DIMENSI POLITIK DARI MISI PEMBEBASAN GEREJA BAGI ORANG MISKIN DAN PEMELIHARAAN ALAM CIPTAAN

## Alexander Jebadu

## Abstrak:
Church’s ministry is to stand in solidarity with the poor, oppressed and to safeguard creation. This call requires the Church –which means all Christians– to get involved in  the  world’s  socio-political  affairs.  Consequently,  the  Church  is  and  must  be political in a broad and noble sense.  A prophetic liberative mission of the Church includes promoting love, justice, solidarity and fraternity among the entire human family, defending the dignity of the human person in its fullness and safeguarding the integrity of creation in cooperation with all people of good will. The Church will be in  position of  supporting  the just world’s socio-economic and political affairs, but will denounce unjust practices in any form that do not respect the dignity of the human person, destroying livelihoods of the poor or do not safeguard creation as common heritage of humankind. This is to be done without violating the principle of justice and of separation between religion and state.
Kata-kata Kunci:
politik, orang miskin, pastoral, alam ciptaan, Gereja

## PENDAHULUAN
Secara historis, misi pembebasan Gereja untuk  orang  miskin  dan  mengutuk  penye- bab-  penyebabnya–struktur  sosial-ekonomi dan  politik  yang  tidak  adil  –  sudah berusia setua  Gereja  sendiri.  Misi  pembebasan  ini mempunyai  dasarnya  dalam  misi  pem- bebasan  oleh  Allah  sendiri  dalam  Alkitab Perjanjian Lama dan dalam pelayanan Yesus dalam  Alkitab  Perjanjian  Baru.  Namun komitmen  missioner  ini  baru  secara  sis- tematis  mulai  dirumuskan  sebagai  doktrin sosial  pada  1891  dengan  diterbitkannya Ensiklik  Rerum  novarum  (Tentang  Modal dan Tenaga Kerja) dari Leo XIII. Ensiklik ini, dokumen  pertama  yang  berbicara  tentang
masalah  sosial,  ditulis  sebagai  tanggapan profetis  atas  masalah  sosial  dan  ekonomi yang disebabkan oleh badai revolusi industri masa  itu. 1 Selama  Konsili  Vatikan  Kedua berlangung  (1962-1965),  Gereja  Katolik menjadi semakin sadar akan kepedulian dan solidaritasnya  dengan  seluruh  umat  manu- sia  khususnya  dengan  masyarakat  miskin yang ditindas dan semakin dipermiskin oleh berbagai  struktur-struktur  ketidakadilan ekonomi dan politik.
Dalam  Gaudium  et  Spes,  Gereja dipandang  sebagai  bagian  konstitutif  dari masyarakat  dunia  dan  karena  itu  Gereja tidak  bisa  bersikap  diam  terhadap  pelbagai masalah  yang  menimpa  masyarakat  dunia. Bertolak  dari  pendirian  ini,  Gereja  dalam
Gaudium  et  Spes  menandaskan:  "Kegem- biraan  dan  harapan,  duka  dan  kecemasan masyarakat dunia zaman ini, terutama yang menimpa  mereka  yang  miskin  atau menderita  apa  saja,  maka  semua  hal  ini merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan  kecemasan  dari  para  pengikut  Kristus [Gereja]  pula.  " 2 Selama  Konsili  Vatikan  II juga,  sambil  tetap  sadar  untuk  tidak mengurusinya  secara  langsung  Gereja percaya  bahwa  hukum  ilahi  (divine  law) mesti menginspirasi tata sosio ekonomi dan politik masyarakat dunia:
Yang jelas, Kristus tidak memberi Gereja- Nya  sebuah  misi  yang  secara  langsung menjalankan  tatanan  politik,  ekonomi atau sosial. Tujuan yang Ia letakkan pada Gereja-Nya  adalah  sebuah  misi  spiritual. Tapi  dari  misi  spiritual  ini,  Gereja  mem- berikan sebuah peranan, pencerahan dan energi yang dapat berfungsi untuk meng- atur  dan  mengkonsolidasikan  struktur kehidupan  masyarakat  manusia menurut hukum ilahi. Secara faktual, ketika situasi sungguh menuntut, Gereja dapat dan me- mang  harus  memprakarsai  aktivitas-akti- vitas  atas  nama  semua  orang,  terutama [aktivitas-aktivitas]  yang  dirancang  bagi orang miskin, seperti karya amal kasih dan usaha-usaha serupa. 3
Didorong  oleh  kesadaran  baru akan  se- buah pastoral yang mendesak untuk menen- tang  ketidakadilan  sosial  di  dunia,  Gereja selama Konsili Vatikan II sudah menyaran- kan pembentukan sebuah lembaga kepausan  yang  berperan  membela  dan mempromosikan keadilan dan perdamaian:
Konsili  Vatican  II,  mengingat  masih merajalelanya  penderitaan  yang  masih menimpa  sebagian  besar  umat  manusia saat  ini,  menganggap  perlu  didirikannya suatu organisme dari Gereja universal agar baik  keadilan  maupun  kasih  Kristus terhadap orang-orang miskin bisa dikem- bangkan di mana-mana. Peran organisme tersebut  akan  merangsang  umat  Kristen Katolik  untuk  mendorong  kemajuan  di daerah-daerah miskin dan keadilan sosial internasional. 4
Sebagai  tindakan  lanjut  dari  himbuan ini, maka pada tahun 1967 Paulus VI mem- bentuk  Komisi  Kepausan  untuk  Keadilan dan Perdamaian. Dalam sebuah pidato yang diberikannya kepada para anggota komisi ini
tanggal  20  April  1967,  Paulus  VI  meng- gambarkan  peran  komisi  kepausan  ini sepertiayam jantan yang ditempatkan di atas puncak  tubuh  Gereja  untuk  mengingatkan segenap  anggotanya  agar  selalu  waspada dalam melaksanakan seluruh karyanya yang membebaskan, terutama dalam hal keadilan dan  perdamaian  dalam  setiap  aspek  kehi- dupan manusia:
Kalian  [Komisi  Kepausan  untuk  Keadilan dan  Perdamaian]  mewakili  kita  semua dalam merealisasikan setiap suara pemili- han  dalam  Konsili  [Vatikan  II]  (GS  9). Dewasa  ini,  seperti  di  masa  lampau, setelah  pembangunan  sebuah  bangunan Gereja atau sebuah menara lonceng Gere- ja selesai, seekor ayam jantan ditempatkan di  atas  [puncak  candi  Gereja]  sebagai simbol  kesiagaan  iman  dan  seluruh aktivitas  hidup  Kristiani.  Demikian  juga dengan  Komisi  Kepausan  ini  telah ditempatkan  di  atas  bangunan  spiritual Konsili  [Vatikan  II],  dan  misinya  tak  lain daripada  membuat  mata  segenap  Gereja untuk  tetap  terbuka,  hatinya  sensitif dan tangannya  selalu  siap  untuk  karya  amal kasih yang  mesti direalisasikan  di  tengah dunia,  sehingga  dengan  demikian  Gereja mempromosikan  kemajuan  bagi  orang- orang  miskin  dan  mempromosikan  kea- dilan sosial di antara bangsa-bangsa. 5
Setelah masa percobaan selama sepuluh tahun, Paulus VI memberi Komisi ini sebuah status  yang  definitif  melalui  Motu  Proprio, Justitiam et Pacem pada tanggal 10 Desem- ber  1976.  Pada  tanggal  28  Juni  1988, Yohanes Paulus II mengubah namanya dari Komisi  Keadilan  dan  Perdamaian  menjadi Dewan  Kepausan  untuk  Keadilan  dan Perdamaian.  Mengenai  tujuan  dan  tugas utamanya  ,  Konstitusi  Apostolik  Pastor Bonus  tahun  1988  mendeskripsinya  demi- kian:
Tujuan dari Komisi Kepausan untuk Kea- dilan dan Perdamaian adalah untuk mem- promosikan  keadilan  dan  perdamaian  di dunia sesuai dengan Injil dan ajaran sosial Gereja. 1) Komisi ini akan bertugas untuk membuat studi yang menyeluruh tentang ajaran sosial Gereja dan memastikan bah- wa ajaran sosial ini disebarkan secara luas dan dipraktekkan oleh pelbagai kelompok masyarakat,  khususnya  dalam  hubungan antara  kelompok  tenaga  kerja dan  mana- jemen,  sebuah  relasi  yang  seharusnya
semakin  dijiwai  oleh  semangat  Injil.  2) Komisi  ini  berusaha  mengumpulkan  pel- bagai informasi dan penelitian tentang ke- adilan  dan  perdamaian,  pembangunan dan  pelanggaran  hak-hak  asasi  manusia; Komisi  ini  akan  mereflesikan  semua  hal ini  dan,  bila  perlu,  menyebarluaskan temuan yang dibuatnya dengan kelompok para uskup. Komisi ini memupuk hubung- an  yang  baik  dengan  oraganisasi-organi- sasi  Katolik  internasional  dan  dengan pelbagai  lembaga  lain,  bahkan  dengan organisasi-organisasi  lain  di  luar  Gereja Katolik,  yang  sungguh-sungguh  berusaha memperjuangkan  perdamaian  dan  keadi- lan  di  dunia.  3)  Komisi  inibekerja  untuk membentuk  mental  masyarakat  agar  me- reka  mencintai  perdamaian,  terutama pada  kesempatan  Hari  Perdamaian  Du- nia . 6
Menyusul  pendirian  Dewan  Kepausan ini,  Komisi  Keadilan  dan  Perdamaian  yang sama  juga  perlahan-lahan  dibentuk  di tingkat  nasional dan  regional,di  keuskupan dan  di  setiap  kongregasi  religius  di  dalam tubuh  Gereja  Katolik  di  seluruh  dunia. Selama CELAM II di Medellin 1968, misal- nya,  para  Uskup  Amerika  Latin  dengan cepat  menyadari  adanya  kebutuhan  untuk mendirikan Komisi Keadilan dan Perdamai- an di seluruh Amerika Latin: "Komisi Keadi- lan dan Perdamaian harus dipromosikan di semua  negara  [di  seluruh  Amerika  Latin], setidaknya secara nasional," 7 yang kemudian mendorong  lahirnya  teologi  pembebasan  di benua  ini.  Di  tingkat  kepausan,  komisi  ini tetap  disebut  Komisi  Kepausan  untuk Keadilan  dan  Perdamaian,  sedangkan  di dalam tarekat-tarekat religius dan di tingkat keuskupan Gereja Katolik, sejak tahun 1990- an Komisiini – mengikuti jejak Gereja-Gereja Protestan  –  telah  berganti  nama  menjadi Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan  (KKPKC)  atau  Commission  for Justice,  Peace  and  Integrity  of  Creation (JPIC).  Perubahan  nama  ini  menunjukkan sebuah  relasi  sangat  erat  antara  keadilan dan lingkungan hidup, antara pilihan untuk memihak  orang  miskin  dan  pilihan  untuk memelihara alam ciptaan. Amanat misi dari Komisi  JPIC  dari  kongregasi  religius  dan keuskupan  berpola  pada  amanat  misi  dari Komisi  Kepausan  untuk  Keadilan  dan Perdamaian.
Singkat  kata,  selama  lima  puluh  tahun terakhir sejak Konsili Vatikan II, komitmen kenabian  Gereja  Katolik  dan  Gereja-Gereja Protestan telah berkisar pada dan dikoordi- nasikan  oleh  Komisi  JPIC.  Dalam  rangka membebaskan  kaum  miskin,  menjaga  ke- utuhan alam ciptaan dan mencela pelbagai bentuk  ketidakadilan  sosial-ekonomi  dan politik  dunia,  Gereja  tanpa  bisa  dihindari, sambil bekerjasama dengan penganut agama lain  dan  semua  orang  yang  berkehendak baik,  mesti  menghadapi  masalah  sosial, ekonomi dan politik dunia dengan ikut aktif berpolitik  namun  tanpa  harus  mengambil alih  struktur  sosial,  ekonomi  dan  politik dunia itu sendiri.
PROBLEM: APAKAH GEREJA SEHARUSNYA BERPOLITIK?
Namun  sebuah  pertanyaan  yang  sering diajukan  banyak  orang  adalah:  Dapatkah Gereja  berpolitik?  Atau  mengapa  Gereja mesti terlibat dalam urusan sosial, ekonomi dan  politik  dunia?  Tanpa  berpikir  panjang, banyak orang dewasa ini, baik orang Kristen, rohaniwan-rohaniwati maupun umat awam Katolik  sendiri,  dengan  cepat  menjawab "tidak". Alasannya adalah bahwa Gereja, kata mereka, tidak bersifat politik dan karena itu tidak  bisa  terlibat  dalam  urusan-urusan sosial, ekonomi dan politik. Mereka berpen- dapat  bahwa  ada  pemisahan  antara  agama dan  negara  atau  antara  Gereja  dan  politik. Gereja  dipanggil  hanya  untuk  urus  hal rohani, sedamg masalah sosial, ekonomi dan politik adalah ranah dari pemerintah negara. Contoh  pandangan  seperti  ini  tak  susah dicari.
Gereja Katolik di Pulau Flores, misalnya, telah  menuaikan  pelayanan  kenabiannya dengan bersikap solider dengan masyarakat petani-petani  miskin  di  pulau ini  dan  seki- tarnya  dalam  perjuangan  mereka  memper- tahankan hak-hak atas tanah pertanian dari serbuan  sekelompok  orang  super  kaya  ne- gara-negara  industri  yang  dieksekusi  oleh perusahaan-perusahaan  transnasional  di bidang pertambangan (Transnational Mini- ng Corporations, selanjutnya TNMCs) yang didorong  oleh  sistem  ekonomi  neoliberal saat ini. Setelah bersekongkol dengan peme- rintahan  daerah,  TNMCs  tanpa  ampun hancurkan  secara  permanen  lahan  perta-
nian  mereka  dan  kantong-kantong  hutan penyangga  hujan  yang  masih  sisa.  Mereka mencemari  sungai  dan  laut  serta  menge- ringkan mata air sebagai sumber air minum dan  irigasi  untuk  sawah-ladang  mereka. Gereja  Katolik  Flores  yang  telah  mengad- vokasi masyarakat petani pedesaan di pulau ini  telah  dituduh  mencampuri  urusan pemerintah  Indonesia  dan  diminta  untuk keluar dari ranah ini. Para pastor dan suster yang  berdiri  dipihak  petani  desa  dicap provokator.
Pemerintah  daerah  di  Flores,  yang sebagian  besar  mengaku  beriman  Katolik, berpendapat bahwa masalah sosial, ekonomi dan  politik  adalah  wewenang  negara.  Atas dasar  ini,  mereka  menyerukan  agar  Gereja berhenti  mencampuri  kebijakan  publik negara  khususnya  yang  berkaitan  dengan industri  pertambangan,  meskipun  fakta menunjukkan  bahwa  proyek  ini  dioperasi- kan  dengan  menghancurkan  sumber-sum- ber  hidup  –  tanah  pertanian,  hutan  dan sungai – secara masif dan permanen, serta penuh dengan mafia penipuan dan ketidak- jujuran. 8 Pemerintah daerah Flores bersike- ras  bahwa  Gereja,  khususnya  hirarkinya  – para  uskup  dan  pastor  dan  biarawan- biarawati  –  mesti  hanya  mengurusi  bidang yang  menjadi  wewenangnya  yaitu  hal rohani. Gereja hanya membantu umat Kris- ten untuk masuk surga dengan mengajarkan mereka  berdoa  dan  layani  mereka  dengan sakramen-sakramen suci.
Tuduhan  dan  pandangan  semacam ini, tentu saja, tidak unik dialami oleh Gereja di Flores. Hal yang sama merupakan tantangan umum  yang  dihadapi  oleh  Gereja  di  mana saja  di  dunia  sehubungan  dengan  misi kenabiannya  untuk  berdiri  di  pihak  orang miskin  yang  hak  hidupnya  dirampas  dan menjaga  keutuhan  alam  ciptaan.  Sekedar untuk  menyebutkan  sebuah  contoh  lain, ketika teologi pembebasan lahir di Amerika Latin  pada  tahun  1970-an,  Gereja  di  sana juga  menghadapi  kesulitan  yang  sama seperti  diceriterakan  Leo  Boff  dalam bukunya  Church,Charism  and  Power: Liberation  Theology  and  the  Institutional Church:
Ketika  orang  berbicara  tentang  ketidak- adilan  sosial  dan  pembebasan,  [sesung-
guhnya]  orang  itu  sudah  menempatkan dirinya di dalam inti persoalan mengenai masalah  dominasi  politik.  Tetapi  [mesti diakui], tidak ada kata yang lebih ambigu [dewasa  ini]  daripada  kata  "politik". Kekuatan-kekuatan  reaksioner  di  dalam Gereja  sendiri  dan  di  dalam  masyarakat pada  umumnya  mendapat  keuntungan dari  ambiguitas  pemahahaman  kata  ini untuk  membebaskan  diri  mereka  dari panggilan  untuk  menegakkan  keadilan. Kita  membaca  kepala  berita  surat  kabar seperti "Gereja tidak  boleh terlibat  dalam politik,"  "Paus  melarang  para  pastor  dan uskup  dari  keterlibatan  dalam  politik," "Tidak  ada politik  dalam  Perayaan  Misa," [atau] "Tidak ada politik di gedung-gedung gereja."  [Tapi  persoalannya],  apa  persis sebenarnya  yang  dimaksudkan  dengan kata "politik" itu? 9

