## ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

## Kurhayadi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung Email: kurhayadi@stiabandung.ac.id

## Abstrak
Penyebaran  Covid-19  di  negara  Indonesia  berlangsung  dengan  sangat  cepat  dan  terus bertambah cepat. Hal ini menyebabkan perlu adanya suatu  kebijakan untuk dapat mengatasi permasalahan pandemi Covid-19. Tujuan dari dilaksanaknnya penelitian ini adalah untuk dapat menganalisis  mengenai  bagaimana  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dalam  merspon kemunculan  pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  dengan  menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian atau studi terdahulu yang masih memiliki kemiripan pembahasan dengan artikel ini. Hasil dari penelitian  ini  menemukan  bahwa  pada  awal  Maret  2020,  kebijakan  negara  Indonesia  masih cukup  lambat  dalam  menyikapi  kemunculan  virus  Covid-19  pertama.  Adapun  pada  saat  ini pemerintah  Indonesia  telah  menciptakan  beberapa  kebijakan  seperti  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  ataupun  physical  distancing.  Namun  kebijakan  inisangat  bergantung  dari ketaatan  masyarakat.  Masyarakat  Indonesia  sendiri  dapat  menjadi  kunci  dalam  keuksesan kebijakan pemerintah, atau justru menjadi halangan tersebsar bagi pemerintah itu sendiri.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah. Covid-19, Masyarakat.

## Abstract
The spread of Covid-19 in Indonesia is taking place very quickly and continues to grow rapidly. This causes the need for a policy to be able to overcome the problem of the Covid-19 pandemic. The purpose of carrying out this research is to be able to analyze how the policies made by the government in responding to the emergence of the Covid-19 pandemic. This research will be carried out using a qualitative approach. The data used in this study comes from the results of previous studies or studies that still have a similar discussion with this article. The results of this study found that in early March 2020, Indonesian state policies were still quite slow in responding to the emergence of the first Covid-19 virus. Currently, the Indonesian government has created several  policies such as  Large-Scale Social Restrictions or physical distancing. However,  this  policy  is  very  dependent  on  the  obedience  of  the  community.  The  Indonesian people themselves can be the key to the success of government policies, or even become the biggest obstacle for the government itself.
Keywords: Government Policy. Covid-19, Society.

## A. PENDAHULUAN
Sejak kemunculannya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada akhir tahun 2019, COVID-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Para ilmuwan telah menjelaskan bahwa  wabah  virus  corona  berasal  dari  virus  yang  disebut  Sindrom  Pernafasan  Akut  Parah Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), yang kemudian disebut hanya COVID-19. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia (Sari, 2020). Demam, dispepsia, ketidaknyamanan, batuk kering, dan  sesak  napas  hanyalah  beberapa  gejala  yang  biasa.  Sebagai  akibat  dari  kegagalan pernapasan dan kerusakan multiorgan, COVID-19 sangat mematikan. Wanita hamil, orang tua,
dan  mereka  yang  memiliki  sistem  kekebalan  tubuh  yang  lemah  sangat  rentan  terhadap  efek fatal virus tersebut. Pada 11 Maret 2020, WHO mencanangkan pandemi virus corona global (Setyaningrum et al., 2019).
Pada awal Maret 2020, Presiden Indonesia mengungkapkan kasus COVID-19 pertama yang dikonfirmasi di negara itu. Dua orang terinfeksi saat itu. Sebelumnya, pada awal Februari lalu, warga Jepang di Malaysia melakukan perjalanan ke Indonesia. Akibat investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, kasus ini diberi nama “kluster Jakarta” (Sutrisno, 2021). Ada ketakutan yang meluas dalam skala nasional sebagai akibat dari kurangnya sistem mitigasi dan strategi pemerintah untuk menghadapi pandemi. Orang-orang bingung bagaimana harus segera  menanggapi  wabah  ini.  Semakin  mempersulit  keadaan,  beberapa  pejabat  pemerintah Indonesia  telah  secara  terbuka  menyatakan  bahwa  negara  itu  bebas  COVID-19,  meskipun faktanya  banyak  ahli  epidemiologi  percaya  bahwa  virus  corona  hadir  di  negara  itu  antara pertengahan Januari dan awal Februari 2020 (Novita et al., 2021).
Situasi yang salah urus dan upaya pencegahan yang tidak memadai tidak diragukan lagi berkontribusi pada cepatnya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Beberapa kekhawatiran ini menyangkut siapa yang memiliki keputusan akhir dalam menangani pandemi dan bagaimana informasi  tentang  hal  itu  sampai  ke  publik.  Pesatnya  penyebaran  COVID-19  di  Indonesia memerlukan reaksi pemerintah yang cepat dan memadai di berbagai sektor, termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, gender, tenaga kerja, lingkungan, manufaktur, pariwisata, aspek pemerintahan  dan  tata  kelola,  serta  sosial  ekonomi  (Harirah  &  Rizaldi,  2020).  Suryahadi mencontohkan, jika pekerja terkontaminasi, maka hasil produksi  akan terbatas. Oleh karena itu,  sebagai  bagian  dari  output  pemerintah,  kebijakan  berbasis  sains  dan  fakta  akan menyelesaikan masalah dengan tepat sedangkan masalah kompleks yang belum pernah terjadi sebelumnya juga akan berdampak (Jocom et al., 2016). Respon dan kebijakan yang tepat dari pemerintah sangat  penting untuk  menangani  penyebaran COVID-19. Masyarakat  yang pada awalnya merupakan subyek kebijakan, juga memiliki peran yang signifikan bagi implementasi suatu kebijakan itu sendiri (Yunus & Rezki, 2020).
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan  pemerintah  Indonesia  dalam menghadapi  COVID-19  sebagai  pandemi  global,  serta  tanggapan  masyarakat  terhadap kebijakan tersebut. Fokusnya adalah untuk menyelidiki dinamika dan variasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Menganalisis kebijakan apa saja yang telah dibuat oleh pemerintah  Indonesia  dalam  menanggapi  pandemi,  seperti  physical  distancing,  karantina wilayah,  dan  kebijakan  jaring  pengaman  sosial  lainnya.  Kebijakan  tersebut  tidak  menjamin efek untuk mengurangi atau menghilangkan pandemi dari Indonesia.

## B. KAJIAN PUSTAKA

## 1. Kebijakan Publik Sebagai Sebuah Respon
Membuat kebijakan membutuhkan keseimbangan pemahaman ilmiah yang mendalam dengan  realitas  politik  dan  sosial  yang  rumit.  Menurut  Fawcett,  kebijakan  menggambarkan bidang  administrasi  dan  politik.  Untuk  mengatasi  masalah  masyarakat,  lembaga  pemerintah mengadopsi  kebijakan.  Pertama,  studi  kebijakan  berfungsi  sebagai  kerangka  kerja  untuk menjawab  tantangan;  kedua,  kebijakan  secara  inheren  bersifat  interdisipliner;  dan  ketiga, kebijakan  bersifat  normatif  atau  berorientasi  nilai  (Agustino,  2020).  Pengambil  keputusan selalu memperhitungkan biaya dan manfaat ketika membuat keputusan kebijakan. Kebijakan publik di negara berkembang seperti Indonesia memiliki ruang lingkup hierarkis yang berkisar dari  lokal  hingga  nasional  hingga  regional  hingga  internasional  (Gustian,  2017).  Kebijakan publik  mengacu  pada  upaya  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  sosial  melalui  jaringan lembaga dan organisasi yang memiliki pengaruh signifikan di masyarakat (Muadi & Sofwani, 2016).
Most  public  policies,  especially  those  that  are  complex  and  include  many  different fields, fail to achieve their intended results. If the government acts quickly, the economic and human toll of COVID-19 can be mitigated. It has been noted that before to the current COVID- 19 outbreak, the Indonesian government did not have proper measures in place to cope with the pandemic (Sulasmi, 2021). Both Law 24 of 2007 on Disaster Management and Law 6 of 2018  on  Health  Quarantine  are  deemed  inadequate  to  meet  the  requirements  of  the  present policy response. After a policy dilemma arose as a result of this circumstance, the Indonesian government adopted a technical regulation to address the problem (Samudro & Madjid, 2020).
Dunia  saat  ini  sedang  mengalami  pandemi  terburuk  dalam  sejarah  yang  tercatat. Implikasinya tidak terbatas pada bidang medis sama sekali. Sistem ekonomi, teknis, dan sosial termasuk  agama,  pendidikan,  pola  kerja,  dan  komunikasi  sosial  semuanya  terpengaruh (Widodo  &  Sutisna,  2021).  Penemuan  dini,  isolasi,  dan  pengobatan  yang  berhasil  serta pelacakan  kontak  pasien  adalah  cara  untuk  menghentikan  penyebaran  COVID-19,  kata Organisasi  Kesehatan  Dunia.  Negara  awal  yang  menjadi  inti  wabah  COVID-19,  China, memberlakukan karantina wilayah atau lockdown selama beberapa bulan untuk menahan virus tersebut  (Junaedi  &  Salistia, 2020).  Beberapa negara seperti Malaysia,  Iran, Singapura, AS, Jerman,  Italia,  Inggris  dan  sebagian  besar  negara  di  Uni  Eropa,  Asia,  Afrika  Utara,  dan Australia menerapkan karantina dan penguncian wilayah. Ada beberapa negara, seperti Korea Selatan, yang tidak menerapkan lockdown tetapi berhasil menekan penyebaran kasus COVID- 19,  dengan  menggabungkan  pengujian,  pemisahan  dini,  dan  perawatan  gratis  kasus  positif bersama dengan teknologi digital (Sari, 2020).

## C. METODE
Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian atau studi terdahulu yang masih memiliki  relevansi  dengan  penelitian  ini.  Data  penelitian  yang  berhasil  di  kumpulkan  oleh peneliti akan di olah, agar kemudian hasil dari penelitian ini dapat ditemukan.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Tanggapan Kebijakan Pemerintah Terhadap COVID-19
Organisasi  Kesehatan  Dunia  telah  menyatakan  wabah  virus  corona  sebagai  pandemi global.  Virus  ini  dengan  cepat  menyebar  ke  seluruh  dunia.  Virus  corona  telah  terdeteksi  di sekitar  215  negara.  Kebingungan  seputar  respons  terhadap  wabah  COVID-19  tersebar  luas, tidak hanya di Indonesia.
Ada variabilitas dalam ilmu yang digunakan sebagai pendekatan kebijakan. Beberapa pendekatan  ilmiah  berusaha  menekan  atau  mengendalikan  penyebaran  virus  corona  melalui pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  kolaborasi  antar  institusi  seperti  yang  digunakan  di China. Hampir di mana-mana di dunia, warga negara tunduk pada beberapa bentuk kontrol. Pemerintah  perlu  mengembangkan  kebijakan  untuk  menghadapi  situasi  yang  dinamis  dan kompleks  ini.  Untuk  memerangi  pandemi  ini  secara  efektif,  diperlukan  strategi  terpadu. Pemerintah  harus  cukup  fleksibel  untuk  menangani  berbagai  masalah  yang  muncul  dalam masyarakat  modern.  Di  bawah  kepemimpinan  Joko  Widodo,  pemerintah  Indonesia menetapkan sejumlah kebijakan baru. Empat Peraturan Presiden, dua Peraturan Presiden, satu Peraturan  Pemerintah,  satu  Instruksi  Presiden,  dan  satu  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang adalah di antara sembilan instrumen hukum yang tersedia untuk menangani COVID-19.
Akibat dari aturan-aturan tersebut, yang dalam beberapa hal terkait dengan COVID-19, terjadi  lebih  banyak  kebijakan  yang  tumpang  tindih  dan  komunikasi  yang  kurang  efektif  di antara  para  pelaku  kebijakan.  Indonesia,  negara  besar  dengan  pemerintahan  yang terdesentralisasi, memiliki berbagai jenis institusi dan kebijakan lokal. Ada total 24 provinsi,
514 kabupaten, 70.244 kecamatan, dan 81.626 desa di negara ini. Oleh karena itu, mungkin ada  variasi  dalam  respons  kebijakan  terhadap  COVID-19  berdasarkan  geografi.  Penulis merangkum beberapa kebijakan publik terpenting di Indonesia, yang merupakan salah satu dari sekian banyak kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah.
a. Physical/Social Distancing
Pemerintah  Indonesia  pada  awalnya  mengumumkan  seruan  untuk  pemisahan  fisik. Pidato  presiden  yang  mendorong  orang  untuk  tinggal  di  rumah  dan  "bekerja," "beribadah," dan "belajar" diberikan pada 16 Maret 2020. Pemisahan fisik atau sosial adalah  metode  paling  efektif  untuk  mencegah  penyebaran  COVID-19.  Dalam  upaya meminimalkan  kerumunan  dan  menjaga  jarak  setidaknya  satu  meter,  ini  telah diterapkan. Penyebaran COVID-19 dapat diperlambat atau dihentikan dengan menjaga jarak  fisik  antara  orang  yang  terinfeksi.  Selain  itu,  Organisasi  Kesehatan  Dunia menyarankan tindakan ini. Tanpa vaksin yang efektif, pencegahan dipandang sebagai tindakan terbaik (Martias & Aldo, 2020).
Indonesia  memiliki  ikatan  sosial  yang  masih  kuat  di  masyarakat.  Masyarakat  sudah terbiasa  dengan  kebersamaan  sosial,  gotong  royong,  solidaritas  dan  interaksi  sosial lainnya sebelum adanya COVID-19. Banyak fasilitas umum di Indonesia seperti mall, tempat ibadah, terminal bus, dan bandara masih ramai. Kegagalan penerapan physical distancing merupakan krisis komunikasi tentang COVID-19. Begitu banyak informasi yang mengalir ke publik, terutama melalui media online, termasuk maraknya informasi yang bercampur dengan informasi palsu, sehingga masyarakat menjadi bingung, lalu mengabaikannya.  Di  sisi  lain,  pemerintah  tidak mampu  menyiapkan  akses  informasi yang  valid,  resmi,  dan  terintegrasi.  Namun  dalam  perkembangannya,  pemerintah berhasil membuat jalur resmi.
b. PSBB Daerah (Penguncian Sebagian)
Karena tidak memadainya pemisahan fisik dalam menghentikan penyebaran COVID- 19 di Indonesia, pemerintah telah memberlakukan instrumen kebijakan baru yang lebih mengikat dan kuat, beberapa di antaranya telah dikritik karena distorsi yang melekat. Distorsi yang dipermasalahkan, sebagaimana dikemukakan oleh Wang dan Wei, adalah bahwa implementasi kebijakan selalu mengutamakan kepentingan pembuat kebijakan. Hal  ini  cukup  rasional,  karena  melalui  distribusi  fisik,  masyarakat  masih  dapat melakukan  kegiatan  ekonomi  dan  ini  sangat  berkontribusi  dalam  menjaga  stabilitas ekonomi  negara.  Terminologi  bahasa  Indonesia  yang  digunakan  adalah  PSBB (Pembatasan Sosial  Berskala Besar), dan penerapan PSBB di  daerah-daerah tersebut dinilai  jauh  lebih  realistis  daripada  penerapan  lockdown  secara  penuh  di  seluruh wilayah tanah air.
Pelaksanaan  PSBB  ini  mengacu  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar.  PSBB  di  suatu daerah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan RI. Selain itu,  permohonan  PSBB  juga  dapat  diajukan  oleh  tim  tanggap  COVID-19.  Apalagi hampir seluruh daerah di Indonesia menerapkan PSBB daerah, baik provinsi maupun daerah  tergantung  bagaimana  perkembangan  kasus  COVID-19  di  daerah  tersebut terjadi.  Hingga  awal  Juni  2020,  empat  provinsi  dan  sepuluh  kabupaten/kota  telah menerapkan PSBB.
Menurut laporan Survei LSI (Lembaga Survei Indonesia), ada 33 provinsi dengan kasus COVID-19  yang  telah  menerapkan  PSBB.  Lebih  lanjut  dijelaskan,  meski  PSBB diterapkan, namun tidak menjamin penurunan angka kasus COVID-19 harian. Namun, tampaknya PSBB relatif bisa mengendalikan persebaran COVID-19 di  suatu  daerah. Kebijakan PSBB top down sebenarnya telah mengadopsi prinsip-prinsip implementasi
kebijakan  menurut  Wang  dan  Wei,  misalnya  perencanaan  yang  matang,  kecepatan, kejujuran,  kelincahan,  inovasi,  dan  pertimbangan  berbagai  aspek,  meskipun  aspek kecepatan  pengambilan  kebijakan  dalam  menangani  COVID-19  agak  terlambat. Penerapan PSBB di beberapa daerah di Indonesia berdampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan.
COVID-19  membawa  dampak  kerawanan  pada  beberapa  kelompok  masyarakat, terutama  sektor  informal.  Kelompok  masyarakat  yang  mengandalkan  pendapatan sehari-hari  seperti  ojek  online,  tukang  ojek,  pedagang  kaki  lima,  dan  buruh  kasar semakin kesulitan memperoleh penghasilan. Mereka terpaksa menghentikan kegiatan ekonomi  di  luar  rumah  meskipun  sebagian  kecil  kelompok  masyarakat  masih melakukan  kegiatan  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Selain  itu, sekitar  3,05  juta  karyawan  diberhentikan  dari  pekerjaan.  Efek  ini  berkorelasi  positif dengan meningkatnya pengangguran di Indonesia yang diperkirakan sebanyak 6,88 juta orang.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu  merumuskan  kebijakan  sosial  untuk melindungi kelompok yang paling terdampak dari wabah COVID-19 (Komara et al., 2020).
c. Jaring Pengaman Sosial
Dampak sosial ekonomi yang muncul dari pemberlakuan physical distancing dan PSBB tentu menjadi pukulan berat bagi semua, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Kelompok  kelas  menengah  ke  bawah  memiliki  sebagian  besar  pekerjaan  di  sektor informal;  mereka  tidak  mendapatkan  penghasilan  harian  selama  kurang  lebih  satu sampai  dua  bulan.  Tanpa  jaring  pengaman  sosial  yang  kuat,  pekerja  informal  akan menghadapi krisis yang mendalam. Lalu siapa pekerja informal itu? Eddyono membagi pekerja  informal  menjadi  dua  kategori  besar  yaitu  pekerja  yang  dibayar  dan  tidak dibayar. Selain pekerja informal, kelompok masyarakat yang rentan adalah masyarakat miskin (Jannah & Santoso, 2021).
Krisis yang terjadi saat ini berimplikasi pada merosotnya masyarakat miskin. Menurut Suryahadi,  keberadaan  COVID-19  berdampak  pada  jumlah  penduduk  miskin  yang meningkat menjadi 12,4% atau sekitar 8,5 juta.
Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  jaring  pengaman  sosial  untuk  meningkatkan perlindungan  masyarakat  dengan  program  kesehatan  menyediakan  sarana  dan prasarana. Beberapa kebijakan sosial yang dilakukan antara lain penambahan penerima Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  Kartu  Sembako,  Kartu  Prakerja,  subsidi  listrik, penambahan  operasi  pasar  dan  logistik,  serta  keringanan  pembayaran  kredit  bagi pekerja informal dan Dana Desa BLT (Bantuan Langsung Tunai).
1). PKH
Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  program  unggulan  dalam pemerintahan  Joko  Widodo  yang  bertujuan  untuk  menjaga  daya  beli  guna memenuhi kebutuhan pokok bagi kelompok masyarakat kurang mampu, terutama di masa krisis saat ini. Pemerintah menaikkan anggaran bantuan sosial sebesar 25% dan ada perubahan jumlah yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Misalnya ibu dengan anak usia 0-6 tahun sampai Rp. 250.000 per bulan, untuk anak SD sampai Rp. 75.000 per bulan, anak sekolah menengah mencapai Rp. 125.000 per bulan, anak SMA menjadi Rp. 1.656 per bulan, dan penyandang disabilitas berat dan  untuk  orang  berusia  70  tahun  ke  atas  menjadi  Rp.  200.000  per  bulan.  Total anggaran  Rp  37,4  triliun  dan  total  penerima  mencapai  10  juta  KPM/kelompok sasaran (Iping, 2020).
2). Kartu Makanan Pokok Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun  2017  tentang  Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, dalam perkembangannya diganti dengan Kartu
Sembako.  Tujuan  dari  kebijakan  ini  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar masyarakat ekonomi lemah. Penyaluran dilakukan melalui RT/RW dengan target 20  juta  KK  di  jalur  distribusi  tengah  mulai  April  hingga  September  2020. Masyarakat penerima mendapat bantuan sembako senilai Rp 200.000 yang dapat dibelanjakan di gerai (e-warong), bekerja sama dengan bank distribusi (Nurhasan et al., 2021).
3). Kartu Prakerja Kartu  Prakerja  merupakan  pemberdayaan  sosial  khusus  bagi  kelompok  prakerja dalam  meningkatkan  kompetensi  di  dunia  kerja.  Bantuan  pemberdayaan  ini berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun  2020  tentang  Pengembangan Kompetensi Kerja. Dalam program ini, kelompok penerima manfaat harus proaktif dengan mendaftar di prakerja.go.id. Selain itu, program ini juga ditujukan bagi para pekerja  yang  terkena  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  selama  masa  pandemi. Penerima manfaat mendapatkan insentif sebesar Rp. 1.000.000/pelatihan, insentif Rp. 600.000-/bulan dan insentif kerja Rp. 150.000-. Target  penerima bantuan ini adalah 5,6 juta orang (Balya, 2021).
4). Subsidi listrik Sebagai  upaya  meringankan  beban  masyarakat,  khususnya  masyarakat  miskin  di masa  pandemi,  pemerintah  juga  memberikan  subsidi  tarif  dasar  listrik  kepada masyarakat yang memiliki kapasitas listrik 450 kV dan 900 VA. Subsidi tersebut diberikan  sebesar  50%  dari  tarif  listrik  bulanan  tertinggi  selama  empat  bulan terakhir  sebelum  April  2020  dan  berlaku  mulai  April  hingga  Juni  2020  dengan target penerima 24 juta pengguna (Rahmansyah et al., 2020).
5). Operasi pasar dan logistik tambahan Kendala  transportasi  diperkirakan  akan  meningkat  seiring  dengan  perkembangan pandemi. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menghentikan penyebaran COVID- 19  lebih  lanjut.  Selain  itu,  harga  bahan  pokok  meningkat  sebagai  akibat  dari berkurangnya fleksibilitas logistik dan tingkat stok. Agar masyarakat miskin dapat dengan  mudah  dan  ekonomis  memenuhi  kebutuhan  pokok,  ada  baiknya  bagi masyarakat  agar  BULOG  (Badan  Urusan  Logistik  Negara)  mengoordinasikan kegiatan pasar dan logistik tambahan (Wanimbo et al., 2021).
6). Keringanan pembayaran kredit bagi pekerja informal Pada tahun 2019, 70,49 juta orang Indonesia berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja informal negara. Sebagian besar terlibat dalam beberapa jenis layanan, dan mereka menangani  dalam  jumlah  yang  cukup  sederhana.  Itu  sebabnya  pemerintah memberikan  pinjaman  tanpa  bunga  kepada  mereka  dan  usaha  kecil  menengah (UKM) selama satu tahun. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Corona Virus Disease Tahun 2019, kebijakan keringanan ini diatur dengan ketentuan sebagai berikut: (Sinaulan, 2019).
7). Dana Desa BLT Pemerintah  memberikan  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT),  khususnya  bagi masyarakat miskin yang belum menerima skema bantuan sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, karena banyak warga desa yang juga terdampak pandemi COVID-19. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana Dana Desa BLT akan digunakan pada tahun 2020, lihat "Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Permendes  PDTT)  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang Perubahan  Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa BLT Tahun 2020” (Pertiwi & Ma'ruf, 2021).
Masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah:
a. Terdaftar sebagai warga miskin melalui pendataan RT/RW di wilayah desa;
b. Tidak  terdaftar  sebagai  penerima  Bantuan  Sosial  sebagai  berikut:  Program  Keluarga Harapan Kementerian Sosial, Bantuan Pangan Non Tunai, Kartu Prakerja;
c. Tidak memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit kronis;
d. Hilangnya mata pencaharian karena COVID-19;
e. Jika mereka tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial oleh pemerintah pusat atau daerah  dan  juga  tidak  tercatat  dalam  pendataan  RT/RW,  maka  mereka  dapat berkomunikasi dengan perangkat desa/perangkat yang berwenang;
f. Apabila  calon  penerima  manfaat  memenuhi  syarat,  tetapi  tidak  memiliki  NIK/KTP, maka  yang  bersangkutan  tetap  dapat  menerima  bantuan  tanpa  harus  membuat  KTP terlebih dahulu dan alamat domisili di desa akan dicatat sebagai pengganti.
Selama bulan April dan Juni 2020, kelompok penerima ini menerima bantuan sebesar Rp. 600.000/KK (Kepala Keluarga). Sebanyak 7,74 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) diharapkan dapat memanfaatkan BLT Dana Desa, dengan 90% dari masyarakat tersebut adalah petani dan buruh tani. Sisanya 5% adalah pedagang yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), dan 1% sisanya bekerja di sektor jasa.

## 2. Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan Dan Hambatan Kebijakan
Banyak pemangku kepentingan di berbagai sektor yang ikut menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Artinya keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh perilaku para pelaku kebijakan  khususnya  masyarakat  sebagai  kelompok  sasaran  dari  suatu  kebijakan  dimana perilaku  masyarakat  dipengaruhi  oleh  tingkat  pengetahuan  kognitif  yang  dimiliki.  Secara tradisional,  masyarakat  dalam  studi  kebijakan  selalu  ditempatkan  sebagai  objek.  Namun, menurut Bernauer suatu kebijakan memperoleh legitimasi lebih ketika mayoritas orang terlibat secara aktif dan memiliki peran. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa dalam studi kebijakan kontemporer  di  berbagai  sektor,  orang  ditempatkan  sebagai  subjek.  Apalagi  menunggu  dan mengikuti  kebijakan  yang  diambil  oleh  pengambil  kebijakan  harus  dilandasi  dengan  ilmu pengetahuan yang memadai.
Kebijakan  pemerintah  di  Indonesia  dalam  penanganan  COVID-19  dapat  dibahas dengan  tiga  unsur:  gagasan,  kelembagaan,  dan  kepentingan.  Gagasan  dalam  situasi  krisis seperti itu adalah tentang tujuan kebijakan yang diterapkan. Mengurangi jumlah kasus COVID- 19;  meminimalkan  dampak  sosial  ekonomi  dan  memutus  mata  rantai  distribusi  merupakan tujuan dari beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pemikiran yang komprehensif dan  matang  sangat  dibutuhkan  dalam  menghadapi  krisis.  Kemudian,  struktur  kelembagaan yang  terlibat  dalam  kebijakan  perlu  memfasilitasi  dan  berbagi  informasi.  Dalam  situasi tersebut,  baik  lembaga  formal  maupun  informal  tidak  hanya  bertindak  secara  administratif, tetapi mampu memahami dan memitigasi konflik antara yurisdiksi dan batas-batas organisasi. Lebih jauh, kepentingan politik dan operasional dapat menjamin partisipasi publik.
Dalam  proses  penanganan  COVID-19,  pemerintah  Indonesia  tidak  memiliki pemahaman  yang  sama  karena  proses  komunikasi  tidak  berjalan  dengan  baik,  terutama  di tingkat pemerintahan. Atkinson menjelaskan bahwa komunikasi pemerintah dapat membantu penyampaian informasi sehingga masyarakat berpartisipasi dan memperoleh manfaat. Selain itu,  banyaknya  informasi  yang  tersedia  di  media  sosial  mempengaruhi  kognisi  sosial masyarakat. Dengan demikian, orang cenderung bingung tentang informasi mana yang layak diikuti. Akhirnya, keputusan yang diambil kebanyakan orang adalah mengabaikan informasi. Hal  ini  menyiratkan  bahwa  masyarakat  tidak  mengetahui  kebijakan  yang  diambil  oleh pemerintah.  Kebijakan  publik  juga  dapat  dilihat  sebagai  konsep  yang  sulit  dipahami,  tetapi terkait  erat  dengan  informasi.  Artinya  informasi  tersebut  dapat  mempengaruhi  pengetahuan masyarakat.
Informasi dalam magang kebijakan berperan penting dalam menyampaikan substansi kebijakan.  Masyarakat  sebagai  subjek  kebijakan  juga  membutuhkan  informasi  yang  valid sebagai dasar keterlibatannya dalam mencapai tujuan kebijakan. Penekanan hubungan antara pembuat kebijakan dan publik harus lebih jelas. Hal itu ditegaskan dengan pernyataan Sabatier yang  akan  dibuat  bahwa  kebijakan  merupakan  kesatuan  visi  antara  aktor  negara  dan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penyebaran  COVID-19,  termasuk  masyarakat  lapisan  bawah  yaitu  pemerintah  desa. Masyarakat pada level ini dapat menjadi benteng terakhir sekaligus awal dari kebijakan dalam penanganan  COVID-19.  Model  kebijakan  bottom-up  akan  jauh  lebih  mudah  dipahami  dan sesuai dengan karakteristik masyarakat.
Kebijakan top-down Indonesia dalam penanganan COVID-19 lebih menekankan pada aspek  struktur  birokrasi.  Doern  mengemukakan  bahwa  kebijakan  yang  jelas  dan  bersumber dari paradigma kebijakan dan mengatur ide atau prinsip; organisasi dan kekuasaan birokrasi; dan  kebijakan  di  masyarakat  dapat  berkontribusi  pada  pembangunan.  Poin  ketiga mengasumsikan  bahwa  jika  kebijakan  dirumuskan  dengan  model  bottom-up,  maka  tingkat penerimaan  masyarakat  setidaknya  akan  terus  berlanjut.  Artinya  keterlibatan  dan  kepatuhan masyarakat dapat ditingkatkan. Disiplin publik adalah masalah tersendiri. Beberapa kebijakan yang  telah  disusun  oleh  pemerintah  akan  sia-sia  jika  masyarakat  lalai  dengan  mengabaikan kebijakan  tersebut.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa  peran  masyarakat  dalam  suatu  kebijakan sangatlah  penting.  Dalam  konteks  penanganan  COVID-19  di  Indonesia,  muncul  sindiran #indonesiaterserah;  yang  artinya,  masyarakat  yang  abai  terhadap  protokol  kesehatan  dan cenderung tidak peduli dengan pandemi COVID-19. Di sisi lain, ada upaya persuasif lainnya yang  menginformasikan  kepada  masyarakat  bahwa  kedisiplinan  adalah  hal  yang  paling penting.  Hingga  muncul  pepatah,  vaksin  terbaik  adalah  disiplin-disiplin  dalam  menerapkan social  distancing,  disiplin  dalam  menjalankan  protokol  kesehatan,  dan  disiplin  dalam kebijakan.

## E. KESIMPULAN
Menyikapi  merebaknya  COVID-19,  pemerintah  Indonesia  telah  mengumumkan sejumlah kebijakan berbeda. Meskipun  respons  awal  pemerintah  Indonesia buruk dan krisis kebijakan pun terjadi, beberapa inisiatif, seperti pemisahan fisik dan pembatasan sosial yang meluas,  terkait  langsung  dengan  penanganan  COVID-19  (PSBB).  Selanjutnya,  kebijakan tertentu  adalah  hasil  akhir  dari  kekuatan  sosial  dan  ekonomi  yang  menghasilkan  jaring pengaman sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa tindakan pemerintah, terutama yang  lebih  bersifat  top-down,  tidak  efektif  dalam  mengurangi  jumlah  kasus  COVID-19. Akibatnya,  lebih  sedikit  dukungan  yang  akan  datang  dari  masyarakat  untuk  strategi  ini. Artinya,  masyarakat  di  Indonesia  pada  akhirnya  bisa  menjadi  faktor  penentu  berhasil  atau tidaknya upaya pengendalian COVID-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  L.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Penanganan  Wabah  Covid-19:  Pengalaman Indonesia. Jurnal Borneo Administrator , 16 (2), 253-270.
Balya, M. S. (2021). Penerapan Program Kartu Prakerja dalam Perspektif Al-Mashlahah. Al- Balad: Journal of Constitutional Law , 3 (2).
Gustian,  D.  (2017).  Pengaruh  pertumbuhan  perusahaan,  keputusan  investasi,  dan  keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2014). Jurnal Akuntansi , 5 (1).
Harirah,  Z.,  &  Rizaldi,  A.  (2020).  Merespon  Nalar  Kebijakan  Negara  Dalam  Menangani Pandemi Covid 19 di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia , 7 (1),
36-53.
Iping,  B.  (2020).  Perlindungan  sosial  melalui  kebijakan  program  Bantuan  Langsung  Tunai (BLT)  di  Era  Pandemi  Covid-19:  Tinjauan  perspektif  ekonomi  dan  sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial , 1 (2), 516-526.
Jannah,  R.,  &  Santoso,  H.  (2021).  Tingkat  stres  mahasiswa  mengikuti  pembelajaran  daring pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat , 1 (1), 130- 146.
Jocom, H., Kameo, D. D., Utami, I., & Kristijanto, A. I. (2016). Air dan Konflik: Studi Kasus Kabupaten Timor Tengah Selatan. Jurnal Ilmu Lingkungan , 14 (1), 51-61.
Junaedi,  D.,  &  Salistia,  F.  (2020).  Dampak  pandemi  covid-19  terhadap  pasar  modal  di Indonesia. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 2 (2), 109-131. Komara,  B.  D.,  Setiawan,  H.  C.  B.,  &  Kurniawan,  A.  (2020).  Jalan  Terjal  UMKM  dan Pedagang Kecil Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi Global. Jurnal Manajemen Bisnis , 17 (3), 342-359.
Martias, I., & Aldo, N. (2020). Studi Tingkat Kepatuhan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Untuk Melaksanakan Social/Physical Distancing Dalam Upaya Mencegah Penyebaran Virus Covid-19. Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat , 20 (2), 222-226.
Muadi,  S.,  MH,  I.,  &  Sofwani,  A.  (2016).  Konsep  dan  Kajian  Teori  Perumusan  Kebijakan Publik. Jurnal Review Politik , 6 (2), 195-224.
Novita, D., Susila, A., Suryani, E., Fadil, M., & Yunus, M. (2021). Transformasi Penanganan Covid-19:  Dari  Komunikasi  Krisis  Ke  Komunikasi  Risiko. Jurnal  Ilmu  Komunikasi PROGRESSIO , 2 (1), 17-33.
Nurhasan, R., Kusrin, K., & Purnamasari, H. (2021). Efektivitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Program E-Waroeng Kepada Masyarakatdesa Tanjung Baru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 7 (8), 274-283. Pertiwi,  N.  S.,  &  Ma’ruf,  M.  F.  (2021).  Peran  Pengawasan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dimasa Pandemi Covid-19. Publika , 255-270.
Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN) , 2 (1), 90-102.
Samudro, E. G., & Madjid, M. A. (2020). Pemerintah Indonesia Menghadapi bencana nasional COVID-19 yang mengancam ketahanan nasional. Jurnal Ketahanan Nasional , 26 (2), 132-154.
Sari, A. G. (2020). Kebijakan pemberlakuan karantina wilayah sebagai antisipasi penyebaran corona  virus  ditinjau  dari  undang-undang  no.  6  tahun  2018  tentang  kekarantinaan kesehatan. Transparansi Hukum , 3 (2).
Sari, V. Y. (2020). Analisis Respons Pemerintah Tiongkok dalam Upaya Penanganan Covid-
19. Jurnal Sentris , 1 (2), 173-186.
Setyaningrum,  N.,  Khamsani,  H.,  &  Mulyawati,  R.  (2019).  Obat  Off-Label  Pada  Anak  di Pelayanan Rawat Jalan Klinik Pratama Swasta Kabupaten Sleman Yogyakarta. Jurnal Sains Farmasi & Klinis , 6 (1), 37-45.
Sinaulan,  R.  D.  (2019).  Masalah  Ketenagakerjaan  Di  Indonesia. Ideas:  Jurnal  Pendidikan, Sosial, dan Budaya , 5 (1), 55-62.
Sulasmi, E. (2021). Desain Pembersayaan Masyarakat Modern. Aksaqila Jabfung .
Sutrisno, E. (2021). Strategi Pemulihan ekonomi pasca pandemi melalui sektor UMKM dan pariwisata. Jurnal Lemhannas RI , 9 (1), 641-660.
Wanimbo,  E.,  Tumengkol,  S.,  &  Tumiwa,  J.  (2021).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Memutuskan  Mata  Rantai  Pandemi  Covid-19  di  Kelurahan  Tingkuluh  Kecamatan Wanea Kota Manado. Jurnal Ilmiah Society , 1 (1).
Widodo, A., & Sutisna, D. (2021). Corona dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat di Pasar Tradisional  Sore  Paok  Kambut,  Lombok  Barat. Cakrawala  Jurnal  Penelitian Sosial , 10 (1), 1-20.
Yunus,  N.  R.,  &  Rezki,  A.  (2020).  Kebijakan  pemberlakuan  lock  down  sebagai  antisipasi penyebaran corona virus Covid-19. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i , 7 (3), 227- 238.