## PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN
Zulkarnain Nasution
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Labuhanbatu

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi di Negara- negara  berkembang,  permasalahan-permasalahan  pertumbuhan   ekonomi  kemiskinan  di negara  berkembang,  faktor-faktor  yang  menyebabkan  kemiskinan,  konsep-konsep  tentang kemiskinan serta  kebijakan yang diambil oleh Negarauntuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa  untuk  mengatasi  masalah  pertumbuhan,  kemiskinan  dan  distribusi  pendapat    kini dikaitkan dengan perbaikan sistem dan struktur, tidak semata-mata bertumpu pada aksi sesaat berupa crash program.  Selain itu juga membuat kebijakan strategis  dengan cara perluasan dan  pemerataan  pendidikan,  peningkatan  layanan  kesehatan,  pembangunan  perumahan, penciptaan  lapangan  kerja,  pembangunan  infrastruktur  untuk  memperlancar  transaksi ekonomi dan perdagangan, serta pembangunan daerah untuk mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah.

## Pendahuluan
Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah Distribusi pendapatan dan  tingkat  kemiskinan.  Tidak  meratanya  distribusi  pendapatan  memicu  terjadinya ketimpangan  pendapatan  yang  merupakan  awal  dari  munculnya  masalah  kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Dalam distribusi pendapatan baik antar kelompok berpendapatan, antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan, atau antar kawasan dan propinsi dan kemiskinan merupakan dua masalah yang masih mewarnai perekonomian Indonesia. Pada awal pemerintahan orde baru,
Masalah  kesenjangan  pendapatan  dan  kemiskinan  tidak  hanya  dihadapi  oleh  negara sedang  berkembang,  namun  negara  maju  sekalipun  tidak  terlepas  dari  permasalahan  ini. Perbedaannya  terletak  pada  besar  kecilnya  tingkat  kesenjangan  dan  angka  kemiskinan  yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya  yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk  suatu  negara.  Semakin  besar  angka  kemiskinan,  semakin  tinggi  pula  tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, Oleh karena itu strategi pembangunan  diterapkan  oleh  pemerintah  pada  awal  periode  orde  baru  hingga  akhir  tahun 1970-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka  pusat  pembangunan  dimulai  di  Pulau  Jawa,  khususnya  Propinsi  Jawa  Barat,  karena fasilitas seperti infrastruktur lebih tersedia dibandingkan dipropinsi lainnya di Indonesia dan di beberapa propinsi
Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya, sector primer dan industri berat, merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang.  Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan  pengambilan  kebijakan  dalam  pemanfaatan  bantuan  dan  atau  pinjaman  tersebut,
justru  dapat  berdampak  buruk  bagi  struktur  sosial  dan  perekonomian  negara  bersangkutan. Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor  produksi  terutama  kepemilikan  barang  modal.  kemudian  menyebar  sehingga menimbulkan  keseimbangan  baru.  Apabila  proses  otomatis  tersebut  masih  belum  mampu menurunkan  tingkat  perbedaan  pendapatan  yang  sangat  timpang,  maka  dapat  dilakukan melalui  sistem  perpajakan  dan  subsidi.  Penetapan  pajak  pendapatan/penghasilan  akan mengurangi  pendapatan  penduduk  yang  pendapatannya  tinggi.  Sebaliknya  subsidi  akan membantu  penduduk  yang  pendapatannya  rendah,  asalkan  tidak  salah  sasaran  dalam pengalokasiannya.
Selama  350  tahun  rakyat  Indonesia  hidup  dalam  lingkungan  kolonialisme  penjajah, tidak  pernah  merasakan  keadilan  dalam  segala  bidang.  Pada  masa  penjajahan,  ekonomi Indonesia berorientasi untuk menyediakan bahan mentah bagi Belanda. Sektor pertanian selain menyediakan  beras  sebagai  makanan  pokok,  bangsa  Indonesia  juga  memproduksi  rempah- rempah  yang  dapat  dijual  mahal  di  pasaran  Eropa.  Sektor  industri  tidak  berkembang, dikarenakan Belanda tidak mau hasil industri Indonesia bersaing dengan industri yang ada di Belanda.
Sebagai  bagian  dari  dunia  internasional,  berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  rangka  meningkatkan  derajat  kehidupan  bangsa  agar setara  dengan  negara-negara  lainnya  di  dunia.  Kebijakan-kebijakan  pembangunan  yang diambil  dan  dilaksanakan  “sejatinya”  diarahkan  pada  upaya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya untuk mencapai tujuan tersebut telah banyak dilakukan, termasuk “menjalin hubungan” dengan lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi di negara – negara berkembang;
2. Bagimana permasalahan-permasalahan pertumbuhan  ekonomi;
3. Bagaimana kemiskinan di negara berkembang;
4. Bagaimana faktor-faktor menyebabkan kemiskinan;
5. Bagaimana konsep-konsep tentang kemiskinan;
6. Bagaimana  kebijakan  yang  diambil  oleh  Negarauntuk  mengatasi  permasalahan tersebut.

