INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6775-6784 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Problematika Pengelolaan Dana Pensiun: Studi Kasus Tinjauan Kendala Sistematika Dana Pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Athaya Aurelia Bilqis 1 ✉ , Natasya Aliputri 2 , Rizqa Aisyah Andini 3 , Shella Andini Dwi Lestari 4
Universitas Indonesia
Email: athaya3104@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisis  terhadap  problematika  pengelolaan  dana  pensiun dalam studi kasus tinjauan kendala sistematika dana pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fokus utama penelitian adalah melihat eksistensi permasalahan pada pengelolaan dana pensiun BUMN yang seharusnya  mampu  memberikan  jaminan  finansial  kepada  pegawai  saat  memasuki  masa  pensiun. Namun,  temuan  audit  pada  tahun  2023  menunjukkan  adanya  indikasi  penyelewengan  pengelolaan dana  pensiun  bermasalah  yang  berpotensi  merugikan  negara  hingga  300  miliar.  Metode  penelitian dilakukan  secara  kualitatif  dengan  melakukan  pengumpulan  data  dari  sumber  yang  relevan  untuk kemudian  dianalisis  dan  diinterpretasikan.  Hasil  pembahasan  menunjukkan  bahwa  sistematika  dana pensiun BUMN melalui investasi mengalami permasalahan yang menjadi penyebab defisit dana pensiun BUMN. Ketidaktepatan dan ketidakcakapan pengelolaan investasi berdampak pada imbal hasil investasi yang tidak optimal sehingga seringkali menciptakan selisih penilaian investasi (SPI) dan berimbas pada kemampuan pemberi kerja dana pensiun BUMN untuk memenuhi kewajiban pensiun kepada pegawai. Oleh  karena  itu,  diperlukan  pembenahan  tata  kelola  manajemen  risiko  untuk  memastikan keberlangsungan  dana  pensiun  BUMN  secara  berkelanjutan,  menjaga  keamanan  finansial  pegawai, melindungi dana pensiun serta meminimalisir kerugian negara yang lebih lanjut.
Kata Kunci: Dana Pensiun, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyelewangan, Pengelolaan Investasi,
Manajemen Risiko

## Abstract
This writing aims to analyze the issues surrounding pension fund management in a case study of the systematic  constraints  of  State-Owned  Enterprises  (SOEs)  pension  funds.  The  primary  focus  of  the research is to examine the existence of problems in the management of SOEs pension funds, which should  provide  financial  security  to  employees  upon  retirement.  However,  audit  findings  in  2023 indicated indications of problematic mismanagement of pension funds, potentially causing losses to the state of up to 300 billion. The research method is qualitative, involving data collection from relevant sources  for  subsequent  analysis  and  interpretation.  The  discussion  results  show  that  the  systematic management of SOEs pension funds through investment faces issues that contribute to the deficit of SOEs pension funds. Inaccuracies and incompetence in investment management impact the suboptimal investment  returns,  often  leading  to  Investment  Valuation  Spread  (IVS),  affecting  the  SOEs  pension funds' ability to fulfill pension obligations to employees. Therefore, governance and risk management reforms  are  needed  to  ensure  the  sustainable  continuity  of  SOEs  pension  funds,  safeguarding employees' financial security, protecting pension funds, and minimizing further losses to the state.
Keywords: Pension Fund, State-Owned Enterprises (SOEs), Misappropriation, Investment Management, Risk Management

## PENDAHULUAN
Dana  pensiun  di  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  memiliki  tujuan  untuk memberikan jaminan finansial kepada pegawainya saat memasuki masa pensiun. Mengutip dari  (Emmerson,  2003  dan  Munell,  2003)  dengan  adanya  lembaga  dana  pensiun  maka lembaga tersebut merupakan penunjang  penting  dalam  perlindungan sosial  bagi warga negara. Dana pensiun BUMN dikumpulkan dari iuran untuk menjamin agar para pegawai BUMN dapat memperoleh pembayaran pensiun yang cukup setelah pensiun, maka dana pensiun ini dibentuk dari iuran pegawai BUMN selama bekerja. Untuk mendapatkan hasil timbal  balik  yang  terbaik  dan  menjaga  keberlangsungan  dana  pensiun,  investasi  dana pensiun  BUMN  sering  dilakukan  pada  berbagai  instrumen  keuangan  seperti  contohnya adalah  saham,  obligasi,  reksa  dana,  dan real  estate.  Pengelolaan  dana  pensiun  perlu dilakukan  secara  telaten  dan  kompeten  mengingat  besarnya  tanggung  jawab  untuk menjamin  keamanan  finansial  para  pensiunan.  Namun  dari  data  yang  ditemukan  dalam waktu dekat ini yaitu pada tahun 2023, Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan laporan dugaan penyelewengan dana pensiun BUMN yang bermasalah kepada Kejaksaan Agung yang didapatkan hasil pada temuan awal bahwa berdasarkan audit dengan tujuan tertentu terdapat dugaan kerugian negara sebesar Rp300 miliar.
Berdasarkan audit, terdapat 34 temuan dari total 48 dana pensiun di BUMN berada dalam kondisi tidak sehat yang menandakan bahwa sebagian besar dana pensiun BUMN
tidak mencapai standar yang diharapkan. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk satuan untuk melakukan penyehatan lembaga dana pensiun BUMN. Selain itu, institusi  dana  pensiun  pemberi  kerja  pengelolaanya  mendapatkan  pengawasan  dari  OJK untuk  memperkuat  transparansi  pengelolaan  dana  pensiun.  Namun,  dalam  pengelolaan program  pensiun  ini  terdapat  tantangan  yang  cukup  besar  yaitu  mengenai  keberadaan kelembagaan dana pensiun pemberi kerja yang berkelanjutan demi mengamankan masa depan keuangan para pensiunan. Maka dari itu, tujuan kami untuk membuat makalah ini adalah meninjau lebih lanjut mengenai problematika pengelolaan dana pensiun di BUMN melihat  adanya  kasus  yang  merugikan  para  pegawai  berupa  penyelewengan.  Dengan menggunakan  teori  manajemen  risiko  kami  bisa  menganalisis  risiko  dapat  memberikan panduan yang berharga dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko-risiko yang mungkin  terjadi  dalam  pengelolaan  dana  pensiun  berdasarkan  pembahasan  kami  yang menganalisis kesalahan penempatan dana investasi untuk pengelolaan dana pensiun serta urgensi pengelolaan dana pensiun.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  diterapkan  dalam  tulisan  ini  adalah  kualitatif  deskriptif bertujuan untuk menganalisis mekanisme sistematika pengelolaan dana pensiun BUMN dan permasalahan penempatan investasi untuk pengelolaan dana pensiun, serta memberikan urgensi  perbaikan  tata  kelola  dana  pensiun  BUMN.  Dalam  menganalisis  data  kualitatif, kelompok kami menggunakan panduan dari Miles dan Huberman (2007:20) yang mencakup tiga tahap utama, yakni: reduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Proses penulisan ini memastikan bahwa data yang diperoleh dan diinterpretasikan melalui sumber- sumber yang kuat terhadap argumen dan analisis yang disampaikan dalam esai ini, seperti jurnal daring, berita, hasil penelitian, peraturan perundang  - undangan, dan sumber lain yang relevan. Dengan demikian, pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif ini akan membantu  dalam  memahami  secara  menyeluruh  tantangan,  hambatan,  dan  solusi perbaikan yang terkait dengan manajemen dana pensiun BUMN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Gambaran Umum Pengelolaan Dana Pensiun BUMN
Dana Pensiun BUMN  adalah program  pensiun yang dibuat oleh perusahaan untuk kepentingan  karyawannya.  Tujuan  utama  program  ini  adalah  untuk  memberi  karyawan jaminan  finansial  ketika  mereka  memasuki  masa  pensiun.  Sebuah  badan  pengelola bertanggung jawab atas investasi dan pengelolaan dana tersebut. Badan pengelola juga bertanggung  jawab  atas  pengawasan  dan  pengelolaan  dana  tersebut.  Mekanisme pengelolaan  dana  pensiun  di  BUMN  diurus  oleh  badan  kepengurusan  khusus  di  setiap perusahaan. Skema dana pensiun tersebut diterapkan menggunakan jenis program pensiun yaitu Define  Benefit  Plan  (pensiun  manfaat  pasti).  Memahami  pentingnya  dana  pensiun adalah tindakan bijak yang harus diambil oleh setiap orang di zaman yang tidak menentu ini.  Terutama  bagi  mereka  yang  bekerja  di  BUMN,  pengetahuan  tentang  dana  pensiun sangat penting. Kesinambungan penghasilan peserta dana pensiun dalam Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) berdampak pada risiko yang dihadapi pemberi kerja untuk menutup kekurangan pendanaan jika imbal hasil lebih kecil dari nilai aktuarianya. Akibatnya, mereka berisiko mengalami defisit yang dapat disebabkan oleh penundaan setoran iuran pemberi kerja atau penurunan hasil investasi. Dengan tata kelola dan manajemen risiko yang baik, pengelolaan  investasi  dapat  berjalan  dengan  baik.  Audit  operasional  berkala  juga diperlukan untuk mengantisipasi masalah yang tidak diharapkan. (Kurniawan et al., 2023).
Cara kerja Dana Pensiun BUMN melibatkan serangkaian langkah yang diambil baik oleh karyawan maupun perusahaan untuk memastikan terselenggaranya program pensiun yang efektif.
1. Kontribusi Karyawan: Setiap karyawan BUMN diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program  pensiun  ini.  Ini  adalah  langkah  pertama  dalam  cara  kerja  dana  pensiun BUMN. Sebagian dari gaji karyawan akan dimasukkan ke dalam dana pensiun setiap bulan, dan besarnya biasanya didasarkan pada persentase tertentu dari gaji karyawan.
2. Kontribusi Perusahaan: Selain kontribusi yang diberikan oleh karyawan, perusahaan juga memberikan kontribusi ke dalam dana pensiun, yang merupakan cara tambahan bagi  perusahaan  untuk  mendukung  karyawan  saat  mereka  pensiun.  Besarnya kontribusi perusahaan biasanya berdasarkan persentase tertentu dari gaji karyawan.
3. Pengelolaan Dana: Dana pensiun akan dikelola oleh badan pengelola yang ditunjuk oleh  BUMN  setelah  kontribusi  dari  karyawan  dan  perusahaan  dikumpulkan.  Badan pengelola  ini  bertanggung  jawab  untuk  menginvestasikan  dan  mengawasi  dana tersebut agar dapat berkembang seiring waktu.
4. Investasi:  Salah  satu  bagian  penting  dari  cara  kerja  dana  pensiun  BUMN  adalah investasi.  Dana  tersebut  akan  diinvestasikan  dalam  berbagai  instrumen  keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk  meningkatkan  dana  pensiun  sehingga  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan pensiun karyawan.
5. Pertumbuhan Dana: Jika dana pensiun diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang tepat,  dana  tersebut  diharapkan  akan  tumbuh  seiring  waktu.  Pertumbuhan  ini diharapkan  sebagai  hasil  dari  keuntungan  investasi  dari  instrumen  keuangan  yang telah dibeli. Pertumbuhan ini akan membantu karyawan mencapai tujuan keuangan mereka saat mereka pensiun.
Kesalahan dan Permasalahan Penempatan Dana Investasi untuk Pengelolaan Dana Pensiun Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan penemuan dari  hasil  audit  pengelolaan  dana  pensiun  yang  mengarah  pada  indikasi  kesalahan penempatan  investasi  sebanyak  9,5  triliun  dengan  presentase  70%  dari  48  pengelolaan dana pensiun di bawah perusahaan BUMN bermasalah dan memiliki status yang tidak sehat, sementara  30%  sisanya  merupakan  perusahaan  yang  dianggap  telah  mengelola  dana pensiun  dengan  efektif.  Penemuan  tersebut  tentu  saja  membuat  gempar  dikarenakan kerugian  negara  ditaksir  mencapai  300  miliar  dan  berpotensi  akan  terus  bertambah. Walaupun kasus yang menjerat pengelolaan dana pensiun bukan untuk pertama kalinya terjadi di Indonesia, karena sebelumnya pada tahun 2012-2019 negara mengalami kerugian mencapai 22 triliun akibat kasus penyelewengan investasi dana pensiun Asabri dan kerugian hingga 148 miliar pada tahun 2013-2019 akibat indikasi DP4 Pelindo melakukan perbuatan yang melawan hukum dalam pengelolaan investasi (OJK & Kompas, 2024). BPKP (Badan Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan)  secara  lebih  rinci  menyebutkan  empat  daftar nama perusahaan yang terlibat dalam masalah pengelolaan dana pensiun yakni PT Angkasa Pura I (Persero), PT Inhutani (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan  Nusantara  (Persero),  dua  diantara  keempat  perusahaan  BUMN  tersebut terindikasi positif melakukan korupsi serta audit yang dilakukan oleh BPKP terhadap total transaksi investasi empat dana pensiun perusahaan BUMN baru terlaksana sebesar 10% dari jumlah transaksi yang mencapai 1,125 triliun. Sedangkan 30 dana pensiun BUMN lainnya yang turut tergolong ke dalam kategori tidak sehat enggan diungkapkan secara detail oleh Erick  Thohir  dikarenakan  masih  dilakukan  proses  penyelidikan  secara  mendalam  oleh Kementerian BUMN.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan 138 pemberi kerja dana pensiun BUMN menggunakan skema PPMP (Program Pensiun Manfaat Pasti) dengan besaran range bunga teknis yang cukup besar mencapai angka 8% sampai 10%. Namun, besaran bunga tersebut tidak  diiringi  dengan  kemampuan  pengembangan  investasi  dana  pensiun  yang  baik sehingga  seringkali  terjadi  Selisih  Penilaian  Investasi  (SPI)  yang  membuat  pemberi  kerja melakukan iuran tambahan untuk menutup selisih dikarenakan besaran bunga teknis tidak sesuai  dengan  keuntungan  dari  hasil  investasi.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  juga menambahkan dari total 138 dana pensiun dengan skema program pensiun manfaat pasti terdapat beberapa diantaranya tidak memiliki kemampuan yang cakap untuk memenuhi kewajiban aktuaria (kewajiban jangka panjang) dan kewajiban solvabilitas (kewajiban jangka pendek).  Pengelolaan  investasi  yang  tidak  profesional  menjadi  faktor  utama  penyebab kurang  optimalnya  keuntungan  yang  diperoleh  dari  investasi  ( yield  investment). Ketidakcakapan mengelola investasi diperlihatkan dari data 22 dana pensiun BUMN yang memiliki RKD (Rasio kecukupan Dana) dibawah 100%, 16 diantaranya memiliki imbal hasil investasi berada di bawah 6%. Tidak sampai disitu, dari 16 perusahaan BUMN tersebut, 4 perusahaan bahkan memiliki imbal hasil investasi di bawah 2 % dan terindikasi terjerat kasus korupsi (CNBC, 2023).
Alokasi portofolio investasi saham idealnya tidak lebih dari 15% dalam rata-rata dana pensiun karena dominasi investasi berasal dari pasar modal seperti Surat Berharga Negara (SBN) dan obligasi korporasi. Selain itu, pemilihan saham setidaknya merupakan aset likuid dan  terdaftar  dalam  perusahaan  LQ45  dimana  saham  pada  indeks  tersebut  secara  aktif diperdagangkan di pasar modal dan nilainya cenderung mengalami fluktuasi seiring dengan tingkat  aktivitas  perdagangan  yang  tinggi.  Namun,  diperkirakan  sebagian  besar  Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) BUMN dengan persentase 80% memiliki portofolio investasi dalam bentuk bangunan atau tanah serta kepemilikan langsung yang dinilai tidak optimal karena  investasi  tersebut  cenderung  tergolong  dalam  aset  yang  kurang  likuid  sehingga dianggap  berisiko  terhadap  likuiditas  dana  pensiun.  Staf  ahli  ADPI  dan  pemerhati  dana pensiun Bambang Sri Mulyadi menambahkan permasalahan investasi saham Dapen (Dana Pensiun) seringkali disebabkan oleh dana yang tersandera setelah perusahaan mengalami penurunan nilai serta keputusan cutloss yang tidak diambil untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar melalui penjualan saham dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga beli.
Ketidaktepatan  pemahaman  tujuan  pengelolaan  aset  investasi  Dapen  juga  turut berkontribusi  dalam  defisit  dana  pensiun  BUMN  dimana  seharusnya  pengelolaan  aset ditujukan untuk asset liability matching yang merupakan strategi manajemen risiko yang
umumnya  digunakan  oleh  lembaga  keuangan  seperti  asuransi,  bank  dan  dana  pensiun dengan tujuan melakukan pencocokan ( match) atau penyelarasan (align) jadwal dan profil arus  kas  aset  ( asset)  dengan  kewajiban  (liability)  dari  lembaga  tersebut.  Dana  pensiun perusahaan  BUMN  mencapai  angka  149  triliun  dengan  presentase  52%  dari  total keseluruhan dana pensiun di Indonesia sebanyak 289 triliun. DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja) MP (Manfaat Pasti) dari dana pensiun BUMN tersebut meraup 68% atau sekitar 101 triliun dari total 149 triliun. Namun, yang menjadi ironi adalah presentase DPPK MP BUMN sebesar  67%  memiliki  RKD  (Rasio  Kecukupan  Dana)  dibawah  angka  100%,  dimana  perlu diketahui RKD merupakan salah satu indikator untuk mengukur DPPK MP. Rasio kecukupan dana dalam keadaan terpenuhi ( fully funded) jika RKD mencapai angka 100%, sebaliknya pendanaan pensiun tidak terpenuhi ( unfunded) jika RKD berada dibawah 100%.
Urgensi Perbaikan Tata Kelola Dana Pensiun BUMN
Permasalahan penyelewengan dana pensiun di BUMN dihadapkan dengan berbagai hal,  diantaranya  terdapat  indikasi  penyimpangan  dari  sisi  tata  kelola  investasi  yang mengalami  kerugian  dana  pensiun  hingga  mencapai  jumlah  Rp300  miliar.  Untuk  itu, Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  bersama  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  sepenuhnya mendukung  upaya  untuk  meningkatkan  kinerja  perusahaan  dan  memulihkan  keuangan dengan memperbaiki tata kelola yang berintegritas sesuai dengan lima prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kewajaran.
Secara umum, Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang dibentuk oleh perusahaan pemberi kerja atas persetujuan dari OJK harus mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik,  sesuai  dengan  ketentuan  teknis  yang  diatur  saat  ini  dalam  POJK  Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Ketenagakerjaan, Timboel Siregar menyatakan bahwa pengawasan merupakan kunci dalam pengelolaan  investasi  dana  pensiun  di  DPPK  (kompas.id,  2023).  Kurangnya  pengawasan pengelolaan dana pensiun di DPPK, khususnya BUMN cenderung kurang diawasi atau dapat dikatakan  lemah  dalam  urusan  penempatan  investasi.  Untuk  itu,  perlu  dilakukan peningkatan  pengawasan  secara  berkala  agar  memastikan  bahwa  pengelolaan  dana pensiun  BUMN  berjalan  lancar  dan  sesuai  dengan  tujuan  yang  ditetapkan.  Pengawasan yang efektif perlu diselenggarakan secara terintegrasi, mencakup pengawasan keuangan, tenaga kerja, dan material, serta menggunakan metode yang paling sesuai untuk menjamin kelancaran proses pengawasan.
Selain  itu,  peningkatan  pengawasan  dapat  dilakukan  melalui  metode Risk-Based Supervision  dalam  memastikan  kepatuhan  dana  pensiun  terhadap  prinsip-prinsip
pengelolaan risiko yang optimal. Dengan mendorong penerapan Risk-Based Supervision yang  efektif,  diharapkan  tata  kelola  dana  pensiun  BUMN  dapat  menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sehubung dengan hal ini, implementasi Risk-Based Supervision yang diterapkan oleh OJK berupa peningkatan pengawasan dan memperkuat infrastruktur industri  keuangan  non  bank  (IKNB)  melalui  pemanfaatan  teknologi  digital  dalam Supervisory  Technology  dan  Regulatory  Technology.  Pengoptimalan  Supervisory Technology  dan  Regulatory  Technology  diperlukan  untuk  meningkatkan  kepatuhan terhadap regulasi, pengawasan yang efektif, dan efisiensi operasional melalui teknologi.
Selanjutnya,  untuk  memperbaiki  tata  kelola  dana  pensiun  BUMN  perlu  adanya penguatan sustainability  finance  yang  mencakup  penggabungan  pertimbangan (Environmental, Social, and Governance - ESG) ke dalam keputusan investasi dana pensiun. Adanya  implementasi sustainability  finance  dapat  mendorong  tingkat  transparansi  yang lebih  tinggi  dan  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan  serta  inklusif  dalam jangka  panjang.  Namun,  perlu  diperhatikan  bahwa  keberhasilan  dan  upaya  perbaikan pengelolaan tata kelola dana pensiun BUMN tentunya melibatkan berbagai stakeholders dalam  proses  penerapannya  agar  keputusan  yang  diambil  mempertimbangkan kepentingan  semua  pihak.  Maka  dari  itu,  pencapaian  efektivitas  dan  efisiensi  dalam pengelolaan investasi dapat terwujud melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang optimal.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  analisis  tersebut,  penulis  menyimpulkan  bahwa  terdapat beberapa  implikasi  dari  permasalahan  kendala  sistematika  dana  pensiun  Badan  Usaha Milik Negara (BUMN). Pengelolaan dana pensiun yang mengarah pada indikasi kesalahan penempatan  investasi  membuat  kerugian  negara  mencapai  300  miliar  dan  berpotensi akan  terus  bertambah.  Selain  itu,  penghasilan  peserta  dana  pensiun  dalam  Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) berdampak pada risiko defisit yang dapat disebabkan oleh penundaan  setoran  iuran  pemberi  kerja  atau  penurunan  hasil  investasi.  Adanya ketidaktepatan  pengelolaan aset investasi mengakibatkan defisit dana pensiun BUMN, dimana  seharusnya  pengelolaan  aset  ditujukan  untuk  asset  liability  matching  yang merupakan strategi manajemen risiko. Oleh karena itu, OJK bersama BUMN sepenuhnya mendukung upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan memulihkan keuangan dengan memperbaiki tata kelola yang berintegritas. Melalui implementasi  Supervisory Technology  dan  Regulatory  Technology  untuk  meningkatkan  kepatuhan  terhadap regulasi,  pengawasan  yang  efektif,  dan  efisiensi  operasional  melalui  teknologi,  serta
penguatan  sustainability  finance  dalam  keputusan  investasi  dana  pensiun  untuk mendorong tingkat transparansi yang lebih tinggi. Perbaikan tata kelola tersebut, dapat menghasilkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan investasi melalui penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyanto,  G.  (2021). MANAJEMEN  DANA  PENSIUN.  Media  Nusa  Creative  (MNC
Publishing)
Barr, N., & Diamond, P. (2006). The Economics of Pensions. Oxford University Press.
Binekasri,  R.  (2023). OJK  Sentil  Dapen  BUMN,  Pemilik  Harus  Tanggung  Jawab!  CNBC Indonesia.
CNBC  Indonesia  TV.  (2023). Dana  Pensiun  BUMN  Bermasalah,  “Kejeblos”    Saham Gorengan? CNBC Indonesia.
Dahlan, Siamat. (2005). Manajemen Lembaga  Keuangan,  edisi kelima. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Kaplan,  R.  S.  (2024). Managing  Risks:  A  New  Framework.  Harvard  Business  Review. https://hbr.org/2012/06/managing-risks-a-new-framework
Kurniawan, F. A., Rufaedah, Y., & Burhany, D. I. (2023). Audit Operasional untuk Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Investasi Pada Dana Pensiun INTI. Indonesian Accounting Literacy Journal, 3(2), 156 - 166. https://doi.org/10.35313/ialj.v3i2.3234
Kompas.id.  (2023).  Perbaikan  Tata  Kelola  Dana  Pensiun  BUMN  Mendesak.  Kompas. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/10/04/perbaikan-tata-kelola-dana- pensiun-bumn-mendesak
Marzuqi, A. M. (2023). Erick Thohir Sebut Rp9,5 T Dana Pensiun BUMN Salah Investasi. Mediaindonesia.com.
Nugraha,  W.  D.  (2024). Menanti  Perbaikan  Tata  Kelola  Dana  Pensiun  BUMN  2024. Kompas.id; Harian Kompas.
OJK. (2023). Roadmap pengembangan dana pensiun indonesia 2023-2027. Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan- regulasi/Pages/Roadmap-Industri-Keuangan-Nonbank-Periode-2023-2027.aspx
Pujianti, S. (2018). Masuk Keuangan Negara, Dana Pensiun BUMN Jadi Objek Audit BPK | Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.  Mahkamah  Konstitusi  RI. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14919&menu=2
Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI (2023). Permasalahan Pengelolaan Dana Pensiun di BUMN. Info Singkat Vol. XV, No. 20/II/Pusaka/Oktober/2023
Putra, D. (2020). Ini Tantangan yang Dihadapi Dana Pensiun BUMN. Infobanknews.
Simanungkalit, Janry Haposan U.P. (2014). Redesign Sistem Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 8.
Santoyo,  E  dkk.  (2023). Optimalisasi  Investasi  Dana  Pensiun  Milik  Negara.  Binamulia Hukum Volume 12, No. 2/Desember/2023 (417-427).
Saputra, F. (2023). Dapen BUMN Bermasalah Dipicu Kesalahan Tata Kelola Investasi, Ini Kata Pengamat. Kontan.co.id; Kontan.