## KOWIL TENTARA PENJAGA POS MENUJU TENTARA ADMINISTRASI PUBLIK

## Erik Devy Wahyudi 1
Abstrak: Tuntutan  Reformasi  Birokrasi  dan  tantangan  era  globalisasi  saat  ini  merupakan  tantangan  kita semua dalam menjaga pertahanan negara, perang masa kini bukan lagi perang yang menggunakan kekuatan militer namun menggunakan kekuatan nirmiliter. Transformasi TNI pasca Orde baru dan lahirnya Reformasi merubah  sistem  pertahanan  negara  khususnya  Kowil  dalam  membina  pertahanan  negara  yang  berada langsung  di  tengah-tengah  masyarakat  dituntut  profesional  dalam  menjalankan  tugas  pengabdiannya mengikuti perkembangan lingkungan. Guna menyikapi reformasi dan tantangan global serta perkembangan perang masa kini dengan  merubah paradigma Kowil menjadi tentara administrasi publik merupakan jawaban pembinaan  wawasan  kebangsaan  yang  efektif  sebagi  roh  dari  ketahanan  nasional  demi  terpeliharanya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia  (NKRI) dari segala macam Ancaman, Hambatan, Gangguan dan  Tantangan    (AHGT)  baik  dari  luar  maupun  dari  dalam  serta  terwujudnya  kemanunggalan  TNI-Rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sejatinya politik TNI ialah politik negara bukan politik praktis, kata lain multifungsi tapi tidak berpolitik praktis Kowil berhasil mengemban tugas tuntutan reformasi birokrasi. Maka dari itu diperlukannya kemampuan aparatur komando wilayah yang memiliki keahlian administrasi publik dalam  mengemban  tugas-tugas  kewilayahan  agar  dapat    menganalisa  fenomena-fenomena  lingkungan strategis sebagai wujud deteksi dini, peringatan dini, cegah dini, dan tangkal dini, betapa  Pentingnya Kowil memiliki peranan administrasi publik.
Kata Kunci : Kowil, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional, Administrasi Publik.
1 Erik Devy Wahyudi, S.I.P. Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Majalengka. Jurusan Ilmu Administrasi. Konsentrasi Kebijakan Publik. Angkatan 12. email : erikwahyudi011@gmail.com .
1.  PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Nilai-nilai Kebangsaan Bangsa Indonesia dalam
kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara dewasa  ini  dirasakan  semakin  menurun, hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  pengaruh arus  perubahan  dan  tranformasi  sebagai dampak  dari  globalisasi  dunia,  negara- negara  modern terhadap  negara  -  negara berkembang termasuk dalam hal ini negara kita Republik lndonesia.
Permendagri  Nomor  71  Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan menyebutkan Wawasan Kebangsaan adalah :
2 Cara  pandang  bangsa  Indonesia tentang  diri  dan  lingkungannya mengutamakan persatuan dan
kesatuan  bangsa  serta  kesatuan
wilayah  yang  dilandasi  Pancasila, Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya  dilansir  dari  Republika Menteri  Pertahanan,  Ryamizard  Ryacudu mengatakan. 3 Wawasan Kebangsaan atau Bela  Negara  Bangsa  Indonesia  terlalu rendah.  Berdasarkan  survei  masalah Wawasan  Kebangsaan  yang  dilakukan  di 106  negara,  Indonesia  menempati  urutan ke-95. ( http://www.republika.co.id/ 25 Maret 2015) Paham Kaisar Naopleon
Bonaparte.  Kaisar  Napoleon  merupakan tokoh revosioner  di  bidang  cara  pendang, selain  penganit  baik  dari  Machiavelli. Naopleon berpendapat :
4 Bahwa  perang  dimasa  depan  akan merupakan perang total yang mengerahkan segala upaya dan kekuatan  nasional.  Kekuatan  ini  juga perlu  didukung  oleh  kondisi  sosial budaya  berupa  ilmu  pengetahuan teknologi  demi  terbentuknya  kekuatan hankam untuk menuduki dan menjajah negara-negara disekitar Prancis, (Napoleon abad XVIII).
5 Cicero,  seorang  filsuf  dan  negarawan Yunani,  menyatakan  bahwa  “kesejahteraan suatu  bangsa  ditentukan  oleh  karakter  warga
2 Permendagri Nomer 71 Tahun 2012
3 http://www.republika.co.id/ 25 Maret 2015
4 http://www.wikimu.com/ Napoleon abad XVIII// 15 maret 2012.
5 BPPM Provinsi DIY, Seminar Kesadaran Berbangsa Bernegara , Yogyakarta: 2012
6 Yunus dan Wahyudin, Teori Organisasi, Majalengka, UNMA: 2013 hal 2
negaranya”  Selanjutnya  Toynbee,  sejarawan Inggris,menyatakan bahwa sembilan belas dari dua puluh satu peradaban besar dimuka bumi ini  hancur  bukan  karena  penaklukan  dari negara lain tetapi karena pelapukan moral dari dalam.
Leonard  D.White  dalam  buku Teori Organisasi karangan  Yunus  dan  Wahyudin, mengumukakan  bahwa  administrasi  adalah 6 Suatu  proses  yang  pada  umumnya  terdapat pada  semua  usaha  kelompok  negara  atau
swasta,  sipil  atau  militer,  usaha  yang  besar atau kecil dan sebagainya, (2013:2).
Menyikapi pernyataan-pernyataan diatas,  untuk  menguasai  suatu  bangsa  yang akan dijajah tidak hanya invansi militer secara terbuka namun dengan merusak secara massif lalu menguasai 7 aspek alamiah (tri gatra) terdiri dari  geografi,  demografi,  sumber  daya  alam dan  aspek  sosial  (panca  gatra)  terdiri  dari idiologi,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, pertahanan  keamanan  (ipoleksosbudhankam) bangsa tersebut.
Perang  modern  di  masa  sekarang  ini ialah  perang  melibatkan  pihak  ketiga  /  adu domba ( proxy war ), perang asimetris ( asymmetric  warfare ),  dan  perang  hibrida (hybrid warfare).
Dinamika yang berkembang dewasa ini
Kowil (Komando Wilayah) mengalami
perubahan pasca Reformasi tahun 1998 serta lahirnya UURI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. TNI dituntut professional dalam menjalankan  politik  Negara  sabagai  alat pertahanan,  namun  pasca  reformasi  tersebut ancaman  kedaulatan  terjadi  tidak  hanya ancaman nyata secara fisik antara lain sparatis dan terorisme dan lunturnya nilai-nilai nasionalisme  masyarakat.  Hal  ini  yang menyebabkan  tindakan-tindakan  disinegrasi bangsa mudah dilakukan.
Fenomena saat ini masih ada saja yang berfikir  kalau  tugas  militer  hanya  perang  dan negara  saat  ini  dirasa  aman  tidak  ada perang/invansi  militer,  masih  ada  anggapan kemanunggalan  TNI-Rakyat  di  segala  bidang
7 Wirman  Burhan,  Pendidikan  Kewarganegaraan Pancasila dan UUD 1945, Jakarta, STMT:2014 hal 103
dianggap TNI masih ingin mengambil perannya seperti dimasa Orde Baru dan anggapan tidak ada kerjaan serta masih pro kontra keberadaan Kowil mempengaruhi pengoptimalisasiannya.
Dengan  demikian  salah  satu  upaya untuk menjawab tantangan tersebut tranformasi Kowil tentara penjaga pos menuju tentara  administrasi  publik  dalam  rangka mewujudkan ketahanan wilayah sesuai dengan  perkembangan  zaman  dan  tuntutan tugas masa kini.

## 1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana peran Komando Kewilayahan  (Kowil)  dimasa  transformasi paradima tentara penjaga pos menuju tentara administrasi publik?

## 1.3 Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  kualitatif,  yaitu 8 penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek  penelitian  secara  holistik  dan  dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan  memanfaatkan  berbagai  metode alamiah (Moleong 2010:6). Adapun pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif  adalah 9 penelitian  yang  berusaha mendeskripsikan  suatu  gejala,  peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.
Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan  pada  penelitian  ini  dimaksudkan untuk  memperoleh  informasi  mengenai  peran
8 L Maleong, 2010 Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Remaja Rosda Karya. Bandung, hal 6.
9 Ibid.
Komando Wilayah (Kowil) dimasa transformasi paradima tentara penjaga pos menuju tentara administrasi publik.

## 2. ISI PENELITIAN

## 2.1 Kowil : Komando Wilayah
Dalam organisasi TNI AD, dikenal yang namanya aparat komando wilayah yang terdiri dari  Kodam,  Korem,  Kodim,  Koramil,  sampai dengan Babinsa. Babinsa umumnya berada di wilayah desa/kelurahan.
10 Babinsa  merupakan  ujung  tombak bagi pelaksanaan tugas pokok TNI AD karena Babinsa  memiliki  posisi  strategis  berada  di tengah  masyarakat  dan  sehari-hari  bersama masyarakat. Babinsa diarahkan untuk
melakukan pembinaan terhadap
desa/kelurahan, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keamanan di setiap desa/kelurahan.  Babinsa  diharapkan  dapat melakukan deteksi dini, peringatan dini, cegah dini,  dan  tangkal  dini  terhadap  berbagai permasalahan  dan  persoalan  pertahanan keamanan yang terjadi di tengah masyarakat.
