## MEMAHAMI THIRD WORLD APPROACHES TO INTERNATIONAL LAW
( TWAIL )

## Oleh: Dyah R . A. Daties

## ABSTRACT
The development of international law can not be separated from the history of the world, but the  development  can  not  be  separated  also  from  the  dark  width  with  the  outbreak  of  World War  I  and  World  War  II.  After  the  end  of  World  War  II,  the  beginning  of  a  period  of brightness which is a new stage for the development of society and international law. There are  some  new  changes  and  developments  but  the  situation  does  not  reflect  the  world  as  a whole  because  of  the  polarization  of  the  world  or  the  international  community  at  that  time was divided into two. The second group, which is the former colony of the former, considers that international law is heavily dominated by European and American values, and in no way accommodates  the  values  of  local  wisdom  from  the  former  colonies.  Along  with  the development  of  contemporary  international  law,  the  "lawsuit"  of  former  colonies  that  are usually  also  referred  to  as  third  world  countries  against  the  domination  of  European  and American countries in international law is the reason for the birth of Third World Approaches to  International  Law.  TWAIL  exists  to  solve,  appearing  to  show  the  material  and  ethical issues and difficulties facing the Third World.

## Keyword: TWAIL, Third World

## A. PENDAHULUAN.
Hukum internasional adalah “an art ” (suatu  seni),  bentuknya  sangat  tergantung pada  siapa  yang  membentuknya.  Ia  tidak kaku, namun luwes mengikuti perkembangan jaman, khususnya
perkembangan  tingkah  laku  para  subyek hukumnya. 1 Asal  mula  sistem  hukum internasional  dimulai  dari  periode  kuno kaidah-kaidah perilaku yang mengatur relasi masyarakat  secara  timbal-balik  pada  waktu
1 Melda Kamil Ariadno, 2007, Hukum Internasional  Hukum  Yang  Hidup, Diadit  Media,
Jakarta, hal. 175.
itu. Traktat-traktat, adat istiadat, perundang-undangan mengenai perang,
bahkan    perlindungan  dan  kekebalan  para perwakilan  kerajaan  (yang  kini  kita  kenal sebagai  keistimewaan  dan  kekebalan diplomatik)      telah  dipraktekkan  beberapa abad  sebelum  lahirnya  agama  Kristen, misalnya di Mesir dan di India kuno. Sejarah juga  mencatat  beberapa  penyelesaian  kasus melalui  jalur  arbitase  dan  mediasi  yang dipraktekkan pada masa Cina kuno dan pada permulaan perkembangan dunia Islam.
Embrio  hukum  internasional  juga berkembang  dalam  periode  negara-negara Yunani,  yang  oleh Vinogradoff dilukiskan
Dyah R. A. Daties, Memahami Third World Approaches………………….
sebagai  hukum intermunicipal. 2 Hukum intermunicipal ini terdiri atas kaidah-kaidah kebiasaan  yang  telah  dikristalisasikan kedalam hukum yang berasal dari adat-istiadat  ( usages )  yang  telah  lama berlaku serta ditaati oleh kota-kota yang ada di Yunani saat itu. Kaidah-kaidah mengenai tidak  dapat  diganggu-gugatnya  kurir-kurir atau  utusan  dalam  peperangan,  perlunya pernyataan  terlebih  dahulu  tentang  perang serta  status  perbudakan  tawanan-tawanan perang.  Kaidah-kaidah  ini  tidak  hanya diterapkan  dalam  hubungan  kota-kota Yunani  yang  berdaulat  ini inter  se, akan tetapi juga diterapkan juga dalam hubungan dengan negara-negara tetangganya. 3 Namun, dasar  dari  kaidah-kaidah  tersebut  adalah pengaruh  agama  yang  sangat  kuat,  yang merupakan  suatu  karakteristik  suatu  jaman dimana  pemisahan  antara  hukum,  moral, keadilan  dan  agama  tidak  dibatasi  secara tegas.
Saat  periode  kekuasaan  Romawi juga  muncul  kaidah-kaidah  yang  mengatur relasi  antara  Romawi  dan  berbagai  macam bangsa  atau  rakyat  yang  ada  di  dunia  kuno ketika  itu.  Salah  satu  aspek  penting  dari kaidah-kaidah yang berasal dari Romawi ini adalah  pengaruh  agama  dalam  karakter hukumnya  sudah  sangat  berkurang.  Pada jaman  kekuasaan  Romawi  juga  dikenal konsep pemanfaatan laut yakni konsep “rest communis  omnium” (hak  bersama  seluruh umat  manusia).  Menurut  konsep  ini penggunaan  laut  bebas  atau  terbuka  bagi semua  orang.  Setelah  keruntuhan  imperium Roma,  negara-negara  kecil  yang  muncul  di sekitar  laut  Tengah  mulai  mengklaim  hak kewilayahan  atas  laut  di  sekitar  pantai. Venetia misalnya mulai mengklaim sebagian besar  dari  laut  Adriatik,  Genoa  melakukan hal  yang  sama  atas  laut  Liguria,  sementara Pisa  yang  juga  negara  kecil  pecahan Imperium Romawi
mengklaim dan
2 J.G. Starke, 2014, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 9.
melakukan  tindakan-tindakan  penguasaan atas laut Thyrenia. Klaim-klaim atas wilayah laut tersebut kemudian oleh dua ahli hukum abad  pertengahan,  Bartolus  dan  Baldus, meletakkannya sebagai dasar-dasar pembagian  wilayah  laut,  yakni  bagian  laut yang berada di bawah kekuasaan kedaulatan negara pantai, dan wilayah laut yang berada di  luar  kedaulatan  negara  pantai.  Dua konsep penguasaan atas laut yang dipraktekkan Romawi saat itu kemudian kita kenal  sebagai  prinsip  laut  teritorial  dan laut lepas (laut bebas) sebagaimana diatur dalam Konvensi  PBB  Tentang  Hukum  Laut (UNCLOS) 1982. 4
Namun sesungguhnya lahirnya hukum  internasional  merupakan  akibat langsung dari bermunculannya
negara-negara  beradab  dan  merdeka pada abad  kelima  belas  dan  keenam  belas  di Eropa yang dikenal sebagai masa renaissance (masa  pencerahan).  Para  ahli hukum  pada  abad  ini  telah  mulai memperhitungkan  evolusi  suatu  masyarakat negara-negara  merdeka  dan  berdaulat  dan memikirkan  serta  menulis  tentang  berbagai macam  persoalan  hukum  bangsa-bangsa. Mereka  menyadari  perlunya  serangkaian kaidah  guna  mengatur  aspek-aspek  tertentu pada hubungan antar negara-negara tersebut. Andaikata  tidak  terdapat  kaidah-kaidah kebiasaan yang tetap, maka para ahli hukum ini  wajib  menemukan  dan  membuat prinsip-prinsip  yang  berlaku  berdasarkan nalar  dan  analogi.  Mereka  tidak  hanya mengambil  prinsip-prinsip  hukum  Romawi untuk  dijadikan  pokok  bahasan  kegiatan studi  Eropa  sejak  penghujung  abad kesebelas,  akan  tetapi  para  ahli  hukum  ini pun  telah  menjelaskan  preseden-preseden sejarah  kuno,  hukum  kanonik  ( canon  law), dan konsep semi-teologis serta hukum alam ( law  of  nature)  – suatu  konsep  yang  sejak berabad-abad  lamanya  memberi  pengaruh besar  terhadap  perkembangan  hukum
4 Dyah  R.A.  Daties, Sejarah  Perkembangan Hukum Laut , Materi Kuliah Hukum Laut.
internasional. 5 Salah  satu  ahli  hukum  dan diplomat  Belanda  saat  itu, Grotius ,  berhasil membuat  risalah  yang  sistematis  mengenai hukum  internasional  dalam  karangannya yang  berjudul De  Jure  Belli  ac  Paris atau Hukum Perang dan Damai.
Timbulnya  hukum  internasional juga  tidak  dapat  dilepaskan  dari Perjanjian West  Phalia yang  merupakan  tonggak sejarah  mengakhiri  perang  tiga  puluh  tahun di  Eropa,  tetapi  bagaimanapun  juga, perjanjian ini telah menghasilkan dokumen-dokumen  penting  bagi  sejarah umat  manusia  di  muka  bumi.  Persatuan Eropa  ( European  Unity )  dapat  dipandang sebagai  cikal  bakal  dari  perjanjian  ini. Demikian  pula  halnya  dengan  terbentuknya asosiasi-asosiasi  regional  banyak  mengacu pada Perjanjian  West  Phalia ini.  Konklusi perdamaian  yang  merupakan  titik  puncak dan  Perjanjian  West  Phalia  telah  membawa semangat  kebersamaan  pada  umat  manusia di  muka  bumi,  khususnya  semangat kebersamaan  pada  pilar-pilar  kemanusiaan bahwa,  perang,  kedengkian,  pembinasaan, pemerkosaan hak-hak asasi adalah perbuatan dosa yang tidak terampuni di muka bumi.
