## REPOSISI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM TATANAN PENYELENGGARAAN BEREGARA

## Surahman
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako Email :

## Abstract
State  administration  in  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia  shall  be implemented  in  accordance  with  the  Constitution  of  the  State  of  the  Republic  of Indonesia Year 1945. The 1945 Constitution has been amended four times. One of the fundamental changes is the change of Article 1 paragraph (2) which previously reads "Sovereignty  is  in  the  hands  of  rakayat  and  is  fully  implemented  by  the  People's Consultative Assembly" which then turns into Sovereignty in the hands of the People and  is  implemented  according  to  the  Constitution  "  influencing  the  regulatory arrangement  of  laws  in  Indonesia  as  regulated  in  Article  7  aaaayat  (1)  of  Law Number 10 Year 2004 concerning the procedure for the formulation of the Laws and Regulations,  which  does  not  place  any  MPR  Decrees  in  the  order  of  the  Laws  and Regulations. The decision of the MPR is one of  the juridical instruments capable of bridging the norms of the Constitution which are general to the norms of the existing Law below, in addition the MPR Decree also plays a significant role in determining the state of the country.
Keyword : Reposition of MPR Decree, State practice .

## A. Pendahuluan
Negara Repulik Indonesia yang di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945,  adalah  suatu  negara  kebangsaan,yang  lahir  dengan  suatu  cita-cita  ingin “mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia”.Kalau  kita  menyimak rangkai alinea ke empat Pembukaan UUD NRI 1945,maka tujuan yang sesungguhnya adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, yang dapat dicapai melaui  perlindungan  terhadap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial.
Untuk  mewujudkan  tujuan  negara  Indonesia,  para  pemimpin  meletakkan dasar-dasar bernegara dan kerangka penyelenggaraan bernegara dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.Dasar penyelenggaraan bernegara diletakkan dalam kelima sila dari Pancasila,  yang  kemudian  Panduan  penyelenggaraan  bernegara  secara  garis  besar diurai  dalam  UUD  NRI  1945  yang  telah  4  (empat)  kali  di  amandemen.  Tuntutan untuk  melakukan  amandemen  UUD  NRI  1945  adalah  bagian  dari  kebutuhan  dalam penyelenggaraan  bernegara.  Kewenangan  untuk  merubah  UUD  NRI  1945,  adalah kewenangan  MPR  sebagai  salah  satu  lembaga  negara  yang  keanggotaannya merupakan pencerminan kedaulatan rakyat.
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa “ Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang  Dasar ”  .  Ketentuan  pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  ini,  adalah peletakdasar  penyelenggaraan  bernegara  di  Indonesia.  Ada  2  (dua)  hal  yang  sangat mendasar yang dapat ditarik dari ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut yaitu pertama adalah  meneguhkan  faham  kedaulatan  rakyat,  dan kedua ,  adalah meneguhkan  faham  negara  hukum  sebagimmana  ditegaskan  kembali  dalam  pasal  1 ayat (3) UUD NRI 1945.
Mengacu pada kedua aspek tersebut diatas,  bagaimana  mengimplementasikan faham  kedaulatan  rakyat  dan  faham  kedaulatan  hukum  dalam  penyelenggaraan berneggara,  maka  sangat  relevan  jika  kita  semua  kembali  memikirkan  Urgensi Ketetapm MPR dalam tatanan penyelenggaraan bernegara.
B. PEMBAHASAN
1. Urgensi Ketetapan dalam Tatanan Penyelenggaraan bernegara
a. MPR Sebagai Pencerminan Kedaultan Rakyat.
