## JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

## HARMONISASI HUKUM PIDANA DI BIDANG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN INDONESIA

## HARMONIZATION OF CRIMINAL LAW IN THE ENVIRONMENTAL LAW IN THE ORDER OF THE INDONESIAN ENVIRONMENTAL CRIMINAL LAW
Nurul Widhanita Y. Badilla Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: nurulbadilla@yahoo.com
Rudini Hasyim Rado Fakultas Hukum Universitas Musamus E-mail: rado_fh@unmus.ac.id
Naskah diterima : 05 April 2019 Direvisi : 10 April 2019 Disetujui 15 Mei 2019

## Abstrak
Tulisan  ini  dilatarbelakangi  oleh  banyaknya  Undang-Undang  yang  mengatur  segi-segi lingkungan  hidup  selain  undang-undang  payung  yang  khusus  mengatur  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup. Atas dasar yang diuraikan dimuka, perlu kiranya dikaji kembali kebijakan  legislatif  khusunya  hukum  pidana  dengan  melakukan  penelitian  dengan  judul “Harmonisasi  Hukum  Pidana  Di  bidang  Hukum  Lingkungan  Hidup  Dalam  Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Indonesia”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup saat ini?, 2. Mengapa kebijakan hukum pidana tidak harmonis dalam rangka penanggulangan  tindak  pidana  lingkungan  hidup?,  3.Bagaimana  upaya  harmonisasi  hukum pidana di bidang hukum lingkungan hidup dimasa yang akan datang. Menjawab pertanyaan tersebut  maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  penelitian  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana saat ini Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana  lingkungan  hidup  meliputi,  perbuatan  yang  mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu udara  ambien,  baku  mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan hidup, Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, Subyek hukum  adalah  orang  dan  korporasi,  Penerapan  sanksi  pidana  dirumuskan  secara  kumulatif bersifat kaku dan imperatif yaitu pidana penjara dan denda, Pertanggungjawaban pidana untuk korporasi  tidak  dijelaskan  dan  tidak  disebutkan  mengenai  dalam  hal  bagaimana  korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat di pertanggungjawabkan. kebijakan  hukum  pidana  tidak  harmonis  di  bidang  hukum  lingkungan  hidup  Indonesia ditemukan Terdapat duplikasi norma hukum pidana (bahkan ada yang triplikasi norma) dengan ancaman sanksi yang berbeda padahal perbuatan pidananya relatif sama, Subjek tidak terdapat kesamaan,  Kebijakan  hukum  pidana  di  bidang  lingkungan  hidup  belum  mempunyai  sistem pemidanaan  yang  utuh  dan  sebagai  upaya  Harmonisasi  hukum  pidana  di  bidang  hukum lingkungan  hidup  perlu  kiranya  dilakukan  kebijakan  rekodifikasi  norma  hukum  pidana lingkungan yang berada dalam berbagai undang-undang diluar KUHP saat ini ke dalam KUHP
dimasa yang akan datang dan Kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang  sebaiknya dirumuskan  secara  tegas  dalam  pasal-pasal  mengenai  bentuk  dan  kapan  terjadinya  tindak pidana  lingkungan  hidup  serta  mengatur  setiap  perbuatan  atau  kegiatan  yang  berpotensi menimbulkan  kerusakan  jadi  perbuatan  lingkungan  hidup,  dijadikannya  korporasi  sebagai subjek, maka pemidanaannya juga harus  berorientasi pada korporasi, dan harus memasukan jenis pidana “melakukan tindakan tertentu” yang bertujuan memulihkan fungsi ekosistem yang rusak  akibat  pencemaran/perusakan  lingkungan  dan  memasukan  biaya  sosial  dan  ekonomi sebagai ongkos sosial yang harus digantikan oleh pelaku tindak pidana.
Kata kunci : Harmonisasi; Lingkungan Hidup; Pembaharuan Hukum Pidana.

