## GAMBARAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KABUPATEN PATI

## DESCRIPTION OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES) PERFORMANCE IN PATI DISTRICT

## Nurul Aeni
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Jl. Pati-Kudus Km. 3,5 Pati 59163, Jawa Tengah Email: aeni_240884@yahoo.co.id
Diterima: 4 Nopember 2020, Direvisi: 25 Nopember 2020, Disetujui: 4 Desember 2020

## ABSTRAK
Kabupaten  Pati  memiliki  jumlah  desa  yang  cukup  banyak  dengan  potensi  yang  belum dikembangkan  secara  optimal.  Keberadaan  BUMDes  diharapkan  dapat  mengakselerasi pengembangan  potensi  desa  sehingga  dapat meningkatkan  perekonomian  masyarakat.  Tujuan  dari Penelitian  ini  adalah  (1)  Menggambarkan  kondisi  BUMDes  di  Kabupaten  Pati  dan  (2) Mengidentifikasi  permasalahan  berdasarkan  evaluasi  terhadap  kinerja  BUMDes.  Penelitian menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif  secara  bersama-sama.  Pengamatan  dilakukan terhadap  data  401  BUMDes  berdasarkan  kriteria  yang  dikembangkan  oleh  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  Desa,  Kependudukan,  dan  Catatan  Sipil  Provinsi  Jawa  Tengah.  Hasil  pengamatan selanjutnya  dikonfirmasi  melalui  wawancara  dengan  narasumber  yang  relevan.  Data  yang  didapat selanjutnya  diolah  secara  kuantitatif  dan  kualitatif  untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian.  Hasil penelitian  menunjukkan:  (1)  Pengembangan  BUMDes  belum  optimal  yang  dibuktikan  dengan sebagian  besar  BUMDes  berada  pada  kriteria  dasar.  Simpan  pinjam  merupakan  unit  usaha  yang paling  banyak  dijalankan,  sementara  itu  hanya  sedikit  BUMDes  yang  memiliki  usaha  berbasis potensi  desa.  (2)  Hambatan  dalam  pengembangan  BUMDes  ditemukan  pada  semua  dimensi pengukuran kinerja, yaitu keterbatasan modal dan aset, administrasi dan pelaporan yang tidak tertib, keberadaan  BUMDes  belum  memberikan  dampak  terhadap  masyarakat  desa,  kelembagaan  yang belum  stabil,  pengelolaan  dan  pengembangan  usaha  yang  belum  optimal,  dan  legalitas  BUMDes yang belum kuat. (3) Adapun akar masalah dari belum optimalnya pengembangan BUMDes adalah keterbatasan  kapasitas  pengelola  BUMDes,  pengaruh  konstelasi  politik  yang  terjadi  di  desa, rendahnya dukungan pemerintah desa, serta pemilihan usaha yang belum berbasis potensi desa.
Kata-kata kunci: BUMDes, hambatan, kinerja, kriteria,

## ABSTRACT
Pati  District  has  many  villages  whose  potentials  optimally  have  not  developed  yet.  The existence of Village-owned enterprises (BUMDes) is expected to accelerating rural potentials then to  elevating  the  economics.  This  study  aimed  (1)  to  portray  the  existing  condition  of  BUMDes  in Pati  District  and  (2)  to  identify  the  factor  hampered  BUMDes  development  based  on  their performance evaluation. Qualitative and quantitative approaches were used together in this study. Observations  were  conducted  on  the  data  of  401  BUMDes  based  on  the  criteria  released  by  The office  of  village  community  empowerment,  regional  population,  and  civil  registration  of  Central Java  Province.  Then,  the  data  of  observation  were  confirmed  by  interviewing  several  relevant
informants.  Then,  they  were  analyzed  qualitatively  and  quantitatively  to  answer  the  research questions.  This study concluded:  (1)  The  development  of  BUMDes  has  not  optimized yet  that  was proved by majority BUMDes were on a basic level. Saving and loan was the business unit chosen by the greater number of BUMDes, while only a few BUMDes run local potential-based businesses. (2) The obstacles of BUMDes management were found in all dimensions, namely the lack of capital and  asset,  unsystematic  reporting  and  administration,  weak  effect  of  BUMDes  on  village community,  inappropriate  BUMDes  management  and  business  development,  weak  BUMDes legality.  (3)  Furthermore,  those  obstacles  were  rooted  in  the  lack  of  capacity  of  BUMDes management,  the  current  political  constellation  in  the  villages,  lack  of  support  from  the  village government, and business unit selection that was not based on a local potential review.
Keywords: BUMDes, problems, performance, criteria,

## PENDAHULUAN
Kesenjangan  antarwilayah,  dian- taranya  kesenjangan  antara  perkotaan  dan perdesaan merupakan salah satu tantangan krusial  dalam  pembangunan  di  Indonesia. Kesenjangan  kota  dan  desa  tercipta sebagai  hasil  dari  kebijakan  pemerintahan di  masa  lalu  dalam  rangka  menciptakan lapangan pekerjaan dan mengatasi kemiskinan  melalui  industrialiasi  secara besar-besaran. Sebagai akibat dari kebijakan  tersebut  adalah  munculnya  dua kutub wilayah. Kawasan perkotaan menjadi  pusat  perindustrian,  sementara perdesaan  menjadi  kawasan  penopang dengan
fokus kepada pertanian (Wilonoyudho,  2009).  Pada  saat  yang sama,  pemerintah  juga  mengimplemen- tasikan revolusi hijau untuk meningkatkan produktivitas  pertanian  secara  cepat, melalui  intensifikasi  pertanian.  Melalui sudut  pandang  ekonomi,  revolusi  hijau terbukti  mampu  meningkatkan  produk- tivitas  pertanian,  namun  dari  perspektif sosial,  kebijakan  tersebut  menimbulkan kesenjangan  antara  pemilik  lahan  dan pekerja pertanian (Hekmatyar & Nugroho, 2018).  Selanjutnya,  kesenjangan  tersebut memicu pengangguran di kawasan perdesaan  dan  semakin menurunkan kualitas  hidup  penduduk.  Kesenjangan antara  desa  dan  kota  dapat  terlihat  dari perbedaan  kesejahteraan  penduduk  di kedua  wilayah  tersebut.  Badan  Pusat
Statistik  (BPS)  melaporkan  bahwa  tingkat kemiskinan  desa  di  tahun  2019  sebesar 12,85%  lebih  tinggi  dibandingkan  tingkat kemiskinan  kota  sebesar  6,56%  (BPS, 2020).  Kondisi  tersebut  dapat  ditemukan di  semua  wilayah  di  Indonesia,  termasuk Jawa  Tengah.  Berdasarkan  BPS  Jawa Tengah  (2020),  pada  bulan  September 2019, tingkat kemiskinan wilayah perdesaan  Jawa  Tengah  sebesar  12,26%, jauh  melampaui  tingkat  kemiskinan  di wilayah perkotaan sebesar 8,99%.
