PATRIARKISME HUKUM KEWARISAN ISLAM: KRITIK HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
Defel Fakhyadi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina defelfakhyadi@stain-madina.ac.id

## Abstrak
Hukum  waris  Islam  terpengaruh  dengan  kondisi  sosiologis  masyarakat  serta subjektivitas  pemahaman  ulama  sehingga  ayat  waris  yang  bersifat qat’i  dilalah secara mutlak harus menjadi pertimbangan para ulama. Pemahaman komprehensif sangat  dibutuhkan  agar  tidak  terjadi  inklusivisme  dalam  hukum  waris  Islam sehingga  merugikan  hak  orang  lain.  Patriarkisme  dalam  hukum  waris  Islam merupakan suatu pandangan hukum  yang bertentangan dengan asas hukum waris yang bersifat individual dan bilateral yang menjadi prinsip dasar hukum kewarisan Islam.  Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan rujukan dalam  penyelesaian  sengketa hukum  waris  di  Indonesia  diharapkan  mampu  menyelesaikan  seluruh problematika  hukum  sehingga  menjadi  barometer  terwujudnya  cita-cita  hukum Islam Indonesia yang responsif dan kondisional.

## Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Patriarkisme, KHI

## Abstract
Islamic  inheritance  law  is  influenced  by  the  sociological  conditions  of  the community and the subjectivity of the understanding of the ulama so that the qat'i dilalah  verse  about  inheritance  is  absolutely  must  be  considered  by  the  ulama. Comprehensive understanding is needed to prevent inclusivism which is harm the right of others in Islamic inheritance law. Patriarchism in Islamic inheritance law is  a  legal  view  that  is  contrary  to  the  principle  of  individual  and  bilateral inheritance law the basic principle of Islamic inheritance law. The compilation of Islamic  law  is  a  reference  in  resolving  inheritance  law  issues  in  Indonesia  it  is expected to be able to solve all issues of the law so that it becomes a barometer for  the  realization  of  the  ideals  of  Indonesian  Islamic  law  which  are  responsive and conditional.
Keywords: Islamic inheritance law. Patriarchism . The compilation of Islamic Law

## PENDAHULUAN
Peralihan  harta  dari  seseorang  yang  telah  meninggal  kepada  yang  masih hidup dinamakan dengan hukum waris. 1 Perpindahan harta tersebut diterima oleh ahli waris terjadi setelah meninggalnya pewaris berlaku dengan sendirinya sesuai dengan  asas ijbari .  Ahli  waris  mendapatkan  bagiannya  sesuai  dengan  ketentuan Allah  yang  terdapat  dalam  Alquran  dan  diatur  secara  rinci  dan  jelas  sehingga hukum  waris  berlaku  secara  mutlak (compulsory  law) serta  tidak  terbuka  ruang
1 Amir Syarifuddin, 2008, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana), hal. 5.
untuk  diijtihadkan. 2 Ini  menandakan  bahwa  hukum  kewarisan  Islam  sudah  tidak dapat  disentuh  lagi  dengan  ijtihad  para  mujtahid  karena  ayat  Alquran  yang berbicara tentang kewarisan Islam dikategorikan sebagai ayat yang bersifat qath’i dilalah (pasti).
Hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur tentang hak kebendaan dan  sangat  penting untuk dipelajari  karena menyangkut  tentang hak kepemilikan serta  ketentuan  yang  telah  Allah  tetapkan  dalam  Alquran. 3 Pembagian  hak kewarisan seseorang dalam Islam yang diatur dalam Alquran dengan penunjukan ayat  yang  jelas  dan  bersifat qath’i  dilalah .  Muhammad  Hashim  Kamali  dan Abdul  Wahab  Khallaf  menyatakan  bahwa  ayat  yang  menjelaskan  tentang  waris dikategorikan ayat yang bersifat pasti dan tidak mengandung interpretasi lain dan tidak mengandung makna takwil yang lain, 4 seperti hak suami yang mendapatkan bagian  setengah  dari  harta  peninggalan  istri  ketika  tidak  memiliki  anak  atau kewarisan istri yang mendapatkan seperempat dari harta peninggalan suami ketika tidak  memiliki  anak  dan  bagian  yang  diterima  oleh  ahli  waris  lain  yang  telah dijelaskan  oleh  Allah  di  dalam  Alquran.  Ini  memberikan  isyarat  kepada  ulama bahwa  ayat  yang  mengatur  tentang  waris  tergolong  kepada qath’i  dilalah sehingga tidak perlu dilakukan penafsiran dan pentakwilan.
Pemahaman  ulama  dalam  memahami  hukum  waris  Islam  terkadang  tidak konsisten  terhadap  kententuan  waris  yang  digambarkan  dalam  Alquran  dan Sunnah,  melakukan  interpretasi  terhadap  makna  teks  yang  sangat  berjauhan dengan  makna  aslinya  yang  mengakibatkankan  terjadinya  kecendrungan  ulama terhadap  satu  golongan  sehingga  melahirkan  hukum  kewarisan  yang  patriarkis. Berangkat  dari  diskursus  tersebut,  Penulis  menggunakan  metode  penelitian deskriptif dengan analisa kritis serta pendekatan normatif untuk mengidentifikasi problematika  tersebut  sehingga  kewarisan  Islam  dapat  menjadi  kewarisan  yang universal  dan  modernis  yang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  tanpa  terlepas dari isi kandungan teks yang terdapat dalam nash.

## PEMBAHASAN

## Ekslusivisme Hukum Kewarisan Islam
Hukum  kewarisan  termasuk  bagian  dari  hukum  keluarga,  dalam  hukum Islam dikenal dengan istilah fikih mawaris . Fikih merupakan sebuah pemahaman
2 Nasroen Haroen, 1997, Ushul Fiqh I, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu), hal. 32.
3 Habiburrahman,  2011, Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Kencana), hal. 9.
4 Firdaus, Konsep Qath’i dan Zhanni Al-dalalah dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Al-qur’an , Jurnal Hukum Diktum, (Volume 11, nomor 1, Januari 2013), hal. 25-27.
seseorang  terhadap  dalil  Alquran  dan  Sunnah  dalam  menggali  hukum  Islam, 5 sehingga  kebenaran  yang  ada  dalam  fikih  hanya  bersifat  temporer  dan  bisa berubah sesuai dengan zaman dan tingkat keilmuan ulama dalam memahami dalil tersebut. Akan tetapi term fikih  yang melekat pada kata mawaris (fikih mawaris) lebih dikonotasikan sebagai  hukum  yang bersifat compulsory law sehingga tidak dapat  dilakukan ijtihad. Fenomena bagian warisan  yang bersifat  angka tergolong kepada  ilmu  eksak  karena  memberikan  jawaban  mutlak  pada  hasilnya  seperti bagian  setengah,  seperempat,  seperdelapan  tidak  dapat  diinterpretasikan  dengan pemahaman yang lain.
Rekonstruksi hukum waris Islam pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab, hukum  waris  bukan  sesuatu  hukum  yang  tidak  dapat  disentuh  akan  tetapi  dapat dilakukan  ijtihad  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman  dan  kondisi  sosiologis  yang mempengaruhinya  seperti  permasalahan umariyatain dan himariyah . 6 Zaid  bin Tsabit,  Utsman,  Ibnu  Mas’ud  mengikuti  pandangan  hukum  yang  dilakukan  oleh Umar bin Khattab dan disepakati oleh Jumhur Ulama. Revolusi hukum waris yang dilakukan  Umar  bin  Khattab  ini  juga  digunakan  oleh  Ulama  Indonesia  dalam penerapan hukum waris di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
Ijtihad  ini  mereposisikan  kembali  bahwa  ayat-ayat  yang  mengatur  tentang hak  waris  tidak  serta  merta  harus  dijalankan  secara  total  namun  hasil  akan  tetap berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan  zaman  dan  tempat.  Hal  senada  juga diungkapkan  oleh  Faraq  Fauda. 7 yang  menyatakan  bahwa  ijtihad  dalam  hukum Islam  tidak  hanya  dalam  hal  interpretasi  terhadap  teks  akan  tetapi  juga  dalam medekonstruksi  sakralitas  pemahaman  fikih  yang  dianggap  suci  sehingga  sesuai dengan  perkembangan  zaman  dan  kondisi  sosial  pada  waktu  penerapan  hukum tersebut.
Penafsiran  terhadap  ayat-ayat  waris  harus  dilakukan  kembali  karena  ada beberapa  ketentuan  waris  yang  disepakati  oleh  ulama  tentang  ke qath’i-an ayat waris  akan  tetapi  tetap  juga  dilakukan  interpretasi  hukum  meski  sangat  berbeda dengan  makna  teks  itu  sendiri  terkadang  sangat  dipaksakan  dasar  dalilnya. Alquran  yang  turun  di  negeri  Arab  dengan  sistem  kekerabatannya  patriarkhis secara  tidak  langsung  akan  melahirkan  pandangan  misoginis  terhadap  hak-hak perempuan, meskipun pada hakikatnya ayat waris tidak menjelaskan hal tersebut. Lahirnya  ulama  laki-laki  secara  tidak  langsung  akan  mempengaruhi  corak
5 Muhammad Abu Zahrah, 2014, Tarikh Mazhaib al-Islamiyyah, ter. Nabhani Idris, Fiqih Islam: Mazhab dan Aliran, (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama),  hal. 1.
6 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, op.cit, hal. 108-115.
7 Umar  bin  Khattab  melakukan  interpretasi  terhadap  teks  yang  terdapat  dalam  Alquran seperti  dalam  kasus  Umariyatain,  tidak  memberikan  zakat  kepada  muallaf,  pembagian  harta rampasan  perang  serta  hukum  potong  tangan.  Farag  Fauda,  2008, al-Haqiqah  al-Ghaibah ,  ter. Novriantoni, Kebenaran yang Hilang, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina), hal. 52.
pemikirannya  sehingga  menjadikan  perempuan  sebagai  warga  negara  kelas  dua. Ulama  modernis  melakukan  reformasi  hukum  Islam  agar  terjadi  pembaharuan dalam  beberapa  bidang  hukum  termasuk  hukum  kewarisan  Islam,  seperti  yang dilakukan  oleh  Mohammed  Syed  Ali  yang  mengkritik  pemahaman  tradisional tentang  peran,  status  dan  hak  perempuan  dalam  Islam  dengan  memberikan kedudukan  yang  sama  bagi  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  saksi,  hak  mereka dalam  kewarisan  serta  kebolehan  perempuan  dalam  dunia  politik. 8 Ini  akan mengembalikan posisi perempuan sebagai makhluk yang aktif, bebas dan dinamis serta memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

## Rekonstruksi Hukum Waris Islam
Formulasi hukum Islam yang responsif dan otoritatif dapat tercapai dengan melakukan  rekonstruksi  dan  interpretasi  ulang  terhadap  teks  dalam  memahami hukum kewarisan Islam.
a. Hijab Mahjub
Hijab  mahjub  merupakan  kondisi  dimana  seseorang  terhalang  untuk memperoleh  harta  warisan  karena  ada  yang  lebih  utama  baik  terhalangnya tersebut  secara  total  ataupun  pengurangan  dari  hak  yang  seharusnya  diterima, 9 seperti  bagian  suami  yang  mendapatkan  setengah  dari  harta  peninggalan  istri namun  jika  istri  memiliki  anak  maka  suami  mendapatkan  hak  waris  sebesar seperempat.  Permasalahan  ini  telah  lama  menjadi  perdebatan  ulama  karena perbedaan  pandangan  ulama  dalam  memahami  makna  teks  yang  terdapat  dalam Alquran. Dalam hal hijab-mahjub (penghalang kewarisan) baik hijab hirman atau hijab  nuqshan terdapat  beberapa  ketentuan  yang  menjadikan  laki-laki  lebih superioritas  dari  perempuan  dalam  menghalangi  hak  kewarisan  orang  lain meskipun mereka berada dalam tingkatan yang sama sebagai ahli waris.
Problematika hijab ini  tidak  mempermasalahkan  besarnya  hak  waris  anak laki-laki  dari  perempuan  yang  selalu  menjadi  pertentangan  kaum  feminis  dalam hal  kesetaraan  gender  namun  kekuatan  posisi  anak  perempuan  menghalangi kewarisan orang lain seperti anak laki-laki dalam kapasitasnya sebagai keturunan lansung  dari  pewaris  dan  berada  dalam  satu  derajat  keutamaan  pertama  sebagai ahli waris. 10 Secara literalis, kata yang digunakan oleh ulama dalam hijab-mahjub
8 Roxanne  D.  Marcotte, The  Position  of  Women  in  Islam:  A  Progressive  View ,  the American Oriental Society (Vol. 125, No. 2, April-Juni 2005), hal. 337-338.
9 Komite  Fakultas  Syariah  Universitas  Al-Azhar,  2000, Ahkamul  Mawarits  fil  Fiqh Islami, ter. Addys Aldizar dkk, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing), hal. 277-278.
10 Anak laki-laki dan Perempuan berada pada posisi pewaris tingkatan pertama dalam hal menerima  warisan,  mereka  dianggap  berada  dalam  tingkatan  pertama  karena  bila  bila  ada  salah seorang  dari  kerabat  yang  berada  dalam  tingkatan  pertama  ini  maka  ahli  waris  lain  tidak  akan mendapatkan  harta  warisan.  Ahli  waris  yang  berada  dalam  tingkatan  pertama  adalah  orang  tua (ayah  dan  ibu)  dan  Anak  (laki-laki  atau  perempuan).  Muhammad  Abu  Zahrah,  2001, al-Mirats
adalah  kata “walad” dimana term  walad diartikan  sebagai  anak  laki-laki, 11 padahal kata tersebut tidak hanya menyatakan anak laki-laki saja, akan tetapi juga diartikan  sebagai  anak  perempuan  karena  kata walad memiliki  makna  secara umum yaitu anak.
Pengurangan hak suami dalam menerima harta warisan dengan keberadaaan anak dengan term walad pada prakteknya tidak membedakan gender mereka, akan tetapi  dalam  kasus  kewarisan  saudara  maka  hanya  anak  laki-laki  yang menghalangi  hak kewarisannya  sedangkan anak  perempuan tidak. 12 Cara berfikir secara  patrilineal  harus  dihapuskan  dan  tidak  dapat  diikuti. 13 karena  tidak  sesuai dengan  prinsip  Islam  yang  humanis  dan  dinamis.  Asghar  Ali  Ennginer  juga menyatakan  bahwa  pemahaman  hukum  yang  dilahirkan  oleh  ulama  ahlussunnah dipengaruhi  oleh  kondisi  masyarakat  Arab  yang  patrilineal  sehingga mempengaruhi produk hukum Islam yang terkadang sangat bias gender. 14
Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 2 dijelaskan,“Apabila semua ahli  waris  ada,  maka  yang  berhak  mendapatkan  warisan  hanya:  anak,  ayah,  ibu, janda  atau  duda”. 15 Pasal  176  juga  menjelaskan  bahwa,  “Anak  perempuan  bila hanya  seorang  ia  mendapat  separuh  bagian,  bila  dua  orang  atau  lebih  mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan besama dengan  anak  laki-laki,  maka  bagian  anak  laki-laki  adalah  dua  berbanding  satu dengan  anak  perempuan”. 16 Pada  pasal  181  juga  meenyatakan  bahwa,“Bila seorang  meninggal  tanpa  meninggalkan  anak  dan  ayah,  maka  saudara  laki-laki dan  saudara  perempuan  seibu  masing-masing  mendapat  seperenam  bagian,  bila mereka itu dua orang maka atau lebih maka mereka bersama-sama mendapatkan sepertiga bagian”. 17
Aturan  Kompilasi  Hukum  Islam  mengakui  posisi  anak  perempun  dapat menghalangi hak kewarisan orang lain baik secara hirman atau nuqsan meskipun terdapat  beberapa  putusan  Pengadilan  Agama  yang  menyatakan  bahwa  saudara tidak  terhijab  dengan  adanya  anak  perempuan.  Putusan  Pengadilan  Agama
‘Inda  Ja’fari ,  ter.  Muhammad  Alkaf, Hukum  Waris  menurut  Imam  Ja’far  Shadiq, (Jakarta: Lentera), hal. 139-164.
11 Ibnu Rusyd, 2007, Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Muqtashid, ter. Imam Ghazali Said dkk, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Amani), hal. 396. 12 Hasnain  Muhammad  Makhluf,  1971, Al-Mawaris  fi  Syari’ah  Islamiyyah, (Mesir: Lajnah Ta’rif bil Islam, 1971), hal.121.
13 Hazairin,  1964, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut  Qur’an  dan  Hadit, (Jakarta: Tintamas), hal. 34.
14 Haim  Sandberg  and  Adam  Hofri-Winogradow, Arab Israeli Women’s Renunciation of Their  Inheritance  Shares:  a  Challenge  for  Israel’s  Courts ,  International  Journal  of  Law  in Context, (Vol. 8, No. 2, Juni 2012), hal. 254-256.
15 Abdurrahman,  2010, Kompilasi  Hukum  Islam, (Jakarta:  Akademika  Pressindo,  2010), hal. 156.
16 Ibid , hal. 157. 17 Ibid , hal. 158.
Mataram:  N0.85/Pdt.G/92/V/PA.MTR  mengabulkan  gugatan  pemohon  dengan memberikan  hak  warisan  kepada  saudara  meskipun  pewaris  memiliki  anak perempuan,  Pengadilan  Tinggi  Agama  Mataram  menguatkan  putusan  dari Pengadilan  Agamanya  dengan  pemberian  hak  kepada  saudara  pewaris.  Akan tetapi  Putusan  Mahkamah  Agung  RI:  No.86K/Ag/1994  tanggal  27  Juli  1995 sebagai  putusan  kasasi  terhadap  perkara  tersebut  memutuskan  bahwa  saudara terhalang  mendapatkan  harta  warisan  dengan  keberadaan  anak  perempuan. 18 Putusan  Pengadilan  Agama  Kayuagung  Nomor:  0916/Pdt.G/2017/PA.Kag  juga memberikan  keputusan  bahwa  anak  laki-laki  dan  perempuan  dapat  menghalangi saudara dalam menerima harta warisan.
b. Posisi dalam Mendapatkan Harta Warisan
1) Hak Waris Cucu
Hukum  waris  Islam  memiliki  mengakui  asas  bilateral  dimana  setiap  orang menerima  hak  kewarisan  dari  dua  garis  kekerabatan  yaitu  dari  laki-laki  dan perempuan.  Ketentuan  garis  keturunan  perempuan  tidak  memperoleh  harta warisan  seperti  garis  keturunan  laki-laki  merupakan  suatu  aturan  yang  keliru karena  mereka  berada  dalam  tingkatan  yang  sama.  Cucu  dari  pihak  laki-laki memperoleh  harta  warisan  sebesar  setengah  bagian  jika  sendiri  dan  dua  pertiga jika  berdua  atau  lebih,  jika  mewarisi  bersama  anak  perempuan  maka  akan mendapatkan seperenam untuk melengkapi bagian dari dua pertiga karena furudh asal  bagi  anak  perempuan  adalah  dua  pertiga. 19 Pemahaman  ini  menurut argumentasi  penulis  sangat  dipaksakan  karena  cucu  dari  pihak  perempuan  tidak mendapatkan harta warisan padahal perluasan makna yang digunakan adalah kata walad yang  berarti  cucu.  Pemahaman  seperti  ini  sangat  jelas  menujukkan superioritas laki-laki terhadap perempuan dalam memahami makna ayat waris.
Mesir,  Kuwait,  Maroko,  Tunisia,  Irak,  Pakistan  yang  merupakan  negara Muslim  memberikan  hak  waris  kepada  cucu,  baik  dari  pihak  laki-laki  maupun perempuan dalam kapasitasnya menerima warisan meskipun dalam bentuk wasiat wajibah. 20 Kesetaraan  ini  sangat  mengedepankan  konsep  kemashlahatan  bagi kedua pihak dan menjunjung nilai emansipatoris perempuan sehingga makna yang termaktub  dari  kata walad dapat  terakomodir  secara  komprehensif.  Pemberian wasiat  wajibah  kepada  cucu  (pihak  laki-laki  ataupun  perempuan)  dalam menggantikan  posisi  orang  tuanya  yang  telah  dahulu  meninggal  untuk  dalam
18 Ahmad  Khisni, Ijtihad  Hakim  Peradilan  Agama  Bidang  Hukum  Kewarisan  dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional , Jurnal Hukum, (Vol. 18, No. Edisi Khusus 18 Oktober 2011), hal. 150-155.
19 Hasnain  Muhammad  Makhluf. Al-Mawaris  fi  Syari’ah  Islamiyyah, op.cit ,  hal.  60-62. Dian Khairul Umam, 2006, Fiqih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia), hal. 62-73.
20 Sri  Hidayati, Ketentuan  Wasiat  Wajibah  di  Pelbagai  Negara  Muslim  Kontemporer, Jurnal Ahkam (Vol. XII, No. 1 Januari 2012), hal. 87.
memperoleh  harta  warisan  dengan  batas  sepertiga  harta. 21 Ketentuan  ini  diatur dalam bentuk undang-undang sehingga menjadi hukum positif di negara tersebut seperti  di  Mesir  misalnya  terdapat  dalam  Qanun  No.  71  tahun    1946  pada  pasal 76-78  yang  memberikan  hak  kewarisan  berupa  wasiat  wajibah  bagi  cucu    dari anak  perempuan  generasi  pertama  dan  cucu  dari  anak  laki-laki  seterusnya kebawah dengan batas sepertiga harta. 22 Prinsip ini diadopsi oleh negara Maroko, Kuwait.  Akan  tetapi  Tunisia,  Irak  dan  Pakistan  memberlakukan  cucu  secara totalitas sampai generasi seterusnya kebawah.
2) Hak Waris Kakek dan Nenek
Kakek  dan  nenek  merupakan  Ahli  waris  yang  tergolong  kepada zul  furud dengan bagian yang telah ditentukan dengan perluasan kata abu dan ummu namun kata  tersebut  tidak  dipahami  juga  secara  komprehensif, abu dipahami  dengan makna  ayah  dan  kakek  (dari  pihak  bapak)  dan  seterusnya 23 sedangkan ummu dipahami ibu dan nenek (dari pihak bapak dan ibu) dan seterusnya. 24 Pemahaman ini  sangat  menyulitkan  sekali  karena  harus  dibedakan  meski  katanya  berdekatan dan berasal dari kata yang sama. Untuk kekuatan sebagai ahli waris, kakek hanya terhalang mendapatkan harta warisan ketika ada ayah sedangkan nenek dari pihak ibu  terhalang  mendapatkan  warisan  dari  ibu  dan  tidak  terhalang  oleh  ayah sedangkan nenek dari pihak bapak terhalang jika ada ibu dan bapak. 25 Pemahaman misoginis  akan  menimbulkan  keraguan  karena  terdapatnya  perbedaaan  dalam memahami  satu kata dengan kata  yang lain, kata abu (bapak)  dapat  digeneralisir dengan  makna  kakek  dan  kata ummu (ibu)  dapat  digeneralisir  dengan  makna nenek  akan  mengakomodir  kedudukan  kedua  golongan  tanpa  ada  yang  merasa dicurangi haknya dalam memperoleh harta warisan.
c. Gharawain
Gharawain juga  dikenal  dengan  istilah Umariyatain ,  permasalahan  ini terjadi  pada  masa  khalifah  Umar  bin  Khattab.  Umar  bin  Khattab  termasuk  salah seorang  sahabat  nabi  yang  sering  melakukan  ijtihad  dalam  kewarisan  Islam. Gharawain ini terjadi karena berkurangnya hak waris yang diterima oleh ayah, ini terjadi  ketika  ahli  waris  terdiri  dari  ayah,  ibu  dan  suami  atau  ayah,  ibu  dan  istri. Apabila  dilakukan  pembagian  sesuai  dengan  ketentuan  kewarisan  yang  berlaku maka ayah tidak akan menerima bagian sebesar dua kali bagian ibu seperti kaidah yang selama ini berlaku, dimana hak kewarisan laki-laki dua banding satu dengan
21 Muhammad  Abu  Zahrah,  tth, Ahkam  Tirkah  wal  Mawarits, (Kairo:  Dar  al-Fikr  al- ‘Arabi), hal. 316.
22 Tahir  Mahmood,  1987, Personal  Law  in Islamic  Countries, (New  Dehli:  Academy  of Law and Religion) , hal . 46-47.
23 Hasnain Muhammad Makhluf, al-Mawaris fi Syari’ah Islamiyyah, op.cit, hal.  92.
24 Ibid , hal. 106.
25 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, op.cit , hal. 223-224.
perempuan. 26 Jumhur  ulama  memahami  sepertiga  (1/3)  dalam  kasus  ini  adalah sepertiga  sisa  harta,  jika  tidak  dilakukan ta’wil hukum  maka  ibu  akan  menerima warisan lebih besar dari ayah.
Ibnu  Abbas  menyatakan bahwa dalam keadaan bagaimanapun bagian  yang diterima ibu adalah sepertiga ( 1/3) dan seperenam (1/6) tergantung kondisi beliau dalam menerima harta. Dalam kondisi ibu mewarisi bersama ayah dan suami atau istri  maka  hak  kewarisan  yang  diterima  oleh  seorang  ibu  adalah  sepertiga  dari keseluruhan  harta. 27 Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  Ibnu  Hazm  yang mengikuti  aliran  Zhahiriy. 28 yang  menyatakan  bahwa  ketentuan  tersebut menyalahi  ketentuan    yang ditetapkan Allah dan  Rasulnya bahwa hak kewarisan ibu  adalah  sepertiga  atau  seperenam  dari  seluruh  harta  peninggalan.  Ibnu  Rusyd menyatakan bahwa Jumhur memberikan ayah dua kali lipat dari bagian ibu seperti halnya  anak  laki-laki  yang  menerima  bagian  dua  kali  lipat  dari  anak  perempuan sehingga  perolehan  ibu  lebih  banyak  dari  ayah  adalah  sebagai  suatu penyimpangan  dari  kaidah  umum. 29 Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh  David  S. Powers  bahwa  Jumhur  terlihat  inkonsisten  dalam  mehamami  ayat  kewarisan karena  kurangnya  hak  yang  diterima  bapak  dari  ibu  dalam  suatu  kondisi  maka pemahaman  sepertiga  (1/3)  harta  yang  dipahami  selama  ini  dipahami  sebagai sepertiga sisa harta, ini bertujuan agar bagian bapak lebih besar dari bagian ibu. 30
Patriarkisme dalam pembagian harta warisan dalam kasus ini sangat terlihat sekali karena ibu hanya dalam  satu kondisi mewarisi lebih banyak dari ayah jika ahli warisnya ibu, ayah dan suami, sedangkan pada kondisi ibu mewarisi bersama istri  dan  ayah  maka  ibu  tetap  berada  di  bawah  bagian  ayah.  Perbandingan  dua banding  satu  (2:1)  bagi  laki-laki  dengan  perempuan  dalam  zahir  ayat  sebatas konteks  anak  laki-laki  dan  perempuan  dan  saudara  laki-laki  dengan  saudara perempuan  jadi  tidak  dapat  dipahami  secara  totalitas  tanpa  ada  teks  yang mengatur  tentang  hal  tersebut.  Pemahaman  ini  seakan-akan  menetapkan  bahwa hak  yang  diterima  oleh  seorang  perempuan  harus  berada  di  bawah  laki-laki meskipun  pada  hakikatnya  furud  yang  diterima  oleh  ahli  waris  telah  dijelaskan oleh Allah di dalam Alquran secara jelas dan terperinci.
Bagian  ibu  bersifat  tentatif  ini  juga  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam pasal 178 yang berbunyi, Pasal 1: “Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua orang saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau
26 Ibid , hal.109. 27 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayah  Muqtashid, ter. Imam Ghazali Said dkk, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, op.cit, hal. 392.
28 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, op.cit, hal.110.
29 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayah  Muqtashid, ter. Imam Ghazali Said dkk, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, op.cit, hal 392.
30 David S. Powers, 2001, Studies in al-Quran and Hadith: The Formation of the Islamic Law Inheritance, ter. Arif Maftuhin, Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris, (Yogyakarta: Lkis), hal. 81.
lebih,  maka  ia  mendapat  sepertiga  bagian”.  Pasal  2: “Ibu  mendapat  sepertiga bagian dan sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah”. 31

## d. Himariyah
Himariyah merupakan suatu pemecahan permasalahan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika terjadi suatu sengketa kewarisan antara seorang Saudara kandung  dengan  beberapa  saudara  seibu.  Saudara  kandung  tidak  mendapatkan harta warisan karena telah dihabiskan oleh saudara seibu, ini juga dikenal dengan istilah musytarakah . 32 Himariyah terjadi  ketika  Umar  bin  Khattab  pada  awalnya menetapkan ketentuan hukum waris sesuai dengan ketentuan yang disepakati akan tetapi keputusan tersebut membuat  yang bersangkutan tidak puas dan melakukan protes  dengan  menyatakan  bahwa  “anggaplah  ayah  kami  itu himar (keledai)  ya amirul  mukminin,  bukankah  kami  dapat  mewarisi  seperti  saudara  seibu?”, 33 sehingga  Umar  menetapkan  bagian  saudara  seibu  dan  sekandung  tersebut bergabung dalam sepertiga harta. Pendapat  ini didukung oleh Utsman bin  Affan, Zaid  bin  Tsabit,  Malik  dan  Syafi’i  dengan  alasan  bahwa    saudara  kandung memiliki  kekerabatan  yang  sama  dengan  saudara  seibu  dengan  pewaris  bahkan memiliki  hubungan  yang  sangat  kuat  dengan  pewatris  memlalui  ayah  dan  ibu sehingga  saudara  ibu  tidak  cukup  kuat  dalam  menggugurkan  hak  kewarisan saudara kandung. 34
Pendapat yang berbeda dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka’ab, Abu  Musa  al-Asy’ari  yang  tidak  memberikan  hak  kewarisan  kepada  saudara kandung  dengan  alasan  bahwa  saudara  kandung  merupakan ‘ashabah sehingga mereka tidak dapat menerima harta warisan yang telah dibagikan kepada ashabul furud  yang  telah  dijelaskan  bagiannya  masing-masing. 35 Hal  senada  juga diungkapkan  oleh  Ibnu  Qudamah 36 yang  menjelaskan  bahwa  saudara  kandung tidak  berhak  mendapatkan  bagian  kewarisan  dengan  cara  bergabung  dalam menerima  harta  warisan  bersama  dengan  saudara  seibu  karena  furudh  yang disepakati  untuk  saudara  seibu  adalah  seperenam  jika  sendiri  dan  sepertiga  jika
31 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, op.cit, hal. 157.
32 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayah  Muqtashid, ter. Imam Ghazali  Said dkk, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid, op.cit, hal. 398.
33 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , op.cit, hal. 113-114.
34 Ibnu Qudamah, 1997, al-Mughni ,  juz 9, (Riyad: Dar Alim al-kutub), hal. 279-280.
35 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayah  Muqtashid, ter. Imam Ghazali Said dkk, Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid , op.cit, hal. 398.
36 Ibnu Qudamah, al-Mughni , loc.cit .
berdua atau lebih sedangkan untuk saudara kandaung mendapatkan sisa harta jika harta berlebih.
Ketentuan Himariyah ini  sangat  tidak  kooperatif  karena  tidak memperkenankan  pihak  zul  furud  untuk  memiliki  bagiannya  secara  menyeluruh karena  merasa  ada  ahli  waris  yang  dirasa  lebih  utama  kedudukannya.  Solusi penyelesaian  hak  waris  saudara  adalah  dengan  tidak  membedakan  saudara sekandung,  seayah  dan  seibu  karena  kata  yang  dijadikan  dasar  pengambilan hukum  adalah akhun yang  berarti  saudara  secara  umum  sehingga  tidak  akan pernah terbentur dengan realita yang akan memotong hak waris  yang seharusnya diterima oleh zul furudh.
Pasal  181  KHI  mnejelaskan  bahwa,  “Bila  seseorang  meninggal  tanpa meninggalkan  anak  dan  ayah,  maka  saudara  laki-laki  dan  saudara  perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih  mak  mereka  bersama-sama  mendapat  sepertiga  bagian.”  Pada  pasal  182 dijelaskan bahwa,“bila seseorang meninggal  tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang  ia  mempunyai  satu  saudara  perempuan  kandung  atau  seayah,  maka  ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan sudara  perempuan  kandung  atau  seayah  dua  orang  atau  lebih,  maka  mereka bersama-sama  mendapat  dua  pertiga  bagian.  Bila  saudara  perempuan  tersebut bersama-sama  dengan  saudara  laki-laki  kandung  atau  seayah,  maka  bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara permpuan.” 37
KHI  membedakan  hak  antara  saudara  kandung,  seayah  dan  seibu  serta mengakui  berbagi  sama  antara  ahli  waris  meskipun  pada  prinsipnya  mengakui bahwa  saudara  kandung  tersebut  dikategorikan  sebagai ‘ashabah .  Ini  terlihat inkosistensi KHI dalam memahami makna akhun dalam permasalahan himariyah sehinggga  terkadang  terjadi  dualisme  penafsiran  dalam  memahami  makna  kata tersebut.
e. Kalalah
Problematika kalalah merupakan  permasalahan  yang  belum  tuntas  sampai hari ini, kalalah merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki anak dan  ayah. 38 Imam  Maliki  menjelaskan  bahwa kalalah merupakan  suatu  kondisi dimana  seseorang  tidak  memiliki  anak  dan  ayah  ketika  meninggal  dunia,  sesuai yang  telah  dijelaskan  dalam  Alquran  surat  Annisa’  ayat  12  dan  176  dan  sudah disepakati oleh ulama. 39 Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab bahwa kalalah adalah suatu kondisi dimana seseorang menjadi punah
37 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, op.cit, hal.158.
38 Ahmad Abdul Jawar, 1998, Ushul Ilmu Mawarits , (Beirut: Dar Kutub ‘Ilmiyyah), hal. 30.
39 Muhammad  Ahmad  Rawi,  2004, Muraji’  at  Tullab  fi  Mawarist  ala  Mazhab Maliki, (Beirut: Dar Kutub ‘Ilmiyyah), hal. 49.
dalam  kewarisan  ketika  tidak  ada  anak  dan  ayah. 40 Ibnu  Qudamah  menjelaskan bahwa kalalah merupakan suatu kondisi dimana pewaris tidak memiliki anak dan ayah,  namun  anak  perempuan  dan  ibu  tidak  dikategorikan  dalam  permasalahan ini. 41 Ini  menandakan  bahwa  dalam  memahami  problematika kalalah ulama kembali  dihadapi  dengan  permasalahan  daam  memahami  makna walad ,  karena kondisi  punah  yang  dijelaskan  oleh  ulama  ketika  ahli  waris  tidak  memiliki  anak dan ayah, anak yang dipahami adalah anak laki-laki.
Penafsiran  ini  sangat  ambigu  karena  tidak  menyertakan  perempuan  dalam setiap  keadaan  meskipun  berada  tingkatan  yang  sama  dan  kata  yang diinterpretasikan sama. Ini menandakan bahwa perempuan tidak mendapatkan hak yang  sama  dalam  hukum  kewarisan  Islam,  perempuan  seakan-akan  dijadikan kaum  yang  tidak  patut  diperhitungkan  dalam kalalah sehingga  termarginalkan padahal  hak  kewarisannya  dalam  Islam  diakui  dengan  bagian  yang  jelas.  Amir Syarifuddin  menyatakan  bahwa  Jumhur  Ulama  dipengaruhi  oleh  kondisi masyarakat  Arab  dalam  memahami  makna walad yang  terdapat  dalam  Alqur’an meski  pada  hakikatnya  penggunaan  kata walad dipahami  sebagai  anak  laki-laki dan  anak  perempuan,  ini  dapat  dilihat  dari  pemahaman  ketika  ahli  waris berkurang haknya ketika ada anak baik laki-laki dan perempuan akan tetapi dalam masalah kalalah anak  perempuan  tidak  diikutkan,  bahkan  Jumhur  menafsirkan kata  tersebut  dengan  makna  ayah.  Ini  berkemungkinan  bahwa  mereka  telah mengenal  konsep  kalalah  sebelum  zahir  ayat  diturunkan,  sehingga  sulit  sekali menerima  jika  konsep  kalalah  ketika  seseorang  yang  tidak  memiliki  anak sehingga menambahkan ayah dalam hal tersebut. 42
Pandangan  yang  berbeda  diungkapkan  oleh  ulama  Imamiah  bahwa  dalam memahami bahwa kata walad yang terdapat dalam surat an-nisa’ ayat 11, 12 dan 176 adalah anak laki-laki dan perempuan sehingga kondisi kalalah adalah ketika seseorang  pewarsi  yang  tidak  memiliki  anak  laki-laki  dan  perempuan  dan  tidak memiliki  orang  tua  (Ayah  dan  ibu). 43 Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh Muhammad  Shahrur 44 dan  Hazairin 45 yang  menyatakan  bahwa  pemahaman makna  walad  dalam  memhami  makna  kalalah  adalah  ketika  seseorang  pewaris dikatakan punah karena tidak memili anak, baik laki-laki ataupun perempuan.
40 Syamsuddin  Muhammad  bin  Muhammad, Tazaiyyin  al-Maqalah  fil  Bayan  Kalalah, (No. 17, 2013), hal. 37-48
41 Ibnu Qudamah, al-Mughni , juz 9, op.cit , hal. 6.
42 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, op.cit, hal. 56-57.
43 Muhammad  Jawad  Mughniyyah,  1964, Ahwal  Syakhsiyyah, (Beirut:  Dar  ‘Ilm  lil Malayain), hal. 257.
44 Faisar Ananda Arfa dan Muhammad Syahrial, Hermeneutika Muhammad Syahrur dan Implikasinya terhadap Istinbat al-Ahkam dalam Persoalan Wanita, Jurnal Ahkam, (Vol. XIII, no. I januari 2013), hal. 122.
45 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith , op.cit, hal. 50.
Perempuan  selau  menjadi  kalangan  yang  tidak  punya  otoritas  dalam  hak kewarisan dan selalu dirugikan. Jumhur terkesan diskriminatif terhadap hak yang diterima oleh perempuan padahal anak merupakan ahli waris yang bersifat primer dan  menjadi  prioritas  dalam  mendapatkan  harta  warisan  karena  mereka  adalah keturunan  langsung  dari  pewaris  dan  memiliki  hubungan  yang  sangat  dekat dengan pewaris.
Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  menjelaskan  secara  detail  tentang kalalah akan tetapi secara ekspilist terdapat beberapa pasal yang mengindikasikan kalalah yaitu  pasal  181  dan  182.    Keberadaan  anak  yang  terdapat  dalam  pasal  tersebut bersifat universal sehingga baik laki-laki dan perempuan termasuk dalam kategori ini, sedangkan perluasan kalalah tanpa ayah dengan tidak menyertakan ibu secara tidak  langsung  terpengaruh  dengan  pemahaman  Jumhur.  KHI  mengakomodir makna walad secara  utuh  akan  tetapi  masih  mendiskreditkan  ibu  dalam  hal  ini seperti pembagian ibu yang lebih besar dari bagian ayah dalam kasus gharawain .

## 1. KHI  Sebagai Pedoman Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia
Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  buku  acuan  dalam  proses  perdata  di Pengadilan  Agama  harus  mengakomodasi  semua  kepentingan  masyarakat sehingga hak-hak dari warga negara dapat terealisasi dengan baik. KHI dijadikan sebagai  hukum  terapan  Pengadilan  Agama  sebagai  pertimbangan  hakim  dalam mengambil  keputusan.  KHI  terdiri  dari  III  buku  yaitu  Buku  I  tentang  Hukum Perkawinan,  buku  II  tentang  hukum  Kewarisan  dan  buku  ke  III  tentang perwakafan.  Indonesia  yang  merupakan  negara  kesatuan  memiliki  tiga  bentuk kewarisan yaitu ketentuan waris adat, ketentuan waris yang dibawa oleh penjajah Belanda  dan  ketentua  hukum  waris  Islam. 46 Ketiga  hukum  kewarisan  tersebut hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia sehingga terkadang saling  mempengaruhi.  Kewarisan  Adat  yang  hidup  ditengah-tengah  masyarakat meski tidak tertulis namun mempengaruhi tatanan hukum kewarisan di Indonesia, sedangkan kewarisan penjajah yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Bergelijk Wetbook), kemudian yang terakhir adalah ketentuan kewarisan islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.
Kompilasi hukum  Islam  terdiri dari 229 pasal  yang mengatur problematika kehidupan umat Islam tentang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Jika dilihat muatan hukum yang terdapat dalam KHI, hukum kewarisan adalah materi hukum yang  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturya  secara  jelas karena hanya terdiri dari  23 Pasal. Buku I tentang hukum Perkawinan terdiri dari 170  Pasal  secara  rinci  dan    perkawinan  juga  diatur  dalam  Undang-undang  no  1
tahun  1974  tentang  perkawinan  dan  kemudian  peraturan  pelaksanaannya  diatur dalam  PP    No.  28  tahun  1975.  Buku  II  tentang  hukum  kewarisan  terdiri  dari  23 pasal dan terhitung sedikit karena menyangkut permasalahan yang kompleks dan buku III tentang perwakafan terdiri dari 15 pasal, akan tetapi aturan wakaf ini juga diatur dalam undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf dan pelaksanaannya diatur dalam PP No,42 tahun 2016 47
Hukum kewarisan Islam yang yang tergolong hukum yang mengatur tentang orang dan kebendaaan seharusnya diatur secara rinci dan jelas karena menyangkut dengan harta sehingga tidak terjadinya perbuatan yang menyalahi hukum. Hukum Islam  di  indonesia  mengalami  kemajuan  yang  sangat  progresif  dengan  lahirnya berapa ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga lahirnya KHI dianggap sebagai salah satu karya besar umat Islam indonesia dalam rangka modernisasi  hukum  Islam  dalam bentuk  perundang-undangan  dan sebuah bentuk refleksi  keberhasilan  dalam  penerapan  hukum  Islam. 48 Usaha  penyempurnaan hukum  yang  terdapat  dalam  KHI  dapat  dilakukan  dengan  Iijtihad  para  Hakim  di pengadilan  Agama  dan  ijtihad  ulama  indonesia  dalam  bentuk  Fatwa  MUI,  fatwa lembaga Hukum dari organisasi Islam, penelitian dibidang hukum Islam dan lain- lain.
KHI yang yang dijadikan sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama dan menjadi panduan hukum kewarisan Islam di Indonesia seharusnya mengakomodir kebutuhan  semua  pihak  tanpa  mendiskreditkan  suatu  golongan  karena  prinsip dalam bernegara adalah memberikan hak dan pelayanan hukum yang sama kepada setiap  warga  negara. 49 Masyarakat  indonesia  yang  pluralisme  menghasilkan hukum  Islam  yang  bersifat  kondisional  sehingga  tidak  ada  klaim  yang  benar terhadap  suatu  pendapat. 50 Lahirnya  ijtihad  hakim  dalam  sengketa  kewarisan seperti  anak  perempuan  yang  bisa  menghalangi  kewarisan  saudara  merupakan suatu perkembangan hukum  yang responsif sehingga hakim tidak hanya terfokus dalam  suatu  pendapat  mazhab  dan  terbuka  ruang  untuk  menerapkan  pendapat hukum yang lebih responsif dan kondisional.
Ketentuan  hukum  yang  terdapat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  bukanlah ketentuan  yang  bersifat  final,  problematika  kewarisan  dapat  diselesaikan  dengan baik melalui ijtihad ulama yang komprehensif dan interpretasi hakim yang sangat tinggi dalam masalah waris mengingat aturan yang mengatur tentang waris Islam
47 Ratu  Haika, Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia  (Analisis  terhaadap  buku  II Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Mazahib (Vol. IV, No. 2 Desember 2007), hal. 147.
48 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , op.cit, hal. 6
49 Pasal  28  D  ayat  1  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum.
50 Abu  Ameenah  Bilal  Philips,  2005, The  Evolution  of  Fiqh:  Islamic  Law  and  The Madhabs, ter.  M.  Fauzi  Arifin, Asal  Usul  dan  Perkembangan  Fiqih:  Analisis  Historis  atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi, (Bandung: Penerbit Nusamedia), hal. xviii .
di  Indonesia sangat  terbatas.  KHI  yang hanya berberntuk  Instruksi  Presiden  juga tidak  dapat  dijadikan  sebagai  amar  putusan  dalam  pengadilan  menjadikannya lemah  dimata  hukum  mengingat  yang  dijadikan  sebagai  amar  putusan  dalam pengadilan  adalah  undang-undang.  KHi  hanya  bersifat  pedoman  hakim  di Pengadilan  Agama  akan  melahirkan  paradigma  bahwa  seorang  hakim  dapat melakukan  interpretasi  hukum  sesuai  kemampuan  dan  subjektivitasnya  dalam hukum Islam.

## KESIMPULAN
Hukum kewarisan merupakan aturan hukum yang mengatur peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris dengan bagian yang telah ditentukan. Bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan sudah ditetapkan jumlahnya secara rinci di dalam  Alquran  dan  hadis  sehingga  besar  bagian  yang  diterima  oleh  ahli  waris tidak  dapat  diijtihadkan  karena  ayat  waris  termasuk  ayat  yang  bersifat  qathi dilalah.  Patriarkisme  dalam  hukum  kewarisan  Islam  merupakan  suatu  hal  yang tidak dapat dibenarkan karena pada hakikatnya aturan kewarisan bersifat bilateral dimana  seseorang  mendapatkan  hak  kewarisan  melalui  jalur  laki-laki  dan perempuan. Pemahaman yang komprehensif dalam hukum kewarisan Islam akan menghasilkan hukum Islam yang responsif dan otoritatif.  KHI sebagai salah satu bentuk  refleksi  keberhasilan  hukum  keluarga  di  Indonesia  diharapkan  mampu mengakomodir  problematika  hukum  kewarisan  secara  universal  karena  KHI dijadikan  sebagai  panduan  hakim  dalam  pengambilan  putusan  di  Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, (2010): Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Akademika Pressindo.
Ali,  Zainuddin,  (2010): Pelaksanaan  Hukum  Waris  di  Indonesia ,  Jakarta:  Sinar Grafika.
Arfa,  Faisar  Ananda  dan  Muhammad  Syahrial, Hermeneutika  Muhammad Syahrur  dan  Implikasinya  terhadap  Istinbat  al-Ahkam  dalam  Persoalan Wanita , Jurnal Ahkam, vol. XIII, no. I Januari 2013.
Fauda, Farag, (2008): al-Haqiqah al-Ghaibah , ter. Novriantoni, Kebenaran yang Hilang . Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina. Firdaus, Konsep  Qath’i  dan  Zhanni  Al-dalalah  dan  Pengaruhnya  Terhadap Penafsiran Al-qur’an , Jurnal Hukum Diktum, volume 11, nomor 1, Januari 2013.
Habiburrahman,  (2011): Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Haroen, Nasroen, (1997): Ushul Fiqh I , Ciputat: Logos Wacana Ilmu. Hazairin,  (1964): Hukum  Kewarisan  Bilateral  menurut  Qur’an  dan  Hadith. Jakarta: Tintamas.
Haika,  Ratu, Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia  (Analisis  terhaadap  buku  II Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Mazahib, Vol. IV, No. 2 Desember 2007. Hidayati,  Sri, Ketentuan  Wasiat  Wajibah  di  Pelbagai  Negara  Muslim Kontemporer, Jurnal Ahkam, Vol. XII, No. 1 Januari 2012. Jawar, Ahmad Abdul, (1998): Ushul Ilmu Mawarits , Beirut: Dar Kutub ‘Ilmiyyah. Khisni,  Ahmad. Ijtihad  Hakim  Peradilan  Agama  bidang  Hukum  Kewarisan  dan Kontribusinya  terhadap  Hukum  Nasional” Jurnal  Hukum,  Vol.  18,  No. Edisi Khusus 18 Oktober 2011.
Komite  Fakultas  Syariah  Universitas  Al-Azhar,  (2000): Ahkamul  Mawarits  fil Fiqh Islami, ter. Addys Aldizar dkk, Hukum Waris, Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
Mahmood,  Tahir,  (1987): Personal  Law  in  Islamic  Countries ,  New  Dehli: Academy of Law and Religion.
Makhluf,  Hasnain  Muhammad,  (1971): al-Mawaris  fi  Syari’ah  Islamiyyah , Mesir: Lajnah Ta’rif bil Islam.
Marcotte, Roxanne D, The Position of Women in Islam: A Progressive View , the American Oriental Society , Vol. 125, No. 2, April-Juni 2005. Mughniyyah, Muhammad Jawad, (1964): Ahwal Syakhsiyyah , Beirut: Dar ‘Ilm lil Malayain.
Muhammad,  Syamsuddin  Muhammad  bin, Tazaiyyin  al-maqalah  fil  bayan Kalalah, No. 17, 2013. Philips, Abu Ameenah Bilal, (2005): The Evolution of Fiqh: Islamic Law and The Madhabs, ter.  M.  Fauzi  Arifin, Asal  Usul  dan  Perkembangan  Fiqih: Analisis  Historis  atas  Mazhab,  Doktrin  dan  Kontribusi, Bandung:  Penerbit Nusamedia.
Powers, David S, (2001): Studies in al-Quran and Hadith: The Formation of the Islamic  Law  Inheritance, ter.  Arif  Maftuhin, Peralihan  Kekayaan  dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris, Yogyakarta: Lkis. Qudamah, Ibnu, (1997): al-Mughni, juz 9, Riyad: Dar Alim al-Kutub. Rawi,  Muhammad    Ahmad,  (2004): Muraji’  at  Tullab  fi  Mawarist  ala  Mazhab Maliki , Beirut: Dar Kutub ‘Ilmiyyah. Rusyd,  Ibnu,  (2007) Bidayatul  Mujtahid  wa  Nihayah  Muqtadhid, ter.  Imam Ghazali  Said  dkk, Bidayatul  Mujtahid:  Analisa  Fiqih  Para  Mujtahid , Jakarta: Pustaka Amani.
Sandberg,  Haim  and  Adam  Hofri-Winogradow, Arab  Israeli  Women’s Renunciation of Their Inheritance Shares: a Challenge for Israel’s Courts , International Journal of Law in Context, Vol. 8, No. 2, Juni 2012). Syarifuddin, Amir, (2008): Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Kencana. 2008.
Umam, Dian Khairul, (2006): Fiqih Mawaris, Bandung: Pustaka Setia. Zahrah,  Muhammad  Abu,  (2012) Ushul  Fiqh, ter.  Saefullah  Ma’shum  dkk, Jakarta: PT Pustaka Firdaus..
_____________________.  2001. al-Mirats  ‘Inda  Ja’fari ,  ter.  Muhammad  Alkaf, Hukum Waris menurut Imam Ja’far Shadiq , Jakarta: Lentera.
_____________________.  tth. Ahkam  Tirkah  wal  Mawarits, Kairo:  Dar  al-Fikr al-‘Arabi.
_____________________.  2014. Tarikh  Mazhaib  fi  al-Islamiyyah, ter.  Nabhani Idris, Fiqih  Islam:  Mazhab  dan  Aliran ,  Tangerang  Selatan:  Gaya  Media Pratama.