## REKONSTRUKSI IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI SISTEM EKONOMI DALAM PERSPEKTIF WELFARE STATE
Achmad Hariri
Universitas Muhammadiyah Surabaya Email : achmadhariri@fh.um-surabaya.ac.id

## Abstrak
Pancasila  sebagai  ideologi  negara  sudah  semestinya  menjadi  katalisator  dalam aspek  kehidupan  bernegara,  terutama  dalam  soal  ekonomi  yang  berkaitan langsung  dengan  hidup  orang  banyak,  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) Pasal 33 sudah jelas bahwa pasal  tersebut  menjadi  ideologi  sistem  ekonomi  Indonesia,  namun  dalam praksisnya tidak ada intstrumen yang jelas dalam menjalankan ideologi ekonomi tersebut,  bahkan  banyak  Undang-undang  yang  bertentangan  dengan  pasal  33 UUD  1945  tersebut.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mengulas  terkait dengan  sistem  ekonomi  Pancasila  untuk  terwujudnya  kesejahteraan.  Sedangkan jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundang- undangan  (Statute  Approach)  dan  pendekatan  konsep  (Conseptual  Approach). Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Mengetengahkan  sistem  ekonomi pancasila  menjadi  keharusan  ditengah  pembangunan  ekonomi  yang  tidak  tentu, kegagalan  ideologi  ekonomi  di  dunia  sebut  saja  liberalisme  dan  marxisme seharusnya  menjadi  titik  tolak  dari  kembalinya  penerapan  ideologi  yang  khas dengan  budaya  Indonesia.  Maka  dari  itu  perlu  sikap  konsekuen  untuk membangun ekonomi dengan sistem ekonomi Pancasila yang terejawantah dalam konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Cabang produksi yang berhubungan dengan hajat hidup  orang  banyak  dikuasasi  oleh  negara  dan  di  peruntukkan  pada  sebesar- besarnya  kesejahteraan  rakyat.  Inilah  cita-cita Pancasila  khususnya  sila  kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Kata  Kunci  :  Ideologi  Pancasila,  Sistem  Ekonomi,  Pembangunan  Hukum Ekonomi Indonesia.

## Abstract
Pancasila  as  a  state  ideology  should  be  a  catalyst  in  aspects  of  state  life, especially  in  economic  matters  that  are  directly  related  to  the  interests  of  many people, in the 1945 Constitution article 33 it is clear that the article becomes the ideology  of  the  Indonesian  economic  system,  but  in  practice  there  is  no  clear instrument in carrying out this economic ideology, even many laws that contradict article 33 of the 1945 Constitution. even in its development the economic system adopted  in  Indonesia  is  influenced  by  external  ideology,  call  it  liberalism  and communism, so this is a challenge for Pancasila in internalizing its values  in the Inonomi system. therefore, it is necessary to reconstruct the ideology of Pancasila as  the  Indonesian  economic  system  so  that  the  ideals  of  Article  33  of  the  1945 Constitution that is for the people's prosperity are truly realized. The purpose of this study is to review related to the Pancasila economic system for the realization of  welfare.  While  this  type  of  research  is  a  normative  research  with  a  statutory approach and a concept approach.
Keyword  :  Pancasila  Ideology,  Economic  System,  Indonesian  Economic  Law Development.

## I. PENDAHULUAN
Negara  indonesia  merupakan  negara  besar  dengan  potensi  alam  yang relatif  besar,  dengan  sumber  daya  kekayaan  alam  yang  cukup  besar  tersebut negara  indonesia  menjadi  ketertarikan  tersendiri  oleh  negara-negara  lain,  hal  ini terbukti sejarah mencatat bahwa datangnya imperialisme belanda awalnya adalah soal  kekayaan  alam  indonesia,  yaitu  rempah  rempah  yang  dikenal  oleh  VOC hingga akhirnya terbentuklah pemerintahan hindia belanda. Kekayaan alam selalu dipersandingkan  dengan  kemakmuran  serta  menjadi  sektor  penting  bagi  negara- negara  berkembang.  Namun  dalam  kenyataanya  negara  berkembang  dengan kekayaan  alam  yang  melimpah  justru  membawa  malapetaka.  Negara  dengan sumberdaya  alam  yang  melimpah  sering  kali  terjerembab  pada  situasi  yang dikenal dengan ‘kutukan sumberdaya alam’ . 1
Negara  yang memiliki  kekayaan alam  yang  melimpah akan  sulit  menjadi negara  maju,  hal  ini  sesuai  pendapat  Auty  (1993)  ilmuan  sosial  menurutnya  ada fenomena  menarik  disebut  sebagai  “kutukan  sumberdaya  alam”.  Negara-negara yang berkelimpahan dengan sumber daya alam seperti minyak dan gas, performa pembangunan  ekonomi  dan  tata  kelola  pemerintahannya  lebih  buruk dibandingkan negara yang tidak memiliki SDA. Kondisi paradoksal ini sering kali membuat  nalar  rasio  membantahnya,  bukannya  menjadi  sektor  penting  dalam pembangunan  negara  malah  menjadi  hambatan  dalam  penataan  pemerintahan yang  baik.  Bahkan  anugerah  seperti  itu  kerap  kali menjadi  penghambat  daripada menciptakan pembangunan yang stabil dan berkelanjutan. 2
