Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa
Oleh: Neti Sunarti
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Jln. R.E. Martadinata No.150 Ciamis

## Abstrak
Pengawasan  merupakan  suatu  cara  pengaturan  pekerjaan  diantara  para  anggota organisasi  sehingga  tujuan  organisasi  dapat  dicapai  secara  efisien  dengan  tujuan  Mencegah  dan memperbaiki  kesalahan,  penyimpangan,  ketidaksesuaian  dalam  pelaksanaan  tugas  yang dilakukan. dan Agar pelaksanaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.  sedangkan  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa)  merupakan  salah  satu  bentuk pemerintahan  perwakilan  yang  terdapat  di  desa.  Badan  perwakilan  dari  penduduk  desa  yang bersangkutan  berdasarkan  keterwakilan  wilayah  yang  ditetapkan  dengan  cara  musyawarah  dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang memiliki fungsi dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan di samping itu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka  pemantapan  pelaksanaan  kinerja  pemerintah  desa.  pembangunan  merupakan  program yang  direncanakan  yang  terbagi  ada  dua  tahap  yaitu:Tahap  pertama,  pada  hakikatnya pembangunan  bertujuan  untuk  menghapuskan  kemiskinan  tahap  kedua  adalah  menciptakan kesempatan-kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  dapat  hidup  bahagia  terpenuhi  kebutuhan tersebut. Infrastruktur adalah Pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi  pada  setiap  negara  dan  sifat  dinamis.  Pembangunan  akan  dapat  berjalan  lancar, apabila disertai dengan administrasi yang baik.
Kata Kunci: Pengawasan, Pembangunan Infrastruktur

## I. Pendahuluan
Sebagai  bentuk  Otonomi  daerah  yang merupakan salah suatu konsep yang menekankan pada  aspek  kemandirian  daerah  untuk  mengatur dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  yang disebut dengan desentralisasi maka akan mengalami  perubahan  manajemen  pembangunan dimana  bahwa  daerah  diperlukan  kemandirian hal  ini  adalah  sebagai  upaya  pemerintah  daerah untuk mengembangkan program untuk menanggulangi  berbagai  hal  seperti  kemiskinan, pengangguran,  serta  adanya    kesenjangan  antar wilayah dan juga untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mewujudkan pelaksanaan  desentralisasi  pembangunan  dan otonomi daerah.
Infrastruktur  adalah  yang  baik    adalah merupakan  salah  satu  bentuk  sangat  dibutuhkan masyarakat  dalam  mendukung  kegiatan  di berbagai  bidang  sehingga  sarana  dan  prasarana fisik  ini,  memiliki  keterkaitan  yang  kuat  dengan laju  pertumbuhan  ekonomi  suatu  wilayah.  Hal tersebut  ditandai  dengan  wilayah  yang  memiliki kelengkapan  sistem  infrastruktur  yang  berfungsi
lebih  baik  akan  berdampak  pada  tingkat kesejahteraan  sosial  dan  pertumbuhan  ekonomi masyarakatnya.    Dengan  wilayah  yang  memiliki kelengkapan  sistem  infrastruktur  yang  berfungsi lebih  baik  akan  berdampak  pada  tingkat kesejahteraan  sosial  dan  pertumbuhan  ekonomi masyarakatnya.
Desa  merupakan  salah  satu  lembaga pemerintah  yang  memiliki  kesatuan  masyarakat yang  sangat  penting.  Sebagai  lembaga  desa dimana  yang  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  sebagai  bagian  dari  kemasyarakatan bangsa  Indonesia  yang  sangat  kokoh  sehingga dapat  menjadi  landasan  yang kuat  bagi pengembangan  sistem  politik,  ekonomi,  sosial- budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis.
Dalam  Penyelenggaraan  pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan  pemerintahan,  sehingga  desa mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakatnya  sendiri. Hal  tersebut    sesuai  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga tujuan Selain itu  juga  tujuan  pembangunan  pedesaan  adalah
untuk  mewujudkan  masyarakat  adil,  makmur, dan  sejahtera  baik  materil  maupun  spiritual. diperjelas  dalam  Undang-Undang  No.  6  Tahun 2014 tentang  Desa Pasal 78 ayat 1
Pembangunan infrastruktur sangat penting  terutama  bagi  desa-desa  yang  masih sangat  memerlukan sarana  dan  prasarana infrastrukturnya. saat ini pembangunan infrastruktur  yang  dilakukan  pedesaan  umumnya masih  terkendala  dikarenakan  terbatasnya  akses masyarakat  perdesaan  terhadap  pengambilan kebijakan  pembangunan  yang  akan  dilakukan didesanya, sehingga dengan keterbatasan koordinasi  atau  hubungan  antara  pemerintah dengan  masyarakat  yang  ada  di  desa  terkait masalah  pembangunan  yang  akan  dilakukan. Pemerintah  terlihat  hanya  menjadikan  desa sebagai  objek  pembangunan.  Sehingga  yang terjadi  desa  dipaksa  untuk  menerima  program pembangunan  dari  pemerintah  tanpa  melihat pembangunan apa yang sesungguhnya dibutuhkan desa tersebut. Keberadaan BPD (Badan
Permusyawaratan  Desa  dalam  pemerintah  desa adalah  bukti  pelibatan  masyarakat  dalam  bidang penyelenggaraan  pemerintahan  yang  mempunyai fungsi  mengayomi  masyarakat,  membuat  suatu rancangan  peraturan  desa  dan  mengawasi penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Adapun tugas  BPD  diantaranya  adalah  menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dan disamping  itu  BPD    mengawasi  pelaksanaan kinerja  pemerintahan  desa.  Keanggotaan  BPD terdiri  dari  wakil  penduduk  desa  bersangkutan. Yang  dimaksud  dengan  wakil  masyarakat  dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat.