## Maksud dan Tujuan
Tulisan  ini  untuk  mendapatkan  gambaran  tentang  profil  kemiskinan  di  Indonesia, melalui pengkajian berbagai jurnal, artikel, dan penelitian-penelitian terkait. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang tingkat kemiskinan di Indonesia, serta menentukan langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien dalam upaya penanggulangannya.

## Kinerja Perekonomian Indonesia
Sistem  demokrasi  yang  dianut  Indonesia  setelah  merdeka,  adalah  Demokrasi Terpimpin,  yaitu  era  dimana  “politik  menjadi  panglima”.  Presiden  Soekarno  memfokuskan pembangunan pada upaya peningkatan “persatuan dan kesatuan bangsa”. Fokus ini membuat perekonomian di Indonesia tidak tertata dengan rapi (miss management). Sebagai akibatnya perekonomian  menjadi  semakin  hancur.  Disebabkan  oleh  Politik  Isolasi  Nasional  dan menumpuknya defisit APBN dari tahun ke tahun sejak tahun 50-an hingga penggalan pertama tahun  1960-an,  maka  di  tahun  1965-66  terjadi  suatu  krisis  ekonomi  nasional  yang  sangat merisaukan,  dan  puncaknya  Presiden  Soekarno  harus  turun  dari  pucuk  pimpinan  Indonesia.
Keadaan ini telah menumbangkan Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) dan terbentuknya Orde Baru.
Di  era  pemerintahan  Presiden  Soeharto,  Indonesia  memfokuskan  diri  pada pembangunan  di  “bidang  perekonomian”.  Ini  ditandai  dengan  adanya  grand  planning pembangunan  yaitu  Repelita  yang  dimulai  tahun  1969.  Pada  masa  ini  pembangunan perekonomian  fokus  pada  upaya  meningkatkan  investasi  luar  negeri  dan  perdagangan. Perkembangan  perekonomian  Indonesia  secara  keseluruhan  terlihat  mengesankan.  Secara umum,  indikator  makroekonomi  menunjukkan  perkembangan  angka  dan  kondisi  mutakhir yang  sangat  baik.  Tidak ada  pertanda  yang  membuat  khawatir  banyak  pihak,  terutama  bagi pemerintah  dan  otoritas  moneter.  Indikator  makroekonomi  yang  dimaksud  adalah: pertumbuhan  ekonomi,  angka  inflasi,  nilai  tukar  rupiah,  cadangan  devisa  dan  neraca pembayaran.  Data  BPS  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  1980-an  sampai  tahun  1990-an perekonomian Indonesia mengalami kenaikan pesat. Kenaikan ini sebagian besar ditopang dari kontribusi eksploitasi sumber daya alam. Antara tahun 1985  – 1995 GDP Indonesia tumbuh 95%  sementara  inflasi  dapat  ditekan  dibawah  10%.  Pertumbuhan  ekonom  meningkatnya karena konsumsi masyarakat serta kegiatan investasi baik PMDN maupun PMA serta beberapa sektor kegiatan perekonomian lainnya.
Namun di sisi lain, pertumbuhan yang tinggi ini ternyata dibarengi oleh ketimpangan yang  sangat  besar  antara  Indonesia  Bagian  Barat  dan  Indonesia  Bagian  Timur,  antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, antara perkotaan dan perdesaan, antara kelompok etnis yang satu dengan kelompok etnis lainnya. Pembangunan ekonomi dibarengi dengan tumbuh kembangnya KKN, dengan utang pemerintah yang meningkat terus sampai pemerintah tidak mempunyai  kekuatan  dana  untuk  melakukan  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam  bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur, pertahanan / keamanan dan sebagainya.
Pembangunan  ekonomi  selama  Orde  Baru  juga  tidak  mampu  menghapus  adanya ekonomi  dualistik  yang  membuat  tidak  adanya  hubungan  sama  sekali  antara  ekonomi perkotaan dan perdesaan. Masing-masing bekerja sendiri-sendiri dimana ekonomi perdesaan dan  rakyat  kecil  tidak  pernah  disentuh  oleh  kebijakan  maupun  bantuan  pemerintah  dalam memakmurkan mereka, Ekonomi rakyat/ekonomi tradisional dan ekonomi modern tidak perlu diadakan dikhotomi. “Dual economy” nya Prof. Boeke, adalah suatu kenyataan dan merupakan dua  kekuatan  ekonomi  yang  perlu  diintegrasikan  menjadi  sokoguru  dari  bangunan  ekonomi nasional yang modern.
Banyak  pengamat  menilai  bahwa  terjadinya  dampak  krisis  yang  begitu  besar disebabkan  karena  rapuhnya  fundamental  perekonomian  Indonesia.  Sistem  ekonomi  yang berlaku  sekarang  ini  nyata-nyata  telah  mendorong  perilaku  konsumtif  masyarakat  dan  telah menyeret  begitu  jauh  perekonomian  nasional  untuk  tumbuh  secara  instant.  Hanya  negara- negara  kaya  dengan  perangkat  kelembagaan  ekonomi  politik  yang  mantaplah  yang  bisa mengeliminasikan dampak-dampak negatif dari gelombang pergerakan finansial global ini.
Pemerintahan  pasca  Soeharto,  terutama era  Habibie  (yang  seterusnya  dinamakan era reformasi),  menjalankan  program  stabilisasi  makroekonomi  melalui  kebijakan  moneter  dan fiskal. Program awal difokuskan untuk mengatasi permasalahan yang sangat mendesak pada saat krisis, yaitu: meredam tekanan laju inflasi dan gejolak nilai tukar.
Pemerintah berupaya agar keadaan moneter menjadi stabil dengan pertanda suku bunga yang  normal  dan  nilai  tukar  rupiah  yang  realistis,  sehingga  dapat  membantu  kebangkitan kembali dunia usaha. Secara bersamaan, pemerintah melakukan berbagai langkah konsolidasi di bidang fiskal melalui peningkatan disiplin anggaran dengan melakukan penghematan atas berbagai  pengeluaran  pemerintah.  Pemerintah  juga  terpaksa  melakukan  penjadwalan  dan penyesuaian  terhadap  beberapa  proyek  pembangunan.  Dalam  keseluruhan  langkah  tersebut, upaya  restrukturisasi  dan  penyehatan  perbankan  menjadi  prioritas  yang  sangat  penting. Pengeluaran  biaya  yang  amat  besar  untuk  itu  juga  dianggap  wajar.  Perbankan  dan  „non-
ekonomi-rakyat‟  yang  notabene  menjadi  penyebab  krisis  berusaha  „diselamatkan‟  dengan menggunakan  dana  trilyunan  rupiah  dari  sumberdaya  negara  yang  telah  sangat  terbatas. Pertimbangan utamanya,  stabilitas moneter menjadi prasyarat bagi pemulihan ekonomi, dan itu  memerlukan  stabilitas  sistem  keuangan.  Stabilitas  sistem  keuangan  mensyaratkan pembenahan sektor perbankan, termasuk BI sebagai Bank Sentral.
Kegiatan  perekonomian  yang  diharapkan  akan  bergairah  dengan  munculnya  rezim pernerintahan baru ternyata tidak terbukti, keadaan perekonomian yang rnemburuk pada saat bersamaan dengan negara-negara lain seperti, Malaysia, Thailand, Korea, Brazil, danlain-lain tidak  dapat  ditingkatkan,  di  lain  pihak  perekonomian  dunia,  bahkan  negara-negara  tetangga seperti yang disebutkan di atas telah mampu keluar dari kemelut krisis moneter namun di pihak Indonesia  hal  tersebut  tidak  semakin  membaik  namun  para  elit  dan  kelompok  partai-partai politik terus saja berpacu dan bergelut dengan perebutan kekuasaan sehingga lupa pada apa yang  berhubungan  dengan  kondisi  perekonomian  masyarakat  yang  semakin  menimbulkan gejolak  sosial,  pengangguran  semakin  bertambah,  tingkat  kemiskinan  semakin  besar, keluarnya investor-investor asing, pencucian uang, tingkat korupsi semakin merajalela mulai dari  tingkat  desa  sampai  ke  pemerintah  pusat  tidak  terkecuali  para  anggota  legislatif  yang dikenal  dengan  money  politiknya  semakin  tidak  dapat  dibendung  sehingga  menempatkan Indonesia sebagai negara paling korup nomor 3 (tiga) di dunia dan nomor 1 (satu) di Asia.
Dampak  krisis  ini  telah  menernpatkan  Indonesia  sebagai  negara  yang  mengalami penurunan dalam GNP maupun pertumbuhan ekonomi paling parah di dunia. Krisis moneter telah  membuyarkan  “buaian”  Indonesia  dengan  GNP  dan  pertumbuhan  ekonomi  serta pendapatan per kapita yang rnengagumkan dan cukup “fantatis” untuk ukuran sebuah negara sedang  berkembang  telah  hilang,  kondisi  perekonomian  Indonesia  menjadi  terpuruk  yakni mengalami kemunduran.
Merosotnya  kondisi  perekonomian  ini  dalam  jangka  waktu  yang  sangat  pendek menunjukkan indikasi bahwa sendi-sendi atau fondasi perekonomian Indonesia yang dibangun selama  ini  tidak  memperlihatkan  kekuatannya.  Terbukti  GNP  Indonesia  atas  dasar  harga konstan  tahun  1993  mengalami  penurunan  pada  tahun  1998  sekitar  374.718,8  milyar  dari sekitar  434.095,5  milyar,  dan  penurunan  nilai  ini  hampir  terjadi  di  semua  sektor  kegiatan perekonomian.

## 1. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi di Negara – negara Sedang Berkembang
Berawal  dari  permasalahan  kegagalan  pembayaran  kredit  perumahan  (subprime mortgage default) di Amerika Serikat (AS), krisis kemudian menggelembung merusak sistem perbankan bukan hanya di AS namun meluas hingga ke Eropa lalu ke Asia. Secara beruntun menyebabkan effect domino terhadap solvabilitas dan likuiditas lembaga-lembaga keuangan di  negara  negara  tersebut,  yang  antara  lain  menyebabkan  kebangkrutan  ratusan  bank, perusahaan  sekuritas,  reksadana,  dana  pensiun  dan  asuransi.  Krisis  kemudian  merambat  ke belahan  Asia  terutama  negara-negara  seperti  Jepang,  Korea,  China,  Singapura,  Hongkong, Malaysia,  Thailand  termasuk  Indonesia  yang  kebetulan  sudah  lama  memiliki  surat-surat beharga perusahaan-perusahaan tersebut.
Dari  berbagai  kritik  para  ahli,  bahwa  problem  tersebut  dipicu  maraknya penggelembungan harga perumahan di AS  yang didorong kebijakan-kebijakan Bank Sentral Amerika (the Fed) yang kurang pruden untuk menstabilkan sistem keuangan sejak bertahun- tahun. Kondisi ini didorong oleh keinginan untuk memelihara permintaan properti perumahan agar tetap tinggi, maka bank-bank di Amerika Serikat banyak mengucurkan kredit perumahan terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki kapasitas keuangan yang memadai (ninja loan yaitu pinjaman terhadap nasabah yang no income, no job, & no asset). Kredit perumahan ini kemudian disekuritisasi secara hibrid agar lebih menarik bagi investor yang terdiri dari bank, perusahaan sekuritas, reksadana, dana pensiun dan asuransi. Celakanya,
banyak  kredit  tak  terbayar  dalam  jumlah  besar  dan  merata.  Akibatnya,  bank-bank  kesulitan untuk membayar dan investor dengan cepat menarik dananya dari produk-produk perbankan disaat harga masih tinggi sehingga hal ini memacetkan perputaran uang di pasar hipotik. Hal ini menyebabkan pula struktur pasar uang yang produknya saling terkait satu sama lain menjadi terganggu. Termasuk juga jaminan obligasi utang (collaterlaised debt obligation/CDO) sebagai bentuk investasi kolektif dari sub-prime mortgage.
Lehman Brothers mengumumkan kerugian bertahap sebelum akhirnya bangkrut. Pada 16 Juni 2008, perusahan itu mengumumkan kerugian senilai 2,8 miliar dolar AS untuk paruh ke-dua 2008. Dilanjutkan dengan kerugian sebesar 3,9 miliar dolar AS pada paruh ke-tiga 2008 (10  September)  dan  berujung  pada  pengumuman  kepailitannya  pada  15  September  2008. Keguncangan serupa juga dialami secara hampir bersamaan oleh Merryl Linch, Citigroup, AIG dan berbagai lembaga keuangan besar lain.

## 2. Permasalahan – permasalahan Pertumbuhan Ekonomi Yang di Hadapi
Indonesia  termasuk  salah  satu  negara  berkembang.  Seperti  juga  negara  berkembang lainnya,  Indonesia  menghadapi  masalah  ekonomi  yang  sama.  Kemiskinan  terjadi di  mana- mana,  jumlah  pengangguran  meningkat,  tingkat  kecerdasan  masyarakat  masih  rendah,  dan distribusi pendapatan tidak merata.
Di kota besar seperti Jakarta, keadaan seperti ini sudah menjadi pemandangan umum. Banyak orang yang hidup kurang beruntung  terpaksa hidup sebagai pemulung sampah. Oleh karena pendapatan yang diperoleh sangat rendah, anaknya tidak dapat disekolahkan sehingga tingkat kecerdasan anak tersebut tidak berkembang.
Hal  ini  juga  menimbulkan  kesenjangan  ekonomi  yang  tajam  antara  orang   yang berpenghasilan tinggi dan orang yang berpenghasilan rendah.

## a. Masalah Ekonomi di Negara Berkembang : Kemiskinan
Kemiskinan  merupakan  perwujudan  keadaan  serta  kekurangan.  Setiap  negara  memilik ukuran  batas  kemiskinan  yang  berbeda  dengan  negara  lain.  Pemerintah  Indonesia memberikan  perhatian  serius  dalam  menanggulangi  masalah  kemiskinan  yang  dialami masyarakat.  Dari  tahun  ke  tahun  pemerintah  terus  berupaya  menurunkan  jumlah  dan persentase penduduk miskin dengan berbagai cara, antara lain subsidi silang. Subsidi silang yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menetapkan harga BBM untuk minyak tanah lebih rendah daripada bensin. Subsidi untuk bensin  sedikit demi sedikit dikurangi dan nantinya dihilangkan sama sekali. Subsidi untuk minyak tanah masih dipertahankan agar masyarakat berpenghasilan rendah mampu membeli minyak tanah.
b. Masalah Ekonomi di Negara Berkembang :  Keterbelakangan
Masalah  keterbelakangan  sangat  berhubungan  dengan  masalah  kualitas  sumber  daya manusia.  Disamping  itu,  masalah  keterlebakangan  sangat  erat  hubungannya  dengan rendahnya  tingkat  kemajuan  dan  pelayanan  kesehatan,  kurang  terpeliharanya  fasilatas- fasilitas umum, dan rendahnya disiplin masyarakat.
Untuk  mengatasi  masalah-masalah  tersebut,  pemerintahan  Indonesia  berupaya meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia,  misalnya  dengan  meningkatkan  mutu pendidikan  nasional.  Persentase  alokasi  dana  untuk  pendidikan  pada  anggaran  APBN setiap  tahunnya  ditingkatkan.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  membantu  sekolah  yang kekurangan sarana dan prasarana belajar, seperti gedung sekolah  yang rusak, buku-buku pelajaran yang kurang dan murid-murid yang memerlukan bantuan biaya sekolah.
c. Masalah Ekonomi di Negara Berkembang :  Pengangguran
Masalah  lain  yang  dihadapi  negara  berkembang  dalam  pembangunan  ekonomi  adalah masalah  keterbatasan  lapangan  pekerjaan.  Masalah  pengangguran   timbul  karena  ada ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.
Hal  ini  biasa  terjadi  karena  negara  yang  bersangkutan  sedang  mengalami  masa  transisi perubahan struktur ekonomi dari negara agraris menjadi negara industry.
Negara berkembang memiliki pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan  kerja.  Untuk  mengatasi  masalah  pengangguran,  pemerintahan  melakukan pelatihan kerja sehingga tenaga kerja memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia. Pelatihan kerja biasanya diselenggarakan oleh balai latihan kerja (BLK). Melalui program ini  diharapkan peserta pelatihan dapat mengembangkan bakat dan keahlian untuk bekerja atau bahkan membuka usaha sendiri.
d. Masalah Ekonomi di Negara Berkembang : Kekurangan Modal
Kekurangan  modal  adalah  satu  cirri  setiap  negara  yang  sedang  mengalami  proses pembangunan  ekonomi.  Kekurangan  modal  tidak  hanya  menghambat  percepatan pembangunan, tetapi juga  menyebabkan kesukaran negara tersebut keluar dari kemiskinan. Perkembangan  zaman  dan  modernisasi  perekonomian  memerlukan  modal  yang  besar. Negara  berkembang  mengalami  kesulitan  yang  sama,  yaitu  kekurangan  modal.  Hal  ini disebabkan tingkat tabungan dan tingkat pembentukan modal yang rendah.
Untuk mengatasi kekurangan modal, pemerintah menarik investor, baik dari dalam maupun luar  negeri.  Misalnya  BUMN  menawarkan  saham  kepada  investor  agar  bersedia bekerjasama.  Dengan  meningkatkan  investasi,  diharapkan  tabungan  permintahan  juga meningkat. Jika tabungan pemerintah meningkat, modal yang dikumpulkan pun akan lebih banyak.
e. Masalah Ekonomi di Negara Berkembang : Ketidakmerataan hasil pembangunan Masalah  lain  yang  dihadapi  negara  berkembang  adalah  melaksanakan  pembangunan ekonomi adalah masalah pemerataan pendapatan. Contohnya di Indonesia, perekonomian terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama di pulau jawa. Sementara itu, dilihat dari hak penguasaan sector industry, perekonomian didominasi oleh kurang lebih 200 konglomerat. Hal  ini  disebabkan  sistem  perekonomian  yang  terlau  terpusat  kepada  negara  sehingga potensi daerah kurang diperhatikan.
Melalui perubahan sistem perundang-undangan pemerintah Indonesia mulai memperbaiki sistem  perekonomian  negara.  Sistem  perundang-undangan  yang  memihak  praktik monopoli  mulai  dihapus.  Di  samping  itu,  untuk  mengurangi  kesenjangan  pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, diberlakukan undang-undang otonomi daerah. Daerah diberi  kebebasan  untuk mengembangkan  potensi  dan  pemerintah  pusat tidak lagi  terlalu campur tangan dalam urusan rumah tangga pemerintah  daerah
Secara  ringkas  permasalah  –  permasalahan  utama  dari  ekonomi  makro  dapat dikemukakan sebagai berikut :
a. Masalah  pertumbuhan  :  ekonomipertumbuhan  ekonomi  berarti  perkembangan  dalam kegiatan perekonomian yang menyediakan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.
b. Masalah  ketidakstabilan  kegiatan  ekonomi  :  perekonomian  suatu  negara  tidak  selalu berkembang  secara  teratur  atau  dengan  kata  lain  kegiatan  perekonomian  mengalami naik  turun.  Adakalanya  perekonomian  berkembang  sangat  pesat  sehingga menimbulkan  kenaikan  harga-harga.  Pada  periode  yang  lainnya  perekonomian mengalami kemunduran dan adakalanya mengalami kemerosotan dan berada pada titik terendah.  Pergerakan  naik  turun  kegiatan  perekonomian  suatu  negara  yang menyebabkan  tidak  stabilnya  kegiatan  ekonomi  dalam  jangka  panjang  dinamakan konjungtur.
c. Masalah  pengangguran  dan  inflasi  :  Pengangguran  adalah  suatu  keadaan  dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum  memperoleh  pekerjaan.  Di  sisi  lain  kondisi  ekonomi  suatu  negara  mengalami
kenaikan  harga  yang  terus  menerus,  sehingga  terjadi  inflasi  yang  sangat  merugikan masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
d. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran  : perekonomian terbuka berarti sesuatu  perekonomian  yang  mempunyai  hubungan  ekonomi  dengan  negara  lain,  dan terutama  dilakukan  dengan  menjalankan  kegiatan  ekspor  dan  impor,  yang  nantinya akan  menentukan  besarnya  neraca  perdagangan.  Neraca  pembayaran  adalah  suatu ringkasan  pembukuan  yang  menunjukkan  aliran  pembayaran  yang  dilakukan  negara lain ke dalam negeri, dan dari dalam negeri ke negara lain.

## 3. Kemiskinan di Negara Berkembang
Upaya memerangi kemiskinan bisa terhambat jika negara-negara berkembang dipaksa untuk  memotong  investasi  produktif  dan  sumber  daya  manusia.  Sehingga  menyebabkan bantuan pembangunan yang rendah dan pajak penghasilan yang berkurang.
Bank Dunia juga menyatakan adanya potensi peningkatan masyarakat sangat miskin di negara berkembang sebesar 26 juta pada 2020 karena terhambatnya bantuan. Selain itu jika bantuan  bilateral  untuk  pembangunan  menurun,  seperti  yang  pernah  terjadi  sebelumnya, dapat mempengaruhi  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  jangka  panjang  negara  berkembang dan  berpotensi  meningkatkan  masyarakat  sangat  miskin  sampai  26  juta  jiwa  pada  2020. Sebab Bank Dunia menilai di negara berkembang saat ini terjadi kesenjangan pembiayaan pembangunan.  Kesenjangan  pembiayaan  di  negara  berembang  secara  keseluruhan diperkirakan mencapai  210 miliar  dollar AS  pada  2010  dan menurun  menjadi  180  miliar dollar  AS  pada  2011.  Bank  Dunia  memperkirakan  laju  modal  dari  sektor  swasta  untuk negara  berkembang  pada  2009  mencapai  454  miliar  dollar  AS,  dan  2012  diperkirakan meningkat  tipis  771  miliar  dollar  AS  atau  3,2  peren  dari  produk  domestik  bruto  (PDB). Sedangkan pertumbuhan di negara berkembang, Bank Dunia memperkirakan sekitar enam persen  setiap tahun  pada  2010,2011  dan 2012  naik  dari  2009  sebesar  1,7  persen. Hal  ini didasarkan pada antisipasi perlambatan pertumbuhan di China sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar pada dua tahun mendatang dari 9,5 pada 2010 menjadi 8,5 persen pada 2011.

## 4. Faktor – faktor Penyebab Kemiskinan Yang Berkembang
Kemiskinan identik dengan negara berkembang, dari sisi individu bahwa penyebab dari faktor  kemiskinan  dan  pengangguran  adalah  kemalasan  untuk  mencarinya,  kemiskinan merupakan sebuah masalah  yang  sudah umum, di setiap negara merupakan masalah dalam mengetas  kemiskinan,  ada  beberapa  faktor  individu  yang  menyebabkan  kemiskinan,  mulai dari masalah individu sampai masalah struktural ;
a. Di lihat dari Faktor Individu => Penyebab individual yakni kemiskinan akibat dari perilaku atau kemampuan dari orang tersebut, misalnya : malas, atau menunggu yang sifat nya spekulasi.
b. Di lihat dari Faktor Keluarga => Faktor keluarga bukanlah faktor individu  yang di keluarkan/ di lontarkan oleh sekelompok orang yang mengatakankemiskinan tidak akan timbul  jika  ada  kemauan  yang  kuat  dari  diri  sendiri.  Faktor  ini  menghubungkan kemiskinan karena keadaan dan pendidikan keluarga.
c. Di lihat dari Faktor Subkultural => Penyebab sub-kebudayaan atau kebiasaan yang menghubungkan  faktor  kemiskinan  di  sebabkan  oleh  kehidupan  sehari-hari  yang  di pelajari ataudi jalankan dalam lingkungan.
d. Di lihat dari Faktor Agensi => Penyebab agensi sosial melihat kemiskinan di sebabkan dari orang lain, termasuk perang, Pemrintah, dan ekonomi.
e. Di  lihat  dari  Faktor  Struktur =>  Penyebab  struktural  sering  menimbulkan pertanyaan,  faktor  ini  erat  kaitannya  dengan  struktur  sosial  baik  dalam  masyarakat maupun dalam sosial.

## 5. Konsep – Konsep Tentang Kemiskinan
Kemiskinan merupakan permasalahan  kemanusiaan purba. Ia bersifat laten dan aktual sekaligus. Ia telah ada sejak peradaban manusia ada dan hingga kini masih menjadi masalah sentral di belahan bumi manapun.
Kemisikinan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi persoalan kemanusiaan lainnya,  seperti  keterbelakangan,  kebodohan,  ketelantaran,  kematian  dini.  Problema  buta hurup, putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia (human trafficking) tidak bisa dipisahkan dari masalah kemiskinan.
Berbagai  upaya  telah  dilakukan,  beragam  kebijakan  dan  program  telah  disebar- terapkan, berjumlah dana telah dikeluarkan demi menanggulangi kemiskinan.

## a. Menurut John Friedman
Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial,  meliputi  modal  yang  produktif,  sumber  keuangan,  organisasi  sosial  dan  politik (Kemiskinan  tidak  hanya  berkaitan  dengan  aspek  sosial  saja,  tapi  juga  aspek  natural material).

## b. Menurut Wolf Scott
Kemiskinan  pada  umumnya  didefinisikan  dari  segi  pendapatan  (Dalam  jumlah  uang) ditambah  dengan  keuntungan  non-material  yang  diterima  seseorang,  cukup  tidaknya memiliki  aset  seperti  tanah,  rumah,  uang,emas  dan  lain-lain  dimana  kemiskinan  non- material yang meliputi kekebebasan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
c. Menurut Bank Dunia
Bahwa  aspek  kemiskinan  yaitu  pendapatan  yang  rendah,  kekurangan  gizi  atau  keadaan kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah.

## 6. Kondisi Pertumbuhan di Indonesia dan Cara Mengatasi Permasalahannya
a. Jumlah penduduk Indonesia
Besarnya  sumber  daya  manusia  Indonesia  dapat  di  lihat  dari  jumlah  penduduk  yang ada. Jumlah penduduk di Indonesia berada pada urutan keempat terbesar setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.
b. Pertumbuhan Penduduk Indonesia
Peningkatan  penduduk  dinamakan  pertumbuhan  penduduk.  Angka  pertumbuhan penduduk Indonesia Lebih kecil dibandingkan Laos, Brunei, dan Filipina.
c. Kepadatan penduduk Indonesia Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk terhadap luas wilayah yang dihuni. Ukuran yang digunakan biasanya adalah jumlsh penduduk setiap satu km 2 atau setiap 1mil 2 . permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebarannya yang tidak  merata.  Kondisi  demikian  menimbulkan  banyak  permasalahan,  misalnya pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, pemukiman kumuh dsb.
d. Susunan penduduk Indonesia
Sejak sensesus penduduk tahun 1961, piramida penduduk Indonesia berbentuk limas atau ekspansif. Artinya pada periode tersebut, jumlah penduduk usia muda lebih banyak daripada  penduduk  usia  tua.  Susunan  penduduk  yang  seperti  itu  memberikan konsekuensi terhadap hal-hal berikut.
- Penyediaan fasilitas kesehatan.
- Penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak usia sekolah
- Penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk kerja
- Penyediaan fasilitas social lainnya yang mendukung perkembangan penduduk usia muda.
7. Kondisi Kemiskinan di Indonesia dan Cara Mengatasi Permasalahannya
a. Masalah kemiskinan di Indonesia sarat sekali hubungannya dengan rendahnya tingkat Sumber  Daya  Manusia  (SDM).  dibuktikan  oleh  rendahnya  mutu  kehidupan masyarakat Indonesia meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Indonesia pada  tahun  2002  sebesar  0,692.  yang  masih  menempati  peringkat  lebih  rendah  dari Malaysia  dan  Thailand  di  antara  negara-negara  ASEAN.  Sementara,  Indeks Kemiskinan  Manusia  (IKM)  Indonesia  pada  tahun  yang  sama  sebesar  0,178.  masih lebih  tinggi  dari  Filipina  dan  Thailand.  Selain itu,  kesenjangan  gender  di  Indonesia masih relatif lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya.keren.web.id
b. Tantangan selanjutnya adalah otonomi daerah. di mana hal ini mempunyai peran yang sangat  signifikan  untuk  mengentaskan  atau  menjerumuskan  masyarakat  dari kemiskinan. Sebab ketika meningkatnya peran keikutsertaan pemerintah daerah dalam penanggulangan  kemiskinan.  maka  tidak  mustahil  dalam  jangka  waktu  yang  relatif singkat kita akan bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan pada skala nasional terutama  dalam  mendekatkan  pelayanan  dasar  bagi  masyarakat.  Akan  tetapi  ketika pemerintah  daerah  kurang  peka  terhadap keadaan  lingkungan  sekitar,  hal  ini  sangat berpotensi  sekali  untuk  membawa  masyarakat  ke  jurang  kemiskinan,  serta  bisa menimbulkan bahaya laten dalam skala Nasional

## 8. Kebijakan dan Program Penuntasan Kemiskinan
Upaya  penanggulangan  kemiskinan  Indonesia  telah  dilakukan  dan  menempatkan penanggulangan  kemiskinan  sebagai  prioritas  utama  kebijakan  pembangunan  nasional. Kebijakan kemiskinan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009  dan  dijabarkan  lebih  rinci  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  setiap  tahun serta  digunakan  sebagai  acuan  bagi  kementrian,  lembaga  dan  pemerintah  daerah  dalam pelaksanaan pembangunan tahunan.
Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain sebagai berikut:
a. Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan;
- Penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama daerah- daerah langka sumber air bersih
- Pembangunan jalan, jembatan, dan dermaga daerah-daerah tertinggal..
- Redistribusi  sumber  dana  kepada  daerah-daerah  yang  memiliki  pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) .
b. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
c. Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk miskin diberikan pelayanan antara lain
- Pendidikan  gratis  sebagai  penuntasan  program  belajar  9  tahun  termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu;
- Jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas tiga.

## Kesimpulan
Diambil kesimpulan bahwa Masalah Pertumbuhan, Kemiskinan dan Distribusi Pendapat bisa  terjadi  di  Negara  maju  maupun  Negara  sedang  berkembang.  Selain  itu  juga  manjadi masalah  dunia  sejak  berabad-abad  lalu.  hingga  kini  masih  menjadi  bagian  dari  persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini. Seiring berkembangnya pemikiran bahwa, maka upaya untuk  mengatasi  Masalah  Pertumbuhan,  Kemiskinan  dan  Distribusi  Pendapat  pun  kini dikaitkan dengan perbaikan sistem dan struktur, tidak semata-mata bertumpu pada aksi sesaat berupa  crash  program.  Namun  kini  pemerintahan  Indonesia  sedikit  demi  sedikit  telah memperbaiki keadaan ekonomi rakyat dengan mengatasi Masalah Pertumbuhan, Kemiskinan dan Distribusi Pendapat yang terjadi di Indonesia. Sekarang ini pemerintahan Indonesia telah melakukan program Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat menengah kebawah. Kebijakan pemberantasan Masalah Pertumbuhan, Kemiskinan dan Distribusi Pendapat  harus menyentuh akar  masalah.  Untuk  itu,  kebijakan  strategis  yang  harus  ditempuh  adalah  perluasan  dan pemerataan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan perumahan, penciptaan lapangan  kerja,  pembangunan  infrastruktur  untuk  memperlancar  transaksi  ekonomi  dan perdagangan, serta pembangunan daerah untuk mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah

## Saran
Pemerintah  Indonesia  harus  jeli  melihat  masyarakat  mana  yang  benar-benar membutuhkan bantuan. Selain itu pemerintah Indonesia juga hgarus memberantas kemiskinan untuk menyejahterakan rakyatnya menjadi rakyat yang makmur dan sejahtera dan juga segala kebuthanya tercukupi.

## Daftar Pustaka
http://news.detik.com/read/2010/01/13/083906/1277194/10/krisis-ekonomi-global-dan- kondisi-perekonomian-domestik
http://satpolppjambi.blogspot.com/2012/03/masalah-ekonomi-di-negara-berkembang.html http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2173859-masalah-yang-dihadapi- pemerintah-dalam/#ixzz1p6hIoSdj
http://eone87.wordpress.com/2010/04/02/konsep-kemiskinan-dan-strategi- penanggulangannya/
http://www.anneahira.com/faktor-penyebab-kemiskinan.htm
Aaldoankz.wordpress.com/2011/03/18/kemiskinan-dan-kesenjangan-pendapatan/
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/04/kebijakan-pemerintah-dalam-menanggulangi- kemiskinan-di-indonesia/