## POLITIK PELEMBAGAAN SYARIAT: STRATEGI DAN ARGUMENTASI PPP, PBB, DAN PKS DI SIDANG TAHUNAN MPR 1999-2002
Muhammad Ansor
___________________________________________________________

## Abstract
Of  the  classical  problems  in  the  discourse  of  Islam  and  politics  is  controversy  on interpretation of Islamic Syarî„ah, and there is no single or only one true definition of the term.  The  controversy  is  going  worse  when  some  groups  of  Muslim—with  or  without intervension and support of the ruling power—insist to have their opinion the true one and should be followed by others.
This article is comparing  the  strategy and arguments  used by the three Islam-based parties—PPP, PBB, and PKS—in the parliament of Indonesia when they respond the discourse  of  applying  Islamic Syarî„ah in  Indonesia.  They  share  opinion  that  the application of Islamic Syarî„ah through state is a duty of every Muslim, but they differ one another in the way or strategy of realizing and making   that come true. Different from PPP  and  PBB  that  struggle  for  adopting  the  Jakarta  Carter  into  Indonesian  1945 Constitution, PKS (with PAN) suggest adopting Medina Carter. When the majority of parliament  members  refuses  both  suggestions,  the  three  parties  also  take  different  ways responding the refusal. While PPP can understand the refusal and explicitly agree to no- amendment on the article 29 of Indonesian 1945 Constitution, PBB and PKS declare to be abstains.
The  controversy  indicates  the  difficulty  of  unifying  Muslim  opinion  and  strategy relating to the how to position Islam in the context of state. The phenomena that occurs between  the  supporting  and  the  refusing  group  is  not  only  in  terms  of  positivization  of Islamic Syarî„ah , but also in applying Islam. It ranges from the issues of struggle strategy to the decision of aspects of Syarî„ah that can be adopted in or made positive law.
Keywords: Syariat  Islam,  Politik  Islam,  Formalisasi,  Konstitusi,  Strategi, Argumentasi.
_______________
F ORMALISASI syariat  Islam  merupakan  isu  yang  selalu  mengalami  pasang- surut  dalam  konstelasi  perpolitikan  Indonesia.  Semenjak  Islam  masuk  ke wilayah  Nusantara,  kerajaan-kerajaan  Islam  senantiasa  berusaha  untuk
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
menegakkan  syariat  Islam  di  daerah  kekuasaan  mereka  masing-masing. Ketika  penjajah  Belanda  berkuasa  pun,  kerajaan-kerajaan  Islam  masih  ada yang berusaha menegakkan syariat Islam walaupun secara berangsur-angsur hukum  Barat  ataupun  hukum  adat  sudah  diberlakukan.  Bahkan  hampir setiap  pergerakan  nasional  yang  bersifat  Islam  acapkali  menempatkan penegakan  syariat  Islam  sebagai  agenda  dan  cita-cita  luhur  yang  mesti diperjuangkan. Faktor kesejarahan itu menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam memang telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini. 1
Setelah  kemerdekaan  Indonesia  diproklamasikan,  keinginan  agar  syariat Islam  diberlakukan  masih  belum  berhenti.  Perjuangan  penegakan  syariat Islam pada masa ini tidak hanya dilakukan dengan pendekatan politik, tetapi juga  dengan  perjuangan  bersenjata  sebagaimana  dilakukan  DI/TII  dan PRRI. Para wakil Islam di Majelis Konstituante (1956-1959) yang terdiri dari Partai Masyumi dan Partai NU juga memperjuangkan agar rumusan Piagam Jakarta  dimasukkan  kembali  ke  dalam  pembukaan  UUD  1945.  Usulan  ini mendapatkan  perlawanan  dari  kelompok  nasionalis,  sehingga  perdebatan yang  digambarkan  sangat  sengit  pun  tidak  dapat  dielakkan.  Upaya memasukkan  Piagam  Jakarta  berbuntut  pada  pembubaran  Majelis Konstituante  melalui  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959  setelah  dua  kutub  yang berbeda pandangan tidak berhasil menemukan kesepakatan. 2
Memasuki  paruh  terakhir  kekuasaan  Soeharto,  beberapa  ketentuan syariat  Islam  mulai  diakomodasi  negara  secara  selektif. 3 Namun,  hal  itu masih belum memuaskan beberapa pihak terutama partai-partai yang berasas Islam  dan  sejumlah  organisasi  massa  Islam  di  era  Reformasi.  Tidak mengherankan,  pada  saat  Soeharto  berhasil  dijatuhkan,  mereka  mendesak agar negara menerapkan syariat Islam.
Sejauh  menyangkut  perjuangan  melalui  politik  formal,  tuntutan penerapan  syariat  Islam  mulai  mencuat  ketika  Sidang  Tahunan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  (ST  MPR)  tahun  1999  mengagendakan amandemen  UUD  1945,  dan  terus  mengemuka  dalam  empat  kali pelaksanaan  ST  MPR  hingga  tahun  2002.  Dimotori  oleh  sejumlah  partai
1 Khamami  Zada, Islam  Radikal:  Pergulatan  Ormas-ormas  Islam  Garis  Keras  di  Indonesia (Jakarta: Teraju, 2002), 120.
2 Lihat, Ahmad Syafi‟i Ma‟arif, Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 1985), 142-92.
3 Mengenai  bentuk-bentuk  akomodasi  negara  terhadap  Islam  lihat,  Bahtiar  Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1999), 273-329.
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
315
politik  Islam,  tuntutan  penerapan  syariat  Islam,  antara  lain,  mengambil strategi  mendukung  amandemen  pasal  29  UUD  1945.  Hal  itu  secara langsung  berpunggungan  dengan  kelompok  partai-partai  nasionalis  yang justru menolak amandemen.
Kelompok  pertama  diwakili  Fraksi  PDIP  (Partai  Demokrasi  Indonesia Perjuangan),  Fraksi  Golkar,  Fraksi  Kebangkitan  Bangsa,  Fraksi  Utusan Golongan, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi TNI/Polri, Fraksi KKI, dan Fraksi PDKB. Mereka beralasan bahwa selama ini pasal itu terbukti  telah berhasil memberikan  panduan  pranata  kehidupan  beragama  di  Indonesia.  Hal  itu merupakan pandangan mayoritas yang berkembang di dalam MPR.
Kelompok kedua, yang mendukung amandemen pasal 29 adalah partai- partai  Islam  atau  berasas  Islam  meski  ini  bukan  merupakan  sikap  politik semua  partai  Islam.  Namun,  menariknya,  tidak  ada  kesatuan  pandangan antara  partai-partai  Islam  atau  berasas  Islam  ini  menyangkut  bagaimana rumusan  baru  untuk  pasal  29  tersebut.  Pada  satu  kutub,  Fraksi  Reformasi yang  terdiri  dari  PAN  (Partai  Amanat  Nasional)  dan  PK/PKS  (Partai Keadilan/Partai  Keadilan  Sejahtera)  mengusulkan  rumusan  alternatif,  yakni “Negara  berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa  dengan  kewajiban melaksanakan  ajaran  agama  bagi  masing-masing  pemeluknya”. 4 Usulan  ini diidentifikasi sebagai rumusan “Piagam Madinah” mengingat semangat yang melatari rumusan tersebut adalah naskah Piagam Madinah yang dipraktikkan Nabi Muhammad ketika berada di Madinah.
Sementara dikutub lainnya, Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan  PBB  (Partai  Bulan  Bintang)  mengusulkan  rumusan  Piagam  Jakarta. Fraksi PPP dan Fraksi PBB, dua partai berasas Islam terbesar, mendesakkan agar tujuh kata yang dikenal sebagai rumusan Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam  pasal  29  ayat  (1)  UUD  1945.  Mereka  mengusulkan  agar  rumusan berbunyi  “Negara  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dengan kewajiban  melaksanakan  syariat  Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya” diakomodasi dalam pasal tersebut. 5
Menarik  dicermati  bahwa  PPP,  PBB,  dan  PK/PKS  merupakan  tiga partai  yang  sama-sama  menjadikan  Islam  sebagai  asas  perjuangan  partai. Ketiga  partai  ini  tampaknya  tidak  memperlihatkan  kesatuan  strategi  dan argumentasi,  meskipun  ideologi  partai  mereka  sama-sama  menempatkan
4 Risalah Rapat ST MPR 2002 , Buku II, Jillid IIIC (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002), 44-5.
5 Risalah Rapat ST MPR 2002 , 542; Risalah Rapat ST MPR 2002 , Buku IV, 544.
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
agenda  Islamisasi  melalui  negara  merupakan  suatu  panggilan  hidup.  Untuk itu,  tulisan  berikut  akan  membandingkan  antara  PPP  (Partai  Persatuan Pembangunan),  PBB  (Partai  Bulan  Bintang),  dan  PKS  (Partai  Keadilan Sejahtera) dalam mengkonseptualisasi ideologi partai dan bagaimana mereka mengartikulasikannya dalam ST MPR 1999-2002 terkait dengan amandemen pasal 29 UU 1945 utamanya tuntutan penerapan syariat Islam.

## Sekilas tentang Ideologi PPP, PBB, dan PKS
Menjadikan Islam sebagai asas partai, PPP dibentuk pada 5 Januari 1973 dari hasil fusi dari empat partai Islam yang melibatkan NU, Parmusi, PSII, dan  Perti. 6 AD/ART  PPP  menyebutkan  partai  ini  bertujuan  “membangun negara Republik Indonesia berdasarkan landasan Pancasila dan UUD 1945, menciptakan  kemakmuran  rakyat  yang  dirahmati  Tuhan  YME”. 7 Pada  saat pemerintahan Orde Baru memberlakukan asas tunggal Pancasila awal 1984- an,  PPP  tidak  memiliki  pilihan  kecuali  mengganti  asas  perjuangan  mereka dengan  Pancasila.  Pascarezim  Orde  Baru,  PPP  secara  resmi  kembali menggunakan  asas  Islam  melalui  Muktamar  di  Jakarta,  29  November-02 Desember 1998. 8
PBB  didirikan  pada  tanggal  17  Juli  1998, 9 dengan  tujuan  “mewujudkan masyarakat  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Allah  swt”. 10 Rumusan  ini pada  muktamar  II  PBB  disempurnakan  menjadi  “mewujudkan  masyarakat yang beriman, bertakwa, adil dan makmur yang diridlai Allah swt.” 11 Adapun PK  dideklarasikan  pada  20  Juli  1998,  dan  merupakan  transformasi  dari gerakan dakwah kampus selama lebih dari seperempat abad terakhir. 12 Pada pemilu 1999 perolehan suara PK tidak dapat memenuhi batas electoral treshold minimal  2%.  Sesuai  dengan  UU  No  12  Tahun  2003,  agar  partai  ini  dapat mengikuti pemilu 2004, maka “Para pimpinan Partai Keadilan memutuskan untuk mendirikan sebuah partai baru yang akan menjadi wadah bagi kiprah politik dakwah warga Keadilan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera” (PKS).
6 Umaidi Radi, Strategi PPP 1973-1982: Suatu Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional (Jakarta: Integritas Press, 1984), 2.
7 DPP PPP, AD/ART PPP 1973 (Jakarta: Sekretariat DPP PPP, 1973).
8 Lihat, Ketetapan-ketetapan Muktamar IV PPP (Jakarta: DPP PPP, 1999), 31; Wawancara Endin AJ. Soefihara, 12/08/2004.
9 DPP PBB, AD/ART PBB 1998 (Jakarta: DPP PBB, 1998), 48.
10 Ibid. , 6. 11 DPP PBB, AD/ART PBB 2001 (Jakarta: DPP PBB, 2001), 3-4.
12 Wawancara Untung Wahono, 17/08/2004.
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
Satu hal yang mempertautkan PPP, PBB, dan PK/PKS adalah kenyataan bahwa  ketiganya  menjadikan  Islam  sebagai  asas  perjuangan  politik  mereka. Bagi  PPP,  PBB,  dan  PKS,  penerapan  Islam  sebagai  asas  partai  tidak disangsikan  tidak  hanya  mampu  memberikan  pengaruh  luas    pada  corak artikulasi  politik  mereka,  melainkan  pula  pada  panggung  politik  nasional. Betapapun, suatu yang  penting dicatat, penerapan Islam sebagai asas partai tidak serta merta menjadikan partai ini sektarian, atau mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebab  itu,  tidak  mengherankan  apabila  saat  momentum  amandemen pasal  29  muncul,  PPP,  PBB,  dan  PK/PKS  memanfaatkannya  untuk memperjuangkan  visi  politik  mereka,  meskipun  sesungguhnya  tidak ditemukan  tafsir  tunggal  di  antara  mereka,  utamanya  terkait  dengan bagaimana Islam ditempatkan dalam konteks kenegaraan. Setidaknya hal itu tergambar  dari  program  politik-keagamaan  PPP,  PK/PKS,  dan  PBB  yang memperlihatkan  aksentuasi  sedikit  berbeda.  PPP,  misalnya,  tidak menawarkan  rumusan  yang  secara  eksplisit  menggunakan  kata  “Islam”. Kesimpulan  hampir  serupa  didapatkan  pula  ketika  mencermati  program politik  PK/PKS. 13 Hal  ini  berbeda  dengan  PBB  yang  secara  tegas menawarkan  formulasi  pelaksanaan  “trias  politika  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  Islam”. 14 Sayangnya,  tidak  ditemukan  paparan  lebih  detail mengenai  apa  yang  dimaksudkan  sistem  “trias  politika  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip Islam” sebagaimana diagendakan PBB tersebut.
Bahwa  basis  sosial  pendukung  PK/PKS  adalah  komunitas  yang memperlihatkan  aksentuasi  terhadap  terbentuknya  tatanan  “masyarakat islami” tampaknya merupakan pandangan yang sudah diterima luas. Namun, minat  yang  kuat  ini  tidak  selalu  ekuivalen  dengan  penggambaran  program politik mereka, terutama yang menyangkut agenda mewujudkan “masyarakat islami”.  Rumusan  program  politik  PKS  yang  hemat  penulis  relatif  lebih dekat  dengan  orientasi  keislaman  hanya  terlihat  pada  agenda  umum  partai, yakni (1) “membangun  watak bangsa (character building) sebagai modal-dasar utama  pembanguan  nasional  melalui  kegiatan  dakwah amar  ma‟rûf  nahi munkar” dengan didasarkan pada penghayatan  terhadap “nilai-nilai  religius” dan,  (2)  gagasan  “menempatkan  ulama,  cendikiawan  dan  aparat pemerintahan dalam sebuah sistem negara kesatuan yang kokoh”. 15
