AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 102-113 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.540

## AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam
Journal homepage: http://journal.stiba.ac.id/indek.php/tamam
Implementasi Qawā`id Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah Implementation of Qawā`id Fiqhiyyah in Sharia Economics
Awal Rifai a
a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: awalrifai@stiba.ac.id
A R T I C L E  I N F O

## A B S T R A C T
Article history:
Received: 25 May 2022 Revised: 25 May 2022 Accepted: 26 May 2022 Published: 27 May 2022 This study aims to  determine  the  implementation  of  qawā`id  fiqhiyyah in Islamic  economics.  This  research  is  library  research  with  qualitative method.  The  approach  used  in  this  study  is  a  descriptive  normative approach. The results of the study show that the role of fiqh rules in legal practice  in  general  and  in  sharia  economic  issues  in  particular  is  very clear as contemporary problems appear that seem endless. The existence of fiqh  rules  in  sharia  economics  is  actually  very  helpful  in  concluding  the law of a problem. Almost all of the fiqh rules that have been formulated by the scholars can be implemented in sharia economic problems. Keywords: qawā`id fiqhiyyah, ekonomi, syariah A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi qawā`id fiqhiyyah dalam  ekonomi  syariah.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  normatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  peran kaidah-kaidah  fikih  dalam  istinbat  hukum  secara  umum  dan pada  masalah  ekonomi  syariah  secara  khusus  terlihat  sangat  jelas  seiring munculnya permasalahan-permasalahan kontemporer yang seolah tidak ada habisnya.  Eksistensi kaidah-kaidah  fikih  dalam  ekonomi  syariah sejatinya sangat  membantu  dalam  menyimpulkan  hukum  suatu  masalah.  Hampir semua  kaidah  fikih  yang  telah  dirumuskan  oleh  para  ulama  dapat diimplementasikan pada masalah-masalah ekonomi syariah.

## How to cite:
Awal Rifai, “Implementasi Qawā`id Fiqhiyyah dalam Ekonomi Syariah”, AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam 2, No. 1 (2022): 102-113. doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.540

## PENDAHULUAN
Tujuan utama ajaran Islam adalah demi kemaslahatan dunia dan akhirat, yang secara garis  besarnya  mengatur  tentang  tiga  hal  yaitu  hubungan  manusia  dengan  tuhannya, hubungan   manusia  dengan  dirinya  sendiri  serta  hubungan  manusia  antar  sesama manusia. 1 .  Bahkan  Islam  dengan  tujuan  mulia  tersebut  telah  diikrarkan kesempurnaannya oleh Allah swt. dalam Al-Qur’an sebagaimana termaktub dalam QS. al-Mā’idah/ 5: 3
ْ لا
ْ مُكَنيِدْ مُكَلُْت لَم كَأَْم وَ ي
1 Wahbah al-Zuhailī, Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī , Cet. II (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 153.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 102-113 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.540

## Terjemahnya:
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu 2
Syaikh ʿAbd al-Raḥmān al-Saʿdī mengatakan ketika mengomentari ayat di atas: “Agama  telah  sempurna  dengan  pertolongan  Allah  dan  kesempurnaan  aturan  syariat secara lahir dan batin. Oleh karena itu, petunjuk Al-Qur’an dan sunah Nabi saw. telah cukup dan sangat memadai untuk memahami ahkam agama Islam, baik itu hal-hal yang sifatnya  usul  maupun  furuk. 3 Kesempurnaan  Islam  semakin  terasa  seiring  perjalanan waktu  dan  berkembangya  zaman,  di  mana  Islam  sebagai  agama  yang  mempunyai fleksibilitas terhadap ahkam syariat dapat diterapkan secara tepat pada setiap keadaan.
Di  antara  cabang  disiplin  ilmu  yang  muncul  dan  terus  berkembang  serta memiliki  andil  besar  dalam  melakukan  kajian,  interpretasi  dalil,  ijtihad  dan  istinbat hukum  adalah  ilmu  tentang qawā`id  fiqhiyyah (kaidah-kaidah  fikih),  yaitu  ilmu  yang secara  substansi  membahas  tentang  prinsip-prinsip  umum  dalam  menetapkan  hukum- hukum  yang  bersifat  khusus. 4 Eksistensi  kaidah-kaidah  tersebut  dapat  dilihat  pada implementasinya  dalam  berbagai  masalah-masalah  kontemporer  yang  diprediksi  akan selalu ada seiring perkembangan dan kemajuan zaman.
Kaidah-kaidah fikih terdiri dari kaidah umum dan kaidah khusus, kaidah khusus terbagi lagi  kepada  beberapa  bidang,  salah  satunya  adalah  di  bidang  ekonomi  (muamalah). Kaidah  yang  khusus  di  bidang  ekonomi  menjadi  sangat  penting karena  perhatian sumber  hukum  islam  yaitu  Al-Qur’an  dan  hadis  terkait  ibadah  mahda  dan  hukum keluarga  islam  lebih  dominan  dibanding  dengan  fikih-fikih  yang  lain.  Akibatnya,  di bidang fikih-fikih selain ibadah mahda dan hukum keluarga islam, ruang lingkup ijtihad menjadi sangat luas dan materi-materi fikih sebagai hasil ijtihad menjadi sangat banyak.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi qawā`id  fiqhiyyah dalam  ekonomi  syariah.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  dengan  metode kualitatif.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan normative  deskriptif.  Pendekatan  normatif  digunakan  sebagai  rujukan  dalam menjelaskan  kaidah-kaidah  fikih  dan  implementasinya  dalam  ekonomi  syariah. Sedangkan pendekatan deskriptif diperlukan untuk memberikan deskripsi pada masalah- masalah dalam ekonomi syariah serta penjelasan mengenai implementasi kaidah-kaidah fikih terhadap permasalahan tersebut.
Kajian  mengenai  kaidah  fikih  telah  banyak  dibahas  oleh  para  ulama  terdahulu. Hal  tersebut  dapat  dilihat  pada  karya-karya  berupa  buku  yang  membahas  tentang kaidah-kaidah  fikih.  Demikian  pula  pembahasan  kaidah  fikih  dalam  ekonomi  syariah dapat  dijumpai  pada  buku  dan  jurnal  ilmiah.  Berikut  ini  uraian  mengenai  penelitian terdahulu yang beririsan dengan penelitian ini.