Sesuai  dengan  keberadaan  BPD  maka pengawasan  dianggap  penting  karena  dalam  arti pengawasan  manajerial,  adalah  kegiatan  untuk menjamin  bahwa  pelaksanaan  sesuai  dengan rencana.  Pengawasan  tersebut  merupakan  salah satu  fungsi  dalam  proses  manajemen  yang mencakup penafsiran dan pengembangan  standar pelaksanaan,  pengukuran  pelaksanaan  yang sebenarnya,  penilaian  pelaksanaan  dan  tindakan perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana. Pengawasan yang dilakukan di pemerintah  desa  tersebut  adalah  mencegah  dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian  dalam  pelaksanaan  tugas  yang dilakukan  dan  pelaksanaan  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan sebelumnya
BPD Menjadi alat kontrol bagi
pemerintah desa dalam menjalankan
tugas-tugas  pemerintah  di  desa  dimana  BPD tersebut  adalah  sebagai  perwakilan  rakyat. Adapun  kehadiran  BPD  dalam  Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya  diharapkan  lebih  optimal  dan mampu  mewujudkan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  dan  sekaligus  mengawasi roda  pemerintahan  desa  yang  dipimpin  oleh kepala  desa.  Salah  satu  tugas  melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan  segala  kebijakan  pemerintahan  desa.  Selain itu mengawasi BPD juga sebagai sebuah lembaga yang  mempersiapkan  yang  berkaitan  dengan pembangunan  di  desa  dilaksanakan    oleh  Kepala Desa sebagai, melalui sebuah mekanisme kontrol dari  BPD,  hingga  pada  penerimaan  laporan pertanggungjawaban pelaksana kepada BPD
Salah  satu  bentuk  dalam  mewujudkan pembangunan adalah dengan adanya infrastruktur desa  sebagai  pembangunan  merupakan  segala usaha  baik  dari  pemerintahan  maupun  swasta yang  meliputi  segala  segi  kehidupan  dan penghidupan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
Dalam  uraian  tersebut  di  atas  maka  ada beberapa gagasan-gagasan yang dapat memperjelas beberapa penjelasan tersebut.

## II. TINJAUAN TEORITIS
2.1 Tinjauan Tentang Pengawasan
2.1.1. Pengertian Pengawasan
Pengawasan sebagai proses untuk mencapai  tujuan  yang  diharapkan  secara  efektif dan  efisien  dan  merupakan  bagian  dari  fungsi- fungsi Manajemen Menurut Stoner  (2005 : 154) mengemukakan bahwa: “Pengawasan  dan pengendalian  merupakan  suatu  cara  pengaturan pekerjaan  di  antara  para  anggota  organisasi sehingga  tujuan  organisasi  dapat  dicapai  secara efisien”.
Selain  itu pengawasan  sebagai rangkaian kegiatan dan cara pengaturan kerja yag dilakukan oleh  setiap  organisasi  sesuai  dengan  pengaturan pekerjaan  serta  perintah  dari  pimpinan  dimana hal  tersebut  untuk  perbaikan-perbaikan  dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar yang telah  ditentukan  yang  sesuai  dengan  organisasi. Hal tersebut sejalan menurut pendapat Kemudian  menurut    Komarudin,  (2005  :  165), menyatakan bahwa:
Pengawasan  adalah  upaya  agar  sesuatu dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan yang  telah  ditetapkan  dan  instruksi  dan yang  telah  dikeluarkan.  Dilihat  dari  sisi yang  lebih  longgar  pengawasan  dalam arti  pengawasan  manajerial,  adalah kegiatan untuk menjamin bahwa
pelaksanaan  sesuai  dengan  rencana. Pengawasan  tersebut  merupakan  salah satu  fungsi  dalam  proses  manajemen yang mencakup penafsiran dan
pengembangan standar pelaksanaan,
pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya,  penilaian  pelaksanaan  dan tindakan perbaikan
bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana. Pengawasan juga merupakan pemantauan kinerja  sebagai  tolak  ukur  dimana  untuk penilaian  sebagai  hasil  dari  tujuan  yang  dicapai. Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Kemudian menurut  Mathis  dan  Jackson  (2006:  303), menyatakan bahwa:
Pengawasan  merupakan  sebagai  proses pemantauan kinerja pegawai berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan  kualitas  atas  penilaian  kinerja  dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang 2.1.3  Pengawasan yang efektif
Dalam  melaksanakan  tugasnya  seorang pemimpin  tentunya  harus  memperhatikan  fungsi kepemimpinan,  yang    didalam  adanya  kerjasama antara  pemberi  perintah  (pemimpin)  dan  yang diberi  perintah  (bawahan)  sebagai  wujud  untuk mencapai  tujuan  bersama  yang  telah  ditetapkan sebelumnya karena walau bagaimanapun pemimpin  adalah  sebagai  penentu  arah    dalam berbagai  bidang  yang  terdapat  dalam  organisasi tersebut  hal  tersebut  sesuai  fungsi  menurut Harahap  (2007:  246)  mengemukakan  bahwa beberapa  sifat  pengawasan  yang  efektif  sebagai berikut :
1) Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaannya,  oleh  karena  itu  harus dikomunikasikan Masing-masing kegiatan
membutuhkan  sistem  pengawasan tertentu yang  berlainan  dengan sistem  pengawasan  bagi  kegiatan lain.  Sistem  pengawasan  untuk bidang  penjualan  dan  sistem  untuk bidang keuangan akan berbeda. Oleh karena  itu  sistem  pengawasan  harus dapat  merefleksi  sifat-sifat  dan kebutuhan  dari  kegiatan  yang  harus diawasi. Pengawasan dibidang penjualan  umumnya  tertuju  pada kuantitas penjualan, sementara pengawasan dibidang keuangan tertuju pada penerimaan dan penggunaan dana. 2) Pengawasan  harus  mengikuti  pola yang dianut organisasi. Titik berat pengawasan
sesungguhnya berkisar pada
manusia,  sebab  manusia  itulah  yang melakukan  kegiatan  dalam  badan usaha atau organisasi yang bersangkutan.  Karyawan  merupakan aspek intern perusahaan yang kegiatan-kegiatannya tergambar dalam  pola  organisasi,  maka  suatu sistem  pengawasan  harus  dapat memenuhi  prinsip  berdasarkan  pola organisasi.  Ini  berarti  bahwa  dengan suatu sistem pengawasan, penyimpangan  yang  terjadi  dapat ditunjukkan  pada  organisasi  yang bersangkutan. 3) Pengawasan
harus dapat mengidentifikasi masalah organisasi.
Tujuan  utama  dari  pengawasan  ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan  menjadi  kenyataan. Oleh karena itu, agar sistem pengawasan benar-benar efektif, artinya  dapat  merealisasi  tujuannya, maka  suatu  sistem  pengawasan setidaknya harus dapat dengan segera mengidentifikasi kesalahan yang terjadi  dalam  organisasi.  Dengan adanya  identifikasi  masalah  atau penyimpangan, maka organisasi dapat  segera  mencari  solusi  agar keseluruhan  kegiatan  operasional benar-benar  dapat  atau  mendekati apa yang direncanakan sebelumnya.
4) Pengawasan harus fleksibel. Suatu  sistem  pengawasan  adalah efektif,  bilamana  sistem  pengawasan itu  memenuhi  prinsip  fleksibilitas. Ini  berarti  bahwa  pengawasan  itu tetap  dapat  dipergunakan,  meskipun terjadi perubahan-perubahan
terhadap rencana diluar dugaan. 5) Pengawasan harus ekonomis. Sifat  ekonomis  dari  suatu  sistem pengawasan
sungguh-sungguh
diperlukan.  Tidak  ada  gunanya membuat  sistem  pengawasan  yang mahal,  bila  tujuan  pengawasan  itu dapat  direfleksikan  dengan  suatu sistem pengawasan yang lebih murah.  Sistem  pengawasan  yang dianut  perusahaan-perusahaan  besar tidak perlu ditiru bila pengawasan itu tidak ekonomis bagi suatu perusahaan  lain.  Hal  yang  perlu dipedomani adalah bagaimana membuat  suatu  sistem  pengawasan
dengan  benar-benar  merealisasikan motif ekonomi.
Selanjutnya Nawawi (2005:50)
menyebutkan  bahwa  pengawasan  akan  efektif apabila: 1. Aparat  dalam  melakukan  tugas memantau,
memeriksa, dan mengevaluasi tidak terpengaruh orang yang dinilai, sehingga hasilnya benar-benar objektif.
2. Aparat  dalam  menyampaikan  hasil pengawasannya kepada setiap pejabat harus cepat, sehingga menentukan cepatnya untuk ditindaklanjuti. 3. Aparat  diberi  wewenang  yang  cukup untuk  melaksanakan  tugas,  dan sebaliknya  pihak  yang  dievaluasi harus  mampu  menerima  wewenang tersebut sebagai suatu kewajaran.

## 2.1.4. Tujuan Pengawasan
Pelaksanaan pengawasan merupakan rangkaian  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan  dengan  adanya  pengawasan merupakan perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana  dengan  baik.    Dengan  adanya pengawasan  bukan  mencari  kesalahannya  tetapi sebagai  pengontrol  dalam  pelaksanaan  kegiatan Menurut Husnaini (2009: 400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut :
1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan,  penyimpangan,  pemborosan, dan hambatan.
3. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.
4. Melakukan  tindakan  koreksi  terhadap kesalahan yang dilakukan dalam pencapaian kerja yang baik.
Selanjutnya  menurut  Maringan  (2004: 61)  menyatakan  tujuan  pengawasan  adalah sebagai berikut:
a. Mencegah  dan  memperbaiki  kesalahan, penyimpangan,  ketidaksesuaian  dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
b. Agar  pelaksanaan  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan sebelumnya.
2.1.5. Jenis- Jenis Pengawasan
Adapun  menurut  Manullang  (2009:176), jenis-jenis pengawasan yaitu:
1. Berdasarkan  waktu  pengawasan.
Berdasarkan bila pengawasan
dilakukan, maka macam-macam pengawasan  itu  dibedakan  atas:  (a) pengawasan  preventif,dimaksudkan pengawasan dilakukan sebelum terjadinya  penyimpangan,  kesalahan atau deviation ,(b) pengawasan repressif,dimaksudkan  pengawasan setelah  rencana  sudah  dijalankan, dengan  kata  lain  diukur  hasil-hasil yang dicapai.
