilitas, serta ukuran yang sama. Hal ini dimaksudkan, agar harga yang tetapkan oleh pemilik rumah tidak terlalu tinggi dan merugikan pihak penyewa. Sebaliknya, hal ini untuk mengantisipasi harga terlalu murah dan merugikan pemiliknya.
Perlu diketahui, sebelum masa perjanjian kontrak berakhir pemilik rumah tidak berhak menaikkan harga sewa secara sepihak. Pemilik dan penyewa juga mesti membuat kesepakatan mekanisme pembayaran. Bila uang sewa telah dibayarkan, pihak penyewa tidak berhak menarik uangnya kembali kecuali adanya kesepakatan dari kedua belah pihak atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut.
Kegiatan  pendampingan  ini  di  awali  dengan  pembukaan  oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Musamus yang menjadi MC. Rangkaian ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta Doa Pembukaan dilanjutkan dengan sambutan dan ucapan selamat datang dari Ketua Rukun Warga 13 Kelurahan Rimba Jaya.
Setelah  pembukaan,  kemudian  dilanjutkan  dengan  penyampaian  materi  oleh pemateri  pertama.  Pada  sesi  ini  pemateri  menjelaskan  terlebih  dahulu  mengenai pengertian  perjanjian,  syarat  perjanjian,  jenis  sewa,  kewajiban  penyewa,  dan  proses tahapan  melakukan  sewa  menyewa  rumah  kos  dan  Keuntungan  Membuat  Surat Perjanjian Sewa Rumah/Kontrakan.
Pada  sesi  berikutnya  dilanjutkan  dengan  penyampaian  materi  oleh  pemateri kedua, sesi ini dijelaskan mengenai struktur Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, yaiti:
1) Identitas  Pihak  Pertama  dan  Pihak  Kedua  –  Identitas  lengkap  termasuk  nama lengkap,  umur,  pekerjaan  hingga  nomor  KTP  oleh  kedua  belah  pihak.  Pihak pertama  adalah  orang  yang  memiliki  rumah  kontrakan  sewa  dan  pihak  kedua merupakan calon penyewa rumah kontrak tersebut.
2) Masa Berlaku dan Harga – Pastikan tanggal dimulainya dan berakhirnya kontrak rumah tertera dalam kontrak surat perjanjian tersebut. Selain itu alamat rumah hingga  kesepakatan  harga  sewa  rumah  per  tahun  /  bulan  juga  tercantum, termasuk jika diberlakukan uang muka dan cicilan kontrakan tiap bulannya.
3) Hal-hal Lain – Pastikan hal-hal lain seperti kesepakatan dalam pembayaran listrik, tagihan  telepon,  air  hingga  TV  satelit  (kalau  ada)  benar-benar  tercantum  di dalamnya.
4) Perawatan dan Lingkungan – Pemeliharaan kebersihan rumah kontrakan hingga menjaga  kekerabatan  dengan  tetangga  pun  menjadi  hal  penting  yang  harus disertakan dalam kontrak surat perjanjian berikut ini. Hal ini untuk memastikan bahwa kondisi rumah sewa harus terjaga dengan baik dan fungsinya memang benar-benar digunakan untuk tempat tinggal semata.
5) Tambahan –  Untuk memastikan bahwa proses sewa-menyewa rumah tersebut berlaku dengan jelas, Anda perlu menyertakan minimal 2 saksi seperti ketua RT di mana rumah kontrakan tersebut berada dan salah satu tetangga di lingkungan tersebut.
6) Tanda  Tangan,  Materai,  Lampiran  –  Setelah  semua  hal  tersebut  tercantum, pastikan  surat  perjanjian  kontrak  rumah  dibuat  2  lampir  untuk  dipegang  oleh kedua  belah  pihak.  Serta  menggunakan  materai  dan  ditanda  tangani  untuk mengesahkannya.
Para pengusaha rumah kos yang berada di RW 13 ini sangat   menyambut   baik penyampaian   materi   yang disampaikan  oleh  pemateri.  Kegiatan  pendampingan  ini
dihadiri sebanyak 10 Pengusaha Rumah Kos yang tersebar dari RT 09- RT 14. Kemudian dilanjutkan  dengan  sesi tanya jawab antara peserta dengan pemateri terkait materi yang telah  disampaikan.  Pada  akhirnya  peserta  pendampingan  menjadi  mengerti  dan memahami mengenai keuntungan membuat surat Kontrak Sewa Menyewa untuk usaha rumah kos mereka.
Rangkaian kegiatan pendampingan hukum ini di akhiri dengan sesi foto bersama dengan tim pengabdian beserta para peserta pendampingan.

## Gambar 1.

## Dokumentasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

## Kesimpulan
Dalam kegiatan Pendampingan kepada Masyarakat ini, akhirnya para pengusaha rumah kos yang berada di RT 09 – RT 14 RW 13 Kelurahan Rimba Jaya memperoleh
informasi  dan  pemahaman  mengenai  manfaat  lebih  dari  kegiatan  ini  yaitu  agar masyarakat pada umumnya dan penghuni maupun pemilik kos pada khususnya lebih memahami perjanjian sewa menyewa rumah kos. Serta mengenai perjanjian lisan sewa menyewa rumah kos beserta problematika yang timbul. Adanya kegiatan ini didukung dan  direspons  baik  dari  Lurah  Rimba  Jaya,  Ketua  RW  13  dan  lebih  khususnya  para pengusaha rumah kos.

## Referensi
H. S., Salim. 2003. Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak . Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
Kondo, Cindi. 2013. “Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko
(Ruko).” LEX PRIVATUM 1 (3).
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/3047.
Parera, Zegovia. 2020. “Pengendalian Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Resapan Air di Kabupaten Merauke.” Master Thesis, Makassar: Universitas Hasanuddin. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/460/.