## Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pancasila
Taufiq Yuli Purnama 1 , Mudji Rahardjo 2 , Sigit Sapto Nugroho 3 , Heru Kuswanto 4
1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133 Email : taufiqyp@unmer-madiun.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133 Email : mudjirahardjo@unmer-madiun.ac.id
3 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Jalan Serayu Nomor 79, Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun, 63133 Email : sigit.nugroho26@gmail.com
4 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 51, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, 60117
Email : heru.draaf@gmail.com
Abstract- In Indonesia, the state has a state basis, namely Pancasila, Pancasila is also a source of  law  and  basic  norms  for  organizing  government  administration.  Pancasila  can  also  be interpreted  as  the  ideals  of  the  Indonesian  nation.  In  realizing  regional  autonomy  in  the government  administration  system,  basic  norms  are  needed  to  achieve  it.  There  is  a  need  for harmony  between  Law  Number  23  of  2014  concerning  Regional  Government  and  the  1945 Constitution  as  mandated  by  Pancasila.  In  Indonesia,  the  highest  power  holder  is  the  central government, but the location of the Indonesian state is very wide and consists of large and small regions  so  that  in  carrying  out  its  authority,  the  central  government  is  obliged  to  provide  the competent  authority.  The  method  used  in  this  journal  is  normative  juridical.  To  manage  their respective regions is called decentralization or regional autonomy. The principle of the Unitary State  of  the  Republic  of  Indonesia  cannot  be  separated  from  the  principle  of  Regional Autonomy Article 18 of the 1945 Constitution, therefore Regional Autonomy is a subsystem of the  power  system  of  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia.  then  in  aggregate  it  will contribute  to  national  welfare.  Meanwhile,  one  dimension  of  the  decentralization  policy  is improving  the  quality  of  public  services.  The  estuary  of  these  characteristics  is  realizing  the constitutional mandate, namely realizing general welfare and educating the nation's life.
Keywords: Government, Regional Autonomy, Pancasila

## A. PENDAHULUAN
Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia. Di dalam pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pancasila sebagai  norma  dasar  sebagai  pedoman  semua  penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  yang  di  atur dalam  Pancasila  sila  ke  empat  yang  berbunyi  “Kerakyatan  yang  di  pimpin  oleh  hikmat, kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan  perwakilan”  dimana  penyelenggaraan  pemerintah  daerah harus  memiliki  prinsip  Demokrasi.  Karena  negara  Indonesia  menganut  system  demokrasi musyawarah  mufakat  dalam  mengambil  keputusan.  Pada  dasarnya  Pancasila  sebagai  dasar Otonomi Daerah dengan cara menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan  dengan  cara  menjalankan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pemerintahan  sesuai dengan  isi pancasila tersebut.
Pancasila  adalah  lima  nilai  dasar  luhur  yang  ada  dan  berkembang  bersama  dengan  bangsa Indonesia sejak dahulu.Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa- peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada  masa  yang  akan  datang.  Hal  ini  berarti  bahwa  semua  aktivitas  manusia  pada  masa  lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan
masa yang sebelumnya. 1
Dasar  Negara  merupakan  alas  atau Fundamental  Norm yang  menjadi  pijakan  dan  mampu memberikan  kekuatan  kepada  berdirinya  sebuah  Negara.  Negara  Indonesia  dibangun  juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu  pancasila. Pancasila, dalam fungsinya sebagai dasar  Negara,  merupakan  sumber  kaidah  hukum  yang  mengatur  Negara  Republik  Indonesia, termasuk  di  dalamnya  seluruh  unsur-unsurnya  yakni  pemerintah,  wilayah,  dan  rakyat.  Pancasila dalam  kedudukannya  merupakan  dasar  pijakan  penyelenggaraan  Negara  dan  seluruh  kehidupan Negara  Republik  Indonesia. Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  telah  menempati  posisi  yang sentral  dalam  alam  kehidupan  kolektif  manusia  modern,  Negara  tidak  hanya  dipandang  lagi sebagai  sebuah  entity  yang  absolut,  dimana  semua  stakeholder  pendukung  adanya  Negara  harus tunduk  secara  mutlak terhadap  penguasa  Negara  tanpa reserve (terkecuali).  Otonomi  dipahami oleh  masyarakat  dan  elit  di  daerah  bukan  sebagai  wujud  tanggungjawab,  melainkan  dipahami sebagai  hak  semata. 2 Akibatnya,  diawal  reformasi  bergulir,  terjadinya  euphoria  otonomi  di daerah-daerah,  dimana  banyak  daerah  yang  mengusulkan  dilakukannya  pemekaran  dengan mengabaikan  atau  tanpa  memperhitungkan  aspek  tanggungjawab  dan  potensi  sumber  daya  alam sekaligus sumber daya manusia.
Secara  konseptual,  otonomi  merupakan  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan.Titik  berat  otonomi  di  bawah  rezim  hukum  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah  pada  peran  dan tanggungjawab  (kewajiban)  disamping  juga  secara  bersamaan  adanya  hak  dan  wewenang  yang dimiliki  oleh  daerah.  Hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah  merupakan suatu  yang  perlu  diperhatikan  dan  di  perbincangkan,  karena  masalah  tersebut  dalam  praktiknya sering  menimbulkan  perbedaan  baik  dari  segi  kewenangan  dan  juga  pengawasannya.  Pada umumnya  dapat  dikatakan,  bahwa  pengawasan  terhadap  segala  kegiatan  pemerintah  daerah termasuk Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan  Daerah,  merupakan  suatu  akibat  dari  adanya Negara  Kesatuan. Di dalam negara kesatuan tidak mengenal bagian yang lepas atau sejajar dengan negara seperti halnya dalam negara federasi  melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada  satu  negara  dan  tidak  ada  negara  di  dalam  negara.  Terlebih  lagi  dalam  sebuah  Negara Kesatuan di mana Pemerintah Pusat selalu memegang kendali berbagai kebijakan Pemerintahan.

## A.Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  terdapat  di  latar  belakang  pada  masalah  diatas,  penulis  ingin merumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah Otonomi Daerah dalam perspektif pancasila ? B.Tujuan Penelitian
Tujuan  yang  ingin  dicapai  penulis  dalam  penilitian  ini  adalah  mengetahui  Otonomi Daerah dalam perspektif Pancasila.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam  hukum  positif,  sebagai  konsekuensi  pemilihan  topik  permasalahan  hukum. 3 Metode peneliyian  merupakan  prosedur  penelitian  logika  keilmuan  hukum,  maksudnya  suatu  prosedur pemecahan  masalah  yang  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  pengamatan  kepustakaan,  data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan, yang isinya penilitian tentang “memahami Pancasila berarti menunjuk konteks hitoris yang luas. Namun demikian  ia  tidak  saja  menghantarkannya  ke  belakang  tentang  sejarah  ide,  tetapi  lebih  jauh mengarah  kepada  apa  yang  harus  dilakukan  pada  masa  mendatang 4 dan  Pancasila  sebagai  dasar dalam  penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  dan  di  hubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 5
1 Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , PT.Raja Grafindo Persada  hlm 9.
2 Soetandyo Wignyo Soebroto, dkk ,2005. Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Institute for Local Development, Yayasan Tifa, Jakarta, Hlm. 137.
3 Soerjono  Soekanto. 2014. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Penerbit  Universitas  Indonesia, Jakarta, hlm 10
4 Otje Salman dan Anthon F.Susanto,2005 , Teori hukum ( mengingat,mengumpulkan dan membuka kembali) ,  Refika Aditama, Bandung,  hlm. 161
5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan  Otonomi Daerah sudah jelas bagaimana sila ke empat lah yang mendasari bagaimana Negara kita menganut prinsip Demokrasi. Pancasila sila ke  empat  yang  berbunyi  “Kerakyatan  yang  di  pimpin  oleh  hikmat,  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan perwakilan” adalah dasar untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah. pancasila sebagai  dasar  negara  mempunyai  sifat  imperatif  atau  memaksa, artinya  mengikat  dan  memaksa setiap  warga  negara  untuk  tunduk  kepada  pancasila  dan  bagi  siapa  saja  yang  melakukan pelanggaran  harus  ditindak  sesuai  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  serta  bagi  pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum.Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila memiliki sifat obyektif  subyektif.  Sifat  subyektif  maksudnya  pancasila  merupakan  hasil  perenungan  dan pemikiran  bangsa  Indonesia,  sedangkan  bersifat  obyektif  artinya  nilai  pancasila  sesuai  dengan kenyataan  dan  bersifat  universal  yang  diterima  oleh  bangsa-bangsa  beradab.  Oleh  karena memiliki nilai obyektif-universal dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia maka pancasila  selalu  dipertahankan  sebagai  dasar  negara.  Jadi  berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas maka  dapat  disimpulkan  bahwa  pancasila  sebagai  dasar  negara  memiliki  peranan  yang  sangat penting  dalam  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  sehingga  cita-cita  para  pendiri bangsa Indonesi dapat terwujud.