1. Karya  Syamsul  Hilal  pada  jurnal  al-`Adalah  dengan  judul  “Urgensi Qawā`id  al- Fiqhiyyah dalam Pengembangan  Ekonomi Islam”. Karya tersebut menjelaskan tentang urgensi  kaidah-kaidah  fikih  dalam  mengembangkan  ekonomi  syariah.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kaidah  fikih  dalam  bidang  ekonomi  syariah  bertugas menjustifikasi  dan  melegitimasi  seluruh  aktivitas  ekonomi  kaum  muslimin. 5 Berbeda
2 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Quran  dan  Terjemahnya (Jakarta:  Yayasan Penyelenggara/ penerjemah Al-Qur’an, 1990) , h. 157.
3 ʿAbd al-Raḥmān bin Nāṣir bin ʿAbdillāh al-Saʿdī, Taisīr Al-Karīm Al-Raḥmān Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān (Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Risālah, 2000), h. 219.
4 Sugianto,  “Membangun Lemma Ekonomi  Islam  Berbasis Qawâ’id  al-Fiqhiyah (Studi  Kasus لازي ررضلا)”, Human Falah 1, no. 1 (2014): h. 1.
5 Syamsul  Hilal,  “Urgensi Qawā`id  Fiqhiyyah dalam  Pengembangan  Ekonomi  Islam”, At- Taqaddum 12, no. 2 (2020): h. 201.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 102-113 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.540
dengan  penelitian  ini  yang  menyajikan  kaidah-kaidah  fikih  yang  relevan  dengan berbagai permasalahan muamalah kuhususnya ekonomi syariah.
2. Tulisan Sandy Rizki Febriadi, Neneng  Nurhasanah, dan Maman Surahman pada jurnal at-Taqaddum dengan judul “Pengembangan Kaidah fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN- MUI”.  Tulisan  tersebut  bertujuan  untuk  menjelaskan  tentang  pengembangan  kaidah fikih  terhadap  fatwa  ekonomi  syariah  yang  diterbitkan  DSN-MUI  tahun  2000  sampai tahun  2019.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengembangan  kaidah  fikih  pada fatwa  DSN-MUI  dapat  dianalisis  dari  dua  aspek,  yaitu;  Pertama,  sepuluh  kaidah  fikih dengan  jumlah  terbanyak  adalah  kaidah  “Pada  dasarnya  hukum  segala  bentuk muamalah  adalah  boleh,  sampai  ada  dalil  yang  mengharamkannya.”  Kaidah  tersebut diulangi sebanyak 125 kali (36%). Sedangkan kaidah yang menempati urutan kesepuluh dengan intensitas pengulangan sebanyak delapan kali (2%) adalah kaidah “Setiap utang piutang yang endatangkan manfaat adalah riba”. Kedua, Komisi Fatwa DSN-MUI telah menggunakan teori levelisasi kerena penggunaannya mencakup kaidah ini, kaidah asas, kaidah  umum,  kaidah  khusus,  dan  kaidah  terperinci. 6 Berbeda  dengan  penelitian  ini yang  mendeskripsikan  kaidah-kaidah  fikih  serta  implementasinya  dalam  masalah muamalah.
3. Karya Nur Faizin, Abdul Basid, dan Moh. Rofiq yang berjudul “Pembelajaran Ekonomi Syariah  Melalui  Klasifikasi  Kaidah-kaidah  Fikih  dalam  Fatwa  DSN-MUI”.  Karya tersebut  mengkaji  tentang  klasifikasi  kaidah-kaidah  fikih  yang  terdapat  dalam  fatwa DSN-MUI  sejak  tahun  2000  sampai  tahun  2017  yang  terdiri  dari  116  fatwa.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  sejumlah  kaidah  cabang  belum  disebutkan  secara beriringan  dengan  kaidah  pokoknya. 7 Berbeda  dengan  penelitian  ini  yang  menyajikan kaidah-kaidah  pokok  dan  cabang  serta  implementasinya  pada  persoalan  ekonomi syariah.
4. Karya  ilmiah  yang  berjudul  “Kaidah-kaidah al-`Urf dalam  Bidang  Muamalah”  oleh Jaya  Miharja.  Tulisan  tersebut  hanya  mendeskripsikan  kaidah-kaidah al-`Urf dan penerapannya pada berbagai persoalan muamalah. 8 Berbeda dengan penelitian ini yang lebih luas mengkaji kaidah-kaidah fikih dan implementasinya pada bidang muamalah. 5. Tulisan  yang  berjudul  “Pemaknaan  Kaidah  Fikih al-Riḍā  bī  al-Syai’  Riḍā  bimā Yatawallad  minh dalam  Ekonomi  Syariah”  oleh  Muhammad  Syarif  Hidayatullah. Tulisan  tersebut  bertujuan  untuk  menguraikan  makna  kaidah al-Riḍā  bī  al-Syai’  Riḍā bimā Yatawallad minh dalam kegiatan ekonomi syariah. 9 Berbeda dengan penelitian ini yang menguraikan berbagai kaidah fikih dalam kegiatan muamalah.
6 Sandy  Rizki  dkk.,  “Pengembangan  Kaidah  Fikih  Fatwa  Ekonomi  Syariah  DSN-MUI”, Al- `Adalah 10, no. 1 (Januari 2011): h. 11.
7 Nur  Faizin  dkk.,  “Pembelajaran  Ekonomi  Syariah  Melalui  Klasifikasi  Kaidah-kaidah  Fikih dalam Fatwa DSN-MUI”, MIYAH: Jurnal Studi Islam 17, no. 1 (Januari 2021): h. 76-77.
8 Jaya  Miharja,  “Kaidah-kaidah al-`Urf dalam  Bidang  Muamalah”, El-Hikam 4,  no.  1  (Januari- Juni 2011): h. 117.
9 Muhammad  Syarif  Hidayatullah,  “Pemaknaan  Kaidah  Fikih al-Riḍā  bī  al-Syai’  Riḍā  bimā Yatawallad minh dalam Ekonomi Syariah”, Tafaqquh, 5, no. 1 (Juni 2020): h. 51.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 102-113 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.540

## PEMBAHASAN

## A. Urgensi Kaidah-kaidah Fikih dalam Istinbat Hukum Islam
Pemerhati  hukum  Islam  dapat  memahami  semua  dimensi  hukum  Islam  dengan bekal  penguasaannya  terhadap  kaidah-kaidah  fikih,  sebab  ia  merupakan  salah  satu instrumen penting di dalam memahami masalah-masalah fikih, baik yang bersifat klasik terlebih  lagi  yang  bersifat  kontemporer. 10 Semakin  tinggi  tingkat  penguasaan  akan kaidah-kaidah fiqhiyyah ,  maka  semakin  luas  dan  mendalam  serta  semakin  tinggi  pula tingkat probabilitas produk hukum yang dihasilkannya.
Pendalaman terhadap kaidah-kaidah fikih sangat membantu dalam menganalisis berbagai  masalah  kontemporer,  memudahkan  proses  penentuan  hukum  terhadap  suatu masalah  baru  yang  muncul.  Selain  itu,  pemahaman  terhadap  kaidah-kaidah  fikih  juga menjadikan hukum Islam selalu fleksibel, 11 disebabkan eksistensinya yang menjadikan perubahan ahkam dapat terjadi tanpa menyelisihi asas hukum Islam.
Asumsi  yang  mengatakan  bahwa  hukum  Islam  itu  statis  dapat  terbantahkan apabila  ada  masalah-masalah  kontemporer  yang  tidak  ditemukan  jawabannya  dalam nas, tapi dapat teratasi dengan memakai kaidah-kaidah fikih yang sampai hari ini masih relevan untuk dipakai sebagai salah satu cara atau metode istinbat hukum dalam Islam. 12 Oleh  sebab  itu,  reaktualisasi  hukum  Islam  dapat  terjadi  seiring  perkembangan  zaman dan dalam menyikapi bebragai perubahan di tengah kehidupan manusia.
Peran kaidah-kaidah fikih sangat terlihat jelas pada bidang ilmu fikih muamalah atau  hukum  ekonomi  syariah.  Oleh  karena  itu, mempelajari  kaidah-kaidah  fikih merupakan  suatu  keharusan  untuk  memperoleh  kemudahan  mengetahui  ahkam kontemporer  ekonomi  yang  banyak  di  antaranya  tidak  memiliki naṣ  ṣarīḥ (dalil  pasti) dalam Al-Quran maupun hadis Nabi saw. 13 Di sisi lain, hal yang paling sering dilakukan manusia  dalam  hidupnya  selain  ibadah  adalah  muamalah,  sehingga  pemahaman mengenai  ahkam  muamalah  yang  identik  dengan  perekonomian  menjadi  sangat dibutuhkan.
B. Eksistensi dan Implementasi Kaidah-kaidah Fikih dalam Ekonomi Syariah
Di  antara  ruang  lingkup  yang  masuk  di  dalamnya  pembahasan  kaidah-kaidah fikih  adalah  masalah  muamalah,  bahkan  beberapa  literatur  ditemukan  secara  khusus membahas tentang hal tersebut. Demikian halnya kitab-kitab kaidah fikih yang memuat subbab  khusus  mengenai  kaidah  fikih  yang  menguraikan  pembahasan  mengenai persoalan-persoalan muamalah.
Penelitian ini menyajikan beberapa kaidah fikih mengenai ekonomi syariah yang paling  masyhur  dan  sering  dijumpai  dalam  kehidupan  masyarakat  beserta implementasinya.  Berdasarkan  penelusuran  penulis  terhadap  berbagai  literature mengenai kaidah fikih, ditemukan berbagai kaidah yang dapat diimplementasikan dalam eokonomi syariah. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:
1. ةحبالإاْءايشلأاْفيْلصلأا ( al-Aṣl fī al-Asyā’ al-Ibāḥah )
10 Muhaki,  “Urgensi  Kaidah  Fiqh  dalam  Problematika  Hukum  Kontemporer”, Pancawahana: Jurnal Studi Islam, 15, no. 2 (2020): h. 128.
11 Muhammad  Iqbal,  “Urgensi  Kaidah-kaidah  Fikih  Terhadap  Reaktualisasi  Hukum  Islam Kontemporer”, Jurnal EduTech, 4, no. 2 (2018): h. 27.
12 Zakirun  Pohan,  “Urgensi  Kaidah  Fikih  dalam  Reaktualisasi  Hukum  Islam”, Al-Ilmu:  Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial, 5, no. 2 (2020): h. 158.
13 Syamsul  Hilal,  “Urgensi Qawā`id  al-Fiqhiyyah dalam  Pengembangan  Ekonomi  Islam”, Al- `Adalah, 10, no. 1 (2011): h. 4.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 102-113 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.540
Hukum  asal  pada  segala  sesuatu  adalah  boleh.  Makna  kaidah  tersebut  adalah bahwa  hal-hal  yang  didiamkan  dalam  syariat  (tidak  ada  anjuran  dan  tidak  ada larangannya)  serta  tidak  memiliki  mudarat  dari  masalah  muamalah  dan  sejenisnya adalah  mubah. 14 Dari  kaidah  ini  kemudian  muncul  kaidah  yang  lebih  spesifik  pada bidang  muamalah,  yaitu  kaidah  yang  mengatakan  bahwa al-Aṣl  fī  al-Mu`āmalāt  al- Ibāḥah illā an yadull dalīl `alā taḥrīmihā (hukum asal pada masalah muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya).
Penerapan  kaidah  ini  pada  bidang  muamalah  dapat  dilihat  pada  akad-akad transaksi  yang  terjadi  di  tengah  masyarakat  seperti  jual  beli,  sewa  menyewa,  utang- piutang  dan  sebagainya.  selain  itu,  kaidah  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa kebanyakan  yang  terjadi  dalam  interaksi  dan  muamalah  di  masyarakat  adalah  halal hukumnya sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Oleh karena itu, kaidah tersebut mengajarkan kepada manusia untuk mengeksploitasi hal-hal yang halal dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, bukan justru mencari-cari yang haram.
2. قاضْرملأاْعستاْاذإوْعستاْرملأاْقاضْاذإ ( Iżā ḍāq al-Amr ittasa` wa iżā ittasa’ al-Amr ḍāq )
Apabila  suatu  hal  menjadi  sempit maka hukumnya meluas,  dan  apabila  meluas maka hukumnya menyempit. 15 Contoh penerapannya adalah apabila seseorang memiliki utang dan mengalami kesulitan dalam melunasinya meskipun sudah jatuh tempo, maka dia  wajib  untuk  diingatkan  agar  segera  melunasinya.  Jika  tidak  mampu  melunasinya sekaligus  maka  boleh  dicicil  berdasarkan  kaidah  ini,  yaitu  apabila  suatu  hal  menjadi sempit  maka  hukumnya  meluas.  Sebaliknya,  jika  suatu  saat  yang  bersangkutan  telah memiliki  kemampuan  dam  kelonggaran,  maka  wajib  melunasi  utangnya  saat  itu  juga, berdasarkan  bagian  kedua  dari  kaidah  ini  yaitu  apabila  suatu  hal  telah  meluas  maka hukumnya menyempit.