Sejarah  dunia  kemudian  memasuki lembaran  hitam  dengan  meletusnya  Perang Dunia I (1914-1918). Perang Dunia I hampir saja  memporak-porandakan  tata  kehidupan masyarakat  internasional  pada  masa  itu, padahal dasar-dasarnya dengan susah payah telah  diletakkan  selama  berabad-abad sebelumnya.  Setelah  berakhirnya  Perang Dunia  I,  satu  modal  utama  yang  masih melekat  pada  masyarakat  Internasional (negara-negara)  adalah  adanya  kesadaran, bahwa  perang  atau  kekerasan  bukanlah merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan  sengketa.  Bahkan  dengan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, muncullah keinginan-keinginan untuk mencegah dan menghapuskan peperangan  yang pada hakekatnya hanyalah sebagai  sarana  untuk  menghancurkan
5 J.G. Starke., Op.cit., hal. 11.
eksistensi umat manusia, meskipun sebenarnya  sudah  ada  prinsip-prinsip  dan kaidah-kaidah  hukum  yang  mengaturnya. Berdirinya Liga Bangsa-Bangsa ( the League of  Nations )  pada  tahun  1919  tak  lama setelah berakhirnya Perang Dunia I, sebagai organisasi  internasional  yang  bergerak dalam  ruang  lingkup  dan  tujuan  global, yakni  mewujudkan  ketertiban,  keamanan, dan  perdamaian  dunia,  secara  tersimpul dapat  pula  dipandang  sebagai  usaha-usaha untuk kembali mengatur masyarakat internasional berdasarkan pada
prinsip-prinsip  dan  kaidah-kaidah  hukum internasional. 6
Liga  Bangsa-Bangsa  ternyata  gagal mencapai tujuan pendiriannya yakni mencegah terjadinya perang dan
mewujudkan  ketertiban,  keamanan  dan perdamaian  dunia.  Perang  Dunia  II  meletus pada  tahun  1939  dan  diperluas  dengan. Perang  Asia  Timur  Raya  yang  meletus ketika Jepang membom pangkalan Angkatan Laut  Amerika  Serikat,  Pearl  Harbour  di Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941, me- rupakan  peristiwa  yang  kedua  kalinya memporak-porandakan  struktur  masyarakat internasional  yang  sebenarnya  sudah  mulai mapan. Belajar dan pengalaman sebelumnya, maka  segera  setelah  berakhirnya  Perang Dunia  II  pada  tahun  1945,  dibentuklah Perserikatan  Bangsa-Bangsa  ( the  United Nations )  yang  secara  resmi  berdiri  pada tanggal  24  Oktober  1945  yang  maksud  dan tujuannya  tidak  jauh  berbeda  dengan  Liga Bangsa-Bangsa. 7
Setelah berakhimya Perang Dunia II, mulailah  timbul  masa  kecerahan  yang merupakan  tahap  baru  bagi  perkembangan masyarakat  dan  hukum  internasional. Dikatakan  demikian,  oleh  karena  terjadi beberapa perubahan dan perkembangan baru yang  sangat  berbeda  dengan  masa sebelumnya. Keadaan
itu tidak
6 S.M. Noor., 2012, Sejarah Hukum Internasional , http://www.negarahukum.com/hukum/sejarah-hukum -internasional.html., diakses pada 16 Juni 2017.
7 Ibid.
mencerminkan  dunia  secara  menyeluruh, sebab sudah secara umum diketahui, bahwa semenjak  awal  abad  XVII  hingga  setelah berakhimya Perang Dunia II, sebagian besar bangsa-bangsa  di  dunia,  terutama  di  benua Asia,  Afrika,  dan  Pasifik,  merupakan bangsa-bangsa  terjajah.  Dengan  demikian, polarisasi dunia atau masyarakat internasional  pada  masa  itu  terbagi  menjadi dua. Pertama, kelompok bangsa atau negara penjajah (kolonial), khususnya negara-negara di benua Eropa dan Amerika, yang merupakan bagian kecil dari bangsa-bangsa  di  dunia.  Kedua,  kelompok yang  jumlahnya  jauh  lebih  besar,  yaitu bangsa-bangsa  atau  wilayah  terjajah  di benua Asia, Afrika, dan beberapa wilayah di kawasan Pasifik. 8
Para  ahli  hukum  internasional  dari kelompok kedua yang merupakan negara-negara  bekas  jajahan  kelompok pertama, menilai bahwa hukum
internasional  sangat  di  dominasi  oleh nilai-nilai  Eropa  dan  Amerika,  dan  sama sekali  tidak  mengakomodir  nilai-nilai kearifan  lokal  dari  negara-negara  bekas jajahan tersebut. Seiring dengan berkembangnya hukum internasional kontemporer, “ gugatan ” negara-negara bekas  jajahan  yang  biasanya  juga  disebut sebagai negara-negara dunia ketiga terhadap dominasi negara-negara Eropa dan Amerika dalam  hukum  internasional  inilah  yang menjadi  alasan  lahirnya TWAIL atau Third World  Approches  to  International  Law (Pendekatan-Pendekatan Dunia Ketiga Pada Hukum  Internasional). Paper ini  bertujuan untuk  memberikan  pemahaman  tentang TWAIL .

## B. PEMBAHASAN
“ Mr.  Chairman,  I  understand  fully Sir  Anthony  Eden’s  remarks  this  morning about  respect  for  the  sanctity  of international law. However Mr. Chairman, I should add one comment upon this, and that is  that  most  of  international  treaties  which are  a  reflection  of  international  law  do  not respect the sanctity of  men as  equal  human beings  irrespective  of  their  race,  or  their creed  or  locality.  Most  of  the  existing  laws between  Asian  and  African  and  the old-established  western  world  are  more  or less outmoded and should be regarded as a burden  of  modern  life.  They  should  be revised  and  be  made  more  adaptable  to modern  international  relations  and  the emancipation of all parts of mankind”. 9
(Pak  Ketua,  saya  mengerti  sepenuhnya ucapan  Sir  Anthony  Eden  pagi  ini  tentang penghormatan  terhadap  kesucian  hukum internasional. Namun Pak Ketua, saya harus menambahkan  satu  komentar  mengenai  hal ini,  bahwa  sebagian  besar  perjanjian internasional,  yang  merupakan  refleksi hukum  internasional,  tidak  menghormati kesucian umat  manusia    sebagai  mahkluk yang  setara  tanpa  memandang  ras  mereka, atau  kepercayaan  atau  wilayah  dari  mana mereka berasal. Sebagian besar hukum yang ada  di  antara  Asia  dan  Afrika  dan  ada  di dunia  barat  kuno  telah  ketinggalan  jaman dan  harus  dianggap  sebagai  beban kehidupan  modern.  Mereka  harus  direvisi dan dibuat lebih mudah disesuaikan dengan hubungan internasional modern dan emansipasi seluruh bagian umat manusia).
Kata-kata  diatas  adalah  penggalan pidato  yang  disampaikan  oleh Roeslan Abdulgani sebagai  pembelaan  terhadap posisi  Indonesia  yang  menarik  diri  sepihak dari  Perjanjian  Konferensi  Meja  Bundar 1949  yang  dituduh  sebagai  pelanggaran pacta  sunt  servanda. Roeslan  Abdulgani,
Dyah R. A. Daties, Memahami Third World Approaches………………….
berpendapat  bahwa  tindakan  itu  bisa dibenarkan  berdasarkan  prinsip rebus  sic stantibus.
Presiden
Soekarno juga
menggunakan  dalil  yang  diungkapkan  oleh Roeslan  Abdulgani  diatas  dalam  setiap pidato  retorikanya  yang  akhirnya  berhasil menarik  hati  rankyat  Indonesia  untuk mendukung  kebijakan  anti  terhadap  hukum internasional. Soekarno mengkritik para ahli yang  terlalu  menekankan  pada  kesakralan perjanjian internasional karena setiap perjanjian harus dapat direvisi jika bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan.  Menurut  Soekarno,  perjanjian internasional  yang  merestui  penjajahan harus  segera  diakhiri.  Pakar  hukum  lain yang  mengecap  pendidikan  di  Belanda, Muhammad Yamin, juga mengkritik hukum internasional  yang  berlaku  saat  itu  sebagai ciptaan  Eropa  Barat  dimana  negara-negara Eropa  Timur  dan  Asia  tidak  terlibat  dalam permubataannya.
Sentimen  anti  hukum  internasional ini  telah  mengkristal  menjadi  persepsi publik  dan  mengakibatkan  perkembangan hukum  internasional  pada  era  ini  di Indonesia  sangat  lambat  bahkan  mengarah ke apatisme. 10
Sikap  anti  hukum  internasional yang dianggap sebagai produk
bangsa-bangsa  penjajah  yang  berasal  dari Eropa  ternyata  tidak  saja  ditunjukkan  oleh Indonesia  pada  masa  itu.  Berakhirnya Perang  Dunia  II  pada  bulan  Agustus  1945, tidak berarti berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan  tercipta  perdamaian  dan  keamanan. Ternyata di beberapa pelosok dunia, terutama di  belahan  bumi  Asia  Afrika,  masih  ada masalah  dan  muncul  masalah  baru  yang mengakibatkan  permusuhan  yang  terus berlangsung,  bahkan  pada  tingkat  perang terbuka, seperti di Jazirah Korea, Indo Cina, Palestina,  Afrika  Selatan,  Afrika  Utara.
10 Damos  Dumoli  Agusman,  2014, Indonesia    dan Hukum Internasional : Dinamika Posisi Indonesia Terhadap  Hukum  Internasional, Jurnal  Opinio Juris Vol. 15 Januari – April 2014, hal. 20.
Masalah-masalah tersebut sebagian disebabkan oleh lahirnya dua blok kekuatan yang  bertentangan  secara  ideologi  maupun kepentingan,  yaitu  Blok  Barat  dan  Blok Timur.  Blok  Barat  dipimpin  oleh  Amerika Serikat  dan  Blok  Timur  dipimpin  oleh  Uni Sovyet.  Tiap-tiap  blok  berusaha  menarik negara-negara  di  Asia  dan  Afrika  agar menjadi  pendukung  mereka.  Hal  ini mengakibatkan  tetap  hidupnya  dan  bahkan tumbuhnya  suasana  permusuhan  yang terselubung  di  antara  kedua  blok  itu  dan pendukungnya. Suasana permusuhan tersebut  dikenal  dengan  sebutan  "perang dingin". Timbulnya pergolakan dunia
disebabkan  pula  oleh  masih  adanya penjajahan  di  bumi  kita  ini,  terutama  di belahan  Asia  dan  Afrika.  Memang  sebelum tahun 1945, pada umumnya benua Asia dan Afrika  merupakan  daerah  jajahan  bangsa Barat  dalam  aneka  bentuk.  Tetapi  sej  ak tahun  1945,  banyak  daerah  di  Asia  Afrika menjadi  negara  merdeka  dan  banyak  pula yang  masih  berjuang  bagi  kemerdekaan negara  dan  bangsa  mereka  seperti  Aljazair, Tunisia, dan Maroko di wilayah Afrika Utara; Vietnam  di  Indo  Cina;  dan  di  ujung  selatan Afrika.  Beberapa  negara  Asia  Afrika  yeng telah  merdeka  pun  masih  banyak  yang menghadapi masalah-masalah sisa
penjajahan  seperti  Indonesia  tentang  Irian Barat,  India  dan  Pakistan  tentang  Kashmir, negara-negara  Arab  tentang  Palestina. Sebagian  bangsa  Arab-Palestina  terpaksa mengungsi,  karena  tanah  air  mereka diduduki  secara  paksa  oleh  pasukan  Israel yang dibantu oleh Amerika Serikat.
Sementara  itu  bangsa-bangsa  di dunia,  terutama  bangsa-bangsa  Asia Afrika, sedang  dilanda  kekhawatiran  akibat  makin dikembangkannya  pembuatan  senjata  nuklir yang  bisa  memusnahkan  umat  manusia. Situasi dalam negeri dibeberapa negara Asia Afrika yang telah merdeka pun masih terjadi konflik  antar  kelompok  masyarakat  sebagai akibat  masa  penjajahan  (politik  devide  et impera) dan perang dingin antar blok dunia
tersebut.  Walaupun  pada  masa  itu  telah  ada badan  internasional  yaitu  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  berfungsi menangani  masalah¬masalah  dunia,  namun nyatanya  badan  ini  belum  berhasil menyelesaikan persoalan tersebut.
Sedangkan  kenyataannya,  akibat  yang ditimbulkan  oleh  masalah-masalah  ini, sebagaian besar diderita oleh bangsa-bangsa di Asia Afrika.
Keterangan  Pemerintah  Indonesia tentang politik luar negeri yang disampaikan oleh Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo, di depan parlemen pada tanggal 25 Agustus 1953,  menyatakan  "Kerja  sama  dalam golongan  negara-negara  Asia  Arab  (Afrika) kami  pandang  penting  benar,  karena  kami yakin,  bahwa  kerja  sama  erat  antara negara-negara tersebut tentulah akan memperkuat  usaha  ke  arah  tercapainya perdamaian  dunia  yang  kekal.  Kerja  sama antara  negara-negara  Asia  Afrika  tersebut adalah  sesuai  benar  dengan  aturan-aturan dalam  PBB  (Perserikatan  Bangsa-Bangsa) yang  menyenangi  kerja  sama  kedaerahan (regional  arrangements).  Lain  dari  itu negara¬negara  itu  pada  umumnya  memang mempunyai  pendirian-pendirian  yang  sama dalam beberapa soal di lapangan internasional,  jadi  mempunyai  dasar  sama ( commonground ) untuk mengadakan golongan  yang  khusus.  Dari  sebab  itu  kerja sama  tersebut  akan  kami  lanjutkan  dan pererat". Third World Approaches To International Law (TWAIL) terinspirasi oleh sejarah  tersebut  diatas.  Konferensi  Asia Afrika  yang  diselenggarakan  di  Bandung, Indonesia, tahun 1955 diakui sebagai tempat kelahiran TWAIL karena kala itu negara-negara Afrika dan Asia bersatu untuk menyelesaikan  permasalahan  Dunia  Ketiga. TWAIL tampil untuk menunjukkan persoalan  material  dan  etis  serta  kesulitan yang dihadapi Dunia Ketiga. TWAIL saat ini telah berkembang menjadi  salah satu  kajian dalam hukum internasional.

## C. P E N U T U P
Setelah berakhimya Perang Dunia II, mulailah  timbul  masa  kecerahan  yang merupakan  tahap  baru  bagi  perkembangan masyarakat  dan  hukum  internasional. Dikatakan  demikian,  oleh  karena  terjadi beberapa perubahan dan perkembangan baru yang  sangat  berbeda  dengan  masa sebelumnya.
Keadaan itu tidak
mencerminkan  dunia  secara  menyeluruh, sebab sudah secara umum diketahui, bahwa semenjak  awal  abad  XVII  hingga  setelah berakhimya Perang Dunia II, sebagian besar bangsa-bangsa  di  dunia,  terutama  di  benua Asia,  Afrika,  dan  Pasifik,  merupakan bangsa-bangsa  terjajah.  Dengan  demikian, polarisasi dunia atau masyarakat internasional  pada  masa  itu  terbagi  menjadi dua.  Kelompok  kedua  yang  merupakan negara-negara  bekas  jajahan  kelompok pertama, menilai bahwa hukum internasional  sangat  di  dominasi  oleh nilai-nilai  Eropa  dan  Amerika,  dan  sama sekali  tidak  mengakomodir  nilai-nilai kearifan  lokal  dari  negara-negara  bekas jajahan tersebut. Seiring dengan berkembangnya hukum internasional kontemporer, “ gugatan ” negara-negara bekas  jajahan  yang  biasanya  juga  disebut sebagai negara-negara dunia ketiga terhadap dominasi negara-negara Eropa dan Amerika dalam  hukum  internasional  inilah  yang menjadi  alasan  lahirnya TWAIL atau Third World  Approches  to  International  Law. TWAIL terinspirasi  oleh  sejarah  tersebut diatas.  Konferensi  Asia  Afrika  yang diselenggarakan  di  Bandung,  Indonesia, tahun  1955  diakui  sebagai  tempat  kelahiran TWAIL karena kala itu negara-negara Afrika dan  Asia  bersatu  untuk  menyelesaikan permasalahan  Dunia  Ketiga.  TWAIL  tampil untuk  menunjukkan  persoalan  material  dan etis  serta  kesulitan  yang  dihadapi  Dunia Ketiga.  TWAIL  saat  ini  telah  berkembang menjadi  salah  satu  kajian  dalam  hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Melda  Kamil  Ariadno,  2007, Hukum Internasional Hukum Yang Hidup, Diadit Media, Jakarta. J.G.  Starke,  2014, Pengantar  Hukum Internasional, Sinar  Grafika, Jakarta.
Dyah R.A. Daties, Sejarah Perkembangan Hukum  Laut ,  Materi  Kuliah
Hukum Laut. S.M.  Noor.,  2012, Sejarah  Hukum Internasional , http://www.negarahukum.com/huk um/sejarah-hukum-internasional.h tml.
Damos  Dumoli  Agusman,  2014, Indonesia dan  Hukum  Internasional  : Dinamika Posisi Indonesia Terhadap Hukum Internasional, Jurnal Opinio Juris Vol. 15 Januari
– April 2014