Problem  ekonomi  merupakan  suatu  problem  yang  universal  di  mana seluruh  dunia  menaruh  perhatian  kepada  masalah  ini.  Karena  perhatiannya  ini, sistem  ekonomi  menjadi  maju  dan  berkembang  dengan  pesat.  Perkembangan sistem  ekonomi  ini  dengan  segala  kedahsyatan  rekayasa  teknologi  tidak  bisa dilepaskan  dari  peran  dan  kreatifitas  teknokrat-teknokrat  ekonomi  kapitalisme. Dasar filosofi pemikiran ekonomi kapitalis ini bersumber dari tulisan Adam Smith dalam  bukunya An  Inquiry  into  the  Nature  and  Causes  of  the Wealth  of  Nations
1 Macartan  Humphreys,  Jeffrey  D.  Sachs,  and  Joseph  E.  Stiglitz, Berkelit  Dari  Kutukan Sumberdaya Alam (Bogor: The Samdhana Institute, 2007). Hal ii
2 Humphreys, Sachs, and Stiglitz. Hal. 1
yang  ditulis  pada  Tahun  1776  (Smith,  1937).  Dalam  bukunya  ini  Smith berpendapat  bahwa:  Produksi  merupakan  sumber  utama  kekayaan  suatu  negara, yaitu  hasil  kerjasama  tenaga  kerja  manusia  dan  sumber-sumber  daya.  Dengan meningkatnya  ketrampilan  dan  efisiensi  para  tenaga  kerja  maka  kekayaan  akan bertambah  sejalan  dengan  persentase  penduduk  yang  terlibat  dalam  proses produksi. 3
Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, tidak terlepas dari ikut campur suatu  negara  lain,  khususnya  negara  maju,  yang  menawarkan  kerjasama  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam.  Sehingga  untuk  mengatur  hal  tersebut terbentuklah  undang-undang  yang  terkait  dengan  itu,  diantaranaya  Undang- Undang tentang penanaman modal asing. Politik hukum pengelolaan sumber daya alam,  ada  kecenderungan  bahwa  negara  maju  akan  mengintervensi  negara berkembang-dalam  pengelolaan  sumber  alamnya  dengan  tujuan  profit.  Bagi negara  yang  tidak  memiliki  sistem  ekonomi  yang  kuat  maka  akan  mudah memberikan “karpet merah” bagi negara lain tersebut, bahkan kalau perlu langkah cepat dalam melakukan pembangunan lewat hutang. dengan adanya hutang negara yang banyak dengan alasan pembangunan apakah ini akan menggerus kedaulatan negara di mata asing. Sehinggga untuk mengatusi itu perlu hadirnya negara yang memiliki  kedaulatan  absolut  terhadap  wilayahnya,  seperti  yang  tertuang  dalam konstitusi  diatas  terkait  fungsi  negara  dalam  pengelolaan  sumber  kekayaan alamnya.
Adapun  permasalahan  yang  akan  diteliti,  yaitu  terkait  dengan  bagaimana konsep sistem ekonomi Pancasila untuk terwujudnya kesejahteraan, sumber daya alam  yang  ada  ini  merupakan  karunia  yang  harus  benar-benar  dimanfaatkan secara tepat, hal ini sudah termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi, kayaan  alam  yang  dilaut,  tanah,  udara  dikelola  oleh  negara  untuk  kesejateraan rakyat. Bunyi Konstitusi tersebut merupakan sinyalemen bahwa negara Indonesia merupakan  negara  yang  menganut  konsep  negara  kesejahteraan  ( welfare  State). Maka dari itu perlu adanya sistem ekonomi sebagai acuan pembangunan ekonomi
3 Ariza  Fuadi,  ‘NEGARA  KESEJAHTERAAN  (WELFARE  STATE)  DALAM  PANDANGAN ISLAM DAN KAPITALISME’, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia , V.1 (2015).
nasional sehingga pembangunan ekonomi bisa terarah dan juga menjadi manifeto kedaulatan negara dalam mengelola ekonomi nasional.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  bersifat  deskriptis  analisis,  dengan  menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( statute  approach) . statute  approach yaitu  aturan  hukum  yang  menjadi  fokus penelitian, sedangkan pengertian konsep yang relevan dalam hal ini adalah unsur abstraks  dalam  suatu  bidang  studi  dan  bersifat  universal,  fungsinya  untuk memunculkan  suatu  yang  menarik  untuk  dikaji  ulang. 4 Pengembangan  konsep dalam  penelitian  hukum  harus  menggunakan  paradigma  konsepsional  maupun kerangka teoritis. 5

## III. PEMBAHASAN

## A. DEOLOGI PANCASILA
Ideologi menjadi penting bagi umat manusia karena hal tersebut dijadikan acuan dalam hal berfikir dan bertindak seseorang, seperti dalam ajarannya Destutt de  Tracy  seorang  filsuf  prancis  bahwa  manusia  memiliki  cita-cita  dalam mengembangkan  ilmu  pengetahuan.  setiap  manusia  dalam  melakukan  apapun pasti  dipengaruhi  oleh  ideologinya,  sebab  ideologi  dapat  diartikan  sebagai  cita- cita. 6 Ideologi menjadi istilah penting dalam pemikiran politik dan ekonomi Karl Marx,  menurut  Marx  ideologi  dikembangkan  berdasar  kepentingan  golongan. Awalnya  Marx  menentang  ideologi,  namun  akhirnya  dia  malah  kejebak  dan menggunakan ideologi dalam ajarannya.
