## PERKEMBANGAN PENGATURAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BURUH/PEKERJA
Dede Agus
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, e-mail: agusdede92@yahoo.co.id

## abstract
Each  worker/workers  face  the  risks  of  social-economic  and  social  security can cope with the risks of the socio-economic. Setting social security law for labors has been started since the days of the Dutch East Indies colonial rule until the time of independence of the Republic of Indonesia both early era of independence  as  well  as  in  the  reform  era.  Therefore,  this  paper  intends  to study the development of legal regulation of social security. Social security arrangements colonial era the Netherlands East Indies, set in the Civil Code and  Regulations  Accident  or Ongevallen-Regelling 1939,  but  the  laborers  / workers  unprotected.  New  on  the  independence  of  the  Republic  of Indonesia, especially after the enactment of legislation in the field of social security such as: Law Number 3 of 1992 on Social Security of Labor, Law 20 of 2004 on National Social Security System and the Law 24 of 2011 on Social Security Organizing Body, laborers / workers obtain legal protection in  the  field  of  social  security,  which  programnyapun  not  only  guarantees compensation  for  workplace  accidents  alone,  but  includes  work  accident insurance  program,  program  life  insurance,  security  program  today  old, pension insurance programs, and health care insurance program.
Keywords: Social  Security  Labor  Protection  Law,  the  Labour  /  Workers,
Development, Settings.

## abstrak
Setiap buruh/pekerja menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomis dan jaminan sosial  tenaga  kerja  dapat  mengatasi resiko-resiko sosial-ekonomis  tersebut. Pengaturan  hukum  jaminan  sosial  tenaga  kerja  telah  di  mulai  sejak zaman penjajahan  pemerintahan  Hindia  Belanda  sampai zaman kemerdekaan Republik  Indonesia  baik  era  awal  kemerdekaan  maupun  di era  reformasi. Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  bermaksud  mengkaji  perkembangan  pengaturan hukum  jaminan  sosial  tenaga  kerja.  Pengaturan jaminan  sosial  tenaga  kerja zaman penjajahan pemerintahan Hindia Belanda, di atur dalam KUH Perdata dan  Peraturan  Kecelakaan  atau Ongevallen-Regelling 1939,  tetapi buruh/pekerja  tidak  terlindungi.  Baru  pada  masa  kemerdekaan  Republik Indonesia terutama setelah diberlakukannya peraturan perundangan dibidang
jaminan sosial tenaga kerja seperti : UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, UU No. 20 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,  buruh/pekerja  memperoleh  jaminan  perlindungan  hukum  di  bidang jaminan sosial tenaga kerja, yang programnyapun tidak hanya jaminan ganti- rugi  karena  kecelakaan  kerja  saja,  tetapi  meliputi  program  jaminan kecelakaan  kerja,  program  jaminan  kematian,  program  jaminan  hari  tua, program jaminan pension, dan program jaminan pemeliharaan kesehatan.
Kata  kunci: Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja,  Perlindungan  Hukum, Buruh/Pekerja, Perkembangan, Pengaturan.

