Arnott Ferels, Hery Firmansyah (2023) Analisis Rechtsvacuum dalam Hukum Acara Pidana  Indonesia:  Penerapan  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan Restoratif, (8) 11, https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 11, November 2023

## ANALISIS RECHTSVACUUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA: PENERAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF
Arnott Ferels, Hery Firmansyah Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Email: arnott.205200193@stu.untar.ac.id

## Abstrak
Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berperan sebagai landasan normatif primer yang mengatur proses penuntutan. Meskipun KUHAP secara intrinsik mengutamakan paradigma keadilan retributif, tren pemikiran hukum global saat ini menunjukkan pergeseran ke arah keadilan restoratif (restorative justice atau RJ). Salah satu elemen krusial dalam  KUHAP  yang  membutuhkan  telaah  lebih  lanjut  dalam  konteks  ini  adalah wewenang jaksa terkait penghentian penuntutan. Penelitian ini fokus pada analisis kekosongan hukum atau rechtsvacuüm terkait RJ di dalam KUHAP dan melibatkan studi komparatif dengan model RJ yang diterapkan di beberapa yurisdiksi, seperti Amerika  Serikat,  Belanda,  Jepang,  dan  Jerman.  Tujuan  utama  adalah mengidentifikasi  aspek-aspek  KUHAP,  khususnya  yang  berkaitan  dengan kewenangan  Jaksa,  yang  berpotensi  diharmonisasikan  dengan  prinsip-prinsip  RJ guna mendukung restorasi hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hasil dari  analisis  ini  diharapkan  dapat  menginspirasi  reformasi  peradilan  pidana  di Indonesia  yang  lebih  adaptif  dan  inklusif.  Sebagai  rekomendasi,  penelitian  ini menyarankan  penyusunan  regulasi  yang  lebih  eksplisit,  peningkatan  kapasitas aparat  penegak  hukum  melalui  edukasi  dan  pelatihan,  serta  kerja  sama  dengan negara-negara entitas yang memiliki rekam jejak dalam penerapan RJ.
Kata  kunci: Rechtsvacuüm;  KUHAP;  Penghentian  Penuntutan;  Keadilan  Restoratif;
Jaksa; Sistem Peradilan Pidana.

## Abstract
Within the context of criminal procedural law in Indonesia, the Criminal Procedure Code (often referred to by its Indonesian acronym, KUHAP) serves as the primary normative  foundation  governing  the  prosecution  process.  While  the  KUHAP intrinsically  emphasizes  a  retributive  justice  paradigm,  the  global  legal  thought trend is currently shifting towards restorative justice (RJ). A crucial element in the KUHAP that warrants further scrutiny in this context is the prosecutorial discretion concerning  the  discontinuation  of  prosecutions.  This  research  zeroes  in  on  the analysis  of  the  legal  void  or  rechtsvacuüm  in  relation  to  RJ  within  the  KUHAP, encompassing a comparative study with RJ models applied in various jurisdictions,
such  as  the  United  States,  the  Netherlands,  Japan,  and  Germany.  The  primary objective  is  to  identify  aspects  of  the  KUHAP,  especially  those  related  to prosecutorial  discretion,  that  have  the  potential  to  be  harmonized  with  RJ principles,  thereby  supporting  the  restoration  of  relationships  among  offenders, victims, and the community. The findings from this analysis are hoped to inspire a more adaptive and inclusive reform of the criminal justice system in Indonesia. As recommendations,  this  research  suggests  the  formulation  of  more  explicit regulations,  enhancement  of  the  capacity  of  law  enforcement  officers  through education and training, and collaboration with countries that have a proven track record in implementing RJ.
Keywords:  Rechtsvacuüm;  Criminal  Procedure  Code  (KUHAP);  Prosecution Termination; Restorative Justice; Prosecutor; Criminal Justice System.

## PENDAHULUAN
Dalam  koridor  negara  hukum,  Indonesia memberikan  penekanan  kuat  terhadap perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  demi  terciptanya  keseimbangan  serta pemberlakuan  keadilan  sosial  di  tengah  masyarakat,  dimana  Ekatjahjana  (2015) menggarisbawahi  urgensi  perlindungan  hak-hak  fundamental  ini  (Edyanto,  2017). Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah berdiri sebagai pilar utama dalam sistem peradilan pidana nasional, terdapat indikasi bahwa paradigma Keadilan  Restoratif  (RJ),  yang  telah  mendapat  tempat  di  berbagai  negara,  belum terintegrasi sepenuhnya di Indonesia (Edyanto, 2017).
Dalam  konteks  ini,  KUHAP  memiliki  peran  strategis,  terutama  dalam menentukan  batasan  wewenang  jaksa.  Era  pra-reformasi  menyaksikan  penerapan Herziene  Inlandsch  Reglement (HIR)  sebagai  dasar  hukum  peradilan.  Namun, ketidaksesuaian HIR dengan aspirasi hukum nasional telah memicu transformasi dalam KUHAP  yang  kini  tunduk  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  1945.  Menambahkan perspektif  lain,  Hafidzan  dan  Priyono  (2016)  menegaskan  bahwa  dengan  kemajuan teknologi  informasi  yang  pesat,  integritas  proses  pembuktian  dapat  lebih  mudah terkompromi,  sehingga  inovasi  dalam  KUHAP  menjadi  sebuah  keharusan  (Susatyo, 2023).
RJ  mendefinisikan  paradigma  hukum  dengan  fokus  pada  pemulihan  hubungan antara  pelaku,  korban,  dan  masyarakat,  berbeda  dengan  pendekatan  hukuman  semata. Marshall (1999) melihat RJ sebagai proses di mana semua pihak yang terlibat berusaha menyelesaikan dampak serta implikasi pelanggaran untuk masa depan (Kirkwood, 2022). Sebagai respons terhadap dominasi keadilan retributif, RJ mengintroduksi solusi seperti pertemuan dan perbaikan (Gerson, 2022).
Namun, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa definisi dan penerapan RJ  bisa  berbeda-beda  dan  beragam,  tergantung  pada  konteks  kejahatan  dan  tujuannya (Kirkwood,  2022).  Berbicara  lanjut,  keadilan  retributif  menekankan  pada  pembalasan melalui hukuman, memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap sistem, dan lebih berfokus  pada  penjatuhan  hukuman  bagi  pelaku  ( penal ),  sementara  sering  kali mengesampingkan korban (Nugraha and Handoyo, 2019; Maulana and Agusta, 2021).
Dalam literatur yang disusun oleh Safa’at (2011), disebutkan bahwa mediasi penal merupakan  salah  satu  bentuk  konkret  dari  implementasi  pendekatan  RJ.  Dalam  proses
tersebut, seorang mediator yang bersifat netral berperan aktif mendampingi pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan guna mencapai kesepakatan, tanpa memiliki wewenang untuk memutuskan bagi mereka.
Selanjutnya,  menurut United  Nations  Office  for  Drug  Control  and  Crime Prevention (UNODC),  pendekatan  RJ  telah  menunjukkan  kapabilitasnya  sebagai instrumen  yang  efisien  dalam  menyelesaikan  konflik  dan  memulihkan  harmoni  sosial. Keberhasilan  ini  sejalan  dengan  pandangan  beberapa  ahli  yang  menilai  bahwa pendekatan  retributif  yang  selama  ini  diterapkan  dalam  penyelesaian  kejahatan belakangan ini dinilai kurang optimal (Syaufi, 2020, pp. 47–50).
Sebagaimana dijelaskan Zinsstag et al. (2011) dan Carswell et al. (2013), dalam penerapannya, RJ menunjukkan beragam model pendekatan di berbagai wilayah dunia. Di antara pendekatan tersebut terdapat Restorative Justice Conferences (RJC) dan Family Group  Conferencing yang  menekankan  pada  dialog  mengenai  dampak  kerugian  serta tindakan  pemulihan  (Kirkwood,  2022).  Walaupun  efek  dari  penerapan  RJ  memiliki variasi, berdasarkan ulasan literatur, diketahui bahwa RJC cenderung berdampak positif dalam mengurangi pelanggaran berulang serta meningkatkan kepuasan terhadap proses peradilan (Kirkwood, 2022).
Selain  itu,  Ward  dan  Durrant  (2021)  mengklasifikasikan  kerangka  kerja  RJ  ke dalam  lima  kategori  utama,  meliputi  nilai  etika,  kebijaksanaan,  prinsip  fundamental, asumsi  terkait  pengetahuan,  dan  panduan  intervensi  (Kirkwood,  2022).  Dalam praktiknya, kompensasi yang dicapai melalui RJ dinilai memiliki relevansi yang tinggi dan  bersifat  substantif,  mengingat  kesepakatan  diperoleh  melalui  dialog  sukarela  dan pertimbangan bersama (Kirkwood, 2022).
Pendekatan  ini  pun  memberdayakan  pelaku  untuk  mengambil  alih  tanggung jawab  atas  tindakannya  serta  konsekuensinya,  memberikan  peluang  bagi  pelaku  untuk melakukan restitusi, serta meneguhkan keyakinan bahwa proses dan hasil yang diperoleh adalah  adil  dan  benar.  Adapun  menurut  Morris  (2002),  RJ  memiliki  orientasi  yang mendorong  apresiasi  dan  sensitivitas  terhadap  keragaman  budaya,  bukan  sekedar dominasi satu budaya dominan (Ward and Langlands, 2008).
Dalam konteks sistem hukum Republik Indonesia, Hukum Acara Pidana termasuk dalam  wilayah  hukum  pidana  formil  dan  memegang  peran  esensial  dalam  menjamin pelaksanaan hukum pidana materiil sesuai koridor yang benar (Susatyo, 2023). Abdullah (2020)  menekankan  bahwa  esensi  utama  dari  penerapan  hukum  ini  adalah  untuk memastikan  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  penegakan  keadilan.  Akan tetapi, dengan semakin meningkatnya kompleksitas tindak kejahatan yang terjadi, urgensi adaptabilitas  dalam  kerangka  hukum  kita  menjadi  titik  sentral  yang  ditekankan  oleh Wijayanti et al. (2023) (Susatyo, 2023).
Sebagai  tambahan,  Mulyadi  (2008)  merinci  distingsi  antara  hukum  pidana materiil dengan formil di Indonesia. Dalam dinamika hukum yang terus berkembang ini, solusi alternatif seperti mediasi penal mulai mendapatkan perhatian sebagai mekanisme penyelesaian yang menawarkan pendekatan di luar jalur litigasi konvensional yang lebih responsif (Kristiyadi and Setyawan, 2022). Hal ini merupakan refleksi bahwa paradigma hukum  di  Indonesia  terus  evolusi,  meski  dihadapkan  dengan  tantangan  seperti  proses litigasi yang terkadang kurang memberikan solusi efektif (Martadinata, 2022).
Dalam  forum  global,  Konferensi  Internasional  mengenai  Reformasi  Hukum Pidana yang diselenggarakan di London pada tahun 1999 telah mengusulkan serangkaian strategi  pembaharuan  pada  sistem  hukum  pidana.  Di  antara  rekomendasi  tersebut termasuk pendorongan terhadap penerapan RJ, serta pendekatan alternatif lainnya dalam menyelesaikan  sengketa  hukum  pidana.  Kesepakatan  yang  dihasilkan  dari  konferensi tersebut  menggarisbawahi  pentingnya  integrasi  mekanisme  penyelesaian  alternatif  ke dalam  system  peradilan  konvensional,  dengan  tetap  memastikan  kesesuaian  dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) (Kristiyadi and Setyawan, 2022).
Penelitian ini dirancang dengan dua fokus utama. Pertama, untuk mengeksplorasi interpretasi  serta  aplikasi  dari  KUHAP  saat  ini,  terutama  dalam  konteks  penghentian penuntutan oleh jaksa dan potensi rechtsvacuüm terkait RJ. Kedua, meninjau model RJ dari  berbagai  negara  lain  sebagai  referensi  potensial  untuk  perbaikan  KUHAP  di Indonesia.  Melalui  pendekatan  ini,  tujuan  utama  adalah  untuk  memberikan  kontribusi yang signifikan bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.
Penelitian  ini  dikonstruksi  dengan  dua  objektif  utama.  Pertama,  melakukan eksplorasi  mendalam  terhadap  interpretasi  dan  aplikasi  dari  KUHAP  yang  berlaku, terutama berkaitan dengan aspek penghentian penuntutan oleh jaksa serta potensi adanya kekosongan  hukum  atau rechtsvacuüm dalam  konteks  RJ.  Kedua,  penelitian  ini melibatkan studi komparatif dengan model RJ dari berbagai yurisdiksi seperti Amerika Serikat  (AS),  Belanda,  Jepang,  dan  Jerman,  yang  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai rujukan  dalam  upaya  pembaruan  KUHAP  di  Indonesia.  Melalui  pendekatan komprehensif ini, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi substansial bagi evolusi hukum pidana di Indonesia.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  diterapkan  pendekatan  hukum  normatif  guna  memahami serta  mendalami  sumber-sumber  hukum  yang  relevan.  Pendekatan  ini  memungkinkan pembentukan argumen hukum yang didasari oleh ide-ide, konsep, serta asas-asas hukum yang berlaku. Dalam konteks pendekatan normatif, teknik konseptual mendasari analisis kritis  terhadap  doktrin-doktrin  hukum  yang  ada,  sedangkan  pendekatan  legislasi memberikan penekanan pada telaah terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan mengontrol kesesuaian terhadap asas-asas serta filosofi hukum yang berlaku (Marzuki, 2017).
Dalam  kerangka  referensi  hukum,  bahan  hukum  primer  yang  menjadi  acuan dalam  penelitian  ini  meliputi,  namun  tidak  terbatas  pada,  UUD  1945,  KUHAP,  dan KUHP.  Sementara  itu,  bahan  hukum  sekunder  terdiri  dari  literatur-literatur  akademik yang ditemukan dalam jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku hukum, yang bertujuan untuk memberikan  konteks  dan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  terhadap  topik  penelitian (Marzuki,  2017).  Dalam  melakukan  analisis,  teknik  deduktif  diterapkan;  dimana penelitian ini memulai dari pemahaman umum, misalnya teori atau norma hukum (premis mayor),  kemudian  diterapkan  pada  kasus  atau  situasi  tertentu  (premis  minor)  untuk memperoleh kesimpulan (Marzuki, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Rechtsvacuüm Mengenai RJ dalam Kerangka KUHAP
Di Indonesia, KUHAP berfungsi sebagai instrumen hukum sentral yang mengatur mekanisme penuntutan dan wewenang jaksa. Berdasarkan referensi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, ada indikasi adanya rechtsvacuüm ketika  KUHAP  mencoba  untuk  menginkorporasikan  konsep  RJ,  khususnya  berkaitan dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai isu ini, Tabel 1 di bawah ini menyajikan analisis terperinci terhadap berbagai  pasal  dalam  KUHAP  yang  memiliki  potensi  relevansi  dengan  penerapan  RJ, dengan fokus khusus pada kewenangan jaksa dan prosedur penuntutan.
Tabel 1 Analisis Detail Pasal-pasal dalam KUHAP yang Berpotensi Relevan dengan Penerapan RJ, Terutama Mengenai Kewenangan Jaksa dalam Proses Penuntutan
Pasal Penjelasan Analisis Pasal 1 angka 6 huruf a Jaksa adalah pejabat yang memperoleh wewenang dari undang-undang untuk berperan sebagai penuntut umum serta menjalankan keputusan pengadilan yang telah bersifat tetap. Pasal menyatakan peran jaksa dalam penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Akan tetapi, belum mencerminkan integrasi prinsip RJ. Pasal 1 angka 6 huruf b Penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan negeri sesuai undang-undang, dengan tujuan agar perkara diperiksa dan diputus oleh hakim. Pasal menjelaskan konsep penuntutan, namun belum menjelaskan integrasi RJ. Pasal 13 Penuntut umum adalah jaksa yang memiliki wewenang, sesuai undang-undang, untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal mendefinisikan wewenang jaksa. Ada ruang untuk mempertimbangkan RJ saat memutuskan menutup perkara demi keadilan. Pasal 14 Penuntut umum memiliki wewenang seperti menerima dan memeriksa berkas perkara, melakukan prapenuntutan, memberikan perpanjangan penahanan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara,
menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa, melakukan penuntutan, menutup perkara untuk kepentingan hukum, dan melaksanakan penetapan hakim.
Meski mendetailkan wewenang jaksa, ada ruang untuk mempertimbangkan RJ, terutama saat menutup perkara demi kepentingan hukum. Pasal 15 Penuntut umum dapat menuntut perkara pidana berdasarkan daerah hukum tertentu sesuai dengan undang-undang. Pasal menyoroti aspek geografis dalam wewenang penuntutan jaksa, namun belum menjelaskan bagaimana mengintegrasikan RJ berdasarkan konteks geografis.
Sebagaimana  tercermin  dalam  Tabel  1  berbagai  ketentuan  dalam  KUHAP mengartikulasikan  fungsi  serta  wewenang  jaksa  dalam  konteks  hukum  pidana  di Indonesia. Namun, tampaknya masih ada kekosongan normatif dalam  mengakomodasi prinsip RJ. Pertama, merujuk pada Pasal 1 angka 6 huruf a (lihat Tabel 1, baris pertama), ketentuan  ini  mendefinisikan  jaksa  sebagai  penuntut  umum  serta  pelaksana  putusan pengadilan.  Meskipun  demikian,  ketentuan  ini  belum  ekspresif  menyoroti  pentingnya
integrasi  RJ.  Oleh  karena  itu,  ada  urgensi  untuk  mempertimbangkan  revisi  yang memasukkan prinsip RJ dalam tugas dan fungsi jaksa.
Selanjutnya,  Pasal  1  angka  6  huruf  b  (Tabel  1,  baris  kedua)  menguraikan mekanisme penuntutan. Namun, ketentuan ini belum ekspresif memberikan landasan bagi integrasi  RJ.  Sebagai  tindak  lanjut,  diperlukan  revisi  yang  mengakomodasi  aspek  RJ dalam  proses  penuntutan.  Pasal  13  dan  Pasal  14  (Tabel  1,  baris  ketiga  dan  keempat), mendefinisikan  wewenang  jaksa  dengan  spesifikasi  tertentu.  Namun,  tampaknya  ada celah normatif yang dapat diisi dengan prinsip RJ, khususnya saat mempertimbangkan penghentian  penuntutan  atas  dasar  kepentingan  hukum.  Dalam  konteks ini,  disarankan adanya penyesuaian atau penambahan ketentuan yang mempertegas penerapan RJ.
Akhirnya,  mengacu  pada  Pasal  15  (Tabel  1,  baris  kelima),  ketentuan  ini menegaskan  kapasitas  yurisdiksi  dari  jaksa.  Meskipun  relevan,  ketentuan  ini  belum sepenuhnya  menggambarkan  bagaimana  prinsip  RJ  dapat  diterapkan  dalam  berbagai konteks  geografis  di  Indonesia.  Sebagai  respons,  direkomendasikan  adanya  panduan tambahan  yang  memperkuat  aplikasi  RJ  sesuai  dengan  kerangka  yurisdiksi  tertentu. Keseluruhannya, terdapat peluang yang signifikan untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan  melalui  integrasi  RJ.  Langkah  pertama  yang  penting  adalah  inovasi  dalam beberapa pasal KUHAP.
Di  sisi  lain,  keberadaan  rechtsvacuüm  dalam  KUHAP  mendorong  lembaga peradilan, termasuk pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, untuk merumuskan regulasi sendiri, seperti yang diuraikan dalam Tabel 2. Hal ini mencerminkan transisi yang terjadi dari paradigma keadilan retributif ke pendekatan RJ dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

## Tabel 2 Beberapa Regulasi RJ yang diatur pada Lembaga Penegakan Hukum di
Indonesia Peraturan/Surat Nomor Tentang Sumber SE Kapolri SE/8/VII/2 018 Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2018) Peraturan Kapolri 6/2019 Penyidikan Tindak Pidana (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019) Peraturan Kejaksaan 15/2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2020) Pedoman Kejaksaan 18/2021 Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2021) PERMA 2/2012 Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012) PERMA 4/2014 Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2014) PERMA 3/2017 Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017)
Peraturan/Surat Nomor Tentang Sumber SEMA 4/2010 Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010) SEMA 3/2011 Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010) SKB MA, JA, Kapolri, Menkumham, Mensos, MenPP dan PA *) Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia et al. , 2009) NKB MA, Menkumham, JA, Kapolri **) Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (Mahkamah Agung Republik Indonesia et al. , 2012)
Peraturan Bersama MA, Menkumham, Menkes, Mensos, JA, Kapolri, BNN ***) Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia et al. , 2014) Keputusan Dirjen Badilum MA 1691/DJU/ SK/PS.00/ 12/2020 Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020)
Keterangan:
*) Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/XIl/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009. **) Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP- 06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012.
***) Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN.
Dalam  kerangka  hukum  pidana  di  Indonesia,  pendekatan  penyelesaian  kasus melalui  mediasi tampaknya  belum  mendapatkan  legitimasi  yang  kuat,  berbeda  dengan kasus-kasus  di  ranah  perdata  yang  sudah  memiliki  dasar  hukum  berupa  Pasal  2  UU Nomor 30 Tahun 1999 dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, terdapat peluang bagi penyelesaian kasus pidana melalui jalur di luar peradilan formal (Syaufi,  2020,  pp.  35–36).  Misalnya,  melalui  Pasal  82  ayat  (1)  KUHP,  yang  dikenal dengan afkoop atau compositie ,  ada  mekanisme  yang  memungkinkan  penghentian tuntutan  dengan  syarat  terdakwa  bersedia  membayar  sejumlah  denda  maksimum ditambah dengan biaya penuntutan. Meski demikian, mekanisme ini hanya berlaku untuk pelanggaran yang sanksinya berupa denda (Syaufi, 2020, pp. 35–36).
Sementara  itu,  berbagai  negara  seperti  AS,  Austria,  Belanda,  Belgia,  Jepang, Jerman,  Kanada,  dan  Norwegia  telah  mengimplementasikan  mediasi  penal  sebagai bagian  integral  dari  sistem  hukum  pidana  mereka.  Sebagai  kontras,  di  Indonesia, berlandaskan  UU  Nomor  30  Tahun  1999,  perkara  pidana  pada  dasarnya  tidak  dapat diselesaikan  melalui  jalur  di  luar  peradilan.  Pendekatan  alternatif  tersebut  sejauh  ini hanya diperkenankan bagi perkara-perkara perdata (Syaufi, 2020, p. 164).
RJ  memberikan  perspektif  berbeda  dalam  sistem  peradilan.  Sebagai  sebuah pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban  serta  reintegrasi  pelaku  ke  dalam  masyarakat,  RJ  memiliki  potensi  untuk diterapkan  dalam  berbagai  jenis  tindak  pidana,  terutama  tindak  pidana  ringan.  Walau demikian, terdapat batasan-batasan tertentu untuk penerapannya. Misalnya, di Indonesia, tindak pidana korupsi dikecualikan dari penerapan pendekatan RJ (Hidayati, 2022).
Meskipun demikian, penerapan RJ di Indonesia telah diinisiasi melalui berbagai peraturan  dan  kebijakan,  seperti  yang  diatur  dalam  NKB  antara  Mahkamah  Agung, Kementerian  Hukum  dan  HAM,  Jaksa  Agung,  Kepolisian  RI,  dan  PERMA  Nomor  2 Tahun 2012 (Edyanto, 2017). Namun, dalam praktiknya, kendala-kendala tertentu sering muncul. Salah satunya adalah kecenderungan para aparat penegak hukum (APH) untuk lebih memilih pendekatan litigasi tradisional daripada RJ, meski RJ direkomendasikan untuk kasus tindak pidana ringan (Edyanto, 2017).
Pendekatan RJ sendiri, seperti yang didefinisikan oleh Tony F. Marshall, adalah suatu  proses  di  mana  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  pelanggaran  (termasuk pelaku, korban, dan masyarakat) berupaya untuk menyelesaikan dampak dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut  (Hidayati, 2022). Melalui pendekatan ini, harapannya adalah terciptanya pemahaman, penerimaan, dan rekonsiliasi antara para pihak yang terlibat.

## Tabel 3 Daftar Beberapa Penulis dan Fokus Penelitiannya terkait RJ
Peneliti Tahun  Fokus Penelitian Manullang dkk. 2022 Menekankan kepastian hukum dalam RJ, mengambil Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sebagai referensi utama (Manullang et al. , 2022). Manullang dkk. 2020 Berfokus pada implementasi RJ dalam penanganan tindak pidana ringan, menekankan pengakuan kesalahan pelaku dan dukungan masyarakat. (Manullang et al. , 2020). Wirajaya dkk. 2022 Menyatakan bahwa walaupun ada dasar dari KUHAP dan Peraturan MA untuk tindak pidana ringan, implementasi RJ membutuhkan landasan hukum yang lebih kokoh, stabil, dan holistik. (Wirajaya, Dewi and Karma, 2022). Jusuf 2023 Menyoroti panduan Mahkamah Agung untuk RJ melalui Surat Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, namun menekankan bahwa penerapannya membutuhkan pendalaman, termasuk dalam aspek teknologi. (Jusuf, 2023).
Dari Tabel  di atas, terlihat adanya minat penelitian yang besar terhadap konsep RJ  di  Indonesia.  Beberapa  peneliti  menekankan  pentingnya  kepastian  hukum  dalam penerapan  RJ,  sementara  yang  lainnya  fokus  pada  panduan  dan  rekomendasi  dari lembaga  peradilan  tertinggi.  Ada  pula  yang  mengangkat  isu  terkait  dengan  kendala implementasi  RJ  dan  bagaimana  teknologi  informasi  dapat  diintegrasikan  untuk mendukung  proses  RJ.  Keseluruhan  fokus  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  RJ bukan hanya menjadi topik diskusi teoritis, namun juga memiliki relevansi praktik yang mendalam, terutama dalam konteks hukum di Indonesia.

## Studi Komparatif RJ di Beberapa Negara
Banyak  negara  telah  mengadopsi  prinsip  RJ  dalam  sistem  peradilan  mereka, dengan  penyesuaian  berdasarkan  tradisi dan  budaya  lokal.  Mediasi  penal,  yang  terkait dengan  RJ,  telah  menjadi  solusi  yang  dikembangkan  untuk  memberikan  keadilan bagi
korban dan pelaku, terutama dalam kasus tindak pidana ringan. Beberapa negara yang telah  mengintegrasikan  mediasi  penal  dalam  sistem  peradilan  mereka  termasuk  AS, Jepang, dan Jerman (Kristiyadi and Setyawan, 2022).
Di  AS,  prinsip  RJ  telah  mulai  diterapkan  semenjak  dekade  1970-an  melalui program Victim  Offender  Mediation (VOM)  yang  diprakarsai  di  daerah  utara  negara tersebut  (Mukti  and  Susanti,  2023).  Menerapkan  sistem  hukum common  law ,  AS memberikan otonomi kepada masing-masing negara bagian untuk menggagas kebijakan hukumnya  sendiri.  Beberapa  program  RJ,  seperti  mediasi  antara  korban  dan  pelaku, pertemuan  keluarga,  serta  program  restitusi,  telah  diadopsi  di  berbagai  negara  bagian (Mukti and Susanti, 2023).
Proses  mediasi  tersebut  bisa  dimulai  dari  tahap  pra-pelaporan  kepada  pihak kepolisian  hingga  tahap  pasca-putusan  dari  pengadilan  (Syaufi,  2020).  Adapun  dalam proses rujukan mediasi, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi seperti jenis tindak kejahatan, pengakuan dari pelaku, potensi restitusi, serta riwayat hukum dan kesehatan mental pelaku (Syaufi, 2020). Di Belanda, sistem penyelesaian di luar pengadilan, seperti “ transactie ”, telah dikenal sejak tahun 1838, yang mencakup elemen “ submissie ” (Syaufi, 2020).  Walaupun  konsep  “ compositie ”  kini  sudah  tidak  digunakan  lagi, submissie memfasilitasi dialog antara terdakwa dan JPU di hadapan hakim.
Sejak tahun 2018, praktik mediasi dalam kasus pidana mendapatkan pengakuan secara nasional setelah melalui evaluasi dari proyek percontohan (Wolthuis et al. , 2019). Menurut  Remmelink  (2003), transactie diatur  dalam Transactiebesluit  1994 ,  dimana polisi  dan  beberapa  instansi  berwenang  melaksanakan transactie .  Seperti  dikutip  oleh Hulsman dalam Dirdjosisworo (1984), dalam kasus-kasus ringan, pihak kepolisian dapat menyelesaikan masalah melalui transactie atau menghadapkan tersangka ke pengadilan. Di  sisi  lain,  JPU  juga  memiliki  otoritas  untuk  menawarkan transactie dengan  syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda), , seperti penggantian kerugian atau pembebasan bersyarat atau voorwadelijksepot (Syaufi, 2020).
Di Jepang, prinsip dasar dari sistem hukumnya adalah “ chian hanji ”, yang secara harfiah  berarti  “Keadilan  dari  Perdamaian”.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Ali  (2009), kasus-kasus pencurian ringan di Jepang sering kali diselesaikan melalui mediasi di kantor kepolisian dengan tujuan mengedepankan prinsip perdamaian (Syaufi, 2020). Meskipun Jepang dikenal dengan tingkat kejahatan yang relatif rendah, pendekatan RJ-nya, yang berlandaskan pada budaya dan tradisi setempat, dapat dianggap unik dan mungkin sulit untuk diadaptasi di negara-negara lain (Haley, 2011). Namun, pendekatan RJ di Jepang telah terbukti efektif, terutama dalam mengurangi tingkat kejahatan  (Suzuki and Otani, 2017).
Sementara di Jerman, prinsip Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) atau “penyelesaian antara pelaku dan korban” telah diterapkan sejak dekade 1980-an (Syaufi, 2020). Detlev Frehsee mencatat bahwa konsep restitusi di Jerman telah diperkenalkan sejak tahun 1923 sebagai bagian dari Juvenile Penal Code . Pada tahun 1990, TOA diintegrasikan ke dalam hukum  pidana  anak  sebagai  alat  diversi.  Hasilnya,  TOA  telah  memainkan  peran signifikan dalam mediasi, meningkatkan kepuasan korban, serta mendukung reintegrasi pelaku (Duenkel and Willms, 2023).
Tabel 1 Implementasi RJ di AS, Belanda, Jepang, dan Jerman Aspek AS Belanda Jepang Jerman Sejarah; Sistem Hukum Institusi VOM berdiri sejak 1970; Mengadopsi common law . Dikenal sejak 1838 dengan transactie dan submissie . Mendasarkan pada prinsip heiwa , heion , dan chian hanji. Pengenalan TOA pada 1980-an. Implementasi; Fokus Prioritas pada mediasi antar korban dan pelaku serta restitusi. Penerapan mediasi pidana secara nasional pada 2018. Menyelesaikan kasus pencurian ringan melalui mediasi. Pendekatan TOA. Rujukan; Mediator Rujukan dari tahap pra-pelaporan hingga pasca- putusan; Sukarelawan sebagai mediator. Proses rujukan melalui berbagai tahap; Polisi dan Jaksa berwenang. Mediasi di kantor polisi. Strategi diversi dan kombinasi sanksi; Tak spesifik mediator. Keterlibatan Masyarakat Partisipasi masyarakat sebagai mediator dalam integrasi RJ. Dukungan masyarakat dengan adanya pembaruan RJ. Fokus pada heiwa dalam prosedur keadilan. Partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi TOA. Hasil; Dampak Menurunnya pengulangan tindak pidana. Inovasi proses pengadilan. Penekanan pada perdamaian dan budaya malu. Kepuasan korban meningkat dengan TOA.
Selain itu, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan bagaimana masing- masing negara menyesuaikan implementasi RJ dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial budayanya.  Dalam  konteks  AS,  pendekatan common  law mereka  memungkinkan keberagaman dalam pelaksanaan RJ di berbagai negara bagian (Mukti and Susanti, 2023), sedangkan  di  Jepang,  konsep  keadilan  mereka  yang  berfokus  pada  perdamaian  dan harmoni  mempengaruhi  cara  mereka  menerapkan  RJ  (Haley,  2011;  Suzuki  and  Otani, 2017).
Belanda dan Jerman, meskipun sama-sama berada di Eropa, memiliki perbedaan pendekatan  dalam  mengaplikasikan  RJ  (Syaufi,  2020).  Belanda  lebih  cenderung mengintegrasikan  mediasi  dalam  sistem  peradilan  pidana  mereka,  sementara  Jerman, dengan konsep TOA atau OVA, menekankan pada restitusi dan rekonsiliasi (Duenkel and Willms, 2023).
Indonesia,  dengan  latar  belakang  hukum,  sosial,  dan  budaya  yang  kaya, memerlukan pendekatan yang holistik dalam mengadopsi konsep RJ. Dengan memahami bagaimana negara-negara lain menerapkan RJ, Indonesia dapat merumuskan pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya  (Haley, 2011). Selain mediasi, mungkin juga perlu untuk mempertimbangkan instrumen-instrumen lain seperti dialog komunitas, pertemuan keluarga, atau program restitusi yang disesuaikan dengan konteks  Indonesia.  Yang  paling  penting  adalah  mengedepankan  prinsip  keadilan, rekonsiliasi, dan pemulihan, serta mengakui hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku (Gerson, 2022; Hidayati, 2022; Kirkwood, 2022).

## Kesimpulan
Sejalan dengan upaya untuk mengisi rechtsvacuüm terkait RJ, penelitian ini juga menyoroti  praktik  RJ  di  negara-negara  seperti  AS,  Belanda,  Jepang,  dan  Jerman.
Meskipun setiap negara memiliki pendekatan dan konteksnya sendiri, terdapat kesamaan dalam penggunaan mediasi sebagai instrumen utama dalam mencapai rekonsiliasi antara pelaku dan korban.
Mengadaptasi  prinsip-prinsip  RJ  dalam  KUHAP  Indonesia  dan  mengambil contoh dari praktik-praktik terbaik di negara-negara tersebut adalah langkah awal yang penting  dalam menghadapi  rechtsvacuüm  dan memperbaiki  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia.  Dengan  memastikan  bahwa  hak-hak  korban  diakui  dan  pelaku  diberikan kesempatan  untuk  memperbaiki  kesalahan  mereka,  Indonesia  dapat  bergerak  menuju sistem peradilan yang lebih adil, berfokus pada pemulihan, dan berdampak positif pada masyarakat.
Namun,  penting  untuk  diingat  bahwa  perubahan  hukum  adalah  proses  yang kompleks, dan implementasi praktik RJ akan memerlukan upaya kolaboratif dari semua pemangku kepentingan, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil.  Dalam  menghadapi  rechtsvacuüm  ini,  Indonesia  memiliki  kesempatan  untuk memperkuat sistem peradilan pidana dan mempromosikan prinsip-prinsip RJ, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi negara dan masyarakat.
Lebih lanjut, penerapan RJ di Indonesia tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian perkara, tetapi juga dapat meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan menekankan pada pemulihan dan reintegrasi,  RJ  menawarkan  solusi  yang  lebih  komprehensif  dan  berorientasi  pada manusia  dibandingkan  dengan  pendekatan  tradisional  yang  berfokus  pada  hukuman sebagaimana yang sampaikan.
Salah satu tantangan utama dalam menerapkan RJ di Indonesia adalah kurangnya pemahaman  dan  kesadaran  mengenai  pendekatan  ini  di  kalangan  pejabat  hukum  dan masyarakat umum. Oleh karena itu, upaya-upaya pendidikan dan pelatihan untuk hakim, jaksa,  polisi,  dan  profesional  hukum  lainnya  menjadi  penting.  Selain  itu,  sosialisasi kepada  masyarakat  umum  juga  perlu  ditingkatkan  untuk  memastikan  bahwa  mereka memahami hak dan pilihan mereka dalam proses peradilan.
Penerapan RJ di Indonesia memerlukan revisi dan adaptasi dari kerangka hukum yang  ada.  Selain  revisi  beberapa  ketentuan  dalam  KUHAP,  pentingnya  pembentukan infrastruktur  pendukung  seperti  pelatihan  mediator,  fasilitasi  pusat  mediasi,  serta mekanisme  evaluasi  yang  menjamin  kualitas  dan  efektivitas  proses  RJ  tidak  dapat diabaikan. Selain itu, menjalin kerja sama dengan negara-negara/lembaga internasional yang telah berhasil mengimplementasikan RJ dapat memberikan wawasan berharga dan membantu dalam menyusun pendekatan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan hukum di Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Duenkel,  F.  and  Willms,  C.  (2023)  ‘Täter-Opfer-Ausgleich  und  Restorative  Justice  in Deutschland – Aktuelle Entwicklungen und kriminalpolitischer Handlungsbedarf’, Neue Kriminalpolitik, 35, pp. 172–189. Available at: https://doi.org/10.5771/0934- 9200-2023-2-172.
Edyanto,  N.  (2017)  ‘Restorative  Justice  Untuk  Menyelesaikan  Kasus  Anak  yang Berhadapan dengan Hukum’, Jurnal Ilmu Kepolisian, 11(3), p. 8.
Gerson, J.C. (2022) ‘Restorative Justice and Alternative Systems’, in L.R. Kurtz (ed.) Encyclopedia  of  Violence,  Peace,  &  Conflict  (Third  Edition).  Oxford:  Academic Press,  pp.  125–136.  Available  at:  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195- 4.00161-8.
Haley,  J.O.  (2011)  ‘Introduction—Beyond  Retribution:  An  Integrated  Approach  to Restorative  Justice’,  Washington  University  Journal  of  Law  &  Policy,  36(1). Available at:
https://journals.library.wustl.edu/lawpolicy/article/id/1932/ (Accessed: 20 October 2023).
Hidayati,  N.  (2022)  ‘Keadilan  Restoratif  Kasus  Korupsi  Dalam  Perspektif  Keadilan Bermartabat’, Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin, 5(2), p. 198. Available at: https://doi.org/10.52626/jg.v5i2.166.
Jusuf, M.B. (2023) ‘Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan’, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1(02).
Available at:
https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/252  (Accessed:  18 October 2023).
Kejaksaan Agung Republik Indonesia (2020) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Kirkwood,  S.  (2022)  ‘A  practice  framework  for  restorative  justice’,  Aggression  and
Violent Behavior, 63, p. 101688. Available at:
https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101688.
Kristiyadi, K. and Setyawan, V.P. (2022) ‘Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak  Pidana  Ringan’,  Jurnal  Kepastian  Hukum  dan  Keadilan,  4(1),  pp.  17–30. Available at: https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4622.
Manullang, H. et al. (2020) ‘Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan dengan Restoratif  Justice  Sebagian  Bentuk  Upaya  Pembaharuan  Hukum  Pidana’, Nommensen Journal of Legal Opinion, pp. 64–77. Available at: https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.39.
Manullang,  S.O.  et  al.  (2022)  ‘Legal  Certainty  Aspects  in  Regulation  of  the  Attorney General  Number  15  of  2020  Concerning  Termination  of  Prosecution  Based  on Restorative  Justice’,  LEGAL  BRIEF,  11(5),  pp.  3291–3298.  Available  at:
https://doi.org/10.35335/legal.v11i5.651.
Martadinata, M.I. (2022) Analisis Pergeseran Paradigma Hukum dari Retributive Justice Menuju Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Ringan (Studi Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian  Perkara  Pidana).  Skripsi.  FAKULTAS  HUKUM.  Available  at: https://digilib.unila.ac.id/65391/ (Accessed: 19 October 2023).
Marzuki, M. (2017) Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.
Maulana, I.M. and Agusta, M.A. (2021) ‘Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia’, DATIN LAW JURNAL, 2(2). Available at: https://doi.org/10.36355/dlj.v2i2.734.
Mukti, A.R.W. and Susanti, R. (2023) ‘Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice di  Negara  Indonesia  dan  Amerika  Serikat’,  Wijayakusuma  Law  Review,  5(1). Available at: https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.240.
Nugraha, W. and Handoyo, S. (2019) ‘Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan dan  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Narkotika  yang  Dilakukan  oleh  Anak  di  Kota Balikpapan’, Journal de Facto, 6(1). Available at:
https://doi.org/10.36277/jurnaldefacto.v6i1.38.
Putra,  Y.A.D.  and  Yunanto,  Y.  (2023)  ‘Perlindungan  Hukum  Seorang  Anak  Sebagai Pemohon  Dispensasi  Kawin  Pasca  Revisi  Undang-Undang  Perkawinan’,  AL- MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), pp. 457–466. Available at: https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2403.
Susatyo,  F.A.  (2023)  ‘Kriteria  Alat  Bukti  Elektronik  yang  Sah  dalam  urgensi pembaharuan KUHAP’, HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT, 21(1), p.
51. Available at: https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1.4035.
Suzuki, M. and Otani, A. (2017) ‘Myths of restorative features in the Japanese justice system  and  society:  the  role  of  apology,  compensation  and  confession,  and application  of  reintegrative  shaming’,  Restorative  Justice,  5(2),  pp.  158–177. Available at: https://doi.org/10.1080/20504721.2017.1339955.
Syaufi, A. (2020) Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif. Samudra Biru (Anggota IKAPI).
Ward,  T.  and  Langlands,  R.L.  (2008)  ‘Restorative  justice  and  the  human  rights  of offenders: Convergences and divergences’, Aggression and Violent Behavior, 13(5), pp. 355–372. Available at: https://doi.org/10.1016/j.avb.2008.06.001.
Wirajaya,  A.A.N.B.K.,  Dewi,  A.A.S.L.  and  Karma,  N.M.S.  (2022)  ‘Tindak  Pidana Ringan  Melalui  Restorative  Justice  sebagai  Bentuk  Upaya  Pembaharuan  Hukum Pidana’,  Jurnal  Konstruksi  Hukum,  3(3),  pp.  545–550.  Available  at: https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5345.545-550.
Wolthuis, A. et al. (2019) ‘Dutch developments: restorative justice in legislation and in practice’,  The  International  Journal  of  Restorative  Justice,  2(1),  pp.  118–134. Available at: https://doi.org/10.5553/IJRJ/258908912019002001007.

## Copyright holder:
Arnott Ferels, Hery Firmansyah (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: