## Volume 9 Issue 1 (2024) Pages 387 - 402 Jurnal Mirai Management
ISSN : 2598-8301 (Online)
Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2011-2021
Eva Irwanti 1 , Bahar Sinring 2 , Abbas Selong 3 1 Mahasiswa Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia 2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia

## Abstrak
Clinics as public service institutions in the health sector require attention  such as service quality, facilities, and performance of health workers. To improve services to patients and other related environments, this research specifically aims to identify the influence of patient satisfaction in mediating the quality of services and facilities on the performance of Health Personnel (NAKES) at public clinics in the city of Serang. Human resources are one of the most crucial components of a service at a health clinic, so it is appropriate for health clinics to carry out a mechanism for maintaining human resources by paying attention to service quality and evaluating performance to  obtain quality health clinic services. This research used a quantitative method with structural equation modeling partial least squares (SEM-PLS) analysis with a sample of 120 patients and families of public clinic patients in Serang City. The research results prove that from the coefficient column, there is a significant positive influence between Service Quality and Job Satisfaction, there is a significant positive influence between Facilities and Job Satisfaction, and there is a significant positive influence between Job Satisfaction and Performance. There is a significant positive influence of Service Quality on Performance through the mediation of Job Satisfaction. There is a significant positive influence of Facilities on Performance through the mediation of Job Satisfaction.
Keywords : Clinics, public service, health sector, service quality, facilities, performance, health workers

## PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk menciptakan suatu perubahan kearah yang lebih baik dimasa depan. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah menciptakan tingkat pertumbuhan Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) yang setinggi-tingginya, akan tetapi diikuti dengan pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi lingkungan hidup dan penyegaran kehidupan budaya. Perubahan utama yang diharapkan berupa peningkatan kualitas pendidkan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur yang memadai disuatu negara maupun daerah, sehingga tujuan akhir dari pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup
manusia dapat tercapai. Tolak ukur pencapaian sebuah pembangunan dapat diamati atau diukur melalui dua indikator yang terdiri dari indikator ekonomi dan indikator sosial. Indikator ekonomi meliputi : laju pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi daerah dan distribusi pendapatan. Sedang indikator sosial mencakup : Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan (poverty rate) dan tingkat pengangguran (unemployment rate). Dana Otonomi Khusus (DOK) Kabupaten Teluk Bintuni selama kurun waktu 11 tahun cenderung mengalami peningkatan. Dana Otonomi Khusus (DOK) yang dialokasikan tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan manusia yang ditempuh melalui bidang pendidikan, 2 kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan Di sisi lain, anggaran tersebut juga dialokasikan bagi pengembangan infrastruktur. Keempat bidang ini tetapkan dalam regulasi otsus karena merupakan indikator dasar untuk mecapai kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua. Pada awalanya kesejahteraan penduduk diukur sesuai dengan indikator ekonomi berdasarkan konsep PDB/PDRB. Namun ternyata indikator tersebut tidak mampu menjelaskan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena yang diukur hanya tingkat pendapatan, sementara aspek modal manusia yang meliputi pendidikan dan kesehatan sebagai tolak ukur pembangunan tidak diperhitungkan.  Hal tersebut tentunya menimbulkan ketimpangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia, yang mana apabila perekonomian mengalami perkembangan yang pesat dan tidak diiringi dengan pembangunan modal manusia yang berkualitas maka akan menimbulkan dampak buruk seperti masalah kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas. Sesuai dengan perkembangan paradigma pembangunan, maka telah terjadi perubahan tolok ukur keberhasilan pembangunan dari pendekatan pertumbuhan ekonomi menjadi pendekatan pembangunan manusia. Hamzah, et al., (2012), orientasi yang ditekankan dalam pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih kepada manusia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.Untuk mengukur kinerja pembangunan manusia pada suatu negara atau daerah ialah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development of Index). Indikator indeks pembangunan manusia dihitung berdasarkan gabungan tiga dimensi, yaitu dimensi umur, dimensi manusia terdidik, dan dimensi standar hidup yang layak. Dimensi umur diukur dengan usia harapan hidup, dimensi manusia terdidik diukur dengan rata-rata lama 3 sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas serta dimensi standar hidup yang layak diukur dengan paritas daya beli dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (Badrudin, 2010). Oleh sebab itu, era otonomi daerah terlebih atas perhatian khusus yang diberikan kepada Tanah Papua melalui otonomi khusus memberikan peluang yang besar kepada pemerintah daerah di Kabupaten Teluk Bintuni dalam hal pembiayaan pembangunan manusia untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga dengan perhatian khusus ini diharapkan mampu mengatasi masalah ketertinggalan dan keterbelakangan Kabupaten Teluk Bintuni dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Indonesia, khususnya dalam hal pembangunan manusia (Saragih, 2003). Melalui UU 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang telah berakhir pada tahun 2021 yang kemudian mengalami perubahan kedua dan melahirkan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua atau lebih di kenal Otsus Jilid 2. Dana Otonomi Khusus merupakan salah satu sumber pendapatan daerah pada postur APBD.