Pembangunan  perdesaan  memiliki peran penting bagi pembangunan nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di kawasan perdesaan (Agunggunanto dkk, 2016). Namun demikian, penerapan pendekatan top-down terbukti  kurang  efektif  karena  justru menghambat  kreativitas  dan  inovasi  oleh pemerintah  maupun  masyarakat  desa. Oleh  karena  itu,  paradigma  pembangunan kawasan  pedesaan  perlu  diubah  dengan mengedepankan  partisipasi  aktif  masya- rakat  dalam  seluruh  proses  pembangunan (Zuliyah,  2010).  Selain  itu,  pembangunan perdesaan  juga  diharapkan  mampu  meng- optimalkan  potensi  yang  dimiliki,  baik berupa  sumber  daya  alam,  manusia, infrasruktur, maupun kapital (Chikmawati, 2019).  Selanjutnya,  pemberlakuan  otono- mi  daerah  menjadi  momentum  bagi  per- baikan  kualitas  pembangunan  perdesaan yang  diperkuat  melalui  pemberlakuan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa.  Berdasarkan  perundangan tersebut,  pembangunan  desa  dianggap sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan  desa  melalui  pemberdayaan masyarakat  serta  pengembangan  potensi yang dimiliki (Rozikin, 2019).
Kawasan  perdesaan  pada  umum- nya  memiliki  potensi  yang  melimpah, khususnya  sumber  daya  alam.  Namun demikian, rendahnya kualitas sumber daya manusia serta minimmya fasilitas maupun sarana  prasarana  penunjang  menjadi tantangan  dalam  pengelolaan  potensi  desa dalam  rangka  memperkuat  ketahanan ekonomi.  Oleh  karena  itu,  pemerintah menginisiasi pendirian Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes  sebagai  suatu lembaga ekonomi yang dapat menampung hasil aktivitas ekonomi masyarakat (Darwita  &  Redana,  2018).  Permendesa PDTT  Nomor  4  Tahun  2015  tentang Pendirian  BUMDes  menyebutkan  bahwa keberadaan BUMDes krusial bagi pembangunan ekonomi desa karena memiliki  beberapa  peran,  diantaranya mengoptimalkan  potensi  dan  aset  desa demi kesejahteraan desa, mengembangkan kerja  sama  dengan  pihak  eksternal, menciptakan  jaringan  pasar  yang  selaras dengan kebutuhan masyarakat desa, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat  dan
PAD. Berdasarkan beberapa peran tersebut, dapat dinyatakan bahwa BUMDes  menjalankan  dua  fungsi  secara bersama-sama,  yaitu  fungsi  ekonomi  dan fungsi  sosial.  Fungsi  ekonomi  dapat dilihat  dari  bentuk  BUMdesa  sebagai sebuah lembaga ekonomi yang berorientasi  pada  profit.  Sementara  itu, BUMDesa  juga  dapat  dikatakan  sebagai lembaga  sosial  karena  aktivitas  yang dilakukan hendaknya sesuai dengan kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat desa (Ridlwan, 2014).
Beberapa  penelitian  telah  mem- buktikan bahwa BUMDes mampu meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat perdesaan  di  beberapa  wilayah.  Penelitian oleh Darwita dan Redana (2018)
membuktikan  bahwa  BUMDes  di  Desa Tejakula  telah  berhasil  melaksanakan peran pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan  beberapa  unit  usaha  seperti simpan  pinjam,  pengelolaan  sampah  dan hutan  desa.  Penelitian  lain  oleh  Kinasih dkk.  (2020)  menyatakan  bahwa  BUMDes di  Desa  Morosari  terbukti  meningkatkan perekonomian masyarakat di desa tersebut.  BUMDes  di  Desa  Morosari memiliki usaha pengolahan keripik dengan mengambil  bahan  baku  dari  usaha perkebunan  penduduk  sekitar.  Selain  itu, unit usaha tersebut juga berhasil menciptakan  lapangan  kerja  baru.  Bagi pemerintah  desa,  keberadaan  BUMDes juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa sehingga tidak terlalu bergantung kepada  ADD  dan  DD. Sementara  itu,  penelitian  oleh  Prasetyo (2016)  mengungkapkan  bahwa  BUMDes di  Desa  Pejambon  berperan  dalam pembangunan  di  desa  tersebut  melalui pembangunan  infrastruktur.  Keuntungan yang diperoleh dari BUMDes dimanfaatkan  oleh  pemerintah  desa  untuk pembangunan fasilitas publik yang menunjang  kegiatan  ekonomi  dan  sosial masyarakat desa.
Kabupaten Pati merupakan wilayah di  Jawa  Tengah  dengan  jumlah  desa terbanyak  setelah  Kabupaten  Cilacap. Desa  di  Kabupaten  Pati  berjumlah  401 unit dan tersebar di 21 kecamatan. Dengan wilayah  desa  yang  cukup  luas  tersebut, sudah seharusnya pembangunan di Kabupaten  Pati  difokuskan  di  wilayah perdesaan.  Sebagaimana  tercantum  dalam RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 bahwa  parameter  keberhasilan  pemba- ngunan  desa  adalah  skor  Indeks  Desa
Membangun  (IDM).  Rata-rata  nilai  IDM di  tahun 2019 sebesar 0.677, dimana nilai tersebut  meningkat  dari  rata-rata  nilai IDM  di  tahun  2017  sebesar  0,644. Peningkatan tersebut dapat menjadi indikasi  keberhasilan  pembangunan  desa di Kabupaten Pati.
Selanjutnya,
pengamatan terhadap ketiga dimensi IDM, dapat dinyatakan bahwa Indeks Ketahanan Ekonomi  (IKE)  memiliki  nilai  paling rendah dibandingkan ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan. Berdasarkan kondisi  tersebut,  seharusnya  ekonomi menjadi  prioritas  pembangunan  desa  di Kabupaten  Pati.  Hingga  2020,  seluruh desa  di  Kabupaten  Pati  telah  memiliki BUMDes.  Keberadaan  BUMDes  tersebut diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan  desa,  khususnya  bidang ekonomi.  Selanjutnya  keberhasilan  dalam pembangunan  ekonomi  diharapkan  dapat mendorong  keberhasilan  pada  aspek lainnya,  dan  selanjutnya  meningkatkan kualitas  kehidupan  masyarakat  desa. Namun demikian, kajian mengenai kinerja BUMDes di Kabupaten Pati serta kelemahan yang muncul
dalam pengelolaan  BUMDes  belum  pernah dilakukan.  Berdasarkan  latar  belakang tersebut,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah (1)  Menggambarkan  kondisi  BUMDes  di Kabupaten  Pati  dan  (2)  Mengidentifikasi permasalahan  yang  dihadapi  BUMDes berdasarkan  evaluasi  terhadap  kinerja BUMDes.

## METODE
Penelitian ini
menggunakan kombinasi pendekatan  kuatitatif  dan kualitatif  secara  bersama-sama.  Penelitian berlokasi  di  Kabupaten  Pati  dengan  objek penelitian  adalah  401  BUMDes  di Kabupaten Pati. Data utama yang digunakan  dalam  penelitian  berupa  data sekunder,  yaitu  hasil  penilaian  kinerja BUMDes tahun 2018. Penilaian BUMDes tersebut  berdasarkan  Klasifikasi  Perkem-
bangan  BUMDes  yang  dikeluarkan  oleh Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah. Klasifikasi tersebut didasarkan  pada  enam  dimensi,  yaitu  (1) Kelembagaan,  (2)  Aturan,  (3)  Usaha,  (4) Administrasi,  Pelaporan,  dan  Pertang- gungjawaban,  (5)  Permodalan  dan  aset, serta  (6)  Dampak  BUMDesa  terhadap masyarakat  dan  desa.  Enam  dimensi tersebut  memiliki  bobot  yang  berbeda dimana Usaha merupakan dimensi dengan bobot  tertinggi  sebesar  25%.  Dimensi Kelembagaan dan Dimensi Dampak BUMDesa  terhadap  masyarakat  desa memiliki  bobot  masing-masing  20%. Permodalan  dan  Aset  merupakan  dimensi dengan  bobot  15%  dan  Dimensi  Aturan serta  Dimensi  Administrasi,  Pelaporan, dan  Pertanggungjawaban  memiliki  bobot terendah  sebesar  10%.  Setiap  dimensi memiliki  beberapa  parameter  dimana setiap parameter memiliki nilai minimal 1 dan  maksimal  4.  Metode  kuantitatif deskriptif diimplemenasikan dengan menghitung  total  skor  dari  keenam dimensi  pengukuran  kinerja  BUMDes. Selanjutnya,  BUMDes  diklasifikasikan dalam  empat  tingkat  perkembangan, yaituDasar  (25-49),  Tumbuh  (50-74), Berkembang (75-85), dan Maju (>85).
Analisis  capaian  kinerja  BUMDes juga  dilakukan  untuk  setiap  dimensi.  Hal tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi  dimensi  yang  masih membutuhkan  pengembangan.  Analisis terhadap dimensi kinerja BUMDes dilakukan  dengan  menghitung  rata-rata nilai  pengukuran  parameter  di  setiap dimensi, sehingga didapatkan kisaran nilai 1,00  hingga  4,00.  Semakin  tinggi  nilai yang  didapatkan,  semakin  baik  pula kinerja  BUMDes  pada  dimensi  tersebut. Selanjutnya  dilakukan  triangulasi  untuk mendapatkan mengelaborasi permasalahan yang terdapat di setiap dimensi. Triangaluasi  dilakukan  melalui  metode
wawancara  dengan  narasumber  yang relevan.  Narasumber  yang  dimaksud adalah Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Lembaga Ekonomi dan Kelompok
Masyarakat  Desa  (Informan  1),  Kasi Pengembangan Ekonomi dan TTG Bidang Pengembangan Ekonomi dan TTG
(Informan  2)  dari  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Kabupaten  Pati  dan Koordinator  pendamping  desa  Kabupaten Pati  yang  bertanggung  jawab  untuk pengembangan  BUMDes  (Informan  3). Selain  itu,  triangulasi  juga  dilakukan dengan  melakukan  pengamatan  terhadap data BUMDes yang didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa
(Dispermades) Kabupaten Pati.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Badan Usaha Milik Desa di
Kabupaten Pati
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Informan  1  didapatkan  informasi bahwa  Kabupaten  Pati  mulai  menginisiasi
berdirinya  BUMDes  di  tahun  2013 berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Pati  Nomor  4  Tahun  2013  tentang  Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. Berdasarkan peraturan tersebut, disebutkan  bahwa  pembentukan  BUMDes di setiap desa diawali melalui
Musyawarah Desa (Musdes) yang kemudian  ditetapkan  dengan  Peraturan Desa (Perdes) sebagai landasan hukumnya.  Berbeda  dengan  kabupaten lain yang menginisiasi pendirian BUMDes secara bertahap, Kabupaten Pati mendorong  pendirian  BUMDes  secara serentak di seluruh desa. Berdasarkan data dari  Dispermades  Kabupaten  Pati,  pada tahun  2018  terdapat  355  unit  BUMDes yang  aktif  beroperasi  atau  mencakup sekitar  88,53%  dari  total  BUMDes  di Kabupaten  Pati.    Keberadaan  BUMDes aktif  di  setiap  kecamatan  memiliki persentase  yang  berbeda  sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Persentase Persebaran BUMDes Aktif Per Kecamatan
Beberapa  kecamatan  menunjuk- kan  kinerja  pengelolaan  BUMDes  baik yang ditunjukkan dengan seluruh
BUMDes  di  wilayah  tersebut  berstatus aktif.  Kecamatan  tersebut  adalah  Cluwak,
Gabus, Gembong,
Jakenan, dan
Tlogowungu.  Sementara  itu,  beberapa kecamatan  lainnya  menunjukkan  kinerja pengembangan  BUMDes  relatif  kurang berhasil yang ditunjukkan dengan rendahnya  persentase  BUMDes  aktif  di wilayah  tersebut.  Tiga  kecamatan  dengan persentase  BUMDes  tidak  aktif  terendah adalah  Margorejo  (55,56%),  Wedarijaksa (66,67%) dan Dukuhseti (75%).
Selain  penilaian  terhadap  status keaktifan,  kinerja  BUMDes  juga  dapat diukur  berdasarkan  klasifikasi  pengem- bangan BUMDes yang disusun oleh Dinas
Pemberdayaan  Desa,  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Provinsi  Jawa  Tengah.
Berdasarkan  klasifikasi  tersebut,  dapat dinyatakan bahwa sebagian besar
BUMDes  di  Kabupaten  Pati  berada  pada kriteria  dasar  berjumlah  308  unit  atau mencakup  76,81%  dari  total  BUMDes. BUMDes  pada  kriteria  dasar  dapat ditemukan  di  seluruh  kecamatan  dengan jumlah yang berbeda. Persebaran
BUMDes  berdasarkan  kriteria  pengem- bangan  BUMDes  di  tiap  kecamatan ditampilkan pada Tabel 1.

## Tabel 1.
Jumlah BUMDes Berdasarkan Kriteria Pengembangan BUMDes Tiap Kecamatan Tahun 2018 Kecamatan Jumlah BUMDes berdasarkan kriteria Total Dasar Tumbuh Berkembang Maju Batangan 14 3 1 18 Cluwak 11 2 13 Dukuhseti 7 5 12 Gabus 20 4 24 Gembong 11 0 11 Gunungwungkal 12 3 15 Jaken 14 6 1 21 Jakenan 21 2 23 Juwana 25 4 29 Kayen 12 5 17 Margorejo 13 5 18 Margoyoso 19 3 22 Tayu 14 7 21 Tlogowungu 10 5 15 Pucakwangi 14 6 20 Sukolilo 12 4 16 Tambakromo 15 3 18 Trangkil 11 5 16 Wedarijaksa 13 5 18 Pati 19 5 24 Winong 21 9 30 Total 308 91 1 1 401 Sumber: Dispermades Kab. Pati, diolah (2019) Berdasarkan Tabel 1 dapat dinyatakan  bahwa  BUMDes  kriteria  dasar paling  banyak  ditemukan  di  Kecamatan
Juwana  sebanyak  25  unit  atau  mencakup 8,12%  dari  total  BUMDes  kriteria  dasar.
Selanjutnya,  Kecamatan  Jakenan  dan Winong  juga  memiliki  jumlah  BUMDes kriteria dasar cukup banyak, yaitu masing- masing 21 unit atau mencakup 6,82% dari total  BUMDes  kriteria  dasar.  Selanjutnya,
terdapat  91  unit  atau  sekitar  22,69% BUMDes  di  Kabupaten  Pati  yang  berada pada  kriteria  tumbuh.  Kecamatan  dengan jumlah BUMDes kriteria Tumbuh
terbanyak  adalah  Kecamatan  Winong  (9 unit  BUMDes)  dengan  persentase  sekitar 9,89%  dari  total BUMDes kriteria Tumbuh.  Selain  itu,  terdapat  Kecamatan Tayu dan Kecamatan Jaken yang memiliki BUMDes  kriteria  Tumbuh  cukup  banyak. Selanjutnya terdapat Kecamatan Gembong tidak  memiliki  BUMDes  dalam  kriteria Tumbuh  karena  seluruh  BUMDes  berada pada  kriteria  Dasar.  Selain  Gembong, terdapat Kecamatan Cluwak dan Kecamatan Jakenan yang memiliki jumlah BUMDes  kriteria  Tumbuh  relif  kecil dengan  persentase  masing-masing  sekiar
2%  dari  total  BUMDes  kriteria  Tumbuh. Sementara  itu  hanya  masing-masing  satu unit  BUMDes  yang  berada  pada  kriteria Berkembang  dan  Maju.  BUMDes  kriteria Berkembang dapat ditemukan di Kecamatan  Jaken,  sedangkan  BUMDes kriteria  Maju  berada  di  Kecamatan Batangan.
Pengamatan  terhadap  jenis  usaha BUMDes  menunjukkan  sekitar  148  unit atau 36, 91% BUMDes menjalankan lebih dari  satu  unit  usaha.  Selanjutnya  dilihat dari  jenisnya,  sebagian  besar  BUMDes, sekitar 74,56% menjalankan usaha simpan pinjam.  Gambaran  jenis  usaha  yang dijalankan  oleh  BUMDes  di  Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2.
Jenis Usaha yang Dilakukan BUMDes per Kecamatan Kecamatan Jenis Usaha yang dikelola BUMDes berdasarkan Kecamatan Simpan Pinjam Jasa Non- Simpan Pinjam Pengadaan Air bersih Pertanian Perdagang an Wisata Pengelolaan Sampah Produksi Barang Batangan 15 3 0 0 4 0 1 1 Cluwak 13 3 5 0 0 0 0 0 Dukuhseti 12 3 0 1 3 0 0 0 Gabus 23 1 5 1 1 0 0 0 Gembong 11 5 4 2 5 2 0 1 Gunungwungkal 12 4 1 1 1 0 0 0 Jaken 17 6 1 1 0 0 0 0 Jakenan 23 1 3 4 2 0 0 0 Juwana 19 7 0 1 5 0 2 0 Kayen 13 8 2 1 1 0 1 0 Margorejo 12 2 2 3 2 0 1 0 Margoyoso 5 5 0 0 4 0 2 0 Tayu 8 4 2 8 1 0 1 0 Tlogowungu 11 8 7 2 1 1 0 0 Pucakwangi 17 8 2 2 3 2 1 1 Sukolilo 12 5 0 0 1 0 0 1 Tambakromo 13 3 4 1 3 0 0 0 Trangkil 10 6 0 0 1 0 1 0 Wedarijaksa 12 5 1 2 0 0 0 0 Pati 17 2 1 0 2 0 0 0 Winong 24 8 5 4 0 0 1 1 Total 299 97 45 34 40 5 11 5 Sumber: Dispermades Kab. Pati, diolah (2019) BUMDes  yang  menjalankan  unit usaha  simpan  pinjam  tersebar  di  seluruh kecamatan dengan intensitas yang berbeda.  Persentase  BUMDes  dengan usaha  simpan  pinjam  tertinggi  berada  di Kecamatan  Cluwak,  Dukuhseti,  Gembong
dan  Jakenan  dimana  seluruh  BUMDes  di wilayah  tersebut  memiliki  usaha  simpan pinjam.  Sementara  persentase  BUMDes dengan  unit  usaha  simpan  pinjam  terkecil ditemukan  di  Kecamatan  Tayu  (38,1%) dan  Margoyoso  (22,7%).  Unit  usaha selanjutnya  yang  banyak  dijalankan  oleh BUMDes  adalah  usaha  jasa  non-simpan pinjam dengan persentase mencapai
24,19%  dari  total  BUMDes  di  Kabupaten
Pati.  Unit  usaha  ini  dapat  ditemukan  di semua kecamatan dengan jumlah terbanyak  berada  di  Kecamatan  Kayen, Tlogowungu,  Pucakwangi,  dan  Winong. Unit usaha jasa non-simpan memiliki jenis yang  beragam,  namun  sebagian  besar BUMDes memilih usaha persewaan alat/mesin  pertanian,  pengelolaan  pasar desa,  transportasi,  dan  jasa  perbankan. Sebesar  11,22%  BUMDes  menjalankan usaha  pengelolan  air  bersih.  BUMDes yang  memiliki  unit  usaha  tersebut  pada umumya  berada  di  desa  yang  memiliki program PAMSIMAS. Usaha perdagangan juga  banyak  dijalankan  oleh  BUMDes  di Kabupaten Pati dengan persentase mencapai  9,98%.  Jenis  komoditas  yang diperdagangkan  pada  umumnya  adalah barang  kebutuhan  sehari-hari  serta  pupuk atau obat pertanian.
Kabupaten Pati merupakan wilayah dengan  potensi  pertanian  dan  perikanan yang  relatif  besar.  Namun  demikian, tampaknya  hal  tersebut  belum  dapat ditangkap  oleh  BUMDes.  Tercatat  hanya sekitar 8,48% BUMDes yang menjalankan usaha  di  bidang  pertanian,  terutama peternakan  dan  perikanan.  Keberadaan BUMDes jenis  ini hanya ditemukan di  15 kecamatan,  dimana  Tayu  merupakan kecamatan  dengan  BUMDes  dengan  unit usaha  pertanian  paling  banyak.  Secara berurutan  Pengelolaan  sampah,  Wisata, dan  Produksi  merupakan  unit  usaha  yang paling sedikit dijalankan oleh BUMDes di Kabupaten  Pati.  Pengelolaan  sampah hanya  dijalankan  oleh  sekitar  2,74%
BUMDes  dan  hanya  terdapat  di  9 kecamatan.  Selanjutnya  unit  usaha  wisata dan  produksi  hanya  dijalankan  masing- masing oleh sekitar 1,25% BUMDes. Unit usaha  Wisata  hanya  ditemukan  di  3 kecamatan, sementara unit usaha produksi ditemukan  di  5  kecamatan.  Hasil  pene- litian tersebut selaras dengan penelitian di Jawa  Tengah  yang  menyimpulkan  bahwa bidang  jasa  merupakan  unit  usaha  yang paling banyak dipilih oleh BUMDes yang menjadi responden penelitian dan setelahnya  terdapat  usaha  pengelolaan  air bersih.  Sementara  bidang  pertanian  dan industri kreatif tidak banyak diminati oleh BUMDes  untuk  dijadikan  unit  usaha (Priyanto dkk, 2019).

## Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Evaluasi Kinerja BUMDes
Identifikasi  terhadap  permasalah- an  yang  dihadapi  oleh  BUMDes  di Kabupaten  Pati  dilakukan  berdasarkan enam  dimensi  dalam  kriteria  pengem- bangan BUMDes yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan,  dan  Pencatatan  Sipil Provinsi  Jawa  Tengah.  Keenam  dimensi tersebut  adalah  (1)  Kelembagaan,  (2) Aturan,  (3)  Usaha,  (4)  Administrasi, Pelaporan,  dan  Pertanggungjawaban,  (5) Permodalan  dan  Aset,  dan  (6)  Dampak BUMDes Terhadap Masyarakat dan Desa. Hasil  analisis  terhadap  enam  dimensi tersebut  menunjukkan  bahwa  sebagian besar  BUMDes  di Kabupaten  Pati memiliki  kelemahan  di  semua  dimensi, namun dengan intensitas yang berbeda.
Hasil  pengamatan  menunjukkan Permodalan  dan  Aset  merupakan  dimensi yang  terlemah  dibandingkan  dengan dimensi  lain.  Nilai  rata-rata  seluruh parameter  pada  dimensi  ini  adalah  1,00 dari nilai maksimal 4,00. Berdasarkan data dari  Dispermades  Kabupaten  Pati  dapat dilihat  bahwa  jumlah  modal  usaha  yang dimiliki  oleh  BUMDes  di  Kabupaten  Pati
berkisar  puluhan  hingga  ratusan  juta rupiah,  dimana  sebagian  besar  BUMDes memiliki aset kurang dari 200 juta. Modal usaha  yang  dimiliki  oleh  BUMDes  pada umumnya  hanya  berasal  dari  penyertaan modal desa, namun jumlah yang diberikan relatif  kecil  untuk  pengelolaan  sebuah usaha.  Informan  3  menyatakan  bahwa  hal tersebut menandakan rendahnya komitmen pemerintah  desa  untuk  mengembangkan BUMDes.  Pada  dasarnya  nilai  penyertaan modal  desa  untuk  BUMDes  telah  diatur dalam perundangan. Namun pada kenyataaannya, sebagian besar pemerintah desa tidak menjalankan ketentuan tersebut. Nilai  modal  usaha  yang  disertakan  untuk BUMDes  bisanya  merupakan  SILPA
APBD  desa.  Kondisi  tersebut  selanjutnya berdampak  pada  rendahnya  kepemilikan aset  oleh  BUMDes.  Sebagian  besar BUMDes  di  Kabupaten  Pati  belum memiliki  kantor  yang  permanen  dan inventaris  kantor  yang  memadai.  Bahkan, rendahnya  modal  yang  dimiliki  oleh BUMDes menjadi kendala utama BUMDes untuk menggaji pengurus. Informan  2  menyatakan  bahwa  pengurus BUMDes  pada  umumnya  disebut  sebagai relawan  BUMDes,  dimana  mereka  tidak mendapatkan  gaji  secara  kontinyu  dan mengelola BUMDes merupakan pekerjaan sampingan.  Hal  tersebut  yang  menjadi salah  satu  penyebab  tidak  optimalnya pengelolaan  BUMDes.  Kondisi  yang terjadi pada sebagian BUMDes di Kabupaten  Pati  juga  ditemukan  pada beberapa  BUMDes  di  wilayah  lain. Sebuah BUMDes di Desa Cokrokembang, Kabupaten  Pacitan  mengalami  kendala permodaan  karena  hanya  bergantung kepada  penyertaan  modal  dari  pemerintah desa  yang  diturunkan  setiap  tahun  sekali (Rahmadanik, 2018). Sementara itu, BUMDes di Desa Kopeng juga mengalami keterbatasan  modal  dikarenakan  bantuan modal  yang  diberikan  pemerintah  desa bersifat  tidak  tentu  dan  hanya  diberikan
ketika  BUMDes  dirasakan  membutuhkan modal.  Kondisi  tersebut  menghambat pengembangan  usaha  BUMDes  yang diperberat  dengan  rendahnya  partisipasi beberapa pengurus BUMDes dalam penyusunan  program  kerja  (Ferosa  &
Hapsari, 2020).
Administrasi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban  merupakan  dimensi terlemah kedua. Nilai rata-rata dari seluruh parameter  pada  dimensi  tersebut  adalah 1,33.  Terdapat  beberapa  permasalahan utama  pada  dimensi  ini  antara  lain  proses pembukuan  yang  tidak  teratur.  Sebagian besar BUMDes di  Kabupaten Pati tercatat tidak  melakukan  pembukuan  secara  rutin serta  tidak  melaksanakan  pertangggung- jawaban  keuangan  dan  usaha  melalui Musdes.  Selain  itu,  pembukuan  yang dilakukan  oleh  sebagian  besar  BUMDes masih bersifat sederhana dan relatif belum tertib.  Pelaporan  keuangan  yang  kurang tertib  dan  terlalu  sederhana  relatif  kurang dapat  menggambarkan  kondisi  BUMDes yang  sebenarnya  (Dwidiyantini  dkk, 2017). Kelemahan dalam sistem pelaporan keuangan  BUMDes  merupakan  cerminan rendahnya  kapasitas  pengelola  BUMDes dan hal ini merupakan salah satu hambatan terbesar  dalam  pengelolaan  BUMDes. Berdasarkan  informasi  dari  Informan  3, pada umumya pengurus BUMDes memiliki  pendidikan  setara  SMA  atau sederajat dan tidak memiliki latar belakang  pengelolaan  usaha  sebelumnya. Selain  itu,  mengelola  BUMDes  pada umumya  merupakan  pekerjaan  sampingan sehingga  para  pengelola  tidak  bisa mendedikasikan  waktu  sepenuhnya  untuk mengurus BUMDes. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes,  Dispermades  Kabupaten  Pati secara kontinyu memiliki kegiatan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes.
Informan  1  menyatakan  setiap  tahun dilaksanakan
pelatihan manajerial
BUMDes  dengan  kapasitas  mencapai  100
peserta dengan sasaran utamanya pengurus BUMDes yang berada pada kriteria dasar. Namun oleh Informan 3, pelatihan tersebut dinilai kurang efektif karena belum sesuai dengan  kebutuhan  BUMDes.  Selain  itu, evaluasi dan pendampingan tidak dilaksanakan setelah penyelenggaraan
pelatihan  sehingga  peningkatan  kapasitas para pengurus BUMDes tidak terukur. Pengelolaan BUMDes
di Kabupaten  Pati  tidak  bisa  dilepaskan  dari konstelasi  politik  yang  ada  di  desa tersebut.  Menurut  Informan  2,  personel yang  terpilih  untuk  mengelola  BUMDes merupakan  tokoh  yang  dekat  dengan kepala desa yang sedang berkuasa. Dalam struktur  kepengurusan  BUMDes,  kepala desa  memiliki  posisi  cukup  strategis sebagai  dewan  penasehat.  Namun  dalam pelaksanaanya,  kepala  desa  menjalankan tugas  tersebut  melebihi  kewenangan  yang dimiliki.  Hasil  penelitian  Firdaus  (2018) menyimpulkan bahwa kepala desa merupakan pihak yang memiliki kekuasaan paling besar dalam pengelolaan BUMDes.  Hal  tersebut  dapat  tercermin dari  peran  kepala  desa  dalam  menentukan pengelola,  unit  usaha  yang  dijalankan, menjalin  kesepakatan  dengan  pihak  lain, serta  pemanfaatan  keuntungan  usaha BUMDes. Kondisi ini berpotensi mengancam  keberlangsungan  BUMDes karena  kepala  desa  merupakan  jabatan politis  dengan  jenjang  waktu  tertentu. Pergantian  kekuasaan  di  desa  sangat berpotensi  menimbulkan  konflik  dan perubahan kebijakan pengelolaa BUMDes yang  pada  akhirnya  dapat  melemahkan kelembagaan BUMDes.
Dimensi  ketiga  yang  menjadi kelemahan  pengembangan  BUMdes  di Kabupaten  Pati  adalah  dampak  BUMDes terhadap  masyarakat  desa  dengan  nilai rata-rata  sebesar  1,67.  Dampak  BUMDes terhadap  masyarakat  dapat  dibedakan menjadi  tiga,  yaitu  dampak  ekonomi, sosial,  dan  pembangunan  desa.  Bagi
masyarakat  desa,  keberadaan  BUMDes dirasakan cukup memberikan dampak bagi usaha  yang  dijalankan  oleh  masyarakat. Walaupun  pada  beberapa  desa,  dampak tersebut  hanya  dinikmati  oleh  beberapa golongan  saja.  Informan  2  menyatakan bahwa kondisi politik di desa mempengaruhi  pengembangan  BUMDes. Sebagian  penduduk  desa  menganggap BUMDes  sebagai  bagian  dari  kepala  desa yang  sedang  berkuasa,  sehingga  mereka terkadang  enggan  untuk  memanfaatkan BUMDes. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan kondisi yang terjadi di BUMDes di Kabupaten  Gunungkidul.  Manfaat  dari keberadaan  BUMDes  di  wilayah  tersebut belum  dirasakan  oleh  masyarakat  sekitar. Keuntungan yang didapatkan oleh BUMDes  sebagian  besar  masuk  ke  kas desa,  namun  manfaatnya  secara  langsung kurang  dirasakan  oleh  masyarakat.  Selain itu,  konflik  dalam  pengelolaan  BUMDes menjadikan  beberapa  dusun  tidak  dapat mengakses  manfaat  BUMDes  dengan optimal  (Anggraeni,  2016).  Pengelolaan usaha  BUMDes  yang  dilakukan  secara profesional  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat  desa.  Kondisi  tersebut  terjadi di Desa Pejambon, Kabupaten Bojonegoro.  Masyarakat  di  desa  tersebut menyatakan  bahwa  mereka  memperoleh manfaat dari keberadaan BUMDes di desa tersebut utamanya berupa perbaikan fasilitas publik (Prasetyo, 2016).
Informan  3  menyatakan  bahwa, terdapat  beberapa  BUMDes  yang  telah berhasil  memperbaiki  kelembagaannya sehingga  mampu  memberikan  kontribusi terhadap  perekonomian  masyarakat  desa.
Salah  satu  BUMDes  tersebut  berada  di Desa Klakahkasihan, Kecamatan
Gembong  yang  berhasil  mengembangkan unit  usaha  pariwisata  bahkan  berhasil menyerap  tenaga  kerja.  Lebih  lanjut, berdasarkan  informan  tersebut,  BUMDes yang  berhasil  memberikan  kontribusi
secara  ekonomi  pada  umumnya  adalah BUMDes berhasil
mengidentifikasi potensi  desa  dan  mengembangkannya sebagai  unit  usaha.  Berbeda  dengan dampak ekonomi, masyarakat desa beranggapan  keberadaan  BUMDes  tidak memberikan  dampak  terhadap  kehidupan sosial  dan  pembangunan  desa.  Menurut Informan  1,  sebagian  besar  BUMDes  di Kabupaten  Pati  memiliki  keuntungan usaha rendah, sehingga keuntungan tersebut  tidak  diberikan  ke  desa  untuk pembiyaan pembangunan.
Dimensi  keempat  yang  menjadi titik  kelemahan  pengembangan  BUMDes di  Kabupaten  Pati  adalah  kelembagaan. Nilai  rata-rata  seluruh  parameter  pada dimensi  ini  adalah  1,83  dari  nilai maksimal. Seluruh BUMDes di Kabupaten Pati  didirikan  melalui  Musyawarah  Desa (Musdes)  dan  memiliki  sruktur  organisasi sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku yang  ditetapkan  melalui  Surat  Keputusan (SK)  Kepala  Desa.  Namun  demikian, semua  proses  tersebut  tidak  terdokumen- tasi  dengan  baik.  Menurut  Informan  2 pendirian  BUMDes  di  Kabupaten  Pati pada  awalnya  cenderung  dipaksakan  dan tanpa  persiapan  yang  matang.  Pemerintah Desa  belum  diberikan  pemahaman  yang cukup  komprehensif  tentang  mekanisme pendirian  BUMDes.  Selain  itu,  secara kapasitas  personel  yang  ditunjuk  untuk mengelola  BUMDes  belum  memiliki kapasitas  manajerial  yang  memadai  untuk mengelola. Ketidaksiapan dalam pendirian BUMDes  juga terlihat  dari pemilihan unit usaha  yang  akan  dijalankan.  Unit  usaha yang  dipilih  pada  umumnya  adalah  unit usaha yang telah ada sebelum pembentukan BUMDes tanpa mempertim- bangkan potensi yang dimiliki desa. Selanjutnya, sebagian besar BUMDes di Kabupaten Pati tidak melakukan  perencanaan  program  kerja yang digunakan sebagai pedoman pengembangan BUMDes. Kondisi tersebut
dikonfirmasi  oleh  Informan  3  yang menyatakan bahwa banyak BUMDes yang tidak  memiliki  arah  yang  jelas  dalam pengembangan  BUMDes  sehingga  usaha yang dijalankan tidak berkembang bahkan akhirnya  beberapa  diantaranya  tidak beroperasi.  Kelemahan  dimensi  kepe- ngurusan  juga  dapat  dilihat  dari  ketiadaan tugas  pokok  dan  fungsi  (Tupoksi)  yang tercatat  yang  kemudian  menjadi  pedoman bagi pengurus dalam melaksanakan tugasnya.  Tidak  maksimalnya  kinerja pengurus  dalam  mengelola  BUMDes selanjutnya berdampak pada kinerja pengembangan  BUMDes  yang  dapat dilihat  dari  kemampuan  dalam  menjalin kerjasama  dengan  BUMDes  lain  maupun pihak  ketiga.  Berdasarkan  Informan  1, pemerintah  daerah  telah  menginisiasi terbentuknya BUMDes bersama (BUMDesma)  yang  merupakan  kumpulan dari  beberapa  BUMDes.  Telah  ada  tujuh BUMDesma yang terbentuk, namun hanya satu  unit  BUMDesmas  yang  masih beroperasi. Menurut Informan 1, tanggung jawab  pengembangan  BUMDesma  tidak berada dalam bidang yang sama, sehingga pengembangan BUMDes dan BUMDesma tidak berjalan secara komprehensif. Selain itu,  informan  3  menambahkan  dasar pembentukan BUMDesma pada umumnya dilakukan  tanpa  persiapan  yang  memadai dan  didasarkan  pada  intensi untuk mendapatkan tambahan modal dari instansi pemerintah vertikal.
Dimensi  selanjutnya  yang  menjadi titik  kelemahan  pengembangan  BUMDes di  Kabupaten  Pati  adalah  usaha  dengan nilai  rata-rata  sebesar  2,00  dari  nilai maksimal  4,00.  Sebagian  BUMDes  di Kabupaten  Pati  hanya  menjalankan  satu jenis usaha. Selain itu, terdapat kecenderungan  BUMDes  tidak  mempu menjalankan  unit  usaha  yang  dimiliki secara  efisien.  Hal  tersebut  tersebut  dapat dilihat  dari  pendapatan  usaha  yang didapatkan. Terdapat 293 unit atau sekitar
73% BUMDes yang berhasil membukukan pendapatan di tahun 2019. Nilai pendapatan  yang  didapatkan  bervariasi dari Rp 150.000,00 hingga Rp 73.400.000 per  tahun  dengan  rata-rata  pendapatan sekitar  Rp  16.000.000,00  per  tahun.  Nilai pendapatan  yang  didapatkan  tersebut relatif kecil jika digunakan untuk pengembangan  BUMDes.  Berdasarkan Tabel  2  terlihat  bahwa  usaha  yang  paling banyak  dijalankan  adalah  simpan  pinjam. Informan  1  menambahkan  bahwa  simpan pinjam  merupakan  usaha  yang  lebih mudah  dikelola  dibandingkan  unit  usaha lainnya.  Selain  itu,  usaha  simpan  pinjam pada  umumnya  sudah  ada  sebelum pendirian  BUMDes.  Waktu  persiapan pendirian  BUMDes  yang  relatif  pendek, membuat  pengurus  memilih  unit  usaha  di desa  yang  telah  beroperasi  sebelumnya, yaitu  simpan  pinjam.  Kabupaten  Pati memiliki potensi yang cukup melimpah di beberapa sektor, terutama pertanian (pertanian,  peternakan,  dan  perikanan). Namun  demikian  hanya  sebagian  kecil BUMDes  yang  memiliki  usaha  di  sektor tersebut  namun  hasilnya  juga  tidak maksimal. Kondisi yang terjadi di Kabupaten  Pati  juga  terjadi  di  Kabupaten Jepara.  Hampir  seluruh  BUMDes  di wilayah  tersebut  memiliki  usaha  simpan pinjam dan cenderung mengabaikan sektor pariwisata  yang  menyimpan  potensi  yang cukup  besar  (Agunggunanto  dkk,  2016). Pemilihan  usaha  yang  beragam  sesuai dengan  potensi  lokal  yang  dimiliki diharapkan dapat meningkatan keuntungan yang  didapat  dan  menyediakan  lapangan kerja  baru  sehingga  dapat  meningkatkan perekonomian masyarakat.
Selain  pertanian,  terdapat  sektor potensial  lainnya  yang  belum  tersentuh BUMDes, seperti pengelolaan sampah dan wisata. Sampah adalah salah satu masalah lingkungan  hidup  yang  belum  dapat teratasi.  Bahkan  di  tahun  2019,  jumlah timbulan  sampah  yang  dapat  didaur  ulang
mengalami  penurunan  sebesar  24,54%. Sementara itu, kapasitas Tempat Pembuangan  Akhir  (TPA)  hanya  mampu menampung sampah dari wilayah perkotaan dan jumlah kelompok pengelola sampah  aktif  masih  terbatas  (RKPD, 2021).  Pariwisata  adalah  sektor  potensial selanjutnya  dan  merupakan  salah  satu unggulan  daerah.  Beberapa  desa  telah berhasil  mengembangkan  destinasi  wisata alam namun pengelolaannya tidak dilakukan  bersama  BUMDes.  Menurut Informan  3,  pemilihan  unit  usaha  yang dijalankan oleh BUMDes menjadi cerminan  ketidakmampuan  pengurus  dan pemerintah  desa  dalam  mengidentifikasi potensi  desa  yang  akan  dikembangkan menjadi  unit  usaha.  Sebagian  besar  desa memilih  unit  usaha  sebagaimana  yang tercantum dalam contoh proposal pengajan BUMDes  yang  disediakan  oleh  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Kondisi tersebut  selanjutnya  membuat  tujuan pendirian BUMDes tidak tercapai. Namun demikian, kondisi tersebut mulai diperbaiki.  Beberapa  BUMDes  mulai mengembangkan unit usaha setelah sebelumnya mengidentifikasi potensi yang dimiliki,  seperti  BUMDes  Desa  Tunggul Sari, Kecamatan Tayu yang mengembang- kan  unit  usaha  pengelolaan  mangrove,
BUMDes Desa Kajen, Kecamatan
Margoyoso  yang    memiliki  unit  usaha pengelolaan  sampah  untuk  mengatasi timbulan sampah dari pesantren-pesantren, dan BUMDes Desa Ngemplak, Kecamatan Margoyoso  yang  mengembangkan  usaha pengelolaan sampah organik.
Pemasaran  juga  menjadi  tantangan pengembangan  BUMDes  pada  dimensi usaha.  Sebagian  besar  BUMDes  memiliki cakupan pemasaran terbatas, yaitu wilayah desa. Sosialisasi berkaitan dengan keberadaan  BUMDes  beserta  unit  usaha yang  dimiliki  belum  dilakukan  secara optimal.  Menurut  Informan  3,  masyarakat desa relatif kurang rasa memiliki
BUMDes, menyebabkan kurangnya upaya untuk bersama-sama mengembangkan BUMDes.  Informan  2  menambahkan proses  pembentukan  BUMDes,  walaupun melalui  Musdes,  cenderung  tidak  diwakili oleh  seluruh  kelompok  masyarakat.  Hal tersebut  memunculkan  persepsi  dalam sebagian  masyarakat  bahwa  BUMDes merupakan milik kelompok tertentu sehingga  enggan  untuk  memanfaatkan BUMDes.  Peran  masyarakat  memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan keberlangsungan usaha BUMDes.  Keterlibatan  tersebut  hendak- nya sudah dimulai dari proses perencanaan BUMDes  dengan  mengumpulkan  infor- masi  berkaitan  dengan  kebutuhan  serta potensi  yang  dimiliki  dimiliki  oleh masyarakat. Informasi tersebut diharapkan dapat  menjadi  landasan  dalam  memilih unit  usaha  yang  akan  dijalankan  oleh BUMDes. Selain itu, keterlibatan masyarakat  dapat  memunculkan  rasa memiliki  dan  tanggung  jawab  atas kelangsungan usaha BUMDes (Faedlulloh, 2018). Selain belum optimlanya partisipasi masyarakat  sekitar,  rendahnya  intensitas kerjasama BUMDes dengan BUMDes lain maupun pihak ketiga menjadi kendala lain yang  menjadikan  cakupan  pemasaran BUMDes terbatas.
Hal tersebut menjadikan  potensi  desa  yang  telah terolah tidak terpasarkan secara optimal. Dimensi  terkahir  yang  menjadi sumber  masalah  pengembangan  BUMDes di  Kabupaten  Pati  adalah  aturan/legalitas dengan  nilai  rata-rata  2,00  dari  nilai maksimal  4,00.  Menurut  Informan  1, seluruh  BUMDes  di  Kabupaten  Pati  yang ada  hingga  kini,  belumberstatus  hukum karena masih menggunakan peraturan desa (Perdes)  untuk  legalitas  pendiriannya  dan Surat  Keputusan  Kades  untuk  penetapan pengurusnya.  Hal  ini  menjadi  salah  satu kendala  dalam  pengembangan  BUMDes terutama ketika BUMDes ingin mengembangkan  usaha  dan  bekerja  sama
dengan  pihak  lain.  Kelemahan  lainnya adalah  hampir  seluruh  BUMDes  di Kabupaten  Pati  belum  memiliki  Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam pengelolaan BUMDes.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  sebagian  besar  BUMDes  di Kabupaten Pati memiliki berbagai kendala yang  berpotensi  menjadi  hambatan  dalam pengelolaan BUMDes.  Berdasarkan status keaktifannya,  lebih  dari  10%  BUMDes  di Kabupaten  Pati  berada  pada  status  tidak aktif, dengan persentase tertinggi berada di Kecamatan  Margorejo.  Unit  usaha  yang dijalankan  oleh  sebagian  besar  BUMDes adalah  usaha  jasa,  khususnya  simpan pinjam.  Sementara  itu,  tercatat  hanya beberapa  BUMDes  yang  memiliki  unit usaha  berbasis  potensi  desa.  Berdasarkan kriteria  Pengembangan  BUMDes  yang dikeluarkan  oleh  Provinsi  Jawa  Tengah, kinerja  pengembangan  BUMDes  belum optimal  karena  sebagian  besar  BUMDes berada pada kriteria dasar. Hanya terdapat masing-masing  satu  unit  BUMDes  yang berada  pada  kriteria  berkembang  dan maju.
Permasalahan  dalam  pengelolaan BUMDes di  Kabupaten  Pati ditemukan di semua  dimensi  kriteria  pengembangan BUMDes dengan intensitas yang berbeda, yaitu; (1) keterbatasan modal dan aset, (2) Administrasi  dan  pelaporan  yang  tidak tertib,  (3)  Keberadaan  BUMDes  belum memberikan  dampak  terhadap  masyarakat desa, (4) Kelembagaan yang belum stabil, (5)    dan  (6)  Legalitas  BUMDes  yang belum  kuat.  Adapun  akar  masalah  dalam pengembangan  BUMDes  di  Kabupaten Pati adalah keterbatasan kapasitas pengurus  BUMDes,  situasi  politik  yang berkembang di  desa, rendahnya dukungan pemerintah  desa  dalam  pengembangan BUMDes, serta pengembangan unit usaha yang belum berbasis potensi lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Agunggunanto, E. ., Arianti, F., Kushartono,  E.  W.,  &  Darwanto. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui  Pengelolaan  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes). Jurnal
Dinamika  Ekonomi  &  Bisnis , 13 (1), 67–81.
Anggraeni,  M.  R.  R.  S.  (2016).  Peranan Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat
Pedesaan  Studi  Pada  Bumdes  Di Gunung  Kidul,  Yogyakarta. Modus ,
28 (2), 155–167. https://doi.org/
10.24002/modus.v28i2.848 Badan  Pusat  Statistik.  (2020).  Persentase
Penduduk  Miskin  Menurut  Wilayah (Persen),
2019-2020. https://bps.go.id/indicator/23/184/1/p ersentase-penduduk-miskin-menurut- wilayah.html. Diunduh 28 September 2020.
Badan  Pusat  Statistik  Jawa  Tengah.
(2020).  Persentase  Penduduk  Miskin (semesteran)  (Persen),  2018-2020. https://jateng.bps.go.id/indicator/23/9 7/1/persentase-penduduk-miskin- semesteran-.html.  Diunduh  tanggal 28 September 2020.
Chikmawati,  Z.  (2019).  Peran  BUMDES Dalam  Meningkatkan  Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan  Sumber  Daya  Manusia. Jurnal Istiqro , 5 (1), 101–113. https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.
345
Darwita,  I.  K.,  &  Redana,  N.  D.  (2018).
Peranan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  Dalam  Pemberdayaan Masyarakat  Dan  Penanggulangan Pengangguran  di  Desa  Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten
Buleleng. Locus  Majalah  Ilmiah
FISIP , 9 (1), 51–60.
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat,  Desa,
Kependudukan,  dan  Pencatatan  Sipil Provinsi  Jawa  Tengah.  Petunjuk
Teknis  Klasifikasi  Perkembangan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM Desa) Provinsi Jawa Tengah.
Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Kabupaten  Pati.  (2019).  Rekapitulasi Hasil Penilaian Perkembangan BUMDes  Kabupaten  Pati  Tahun 2018. Pati: Dispermades. Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Kabupaten  Pati.  (2020).  Rekapitulasi Hasil Penilaian Indeks Desa Membangun  (IDM)  Tahun  2019. Pati: Dispermades. Dwidiyantini, K. A., Sulindawati, N. L. G. E.,  &  Sujana,  E.  (2017).  Penyusunan Laporan  Keuangan  Manufaktur  Pada Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) Tugu Sari Pajahan Kecamatan Pupuan  Kabupaten  Tabanan. JIMAT (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi
S1) , 7 (1).
Faedlulloh,  D.  (2018).  BUMDes  dan Kepemilikan  Warga:  Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. Journal  of  Governance , 3 (1),  1–17.
https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.303 5 Ferosa, M. I., & Hapsari, A. N. S. (2020). Analisis Kendala Pengelolaa BUMDes  Desa  Kopeng  Kabupaten Semarang.  In Proceeding  Seminar Nasional (pp.  236–254).  Surakarta: Uniba Press.
Firdaus,  S.  (2018).  Fenomena  Elite Capture  dalam  Pengelolaan  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes):  Studi kasus  strategi  bekerjanya  kekuasaan elite  dalam  pengelolaan  BUMDes Argosari,  Desa  Pulosari,  Kabupaten Pemalang. Politika , 9 (2),  20–37. Retrieved from http://www. worldbank.org/en/topic/communitydr ivendevelopment/overview#1
Kinasih,  I.,  Widiyahseno,  B.,  &  Wahjuni DJ,  E.  (2020).  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDes)  dalam  memperkuat perekonomian  masyarakat. Jurnal
Administrasi  Pemerintahan  Desa , 1 (1), 33–44. https://doi.org/ 10.32669/villages.v1i1.11
Peraturan  Bupati  Pati  Nomor  1  Tahun
2018  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Kabupaten  Pati Tahun 2017-2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun  2013  tentang  Tata  Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.
Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  4
Tahun 2015 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Prasetyo,  R.  A.  (2016).  Peranan  Bumdes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan  Masyarakat  Di  Desa Pejambon  Kecamatan  Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. Jurnal
Dialektika , 11 (1), 86–100. Priyanto,  S.  H.,  Nadapdap,  H.  Y.,  & Jansen, A. (2019). Penyusunan
Grand Design Pengembangan Badan
Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Jawa
Tengah (1st  ed.).  Semarang:  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat,  Desa, Kependudukan,  dan  Pencatatan  Sipil Provinsi Jawa Tengah.
Rahmadanik,  D.  (2018).  Peran  Bumdes Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Desa Cokrokembang Kecamatan
Ngadirojo Kabupaten Pacitan. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 4 (1), 909–913. https://doi.org/
10.30996/jpap.v4i1.1293 Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. Ridlwan,  Zulkarnain , 8 (3),  424–440. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v 8no3.314 Rozikin, M. (2019). Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social  Capital  Pada  Era  Otonomi Desa  (Studi  di  Desa  Pandansari, Kecamatan  Ngantang,  Kabupaten Malang). Jurnal Ketahanan Nasional , 25 (2),  204–225.  https:// doi.org/10.22146/jkn.44904
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa Wilonoyudho,  S.  (2009).  Kesenjangan dalam  Pembangunan  Kewilayahan. Forum  Geografi , 23 (2),  167–180. https://doi.org/10.23917/forgeo.v23i2
.5009
Zuliyah, S. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat  Desa  dalam  Menunjang Pembangunan  Daerah. Journal  of Rural  and  Development , I (2),  151– 160.