## JURNAL SPEKTRUM HUKUM

## PEMBAHARUAN  HUKUM  PERIKATAN  TERHADAP  PEMENUHAN PERJANJIAN MELALUI  PEMBAYARAN NON TUNAI
Anggraeni Endah Kusuma a , a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pembaharuan  hukum  perikatan  terhadap  pemenuhan perjanjian melalui pembayaran non tunai. Pembayaran  non-tunai dibutuhkan masyarakat  karena lebih praktis dan efisien yaitu dilakukan dengan cara transfer langsung ( electronic funds transfer ), menggunakan kartu pembayaran ( payment card ), menggunakan uang elektronik ( electronic money ) dan uang digital ( digital money ). Sedangkan pembayaran secara tunai  harus ada penyerahan nyata uang kartal.  Keuntungan   pembayaran non tunai  dengan mudah dapat melacak riwayat transaksi secara transparan sehingga mengurangi transaksi tunai yang ilegal. Namun pembayaran non tunai belum  dikenal  masyarakat  secara  umum  karena  tidak  semua  orang  memiliki  pengetahuan  yang cukup dalam melakukan aktifitas pembayaran menggunakan tehnologi digital yang berkembang saat ini, disamping itu juga tidak dikenal dalam pengaturan pemenuhan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu perlu ada  pembaharuan  hukum perikatan berkaitan  dengan  pemenuhan  perjanjian      agar  dapat  memberikan  perlindungan  dan  kepastian hukum bagi masyarakat.
Kata  Kunci :  Pembaharuan  Hukum  Perikatan,Pemenuhan  Perjanjian,  Pembayaran  Non Tunai

## Abstract
This paper aims to analyze the legal renewal of the agreement on the fulfillment of the agreement through non-cash payments. Non-cash payments are needed by the public because they are more practical and efficient, namely by way of direct transfers (electronic funds transfer), using payment cards, using electronic money and digital money. Meanwhile, in cash payments, there must be real delivery  of  currency.  The  advantage  of  non-cash  payments  is  that  it  can  easily  track  transaction history  in  a  transparent  manner,  thereby  reducing  illegal  cash  transactions.  However,  non-cash payments are not yet known to the public in general because not everyone has sufficient knowledge in carrying out payment activities using digital technology that is currently developing, besides that it is also not known in terms of fulfilling agreements contained in the Civil Code. Therefore there needs to be a legal renewal of the engagement related to the fulfillment of the agreement in order to provide protection and legal certainty for the community.
.
Keywords : Renewal of Engagement Law, Fulfillment of Agreements, Non-Cash Payments Penulis : a anggraeniwijayanto@yahoo.com

## LATAR BELAKANG
Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan tepat seperti yang disebutkan pada waktu membuat perjanjian  itu  dalam  KUHPerdata  (  Burgerlijke  wetbook  )  disebut  dengan  betaling  atau pembayaran. 1 Dimana pelaksanaan atau  pemenuhan perjanjian tersebut  dilakukan  secara sukarela  artinya  tidak  dengan  paksaan  atau  eksekusi. 2 Oleh  karena  itu  perkataan pembayaran oleh undang undang tidak hanya ditujukan pada penyerahan uang, tetapi juga penyerahan setiap barang menurut perjanjian termasuk dalam jual beli jasa, yaitu ketika si pekerja melakukan pekerjaan yang dikatakan dengan istilah “ membayar “. Pembayaran tidak hanya  meliputi  penyerahan  sejumlah  uang  yang  dilakukan  secara  tunai,  tetapi  juga penyerahan  suatu  benda,  artinya  perikatan  berakhir  karena  pembayaran  dan  penyerahan benda. 3 Jadi  apabila  objek  perikatan  berupa  penyerahan  sejumlah  uang  maka  perikatan berakhir dengan pembayaran uang secara tunai, sedang bila objek perikatan berupa suatu benda, maka perikatan berakhir setelah penyerahan benda. Pembayaran berkaitan langsung dengan objek pembayaran, yaitu apa yang harus dibayar atau apa yang terutang. 4
Kemajuan  teknologi digital  membawa perubahan dalam kegiatan pemenuhan perjanjian atau pembayaran yang di lakukan oleh masyarakat. Masyarakat  membutuhkan alat pembayaran yang lebih praktis dan efisien khususnya terhadap  pembayaran berupa penyerahan berupa uang  yang  dilakukan  secara    tunai,      saat  ini  bergeser  dan      beralih  pada      pembayaran penyerahan uang yang dilakukan secara non tunai.
Pembayaran  secara  non-tunai  dapat  juga  berarti  melakukan    pembayaran  atau  transaksi melalui  media  seperti  kartu  debit,  kartu  kredit, anjungan  tunai  mandiri  (ATM),  cek dan  lain sebagainnya. Sistim transaksi ini mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa  ini,  seiring  dengan  perkembangan  teknologi  dan  kebutuhan  masyarakat  untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Akibatnya, banyak negara berkembang  berlomba-lomba  menerapkan  kebijakan  kebijakan  non-tunai  yang  berarti melakukan pergeseran dari penggunaan transaksi dengan uang kertas ke uang elektronik.
Pada  saat  ini,  masyarakat  memasuki  era  non-tunai,  banyak  transaksi  keuangan  dalam kehidupan  sehari-hari  yang  menggunakan  uang  elektronik.  Sebagai  contoh,  apabila  dulu membayar  tol  harus  menggunakan uang  tunai, maka  sekarang hanya perlu  menggunakan kartu  yang  sudah  terisi  saldo  elektronik.  Begitu  juga  dengan  perjalanan  dengan  kereta komuter  yang  dahulu  membayar  tunai  dan  mendapat  tiket,  sekarang  cukup  menggunakan kartu yang berisi saldo elektronik. Hal ini lebih menarik dilakukan karena para penyedia jasa keuangan  mengkampanyekan  transaksi  non-tunai  dengan  begitu  banyak  promosi  menarik berupa potongan harga maupun pengembalian uang (cashback ).
Apabila  dilihat  dari  sejarahnya,  praktek  transaksi  non-tunai  sudah  ada  sejak  lama. Penggunaan teknologi komputer yang meningkat pada tahun 1860an membuat perusahaan Western Union memperkenalkan sistem transfer dana elektronik. Kemudian, pada akhir tahun
1 Wiryono  Projodikoro,  2011, Hukum  Perdata  (  Persetujuan-Persetujuan  Tertentu ),  Citra  Aditya Bakti,Bandung, hal.17
2 Subekti, 2010, Pokok-Pokok Hukum Perdata ,  Intermasa,Jakarta, hal.152
3 Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan ( Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam ) , Pustaka Setia,  Bandung, 2011, hal 209
4 Abdulkadir Muhamad,2000, Hukum Perdata Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 208-224

## Pembaharuan Hukum Perikatan Terhadap Pemenuhan …..
1990, orang mulai menggunakan cek elektronik dan smart card yang dapat digunakan untuk transfer  uang.  Setelah  itu,  transaksi  digital  melalui  kartu  kredit  juga  meningkat  untuk mencegah biaya transaksi.
Pada  lingkungan  negara-negara  ASEAN,  pada  awal  tahun  2019,  pembayaran  melalui smartphone di  Indonesia  mencapai  angka  transaksi  sebanyak    47  %.  Meskipun    angka tersebut  masih  dibawah  Vietnam  dan  Thailand  yang  masing-masing  sudah  mencapai  61 persen  dan  67  persen 5 .    Bank  Indonesia  melaporkan  bahwa  pada  tahun  2019,  volume transaksi uang elektronik mencapai lebih dari 515 juta transaksi dan sedangkan penggunaan ATM  debit  mencapai 616  juta  transaksi.  Peningkatan    angka-angka  transaksi  pembayaran dengan uang elektronik maupun penggunaan ATM debit tersebut menunjukkan komitmen dan keaktifan Indonesia dalam mendukung peningkatan pembayaran non-tunai. 6
Sebagai mana diketahui bahwa pembayaran tunai menggunakan   alat pembayaran berupa uang  kartal  dianggap  tidak  praktis,  dan  efisien  yaitu  terkait  dengan    pengadaan  maupun pengelolaan  yang  terbilang  mahal,  dan  apabila  dikaitkan  dengan  waktu  pembayaran dianggap tidak efisien. Disamping itu bila akan melakukan pembayaran secara tunai  dalam jumlah besar dapat menimbulkan resiko seperti pencurian, perampokan maupun pemalsuan uang 7 .
Sebaliknya    keuntungan  dalam  pembayaran non tunai  adalah    seseorang  tidak  perlu membawa  uang  tunai  dimanapun.    disamping  itu  juga  dapat  mengurangi  kemungkinan pencurian dompet, mengurangi ketidaknyamanan karena membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. dan juga bisa memberikan kebebasan apabila sewaktu-waktu membutuhkan perubahan (misalnya transaksi lebih dari sekali) pada saat transaksi dilakukan. Pembayaran non tunai juga menghindarkan dari  kemungkinan  menerima uang palsu serta   lebih mudah untuk  melacak  transaksi  ilegal  karena  jika  pembayaran  tunai  digunakan  secara  langsung untuk  melakukan  transaksi,  tidak  mudah    untuk  melacak  transaksinya  sebab  pembayaran tunai tersebut tidak masuk ke sistem perbankan  yang bersangkutan.
Pembayaran non tunai juga dapat menurunkan korupsi keuangan negara karena, transaksi digital dalam pembayaran non tunai dapat dengan mudah melacak riwayat transaksi secara transparan. Disamping itu karena semua transaksi dalam pembayaran non tunai  dilakukan melalui jalur terorganisir yaitu melalui bank serta lembaga keuangan sehingga dapat melacak dan mengurangi transaksi tunai  ilegal yang masuk pada system perbankan hal ini tentunya dapat  membantu  pemerintah  dalam  melacak  semua  transaksi  dan  memungut  pajak  atas mereka.
Meskipun  dalam  pembayaran  non  tunai  banyak  sekali  keuntungannya  namun  juga mengandung kelemahan yaitu tidak semua orang memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan transaksi secara digital sehingga jangkauannya masih terbatas hanya pada pusat perkotaan  dan  sekitarnya  saja,  sehingga  sulit  untuk  menerapkan  pembayaran non tunai  di masyarakat pedesaan yang masih belum melek teknologi dan susah akses internet. Apalagi jika mereka masih buta huruf dan miskin, sehingga kurangnya infrastruktur dan pendidikan
5 PwC. 2019. Global Consumer Insights Survey . Global Consumer Insights Survey.
6 Izzani Ulfi, Tantangan dan Peluang Kebijakan Non Tunai Sebuah Studi Literatur , Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Volume 25 No 1, April 2020
7 Bank Indonesia, 2011 .
yang  pantas  di  antara  warga  negara  menjadi  kendala  nyata  dalam  pembayaran non  tunai (cashless) ini. Dalam pembayaran non tunai  secara digital seperti kartu kredit dan internet banking  juga  terdapat  penambahan    beberapa  biaya  transaksi  yang  tidak  sesuai  dengan transaksi tunai sehingga setiap individu akan berpikir untuk melakukan transaksi online akan memperhitungkan  biaya  transaksi  ini.  Dimana    adanya  biaya  transaksi  dapat  menjadi penghambat  dalam  pembayaran  non  tunai  bagi  masyarakat  yang  kritis  terhadap  biaya. Pembayaran non tunai juga berisiko terhadap kejahatan cyber seperti kasus penipuan online atau peretasan rekening bank.
Munculnya    kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik  perlu  didukung perangkat hukum sebagai upaya melindungi masyarakat. 8 Penegakan dan penerapan hukum khususnya  di Indonesia  seringkali  menghadapi  kendala berkenaan  dengan  perkembangan teknologi  yang  lebih  cepat  daripada  perkembangan  aturan  perundang-undangan  sehingga peraturan  harus  mengalami  penyesuaian  atau  perubahan-perubahan  dalam  mengikuti perkembangan  teknologi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  perkembangan  penggunaan  alat pembayaran non tunai harus mendapatkan perhatian yang serius, mengingat hal ini semua tentu  sudah  menjadi  keperluan  yang  mendesak  akan  adanya  suatu  perlindungan  dengan regulasi  terhadap  teknologi  informasi  yang  memadai  terhadap  pengguna  instrument elektronik dalam pembayaran non tunai.  Selain itu juga diperlukan kemampuan dari aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan prasarana prasarana yang mendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  perlu  ada  pembaharuan  hukum  perikatan  yang  berkaitan dengan  pemenuhan  perjanjian  berupa  pembayaran,    berupa pembayaran   non  tunai  guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN

## 1.  Pengertian Pembayaran
Pembayaran harus dimengerti secara meluas ( ekstensifikasi makna), tidak hanya membayar sejumlah uang, melainkan melaksanakan prestasi yang dijanjikan seperti yang diatur dalam pasal  1382  KUHPerdata  sampai  dengan  Pasal  1403  KUHPerdata.  Ada  dua  pengertian pembayaran,  yaitu  pengertian  secara  sempit  dan  yuridis  teknis.  Pengertian  pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor. Pembayaran seperti ini  dilakukan  dalam  bentuk  uang  atau  barang.  Namun  pengertian  pembayaran  dalam  arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dalam bentuk jasa, seperti jasa dokter, jasa tukang cukur, jasa montir kendaraan dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal  itu  saat  ini  muncul  sistem  pembayaran  yaitu  metode  untuk  mengatur  transaksi  dalam perekonomian. 9
Sistem  pembayaran  merupakan  sebuah  sistem  yang  berhubungan  dengan  aktivitas pemindahan  dana  dari  satu  pihak  ke  pihak  lain  dengan  melibatkan  berbagai  komponen
8 Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan ,  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 271
9 Mishkin, F. S. 2001. The Economic of Money Banking, and Financial Markets . Sixth Edition. Addison Wesley Longman: Columbia University, Columbia.

## Pembaharuan Hukum Perikatan Terhadap Pemenuhan …..
pembayaran.  Di  dunia  dikenal  dua  sistem  pembayaran,  yaitu  pembayaran  tunai  dan  non tunai. 10 Sistem  pembayaran  merupakan  komponen  penting  dalam  pelaksanaan  aktivitas pembayaran yang dilakukan oleh mayarakat dan badan usaha. 11

## 2.  Sistem Pembayaran Tunai
Sistem pembayaran tunai merupakan pembayaran atas harga barang atau jasa secara tunai dimana pihak pembeli menyerahkan uang sebagai bukti pembayaran sebesar harga barang yang dibeli kepada penjual. Pembayaran tunai merupakan pembayaran yang umum dilakukan di Indonesia. Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yaitu uang dalam bentuk fisik berupa uang logam dan uang kertas.

## 3.  Sistim pembayaran non Tunai
Pembayaran  non  tunai  yaitu  pembayaran yang  dilakukan tanpa  menggunakan uang   tunai yang beredar melainkan menggunakan kartu atau aplikasi. Jika penerbitan uang tunai yang sah hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, maka instrumen pembayaran non tunai dilakukan oleh lembaga keuangan yang telah memiliki ijin sebagai penerbit oleh Bank Indonesia. Hal ini berefek positif terhadap keuangan negara karena dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan dalam  mencetak  uang  tunai.  Selain  itu,  penggunaan  pembayaran  non  tunai  dapat memudahkan  pemerintah  dalam  mengevaluasi  dan  mengendalikan  uang  yang  beredar sehingga dapat meminimalisir terjadinya inflasi dalam perekonomian.
Sistem  pembayaran  non  tunai  melibatkan  lembaga  perantara  agar  dana  tersebut  dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan ke pihak penerima. Jika kedua pihak  yang  terlibat  merupakan nasabah  pada  bank  yang  sama,  maka  proses perpindahan dana lebih sederhana, dimana bank tersebut cukup melakukan proses pemindahbukuan dari rekening  yang  satu  ke  rekening  lainnya.  Namun  tidak  demikian  halnya  jika  kedua  pihak merupakan  nasabah  bank  pada  bank  yang  berbeda,  sehingga  untuk  ini  diperlukan  suatu lembaga lain yang dikenal sebagai lembaga kliring untuk mengakomodir transaksi antar bank tersebut. Saat ini, bank-bank sentral di dunia mendorong penggunaan instumen pembayaran non tunai. pembayaran non tunai dinilai lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan sistem pembayaran 12 .  Sistem  pembayaran  non  tunai  berupa  mekanisme  pembayaran  dengan menggunakan jaringan internet dan jaringan komputer.
Instrumen  pembayaran non  tunai bisa  dikelompokkan  dalam  dua  kategori  yaitu  alat pembayaran  untuk  kredit  transfer  dan  alat  pembayaran  untuk  debet  transfer 13 .  Perintah pengiriman uang merupakan landasan yang menjadi berbedanya kedua alat pembayaran ini. Dalam kredit transfer, perintah pembayaran bertujuan agar dilakukan penempatan dana oleh pengirim  pada  penerima,  sedangkan  pembuatan  perintah  pembayaran  oleh  pihak  pemiliki
10 Bank  Indonesia,  Kodifikasi  Peraturan  Bank  Indonesia  Sistim  pembayaran  Non  Tunai  ( Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu ).
11 Nastiti  Ninda  Lintangsari, Analisis  Pengaruh  Instrumen  Pembayaran  Non-Tunai  Terhadap  Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia , Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Vol 1, No 1: April 2018 12 ibid 13 Munte,  Dewi  Handayani.  2017. Analisis  Pengaruh  sistem  Pembayaran  Non  Tunai  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Jurnal Spektrum Hukum Vol 18,No 1 (2021) e-issn: 2355-1550 ,p-issn:1858-0246
dana pada akun lain disebut debet transfer. Ada  dua instrumen dalam pembayaran non tunai yaitu :
a.  Alat pembayaran menggunakan  Kartu ( APMK ) Alat pembayaran menggunakan kartu terdapat dua jenis yaitu : -   Kartu Debet/ATM,
Saat    ini  perkembangan  kartu  ATM  terjadi  sangat  pesat,  baik  dalam  segi  pemakaian, kemudahan dan manfaat yang ditawarkan. 14 Beberapa  manfaat kartu ATM adalah  dapat digunakan untuk  pengambilan dan  penyetoran  uang tunai  di  mesin ATM,  pengiriman  uang ( transfer ) antar rekening di bank yang sama ataupun pada bank lainnya, pembayaran kartu kredit, listrik, telepon air, serta pajak, pembelian pulsa prabayar, fasilitas phone banking, dan fasilitas kartu debit untuk transaksi pembelian barang.
-  Kartu kredit
Kartu  kredit  merupakan  jenis  APMK  yang  digunakan  untuk  melakukan  pembayaran  atas kewajiban yang timbul dari suatu aktivitas ekonomi 15 . Definisi kartu kredit menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari status kegiatan  ekonomi,  termasuk  kegiatan  pembelanjaan  dan/atau  untuk  melakukan  penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus ( charge card ) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
b.  Uang Elektronik ( e-money )
Uang  elektronik  adalah  uang  yang  digunakan  dalam  transaksi  internet  dengan  cara elektronik 16 . Dengan adanya uang elektronik dalam sistem pembayaran di Indonesia, dapat mengoptimalkan  daya  beli  masyarakat  dan  berpengaruh  pada  peningkatan  perkonomian negara 17 .  Walaupun  masih  dalam  tahap  pengembangan,  kelebihan  dan  manfaat  yang ditawarkan oleh e-money jika dibandingkan alat pembayaran menggunakan kartu. Untuk saat ini, penggunaan e-money masih terbatas pada transaksi dengan nominal yang masih kecil. Terdapat dua jenis e-money yaitu berbasis aplikasi ( server based ) dan berbasis kartu ( card based ).
Regulasi  mengenai uang elektronik telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank  Indonesia  nomor  20/6/PBI/2018  tentang  Uang  Elektronik.  Bila  diperhatikan  dari  sisi perizinan, penyelenggaraan uang elektronik diotorisasi dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dimana  sampai  dengan  tahun  2019,  telah  ada  39  penyelenggara  uang  elektronik  yang memperoleh izin dari Bank Indonesia. Beberapa  penyedia layanan uang elektronik, secara umum  sudah  banyak  digunakan  masyarakat  karena  menjadi  alat  bayar  pada  transportasi umum (  kereta komuter, transjakarta pembayaran tol ) diantaranya adalah Mandiri e-money,
14 Ramadani, Laila. 2012. Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa . Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 8, No 1: 1-8.
15 Munte,  Dewi  Handayani.  2017. Analisis  Pengaruh  sistem  Pembayaran  Non  Tunai  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Medan: Universitas Sumatera Utara.
16 Hidayati, Siti, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah. Aulia Fadly, Isnu Yuwana Darmawan. 2006. Operasional E-Money, Bank Indonesia, Jakarta
17 Abidin,  Muhammad  Sofyan. Dampak  Kebijakan  E-Money  di  Indonesia  Sebagai  Alat  Sistem Pembayaran yang Baru. Jurnal Akuntansi Unesa. Vol. 3, No. 2. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. 2015

## Pembaharuan Hukum Perikatan Terhadap Pemenuhan …..
Flazz BCA dan Brizzi Bank BRI serta LinkAja dari PT Fintek Karya Nusantara yang merupakan perusahaan gabungan bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN.

## 4.  Uang Elektronik Sebagai Kebendaan Digital
Sifat dari kebendaan tidaklah statis, karena bentuknya senantiasa bertambah dan berubah. Oleh karena  perkembangan  teknologi  dan  kebudayaan  memunculkan  kebendaan  baru, yang sebelumnya bukan merupakan suatu benda namun kemudian dianggap sebagai suatu benda. Kebendaan berevolusi, serta bergeser dari benda fisik menuju kepada benda- benda digital. 18 Perkembangan  kebendaan  digital  ini  tidak  terlepas  dari  kemajuan  teknologi  dan informasi, yang menyertai manusia guna menciptakan kebendaan elektronik untuk membantu dan memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas perdagangan secara elektronik. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya berbagai model layanan digital dalam perdagangan dan pembayaran.
Demikian juga dalam layanan jasa pembayaran pada bank saat ini berkembang pesat ke arah electronic  payment  system . 19 Mungkin  dahulu  bank  dalam  memberikan  layanannya  lebih menekankan pada model face to face dan didasarkan kepada paper document . Namun, sejak teknologi informasi mampu mendukung terhadap sistem transaksi bank, model transaksi pun lebih  mengedepankan  pada  model non-face  to  face dan paperless  document atau digital document . 20 Teknologi  baru  telah  memungkinkan  pembayaran  barang  melalui  layanan internet.  Beberapa  metode  akan  menghubungkan  sistem  perbankan  elektronis  dan  sistem pembayaran elektronis dengan menghubungkan satu sama lainnya melalui internet, termasuk juga jaringan kartu kredit dan kartu debet serta uang elektronik yang didasarkan pada nilai- nilai yang tersimpan, smart card atau teknologi lainnya. 21
Berdasarkan  konsep  uang  elektronik,  ternyata  nilai  uang  elektronik    tidak  jauh  berbeda dengan  nilai  uang  yang  disetorkan  pada  waktu  penerbitan  uang  elektronik.  Oleh    karena mengingat uang elektronik mempunyai nilai ekonomis, sehingga perlu dipertanyakan kategori uang elektronik sebagai benda dalam sistem hukum kebendaan. Hal ini penting karena tidak semua benda yang ada di dunia dapat dikategorikan sebagai kebendaan.
Proses  menjadi  benda  tersebut  ini  dinamakan  dengan  propertisasi,  objektifikasi  atau pembendaan.  Propertisasi  ( propertization )  adalah  menjadikan  sesuatu  yang  sebelumnya bukan kebendaan kemudian dijadikan sebagai benda. Terminologi lain terhadap propertisasi adalah thingification seperti  yang  digunakan  oleh  Felix  Cohan.  Sinonimnya  adalah objektifikasi  ( objectification );  reifikasi  atau  pembendaan  ( reification )  adalah  menjadikan segala  “sesuatu”  menjadi  benda  atau  objek.  Reifikasi  juga  dapat  diartikan  menganggap sesuatu  yang  ada  dalam  pikiran  atau  konsep  seakan-akan  ia  sudah  ada.  Secara  harfiah reification yang berasal dari bahasa Latin diartikan “membuat menjadi sebuah benda”. 22
18 Abdul Salam, ‘ Kajian Kebendaan Digital Dalam Hukum Keperdataan Indonesia’ , Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata: Mengevaluasi Kesiapan Hukum Perdata Nasional Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Masa Depan, Asosiasi Pengajar  Hukum  Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 2014). hal. 116-117
19 Ellinger E.P, 1994, Modern Banking Law, Oxford, hal. 421 20 Budi Agus Riswandi, 2005, Aspek Hukum Internet Banking, RajaGrafindo Persada, hal.19
21 Budi Agus Riswandi, 2003, Hukum Dan Internet Di Indonesia, UII Press.Yogjakarta, hal 23 22 Abdul Salam.opcit, hal. 118.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian benda diartikan dalam beberapa makna,  yaitu:  1)  segala  yang ada dalam  alam yg  berwujud atau berjasad  (bukan  roh);  zat (misal    air,  minyak);  2) barang  yang  berharga  (sebagai  kekayaan);  harta;  dan 3)  barang. 23 Berdasarkan  KBBI  tersebut,  benda  dapat  berarti  sesuatu  yang  berwujud,  kekayaan  dan barang. Sementara itu, dalam konteks hukum “benda”itu diartikan sebagai barang dan hak seperti yang dirumuskan dalam Pasal 499 KUHPerdata yang menyatakan, bahwa: ”Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap- tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.
Pengertian    ”benda”  dalam  KUHPerdata  tersebut  masih  bersifat  abstrak  karena  tidak  saja meliputi benda berwujud, tetapi juga benda tidak berwujud. Sedangkan ”barang” mempunyai pengertian yang lebih sempit, karena bersifat kongkrit dan berwujud, artinya dapat dilihat dan diraba.  Sementara  itu  ”hak”  menunjukkan  pada  pengertian  benda  yang  tidak  berwujud ( immaterieel ). 24 Apabila  merujuk  pada  Pasal  499  KUHPerdata,  benda  diartikan  ”segala sesuatu” yang dapat dikuasai, dihaki atau dimiliki subjek hukum atau ”segala sesuatu” yang dapat dijadikan objek hukum. Artinya sepanjang segala sesuatu tersebut dapat dihaki oleh orang  atau  badan  hukum,  lazimnya  dinamakan  dengan  ”benda”  atau  ”kebendaan”. Sebaliknya bila segala sesuatu yang tidak dapat dihaki oleh orang atau badan hukum, berarti bukanlah termasuk benda atau kebendaan. Di sini menurut hukum, pengertian benda ( zaak ) tidak hanya barang ( goed ), melainkan juga meliputi hak ( recht ).
Dalam doktrin, pengertian benda juga diartikan bermacam-macam, bisa dalam artian sempit dan  bahkan  diartikan  dalam  artian  luas.  Menurut  Soediman  Kartohadiprodjo,  yang dimaksudkan  dengan  benda  ialah  ”semua  barang  yang  berwujud  dan  hak  (kecuali  hak milik)”. 25 Kemudian Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengartikan ”benda pertama-tama ialah barang  yang  berwujud  yang  dapat  ditangkap  dengan  pancaindera,  tapi  barang  yang  tak terwujud  termasuk  benda  juga”. 26 Selanjutnya,  Subekti  mengartikan  benda  menjadi  tiga macam, yaitu:
a. Pengertian yang paling luas dari perkataan ”benda’ ( zaak ) ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau ”orang” dalam hukum;
b. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja; dan
c. Ada lagi ia dipakai jika yang dimaksudkan kekayaan seorang. Jika perkataan benda dipakai  dalam  arti  kekayaan  seorang,  maka  perkataan  itu  meliputi  juga  barang- barang yang tak dapat terlihat, yaitu hak-hak. 27
Terakhir L.J. van Apeldoorn memberikan pengertian benda dalam arti yuridis ialah sesuatu yang  merupakan  objek  hukum,  yaitu  sesuatu  yang  hakikatnya  diberikan  oleh  hukum
23 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta,hal.100
24 Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif, 2001, Materi Perkuliahan Buku Ajar : Hukum Kebendaan Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia ,hal. 14-15
25 Soediman Kartohadiprodjo,1984, Pengantar Tata Hukum Di Indonesia, Ghalia Indonesia,. Hal.12 26 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,1981, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta.hal.13
27 Subekti, 2014, Hukum Perjanjian, Intermasa .hal.50
obyektif. 28 Hal yang sama juga dikemukakan oleh H.F.A. Vollmar, bahwa “benda itu diartikan sebagai  semua  apa  saja  yang  dapat  menjadi  objek  hukum”. 29 Sedangkan  Mahadi mengartikan  benda  meliputi  benda  materiil    dan  benda  immateriil.  Barang  adalah  benda materiil, dan hak adalah benda immateriil. Barang dan hak itu menjadi objek hak milik. 30 Jadi, menurut doktrin  benda dapat diartikan dalam artian luas dan sempit. Benda dalam artian luas,  diartikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  dapat  dihaki  oleh  orang/badan  hukum  atau segala  sesuatu  yang  dapat  dijadikan  objek  transaksi.  Sementara  itu  benda  dalam  artian sempit,  diartikan  terbatas  hanya  pada  segala  sesuatu  yang  berwujud  atau  benda  yang berwujud (barang), yaitu barang-barang yang dapat ditangkap oleh pancaindera. Demikian pula benda dapat diartikan sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang, yang meliputi pula hak-hak tertentu dari seseorang. Dengan kata lain dalam konteks hukum, benda ( zaak ) terdiri atas  barang  ( goederen,  lichamelijke  zaken )  dan  bagian  harta  kekayaan  ( hak,  rechten, onlichamelijke zaken ), yaitu hak atas sesuatu barang atau benda tidak berwujud. Pemaknaan benda  menurut doktrin  ini  ternyata    tidak  jauh berbeda dengan pemaknaan  yuridis   benda dalam Pasal 499 KUHPerdata, yaitu segala sesuatu yang dapat dihaki atau dikuasai dengan hak milik, dan merupakan bagian dari harta kekayaan, meliputi barang dan hak.
Mariam Darus Badrulzaman menjelaskan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 499 KUHPerdata tersebut mempunyai arti yang penting, sebab pasal tersebut membuka berbagai kemungkinan yaitu pada saat-saat tertentu “sesuatu” itu belum berstatus sebagai objek hukum, namun pada saat-saat  lain  merupakan  objek  hukum.  Sedangkan  untuk  menjadi  objek  hukum  harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu penguasaan manusia, mempunyai nilai ekonomi dan karenanya dapat dijadikan sebagai objek (perbuatan) hukum. 31
Dalam  perkembangannya  suatu  informasi  juga  dianggap  sebagai  benda,  kendatipun kelahirannya  tidak  secara  alamiah,  namun  melalui  proses  pengolahan  data.  Hal  ini  dapat dicermati  dari  batasan  rumusan  informasi  elektronik  sebagaimana  yang  terkandung  dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  58,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4843;  untuk  selanjutnya  disebut  UU  No. 11/2008) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  251,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5952;  untuk  selanjutnya  disebut  UU  No. 19/2016), yang menyatakan:
“Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat  elektronik  (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda, angka,  Kode  Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang telah  diolah  yang  memiliki  arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
28 L.J. van Apeldoorn, 1980, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita ( penerjemah Oetarid Sadino ed), hal.215
29 H.F.A.  Vollmar,  1996, Pengantar  Studi  Hukum  Perdata (penerjemah:  I.S.  Adiwimarta  ed,  )  Raja Grafindo Persada .hal.187
30 Mahadi,1985, Hak Milik Immateriil, Binacipta.hal.54.
31 Mariam Darus Badrulzaman, 1983, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, hal.35
Makna  yang  sama  dengan  informasi  elektronik  tersebut  dapat  dijumpai  dalam  UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001. Dalam hal ini UNCITRAL menggunakan istilah “data message” yang mempunyai kesamaan makna dengan informasi elektronik seperti yang dirumuskan dalam article 2 huruf c Model Law on Electronic Signatures tersebut,  yang  menyatakan,  bahwa: “Data  message”  means  information  generated,  sent, received or stored by electronic, optical or similar means including, but not limited to, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex or telecopy. 32
Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19/2016, setiap informasi elektronik dapat dikatagorikan sebagai benda, karena di dalamnya:
1. Terdapat satu atau sekumpulan data elektronik;
2. Informasi  elektronik  tersebut  dapat  berbentuk  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik ( electronic mail ), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah; dan
3. Informasi elektronik tersebut memiliki arti atau dapat dipahami, terutama oleh orang yang mampu memahaminya.
Berdasarkan hal itu maka informasi elektronik merupakan data elektronik yang berbentuk dan memiliki  arti,  namun  tidak  terbatas  hanya  pada  tulisan,  melainkan  termasuk  pula  suara, gambar,  peta,  rancangan,  foto,  EDI,  surat  elektronik,  telegram,  teleks,  telecopy  atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki  arti.  Agar  keberadaan  data  elektronik  diakui,  maka  harus  diwujudkan  dan  dapat diartikan.
Informasi elektronik dimuat dalam dokumen elektronik seperti yang dirumukan dalam Pasal 1 angka  4  UU  No.  11/2008  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  19/2016,  yang menyatakan:
“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima,  atau  disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.
Selanjutnya pengakuan keberadaan informasi elektronik sebagai benda secara tersirat diatur dalam  Pasal  22  ayat  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82  Tahun  2012  Tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2012  Nomor  189,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5348; untuk selanjutnya disebut PP No. 82/2012). Dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  yang  ditujukan  untuk  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dipindahtangankan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus uang elektronik serta menjelaskan penguasaan dan kepemilikannya.
32 United Nations, 2002, UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001 (United Nations), hal. 1

## Pembaharuan Hukum Perikatan Terhadap Pemenuhan …..
Bila  mencermati  ketentuan  Pasal  22  ayat  2  PP  No.  82/2012    diketahui    bahwa  informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  sistem elektronik dipersyaratkan, yaitu:
1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dipindah- tangankan, yaitu surat berharga atau surat yang berharga dalam bentuk elektronik;
2. Informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  harus  uang  elektronik,    yaitu informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  pencatatan  informasi dan/atau  dokumen  elektronik  tersebut  merupakan  satu-satunya  yang merepresentasikan satu nilai tertentu;
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus menjelaskan penguasaan, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus menjelaskan sifat  penguasaan  yang  direpresentasikan  dengan  sistem  kontrol  atau  sistem pencatatan  atas  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  yang bersangkutan; dan
4. Informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  harus  menjelaskan kepemilikannya,  yaitu  informasi  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  tersebut harus  menjelaskan  sifat  kepemilikan  yang  direpresentasikan  oleh  adanya  sarana kontrol  teknologi  yang  menjamin  hanya  ada  satu  salinan  yang  sah  ( single authoritative copy ) dan tidak berubah.
Selanjutnya pengertian digital dalam KBBI diartikan ”yang berhubungan dengan angka-angka untuk  sistem  perhitungan  tertentu;  berhubungan  dengan  penomoran”. 33 Terkait  dengan perkembangan  perdagangan  secara  elektronik  telah  memunculkan  metode-metode  baru dalam  pembayaran.  Setidaknya  terdapat  beberapa  cara  pembayaran  dalam  perdagangan secara  elektronik,  yaitu:  transfer  langsung  ( electronic  funds  transfer ),  menggunakan  kartu pembayaran  ( payment  card ),  menggunakan  uang  elektronik  ( electronic  money )  dan  uang digital ( digital money ). 34 Bentuk  uang digital adalah data digital, tidak memiliki nilai instrinsik dan  tidak  berwujud.  Bentuk  uang  digital  diterbitkan  sebagai  pengganti  uang  konvensional, yang  secara  umum  berbeda  dengan  uang  elektronik.  Perbedaannya  adalah  bahwa  uang digital dapat  berdiri  sendiri  dan penerbitannya  tidak  berdasarkan  pada uang  konvensional; sementara  pada  uang  elektronik,  uang  elektronik  tersebut  tidak  berdiri  sendiri  tetapi bersandarkan pada uang konvensional. Uang elektronik adalah bentuk uang tanpa uang fisik ( cashless  money )  yang  menyimpan  nilai  uang  dalam  bentuk  data  digital. 35 Jadi,  uang elektronik mempunyai karakteristik sebagai kebendaan digital, karena di dalamnya terdapat data  elektronik  yang  berwujud  nilai uang  elektronik.  Nilai  uang elektronik  ini  yang terekam dalam uang elektronik besarnya sama dengan nilai uang yang disetorkan. Penerbitan uang elektronik berdasarkan pada nilai uang tunai yang disetorkan, dan kemudian disimpan secara elektronik.  Nilai  uang  elektronik  tersebut  merupakan  harta  kekayaan  bagi  pemegang uang elektronik,  karenanya  dapat  digunakan  sebagai  alat  pembayaran.  Dengan  memiliki  uang elektronik pada hakikatnya pemegang uang elektronik sama dengan mempunyai uang tunai, namun  nilai  uang  tersebut  diubah  dalam  wujud  data  elektronik.  Dengan  kata  lain  uang elektronik  merupakan  dokumen  elektronik  yang  di  dalamnya  disimpan  nilai  uang  secara elektronik, yang merupakan informasi elektronik pada suatu media seperti server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
33 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Op.Cit .hal.205
34 Abdul Salam. Op.Cit .hal.125 35 ibid
Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 499 KUHPerdata, uang elektronik dapat dikatagorikan sebagai benda, karena uang elektronik merupakan harta kekayaan dan dapat dikuasai oleh pemegang uang elektronik sebagai miliknya. Nilai uang tunai yang disetorkan sebagai dasar penerbitan  uang  elektronik  diubah  menjadi  data  digital  berupa  angka-angka  untuk  sistem perhitungan  tertentu,  yang dapat digunakan dalam  transaksi  pembayaran.  Penyetoran  dan pemindahan dana pada uang elektronik pada prinsipnya dilakukan secara elektronik, untuk itu uang elektronik merupakan bagian dari kebendaan digital.

## 5.  Para Pihak  dalam Pembayaran Non Tunai.
Bersandar  kepada  pasal  1382  KUHPerdata,  pihak  yang  berkewajiban  untuk  melakukan pembayaran adalah
a.  Debitur  karena  seorang  debitur  adalah  pihak  yang  berkepentingan  secara langsung dalam pemenuhan pembayaran
b.  penjamin atau orang yang turut terutang atau seorang penjamin utang ( borg ) c.  orang  ketiga  yang  bertindak  atas  nama  debitur  atau  pihak  yang  mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi atas nama debitur.
Menurut pasal 1384 KUHPerdata ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang wajib melakukan pembayaran berupa penyerahan benda/barang  yaitu :
a.  Pihak yang membayar harus pemilik mutlak benda/barang yang diserahkan b.  Pihak  yang  menyerahkan  mempunyai  kuasa  untuk  memindahtangankan benda/barang tersebut.
Selanjutnya menurut pasal 1385 ayat (1) KUHPerdata Pihak yang berhak untuk menerima pembayaran adalah :
a.  Kreditur ( pihak yang berhak atas prestasi )
b.  Pihak lain yang dikuasakan oleh kreditur
c.  Orang yang dikuasakan oleh hakim
Selanjutnya menurut pasal 1389 KUHPerdata, kreditur tidak dapat dipaksa untuk menerima pembayaran ( menerima prestasi ) dengan benda/barang lain yang dijanjikan. Disamping itu menurut  pasal  1390  KUHPerdata  tidak  dapat  dipaksa  untuk  menerima  sebagian  demi sebagian utang, meskipun utang tersebut dapat dibagi-bagi.
Para  pihak-pihak  dalam  pembayaran  non  tunai  menggunakan  uang  elektronik  ini  menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yaitu : a. Prinsipal Adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem  dan/atau  jaringan  antar  anggotanya  yang  berperan  sebagai  penerbit  dan/atau acquirer, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
b. Penerbit Adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Uang Elektronik. c. Acquirer Adalah bank atau lembaga selain bank yang : a) Melakukan kerja sama dengan pedagang  sehingga  pedagang  mampu  memproses  transaksi  dari  Uang  Elektronik  yang diterbitkan  oleh  pihak  selain  acquirer  yang  bersangkutan.  b)  Bertanggungjawab  atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
d. Pemegang Adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
e.  Pedagang  (merchant)  Adalah  penjual  barang  dan/atau  jasa  yang  menerima  transaksi pembayaran dari pemegang.

## Pembaharuan Hukum Perikatan Terhadap Pemenuhan …..
f. Penyelenggara kliring Adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak  dan  kewajiban  keuangan  masing-masing  penerbit  dan/atau  acquirer  dalam  rangka transaksi Uang Elektronik.
g. Penyelenggara penyelesaian akhir Adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan  bertanggung  jawab  terhadap  penyelesaian  akhir  atas  hak  dan  kewajiban  keuangan masing  masing  penerbit  dan/atau  acquirer  dalam  rangka  teransaksi  Uang  Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
h.  Agen  LKD  (Layanan  Keuangan  Digital)  Adalah  pihak  ketiga  yang  bekerjasama  dengan Penerbit dan bertindak untuk dan atas nama Penerbit dalam memberikan LKD.

## 6.  Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik (e-money)
Perlindungan hukum bagi pemegang kartu Uang Elektronik dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :
1.  Perlindungan  Hukum  Preventif  yaitu    Perlindungan  yang  diberikan  oleh  Bank  Indonesia melalui  pengawasan  terhadap  kegiatan  transaksi  Uang  Elektronik  dengan  tujuan  untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
2.  Perlindungan  Hukum  Represif  yaitu  Perlindungan  hukum  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan.
Bentuk perlindungan hukum preventif bagi pemegang kartu uang elektronik dapat diwujudkan melalui pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakekat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang memberi wadah atau tempat berlindung bagi pemegang kartu  melalui  pengaturan  klausul-klausul  di  dalam  perjanjian  baku  syarat  dan  ketentuan pemegang  kartu.  Perjanjian  baku  (standar  contract)  adalah  perjanjian  yang  ketentuan  dan syarat-syarat  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  sepihak  oleh pemakainya  dan  mengikat  pihak  lain.  Pihak  lain  tersebut  tidak  dapat  mengubah  atau melakukan tawar menawar untuk mengubahnya. 36
Dalam pasal 34  Peraturan Bank Indonesia nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, Penyelenggara uang elektronik wajib untuk: a. menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten; b. menerapkan standar keamanan sistem informasi; c. memenuhi kewajiban pemrosesan transaksi Uang Elektronik secara domestik; dan d. melakukan interkoneksi dan interoperabilitas. Selain itu juga memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk Penyelenggara berupa Penerbit wajib: a. menerapkan prinsip anti pencucian uang  dan  pencegahan  pendanaan  terorisme;  dan  b.  menerapkan  prinsip  perlindungan konsumen.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1.  Pembayaran merupakan cara pemenuhan suatu perikatan sebagai salah satu cara hapusnya perikatan yang diatur dalam pasal 1381 KUHPerdata. Pembayaran disini
36 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. Hukum Perbankan .  Sinar Grafika,Jakarta  hal 321
harus  dimaknai  secara  meluas  (  ekstensifikasi  makna),  artinya  tidak  hanya membayar  dengan  sejumlah  uang  atau  barang,  melainkan  juga  melaksanakan prestasi yang dijanjikan seperti  pembayaran yang berupa jasa sebagaimana diatur dalam pasal 1382 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1403 KUHPerdata.
2.  Adanya  kemajuan  tehnologi  digital  saat  ini  membawa  perubahan  dalam  sistem pembayaran dari sistem pembayaran tunai bergeser kepada sistem pembayaran non tunai, karena pembayaran non tunai lebih praktis dan efisien. Pembayaran non tunai juga menghindarkan dari  kemungkinan adanya transaksi ilegal, namun pembayaran non tunai belum ada pengaturannya dalam hukum perikatan. Oleh karena itu perlu ada  pengaturan  pembayaran  non  tunai  dalam  rancangan  undang-undang  hukum perikatan yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA
Jurnal Ilmiah:
Abidin, Muhammad Sofyan, Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran yang Baru. Jurnal Akuntansi Unesa. Vol. 3, No. 2. 2015.
Izzani  Ulfi, Tantangan  dan  Peluang  Kebijakan  Non  Tunai  Sebuah  Studi  Literatur ,  Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Volume 25 No 1, April 2020
Nastiti  Ninda  Lintangsari, Analisis  Pengaruh  Instrumen  Pembayaran  Non-Tunai  Terhadap Stabilitas  Sistem  Keuangan  Di  Indonesia ,  Jurnal  Dinamika  Ekonomi Pembangunan, Vol 1, No 1, April.2018
Ramadani,  Laila. Pengaruh  Penggunaan  Kartu  Debit  dan  Uang  Elektronik  (E-Money) Terhadap  Pengeluaran  Konsumsi  Mahasiswa .  Jurnal  Ekonomi  dan  Studi Pembangunan. Vol. 8. No 1,2012.

## Buku
Abdulkadir Muhamad,2000, Hukum Perdata Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung,
Abdul Salam, ‘Kajian Kebendaan Digital Dalam Hukum Keperdataan Indonesia’, Proceeding Konferensi  Nasional  Hukum  Perdata:  Mengevaluasi  Kesiapan  Hukum  Perdata Nasional  Indonesia  dalam  Menghadapi  Tantangan  Masa  Depan,  Asosiasi Pengajar    Hukum    Keperdataan  dan  Fakultas  Hukum  Universitas  Lambung Mangkurat (Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat) ,2014.
Budi Agus Riswandi, 2005, Aspek Hukum Internet Banking, RajaGrafindo Persada
Budi Agus Riswandi,2003, Hukum Dan Internet Di Indonesia, UII Press, Yogyakarta
Bank  Indonesia,  Kodifikasi  Peraturan  Bank  Indonesia  Sistim  pembayaran  Non  Tunai  ( Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu ).
Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2012. Hukum Perbankan .  Sinar Grafika,Jakarta Ellinger E.P, 1994, Modern Banking Law, Oxford.
PwC. (2019). Global Consumer Insights Survey . Global Consumer Insights Survey.
Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarif, 2001, Materi Perkuliahan Buku Ajar : Hukum Kebendaan Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Hidayati, Siti, Ida  Nuryanti, Agus  Firmansyah.  Aulia  Fadly, Isnu Yuwana  Darmawan. 2006. Operasional E-Money. Jakarta: Bank Indonesia.
H.F.A.  Vollmar,  1996, Pengantar  Studi  Hukum Perdata (penerjemah:  I.S.  Adiwimarta  ed,  ) Raja Grafindo Persada
L.J. van Apeldoorn, 1980, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita ( penerjemah Oetarid Sadino ed).
Mariam  Darus  Badrulzaman,  1983, Mencari  Sistem  Hukum  Benda  Nasional, Alumni, Bandung.
Mariam  Darus  Badrulzaman,2001, Kompilasi  Hukum  Perikatan ,    PT.  Citra  Aditya Bakti,Bandung.
Mishkin, F. S. 2001. The Economic of Money Banking, and Financial Markets . Sixth Edition. Addison Wesley Longman: Columbia University, Columbia.
Mahadi,1985, Hak Milik Immateriil, Binacipta.
Munte, Dewi Handayani. 2017. Analisis Pengaruh sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Soediman Kartohadiprodjo,1984, Pengantar Tata Hukum Di Indonesia, Ghalia Indonesia.
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,1981, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta.
Subekti, 2014, Hukum Perjanjian, Intermasa , Jakarta
Subekti, 2010, Pokok-Pokok Hukum Perdata ,  Intermasa, Jakarta
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1984, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)
Wiryono Projodikoro,2011, Hukum Perdata ( Persetujuan-Persetujuan Tertentu ),  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan ( Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam ) , Pustaka Setia,
United  Nations,  2002, UNCITRAL  Model  Law  on  Electronic  Signatures  with  Guide  to Enactment 2001 (United Nations),