## Abstract
This paper is effected by the number of laws which regulate the environmental aspects whereas Indonesia already has law that specifically regulate about protection and management of the environment. Based on what has been described, need to be examined the legislative policy especially criminal law by doing research with the title "The Harmonization of Criminal Law in  Environmental  Law  Sector  in  The  Context  of  Criminal  Law  Reform  of  Indonesia's Environment Criminal Law ". Issues raised in this research are: 1. How the criminal law policy in order to combat environmental crime?, 2. Why the criminal law policy is not harmonized in order to combat environmental crime? 3. How to harmonize criminal law for environmental law  in  the  future?.  To  answer  these  questions  then  the  research  is  done  by  the  normative research  method.  The  results  showed  that  there  is  a  formula  of  the  multi-interpretation  of criminal law because not assertive sentences, and summary condemnation without adequate explanation  ,  there  is  duplication  norms of  criminal  law  (there  is even  a triple  norms)  with different sanctions threats eventhought the criminal acts are relatively the same, there is no similarity of subject specially on the corporate subject setting and subject of administration criminal  law,  are  also  only  permission  holders,  not  the  giver,  have  been  conflicts  between different sectoral legislation that could boils down to a conflict in the enforcement of criminal law  .  The  causes  of  not  harmonious  the  criminal  law  policy  in  the  environmental  law  in Indonesia because the absence of criminal policies or the formulation of criminal policy, lack of public participation, and the ability of the legislators themselves is the most significant factor in determining the quality of products in particular legislative policy specially criminal law and  effort  to  Harmonize  criminal  law  of  environmental  law  need  to  recodification environmental criminal law in various laws outside of the current CRIMINAL CODE into the CRIMINAL CODE in the future.
Keywords : Harmonization; Environment; Criminal Law Reform.
Copyright©2019jurnal Restorative Justice. All rights reserved

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan  hukum 1 .  Gagasan  hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan oleh masyarakat  baik  di  negara  maju  maupun  negara  berkembang,  terutama  akibat  praktik industrialisasi yang semula seolah-olah hampir tanpa pembatasan 2 .
Pelaksanaan  kegiatan  penegakan  hukum  pidana  selama  tahun  2015  telah  menanganani sebanyak 141 kasus dan sampai dengan Desember 2015 telah menyelesaikan sampai dengan P.21  sebanyak  118  kasus.  Pelaksanaan  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  dan  kehutanan tahun ini terbagi dalam 5 (lima) tipologi, yakni, pembalakan liar, perambahan hutan, peredaran tumbuhan  dan  satwa  liar  (TSL)  illegal,  pencemaran  lingkungan,  dan  kebakaran  hutan  dan lahan 3 .
Dari data tersebut sesungguhnya jika kita melihat permasalahan lingkungan hidup  yang sehari-hari  kita  lihat,  dimana  kualitas  lingkungan  hidup  yang  semakin  hari  semakin memprihatinkan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  dimuka  dan  banyaknya  perbuatan- perbuatan yang dapat dikategorikan merusak maupun mencemarkan lingkungan hidup, tampak penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup masih lemah dan gagal.
Berkenaan  dengan  penerapan  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  didalam  perundang- undangan lingkungan hidup Indonesia, Siti Sundari Rangkuti telah melakukan penelitian dan menguraikan kesimpulan-kesimpulan, antara lain sebagai berikut:
1. Perumusan  delik  lingkungan  perlu  ditetapkan  untuk  memudahkan  penyelesaian perkara di pengadilan.
2. Ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang pokok lingkungan hidup.
Berdasarkan  pandangan  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  disharmonisasi  peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat mempengaruhi dan menjadi hambatan dalam penegakan hukum terkhusus hukum pidana.
Kaitan dengan hukum pidana lingkungan dapat diartikan dari suatu kebijakan atau dengan keinginan-keinginan  negara  yang  diformat  dalam  peraturan-peraturan  kebijakan  maupun
1 Pasal  1  angka  2,  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup.
2 Arief  Hidayat  dan  Adji  Samekto; Kajian  Kritis  Penegakan  Hukum  Lingkungan  di  Era  Otonomi  Daerah , (Semarang, Badan Penerbit Undip, 2007), hal. 5.
3 Statistik  Kementerian  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Tahun  2015 ,  (Diterbitkan  Oleh/ Published  by : Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan). hal, 224
peraturan  perundang-undangan  sebagai  kekuatan  Negara  untuk  menghadapi  kerusakan lingkungan hidup 4 . Untuk itu penulis beranggapan perlu kembali dikaji mengenai kebijakan hukum pidana yang ada saat ini dan bagaimana upaya harmonisasi di masa yang akan datang.

## B. Metode Penelitian
Metode  adalah  proses,  prinsip-prinsip  dan  tata  cara  memecahkan  suatu  masalah, sedangkan  penelitian  adalah  pemeriksaan  secara  hati-hati,  tekun  dan  tuntas  terhadap  suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses,  prinsip-prinsip  atau  tata  cara  untuk  memecahkan  masalah  yang  dihadapi  dalam melakukan  penelitian 5 .  Pada  penulisan  ini  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) 6 yang mencakup  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier 7 . Sehubungan dengan penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normatif maka dari itu  dilakukan  pendekatan  dengan  jalan  menelaah  norma-norma  hukum  dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

## PEMBAHASAN
A. Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Di Bidang Lingkungan Hidup Saat Ini
1. Kebijakan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang payung ( kader wet / umbrella act )  yaitu  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009    Perlindungan  Dan  Pengelolaan

## Lingkungan Hidup
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  mengatur  ketentuan  pidana  dalam  Bab  XV  tentang Ketentuan Pidana.
Berdasar  pada  ketentuan  pidana  dari  Undang-Undang  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup maka dapat diuraikan analisis sebagai berikut:
a. Kebijakan Kriminalisasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Kebijakan  hukum  pidana  tersebut  sebagaimana  telah  diuraikan  menggunakan perumusan delik materiel dan delik formil, dimana menurut Koeswadji, Yang dimaksud dengan  delik  material  adalah  apabila  yang  menjadi  pokok  perumusannya  ialah  pada
4 Siswanto Sunarso; Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa, (cetakan pertama, PT.Rineka Cipta, 2005). hal. 182.
5 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji; Pengantar Penelitian Hukum Normatif , (UI Press, Jakarta,2006). hal. 6.
6 Usmawadi; Petunjuk  Penulisan  Ilmiah  Bidang  Hukum  Dalam  Materi  Pendidikan  Dan  Kemahiran  Hukum , Laboratorium Hukum, edisi revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. februari, 2008-2009. hal. 263.
7 Soerjono Soekanto; Pengantar Penelitian Hukum , (Universitas Indonesia press, Jakarta, 1984). hal.52
akibat dari suatu perbuatan (yang dilarang). Sedang yang dimaksud dengan delik formal ialah apabila yang menjadi pokok dalam perumusannya adalah melakukan perbuatan pidana 8 .  Ketentuan  pidana  diatas  tersebut  tidak  hanya  mengatur  perbuatan  pidana pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan  hidup  yang  dapat  disebut  delik  materiel, akan  tetapi  mengatur  juga  perbuatan  pelepasan,  pembuangan  zat,  energi  dan/atau komponen lain yang berbahaya dan beracun yang dapat disebut delik formil.
b. Kebijakan Subjek Tindak Pidana
Undang-Undang  No.  32  Tahun    2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  tersebut  diatas  selalu  diawali  dengan  kata  “setiap  orang”  yang menunjuk  pada  pengertian  “orang”.  Namun  UUPPLH  mengakui  korporasi  sebagai subjek hukum pidana yang bisa berbuat dan bertanggung jawab pidana.
Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam delik pidana lingkungan dalam  UUPPLH  diatur  dalam  116  UUPPLH  mengatur  sistem  pemidanaan  korporasi yang menyatakan jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat ditujukan kepada.
a) badan usaha;
b) orang  perorangan  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana tersebut  atau  orang  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  kegiatan  dalam  tindak pidana tersebut;
c) badan usaha dan orang perorangan sama-sama dipidana.
c. Kebijakan Perumusan Sanksi Pidana
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  merumuskan  adanya  3  (tiga)  jenis  sanksi  yang  dapat  dikenakan kepada pelaku yaitu Jenis sanksi pidana yang digunakan adalah pidana pokok berupa, pidana  penjara  dan  pidana  denda  serta  pidana  tambahan  atau  tindakan  tata  tertib sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  119  Undang-Undang  Perlindungan  Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa:
a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
b) Penutupan seluruhnya atau sebagian dari perusahaan;
c) Perbaikan akibat dari tindak pidana;
d) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau;
e) Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 tahun.
8 Hermien Hadiati Koeswadji ; Hukum Pidana Lingkungan . (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1993) hal. 133
Sanksi  pidana  dalam  Undang-Undang  ini  dirumuskan  secara  kumulatif, dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda.
B. Kebijakan  Hukum  Pidana  Menurut  Undang-Undang Sektoral Yang  Melindungi Segi-Segi Lingkungan Hidup Melalui sarana Hukum Pidana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 ini, mengatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) No.5 Tahun 1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, 21 dan Pasal 33.
Undang-undang  ini  juga  mengenal  penggolongan  tindak  pidana  materil  dan  formil. Rumusan pasal tindak pidana formil dapat dijumpai di pasal 40 ayat 2 yang merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat 1 dan 2 serta Pasal 33 ayat 3.

## 2. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan.
Undang-undang ini mengenal penggolongan tindak pidana formil dan materil. Tindak pidana formil dapat dijumpai di Pasal 78 ayat (1) dan (2), yang merujuk ketentuan di Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3). Sedangkan untuk rumusan tindak pidana materil, dapat dijumpai dalam Pasal 78 ayat (1), yang merujuk Pasal 50 ayat (2). Undang-undang ini sebenarnya mengenal  badan  hukum  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Ketentuan  ini  diatur  di  dalam ketentuan Pasal 78 ayat (14). Melihat dari sisi ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini  termasuk  kategori  berat,  dimana  terhadap  pelaku  dikenakan  pidana  pokok  berupa Pidana penjara dan denda serta pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.
3. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2008  Tentang Pengelolaan Sampah
Lahirnya Undang-Undang ini tidak lepas dari amanat konstitusi Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang- Undang  Dasar  tersebut  memberikan  konsekuensi  bahwa  pemerintah  wajib  memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Dalam bab ketentuan pidana ada tiga Pasal rumusan  delik,  yaitu  Pasal  39,  40  dan  41.  Sedangkan  Pasal  42  menentukan  bahwa
korporasi adalah subjek tindak pidana. Pasal 43 menentukan bahwa tindak pidana tersebut adalah kejahatan.

## 4. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  39  Tahun  2014  Tentang Perkebunan
Undang-Undang  ini  tidak  mengenal  pembagian  tindak  pidana  pelanggaran  dan kejahatan. Undang-undang ini mengenal penggolongan tindak pidana formil dan materil. Rumusan  tindak  pidana  formil  dapat  dijumpai  di  Pasal  46,  51  dan  52.  Dari  sisi  subjek tindak  pidana  dalam  Undang-Undang  perkebunan  adalah  orang  dan  korporasi.  Namun, subjek  tindak  pidana  administrasi  dalam  undang-undang  ini  hanya  pemegang  izin. Sementara  pejabat  pemberi  izin  tidak  akan  dikenai  pertanggungjawaban  pidana. Pengenaan  sanksi  pidana  administratif  dalam  Undang-Undang  ini  adalah  karena  tidak dipenuhinya syarat administratif untuk pengusahaan dan pengelolaan perkebunan, yakni tidak dimilikinya izin usaha perkebunan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1).

## C. Penyebab  Kebijakan  Hukum  Pidana  Tidak  Harmonis  Dalam  Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Berbagai masalah dan kendala sering menghantam para aparat penegak hukum kita, seperti polisi, dan lembaga peradilan, hingga lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya sebagai satu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Tidak mudah sebenarnya merumuskan apakah tugas serta fungsi penegakan hukum tersebut sudah tercapai atau belum. Namun  masyarakat  awam  yang  mengikuti  permasalahan  kriminalitas  melalui  media  massa, tidak  akan  peduli  dengan  berbagai  analisa  rumit.  Bila  realitasnya  fenomena  kejahatan  dan pelanggaran  hukum  meruyak,  masyarakat  akan  cepat  berkesimpulan  bahwa  sistem  ini  telah gagal  menjalankan  fungsinya.  Begitu  pula,  masyarakat  bisa  menjadi  ragu-ragu  akan ketangguhan dan keprofesionalan para petugas yang kelihatan masih “bingung” aturan mana yang akan dipakai serta siapa yang harus menangani suatu kasus.
Gangguan  terhadap  penegakan  hukum  mungkin  terjadi  karena  disebabkan  adanya ketidakserasian  antara  tritunggal  antara  nilai,  kaidah  serta  pola  perilaku.  Gangguan  terjadi apabila  ketidakserasian  antara  nilai-nilai  yang  berpasang-pasangan  yang  menjelma  didalam kaidah  yang  bersimpang  siur  dan  pola  perilaku  tidak  terarah  yang  mengganggu  kedamaian pergaulan hidup.
Tahap  formulasi  atau  kebijakan  legislatif  menjadi  dasar,  landasan  dan  pedoman  bagi tahap-tahap  fungsionalisasi  atau  operasionalisasi  hukum  pidana  berikutnya.  kelemahan menonjol dalam hal kebijakan penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana ( penal policy ) tentu akan sangat mempengaruhi penegakan hukum pidana itu sendiri. Kaitan dengan konteks
pembahasan  ini,  maka  penulis  akan  mencoba  menguraikan  beberapa  faktor  yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum di Indonesia dari perspektif disharmonisasi peraturan perundang-undangan pidana.
Harkristuti harkrisnowo 9 , dalam orasi pengukuhan guru besarnya mengatakan, kondisi ini diperberat lagi karena proses legislasi sebagai suatu proses politik yang menghasilkan hukum yang  berlaku  untuk  seluruh  rakyat  Indonesia,  sampai  saat  ini  belum  memuaskan.  Adanya logrolliing atau vote  trading ,  cukup  banyak  memberi  warna  pada  proses  ini.  Selain  itu mekanisme  penggodokan  yang  sampai  saat  ini  masih  diperdebatkan,  rendahnya  partisipasi publik, dan kemampuan para legislator sendiri merupakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan  kualitas  produk  legislatif.  Dalam  konteks  ini  seidman  dan  walde  menyebutkan sejumlah masalah yang dijumpai di negara berkembang, antara lain terfragmentasinya proses perancangan hukum 10 .
Sangat memprihatinkan sekali Indonesia belum mampu menujukkan paradigma apa yang selama ini dipakai sebagai acuan. Ketiadaan perumusan kebijakan pidana atau criminal policy nampak menjadi salah satu batu sandung dalam merumuskan dan menjatuhkan pidana. Tanpa adanya acuan, setiap individu yang terlibat dalam proses legislasi dan penjatuhan pidana bebas berkreasi dan berinovasi.

## D. Upaya Harmonisasi Hukum Pidana Di Bidang Hukum Lingkungan Hidup Di Masa Yang Akan Datang
1. Rekodifikasi  norma  hukum  pidana  lingkungan  hidup  yang  berada  dalam berbagai Undang-Undang diluar KUHP saat ini ke dalam KUHP dimasa yang akan datang
Kodifikasi merupakan salah satu cara yang memperlihatkan kehadiran hukum sebagai sistem.  Secara  historis,  cara  ini  merupakan  jawaban  atas  upaya  mencari  jalan  keluar terhadap semakin banyaknya jumlah peraturan, sementara di sisi lain ada kebutuhan agar peraturan perundang-undangan yang ada tersusun secara logis, serasi dan pasti sehingga mudah ditemukan dan dipahami. Karena itu, corpus juris itu direduksi sedemikian rupa sejauh menjadi praktis dalam bentuk hukum perundang-undangan 11 .
9 Harkristuti Harkrisnowo, Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi di Indonesia , (Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, Jakarta) hal. 20.
10 Ibid .
11 Satjipto Rahardjo, Op. Cit., hal. 91-92.
Salah  seorang  perumus  RKUHP,  Nyoman  Serikat  Putra  Jaya 12 menyatakan,  dari penjelasan  umum  RKUHP  tahun  2015  dapat  diketahui  misi  yang  diemban  adalah, pertama , dekolonialisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial dalam bentuk rekodifikasi kitab  undang-Undang  hukum  pidana. Kedua ,  demokratisasi  hukum  pidana. Ketiga , konsolidasi  hukum  pidana. Keempat ,  adaptasi  dan  harmonisasi  terhadap  berbagai perkembangan  hukum  yang  terjadi  baik  sebagai  akibat  perkembangan  dibidang  ilmu hukum  pidana  maupun  perkembangan  nilai-nilai,  standar  serta  norma  yang  diakui  oleh bangsa-bangsa beradab di dunia internasional.
Sampai  disini,  barangkali  agak  tepat  kalau  kodifikasi  ini  disebut  sebagai  kodifikasi dengan ukuran dan syarat tertentu. Namun, kalau demikian halnya, RKUHP belum bisa menjawab  pertanyaan  tentang  pembaruan  sistem  pemidanaan  secara  keseluruhan, sebagaimana telah menjadi kehendak dalam bagian pertimbangan Rancangan KUHP ini. Sistem  pemidanaan  menurut  L.H.C.  Hulsman  adalah  aturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  sanksi  pidana  dan  pemidanaan.  Artinya  ketika  sanksi administrasi menggunakan sanksi pidana maka dia telah menggunakan sistem pemidanaan, baik dari segi  materi  maupun  penegakannya.  Sehingga  kalau  konsisten  dengan  upaya  pembaruan sistem  pemidanaan  maka  RKUHP  harusnya  menempatkan  semua  pasal  pidana generic crimes dan pidana administrasi di luar KUHP sebagai situs pembaruan. Di sini, RKUHP diposisikan sebagai contoh sistem pemidanaan yang sudah terpasangkan dengan konsep dan teori hukum yang ada dan selanjutnya menanamkan hal yang sama dalam berbagai Undang-Undang sektoral.
Kodifikasi adalah kebijakan menempatkan seluruh norma hukum pidana yang berlaku secara nasional dalam satu kitab hukum pidana. Dengan adanya kodifikasi hukum pidana dimaksudkan  untuk  memberi  tekanan  bahwa  dalam  satu  sistem  hukum  pidana  nasional hanya  ada  satu  norma  hukum  pidana  yang  melarang  suatu  perbuatan  tertentu  dan mencegah  pengaturan  hukum  pidana  dalam  Undang-Undang  di  luar  kodifikasi  serta mencegah terjadinya pengulangan norma hukum pidana.

## 2. Kebijakan Hukum Pidana Lingkungan dalam  RKUHP
Dalam  menghasilkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  atau  kodifikasi  dan unifikasi, di samping dilakukan evaluasi dan seleksi terhadap pelbagai tindak pidana yang ada  di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  juga  dilakukan  terhadap
12 Nyoman Serikat Putra Jaya, Pembaharuan Hukum Pidana , (Pustaka Rizki Putera, Cet. I, Semarang, 2017). hal. 51.
pelbagai perkembangan tindak pidana yang dimuat dalam Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pengaturan  perbuatan  pencemaran  lingkungan  hidup  adalah  untuk  mengatur perbuatan  pencemaran  lingkungan  hidup  yang  dalam  hal  ini  dimaksudkan  sebagai perbuatan melawan hukum yang memasukkan bahan ke atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara  atau  ke  dalam  air  permukaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  akan memebahayakan  kesehatan  umum  atau  nyawa  orang  lain.  Bedanya  pengaturan  di  sini dengan yang diadakan dalam peraturan perundang-undangan lainnya tentang lingkungan hidup adalah bahwa di sini harus dibuktikan adanya kemungkinan bahaya untuk kesehatan umum atau nyawa manusia.
3. Resiko  kodifikasi  norma  hukum  pidana  lingkungan  hidup  ke  dalam  KUHP dimasa yang akan datang
Mengacu pada konsep hukum sebagai sistem maka judul, pertimbangan, pengaturan s ubstansi, pengaturan pidana, ketentuan penutup merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, risiko yang bisa terjadi dari kodifikasi ini adalah bahwa RKUHP hanya  mampu  menyerap  pasal-pasal  pidana  masing-masing  Undang-Undang  sektoral, lepas  dari  bagian-bagian  lain  yang  ada  di  dalam  Undang-Undang  tersebut.  Artinya, kodifikasi model ini secara sadar melepaskan ikatan historis dan logis antara setiap bagian yang  ada  dalam  masing-masing  Undang-Undang  tersebut.  Sehingga  pada  giliran berikutnya,  kodifikasi  hanya  akan  memungut  pasal-pasal  pidana  dari  berbagai  Undang- Undang sektoral tersebut tanpa bisa mengintegrasikan keseluruhan filosofi maupun spirit Undang-Undang tersebut.
4. Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Tindak  Pidana Lingkungan Hidup Dimasa Yang Akan Datang
Di  dalam  hukum  pidana  dikenal  adanya  asas Nullum  Delictum nulla  poena  sine praevia lege poenali yang artinya “tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih  dahulu  menyebut  perbuatan  yang  bersangkutan  sebagai  suatu  delik  dan  yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu” Asas ini dimuat dalam Pasal 1  ayat  (1)  KUHP,  yang  berbunyi  :  “Suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana,  kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, Dengan  asas  ini  diperoleh  kepastian  hukum,  bahwa  seseorang  dapat  dipidana  bilamana dapat dinyatakan salah (setelah melakukan tindak pidana) dan telah ada aturannya terlebih dahulu.
Dijelaskan  pada  Bab  II  bahwa  kebijakan  legislatif  merupakan  tahap  yang  paling penting  dari  keseluruhan  proses  penegakan  hukum  pidana,  karena  pada  tahap  ini dirumuskan konsep  yang menjadi garis besar dan  dasar rencana dalam suatu pekerjaan, sekaligus merupakan landasan legalitas bagi dua tahap berikutnya yaitu tahap aplikatif dan tahap eksekutif.
Dengan  melihat  kenyataan  yang  ada  perihal  kuantitas  dan  kualitas  tindak  pidana lingkungan, maka dengan sendirinya memerlukan suatu pemikiran yang mendalam untuk memberikan  satu  payung  hukum  yang  lebih  baik  dalam  menanggulangi  tindak  pidana lingkungan  di  masa  yang  akan  datang.  maka  kebijakan  hukum  pidana  dalam  rangka penanggulangan  tindak  pidana  lingkungan  hidup dimasa  yang  akan  datang  sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Kebijakan formulasi perbuatan/tindak pidana lingkungan
Sebaiknya  dirumuskan  secara  tegas  dalam  pasal-pasal  mengenai  bentuk  dan  kapan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup serta mengatur setiap perbuatan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan jadi perbuatan lingkungan hidup bukan saja telah dinyatakan  ada  setelah  terjadi  pencemaran  maupun  perusakan  lingkungan  hidup  tetapi terhadap perbuatan yang berpotensi mencemar/merusak juga harus diakomodir. Kemudian perbuatan  bagi  lingkungan  hidup  yang  kategorinya  secara  ilmiah  adalah perusakan/pencemaran berat, dimasukan sebagai pidana lingkungan dengan pemberatan.
b. Kebijakan subjek tindak pidana lingkungan
Subjek  Tindak  Pidana  lingkungan adalah  orang  dan  badan  hukum  atau  badan usaha/korporasi baik berupa perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain. Dengan dijadikannya  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana, maka  sistem  pemidanaannya  juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Ini berarti harus ada ketentuan khusus mengenai: kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan,  dalam  hal  bagaimana  korporasi  dapat  dipertanggungjawabkan, jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi.
c. Kebijakan perumusan sanksi pidana dan pemidanaan
Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan lingkungan hidup dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik kejahatan terhadap lingkungan hidup yang  bukan  hanya  terkait  dengan  aspek  ekonomi  akan  tetapi  juga  terkait  dengan  aspek ekologi,  sosial,  dan  budaya.  Demikian  juga  penegakan  hukum  terhadap  kejahatan lingkungan  hidup ini,  tidak  hanya  diarahkan  kepada  penegakan  keadilan  hukum,  tetapi juga  harus  diarahkan  pada  penegakan  keadilan  sosial  dan  ekonomi  secara  simultan.
Artinya  bahwa  tidak  hanya  memberikan  hukuman/sanksi  pidana  kepada  pelaku  dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan  pelaku  kejahatan  itu  dapat  kembali  seperti  semula  dalam  waktu  yang  tidak terlalu  lama.  Dengan  demikian  sanksi  pidana  harus  merumuskan  sanksi  pidana  sebagai berikut:
a) Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif yang bersifat imperatif kaku,  tetapi  sebaiknya  perumusan  sanksi  pidana  dengan  cara  alternatif/pilihan. Perumusan  sanksi  pidana  secara  alternatif  akan  memberikan  pilihan  untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara atau denda berdasarkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana oleh pelaku.
b) Pidana  lingkungan  hidup  harus  memasukan  jenis  pidana  “melakukan  tindakan tertentu”  yang  bertujuan  memulihkan  fungsi  ekosistem  yang  rusak  akibat pencemaran/perusakan lingkungan dan memasukan biaya sosial dan ekonomi sebagai ongkos sosial yang harus digantikan oleh pelaku tindak pidana.
c) Perusakan/pencemaran berkategori “dampak berat”, harus diletakan sebagai pidana lingkungan hidup dengan pemberatan.
d) Rumusan tindak pidana korporasi harus dibuat dalam kategori sanksi tersendiri antara lain: sanksi berdasarkan ukuran korporasi, mulai dari korporasi kecil, menengah dan besar  yang  akan  mempengaruhi  berat/ringannya  pengenaan  beberapa  jenis  sanksi dipadukan  dengan  pengenaan  sanksi  yang  mengacu  pada  ukuran  dampak  yang ditimbulkan.

## KESIMPULAN
Bertolak dari perumusan masalah dan kajian yang dikemukakan Setelah dilakukan kajian terhadap hukum positif yang mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup maka dapat di tarik kesimpulan:
1. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup saat ini,
a) Perbuatan  yang  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  lingkungan  hidup  meliputi, perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Melanggar baku mutu air  limbah,  baku  mutu  emisi,  atau  baku  mutu  gangguan,  Melepaskan  dan/atau mengedarkan  produk  rekayasa  genetik  ke  media  lingkungan  hidup  yang  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  atau  izin  lingkungan,  Melakukan  pengelolaan limbah B3 tanpa izin, Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan
hidup  tanpa  izin,  Melakukan  pembakaran  lahan,  Memberikan  informasi  palsu, menyesatkan,  menghilangkan  informasi,  merusak  informasi,  atau  memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan  hukum  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup,  melakukan  kegiatan  yang  dapat  mengakibatkan  perubahan  terhadap  keutuhan kawasan  suaka  alam,  mengambil,  menebang,  memiliki,  merusak,  memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian- bagiannya  dalam  keadaan  hidup  atau  mati,  menangkap,  melukai,  membunuh, menyimpan,  memiliki,  memelihara,  mengangkut,  dan  memperniagakan  satwa  yang dilindungi dalam keadaan hidup, mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan  atau  memiliki  telur  dan/atau  sarang  satwa  yang  dilindungi,  membuang benda-benda  yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan, Melawan hukum dan  dengan  sengaja  melakukan  kegiatan  pengelolaan  sampah  dengan  tidak memperhatikan  norma,  standar,  prosedur,  atau  kriteria  yang  dapat  mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan, Mengeluarkan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan yang terancam punah.
b) Subyek hukum adalah orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha).
c) Penerapan sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif yaitu pidana penjara dan denda serta ancamannya pidana yang dikenakan sama antara pelaku perorangan  dengan  korporasi,  oleh  karena  itu  menjadi  masalah  apabila  yang  dipidana “korporasi” yang dijatuhi pidana denda. Dalam Undang-Undang ini tidak ada ketentuan khusus mengenai pidana pengganti untuk denda yang tidak dibayar.
d) Pertanggungjawaban  pidana  untuk  korporasi  tidak  dijelaskan  dan  tidak  disebutkan mengenai dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat di pertanggungjawabkan.
2. Kebijakan hukum pidana tidak harmonis dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup disebabkan karena,
a. Terdapat  duplikasi  norma  hukum  pidana  (bahkan  ada  yang  triplikasi  norma)  dengan ancaman sanksi yang berbeda padahal perbuatan pidananya relatif sama;
b. Subjek tindak pidana tidak terdapat kesamaan subjek terlebih pengaturan tentang subjek tindak pidana korporasi;
c. Kebijakan  hukum  pidana  di  bidang  lingkungan  hidup  belum  mempunyai  sistem pemidanaan  yang  utuh,  hal  ini  terlihat  dari  beberapa  kebijakan  yang  dikaji  terdapat kebijakan  yang  tidak  merumuskan  kualifikasi  delik  yaitu  apakah  perbuatan  tersebut sebagai kejahatan atau pelanggaran.
3. Harmonisasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di masa yang akan datang
a. Sebagai upaya harmonisasi kebijakan hukum pidana penulis berkesimpulan melakukan rekodifikasi  norma  hukum  pidana  lingkungan  hidup  yang  berada  dalam  berbagai Undang-Undang diluar KUHP saat ini ke dalam KUHP dimasa yang akan datang.
b. Kebijakan  hukum  Sebaiknya  dirumuskan  secara  tegas  dalam  pasal-pasal  mengenai bentuk dan kapan terjadinya tindak pidana lingkungan serta mengatur setiap perbuatan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan jadi perbuatan lingkungan hidup,
Dengan  dijadikannya  korporasi  sebagai  subjek  tindak  pidana,  maka  sistem pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi artinya harus ada ketentuan khusus mengenai kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan, jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi dan seyogyanya rumusan tindak  pidananya  dipisahkan  antara  orang  perorangan  dengan  korporasi.  Selanjutnya, Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif yang bersifat imperatif kaku, tetapi  sebaiknya  perumusan  sanksi  pidana  dengan  cara  alternatif/pilihan  dan  harus memasukan  jenis  pidana  “melakukan  tindakan  tertentu”  yang  bertujuan  memulihkan fungsi ekosistem yang rusak akibat pencemaran/perusakan lingkungan dan memasukan biaya sosial dan ekonomi sebagai ongkos sosial yang harus digantikan oleh pelaku tindak pidana.

## Rekomendasi
1. KUHP harus ditempatkan dalam konteks pembaruan hukum secara menyeluruh Sehingga KUHP  di  masa  yang  akan  datang  membentuk  sistem  pemidanaan  yang  utuh  dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup.
2. Undang-Undang  sektoral  lingkungan  hidup  dengan  Undang-Undang  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  harus  dikaji  ulang  agar  pilihan  kodifikasi  bisa  konstruktif bagi perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia.
3. Kejahatan terhadap lingkungan hidup perlu digolongkan sebagai tindak pidana ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief Hidayat dan Adji Samekto, 2007, Kajian Kritis Penegakan Hukum  Lingkungan di  Era Otonomi Daerah, (Semarang, Badan Penerbit Undip,).
Statistik  Kementerian  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Tahun  2015,  (Diterbitkan Oleh/Published by : Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan).
Siswanto  Sunarso,  2005,  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  Dan  Strategi  Penyelesaian Sengketa, (cetakan pertama, PT.Rineka Cipta).
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006; Pengantar Penelitian Hukum Normatif, (UI Press, Jakarta).
Usmawadi, 2008; Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang  Hukum Dalam Materi Pendidikan Dan Kemahiran  Hukum,  Laboratorium  Hukum,  edisi  revisi.  Fakultas  Hukum  Universitas Sriwijaya, Palembang. februari.
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, (Universitas Indonesia press, Jakarta).
Hermien  Hadiati  Koeswadji,  1993,  Hukum  Pidana  Lingkungan.  (Bandung,  Citra  Aditya Bhakti).
Harkristuti  Harkrisnowo,  2003,  Konsep  Pemidanaan:  Suatu  Gugatan  Terhadap  Proses Legislasi di Indonesia, (Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, Jakarta).
Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, Pembaharuan Hukum Pidana, (Pustaka Rizki Putera, Cet. I, Semarang).
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup