Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil dan menengah  dalam  membayar  pajak  penghasilan  (The factors influencing MSMEs in paying income tax)
Ali Sandy Mulya Universitas Budi Luhur alisandy@outlook.com

## Riwayat Artikel
Diterima pada 6 November 2019 Direvisi pada 21 November 2019 Revisi ke-2 pada 28 November 2019 Disetujui pada 5 Desember 2019

## Abstract
Purpose: This  study  aims  to  provide  an  overview  and  empirical evidence  about  knowledge  &  understanding  of  tax  regulations,  a good  perception  of  the  effectiveness  of  the  taxation  system,  the level of trust in the system  of law and government that affects the desire  of  MSMEs  to  pay  income  tax  with  economic  growth  as  a moderating variable
Research methodology: The population in this study was MSME entrepreneurs  in  South  Tangerang  City  -  Indonesia  in  2018.  The data  was  processed  by  using  SPSS  22.0  program  and  WarpPLS 5.0.
Results: Knowledge  &  understanding,  good  perceptions  of  the effectiveness  of  the  taxation  system  and  the  level  of  trust  in  the legal & government system have a significant effect on MSMEs in paying  income  tax.  Economic  growth  does  not  moderate  the interaction  of  knowledge,  understanding,  and  the  level  of  trust  in the  law  &  government  system  of  MSMEs  in  paying  income  tax. Economic  growth  strengthens  the  interaction  of  good  perceptions on  the  effectiveness  of  the  taxation  system  on  MSMEs  in  paying income tax.
Limitations: The  samples  were  only  MSMEs  in  Serpong  and Pamulang Subdistrict, South Tanggerang, Indonesia.
Contribution: The  impact  of  economic  growth  encourages MSMEs  to  pay  taxes.  This  shows  that  MSMEs  can  reallocate resources  across  sectors  to  the  use  of  the  highest-value  economy, increase  the  efficiency,  and  it  can  lead  to  increase  the  size  of  the economy.
Keywords: Knowledge, Perception, Trust, Growth, Willingness How  to  cite: Mulya,  Ali  S.  (2019).  Faktor  -  faktor  yang mempengaruhi  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  (UMKM)  dalam membayar  pajak  penghasilan  (PPh). Jurnal  Akuntansi,  Keuangan, dan Manajemen , 1(1), 53-65.

## 1. Pendahuluan
Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp200  juta,  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha;  atau  memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp1  milyar.  Sedangkan  menurut  PP  23 Tahun  2018  kategori  UMKM  adalah  wajib  pajak  baik  Orang  Pribadi  atau  Badan  yang  peredaran usahanya  dalam  setahun  sampai  dengan  Rp4,8  Milyar,  sepanjang  peredaran  usaha  tersebut  hanya berasal  dari  kegiatan  usaha  dan  tidak  menerima  penghasilan  dari  pekerjaan  dalam  hubungan  kerja dan/atau pekerjaan bebas.
Di  tengah  persaingan  bisnis  lokal  dan  internasional  yang  semakin  ketat  (Yuliansyah,  2018), UMKM  mempunyai  peran  penting  dan  strategis  dalam  pembangunan  ekonomi  nasional.  Selain berperan  dalam  pertumbuhan  ekonomi  dan  penyerapan  tenaga  kerja,  UMKM  juga  berperan  dalam mendistribusikan  hasil-hasil  pembangunan.  Mutmainah  (2016)  dikatakan  bahwa  kontribusi  UMKM semakin  baik dalam  lima  tahun  terakhir  dan data  Kementerian  Koperasi  dan Usaha  Kecil  menengah mencatat  kontribusi  UKM  meningkat  dari  57,84%  menjadi  60,34%  dan  banyak  membantu penyerapan  tenaga  kerja  dan  dianggap  memiliki  peran  strategis  dalam  melawan  kemiskinan  dan pengangguran.
Kota  Tangerang  Selatan  baru  berdiri  sejak  26  November  2008  merupakan  kota  baru  yang penuh  dengan  cita-cita  optimis.  Dikelilingi  oleh  berbagai  pengembang  perumahan  yang  terkenal membuat kota ini menjadi daya tarik bagi masyarakat terutama yang sudah jenuh dengan ibukota. Hal ini menjadikan kota Tangerang Selatan menjadi magnet masyarakat untuk tinggal maupun membuka usaha  di  kota  ini  salah  satunya  bidang  UMKM.  Banyaknya  UMKM  di  Kota  Tangerang  ini,  apakah pemasukan pajak UMKM sebanding dengan potensi yang dapat digali?
Direktorat  Jenderal  Perpajakan  (DJP)  selaku  penghimpun  dana  perpajakan  Indonesia  selalu berkembang  mengoptimalkan  penerimaan  pajak,  baik  dalam  melakukan  reformasi  pajak  maupun mencari  sumber-sumber  baru  di  bidang  penerimaan  pajak.  Upaya-upaya  persuasif  terus  dilakukan DJP untuk mendorong kemauan WP membayar pajak. Tatiana & Priyo (2009) mengartikan kemauan membayar pajak sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan aturan) yang  digunakan untuk  membiayai pengeluaran umum negara  dan  tidak  mendapat  imbal  balik  secara langsung.
Kemauan,  pemahaman  dan  pengetahuan  aturan  perpajakan  menjadi  salah  satu  hal  penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sudjana (2006) menyatakan pengetahuan sebagai suatu  ingatan  dan  hapalan  terhadap  materi  yang  dipelajari  agar  dapat  dikuasai  sebagai  pengetahuan. Selain  pengetahuan  dan  pemahaman  WP  terhadap  peraturan  perpajakan,  persepsi  yang  baik  atas efektifitas  sistem  perpajakan  merupakan  hal  lain  yang  ingin  diteliti  penulis  dalam  penelitian  ini. Persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  yaitu  penginterpretasian  WP  terhadap  sistem perpajakan  di  Indonesia  sudah  efektif  dan  mampu  mencapai  target  negara  dalam  mewujudkan efektifitas sistem perpajakan. Helhel & Ahmed (2014) said tax compliance is affected by broad range of  factors  such  as  individual  characteristics  of  tax  payers,  tax  system,  tax  administration,  and economical and political situation in Yemen.
Tingkat  kepercayaan  kepada  sistem  pemerintahan  membuat  wajib  pajak  patuh  untuk melaksanakan  hak  dan  kewajibannya,  hal  ini  diwujudkan  dengan  membayar  pajak  sebagai  simbol cinta kepada bangsa dan negara. Hasil riset ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan,  aparatur  pajak,  wajib  pajak  serta  perumusan  kebijakan  Pemerintah  dalam  bidang perpajakan sehingga lebih efektif dan penerimaan negara meningkat secara signifikan seiring dengan kemauan wajib pajak membayar pajak khusus UMKM.

## 2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

## 2.1  Landasan teori

## 2.1.1   Theory of Planned Behaviour (TPB)
Ajzen  (1991)  TPB  merupakan  niat  individu  untuk  melaksanakan  perilaku  tertentu.  Faktor motivasi  yang  mempengaruhi  perilaku  yang  mengindikasikan  seberapa  kuat  keinginan  orang  untuk mencoba,  atau  seberapa  besar  usaha  yang  dilakukan  dalam  rangka  melaksanakan  suatu  perilaku.
Relevansi TPB dengan penelitian ini adalah bahwa dalam perilaku seseorang akan melakukan sesuatu atas  dasar  faktor  motivasi  dari  seseorang  yang  melakukan  sesuatu.  Faktor  sosial  berupa  norma  atau aturan  yang  merupakan  tekanan  yang  harus  ditaati.  Demikian  halnya  WP  UMKM  akan  berperilaku berdasarkan hal tersebut untuk mau membayar pajak dan selalu berhubungan dengan niat setiap wajib pajak.

## 2.1.2 Attribution theory
Attribution theory considers the individual as an amateur psychologist who tries to understand the reasons for events that occurred in the face. Attribution theory to try to find what is causing what, or  what  motivates  anyone  to  do  anything.  Response  that  we  give  to  an  event  depends  on  our interpretation of the event (Harold Kelley, 1973)
Kemauan  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak  bergantung  persepsi  mereka  tentang  pajak  itu sendiri.  Persepsi  seseorang  untuk  membuat  penilaian  mengenai  orang  lain  dipengaruhi  oleh  faktor eksternal dan internal. Menurut Ikhsan Lubis (2010)  Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila  individu-individu  mengamati  perilaku  seseorang,  maka  mencoba  untuk  menetukan  apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal.

## 2.1.3   Pengetahuan dan pemahaman
Pengetahuan  perpajakan  adalah  kemampuan  Wajib  Pajak  dalam  mengetahui  peraturan perpajakan baik  itu  soal  tarif  pajak  yang  akan  mereka  bayar  berdasarkan  undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Mardiasmo, 2016).
Carolina & Simanjuntak (2010), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan  WP  sebagai  dasar  untuk  bertindak,  mengambil  keputusan  dan  untuk  menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. The  deterrence  model  of  tax  compliance  purports  to  explain  taxpayer  participation  in such  social  enterprise  by  how  they  might  be  punished  for  free  riding.  The  understanding  of  tax compliance and arguably of compliance with modern regulatory law in general must be more firmly grounded in the understanding of a wider range of institutions (Wei Cui, 2017).

## 2.1.4  Persepsi yang baik
Persepsi  dapat  dinyatakan  sebagai  suatu  proses  pengorganisasian,  pengintepretasian  terhadap stimulus  oleh  organisasi  atau  individu  sehingga  merupakan  suatu  yang  berarti  dan  merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang  menyatakan  seberapa  jauh  target  telah  tercapai  (Widayati  dan  Nurlis,  2010).  Walsh  (2012 ) Perceptions of the prevailing social norms are also important determinants of compliance but appear to  exert  less  influence  on  taxpayers  than  personal  norms.  The  experiences  of  tax  administrations  in using behavioural research to influence taxpayers are examined.
Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh  wajib  pajak  terhadap  keberhasilan  sistem  perpajakan  untuk  menjalankan  hak  dan kewajiban  perpajakannya  baik  dalam  perhitungan,  pembayaran  maupun  pelaporan perpajakannya  yang  dapat  dilakukan  dengan  cara  sederhana  dan  dapat  menghemat  waktu pengerjaannya tersebut.

## 2.1.5   Kepercayaan
The  penalty  reform  considerations  presented  by  the  deterrence  and  norms  models  of  tax compliance remain important. A system of tax penalties that properly defines tax compliance but that does not effectively promote that compliance will have largely symbolic value. On the other hand, a system of tax penalties that effectively promotes taxpayer conduct not measuring up to the proper idea of  tax  compliance  is  pointless.  Both  aspects  of  tax  penalty  reform  are  necessary,  and  responsible reform ultimately must account for both the definitional and instrumental functions. Between the two, however,  the  definitional  function  is  logically  and  practically  the  initial  step;  reforming penalties  to
define  the  proper  idea  of  tax  compliance  should  be  the  first,  but  not  the  last,  concern  of  legislative action (Doran, 2009)
Kepercayaan  terhadap  sistem  hukum  &  pemerintahan  dapat  diartikan  sebagai  suatu penilaian  Wajib  Pajak  terhadap  hukum  dan  lembaga  negara  dalam  menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan  negara  untuk  kepentingan  negara  itu  sendiri  dalam  rangka  untuk mewujudkan  keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat  berdasarkan  undang-undang  yang  telah ditetapkan.

## 2.1.6   Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  keberhasilan  pembangunan,  makin tinggi pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator  yang  lain  yaitu  distribusi  pendapatan.  Pembangunan  ekonomi  merupakan  pertumbuhan ekonomi  yang  sejalan  dengan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  baik  dari  segi  tingkat pendidikan, distribusi pendapatan yang merata dan perubahan struktur ekonomi (Rachman, 2016).
Dackehag,  M  &  Hansson,  A.  (2012 )  finding  empirical  support  for  a  non-linear  relationship. Both low taxation of corporate and personal labor income enhance growth while higher rates retard growth. While the result for taxation of personal income is less stable, the results for the corporate tax rate  are  robust  across  specifications  and  choice  of  included  variables.  In  addition,  Dackehag,  M & Hansson, A. also find support for taxation of dividends having a negative impact on economic growth even  though  this  result  is  also  less  robust  than  that  for  the  corporate  tax  rate.  The  results  hence suggest that taxation of corporate income has a robust harmful impact on economic growth
Secara  umum  pertumbuhan  ekonomi  dapat  diartikan  sebagai  perkembangan  kegiatan  dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran  masyarakat  meningkat.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat  juga  diartikan  sebagai  kenaikan gross domestic product (GDP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat  pertumbuhan  penduduk,  atau  apakah  perubahan  struktur  ekonomi  terjadi  atau  tidak  (Arsyad 1999).

## 2.1.7   Kemauan membayar pajak
Kemauan membayar pajak ( willingness to pay tax ) dapat dibagi menjadi 2 konsep yaitu konsep kemauan  membayar  dan  konsep  pajak.  Konsep  kemauan  membayar  adalah  suatu  keadaan  dimana seseorang  rela  untuk  mengeluarkan  dan  mengorbankan  uangnya  untuk  memperoleh  sesuatu  barang atau jasa (Violita, 2015). Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh  seseorang  (yang  ditetapkan  dengan  peraturan)  yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal secara langsung (Vanesa dan Hari, 2009).
Sedangkan  hasil  penelitian  Ortega.  et  al  (2013) suggest  that  reciprocity  towards  governments can be a significant source of improvement in tax collection in developing countries, where often tax rates  and  compliance  are  low.  Other  studies  suggest  that  Latin  American  governments  need  to increase tax collection of the personal income tax. Increasing audits and fines (which is proxied with tax  payership),  which  are  presumably  the  most  effective  tools  to  increase  tax  collection,  are  not politically  attractive  tools  for  democratic  governments .  Kemauan  membayar  pajak  dapat  diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  negara  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik secara  langsung  Indikator  dalam  penelitian  adalah  (i)  Konsultasi  sebelum  melakukan  pembayaran pajak (ii) Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak (iii Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak (iv) Informasi mengenai batas waktu pembayaran  pajak dan (v) Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

## 2.2 Kerangka pemikiran
The conceptual framework is an overview of the relationship between variables to be studied as described in the above theoretical basis (Mulya, Ali Sandy, 2017a  b), dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran

## 2.3     Hipotesis penelitian
Based on the formulation of the problem, the theoretical basis and framework above, it can be arranged  hypothesis  ( Mulya.  Ali  Sandy,  2019a    b) of  factor  affecting  micro  small  and  medium enterprises (SMEs) paying income tax with economic growth as a moderating, as follows:
H1: Pengetahuan  dan  pemahaman  peraturan  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kemauan  UMKM membayar pajak penghasilan.
H2:  Persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  berpengaruh  terhadap  kemauan  UMKM membayar pajak penghasilan.
H3:  Tingkat  kepercayaan  kepada  sistem  hukum    pemerintahan  berpengaruh  signifikan  terhadap tingkat kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.
H4:  Pertumbuhan  ekonomi  memperkuat  negatif  pengaruh  pengetahuan    pemahaman  peraturan perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.
H5:  Pertumbuhan  ekonomi  memperkuat  negatif  pengaruh  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.
H6:  Pertumbuhan ekonomi memperkuat negatif pengaruh tingkat kepercayaan kepada  sistem hukum pemerintahan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan

## 3. Metode penelitian
3.1 Populasi, metode pemilihan sampel, dan pengukuran variabel.
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kausalitas  pada  populasi  UMKM  di  kota  Tangerang Selatan  Indonesia.  Kecamatan  yang  dipilih  adalah  kecamatan  Serpong  dan  kecamatan  Pamulang. Responden  penelitian  ini  adalah  para  UMKM  berdasarkan  kategori  peraturan  pemerintah  Republik Indonesia  (PP)  23  tahun  2018.  Metode  pemilihan  sampel  menggunakan  metode convenience sampling .  Pengumpulan  data  lapangan  menggunakan  kuesioner  dengan  teknik  personally administered  questionnaires .  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  (kuisioner)  dan  sekunder (untuk variabel moderasi). Skala pengukuran untuk semua variabel primer menggunakan skala Likert dengan nilai maksimum 5 dengan rentang nilai dari nilai sangat setuju (5) sampai dengan sangat tidak setuju (1). Variabel Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berjumlah enam item pernyataan,  variabel  Persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan  berjumlah  lima  item pernyataan , variabel  Tingkat kepercayaan kepada sistem pemerintahan dan hukum berjumlah empat item  pernyataan  dan  variabel  Kemauan  UMKM  membayar  Pajak  Penghasilan  berjumlah  lima  item pernyataan.  Untuk  variabel  moderasi  pertumbuhan  ekonomi  adalah  Pertumbuhan  ekonomi  regional bruto  (PDRB)  yang  bersumber  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  kota  Tangerang  Selatan  maka menggunakan skala rasio.

## 3.2  Metode analisis data.
Teknik  analisis  data  menggunakan  uji  statistik  deskriptif  dan  uji  kualitas  data.  Pengujian kualitas  data  terdiri  dari  uji  validitas  dan  reliabilitas  data.  Sebuah  pernyataan  dikatakan  valid  jika mempunyai  dukungan  kuat  terhadap  skor  total.  Reliabilitas  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana hasil  pengukuran  tetap  konsisten,  apabila  dilakukan  pengukuran  dua  kali  atau  lebih  terhadap  gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula (Siregar 2015). Penelitian ini penulis menggunakan  batas  nilai  Alpha  0,7  untuk  mengetahui  tingkat  reliabilitas  data.  Alat  pengujian hipotesis menggunakan WarpPLS 5.0
Evaluasi  model  pengukuran  akan  diketahui  validitas  dan  reliabilitas  masing-masing  variabel manifes  dan  kekuatan  pengaruh  masing-masing  variabel  manifes  dalam  membentuk  variabel  laten. Sedangkan  model  struktural  yang  disebut  juga  dengan inner  model menunjukkan  kekuatan  estimasi antar variabel laten (Mulya, Ali Sandy, 2019c). Model struktural atau inner model dievaluasi dengan melihat  prosentase variance yang  dijelaskan  yaitu  dengan  melihat  nilai  R 2 untuk  konstruk  laten dependen  dengan  menggunakan  ukuran Stone-Geisser  Q  squares  test dan  juga  melihat  besarnya koefisien jalur strukturalnya.

## 4. Hasil dan pembahasan

## 4.1  Tingkat Pengembalian Kuesioner dan Profil Responden.
Pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  terhadap  pelaku  UMKM  di  Wilayah  Tangerang Selatan sebanyak 55 kuesioner. Kuisioner yang kembali hanya 50 kuisioner dengan demikian tingkat pengembalian kuesioner sebesar 90,9%. Data yang bisa  diolah sebanyak 50 kuesioner (90,9%). Pada appendix  1  disajikan  profil  responden  berdasarkan  jenjang  pendidikan.  Data  tersebut,  mayoritas responden memiliki pendidikan SLTA.

## 4.2  Hasil uji kualitas data.

## 4.2.1  Pengujian validitas.
Hasil  uji  validitas  dan  hasil  uji  reliabilitas  data.  Berdasarkan  tabel  diatas  terdapat  beberapa pernyataan  dalam  kuisioner  yang  tidak  valid  yaitu  Pernyataan  X1.6  =  0,399    0,5  =  Tidak  Valid; Pernyataan  X2.4  =  0,350    0,5  =  Tidak  Valid;  Pernyataan  Z1*XI.6  =  0,399    0,5  =  Tidak  Valid; Pernyataan Z1*X2.4 = 0,350  0,5 = Tidak Valid. Berdasarkan hasil dari analisis diatas, menunjukkan tidak  semua  butir  pernyataan  dapat  digunakan  sehingga  harus  dibuang  beberapa  pernyataan  agar memenuhi syarat validitas, sehingga hasil yang keluar seperti dalam appendix 2
Berdasarkan appendix 2 dapat disimpulkan semua indikator dikatakan valid/menjadi alat ukur, karena  memiliki  nilai  P-value    0,05  sehingga  dapat  dikatakan  memenuhi  syarat  validitas  (Ghozali, 2015).

## 4.2.2  Pengujian reliabilitas.
R eliabilitas merupakan suatu alat ukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable  atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konstanta atau stabil dan waktu ke waktu. Suatu konstruk dikatakan reliabel apabila memberikan nilai Cronbach’s Alpha 0,70 (Ghozali, 2015). Nilai composite reliability dan cronbach alpha untuk semua variabel  0,70 Hasil pengujian dengan WarpPLS5.0 pada appendix 3.
Nilai  composite  reliability dan croanbach  alpha menunjukkan  semua  variable    0,70  dapat disimpulkan  bahwa  pernyataan-pernyataan  didalam  semua  variabel  adalah  reliabel,  artinya  bahwa hasil pengukuran variabel konsisten.

## 4.2.3   Model fit indikator
Hasil  pada  tabel  dibawah  dapat  dilihat  model  mempunyai fit yang  baik,  dimana  nilai  P-value untuk APC ( Average Path Coefficient) dan ARS ( Average R-squared ) adalah P  0,05 hal ini berarti tidak  terjadi  multikolinearitas.  Begitu  juga  dengan  nilai  AVIF  ( Average  Variance  Inflation  Faktor ) yang dihasilkan yaitu 1,724 yang berarti  5. Hal ini mengartikan tidak ada masalah multikolinearitas antara variabel independen (eksogen). Hasil pengujian dengan WarpPLS5.0 pada appendix 4

## 4.2.4     Hasil uji hipotesis

## Gambar2: Hasil Pengujian Hipotesa
Tabel 1: Uji T No Path Coefficient P-Value P-Value Keputusan 1 X1 → Y 0.520 0.001 0.05 Ho ditolak 2 X2 → Y 0.207 0.015 0.05 Ho ditolak 3 X3 → Y -0.219 0.011 0.05 Ho ditolak 4 Z*X1 → Y 0.010 0.461 0.05 Ho diterima 5 Z*X2 → Y -0.212 0.013 0.05 Ho ditolak 6 Z*X3 → Y -0.057 0.282 0.05 Ho diterima
Sumber: Data diolah WarpPLS 5.0 ** Significant level at5%
Path  Coefficient  dan  P-value  menunjukkan  bahwa pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap peraturan  perpajakan  ( X1) mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  kemauan  UMKM  membayar pajak penghasilan (Y) dengan nilai P- value 0,05 serta nilai path koefisiennya sebesar  0,520 atau dengan  kata  lain  Ho  ditolak  (Ha  diterima)  yang  artinya  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara pengetahuan dan pemahaman terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.
Path Coefficient dan P-value menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan  ( X2) mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  Y  dengan nilai  P- value 0,05  serta  nilai path koefisiennya sebesar 0,207 atau dengan kata lain Ho ditolak (Ha diterima) yang artinya terdapat pengaruh yang  signifikan  antara  Efektifitas  sistem  perpajakan  terhadap  kemauan  UMKM membayar pajak penghasilan.
Path  Coefficient  dan  P-value  menunjukkan  bahwa tingkat  kepercayaan  kepada  sistem pemerintahan dan hukum (X3) mempunyai pengaruh signifikan terhadap kemauan UMKM membayar pajak  penghasilan  (Y)  dengan  nilai  P- value 0,05  serta  nilai path koefisiennya  sebesar  -0,219  atau dengan  kata  lain  Ho  ditolak  (Ha  diterima)  yang  artinya  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara tingkat  kepercayaan  kepada  sistem  hukum  dan  pemerintahan  terhadap  kemauan  UMKM  membayar pajak penghasilan.
Path Coefficient dan P-value  menunjukkan bahwa interaksi pengetahuan dan pemahaman terhadap  peraturan  perpajakan (X1) dengan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai    moderasi  mempunyai pengaruh  tidak  signifikan  terhadap  kemauan UMKM  membayar  pajak  penghasilan  (Y)  dengan  nilai P- value 0,05  serta  nilai path koefisiennya  sebesar  0,010  atau  dengan  kata  lain  Ho  diterima  (Ha ditolak)  yang  artinya  tidak  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dalam memoderasi  pengaruh  pengetahuan  dan  pemahaman  perpajakan  terhadap  kemauan  UMKM membayar pajak penghasilan.
Path  Coefficient  dan  P-value    menunjukkan  bahwa  Interaksi persepsi  yang  baik  atas efektifitas  sistem  perpajakan (X2) dengan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai    moderasi  mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai P- value 0,05 serta nilai path koefisiennya sebesar   - 0,212 atau dengan kata lain Ho ditolak (Ha diterima) yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara  Pertumbuhan  ekonomi dalam  memoderasi  pengaruh  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.
Path  Coefficient  dan  P-value    menunjukkan  bahwa  Interaksi tingkat  kepercayaan  kepada sistem  pemerintahan  dan  hukum (X3) dengan  moderasi  mempunyai  pengaruh  tidak  signifikan terhadap Y dengan nilai P- value 0,05 serta nilai path koefisiennya sebesar -0,057 atau dengan kata lain  Ho  diterima  (Ha  ditolak)  yang  artinya  tidak  terdapat  yang  tidak  signifikan  antara  pertumbuhan ekonomi  dalam  memoderasi  pengaruh  tingkat  kepercayaan  kepada  hukum  dan  pemerintan  terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.
Berdasarkan  hasil  pengujian  dengan WarpPLS  5.0 model  persamaan  regresi  yang  dapat dibentuk sebagai berikut:
Y = 0,52X1 + 0,21X2 – 0,22X3 + 0,01X 1 *Z - 0,21X 2 *Z – 0,06 X 3 *Z

## 4.2.5  Koefisien determinasi
Nilai  R square menunjukkan  besarnya  variasi  variabel  dependen  yang  dapat  dijelaskan  oleh variabel  independen  dan  sisanya  tidak  dapat  dijelaskan  merupakan  bagian  variasi  dari  variabel  lain yang  tidak  dimasukkan  ke  dalam  model  (Ghozali,  2015).  Semakin  tinggi  nilai  R square ,  maka variabel-variabel  bebas  yang  digunakan  dalam  model  semakin  baik  dalam  menjelaskan  variabel terikat. Adjusted R squared Coefficient senilai 0,268 artinya Besar kontribusi pengaruh Pengetahuan dan  Pemahaman,  Efektivitas  sistem  perpajakan  dan  Tingkat  Kepercayaan  terhadap  hukum  dan pemerintahan  terhadap  Kemauan  UMKM  membayar  pajak  penghasilan  sebesar  26,8%  sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ikut dalam penelitian ini.

## 4.3   Interpretasi hasil penelitian

## Pengetahuan    pemahaman  peraturan  perpajakan  terhadap  kemauan  UMKM  membayar pajak penghasilan.
Hasil  pengujian  hipotesis  ini  menunjukkan  Pengetahuan    pemahaman  peraturan  perpajakan terhadap  kemauan  UMKM  membayar  pajak  penghasilan  mempunyai  pengaruh  signifikan,  berarti kemauan  UMKM  membayar  pajak  penghasilan  meningkat.  Jika  seseorang  telah  memahami  dan mengerti aturan perpajakan maka akan terjadi peningkatan kapatuhan wajib pajak, karena mengetahui efek  atas  kelalaian  tidak  melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Hal  ini  dianggap  sebagai  salah  satu kekuatan  perpajakan  yang  dapat  menekan  kepatuhan  wajib  pajak.Penelitian  ini  konsisten  dengan penelitian sebelumnya yaitu Permadi (2013).

## Persepsi  yang baik  atas  Efektifitas  Sistem  Perpajakan  terhadap  Kemauan UMKM Membayar Pajak Penghasilan.
Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan presepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap  kemauan  UMKM  membayar  pajak  penghasilan  mempunyai  pengaruh  signifikan,  berarti kemauan  UMKM  membayar  pajak  penghasilan  meningkat.  Diharapkan  persepsi  yang  baik  terus meningkat  dari  UMKM,  sehingga  kemauan  untuk  membayar  bisa  ditingkatkan  guna  menambah penerimaan pendapatan Negara dari sektor pajak.

## Tingkat  kepercayaan  kepada  sistem  hukum    pemerintahan  terhadap  kemauan  UMKM membayar pajak penghasilan.
Hasil  pengujian  hipotesis  ini  menunjukkan  tingkat  kepercayaan  kepada  sistem  hukum  dan pemerintahan  terhadap  kemauan  UMKM  membayar  pajak  penghasilan  mempunyai  pengaruh signifikan, berarti kemauan UMKM membayar pajak penghasilan tetap dapat dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan rasa nasionalisme terhadap negara.
Pertumbuhan  ekonomi  memoderasi  pengetahuan    pemahaman  tentang  peraturan perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan .
Hasil  pengujian  hipotesis  ini  menunjukkan  pertumbuhan  ekonomi  dalam  memoderasi pengetahuan  pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan  mempunyai  pengaruh  tidak  signifikan,  berarti    pertumbuhan  ekonomi  regional  bruto mejadi  variabel  moderating  tidak  memperkuat  dukungan  pengetahuan    pemahaman  kepada kemauan  UMKM  membayar  pajak  penghasilan.  Pertumbuhan  ekonomi  regional  bruto  baik  dalam keadaan  meningkat  atau  menurun,  tidak  mempengaruhi  kemauan  UMKM  membayar  pajak penghasilan.
Pertumbuhan  ekonomi  memoderasi  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan .
Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dalam memoderasi persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan mempunyai  pengaruh  signifikan,  berarti  pertumbuhan  ekonomi  bisa  menjadikan  dorongan  kemauan UMKM membayar pajak.
Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  memoderasi  tingkat  kepercayaan  kepada  sistem  hukum pemerintahan terhadap kemauan UMKM dalam membayar pajak penghasilan.
Hasil  pengujian  hipotesis  ini  menunjukkan  pertumbuhan  ekonomi  dalam  memoderasi  tingkat kepercayaan  kepada  sistem  hukum    pemerintahan  terhadap  kemauan  UMKM  membayar  pajak penghasilan  mempunyai  pengaruh  tidak  signifikan,  berarti  pertumbuhan  ekonomi  tidak  memperkuat dorongan pengaruh tingkat kepercayaan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan sistem yang dirancang pemerintah sudah baik bukan karena pertumbuhan ekonmi tapi lebih  dominan  berita  negatif  di  media  cetak,  eletronik, etc yang  mempengaruhi  kemauan  UMKM membayar pajak.

## 5. Kesimpulan
Pengetahuan  dan  pemahaman  peraturan  perpajakan,  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem perpajakan  dan  tingkat  kepercayaan  kepada  sistem  hukum    pemerintahan  berpengaruh  signifikan terhadap  kemauan  UMKM  membayar  pajak  penghasilan.  Pertumbuhan  ekonomi  tidak  memperkuat pengaruh interaksi pengetahuan  pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan kepada sistem  hukum    pemerintahan terhadap  kemauan  UMKM membayar  pajak  penghasilan.  Sedangkan pertumbuhan  ekonomi  memperkuat  interaksi  persepsi  yang  baik  atas  efektifitas  sistem  perpajakan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan

## 6. Limitasi dan studi lanjutan
Sesuai  surat  edaran  dari  Kepala  Kanwil  Banten  No  S-508/WPJ.08/2017  point  3(tiga)  bahwa izin  riset  yang  diajukan  ke  Kantor  Wilayah  DJP  Banten  berasal  dari  Universitas  dengan  kedudukan tax  center berada  di  Kanwil  Banten,  oleh  karena  itu  peneliti  belum  bisa  mendapatkan  data  tentang penerimaan pajak penghasilan UMKM di Kanwil Banten dari 5 (lima) tahun sebelum penelitian.  Atas dasar  tersebut  penulis  menggunakan  populasi  UMKM  di  kota  Tangerang  Selatan  Indonesia  dengan kecamatan yang dipilih adalah kecamatan Serpong dan kecamatan Pamulang
Untuk  penelitian  selanjutnya  sebaiknya  mengambil  responden  yang  lebih  banyak  dengan menggunakan metode pemilihan sampel lain yang memiliki probalilitas keterwakilannya lebih presisi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti mengucapkan terima kasih atas bantuan Universitas Budi Luhur yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini

## REFERENSI
Ajzen,  Cek.  (1991)  The  theory  of  planned  behavior. Organization  Behavior  and  human  decision processes 50, 170-21
Arsyad, Lincolin. (1999). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah . Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
Carolina,  Verani.    Simanjuntak,  Timbul  H.  (2009). Pengaruh  tax  knowledge  dan  persepsi  tax fairness terhadap tax compliance wajib pajak badan yang terdaftar pada kpp madya bandung . Prosiding  Seminar  Nasional  “Problematika  Hukum  dalam  Implementasi  Bisnis  dan  Investasi (Perspektif Multidisipliner)”
Dackehag,  M    Hansson,  A.  (2012)  T axation  of  Income  and  Economic  Growth:  An  Empirical Analysis of 25 Rich OECD Countries . School of Economics and Management.
Doran, Michael (2009). Tax penalties and tax compliance , Harvard Journal on Legislation , Vol. 46.
Ghozali, Imam dan Hengky L. (2015). Partial least squares konsep, metode dan aplikasi menggunakan program warppls 5.0 untuk penelitian empiris . Semarang: BP UNDIP.
Harold  Kelley  (1973). Atribution  theory , http://www.albana19 .    Blogspot.com  /2010/01/  atribution- theory-haroldkelley-1973. html , Accessed may  15, 2014
Helhel, Y.  Ahmed, Y. (2014). Factors affecting tax attitudes and tax compliance: a survey study in yemen. European Journal of Business and Management, Vol.6, No.22.
Ikhsan Lubis, Arfan (2010). Akuntansi keperilakuan . Jakarta: Salemba Empat.
Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. Akuntansi keperilakuan Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: Andi
Mulya,  Ali  Sandy  (2017a).  Effect  generic  strategy  and  value-added  companies  on  enterprise sustainability  with  investment  opportunity  as  intervening  variable: empirical  evidence  of companies  listed  on  idx,  myx,  pse,  sgx  and  set. International  Journal  of  Economic  Research , ISSN: 0972-9380, Serials Publications Pvt. Ltd, Volume 14, Number 11.
_____  (2017b ). Tax  amnesty  program  can  be  useful  in  making  the  best  decisions  and  optimal  in making  an  investment  decision:  An  empirical  analysis. International  Journal  of  Pure  and Applied Mathematics , ISSN: 1311-8080, Volume 116 No. 24 2017, 449-465.
_____ (2019a). Implementation of corporate social responsibility and good corporate governance can reduce the amount of tax avoidance: Empirical study on manufacturing companies listed on the Indonesia  Stock  Exchange. International  Journal  of  Restaurant  Business ISSN:  0097-8043, Volume 118 Issue 4, April
_____  (2019b).  Agresivity  of  taxes  with  aggressivity  of  financial  statements  on  disclosure  of corporate social responsibility: empirical study of mining companies in Indonesia. International Journal of Restaurant Business ISSN: 0097-8043, Volume 118 Issue 6, June.
_____ (2019c). Kecenderungan tekanan keuangan mendorong  perbankan melakukan penghindaran pajak , Simposium Nasional Akuntansi XXII Papua.
Mutmainah, D.A. (2016) Contribution of UMKM to GDP translucent more than 60 %
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161121122525-92-174080/kontribusi-umkm- terhadap-pdb-tembus-lebih-dari-60-persen
Ortega.D,  Ronconi,  L.,  Sanguinetti,  P.  (2013). Reciprocity  and  willingness  to  pay  taxes:    evidence from a survey experiment in Latin America, centro de investigacion y accion social (cias).
Permadi,  et  al.  (2013).  Studi  kemauan  membayar  pajak  pada  wajib  pajak  orang  pribadi  yang melakukan pekerjaan bebas: kasus pada KPP pratama tampan Pekanbaru. Jurnal Ekonomi, Vol 21 No 2.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  46.  (2013). Pajak  Penghasilan  dari  usaha  yang  diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
Rachman,  S.  (2016).  Analisis  pengaruh  perkembangan  perkembangan  usaha  kecil  dan  menengah sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Makasar. ojs.unm.ac.id/administrare , Vol. 3 No. 2.
Siregar  S.  (2015). Statistik  parametrik  untuk  penelitian  kuantitatif  dilengkapi  dengan  perhitungan manual dan aplikasi spss versi 17 . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sudjana. N. (2006) . Dasar-dasar kebijakan publik . CV. Alfabeta. Bandung.
Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi. (2009). Dampak program sunset policy terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan membayar . Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.
Vanessa, Tatiana dan Adi, Hari Priyo. (2009). Dampak program sunset policy terhadap factor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar . www.priyohari.files.wordpress.com[19/10/2010 ].
Violita,  Poppy  Putri.  (2015.Faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  kemauan  membayar  pajak WPOP di lingkungan Universitas Negeri Surabaya , Jurnal Akuntansi UNESA.
Walsh,  Keith  (2012). Understanding  taxpayer  behaviour-new  opportunities  for  tax  administration, The Economic and Social Review, Vol. 43, No. 3, Autumn, 2012, pp. 451–475
Wei Cui, Peter A.(2017). Taxation without information:  the institutional foundations of modern tax collection , Allard School of Law, University of British Columbia.
Widayati dan Nurlis. 2010 . Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  pekerjaan  bebas  (studi  kasus  pada  KPP  Pratama Gambir Tiga ), Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
Yuliansyah,  Y. and Jermias,  J. (2018).  Strategic  performance  measurement  system,  organizational learning and service strategic alignment: Impact on performance. International Journal of Ethics and Systems, Vol. 34 No. 4, pp. 564-592.
Appendix 1

## Profil  Responden
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid  Diploma 17 34,0 34,0 34,0 S2 3 6,0 6,0 40,0 SLTA / s 29 58,0 58,0 98,0 SLTP / s 1 2,0 2,0 100,0 Total 50 100,0 100,0
Sumber: Hasil output SPSS v.22
Appendix 2

## Uji Validitas
X1 X2 X3 Y Z Z*X1 Z*X2 Z*X3 Type (a SE P value X1.1 0.729 0.053 0.148 0.118 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 Reflect 0.082 0.001 X1.2 0.801 -0.054 -0.250 -0.122 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 Reflect 0.080 0.001 X1.3 0.636 0.002 -0.083 0.221 0.000 -0.000 -0.000 0.000 Reflect 0.084 0.001 X1.4 0.704 -0.062 -0.027 0.092 -0.000 0.000 0.000 -0.000 Reflect 0.083 0.001 X1.5 0.544 0.086 0.302 -0.355 0.000 0.000 0.000 -0.000 Reflect 0.086 0.001 X2.1 -0.033 0.826 -0.130 -0.077 0.000 -0.000 0.000 -0.000 Reflect 0.080 0.001 X2.2 0.039 0.887 0.102 -0.021 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 Reflect 0.079 0.001 X2.3 0.088 0.688 -0.259 0.004 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 Reflect 0.083 0.001 X2.5 -0.076 0.891 0.219 0.089 0.000 -0.000 -0.000 0.000 Reflect 0.078 0.001 X3.1 -0.047 -0.094 0.950 0.133 0.000 0.000 0.000 -0.000 Reflect 0.077 0.001 X3.2 -0.228 -0.069 0.928 0.138 0.000 -0.000 0.000 -0.000 Reflect 0.078 0.001 X3.3 0.252 0.059 0.860 -0.273 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 Reflect 0.079 0.001 X3.4 0.044 0.116 0.890 -0.021 0.000 -0.000 -0.000 0.000 Reflect 0.079 0.001 Y11 -0.188 0.230 0.095 0.749 0.000 -0.000 0.000 0.000 Reflect 0.082 0.001 Y12 0.143 0.014 -0.135 0.738 -0.000 0.000 0.000 -0.000 Reflect 0.082 0.001 Y13 -0.085 -0.149 0.000 0.889 0.000 -0.000 -0.000 0.000 Reflect 0.079 0.001
Y14 -0.069 -0.015 0.160 0.853 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 Reflect 0.079 0.001 Y15 0.222 -0.050 -0.142 0.764 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 Reflect 0.081 0.001 Z1 0.000 0.000 -0.000 -0.000 1.000 0.000 0.000 -0.000 Reflect 0.076 0.001 Z1*X1.1 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.729 0.080 0.142 Reflect 0.082 0.001 Z1*X1.2 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.801 -0.067 -0.246 Reflect 0.080 0.001 Z1*X1.3 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.636 0.045 -0.096 Reflect 0.084 0.001 Z1*X1.4 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.704 -0.047 -0.031 Reflect 0.083 0.001 Z1*X1.5 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.544 -0.001 0.323 Reflect 0.086 0.001 Z1*X2.1 -0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.071 0.826 -0.126 Reflect 0.080 0.001 Z1*X2.2 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.887 0.108 Reflect 0.079 0.001 Z1*X2.3 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.098 0.688 -0.258 Reflect 0.083 0.001 Z1*X2.5 0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.025 0.891 0.209 Reflect 0.078 0.001 Z1*X3.1 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.021 -0.071 0.950 Reflect 0.077 0.001 Z1*X3.2 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.155 -0.047 0.928 Reflect 0.078 0.001 Z1*X3.3 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.099 0.010 0.860 Reflect 0.079 0.001 Z1*X3.4 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.044 0.114 0.890 Reflect 0.079 0.001
Sumber: Data diolah WarpPLS 5.0
Appendix 3

## Composite Reliability dan Cronbach Alpha
Composite Reliability Coefficients Keputusan CR  0,7 Cronbach's Alpha Coefficients Keputusan CA  0,7 X1 0.816 Reliable 0.717 Reliable X2 0.896 Reliable 0.843 Reliable X3 0.949 Reliable 0.928 Reliable Y 0.899 Reliable 0.858 Reliable Z 1.000 Reliable 1.000 Reliable Z*X1 0,816 Reliable 0,717 Reliable Z*X2 0,896 Reliable 0,843 Reliable Z*X3 0,949 Reliable 0,928 Reliable
Sumber: Data diolah WarpPLS 5.0
Appendix 4

## Model Fit Indikator
Fit Indicator Required Average path coefficient (APC)=0.204, dengan P=0.008 Good if P0.05 Average R-squared (ARS)=0.312, dengan P = 0.001 Good if P0.05 Average adjusted R-squared (AARS)=0,268, dengan P=0.001 Good if P0.05 Average block VIF (AVIF)=1.724 Good if  5, ideally  3.3
Sumber:data diolah WarpPLS 5.0