Bagi bangsa indonesia hakikat yang sesungguhnya dari pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua pengertian  tersebut sudah selayaknya kita pahami akan hakikatnya.Selain dari pengertian tersebut, pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti :
1) . Pancasila sebagai jiwa negara,
2) . Pancasila sebagai kepribadian bangsa,
3) . Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,dll.
Walaupun  begitu,  banyaknya  sebutan  untuk  pancasila  bukanlah  merupakan  suatu  kesalahan atau pelanggaran melainkan dapat di jadikan sebagai suatu kekayaan akan makna dari pancasila bagi  bangsa  indonesia.  Karena  hal  yang  terpenting  adalah  perbedaan  penyebutan  itu  tidak mengaburkan hakikat pancasila yang sesungguhnya yaitu sebagai dasar negara. Tetapi pengertian pancasila  tidak dapat  di  tafsirkan  oleh  sembarangan  orang  karena  akan  dapat  mengaturkan maknanya  dan  pada  akhirnya  merongrong  dasar  negara. Sebagai  dasar  Negara,  Pancasila merupakan  suatu  asas  kerokhanian  yang  meliputi  suasana  kebatinan  atau  cita-cita  hukum, sehingga  merupakan suatu sumber  nilai, norma serta  kaidah, baik  moral  maupun hukum negara, dan  menguasai  dasar  baik  yang  tertulis  atau  Undang-Undang  Dasar  maupun  yang  tidak tertulis atau  dalam  kedudukannya  sebagai  dasar  negara,  pancasila  mempunyai  kekuatan  mengingat secara  hukum.  Sebagai  sumber  dari  segala  hukum  atau  sumber  tertib  hukum  Indonesia  maka pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945.
Kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongritiskan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongritiskan  atau  dijabarkan  dari  UUD  1945 serta  hukum  positif  lainya,  kedudukan  pancasila sebagai dasar  negara  tersebut  dapat  dirincikan  sebagai  berikut:  Pancasila  sebagai  dasar  negara adalah  sumber  dari  segala  sumber  hukum  (sumber  tertib  hukum)  Indonesia.  Dengan  demikian pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijelmakan  lebih  lanjut  ke  dalam  empat  pokok  pikiran.  Meliputi  suasana  kebatinan (Geistlichenhintergrud) dari UUD 1945. 6
Mewujudkan  cita-cita  hukum  bagi  hukum  dasar  negara  (baik  hukum  yang  tertulis  maupun tidak  tertulis).  Mengandung  norma  yang  mengharuskan  undang-undang  dasar  mengandung  isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan  golongan  fungsional).  Memegang  teguh  cita-cita  moral  rakyat  yang  luhur.  Hal  ini  dapat dipahami  karena  semangat  adalah  penting  bagi  pelaksanaan  dan  penyelenggara  negara,  karena masyarakat  dan  negara  indonesia  senantiasa  tumbuh  dan  berkembang  seiring  dengan
6 Jimly Asshiddiqie,2009 Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , PT.Raja Grafindo Persada, hlm.9
perkembangan zaman dan dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerohanian negara.
Dasar  formal  kedudukan  pancasila  dasar  Negara  Republik  Indonesia  tersimpul  dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi sebagai berikut:” maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan  indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia  yang  terbentuk dalam  suatu  susunan  negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat,  yang  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  seluruh  rakyat  indonesia”.  Pengertian  kata”  Dengan Berdasarkan Kepada” Hal ini secara yuridis memiliki makna sebagai dasar negara.
Selain itu dalam Konstitusi juga di jelaskan pada pasal 18 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Hubungan wewenang antara pemerintahan  pusat dengan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan  kabupaten dan kota, diatur dengan undang-  undang dengan memperhatikan kekhususan dan  keragaman daerah”. Pasal 18A sebagai landasan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang tersebut ada 3  Asas  yaitu Asas-Asas  Pemerintah  Daerah  Dalam  melaksanakan  pemerintahan  daerah  dikenal dengan tiga prosedur atau asas  penting  yaitu  asas  desentralisasi,  asas  dekonsentrasi,  dan  asas pembantuan.:
a. Asas Desentralisasi
Urusan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya  menjadi  wewenang dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya dalam  hal  ini  prakarsa  sepenuhnya  diserahkan  kepada  daerah,  baik  menyangkut  penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Daerah itu sendiri,  yaitu terutama Dinas dinas daerah.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  1  Angka  8, desentralisasi  adalah penyerahan  urusan  pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom  berdasarkan asas otonomi. 7
b. Asas Dekonsentrasi
Penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi.Urusan urusan  yang dilimpahkan oleh  pemerintah  kepada pejabat pejabatnya di daerah  menurut  asas  dekonsentrasi  ini  tetap  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah Pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsur pelaksanaannya adalah terutama instansi instansi Vertikal, dikordinasikan oleh Kepala Daerah dalam  kedudukannya  selaku  Perangkat  Pemerintah  Pusat,  tetapi  kebijaksanaan  terhadap pelaksanaan  urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat. 8
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  Pasal  1  angka  9, dekonsentrasi  adalah pelimpahan  sebagian  urusan  pemerintah  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat  kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada  Gubernur  dan  Bupati/Walikota  sebagai  penanggung  jawab  urusan  pemerintahan umum. 9
c. Asas Tugas Pembantuan
Pemerintah  Pusat  untuk  menyelenggarakan  seluruh  pemerintahan  di  daerah  yang  masih menjadi  wewenang  dan  tanggung  jawabnya  itu  atas  dasar  dekonsentrasi  dirasa  sangat  berat, mengingat  terbatasnya  kemampuan  Perangkat  Pemerintah  Pusat  di  Daerah.  Dan  ditinjau  dari segi  dayaguna  dan  hasil  guna  adalah  kurang  dapat  dipertanggungjawabkan  apabila  semua
7 Lihat Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
8 C.S.T.Kansil & Christine.Kansil,2008. Hukum Tata Negara RI , Rinekacipta, Jakarta hlm.86
9 Lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
urusan  Pemerintah  Pusat  di  Daerah  harus  dilaksanakan  sendiri  oleh  perangkatnya  di  daerah karena  hal  itu  akan  memerlukan  tenaga  dan  biaya  yang  sangat  besar  jumlahnya.  Lagi  pula, mengingat sifatnya, berbagai urusan sulit untuk dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut  maka diprelukanlah Asas Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan yang diserahakan oleh pemerintah pusat  atau  pemerintah  daerah  atasan  merupakan  tugas  yang  bersifat  membantu.  Namun demikian tidak dalam konteks hubungan atasan bawahan, tetapi dalam penyelenggaraan tugas pembantuan ini daerah tidak mempunyai hak untuk menolak.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  1  Angka  11  ,Asas  Pembantuan adalah  Tugas  Pembantuan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah  otonom  untuk  melaksanakan sebagian  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat  atau  dari Pemerintah  Daerah  provinsi  kepada  Daerah  kabupaten/kota  untuk  melaksanakan  sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.penugasan. 10
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  secara substansial memiliki semangat baru yang berorientasi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran  serta  masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  Sistem Negara.
Kesatuan  Republik  Indonesia.  Jika  dilihat dari  semangat  Undang-Undang  Otonomi  Daerah tersebut maka tujuan Otonomi Daerah digariskan sebagai berikut.
1) Memercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan memerhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan, keadilan,  dan  ciri  khas  suatu  daerah  dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2) Untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  perlu ditingkatkandengan lebih memerhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan daerah,  dan  antardaerah,  serta  peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dalam  kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 11
Dalam  konteks  itu,  kebijakan  sosial  di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan hasil  yang lebih  baik.  Berbagai  masalah  yang  muncul  perlu  penanganan  secara  komprehensif  dan berkelanjutan,  agar  tidak  memperburuk  kondisi  sosial  di  masyarakat  yang  dikahawatirkan memicu  terjadinya disintegrasi sosial. Hal ini secara potensial  memengaruhi  pertumbuhan  dan pembangunan  ekonomi,  dan  pada  akhirnya  akan  menjadi  beban  sosial  masyarakat  dan pemerintah yang membutuhkan biaya pembangunan yang lebih besar.
