## PERSAMAAN DERAJAT TERHADAP PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

## Atik Abidah
Jurusan Syariah STAIN Ponorogo dejureuinmalang@gmail.com

## Abtract
This research aims to analyze the equality rights of biological children in the  decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia number: 46 / PUU-VIII / 2010 and its legal consequence. This research included in the normative legal research that used  a  statue  approach  and  case  study  approach.  The  research’s  data  analyzed  using preskriptive-analytic methode and hermeneutic methode. The Research’s results showed that  the  decision  of  Constitutional  Court  of  the  Republic  of  Indonesia  number:  46  / PUU-VIII / 2010 expand the interpretation of the concept of nasab from legal children towards  biological  children  to  achieve  the  equality  and  the  sense  of  fairness.  This verdict also expand the interpretation of the evidence. The relationship between parents and their childrens can be proved with the aid of science and technology. The similarity of DNA / RNA betwen parents and their childern is the ratio legis ('illat al-hukm) that into consideration the biological children acquire the civil rights, including inheritance rights.
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  persamaan  hak  anak  biologis  dalam  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010  dan  akibat  hukumnya.  Penelitian  ini termasuk  dalam  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan (statue  approach)  dan  pendekatan  kasus  (case  study  approach).  Data  penelitian dianalisis dengan metode preskriptif-analitik dan pendekatan interpretatif (hermeneutic).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Putusan  Mahakamah  Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010  memperluas  penafsiran  konsep  nasab  dari  anak  yuridis menuju  anak  biologis  demi  mewujudkan  persamaan  derajad  dan  memenuhi  rasa keadilan. Putusan tersebut juga memperluas penafsiran terhadap alat bukti. Hubungan nasab antara orang tua dan anak dapat dibuktikan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan  teknologi.  Persamaan  DNA/RNA  keduanya  merupakan  ratio  legis  (‘illat  al-hukm) yang menjadi pertimbangan anak biologis mendapatkan hak-hak perdata termasuk hak waris.
Kata Kunci : Persamaan, Waris, Mahkamah Konstitusi
Tahun 2012, lembar sejarah hukum perkawinan  di  Indonesia  diwarnai  suasana ketegangan  atas  putusan  mahkamah  konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat MK) menyangkut  hak  waris  anak  luar  kawin. Berdasarkan  putusan  MK  Nomor  46/PUU- VIII/2010,  pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan
(selanjutnya disingkat UUP) 1 yang menyatakan:  “Anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya,”
1 Menurut putusan MK, pasal 43 ayat (1) UUP tidak memiliki  kekuatan  hukum  mengikat.  Dengan  putusan tersebut,  kedudukan  dan  hak  anak  luar  kawin  termasuk hak anak biologis baik di dalam hukum perkawinan dan hukum  kewarisan  telah  memiliki  kedudukan  yang  sama sebagaimana anak sah (hasil perkawinan yang sah).
dinyatakan  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945  (selanjutnya disingkat  UUD  1945).  Dimana  tercermin pengakuan hak konstitusional anak di Indonesia dalam konstitusi  pasal  28B  ayat  (2) 2 dan pasal 28D ayat (1) 3 UUD 1945.
Ketentuan  UUD  1945  ini  jelas  melahirkan norma konstitusi bahwa anak memiliki hak-hak konstitusional 4 termasuk atas status hukum dan diperlakukan  sama  dihadapan  hukum.  Artinya, UUD  1945  mengedepankan  norma  hukum sebagai  bentuk  keadilan  terhadap  siapapun tanpa diskriminasi.
Berdasarkan  norma  hukum  tersebut,  secara konstitusional, anak memang berhak memperoleh  persamaan  derajat  dan  keadilan hukum, agar tidak merugikan hak-hak konstitusionalnya.  Norma  tersebut  merupakan dasar  hukum  yang  harus  dijunjung  tinggi  bagi kedudukan  anak yang  memiliki  harkat, martabat  dan  hak-hak  asasi  sebagai  manusia. Akan tetapi, norma hukum tentang hak anak di dalam  UUP  berkata  lain.  Menurut  UUP,  tidak semua  anak  mendapatkan  keistimewaan  hak- hak  sebagaimana  tersebut  di  atas.  UUP  secara yuridis-normatif,  tidak  mengakui  semua  status dan  kedudukan  anak  yang  dilahirkan  oleh orang tuanya. Pengakuan status dan kedudukan anak  sangat  bergantung  kepada  bagaimana proses perkawinan orang tuanya, yaitu perkawinan  yang  sah. 5 Menguji  keabsahan sebuah perkawinan memang diperlukan legitimasi  hukum  untuk  menetapkan  sah  atau tidak  sahnya  perkawinan.  Di  samping  itu,  sah menurut  agama  belum  mencerminkan  konsep
2 Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3 Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
4 UU  Nomor  24  tahun  2003  tentang  Mahkamah Konstitusi menyatakan yang dimaksud “hak konstitusional”  adalah  hak-hak  yang diatur dalam UUD RI 1945.
5 Norma  hukum  dalam  UUP  hanya  mengakui  anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut UUP. Ketentuan  ini  sesuai  pasal  2  ayat  (1)  UUP  yang menyatakan;  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
negara  hukum  yang  syarat  dengan  asas kepastian hukum. 6
Kasus pengakuan terhadap anak, belakangan mencuat terkait putusan MK yang mengabulkan  uji  materi  pasal  2  dan  pasal  43 ayat (1) UUP terhadap UUD 1945. 7 Ketentuan pasal-pasal  yang  diajukan  berkaitan  dengan pasal-pasal  sahnya  perkawinan  dan  kedudukan anak  biologis  hasil  perkawinan sirri, beserta akibat  hukumnya.  Fenomena  ini  lalu  menjadi topik  perbincangan  Mahkamah  Konstitusi mengabulkan  uji  materi  terhadap  pasal-pasal dalam UUP.
Sesaat setelah putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010  diucapkan tanggal  17 Pebruari 2012 langsung  mendapat  sambutan  dan  tanggapan yang  beragam.  Mulai  dari  kelompok  yang mengapresiasi  sampai  yang  mengkhawatirkan implikasi  putusan  tersebut.  Dari  berbagai tanggapan  atas  putusan  ini  mengingatkan  pada era  pluralisme  hukum  keluarga  di  Indonesia masa lalu. 8
Persoalan  yang  muncul  atas  putusan  MK bahwa  ternyata  anak  biologis  yang  dihasilkan dari  perkawinan  yang  tidak  sah  dalam  hal  ini perkawinan sirri, yang  memiliki  kerawanan dalam  pelaksanaan  perkawinan,  memiliki  hak yang sama sebagaimana anak hasil perkawinan
6 Perkawinan harus dicatat yaitu dengan meregristasikan  seluruh  peristiwa  perkawinan  di  dalam akta  perkawinan,  di  bawah  pengawasan  pegawai pencatatan  perkawinan,  sehingga  perkawinan  menjadi sah secara yuridis. Sebagaimana pernyataan pasal 2 ayat (2)  UUP;  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut perundang-undangan yang berlaku.
7 Permohonan  uji  materi  UUP  terhadap  UUD  1945 diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar  Ibrahim  bersama  Muhammad  Iqbal  Ramadhan bin Moerdiono, pada tanggal 14 juni 2010.
8 Sebelum  lahir  Undang-Undang  Perkawinan, masyarakat  Indonesia  tunduk  pada  hukum  perkawinan yang  beraneka  ragam,  berdasarkan  gologan  dan  daerah. Keberhasilan  melakukan  unifikasi  hukum  perkawinan merupakan  babak  baru,  meskipun  melalui  perdebatan panjang. Perdebatan ini tidak  hanya terjadi di parlemen, namun  melebar  ke  arus  bawah  yang  kesemuanya bermuara pada keinginan penyususnan materi Rancangan  Undang-Undang  yang  sejalan  dengan aspirasi  hukum  masing-masing.  Akhirnya,  pada  tahun 1974  bangsa  Indonesia  patut  bersyukur  telah  memiliki Undang-Undang  Perkawinan  yang  berlaku  secara nasional bagi semua warga Negara. Lihat, Abdul Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 3- 6.
178 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 178-189 yang  sah,  ternyata  memunculkan  hukum  baru dalam  konfigurasi  politik  hukum  di  Indonesia. Ketentuan ini tertuang dalam putusan MK yang menyatakan bahwa:
Anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya, serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau bukti  lain  yang  menurut  hukum  ada hubungan  darah,  termasuk  hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
Putusan ini menuai berbagai problematika di Indonesia,  baik  normatif  maupun  sosial,  juga pertentangan asas dan norma ( conflict of norm ) dengan  prinsip  kedudukan  anak  dalam  hukum
kewarisan  Islam  yang  tertuang  dalam  syari‟at Islam  serta  kedudukan  hukum  anak  dalam konstruksi  hukum  keluarga  yang  berlaku  di Indonesia  terutama  yang  terdapat  dalam  pasal 41  UUP.  Selain  itu  juga  menimbulkan problematika  filsafati,  teoritis,  yuridis  dan sosiologis.
Berdasarkan  isu  hukum  di  atas,  maka putusan  MK  yang  unik  dan  membawa  akibat hukum  besar  terhadap  fenomena  hukum perkawinan,  hukum  kedudukan  anak  biologis dan hukum kewarisan, memang masih menyimpan persoalan krusial terutama di ranah normatif.  Sehingga,  kajian  normatif  tentang pergeseran  asas  persamaan  derajat  dan  asas keadilan  terhadap  pembagian  hak  waris  anak biologis,  akibat  hukum  putusan  MK  tentang kedudukan hak anak biologis masih aktual dan sangat menarik untuk diteliti lebih komprehensif  khususnya  pergeseran  asas persamaan  derajat  dan  asas  keadilan  terhadap pembagian  hak  waris  anak  dalam  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010  telah  mewujudkan  rasa  keadilan terhadap  pembagian  hak  waris  anak.  Apa
akibat  hukum  hak  waris  anak  sesudah  putusan Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor  46/PUU- VIII/2010

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif,  yaitu  penelitian  yang  akan  mengkaji peraturan  perundang-undangan  dalam  suatu tata  yang  koheren  tentang  hukum  sebagai
norma  positif  yang  berlaku  pada  suatu  waktu sebagai  produk  suatu  kekuasaan  tertentu. 9
Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  adalah pertama, pendekatan perundang-undangan ( statue  approach), 10 yaitu  dengan  melakukan pengumpulan  dan  mengkaji  teks  pasal  demi pasal  dalam  putusan  MK  RI  Nomor  46/PUU- VIII/2010  tanggal  17  Pebruari  2012,  UU Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan, instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  kompilasi  hukum  Islam  dan  UUD 1945. Kedua, pendekatan kasus, yang diterapkan untuk mencerna berbagai pandangan  dan  putusan  hukum  yang  berkaitan dengan  hak  anak  luar  kawin  serta  kasus Machica  Mochtar.  Adapun  jenis  penelitian  ini juga termasuk dalam penelitian Preskriptif. 11
Sesuai  dengan  sifat  penelitian  hukum normatif,  maka  kajian  pokok  penelitian dilakukan dengan studi bahan hukum primer 12 , skunder 13 dan  tersier 14 .  Kemudian  teknik pengumpulan  bahan  jukum  tersebut  dilakukan dengan  menggunakan  metode  studi  pustaka dan  jelajah  risalah  putusan  dan  peraturan perundang-undangan  terkait  tema  penelitian. Sekaligus melacak bahan pustaka berupa buku- buku tentang hukum perkawinan dan kewarisan.
9 Soetandyo  Wignyosubroto, Sebuah  Pengantar  ke Arah  Perbincangan  tentang  Pembinaan  Penelitian Hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman, 1995), hlm. 5.
10 Bambang  Waluyo, Penelitian  Hukum  dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 17.
11 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 96.
12 Terdiri  atas  semua  bahan  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  terkait  dengan  hukum  kewarisan dan perkawinan, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor  46/PUU-VIII/2010  tanggal  17  Pebruari  2012, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.
13 Terdiri atas semua publikasi hukum terkait hukum kewarisan  dan  perwakinan  yang  bukan  merupakan dokumen  resmi  meliputi  peraturan  perundang-undangan tentang  kewarisan  dan  perkawinan  yang  telah  dicabut atau  telah  diuji  materi  oleh  MK,  buku-buku  literatur, tulisan-tulisan, baik dalam jurnal  hukum  maupun  koran, situs, website.
14 Yaitu  bahan  hukum  penunjang  yang  mencakup bahan-bahan  yang  memberi  petunjuk  terhadap  hukum primer  dan  skunder,  yakni  kamus  umum  bahasa Indonesia  dan  kamus  hukum  yang  dipergunakan  untuk menerjemahkan terminologi-terminologi asing.
Teknik  analisis  dalam  mengola  bahan hukum tersebut adalah melalui metode analisis secara preskriptif-analitik. Hukum dalam status preskriptif, manakala hukum termasuk putusan hakim  MK  akan  menjadi  prinsip  kokoh  yang membuat  “benda-benda”  (subyek  dan  obyek hukum)  harus  tunduk  dan  patuh  terhadap hukum. 15 Selain  itu  juga  dianalisis  dengan pendekatan interpretatif ( hermeneutic ). Interpretasi  teks  dan  konteks  digunakan  dalam rangka untuk memahami teks-teks dalam bahan hukum primer, sehingga didapatkan pemahaman  yang  tepat  terhadap  permasalahan yang  diteliti  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi berlakunya hukum baru.

## Kerangka Teoritik
Teori Maqashid Syari’ah dan Maslahah
Secara  etimologis, Maqashid  Syari’ah adalah  tujuan  hukum.  Yaitu  tujuan  hukum Islam yang mewujudkan kemaslahatan, kebaikan,  ketenteraman  dan  kesejahteraan. Sedangkan maslahah adalah  kemanfaatan  dan kebaikan.
Sepanjang  sejarah  hukum  Islam,  teori maslahat  telah  melalui  reformulasi  dinamika pemikiran para ulama ahli ushul. 16 Diantaranya adalah Imam Al Ghazali, yang mengungkapkan makna genuine teori maslahah adalah mewujudkan  kemanfaatan  dan  menyingkirkan kemudharatan. 17 Al-Ghazali mengkategori maslahah dalam  3  tingkat  yaitu daruriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan skunder)  dan tahsiniyyat (kebutuhan  tersier). Lalu tingkat kebutuhan tersebut disempurnakan dengan  perumusan  objek  3  tingkat maslahah yang  dikenal  dengan ushul  al-khamsah (5 prinsip dasar jaminan). 18
Kemudian disempurnakan lagi oleh Shihab al-Din dengan
15 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 885.
16 Asnawi, Teori Maslahah dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan  Pidana  Khusus  di  Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag. RI, 2010), hlm. 35.
17 Abu  Hamid  Muhammad  bin  Muhammad  Al- Ghazali, Al-Mustasyfa  min  Ilmi  al-Ushul,  Tahqiq  wa Tahliq  Muhammad  Sulaiman  al-Asyqar, (Beirut: Mu‟assasat al-Risalah, 1997), Juz I, hlm. 416-417.
18 Hifdzu al-din, hifdzu al-nafs, hifdzu al-‘aql, hifdzu al-nasl dan hifdzu al-mal ,
180 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 178-189 menambahkan hifdzu  al-‘ird (kehormatan). 19
Kemaslahatan  adalah  tujuan  dari  aturan-aturan Islam.  Imam  Al-Ghazali  menyebutnya  dengan istilah maqashid al-syari’ah. 20

## Teori Kredo
Menurut  teori  kredo,  seseorang  yang menganut suatu keyakinan atau agama diharuskan  tunduk  dan  patuh  kepada  hukum agama  yang  dianutnya.  Landasan  filsafati lahirnya teori kredo adalah kesaksian seseorang untuk  menjadi  muslim  dengan  mengucapkan kalimat syahadah sebagai  konsekwensi  logis dari  pengucapan  kredonya. 21 Dalam  ranah kajian  filsafat  ilmu  hukum,  kredo  merupakan turunan  dari  prinsip  ketuhanan,  yang  mana prinsip  setiap  muslim  diharuskan  tunduk  dan patuh kepada apa-apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur‟an dan Rasul dalam Sunnahnya.
Teori  lain  yang  mendukung  teori  kredo adalah teori autoritas hukum yang diperkenalkan oleh H.A.R Gibb. 22 Ia mengatakan  bahwa  seseorang  harus  tunduk kepada hukum agama  yang dianutnya. Filosofi pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seseorang  yang  mengakui  dirinya  sebagai muslim  mempunyai  kewajiban  untuk  tunduk, taat dan patuh kepada hukum agama.

## Teori Perubahan hukum
Teori  perubahan  hukum  dikemukakan  oleh Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah  yaitu  “ taghayyuru al-ahkami  bitaghayyuri  al-azmani  wa  al- amkinati  wa  al-ahwali”. 23 Maksudnya  adalah perubahan  hukum  dipengaruhi  oleh  waktu, tempat  dan  keadaan.  Pada  dasarnya  prinsip
19 Shihab al-Din al-Qarafy, Syarah Tanqih al-Fushul fi  Ihtisar  al-Mahsul  fi  Usul, (Mesir:  Maktabah  al- Khairiyah, tth), hlm. 89.
20 Abu  Hamid  Muhammad  bin  Muhammad  Al- Ghazali, Al-Mustasyfa,,, hlm. 281.
21 Juhaya S. Praja, Teori-Teori Hukum, Suatu Telaah Perbandingan  dengan  Pendekatan  Filsafat, (Bandung:
Pustaka Setia, 2009), hlm. 107.
22 H.A.R.  Gibb, The  Modern  Trends  of  Islam, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1991), hlm. 114.
23 Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyyah, I’lam  al-Muwaqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin, Juz. III, (Beirut: Dar al-Jiil, 1973). Fathurrahman  Djamil, Metode  Ijtihad  Majlis  tarjih Muhammadiyah (Cet.  I,  Jakarta:  Logos  Publishing House,  1995),  hlm.  28.  Kurniati,  “Pemikiran  Ibnu Qayyim  Al-Zauziyyah  tentang  Pengaruh  Perubahan Sosial”, Program  Pascasarjana  UIN  Alauddin  Makassar dalam  Jurnal  Al-Risalah,  Volume  10,  1  mei  2010,  hlm. 111.
pemikiran teori ini senantiasa mengacu kepada kemaslahatan  manusia,  dan  kemaslahatan manusia  banyak  terkait  dengan  tempat,  zaman dan keadaan lingkungannya.
Seperti itulah aplikasi prinsip-prinsip hukum Islam  di  masyarakat  yang  hendaknya  koheren dengan  perubahan  hukum  Islam  sesuai  dengan situasi  dan  kondisi  dalam  masyarakat  itu sendiri.  Logika  semacam  ini  sesuai  dengan kaidah hukum Islam yang menyatakan “berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi,  kondisi,  waktu  dan tempatnya”. 24

## Teori Hermeneutika Hukum
Teori  hermeneutika  hukum  terbatas  pada teori  gerak  ganda  ( double movement)  yang dikemukakan  Fazlur  Rahman  dan  teori limit yang dikemukakan Syahrour.
Ruang lingkup hermeneutika dapat dikategorikan  kepada  penafsiran  kitab  suci, sebagai pemahaman linguistik, sebagai fondasi dari geisteswissencchaft, fenomenologi  dasein dan  pemahaman  eksistensial  serta  sebagai sistem interpretasi. 25 Untuk menemukan makna anak  dan  untuk  melihat  secara  langsung penerapan  norma  hukum  tentang  kedudukan anak yang muncul pada konteks sosial.
Adapun teori limit atau batas ( nadzariyah al hudud ) Syahrour menegaskan bahwa teori limit merupakan  salah  satu  pendekatan  dalam berijtihad,  yang  digunakan  mengkaji  ayat-ayat yang  berisi  pesan  hukum  dalam  Al-Qur‟an. Hudud atau  limit  tersebut  mengacu  pada pengertian  “batas-batas  ketentuan  Allah  yang tidak boleh dilanggar, tapi di dalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat dinamis, fleksibel, dan elastis”. 26
24 Ibnu  Qayyim  Al-Jauziyyah, I’lam  al-Muwaqi’in, (Kairo: Maktabat al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1980), vol. III,  hlm.  3.  Lihat  juga  Mukhlis  Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah  dan  Fiqhiyyah, (Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2000), hlm. 14.
25 Jazim  Hamidi, Hermeneutika  Hukum:  Sejarah Filsafat  dan  Metode  Tafsir, (Malang:  UB  Press,  2011), hlm. 82-87.
26 Ide  teori  batas  Syahrour  diakui  sebagai  hasil refleksinya  sebagai  ilmuan  fisika.  Digambarkan  sebagai berikut  “perintah  Tuhan  yang  diungkapkan  dalam  Al- Qur‟an  dan  Sunnah  mengatur  ketentuan-ketentuan  yang merupakan  batas  terendah  ( al-had  al-adna )  dan  batas tertinggi  ( al-had  al-a’la )  bagi  perbuatan  manusia.  Batas terendah  mewakili  ketetapan  hukum  minimun  dalam sebuah  kasus  hukum  dan  batas  tertinggi  mewakili  batas

## Teori Perundang-Undangan
T.  Koopmans  memberikan  pengertian  teori perundang-undangan sebagai sekumpulan pemahaman-pemahaman,  titik-titik  tolak,  dan asas-asas yang saling berkaitan memungkinkan munculnya  pemahaman  yang  lebih  baik terhadap  sesuatu  perundang-undangan  yang coba  di  dalami. 27 Sedangkan  A.  Hamid  S. Attamimi memberikan pengertian teori perundang-undangan  adalah  cabang  atau  sisi
lain dari ilmu perundang-undangan, yang lebih bersifat  kognitif  dan  berorientasi  kepada mengusahakan kejelasan dan kejernihan
maksimumnya.  Tidak  ada  suatu  bentuk  hukum  yang lebih  rendah  dari  batas  minimum  atau  lebih  tinggi  dari batas  maksimum.  Ketika  batas-batas  ini  dijadikan panduan,  kepastian  hukum  akan  terjamin  sesuai  dengan ukuran  kesalahan  yang  dilakukan.  Artinya  ketika  batas- batas  dilampaui  maka  hukuman  harus  dijatuhkan menurut  proorsi  pelanggaran  yang  terjadi.  Jadi  manusia dapat  melakukan  gerak  dinamis  di  dalam  batas-batas yang  telah  ditentukan.  Tsuroyah  Kiswati,  Rekonstruksi Metodologis Wacana Keagamaan Muhammad Syahrour, dalam  jurnal  Islam  ica,  Vol.  4,  Nomor  2,  Maret  2010, hlm. 281.
27 T. Koopmans, Vergelijkend Publikerecht, (Deventer-Kiuwer,  1986),  hlm.  3.  Dikutip  oleh  Lauddin Masruni, Hukum  dan  Kebijakan  Perpajakan  di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 21.
pemahaman  yang  bersifat  mendasar  di  bidang perundang-undangan.
Unsur-unsur  perundang-undangan  meliputi; pertama, dibuat  dalam  bentuk  tertulis  sebagai kaidah  hukum; kedua, dibuat  oleh  organ  atau badan  yang  berwenang;  dan ketiga, mengikat secara umum. Lalu terkait aspek-aspek penting mengenai  teori  perundang-undangan  yaitu, pertama, asas  hukum; kedua, norma  hukum; dan ketiga, asas-asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan.

## Teori Hukum Pembangunan
Mochtar Kusumaatmadja mencetuskan teori hukum  pembangunan  adalah  salah  satu perkembangan  teori  hukum  di  Indonesia  yang banyak  mengundang  perhatian  dari  pakar  dan masyarakat. 28 Ada beberapa argumentasi
28 Istilah  lain  sebutan  teori  ini  adalah  teori pembangunan  hukum dan konsep pembangunan hukum. Pembangunan hukum lebih ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan  dan  hasil-hasilnya,  menciptakan  kondisi masyarakat  yang  membuat  anggota  masyarakat  dapat menikmati  iklim  kepastian  dan  ketertiban  hukum,  lebih mengarahkan pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata, menumbuhkembangkan disiplin dan rasa tanggungjawab sosial setiap anggota masyarakat, mengayomi masyarakat, memberi rasa aman dan tentram,
182 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 178-189 krusial  mengapa  teori  hukum  pembangunan mengundang  banyak  atensi,  yang  dapat dijabarkan  secara  global  sebagai  berikut; 29 pertama, teori  hukum  pembangunan  sampai saat  ini  adalah  teori  yang  eksis  di  Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia. Kedua, secara dimensional teori ini memakai kerangka acuan  pada  pandangan  hidup  ( way  of  live ) masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  berdasarkan asas  pancasila  yang  bersifat  kekeluargaan. Ketiga, pada  dasarnya  teori  ini  memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” ( law as a tool social engineering )  dan  hukum  sebagai  suatu  sistem yang  sangat  diperlukan  bagi  bangsa  Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.
Inti  dari  teori  hukum  pembangunan  yang dikemukakan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja bahwa,  tidak  hanya  kaidah  hukum  atau peraturan  hukum  yang  dapat  berperan,  tetapi lembaga  dan  proses  hukum  juga  mempunyai andil yang besar dalam menunjang tujuan yang ingin  dicapai  dalam  pembangunan.  Dengan kata lain hukum secara luas tidak hanya kaidah tetapi juga institusi dan proses. 30
Pergeseran  Asas  Persamaan  Derajat  Hak Anak  Terhadap  Pembagian  Hak  Waris Anak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
Putusan  yang  dimaksud  dalam  konteks hukum  Indonesia  adalah  putusan  sebagai putusan  hakim  atau  pengadilan.  Meskipun demikian, terdapat perbedaan pengertian putusan  antara  hukum  perdata  dan  pidana. Konsep  dan  sistematika  putusan  MK  pun dalam beberapa dekade telah terjadi perbedaan. 31
menciptakan iklim yang mendorong kreativitas, partisipasi masyarakat  dan mendukung  stabilitas nasional yang dinamis.
29 Lilik  Mulyadi,  “Teori  Hukum  Pembangunan  Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, sebuah kajian deskriptif  analisis,”  dalam  www.hukumonline.com, diundunh tanggal 16 februari 2012.
30 Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi  Hukum  dalam Pembangunan, (Jakarta: Bina Cipta. 1976), hlm. 7 31 Sejak tahun 2003 hakim konstitusi periode pertama (2003-2008)  menerapkan  sistematika  putusan  MK  yang terdiri  dari;  1)  identitas  pemohon,  2)  duduk  perkara,  3) pertimbangan  hukum,  4)  pendapat  berbeda,  5)  amar putusan,  6)  tanda  tangan  majlis  hakim  dan  7)  tanda tangan  panitera.  Sistematika  ini  ternyata  menyulitkan masyarakat  umum  untuk  membaca  putusan  MK.  Oleh
Putusan  yang  dijatuhkan  oleh  majlis  hakim konstitusi terhadap suatu Undang-Undang akan membawa  akibat  hukum  tidak  hanya  bagi pihak  atau  individu  yang  mengajukan  perkara tersebut  ke  mahkamah  konstitusi,  tetapi  juga orang  lain,  lembaga  negara  dan  aparatur pemerintah  serta  masyarakat  pada  umumnya. Inilah  mengapa  perkara  pengujian  Undang- Undang  di  Mahkamah  Konstitusi  tidak  dalam bentuk gugatan, melainkan permohonan. Subjek  hukum  yang  mengajukan  perkara disebut  pemohon,  bukan  penggugat.  Para pencari keadilan ( justiciabellen ) harus memiliki  kedudukan  hukum  ( legal  standing ) 32 yang  sah  agar  permohonannya  dapat  diproses oleh majlis hakim konstitusi.  Persyaratan legal standing mencakup  syarat  formil  dan  syarat materiil.
Karakter  putusan  dalam  pengujian  norma antara Undang-Undang dengan Undang- Undang Dasar, yang menarik untuk diapresiasi dari  putusan  MK  adalah  adanya  putusan berdimensi penemuan hukum ( legal rechtsvinding ) yang meliputi 3 jenis karakter. 33 Selain itu, dinamika putusan-putusan Mahkamah  Konstitusi  berkarakter  progresif dalam  berbagai  kasus,  dapat  dilihat  dalam karakteritik  metodologis  penemuan  hukum melalui  penafsiran argumentum  a  contrario (kontekstual), tekstual/gramatikal, dan teleologis/ sosiologis. 34
karenanya,  pada  tahun  2004  dilakukan  revisi,  terutama yang  berkaitan  dengan  penempatan  pendapat  berbeda dari hakim konstitusi. Pada tahun 2005 sistematika terus disempurnakan  dengan  mengubah  lagi  penempatan pendapat  berbeda  yang  diletakkan  setelah  tanda  tangan majlis hakim konstitusi.
32 Menurut  Harjono, legal  standing adalah  keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat  dan  oleh  karena  itu  mempunyai  hak  untuk mengajukan  permohonan  penyelesaian  perselisihan  atau sengketa  atau  perkara  di  depan  mahkamah  konstitusi. Dengan demikian, pemohon harus mampu membuktikan keabsahan legal  standing- nya  sehingga  permohonnanya dapat  diperiksa,  diadili,  dan  diputus  oleh  Mahkamah Konstitusi.
33 Pertama ,  jenis  putusan  yang  berani  dalam mengenyampingkan  ketentuan  Undang-Undang; kedua , jenis putusan yang menunda tidak mengikatnya Undang- Undang;  dan ketiga ,  jenis  putusan  konstitusional bersyarat.
34 Disarikan dalam Jurnal Konstitusi oleh Pusat Studi Konstitusi  FH  Andalas,  “Perkembangan  Pengujian Perundang-undangan  di  Mahkamah  Konstitusi,” Jurnal
Penemuan hukum oleh hakim dapat dipandang  sebagai  perwujudan  dari  hukum progresif.  Gagasan  sentral  dari  penemuan hukum  yang  progresif  yaitu  hukum  dan peradilan  diposisikan  sebagai  alat  untuk melakukan  perubahan  sosial.  Tujuan  puncak hukum yaitu untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh  karena  itu,  penemuan  hukum  progresif yang  dilakukan  oleh  hakim  tidak  boleh melepaskan diri dari faktor hukum, kemanusiaan  dan  moralitas. 35 Perwujudan hukum progresif ketika hakim melakukan tugas yustisialnya  yang  terutama  dituangkan  melalui putusan-putusannya. Dengan demikian, penemuan  hukum  oleh  hakim  akan  memberi manfaat positif bagi kehidupan manusia.
Pembahasan  dalam  konteks  studi  tentang putusan  mahkamah  konstitusi  ini,  hakim konstitusi  juga  melakukan  penemuan  hukum ketika  melakukan  penafsiran  atas  UUD  1945 atau  peraturan  perundang-undangan 36 terkait karena  tidak  mengatur  secara  jelas  mengenai perkara  pengujian  konstitusional  yang  sedang ditangani  oleh  hakim  konstitusi.  Penemuan hukum itu juga dilakukan oleh hakim konstitusi atas dasar lebih mengedepankan aspek keadilan hukum  dan  kemanfaatan  hukum  dari  pada kepastian hukum. Untuk melakukan penemuan hukum  ini,  hakim  konstitusi  melakukan penafsiran secara progresif atau ekstensif  yang boleh  jadi  melampaui  batas  kewenangannya ( ultra petita ).
Kedudukan  pertimbangan  hukum  dalam putusan sangat penting. Bahkan dapat dikatakan  sebagai  inti  persoalan  yuridis  ( illat al-hukm-ratio  legis )  dari  sebuah  putusan hakim.  Suatu  pertimbangan  hukum  dalam putusan  hakim  dipandang  cukup  apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai  berikut: pertama, pertimbangan  telah ditinjau dalam perspektif hukum dan perundang-undangan. Kedua, pertimbangan demi  mewujudkan  keadilan,  dan ketiga,
Konstitusi, Volume  7  Nomor  6,  Desember  2010,  hlm. 187-188
35 Munafrizal  Manan, Penemuan  Hukum  oleh Mahkamah  Konstitusi, (Bandung:  Mandar  Maju,  2012), hlm. 23.
36 Tegasnya,  penafsiran  konstitusi  adalah  penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode penemuan hukum berdasarkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang digunakan  atau  berkembang  dalam  praktik  peradilan Mahkamah Konstitusi.
pertimbangan untuk mewujudkan
kemaslahatan. Pertimbangan hukum dalam putusan merupakan  posisi  yang  sangat  menentukan produk  sebuah  hukum.  Melalui  pertimbangan hukum  akan  terlihat  kualitas  sebuah  putusan. Selanjutnya  pertimbangan  hendaknya  berdasar atas  dan  demi  mewujudkan  keadilan.  Sama halnya  dengan  keadilan,  pertimbangan  hukum hendaknya berdasarkan spirit yang mewujudkan  kemaslahatan.  Putusan  hakim harus  mendatangkan  maslahat  dan  mencegah madlarat sebagaimana kaidah jalbu al- manfa’ah  aw  daf’u  al-madharah. 37 Langkah untuk  mengetahui  mana  yang  maslahat  dan mana yang madlarat bergantung pada kedalaman  menggali  dan  kecerdasan  Hakim melalui  kemampuan  analisa  yang  cermat, obyektif  dan  holistik  termasuk  wawasannya tentang  „ urf atau  tradisi,  meskipun  hasil kajiannya terbatas pada kemaslahatan duniawi.
Berkaitan  dengan  putusan  MK  tentang  hak waris  anak  luar  kawin  bahwa  pertimbangan hukum yang menjadi dasar adanya “perlakuan” istimewa  terhadap  anak  luar  kawin  adalah semata  sebagai  bentuk  perlindungan  terhadap anak  itu  sendiri.  Sebab  objek  fokus  kajian dalam  putusan  MK  tidak  lain  adalah  seorang manusia  yaitu  anak-anak.  Terminologi  anak menjadi  penting  untuk  menggali  sejauhmana hakim MK memutuskan status seorang anak.
Keberadaan  seorang  anak  tidak  bisa dilepaskan  dari  lingkungan  keluarga  yang membesarkannya.  Begitupun  dalam  ruang lingkup  hukum,  seorang  anak  selalu  akan terpaut  erat  dengan  persoalan  tentang  hukum keluarga. Hukum kekeluargaan meliputi beberapa  persoalan  antara  lain  hubungan  anak dengan  orang  tuanya,  hubungan  anak  dengan keluarga, pemeliharaan anak piatu dan mengadopsi anak. 38
Persoalan mengenai kedudukan anak di luar perkawinan  yaitu  berawal  dari  munculnya kerugian  konstitusional  berupa  hak  anak  dari
37
Artinya, menarik atau mewujudkan kemanfaatan/kemaslahatan atau menyingkirkan/ menghindari  kemudharatan.  Kaidah  ini  merupakan makna genuine yang dicetuskan oleh Al-Ghazali.
38 Merini,  “Tinjauan  yuridis  terhadap  kedudukan anak  di  luar  perkawinan  pasca  putusan  MK  Nomor 46/PUU-VIII/2010,”  STIH  Palangka  Raya,  2012,  hlm. 45.
184 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 178-189
Hj.  Aisyah  Mochtar  alias  Machicha  Mochtar binti  H.  Mocthar  Ibrahim  yaitu  Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Para pemohon kemudian  mengajukan  uji  materiil  atas  dasar adanya  hak  konstitusional  sebagai  warga negara  yang  dianggap  telah  dilanggar  oleh adanya ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  perkawinan  yang  telah  bertentangan dengan  ketentuan  pasal  28B  ayat  (1)  dan  (2) dan  pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945,  hal  ini dapat dilihat dari dalil-dalil pemohon. 39
Akan  tetapi,  karena  perkawinan  tersebut tidak dicatatkan di  kantor pencatat  perkawinan yang  dalam  hal  ini  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA),  maka  pemohon  tidak  mendapatkan haknya  dihadapan  hukum  dengan  adanya ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU  Nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan. Secara  materiil  perkawinan  tersebut  sudah tidak dipersoalkan karena pihak pemohon telah menyampaikan  bukti-bukti,  namun  karena kedua belah pihak tidak mendaftarkan perkawinannya  sesuai  dengan  pasal  2  ayat  (2) UUP,  maka  secara  hukum  formil  perkawinan itu belum diakui keberadaannya, sehingga anak yang  dilahirkan  digolongkan  sebagai  anak  di luar  kawin  dalam  pengertian  secara  legal formal.  Secara  singkat,  legitimasi  hukum  yang menyatakan  bahwa  Muhammad  Iqbal  adalah anak  di  luar  kawin  inilah  yang  menimbulkan akibat  hukum  Muhammad  Iqbal  tidak  berhak atas  warisan  Alm.  Moerdiono.  Tetapi  dengan munculnya  putusan  MK  Nomor  46/UUP- VIII/2010,  legitimasi  hukum  yang  menyatakan Muhammad  Iqbal  adalah  anak  diluar  kawin semuanya  telah  terhapus.  Dengan  demikian, secara  normatif  hak-hak  Muhammad  Iqbal terutama  hak  materiil,  saat  ini  mendapatkan legitimasi  yang  kuat  berdasarkan  putusan tersebut.
39 Materi  pokok  permohonan  Machicha  Mochtar adalah bahwa pada tanggal 20 desember 1993 di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara pemohon (Machicha  Mochtar)  dengan  seorang  laki-laki  bernama Drs.  Moerdiono,  dengan  wali  nikah  Alm.  H.  Mochtar Ibrahim,  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi,  masing- masing  bernama  Alm.  KH.  M.  Yusuf  Usman  dan Risman,  dengan  mahar  seperangkat  alat  shalat,  uang tunai  2.000  riyal,  satu  set  perhiasan  emas,  berlian dibayar  tunai  dengan ijab yang  diucapkan  oleh  wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.
Secara  metodologis,  perumusan  putusan MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010    dapat  dilihat dari  sumber  hukum  yang  menjadi  dasar pertimbangan hukum (norma agama dan norma hukum)  sebagai  berikut:  (a)  Pencerminan norma agama dalam putusan MK terlihat ketika mayoritas  Hakim  MK  tidak  mengakumulasi secara  absolut pasal  2  ayat (2); (b) Pencerminan  norma  hukum  yang  jauh  lebih progresif terlihat ketika putusan MK mengakomodir prinsip-prinsip HAM.
Diakui  ataupun  tidak,  lahirnya  putusan  MK atas  permohonan  uji  materiil  ( judical  review ) yang diajukan Machicha Mochtar dan Muhammad  Iqbal  Ramadhan  bin  Moerdiono telah  membawa  paradigma  baru  dalam  sistem hukum  perdata  dan  hukum  keluarga  yang berlaku  di  Indonesia.  Berbagai  pendapat  pro dan  kontra  mengiringi  lahirnya  putusan tersebut. Sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan  itu  akan  memberikan  perubahan hukum  ke  arah  yang  lebih  baik  dalam  upaya perlindungan hak-hak anak di mata hukum dan masyarakat,  sedang  yang  lain  berpendapat bahwa  putusan  tersebut  akan  memunculkan banyak kerumitan dan persoalan baru menyangkut  hukum  waris  yang  berlaku  di Indonesia,  bahkan  sebagian  aliran  keras menyatakan  bahwa  putusan  MK  tersebut  telah melegalisasi perzinahan di Indonesia.
Mahfud  MD  sebagai  ketua  mahkamah konstitusi  menyatakan  justru  putusan  ini menghindari perzinahan. Sekarang banyak laki- laki  sembarangan  menggauli  orang,  gampang punya  simpanan,  kawin  kontrak  terbiasa dengan  mudah,  yang  mana  berujung  pada perilaku tidak bertanggung jawab dan akhirnya merugikan  perempuan  dengan  meninggalkan anak  yang dibebankan  kepada ibunya. Putusan MK, justru akan membuat takut para pria yang tidak  bertanggung  jawab,  mengingat  putusan MK  bahwa  anak  tidak  hanya  dibebankan  pada ibu, tetapi juga ayah biologisnya.
Mempertautkan  antara  status  perkawinan dengan status anak  yang dilahirkan merupakan suatu  yang  lumrah,  hal  itu  dimaksudkan  untuk memberi  arti  yang  penting  pada  sebuah perkawinan,  sehingga  pandangan  sekularisme dan  hedonisme  yang  menganggap  bahwa perkawinan  hanya  sebatas  prosesi  ceremonial, tidak  tumbuh  berkembang  di  masyarakat Indonesia.  Namun,  sisi  lain  hukum  juga  tidak
boleh  menempatkan  anak  dalam  posisi  yang rentan ketika terjadi persoalan dengan keabsahan  perkawinan  orang  tuanya.  Karena hal  tersebut  akan  menimbulkan  persoalan  baru terhadap kelangsungan masa depan bangsa.
Secara  prinsip  tidak  boleh  mengubah pandangan  bahwa  setiap  hubungan  seksual harus  didahului  oleh  sebuah  perkawinan  yang sah  menurut  agama  dan  memenuhi  perintah negara,  namun  terhadap  kasus-kasus  yang terlanjur  lahir  anak-anak  dari  hubungan  yang tidak  sah,  maka  hukum  juga  tidak  boleh menutup  mata  terhadap  kenyataan  tersebut. Bukanlah  sebuah  solusi  yang  tepat  jika  anak- anak  itu  menjadi  objek  penelantaran  dengan adanya  status  dan  pengakuan  secara  hukum. Pemberian  hak-hak  keperdataan  bagi  si  anak tidak akan menjadikan hubungan yang dilakukan orang tuanya sah di mata hukum.
Pergeseran  asas  persamaan  derajat  hak anak terhadap pembagian hak waris anak
Sebagaimana manusia pada umumnya, anak juga  memiliki  hak  asasi  manusia  (HAM). Sesuai  pasal  1  deklarasi  universal  hak  asasi manusia  (DUHAM),  bahwa  semua  manusia dilahirkan  merdeka  mempunyai  martabat  dan hak yang sama. Lalu pasal 6 yang menyatakan bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan  di depan hukum sebagai manusia secara pribadi di mana saja ia berada. 40
Perkembangan wacana global tentang HAM memberikan  penilaian  tersendiri  bagi  posisi Islam.  Berkaitan  dengan  persamaan  derajat terhadap hak anak, agama Islam memposisikan anak sebagai amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap  sebagai  harta  benda  yang  bisa diperlakukan  sekehendak  hati  oleh  orang tuanya.  Sebagai  amanah  anak  harus  dijaga sebaik mungkin oleh orang tua yang mengasuhnya.  Berdasarkan  konvensi  hak-hak anak, 41 secara  umum  hak-hak  anak  meliputi;
40 Instrumen  tentang  HAM  ini  juga  terdapat  oada pasal  16  Kovenan  Internasional  tentang  hak-hak  sipil dan  politik,  dalam  deklarasi  Amerika  tentang  hak  dan tanggung  jawab  manusia  baik  konvensi  Amerika  dan Piagam Afrika. Lihat instrumen Internasional Hak Asazi Manusia, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 95.
41 Mohammad Joni dan Zu‟chaina Z. Tanamas, Aspek Hukum  Perlindungan  Anak  dalam  Perspektif  Konvensi Hak  Anak, (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,  1999),  hlm. 35.
hak  untuk  kelangsungan  hidup  ( the  right  to survival ); hak terhadap perlindungan ( protection rights ); hak untuk tumbuh kembang ( development  rights );  hak  untuk  berpartisipasi ( participation right ).
Beranjak  dari  tujuan  pokok  hukum  Islam ( maqashid al-syari’ah ), perlindungan hak anak berawal  dari  urgensi  perlindungan  hukum Islam terhadap hak-hak anak, baik hak materiil (hak  nafkah  dan  hak  waris)  maupun  hak immateriil  (hak  pemeliharaan,  pembimbingan dan hak perwalian atau pengakuan nasab).
Ditinjau  dari  aspek  materill  anak,  hukum seyogyanya melindungi kepentingan hak nafkah  dan  hak  waris  anak,  dengan  beberapa alasan:  (1)  Hak  nafkah  dan  hak  waris  bagi seorang anak merupakan kebutuhan daruriyyat (kebutuhan  primer)  yang  wajib  diberikan kepada  seorang  anak;  (2)  Hak  nafkah  dan  hak waris  merupakan  instrumen  hukum  yang dibentuk  sebagai  kelanjutan  produktifitas materi  yang  berpindah  dari  orang  tua  kepada anak biologisnya ( hifdzu al-mal ).
Selanjutnya,  terhadap  hak  immateriil  anak, penerapan  perlindungan  tersebut  yaitu  dengan menempatkan  posisi  anak  biologis  tetap mendapatkan  hak  pemeliharaan  dan  pewalian (bagi  anak  perempuan)  dari  ayah  biologisnya. Pentingnya dua instrumen perlindungan tersebut  adalah  dengan  menormatifkan  status ayah  dan  status  anak  biologis  sebagai hubungan nature yang  bersifat bawaan ( sunnatullah ). Agar supaya ayah biologis tetap bertanggungjawab dalam membangun psikologis  anak  dalam  kehidupan  sosial  dan ekonomi.  Sementara,  pentingnya  perwalian akan  mengatur  pada  nasab  yang  memicu kerawanan dalam hal keturunan.
Penegasan  hukum  Islam  untuk  melindungi hak-hak anak di atas, berdasarkan pada prinsip bahwa perlindungan hak anak tercermin dalam penjaminan atas penjagaan terhadap jiwa ( hifdz al-nafs )  melalui  hak  materiil  dan  keturunan ( hifdz  al-nasl )  melalui  hak  immateriil  anak pada level maslahat daruriyyat wajib diutamakan  dari  pada  menjaga  kehormatan ( hifdz  al-‘ird )  pada  level  maslahat tahsiniyyat yang selama ini berkembang di masyarakat.
