## PERLINDUNGAN HUKUM NEGARA TERHADAP HAK WARGA BEKERJA DI ERA DIGITAL
Oleh:
Sidi Alkahfi Setiawan E-mail: dsangkanparan@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

## Abstrak
Perubahan  hidup  serba  digital  di  era  revolusi  industri  dewasa  ini  telah  mengakibatkan meningkatnya  pengangguran.  Sebagai  sebuah  negara,  Indonesia  bertanggung  jawab terhadap warganya untuk menyediakan pekerjaan layak dan mengaturnya agar hak tersebut dapat  dipenuhi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum negara  terhadap  tenaga  kerja  yang  terkena  PHK  akibat  digitalisasi  industri.  Penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  hukum  yang  dilakukan  untuk  memecahkan  problem  hukum dengan  cara  mengidentifikasi  problem  hukum,  melakukan  penalaran  hukum,  menganalisis masalah  secara  normatif.  Pendekatannya  kualitatif  melalui  penelitian  pustaka.  Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  negara  Indonesia secara  spesifik  belum  mengatur  peraturan terkait  PHK  akibat  digitalisasi  industri.  Namun  Indonesia  telah  memberikan  perlindungan hukum melalui dua bentuk, preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif ditunjukkan dengan ditetapkannya UUK Pasal 164 Ayat (3), UUK Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), dan  Pasal  156  ayat  (4).  Sementara  perlindungan  hukum  berbentuk  represif  dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa hubungan industrial antara pengusaha dan tenaga kerja. Aturan ini tertuang dalam UUK Pasal 189.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, PHK, Era Digital, Preventif, Represif

## Abstract
Changes in human being’s life style today's digital era have increased an unemployment. As a country, Indonesia is responsible for its citizens to provide decent jobs and regulate them so that  these  rights  can  be  fulfilled.  This  study  aims  to  determine  the  form  of  state  legal protection  for  workers  affected by  layoffs  due to  industrial  digitalization.  This  research is  a type of legal research conducted to solve legal problems by identifying legal problems, doing legal  reasoning,  and  analyzing  problems  normatively.  The  approach  is  qualitative  through library research. The results of the study show that the Indonesian state has not specifically regulated  regulations  related  to  layoffs  due  to  industrial  digitalization.  However,  Indonesia has  provided  legal  protection  in  two  forms,  preventive  and  repressive.  Preventive  legal protection is demonstrated by the enactment of UUK Pasal 164 Ayat (3), Pasal 156 Ayat (2), Pasal 156 Ayat (3), and Pasal 156 Ayat (4). Meanwhile, the government provides repressive legal  protection  to  resolve  industrial  relations  disputes  between  enterpreneur  and  workers. This rule is contained in UUK Pasal 189.
Keywords: Legal protection, PHK, digital era, preventive, repressive

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Seiring  derasnya  kemajuan  teknologi informasi  di  era  Revolusi  Industri  4.0, kehidupan  masyarakat  mengalami  banyak perubahan.  Era  ini  telah  mentransformasi- kan  segala  bentuk  pekerjaan  masyarakat dari yang semula mengandalkan tenaga dan otak  digantikan  oleh  komputer  dan  mesin yang  saling  terkoneksi.  Keterbatasan  ke- mampuan berpikir manusia dalam mengambil  keputusan  secara  perlahan mulai  digantikan  oleh  kecerdasan  buatan ( artificial intelligence) .
Di  sektor  perbankan,  teknologi  infor- masi komputer membantu sektor perbankan dalam memudahkan kerja analisis pemberian  pinjaman  kepada  calon  debitur dengan  melihat data dari rekam jejak calon debitur  tersebut. 1 Melalui  aplikasi  digital financial  technology ( fintech )  masyarakat tidak  perlu  datang  ke  bank  dalam memenuhi kebutuhan keuangannya.
Kebutuhan  masyarakat  atas  makanan, fashion,  kosmetik,  dan  kebutuhan  sarana transportasi  dapat  dipenuhi  dengan  melalui banyak  aplikasi on-line yang  memanjakan tanpa  harus  bergerak  dari  tempatnya. Perubahan  hidup  manusia  yang  serba
1 Fadhly  Fauzi  Rachman, Digantikan  Mesin,  5.000 karyawan bank di
PHK,
https://finance.detik.com/moneter/d- 4386840/digantikan-mesin-50000-karyawan-bank- di-ri-kena-phk/, diakses pada 7 Oktober 2022.
teknologi  itu  telah  menggeser  peran manusia  sehingga  terjadi  lonjakan  jumlah pengangguran.
Sedikitnya  20  ribu  operator  pem- bayaran jalan tol harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (untuk selanjutnya  disingkat  dengan  PHK)  masal karena  adanya  penerapan  transaksi e-toll atau non-tunai.  Demikian juga dengan  para teller di  sektor  perbankan,  operator  tiket pesawat  hingga  kereta  api  yang  saat  ini digantikan  oleh  mesin  atau  komputer. Pertokoan  dan  sejumlah  Mall  yang  dulu menjadi sektor andalan, dengan adanya jual beli on-line , banyak yang ambruk. Ini tentu saja  berkontribusi  bagi  meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terkena PHK.
Sektor ketenagakerjaan menjadi problem  serius  dewasa  ini.  Data  dari Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (Jarkom SP Perbankan) menyebutkan  sudah  ada  50.000  pekerja bank  yang  di-PHK  akibat  konversi  tenaga manusia  ke  tenaga  mesin.  Bahkan  dampak ini  sudah  dirasakan  bank  sejak  2016.  Atas nama  efisiensi,  sejumlah  profesi  seperti; teller , customer  service ,  hingga sales telah dikurangi  secara  perlahan. 2 Said  Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia  (KSPI)  memperkirakan  bahwa pada 2025 akan terjadi PHK sebanyak 52,6
2 Ibid.
juta  orang. 3 Sementara  Mckinsey  Global Institute  memprediksi  pada  2030  sekitar 800  juta  pekerja  di  seluruh  dunia  akan kehilangan pekerjaan. 4
Jeremy Rifkin dalam bukunya The End of  Work ,  memperingatkan  orang-orang tentang  apa  yang dia  ramalkan akan  terjadi pada angkatan kerja global karena peningkatan pesat dalam penggunaan otomatisasi  di  tempat  kerja.  PHK  akibat digitalisasi  industri  menurut  Rifkin  lebih disebabkan  pada  maraknya  fenomena disrupsi  akibat  perkembangan  teknologi informasi. Lebih lanjut Rifkin memprediksi bahwa  kehadiran  era  informasi  akan membawa  banyak  teknologi software baru yang  canggih  dan  akan  membawa  dunia semakin  dekat  dan  terhubung  satu  sama lain. 5
Adanya  arus  digitalisasi  dan  otomati- sasi yang terjadi di era Revolusi Industri 4.0 ini  memaksa  perusahaan  untuk  melakukan efisiensi-efisiensi  dalam  berbagai  hal  yang memungkinkan  perusahaan  ini  menjadi lebih  maju pada satu sisi.  Efisiensi ini juga berakibat  pada  terjadinya  penggusuran
3 Pebrianto Eko Wicaksono, https:// www.liputan6.com/bisnis/read/3884432/berpotens i-phk-massal-pemerintah-harus-hati-
hati- terapkan-industri-40 ,  diakses  pada  26  Agustus 2022.
4 Shamil/Ant, Digitalisasi  Ancam  Ratusan  Juta Pekerjaan,
https://ekbis.sindonews.com/read/1357343/34/digi talisasi-ancam-ratusan-juta-pekerjaan- 1543109531, diakses 18 Oktober 2022.
5 Jeremy  Rifkin ,  The  End  of  Work, Putnam Publishing Group,1995, hal. 1-10.
tenaga  kerja  dari  pekerjaannya  pada  sisi lain. PHK karena efisiensi sebagai konsekuensi  atas  arus  otomatisasi  dan digitalisasi  merupakan  ancaman  yang  tidak bisa dihindari.
Ancaman ini tentu saja harus diantisipasi  sebisa  mungkin.  Jika  pun  tidak bisa  dibendung  karena  tren  kemajuan peradaban  manusia,  pemerintah  harus menyiapkan  mekanisme  hukum  dalam rangka melindungi warganya dari pekerjaan yang  menjadi  haknya  sebagai  tanggung jawabnya.  Dalam  Undang-Undang  Dasar 1945 Pasal 27 disebutkan bahwa; “tiap-tiap warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi ke- manusiaan”.  Secara  implisit  menegaskan bahwasanya  kesejahteraan  rakyat  harus diawali dari tersedianya lapangan pekerjaan yang  layak.  Karena  itu,  negara  memiliki kewajiban  melindungi  segenap  warga negaranya dan memastikan warga negaranya  dapat  hidup  sejahtera  melalui tersedianya lapangan pekerjaan dan menjaganya  agar pekerjaan  itu  tidak  begitu saja hilang.
Pengaturan  PHK  dalam  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  (UUK)  disebabkan  oleh beberapa hal, di antaranya pekerja mengundurkan  diri,  mangkir  tanpa  pem- beritahuan,  berakhirnya  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu (PKWT), melakukan pelanggaran  atau  kesalahan  berat,  ditahan
pihak  berwajib,  perusahaan  merugi  atau force majeure , perubahan status- penggabungan-peleburan  perubahan  ke- pemilikan  dan  pekerja  tidak  bersedia bekerja lagi, perubahan status penggabungan-peleburan, perubahan kepemilikan  dan  pengusaha  tidak  bersedia mempekerjakan pekerja, pekerja meninggal dunia,  pengurangan  pekerja,  pensiun,  dan pekerja  sakit  atau  cacat.  Khusus  PHK karena pengurangan jumlah pekerja dikenal dengan sebutan efisiensi perusahaan. 6
Secara  eksplisit  pengaturan  tentang PHK  karena  efesiensi  ditemukan  dalam Pasal 164 ayat (3) UUK;
Pengusaha dapat melakukan
pemutusan  hubungan  kerja  terhadap pekerja  karena  perusahaan  tutup bukan  karena  mengalami  kerugian  2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan  karena  keadaan  memaksa (force  majeur)  tetapi  perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan  pekerja  berhak  atas  uang pesangon  sebesar  2  (dua)  kali ketentuan  Pasal  156  ayat  (2),  uang penghargaan  masa  kerja  sebesar  1
(satu)  kali  ketentuan  Pasal  156  ayat (3)  dan  uang  penggantian hak  sesuai sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Berdasarkan  pemaparan  diatas  dapat diketahui  bahwa  PHK  yang  dilator- belakangi  oleh  efisiensi  dapat  dibenarkan oleh  hukum.  Kemudian,  seiring  dengan berjalannya waktu ketentuan Pasal 164 ayat (3)  yang  mengatur  bahwa  PHK  yang
6 Pasal 154-172 UU No. 13 tahun 2003,  LN No.  39
Tahun 2003
didasari  oleh  efisiensi  dapat  dijadikan pembenaran,  telah  dianulir  oleh  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  19/PUU- IX/2011,  tentang  Perusahaan  Harus  Tutup Permanen  jika  melakukan  PHK  masal. Norma  baru  yang  lahir  dari  putusan Mahkamah  Konstitusi  adalah  menjadi dilarang  oleh  undang-undang  dan  dinyata- kan  bertentangan  dengan  UUD  1945,  jika karena  alasan  terjadinya  dan  perusahaan tutup  sementara  lantas  melakukan  PHK terhadap pekerjanya.
Dasar  pertimbangannya,  Pasal  164 ayat  (3)  itu  sendiri  bertolak  belakang dengan amanat penting dari undang-undang mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK).  Hal  tersebut  dimuat  dalam  pasal 151  ayat  (1)  dan  Penjelasannya  yang isinya  adalah  sebagai  berikut: Pengusaha, pekerja,  serikat  pekerja  atau  buruh,  dan pemerintah,  dengan  segala  upaya  harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan  hubungan  kerja
Namun  pada  satu  sisi  PHK  yang bersifat  masif  berseberangan  dengan  hak konstitusional pekerja, disisi lain PHK pada sebuah  perusahaan  yang  diperkenankan oleh  Mahkamah  Konstitusi  No.  19/PUU- IX/2011,  tentang  larangan  PHK  masal tanpa  perusahaan  tersebut  tutup  permanen, tidak  linier  dengan  realitas  praktik  dari digitalisasi  industri.  Betapa  tidak,  menurut putusan  MK  dimaksud,  PHK  boleh dilakukan  massal  sekalipun  sebagai  wujud
efisiensi dengan catatan bahwa pasca PHK dilakukan,  perusahaan  tidak  beroperasi selamanya.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  maka  hak untuk  bekerja  ( right  to  work )  telah  mem- berikan  pemahaman  bahwa  negara  mem- punyai  kewajiban  untuk  selalu  berupaya semaksimal mungkin membebaskan rakyat- nya dari ketiadaan akan pekerjaan.
Pekerjaan sendiri merupakan salah satu hak dasar  bagi  setiap  orang  mendapatkan jaminan  kesejahteraan  ( welfare )  bagi  diri dan  keluarganya  dengan  mendapatkan imbalan  (upah)  atas  apa  yang  telah dikerjakannya.  Salah  satu  kewajiban  yang harus  diwujudkan  oleh  negara  adalah mengurangi  tingkat  pengangguran  serta meningkatkan kondisi kerja yang layak bagi kemanusiaan. 7
Sebagai negara, Indonesia ber- kewajiban melindungi segenap bangsa yang mencakup pekerja atau tenaga kerja dengan cara membentuk suatu peraturan perundang-undangan  yang melindungi  hak pekerja, 8 sebagai  implementasi  tanggung jawab  negara  terhadap  hak  asasi  manusia untuk  bekerja  bagi  warga  negara  Indonesia yang tertuang dalam konstitusi tersebut.
7 Agusmidah, Dilematika  Hukum  Ketenagakerjaan, Tinjauan  Politik  Hukum, Cetakan  I,  Sofmedia, Jakarta, 2011, hal. 214-215.
8 Suliati Rahmat, “Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum  Wanita  Pekerja  di  Perusahaan  Industri Swasta”, Disertasi , Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hal, 10.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di atas,  maka  dapat  penulis  tarik  benang merah  sebagai  rumusan  masalah  adalah sebagai  berikut:  “Bagaimana  bentuk perlindungan hukum yang dilakukan negara bagi pekerja yang terkena PHK?”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  berbeda  dengan penelitian  sosial  karena  hukum  tidak termasuk kategori ilmu sosial. Ilmu Hukum adalah sui generis 9 , artinya hukum merupakan ilmu jenis tersendiri. Karena itu pula metode penelitiannya memiliki kekhasan  sendiri.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  untuk memecahkan  problem  hukum  dengan  cara mengidentifikasi  problem  hukum,  me- lakukan  penalaran  hukum,  menganalisis masalah  dengan  model know-how bukan know-about . 10 Karena itu metode penelitian hukum  bersifat  normatif.  Dalam  penelitian normatif  mempergunakan  data  sekunder berupa ketentuan-ketentuan hukum nasional dan  hukum  pemerintah  daerah  serta berbagai  literatur  yang  terkait  dengan  tema
9 Philipus M.Hadjon, Tatik Sri Djatmiati, Argumentasi  Hukum ,  (Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press, 2005), h 1.
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi) ,  (Jakarta:Prenadamedia  Group  (Divisi Kencana): 2019), h. 60.
yang sedang dibahas. Dalam mengolah dan menganalisis  data  menggunakan  metode analisis kualitatif.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam masalah  ini  adalah  pendekatan  perundang- undangan  ( Statute  Approach ),  Pendekatan Kasus (Case  Approach), pendekatan  kon- septual ( Conseptual Approach ). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi  yang  bersangkut  paut  dengan  isu hukum  yang  sedang  diteliti. 11 Pendekatan kasus dilakukan untuk melihat fakta materil yang  berkembang  di  masyarakat  dengan berpedoman pada ratio decidendi . 12
Sedangkan  pendekatan  konseptual  di- lakukan  dengan  melihat  pandangan-pan- dangan  dan  doktrin-doktrin  yang  ber- kembang  di  dalam  ilmu  hukum  atas masalah yang diteliti. 13

## PEMBAHASAN

## Tanggung Jawab Negara kepada Warga
Negara  mempunyai  tanggung  jawab untuk  memenuhi  kesejahteraan  warganya. Tanggung  jawab  itu  diikat  dalam  sebuah hukum.  Negara  hukum  ( rechtstaat )  yang dikonsepsikan Burknes dan dikutip Mochtar  Kusumaatmadja  yang  menyatakan negara  yang  menempatkan  hukum  sebagai
11 Ibid , h. 133.
12 Ibid, h. 158-159.
13 Herowati Poesoko , Loc. Cit .
dasar  kekuasaannya  dan  penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan  dibawah  kekuasaan  hukum, 14 pada  ujungnya  dalam  rangka  mewujudkan tanggung jawabnya menciptakan ke- sejahteraan  bagi  warga,  terlebih  Indonesia yang  memilih  bentuk  demokratis  bagi pemerintahannya.  Neville  Harris  mengata- kan: “The  form  of  democratic  government that places the state as the institution that is responsible  towards  welfare  of  the  people, through  a  series  of  public  policy  in integrating  the  economic  policy  and  the social policy for the achievement of welfare and  social  justice”. 15 Peran  negara  me- wujudkan  kesejahteraan  warga  merupakan amanat  konstitusi  yang  harus  dijalani. Karena itu kesempatan mendapatkan pekerjaan  merupakan  hak  konsitusi  warga yang  dijamin  pemerintah  dalam  situasi apapun termasuk terjadinya Revolusi Industri 4.0. 16
Tanggung  jawab  pemerintah  me- realisasikan  kesejahteraan  dan  keadilan masyarakat  dalam  teori Participatory  State yang  dikembangkan  J.J.  Rousseau  dan
14 Mohtar  Kusumaatmadja,  “Pemantapan  Cita Hukum  dan  Asas-Asas  Hukum  Nasional  di  Masa Kini  dan  Masa  Yang  Akan  Datang”, Majalah Hukum  Nasional ,  Edisi  Khusus  No.  1,  Jakarta, 1995, hlm 1.
15 Dikutip  Aktieva  Tri  Tjitrawati  dalam  “The  Just Drug  Distribution  in  The  Perspective  of  Welfare State”, Mimbar  Hukum ,  Volume  25,  Nomor  3, Oktober 2013, hal. 529-543.
16 Mardani  Wijaya, Hak  Kontitusional,  Warga Negara,  Untuk  Bekerja  Pada  Era  Revolusi Industri  4.0, Jurnal  IUS,  Kajian  Hukum  dan Keadilan, Volume 7, Agustus 2019, h. 188.
dipromosikan J.S. Mill dan G. D. H. Cole, 17 menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat  dalam  setiap  pengambilan  ke- putusan  tentang hal-hal yang mem- pengaruhi kehidupan mereka. 18
Dalam konteks hubungan antara tenaga kerja  dan  perusahaan,  peran  partisipasi  ini penting  untuk  mewadahi  kepentingan  dua pihak  secara  adil.  Hubungan  harmonis tenaga  kerja  dan  pengusaha  didasarkan pada  pemahaman  bahwa;  (a) para  pekerja adalah  partner  yang  akan  membantu pengusaha  menyukseskan  tujuan  usaha;  (b) para  pekerja  berhak  mendapatkan  imbalan yang  layak  terhadap  jasa-jasa  yang  telah dikerahkan  berupa  penghasilan  yang  layak dan  jaminan-jaminan  sosial  tertentu,  agar dengan  demikian  pekerja  tersebut  dapat bekerja lebih produktif (berdaya guna); dan (c)  para  pekerja  mendapatkan  perlakuan dalam bentuk hubungan yang baik. 19
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga
Kerja
Menurut Satjipto Rahardjo per- lindungan  hukum  adalah  memberikan penganyoman  terhadap  hak  asasi  manusia
17 Wolfe,  Joel  D. "A  Defense  of  Participatory Democracy".  The  Review  of  Politics .  (July  1985).
47 (3): 370–389.
doi:10.1017/S0034670500036925.
ISSN 1748-
6858.
18 De  Vos (et  al), South  African Constitutional Law – In Context : Oxford University Press, 2014
19 Sunindia YW dan Ninik Widayanti, Masalah PHK dan  Pemogokan ,  Jakarta:  Bina  Aksara,  1988,  h 129.
yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati  semua  hak-hak  yang  diberikan oleh hukum. 20
Prinsip  perlindungan  hukum  bagi rakyat  Indonesia  adalah  prinsip  pengakuan dan  perlindungan  terhadap  harkat  dan martabat  manusia  yang  bersumber  pada Pancasila  dan  prinsip  negara  hukum  yang berdasarkan  Pancasila 21 .  Hal  ini  dapat diwujudkan  dalam  bentuk  perlindungan hukum perdata maupun publik 22 .
Perlindungan hukum bagi rakyat sendiri  merupakan  konsep  yang  universal, dalam  artian  dianut  dan  diterapkan  oleh setiap  negara  yang  mengedepankan  dirinya sebagai negara hukum ( rechtsstaat ).
Perlindungan  hukum  sendiri  dibedakan dalam  dua  macam,  yaitu:  perlindungan hukum  preventif  dan  perlindungan  hukum yang  represif. 23 Perlindungan  preventif dilaksanakan  dengan  dibentuknya  aturan guna membatasi segala tindakan yang dapat melanggar  hak  orang  lain,  sedangkan perlindungan  represif  dilaksanakan  dengan memberi  sanksi  kepada  pelaku  apabila
20 Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  Bandung:Citra Aditya,2000,hlm.54
21 Philipus  M.Hadjon  , Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat  di  Indonesia ,  Peradaban:  Surabaya.  2007, hlm 19
22 Ridwan,H.R. Hukum  Administrasi  Negara , Yogyakarta:UII Pres, 2003, hlm 213
23 Muchsin,  Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum bagi  Investor  di  Indonesia,  Surakarta:  Magister Ilmu  Hukum,  Program  Pascasarjana  Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.
terjadi  pelanggaran  terhadap  segala  aturan yang berlaku.

## 1. Perlindungan Preventif
Perlindungan  preventif  adalah  per- lindungan  yang  dilakukan  pemerintah  guna mencegah  agar  tidak  terjadi  pelanggaran. Maksud  perlindungan  ini  untuk  mencegah serta memberi batasan dalam melaksanakan suatu  kewajiban.  Dalam  perlindungan preventif  ini,  masyarakat  memiliki  ke- sempatan  untuk  mengajukan  pendapatnya serta  sikap  keberatan  sebelum  pemerintah membuat  keputusan  akhir  terwujudnya sebuah  peraturan.  Tujuannya  untuk  men- cegah terjadinya sengketa. 24
Perlindungan  hukum  preventif  sangat berarti  bagi  pemerintah,  karena  dengan adanya pelindungan ini pemerintah tergerak untuk  lebih  berhati-hati  lagi  dalam  mem- buat  keputusan  berdasarkan  diskresi. 25
Perlindungan  hukum  preventif  berbentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu  atau  batasan-batasan  dalam melakukan suatu kewajiban.
24 Ryan  A  Turangan,  “Pemutusan  Hubungan  Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang  Ketenagakerjaan”  (2016)  4:1  Lex Privatum at 5.
25 Hadjon,  Phillipus  M,  Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 29.
UUD  1945  sebagai  sumber  hukum telah  mengatur  tentang  hak-hak  atas pekerjaan warga negara. Ketentuan tersebut terdapat  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  yang berbunyi;  “ Tiap-tiap  warga  negara  berhak atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan ”,  dan  pasal  28  D ayat  (2)  yang  menyatakan;  “ Setiap  orang berhak  untuk  bekerja  serta  mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ”.
Secara lebih khusus penjelasan tentang ketenagakerjaan  dibahas  secara  rinci  dalam UU  Nomor  23  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  (UUK).  Dalam  UUK, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja dikelompokkan  dalam;  (a)  perlindungan norma  kerja,  (b)  perlindungan  keselamatan dan  kesehatan  kerja,  dan  (c)  perlindungan sosial  tenaga  kerja  berupa  perlindungan upah,  Jaminan  sosial  tenaga  kerja,  jaminan kematian,  jaminan  pemeliharaan  kesehatan dan tabungan hari tua.
Perlindungan  norma  kerja  dimaksud- kan  untuk  memberikan  kepastian  hak pekerja yang berkaitan dengan norma kerja yang  meliputi  waktu  kerja,  mengaso, istirahat  (cuti).  Perlindungan  ini  sebagai wujud  pengakuan  terhadap  hak-hak tenaga kerja sebagai  manusia  yang  harus  di- perlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan  keterbatasan  kemam- puan  fisiknya,  sehingga  harus  diberikan
waktu  yang  cukup  untuk  beristirahat, 26 sebagaimana  disebutkan  dalam  UUK  Pasal 77 ayat (1).  Perlindungan  keselamatan  dan kesehatan  kerja  diatur  melalui  UUK khususnya pasal 67-101 tentang mekanisme keselamatan  dan  kesehatan  tenaga  kerja. Sehingga  demi  terwujudnya  keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maka perusahaan  wajib  menerapkan  Sistem Manajemen  Keselamatan  Dan  Kesehatan Kerja  (SMK3)  yang  terintegrasi  dengan manajemen perusahaan. 27
Sementara perlindungan hukum berbentuk  perlindungan  sosial  tenaga  kerja adalah  dengan  adanya  Badan  Penyeleng- gara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenaga- kerjaan yang  merupakan  progam  publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi  tertentu  dan  penyelenggaraannya menggunakan  mekanisme  asuransi  sosial. Pengertian asuransi sosial itu sendiri adalah suatu  mekanisme  pengumpulan  dana  yang bersifat  wajib  yang  berasal  dari  iuran  guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi  yang  menimpa  peserta  dan  atau
26 Lalu  Husni,  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan Indonesia,  Edisi  Revisi,  PT  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2003
27 Nur Rofiah, Implementasi Perlindungan Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  bagi  Pekerja Proyek  Konstruksi  di  CV  Mupakat  Jaya  Teknik (Tinjauan  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 dan  Mashlahah  Mursalah) ,  Jurnal  Hukum  dan Syariah, Vol.7 No.1 Tahun 2016,hlm.75
anggota  keluarganya. 28 Dalam  aplikasinya lebih  teknis  di  masyarakat,  UUK  ini  diatur oleh  pemerintah  daerah  dengan  me- nerbitkan peraturan berdasarkan daerah atau wilayahnya  dan  peraturan  turunan  di bawahnya seperti Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda).

## 2. Perlindungan Represif
Perlindungan  represif  adalah  per- lindungan hukum yang dilakukan pemerintah  setelah  terjadinya  sengketa. Perlindungan  represif  bertujuan  untuk menyelesaikan  sengketa  antara  pengusaha dengan  tenaga  kerja.  Perlindungan  ini mengatur  mekanisme  penanganannya  di lembaga  peradilan. 29 Dalam  perlindungan hukum yang berjenis represif ini masyarakat  tidak  mempunyai  kesempatan untuk mengajukan pendapatnya serta menunjukkan  sikap  keberatan  karena  hal tersebut ditangani langsung oleh pengadilan yang  menangani  pelanggaran  tersebut. Perlindungan  hukum  represif  merupakan perlindungan  akhir  berupa  sanksi  seperti denda,  penjara  dan  hukuman  tambahan yang  diberikan  apabila  sudah  terjadi
28 Pratomo  Beritno, Perlindungan  Hukum  terhadap tenaga  Kerja  yang  tidak  Mendapatkan  BPJS Ketenagakerjaan, Jurnal  Ilmu  Hukum  Tambin Bunga Vol.7 No.1 Maret 2022,hlm 90
29 Hadjon,  Phillipus  M,  Perlindungan  Hukum  Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 29.
sengketa  atau  telah  dilakukan  suatu pelanggaran. 30
Perlindungan  represif  ini  bertujuan guna menyelesaikan perselisihan dan perlindungan  ini  memiliki  prinsip  terhadap segala  bentuk  tindakan  pemerintah  yang bersumber  dan  bertumpu  pada  konsep mengenai  pengakuan  dan  perlindungan terhadap  hak  asasi.  Jika  dikaitkan  dengan pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak asasi,  hal  ini  mendapat  tempat  utama  dan sesuai dengan tujuan dari negara hukum itu sendiri. 31
Berkaitan  dengan  problem  hubungan industrial  antara  pengusaha  dan  tenaga kerja,  perlindungan  hukum  represif  dapat dilakukan  dengan  menutup  izin  usaha  bagi pengusaha  yang  telah  merugikan  tenaga kerja. Hal ini semua bertujuan agar tercipta tertib  hukum  dan  tertib  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  karena  antara produsen  dan  konsumen  saling  menghargai dan  menghormati  hak  dan  kewajban masing-masing.  Peraturan  yang  menegas- kan  adanya  perlindungan  hukum  represif dapat  dilihat  dalam  UUK  Pasal  189  yang berbunyi:  “ sanksi  pidana  penjara,  kuru- ngan, dan/atau denda tidak menghilangkan
30 Djumadi,  Hukum  Perburuhan-Perjanjian  Kerja,
(Jakarta: Raja Grafindo, 199), h. 29
31 Kadek  Agus  Sudiarawan  &  Nyoman  Satyayudha Dananjaya,  “Konsep  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial  Berbasis  Pemberdayaan Sebagai  Upaya Peningkatan Perlindungan  Hukum Terhadap Buruh Dalam Mencari Keadilan” (2018) 3:1 ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 17– 37 at 20.