2. Berdasarkan objek pengawasan.
Berdasarkan  objeknya,  pengawasan dapat  dibedakan  dibidang-bidang sebagai  berikut:  (1)  produksi,  maka pengawasan ditujukan terhadap kuantitas dan kualitas hasil produksi maupun terhadap likuiditas
organisasi,  (2)  keuangan,  (3)  waktu, bermaksud untuk menentukan apakah  dalam  menghasilkan  sesuatu hasil  produksi  sesuai  dengan  waktu yang  direncanakan  atau  tidak,  (4) manusia dengan kegiatan-
kegiatannya bertujuan untuk
mengetahui apakah kegiatannya sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja atau manuals.
3. Berdasarkan  Subjek  pengawasan. Bilamana  pengawasan  dibedakan atas  dasar  penggolongan  siapa  yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan  dibedakan  atas:  (1) pengawasan intern dan (2)
pengawasan  ekstern.  Pengawasan intern  dimaksud  pengawasan  yang dilakukan  oleh  atasan  dari  petugas bersangkutan.  Pengawasan  ekstern, orang-orang yang melakukan pengawasan  itu  adalah  orang-orang di luar organisasi bersangkutan.
Kemudian  menurut  Hasibuan  (2006  :
247), pengawasan terdiri dari :
1. Preventive controll , adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya
penyimpangan- penyimpangan dalam pelaksanaannya. Preventive  controll ini  dilakukan dengan cara :
a. Menentukan  proses  pelaksanaan pekerjaan.
b. Membuat  peraturan  dan  pedoman pelaksanaan pekerjaan.
c. Menjelaskan dan atau mendemonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.
d. Mengorganisasi  segala  macam kegiatan.
e. Menentukan jabatan, job description, authority , dan
responsibility bagi  setiap individu karyawan.
f. Menetapkan  sistem  koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
g. Menetapkan  sanksi-sanksi  bagi karyawan yang membuat kesalahan. 2. Preventive controll adalah pengendalian terbaik karena dilakukan sebelum terjadi kesalahan. Repressive Controll , adalah pengendalian  yang  dilakukan  setelah terjadi kesalahan dalam
pelaksanaannya,  dengan  maksud  agar tidak  terjadi  pengulangan  kesalahan, sehingga hasilnya  sesuai dengan yang diinginkan. Repressive  controll ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Membandingkan  hasil  dengan rencana.
b. Menganalisis  sebab-sebab  yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
c. Memberikan  penilaian  terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya. d. Menilai kembali prosedur- prosedur pelaksanaan yang ada.
e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana. f. Jika perlu meningkatkan keterampilan  atau  kemampuan pelaksanamelalui training dan education.
3. Pengawasan  saat  proses  dilaksanakan yaitu  jika  terjadi  kesalahan  langsung diperbaiki. 4. Pengawasan berkala, adalah pengendalian  yang  dilakukan  secara berkala  misalnya  per  bulan,  per semeter, dan lain-lain. 5. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan  yang  dilakukan  secara mendadak  untuk  mengetahui  apakah pelaksanaan  atau  peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan
baik.
Pengawasan  mendadak  ini  sekali- sekali perlu dilakukan, supaya
kedisiplinan  karyawan  tetap  terjaga dengan baik.
6. Pengawasan  melekat  (waskat)  adalah pengawasan  yang  dilakukan  secara integratif  mulai  dari  sebelum,  pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

## 2.1.6. Langkah-langkah Pengawasan
Menurut  Imam  dan  Siswandi,  (2007:89- 91),  proses  pengawasan  biasanya  terdiri  paling sedikit 5 tahap (langkah), sebagai berikut :
1. Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan) Tiga bentuk standar yang umum adalah : a)
Standar-standar fisik, meliputi kuantitas  barang  atau  jasa,  jumlah langganan, atau kualitas produk.
b) Standar-standar moneter, yang ditujukan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan,  laba  kotor,  pendapatan penjualan, dan sejenisnya.
c) Standar-standar  waktu,  meliputi kecepatan  produksi  atau  batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan. 2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan
Kegiatan
Penetapan  standar  adalah  sia-sia  bila tidak  disertai  berbagai  cara  untuk mengukur  pelaksanaan  kegiatan  nyata. Oleh  karena  itu,  tahap  kedua  dalam pengawasan adalah menentukan
pengukuran  pelaksanaan  kegiatan  secara tepat.
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Ada  berbagai  cara  untuk  melakukan
pengukuran pelaksanaan yaitu:
a. Pengamatan (observasi)
b. Laporan-laporan,  baik  lisan  dan tertulis,
c. Metode-metode otomatis dan,
d. Inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel. Banyak perusahaan sekarang
mempergunakan  pemeriksa  intern (internal  auditor)  sebagai  pelaksana pengukuran
4. Pembandingan Pelaksanaan dengan
Standar dan Analisis Penyimpangan Tahap  kritis  dari  proses  pengawasan adalah  pembandingan  pelaksanaan  nyata dengan  pelaksanaan  yang  direncanakan atau  standar  yang  telah  ditetapkan. Walaupun  tahap  ini  paling  mudah dilakukan,  tetapi  kompleksitas  dapat
terjadi  pada  saat  menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi).
5. Pengambilan  Tindakan  Koreksi  Bila Diperlukan
Tindakan koreksi berupa : a. Mengubah standar
mula-mula (barangkali  terlalu  tinggi  atau  terlalu rendah). b. Mengubah  pengukuran  pelaksanaan (inspeksi  terlalu  sering  frekuensinya atau  kurang  atau  bahkan  mengganti sistem pengukuran itu sendiri).
c. Mengubah  cara  dalam  menganalisis dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan Selanjutnya Griffin, (2004: 167), pengawasan  organisasi  memiliki  4  (empat) langkah  fundamental  dalam  setiap  prosesnya adalah :
1) Menetapkan Standar
2) Mengukur Kinerja
3) Membandingkan Kinerja dengan Standar
4) Menentukan  Kebutuhan  Tindakan Korektif

## 2.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2.2.1Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pasal 1 ayat 3, menyebutkan bahwa : Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang  merupakan  perwujudan  demokrasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
Kemudian menurut Nurcholis (2011 : 77) mengatakan  bahwa:  “Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  berkedudukan  sebagai  unsur penyelenggara pemerintahan desa”.
Selanjutnya
Napitupulu (2007:15)
menjelaskan bahwa :
BPD  merupakan  salah  satu  bentuk pemerintahan  perwakilan  yang  terdapat di desa. Badan perwakilan dari penduduk desa  yang  bersangkutan  berdasarkan keterwakilan  wilayah  yang  ditetapkan dengan  cara  musyawarah  dan  mufakat, yang  terdiri  dari  Ketua  Rukun  Warga, pemangku adat, golongan profesi,
pemuka  agama  dan  tokoh  atau  pemuka masyarakat lainnya.
Selanjutnya  Juanda,  (2004  :  44),  secara konsepsional  BPD  yang  berkedudukan  sejajar dan  menjadi  mitra  pemerintah  desa diharapkan  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan prinsip  “ chek  and  balance ”  dan  sangat dibutuhkan  hubungan  kemitraan  ( partnership ) yang  didasarkan  pada  filosofi  sebagai berikut:
a. Adanya  kedudukan  yang  sejajar antara yang bermitra.
b. Adanya  kepentingan  bersama  yang ingin dicapai.
c. Adanya sikap saling menghormati.
d. Adanya  niat  baik  untuk  saling membantu dan saling mengingatkan.
2.1.1 Fungsi  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan bahwa BPD menampung aspirasi rakyat serta
mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan  desa  dalam  rangka  pemantapan pelaksanaan  kinerja  pemerintah  desa. Adapun  menurut  Soemantri  (  2011:  13) mengemukakan bahwa:
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) berfungsi  menetapkan  peraturan  desa bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan menyalurkan  aspirasi  masyarakat,  dan disamping  itu  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan  peraturan  desa  dalam  rangka pemantapan pelaksanaan kinerja
pemerintah desa.
Selanjutnya  Menurut  Team  Work  Lapera, (2011: 103), bahwa :
Kelembagaan BPD mengatur soal-soal: (a) Mekanisme penampungan serta penggalian aspirasi  rakyat;  (b) Mekanisme pembuatan peraturan  agar  aspirasi  yang  diterima  tadi dapat direalisasikan; (c) Mekanisme melakukan kontrol pengawasan agar pelaksanaan  dan  aspirasi  tersebut  dapat berjalan  sesuai  yang  diharapkan;  (d) Mekanisme penerimaan pertanggung pertanggungjawaban  dari  hasil-  hasil  yang telah dilaksanakan.
2.2 Pembangunan  Infrastruktur
2.2.1 Pengertian Pembangunan
Pembangunan  mempunyai  pengertian Menurut Sumitro (2005:98), pembangunan didefinisikan  sebagai  berikut  “Pembangunan
adalah  segala  usaha  baik  dari  pemerintahan maupun  swasta  yang  meliputi  segala  segi kehidupan  dan  penghidupan  penduduk  sehingga dapat memenuhi keburuhanya secara layak”.Menurut  Riyadi  dan  Bratakusumah, (2005:76) menyatakan bahwa :
Pada awal pemikiran tentang pembangunan  sering  ditemukan  adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan  dengan  perkembangan, pembangunan  dengan  modernisasi  dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan  westernisasi.  Seluruh  pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, perkembangan,  dan  modernisasi  serta industrialisasi, secara keseluruhan
mengandung  unsur  perubahan.  Namun begitu,  keempat  hal  tersebut  mempunyai perbedaan  yang  cukup  prinsipil,  karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta  prinsip  kontinuitas  yang  berbeda pula,  meskipun  semuanya  merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan Selanjutnya  Menurut  Basri  dan  Subri (2006:15) menyatakan bahwa:
Pembangunan  adalah  proses  perubahan sistem  yang  di  rencanakan  kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis  pembangunan  dan  kemajuan sosial  ekonomis.  Konsep  pembangunan itu  merupakan  kunci  pembuka  bagi pengertian  baru  tentang  hakekat  fungsi administrasi  pada  setiap  negara  dan  sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan  lancar,  apabila  disertai  dengan administrasi yang baik 2.2.2 Tujuan Pembangunan Tujuan pembangunan menurut
Sirojuzilam  dan    Mahalli,  (2005:78)  menyatakan ada dua tahap yaitu :
Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka  tahap  kedua  adalah  menciptakan kesempatan-kesempatan  bagi  warganya untuk dapat  hidup bahagia dan  terpenuhi segala kebutuhannya.
Di sisi lain Mahalli, (2005:88) menyatakan  bahwa  :  “Pembangunan  yang berkesinambungan  harus  dapat  memberi  tekanan pada  mekanisme  ekonomi  sosial,  politik  dan kelembagaan,  baik  dari  sektor  swasta  maupun
pemerintah,  demi  terciptanya  suatu  perbaikan standar hidup masyarakat secara cepat”.
Pembangunan  dan  pengembangan  harus berjalan  sesuai  dengan  kebijakan  publik  yang telah  disusun  sebelumnya.  Menurut  Miraza, (2005:67),  niat  dan  keinginan  itu  harus  diawali dengan  penciptaan  kebijakan  publik  sehingga pelaksanaan  pembangunan  dan  pengembangan wilayah  dapat  dinikmati  secara  optimal  oleh masyarakat.
Selanjutnya Adisasmita, (2006:78) menyatakan  bahwa  “Pembangunan  masyarakat pedesaan  harus  terus  ditingkatkan  melalui pengembangan kemampuan sumberdaya manusia yang  ada  di  pedesaan  sehingga  kreativitas  dan aktivitasnya  dapat  semakin  berkembang  serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi”.

## 2.2.3 Pengertian Insfrastruktur
Infrastruktur merupakan input penting bagi kegiatan  produksi  dan  dapat  memengaruhi kegiatan  kelancaran  perekonomian  di  sektor- sektor lainnya.
Menurut Kodoatie (2011 :76), menyatakan bahwa  :  Infrastruktur  yang  merupakan fasilitas  yang dikembangkan untuk  fungsi- fungsi  pemerintahan  dalam  hal  pelayanan publik tidak dapat berfungsi sendiri-sendiri dan terpisah. Keterpaduan tersebut menentukan  nilai  optimasi  pelayanan infrastruktur itu sendiri.
Kemudian Canning dan Pedroni  (2004:11) menyatakan bahwa:
Infrastruktur  memiliki  sifat  eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan  kesehatan  dan  sebagainya memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan  dukungan  bahwa  fasilitas yang  diberikan  oleh  berbagai  infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan  produktivitas  semua  input dalam proses produksi.
Selanjutnya  menurut  Mankiw  (2003:38)  bahwa: “Infrastruktur  merupakan  wujud  dari public capital (modal  publik)  yang  dibentuk  dari inverstasi yang dilakukan pemerintah, infrastruktur  dalam  penelitian  ini  meliputi  jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan”.

## 2.2.4 Jenis-jenis Infrastruktur
Adapun  menurut  Hanafie  (2010:98) bahwa infrastruktur dapat dikategorikan kedalam tiga jenis, yaitu:
1. Infrastruktur  ekonomi,  merupakan  aset fisik  yang  diperlukan  untuk  menunjang aktivitas  ekonomi  baik  dalam  produksi maupun konsumsi final, meliputi publik
utilities (tenaga, telekomunikasi, air minum,  sanitasi  dan  gas), public  work (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi dan drainase )  serta  sektor  transportasi (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur  sosial,  merupakan  aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat, meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan  (rumah  sakit  dan  pusat kesehatan),  perumahan  dan  rekreasi (taman, museum dan lain-lain).
3. Infrastruktur administrasi/institusi,
meliputi  penegakan  hukum,  kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan Kemudian  menurut  Rustandi,  (2008:84), berdasarkan  jenisnya,  infrastruktur  dibagi  dalam 13 kategori sebagai berikut :
1. Sistem penyediaan air: waduk, penampungan  air,  transmisi  dan distribusi, dan fasilitas pengolahan air ( treatment plant )
2. Sistem  pengelolaan  air  limbah  : pengumpul, pengolahan,
pembuangan, dan daur ulang
3. Fasilitas pengelolaan limbah (padat) 4. Fasilitas pengendalian banjir,
drainase, dan irigasi
5. Fasilitas lintas air dan navigasi
6. Fasilitas  transportasi  :  jalan,  rel, bandar  udara,  serta  utilitas  pelengkap lainnya
7. Sistem transit publik
8. Sistem  kelistrikan  :  produksi  dan distribusi
9. Fasilitas gas alam
10. Gedung publik : sekolah, rumah sakit, gedung pemerintahan
11. Fasilitas perumahan publik
12. Taman kota: taman terbuka, plaza
13. Fasilitas komunikasi.

## III. PEMBAHASAN
Pembangunan  sebagai  salah  satu  arah untuk  menuju  kearah  yang  lebih  baik  dan  lebih maju.  selain  itu  sebagai  perubahan  ke  arah perbaikan  itu  sendiri  memerlukan  pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang  dicita-citakan.  Menurut  Basri  dan  Subri (2006:15) menyatakan bahwa:
Pembangunan  adalah  proses  perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial
ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru  tentang  hakekat  fungsi  administrasi pada  setiap  negara  dan  sifat  dinamis. Pembangunan  akan  dapat  berjalan  lancar, apabila  disertai  dengan  administrasi  yang baik.
Selain  itu  itu  pembangunan  pada  dasarkan untuk menghapuskan kemiskinan dengan bertujuan untuk menciptakan kesempatan kebahagiaan dan terlaksananya kebutuhan masyarakat  menurut  Sirojuzilam  dan    Mahalli, (2005:78) menyatakan ada dua tahap yaitu :
Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini  sudah  mulai  dirasakan  hasilnya  maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan  bagi  masyarakat untuk  dapat  hidup  bahagia  dan  terpenuhi segala kebutuhannya
Untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat maka  diperlukan  infrastruktur  kegiatan  ekonomi maupun  sektor-sektor  lainnya  hal  tersebut diungkapkan  menurut  Hanafie  (2010:98)  bahwa infrastruktur  dapat  dikategorikan  kedalam  tiga jenis, yaitu:
1. Infrastruktur  ekonomi,  merupakan  aset fisik  yang  diperlukan  untuk  menunjang aktivitas  ekonomi  baik  dalam  produksi maupun  konsumsi  final,  meliputi  publik utilities (tenaga, telekomunikasi, air minum,  sanitasi  dan  gas), public  work (jalan,  bendungan,  kanal,  saluran  irigasi dan drainase )  serta  sektor  transportasi (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, merupakan aset yang mendukung  kesehatan  dan  keahlian masyarakat, meliputi pendidikan
(sekolah  dan  perpustakaan),  kesehatan (rumah  sakit  dan  pusat  kesehatan), perumahan dan rekreasi (taman, museum dan lain-lain).
3. Infrastruktur
administrasi/institusi,
meliputi  penegakan  hukum,  kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan Dengan    memiliki  kelengkapan  sistem infrastruktur  yang  berfungsi  lebih  baik  akan berdampak  pada  tingkat  kesejahteraan  sosial  dan pertumbuhan  ekonomi  masyarakatnya.  Desa merupakan  salah  satu  lembaga  pemerintah  yang memiliki  kesatuan  masyarakat  yang  sangat penting  sebagai  lembaga  desa  dimana  yang memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.
Dalam  pelaksanaan  pembangunan  tidak  hanya kepala desa atau aparat tetapi adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan  melalui  Badan  Permusyawarahan  Desa (BPD)    yang  di  kemukakan  oleh  Napitupulu (2007:15) menjelaskan bahwa :
BPD  merupakan  salah  satu  bentuk pemerintahan  perwakilan  yang  terdapat  di  desa.
Badan  perwakilan  dari  penduduk  desa yang  bersangkutan  berdasarkan  keterwakilan wilayah  yang  ditetapkan  dengan  cara musyawarah  dan  mufakat,  yang  terdiri  dari Ketua  Rukun  Warga,  pemangku  adat, golongan  profesi,  pemuka  agama  dan  tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Keberadaan  Badan  Permusyawarahan Desa  (BPD)    alat  kontrol  bagi  pemerintah desa  dalam  menjalankan  tugas-tugas  pemerintah di  desa  dimana  BPD  adalah  sebagai  perwakilan rakyat. Dengan keberadaan BPD dalam Pemerintahan  Desa  dengan  berbagai  fungsi  dan kewenangannya  diharapkan  lebih  optimal  dan mampu  mewujudkan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  yang  dipimpin  oleh  kepala desa.  Adapun  fungsinya  menurut  Soemantri  ( 2011 : 13) mengemukakan bahwa:
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) berfungsi  menetapkan  peraturan  desa  bersama Kepala Desa, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) mempunyai  fungsi  mengawasi  pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa
Kemudian menurut  Team Work Lapera, (2011: 103), bahwa :
Kelembagaan  BPD  mengatur  soal-soal:
(a) Mekanisme
penampungan serta penggalian aspirasi rakyat; (b)
Mekanisme  pembuatan  peraturan  agar  aspirasi yang   diterima  tadi  dapat  direalisasikan;  (c) Mekanisme  melakukan  kontrol  pengawasan agar  pelaksanaan  dan  aspirasi  tersebut dapat  berjalan  sesuai  yang  diharapkan;  (d)
Mekanisme penerimaan pertanggung pertanggungjawaban  dari  hasil-  hasil  yang  telah dilaksanakan Selain  menampung  aspirasi  rakyat  maka BPD mempunyai fungsi pelaksanaan pengawasan dalam  pelaksanaan  peraturan  desa  dalam  rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa dengan  tujuan  pengontrol  dalam  pelaksanaan kegiatan Menurut Maringan (2004: 61) menyatakan  tujuan  pengawasan  adalah  sebagai berikut:
1. Mencegah  dan  memperbaiki  kesalahan, penyimpangan,  ketidaksesuaian  dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan.
2. Agar  pelaksanaan  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan sebelumnya.
Dengan  adanya  pengawasan    supaya tidak  terjadi  adanya  penyimpangan  dalam pelaksanaan kegiatan untuk menunjang keberhasilan  dalam  infrastruktur  desa  untuk ekonomi  dan  sektor-sektor  lainnya  seperti  yang diungkapkan oleh Selanjutnya Nawawi (2005:50) menyebutkan  bahwa  pengawasan  akan  efektif apabila:
1. Aparat dalam melakukan tugas memantau,  memeriksa,  dan  mengevaluasi tidak  terpengaruh  orang  yang  dinilai, sehingga hasilnya benar-benar objektif. 2. Aparat dalam menyampaikan hasil pengawasannya  kepada  setiap  pejabat harus cepat, sehingga menentukan cepatnya untuk ditindaklanjuti.
3. Aparat  diberi  wewenang  yang  cukup untuk melaksanakan tugas, dan sebaliknya pihak  yang  dievaluasi  harus  mampu menerima  wewenang  tersebut  sebagai suatu kewajaran.

## IV. KESIMPULAN
Pengawasan sebagai proses untuk mencapai  tujuan  yang  diharapkan  secara  efektif dan efisien sebagai pengawasan dan pengendalian  merupakan  suatu  cara  pengaturan pekerjaan  diantara  para  anggota  organisasi sehingga  tujuan  organisasi  dapat  dicapai  secara efisien  juga  merupakan  rangkaian  kegiatan  dan cara pengaturan  kerja yang dilakukan oleh setiap organisasi  sesuai  dengan  pengaturan  pekerjaan serta  perintah  dari  pimpinan  dimana  hal  tersebut untuk  perbaikan-perbaikan  dalam  pelaksanaan kegiatan  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditentukan  yang  sesuai  dengan  organisasi  serta salah satu upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  dan instruksi dan yang telah dikeluarkan.
Dilihat  dari  sisi  yang  lebih  longgar pengawasan  dalam  arti  pengawasan  manajerial, adalah kegiatan untuk menjamin bahwa pelaksanaan  sesuai  dengan  rencana.  Pengawasan tersebut  merupakan  salah  satu  fungsi  dalam proses  manajemen  yang  mencakup  penafsiran dan pengembangan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya, penilaian  pelaksanaan  dan  tindakan  perbaikan bila mana pelaksanaan berbeda dengan rencana.
Untuk menjalan roda pemerintahan maka desa  tidak  hanya  cukup  dipimpin  oleh  seorang
kepala  serta  dibantu  oleh  aparatnya  tetapi  perlu dengan  dukungan  masyarakat  yaitu  melalui Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD ) sebagai berfungsi  menetapkan  peraturan  desa  bersama kepala  desa,  menampung  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat  dan  disamping  itu  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi mengawasi  pelaksanaan  kinerja  pemerintahan desa.  Keanggotaan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  terdiri  dari  wakil  penduduk  desa bersangkutan.  Yang  dimaksud  dengan  wakil masyarakat  dalam  hal  ini  seperti  ketua  rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat
Infrastruktur  desa  adalah  sebagai  wujud pembangunan menuju kearah yang lebih baik dan lebih  maju.  selain  itu  sebagai  perubahan  ke  arah perbaikan  itu  sendiri  memerlukan  pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan yang mana untuk mewujudkan melalui bertujuan untuk menghapuskan  kemiskinan.  Apabila  tujuan  ini sudah  mulai  dirasakan  hasilnya  maka  tahap  dan menciptakan kesempatan-kesempatan bagi masyarakat  untuk  dapat  hidup  bahagia  dan terpenuhi segala kebutuhannya. keberhasilan atas pembangunan    Infrastruktur  desa  yang  baik semua perlu ada dukungan dari berbagai pihak.

## Sumber Buku
Basri,  Faisal.  2006. Perekonomian  Indonesia  : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia . Jakarta : Erlangga. Canning, David and Peter Pedroni.2004. Infrastructure and Long Run
Economic Growth . University of Belfast Griffin,  2004 . Manajemen ,  alih  bahasa  Gina Gania, Erlangga, Jakarta. Hanafie, R. 2010. Pengantar Ekonomi Pertanian . Penerbit Andl : Yogyakarta Harahap ,  Sofyan,  2007. Sistem  Pengawasan Manajemen , Penerbit Quantum,. Jakarta Hasibuan, Malayu S.P, 2006 , Manajemen Dasar, Pengertian,  dan.  Masalah ,Edisi  Revisi, Bumi Aksara:Jakarta Husaini, Usman,  2009. Manajemen  Teori, Praktik,  Dan  Riset  Pendidikan ,  (Jakarta: Bumi Aksara Iman Indra dan Siswandi . 2009.Aplikasi Manajemen Perusahaan . Edisi ke-2.
Jakarta: Mitra Wicana Media.
Kodoatie,  R.J.2003. Manajemen  dan  Rekayasa Infrastruktur. Yogyakarta:
Penerbit Pustaka Pelajar.
Komarudin,  2005 , Ensiklopedia  Manajemen , Bandung, Alfabeta
Mankiw ,  N.  Gregory. 2003 . Teori  Makro Ekonomi Terjemahan,  PT.  Gramedia. Pustaka Utama, Jakarta.
Manullang,  M.  2009. Dasar-dasar  Manajemen. Yogyakarta  :  Gadjah  Mada  University Press
Maringan Simbolon  Masri. 2004.  Dasar-dasar Administrasi  dan  Manajemen .  Jakarta  : Ghalia Indonesia Mathis ,  R.L, Jackson, J.H, 2006 . Manajemen Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta  :  Salemba Empat.
Napitupulu  Aimin,  2007 , Menuju  Pemerintahan Perwakilan , PT. Alumni,. Bandung Nawawi,  Ismail.  2009. Pembangunan  dan Problem  Masyarakat  (Kajian  Konsep, Model,  Teori  dari  Aspek  Ekonomi  dan Sosiologi). Surabaya:  CV.  Putra  Media Nusantara
Nurcholis , Hanif. 2011 . Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Jakarta: Erlangga
Riyadi  dan  Bratakusumah ,  Deddy  Supriady . 2005 . Perencanaan Pembangunan Daerah .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Rustiadi,  Ernan;  Saefulhakim,  Sunsun  dan  Dyah R.  Panuju,  2008. Perencanaan  dan Pengembangan  Wilayah .  Crestpent  Pres dan  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia, Jakarta Sirojuzilam.  2005. Regional  Planning  and Development Wahana Hijau. Jurnal Perencanaan  dan  Pengembangan  Wilayah.
Vol.1 Nomor 1 Agustus 2005 Stoner , James A.F. 2006, Manajemen , Terjemahan:  Antarikso,  dkk,  Erlangga, Jakarta. Sumitro Djojohadikusumo, 2005.Ekonomi Pembangunan ,  Jakarta:  Pustaka  Ekonomi. Universitas Sumatera Utara Team Work Lapera, 2011. Politik Pemberdayaan .  Lapera  Pustaka  Utama:
Yogyakarta
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  35
Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata
Cara  Pelaporan  Dan  Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Ciamis  Nomor  6
Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa