## KEBERLANJUTAN “KEJUNG SAMUDRA” DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA MANGROVE DI PANCER CENGKRONG DAN DAMAS, PANTAI PRIGI, TRENGGALEK
Sustainability “Kejung Samudra” in Management and Resource Use in Pancer Cengkrong Mangrove and Damas, Prigi Coast, Trenggalek
* Edi Susilo, Pudji Purwanti dan Riski Agung Lestariadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Brawijaya
* email: olisuside@gmail.com Diterima 25 Januari 2014 - Disetujui 6 Juni 2015

## ABSTRAK
Pada awalnya di Teluk Prigi terdapat enam lokasi hutan mangrove, yaitu di Karanggongso, Pancer Ledong, Ngemplak, Pancer  Cengkrong, Pancer Bang dan Ngrumpukan. Saat ini tinggal ada tiga lokasi saja, yaitu tiga terakhir yang disebutkan. Cofish Project telah meletakkan pondasi pengelolaan sumberdaya perikanan di Teluk Prigi. Tujuan riset adalah (1) mendeskripsikan Kelembagaan Kejung Samudra dalam melakukan pengelolaan dan pemfaatan sumberdaya mangrove, (2) mengidentifikasi kelembagaan lain yang memberikan ancaman atau dukungan terhadap eksistensi Kejung Samudra. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sampel dipilih secara purposive, melakukan pengamatan lapang dan menggunakan Focus Group Discussion. Kesimpulan riset adalah sebagai berikut: (1) dari analisis kelembagaan berdasarkan TURF, masalah internal Kejung Samudra adalah belum adanya kejelasan tentang distribusi pendapatan. (2) Karena Pancer Cengkrong menjadi lokasi wisata maka menjadi “perebutan” beberapa kelembagaan yang ingin memperoleh distribusi pendapatan. (3) Kelembagaan LMDH Argo Lestari dan Perhutani mempunyai peluang untuk memperkuat atau memperlemah eksistensi Kejung Samudra.
Kata Kunci: mangrove, Prigi, institusi, manajemen sumberdaya, Kejung Samudra

## ABSTRACT
At  first  there  were  six  mangrove  forest  locations  in  the  Prigi  Bay,  namely  in  Karanggongso, Pancer Ledong, Ngemplak, Pancer Cengkrong, Pancer Bang and Ngrumpukan. Currently living there are  three  locations,  the  last  three  mentioned.  Cofish  Project  has  laid  the  foundation  of  the  fisheries resources management in that place. The purpose of the research is to (1) describe the institutional of Kejung Samudra to management and utilization of mangrove resources, (2) identify other institutional giving  threats  or  support  for  the  existence  of  the  Kejung  Samudra.  The  research  method  used  was qualitative with the sample were selected purposively, conducting field observations and using focus group discussion. The conclusions of research are: (1) from the institutional analysis based on TURF, internal problems Kejung Samudra is the lack of clarity about the distribution of income. (2) Because Pancer  Cengkrong  become  a  tourist  sites  then  become  a  “scramble”  some  institutions  who  wish  to obtain the distribution of income. (3) LMDH Argo Lestari and Forestry department have the opportunity to strengthen or weaken the existence of the Kejung Samudra.
Keywords: mangrove, Prigi, institution, resource management, Kejung Samudra

## PENDAHULUAN
Mengapa hutan mangrove dibiarkan tumbuh atau ditebang habis? Sekitar tahun 1960-an ada cerita yang mengabarkan kalau di Pancer Cengkrong ditemukan sebuah buaya putih, sehingga kawasan ini menjadi daerah yang dikeramatkan. Berbeda dengan di Cengkrong, pembabatan mangrove di Karanggongso dituturkan oleh informan (Susilo, 1991) bahwa mangrove merupakan daerah yang banyak dihuni oleh nyamuk malaria. Penduduk menyebutkan bahwa anak yang sakit panas itu terkena penyakit malaria, yang disebut sebagai positipen. Begitulah sedikit cerita tentang hutan mangrove di Teluk Prigi.
Pada  awalnya,  dapat  diidentifikasi  bahwa ada sejumlah enam lokasi hutan mangrove di Teluk ini. Pertama berlokasi di Karanggongso yang sekarang sudah menjadi lokasi pemukiman penduduk. Kedua, di Pancer Ledong, yang saat ini digunakan sebagai lokasi (kawasan) pelabuhan perikanan. Ketiga, di Pancer Ngemplak, saat ini kondisinya tidak baik karena terkena erosi aliran sungai. Keempat, Pancer Cengkrong, saat ini sedang dalam proses pemulihan yang dikelola oleh Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) “Kejung Samudra”; yang luasnya mencapai 87 ha. Kelima, di Pancer Cengkrong dan keenam Pancar Bang; keduanya mengalami alih fungsi lahan sebagai perkebunan kelapa, luasan mangrove saat ini tinggal kurang dari 25% dari semula (luas semula kurang lebih 10 ha). Teluk Prigi merupakan salah satu lokasi Cofish Project, yang berlangsung mulai dari 1998/1999 sampai dengan tahun 2005.
Bersamaan dengan dan pasca Proyek Cofish,  Tim  Peneliti  dari  Universitas  Brawijaya melakukan dua riset. Pertama, riset tentang adaptasi manusia pada lingkungan yang berubah cepat (Susilo et al., 2003-2005). Kedua, riset tentang adaptasi manusia dan jaminan sosial sumberdaya (Susilo et  al. , 2007). Kedua riset tersebut memberikan dua proposisi, yaitu: (a) adaptasi manusia secara kelompok lebih memiliki peluang untuk berkembang dan bertahan dibandingkan dengan adaptasi secara individu; (b) keberlanjutan sumberdaya untuk memberikan jaminan sosial sumberdaya bagi masyarakat sangat tergantung pada keberlanjutan kelembagaan pengelola
sumberdaya. Kedua studi tersebut melanjutkan ide dari  komponen Cofish Project 1 , terutama pada penguatan kelembagaan dan keanekaragaman hayati.
Ibarat akan membangun “rumah” pengelolaan sumberdaya perikanan di Teluk Prigi, Cofish Project telah meletakkan pondasinya. Kajian kelembagaan pengelola sumberdaya terumbu karang dan mangrove di Teluk Prigi (Susilo et al., 2003-2005, 2007) dapat dikatakan sebagai pilar-pilar yang akan difungsikan sebagai pembentuk rumah pengelolaan. Kelembagaan Gugus Pengelola Fish Sanctuary Pasir Putih, memang tidak semakin eksis saat ini, tetapi karena terumbu karang yang ditanam pada kedalaman sampai 15 meter, maka kondisi sumberdaya terumbu karang relatif baik, terutama pada kondisi 2007. Kondisi terumbu karang saat ini belum dapat dilaporkan pada tulisan ini.
Sampai saat ini ada dua kelembagaan yang melakukan pengelolaan sumberdaya mangrove di Prigi.  Berdasarkan  pada  Cofish  Project  pengelola hutan mangrove di Damas (Pancer Bang dan Ngrumpukan) adalah Jangkar Bahari. Namun pada tahun 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek menetapkan Pokmaswas “Kejung Samudra” sebagai satu-satunya kelembagaan pengelola sumberdaya mangrove. Pokmaswas “Kejung Samudra” tetap melibatkan Jangkar Bahari dalam pengelolaan, misalnya untuk rehabilitasi mangrove tahun 2015 di Pancer Ngrumpukan.
Studi ini mendasarkan pada empat fiolosofi dalam pengelolaan summberdaya. Pertama adalah pada etika lingkungan (Keraf, 2002; Asyari, 2002). Manusia hendaknya membangun hubungan yang baik dengan Pencipta Alam, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan sebagai habitat manusia dan makhluk lainnya. Kedua, manusia sebagai bagian integral dari sebuah ekosistem (Moran, 1982; Rambo, 1985). Manusia di dalam menjalani kehidupannya, sebagai upaya beradaptasi pada lingkungan memiliki dua peluang yang sama, yaitu akan menimbulkan kerusakan atau perbaikan pada ekosistem. Ketiga, model pengelolaan sumberdaya pesisir yang berubah dari keterhubungan antara ekologi, ekonomi, dan sosial; ke bentuk piramida, di mana religi sebagai dasar
1 Cofish Project ( Coastal Community Development and Fisheries Resources Management ) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
piramida, diikuti oleh ekologi, kemudian ekonomi, dan puncak piramida adalah kesejahteraan sosial. Manusia menjaga alam sebagai bentuk tanggung jawab sebagai wakil Tuhan di muka bumi ( khalifah fil ard ), yang akan berusaha menjaga keberlanjutan ekologi supaya semua kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan tidak merusak ekologi; yang pada akhirnya kesejahteraan sosial akan terwujud. Keempat, mengacu kepada Christy (1982) tentang Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan (HGWHP) atau Territorial  User  Right  of  Fisheries (TURF). Christy menganjurkan telaah pada enam aspek, yaitu: sifat dan jenis sumberdaya, batasan wilayah, teknologi pemanfaatan sumberdaya, sikap/budaya masyarakat, distribusi pembagian pendapatan, dan legalitas kelompok pengelola.
Tujuan riset ada dua: (1) Mendeskripsikan Kelembagaan Kejung Samudra dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya mangrove.  (2)  Mengidentifikasi  dan  menganalisis kelembagaan lain yang memberikan ancaman atau dukungan terhadap eksistensi Kejung Samudra.

## METODOLOGI
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif (Sugiyono, 2012). Pendekatan ini tidak menggunakan istilah populasi, tetapi situasi sosial. Komponen situasi sosial ada tiga, yaitu tempat, aktor, dan aktivitas. Tempat situasi sosial ini adalah Pancer Cengkrong, bagian wilayah dari Desa Karanggangdu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Aktor yang melakukan kegiatan adalah Pokmaswas “Kejung Samudra” dan pelaku
lain yang melingkupinya. Aktivitas yang dijadikan fokus kajian adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mangrove.
Sampel atau lebih sering disebut sebagai narasumber atau informan dalam penelitian kualitatif, dipilih secara purposive. Informan terdiri dari Ketua dan Anggota Pokmaswas Kejung Samudra, Kepala, Kepala Dinas Perikananan dan Kelautan Kabupaten Trenggalek, Bupati Trenggalek, Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Cabang Kabupaten Trenggalek, Kepala Desa Karanggandu, Ketua Kelompok Jangkar Bahari di Damas. Data dikumpulkan dengan cara wawancara tidak terstruktur, pengamatan lapang, Focus Group Discussion (FGD) dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan berfokus pada Pokmaswas “Kejung Samudra” dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya mangrove dan masa depannya.
Lokasi penelitian di kawasan Pancer Cengkrong dan Pantai Damas, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek (Gambar 1). Penelitian ini juga memanfaatkan forum Ikatan Keluarga Asal Trenggalek (IKAT) di Jakarta dan Malang, yang diadakan setahun sekali. IKAT di Malang selalu mengundang Bupati Trenggalek dan Kepala Dinas di Lingkungan Kabupaten Trenggalek. IKAT Jakarta mengundang IKAT daerah untuk berdiskusi tentang Trenggalek Masa Depan. Dialog informal bisa dilakukan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang hadir dalam forum tersebut.
pengamatan  lapang, Focus  Group  Discussion (FGD)  dan  dokumentasi.  Analisis  data dilakukan  secara  deskriptif  dengan  berfokus  pada  Pokmaswas  “Kejung  Samudra” dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya mangrove dan masa depannya.
Lokasi  penelitian  di  kawasan  Pancer  Cengkrong  dan  Pantai  Damas,  Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek (Gambar 1). Penelitian ini juga  memanfaatkan  forum  Ikatan  Keluarga  Asal  Trenggalek  (IKAT)  di  Jakarta  dan Malang,  yang  diadakan  setahun  sekali.  IKAT  di  Malang  selalu  mengundang  Bupati Trenggalek  dan  Kepala  Dinas  di  Lingkungan  Kabupaten  Trenggalek.  IKAT  Jakarta mengundang  IKAT  daerah  untuk  berdiskusi  tentang  Trenggalek  Masa  Depan.  Dialog informal  bisa  dilakukan  dengan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) yang hadir dalam forum tersebut.
Teluk Prigi Munjungan Wonojoyo Popoh Tl. Panggul Tl. Sumbreng Tl. Popoh Tl. Sinee Prigi TRENGGALEK TULUNG-AGUNG PACITAN Pancer Cengkrong dan Pantai Damas,Teluk Prigi, Trenggalek
Gambar 1. Lokasi Penelitian, Pancer Cengkrong dan Pantai Damas, Teluk Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
Figure 1.  Location research, Cengkrong Estuary and Damas Bay, the Gulf of Prigi, Trenggalek  Regency, East Java.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Studi yang dilakukan Susilo et al . (2013) melaporkan kondisi mangrove di Damas mengalami pengurangan luasan yang signifikan. Luasan hutan mangrove di Kawasan
Gambar 1. Lokasi Penelitian, Pancer Cengkrong dan Pantai Damas, Teluk Prigi, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
Figure 1.    Location research, Cengkrong Estuary and Damas Bay, the Gulf of Prigi, Trenggalek Regency, East Java.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Studi yang dilakukan Susilo et  al . (2013) melaporkan kondisi mangrove di Damas mengalami  pengurangan  luasan  yang  signifikan. Luasan hutan mangrove di Kawasan Pancer Bang sudah mengalami kemerosotan yang luas biasa. Data luasan hutan mangrove di Kawasan Pancer Bang seperti yang dilaporkan Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2008 mencapai 12 ha. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dari hutan mangrove menjadi areal perkebunan kelapa dan tanaman perkebunan selama beberapa tahun terakhir menyebabkan luasan areal hutan mangrove di kawasan Pancer Bang menyusut secara drastis.
Upaya rehabilitasi hutan mangrove di kawasan Pancer Bang sudah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Trenggalek dengan menanam ± 95.000 batang bibit mangrove dari jenis Nypa  fruticans,  Rhizopora  mucronata, dan Rhizopora apiculata . Hasil pengamatan luasan hutan mangrove di kawasan Pancer Bang yang dilakukan pada tahun 2013 memberikan informasi adanya upaya alih fungsi lahan yang luarbiasa di Kawasan Pancer Bang (Gambar 2). Luasan hutan mangrove di kawasan Pancer Bang menyusut hingga mencapai 30% atau tersisa sekitar ± 3,6 ha.
Alih fungsi lahan terbesar terdapat di daerah pasang surut di sekitar Sungai Damas dan Sungai Gilang. Daerah pasang surut di sekitar Sungai Damas, ± 2,8 ha dialih fungsikan menjadi areal perkebunan dan areal pemukiman penduduk, serta ± 2,8 ha dialih fungsikan menjadi areal perkebunan kelapa. Sedangkan daerah pasang surut di sekitar
Pancer  Bang  sudah  mengalami  kemerosotan  yang  luas  biasa.  Data  luasan  hutan mangrove  di  Kawasan  Pancer  Bang  seperti  yang  dilaporkan  Dinas  Kelautan  dan Perikanan, Kabupaten Trenggalek pada tahun 2008 mencapai 12 ha. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dari hutan mangrove menjadi areal perkebunan kelapa dan tanaman perkebunan  selama  beberapa  tahun  terakhir  menyebabkan  luasan  areal  hutan mangrove di kawasan Pancer Bang menyusut secara drastis.
Upaya  rehabilitasi  hutan  mangrove  di  kawasan  Pancer  Bang  sudah  dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Trenggalek dengan menanam ± 95.000 batang bibit mangrove dari jenis Nypa fruticans, Rhizopora mucronata, dan Rhizopora apiculata .  Hasil  pengamatan  luasan  hutan  mangrove  di  kawasan  Pancer  Bang  yang dilakukan pada tahun 2013 memberikan informasi adanya upaya alih fungsi lahan yang luarbiasa di  Kawasan Pancer Bang (Gambar 2). Luasan hutan mangrove  di  kawasan Pancer Bang menyusut hingga mencapai 30% atau tersisa sekitar ± 3,6 ha.
Gambar 5.2. Alih Fungsi Lahan di Pancer Bang.
Figure 5.2. Land Transfer Function in Bang Estuary
Alih  fungsi  lahan  terbesar  terdapat  di  daerah  pasang  surut  di  sekitar  Sungai Damas  dan  Sungai  Gilang.  Daerah  pasang  surut  di  sekitar  Sungai  Damas,  ±  2,8  ha dialih fungsikan menjadi areal perkebunan dan areal pemukiman penduduk, serta ± 2,8 ha dialih fungsikan menjadi areal perkebunan kelapa. Sedangkan daerah pasang surut di sekitar Sungai Gilang, ± 3,6 ha dialihfungsikan menjadi areal perkebunan kelapa.
Gb 5.2.a Kondisi Tahun 2008
Fg.5.2.a. Condition of 2008 Gb. 5.2.b.Kondisi Tahun 2013 Fg. 5.2.b. Condition of 2013 a Kondisi Tahun 2008 a. Condition of 2008
b.Kondisi Tahun 2013
b. Condition of 2013
Gambar 2. Alih Fungsi Lahan di Pancer Bang. Figure 2. Land Transfer Function in Bang Estuary
Sungai Gilang, ± 3,6 ha dialihfungsikan menjadi areal perkebunan kelapa.
Pengamatan tahun 2015 memberikan informasi bahwa ancaman penurunan luasan mangrove di Pancer Bang juga oleh abrasi pantai. Proses abrasi membawa pasir ke sungai yang mana tumbuhan mangrove berada di tepian sungai tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Musyawarah Desa Hutan (LMDH) Argo Lestari untuk melakukan pengerukan sungai dan membuat tanggul penghalang gelombang tidak mampu menghentikan abrasi pantai. Sejumlah bibit mangrove yang disediakan oleh masyarakat untuk reboisasi sejumlah kurang lebih 1.500 batang, yang dilakukan tahun 2011, pada tahun 2013 masih ada (Gambar 3). Sekarang bibit itu telah tidak ada. Proses alih fungsi lahan untuk tanaman kelapa dan peruntukan lain (tambak) di Damas, telah semakin menyusutkan luasan hutan mangrove di Pancer Bang.
Bibit yang disediakan oleh masyarakat (2011), 2013 masih ada, 2015  tidak ada.
Gambar 3. Bibit Mangrove yang Hilang Tahun 2015.
Figure 3.   The Missing Seeds Mangrove in 2015.
Luasan mangrove di Pancer Ngrumpukan juga mengalami penurunan seperti di Pancer Bang. Tahun 2015 dilakukan reboisasi sejumlah 500 batang mangrove yang dilaksanakan oleh Pokmaswas “Kejung Samudra”, atas inisiatif dari Tim Fakultas Perikanan dan Kelautan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Pengabdian kepada Masyarakat dalam upaya peningkatan pengetahuan fungsi mangrove untuk mendukung kehidupan manusia (Purwanti et al., 2015). Penanaman mangrove juga melibatkan Pengelola Jangkar Bahari di Damas (Gambar 4).
Rehabilitasi, 2015

## Gambar 4. Rehabilitasi hutan mangrove di
Pancer Ngrumpukan, 2015. Figure 4.    Rehabilitation of mangrove forest in Ngrumpukan Estuary, 2015.
Berbeda dengan di Damas, perbaikan kondisi mangrove di Pancer Cengkrong dapat dilaporkan sebagai berikut. Tahun 2003 mengalami pengrusakan mencapai 50 %. Selama empat tahun (2003-2007) mengalami proses pemulihan alami mencapai 80 %. Tahun 2008 kesadaran masyarakat pada pelestarian mangrove mulai tumbuh. Kesadaran ini diperkuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek (DKPKT) dengan melakukan reboisasi seluas satu hektar. Pada saat itu juga muncul masyarakat pemerhati hutan mangrove, yang kemudian dilegalisasi oleh Surat Keputusan Kepala DKPKT tahun 2008, dengan luasan mangrove 87 hektar.

## Kejung Samudra
Fokus kajian ini adalah pada aspek kelembagaan Pokmaswas “Kejung Samudra”. Keberadaan pokmaswas ini dapat dianggap kelanjutan  dari  Cofish  Proyek  yang  dilakukan  di Teluk Prigi antara tahun 1998-2005. Kepala DKPKT mengeluarkan surat keputusan yang memberikan
legalitas kepada “Kejung Samudra” untuk melaksanakan dua hal pokok. Pertama, melaporkan terjadinya kasus-kasus pidana bidang kelautan dan perikanan, dan kedua, menjalankan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan pada tingkat lapangan.
