## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK PEMELIHARAAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B PAREPARE TAHUN 2021-2022
Muh. Muhajir 1 , Abd Halim Talli 2 , Kiljamilawati 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : muhnuhajir@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Hak  Pemeliharaan Anak  Akibat  Perceraian  Di  Pengadilan  Agama  Kelas  I  B  Parepare  Tahun  2021- 2022.  Dampak  dari  suatu  perceraian  terhadap  anak  yakni  permasalahan pemeliharaannya  yang  sering  menjadi  sebuah  persoalan  yang  sangat  penting. Mengangkat  dua masalah yakni  bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara  mengenai  hak  pemeliharaan  anak  akibat  percerain  serta  bagaimana penerapan  hukum  yang  berlaku  terhadap  pemeliharaan  anak  akibat  perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Hakim menimbang penggugat dan tergugat sama  kemampuannya  dalam  memenuhi  kebutuhan  biaya  hidup,  menjamin pendidikan  serta  kesehatan  kedua  anak  sehingga  hakim  tidak  sepenuhnya mengabulkan gugatan penggugat (ibu) untuk hak pemeliharaan atas kedua anaknya hanya  anak  kedua  berumur  4  tahun  yang  diberikan  kepada  penggugat  untuk dipelihara, dan anak pertama berumur 9 tahun hak pemeliharaannya jatuh kepada ayah.  Penerapan  aturan  hukum  mengacu  pada  kronologis  perkara,  fakta  hukum yang  terbukti  dan  muncul  dalam  persidangan,  sehingga  peraturan  hukum  yang seharusnya  diterapkan  bahwa  ibu  lebih  berhak  dalam  mendapatkan  hak  untuk memelihara  kedua  anaknya  yang  belum mumayyiz tidak  diterpakan  serta  merta melainkan melihat aspek-aspek lain seperti, akhlak/moral, agama, tempat tinggal, dan  kesehatan.  Impilkasinya  diharapkan  hakim  dapat  memberikan  pertimbangan adil  dan  bijaksana  pada  setiap  perkara  khususnya  perkara  persoalan  hak pemeliharaan  anak  harus  dipertimbangkan  dengan  baik  ini  demi  kemaslahatan anak.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Hak Pemeliharaan Anak, Akibat Perceraian.

## Abstract
This study discusses the Juridical Review of Child Care Rights Due to Divorce at the Class I B Parepare Religious Court in 2021-2022. The impact of a divorce on children  is  the  issue  of  their  maintenance  which  is  often  a  very  important  issue. Raising two issues, namely how to consider judges in deciding cases regarding the right to care for children as a result of divorce and how to apply the law that applies to  caring for  children as a result of divorce. The results showed that: The judge considered that the plaintiff and the defendant had the same ability to meet living
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
expenses, ensure the education and health of the two children so that the judge did not  fully  grant  the  plaintiff's  claim  (mother)  for  the  right  to  care  for  her  two children, only the second child aged 4 years was given to the plaintiff to be cared for,  and  the  first  child  is  9  years  old,  the  right  to  care  falls  to  the  father.  The application of the rule of law refers to the chronology of the case, legal facts that are  proven  and  appeared  in  court,  so  that  the  legal  regulations  that  should  be applied that the mother has more rights in obtaining the right to care for her two children  who  are  not  yet  mumayyiz  are  not  exposed  to  it  necessarily  but  look  at other  aspects  such  as  morals.  /  morals,  religion,  housing,  and  health.  The implication is that it is hoped that judges can give fair and wise considerations in every  case,  especially  cases  concerning  child  custody  rights,  which  must  be considered properly for the benefit of the child.
Keywords: Juridical Review, Child Maintenance Rights, Consequences of Divorce.

## A. Pendahuluan
Pernikahan adalah penyatuan. Bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga fikiran, cita-cita,  langkah-langkah  dan  nilai-nilai  yang  dianut  keduanya.  Nikah  juga berarti  suatu  budaya  yang  penting  untuk  dilakukan  oleh  laki-laki  dan perempuan  yang  ingin  hidup  bersama  serta  melahirkan  keturunan 1 .  Menurut Pasal  1  Bab  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan, perkawinan  merupakan  hubungan  suami  isteri  antar  seorang  laki-laki  dan wanita  yang  bertujuan  untuk  membentuk  rumah  tangga  kekal  dan  bahagia 2 . Islam  memandang  pernikahan  sebagai  bentuk  yang  luhur  dan  sakral  berarti beribadah,  pernikahan  salah  satu  bentuk  ibadah  terpanjang  dengan  cara menjalankan sunnah Rasulullah dan membentuk sebuah keluarga yang kekal, bahagia  dengan  dasar  ikhlas  dan  tanggung  jawab  untuk  mencapai  tujuan pernikahan,  sakinah,  mawaddah,  warahmah 3 .  Dari  perkawinan  terbentuknya
1 Kurnia  Munir  dan  Zulfahmi,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pengaruh  Perkawinan Dengan Pertimbanngan Strata Sosial Pada Masyarakat Sulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecematan Soppeng Riaja Kabupaten Barru).” Qadauna 2, no. 3 (September 2021): h. 490.
2 Jusmiati,  dkk,  “Pandangan  Masyarakat  Kecamatan  Tondong  Tallasa  Kabupaten Pangkajene  dan  Kepulauan  Terhadap  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Mengenai  Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan.” Qadauna 3, no. 1 (Desember 2021): h. 61
3 Iffah  Annisa  Faulia,  dkk,  “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penetapan  Permohonan Dispensasi  Kawin  Sebagai  Upaya  Menutup  Malu  Akibat  Hamil  di  Luar  Nikah  (Studi  Putusan Pengadilan  Agama  Kelas  1  B  Sengkang  Nomor  1/Pdt.P/2020/PA.Skg.).” Qadauna 4,  no.  1 (Desember 2022): h. 184.
Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan itu serta memberikan rasa kasih  sayang  kepada  anak-anaknya,  melahirkan  sebuah  anggota  keluarga menjadi kebahagiaan bagi siapa saja sebab telah mengalirkan darah keturunan baru  kepada  keluarganya  sehingga  mampu  tumbuh  dengan  kuat,  sehat  dan bermanfaat bagi masyarakat 4 .
Pada  dasarnya  perkawinan  yang  dilaksanakan  untuk  waktu  yang  selamanya sampai wafatnya salah seorang suami atau istri. Inilah yang dikehendaki oleh agama Islam, namun dalam keadaan tertentu terdapat masalah-masalah yang menghendaki  putusnya perkawinan dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Karena untuk kemashlatan (kebaikan)  di  dunia  dan  di  akhirat  baik  dengan  menarik  manfaat  maupun mencegah  adanya  kerusakan.  Dalam  hal  ini  Islam  membenarkan  putusnya perkawinan  sebagai  langkah  terakhir  dari  usaha  melanjutkan  rumah  tangga 5 . Perceraian  sudah  menjadi  masalah  yang  cukup  rumit,  lebih-lebih  pada  masa sekarang.  Dimana  orang-orang  telah  dipengaruhi  peradaban  yang  modern, pergaulan  yang  bebas  dan  hal-hal  lain  yang  dapat  mempengaruhi  manusia 6 . Perceraian merupakan peristiwa putusnya hubungan seorang pria dan wanita dalam  sebuah  perkawinan  sebagai  suami  istri,  namun  prinsip  yang  terdapat dalam Undang-Undang perkawinan ialah mempersulit terjadinya perceraian 7 . Akibat terjadinya perceraian menyebabkan putusnya ikatan pernikahan antara suami istri yang dikarenakan cerai talak. Mantan suami mempunyai kawajiban yaitu :
a. Memberikan mut’ah yang  layak  kepada  bekas  istrinya,baik berupa uang  atau
4 Ismayanti  Rais,  dkk,  “Peranan  Wali  Hakim  Dalam  Perkawinan  (Studi  Kasus  di  Kau Kecamatan Suli Kabupaten Luwu).” Qadauna 4, no. 1 (Desember 2022): h. 277.
5 Muhammad  Alif  Yudha  dan  Andi  Safriani,  “Efektifitas  Pelaksanaan  Mediasi  dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A.” Qadauna 2, no. 3 (September 2021): h. 594.
6 A. Muhmmad Nur dan Abdi Wijaya, “Problematika Mediasi Dalam Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018).” Shautuna 1, no. 2 (Mei 2020): h. 138.
7 M. Anshary MK, “Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah Krusial” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 79.
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul .
b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul .
d.  Memberikan  biaya hadhanah untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai umur 21 tahun 8 .
Perceraian yang terjadi dalam ikatan perkawinan akan menimbulkan dampak dan  akibat  kepada  Anak.  Mulai  dari  hak  pemeliharaan  anak  yang  belum mecapai  usia  12  tahun,  dan  nafkah  anak  yang  belum  mencapai  21  tahun 9 . Pengasuhan  atau  pemeliharaan  anak  sangatlah  berpengaruh  kepada kepribadian  pertumbuhan  anak  kelak 10 .  Pada  hakekatnya  anak  merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt., yang senantiasa kita harus menjaganya karena  dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat  dan  hakhak  sebagai  manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia  yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  tentang  Hak-Hak  Anak  serta  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Dari  sisi  kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita  bangsa,  sehingga  setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup, tumbuh,  dan  berkembang,  berpartisipasi  serta  berhak  atas  perlindungan  dari
8 Muh. Izzad Dien Fadhlullah dan Asni, “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar).” Qadauna 2, no. 2 (April 2021): h. 351.
9 Nurul Khaerani dan Supardin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan  Agama  Maros  Dalam  Penetapan  Besaran  Minimal  Nafkah  Anak  (Analisis  Putusan Nomor:39/Pdt.G/2019/PA.Mrs).” Shautuna 1, no. 3 (September 2020): h. 677-678.
10 Akbar  Subandi  dan  Darsul  Puyu,  “Pertimbangan  Maslahat-Muadarat  Terhadap Pengalihan  Pengasuhan  Anak  Oleh  Orang  Tua  di  Kabupaten  Pinrang.” Shautuna 1,  no.  2  (Mei 2020): h. 170.
Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. 11 Oleh karena itu pertimbangan penting oleh hakim adalah nasib dan masa depan anak hasil perkawinan tersebut.Setelah perceraian, tidak ada yang namanya mantan anak, hubungan perkawinan antara orang tua dan anak berlanjut. selamanya terikat. Jangan  sampai  nasib  anak  terlantar  setelah  perceraian,  karena  perpisahan dengan  orang  tuanya  saja  sudah  membebani  anak  secara  psikis,  jadi  jangan ditambah lagi, karena hak-hak keperdataannya terabaikan. 12
Di  antara  Ibu  dan  Bapak,  Ibu  lebih  memiliki  kelembutan,  sehingga  dapat memberikan  kasih  sayang  dan  perhatian  lebih  terhadap  anaknya  khususnya yang  masih  di  bawah  umur,  karena  ibu  adalah  sekolah  pertama  bagi  anak- anaknya ( Al-Ummu Madrasatun ) dan ibu juga yang memiliki sifat lebih pandai, lebih  sabar,  dan  lebih  cinta  kepada  anak-anaknya.  Namun  dalam  kenyataan hidup, tidak jarang beberapa kasus perceraian yang memperebutkan hak asuh anak di bawah umur dimenangkan oleh pihak Bapak. Sudah banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan hak asuh anak dibawah umur (hadhanah) yang bukan  kepada  ibunya  melainkan  kepada  bapaknya. 13 Dari  sinilah  yang melatarbelakangi  penulis  untuk  diteliti  tekait  tinjauan  yuridis  terhadap  hak pemeliharaan anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas I B Parepare.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  research ),  yaitu  penulis melakukan  penelitian  langsung  ke  lokasi  untuk  mendapatkan  dan mengumpulkan  data.  Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  yakni  penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
11 Muh. Risal Risandi S dan Muhammad Sabir Maidin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam.” Shautuna 2, no. 1 (Januari 2021): h. 294.
12 Dewi Sri Andriani, dkk, “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm).” Qadauna 3, no. 1 (Desember 2021): h. 4.
13 Irfan Islami dan Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur
( Hadhanah ) Kepada Bapak Pasca Perceraian.” Al-Qadau 6, no. 2 (Desember 2019): h. 183.
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.  .  Dengan  demikian, maka  dapat  dikatakan  bahwa  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan  mendetail  untuk  mendapatkan  hasil  yang  akurat. 14 Lokasi  penelitian  ini bertempat  di  Pengadilan  Agama  Parepare  Kelas  I  B,  Kecamatan  Bacukiki Barat,  Kelurahan  Cappa  Galung,  Jl  Poros  Palopo-Makassar  No.  68,  Kota Parepare.  sumber  data  didapatkan  melalui  penelitian  lapangan  dengan pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  3 macam  pendekatan  yaitu,  yuridis  normatif,  empiris,  dan  syar’i.  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi di lokasi penelitian, wawancara dengan  beberapa  hakim  yang  ada  di  Pengadilan  Agama  Parepare,  dan dokumentasi hasil penelitian yang dilakukan di lapangan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pertimbangan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara  Mengenai  Hak Pemeliharaan Anak Akibat Perecraian Di Pengadilan Agama Kelas I B Parepare
Pertimbangan  hakim  adalah  suatu  tahapan  yang  sangat  penting  sebelum menjatuhkan  suatu  putusan  dalam  persidangan  dimana  majelis  hakim mempertimbangan segala sesuatu terkait fakta-fakta yang terungkap selama persidangan  berlangsung,    termasuk  di  dalam  memutuskan  perkara  hak pemeliharaan seorang anak akibat perceraian antara kedua orangtuanya.
Pertimbangan  hakim  menjadi  salah  satu  aspek  yang  penting  dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang adil, mengandung kepastian hukum, dan juga membawa manfaat terhadap para pihak yang berperkara. Selain  ketiga  hal  itu  Hakim  juga  dituntut  untuk  memiliki  sifat  ketelitian,
14 H Herman dan Laode Anhusadar, “Pendidikan Islam Suku Bajo : Penelitian Lapangan pada Suku Bajo”, Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 6, no. 4 (Januari 2022): h. 2667.
Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
baik,  serta  cermat  dalam  mempertimbangan  segala  perkara  yang ditanganinya.
Putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  berkaitan  dengan  perkara  hak pemeliharaan  anak  akibat  perceraian  antara  kedua  orangtuanya  tentu memberikan dampak yang sangat penting terhadap anak karena hal tersebut berkaitan dengan hak-hak terhadap anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Hakim dalam menentukan hak asuh anak itu jatuh kepada ayah  atau  ibunya  berdasar  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Hakim dalam hal ini juga dapat melakukan penemuan atau pembaharuan hukum dengan cara menggali dan mengikuti nalai-nilai hukum yang hidup di masyarakat demi kepentingan perlindungan terhadap anak.
Menurut  Bapak  Staramin,  S.Ag.,  M.H.,  Panitera  Pengadilan  Agama Parepare, bahwa pengajuan perkara mengenai hak pemeliharaan anak pasca perceraian itu secara khusus jarang ditemui di Pengadilan Agama Parepare, karena  pihak  berpekara  biasanya  memasukkan  permintaan  untuk  hak pemeliharaan anak itu pada saat pihak mengajukan perkara gugatan cerai. Jadi secara khusus perkara mengenai sengketa hak pemeliharaan anak pasca jatuhnya putusan cerai di pengadilan itu jarang di temui. 15
Berdasarkan hasil penelitian di  lapangan,  bahwa  perkara yang diputuskan oleh  Pengadilan  Agama  Parepare  antara  Tahun  2021-2022  yang  terkait dengan  hak  pemeliharaan  anak  akibat  perceraian,  yakni  perkara  dengan Nomor:  65/Pdt.G/2021/PA.Pare  dijelasakan  dalam  pertimbangan  hukum, penggugat  dan  tergugat  selalau  hadir  dipersidangan  dan  telah  diupayakan untuk berdamai baik dalam persidangan oleh majelis hakim maupun dalam proses  mediasi  oleh  mediator  yang  telah  ditunjuk,  namun  upaya  damai tersebut tidak berhasil dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82
15 Staramin  (58 tahun), Panitera Pengadilan Agama Parepare Kelas I B, Wawancara , Parepare, 1 Februari 2023.
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  jo  Pasal  154  ayat  (1)  Rbg  dan  Pasal  2  Peraturan Mahkamag  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan.
Pada pertimbangan hukum hakim di dalam salinan putusan perkara di atas, Hakim  menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat  dan Tergugat,bukti  tertulis  dan  keterangan  para  saksi,  Majelis  Hakim  telah menemukan  fakta-fakta  hukum.  Menimbang,  bahwa  fakta-fakta  hukum tersebut  akan  dipertimbangkan  dengan  masalah  pokok  yaitu  apakah  hak hadhanah atas  kedua  orang  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yang  telah ditetapkan  jatuh  pada  Tergugat  dapat  dicabut  dan  dialihkan  kepada Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana gugatan Penggugat?
Menimbang, bahwa berdasarkan  fakta-fakta tersebut  menunjukkan bahwa hak  asuh  anak  terhadap  kedua  anak  Penggugat  dan  Tergugat  telah ditetapkan  melalui  Putusan  Pengadilan  berada  di  tangan  Tergugat  namun sampai  gugatan  diajukan  kedua  anak  tersebut  masih  berada  dalam pengasuhan Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat menemui kedua anak Penggugat  dan  Tergugat  karena  dihalangi  oleh  orang  tua  Penggugat  dan tidak  diberikan  akses  oleh  Penggugat  sedang  Tergugat  menghindari keributan  sehingga  sampai  saat  ini  belum  pernah  mengambil  kedua  anak tersebut sebagaimana hak yang diberikan oleh pengadilan.
Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  menyampaikan  tawaran  atau  solusi kepada  Penggugat  dengan  pertimbangan  Penggugat  juga  mempunyai  hak hadhanah sebagai  ibu  kedua  anak  Penggugat  dan  Tergugat  dengan mengambil anak-anak pada malam hari karena Penggugat bekerja pada pagi sampai sore atau malam hari, dan Tergugat menjaga dan mengasuh anak- anak pada pagi sampai sore hari karena Tergugat bekerja di rumah namun Penggugat keberatan dengan alasan merepotkan anak dan mengganggu jam
Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
sekolah  yang  dipantau  oleh  Penggugat  bahkan  tawaran  Tergugat  tersebut telah diajukan ke Polres Parepare dan KPAI namun tetap tidak menemukan solusi  dan  tidak  tercapai  kesepakatan  maka  anak-anak  tetap  ditangan Penggugat,  sehingga  putusan  Pengadilan  Agama  Parepare  dalam  hal  hak asuh terhadap kedua anak tersebut belum dijalankan.
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tergambar keadaan kedua anak Penggugat  dan  Tergugat  selama  tinggal  bersama  Penggugat  diasuh  oleh orang  tua  Penggugat  dan  kadang  juga  saudara  Penggugat  dan  dapat mengikuti  kegiatan  untuk  menjamin  pendidikan  dengan  baik  serta  dalam keadaan  sehat  sehingga  kebutuhan  secara  fisik  telah  terjamin  namun kebutuhan rohani tidak dapat mengikuti ajaran agama mereka sesuai dengan yang  dianut  oleh  kedua  anak  Penggugat  dan  Tergugat  karena  seluruh anggota keluarga Penggugat mengikuti ajaran Khatolik sedang kedua anak Penggugat  dan  Tergugat  sejak  lahir  dalam  keadaan  beragama  Islam sehingga  majelis  hakim  menilai  bahwa  Penggugat  mampu  menjalankan kewajiban  dan  tanggung  jawab  selaku  orang  tua  dalam  hal  perlindungan anak, mengasuh, memelihara dan mendidik anak serta memenuhi kebutuhan lainnya,  namun  demikian  terdapat  hak  anak  yang  tidak  terpenuhi  oleh karena kedua anak tersebut tidak dapat bertemu dengan ayahnya (Tergugat) sementara kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya dan bukan hanya Penggugat (ibunya) saja, serta  tidak  dapat  mengikuti  sekaligus  dua  ajaran  agama  yang  dianut  oleh masing-masing orang tuanya.
Menimbang,  bahwa  meskipun  Penggugat  berhak  memperoleh  hak hadhanah atas kedua anaknya namun  dari keadaan tersebut  telah terbukti pula  bahwa  Penggugat  melakukan  pelanggaran  hukum  dengan  tidak memenuhi  putusan  pengadilan  serta  tidak  memberikan  akses  kepada Tergugat  untuk  menemui  kedua  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yang mendapat  hak ditetapkan sebagai  pemegang hak hadhanah sesuai  dengan putusan pengadilan, maka untuk memberikan keadilan bagi Penggugat dan
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
Tergugat  untuk  mendapatkan  hak  dan  menjalankan  kewajiban  masing- masing  sebagai  orangtua  yang  telah  bercerai  majelis  hakim  akan mempertimbangkan sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tentang  fakta  di  atas  telah dikemukakan  bahwa  baik  Penggugat  maupun  Tergugat  mempunyai kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  kedua  anak  mereka  dari  segi materi, pendidikan dan kesehatan yaitu Penggugat sebagai karyawan swasta berpenghasilan  tetap  tetapi  memiliki  tanggungan  selain  kedua  anaknya sementara  Tergugat  bekerja  sebagai  tukang  servis  yang  penghasilannya tidak  tetap  setiap  bulan  namun  tidak  mempunyai  tanggungan  lagi  selain istrinya, sedang istri barunya tersebut juga mempunyai pekerjaan menjual di pasar, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai peluang yang sama untuk  diberi  kuasa  asuh  (hak hadhanah )  terhadap  anak-anak  mereka  dari segi kemampuan memenuhi kebutuhan fisik dan materi.
Menimbang,  bahwa  dari  segi  kedekatan  emosional  antara  Penggugat  dan Tergugat dengan kedua anak mereka juga masing-masing mempunyai porsi yang sama kuat disatu sisi Penggugat sebagai ibu dan tinggal bersama anak- anak mereka namun bekerja seharian penuh dari pagi sampai sore bahkan malam hari, sehingga pengasuhan anak diserahkan kepada paman, bibi dan orang tua Penggugat, sementara Tergugat dapat menjaga dan memberikan perhatian  setiap  saat  karena  bekerja  di  rumah  namun  dalam  kurun  waktu selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang serta tidak dapat menemui kedua anaknya karena dihalangi  dan  tidak  diberi  akses,  akan  tetapi  ketika  Penggugat  masih bersama  dengan  Tergugat,  maka  Tergugat  yang  lebih  banyak  mengurus anak-anak tersebut sehingga ketika itu Tergugat juga dekat bersama anak- anaknya.
Menimbang,  bahwa  dari  segi  kelayakan  tempat  tinggal,  baik  Penggugat maupun Tergugat juga belum mempunyai kemampuan yang memadai untuk
Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
memberikan  tempat  tinggal  yang  layak  dan  nyaman  bagi  kedua  anaknya karena Penggugat tinggal di rumah orang tuanya bersama keluarga lainnya sedang Tergugat hanya bersama istri tetapi tinggal di rumah kontrakan yang sederhana,  sehingga  dimanapun  kedua  anak  Penggugat  dan  Tergugat berdiam bersama Penggugat atau Tergugat tetap mempunyai dampak positif dan negatif dalam pertumbuhan dan perkembangan kedua anak tersebut.
Menimbang,  bahwa  dari  analisis  fakta  tersebut  yang  dikaitkan  dengan aturan  normatif  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  sebagai  usaha  untuk melakukan  perlindungan  demi  kemaslahatan  anak-anak  Penggugat  dan Tergugat maka majelis hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat dan  Tergugat  mempunyai  kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  biaya hidup dan menjamin       kelangsungan pendidikan serta kesehatan kedua anak Penggugat dan Tergugat di mana Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana putusan Pengadilan Agama Parepare tidak terbukti telah melalaikan  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya  sebagai  orang  tua  sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Tergugat juga tidak melanggar ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena selama terjadi perceraian Tergugat belum  pernah  diberi  kesempatan  untuk  menjalankan  haknya  sebagai pemegang  hak hadhanah atas  kedua  anaknya,  sehingga  majelis  hakim berpendapat  bahwa  kuasa  asuh  atau  hak hadhanah yang  telah  ditetapkan jatuh pada Tergugat (Putusan PA Parepare) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak beralasan untuk dicabut untuk dialihkan kepada pihak lain, Hanya  saja  Penggugat  sebagai  orang  tua  yang  tidak  memegang  hak hadhanah dapat diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk mengasuh dan memelihara serta menjaga ataupun mendidik anak-anak mereka.
Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  hak  asuh  terhadap  anak  Pertama bernama Yuda Septian Eka Pratama bin Andi Dwi Sarwanto sekarang sudah
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
berusia  kurang  lebih  10  tahun,  berjenis  kelamin  laki-laki  dapat menyesuaikan diri dengan Tergugat  sebagai  ayahnya disamping itu untuk memberikan  hak  anak  pertama  (Yudha)  untuk  ikut  beribadah  bersama Tergugat  sebagai  muslim  yang  diperoleh  lagi  ketika  bersama  dengan Penggugat maka majelis hakim berpendapat bahwa anak pertama tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut seperti keadaan semula, kemudian Tergugat juga berhak atas hak asuh pada anak kedua yang bernama Adania Najma Orlin Binti Andi Dwi Sarwanto umur 4 tahun 3 bulan berjenis kelamin perempuan dan masih kecil namun akan merepotkan Tergugat jika harus menjaga dan mengasuh 2 orang anak dalam waktu yang bersamaan sambil bekerja di rumah sebagai servis eleketronik.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  terhadap  anak  kedua  bernama  Adania Najma Orlin Binti Andi Dwi Sarwanto, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan kedekatan Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat tidak akan mampu  memperhatikan  dan  mengurus  secara  baik  bila  keduanya  tetap ditangan  Tergugat  maka  majelis  hakim  berpendapat  hak  asuh  atas  anak kedua  tersebut  dialihkan  kepada  Penggugat  untuk  memberikan  hak Penggugat  sebagai  ibu  dari  anak  tersebut,  dan  mengenai  hak hadhanah Penggugat terhadap anak pertama (Yuda Septian Eka Pratama bin Andi Dwi Sarwanto)  tidak  perlu  dialihkan  kepada  Penggugat  mengingat  Penggugat harus  bekerja  dari  pagi  sampai  sore  sehingga  tidak  memungkinkan  untuk memberikan perhatian dan kasih sayang sepanjang hari bagi kedua anaknya secara  maksimal.  Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  76  G Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  sebagai  perubahan  dari  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  menegaskan  bahwa  setiap  orang  dilarang untuk  menghalangi  anak  untuk  melaksanakan  ajaran  agamanya,  sehingga Penggugat sebagai orang tua tetap memberikan hak kepada anak kedua yang berada dalam pengasuhannya untuk beribadah sesuai  dengan  agama yang dianut anak tersebut.
Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan aturan normatif yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu :
- Pada Pasal 1 angka 10 bahwa Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk  mengasuh,  mendidik,  memelihara,  membina,  melindungi  dan menumbuh  kembangkan  anak  sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya dan sesuai dengan bakat serta minatnya;
- Pasal  6  bahwa  Setiap  anak  berhak  untuk  beribadah  menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali;
Menimbang, bahwa meskipun keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat harus dipisahkan dalam hal kuasa asuh hak hadhanah anak pertama berada di tangan Tergugat sedang anak kedua berada di tangan Penggugat namun tidak berarti memisahkan hubungan kedua anak tersebut dengan saudaranya dan orang tuanya yaitu Penggugat dengan Tergugat sebagai mana ketentuan Pasal  14  angka  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  yang  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa jika terjadi pemisahan antara orang tua dan anaknya maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, dan  memperoleh  hak-hak  lainnya  seperti  pemeliharaan  pendidikan  dan perlindungan  serta  pembiayaan  hidup  dari  kedua  orang  tuanya  serta hubungan antara kedua anak tersebut.
Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh hadhanah terhadap kedua anak Penggugat  dan  Tergugat  mengalami  perubahan  yakni  anak  kedua  yaitu Adania Najma Orlin dialihkan kepada Penggugat maka penetapan hak asuh anak hadhanah terhadap  kedua  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yang tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor  165/Pdt.G/2020/PAPare  dinyatakan  tidak  mepunyai  kekuatan hukum mengikat.
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di atas  maka  gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan  untuk  sebahagian  yaitu memberikan hak asuh hadhanah terhadap anak kedua yang bernama Adania Najma  Orlin  Binti  Andi  Dwi  Sarwanto  kepada  Penggugat  dan  menolak untuk  selebihnya  yaitu  dengan  memberikan  hak  asuh hadhanah terhadap anak  pertama  yang  bernama  Yuda  Septian  Eka  Pratama  Bin  Andi  Dwi Sarwanto tetap berada pada Tergugat
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,  biaya  perkara  dibebankan  kepada  Penggugat.  Memperhatikan pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.
Walaupun  pada  mulanya  tergugat  (ayah)  mendapatkan  hak  sepenuhnya untuk  memelihara  kedua  anaknya  yang  diputuskan  pada  persidangan perkara cerai  talak dengan nomor putusan 165/Pdt.G/2020/PA.Pare  yang dikabulkan  secara verstek oleh  majelis  hakim,  namun  di  Pengugat  (ibu) tidak  terima  dengan  putusan  hakim  tersebut  sehingga  Penggugat mengajukan gugatan kembali terkait hak pemeliharaan anak untuk diberikan kepada  penggugat  sepenuhnya.  Melihat  dari  pertimbangan  dan  putusan hakim  dalam  memutuskan  perkara  terkait  hak  pemeliharan  anak  akibat perceraian di atas hakim tidak sepenuhnya mengabulkan gugatan penggugat (ibu)  untuk  menguasai  hak  pemeliharaan  atas  kedua  anaknya  akan  tetapi hanya  anak  kedua  berumur  4  tahun  1  bulan  yang  diberikan  kepada penggugat untuk dipelihara, dan anak pertama berumur 9 tahun 4 bulan hak pemeliharaannya jatuh kepada ayah. Karena menurut hakim Penggugat dan Tergugat sama-sama dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dan menjamin kelangsungan pendidikan serta kesehatan kedua anak.
Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
2. Penerapan Hukum Terhadap Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian
Penerapan hukum terhadap pemeliharaan anak akibat perceraian ialah suatu perbuatan  yang  dilakukan  unuk  mencapai  tujuan  tertentu  dan  untuk kepentingan  yang  diinginkan  seperti  mendapatkan,  merawat,  mendidik seseorang  anak  yang  belum  mumayyiz  atau  kehilangan  kecerdasannya, karena mereka belum mampu untuk memenuhi keperluannya sendiri.
Hadhanah atau  pemeliharaan  anak  merupakan  suatu  kewajiban  yang diberikan  kepada  kedua  orang  tua  baik  ketika  mereka  masih  dalam  suatu ikatan perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana yang tertuang pada KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pada penerapannya dikatakan bahwa ibulah yang lebih berhak di  dalam  mendapatkan  hak  untuk  memelihara  anaknya  yang  belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun.
Pada  penerapannya  ada  beberapa  dasar  hukum  yang  menjadi  pegangan hakim  dalam  mempertimbangkan  keputusan  pemberian  hak  pemeliharaan anak akibat perceraian yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, yakni:
1. Pasal 1 angka (10), Pasal 6, Pasal 14 angka (2), Pasal 26, dan Pasal 76 G  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang  telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 16
Dalam  penerapan  Pasal  156  huruf  (c)  KHI  dalam  Putusan  Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare,  adalah  bentuk  pengecualian,  karena  hadhanah salah satu anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah. Hal ini disebabkan penggugat  (ibu)  sebelum  menikah  beragama  Kristen  Katolik  lalu  masuk
16 Republik Indonesia , Kompilasi Hukum Islam , bab XVII, pasal 156 huruf (c)
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
Islam  pada  saat  menikah  dengan  Tergugat  (ayah)  namun  sekarang penggugat (ibu) sudah ke gereja kembali.
Selain  aturan-aturan  di  atas  hukum  Islam  juga  menjadi  pegangan  penting bagi hakim di Pengadilan Agama  dalam menimbang dan memutuskan suatu perkara,  yakni  terdapat  dalam  hadits  yang  menjelaskan  mengenai  hak pemeliharaan anak akibat perceraian  :
ِاللِدْبَع ْنَع
ليِدَثَو ٌءاَوَح ُهَل ْيِرْجِحَو ٌءآَعِو ُهَل ِْنِْطَب َنَكاَذَه ِاللْوُسَرَيَ :ْتَلاَق ًةَأَرْما َّنَأ َرَمُع ِنْبا ىقهيبلاو دواد وباو دحما هاور( ىَحِكْنَ ت َْلَاَم ُّقَحَأ  ِتْنَأ :َلاَقَ ف  ِِنِِم ُّقَحَا ُهَّنَا ُهْوُ بَأ َمَعَزَ ف ,ٌءَقَس ُهَل مكالحاو )هححصو
Dari  Abdullah  bin  Umar  bahwasanya  seorang  wanita  berkata:  Ya Rasulullah,  bahwasanya  anakku  ini  perutkulah  yang  mengandungnya, asuhankulah  yang  mengawasinya  dan  air  susukulah  minumannya. Bapaknya  hendak  mengambilnya  dariku.  Maka  berkatalah  Rasulullah: engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum nikah (dengan laki-laki  yang  lain).  (HR.  Ahmad,  Abu  Dawud,  Al-  Baihaqi,  dan  Al- Hakim) 17
Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Dra. Hartini Ahada, M.H. selaku
Hakim Pengadilan Agama Parepare menurutnya, dalam
mempertimbangkan  dan  memutuskan  kepada  siapa  diberikan  hak  untuk melakukan  pemeliharaan  terhadap  anak  akibat  perceraian  dilihat  dari kepribadian kedua orang tua anak, jika pada kenyataanya anak itu cenderung dekat  hubunganya  dengan  ayahnya  kemudian  ayah  dari  anak  mampu menjamin  pendidikan,  kesehatan,  serta  memberikan  anak  keluasan  dalam menjalankan agamanya maka tidak menutup kemungkinan ayah juga berhak mendapatkan  hak  pemeliharaan  terhadap  anak  yang  belum mumayyiz walaupun dalam KHI mengatur bahwasanya anak yang belum mumayyiz itu lebih berhak dipelihara oleh Ibunya. Hal-hal tersebut dapat ditemukan oleh hakim melalui fakta-fakta yang terjadi selama persidangan berlangsung. 18
17 Abd.  Rahman  Ghazaly, Fiqih  Munakahat (Cet ke-2;  Jakarta:  Kencana,  2006),  h. 177- 178.
18 Hartini Ahada (56 tahun),  Hakim Pengadilan Agama Parepare Kelas I B, Wawancara, Parepare, 2 Februari 2023.
Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
Selain itu Ibu Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., selaku hakim Pengadilan Agama Parepare  memberikan  penjelasanya  dalam  wawancara  yang  dilakukan peneliti,  bahwa  Ibu  itu  lebih  berhak  untuk  memelihara  anak  yang  belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, karena anak pada usia itu masih membutuhkan  kasih  sayang  dan  perhatian  lebih  besar  kepada  Ibunya. Namun hal lain juga harus di perhatikan yakni agama dari seorang Ibu yang pada  saat  melakukan  perkawinan  Islam  namun  saat  bercerai  dia  pindah agama  atau  murtad,  hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  76  G  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  yang  menerangkan bahwa  Setiap Orang dilarang menghalang-halangi  Anak untuk  menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan  bahasanya  sendiri  tanpa  mengabaikan  akses  pembangunan masyarakat  dan  budaya.  Jadi  apabila  Ibu  murtad  sedangkan  ajaran  yang dianut  oleh  anak  itu  berbeda  maka  ayah  dalam  hal  ini  dapat  menjadi pemegang hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz tersebut. 19
Perkara  hak  pemeliharaan  anak  akibat  perceraian  merupakan  hak  untuk mengasuh,  memelihara,  dan  membesarkan  anak  sesuai  dengan  apa  yang pengadilan telah putuskan dalam persidangan dalam hal ini pengajuan bisa dilakukan oleh ibu  atau bapaknya. Karena yang  menjadi  lokasi penelitian adalah  Peradilan  Agama  maka  aturan  hukum  yang  menjadi  acuan  hakim dalam menjatuhkan putusan ialah KHI, Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal penjatuhan putusan di dalam persidangan mengenai hak pemeliharaan anak yang harus kita  lihat  adalah  masa  depan  dan  kepentingan  anak,  walaupun  pada aturannya  anak  yang  belum mumayyiz itu  lebih  berhak  dipelihara  oleh ibunnya,  namun  melihat  kondisi  pribadi  dari  ibunya  yang  lalai  dalam melakukan  tugasnya  untuk  memelihara  anaknya  maka  hak  ini  dapat dipindah tangankan kepada bapaknya. Pada intinya tujuan dari menentukan
19 Hasmah,  Hakim  Pengadilan  Agama  Parepare  Kelas  I  B, Wawancara ,  Parepare,  2 Februari 2023
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
kepada  siapa  anak  itu  berhak  dipelihara  ialah  untuk  perlindungan/ kepentingan anak.
Berkaitan  dengan  dengan  hak  pemeliharaan  anak,  kebijakan  dan  putusan dijatuhkan haruslah lebih mengedepankan kemaslahatan untuk melindungi anak  itu  sendiri.  Aspek  yang  dapat  dilihat  ketika  memutuskan  hak pemeliharaan  itu  diberikan  kepada  siapa  adalah  keadaan  orang  tua, kemampuan ekonomi, akhlak, dan lingkungan tempat anak itu akan tinggal. Dalam hal menilai pokok perkara dalam persidangan, terlebih dahulu kita harus  melihat  fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  proses  persidangan, sehingga dalam mengambil suatu kesimpulan dari proses sidang yang telah digelar Majelis Hakim melihat fakta dalam persidangan setelah itu melihat aturan hukum dan terakhir hakim lalu menjatuhkan keputusan.
Pada intinya pemeliharaan terhadap  anak terutama yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun  sangatlah membutuhkan perhatian dan kasih sayang  lebih  dari  kedua  orang  tuanya  dalam  mendampingi  pertumbuhan baik  secara fisik,  mental,  dan spiritualnya. Oleh kerenanya majelis hakim dalam  memutuskan  perkara  hak  pemeliharaan  anak  akan  melihat  dan mempertimbangkan  beberapa  aspek  demi  kepentingan  dan  kemaslahatan anak. Hal ini juga telah diatur di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur:
(1)  Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2)  Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat  berdiri  sendiri,  kewajiban  mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Jadi  menurut  pandangan  penulis,  hak  pemeliharaan  anak  akan  diberikan kepada orang tua melihat dari aspek kemampuan dalam menjaga, merawat, memberikan  perhatian  dan  kasih  sayang  serta  ayah  maupun  ibu  mampu menjadi  contoh  yang  baik  buat  anaknya.  Walaupun  pada  aturannya  anak
Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun lebih berhak dipelihara oleh ibunya. Tetapi memandang dari sisi bahwa jika ibu yang tidak mampu menjalankan  tugasnya  dalam  merawat,  menjaga,  melindungi,  menjadi contoh yang baik, dan tidak mampu memberikan ruang kepada anak untuk menjalankan  agamanya  maka  hak  pemeliharaan  itu  bisa  saja  dipindah tangankan kepada ayahnya demi kepentingan untuk anak.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  uraian  yang  telah  dikemukakan  dari  beberapa  bab skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Pada  pertimbangan  hukum  hakim  dalam  memutus  perkara  tekait  hak pemeliharaan anak akibat perceraian berdasarkan data yang ditemukan oleh  penulis  bahwa  dari  pertimbangan  dan  putusan  hakim  tidak sepenuhnya  mengabulkan  gugatan  penggugat  (ibu)  untuk  menguasai hak  pemeliharaan  atas  kedua  anaknya  akan  tetapi  hanya  anak  kedua berumur  4  tahun  1  bulan  yang  diberikan  kepada  penggugat  untuk dipelihara,  dan  anak  pertama  berumur  9  tahun  4  bulan  hak pemeliharaannya jatuh kepada ayah. Karena menurut hakim Penggugat dan  Tergugat  sama-sama  dalam  kemampuan  untuk  memenuhi kebutuhan  biaya  hidup  dan  menjamin  kelangsungan  pendidikan  serta kesehatan kedua anak.
2) Pada  penerapan  aturan  hukum  Kompilasi  Hukum  Islam,  Undang- Undang  tentang  perlindungan  anak,  serta  hadits  sebagai  pedoman aturan  yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim di Peradilan Agama mengacu kepada kronologis perkara, fakta hukum yang terjadi dan bukti yang muncul dalam proses persidangan, sehingga peraturan hukum  yang  seharusnya  diterapkan  pada  perkara  tersebut  bahwa  ibu lebih  diutamakan  dalam  mendapatkan  hak  untuk  memelihara  kedua anaknya  yang  belum mumayyiz atau  belum  berumur  12  tahun  akan
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
tetapi peraturan yang ada tidak serta merta dijatuhkan putusannya oleh hakim  melainkan  melihat  aspek-aspek  lain  seperti,  akhlak/moral, agama, tempat tinggal, dan kesehatan. Sebagaimana dalam penerapan Pasal 156 KHI dalam Putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare, adalah bentuk  pengecualian,  karena hadhanah salah  satu  anak  yang  belum mumayyiz jatuh  kepada  ayah.  Hal  ini  disebabkan  penggugat  (ibu) sebelum menikah beragama Kristen Katolik lalu masuk Islam pada saat menikah  dengan  Tergugat  (ayah)  namun  sekarang  penggugat  (ibu) sudah ke gereja kembali. Pertimbangan tersebut pada penerapannya di dalam  persidangan  dilakukan  hakim  demi  kepentingan  dan kemaslahatan anak.

## 2. Saran
1) Diharapkan  kepada  setiap  aparat  penegak  hukum  khususnya  hakim untuk memberikan pertimbangan adil dan bijaksana pada setiap perkara yang ditanganinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang dan Peratuaran Perundang-Undangan terkait, apalagi persoalan hak pemeliharaan anak hal ini harus dipertimbangkan dengan baik ini demi kemaslahatan anak dan juga tidak merugikan antara bapak dan ibunya.
2) Hendaknya  pada  penerapannya  setiap  penegak  hukum  untuk mengakkan  dan  menerapkan  setiap  ketentuan-ketentuan  yang  telah diatur  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  terkait  sesuai  dengan kualifikasinya agar para pencari keadilan mendapatkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
Kelas I B Parepare Tahun 2021-2022
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
Daftar Pustaka

## Buku
Ghazaly, Abd. Rahman. Fiqih Munakahat (Cet ke-2; Jakarta: Kencana, 2006).
MK,  M.  Anshary  “ Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  Masalah-masalah  Krusial ” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

## Jurnal
Andriani, Dewi Sri, dkk. “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca  Perceraian  Dalam  Perspektif  Hakim  Pengadilan  Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor
22/Pdt.G/2021/PA.Sgm).” Qadauna 3, no. 1 (Desember 2021).
Anhusadar,  H  Herman  dan  Laode,  “Pendidikan  Islam  Suku  Bajo  :  Penelitian Lapangan pada Suku Bajo”, Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 6, no. 4 (Januari 2022).
Faulia,  Iffah  Annisa,  dkk.  “Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penetapan  Permohonan Dispensasi  Kawin  Sebagai  Upaya  Menutup  Malu  Akibat  Hamil  di  Luar Nikah  (Studi  Putusan  Pengadilan  Agama  Kelas  1  B  Sengkang  Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.).” Qadauna 4, no. 1 (Desember 2022).
Fadhlullah, Muh. Izzad Dien dan Asni. “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah Pada  Perkara  Cerai  Talak  Dalam  Putusan  Verstek  (Studi  di  Pengadilan Agama Makassar).” Qadauna 2, no. 2 (April 2021).
Islami,  Irfan  dan  Aini  Sahara.  “Legalitas  Penguasaan  Hak  Asuh  Anak  di  bawah Umur  (Hadhanah)  Kepada  Bapak  Pasca  Perceraian.” Al-Qadau 6,  no.  2 (Desember 2019).
Jusmiati,  dkk.  “Pandangan  Masyarakat  Kecamatan  Tondong  Tallasa  Kabupaten Pangkajene dan  Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan.” Qadauna 3, no. 1 (Desember 2021).
Muh. Muhajir, Abd Halim Talli, Kiljamilawati
Khaerani,  Nurul  dan  Supardin.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pertimbangan Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  Dalam  Penetapan  Besaran  Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan Nomor:39/Pdt.G/2019/PA.Mrs).” Shautuna 1, no. 3 (September 2020).
Munir,  Kurnia  dan  Zulfahmi.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pengaruh Perkawinan  Dengan  Pertimbanngan  Strata  Sosial  Pada  Masyarakat Sulawesi  Selatan  (Studi  Kasus  di  Kecematan  Soppeng  Riaja  Kabupaten Barru).” Qadauna 2, no. 3 (September 2021).
Nur,  A.  Muhmmad  dan  Abdi  Wijaya.  “Problematika  Mediasi  Dalam  Perkara Perceraian (Studi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Periode Januari-Desember 2018).” Shautuna 1, no. 2 (Mei 2020).
Rais,  Ismayanti,  dkk.  “Peranan  Wali  Hakim  Dalam  Perkawinan  (Studi  Kasus  di Kau  Kecamatan  Suli  Kabupaten  Luwu).” Qadauna 4,  no.  1  (Desember 2022).
Risandi  S,  Muh.  Risal  dan  Muhammad  Sabir  Maidin.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Jalanan  Akibat  Perceraian  Orang  Tua  di  Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam.” Shautuna 2, no. 1 (Januari 2021).
Subandi,  Akbar  dan  Darsul  Puyu.  “Pertimbangan  Maslahat-Muadarat  Terhadap Pengalihan  Pengasuhan  Anak  Oleh  Orang  Tua  di  Kabupaten  Pinrang.” Shautuna 1, no. 2 (Mei 2020).
Yudha,  Muhammad  Alif  dan  Andi  Safriani.  “Efektifitas  Pelaksanaan  Mediasi dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku PERMA No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan  Agama  Makassar  Kelas  1  A.” Qadauna 2,  no.  3  (September 2021).

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia  , Instruksi  Presiden  R.I.  Nomor  1  Tahun  1991  Kompilasi Hukum Islam .