kewajiban  pengusaha  membayar  hak-hak dan/atau  ganti  kerugian  kepada  tenaga kerja atau pekerja/buruh .”

## Perlindungan  Hukum:  PHK  Akibat Digitalisasi Industri
Berkaitan  dengan  PHK,  UUK  telah mengatur  melalui  Pasal  1  angka  25. Disebutkan  bahwa  PHK  adalah  pengakhi- ran  hubungan  kerja  karena  suatu  hal tertentu  yang  mengakibatkan  berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. 32 Hubungan kerja adalah hubungan  hukum.  PHK  berarti  putus hubungan  hukum.  Karena  hubungan  kerja adalah  hubungan  hukum  antara  pengusaha dan  pekerja/buruh,  maka  putus  hubungan kerja  berarti  putus  hubungan  hukum  antara pengusaha dan pekerja/buruh. 33
Dalam  praktik,  PHK  yang  terjadi karena  berakhirnya  waktu  yang  telah ditetapkan  dalam  perjanjian  kerja,  tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah  pihak  (pekerja  maupun  pengusaha) karena  pihak-pihak  yang  bersangkutan sama-sama  telah  menyadari  atau  me- ngetahui  saat  berakhirnya  hubungan  kerja tersebut  sehingga  masing-masing  telah berupaya mempersiapkan diri dalam
32 Lihat UUK Pasal 1 angka 25.
33 Rumusan  hubungan  kerja  sesuai  dengan  Pasal  1 angka  (25)  UUK,  menurut  pasal  ini  hubungan kerja  adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan pekerja/buruh  berdasarkan  perjanjian  kerja,  yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah, lihat Abdul  Rahmad  Budiono, Hukum  Perburuhan, (Jakarta:Indeks, 2009), h.. 46.
menghadapi  kenyataan  itu.  Berbeda  halnya dengan  PHK  yang  terjadi  karena  adanya perselisihan,  keadaan  ini  akan  membawa dampak  terhadap  kedua  belah  pihak,  lebih- lebih  pekerja  yang  dipandang  dari  sudut ekonomis  mempunyai  kedudukan  lebih lemah  jika  dibandingkan  dengan  pihak pengusaha. Karena PHK bagi pihak pekerja akan  memberi  pengaruh  psikologis,  eko- nomis,  dan  finansial,  sebab:  (a)  dengan adanya PHK, para pekerja telah kehilangan mata  pencaharian;  (b)  untuk  mencari pekerjaan  yang  baru  sebagai  penggantinya, harus  banyak  mengeluarkan  biaya  (biaya keluar  masuk  perusahaan,  di  samping biaya-biaya  lain  seperti  surat-surat  untuk keperluan  lamaran  dan  fotokopi  surat-surat lain); dan (c) kehilangan biaya hidup untuk diri  dan  keluarganya  sebelum  mendapat pekerjaan baru sebagai penggantinya. 34
Secara  umum  PHK  yang  umumnya dilakukan perusahaan dibagi menjadi empat jenis, yaitu;  (a) termination ,  karena berakhirnya.  sebuah  kontrak  kerja,  (b) dismissal , karena adanya tindakan fatal dari pekerja,  tidak  disiplin,  atau  melanggar kontrak  kerja,  (c) redundancy ,  karena adanya  perkembangan  teknologi  yang merubah  kegiatan  manual  menjadi  digital (digitalisasi),  dan  (d) retrenchment ,  karena
34 Ibid ,. h 193-194.
situasi  makro  ekonomi  yang  tidak  stabil. 35
Melalui  pembagian  tersebut  dapat  dilihat bahwa  PHK  yang  berjenis redundancy merupaksan  jenis  PHK  yang  berdampak serius  dan masif yang mengganggu harmonitas  sosial  masyarakat  khususnya tenaga kerja di perusahaan. Karena PHK ini timbul  dari  perubahaan  era  dari  sistem manual ke digital.
PHK  akibat  digitalisasi  industrI merupakan sebuah keniscayaan yang membuat  perusahaan  tidak  mempunyai pilihan. PHK ini berlangsung secara massif seiring  bergulirnya  era  perdaban  manusia menuju era digital.
Digitalisasi  secara  umum  dipahami sebagai  proses  penggunaan  system  digital dalam  kehidupan  sehari-hari.  Secara  fungsi system  digital  digunakan  untuk  mem- permudah  dan  mempercepat  pekerjaan manusia  dalam  penyebaran  informasi  dan juga  bantuan  lebih  lainnya.  Digitalisasi dalam dunia industry membantu perusahaan untuk  beraktifitas  produksi,  penyebaran informasi,  pelayanan  konsumen,  distribusi hingga  pelaporan  lebih  rapi,  tertib,  cepat, efektif,  dan  efisien.  Oleh  karena  itu digitalisasi  industry  memiliki  dampak positif  untuk  membantu  perkembangan teknologi  dan  zaman  dalam  hal  mem- produksi,  mengolah  bahkan  menyampaikan
35 Sendjun  Manulang,  2001,  Pokok-pokok  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia,  PT.  Rineka  Cipta, Jakarta, hlm. 107.
informasi  kepada  khalayak  umum  yang pada  awalnya  dilakukan  dengan  melalui orang ke orang (tatap muka), namun dengan adanya  digitalisasi  dapat  dilakukan  melalui media yang berbentuk digital. 36 Digitalisasi aspek  kehidupan  adalah  sebuah  era  baru yang  memaksa  perusahaan  untuk  beradap- tasi agar perusahaan bisa bertahan.
Konsekuensi  logis  dari  digitalisasi  industry ini  adalah  pembatasan  penggunaan  sumber daya  manusia.  Atas  nama  efisiensi  timbul PHK besar-besaran pada perusahaan- perusahaan.
PHK akibat digitalisasi industry, secara hukum,  belum  diatur  secara  spesifik  dalam UUK.  Namun  demikian,  melihat  PHK  ini disebabkan  karena  tuntutan  zaman  yang mengharuskan perusahaan melakukan penyesuaian-penyesuaian secara digital dan berkonsekuensi  pada  terjadinya  efisiensi, maka  dasar  hukum  yang  dapat  digunakan untuk  melindungi  masing-masing  pihak  ini adalah UUK Pasal 164 Ayat (3) UUK yang berbunyi:
“Pengusaha dapat melakukan pemutusan  hubungan  kerja  terhadap pekerja/buruh  karena  perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force  majeur)  tetapi  perusahaan
melakukan efesiensi,
dengan ketentuan  pekerja/buruh  berhak  atas uang  pesangon  sebesar  2  (dua)  kali, uang penghargaan masa kerja
36 Effendi, Onong Ochjana, 2003, Teori dan Praktek Ilmu  Komunikasi,  PT.  Remaja  Rosdakarya, Bandung, hlm. 98.
sebesar  1  (satu)  kali,  dan  uang penggantian hak.” 37
Perlindungan  hukum  di  atas  men- jelaskan  bahwa  perusahaan  dibolehkan melakukan  PHK  terhadap  tenaga  kerja bukan  karena  alasan  mengalami  kerugian selama  dua  tahun  berturut-turut  dan  juga bukan  karena  keadaan force  majeur tetapi karena  perusahaan  melakukan  efisiensi- efisiensi  untuk  menghindari  kerugian  yang besar  atau  kebangkrutan.  Namun  demikian perusahaan  dituntut  untuk  memberikan uang pesangon sebesar dua kali gaji popok, uang  penghargaan  masa  kerja  sebesar  satu kali,  dan  uang  penggantian  hak.  Ketentuan ini  dapat  menjadi  dasar  hukum  bagi  situasi yang  dihadapi  perusahaan  di  era  digital sekarang  ini.  Efisiensi  dengan  cara  beralih ke  sistem  digitalisasi  yang  dilakukan  oleh suatu  perusahaan  merupakan  cara  sebuah perusahaan  bertahan  dan  bersaing  di  dunia bisnis  yang  semakin  berkembang  dengan dinamis. 38
Meskipun  undang-undang  memboleh- kan  perusahaan  untuk  melakukan  PHK terhadap  tenaga  kerjanya,  perusahaan  tetap harus  menjadikan  pilihan  tersebut  sebagai pilihan terakhir. Perusahaan dituntut
37 Lihat UUK Pasal 164 ayat (3), Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), dan Pasal 156 ayat (4).
38 Kadek  Agus  Sadiwara,  2015,  Pengaturan  Prinsip Transfer Of Undertaking Protection Of Employement (TUPE) Dalam Dunia Ketenagakerjaan  di  Indonesia,  Jurnal  Magister Hukum Udayana, Vol. 4, hlm. 797.
berupaya  untuk  mencari  cara  lain  yang lebih  baik.  Jika  PHK  merupakan  jalan keluar satu-satunya, maka perusahaan harus melakukannya dengan mengajak dialog dan menerapkannya  sesuai  ketentuan  yang  ada dengan  mempertimbangkan  konsekuensi- nya sebagai sebuah kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang diatas.

## KESIMPULAN
Maraknya  PHK  akibat  digitalisasi industri  di  Indonesia  merupakan  ancaman serius  bagi  eksistensi  perlindungan  hukum di  Indonesia.  Sebagai  sebuah  negara  yang bercita-cita menjadikan keadilan dan kesejahteraan  sebagai  sebuah  tujuan  dan hukum  sebagai  alat  untuk  meraih  cita-cita tersebut, Indonesia harus bisa me- nyelesaikan  semua  problem  yang  ada, termasuk  merebaknya  arus  digitalisasi industry  sebagai  bagian  dari  kemajuan peradaban  manusia.  Perlindungan  hukum terkait  PHK  akibat  digitalisasi  industry memang  belum  dibentuk  secara  spesifik, tetapi  Indonesia  telah  mengatur  undang- undang  terkait  ketenagakerjaan  ini  secara komprehensif melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003.
Dalam  UUK  tersebut  perlindungan  hukum dilakukan dalam dua bentuk, yaitu; perlindungan  hukum  untuk  mengatur  agar tidak  terjadi  sengketa  (preventif)  dan perlindungan hukum yang mengatur setelah
terjadinya sengketa (represif). Perlindungan hukum  bersifat  preventif  diatur  melalui UUK  Pasal  164  Ayat  (3)  UUK.  Pasal  ini memang tidak secara sharih mengatur PHK akibat  digitalisasi,  tetapi  konsekuensi  logis dari  adanya  digitalisasi  ini  menuntut perusahaan  melakukan  efisiensi.  Oleh karena  itu,  Pasal  ini  dapat  menjadi  dasar bagi  dibolehkannya  perusahaan  untuk melakukan  PHK  akibat  digitalisasi  ini. Pasal  lain  yang  memberikan  perlindungan hukum  preventif  adalah  UUK  Pasal  156 ayat  (2),  Pasal  156  ayat  (3),  dan  Pasal  156 ayat  (4),  yang  mengatur  tentang  pemberian uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa kerja,  dan  uang  penggantian  hak,  sebagai bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  adanya PHK  tersebut.  Sementara  perlindungan hukum berbentuk represif dilakukan pemerintah  untuk  menyelesaikan  sengketa hubungan  industrial  antara  pengusaha  dan tenaga  kerja.  Aturan  ini  tertuang  dalam UUK Pasal 189.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rahmad  Budiono,  2009,  Hukum Perburuhan, Jakarta: Indeks.
