## PENYELESAIAN SENGKETA TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN LEBONG DENGAN KABUPATEN

## BENGKULU UTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Oleh:

## M. ARAFAT HERMANA 135

## Abstract
On  the  issue  of  the  boundary  disputes  between  Lebong  District  and  North Bengkulu  Regency,  which  is  caused  by  the  Law  of  Establishment  of  their respective regions and the extension of Lebong Regency region which resulted in  the  development  of  territory  by  Lebong  Regency  against  some  areas  of North  Bengkulu  Regency.  The  objectives  of  the  research  are  (1)  to  know  the cause  of  conflict  /  disputes  between  Lebong  District  and  North  Bengkulu Regency,  (2)  to  explain  the  alternative  of  settlement  of  border  disputes between Lebong Regency and North Bengkulu Regency according to the laws and regulations. The type of research used in this study is normative, because the material discussed prioritizes review in terms of legislation related to the Settlement of Boundary Disputes between Lebong District and North Bengkulu Regency  Based  on  Law  Number  32  Year  2004  regarding  Regional Government. The result of the research shows that 1) Alternative of settlement of  boundary  disputes  between  Lebong  Regency  and  North  Bengkulu  Regency according to the laws and regulations, namely legal settlement and non-legal settlement.
Keywords: dispute,
prohibition,
alternative
135 Arafat hermana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Sengketa tapal batas
merupakan  konflik  yang  diakibatkan belum  jelasnya  suatu  batas  wilayah otonom  antara  dua  daerah.  Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi  di  Indonesia  yang  potensial untuk  terjadinya  konflik  tapal  batas diwilayahnya.
Hal
tersebut, diakibatkan  belum  adanya  kejelasan berhubungan dengan batas wilayahnya maupun adanya tumpang tindih berkenaan  dengan  pengaturan  batas wilayah. Salah satu persoalan perbatasan yang terjadi, yaitu sengketa tapal  batas  antara  Kabupaten  Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
Kabupaten  Bengkulu  Utara merupakan  Kabupaten  yang  dibentuk dengan Undang-Undang
Darurat
Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera  Selatan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  1956
Nomor  55,  Tambahan  Lembaran
Negara  Nomor  1091).  Peraturan
Pemerintah  Nomor  23  Tahun  1976 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkulu  Utara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun  1976
Nomor  50,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3091). Dan, Kabupaten Lebong  dibentuk  dengan  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong  dan  Kabupaten  Kepahiang  di Provinsi  Bengkulu  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2003
Nomor  154,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4339). 136 Undang-Undang Darurat
Nomor 4 Tahun 1956 tentang
136 M.  Arafat  Hermana.2013. Kajian terhadap  Sengeta  Tapal  Batas  antara  Kabupaten Lebong  dan  Kabupaten  Bengkulu  Utara  dalam Perspektif Hukum Tata Negara/Administrasi Negara, Skripsi. Unib Press: Bengkulu. Hlm. 9
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatandapat dikatakan sangat  sederhana.  Secara  garis  besar, Undang-undang  pembentukan  daerah tersebut  hanya  menyebutkan  nama daerah  yang  dibentuk,  kedudukan ibukota daerah, jumlah anggota DPRD  masing-masing  daerah  dan urusan  rumah  tangga  daerah  saja  dan adapun  bagaimana  batas  daerah  yang dimaksud tidak dimuat dalam Undang-undang  tersebut.  Rumusan kalimat pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara dari  Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera  Selatan  pada  Pasal  1  ayat (10),  yaitu “Bengkulu  Utara,  dengan nama  Kabupaten  Bengkulu  Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam  Ketetapan  Gubernur  Militer
Daerah  Militer  Istimewa  Sumatera Selatan  tertanggal  2  Februari  1950 No. Gb/30/1950” . 137
Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  129
Tahun  2000  tentang  Persyaratan Pembentukan
dan
Kriteria Pemekaran 138 , Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
Setelah terpenuhinya  syarat-syarat  pemekaran daerah  sebagaimana  terdapat  dalam perundangan tersebut,d ibentuk Kabupaten  Lebong  melalui  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong  dan  Kabupaten  Kepahiang  di Provinsi  Bengkulu.  Pada  Pasal  2 Undang-Undang  pembentukan  daerah tersebut, menyebutkan “Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten  Lebong  dan  Kabupaten
137 Ibid. Hlm. 56
138 Diganti  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  78  tentang  Tata  Cara  Pembentukan,
Penghapusan, dan Penggabungan Daerah
Kepahiang  di  Provinsi  Bengkulu dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia” yang wilayahnya sebagian
berasal dari Kabupaten Rejang
Lebong,  dengan  cakupan  wilayah terdiri atas: 139
a. Kecamatan Lebong Utara;
b.Kecamatan Lebong Tengah;
c. Kecamatan Rimbo Pengadang; d.Kecamatan  Lebong  Selatan; dan
e. Kecamatan Lebong Atas
Berbeda dengan Undang-
undang pembentukan Kabupaten
Bengkulu Utara, yakni Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera  Selatan  yang  tidak  memuat
batas-batas  daerah  Kabupaten  yang dibentuk  dan  tidak  dilengkapi  dengan peta  wilayah.  Pada  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2003  tentang
Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan
139 Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2003  tentang  Pembentukan  Kabupaten Lebong  dan  Kabupaten  Kepahiang  di  Provinsi Bengkulu
Kabupaten  Kepahiang  di  Provinsi Bengkulu  memuat  batas-batas  daerah dan dilengkapi peta wilayah. 140
Pada Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong  dan  Kabupaten  Kepahiang  di Provinsi  Bengkulu,  disebutkan  bahwa batas-batas daerah Kabupaten Lebong, sebagai berikut:
a. Sebelah  Utara  berbatasan dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi b. Sebelah  Timur  berbatasan dengan  Kabupaten  Musi Rawas  Provinsi  Sumatera
Selatan c. SebelahSelatan  berbatasan dengan Kecamatan Bermani  Ulu  Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan  Lubuk  Durian Kabupaten Bengkulu Utara, dan d. Sebelah  Barat  berbatasan dengan  Kecamatan  Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu
Utara.
Ketidakjelasan Undang-
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
140 M. Arafat Hermana.2013. Kajian terhadap...Op.Cit., Hlm. 60
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera  Selatan  yang  tidak  memuat batas-batas daerah dan tidak dilengkapi dengan peta wilayah
Kabupaten
Bengkulu Utara,
memberikan  celah  terhadap  persoalan perbatasan  daerah  yang  dibentuk. Dalam  hal  ini  persoalan  perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara. Selain itu, Pasal  6  ayat  (1)  huruf  d  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2003 tentang Pembentukan
Kabupaten
Lebong  dan  Kabupaten  Kepahiang  di Provinsi Bengkulu, menyebutkan
“Sebelah  Barat  berbatasan  dengan Kecamatan  Padang  Jaya,  Kecamatan Giri  Mulya,  Kecamatan  Ketahun, Kecamatan Napal Putih,
dan
Kecamatan  Putri  Hijau  Kabupaten
Bengkulu  Utara” .  Jika  diterjemahkan tanpa  memperhatikan  peta  wilayah sebagaimana  yang  terdapat  dalam Lampiran  I  Undang-Undang  Nomor
39  Tahun  2003  tentang  Pembentukan Kabupaten  Lebong  dan  Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu dapat mengakibatkan penafsiran yang keliru sehingga  berujung  pada  penguasaan wilayah  oleh  Kabupaten  Lebong terhadap  sebagian  wilayah  Kabupaten Bengkulu  Utara  yang  mengakibatkan persoalan  perbatasan  antara  kedua Kabupaten  ini. 141 Daerah-daerah  yang dimaksud  tersebut,  yaitu  desa  Padang Bano,  Desa  Limes,  Desa  Uei,  Desa Sebayua, dan Desa Kembung. 142
Berkaitan dengan penyelesaian persoalan  perbatasan  ini  terdapat perselisihan  penyelengaraan  fungsi pemerintahan  yang  terdapat  di  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah 143
141 Ibid . Hlm. 61-62 142 Baca Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten  Lebong  Nomor  7  Tahun  2007  tentang Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan  Kabupaten Kepahiang di Kabupaten Lebong
143 Di  dalam  membahas  penyelesaian sengketa  tapal  antara  Kabupaten  Lebong  dengan Kabupaten Bengkulu Utara, Penulis tetap berpatokan  kepada  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagai landasan  hukum  persoalan  ini.  Hal  ini  dikarena Undang-Undang  Nomor  23  Nomor  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  merupakan  aturan
(digantikan  dengan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang
Pemerintahan Daerah
yang
diundangkan  pada  tanggal  2  Oktober
2014  di  Jakarta)  dengan  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Lebong  dan  Kabupaten  Kepahiang  di Provinsi  Bengkulu.  Dalam  Pasal  198 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah terdapat  perbedaan  dalam  fungsi penyelenggaraan pemerintahan (kewenangan  penyelesaian  sengketa tapal  batas)  dengan  Pasal  6  ayat  (4) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong  dan  Kabupaten  Kepahiang  di Provinsi Bengkulu, menyebutkan
“Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong  dan  Kabupaten  Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
baru yang perlu aturan lanjutan dalam penyelesaian sengketa  tapal  batas,    Dan,  selain  itu  tesis  yang Penulis  garap  ini  jauh  sebelum  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah, tanggal 2 Oktober 2014.
dan  (2),  ditetapkan  oleh  Menteri Dalam Negeri.” Tetapi sampai saat ini Kementerian  Dalam  Negeri  tidak mampu menyelesaikan berbagai konflik  perbatasan  termasuk  sengketa tapal  batas  antara  Kabupaten  Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara.
Melihat  dinamika  peraturan perundang-undangan berkaitan dengan persoalan  perbatasan,  baik  itu  fungsi penyelenggaraan  pemerintahan  yang termuat  di  dalam  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2003  tentang Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan Kabupaten  Kepahiang  di  Provinsi Bengkulu.  Penulis  tertarik  untuk membahas penyelesaian sengketa tapal  batas  antara  Kabupaten  Lebong dengan  Kabupaten  Bengkulu  Utara. Hal  tersebut  dimaksudkan  untuk melihat penyebab sengketa tapal batas dan    alternatif  dalam  penyelesaian sengketa  tapal  batas  ini.  Oleh  karena itu Penulis memilih judul
“Penyelesaian  Sengketa  Tapal  Batas
antara  Kabupaten  Lebong  dengan Kabupaten Bengkulu Utara
berdasarkan  Undang-Undang  Nomor
32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah
Daerah”.

## B. Identifikasi Masalah
Bagaimanakah  alternatif  penyelesaian sengketa  tapal  batas  antara  Kabupaten Lebong  dengan  Kabupaten  Bengkulu Utara  menurut  peraturan  perundang- undangan?

## METODE

## PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang
dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  normatif,  karena  materi yang dibahas mengutamakan tinjauan dari segi peraturan-
peraturan yang berhubungan
Penyelesaian Sengketa Tapal Batas  Antara  Kabupaten  Lebong Dengan Kabupaten Bengkulu
Utara Berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian dalam  penelitian  ini  dilakukan melalui  pendekatan  perundang- undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan  konsep  ( conseptual approach )  Pendekatan  perundang- undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang- undangan yang mengatur mengenai  penyelesaian  sengketa
tapal batas ini. Sedangkan pendekatan perbandingan
dilakukan untuk melihat bagaimana  antara  satu  hukum yang  mengatur  ketentuan  yang serupa namun tidak searah dengan hukum  lainnya,  sehingga  nantinya akan  ditemukan  sebuah  titik  temu baik  kesamaan  maupun  perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

## B. Sumber Bahan Hukum

## a. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  yaitu bahan-bahan  yang  bersumber  dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan persoalan  perbatasan  ini,  antara lain:
a) Pancasila b) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 c) Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah d) Undang-Undang Darurat
Nomor  4  Tahun  1965  tentang
Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-Kabupaten  dalam
Lingkungan  Daerah  Provinsi Sumatera Selatan e) Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang
di Provinsi
Bengkulu
f) Peraturan  Pemerintah  Nomor 129  Tahun  2009  tentang
Persyaratan dan Kriteria
Pembentukan,  Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
g) Peraturan  Pemerintah  Nomor
78  Tahun  2007  tentang  Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
h) Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  1  Tahun  2006 tentang  Pedoman  Penegasan Batas Daerah
i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman dan
Penegasan Batas Daerah
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekuder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan
hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan
memahami  bahan  hukum  primer.
Bahan  hukum  sekunder  meliputi buku,  artikel,  karya  tulis  ilmiah, media  cetak,  media  elektronik, situs internet, dan referensi tertulis lainnya.

## c. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  yaitu bahan yang memberikan informasi tentang  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum  tersier  meliputi  Kamus Hukum,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia
Indonesia.
C. Metode Pengumpulan Bahan

## Hukum
Dalam melakukan
pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan dengan  penelusuran  dokumen  baik secara on-line dan/atau off-line .
Penelusuran  secara  on-line  dilakukan dengan  membuka (browsing) situs internet,  berkomunikasi  melalui e-mail dan/atau melalui pesan singkat
dan/atau melalui jaringan telekomunikasi berupa telepone.
Penelusuran  secara off-line dilakukan dengan  berkunjung  untuk  membaca dan  membuat  catatan  dari  beberapa perpustakaan, toko buku, dan meminjam  literatur  dengan  rekan- rekan.  Dengan  kata  lain,pengumpulan bahan  hukum  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  studi  dokumen atau “literature  study” .  Data  yang diperlukan  sudah  tertulis  atau  diolah oleh orang lain atau suatu lembaga.

## D. Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum
dilakukan  untuk  menjawab  masalah penelitian  yang  telah  dirumuskan. Analisis  bahan  hukum  yang  telah dikumpulkan  dilakukan  dengan  cara interpretasi  dan content  analysis .
Untuk  bahan  hukum  primer,  analisis dilakukan  dengan  cara  interpretasi (penafsiran). Penafsiran yang digunakan  dalam  penelitian,  yaitu penafsiran gramatikal (taatkundige
interpetatie) dan  penafsiran  otentik.
Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang  dilakukan  terhadap  peristilahan atau  kata-kata,  tata  kalimat  di  dalam suatu  konteks  bahasa  yang  digunakan pembuat Undang-Undang dalam merumuskan peraturan perundang- undangan  tertentu.  Penafsiran  otentik adalah penafsiran terhadap kata, istilah atau  pengertian  di  dalam  peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan  sebelumnya  oleh  pembuat Undang-Undang sendiri.
1. Alternatif Penyelesaian Sengketa
Tapal Batas antara Kabupaten Lebong  dengan  Kabupaten  Bengkulu Utara menurut Peraturan Perundang-Undangan Penyelesaian melalui hukum. Pertama, penyelesian menurut Undang-undang
Pemerintahan Daerah. Sebelumnya,
dalam  Undang-Undang  Nomor  22
Tahun  2009  tentang  Pemerintah Daerah.
Pasal  89  ayat  (1)  dan  ayat (2)  di  atas,  mempunyai  kelemahan
dalam penyelesaian persoalan perbatasan ini di Mahkamah Agung  sedangkan  aturan  tentang perselisihan  antar  daerah  sendiri tidak  ada  aturannya  yang  bisa dijadikan  sebagai  pijakan  tentang batasan  yang  mana  perselisihan antar  daerah,  perselisihan  batas wilayah,  dan  bagaimana  daerah  itu dikatakan bersalah melanggar ketentuan-ketentuan perbatasan menurut  hukum  sebagai  dasar  bagi hakim untuk penyelesaian perselisihan antara daerah.
Penyelesaian sengketa batas wilayah  yang  ditentukan  dalam Pasal89  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,  menurut  Fauzi  Syam dalam  Nurbadri  tak  memberikan solusi  terbaik.  Pasal  89  hanya menentukan perselisihan antar daerah  diselesaikan  pemerintah secara  musyawarah.  Penyelesaian secara musyawarah ini tidak
diterima  salah  satu  pihak,  maka pihak  tersebut  dapat  mengajukan penyelesaian  kepada  Mahkamah Agung.  Jika  persoalan  tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Agung, maka  akan  terjadi  penumpukan kasus  sengketa  antar  daerah  di Mahkamah Agung.
Dalam menjawab penyelesaian sengketa batas
wilayah  antar  daerah  secara  global di Indonesia, Penulis akan membandingkan dan menelaah penyelesaian sengketa sebagaimana yang  termuat  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999 tentang  Pemerintah  Daerah  dengan Pasal  198  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Penyelesaian sengketa batas wilayah  yang  diatur  di  dalam Undang-Undang  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah  ini, membutuhkan  peraturan  pelaksana yang mengatur tata cara di masing-
masing tingkat penyelesaian.
Aturan-aturan  yang  dimuat  di dalam  undang-undang  pemerintah daerah  ini  tidak  memuat  adanya batasan  penyelesaian  dan  cara penyelesaian perselisihan itu dilakukan  akan  tetapi  yang  diatur hanya siapa yang berwenang menyelesaikan  sedangkan  tata  cara atau  prosedur  tidak  diatur  di dalamnya,  sehingga  penyelesaian perselihan antar daerah tidak menemukan  solusinya.  Selain  itu, Pasal  198  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  hanya  mengatur  tata  cara dalam  penyelesaian  perselisihan antar daerah bukan mengenai batas. Hal  demikian  menjadi  persoalan tersendiri mengingat persoalan batas  wilayah  atau  sengketa  batas- batas daerah seringkali timbul akan tetapi  tidak  ada  aturan  yang  jelas mengenai penyelesaian perselisihan antar  daerah  baik  yang  disebabkan
oleh  masalah  batas-batas  daerah maupun  faktor-faktor  lain  yang dapat  menimbulkan  perselisihan itu.
Pasal 8, menyebutkan “ Tata
cara  pembentukan,  penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana  dimaksud  Pasal  4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan

## Peraturan Pemerintah”.
Ketentuan  di  atas,  pada hakikatnya  memberikan  landasan dan peluang adanya payung hukum mengenai penyelesaian perselisihan antar  daerah  kaitannya  mengenai batas-batas  daerah.  Hal  ini  dapat dilakukan dengan adanya peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana dari Pasal 8 di atas.
Ditetapkannya, Peraturan
Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007 tentang  Tata  Cara  Pembentukan, Penghapusan,  dan  Penggabungan Daerah  pada  tanggal  10  Desember 2007  memberikan  payung  hukum
dalam penyelesaian sengketa batas- batas daerah yang memuat ketentuan-ketentuan batas-batas
antar daerah yang saling berbatasan.
Dengan  adanya  ketentuan- ketentuan  di  atas,  penyelesaian mengenai  batas-batas  daerah  dapat berpatokan pada peraturan pemerintah sebagai payung hukum. Sedangkan, teknis dalam penyelesaian  sengketa  batas-batas daerah berpedoman pada Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1 Tahun  2006  tentang  Pedoman Penegasan Batas Daerah. 144
Dengan  demikian,  dapat diketahui bahwa Peraturan Menteri Nomor  1  Tahun  2006  tentang
144 Dalam menganalisa persoalan perbatasan  antara  Kabupaten  Lebong  dengan Kabupaten  Bengkulu,  Penulis  tetap  berpatokan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun 2006  tentang  Pedoman  Penegasan  Batas  Daerah dengan  pertimbangan  bahwa  sengketa  tapal  batas ini  terjadi  sebelum  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  1  Tahun  2006  tentang  Pedoman Penegasan  Batas  Daerah  digantikan  dengan Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 20012  tentang  Pedoman  Penegasan  Batas  Daerah. Dan,  masing-masing  Kabupaten  dalam  upaya penyelesaian sengketa tapal batas berpedoman pada peraturan teknis ini.
Pedoman  Penegasan  Batas  Daerah merupakan tindak lanjut dari penentuan batas-batas daerah.
Berdasarkan  uraian  di  atas, dapat kita lihat bahwa proses dalam upaya penyelesaian sengketa antara Kabupaten  Lebong  dan  Kabupaten Bengkulu  Utara  masing-masing pihak  telah  menjalankan  sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana  yang  diatur  di  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  1  Tahun  2006  tentang Pedoman  Penegasan  Batas  Daerah akan  tetapi  menjadi  persoalan ketika  tidak  adanya  keseriusan  dan keberanian dari Gubernur Bengkulu  untuk  melepas  diri  dari kepentingan politik pragmatis. Kedua, Penyelesaian melalui Mahkamah Konstitusi
(MK).  Di  dalam  Pasal  24  ayat  (2) perubahan  ke  IV    Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  disebutkan  bahwa
“kekuasaan  kehakiman  dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan  peradilan  yang  berada  di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan  tata  usaha  negara,  dan oleh sebuah
Mahkamah
Konstitusi”.
Selanjutnya, dari bunyi Pasal  24  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 di atas. Mahkamah Konstitusi mempunyai  kedudukan  di  bidang yudikatif  sebagai  lembaga  negara yang  berdiri  sendiri,  terpisah  dari Mahkamah  Agung.  Kedudukan Mahkamah  Konstitusi  kemudian ditegaskan  dalam  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003  tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan  bahwa “Mahkamah Konstitusi  merupakan  salah  satu lembaga  negara  yang  melakukan
kekuasaan kehakiman yang merdeka  untuk  menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan” . 145
Melihat konflik/sengketa tapal batas antara Kabupaten
Lebong  dan  Kabupaten  Bengkulu Utara,  maka  salah  satu  pihak terutama  dari  Kabupaten  Lebong dapat  mengajukan  permohonan  uji materiil  ke  Mahkamah  Konstitusi perihal  Undang-Undang  Darurat Nomor    Undang-Undang  Darurat Nomor  4  Tahun  1965  tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang
dipermasalahan  oleh  Kabupaten Lebong.  Di  mana  Undang-undang Pembentukan Daerah tersebut tidak memuat  batas-batas  daerah  dan tidak  melampirkan  peta  batas
wilayah  dari  Kabupaten  Bengkulu Utara.
Mengenai cara penyelesaian non hukum dapat dilakukan dengan melakukan  musyawarah  dan  kerja sama  antar  daerah.  Hal  tersebut dapat  Penulis  diuraikan,  sebagai berikut:
Pertama, Pendekatan
Musyawarah. Penyelesaian
sengketa tapal batas antara Kabupaten  Lebong  dan  Kabupaten
Bengkulu Utara
melalui musyawarah  ini  perlu  dilakukan dalam  rangka  memberikan  ruang bagi  kedua  belah  pihak  untuk memberikan argumen dan memperdayakan kemampuan daerah dalam menyelesaikan persoalannya  di  daerah  secara  arif dan  bijaksana  dengan  tidak  ada pihak yang merasa dirugikan.
Idealnya, perbedaan pandangan mengenai
sengketa/konflik  tapal  batas  ini
menjadikan  pendewasaan  dalam mengatasi  persoalan  bangsa  ini.
Sehingga, apabila dalam musyawarah  tidak  juga  mencapai mufakat  dapat  dilakukan  melalui konsultasi,  negosiasi,  dan  mediasi, yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang  Abritrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Pada  Pasal
1 ayat (10) Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang Abritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyimpulkan  bahwa  alternatif penyelesaian sengketa merupakakan suatu cara penyelesaian sengketa yang
dilakukan  diluar  pengadilan  dan pelaksanaan diserahkan
sepenuhnya  kepada  para  pihak dengan  cara  konsultasi,  negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau meminta pendapat para ahli. 146
146 Baca Juga Joses Jimmy
Dalam  hal  ini,  Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)  dapat  dijadikan  sebagai mediator. Selain itu juga perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat seperti yang
ditawarkan oleh Fauzi Syam
dengan gagasannya untuk membentuk  Lembaga Penyelesaian Sengketa  Antar  Daerah  (LPSOD). Model  penyelesaian  sengketa  antar daerah otonom berupa penyelesaian  sengketa  alternatif (PSA) seperti konsultasi, negosiasi, dan mediasi memungkinkan dilaksanakan  untuk  menyelesaikan sengketa-sengketa antar daerah otonom di Indonesia seperti sengketa tapal batas antara Kabupaten
Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Dikarenakan, penyelesaian
Sembiring.1999. Cara  Menyelesaikan  Sengketa  di Luar  Pengadilan .  Visimedia:  Jakarta.  Dan.  Hamza Toatubun, dkk. Tanpa Tahun. Hukum Penyelesaian Sengketa  Tapal  Batas  Wilayah    Antara  Kabupaten Biak  Numfor  dan  Kabupaten  Supiori  Papua .  FH Unhas: Makasar. Hlm. 4
sengketa alternatif ini pada dasarnya juga menggunakan prinsip-prinsip  musyawarah  untuk mencapai kesepakatan. 147 Kedua , Pendekatan kerjasama antar daerah.
Penyelesaian sengketa melalui pendekatan  kerjasama  antar  daerah dinilai  sangat  tepat  dalam  rangka mengindari  munculnya  persoalan baru  setelah  penyelesaian  sengketa tapal batas antar dua pihak disepakati bersama. Walaupun ketentuan telah ada ketentuan yang mengatur  akan  tetapi  kerjasama yang  dimaksud  merupakan  sebagai
wujud tindak lanjut dari penyelesaian  hukum  yang  telah dilakukan  atau  telah  dilakukan dengan  musyawarah  mufakat  yang telah disepakati bersama-sama.
Berkaitan  dengan  Kerjasama  antar daerah  ini  diatur  dalam  Pasal  195, 196,  dan  197  Undang-Undang
147 Nurbadi. 2008. Konflik Batas...Loc.Cit. Hlm. 166
Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah.
Berdasarkan ketentuan-
ketentuan di atas, apabila
diperhatikan dalam praktek keseharian jarang dilakukan.
Padahal  dengan  adanya  kerjasama antar  daerah  maka  perselisihan antar  daerah  akan  mudah  untuk diselesaikan  dan  demikian  hal dengan sengketa tapal batas ini.

## PENUTUP
Kesimpulan :
Berdasarkan  uraian dari bab-bab di atas mengenai “Penyelesaian
Sengketa Tapal Batas antara  Kabupaten  Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Undang-
Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintah Daerah”, maka dapat
disimpulkan,
sebagai
berikut :
1. Penyebab  sengketa  tapal  batas  antara
Kabupaten  Lebong  dengan  Kabupaten Bengkulu Utara dapat dipetakan menjadi 2 (dua), yaitu :
1) Undang-Undang pembentukan daerah 2) Perluasan daerah Kabupaten
Lebong
2. Alternatif  penyelesaian  sengketa  tapal batas antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara
berdasarkan  peraturan  perundangan, dapat dilakukan dengan dua cara, yakni penyelesaian  konflik/sengketa  tapal batas  melalui  hukum  dan  penyelesaian konflik/sengketa  tapal  batas  di  luar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
A.  Gunawan  Setiardja.1990. Dialektika
Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia. Kanisius: Yogyakarta Abdul  Rasyid  .  2006. Wewenang
Mahkamah
Konstitusi dan
Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .  Citra  Aditya  Bakti: Bandung.
Afan  Gaffar.  1992. Javanese  Voters  A Case  Study  of  Election  Under
Hegemonic  Party  Sistem. Gajah Mada University Press: Yogyakarta Agus  Dwiyanto,  dkk.  2003. Reformasi Tata  Pemerintahan  &  Otonomi Daerah . Pusat Studi Kependudukan  dan  Kebijakan: UGM Alisyabana  Sutan  Takdir.  Indonesia: Social and Cultural Revolution. Terjemahan Benedict R.  Anderson.  Kuala  Lumpur
Oxford  University  Press:  Kuala Lumpur.
Amrah  Muslimin.  1978. Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah . Alumni: Bandung. Amir Efendi Siregar. 1993. Pers
Mahasiswa  Indonesia,  Patah Tumbuh  Hilang  Berganti. Karya Unipress: Jakarta.
Ateng  Syafrudin.  1982. Pemerintahan  di Daerah  dan  Pelaksanaannya,
Kumpulan Karangan P.
Rosodjatmiko,
(Penyusun) . Transito: Bandung.
--------------------.  1985. Pasang  Surut
Otonomi  Daerah,  Binacipta. Jakarta. Badan Statistik Kabupaten Rejang
Lebong.2001. Rejang  Lebong
Dalam  Angka  2001 ,  Kantor Pusat Statistik
Kabupaten
Rejang Lebong: Rejang Lebong.
--------------------------------------------------
-1995, Rejang  Lebong  Dalam
Angka  1995 . Kantor  Pusat
Statistik Kabupaten Rejang
Lebong: Rejang Lebong Badan Pusat Statistik Kabupaten
Bengkulu Utara. 2010. Bengkulu Utara  Dalam  Angka  2010. Kantor Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara: Bengkulu Utara. -------------------------------------------------- -------,2001, Bengkulu Utara Dalam Angka 2001. Kantor
Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara: Bengkulu Utara. -------------------------------------------------- -------2007, Bengkulu Utara Dalam  Angka  2007 ,  Kantor Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara: Bengkulu Utara -------------------------------------------------- --------2011. Bengkulu  Utara Dalam  Angka  2011 .  Kantor Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara: Bengkulu Utara. -------------------------------------------------- -------,2012, Bengkulu Utara Dalam  Angka  2012 ,  Kantor Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara: Bengkulu Utara. Bambang  Yudoyono.  2002. Otonomi
Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan  SDM  Aparat Pemda  dan  Anggota  DPRD .
Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
Bagir Manan. 2001. Menyongsong Fajar
Otonomi  Daerah .  PSH  FH  UII:
Yogyakarta
-----------------. 1993. Perjalanan Historis
Pasal  18  UUD  1945 .  Uniska:
Karawang.
Bhenyamin  Hoessein.  1993. Berbagai
Faktor yang Mempengaruhi
Besarnya Otonomi Daerah
Tingkat  II, Disertasi.  UI  Press:
Jakarta.
Brian C. Smith. 1967. Field
Administration  :  An  Aspect  of
Decentralitization .  Routledge  &
Kegan Paul: London. C.F  Strong.  1996. Modern  Political:  An Introduction To The Comparative  Study  of  Their History And Existing Form. The English  Book  Society  And
Sidgwick  &  Jackson  Limited: London
ErmayaSuradinata.  2000. Pelaksanaan otonomi Daerah dalam Kerangka  untuk  Meningkatkan Integrasi Bangsa . LKN
Kementerian
Pertahanan: Jakarta
Feith  Herbert.  1969. The  Dynamic  of
Guided  Democracy”  dalam Ruth  T.  McVey  (ed)  Indonesia.
Yale  University  and  HRAF:
New Havon
Hamza  Taabun,  Dkk.  2013 .  Hukum Penyelesaian  Sengketa  Tapal Batas Wilayah Antar Kabupaten Biak  Numfor  dan  Kabupaten
Supriori Papua. FH Unihas: Makasar Harsasi  dan  Muh.  Dawam.  2002. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah (Analisis
Sosio-Ekonomi-Budaya).
Lembaga  Penelitian  UT:  Tanpa Kota Terbit.
Hm. AgusSantoso. 2013. Menyikap Tabir Otonomi  Daerah  di  Indonesia .
Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
H.R Makaganza. 2008. Tantangan Pemekaran Daerah . FUSPAD Yogyakarta. Huda,  Nikmatul.  2005. Otonomi  Daerah (Filosofi Sejarah Perkembangan dan
Problematika). Pustaka Pelajar: Yogyakarta. IDEA.  2000. Penilaian  Demokrasi  di Indonesia, Pengembangan Kapasitas  Seri  8 .  Ameepro:
Jakarta.
IrawanSoedjito. 1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . Rineka
Cipta: Jakarta.
Irfan Fachruddin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap  Tindakan  Pemerintah. Alumni: Bandung Jimly  Asshiddiqie.  1998 Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi. Balai Pustaka: Jakarta.
J.G.  Brouwer  dan  Schilder.  1998. A
Survey  of  Dutch  Administrative Law . Ars Aeguilibri : Nijmegen
Joseph  Riwu  Kaho.  2007. Prospek Otonomi  Daerah  di  Negara Republik Indonesia . Raja Grafindo Persada: Jakarta.
-------------------------1980. Otonomi  yang Titik Beratnya di Letakkan Pada
Daerah  TK  II .  UGM  Press:
Yogyakarta.
J  Kaloh.  2007. Mencari  Bentuk  Otonomi
Daerah. Rineka Cipta: Jakarta
Joses  Jimmy  Sembiring.1999. Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar
Pengadilan . Visimedia: Jakarta. KDH Kosoemahatmadja. 1979. Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan
Daerah di Indonesia. Bina Cipta: Bandung KD.  Darumurti  dan  Umbu  Raufa.  2000.
Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaannya .
Citra Aditya Bakti: Jakarta.
Miriam  Budihardjo.2007. Dasar-Dasar Ilmu  Politik ,  Ed.  Revisi.  PT.
Gramedia Pustaka: Jakarta
Moh.Kusnard,  dkk.  2000. Ilmu  Negara.
Gaya Media Pratama: Jakarta Moeljarto T1. 1968 . Beberapa Pemikiran tentang  Sistem  Kepartaian  di
Indonesia , seksi Penerbitan Fakultas Sospol UGM: Yogyakarta Muhaimin Yahya. Tanpa Tahun.
Beberapa  Segi  Birokrasi  di Indonesia. Prisma:  Tanpa  Kota Terbit.
Nurudin,  dkk.  2006. Kebijakan  Elitis
Politik Indonesia. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Pemda Kabupaten Bengkulu Utara,2009, Bahan Materi
Pembinaan , Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkulu Utara: Arga Makmur Pemerintah Kabupaten Lebong,2010, Buku Pembangunan Kabupaten Lebong : Membangun Landasan yang Kokoh Dalam Lima Tahun
Pertama  (2005-2010) ,  Pemkab Lebong: Lebong Pansus Tapal Batas Kabupaten Lebong,2009 ,Bahan Pertimbangan  Dalam  Rangka Penentuan Batas Antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara ,
DPRD Kabupaten Lebong:
Tubei.
Paulus Efendie Lotulung.1994. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum
Pemerintahan  yang  Baik .  Citra
Aditya Bakti :Bandung
Rubin, Pruit Dean G dan Jeffrey Z.2004.
Teori Konflik Sosial
(terjemahan). Pustaka  Pelajar:
Yogyakarta.
Samidjo.  1986. Ilmu  Negara .  Armico:

