## PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, PELAYANAN APARAT PAJAK, SANKSI
PERPAJAKAN DAN PREFERENSI RISIKO PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK( STUDI KASUS UMKM TOKO ELEKTRONIK DI KECAMATAN SITIUNG
DHARMASRAYA)
Desi Permata Sari 1 , Ramdani Bayu Putra 2 , Hasmaynelis Fitri 3 , Agung Ramadhanu 4 and Fadila Cahyani Putri 5

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia YPTK
Email : desipermatasari735@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pengaruh  pemahaman  pajak,  pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan preferensi risiko perpajakan terhdap kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan adalah data primer berupa penyebaran koesioner pada UMKM Elektronik  yang ada di Kecamatan Sitiung Dharmasraya pada tahun 2019. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis  linear  berganda.Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemahaman  perpajakan  secara parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan  pelayanan  aparat  pajak secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan secara  parsial  berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan preferensi risiko perpajakan secara  parsial  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan  pemahaman  perpajakan,  pelayanan  aparat  pajak,  sanksi  perpajakan,  preferensi  risiko perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata  Kunci  :  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Pemahaman  Perpajakan,  Pelayanan  Aparat  Pajak, Sanksi Perpajakan, Preferensi Risiko, Tingkat Kesadaran.

## Pendahuluan
Bagi  negara-negara  yang  ada  di  dunia khususnya  Indonesia,  pajak  merupakan  unsur penting  bahkan  paling  penting  dalam  rangka untuk  menopang  anggaraan  penerimanaa negara. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia begitu  menaruh  perhatian  besar  terhadap sektor  pajak.  Pajak  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  28  tahun  2007  pasal  1  ayat  1 adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.Pajak  juga  merupakan  ujung  tombak pembangunan negara Indonesia karena sebagian  besar  APBN  negara  Indonesia berasal dari penerimaan pajak, dan diharapkan pemerintah  memberikan  perhatian  khusus terhadap  pajak  itu  sendiri.  Besarnya  wajib pajak  juga  mempengaruhi  meningkatnya sumber  penerimaan  karena  semakin  banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat  sumber  penghasilan  negara.  Akan tetapi  peran  aktif  dan  kesadaran  wajib  pajak atas kepatuhannya terhadap perpajakan sangat dibutuhkan dalam hal ini.
Pada  tahun  2014  nilai  pertumbuhannya sebesar 6,4% dan pada tahun 2015 mengalami
penurunan  pada  pertumbuhan  sebesar  3,4%, pertumbuhannya  turun  cukup  rendah  4,1%, dan  pada  2018  pada  2016  pertumbuhannya naik menjadi 11,9%, pada 2017
pertumbuhannya  naik  cukup  tinggi  12,1%. Jadi setiap  tahunnya  mengalami  kenaikan  dan penurunan.  Berikut  tabel  penerimaan  pajak dari tahun 2016-2018:
Tabel 1.1 : Penerimaan Pajak Tahun 2014 – 2018 : TAHUN TARGET TERALISASI RATA - RATA 2014 Rp. 1.146.900.000 Rp. 1.550.490.800 6,4% 2015 Rp. 1.240.400.000 Rp. 1.508.020.370 3,6% 2016 Rp. 1.285.000.000 Rp. 1.555.934.200 11,9% 2017 Rp. 1.472.700.000 Rp. 1.736.060.100 4,1% 2018 Rp. 1.618.100.000 Rp. 1.894.720.300 12,1%
Sumber data : ( www.kemenkeu.go.id2019 ) Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  di  Indonesia yang masih rendah. Upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memaksimalkan penerimaan  pajak  melalui  reformasi  peraturan perundang-undangan  di  bidang  perpajakan dengan  menerapkan self  assesment  system .
DOI: https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46

## Landasan Teori

## Pajak
Definisi  pajak  menurut  Soemitro  (2014) menjelaskan  bahwa  pajak  merupakan  iuran wajib  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang  dengan  tidak  mendapat  jasa timbal  balik  yang  langsung  dapat  ditunjukkan dan  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran umum.  Dari  pengertian  diatas  disimpulkan bahwa  pajak  bersifat  dapat  memaksa  dan dipungut langsung oleh pemerintah yang telah diatur dalam undang-undang.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Siti  Kurnia  (2017)  Kepatuhan perpajakan  merupakan  ketaatan  Wajib  Pajak dalam  melaksanakan  ketentuan  perpajakan yang berlaku
Menurut  Puri  (2014),  kepatuhan  pajak  adalah suatu  keadaan  dimana  wajib  pajak  memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
Pemahaman Wajib Pajak Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan  adalah  proses  dimana  wajib  pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk
membayar  pajak  Resmi  (2013).  Menurut Fajriana (2013)
mengatakan bahwa pemahaman  adalah  proses,  cara  perbuatan memahami  atau  memahamkan  peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Pelayanan Aparat Pajak
Menurut  Kusuma  (2014)  berpendapat  bahwa pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang  lain  dengan  cara-cara  tertentu  yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal  agar  tercipta  kepuasan  dan keberhasilan.

## Sanksi Perpajakan
Menurut Syarifudin (2016), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan  perundang-undangan  perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/dipatuhi  atau  dengan  kata  lain  sanksi perpajakan  merupakan  alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

## Preferensi Risiko
Preferensi  risiko  adalah  risiko  atau  peluang yang  dipertimbangkan  oleh  wajib  pajak  yang menjadi  prioritas  utama  diantara  yang  lainnya
dari berbagai pilihan yang tersedia (Aryobimo, 2012).

## 2.7 Kerangka Pikir
Gambar 1: Kerangka fikir

## MetodologiPenelitian
Desain Penelitian Pada penelitian ini digunakan desain penelitian kasual.  Menurut Sugiono (2016:56) hubungan  kasual  adalah  hubungan  yang bersifat  sebab  akibat.  Dalam  hal  ini  ada variabel independen dan ada variable dependen

## Populasi dan Sampel
Menurut  Sugiyono  (2016:115)  Populasi adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas objek  subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan krakteristik  tertentu  yang  diterapkan  oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.  Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  49  perusahaan  manufaktur  yang terdaftar  di  BEI  periode  2013-2017  yang telah  diseleksi  sesuai  dengan  kriteria  sampel yang digunakan.
Menurut Sugiyono  (2017:81) sampel adalah  bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel (sampling) dalam penelitian  ini  menggunakan  pertimbangan tertentu  dan  umumnya  disesuaikan  dengan tujuan  atau  masalah  penelitian.  Metode pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah metode cluster random sampling. Berdasarkan kriteria  tersebut,  peneliti  mengambil  sampel yang  akan  digunakan  dalam  penelitian berjumlah  lebih  dari  30  sampel.  Jumlah  ini dipilih  sesuai  dengan  penelitian Amalia (2018) bahwa  ukuran  sampel  yang  layak
DOI: https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46
dalam  sebuah  penelitian  adalah  30  –  100 sampel.  Berdasarkan  hal  itu,  dengan  jumlah sampel  minimal  30  sampel  telah  cukup  untuk mewakili  populasi  dan  meyakinkan  peneliti untuk melakukan penelitian ini dan juga karna
keterbatasan waktu dan lokasi penelitian yang jauh. Maka jumlah yang di ambil 30 sampel.

## MetodeAnalisis

## Uji Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  berganda  digunakan untuk  menentukan  seberapa  besar  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya.  Pada  penelitian  ini  dapat digunakan  teknik  regresi  berganda  dengan bantuan program SPSS 23. Hasil regresi linier berganda  dapat  dilihat  pada  table  dibawah berikut:
Tabel 1.2
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

## Sumber : Data Sekunder diolah dengan SPSS 23 Tahun 2019
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  linier berganda diperoleh persamaan garis regresinya sebagai berikut:
KWP=  2,203  +  0,961PP  +  0,106PAP  + 0,209SP + 0,105PR + €
1. Pengujian koefisien regresi variabel
Pemahaman Perpajakan (X 1 )
Hasil  pengujian  uji  t  menunjukkan  bahwa variabel  Pemahaman  Perpajakan  diperoleh t hitung sebesar  5,935  dan  t tabel sebesar 1,70562  yaitu  (5,935>1,70563),    dengan tingkat  signifikansi  0,000<  0,05.  Maka, dapat  disimpulkan Ho  diterima dan H 1 Diterima .  Artinya  Pemahaman  Perpajakan secara  parsial  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengujian koefisien regresi variabel Pelayanan Aparat Pajak (X 2 )
Hasil  pengujian  uji  t  menunjukkan  bahwa variabel  gender  diperoleh  t hitung sebesar 0,542dan  t tabel sebesar  1,70562  yaitu (0,542<1,70562), dengan tingkat
signifikansi  0,593>  0,05  Sehingga  dapat disimpulkan Ho diterima dan H 2 Ditolak . Artinya  Pelayanan  Aparat  Pajak  secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengujian  koefisien  regresi  variabel  sanksi perpajakan (X 3 )
Hasil  pengujian  uji  t  menunjukkan  bahwa variabel  pemahaman  pajak  diperoleh  t hitung sebesar  0,224dan  t tabel sebesar  1,70562 yaitu  (0,224<1,70562),  dengan  tingkat signifikansi  0,825<  0,05.  Maka,  dapat disimpulkan Ho  ditolak dan H 3 Ditolak . Artinya  sanksi  perpajakan  secara  parsial tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengujian koefisien regresi variabel
preferensi risiko perpajakan (X 4 )
Hasil  pengujian  uji  t  menunjukkan  bahwa variabel preferensi risiko perpajakan diperoleh  t hitung sebesar  0,835  dan  t tabel sebesar  1,70562  yaitu  (0,835  <1,70562), dengan  tingkat  signifikansi  0,411>  0,05. Maka,  dapat  disimpulkan Ho  Ditolak dan H 4 Diterima .  Artinya  preferensi  risiko perpajakan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil  uji  koefisien  determinasi  dapat  dilihat pada table dibawah ini:
Tabel 1.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

## Sumber: Data  Primer diolah dengan SPSS 23 Tahun 2019
Dari  tabel  1.3  diatas  ,  maka  dapat  kita  lihat pada kolom R-Square = 0,710 atau 71,0%. Hal ini  berarti  bahwa  71,0%  kepatuhan  wajib pajak  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  variabel independen  yaitu  pemahaman  perpajakan, pelayanan  aparat  paja,  sanksi  perpajakan  dan preferensi  risiko  perpajakan,  sisanya  sebesar 29,0% (100% - 71,0%) dijelaskan oleh sebab- sebab lain diluar model yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini.
Pengujian  Hipotesis  Secara  Bersama-Sama (Uji-F)
Uji  F  ini  dilakukan  untuk  mengetahui pengaruh  semua  variabel  independen  yang terdapat di dalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel independen. Hasil uji-f dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1.4
DOI: https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46

## Uji-F Tanpa Variabel Control

## Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS 23 Tahun 2019
Dari  tabel  1.4  diatas  uji-F  menunjukan  nilai F hitung sebesar 1,759 dan nilai F tabel nya sebesar 2,76dengan  signifikansi  sebesar  0,169  >  0,05. Maka, dapat disimpulkan Ho diterima dan H 5 ditolak .  Artinya  pemahaman  perpajakan, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan dan preferensi  risiko  perpajakan  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pengujian diatas,  hasil  analisis  dan  pengujian  dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa : 1. Pemahaman
Perpajakan
berpengaruh positif  signifikan  terhadap  Kepatuhan
Wajib  Pajak  pada  UMKM  Elektronik  di Kecamatan  Sitiung  Dhamasraya.  Karena, pada  UMKM  tersebut  jika  memahami pemahaman  pajak  dan  semakin  tingginya jumlah  pemahaman  Wajib  Pajak  maka kepatuhan  wajib  pajak  akan  terpenuhi. Karena, mereka mengetahui penting
membayar pajak untuk membangun Negara. 2. Pelayanan Aparat Pajak berpengaruh positif  dan  tidak  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  UMKM Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya.  Hal  ini  menunjukan  bahwa pelayanan  aparat  pajak  sangatlah  penting bagi  UMKM  Elektronin  di  Kecamatan Sitiung Dhamasraya, karna dengan pelayanan aparat pajak yang baik diberikan kepada  wajib  pajak  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  pada  UMKM Elektronik di Kecamatan Sitiung Dhamasraya.  Pada  kasus  ini  pada  UMKM Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya pelayanan aparat pajak masih belum baik dikarenakan kurangnya ketegasan pada aparat pajak untuk meninjau UMKM tersebut.
3. Sanksi  Pajak  berpengaruh  tidak  signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada UMKM  Elektronik  di  Kecamatan  Sitiung Dharmasraya. Sanksi perpajakan itu sendiri pada  Wajib  Pajak  yang  ada  di  daerah
Sitiung Dharmasraya tidaklah begitu penting  walaupun  Wajib  Pajak  tersebut paham  apa  pajak  dan  penting  membayar
pajak,  sanksi  yang  diberikan  tidak  begitu berat dan survey pajak kurang efektif. Dan semakin tinggi sanksi yang diberikan tidak berpengaruh  langsung  terhadap  kepatuhan seorang wajib pajak.
4. Preferensi  Risiko  Perpajakan  berpengaruh positif  dan  tidak  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  UMKM Elektronik diKecamatan
Sitiung Dharmasraya.  Hal  ini  menunjukan  bahwa seorang wajib pajak mampu menolak risiko yang tinggi adalah keadaan dimana seorang wajib  akan  menghadapi  risiko  yang berkaitan  dengan  kemungkinan  membayar pajak atau risiko-risiko lainya.
5. Pemahaman  perpajakan,  pelayanan  aparat pajak,  sanksi  perpajakan,  preferensi  risiko perpajakan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada UMKM  Elektronik  di  Kecamatan  Sitiung Dhamasraya.

## Referensi
Aziz    Mohammad  Ahbab  Abdul,  Noor
Shodiq Ask, Afifudin, Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kpp Pratama Singosari). Vol 26-36 Djajadiningrat S.I. 2014. Perpajakan
Indonesia. Jakarta : Salemba Empat Ernawati, Pengaruh  Kesadaran Membayar  Pajak,  Pengetahuan
Dan  Pemahaman  Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Pelayanan  Fiskus  Terhadap Kemampuan  Membayar  Pajak (Wajib Pajak Pribadi Pada Kpp
Pratama Barabai) . Vol 152-170 Hidayat,  R.  N.,  Suhadak,  D.,  Siti,  R.  H.,  & Bambang, W. O. (2014). Measurement model  of  service  quality,  regional  tax regulations, taxpayer satisfaction level,  behavior  and  compliance  using confirmatory  factor  analysis.  World Applied  Sciences  Journal,29 (1),  56- 61. Kartika,  A.  (2015). Pengaruh  Pemahaman Peraturan  Pajak  Dan  Pelayanan Aparat  Pajak  Terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dengan  Preferensi Risiko  Sebagai  Variabel  Moderasi (Studi  Kasus  Pada  Umkm  Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Demak).
DOI: https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46
Lazuardini Evi Rahmawati, Hj. Jeni Susyanti, Achmad  Agus  Priyono, Pengaruh Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,
Tarif  Pajak  Dan  Sanksi  Pajak
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Umkm  (Studi  Pada  Wajib  Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Selatan) Vol 25-34 Listyowati,  Y.  C.  S.  (2018). Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib  Pajak  Dalam  Membayar Pajak . Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan Bisnis Airlangga , 3 (1).
Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta : Penerbit Andi Nurhakim,  T.,  &  Pratomo,  D.  (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Dan  Kualitas  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan (studi  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya). eProceedings of Management, 2(3). Pramesti,  R.  D.,  &  Mujiyati,  D.  (2018).
Pengaruh  Tingkat  Pemahaman  Wajib Pajak,  Kualitas  Pelayanan  Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak,  Dan  Penerapan  E-Billing Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  (Studi  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Boyolali) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammdiyah Surakarta).
Rahayu, Y. N., Setiawan, M., & Troena, E. A.
(2017). The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance.  Journal  of  Accounting and Taxation , 9 (10), 139-146.
Resmi,  Siti.  2014. Perpajakan  Teori  dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat
Savitri,  E.  (2016). The  Effect  of  Taxpayer Awareness,  Tax  Socialization,  Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer  Compliance  with  Service Quality as Mediating Variable . Procedia-Social and Behavioral Sciences , 219 , 682-687.
Suandy  Early. Perencanaan  Pajak  Edisi  5 Tahun  2011. Jakarta  :  Penerbit  Salemba Empat. Savitri,  E.,  &  Andreasa  (2015). The  Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge,  Expediency  of  Tax  ID Number  and  Service  Quality  on
Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables . Procedia-social and behavioral sciences , 211 , 163-169. Tambun,  S.,  &  Witriyanto,  E.  (2016).
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak Dan  Penerapan  E-System  Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan  Preferensi  Resiko  Sebagai
Variabel  Moderating  (Studi  Empiris
Kepada  Wajib  Pajak  Di  Komplek Perumahan  Sunter  Agung  Jakarta Utara) . Media  Akuntansi  Perpajakan ,
1 (2), 86-94.
Tene Johanes Herbert, Jullie J. Sondakh, Jessy
D.L. Warongan, Pengaruh Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris  Pada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Yang  Terdaftar  Di  Kpp Pratama Manado) Vol 443-453 Troena Afnan Eka (2016). Analisis Penerapan  Peraturan  Pemerintah Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi (studi kasus di kpp  pratama  malang  utara.E- Jurnal Akuntansi ,100-121.
Wicaksono  Rivan  Arif  ,  Mohamad  Rafki Nazar,  S.E.,  M.Sc,  Kurnia,  S.AB., M.M, Pengaruh  Sanksi  Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak(Studi  Pada
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Non Karyawan  Yang  Melakukan  Usaha Dan  Pekerjaan  Bebas  Di  Kpp Pratama  Sumedang  Tahun  2017) Vol
820-827 Wijayanti,  D.  W.,  &  Sasongko,  N.  (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan,  Tingkat  Kepercayaan pada  Pemerintah  dan  Hukum terhadap Kepatuhan dalam Membayar  Wajib  Pajak  (Studi Wajib  Pajak  pada  Masyarakat  di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta). www.kemenkeu.go.id2019 www.kompas.com
WWW.Petalokasi.org(2019)