Adi Fahrudin,
2012, Pengantar Kesejahteraan  Sosial,  Bandung:  PT. Refika Aditama.
Agusmidah,  2011,  Dilematika  Hukum Ketenagakerjaan,  Tinjauan  Politik
Hukum, Cetakan I, Jakarta:
Sofmedia.
Barber,  Benjamin  R.  1939-2017.,  Strong Democracy  :  Participatory  Politics
For A New Age (Twentieth Anniversary  Edition  With  A  New Preface  Ed.).  Berkeley.  (2003). ISBN 0520242335. OCLC 54531414.
De  Vos  (et  al),  2014,  South  African Constitutional  Law  –  In  Context: Oxford University Press.
Jeremy  Rifkin,  1995,  the  End  of  Work, Putnam Publishing Group.
Kartasapoetra, 1992, Hukum Perburuhan di Indonesia,  Jakarta:Sinar  Grafindo, 1992.
Kelly  D,  Community  participation  in rangeland management : a report for the  Rural  Industries  Research  and Development Corporation. (RIRDC: Barton ACT), 2001.
Lane  J  Non-governmental  organisations and  participatory  development:  the concept in theory versus the concept in  practice.  In  „Power  and Participatory  Development‟.  (Ed.  S
Wright).  Intermediate  Technology Publications: London, 1995, h. 2.
Mardani  Wijaya  Dkk,  Hak  Konstitusional Warga  Negara  Untuk  Bekerja  Pada Era  Revolusi  Industri  4.0,  Jurnal
IUS  (Kajian  Hukum  Dan  Keadilan) Volume 7 No. 2, 2019.
Mohtar Kusumaatmadja, 1995, Pemantapan Cita  Hukum  dan  Asas-Asas  Hukum Nasional  di  Masa  Kini  dan  Masa
Yang Akan Datang, Majalah Hukum  Nasional,  Edisi  Khusus  No. 1, Jakarta.
Ndekha A, Hansen EH, Molgaard P, Woelk G,  Furu  P  Community  participation as  an  interactive  learning  process: experiences  from  a  schistosomiasis control  project  in  Zimbabwe.  Acta Tropica 85, 2003.
Nelson  N,  Wright  S  (1995)  Participation and  power.  In  „Power  and participatory  development‟.  (Ed.  S Wright).  (Intermediate  Technology Publications: London)
Nur  Rofiah,  Implementasi  Perlindungan Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja bagi  Pekerja  Proyek  Konstruksi  di CV Mupakat Jaya Teknik (Tinjauan Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 dan  Mashlahah  Mursalah),  Jurnal Hukum  dan  Syariah,  Vol.7  No.1 Tahun 2016.
Pateman, Carole. "Participatory Democracy Revisited".  Perspectives  on  Politics.
10 (1): 7–19. (March 2012)
doi:10.1017/S1537592711004877.
ISSN 1541-0986.
Pelling  M  (1998)  Participation,  social capital  and  vulnerability  to  urban flooding  in  Guyana.  Journal  of International Development 10.
Philipus  M.  Hadjon,  2007,  Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia, Peradaban:Surabaya.
Pratomo  Beritno,  Perlindungan  Hukum
terhadap  tenaga  Kerja  yang  tidak Mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, Jurnal Ilmu Hukum  Tambin  Bunga  Vol.7  No.1
Maret 2022.
Ridwan,H.R.,  2003,  Hukum  Administrasi Negara, Yogyakarta:UII Pres.
Satjipto  Rahardjo,  2000,  Ilmu  Hukum,
Bandung:Citra Aditya.
Suliati  Rahmat,  1996,  Upaya  Peningkatan
Perlindungan Hukum Wanita
Pekerja  di  Perusahaan  Industri
Swasta,  Disertasi,  Jakarta:Program
Pascasarjana UI.
Sunindia  YW  dan  Ninik  Widayanti, Masalah  PHK  dan  Pemogokan, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
Tikare  S,  Youssef  D,  Donnelly-Roark  P, Shah  P,  Organising  participatory processes  in  the  PRSP,  (2001). Vértesy, László. "The Public Participation  in  the  Drafting  of
Legislation  in  Hungary".  Central
European  Public  Administration
Review. 14 (4). (2017-01-10)
doi:10.17573/ipar.2016.4.06.  ISSN
2591-2259.
White A „Community participation in water and  sanitation  :  concepts,  strategies and  methods.‟  (IRC:  The  Hague, 1981).
Wolfe, Joel D. "A Defense of Participatory Democracy". The Review of Politics.  (July  1985).  47  (3):  370– 389.
doi:10.1017/S0034670500036925. ISSN 1748-6858

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  LN  Nomor  39 Tahun 2003
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor
19/PUU-IX/2011

## Internet
https://finance.detik.com/moneter/d- 4386840/digantikan-mesin-50000- karyawan-bank-di-ri-kena-phk\
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3884 432/berpotensi-phk-massal- pemerintah-harus-hati-hati- terapkan-industri-40
www.hukumonline.com, Regulasi Ketenagakerjaan Mesti Adopsi
Perkembangan  Revolusi  Industri
4.0.
insanakademiks.blogspot.com/2011/ 10/teori-welfare-state-menurut-jm- keynes.html.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Dr.  H.  Sidi  Alkahfi  Setiawan,  S.H.,  M.H. adalah  Dosen  tetap  Fakultas  Hukum Universitas Islam Jember