Persoalan  sosial  yang  meliputi  status  anak luar kawin sesungguhnya dapat dieliminasi jika sistim  hukum  lebih  memberikan  ruang  kepada pihak-pihak  yang  berkepentingan,  termasuk
186 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 178-189 anak  dan  ibunya  untuk  bisa  memperjuangkan status  dan  kedudukan  si  anak  di  mata  hukum dan masyarakat pada umumnya.
Putusan  MK  yang  melegitimasi  perkawinan sah secara agama yang tidak dicatat adalah sah secara  hukum  positif,  merupakan  putusan hukum  yang  sangat  progresif  dan  berani  di tengah-tengah  gencarnya  perdebatan  tentang hukum  perkawinan sirri dan  merevaknya  anak hasil  “kumpul  kebo”.  Produk  hukum  yang dibangun  merupakan  terobosan  radikal  yang menjadi temuan hukum baru dalam perkembangan  hukum  di  Indonesia.  Secara rinci  penemuan  hukum  tersebut  berdasarkan pada: (1) Spirit utama yang menjadi pertimbangan  hukum  bahwa  anak  adalah amanat  dan  karunia  Tuhan  YME  yang  sama dan  sederajat  dihadapan  siapa,  apapun  dan kapanpun  juga;  (2)  Hak  anak  merupakan  hak dasar  yang  diakui  oleh  sumber  hukum manapun,  baik  norma  hukum,  adat,  terlebih norma  agama;  (3)  Penentuan  hak  anak  atas hak-hak perdata kepada orang tua biologis baik hak  materiil  maupun  hak  immaterial  tidak dapat  dibuktikan  hanya  dengan  mengacu  pada paradigma mainstream, yang  mengakui  hak anak  berdasarkan nasab anak  atas  perkawinan yang sah secara yuridis, tetapi harus dibuktikan melalui  hubungan  hak  dan  kewajiban  atas nasab biologis yang terbukti memiliki hubungan darah.
Tiga  pertimbangan  hukum  itulah  yang menjadi ratio  legis ( ‘illat  al-hukm )  untuk menentukan nasab seseorang  kepada  orang tuanya.  Seperti  itulah  aplikasi  prinsip-prinsip hukum  Islam  di  masyarakat  yang  koheren dengan  perubahan  hukum  sesuai  situasi  dan kondisi dalam masyarakat itu sendiri. Mengacu pada  teori  perubahan  hukum,  putusan  MK tersebut adalah sesuai dengan konteks zamannya,  sehingga  dapar  diterima  dalam kehidupan modern sepanjang substansi kebenarannya dapat mewujudkan sebuah hukum  itu  sendiri,  yaitu  mewujudkan  keadilan dan  kemaslahatan  bagi  masyarakat  yaitu  anak dari perkawinan yang tidak dicatat.
Analisis  terhadap  konsep  pembuktian  hak waris anak berbasis Nasab biologis
Pembuktian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat menentukan untuk menemukan kebenaran yang sedang dicari oleh
hakim. Kaitannya terhadap konsep pembuktian hak  waris  anak  berbasis nasab biologis  ini adalah  mengedepankan  bahwa  penetapan nasab melalui pembuktian jelas lebih kuar dari jalan pengakuan, karena bukti adalah merupakan  dalil  yang  paling  mendekati kebenaran.
Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tidak menjelaskan  rinci  mengenai  penetapan nasab melalui  cara  pembuktian. 42 Dalam  masyarakat modern  mengenal  adanya  alat  bukti  seperti adanya  tes  DNA.  Upaya  dengan  tes  DNA  ini menjadi  sangat  efektif  untuk  mengungkap pembuktian  dalam  hal  kasus  pidama  atau perdata.
Penggunaan  alat  bukti  tersebut  merupakan sesuatu  yang  baru  dalam  perkara  pembuktian adanya  hubungan nasab dalam  hukum  Islam. Pemanfaatan  teknologi  tersebut  adalah  sebagai alat  bukti  sesuai  dengan  asas  dan  prinsip hukum  yaitu,  meniadakan  kesempatan  dan kesukaran  sebagaiman  Q.S.  Al-Hajj  ayat  78, bahwa  Allah  sama  sekali  tidak  menurunkan agama  kepada  manusia  dengan  sesuatu kesempitan.
Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tenhadap kedudukan anak biologis
Berdasarkan  putusan  MK  Nomor  46/PUU- VIII/2010  bahwa  pasal  43  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan  yang  menyatakan:  “ Anak  yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya dan keluarga ibunya ,” dinyatakan bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 sepanjang  dimaknai  menghilangkan  hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum ternyata  mempunyai  hubungan  dara  sebagai ayahnya.  Sehingga  ayat  tersebut  harus  dibaca “ anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki
42 Di  sana hanya dijelaskan bahwa asal  usul seorang hanya  dibuktikan  dengan  adanya  akta  kelahiran  yang otentik,  dari  pejabat  berwnang.  Hanya  saja  ketika  akta tidak  ditemukan,  maka  pengadilan  sapat  menetapkan status  anak  itu  dengan  terlebih  dahulu  diadakan pemeriksaan  berdasarkan  bukti-bukti  yang  memenuhi syarat.
sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menuruy  hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
Menurut  hukum  Islam  seorang  anak  yang dapat dihubungkan dengan nasab orang tuanya harus  memnuhi  tiga  aspek  secara  kumulatif, yaitu  anak  tersebut  dilahirkan  dalam  ikatan perkawinan  yang  sah,  bukan  hasil  hubungan badan  di  luar  ikatan  perwinan  (zina),  suami istri  telah  melakukan  hubungan  badan  secara nyata  dan  anak  tersebut  dalam  kandungan ibunya  minimal  6  bulan.  Sehingga  akibat hukum  atas  putusan  MK  tersebut  mengarah pada  akibat  hukum  terhadap  hak-hak  materiil anak  yang  mencakup;  hak  kewarisan  dan    hak atas  nafkah.  Sedangjan  secara  immateriil mencakup  hak  perwalian  dan  hak  alimentasi atau hak hadhanah .

## Kesimpulan
Temuan  dari  analisis  perumusan  masalah pertama,  perluasan  penafsiran  konsep nasab anak  yuridis  kepada  anak  biologis  sehingga pemenuhan hak anak luar perkawinan berdasarkan  putusan  MK  Nomor  46/PUU- VIII/2010  mutlak  diperlukan  sesuai  konsep nasab biologis sebagai bentuk “PENGAKUAN TERBALIK”.  Konsep nasab biologis  telah memperkuat  konsep tabanni yaitu  pengakuan dari  ayah  biologis  kepada  anak  biologis. Pemenuhan hak waris anak dalam putusan MK tersebut  melalui  pergeseran  asas  persamaan derajat  sesuai  dan  telah  mewujudkan  rasa keadilan.  Hal  ini  berdasarkan  argumentasi penemuan hukum sebagai berikut: (a) Pemenuhan  hak  waris  anak  sangat  bermanfaat bagi  perlindungan  hak-hak  perdata  anak terutama  dalam  menjamin  keselamatan  jiwa anak,  menjamin  keberlangsungan  generasi manusia  dan  kemaslahatan  umum  (para  pihak, termasuk  mencegah  kerawanan  dalam  sistim nasab);  (b)  Pemenuhan  hak  waris  anak  selaras dengan konteks zaman saat ini yang menjadikan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi sebagai ratio  legis putusan;  (c)  Diskriminasi terhadap  hak  waris  anak  berdasarkan  teks agama sungguh tidak berdasar, sebab tidak ada satu  teks  dan  literatur  pun  yang  menyatakan bahwa  salah  satu  penghalang  mewarisi  adalah karena  status  anak  tidak  sah;  (d)  Diskriminasi
terhadap  hak  waris  anak  berdasarkan  teks agama  dan social-setting masa  lalu  selalu menisbatkan  anak  dalam  sistim patrinial sehingga  pengakuan  ayah  biologis  lebih dominan, hasab pada  masa  lalu  sebagai legitimasi hukum bangsa Arab untuk meyakinkan  Raja-Raja  dan  pencitraan  ayah biologis, nasab tak  lebih  sebagai  identitas image, tanpa  menghiraukan  hak-hak  anak  dan hak-hak  perempuan  (isteri),  serta  pada  saat yang  sama  memang  belum  ada  teknologi  yang memadai  untuk  menetapkan  secara  hukum kedudukan  anak.  Oleh  sebab  itu,  purifikasi hak-hak perdata anak dan kewajiban-kewajiban ayah biologis mutlak diperlukan; (e) Pemenuhan hak waris dalam pertimbangan dan penalaran  hukum  hakim,  telah  memenuhi hukum acara dan melewati rumusan metodologis yang sungguh luar biasa. Pertama, hakim  MK  menggunakan  dua  sumber  hukum yaitu  norma  primer  berupa  pengakuan  norma agama  dan  nilai-nilai  HAM  sebagai  bahan pertimbangan  utama,  dan  norma  skunder berupa aturan formal tentang hak waris; kedua, metode  riset  yang  dikembangkan  hakim memenuhi syarat-syarat sebuah metode pembaharuan  hukum yang  menempatkan keadilan  dan  kebenaran  substantif  di  atas segala-galanya.  Teknis  riset  yang  dibangun yaitu dengan mengembangkan dan menggabungkan  teks-teks  agama  berbasis perlindungan  HAM  (anak)  melalui  dua  teknik yaitu  teknik  penggalian  hukum  berdasarkan ayat-ayat qauliyah (Al-Qur‟an  dan  Hadits) yang  dipadukan  dengan  ayat-ayat qauniyah (ilmu hukum, ilmu genetika, tes DNA).
Temuan  hasil  analisis  rumusan  masalah kedua,  perluasan  penafsiram  alat  bukti  “ilmu pengetahuan  dan  teknologi  (tes  DNA/RNA)” dalam  putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010 terhadap anak biologis menyebabkan terjadinya pergeseran asas persamaan derajat anak. Akibat hukum  pergeseran  asas  persamaan  derajat  hak waris anak luar kawin, pertama, merekonstruksi  prinsip  hak-hak  perdata  anak baik  materiil  yaitu  nafkah  dan  hak  waris, maupun  immaterial  yaitu  hak  perwalian  dan hak alimentasi sebagaimana  anak  sah  pada umumnya. Kedua, merekonstruksi  hukum acara  perdata  terutama  di  bidang  hukum pembuktian  (IPTEK  sebagai  bukti).  Hal  ini berdasarkan argumentasi hukum sebagai
188 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 178-189 berikut:  (a)  Konsep  hubungan  darah  ( nasab biologis)  merupakan sunnatullah ( natural  of law) yang bersifat permanen. Sehingga konsep nasab biologis merupakan ratio legis ( ‘illat al- hukm) yang  menjadi  pertimbangan de  facto hak-hak  perdata  anak;  (b)  Pergeseran  hukum hak-hak perdata dari berbasis nasab yuridis ( de jure) ke nasab biologis  telah  mendekonstruksi hak-hak  perdata  anak  berbasis nasab yuridis,
sehingga  hak-hak  perdata  anak  (baik  hak materiil  maupun  hak  immateriil)  yang  tidak diakui, kini diakui secara de jure dan de facto; (c)  Konsep  pembangunan  hukum  perdata  anak secara  radikal  berbasis  revolusi  hukum  dalam pengakuan  hak-hak  perdata  anak  mutlak diperlukan  dalam  menjamin  hak-hak  anak berbasis prinsip-prinsip konstruksi hukum yang Islami.

## DAFTAR RUJUKAN

## Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi
Manan,  Abdul. Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008 Wignyosubroto, Soetandyo. Sebuah  Pengantar ke  Arah  Perbincangan  tentang  Pembinaan Penelitian  Hukum  dalam  Pembangunan Jangka  Panjang  Tahap  II. Jakarta:  BPHN Departemen Kehakiman. 1995 Waluyo,  Bambang. Penelitian  Hukum  dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. 2002) Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  hukum. Jakarta: Kencana. 2006
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor 46/PUU-VIII/2010
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Bagus,  Lorens. Kamus  Filsafat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000 Asnawi. Teori  Maslahah  dan  Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI. 2010
Al-Ghazali,  Abu  Hamid  Muhammad  bin Muhammad. Al-Mustasyfa  min  Ilmi  al- Ushul,  Tahqiq  wa  Tahliq  Muhammad Sulaiman al-Asyqar. Juz I . Beirut:
Mu‟assasat al-Risalah. 1997 al-Qarafy,  Shihab  al-Din. Syarah  Tanqih  al- Fushul  fi  Ihtisar  al-Mahsul  fi  Usul. Mesir: Maktabah al-Khairiyah. T.th Praja,  Juhaya  S. Teori-Teori  Hukum,  Suatu Telaah  Perbandingan  dengan  Pendekatan Filsafat. Bandung: Pustaka Setia. 2009 Gibb,  H.A.R. The  Modern  Trends  of  Islam. Jakarta: CV. Rajawali Press. 1991
Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. I’lam  al-
Muwaqi’in  ‘an  Rabb  al-‘Alamin. Juz.  III.
Beirut: Dar al-Jiil. 1973
Djamil,  Fathurrahman. Metode  Ijtihad  Majlis tarjih Muhammadiyah Cet. I. Jakarta: Logos
Publishing House 1995
Kurniati, Pemikiran Ibnu Qayyim Al- Zauziyyah  tentang  Pengaruh  Perubahan Sosial, Jurnal Al-Risalah, Volume 10: 2010 Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. I’lam  al- Muwaqi’in Vol.  III . Kairo:  Maktabat  al- Kulliyyat al-Azhariyyah. 1980 Usman,  Mukhlis. Kaidah-Kaidah  Ushuliyah dan  Fiqhiyyah. Jakarta:  Gema  Insani  Press, 2000 Hamidi, Jazim. Hermeneutika Hukum: Sejarah Filsafat  dan  Metode  Tafsir. Malang:  UB Press. 2011
Kiswati,  Tsuroyah.  Rekonstruksi  Metodologis Wacana  Keagamaan  Muhammad  Syahrour, Jurnal Islamica, Volume 4, Nomor 2: 2010,
Masruni,  Lauddin. Hukum  dan  Kebijakan Perpajakan  di  Indonesia. Yogyakarta:  UII Press. 2006 Mulyadi,  Lilik. Teori  Hukum  Pembangunan Prof.  Dr.  Mochtar  Kusumaatmadja,  S.H.,
LL.M,  sebuah  kajian  deskriptif  analisis (Online) (diakses di www.hukumonline.com, tanggal 16 februari 2012) Kusumaatmadja,  Mochtar. Fungsi  Hukum dalam  Pembangunan,. Jakarta:  Bina  Cipta.
1976
Jurnal  Konstitusi  oleh  Pusat  Studi  Konstitusi
FH  Andalas,  Perkembangan  Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi,  Jurnal  Konstitusi, Volume  7
Nomor 6: 2010
Manan,  Munafrizal. Penemuan  Hukum  oleh Mahkamah  Konstitusi. Bandung:  Mandar Maju. 2012
Merini,  Tinjauan  yuridis  terhadap  kedudukan anak  di  luar  perkawinan  pasca  putusan  MK
Nomor  46/PUU-VIII/2010,”  Palangkaraya:
STIH Palangka Raya. 2012
Instrumen  Internasional  Hak  Asazi  Manusia.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006 Joni,  Mohammad  dan  Tanamas,  Zu‟chaina  Z.
Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak  dalam Perspektif  Konvensi  Hak  Anak. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999