## NATAPRAJA
Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016
Halaman 1-16

## KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH OTONOMI:

## KESIAPAN DAERAH DALAM PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN
Lastria Nurtanzila 1

## ABSTRACT
Financially independent for a region is a must in decentralization era. This article try  to  examine  how  central  and  local  government  push  their  effort  to  make  a  region financially  independent.  One  of  the  policy  agenda  is  to  delegate  the  authority  to  manage property  tax  from  central  government  to  local  government.  Based  on  Law  Number  28/ 2009, property tax becomes the authority of local government, this is a very good news to increasing  local  revenue.  The  increasing  of  local  revenue  is  expected  to  increasing  local government  capacity  to  funding  their  activity.  Nevertheless,  local  government  readiness becomes  a  big  issue,  known  that  until  2013  only  123  kabupaten/kota  that  already implemented  this  policy,  where  the  rest  of  the  kabupaten/kota    are  still  not  ready  to implement  it.  But,  the  current  issue  is  the  capacity  of  readiness,  not  all  of  the kabupaten/kota  has  the  capicity  and  capability  to  implement  the  policy.  Therefore,  this policy needs to be reck by central government, so in the future this policy can be a good instrument to made region financially independent.
Keywords : Financially Independent, Decentralization, and Property Tax

## ABSTRAK
Kemandirian  fiskal  di  daerah  otonomi  merupakan  aspek  penting  dalam  kajian desentralisasi.  Penelitian  ini  mencoba  mengkaji  hubungan  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  dalam  mengupayakan  kemandirian  fiskal  daerah.  Peraturan  mengatur bahwa  pendapatan  pajak  dari  sektor  PBB  akan  menjadi  pajak  daerah,  dengan  demikian diharapkan  agar  pendapatan  ini  dapat  menambah  PAD  dan  meningkatkan  alokasi  dana untuk  pembiayaan  daerah  itu  sendiri.  Kesiapan  daerah  menjadi  isu  yang  cukup  serius. Hingga  tahun  2013  masih  ada  123  kabupaten/kota  yang  menjalankan  kebijakan  ini, sementara  369  sisanya  masih  diproyeksikan  untuk  dapat  melaksanakannya  pada  tahun- tahun berikutnya. Sementara menilik dari hasil kualitas pelaksanaan masih banyak daerah yang  menyatakan  belum  siap  baik  dari  segi  SDM,  infrastrutur,  maupun  kondisi masyarakat. Sehingga kebijakan ini butuh mendapatkan perhatian lebih melihat impact dari pelimpahan kebijakan ini nantinya pada peningkatan kemandirian fiskal daerah.
KataKunci : Desentralisasi, Kemandirian Fiskal, Pajak Bumi dan Bangunan.
1 Dosen, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada. email: lastrianurtanzila@ugm.ac.id.

## PENDAHULUAN
Desentralisasi  telah  menjadi trend global  sekaligus  kebutuhan  masyarakat dunia  untuk  mempunyai  hak  yang  lebih besar  dalam  menentukan  nasibnya  dan berpengaruh  secara  lebih  besar  dalam pemerintahan.  Banyak  negara  demokrasi yang  melakukan  devolusi  politik,  fiskal, dan kekuasaan administratif ke pemerintah  lokal  yang  bertujuan  untuk mencoba  melakukan  transfer  kewenangan dan  tanggung  jawab  dari  pusat  ke  daerah untuk mencapai kemandirian daerah.
Ada dua tujuan yang ingin dicapai melalui  kebijakan  desentralisasi,  yaitu tujuan  politik  dan  tujuan  administratif. Tujuan  Politik  yaitu  untuk  memposisikan Pemda  sebagai  media  pendidikan  politik bagi  masyarakat  di  tingkat  lokal  dan secara nasional untuk mempercepat terwujudnya civil  society .  Sedangkan tujuan administratif yaitu untuk memposisikan Pemda sebagai unit pemerintahan  di  tingkat  lokal  yang berfungsi  untuk  menyediakan  pelayanan masyarakat  secara  efektif  dan  ekonomis. Senada  dengan  apa  yang  diungkapkan diatas,  desentralisasi  tidak  lagi  hanya menjadi  sebatas  pengalihan  kewenangan namun  juga  sekaligus  kewenangan  di bidang fiskal.
Otonomi  meliputi  otonomi  di bidang  penganggaran,  atau  sering  juga disebut  sebagai  desentralisasi  fiskal. Wacana mengenai otonomi daerah sendiri sesunguhnya  sudah  berkembang  cukup lama  namun  baru  mulai  terorganisir dengan  baik  setelah  dirumuskannya  UU Nomor 25 Tahun 1999 dan UU Nomor 22 Tahun  1999.  Desentralisasi  fiskal  adalah salah  satu  perubahan  penting  dimana pemerintah  daerah  diberikan  keleluasaan dalam menetapkan anggaran daerah melalui APBD.
Di  lain  pihak,  UU  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara menetapkan  prestasi  kerja  yang  akan dicapai  sebagai  dasar  penyusunan  RKA baik  di  tingkat  pusat  (APBN)  maupun daerah  (APBD).  Wacana  otonomi  daerah yang  sudah  cukup  lama  itu  mendorong terjadinya berbagai revisi terhadap kesesuaian  konten  dan  konteks  kebijakan pada  masa  sekarang.  Oleh  karena  itulah, diterbitkan  UU  Nomor  32  Tahun  2004 yang secara tidak langsung telah mengadakan  perubahan  yang  sangat mendasar  terhadap  sistem  administrasi pemerintahan dan keuangan daerah.
Dewasa ini, pemerintah mengubah kebijakan  anggaran  dari  yang  berbasis resources ke  anggaran  yang  berbasis
pajak.  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh semakin  menipisnya  sumber  daya  alam yang  dimiliki  seperti  migas.  Selain  itu, ketergantungan kepada harga pasar internasional  yang  fluktuatif  menjadi  hal yang menyulitkan untuk dijadikan referensi dalam upaya membangun anggaran  yang  stabil  dan  dinamis.  Untuk itu,  peran  pajak  secara  bertahap  menjadi semakin  penting,  dan  pada  posisi  yang menentukan dalam pos penerimaan APBN.
Pajak  merupakan  sumber  dana yang  berasal  dari  dalam  negeri  dalam upaya  mewujudkan  kemandirian  suatu bangsa  atau  negara  dalam  pembiayaan pembangunan yang berguna untuk kepentingan  bersama.  Oleh  karena  itu, pajak  yang  didalamnya  termasuk  Pajak Bumi  Bangunan  (PBB)  adalah  tulang punggung penerimaan negara guna mencapai  kemandirian  pembangunan.  Di samping  itu,  pajak  merupakan  wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan.  Sebagaimana  Mardiasmo (2006:11),  pemungutan  pajak  merupakan perwujudan  dari  pengabdian  dan  peran serta  wajib  pajak  untuk  secara  langsung bersama-sama  melaksanakan  kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan  negara  dan  pembangunan nasional.  Untuk  itu,  penerimaan  pajak
memerlukan  partisipasi  dari  masyarakat untuk  membayar  pajak  secara  jujur  dan benar  sesuai  dengan  kaidah  menetapkan pajak sendiri ( self assessment ).
Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009,  tentang  Pajak  dan  Retribusi,  pajak daerah  yang  selanjutnya  disebut  pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  daerah yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  daerah,  bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.
Sementara  retribusi  adalah  pungutan daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian  izin  tertentu  yang  khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah  daerah  untuk  kepentingan orang pribadi atau badan.
Perbedaan  yang  mendasar  dari Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009 dengan UU tentang PDRD yang lama (UU No.34  Tahun  2000)  adalah  sistemnya.  Di UU  PDRD  baru,  sistem  yang  ditentukan adalah  tertutup  yang  berarti  pemerintah daerah  (pemda)  tidak  bisa  menambahkan jenis  pajak  dan  retribusi  baru  sesuai dengan  potensi  daerah.  Sedangkan  di  UU No.34  Tahun  2000,  sistem  yang  dite- tapkan  adalah  sistem  terbuka  yang  berarti pemerintah kabupaten dan kota
dibebaskan  untuk  menentukan  jenis  pajak dan  retribusi  lain  ( open  list )  di  luar  yang sudah  ditetapkan.  Syaratnya  antara  lain, penentuan  tersebut  harus  sesuai  dengan potensi  pajak  dan  retribusi  di  daerah. Selain itu, tidak bertentangan dengan yang menjadi  kewenangan  pusat  dan  provinsi serta tidak menimbulkan dampak negatif.
Selama  ini  pungutan  Daerah  yang berupa  pajak  dan  retribusi  diatur  dalam UU  Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  34  Tahun  2000.  Sesuai  dengan Undang-Undang  tersebut,  daerah  diberi kewenangan  untuk  memungut  11  jenis pajak,  yaitu  4  jenis  pajak  provinsi  dan  7 jenis  pajak  kabupaten/kota.  Selain  itu, daerah  juga  diberi  kewenangan  untuk menentukan  jenis  pajak  lainnya  selama masih  memenuhi  kriteria  yang  ditetapkan dalam undang-undang.
Penarikan  jenis-jenis  pajak  lain yang diperbolehkan selama sesuai  dengan kriteria undang-undang tersebut diharapkan  dapat  menutup  pengeluaran daerah.  Namun  pada  kenyataannya  tidak demikian.  Di  beberapa  daerah,  hampir semua  pungutan  baru  tersebut  berdampak tidak  baik  pada  iklim  investasi.  Hal tersebut  dikarenakan banyaknya pungutan daerah  yang  dapat  menyebabkan  biaya
tinggi,  karena  saling  tumpang  tindih dengan  pungutan  pusat.  Hal  ini  dapat menyebabkan  arus  distribusi  barang  dan jasa menjadi terhambat.
Dalam rangka meningkatkan posisi  otonomi  daerah  dan  desentralisasi fiskal  di  Indonesia,  maka  sejak  tanggal  1 Januari  2011,  PBB  P2  (Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) serta BPHTB  (Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah dan  Bangunan)  menjadi  pajak  daerah (kabupaten/kota). Khusus mengenai BPHTB sudah mulai efektif berlaku  sejak tanggal  1  Januari  2011,  sementara  PBB diberi  masa  transisi  sampai  dengan tanggal 1 Januari 2014 (Santosa: 2011).
Alasan mengapa kedua jenis pajak ini menjadi pajak daerah karena mememenuhi  syarat  antara  lain  ditinjau dari  aspek  lokalitas,  hubungan  antara pembayar  pajak  dan  yang  menikmati manfaat  pajak,  serta  di  berbagai  negara kedua  jenis  pajak  tersebut  telah  menjadi pajak daerah.
Bagi  daerah  yang  belum  memiliki Perda tentang BPHTB, pemerintah daerah dan  DPRD  harus  segera  menyusunnya agar tidak terjadi hambatan dan pelanggaran  hukum.  Sementara  bagi daerah  yang  belum  memiliki  Perda tentang  PBB  juga  diharapkan  segera
merealisasikannya,  meskipun  waktu  yang dimiliki  masih  3  tahun  lagi,  namun infrastruktur  dan  materi  dari  daerah  harus disiapkan sejak sekarang.
Selama Perda PBB belum ditetapkan  maka  PBB  masih  menjadi pajak pusat, dimana 90% dari penerimaan dibagihasilkan kepada daerah, yaitu 16,2%  untuk  daerah  yang  bersangkutan; 64,8%  untuk  daerah  kabupaten/kota  yang bersangkutan;  dan  9%  untuk  biaya pemungutan. Sebesar 10% dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh  kabupaten/kota  dengan  imbangan 65%  dibagikan  secara  merata  dan  35% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota  yang  melampaui  target penerimaan (Santosa : 2011).
Dalam  hal  mencapai  kemandirian daerah,  tiap  daerah  memiliki  peran  untuk mengupayakan kemandirian tersebut.
Setiap  Provinsi  dapat  dianalisis  terkait pencapaian dan perkembangan kemandirian fiskal daerahnya.
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004,  otonomi  daerah  lebih  diletakkan pada  tingkat  kabupaten/kota  dimana satuan  tersebut  dianggap  sebagai  satuan pemerintah  yang  paling  dekat  dengan masyarakat, sehingga kabupaten/kota menjadi  salah  satu  tumpuan  otonomi
daerah  dalam  mencapai  kemandirian fiskal.
Kesiapan nasional menerima kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam. Setiap kabupaten/kota memiliki  kepasitas  dan  kapabilitasnya masing-masing  dalam  mengembangkan potensi  daerah  yang  ada  untuk  diolah menjadi  pendapatan  daerah.  Persiapan yang  memadai  menjadi  tanggung-jawab pusat  dan  berkoordinasi  dengan  daerah. Banyak  kebijakan  yang  berakhir  dengan kebijakan  sentralistik,  dimana  terjadi pemaksaan  untuk  melaksanankan  suatu kebijakan  dari  pusat  tanpa  ada  kesiapan dari  daerah.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  pemaparan  fenomena  kesiapan daerah  untuk  pelaksanaan  kebijakan pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB  Perkotaan-Pedesaan  menjadi  pajak daerah.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau sering dikenal juga  dengan  studi  literatur.  Dalam  studi literatur,  pendekatan  yang  digunakan cenderung pada pendekatan aliran kualitatif sehingga  arahan penelitian lebih kepada  menemukan  sesuatu  yang  baru dengan  melalui  berbagai  kajian  teori  dari
berbagai literatur. Kajian teoritis yang ada didukung  dengan  beberapa  data  empiris dan  dielaborasikan  untuk  mencapai  suatu gagasan  tentang  kesiapan  kemandirian fiskal di daerah otonom.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesiapan  Daerah  dalam  Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan PBB
PBB merupakan pajak yang potensial  dan  biladikaitkan  dengan  objek yang  dikenakan  pajak,  maka  pajak  ini bersifat  tetap  dan  tidak  berubah-ubah. Selain  itu,  pajak  ini  merupakan  wilayah dari  suatu  daerah.  Menurut  Kelly  (1989), PBB  dapat  juga  memperkuat  peranan pemerintah  daerah  karena  membuka peluang  dasar  penarikan  pajak  yang  lebih luas  bagi  penerimaan  pemerintah  sendiri. PBB  yang  efektif  akan  menciptakan sumber  penerimaan  yang  kuat  bagi pemerintah  daerah  dan  memperkecil kebutuhan  akan  bantuan  dari  pemerintah pusat.  Dengan  demikian,  pemerintah daerah dapat memperluas kewenangannya untuk mengelola daerah-nya sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.
Menurut  Mardiasmo  (2004)  hak pemerintah  daerah  dari  hasil  penerimaan PPh Perseorangan adalah sebesar 20% dan PBB  sebesar  90%,  sedangkan  BPHTB
sebesar  80%  dari  penerimaan.Selama  ini penerimaan  dari  ketiga  jenis  pajak  ini disebut  sebagai  penerimaan  transfer  dari pemerintah pusat jenis bagi hasil pajak.
Kontribusi PBB  sangat  berarti dan tidak  mungkin  dihilangkan  meskipun jumlahnya  tidak  terlalu  besar  dalam struktur penerimaan negara. Seperti diungkapkan  Brotodiharjo  (2003:  220), bahwa  sekecil  apapun  jumlah  uang  yang akan  dapat  masuk  kedalam  kas  negara, uang  itu  selalu  dapat  digunakan  sebagai sumbangan  untuk  menutupi  biaya-biaya pemerintahan.
Menurut  Kelly  (1989:  120),  PBB merupakan  cara  menghimpun  dana  yang disukai, karena alasan-alasan berikut:
1. Pemilik  tanah  menarik  manfaat  dari investasi  pemerintah  dalam  layanan masyarakat  dan  prasarana.  Oleh karena  itulah  pemilik  tanah  harus membayar pajak sebagai kontrapresatasi  dari  manfaat  yang diperolehnya.
2. PBB  dapat  dijadikan  sebagai  garis pertahanan  kedua  karena  banyak orang  yang  berhasil  menghindari pajak pendapatan.
3. Penetapan  PBB  tidak  sesulit  pajak pendapatan  atau  pajak-pajak  lain karena objek PBB tampak dan tidak bergerak.
4. PBB dapat menjadi sumber penerimaan  yang  besar,  stabil  dan elastisjika  dirancang  dengan  baik. Kadar elastisitas tersebut tergantung pada seberapa jauh tanah bersangkutan  dapat  ditaksir  dengan teratur  dan  dapat  dinilai  menurut harga pasar yang berlaku.
5. PBB dapat juga memperkuat penerimaan pemerintah daerah karena  membuka  peluang  dasar pajak yang lebih luas bagi penerimaan pemerintah daerah sendiri.
6. PBB juga dapat membantu
mengurangi  spekulasi  tanah  dan mendorong  pemilik  tanah  menjaga miliknya sebaik-baiknya.
Dalam Makalah
Seri Desentralisasi Fiskal yang diterbitan ADB pada  tahun  2010,  menyatakan  bahwa negara-negara yang memiliki infrastruktur legislatif  yang  baik;  hukum  perundangan agraria yang baik; sistem pertanahan yang baik;  sistem  teknologi  informasi  yang maju;  mewakili suatu idealisme yang jauh berbeda dengan negara-negara berkembang  yang  belum  memiliki  sistem informasi pertanahan yang terpadu. Bahkan  dibeberapa  daerah  tidak  semua PBB dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah.
Kebijakan penetapan pajak memiliki  dua  prinsip  utama yang mendasar  yaitu  adanya  kebutuhan  fiskal dan efisiensi administrasi.Tren menunjukkan  bahwa  PBB  menjadi  pajak daerah di banyak negara di seluruh dunia. Asumsi  yang berkembang  adalah banyak negara tersebut memahami dan mengaharapkan bahwa PBB dapat menjadi sumber penerimaan yang signifikan bagi pemerintah daerah.
Meskipun tidak ada alasan empiris untuk mengharapkan bahwa PBB dapat  sepenuhnya  mendanai  kebutuhan- kebutuhan  pemerintahan  daerah,  namun PBB  dapat  mendanai  secara  signifikan kebutuhan tersebut bahkan hampir sebagian  besar.  Hal  ini  tentu  saja  dapat dicapai  apabila  suatu  negara  tersebut telah memiliki sistem informasi pertanahan  yang  canggih  dan  terpadu sehingga segala proses pengelolaan dapat secara efisien.
Kanada  merupakan  salah  satu contoh negara yang memiliki tiga tingkat pemerintahan  (federal,  provinsi,  dan kotapraja)yang  praktek  pengenaan  PBB dilakukan sebagian besar oleh pemerintah kabupaten/kotapraja. Bahkan dalam berbagai  kesempatan  penetapan  batas PBB  tertentu  yang  dilakukan  oleh
provinsi atau lembaga pendanaan sekolah setempat,  biasanya  diserahkan  kepada pemerintahan  kotapraja  untuk  berperan sebagai administrator dari program semacam itu.
Situasi  serupa  terjadi  di  Australia yang  merupakan  negara  maju  dengan pasar properti yang maju pula. Negara ini juga  memiliki  informasi  jual-beli  yang transparan  yang  mempermudah  dalam menilai secara akurat daripada di wilayah yang  memiliki  pengetahuan  pasar  dan transparansi  yang  jauh  lebih  sedikit, seperti Indonesia.
Dari  berbagai  pengalaman  yang ada  di  dunia  internasional,  desentralisasi atas  semua  fungsi  pajak  sebaiknya dilakukan  secara  bertahap  berdasarkan kapasitas.  Kapasitas  tersebut  dihasilkan dari individu yang cukup termotivasi dan terampil, dan dapat bekerja efektif dalam budaya organisasi yang ada.
Menurut hasil kajian ADB (2010), pada  umumnya  kapasitas  pemungutan dapat  dikembangkan  jauh  lebih  pesat daripada  kapasitas assesment ,  karena kapasitas assesment membutuhkan kemampuan dan keterampilan  yang lebih tinggi  dan  pasar  properti  yang  memang sudah berfungsi dengan baik.
Di  Indonesia,terutama  di  luar Jakarta,  kedua  prasyarat  untuk  memiliki kemampuan assessment perlu dikembangkan  meskipun  memerlukan waktu bertahun-tahun.  Oleh  karena itulah, kapasitas pungutan lebih ditekankan  karena  kapasitas assesment membutuhkan waktu lebih lama.
Dalam  kasus  di  berbagai  negara, masih  banyak  yang  beranggapan  bahwa melakukan  pemisahan  antara  kedua kapasitas  adalah  jalan  yang  terbaik, misalnya  pemerintah  daerah  melakukan pemungutan  sementara asssesment masih dibawah kewenangan pusat,lalu dilimpahkan secara bertahap dari pemerintah  pusat  ke  kota-kota  besar. Namun,  tidak  mungkin  semua  fungsi dilimpahkan kepada pemerintah daerah di Indonesia  karena  kondisi  yang  sangat beragam  di  negara  sebesar  Indonesia. Oleh  karena  itu,  pendekatan  simetris sangat relevan.
Di  beberapa  kasus,  pemerintah pusat menyediakan jasa sehingga pemerintah daerah seharusnya membayar mereka  untuk  persiapan  kadaster  fiskal. Sementara struktur biaya sangat bervariasi  antara  setiap  negara,  dari beberapa pengalaman internasional, meunrut  data  ADB  (2010)  sekitar  0,5%
sampai  2%  harus  dikeluarkan  oleh pemerintah daerah untuk menutup kadaster fiskal tersebut. Namun, penerimaan  lain  yang  nantinya  akan meningkat digunakan
untuk melembagakan
proses-proses
pembangunan,  memperbaiki  informasi pasar,  penguatan  properti  dan  penguatan sitem informasi pertanahan.  Sementaradi Indonesia sendiri, Dirjen Pajak menetapkan  tarif  resmi  sebesar  9%  yang mana dinilai terlalu tinggi
Dengan  adanya  pelajaran  dari berbagai pengalaman internasional, maka Indonesiaharus menjalankan proses desentralisasi PBB, meskipun hal tersebut tidak  boleh  dinggap  ringan.  Pemikiran dan  ketrampilan  sangat  diperlukan  untuk mengubah status  quo yang  ada  saat  ini.
Kompetensi  yang  dibutuhkan  untuk pengelolaan  pajak  ini  mungkin  ada  di pusat, namun tidak mustahil bisa mengundang  para  ahli  internasional untuk  memberikan  wawasan  tentang sistem  informasi  pertanahan  yang  maju, sehingga  permassalahan property  tax dapat  diatasi  dan  dapat  menjadi  solusi bagi kemandirian fiskal daerah otonom di Indonesia.
Setelah  adanya  UU  Nomor  28 Tahun  2009,  pendaerahan  PBB  sebagai

## NATAPRAJA Vol. 4 No. 1, Mei 2016
bagian  dari  desentralisasi  fiskal  menjadi harapan dalam meluaskan sumber- sumber  penerimaan  daerah,  sehingga setiap daerah dapat mempercepat
pembangunannya
didasarkan pada
penerimaan  yang  lebih  baik.  Perubahan kebijakan  PDRD  terhadap  pengelolaan
PBB, dapat dilihat dalam Tabel 2.

## Tabel 2. Perubahan Kebijakan PDRD terhadap Pengelolaan PBB P2
Sebelum Perubahan Kebijakan PDRD Sesudah Perubahan Kebijakan PDRD
1. PBB P2 ditetapkan sebagai pajak pusat 1. PBB  P2  ditetapkan  sebagai  pajak daerah 2. Kebijakan  PBB-P2  ditetapkan  oleh pusat. 2. Kebijakan  PBB  P2  ditetapkan  oleh Daerah.
3. Penerimaan  PBB-P2  dibagi-hasilkan, dengan imbangan:
a. 90% bagian daerah:
- 16,2% untuk provinsi
- 64,8% untuk kabupaten/kota
- 9% biaya pemungutan
b. 10% bagian pusat, dibagikan kepada:
- 65% dibagikan merata ke seluruh kabupaten/kota
- 35%  dibagikan  sebagai  insentif kepada kabupaten/kota yang melampaui target penerimaan.
3. Daerah  dapat  tidak  memungut  pajak daerah apabila :
a. Potensi tidak memadai
b. Disesuaikan dengan kebijakan daerah.
4. PBB  P2  yang  dibagihasilkan  kepada daerah tidak termasuk dalam komponen PAD 4. Seluruh  penerimaan  PBB  P2  menjadi PAD.  Sehingga  masyarakat  daerah terlibat dalam proses perumusan kebijakan PBB P2 dan dapat mengontrol penggunaan penerimaannya.
5. Daerah  tidak  memiliki  tanggungjawab atas optimalisasi pemungutan PBB P2. 5. Daerah bertanggung-jawab sepenuhnya atas  pemungutan  PBB  P2,  baik  secara legal, operasional, dan pemanfaatan.
Sumber: Modul  Sosialisasi  Pengalihan  PBB-P2  dan  BPHTB  menjadi  Pajak  Daerah , Direktorat  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Kementrian  Keuangan  Republik Indonesia 2011 (diolah).
Tahap  persiapan
untuk melaksanakan  kebijakan  pendaerahan  ini diatur  sesuai  dengan  Peraturan  Direktur Jenderal  Pajak  Nomor  Per-61/Pj/2010 tentang  Tata  Cara  Persiapan  Pengalihan Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan Dan  Perkotaan  Sebagai  Pajak  Daerah. Diantaranya  mengatur  tentang  persiapan yang  harus  dilakukan  daerah  baik  secara teknis maupun subtantif.Menurut Direktorat  Jendral  Pajak  Departemen Keuangan  Republik  Indonesia,  terdapat beberapa  hal  yang  perlu  disipakn  daerah terkait dengan pendaerahan PBB, yaitu:
1. Peraturan  yang  terkait  dengan pengelolaan  PBB  Perdesaan  dan Perkotaan.
2. Sumberdaya  manusia.  Pendidikan dan pelatihan pegawai.
3. Sarana  dan  prasarana.  Perangkat lunak  dan  keras  serta  sarana pendukung lainnya.
4. Kerjasama  semua  pihak  yang terkait. Yaitu instansi-instansi
terkait  seperti  Departemen  Dalam
Negeri, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota,  dan  Departemen
Keuangan (DJPK, DJP)
Selain  itu  Departemen  Keuangan juga  mempersiapkan  tahapan  tentatif persiapan  pengalihan  PBB  Pedesaan  dan
Perkotaan,  yang  dibagi  dalam  beberapa tahap berikut:
1. Tahap Persiapan (Maret-Juni 2010) terdiri dari:
a. Sosialisasi  (wajib  pajak  dan stakeholders)
b. Pemeliharaan database
c. Menyiapkan aplikasi SISMIOP
d. Inventarisasi peraturan dan SOP PBB Pedesaan dan Perkotaan.
e. Trainning PBB  Pedesaan  dan Perkotaan.
2. Tahap  Pengalihan  (Juli-November 2010) terdiri dari:
a. Koordinasi  dengan  instansi terkait.
b. Seremonial  dan  berita  acara penyerahan  basis  data,  peta, aplikasi SISMIOP, dan tunggakan  PBB  Pedesaan  dan Perkotaan.
c. Penyelesaian trainning.
d. Serah  terima  dan  memberi waktu yang cukup untuk pengalihan.
3. Tahap  paska  Pengalihan  (Januari- Desember 2011). Terdiri dari:
a. Konseling peraturan dan SOP
b. Konseling aplikasi SISMIOP
c. Konseling pendataan
d. Konseling penilaian
e. Konseling keberatan dan banding
f. Konseling pelayanan.
Dalam  pengelolaan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  perlu  diketahui  beberapa macam  konsep  untuk  mempermudah administrasi  perpajakannya.  Salah  satu nya  adalah  mengenai  objek  pajak  dan subjek  pajak.  Objek  pajak  dalam  PBB adalah  bumi  dan/atau  bangunan  yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh  orang  pribadi  atau  badan,  kecuali kawasan  yang  digunakan  untuk  kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.  Sementara  subjek  atau wajib  pajak  dalam  PBB  adalah  orang pribadi  atau  badan  yang  secara  nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh  manfaat  atas  bumi  dan  atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Oleh karena itu, kategori pajak ini menjadi  kategori  pajak  yang “gampang- gampang  susah” pengadministrasiannya.
Secara  objek  pajak,  objek  pajak  PBB bukan  objek  pajak  yang  dapat  berpindah sehingga  relatif  mudah  untuk  diketahui, namun  akan  menjadi  cukup  rumit  ketika dikaitakan  dengan  penilaian  nilai  jual objek  pajak,  penialaian  properti,  dan proyeksi  investasi.  Oleh  karena  itulah
dibutuhkan  sumderdaya  manusia  dengan skill khusus untuk pekerjaan ini.
Beberapa  pengalaman  daerah  di Nusantara yang sudah berusaha melakukan persiapan
untuk melaksanakan kebijakan ini menunjukkan bahwa  mereka  belum  siap  baik  secara aparatur  birokrat  maupun  sumber  daya yang  lain.  Papua  Barat  merupakan  salah satu  diantara  Provinsi  di  Indonesia  yang harus  mempersiapkan  daerahnya  dalam melaksanakan  pelimpahan  kewenangan pengelolaan  PBB.  Beberapa  tantangan yang akan dihadapi misalnya yang terjadi di Provinsi Papua Barat dalam mengimplementasikan kebijakan ini.
Regulasi  yang  sering  berubah- ubah  yang  membuat  daerah  sulit  untuk menyesuaikan  dengan  regulasi  tersebut. Sumber  daya  manusia  dan  fasilitas  yang dimiliki Provinsi Papua Barat juga masih sangat  terbatas.  Luas  wilayah  dan persebaran  penduduk  yang  tidak  merata juga  cukup  menyulitkan  pemungutan pajak,  belum  lagi  budaya  sadar  pajak yang masih minim.
Demografi  wilayah  Papua  Barat merupakan  kepulauan,  hal  ini  tentu  saja menyulitkan  untuk  melakukan  penilaian objek  pajak  bumi  dan  bangunan  serta pemungutan pajaknya. Aspek yang
memperburuk  dan  menambah  kendala dalam  mengimplementasikan  kebijakan ini  lainnya  adalah  transportasi  yang masih sangat terbatas dalam menghubungkan kabupaten/kota di Papua Barat.
Sementara  itu,  tidak  jauh  berbeda dengan  Papua  Barat,  Kutai  Kartanegara, sebagai  salah  satu  kabupaten  terkaya  di Indonesia  menilai  bahwa  kebijakan  ini adalah  kebijakan  yang  setengah  hati. Dalam  undang-undang  yang  mengatur tentang PBB (UU Nomor 12 Tahun 1994 yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985) menyebutkan  bahwa  objek  PBB  dibagi dalam  lima  sektor  yaitu  pedesaan, perkotaan,  pertambangan,  kehutanan  dan perkebunan.
Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009, maka pajak bumi dan  bangunan  sektor  pedesaan  dan perkotaan dialihkan menjadi pajak kabupaten/kota yang harus sudah dilaksanakan  selambat-lambatnya  pada tanggal  13  Desember  2013.  Sementara PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan  tetap  menjadi  pajak  pusat dan  dikelola  pemerintah  pusat.  Bagi Kutai  Kartanegara,  banyak  faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk
melaksanakan  pelimpahan  kewenangan pengelolaan PBB P2 ini.
Pertama,  biaya  koleksi  pajak, selama ini setelah dikurangi biaya koleksi seluruh penerimaan pajak PBB P2 masuk ke  daerah,  sementara  setelah  adanya kebijakan  ini,  biaya  koleksi  dibebankan ke daerah, sehingga pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB ini menyisakan  biaya  koleksi  yang  juga didaerahkan.
Kedua, mendaerahkan PBB berarti  juga  mendaerahkan  pegawai, padahal  masalah  besar  yang  dihadapi daerah dalam masa pelimpahan kewenangan  pengelolaan  ini  adalah membengkaknya  jumlah  pegawai  dan beban  belanjanya  karena  pemindahan pegawai pusat ke daerah.
Ketiga adalah pelimpahan kewenangan  pengelolaan  PBB  ini  juga berdampak pada pelimpahan kewenangan pengelolaan  perangkat  keras  ( hardware ) dan  perangkat  lunak  (software).  Tentu saja hal ini harus diikutidengan pemindahan basis data dan juga sumberdaya  manusia  yang  memiliki keahlian di bidang tersebut.
Keempat, pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB ditakutkan dapat meningkatkan kesenjangan
pendapatan antar daerah karena
hilangnya unsur sumbangan dan distribusi pendapatan antar daerah.
Dari beberapa pertimbangan tersebut,  kebijakan  ini  dinilai  sebagai kebijakan  yang  setengah  hati,  terutama bagi  Kabupaten  Kutai  Kartanegara, daerah  seolah  mendapat  angin  segar  atas adanya pajak baru. Namun bagi beberapa daerah  yang  tidak  memiliki  potensi  PBB P2  yang  besar,  hal  tersebut  memberi kesan  sebagai  perluasan  kewenangan yang  kurang  menyeluruh.  Misalkan  saja Kutai  Kartanegara  yang  yang  memiliki porsi  kecil  untuk  PBB  P2  dibandingkan dengan PBB sektor lain.
Dari pengalaman beberapa daerah diatas, dapat dilihat bahwa sesungguhnya masih  banyak  daerah  yang  belum  siap baik secara kapasitas maupun kapabilitas. Kebijakan  ini  seolah  menjadi  kebijakan yang dipaksakan, dan terlalu memandang sama  rata  bagi  seluruh  Kabupaten/Kota yang  ada  di  Indonesia,  tanpa  melihat kekurangan  dan  kesejangan  sumberdaya yang  terjadi  terutama  bagi  daerah  di  luar Pulau Jawa.
Cukup menarik kemudian membahas persiapan di Kota Yogyakarta, ditinjau  dari  aspek-aspek  yang  harus
disiapkan menurut
Kementrian
Keuangan,  Kota  Yogyakarta  secara formalitas  telah  memenuhi  aspek-aspek tersebut. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011  tentang  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Perdesaan  dan  Perkotaan  serta  Peraturan Walikota  Nomor  83  Tahun  2011,  Kota Yogyakarta  telah  siap  secara  landasan legalitas.  Begitu  juga  dengan  adanya alokasi  anggaran  dalam  APBD  untuk pengalihan  PBB.  Namun  selanjutnya, secara  sumberdaya  manusia  masih  juga mengalami kekurangan.

## SIMPULAN
Pada  akhirnya  kebijakan  ini menjadi  kebijakan  yang  perlu  dikaji ulang  untuk  implementasinya.  Kesiapan daerah  merupakan  acuan  penting  untuk studi implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan.  Kebijakan  ini  bisa  menjadi kebijakan  yang  memaksakan  diri  bagi daerah.  Kebijakan  yang  pada  awal tujuannya adalah meningkatkan kemandirian daerah untuk menaikkan pos pendapatan  asli  daerah  justru  dapat berbalik menjadi kebijakan yang menjadi sumber pemborosan APBD karena kurang  siapnya  kapasitas  dan  kapabilitas daerah dalam menerima kebijakan ini.
Penganggaran  yang  digunakan
untuk tahap persiapan pelimpahan
kewenangan misalnya, bisa menjadi celah penyimpangan keuangan. Pengadaan barang  dan  jasa  tentu  dibutuhkan  dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan kebijakan.
Namun,
standarisasi kebutuhan kebijakan setiap daerah
tentunya  berbeda-beda,  akibatnya  tidak terukurnya  efisiensi  anggaran  dan  justru dapat menambah beban APBD.
Kesiapan  daerah  tentunya  tidak hanya  dari  segi  anggaran  saja,  kesiapan dari  aspek  sumberdaya  manusia,  sistem informasi  pajak,  teknologi,  peraturan daerah,  sosialisasi,  dan  kerjasama  antar lembaga  perlu  dibangun  dan  dipastikan kapabilitasny, sehingga dalam melaksanakan  kebijakan  dapat  tercapai efisiensi dan efektifitasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Asian Development Bank. 2010. Startegi Peta Riwayat Pelimpahan Wewenang Pajak Bumi dan Bangunan . Seri Desentralisasi
Fiskal di Indonesia, Makalah No. 1
Tahun 2010.
Brotodiharjo,  Santoso.  2003. Pengantar
Ilmu Hukum Pajak, Edisi Keempat .
Bandung: Refika Editama.
Direktorat  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, Kementrian Keuangan
Republik
Indonesia. Modul Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah. 2011.
Mardiasmo.  2006. Perpajakan,  Edisi Revisi . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Kelly,  Roy.1989. Keuangan  Pemerintah Daerah  di  Indonesia  (Keuangan Pemerintah  Daerah  di  Indonesia).
Jakarta: UI Press.
Seminar Nasional “ Implementasi
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2009  Tentang  Pajak  Daerahdan Retribusi  Daerah ”  dilaksanakan  di Ballroom  Hyatt  Regency  Hotel Yogyakrata, 6 Maret 2010.
Santosa,  Budi.  2011. Ketika  Pajak  Bumi dan  Bangunan  sebagai  Pajak Daerah.
Syah,  Anwar.  1994. The  Reform  of Intergovernmental  Fiscal  Relations In  Developing  And  Emerging Market  Economices. The  World Bank’s  Policy  and  research  series
No.  23,  h.2,  p.2.  dalam  Makalah Seri Desentralisasi Fiskal di
Indonesia, ADB.
Peraturan Perundang-undangan:
UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
UU  Nomor  25  Tahun  1999  dan  UU Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintah Daerah
UU  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara
UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang
Pemerintah Daerah
UU Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah