## DAMPAK PANDEMI COVID 19 PADA UNIT USAHA PARIWISATA DI KAWASAN PESISIR KOTA KUPANG

## Yudha Eka Nugraha
Jurusan Pariwisata, Politeknik Negeri Kupang Jl. Adisucipto PO. BOX.139 Kupang Email Korespondensi: yudhaekanugraha@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  deskripsi  dan  analisis  dampak  ekonomi  yang  muncul selama  pandemic  COVID-19  pada  unit  usaha  pariwisata  di  kawasan  pesisir  Kota  Kupang. Metode campuran kualitatif dan kuantitatif deskriptif merupakan pendekatan untuk mengetahui dampak  pandemic  tersebut.  Jenis  data  kuantitatif  dalam  penelitian  ini  terkait  pendapatan  unit usaha,  pengurangan  tenaga  kerja,  jumlah  wisatawan,  dan  jenis  data  kualitatif  yang  bersumber dari  hasil  wawancara  bersama  pemilik  unit  usaha  di  kawasan  pesisir  Kota  Kupang.  Beberapa unit  usaha  pariwisata  yakni  penjual  makanan  lokal,  penjual  souvenir,  jasa  fotografi,  dan  jasa pendukung  lainnya.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi  pada  unit  usaha  di kawasan  pesisir  Kota  Kupang,  kuisioner  dan  wawancara  dengan  77  pemilik  unit  usaha  di kawasan  pesisir  Kota  Kupang.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  seluruh  unit  usaha pariwisata  mengalami  dampak  penurunan  pendapatan  sebanyak  rata-rata  70%  tergantung  pada jenis usahanya yaitu unit usaha makanan berupa penjual pisang kelapa, penjual salome (bakso), penjual  gula  lontar,  penjual  ikan  laut,  usaha  kafe,  usaha  homestay,  dan jasa  fotografi.  Dampak lain  yang  muncul  adalah  meningkatnya  modal,  pengurangan  tenaga  kerja  pariwisata,  tidak meratanya  distribusi  keuntungan,  tutupnya  unit  usaha,  dan  kerugian  lainnya.  Upaya  untuk meningkatkan  kembali  pendapatan  telah  dilakukan  dengan  menerapkan  CHSE  di  kawasan wisata dan efisiensi anggaran di setiap unit usaha pariwisata di kawasan pesisir Kota Kupang.
Kata Kunci: Dampak; Pandemi; Covid 19; Pariwisata; Pesisir; Unit Usaha

## ABSTRACT
This  study  aims  to  provide  a  description  and  analysis  of  the  economic  impacts  that  emerged during the COVID-19 pandemic on tourism business units in the coastal area of Kupang City. The  mixed  qualitative  and  quantitative  descriptive  method  is  an  approach  to  determine  the impact of the pandemic. The types of quantitative data in this study are related to business unit income,  workforce  reduction,  number  of  tourists,  and  qualitative  data  types  sourced  from interviews  with  business  unit  owners  in  the  coastal  area  of  Kupang  City.  Several  tourism business  units,  namely  local  food  sellers,  souvenir  sellers,  photography  services,  and  other supporting  services.  Data  collection  techniques  used  observations  on  business  units  in  the coastal area of Kupang City, questionnaires and interviews with 77 business unit owners in the coastal  area  of  Kupang  City.  The  results  of  this  study  indicate  that  all  tourism  business  units experienced a decrease in income by an average of 70% depending on the type of business. The business units in question are food business units in the form of coconut banana sellers, salome (meatball)  sellers,  palm  sugar  sellers,  sea  fish  sellers,  cafe  businesses,  homestay  businesses, and  photography  services.  Other  impacts  that  arise  are  increased  capital,  reduced  tourism workforce, unequal distribution of profits, closing of business units, and other losses. Efforts to increase  income  have  been  carried  out  by  implementing  CHSE  in  tourist  areas  and  budget efficiency in each tourism business unit in the coastal area of Kupang City.
Keywords: Impact; Pandemic; Covid-19; Tourism; Coastal, Enterprise

## PENDAHULUAN
Pandemi  COVID-19  terdeteksi  di  Indonesia  pada  kuartal  pertama  tahun  2020, tepatnya  pada  bulan  Maret  2020  (Rosita,  2020).  Sejak  saat  ini  sampai  dengan  saat  ini tahun  2021,  pandemic  telah  menyebar  ke  seluruh  provinsi  di  Indonesia.  Upaya  dalam mencegah  dan  menekan  penyebaran  virus  telah  dilakukan  dengan  melakukan pengendalian  penularan  dan  penyebaran  virus  COVID-19  dengan  memakai  masker, mencuci  tangan  dengan  sabun,  menjaga  jarak  dan  menghindari  kerumuman  (Raditya, 2020).  Pemerintah  di  berbagai  provinsi  juga  mulai  melakukan  PSBB  (Pembatasan Sosial  Berskala  Besar)  dan  menyosialisasikan  kebijakan  stay  at  home  atau  work  from home selama pandemic COVID-19 berlangsung (Setyawan, dkk, 2020). Implikasi  dari kebijakan  ini  adalah  karyawan  direkomendasikan  untuk  bekerja  dari  rumah  kecuali untuk  kepentingan  mendesak  yang  mengharuskan  keluar  rumah.  Kebijakan  ini mempengaruhi  keadaan  ekonomi  Indonesia  karena  sebagai  negara  berkembang, Indonesia  memiliki  760  ribu  pekerja  mandiri  (termasuk  didalamnya  usaha  kecil  dan menengah)  yang  harus  terus  bekerja  diluar  rumah  (Abdila,  2020).  Hal  ini  menjadi tantangan  tersendiri  bagi  pekerja  mandiri  yang  sangat  membutuhkan  keamanan keuangan  terutama  pada  saat  kebijakan  ini  berlangsung  yang  membatasi  ruang  gerak pelaku  bisnis  kecil  dan  menengah.  Dampak  lanjutan  yang  terjadi  kemudian  adalah laporan sejumlah 1,9 juta orang Indonesia yang kehilangan pekerjaan karena lemahnya pengelolaan usaha dan manajemen krisis selama pandemic (Shalilah, 2020).
Kementerian  Koperasi  menyebutkan  bahwa  sebesr  1.785  koperasi  dan  163.713 pelaku  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  mengalami  dampak  pandemic  akibat  virus COVID  19  (Antara  dalam  Rosita,  2020).  Pelaku  usaha  yang  paling  terdampak  yakni usaha  makanan  dan  minuman  dan  usaha  bidang  jasa  produksi  yang  mengalami hambatan  distribusi  sehingga  mengurangi  stok  barang  selama  kebijakan  PSBB berlangsung  (Rosita,  2020).  Salah  satu  bidang  unit  usaha  yang  menjadikan  makanan, minuman, dan jasa adalah pada sektor pariwisata. Tekanan pandemic COVID-19 yang mempengaruhi  munculnya  kebijakan-kebijakan  diatas  juga  menyebabkan  kejatuhan pada  sektor  pariwisata.  Dengan  himbauan  stay  at  home  maupun  work  from  home, membatasi  mobilitas manusia untuk  melakukan perjalanan sehingga pada fase tersebut dampak  yang  paling  mudah  diestimasi  adalah  dampak  pada  penurunan  jumlah wisatawan yang melakukan perjalanan pada masa pandemic COVID-19.
Vol 3, No. 2, 2021
Grafik menunjukkan perbandingan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia (BPS dalam  EGSAUGM,  2021).  Pandemi  COVID-19  menyebabkan  penurunan  signifikan yang  terjadi  di  tahun  2020.  Dilaporkan  baik  untuk  wisatawan  nusantara  maupun wisatawan  macanegara,  jumlah  kunjungan  yang  terekam  hanya  berjumlah  4,02  juta kunjungan  wisatawan.  Jauh  berada  dibawah  bila  dibandingkan  dengan  kunjungan wisatawan  pada  tahun  2019.  Estimasi  penurunan  jumlah  kunjungan  wisatawan  yakni sebesar  75,03%.  Terkhusus  pada  bulan  Desember  2020  (tercatat  hanya  164.088  ribu wisatawan  berkunjung)  dimana  wisatawan  biasanya  banyak  melakukan  perjalanan liburan, terdapat penurunan sebanyak 88,08% jika dibandingkan pada bulan yang sama di  tahun  2019  (mencapai  1,37  juta  wisatawan  berkunjung)  (Widjaja,  2021).  Proyeksi penerimaan devisa dari pariwisata pada tahun 2020 menurun yakni 4-7 miliar dollar AS, jauh menurun dibandingkan tahun 2019 dimana penerimaan devisa pariwisata mencapai 20 miliar dollar AS. Sumber lain menyebutkan hingga akhir 2020 total kerugian sektor pariwisata  akibat  pandemic  COVID-19  dan  penerapan  kebijakan  untuk  menekan penyebarannya  menyentuh  angka  lebih  dari  10  triliun  rupiah.  (Hidayat,  2021). Penurunan  ini  disebabkan  penutupan  akses  bagi  turis-turis  dari  Tiongkok  pada  Bulan Februari  saat  tahun baru Cina yang merupakan peak season pagi  pariwisata Indonesia. (Fabriza, 2020).
Penurunan jumlah kunjungan wisatawan sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi pariwisata dan lapangan pekerjaan pada sektor pariwisata, karena pandemic mengancam 13  juta  tenaga  kerja  yang  berada  di  sektor  pariwisata  dan  32,5  juta  tenaga  kerja  yang secara  tidak  langsung  bergantung  pada  sektor  pariwisata.  (BPS,  2020  dalam, EGSAUGM, 2021).
Mengerucut pada kondisi salah satu provinsi di Indonesia yang ditetapkan memiliki destinasi  super  premium  Nusa  Tenggara  Timur  kondisi  keterpurukan  sektor pariwisatanya  tidak  jauh  berbeda.  Tercatat  jumlah  kunjungan  wisatawan  hanya  sekitar 7.000  prang  pada  tahun  2020  yang  biasanya  bisa  mencapat  40.000  kunjungan  pada tahun-tahun  sebelumnya  penurunan  di  angka  80%  kunjungan  dan  sangat  berdampak negatif  pada  pemasukan  daerah.  Penyebabnya  dikarenakan  penundaan  perjalanan  oleh wisatawan  sejak  Agustus  sampai  Oktober  2020  akibat  pandemic  COVID-19. (Wilibardus,  2020).  Destinasi  super  premium  Labuan  Bajo  juga  mencatat  jumlah kunjungan  wisatawannya  menurun  hanya  berjumlah  44.543  kunjungan  wisatawan  saja bila  dibandingkan  pada  tahun  2019  yang  mencapai  jumlah  kunjungan  256.171 kunjungan  wisatawan  dengan  estimasi  penurunan  sebanyak  82%  kunjungan.  (Rinus dalam Suparjo, 2021)
Kebijakan  PSBB  juga  dilakukan  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  melalui penutupan  beberapa  tempat  yang  disinyalir  menjadi  pusat  keramaian  salah  satunya adalah  destinasi  pariwisata  setempat  seperti  kawasan  pesisir  yang  menjadi  pusat mobilisasi  wisatawan.  Tentu  kebijakan  ini  mengakibatkan  kerugian  yang  dialami  oleh unit  usaha  pariwisata  di  kawasan  pesisir.  Unit  usaha  pariwisata  memerlukan  modal operasional untuk melakukan kegiatan produksi barang atau jasa pariwisata. Seringkali produk  yang  dihasilkan  bersifat perishable atau  tidak  bertahan  lama  seperti  produk makanan,  minuman,  souvenir,  dan  jasa  lainnya  yang  biasa  menjadi  sarana  pendukung kegiatan  pariwisata  (Bartono,  dkk,  2005).  Selain  kerugian  dalam  tataran  modal operasional  unit  usaha,  dampak  lain  yang  terjadi  adalah  ancaman  PHK  bagi  tenaga kerja.  Karena  jumlah  mobilisasi  wisatawan  yang  semakin  berkurang  dan  pendapatan unit  usaha  pariwisata  yang  menyusut,  pengelola  unit  usaha  perlu  mengurangi  tenaga
Vol 3, No. 2, 2021
kerja  dan  dampak  yang  terburuk  yang  harus  dihadapi  adalah  gulung  tikar.    Saat  ini kawasan  pesisir  Kota  Kupang  merupakan  salah  satu  wilayah  yang  paling  terdampak pandemic  COVID-19  karena  pusat  kegiatan  ekonomi  pariwisata  salah  satunya  selama ini  berlangsung  di  kawasan  pesisir.  Dengan  keunggulan  unit  usaha  pariwisata  yang menjual  makanan  berupa  makanan  tradisional,  minuman  tradisional,  olahan  kreatif lainnya yang diproses secara tradisional, dan kegiatan wisatawan lainnya yang didukung oleh usaha jasa pariwisata di kawasan pesisir.
Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis kondisi unit usaha pariwisata  di  kawasan  pesisir  Kota  Kupang  yang  terdampak  pandemic  COVID-19. Konsep  yang  digunakan  dalam  mendeskripsikan  dampak  pandemic  COVID-19  pada unit usaha pariwisata kawasan pesisir Kota Kupang yakni  dampak ekonomi pariwisata yang  terdiri  dari  8  kategori  (Pitana,  2009  dalam  Hermawan,  2016)  yakni:  (1)  dampak terhadap penerimaan devisa, (2) dampak terhadap penerimaan masyarakat, (3) dampak pada  tenaga  kerja,  (4)  dampak  pada  distribusi  keuntungan,  (5)  dampak  pada kepemilikan masyarakat, (6) dampak pada pembangunan, (7) dampak pada pendapatan pemerintah.
Pada  penelitian  ini  dampak  ekonomi  yang  akan  diteliti  berfokus  pada  dampak terhadap  penerimaan  masyarakat,  dampak  pada  tenaga  kerja,  dan  dampak  pada distribusi  keuntungan.  Penelitian  dilanjutkan  dengan  menganalisis  dampak  ekonomi pariwisata yang muncul  kemudian merekomendasikan upaya-upaya untuk  memulihkan ekonomi pariwisata di kawasan pesisir dengan beradaptasi pada era normal baru.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif  serta  jenis  penelitian  yang  dipilih  adalah  deskriptif.  Penelitian  deskriptif merupakan  sebuah  pengkajian  yang  dilakukan  melalui  pengumpulan  data  berupa  kata, gambar,  dan  data  selain  angka  yang  berhasil  dikumpulkan  terhadap  apa  yang  sudah diteliti  (Moleong,  dalam  Susilowati,  2017).  Metode  kuantitatif  kualitatif  deskriptif dalam penelitian ini berfokus pada dampak pandemic covid 19 yang dirasakan oleh unit usaha pariwisata kawasan pesisir Kota Kupang.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni jenis data kualitatif  dan  jenis  data  kuantitatif.  Jenis  data  kualitatif  dikumpulkan  melalui  hasil wawancara (Sugiyono, 2015) dengan pengelola unit usaha pariwisata di kawasan pesisir Kota Kupang, dan jenis data kuantitatif dikumpulkan dengan menghitung  karakteristik pengelola  unit  usaha  berdasarkan  jenis  kelamin,  umur,  status  pernikahan,  tingkat pendidikan,  dan  rasio  penurunan  pendapatan  akibat  pandemic  yang  terjadi,  rasio penurunan jumlah tenaga kerja unit usaha pariwisata, dan jumlah penurunan jumlah unit usaha.
Sumber  data  primer  diperoleh  dari  lapangan  yakni  pengelola  unit  usaha  yang melakukan  kegiatan  ekonomi  pariwisata  di  kawasan  pesisir  Kota  Kupang  yaitu  Pantai Lasiana, Pantai Warna, dan Pantai Pasir Panjang, namun terdampak pandemic covid 19. Data sekunder diperoleh melalui dukungan studi kepustakaan dan dokumentasi. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yakni  observasi  lapangan  pada  pengelola  unit usaha  pariwisata  kawasan  pesisir  Kota  Kupang  dan  wawancara  dengan  77  pengelola unit usaha pariwisata yang masih dapat ditemui di Kawasan Pesisir Kota Kupang.
Teknik analisis data adalah dengan melakukan reduksi data hasil wawancara sesuai dengan  kebutuhan  penelitian  mengenai  dampak  pandemic  covid  terhadap  unit  usaha
pariwisata, verifikasi  triangulasi  (Zamili, 2015) untuk  memastikan data yang diperoleh adalah valid dan penyajian data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran  Umum  Kawasan  Pesisir  dan  Unit  Usaha  Pariwisata  Pesisir  Kota
Kupang
Damaledo,  2003  dalam  Baun,  2008  mencatat  sejarah  pengembangan  kawasan pesisir  Kota  Kupang  sejak  penjajahan  Belanda  yang  pembangunan  pelabuhan  di Kelurahan  LLBK  (Lahi  Lai  Bissi  Kopan)  yang  sampai  pada  masa  kemerdekaan Republik  Indonesia  tahun  1945  terkenal  dengan  kegiatan  perdagangan  dan  tempat bermukim  nelayan  di  Pantai  Oeba,  Pantai  Nunhila,  Pantai  Oesapa,  dan  Pantai  Kelapa Lima.  Hingga  pada  perkiraan  tahun  1990-an  kawasan  pesisir  di  Kota  Kupang  mulai mengalami perkembangan karena adanya pengalihan status Kota Administratif Kupang menjadi Kotamadya Dati II Kupang pada tahun 1996.
Pengembangan  ini  ditandai  dengan  kemunculan  Pantai  Lasiana  beserta  penunjang pariwisata  berupa  hotel  dan  restoran  di  sekitar  Pantai  Pasir  Panjang.  Hingga  saat  ini, perkembangan  kawasan  pesisir  pantai  Kota  Kupang  diarahkan  pada  pengembangan kegiatan  yang  bernilai  ekonomis  seperti  kegiatan  pariwisata  di  Pantai  Lasiana,  Pantai Warna  Oesapa,  dan  Pantai  Pasir  Panjang,  pengembangan  hotel,  dan  restoran  di  Pantai Kelapa Lima, Pusat Pendaratan Ikan (PPI) di
Gambar 1. Titik lokasi penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang, (Sumber:googlemaps.com,2021)
Pantai  Oeba,  serta  beberapa  kawasan  pemukiman  yang  terletak  di  kawasan  pantai oleh  masyarakat  pendatang.  Berdasarkan  status  kepemilikan,  lahan  kawasan  pesisir sebagian  besar  adalah  milik  masyarakat  lokal,  sebagian  kecilnya  milik  negara diantaranya  Taman  Kota  dan  terminal  Kota  Kupang  di  Kelurahan  Lahi  Bissi  Kopan, tempat  parkir  area  pertokoan  LLBK,  Taman  Kota  dan  Restoran  Teluk  Kupang  di Kelurahan  Pasir  Panjang,  kawasan  Pelabuhan  Pendaratan  Ikan  (PPI)  di  Kelurahan Fatubesi,  dan  Pantai  Wisata  di  Keluarahan  Lasiana  (Laporan  tahunan,  2007  dalam Baun, 2008)
Gambar 2. Peta Lokasi dalam Google Maps 2021, lokasi penelitian ditandai dengan titik kuning dari kiri ke kanan adalah (a) Pantai Pasir Panjang, (b) Pantai Warna, (c) Pantai
Lasiana
Secara  administrative  wilayah  pesisir  Pantai  yang  ditentukan  dalam  penelitian  ini adalah  pesisir  di  kawasan  Kota  Kupang  yang  terbagi  kedalam  tiga  kecamatan  yakni Kecamatan  Alak,  Kecamatan  Kota  Lama,  dan  Kecamatan  Kelapa  Lima.  Pada  tahun 2015, tercatat jumlah penduduk pada ketiga Kecamatan tersebut yakni: Kecamatan Alak berjumlah  59.948  jiwa  dengan  luas  86,91  km 2 ,  Kecamatan  Kota  Lama  dengan  jumlah penduduk 34.075 dengan luas daerah 15,02 km 2 , dan Kecamatan Kelapa  Lima dengan jumlah  penduduk  73.523  dengan  luas  daerah  3,22  km 2 .  Berdasarkan  dokumen  Review Rencana  Terpadu  dan  Program  Investasi  Infrastruktur  Jangka  Menengah  Kota  Kupang Tahun  2017-2021,  jumlah  penduduk  miskin  Kota  Kupang  mengalami  fluktuasi  sejak tahun  2003-2013.  Data  ini  menunjukkan  kenaikan  jumlah  masyarakat  miskin  pada tahun 2008 berjumlah 46.110 jiwa yang kemudian menurun hingga meningkat lagi pada tahun  2012  berjumlah  35.000  jiwa  dengan.  Pada  tahun  2014  penduduk  miskin  Kota Kupang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi  berjumlah 330.300 jiwa dan  penduduk  miskin  NTT  berjumlah  991.880  jiwa.  Angka  tersebut  menunjukkan bahawa  penduduk  miskin  dalam  periode  tersebut  mengalami  kenaikan  dan  juga penurunan secara fluktuatif.
Sebagian  besar  penduduk  yang  terletak  di  tiga  kecamatan  tersebut  tinggal  di wilayah  pesisir.  Dalam  penelitian  ini,  pelaksanaan  penelitian  dilakukan  dengan memiliki  tiga  lokasi  pantai  yang  menjadi  pusat  kegiatan  ekonomi  pariwisata  dengan keberadaan  unit  usaha  pariwisata  di  kawasan  pesisir  yakni:  (1)  Pantai  Pasir  Panjang Kecamatan  Kota  Lama,  (2)  Pantai  Lasiana  Kecamatan  Kelapa  Lima,  dan  (3)  Pantai Warna Oesapa Kecamatan Kelapa Lima. Berdasarkan hasil observasi, jumlah unit usaha pada  ketiga  pantai  ini  yakni:  (1)  Pantai  Pasir  Panjang  berjumlah  82  unit  usaha pariwisata,  (2)  Pantai  Lasiana  berjumlah  33  unit  usaha  pariwisata,  (3)  Pantai  Warna Oesapa  berjumlah  93  unit  usaha  pariwisata  (Fanggidae,  2019).  Dari  jumlah  tersebut, penelitian  ini  mengambil  sampel  sejumlah  unit  usaha  yang  dapat  dijumpai  selama proses  penelitian  yakni:  (1)  Pantai  Pasir  Panjang  dengan  sampel  berjumlah  36  unit usaha pariwisata, (2) Pantai Lasiana dengan sampel berjumlah 23 unit usaha pariwisata, (3) Pantai Warna Oesapa dengan sampel berjumlah 21 unit usaha pariwisata.

## Karakteristik Pengelola Unit Usaha Pariwisata di Kawasan Pesisir Kota Kupang
Hasil  observasi  dan  studi  kepustakaan  mengenai  jumlah  unit  usaha  pariwisata  di kawasan  pesisir  Kota  Kupang  pada  tiga  pantai  yang  menjadi  lokasi  penelitian  terinci
Vol 3, No. 2, 2021
sebagai berikut, (1) Pantai Pasir Panjang berjumlah 82 unit usaha pariwisata, (2) Pantai Lasiana berjumlah 33 unit usaha pariwisata, (3) Pantai Warna Oesapa berjumlah 93 unit usaha pariwisata (Fanggidae, 2019). Total unit usaha pariwisata yang menjadi populasi dalam  penelitian  ini  berjumlah  208  unit  usaha  pariwisata  yang  beroperasi  di  kawasan pesisir  Kota  Kupang.  Dari  jumlah  tersebut,  penelitian  yang  telah  dilakukan  sejak  awal tahun  2020  hingga  pandemic  COVID-19  melanda  telah  berhasil  melakukan  elaborasi melalui  teknik  wawancara  mendalam  dengan  77  unit  usaha  pariwisata  di  kawasan pesisir Kota Kupang. Jumlah unit usaha tersebut terdiri dari pengelola unit usaha bidang makanan,  minuman,  oleh-oleh  (souvenir)  tradisional,  pemilik  kafe,  karaoke,  jasa fotografi,  homestay,  dan  kuliner  seafood.  Berikut  adalah  karakteristik  pengelola  unit usaha pariwisata di kawasan pesisir Kota Kupang yang berhasil diwawancarai:

## Tabel 1. Karakteristik Pengelola Unit Usaha Pariwisata Kawasan Pesisir Kota Kupang
No Karakteristik Pengelola Unit Usaha Jumlah Responden Pantai Kawasan Pesisir Kota Kupang Pantai Lasiana Pantai Warna Pantai Pasir Panjang 1 Jenis Kelamin Laki-Laki 35 4 14 17 Perempuan 42 19 7 16 TOTAL 77 23 21 33 2 Usia < 30 tahun 4 2 1 1 31 – 40 tahun 28 9 5 14 > 40 tahun 32 12 15 18 TOTAL 77 23 21 33 3 Status Pernikahan Menikah 73 22 20 31 Belum Menikah 4 1 1 2 TOTAL 77 23 21 33 4 Tingkat Pendidikan SD 58 18 16 24 SMP 8 1 2 5 SMA 6 2 1 3 Diploma 4 1 2 1 S1 1 1 - - TOTAL 77 23 21 33
Sumber: Olahan penelitian, 2021
Berdasarkan  data  penelitian  mengenai  karakteristik  unit  usaha  pariwisata  yang berhasil  dihimpun,  menunjukkan  bahwa  sebanyak  42  pengelola  berjenis  kelamin perempuan  setara  dengan  presentase  sebesar  54%  dibanding  dengan  pengelola  unit usaha  yang  berjenis  kelamin  laki-laki.  Jika  ditelusuri  lebih  lanjut,  dominasi  pengelola unit usaha perempuan terdapat pada pengelola dari Pantai Lasiana. Sedangkan pada dua pantai  lainnya  (Pantai  Warna  dan  Pantai  Pasir  Panjang)  jumlah  pengelola  unit  usaha pariwisata didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin mempengaruhi produk pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan. Pada DTW Pantai Lasiana, produk yang ditawarkan hampir sejenis, berupa makanan tradisional pisang gepe, minuman berbahan dasar  lontar,  air  kelapa,  oleh-oleh  berupa  gula  merah  yang  berbahan  dasar  nira  lontar
Vol 3, No. 2, 2021
sehingga  perempuan  lebih  banyak  mengelolanya.  Berbeda  dengan  karakteristik  unit usaha pariwisata di Pantai Warna yang lebih bervariasi terdiri dari produk makanan dan minuman,  usaha  karaoke,  usaha  kafe,  dan  persewaan  tempat  untuk  menikmati  sunset. Sehingga pengelola laki-laki lebih dominan. Sama halnya dengan pengelola unit usaha di  Pantai  Pasir  Panjang  yang  merupakan  penjual  seafood  (makanan  laut  berupa  ikan, cumi,  dan  sejenisnya)  laki-laki  lebih  mendominasi  untuk  menyediakan  layanan pembersihan ikan, membakar ikan, dan menyajikannya kepada wisatawan.
Berdasarkan  usia,  pengelola  unit  usaha  pariwisata  di  ketiga  pantai  tersebut didominasi oleh mereka yang berusia diantara 30-40 tahun dengan jumlah 41 orang atau sekitar 53% dari pengelola unit usaha yang berhasil diwawancarai. Disusul oleh mereka pengelola  yang  berusia  diatas  40  tahun  dengan  jumlah  32  atau  setara  dengan  41%. Sebanyak  73  pengelola  unit  usaha  pariwisata  atau  setara  dengan  95%  memberikan keterangan telah memiliki keluarga dalam artian sudah menikah. Hal  ini menunjukkan bahwa  pengelola  unit  usaha  memiliki  tanggungan  baik  suami,  istri,  anak,  maupun tanggungan  lain  yang  ada  didalam  keluarga.  Selanjutnya,  karakteristik  berdasarkan pendidikan,  sebanyak  58  pengelola  unit  usaha  merupakan  mereka  yang  berpendidikan terakhir sekolah dasar yakni  sebesar 75%, sisanya sebesar 25% berpendidikan terakhir SMP, SMA, diploma, dan sarjana.

## Kondisi  Unit  Usaha  Pariwisata  Kawasan  Pesisir  Kota  Kupang  Sebelum Pandemi Covid-19
Aspek  ekonomi  dalam  unit  usaha  pariwisata  sangat  memengaruhi  berbagai  sektor mulai  dari  skala  kecil,  menengah  hingga  skala  besar  karena  usaha  pariwisata  saling memengaruhi  (Wirateja,  2014).  Kondisi  ini  mampu  memotivasi  perekonomian  di wilayah  setempat,  mendorong  terbukanya  lapangan  pekerjaan,  dan  membuka kesempatan untuk dapat berwirausaha dalam bidang kerajinan, makanan dan minuman, dan  usaha  jasa  pariwisata  lainnya  yang  dapat  berpengaruh  pada  kesejahteraan masyarakat.  Sama  halnya  dengan  kondisi  ekonomi  pariwisata  di  kawasan  pesisir  Kota Kupang sebelum pandemic.
Gambar 3. Suasana Unit Usaha Pantai Warna Oesapa yang tertata dan ramai pengunjung sumber: dokumentasi google tahun 2018
Vol 3, No. 2, 2021
Sebelum  Pandemi  COVID-19  dan  kebijakan  PSBB  Kota  Kupang  dilaksanakan, kegiatan pariwisata pesisir di Kota Kupang merupakan salah satu destinasi yang paling diminati  oleh  wisatawan  nusantara  yang  berkunjung  ke  Kota  Kupang.  Unit  usaha pariwisata  di  ketiga  pantai  kawasan  pesisir  Kota  Kupang  melayani  pembelian  produk pariwisata  selama  7  hari  dalam  seminggu.  Terkhusus  pada  Pantai  Warna  Oesapa  dan Pantai  Pasir  Panjang,  interaksi  antara  wisatawan  dan  pengelola  unit  usaha  pariwisata terjadi hingga dini hari pada jam 2 WITA waktu setempat.
Beberapa  pengelola  unit  usaha  pariwisata  yang  menyediakan  makanan  dan minuman dapat memperoleh keuntungan sampai dengan 100% dari modal yang mereka putar  untuk  membeli  barang-barang  jualan  seperti  kelapa,  pisang,  buah  lontar  (dalam Bahasa  lokal:  saboak),  berbagai  minuman  kemasan,  rokok,  kopi,  dan  mie  instan. Wisatawan  yang  melakukan  transaksi  sebelum  datangnya  pandemic  COVID-19  dan kebijakan  PSBB  diberlakukan  bisa  berjumlah  sampai  30  bahkan  50  kunjungan transaksi. Jam operasional pantai sudah buka sejak jam 07.00 WITA sampai jam 18.00 WITA di Pantai Lasiana bahkan lebih jika ada event  yang mendatangkan lebih banyak wisatawan yang datang. Begitu pula dengan kondisi di Pantai Warna Oesapa dan Pantai Pasir Panjang, wisatawan yang melakukan interaksi ekonomi pariwisata dapat melayani lebih  dari  30  transaksi  perhari  per  unit  usaha  mulai  dari  unit  usaha  beroperasi  sampai tutup  pada  dini  hari.  Produk  yang  dihasilkan  di  Pantai  Warna  Oesapa  hampir  sejenis dengan  produk  dari  Pantai  Lasiana  diantaranya  pisang  gepe,  minuman  kelapa,  olahan singkong,  pisang  goreng,  dan  minuman  lontar,  pembedanya  adalah  di  Pantai  Warna Oesapa  lebih  dominan  terdapat  beberapa  kafe  yang  menjual  layanan  karaoke  dan  spot foto untuk menikmati sunset. Pantai Pasir Panjang lebih dominan pada produk berbasis makanan  laut  seperti  ikan  bakar,  cumi,  udang,  dan  olahan  makanan  laut  lainnya,  yang dibakar dan bisa disajikan langsung di lokasi.
Sebelum pandemic COVID-19 datang, jumlah tenaga kerja di unit usaha pariwisata kawasan  pesisir  Kota  Kupang  di  tiga  pantai  ini  lebih  banyak.  Setiap  unit  usaha pariwisata  bisa  diisi  dengan  3-4  orang  tenaga  kerja.  Sehingga  bila  dikalikan  dengan sampel  penelitian  ini,  jumlah  tenaga  kerja  yang  berkecimpung  dalam  penyediaan produk  barang  dan  jasa  pariwisata  berjumlah  sekitar  77  unit  usaha  x  3  tenaga  kerja  = 231 tenaga kerja yang merupakan masyarakat lokal kawasan pesisir Kota Kupang. Latar belakang  tenaga  kerja  unit  usaha  pariwisata  di  Kawasan  Pesisir  ini  adalah  masyarakat lokal yang juga merupakan sanak saudara dari pemilik unit usaha pariwisata yang sudah lama membuka usaha pariwisata di pesisir Kota Kupang.

## Dampak Pandemi Pada Unit Usaha Pariwisata Kawasan Pesisir Kota Kupang
Penerapan  kebijakan  PSBB  baik  secara  nasional  maupun  lokal  tetap  membawa dampak  terutama  bagi  unit-unit  usaha  skala  kecil  dan  menengah  yang  terbiasa melakukan  kegiatan  ekonomi  setiap  harinya.  Kebijakan  ini  muncul  akibat  adanya pandemic COVID-19 yang berdampak besar pada hampir seluruh aspek kehidupan yang salah  satu  efek  negatifnya  adalah  menyerang  sektor  pariwisata.  Sektor  ini  terdampak paling  besar  karena  meningkatnya  jumlah  pembatalan  acara  besar,  pembatalan mobilisasi  wisatawan  dalam  perjalanan  wisata  baik  domestik  maupun  internasional (Sugihamertha,  2020).  Tentu  saja  terdapat  konsekuensi  atau  implikasi  yang  terjadi akibat  penerapak  kebijakan  tersebut,  terutama  jika  dikaitkan  dengan  perusahaan  skala kecil dan menengah seperti bisnis pariwisata.
Gambar 4. Unit Usaha Pantai Lasiana dan Gambar 5. Unit Usaha Pantai Pasir Panjang yang menggambarkan suasana selama pandemic COVID-19 berlangsung, jumlah kunjungan menurun sehingga produk yang dijual masih terpampang di kios.
(Sumber: dokumentasi pribadi penelitian 2021)
Pandemi  COVID-19  telah  menyebabkan  hilangnya  pendapatan  bagi  unit  usaha pariwisata.  Hal  ini  terjadi  karena  menurunnya  jumlah  mobilitas  wisatawan  yang berkunjung ke destinasi wisata di pesisir Kota Kupang. Sebanyak 100% pengelola unit usaha  menyatakan  persetujuan  bahwa  COVID-19  membawa  dampak  yang  buruk  bagi produk  yang  dijual.  Karena  banyak  dari  unit  usaha  yang  tidak  mampu  menghabiskan produk  yang  dijual.  Jumlah  kerugian  yang  dirasakan  berbeda-beda,  tergantung  pada modal usaha yang dikeluarkan.
Penjualan  yang  minim,  namun  pengeluaran  yang  tetap  membuat  pengelola  unit usaha  pariwisata  berusaha  untuk  dapat  hidup  minimal  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarga.  Sebanyak  hampir  100%  dari  seluruh  jumlah  sampel  juga  menyatakan  bahwa pekerjaan  sebagai  pengelola  unit  usaha  pariwisata  adalah  pekerjaan  utama  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  sehingga  unit  usaha  tersebut  adalah  mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat.
Dari sebanyak total 77 unit usaha yang berhasil diwawancarai hanya sebagian kecil yang  masih  mengoperasikan  unit  usahanya.  Pada  hari  kerja  Senin  –  Jum’at,  di  Pantai Lasiana hanya beroperasi 5 unit usaha dari total sampel 23 yang berhasil diwawancarai. Berbeda  dengan  kondisi  di  Pantai  Warna  Oesapa  berjumlah  3  unit  usaha  yang  masih beroperasi dari 21 sampel unit usaha dan di Pantai Pasir Panjang yang berjumlah 15 unit usaha dari total unit usaha yang berhasil diwawancarai sejumlah 33 unit usaha.
Adapun jumlah sampel tersebut diperoleh dengan menemui langsung pengelola unit usaha  di  rumah  pribadi  pengelola.  Sehingga  jumlah  sampel  yang  dapat  dimintai keterangan  menjadi  lebih  banyak.  Rata-rata  pengelola  unit  usaha  menyatakan  ingin menunggu  pandemic  COVID-19  mereda  kemudian  pengelola  akan  kembali  membuka unit usahanya.

## Tabel 2. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Unit Usaha Pariwisata di Kawasan
Pesisir Kota Kupang
Grafik  bar  pada  tabel  2  adalah  hasil  olahan  data  wawancara  mengenai  dampak pandemic  COVID-19  yang  paling  dirasakan  oleh  ke-77  sampel  unit  usaha  pariwisata yang  diwawancarai.  Berdasarkan  hasil  tersebut,  pada  pernyataan  mengenai  pandemic yang  membuat  pendapatan  usaha  menurun,  jumlah  total  unit  usaha  pariwisata menyatakan persetujuan yakni  73 unit sehingga 95% setuju bahwa pandemic membuat pendapatan  usahanya  menurun.  Proses  interaksi  wisatawan  sebelum  pandemic  yang selalu  menciptakan  transaksi  berbeda  dengan  kondisi  setelah  pandemic  COVID-19 terjadi.  Jumlah  penurunan  yang  terjadi  sekitar  70%  dari  jumlah  pendapatan  yang biasanya dihasilkan sebelum pandemic.
Selanjutnya  merujuk  pada  dampak  ekonomi  pariwisata  menurut  (Pitana,  2009 dalam  Hermawan 2016), menunjukkan indicator lain  seperti jumlah modal usaha yang meningkat setelah terjadinya pandemic. Sejumlah 57 unit usaha pariwisata menyatakan setuju  dengan  adanya  peningkatan  modal  usaha,  setara  dengan  74%.  Hal  ini  terjadi dikarenakan  terjadi  kelangkaan  barang  setelah  kebijakan  PSBB  diberlakukan  sehingga dalam rentang waktu tertentu saat pandemic, harga barang yang akan dijadikan produk tidak  terjangkau.  Indikator  selanjutnya  adalah  jumlah  penurunan  tenaga  kerja  yang terjadi selama pandemic COVID mendapatkan persetujuan di 68 unit usaha atau sekitar 88%. Penurunan tenaga  kerja merupakan dampak yang dinyatakan oleh pengelola unit usaha  sebagai  hal  yang  terjadi  dikarenakan  menurunnya  jumlah  kunjungan  wisatawan. Jika sebelumnya wisatawan dapat  berjumlah 30 orang per hari  per unit usaha. Saat  ini jumlah  pengunjung  paling  banyak  hanya  berjumlah  5  orang  satu  hari.  Sehingga pelayanan unit usaha pariwisata tidak perlu membutuhkan banyak tenaga kerja. Artinya, dampak  pandemic  tidak  hanya  menyerang  unit  usaha  pariwisata  secara  langsung  pada pendapatan,  namun  juga  secara  tidak  langsung  melalui  penurunan  jumlah  tenaga  kerja yang berarti menutup kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Selanjutnya adalah adanya distribusi keuntungan unit usaha yang tidak merata bagi unit usaha dijawab oleh 65 unit usaha pariwisata atau 84% dari seluruh sampel. Hal ini
Vol 3, No. 2, 2021
terkait  dengan  kebiasaan  era  normal  baru  bagi  wisatawan  yang  cenderung  membawa makanan pulang daripada makan ditempat. Penerapan kebijakan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) membuat wisatawan lebih senang membeli produk makanan  dan  membawanya  pulang  sehingga  seringkali  unit  usaha  yang  mendapatkan transaksi hanya mereka yang berada di posisi strategis seperti didekat pintu keluar daya tarik  wisata,  atau  berada  paling  depan  didekat  jalan  raya  tempat  dimana  daya  tarik wisata  berada.  Selain  dampak-dampak  tersebut,  pengelola  unit  usaha  menambahkan adanya kesulitan dalam pembayaran tempat sewa usaha yang setiap bulan tetap ditagih oleh  pemerintah  setempat.  Namun,  pengelola  unit  usaha  pariwisata  berupaya  untuk bernegosiasi  untuk  mendapatkan  perpanjangan  waktu  pelunasan  biaya  sewa  sampai mendapatkan transaksi dengan wisatawan yang datang.

## Upaya  Membangkitkan  Kembali  Unit  Usaha  Pariwisata  Pada  Era  Normal  Baru Pariwisata NTT
Setelah dibahas mengenai dampak pandemic COVID-19 pada unit usaha pariwisata di kawasan pesisir Kota Kupang, selanjutnya adalah pembahasan mengenai upaya untuk membangkitkan  kembali  kondisi  unit  usaha  pariwisata  dengan  menerapkan  protocol kesehatan  ketat  pada  era  normal  baru.  Pemerintah  mulai  melonggarkan  kebijakan dengan penerapan era normal baru bagi wisatawan untuk melakukan mobilitas perjalana ke  destinasi  pariwisata  dengan  tetap  memperhatikan  protocol  kesehatan.  Hal  ini merupakan  sebuah  langkah  awal  dan  peluang  bagi  unit  usaha  pariwisata  untuk  dapat kembali  memperoleh  keuntungan  dengan  melakukan  transaksi  di  daya  tarik  wisata pesisir.  Upaya  yang  dilakukan  pada  penerapan  era  normal  baru  adalah  pengadaan fasilitas  kesehatan  berupa  tempat  mencuci  tangan,  pengadaan  tandon  air,  pengecekan suhu  tubuh  bagi  setiap  petugas  dan  wisatawan  serta  himbauan  untuk  selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan saat berwisata.
Selama  penerapan  era  normal  baru  ini,  jumlah  wisatawan  yang  datang  dipantau agar tetap sesuai dengan protocol kesehatan sehingga tidak terlalu berkerumun di suatu destinasi wisata. Setidaknya terdapat tiga fase yang sedang dilakukan dalam penerapan era  normal  baru  ini.  Fase  pertama  adalah  fase  yang  harus  dilewati  oleh  wisatawan, petugas  destinasi,  maupun  unit  usaha  pariwisata  di  destinasi  yakni  fase  pembelajaran penerapan  protocol  kesehatan  yang  pada  masa  ini  mulai  berdatangan  wisatawan nusantara  yang  sudah  merasa  bosan  dengan  kebijakan  PSBB  dan  mulai  mendatangi daya tarik wisata dalam hal ini pariwisata pesisir Kota Kupang.
Selanjutnya  adalah  pada  fase  kedua  yakni  mulai  dibukanya  kembali  jalur transportasi baik melalui darat, laut, maupun udara baik antara wilayah di NTT maupun dari  pulau  lain  menuju  NTT  sehingga  membuka  peluang  kunjungan  wisatawan  ke kawasan  pesisir  Kota  Kupang  (Tokan,  2020).  Kemudian  berlanjut  ke  penerapan  era normal  baru  dimana  kunjungan  wisatawan  diharapkan  dapat  kembali  seperti  sebelum pandemic COVID-19. Namun, kondisi ini tetap dengan catatan protocol kesehatan yang harus  diterapkan  secara  disiplin  serta  menjadi  kebiasaan  baru  pada  sektor  pariwisata. Pengelola  unit  usaha  harus  dapat  memproyeksi  bahwa  industri  pariwisata  saat  ini sedang mengalami  perubahan besar dalam level  lokal  maupun global akibat pandemic. Saat  ini, faktor kesehatan dan keamanan wisatawan dalam kegiatan pariwisata menjadi aspek  yang  utama  dalam  penentuan  belanja  wisatawan  di  destinasi  pariwisata. Wisatawan mulai memperhatikan mengenai kebersihan area makan dan minum, tempat
Vol 3, No. 2, 2021
berusaha, lokasi pembelian souvenir, serta kegiatan wisata yang selalu berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
Gambar 6. Sertifikasi CHSE bagi Destinasi Pariwisata
(sumber: Web. Kemenparekraf, 2021)
Dalam  menerapkan  upaya  membangkitkan  kembali  aktivitas  unit  usaha  pariwisata tidak  dapat  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  saja.  Tentu  selain  pemerintah  setempat, seluruh elemen pengelola unit usaha pariwisata juga turut andil dalam pengelolaan daya tarik  wisata  sehingga  terbangun  sistem  yang  membuat  wisatawan  merasa  aman  dan nyaman  untuk  berkunjung  dan  kembali  berwisata,  makan,  dan  minum  di  lokasi  daya tarik  wisata.  Unit  usaha  pariwisata  di  masa  pandemic  COVID-19  harus  beradaptasi dalam  mengamati  perubahan  perilaku  wisatawan  dan  mempelajari  peluang  dari perubahan tersebut agar semakin berkembang. Salah satunya dengan fokus menyiapkan standar  penerapan Cleanliness,  Health,  Safety,  &  Environmental  Sustainable (kebersihan,  kesehatan,  keamanan,  dan  keberlanjutan  lingkungan)  dalam  operasional bisnis.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  mengembalikan  kepercayaan  wisatawan  agar mau  membelanjakan  uangnya  pada  sektor  pariwisata  terutama  di  unit-unit  usaha kawasan pesisir.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kerugian yang diperoleh sektor pariwisata karena pandemic COVID-19 merupakan sebuah  kepastian  dan  telah  dirasakan  oleh  berbagai  pihak  pendukung  kegiatan pariwisata. Khususnya dalam penelitian ini dampak yang dirasakan oleh pengelola unit usaha  pariwisata  kawasan  pesisir  Kota  Kupang  yang  berhasil  dimintai  keterangan berjumlah 77 unit usaha pariwisata yang tersebar di 3 daya tarik wisata pantai favorit di Kota Kupang yakni Pantai Lasiana, Pantai Warna Oesapa, dan Pantai Pasir Panjang.
Dampak  pandemic  COVID-19  pada  pengelola  unit  usaha  pariwisata  di  kawasan pesisir  Kota  Kupang  terbagi  menjadi  empat  yakni  (1)  Dampak  terhadap  pendapatan yang mengalami  penurunan sejumlah 70%, (2) Dampak terhadap meningkatnya modal usaha  yang  harus  dikeluarkan  akibat  adanya  kelangkaan  bahan  mentah  ketika  PSBB berlangsung,  (3)  Dampak  pada  tenaga  kerja  yang  harus  dikurangi  akibat  menurunnya jumlah  wisatawan  yang  belanja  di  unit  usaha  pariwisata,  dan  (4)  Dampak  pada  tidak
Vol 3, No. 2, 2021
meratanya  distribusi  keuntungan  antara  unit  usaha  pariwisata  yang  masih  bertahan untuk  membuka  lapak  dagangnya  dikarenakan  kebiasaan  wisatawan  yang  cenderung membawa makanan dan minuman pulang ke rumah.
Dampak negatif yang muncul ini tidak dapat  dihindari, namun dapat  diminimalisir efek negatifnya yang lebih jauh dengan meningkatkan penerapan protocol  kesehatan di era  normal  baru.  Pengelola  unit  usaha  pariwisata  bekerja  sama  dengan  pemerintah setempat untuk menyediakan rasa aman dan nyaman di destinasi pariwisata. Salah satu usahanya  dengan  penerapan  CHSE  ( Cleanliness,  Health,  Safety,  &  Environmental Sustainable )  di  lokasi-lokasi  yang  menjadi  pusat  wisata  bagi  wisatawan  yang  dalam penelitian  ini  adalah  Kawasan  Pesisir  Kota  Kupang  di  Pantai  Lasiana,  Pantai  Warna Oesapa, dan Pantai Pasir Panjang.
Penelitian  ini  merupakan  permulaan  dari  penelitian  lanjutan  mengenai  dampak pandemic  COVID-19  bagi  unit  usaha  pariwisata  yang  sangat  terkait  dengan  ekonomi pariwisata.  Ruang  lingkup  penelitian  yang  terbatas  pada  kawasan  pesisir  pantai merupakan  peluang  bagi  penelitian  selanjutnya  yang  ingin  mengungkap  dampak pandemic  COVID-19  pada  unit  usaha  bisnis  pariwisata  lain  seperti  unit  usaha  kriya yang juga mengalami dampak akibat menurunnya jumlah mobilitas wisatawan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdila,  R.  (2020) Menkop Targetkan  Usaha  Kecil  Naik  Kelas  dan  Jumlah Wirausaha Tumbuh,  Tribun  Bisnis .  [Online]  (diupdate  16  Januari  2020)  Tersedia  di: https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/01/16/menkop-targetkan-usahakecil- naik-kelas-dan-jumlahwirausaha-tumbuh. [diakses pada tanggal 11 Januari 2021]
.Baun,  P.  I.  (2008).  Kajian  pengembangan  pemanfaatan  ruang  terbangun  di  kawasan pesisir  Kota  Kupang  (Doctoral  dissertation,  Program  Pascasarjana  Universitas Diponegoro).
EGSAUGM. (2021). Sebuah Pengantar oleh Divisi PIG (Pengkajian Isu Global) EGSA dalam  Diskusi  Eksternal  “Optimism  or  Pessimism:  Where  Will  Indonesian Tourism  Go  in  2021?” [Online]  (diupdate  5  Januari  2021)  Tersedia  di: https://egsa.geo.ugm.ac.id/2021/02/11/pariwisata-indonesia-di-tengah-pandemi/.
[diakses pada tanggal 11 Januari 2021]
Fabriza, R. (2020). Dampak Virus COVID-19  Bagi  Mahasiswa. Unisbank. Ac. Id, hal, 1-6. [Online] (diupdate 16 Juni 2020) Tersedia di:
https://www.unisbank.ac.id/v2/news/dampak-besar-corona-terhadap-industri- pariwisata/. [diakses pada tanggal 11 Januari 2021]
Fanggidae,  R.  E.,  Pello,  T.  A.,  &  Nyoko,  A.  E.  (2019,  November).  The  Effect  of Visiting  Decisions  on  Destination  Images  Post  Disaster.  In  International Conference  on  Tourism,  Economics,  Accounting,  Management,  and  Social Science (TEAMS 19) (pp. 216-220). Atlantis Press.
Hermawan,  H.  (2016).  Dampak  pengembangan  Desa  Wisata  Nglanggeran  terhadap ekonomi masyarakat lokal. Jurnal Pariwisata, 3(2), 105-117.
Vol 3, No. 2, 2021
Hidayat, A. A. N. (2021). Dampak Pandemi, Kadin: Kerugian Sektor Pariwisata Rp 10 T  Selama  2020 .  [Online]  (diupdate  11  Januari  2021)  Tersedia  di: https://bisnis.tempo.co/read/1422053/dampak-pandemi-kadin-kerugian-sektor- pariwisata-rp-10-t-selama-2020/full&view=ok.    [diakses  pada  tanggal  11  Januari 2021]
PH,  B.  (2005).  Food  Product  Management  di  Hotel  dan  Restoran  Rosita,  R.  (2020). Pengaruh  pandemi  Covid-19  terhadap  UMKM  di  Indonesia. Jurnal  Lentera Bisnis , 9 (2), 109-120.
Raditya,  I.  N.  (2020). Apa  Itu  3M  untuk  Mencegah  &  Menekan  Penularan  Virus COVID-19? . [Online] (diupdate  2 Oktober 2020) Tersedia di: https://tirto.id/apa- itu-3m-untuk-mencegah-menekan-penularan-virus-covid-19-f5tV.  [diakses  pada tanggal 11 Januari 2021]
Ramalan,  S.  (2021). Dampak  Pandemi,  Wisatawan  Labuan  Bajo  Anjlok  82  Persen . [Online] (diupdate 5 Januari 2021) Tersedia di: https://www.idxchannel.com/economics/dampak-pandemi-wisatawan-labuan- bajo-anjlok-82-persen. [diakses pada tanggal 5 Desember 2020] REVIEW RENCANA TERPADU DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTURJANGKA  MEMENENGAH  KOTA  KUPANG  TAHUN 2017-2021. [Online] (diupdate 5 Januari 2020) Tersedia di:
https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJ M_1501383405Bab_2_PROFIL.pdf. [diakses pada tanggal 5 Desember 2020]
Setyawan,  F.  E.  B.,  &  Lestari,  R.  (2020).  Challenges  of  stay-at-home  policy implementation during the Coronavirus (Covid-19) pandemic in Indonesia. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 8, 15-20.
Shalihah,  N.  F.  (2020). Total  1,9  Juta  Pekerja  Di-PHK  dan  Dirumahkan  akibat Pandemi Virus Corona, Tren. [Online] (diupdate 25 September 2021) Tersedia di: https://www.kompas.com/tren/read/2  020/04/19/081000465/total-19-jutapekerja- di-phk-dan-dirumahkanakibat-pandemi-viruscorona?pag. [diakses pada tanggal 11 Januari 2021]
Sugihamretha, I.  D.  G.  (2020).  Respon  Kebijakan:  Mitigasi  Dampak  Wabah  Covid-19 Pada  Sektor  Pariwisata.  Jurnal  Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian Journal of Development Planning, 4(2), 191-206.
Sugiyono, S. (2015). Metode penelitian kombinasi. Bandung: Alfabeta.
Susilowati. (2017). Kegiatan Humas Indonesia Bergerak Di Kantor Pos Depok II Dalam Meningkatkan  Citra  Instansi  Pada  Publik  Eksternal. Jurnal  Komunikasi,  VIII (September), 47-54
Tokan,  B.  (2020). Menggairahkan  kembali  pariwisata  NTT  di  tengah  pandemic . [Online] (diupdate 15 Juli 2020) Tersedia di:
https://www.antaranews.com/berita/1612346/menggairahkan-kembali-pariwisata- ntt-di-tengah-pandemi. [diakses pada tanggal 11 Januari 2021]
Widjaja,  A.  (2021). Dampak  yang  Diterima  Pariwisata  Indonesia  Selama  Pandemi Virus  COVID-19 .  [Online]  (diupdate  5  Januari  2021)  Tersedia  di: https://tangerangnews.com/nasional/read/34316/Dampak-yang-Diterima-
Pariwisata-Indonesia-Selama-Pandemi-Virus-COVID-19.  [diakses  pada  tanggal 11 Januari 2021]
Wilibardus,  D.  (2020). Dampak  Pandemi  Covid-19  untuk  Pelaku  Pariwisata  di  Sikka . [Online] (diupdate 7 September 2020) Tersedia di: https://www.liputan6.com/regional/read/4349298/dampak-pandemi-covid-19- untuk-pelaku-pariwisata-di-sikka. [diakses pada tanggal 11 Januari 2021]
Wirateja, Anak Agung Bagus. (2014). “Penanganan Dampak Perkembangan Pariwisata Dalam  Aspek  Lingkungan  Fisik,  80  Sosial,  Ekonomi  dan  Budaya  Bali”  (Suatu Tinjauan Pustaka). FORUM MANAJEMEN, 12 (2), Tahun 2014
Zamili,  M.  (2015).  Menghindar  dari  Bias:  Praktik  Triangulasi  dan  Kesahihan  Riset Kualitatif. Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan , 9 (2), 283-304.