Kelembagaan  MPR    keberadaannya  diatur  dalam  UUD.  Perjalanan sejarah  ketatanegaraan  Indonesia  mencatat  bahwa  dalam  UUD  NRI  1945 sebelum di lakukan Perubahan  memberikan fungsi dan kedudukan yang tinggi kepada  MPR.  Hal  mana  dapat  di  telusuri  dalam  UUD  NRI  1945  sebelum
perubahan  mmemberikan  fungsi  kepada  MPR  untuk  menjalankan  kedaulatan rakyat.Menurut Hamid S Attamimi 1 :
“ UUD  1945  dengan  sengaja  membedakan  kedua  lembaga  rakyat tersebut  dengan  memberikan  nama  yang  berbeda-beda.Apabila lembaga  yang  merupakan  penjelmaan  seluruh  Rakyat  Indonesia  di sebut  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR),  maka  lembaga  yang mewakili rakyat Indonesia di sebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Apabila  lembaga  penjelmaan  rakyat  yang  berfungsi  dalam  kualitas rakyat  selaku citoyen atau burger yang  kedaulatan  rakyat  di  sebut lembaga  permusyawaratan,  maka  lembaga  yang  mewakili  rakyat  dan berfungsi  dalam  kualitas  rakyat  selaku suyet atau onderdaan yang diperintah disebut lembaga perwakilan ”
Uraian  Attamimi  diatas  menempatkan  MPR  sebagai  lembaga  tertinggi negara  karena  MPR  adalah  Pemegang  kedaulatan  Rakya.Setelah  perubahan UUD  NRI  1945,  kedudukan  MPR  sebagai  lembaga  tertinggi  negara  di  ubah menjadi  lembaga  tinggi  yang  sejajar  dengan  lembaga  negara  lainnya.  Namun demikian kedudukan MPR tetap memperlihatkan kedudukan MPR yang sangat strategis  dalam  penyelenggaraan  bernegara,  hal  mana  dapat  dilihat  dari keanggotaan  MPR  yang  di  isi  dari  Anggota  DPR  dan  anggota  DPD,  dimana baik DPR maupun DPD keanggotaannya di isi melalui Pemilihan umum.
Dari  sisi  kewenangan  yang  di  miliki  MPR,  tetap  menempatkan MPR`seebagai  lembaga  negara  strategis  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3 UUD NRI 1945:
1) Majelis  Permusyawaratan  rakyat  berwenang  mengubah  dan  menetapkan Undang-Undang Dasar;
2) Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  melantik  Presiden  dan/atau  wakil Presiden;
3) Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  hanya  dapat memberhentikan  Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
1 Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nneggara, Disertasi, Universitas Indonesia Jakarta, 1990, hal.133-134
Selain  kewenangan  yang  secara  tegas  diasebut  dalam  UUD  NRI  1945, Dalam UU Nomor 17 tahun 2014, jo UU nomor 42 tahun 2014 tentang majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  dalam    Pasal  5  menguraikan Tugas MPR sebagai berikut:
a) Memasyarakatkan ketetapan MPR;
b) Memasyarakatkan  pancasila,  Undang-Undang  Dasar  negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan republik Indonesia, dan bhinneka tunggal Ika;
c) Mengkaji  sistem  ketatanegaraan,  Undang-Undang  dasar  negara  republik indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
d) Menyerap  aspirasi  masyarakat  berkaitan  dengan  pelaksanaan  Undang- Undang Dasar Negara republik indonesia tahun 1945.
Selanjutnya  dalam  Ketetapan  MPR  Nomor  1  tahun  2014  tentang Peraturan Tata tertib MPR, Pasal 150 dan Pasal 154, menguraikan tugas MPR sebagai berikut:
1. MPR bertugas untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang dasar Negara  republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan  republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. MPR bertugas memasyaraakatkan Ketetapan MPR;
3. MPR bertugas  melaksanakan  evaluasiatas implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan MPR;
4. MPR  bertugas  melaksanakan  pengelolaan  Aspirasi  Masyarakatdan Daerah  dalm  rangka  penyususnan  Pokok  Haluan  Penyelenggaraan Negara;
5. MPR  bertugas  menyampaikan  Pokok  Haluan  Penyelenggaraan  Negara kepada  Lembaga  Negara  yang  kewennangannya  di  berikan  Undang- Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.
Memperhatikan  wewenang  dan  tugas  MPR  sebagaimana  diatur  dalam beberapa  ketentuan  tersebut  diatas,  menegaskan  bahwa  peran  MPR  dalam tatanan  penyelenggaraan  bernegara  sangat  penting  dan  menentukan. Eksistensi  MPR  dalam  menentukan  pokok-pokok  haluan  penyelenggaraan sangat  di  butuhkan.MPR  dengan  kewenangan  dan  tugas  yang  diberikan kepadanya  seharusnya  mengeluarkan  ketetapan  yang  akan  menjadi  pedoman dalam penyelenggaraan bernegara. Kehadiran UU Nomor 10 tahun 2004 yang tidak  menempatkan  ketetapan  MPR  sebagai  salah  satu  jenis  peraturan Perundangan  tidak boleh membelenggu MPR untuk  mengeluarkan ketetapan yang  bertujuan  untuk  memandu  penyelenggaraan  bernegara.  Kehadiran Ketetapan MPR, selain sebagai kebijakan dalam penyelenggaraan berneggara, juga  norma  hukum 2 ketetapan  MPR  akan  menjembatani  norma  hukum  UUD NRI 1945 dengan UU formal yang ada dibawahnya.
Perjalanan  sejarah  negara  Indonesia,  mencatat  bahwa  ketetapan  MPR sangat berperan dalam memandu penyelenggaraan bernegara. Pada masa Orde Lama dengan Ketetapan MPRS dan pada masa  Orde Baru dengan Ketetapan MPR,  sangat  menentukan  penyelenggaraan  bernegara.  Olehnya  itu  sudah saatnya  untuk  kembali  menempatkan  ketetapan  MPR  itu  sebagai  pemandu arah  kebijakan  penyelenggaraan  bernegara.  Pada  masa  Orde  Baru  melalui Ketetapan MPR tentang Garis-garis Besar haluan Negara sangat efektif dalam memandu penyelenggaraan pembangunan nasional.
Kesadaran  akan  pentingnya  Ketetapan  MPR  dalam  penyelenggaraan bernegara  dirasakan  oleh  penyusun  UU  Nomor  17  tahun  2014  jo  UU  nomor
2 . Jika kita mengikuti penelompokan norma hukum Hans Nawiasky, Norma Ketetapan MPR itu termasuk  dalam  kelompok  Staasgrundgesetz  ((Aturan  Dasar/Pokok  Negara)  Dalam  Maria  Farida Indrati  Soeprapto,  Ilmu  Perundang-Undangan  dasar-dasar  dan  pembentukannya,  Kanisius,  1998, hal.27
42  tahun  2014  dengan  memberi  tugas  kepada  MPR  untuk  memasyarakatkan Ketetapan MPR atas dasar itulah maka anggota MPR Masa Bhakti 2009-2014, memberikan  rekomendasi  kepada  MPR  masa  bhakti  2014-2019  untuk melaksanakan :
1. Melaksanakan  penataan  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  melalui perubahan Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dengan  tetap  berdasarkan  pada  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  sumber segala  sumber  hukum  negara  dan  kesepakatan  dasar  untuk  tidak mengubah Pembukaan  Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun  1945,  tetap  mempertahankan  bentuk  negara  Kesatuan  republik Indonesia,mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum;
2. Melakukan  reformulasi  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara;
3. Melakukan  refitalisasi  nilai-nilai  Pancasila,  UUD  NRI  1945,  NKRI  dan Bhinneka  Tunggal  Ika  secara  melembaga  melalui  semua  tingkatan pendidikan Nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa;
4. Membentuk  Lembaga  kajian    yang  secara  fungsional  bertugas  mengkaji sistem  ketatanegaraan,UUD  NRI  1945,NKRI,dan  Bhinneka  Tunggal  Ika dan implementasinya;
5. Mewujudkan  akuntabilitas  publik  lembaga  Negara  dalam  melaksanakan tugas  konstitusionalyang diammanatkan UUD  NRI 1945,melalui  laporan pelaksanaan tugasdalam sidang Tahunan MPR RI;
