Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law
Sept-2023, Vol.8, No.2, hal.57-71 ISSN(P): 2541-0105 ; ISSN(E): 2541-3910
©2016 Hukum Ekonomis Syariah, IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/alamwal
KEBAHARUAN PERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
1 Bagus Oktafian Abrianto, 2 Samuel Dharma Putra Nainggolan 1,2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga
E-mail: bagusoa@gmail.com 1 , snainggolan43@gmail.com 2

## Abstract
Licensing is a spirit of administrative law that studies law in a moving state. Licensing is required for the running of a government, both central government and regional government. Based on the principle of decentralization, regional governments are allowed to regulate their own areas and for this reason permits are issued by the regional government. In practice, there is a lot of overlapping and overlapping regarding licensing between the central government and regional governments both in terms of substance and technical implementation in each existing Regional Work Unit (SKPD), the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Replacement Government Regulations Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation Becomes a Law changing the licensing constellation in Indonesia. In the area licensing is attempted to be carried out through a service system implemented by Online Single Submission (OSS) and One Stop Integrated Service (PTSPP), both of which must be integrated with OSS. Licensing services in areas that are integrated with or PTSP are the focus of this research study. This research is normative legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach that will be used to answer existing legal issues.
Keywords : Licensing; Central Government, Regional Government, Law Number 6 of 2023.

## Abstrak
Perizinan merupakan marwah hukum administrasi yang mempelajari hukum dalam keadaan bergerak. Perizinan diperlukan untuk jalannya suatu pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun  pemerintahan  daerah.  Berdasarkan  asas  desentralisasi  pemerintah  daerah diperbolehkan untuk mengatur daerahnya sendiri dan untuk itu diterbitkanlah perizinan oleh pemerintah daerah. Pada praktiknya banyak terjadi overlapping dan tumpang tindih mengenai perizinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik dari segi substansi maupun pelaksanaan  teknis  di  tiap-tiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  ada, diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang  merubah  konstelasi  perizinan  di  Indonesia.  Di  daerah  perizinan  berusaha dilakukan melalui sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh Online Single Submission (OSS) dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSPP)  yang  keduanya  harus  terintegrasi  dengan  OSS. Pelayanan  perizinan  di  daerah  yang  terintegrasi  dengan  maupun  PTSP  ini  yang  menjadi perhatian dalam kajian penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual  yang  akan digunakan menjawab isu hukum yang ada.
Kata Kunci ,: Perizinan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

## PENDAHULUAN
Pelayanan  publik  dalam  bidang  pemberian  sarana  perizinan  di Indonesia  masih  menjadi  problematika  hukum  yang  kompleks  karena terdapat  pemberian  sarana  perizinan  yang  menjadi  wewenang  Pemerintah Pusat dan ada pula hanya menjadi wewenang Pemerintah Daerah, tetapi tidak menutup  kemungkinan  terdapat  pemberian  sarana  perizinan  yang  menjadi lingkup  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah. 1 Adapun  Sistem pemerintahan  di  Indonesia  menganut  sistem  pemerintahan  desentralisasi (otonomi daerah). Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014)  membedakan  atas  urusan  wajib  dan  urusan  pilihan  yang diselenggarakan  berdasarkan  kriteria  eksternalitas,  akuntabilitas,  dan efisiensi. 2
Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan  kegiatan  dan  aktivitas  masyarakat  melalui  izin.  Adanya penguatan  perhatian  terhadap  persoalan  perizinan  itu  dimaksudkan  untuk dapat  meningkatkan  pelayanan  umum  dibidang  perizinan  yang  selama  ini dikeluhkan oleh masyarakat umum dan kalangan dunia usaha bahwa proses perizinan oleh Pemerintah terkesan berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. 3
Izin atau dalam Bahasa Belanda disebut sebagai “ Vergunning ” memiliki pengertian berupa suatu bentuk persetujuan dari penguasa kepada individu untuk  dalam  keadaan  tertentu  berlawanan  dari  ketentuan  larangan  yang terdapat  dalam  peraturan  yang  telah  dibuat. 4 Pelaku  Usaha  sebelum menjalankan bisnisnya wajib memiliki legalitas yang berfungsi sebagai bentuk pengesahan terhadap badan usaha sehingga terhadap badan usaha tersebut diakui oleh negara dan masyarakat. 5
Lebih lanjut Siti Sundari Rangkuti mengemukakan  bahwa jenis dan prosedur  perizinan  di  Indonesia  masih  beraneka  ragam,  rumit,  dan  sukar
1 Pung  Kartonohadi, Prinsip  Hukum  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h. 1.
2 Pung  Kartonohadi, Prinsip  Hukum  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
3 Tatiek Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h. 10.
4 R. Maulana, Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan, Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 91.
5 H.P.A.  Agung, Perlindungan  Data  Pribadi  Dalam  Proses  Pengurusan  Perizinan  Perusahaan Berbasis Eloektronik Online Single Submission, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 64.
ditelusuri, sehingga sering menghambat dunia usaha. 6 Hal ini tentunya kurang sesuai dengan upaya mewujudkan Pemerintahan yang bersih sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  Dari  Kolusi,  Korupsi  dan Nepotisme (UU 28/1999) maupun upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang diamanatkan UU 23/2014 serta alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). 7
Terdapat  2  (dua)  hambatan  utama  yang  perlu  dilakukan  perubahan oleh Pemerintah Daerah dalam pelayanan perizinan usaha yaitu:
1. Reformasi  regulasi  perizinan  usaha,  saat  ini  perizinan  usaha  di Indonesia  sangat  banyak  dalam  hal  jumlah  dan  tumpang  tindih. Reformasi  regulasi  perizinan  saat  ini  masih  sulit  dilaksanakan, mengingat Pertama , kewenangan perizinan masih tersebar di berbagai Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD); Kedua ,  sebagian  besar perizinan masih sangat ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Pusat;
2. Reformasi  birokrasi  perizinan  usaha,  persyaratan  yang  banyak, tumpeng  tindih  serta  menyangkut  banyak  instansi  teknis menyebabkan prosedur layanan menjadi tidak efisien. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada dasarnya baru menyentuh reformasi  dibidang  birokrasi  perizinan,  dengan  sasaran  pada penyederhanaan prosedur perizinan..
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  mengungkapkan  bahwa pelayanan publik pada sektor perizinan usaha rawan terjadi korupsi, karena acapkali  terjadi  perbuatan  melawan  hukum  “suap”  sehingga  diperlukan perbaikan sistem dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan perizinan. Proses pemberian sarana perizinan masih belum melalui pelayanan satu  pintu.  Terhadap  hal  tersebut, KPK  menyarankan  tindakan  korupsi  dan suap  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  publik  dapat  dihentikan  dengan meniadakan kontak langsung dengan Pejabat pemberi izin. Masyarakat harus mengetahui secara rinci proses dan besaran biaya yang harus dikeluarkan jika akan mengurus sebuah surat izin. 8
Permasalahan  hukum  dalam  penyelenggaraan  perizinan  berusaha maupun  berbasis  risiko  di  daerah  menjadi  keluhan  masyarakat  khususnya investor  yang  seringkali  menjadi  penghambat  pelaksanaan  investasi  di
6 Siti  Sundari  Rangkuti, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan  Dalam  Proses Pembangunan Hukum Nasional, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1987, h. 92.
7 Pung  Kartonohadi, Prinsip  Hukum  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu, Ringkasan Disertasi,
8 Mochammad Jasin, et. Al, Memahami Untuk Melayani Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Sebagai Wujud Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Deputi Pencegahan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, h. 16.

## 60 | Bagus Oktafian Abrianto, Samuel Dharma Putra Nainggolan
Indonesia/     . Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK-RI)  dalam  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pemeriksaan kinerja terkait  dengan  upaya  pemerintah  dalam  memperbaiki  iklim  usaha  dan peningkatan  investasi  dilakukan  pada  2  (dua)  kementerian/lembaga  yaitu Kementerian  Investasi/Badan  Kordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM),  dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemeriksaan juga dilakukan di 41 (empat  puluh  satu)  Pemerintah  Daerah.  Terdapat  beberapa  hasil  dari pemeriksaan BPK RI tersebut yaitu ditemukannya ketidakharmonisan antara Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  22  Tahun  2021,  ketidakharmonisan  tersebut  berkaitan  dengan persyaratan  dasar  penerbitan  izin  berusaha. 9 Alternatif  dan  solusi  saat  itu antara  lain  dengan  pola  pelayanan  satu  atap  dan  pola  pelayanan  satu  pintu ( one  stop  service ).  Penyelenggaraan  perizinan  berusaha  maupun  berbasis risiko  di  daerah  melalui  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  dan/atau Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  atau Online Single  Submission (OSS)  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2018  Tentang  Pelayanan  Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (24/2018) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha  (Perpres  91/2017)  yang  saat  ini  mengalami  perkembangan  sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU 11/2020)  dan  telah  ditetapkan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (PERPU 2/2022). Pada akhirnya diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  UU  6/2023  dijelaskan  mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang meliputi:
a. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko;
b. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha;
c. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan
d. Penyederhanaan persyaratan investasi
Lebih  lanjut  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  6/2023  dijelaskan mengenai  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  dilakukan  berdasarkan penetapan  tingkat  risiko  dan  peringkat  skala  kegiatan  usaha.  Terhadap ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) tersebut, maka berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 PERPU 6/2023 diatur mengenai legalitas perizinan berusaha berbasis
9 https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=37426, diakses pada Senin, 18 September 2023.
risiko  rendah  dan  menengah,  oleh  sebab  itulah  dalam  ketentuan  Pasal  12 PERPU  6/2023  memberikan  pengaturan  lebih  lanjut  terhadap  perizinan berusaha berbasis risiko dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Di daerah perizinan berusaha dilakukan melalui sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh Online Single Submission (OSS) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (PTSPP)  yang  keduanya  harus  terintegrasi  dengan  OSS.  Pelayanan perizinan di daerah yang terintegrasi dengan maupun PTSP ini yang menjadi perhatian  dalam  kajian  penelitian  hukum.    Hal  ini  bertolak  ukur  dari Ketentuan  Pasal  12  PERPU  2/2022  tersebut.  Ditetapkanlah  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  (PP  5/2021)  dan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2021  Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP 6/2021).
Adapun PP 5/2021 dan PP 6/2021 memberikan pengaturan mengenai ekosistem  perizinan  berusaha  berbasis  risiko  didaerah  dengan  tujuan investasi  yang  dapat  diakomodir  dalam  pemberian  sarana  perizinan  yang selama  ini  menjadi  permasalahan  didaerah  mampu  terselesaikan  dalam penyelenggaraan  perzinan  nya.  Melalui  ditetapkan  dan  disahkannya  PP 5/2021 dan PP 6/2021 sistem pelayanan perizinan baik melalui OSS maupun PTSP  mengalami  perubahan  dan  penyesuaian.  Penyelenggaraan  perizinan berusaha  di  daerah  memiliki  pengaruh  pada  setiap  Pemerintah  Daerah  di Indonesia  dalam  melakukan  penyelenggaraan  perizinan  berusaha  berbasis risiko.  Pelayanan  yang  optimal  dalam  penyelenggaraan  perizinan  berusaha berbasis risiko tersebut memiliki implikasi dalam pelayanan publik.
Peraturan perundang-undangan terkait dengan pelayanan publik telah diberlakukan  dan  disahkan,  diantaranya  adalah  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (UU 25/2009), Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  96  Tahun  2012  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publik  (PP  96/2012) hingga  peraturan  pelaksanaan  berupa  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik  Indonesia  serta  Peraturan  Menteri  Aparatur  Negara  Republik Indonesia.  Perihal  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  Pemerintah  Pusat maupun  Pemerintah  Daerah  menyelenggarakan  melalui  PTSP.  Terdapat integrase  kewenangan  antara  organ  PTSP  dengan  Badan  dan/atau  Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin.
Hal yang menjadi rancu adalah dalam peraturan perundang-undangan tidak  ada  yang  mengatur  mengenai  tata  laksana  standar,  operasional,  dan prosedur  pelayanan  dalam  PTSP.  Berdasarkan  hal  ini  terjadi  kekosongan figure  hukum  ( rechtsfiguurs ),  sehingga  antara  organ  PTSP  dengan  Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang mengeluarkan izin  untuk  membuat  figure  hukum  ( rechtsfiguurs )  yang  disesuaikan  dengan

## 62 | Bagus Oktafian Abrianto, Samuel Dharma Putra Nainggolan
Pemerintahan  Daerah  masing-masing  di  Indonesia  berdasarkan  wewenang yang dimiliki.
Setiap sarana perizinan yang diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terdapat pelimpahan wewenang dan tanggung gugat bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang selama ini memiliki wewenang secara jabatan. Oleh karenanya jika terjadi kesalahan ataupun perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (Pejabat Tata Usaha Negara) dalam menerbitkan sarana perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka dapat merujuk pada asas geen  bevogheid  zonder  verantwoordlijkheid (tanpa  kewenangan  tidak  ada pertanggung jawaban), penguasa (Pejabat Tata Usaha Negara) tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum.
Berdasarkan  penjabaran  diatas,  maka  tujuan  penelitian  ini  berfokus pada    bagaimana  karakteristik  perizinan  berusaha  di  Indonesia  pasca diberlakukannya  UU  No.6/2023  Tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang (PPPU) No.2 Tahun 2022 (UU No.2/2023) Tentang Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang,  dan  analisis  gambaran  prosedur penerbitan perizinan berusaha oleh pemerintah daerah provinsi Jawa Timur pasca diberlakukannya UU 6/2023.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  ( Legal  Research )  yaitu suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang muncul  dengan  tujuan  untuk  memberikan  preskripsi  mengenai  apa  yang seyogyanya  atas  isu  hukum  yang  muncul. 10 Penelitian  hukum  adalah  suatu proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum  maupun doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Hal  ini sesuai  dengan  karakter  preskriptid  ilmu  hukum. 11 Penelitian  hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Oleh karena itu pilihan terhadap metode penelitian sangat terkait dengan perumusan masalah, obyek yang diteliti serta tradisi keilmuan itu sendiri. 12
Pilihan terhadap metode yang dipergunakan untuk melakukan analisis terkait dengan keperluannya yaitu untuk keperluan akademis atau keperluan praktis.  Penelitian  hukum  normative  digunakan  didalam  analisis  ini  karena dilandasi oleh karakter khas dari ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Yuridika, Vol. 16, No. 2, Maret 2001, h. 103.
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007, h. 35.
12 Philipus  M  Hadjon, Pengkajian  Ilmu  HUkum  Dogmatik  (Normatif), Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, h. 32.
metode  penelitiannya  yaitu  metode  penelitian  yang  bersifat  normatif hukum. 13
Penelitian  hukum  ini  menggunakan  pendekatan  masalah  berupa pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan konseptual ( conseptual approach ). Pendekatan perundang-undangan ( statute approach )  didalam  penelitian  hukum  ini  diperlukan  karena  akan  dijadikan sebagai titik awal pengkajian yang akan mengacu pada ketentuan perundang- uindangan yang terkait dengan isu-isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  digunakan  untuk  mengkaji peraturan perundang=undangan yang berkenaan dengan perizinan berusaha.
Sedangkan  pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach )  beranjak  dari pandangan-pandangan  atau  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu hukum dan penelitian ini dibutuhkan untuk mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan perizinan.
Penelitian ilmiah merupakan proses berpikir nalar yang sistematis dan tidak  terpisahkan. 14 Bahan  hukum  akan  dianalisis  secara  bertahap  sesuai dengan  pengelompokan  permasalahan.  Analisis  tersebut  dilakukan  dan dituangkan  dalam  bentuk  deskripsi  (deskriptif-analitik)  yang  didalamnya terkandung kediatan yang sifatnya memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menafsirkan  dan  mengevaluasi.  Rangkaian  tahapan  dimulai  dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi digunakan pula terhadap asas-asas hukum, teori hukum, konsep hukum dan doktrin serta bahan-bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan ini perlu  ditempuh  guna  mempermudah  proses  pengkajian  atas  permasalahan penelitian.

## KARAKTERISTIK PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA PASCA BERLAKUNYA UU 6/2023 PPPU Cipta Kerja
Sebelum  menjadi  Undang-Undang  melalui  UU  6/2023,  adapun  PERPU merupakan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  (untuk selanjutnya  disebut  UU  13/2022).  PERPU  sebagai  salah  satu  Peraturan
13 Philipus M Hadjon, Pengantar Ilmu Hukum, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pusat Penelitian Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Juni, 1977, h. 1.
14 Richard K Neumann, Jr, Legal Reasoning and Legal Writing (Structure, Strategy and Style), Aspen Law & Bussiness, New York, 2000, h. 57.

## 64 | Bagus Oktafian Abrianto, Samuel Dharma Putra Nainggolan
Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang  mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan  Perundang-Undangan.  Lebih  lanjut  berdasarkan  Pasal  11  UU 12/2011  jo.  UU  13/2022  dinyatakan  bahwa  materi  muatan  PERPU  adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang (UU).
Merujuk  pada  “penyebab”  ditetapkannya  PERPU  2/2022  adalah dikarenakan  sejak  Putusan  Mahakamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020 terhadap uji materil ( Judicial Review ) yang menyatakan bahwa UU 11/2020 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan”. UU 11/2020 saat ini masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perbaikan pembentukan  sesuai  dengan  tenggang  waktu  sebagaimana  yang  telah ditentukan dalam putusan.
Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  juga  memerintahkan  kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling  lama  2  (dua)  tahun  sejak  putusan  diucapkan  dan  apabila  dalam tenggang  waktu  tersebut  tidak  dilakukan  perbaikan  maka  UU  11/2020 menjadi inkonstitusional secara permanen. Kemudian apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan  UU  11/2020  maka  undang-undang  atau  pasal-pasal  atau  materi muatan  undang-undang  yang  telah  dicabut  atau  diubah  oleh  UU  11/2020 dinyatakan berlaku kembali.
Mahkamah  Konstitusi  juga  menyatakan  untuk  menangguhkan  segala tindakan/kebijakan  yang  bersifat  strategis  dan  berdampak  luas,  serta  tidak dibenarkan  pula  menerbitkan  peraturan  pelaksana  baru  yang  berkaitan dengan  UU  11/2020.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020  mulai  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  dan  berlaku  pada tanggal  3  November  2021.  Setelah  memasuki  tahun  2022  dimana  Pandemi Covie-19  melanda  dunia  dan  bahkan  Indonesia,  menyebabkan  laju perekonomian menjadi semakin melemah, ancaman resesi menjadi topik yang sangat sentral diberbagai negara yang ada didunia.
Pemerintah  Pusat  melalui  PERPU  2/2022  merasa  perlu  untuk mengambil  kebijakan  strategis  untuk  menciptakan  dan  memperluas  kerja melalui  peningkatan  investasi,  mendorong  pengembangan  dan  peningkatan kualitas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM).  Untuk dapat  meningkatkan  Penciptaan  dan  perluasan  kerja,  diperlukan pertumbuhan  ekonomi  stabil  dan  konsisten  naik  setiap  tahunnya,  tujuan untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  tersebut  saat  ini  tengah
dihadapkan dengan kondisi pelemahan perekonomian dunia yang bersamaan dengan kenaikan laju harga dan diperparah dengan adanya pandemi Covid-19.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Jimly  Asshiddiqie  yang menjabarkan  mengenai  syarat  materil  untuk  penetapan  PERPU  sebagai berikut: Pertama, Ada  kebutuhan  yang  mendesak  untuk  bertindak  atau reasonable necessity; Kedua , waktu yang tersedia terbatas ( limited time ) atau terdapat  kegentingan  waktu;  dan Ketiga ,  tidak  tersedia  alternatif  lain  atau menurut penalaran yang wajar ( beyond reasonable doubt ). Penetapan PERPU adalah  satu-satunya  jalan  ketika  alternatif-alternatif  lainnya  diperkirakan tidak akan berhasil dijalankan. 15
Presiden  dalam  menetapkan  PERPU  2/2022  disebabkan  keadaan  hal ihwal  keadaan  genting  yang  memaksa.  Terhadap  hal  ini  menurut  S.E.  Finer menjabarkan  mengenai  keadaan  kegentingan  yang  memaksa  (darurat) sebagai berikut:
1. Keadaan Darurat karena perang ( State of War );
2. Keadaan  Darurat  karena  ketegangan  termasuk  didalamnya  bencana alam atau ketegangan sosial karena terjadinya suatu konflik ( State of Tension );
3. Keadaan  Darurat  karena  kepentingan  internal  Pemerintahan  yang memaksa ( Innere Notstand ).
Mengenai  keadaan  genting  (darurat)  ini  oleh  Vanice  Comision  di  Eropa dijabarkan sebagai berikut: “ state of tension, covers the conditions that precede a  state  of  defence,  such  as situation  approaching civil  war  or  preparation  for international war. Internal State of Emergency, covers natural disaster, grave accidents, threats to the free democratic order in the federation or the lander, or dangers to public security or order 16
Terhadap  PERPU  2/2022  yang  pada  tanggal  30  Desember  2022 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, tidak berlangsung lama PERPU 2/2022 tersebut  langsung  diajukan  gugatan  pengujian  materil  dan  formil  ke Mahkamah Konstitusi. Terdapat 2 (dua) gugatan terhadap PERPU 2/2022 itu, Perkara  Nomor  5/PUU-XIX/2023  dan  Perkara  Nomor  6/PUU-XIX/2023. Persidangan  dipimpin  Hakim  Konstitusi  Wahiduddin  Adams  didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Pemohon menyatakan bahwa PERPU 2/2022 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 serta
15 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h. 282.
16 Ahmad  Gelora  M,  h.  269.  Mengutip  dari  Jimmly  Asshiddiqie, Pokok-Pokok  Tata  Negara Indonesia Pasca Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, h. 356.

## 66 | Bagus Oktafian Abrianto, Samuel Dharma Putra Nainggolan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  138/PUU-VII/2009  dan  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 17
Menilik  kembali  amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU- XVIII/2020  maka  pembentukan  PERPU  2/2022  sebagai  tindak  lanjut  atas Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  telah menjabarkannya dalam penjelasan sebagai berikut:
1. Menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah mengatur dan memuat metode omnibus dalam penyusunan undang-undang dan telah memperjelas  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  dalam pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  UU  13/2022 tersebut, maka penggunaan metode omnibus telah memenuhi cara dan metode  yang  pasti,  baku,  dan  standar  dalam  penyusunan  peraturan perundang-undangan;
2. Meningkatkan  partisipasi  yang  bermakna  ( meaningful  participation ) yang  mencakup  3  (tiga)  komponen  yaitu  hak  untuk  didengarkan pendapatnya  ( right  to  be  heard ),  hak  untuk  dipertimbangkan pendapatnya  ( right  to  be  considered ),  dan  hak  untuk  mendapatkan penjelasan  atau  jawaban  atas  pendapat  yang  diberikan  ( right  to  be explained ). Untuk itu Pemerintah Pusat telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU 11/2020;
3. Telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas UU 11/2020 antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak  tepat,  salah  ketik,  dan/atau  judul  atau  nomor  urut  bab,  bagian, paragraf,  pasal,  ayat,  atau  butir  yang  tidak  sesuai  yang  bersifat  tidak substansial.
Problematika  pelayanan  perizinan  berusaha  tersebut  diatas  yang menjadi  pokok  permasalahan  utama  terdapat  pada  mekanisme  pelayanan baik  yang  dilakukan  dalam  bentuk  PTSP  ataupun  OSS  tidak  terhenti  pada konsep  hukum  pelayanan  perizinan  berusaha  dengan  disahkannya  UU 11/2020  sebagaimana  telah  diganti  dengan  PERPU  2/2022.  Adapun  PERPU 2/2022  mengatur  mengenai  penyederhanaan  Perizinan  Berusaha  melalui penerapan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko  yang  merupakan  metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas atau frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha  dan  Pengawasan  merupakan  instrument  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah dalam hal mengendalikan suatu kegiatan usaha.
17 https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845, diakses pada Jum’at, 27 Januari 2023, Pukul 08.14 WIB.
Berdasarkan  PP  6/2021,  DPMPTSP  Provinsi  dan  DPMPTSP Kabupaten/Kota dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan  dibidang  penanaman  modal,  tidak  merumpun  atau dirumpunkan  dengan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah  lainnya.  Pengaturan  ini  memiliki  tujuan  untuk  mengoptimalisasikan penyelenggaraan  perizinan  berusaha  didaerah.  DPMPTSP  diseluruh  daerah diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen perizinan berusaha secara cepat, mudah,  terintegrasi, transparan,  efektif,  efisien,  dan  akuntabel  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan  perizinan  berusaha  berbasis  risiko.  Guna  memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan  berusaha serta  menjaga  keberlangsungan  kinerja  pelayanan  perizinan  berusaha didaerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya PERPU 2/2022.
Pemerintah  Republik  Indonesia  menetapkan  PP  6/2021  dengan maksud dan tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan  ekosistem  investasi  dan  kegiatan  berusaha  serta  menjaga kualitas  perizinan  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan,  perlu  didukung penyelenggaraan  perizinan  berusaha  didaerah  yang  cepat,  mudah, terintegrasi,  transparan,  efektif,  efisien  dan  akuntabel.  Selain  itu penyelenggaraan  perizinan  berusaha  didaerah  dilaksanakan  secara terintegrasi  melalui  elektronik  berdasarkan  norma,  standar,  prosedur,  dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Latar belakang ini diprakarsai merujuk pada ketentuan Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b PERPU 2/2022.
Berdasarkan  Pasal  3  PP  6/2021  dinyatakan  bahwa  penyelenggaraan perizinan  berusaha  didaerah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan  kewenangannya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan. Implementasi dari penyelenggaraan ini dilaksanakan oleh Gubernur dengan mendelegasikan kewenangan Peerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan  perizinan  berusaha  didaerah  kepada  Kepala  DPMPTSP
Provinsi.  Sama  seperti  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Bupati/Walikota mendelegasikan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dalam penyelenggaraan  perizinan  berusaha  di  Daerah  kepada  Kepala  DPMPTSP Kabupaten/Kota.

## 68 | Bagus Oktafian Abrianto, Samuel Dharma Putra Nainggolan

## PROSEDUR  PENERBITAN  PERIZINAN  BERUSAHA  OLEH PEMERINTAH  DAERAH  PROVINSI  JAWA  TIMUR  PASCA DITETAPKANNYA PP 6/2021
Ruang  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  berusaha  dan  berbasis risiko  disetiap  daerah  seluruh  Indonesia.  Melalui  dasar  inilah  Pemerintah Daerah  melakukan  perubahan  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan berusaha dan berbasis risiko didaerah. Atas dasar inilah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun  2022  Tentang  Pendelegasian  Wewenang  Penyelenggaraan  Perizinan Berusaha  Kepada  Kepala  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu/DPMPTSP (Pergub Jatim 26/2022) dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Pergub Jatim 88/2022). Dari kedua Peraturan Gubernur Jawa Timur tersebut yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini.
Sebagaimana  disebutkan  diatas  bahwa  berdasarkan  PP  6/2021, DPMPTSP  Provinsi  dan  DPMPTSP  Kabupaten/Kota  dibentuk  untuk menyelenggarakan  tugas  dan  fungsi  urusan  pemerintahan  dibidang penanaman  modal,  maka  berdasarkan  Pasal  11  Pergub  Jatim  88/2022 menegaskan  bahwa  dalam  penyelenggaraan  perizinan  berusaha,  DPMPTSP bertanggung  jawab  secara  administrative,  sedangkan  tanggung  jawab teknisnya berada pada Perangkat Daerah.
Adapun  yang  melatarbelakangi  dari  Pergub  Jatim  88/2022  adalah karena  masih  terdapat  kekurangan  dan  belum  tertampungnya  kebutuhan terhadap  aturan  mengenai  penyelenggaraan  perizinan  berusaha  di Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  yang  selama  ini  diatur  dalam  Peraturan Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  69  Tahun  2020  Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (Pergub  Jatim  69/2020)  mengingat  sudah diberlakukannya  PP  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko serta PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Melalui  Pergub  Jatim  88/2022,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur membentuk  aplikasi  yang  dinamakan Jatim  Online  Single  Submission  (JOSS) yang memiliki pelayanan perizinan berusaha terintegarasi yang dibangun dan dikembangkan  oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur.  Adapun  maksud  dari Pergub  Jatim  88/2022  ini  sebagai  pedoman  pelaksanaan  penyelenggaraan perizinan  berusaha  terintegrasi  yang  tidak  terdapat  dalam  sistem  perizinan berusaha  terintegrasi  secara  elektronik  berbasis  risiko  yang  dikelola  oleh Pemerintah Pusat yakni perizinan melalui sistem OSS.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentunya tidak menginginkan adanya kekosongan  hukum  terkait  dengan  diberlakukannya  PP  6/2021  tersebut diatas.  Harapan  yang  dikehendaki  oleh  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur dengan adanya aplikasi JOSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1
angka  11  dan  Pasal  4  ayat  (2)  Pergub  Jatim  88/2022  adalah  memberikan kepastian  hukum  apabila  terjadi  kekosongan  hukum  mengenai  pemenuhan persyaratan, persetujuan, dan/atau izin lanjutan dan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah yang tidak diselenggarakan melalui sistem OSS. Lebih  lanjut  berdasarkan  Pasal  3  Pergub  Jatim  88/2022  disebutkan  bahwa Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. Memberikan panduan dalam pelayanan perizinan berusaha;
2. Mengatur  rangkaian  proses  mekanisme  dan  prosedur  perizinan berusaha yang diselenggarakan;
3. Memberikan  akses  yang  lebih  luas  kepada  masyarakat  untuk memperoleh pelayanan prima;
4. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah; dan
5. Meningkatkan  kinerja  investasi  melalui  promosi  dan  tertib  laporan kinerja penanaman modal secara kolaboratif.
Pengaturan  ini  memerlukan  sinkronisasi  antara  aturan  hukum  baik dari  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  hingga  peraturan  daerah. Terlebih  lagi  tidak  terjadi  tumpang  tindih  aturan  hukum  dalam  peraturan perundang-undangan  terkait  dengan  penyelenggaraan  perizinan  berusaha didaerah. Diberlakukannya Pergub Jatim 88/2022 tersebut telah sesuai atau belum sesuai terhadap ketentuan Pasal 12, Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b PERPU 2/2022, PP 5/2021 serta PP 6/2021.
Mengenai  prosedur  penerbitan  perizinan  didaerah  Provinsi  Jawa Timur diatur dalam Pasal 6 Pergub Jatim 88/2022. Pelaku usaha mengajukan permohonan  perizinan  berusaha  kepada  DPMPTSP  dengan  membuat  akun pada aplikasi JOSS. Setelah memperoleh akun pada aplikasi JOSS, pelaku usaha melakukan  aktivasi  permohonan  perizinan  berusaha  dengan  melampirkan beberapa  persyaratan  yang  diperlukan.  Kemudian  DPMPTSP  menerbitkan perizinan  berusaha  berdasarkan  pemohonan  tersebut  setelah  pelaku  usaha memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar.
Pada  proses  penerbitan  perizinan  berusaha  melalui  aplikasi  JOSS tersebut, apabila terdapat persyaratan yang belum terpenuhi dan/atau tidak sesuai  dalam  permohonan  yang  diajukan  oleh  pelaku  usaha,  DPMPTSP mengembalikan  dokumen  permohonan  perizinan  berusaha  kepada  pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Pergub Jatim 88/2022 beserta  alasan  pengembaliannya.  Dalam  hal  pengembalian  dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pergub Jatim 88/2022 telah dilakukan paling  sedikit  3  (tiga)  kali  dan/atau  terdapat  hal  yang  bersifat  mendesak, DPMPTSP dapat melakukan fasilitasi permohonan Perizinan Berusaha dalam rangka percepatan. Berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 Pergub Jatim 88/2022 Pelaku  Usaha  dapat  melakukan  pemantauan  proses  penerbitan  dokumen perizinan  berusaha  melalui  aplikasi  JOSS  tersebut.  Hingga  akhirnya

## 70 | Bagus Oktafian Abrianto, Samuel Dharma Putra Nainggolan
penerbitan dokumen perizinan berusaha tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas  DPMPTSP  secara  elektronik  yang  memiliki  keabsahan  secara  hukum dan merupakan suatu dokumen otentik.
Wewenang  pembinaan  dan  pengawasan  dari  penerbitan  perizinan berusaha  di  Provinsi  Jawa  Timur  dilaksanakan  oleh  Gubernur  Jawa  Timur berdasarkan Pasal 19 Pergub Jatim 88/2022, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 20  Pergub  Jatim  88/2022  DPMPTSP  wajib  melaporkan  penyelenggaraan pelayanan  perizinan  berusaha  ini  secara  periodik  setiap  triwulan  atau sewaktu-waktu  apabila  diperlukan  kepada  Gubernur  melalui  Sekretaris Daerah.

## PENUTUP
Pada  bagian  ini  menyajikan  ringkasan  dari  uraian  mengenai  hasil  dan pembahasan,  mengacu  pada  tujuan  penelitian.  Berdasarkan  kedua  hal tersebut  dikembangkan  pokok-pokok  pikiran  baru  yang  merupakan  esensi dari temuan penelitian.
Karakteristik UU tentang Perizinan (UU No.6/2023) merupakan proses penyederhanaan  birokrasi  dalam  penyelenggaran  perizinan,  sesuai  dengan visi (CIPTA KERJA) yaitu mepercepat pertumbuhan iklim usaha dan investasi mendorong Indonesia dapat memicu pertumbuhan ekonomi ke skala “Negara Maju”.  Inti  dari  keberadaan  UU  tersebut  mengacu  pada  Pasal  3  PP  6/2021 dinyatakan  bahwa  penyelenggaraan  perizinan  berusaha  didaerah dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  kewenangannya berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  (UU  No.13/2022  tentang Peraturan  Perundang-Undangan)  dengan  keluarnya  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (PPPU).  Implementasi  dari  penyelenggaraan  ini dilaksanakan  oleh  Gubernur  dengan  mendelegasikan  kewenangan Pemerintah  Daerah  Provinsi  dalam  penyelenggaraan  perizinan  berusaha didaerah kepada Kepala DPMPTSP Provinsi.
Penerapan perizinan berusaha berdasarkan kebijakan terkait perizinan berusaha pasca keluarga UU No.6/2023 adalah dengan diturunkan ke dalam peraturan  pemerintah  daerah  (PerGub  Jatim  No.8/2022)  berdasarkan  Asas Retroaktif ( berlaku  surut )  sebagai  pembinaan  dan  pengawasan  perizinan  di Prov.  Jawa  Timur  dan  dengan  DPMPTSP-JATIM  sebagai  “ leading  sector” layanan perizinan dengan sistem Jatim Online Single Submission (JOSS) .
Selanjutnya  dikemukakan  saran.  Saran  disusun  berdasarkan  temuan penelitian  yang  telah  dibahas.  Saran  dapat  mengacu  pada  tindakan  praktis, pengembangan teori baru, dan/atau penelitian lanjutan

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku: Asshiddiqie, Jimly, Hukum Tata Negara Darurat, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
-----------------------, Pokok-Pokok  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
Djatmiati,  Tatiek  Sri, Prinsip  Izin  Usaha  Industri  di  Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004. Hadjon,  Philipus  M Pengantar  Ilmu  Hukum, Makalah  Pelatihan  Metode Penelitian  Hukum  Normatif,  Pusat  Penelitian  Pengembangan  Hukum Lembaga  Penelitian  Universitas  Airlangga  bekerjasama  dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Juni, 1977.
------------------------, Pengkajian  Ilmu  HUkum  Dogmatik  (Normatif), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994.
Hadjon,  Philipus  M Pengantar  Ilmu  Hukum, Makalah  Pelatihan  Metode Penelitian  Hukum  Normatif,  Pusat  Penelitian  Pengembangan Hukum  Lembaga  Penelitian  Universitas  Airlangga  bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Juni, 1977.
Jasin, Mochammad, et. Al, Memahami Untuk Melayani Pelayanan Perijinan dan Non  Perijinan  Sebagai  Wujud  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik, Deputi  Pencegahan  Direktorat  Penelitian  dan  Pengembangan  Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
Kartonohadi,  Pung, Prinsip  Hukum  Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2007.
Neumann,  Richard  K,  Jr, Legal  Reasoning  and  Legal  Writing  (Structure, Strategy and   Style), Aspen Law & Bussiness, New York, 2000. Rangkuti,  Siti  Sundari, Hukum  Lingkungan  dan  Kebijaksanaan  Lingkungan Dalam  Proses  Pembangunan  Hukum  Nasional, Disertasi,  Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1987.

## Sumber Artikel Jurnal
Agung, H.P.A., Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan  Berbasis  Eloektronik  Online  Single  Submission, Jurnal Ilmiah  Galuh Justisi, Vol. 9, No. 1, 2021.
Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum, Yuridika,  Vol.  16,  No.  2,  Maret 2001.
Maulana,  R., Konsep  Hukum  Perizinan  Dan  Pembangunan, Jurnal  Justitia: Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-Undangan  Dan  Pranata  Sosial,  Vol. 3, No. 1, 2019.
Sumber Artikel Jurnal Online https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18845.