Kaidah  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  tingkat  kelapangan  dan  kesanggupan dalam  persoalan-persoalan  perekonomian,  sehingga  sering  digunakan  dalam menyelesaikan  konflik  di  tengah  masyarakat.  Kaidah  ini  semakin  menguatkan  prinsip Islam yang dibangun di atas kemudahan.
3. مارحْلطابلباْلالماْلكأ
( Akl al-Māl bī al-Bāṭil ḥarām )
Memakan  harta  dengan  cara  yang  batil  hukumnya  haram. 16 Maksud  kaidah  ini sangat  jelas  dan  dalilnya  telah  disebutkan  pada  beberapa  ayat  dalam  Al-Qur’an. Meskipun  demikian,  kejadian  di  lapangan  tidak  mencerminkan  pemahaman  sebagian orang  terhadap  kaidah  ini.  Contoh  penerapannya  adalah  pada  transaksi  riba, pengurangan timbangan, berbohong dalam jual beli dan sebagainya.
Kaidah  ini  hendaknya  menjadi  rambu-rambu  dalam  bermuamalah  agar  tidak terjatuh  pada  hal-hal  yang  diharamkan  syariat.  Menikmati  harta  yang  tidak  halal merupakan  salah  satu  sebab  hilangnya  keberkahan  dalam  kehidupan,  dan  yang  lebih berat  hukumannya  adalah  ancaman  azab  di  hari  kiamat  nanti.  Rasulullah  saw.  pernah menasehati sahabatnya Ka`b bin `Ujrah, beliau bersabda:
ٌْم َلَْوُب رَ يْ َلَُْهَّنِإْ،َةَر جُعَْن بَْب عَكَْيَ ْ ِتَناَكْ َّلَِإْ ٍت حُسْ نِمَْتَبَ ن ُْْراَّنلا ْ َلَ وَأ ِْهِب ْ ْ)يذمترلاْهاور( ْ 14 Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, Al-Mumti` fī al-Qawā`id al-Fiqhiyyah (Cet. I; Riyad: Dār Zidnī, 2007), h. 141.
15 Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, Al-Mumti` fī al-Qawā`id al-Fiqhiyyah , h. 187.
16 `Aṭiyyah  `Adlān  `Aṭiyyah  Ramaḍān, Al-Qawā`id  al-Fiqhiyyah  al-Munaẓẓamah  lī  al- Mu`āmalāt  al-Māliyyah  al-Islāmiyyah  wa  Dauruha  fī  Taujīh  al-Naẓm  al-Mu`āṣirah (Cet.  I;  Iskandaria: Dār al-Īmān, 2007), h. 272.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 102-113 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.540

## Artinya:
Wahai Ka`b bin `Ujrah, sesungguhnya tidaklah daging yang tumbuh berkembang dari  sesuatu  yang  haram  melainkan  neraka  lebih  berhak  baginya.  (H.R.  Al- Tirmiżī)
Hadis  tersebut  secara  tegas  mengemukakan  bahwa  daging  yang  tumbuh  dari hasil  makan  yang  haram  diancam  dengan  neraka.  Oleh  sebab  itu,  persoalan  harta khususnya yang dikonsumsi seyogianya mendapat perhatian besar bagi setiap manusia, karena dapat menentukan kebahagiaan hidupnya di masa yang akan datang.
4. دقاعتلبا ْهامزتلا ْام ْهتجيتنو ْنيدقاعتلما ْىضر ْدقعلا ْفي ْلصلأا ( Al-Aṣl  fī  al-`Aqd  Riḍā  al- Muta`āqidain wa Natījatuh mā Iltazamāh bī al-Ta`āqud )
Hukum  asal  dalam  transaksi  adalah  kerelaan  kedua  belah  pihak  yang  berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. 17 Artinya adalah tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipakasa atau juga merasa tertipu. Contohnya  seperti  pembeli  yang  merasa  tertipu  karena  barang  yang  dibeli  terdapat cacat, maka boleh baginya mengembalikan atau mengganti barang tersebut.
Keridaan  dua  pihak  dalam  hal  ini  penjual  dan  pembeli  merupakan  asas  pokok keabsahan  transaksi  yang  dilakukan  keduanya.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  prinsip Islam  yang  dibangun  di  atas  keridaan  yang  di  dalamnya  terdapat  maslahah  untuk kehidupan manusia.
5. هنذإْلابْهيرغْكلمْفيْفرصتيْنأْدحلأْزويجْلَ ( Lā yajūz lī aḥad an yataṣarraf fī milk gairih bilā iżnih )
Tidak  boleh  seseorang  melakukan  tindakan  hukum  atas  milik  orang  lain  tanpa izin  darinya. 18 Contohnya  adalah  tidak  boleh  seseorang  menjual,  menggadaikan, menyewakan, meminjamkan barang orang lain tanpa izin darinya.
Melakukan  tindakan  hukum  terhadap  suatu  hal  milik  orang  lain  tanpa  izin merupakan  tindkan  yang  tercela  dan  berpotensi  menimbulkan  permusuhan  dan kebencian.  Padahl  Islam  telah  mengingatkan  untuk  menghindari  segala  hal  yang berpotensi merusak hubungan antar manusia.

## 6. نامضلباْجارلخا ( Al-Kharāj bī al-Ḍamān )
Hak  mendapatkan  hasil  (manfaat)  disebabkan  oleh  keharusan  menanggung kerugian. 19 Maksudnya  adalah  konsekuensi  dari  pemanfaatan  terhadap  sesuatu  adalah siap menanggung kerugian. Contohnya, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tadi.  Sebab,  penggunaan  binatang tadi  sudah  menjadi  hak  pembeli.  Meskipun  pembeli dalam hal ini telah mengambil manfaat dari bibatang tersebut, akan tetapi ia juga telah mengeluarkan biaya pemeliharaannya selama binatang tersebut berada di tangannya.
7. لك ْ مارحْوهفْةعفنمْرجْضرق ( Kull qarḍ jarr manfa`ah fahuwa ḥarām )
17 Toha  Andiko, Ilmu  Qawa`id  Fiqhiyyah:  Panduan  Praktis  dalam  merespon  Problematika Hukum Islam Kontemporer (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), h. 161.
18 Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan  masalah- masalah yang Praktis (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 131.
19 Duski  Ibrahim, Al-Qawa`id  al-Fiqhiyah  (Kaidah-kaidah  Fiqih) (Cet.  I;  Palembang:  CV. Amanah, 2019), h. 120.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 102-113 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.540
Setiap  utang  piutang  yang  di  dalamnya  ada  keuntungan  maka  hukumnya haram. 20 Contoh  penerapannya  dapat  dilihat  pada  sebagian  orang  yang  berprofesi sebagai rentenir.
Kaidah  ini  sangat  penting  dalam  rangka  mengedukasi  masyarakat  yang  tanpa sadar terjatuh pada perbuatan riba, dengan harapan dapat meninggalkan hal tersebut dan bertobat kepada Allah Swt. Dalam skala besar dikatakan bahwa maraknya transaksi riba pada suatu negara menyebabkan hancurnya perekonomian di negara tersebut.
8. لحللْاًببسْسيلوْدقعللْنكرْىضرلا
( Al-Riḍā rukn lī al-`Aqd wa laisa sababan lī al-Ḥill )
Keridaan  merupakan  rukun  dalam  akad  dan  bukan  sebab  penghalalan. 21 Maksudnya adalah bahwa asas keridaan merupakan hal yang mesti ada dalam akad, tapi tidak  menjadi  sebab  pembolehan  suatu  akad  yang  hukum  asalnya  haram.  Misalnya beberapa  akad  jual  beli  yang terlarang  menurut  syariat tidak  serta-merta menjadi halal hanya karena keridaan penjual dan pembeli.
Kaidah  ini  perlu  dipahami  dengan  pemahaman  yang  komprehensif  dan universal,  agar  terhindar  dari  interpretasi  yang  keliru.  Keridaan  pihak  pembeli  dan penjual  terhadap  sesuatu  bukan  menjadi  alasan  utama  bahwa  akad  yang  dilakukan  itu boleh  dan  halal,  meskipun  keridaan  merupakan  rukun  yang  mesti  terpenuhi  di dalamnya.  Oleh  karena  itu,  yang  perlu  diperhatikan  dalam  hal  ini  adalah  hukum  asal akad yang dilakukan, jika akad tersebut akad yang halal maka keridaan menjadi rukun di  dalamnya.  Akan  tetapi  jika  akadnya  adalah  akad  haram  maka  keridaan  tidak  dapat mengubah sifat keharaman yang melekat pada akad tersebut.
9. نيابلماوْظافللأباْلَْنياعلماوْدصاقلمباْدوقعلاْفيْةبرعلا
( Al-`ibrah fī al-`Uqūd bī al-Maqāṣid wa al- Ma`ānī lā fī bī al-Alfāẓ wa al-Mabānī )
Tolok ukur (yang menjadi patokan) dalam akad adalah maksud dan bukan lafaz atau  perkataan. 22 Misalnya  seseorang  mengatakan  kepada  sahabatnya  “Saya  hibahkan motor  ini  untukmu  dengan  syarat  engkau  berikan  motormu  ke  saya”.  Akad  tersebut tidak termasuk akad hibah meskipun lafaznya hibah, melainkan termasuk akad jual beli dengan cara barter berdasarkan gambaran dan maksud si penjual.
Kaidah  ini  merupakan  kaidah  cabang  dari  kaidah اهدصاقبمْروملأا (hukum  suatu perkara tergantung pada maksudnya), yaitu kaidah pokok yang diambil dari hadis Nabi saw.  tentang  niat.  Oleh  sebab  itu,  implementasi  kaidah  ini  sangat  penting  dalam berbagai persoalan muamalah, khususnya yang berkaitan dengan transaksi.
10. هنمْدلوتيْابمْاًضرْئيشلباْىضرلا ( Al-Riḍā bī al-Syai’ riḍan bimā yatawallad minh )
Rida  terhadap  sesuatu  berarti  rida  dengan  akibat  yang  ditimbulkannya. 23 Maksudnya adalah manakala seseorang telah rela akan sesuatu atau telah menerima atau mengizinkan sesuatu, maka segala akibat dari apa yang diridainya itu haruslah ia terima. Misalnya  seseorang  membeli  mobil  yang  ia  ketahui  cacatnya  dengan  asas  keridaan, maka  ia  harus  menerima  akibat  yang  terjadi  dari  cacat  tersebut,  umpamanya  sering mogok di jalan.
20 Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan  masalah- masalah yang Praktis, h. 138.
21 `Aṭiyyah  `Adlān  `Aṭiyyah  Ramaḍān, Al-Qawā`id  al-Fiqhiyyah  al-Munaẓẓamah  lī  al- Mu`āmalāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah wa Dauruha fī Taujīh al-Naẓm al-Mu`āṣirah , h. 100.
22 Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, Al-Mumti` fī al-Qawā`id al-Fiqhiyyah , h. 88.
23 Duski Ibrahim, Al-Qawa`id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih) , h. 120.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 102-113 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.540
Kaidah  ini  dalam  implementasinya  pada  persoalan  muamalah  sebagaiman contoh  yang  disebutkan  di  atas  bisa  saja  tidak  berlaku  manakala  ada  persyaratan sebelum  akad  dilangsungkan.  Misalnya  seseorang  memberi  syarat  bahwa  jika  mobil yang  dibeli  biasa  mogok  maka  boleh  baginya  mengembalikan  mobil  tersebut,  maka pada  saat  itu  kaidah  ini  tidak  berlaku  dan  batal  disebabkan  adanya  syarat  yang  telah disepakati pihak penjual dan pembeli.
11. زئاجْوهفْهاضتقمْنمْوأْدقعلاْةحلصمْنمْناكْطرشْلك
( Kull syarṭ kān min maṣlaḥah al-`Aqd au min muqtaḍāh ti, jā’iz )
Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut hukumnya boleh. 24 Contohnya seperti dalam hal gadai  laptop kemudian ada  syarat  bahwa  apabila  barang  gadai  tidak  ditebus  dalam  waktu  sekian  bulan,  maka penerima gadai berhak untuk menjualnya.
Kaidah  ini  menunjukkan  kedinamisan  Islam  dalam  mengatur  kehidupan manusia. Kaidah ini juga sejalan dengan prinsip Islam yaitu prinsip kemaslahatan yang pada saat ini sangat dibutuhkan dalam menetapkan syarat persyaratan dalam akad.
12. هنامربحْبقوعْهناوأْلبقْائشْلجعتساْنم ( Man ista`jal syai’an qabl awānih `ūqib bī ḥirmānih )
Siapa  saja  yang  mempercepat  sesuatu  sebelum  masanya,  maka  ia  diberi hukuman  berupa  haramanya  sesuatu  itu. 25 Maksudnya  yaitu  apabila  ada  orang  yang tergesa-gesa  ingin  memiliki  atau  menikmati  sesuatu,  sehingga  ia  mempercepat prosesnya  meskipun  belum  waktunya,  maka  konsekuensinya  adalah  hukuman  berupa haram baginya hal yang diinginkannya tersebut. Penerapan kaidah ini dapat dilihat pada kasus  warisan,  yaitu  apabila  seorang  ahli  waris  membunuh  atau  mengusahakan terbunuhnya pewaris, maka hak warisnya dicabut.
Peristiwa  yang  biasa  terjadi  di  sebagian  masyarakat  seperti  orang  yang membunuh orang tuanya hanya untuk mendapatkan warisan disebabkan ketidaktahuannya terhadap kaidah ini.
13. ةلماعلماْكلذكوْدسفتْلمْجراخْرمأْلَإْداعْاذإوْ,تدسفْاهطرشْوأْةدابعلاْسفنْلَإْيمرحتلاْداعْاذإ ( Iżā `ād  al-Taḥrīm  ilā  nafs  al-`Ibādah  au  syarṭihā  fasadat,  wa  iżā  `ād  ilā  amr  khārij  lam tafsud wa każālik al-Mu`āmalah )
Jika  pengharaman  terkait  dengan  zat  suatu  ibadah  atau  syaratnya  maka  ibadah tersebut batal. Jika berkaitan dengan perkara di luar zat dan syaratnya maka ibadah itu tidak batal. Demikian pula permasalahan muamalah. 26
Penerapan kaidah ini dapat dilihat pada larangan Nabi saw. menjual barang yang belum dimiliki. Larangan tersebut berkaitan dengan syarat jual beli yaitu penjual harus memilki barang yang ingin dijualnya, sehingga apabila seseorang menjual barang yang belum dimilikinya maka jual beli tersebut batal.
14. اقرفتيْلمْامْرايلخباْناعيبلا ( al-Bai`ān bī al-Khiyār mā lam yatafarraq )
Penjual  dan  pembeli  memiliki  hak khiyār (memilih)  untuk  melanjutkan  akad arau  membatalkan  akad  sebelum  berpisah. 27 Maksudnya  adalah  kedua  pelaku  akad
24 Toha  Andiko, Ilmu  Qawa`id  Fiqhiyyah:  Panduan  Praktis  dalam  merespon  Problematika Hukum Islam Kontemporer, h. 168.
25 Duski Ibrahim, Al-Qawa`id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih) , h. 129.
26 Abu Muslim  Nurwan Darmawan, 50 Kaidah dalam Fiqih Islam (Cet.  I; Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2021), h. 239.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 102-113 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.540
(penjual  dan  pembeli)  masing-masing  memiliki  hak  untuk  melanjutkan  transaksi  akad atau  membatalkannya,  dengan  syarat  keduanya  belum  berpisah  atau  masih  berada  di majelis akad.
Penerapan kaidah ini dapat dilihat pada penjual dan pembeli yang masih berada di dalam toko setelah terjadi akad jual beli. Misalnya penjual dan  pembeli telah serah- terima  uang  dan  barang  dan  keduanya  sepakat  dan  rida  akan  hal  tersebut,  tiba-tiba pembeli berniat membatalkan transaksi tadi dengan suatu alasan tertentu, maka itu boleh selama keduanya belum berpisah atau masih berada di dalam toko.
Kaidah  ini  sebenarnya  diambil  dari  redaksi  hadis  Nabi  saw.  mengenai  adanya hak  memilih  antara  kedua  pihak  yang  bertransaksi.  Hal  tersebut  menunjukkan  betapa Islam  memberikan  kemudahan  dan  solusi  pada  berbagai  masalah  muamalah  untuk kemaslahatan manusia.
15.
حْام هؤاطعإْمرحْهذخأْمر
( Mā ḥarum akhżuh ḥarum i`ṭā’uh )
Sesuatu  yang  haram  diambil,  maka  memberikan  hal  tersebut  juga  haram. 28 Maksudnya  adalah  sesuatu  yang  telah  ditetapkan  keharamannya  untuk  diambil,  maka sesuatu tersebut juga haram untuk diberikan kepada orang lain. Contohnya adalah riba, yaitu haram mengambil harta riba, maka memberikan riba untuk orang lain juga haram.
16. هلاهمإْنمْلَوأْملاكلاْلامإ ( I`māl al-Kalām aula min ihmālih )
Mengamalkan maksud suatu kalimat lebih diutamakan daripada mengabaikannya. 29 Maksudnya  adalah  manakala  suatu  perkataan  itu  jelas  maksudnya, maka haruslah diamalkan
sesuai
dengan yang dimaksud. Tetapi, manakala suatu perkataan itu belum jelas maksudnya, maka mengamalkan lebih baik dari pada meniadakannya. Umpamanya, ada seseorang yang mewasiatkan hartanya ditujukan kepada anak-anaknya, padahal ia tidak mempunyai anak lagi, yang ada hanya cucu-cucunya.  Maka  dalam  hal  ini  harta  wasiat  tersebut  wajib  diberikan  kepada  cucu- cucunya.
17.
لَْلطابلاْدقعلا ْةزاجلإاْلبقيْ ( Al-`Aqd al-Bāṭil lā yaqbal al-Ijāzah )
Akad yang batal (karena tidak memenuhi rukun dan syarat) tidak dapat berubah menjadi  sah  karena  dibolehkan. 30 Maksudnya  adalah  apabila  suatu akad atau  transaksi yang tidak memnuhi rukun dan syarat berdasarkan syariat islam, maka hal tersebut tidak bisa  berubah  menjadi  sah  hanya  karena  ada  pihak  yang  membolehkannya.  Misalnya sebuah usaha jasa hiburan yang di dalamnya terdapat prostitusi, maka hal tersebut tidak sah menurut syariat meskipun ada izin usaha dari pemerintah.
18. نامضلاْفيانيْيعرشلاْزاولجا ( Al-Jawāz al-Syar`ī yunāfī al-Ḍamān )
Suatu hal yang boleh menurut syariat tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi.  Maksudnya  adalah  apabila  sesuatu  yang  dibolehkan  oleh  syariat  baik  melakukan atau  meninggalkannya,  maka  hal  tersebut  tidak  dapat  dijadikan  tuntutan  ganti  rugi. 31 Contoh penerapannya adalah apabila ada orang yang menggali sumur di tempat milikya
27 `Aṭiyyah  `Adlān  `Aṭiyyah  Ramaḍān, Al-Qawā`id  al-Fiqhiyyah  al-Munaẓẓamah  lī  al- Mu`āmalāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah wa Dauruha fī Taujīh al-Naẓm al-Mu`āṣirah , h. 190.
28 Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, Al-Mumti` fī al-Qawā`id al-Fiqhiyyah , h. 345.
29 Duski Ibrahim, Al-Qawa`id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih) , h. 119.
30 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 406.
31 Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan  masalah- masalah yang Praktis, h. 136.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 102-113 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.540
sendiri,  kemudian  binatang  peliharaan  tetangga  jatuh  ke  dalam  sumur  dan  mati,  maka pemilik  ayam  tidak  boleh  (berdasarkan  syariat)  menuntut  ganti  rugi  kepada  pemilik sumur, sebab menggali sumur di lahan milik sendiri adalah boleh menurut syariat.
19. ْهيرثكْلَوْهليلقْزويجْلَْبارلا ( Al-Ribā lā yajūz qalīluh wa lā kaṡīruh )
Riba  tidak  boleh,  baik  sedikit  maupun  banyak. 32 Kaidah  ini  bermakna  umum untuk  seluruh  jenis  riba  yang  diharamkan  oleh  syariat,  baik  sedikit  maupun  banyak. Kaidah ini juga menafikan pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa riba tidak mengapa  apabila  sedikit,  sebab  yang  dilarang  adalah  riba  yang  berlipat  ganda sebagaimana dalam surah Āl Imrān ayat 130.
20. ْءادتبلَاْفيْرفتغيْلَْامْءاقبلاْفيْرفتغي ( Yugtafar fī al-Baqā’ mā lā yugtafar fī al-Ibtidā’ )
Dibolehkan  jika  sekedar  meneruskan  dan  dilarang  jika  memuali  dari  awal. 33 Maksudnya  adalah  suatu  perbuatan atau akad  tertentu  dilarang  jika  dilaksanakan  sejak awal, namun jika sekedar meneruskan apa yang ada sebelumnya maka dibolehkan dan diberi kelonggaran.
Penerapan kaidah ini dapat dilihat pada jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan. Misalnya sapi yang kabur tidak boleh diperjualbelikan karena penjual tidak mampu menyerahkannya kepada pembeli. Akan tetapi jika seseorang menjual sapinya, kemudian  setelah  selesai  dan  sempurna  akad  jual  beli  lalu  sapi  itu  kabur,  maka  tidak berpegaruh  pada  keabsahan  jual  beli.  Kaitannya  dengan  kaidah  adalah  bahwa  tidak boleh  menjual  sapi  yang  kabur  sejak  awal.  Adapun  jika  sapinya  kabur  setelah  selesai dan  sempurnanya  akad  jual  beli,  maka  jual  beli  tetap  sah  karena  hanya  meneruskan konseskuensi akad, bukan mulai akad sejak awal.
Kaidah ini juga dapat diterapkan pada seseorang yang memiliki harta haram dari sisi  mendapatkannya  tanpa  sepengetahuannya,  misalnya  penghasilan  dari  harta  riba. Tatkala  ia  mengetahui  bahwa  itu  haram  maka  tidak  mengapa  ia  menikmati  sisa  harta riba  tersebut  tanpa  ada  kewajiban  meninggalkannya,  karena  hal  tersebut  hanya meneruskan  harta  hasil  riba,  bukan  memulai  sejak  awal.  Dalam  hal  ini  juga dikemukakan  bahwa  wajib  baginya  berhenti  dari  pekerjaan  tersebut  sejak  sampai padanya ilmu tentang haramnya riba.
21. رايخللْتبثمْبيعلا ( Al-`Aib muṡbit lī al-Khiyār )
Cacat  pada  barang  menetapkan  adanya  hak khiyār. Maksudnya  adalah  bahwa barang  yang  cacat  tanpa  sepengetahuan  penjual  dan  pembeli,  maka  hal  tersebut menetapkan  adanya  hak khiyār. 34 Misalnya  seseorang  membeli  motor  yang  memiliki kerusakan  tanpa  sepengetahuan  pihak  penjual  dan  pembeli,  maka  dalam  hal  ini  baik penjual  maupun  pembeli  memiliki  hak  untuk  melanjutkan  akad  tersebut  atau membatalkannya.
Hal yang perlu diperhatikan dalam kaidah ini adalah apabila penjual mengetahui kerusakan pada barang tapi tidak dijelaskan sebelum akad, maka transaksinya tidak sah karena  ada  garar.  Berbeda  jika  pembeli  mengetahui  kerusakan  tersebut  dan  tetap membelinya, maka tidak ada lagi hak khiyār.
32 `Aṭiyyah  `Adlān  `Aṭiyyah  Ramaḍān, Al-Qawā`id  al-Fiqhiyyah  al-Munaẓẓamah  lī  al- Mu`āmalāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah wa Dauruha fī Taujīh al-Naẓm al-Mu`āṣirah , h. 316.
33 Abu Muslim Nurwan Darmawan, 50 Kaidah dalam Fiqih Islam , h. 283.
34 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah , h. 409.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 102-113 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.540
22. باتكلا ْْ باطلخاك ( Al-Kitāb kalkhiṭāb )
Hukum  pada  tulisan  seperti  hukum  yang  diucapkan. 35 .  Contoh  penerapannya adalah melakukan transaksi jual beli atau semisalnya melalui media sosial, maka akad yang dilakukan itu sah meskipun hanya tulisan berdasarkan kaidah ini.
Kemajuan  teknologi  informasi  saat  ini  sangat  berpengaruh  pada  pola  dan  gaya hidup  masyarakat,  tak  terkecuali  pada  dimensi  transaksi jual  beli  melalui  media  sosial atau online  shoop .  Dengan  demikian,  pemahaman  terhadap  kaidah  ini  diharapkan mampu  untuk  menjadi  pengawas  terhadap  transaksi-transaksi  yang  terjadi  di  dunia maya.
23. ضبقلباْلَإْعبرتلاْمتيْلَ ( Lā yatimm al-tabarru` illā bī al-Qabḍ )
Tidak sempurna akad tabarru` (kebajikan) kecuali dengan penyerahan barang. 36 Kaidah  ini  mengandung  arti  bahwa  akad  yang  dilakukan  atas  dasar  kebajikan  seperti hibah,  hadiah,  donasi,  dan  semisalnya  tidak  sempurna  (belum  mengikat)  sampai penyerahan barang dilaksanakan.
24. لغشيْلَْلوغشلما ( Al-Masygūl lā yusygal )
Suatu  hal  yang  sibuk  tidak  boleh  disibukkan  lagi. 37 Misalnya  tidak  boleh mempekerjakan  orang  lain  yang  masih  terikat  kontrak  kerja  dengan  pihak  lain  hingga kontraknya berakhir. Hal tersebut merupakan tindakan preventif dari syariat agar tidak terjadi  permusuhan  di  tengah  masyarakat,  sehingga  hidup  rukun  dan  damai  dapat tercipta khusunya pada ruang lingkup muamalah dan pekerjaan.
25. هنهرْزاجْهعيبْزاجْام ( Mā jāz bai`uh jāz rahnuh )
Apa  yang  boleh  dijual  boleh  pula  digadaikan. 38 Kaidah  ini  bermakna  umum bahwa  apa  saja  yang  boleh  dijual  maka  boleh  pula  digadaikan.  Meskipun  demikian, kaidah ini memiliki pengecualian yaitu manfaat suatu barang boleh disewakan tapi tidak boleh digadaikan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  serta  penjelasan  sebelumnya  mengenai  kaidah-kaidah  fikih  dalam ekonomi syariah, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Peran  kaidah-kaidah  fikih  dalam  istinbat  ahkam  secara  umum  dan  pada  masalah ekonomi  syariah  secara  khusus  terlihat  sangat  jelas  seiring  munculnya  permasalahan- permasalahan kontemporer yang seolah tidak ada habisnya.
2. Eksistensi  kaidah-kaidah  fikih  dalam  ekonomi  syariah  sejatinya  sangat  membantu dalam  menyimpulkan  hukum  suatu  masalah.  Hampir  semua  kaidah  fikih  yang  telah dirumuskan  oleh  para  ulama  dapat  diimplementasikan  pada masalah-masalah ekonomi syariah.
35 Musallam bin Muḥammad bin Mājid al-Dausarī, Al-Mumti` fī al-Qawā`id al-Fiqhiyyah , h. 303.
36 Toha  Andiko, Ilmu  Qawa`id  Fiqhiyyah:  Panduan  Praktis  dalam  merespon  Problematika Hukum Islam Kontemporer, h. 162.
37 Duski Ibrahim, Al-Qawa`id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih) , h. 132.
38 Djazuli, Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam  Menyelesaikan  masalah- masalah yang Praktis, h. 137.
AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, 2(1), 2022: 102-113 doi: 10.36701/al-khiyar.v2i1.540

## DAFTAR PUSTAKA
Andiko,  Toha. Ilmu  Qawa`id  Fiqhiyyah:  Panduan  Praktis  dalam  merespon Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer. Cet.  I;  Yogyakarta:  Penerbit  Teras, 2011.
`Aṭiyyah  `Adlān  `Aṭiyyah  Ramaḍān. Al-Qawā`id  al-Fiqhiyyah  al-Munaẓẓamah  lī  al- Mu`āmalāt  al-Māliyyah  al-Islāmiyyah  wa  Dauruha  fī  Taujīh  al-Naẓm  al- Mu`āṣirah. Cet. I; Iskandaria: Dār al-Īmān, 2007.
Darmawan, Abu Muslim Nurwan. 50 Kaidah dalam Fiqih Islam. Cet. I; Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2021.
al-Dausarī,  Musallam  bin  Muḥammad  bin  Mājid. Al-Mumti`  fī  al-Qawā`id  al- Fiqhiyyah. Cet. I; Riyad: Dār Zidnī, 2007.
Djazuli,  Djazuli. Kaidah-kaidah  Fikih:  Kaidah-kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan  masalah-masalah  yang  Praktis. Cet.  I;  Jakarta:  Prenada  Media Group, 2006.
Hilal,  Syamsul.  “Urgensi Qawā`id  al-Fiqhiyyah dalam  Pengembangan  Ekonomi Islam”. Al-`Adalah. 10, no. 1 (2011): h. 4. Ibrahim,  Duski. Al-Qawa`id  al-Fiqhiyah  (Kaidah-kaidah  Fiqih). Cet.  I;  Palembang: CV. Amanah, 2019.
Iqbal,  Muhammad.  “Urgensi  Kaidah-kaidah  Fikih  Terhadap  Reaktualisasi  Hukum Islam Kontemporer”. Jurnal EduTech. 4, no. 2 (2018): h. 27. Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ penerjemah Al-Qur’an, 1990.
Muhaki,  Muhaki.  “Urgensi  Kaidah  Fiqh  dalam  Problematika  Hukum  Kontemporer”. Pancawahana: Jurnal Studi Islam. 15, no. 2 (2020): h. 128. Pohan,  Zakirun.  “Urgensi  Kaidah  Fikih  dalam  Reaktualisasi  Hukum  Islam”. Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial. 5, no. 2 (2020): h. 158. Rozalinda,  Rozalinda. Fikih  Ekonomi  Syariah:  Prinsip  dan  Implementasi  pada  Sektor Keuangan Syariah. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016. al-Saʿdī,  ʿAbd  al-Raḥmān  bin  Nāṣir  bin  ʿAbdillāh. Taisīr  Al-Karīm  Al-Raḥmān  Fī Tafsīr Kalām Al-Mannān. Cet. I; t.t.: Mu’assasah al-Risālah, 2000. Sugianto,  Sugianto.  “Membangun Lemma Ekonomi  Islam  Berbasis Qawâ’id  al- Fiqhiyah (Studi Kasus لازي ررضلا)”. Human Falah. 1, no. 1 (2014): h. 1.
al-Zuhailī, Wahbah. Tajdīd al-Fiqh al-Islāmī . Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 2002.