6. Melakukan  penataan  sistem  peraturan  perundang-undangan  dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum;
7. Memperkuat  status  hukum  Ketetapan  MPRS  dan  MPR  dalam  sistem hukum Insonesia.
Pelaksanaan  7(tujuh)  butir  rekomendasi  MPR  masa  bhakti  2009-2014, harus  di    tindaklanjuti  melalui  Ketetapan  MPR.  Pengakuan  status  hukum
Ketetapan  MPR  telah  di  berikan  oleh  UU  Nomor  12  tahun  2011,  dalam ketentuan  Pasal  7  ayat  (1),  telah  menempatkan  Ketetapan  MPR  dalam  tata urutan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa Ketetapan MPR sudah  diterima  kembali  sebagai  salah  satu    jenis  peraturan  perundang  – undangan di Indonesia.
Perubahan  posisi  MPR  dari  lembaga  tertinggi  negara  menjadi  lembaga tinggi  negara  yang  sejajar  dengan  lembaga  tinggi  negara  lainnya  tidak mengurangi  kedudukan  MPR  sebagian  pecerminan  faham  kedaulatan  rakyat. Pengejawantahan faham kedaulatan rakyat itu  seharusnya di laksanakan oleh MPR melalui pokok-pokok haluan penyelenggaraan bernegara 3 .
b. Urgensi Ketetapan MPR Dalam Memperkokoh Pilar Kebangsaan
Kewenangan dan tugas yang di miliki oleh MPR semuanya terletak pada tataran  kebijakan  negara  yang  tertinggi.  Pada  intinya  semua  kebijakan  negara dalam  arti  tertinggi  selalu  dan  harus  dibuat  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan dasar negara dan tujuan negara. Keputusan politik dari MPR yang selalu di beri figur  Ketetapan  MPR  adalah  kristalisasi  dari  nilai-nilai  fundamental  negara dalam  arti  memelihara,  menumbuhkembangkan  dan  dan  memperkokoh  nilai kebangsaan  itu  sendiri.  Pada  sisi  lain  susbtansi  Ketetapan  MPR  itu  akan menjadi  pedoman  dalam  upaya  mewujudkan  tujuan  negara.  Dalam  posisi demikian  berarti  Ketetapan  MPR  harus  menjadi  sarana  untuk  menanamkan nilai-nilai  kebangsaan  dalam  upaya  mempertahankan  dan  membangun  Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Ketetapan MPR dan Pancasila
Pancasila  sebagai  dasar  dan  falsafah  negara  Indonesia  harus mendasari semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai – nilai Pancasila adalah dasar dan idiologi dalam bermasyarakat, berbangsa dan
3 Pada  Masa  Pemerintahan  Orde  baru,  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  lahir  dengan Ketetapan MPR
bernegara. Rumusan 5 (Lima) sila dalam Pancasila bukan hanya susunan konsep, tetapi mengandung tata nilai 4 yang khas Indonesia sehingga harus mendasari  sendi-sendi  kehidupan  bernegara.  Pancasila  adalah  landasan etika  dan  moral  bangsa  Indonesia.Nilai-nilai  luhur    Pancasila  dalam kehidupan  berbangsa  dewasa  ini  mengalami  berbagai  tantangan  hampir pada semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Tantangan  yang  coba  mengikis  nilai-nilai  luhur  Pancasila  harus disingkirkan dan jangan dibiarkan untuk menguat. Tantangan itu perlu di identifikasi  sehingga  dapat  dicarikan  solusinya.  Salah  satu  upaya  untuk menanamkan  kembali  nilai-nilai  luhur  pancasila  dapat  ditempuh  melalui pendidikan baik formal maupn non formal. Masa Orde Baru, upaya untuk mmemasyarakatkan  Pancasila  dilakukan  melalui  Pedoman  Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) 5 .
Rumusan dan nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat abstrak sehingga  perlu  dioperasionalkan  sehingga  mudah  dipahami.  Nilai-nilai Pancasila  perlu  dikonkritkan  agar  lebih  fungsional  untuk  memenuhi kebutuhan  baik  untuk  implentasi  dalam  penyelenggaraan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara,  juga  untuk  kebutuhan  dalam  rangaka memasyarakatkan Pancasila itu sendiri. Penafsiraatau penjabaran tentang Pancasila dapat dibedakan dalam dua hal yaitu 6
Pertama,  penafsiran  atau  penjabaran  yang  yuridis-  konstitusional sebagaimana  terdapat  pada  pasal-pasal  dalam  batang  tubuh  dan penjelasan  UUD  1945,  serta  kemudian  di  jabarkan  lebih  lanjut  dalan Ketetapan-ketetapan  MPR(S)  termasuk  atau  terutama  Garis-garis  Besar
4 Uraian  lengkap  tentang  hal  ini  dapat  dibaca  Dalam  Empat  Pilar  Kehidupan  Bebangsa  dan Bernegara, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, hal.43
5 Ketetapan  MPR  RI  nomor  II/MPR/1978  tentang  Pedoman  Penghayatan  dan  Pengamalan pancasila (Ekaprasetia  Pancakarsa)
6 Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila, Sekretariat negara Republik Indonesia, Ediisis kedua, Cetakan I Juli 1976, hal.3-4.
Haluan  Negara  dan  dilaksanakan  dalam    peraturan  perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah;
Kedua,  Penafsiran  atau  penjabaran  lainnya  tentang  Pancasila terdapat  dalam  pandangan,    pemikiran  atau  tulisan  dari  tokoh-tokoh pejuang  kemerdekaan,  para  cerdik  cendikiawan,  tokoh-tokoh  ataupun anggota masyarakat lainnya.
Namun  demikian,  Pancasila  bukan  hanya  masalah  yuridis  atau pikiran,  tetapi  Pancasila  adalah  pandangan  hidup,  kesadran  dan  cita-cita moral  yang  mampu  menjawab  setiap  tantangan  jaman,  oleh  karena  itu diperlukan  suatu  bentuk  penafsiran  atau  penjabaran  resmi.  Dalam kaitannya  dengan  tugas  MPR  untuk  memasyarakatkan  Pancasila,  maka kegiatan  itu  sesegera  mungkin  harus  dilakukan.Ketetapan  MPR  adalah sarana  yang  paling  tepat  untuk  mengejawantahkan  niali-nilai  Pancasila agar  dapat  dijadikan  penuntun  dalam  menata  masa  depan  bangsa  dan negara yang lebih baik.
2. Ketetapan MPR dan UUD NRI Tahun 1945.
Undang-Undang  Dasar  Nnegara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, yang  di  sahkan  pada  tanggal  18  Agusutus  1945  dalam  keberlakuannya mengalami  pasang  surut,  bahkan  dalam  perjalanan  sejarah  negeri  ini UUD  NRI  1945  ini,  pernah  tidak  berlaku  yaitu  pada  saat  berlakunya Konstitusi  RIS    (27  Desember  1949-17  Agustus  1950)  dan  UUD Sementara  1950  (17  Agustus  1950-5  Juli  1959)  dan  UUD  NRI  Tahun 1945 berlaku kembali berdasarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Sebagai  UUD,  isinya  hanya  mengenai  hal-hal  yang  pokok 7 saja, yang  pengaturannya  bersifat  prinsip  dan  mendasar.  Pengaturan  secara konkrit  dan  detail  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan  perundang-
7 UUD NRI Tahun 1945 hanya terdiri dri 16 Bab, 37  pasal, ditambah 2pasal aturan Tambahan dan 1 pasal Aturan  Peralihan,  Setelah Perubahan, sudah mencakup 21 Bab, 73 pasal dan 170  ayat, 3 pPasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan tambahan..
undangan  yang  tingkatannya  lebih  rendah  dari  UUD.Peraturan Perundang-undangan  yang  banyak  digunakan  untuk  menjabarkan  isi UUD  adalah  Ketetapan  MPR  dan  Undang-Undang.  Jika  kita  melihat kedudukan  norma  hukum  antara  Keteapan  MPR  dengan  UU  dengan menggunakan  pengelompokan  norma  hukum  menurut  Hans  Nawiasky 8 , maka norma hukum Ketetapan MPR lebih tinggi tingkatannya dari norma hukum  UU,  karena  norma  hukum  Ketetapan  MPR  masuk  dalam kelompok aturandasar/pokok negara.
Kedudukan  norma  hukum  Ketetapan  MPR  yang  demikian  adalah ideal  jika  penjabaran  secara  operasional  dari  norma  pokok  UUD dilaksanakan dengan  Ketetapan MPR, sehingga dalam pembentukan UU formal  apat  meminimalisasi  terjadinya  UU  yang  bertentangan  dengan UUD.  Selain  itu  untuk  menghindari  seringnya  melakukan  perubahan UUD,  maka  perubahan  keadaan/aspirsi  dari  masyarakat  di  atur  melalui Ketetapan MPR.
3. Ketetapan MPR dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal  1ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945,  dengan  tegas  menetapkan bahwa” Negara  Indonesia  ialah  Negara  Kesatuan,  yang  berbentuk Republik”. Dalam  negara  kesatuan  pada  dasarnya  seluruh  urusan pemerintahan  itu  ada  di  Pusat,  artinya  pada  bentuk  dan  susunan  negara Kesatuan,  pemerintahannya  diselenggarakan  oleh  satu  pemerintah  yait Pemerintah  Pusat. 9 kemudian  (Pemerintah  Pusat  membangi-bagi  urusan itu  kepada  Daerah.  Ada  2  (dua)  cara  Pemerintah  Pusat  membagi-bagi kekuasaannya  kepada  Daerah  yaitu  melalui  Dekonsentrasi  dan
8 Hans  Nawiasky  mengelompokkan  Norma  hukum  dalam  empat  kelompok  besar  yaitu Kelompok  I,  Staasfundamentalnorm  (norma  fundamental  neggara)  Kelompok  II,  Staasgrundgesetz (Aturan dasa/pokok negara), Kelompok III, Formell Gesetz (Undang-Undang Formal) dan Kelompok IV,  Verordnung  &  Autonome  Satzung  (Aturan  Pelaksana&  Aturan  Otonomi)  dalam  Maria  Farida Indrati Speorapto, Loc.cit.
9 CF.  Strong,  Dalam  Sri  Sumantri  Martosoewignjo,  Pengantar  Perbandingan,  Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara (Edisis Baru) Rajawali Jakarta 1981 hal. 52
Desentralisasi 10 .dengan  pola  desentralisasi    dibentuklah  pemerintahan daerah yang mengurus urusan rumah tangganya
sendiri 11 .Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  terpusat  dalam  suatu negara  yang  memiliki  wilayah  yang  luas,  agama,  budaya  dan  etnis  yang beragam  tentunya  akan  memiliki  kebutuhan  dan  kepentingan  yang berbeda  sehingga  penyelenggaraan  otonomi 12 dibutuhkan  untum mengakomodir kebutuhan dan kepentingan yang berbeda.
Namun  demikian  perjalanan  pengaturan  tentang  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  mengalami  pasang  surut  penyelenggaraan  otonomi daerah.  Dapat  di  contohkan  pada  masa  berlakunya  UU  nomor  5  Tahun 1974  tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan  Di  Daerah.  Penyelenggaan Pemerintahan  Daerah  sangat  melemahkan  otonomi  daerah  karena  sangat sentralistik.  Kemudia  lahir  UU  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah,  yang  kemudian  cenderung  melampui  batas-batas otonomi.
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  terpusat  akan  menciptakan disharmonisasi antara Pusat dan daerah yang pada akhirnya ada keinginan daerah  tertentu  untuk  memisahkan  diri.  Hal  ini  berati  mempengaruhi keberadaan  negara  kesatuan.  Pada  bagian  lain  jika  otonomi  itu  luas  dan pemerintahan  daerah  berpola  negara  Bagian,  maka  hal  itu  juga mengganggu keberadaan Negara Kesatuan.
Pembentukan  UU  Pemerintahan  Daerah  harus  dilakukan  secara bijak  dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  dan  kepentingan  daerah.
10 Surahman, Pembagian Kewenangan  Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2001. Hal. 37.
11 Juniato, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Melto Putra jakarta, 1992, hal.35-36 12 Bagir  Manan  mengemukakan  bahwa  ada  4  pertimbangan  pentingnya  otonomi  dilaksanakan yaitu,  1).  Tuntutan  negara  hukum,  2)  Tuntutan  Kesejahteraan,  3)  Tuntutan  Demokrasi,  4)  Tuntutan Kebhinnekaan,  Pemerintahan  Daerah  Bagian  I  Bahan  Penataran  Organization  and  Administrative Planning,  UGM  Yogyakarta,  hal.  10-15  Juli  1989.  Hal.  1  Bandingkan  juga  dengan    B.  Hestua  Cipto Handoyo,  Otonomi  Daerah,  Titik  Berat  Otonomi  dan  Urusan  Rumah  Tangga  Daerah...  Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998, hal. 58-59
Kehadiran  Dewan  Perwakilan  Daerah  untuk  mewakili  dan  menyuarakan kepentingan daerah belum maksimal bahkan tidak punya peran yang kuat dalam  pembentukan  UU  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  Pembentukan Daerah Otonom.
Kenyataan  demikian  itu    dapat  diselesaikan  melalui  kebijakan nasioanal  apakah  dalam  perubahan  UUD  atau  melalui  Ketetapan  MPR, sebagaimana  telah  dilakukan  melalui  Ketetapan  MPR  Nomor XV/MPR/1998  tentang  Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah,Pengaturan, Pembagian  dan  Pemanfaatan  Sumber  Daya  Nasional  yang  berkeadilan serta  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  Dalam  Rangka  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  Ketetapan  MPR  Nomor  IV/MPR/2000 tentang  Rekomendasi  Kebijakan  dalam  Penyelenggaraan  Otonomi Daerah,  dan  ketetapan  MPR  Nomor  v/MPR/2000  tentang  Pemantapan Perasatuan dan Kesatuan Nasional..
4. Ketetapan MPR dan Bhinneka Tunggal Ika
Perjalanan panjang sejarah pergerakan menuju kemerdekaan negara Indonesia, dari pergerakan yang berbeda-beda dan kedaerahan, kemudian memunculkan  kesadaran  bahwa  persatuan  dan  kesatuan  yang  dilandasai kemauan bersama 13 yang harus menjadi dasar perjuangan yang kemudian dipatrikan  maknanya  dalam  sesanti  “  Bhinneka  Tunggal  Ika”.Namun demikian  Sunaryati  Hartono  mensinyalir  bahwa  Motto  kehidupan berbangsa” Bhinneka  Tunggal  Ika” sudah  banyak  yang lupa artinya  dan sekedar menjadi hiasan garuda, lambang negara kita. 14 Sejarah pergerakan kemerdekaan  negeri  ini  mencatat  dengan  seksama  bahwa  identitas kedaerahan,  suku  dan  golongan    yang  menonjol  seperti  Jong  Java,
13 Bandingkan  dengan  pedapat  Ernest  Renan,  bahwa  bangsa  itu  adalah  soal  perasaan,  soal kehendak  (tekad)  semata-mata  untuk  tetap  hidup  bersama  ( le  desirde  vivreensemble ),  dalam  Apakah Bangsa Itu (Qu’estce qu’ene nation)Sunaryati Hartono (editor), Alumni Bandung, 1994, hal.xvii-xviii.
14 . Sunaryati Hartono, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Asas Hukum Bagi pembangunan Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006 hal.vi.
JongAmbon,  Jong  selebes,  Jong  Minahasa.  Namun  sifat  kedaerahan kemudian  mulai  dikemas  dalam  kebersamaan  pada  kongres  Pemuda  28 Oktober 1928 yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda.
Nilai  hakiki  yang  dapat  di  pahami  dari  sumpah  pemuda  itu  adalah dalam  merebut  kemerdekaan  kebersamaan  dalam  perbedaan  itu  adalah suatu  kekuatan,  arti  kongres  pemuda  itu  merumuskan satu  persamaan diantara  seribu perbedaan . Bagaimana nilai sejarah sumpah pemuda itu dalam konteks bernegara masa kini ?.
Dalam  konteks  penyelenggaraan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara  nilai  Bhinneka  Tunggal  Ika  mengalami  kemunduran,  terkikis oleh jaman, dalam kehidupan bermasyarakat konflik horizontal terjadi di mana-mana, para elit bangsa berseteru tanpa ada rasa risih. Mereka sudah mencari satu perbedaan diantara seribu persamaan .
Kenyataan  demikian  harus  kita  renungkan,  mari  kita  membangun negeri  ini  dengan  hati  yang  tulus,  mari  kita  jadikan  Pancasila  dan  UUD NRI 1945, sebagai pegangan sehinnga Bhinneka Tunggal Ika tetap kokoh dalam  mempetahankan  persatuan  dan  kesatuan.  Pemegang  kedaulatan rakyat  harus  mengambil  kebijakan  nasional,  terutama  dalam  memelihara nilai  luhur  bangsa  indonesia  melalui  pembangunan  karakter.Untuk mendorongdan  menyadarkan  kita  semua  bahwa  sejak  awal  W.R. Soeprtaman menyadari bahwa kedepan kekuatan bangsa ini tidak terletak pada  raga  (badan)  tetapi  pada    jiwa  dan  semangat.  Pesan  itu  telah  di sampaikan  dalam  lagu  Kebangsaan  Indonesia  Raya,.....”Bangunlah jiwanya bangunlah badanya untuk Indonesia Raya”.Bangun lebih dahulu jiwanya baru kuatkan badanya.

## C. KESIMPULAN
Simpulan dari tulisan yang sederhana ini mengajak kita kembali merenungkan kembali:
1. Penyelenngaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
2. Nilai-nilai  luhur  dalam  pancasila  dan  UUD  NRI  1945  perlu  di operasionalkan sehingga mudah di pahami dan di implementasikan dalam penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  sebagai  pencerminan  kedaulatan  rakyat harus  berperan  dalam  menentukan  arah  dan  kebijakan  negara  melalui Ketetapan MPR.
Unuk  melaksanakan  tugas  tersebut  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  harus memaksimalkan tugas Badan Pengkajian untuk menyiapkan materi Ketetapan MPR.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan 1989, Pemerintahan Daerah Bagian I Bahan Penataran Organization and Administrative Planning, UGM Yogyakarta,  hal. 10-15 Juli 1989.
Hamid  S  Attamimi,1990,  Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Nneggara,  Disertasi,  Universitas  Indonesia Jakarta.
Hestua  Cipto  Handoyo,  1998  Otonomi  Daerah,  Titik  Berat  Otonomi  dan  Urusan Rumah Tangga Daerah... Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Jimly  Asshiddiqie,  2005,  Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan Dalam UUD , UII Press Yogyakarta.
Juniarto,1992, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Melto Putra jakarta.
Sunaryati  Hartono,2006,  Bhinneka  Tunggal  Ika  sebagai  Asas  Hukum  Bagi pembangunan Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Sunaryati  Hartono  (editor),  1994  Apakah  Bangsa  Itu  (Qu’est  ce  qu’ene  nation) Alumni Bandung.
Sri Sumantri Martosoewignjo,1981 Pengantar Perbandingan, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara (Edisis Baru) Rajawali Jakarta.
Surahman,  2001,Pembagian  Kewenangan    Antara  Pusat  dan  Daerah  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999,  Tesis,  Program  Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia,  Pandangan  Presiden  Soeharto  tentang Pancasila, Ediisis kedua, Cetakan I Juli 1976.
Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.Empat Pilar Kehidupan Bebangsa dan Bernegara.
Undang-Undang Dasar 1945, P-4, GBHN, Kewaspadaan Nasional, Bahan Penataran 1996/1997.
Ketetapan  MPR  RI  nomor  II/MPR/1978  tentang  Pedoman  Penghayatan  dan Pengamalan pancasila (Ekaprasetia  Pancakarsa).