## ALASAN FUNDAMENTAL DARI DIMENSI POLITIK GEREJA
Bertentangan  dengan  yang  diklaim banyak orang, Leo Boff berpendapat bahwa dari  kodrat  pelayanannya  Gereja  bersifat politik.Berhadapan  dengan  fakta  ketidak- adilan sosial, Gereja mesti bersifat politis dan tidak bisa apolitis. Seperti Leo Boff, Antonio Egiguren  OFM,  dalam  sebuah tulisan  yang diterbitkan  SEDOS  November  2012,  juga mengatakan:  "Apa  yang  membuat  Gereja menjadi  sebuah  lembaga  non-kredibel adalah  keterlibatannya  dalam  politik  dan keberpihakannya dengan kekuasaan ... [Tapi kebenarannya  adalah  bahwa]  Gereja  perlu berpolitik,  memihak  orang  miskin  dengan tujuan  untuk  membangun  sebuah  masya- rakat yang lebih baik." 10
Tapi  pertanyaannya  adalah  di  sini. Bagaimana  dimensi  politik  dari  pelayanan Gereja  ini  harus  dipahami  dalam  kerangka iman Kristen? Atau dengan kata lain, meng- apa  Gereja  harus  berpolitik  atau  bersifat politik? Mendiang Uskup Romero, pahlawan orang-orang  miskin  yang  haknya  dicabik pemerintah  negara  El  Salvador  hingga  ta- hun  1970-an,  memberikan  salah  satu jawabannya.
Berdasarkan  pada  pengalamannya  ten- tang bagaimana menjelmakan Gereja dalam kehidupan orang miskin dan gigih membela orang miskin yang ditindas struktur ekonomi dan  politik  yang  tidak  adil  di  El  Salvador
hingga tahun 1980-an, Uskup Romero me- ngatakan  bahwa  keyakinan  iman  dan  tran- sendensi  nilai-nilai  Injil  adalah  kekuatan yang  membimbing  dan  menopang  Gereja untuk  berdiri  tegak  dan  terlibat  dalam persoalan-persoalan ini Uskup. Romero me- nunjukkan  tiga  aspek  fundamental  iman Kristen  untuk  berinkarnasi  di  dunia  sosial- politik  dan  ekonomi,  yaitu  kesadaran  baru tentang dosa, kelanjutan dari inkarnasi kasih Allah Yesus Kristus, dan sebuah iman yang lebih dalam akan Allah.
Kesadaran Baru atas Dampak Dosa Sosial
Menurut  Uskup  Romero,  dalam  tradisi Kristen secara konvensional dosa dimengerti sebagai perbuatan menentang Allah dengan akibat  kematian  bagi  setiap  manusia  yang melakukannya.  Dalam  refleksi  tradisional tentang dosa berat (mortal sin), Gereja ber- kecenderungan  untuk  menekankan  akibat permanen dari dosa bagi pendosa, misalnya, dalam bentuk kehilangan kebahagiaan abadi bersama  Allah  di  hidup  akhirat  setelah kematian badan. Artinya, oleh dosa berat ini pendosa akan menderita lamanya karena ia tidak  akan  pernah  bisa  memandang  wajah Allah.  Akan  tetapi,  akar  utama  dari  dosa, terutama dosa-dosa yang terlembaga dalam sistem sosial-ekonomi dan politik yang tidak adil  dan  konsekuensi-konsekuensinya  sa- ngat berat bagi sesama manusia, sering tidak mendapat  perhatian  yang  memadai  dalam refleksi tradisional Gereja.
Uskup  Romero  mengatakan  bahwa  hal ini merupakan kekurangan dari teologi masa lalu  tentang  dosa.  Untuk  mengatasi  keku- rangan ini, Gereja harus memberikan perha- tian  yang  proporsional  terhadap  efek  yang mematikan dari dosa berat pada kehidupan material dari sesama manusia selama hidup sekarang  ini  dan  secara  profetis  mesti  me- nentang akar penyebabnya yang yang mele- kat  di  dalam  struktur  sosio-ekonomi  dan politik. Dengan demikian, Gereja tidak bisa tidak  harus  terlibat  dalam  politik  dan memainkan perannya dalam politik. Uskup Romero mengatakan bahwa sebuah dosa itu sungguh mematikan tidak hanya dalam arti kematian interior (interior death) dari pen- dosa tetapi terutama karena dampak negatif yang  ditimbulkannya hic  et  nunc –  saat ini dan  di  sini  –  terhadap  sesama  manusia.
Menyaksikan  merajalelanya  dosa  berat (mortal  sin)seperti  ini,  Gereja  tidak  bisa berdiri  diam  tetapi  harus  terlibat  di  dalam struktur  sosio-ekonomi  dan  politik  serta menentang akar-akar penyebabnya. Tentang hal ini Uskup Romero lebih lanjut menulis:
Dosa seperti itu sungguh-sungguh mema- tikan, tidak hanya dalam arti kematian in- terior dari orang yang berbuat dosa, tetapi juga  karena  kematian  nyata...yang  ditim- bulkannya  ....  Sebuah  fakta  dasar  dari iman Kristen kita: dosa telah membunuh Anak Allah [Yesus yang disalibkan karena dosa-dosa manusia], dan dosa yang sama juga  sedang  membunuh  anak-anak  Allah [umat Kristen atau siapa saja yang sedang ditindas]...  Orang  [pendosa]  tidak  mung- kin menghina atau menentang Allah tanpa pada  saat  yang  sama  melukai  kehidupan saudara  atau  saudari  dari  pendosa  terse- but  ....  Apa  yang  saya  lakukan  ini  bukan hanya masalah rutin, yaitu bahwa dengan keras saya menentang sekali lagi eksistensi struktur-struktur  dosa  di  negara  kita  [El Salvador]. Mereka [struktur-struktur sosio-ekonomi  dan  politik]  adalah  dosa karena mereka mengakibatkan buah-buah dosa:  yaitu  kematian  rakyat  Salvador  .... Itu  sebabnya  kami  telah  mengecam  apa yang di negara kami telah menjadi berhala harta  kekayaan  material  (idolatry  of wealth),  berhala  hak  absolut  (idolatry  of absolut  right)  yang  dipraktekkan  dalam sistem  kapitalis  sehubungan  dengan kepemilikan harta benda pribadi, berhala kekuasaan  politik  (idolatry  of  political power)  dalam  rezim  Keamanan  Naional, yang  atas  alasan  ini  keamanan  pribadi [para  penguasa]  justru  dilembagakan. Tidak  peduli  betapapun  mungkin  akan sangat tragis kelihatannya, Gereja melalui keterlibatannya didalam dunia sosial-eko- nomi  dan  politik  telah belajar  bagaimana mengetahui  dan  bagaimana  memperda- lam pemahamannya tentang hakekat dosa (the essence of sin). Hakekat paling dasar dari dosa, di dalam dunia kita, terungkap dengan  jelas  dalam  kematian  rakyat Salvador. 11

## Keberlanjutan dari Inkarnasi Allah yang Menyelamatkan
Alasan  fundamental  kedua  mengapa Gereja  bersifat  politis  dan  harus  berpolitik adalah kodrat misionernya untuk melanjut- kan inkarnasi keselamatan Allah dalam diri
Yesus Kristus. Seperti Yesus Allah yang men- jelma menjadi manusia dan tinggal di antara manusia, terlibat dalam segala hal, termasuk terlibat  dalam  struktur-struktur  sosial-eko- nomi dan politik manusia pada zaman-Nya kecuali dalam hal dosa (God’s incarnation), Gereja  juga  dari  kodratnya  dipanggil  untuk melanjutkan  inkarnasi  Allah  ini  di  dalam dunia  dengan  melibatkan  diri  dalam masalah-masalah dunia. Gereja ada di dalam dunia  dan  hidup  di  tengah  tatanan  sosio- ekonomi  dan  politik  dunia.  Sambil  men- dukung  semua  hal yang  baik  dari  tata  eko- nomi  dan  politik  dunia,  Gereja  tidak  bisa berdiam  diri.  Ia  harus  bangkit  berdiri menentang  struktur  sosial  ekonomi  dan politik manakala ia menjadi eksploitatif dan menindas manusia sendiri, terutama mere- ka yang lemah dan miskin dan nyata-nyata merusakkan alam., Dalam melakukan hal ini Gereja sesungguhnya sudah berpolitik. Kare- na  itu,  Uskup  Romero  telah  menyerukan agar Gereja menjelmakan dirinya ke dalam usaha pemihakan terhadap kaum miskin:
Kita sekarang memiliki pemahaman yang lebih  baik  tentang  artinya  inkarnasi,  ten- tang apa artinya mengatakan bahwa Yesus sungguh mengambil rupa kedagingan ma- nusia  dan  membuat  dirinya  satu  dengan saudara-saudarinya  dalam  penderitaan, menangis  dan  meratap  ...  [Di  sini]  saya tidak  sedang  berbicara  tentang  inkarnasi yang  universal.  Ini  tidak  mungkin.  [Me- lainkan]  saya  sedang  berbicara  tentang inkarnasi yang istimewa dan parsial: yaitu inkarnasi  di  dalam  dunia  orang  miskin. Dari  perspektif  itu,  Gereja  akan  menjadi Gereja  untuk  setiap  orang.  Gereja  inkar- natoris  yang  demikian  akan  menawarkan pelayanannya bagi yang perkasa juga mela- lui karya kerasulan untuk tobatkan mere- ka  –  tetapi  tidak  sebaliknya,  seperti  yang telah sering terjadi di masa lampau. Dunia orang  miskin,  dengan  karakteristik  sosial dan politiknya yang konkret, mengajarkan kita  di  mana  Gereja  seharusnya  dapat menjelmakan dirinya sedemikian rupa se- hingga  Gereja  akan  menghindari  univer- salisme palsu yang cenderung menggiring Gereja  untuk  mengasosiasikan  dirinya dengan para penguasa yang kuat perkasa. Dunia orang miskin mengajarkan kita apa hakekat  cinta  kasih  Kristiani  –  [Cinta Kristiani  adalah]  sebuah  cinta  yang senantiasa mencari perdamaian tapi juga membongkar  pasifisme  palsu  –  pasifisme
yang  dibuat  dengan  mengundurkan  diri dan tidak aktif [dalam mencari solusi dari persoalan-persoalan  kemanusiaan  yang berakar  pada  struktur  sosial  yang  tidak adil]. 12
Iman akan Allah yang Semakin Benar dan Dalam
Alasan  fundamental  ketiga  bagi  Gereja untuk berpolitik adalah imannya akan Allah yang  hidup.  Yesus  datang  ke  dalam  dunia untuk  membawa  kepenuhan  hidup  bagi semua  orang  tanpa  kecuali  dan  ingin  agar mereka  sungguh  memperoleh  kepenuhan hidup  sebagai  manusia.  Menurut  Uskup Romero,  kebenaran  iman  iniakan  menjadi sungguh  nyata  dan  radikal  ketika  Gereja masuk ke dalam soal-soal yang menyangkut hidup  dan  mati dari  umatnya  (the  heart  of life  and  death  of  its  people).  Dalam  situasi seperti ini, Gereja menghadapi dua pilihan: entah  memilih  memihak  kehidupan  atau memilih mendukung kematian orang miskin yang  dieksploitasi.  Bagi  Gereja  Kristus, bersikap  netral  di  dalam  situasi  ini  adalah sebuah pilihan yang tak mungkin. 13 Dengan kata lain, tidak ada pilihan lain bagi Gereja selain memilih memihak orang miskin yang tertindas  dan  dengan  melakukan  hal  ini Gereja  sudah  sedang  berpolitik.  Gereja berpolitik dengan mencela dan menyerukan kutukan  bagi  penyebab  utama  kemiskinan dari  orang  miskin,  yakni  sistem  sosio- ekonomi dan politik yang tidak adil. Tentang hal ini Uskup Romero lebih lanjut menulis:
Ketika  Gereja  memasukkan  dirinya  ke dalam  dunia  sosial-politik  ia  melakukan hal  ini  dengan  tujuan  agar  dapat  bekerja dengannya  sehingga  dari  kerjasama  ter- sebut, sebuah kehidupan bisa dianugerah- kan  kepada  kaum  orang  miskin.  Dengan berpolitik  seperti  ini,  Gereja  tidak  men- jauhkan diri dari misinya yang sebenarnya, dan  ia  juga  tidak  sedang  melakukan  se- buah  karya  yang  sifatnya  sekunder  atau sesuatu yang sifatnya kebetulan. [Sebalik- nya], Gereja justru sedang memberi kesak- sian tentang imannya kepada Allah; Gereja sedang menjadi instrumen dari Roh Allah pemberi  kehidupan  ....  Sebagai  Gereja, kami bukan ahli [politik], juga kami tidak ingin memanipulasi politik yang memiliki mekanisme  internalnya  tersendiri.  Akan tetapi masuk ke dalam dunia politik, ma- suk  ke  dalam  dunia  di  mana  hidup  dan
kematian  sebagian  besar  anggota  sebuah masyarakat manusia diputuskan, merupa- kan  sebuah  pilihan  yang  mendesak  jika kita mau melestarikan, tidak hanya dalam kata tetapi dalam perbuatan, iman dalam Allah  yang  hidup  dan  mengikuti  jejak Yesus. 14

## MAKNA DIMENSI POLITIK GEREJA
Dalam  percakapan  umum,  terutama dalam  dunia  sekuler,  politik  sering  diasosi- asikan dengan sesuatu yang kotor atau tidak jujur.Politik  sering  dimengerti  sebagai  hal yang  berkaitan  dengan  kebohongan  atau propaganda yang melibatkan korupsi, mani- pulasi  dan  perjuangan  untuk  kepentingan kelompok  sendiri.  Namun,  seperti  diingat- kan  Leo  Boff,  politik  yang  dimengeri demikian  adalah  politik  yang  sudah  rusak atau  politik  yang  telah  menjadi  patologis. Politik dalam pengertian dan tujuannya yang asli  adalah sangat  mulia  dan  positif  seperti yang  diajarkan  pemikir  Aristoteles  bahwa manusia  dari  kodratnya  adalah  makhluk politis  (political  animals). 15 Karena  bagi Aristoteles, politik tidak lain dari pengorga- nisasian dari kebutuhan hidup sosial manu- sia. Sehingga menurut dia, politik merupa- kan  kodrat  dasar  makhluk  manusia  yang yang  adalah  makluk  pribadi  dan  sekaligus sosial. 16 Ketika  Gereja  berbicara  tentang dirinya sebagai entitas yang politis, maka ia berbicara  tentang  politik  dalam  arti  positif seperti  yang  diajarkan  oleh  pemikir  Aristo- teles  dan  secara  profetis  mencela  patologi- patologinya yang membelenggu manusia.
Gereja Berpolitik sebagai Respon terhadap Kebutuhan Sosial Politik Dunia
Dalam pengertian positif, politik sesung- guhnya  sangat  fundamental  bagi  iman Kristen.Ke dalam politik dalam arti positif ini Gereja  dipanggil  untuk  terlibat  mempro- mosikan  Injil  kasih,  namun  tanpa  harus menjadikan  sebagai  salah satu entitas  yang secara  langsung  bersaing  dengan  lembaga- lembaga  politik  partisan.  Seperti  dijelaskan oleh Uskup Romero, politik bagi Gereja tidak lain  daripada  sebuah  tanggapan  Gereja terhadap  masalah  ketakadilan  sosial  eko- nomi  dan  politik  yang  di  dalamnya  Gereja ada  dan  hidup. 17 Tentang  hal  ini  Romero menjelaskannya demikian:
Tuntutan  [untuk  berpolitik]  ini  merupa- kan sesuatu yang sangat fundamental bagi iman,  dan  Gereja  tidak  dapat  mengabai- kannya [dimensi politik dari iman] begitu saja.Tapi hal itu tidak berarti bahwa Gereja harus  memerankan  dirinya  sebagai sebu- ah  lembaga  politik  yang  masuk  dan  ikut secara langsung bersaing dengan lembaga- lembaga politik lainnya atau bahwa Gereja memiliki proses politik sendiri. Juga hal itu tidak  berarti  bahwa  Gereja  kita  berusaha mencari  kepemimpinan  politik.  [Sebalik- nya]  saya  sedang  berbicara  tentang  sesu- atu  [politik]  yang  lebih  dalam,  sesuatu [politik]  yang  lebih  sesuai  dengan  Injil. Saya  berbicara  tentang  sebuah  opsi  yang otentik  bagi  kaum  miskin,  tentang bagaimana Gereja menginkarnasikan diri- nya di dalam dunia mereka [kaum miskin], tentang  bagaimana  memberitakan  Injil kepada mereka, tentang bagaimana mem- beri mereka  harapan,  tentang  bagaimana mendorong  mereka  untuk  terlibat  dalam praksis-praksis  yang  membebaskan,  ten- tang  bagaimana  membela  kepentingan hidup  mereka  dan  berbela  rasa  dengan nasib mereka. Opsi Gereja bagi masyarakat miskin  menyingkapkan  dimensi  politik dari  iman  Kristiani  dalam  hal-hal  yang sangat  fundamental….  Karena  Gereja te- lah memilih untuk memihak mereka yang sungguh  miskin...,  maka  Gereja  hidup dalam dunia politik dan Gereja mewujud- kan kepenuhan eksistensi dirinya sebagai Gereja juga melalui politik. 18
Dengan  kata  lain,  bagi  Gereja,  terlibat dalam  politik  tidak  lain  berarti  secara profetis memihak kaum miskin dan bersikap solider dengan mereka, dan mengecam seti- ap  struktur  sosial  sebagai  penyebabnya. Dengan demikian, bersifat politis bagi Gereja adalah  sebuah  panggilan  yang  mulia  dan menjadi  bagian  konstitutif  dari  pelayanan kenabiannya.

## Gereja Berpolitik untuk Menegakkan
Keadilan
Bagi Gereja, dimensi politiknya lahir dari dan  bertujuan  untuk  membela  dan  mene- gakkan  keadilan  bagi  semua  orang  –perlin- dungan martabat setiap pribadi manusia dan integritas  alam  ciptaan  sebagai  sumber  hi- dup  manusia  –  seperti  yang  direncanakan oleh  Allah  pencipta.  Sebagai  sebuah kelanjutan dari misi pembebasan dari Allah (missio  Dei),  salah  satu  alasan  keberadaan
(raisond'etres)  Gereja  adalah  untuk  mene- gakkan  keadilan  dan  membebaskan  umat manusia  dari  semua  bentuk  penindasan, sebagaimana  ditegaskan  oleh  documen  Si- node  Para  Uskup  Katolik  sedunia  tahun 1971Justuce in the World::
Karya  atas  nama keadilan  dan  partisipasi dalam usaha transformasi dunia sungguh merupakan  sebuah  dimensi  konstitutif dari pewartaan Injil, atau dengan kata lain, merupakan bagian dari misi Gereja untuk penebusan  umat  manusia  dan  pembe- basannya  dari  setiap  situasi  yang  menin- das..... Gereja telah menerima dari Kristus misi memberitakan pesan Injil, yang me- ngandung  sebuah  panggilan  agar  orang berpaling  dari  dosa  kepada  kasih  Bapa, kepada kekerabatan universal dan kepada tuntutan  akan  keadilan  di  dunia.  Inilah yang  menjadi  alasan  mengapa  Gereja mempunyai  hak,  bahkan  tugas,  untuk memaklumkan  keadilan  pada  tingkat sosial,  nasional  dan  internasional,  dan untuk  mengecam  kasus-kasus  ketidak- adilan  di  mana  hak-hak  asasi  dari masyarakat  dan  keselamatan  mereka sangat  menuntutnya  [Huruf  miring berasal dari saya]. 19
Mengomentari  dokumen  dari  Sinode para  uskup  yang  dikutip  di  atas,  Leo  Boff mengatakan bahwa para uskup dalam doku - men  ini  melihat  keadilan  sebagai  bagian konstitutif dari karya pewartaan Injil Kristus untuk  membebaskan  umat  manusia  dari  se - tiap si t uasi yang menindas. Oleh karena itu, tidak ada Injil Yesus Kristus tanpa pewartaan tentang  keadilan.  Akan  tetapi,  Leonardo mencatat bahwa, hal ini tidak berarti kita mau mempolitisasikan  Gereja  tapi  hanya  sebuah sikap setia kepada Injil. Jika kita tidak setia, kita  memutilasi  inti  pesan  Injil  Yesus  dan dengan  demikian  kita  sesungguhnya  meng - khianati misi Gereja itu sendiri. 20
Dimensi Politik Gereja Mengalir dari Inti Iman Kristen
Di  Puebla,  para  uskup  Katolik  meng- klaim  bahwa  kehadiran  politik  Gereja  di dunia  bahkan  mengalir  dari  inti  iman Kristen:  "Sungguh,  kebutuhan  akan  keha- diran  Gereja  dalam  politik  berasal  dari kedalaman  iman  Kristen  sendiri:  ke-Allah- an  Kristus meluas  selama-lamanya.  Kristus
memeterai persaudaraan akhir dari seluruh umat manusia, setiap pribadi manusia ada- lah sama baiknya dengan setiap pribadi yang lain:  "Kalian  semua  adalah  satu  di  dalam Kristus Yesus" (Gal 3:28). 21
Mengomentari Dokumen Puebla
No.516, Leo Boff mengatakan bahwa Gereja akhirnya  menegaskan  bahwa  pemahaman tentang  kekuasaan  Yesus  sebagai  Tuhan juga merangkum ranah politik. Karena pada dasarnya  Yesus  adalah  Tuhan  atas  segala sesuatu,  termasuk  Tuhan  atas  tata  dunia sosial ekonomi dan politik. Selain itu, politik juga  bisa  ditelusuri  hingga  ke  inti  dari komitmen pelayanan misioner Gereja untuk melayani Kerajaan Allah. Tentang hal , Leo Boff menulis:
[Di  Dokumen  Puebla  No.615]  politik dipaha-mi  dalam  konteks  Ketuhanan Yesus Kristus. Ia tidak hanya Tuhan atas tempat-tempt kecil seperti hati , jiwa atau Gereja. Ia adalah Tuhan atas seluruh alam semesta, atas hal-hal besar seperti politik. Politik  seharusnya  berhubungan  dengan Kerajaan  Allah  karena  ia  harus  berhu- bungan dengan keadilan, sebuah kebaik- an  mesianis  [huruf miring  di  sini adalah dari  saya].  Umat  Kristen  perdana  yang mengaku "Yesus adalah Tuhan" [sebenarnya]  sedang  membuat  sebuah pernyataan politik. 22
Berdasarkan  ajaran  Gereja  dalam Lumen  Gentium No.  34  dan Octogesima adveniens No. 46, Leo Boff lebih lanjut me - ngatakan  bahwa minat  Gereja  dalam  politik merupakan  sebuah  jalan  untuk  menyembah Tuhan  dan  dengan  melakukan  hal  demikian Gereja menguduskan dunia bagi Allah. Bagi Gereja, mempraktikkan politik berarti memperjuangkan keadilan bagi semua orang dan  perjuangan  ini  memuliakan  Allah sendiri. Dengan demikian, komitmen politik Gereja  merupakan  ekspresi  cinta  Kristiani yang sejati bagi sesama teruama mereka yang miskin dan tertindas. 23
Namun untuk menghindari kebingung - an  mengenai  politik  yang  dimaksud  oleh Gereja  dan  politik  yang  dipraktekkan  oleh negara,  para  uskup  di  Puebla  membedakan dengan  jelas  antara  politik  dalam arti  mulia ( politics in a noble sense ) dan politik sebagai partai politik [ politics as party politics ]. Leo
Boff  memberi  kedua  bentuk  politik  ini masing-masing dengan sebuah nama: Politik dengan  huruf  besar  P  dan  politik  dengan huruf kecil p. 24

## Politik dengan Huruf Besar “P”
Pertama,  politik  dalam  arti  yang  mulia dengan  huruf  besar  P  adalah  politik  yang bertujuan:  1)  mencari  dan  mengejar  kese- jahteraan  bersama  (common  good),  mem- promosikan keadilan dan hak asasi manusia, mengutuk  korupsi  dan  kekerasan  terhadap manusia  dan  alam  ciptaan,  baik  regional, nasional  maupun  internasional.  Politik  da- lam  arti  yang  mulia  (2)  merincikan  nilai- nilai  fundamental  dari  seluruh  masyarakat manusia  seperti  harmoni  secara  ke  dalam (internal  harmony)  dan  keamanan  secara keluar (external security). Politik dalam arti luas  juga  (3)  mendamaikan  kesetaraan dengan kebebasan (equality with freedom), otoritas publik dengan otonomi yang sah dan partisipasi  dari  semua  anggota  kelompok masyarakat.  Politik  dalam  arti  yang  luas bertugas  untuk  mendefinisikan  cara-cara dan  etika  hubungan  sosial.  Para  uskup  di Puebla  menegaskan  bahwa  politik  dalam artiluas  inilah  yang  merupakan  interese Gereja  dan  menjadi  bagian  konstitutif  dari karyapewartaan Injil dan interese dari para pastor sebagaipelayan persatuan. 25
Dalam konsep Politik yang luas ini, Ge- reja mempromosikan nilai-nilai luhur untuk menuntun dunia politik dengan huruf kecil p,  dan  memantau  serta  menafsir  aspirasi rakyat setiap bangsa, terutama aspirasi dari kelompok masyarakat yang secara sistematis dimarginalisasikan oleh negara mereka. Hal ini dilakukan Gereja melalui kesaksian Injil, ajaran  dan  berbagai  bentuk  pelayanan pastoral. 26 Dengan demikian, seluruh ajaran sosial  Gereja  dan  Injil  itu  sendiri  adalah Politik  dalam  arti  yang  luas  dan  mulia. Tentang  hal  ini  Leo  Boff  membuat  sebuah komentar yang cukup keras:
Gereja mempunyai pandangannya tersen- diri tentang dunia, tentang manusia, ten- tang  kehidupan  sosial,  tentang  distribusi barang  kebutuhan  hidup  manusia  dan sebagainya. Dengan mewartakan Injil, Ge- reja sesungguhnya sedang memaklumkan Politik  Injil;  Gereja  memiliki  interese
dalam  Politik  dan  pada  masa  lampau Gereja  senantiasa  memiliki  interese  ini. Gereja  tidak  bisa  berhenti  untuk  terlibat dalam Politik; ia tidak bisa bersikap tidak peduli terhadap keadilan atau ketidakadil- an  sosial  dan  juga  Gereja  tidak  bisa  ber- diam  diri di  hadapan  kenyataan  di  mana sekelompok  masyarakat  manusia  jelas- jelas dieksploitasi. Tidak ada ruang untuk bersikap  netral  dalam  Politik  [dengan huruf besar P]; entah orang harus meng- ubah ke arah sebuah partisipasi sosial yang lebih  besar  atau  orang  memilih  untuk tetap mendukung status quo [yang umum- nya  tidak  adil],  yang  di  banyak  negara memarginalisazikan  sebagian  besar  ang- gota masyarakatnya. 27
Apa yang diutarakan Leo Boff bukan se- suatu  yang  berlebihan.  Dalam  dokumen yang sama, sebuah sikap yang a politis, yaitu sikap  tidak  peduli  terhadap  kebaikan  ber- sama  (common  good)  dan  keadilan  sosial, apakah  mereka  itu  adalah  para  pastor, biarawan-biarawati atau umat awam, dikritik sebagai sikap tidak terpuji:
Kekristenan  mesti  menginjili  seluruh  ek- sistensi  manusia  termasuk  dimensi  poli- tiknya.  Gereja,  oleh  karenanya,  harus mengkritik orang-orang Kristen yang cen- derung  membatasi  imannya  hanya  pada kehidupan  pribadi  atau  keluarga,  tidak meliputi  juga  profesi,  tatanan  ekonomi, sosial  dan  politik  mereka,  seolah-olah  di sana [di tempat kerja, ekonomi dan politik] dosa,  cinta,  doa  dan  pengampunan  tidak memiliki relevansinya. 28
Ideologi-ideologi dan  partai-partai politik, dalam  mengusulkan  sebuah  visi yang  ab- solut tentang manusia, ….berusaha meng- gunakan  Gereja…  Manipulasi  [terhadap Gereja] ini, yang selalu merupakan sebuah risiko  dalam  kehidupan  politik,  bisa berasal dari orang Kristen sendiri dan bah- kan bisa datang dari para pastor dan kaum biarawan-biarawati, ketika mereka mewar- takan  Injil  tanpa  mengaitkannya  dengan masalah  ekonomi,  sosial,  budaya  dan politik. Dalam kenyataannya, mutilasi Injil ini [keterpisahan antara Injil dari masalah ketakdilan  sosial]  bisa  berarti  semacam kolusi dengan tata kepemerintahaan [yang tidak  adil],  sekalipun  hal  ini  bisa  terjadi secara tidak sadar. 29
Oleh  karena  itu,  dari  sudut  pandang Politik  Injil,  maka  tidak  ada  ruang  untuk
bersikap  netral.  Bagi  politik  Injil,  bersikap netral  di  dalam  situasi  tak  adil  merupakan sebuah  pilihan  mustahil.  Mengomentari Puebla No. 515 dan No. 558 yang dikutip di atas,  Leo  Boff  mengatakan  bahwa  bersikap apolitis dalam Politik dengan huruf besarl P sama dengan memanipulasi dan memutilasi Injil  Yesus  Kristus.  Setiap  orang  Kristen sejati  perlu  menjadi  lebih  sadar  akan dimensi politik dari Injil dan iman Kristen. Politik  sebagai  sebuah  pemakluman  Injil kasih,  solidaritas  dan  keadilan  mempunyai tempat yang layak di atas mimbar dan dalam Perayaan  Misa. 30 Tentang  hal  ini  Leo  Boff lebih  lanjut  mengatakan:  "Jika  kotbah  kita tidak  menyentuh  tema-tema  tentang keadilan,  ketakadilan,  persaudaraan  dan partisipasi [demokrasi], jika mereka [kotbah- kotbah]  tidak  mencela  tindakan  kekerasan, maka  mereka  sedang  memutilasi  Injil  dan membuang  ….  kabar  baik  dari  Yesus  Kris- tus." 31
Politik dengan Huruf Kecil “p”
Politik  jenis  kedua  yang  diidentifikasi dengan  huruf  kecil  p  oleh  Leo  Boff  adalah semua  kegiatan  politik  yang  sesuai  dengan administrasi dari sebuah masyarakat melalui pelaksanaan kekuasaan oleh sebuah negara demokratis. Tentang  politik jenis kedua ini, para uskup di Puebla mengajarkan demiki- an:
Realisasi  dari  tugas  politik  yang  funda- mental biasanya dilakukan oleh kelompok warga negara yang ingin memperoleh dan menggunakan kekuatan politik untuk me- nyelesaikan masalah ekonomi, politik dan sosial  seturut  cara  atau  ideologi  mereka sendiri.  Dalam  hal  ini,  orang  dapat  ber- bicara  tentang  "partai-partai  politik". Sekarang, meskipun ideologi-ideologi yang diusung   oleh kelompok-kelompok warga masyarakat  ini  mungkin  diinspirasi  oleh ajaran  sosial  Kristen,  mereka  mungkin akan  tetap  berakhir  dengan  kesimpulan yang  berbeda  [dari  dan  berseberangan dengan  nilai  Injil  kasih,  keadilan  dan persudaraan]. Oleh karena itu, walau diin- spirasi  sangat  dalam  oleh  ajaran  Gereja, tetap  tidak  ada  partai  politik  yang  dapat mengklaim  hak  untuk  mewakili  semua umat beriman. Karena bagaimanapun pro- gram  konkret  dari  sebuah  partai  politik tetap  tidak  akanpernah  memiliki  nilai mutlak bagi semua orang. 32
Politik  dengan  huruf  p  kecil,  yang dieksekusikan  melalui  partai  politik  dan dijalankan  dengan  melalui  pemerintahan negara, tidak melibatkan seluruh Gereja tapi hanya  kaum  awam.  Dalam  Gereja  Katolik, praktik politik dalam bentuk melibatkan diri dalam  partai  politik  dan  mengambil bagian dalam administrasi kepemerintahan negara merupakanruang  yang  tepat  bagi  umat  a- wam. Mewujudkan komitmen politik dengan huruf  p  kecil  adalah  tugas  kaum  awam. Tentang  hal  ini  para  Uskup  di  Puebla menegaskan: "Politik partisan adalah ranah kaum awam (bdk. GSNo. 43). Sesuai dengan status awam mereka, mereka dapat mendi- rikan  ….  partai-partai  politik,  ideologi  dan strategi  yang  tepat  untuk  mencapai  tujuan mereka secara sah." 33
Sebagai  bagian  dari  hirarki  Gereja  dan sebuah lembaga kenabian, di dalam kegiatan partai-partai politik inilah para uskup, para pastor,, biarawan dan biarawati, baik sebagai kelompok  maupun  sebagai  individu,  tidak bisa  melibatkan  diri  di  dalamnya.  Mereka tetap tinggal sebagai pelayan persatuan (mi- nisters of unity)dan menawarkan bimbingan moral  bagi  semua  orang.  Para  uskup  di Puebla merumuskan hal ini demikian:
Para pastor, …, harus tunduk pada usaha penyangkalah  diri  di  sini.  Jika  mereka mengambil  bagian  secara  aktif  dalam partai-partai  politik,  mereka  akan  me- nanggung risiko memutlakkan dan mera- dikalisasikan kegiatan politik partisan ter- sebut,  karena  panggilan  mereka  adalah untuk  menjadi  "orang-orang  dari  yang Mutlak [Tuhan Allah]." [Puebla mengutip Dokumen  Medellin  1968  No.  19  tentang para pastor]: "Tapi dalam tatanan ekonomi dan  sosial  dan  terutama  dalam  tatanan politik,  di  mana  beberapa  opsi  khusus ditawarkan,  para  pastor  seperti  itu  seha- rusnya  tidak  secara  langsung  menyibuk- kan diri mereka dengan keputusan-kepu- tusan  atau kepemimpinan  atau mekanis- me-mekanisme  solusinya."[Puebla  meng- utip  Sinode  Uskup  Sedunia  Tahun  1971 di  Bagian  2  No.  2]:  "Kepemimpinan  atau militansi  aktif  atas  nama  partai  politik harus dijauhkan dari setiap pastor kecuali, dalam  keadaan  yang  konkret  dan  luar biasa,  hal  itu  benar-benar  diperoleh  atas keinginan  dari  masyarakat  dan  memper- oleh  persetujuan  dari  Uskup  setelah berkonsultasi  dengan  Dewan  Para  Imam
dan, jika keadaan menuntut, dengan per- setujuan  Konferensi  Waligereja."  Sesung- guhnya, tren Gereja saat ini tidak sedang mengarah ke sana. 34
Berdasarkan kebajikan bagaimana mereka mengikuti Kristus ... pria dan wanita reli- gius  [biarawan-biarawati]  juga  bekerja- sama  dalam  menginjili  tatanan  dunia politik.  Hidup  dalam  sebuah  masyarakat yang  jauh  dari  praktek  persaudaraan,  ... mereka  juga  harus  menahan  diri  dari godaan  untuk  terlibat  secara  langsung dalam  partai-partai  politik,  sehingga mereka  tidak  menciptakan  kebingungan antara nilai-nilai Injil dan beberapa ideo- logi  yang  spesifik  [yang  diusung  oleh partai-partai politik]. 35

## TANGGUNGJAWAB POLITIK DARI HIRARKI DAN AWAM
Konkretnya,  bagaimana  Gereja  menja- lankan  misi  pembebasan  politik  Injil  ini? Gereja Katolik, yang anggotanya melampaui batas-batas  negara,  bangsa,  suku  dan  ras, pada dasarnya diorganisir dalam tiga kelom- pok besar: kaum awam, biarawan-biarawati dan  hirarki.  Leo  Boff  menjelaskan  hal  ini demikian:  "Hirarki  [dimulai]  dari  Paus hingga  diakon;  kaum  awam  [adalah  semua mereka]  yang  dibaptis  tetapi  tidak  berbagi dalam  kepemimpinan  komunitas  Kristen [terutama dalam pelayanan tujuh Sakramen kecuali Sakramen Baptisan]; dan biarawan- biarawati  [adalah  mereka]  yang  berada  di antara  hirarki  dan  kaum  awam,  dengan memiliki  elemen-elemen  dari  keduanya [hirarki dan kaum awam]. Dalam hubungan dengan tanggung jawab, biarawan-biarawati dianggap  termasuk  di  dalam  kalangan hirarki." 36
Tanggung Jawab Hirarki dalam Politik Injil
Mesti dicatat bahwa Gereja sama sekali tidak membencipolitik dengan huruf kecil p. Sebaliknya, Gereja berpandangan positif ter- hadapnya  asalkan  tujuannya  adalah  untuk melayani  kepentingan  umum  masyarakat dan  menjunjung  tinggi  perhormatan  mar- tabat pribadi manusia. Tentang hal ini, para uskup di Puebla mengajarkan demikian:
Dimensi politik merupakan dimensi kons- titutif  dari  semua  makluk  manusia  dan
aspek yang relevan dari kehidupan sosial manusia.  Ia  [dimensi  politik  kehidupan manusia]  memiliki  sebuah  aspek  yang sifatnya  merangkul  semua  orang  karena tujuannya  adalah  kesejahteraan  umum dari  masyarakat.  Tapi  itu  tidak  berarti bahwa  iamerangkum  seluruh  skala hubungan sosial. Jauh dari membenci ke- giatan  politik,  iman  Kristen  menghar- gainya  dan  menjujungnya  sangat  tinggi [Kutipan di atas adalah dari saya]. 37
Gereja akan  menggunakan  jurus  Politik Injil ketika kesejahteraan bersamadan mar- tabat manusia berada dalam bahaya. Jika hal ini  terjadi,  Gereja  memiliki  tanggungjawab untuk  memaklumkan  sesuatu  yang  sangat penting  bagi  masyarakat  dunia  dan  bagi kaum miskin khususnya. Gereja bisa secara profetis  mengecam  apa  saja  yang  berten- tangan  dengan  kemanusiaan  seperti  keti- dakadilan  sosial-ekonomi,  penindasan  ter- hadap  kaum  miskin,  pemiskinan  terhadap kaum  miskin,  eksploitasi  berlebihan  ter- hadap  alam  ciptaan  dan  aplikasi  penyalah- gunaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi yang  mengorbankan  manusia  sendiri  dan merusakkan  alam  ciptaan.Gereja  memiliki tugas kenabian untuk mempromosikan dan membela martabat manusia, hak-hak sosial, ekonomi,  budaya  dan  politik  dari  setiap anggota  masyrakat  serta  hak-hak  alam ciptaan untuk tidak disalahgunakan. Selain itu, hirarki Gereja secara profetis membaca tanda-tanda  zaman  dan  menafsirkannya dalam terang nilai Injil kasih. 38
Politik Injil Bukan Sebuah Nostalgia atas Kekuasaan yang Telah Hilang
Keterlibatan Gereja dalam urusan dunia bukan sebuah nostalgia atas sebuah kekua- saan yang telah hilang seperti yang diklaim tanpa dasar oleh sejumlah orang. 39 Sebalik- nya, ia lahir dari keprihatinanterhadap kelu- arga umat manusia yang tersiksa oleh sema- kin  meningkatnya  ketidakadilan  sosial-eko- nomi dan kekhawatiran atas rumah bersama seluruh umat manusia – planet bumi – yang saat  ini  berada  dalam  bahaya  kerusakan hampir  tak  terkendali.  Paus  Francis  dalam Himbauan  Apostolik  Evangelii  Gaudium menolak  sebuah  gagasan  Gereja  yang  ter- tutup  dalam  dirinya  sendiri  dan  suara sejumlah orang bahwa Gereja harus menge- kang  diri  untuk  tidak  boleh  terlibat  dalam
urusan-urusan dunia – ekonomi dan politik – dan hanya membatasi dirinya pada urusan keagamaaneseperti pelayanan sakramen dan menyiapkan  jiwa-jiwa  nyamasuk  surga. Sebaliknya kata Paus Fransiskus:
Sudah tak mungkin lagi untuk mengklaim bahwa  agama  seharusnya  dibatasipada ranah privat dan bahwa Gereja ada hanya untuk  mempersiapkan  jiwa  untuk  surga .....Tidak  ada  orang  yang  bisa  menuntut bahwa  agama  seharusnya  diturunkan  ke tempat suci bagian dalam dari kehidupan pribadi seseorang, tanpa ada pengaruhnya pada kehidupan bermasyarakat dan berne- gara,  tanpa  mmempedulikan  kesehatan lembaga-lembaga  sipil,  tanpa  sebuah  hak untuk  menawarkan  sebuah  pendapat tentang  peristiwa-peristiwa  yang  mempe- ngaruhi masyarakat ... Sebuah iman yang otentik – yang tidak pernah nyaman atau iman  yang  tidak  melulu  sebagai  urusan pribadi  semata-mata  –  selalu  melibatkan sebuah keinginan untuk mengubah dunia, mentransmisi nilai-nilai, mewariskan pla- net  bumi  ini  dalam  keadaan  yang  lebih baik dari yang kita miliki sekarang .... Jika memang "tata masyarakat dan negara yang adil  merupakan  tanggungjawab  sentral dari politik", maka Gereja "tidak dapat dan tidak  bisa  berpangku  tangan  dalam  per- juangan  menegakkan  keadilan".  Semua orang  Kristen,  termasuk  pastor-pastor mereka,  dipanggil  untuk  menunjukkan kepedulian untuk membangun dunia yang lebih baik. 40
Politik Injil Tidak Menawarkan Hal-hal Praktis tapi Bimbingan Moral dan Etik
Akan tetapi dalam melaksanakan politik Injil,hierarki Gereja tidak mempunyai tang- gungjawab teknis. 41 Paus, para uskup, imam, biarawan dan biarawati, melaluisuara kena- bian  merekayang  dipandu  oleh  seluruh ajaran  sosial  Gereja,  tidak  dapat  mena- warkan  hal-hal  praktis  untuk  dilakukan. Mereka  juga  tidak  berniat  menjalankan ataupun  mengambilalih  struktur  sosial, ekonomi  dan  politik  dunia  yang  tak  adil. Berdasarkan  pemikiran  ini,dalam  Eksiklik Remptoris  Missio  (1990),Yohanes  Paulus IImencela  kesenjangan  antara  keterbela- kangan  (dehumanizing  underdevelopment) beberapa negara berkembang dewasa ini dan kemajuan  yang  berlebihan  (overdevelop- ment)  yang  telah  dicapai  beberapa  negara
maju.  Menurut  Paus,  kesenjangan  ini disebabkan  oleh  model  ekonomi  yang memperlebar  kesenjangan  antara  mereka yang  mendapatkan  keutungan  dari  sistem ekonomi  ini  dan  mereka  yang  tak  bisa mendapatkannya.  Dan  terhadap  ketakdilan ini,  Yohanes  Paulus  II  mengatakan  bahwa Gereja tidak dapat menawarkan solusi-solusi konkret.  Alasannya,  hal  ini  bukan  ranah Gereja  untuk  melakukannya.  Yohanes Paulus  dua  menulis:  "Berkarya  secara langsung  di  bidang  ekonomi,  teknik  dan politik  atau  memberi  sumbangan  secara material bagi pembangunan bukan merupakan  misi  Gereja.  Sebaliknya,  misi Gereja yang paling utama adalah menawarkan  manusia  sebuah  kesempatan untuk tidak "memiliki lebih banyak" (to have more)  tapi  menjadi  "lebih"  (to  be  more) dengan membangkitkan hati nurani mereka melalui  Injil." 42 Atau  di  Ecclesia  in  Asia (1999) ia juga menulis:
Dalam upaya untuk membuat perubahan ini..., "Gereja tidak memiliki solusi teknis untuk  ditawarkan",  tetapi  "menawarkan kontribusi utama untuk solusi dari masa- lah  pembangunan  yang  mendesak  ini ketika  ia  [Gereja]  menyatakan  kebenaran tentang  Kristus,  tentang  dirinya  sendiri dan tentang manusia, sambil menerapkan kebenaran  ini  di  dalam  sebuah  situasi konkrit"  [bdk  Sollicitudo  rei  socialis  41]. Karena,  pembangunan  manusia  tidak pernah  hanya  merupakan  sebuah  perso- alan teknis atau ekonomis; lebih dari itu, secara fundamental pembangunan berhu- bungan  dengan  persoalan  manusia  dan moral. 43
Benediktus XVI dalam Deus Caritas Est dan Paus Francis dalam Evangelii Gaudium juga  mempunyai  sikap  yang  sama  tentang hal ini. Kedua paus ini berpendapat bahwa bukan  merupakan  tanggungjawab  langsung Gereja untuk menemukan dan menawarkan solusi konkret dari masalah ekonomi dunia. Sebaliknya,  itu adalah tanggungjawab  lang- sung  dari  negara  dan  seluruh  masyarakat  . Tugas utama Gereja sebagai sebuah lembaga kenabiana  dan  sebagai  bagian  integral  dari masyarakat  dunia  adalah  menawarkan kesadaran  moral  dan  bimbingan  di  bidang etika  bagi  struktur  sosio-ekonomi  dan politik.  Inilah  yang  merupakan  kontribusi khusus dari Gereja dan ini merupakan tugas

## profetisnya yang membebaskan. Tentang hal ini, masing-masing pausmenulis:
Tata  masyarakat  dan  Negara  yang  adil adalah sebuah tanggungjawab utama dari politik. Seperti pernah dikatakan St Agus- tinus,  sebuah  Negara  yang  tidak  diperin- tah  menurut  prinsip  keadilan  akan  men- jadi  hanya  sekelompok  pencuri:  "Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia"  [bdk.De  Civitate  Dei,  IV,  4: CCL 47, 102.] ..... Keadilan adalah tujuan dan  kriteria  intrinsik  dari  semua  politik. Politik adalah lebih dari sekadar mekanis- me untuk mendefinisikan aturan kehidu- pan  publik:  asal-usul  dan  tujuan  dari semua  politik  mesti  ditemukan  dalam keadilan, yang dari kodratnya berhubung- an  dengan  etika.  Negara,...  harus  bergu- mul  dengan  setiap  pertanyaan  tentang bagaimana  keadilan  dapat  dicapai  di  sini dan  sekarang.  ....  Di  sinilah  ajaran  sosial Katolik  memiliki  tempatnya:  ia  [ajaran sosial  Gereja  Katolik]  tidak  berniat memberikan  sebuah  kekuasaan  kepada Gereja atas Negara. Bahkan ia juga bukan merupakan suatu upaya untuk memaksa- kan  pada  mereka  yang  tidak  seiman dengan Gereja dan cara berperilaku yang hanya  tepat  untuk  iman.  Tujuan  ajaran sosial  Gereja adalah hanyabantu memur- nikan  akal  budi  dan  berkontribusi,..., untuk... pencapaian dari apa yang adil ...... Bukan  merupakan  tanggungjawab  Gereja untuk membuat ajaran ini berhasil dalam kehidupan  politik.  Sebaliknya,  Gereja hanya  berkeinginan  untuk  membantu membentuk hati nurani dalam kehidupan politik  dan  untuk  merangsang  wawasan yang  lebih  luaske  dalam  persyaratan- persyaratan  yang  otentik  dari  keadilan serta  kesiapan  yang  lebih  besar  untuk bertindaksesuai dengannya, bahkan sekalipun  hal  ini  mungkin  akan  melibat- kan  konflik  dengan  kepentingan-kepen- tingan pribadi. Membangun tatanan sosial dan  masyarakat  sipil  yang  adil,  di  mana setiap  orang  menerima  hanya  apa  yang menjadi haknya, merupakan tugas penting yang  setiap  generasi  harus  ambil  bagian secara  baru  lagi.  Sebagai  sebuah  tugas politik, ini tidak dapat menjadi tanggung- jawab  langsung  dari  Gereja.  Namun, karena  politik  juga  merupakan  sebuah tanggungjawab  manusia  yang  paling penting,  Gereja  juga  berkewajiban  untuk menawarkan,  melalui  pemurnian  akal budi dan melalui pendidikan etik, kontri- businya  yang  khusus  terhadap  pema-
haman  akan  syarat-syarat  keadilan  dan pencapainya  secara  politik.Gereja  tidak dapat  dan  tidak  harus  menaruh  di  atas pudaknya  pertarungan  politik  untuk mewujudkan masyarakat yangadil. Gereja tidak dapat dan tidak boleh menggantikan [peran]Negara.  Namun  pada  saat  yang sama  Gereja  tidak  dapat  dan  tidak  boleh tetap tinggal di pinggir dalam perjuangan untuk keadilan. Gereja harus memainkan perannya  melalui  argumen  yang  rasional dan Gereja harus membangunkan kembali energi  spiritual  yang  tanpanya  keadilan tidak  bisa  menang.  Sebuah  masyarakat yang adil harus menjadi tujuan yang harus dicapai  oleh  politik,  [dan]  bukan  oleh Gereja. Namun promosi keadilan melalui upaya  untuk  mewujudkan  keterbukaan pikiran  dan  keinginan  akan  kebaikan bersama  (common  good)  adalah  sesuatu yang menjadi keperihatinan sangat dalam dari Gereja. 44
Baik Paus maupun Gereja tidak memiliki monopoli  mengenai  interpretasi  atas realitas-realitas  sosial  atau usulan-usulan solusi dari masalah-masalah kontemporer. Di sini saya  bisa  mengulang  pengamatan yang  mendalam  dari  Paus  Paulus  VI: "Dalam  menghadapi  situasi  yang  sangat beragam  seperti ini,  sulit  bagi  kita  untuk mengucapkan sebuah pesan yang terpadu dan  mengajukan  sebuah  solusi  yang memiliki  validitas  universal.  Ini  bukan ambisi  kami,  juga  bukan  misi  kami. Terserah  kepada  komunitas-komunitas Kristiani  untuk  menganalisis  dengan objektivitas  yang  tepat  untuk  negara mereka  sendiri  "[Dikutip  dari  Paul  VI, Octogesima  adveniens,  14  Mei  1971,  No 4)]. 45
Sekarang  seharusnya  sudah  semakin jelas  apa  yang  dimaksudkan  dengan  Politik Injil  Gereja.  Ia  adalah  misi  profetis  Gereja untuk  membebaskan  masyarakatmanusia dan  rumah bersamanya  planet  bumi  (com- mon  home)  dengan  menawarkan  sebuah bimbingan  moral  bagistruktur  sosio- ekonomi  dan  politik.Sepertipara  nabi  dan Yesus  dalam  Kitab  Suci  ,  hierarki  Gereja mempunyaisebuah  tanggungjawab  etis. Dalam  ruang  sosial,  ekonomi  dan  pemba- ngunan  manusia,  Gereja  secara  profetis dapat  mengatakan  jika  sesuatu  itu  benar atau salah, adil atau tidak adil dalam terang nilai-nilai  Injil  seperti  cinta  dan  keadilan.

## Sehubungan  dengan  ini  Karl  Peschke dengan jelas mengatakan:
Gereja  "memiliki  hak  untuk  memberikan penilaian moral, bahkan termasuk hal-hal yang  menyentuh  tatanan  politik,  setiap kali  hak-hak  asasi  pribadi  manusia  atau keselamatan  dari  jiwa-jiwa  membuat penilaian  semacam  itu  diperlukan"  (GS 76).  Dia  [Gereja]  memiliki  hak  dan kewajiban  untuk  menyatakan  keprihati- nannya atas kejahatan yang terjadi dalam tatanan sosial, dan dia tidak dapat dituduh mencampuriurusan  politik  jika  dia  men- cela  pelanggaran-pelanggaran  hukum moral  di  panggung  politik.  Pengakuan akan  fungsi  ini  dari  Gereja  oleh  negara sama  sekali  tidak  berarti  bahwa  negara tunduk  kepada  Gereja  tetapi  pengakuan subordinasi  dari  keduanya  –  Gereja  dan negara – kepada Allah. 46
Injil politik dari Gereja – berpolitik tanpa harus  secara  langsung  menjalankan  politik dan  tatanan  sosial  –  mengambil  modelnya dari  misi  pembebasan  para  nabi  di  Alkitab Perjanjian Lama dan Yesus sendiridi dalam Alkitab  Perjanjian  Baru.  Baik  para  nabi maupun Yesus melancarkan kritik kenabian mereka yang liberatif dan kecaman terhadap struktur-struktur  sosio-ekonomi  yang  tidak adil  pada  zaman  mereka  tanpa  mengambil alih  tatanan  sosial  atau  membangun  kode dari  norma-norma  sosial-ekonomi  dan politik bagi masyarakat.
Politik Injil dan Soal Pemisahan antara Agama dan Negara
Dimensi  politik  dari  iman  Kristiani seharusnya  tidak  disalahmengeri  dengan prinsip  tentang  pemisahan  antara  agama dan  politik  atau  antara  Gereja  dan  negara. Gereja  dalam  Konstitusi  Pastoral  tentang Pastoral  Gereja  di  dalam  Dunia  Modern, Gaudium  et  Spes,  khususnya  pada  Bab  4 dengan  subjudul  "Kehidupan  dari  Komuni- tas  Politik,"  memang  membuat  sebuah penegasan  tentang  pemisahan  antara  dua buah entitas.  Dalam  dokumen  Gaudium  et Spes  iniGereja  mengatakan:  "Gereja  dan komunitas  politik  [politik  negara  atau  tata kepemerintahan  duniawi]  di  dalam  ranah mereka masing-masing  adalah otonom  dan independen  satu  sama  lain." 47 Akan  tetapi, kalau dibaca dengan teliti, dalam satu baris
kalimat  sebelum  kutipan  ini,  Gereja  juga dengan  jelas  mengatakan  bahwa  karena kekhususan  misi  yang  dimilikinya  Gereja tidak  dapat  diidentifikasi  dengan  politik partisan apapun atau tidak bisa terikat oleh sistem politik apapun: "Gereja, oleh karena alasan  peran  dan  kompetensinya,  tidak dapat  diidentifikasi  dengan  cara  apapun dengan  komunitas  politik  apapun  ataupun tidak  terikat  oleh  sistem  politik  apapun.  Ia [Gereja] adalah sekaligus sebuah tanda dan sebuah  tempat  perlindungan  dari  sifat transenden dari pribadi manusia." 48
Membaca dengan teliti bagian kedua dari Gaudium  et  Spes  No.  76  yang  baru  saja dikutip di atas, orang seharusnya tidak sulit untuk  memahami  hakekat  Gereja  yang dimaksudkan  oleh  doktrin  pemisahan antara  Gereja  dan  negara.  Yakni  bahwa karena  hakekat  Politik  Injil  yang  berakar pada  model  keterlibatan  sosial  politik  dari para nabi dalam Kitab Kitab Suci Perjanjian Lama  dan  dari  Yesus  dalam  Kitab  Suci Perjanjian  Baru,  Gereja  institusional,  yang diwakili oleh hierarkinya– paus, uskup, para imam,  diakon  dan  biarawan-biarawati  – tidak  dapat  secara  langsung  terlibat  dalam politik  partisan  atau  politik  dengan  huruf kecil p. 49
Gereja  tidak  dapat  secara  langsung menginjili  tata  dunia  pemerintahan  negara dengan  menjalankan  atau  mengambilalih urusan-urusan  sosial,  ekonomi  dan  politik- nya.  Paus,  para  uskup,  imam  atau  diakon tidak bisa memangku jabatan publik seperti presiden,  perdana  menteri,  menteri  depar- temen, gubernur, bupati, walikota, DPR atau anggota  sebuah  sistem  peradilan.  Sebalik- nya,  Gereja  dan  hierarkinya  harus  tetap menjadi  tanda  persatuan,  sambil  terlibat dalam  urusan  sosial  politik  dari  tata pemerintahan  negara  dengan  memberikan sebuah kesadaran moral dan pedoman etik yang didasarkan pada nilai-nilai Injil: cinta, kesederajatan, solidaritas, persaudaraan dan keadilan  bagi  semua  orang  dan  bagi  setiap pribadi manusia.Pada saat yang sama Gereja secara  profetis  mengecam  setiap  sistem sosial  ekonomi  dan  politik  dari  pemerin- tahan  negara  yang  melanggar  martabat peribadi  manusia  dan  membahayakan integritas alam ciptaan.

## Tanggungjawab Kaum Awam Terhadap Politik Injil
Menurut  ajaran  sosial  Gereja  Katolik, terlibat  secara  langsung  dalam  kegiatan politik partisan adalah panggilan yang tepat bagi  umat  awam.  Ini  adalah  komitmen misioner  dan  kenabian  mereka  sebagai sebuah  usaha  untuk  mempraktekan  iman mereka. Selain itu, motivasi dari komitmen mereka  dalam  politik  partisan  tidak  harus bersifat  gerejawi  tetapi  harus  terutama bertujuan  untuk  melayani  kepentingan umum (bonum communae, common good) 50 seluruh  warga  negara  dari  negara  mereka apapun  suku,  agama,  daerah  ataupun rasnya. Konsili Vatikan II, dalam Gaudium et Spes  No.  75,  memberikan  beberapa  petu- njuk  bagi  sikap-sikap  Kristiani  yang  benar terhadap tata politik dan negara yang harus dimiliki politisi awam Kristiani seperti yang dirangkum oleh Roger Charles dan Drostan Maclaren:
Pertama,  orang-orang  Kristen  harus bersikap  patriotik  [mencintai  bangsa  dan negara  sendiri]  namun,  pada  saat  yang sama,  mereka  mesti  tetap  menyadari persatuan seluruh umat manusia; kedua, dalam  politik,  mereka  harus  pertama- tama mendedikasikan diri untuk kesejah- teraan  umum;  ketiga,  mereka  harus menghormati  orang-orang  yang  berbeda [pendapat dan pendirian] dengan mereka dalam  urusan  politik,  dan  keempat  dan terakhir,  mereka  harus  ingat  bahwa [kepentingan]  politik  partai,  sekalipun dapat diterima, tidak pernah boleh berada di atas kepentingan umum. 51
Konstitusi Dogmatis tentang Gereja dari Konsili  Vatikan  II,  Lumen  Gentium  No.33, mengakui  peranan  penting  kaum  awam. Melalui  Sakramen  Pembaptisan  dan Sakramen Pengurapan Krisma, semua umat awam  Katolik  secara  langsung  ditugaskan oleh  Tuhan  sendiri  untuk  berpartisipasi dalam  misi  penyelamatan  Allah  yang dimandatkan  kepada  Gereja. 52 Karena panggilan  dan  pengutusan  langsung  oleh Tuhan  sendiri,  maka  "aktivitas  dari  kaum awam  bukan  merupakan  sebuah  perpan- jangan  dari  tugas  hirarki  [Gereja:  Paus, pastor dll]. Umat awam Katolik mempunyai tempatnya  tersendiri  di  dalam  Gereja  dan mereka  harus  bertindak  sesuai  dengan
panggilannya yang khusus ini. Umat awam bukan  seorang  pribadi  sekular.  Seorang umat awam Katolik adalah seorang anggota Gereja  yang  berada  dan  hidup  di  dunia sekular dan memiliki mandat langsung dari Yesus  Kristus"  [huruf  miring  berasal  dari saya]. 53
Menurut  para  uskup  Katolik  di  Puebla, tempat  aktivitas  dari  umat  awam adalah  di tengah dunia. 54 Dari kegiatan-kegiatan me- reka dalam urusan-urusan duniawi, aktivitas politik  mereka  perlu  mendapat  penekanan khusus di mana mereka berpartisipasi dalam berbagai  proses  politik  seperti  memegang kepemimpinan  dalam  partai  politik  dan memegang jabatan-jabatan publik. 55 Melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan politik, kaum  awam,  di  dalam  dunia  yang  ditandai oleh masalah ketidakadilan yang akut, tidak dapat membebaskan diri mereka dari komit- men  untuk  mempromosikan  keadilan  dan kebaikan bersama, yang dipandu oleh nilai- nilai  Injil  dan  ajaran  sosial  Gereja.  Bagi semua  orang  Kristen,  tugas  mereka  tidak hanya  mengecam  ketidakadilan,  tetapi mereka  juga  terutama  harus  benar-benar menjadi  saksi  dan  agen  dari  praktek keadilan. 56
Akhirnya,  dalam  menjalankan  kegiatan politik  ini,  umat  awam  tidak  perlu mendapatkan dukungan atau restu langsung atau  berkat  dari  uskup  atau  imam  mereka untuk  menjalankan  sebuah aktivitas  politik yang  sungguh  khas  Kristen  dan  yang diinspirasi  oleh  nilai-nilai  Injil:  kasih, keadilan,  kejujuran,  solidaritas  dan  seterus Konstitusi  Dogmatis  tentang  Gereja  dari Konsili  Vatikan  II,  Lumen  Gentium  No.33, mengakui  peranan  penting  nya.  Aktivitas politik mereka dari kodratnyabesifat Kristen karena  semua  orang  Kristen  awam  adalah anggota  sejati  dari  Gereja  dengan  misi mereka khas di dalam dunia yang ditugaskan secaralangsung oleh Allah sendiri. 57 Dengan kata lain, agar bisa menjadi para politisi yang benar  atau  para  pegawai  negeri  sipil  dan warga negara yang baik untuk membangun masyarakat  yang  adil,  maka  orang-orang Kristen  Katolik  tidak  perlu  mendapatkan berkat  atau perintah dari  hierarki  Gereja  – paus,  uskup  atau  imam  –  karena  mereka semua  memiliki  menerima  misi  ini  dari Allah sendiri pada sakramen baptisan.
Dengan mengingat semua ajaran sosial Gereja  ini,  maka  fakta  tentang  banyaknya umat awam Kristen Katolik yang telah gagal menjadi garam dan terang Kristus di dalam dunia  melalui  hidup  sebagai  kaum  awam, dan beberapa politisi Kristen malahan telah menjadi  protagonis  dari  penindasan  ter- hadap  orang  miskin  dengan  membangun atau  mendukung  struktur-struktur  sosial ekonomi dan politik yang tidak adil, koruptif dan  destruktif,  merupakan  sebuah  skandal besar  dari  panggilan  hidup  umat  awam. Tentang hal ini Paus Francis belum lama ini mengatakan:  "Bahkan  jika  banyak  [umat awam  Katolik]  sekarang  terlibat  dalam pelayanan  pastoral  kaum  awam  [seperti misionaris  awam],  keterlibatan  ini  belum terlihat  di  dalam  penetrasi  nilai-nilai Kristiani  di  dalam  sektor  sosial,  politik  dan ekonomi." 58

## KESIMPULAN
Hingga di sini telah menjadi jelas bahwa politik  dalam  artinya  yang  asli,  luas  dan mulia  tidak  lain  dari  pengorganisasian  dan manajemen  dari  kebutuhan  manusia sebagai  makhluk  sosial.  Mendukung  model politikdalam  arti  mulia  ini  dan  mengutuk patologi-patologinya merupakan alasan uta- ma mengapa Gereja dari kodratnya bersifat politik  dan  harus  berpolitik.  Gereja  sama sekali  tidak  menentang  sistem  sosial ekonomi  dan  politik  dunia  apapun  ketika sistem-sistem  ini  adil  dan  manusiawi, menghormati  hak-hak  asasi,  melindungi martabat pribadi manusia dan mempromo- sikan  kepentingan  umum  dari  seluruh masyarakat  tanpa ada  pengecualian  karena perbedaan  asal,  suku,  agama  atau  ras.  Inti dari  komitmen  misioner  Gereja  adalah untuk  mempromosikan  cinta,  keadilan, kesetaraan, persaudaraan dan solidaritas di antara seluruh keluarga umat manusia dan akan  berdiri  melawan  semua  sistem  sosial ekonomi  dan  politik  yang  tidak  adil, menginjak  harkat  martabat  manusia  dan mengeksploitasi  alam  ciptaan  secara  tidak bijaksana dan berlebihan.
Seluruh  ajaran  sosial  Gereja  yang tersebar di berbagai ensiklik, dokumen kon- sili, surat apostolik, desakan apostolik Paus atau  dokumen-dokumen  yang  dihasilkan oleh  para  uskup  Katolik  seperti  yang berkaitan dengan usaha pembebasan orang- orang  miskin,  promosi  pemeliharaan  alam ciptaan  dan  proposal  bagi  model  pemba- ngunan  yang  ramah  lingkungan  dan  lebih manusiawi  merupakan  sejumlah  ekspresi otentik  dari  politik  Injil  Gereja.  Ini  adalah misi  kenabian  Gereja  bagi  seluruh  masya- rakat  manusia  dan  rumah  kediamannya bersama  (common  home),  yakni  planet bumi, dengan menawarkan sebuah kesada- ran moral dan pedoman etikabagi struktur- struktur  sosio-ekonomi  dan  politik  dunia. Seperti  para  nabi  di  dalam  Kitab  Suci Perjanjian Lama dan Yesus dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, Gereja, khususnya hirarki, memiliki tanggung jawab etis. Dalam lingkup sosial, ekonomi dan pembangunan manusia, dapat  secara  profetis  menyatakan  apakah sesuatu itu benar atau salah, adil atau tidak adil  dalam  terang  nilai-nilai  Injil  seperti cinta,  keadilan,  perdamaian,  persaudaraan atau  solidaritas  yang  seharusnya  meraja  di dalam kehidupan seluruh umat manusia.
Sedangkan keterlibatan secara langsung dalam politik partisan adalah panggilan yang khas dari kaum awam. Melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan politik, kaum awam tidak dapat dibebaskan dari komitmen untuk mempromosikan  keadilan  dan  kebaikan bersama, yang dituntun oleh nilai-nilai Injil dan  ajaran  sosial  Gereja.  Semua  orang Kristen, karenanya, tidak hanya mengecam ketidakadilan tetapi juga harus memberikan kesaksian  dan  agen  dari  politik  Injil  kasih, keadilan, solidaritas dan persaudaraan sejati di  antara  sesama  seluruh  umat  manusia yang  tentunya  harus  dimulai  dari  negara mereka masing-masing.

## Alexander Jebadu,
Lulusan  Program  Doctor    di  Pontificia Universitas  Urbaniana, Roma. Mengajar di  Sekolah  Tinggi  Filsafat  dan  Teologi Katolik (STF / TK) Ledalero. E-mail: dosenstfk17@gmail.com.

## CATATAN AKHIR
1 Untuk  informasi  lanjut  tentang  revolusi  ekonomi industri  pada  abad  18  dan  19  yang  tidak  hanya membawa kemajuan bagi masyarakat manusia tapi juga  ketidadilan  sosial  bagi  masyarakt  miskin terutama  kaum  buruh,  bisa  baca,  misalnya, JohnKennetth  Galbraith,  The Age of Uncertainty: A  History  of  Economic  Ideas  and  Their  Conse- quences (Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 1977), Karol Marx and Frederic Engels, The Com- munist  Manifesto  –  first published  in  1847,  New York,  London,  Montreal  and  Sydney:  Pathfinder, 2012) atau Karl Marx, Capital: A Critical Analysis of Capitalist Production, Volume 1 and 2 (London: Wordsworth Classics  of  World  Literature,  2013  – first published in 1867).
2 Ecumenical  Council  of  Vatican  II,  Church’s Pastoral  Constitution  Gaudium  et Spes  (Roma,  7 Desember 1965), 1.
3 Ecumenical Council of Vatican II, 42.
4 Ecumenical Council of Vatican II, 90.
5 Discours  du  Pape  Paul  VI  Aux  Membres  et Consulters de “Iustitiae et Pax”, 20th of April 1967.
6 John  Paul  II,  KonstitusiApostolik  Pastor Bonus  of 1988 (Rome, 28 June 1988), 142-143.
7 CELAM II,  Human Promotion: Justice  (Medellìn, 6th of September 1968), 21.
8 Untuk mendapat informasi lengkap tentang indus- try pertambangan di Flores dan kompleksitas ma- salahnyas,  bisa  lihat  JPIC-OFM  Indonesia, Mencegah  Tanah  Manggarai  Hancur:  Investigasi JPIC  OFM  Indonesia  tentang  Pertambangan  di Manggarai dan Dampaknya Kini dan di Masa De- pan  (Jakarta:  Sekretariat  JPIC-OFM  Indonesia, 2008),  Alexander  Jebadu  dkk  (eds.),  Per- tambangan  di  Flores-Lembata:  Berkah  atau  Ku- tuk? (Maumere/Flores: Penerbit Ledalero, 2009), Ferdy  Hasiman,  Monster Tambang: Gerus Ruang Hidup Warga NTT (Jakarta: JPIC-OFM Indonesia, 2014) atau Alexander Jebadu, The Impact of Eco- logical Exploitation on People and Nature: A Mis- siological  Investigation  on  Extractive  Industry with a Case Study in Flores-Indonesia (dissertasi doktoral,  Rome:  Pontifical  Urbanian  University, 2014) khususnya Bab II “Mining Industry in Flores and Its Problems,” 69-156.
9 Leo Boff, Church, Charism and Power: Liberation Theology  and  the  Institutional  Church  (London: SCM Press Ltd, 1985),  26.
10 Egiguren  Antonio  OFM, “Vatican  II and  Mission: Some  Comments  from  the  Periphery”  in  SEDOS Bulletin September-October 2012, Volume 44, No. 9/10, pp. 291-292. Keterlibatan Gereja dalam poli- tik yang membuat Gereja tidak dipercaya dalam ka- limat  pertama  dari  Egiguren  dalam  kutipan  ini adalah politik dengan huruf p kecil.Apa persis yang dimaksudkan dengan politik dengan huruf p kecil, kita akan kembali lagi kepada teman ini pada  ba- gian lain dari artikel ini.
11 Archbishop  Oscar  Romero,  “The  Political Dimension of the Faith from the Perspective of the Option for the Poor” dalam Henelly Alfred T. (ed.),
Liberation  Theology:  A  Documentary  History (Maryknoll, New York: 1990), pp. 298-299.
12 Archbishop Oscar Romero, “The Political...”, 299.
13 Archbishop Oscar Romero, “The Political...”, 300.
14 Archbishop Oscar Romero, “The Political...”, 301.
15 Leo Boff, Church: Charism, 26
16 Gonzalo Medina Villagràn, “Mancharse Las Manos en El Escenario Polìtico,” dalam Saltarrae: Revista de  Teologìa  Pastoral  (Santander,  Espa ň a,  No. 1.180, Julio-Agosto 2013),  620
17 Archbishop Oscar Romero, “The Political...”, 298.
18 Archbishop Oscar Romero, “The Political...”, 298.
19 Catholic Bishop Worl Synod , Justice in the World (Roma, 6 November 1971), 6 dan 36.
20 Leo Boff, Church: Charism, Ibid., p. 23.
21 Puebla  Document,  Evangelization  at  the  Present and in the Future of Latin America(Puebla Mexico, Januari– Februari 1979), No. 516.
22 Leo Boff, Church: Charism, 26.
23 Leo Boff, Church: Charism, 26
24 Leo Boff, Church: Charism, 27.
25 Puebla Document, Evangelization, 521.
26 Puebla Document, Evangelization, 522.
27 Leo Boff, Church: Charism, 27
28 Puebla Document, Evangelization, 515. Teks asli berbahasa Spanyol. Terjemahan Indonesia adalah dari saya.
29 Puebla Document, Evangelization, 558.
30 Leo Boff, Church: Charism, 27-28.
31 Leo Boff, Church: Charism, 28.
32 Puebla Document, Evangelization, 523. Teks asli berbahasa Spanyol. Terjemahan Indonesia berasal dari sayha.
33 Puebla Document, Evangelization, 524.
34 Puebla Document, Evangelization, 527.
35 Puebla Document, Evangelization, 528.
36 Leo Boff, Church: Charism, 28.
37 Puebla Document, Evangelization, 513-514.
38 Bdk. Leo Boff, Church: Charism, 28.
39 Gaglianone  Renato,  seorang  professor  pada Fakultas  Misiologi  di  Universitas  Kepausan Urbaniana di Roma menceriterakan bahwa dalam beberapa  decade  terakhir  ini,  khususnya  sejak Konsili  Vatikan  II  (1962-1965)  hinngga  hari  ini, sejumlah  orang  heran  mengapa  Gereja  Katolik begitu menaruh minat terhadap masalah-masalah dunia  seperti  ekonomi,  keadilan  sosial,  bioethik dan  politik  dan  Gereja  tidak  membatasi  karya pelayanan  misionernya  hanya  pada  hal-hal keagamaan  seperti  melayani  hanya  umatnya sendiri  saja  –  yakin  umat  Katolik.  Khususnya  di Italia, Renato ceriterakan, sejumlah awam Katolik kerap heran dan menunjukkan sikap tidak senang atas  Magisterium  Gereja  yang  sering  masuk  ke dalam  “masalah-masalah  profane”  (profane matters).  Beberapa  dari  mereka  bahkan  menilai misi  Gereja  dalam  perlbagai  persoalan  dunia sebagai  semacam  sebuah  nostalgia  terhadap sebuah  kekuasaan  yang  sudah  hilang  dan  ingin untuk berkuasa kembali. Mesti dikatakan penilaian ini sama sekali tidak benar. Untuk informasi lebih lanjut,  lihat  Renato  Gaglianone,  “Evangelizzione, promozione  umana  e  sviluppo:  impegno  per  la liberazione,  la  giustizia  e  la  pace”  (manuscripts)
(Roma: Pontificia Università Urbaniana, 2011), p.
1.
40 Pope  Francis,  Evangelii  Gaudium  (Roma,  24 November 2013), 182-183.
41 Bdk. Leo Boff, Church: Charism, 28.
42 Pope  John  Paul  II,  Redemptoris Missio  (Roma,  7 December 1999), 59.
43 Pope John Paul II, Ecclesia in Asia (Diberikan di New Delhi, India, 6 November, 1999), 32.
44 Benediktus  VI,  Deus  Caritas  Est(Roma,  25 Desember 2005), 28.
45 Pope Francis, Evangelii Gaudium, 184.
46 Karl  Henry  Peschke,  Christian  Ethics:  Moral Theology in the Light of Vatican II, Vol. II: Special Moral  Theology(Birmingham:  John  F.  Neale, 2000), 625.
47 Ecumenical Council of Vatican II II, Pastoral Con- stitution  of  the  Cbhurch  ini  Modern  World Gaudium et Spes  (Roma,  7  Desember  1965),  76. Henry  Peschke  menyebut  sejumlah  konsekwensi hukum dari doktrin pemisahan Gereja/agama dan negara:  “(I)  Gereja  memiliki  hak  untuk  berkarya dan  mengatur  dirinya  sendiri  dalam  sebuah kebebasan  yang  penuh  yang  tidak  bisa  dicampuri oleh  negara…..  (II)  Gereja  tidak  memiliki kekuasaan  politik  apapun  atas  pemerintahan negara.  Yang  dimaksudkan  dengan  ini  adalah bahwa  Gereja  tidak  memiliki  kekuasaan  yuridis atas  realitas  pemerintahaan  negara,  meskipun Gereja memiliki kekuasaan untuk mengajar dalam hal-hal  mengenai  hormat terhadap  hak-hak asasi manusia dan tatanan moral dalam kehidupan pub- lik bermasyarakat…. (III) [Sebaliknya] negara juga tidak memiliki kekuasaan apapun atas hal-hal ro- hani  dan  keagamaan.  Negara  tidak berhak untuk mengontrok  karya  atau  aktivitas  Gereja  yang didasarkan atas kepentingan negara. Benar bahwa pemerintah  mesti  “bertanggungjawab  atas  ke- hidupan keagamaan dari warganya dan memban- tunya  sedapat  munkin,  karena  fungsi  dari pemerintah negara adalah untuk menjamin kese- jahteraan  bersama”  (DH  3).  (IV) Gereja  mempu- nyai kekuasaan untuk mengajar, yang antara lain menawarkan hukum-hukum moral untuk menun- tun kehidupan politik. Gereja mempunyak hak dan kewajiban  untuk  menyatakan  keprihatinannya yang besar terhadap kejahatan-kejahatan yang ada dalam  tatanan  hidup  sosial…”  Untuk  informasi lebih lanjut, lihat Peschke Henry, Christian Ethics, Ibid., pp. 623-625. Terlepas dari kenyataan bahwa prinsip  pemisahan  agama  dan  negara  memiliki banyak  keuntungannya  baik  bagi  Gereja  Katolik maupun bagi setiap negara di mana saja ada Gereja Katolik, mesti diingat juga bahwa doktrin ini pada mulanya  dibuat secara  khusus  untuk  mengakhiri keterlibatan politik secara langsung dari Paus atas negara Italia dan atas Eropa pada umumnya sejak Imperium Romawi runtuk pada abad V. Baik Roger Charles  dan  Drostan  Maclaren  di  dalam  karya mereka  The  Social  Teachings  of  Vatican  II:  Its Origin  and  Development  maupun  Kenneth  R. Himes dalam karyanya Christianity and the Polit- ical  Order:  Conflict,  Cooptation  and  Cooperation berargumentasi bahwa Gereja, dalam hal ini khu- susnya  Paus  Roma,  mulai  memegang  kekuasaan politik  negara  sejak  abad  V  setelah  Imperiun
Romawi  mengalami  keruntuhan.  Pada  waktu  itu Gereja  merupakan  satu-satunya  organisasi  sosial yang  sanggup  dan  cukup  dapat  dipercaya  untuk mengatur masyarakat dan tatanan politiknya, yang kemudian  hari,  setelah  belajar  pengalaman  be- rabad-abad lamanya,  yang sebagiannya dipicu oleh gerakan reformasi Gereja yang dimulai oleh Martin Luther  pada  abad  XVI,  Gereja  perlahan-lahan melepaskan  kekuasaan  politik  dengan  huruf  p kecil.  Untuk  informasi  lebih  lanjut,  lihat  Charles Rodger  SJ  &  Maclaren  Drostan  OP,  The  Social Teaching of Vatican II: Its Origin and Development (Oxford:  Plater  Publications/San  Francisco:  Igna- tius Press, 1982), khususnya Bab 4: “The Ethics of Political  Life,”  pp.  173-260  atau  Himes  Kenneth OFM, Christianity and the Political Order,  Ibid., pp. 82-191. Mengenai kebersediaan Gereja untuk melepaskan  kekuasaan  politik  dengan  huruf  p kecil,  Gaudium  et  Spes  dengan  jelas  menyatakan demikian: “Gereja, dari pihaknya, tidak menempatkan  kepercayaannya  pada  privilese- privilese yang diberikan oleh penguasa sipil. Gereja bahkan akan menyerahkan hak-hak tertentu yang telah  diperoleh  Gereja  secara  syah,  jika  hal  itu jelas  menunjukkan  bahwa  penggunaan  hak-hak itu akan membuat kesaksiannya tidak tulus dan ragu  [italic  dari  saya,  teks  asli  Inggris  dan terjemahan  Indonesia  berasala  dari  saya)  atau bahwa  cara-cara  hidup  baru  menuntuk  pula metode-metode  baru.  Akan  tetapi,  pada  setiap tempat  dan  waktu,  Gereja  seharusnya  memiliki kebebasan  yang  sejati  untuk  memberi  kesaksian tentang  imannya,  untuk  mengjarkan  ajaran sosialnya, untuk melaksanakan peranannya secara bebas  di  antara  semua  umat  manusia,  dan memberikan  penilaian  moral  terhadap  hal-hal yang menyangkut tata kehidupan umum terutama ketika  hak-hak  fundamental  dari  setiap  pribadi manusiaatau  karena  keselamatan  jiwa-jiwa manusia  menuntutnyat.”  Untuk  informasi  lebih lanjut, lihat, Gaudium et Spes, 76.
48 Ecumencial Council of Vatican II, Church’s Pasto- ral Constitution, 76.
49 Tapi  juga  mesti  dicatat  bahwa  sebagai  seorang pastor Katolik Indonesiat saya tidak dapat terlibat secara langsung dalam kegiatan politik praktis atau dalam  politik  dengan  huruf  p  kecil  –  sekadar meminjam kategori yang dibuat oleh Leo Boff. Hal ini  semata-mata  karena  ketaatan  saya  terhadap ajaran  hukum  Gereja  di  bawah  pimpinan tertingginya,  Paus  Roma,  dan  bukan  karena dilarang  oleh  negara  Indonesia.  Sebagai  seorang pastor Gereja Katolik Indonesia saya tetap memiliki hak-hak  politik  100%  untuk  terlibat  secara langsung  dalam  semua  masalah  sosial  ekonomi dan  politik  Indonesia,  termasuk  hak  untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bupati, walikota atau gubernur, dan tidak ada UU negara Republik Indonesia yang melarang saya untuk hal ini. Akan tetapi demi politik Injil dari Gereja yang ruang  lingkup  jangkauannya  melampaui  politik partisan yang dimainkan oleh partai-partai politik dari  negara  Republik  Indonesia,  saya  juga  bisa dengan  bebas  untuk  tidak menggunakan  hak-hak politik  saya  sebagai  seorang  warga  NKRI  100% untuk  terlibat  dalam  politik  partisan.  Dengan
demikian,  pilihan  saya  untuk  bersikap  solider dengan  orang  miskin  dan  memperjuangkan keutuhan  ciptaan  dan  pada  saat  yang  sama mengutuk  struktur-struktur  sosial-ekonomi  dan politik  Indonesia  dan  dunia  yang  tidak  adil merupakan  pelaksanaan  dari  dimensi  politik  dari iman  Kristiani  saya  yang  disebut  Politik  Injil  dan sekaligus  merupakan  pelaksanaan  dari  hak-hak politik  sipil  saya  sebagai  seorang  warga  NKRI 100%.  Prinsip  yang  sama  ini  berlaku  terhadap setiap warga negara yang kebetulan sebagai pastor, bruder atau suster Katolik di negara mana saja di seluruh dunia.
50 Charles  Rodger  SJ  &  Maclaren  Drostan  OP,  The Social Teaching of Vatican II:, 224.
51 Charles  Rodger  SJ  &  Maclaren  Drostan  OP,  The Social Teaching of Vatican II:, 223.
52 Ecumencial  Council  of  Vatican  II,  Dogmatican Consitution of the Church, Lumen Gentium, Ibid. 33.
53 Leo Boff, Church: Charism, 30
54 Puebla Document, Evangelization, 789
55 Puebla Document, Evangelization, 791.
56 Puebla Document, Evangelization, 793
57 Leo Boff, Church: Charism, 30
58 Pope Francis, Evangelii Gaudium, 102.

## DAFTAR RUJUKAN
BENEDICT VI, Deus Caritas Est(Roma, 25 Desember 2005), No. 28.
BOFF  Leo,  Church,  Charism  and  Power: Liberation  Theology  and  the  Institu- tional  Church.  London:  SCM  Press Ltd, 1985.
CATHOLIC Bishop World Synod, Justice in the World. Roma, 6 November 1971.
CELAM  II,  Human  Promotion:  Justice.
Medellìn, 6th of September 1968.

## ECUMENICAL  Council  of  Vatican  II,
Dogmatic Constitution of the Church,
Lumen Gentium. Vatican City, Rome, 21 st of November 1964.
ECUMENCIAL  Council  of  Vatican  II, Pastoral Constitution of the Church in Modern  World  Gaudium  et  Spes (Roma, 7 Desember 1965), No. 76.
EGIGUREN Antonio OFM, “Vatican II and Mission:  Some  Comments  from  the Periphery”  in  SEDOS  Bulletin  Sep- tember-October 2012, Volume 44, No.
9/10.

## DISCOURS du Pape Paul VI Aux Membres et
Consulters de “Iustitiae et Pax”, 20th of April 196
FRANCIS Pope, Evangelii Gaudium. Roma, 24 November 2013.
GAGLIANONE  Renato,  “Evangelizzione, promozione  umana  e  sviluppo: impegno per la liberazione, la giustizia e  la  pace”  (manuscripts).  Roma: Pontificia Università Urbaniana, 2011.
HASIMAN  Hasiman,  Monster  Tambang:
Gerus  Ruang  Hidup  Warga  NTT.  Ja- karta: JPIC-OFM Indonesia, 2014.
HENELLY  Alfred  T.  (ed.),  Liberation Theology:  A  Documentary  History. Maryknoll, New York: 1990.
HIMES  Kenneth  R.,  Christianity  and  the Political  Order:  Conflict,  Cooptation and  Cooperation.  Maryknoll,  New York: Orbis Books, 2013.
JEBADU  Alexander  dkk  (eds.),  Per- tambangan di Flores-Lembata: Berkah atau  Kutuk?  Maumere/Flores:  Pen- erbit Ledalero, 2009.
JOHN Paul Paulu II, Apostolic Constitution Pastor Bonus. Rome, 28 June 1988.
-------------,  Ecclesia  in  Asia.  Declared  in New  Delhi,  India,  6th  of    November, 1999.
------------,  Redemptoris  Missio.  Roma,  7 December 1999.
JPIC-OFM  Indonesia,  Mencegah  Tanah Manggarai  Hancur:  Investigasi  JPIC OFM Indonesia tentang Per-
tambangan  di  Manggarai  dan  Dam- paknya  Kini  dan  di  Masa  Depan.  Ja- karta:  Sekretariat  JPIC-OFM  Indone- sia, 2008.
GALBRAITH JohnKennetth, The Age of Un- certainty: A History of Economic Ideas and Their Consequences. Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 1977.

## Konsili  Ekumenis  Vatikan  II,  Konstitusi
Pastoral  Gaudium  et  Spes.Roma,  7 Desember 1965.
MARX Karl and Frederic Engels, The Com- munist  Manifesto.  First  published  in 1847,  New  York,  London,  Montreal and Sydney: Pathfinder, 2012.
MARX Karl,  Capital:  A  Critical  Analysis  of Capitalist  Production.  Volume  1  and 2,  London:  Wordsworth  Classics  of World  Literature,  2013  –  first  pub- lished in 18.

## MEDINA  Gonzalo  Villagràn,  “Mancharse
Las  Manos en  El Escenario  Polìtico,” dalam  Saltarrae:  Revista  de  Teologìa Pastoral.  Santander,  Espa ň a,  No.
1.180, Julio-Agosto 2013.
PESCHKE  Karl  Henry,  Christian  Ethics:
Moral Theology in the Light of Vatican II, Vol. II: Special Moral Theology. Bir- mingham: John F. Neale, 2000.
PUEBLA  Document,  Evangelization  at  the Present  and  in  the  Future  of  Latin America.  Puebla  Mexico,  Januari– Februari 1979.
RODGER  Charles  SJ  &  Maclaren  Drostan OP, The Social Teaching of Vatican II: Its Origin and Development  . Oxford: Plater Publications/San Francisco: Ig- natius Press, 1982.
ROMERO Oscar, “The  Political Dimension of the Faith from the Perspective of the Option  for  the  Poor”  dalam  Henelly Alfred T. (ed.), Liberation Theology: A Documentary  History  (Maryknoll, New York: 1990.