JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )

## KONFLIK AGRARIA DALAM PENGELOLAAN TANAH PERKEBUNAN
PADA PT HEVEA INDONESIA (PT HEVINDO) DENGAN MASYARAKAT KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR
Meiliani Puji Suharto
Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial, FISIP UNPAD E-mail: meiliani97@gmail.com

## Gigin K. Basar
Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial, FISIP UNPAD E-mail: gigin@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Konflik agraria banyak disebabkan oleh adanya kesenjangan sumber daya natural, khususnya kesenjangan dalam penguasaan,  persepsi  dan  konsepsi,  serta  hukum  dan  kebijakan  yang  saling  bertentangan.  Konflik  umumnya terjadi antar individu, antar kelompok, masyarakat maupun pihak-pihak lain, dimana setiap pihak yang berkonflik berupaya untuk dapat menunjukkan kekuatannya agar kepentingannya dapat terwujud dengan baik, salah satunya pada pengelolaan dan penguasaan tanah perkebunan.
Kasus konflik antara PT. Hevea Indonesia (Hevindo) yang berada di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa  Barat  dengan  masyarakat  sekitar  terutama  masyarakat  petani.  Konflik  karena  keterbatasan  jumlah  lahan milik  masyarakat,  sementara  kebutuhan  masyarakat  semakin  meningkat,  baik  fungsi  maupun  manfaat  lahan tersebut  bagi  masyarakat.  Akhirnya  masyarakat  melakukan  aksi  pendudukan  lahan-lahan  tersebut  di  berbagai lokasi HGU. Meskipun sebagian besar cara yang digunakan belum berujung pada tindakan-tindakan radikal. Artikel  ini  mengungkapkan  teori-teori  yang  mendukung  penyebab  terjadinya  konflik,  melalui  penelusuran literatur.  Hasil  penelitian  menungkapkan  kronologis  konflik  yang  terjadi  dari  awal  hingga  akhir  selama  satu semester. Pembahasan yang berisi tentang analisis konsep atau teori-teori yang digunakan serta kesimpulan dan saran dari penulis dalam menyikapi isu yang ditulis dan dibahas di dalam artikel ini.
Kata kunci: Konflik Agraria, Masyarakat, Perusahaan

## ABSTRACT
Agrarian conflicts are mostly caused by gaps or disagreements related to agrarian sources, especially gaps in mastery, perception and conception, as well as conflicting laws and policies. Agrarian conflicts regarding land management and control generally occur between individuals, between groups, communities and other parties, where each party in conflict seeks to show its strength so that its interests can be realized properly, one of which is the management and control of plantation land.
Like conflicts that occur between PT. Hevea Indonesia (Hevindo) located in Nanggung District, Bogor Regency, West Java with surrounding communities, especially the farming community. The conflict between the Nanggung Subdistrict Community and PT Hevindo was caused by the limited number of land owned, while the community's needs increased, both the function and benefits of the land for the community. Finally the community took action to  occupy  these  lands  in  various  HGU  locations.  Although  most  of  the  methods  used  have  not  led  to  radical actions.
In  this  article  also  presented  theories  that  support  the  causes  of  conflict,  research  methods  that  use  literature studies, the results of research that discusses the chronological conflict that occurred from the beginning to the end of the sixth semester, a discussion that contains analysis of concepts or theories used and conclusions and suggestions from the author in addressing the issues written and discussed in this article.
Keywords: Agrarian Conflict, Society, Company

## PENDAHULUAN
Sejak  zaman  Orde  Baru  konflik  sudah sering terjadi, salah satunya adalah konflik agraria.  Konflik  agraria  ternyata  banyak
disebabkan akibat adanya kesenjangan atau ketidakserasian terkait sumber-sumber agraria,  khususnya  kesenjangan  dalam penguasaan,  persepsi  dan  konsepsi,  serta
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
hukum  dan  juga  kebijakan  yang  saling bertentangan. Dalam konflik agraria biasanya  lebih  berfokus  pada  penguasaan dan  pengelolaan  agraria  yang  mencakup tanah,  air  dan  udara.  Pengelolaan  dan penguasaan  agraria  dikelola  oleh  negara untuk  kepentingan  masyarakat  paling banyak terjadi dan sering menjadi pembahasan  adalah  mengenai  pengelolaan tanah.  Tujuan  dari  pengelolaan  tanah  oleh pemerintah  pada  dasarnya  diperuntukan untuk  kesejahteraan  masyarakat  sesuai dengan  amanat  undang-undang.  Namun, pada  kenyataannya  pengelolaan  tersebut masih  jauh  dari  apa  yang  diamanatkan dalam undang-undang
sehingga
memunculkan konflik.
Konflik  agraria  mengenai  pengelolaan dan  penguasaan  tanah  umumnya  terjadi antar individu, antar kelompok, masyarakat maupun  pihak-pihak  lain,  dimana  setiap pihak  yang  berkonflik  berupaya  untuk dapat  menunjukkan  kekuatannya  agar kepentingannya  dapat  terwujud  dengan baik,  salah  satunya  pada  pengelolaan  dan penguasaan  tanah  perkebunan.  Biasanya keberpihakan  dilakukan  oleh  pemerintah yang  lebih  condong  kepada  sekelompok orang  seperti  para  pemodal  besar,  para pengusaha  baik  pengusaha  lokal  maupun pengusaha  asing  yang  dipercaya  dapat melakukan  pengelolaan  dan  penguasaan atas tanah perkebunan. Perusahaan- perusahaan  yang  mengelola  perkebunan tersebut  tentu  membawa  dampak  positif, tetapi tak sedikit pula dampak negatif yang diberikan kepada masyarakat tanpa memperhatikan tata kelola lingkungan yang baik  dan  juga  kondisi  masyarakat  yang berada  di  kawasan  perkebunan  maupun disekitar perusahaan.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  pada tahun 2002 telah tercatat bahwa perkebunan besar  yang  merupakan  perkebunan  milik negara  dan  swasta  memliki  luas  3,55  juta hektar dengan rata-rata luas kebun dengan Hak Guna Usaha (HGU) sekitar 530 hektar pada  perusahaan  swasta.  Berbeda  dengan luas kebun dengan HGU pada negara yang
memiliki luas rata-rata sekitar 2.800 hektar (Hidayati,  2003).  Kemudian  Departemen Pertanian  mencatat  bahwa  rata-rata  luas kepemilikan rakyat atas perkebunan swadaya  pada  tahun  2002  sekitar  0,7 hektar.
Pada  tahun  1993,  di  Pulau  Jawa  luas penguasaan  lahan  per  keluarga  hanya sekitar 0,41 hektar. Dengan ini diperkirakan rata-rata luas lahan milik keluarga semakin menyusut.  Demikian  dengan  para  petani yang hanya menjadi penggarap tanpa tanah atau  lahan  perkebunan  yang  jumlahnya sudah  tak  terhitung  lagi.  Semakin  hari tekanan  ekonomi  akibat  ketidakadilan penguasaan  lahan  melukai  harga  diri  dan merampas  eksistensi  sosial  petani,  dan menjadi  pendorong  kuat  pembentukan gerakan masyarakat petani. Gerakan masyarakat petani dilakukan untuk
memulihkan  kembali  eksistensi  mereka dengan  melakukan  sejumlah  perlawanan. Perlawanan tersebut dilakukan oleh masyarakat petani dijadikan sebagai upaya untuk  mempertahankan  hak-haknya  agar diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk,  mulai dari  protes  bisu  hingga  dalam  bentuk kekerasan.
Menurut Direktorat Jendral Perkebunan dalam Kompas (2003) menyebutkan bahwa penyebab  dan  pemicu  terjadinya  konflik perkebunan  sampai  Agustus  2003,  lebih berkaitan  dengan  kepemilikan  tanah,  baik di sektor swasta yang berjumlah sekitar 225 kasus, maupun negeri seperti PTPN sekitar 350  kasus.  Di  sektor  swasta,  secara berturut-turut di sebabkan oleh garapan dan okupasi  sekitar  39  kasus,  ganti  rugi  dan tuntutan  masyarakat  untuk  pengembalian tanah  sekitar  30  kasus,  tanah  masyarakat yang  diambil  perusahaan  sekitar  18  kasus, tanah  adat/ulayat  sekitar  15  kasus,  dan tumpang  tindih  alokasi  lahan  untuk perusahaan  perkebunan  sekitar  5  kasus yang  terjadi  antara  masyarakat  yang berkeberatan atas perpanjangan atau pemberian izin HGU.
Di  Jawa  Barat  sendiri,  konflik  agraria sangat rentan untuk terjadi yang disebabkan karena pertentangan kepentingan. Biasanya
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
konflik  tersebut  terjadi  antara  perusahaan pemegang  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya seperti  konflik  yang  terjadi  antara  PT. Hevea Indonesia (Hevindo) yang berada di Kecamatan  Nanggung,  Kabupaten  Bogor, Jawa  Barat  dengan  masyarakat  sekitar terutama masyarakat petani.
Konflik yang terjadi antara Masyarakat Kecamatan Nanggung dengan PT Hevindo disebabkan  karena  keterbatasan  jumlah lahan milik, sementara kebutuhan masyarakat semakin meningkat, baik fungsi maupun  manfaat  lahan  tersebut  bagi masyarakat. Lahan seluas 310,783 ha yang digarap  oleh  PT  Hevindo  di  Kecamatan Nanggung  yang  statusnya  masih  dalam kajian  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) Kabupaten  Bogor  akibat  bersengketa dengan  warga.  Masyarakat  Kecamatan Nanggung  yang  meliputi  tiga  desa  yaitu
Desa  Curugbitung,  Desa  Nanggung,  dan Desa Cisarua berusaha untuk memperjuangkan hak-haknya dengan merebut  atau  mengambil  alih  tanah-tanah kosong milik HGU yang 75% tidak dipakai secara  produktif  sudah  hampir  puluhan tahun ini. Akhirnya masyarakat melakukan aksi  pendudukan  lahan-lahan  tersebut  di berbagai  lokasi  HGU.  Meskipun  sebagian besar cara yang digunakan belum berujung pada tindakan-tindakan radikal.
Melihat dari isu konflik tersebut, maka penulis  pun tertarik  untuk  mengangkat isu tersebut  untuk  dibahas  dalam  artikel  ini yakni  tentang  konflik  agraria  terkait penggunaan  lahan  atau  tanah  antara  PT. Hevindo  dengan  masyarakat  khususnya petani di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Konflik
Konflik adalah perjuangan yang dilakukan  oleh  berbagai  pihak  untuk memperoleh  hal-hal  yang  langka  seperti nilai,  status,  kekuasaan,  otoritas,  dan lain sebagainya,  dimana  tujuan  dari  mereka bertikai itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan,
tetapi juga
untuk
menundukkan saingannya dengan kekerasan  atau  ancaman  (Ibrahim,  2002). Sedangkan menurut Mitchell, et al. (2000) dan  Hendricks  (2004),  konflik  merupakan sesuatu  yang  tak  terelakkan,  yang  dapat bersifat  positif  dan  negatif.  Aspek  positif muncul ketika konflik membantu mengidentifikasi proses pengelolaan sumberdaya  dan  lingkungan  yang  tidak berjalan  secara  efektif,  mempertajam gagasan atau informasi yang tidak jelas, dan menjelaskan kesalapahaman.
Konflik menjadi salah satu proses sosial yang  bersifat  disosiatif,  selain  persaingan
(competition) dan pertentangan. Sebenarnya proses sosial disosiatif tidaklah selalu  bersifat negatif,  ada  kalanya  jika diatur sedemikian rupa dapat menghasilkan hal-hal yang positif. Konflik juga bermanfaat,  yaitu  ketika  mempertanyakan status quo.
Menurut Fisher (2001: 4) konflik dapat dikatakan  sebagai  suatu  oposisi  atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi- organisasi  yang  disebabkan  oleh  adanya berbagai macam perkembangan dan perubahan  dalam  bidang  manajemen  serta menimbulkan perbedaan pendapat, keyakinan  dan  ide.  Konflik  terjadi  ketika tujuan masyarakat tidak sejalan dan muncul karena ketidakseimbangan
antara hubungan-hubungan  itu.  Misalnya  seperti kesenjangan status sosial, kurang meratanya  kemakmuran  dan  akses  yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang, kemudian menimbulkan  masalah-masalah  seperti diskriminasi,  pengangguran,  kemiskinan, penindasan dan kejahatan. Maka wajar jika seandainya dalam waktu yang cukup lama terjadi perbedaan-perbedaan pendapat diantara mereka.

## Tipe Konflik
Pada dasarnya konflik memiliki beberapa  tipe  menurut  Fisher  (2001:  6) diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Tanpa  Konflik. Pada  tipe  ini  setiap kelompok  atau  masyarakat  yang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
hidup damai, jika mereka ingin agar keadaan  ini  terus  berlangsung, mereka  harus  hidup  bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif.
2. Konflik  Laten. Tipe  konflik  ini bersifat  tersembunyi  dan  perlu diangkat  ke  permukaan  sehingga dapat ditangani secara efektif.
3. Konflik Terbuka adalah yang berakar dalam dan sangat nyata dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya
4. Konflik  Permukaan memiliki  akar
yang dangkal atau tidak berakar dan muncul  karena  kesalahpahaman mengenai  sasaran  yang  dapat diarasi dengan meningkatkan komunikasi. Teori-teori Mengenai Berbagai

## Penyebab Konflik
Dalam membantu memahami cara-cara mengelola  konflik, terdapat  beberapa  teori yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui penyebab  konflik  dengan  pendekatan metode dan sasaran yang berbeda. Adapun teori-teori  untuk  mengetahui  berbagai penyebab konflik menurut Fisher (2001: 8- 9) diantaranya sebagai berikut:
1. Teori Hubungan Masyarakat. Didalam  teori  ini  menganggap bahwa  konflik  disebabkan  oleh polarisasi yang terus terjadi,
ketidakpercayaan  dan  permusuhan diantara  kelompok  yang  berbeda dalam suatu masyarakat.
2. Teori  Negosiasi  Prinsip. Dalam teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan  oleh  posisi-posisi  yang tidak selaras dan perbedaan pandangan  tentang  konflik  oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
3. Teori Kebutuhan Manusia. Teori ini berasumsi  bahwa  konflik  berakar dalam yang disebabkan oleh kebutuhan  dasar  manusia  seperti
fisik, mental, dna sosial yang tidak dapat terpenuhi atau terhalangi.
4. Teori  Identitas. Teori  ini  beasumsi bahwa  konflik  disebabkan  karena identitas  yang  terancam,  yang sering  berakar  pada  hilangnya sesuatu  atau  penderitaan  di  masa lalu yang tidak diselesaikan. 5. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya.  Dalam  teori  ini berasumsi bahwa konflik disebabkan  oleh  ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara  berbagai  budaya  yang berbeda.
6. Teori Transformasi Konflik . Dalam teori  ini  berasumsi  bahwa  konflik disebabkan  oleh  masalah-masalah ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan yang  muncul  sebagai  masalah- masalah sosial, budaya dan ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  studi literatur, dimana  data  yang  diambil  adalah sebagai  data  sekunder.  Metode  studi literatur ini merupakan serangkaian kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode pengumpulan  data  pustaka  seperti  dengan membaca  dan  mencatat,  serta  mengelola bahan  penelitian.  Metode  ini  dilakukan dengan  tujuan  untuk  mengungkapkan berbagai  teori-teori  yang  relevan  dengan permasalahan  yang  sedang  dihadapi  atau sedang diteliti sebagai bahan rujukan dalam hasil dan pembahasan.
Dalam melakukan penelitian ini, hal-hal yang  harus  dilakukan  yaitu  dengan melakukan teknik penyusunan yang sistematis  untuk  memudahkan  langkah- langkah  yang  akan  diambil.  Adapun langkah yang harus dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan studi literatur pada jurnal,  buku-buku,  berita  dan  penelitian yang  telah  dilakukan  berkaitan  dengan konflik agraria mengenai pengelolaan tanah atau  lahan  antara  masyarakat  petani  di Kecamatan  Nanggung  dengan  PT  Hevea Indonesia  (Hevindo).  Selanjutnya  adalah
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
menentukan  lokasi  penelitian  dan  sasaran penelitian.  Dalam  hal  ini  lokasi  konflik yang dituju adalah di Kecamatan Nanggung yang  meliputi  tiga  desa  yaitu  Desa Curugbitung,  Desa  Nanggung  dan  Desa Cisarua  yang  berada  di  Kabupaten  Bogor, Jawa  Barat.  Sasaran  atau  pelaku  konflik yang  akan  diteliti  adalah  pihak  dari  PT Hevindo  dan  masyarakat  Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian PT Hevea Indonesia (Hevindo)
merupakan  perusahaan  perkebunan  swasta yang  bergerak  dalam  bidang  perkebunan karet  beserta  pengelolaan  hasilnya  yang didirikan  pada  tanggal  11  Juli  1981. Sebelumnya  perusahaan  ini  bernama  PT Cengkeh  Zansibar  yang  pembentukannya tercantum  dalam  Berita Negara  RI  No.  90 tanggal  8  November  1974.  Perushaan  ini menjalankan  usahanya  dengan  satu  tujuan utama  yaitu  khusus  mengusahakan  di bidang perkebunan cengkeh sebagai realisasi cita-cita pemerintah dan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia untuk berswasembada cengkeh.
Konflik yang terjadi antara masyarakat Kecamatan Nanggung dengan PT Hevindo disebabkan  karena  keterbatasan  jumlah lahan milik, sementara kebutuhan masyarakat semakin meningkat, baik fungsi maupun  manfaat  lahan  tersebut  bagi masyarakat. Sejak tahun 1993, lahan HGU PT  Hevea  Indonesia  (Hevindo)  ini  tidak digarap  sebagaimana  mestinya  sesuai peruntukannya. Hingga tahun 1997 hampir sekitar  75%  lahan  HGU  tersebut  tidak digarap secara produktif oleh PT Hevindo. Bahkan  di  dalam  areal  HGU  tersebut beroperasi kegiatan pertambangan galian-c, beberapa  peternakan  ayam,  serta  rumah- rumah  tinggal  di  daerah  tersebut.  Dengan kenyataan  penelantaran  lahan  tersebut, maka  sejak  tahun  1997  secara  bertahap sekitar  700  kk  warga  tiga  desa  tersebut mulai  menggarap  dan  mengelola  lahan tersebut  secara  produktif  dengan  cara menanami  tanaman  pangan,  buah-buahan
dan  tanaman  besar  yang  menghasilkan kayu.
Konflik yang terjadi merupakan bentuk perlawanan  dari  masyarakat,  baik  yang bermotif  ekonomi  maupun  non-ekonomi. Perlawanan dengan motif ekonomi tampak pada  pemenuhan  kebutuhan  ekonomi masyarakat,  seperti  menanam  singkong, talas,  pisang  dan  sayuran  meski  tidak diijinkan  pihak  perusahaan.  Perlawanan juga bersumber dari kebutuhan akan ruang kelola  (kebutuhan  atas  lahan  pertanian) oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena tingkat  kepemilikan  lahan  masyarakat  di desa  pada  umumnya  kecil.  Sedangkan perlawanan  yang  bermotif  non-ekonomi bersumber  dari  upaya  masyarakat  untuk mengungkap  ketidakadilan  sosial  yang telah dilakukan perusahaan terhadap masyarakat  yang  puluhan  tahun  hidup  di wilayah enclave (wilayah kantung).
Kronologis konflik ini berawal dari luas lahan  HGU  yang semakin berkurang  yang awalnya  ada  sekitar  1200  hektar  menjadi 500  hektar  setelah  adanya  program sertifikasi  tanah  oleh  pemerintah  untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah dan bertahun-tahun  telah  menggarap  tanah tersebut pada tahun 1983. Namun masyarakat  tidak  semuanya  mengerti mengenai program sertifikasi tanah tersebut sehingga  beberapa  oknum  memanfaatkan situasi tersebut dengan melibatkan beberapa  tokoh  masyarakat  seperti  kepala desa  dan  camat.  Luasan  tanah  berkurang karena setiap desa diminta sekitar 20 hektar dengan  alasan  untuk  tanah  pemerintah daerah  yang  akan  digunakan  untuk pembangunan  infrastruktur  desa,  namun tidak sepenuhnya berhasil.
Pada  masa  peralihan  yang  memakan waktu  sekitar  3  tahun,  peristiwa-peristiwa yang  memicu  konflik  dimulai,  meskipun tidak  mencuat.  Para  tokoh  masyarakat  di tiga  desa  (Nanggung,  Curugbitung  dan Cisarua)  saat  itu  meminta  kepada  PT Hevindo untuk memberikan 20 hektar lahan yang  akan  digunakan  dalam  rangka pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  dan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
pembangunan  infrastruktur  desa.  Hal  ini dilakukan  karena  dirasakan  selama  ini perusahaan  jarang  memberikan  bantuan kepada masyarakat. Beberapa tahun kemudian, masyarakat meminta perusahaan agar  mengijinkan  mereka  melakukan kegiatan pertanian di lahan-lahan kososng, namun tidak diizinkan.
Pada tahun 1995, beberapa pemuda dan masyarakat  mulai  membuka  lahan  kosong milik  HGU  tanpa  sepengetahuan  direksi, yang  sebelumnya  telah  diketahui  bahwa tanah  tersebut  mengandung  unsur  galian teras  (galian  C)  yang  dapat  digunakan untuk bahan bagunan pembuatan batu bata. Kegiatan  ini  telah  diijinkan  oleh  pihak mandor kebun tanpa sepengetahuan pimpinan  direksi.  Dalam  kurun  waktu  6 bulan  dilakukan  penggalian  di  wilayah tersebut,  kemudian  penggalian  dihentikan karena  dilarang  oleh  pihak  perkebunan. Setelah beberapa waktu dilakukan pelarangan dari pihak direksi dan diancam akan  dilaporkan  pada  polisi.  Pasca pelarangan, pihak mandor bersepakat untuk meneruskan  dan  menyetujui  adanya  pajak konvensional dari penggali yang diberikan kepada mandor perkebunan saat itu.
Dalam  hal  ini  aparat  kepolisian  turut terlibat.  Keterlibatan  aparat  kepolisian dalam  kasus  tanah  galian  teras  membuat masing-masing  pihak  terkesan  menutu- nutupi  konflik  yang  sedang  terjadi,  yaitu konflik antara pemegang HGU PT Hevindo dan  masyarakat  desa,  serta  keterlibatan pihak lain dalam konflik tersebut. Beberapa pekerja  menyebutkan  bahwa  setiap  bulan ada  polisi  yang  datang  untuk  menerima setoran  ”uang  keamanan”  dari  para pengusaha.
Pada  tahun  1997,  saat  krisis  moneter beberapa
masyarakat melakukan pembukaan  lahan  milik  HGU  yang  telah banyak ditumbuhi alang-alang. Kegiatan ini berlangsung sampai tahun 1980-an, namun masih dalam luasan kecil. Hal ini dilakukan dengan  alasan  kebutuhan  ekonomi  yang mendesak, sedangkan lahan yang ada tidak mampu  memenuhi  kecukupan  mereka  dan lahan  hanya  dikuasai  oleh  beberapa  orang
saja. Setelah selesai digarap menjadi kebun dan  ditanami,  pihak  perusahaan  mendesak masyarakat penggarap untuk meninggalkan lahan tersebut, mencabuti tanaman mereka secara  paksa,  bahkan  sampai  melibatkan aparat keamanan.
Beberapa  minggu  kemudian  mandor perkebunan  mengedarkan  surat  perjanjian bagi  masyarakat  penggarap  lahan  HGU. Pembagian  hasil  ini  hanya  kesepakatan dengan  mandor  tanpa  dicantumkan  dalam surat  perjanjian,  sebesar  50:50  dari  hasil panen,  untuk  penggarap  dan  mandor. Disebutkan  dalam  surat  tersebut  bahwa perusahaan sewaktu-waktu akan mengambil lahan tersebut, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun. Kebanyakan masyarakat  waktu  itu  tidak  membaca  dan memahami  isi  surat  tersebut,  sehingga dengan  mudah  perusahaan  mendapatkan tanda  tangan  tanpa  perlawanan.  Surat tersebut dikenal dengan “surat pemutihan”.
Pada  tahun  1999,  mandor  perkebunan mengeluarkan  surat  untuk  kedua  kalinya, namun  perihal  surat  kali  ini  tentang tumpang  sari.  Setiap  penggarap  dikenai biaya  sebesar  RP.  2.500.  Bagi  penggarap yang  tidak  membayar,  mereka  diancam akan diusir dari lahan garapannya. Kegiatan ini berlangsung hingga tahun 2000, karena terjadi  pergantian  manajer  kebun.  Pihak direksi menganggap bahwa manajer kebun sebelumnya  kurang  bisa  menjalankan perusahaan  dengan  benar  maka  digantilah dengan  yang  baru.  Dalam  pergantian manajer  ini  meskipun  sudah  terdapat pelarangan  tidak  boleh  membuka  lahan HGU  perusahaan,  akan  tetapi  masyarakat masih tetap meneruskan kegiatannya untuk menggarap  lahan  yang  tidak  ada  tanaman karetnya. Hal tersebut tidak diketahui oleh PT  Hevindo.  Kegiatan  ini  berlangsung hingga 15 September 2003 sampai akhirnya terjadi  pengusiran  terhadap  salah  satu warga  yang  mendirikan  pondok  di  lahan HGU perusahaan.
Kemudian  pada  bulan  Februari  2004 mandor juga melakukan pencabutan sepihak terhadap semua tanaman salah satu penggarap. Kejadian tersebut sudah
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
dianggap bukan sesuatu yang biasa, meski mereka  sadar  bahwa  tanah  yang  digarap adalah  tanah  HGU.  Perlakuan  pihak  PT Hevindo yang apatis membuat masyarakat bersepakat untuk memberikan perlawanan. Maka dari itu masyarakat bersepakat untuk membentuk  suatu  perkumpulan  (aliansi) yang bernama AMANAT (Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif) yang dijadikan  sebagai  wadah  perjuangan  para petani  penggarap  di  tiga  desa  yaitu  Desa Nanggung,  Desa  Curugbitung  dan  Desa Cisarua.  Dalam  perjalanannya,  aliansi  ini pun membangun jaringan dengan beberapa LSM yang peduli terhadap perjuangan para petani penggarap di tiga desa, LSM tersebut antara  lain  RMI  (dalam  hal  ini  RMI ditempatkan  sebagai  CO),  KPA,  HUMA, JKPP,  SAWIT  WACH  dan  jaringan- jaringan  lain.  AMANAT  sebagai  bentuk perjuangan kaum tani yang ada di tiga desa di Kecamatan Nanggung.
Intimidasi  yang  dialami  masyarakat kembali terjadi pada bulan Desember 2010, dimana  BPN  Kanwil  Jabar  melakukan aktivitas  pengukuran  dan  pemasangan patok  untuk  menandai  batas-batas  areal HGU.  Selanjutnya  Bupati  Bogor  melalui surat tanggal  23  Juni 2011 yang  ditujukan kepada  kepala  BPN  RI  memberikan pertimbangan  teknis  untuk  persyaratan perpanjangan masa berlaku HGU PT Hevea Indonesia, yang pada intinya Bupati Bogor memberikan persetujuannya untuk
perpanjangan  HGU  PT  Hevea  Indonesia.
Masyarakat menolak pemberian perpanjangan  HGU,  dengan  pertimbangan kenyataan fisik perkebunan yang telah tidak digarap  secara  produktif  oleh  PT  Hevea Indonesia dan
perusahaan tidak memberikan manfaat/ impact positif bahkan  melakukan  perusakan  tanaman masyarakat  di  tanah  garapan.  Perusakan tanaman dan kehadiran para preman dalam proses  perusakan  tanaman  warga  ini  telah menimbulkan  kecemasan,  ketakutan  dan rasa tidak aman dari warga masyarakat.
Pada tanggal 22 April 2013, AMANAT bersama para petani melakukan aksi unjuk rasa  di  depan  gedung  DPRD  dan
Pemerintah  Kabupaten  Bogor.  AMANAT pun melaporkan tindakan-tindakan dari PT Hevindo  kepada  Komisi  Nasional  Hak Azasi  Manusia  (KOMNASHAM)  karena selama  ini  telah  melakukan  tindakan- tindakan  yang  tidak  baik  pada  masyarakat di  Kecamatan  Nanggung,  Kabupaten Bogor.  Pergerakan  perjuangan  hak  atas tanah  harus  dilakukan  secara  masif  dan komprehensif.  Artinya  gerakan  ini  harus menyentuh seluruh level yang berhubungan dan berkesinambungan.

## Pembahasan
Konflik yang terjadi cenderung termasuk  ke  dalam  tipe  konflik  tertutup (laten)  yang  terjadi  dalam  jangka  waktu yang cukup lama. Hal itu dibuktikan ketika aparat kepolisian yang turut terlibat dalam kasus tanah galian teras membuat masing- masing  pihak  terkesan  menutup-nutupi konflik  yang  sedang  terjadi,  yaitu  konflik antara  pemegang  HGU  PT  Hevindo  dan masyarakat  Kecamatan  Nanggung,  serta keterlibatan  pihak  lain  dalam  konflik tersebut.  Alasannya  karena  perusahan belum bisa untuk menangani hal ini karena ditakutkan akan memperkeruh konflik yang terjadi  di  Kecamatan  Nanggung,  seperti pemobilisasian massa oleh tokoh masyarakat  yang  berujung  pada  aksi rekliming terhadap lahan HGU. Tentu saja hal  tersebut  terjadi  karena  kecakapan  para elit  lokal  (tokoh  masyarakat)  untuk meredam terjadi konflik hingga tidak dapat terbaca  oleh  pihak-pihak  di  luar  wilayah tersebut,  meskipun  pernah  mencuat  dan terbuka.
Selain  itu  konflik  laten  yang  dicirikan dari  kasus  konflik  antara  PT  Hevindo dengan  Masyarakat  Kecamatan  Nanggung yakni dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang,  dan  belum  terangkat  ke puncak  konflik,  serta  seringkali  salah  satu atau kedua pihak belum menyadari adanya konflik  bahkan  paling  potensi  sekalipun. Negosiasi  yang  kuat  dan  dukungan  pihak keamanan menjadikan masing-masing pihak  yang  bersengketa  dapat  mengambil
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
jalan keluar atau berdiam diri, meski salah satu atau keduanya sama-sama mengalami kerugian.  Setelah  beberapa  sesepuh  desa meninggal,  maka  mulai  banyak  muncul masalah dalam desa.
Namun pada tahun 2004, kasus konflik ini mulai muncul ke pihak luar dan berubah menjadi konflik di permukaan dimana tipe konflik ini muncul hanya karena kesalahpahaman  antara  pihak  PT  Hevindo dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung. Konflik  ini  diketahui  oleh  RMI  yaitu sebagai  salah  satu  LSM  yang  melakukan intervensi terhadap masyarakat dah HuMa. Masyarakat datang ke RMI dan mendiskusikan masalah-masalah yang ada, kemudian hasilnya mereka musyawarahkan dengan masyarakat dan anggota KPC yang lainnya. Selanjutnya RMI hanya mengawasi implementasi dan perkembangan dari kesepakatan yang telah dipilih  oleh  masyarakat.  Pendampingan yang intensif dan akses yang dimiliki RMI kepada  pihak  lain  telah  banyak  merubah sikap  dan  perilaku  masyarakat  dalam menghadapi  konflik  yang  terjadi  dengan Hevindo.  Sedangkan  HuMa  membantu dalam  konsultasi  tentang  tindakan  yang akan  dilakukan  masyarakat  berkaitan dengan bidang hukum. Akan tetapi konflik ini  tidak  sampai  menjadi  konflik  terbuka yang diketahui oleh banyak pihak luar.

## Teori yang Digunakan
Melihat  dari  peristiwa  konflik  yang terjadi antara PT Hevindo dengan Masyarakat  Kecamatan  Nanggung,  maka teori yang sesuai untuk mengkaji fenomena tersebut  dapat  digunakan  dengan  2  teori mengenai  penyebab  konflik,  yaitu  teori hubungan masyarakat dan teori transformasi  konflik.  Alasan  digunakan kedua  teori  tersebut  yakni:  (1)  konflik muncul  karena  komunikasi  yang  tidak dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya sehingga muncul ketidakpercayaan,
perbedaan persepsi dan permusuhan antara perusahaan  dengan  masyarakat;  dan  (2) konflik  terjadi  karena  disebabkan  oleh masalah-masalah yang memunculkan
ketidaksetaraan serta ketidakadilan dimana kedua hal tersebut muncul sebagai masalah sosial  dan  ekonomi.  Kemudian  diluar  itu, alasan lainnya adalah supaya konflik dapat diselesaikan secara efektif nantinya.
Teori hubungan masyarakat digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan komunikasi  dan  saling  pengertian  antara perusahaan  dengan  masyarakat.  Sejauh ini yang  dilihat  bahwa  konflik  terjadi  karena perbedaan  pemahaman  yang  disebabkan oleh  kurangnya  komunikasi  antara  pihak perusahaan  dan  masyarakat  serta  lembaga lain  yang  ikut  terlibat  dalam  konflik  ini. Informasi  yang  diterima  oleh  masing- masing pihak dapat menyebabkan perbedaan persepsi, sehingga terjadi perbedaan dalam menterjemahkan sesuatu. Maka  sangat  teori  ini  dirasa  sesuai  untuk menangani  konflik  yang  terjadi  antara  PT Hevindo  dengan  Masyarakat  Kecamatan Nanggung.
Teori yang kedua adalah teori transformasi  konflik.  Teori  ini  digunakan karena  ingin  mengubah  struktur  dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk  kesenjangan  ekonomi  yang terjadi  pada  masyarakat  dimana  tidak diberikan  izin  untuk  membuka  lahan pertanian seperti menanam singkong, talas, pisang  dan  sayuran.  Masyarakat  pun merasa  bahwa  kepedulian  perusahaan terhadap  masyarakat  sangat  tidak  banyak. Selain  itu  teori  ini  digunakan  untuk meningkatkan  jalinan  hubungan  dan  sikap jangka  panjang  antara  PT  Hevindo, masyarakat  serta  pihak-pihak  luar  yang terkait  yang  tentunya  untuk  meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
Diharapkan  dari  sini  muncul  program- program  pemberdayaan  dari  perusahaan kepada  masyarakat  supaya  keadilan  dan perdamaian kembali terjadi diantara kedua tokoh utama dari konflik tersebut, yakni PT Hevindo  dan  Masyarakat  Kecamatan Nanggung.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Penyebab konflik agraria yang terjadi di Kecamatan  Nanggung  yang  disebabkan oleh  perbedaan  kepentingan,  pemahaman, peningkatan jumlah penduduk, pembatasan akses masyarakat lokal terhadap sumberdaya,  keterpurukan  ekonomi,  juga karena  perubahan  iklim  politik setelah reformasi  dan  krisis  moneter.  Kekuatan masing-masing  pihak  dan dukungan  dari pihak lain, menjadikan konflik yang terjadi cukup  bertahan  lama  yakni  sejak  tahun 1993 sampai akhir tahun 2013.
Anggapan masyarakat yang timbul saat itu  bahwa  mereka  bebas  mengajukan keinginan  kepada  pemerintah  dan  bebas menyuarakan  aspirasi  mereka. Kebutuhan akan  lahan  pertanian  menjadi  salah  satu penyebab  munculnya konflik  di  desa  ini, selain  perbedaan  pemahaman,  perbedaan kepentingan, dan  kehadiran  pihak  ketiga, seperti  LSM  menjadi  pemicu  mencuatnya konflik, karena masyarakat mulai
disadarkan pada apa pentingnya tanah bagi kehidupan  di  masa  yang  akan  datang. Selain itu berbagai bentuk perlawanan juga dilakukan. Karakteristik konflik pengelolaan
sumberdaya alam yang terjadi di
Kecamatan  Nanggung berdasarkan  tipe konflik  termasuk  ke  dalam  konflik yang cenderung  tertutup  (laten)  dalam  jangka waktu yang cukup lama. Hal tersebut terjadi karena  kecakapan  para  elit  lokal  (tokoh masyarakat) untuk meredam terjadi konflik hingga tidak dapat terbaca oleh pihak-pihak di luar  wilayah  tersebut,  meskipun  pernah mencuat dan terbuka.
Resolusi konflik yang dilakukan adalah dengan membentuk aliansi bernama AMANAT (Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif)  yang  dijadikan  sebagai wadah  perjuangan  para  petani  penggarap Kecamatan Nanggung. Kemudian
dilakukan  pula  mediasi  melalui  LSM  dan juga KOMNASHAM.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan melihat  dari  isu  konflik  agraria  tentang pengelolaan  tanah  atau  lahan  antara  PT Hevea  Indonesia  (PT  Hevindo)  dengan
Masyarakat Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut: 1. Pihak-pihak  yang  berkonflik  dan yang terlibat dalam konflik bersama-sama untuk  memperbaiki hubungan koordinasi, dan melakukan pertemuan secara resmi agar dapat dilakukan upaya penyelesaian  konflik  sampai  pada akarnya. Kegiatan ini bisa menggunakan  pihak  pemerintah daerah  sebagai  pihak  ketiga  yang netral  dan  dipercaya  oleh  kedua belah  pihak  (arbitrasi).  Selain  itu, hal  ini  juga  dapat  mengurangi adanya  konflik  laten  yang  terjadi diantara masing-masing pihak.
2. Upaya-upaya  penyelesaian  konflik, sebaiknya tidak menggunakan pendekatan  paksaan  dan  keamanan (coercive) ,  karena  akan  selalu berbenturan  dengan  hak-hak  yang dimiliki  oleh  setiap  masyarakat, sehingga  sumber  utama  konflik menjadi tidak tersentuh.
3. Pendekatan  penyelesaian  konflik sebaiknya  dilakukan  dengan  lebih persuasif melalui pendekatan kesejahteraan,  seperti  pemberian modal usaha, pengkoordiniran para penggarap  dan  membaginya  ke dalam kelompok-kelompok wilayah tertentu,  serta  membuat  perjanjian dengan  semua  penggarap  melalui kelompok tersebut untuk
menggarap di wilayah-wilayah tertentu  saja,  menjadi  salah  satu alternatif penyelesaian konflik.
4. Setiap bentuk-bentuk upaya penyelesaian  konflik  sebaiknya dilakukan  secara  bersama-sama dengan  melibatkan  masyarakat, penggarap, tokoh pemuda, koramil, pemerintahan  kecamatan,  polsek, tokoh desa, LSM yang terlibat, serta
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
HALAMAN 1-70 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
Dinas  Pertanian  dan  Kehutanan Kabupaten  Bogor  dengan  asumsi tidak menambah perbedaan kepentingan antar pihak-pihak yang berkonflik. 5. Dilakukan pengawasan pemerintahan desa, pemberian
pengetahuan  kepada  masyarakat dalam  mengelola  konflik  yang  ada melalui  pendampingan,  serta  peran serta  yang  lebih  nyata  dari  Pemda Kabupaten  Bogor  atau  dinas-dinas terkait untuk membantu menyelesakan  konflik  yang  terjadi dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6. Perusahaan hendaknya lebih berhati-hati dalam menanggapi tuntutan  masyarakat,  agar  tidak memicu konflik yang kembali laten tersebut.  Kekuatan  sosial  yang dimiliki mampu mendorong
mobilisasi  massa  hingga  tindakan- tindakan radikal atau recliming.
Selain itu, dilihat dari kacamata pekerja sosial  sudah  seharusnya  pekerja  sosial menjadi  lebih  peka  dan  tanggap  dalam menyikapi  isu-isu  konflik  yang  ada  di masyarakat. Karena pada hakikatnya tugas dari  seorang  pekerja  sosial  di  bidang penanganan  konflik  adalah  dapat  sebagai mediator  serta  advocator  bagi  masyarakat kepada  pihak  konflik  lainnya  yang  lebih berkuasa  agar  didengar  aspirasinya  dan konflik  dapat  terselesaikan  dengan  segera tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Astawa,  Ktut  Diara.  2015. Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Perkebunan . Jurnal Pendidikan Pancasila  dan  Kewarganegaraan,  Th. 28, Nomor 1 Fisher, S, D. I. Abdi, J. Ludin, R. Smith, dan
S. Williams. 2001. Mengelola Konflik: Keterampilan dan  Strategi untuk
Bertindak. Kartikasari,  S.  N,  M.  D. Lapilatu,  R.  Maharani  dan  D.  N.  Rini
[Penterjemah].  The  British  Council. Jakarta.
Hidayati,  Nur.  2003. Gerakan  Petani Antara  Radikalisme  dan  Kompromi. Kompas, 28 September 2003. Hlm. 30. Ibrahim,  Jabal  Tarik.  2002. Sosiologi Pedesaan. UMM Pres. Malang. Ilham,  Mohammad.  2006. Analisa  Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Desa Sekitar Hutan (Studi Kasus  Masyarakat  Desa  Curugbitung,
Kecamatan    Nanggung,  Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat) . Skripsi Mitchell,  Bruce,  B.  Setiawan,  Dwita  H. Rahmi. 2000. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Tanahkita.id:  Penolakan  Masyarakat  Atas Perpanjangan HGU PT. Hevea Indonesia.  Diakses  pada  15  Desember 2018 pukul: 12.30 WIB http://tanahkita.id/v2/data/konflik/detil/ Wm1Scg
Kegiatan  di  Nanggung.  Diakses  pada  15 Desember  2018  pukul:  13.03  WIB https://perempuanberjuangwordpress.c om/2015/04/13/kegiatan-di-nanggung/
Teori  Konflik  Dan  Konflik  Agraria.
Diakses  Pada 15 Desember  2018 WIB Pukul: 13.48 WIB http://uniridha.blogspot.com/2013/05/t eori-konflik-dan-konflik-agraria.html
Huma  Id:  500  KK  Petani  Nanggung Terampas  Haknya.  Diakses  pada  16 Desember  2018  pukul:  10.02  WIB https://huma.or.id/home/en/publikasi/k abar-dari-lapangan/500-kk-petani- nanggung-terampas-haknya.html Huma Id: Petani Bogor Demo TolakPerpanjangan HGU. Diakses pada 16  Desember  2018  pukul:  10.34  WIB https://huma.or.id/home/en/publikasi/k abar-dari-lapangan/petani-bogor-demo- tolak-perpanjangan-hgu.html.