## IMPLIKASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 56 TAHUN 2014 TERHADAP PERKEMBANGAN PASRAMAN
I Gede Suryawan 1 , I Wayan Sutama 2
STAHN Gde Pudja Mataram

## ABSTRAK
Pasraman  merupakan  salah  satu  ujung  tombak  lembaga  pendidikan  dan  pembelajaran agama  Hindu.  Terbitnya  PMA  No.  56  tahun  2014  merupakan  respon  pemerintah  dalam melindungi dan menata kegiatan pasraman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas pengelolaan pasraman non formal sebelum adanya PMA, kendala yang dihadapi dalam mengelola pasraman dan implikasi terbitnya PMA terhadap pasraman non formal di kota  Mataram.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data menggunakan model Miler dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas dan pengelolaan  pasraman  non  formal  sebelum  penerapan  PMA  No.  56  tahun  2014  di  kota Mataram adalah belum memiliki dasar hukum, Pengelolaan pasraman masih sederhana dan bersifat  kekeluargaan,  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  belum  memadai,  dan  belum adanya  pembinaan  dari  lembaga  manapun  untuk  meningkatkan  mutu  pengelolaan pasraman. Kendala yang dihadapi oleh pasraman non formal adalah: minimnya sosialisasi PMA,  sulitnya  mendapatkan  tanda  daftar,  minimnya  dukungan  dana  untuk  mendukung kegiatan  pasraman  ,  dan  belum  adanya  organisasi  persatuan  sebagai  wadah  komunikasi pasraman.  Implikasi  PMA  adalah:  meningkatnya  motivasi  mendapatkan  tanda  daftar sebagai  legalitas  organisasi,  meningkatnya  pengelolaan  pasraman  yang  berbasis menejemen,  meningkatnya  dukungan  orang  tua  siswa  terhadap  kegiatan  pasraman, terbukanya  akses  rutin  dalam  pembiayaan,  pembinaan,  dan  pengawasan  dari  lembaga pendidikan  dan  keagamaan,  hadirnya  organisasi  persatuan  pasraman  (Perpasram)  kota Mataram  sebagai  wadah  komunikasi  pasraman,  dan  keseragaman  materi  pembelajaran pasraman yang mengikuti kurikulum pendidikan.
Keywords : Pasraman; Pendidikan luar sekolah; menejemen pasraman; Implikasi PMA 56

## PENDAHULUAN
Kota Mataram merupakan kota administratif dengan keanekaragaman budaya, suku, agama,  dan  ras.  Masyarakat  hidup  dengan  damai  dalam  keanekaragamannya,  sehingga menjadi warna tersendiri dalam kehidupan penduduk di Kota Mataram. Masyarakat Hindu sebagai  bagian  dari  warga  kota  Mataram  berperan  aktif  dalam  kehidupan  sosial kemasyarakatan.  Perkembangan  kehidupan  beragama  di  Kota  Mataram  yang  telah terpelihara baik harus diteruskan kepada generasi penerus terutama anak-anak usia sekolah.
1 Mahasiswa prodi Penerangan agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram
2 Dosen Prodi Penerangan agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram
Karena itu perlu adanya upaya yang keberlanjutan kegiatan keagamaan melalui pendidikan agama.
Anak-anak Hindu membutuhkan pendidikan agama, untuk membentuk pribadi yang berbudi pekerti luhur sesuai ajaran agama Hindu. Pendidikan agama saat ini diselenggarakan pada jalur formal dan non formal. Dalam jalur formal di jalankan di sekolah formal seperti SD, SMP, SMA dan lain-lain yang memiliki ijin resmi dari Pemerintah. Sedangkan pada jalur non formal dilaksanakan dalam bentuk Pesantian , Sad Dharma yaitu : Dharma Tula, Dharma Sedana, Dharma Wacana, Dharma Yatra, Dharma Gita, Dharma Santih atau dalam bentuk lainnya  yang  sejenis Padepokan,  Aguron-Guron,  Parampara,  Guru  Kula,  Ashram (Tim Penyusun  2005:  17).  Pendidikan  agama  pada  jalur  formal  dirasakan  masih  kurang  dalam meningkatkan sradha dan bhakti anak-anak  yang  beragama  Hindu  akibat  minimnya  guru agama Hindu yang ada di sekolah-sekolah formal. Akibatnya teori dan praktek keagamaan Hindu masih sangat minim.
Menyikapi persoalan tersebut, para pemerhati pendidikan dan tokoh agama beserta tokoh  masyarakat  Hindu  lainnya  berupaya  membentuk  lembaga  pendidikan  non  formal sebagai wadah untuk mengajarkan dan meningkatkan pengetahuan agama Hindu bagi anak- anak . Maka  terbentuklah pasraman sebagai  lembaga  non  formal.  Raka  (2006,  54) menyatakan bahwa peran pasraman sangat dibutuhkan di era globalisasi ini karena pasraman dijadikan  wadah  untuk  menambah  keterampilan  agama  atau  praktek  keagamaan.  Hasil observasi awal menunjukkan pengelolaan pasraman di Kota Mataram masih sederhana dan bersifat kekeluargaan
Keberadaan pasraman di  kota  Mataram  belum  banyak  dikenal  oleh  lingkungan masyarakat,  khususnya  umat  Hindu.  Dalam  perjalanannya, pasraman di  Kota  Mataram mengalami perkembangan yang pasang surut. Berdasarkan data dari Penyelenggara BIMAS Hindu Kota Mataram jumlah pasraman non formal pada tahun 2015 sebanyak 21 pasraman.
Tahun 2017 pembinaan mulai dilakukan oleh Penyelenggara BIMAS Hindu Kota Mataram dengan  membentuk  Perhimpunan  Pasraman  (Perpasram)  Kota  Mataram  yang  sebagai lembaga khusus dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh pasraman - pasraman di Kota  Mataram  dan  pembinaan  secara  intensif  sebagai  penjabaran  Peraturan  Menteri Agama(PMA) nomor 56 tahun 2014 terhadap pasraman . Keberadaan PMA menyebabkan
pasraman - pasraman di  Kota  Mataram  bergeliat  dan  lebih  termotivasi  untuk mengembangkan lembaganya dengan berbagai kegiatan. Salah satu peran pemerintah yang telah di implementasikan guna mendukung PMA tersebut adalah rutin melaksanakan lomba jambore setiap tahun.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dharma,  (2014)  dengan  judul  “ Pasraman Swasta Pranawa  sebagai  Media  Komunikasi  Anak-Anak  Beragama  Hindu  di  Lingkungan  Abian Tubuh  Cakranegara”  menyatakan  dasar  hukum  pendidikan pasraman didasarkan  Surat Keputusan  Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Hindu  dan  Budha  Nomor DJ.V/92/SK/2003 tentang penunjukan Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai Pasraman , sekolah  minggu  agama  Hindu  sebagai  penyelenggara  pendidikan  agama  Hindu  tingkat sekolah  dasar  sampai  dengan  perguruan  tinggi  dan  penetapan  struktur  kepengurusan Pasraman. Kegiatan  pasraman  Swasta  Pranawa  merupakan  media  komunikasi  sebagai sarana mempersatukan anak-anak beragama Hindu di lingkungan Abiantubuh.
Penelitian Subagia, (2016) dengan judul " Keberadaan Pasraman Sebagai Penguatan Budaya  Lokal  dikaitkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007"  yang menyatakan  upaya  memanajemen  pendidikan  Hindu  berbasis  penguatan  budaya  lokal  di pasraman dengan menggunakan metode pelajaran yang tepat sesuai dengan kurikulum yang berlaku.  Penelitian  lainnya,  Budi,  (2011)  dengan  penelitiannya  ”Peranan  Pendidikan Pasraman Santi Aji di Lingkungan Keluarga Hindu Dusun Kembang Sari Desa Sepayung Kecamatan  Plampang  Kabupaten  Sumbawa  Besar”  menyatakan  peranan  pendidikan pasraman sangat dirasakan keberadaan dan manfaatnya bagi umat Hindu yang ada melalui pola  pendidikan  Agama  non  formal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  aktivitas pengelolaan pasraman ,  mengetahui  kendala  yang  dihadapi  dan  mengetahui  implikasi Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 di Kota Mataram.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Mataram dengan alasan jumlah  penduduk  beragama  Hindu  lebih  banyak  di  Kota  Mataram,  memiliki  Perhimpuan Pasraman  (Perpasram)  dan  pasraman  aktif  dalam  melakukan  kegiatan.  Jenis  data  yang
digunakan  data  kuantitatif  dan  kualitatif.  Data  kuantitatif  merupakan  data  statistik  yang dipergunakan sebagai pendukung data kualitatif. Dari segi pengumpulan data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengurus-pengurus pasraman maupun pertemuan  antar  pasraman-pasraman  di  Kota  Mataram.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan menggunakan model Miller dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 209) yang mencakup  tiga  kegiatan  yang  bersamaan  yaitu:  reduksi  data,  untuk  menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik, dilanjutkan dengan penyajian data berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan  dan  bagan  untuk  memudahkan  membaca  dan  menarik  kesimpulan  dan  terakhir penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implikasi  peraturan  Menteri  Agama  Nomor  56  Tahun  2014  dalam  penelitian  ini adalah konsekuensi yang muncul akibat terbitnya PMA sebagai kebijakan yang dapat bersifat baik atau tidak baik terhadap kehidupan hidup masyarakat. Dalam konteks ini peraturan yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  digunakan  untuk  mengatur keberadaan Pasraman Sehingga pasraman yang  ada  akan  mudah  didata  untuk  diberikan anggaran dana dan melakukan pembinaan. Pasraman merupakan tempat untuk melakukan kegiatan  belajar. Pasraman dapat  berbentuk  formal  maupun  non  formal.  Bentuk  formal maksudnya pasraman yang dikelola dalam sistem manajemen dan pengadministrasian secara formal atau resmi oleh pemerintah maupun dalam bentuk yayasan. Sedangkan bentuk non formal adalah pasraman yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat dalam bentuk pelatihan. Pendidikan pasraman menekankan  pada  disiplin  diri,  mengembangkan  akhlak  mulia  dan sifat-sifat  yang  rajin,  suka  bekerja  keras,  pengekangan  hawa  nafsu  dan  gemar  menolong orang lain. Konsep pasraman yang berkembang diadopsi dari sistem pendidikan Hindu dari jaman dahulu di India sebagai mana disuratkan dalam kitab suci Veda dan hingga kini masih tetap terpelihara (Tim Penyusun 2005: 5).
Pasraman  di  Indonesia  telah  muncul  dan  berkembang  dengan  pesat.  Kehadiran pasraman ini  bertujuan  untuk  mengantisipasi  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  oleh umat Hindu terutama masalah pendidikan Agama Hindu. Keterbatasan tenaga guru Agama Hindu membuat hak anak-anak Hindu menjadi terabaikan. Pendidikan agama yang diperoleh di sekolah-sekolah pada umumnya dirasakan kurang, sehingga siswa diharapkan mengikuti pendidikan  Agama  Hindu  melalui  lembaga pasraman .  Perkembangan pasraman di  Kota Mataram mulai meningkat, ini terbukti dari data yang diperoleh dari Penyelenggara Bimas Hindu Kota Mataram.
Konsep  perkembangan  yang  dimaksud  adalah  pengembangan  dan  pengelolaan pasraman  yang  lebih  baik.  Dilihat  dari  sisi  pembinaan,  pemerintah  kota  dalam  hal  ini penyelenggara bimas Hindu Kota Mataram telah membentuk lembaga yang mengawasi dan menangani masalah pasraman di Kota Mataram. Pasraman yang dibahas dalam konteks ini adalah pasraman di Kota Mataram yang terbagi dalam 2 jenis yaitu pasraman formal dan non formal.
Adapun teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan terdiri dari 2 teori yaitu teori  manajemen  kinerja  dan  teori  fungsional.  Teori  manajemen  kinerja  digunakan membedah  permasalahan  aktivitas  pengelolaan  pasraman  non  formal  dan  kendala  yang dihadapi.  Sedangkan  teori  fungsionalis  digunakan  untuk  mengetahui  implikasi  PMA  56 tahun 2014.  Manejemen kinerja berhubungan dengan pekerjaan individu sehingga mereka dapat  memanfaatkan  kemampuannya  sebaik-baiknya,  menyadari  potensi  diri  dan memaksimalkan  kontribusi  mereka  terhadap  keberhasilan  organisasi.  Sedangkan  teori fungsionalis menurut William Ogbrun menjelaskan perubahan sosial merupakan suatu yang konstan  dan  tidak  memerlukan  penjelasan,  oleh  karena  itu  perubahan  sosial  bisa  saja mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. Teori ini digunakan untuk mengetahui perubahan dalam segi pengawasan, pembinaan, administrasi, dan pembiayaan pasraman di Kota Mataram dikarenakan turunnya PMA no. 56 tahun 2014.
Aktivitas dan pengelolaan Pasraman non formal sebelum Penerapan PMA
Hasil  dokumentasi  dan  wawancara  menunjukkan  kegiatan  pengelolaan pasraman sebelum adanya PMA No. 56 tahun 2014 di Kota Mataram adalah sebagai berikut: Dalam konteks perencanaan ( planning ) terdapat beberapa kondisi yaitu : Pengurus belum memiliki
konsep  yang  jelas  dilihat  dari  penyiapan  tempat  kegiatan,  belum  memiliki  kurikulum pembelajaran yang disepakati bersama dan belum memiliki dasar hukum yang melindungi kegiatan  pasraman.  Dalam  konteks  pengorganisasian  ( organizing ):  pengelolaan  pasraman masih sederhana sesuai kemampuan pengurus dan bersifat kekeluargaan, pengajar terbatas dan  bersifat  sukarela,  siswa  menggunakan  busana  adat  dalam  kegiatan  pembelajaran  dan tidak  adanya  koordinasi  antar  pasraman  di  kota  Mataram.  Dalam  konteks  pelaksanaan ( actuating ) : kegiatan pasraman belum terfokus pada tujuan utama yaitu pembelajaran agama dan  cenderung  mengarah  pada  pembelajaran  seni  dan  budaya,  siswa  yang  belajar  belum dikelompokkan  sesuai  kategori  umur,  kegiatan  dilaksanakan  pada  hari  libur  atau  hari minggu,  lokasi  kegiatan  pasraman  menggunakan  areal  pura  atau  banjar,  belum  adanya dukungan  penuh  dari  orang  tua  siswa  dan  kegiatan  pasraman  berlangsung  pasang  surut. Konteks pengawasan dan evaluasi ( controlling and evaluating ) kegiatan pasraman belum ada lembaga yang mengawasi dan melakukan monitoring terhadap pasraman yang ada, juga belum ada lembaga yang melakukan pembinaan untuk meningkatkan kinerja pasraman.
Aktivitas dan pengelolaan pasraman di Kota Mataram sebelum PMA No. 56 tahun 2014  dilihat  dari  teori  manajemen  kinerja  yang  mensyaratkan  sebuah  proses  manajemen kinerja  yang  menetapkan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  pendekatan  untuk  pengelolaan  dan pengembangan  manusia  yang  dapat  meningkatkan  sasaran  dan  tujuan  baik  dalam  jangka pendek dan dalam jangka panjang. Pengelolaan pasraman di Kota Mataram menurut teori manajemen kinerja belum terlaksana secara maksimal.
Unsur-unsur manajemen kinerja yang dilihat dari hasil penelitian ini  adalah belum adanya  kerangka  kerja  dari  sasaran  yang  direncanakan,  standar,  kompetensi  yang  telah disepakati. Manajemen kinerja tidak berjalan sebagai mana mestinya di mana kesepakatan antara  pendidik  dan  para  pimpinan  tentang  kerangka  kerja pasraman belum  maksimal. Pengelolaan lebih banyak dilakukan oleh para pimpinan pasraman sehingga tidak sinkron dengan  pendidik.  Wawancara  dengan  pengurus pasraman yang  ada  di  Kota  Mataram menunjukkan pengelolaan pasraman masih dikelola oleh sebagian besar pengurus pasraman dan  para Acarya yang  mengalami  berbagai  kendala  seperti  tingkat  kehadiran  yang  belum konsisten.  Hal  ini  membuat  komunikasi  antara  pengurus pasraman tidak  berjalan  baik, menyebabkan kurang maksimalnya proses pembelajaran.
Unsur  selanjutnya  adalah  menejemen  kinerja.  Menejemen  kinerja  bukan  hanya sebatas  serangkaian  sistem  formulir  atau  prosedur  melainkan  serangkaian  tindakan  yang harus diambil untuk mencapai tujuan dan mengelola peningkatan kinerja diri mereka sendiri maupun  orang  lain. Pasraman di  Kota  Mataram  belum  menerapkan  sistem  manajemen kinerja,  dimana  pengelolaan  menggunakan  sistem  kekeluargaan. Pasraman belum melakukan pengembangan dilihat dari aktivitas pasraman yang masih minim baik dari sisi materi pembelajaran dan sisi acarya yang tidak sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan.
Unsur  yang  ketiga  yaitu  pemahaman  bersama  untuk  memperbaiki  kinerja.  Para individu  harus  memiliki  pemahaman  yang  sama  bagaimana  seharusnya  bentuk  tingkat kinerja  dan  kompetensi  yang  tinggi  serta  ketercapaian  tujuan.  Pengurus pasraman belum memiliki  pengetahuan  yang  sama  secara  komprehensif  sehingga  tingkat  kinerja  para pengurus pasraman kurang  kompeten  menyebabkan  ketercapaian  tujuan pasraman belum maksimal.  Pengelolaan pasraman yang  masih  dikelola  tanpa  ada  keseragaman  dalam kegiatan  dikarenakan  kurang  melakukan  koordinasi  antara  pengurus  maupun  dengan kementerian agama. Akibatnya adalah pasraman - pasraman yang ada di kota Mataram belum memiliki keseragaman dari segi administrasi maupun pengelolaan pasraman .
Unsur  yang  keempat  adalah  pendekatan  dalam  mengelola  dan  mengembangkan SDM.  Kepemimpinan  organisasi pasraman di  Mataram  kurang  efektif  karena  dalam pengelolaan  masih  bersifat  kekeluargaan.  Pengurus pasraman dalam  merekrut Acarya tersebut tidak sesuai dengan materi yang diajarkan oleh Acarya tersebut. Akibatnya adalah Acarya dalam  memberikan  materi  pelajaran  keagamaan  terlihat  tidak  kompeten  sesuai bidangnya.  Ini  terlihat  dari  tamatan Acarya yang  tidak  sesuai  dengan  ilmu  keagamaan sebagaimana  yang  diharapkan.  Selain  itu  kerja  sama  pimpinan pasraman dengan  segenap pengurus belum berjalan dengan baik dikarenakan pengurus pasraman yang masuk dalam struktur organisasi tidak sesuai dengan fungsinya. Manajemen pasraman tidak dikelola oleh pengurus-pengurus  yang  sesuai  dengan  tugasnya.  Dalam  hal  pengembangan  kompetensi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan profesionalisme pengurus pasraman di Kota Mataram  belum  ada  strategi  dan  upaya  yang  sistematis  menyebabkan pasraman dan kegiatannya mengalami pasang surut.
Unsur  yang  kelima  yaitu  pencapaian.  Seluruh  aktifitas  kinerja  individu  dan pencapaian yang telah dimiliki harus dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan kontribusi mereka  terhadap  keberhasilan  organisasi.  Aktifitas Pasraman di  Kota  Mataram  itu  tidak berjalan  secara  maksimal  karena  belum  ditunjang  sarana  dan  prasarana  yang  memadai. Kegiatan pasraman yang belum maksimal membuat pengembangan bakat dan keterampilan yang  dimiliki  oleh siswa kurang  maksimal.  Akibatnya  tujuan  utama  pasraman  dalam mengembangkan ilmu keagamaan sesuai dengan fungsinya.
Teori  manajemen  kinerja  berkaitan  dengan  usaha,  kegiatan,  atau  program  yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi untuk merencanakan, mengarahkan dan  mengendalikan  prestasi  karyawan.  Secara  teknis  manajemen  kinerja  dimulai  dengan menetapkan tujuan dan sasaran yaitu kinerja dalam bentuk apa dan yang seperti bagaimana yang ingin dicapai (Ruky, 2002). Manajemen kinerja mensyaratkan suatu upaya dan strategi yang fokus pada tujuan pasraman sebagai tempat pembelajaran ilmu, seni budaya dan agama Hindu.  Untuk  itu  dibutuhkan  strategi  perencanaan  yang  dapat  dilakukan  dalam  jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan dan peningkatan kompetensi pengurus harus dilakukan  secara  sistematis  dan  berkelanjutan  agar  kinerja  pasraman  terarah.  Dengan terbitnya  PMA  No.  56  tahun  2014,  secara  perlahan  diharapkan  terjadi  perubahan  yang sistematis bagi pasraman non formal di kota Mataram. Pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia setelah terbitnya PMA no. 56 Tahun 2014 yang isinya  memuat  tentang  aturan  dalam  membentuk pasraman formal  dan  non  formal, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan agar pasraman dapat menjadi sarana untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam konteks pembelajaran agama, seni budaya Hindu bagi masyarakat Hindu.
No. Nama Pasraman Kelurahan Kecamatan 1 Pasraman Sad  Dharma Dwijendra Pagutan Timur Mataram 2 Pasraman Yowana Pasupati Mataram Timur Mataram 3 Pasraman Widya Yowana Mataram Timur Mataram 4 Pasraman Dharma Tirtha Pagutan Timur Mataram 5 Pasraman Dharma Paramitra Karang Baru Mataram
6 Pasraman Mudita Santih Punia Mataram 7 Pasraman Tunggal Kayun Karang Baru Mataram 8 Pasraman Widya Sakti Astapaka Cakranegara Timur Cakranegara 9 Pasraman Sakya Muni Cilinaya Cakranegara 10 Pasraman Samiaga Cakra Selatan Cakranegara 11 Pasraman Dharma Putra Cakra Utara Cakranegara 12 Pasraman Giribajing Cakra Utara Cakranegara 13 Pasraman Saraswati Babakan Cakranegara 14 Pasraman Vidya Prasanthi Karang Taliwang Cakranegara 15 Pasraman Eka Dharma Babakan Cakranegara 16 Pasraman Swasta Pranawa Abiantubuh Sanubaya 17 Pasraman Mustika Dharma Pagesangan Sanubaya 18 Pasraman Widya Santa Dharma Selagalas Sanubaya 19 Pasraman Ayodya Sumanasantaka Mataram Selaparang 20 Pasraman Varitra Saraswati Mataram Selaparang 21 Pasraman Dharma Praweti Mataram Selaparang 22 Pasraman Dang Hyang Sidhi Mantra Tajung Karang Ampenan 23 Pasraman Saraswati Tri Paratha Tanjung Karang Permai Sekarbela

## Tabel : Nama Pasraman di Kota Mataram Sumber: Penyelenggara BIMAS Hindu Kota Mataram

## Kendala dalam Mengimplementasikan PMA no. 56 tahun 2014.
Kendala  dalam  mengimplementasikan  PMA  no.  56  tahun  2014  sebagaimana  hasil observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  kepada  pengurus  pasraman  adalah:  (1)  Tidak mudah  dalam  mendapatkan  tanda  daftar  dari  Dirjen  Bimas  Hindu  karena  kesulitan  dalam memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan; (2) minimnya sosialisasi yang dilakukan dari  pihak  terkait  terutama  oleh  Bidang  Bimas  Hindu  menyebabkan  pengurus Pasraman
belum memahami secara komprehensif mengenai PMA no. 56 tahun 2014 dan dampaknya bagi  pasraman;  (3)  Minimnya  jumlah acarya yang  sesuai  ketentuan  dalam  PMA  dan kualifikasi  pengajar  pasraman  yang  tidak  sesuai  bidang  keilmuan;  (4)  Minimnya  sumber pendanaan pasraman dalam menunjang kegiatan terutama untuk operasional, dan pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan pasraman menyebabkan dana untuk memenuhi dan mengurus persyaratan tanda daftar tersebut harus diupayakan dulu.
Bila  dilihat  dari  teori  manajemen  kinerja  yang  berfokus  pada  upaya  dan  strategi pencapaian  tujuan  organisasi  secara  maksimal,  maka  unsur-unsur  yang  terkait  harus dilaksanakan  secara  sistematis.  Dalam  konteks  pasraman  ada  unsur-unsur  yang mempengaruhi stagnasi perkembangan pasraman yaitu: (1) Menejemen kinerja merupakan strategi  pengelolaan  secara  demokratis  antar  pengurus  sehingga  harapan  pengurus  semua dapat terakomodir. Apabila semua pengurus pasraman memiliki kesadaran dan tujuan yang sama  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  pasraman,  maka  berbagai  kesulitan  yang dihadapi  niscaya  akan  dapat  diselesaikan  bersama-sama  secara  demokratis.  Terlebih  lagi dalam pendanaan yang menghambat jalannya kegiatan pasraman, pengurus dapat bersama- sama mencari solusi yang cerdas. Sebagaimana diketahui, kegiatan pasraman membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas pembelajaran di pasraman; (2) Manajemen kinerja  bukan  hanya  serangkaian  sistem  formulir  dan  prosedur,  melainkan  serangkaian tindakan yang harus diambil untuk mencapai suatu hasil atau tujuan yang diharapkan.
Terkait  dengan  serangkaian  tindakan  yang  diambil  untuk  mencapai  peningkatan kinerja,  tentunya pasraman yang  ada  di  Kota  Mataram  tersebut  memiliki  kendala  dalam meningkatkan  kinerja.  Minimnya  pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap  PMA  membuat sistem pengelolaan pasraman belum menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Dengan  demikian,  pengelolaan  yang  seharusnya  semakin  modern  namun  malah  jalan  di tempat  menggunakan  sistem  kekeluargaan  sehingga  sulit  meningkat  kinerjanya  dan cenderung  tertinggal;  (3)  Minimnya  pemahaman  bersama  akan  PMA  membuat  pengurus pasraman di  Kota  Mataram  gamang  dalam  menentukan  langkah  bersama  menjadikan pasraman  sebagai  salah  satu  sarana  mencerdaskan  anak  bangsa.  Hal  ini  karena  sistem pengelolaan  masih  bersifat  kekeluargaan;  (4)  Manajemen  kinerja  berfokus  pada  tiga  hal. Pertama , cara menejer dan pimpinan dalam bekerja secara efektif dengan orang-orang yang
ada di sekitarnya; kedua , cara bekerja sama antar individu dengan para menejernya; ketiga , cara  individu  dalam  meningkatkan  mutu  kinerjanya.  Minimnya  sosialisasi  ke  lingkungan sekitar pasraman, membuat program kerja yang dibuat pengurus tidak terlaksana maksimal. Di samping itu kerja sama dan komunikasi antar pengurus masih minim sehingga fungsi dan tugas masing-masing pengurus tidak sesuai. Di samping itu kerjasama antar pengurus dengan pimpinan tidak berjalan baik dan sering miskomunikasi. Pengembangan kompetensi individu untuk  meningkatkan  mutu  kinerja  juga  masih  terkendala  dari  minimnya  sarana  prasarana yang  mendukung  materi  pembelajaran;  (5)  Unsur  yang  kelima  adalah  pencapaian  yang berhubungan  dengan  pekerjaan  individu  sehingga  mereka  dapat  memanfaatkan kemampuannya secara maksimal.
Implikasi PMA No. 56 tahun 2014 terhadap pasraman non formal
Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan beberapa implikasi terkait hadirnya payung  hukum  pasraman  dalam  PMA  No.  56  tahun  2014.  Implikasi  tersebut  adalah:  (1) Pasraman non formal di Kota Mataram lebih termotivasi dalam melegalkan pasramann ya. Selain  untuk  meningkatkan  mutu  dan  kualitas  pengelolaan  pasraman,  juga  untuk menunjukkan  eksistensi  pasraman  tersebut  di  daerah  maupun  secara  nasional  dengan mengikuti  berbagai  lomba  yang  diselenggarakan  bimas  Hindu  sehingga  terdaftarnya pasraman akan memberikan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung; (2) mendapatkan  pembinaan  yang  berkelanjutan  dari  Bimas  Hindu  dan  lembaga  lainnya sehingga secara bertahap dapat meningkatkan kinerja organisasi; (3) Memiliki badan hukum yang  jelas  sehingga  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum;  (4)  Organisasi  lebih  tertata secara  administrasi  karena  PMA  tersebut  mewajibkan  pasraman  untuk  tertib  administratif untuk  meningkatkan  tata  kelola  dan  memudahkan  evaluasi  kegiatan;  (5)  dengan  terdaftar, orang  tua  mendukung  dan  percaya  untuk  mengikutkan  anaknya  belajar  di Pasraman ;  (6) Bantuan pendanan untuk pasraman lebih terarah  dan dapat di pertanggungjawaban secara akuntabel;  (7)  Mempermudah  akses  bantuan  dari  lembaga-lembaga  formal  maupun  dari pemerintah  terutama  dari  Dirjen  Bimas  Hindu  sebagai  alternatif  sumber  pendanaan  guna melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pembelajaran; (8) Brahmacari lebih termotivasi  dan  aktif  dalam  mengikuti  kegiatan pasraman sebagai  sarana  meningkatkan pengetahuan agama Hindu, seni dan budaya.; (9) Meningkatnya jumlah pasraman aktif di
kota Mataram yang awalnya aktif 5, kini bertambah menjadi 23 pasraman; (10) Pembinaan berkala atau rutin dari Bimas Hindu terhadap pasraman di Kota Mataram; (12) Memberikan harapan terhadap umat Hindu untuk membuat sekolah bernuansa Hindu baik formal maupun non formal sebagai sarana generasi Hindu mengembangkan diri dalam bidang agama; (13) Terbentuknya Perhimpunan Pasraman (Perpasram) Kota Mataram sebagai wadah bersama mengembangkan pasraman; (14) Penambahan hari dalam kegiatan pasraman yang awalnya 1 kali dalam seminggu, kini menjadi 3 kali seminggu; (15) Pengelolaan Pasraman bekerja sama dengan Kementerian Agama di antaranya dengan merekrut pengajar sebagai penyuluh non PNS; (16) Keseragaman materi pembelajaran pasraman yang di lombakan.
Implikasi PMA No. 56 tahun 2014 bila dikaji dari perspektif teori fungsionalis hanya menerima  perubahan  yang  menguntungkan  atau  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Teori fungsionalis  struktural  yang  mendasarkan  pandangan  kepada  keutuhan  masyarakat beranggapan  bahwa  keterkaitan  fungsi  dan  peran  antara  pihak-pihak  yang  berkepentingan dalam memajukan pendidikan agama merupakan unsur yang berpengaruh di dalam keutuhan masyarakat  (Zamroni,  2013).  Peran  pasraman  tidak  didasari  oleh  disrupsi  dan  kompetisi tetapi  lebih  kepada  melestarikan  harmonisasi  dan  stabilitas  di  masyarakat  dalam  bidang pendidikan, seni dan budaya keagamaan Hindu.. Di sisi manajemen dan aktifitas pasraman , perkembangan pasraman saat  ini  dipengaruhi  oleh  PMA  sebagai  landasan  hukum  yang memberikan penguatan dan motivasi dalam pengelolaan pasraman yang lebih profesional.
No Nama Pasraman Status Tanda Daftar Tahun Berdiri 1. Pasraman Sad  Dharma Dwijendra Aktif Ada 2005 2. Pasraman Swasta Pranawa Aktif Ada 2012 3. Pasraman Saraswati Tri Paratha Aktif Tidak Ada 1987 4. Pasraman Yowana Pasupati Aktif Tidak Ada 2018 5. Pasraman Vidya Yowana Aktif Tidak Ada 2017 6. Pasraman Samiaga Aktif Tidak Ada 2016 7. Pasraman Dharma Putra Aktif Tidak Ada 2003
8. Pasraman Giribajing Aktif Tidak Ada 2018 9. Pasraman Saraswati Aktif Tidak Ada 2011 10. Pasraman Vidya Prasanthi ( Widya Dharma) Aktif Tidak Ada 2013/ 2018 11. Pasraman Eka Dharma Aktif Tidak Ada 2006 12. Pasraman Mustika Dharma Aktif Tidak Ada 2004 13. Pasraman Widya Santa Dharma Aktif Tidak Ada 2013 14. Pasraman Varitra Saraswati Aktif Tidak Ada 2015 15. Pasraman Widya Sakti Astapaka Pasif Tidak Ada 2017 16. Pasraman Sakya Muni Pasif Tidak Ada 2002 17. Pasraman Dang Hyang Sidhi Mantra Pasif Tidak Ada 2004 18. Pasraman Ayodya Sumanasantaka Pasif Tidak Ada 2017 19. Pasraman Dharma Tirtha Tidak Aktif  Tidak Ada - 20. Pasraman Dharma Paramitra Tidak Aktif  Tidak Ada - 21. Pasraman Mudita Santih Tidak Aktif  Tidak Ada - 22. Pasraman Tunggal Kayun Tidak Aktif  Tidak Ada - 23. Pasraman Dharma Praweti Tidak Aktif  Tidak Ada - Tabel : Status Pasraman di Kota Mataram
Sumber : Penyelenggara BIMAS Hindu Kota Mataram Teori  fungsionalis  ( functionalist  theory )  merupakan  konsep  yang  berkembang  dari teori ini adalah cultural lag (kesenjangan budaya). Konsep ini mendukung Teori fungsionalis untuk  menjelaskan  perubahan  sosial  tidak  lepas  dari  hubungan  antara  unsur-unsur kebudayaan  dalam  masyarakat.  Menurut  teori  ini,  beberapa  unsur  kebudayaan  bisa  saja berubah dengan sangat cepat sementara unsur yang lainnya tidak dapat mengikuti kecepatan perubahan  unsur  tersebut.  Maka,  yang  terjadi  adalah  ketertinggalan  unsur  yang  berubah secara  perlahan  tersebut.  Teori  Fungsionalis  lebih  menerima  perubahan  sosial  sebagai sesuatu yang konstan (tetap) dan tidak memerlukan penjelasan. Perubahan dianggap sebagai suatu  hal  yang  mengacaukan  keseimbangan  masyarakat  sehingga  hal  ini  menyebabkan
penerimaan konsep pasraman menemui resistensi di tengah-tengah masyarakat yang minim informasi.
Perkembangan pasraman saat  ini  mengalami  perkembangan  yang  positif  baik  dari segi  kuantitatif  dan  segi  kualitatif.  Dari  segi  kuantitatif  bisa  dilihat  dengan  semakin banyaknya pasraman yang berdiri dan dikelola masyarakat, sedangkan dari sisi kualitatif bisa dilihat dengan semakin baiknya pengelolaan pasraman dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen  yang  sistematis  dan  akuntabel.  Hal  ini  dikarenakan  tuntutan  dari  keberadaan PMA yang berorientasi pada kinerja mutu agar output yang dihasilkan pasraman memberikan kontribusi  dalam  mewujudkan  cita-cita  bangsa  dalam  mencerdaskan  masyarakat.  Dengan pengelolaan yang professional, output peserta didik yang dihasilkan juga akan semakin baik dengan  peningkatan  pemahaman  pengetahuan  agama  Hindu  yang  lebih  bermuara  pada karakterisasi nilai Hindu yang akan menjadi pondasi bagi generasi Hindu. Pembinaan dan pengelolaan  yang  melibatkan  Bimas  Hindu  dapat  menjadi  simbiosis  mutualisme  dalam membimbing  masyarakat.  Pasraman  dapat  menjadi  partner  pemerintah  dalam  upaya memasyarakatkan nilai dan ajaran agama Hindu bagi generasi muda.

## SIMPULAN
Hasil  analisis  dari  penelitian  ini  disimpulkan  sebagai  berikut.  Aktivitas  dan pengelolaan Pasraman non  formal  sebelum  penerapan  PMA  No.  56  tahun  2014  di  kota Mataram adalah sebagai berikut: (1) Pasraman belum memiliki dasar hukum yang jelas; (2) Pe ngelolaan pasraman masih  sederhana  dan  bersifat  kekeluargaan  dengan  memanfaatkan areal pura atau banjar sebagai tempat aktivitas; (3) Pembelajaran dilakukan dengan sederhana dengan  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  yang  ada;  (4)  Belum  adanya  pembinaan  dari lembaga manapun untuk meningkatkan mutu pengelolaan pasraman.
Kendala  yang  dihadapi  oleh pasraman non  formal  di  Kota  Mataram  dalam mengimplementasikan PMA No. 56 tahun 2014 adalah: (1) minimnya sosialisasi PMA yang dilakukan  kepada  masyarakat  ;  (2)  sulitnya  mendapatkan  tanda  daftar  dari  Dirjen  Bimas Hindu karena berbagai persyaratan yang harus dipenuhi; (3) minimnya dukungan dana untuk mendukung  kegiatan  pasraman  serta  memenuhi  sarana  dan  prasarana  yang  menjadi
persyaratan  tanda  daftar;  (4)  belum  adanya  organisasi  persatuan  yang  memayungi  dalam pembinaan dan pengawasan pasraman.
Implikasi PMA no. 56 tahun 2014 terhadap pasraman non formal di Kota Mataram adalah sebagai berikut : (1) peningkatan motivasi untuk mendapatkan tanda daftar sebagai bentuk legalitas organisasi agar dapat mengakses bantuan pendidikan dari lembaga formal ; (2)  peningkatan  pengelolaan  pasraman  berbasis  menejemen  sehingga  lebih  tertata  secara administrasi,  akuntabel  dan  profesional  dalam  pengelolaan;  (3)  meningkatnya  dukungan orang tua siswa terhadap kegiatan pasraman; (4) mendapatkan akses rutin dalam pembiayaan, pembinaan,  dan  pengawasan  dari  lembaga  pendidikan  dan  keagamaan  terutama  Bimas Hindu;  (5)  hadirnya  organisasi  persatuan  pasraman  (Perpasram)  kota  Mataram  sebagai wadah  komunikasi  pasraman;  (6)  meningkatnya  kegiatan  pasraman  yang  semula  1  kali seminggu kini bisa 3 kali seminggu sehingga siswa aktif mengikuti kegiatan; (7) beberapa pasraman dikelola oleh lembaga atau yayasan resmi atau bekerja sama dengan Bimas Hindu sehingga meningkatkan jumlah pasraman; (8) keseragaman materi pembelajaran pasraman yang mengikuti kurikulum pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budi, I Made. 2011. Peranan Pendidikan Pasraman Santi Aji di Lingkungan Keluarga Hindu Dusun  Kembang  Sari  Desa  Sepayung  Kecamatan  Plampang  Kabupaten  Sumbawa Besar ( Skripsi). Jurusan pendidikan STAHN Gde Pudja Mataram.
Dharma,  I  Gede  Adi  Wira.  2014.  Pasraman Swasta  Pranawa  Sebagai  Media  Komunikasi Anak-Anak  Beragama  Hindu  di  Lingkungan  Abiantubuh  Cakranegara (Skripsi). Jurusan penerangan. STAHN Gde Pudja Mataram.
Raka.  I  Nyoman.  2006. Aspek  Manajemen  Pasraman  Hindu  di  Kota  Mataram (Jurnal Ilmiah). STAHN Gde Pudja Mataram.
Subagia, I Nyoman 2016 p-ISSN: 2460-3376, e-ISSN:2460-44445. Keberadaan Pasraman Sebagai Penguatan Budaya Lokal dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 (Jurnal). Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
Barsuwi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rineka Cipta.
Ruky, A. S. (2002). Sistem manajemen kinerja . Gramedia Pustaka Utama.
Tim Penyusun.  2005. Pedoman Penyelengaraan Pasraman . Surabaya: paramita.
Syahputra,  F.  A.  (2018).  Dampak  Sistem  Manajemen  Kinerja  terhadap  Kinerja Karyawan. Jurnal Jurusan Manajemen Universitas Komputer Indonesia .
Zamroni,  M.  (2013).  Perempuan  dalam  kajian  komunikasi  politik  dan  gender. Jurnal Dakwah , 14 (1), 103-132.