Perlakuan khusus tersebut didasari atas pemikiran bahwa Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) adalah salah satu bagian dari Indonesia yang mempunyai ironi paling besar, memiliki kekayaan alam begitu melimpah di satu sisi, kemiskinan dan keterbelakangan yang nampak dengan mata telanjang di sisi lain. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dinilai oleh masyarakat Papua sebagai pembangunan yang tidak berhasil. Salah satu indikatornya adalah adanya gejolak disintegrasi di kawasan ini, dengan digerakkan oleh berbagai kelompok separatis. Indikator lain yang memperkuat penilaian tersebut adalah munculnya gerakan besar dari masyarakat Papua untuk menjadikan Papua sebagai kawasan dengan perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. 4 Bersama Aceh, Papua menjadi kawasan yang paling bergejolak setelah reformasi digulirkan pada tahun 1998 (Muallim, 2010).
Gambar 1.1 Perbandingan DOK dan IPM Kabupaten Teluk Bintuni
Sumber: BPS Kab. Teluk Bintuni, BPKAD Kab. Teluk Bintuni
Tabel 1. Perbandingan DOK dan IPM di Kabupaten Teluk Bintuni No Tahun IPM DOK 1 2011 57,87 77.283.493.618 2 2012 58,84 86.659.124.862 3 2013 59,73 95.596.331.579 4 2014 60,40 136.253.472.900 5 2015 61,09 123.581.978.000 6 2016 61,81 135.206.266.000 7 2017 62,39 136.916.182.810 8 2018 63,13 174.750.518.000 9 2019 64,00 183.431.447.000 10 2020 64,55 119.906.418.000 11 2021 64,65 78.478.715.000
Merujuk pada Grafik dan Tabel 1 DOK Kabupaten Teluk Bintuni Cenderung mengalami peningkatan, dimana penerimaan DOK mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 diakibatkan pademi Covid-19. DOK yang dialokasikan tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan manusia yang ditempuh melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, anggaran tersebut
2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 IPM DOK
juga dialokasikan bagi pengembangan infrastruktur dan Ketiga bidang ini tetapkan dalam regulasi otsus karena mrupakan indikator dasar untuk mecapai kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Pendidikan merupakan modal manusia yang paling utama dalam rangka mengakses seluruh aspek pembangunan. Efek positif dari kualitas pendidikan yang tinggi ialah meningkatkan produktivitas penduduk untuk menghasilkan barang dan jasa. Sesuai dengan UU No.21/2001 pendidikan merupakan bidang prioritas utama dengan pengalokasian dana sebesar 30% untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan  Seiring dengan perkembangan pembangunan, maka pertumbuhan IPM selama 11 tahun terakhir sangat kecil dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 0,6%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pembangunan pada daerah ini mengalami kemajuan tetapi walaupun berada pada kategori dengan status pembangunan manusia menengah ke bawah. Menyimak berbagai pandangan positif tentang manfaat desentralisasi, dapatlah dikatakan bahwa penjabaran dari pelaksanaan desentralisasi fiskal bisa membuat perekonomian suatu daerah lebih maju, yang diindikasikan dengan naiknya penerimaan daerah, pertumbuhan PDRB, peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Pada akhirnya, upaya untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, dan  mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas masyarakat yang direfleksikan melalui indeks pembangunan manusia dan penurunan tingkat pengangguran dalam perekonomian nasional dapat terealisir dengan lebih baik melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal (Vasquez dan Robert, 2001).
Salah satu faktor pendukung ketidaklancaran pembangunan ekonomi ialah belum optimalnya aspek pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Seperti Kabupaten Teluk Bintuni yang kaya akan SDA namun potensinya belum tergarap secara maksimal oleh masyarakatnya karena belum  efektifnya respek dalam peningkatan produktivitas kampung, belum optimalnya pengembangan komoditas daerah, belum terpadunya pembangunan industri dengan berbagai potensi alam dan budaya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan belum adanya konsep atau rencana aksi pengembangan ekonomi kerakyatan yang lebih komperhensif dan terintegrasi mulai dari tahap produksi sampai tahap pemasaran yang mengarah pada kesesuaian dan kebutuhan pasar. Sesuai dengan perkembangan ekonomi  modern yang disebut pembentukan modal insani yaitu, proses peningkatan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan seluruh penduduk negara yang bersangkutan. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang senantiasa diberdayakan akan saling berkesinambungan dalam peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi perlahan-lahan. Pengeluaran pemerintah dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan akan mampu meningkatkan produktivitas penduduk, daya saing daerah dan kualitas pembangunan merupakan salah satu kunci utama pertumbuhan ekonomi serta peningkatan  IPM. Jhingan, (2014), peningkatan GNP per kapita yang begitu hebat rupanya berkaitan erat dengan pengembangan faktor manusia sebagaimana terlihat dalam efisiensi atau produktivitas yang melonjak di kalangan tenaga buruh. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan mengingat betapa pentingnya kinerja anggaran bagi pembangunan, maka penulis merasa tertarik dan perlu melaukan penelitian dengan judul “Analisis Pangaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2011- 2021”.

## I. TEORI

## Konsep dan Teori Pembangunan
Konsep Pembangunan adalah konsep mengenai kemajuan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan suatu daerah atau negara. Konsep pembangunan tersebut selalu dikembangkan dari masa ke masa agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Teori ini juga dikenal dengan Teori Hukum Alam. Teori ini meyakini berlakunya doktrin hukum alam dalam persoalan ekonomi maka wajar jika ia menganjurkan kebijakan pasar bebas dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat yakni pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis dan cenderung memaksimumkan kesejahteraan nasional (Adam Smith).
1. Konsep Dasar Pembangunan Manusia
Dewasa ini pemikiran tentang paradigma pembangunan telah mengalami pergeseran, yaitu dari pembangunan yang berorientasi pada produksi (production centered development) pada tahun 1960-an ke paradigma pembangunan yang berorientasi pada distribusi (distribution growth development) pada tahun 1970-an. Selanjutnya, pada tahun 1980- an muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (basicneeddevelopment), dan akhirnya pada tahun 1990-an paradigma pembangunan terpusat pada pembangunan manusia (human centered development). Pembangunan manusia merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri, dimana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Todaro dan Smith, 2006).
Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi). Menurut United Nations Development Program (UNDP) dalam BPS (2006), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan pilihan bagi manusia (a processofenlargingpeople’schoices). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya (Pambudi,2010). Todaro dan Stephen (tahun 2006) mengatakan investasi pada pembangunan modal manusia, salah satunya dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Pendidikan memainkan peran yang sangat signifikan dalam proses pembangunan. Sebab melalui pendidikan keberlangsungan inovasi teknologi dimungkinkan untuk terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Semakin
baik kualitas pendidikan di sebuah daerah maka akan semakin baik kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki daerah tersebut. Tersedianya sumber daya manusia yang handal merupakan modal bagi berlangsungya aktivitas riset ilmiah yang hasil temuannya dapat dimanfaatkan untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu daerah. 2. Konsep dasar Indeks Pembangunan Manusia
Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang menungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini sering kali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. BPS menjelaskan bahwa pembangunan manusisa merupakan ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan manusia ini juga merupakan proses dalam memperluas pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Gabungan dari ketiga komponen tersebut di sebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu : lama hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir; penddidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas dan standar hidup yang diukur dengan konsumsi per kapita (Hidayat,2006). Menurut UNDP (2004) IPM merupakan suatu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah yang diukur berdasarkan tiga acuan, yakni panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP,pendapatanperkapita). Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan. Indikator Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk . Kualitas fisik; tercermin dari usia harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai purcashingpowerparityindex/PPP (Pambudi,2010).

## Desentralisasi Fiskal
1. Konsep Dasar Desentralisai Fiskal
Otonomi Daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertangungjawab. prinsipini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapakan otonomi daerah mampu mepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat memang menjadi tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagaimana
tuntutan pada saat reformasi digulirkan. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Terjadi pergeseran dan perubahan-perubahan mendasar paradigma pembangunan akibat adanya distorsi berupa kesalahan didalam menerapkan model- model pembangunan sentralisasi:
1. Pergeseran dari situasi harus memilih antara pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan sebagai pilihan-pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan secara berimbang.
2. Kecenderungan pendekatan dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang diukur secara makro menjadi pendekatan-pendekatan regional dan local.
3. Pergeseran peranan pemerintah yang dominan menjadi pendekatan pembangunan yang mendorong partisipasi masyarakat didalam proses pembangunan (baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian)
2. Konsep dasar Dana Transfer Ke Daerah (TKD)
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 1 ayat 1 di jelaskan bahwa Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang- undang. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa. Keenam dana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengu.rangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
2. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
3. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah
4. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yoryakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urllsan keistimewaan Daerah Istimewa Yoryakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yoryakarta.
6. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

## 3. Konsep dasar dana Otonomi Khusus
Sebagai daerah berstatus otonomi khusus, Tanah Papua memang menerima dukungan anggaran besar untuk pengembangan daerah. Dua komponen belanja yang cukup besar untuk Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) adalah dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur (DTI). Besaran dana Otsus nilainya sudah diatur dalam UU, sedangkan DTI diputuskan berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR tiap tahunnya. Pemerintah secara resmi, pada 19 Juli 2021, menerbitkan Lembaran Negara yang berisi UU nomor 2 tahun 2021. UU itu merupakan perubahan kedua UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Selain itu, dalam UU ini diatur pula mengenai dana otsus yang disepakati mengalami peningkatan dari dua persen dana alokasi umum (DAU) nasional, menjadi 2,25 persen. Melalui perubahan tata kelola dana otsus tersebut, diharapkan berbagai persoalan pembangunan selama ini dapat teratasi. Sedangkan peraturan tentang Pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 76/PMK.07/2022.  Proporsi alokasi Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya untuk bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
Belanja fungsi pendidikan dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
b. Belanja fungsi kesehatan dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen);
c. Belanja fungsi ekonomi dengan bobot sebesar 50% (lima puluh persen). Daerah ditanah Papua adalah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, namun masyarakatnya mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Ketertinggalan perekonomian masyarakat, minimnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, jaringan infrastruktur yang masih memprihatinkan, hingga persoalan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) merupakan permasalahan mendasar di wilayah ini. Oleh karena itu, untuk memperkecil ketertinggalan dengan daerah lain, maka pemerintah memberikan dana otonomi khusus kepada Daerah ditanah Papua. Pemberian dana otonomi khusus ini didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

## Teori Kesejahtraan Masyarakat
Menurut Pigou (1960), teori ekonomi kesejahteraan adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang. Kesejahteraan dapat didekati berdasarkan dua hal (Campbell, 1976; Sumawan dan Tahira, 1993; Milligan et al., 2006), yaitu: 1) kesejahteraan subjektif dan 2) kesejahteraan objektif. Kesejahteraan dialamatkan bagi tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perasaan bahagia atau sedih, kedamaian atau kecemasan jiwa, dan kepuasan atau ketidakpuasan merupakan indikator subjektif dari kualitas hidup. Pada tingkat keluarga kecukupan kondisi perumahan (dibandingkan standar), seperti ada tidaknya air bersih, merupakan contoh indikator objektif. Kepuasan anggota keluarga mengenai kondisi rumah merupakan indikator subjektif. Pada tingkat masyarakat, beberapa contoh dari indikator objektif di antaranya adalah angka kematian bayi, angka pengangguran dan tuna wisma. Kesejahteraan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini merupakan ukuran kesejahteraan yang banyak digunakan di negara maju termasuk Amerika Serikat. Bryant (1990) menyatakan bahwa organisasi ekonomi analisis perilaku ekonomi rumah tangga (orang yang bertempat  tinggal dalam atap yang sama dan pengelolaan keuangan yang sama, serta terdiri dari keluarga). Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan demand terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Menurut Bubolz dan Sontag (1993), kesejahteraan merupakan terminologi lain dari kualitas hidup manusia (quality of human life), yaitu suatu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilainilai hidup. Zeitlin et al., (1995) menggunakan istilah kesehatan sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu (anak) dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

## II. METEDE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian ini kuantitatif deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara variabel dengan menggunakan data time series dari tahun 2011-2021 pada Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah terlebih dahulu. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah:
1. Data Laporan Realisasi Dana Otonomi Khusus tahun 2011-2021, yang diperoleh dari Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Bintuni.
Metode Analisis Data
1. Analisis Deskriptif. Jenis penelitian ini kuantitatif deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang berbentuk runtun waktu (time series) selama periode tahun 2011-
2021 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Bintuni dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta instansi yang terkait. Variabel dependen dalam penelitian adalah IPM. Sedangkan variabel independen adalah  DOK bidang Pendidikan,  DOK bidang Kesehatan, DOK bidang Ekonomi dan DOK bidang Infrastruktur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel.
2. Regresi Linier Sederhana. Analisis kuantitatif pada penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan analisis regresi yaitu analisis regresi linear sederhana. Untuk melakukan pengujian regresi linear sederhana, Menurut Suyono (2018:05) regresi sederhana adalah model probalistik yang menyatakan hubungan linear antara dua variabel di mana salah satu variabel dianggap mempengaruhi variabel yang lain. Variabel yang mempengaruhi dinamakan variabel independen (bebas) dan variabel yang dipengaruhi dinamakan variabel dependen (terikat). Pada penelitian ini terdapat tiga persamaan regresi linier sederhana, ketiaga regresi linier sederhana tersebut untuk mengetahui pengaruh dana otonomi khusus terhadap tiga kompenen IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimana dana otonomi khusus merupakan variabel independent, dana IMP bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi adalah variabel dependen yang masing- masing akan dilakukan regresi linier sederhana, Penulis menggunakan bantuan program software SPSS.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil estimasi diatas, dapat di jelaskan bahwa untuk  melihat pengaruh variable Independent Dana Otonomi Khusus terhadap variable indeks pembangunan manusia yakin Usia harapan hidup, Rata-rata lama sekolah dan Pengeluaran perkapita maka dilakukan uji sebagai berikut:
1. Pengujian Signifikansi Secara Smilutan Uji T (Uji Parsial)
Pada Tabel 4.4 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,180 (Sig < 0.05), hal tersebut dapat diartikan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM_kesehatan yang di ukur berdasarkan Usia harapan hidup. Pada Tabel 4.5 menunjukkan nilai signifikansi 0,206 (Sig < 0.05), hal tersebut dapat diartikan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM_pendiidkan yang di ukur berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah. Sedangkan Pada Tabel 4.6 menunjukkan nilai signifikansi 0,071 (Sig < 0.05), hal tersebut dapat diartikan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM_ekonomi yang di ukur dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Berdasarkan uji signifinkasi dengan uji t maka disimpulkan bahwa dana otonomi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Teluk Bintuni periode 2011-2021.
2. Pengujian Koefisien Determinasi Pengujian Koefisien determinasi adalah uji untuk menjelaskan besaran proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variable dependent. Tabel 2 Model Summary pengaruh dana otonomi khusus terhadap Usia Harapan HidupKabupaten Teluk Bintuni Periode 2011-2021

## Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .436 a .191 .101 1.15380 .277
a. Predictors: (Constant), Zscore:  Otonomi Khusus b. Dependent Variable: IPM_Kesehatan (Usia harapan hidup) Berdasarkan uji determinasi pada tabel 2  adalah nilai kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen atau kontribusi dana otonomi khusus terhadap Usia Harapan Hidup didapatkan sebesar 0.191 atau 19.1%, artinya Usia Harapan Hidupdapat dipengaruhi sebesar 19.1% oleh variabel dana otonomi khusus, dan sisanya sebesar 80.9% dipengaruhi oleh variabel lain.
Tabel 3 Model Summary pengaruh dana otonomi khusus terhadap Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2011-2021
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .414 a .171 .079 .41448 .274
a. Predictors: (Constant), Zscore:  Otonomi Khusus b. Dependent Variable: IPM_Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah) Berdasarkan uji determinasi pada tabel 3adalah nilai kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen atau kontribusi dana otonomi khusus terhadap rata-rata lama sekolah didapatkan sebesar 0.171 atau 17.1%, artinya rata- rata lama sekolah dapat dipengaruhi sebesar 17.1% oleh variabel dana otonomi khusus, dan sisanya sebesar 82.9% dipengaruhi oleh variabel lain.
Tabel 4 Model Summary pengaruh dana otonomi khusus terhadap pengeluaran perkapita Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2011-2021 Model Summary b
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .564 a .318 .243 484.08026 .431
a. Predictors: (Constant), Zscore:  Otonomi Khusus b. Dependent Variable: IPM_Ekonomi (pengelauaran perkapita yang disesuaikan)
Berdasarkan uji determinasi pada tabel 4.9 adalah nilai kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen atau kontribusi dana otonomi khusus terhadap pengeluaran perkapita yang disesuaikan didapatkan sebesar 0.318 atau 31.8%, artinya pengeluaran perkapita yang disesuaikan dapat dipengaruhi sebesar 31.8% oleh variabel dana otonomi khusus, dan sisanya sebesar 68.2% dipengaruhi oleh variabel lain.
Pada uji determinasi dapat dilihat bahwa dari ketiga komponen indeks pembangunan manusia maka pengeluaran perkapita yang disesuaikan dipengaruhi paling besar oleh dana otonomi khusus yakni sebesar 31,8%, Usia Harapan Hidupdipengaruhi oleh dana otonomi khsusus sebesar 19,1%  dan rata-
rata lama sekolah dipengaruhi paling kecil oleh dana otonomi khusus yakni sebesar 17,1%.
3. Pengujian Asumsi Klasik (Uji Normalitas) Uji signifikan pengaruh varibael independen terhadap variable dependen dengan uji t atau uji parsial hanya bisa dikatakan valid apabila residualnya memiliki distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan Kolmogorov- Smirnov dengan SPSS
Table 5. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test dana otonomi khusus terhadap Usia Harapan HidupKabupaten Teluk Bintuni Tahun 2011-2021
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 11 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.09458628 Most Extreme Differences Absolute .205 Positive .205 Negative -.142 Test Statistic .205 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
Berdasarkan pada uji normalitas seperti tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Asympt. Sig (2-tailed) sebesar 0.200 > 0.05. Nilai tersebut diartikan bahwa data terdistribusi secara normal.
Table 6 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test Dana Otonomi Khusus Terhadap Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 2011-2021
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 11 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.09458628 Most Extreme Differences Absolute .205 Positive .205 Negative -.142 Test Statistic .205 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
Berdasarkan pada uji normalitas seperti tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Asympt. Sig (2-tailed) sebesar 0.070 > 0.05. Nilai tersebut diartikan bahwa data terdistribusi secara normal.
Tabel 6 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test Dana Otonomi Khusus Terhadap Pengeluaran Perkapita Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2011-2021
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 11 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.09458628 Most Extreme Differences Absolute .205 Positive .205 Negative -.142 Test Statistic .205 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
Berdasarkan pada uji normalitas seperti tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Asympt. Sig (2-tailed) sebesar 0.142 > 0.05. Nilai tersebut diartikan bahwa data terdistribusi secara normal.

## Pembahasan
Pengaruh Dana Otomomi Khusus terhadap Usia Harapan HidupKabupaten Teluk Bintuni Periode 2011-2021
Dari hasil regresi menujukkan bahwa dana otonomi khusus memiliki nilai koefisien yang bernilai positif sebesar 0,531 menunjukkan apabila dana otonomi khusus mengalami peningkatan sebesar 1% makan akan meningkatkan Usia Harapan Hidupsebesar 0,53%. Dimana nilai R Squered sebesar 19,1% artinya Usia Harapan Hidupdapat dipengaruhi sebesar 19.1% oleh variabel dana otonomi khusus, Berdasarkan hasil Uji T menunjukkan hasil signifikansi sebesar sebesar 0,180 (Sig < 0.05), hal tersebut dapat diartikan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM_kesehatan yang di ukur berdasarkan Usia harapan hidup. Hal ini berarti pengaruh dana otonomi khusus terhadap Usia Harapan Hidupdi Kabupaten Teluk Bintuni tidak sesuai dengan Hipotesis.  Meskipun dana otonomi khusus cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya namum hal tersebut belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap usia harapan hidup. Pada tingkat makro, umur harapan hidup dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Schultz (1961) dalam Craigwell (2012), mengatakan bahwa kesehatan telah menjadi dasar untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dalam masyarakat Barat. kematian bayi dan meningkatkan harapan hidup, dan dapat mengendalikan kondisi sosial-ekonomi di negara-negara tertentu. Penelitian sebelumnya menunjukkan Viyati dan Susilo (2016) menyimpulkan bahwa belanja pemerintah bidang kesehatan menujukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.
Pengaruh Dana Otomomi Khusus terhadap rata-rata lama sekolah Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2011-2021
Dari hasil regresi menujukkan bahwa dana otonomi khusus memiliki nilai koefisien yang bernilai positif sebesar 0,179 menunjukkan apabila dana otonomi khusus mengalami peningkatan sebesar 1% makan akan meningkatkan rata-rata lama sekolah sebesar 0,18%. Dimana nilai R Squered sebesar 17,1% artinya angka rata-rata lama sekolah dapat dipengaruhi sebesar 17.1% oleh variabel dana otonomi khusus, Berdasarkan hasil Uji T menunjukkan hasil signifikansi sebesar sebesar 0,206 (Sig < 0.05), hal tersebut dapat diartikan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM_pendidikan yang di ukur berdasarkan rata-rata lama sekolah. Hal ini berarti pengaruh dana otonomi khusus terhadap rata-rata lama sekolah di Kabupaten Teluk Bintuni tidak sesuai dengan Hipotesis. Meskipun dana otonomi khusus cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya namum hal tersebut belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rata-rata lama sekolah. Pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan SDM dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Wahid, (2012) “Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD merupakan wujud realisasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendidikan”. (Meier, dalam Winarti, 2014: 41) “Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu  dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa.
Pengaruh Dana Otomomi Khusus terhadap pengeluaran perkapita yang di sesuaikan Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2011-2021 Dari hasil regresi menujukkan bahwa dana otonomi khusus memiliki nilai koefisien yang bernilai positif sebesar 9.224 menunjukkan apabila dana otonomi khusus mengalami peningkatan sebesar 1% makan akan meningkatkan pengeluaran perkapita sebesar 9.224. Dimana nilai R Squered sebesar 31,8% artinya pengeluaran perkapita dapat dipengaruhi sebesar 31,8% oleh variabel dana otonomi khusus, Berdasarkan hasil Uji T menunjukkan hasil signifikansi sebesar sebesar 0,071 (Sig < 0.05), hal tersebut dapat diartikan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM_Ekonomi yang di ukur berdasarkan pengeluaran perkapita. Hal ini berarti pengaruh dana otonomi khusus terhadap pengeluaran perkapita di Kabupaten Teluk Bintuni tidak sesuai dengan Hipotesis. Meskipun dana otonomi khusus cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya namum hal tersebut belum dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran perkapita. Rendahnya  daya  beli  masyarakat  mengakibatkan  kualitas
sumber  daya  manusia  dianggap kurang penting dan terabaikan. Dalam hal ini tidak dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia karena salah satu indikator komposit dalam IPM yaitu indikator pengeluaran perkapita. Dapat disimpulkan bahwa  rendahnya  pertumbuhan  ekonomi  maka  tidak  dapat  meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hadi Sasana (2012) bahwa pengeluaran  perkapita tidak berpengaruh terhadap IPM.

## Kesimpulan
1.  Dana otonomi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Usia Harapan Hidupdi Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2011-2021. Ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian dimana diduga dana otonomi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap usia harapan hidup.
2.  Dana otonomi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap rata-rata lama sekolah di Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2011-2021. Ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian dimana diduga dana otonomi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap rata-rata lama sekolah.
3.  Dana otonomi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran perkapita yang di sesuaikan di Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2011-2021. Ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian dimana diduga dana otonomi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran perkapita yang di sesuaikan.

## Referensi :
Arispen, A., & Rahmi, D. (2021). Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh Tahun 2008-2020. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 75-81.
Bakar, A. (2020). Analisis pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten mimika. JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, dan Inovasi), 4(2), 16-38.
Fangohoy, A. (2020). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Musamus Journal of Economics Development, 3(1), 35- 43.
Irianto, I., Kisnawati, B., Istiarto, I., & Helmida, B. E. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat). Ganec Swara, 15(2), 1258-1265.
Iskandar, I. (2017). Effect of human development index fund on economic growth through a special autonomy. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 18(1), 40-49.
Isnadi, N., & Fikriah, F. (2019). Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Tingkat Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, 4(1), 29-37.
Kasanah, N. (2016). Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2006-2013 (Doctoral dissertation, Universitas
Muhammadiyah Surakarta).
N. Fitri, J Zakaria, Hasbi (2021) Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Antar Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019. Jurnal Tata Kelola 8 (1) 1-35.
Pangestu, R. A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Wilayah Gerbangkertosusila Plus Periode Tahun 2016-2020. Jurnal Ilmu Ekonomi, 6(1), 59-69.
Panggabean, E. M. T. (2018). Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Provinsi Papua Barat.
R Haeruddin, J Zakaria, dan A Arfah (2023) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kolaka Utara. Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi (JASIN) 1 (1) 90-102.
S Ayu Febrianti, Dahliah, B Sinring (2019), Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2014-2018 Di Kabupaten Jeneponto. Jurnal Center of Economic Student Journal (CESJ) 2 (3) 204-218.
Syafira, R., Khoirudin, R., & A’yun, I. Q. (2024). Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pengeluaran Perkapita, Umur Harapan Hidup Saat Lahir, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Tahun 2014-2022. Jurnal Simki Economic, 7(1), 96-105.
Yunita Mahrany. 2012. Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. Skripsi: Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.
Zakaria, Junaiddin (2012) Manusia sebagai Modal Pembangunan 2 (2). Jurnal tata Kelola 2089-0982.
Zakaria, Junaiddin (2018). Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan, PT Umitoha Ukhuwah. Makassar.