## Bandung
Sarundajang. 1999. Arus Balik Kekuasaan  ke  Daerah .  Pustaka Sinar Harapan: Jakarta Siti  R  Zuhro,  dkk.  2004. Konflik  & Kerjasama  Antar  Daerah:  Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan  Daerah  dan  Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimanatan Timur. Pusat  Penelitian  Politik- LIPI: Jakarta.
Soehino.  2000. Ilmu  Negara .  Liberty:
Yogyakarta.
Sri Sumantri dan Bintan RSaragih. 1993.
Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia  (30  tahun  kembali  ke undang undang dasar 1945). Pustaka  Sinar  Harapan: Jakarta. Suwoto Mulyosudarmo. 1990. Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik
Indonesia. Suatu Penelitian Segi-Segi  Teoritik  dan  Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan .: Universitas Airlangga: Surabaya
Syamsul  Hadi,  dkk.  2007 .  Disintegrasi
Pasca  Orde  Baru:  Negara, Konflik  lokal  dan  Dinamika Internasional. Yayasan  Obor Indonesia: Jakarta.
Tri  Ratnawati. 2009. Pemekaran Daerah : Potitik Lokal dan Beberapa lsu Terseleksi . Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Wardi  Bachtiar.  2006. Sosiologi  Klasik
dari  Comte  hingga  Parsons .: Remaja Rosdakarya: Bandung.
Karya Ilmiah Ateng Syafrudin. 2000. Menuju Penyelenggaraan  Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung  Jawab .  Jurnal  Pro
Justisia  Edisi  IV.  Universitas Parahyangan: Bandung
Manan  Bagir.  1990. Hubungan  Antara
Pusat  dan  Daerah  Berdasarkan
Azas  Desentralisasi  Menurut
Undang  Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Disertasi. UNPAD: Bandung.
Batubara,  Boan  Harmen. Konflik  Batas
Antar Daerah. Dipicu oleh Peta
Batas  yang  Amburadul dalam http://wilayahperbatasan.blogsp
ot.com.  Diakses  31  Januari 2014.
Bhenyamin  Hoessein.  2002. Perspektif Jangka  Panjang  Desentralisasi dan  Otonomi  Daera:, makalah disampaikan pada diskusi Kebijakan  Desentralisasi  dan Otonomi  Daerah  dalam  Jangka Panjang. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah,  BAPPENAS,  tanggal 27 November 2002. Imam Radianto. 2010. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Perbatasan Antar Daerah dalam Badan Litbang Kementerian  Dalam  Negeri .  Di akses tanggal 13 Agustus 2014
Kushandajani. 2011. Jurnal  Ilmu Politik, Volume  2  No.1. Semarang  :
Program  Studi  Magister  llmu
Politik Universitas Diponegoro M. Arafat Hermana.2013. Kajian terhadap  Sengeta  Tapal  Batas antara  Kabupaten  Lebong  dan Kabupaten Bengkulu Utara dalam  Perspektif  Hukum  Tata Negara/Administrasi
Negara, Skripsi. Unib Press:
Bengkulu.
Muhammad  Rifki  Pratama.  2010. Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tanggerang Selatan, Skripsi Fisip UINSH: Jakarta. Nanang  Kristiyono.  2008. Konflik  dalam Penegasan  Batas  Daerah  antar Kota Magelang dengan Kabupaten  Magelang  (Analisis terhadap Faktor-faktor Penyebab  dan  Dampaknya) ; Tesis. FISIP Undip; Semarang.
Nurbadri. 2008. Konflik Batas Wilayah di
Era otonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya, Tesis.  Undip Press: Semarang.
Philipus M. Hadjon. Tentang Wewenang . Makalah. Universitas Airlangga. Surabaya.  tanpa tahun.
Rizki Argama.2005. Pemberlakuan Otonomi Daerah dan Fenomena Pemekaran Wilayah Di Indonesia. Makalah.  FH  UI
Press : Jakarta
R  Alam  SuryaPutra.  2006. Pemekaran
Daerah  di  Indonesia  :  Kasus  di
Wilayah
Penelitian IRDA .
Makalah  Seminar  Internasional Percik  ke-7.  Salatiga.  Juli  2006.
Pratikno.  2007.”Policy  Paper  :
Usulan  Perubahan  Kebijakan Penataan  Daerah  (Pemekaran
dan Penggabungan

## Daerah)”.Kajian
Akademik
Penataan  Daerah  di  Indonesia Kerja  sama  Dengan  DRSP- Depdagri
Rusadi  Kantaprawira.1998. Hukum  dan Kekuasaan .
Makalah.
Universitas  Islam  Indonesia: Yogyakarta. Perundang-undangan: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daeah
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten  dalam  Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2003 tentang  Pembentukan  Lebong
dan  Kabupaten  Kepahiang  di
Provinsi Bengkulu
Peraturan  Pemerintah  Nomor  129  Tahun
2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran,  Penghapusan,  dan
Penggabungan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun
2007 tentang tata Cara
Pembentukan,  Penghapusan  dan
Penggabungan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
1  Tahun  2006  tentang  Pedoman
Penegasan Batas Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
76 Tahuun 2012 tentang
Pedoman Penegasan
Batas
Daerah

## IMPLEMENTASI PASAL 273 UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI JALAN RAYA
Oleh
Ferawati Royani 148

## Abstract
Human mobility and automobile goods are growing rapidly as a result of improved welfare  and  technological  advances  in  transportation.  This  has  resulted  in increased  frequency  of  traffic  accidents  with  victims  of  drivers  and  road  users. Users  of  two-wheeled  vehicles  are  more  at  risk  of  accidents  than  other transportation, traffic on the road is part of the daily activities of the community. Some  people  do  traffic  activities  to  get  to  the  place  of  activities  such  as  offices, schools, markets, attractions and so forth. Damaged road conditions  (holes) can lead to traffic accidents let alone not careful driving. Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transportation, The research method used in this research is by  using  normative  legal  research  method.  As  a  normative  legal  research.  the implementation  of  Article  273  of  Law  No.  22  of  2009  on  Road  Traffic  and Transportation  on  road  accidents  has  not  been  effective.  It  is  said  that  not  yet effective  Article  273  is  a  lot  of  accidents  due  to  damaged  roads  or  roads perforated but the traffic law has not been executed, when it is clearly regulated in Article 273 of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport. Law no. 22 of  2009  is  unable  to  reflect  public  discipline  in  traffic  on  the  road,  because  it contains many unclear (unreasonable) concepts, does not have broad sociological support, does not fulfill the requirements of philosophical validity, even though it is juridically qualified.
Keywords: implementation and Law Enforcement
148 Ferawati Royani , Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Di  era  globalisasi  sekarang ini,  semua  orang  dengan  berbagai profesi dituntut untuk membuat pekerjaannya menjadi instan dan efesien.    Pesatnya  perkembangan  alat transportasi menjadikan suatu hal yang dimanfaatkan oleh masyarakat  banyak, sehingga  alat  transportasi  digunakan sebagai  penghematan  waktu,  untuk mengurangi tenaga  yang terkuras lebih banyak  dan  akan    membawa  profit lebih banyak bagi profesi tertentu yang sangat  mengandalkan  waktu  sebagai tolak ukur dari selesainya pekerjaan.
Manusia  adalah  mahluk  yang dinamis  dan  tidak  bisa  berdiam  diri dalam waktu lama, mereka selalu ingin bergerak  berpindah  dan  melakukan aktivitas. Meskipun aktivitas masyarakat sangat terbantu dan membawa sejumlah keuntungan,
kehadiran  kendaraaan  bermotor    juga
membawa konsekuensi lain
diantaranya  penyediaan  jalan  yang memadai, pengaturan pergerakan
kendaraan dan masalah kecelakaan. 149
Ketika kita berkendaraan berarti  kendaraan  telah  berinteraksi dengan  kendaraan  lain,  yang  pada prinsipnya  jalan  raya  adalah  milik bersama  jadi  dimulai  dari  pengendara dan fasilitas jalan harus baik dan ketika pelanggaran  itu  terjadi  menjadi  awal dari  kecelakaan,  yang  mendominasi terjadinya kecelakaan adalah kendaraan roda dua. 150
Masalah lalu lintas terus berkembang  menjadi  suatu  masalah yang  kian  kompleks  dan  menjadi bagian yang strategis dalam pembangunan  jangka  panjang. 151 Di negara yang berkembang seperti Indonesia,  masalah  lalu  lintas  cukup
149 Marye Agung, 2010. Selamat Berkendara  di  Jalan  Raya ,  ctk.  Pertama,  Raih Asa Sukses,Jakarta, hlm.4
150 Kabar Siang tentang Lalu Lintas. TV One. Tanggal 6-Mei-2013. Pukul 12:37 WIB
151 Masalah  lalu  lintas dalam http//masalah-lalu-lintas- indonesia.pdf . di akses pada tanggal 1 April 2013. Pukul  15.00 WIB
mendominasi penyebab kematian.
Perkembangan lalu lintas kendaraan, khususnya  roda  dua  itu  sendiri  dapat memberi  pengaruh  bagi  kehidupan masyarakat.  Sebagaimana  diketahui sejumlah  kendaraan  yang  beredar  dari tahun  ketahun  semakin  meningkat. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini juga dapat membawa pengaruh terhadap kecelakaan  lalu  lintas  yang  semakin sering  terjadi.  Agar  tidak  banyak terjadi  dampak  negatif    terhadap keamanan  lalu  lintas,  maka  dibuatlah aturan-aturan  lalu  lintas  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  No  14 tahun 1992 kemudian sekarang menjadi  Undang-Undang  No  22  tahun 2009  tentang  lalu  lintas.  Untuk terjamin terlaksananya peraturan dalam undang  undang  tersebut  polisi  lalu lintas  sebagai  aparat  penegak  hukum yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan
penertiban.
Salah  satu  permasalahan  lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas,  yang  biasanya  selalu  berawal dari  adanya  pelanggaran  lalu  lintas .
Pengguna  kendaraan  roda  dua  ini sangat mendominasi, karena bentuknya yang  mudah  untuk  melewati  semua area dan harganya yang dapat dijangkau  oleh  orang  orang  yang bepenghasilan  menengah  ke  bawah, sehingga  dengan  hal  itu  banyak  sekali ragam pengguna jalan yang menggunakan  kendaraan  bermotor. Jumlah  kendaraan  bermotor  di  seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 20 juta,  yang  60%  adalah  sepeda  motor dan  sisanya  adalah  mobil.  Kendaraan sepeda motor digunakan sebagai kebutuhan dan sangat membantu untuk masyarakat  dari  semua  kalangan, namun  sepeda  motor  dipakai  oleh masyarakat  secara  tidak  wajar  dan
menyebabkan
pelanggaran lalu lintas. 152
Mobilitas  manusia  dan  barang
dengan
kendaraan bermotor berkembang  begitu  cepat  sebagai akibat  peningkatan  kesejahteraan  dan kemajuan  teknologi  transportasi.  Hal ini  berdampak  kepada  meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu-lintas dengan korban pengemudi maupun masyarakat pemakai  jalan.  pengguna  kendaraan roda  dua  lebih  berisiko  mengalami kecelakaan dibandingkan dengan transportasi  lain,  lalu  lintas  di  jalan merupakan bagian dari akivitas keseharian masyarakat.
Sebagian
masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas untuk menuju ketempat beraktifitas  seperti  kantor,  sekolah, pasar,  obyek  wisata  dan  sebagainya. Kondisi  jalan  yang  rusak  (berlubang) dapat  mengakibatkan  kecelakaan  lalu lintas  apalagi  tidak  berhati-hati  dalam berkendara.
Undang-Undang Nomor 22 tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan pada Pasal 273 ayat (1) Setiap  penyelenggara  Jalan  yang  tidak dengan  segera  dan  patut  memperbaiki Jalan  yang  rusak  yang  mengakibatkan Kecelakaan  Lalu  Lintas  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (1) sehingga  menimbulkan  korban  luka ringan  dan/atau  kerusakan  Kendaraan dan/atau  barang  dipidana  dengan penjara  paling  lama  6  (enam)  bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).  Ayat (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan  luka  berat,  pelaku dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp24.000.000,00  (dua  puluh empat juta rupiah). Ayat (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  mengakibatkan  orang  lain meninggal  dunia,  pelaku  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5
(lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp120.000.000,00  (seratus  dua  puluh
juta rupiah). Dan ayat
(4)
Penyelenggara Jalan yang tidak memberi  tanda  atau  rambu  pada  Jalan yang  rusak  dan  belum  diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00  (satu  juta  lima  ratus ribu rupiah).
Dari  Undang-Undang  Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan  Jalan  ada  pasal    mengatur adanya pertanggungjawaban pemerintah  terhadap  kecelakaan  akibat jalan  rusak.  Contohnya  jalan  yang berlubang atau rusak dikota Palembang banyak sekali, kita contohkan saja pada satu  titik  jalan  di  jalan  Plaju  arah kampus  Universitas  Muhammadiyah Palembang  yang  begitu  banyak  jalan berlubang yang kemudian dibor kembali  oleh  Petugas  pembuat  jalan,
namun  pada  kenyataannya  setelah dibor  bukannya  segera  diperbaiki malah dibiarkan berhari-hari, berminggu-minggu  bahkan  berbulan- bulan jalan  masih tetap berlubang atau rusak. Dengan hal ini dapat menyebabkan  terjadinya  kecelakaan tunggal  atau  tabrakan,  ini  juga  bisa menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat meningkatkan  intensitas  kecelakaan  di jalan.    Dengan  adanya  ini,  masyarakat sebenarnya  sudah  gerah,  jalan  yang rusak harusnya segera diperbaiki tetapi malah dibiarkan saja, khususnya dan di kota-kota  besar.  Angka  kepemilikan sepeda  motor  meningkat  tajam  dari tahun  ke  tahun.  Namun  sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran berkendara yang baik, ditambah tingkat emosional yang makin memprihatinkan akibat kemacetan lalu lintas.
Ada beberapa data yang menunjukan  setiap  tahun    terjadi peningkatan  kecelakaan  lalu  lintas yang  terjadi  di  Indonesia.  Korban
meninggal  1.323  orang,  luka  berat
(1.676), dan luka ringan (2.400). 153
Ada  tiga  faktor  utama  yang menyebabkan terjadikanya  kecelakaan, pertama  adalah  faktor  manusia,  kedua adalah  faktor  kendaraan  dan  yang terakhir adalah faktor jalan. Dari faktor jalan  ini  lah  penulis  membahas penyebab  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas,  dengan  melihat penerapan Undang-Undang Lalu lintas dan
pertanggungjawaban
pemerintah terhadap  kecelakaan  lalu  lintas.  Dari latar  belakang  di  atas    penelitian  ini berjudul “Implementasi  Pasal  273
Undang-Undang  No  22  Tahun  2009
Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan
Jalan  Terhadap  Kecelakaan  Di
Jalan Raya
2. Permasalahan
Berdasarkan  latar  belakang  di
atas,  penulis  membatasi  masalah  yang akan  diangkat  dan  adapun  rumusan
153 http://palembangnews.com/index.php? option=com_content&view=article&id=90%3 Adalam-satu-hari-terjadi-5-7-kecelakaan-di- sumsel&catid=1%3Aberita&Itemid=6. Di akses  pada tanggal 2 Mei 2013. Pukul 22:30
permasalahannya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  Implementasi  pasal  273
Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan  terhadap  kecelakaan  di  jalan raya?

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah dengan menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif. Sebagai  penelitian  hukum  normatif, maka  penelitian  ini  termasuk kategori  tipe  penelitian  hukum bersifat deskriptif-preskriptif yang bertujuan menemukan solusi
permasalahan (problem-solution) 154 .
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa  pendekatan.  Pendekatan- pendekatan  yang  digunakan  di dalam  penelitian  hukum  adalah pendekatan  undang-undang (statute
154 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 2008, hal. 50-51
approach) ,  pendekatan  kasus (case approach) , pendekatan historis
(historical  approach) ,  pendekatan komparatif (comparative  approach)
dan pendekatan konseptual
(conceptual    approach) 155 . Dari berbagai  pendekatan  di  atas,  maka penelitian ini menggunakan pendekatan  undang-undang (statute approach) dan  pendekatan  kasus
(case approach) .
Penelitian  ini  menggunakan bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang  dipergunakan  dalam  penelitian hukum    normatif    adalah    dilakukan dengan    melalui    kegiatan    studi pusataka,  studi dokumen,  dan  studi catatan  hukum.    Dalam    penyusunan penelitian  ini  pengumpulan  pustaka yang  dimaksud  tersebut  dilakukan  di perpustakaan, Selain itu
155 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta , 2010, hal. 93-95
pengumpulan  pustaka  juga  dilakukan melalui  media  cetak  dan  juga  media online ( website ).
C. Hasil Penelitian dan

## Pembahasan
1. Implementasi  Pasal  273  Undang-
Undang  No  22  Tahun  2009  tentang lalu  lintas  terhadap  kecelakaan  di jalan raya.
Pengaruh  lingkungan  terhadap pengemudi  pada  jalan  bebas  hambatan akan  terasa  pada  kecepatan  kendaraan yang  lewat  di  sepanjang  jalan  tersebut. Lingkungan  jalan  menuntut  perhatian pengemudi, tuntutan ini bervariasi tergantung  dari  tempat  dan  waktu, karena  lingkungan  jalan  akan  berubah terhadap  waktu  dan  tempat.  Untuk memelihara  kesiagaan  secara  tetap selama mengemudi hampir jarang terjadi,  ada  kalanya  pada  saat  tertentu berada pada tahap kesiagaan yang tinggi, tetapi  untuk  waktu  yang  lain  relatif dalam  periode  yang  rendah  (lebih santai).
Hukum  akan  menjadi  berarti apabila  perilaku  manusia  dipengaruhi oleh  hukum  itu  sendiri  dan  apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti  perilakunya,  sedangkan  di  lain pihak  efektivitas  hukum  berkaitan  erat dengan  masalah  kepatuhan  hukum sebagai  norma.  masyarakat  sebagai pelaku  dan  sebagai  korban  kecelakaan lalu  lintas  kian  bertambah  seiring dengan aturan dan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu
Undang-Undang  No  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari  angka  kecelakaan  merupakan bentuk  adanya  sistem  yang  tidak berjalan dari yang sebagaimana mestinya. Masyarakat mempunyai peran yang  sangat  kuat  dalam  negara  sebagai penyeimbang  dari  kekuasaan  negara yang  menjalankan  tugas  dan  wewenang pemerintah  dalam  menjaga  kedamaian, keamanan dan ketertiban demi kepentingan bersama, karena masyarakat terlibat semua dalam segala bidang. Dan
melihat  dari  hasil  riset  efektifitas  Pasal 273 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan, keselamatan,  ketertiban  dan    kelancaran lalu  lintas  di  jalan  raya  merupakan interaksi  serta  kombinasi  dua  atau  lebih faktor yang saling mempengaruhi situasi lalu  lintas  meliputi  faktor  manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan.
Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai karakteristik dan keunggulan  sendiri  perlu  dikembangkan dan  dimanfaatkan.  Pengembangan  lalu lintas  dan  angkutan  jalan  yang  ditata dalam  suatu  kesatuan  sistem,  dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan  unsur-unsurnya  yang terdiri  dari  jaringan  transportasi  jalan, kendaraan  beserta  pengemudinya,  serta peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud  satu  totalitas  yang  lebih,
berdaya  guna  dan  berhasil  guna.
Pembaharuan  di  bidang  hukum  salah satunya  perwujudannya  adalah  dengan memuat  Undang-Undang  No.  22  Tahun
2009. Namun dengan dibuatnya Undang-Undang  ini  ternyata  banyak menimbulkan  reaksi  terhadap  Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya  dari  kalangan  masyarakat,  ahli hukum  atau  disiplin  ilmu  lainnya.  Hal ini disebabkan oleh kurangnya
sosialisasi Undang-Undang
dimasyarakat, sehingga masyarakat menanggapi Undang-Undang ini dengan rasa terkejut yang amat sangat di tambah lagi  dengan  ketentuan  pidana  denda yang  sangat  menyulitkan  bagi  kalangan masyarakat banyak.
Lawrence  M.  Friedman  melihat bahwa  keberhasilan  penegakan  hukum selalu  menyaratkan  berfungsinya  semua komponen  system  hukum.  Menurut Lawrence  Meir  Friedman,  seorang  ahli sosiologi hukum dari Stanford
University ,  ada  tiga  elemen  utama  dari sistem hukum ( legal system ) yaitu:
1.  Struktur  Hukum
( Legal Structure )
2.  Isi  Hukum  ( Legal
Substance )
3.  Budaya  Hukum
( Legal Culture ) Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya
Penegakan  hukum  bergantung  pada
Substansi Hukum, Struktur
Hukum/Pranata  Hukum  dan  Budaya Hukum.  Yang  pertama : Substansi Hukum  dalam  teori  Lawrence  Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial  yang  menentukan  bisa  atau tidaknya  hukum  itu  dilaksanakan. Substansi  juga  berarti  produk  yang dihasilkan  oleh  orang  yang  berada dalam  sistem  hukum  yang  mencakup keputusan  yang  mereka  keluarkan, aturan  baru  yang  mereka  susun. Substansi  juga  mencakup  hukum  yang hidup  ( living  law ),  bukan  hanya  aturan
yang  ada  dalam  kitab  Undang-Undang
( law books ). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan PerUndang- Undangan juga telah menganut
Common Law Sistem atau Anglo Sexon ) dikatakan  hukum  adalah  peraturan- peraturan  yang  tertulis  sedangkan peraturan-peraturan  yang  tidak  tertulis bukan  dinyatakan  hukum.  Sistem  ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.  Salah  satu  pengaruhnya adalah  adanya  asas  Legalitas  dalam
KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu
perbuatan pidana  yang  dapat  di  hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”.  Sehingga  bisa  atau tidaknya  suatu  perbuatan  dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan PerUndang-Undangan. Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua yaitu Struktur  Hukum/Pranata  Hukum teori  Lawrence  Meir  Friedman  hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang  menentukan  bisa  atautidaknya hukum  itu  dilaksanakan  dengan baik.  Struktur  hukum  berdasarkan Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981 meliputi    mulai  dari  Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Badan Pelaksana
Pidana
(Lapas).
Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang- Undang. Sehingga dalam
melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya  terlepas  dari  pengaruh kekuasaan pemerintah
dan pengaruh-pengaruh lain.
Terdapat adagium yang menyatakan “ fiat  justitia  et  pereat  mundus ” meskipun  dunia  ini  runtuh  hukum harus  ditegakkan.    Hukum  tidak dapat  berjalan  atau  tegak  bila  tidak ada  aparat  penegak  hukum  yang
kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan Perundang-
Undangan  bila  tidak  didukung dengan aparat  penegak hukum  yang baik  maka  keadilan  hanya  angan- angan. 156 Teori Lawrence Meir
Friedman  yang  Ketiga:  Budaya Hukum:  Kultur  hukum  menurut Lawrence  Meir  Friedman  adalah sikap  manusia  terhadap  hukum  dan sistem  hukum-kepercayaan,  nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum  adalah  suasana  pemikiran sosial  dan  kekuatan  sosial  yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat
kaitannya  dengan  kesadaran  hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran  hukum  masyarakat  maka akan  tercipta  budaya  hukum  yang baik  dan  dapat  merubah  pola
156 Soerjono Soekanto, opcit. hlm 18.
pikir masyarakat  mengenai  hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap  hukum  merupakan  salah satu indikator berfungsinya hukum.
Hubungan  antara  tiga  unsur sistem  hukum  itu  sendiri  tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur  diibaratkan  seperti  mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan  dan  dihasilkan  oleh mesin,  sedangkan  kultur  hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan  untuk menghidupkan dan  mematikan  mesin  itu,  serta memutuskan  bagaimana  mesin  itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan  dalam  mengukur proses penegakan hukum di Indonesia.  Polisi  adalah  bagian  dari struktur  bersama  dengan  organ jaksa, hakim, advokat,  dan lembaga permasyarakatan.  Interaksi  antar
komponen  pengabdi  hukum  ini menentukan  kokoh  nya  struktur hukum.  Walau  demikian,tegaknya hukum  tidak  hanya  ditentukan  oleh kokohnya  struktur,  tetapi  juga terkait  dengan  kultur hukum  di dalam masyarakat.
Namun  demikian,  hingga kini  ketiga  unsur  sebagaimana dikatakan  oleh  Friedman  belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya  dalam  struktur  hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam  struktur  hukum,  Anggota polisi  yang  diharapkan  menjadi penangkap  narkoba,  polisi  sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat  ini  masih  sangat  sulit  mencari jaksa  yang  benar-benar  jujur  dalam menyelesaikan perkara. Senada dengan  M.  Friedman,  Sajtipto
Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara  soal  hukum  padadasarnya tidak  dapat  dipisahkan  dari  asas-
asas  paradigma  hukum  yang  terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum.
Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap  aturan  hukum  yang  telah dibuat.  Namun  demikian  meskipun sebuah  aturan  yangditaati  dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya  masih  bergantung pada  kepentingan  mentaatinya.  Jika ketaatan  masyarakat  terhadap  suatu aturan  hukum  karena  kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi),  maka  derajat  ketaatannya dinilai  sangat  rendah.  Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena  aturan  hukum  tersebut, benar-benar  cocok  dengan  nilai intrinsik  yang  dianutnya,  maka derajat  ketaatan  seperti  inilah  yang
merupakan derajat ketaatan
tertinggi..
Teori tanggung jawab Tanggung  jawab  secara etimologi adalah kewajiban
terhadap  segala  sesuatunya  atau fungsi  menerima  pembebanan sebagai  akibat  tindakan  sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut  Kamus  Besar  Bahasa
Indonesia  adalah  suatu  keadaan wajib menanggung segala sesuatunya  (jika  terjadi  sesuatu
dapat  dituntut,  dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). 157 Adapun teori yang
digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan
Teori  Tanggung  Jawab.  Menurut Hans  Kelsen  dalam  teorinya
157 Departemen  Pendidikan Nasional, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia ,  Balai  Pustaka,  Jakarta, 2002, hlm. 113
tentang  tanggung  jawab  hukum menyatakan  bahwa:  seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa  dia  memikul  tanggung jawab  hukum,  subyek  berarti bahwa  dia  bertanggung  jawab atas  suatu  sanksi  dalam  hal perbuatan  yang  bertentangan. Hans Kelsen selanjutnya membagi  mengenai  tanggung jawab terdiri dari: 158
a.  Pertanggung  jawaban  individu yaitu seorang individu
bertangung      jawab  terhadap pelanggaran yang
dilakukannya sendiri;
b.  Pertanggung  jawaban  kolektif berarti bahwa seorang individu  bertanggung  jawab atas  suatu  pelanggaran  yang dilakukan oleh orang lain.
158 Hans Kelsen sebagaimana  diterjemahkan  oleh
Raisul  Mutaqien, Teori  Hukum Murni, Nuansa  &  Nusamedia, Bandung, 2006,  hlm. 140
Dilanjutkan oleh teori
Tanggung  Jawab  Pemerintahan
adalah kewajiban penataan hukum  ( compulsory  compliance ) dari Negara atau Pemerintah atau Pejabat  Pemerintah  atau  Pejabat lain  yang  menjalankan  fungsi Pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, judicial  review ,  yang  diajukan oleh seseorang, masyarakat,
badan hukum perdata baik melalui  penyelesaian  Pengadilan atau  di  luar  Pengadilan  untuk pemenuhan berupa: 159
a. Pembayaran  sejumlah  uang
(subsidi,  ganti  rugi,  tunjangan,
dsb)
b. Menerbitkan atau membatalkan/mencabut suatu keputusan atau
peraturan
159 Asep Warlan Yusuf dalam http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103- 5fm/tanggung-jawab-Negara-Pemerintahan-dalam- pelayanan-publik/ , diakses tanggal 2 Mei 2013. Pukul 23.36
c. Tindakan-tindakan  lain  yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah  adanya  bahaya bagi manusia maupun
lingkungan, melindungi
harta benda warga, mengelola  dan  memelihara sarana  dan  prasarana  umum, mengenakan  sanksi  terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya.
Teori ini memberikan pemahaman  secara  singkat dan jelas sehingga
memberikan kemudahan
bagi penulis untuk
dimengerti,    sebagaimana teori ini sebagai pisau analisis yang digunakan oleh penulis dan digunakan
sebagai  bahan  pendukung terhadap penulisan tesis.

## 1. Teori Penegakan Hukum
Proses  penegakan  hukum, dalam pandangan Soerjono
Soekanto, 160 dipengaruhi  oleh  lima faktor yaitu:
1.      Hukumnya  sendiri,  yang
dalam  hal  ini  hanya  terbatas
pada Undang– Undang. Faktor  hukumnya  sendiri yang harus menjadi
persyaratan  utama  adalah mempunyai  cukup  kejelasan makna  dan  arti  ketentuan, tidak  adanya  kekosongan karena  belum  ada  peraturan pelaksanaanya, peraturan tersebut sinkron secara vertikal dan horizontal sehingga mengurangi
160 Soerjono  Soekanto, Penegakan  Hukum , BPHN & Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 15
luasnya  interprestasi  petugas hukum.
2.    Penegak  hukum  secara
sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda hukum termasuk
perundang–
undangan  dan  berbagai  azas hukum  yang  mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya peningkatan hukum termasuk bekerjanya
Pengadilan  merupakan  suatu
yang konkret.
3.        Sarana  dan  fasilitas,  dalam
penegakan hukum  lalu lintas khususnya sarana dan fasilitas  jalan  dijalan  raya harus  baik  dan  memenuhi syarat  yang  layak,  kemudian rambu-rambu lalu lintas dijalan harus lengkap.
4.  Masyarakat  adalah  suatu organisasi manusia yang
saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan  adalah  suatu sistem normal dan nilai yang teorganisasi menjadi pegangan  bagi  masyarakat
tersebut.
5.      Kebudayaan  yakni  hasil
karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa
manusia  di  dalam  pergaulan hidup.  Faktor  masyarakat dan kebudayaan ini memegang  peranan  sangat penting,  hal  ini  berkaitan dengan taraf kesadaran
hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman  hukum,  sikap
hukum dan perilaku hukum.
Teori  Soerjono  Soekanto  ini dipakai  oleh  penulis,  dikarenakan oleh teori ini selain mudah dipahami, terdapat unsur-unsur yang menurut penulis sangat mempengaruhi  penegakan  hukum terhadap  efektivitas  hukum,  yaitu bagi penulis masyarakat dan kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Teori dari  Soerjono Soekanto  memperkuat  penelitian tesis  yang  ditulis  oleh  penulis  serta teori  ini  dapat  kita  lihat  di kehidupan sehari-hari.
Secara garis besarnya masyarakat tidak mengetahui bahwa dalam  Pasal  273  Undang-Undang No  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  ini  ada  perlindungan  korban terhadap kecelakaan yang diakibatkan  jalan  rusak  dan  tidak diberikan  rambu-rambu  atau  tanda ada perbaikan jalan.
Mengenai  faktor  lingkungan fisik  yang  dapat  menyebabkan terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas pada pengendara sepeda motor. a. Jalan berlubang
Jalan  berlubang  adalah  kondisi dimana  permukaan  jalan  tidak rata  akibat  adanya  cekungan  ke dalam yang memiliki kedalaman dan diameter yang tidak berpola, ini  disebabkan  sistem  pelapisan
yang kurang sempurna.
Kecelakaan  lalu  lintas  pada sepeda  motor  yang  disebabkan
jalan berlubang kebanyakan
dikarenakan pengendara berusaha  menghindari  lubang secara tiba-tiba dalam kecepatan tinggi. Contoh lain adalah ketika roda ban sepeda motor melewati lubang  yang  berdiameter  dan kedalaman  yang  cukup  besar
sehingga mengganggu pengendara
menjaga
keseimbangan  dan  kemampuan mengontrol sepeda motornya.
b. Jalan rusak
Jalan  rusak  adalah  kondisi dimana  permukaan  jalan  tidak mulus  yang  disebabkan  karena jalan  belum  diaspal,  jalan  yang terdapat  bebatuan,  kerikil  atau material  lain  yang  berada  di permukaan jalan yang mengganggu  ketika  berkendara, dan  jalan  aspal  yang  sudah mengalami kerusakan. Jalan yang  rusak  dapat  mengurangi kontrol  dalam  berkendara  dan mengganggu keseimbangan pengendara sepeda motor, untuk itu pengendara sebaiknya mengurangi kecepatannya ketika  melewati  jalan  dengan kondisi rusak.
c. Jalan licin atau basah
Permukaan  jalan  yang  licin dapat  disebabkan  oleh  cuaca (hujan/tidak)  maupun  material
lain  yang  menutupi  permukaan jalan  seperti  tumpahan  minyak, lumpur,  ataupun  tanah  yang basah karena tersiram air hujan.
Penegakan  hukum  pada hakikatnya mengandung supremasi  nilai  substansial,  yaitu keadilan.  Nilai  keadilan  yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa  Indonesia  merupakan  nilai yang  dapat  memelihara  dan mempertahankan  keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain di lain  pihak.  Nilai  keadilan  inilah yang  merupakan  nilai  yang terpenting  dari  setiap  peraturan perundang-perundangan,  dengan kata  lain,  kaidah-kaidah  hukum  itu tidak  hanya  merupakan  kaidah yang sah (yang mempunyai validity saja),  akan  tetapi  juga  merupakan
kaidah yang adil ( harus mempunyai value ).
D. Penutup

## 1.  Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan
pengamatan implementasi Pasal 273 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  terhadap  kecelakaan  di  jalan raya  belum  efektif.  Dikatakan belum  efektif  Pasal  273  ini  banyak terjadi kecelakaan akibat jalan rusak atau jalan berlubang tetapi Undang- Undang lalu lintas belum dijalankan,  padahal  sudah  jelas diatur  dalam  Pasal  273  Undang- Undang  No  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. Sebagaimana  Setiap  penyelenggara Jalan  yang  tidak  dengan  segera  dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang  mengakibatkan  kecelakaan lalu  lintas  akan  dikenakan  sanksi yang tegas dan penyelenggara Jalan yang  tidak  memberi  tanda  atau
rambu  pada  Jalan  yang  rusak  dan belum  diperbaiki  akan  dikenakan sanksi.  Dilihat  dari  fakta  lapangan banyak  jalan  yang  rusak  dan  tidak segera diperbaiki, bahkan walaupun diperbaiki  dibiarkan  berlama-lama dan tidak memberikan rambu-rambu peringatan.  Hal  ini  mengakibatkan terjadi  kecelakaan  lalu  lintas  dan tidak adanya pertanggung jawaban.
Undang-Undang  No.  22  Tahun 2009  tidak  mampu  mempolakan disiplin  masyarakat  dalam  berlalu lintas  di  jalan,  sebab  banyak mengandung  konsep  yang  tidak jelas  (tidak  logis),  tidak  mendapat dukungan masyarakat luas
(sosiologis),  tidak  memenuhi  syarat
berlakunya secara filosofis,
walaupun  secara  yuridis  memenuhi syarat.
2. Saran
Adapun saran dari penulis adalah:
1. Untuk  pemerintah  dan  aparat
penegak hukum diharapkan
memaksimalkan penegakan hukum,  memberikan  tindakan yang  jelas  dan  berpihak  pada masyarakat
2. Diharapkan masyarakaat berpartisipasi dalam
mewujudkan  penerapan  Pasal 273  Undang-Undang  No  22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## E . DAFTAR PUSTAKA

## 1. BUKU
Alamsyah,  Alik  Ansyori.  2003. Rekayasa Lalu Lintas . Malang : UMM Press.
Barda  Nawawi  Arief.  2008. Masalah Penegakan  Hukum  Pidana  dalam
Penanggulangan Kejahatan, Jakarta:Kencana  Prenada  Media Group.
Black,  J.A.  1981. Urban  Transport Planning:  Theory  and  Practice .
London : Cromm Helm
Cecil RE, 2011, Penegak Hukum Lalu Lintas .
Bandung : Nuansa Cendikia.
Hans  Kelsen  sebagaimana  diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, 2006, Teori
Hukum Murni, Nuansa &
Nusamedia: Bandung.
Lawrence  M  Friedman.  2001. American
Law  An  Introduction .  Jakarta:  PT
Tatanusa.
Lili  Rasjidi,  1992, Dasar-dasar  Filsafat
Hukum , Bandung: Alumni.
Lili  Rasjidi,  1991, Filsafat  Hukum  Apakah
Hukum  Itu? ,  Bandung:  Remaja
Rosdakarya.

## PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  1993

## Tentang Prasarana dan Lalu Lintas

## KAMUS
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2002,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,
Balai Pustaka, Jakarta.
Poerwadarminta,  1976, Kamus  Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka.

## INTERNET
Teori Hans Kelsen dalam http://tyokronisilicus.wordpress.co
m/2011/11/04/teori-hans-kelsen- mengenai pertanggungjawaban- hukum/ ,  diakses  tanggal  2  Mei 2013. Pukul 23.0
Legalitas Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Novita Lestari 161

## Abstract
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Article 1 mentions that marriage is a bond of inner birth between a man and a woman as husband and wife in order to form  a  happy  and  eternal  family  (household)  based  on  God  Almighty.  The article 2 clause  (1) explains  that legal marriage is  a marriage  that is  done according  to  the  law  of  each  religion  and  belief.  Indonesia  is  still prohibiting  the  marriage  of  different  religions,  but  today  the  marriage  of different  religions  is  increasingly  widespread.  Controversy  occurred  when the  issuance  of  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006  regarding  Population Administration.  Due  to  the  existence  of  this  Act  is  very  possible  to  pairs of religious  differences  can  be  recorded  marriage  of  origin  through  the establishment of the Court. This is stated in Article 35 (a) which states that the marriage registration shall also apply to the marriage set by the Court. In  the  explanation  of  this  article  "that  the  marriage  set  by  the  court  is  a marriage performed among people of different faiths. Based on the results of the  study  can  be  concluded  that  the  provisions  of  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 About Marriage and Compilation  of Islamic Law prohibits the marriage  of  different  religions.  While  the  rules  applicable  in  Article  35 letters  (a)  of  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006  concerning  Population Administration tend to allow marriage of religious differences, resulting in a synchronization  between  the  Marriage  Law  and  the  Population Administration  Act.  So  in  the  principle  of  legislation  apply  adagium  lex specialis derogat lex generalis (legislation that is specific to rule out general laws and regulations). Marriage Law is a special rule that is about marriage then the position is on lex specialis. While the Population Administration Act is  general,  because  it  concerns  a  general  nature,  not  only  regulate  the marriage registration but  also  the administration of  other population.  So it can be said that the Marriage Law overrides the Population Administration Act, which means that the marriage of different religions is prohibited by the prevailing laws and regulations in Indonesia. This research is a descriptive analysis  that  describes  the  systematic,  factual,  and  accurate  problems studied. While the approach used is the juridical normative approach is the approach  used  to  determine  the  existing  laws  and  regulations,  and  review through Islamic law and positive law.

## Keyword: legality, marriages.
161 Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu (Unived )

## Pendahuluan
Sumber  pokok  dari  segala  peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia  adalah  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu sila dari Pancasila dan menempati sila pertama  adalah  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Sila  ini  juga  tercantum  dalam  UUD 1945, salah satu P asal dari UUD 1945 itu menetapkan  jaminan  negara  terhadap pelaksanaan ajaran agama masing- masing. 162 Masyarakat Indonesia tergolong heterogen  dalam  segala  aspeknya.  Dalam aspek  agama  jelaslah  bahwa  terdapat  dua kelompok  besar  agama  yang  diakui  di Indonesia  yakni:  Agama  Samawi  dan Agama non Samawi; agama  Islam,  Hindu, Budha,  Kristen  Protestan  dan  Katholik. Keseluruhan  agama  tersebut  memiliki  tata aturan  sendiri-sendiri  baik  secara  vertikal
162 Amir Syarifuddin, 2009. Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh Munakahat  Dan  Undang-Undang  Perkawinan , Kencana: Jakarta, Hlm. 22-23.
maupun  horisontal;  termasuk  didalamnya tata cara perkawinan. 163
Ada  beberapa  hukum  perkawinan yang  berlaku  bagi  berbagai  golongan warga  negara  dan  berbagai  daerah  seperti berikut: 1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang  beragama  Islam  berlaku  Hukum Agama  yang  telah  diresepeier  dalam Hukum  Adat  (Pasal  134  ayat  (2)  IS).  2. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku  Hukum  Adat.  3.  Bagi  orang Indonesia  yang  beragama  Kristen  berlaku Huwelijke  Ordonantie  (Kristen  Indonesia S.  1933  Nomor  74).  4.  Bagi  orang  Timur Asing.  Cina  dan  warga  negara  Indonesia keturunan  Cina  berlaku  ketentuan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  dengan sedikit  perubahan.  5.  Bagi  orang-orang Timur  Asing  lainnya  dan  warga  negara Indonesia  keturunan  Timur  Asing  lainnya tersebut  berlaku  Hukum  Adat  mereka.  6. Bagi  orang-orang Eropa  dan warga negara Indonesia  keturunan  Eropa  dan  yang disamakan  dengan  mereka  berlaku  Kitab
163 Sudarsono,  2005. Hukum  Perkawinan Nasional , Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 6.
Undang-undang Hukum Perdata. 7. Sejak 1 Oktober 1975 berlaku efektif untuk  semua golongan  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. 164
Hukum  perkawinan  yang  berlaku bagi  tiap-tiap  agama  tersebut  satu  sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak selalu bertentangan.  Adapun  di  Indonesia  telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Adapun penjelasan  atas  Undang-undang  tersebut dimuat  di  dalam  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3019. Bagi  suatu  negara  dan  bangsa  seperti Indonesia  adalah  mutlak  adanya  Undang- undang Perkawinan Nasional yang sekaligus  menampung  prinsip-prinsip  dan memberikan  landasan  hukum  perkawinan yang  selama  ini  menjadi  pegangan  dan telah  berlaku  bagi  berbagai  golongan dalam masyarakat kita. 165
164 Idris  Ramulyo,  2004 Hukum  Perkawinan Islam;  Suatu  Analisis  Dari  UU  No.1  Tahun  1974 Dan  Kompilasi  Hukum  Islam ,  Bumi  Aksara: Jakarta, Hlm. 55.
165 Sudarsono, Loc Cit . Hlm. 6.
Sesuai  dengan  landasan  falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka  Undang-undang  ini  di  satu  pihak harus  dapat  mewujudkan  prinsip-prinsip yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat  pula  menampung  segala  kenyataan yang  hidup  dalam  masyarakat  dewasa  ini. Undang-undang  perkawinan  ini  telah menampung  di  dalamnya  unsur-unsur  dan ketentuan-ketentuan  Hukum  Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. 166
Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan  setelah  Indonesia  merdeka adalah:  a.  Undang-undang  Nomor  32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Tanggal  21  November  1946  Nomor  22 Tahun  1946  tentang  Pencatatan  Nikah, Talak,  dan  Rujuk  di  seluruh  daerah  Luar Jawa  dan  Madura.  b.  Undang-Undang
166 Ibid ., Hlm. 7.
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang  merupakan  hukum  materiil  dari perkawinan.  c.  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan.  d.  Undang-undang Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama  Sebagian  dari  materi  undang- undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian  sengketa  perkawinan  di Pengadilan Agama.
Berdasarkan beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus penelitian  ini  lebih  diarahkan  kepada Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Undang-Undang 23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan.  Di  samping  peraturan perundang-undangan negara yang disebutkan  di  atas  dimasukkan  pula  dalam pengertian  UU Perkawinan dalam bahasan ini  aturan  atau  ketentuan  yang  secara efektif  telah  dijadikan  oleh  hakim  di Pengadilan  Agama  sebagai  pedoman  yang
harus  diikuti  dalam  penyelesaian  perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di  Indonesia  yang  penyebarluasannya dilakukan  melalui  Instruksi  Presiden  RI Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam.
Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun  1974  Pasal  1  menyebutkan  sebagai berikut:  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami-isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Tujuan  dari  perkawinan adalah:  (1)  menyatukan  dua  pribadi  yang berbeda  untuk  mencapai  satu  tujuan sebagai keluarga yang bahagia, melanjutkan  keturunan  yang  merupakan sambungan  hidup  dan  menyambung  cita- cita,  (3)  menjaga  diri  dari  perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  oleh  Tuhan,  dan (4)  menimbulkan  rasa  cinta  antara  suami dan isteri.
Seiringan  dengan  berkembangnya masyarakat,  permasalahan  yang  terjadi semakin  kompleks.  Berkaitan  dengan perkawinan,  belakangan  ini  sering  tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan  yang  dianggap  problematis dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Sebagai contoh, perkawinan campuran, perkawinan sejenis,  kawin  kontrak,  nikah  siri,  dan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda.
Walaupun  perkawinan  campuran  dan perkawinan  beda  agama  sama  sekali berbeda,  bukan  tidak  mungkin  pada  saat yang  sama  perkawinan  campuran  juga menyebabkan  perkawinan  beda-agama. Hal  ini  disebabkan  karena  pasangan  yang lintas  negara  juga  merupakan  pasangan lintas  agama.  Selain  permasalahan  yang berhubungan  dengan  pengakuan  negara atau  pengakuan  dari  kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut seringkali  menghadapi  masalah-masalah lain  yang  terjadi  di  kemudian  hari.
Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta ataupun masalah warisan. Belum lagi, dampak-dampak lainnya.
Menurut  Pasal  57  Undang-Undang Nomor1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, perkawinan  campuran  adalah  perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada  hukum  yang  berlainan,  karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu  pihak  berkewarganegaraan  Indonesia. Jadi,  perkawinan  campuran  bukanlah perkawinan antar agama yang dimaksudkan di sini.
Sedangkan  perkawinan  beda  agama masih terdapat pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan  masalah  pribadi  sendiri-sendiri sehingga  negara  tidak  perlu  melakukan pengaturan  yang memasukkan unsur-unsur agama.  Namun,  di  pihak  lain,  ada  yang berpendapat  bahwa  perkawinan  beda- agama dilarang oleh agama sehingga tidak
dapat  diterima.  Setiap  agama,  baik  itu Islam,  Katolik,  Protestan,  Hindu  maupun Budha  mempunyai  peraturan  tentang  tata cara  perkawinan,  syarat-syarat  perkawinan atau  mengenai  larangan  perkawinan  yang masing-masing agama berbeda-beda.
Apabila  perkawinan  terjadi  pada  orang yang  menganut  agama  yang  sama  maka tidak  menjadi  masalah.  Permasalahan terjadi  manakala  mereka  yang  berbeda agama hendak melangsungkan perkawinan dan  mereka  menyadari  akan  arti  iman, karena  adanya  cinta  yang  mendalam  ingin melangsungkan perkawinan tanpa mengorbankan keimanan masing-
masing. 167
Untuk
mencegah terjadinya perkawinan  beda-agama,  biasanya  salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah  agama  atau  mengikuti  agama salah satu pihak atau para pihak melakukan perkawinan  di  luar  negeri,  di  negara  yang tidak  melarang  adanya  perkawinan  beda agama  sehingga  hal  ini  menimbulkan
167 Lili  Rasidi,  1991. Hukum  Perkawinan  dan Perceraian  di  Malaysia  dan  Indonesia ,  Remaja Rosdakarya: Bandung, Hlm. 17
perbuatan  penyelundupan  hukum  dalam hukum  perkawinan  di  Indonesia.  Belum lagi  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan yang  secara  tidak  langsung  memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama.  Karena  pasangan  yang  melakukan perkawinan  beda  agama  di  luar  negeri, sekembalinya ke negara Indonesia mendaftarkan  perkawinan  tersebut  ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil.
Berdasarkan hal tersebut, akan dikaji secara mendalam mengenai legalitas hukum perkawinan beda agama berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam.

## Identifikasi Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dalam  tulisan ini mengkaji dua isu hukum yaitu :
1. Bagaimana  tinjauan  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan mengenai
legalitas perkawinan beda agama ?
2. Bagaimana  legalitas  perkawinan  beda
agama menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan?
Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai
legalitas  perkawinan  beda agama  dan  menganalisis
legalitas  perkawinan  beda agama  menurut    Undang- Undang  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi Kependudukan.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif.  Penelitian  dengan
metode yuridis normatif adalah  penelitian  hukum yang  dilakukan  dengan  cara menelti  bahan  pustaka  atau data sekunder belaka. 168
Sebagai  penelitian  hukum normatif,  maka  penelitian ini  termasuk  kategori  tipe penelitian  hukum  bersifat deskriptif analistis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan  yang  akan dibahas, sedangkan penelitian yang bersifat analistis bertujuan menganalisis  masalah  yang timbul dalam penelitian.
Data  yang  dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer merupakan  bahan  hukum yang  mempunyai  kekuatan hukum  bagi  pihak-pihak yang berkepentingan berupa
peraturan perundang- undangan, yaitu :
KUHPerdata,  UU  No.  1
168 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,
Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat ,  PT.  Raja  Grafindo  Peersada,  Jakarta, 2007, hal. 13.
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum  Islam  (Inpres  No.  1 Tahun  1991),  dan  Undang- Undang  23  Tahun  2006 Tentang Administrasi Kependudukan.  Sedangkan data  sekunder  yaitu  bahan yang  memberikan  petunjuk dan penjelasan bahan hukum  primer,  seperti  hasil
karya  ahli  hukum,  hasil
penelitian,  dan  dokumen-
dokumen lainnya yang terkait  dengan  perkawinan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan
dan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian dan
Pembahasan
A. Legalitas  Perkawinan  Beda  Agama Menurut  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1974  tentang  Perkawinan dan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2006  Tentang  Adminitrasi kependudukan
Peraturan hukum tentang perkawinan  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan,  yang  disahkan  pada tanggal  2  Januari  1974.  Setahun kemudian untuk memberlakukan undang-undang tersebut, maka pemerintah  mengeluarkan  peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Berdasarkan  Pasal  1  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  atau  rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa. Suatu perkawinan dapat dikatakan  sebagai  perkawinan  yang sesuai  menurut  hukum  perkawinan nasional,  apabila  unsur-unsur  tersebut dipenuhi  secara  kolektif.  Dilain  sisi, juga  harus  memenuhi  tata  cara  dan syarat-syarat  perkawinan  yang  telah
ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan.
Perkawinan merupakan
perbuatan  suci  yang  mempunyai hubungan  erat  sekali  dengan  agama atau  kerohanian.  Perkawinan  bukan saja  mempunyai  unsur  lahiriah  atau jasmani,  tetapi  juga  unsur  rohani yang  mempunyai  peranan  penting. Hal  ini  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  Tidak  hanya sebagai  ikatan  perdata  tetapi  juga merupakan perikatan keagamaan. 169
Perkawinan    sebagai    salah satu    perjanjian    yang    merupakan perbuatan    hukum,  mempunyai akibat hukum. Adanya akibat  hukum penting  sekali  hubungannya  dengan sah  tidaknya  perbuatan    hukum    itu. Berdasarkan  Pasal  2  ayat  1  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974, perkawinan adalah sah apabila
169 Hilman Hadikusuma,  2007. Hukum Perkawinan  Indonesia .  Mandar  Maju:  Bandung, Hlm. 7.
dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaannya itu.  Unsur  yang  kelima  merupakan unsur  yang  terpenting  di  dalam perkawinan.  Perkawinan  menjadi batal atau tidak sah apabila dilakukan bertentangan  dengan  hukum  agama dan kepercayaannya. Indonesia sebagai  negara  yang  berdasarkan kepada  Pancasila,  perwujudan  unsur kelima  tersebut  berdasarkan  kepada sila  pertama  yang  menyebutkan mengenai  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.
Pasal 66 Undang-Undang
Nomor1  Tahun  1974  menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan  dengan  perkawinan yang  diatur  dalam  KUHPerdata, Ordonansi  Perkawinan  Indonesia Kristen  dan  peraturan  perkawinan campuran,  dinyatakan  tidak  berlaku sepanjang telah diatur dalam
Undang-Undang Perkawinan
Nasional ini. Dengan demikian dasar
hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku  sekarang  ini  antara  lain adalah:
a. Buku  I  Kitab  Undang-Undang
Hukum Perdata
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan c. Undang-Undang Nomor 7
Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama
d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 e. Instruksi  Presiden  Nomor  1
Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Indonesia  merupakan  negara yang pluralisme, terdiri dari berbagai suku  bangsa  dan  agama,  sehingga sangat memungkinkan sekali terjadinya  pernikahan  dengan  latar belakang agama yang berbeda.
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  1  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaannya itu.  Arti  kata  “masing-masing” sebenarnya  tertuju  pada  agama- agama  yang  dipeluk  di  Indonesia, bukan mengacu pada masing-masing pengantin.  Dari  perspektif  hukum positif  Indonesia  pernikahan  beda agama  dilarang  dalam  kerangka hukum Islam Indonesia.
Dalam hukum Islam, mengenai larangan  perkawinan  beda  agama terdapat  dalam  Al-Qur’an,  yakni dalam  Surat  Al-Baqarah  ayat  221, yang dengan jelas melarang menikahi wanita-wanita musyrik dan laki-laki musyrik. Allah SWT berfirman :
Dan  janganlah  kamu  menikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya  wanita  budak yang  mukmin  lebih  baik  dari wanita  musyrik,  walaupun  dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu  menikahkan  orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman.  Sesungguhnya  budak yang  mukmin  lebih  baik  dari orang  musyrik,  walaupun  dia menarik hatimu.
Ketentuan mengenai
perkawinan beda agama di Indonesia terdapat pula dalam ketentuan Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). Pembahasan  dalam  KHI  terhadap Persoalan  ini  dapat  ditemukan  pada tiga  bagian,  yakni  dalam  ketentuan larangan  perkawinan, pencegahan perkawinan,  dan  alasan  perceraian. Dalam  KHI  diatur  bahwa  bagi  calon suami  dan  istri  tidak  terdapat halangan  perkawinan,  dan  diantara halangan perkawinan tersebut dituangkan  dalam  Pasal  40  dimana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan  dengan  wanita  yang tidak  beragama  Islam.  Dan  pada Pasal  44  disebutkan  bahwa  seorang
wanita Islam
dilarang melangsungkan  perkawinan  dengan
seorang  pria  yang  tidak  beragama Islam. 170 Selanjutnya pada bagian pencegahan perkawinan diatur  bahwa pencegahan  perkawinan dapat dilakukan  bila  calon  suami  atau calon isteri yang akan melangsungkan  perkawinan  tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan  perkawinan  menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.  (KHI  Pasal  60 ayat  2)  dan  tidak  sekufu  tidak  dapat dijadikan  alasan  untuk  mencegah perkawinan,  kecuali  tidak  sekufu karena perbedaan agama atau Ikhtilaf al-din . (KHI Pasal 61) 171
Berdasarkan ketentuan  di atas  terlihat jelas bahwa KHI melarang terjadinya perkawinan beda agama. Larangan  perkawinan  antar agama didasarkan
170 Pagar,  2006. Perkawinan Berbeda  Agama Wacana  dan  Pemikiran  Hukum  Islam  Indonesia . Cita Pustaka Media: Bandung. Hlm. 93-95.
171 Ibid.
kepada kemaslahatan  umat  dengan tujuan  untuk  memelihara  agama, jiwa, harta, kehormatan, serta keturunan.  Para  ulama  Indonesia sepakat  untuk  melarang  perkawinan beda agama karena kemudharatannya lebih  besar  daripada  manfaat  yang ditimbulkannya. Karena  Perkawinan beda  agama  akan  menyebabkan anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan itu akan menganut hukum  agama  ibu  atau  bapaknya yang  berbeda  agama.  Selain  dari  itu, dari  adanya  perkawinan  antar  agama dapat memutuskan hubungan silaturrahim  antar  keluarga.  Oleh karena  kemudharatannya  lebih  besar yang  ditimbulkan  dari  perkawinan antar-agama  cukup  besar  daripada manfaatnya,  maka  sudah  selayaknya ketentuan  tersebut  dalam  Pasal  40 KHI Indonesia tetap dipertahankan.
Setiap manusia pasti
membutuhkan  manusia  lain  dalam segala  aspek  kehidupannya.  Karena
manusia  adalah  mahluk  sosial  dalam arti  bahwa  manusia  sebagai  mahluk sosial  tidak  biasa  hidup  seorang  diri dalam  menjalani  kehidupan.  Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan  sesama  manusia  lainnya.  Di dalam  bentuknya  yang  terkecil, hidup  bersama  itu  dimulai  dengan adanya  sebuah  keluarga,  di  mana dalam  keluarga  gejala  kehidupan umat  manusia  akan  terbentuk  paling tidak  oleh  seorang  seorang  laki-laki dan  seorang  perempuan.  Untuk membentuk  suatu  keluarga  tersebut, maka seorang laki-laki dan perempuan  melakukan  suatu  ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan. 172
Pada  Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  batin
172 Siti Fina Rosiana Nur, 2012. Perkawinan  Beda  Agama  Menurut  Undang- Undanng  Perkawinan  Serta  Akibat  Hukumnya Terhadap  Anak  Yang  Dilahirkan  Terkait  Masalah Kewarisan. FH-UI: Depok. Hlm. 1
antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suatu  isteri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”.  Dengan  demikian,  dapat diketahui arti dari perkawinan adalah ikatan  lahir  batin  atara  seorang  pria dengan seorang wanita sebagai suami istri,  sedangkan  tujuan  perkawinan adalah  membentuk  keluarga  (rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama  atau  kerohanian  mempunyai hubungan  yang  sangat  erat,  Karena perkawinan  bukan  saja  mempunyai unsur  lahir/jasmani,  tetapi  unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. 173
Landasan  hukum  agama  dalam melaksanakan  sebuah  perkawinan merupakan  hal  yang  sangat  penting dalam  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1974  tentang  Perkawinan, sehingga  penentuan  boleh  tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa  hukum  agama  menyatakan perkawinan  tidak  boleh,  maka  tidak boleh  pula  menurut  hukum  negara. Jadi  dalam  perkawinan  berbeda agama  yang  menjadi  boleh  tidaknya tergantung pada ketentuan agama.
Perkawinan  beda  agama  bagi masing-masing  pihak  menyangkut akidah  dan  hukum  yang  sangat penting  bagi  seseorang.  Hal  ini berarti  menyebabkan  tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai  syarat-syarat  dan  tata  cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan  hukum  agamanya  masing- masing. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat terhadap perkawinan  berbeda  agama,  menurut aturan perundang-undangan itu sebenarnya tidak dikehendaki. Dalam
memahami  perkawinan  agama  ini, maka akan jelaskan, sebagai berikut:
1) Perkawinan  beda  agama  menurut Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan dibentuk dalam rangka
mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional yang berlaku untuk  semua  warga  negara,  serta kepastian hukum di mana undang- undang  ini  bertujuan  menjamin terwujudnya  kesejahteraan  yang lebih mendalam sebab perkawinan didasarkan  kepada  keyakinan  dan perkawinan  tersebut  juga  harus
dicatat sehingga menjamin kepastian hukum untuk
mendapatkan  hak. 174 Selain  itu Undang-undang  nomor  1  tahun 1974 juga mengandung ide pembaharuan  dan  menampung
174 Wienarsih  Imam  Subekti  dan  Sri Soesilowati  Mahdi,  2005. Hukum  Perorangan  dan Kekeluargaan  Perdata  Barat ,  Cet.  1.  Gitama  Jaya: Jakarta. Hlm. 43
aspirasi  emansipasi,  di  mana Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  menempatkan  kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan  sama  derajatnya  baik terhadap harta perkawinan maupun terhadap anak begitu juga persamaan  hak  dan  kedudukan  di dalam  kehidupan  berumah  tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 175
Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  berbeda  dengan KUHPerdata yang hanya memandang  dari  sudut  hukum perdata  saja.  Definisi  perkawinan menurut  Undang-Undang  Nomor 1  Tahun  1974  di  dasarkan  pada unsur  agama/religious.  Pasal  1 Undang-Undang perkawinan, menyatakan  bahwa  Ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami isteri  dengan  tujuan  membentuk
175 Siti Fina Rosiana Nur, 2012. Perkawinan Beda...Op.Cit. Hlm. 28
keluarga/rumah tangga yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sayuti  Thalib  tadi  dapat
disimpulkan bahwa konsep
perkawinan menurut Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 berbeda dengan konsep perkawinan menurut KUHPerdata. Undang-undang perkawinan memandang
perkawinan  bukan  hanya  sekedar ubungan  keperdataan  melainkan
juga  ikatan  suci  yang  didasarkan oleh agama. Hal ini sesuai dengan
falsafah Pancasila yang
menempatkan  ajaran  Ketuhanan
Yang  Maha  Esa  di  atas  segala-
galanya. 176 Selanjutnya, Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974
menempatkan agama sebagai unsur  yang  sangat  penting  dalam
176 Hilman  Hadikusuma,  2003.
Hukum  Perkawinan  Indonesia
Menurut  Perundangan,  Hukum Adat,  Hukum  Agama ,  cet  II. Mandar Maju: Bandung. Hlm. 7
perkawinan.  Sebuah  perkawinan adalah  sah  apabila  syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing terpenuhi.  Hal  tersebut  terdapat pada  Pasal  2  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  menyatakan bahwa  Perkawinan  adalah  sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
Dengan  demikian,  apabila suatu perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan  masing-masing  atau ada salah satu larangan perkawinan  yang  dilanggar  maka perkawinan tersebut tidak sah.
Berdasarkan  penjelasan  di atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  perkawinan  beda  agama menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974
tentang  Perkawinan,  menyatakan bahwa  Perkawinan  adalah  sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan
kepercayaan. apabila suatu
perkawinan  dilakukan  menurut
hukum  agama  dan  kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut tidak sah.
2) Perkawinan beda menurut
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam
Menurut  Pasal  2  Instruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam dinyatakan perkawinan dalam
hukum  Islam  adalah  “Pernikahan
yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau miitsaqan
ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupaka ibadah.
Tujuan  perkawinan  dalam hukum  Islam  tidak  terlepas  dari pernyataan al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Tujuan perkawinan dapat kita lihat dalam surat QS ar- Rum (30): 21, berbunyi ”di antara tanda-tanda kekuasaan Allah
SWT ialah bahwa Dia menciptakan isteri-isteri bagi laki- laki dari jenis mereka sendiri agar mereka merasa tentram. Kemudian Allah
menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka”.
Tujuan  perkawinan  di  atas tercermin dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk  mewujudkan  kehidupan rumah  tangga  yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
Berkaitan  perkawinan  beda agama  ini,  Alquran,  hadist  dan
Ijtihad  sebagai  sumbernya  wajib dikuti  oleh  setiap  muslim.  Dasar hukumnya  adalah  surat  An-Nisa ayat  59  dan  Hadist  Muaz  bin Jabal. 177 QS  an-Nisaa  (4):  59, berbunyi:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah  Rasul  (Nya),  dan ulil  amri  diantara  kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah  ia  kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul  (sunnahnya),  jika kamu benar-benar beriman kepada  Allah  dan  hari kemudiannya. Yang demikian  itu  lebih  utama (bagimu)  dan  lebih  baik kibatnya. 178 Hadits  Nabi  Muhammad SAW  yang  dirumuskan  dalam percakapan antara Nabi Muhammad SAW dengan Mu’adz bin Jabal, Gubernur daerah
Yaman  dari  pemerintahan  Islam di  Madinah  ketika  Rasul  masih
177 Sayuti Thalib, 1986. Hukum Keluarga...Op.Cit. Hlm. 5
178 Mushaf  Al-Qur‟anku  Al-Karim dengan  Ketentuan  Tajwid  Yang Dipermudah Dengan Alat Peraga  Kode  Warna-Warna, 2009 . Lautan  Lestari:  Jakarta. Hlm. 73
hidup.  Hadits  tersebut  adalah Hadits  Rasul  berupa  qauliyah,
Hadits perkataan, Hadits pembicaraan  antara  Rasul  dengan Mu’adz  bin  Jabal  sesaat  sebelum Mu’adz  berangkat  ke  Yaman untuk  menjadi  Gubernur.  Hadits tersebut, berbunyi:
Diberitakan bahwa Rasul mengutus  Mu’adz  salah seorang sahabatnya menjadi Gubernur di Yaman dan juga menunjuknya menjadi orang yang berwenang menentukan  hukum  atas suatu  perkara.  Pada  waktu itu  belum  ada  hakim  yang dikhususkan mengadili suatu perkara secara terpisah  dari  kekuasaan eksekutif dan Rasul bertanya: “berdasarkan apakah engkau akan menentukan hukum?”, kemudian Mu’adz menjawab:”menurut ketentuan Tuhan.” Kemudian  Rasul  bertanya kembali  “dan  bagaimana kalau  tidak  engkau  temui di sana?”, kemudian Mu’adz menjawab “menurut  Hadits  Rasul” dan Rasul kembali bertanya  “dan  kalau  tidak engkau  temui  di  sana?, kemudia Mu’adz menjawab  “dalam  hal demikian saya akan
berijtihad”.  Riwayat  Abu Dawud 179
Sumber  hukum  atau  usul fiqh  dalam  hukum  Islam  yang utama  adalah  wahyu  Illahi  yang
terdapat dalam
Al-Quran, kemudian  yang  kedua  adalah Hadits  Rasul  dan  yang  ketiga adalah  ijtihad  ulil  amri,  hal tersebut  sesuai  dengan  apa  yang dituliskan  QS  an-Nisaa  (4)  :  59 dan  Hadits  Mu’adz  bin  Jabal. dengan  demikian,  jelas  sumber hukum  Islam  yaitu  al-Quran, sunnah  Rasul  dan  Ijtihad.  Dan setiap  muslim  wajib  menempuh hidup sesuai dengan ketiga sumber  hukum  Islam  tersebut,
tidak terkecuali masalah
pernikahan. Nikah, menurut
bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut syara , nikah berarti
suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan 179 Sayuti Thalib, 1986. Hukum Keluarga...Op.Cit. Hlm. 5
persetubuhan dengan menggunakan lafaz inkahin (menikahkan) atau tazwizin (mengawinkan).  Kata  nikah  itu sendiri  secara  hakiki,  menurut Syaikh  Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibrary,  berarti akad dan secara majazi berarti
bersenggamaan. 180
Selanjutnya,  dalam  hukum islam  salah  satu  larangan  dalam melakukan perkawinan yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama. Al-Quran mengatur  secara  rinci  mengenai ketentuan-ketentuan  perkawinan. Masalah  perkawinan  di  dalam  al- Quran  di  atur  di  85  ayat  diantara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam  sekitar  22  surat  dari  114 surat  dalam  Al-Quran. 181 Ayat-
180 Neng  Djubaedah,  Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, 2005. Hukum  Perkawinan  Islam  Di Indonesia. Hecca  Mitra  Utama: Jakarta. Hlm. 33
181 Amir Syarifuddin, 2007, Hukum  Perkawinan  Islam  di Indonesia Antara Fiqh Munakahat  dan  Undang-Undang
ayat  yang  mengatur  perkawinan tersebut  ada  ayat  yang  mengatur perkawinan campuran beda agama ayat-ayat tersebut adalah :
a. Surat Al-Fatihah (1): 7 Dalam surat ini disebutkan  ada  dua macam golongan orang selain Islam yaitu: orang-orang yang dimurkai  yaitu  orang- orang yang rusak kehendaknya,  mereka mengetahui  kebenaran namun berpindah darinya dan orang- orang  yang  sesat  yaitu mereka yang tidak memiliki  pengetahuan dan menyukai kesesatan. Mereka tidak mendapat petunjuk kepada kebenaran. Hal ini dikuatkan dengan menunjukkan bahwa di sana  ada  dua  jalan yang  rusak  yaitu  jalan kaum Yahudi dan kaum Nasrani 182
b. Surat  al-Baqarah  (2):
221
Dan janganlah kamu nikahi  wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya  budak wanita  yang  mukmin lebih  baik  daripada Perkawinan, Cet 2 . Prenada Media: Jakarta. Hlm. 6 182 Muhammad  Nasib  ar-Rifai,
1999. Ringkasan  Tafsir  Ibnu Katsir  Kemudahan  Dari  Allah,
Cet.  1.  Gema  Insani  Press: Jakarta. Hlm. 64
wanita musyrik walaupun  dia  menarik hatimu. Dan, janganlah kamu menikahkan  laki-laki musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya  budak yang  mukmin  lebih baik  daripada  orang musyrik  walaupun  dia menarik hatimu. Mereka  menyeret  ke neraka, edangkan Allah  mengajak  ke surga  dan  ampunan dengan  izin-Nya.  Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah- Nya)  kepada  manusia upaya mereka mengambil pelajaran. Ayat ini merupakan pengharaman dari Allah  SWT  atas  kaum mukmin  agar  mereka tidak menikahi wanita-wanita musyrik  yang  suka menyembah berhala dan  larangan  untuk menikahkan  laki-laki musyrik dengan wanita beriman. Sebab-sebab  turunnya ayat ini adalah: (a) Ibnu  Abi  Mursyid al-Ghanawi, memohon izin kepada  Rasulullah agar  dia  diizinkan menikah dengan seorang wanita musyrik yang sangat  cantik  dan terpandang  dalam kaumnya. Ibnu
Abi  Mursyid  al- Ghanawi sampai dua kali mendatangi  Rasul dan bertanya tentang hal tersebut. Maka setalah Rasul berdoa kepada Allah  turunlah  al- Quran  surat  al- Baqarah  (2)  ayat 221 tersebut. (b) Selain kasus tersebut  ada  pula kasus Abdullah bin Rawahaih yang memiliki banyak budak yang  amat  hitam. Suatu  waktu  ia sangat marah kepada budak tersebut serta menampar  budak itu, tetapi kemudian  ia  erasa kaget dan bersalah, lalu pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kasusnya. Nabi bertanya, “bagaimana keadaan dia?” Abdullah menjawab, “dia suka shalat, berpuasa, berwudhu  dengan bagus, dan bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasul Allah”. Nabi bersabda, “Hai Abu Abdullah,
budak  wanita  itu adalah  muslimah.”
Abdullah  berkata, “Demi  Zat  Yang mengutusmu dengan hak, sungguh  aku  akan memerdekakannya dan  sungguh  aku akan menikahinya”. Kemudian Abdullah pun melaksanakan sumpahnya. Kemudian kaum muslimin  lainnya mencela Abu Abdullah,  tetapi  ia tetap melaksanakannya, maka sebagai pembenarannya dikabarkanlah kepada  Rasulullah SAW, turunnya surat al-Baqarah tersebut. 183
c. Surat  al-Mumtahanah (60); 10
hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan- perempuan yang beriman, maka hendaklah  kamu  uji (keimanan mereka). Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka  jika  kamu  telah mengetahui bahwa mereka  (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada  (suami-isteri)
183 Ibid . Hlm. 357
mereka orangorang kafir.  Mereka  tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orangorang  kafir  itu tidak  pula  halal  bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami)  mereka mahar yang telah mereka  bayar.  Dan tidak atas dosa atasmu mengawini mereka apabila  kamu  bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang  pada  tali (perkawinan)  dengan perempuan- perempuan  kafir  dan hendaklah kamu meminta  mahar  yang elah  mereka  bayar. Demikianlah hukum yang  telah  ditetapkan- Nya  diantara  kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ayat  ini  menjadi  dalil atas keharaman wanita muslimah menikah dengan orang-orang musyrik dan pengharaman dari Allah  kepada  hamba- hamba Nya yang beriman untuk menikahi wanita- wanita  musyrik  dan melanjutkan pernikahan mereka. 184 d. Surat al-Maidah (5): 5 Pada  hari  ini  dihalalkan bagimu  yang  baik- baik. Makanan 184 Ibid . Hlm. 678
(sembelihan) orang- orang  yang  diberi  al- Kitab itu halal bagimu,  dan  makanan kamu  halal  pula  bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita- wanita  yang  menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman  dan  wanita- wanita  yang  menjaga kehormatan  di  antara ortang-orang yang diberi al Kitab sebelum  kamu,  bila kamu  telah  membayar mas  kawin  mereka dengan maksud berzina  dan  tidak  pula menjadikannya gundik-gundik.
Pada ayat di atas dinyatakan  kebolehan bagi  laki-laki  untuk mengawini wanita- wanita kitabiyyah (ahli kitab). Selanjutnya, dapat diketahui
Hukum  Islam  memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim  dengan  wanita  ahli  kitab, akan  tetapi  hukum  Islam  tidak memperbolehkan wanita yang beragama  Islam  untuk  menikah dengan laki-laki yang tidak beragama  Islam  dan  laki-laki muslim  yang  menikah  dengan
wanita  musyrik.  Akan  tetapi,
meskipun al-Quran
jelas
mengizinkan  seorang  laki-laki Islam  menikah  dengan  seorang perempuan  dari  ahl  al-kitab,
namun  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  mengeluarkan  fatwa Nomor 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun 1980 dan Nomor 4/Munas
VII/MUI/8/2005  tanggal  28  Juli 2005,  yang  menanggapi  masalah perkawinan beda agama.
Fatwa  tersebut  memuat  dua pernyataan,  yaitu  yang  pertama bahwa seorang wanita Islam tidak diperbolehkan (haram) untuk
dinikahkan dengan seorang wanita pria bukan Islam, dan yang kedua, bahwa  seorang  pria  muslim  tidak diizinkan menikahi seorang
wanita  bukan  Islam.  Karena
perkawinan  semacam  itu  lebih
bessar  kerugiannya  (mafsadah)
daripada (keuntungannya
(maslahah). 185 Berdasarkan penjelasan diatas, al-Quran menyebutkan bahwa hukum Islam memperbolehkan perkawinan
antara  laki-laki  muslim  dengan wanita  ahli  kitab,  dan  hukum Islam tidak memperbolehkan wanita  yang  beragama  Islam untuk  menikah  dengan  laki-laki yang  tidak  beragama  Islam  dan laki-laki  muslim  yang  menikah dengan  wanita  musyrik.  Akan tetapi,  meskipun  al-Quran  jelas mengizinkan  seorang  laki-laki Islam  menikah  dengan  seorang perempuan  dari  ahl  al-kitab, namun  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  mengeluarkan  fatwa Nomor 05/Kep/Munas
II/MUI/1980 tanggal 1 Juni Tahun
185 Mohammad  Atho  Mudzhar,
1993. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama  Indonesia:  Sebuah  Studi Tentang  Pemikiran  Hukum  Islam di  Indonesia  1975-1988 . INIS: Jakarta. Hlm. 99
1980 dan Nomor 4/Munas
VII/MUI/8/2005  tanggal  28  Juli 2005  melarang  perkawinan  beda agama  baik  laki-laki  maupun wanita muslim.
B. Legalitas  Perkawinan  Beda  Agama Menurut  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi

## Kependudukan
Disamping keabsahan
perkawinan  menurut  hukum  agama dan kepercayaan masing-masing, pencatatan perkawinan juga merupakan  suatu  hal  yang  penting. Perintah pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap- tiap  perkawianan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.’’
Aturan mengenai pencatatan perkawinan  diatur  lebih  lanjut  di  Bab II  dalam  Pasal  2  sampai  Pasal  9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.  Dalam  Pasal  2  Peraturan
Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975 menyatakan  bahwa  :  bagi  yang beragama  Islam  pencatatannya  oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor  32  Tahun  1954  tentang Pencatat  Nikah,  Talak  dan  Rujuk. Sedangkan  bagi  mereka  yang  bukan Islam,  pencatatan  dilakukan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan  pada Kantor Catatan Sipil. Dengan kata lain bagi mereka yang melakukan perkawinan  menurut  agama  Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), pada umumnya dilaksanaan bersamaan dengan  upacara  akad  nikah  karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam  acara  akad  nikah  tersebut. Sedang  bagi  yang  beragama  Katholik, Kristen,  Budha,  Hindu,  Konghucu pencatatan  perkawinan  dilakukan  di Kantor  Catatan  Sipil  setelah  kedua mempelai melakukan pernikahan menurut agamanya masing-masing.
Lembaga yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan yaitu Lembaga Catatan Sipil. Lembaga catatan  sipil  adalah  suatu  lembaga yang bertujuan mengadakan
pendaftaran, pencatatan serta
pembukuan yang selengkap-
lengkapnya  dan  sejelas-jelasnya  serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian. 186
Pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bukan satu-satunya syarat utama  untuk  menentukan  keabsahan suatu perkawinan, tetapi dengan melakukan pencatatan perkawinan berarti melaksanakan tertib administrasi kependudukan serta adanya  kepastian  hukum,  terutama dalam  kepentingan  pembuktian,  maka pencatatan  perkawinan  adalah  suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.
186 Salim HS, 2014, Pengantar Hukum .., Op.Cit., Hlm.41-42.
Pencatatan perkawinan merupakan tindakan administratif sebagai  bukti  adanya  perkawinan  dan penting  bagi  akibat  hukum  dari perkawinan  misalnya  mengenai  status anak  dan  harta  bersama.  Pencatatan perkawinan  juga  bertujuan  untuk menjadikan  peristiwa  perkawinan  itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan  maupun  bagi  pihak  lain, karena dapat  dibaca dalam  suatu surat yang  bersifat  resmi  dan  termuat  pula dalam  suatu  daftar  yang  khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu  dapat  dipergunakan bilamana diperlukan dan dapat dipakai sebagai  alat  bukti  yang  otentik,  dan dengan  surat  bukti  itu  dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.
Pengaturan
pencatatan
perkawinan  di  Indonesia diatur  lebih lanjut dalam Undang-Undang  No.  23 Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan. Dalam undang-
undang  ini  ktentuan  terkait  dengan perkawinan  beda  agama  diatur  dalam Pasal 34, 35 dan 36 tentang pencatatan perkawinan.  Pasal  34  menyatakan bahwa  :  (1)    Perkawinan    yang    sah berdasarkan    ketentuan  peraturan perundang-undangan  wajib  dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan  paling  lambat  60  (enam puluh)  hari  sejak  tanggal  perkawinan. (2)  Berdasarkan  laporan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat    (1),    Pejabat Pencatatan    Sipil    mencatat    pada Register    Akta    Perkawinan    dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.  Pasal  35  menyatakan bahwa
pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: 1) Perkawinan yang ditetapkan  oleh  Pengadilan;  dan    2) Perkawinan    Warga    Negara    Asing yang    dilakukan  di    Indonesia    atas permintaan    Warga    Negara    Asing yang    bersangkutan.    Penjelasaan
Pasal  35  huruf  a menyatakan  bahwa yang    dimaksud    dengan    perkawinan yang    ditetapkan    oleh  pengadilan adalah  perkawinan  yang  dilakukan antar  umat  yang  berbeda  agama  Pasal 36  menyatakan  bahwa  dalam  hal perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan dengan Akta  Perkawinan,  pencatatan perkawinan    dilakukan    setelah adanya  penetapan pengadilan.
Para  pakar  hukum  berbeda pendapat  tentang  perkawinan  beda agama  dalam  Undang-Undang  No.    1 Tahun    1974  tentag  Perkawinan.  Hal ini disebabkan undang-undang tersebut tidak menyebut secara tertulis/  tekstual/eksplisit  ( expressis verbis )  mengenai  perkawinan  beda agama.  Pada  garis  besarnya  ada  tiga pandangan  tentang  perkawinan  beda agama  di  Indonesia  terkait  dengan pemahaman  terhadap  Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, yaitu: pertama, perkawinan beda agama tidak
dibenarkan dan
merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan  berdasarkan  pada  Pasal  2 ayat  (1)  dan  Pasal  8  huruf  (f)  yang dengan  tegas  menyebutkan  hal  itu. Oleh    karena    itu    perkawinan    beda agama    adalah    tidak    sah    dan    batal demi hukum. Kedua, perkawinan beda agama diperbolehkan dan sah dan oleh sebab itu dapat  dilangsungkan,  sebab perkawinan  tersebut  termasuk  dalam perkawinan campuran. Menurut pendapat  ini  titik  tekan  Pasal  57 tentang perkawinan campuran  terletak pada  “dua  orang  yang  di  Indonesia tunduk    pada    hukum    yang berlainan”.  Oleh  karena  itu  pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan  antara  dua  orang    yang memiliki    kewarganegaraan    yang berbeda    tetapi    juga    mengatur perkawinan  antara  dua  orang  yang berbeda  agama.  Menurut  pendapat  ini pelaksanaan  perkawinan  beda  agama dilakukan  menurut  tata  cara  yang
diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan    Campuran.    Ketiga,
Undang-Undang    Perkawinan    tidak mengatur tentang masalah perkawinan    beda    agama.  Oleh karena  itu  dengan merujuk  Pasal  66 Undang-Undang    Perkawinan    maka peraturan-peraturan    lama    selama undang-undang    perkawinan    belum mengaturnya    dapat    diberlakukan. Dengan  demikian    maka    masalah perkawinan    beda    agama    harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran. 187
Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, peneliti cenderung sependapat  dengan  tafsiran  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentng Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa perkawinan  beda  agama  dilarang sebagaimana  Pasal  2  ayat  (1)  dan Pasal 8 huruf f. Oleh karena itu terjadi ketidaksinkronan antara Undang-
187 Raimond Flora Lamandasa, ”Perkawinan  Beda  Agama  di    Indonesia” , http://www.scrtd.com/
Raimond%20flon%20lamandasa,%20my%20publis ed%20files, diakses tanggal 30 Januari 2017.
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentng Perkawinan  dengan    Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi  Kependudukan.  Karena terjadi  pertentangan    antara  kedua peraturan
perundang-undangan
tersebut    maka    Undang-Undang Perkawinan    dapat  mengesampingkan
Undang-Undang
Administrasi
Kependudukan.  Terhadap  hal  yang sama  yang  diatur    di    dalam    undang- undang  yang  berbeda  maka  berlaku di    dalam    asas  perundang-undangan yaitu lex  specialis  derogat  legi generalis , undang-undang yang bersifat    khusus    mengesampingkan undang-undang  yang  bersifat  umum. Karena  Undang-Undang  Perkawinan merupakan aturan yang bersifat khusus  yaitu  mengenai  perkawinan maka    kedudukannya    berada    pada lex    specialis .  Sedangkan    Undang-
Undang    Administrasi  Kependudukan bersifat umum, karena menyangkut hal yang  bersifat  umum,  tidak  saja
mengatur    pencatatan    perkawinan
tetapi juga administrasi kependudukan yang lain.
Kesimpulan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam melarang
terjadinya  perkawinan  beda agama.
Larangan perkawinan  antar  agama
didasarkan
kepada kemaslahatan  umat dengan tujuan untuk memelihara  agama,  jiwa, harta, kehormatan, serta keturunan. Para ulama Indonesia sepakat untuk melarang  perkawinan  beda agama karena kemudharatannya lebih
besar daripada manfaat yang ditimbulkannya. Karena Perkawinan  beda  agama akan  menyebabkan  anak-
anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan itu akan menganut hukum agama ibu atau bapaknya yang berbeda
agama.  Selain  dari  itu,  dari adanya  perkawinan  antar agama  dapat  memutuskan hubungan  silaturrahim  antar keluarga. Oleh karena kemudharatannya lebih besar  yang  ditimbulkan  dari perkawinan antar-agama cukup besar daripada manfaatnya. Terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  Di  dalam  UU Perkawinan  Pasal    2  Ayat (1),  Pasal  8  huruf  f,  Pasal
57    dan    Pasal    66  dapat
ditafsirkan bahwa perkawinan    beda    agama dilarang    di    Indonesia. Sementara    itu    di    dalam Undang-Undang
Administrasi Kependudukan Pasal 34 dan Pasal 35 huruf a cenderung memperbolehkan perkawinan    beda    agama. Karena terjadi
ketidaksinkronan    antara
Undang-Undang
Perkawinan    dan    Undang- Undang Administrasi Kependudukan    maka    di dalam    asas    Perundang- undangan  berlaku  adagium lex    specialis    derogat    lex generalis (peraturan perundang-undangan    yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-
undangan yang bersifat
umum). Sehingga bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan mengesampingkan  Undang- Undang Administrasi Kependudukan, yang berarti bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku  di
Indonesia. Saran
Demi  adanya  kepastian  hukum
dan  terciptanya  keadilan dalam masyarakat, pemerintah  harus  segera mengadakan perubahan terhadap  Pasal  35  huruf  a Undang-Undang  Nomor  23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena
pasal  terebut  memberikan celah  atau  peluang  bagi
masyarakat untuk melakukan perkawinan beda agama. Dan Kepada seluruh masyarakat hendaknya lebih memahami aturan-aturan yang diberlakukan oleh hukum agama maupun hukum  positif  yang  berlaku di Indonesia mengenai larangan  perkawinan  beda agama, agar tercipta kehidupan yang tentram dan bahagia.

## Daftar Pustaka
Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan Islam  di  Indonesia;  Antara  Fiqh Munakahat  Dan  Undang-Undang Perkawinan , Kencana: Jakarta, 2009.
Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan Indonesia  Menurut  Perundangan, Hukum  Adat,  Hukum  Agama ,  cet  II. Mandar Maju: Bandung, 2003.
_________________, Hukum  Perkawinan Indonesia .  Mandar  Maju:  Bandung., 2007.
Lili  Rasidi, Hukum  Perkawinan  dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia , Remaja Rosdakarya: Bandung. 1991.
Mohammad  Atho  Mudzhar, Fatwa-Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia:  Sebuah Studi  Tentang  Pemikiran  Hukum
Islam di Indonesia 1975-1988 .  INIS: Jakarta. 1993.
Muhammad  Nasib  ar-Rifai, Ringkasan
Tafsir  Ibnu  Katsir  Kemudahan  Dari Allah, Cet.  1.  Gema  Insani  Press: Jakarta, 1999.
Mushaf  Al-Qur‟anku  Al-Karim  dengan Ketentuan  Tajwid  Yang Dipermudah Dengan  Alat  Peraga  Kode  Warna- Warna, Lautan  Lestari:  Jakarta.
2009 .
Pagar, Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia . Cita Pustaka Media: Bandung. 2006.
Raimond  Flora  Lamandasa, ”Perkawinan Beda  Agama  di    Indonesia” , http://www.scrtd.com/Raimond%20f lon%20lamandasa,%20my%20publis ed%20file, diakses tanggal 30 Januari 2017.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , PT. Raja Grafindo
Peersada, Jakarta, 2007.
Sudarsono, Hukum  Perkawinan  Nasional , Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati
Mahdi,
Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata  Barat ,  Cet.  1.  Gitama  Jaya: Jakarta, 2005.