## A. Pendahuluan
Manusia dalam hidupnya menghadapi ketidakpastian, baik
ketidakpastian  yang  sifatnya  spekulasi  maupun  ketidakpastian  murni  yang selalu  menimbulkan  kerugian.  Ketidakpastian  yang  sifatnya  murni  disebut dengan resiko. Resiko terdapat  dalam  berbagai  bidang,  dan dapat digolongkan  dalam  dua  kelompok  utama,  yaitu resiko fundamental  dan resiko khusus. Resiko fundamental  bersifat  kolektif  dan  dirasakan  oleh seluruh  masyarakat,  seperti resiko politis,  sosial-ekonomis,  hankam, dan internasional. Resiko khusus lebih bersifat individual karena dirasakan oleh perorangan, seperti resiko terhadap harta benda, resiko terhadap diri pribadi, dan resiko terhadap  kegagalan  usaha 1 . Begitu  pula  buruh/pekerja menghadapi resiko-resiko.  Setiap  buruh/pekerja  dan  juga  setiap  orang  pasti pada suatu saat akan mencapai hari tua. Produktivitas kerja suatu saat akan menurun,  sehingga  perlu  diganti  dengan  buruh/pekerja  yang  lebih  muda, dengan  demikian, buruh/pekerja  tersebut  akan  diberhentikan  dari pekerjaannya,  yang  tentu  hal  ini  membawa  akibat  penghasilannya  berhenti pula.  Seorang  buruh/pekerja  juga  dapat  pula  mengalami  kecelakaan  kerja sehingga  dapat  mengganggu  kelancaran  penerimaan  penghasilannya. Buruh/pekerja  juga  dapat  menderita  sakit  mulai  dari  yang  ringan  sampai yang  berat  dan  harus  dirawat  di  rumah  sakit,  perawatan  itu  memerlukan pembiayaan  yang  akan  memberatkan  gaji  atau  upahnya. Terlebih apabila seorang  buruh/pekerja  sebagai  pencari  nafkah  meninggal  dunia,  dan penghasilannya  dihentikan,  maka  keluarga  yang  ditinggalkan  akan kehilangan sumber penghasilannya.
Oleh  karena resiko-resiko di  atas  selalu  dihadapi  oleh  setiap buruh/pekerja  dan bersifat  universal,  maka  diperlukan  suatu instrumen  atau alat  yang  dapat  menanggulangi  atau  setidak-tidaknya  dapat  mencegah  atau
1 Zainal Asikin dk, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2006), hlm. 77.
mengurangi  timbulnya resiko-resiko yang  dialami  oleh  buruh/pekerja. Instrumen  atau  alat  yang  ampuh  dan  tepat  untuk  menanggulangi resiko- resiko sosial-ekonomis  disebut  dengan  jaminan  sosial. Penjelasan  Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan : 2
Pada  hakikatnya  program  jaminan  sosial  tenaga  kerja  ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan  keluarga  sebagai  pengganti  sebagian  atau  seluruh penghasilan  yang  hilang. Jaminan  sosial  tenaga  kerja mempunyai beberapa aspek, antara lain:
a. memberikan  perlindungan  dasar  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya; dan
b. merupakan  penghargaan  kepada  tenaga  kerja  yang  telah menyumbangkan  tenaga  dan  pikirannya  kepada  perusahaan tempat mereka bekerja.
Jaminan sosial merupakan hak dari buruh/pekerja untuk mendapatkan perlindungan  dan  merupakan  kewajiban  dari  pengusaha  untuk  memberikan perlindungan kepada buruh/pekerja. Bahkan hak atas jaminan sosial di dunia internasional merupakan hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Hak-Hak  Asasi  Manusia  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB),  dimana disebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  dan  jaminan  pada waktu  mengalami  sakit,  cacat,  hari  tua,  meninggal  dunia, dan  menganggur. Oleh  karena  itu, ILO (International  Labour  Organization) dalam  Konvensi Nomor  102  Tahun  1952  tentang  Standar  Minimum  Jaminan  Sosial menyebutkan  setidak-tidaknya  tiga  dari  sembilan  cabang  program  jaminan sosial yang  secara  minimum  harus  diberikan  kepada  buruh/pekerja,  yaitu jaminan  hari  tua,  jaminan  kecelakaan  kerja, dan  jaminan  pemeliharaan kesehatan 3 .
Di lingkup nasional, hak atas jaminan sosial tersirat di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (3) perubahan kedua UUD 1945. Pasal 27 ayat (2) merumuskan bahwa: ”Tiap -tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, sedangkan Pasal 28 H ayat (3) perubahan  kedua  UUD  1945  merumuskan :  “Setiap  orang  berhak  atas
2 Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  masih  tetap berlaku  meskipun  telah  berlaku  Undang-undang  No.  40  Tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS).  Pada  saat  mulai  beroperasinya  BPJS Ketenagakerjaan  menyelenggarakan  program  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian (paling lambat 1 Juli 2015), Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (Pasal 69 UU No.  24 Tahun 2011).
3 Keterangan  Pemerintah  Atas  RUU  Nomor  3  Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja.
jaminan  sosial  yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara  utuh sebag ai  manusia  yang  bermartabat”.  Oleh  karena  penghidupan  yang  layak dan  jaminan  sosial  merupakan  hak  tiap  warga  negara,  khusus  di bidang jaminan  sosial  tenaga  kerja,  maka  peraturan  pelaksanaan  lebih  lanjut  dari Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 telah terbentuk, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  beserta  peraturan pelaksanaan lainnya. Menurut Undang-Undang No. 3  Tahun 1992, jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga tenaga kerja dalam bentuk  santunan  berupa  uang  sebagai  pengganti  sebagian  dari  penghasilan yang  hilang  atau  berkurang  dan  pelayanan  sebagai  akibat  peristiwa  atau keadaan  yang  dialami  oleh  tenaga  kerja  berupa  kecelakaan  kerja,  sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia (Pasal 1 angka 1).
Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  bahwa  jaminan  sosial  tenaga kerja  sebagai  alat  yang  ampuh  dan  tepat  bagi  perlindungan  buruh/pekerja dalam menanggulangi resiko-resiko sosial-ekonomis  maka  pengaturannya pun telah mengalami perkembangan yang panjang dari masa ke masa, yaitu dimulai dari zaman penjajahan pemerintahan Hindia Belanda sampai zaman kemerdekaan Republik Indonesia baik era awal kemerdekaan maupun diera reformasi.  Meskipun  sekarang  telah  memperoleh  dasar  hukum  pengaturan yang  kuat  melalui  Undang-Undang No. 3  Tahun  1992  tentang  Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja  beserta  peraturan  pelaksanaannya,  namun  tidak  lepas dari sejarah perkembangannya, bahkan sekarang telah berlaku pula Undang- undang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (Undang-Undang No. 40  Tahun 2004)  dan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  sebagai  peraturan  pelaksanaan  dari Undang-undang No. 40  Tahun  2004. Oleh  karena  itu, perlu  dikaji perkembangan  pengaturan  jaminan  sosial  tenaga  kerja  dalam  rangka perlindungan  buruh/pekerja,  dan  dengan  demikian  tulisan  ini  akan membahas  atau mengkaji  perkembangan  pengaturan  jaminan  sosial  tenaga kerja dalam rangka perlindungan buruh/pekerja.

## B. Pembahasan
1. Perkembangan  Pengaturan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  pada

## Zaman Penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda
Dasar  hukum  pengaturan  jaminan  sosial  tenaga  kerja  pada zaman penjajahan  pemerintahan  Hindia  Belanda  adalah  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  yang  sudah  dinyatakan  berlaku  di  Hindia Belanda sejak tanggal 1 Mei 1848, dan disusul kemudian dengan keluarnya Peraturan Kecelakaan atau Ongevallen-Regelling tahun 1939.
Dalam  KUH  Perdata  jaminan  sosial  tenaga  kerja  akibat  dari  adanya kewajiban majikan (pengusaha) untuk mengatur tempat kerja, alat-alat kerja serta  memberikan  petunjuk  tentang  cara-cara  dan  sikap  yang  aman  dalam
melakukan  pekerjaan,  agar  buruh/pekerja  terhindar  dari  kecelakaan  kerja. Kewajiban ini telah digariskan di dalam Pasal 1602 w ayat (1) KUH Perdata, yaitu :
Si  majikan  diwajibkan  untuk  mengatur  dan  memelihara  ruangan- ruangan,  piranti-piranti  atau  perkakas-perkakas  dalam  mana  atau dengan mana ia menyuruh melakukan pekerjaan sedemikian rupa, begitu  pula  untuk  mengenai  hal  melakukannya  pekerjaan mengadakan  aturan  yang  sedemikian  serta  memberikan  petunjuk- petunjuk, hingga si buruh diperlindungi terhadap bahaya bagi jiwa, kehormatan, dan harta bendanya, sebegitu jauh, sebagaimana dapat dituntut sepantasnya berhubung dengan sifat pekerjaan.
Meskipun  pengusaha  telah  melaksanakan  kewajibannya  untuk mengatur  tempat  kerja  dan  alat-alat  kerja  serta  memberi  petunjuk  tentang cara-cara  sikap  yang  aman untuk  melakukan  kerja,  dan  begitu  pula buruh/pekerja  telah  menaati  segala  peraturan  keselamatan  kerja, resiko kecelakaan  kerja  kemungkinan  besar  bisa  terjadi.  Hal  ini  disebabkan  oleh semakin  meningkatnya  penggunaan  teknologi  diberbagai  sektor  kegiatan usaha,  sehingga  dapat  mengakibatkan  semakin  tingginya resiko yang mengancam  keselamatan,  kesehatan  dan  kesejahteraan  buruh/pekerja.  Oleh karena  itu,  pengusaha  wajib  melindungi  buruh  dari  kemungkinan  tertimpa resiko kecelakaan kerja.
Pertama  kali  perlindungan bagi  buruh  yang  mengalami  kecelakaan kerja  yang  diakibatkan  dari  kelalaian  pengusaha  untuk  mengatur  tempat kerja dan alat-alat kerja serta memberi petunjuk tentang cara-cara sikap yang aman  untuk  melakukan  kerja  adalah  diatur  oleh  Pasal  1602  w  ayat  (2)  dan (3) KUH Perdata, yaitu :
Jika  kewajiban-kewajiban  itu  tidak  terpenuhi,  si  majikan diwajibkan mengganti kerugian yang karenanya menimpa si buruh dalam  menjalankan  pekerjaannya,  kecuali  apabila  ia  dapat membuktikan  bahwa  tidak  terpenuhinya  kewajiban-kewajiban  itu disebabkan karena keadaan memaksa atau bahwa kerugian tersebut sebagian  besar  ada  juga  disebabkan  oleh  kesalahan  kasar  dari  si buruh sendiri.
Jika  sebagai  akibat  dari  tidak  terpenuhinya  kewajiban-kewajiban itu  oleh  si  majikan,  si  buruh  di  dalam  melakukan  pekerjaannya mendapat  luka  yang  sedemikian  hingga  ia  meninggal  dunia karenanya,  maka  si  majikan  diwajibkan  memberikan  ganti-rugi kepada  suami  atau  isteri  si  buruh  yang  ditinggalkan,  anak-anak, atau  orang  tua  si  meninggal,  yang  lazimnya  dipelihara  dengan pekerjaannya,  kecuali  apabila  si  majikan itu  dapat  membuktikan, bahwa  tidak  terpenuhinya  kewajiban-kewajiban  itu  disebabkan karena  keadaan  memaksa  atau  bahwa  meninggalnya  si  buruh  itu
sebagian  besar  ada  juga  disebabkan  oleh  kesalahan  kasar  dari  si buruh sendiri
Isi  pokok  pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  buruh/pekerja  yang hendak  meminta  ganti  kerugian  karena  kecelakaan  kerja,  harus  terlebih dahulu  membuktikan  ada  tidaknya  unsur  kesalahan  pada  pihak  pengusaha. Jika diakibatkan oleh kelalaian pengusaha maka buruh akan mendapat ganti kerugian,  dan  sebaliknya  jika  tidak  terbukti  maka  buruh/pekerja  tidak mendapat  ganti  kerugian.  Dengan  demikian  perlindungan  buruh/pekerja melalui  Pasal  1602  w  KUH  Perdata  tidak  terlindungi  mengingat  sulitnya membuktikan  unsur kesalahan.  Berkaitan  dengan  ini  Zainal  Asikin dkk berpendapat bahwa : 4
Ketentuan  Pasal  1602  w  KUH  Perdata  tidak  mungkin  dapat dilaksanakan karena :
1. buruh  kebanyakan  berpendidikan  minim,  sehingga  tidak/belum mengenal bagaimana beracara di pengadilan;
2. biaya beracara di pengadilan relatif cukup besar;
3. sulit  untuk  mendapatkan  saksi  dari  rekan  sekerja  guna membuktikan kelalaian  majikan  (pengusaha  :  kursif  penulis), karena  rekan-rekannya  tentu  saja  tak  akan  mau  terlibat,  takut dipecat oleh pengusaha; dan
4. kalaupun buruh nekad  menuntut,  akan  menimbulkan  keretakan pada hubungan kerjanya dengan pengusaha.
Dalam  rangka  melindungi  buruh/pekerja  yang  mendapat  kecelakaan kerja,  maka  unsur  kesalahan  dilepaskan  dan  ganti  rugi  karena  kecelakaan didasarkan  atas tanggung jawab pengusaha  yang  terjadi  di  perusahaannya. Pemberian  ganti  rugi  dipandang  sebagai resiko menjalankan  perusahaan (resque  professional) yang  berarti  apabila  buruh  mengalami  kecelakaan berhubung  dengan  hubungan  kerja  tidak  perlu  lagi  membuktikan  ada tidaknya  unsur  kesalahan  pihak  pengusaha,  tetapi  begitu  terjadi  kecelakaan kerja  menjadi tanggungjawab pengusaha 5 .  Dengan  demikian, menggunakan Peraturan  Kecelakaan  atau Ongevallen-Regelling tahun  1939.  Kecelakaan kerja menurut peraturan ini adalah kecelakaan jasmani dan dikaitkan dengan kerja  di  perusahaan.  Tentang  Peraturan  Kecelakaan  atau Ongevallen- Regelling F.X. Djumialdji berpendapat :
Dengan  adanya Ongevallen-Regelling 1939  ini  buruh  sudah  agak mendapat  perlindungan  sebab  menurut Ongevallen-Regelling tanggungjawab segala  kecelakaan  yang  terjadi  dalam  kerja  di perusahaan  diletakkan  pada  perusahaan,  tanpa  memperhatikan apakah  kecelakaan  tadi  disebabkan  karena  kebetulan  atau  sebab
4 Zainal Asikin dk, Op.cit.., hlm. 82.
5 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 140.
keadaan (overmacht) atau  karena  kesalahan  atau  karena kekurangan-kekurangan  dari  pihak  majikan  atau  karena  kesalahan pihak buruh. Hanya dalam hal buruh dengan sengaja menyebabkan terjadinya  kecelakaan  kerja, tanggung jawab tidak  diletakan  pada majikan 6 .
Jika pada waktu berlakunya Pasal 1602 w KUH Perdata buruh/pekerja sama  sekali  tidak  mendapat  perlindungan  apabila  mengalami  kecelakaan kerja,  maka  dengan  berlakunya  Peraturan  Kecelakaan  atau Ongevallen- Regelling 1939,  buruh/pekerja  sudah  agak  mendapatkan  perlindungan  bila mengalami  kecelakaan  kerja.  Tetapi Ongevallen-Regelling ini  pun mengandung  kelemahan,  sebab  yang  dikategorikan  kecelakaan  kerja adalah kecelakaan  jasmani  dan  dikaitkan  dengan  kerja  di  perusahaan.  Sedangkan kecelakaan  kerja  mungkin  saja  ditimbulkan  oleh  penyakit  yang  timbul karena  hubungan  kerja  dan  kecelakaan  kerja  tidak  hanya  dikaitkan  dengan kerja di perusahaan, tetapi kecelakaan kerja berhubungan dengan hubungan kerja.

## 2. Perkembangan  Pengaturan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  pada Zaman Kemerdekaan Negara Republik Indonesia
Pada  masa  kemerdekaan  Republik  Indonesia  pengaturan  jaminan sosial  tenaga  kerja  terus  mengalami  pergeseran  (perubahan).  Hal  ini mengingat  pengaturan-pengaturan  sebelumnya  baik  dalam  KUH  Perdata maupun Peraturan Kecelakaan atau Ongevallen-Regelling tahun 1939 belum memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  bagi  buruh/pekerja  di  bidang jaminan  sosial  tenaga  kerja.  Oleh  karena  itu, pada  awal  kemerdekaan Ongevallen-Regelling 1939,  pada  tahun  1947  diganti  oleh  Undang-undang Kecelakaan No. 33  Tahun  1947,  dan  dinyatakan  berlaku  bagi  seluruh Indonesia  oleh Undang-undang No. 2  Tahun  1951. Tentang  pernyataan berlakunya undang-undang No 33  dari RI untuk seluruh indonesia
Menurut  Iman  Soepomo  Undang-undang  Kecelakaan  tetap  memakai prinsip resque  professional,  tetapi  sudah  lebih  maju  dibandingkan Ongevallen-Regelling. Undang-undang  Kecelakaan  mencakup  kecelakaan yang  menimpa  buruh  dalam  hubungan  kerja,  yaitu  kecelakaan  yang  ada hubungannya dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul sebagai akibat  menjalankan  pekerjaan  di  perusahaan,  artinya  seorang  buruh  yang menderita penyakit jabatan (occupational diseases) berhak atas ganti rugi 7 . Untuk  lebih  memberikan  perlindungan  bagi  buruh/pekerja  maka diberlakukan  Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1969  tentang  Ketentuan- ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Undang-undang ini juga menjadi
6 F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 63-64.
7 Iman Soepomo, Op.cit, hlm.140.
dasar hukum pengaturan jaminan sosial tenaga kerja khususnya Pasal 10 dan Pasal 15. Pasal l0 merumuskan bahwa :
Pemerintah membina perlindungan tenaga kerja yang mencakup:
a) norma keselamatan kerja; b) norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan; c) norma kerja; dan
d) pemberian  ganti  kerugian,  perawatan, dan  rehabilitasi  dalam hal kecelakaan kerja.
Sedangkan  Pasal  15  merumuskan  bahwa:  “pemerintah  mengatur penyelenggaraan pertanggungan sosial dan bantuan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya”. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa:
Cara  yang  paling  tepat  ialah  dengan  mengadakan  pertanggungan sosial  yang  dipikul  oleh  semua  pihak  yang  kelak  akan  diatur  oleh peraturan  perundangan.  Sudah  selayaknya  jika  dalam  badan  dan lembaga  yang  menyelenggarakan  pertanggungan  sosial  ini  semua pihak turut duduk.
Jaminan  dan  bantuan  sosial  tersebut  meliputi  antara  lain  jaminan sakit,  hamil,  bersalin,  hari  tua,  meninggal  dunia,  cacat  dan, mengganggur bagi seluruh tenaga kerja termasuk tani dan nelayan. Untuk  melaksanakan  ketentuan  UU No. 14  Tahun  1969  khususnya Pasal 10 dan 15 maka diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977  tentang  Asuransi  Sosial  Tenaga  Kerja  (ASTEK)  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  34  Tahun  1977  tentang  Perum  ASTEK.  Dengan demikian, pembayaran  ganti  kerugian  menjadi tanggung jawab Perum ASTEK  dan  kemudian  PT.  ASTEK  (Persero)  berdasarkan  pada  ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan  Pelayanan  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  Pasal  1  angka  1  yang menyebutkan bahwa :“badan penyelenggara adalah PT. ASTEK (Persero)”. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan  Badan  Penyelenggara  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja menjadi  PT.  Jamsostek  (Persero). Jaminan yang  diberikan  menurut PP No. 33  Tahun  1977  dan  PP No. 34  Tahun  1977 tidak  hanya  ganti  kerugian karena  kecelakaan  kerja  saja,  tetapi  meliputi  pula  jaminan  kematian  dan jaminan hari  tua,  yang  dikenal  dengan  program  jaminan  kecelakaan  kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. Dengan demikian terjadi pergeseran pembayaran  ganti  kerugian,  yang  semula  ditanggung  langsung  oleh pengusaha menjadi menggunakan mekanisme asuransi.
Pelaksanaan  lebih  lanjut  Undang-undang No. 14  Tahun  1969 khususnya  Pasal  10  dan  15  sekaligus  memberikan  dasar  hukum  yang  kuat tentang  jaminan  sosial  tenaga  kerja  maka  diberlakukan  Undang-undang Nomor  3  Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  dan  Peraturan
Pemerintah No. 14 Tahun  1993  tentang  Penyelenggaraan  Program  Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Undang-undang ini juga mencabut berlakunya Undang- undang  Kecelakaan  tahun  1947 juncto Undang-undang No. 2  Tahun  1951. Dengan demikian hingga era reformasi sekarang ini dasar hukum pengaturan tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja  adalah  Undang-undang No. 3  Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya. Bahkan dengan berlakunya Undang- undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  merupakan kebijakan  umum di  bidang  ketenagakerjaan  UU No. 3  Tahun  1992  tetap masih  berlaku.  Dalam  Undang-undang No. 13  tahun  2003  pengaturan jaminan sosial tenaga tercantum dalam Pasal 99, yang berbunyi :
(1) Setiap  pekerja/buruh  dan  keluarganya  berhak  untuk  memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Dengan  berlakunya  Undang-undang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional (UU No. 40 Tahun 2004) eksistensi jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1992 masih tetap diakui. Hal ini tersirat dalam Bab  VIII  Ketentuan  Peralihan  Pasal  52  ayat  (1a),  yang  pada  pokoknya mengatur  bahwa  Perusahaan  Perseroan  (Persero)  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja  (PT.  Jamsostek)  yang  dibentuk dengan  Peraturan  Pemerintah No. 36 Tahun  1995  tentang  Penetapan  Badan  Penyelenggara  Program  Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja  tetap  berlaku  sepanjang  belum  disesuaikan dengan Undang-undang No. 40  Tahun  2004.  Meskipun  sekarang  telah  berlaku Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  sebagai  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang-undang No. 40 Tahun 2004 khususnya Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52, jaminan sosial tenaga  kerja  berdasarkan  UU No. 3  Tahun  1992  tetap  masih  berlaku. Berdasarkan  Bab  XVII  Ketentuan  Peralihan  Pasal  57 huruf  d  UU No. 24 Tahun  2011  dinyatakan  bahwa  dengan  berlakunya  Undang-undang  ini Perusahaan  Perseroan  (Persero)  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  (PT. Jamsostek) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang  Penetapan  Badan  Penyelenggara  Program  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja  berdasarkan  UU No. 3  Tahun  1992  tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja  tetap melaksanakan  kegiatan  operasional  penyelenggaraan  program jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk penambahan peserta baru sampai dengan  beroperasinya  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS) Kesehatan,  dan  begitu  pula  dengan  program  jaminan  kecelakaan  kerja, jaminan  kematian, dan  jaminan  hari  tua  bagi  pesertanya,  termasuk penambahan  peserta  baru  sampai  dengan  berubah  menjadi  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan.  BPJS  Kesehatan
mulai  beroperasi  menyelenggarakan  program  jaminan  kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 (Pasal 60 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011) dan PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari  2014  (Pasal  62  ayat  (1) UU No. 24  Tahun  2011).  Pada  saat berubahnya  PT.  Jamsostek  (Persero)  menjadi  BPJS  Ketenagakerjaan Peraturan  Pemerintah No. 36  Tahun  1995  dicabut  dan  dinyatakan  tidak berlaku lagi (Pasal 68 huruf a UU No. 24 Tahun 2011), dan pada saat mulai beroperasinya  BPJS  Ketenagakerjaan  menyelenggarakan  program  jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian (paling  lambat 1  Juli  2015),  Undang-undang No. 3  Tahun  1992  tentang Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi
(Pasal 69 UU No. 24 Tahun 2011). Menurut berita dari Metrotvnews.com, Bandung bahwa Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial
(BPJS)  Kesehatan  diresmikan  bersama  dengan  BPJS  Ketenagakerjaan,  31 Desember  2013,  namun waktu  beroperasinya  berbeda, karena  BPJS Ketenagakerjaan paling lambat berlaku efektif mulai 1 Juli 2015, sementara BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2014 8 .
Undang-undang No. 40  Tahun  2004 juncto UU No. 24  Tahun  2011 memperluas kemanfaatan program jaminan sosial menjadi 5 (lima) program, yaitu  :  jaminan  kesehatan,  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua, jaminan  pensiun,  dan  jaminan  kematian  (Pasal  18  UU No. 40  Tahun  2004 dan  Pasal  6  UU No. 24  Tahun  2011).  Dengan  peraturan  perundang- undangan baru ini nampak bahwa buruh/pekerja telah lebih terlindungi jika dilihat dari segi jenis-jenis program jaminan sosial tenaga kerja.

## 3. Program-Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Sesuai  dengan  ketentuan Pasal  18  UU No. 40  Tahun  2004 tentang SJSN dan  Pasal  6  UU No. 24  Tahun  2011 tentang  BPJS  maka program- program  jaminan  sosial tenaga  kerja  meliputi  program jaminan  kesehatan, jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua,  jaminan  pensiun,  dan  jaminan kematian. Tiga  program  yaitu  program jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan hari  tua,  jaminan  kematian masih  berpedoman pada  ketentuan  Pasal  8 sampai  dengan  Pasal  15  UU No. 3  Tahun  1992  tentang Jaminan  Sosial Tenaga  Kerja  dan  selambat-lambatnya  pada  1  Juli  2015 BPJS Ketenagakerjaan  beroperasi  sesuai  dengan  ketentuan  UU  SJSN,  maka seluruh pasal UU Jamsostek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi 9 .
8 Lukman  Diah  Sari, ‘‘BPJS  Ketenagakerjaan  Harus  Bisa  Beroperasi  Tahun  Ini 2014 ” http://www.jamsostek.co.id/[21/02/2014].
9 http://www.jamsosindonesia.com, 2013

## a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
Jaminan  kecelakaan  kerja  memberikan  jaminan  dan  santunan  yang berupa  uang  apabila  tenaga  kerja  mengalami  kecelakaan  kerja.  Kecelakaan kerja  merupakan  kecelakaan  yang  terjadi  dalam hubungan  kerja  termasuk sakit  yang  diakibatkan  karena  kerja  serta  kecelakaan  yang  terjadi  dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan kembali ke rumah (pulang kerja). Perihal ini Sentanoe Kertonegoro berpendapat :
Jaminan  kecelakaan  kerja  (JK) memberikan  penggantian  biaya, ganti  rugi, dan  satunan  bagi  tenaga  kerja  yang  mengalami kecelakaan atau sakit yang timbul dari dan dalam hubungan kerja. Penggantian biaya diberikan untuk mengganti biaya pengangkutan dan  perawatan  yang  telah  dikeluarkan  oleh pengusaha.  Ganti  rugi diberikan  untuk  mengganti  berkurangnya  atau  hilangnya kemampuan  bekerja  berpenghasilan  berupa  penggantian  upah selama  tenaga  kerja  tidak  mampu  bekerja.  Sedangkan  santunan diberikan  untuk  cacat  tetap  sebagian,  cacat  tetap  total,  atau meninggal dunia akibat kecelakaan atau sakit karena kerja 10 .

## b. Jaminan Kematian (JKM)
Jaminan kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga ahli waris  tenaga  kerja  yang  meninggal  bukan  akibat  kecelakaan  kerja,  guna meringankan  beban  keluarga  dalam bentuk  santunan  kematian,  biaya pemakaman,  dan  santunan  berkala.  Dalam  hal  manfaat  jaminan  kematian Penjelasan  Umum  Undang-undang No. 3  Tahun  1992,  menyatakan  sebagai berikut :
Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan  mengakibatkan  terputusnya  penghasilan,  dan  sangat berpengaruh  pada  kehidupan  sosial  ekonomi  bagi  keluarga  yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya  meringankan  beban  keluarga  baik  dalam  bentuk  biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.
Sejalan dengan uraian di atas, Sentanoe Kertonegoro 11 berpendapat: JKM  pada  prinsipnya  merupakan  unsur  komplementer  dari  JHT. Jika  karena  suatu  sebab,  tenaga  kerja  meninggal  dunia  sebelum hari  tua (prematur  death) maka  saldo  tabungannya  masih  rendah, dalam  hal  demikian,  santunan  JKM  akan  menambah  saldo  JHT sehingga  dapat  memberikan  jumlah  peninggalan  yang  cukup berarti bagi ahli warisnya.
10 Sentanoe  Kertonegoro,  JPK  Perlu  Proses  Panjang, Majalah  ASTEK , Tahun  IX,  No.  3, Agustus 1993, hlm. 35.
11 Ibid., hlm.35-36.
Jaminan  kematian  pada  prinsipnya  bukan  untuk  mengganti  jiwa tenaga  kerja  dengan  santunan  berupa  uang,  tetapi  untuk  membantu meringankan  beban  keluarga  yang  ditinggal  mati  oleh  tenaga  kerja  dan dimaksudkan pula untuk mengganti sebagian dari sumber penghasilan yang hilang  bagi  ahli  waris  dari  tenaga  kerja  yang  meninggal  dunia.  Hal  ini mengingat hilangnya jiwa seseorang karena meninggal dunia tidak mungkin dapat  dinilai dengan  uang,  tetapi  disamping  itu resiko kematian  merupakan resiko yang tidak bisa dielakan oleh setiap manusia.

## c. Jaminan Hari Tua (JHT)
Jaminan  hari  tua  (JHT)  adalah jaminan  yang  memberikan  kepastian penerimaan  penghasilan  yang  diberikan  sekaligus  atau  berkala  pada  saat tenaga  kerja  mencapai  hari  tua  (usia  55  tahun)  atau  memenuhi  persyaratan tertentu. Masalah JHT ini Sentanoe Kertonegoro 12 berpendapat : Jaminan  hari  tua  (JHT)  memberikan  santunan  pada  saat  tenaga kerja  mencapai  umur  55  tahun,  mengalami  cacat  tetap  dan  total, meninggal  dunia,  meninggalkan  Indonesia  untuk  tidak  kembali lagi,  atau  mengalami  PHK  dengan  masa  kepesertaan  setidak- tidaknya lima tahun.
Arti penting jaminan hari tua bagi tenaga kerja dengan jelas diuraikan di dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 1992, yaitu sebagai berikut :
Hari  tua  dapat  mengakibatkan  terputusnya  upah  karena  tidak  lagi mampu  bekerja.  Akibat  terputusnya  upah  tersebut  dapat menimbulkan  kerisauan  bagi  tenaga  kerja  dan  mempengaruhi ketentraman  kerja  sewaktu  mereka  masih  bekerja,  terutama  bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian  penerimaan  penghasilan  yang  dibayarkan  sekaligus  dan atau  berkala  pada  saat  tenaga  kerja  mencapai  usia  55  (lima  puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tertentu.
Jaminan  hari  tua  pada  prinsipnya  memberikan  manfaat  berupa kepastian  jaminan  bagi  kelangsungan  hidup  dimasa  yang  akan  datang, terutama setelah tenaga kerja yang bersangkutan tidak produktif lagi. Perihal kemanfaatan jaminan hari tua Sentanoe Kertonegoro 13 berpendapat: Kemanfaatan  JHT  berupa  saldo  tabungan  pada  rekening  tenaga kerja  masing-masing  yang  terdiri  dari  pemupukan  iuran  peserta tenaga  kerja  masing-masing  yang  terdiri  dari  pemupukan  iuran beserta  bunganya.  Selain  itu,  JHT  yang  pada  hakikatnya  juga merupakan  dana  bersama (mutual  fund) mendapat  bagian  dari surplus hasil usaha badan penyelenggara setiap tahun.
12 Ibid., hlm.35.
13 Ibid.

## d. Jaminan Kesehatan (JK)
Semula  jaminan kesehatan  bagi  buruh/pekerja  merupakan  salah  satu program  yang  diselenggarakan  oleh  PT  Jamsostek  yang  bernama  jaminan pemeliharaan  kesehatan  (JPK),  dan  sekarang  dengan  beroperasinya  BPJS Kesehatan  menjadi  program  yang  diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan sejak  tanggal  1  Januari 2014  (Pasal  60  ayat  (1)  UU No. 24  Tahun  2011). Jaminan  kesehatan  merupakan  salah  satu  jenis  program  jaminan  sosial nasional yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
Jaminan  kesehatan  adalah  jaminan  berupa  perlindungan  kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  kesehatan  yang  diberikan  kepada  setiap orang  yang  telah  membayar  iuran  atau  iurannya  dibayar  oleh  pemerintah (Pasal  1  angka  (1)  Perpres  Nomor  12  Tahun  2013  tentang  Jaminan Kesehatan).  Manfaat  jaminan  kesehatan  bersifat  pelayanan  kesehatan perorangan,  mencakup  pelayanan  promotif,  preventif,  kuratif,  dan rehabilitasi termasuk  pelayanan  obat  dan  bahan  medis  habis  pakai  sesuai dengan  kebutuhan  medis  yang  diperlukan  (Pasal  20  Perpres No. 12  Tahun 2013). Berdasarkan Pasal 22 Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perpres No. 12 Tahun 2013, pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas :
1. Pelayanan  kesehatan  tingkat  pertama,  meliputi  pelayanan kesehatan nonspesialistik  yang  mencakup:  administrasi  pelayanan;  pelayanan promotif  dan  preventif;  pemeriksaan,  pengobatan,  dan  konsultasi  medis; tindakan  medis  nonspesialistik,  baik  operatif  maupun  nonoperatif; pelayanan  obat  dan  bahan  medis  habis  pakai; transfusi  darah  sesuai dengan kebutuhan medis; pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium  tingkat  pertama;  dan  rawat  inap  tingkat  pertama  sesuai dengan indikasi medis;
2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yang meliputi: administrasi pelayanan; pemeriksaan,  pengobatan, dan  konsultasi  spesialistik  oleh dokter spesialis dan subspesialis; tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun  nonbedah  sesuai  dengan  indikasi  medis;  pelayanan  obat  dan bahan medis habis pakai; pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan  indikasi  medis;  rehabilitasi  medis;  pelayanan  darah;  pelayanan kedokteran  forensik klinik;  pelayanan  jenazah  pada  pasien  yang meninggal  di  fasilitas  kesehatan;  perawatan  inap  nonintensif;  dan perawatan inap di ruang intensif;
3. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri; dan
4. Peserta berhak mendapatkan pelayanan berupa alat kesehatan.

## e. Jaminan Pensiun (JP)
Jaminan  pensiun  ini  merupakan  salah  satu  jenis  program  jaminan sosial  nasional  yang  diatur  dalam  UU No. 40  Tahun  2004 tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN).  Pengertian  jaminan  pensiun  (JP)  menurut naskah  akademik  SJSN  adalah  pembayaran  berkala jangka  panjang  sebagai substitusi  dari  penurunan/hilangnya  penghasilan  karena  peserta  mencapai usia  tua  (pensiun),  mengalami  cacat  total  permanen,  atau  meninggal dunia. 14 Tujuan penyelenggaraan jaminan pensiun adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atau berkurang  penghasilannya  karena  memasuki  usia  pensiun  atau  mengalami cacat  total  tetap  (Pasal  39  ayat  (2)  UU No. 40  Tahun  2004 tentang  SJSN). Jadi  pada  pokoknya Jaminan  pensiun  adalah  jaminan  yang  memberikan kepastian  penerimaan  penghasilan  yang  diberikan  selama  tenaga  kerja pensiun.

## C. Penutup
Pengaturan  jaminan  sosial  tenaga  kerja  sudah  dimulai  sejak zaman penjajahan  pemerintahan  Hindia  Belanda,  yaitu  dalam  KUH  Perdata  dan Peraturan  Kecelakaan  atau Ongevallen-Regelling 1939,  namun  baik  dalam KUH  Perdata  maupun  Peraturan  Kecelakaan  atau Ongevallen-Regelling Tahun  1939  belum  memberikan  jaminan  perlindungan  hukum  bagi buruh/pekerja  di  bidang  jaminan  sosial  tenaga  kerja.  Baru  pada  masa kemerdekaan  Republik  Indonesia  terutama  setelah  diberlakukannya peraturan  perundangan  dibidang  jaminan  sosial  tenaga  kerja,  buruh/pekerja memperoleh  jaminan  perlindungan  hukum  di  bidang  jaminan  sosial  tenaga kerja.  Program-programnyapun  tidak  hanya  jaminan  ganti-rugi  karena kecelakaan  kerja  saja,  tetapi  meliputi  program  jaminan  kecelakaan  kerja (JKK), program jaminan kematian (JKM), program jaminan hari tua (JHT), dan  program  jaminan  pemeliharaan  kesehatan  (JPK).  Kemudian kemanfaatan  program  jaminan  sosial  tenaga  kerja  semakin  bertambah dengan  adanya  jaminan  pensiun  (JP)  oleh  Undang-undang  Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40 Tahun 2004) juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS). Jaminan kecelakaan  kerja  memberikan  jaminan  dan  santunan  yang  berupa  uang apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja. Jaminan kematian adalah jaminan  yang  diberikan  kepada  keluarga  ahli  waris  tenaga  kerja  yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, guna meringankan beban keluarga
14 “ Program Jaminan Pensiun ” , 2013.http:
//www.jamsosindonesia.com/sjsn/Program/program_jaminan_pensiun
dalam  bentuk  santunan  kematian  dan  biaya  pemakaman.  Jaminan  hari  tua adalah  jaminan  yang  memberikan kepastian  penerimaan  penghasilan  yang diberikan  sekaligus  atau  berkala  pada  saat  tenaga  kerja  mencapai  hari  tua (usia  55  tahun)  atau  memenuhi  persyaratan  tertentu.  Jaminan  pemeliharaan kesehatan  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja sehingga  dapat  melaksanakan  tugas  sebaik-baiknya  dan  merupakan  upaya kesehatan dibidang penyembuhan (kuratif). Jaminan pensiun adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan selama tenaga kerja pensiun.

## Daftar Pustaka
A. Buku
Asikin, Zainal, dkk., 2006, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Radja
Grafindo Persada.
Djumialdji, F.X., 1992. Perjanjian Kerja, Jakarta: Bumi Aksara.
Hakim,  Abdul, 2003. Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia:
Berdasarkan UU No, 13 Tahun 2003, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Husni, Lalu, 2007. Pengantar Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia, Jakarta: Radja Grafindo Persada. Maimun, 2004. Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Pradnya Paramita. Muharam, Hidayat, 2006. Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Ramli, Lanny, 1997. Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press. Soedarjadi, 2008. Hukum Ketenagakerjaan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Soepomo, Iman, 2003. Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta: Djambatan.

## B. Majalah
Sentanoe  Kertonegoro,  “JPK  Perlu  Proses  Panjang”, Majalah  ASTEK , Tahun IX, No. 3, Agustus 1993.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang No. 40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional.
Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  Nomor  1  Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

## D. Website
http://www.jamsostek.co.id.http://www.jamsosindonesia.com.