NAHDLATUL ULAMA (NU) SEBAGAI CIVIL SOCIETY DI INDONESIA
Esty Ekawati
(Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/esty1wati@gmail.com)
Abstrak:
Civil society ( masyarakat madani) adalah organisasi non pemerintah atau  kelompok  otonom  yang  berhadapan  dengan  negara  yang berfungsi sebagai check and balance terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat  madani  juga  berfungsi  sebagai  kontrol  sosial.  Lary Diamond  menyatakan  bahwa  masyarakat  madani  membentuk organisasi  budaya  seperti  agama  atau  etnik  atau  organisasi  yang menjaga kebenaran dan keyakinan. Nahdatul Ulama adalah sebuah organisasi keagamaan di Indonesia yang berfungsi sebagai kontrol sosial  terhadap  pemerintah. Selain  itu,  kegiatan-kegiatan  NU  di bidang  pendidikan,  perkembangan  demokrasi,  dan  aktivitas  sosial lainnya  membuat  NU  tetap  eksis  dalam  kehidupan  sosial  dan politik di Indonesia.

## Kata Kunci

## Civil Society, Non Pemerintah, Government Policy, Social Activities

## Abstract:
Civil  Society  is  non-government  organization  or  an  autonomous group which is faced with state and has a function for check and balance for the government policy. Civil society also has a function to social control. Lary Diamond said that civil society establish on cultural  organization  such  as  religion  or  ethnic  or  organization which  keep  the  truth  and  believe.  Nahdhatul  Ulama  is  a  religion organization in Indonesia which has function to social control for the  government.  Beside  that,  the activities  of  NU  in  education, democracy development and other social activities made NU still exist in social and political society in Indonesia.

## Esty Ekawati

## Keyword:
Civil Society, Non-Government, Kebijakan pemerintah, Aktivitas sosial
Pendahuluan Membicarakan  tentang civil  society kerap  disamakan  dengan  istilah masyarakat madani atau masyarakat sipil. Beragamnya istilah ini dikarenakan civil society adalah konsep Barat sehingga kita kesulitan mencari arti dari konsep ini jika disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Berbagai pemikiran yang dikembangkan akhir-akhir ini seputar civil society, yang mana di Indonesia telah diterjemahkan menjadi "masyarakat sipil" atau "masyarakat madani" sebenarnya merupakan dampak dari perkembangan pemikiran yang terjadi di dunia Barat, khususnya di negara-negara industri maju di Eropa Barat dan Amerika Serikat dalam perhatian  mereka  terhadap  perkembangan  ekonomi,  politik  dan  sosial- budaya di Negara-negara berkembang.
Awalnya para sarjana di Barat melihat konsep civil society itu dalam gejala pergerakan  Serikat  Buruh  Solidaritas  yang  bangkit  melawan  negara.  Dalam sistem sosialis, kehadiran dan peranan negara sangat kuat, dimana negara sangat kuat  dan  mendominasi  kehidupan  individu  dan  masyarakat,  maka  sulit dibayangkan  adanya  apa  yang  disebut civil  society. Tetapi  dalam  realitas,  serikat buruh  ternyata  cukup  kuat  dan berperan  sebagai  masyarakat  sipil  berhadapan dengan negara. Dan akhirnya, serikat buruh itu ternyata mampu menumbangkan rezim yang begitu kuat. 1 Begitu juga negara yang menganut paham Marxis, yang selalu  menganggap  bahwa  Negara  adalah  musuh    dan  sebaliknya civil  society adalah  representasi  kaum  borjuis  sehingga  Negara  ada  untuk  melindungi  dan melayani kaum ini.
Munculnya  konsep civil  society disebabkan  karena  munculnya  dominasi dan  otoritarianisme  kekuasaan.  Di  Negara  Barat,  dulunya  yang  dikuasai  oleh rezim  otoriter  telah  memaksa  masyarakat  untuk  menyusun  kekuatan  dalam rangka melakukan perubahan dalam praktik bernegara. Begitu juga di Indonesia, konsep civil society mengalami perdebatan seputar posisi, peran dan efektivitasnya dalam mendorong perubahan dalam masyarkat.
Untuk  menghilangkan  kesalah-pahaman  berbagai  pihak  tentang masyarakat sipil, misalnya diartikan sebagai lawan dari pemerintahan militer atau sebagai masyarakat borjuis, maka yang dimaksud sebagai masyarakat sipil di sini
1 Lutfi  J  Kurniawan  dkk, Negara,  Civil  society  dan  Demokratisasi:  Pergerakan  MembangunSolidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan, (Malang: In-TRANS Publishing, 2008), hlm.8
235
adalah masyarakat madani, yakni sebuah masyarakat etis yang progresif menuju kepada terbentuknya peradaban yang unggul.
Di Indonesia, wacana seputar civil society pun masih banyak perdebatan terutama terkait definisi dari konsep tersebut. Ada yang mengartikan civil society sebagai  masyarakat  sipil,  masyarakat  madani,  masyarakat  beradab,  bahkan  ada yang  tetap  mempertahankan  menggunakan  istilah civil  society saja.  Konsep masyarakat sipil sendiri di Indonesia adalah sebuah istilah baru yang ditanggapi dengan pesimisme dimana pengertian "sipil" itu dikesankan sebagai  tandingan dari  "militer",  meskipun  akhirnya  pandangan  ini  berubah  setelah  adanya reformasi  dan  penghapusan  dwi-fungsi  ABRI (Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia). Apapun definisi dari istilah ini yang pasti konsep civil society ini telah membudaya  di  Indonesia  sebagai  sebuah  gerakan  otonom  di  masyarakat  yang bertujuan menciptakan masyarakat beradab dan menjadi penyeimbang Negara, setidaknya itu yang penulis dapat pahami.
Konsep civil  society merupakan  “ijtihad”  para  pemikir  Barat  walaupun dalam perkembangannya belum ada satu kesepakatan mengenai definisi kosep ini. Konsep masyarakat sipil yang tertua berkembang pada zaman Yunani Kuno dimana  menurut  Aristoteles, civil  society (politike  koinonia) adalah  masyarakat politik/Negara.  Disini  masyarakat  sipil  identik  dengan  Negara.  Selain  itu  ada Cicero  yang  mengistilahkan  masyarakat  sipil  dengan societas  civilis yang  artinya juga  masyarakat  politik.  Konsep  tersebut  tetap  bertahan  hingga  abad  17. Perubahan  terjadi  ketika  Thomas  Hobbes,  John  Locke  dan  JJ  Rousseau memperkenalkan istilah kontrak sosial. 2 Hobbes dan Rousseau lebih melihat civil society disamakan  dengan  Negara  karena  mereka  menyamakan  Negara  dengan masyarakat.  Sedangkan  Locke  lebih  melihat civil  society sebagai  sebuah political society. Pandangan lain dikembangkan oleh Adam Ferguson dan Thomas Paine dimana menurut Ferguson civil society ini berhubungan dengan visi etis tentang kehidupan  masyarakat  yang  beradab (civilized  society) .  Masyarakat  mengalami perkembangan kehidupan  dari  primitif  menuju  modern.  Baginya  masyarakat yang  kuat  akan  mampu  mengimbangi  Negara  agar  tidak  didominasi  oleh Negara.  Hal  ini  dikuatkan  oleh  Paine  bahwa  posisi  masyarakat  haruslah  kuat, sehingga  Negara  dan  masyarakat  harus  berdiri  sendiri-sendiri.  Karena  Negara adalah hasil dari bentukan masyarakat maka Negara tidak boleh lebih kuat dari masyarakat. 3 Michael van Langenberg mendefinisikan civil society sebagai wilayah
2 Ibid., hlm 9-10. 3 Ibid., hlm. 12.

## Esty Ekawati
yang  terdiri  dari  kelompok-kelompok  dan  perkumpulan,  pendidikan,  tenaga kerja,  bisnis,  partai  politik,  organisasi  keagamaan,  perdagangan,  media, komunitas  lokal  dan  perkumpulan  kekerabatan. 4 Menurut  Gellner, civil  society merujuk  pada  masyarakat  yang  terdiri  atas  berbagai  institusi  non-pemerintah yang  otonom  dan  cukup  kuat  untuk  mengimbangi  Negara.  Adapun  maksud mengimbangi  disini  adalah  kelompok  ini  memiliki  kemampuan  untuk menghalangi atau membendung dominasi Negara terhadap masyarakat. Namun konsep  ini  tidak  berarti  bahwa civil  society berupaya  mengingkari  kekuasaan Negara dalam perannya. Kelompok ini sifatnya tidak mengekang karena dapat dimasuki dan ditinggalkan secara bebas. 5
Sedangkan  menurut  Alexis  de  Tocqueville, civil society sebagai  kekuatan politik  sendiri,  kekuatan  pengimbang  yang  dapat  melakukan check  and  balance terhadap  kekuatan  Negara  dengan  bentuk  organisasi,  asosiasi  yang  bercirikan kesukarelaan  dan  swadaya  ketika  beradapan  dengan  Negara,  namun  tetap mempunyai kepatuhan terhadap norma dan nilai hukum yang berlaku. 6 Dalam hal ini masyarakat dapat melakukan partisipasi mengenai pembuatan kebijakan- kebijakan  publik  dalam  sebuah  negara  dan  dapat  saling  berinterksi  dengan semangat toleransi.
Larry  Diamond  mendefinisikan civil  society sebagai  aktivitas  sosial  yang bersifat  terbuka  dengan  prinsip,  kerelaan,  muncul dengan  sendirinya,  memiliki kemampuan swasembada, otonom dari Negara dan adanya ketaatan atas aturan internal. Lebih jauh Larry Diamond menegaskan bahwa civil society diwujudkan dalam  banyak  bentuk  organisasi,  termasuk  organisasi  kultural  yang  terdiri  dari agama,  etnik,  kelompok  atau  organisasi  dan  asosiasi  yang  mempertahankan kebenaran bersama, nilai, kepercayaan dan simbol. 7
Melihat  fenomena  kebangkitan civil  society di  Indonesia  setelah  masa Orde Baru berakhir menarik untuk dikaji. Reformasi yang diusung sebagai pola perubahan  menjadikan  gerakan civil  society semakin  berkembang  di  Indonesia. Namun  yang  menjadi  permasalahan  bagi  penulis  adalah,  apakah  civil  society dapat dijadikan prasyarat bagi pembentukan masyarakat demokratis?.
4 Adi Suryadi Culla, Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 20
5 Adi Suryadi Culla, Masyarakat Madani; Pemikiran,Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 30
6 Lutfi J. Kurniawan., op.cit., hlm. 68
7 Tjahyo  Rawinarno,  C ivil  Society  di  Indonesia  Studi  Kasus  Nahdlatul  Ulama.
http://newblueprint.wordpress.com/2008/05/18/civil-society-di-indonesia-studi-kasus- nahdlatul-ulama/.
Sebagai bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia pernah  mengalami  pasang  surut  perdebatan  mengenai  dasar  Negara.  Hal  ini terjadi pada masa pergerakan kemerdekaan dan masa-masa awal kemerdekaan. Wacana menjadikan Islam sebagai dasar Negara muncul dari berbagai kalangan Islam, namun akhirnya Pancasila-lah yang menjadi kesepakatan bersama untuk menjadi  dasar  Negara.  Dalam  perjalanannya,  berbagai  organisasi  yang berlandaskan  Islam  boleh  berkembang  di  Negara  ini.  Salah  satunya  Nahdatul Ulama (NU). Yang menjadi pertanyaan permasalahan adalah 1. Apakah  Islam dapat digunakan untuk mengembangkan civil society?
2. Bagaimana peran NU sebagai civil society di Indonesia dalam membangun demokratisasi?

## Pembahasan
Demokrasi merupakan salah satu meskipun bukan satu-satunya kebajikan publik,  yang  diupayakan  untuk  ditegakkan  di  berbagai  Negara,  karena  baik pemimpin  politik  maupun  masyarakatnya  masih  percaya  bahwa  demokrasi adalah sistem pemerintahan yang masih cukup baik untuk diterapkan. Adanya pemilihan  pemimpin  Negara  yang  demokratis  melalui  pemilu  langsung  dapat menjadi  satu  bentuk  pelimpahan  wewenang  dan  legitimasi  yang  kuat  bagi pemimpin tersebut untuk mengelola Negara.
1. Perkembangan civil society dan Prospek demokratisasi di Indonesia
Modernisasi  dan  perkembangan  kehidupan  masyarakat  dunia  telah menuntut adanya sstem keterbukaan dan partisipasi baik dalam aspek sosial maupun  politik.  Peristiwa  pengunduran  diri  Presiden  Soeharto  pada  Mei 1998  merupakan  titik  tolak  kehancuran  rezim  otoritarianisme  Orde  Baru yang  berkuasa  lebih dari  tiga  puluh  tahun  lamanya.  Terkungkungnya kehidupan  masyarakat  Indonesia  selama  pemerintahan  Soeharto  dalam  hal politik  terutama,  telah  menimbulkan  suatu  semangat  untuk  menciptakan Negara  yang  lebih  demokratis  yang  menghargai  hak-hak  politik  dan partisipasi  publik.  Reformasi  merupakan  era  dimana  demokrasi  mulai dikembangkan  di  Indonesia  demi  mewujudkan  kehidupan  masyarakat  yang lebih  baik.  Langkah  awal  demokratisasi  dilakukan  dengan  memberikan kebebasan  bagi  warga  Negara  untuk  mendirikan  partai  politik, suatu organisasi yang selama Orde Baru dimandulkan fungsi dan posisinya. Selain itu,  dalam  perkembangan  selanjutnya,  dilakukanlah  pemilihan  Presiden  dan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat sehingga siapapun yang menjadi

## Esty Ekawati
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016
pemimpin  tentunya  adalah  representasi  dari  rakat  dan  memiliki  legitimasi yang kuat. Dalam  proses  transisi  demokrasi  inilah  muncul  kemudian  berbagai gerakan-gerakan non-pemerintah yang mengatas namakan civil society dengan beragam  bentuk  dan  peranan.  Sebenarnya civil  society sudah  ada sejak  dulu bahkan di zaman Orde Baru namun gerakan ini tidak banyak karena memang pemerintah  membatasi  peranan  dan  gerakan  organisasi  non-pemerintah. Tidak  sedikit  pula  organisasi-organisasi  non-pemerintah  yang  sebenarnya dibentuk untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah.
Gagasan civil  society dapat  dikatakan  merupakan  reaksi  terhadap pendekatan  Negara  yang  banyak  berkembang  terutama  dalam  melihat realitas  politik  masa  Orde  Baru.  Dimana  pendekatan  Negara  ini  cukup mendominasi  diskursus  politik  di  Indonesia.  Salah  satu  pendekatan  Negara yang  menjadi  perhatian  adalah  model  Negara  Birokratik  Otoriter  yang menggambarkan kondisi Negara Indonesia saat itu. 8 Peranan Negara begitu besar dalam mendominasi kehidupan politik, sosial dan ekonomi masyarakat. Negara  terlihat  begitu  kuat  dan  dominan  dalam  berhadapan  dengan masyarakat.  Ruang  partisipasi  publik  dibatasi,  bahkan  perkembangan  partai politik pun dikekang sedemikian rupa. Presiden mengukuhkan kekuasaannya dengan  bantuan  organisasi-organisasi  yang  dibentuknya  seperti  Golkar  dan didukung oleh kekuatan ABRI dan Pegawai Negeri Sipil.
Pemerintahan  Orde  baru  yang  sentralistik  dianggap  berhadapan dengan masyarakat atau civil society yang ada saat itu dimana pemerintah telah menggunakan  kekuatan  jejaringnya  seperti militer  dan  lembaga  korporasi lainnya  untuk  memaksakan  kepatuhan  masyarakat  terhadap  pemerintah bahkan dengan cara-cara koersif. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi pemerintah dalam hal ini direpresentasikan oleh Soeharto dan memobilisasi partisipasi masyarakat  dalam  mendukung  berbagai  tindakan  dan  kebijakan Negara. Perkembangan  politik  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  pengaruh hubungan  antara  kekuatan civil  society dengan  aktor  Negara  dalam  rangka penciptaan demokrasi sesuai azas kedaulatan rakyat. Maksudnya disini adalah penciptaan  masyarakat  yang  mandiri  di  luar  Negara  sebagai  prasyarat demokrasi. 9 Adapun pentingnya konsep civil society di Indonesia dikarenakan civil  society merupakan  bagian  dari  aspirasi  yang  muncul  di  antara  kekuatan-
8 Adi Suryadi Culla, Masyarakat Madani..., hlm. 10. 9 Ibid., hlm. 13.
kekuatan sosial dan politik yang ada. Disini terdapat keinginan dan tuntutan untuk membangun masyarakat yang mampu menyerap nilai-nilai demokrasi dalam  rangka  mewujudkan  sistem  politik  dan  pemerintahan  yang demokratis. 10 Gerakan  perkembangan civil  society di  Indonesia  lebih  merupakan reaksi  atas  perubahan  tatanan  kehidupan  sosial  politik  yaitu  penciptaan kondisi-kondisi demokratisasi yang ditandai dengan perjuangan kekuatan civil society untuk  bisa  otonom  dihadapan  Negara.  Akan  tetapi,  otonomnya civil society bukan berarti benar-benar terpisah dari Negara, karena pada dasarnya relasi civil society dan Negara adalah saling berhubungan dan terdapat interaksi timbal  balik  namun  tetap  dalam  posisi  dan  tujuannya  masing-masing. Perjuangan civil  society mulai  dapat  berkembang  setelah  kejatuhan pemerintahan Orde baru.
Model  masyarakat  yang  otonom  yang  kuat  dapat  menjadi  prasyarat pembentuan masyarakat yang demokratis karena disini terkandung nilai-nilai kebebasan akan hak-hak politik masyarakat, partisipasi politik yang lebih luas dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Menurut  Huntington,  ada  variabel-variabel  yang  memberikan kontribusi bagi terjadinya demokrasi dan demokratisasi antara lain:
 pluralisme sosial dan kelompok-kelompok menengah yang kuat,
 struktur  kewenangan  demokratis  di  dalam  kelompok-kelompok  sosial, khususnya yang berkaitan dengan urusan politik
 pemimpin politik yang mendukung demokrasi sepenuhnya
 konsensus mengenai nilai-nilai sosial dan politik
 berkembangnya  kompetisi    politik  dan  perluasan  partisipasi  politik masyarakat
 perkembangan ekonomi dan modernisasi masyarakat
 tradisi menghormati hukum dan hak-hak individu. 11
Pembangunan sistem demokrasi di Indonesia seperti yang kita alami pasca  Orde  baru  diawali  dengan  pembuatan  Undang-Undang  paket  politik yang  di  dalamnya  mengatur  tentang  kebebasan  masyarakat  dalam membentuk  partai  politik.  Selain  itu,  pemerintah  juga  mengizinkan
10 Ryaas Rasyid, Perkembangan Pemikiran Tentang Masyarakat Kewargaan, dalam Jurnal Ilmu Politik No.17, (Jakarta: AIPI, 1997), hlm. 3-9.
11 Samuel P. Huntington, Gelombang Deokratisasi Ketiga, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001), hlm. 47.

## Esty Ekawati
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016
pembaharuan  dan  pembentukan  gerakan civil  society, hal ini  dapat  kita  lihat bagaimana banyak muncul Organisasi Non-Pemerintah (Ornop), LSM, dan Organisasi-Organisasi  Massa  lainnya  dengan  beragam platform sebagai gerakan otonom di luar  Negara yang dapat berperan dalam mempengaruhi proses jalannya pemerintahan baik mendukung maupun mengkritisi jalannya pemerintahan.
Begitu-pun dengan kehadiran civil society, gerakan ini dapat dikatakan memiliki  kontribusi  bagi  pembangunan  masyarakat  demokratis  karena karakteristik  dari civil  society antara  lain;  ada  kebebasan  individu  (dimana individu dapat bebas keluar masuk dalam gerakan civil society ), bersifat sekuler (menurut Gellner), merupakan hasil perubahan menuju masyarakat modern dan beradab, serta menghargai hak-hak individu. Karakteristik tersebut sesuai dengan  nilai-nilai  yang  diusung  demokrasi  yang  juga  menjunjung  tinggi rasionalitas, sekuler, kebebasan dan hak-hak individu.
2. Masyarakat Islam dan Civil Society Einstadt menyatakan  ada  beberapa  komponen  penting  yang  harus ada dalam civil society: a. Otonomi,  artinya civil  society terlepas  dari  pengaruh  Negara  di  bidang ekonomi, politik dan sosial
b. Masyarakat  memiliki  akses  terhadap  lembaga-lembaga  Negara.  Setiap warga  Negara  memiliki  kebebasan  berpartisipasi  dalam  mempengaruhi perumusan kebijakan, kebebasan menyampaikan aspirasi masyarakat dan adanya hubungan dengan pejabat Negara
c. Adanya  ruang  publik  yang  bersifat  otonom  dan  terbuka  bagi  seluruh warga masyarakat 12
Komponen  tersebut  relevan  adanya  karena  memang  dalam masyarakat modern itu terdapat suatu ruang publik ( public sphere) yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berekspresi. Penulis akan memberikan contoh suatu organisasi keagamaan yaitu NU sebagai  bagian dari civil society yang keberadaannya sudah ada sejak pra-kemerdekaan hingga kini meskipun dalam bentuk yang berbeda. Namun sebelum masuk ke studi kasus NU ini penulis akan menguraikan dulu mengenai keterkaitan Islam dengan civil society, dan apakah konsep ini bisa diterapkan dalam masyarakat Islam. Kekuatan-kekuatan  Islam  merupakan  faktor  positif  bagi upaya mewujudkan civil society di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ajaran-ajaran
12 Lutfi J. Kurniawan, Negara, Civil  Society dan Demokratisasi., hlm. 42.
Islam  menekankan  pada  pentingnya  pengembangan  hak-hak  kemerdekaan, kebebasan dan keadilan yang merupakan prasyarat bagi tumbuhnya kekuatan civil society, demikian juga dengan agama-agama lainnya. 13
Dalam perkembangan yang dialami oleh masyarakat Islam, menurut Gellner, posisi agama ini tidak mengalami perubahan mendasar seperti yang terjadi  Barat  (dominasi  Gereja  hingga  adanya  reformasi  agama).  Kenyataan membuktikan  bahwa Islam  menjadi  semakin  kuat  dengan  cara-cara  yang ditempuhnya.  Islam  tidak  hanya  kuat  di  kalangan  masyarakat  bawah  saja namun juga merata di kalangan penguasa dan masyarakat kota serta elit-elit kultural  lainnya.  Nilai-nilai  Barat  seperti  modernisasi  atau westernisasi tidak mampu mengubah akar radikalisme masyarakat Islam dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran  agama    Islam.  Yang  menjadi  sorotan  Gellner,  kenapa  ini  bisa bertahan  hingga  sekarang  adalah  karena  perkembangan  internal  masyarakat Islam  yang  mampu  melakukan  transisi  menjadi  masyarakat  modern  tanpa harus menjadi Barat. 14
Gellner  membagi  model  masyarakat  Islam  dalam  dua  kategori. Pertama, Islam Rendah ( low culture ), yaitu tipologi cara beragama tradisional di kalangan  masyarakat  pedalaman  yang  diwarnai  unsur  magis,  pemujaan terhadap  wali  atau  tokoh  yang  dipandang  suci  lainnya. Kedua, Islam  Tinggi ( high  culture), yaitu  model  beragama  masyarakat  perkotaan  kelas  menengah dan  cendikiawan  yang  memiliki  cirri-ciri  puritanisme,  individualisme, berorientasi pada kaedah, tidak peduli terhadap hal-hal magis dan pemujaan. Masyarakat ini banyak diperlihatkan oleh kalangan terdidik dan dipengaruhi oleh  modernisasi. 15 Meskipun  apa  yang  disebutkan  oleh  Gellner  mengenai Islam  tinggi  memang  masih  ada  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia  namun pada  dasarnya  ada  upaya  perubahan  untuk  menjadikan  Islam  tidak  lagi dipandang secara kedua model tersebut yang bertentangan namun berupaya membangun toleransi dalam menjalankan ibadah berdasarkan syariat Islam. Gellner memiliki pemikiran yang menarik tentang masyarakat Islam dimana ia membuat perbandingan antara model civil society yang berkembang di Barat (bersifat sekuler dan individualisme) dengan masyarakat Islam dalam proses  membangun ummah (fenomena  Timur  Tengah).  Keruntuhan sosialisme  atau  komunisme  yang  terjadi  pada  dekade  1980-1990-an  telah membuktikan  kegagalannya  dalam  membangun  masyarakat.  Namun  masih ada  satu  peradaban  yaitu  Islam  yang  tidak  lekang  oleh  waktu.  Masyarakat
13 Adi Suryadi Culla, Masyarakat Madani., hlm. 21.
14 Ibid., hlm. 38. 15 Ibid., hlm. 39.

## Esty Ekawati
Islam tetap berdiri kokoh dari sejak zaman Rasullullah SAW hingga kini di berbagai Negara Timur Tengah dan Negara-negara di belahan dunia lainnya termasuk  Indonesia  meskipun  di  sebagian  Negara  tersebut  Islam  tidak dijadikan dasar Negara atau ideologi.
Menurut  Gellner,  Islam  lebih  memiliki  potensi  untuk  membangun dan mengembangkan diri menjadi model civil society meskipun masih banyak persoalan  yang  mungkin  juga  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Islam  seperti sekulerisme  dan  individualisme. 16 Akan  tetapi  Gellner  terlalu  memandang konsep  ini  secara  Barat  sehingga  ini  menimbulkan  pesismisme  dalam menggambarkan  masyarakat  Islam.  Pemikiran  menarik  lainnya  dari  Gellner terkait Islam disini adalah potensi Islam sebagai alternatif dalam membangun civil  society jika  konsep  Barat  mengalami  keruntuhan.  Gellner  menganggap bahwa  model  masyarakat  Islam  yang  berhasil  membangun ummah, mungkin merupakan  alternatif  yang  baik  bagi  Barat.  Meskipun  demikian,  Gellner masih melihat kekurangan dalam membandingkan kedua konsep ini namun ada  juga  aspek  positif  berupa  kebebasan  individu  maupun  kelompok  yang sangat dihargai dalam perwujudan gagasan tersebut. 17
3. Nahdatul Ulama (NU) sebagai civil society di Indonesia dan Peranannya Masyarakat  Islam  pada  hakekatnya  bersifat  demokratis  karena  di dalamnya  mengajarkan  prinsip-prinsip  perwakilan  dan  kesamaan  sosial  dan hak-hak  sipil  warga  Negara  dengan  tidak  membedakan  kebangsaan  dan agama.  Hal  ini-lah  yang  menekankan  bahwa  masyarakat  Islam  juga  tidak menyukai suatu bentuk tirani. 18 Kalau memahami nilai Islam seperti apa yang pernah  terjadi  pada  masa  Rasulullah,  maka  ada  titik  temu  antara civil  society dengan masyarakat Islam. Robert N. Bellah, mempunyai kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan nabi Muhammad bersifat egaliter  dan  partisipatif.  Ia  menilai  apa  yang  dilakukan  Nabi  adalah  sudah modern  untuk  ukuran  zamannya  sehingga  keliru  ketika  ada  pandangan menilai Islam menghambat tumbuhnya civil society ataupun demokrasi. 19 A.S. Hikam sudah menegaskan bahwa civil society yang diperjuangkan bukanlah civil society dalam  pengertian  liberal,  dan  ia  menentang  privatisasi  agama  atau
16 Ibid., hlm. 43. 17 Ibid., hlm. 44-45.
18 Ibid., hlm. 220.
19 Tjahyo  Rawinarno,  C ivil  Society  di  Indonesia  Studi  Kasus  Nahdlatul  Ulama. http://newblueprint.wordpress.com/2008/05/18/civil-society-di-indonesia-studi-kasus- nahdlatul-ulama/
peminggiran  agama  dalam  ruang  privat.  Sebaliknya  ia  menawarkan bagaimana Islam tidak terpinggir dalam ruang privat, namun dapat berkiprah dan  terlibat  penuh  dalam  wacana  dan  ruang  publik,  bukan  pada  level negara. 20 Dari  perspektif  Islam,  menurut  Dawam,  pengertian civil  society mengacu pada suatu integrasi umat atau masyarakat. Gambaran integrasi ini misalnya terlihat dalam wujud NU dan Muhammadiyah  di Indonesia. Dalam konteks  ini, civil  society lebih  mengacu  pada  penciptaan  peradaban. 21 NU didirikan  pada  tahun  1926  oleh  sekelompok  ulama  dan  kyai  yang  lebih ortodoks  yang  terutama  berasal  dari  pesantren  di  Jawa  Tengah  dan  Jawa Timur,  bertekad  mempertahankan  bentuk-bentuk  kepercayaan  dan  praktek keagamaan  tradisional  terhadap  serangan  kaum  reformis. 22 Pergerakan  NU terlihat  pada  masa  menjelang  pendudukan  Jepang  dimana  NU  dan Muhammadiyah  bergabung  bersama  organisasi-organisasi  lainnya  menjadi Masyumi  (Majelis  Syuro  Muslimin  Indonesia).  Pada  tahun  1945  Masyumi berkembang dan mulai dikenal masyarakat di beberapa wilayah di luar Jawa sebagai  partai  politik.  Akan  tetapi  setelah  kemerdekaan,  Masyumi  mulai mengalami  perpecahan,  Pada  tahun  1952,  NU  yang  pemimpinnya kebanyakan  dari  Jawa  memisahkan  diri  dari  Masyumi  dan  menjadi  partai politik  tersendiri.  NU  dalam  perkembangannya  bekerjasama  dengan  unsur- unsur  nasionalis-radikal  dan  karena  itu  dapat  ikut  ambil  bagian  di  dalam pemerintahan setelah tahun 1953. 23
Nahdatul  Ulama  dalam  hal  ini  bisa  disebut  sebagai civil  society di Indonesia,  walaupun  ddalam  aplikasinya  kurang  berani  dan  cenderung kooperatif dengan pemerintah atau Negara dan pernah menjadi political society pada  tahun  1952-1984.  Pada  masa  kepemimpinan  Soekarno,  NU  menjadi partai  politik  yang  memiliki  cukup  kursi  di  pemerintahan.  Sedangkan  pada masa kepemimpinan Soeharto dimana kebijakan fusi partai diberlakukan, NU tergabung  dalam  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP)  hingga  tahun  1984 yang  dalam  perjalannya  tidaklah  memiliki  suara  yang  otonom  sebagai penyeimbang Negara namun terkooptasi oleh dominasi Negara.
20 Ahmad Fathan Aniq, Menimbang Civil Society dan Masyarakat Madani; Antara Mitos dan Realitas.
http://fathananiq.wordpress.com/2008/03/09/menimbang-civil-society-dan-masyarakat- madani-antara-mitos-dan-realitas/.
21 Adi Suryadi Culla, Masyarakat Madani., hlm. 183.
22 Herbert Feith dan Lance Castles (ed), Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 195.
23 Ibid., hlm. 196-197.

## Esty Ekawati
Sesuai dengan hasil Muktamar XXVII di Situbondo, NU melepaskan peran sebagai partai politik dan kembali ke khittah 1926 dengan penegasan menjalankan  peran  sosial,  keagamaan  dan  pendidikan.  Dalam  wacana kembali ke khittah tersebut, maka visi politik NU tentang Indonesia adalah “politik  yang  berwawasan  kebangsaan  dan  menuju  integrasi  bangsa  dengan langkah-langkah  yang  senantiasa  menjunjung  tinggi  persatuan  dan  kesatuan untuk  mencapai  cita-cita  bersama,  yaitu  terwujudnya  masyarakat  adil  dan makmur lahir batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju ke- bahagiaan di  dunia  dan  kehidupan  akhirat. 24 Nahdlatul  Ulama  sebagai  organisasi keagamaan tersebar di Indonesia dengan jamaah kurang lebih 80 juta menjadi potensi civil  society yang  efektif.  A.S  Hikam,  menegaskan,  NU  sebagaimana organisasi  sosial  ataupun  politik  yang  mencoba  mengembangkan independensinya  mempunyai  potensi  memperkuat civil  society di  Indonesia, selayaknya berbagai kelompok pro demokrasi lainnya. 25
Lalu bagaimana peran NU sebagai civil society di Indonesia? 26
a. NU  melakukan  upaya  peningkatan  pendidikan  masyarakat  melalui pesantren  dan  pesantren  dipakai  pula  pada  jumlah  terbatas  dalam mensosialisasikan  nilai-nilai  demokrasi.  Pesantren  (P3M)  bekerjasama dengan  LP3ES  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  lokal,  dimana sebelumnya LP3ES mengajarkan nilai-nilai demokrasi di dalam pesantren.
b. Fatayat NU konsisten dalam melakukan upaya advokasi perempuan dan pengembangan peran perempuan dalam peran publik.
c. Menghindari  pertentangan  agama  dengan  tidak  memperjuangkan penegakkan syariat Islam dan toleran terhadap warga non-muslim.
d. Mendirikan  lembaga-lembaga  intelektual  dan  pro  demokrasi,  seperti LAKPESDAM,  SARBUMUSI  (Sarikat  Buruh  Muslimin  Indonesia), LPBH  (Lembaga  Penyuluhan  dan  Bantuan  Hukum),  LP2NU  (Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama).
Muhammad Abduh mengatakan bahwa Islam tidak mengenal adanya kekuasaan  keagamaan  dalam  arti:  1)  Islam  tidak  memberikan  kekuasaan kepada  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  menindak  orang  lain  atas nama  agama  atau  mandat  dari  agama  atau  Tuhan.  2)  Islam  tidak
24 Tjahyo  Rawinarno,  C ivil  Society  di  Indonesia  Studi  Kasus  Nahdlatul  Ulama. http://newblueprint.wordpress.com/2008/05/18/civil-society-di-indonesia-studi-kasus- nahdlatul-ulama/
25 Ibid. 26 Ibid.
membenarkan  campur  tangan  seseorang,  sekalipun  penguasa,  dalam kehidupan  dan  urusan  keagamaan  orang  lain,  3)  Islam  tidak  mengakui  hak seseorang untuk memaksakan kehendak, pendapat dan penafsirannya tentang agama kepada orang lain. 27 Nilai-nilai ini sejalan dengan demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik dan sosial yang muncul di Barat yang  bermula  pada  zaman  Yunani  Kuno  dan  dikembangkan  pada  era modern.  Prinsip  yang  ada  didalamnya  yaitu  membangun  hubungan  antar individu masyarakat dan Negara yang sesuai dengan prinsip persamaan dan keterlibatan  dalam  proses  pembuatan  hukum  karena  pada  dasarnya  rakyat adalah  pemegang  kekuasaan.  Apabila  kita  kaitkan  demokrasi  dengan  Islam maka  akan  terdapat  persamaan  dan  perbedaan.  Perbedaannya  tentu  terlihat dalam  hak  kekuasaan  dan  hukum  dimana  Islam  meletakkan  bahwa kedaulatan  hukum  pada  prinsipnya  adalah  wewenang  Allah  dalam  bentuk Syari’ah.  Sedangkan  kalau  demokrasi,  hukum  itu  adalah  produk  pemikiran manusia  yang  termanifestasi  dalam  bentuk  Kitab  Undang-Undang.  Akan tetapi perbedaan mendasar ini bukan berarti harus menjadi penghalang bagi pengembangan demokrasi di Negara yang mayoritasnya berpenduduk Islam seperti di Indonesia karena pada dasarnya Indonesia bukanlah Negara Islam meskipun  penduduknya  mayoritas  Islam.  Nilai-nilai  seperti  sistem perwakilan,  musyawarah,  keadilan,  kebebasan,  dan  toleransi  adalah persamaan antara Islam dan Demokrasi.
Jika  dikaitkan  dengan  persoalan civil  society yang  mana  konsep demokrasi  dan  Islam  serta civil  society kerap  dipertentangkan.  Jika civil  society dengan  karakternya  yang  rasional,  terbuka,  menghargai  otonomi  individu, partisipatif dan sekuler maka tentu saja bisa dikatakan bahwa civil society dapat menjadi  prasyarat  bagi  terbentuknya  masyarakat  demokratis.  Sedangkan beberapa nilai-nilai yang menjadi prinsip demokrasi  juga memiliki persamaan dengan  nilai-nilai  Islam  maka  ini  juga  tidak  perlu  dipertentangkan.  Akan tetapi, memang tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai demokrasi terutama sekuler  dan  hukum  masih  menjadi  perdebatan.  Namun  bagaimanapun,  jika ijtihad  digunakan  dalam  mencari  titik  temu  persoalan  mungkin  saja masyarakat Islam bisa juga menjadi alternatif dalam membangun civil society di Negara  demokratis  seperti  di  Indonesia.  Ada  titik  temu  antara civil  society dengan  masyarakat  Islam  yang  diuraikan  oleh  Robert N.  Bellah,  bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dikembangkan nabi Muhammad bersifat
27 H. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara. Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1980), hlm. 131.

## Esty Ekawati
egaliter  dan  partisipatif.  Ia  menilai  apa  yang  dilakukan  Nabi  adalah  sudah modern  untuk  ukuran  zamannya  sehingga  keliru  ketika  ada  pandangan menilai Islam menghambat tumbuhnya civil society ataupun demokrasi. Larry Diamond mendefinisikan civil society sebagai aktivitas sosial yang bersifat  terbuka  dengan  prinsip,  kerelaan,  muncul  dengan  sendirinya, memiliki kemampuan swasembada, otonom dari Negara dan adanya ketaatan atas aturan internal. Lebih jauh Larry Diamond menegaskan bahwa civil society diwujudkan  dalam  banyak  bentuk  organisasi,  termasuk  organisasi  kultural yang  terdiri  dari  agama,  etnik,  kelompok  atau  organisasi  dan  asosiasi  yang mempertahankan  kebenaran  bersama,  nilai,  kepercayaan  dan  simbol.  Apa yang  diungkapkan  oleh  Larry  ini  tentang  organisasi  kultural  mungkin Nahdatul Ulama (NU) merupakan salah satu contoh organisasi keagaamaan dimana sejak pembentukannya pada zaman pra-kemerdekaan, organisasi ini memiliki  kemandirian  dan  bertujuan  mempertahankan  kebenaran  dan kepercayaan ajaran agama yang dianutnya.
Gellner  mengungkapkan  bahwa  kondisi  sosial  yang  didefinisikan sebagai civil  society sesungguhnya  bermuatan  politis.  Menurut  Gellner, civil society merujuk  pada  masyarakat  yang  terdiri  atas  berbagai  institusi  non- pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk mengimbangi Negara. NU merupakan  institusi  non-pemerintah  yang  didirikan  sejak  tahun  1926  telah mengalami  berbagai  perubahan  bentuk  dan  posisi.  Meskipun  banyak anggapan  bahwa  NU  lebih  berposisi  sebagai  bagian  dari  pemerintahan. Sebagai  contoh  anggapan  ini  adalah  keberadaan  NU  pada  masa pemerintahan  Soekarno,  dimana  NU  menjadi  partai  politik  yang  masuk dalam 4 besar dalam tampuk kepemimpinan kabinet dan legislatif. Perubahan terjadi pada masa pemerintahan Soeharto dimana akibat kebijakan fusi partai, NU  tidak  bisa  menjadi  partai  sendiri  namun  harus  tergabung  dalam  Partai Persatuan  Pembangunan  hingga  tahun  1984,  NU  memutuskan  untuk mundur  dari  PPP  dan  kembali  menjadi  organisasi  keagamaan  yang berkonsentrasi  pada  kegiatan  sosial  kemanusiaan,  pendidikan,  keagamaan dan membangun demokrasi. Pada masa Reformasi dimana masyarakat mulai memiliki kebebasan mendirikan partai politik, NU kembali ke kancah politik dengan  mendirikan  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  yang  dipimpin  oleh Abdurrahman Wahid. Akan tetapi, suara NU pun terpecah karena ada juga warga  NU  yang  tergabung  dalam  Partai  PKNU.  Dalam  perjalannya,  NU dalam  tubuh  PKB-pun  lebih  condong  merapat  ke  pemerintah,  meskipun tidak  menutup  kemungkinan  NU  memberikan  kritik  terhadap  kebijakan
247
pemerintah yang tidak memihak pada rakyat kecil. Begitulah perjuangan NU dalam partai politik.
Ketika  melihat  NU  sebagai civil  society dengan  badan-badan  yang dimilikinya  seperti  fatayat  NU  dan  lainnya  (seperti  yang  sudah  penulis uraikan  pada  bagian  sebelumnya),  maka  bisa  dikatakan  bahwa  teori  yang diungkapkan oleh Tocqueville, yangmana civil society sebagai kekuatan politik sendiri,  kekuatan  pengimbang  yang  dapat  melakukan check  and  balance terhadap kekuatan Negara dengan bentuk organisasi, asosiasi yang bercirikan kesukarelaan  dan  swadaya  ketika  beradapan  dengan  Negara,  namun  tetap mempunyai kepatuhan terhadap norma dan nilai hukum yang berlaku adalah tepat.  Gerakan-gerakan  ini  meskipun  otonom  dan  tidak  bergantung  pada Negara  memiliki  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  norma  yang  berlaku  di Negara ini. Mereka akan mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat namun mereka juga akan menentang pemerintah jika kebijakan yang diambil itu merugikan rakyat Indonesia. Jadi, NU adalah salah satu bentuk civil society yang juga berperan dalam pengembangan demokrasi di Indonesia.
Kesimpulan Civil  society apapun  istilah  yang  mungkin  digunakan  sebagai  arti  dari konsep  ini  yang  jelas  penulis  menyimpulkan  bahwa civil  society merupakan organisasi  non-pemerintah  atau  sekelompok  orang  yang  otonom  dalam berhadapan  dengan  Negara  dan  memiliki  peran check  and  balance terhadap pemerintah  terkait  kebijakan  pemerintah. Civil  society memiliki  fungsi  untuk mengontrol  pemerintah  (kontrol  sosial),  baik  terhadap  tindakan  maupun langkah kebijakan yang diambil pemerintah demi kepentingan rakyat. Tentu saja keberadaan civil  society tidaklah  menegasikan  kekuasaan  Negara  karena  fungsi kontrol  tersebut,  namun civil society ini  ada  untuk mengimbangi  Negara  seperti yang  dikatakan  oleh  Gellner.  Karakteristik civil  society yang  disebutkan  oleh Gellner  merupakan  nilai-nilai  yang  dapat  mendukung  proses  pembangunan masyarakat demokratis sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa civil society dapat  berperan  dalam  pengembangan  masyarakat  Indonesia  menjadi  lebih demokratis.
Larry  Diamond  yang  menyebutkan civil  society diwujudkan  dalam organisasi  kultural  baik  atas  dasar  etnis,  agama,  atau  organisasi  yang  berupaya mempetahankan kebenaran dan kepercayaan adalah  dasar bagi penulis memilih NU  sebagai  studi  kasus  dalam  karya  tulis  ini.  Kekuatan-kekuatan  Islam merupakan faktor positif bagi upaya mewujudkan civil society di Indonesia. Hal ini dapat  dilihat  dari  ajaran-ajaran  Islam  menekankan  pada  pentingnya

## Esty Ekawati
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016
pengembangan hak-hak kemerdekaan, kebebasan dan keadilan yang merupakan prasyarat bagi tumbuhnya kekuatan civil society NU sebagaimana organisasi sosial ataupun  politik  yang  mencoba  mengembangkan  independensinya  mempunyai potensi memperkuat civil society di Indonesia, selayaknya berbagai kelompok pro demokrasi  lainnya.  Visi  politik  NU  tentang  Indonesia  adalah  “politik  yang berwawasan  kebangsaan dan  menuju  integrasi  bangsa  dengan  langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita- cita  bersama,  yaitu  terwujudnya  masyarakat  adil  dan  makmur  lahir  batin,  dan dilakukan  sebagai  amal  ibadah  menuju  kebahagiaan  di  dunia  dan  kehidupan akhirat.  Selain  itu,  aktivitas-aktivitas  NU  dalam  bidang  pendidikan,  sosial kemanusian dan pengembangan demokrasi telah membawa NU pada posisi civil society di Indonesia yang cukup berperan aktif menghasilkan tokoh-tokoh yang hebat  salah  satunya  KH  Abdurrahman  Wahid  (alm)  yang  merupakan  tokoh Islam  yang  menghargai  pluralisme  dan  demokrasi. Harapannya  kedepan, civil society dapat  benar-benar  menjadi  organisasi  otonom  yang  dapat  melaksanakan fungsi check  and  balance terhadap  berbagai  tindakan  dan  kebijakan  pemerintah yang terkait dengan kepentingan rakyat Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA
Culla,  Adi  Suryadi. Masyarakat  Madani;  Pemikiran,Teori,  dan  Relevansinya  dengan Cita-Cita Reformasi . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999 Culla, Adi Suryadi. Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia, Jakarta: LP3ES. 2006 Feith,  Herbert.  dan Lance  Castles  (ed). Pemikiran  Politik  Indonesia  1945-1965, Jakarta: LP3ES. 1988 Huntington,  Samuel  P. Gelombang  Deokratisasi  Ketiga., Jakarta:  Pustaka  Utama Grafiti. 2001
Kurniawan,  Lutfi  J.  dkk. Negara,  Civil  society  dan  Demokratisasi:  Pergerakan Membangun Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan . Malang: In-TRANS Publishing. 2008 Sjadzali,  H.  Munawir. Islam  dan  Tata  Negara.  Ajaran,  Sejarah  dan  Pemikiran. Jakarta: UI Press. 1980
-----------------------------------------------------
Ahmad Fathan Aniq, “Menimbang Civil Society dan Masyarakat Madani; Antara Mitos dan Realitas.” http:// fathananiq.wordpress.com/ 2008 /03/09/ menimbang-civil-society-dan-masyarakat-madani-antara-mitos-dan- realitas/
Tjahyo Rawinarno, “Civil Society di Indonesia Studi Kasus Nahdlatul Ulama.” http://newblueprint.wordpress.com/2008/05/18/civil-society-di-indonesia- studi-kasus-nahdlatul-ulama/

## Esty Ekawati
Nuansa, Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2016