Received: 3-3-2023
Revised: 15-3-2023
Accepted: 15-5-2023
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren
Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa
Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Nadya Dhea Fristianti

## Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa
Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Nadya Dhea Fristianti Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia amripanahatan@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pertimbangan  Hakim  atas  putusan  Nomor 40/G/2020/PTUN.Smg  terhadap  keabsahan  ijazah  pondok  pesantren  sebagai  syarat  keikutsertaan pemilihan  kepala  desa  dan  penerapan  hukum  yang  seharusnya  diterapkan  Hakim  atas  keabsahan ijazah  Pondok  Pesantren  sebagai  syarat  keikutsertaan  Pilkades  dalam  kajian  putusan  Nomor 40/G/2020/PTUN.Smg. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode analitis kualitatif berdasarkan studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hakim  dalam  pertimbangan  hukumnya  menyatakan  penggugat  tidak  memiliki  kepentingan  yang dirugikan  sehingga  penggugat  tidak  memiliki  kedudukan  hukum  untuk  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Terhadap  pokok  permasalahan  penentuan  keabsahan  ijazah sebagai  syarat  pencalonan  pemilihan  kepala  desa  tidak  dipertimbangkan  lebih  lanjut  di  dalam putusan.  Hakim  seharusnya  tidak  sekedar  memutus  secara  prosedural  saja,  namun  harus mengedepankan  penyelesaian  subtansi  pokok  sengketa.  Penerapan  hukum  yang  seharusnya diterapkan  dalam  pertimbangan  Hakim  harus  memuat  ketiga  nilai  dasar  tujuan  hukum  yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Kata kunci: Ijazah Pesantren; Pemilihan Kepala Desa; Pertimbangan Hukum Hakim

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  the  Judge’s  consideration  of  the  Decision  Number 40/G/2020/PTUN.Smg on the validity of the islamic boarding school diploma as a requirement for participation in the Village Head election and to find out the Judge’s application of the law on the validity  of  the  islamic  boarding  school diploma  as  a  requirement  for  participation  in  the  village head  election  in  the  analysis  on  Decision  Number  40/G/2020/PTUN.Smg.  This  study  was normative  juridical  research  using  a  qualitative  analytical  method  based  on  a  literature  review. Based  on  the  results  of  this  study,  it  can  be  concluded  that  in  his  legal  consideration,  the  Judge stated that the Plaintiff’s interest was not harmed. The Plaintiff did not have the legal standing to file a lawsuit in the State Administrative Court. The issue of determining the diploma validity as a requirement for nomination to the village head election was not addressed further in the decision. Judges  should  not  only  decide  in  a  procedural  manner,  but  also  prioritize  the  resolution  of  the dispute  substance.  The  application  of  law  to  be  considered  by  the  Judge  must  include  the  three fundamental values of legal objectives, namely legal justice, benefit, and certainty.
Keywords: Islamic  Boarding  School  Diploma;  Judge’s  Legal  Considerations;  Village  Head Election
Received: 3-3-2023
Revised: 15-3-2023
Accepted: 15-5-2023
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren
Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa
Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Nadya Dhea Fristianti

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan akan  memperhatikan  jalannya  sistem  hukum  yang  memberikan  keadilan  dan kepastian  hukum.  Negara  hukum  menjamin  adanya  tertib  hukum  di  dalam masyarakat. 1 Pemerintah  dalam  menjalankan  pemerintahan  harus  sesuai  dengan norma dan aturan yang berlaku, serta sebagai alat kontrol di bidang yudikatif yaitu tersedianya  peradilan  adminintrasi  yang  menangani  sengketa  akibat  dari keputusan  pejabat  TUN  yang  merugikan  masyarakat.  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  (PTUN)  sebagai  amanat  konstitusi  dan  sesuai  dengan  Indonesia  sebagai negara hukum harus harus memberikan perlindungan hukum terhadap rakyatnya. 2 PTUN  sebagai  bentuk  peradilan  administrasi  yang  secara  khusus  untuk menyelesaikan  perselisihan  atau  sengketa  di  bidang  tata  usaha  negara  antara warga  negara  dengan  pejabat  tata  usaha  negara  (TUN).  Melalui  putusan  PTUN, akan  diperoleh  keadilan,  kebenaran,  ketertiban  dan  kepastian  hukum.  Apabila terjadi  sengketa  dalam  Pilkades  atau  adanya  kerugian  yang  diakibatkan  oleh keputusan pejabat TUN maka dapat diselesaikan di PTUN.
Pemilihan kepala desa (Pilkades) sebagai wujud dari sebuah demokrasi yang ada  di  dalam  desa.  Pilkades  merupakan  titik  awal  berhasilnya  suatu  roda pemerintahan  dan  sebagai  wadah  menampung  aspirasi  politik  masyarakat  desa yang  diharapkan  mampu  mendapatkan  calon  yang  layak  untuk  menjadi  kepala desa. 3 Kepala  desa  sebagai  pemimpin  di  dalam  masyarakat  harus  memiliki kualitas  sebagai  pemimpin  karena  kepala  desa  yang  akan  menentukan keberhasilan  di  dalam  desa  yang  dipimpinnya  tersebut.  Kepala  desa  dalam menjalankan tugasnya dibantu dan berkerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)  yang  berfungsi  sebagai  alat  kontrol  dan  pengawasan  pelaksanaan pemerintah desa. 4
Pada  dasarnya  pelaksanaan  Pilkades  menjadi  manifestasi  kedaulatan masyarakat  desa  yang  paling  riil  dan  sebagai  demokratisasi  desa  yang  berupaya menggerakkan demokrasi dalam ciri khas desa itu sendiri. 5 Namun kenyataannya, saat  proses  pelaksanaan  Pilkades  masih  banyak  permasalahan  yang  terjadi. Permasalahan  dalam  Pilkades  tidak  hanya  berkaitan  dengan  permasalahan pemungutan  suara  saja,  tetapi  permasalahan  administrasi    dapat  juga  menjadi sengketa  seperti  syarat  pencalonan  kepala  desa  masih  sering  menghambat  calon
1 Widiatama,  Hadi Mahmud, and Suparwi Suparwi, “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 312, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.
2 Budi  Aspani,  “Eksistensi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan,” Jurnal Universitas Palembang 17, no. 2 (2019): 115.
3 Sabri  Guntur,  “Problematika  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Desa Kasumewuho Kec.Wawotobi,” Varia Hukum 3, no. 1 (2021): 67–88.
4 Sofyan  Malik,  “Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di Desa,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 325–43, https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740.
5 Ahmad  Yani,  “Penataan  Pemilihan  Kepala  Desa  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Di  Indonesia,” Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022): 459, https://doi.org/10.31078/jk1929.
Received: 3-3-2023
Revised: 15-3-2023
Accepted: 15-5-2023
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren
Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa
Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Nadya Dhea Fristianti
e-ISSN : 2621-4105
kepala  desa. 6 Kasus  Pilkades  yang  terjadi  pada  tahun  2020  di  Desa  Tening, Kecamatan  Wonoboyo,  Kabupaten  Temanggung  menjadi  salah  satu  sengketa Pilkades  yang  menyangkut  permasalahan  administrasi  yaitu  ijazah  milik  calon kepala  desa  terpilih  yang  dikeluarkan  oleh  pondok  pesantren  yang  setara  SMP tidak  sesuai  dengan  prosedur  penerbitan  ijazah  (keabsahan  ijazah).  Upaya administrasi  telah  dilakukan,  tetapi  Bupati  Temanggung  tetap  melantik  calon kepala  desa  terpilih  sehingga  penggugat  mengajukan  gugatan  ke  PTUN Semarang. Namun yang menarik terhadap kasus ini bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan  kedudukan  penggugat  sebelum  pada  subtansi  pokok permasalahan.
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  kajiannya  hampir  sama  dan berhubungan  dengan  penelitian  ini,  diantaranya  penelitian  oleh  Sentosa  (2021) membahas  mengenai  penyelenggaraan  Pilkades  dan  faktor  yang  mempengaruhi jalannya  pemilihan  kepala  desa  yaitu  ketidakjelasan  persyaratan  calon  seperti persyaratan ijazah calon dan kurang telitinya panitia dalam memverifikasi berkas calon. 7 Kelebihan  terhadap  penelitian  tersebut  menggambarkan  dengan  jelas tahapan-tahapan  dalam  pelaksanaan  Pilkades,  namun  kelemahan  penelitian  ini tidak  menjelaskan  lebih  jelas  dan  terperinci  berkaitan  dengan  faktor  yang mempengaruhi jalannya Pilkades terutama ijazah yang palsu.
Penelitian  yang  berbeda  dari  Fikri  (2021)  membahas  mengenai  upaya hukum  yang  dapat  dilakukan  dalam  penyelesaian  sengketa  hasil  Pilkades  baik penyelesaian  dilakukan  oleh  bupati  atau  dapat  mengajukan  gugatan  ke  PTUN Penelitian tersebut memiliki kelebihan memberikan gambaran upaya hukum yang dapat  dilakukan  apabila  terjadi  sengketa  Pilkades,  namun  kelemahannya  dalam upaya  hukum  yang  diajukan  di  PTUN  hanya  terbatas  membahas  objek  sengketa (KTUN) saja.
Kemudian  penelitian  selanjutnya  oleh  Patah  (2022)  yang  membahas mengenai  keabsahan  Pilkades  yang  demokratis  harus  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. 8 Kelebihan  penelitian  tersebut  tidak  sekedar  menjelaskan keabsahan calon  kepala  desa, namun  seluruh komponen penyelenggara  Pilkades. Sedangkan  kelemahan  penelitian  ini  tidak  menjelaskan  permasalahan  yang berkaitan  dengan  keabsahan  tersebut.  Penelitian  ini  fokus  mengkaji  mengenai pertimbangan  Hakim  PTUN  dalam  memutus  sengketa  yang  diajukan  penggugat yaitu  keabsahan  ijazah  pondok  pesantren  sebagai  syarat  peserta  Pilkades. Kelebihan  penelitian  ini  menjelaskan  lebih  rinci  pertimbangan  Hakim  dalam menentukan  kedudukan  penggugat  untuk  mengajukan  gugatan  ke  PTUN  serta tidak  terbatas  membahas  berkaitan  dengan  putusan  saja  namun  juga  pokok sengketa.  Kelemahan  penelitian  ini  hanya  menganalisis  dari  salah  satu  sengketa Pilkades  yang  termuat  dalam  suatu  kajian  putusan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk
6 Syahrul  Machmud,  “Tindakan  Preventif  Dan  Represif  Non-Yustisial  Penegakan  Hukum Administrasi Oleh Eksekutif,” Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara 7, no. 2 (2017): 67.
7 Alfrid Sentosa, “Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak,” Jurnal Sociopolitico 3, no. i (2021): 42.
8 Anugrah  Patah,  “Keabsahan  Pemilihan  Kepala  Desa  Dalam  Sistem  Otonomi  Daerah,” Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 7, no. 1 (2022): 127.
Received: 3-3-2023
Revised: 15-3-2023
Accepted: 15-5-2023
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren
Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa
Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Nadya Dhea Fristianti
mengetahui  dan  menganalisa  pertimbangan  Hakim  dalam  memutus  sengketa pemilihan kepala desa serta penerapan hukum yang seharusnya diterapkan Hakim atas keabsahan ijazah pondok pesantren sebagai syarat keikutsertaan Pilkades dalam kajian putusan Nomor 40/G/2020/PTUN.Smg.
2. METODE
Jenis  penelitian    ini  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  data  sekunder berupa  bahan  pustaka  sebagai  data  utama  penelitian  ini.  Penelitian  ini  dilakukan dengan  meneliti  bahan  pustaka  berupa  data  sekunder  sehingga  disebut  sebagai penelitian  hukum  kepustakaan. 9 Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  meliputi  bahan  hukum  primer  seperti  undang-undang  yang  berhubungan dengan penelitian ini dan bahan hukum  sekunder seperti buku dan jurnal hukum yang  membahas  tentang  sengketa  dan  pelaksanaan  Pilkades.  Metode  pendeketan yang digunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan  dengan  cara  menelaah  semua  perundang-undangan  dan  regulasi  yang berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  diteliti  atau  yang  sedang  ditangani. 10 Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu  yang  sedang  dihadapi  dan  telah  menjadi  putusan  yang  mempunyai  kekuatan hukum tetap.
Spesifikasi penelitian ini bersifat deksriptif analitis dengan menggambarkan suatu masalah, kemudian menjelaskan masalah tersebut dan menganalisis dengan teori-teori  serta  konsep  yang  relevan.    Metode  analisis  data  yang  digunakan deskriptif  kualitatif  sehingga  menghasilkan  argumentasi,  teori  sebagai  preskripsi dalam  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  terkait  penerapan  hukum  Hakim PTUN  dalam  memutus  sengketa  pemilihan  kepala  desa  terkait  kebasahan  ijazah pondok pesantren.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren
Salah  satu  titik  penentuan  keberhasilan  pemerintahan  dan  pembangunan desa  dapat  dilihat  dari  pelaksanaan  Pilkades  sebagai  salah  satu  perwujudan demokrasi  di  tingkat  pemerintah  desa. 11 Pelaksanaan  Pilkades  di  Desa  Tening, Kecamatan  Wonoboyo,  Kabupaten  Temanggung  dilaksanakan  pada  tanggal  9 Januari 2020 terdiri dari dua calon kepala desa yaitu  Gun Haryanto (Penggugat) dan  Kasdi.  Hasil  perolehan  suara  menunjukkan  bahwa  Kasdi  yang  mendapatkan suara  sah  terbanyak  sehingga  Kasdi  yang  menjadi  kepala  desa  terpilih.  Setelah selesai tahapan penandatangan surat pernyataan bersama yang menyatakan semua berkas  persyaratan  sah,  baru  diketahui  oleh  penggugat  bahwa  terdapat ketidaksesuaian  salah  satu  syarat  pendaftaran  kepala  desa  terpilih.  Menurut penggugat,  ijazah  milik  Kasdi  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Ijazah  yang  dikeluarkan  oleh
9 Sri  Pamuji  dan  Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006).
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).
11 Ahmad  Husaini  and  Kadi  Sukarna,  “Sengketa  Pilihan  Kepala  Desa  Dalam  Suatu  Kajian  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 188–209, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2270.
Received: 3-3-2023
Revised: 15-3-2023
Accepted: 15-5-2023
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren
Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa
Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Nadya Dhea Fristianti
pondok  pesantren  yang  setara  SMP  terdapat  banyak  kesalahan  dan  tidak  sesuai dengan prosedur penerbitan ijazah (keabsahan ijazah).
Untuk  pengajuan  gugatan  ke  PTUN  harus  ada  objek  sengketa  yang  dapat berupa  Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat  TUN.  Unsur-unsur yang  harus  ada  dalam  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  harus  bersifat tertulis, final dan konkret. 12 Pada tanggal 27 Februari 2020, Bupati Temanggung tetap melantik kepala desa terpilih dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 141/154  Tahun  2020  tentang  Pengesahan  dan  Pengangkatan  Kepala  Desa  di Wilayah  Kecamatan  Wonoboyo  Kabupaten  Temanggung  atas  nama  Kasdi  masa jabatan  2020-2026.  Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Bupati  Temanggung tersebut berdasarkan pertimbangan Hakim dapat dijadikan objek sengketa.
Pengajuan  gugatan  ke  PTUN  memiliki  batasan  tenggang  waktu  gugatan yang  telah  ditentukan.  Tenggang  waktu  memberikan  batas  waktu  kepada seseorang  untuk  dapat  memperjuangkan  hak  dan  kepentingan  hukum  melalui pengajuan gugatan ke PTUN, bahwa penerapan batasan tenggang waktu menjadi suatu hal yang penting untuk sebuah kepastian hukum. 13 Jangka waktu pengajuan gugatan  penting  untuk  diperhatikan  karena  apabila  sudah  melebihi  tenggang waktu  yang  ditentukan  maka  hak-hak  pihak  yang  dirugikan  kepentingannya  atas KTUN  menjadi  hilang. 14 Berdasarkan  pertimbangan  Hakim  pengajuan  gugatan tidak  melebihi  batas  waktu  pengajuan  gugatan  yaitu  90  (sembilan  puluh)  hari. Dapat  dihitung  dari  diterbitkannya  Keputusan  pada  tanggal  27  Februari  2020 kemudian  penggugat  mendaftarkan  gugatan  pada  tanggal  22  Mei  2020  sehingga pengajuan  gugatan  ke  PTUN  oleh  penggugat  masih  dalam  tenggang  waktu  yang ditentukan.
PTUN akan menerima  gugatan untuk  kemudian    memeriksa, memutus dan menyelesaikan  sengketa  TUN  apabila  upaya  administrasi  telah  dilakukan  oleh penggugat 15 Upaya  administratif  dapat  dilakukan  dengan  bentuk  keberatan  dan banding  administratif.  Banding  administratif  merupakan  penyelesaian  yang dilakukan  oleh  instansi  atasan  atau  instansi  lain  yang  mengeluarkan  KTUN. 16 Menurut  pertimbangan  Hakim,  penggugat  telah  melakukan  upaya  administratif terlebih  dahulu  sehingga  dapat  mengajukan  gugatan  ke  PTUN.  Upaya administratif  yang  pertama  dilakukan  dengan  melakukan  banding  administratif mengajukan surat keberatan terhadap hasil Pilkades kepada Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dan telah diklarifikasi terkait kesalahan yang ada
12 Ayu Prahastapa, Anita Marlin Restu, dan Leonard, Lapon Tukan , Putriyanti, “Friksi Kewenangan Ptun Dalam Berlakunya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara Negara (Tun),” Diponegoro Law Journal 6 (2017): 9.
13 Firli Fahresi Arfisal Ali, “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan,” Jurnal  Lex Administratum IX, no. 8 (2021): 60.
14 Renius  Albert  Martin  and  Anna  Erliyana,  “Polemik  Jangka  Waktu  Pengajuan  Gugatan  Ke Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 49,  no.  4  (2020):  943, https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2350.
15 “Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,” Pub. L. No. Pasal 48 Ayat (2), 13 (1986).
16 Erna  Dwi  Safitri  and  Nabitatus Sa,  “Penerapan  Upaya  Administratif  Dalam  Sengketa  Tata  Usaha Negara,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 1 (2021): 35–36.
Received: 3-3-2023
Revised: 15-3-2023
Accepted: 15-5-2023
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren
Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa
Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Nadya Dhea Fristianti
di dalam ijazah tersebut. Kemudian penggugat juga mengirimkan surat keberatan terhadap  hasil  Pilkades  kepada  Bupati  Temanggung  (Tergugat)  yang  meminta agar  Bupati  Temanggung  untuk  mendiskualifikasi  kepala  desa  terpilih.  Namun, Bupati  berpendapat  bahwa  penyelesaian  perselisihan  Pilkades  hanya  sebatas perselisihan  hasil  pemungutan  suara  dan  penetapan  kepala  desa  terpilih, sedangkan  penyelesaian  terkait  keputusan  yang  menjadi  objek  sengketa  bukan kewajiban bupati untuk menyelesaikan perselisihan sehingga bupati menyerahkan kepada pengadilan untuk menguji ijazah yang digunakan oleh Kasdi setara dengan SMP atau tidak.
Selama pemeriksaan, dimungkinkan adanya intervensi atau masuknya pihak ketiga,  baik  orang  maupun  badan  hukum  perdata  yang  mempunyai  kepentingan dalam  sengketa  pihak  lain  yang  sedang  diperiksa  oleh  pengadilan.  Masuknya pihak ketiga dapat  dilakukan dengan tiga bentuk  yaitu pertama dikarenakan oleh keinginannya  sendiri,  kedua  dikarenakan  atas  permintaan  salah  satu  pihak  baik pihak penggugat  atau pihak tergugat  dan terakhir dikarenakan prakarsa  Hakim. 17 Majelis  Hakim  memanggil  pihak  ketiga  yang  menjadi  pemegang  objek  sengketa atas  nama  Kasdi.  Namun,  Kasdi  menyatakan  menolak  untuk  turut  serta  sebagai Tergugat II Intervensi.
Pertimbangan  Hakim  yang  pertama  dalam  memutus  perkara  nomor 40/G/2020/PTUN.Smg  berkaitan  dengan  mempertimbangkan  hubungan  antara penggugat  dengan  objek  sengketa  yaitu  apakah  penggugat  memiliki  hak  gugat atau  tidak  untuk  mengajukan  gugatan  ke  PTUN.  Hal  ini  menjadi  pertimbangan pertama  yang dilakukan karena dari fakta hukum  yang  ada, objek sengketa  yang diajukan penggugat ditujukan atas nama Kasdi bukan Gun Haryanto (penggugat). Majelis  Hakim  akan  mempertimbangkan  hubungan  antara  Penggugat  dengan objek  sengketa  terlebih  dahulu  sebelum  mempertimbangkan  eksepsi  dan  pokok sengketa.  Hakim.  Majelis  Hakim  berpedoman  pada  Pasal  53  Ayat  (1)  Undang- Undang Peradilan TUN bahwa hanya orang yang kepentingannya dirugikan yang berhak menggugat suatu KTUN dengan meminta dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atas terbitnya KTUN tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar beracara di PTUN  bahwa  tidak  ada  kepentingan  maka  tidak  ada  gugatan  ( Point  d’  interest Point d’ action ).
Jika  dilihat  dari  pengertian  kepentingan  menunjuk  nilai  yang  harus dilindungi hukum, maka menurut pertimbangan Hakim objek sengketa diterbitkan dan  ditujukan  untuk  Kasdi  sehingga  menimbulkan  akibat  hukumnya  tertuju langsung untuk Kasdi bukan untuk penggugat. Terbitnya objek sengketa tidak ada akibat  dan  hubungan  langsung  yang  diperoleh  penggugat  baik  sifatnya menguntungkan  maupun  merugikan.  Objek  sengketa  tersebut  dapat  terbit  karena memang  Kasdi  yang  memperoleh  suara  sah  terbanyak  dalam  Pilkades.  Menurut Hakim,  ruang  lingkup  permasalahan  objek  sengketa  ini  bukan  kepentingan penggugat yang dirugikan akibat berkas persyaratan pencolanan yang tidak sesuai,
17 Kadek  Dwi  Fitriyani,  “Kedudukan  Pihak  Ketiga  Dalam  Proses  Penyelesaian  Sengketa  Di Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor:  23/G/2015/PTUN.DPS),” Jurnal  Analogi Hukum 1, no. 2 (2019): 257.
Received: 3-3-2023
Revised: 15-3-2023
Accepted: 15-5-2023
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren
Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa
Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Nadya Dhea Fristianti
tetapi  seharusnya  sengketa  tata  usaha  negara  pemilihan  karena  kepentingan penggugat yang dirugikan akibat hasil perolehan suara dalam Pilkades. Sedangkan dinilai dari aspek kepentingan berproses, penggugat diikutkan dalam setiap proses tahapan Pilkades dan tidak ada fakta hukum yang menunjukkan keputusan panitia yang menghalangi penggugat sebagai calon kepala desa sehingga dapat dikatakan bahwa  kepentingan  penggugat  untuk  menjadi  peserta  calon  kepala  desa  sudah terpenuhi.  Berdasarkan  pertimbangan  Hakim,  tidak  ada  korelasinya  terkait kepentingan  penggugat  yang  dirugikan  apabila  penggugat  mempermasalahkan keabsahan salah satu syarat pencalonan kepala desa.
Ijazah  Kasdi  yang  cacat  hukum  dan  hanya  tamat  sekolah  dasar  tidak  bisa dijadikan sebagai alasan syarat formalitas untuk menjadi acuan dasar kepentingan penggugat. Terbitnya ijazah tersebut tidak menjangkau dasar penilaian kerugiaan materiil  bagi  penggugat  karena  hanya  dari  dalil  penggugat  yang  masih  bersifat perkiraan  saja.  Secara  substansi  penggugat  tidak  dapat  meminta  kepada  PTUN untuk  menguji  kebasahan  ijazah  tersebut.  Hakim  akan  mempertimbangkannya apabila  ada  fakta  hukum  autentik  yang  dikeluarkan  pejabat  berwenang  atau putusan pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap yang menilai keabsahan dari  ijazah  tersebut.  Hakim  berkesimpulan  dengan  pertimbangan  hukumnya bahwa  gugatan  penggugat  terhadap  objek  sengketa  terkait  syarat  calon  kepala desa  tidak  mempunyai  hubungan  yang  menyebabkan  kepentingan  penggugat dirugikan.  Hal  ini  menyebabkan  penggugat  tidak  mempunyai  kedudukan  hukum ( legal  standing )  untuk  menggugat  objek  sengketa.  Selain  itu,  Hakim mempertimbangkan  bahwa  sesama  pasangan  calon  kepala  desa  yang  sudah ditetapkan  panitia  tidak  dapat  menggugat  mengenai  syarat  calon  kepala  desa lainnya.
Hakim  menyatakan  bahwa  penggugat  tidak  memenuhi  syarat  kepentingan dirugikan  maka  terhadap  eksepsi  dan  pokok  sengketa  permasalahan  tidak dipertimbangkan  lebih  lanjut  oleh  Hakim.  Padahal  jika  melihat  dari  substansi permasalahan  yang  menjadi  sengketa  terkait  keabsahan  ijazah,  antara  penggugat dan  tergugat  memiliki  perbedaan  dasar  hukum  dalam  menentukan  apakah  ijazah milik  Kasdi  setara  SMP  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  atau tidak.  Menurut  penggugat,  ijazah  milik  Kasdi  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  atau  dapat  dikatakan  belum  setara  dengan  SMP  atau sederajat  yang  mengacu  pada  dasar  hukum  Peraturan  Menteri  Agama  Republik Indonesia  Nomor  13  Tahun  2014  tentang  Pendidikan  Keagamaan  Islam  jo Keputusan Direktur Jenderal  Pendidikan  Islam  Nomor 4831 Tahun 2014 tentang Rekognisi  Lulusan  Pesantren  Melalui  Ujian  Kesetaraan,  sedangkan  menurut tergugat yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang  Pesantren  tentu  ijazah  milik  Kasdi  sudah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Jika  ada  perbedaan  dasar  hukum  yang  digunakan  antara  penggugat  dan tergugat  namun  Hakim  juga  tidak  mempertimbangkan  dan  memutus  terhadap substansi  pokok permasalahan ini, maka terkait status  apakah ijazah tersebut  sah atau  tidak,  apakah  setara  atau  tidak  masih  belum  terang  dan  jelas.  Padahal
Received: 3-3-2023
Revised: 15-3-2023
Accepted: 15-5-2023
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren
Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa
Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Nadya Dhea Fristianti
dibutuhkan sebuah legalitas yang sah terkait ijazah tersebut. Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang dituangkan dalam putusan  hanya memutus secara prosedural  saja,  belum  sampai  pokok  permasalahan  sehingga  belum  ada penyelesaian terhadap sengketa Pilkades ini.
3.2 Penerapan  Hukum  Yang  Seharusnya  Diterapkan  Hakim  Atas Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren
Urgensi    terlaksananya  Pilkades    secara    konseptual  adalah  sebagai  upaya untuk mewujudkan otonomi pemerintah desa dalam kerangka besar NKRI. Salah satu  perwujudan  otonomi  daerah  yaitu  terlaksananya  proses  demokrasi  di pemerintah  desa. 18 Pelaksanaan  demokrasi  di  desa  tidak  boleh  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  begitu  pula  ketika  dalam pelakasanaan  Pilkades  terjadi  sengketa  maka  harus  dapat  diselesaikan  secara musyawarah  maupun  ke  PTUN  jika  berkaitan  dengan  keputusan  dari  pejabat negara yang merugian salah satu peserta Pilkades.
Penerapan  hukum  yang  yang  dapat  diterapkan  oleh  Hakim  dalam menyelesaikan  sengketa  Pilkades  harus  berdasarkan  pada  kasus  yang  terjadi, sehingga  Hakim  dapat  mengkonstruksikan  kasus  yang  di  adili  secara  utuh, bijaksana dan objektif sehingga putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap  dapat  menjadi  acuan  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Gustav Radrubch dalam teori tujuan hukum menyebutkan terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Hakim  dalam  memutus  suatu sengketa  dipastikan  harus  mencapai  ketiga  nilai  dasar  tersebut.  Menurut  Frame Loppy,  putusan  Hakim  itu  sebuah  mahkota  yang  mencerminkan  segalanya  bagi Hakim  terkait  tanggungjawabnya,  kearifannya,  kecerdasannya,  kejujurannya, keilmuannya, ketulusannya, moralitasnya dan lain sebagainya. 19
Asas  yang terdapat  dalam  PTUN dikenal  dengan asas Hakim aktif ( domini litis principle ) yang berkaitan dengan asas pembuktian bebas dikarenakan Hakim administrasi  memiliki  tanggungjawab  untuk  menemukan  kebenaran  materiil terhadap  sengketa  yang  diperiksanya. 20 Sifat  yang  membedakan  peradilan administratif dengan peradilan umum yaitu Hakim dalam teknik pemeriksaannya dapat  berinisiatif  sendiri  dan  menentukan  segala  tindakan  yang  dipandangnya perlu  untuk  menguatkan  keyakinannya,  salah  satunya  mencukupi  pemeriksaan berdasarkan  argumentasi  yang  telah  dikemukakan  secara  lengkap  oleh penggugat. 21
Pertimbangan Hakim menjadi faktor yang penting dalam membuat putusan yang  berkeadilan  dan  menyelesaikan.  Hakim  dalam  memutus  suatu  sengketa
18 Husaini  and  Sukarna,  “Sengketa  Pilihan  Kepala  Desa  Dalam  Suatu  Kajian  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”
19 Asikin, Rekonstruksi  Teori  Pemerataan  Keadilan,  Varia  Peradilan (Jakarta:  IKAHI  Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).
20 SF Marbun, Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif (Yogyakarta: UII Perss, 2003).
21 Ni  Komang  Dewi  Novita  Indriyani  Weda,  I  Made  Arjaya,  and  I  Putu  Gede  Seputra,  “Penerapan Asas  Hakim  Aktif  (Dominus  Litis)  Dalam  Persidangan  Di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (Studi  Kasus Putusan No.1/G/2017/PTUN.DPS.),” Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 1 (2021): 30, https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3048.27-32.
Received: 3-3-2023
Revised: 15-3-2023
Accepted: 15-5-2023
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren
Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa
Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Nadya Dhea Fristianti e-ISSN : 2621-4105
dapat tercapai keadilan prosedural, bahkan dapat juga tercapai keadilan subtantif. Hakim  yang  dalam  pertimbangan  hukumnya  corong  pada  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku  akan  mencapai  sebuah  keadilan  prosedural  sedangkan keadilan  subtantif  dapat  tercapai  di  diperlukan  suatu  perluasan  prinsip  Hakim aktif.  Sesuai  dengan  asas  Hakim  aktif,  Hakim  dapat  mencari  kebenaran  materiil sendiri. Hakim harus aktif dalam melakukan penemuan hukum dengan memahami nilai  keadilan  yang  diwujudkannya  dalam  pertimbangan  hukum.  Melalui pendekatan hukum responsif dan progesif yang berorientasi dalam menyelesaikan masalah maka prinsip Hakim aktif dapat memberikan keadilan subtantif.
Hakim  memutus  perkara  Nomor  40/G/2020/PTUN.Smg  dinilai  sudah mencapai  keadilan  prosedural  yang  dapat  dilihat  dari  Hakim  memutus  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  menentukan  objek  sengketa, upaya  administrasi,  tenggang  waktu  dan  kepentingan  penggugat  yang  dirugikan. Namun  untuk  tercapainya  keadilan  subtantif  dirasa  pertimbangan  Hakim  belum menerapkan sepenuhnya prinsip Hakim aktif. Hakim memutus belum sampai pada pokok  sengketa,  hanya  menentukan  sebatas  pada  hubungan  penggugat  dengan objek sengketa saja dengan pertimbangannya bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan  yang  dirugikan  sehingga  tidak  dapat  mengajukan  gugatan.  Hakim seharusnya dalam pertimbangan hukumnya tidak hanya memutus dengan prosedur belaka  atau  sekedar  mencapai  sebuah  keadilan  prosedural,  namun  juga menerapkan  prinsip  Hakim  aktif  dengan  mengedepankan  penyelesaian  pokok permasalahan atau subtansinya agar tercapai rasa keadilan subtantif.
Putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  tentunya  memiliki  nilai kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan hasil yang didasarkan pada fakta persidangan  yang  relevan  secara  yuridis  dan  dipertimbangkan  oleh  Hakim kemudian  dituangkan  dalam  putusan  Hakim.  Hakim  menafsirkan  makna  yang dimaksud  dengan  kepentingan  yang  dirugikan  dari  aspek  kepentingan  nilai  yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses yang dikaitkan dengan fakta- fakta  hukum  didalam  persidangan.  Pertimbangan  Hakim  dalam  menentukan kedudukan hukum  penggugat untuk  mengajukan gugatan dapat  dikatakan bahwa putusan  Hakim  sudah  tercapai  kepastian  hukum  yaitu  penggugat  tidak  memiliki kepentingan  yang  dirugikan  yang  menyebabkan  penggugat  tidak  dapat mengajukan  gugatan  sehingga  gugatan  tidak  dapat  diterima.  Namun,  seharusnya Hakim  juga  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  keabsahan  ijazah  yang dituangkan  dalam  putusan.  Berpedoman  pada  prinsip  Hakim  yang  aktif  maka seharusnya  kewenangan  Hakim  yang  dapat  menentukan  status  ijazah  tersebut. Kepastian  hukum  dibutuhkan  untuk  memberikan  jaminan  terhadap  legalitas keabsahan ijazah sebagai syarat pencalonan Pilkades.
Hakim  dalam  menerapkan  hukum  tidak  hanya  mendasar  pada  prosedur hukum  yang  ada  atau  secara  tekstual  saja,  namun  dalam  putusan  Hakim  harus mengarah  pada  kemanfaatan  bagi  kepentingan  semua  pihak  baik  penggugat maupun tergugat dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Putusan ini hanya mengedepankan  pertimbangan  hukum  alasan  yuridis  saja,  belum  sampai  pada memberikan  manfaat  kepada  masyarakat.  Putusan  ini  sangat  penting  dalam
Received: 3-3-2023
Revised: 15-3-2023
Accepted: 15-5-2023
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren
Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa
Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Nadya Dhea Fristianti
memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  luas  terutama  untuk  lulusan  dari  pondok pesantren. Bahwa banyak lulusan pondok pesantren di masyarakat yang mungkin mendapatkan  ijazah  hampir  sama  dengan  milik  Kasdi  sedangkan  ijazah  belum ditentukan keabsahannya oleh Hakim.
Undang-Undang Pesantren dapat dijadikan acuan dasar hukum oleh Hakim untuk  menentukan  keabsahan  ijazah  terhadap  perbedaan  dasar  hukum  diantara penggugat  dan  tergugat  apabila  mendasarkan  pada  teori  Hans  Kalsen  terkait hirarki  peraturan  perundang-undangan.  Bahwa  sebelum  disahkannya  Undang- Undang Pesantren, pesantren tidak tercatat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.  Hal  ini  menyebabkan  lulusan  dari  pesantren  tidak  dianggap  setara dengan  lulusan  sekolah  dengan  standar  pendidikan  nasional  dan  pemerintah beranggapan  bahwa  lembaga  pendidikan  yang  tidak  mengikuti  standarisasi pendidikan dianggap sebagai  pendidikan non-formal  yang ijazahnya tidak diakui oleh  negara. 22 Namun  setelah  adanya  UU  Pesantren  tersebut  menjadi  landasan hukum  bagi  pesantren  dalam  memberikan  afirmasi  atas  jaminan  kesetingkatan mutu  lulusan,  kesetaraan  akses  pendidikan  bagi  lulusan  dan  diharapkan  mampu memberikan  rekognisi  terhadap  kekhasan  pesantren.  UU  Pesantren  menjadi bentuk  penguatan  pesantren  dalam  menformulasikan  kembali  peraturan perundang-undangan  secara  nyata  untuk  pemberdayaan  pesantren  yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat. 23
Pesantren  Fathul  Mubarok  sudah  diakui  keabsahannya  dalam  pendidikan nasional yang tertuang dalam EMIS (Education Management Information System) dari  Kementerian  Agama  sehingga  Pesantren  memiliki  hak  otonom  dalam menyelenggarakan  pendidikan  dan  menerbitkan  ijazah  sesuai  dengan  tradisi, kekhasan  pesantren  itu  sendiri.  Lulusan  pesantren  pendidikan  nonformal  juga diakui  sama  dengan  pendidikan  formal  sehingga  ijazah  milik  Kasdi  dianggap setara  atau  sederajat  dengan  SMP.  Namun  kenyataannya,  Hakim  dalam pertimbangan  hukumnya  belum  sampai  pada  pokok  sengketa.  Ketentuan  dalam peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun peraturan pelaksana terkait  penyelesaian  permasalahan  saat  ini  juga  belum  mewadahi  untuk penyelesainnya. 24
Penerapan  asas contrario  actus dapat  diterapkan  untuk  menentukan keabsahan  ijazah  pondok  pesantren  milik  Kasdi  agar  jelas  dan  terang  sehingga dapat  digunakan  sebagai  syarat  pendaftaran  calon  kepala  desa.  Apabila  KTUN yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  TUN  mengandung  suatu  kecacatan  yuridis  atau kekeliruan  secara  administratif  maka  yang  berwenang  untuk  mencabut  dan mengubah  adalah  pejabat  yang  mengeluarkan  atau  pejabat  berwenang  yang
22 Abdul  Ghofarrozin  and  Tutik  Nurul  Janah,  “Menakar  Keberpihakan  Negara  Terhadap  Pesantren Melalui  Pengesahan  UU  Nomor  18/2019  Tentang  Pesantren,” Islamic  Review:  Jurnal  Riset  Dan  Kajian Keislaman 10, no. 1 (2021): 6, https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267.
23 Muhammad  Junaidi,  “Penyelenggaraan  Pesantren  Dalam  Rangka  Memberdayakan  Masyarakat,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (2020): 463, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5487.
24 Husaini  and  Sukarna,  “Sengketa  Pilihan  Kepala  Desa  Dalam  Suatu  Kajian  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”
Received: 3-3-2023
Revised: 15-3-2023
Accepted: 15-5-2023
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren
Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa
Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Nadya Dhea Fristianti
kedudukannya  lebih  tinggi. 25 Perlu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat berwenang  dengan  mengeluarkan  surat  keterangan  yang  menyatakan  ijazah tersebut  sah  sesuai  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  menjadi  kewenangan Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (Dispermades)  sebagai  pelaksana kebijakan  teknis  dan  melakukan  pembinaan  pemberdayaan  masyarakat  dan  desa serta  memiliki  peran  dalam  mewujudkan  kesuksesan  penyelenggaraan  Pilkades agar  tidak  terjadi  permasalahan  dalam  pelaksanaan  Pilkades.  Pondok  pesantren juga  dapat  melakukan  tindakan  karena  yang  menerbitkan  ijazah.  Namun  saat terjadi  sengketa,  pesantren  hanya  menerangkan  bahwa  Kasdi  merupakan  benar- benar siswa di Pondok Pesantren Fathul Mubarok. Apabila ada keraguan terhadap keabsahan  ijazah  maka  dapat  menanyakan  pada  Kementerian  Agama  sebagai pejabat berwenang yang kedudukannya lebih tinggi.
Peningkatan  peran  lembaga  penyelenggara  Pilkades  menjadi  upaya  untuk perbaikan  apabila  terjadi  permasalahan  yang  sama.  BPD  memiliki  tugas  untuk lebih selektif dalam membentuk dan memilih panitia Pilkades. Sebenarnya panitia Pilkades  sebagai  lembaga  penyelenggara  Pilkades  sudah  melaksanakan  tahapan- tahapan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  namun  panitia  dirasa kurang teliti dan cermat dalam proses penyaringan syarat pencalonan. BPD dalam membentuk  panitia  seharusnya  lebih  memperhatikan  kualitas,  kapasitas  dan kredilibitas dari panitia Pilkades. Peran Dispermades untuk melakukan pembinaan dengan  mengadakan  sosialisasi  dan  bimbingan  teknis  terhadap  panitia  Pilkades terkait  tahapan-tahapan  pelaksanaan  Pilkades  juga  dapat  menjadi  langkah perbaikan.  Tujuan  diadakannya  pembinaan  agar  semua  lembaga  penyelenggara Pilkades  dapat  mengetahui  dan  memahami  tentang  tugas  dan  perannya  dalam penyelenggaraan  Pilkades.  Lembaga  pengawas  terhadap  proses  Pilkades  yang pada praktiknya dilakukan oleh kecamatan atau organ pemerintahan di atas desa, seharusnya tidak hanya sekedar prosedural atau seremonial dalam mengawasi dan monitoring proses Pilkades di suatu desa, tetapi lebih dari itu harusnya melakukan pembinaan  secara  intensif  dan  berkelanjutan  hingga  proses  Pilkades  berjalan lancar.
4. PENUTUP
Pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa Nomor
40/G/2020/PTUN.Smg  terlebih  dahulu  menentukan  hubungan  penggugat  dengan objek  sengketa.  Namun  dari  keseluruhan  pertimbangan  hukum,  Hakim menyatakan  bahwa  penggugat  tidak  memiliki  kedudukan  hukum  untuk menggugat  objek  sengketa  dikarenakan  tidak  ada  kepentingan  penggugat  yang dirugikan  sehingga  terhadap  pokok  perkara  tidak  dipertimbangkan  lebih  lanjut dalam putusan. Padahal antara penggugat dan tergugat memiliki perbedaan dasar hukum  dalam menentukan keabsahan ijazah pondok pesantren milik kepala desa terpilih. Hakim tidak mempertimbangkan dan memutus substansi pokok sengketa ini,  maka  status  apakah  ijazah  tersebut  sah  atau  tidak,  setara  atau  tidak  masih
25 Imam Sukadi, “Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia,” Mimbar Keadilan 12, no. 2 (2019): 183–84, https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2457.
Received: 3-3-2023
Revised: 15-3-2023
Accepted: 15-5-2023
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren
Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa
Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Nadya Dhea Fristianti
belum  terang  dan  jelas.  Hakim  seharusnya  dalam  memutus  sengketa  ini  harus memenuhi  tiga  nilai  dasar  tujuan  hukum  yaitu  keadilan,  kepastian  hukum  dan kemanfaatan. Bahwa Hakim yang memiliki prinsip Hakim aktif seharusnya tidak hanya menerapkan hukum secara prosedural saja, namun juga mempertimbangkan substansi pokok agar tercapai ketiga tujuan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Firli  Fahresi  Arfisal.  “Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Melalui Upaya  Administratif  Menurut  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan.” Jurnal  Lex  Administratum IX,  no.  8 (2021): 60.
Asikin. Rekonstruksi  Teori  Pemerataan  Keadilan,  Varia  Peradilan .  Jakarta: IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011.
Aspani,  Budi.  “Eksistensi  Peradilan Tata Usaha  Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.” Jurnal Universitas Palembang 17, no. 2 (2019): 115. Fitriyani,  Kadek  Dwi.  “Kedudukan  Pihak  Ketiga  Dalam  Proses  Penyelesaian Sengketa  Di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor: 23/G/2015/PTUN.DPS).” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 2 (2019): 257. Ghofarrozin,  Abdul,  and  Tutik  Nurul  Janah.  “Menakar  Keberpihakan  Negara Terhadap  Pesantren  Melalui  Pengesahan  UU  Nomor  18/2019  Tentang Pesantren.” Islamic  Review:  Jurnal  Riset  Dan  Kajian  Keislaman 10,  no.  1 (2021): 6. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.267.
Guntur,  Sabri.  “Problematika  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Pemilihan  Kepala Desa Di Desa Kasumewuho Kec.Wawotobi.” Varia Hukum 3, no. 1 (2021): 67–88.
Husaini, Ahmad, and Kadi Sukarna. “Sengketa Pilihan Kepala Desa Dalam Suatu Kajian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Jurnal  USM  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  188–209.
https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2270. Junaidi, Muhammad. “Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan  Masyarakat.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2  (2020): 463. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5487.
Machmud,  Syahrul. “Tindakan Preventif Dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum  Administrasi  Oleh  Eksekutif.” Jurnal  Hukum  Media  Justitia Nusantara 7, no. 2 (2017): 67. Marbun,  SF. Peradilan  Administrasi  Dan  Upaya  Administratif .  Yogyakarta:  UII Perss, 2003.
Martin,  Renius  Albert,  and  Anna  Erliyana.  “Polemik  Jangka  Waktu  Pengajuan Gugatan  Ke  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 49, no. 4 (2020): 943. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2350. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media Group, 2013. Pasal  48  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Tata Usaha Negara, Pub. L. No. Pasal 48 Ayat (2), 13 (1986).
Patah,  Anugrah.  “Keabsahan  Pemilihan  Kepala  Desa  Dalam  Sistem  Otonomi Daerah.” Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 7, no. 1 (2022): 127.
Prahastapa,  Anita  Marlin  Restu,  dan  Leonard,  Lapon  Tukan  ,  Putriyanti,  Ayu.
Received: 3-3-2023
Revised: 15-3-2023
Accepted: 15-5-2023
Pertimbangan Hakim Terhadap Keabsahan Ijazah Pondok Pesantren
Sebagai Syarat Peserta Pemilihan Kepala Desa
Amri Panahatan Sihotang, Zaenal Arifin,
Kukuh Sudarmanto, Nadya Dhea Fristianti
“Friksi  Kewenangan  Ptun  Dalam  Berlakunya  Undang-  Undang  Nomor  30 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  Negara  (TUN).” Diponegoro  Law Journal 6 (2017): 9.
Safitri,  Erna  Dwi,  and  Nabitatus  Sa.  “Penerapan  Upaya  Administratif  Dalam Sengketa  Tata  Usaha  Negara.” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 3, no. 1 (2021): 35–36.
Sentosa,  Alfrid.  “Analisis  Penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak.” Jurnal Sociopolitico 3, no. i (2021): 42.
Soekanto,  Sri Pamuji  dan Soerjono. Penelitian Hukum Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006.
Sofyan  Malik.  “Peranan  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa.” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 2 (2020): 325–43. https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740.
Sukadi,  Imam.  “Asas  Contrarius  Actus  Sebagai  Kontrol  Pemerintah  Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia.” Mimbar Keadilan 12, no. 2 (2019): 183–84. https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2457.
Weda,  Ni  Komang  Dewi  Novita  Indriyani,  I  Made  Arjaya,  and  I  Putu  Gede Seputra. “Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No.1/G/2017/PTUN.DPS.).” Jurnal  Preferensi  Hukum 2,  no.  1  (2021):  30. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3048.27-32.
Widiatama,  Hadi  Mahmud,  Suparwi.  “Ideologi  Pancasila  Sebagai  Dasar Membangun  Negara  Hukum  Indonesia.” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 310–27. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.
Yani,  Ahmad.  “Penataan  Pemilihan  Kepala  Desa  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi 19, no. 2 (2022): 459. https://doi.org/10.31078/jk1929.