Penampilan Pokmaswas “Kejung Samudra” dalam bingkai TURF adalah sebagai berikut. Pertama , sifat dan jenis sumberdaya alam/ perikanan adalah sebagai berikut.   Sumberdaya alam yang dikelola adalah hutan mangrove. Jenis tanaman yang tumbuh antara lain adalah: (1) Avicenna (api-api), (2) Sonneratia sp (Bogem atau Pidada), (3) Burguera sp., (4) Ceriopstagal sp. (5) Lumnitcera  racemosa, (6) Rhizophora  mucronata (Tinjang Panjang), dan (7) Xyrocarpus sp. Hewan yang dapat dibudidayakan antara lain: (1) Kepiting bakau ( Scylla serrata ), (2) Kerang Darah ( Anadara sp.), (3) Kerang/Totok ( Artica  Islandica ), dan (4) lebah madu ( Apis indica ).
Kedua , wilayah pengelolaan Pancer Cengkrong terletak di Dusun Tirto, RT 01, RW 01. Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, yang mencapai luas 87 ha. Kawasan ini dibelah oleh sungai yang bermuara di Pancer Cengkrong.
Ketiga, Christy menyampaikan teknologi ini adalah untuk wilayah penangkapan ikan, misalnya menggunakan gill net atau alat lain di kawasan tersebut. Teknologi yang digunakan di kawasan konservasi ini untuk memanfaatkan sumberdaya adalah dengan melakukan budidaya kepiting dengan karamba dan penangkapan kepiting dengan tangan ( food  gather ).Kawasan ini juga menjadi obyek wisata atau eco-turism dan/eduwisata , sehingga dapat dikatakan menggunakan “teknologi” jasa .
Keempat , sikap budaya masyarakat. Sistem budaya masyarakat ini berkaitan dengan nilai budaya berupa kesadaran untuk melestarikan dan menjaga sumberdaya. Sikap ini dapat diuraikan sebagai berikut. Tahun 2003 hutan mangrove di Pantai Cengkrong mengalami kerusakan parah. Mangrove ditebang untuk kayu bakar dan bahan arang, lahan dialihfungsikan menjadi lahan tambak udang, lahan pertanian dan perkebunan. (mencapai 50%). Antara Tahun 2003-2007 mangrove mengalami perbaikan secara alami dan mencapai luasan sampai 80 %. Tahun 2008 sebagian masyarakat mulai menyadari akibat dari kerusakan hutan mangrove. Kesadaran tersebut
didorong juga oleh DKPKT dengan melakukan rebosisasi kawasan seluas 1 ha. Pada saat itulah muncul masyarakat pemerhati hutan mangrove di Pantai Cengkrong.
Kelima, distribusi pembagian hasil/ pendapatan. Kawasan Pancer Cengkrong yang digunakan sebagai obyek wisata memperoleh masukan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek berupa kegiatan dan pembangunan fasilitas wisata, misal jembatan dari kayu. Pokmaswas “Kejung Samudra” melakukan penarikan beaya parkir, jasa toilet dan beaya masuk lokasi mangrove, serta penyewaan perahu dan payung. Pokmaswas juga melakukan pembibitan mangrove untuk dijual keluar daerah misalnya ke Kecamatan Munjungan dan Panggul.
Keenam , legalitas Pokmaswas “Kejung Samudra”. Dua lembaga yang berkaitan secara kewilayahan, yaitu Pemerintah Desa Karanggandu dan Lembaga Musyawarah Desa Hutan (LMDH) Argo Lestari. Namun legalitas Pokmaswas Kejung Samudra adalah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek Nomor: 188.45/842/406.060/2008.
Masa depan Pokmaswas “Kejung Samudra” sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupate Trenggalek. Kelembagaan yang melingkupi “Kejung Samudra” tidak sedikit, dan belum ada informasi pasti apakah akan menyebabkan penguatan atau pelemahan pada Pokmaswas. Kelembagaan tersebut antara lain: (1) Jangkar Bahari di Damas, (2) Pemerintah Desa Karanggandu, (3) LMDH Argo Lestari (4) Dinas Kelautan dan Perikanan, (5) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, (6) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, (7) PSDKP satuan kerja Pantai Prigi, (8) Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) yang di Kediri dan Bandung, atau Kantor Resort Pemangku Hutan (KRPH) di Karanggandu, (9) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Trenggalek dan (10) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
Studi pada tahap ini belum bisa memberikan penilaian mana kelembagaan yang memberikan dukungan atau ancaman dalam keberlangsungan “Kejung Samudra”. Namun DKPKB saat ini dapat dikatakan sebagai pendukung utama. Hasil wawancara dan diskusi dengan berbagai pihak memberikan informasi sebagai berikut:
MYD, sebagai Bupati Kabupaten Trenggalek menyatakan: bahwa
kelangsungan Kejung Samudra sangat tergantung pada Perhutani” (6 September 2015 di Malang). SHA, sebagai Kepala
Dinas,  memberikan keterangan bahwa:
Surat keputusan KDKPKB yang dibuat tahun 2008 bisa diperkuat dengan menaikkan statusnya menjadi SK Bupati
Trenggalek (13 September 2015, di Jakarta). Berbagai pernyataan dukungan diberikan oleh SKT, Ketua II HNSI Kabuaten Trenggalek (29 Agustus 2015 di Solo), dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Trenggalek menyatakan hal yang serupa (13 September 2015 di Jakarta).

## PENUTUP
Kesimpulan tahun pertama studi ini adalah sebagai berikut; (1) dari analisis kelembagaan berdasarkan TURF, masalah internal Kejung Samudra adalah belum adanya kejelasan tentang distribusi pendapatan. (2) Karena Pancer Cengkrong menjadi lokasi wisata maka menjadi “perebutan” beberapa kelembagaan yang ingin memperoleh distribusi pendapatan. (3)  Kelembagaan LMDH Argo Lestari dan Perhutani mempunyai peluang untuk memperkuat atau memperlemah eksistensi Kejung Samudra. (4) Berbagai kelembagaan yang melingkupi Kejung Samudra secara rinci belum dapat disampaikan dalam tahun ini.
Rencana tahun ke-2 dari riset ini adalah melakukan negosiasi dengan LMDH Argo Lestari dan Kantor Pemangku Hutan di Kediri, serta melakukan FGD dengan stakeholder institusi pada level Kecamatan Watulimo dan Kabupaten Trenggalek.

## DAFTAR PUSTAKA
Asy’arie, M. 2002. Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berfikir. LESFI. Yogyakarta.
Christy Jr., F.T. 1982. Territorial Use Rights in Marine Fisheries:  Definitions  and  Conditions.  FAO Fish.Tech.Pap. (227):10 p.
Keraf,  S.  A.  2002.  Etika  lingkungan.  Author, A. Sonny Keraf. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
Moran,  E.  F.  1982.  Human  Adaptabilty:  An Introduction  to  Ecological  Anthropo-logy. Westview Press. Inc. Boulder, Colo
Purwanti,  P.,  D.  Setijawati  dan  E.  Susilo.  2015. IbM Pengelolaan Hutan Mangrove. LPPM Universitas Brawijaya. Malang, Jawa Timur.
Rambo,  A.  T.  1985.  Applied  Human  Ecology Research on Asian Agricultural System. East West and Policy Institute. Honolulu. Hawaii.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, R&D. Alfabeta. Bandung.
Susilo, E. 2010.  Perubahan Paradigma Pengelolaan Pesisir. Kompas 22 Desember 2010.
Susilo,  E.  1991.    Resiprositas  dan  Strukur Masyarakat: Studi Kasus Nelayan Pancing di Karanggongso, Jawa Timur. Tesis. Fakultas Pascasarjana, IPB.Bogor. Bogor. Jawa Barat.
Susilo,  E.,  D.  Setijawati  dan  E.  Indrayani.  2013. Kajian Pengembangan Pengelolaan Agroforestry Mangrove Melalui Penguatan Ekonomi  Rumahtangga  Dan  Kelembagaan Pengelolaannya Di Kawasan Teluk Prigi Kabupaten Trenggalek.LPPM-Universitas Brawijaya. Malang, Jawa Timur.
Susilo,  E.,  D.  Wisadirana,  R.  Syafaat,  M.  Musa dan P. Purwanti. 2003-2005. Peningkatan Daya Adaptasi Manusia pada Lingkungan yang Sedang Berubah Cepat dan Multi- dimensional (Kasus pada Masyarakat Nelayan Tradisional). Kementerian Riset dan Teknologi RI dan LIPI.
Susilo,  E.,  K.  Hidayat,  R.  Syafaat,  M.  Musa,  P. Purwanti  dan  E.  Indrayani.  2007.  Daya Adaptasi dan Jaminan Sosial Masyarakat dalam Rangka Mencapai Ketahanan Pangan Domestik (Dinamika Kelembagaan Lokal Pengelola Sumberdaya Perikanan Kawasan Pesisir).  Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Jakarta.