Idealnya Babinsa memiliki ruang kerja/pos  di  Kelurahan/Desa  binaan  serta memiliki  struktur  mitra  ketahanan.  Namun dengan  apa  yang  terjadi  sampai  saat  ini  dari awal pembentukan Kowil dikarenakan sumber daya  baik  itu  prajurit  maupun  peralatan  yang kurang  memadai,  sarana  prasarana  satuan Kowil  masih  sangat  kurang  dan    tanggung jawab  lebih  dari  satu  wilayah  binaan  namun untuk  masalah  itu  TNI  AD  mengsiasatinya
10 Suwarno  Sutikno, Pemberdayaan  Desa    Dalam Perspektif Babinsa , Yogyakarta, Tiara  Wacana: 2011 hal 10
dengan jabatan “Penghubung” agar sinergitas dari tiap-tiap wilayah sipil terpenuhi.

## 2.2  Kowil Tentara Penjaga Pos
Dinamika  yang  terjadi  di  era  Orde  Baru atas  evaluasi  yang  dilakukan  terhadap  Orde Lama  selain  upaya  negara-negara  kolonial ingin menjajah kembali Indonesia yang belum mengakui  kedaulatannya,  pemberontakan– pemberontakan  pun  terjadi  oleh  kelompok yang  tidak  sepaham  dengan  idiologi  negara sampai ingin memisahkan diri dari NKRI, maka dari  itu  pemerintahan  Orde  Baru  membentuk Komando  Teritorial  (Koter)  berstrukturkan Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Babinsa yang memiliki  wilayah  binaan  dari  tingkat  Provinsi sampai Kelurahan/Desa.
Kekuatan  TNI  di  era  Orde  Baru  dalam melaksanakan  bimbingan  teritorial  terhitung mudah dilaksanakan walaupun kekuatan Apter (Aparatur  Teritorial)  pada  masa  itu  kecil dibandingkan dengan saai ini. Kekuatan politik ABRI  di  pemerintahan  sangat  kuat  sehingga sinergitas  serta  koordinasi  terlaksana  sangat baik.  Kala  itu  Organisasi  Kodim  jumlahnya tidak  sebanyak  sekarang,  Koramil  yang membawahi Babinsa sebagai ujung tombak di wilayah  sangat  minim  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  dan  sarana  prasarananya.  Satuan organisasi  Koramil  dengan  personil  yang sedikit bahkan lima orang personilpun sanggup membina wilayah berpuluh-puluh desa bahkan ada  Koramil  yang  hanya  memiliki  anggota Babinsa 2 (dua) orang, 1 (satu) orang Babinsa membina  10  Desa  dan  untuk  kendaraan
oprasionalpun yang dimiliki hanya 2 (dua) unit sepeda  motor  1  (satu)  unit  kendaraan  dinas Danramil dan yang 1 (satu) unitnya kendaraan dinas  oprasional  Babinsa  dipakai  bergiliran, meskipun dengan segala keterbatasan, tantangan  serta  ancaman  khusus  wilayah- wilayah rawan Apter kala itu dapat mengemban tugas menjaga kedaulatan negara, sehingga penulis menilai kala itu  tugas Apter  seperti  Tentara  penjaga  pos  keamanan berjadwal piket, karena kondisi tidak memungkinkan  setiap  hari  melaksanakan pembinaan ke wilayah binaan.
Namun dengan kekuatan politik pemerintahan  Orde  Baru  membuat  ABRI khususnya Kowil terlena sehingga pengembanga  organisasinyapun  sampai  saat ini  lamban  tidak  seperti  Otoritas  Sipil  dan Kepolisian, paradigma masa lalu merasa tidak memerlukan  kekuatan  aparatur  wilayah  yang besar sudah dapat diatasi.
Kekuatan politik ABRI pada masa Orde Baru  memudahkan  kinerja  Aparat  Teritorial dalam menjaga wilayah NKRI yang beridiologi Pancasila  namun  cara-cara  yang  dilakukan dianggap  tidak  profesional  sebagai  militer  di negara  demokrasi  yang    terjun  bebas  di perpolitikan,  orde  baru  di  cap  sebagai  rezim otoriter  yang  menggunakan  kekuatan  militer untuk kekuasaan sehingga situasi politik yang dinamis memungkinkan perubahan baik secara  bertahap  (evolusi)  maupun  paksa (revolusi),  dikala  kebutuhan  rakyat  tidak tercukupi mengakibatkan konflik horizontal dan
11 Naskah Kontras, Satu Dekade Keberhasilan TNI  Terbebani  Paradigma  Orde  Baru  (1998-2008) , Surabaya,Ad Hoc.
vartikal sampai pada runtuhnya rezim kekuasaan.

## 2.3 Kowil Tentara Administrasi Publik
11 Gelombang  reformasi  Mei  1998 memaksa  ABRI  mengadakan  perubahan internal dalam organisasi hingga paradigmanya. Beberapa langkah awal reformasi  organisasi  TNI  adalah  mengubah nama  ABRI  menjadi  TNI,  kemudian  diikuti dengan langkah restrukturisasi dan reorganisasi TNI. Misalnya, likuidasi beberapa organisasi  ABRI  yang  dianggap  tak  sesuai dengan  semangat  reformasi  seperti  Badan Pembinaaan Kekaryaan (Babinkar) yang di era Orde Baru mengelola penempatan ABRI dalam struktur  pemerintahan  sipil,  likuidasi  Kepala Staf  Komando  Teritorial  (Kaster)  TNI,  serta likuidasi  Badan  Koordinasi  Stabilitas  Nasional (Bakorstanas) yang membuat militer mengontrol kehidupan politik.
Tuntutan dipolitisasi militer pada reformasi 1998 menuntut TNI yang profesional. Dimasa  transformasi  TNI  sejak  awal  Era Reformasi  tema yang diusung oleh TNI dalam mengisi  HUT  TNI  tiap  tanggal  5  Oktober bertemakan  Prajurit TNI  Siap  Mengembalikan Citra  TNI  dan  setelah  berjalannya  reformasi TNI berhasil mengembalikan citra kepercayaan  di  mata  rakyat  maupun  di  dunia Internasional,  kebijakan  TNI  menyesuaikan dengan  visi  misi  pemerintah  serta  kegiatan organisasinyapun  menyesuaikan  rood  map reformasi birokasi. Dan seiring waktu berjalan tema  HUT  TNI  mengalami  perkembangan
sesuai dengan tantangan globalisasi menjadikan bangsa yang mandiri. Pendekatan tema menyesuaikan tuntutan zaman.
Reformasi  Birokrasi  yang  sedang berlangsung  menuntut  perubahan  sistem pemerintahan  yang  bersih  serta  profesional terjadi di semua sektor organisasi pemerintahan  tidak  terkecuali  TNI.  Sistem pemerintahan  desentralisasi  dan  otonomi daerah  yang  berlangsung  saat  ini  merupakan tantangan  TNI  khususnya  Kowil  agar  dapat tetap bersinergi dengan Pemerintahan Daerah peran Kowilpun diuji kembali mampukah Kowil bersinergi  dengan  Pemerintahan  Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya, perlahan tapi pasti Kowil mampu menyesuaikan  keadaan  dengan  keterbatasan yang  dimiliki,  meskipun  dirasa  lamban  dalam pengembangan  organisasinya  Kowil  berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya di daerah  Kemanunggalan  TNI-Rakyat  semakin dekat  dan  kuat.  Lambannya  pengembangan organisasi  Kowil  yang  penulis  maksud  ialah dimana Reformasi Birokrasi ini pengembangan organisasi  pemerintahan  dituntut  peningkatan satuan  organisasinya  baik  itu  organisasi Otoritas Sipil, Kepolisian dan Militer menyesuaikan  dengan  dinamika  perubahan sosial  saat  ini  menuntut  Aparatur  Birokrat bekerja  secara  efektif,  efisien  dan  profesional agar terwujudnya good govermance.
Tatalaksana  pemerintahan  otoritas  sipil dan Kepolisian telah mengembangkan organisasinya  struktur  organisasi  tata  kelola (SOTK) dikembangkan dan pangkat/golongan
12 Herman,  B.  Wilayah  Pertahanan,  Kemanunggalan TNI-Rakyat Bagi Kejayaan Bangsa:
http://www.wilayahpertahanan.com. 26 Juli 2015.
pimpinan  di  organisasi  ditingkatkan,  namun untuk  Kowil  melaksanakan  pengembangan organisasinya  hanya  beberapa  prioritas  saja yang ditingkatkan dan penambahan personil di satuan.  Dalam  hal  ini  tuntutan  tugas  yang  di emban aparatur Kowil mengalami peningkatan yang tidak seimbang dengan  keadaan organisasinya, upaya optimalisasi yang dilakukan  belum  berhasil  terlaksana  karena masih pro kontra keberadaan Kowil.
Dinamika perubahan sosial yang terjadi menuntut Kowil agar dapat menyesuaikan diri bagaimana pendekatan yang dilakukan saat ini agar kemanunggalan TNI-Rakyat tetap terjalin dalam membina wawasan kebangsaan. 12 Dalam  kondisi  yang  demikian  kita  kembali ingat semangat nasionalisme tatkala mempertahankan  kemerdekaan  pada  masa lalu,  kita  juga  teringat  akan  pemikiran  klasik yang dikembangkan oleh “Napoleon Bonaparte, yaitu mengubah tentara profesional,  tentara  bayaran  menjadi  tentara rakyat”. Meskipun tuntutan TNI menjadi tentara profesional tidak semerta-merta menghilangkan  jati  diri  TNI  “sebagai  tentara rakyat”  sebagaimana  kutipan  Jendral  Besar Soedirman.
Kowil dimasa transformasi saat ini  dan tantangan  globalisasi  merubah  wujudnya menjadi  tentara  administrasi  publik  yang memberikan  pelayanan  kepada  rakyat  demi tercapai tujuan negara dan ketahanan nasional yang  erat  hubungannya  dengan  wawasan kebangsaan dikarenakan sifatnya yang
dinamis  sebagaimana  menurut  pendapat Susilo Bambang Yudhoyono :
13 Wawasan kebangsaan bukanlah sesuatu  yang  bersifat  statis  dan  tak berubah dari waktu ke waktu, sebaliknya  ia  bersifat  dinamis.  Namun bukan berarti juga wawasan kebangsaan  tersebut  dapat  diubah- ubah  sekehendaknya.  Seperti  halnya membangun  suatu  rumah  tangga,  ada bagian yang tidak mudah untuk diubah dan  ada  bagian  yang  relatif  mudah berubah, ( Yudhoyono: 2004).
Banyak pengertian-pengertian administrasi negara menurut pada ahli, namun penulis  menyimpulkan  administrasi  negara ialah 14 proses  keseluruhan  kerja  sama lembaga-lembaga negara antara lain eksekutif, legislatif,  yudikatif  beserta  seluruh      lembaga- lembaga lainnya dalam dan luar pemerintahan  serta  masyarakat    untuk mencapai tujuan negara  dalam hal ini negara Indonesia  mempunyai  tujuan  atau  cita-cita yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang berlandaskan Pancasila.
Selanjutnya Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan :
15 Pemahaman  wawasan  kebangsaan yang benar merupakan syarat keharusan untuk  dapat  mengelola  perubahan  agar mampu  menghasilkan  bangun  bangsa dan negara seperti yang kita cita-citakan bersama. Perubahan lingkungan internal dan  eksternal  yang  dihadapi  suatu bangsa senantiasa memiliki aspek positif maupun negatif. Ada pihak yang diuntungkan  dan  ada  pihak  yang dirugikan  oleh  adanya  perubahan  itu.
Tanpa  adanya  pemahaman  wawasan kebangsaan  yang  benar,  perubahan
13 Yudhoyono,  Susilo  Bambang, Menuju  Negara Kebangsaan  Modern.  Wawasan  Kebangsaan  Dan Indonesia Masa Depan , Jakarta, Brighten Press : 2004 14 Erik,  D  Wahyudi, Evaluasi  Implementasi  Kebijakan Publik  Tentang  Program  Pemantapan  Pemahaman
lingkungan  tersebut  akan  sulit  dikelola dan  dimanfaatkan  sebaik-baiknya  bagi kemajuan bangsa dan negara,
( Yudhoyono: 2004).
16 Maka  untuk  mewujudkan  tujuan Negara Indonesia yang tertuang pada UUDRI 1945  di  perlukan  suatu  kerja  keras  atau keuletan,  keuletan  tersebut  kita  kenal  yaitu suatu  konsep  Ketahaan  Nasional  meliputi aspek - aspek Geografi, Demografi, Kekayaan alam  (Tri  Gatra)  /  aspek  alamiah  dan  Idioligi, Politik,  Ekonomi,  Sosial  Budaya,  Pertahanan dan Keamanan (Panca Gatra) / aspek sosial.
Oleh karena  itu  wawasan kebangsaan sangat  penting  guna  mencapai  tujuan-tujuan Negara Indonesia, inilah upaya yang dilakukan menciptakan kemenunggalan TNI-Rakyat karena untuk mencapai tujuan negara wawasan kebangsaan ialah roh dari ketahanan nasional.
Dimasa-masa  pengaruh  globalisasi saat  ini  mempengaruhi  ketatanan  berbangsa, bernegara serta bermasyarakat bangsa Indonesia tidak ada pilihan lain / menolak atau melawan arus, kita dituntut untuk dapat sama - sama bersaing dengan negara-negara lainnya, karena paradigma globalisasi saat ini ialah bila negara  ingin  maju  tidak  jadi  negara  tertinggal maka  kita  harus  siap  dengan  globalisasi,  bila kita  menolak  globalisasi  dianggap  suatu kemunduran  pada  negara  tersebut  dengan kata lain globalisasi bukan untuk di hindari tapi dihadapi.
Negara  untuk  dapat  berperan  di  era globalisasi  saat  ini  selain  pembangunanan
Wawasan  Kebangsaan  Di  Kabupaten  Majalengka , Skripsi AN FISIP UNMA, Majalengka: 2015 hal 11
15 Ibid Yudhoyono, Susilo Bambang
16 Ibid Erik, D Wahyudi hal 12
yang  dilaksanakan  diperlukan  suatu  sistem pertahanan yang mendampingi/mengawal dari awal  sampai  tidak  terhenti  negara  yang berproses mencapai tujuan, karena pertahanan  suatu  negara  ada  dari  wilayah- wilayah  sebelum  berdiri  menjadi  negara  dan setelah  menjadi  negara  yang  berdaulat (merebut,  mempertahankan  kemerdekaan) dan    hadir  di  setiap  proses  pembangunan nasional  demi  tercapainya  tujuan  negara Indonesia  sesuai  amanat  UUDRI  1945  yang berpedoman pada Pancasila (mengisi kemerdekaan). Dengan kata lain tentara dalam mengawal  pembangunan  turut  hadir  bersama rakyat  seperti  apa  yang  di  sampaikan  oleh Panglima  besar  Jendral  Soedirman “ Tentara akan  timbul  dan  tenggelam  bersama  sama negara ” .  Jadi  tidak  harus  menunggu  sistem idiologi,  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya tersebut  lemah  baru  pertahanan  keamanan negara mengambil perannya.
TNI  untuk  dapat  berperan  di  era globalisasi  saat  ini  diperlukan  suatu  sistem pertahanan semesta yang memiliki kemampuan  manajemen  sektor  publik  agar dapat  mendampingi/mengawal  negara  yang berproses  mencapai  tujuannya,  peran  serta TNI  dalam  melaksanakan  pembangunan bersama-sama dengan rakyat dituntut memiliki kejelasan  karena  di  era  saat  ini  kejelasan perencanaan  sampai  dengan  hasil  ( output ) serta dampak ( impact ) yang telah dilaksanakan diminta  pertanggung  jawabannya  kepada publik atau transparasi.
Sebagaimana  pandangan-pandangan  di atas  adalah  situasi  saat  ini  yang  Kowil  alami,
17 Yunus dan Wahyudin, Teori Organisasi, Majalengka,
transformasi yang dilakukan tidak menghilangkan jati dirinya manunggal bersama rakyat. Sebagai tentara wilayah turut serta aktif melaksanakan pembangunan memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, karena  sejatinya  politik  TNI  politik  negara bukan  politik  praktis,  kata  lain  multifungsi  tapi tidak berpolitik praktis Kowil berhasil mengemban  tugas  tuntutan  reformasi  TNI. Babinsa sebagai ujung tombak Angkatan Darat melaksanakan tugas-tugas administratif sebagai  fasilitator  bersinergi  bersama  otoritas sipil terkait.
Pentingnya  Kowil  memiliki  peranan administrasi  publik  dalam  mengemban  tugas kewilayahan,  juga  disebabkan  oleh  hal-hal sebagai berikut:
17 a) Dalam kehidupan masyarakat modern, apalagi di era global seperti saat ini  akan  terjadi  pola  kehidupan  di  segala bidang,  kemudian  akan  menjadi  pola kehidupan berdasarkan kerjasama keorganisasian yang semakin kompleks. b) Pola kehidupan keorganisasian yang ada akan berkaitan dengan pola kehidupan modern dan cara berfikir secara rasional  dalam  merancang  sebuah  tata kerja.
c) Cara berfikir dan bekerja secara rasional ini berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.
d) Cara berfikir modern dan bekerja secara rasional dimaksudkan untuk menghasilkan keefektifan dan kerasionalan dalam upaya mencapai tujuan.
e) Berfikir dan bekerja secara rasional
dengan teknologi modern dan dengan pola kehidupan  berorganisasi  modern  ke  arah efisiensi dan efektifitas memerlukan administrasi.
Program-program  TMMD,  TMKBKes, Karya  Bakti,  dan  Program  Ketahanan  MOU dengan kementerian terkait yang berlangsung saat  ini  merupakan  kepercayaan  tinggi  yang diberikan oleh negara serta menuntut kemampuan  penyelenggaraan  administrasi publik dimiliki aparatur Kowil. Dengan demikian Kowil  tentara  penjaga  pos  menuju  tentara administrasi  publik  merupakan  tantangan dimasa kini dan masa akan datang.
Selain program-program di atas. Iinovasi-inovasi  Babinsa  merupakan  prestasi Kowil  dalam  menjalankan  tugas  pada  tahun 2016 18 Kasad Jendral TNI Mulyono memberikan  penghargaan  kepada  13  orang Babinsa  yang  berprestasi  13  orang  Babinsa tersebut berhasil membantu mengatasi kesulitan  masyarakat  di  desa  binaannya seperti  yang  dilakukan  oleh  Pelda  Rusyiadi Babinsa Koramil 09/Salimpaung Kodim 0307/Tanah Datar Kodam I/Bukit Barisan yang berhasil mengembangkan probiotik ternak sapi berguna bagi masyarakat peternak di wilayahnya,  penemu  pengurai  pembenah tanah  dan  menggerakkan  badan  usaha  milik Nagari.  Serda  Gazali,  Babinsa  Koramil 18/Biren  Bayeum  Kodim  0104/Aceh  Timur Korem  011/Lila  Wangsa  Kodam  Iskandar Muda Aceh, membantu mengatasi kelangkaan pupuk  dengan  menciptakan  “pupuk  keong” yang  bisa  menambah  hasil  panen  padi
18 https://tniad.mil.id/2016/11/kasad-beri-penghargaan- kepada-babinsa-berprestasi/
masyarakat.  Serka  Eko  Tamono  Babinsa
Koramil 09/Kota Bangun Kodim
0906/Tenggarong  Korem  091/Aji  Surya  Nata Kusuma  berprestasi  mendirikan  TK  Dahlia dengan  membayar  SPP  hasil  sampah  dan mengembangkan teh serai untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pelda Soirin Baninsa Koramil Sukorejo Kodim 0802/Ponorogo  Korem  081/Dirotsaha  Jaya Kodam  V/Brawijaya  berprestasi  menciptakan alat  semprot  tani  otomatis  bertenaga  accu sepeda motor untuk kelompok tani di Sukorejo. Selain  para  Babinsa,  Danrem  dan  Dandim yang berprestasi dalam program upaya khusus pemerintah  dan  TNI  dalam  melaksanakan program swasembada pangan juga menerima penghargaan dari Kasad.
Tidak hanya  itu Aparatur  Kowil dalam melaksanakan tugas pembinaan wilayah harus peka terhadap kesulitan masyarakat sebagaimana bentuk sikap tindakan 19 Babinsa yang viral di sosial media Serka Darwis menuai pujian masyarakat setelah video kesehariannya  membantu  menyebrangkan warga  masyarakat  di  Desa  Maroko,  Sulawesi Tenggara,  dengan  menggunakan  sebuah gondola sederhana yang tergantung di seutas tali  diatas  sungai  berarus  deras.  Sementara Serda  Suyono  terkenal  atas  kesigapannya dalam insiden yang terjadi pada upacara peringatan  hari  kemerdekaan  di  lapangan kantor  Kecamatan  Kaliori,  Rembang,  Jawa Tengah, pada Kamis 17/8/2017 lalu.
Kedua prajurit tersebut dianggap berprestasi  atas  kinerjanya  dalam  membantu
19 https://akuratnews.com/kasad-beri-penghargaan- kepada-dua-prajurit-babinsa-berprestasi/
kesulitan masyarakat disekitarnya dan menunjukkan  kesigapan  layaknya  seorang prajurit TNI AD yang profesional.
Transformasi  yang  dilakukan  TNI dilaksanakan  agar  dapat  terus  sama-sama menjaga  serta  membangun  negeri  sekalipun arus  globalisasi  dan  tuntutan  profesionalisme TNI,  karena  sampai  saat  ini  balum  ada  yang dapat  menjamin  bila  TNI  menghapus  Kowil negara  akan  lebih  maju  tanpa  Kowil,  kalau hanya  mebandingkan  TNI  dengan  militer negara  lain  yang  tidak  memiliki  Kowil  itu pandangan  yang  tidak  ilmiah  merajuk  pada filosofis lahirnya serta mempertahankan kedaulatan  bangsa  Indonesia,  karena  pihak militer  luar  pun  mengakui  kekuatan  TNI bersama  Rakyat  merupakan  kekuatan  yang sulit  dikalahkan.    Ini  merupakan  tantangan serta  tanggung  jawab  kita  semua  untuk  lebih dapat  menjaga  kedaulatan  bangsa  Indonesia dari  segala  bentuk  ancaman  hambatan gangguan  tantangan  dengan  kemanunggalan TNI-Rakyat melalui pembinan wawasan kebangsaan  mewujudkan  ketahanan  nasional yang tangguh.
Hal-hal  yang  dikemukakan  penulis diatas gambaran tentang tugas tentara dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan turut hadir dalam pembangunan nasional merupakan  aspek  kehidupan  nasional  yang terintegrasi,  berisi keuletan,  dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan  kekuatan  nasional  dalam mengimplementasikan pertahanan  negara sesuai  konstitusi  Undang-Undang  TNI  Nomor 34 Tahun 2004 disamping tugas Oprasi Militer untuk  perang  juga  melakukan  Oprasi  Militer Selain Perang.

## 3. PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan
Tuntutan  reformasi  TNI  serta  arus globalisasi  bukan  suatu  penghalang  TNI manunggal  bersama  Rakyat,  profesionalisme TNI  yaitu  tentara  rakyat  bila  TNI  tidak manunggal  bersama  Rakyat,  TNI  bukanlah tentara  yang  profesional  karena  TNI  bukan tentara  bayaran  dan  negara  memiliki  standar untuk  mengurus  negaranya  sesuai  filosofis masing-masing negara. Jati diri TNI tidak dapat disamakan dengan militer negara lain tiap-tiap negara memiliki nilai filosofis dan geografi serta demografi yang berbeda.
Sebagai tentara profesional TNI dituntut disiplin, jago perang, menembak, bela diri  dan fisik  yang  prima  dan  sebagai Tentara negara kesatuan TNI khususnya Kowil dituntut jago berinteraksi bersama rakyat dan menguasai kemampuan administrasi yang baik untuk  dapat  melaksanakan  program-program serta inovasi-inovasi dalam membina wawasan kebangsaan terwujudnya ketahanan nasional  dan  kemanunggalan  TNI-Rakyat. Ketahanan  nasional  yang  tangguh    dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkpribadian diperlukan pengembangan  organisasi  Satkowil  baik personil  maupun  materil  serta  pemikiran- pemikiran intelektual dengan merubah paradigma  Kowil  menjadi  tentara  administrasi publik  agar  dapat  menganalisa  kebutuhan- kebutuhan  apa  saja  yang  diperlukan  dalam menghadapi  ancaman,  hambatan,  gangguan dan  tantangan  zaman  dari  globalisasi  serta geopolitik  masa  kini,  masa  depan  dan  masa yang akan datang.

## 3.2 Saran
Mengembangkan  Pok  Tuud  Kodim dengan menambah personil untuk membentuk satuan  Kompi  di  dalam  struktur  organisasi Kodim sebagai pelaksana pelayanan kebutuhan  satuan  yaitu  membentuk  Kompi Markas  agar  aparatur  Koramil  dapat  lebih fokus membina wilayah binaan yang sekarang ini ditambah dengan program-program pembangunan MOU TNI dengan Kementerian terkait.
Selain itu agar lebih efektif Satuan Sub Zibang,  Perhubungan,  Bekang,  Peralatan, Poskes  dimasukkan  dalam  jajaran  struktur organisasi  Kodim  agar  Komandan  Kodim memiliki  komando  penuh  terhadap  satuan- satuan tersebut namun pembinaan administratif tetap dibawah Komandan Detasemen  masing-masing,  seperti  halnya satuan-satuan crops kecabangan-kecabangan di bawah Kotama dan Kodam.
Memperkuat administrasi
Kodim dengan menempatkan Kowad sebagai Kehumasan dan membuka Pendidikan Secaba PK  jalur  khusus  Kowil  tamatan  SMK  Jurusan Pertanian, TKJ, Administrasi Perkantoran, atau menyesuaikan  kebutuhan  untuk  ditempatkan di Kodim sebagai kekuatan administrasi publik.
Pembinaan  dalam  bimbingan  teknis Aparatur Kowil terkait manajemen administrasi publik  terprogram  bersinergi  dengan  Aparatur Pemerintahan  dan  Akademisi  agar  dapat menganalisa ketahanan dari fenomena- fenomena  dan  bagaimana  cara  mengatasi masalah-masalah  sosial  yang  dinamis  di wilayah binaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Moleong Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Remaja Rosda Karya. Bandung.
Suwarno Sutikno.2011. Pemberdayaan Desa Dalam Perspektif Babinsa . Tiara Wacana. Yogyakarta.
Wirman Burhan. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 . Raja Grafindo Persada . Jakarta Yudhoyono, Susilo Bambang. 2004.
Menuju  Negara  Kebangsaan  Modern. Wawasan  Kebangsaan  Dan  Indonesia Masa Depan . Brighten Press. Jakarta.
Yunus, A dan Nawawi, W. 2013. Teori Organisasi. Unit Penerbitan Universitas Majalengka. Majalengka.
Naskah Kontras, Satu Dekade Keberhasilan TNI Terbebani Paradigma Orde Baru (1998-2008) . Ad Hoc. Surabaya.
Herman, B. Wilayah Pertahanan,
Kemanunggalan TNI-Rakyat Bagi Kejayaan Bangsa:
http://www.wilayahpertahanan.com. 26 Juli 2015.
Erik,D Wahyudi. 2015  Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Tentang Program Pemantapan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Di Kabupaten Majalengka , Skripsi AN- FISIP Universitas Majalengka.
Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Provinsi DIY 2012 Seminar
Kesadaran Berbangsa Bernegara .
Yogyakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
34 Tahun 2004 Tentang TNI.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
71  Tahun  2012  Pedoman  Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
Koran Republika Online. 2015  Wawasan
Kebangsaan atau Bela Negara Bangsa Indonesia terlalu rendah .http://www.republika.co.id/.  25 Maret. Jakarta.
https://tniad.mil.id/ 2016/11/kasad-beri- penghargaan-kepada-babinsa- berprestasi/
https://akuratnews.com /kasad-beri- penghargaan-kepada-dua-prajurit- babinsa-berprestasi