13 DPP PK, Sekilas... , 93-4.
14 Zainal Abidin Amir, Peta Politik Islam Pasca Soeharto (Jakarta: LP3ES, 2003), 189.
15 DPP PK, Sekilas... , 93.
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
Menurut  Greg  Barton,  rumusan  program  politik  PKS  yang  longgar  ini berkaitan  dengan  pilihan  partai  ini  yang  memilih  pendekatan  graduasi (bertahap) 16 dalam  mewujudkan  tatanan  “masyarakat  islami”.  Karena  itu, PK/PKS  cukup  berhati-hati  dalam  mentransformasikan  agenda-agenda islami  ke  dalam  program  politik-keagamaan  mereka  dengan  menghindari penggunaan  “idiom-idiom  politik”  yang  memperlihatkan  keinginan  kuat untuk  melakukan  perubahan  melalui  pendekatan  struktural  secara  frontal. Pilihan  politik  PKS  di  atas  agaknya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  genealogi PKS  sebagai  gerakan  dakwah  yang  banyak  memanfaatkan  pelajaran  dari induk  semangnya,  gerakan Ikhwân  al-Muslimîn di  Mesir.  Leonard  Binder menyebut  strategi  islamisasi  yang  dilakukan  gerakan Ikhwân  al-Muslimîn sebagaimana direpresentasikan dalam pemikiran Sayyid Quthb, bertolak dari lingkaran individu, 17 bukan negara melalui politik-formal. Ungkapan Mursyid ‟Âm Ikhwân al-Muslimîn kedua, Syaykh Hasan al-Hudaybî ketika menyatakan,
“ kun  dawlathan  fî  nafsika  takun  fî  balâdika”, 18 mengindikasikan  kuatnya  arus pendekatan individual dan kulural dalam strategi Islamisasi komunitas ini. Agenda  politik  PKS  yang  menghindari  islamisasi  dengan  menggunakan pendekatan-pendekatan  struktural  secara  menonjol,  demikian  Barton berpandangan,  sekaligus  membedakan  corak  pendekatan  islamisasi  PKS, sebut  saja  misalnya,  dengan  PBB. 19 PBB  hemat  saya  lebih  memperlihatkan pendekatan  struktural  dalam  melakukan  agenda-agenda  islamisasi.  Pidato politik  Yusril  Ihza  Mahendara,  yang  disampaikan  di  hadapan  Majelis Mujahidin  Indonesia  bahwa  target  politik  PBB  adalah  penerapan  syari‟at Islam  secara  total 20 memperlihatkan  orientasi  penggunaan  pendekatan struktural, cukup menonjol.
PBB  memposisikan  “syari‟at  sebagai  sumber  hukum  tertinggi”, 21 dan mengagendakan agar al-Qur‟an dan as-Sunnah dapat dijadikan sumber nilai dan  norma  dalam  hukum  nasional. 22 Karena  itu,  adaptasi  hukum  Islam  ke dalam hukum nasional menurut PBB dilakukan dengan mempertimbangkan
16 Media Indonesia , 19/02/2004. 17 Leonard  Binder, Islam  Liberal:  Kritik  terhadap  Ideologi-ideologi  Pembangunan , ter.  Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 260.
18 Nandang  Burhanuddin, Penegakan  Syariat  Islam  Menurut  Partai  Keadilan (Jakarta:  al- Jannah, 2004), 170.
19 Media Indonesia , 19/02/2004
20 Ibid.
21 DPP PBB, Tafsir Asas PBB (Jakarta: DPP PBB, 2002), 28.
22 DPP PBB, Program Umum Perjuangan PBB (Jakarta: DPP PBB, 2001), 6.
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
319
“keadaan dan tempat”. 23 PBB sebagaimana dikatakan Sahar L. Hasan, akan tetap  berusaha  memperjuangan  hal  ini  “di  Parlemen  dengan  cara-cara demokratis”. 24
Kecenderungan PPP dan PBB untuk memperjuangkan agenda islamisasi dengan  menggunakan  pendekatan  struktural,  sepintas  memperlihatkan perbedaan  dengan  strategi  PKS  yang  cenderung  berhati-hati  dan menghindari  rumusan  program  hukum  yang  berorientasi  Islam  legal- formalistik. 25 Ini  setidaknya  terlihat  dalam  program  hukum  PK/PKS  yang menyatakan  partai  ini  ingin  “memperjuangkan  secara  struktural pemberlakuan  hukum  Islam  ketika  masyarakat  telah  siap  menerimanya”. 26 Hal  ini  sesungguhnya  memperlihatkan  minat  PKS  untuk  menggunakan pendekatan  struktural  secara  bertahap  dalam  menerapkan  hukum-hukum Islam.
Perbedaan aksentusi antara PPP, PBB, dan PK/PKS sejauh menyangkut strategi bagaimana Islam ditempatkan dalam konteks kenegaraan antara lain terlihat dalam lanskap ketiga partai ini dalam ST MPR tahun 1999-2002. Di tengah derasnya arus penolakan terhadap amandemen pasal 29 UUD 1945, termasuk dari partai-partai Islam dan ormas-ormas Islam di negeri ini, PPP, PBB,  dan  PKS  memperlihatkan  kegigihan  mereka  memperjuangkan  syariat Islam.  Betapapun,  tidak  ditemukan  keseragaman  di  antara  mereka menyangkut strategi mewujudkan agenda serupa.

## Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS
Amandemen  pasal  29  UUD  1945  agaknya  merupakan  topik  paling krusial  dalam  konstelasi-politik  amandemen  UUD  1945  pada  masa  awal reformasi.  Meskipun  tema  penerapan  syariat  Islam  selalu  mencuat  selama empat  kali  pelaksanaan  ST  MPR  berlangsung,  1999-2002,  perdebatan  yang paling  menonjol  terjadi  pada  ST  MPR  tahun  2000  dan  2002.  Pembahasan menyangkut  strategi  dan  argumentasi  PPP,  PBB,  dan  PKS  utamanya  akan difokuskan  pada  sikap  dan  argumentasi  politik  mereka  berdasarkan  risalah ST MPR di kedua tahun tersebut.
Seperti  disebutkan  di  muka,  bahwa  dalam  empat  kali  ST  MPR  Fraksi PPP  dan  Fraksi  PBB  mendesakkan  agar  tujuh  kata  yang  dikenal  sebagai
23 Ibid.
24 Wawancara Sahar L. Hasan, 20/08/2004; Lihat, Media Indonesia , 19/02/2004.
25 DPP PKS, Sekilas... , 96. 26 Ibid ., 28.
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
rumusan Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Mereka  mengusulkan  agar  rumusan  berbunyi:  “Negara  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dengan  kewajiban  melaksanakan  syariat  Islam bagi  pemeluk-pemeluknya”  diakomodasi  dalam  pasal  tersebut. 27 Tak  pelak, usulan  ini  memantik  reaksi  partai-partai  lain  termasuk  dari  PKB  yang note bone berbasis  massa  muslim.  Mereka  pada  prinsipnya  menginginkan  agar pasal  29  ayat  (1)  tidak  diamandemen  dan  tetap  pada  rumusan  “Negara berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.  Ini  merupakan  pandangan mayoritas  yang  berkembang  di  dalam  MPR.  Kelompok  ini  diwakili  Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Utusan Golongan, Fraksi  Utusan  Daerah,  Fraksi  TNI/Polri,  Fraksi  KKI,  dan  Fraksi  PDKB. Sementara itu, pada ujung kutub lainnya, Fraksi Reformasi yang terdiri dari PAN  dan  PK/PKS  mengusulkan  rumusan  alternatif,  yakni  “negara berdasarkan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa  dengan  kewajiban  melaksanakan ajaran  agama  bagi  masing-masing  pemeluknya”. 28 Usulan  ini  diidentifikasi sebagai  rumusan  “Piagam  Madinah”  mengingat  semangat  yang  melatari rumusan  tersebut  adalah  naskah  Piagam  Madinah  yang  dipraktikkan  Nabi Muhammad ketika berada di Madinah.
Lukman Hakim Saefuddin yang juga Juru Bicara Fraksi PPP, menegaskan usulan memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta sedikitnya dilatari lima alasan. Pertama, sejak dua tahun terakhir (periode 2000-2002, red. ) makin meningkat keinginan  untuk  memisahkan  agama  dari  negara. 29 Padahal  sejalan  dengan prinsip pasal 29 UUD 1945, “Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dengan negara walaupaun antara keduanya tetap dibedakan”. 30
Kedua, kehadiran  era  globalisasi  yang  mengakibatkan  terjadinya internasionalisasi  nilai-nilai  dalam  wilayah  kehidupan  bernegara, bermasyarakat,  maupun  beragama  jika  tidak  diantisipasi  sejak  dini  “bukan mustahil akan melucuti nilai-nilai kemanusian” bangsa Indonesia. Bangsa ini dalam  pandangan  PPP  sedang  menghadapi  bahaya  pelucutan  nilai-nilai religius.  Untuk  itu,  umat  beragama  baik  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu, maupun Budha “tidak boleh berdiam diri”. 31
27 Risalah Rapat ST MPR 2002 , Buku II, Jilid IIIC (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI,
2002), 542; Risalah Rapat ST MPR 2002 , Buku IV, 544.
