Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunung Kidul
Tatik 1 , Yestias Maharani 2 , Zulfa Farah HH 3 , Muhammad Manar Barmawi 4 Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 1,2,3 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) YKPN, Yogyakarta 4 Email : tatik.pawiro@uii.ac.id 1

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  dan  kontribusi  penerimaan  BPHTB  (Bea Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan)  dalam  rangka  peningkatan  pendapatan  asli  daerah. BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak tanah dan bangunan baik oleh pribadi maupun badan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Kabupaten Gunung Kidul  -  Yogyakarta.  Data  diperoleh  dari  dokumen  dan  wawancara.  Informan/narasumber  berasal dari  berbagai  pihak  yang  kompeten  memberikan  informasi  yang  diperlukan.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan  di  Kabupaten Gunung Kidul dapat dikategorikan cukup efektif, namun kontribusi dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kurang.
Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak, Pendapatan Asli Daerah

## 1.Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Kabupaten Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten dari lima kabupaten di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  –  Indonesia.  Kabupaten  Gunung  Kidul  memiliki  daerah terluas dibandingkan kabupaten lainnya dan juga memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam yang melimpah tersebut dapat menjadi potensi besar untuk meningkatkan perekonomian  daerah  melalui  optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  (Papang Permadi dkk, 2014)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu  sumber  pendanaan  bagi daerah kabupaten/kota dengan salah satu komponennya berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa  dengan  tanpa  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan daerahnya bagi kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pemungutan dari daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
Semakin  tinggi  kontribusi  yang  diberikan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  maka
Vol. 17, No. 2, Juli 2021, hlm. 399-412 ISSN 0213-2431 (Print) ISSN 2502-9525 (Online)
semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan  daerah.  Pajak  daerah  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam membiayai penyelenggaran pemerintahan serta pembangunan disuatu daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Pemerintah daerah perlu meningkatkan secara maksimal potensi yang ada khususnya potensi  yang  akan  dikenakan  pajak  daerah.  Jenis  pajak  daerah  yang  dipungut  oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan  (PBB-P2),  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  merupakan  salah  satu bagian dari jenis pajak daerah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini merupakan pajak  yang  dilimpahkan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah.  Menurut Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1997  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB. BPHTB nerupakan pajak yang dikenakan atas  perolehan  hak  atas  tanah  dan  atau  bangunan,  yang  selanjutnya  disebut  pajak.  Jadi BPHTB sama dengan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Menurut Undang-Undang  BPHTB, Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehannya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Kewenangan pemungutan BPHTB dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  28 tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah.  Dengan  demikian  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  sudah  tidak  lagi  melayani  pengelolaan  pelayanan  BPHTB tersebut,  sehingga  wajib  pajak  yang  akan  melaporkan  pembayaran  BPHTB  sehubungan dengan  proses  transaksi  properti  yang  dilakukannya  akan  langsung  ditangani  oleh Pemerintah Daerah atau Kabupaten/Kota.
Ditetapkannya BPHTB menjadi tanggung jawab daerah maka perlu diatur dengan suatu peraturan yang dapat mendorong daerah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB. Pemungutan BPHTB diawali dengan Peraturan Daerah (PERDA). Oleh karena itu, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk  melihat  kesiapan  daerah  memungut  BPHTB  adalah  perkembangan  penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) tentang BPHTB oleh Kabupaten/Kota.

## 1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul telah efektif?
2. Berapakah  besarnya  kontribusi  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunung Kidul?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Menganalisis efektivitas dan kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul.
2. Mengetahui  besarnya  kontribusi  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunung Kidul.
2. LANDASAN TEORI

## 2.1 PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Karakteristik  yang  menunjukkan  suatu  daerah  otonom  yaitu  terletak  pada kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  keuangan  daerahnya.  Artinya  daerah  otonom harus  memiliki  kewenangan  dan  kemampuan  untuk  menggali  sumber-sumber  keuangan sendiri,  sedangkan  ketergantungan  pada  bantuan  pemerintah  pusat  harus  seminimal mungkin, sehingga PAD (Pendapatan Asli Daerah) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar  yang  didukung  oleh  kebijakan  pembagian  keuangan  pusat  dan  daerah  sebagai prasyarat sistem pemerintahan Negara.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2008  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintah  Daerah,  maka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dilakukan  dengan memberikan  kewenangan  yang  seluas-luasnya,  disertai  dengan  pemberian  hak  dan kewajiban  menyelenggarakan  otonomi  daerah  dalam  kesatuan  sistem  penyelenggaraan pemerintahan Negara.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  diatas,  kemudian dikeluarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  dalam  rangka  pembiayaan penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  pemerintah  pusat memberikan  kewenangan  pajak  ( taxing  power) kepada  daerah  agar  dapat  berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  keuangan antara Pusat dan daerah  pasal 1 ayat 18 disebutkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
adalah  pendapatan  yang  diperoleh  Daerah  yang  dipungut  berdasarkan  Peraturan  Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan PAD ini berdasarkan pasal 3  yakni  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintahan  Daerah  untuk  mendanai pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  potensi  daerah  sebagai  perwujudan desentralisasi.
Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah lainnya, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (hasil penjualan asset darerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah).
Menurut  Soemitro  (2014:1),  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukan,  dan  yang  digunakan  untuk membayar  pengeluaran  umum.  Dan  pajak  daerah  merupakan  pajak  yang  dipungut  oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota),  dan  digunakan  untuk  membiayai  rumah  tangga  daerah  masing-masing, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Siti Resmi, 2014).

## 2.2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Menurut  Mardiasmo  (2016),  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan /atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan  diperolehnya  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  oleh  orang  pribadi  atau badan.  Hak  atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  adalah  hak  atas  tanah,  termasuk  hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertahanan dan bangunan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  diataur dalam Undang- Undang Nomor 21 tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun  2000.  Undang-Undang  ini  merupakan  landasan  hukum  dalam  pengenaan  pajak sehubung dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Prinsip-prinsip yang dianut dalam undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini adalah:
1. Pemenuhan  kewajiban  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  adalah berdasarkan  sistem self  assessment, yaitu  Wajib  Pajak  menghitungdan  membayar senidri utang pajaknya.
2. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.
3. Agar pelaksanaan undang-undang ini dapat berlaku secara efektif baik kepada Wajib Pajak  maupun  kepada  pejabat-pejabat  umum  yang  melanggar  ketentuaan  atau  baik sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hasil  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  merupakan penerimaan Negara yang sebagaian besar diserahkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan  pendapatan  daerah  guna  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi daerah.
Obyek BPHTB sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan menyatakan bahwa BPHTB adalah pajak  yang  dikenakan  atas  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan  (selanjutnya  disebut dengan pajak). Dengan demikian yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan  bangunan  dapat  berupa  tanah  termasuk  tanaman  diatasnya,  tanah  dan  bangunan diatasnya, serta bangunan.
Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah  dan  bangunan.  Subjek  pajak  yang  dikenakan  kewajiban  membayar  pajak  BPHTB tersebut  menjadi  wajib  pajak  menurut  Undang-undang  BPHTB.  Adapun  tarif  yang ditetapkan atas pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak.

## 2.3 Efektivtias dan Kontribusi
Efektivitas menggambarkan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang  menghasilkan  keluaran  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Bungkaes  (2013) menyatakan    efektivitas  merupakan  hubungan  antara  output  dan  tujuan,  dalam  artian efektivitas  adalah  ukuran  seberapa  jauh  tingkat  output,  kebijakan  dan  prosedur  dari organisasi  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan.  Jadi  efektivitas  pajak  daerah  menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.
Untuk mengetahui Efektivitas menggunakan rumus berikut :

## Sumber : Halim, 2010
Hasil  perhitungan  efektivitas  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan kemudian dapat diintepretasikan sesuai kriteria kontribusi yaitu sangat efektif, efektif,  cukup  efektif,  kurang  efektif  dan  tidak  efektif.  Berikut  ini  dirincikan  kriteria tersebut:
Tabel 1.5 Tabel Interpretasi Nilai Efektifitas Persentase Kriteria >100% Sangat Efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup Efektif 60-80% Kurang Efektifi <60% Tidak Efektif
Sumber : Yulia Anggara Sari, 2010
Menurut Soerjono Soekanto (2015) mengartikan kontribusi sebagai bentuk iuran uang  atau  dana,  bantuan  tenaga,  bantuan  pemikiran,  bantuan  materi,  dan  segala  acam bentuk  bantuan  yang  kiranya  dapat  membantu  suksesnya  kegiatan  pada  suatu  forum, perkumpulan  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan  analisis  kontribusi  digunakan  untuk mengetahui  sejauh  mana  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  memberikan sumbangan dalam pendapatan asli daerah.
Untuk  mengetahui  kontribusi  BPHTB  terhadap  PAD  digunakan  rumus  sebagai berikut :
Kontribusi BPHTB = Realisasi Penerimaan BPHTB X 100%
Realisasi Penerimaan PAD Sumber : Halim, 2010
Hasil  perhitungan  kontribusi  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  kemudian  dapat  dimasukkan  dalam  klasifikasi  kriteria
Efektivitas = Realisasi X 100%

## Target
kontribusi yaitu sangat kurang, kurang, sedang, cukup baik, baik dan sangat baik. Berikut ini dirincikan klasifikasi tersebut:
Tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi Presentasi Kriteria 0,00-10% Sangat Kurang 10,10-20% Kurang 20,10%-30% Sedang 30,10%-40% Cukup Baik 40,10%-50% Baik Diatas 100% Sangat Baik Sumber : Yulia Anggara Sari (2010)

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  cara  utama  yang  digunakan  peneliti  untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Sugiyono (2014) berpendapat  bahwa  metode  penelitian  merupakan  cara  ilmiah  untuk  mendapatkan  data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Ada  beberapa  metode  dalam  penelitian  kualitatif  yaitu  eksperimen,  survei, historis, analisis informasi dokumenter dan studi kasus.
Tabel III.1 Perbedaan Metode Penelitian Strategi Bentuk Pertanyaan Kontrol terhadap peristiwa perilaku Fokus terhadap peristiwa kontemporer Eksperimen  Bagaimana, mengapa Ya Ya Survei Siapa, apa, dimana, berapa banyak Tidak Ya Analisis Arsip Siapa, apa, dimana, berapa banyak Tidak Ya/Tidak Historis Bagaimana, mengapa Tidak Tidak
Strategi Bentuk Pertanyaan Kontrol terhadap peristiwa perilaku Fokus terhadap peristiwa kontemporer Studi Kasus  Bagaimana, mengapa Tidak Ya

## Sumber: K Yin, 2012
Mempertimbangkan faktor-faktor di atas, penulis memilih pendekatan kualitatif dengan  metode  studi  kasus.  Dalam  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  ini menghasilkan data deskriptif; ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang- orang (subyek) itu sendiri.

## 3.2    Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mendiskripsikan efektivitas dan kontribusi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah  dan  Bangunan)  dalam  rangka  peningkatan  pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten Gunung  Kidul  -  Yogyakarta.  Hal  tersebut  dilakukan  dengan  cara  mengungkapkan  dan memaparkan  penerapan  kebijakan  dan  metode  harga  transfer  antara  divisi  terkait. Selanjutnya,  hasil  evaluasi  tersebut  dibahas  dan  dianalisa  sehingga  dapat  diambil kesimpulan.

## 3.3 Data dan Tehnik Pengumpulan Data
Data untuk studi kasus bisa berasal dari enam sumber yaitu: dokumen, rekaman arsip,  wawancara,  pengamatan  langsung,  observasi  partisipan  dan  perangkat-perangkat fisik.  Pada  penelitian  studi  kasus,  data  yang  disebutkan  dalam  proposal  penelitian  dapat berkembang seiring berjalannya penelitian.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  berupa  data Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) serta Realisasi Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Kidul.

## 3.4 Analisis Data
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,  mengorganisasikan  data,  memilah-milahnya  menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola, mensintesiskannya, mancari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian.
Proses  penelitian  ini  berbentuk  siklus  meliputi  pengumpulan  data,  display  data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## 4. PEMBAHASAN
4.1 Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunung Kidul
Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BKAD)  Kabupaten  Gunungkidul  terbentuk berdasarkan  Peraturan  daerah  Kabupaten  Gunungkidul  Nomor  7  Tahun  2016  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Pasal 2 ayat 1 disebutkan Badan Keuangan dan Aset Daerah itu sendiri merupakan unsur penunjang Pemerintahan daerah di bidang keuangan daerah.
Sesuai rencana strategis perangkat daerah BKAD Kabupaten Gunungkidul dalam penyelenggaraan  pembangunan  daerah  berfungsi  untuk  memberikan  gambaran  tentang program dan kegiatan prioritas terutama mengenai pengelolaan pendapatan dan keuangan serta  aset  daerah  yang  menjadi  salah  satu  faktor  pendukung  keberhasilan  pembangunan daerah.
Badan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul  merupakan  sebuah perangkat  daerah  yang  juga  mempunyai  fungsi  sebagai  PPKD  atau  Pejabat  Pengelola Keuangan Daerah serta bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah pemerintah Kabupaten Gunungkidul utamanya yang berkenaan dengan  pengelolaan  keuangan  daerah,  diarahkan  untuk  mewujudkan  sebuah  tata pengelolaan  keuangan  yang  akuntabel  serta  mendukung  sebuah  cita-cita  luhur  bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat serta dalam rangka untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul.
Sesuai  dengan  Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah,  BKAD  memiliki  tujuan  kinerja  untuk  menentukan  arah kebijakan BKAD dalam optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta menentukan arah  kegiatan  untuk  meletakkan  dasar  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah  yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.
4.2  Analisis  Efektivitas  Penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan

## Kabupaten Gunung Kidul
Berdasarkan  hasil  penelitian,  tingkat  efektivitas  perbandingan  antara  realisasi
penerimaan  BPHTB  dengan  target  penerimaan  BPHTB  yang  telah  ditetapkan  dapat dihitung sebagai berikut:
a. Efektivitas Penerimaan BPHTB tahun 2013
Efektivitas BPHTB 2013 =  1.509.252.967,00 X 100% = 125,77%
1.200.000.000,00
b. Efektivitas Penerimaan BPHTB tahun 2014
Efektivitas BPHTB 2014 = 2.800.722.784,50 X 100% = 121,95%
2.296.554.350,00
c.  Efektivitas Penerimaan BPHTB tahun 2015
Efektivitas BPHTB 2015 = 5.751.566.075,00 X 100% = 237,88%
2.100.000.000,00 d. Efektivitas Penerimaan BPHTB tahun 2016 Efektivitas BPHTB 2016 = 4.181.044.350,00 X 100% = 127,27% 3.285.050.000,00 e. Efektivitas Penerimaan BPHTB tahun 2017 Efektivtas BPHTB 2017 = 5.266.034.276,00 X 100% = 115,73% 4.550.000.000,00
Dari perhitungan di atas, dirangkum dalam tabel efektivitas penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai berikut:
Tabel 2.1
Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) Kriteria 1. 2013 1.200.000.000,00  1.509.252.967,00 125,77% Sangat Efektif 2. 2014 2.296.554.350,00  2.800.722.784,50 121,95% Sangat Efektif 3. 2015 2.100.000.000,00  5.751.566.075,00 237,88% Sangat Efektif 4. 2016 3.285.050.000,00  4.181.044.350,00 127,27% Sangat Efektif 5. 2017 4.550.000.000,00  5.266.034.276,00 115,73% Sangat Efektif
Selama  tahun  2013-2017,  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan selalu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2013 persentase penerimaan mencapai 125,77%; tahun 2014 sebesar 121,95%; tahun 2015 sebesar 237,88%; tahun 2016 sebesar 127,27% dan tahun 2017 sebesar 115,27%.
Persentase penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tahun 2013
ke tahun 2014 mengalami penurunan, penerimaan tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan  yang  sangat  pesat.  Namun  penerimaan    Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan  pada  tahun  2015  ke  tahun  2016  kembali  mengalami  penurunan,  begitu  juga dengan penerimaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 juga mengalami penurunan.
Meskipun  secara  perhitungan  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan selalu melebihi target dan dinyatakan dalam kriteria sangat efektif, akan tetapi Pemerintah Daerah Gunung Kidul hendaknya lebih giat lagi mengupayakan peningkatan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sehingga persentase pencapaian dapat meningkat dan mendorong perkembangan ekonomi daerah.

## 4.3 Analisis Kontribusi  Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Gunung Kidul
Berdasarkan  hasil  penelitian,  tingkat  kontribusi  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Gunung Kidul  dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung sebagai berikut:
a. Kontribusi Penerimaan BPHTB tahun 2013
Kontribusi BPHTB 2013 = 1.509.252.967,00 X 100% = 1,80%
83.427.447.822,42 b.   Kontribusi Penerimaan BPHTB tahun 2014 Kontribusi BPHTB 2014 = 2.800.722.784,50 X 100% = 1,75% 159.304.338.220,22 c.  Kontribusi Penerimaan BPHTB 2015 Kontribusi BPHTB 2015 = 5.751.566.075,00 X 100% = 2.93% 196.099.244.204,02 d.  Kontribusi Penerimaan BPHTB 2016 Kontribusi BPHTB 2016 = 4.181.044.350,00 X 100% = 2,02 % 206.278.295.665,78
e. Kontribusi Penerimaan BPHTB 2017
Kontribusi BPHTB 20117 = 5.266.034.276,00 X 100% = 1,94%
271.370.043.388,71

## Tabel 1.8
Kontribusi Bea Peroelehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan
Asli Daerah No  Tahun Realisasi BPHTB (Rp) Realisasi PAD (Rp) Persentase (%) Kriteria 1. 2013 1.509.252.967,00 83.427.447.822,42 1,80% Sangat Kurang 2. 2014 2.800.722.784,50 159.304.338.220,22 1,75% Sangat Kurang 3. 2015 5.751.566.075,00 196.099.244.204,02 2.93% Sangat Kurang 4. 2016 4.181.044.350,00 206.278.295.665,78 2,02% Sangat Kurang 5. 2017 5.266.034.276,00 273.370.043.388,71 1,94% Sangat Kurang
Selama tahun 2013-2017, kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu dibawah angka 10% dan dinyatakan dalam kriteria sangat kurang. Pada tahun 2013, kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,80%; tahun 2014 sebesar 1,75%; tahun 2015 sebesar 2,93%; tahun 2016 sebesar 2,02% dan tahun 2017 sebesar 1,94%.
Persentase  kontribusi  penerimaan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan  Bangunan tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan, penerimaan tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan. Namun kontribusi penerimaan  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  pada  tahun  2015  ke  tahun  2016  kembali mengalami penurunan, begitu juga dengan penerimaan dari tahun 2016 ke tahun 2017 juga mengalami penurunan.
Pemerintah  Daerah  Gunung  Kidul  perlu  melakukan  evaluasi  kontribusi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  yang  dalam  waktu  5  tahun  selalu  dinyatakan  masuk  kriteria  sangat kurang.  Evaluasi  dapat  dibandingkan  dengan  penerimaan  pajak  daerah  lainnya  yang mempengaruhi pendapatan asli daerah.

## 5 KESIMPULAN

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  mengenai  efektivitas  dan  kontribusi  penerimaan  atas BPHTB di atas, penulis dapat menarik kesimpulan:
1. Tingkat  efektivitas  penerimaan  BPHTB  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di
Kabupaten  Gunungkidul  sejauh  ini  sudah  baik.  Dimana  tingkat  efektivitas  tersebut dapat  dilihat  dari  hasil  perhitungan  selama  tahun  2013  sampai  2015  yang  dapat dikategorikan sangat efektif.
2. Sedangkan  untuk  Kontribusinya  terhadap  PAD,  berdasarkan  hasil  perhitungan kontribusi BPHTB pada tahun 2013 sampai 2017 dikategorikan sangat kurang. Dari keseluruhan  Kontribusi  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  tahun  2013  sampai  2015 termasuk kriteri sangat kurang.

## 5.2 Saran
Adapun  saran  yang  ingin  penulis  sampaikan  kepada  Badan  Keuangan  dan  Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :
1. Badan Keuangan dan Aset Daerah hendaknya memberikan sosialisasi akan pentingnya pajak  daerah  terlebih  pada  pajak  BPHTB  agar  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli daerah serta mempermudah layanan pengajuan BPHTB dengan cara penyederhanaan formulir pendaftaran BPHTB, pendataan, pemungutan, pelaporan dan pembayarannya. .
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan untuk bisa mempertahankan efektivitas penerimaan  BPHTB  yang  sudah  dicapai  dan  disarankan  untuk  bisa  meningkatkan kontribusi  BPHTB  terhadap  pendapatan  asli  daerah  dengan  cara  menentukan  target yang akan direalisasikan yaitu kontribusi penerimaan BPHTB serta dapat menetapkan harga jual beli tanah atau bangunan berdasarkan harga NJOP bukan berdasarkan harga NPOP.

## REFERENSI
Abdul Halim. 2010. Akuntansi Daerah Sektor Publik . Jakarta : Salemba 4.
Bungkaes,  H.  R.,  Posumah,  J.  H.,  &  Kiyai,  B.  (2013). Hubungan  Efektivitas Pengelolaan  Program  Raskin  dengan  Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat  di  Desa  Mamahan  Kecapatan  Gemeh  Kabupaten  Kepulauan Talaud . Journal “Acta Diurna”.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.
Papang Permadi P dan Ariyadi Rimawan. 2014. Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunung Kidul . Jurnal Kajian Bisnis, Vol. 22, No. 1.
Sari, Yulia Anggara. 2010. Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Bandung. Jurnal Wacana Kinerja, Vol 13 No.2, November 2010: 173-185.
Siti Resmi. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi (. Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.
Soemitro, Rochmat. 2012. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Soekanto, Soerjono. 2015. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Rajawali Pers.
Sugiyono.  2014.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung:
Alfabeta.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak
Daerah.
UU No. 34/2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Yin,  R.  K.  (2012). Studi  Kasus,  Desain  &  Metodologi .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada