## E-LAW CONSULT SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU-GURU DI JAWA TENGAH 1
Maryanto 1 *, Toebagus Galang Windi Pratama 2 , Ika Menarianti 3 dan Achmad Buchori 4 1 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan UPGRIS, Semarang
2 Fakultas Hukum UPGRIS, Semarang
3,4 Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Teknologi Informasi UPGRIS, Semarang maryanto_drs@yahoo.co.id

## Abstract
Teacher  in  Indonesia  has  had  many  problems  regarding  their  job  as  many  of  them  are  being tried  to  the  court  regarding  their  professional  occupation  because  unlike  other  professional occupation  that  is  given  law  immunity  in  doing  their  job.  This  urges  the  author  to  study  the weaknesses  of  current  socialization  and  law  protection  of  teachers'  rights  as  professional educators in Central Java and how E-Law consult application help them in a juridical-empirical study. The results showed that the weaknesses of teacher’s law protection are mainly because the lack of understanding of the law and E-Law Consult can be a mean to assist teachers in dealing with legal problems related to their profession as a teacher.
Keywords : E-Law Consult; Law Protection; Teacher; Central Java

## Abstrak
Guru  di  Indonesia  memiliki  banyak  kendala  terkait  pekerjaannya  karena  banyak  di  antaranya yang  diadili  di  pengadilan  terkait  pekerjaan  profesionalnya  karena  tidak  seperti  pekerjaan profesional lain yang diberikan kekebalan hukum, guru tidak memilikinya di dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mendorong penulis untuk mempelajari kelemahan sosialisasi dan perlindungan hukum terhadap hak guru sebagai  tenaga pendidik  profesional di Jawa Tengah dan bagaimana aplikasi  Konsultasi  E-Law  membantu  mereka  ke  dalam  studi  yuridis-empiris.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kelemahan  perlindungan  hukum  terhadap  guru  adalah  terutama  karena kurangnya  pemahaman  hukum  dan  Konsultasi  E-Law  dapat  menjadi  sarana  untuk  membantu guru dalam menangani permasalahan hukum terkait profesinya sebagai guru.
Kata Kunci : E-Law Consult ; Perlindungan Hukum; Guru; Jawa Tengah
1 Artikel hasil Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi RISTEKBRIN Tahun 2020.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 382-392 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716

## A. Pendahuluan
Peranan,  tugas,  dan  fungsi  guru  sangat penting  dalam    melaksanakan  sistem pendidikan    nasional  dan  mewujudkan tujuan  pendidikan    nasional.  Kunci  utama peranan,  tugas  dan  fungsi  guru  adalah profesionalitas, kesejahteraan, dan perlindungan  hukum  bagi  guru  harus diberikan secara optimal. Kunci itu kini ada di  dalam  Undang-undang  Guru  dan  Dosen, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan  berbagai  peraturan  perundangan  yang harus  diimplementasikan  secara  optimal berdasarkan nilai keadilan.
Hal paling tampak terkait dengan belum terimplementasikannya Undang-undang Nomor  14  tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen  ini  secara  baik  adalah  upaya perlindungan hukum bagi guru dalam tugas- tugas  profesionalitasnya.  Banyak guru  yang terlibat  dalam  kasus  pidana  berkenaan dengan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang
Perlindungan
Anak sebagaimana  diubah  dengan    Undang- undang  Nomor  35  Tahun  2014,  dan  juga Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana khususnya di sekolah.
Fakta  yang  ditemukan  di  lapangan mendukung  hal  ini  dimana  dalam  hal  ini kenyataan  di  lapangan  sama  sekali  tidak menunjukkan  perlindungan  hukum  bagi guru  sebagaimana  mestinya.  Berdasarkan data  penanganan  perkara  dari  Lembaga Konsultasi  Guru  dan  Bantuan  Hukum (LKBH  PGRI)  Jawa  Tengah,  dalam  kurun waktu  tahun  2011  hingga  2018  terdapat cukup banyak kasus pidana, perkara perdata, dan bahkan dalam Kasus Tata Usaha Negara yang berhubungan dengan tugas profesional guru.  Tercatat  di  Jawa  Tengah  sendiri LKBH PGRI menangani 11 perkara dengan guru  sebagai  tergugat  dan  1  perkara berstatus  tersangka  bahkan  terpidana  (S. Budoyo, 2018).
Data  yang  diperoleh  dari  Lembaga Konsultasi  dan  Bantuan  Hukum  (LKBH PGRI)  dipersepsikan  oleh  penulis  sebagai bukti  yang  cukup  tinggi  kriminalisasi terhadap  guru,  bahkan  oleh  penulis  juga secara tidak langsung menunjukkan
rendahnya  kinerja  Persatuan  Guru  Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi guru  dalam  memberikan  perlindungan kepada guru.
Permasalahan ini muncul pada dasarnya dikarenakan kecenderungan orang tua siswa atau  masyarakat  yang  mempermasalahkan kinerja  guru.  Masyarakat    memiliki kecenderungan  memperkarakan  tindakan guru  dalam  menjalankan  profesinya,  dalam hal  memberikan  sanksi  fisik,  non  fisik, memberikan nilai/tidak menaikkan kelas/tidak  meluluskan  peserta  didik,  dan lain-lain  yang  dapat  mengantarkan  guru  ke penjara dan mengancam status kepegawaiannya  apabila  itu  berkaitan dengan  hukum  pidana.  Di  sisi  lain  guru dituntut  menghasilkan  siswa  pintar  dan berbudi.  Padahal  di  dalam  Undang-undang Nomor  14  Tahun  2005  secara  tegas  guru mendapatkan
perlindungan selama menjalankan tugas
profesionalnya sebagaimana  dapat  dilihat  pada  Undang- undang  Nomor  14  Tahun  2005  Guru  dan Dosen  Pasal  39  yakni  sebagai  berikut:  (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap  guru  dalam  pelaksanaan  tugas;  (2) Perlindungan  sebagaimana  dimaksud  dalam pernyataan  di  atas  meliputi  perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan  keselamatan  dan  kesehatan kerja;  (3)  Perlindungan  hukum    mencakup perlindungan  hukum  terhadap  tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif,  intimidasi,  atau  perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta  didik,  masyarakat,  birokrasi,  atau pihak  lain;  (4)  Perlindungan  profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan  kerja  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan,  pemberian imbalan  yang  tidak  wajar,  pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan  lain  yang  dapat menghambat  guru  dalam  melaksanakan tugas;  (5)  Perlindungan  keselamatan  dan kesehatan  kerja  sebagaimana  dimaksud
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 382-392
mencakup  perlindungan  terhadap  risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran  pada  waktu  kerja, bencana  alam, kesehatan  lingkungan  kerja,  dan/atau  risiko lain.
Kedudukan  guru  semakin  rendah terlebih  apabila  para  guru  tidak  memahami adanya    Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, sementara orang tua siswa atau masyarakat sudah terlebih dahulu memahaminya.  Karena  itu  selain  dituntut selalu meningkatkan kemampuan
profesionalnya  para  guru  juga  harus memiliki  pemahaman  hukum  yang  baik, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan  anak  sebagaimana  diatur dalam  Undang-undang Perlindungan Anak. Pemahaman terhadap
ketentuan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2014,  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  dan  peraturan  perundang-undangan lainnya  sangat  penting  agar  proses pendidikan bagi para siswa berjalan optimal dan  guru  juga  terhindar  dari  permasalahan hukum  yang  mungkin  terjadi.  Para  guru harus  memahami,  bahwa  tindakan  guru seperti  mencubit,  menjewer,  menampar, memukul,  menendang,  membentak  dan hukuman  fisik  lainya  yang  pada  masa  lalu dinilai wajar sebagai upaya untuk mendidik siswa,  kini  tindakan  yang  sama  dapat dipersoalkan  secara  hukum  atau  setidaknya guru dapat dilaporkan ke dewan kehormatan profesi  karena  dinilai  melanggar  kode  etik guru.
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4 Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi,  sebagaimana  tersebut  dalam
Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  35 Tahun 2014  mengatur mengenai kewajiban para  pemangku  kewajiban  dalam  upaya perlindungan  anak,  sebagaimana  disebutkan dalam  Pasal  54  dimana  “setiap  anak  di dalam  dan  di  lingkungan  sekolah  wajib dilindungi  dari  tindakan  kekerasan  yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya  di  dalam  sekolah  yang bersangkutan  atau  lembaga  pendidikan lainnya”.
Untuk  mengatasi  masalah  itu,  Hukum mengenal istilah adagium fiksi hukum, yaitu dimanapun siapapun tanpa kecuali dianggap tahu  hukum.  Meskipun  adagium  ini  sudah lama ditinggalkan, tetapi faktanya pandangan ini masih dianut dunia peradilan. Putusan  Mahkamah  Agung  (MA)  maupun Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Putusan  MA No.  645K/Sip/1970  dan  putusan  MK  No. 001/PUU-V/2007 masih menunjukkan bahwa keduanya memuat prinsip yang sama: “ketidaktahuan  seseorang  akan  undang- undang  tidak  dapat  dijadikan  alasan pemaaf”.
Kurangnya  pemahaman  masyarakat terhadap  hukum  disebabkan  banyak  faktor. Tetapi secara umum lebih disebabkan akses mereka  terhadap  sumber-sumber  informasi hukum  sangat  minim.  Misalnya,  Lembaran Negara  (LN)  dan  Tambahan  Lembaran Negara  (TLN),  tempat  undang-undang beserta penjelasannya dimuat, tidak diproduksi massal dan tidak gratis. Jika saja semua peraturan yang diterbitkan pemerintah  bisa  diakses  dengan  mudah, kemungkinan  besar  masyarakat  semakin memahami hukum.
Kurangnya  pemahaman  masyarakat terhadap  hukum  dapat  diselesaikan  dengan cara  sosialisasi  atau  penyuluhan  atau  juga melalui pendidikan hukum. Masyarakat juga dapat mengakses
melalui
www.hukumonline.com.  Namun  tentu  hal tersebut  tidak  dapat  menembus  hingga  lini terdalam  dari  masyarakat  karena  untuk
melakukannya  diperlukan  tidak  hanya materi,  namun  juga  tenaga  dan  waktu  yang tidak sedikit sehingga tidak dapat menjangkau secara maksimal.
Perkembangan  teknologi  yang  semakin pesat,  merubah  cara  pandang  masyarakat terhadap  teknologi.  Teknologi  menjadi kebutuhan  penunjang  dalam  mencari informasi.  Potensi  ini  dapat  memungkinkan masyarakat  mengenal  hukum  dengan  lebih cepat.  Hal  ini  yang  mendasari  perlu dilakukan  pengembangan  E-Law  Consult sebaga  wadah  perlindungan  hukum  bagi Guru-Guru di Jawa Tengah untuk menjawab kebutuhan  mobilitas  masyarakat  akan hukum  sehingga  dengan  E-Law  Consult diharapkan  masyarakat  dapat  mengetahui hukum dengan baik.
Dari  latar  belakang  di  atas  peneliti menganggap perlu dilakukan pengembangan E-Law Consult sebagai wadah perlindungan hukum  bagi  guru-guru  di  Jawa  Tengah. Berdasarkan  hal  tersebut,  permasalahan yang  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah:  (1) Apa  kelemahan  perlindungan  hukum  bagi guru  sebagai  pendidik  profesional  di  Jawa Tengah  saat  ini?  (2)  Bagaimana  mengatasi kelemahan  perlindungan  hukum  bagi  guru sebagai  pendidik  profesional  di  Jawa Tengah  saat  ini  dengan  menggunakan aplikasi E-Law Consult?

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis-empiris dengan menggunakan paradigma
positivisme yaitu paradigma yang memandang  bahwa  ilmu  hukum  hanya berkutat  pada  perundang-undangan  belaka. Hukum  adalah  sesuatu  yang  harus diterapkan,  dan  kemungkinan  besar  tidak mempersoalkan nilai keadilan dan kegunaannya  bagi  masyarakat.  Kajian  dan penegakan  hukum  hanya  berkisar  pada  apa yang  benar  dan  apa  yang  tidak  benar,  apa yang  salah  dan  apa  yang  tidak  salah  dan bentuk  lain  yang  lebih  bersifat  preskriptif. Tujuan  akhirnya  adalah  untuk  melihat  apa saja  kelemahan  dari  perlindungan  hukum guru  saat  ini  sebagai  tenaga  profesional  di
Jawa Tengah dan bagaimana cara mengatasinya  untuk  sesuai  dengan  hukum dan  juga  prinsip  edukasi  yang  baik (Cronbach, 1977).
Pengembangan Aplikasi E-Law Consult mengacu prosedur pengembangan perangkat pembelajaran  menggunakan  model  yang dikembangkan  Borg  dan  Gall  (1983)  yang memfokuskan pada bidang product development .  Pendekatan  penelitian  ini bersifat  yuridis  sosiologis,  artinya  hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran  yang  komprehensif,  penelitian yang  mendalam  dan  nyata  yang  dilakukan terhadap  situasi  nyata  masyarakat  atau lingkungan  masyarakat  dengan  maksud  dan tujuan  untuk  menemukan  fakta (fact- discovery), yang kemudian menuju identifikasi  masalah  dan  pada  akhirnya mengarah  pada  pemecahan  masalah  (Cook, 2006).

## C. Hasil dan Pembahasan
1.  Kelemahan  Perlindungan  Hukum bagi Guru sebagai Pendidik Profesional di Jawa Tengah Saat Ini Untuk memahami kelemahan
perlindungan  hukum  guru  sebagai  tenaga profesional  di  Jawa  Tengah  saat  ini,  hal pertama  yang  harus  dilakukan  adalah menganalisis  kerangka  kerja  perlindungan hukum guru secara profesional sebagaimana tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  yaitu pada Bab I Pasal 1 (1) yang mengatur bahwa “Guru  adalah  pendidik  profesional  yang tugas  pokoknya  mendidik,  menilai”.  Pada ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  “Profesional adalah  pekerjaan  atau  kegiatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  dan  menjadi sumber  penghasilan  penghidupan  yang memerlukan  keahlian,  keterampilan,  atau keterampilan  yang  memenuhi  standar kualitas atau norma tertentu dan memerlukan  pendidikan  profesional”.  Dari Undang-undang ini yang kemudian diturunkan dalam bentuk Peraturan
Pemerintah  tepatnya  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008  tentang
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 382-392 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Guru  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005 tentang  Guru  dan  Dosen,  khususnya  Pasal 40  ayat  1  disebutkan  bahwa  "Guru  berhak mendapat  perlindungan  dalam  menjalankan tugasnya berupa keselamatan dan keselamatan  kerja  dari  Pemerintah  Pusat, Daerah,  satuan  pendidikan,  organisasi profesi  guru,  dan/atau  masyarakat  sesuai dengan kewenangannya".
Selanjutnya  disebutkan  bahwa  “Guru berhak atas perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif atau  perlakuan  tidak  adil  terhadap  peserta didik,  orang  tua  peserta  didik,  masyarakat, birokrasi atau pihak lain”.
Terhadap  hal  tersebut,  ada  beberapa poin  penting  yang  harus  diperhatikan. Pertama,  guru  adalah  suatu  profesi  yang dalam  melaksanakan  pekerjaannya  guru berhak  mendapat  perlindungan.  Artinya selama seseorang melaksanakan pekerjaannya  dan  sesuai  dengan  standar pelaksanaan  pekerjaan,  maka  profesi  guru harus  dilindungi  secara  hukum.  Tidak  ada satu  lembaga  atau  entitas  individu  yang dapat  dan  dapat  campur  tangan  dalam kegiatan  profesionalnya.  Sebagai  suatu profesi,  guru  memiliki  standar  mutu  dalam pelaksanaan tugasnya atau disebut kompetensi.  Undang-Undang  Nomor  14
Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa:
“Kompetensi  guru  meliputi  kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
Ketentuan  di  atas  kemudian  diperjelas dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan.
Undang-undang tersebut kemudian secara teknis dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan
(Permendiknas)  No.  16  tahun  2007  tentang Standar  Kualifikasi  dan  Kompetensi  Guru. Jadi dalam kenyataannya guru sebagai suatu profesi  telah  dilindungi  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku  sebagaimana  tersebut di  atas  meskipun  penegakannya  masih belum  tepat  karena  masih  menomorduakan
eksistensi Guru sebagai tenaga pengajar dan lebih  mengutamakan  keberadaan  anak  itu sendiri (S. dan R. K. S. Budoyo, 2019).
Kedua,  guru  adalah  manusia  -  tidak hanya  mengacu  pada  profesinya  -  artinya dalam  menjalankan  aktivitasnya  selalu melibatkan  jiwa  (psikis,  mental,  spiritual) dan  raga  (raga  dan  seluruh  indera). Mengingat  bahwa  pekerjaan  guru  tidaklah sederhana  dan  bahwa  objek  karyanya  juga manusia  yang  memiliki kondisi  emosi  yang beragam,  tidak  menutup  kemungkinan terjadinya  konflik  antara  subjek  dan  objek (Sandefur, 2016).
M. Saekan Muchith (2007) dalam buku Contextual  Learning memberikan  contoh lain  yang  dapat  mengkaji  kondisi  yang terjadi  pada  sudut  pandang  yang  berbeda untuk suatu pandangan yang obyektif seperti kejadian  di  Magelang,  dimana  siswa  SD ditampar  gurunya  hanya  karena  siswa menginterupsi  pembicaraan  gurunya,  yaitu memberikan pengumuman pertunjukan sulap.  Di  Tanjung  pinang  ada  oknum  guru olah  raga  yang  menendang  siswanya  saat belajar  karena  alasan  pendidikan.  Di Kabupaten  Takalar,  Sulawesi  Selatan,  para guru melakukan mogok dengan alasan salah satu  guru  agama  di  sekolah  tersebut dipenjara  selama  enam  bulan  karena memukul  siswanya.  Aksi  mogok  tersebut dimaksudkan  sebagai  aksi  protes  untuk mencegah  pembebasan  guru  agama  yang dipenjara.
Guru  di  satu  sisi  perlindungannya sebagai  tenaga  profesional  masih  lemah bukan  hanya karena  perangkat  hukum yang ada  tetapi  juga  dari  guru itu  sendiri,  seperti terlihat pada contoh di atas. Oleh karena itu dibutuhkan saling pengertian, saling pengertian,  dan  tentunya  pengendalian emosi  terutama  dari  guru  sebagai  manusia yang  lebih  matang  daripada  peserta  didik sebagai tujuan untuk memanusiakan pendidikan  manusia  dengan  cara  yang manusiawi sehingga terwujud tatanan saling menghargai  dan  menghargai  (Purwanto, 1995).
Dalam  standar kompetensi kepribadian, guru dituntut memiliki pribadi yang matang
dalam bertindak dan matang dalam berpikir. Begitu  pula  dalam  standar  kompetensi pedagogik  guru  dituntut  untuk  memahami kondisi setiap siswanya.
Dari  uraian  di  atas  jelaslah  bila  dalam melihat kasus penganiayaan guru oleh orang tua  peserta  didik,  harus  terlebih  dahulu memperhatikan  kronologi  kejadian  secara keseluruhan  agar  mendapatkan  hasil  yang objektif.  Apa  yang  dilakukan  guru  ketika menegur  peserta  didik  dengan  cara menampar, jika benar maka perbuatan yang dilakukan  sudah  di  luar  kaidah  profesinya. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005 tentang Guru dan Dosen tidak membenarkan adanya  kekerasan,  baik  secara  verbal maupun non verbal dalam proses pendidikan.  Jika terjadi kekerasan  di  satuan pendidikan,  salah  satu  ancamannya  adalah mencabut izin operasional sekolah (Astawa,
2016).
Gesekan  ini,  seharusnya  tidak  terjadi sejak  awal  jika  sosialisasi  hak-hak  yang dimiliki  guru  sebagai  pendidik  profesional diketahui  oleh  guru  sendiri,  orang  tua  dan masyarakat  sebagai  negara  kita  menganut asas  fiksi  hukum  (Engler,  2016).  Fiksi hukum  adalah  prinsip  yang  mengasumsikan bahwa  setiap  orang  mengetahui  hukum ( Presumptio  Iures  De  Iure ).  Setiap  orang dianggap tahu hukum, termasuk petani yang tidak  tamat  SD,  atau  warga  yang  tinggal  di pedalaman. Dalam bahasa Latin dikenal juga sebagai Ignorantia  Jurist  Non  Excusat Adagium ,  atau  ketidaktahuan  hukum  tidak dapat dimaafkan (Muchith, 2016).
Seseorang tidak dapat menghindari keterikatan  hukum  dengan  menyatakan bahwa  dia  belum  atau  tidak  mengetahui hukum  dan  peraturan  tertentu  (Steinberg, 2011). Fiksi  hukum  sebenarnya  memiliki konsekuensi bagi  Pemerintah.  Setiap aparatur  pemerintah  wajib  menyampaikan peraturan perundang-undangan tertentu kepada  masyarakat.  Jika  orang  yang  tidak melek  hukum  kemudian  diseret  ke pengadilan  meski  sebenarnya  tidak  tahu hukum,  penyelenggara  negara  juga  harus merasa bersalah, dan untuk menghindari hal
tersebut,  pemerintah  berkewajiban  untuk menyebarluaskan  setiap  produk  peraturan perundang-undangan  kepada  masyarakat sebagaimana  diatur  oleh  Presiden  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2007 tentang  Pengesahan,  Pengesahan,  dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-
undangan, mengenai seberapa besar Indonesia,  mensosialisasikan  Perda  tersebut bukanlah tugas yang mudah karena menurut Atang  (Usman,  2014),  masih  banyak masalah karena pemahaman hukum Indonesia  masih  kurang  karena  hal  tersebut disebabkan  oleh  beberapa  masalah  berikut: (a)  Tidak  mengetahui  tentang  persyaratan hukum  dan  kurangnya  pemahaman  hukum; (b)  cenderung  kurang  menghargai  dalam mempercayai proses penegakan hukum yang sedang berlangsung; (c) integritas dan faktor moral  rendah;  (d)  faktor  sarana  dan prasarana masih belum memadai.
2.   Mengatasi  Kelemahan  Perlindungan Hukum  bagi  Guru  sebagai  Pendidik Profesional  di  Jawa  Tengah  Saat  Ini dengan  Menggunakan  Aplikasi  E- Law Consult
Berdasarkan  permasalahan  di  atas, maka  kebutuhan  sosialisasi  regulasi  dapat dilakukan  dengan  bantuan  masyarakat  dan di  antara  banyak  cara  sosialisasi  dengan menggunakan  teknologi  terkini  dapat menjadi  salah  satu  media  penyelesaiannya, yaitu  konsultasi  hukum  elektronik  sebagai salah  satu  sarana  untuk  membantu  guru dalam  menghadapi  masalah  hukum  terkait profesinya sebagai guru.
Penerapan bantuan hukum pada dasarnya  bukanlah  sesuatu  yang  baru. Kebutuhan  masyarakat  karena  mobilitasnya yang  tinggi  sehingga  dalam  menghadapi permasalahan  hukum  sulit  meluangkan waktu  untuk  bertemu  dengan  advokat sebagai  dasar  pembuatan  aplikasi  berbasis android  bekerjasama  dengan  Renggali  Visi Berjaya  (RVB)  dan  Asosiasi  Pengacara Pengadaan  Indonesia  (APPI)  disebut  Halo Lawyer  (Tribunnews,  2017).    Aplikasi  ini pada  dasarnya  adalah  aplikasi chat atau messaging ,  yaitu  aplikasi  interaksi  tekstual
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 382-392
dengan  pengacara  atau  advokat  yang berkaitan  dengan  masalah  hukum.  Berbeda dengan  Halo  Lawyer,  aplikasi  Electronic Law  Consult  mengutamakan  teknologi dalam arti tersendiri yakni bersifat eksklusif untuk guru sebagai pengajar profesional dan hanya ada di Jawa Tengah.
Aplikasi  ini  ditujukan  untuk  digunakan dalam  sistem  berbasis  Android  karena masyarakat  saat  ini  tidak  dapat  dipisahkan dari  teknologi  Android.  Perangkat  ini berbeda  dengan  komputer  atau  laptop,  jauh lebih portabel karena perangkat telekomunikasi  berbasis  Android  atau  yang lebih  dikenal  dengan  smartphone  ini  lebih portabel,  dengan  fungsi  yang  sama  bahkan lebih  dari  sekedar  laptop  atau  komputer (seperti  layanan  pengiriman  pesan  singkat, menelepon)  dan  satu  hal  yang  paling  unik dari smartphone ini  adalah  sistem  aplikasi atau App ,  yaitu  perangkat  lunak  yang diinstal  pada smartphone .  Berbeda  dengan perangkat  lunak  yang  diinstal  pada perangkat  komputer,  Aplikasi  tersebut diinstal  pada Smartphone yang  dalam  hal spesifikasi  di  bawah  komputer  perangkat umumnya  membuat  aplikasi  sistem  lebih sederhana.  Hal  ini  ditambah  lagi  dengan banyaknya  pengguna smartphone karena harganya  yang  lebih  murah  dan  lebih portabel dibandingkan laptop atau komputer seperti  terlihat  dari  data  yang  dirilis  oleh Asosiasi  Penyelenggara  Jaringan  Internet Indonesia  (APJII)  dimana  jumlah  pengguna smartphone di  Indonesia  pada  bulan Oktober  tahun  2016  saja  mencapai  132,7 juta  jiwa,  dari  total  penduduk  Indonesia yang  berjumlah  256,2  juta  jiwa  sehingga dapat  disimpulkan  lebih  dari  separuh  atau tepatnya  51,8  persen  penduduk  Indonesia merupakan pengguna smartphone (Kompas, 2017). Melihat  potensi  di  atas,  bukan  tidak mungkin  alat  ini  dapat  digunakan  sebagai media  untuk  memberikan  informasi  kepada masyarakat  tentang  hukum.  Media  yang dimaksud  adalah  Aplikasi  Konsultasi Hukum  Elektronik  E-Law  Consult  yang merupakan  aplikasi  konsultasi  hukum berbasis  android  yang  dikembangkan  untuk
menjawab  kebutuhan  mobilitas  masyarakat dalam  bidang  hukum  sehingga  dengan adanya  aplikasi  ini  diharapkan  masyarakat dapat mengenal hukum dengan baik.
Aplikasi  E-Law  Consult  adalah  sebuah aplikasi  bantuan  hukum  yang  berbeda dengan  aplikasi  sejenis  lainnya,  aplikasi  E- Law  Consult  bukan  merupakan system messaging atau chat dengan pengacara atau advokat  melainkan  sebuah  sistem  yang mengindeks  glosarium  kata-kata  kemudian melalui  aplikasi  ini,  pengguna  mengetikkan permasalahan  hukumnya  pada  kolom  yang disediakan  untuk  kemudian  kata-kata tersebut dicocokkan dengan glosarium yang ada yang sudah ditautkan dengan pasal-pasal dan  aturan  hukum  yang  ada  dan  langsung memunculkan hasilnya (permasalahan hukum yang dihadapi) saat itu juga. Hal ini merupakan sebuah terobosan besar di bidang hukum dan juga teknologi dimana teknologi dapat  dimanfaatkan  sebaik  mungkin  demi mencapai masyarakat yang sadar hukum.
Pengembangan Aplikasi E-Law Consult ini  sendiri  berpegang  pada  Teori  Skema Pengembangan  Aplikasi  dari  Borg  dan  Call (1983)  yang  dikenal  dengan  10  langkah kerja  model  pengembangan  sebagaimana dapat  dilihat  pada  gambar  di  atas  ialah sebagai berikut:
a. Research and Information Collecting Merupakan  tahap  dimana  peneliti melakukan  studi  pendahuluan  untuk mengkaji, menyelidiki, dan mengumpulkan informasi. Langkah ini dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis
kebutuhan dan
mengindentifikasi  masalah  yang  ada, sehingga  dibutuhkan  pengembangan media pembelajaran baru.
b. Planning
Perencanaan  yang  disusun  merupakan rencana pengembangan produk. Aspek penting  dalam  perencanaan  meliputi produk  tentang  tujuan  dari  produk, mengapa dikembangkan, dimana produk  dikembangkan,  siapa  sasaran dari  produk  yang  dikembangkan  dan bagaimana proses pengembangannya.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, Halaman 382-392
c. Develop Preliminary Form of Product
Peneliti mulai mengembangkan bentuk produk  awal  ( draft )  yang  bersifat sementara (hipotesis) yang merupakan bentuk awal dari pengembangan. Pada tahap  ini  dilakukan  validasi  produk oleh  pakar  yang  telah  ahli  di bidangnya. Hasil dari validasi kemudian  dikaji  untuk  memperbaiki rancangan model.
d. Preliminary Field Testing Peneliti  melakukan  uji  coba  terbatas mengenai  produk  awal  di  lapangan yang melibatkan 10-15 subyek penelitian.  Selama  uji  coba  peneliti mengobservasi  bagaimana  subyek (guru) menggunakan produk pengembangan. Setelah melakukan uji coba melakukan wawancara dan dapat menyebarkan  angket  kepada  subyek penelitian.  Tujuan  dari  angket  dan wawancara  untuk  penyempurnaan produk yang dikembangkan.
e. Main Product Revision Peneliti  melakukan  revisi  pertama, yaitu  perbaikan  dan  penyempurnaan terhadap produk berdasarkan hasil dari uji coba pertama yang dilakukan.
f. Main Field Testing Dilakukan  uji  coba  produk  dengan skala  yang  lebih  luas.  Uji  coba  ini melibatkan subjek penelitian antara 30 sampai  dengan  100  orang.  Sampel yang  dipilih  pada  uji  coba  bersifat representatif,  sehingga  produk  dapat berlaku secara umum.
g. Operational Product Revision
Setelah  dilakukan  uji  coba  lapangan, produk direvisi sesuai dengan hasil uji coba.  Peneliti  memperbaiki  dan menyempurnakan  produk  berdasarkan revisi uji coba lapangan.
h. Operational Field Testing
Peneliti    melakukan  uji  pelaksanaan, yakni  uji  dengan  skala  yang  lebih besar  dan  luas.  Uji  pelaksanaan lapangan  melibatkan  40-200  subjek penelitian.  Data  yang  dikumpulkan melalui  wawancara,  observasi,  dan angket. Jika peneliti tidak mau sampai mengetahui  dampak  produk  peneliti, maka  tidak  perlu  ada  kelompok kontrol.
i. Final Product Revision
Peneliti  melakukan  revisi  terhadap produk  sesuai  dengan  hasil  uji pelaksanaan  lapangan  yang  telah dilakukan. Tahap ini merupakan revisi terakhir  untuk  memperbaiki  dan menyempurnakan  produk  sebelum dipublikasikan.
j. Dissemination and Implementation Tahap terakhir yang dilakukan peneliti dengan menyebarluaskan produk untuk  disosialisasikan  kepada  seluruh subjek, sehingga subjek akan mengimplementasikan produk tersebut. Untuk  saat  ini  Aplikasi  E-Law  Consult menyediakan  2  Versi.  Versi  pertama  ialah versi website dengan alamat: https://elawconsult.com/. Versi ini
menyediakan  informasi  Umum  tentang aplikasi  E-Law  Consult  sekaligus  sebagai media  untuk  melakukan  konsultasi  hukum secara  umum  yang  dapat  dilihat  oleh  orang lain.  Tampilan  dari  versi  ini  dapat  dilihat pada Gambar 1.
Sedangkan versi kedua ialah versi yang tersedia  pada  sistem  Android.  Sistem  pada versi yang kedua ini tersedia bagi pengguna yang  memerlukan  konsultasi  hukum  secara privat  atau  rahasia.  Tampilan  dari  aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 1. Tampilan Awal Website E-Law Consult

## Gambar 2. Tampilan Awal App Android E-Law Consult
Aplikasi E-Law Consult sampai Artikel ini  dibuat  telah  sampai  pada  tahap Preliminary  Field  Testing yang  melibatkan sampel  subyek  penelitian.  Selama  uji  coba peneliti  mengobservasi  bagaimana  subyek (guru)  Untuk  mengetahui  efektifitas  E-Law Consult.  Berdasarkan  hasil  uji  produk  awal pada  sampel  guru  anggota  PGRI  di  Jawa Tengah  diperoleh  data  bahwa  guru  di  Jawa Tengah belum memahami tentang perlindungan  hukum  yang  ada.  PGRI  Jawa Tengah  sudah  memiliki  firma  hukum  yang membantu masalah guru, namun kurang dari 50  persen  guru  yang  mengetahui  adanya
firma  konsultan  hukum  di  Jawa  Tengah yang  khusus  melindungi  guru,  oleh  karena itu  diperlukan  terobosan  agar  guru terlindungi,  salah  satu  mereka  membuat perlindungan  guru  melalui  web  yang  dapat diakses  dimanapun  dan  kapanpun  oleh semua  guru  di  Jawa  Tengah  (Maryanto, 2020).
Hasil  dari  Preliminary  Field  testing tersebut  menurut  hemat  penulis  dapat menjadi  dasar  untuk  penerapan Main  Field Testing secara  lebih  luas  di  wilayah  Jawa Tengah  sehingga  hasil feedback yang didapatkan lebih akurat terhadap
pengembangan  produk  aplikasi  sehingga  ke depannya  aplikasi  ini  dapat  digunakan secara efektif di dalam membantu guru agar mendapatkan  perlindungan  hukum  yang layak  sebagaimana  tenaga  profesional lainnya.

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  hak  guru  sebagai Pendidik Profesional di mata hukum adalah perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan  oleh  UU  No.  14  Tahun  2005 Guru  dan  Dosen  belum  mampu  melindungi guru saat guru dihadapkan pada UU No. 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No. 35  Tahun  2014.  Guru  yang  melakukan tindakan  fisik  "tertentu"  dalam  tugasnya sebagai  pendidik  pada  siswanya  dapat dimintai  keterangan  secara  hukum  jika dinilai  melanggar  ketentuan  Undang- Undang  Perlindungan  Anak.  Tidak  sedikit guru  yang  harus  berhadapan  dengan  polisi, diadili  di  pengadilan  atau  bahkan  dipenjara sehingga  untuk  mengatasi  hal  tersebut, selain perlu adanya  hak imunitas (immunity right) yang  diatur  dalam  Undang-Undang, diperlukan  media  untuk  menyosialisasikan ketentuan tentang guru sebagai profesi.
Untuk mengatasi
kurangnya pemahaman guru, siswa dan orang tua murid tentang  hukum  yang  berlaku  dalam hubungannya dengan tugas profesional guru perlu  adanya  sosialisasi  tentang  hak-hak yang  dimiliki  oleh  guru,  orang  tua  dan masyarakat  serta  di  antara  banyak  cara sosialisasi  dengan  menggunakan  teknologi terkini  dapat  menjadi  salah  satu  media penyelesaiannya dimana  dalam  hal ini  ialah Aplikasi  E-Law  Consult  sebagai  sarana untuk  membantu  guru  dalam  menghadapi permasalahan  hukum  terkait  profesinya sebagai  guru  di  Jawa  Tengah.  Aplikasi  ini dikembangkan berdasarkan metode pengembangan  Aplikasi Borg dan Call dimana  dalam  tahap Preliminary  Field Testing mendapat  cukup  banyak  respon positif dari sampel dan siap diujicobakan ke dalam taraf yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Astawa,  I.  G.  P.  (2016). Law  Enforcement Responsibilities in the Law Enforcement System to respond to the public. Justice seekers (An Academic Review) . Jakarta.
Budoyo,  S.  (2018).  Peranan  Perguruan Tinggi  Dalam  Mengatasi  Problematika Hukum  Di  Indonesia. Jurnal  Meta- Yuridis , 1 (1). http://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2864
Budoyo,  S.  dan  R.  K.  S.  (2019).  Eksistensi Restorative  Justice  Sebagai  Tujuan Pelaksanaan  Diversi  Pada  Sistem Peradilan  Anak  Di  Indonesia. Jurnal Meta-Yuridis , 2 (2). http://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689
Cook,  S.  and.  (2006).  Introduction: Democracy  and  Education. Canadian Journal of Education , 29 (2), 347–358.
Cronbach,  L.  J.  (1977). Educational psychology .  Chicago:  John  Wiley  &
Sons.
Engler,  R.  (2016).  And  Justice  For  All— Including  the  Unrepresented  Poor: Revisiting  the  Roles  of  the  Judges, Mediators,  and  Clerks. Fordham  Law Review , 67 (5), 1987–2070.
Kompas,  T.  (2017).  Pengguna  Internet  di
Indonesia  capai  132  Juta.  Retrieved January 17, 2020, from http://tekno.kompas.com/read/2016/10/
24/15064727/2016.pengguna.internet.di .indonesia.capai.132.juta.
Maryanto,  E.  a.  (2020).  Design  of  e-law Consult  to  Protect  Teacher  in  Central java  Indonesia. Test  Engineering  and Management , 82 , 1455–1463.
Muchith,  S.  (2016).  Radikalisme  dalam Dunia Pendidikan. ADDIN , 10 (1).
Purwanto,  P.  dan  M.  N.  (1995). Psikologi Pendidikan . Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Sandefur, R. L. (2016). What We Know and
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
Need  to  Know  About  the  Legal  Needs of  the  Public. South  Carolina  Law
Review , 67 (2), 443–460.
Steinberg,  J.  K.  (2011).  In  Pursuit  of Justice?  Case  Outcomes  and  the Delivery  of  Unbundled  Legal  Services. Georgetown Journal on Poverty Law & Policy , 18 (3  Symposium  Issue  2011), 453–505.
Tribunnews.  (2017).  Halo  Lawyer  Aplikasi Baru  Untuk  Konsultasi  Hukum  Hadir Di Smartphone, diambil dari. Retrieved January 20, 2020, from http: //www.tribunnews.com/techno/2017/01/
31/halo-lawyer-aplikasi-baru-untuk- konsultasi-hukum-hadir-di-smartphone
Usman,  A.  H.  (2014).  Kesadaran  Hukum Masyarakat  Dan  Pemerintah  Sebagai Faktor  Tegaknya  Negara  Hukum  Di Indonesia. Jurnal  Wawasan  Hukum , 30 (1).