4 Johnny Ibrahim, Teori Metodelogi Penelitian Hukum Normatif , ed. by Sutiyono Wahyudi, kedua (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). Hal. 202
5 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  1st edn (Jakarta, 1985). Hal. 10
6 HBM.  Munir,  Umi  Salamah,  and  Suratman, PENDIDIKAN  PANCASILA ,  3rd  edn  (Malang: Madina Media, 2016). Hal. 52
Pancasila merupakan ideologi bangsa indonesia, artinya dalam berfikir dan bertindak  bangsa  indonesia  harusnya  dipengaruhi  oleh  ideologi  pancasila,  atau sesuai  dengan  nilai-nilai  pancasila,  dengan  begitu  pancasila  seharusnya  menjadi weltanchau bagi kehidupan bernegara,  suatu ideologi memiliki ciri atau pembeda dengan  ideologi  yang  lainnya,  ideologi  Pancasila  menurut  Soekarno  bukanlah ideologi  liberal  dan  juga  bukan  ideologi  Komunis,  ideologi  pancasila  bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang hidup sejak dulu. 7
Pancasila  sebagai  ideologi akan  menjelma  menjadi  sistem  hukum,  sistem ekonomi  serta  sistem  sosial  di  indonesia,  ideologi  Pancasila  merupakan  ajaran atau  doktrin  tentang  cita-cita  bangsa  Indonesia  yang  diyakini  kebenarannya  oleh bangsa  indonesia.  Sebagaimana  termaktub  dalam  Pembukaan  UUD  1945, pancasila memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideologi. Pancasila harus disebutkan  sebagai  bintang  pemandu  arah (leitztern) kebijakan  pembaharuan hukum  di  Indonesia.  Kebijakan  pembaharuan  yang tidak  menyinggung  apa  yang menjadi  dasar  penentu  arah  kebijakan  pembangunan  hukum,  yakni  Pancasila dapat  dikatakan  masih  bersifat  parsial  karena  kurang  melihat  sisi  pembangunan hukum nasional secara integral yang seharusnya melibatkan pembicaraan tentang Pancasila sebagai bintang pemandu arah (leitztern). 8

## B. NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE)
Negara Kesejahteraan ( Welfare State) menurut Naqvi (2003) pertama kali digaungkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1941 untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan negara dan kebebasan individu. Negara Welfare State merupakan ide tentang negara sebagai pelayan warga negara sehingga tercapai kesejahteraan. Menurut  Pass  dan  Lowes  negara  kesejahteraan  ini  dapat  dimaknai  sebagai  suatu negara  yang  memberikan  perhatian  lebih  pada  kesejahteraan  rakyatnya  yaitu dengan suatu kebijakan  jaminan sosial  (pendidikan, kesehatan, sosial), tunjangan sakit  dan  pengangguran  dst.  Menurut  Husodo  (2006)    Negara  kesejahteraan
7 Munir, Salamah, and Suratman. Hal. 59
8 Siti  Malikhatun  Badriyah, Penemuan  Hukum  Dalam  Konteks  Pencarian  Keadilan ,  1st  edn (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). Hal. 45
adalah negara dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya Negara. 9
Ide  welfare  state  di  Eropa  Barat  merupakan  anti  thesa  dari  ide  Liberal, dimana pada saat itu liberalisme dianggap gagal dalam memberikan kesejahteraan pada  rakyat.    welfare  state  tidak  dapat  dilepaskan  dari  perjuangan  kaum  buruh. Perjuangan  buruh  untuk  mendapatkan  hak-hak  dasar  yang  selama  ini  hanya dinikmati oleh sekelompok borjuis yang memiliki alat produksi. Dalam tulisannya Edi Suharto menjelaskan bahwa pertama-tama negara kesejahteraan dipraktekkan di  Eropa  dan  Amerika  Serikat  pada  abad  XIX  yang  ditujukan  untuk  mengubah kapitalisme-liberalisme menjadi emansipatori dan lebih manusiawi. 10
Kemudian  Esping-Andersen  berpendapat  bahwa  negara  kesejahteraan bukanlah  suatu  konsep  kaku.  Menurut  Triwibowo  dan  Bahagijo  (2006)  terdapat empat  pilar  utama  negara  kesejahteraan  yaitu:  1) social  citizenship; 2) full democracy; 3) modern  industrian  relation  systems; serta  4) rights  to  education and  the  expansion of  modern  mass  education  systems. Dengan  syarat-syarat ekonomi, sosial dan politik tersebut di atas, tidak semua negara dengan penduduk yang berpendapatan tinggi tidak dapat dianggap sebagai negara kesejahteraan. 11

## C. SISTEM EKONOMI INDONESIA
Sistem  ekonomi  adalah  acuan  atau  kerangka  acuan  negara  dalam melakukan pembangunan ekonomi. sistem ekonomi penting untuk dijadikan arah bagi  negara  dalam  mengambil  kebijakan  kegiatan  ekonomi  nasional.  Ada  pun sistem ekonomi yang terkenal dan banyak dianut oleh negara-negara di dunia  ada empat  sistem  ekonomi,  yaitu:  sistem  ekonomi  terencana  (planned  economic system),  sistem  ekonomi  kapitalis  (market  economic  system),  sistem  ekonomi campuran  (mixed  economic  system),  dan  sistem  ekonomi  Islam  (Islamic economic system). 12
9 Fuadi. 10 Fuadi.
11 Fuadi.
12 Candra Irawan, DASAR-SASAR PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI INDONESIA , Mandar Maju , 2012 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. Hal. 34
Sistem  Ekonomi  yang  direncanakan    merupakan  sistem  ekonomi dilakukan  dengan  perencanaan  oleh  pemerintah.  Negara  wajib  merumuskan perencanaan  ekonomi  secara  lebih  komprehensif  dan  dapat  mengoptimalisasikan produksi  dan  investasi  untuk  kemajuan  negara. 13 Adapun  Sistem  ekonomi campuran  adalah  perpaduan  sistem  perekonomian  pasar  dan  terencana.    sistem ekonomi liberal menitik beratkan pada hak property yaitu seorang individu boleh memiliki  semua  faktor  produksi,  sedangkan  sistem  komunis  semua  faktor produksi  dikuasai  pemerintah. 14 Adapun  Sistem  ekonomi  Islam  yaitu  sistem ekonomi  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  Islam. 15 Sistem  ekonomi  islam  relatif lebih  baru  dibandingkan  sistem  ekonomi  pendahulunya,  namun  ekonomi  Islam diyakini  akan  terus  berkembang,  dengan  berpijak  pada  prinsip  dasar  agama, kesejahteraan ( welfare ) yang menjadi tujuan ekonomi akan dapat terwujud. 16
Ditengah  gempuran  berbagai  macam  aliran  ideologi  ekonomi,  Indonesia juga  mengalaminya,  bahkan  dipengaruhi  oleh  ideologi  luar  yang  bukan  jati  diri ideologi  indonesia  dalam  pembangunan  ekonomi.  Menurut  Emil  Salim sebagaimana  dikutip  oleh  Dawam  Raharjo  bahwa  sistem  ekonomi  Indonesia bergerak  dari  kiri  dan  kekanan,  awalnya  cenderung  sosialis,  namun  dalam perkembangannya  berbalik  ke  kanan  yaitu  berkiblat  pada  liberal.  Kemudian setelah Orde Baru diusahakan untuk diseimbangkan, kemudian sampai pada titik keseimbangan menjadi Sistem Ekonomi Pancasila. 17 Artinya dalam implementasinya sistem ekonomi sudah ada di konstitusi negara, selama ini masih minim  dialektika  tentang  sistem  ekonomi  pancasila  yang  sudah  ada  dalam konstitusi.  Konstitusi  ekonomi  merupakan  istilah  yang relatif  baru,  negara  yang pertama  kali  menuangkan  sistem  ekonomi  dalam  konstitusi  negara  adalah  ini Soviet  pada  Tahun  1918.  Franz  Bohn  yang  meletakkan  landasan  teoritis  tentang konsep konstitusi ekonomi. 18
13 Irawan. Hal. 39 14 Irawan. hal. 1 15 Irawan. Hal. 42 16 Mohammad Zaki  Su’aidi, ‘Pemikiran m. Umer Chapra Tentang Masa  Depan Ekonomi Islam’, Ishraqi , 10.1 (2012), 1–19.
17 M. Dawam Rahardjo, ‘Menuju Sistem Perekonomian Indonesia’, Unisia , 32.72 (2009), 113–28 <https://doi.org/10.20885/unisia.vol32.iss72.art1>.
18 Jimly  Asshiddiqie,  ‘MEMPERKENALKAN  GAGASAN  KONSTITUSI  EKONOMI’, Jurnal Hukum Prioris , 3.2 (2013), 1–26.
Dalam pandangan Manuel Kaisiepo yang dikutip oleh Petrus C.K.L. Bello pancasila  sebagai  ideologi  akan  sulit  menjangkau  persoalan  yang  konkrit  seperti ekonomi,  pancasila  secara  metodologis  sangat  lemah  dibandingkan  dengan sosialisme  dan  liberalisme. 19 Pendapat  Manuel  diatas  tidak  sepenuhnya  benar, sebab  idologi  pancasila  secara  metodologi  sangatlah  kuat  bahkan  pancasila  bisa menjadi  sistem  filsafat,  secara  ontologis  nilai  pancasila  berasal  dari  karakter bangsa  indonesia  yang  digali  oleh  para founding  father. Adapun  epistemologi pancasila  adalah  prismatik,  artinya  kebenaran  perspektif  pancasila  merupakan kebenaran  yang  akomudatif,  dan  juga  pada  akhirnya  mengakui  kebenaran konsensus.  Terakhir  aksiologi,  pancasila  dalam  sila  kelima  menjadi  nilai aksiologis bahwa tujuan dari pancasila adalah mewujudkan kesejahteraan.
Jika  menelaah  sistem  Perekonomian  Nasional  berdasarkan  konstitusi, dapat  merujuk  pada  Pasal  33  UUD  1945,  yang  berbunyi:  (1)  Perekonomian menjadi  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan.  (2)  Cabang  produksi yang  berhubungan  langsung  dengan  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh negara. (3) Sumber Daya Alam  dikuasai oleh Negara  untuk kemakmuran rakyat. (4)  Sistem  ekonomi  menganut  sistem  ekonomi  Pancasila.  Sistem  ekonomi Pancasila  mulai  diketengahkan  oleh  Mubyarto  dan  koleganya  di  Fakultas Ekonomi  Universitas  Gajah  Mada  (UGM)  hal  ini  sebagai  respon  dari  sistem ekonomi  kapitalis  dan  sistem  ekonomi  terencana  yang  selama  ini  diterapkan  di Indonesia yang ternyata tidak mampu mewujudkan cita-cita negara. 20 Pada tahun 1980,  sejumlah  ekonom  menyempurnakan  gagasan  itu  menjadi  konsep  Ekonomi Pancasila  (EP).  Pada  waktu  itu  ditambahkan  konsep-konsep  epistemologi  dan aksiologi,  terutama  oleh  Dr.  Sarino  Mangunpranoto.  Sumbangan  pemikiran  lain datang  dari  Prof.  Sri-Edi  Swasono  dengan  pemikiran-pemiklran  strukturalisme, walaupun banyak menggunakan istilah "Demokrasi Ekonomi". 21
Maka dapat dikatakan Indonesia tidak menganut sistem ekonomi kapitalis atau  sistem  ekonomi  terencana  atau  sistem  ekonomi  islam,  tetapi  lebih mengakomodasikan  berbagai  sistem  ekonomi  tersebut  dengan  penekanan  pada
19 Petrus  C.K.L.Bello, Ideologi  Hukum Refleksi  Filsafat  Atas  Ideologi  Di  Balik  Hukum ,  Pertama (Bogor: Insan Merdeka, 2013). Hal. 119
20 Irawan. Hal. 46
21 M Dawam Rahardjo, ‘Isu-Isu Kontemporer Ekonomi Pancasila’, UNISIA , 27.53 (2004), 207–17.
sistem  ekonomi  terencana  karena  pemerintah  diberikan  ruang  lebih  luas  untuk mengatur perekonomian untuk mencapai kesejahteraan rakyat. 22
Menurut  RM.AB.  Kusuma,  Apa  yang  dimaksud  “penting  bagi  negara...” adalah  cabang-cabang  produksi  strategis,  sedangkan  “dikuasai”  diinterpretasi bahwa  “dikuasai  oleh  negara  tidak  berarti  negara  sendiri  menjadi  pengusaha, usahawan  atau ondenemer . 23 Mahkamah  telah  memberi  makna  mengenai penguasaan  negara  dalam  Pasal  33  UUD  1945,  sebagaimana  telah dipertimbangkan  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  002/PUU- I/2003,  tanggal  21  Desember  2004  mengenai  pengujian  Undang-Undang  Migas, yang menyatakan bahwa; 24 “Arti penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945  lebih  tinggi  atau  lebih  luas  daripada  pemilikan  dalam  konsepsi  hukum perdata.  Konsep  ini  berkaitan  dengan  kedaulatan  rakyat”. Lebih  lanjut Mahkamah  Konstitusi  menginterpretasi  penguasaan  pada  Pasal  33  Undang- Undang  Dasar  adalah;  pertama  Pengaturan .  Kedua, Pengelolaan.  Ketiga, Kebijakan  keempat, Pengurusan. Kelima, Pengawasan. 25
Hak  penguasaan  negara  dalam  pasal  diatas  memiliki  konsekuensi  logis bahwa negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Bidang usaha atas sumber daya alam harus diatur dan dilakukan pengawasan khusus. Karena hal tersebut  menyangkut  hajat  hidup  orang  banyak.  Hak  pengusaan  negara  dalam pasal  33  UUD  1945  secara  ekplisit  negara  mengusahakan  pengelolaan  sumber daya  alam  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik  dengan  asas  kekeluargaan, kepentingan  umum  dan  mencegah  terjadinya  monopoli  dan  oligarki. 26 Sri-Edi Swasono  menegaskan  bahwa  Pasal  33  Ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945 mengandung  arti  sebagai  asas  kekeluargaan  Usaha  bersama,  artinya  paham
22 Irawan. Hal. 45
23 Elli  Ruslina,  ‘Makna  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  Dalam  Pembangunan  Hukum Ekonomi Indonesia’, Jurnal Konstitusi , 9.1 (2012).
24 Habib  Shulton  Asnawi,  ‘Politik  Hukum  Putusan  MK  Nomor  Mengembalikan  Kedaulatan Negara  Dan  Perlindungan  HAM  Legal  Policy  of  Constitutional  Court’, Jurnal  Konstitusi ,  13.2 (2016), 300–320.
25 Yance Arizona, ‘Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi’, Jurnal Konstitusi , 8.3 (2011), 257–314 <https://www.neliti.com/publications/111506/perkembangan-konstitusionalitas-penguasaan- negara-atas-sumber-daya-alam-dalam-pu>.
26 J. Ronald Mawuntu, ‘Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi’, Fakultas Hukum Unsrat , XX.3 (2012), 86–95 <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2007.11.013>.
komunitarianisme  ditempatkan  sebagai  tujuan  utama  serta  mengarusutamakan kemakmuran  masyarakat. 27 Dengan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  demokrasi ekonomi  identik  dengan  mengedepankan  kepentingan  masyarakat  dari kepentingan individu.
Mohammad Hatta mengatakan bahwa dasar perekonomian di masa datang akan  semakin  jauh  dari  dasar  individualisme  dan  semakin  dekat  dengan kolektivisme,  yaitu  sama  sejahtera. 28 Lebih  lanjut  M.  Hatta  mengatakan  bahwa Sistem  ekonomi  inilah  yang  seharusnya  diterapkan  oleh  Indonesia,  kalau  saja konsekuen  terhadap  sistem  ekonomi  nasional  dalam  UUD  1945  maka  akan mengalahkan  sistem  ekonomi  kapitalis.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem ekonomi yang dianut oleh indonesia yaitu sistem ekonomi campuran, tetapi lebih condong  kepada  sistem  ekonomi  terencana  karena  peran  negara  cukup  besar dalam  mengatur  perekonomian. 29 .  Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Herman Soewardi  bahwa  yang  dituju  adalah  suatu  sistem  ekonomi  tertentu,  yang  bukan ekonomi  kapitalistik  namun  suatu  sistem  ekonomi  berdasar  kebersamaan  dan berdasar  atas  asas  kekeluargaan, menurut  Sofian  Effendi  asas  kekeluargaan menjadi  landasan  filosofis  dalam  Pembukaan  Undang  Undang  Dasar  1945. Semangat  kekeluargaan  merupakan  corak  budaya  bangsa  Indonesia,  inilah kekuatan  bangsa  dan  negara  Indonesia.  Namun  kalau  implementasi kontraproduktif  yaitu  mengedepankan  nilai  yang  bersifat  individualistik  Undang Undang Dasar itu pasti tidak ada gunanya”. 30
Dari  uraian  diatas  banyak  yang  mengatakan  bahwa  indonesia  memiliki konsep  ekonomi  sendiri  yang  khas  yaitu  tertuang  dalam  Pasal  33  UUD  Tahun 1945, juga ada yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Indonesia merever pada nilai-nilai Pancasila kalau di peras menjadi sistem ekonomi gotong-royong. Akan tetapi dalam implementasinya sistem ekonomi pancasila tidak memiliki instrumen
27 Ruslina.
28 Irawan. Hal. 45
29 Irawan. Hal. 46
30 Ruslina.
yang  praktis,  sehingga  ketika  dikritisi  hampir  tidak  ada  praktik  ekonomi  yang dijalankan dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 31

## D. PERAN  PEMBANGUNAN  EKONOMI  UNTUK  MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
Ideologi    kapitalisme  adalah  pemikiran  Adam  Smith  (1776)  melalui bukunya  yang  sangat  terkenal  “An  Inquiry  into  the  Nature  and  Causes  of  the Wealth  of  Nations. 32 Sistem  ekonomi  kapitalis  memberikan  kebebasan kepemilikan  oleh  swasta  terhadap  modal  dan  sumber  daya  atau  sumber-sumber produksi.  Kegiatan  ekonomi  bersandar  pada  persaingan  bebas  diantara  pelaku ekonomi.  Negara  tidak  terlalu  mencampuri  urusan  perekonomian.  Penentuan harga  komoditas  ditentukan  oleh  mekanisme  penawaran  dan  permintaan  (supply and demand). Meskipun negara turut serta, namun keterlibatan negara diupayakan seminimal  mungkin  (liberalisme).  Artinya  negara  hanya  menjadi  penjaga malam tidak  boleh  negara  terlalu  ikut  campur  lebih  dalam  terkait  dengan  urusan rakyatnya,  yang  penting  negara  menjamin  keamanan  dan  ketertiban  negara, urusan  ekonomi  diserahkan  pada  pasar  (market).  Sistem  kapitalis  sangat mengagungkan produksi sebagai kekuatan dalam menentukan kompetisi sehingga para  produsen  yang  paling  unggul  akan  bertahan  hidup,  sedangkan  yang  lemah dan tidak mampu bersaing akan tersingkir.
Adapun Paradigma  kapitalisme  antara  lain  adalah  (1)  laissez-faire,  yaitu keterlibatan  negara  dalam  kegiatan  ekonomi  terbatas,  pasar  yang  lebih  dominan. (2) ekonomi pasar diletakkan di atas persaingan bebas dan persaingan sempurna. (3)  full  employment,  yaitu  ekonomi  akan  berjalan  baik  jika  tanpa  intervensi pemerintah.  (4)  memenuhi  kepentingan  individu  juga  berarti  memenuhi kepentingan  masyarakat  (harmony  of  interest).  (5)  menitikberatkan  kegiatan ekonomi  pada  industri.  (6)  hukum  ekonomi  berlaku  secara  universal.  (7) perhatiannya  terutama  pada  sisi  pertumbuhan  ekonomi. 33 Adapun  sifat
31 Kwik  Kian Gie, NASIB RAKYAT INDONESIA Dalam Era Kemerdekaan , ed. by Andi Tarigan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016). Hal. 46
32 Irawan. Hal. 35
33 Irawan. Hal. 37
kapitalisme telah melahirkan beberapa ciri yang kontraproduktif seperti: Menolak nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak yang mulia, dan pengambilan bunga, Faktor- faktor ekonomi dikuasai dan didominasi oleh setiap individu. Kapitalisme identik dengan monopoli karena kecenderungan pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapuskan  semua  persaingan  dengannya. 34 Sedangkan  ideologi  marxisme merupakan antithesa dari liberalisme, dan marxisme  menetang ajaran liberalisme karna  tidak  mampu  memberi  jalan  keluar  terhadap  keberpihakan  pada  rakyat, khususnya kaum proletar.
Kedua  terus  ‘bersitegang’,  adanya  dialektika  ideologi    liberalisme  Adam Smith  yang  di  anut  oleh  Eropa  Barat,  dan  Ideologi  Marxisme  yaitu  Uni  Sovyet, Negara  Eropa  Timur,  China,  Korea  Utara,  Kuba,  akan  tetapi  setelah  beberapa dekade  dua  ideologi  besar  tersebut  gagal,  yang  adalah  sintesis  antara  dua  sistem tersebut  dengan  kadar  yang  berbeda,  apakah  sistem  ekonomi  tersebut  cenderung liberal  ataukah  dominan  Marxisnya. 35 Hal  ini  senada  dengan  pendapat  Griffin, bahwa negara-negara di dunia dalam mengimplementasikan ideologi ekonominya, tidak  ada  yang  konsekuen  benar-benar  menerapkan  perekonomian  pasar  bebas bahkan  negara  Amerika  Serikat  sekalipun. 36 Begitu  juga  dengan  negara  ideologi marxis,  tidak  konsekuen  mengimplementasikan  ideologinya  secara  murni, ideologi  yang  diterapkan  dan  yang  dijadikan  sistem  ekonomi  mengalami ‘singkritisme ideologi.
Dari kegagalan kedua ideologi tersebut seharusnya indonesia mempertegas bahwa sistem ekonomi negaranya adalah sistem ekonomi Pancasila. Sebagaimana uraian  diatas,  hakikat  dari  Pasal  33  UUD  1945  merupakan  pandangan  bahwa negara  harus  hadir  dan  dirasakan  keberadaannya  oleh  rakyat.  Bahkan  menurut David Straker  Negara dianalogikan sebagai korporasi memberikan jaminan mutu hidup  yang berkualitas  kepada  rakyat  yang  multi  perspektifnya. 37 Namun  tujuan negara  kesejahteraan  ini  tidak  lantas  mulus  sesuai  dengan  cita-cita  yang  agung serta  seirama  dengan  nilai  kemanusiaan.  Faktor  ekonomi  global  akan
34 Fuadi.
35 Gie. Hal. 47
36 Irawan. Hal. 41
37 Suparto  Wijoyo,  ‘Tata  Kelola  Pertambangan  Dalam  Kerangka  Indonesia  Incorporated  Untuk Mewujudkan  Negara  Kesejahteraan’, Jurnal  Hukum  Lingkungan ,  4.1  (2017),  1–30 <http://www.jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/47>.
mempengaruhi praktik kebijakan negara kesejahteraan, misalnya Persoalan krisis ekonomi  global,  kemiskinan,  pengangguran.  Konsep  negara  kesejahteraan  bisa menemui  kegagalan  serta  tidak  bisa  mengantarkan  manusia  pada  kesejahteraan, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama dalam kehidupan. 38
Bjorn  Hettne  mempertanyakan  peran  negara  dan  pemerintah  untuk mensejahterakan  rakyat  harus  ditata  kembali  dengan  menyodorkan Paradigma Theory & Policy Making dalam lingkup Good Corporate Governance . 39 Menurut Jurgen  Habermas  negara  kesejahteraan  justru  memiliki  kelemahan  yang  sangat urgen,  pertama  karena  negara  kesejahteraan  mengupayaan  kesejateraan  umum maka  dimungkinkan  negara  akan  melakukan  apapun  sehingga  akan  cenderung jatuh  pada  totaliter.  Kedua,  negara  kesejahteraan  itu  berangkat  dari  pengandaian senasib  sepenanggungan  yang  pada  akhirnya  akan  menciptakan  kondisi  sosial yang tidak tangguh karna menggantungkan semua kebutuhannya pada negara. 40
Realitas  diatas  berbanding  terbalik  dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh Indonesia,  bahkan  ada  teori  “kutukan  sumber  daya  alam”  artinya  negara  yang kaya  akan  sumber  daya  alam  akan  menemui  beberapa  masaalah  dalam pemerintahannya.  Misalnya  dalam  hal  manajemen  kekayaan  sumber  alam  dan pembangunan ekonomi  jangka  panjang,  ternyata  performa  sejumlah  negara  kaya sumber  daya  alam  ada  yang  lebih  baik  dibandingkan  negara  yang  berciri  sama. Menurut Ross (2003) Indonesia dan Nigeria memiliki pendapatan per kapita yang seimbang  dan  sama-sama  sangat  bergantung  pada  penjualan  minyak.  Namun sekarang,  pendapatan  per  kapita  Indonesia  ternyata  empat  kali  lebih  besar dibandingkan  Nigeria. 41 Banyak  negara  kaya  minyak  mengalami  penurunan dalam  pendapatan  per  kapita  antara  periode  1970  dan  2000,  dan  sebagian  kecil jatuh  terjerembab  ke  dalam  krisis  utang  mendalam.  Kutukan  itu—bahwa pendapatan  minyak  seringkali  tidak  diwujudkan  dalam  pembangunan  jangka panjang—bukanlah  persoalan  takdir.  Minyak  dapat  menjadi  awal  dari pertumbuhan. 42
38 Fuadi.
39 Wijoyo.
40 C.K.L.Bello. hal. 142-143
41 Humphreys, Sachs, and Stiglitz. Hal. 2
42 Humphreys, Sachs, and Stiglitz. Hal. 202
Kekuasaan  negara  atas  sumber  daya  alam  bersumber  dari  rakyat  yang dikenal  dengan  bangsa,  yang  kepadanya  diberikan  wewenang  atau  kekuasaan untuk  mengatur,  mengurus,  memelihara,  dan  mengawasi  pemanfaatan  seluruh potensi  sumber  daya  alam  yang  ada  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Kemudian komponen  penting  yang  harus  menjadi  fondasi  pembangunan  landasan  hukum dan  politik  pengelolaan  sumber  daya  alam  Migas/Minerba  Nasional  yang menceminkan hak menguasai oleh Negara atas sumber daya alam Migas/Minerba untuk  terwujudnya  kedaulatan  nasional adalah: a)  Kepemilikan  Kekayaan  Alam; b)  Penguasaan  Oleh  Negara;  c)  Kewenangan  Perusahaan  Negara  dalam pengusahaan  Migas/Minerba  sampai  kepada  prinsip  kerjasama  dengan  pihak ketiga. 43 Hak  menguasai  cabang  produksi  benar-benar  digunakan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Konsep  hak  menguasai  negara  sebenarnya  berasal dari hukum adat. 44 Ini adalah sesuai dengan budaya dan konsep Pancasila, sebab pada dasarnya Pancasila berasal dari kebudayaan dan adat yang telah lama hidup dan berkembang ditengah masyarakat.
Konsep  sistem  ekonomi  pancasila  atau  sistem  ekonomi  indonesia seharusnya  menjadi  dasar  aturan  hukum  yang  berhubungan  dengan  cabang produksi sumber daya alam, secara eksplisit Pasal 33 UUD 1945 mengandung arti negara  menguasai  cabang  produksi,  dan  MK  telah  menginterpretasikan  maksud dari  mengusai.  Artinya  dari  penguasaan  negara  terhadap  cabang  produksi  SDA lebih  luas  dari  sekedar  memiliki.  Diantara  lima  tafsir  dari  MK  adalah  negara berwenang  mengawasi  pelaksaan  dari  kegiatan  produksi  sumber  daya  alam, artinya  dalam  mengawasi  tentunya  negara  juga  diberikan  kewenangan  untuk mengevaluasi.  Sehingga  dari  sini  negara  berhak  melakukan  tindakan  terhadap swasta atau BUMN berdasar dari hasil pengawasannya. Dengan penerapan seperti itu kedaulatan dan kewibawaan negara semakin berjaya  dan inilah sesungguhnya makna dari sistem ekonomi Pancasila.
43 Kuswandi.
44 Afifah  Kusumadara,  ‘Perkembangan  Hak  Negara  Atas  Tanah :  Hak  Menguasai  Atau  Hak’, Fakultas Hukum Brawijaya , 20.2 (2013), 262–76.

## IV. KESIMPULAN
Mengetengahkan  sistem  ekonomi  pancasila  menjadi  keharusan  ditengah pembangunan  ekonomi  yang  tidak  tentu,  kegagalan  ideologi  ekonomi  di  dunia sebut  saja  liberalisme  dan  marxisme  seharusnya  menjadi  titik  tolak  dari kembalinya  penerapan  ideologi  yang  khas  dengan  budaya  indonesia,  yaitu Pancasila  kalau  disarikan  lagi  gotong  royong,  namun  ada  kendala  dalam penerapan ideologi pancasila yaitu belum memiliki instrumen yang jelas, bahkan hari ini penerapan ideologi pancasila masih dibayang-bayang oleh narasi ideologi besar dunia, sehingga cita-cita yang mau dicapai oleh pancasila urung sampai.
Maka dari itu perlu sikap konsekuen dari semua pihak untuk membangun ekonomi dengan sistem ekonomi pancasila yang tersarikan dalam konstitusi Pasal 33  UUD  1945.  Cabang  produksi  yang  berhubungan  dengan  hajat  hidup  orang banyak  dikuasasi  oleh  negara  dan  di  peruntukkan  pada  sebesar-besarnya kesejahteraan  rakyat.  Inilah  cita-cita  pancasila  khususnya  sila  kelima,  yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Assidiqie,  Jimly, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia, (Jakarta:  Bhuana Ilmu Populer, 2007)
Badriyah,  Siti  Malikhatun, Penemuan  Hukum  Dalam  Konteks  Pencarian Keadilan , 1st edn (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010)
C.K.L.Bello,  Petrus, Ideologi  Hukum  Refleksi  Filsafat  Atas  Ideologi  Di  Balik Hukum , Pertama (Bogor: Insan Merdeka, 2013)
Gie, Kwik Kian, NASIB RAKYAT INDONESIA Dalam Era Kemerdekaan , ed. by Andi Tarigan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016)
Humphreys,  Macartan,  Jeffrey  D.  Sachs,  and  Joseph  E.  Stiglitz, Berkelit  Dari Kutukan Sumberdaya Alam (Bogor: The Samdhana Institute, 2007)
Ibrahim,  Johnny, Teori  Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif , ed.  by  Sutiyono Wahyudi, kedua (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
Munir, HBM., Umi Salamah, and Suratman, PENDIDIKAN PANCASILA , 3rd edn (Malang: Madina Media, 2016)
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , 1st edn (Jakarta, 1985)

## JURNAL
Arizona,  Yance,  ‘Perkembangan  Konstitusionalitas  Penguasaan  Negara  Atas Sumber  Daya  Alam  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi’, Jurnal Konstitusi , 8.3 (2011), 257–314 <https://www.neliti.com/publications/111506/perkembangan-
konstitusionalitas-penguasaan-negara-atas-sumber-daya-alam-dalam-pu>
Asnawi,  Habib  Shulton,  ‘Politik  Hukum  Putusan  MK  Nomor  Mengembalikan Kedaulatan  Negara  Dan  Perlindungan  HAM  Legal  Policy  of  Constitutional Court’, Jurnal Konstitusi , 13.2 (2016), 300–320
Asshiddiqie,  Jimly,  ‘MEMPERKENALKAN  GAGASAN  KONSTITUSI
EKONOMI’, Jurnal Hukum Prioris , 3.2 (2013), 1–26
Fuadi,  Ariza,  ‘NEGARA  KESEJAHTERAAN  (WELFARE  STATE)  DALAM PANDANGAN  ISLAM  DAN  KAPITALISME’, Jurnal  Ekonomi  Syariah Indonesia , V.1 (2015)
Gunawan,  Mohammad  SIgit,  ‘REKONSTRUKSI  NEGARA  HUKUM PANCASILA  DALAM  PENYELENGGARAAN  KEKUASAAN  DI INDONESIA  BERDASARKAN  UUD  1945’, Syntax  Literate ,  3.4  (2018), 58–69 <https://doi.org/10.1590/s1809-98232013000400007>
Irawan, Candra, DASAR-SASAR PEMIKIRAN HUKUM EKONOMI INDONESIA ,
Mandar Maju , 2012 <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
Kusumadara,  Afifah,  ‘Perkembangan  Hak  Negara  Atas  Tanah :  Hak  Menguasai Atau Hak’, Fakultas Hukum Brawijaya , 20.2 (2013), 262–76
Kuswandi,  ‘MODEL  PENGELOLAAN  SUMBER  DAYA  ALAM  UNTUK SEBESAR-  BESARNYA  KEMAKMURAN  RAKYAT’, Jurnal  Hukum Mimbar Justitia , 1.2 (2015), 518–31
Mawuntu,  J.  Ronald,  ‘Konsep  Penguasaan  Negara  Berdasarkan  Pasal  33  UUD 1945  Dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi’, Fakultas  Hukum  Unsrat ,  XX.3 (2012), 86–95 <https://doi.org/10.1016/j.actamat.2007.11.013>
Rahardjo,  M.  Dawam,  ‘Menuju  Sistem  Perekonomian  Indonesia’, Unisia ,  32.72 (2009), 113–28 <https://doi.org/10.20885/unisia.vol32.iss72.art1>
Rahardjo, M Dawam, ‘Isu-Isu Kontemporer Ekonomi Pancasila’, UNISIA ,  27.53 (2004), 207–17
Ruslina, Elli, ‘Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia’, Jurnal Konstitusi , 9.1 (2012)
Su’aidi,  Mohammad  Zaki,  ‘Pemikiran  m.  Umer  Chapra  Tentang  Masa  Depan Ekonomi Islam’, Ishraqi , 10.1 (2012), 1–19
Syahrin,  Muhammad  Alvi,  ‘Menakar  Kedaulatan  Negara  Dalam  Perspektif Keimigrasian’, Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure ,  18.1  (2018),  43
<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.43-57>
Wijoyo,  Suparto,  ‘Tata  Kelola  Pertambangan  Dalam  Kerangka  Indonesia Incorporated  Untuk  Mewujudkan  Negara  Kesejahteraan’, Jurnal  Hukum Lingkungan , 4.1 (2017), 1–30 <http://www.jhli.icel.or.id/index.php/jhli/article/view/47>