## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Refleksi  Teoritik  Dan  Konseptual  Tentang  Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kajian Perundang-Undangan di Luar KUHP
Ratna Kumala Sari 1 , Iqbal Kamalludin 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai 2 Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan E-mail : ratnakumala92@gmail.com , iqbal.kamalludin@iainpekalongan.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021 Terbit: 1 Agustus 2021
Keywords:
Legal Protection; Children; Legislation outside the Criminal Code. Legal  protection  for  children  must  begin  as  early  as possible, so that one day they can participate optimally for  the  development  of  the  nation  and  state.  Child protection  is  an  embodiment  of  justice  in  a  society,
which must be endeavored in various fields of state and community  life.  This  study  aims  to  understand  and examine the legal protection of children in the study of legislation  outside  the  Criminal  Code.  This  type  of research  used  in  this  paper  using  the  normative juridical  approach  method  considering  the  problems studied  and  studied  in  addition  to  holding  on  to juridical aspects that is based on norms, regulations, legal theories. The specifications used in this study are analytical descriptive because this study is expected to obtain  a  clear,  detailed  and  systematic  picture.  The results showed that the legal protection of children in the  study  of  legislation  outside  the  Criminal  Code  is regulated  in  Law  Number  35  of  2014  concerning Amendments  to  Law  Number  23  of  2002  concerning Child Protection and Law of the Republic of Indonesia
Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System. Protection that is obliged to be given is legal protection both preventively to prevent disputes and repressively to  resolve  problems  that  occur.  In  addition,  legal protection  is  given  to  children  starting  from  the investigation  stage  to  the  implementation  phase  of decisions in Penitentiary .

## Abstrak
Kata kunci: Perlindungan Hukum; Anak; Perundang-
Undangan di Luar KUHP Corresponding Author: Ratna Kumala Sari Perlindungan  hukum  terhadap  anak  harus  dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal  bagi  pembangunan  bangsa  dan  negara. Perlindungan  anak  merupakan  perwujudan  adanya keadilan  dalam  suatu  masyarakat,  yang  harus diusahakan  dalam  berbagai  bidang  kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengkaji mengenai perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  kajian perundang-undangan  di  luar  KUHP.  Jenis  penelitian yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  dengan menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif mengingat  permasalahan  yang  diteliti  dan  dikaji disamping  berpegangan  pada  aspek  yuridis  yaitu berdasarkan  pada  norma-norma,  peraturan-peraturan, teori-teori  hukum.  Spesifikasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah deskritif analitis karena penelitian ini  diharapkan  dapat  diperoleh  gambaran  yang  jelas,
rinci  dan  sistematis.  Hasil  penelitian  menujukkan bahwa  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam kajian  perundang-undangan  di  luar  KUHP  di  atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Anak. Perlindungan yang wajib untuk diberikan  adalah  perlindungan  hukum  baik  secara preventif untuk mencegah terjadinya sengketa maupun secara  represif  untuk  menyelesaikan  permasalahan yang terjadi. Selain itu, perlindungan hukum diberikan terhadap  anak  mulai  dari  tahap  penyidikan  hingga
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 956 tahap pelaksanaan putusan di Lembaga
Pemasyarakatan.
@Copyright 2021.

## PENDAHULUAN
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara  (Disemadi,  2019).  Agar  kelak  mampu bertanggung  jawab  dalam  keberlangsungan  bangsa  dan  negara,  setiap  anak  perlu mendapat  perlindungan  dan  kesempatan  yang  seluas-luasnya  untuk  tumbuh  dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.
Anak  adalah  tunas-tunas  harapan  bangsa,  gambaran  dan  cermin  masa  depan,  asset keluarga,  bangsa,  dan  negara  secara  estapet  untuk  selama-lamanya.  Memberikan perlindungan hukum pada anak adalah sesuatu hal yang wajar dan realistis, yang selain merupakan tuntutan hak asasi mereka adalah juga merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa Indonesia (Sirait & Cahyaningtyas, 2019).
Anak-anak  membutuhkan  perlindungan  dan  perawatan  khusus  termasuk perlindungan  hukum  yang  berbeda  dari  orang  dewasa.  Hal  ini  didasarkan  pada  alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Anak merupakan bagian dari generasi muda dan salah satu sumber daya manusia yang merupakan  potensi  serta  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa.  Anak  memiliki  peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat yang khusus (Ratmaja, 2020).
Hal-hal  yang  merupakan  kepentingan  anak  mencakup  aspek  yang  sangat  luas, mencakup  kepentingan  fisik  maupun  psikis  baik  yang  mencakup  untuk  perlindungan hukum tentunya terkait aturan hukum dari segala cabang hukum secara interdisipliner. Tugas hukum dalam hal ini adalah untuk mengawal kepentingan anak sebagai generasi penerus  bangsa  agar  terlindung  dari  hal-hal  yang  merusak  fisik,  merusak  psikis,  dan sekaligus  merusak  fisik  dan  psikis,  sehingga  proses  pertumbuhan  anak  untuk  menjadi sosok  manusia  dewasa  yang  unggul  sebagai  penerus  bangsa  dapat  terwujudkan (Suherman, 2019).
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  perlindungan  hukum  terhadap  anak  adalah  upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak ( fundamental right and  freedoms  of  children )  serta  sebagai  kepentingan  yang  berhubungan  dengan kesejahteraan anak (Arief, 1998). Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan  mengusahakan  pengamanan,  pengadaan  dan  pemenuhan  kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepantingan dan hak asasinya (Sitania & Suponyono, 2020).
Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan  di  antaranya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  yang  akhirnya  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Muliyawan, 2015). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Anak  adalah  peraturan  yang  secara  khusus  mengatur hukum  acara  peradilan  anak  di  Indonesia  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikan oleh Negara dalam melindungi hak-hak anak.

## PERUMUSAN MASALAH
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  kali  ini  adalah:  1).  Bagaimana  perlindungan hukum  terhadap  anak  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? dan 2).  Bagaimana  proses  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dalam  proses  peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  sebagai  upaya  untuk memahami dan memecahkan masalah secara ilmiah, sistematis dan logis. Suatu penelitian diawali karena adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein yaitu antara teori yang ada  dengan  realita  yang  terjadi  di  lapangan  maka  metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif  ( doctrinal  research ) mengingat  permasalahan  yang  diteliti  dan  dikaji  disamping  berpegangan  pada  aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan akan  menghasilkan  sebuah  penjelasan  sistematis  mengenai  aturan-aturan  hukum  yang mengatur  sebuah  kategori  hukum  tertentu  (Rizky  & et  al, 2019).  Dengan  kata  lain penelitian  ini  tidak  hanya  mengacu  pada  produk  hukum  yang  berlaku  namun  juga berdasar  pada  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan.  Spesifikasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah deskritif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh  akan  dianalisis  untuk  pemecahan  terhadap  permasalahan  sesuai  dengan ketentuan hukum yang berlaku, tujuan dari penelitian mengunakan spesifikasi deskriptif analitis  untuk  memberikan  gambaran  tentang  realitas  pada  obyek  yang  di  teliti  secara obyektif (Disemadi & Roisah, 2019).
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 958

## PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak
Perlindungan  anak  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  serta  mendapat  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Setyowati, 1990).
Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat,  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dari  kelompok  minoritas  dan  terisolasi, anak di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  narkotika,  alkohol,  psikotropika,  dan  zat  adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik  fisik  dan/atau  mental,  anak  yang  menyandang  cacat,  dan  anak  korban  perlakuan salah dan penelantaran (Abdussalam, 2007).
Mendapatkan  perlindungan  merupakan  hak  dari  setiap  anak,  dan  diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum.
Cakupan  pengertian  perlindungan  dan  tujuan  perlindungan  anak  kiranya  sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi”.
Berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain di orientasikan sebagai upaya untuk  menciptakan  kesejahteraan  anak.  Guna  mencapai  tujuan  tersebut,  maka pelaksanaan  perlindungan  tersebut  tidak  boleh  dipisahkan  dari  prinsip-prinsip  dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:
1) Prinsip-prinsip Non-diskriminasi ( non-discrimination ). Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak;
2) Prinsip kepentingan terbaik untuk anak ( the best interest of the child ). Bahwa dalam semua  tindakan  yang  menyangkut  anak  dilakukan  oleh  pemerintah,  masyarakat, badan legislatif fan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama;
3) Prinsip  hak-hak  anak  untuk  hidup,  bertahan  dan  pengembangan  ( the  right  to  life, survival  an  development ).  Yang  dimaksud  dengan  asas  hak  untuk  hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi
anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi
4) Prinsip menghormati pandangan anak ( respect to the views of child ) . Yang dimaksud dengan asas menghormati pandangan anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut menyangkut kehidupannya (Rusmilawati, 2010).
Selanjutnya Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Perlindungan  khusus  terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.
Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal  69  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang menyatakan  bahwa  perlindungan  khusus  bagi  anak  korban  kekerasan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
1) Penyebarluasan  dan  sosialisasi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan  terhadap  anak  Indonesia.  Hal  ini  sebagai  mana  diatur  dalam  Pasal  74 Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang  menyatakan bahwa  dalam  meningkatkan  efektifitas  penyelenggaraan  perlindungan  anak,  dengan undang-undang  ini  dibentuk  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  yang  bersifat Independen.  Dalam  hal  diperlukan,  pemerintah  daerah  dapat  membentuk  komisi perlindungan  anak  daerah  atau  lembaga  lainnya  yang  sejenis  untuk  mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak daerah (Maryandani, 2016).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  yang  saat  ini sudah berlaku kurang lebih 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak,  yang  merubah  beberapa  ketentuan  atau  Pasal  dan mempertegas  tentang  perlunya  pemberatan  sanksi  pidana  dan  denda  bagi  pelaku kejahatan terhadap anak.
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 960
Khusus perlindungan terhadap anak korban kekerasan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak  telah  menetapkan  aturan  yang  lebih  tegas dibandingkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.  Di  dalam  Pasal  59  Undang-Undang  Perlindungan  Anak,  disebutkan  bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadap dengan hukum. Dalam pasal 64 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan.
Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  perlindungan  khusus kepada  anak.  Selanjutnya  Pasal  59  ayat  (1)  huruf  I  menyatakan  perlindungan  khusus kepada  anak  dimaksud  pada  ayat  (1)  salah  satunya  diberikan  kepada  anak  korban kekerasan fisik dan/atau psikis.
Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai  perubahan  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  yang  berbunyi “ Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ”.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Proses  Peradilan  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  dasarnya  berasaskan penghindaran  pembalasan,  sehingga  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana mencari  solusi  untuk  memperbaiki,  rekonsiliasi,  dan  menentramkan  hati  tidak berdasarkan  pembalasan.  Penghindaran  pembalasan  adalah  prinsip  menjauhkan  upaya pembalasan  dalam  proses  peradilan  pidana  (Rofiq,  Disemadi  &  Jaya,  2019).  Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tindak pidana yang diancam pidana di atas tujuh tahun tidak bisa melakukan diversi (Sutrisno & Yondri, 2017).
Oleh karenya, perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan  sampai  pada  pelaksanaan  putusan  pengadilan  tersebut.  Selama  proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh  sebab  itu  harus  dilakukan  secara  konsekuen  oleh  pihak-pihak  terkait  dengan penyelesaian  masalah  anak  tersebut.  Adapun  hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah (Lalungkan, 2015):
1) Dalam Proses Penyidikan
Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  anak  yang  berkonflik dengan hukum antara lain:
a. Penyidik Khusus Anak
Pasal 1 butir 8 Undang-undang SPPA menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga melakukan  tindak  pidana  tertentu  adalah  penyidik  yang  secara  khusus  hanya  dapat dilakukan oleh Penyidik Anak
Penyidik Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU SPPA adalah sebagai berikut: telah berpengalaman sebagai penyidik; mempunyai minat, perhatian, dedikasi; memahami masalah anak; dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
b. Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan
Pasal  18  Undang-  Undang  Nomor  11  Tahun  2012  menyatakan  bahwa  proses penyidikan  yang  dilakukan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana  wajib  memperhatikan kepentingan  terbaik  bagi  Anak  dan  mengusahakan  susasana  kekeluargaan  tetap terpelihara.  Ketentuan  ini  menghendaki  bahwa  pemeriksaan  dilakukan  dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahwa yang mudah dimengerti, dan dapat  mengajak  tersangka  memberikan  keterangan  yang  sejelas-jelasnya.  Simpatik maksudnya  pada  waktu  pemeriksaan,  penyidik  bersifat  sopan  dan  ramah  serta  tidak menakut-nakuti  tersangka.  Tujuannya  ialah  agar  pemeriksaan  berjalan  dengan  lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi Penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.
c. Penyidik Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat penyidikan berlangsung
Pasal 22 Undang-undang SPPA menyatakan bahwa Penyidik pada saat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga pelaku tindak pidana, tidak memakai toga atau atribut  kedinasan.  Penyidik  Anak  dapat  disimpulkan  melakukan  pendekatan  secara simpatik,  serta  tidak  melakukan  pemaksaan,  intimidasi,  yang  dapat  menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak (Gultom, 2008).
d. Kewajiban Pelaksanaan Diversi
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa hal yang pertama sekali dilakukan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal yang dilaporkan atau diadukan melakukan suatu tindak pidana yaitu Penyidik wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana  penjara  dibawah  7  (tujuh)  tahun;  dan  bukan  merupakan  pengulangan  tindak pidana.
Pengalihan  proses  peradilan  anak  atau  yang  disebut  dengan  diversi  (bentuk pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan) berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses  peradilan  selanjtunya  dalam  administrasi  peradilan  anak,  misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.
e. Kerahasiaan Identitas Anak
Identitas anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana wajib dirahasiakan baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai bentuk perlindungan
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276 962
lainnya  yang  juga  wajib  diberikan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana.  Hal  ini  juga berkaitan  dengan  asas  praduga  tidak  bersalah  ( percumption  of  innocent ).  Asas  ini menyiratkan  bahwa  anak  yang  melakukan  kenakalan  belum  dapat  dianggap  bersalah apabila belum ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kerahasiaan  identitas  tersangka  ini  sangat  mendukung  hak-hak  anak  yang  harus ditegakkan dalam Sistem Peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum.
2) Dalam Proses Penuntutan
Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP, “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan  perkara  pidana  ke  pengadilan  negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus olehhakim di sidang pengadilan”.
Pengadilan anak wewenang penuntutan terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindak  pidana  ada  pada  Jaksa  Penuntut  umum,  yang  ditetapkan  berdasarkan  surat Keputusan  Jaksa  Agung.  Apabila  Penuntut  umum  berpendapat  bahwa  dari  hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ternyata terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh  anak-anak  maka  jaksa  selaku  penuntut  umum  dalam  waktu  secepatnya  membuat surat dakwaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan.
Kewajiban pelaksanaan diversi sebagaimana dalam UU SPPA bahwa dalam setiap tahap pemeriksaan anak dalam sistem peradilan pidana anak diwajibkan untuk melakukan diversi. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 42 ayat (1).
3) Dalam Proses Persidangan
Anak yang berhadapan dengan hukum ketika anak tersebut dihadapkan dalam proses persidangan  maka  dalam  hal  ini  perlindungan  terhadap  anak  telah  dilakukan  ketika penentuan hakim yang menangani perkara anak tersebut dilakukan. Hakim anak diangkat berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  atas  usul  Ketua  Pengadilan Negeri  yang  bersangkutan  melalui  Ketua  Pengadilan  Tinggi  sesuai  dengan  Pasal  43 Undang-undang Republik Indonesia  Nomor  11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut: Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan negeri.
Selajutnya dalam pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang berbunyi “Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi” antara lain:
a. telah  berpengalaman  sebagai  hakim  di  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Umum;
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak.
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tidak  ada  menjelaskan  maksud  dan  batasan  “telah berpengalaman”, oleh karena itu perlu ditetapkan berapa lamanya pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Hakim Anak.  Menurut  Sudikno  Mertokusumo  berpendapat  bahwa  lima  tahun  telah  cukup kiranya  bagi  seorang  hakim  untuk  menguasai  hukum  acara  dan  hukum  materiil  serta mengenal variasi jenis perkara yang ditangani (Atmasasmita, 1996).
Pasal  55  ayat  (1)  Undang-Undnag  SPPA  menghendaki  terdakwa  didampingi  oleh penasehat  hukum,  orang  tua,  wali  atau  orang  tua  asung,  dan  pembimbing kemasyarakatan. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setelah dakwaan dibacakan, maka Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian  kemasyarakatan  mengenai  anak  yang  bersangkutan  yang  dapat  digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan.
4) Dalam proses pemasyarakatan
Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadapa anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemasyarakatan antara lain:
a. Penempatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak
Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang  selanjutnya  disingkat  dengan  LPKA.  LPKA  adalah  lembaga  atau  tempat  anak menjalani  masa  pidanaya.  Lembaga  lain  yang  juga  serupa  tugas  dan  fungsinya  dalam melakukan pembinanaan terhadap narapidana anak yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS  Anak).  Berdasarkan  pasal  1  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan  menyebutkan  bahwa  pemasyarakatan  berarti  suatu  kegiatan untuk  melakukan  pembinaan  bagi  warga  binaan  pemasyarakatan  berdasarkan  sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
Pelaksanan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan  Tuhannya  dan  manusia  dengan  pribadinya,  manusia  dengan  sesamanya  dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2012 yang menyatakan LAPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan  keterampilan,  danpemenuhan  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
b. Hak-hak Anak Narapidana
Selama  anak  dalam  proses  pembinaan  di  LPKA  maka  anak  narapidana  berhak memperoleh  pembinaan,  pembimbingan,  pengawasan,  pendampingan,  pendidikan  dan pelatihan  serta  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  ini,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa
P-ISSN: 2356-4164 , E-ISSN: 2407-4276
964
sistem  pembinaan  yang  dilakukan  sama  dengan  pembinaan  terhadap  orang  dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Marlina, 2009).

## PENUTUP Kesimpulan
Perlunya  anak  mendapatkan  perlindungan  hukum  sebagaimana  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa  sekaligus  modal  sumberdaya  manusia  bagi  pembangunan  nasional.  Bentuk perlindungan  yang  wajib  untuk  diberikan  adalah  perlindungan  hukum  baik  secara preventif  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa  maupun  secara  represif  untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Sehingga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat,  Keluarga,  dan  Orang  Tua  atau  Wali  berkewajiban  dan  bertanggung  jawa penuh terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak (Nisa & Jaya, 2020).
Bentuk perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diberikan terhadap anak mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasyarakatan tetap menjamin hak-hak anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.    Hal  ini  terlihat  diwajibkannya  Pejabat  Khusus Anak untuk menangani perkara anak dalam setiap pemeriksaan.

## Rekomendasi
Perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan dan diupayakan terus menerus baik untuk pelaku maupun korban. Perlindungan hukum terhadap anak yang diatur dalam perundang-undangan di luar KUHP hendaknya dapat di revisi terkait dengan kedudukan yang  sama  dihadapan  hukum  antara  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam. (2007). Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: Restu Agung.
Arief,  Barda  Nawawi.    (1998). Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  Dan Pengembangan Hukum Pidana . Bandung: Citra Bakti. Atmasasmita, Romli. (1996). Sistem Peradilan Pidana . Bandung: Bina Cipta.
Disemadi,  Hari  Sutra,  &  Kholis  Roisah.  (2019).  “Urgency  of  the  Contempt  of  Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts”, Brawijaya Law Journal, 6(2), 224-233.
Disemadi,  Hari  Sutra.  (2019). “Adultery Child  Status in Islamic Law and in the Civil Code”, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum , 3(2), 20-31.
Gultom, Maidin. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Bandung: PT Refika Aditama.
Lalungkan,  Martha.  (2015).  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Perlindungan  Anak  Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Lex Crimen , 4(1).
Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia . Medan: PT Refka Aditama.
Maryandani, Nadia Ayu. (2016). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban  Penelantaran  Oleh  Orang  Tua  Berdasarkan  Hukum  Pidana  Indonesia”. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Muliyawan.  (2015). Paradigma  Baru  Hukum  Perlindungan  Anak  Pasca  Perubahan Undang-Undang Anak , http://www.pn-palopo.go.id , Diakases 10 Maret 2020. Nisa, Candra Ulfatun, & Nyoman Serikat Putra Jaya. (2020). “Penerapan Bentuk Mediasi Penal  Dengan  Pendekatan  Keadilan  Restoratif  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(1), 253-265.
Ratmaja, I Gede Sadia Dwi. (2020). “Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kajian Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6(1), 20-35.
Rizky,  Mutiara  Nastya., et  al .  (2019).  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial”. Jurnal Media Iuris, 2(2). Rofiq, Ahmad, Hari Sutra Disemadi, & Nyoman Serikat Putra Jaya. (2019). “Criminal Objectives  Integrality  in  the  Indonesian  Criminal  Justice  System”, Al-Risalah, 19(2), 179-190.
Rusmilawati. (2010). Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang di Indonesia dan Beijing Rules, https://rusmilawati.wordpress.com , Diakses 11 Maret 2020. Setyowati. (1990). Aspek Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: Bumi Aksara.
Sirait, Trinita Yulinda., & Irma Cahyaningtyas. (2019). “Restorative Justice Approach in the Settlement of Children’s Cases in Indonesia”, Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 27(2), 232-241.
Sitania,  Lourensy  Varina.,  &  Eko  Suponyono.  (2020).  “Akomodasi  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Dalam  Aspek  Hukum  Internasional  Dan Nasional”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(1), 38-54.
Suherman.  (2009). Aspek  Perlindungan  Terhadap  Anak. Jakarta:  Badan  Pembinaan Hukum Hukum dan HAM RI.
Sutrisno, Endang., & Yondri. (2017). “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku  Tindak  Pidana”, Jurnal  Pena  Justisia:  Media  Komunikasi  dan  Kajian Hukum , 17(2).