28 Risalah Rapat ST MPR 2002 , Buku II, Jilid IIIC, 44-5.
29 Risalah Rapat ST MPR 2000 , Buku III, Jilid 17, 50-1.
30 Wawancara dengan Lukman Hakim Saifuddin, Jakarta, 12/08/2004.
31 Risalah Rapat ST MPR 2000 , Buku III, Jilid 17, 50-1.
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
321
Ketiga, secara  historis,  tujuh  kata  Piagam  Jakarta  itu  merupakan kompromi  yang  sebaik-baiknya  antara  golongan  Islam  dengan  golongan kebangsaan.  PPP  sangat  menyayangkan  ketika  kompromi  tersebut  secara tiba-tiba  dimentahkan.  “Untuk  menghormati  para  pendiri  Republik”, demikian  Saifuddin  beralasan,  “Fraksi  PPP  terpanggil  untuk  mendudukkan kembali  perjanjian  luhur  tersebut.” Keempat, konsideran  Dekrit  5  Juli  1959 yang  menyatakan  memberlakukan  kembali  UUD  1945  antara  lain menyatakan  bahwa  Piagam  Jakarta  “menjiwai”  dan  merupakan  “rangkaian yang tak terpisahkan” dengan undang-undang tersebut. PPP menambahkan, setelah  41  tahun  UUD  1945  berjalan  tanpa  jiwa,  maka  era  reformasi merupakan  momentum  tepat  untuk  memberikan  jiwa  kepada  konstitusi tersebut. Kelima, bagaimanapun  usulan  agar  Piagam  Jakarta  dicantumkan tidak  dapat  dimaknai  sebagai  keinginan  mengotak-atik  pembukaan  UUD 1945 yang sudah disepakati untuk tidak diamandemen. 32
PPP  menepis  pandangan  masuknya  tujuh  kata  tersebut  berarti menjadikan Indonesia sebagai negara Islam; melainkan hanya berarti bahwa hukum  Islam  berlaku  bagi  pemeluk-pemeluk  Islam  sebagaimana  pernah dipraktekkan  dalam  politik  hukum  Hindia  Belanda  sebelum  tahun  1928. Tambahan tujuh kata dalam Pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dalam pandangan PPP tidak dimaksudkan untuk menjadikan negara ini sebagai negara agama, sebagaimana  tidak  untuk  dijadikan  negara  sekuler,  melainkan  semata-mata dimaksudkan  untuk  memberikan  legitimasi  yang  tegas  terhadap  penciptaan public  law (hukum  publik)  yang  ditujukan  kepada  pemeluk  Islam.  PPP  akan tetap  mempertahankan  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila,  dan  dengan  usulan  tersebut  “sama  sekali  tidak terbentuk Negara Islam”. 33
Selanjutnya, PPP juga menampik pandangan yang menilai pencantuman frase  “kewajiban  menjalankan  syariat”  sebagai  bencana  bagi  bangsa Indonesia.  Endin  Soefihara  melihat  bencana  bagi  bangsa  ini  justru  muncul karena adanya penafsiran-penafsiran yang “miring” terhadap makna Piagam Jakarta. 34 Bagi  Fraksi  PPP,  Piagam  Jakarta  dalam  sejarah  Indonesia  “telah menduduki  tempat  yang  luhur  daripada  soal  yuridis  formal”. 35 Rumusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dalam pandangan PPP mengandung makna
32 Risalah Rapat ST MPR 2000 , Buku III, Jilid X, 50-1. 33 DPP PPP, Politik... , 36. 34 Wawancara dengan Endin Sofihara, Jakarta, 13/08/2004.
35 DPP PPP, Politik ..., 36-7.
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
yang “sangat mendalam” dan “menjiwai setiap pejuang muslim”. Sebab itu, Fraksi  PPP  melihat  perjuangan  agar  “setiap  muslim  melaksanakan  syariat Islam  merupakan  panggilan  hidup”. 36 Pencantuman  kalimat  tersebut menurut,  Chozin  Chumaidy,  juru  bicara  Fraksi  PPP  dalam  ST  MPR  2002, justru  akan  mendorong  umat  Islam  untuk  melaksanakan  ajaran  agamanya secara kâffah (menyeluruh). 37
Paralel  dengan  Fraksi  PPP,  Fraksi  PBB  “mengusulkan  agar  negara mengatur  umat  Islam  dengan  syariat  Islam”.  Hamdan  Zoelva mengemukakan  tiga  alasan  PBB  mengusulkan  perubahan  pasal  29  ayat  (1) dan  (2)  UUD  1945  dengan  memasukkan  „tujuh  kata‟  Piagam  Jakarta. 38 Pertama, usulan  pencantuman  kembali  Piagam  Jakarta  merupakan  bentuk konsistensi  dan  wujud  pelaksanaan  amanah  pendahulu  negeri  ini,  ketika UUD  1945  diberlakukan  kembali  melalui  Dekrit  Presiden  tanggal  5  Juli 1959. Sebab, dalam diktum dekrit Presiden tersebut ditegaskan bahwa posisi Piagam  Jakarta  tidak  hanya  menjiwai,  tetapi  juga  merupakan  bagian  tak terpisahkan  dari  UUD  1945.  Karena  itu,  demikian  Fraksi  PBB  beralasan, penambahan tujuh kata dalam pasal 29 ayat (1) bagi Fraksi PBB merupakan penjabaran dari maksud pemberlakuan UUD 1945 tersebut.
Kedua, ajaran  agama  manapun  dan  khususnya  syariat  agama  Islam mengajarkan dan memerintahkan kebaikan. Islam mengajarkan akhlak yang mulia,  larangan  berbuat  kejahatan  dan  kerusakan  di  muka  bumi, penghormatan kepada penganut agama dan bangsa lain (tasâmuh) dan segala hal mengenai kebaikan. Untuk itu, bangsa Indonesia yang mayoritas (87 %) penduduknya  muslim,  akan  lebih  baik  jika  benar-benar  memahami  dan menjalankan  ajaran  agamanya.  Jadi,  penambahan  tujuh  kata  tersebut, demikian  Fraksi  PBB  berargumen,  merupakan  salah  satu  solusi  untuk memecahkan dekadensi moral bangsa.
Ketiga, syariat  Islam  tidak  akan  diberlakukan  kepada  mereka  yang  tidak memeluk  agama  Islam.  Karena  pemberlakukan  syariat  Islam  ini  tidak dimaksudkan untuk menyingkirkan serta memarjinalkan ajaran dan penganut agama-agama lain. Namun, sebaliknya Fraksi PBB memberikan jaminan agar penganut agama lain  dapat  secara bebas  menjalankan ajaran agama  mereka masing-masing.  Jaminan  seperti  ini  menurut  Fraksi  PBB  dikarenakan
36 Ibid. , 37. 37 Risalah Rapat ST MPR 2002 , Buku IV, 638-9.
38 DPP PBB, Memperjuangkan Syariat Islam: Kumpulan Pidato Fraksi Bulan Bintang pada ST MPR RI Tahun 2000-2002 (Jakarta: DPP PBB, 2003), 17-8.
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
memang syariat Islam memberikan ruang kepada pemeluk agama lain untuk mengekspresikan pandangan-pandangan teologis mereka sendiri.
Zoelva  dalam  kesempatan  lain  menegaskan  usulan  mengembalikan Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 diniatkan untuk memunculkan kembali wacana yang selama ini membeku. Sebangun dengan Fraksi PPP, Fraksi PBB menolak  anggapan  pemberlakuan  Piagam  Jakarta  akan  menimbulkan  luka bagi  penganut  agama  lain. Pemberlakuan  syariat  Islam,  demikian  Zoelva berusaha  meyakinkan,  tidak  akan  mengganggu  kebebasan  bagi  agama  lain karena Islam adalah rahmatan lil „âlamîn . 39
Paralel  dengan  Fraksi  PPP,  Fraksi  PBB  memandang  penegakan  syariat Islam  bagi  pemeluk-pemeluknya  seharusnya  mendapat  perlindungan  dari negara 40 sebab “memang ada dari bagian-bagian syariat Islam itu yang tidak dapat dilaksanakan secara pribadi, melainkan dituntut peranan negara untuk melaksanakannya”. Seorang muslim tidak hanya berkewajiban melaksanakan syariat  Islam  dalam  ibadah  dalam  arti  sempit  semata,  tetapi  juga  dalam seluruh  aspek  kehidupan  termasuk  aspek  hukum,  baik  pidana  maupun perdata  serta  aspek  muamalah  lainnya,  termasuk  masalah  halal  dan  haram dalam  makanan,  minuman,  maupun  transaksi  bisnis.  Pemberlakuan  syariat Islam melalui negara ini, demikian Fraksi PBB beralasan, didasari pandangan adanya hubungan integratif antara agama dan negara. 41
Untuk  itu,  Fraksi  PBB  meminta  agar  umat  Islam  secara  proporsional mendapatkan kesempatan untuk mengatur hidup dan kehidupannya dengan ajaran agamanya tanpa merugikan pihak lain atau non-muslim. Lebih dari 40 tahun umat Islam yang mayoritas di negeri ini dimarjinalkan. Sebab, apabila tuntutan  penerapan  syariat  Islam  dapat  diakomodasi  maka  ketenteraman, kesejahteraan, dan keadilan akan terwujud. 42
Pandangan-pandangan yang dikemukakan Fraksi PPP dan Fraksi PBB di atas  apabila  diringkaskan  menunjukkan  alasan  kedua  partai  ini  untuk memperjuangkan  kembali  Piagam  Jakarta  adalah  untuk  mengokohkan nasionalisme, mengatasi krisis sosial, hanya diberlakukan untuk umat Islam, sesuai dengan Dekrit Presiden 1959, dan tidak bermaksud untuk mendirikan negara Islam. Pemberlakuan Piagam Jakarta dalam pandangan mereka tidak ekuivalen  dengan  usaha  untuk  mengganti  ideologi  negara  atau  mendirikan
39 Buletin Bulan Bintang , Edisi 3 Tahun II 01/09/2000. 40 DPP PBB, Memperjuangkan ... , 44-5.
41 Ibid. 104-5.
42 Ibid. , 106-7.
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
negara  Islam.  Sebaliknya,  tuntutan  pemberlakuan  syariat  Islam  merupakan konsekuensi  logis  dari  pemberlakuan  Dekrit  Presiden  1959  yang  belum pernah terealisasikan. Menarik disimak, meskipun masih sulit diterima, PPP dan PBB juga menilai pemberlakukan syariat Islam berbanding lurus dengan kondisi kemanan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana telah dikatakan, gagasan formalisasi syariat Islam mendapat reaksi  keras  dari  sebagian  besar  fraksi  di  MPR.  Fraksi-fraksi  yang  bersikap berseberangan dengan Fraksi PPP dan Fraksi PBB ini adalah Fraksi Golkar (182  kursi),  Fraksi  PDIP  (185  kursi),  Fraksi  Utusan  Golongan  (73  kursi), Fraksi  PKB (58 kursi), Fraksi  TNI/Polri (38 kursi), Fraksi  KKI (14 kursi), dan  Frasi  PDKB  (5  kursi).  Pada  prinsipnya  fraksi-fraksi  itu  mengusulkan agar  pasal  29  UUD  1945  tidak  diamandemen  dan  dibiarkan  seperti  naskah semula. Alasan penolakan mereka terhadap amandemen secara umum dapat diringkaskan  mengingat  rumusan  “Negara  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa”  selama  ini  dinilai  telah  terbukti  berhasil  mengakomodasi kepentingan agama-agama dan elemen-elemen masyarakat Indonesia.
Demikian pula Fraksi Reformasi sendiri (48 kursi) yang terdiri dari unsur PK/PKS  dan  PAN,  serta  Fraksi  Daulatul  Ummah  (9  kursi)  juga  tidak menampakkan minat untuk mendukung usulan Fraksi PPP dan Fraksi PBB. Fraksi  Reformasi  justru  mengusulkan  opsi  tersendiri  sebagaimana  telah dikemukakan di atas. Tentu saja penolakan mereka sangat menyulitkan PPP dan PBB untuk memuluskan agenda kedua partai ini mengingat total jumlah kursi yang dimiliki fraksi-fraksi tersebut jauh lebih besar dari kekuatan yang dimiliki fraksi PPP (69 kursi) dan PBB (14 kursi).
Ketua  Fraksi  Daulatul  Ummah,  Ahmad  Satori,  dalam  wawancaranya dengan Lili Romli, menilai bahwa memperjuangkan kembali Piagam Jakarta sebagai  suatu set  back, langkah  kemunduran.  “Padahal”,  demikian  FDU menyatakan,  “kita  sudah  sepakat  bahwa  Pancasila  merupakan  suatu  dasar negara,  di  mana  dalam  Pancasila  tersebut  nilai-nilai  Islam  telah  tercakup  di dalamnya”. 43 Namun,  menariknya,  dalam  ST    MPR  2002  FDU  tampaknya mendukung  gagasan  memasukkan  tujuh  kata  tersebut.  Hal  itu  terlihat  jelas dalam  pernyataan  sikap  FDU  yang  menyesalkan  penolakan  mayoritas anggota  MPR  terhadap  gagasan  Fraksi  PPP  dan  Fraksi  PBB  untuk memasukkan Piagam Jakarta ke dalam amandemen pasal 29 UUD 1945. 44
43 Lili  Romli, Partai Islam  Era  Reformasi  dan  Piagam  Jakarta  dalam  Sidang  Tahunan  2000 ,
Tesis (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), 209.
44 Risalah Rapat ST MPR 2002 , Buku IV, 531-2.
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
Penolakan Fraksi Reformasi, terutama PK/PKS untuk memperjuangkan agar  tujuh  kata  Piagam  Jakarta  dimasukkan  kembali  ke  dalam  amandemen pasal  29  UUD  1945  menarik  untuk  dicermati,  tidak  saja  karena  posisi PK/PKS  sebagai  partai  yang  menjadikan  Islam  sebagai  asas  perjuangan, tetapi  lebih  dari  itu  karena  PK/PKS  dinilai  sebagai  partai  yang memperlihatkan  orientasi  keislaman  yang  amat  menonjol.  Berbeda  dengan Fraksi  PPP  dan  Fraksi  PBB,  PK/PKS  justru  lebih  memilih  untuk mengusulkan alternatif lain, seperti telah disebutkan, yang dipandang sebagai “rumusan  kompromis”  alias  jalan  tengah  antara  kelompok  yang  menolak amendemen,  dengan  kelompok  yang  menginginkan  untuk  memasukkan rumusan Piagam Jakarta dalam pasal 29 UUD 1945.
Pilihan  PK/PKS  untuk  tidak  mendukung  Piagam  Jakarta  dan mengusulkan  rumusan  alternatif  ini,  menurut  Mutamimul  Ula,  dilatari beberapa  alasan. Pertama, PK/PKS  lebih  mengutamakan  substansi  dari perjuangan  penegakan  syariat  Islam  daripada  persoalan  redaksional. PK/PKS  memandang  persoalan  ini  tidak  sekadar  masalah  redaksi  Piagam Jakarta an  sich, lebih  dari  itu  adalah  “bagaimana  negara  dan  masyarakat  ini memiliki  komitmen  yang  kuat  terhadap  nilai-nilai  Islam” .  Kedua, mengingat yang  diutamakan  substansi  penegakan  syariat,  maka  redaksinya  dapat diungkapkan  secara  bermacam-macam  sesuai  dengan  ijtihad  kebahasaan. Ketiga, jika yang diutamakan adalah substansi, yaitu keseluruhan ajaran Islam, maka gerakan untuk menegakkan syariat itu bisa dengan berbagai cara. 45 Ula menambahkan,  penerapan  syariat  Islam  dapat  dilakukan  dengan  beberapa pilihan  strategis,  yakni  gerakan  individual,  gerakan  sosial  dan  pendidikan, gerakan sosial politik, gerakan legislasi, dan gerakan konstitualisme. 46
Meskipun  demikian,  mengingat  posisi  PK/PKS  sebagai  partai  yang menjadikan  Islam  sebagai  asas  perjuangan,  pilihan  untuk  tidak  mendukung gagasan Piagam Jakarta memetik tudingan bernada kurang simpatik terutama dari para pendukung syariat Islam. PK/PKS menerima kiriman surat kaleng, email,  telepon,  maupun tablîgh yang  isinya  menyayangkan  sikap  partai  ini. Meresponi  anggapan  tersebut,  DPP  PK/PKS  menyampaikan  klarifikasi resmi (bayânat) alasan  partai  ini  tidak  mendukung  pencantuman  kembali Piagam  Jakarta  dalam  amandemen  pasal  29  UUD  1945. Pertama, PK/PKS
45 Wawancara  Mutamimul  Ula,  17/08/2004;  Lihat  Mutamimul  Ula,  “Persoalannya Bukan Teks Piagam Jakarta an sich, ” Suara Keadilan , Edisi 08/01/2000.
46 Mutamimul Ula, “Perspektif Penerapan Syariat Islam,” dalam Penerapan Syariat Islam di Indonesia antara Peluang dan Tantangan (Jakarta: Globalmedia, 2003), 73-7.
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
sebagai  partai  Islam  sejak  awal  berdirinya  berasaskan  Islam  tidak  pernah mengubah  pendiriannya  dalam  memperjuangkan  agenda-agenda  yang berorientasi  Islam.  Dalam  sejarah  perjuangannya  bersama  partai  Islam lainnya,  PK/PKS  merupakan  partai  yang  memperjuangkan  penghapusan asas  tunggal  Pancasila,  memasukkan  nilai-nilai  agama  dalam  HAM,  dan menggolkan  zakat  sebagai  komponen  pajak. Kedua, pemahaman  PK/PKS terhadap  Piagam  Jakarta  merujuk  kepada  Piagam  Madinah,  suatu  Piagam yang  telah  terbukti  berhasil  melaksanakan syarî'ah  Islâmiyyah dalam masyarakat madani yang plural sekaligus memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak warga non-Muslim. Ketiga, ketika ST MPR berlangsung, dalam berbagai  kesempatan  Presiden  PK/PKS  kembali  menegaskan  tentang komitmennya  terhadap  penegakan  syariat  Islamiyah  yang rahmatan  li  al- „âlamîn melalui  amandemen  Pasal  29  UUD  1945. Keempat, PK/PKS mengajak  semua  pihak  dalam  menyikapi  amandemen  Pasal  29  UUD  1945 dengan merujuk pada kaidah Islamiyah dan nilai-nilai agama, menggunakan hati  yang  bersih,  pikiran  yang  jernih  sehingga  tidak  mudah  melupakan perjalanan partai-partai dalam bekerja sama untuk kemaslahatan umat Islam dan  bangsa  Indonesia,  mengedepankan  sikap tabâyun serta  menghindari penyebaran fitnah. 47
Pilihan  politik  demikian  tetap  dipertahankan  PK/PKS  dalam  ST  MPR 2002. Bersama PAN, partai ini kembali menegaskan pendirian politik mereka dalam  menggolkan  rumusan  “Piagam  Madinah”. Dus, sebagaimana  terjadi sebelumnya,  pilihan  demikian  tentu  saja  memantik  kritik  dari  pendukung gagasan  Piagam  Jakarta.  Maka,  dalam  klarifikasi  yang  disampaikan  secara resmi,  mereka  menjelaskan  kembali  alasan  mereka  memperjuangkan rumusan “Piagam Madinah”. 48 Pertama, PK/PKS melihat rumusan tersebut lebih  memberikan  rasa  keadilan  dan  mengakomodir  aspirasi  semua  agama. Dengan  demikian,  diharapkan  tidak  menimbulkan  terjadinya  diskriminasi dan  semangat  disintegrasi  sebagaimana  dikhawatirkan  sementara  kalangan. Di satu pihak, rumusan ini akan melecut semangat keberagamaan, sementara di pihak lain tidak ada kelompok yang merasa dianaktirikan. Kedua, rumusan tersebut  dinilai  mengakomodasi  aspirasi  yang  terkandung  dalam  Piagam Jakarta dengan tetap memperhatikan fakta sejarah tentang Piagam Madinah sehingga  diharapkan  rumusan  tersebut  dapat  diterjemahkan  dalam  konteks keindonesiaan.  Rumusan  ini  dalam  pandangan  PK/PKS  dinilai  mampu
47 Suara Keadilan , Vol. I, 09/09/2000.
48 DPP PK, Bayanat Partai Keadilan (Jakarta: DPP PK, 2002).
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
327
memunculkan  semangat  masyarakat  Madinah  yang  taat  beragama,  pluralis, berkeadilan, dan integratif sebagaimana diperlihatkan sejarah sampai dengan terjadinya  peperangan  khandaq. Ketiga, gagasan  untuk  memperjuangkan Piagam  Jakarta  di  parlemen  bukan  hanya  tidak  signifikan  karena  hanya didukung PPP dan PBB, tetapi juga tidak mendapatkan dukungan dari dua organisasi Islam terbesar, yakni NU dan Muhammadiyah.
Piagam  Madinah,  menurut  Hidayat  Nurwahid,  terbukti  telah  berhasil mengubah masyarakat jahiliah menjadi masyarakat yang rahmatan li al-„âlamîn . PK/PKS  sendiri,  lanjutnya,  telah  membuktikan  secara  langsung  bagaimana partai  ini  bekerjasama  dengan  bermacam-macam  kelompok  dalam  Forum Indonesia  Damai  (FID)  untuk  mengantisipasi  kemungkinan  terjadinya  aksi balas dendam sebagai akibat dari peristiwa pemboman di gereja. Karena itu, yang  terpenting  adalah  bagaimana  kerja  sama  itu  dapat  direalisasikan  tanpa menggadaikan  nilai-nilai  agama,  melainkan  didasarkan  pada  prinsip-prinsip al-birr wa al-taqwâ (kebaikan dan ketakwaan). 49
Sementara  itu,  Untung  Wahono  mengungkapkan  bahwa  sesungguhnya Piagam  Jakarta  tersebut  bukan  cermin  dari  “negara  Islam”  yang diimajinasikan PK, melainkan suatu bentuk kompromi, di mana umat Islam mengalami  kekalahan  ketika  hendak  membentuk  negara  Islam.  Karena  itu, dia  melihat  perjuangan  untuk  memasukkan  kembali  tujuh  kata  Piagam Jakarta  ke  dalam  konstitusi  sudah  tidak  menemukan  momentum. 50 Pembahasan tentang hal-hal yang menyangkut hubungan antara syariat Islam dan  konstitusi  dalam  pandangan  PK/PKS  bukanlah  agenda  pokok. “Konsolidasi  kekuatan  umat”,  lanjutnya,  “jauh  lebih  penting  dibandingkan melemparkan  sebuah  isu  yang  tidak  didukung  oleh  sebuah  kekuatan  yang signifikan di MPR”. 51
Terlepas  dari  motif-motif  teologis  di  balik  agenda  penerapan  Piagam Madinah,  pertimbangan  taktis  yang  dikemukakan  Wahono  bukan  tanpa argumentasi  rasional.  Perjuangan  untuk  memasukkan  teks-teks  Islam  ke dalam  konstitusi  membutuhkan  dukungan  secara  signifikan  dari  anggota MPR, sementara kelompok pendukung Piagam Jakarta jumlahnya tidak lebih dari  20  persen.  Pengalaman  historis  sebagaimana  diperlihatkan  dalam
49 Wawancara  Hidayat  Nurwahid,  10/07/2003,  dalam  Nandang  Burhanuddin,
Penegakan Syariat Islam Menurut Partai Keadilan (Jakarta: Al-Jannah, 2004), 161-2.
50 Wawancara Untung Wahono, 17/08/2004.
51 Untung Wahono, Penegakan Syariat Islam dan Koalisi Partai: Menjawab Tuduhan terhadap
PKS (Jakarta: Pustaka Tarbiyatuna, 2003), 9-11.
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
perdebatan antara para wakil Islam dan wakil nasionalis dalam Konstituante menunjukkan wakil Islam yang berjumlah 43 persen mengalami kesulitan— untuk  menghindari  mengatakan  gagal—untuk  memperjuangkan  agar rumusan tersebut dimasukkan ke dalam naskah konstitusi.
„Kegagalan‟  itu  terulang  kembali  di  era  reformasi.  Perdebatan  antara kelompok yang menginginkan tujuh kata Piagam Jakarta dimasukkan dalam amandemen  pasal  29  UUD  1945  dengan  kelompok  yang  menolak amandemen  itu  berakhir  dengan  kesepakatan  mayoritas  anggota  majelis tanpa melibatkan Fraksi PBB untuk mengembalikan rumusan pasal 29 UUD 1945  tetap  sebagaimana  naskah  semula.  Menyikapi  realitas  kegagalan  ini, Fraksi  PBB  sebagaimana  yang  disampaikan  Nadjih  Ahjad  mengungkapkan sikapnya dalam bahasa yang cukup dramatis:
“Hari ini kami para anggota Fraksi PBB yang terdiri atas anggota partai Bulan Bintang dan  Partai  Sarikat  Islam  Indonesia  merasakan  beban  yang  berat,  karena  harus mengambil suatu sikap yang mungkin membuat para anggota majelis kurang nyaman. Kami mengambil sikap yang lekat dengan keyakinan kami. Pada dasarnya untuk pasal 29  ayat  (1)  kami  tetap  berketetapan  untuk  memilih  opsi  […]  “negara  berdasar  atas Ketuhanan  Yang  maha  Esa  dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya.  Kami  tidak  berniat  sedikitpun  untuk  surut  dari  pendirian  itu. Kalau  sekarang  beberapa  fraksi  atau  kebanyakan  fraksi  menolak  opsi  itu  […]  maka ibarat orang yang berjuang menempuh jalan yang penuh dengan onak dan duri, pada saat ini kami berada di hadapan sebuah tembok besar yang tidak mungkin ditembus. […]  kami  tidak  berniat  untuk  surut  ke  belakang,  walaupun  tidak  kuasa  melampaui tembok  itu,  kami  hanya  menunggu  sampai  saat  tiba.  Saatnya  tiba  kami  meneruskan perjalanan. […] Kalau saudara-saudara tetap menolak usulan kami […], maka mohon dicatat  secukupnya  bahwa  kami  dari  anggota-anggota  FBB  tidak  ikut  mengambil keputusan itu.” 52
Berbeda  dari  Fraksi  PBB,  pada  detik-detik  terakhir  pengesahan rancangan  putusan  MPR  hasil  ST  MPR  2002,  Fraksi  PPP  “menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk mengambil putusan terbaik sesuai dengan dinamika  kehidupan  politik  dewasa  ini”. 53 Lukman  Hakim  Saefuddin menyatakan:
“PPP  saat  itu  memang  menghadapi  tembok  yang  begitu  besar.  PPP  kemudian menyadari  dukungan  terhadap  Piagam  Jakarta  masih  belum  mencapai  setengah. Sementara  persyaratan  untuk  mengubah  UUD  itu minimal  mendapat  dukungan  dari 2/3 anggota yang hadir. […] Kalau PPP memaksakan diri, kan harus divoting. Kalau
52 Risalah Rapat 2002 , Buku IV, 743.
53 Risalah Rapat ST MPR 2002 , Buku IV, 744.
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
329
voting, kita pasti kalah. Kalau kalah, maka generasi yang akan datang sudah tidak lagi bisa  memperjuangkan  hal  ini  [Piagam  Jakarta, red ]  lagi  […]  sehingga  upaya  untuk mengangkat persoalan ini menjadi tertutup. Ini adalah bagian dari strategi kita dalam menghadapi tembok yang begitu besar. PPP tidak mungkin membenturkan kepalanya sendiri ke tembok. […] PPP berasumsi, suatu saat nanti, kita tidak tahu, generasi kita, anak-anak  kita, entah tahun  kapan,  mereka  masih  punya  peluang  untuk memperjuangkan hal itu kembali.” 54
Sebanding dengan sikap Fraksi PPP, Fraksi Reformasi; tempat para wakil dari PK/PKS berada juga mengambil sikap serupa, yakni “menyadari realitas aspirasi  politik  yang  berkembang  di  majelis  ini  wajib  dihormati  dan  kami tidak  ingin  menghambat  penyelesaian  keputusan  secara  elegan  dan demokratis.  […]  Fraksi  Reformasi  […]  menyerahkan  keputusan  kepada majelis  untuk  kembali  kepada  rumusan  yang  asli”. 55 Meskipun  tetap menginginkan  agar  gagasan  syariat  Islam  dapat  dimasukkan  dalam amandemen  UUD  1945,  tetapi  Fraksi  Reformasi  menghormati  keputusan anggota majelis yang menolak gagasan tersebut.
Menariknya,  meskipun  sikap  resmi  Fraksi  Reformasi  “menyerahkan keputusan  kepada  majelis”,  tetapi  pada  detik-detik  terakhir  pengambilan pengesahan keputusan, Mutamimul Ula mewakili semua anggota fraksi dari unsur PK menyatakan “tidak ikut dalam pengambilan keputusan pada pasal tersebut”. 56 Menurut Mutammimul „Ula, sikap PKS ini untuk menunjukkan bahwa “kita menyadari, belum punya dukungan, tetapi kita ingin tunjukkan bahwa kita serius memperjuangkan rumusan itu”. 57
Pilihan  Fraksi  PBB,  PK/PKS,  dan  beberapa  anggota  parleman  yang mendukung  gagasan  syariat  Islam  untuk  menyatakan  abstain menggambarkan  fakta  bahwa  kesepakatan  untuk  kembali  kepada  rumusan semula  tidak  berlangsung  mudah.  Kesulitan  muncul  karena  masing-masing kelompok  bersikukuh  dengan  pendirian  masing-masing.  Di  satu  pihak prinsip-prinsip demokrasi meniscayakan para pendukung gagasan penerapan syariat  menerima  pandangan  mayoritas  anggota  parlemen  yang  menolak amandemen,  sementara  di  pihak  lain  sikap  demikian  bertentangan  dengan pandangan-pandangan  teologis  mereka  tentang  syariat  Islam.  Kenyataan lebih  dipersulit  karena  pengambilan  keputusan  dengan  mekanisme  voting
54 Wawancara dengan Lukman Hakim Saefuddin.
55 Risalah Rapat ST MPR 2002 , Buku IV, 748.
56 Risalah Rapat ST MPR 2002 , Buku IV, 749.
57 Wawancara Mutamimul Ula, 17/08/2004.
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
juga  tidak  dapat  diterima  mayoritas  anggota  parlemen,  terutama  para pendukung  gagasan  syariat  Islam.  Berikut,  sebagaimana  dituturkan  Kaban, alasan penolakan PBB terhadap pengambilan keputusan secara voting:
“Karena  memang  kita  melihat  bahwa  pada  saat  perumusan  tujuh  kata  itu kan pada awalnya  tidak  dilaksanakan  voting,  dan  penyelenggaraan  penegakan  syariat  Islam  di Indonesia  itu  menurut  kita  tidak  layak  apabila  diputuskan  secara  voting.  Karena  itu menyangkut  pelaksanaan  hukum  Allah.  Pelaksanaan  hukum  Allah  itu  harus dilaksanakan  dengan  kesadaran,  dengan  penuh  ketulusan  yang  sebelumnya  harus melewati proses pendidikan kepada publik, sehingga mereka tahu persis apa yang akan mereka laksanakan. Karena  itu kan sebagaimana dikatakan Allah, “walâ taqfu mâ laisa laka bihi „ilmun”. „Jangan memaksakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan di dalamnya‟. (Qs. Al-Isrâ‟ [17]: 36). Jangan sampai terkesan bahwa tidak berlakunya syariat  Islam  itu  adalah  karena  faktor  voting.  Sebab,  apabila  diselenggarakan  secara voting, maka nanti timbul pro dan kontra. Bagaimanapun mayoritas anggota parlemen di Indonesia ini adalah muslim. Nah, kalau secara politik di parlemen di adakan voting, maka timbul kelompok yang setuju dan tidak setuju. Itu mempunyai implikasi sangat luas, dan kita tidak menginginkan implikasi itu menimbulkan gejolak, misalnya, orang- orang yang tidak setuju syariat Islam itu lalu dikafirkan, atau dianggap murtad. Padahal, proses tarbiyyah yang  kita  lakukan  belum  final.  Ini  juga  menyangkut,  misalnya, keputusan-keputusan  politik  yang  sifatnya  sangat  sesaat,  karena  bisa  saja  suatu  saat, bila ada kesempatan, perjuangan kita akan diterima masyarakat.” 58
Walaupun  PPP  dan  PBB  memperlihatkan  orientasi  serupa  dalam memperjuangkan  agenda  penerapan  syariat  Islam,  tetapi  dua  partai  ini memperlihatkan respons berbeda dalam menyikapi realitas politik yang tidak mendukung  gagasan  mereka  untuk  memasukkan  tujuh  kata  Piagam  Jakarta ke  dalam  amandemen  pasal  29  UUD  1945.  PPP  menyerahkan  keputusan tersebut  kepada  Majelis  dan  mengikuti  apapun  hasil  keputusan  Majelis. Sementara,  PBB  mengatakan  bahwa  meskipun  pada  saat  sekarang perjuangan mereka belum berhasil, mereka tetap mengagendakan perjuangan syariat Islam  pada momentum lainnya.
Perbedaan sikap PPP dan PBB dalam menyikapi hal tersebut tidak lepas dengan  karakter  teologi  politik  kedua  partai  itu,  setidaknya  sebagaimana direpresentasikan pada figur Hamzah Haz yang berbasis teologi politik NU dan  Yusril  yang  Masyumi.  Sejauh  menyangkut  strategi  perjuangan  politik, NU  dikenal  memiliki  pemikiran  politik  yang  elastis.  Bahkan  elastisitas  ini
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
331
acapkali  memunculkan  kesan  oportunis  bagi  NU. 59 Adagium  umum  yang berlaku  di  NU  misalnya  ungkapan “mâ  lâ  yudraku  kulluhu  lâ  yutraku  kullu” atau  “sesuatu  yang  tidak  dapat  diperoleh  secara  keseluruhan  jangan ditinggalkan  semuanya”  dalam  kadar  tertentu  dapat  memahami  sikap  PPP yang  pada  masa  kepemimpinan  Haz  didominasi  NU.  Sementara  itu, Masyumi dalam studi  yang dilakukan Greg Fealy dikenal  sebagai organisasi yang konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai tertentu, dan bahkan pada tahap tertentu dikesankan sebagai organisasi yang kaku dan statis. 60 Bertolak dari  perspektif  ini  dapat  dimengerti  apabila  pada  saat-saat  terakhir pengesahan hasil-hasil sidang, PPP menyerahkan kepada keputusan Majelis, sedangkan  PBB  konsisten  pada  keputusannya  yang  akan  tetap memperjuangkan  syariat  Islam  dalam  kesempatan  lain  meskipun  realitas politik tidak mendukungnya.

## Penutup
Bertolak dari pembahasan di atas, studi ini menemukan perbedaan dan persamaan  sikap  politik  PPP,  PBB,  dan  PKS  dalam  merespons  agenda fomalisasi syariat Islam melalui negara. Secara umum, ketiga partai Islam ini memandang  penegakan  syariat  melalui  negara  merupakan  panggilan  hidup bagi setiap muslim. Meski begitu, PPP, PBB, dan PKS berbeda pandangan terutama  menyangkut  bagaimana  strategi  merealisasikan  agenda  tersebut. PPP  dan  PBB  memperjuangkan  dengan  memasukkan  rumusan  Piagam Jakarta  ke  dalam  batang  tubuh  UUD  1945;  sementara  PK/PKS  (baca: bersama  PAN)  mengusulkan  rumusan  Piagam  Madinah.  Tatkala  kedua usulan  tersebut  tidak  mendapat  respons  positif  dari  mayoritas  anggota parlemen, sikap politik PPP, PBB, dan PK/PKS lagi-lagi saling bersilangan. PPP dapat memahami pandangan mayoritas anggota majelis dan menerima keputusan  untuk  tidak  mengamandemen  pasal  29  UUD  1945;  sedangkan PBB dan PKS menyatakan abstain dari pengambilan keputusan. Fenomena di atas sekaligus menunjukkan kenyataan sulitnya menyatukan pandangan  dan  strategi  sejauh  menyangkut  bagaimana  Islam  ditempatkan dalam  konteks  kenegaraan.  Tidak  saja  antara  kelompok  yang  menolak positivisasi syariat Islam dalam konteks kenegaraan, perbedaan juga terjadi di antara  pendukungnya.  Perbedaan  tersebut  tidak  hanya  terjadi  menyangkut
59 Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 , ter. Farid Wajidi dan Adelina Bachtar (Yogyakarta: LKiS, 2003), 78-9.
60 Ibid .
Muhammad Ansor, Politik Pelembagaan Syariat: Strategi dan Argumentasi PPP, PBB, dan PKS…
bagaimana  strategi  perjuangan itu dilakukan, melainkan pula terkait  dengan syariat  yang  apa  yang  dapat  dipositivisasikan.  Tidak  ada  definisi  tunggal tentang  syariat  Islam.  Ini  sesungguhnya  problem  klasik  dalam  diskursus agama  (syariat)  dan  politik.  Sebab,  memang  tidak  ada  tafsir  tunggal menyangkut  ajaran  Islam.  Tafsir  atas  ajaran  Islam  tampaknya  seluas  dan sebanyak  jumlah  penganut  Islam,  Karenanya,  menjadikan  suatu  tafsir tertentu  sebagai  paling  otoritatif  atas  tafsir  lainnya,  terlebih  dengan memposisikan  negara  sebagai  eksekutor  kebenaran  tafsir  tertentu sesungguhnya  merupakan  problem  terbesar  yang  selalu  muncul  dalam pelataran Islam dan demokrasi.●