Indonesia  yang  telah  memasuki  era  otonomi  daerah  dan  era  desentralisasi  fiskal,  artinya dengan  adanya  otonomi  daerah dan  desentralisasi  fiskal  membuat  daerah  mempunyai  sumber keuangan baru, di mana sumber keuangan tersebut berasal dari daerah yang dituangkan dalam wujud  APBD, sehingga ketergantungan daerah  kepada Pemerintah Pusat dapat  diminimalisir. Keberadaananggarandaerah tersebut  diharapkan  mampu  memercepat  pembangunan  daerah  di berbagai  aspek terutama  dalam  meningkatkan  taraf  ekonomi  dan  sosial  masyarakat,  tujuannya adalah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata.
Menyikapi  perkembangan   ketatanegaraan  dan  tuntutan   penyelenggaran  pemerintahan  daerah, maka  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  dihadirkan  untuk  memercepat  pencapaian kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta masyarakat serta  meningkatkan efisiensi dan  efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10 Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
11 I Gede Pantja A,Suprin Na’a,2009. Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara , Refika Aditama, Januari, hlm.1.
Dalam kaitan dengan urusan pemerintahan, diatur lebih rinci mengenai urusan absolut, urusan konkuren  dan  urusan  pemerintahan  umum.  Urusan   pemerintahan  absolut  adalah  urusan pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  Pemerintah Pusat,  sedangkan  urusan pemerintahan  konkuren  adalah  urusan  pemerintahan  yang  diselenggarakan  bersama  antara Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota. Urusan  pemerintahan  konkuren  inilah  yang  diserahkan  kepada  Daerah  untuk  menjadi  dasar pelaksanaan otonomi daerah.
Menyangkut  urusan  pemerintahan   konkuren,  dalam      Undang-Undang   Nomor  23  Tahun 2014  disebutkan  bahwa  kewenangan  Daerah  dibagi  menjadi  dua  yaitu  urusan  pemerintahan wajib dan  urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib itu sendiri masih di bagi ke dalam dua kelompok yakni urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan  urusan  pemerintahan  wajib  yang  tidak  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar.  Secara  rinci urusan konkuren berkategori wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari : 1) urusan bidang pendidikan;
2) urusan bidang kesehatan;
3) urusanbidang pekerjaan umum dan penataan  ruang;
4) urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5) urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6) urusan  bidang sosial.
Pelaksanaan  urusan  wajib  berkaitan dengan  pelayanan  dasar  tersebut   dilaksanakan  dengan berpedoman  pada  SPM  (Standar  Pelayanan  Minimum).  Urusan  wajib  dalam  kategori pelayanan dasar  ini  dapat      dikatakan      sebagai  “ core      business ”  (perhatian        utama)  bagi pemerintah  daerah,  khususnya dalam konteks alokasi P3D (Peralatan, Pembiayaan, Personel dan Data) agar SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat dipenuhi sesuai target waktu yang ditetapkan.
Sebagai  sebuah  kebijakan  yang  memiliki  makna  penting  dalam  konteks hubungan pemerintah nasional,  pemerintah  daerahdemikianpularakyatIndonesia,revisi  atau  pun  redesain  kebijakan pemerintahan daerah  membutuhkan  pertimbangan  yang  holistik  dan  komprehensif.  Untuk itulah,  ketika  reposisi  otonomi  daerah  maka  dirasa  wajar  jika  memerhatikan  faktor kesejahteraan rakyat.
Tujuan  filosofis  dari      otonomi  daerah  adalah  memacu  kesejahteraan  di tingkat  lokal (daerah)  yang  kemudian  secara agregat akan  menyumbang  pada  kesejahteraan  nasional. Sementara  itu  salah  satu  dimensi  dari  kebijakan  desentralisasi  adalah  peningkatan  kualitas pelayanan  public.  Muara  dari  kualitas  tersebut  adalah  mewujudkan  amanat  konstitusi  yaitu mewujudkan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  O tonomi  Daerah merupakan  suatu  kesempatan  bagi  daerah  untuk  mengaktualisasikan  dan  mengoptimalkan potensi yang ada di daerah. Dengan segala kewenangan yang ada pada daerah yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, daerah harus bisa menjalankan dan melaksanakan kewenangan tersebut  secara  optimal  dengan  segala  kekurangan  dan  kelebihan  yang  dimiliki  oleh  masing- masing daerah.
Di  era  otonomi  daerah  kesempatan  dan  kemungkinan  bagi  pengusaha  daerah  untuk mendapatkan  manfaat  dari  perkembangan  pasar  dunia,  banyak  dipengaruhi  oleh  kebijakan Pemerintahan  Daerah  dalam  merespon  desentralisasi  fiskal.  Terhadap  respon  dimaksud  perlu dikenali  hingga  sejauh  mana  desentralisasi  fiskal  mengakibatkan  perubahan  biaya  transaksi dalam perekonomian daerah dan kemampuan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.
Salah satu  faktor lain  yang sangat penting dalam terciptanya sistem Pemerintahan Daerah yang ideal adalah Sumber Daya Manusia atau aparatur pelaksana dan pengawas dalam sistem Pemerintahan Daerah tersebut. meskipun peraturan dibuat sebaik mungkin untuk menciptakan sistem  Pemerintahan  Daerah  yang  ideal,  bila  aparatur  yang  melaksanakan  dan  mengawasi
jalannya  pemerintahan  daerah  tersebut  tidak  memiliki  integritas,  maka  yang  terjadi  adalah terciptanya sistem pemerintahan yang kental akan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). 12

## IV. KESIMPULAN
Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah sudah jelas bagaimana sila ke empat lah yang mendasari bagaimana Negara kita menganut prinsip Demokrasi. Pancasila sila  ke  empat  yang  berbunyi  “Kerakyatan  yang  di  pimpin  oleh  hikmat,  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan  perwakilan”  adalah  dasar  untuk  penyelenggaraan  Otonomi  Daerah.  Pancasila juga  menjadi  norma  dasar  di  Undang-undang  Dasar  1945,  ddalam  hal  ini  di  dalam  Pasal  18  A Undang-undang  Dasar  1945  juga  menjadi  dasar  penyelenggaraan  pemerintahan  khususnya Otonomi  Daerah.  Selain  itu  pada  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  juga  menjadi  landasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Dalam  Undang-undang tersebut  ada  3  Asas  yaitu Asas-Asas  Pemerintah  Daerah  Dalam  melaksanakan  pemerintahan daerah  dikenal  dengan  tiga  prosedur  atau  asas  penting  yaitu  asas  desentralisasi,  asas dekonsentrasi,  dan  asas  pembantuan.  Selain  itu  dengan perkembangan   ketatanegaraan  dan tuntutan   penyelenggaran  pemerintahan  daerah,  maka  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tantang Pemerintahan Daerah dihadirkan untuk memercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat serta  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan   daerah.  Dalam  kaitan  dengan  urusan pemerintahan,  diatur  lebih  rinci  mengenai  urusan  absolut,  urusan  konkuren  dan  urusan pemerintahan  umum. Otonomi  Daerah  juga  memiliki tujuan  filosofis  dari      otonomi  daerah adalah  memacu  kesejahteraan  di tingkat  lokal  (daerah)  yang  kemudian  secara agregat akan menyumbang pada kesejahteraan nasional yang di amanatkan sebagai cita-cita bangsa. Sementara itu salah satu dimensi dari kebijakan desentralisasi adalah peningkatan kualitas pelayanan public. Muara  dari  kualitas  tersebut  adalah  mewujudkan  amanat  konstitusi  yaitu  mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
C.S.T.Kansil & Christine.Kansil,2008. Hukum Tata Negara RI , Rinekacipta, Jakarta,
I  Gede  Pantja  A,Suprin  Na’a,  2009 Memahami  Ilmu  Negara  dan  Teori  Negara ,  Refika Aditama, Januari
Jimly Asshiddiqie, 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , PT.Raja Grafindo Persada
Otje  Salman  dan  Anthon  F.Susanto,2005, Teori  hukum  (mengingat,mengumpulkan  dan membuka kembali) ,  Refika Aditama, Bandung,
Soerjono  Soekanto.  2014. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Penerbit  Universitas  Indonesia, Jakarta,
Soetandyo  Wignyo  Soebroto,  dkk  ,2005. Pasang  Surut  Otonomi  Daerah:  Sketsa  Perjalanan 100 Tahun, Institute for Local Development, Yayasan Tifa, Jakarta.

## B. Undang-undang
12 Di akses pada tanggal 26 September 2022 https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi- daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung
Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

## C. Website
https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi- provinsi-kepulauan-bangka-belitung