## JUSTICIA SAINS:

## JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University,  Indonesia Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) 2527-4201 ISSN (Online) 2502-1788 Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm : 10.24967/jcs.v9i1.3228
Anggaran Pendidikan Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Constitutional Mandatory Spending :

## Studi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar
Abdullah Fikri 1 , Abdiilah Sulfany 2 1,2 Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur , Indonesia
Article Info
Abstract

## Corresponding Author:
Abdullah Fikri
 abdullah_fikri.ilkum@upnjatim.ac.id

## Page: 127 - 145
History: Submitted: 10-01-2024 Revised: 20-05-2024 Accepted: 25-05-2024 Published: 30-06-2024
Keyword: [ constitutional mandatory spending, constitution, Jakarta Smart Card .]
Kata Kunci: [constitutional  mandatory  spending, konstitusi, Kartu Jakarta Pintar.]
Copyright  ©  2023  by Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum .
Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum  is licensed  under  a  Creative  Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License .
[Article  31  paragraph  (4)  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia  explicitly  emphasizes  the  state's  obligation  to  prioritize  the education budget of at least 20% of the State Revenue and Expenditure Budget  as  well  as  the  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budget.  The regional  government's  commitment  to  implementing  its  constitutional obligations still needs to be encouraged so that the education budget in the  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budget  reaches  20%  purely  for education. The aim of this research is to determine the Jakarta Smart Card policy launched by the Special Capital Region of Jakarta government from the  perspective  of  constitutional  mandatory  spending.  This  paper  is normative legal research using primary legal materials in the form of laws and  regulations  relating  to  education  and  education  budgets  in  DKI Jakarta.  The  results  of  this  research  show  that  the  Jakarta  Smart  Card policy  experiences  constitutional  fluctuations  and  inconsistencies regarding constitutional mandatory spending.]

## Abstrak
[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31  ayat  (4)  secara  eksplisit  menegaskan  kewajiban  negara  untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah.  Komitmen  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan kewajiban konstitusi tersebut masih perlu didorong agar anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni mencapai  20%  untuk  pendidikan.  Tujuan  penelitian ini  adalah untuk  mengetahui  kebijakan  Kartu  Jakarta  Pintar  yang  dicanangkan oleh  pemerintah  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  dalam  perspektif constitutional  mandatory spending.  Tulisan  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer  berupa peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  pendidikan dananggaran pendidikan di DKI Jakara.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa  kebijakan  Kartu  Jakarta  Pintar  mengalami  fluktuasi  dan inkonsistensi  konstitusional  terhadap  constitutional  mandatory spending.]

## Mandatory Spending:

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mewujudkan tercapainya tujuan negara yang berupa “mencerdaskan  kehidupan bangsa”,  yaitu  dengan melaksanakan  kewajiban  yang  telah  diatur oleh  konstitusional  untuk  melaksanakan  pemenuhan  hak pendidikan. Rumusan pasal 31 ayat (1 – 5) memberikan pedoman siapakah  subjek  pemangku  hak  pendidikan  serta  siapakah  yang berkewajiban  untuk  menyediakan  sistem  pendidikan  nasional beserta tujuan-tujuannya serta adanya jumlah anggaran yang telah ditetapkan  secara  konstitusional  ( constitutional  mandatory spending ).  Klausul  “ Setiap  warga  negara  berhak  mendapat pendidikan” 1 memiliki  arti  bahwa  setiap  individu  warga  negara Indonesia tanpa perbedaan status sosial, stratifikasi sosial, perbedaan jenis  kelamin,  suku  bangsa  dan  agama,  kedisabilitasan  dan  lain sebagainya memiliki hak yang setara dalam memperoleh pendidikan. Selain itu, sebagai penguat untuk tercapainya sumber daya manusia yang  berkualitas  terdapat  kewajiban  minimum  yang  harus dilaksanakan oleh warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. 2
Hak  konstitusional  yang  merupakan  bagian  dari  konstitusi membatasi  negara  dalam  dua  pengertian.  Pertama,  konstitusi melarang  atau  membatasi  negara  untuk  berbuat  atau  melakukan tindakan. Kedua, konstitusi mengharuskan negara untuk bertindak atau  melakukan  perbuatan  tertentu. 3 Berdasarkan  pada  kedua pengertian tersebut, maka Pasal 31 UUD NRI’ 1945 merupakan dasar jaminan  hak  pendidikan  sebagai  hak  konstitusional  yang mengharuskan  negara  terutama  pemerintah  untuk  melakukan pemenuhan atas hak tersebut. Pemenuhan hak konstitusional yang dimaksud  tidak  hanya  berkaitan  dengan  terbukanya  akses
1 UUD NRI 1945 Pasal 31 (1).
2 UUD NRI 1945 Pasal 31 (2)
3 Palguna, Atmaja, Konsep Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional: Jurnal Ius Quia Iustum . Vol. 30 No. 2, 2023 (Hlm. 352)

## Mandatory Spending:
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
pendidikan  bagi  semua,  melainkan  juga  terdapat  kewajiban pemerintah untuk menyediakan pembiayaan hingga batas minimum yang ditetapkan jumlah presentasenya secara konstitusional.
Sementara  itu,  dalam  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan pendidikan  nasional konstitusi mengamanatkan kepada negara untuk  memprioritaskan  anggaran  dengan  klausul  “sekurang - kurangnya  20%”  dari  APBN  serta  APBD.  Hal  ini  tegas  bahwa terdapat constitutional  mandatory  spending dalam  bidang pendidikan. Oleh karena itu, berdasarkan pada asas lex superiory derogat legi inviory , maka peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada dibawah UUD NRI’ 1945 hendaknya tidak menyimpang  dari  ketentuan  norma  konstitusi  mengenai pemenuhan constitutional  mandatory  spending dalam  bidang pendidikan,  termasuk  juga  peraturan  daerah  dan  berbagai kebijakan  turunan  di  tingkat  daerah  dalam  hal  pelaksanaan pendidikan.
Nilai  normatif  konstitusi  merupakan  seluruh  atau  sebagian norma dan isi dalam konstitusi dapat dipahami, diakui, diterima dan  dipatuhi secara  sungguh-sungguh oleh subjek hukum yang diikatnya. 4 Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  norma  “sekurang - kurangnya  20%  dari  APBN  serta  APBD”  menegaskan  adanya kewajiban  pemerintah  daerah  untuk  memenuhi  hak konstitusional  pendidikan.  Urusan  pendidikan  pun  merupakan bagian  dari  urusan  konkuren  dalam  hubungan  urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 5
Perubahan  UUD’  NRI  1945  yang  sangat  signifikan  dalam  hal pemerintah  daerah  khususnya  mengenai  otonomi  daerah, berdampak  pada  perkembangan  pengaturan  pemerintahan daerah melalui beberapa Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. Situasi ini memberikan gambaran, bahwa
4 Ilmu Negara,
5 Lihat Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak UU No. 32 Tahun 2004 hingga  lahirnya  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  pemerintah daerah,  secara  administrasi  negara  dan  aspek  pemerintahan, pengaturan  kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah  belum  dapat  dikatakan  berada  pada  titik berimbang  atau  dengan  meminjam  istilah  ekonomi Break  Even Poinment (BEP).  Namun  demikian,  UU  No.  23  Tahun  2014 memberikan  kejelasan  pembagian  urusan  antara  pemerintah dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi seluas- luasnya,  baik  melalui  asas  dekonsentrasi  maupun  asas  tugas pembantuan.
Urusan  konkuren  sebagai  bentuk  kejelasan  pembagian  urusan antara  pusat  dan  daerah,  mengatur  beberapa  hal  yang  dapat diurus  secara  bersama-sama.  Salah  satu  diantaranya  adalah mengenai  pendidikan.  Hal  ini  terdapat  korelasi  dengan constitutional  mandatory  spending dalam  bidang  pendidikan, bahwa  pemerintah  daerah  dalam  postur  APBD  wajib menganggarkan 20% anggaran pendidikan.
Komitmen  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  kewajiban konstitusi  tersebut  masih  perlu  didorong  agar  anggaran pendidikan dalam APBD murni mencapai 20% untuk pendidikan. Setidaknya  Provinsi  DKI  Jakarta  perlu  menjadi  praktik  baik dalam  pencapaian  APBD  20%untuk  pendidikan.  Ketercapaian mandatory  spending tersebut  salah  satunya  terjadi  pada  tahun 2016 dengan besaran prosentase mencapai 22,29% APBD untuk pendidikan. 6 Capaian  itu  justru  melebihi  dari  target  yang seharusnya.
Pemilihan  objek  studi  pada  tulisan  ini  didasarkan  pada  beberapa argumentasi. Pertama, bahwa DKI Jakarta sebagai ibukota memiliki
6 Jendela Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2023).  Komitmen  20  Persen  APBD  untuk  Pendidikan Terus  Didorong https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/komitmen-20-persen- apbd-untuk-pendidikan-terus-didorong diakses pada 30 Desember 2023

## Mandatory Spending:
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
daya  tarik  tersendiri  bagi  pencari  kerja  dan  sebagai  pusat  bisnis sehingga  mempengaruhi  perputaran  ekonomi  dan  keuangan. Kondisi  tersebut  berdampak  pada  pendapatan  dan  realisasi pendapatan  yang  sangat  signifikan. 7 Kedua,  bahwa  DKI  Jakarta sebagai kota metropolitan menjadi daya tarik dalam berbagai aspek kegiatan,  baik  politik,  ekonomi,  bisnis,  seni  budaya  dan  lain sebagainya. 8 Selain  itu,  Jakarta  memiliki  pendapatan  daerah  yang tertinggi dari tahun ke tahun dibandingkan dengan provinsi lainnya, 9 sehingga  potensi  untuk  memenuhi constitutional  mandatory spending dalam  bidang  pendidikan  cukup  besar.  Ketiga,  bahwa adanya  keberlanjutan  kebijakan  Kartu  Jakarta  Pintar  (KJP)  dalam bidang  pendidikan,  maka  penulis  menilai  kebijakan  tersebut merupakan  kebijakan  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  Jakarta. Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  kebijakan  KJP  sebagai  bentuk terobosan  dalam  pencapaian  kualitas  pendidikan  dan  pemerataan akses pendidikan bagi semua warga Jakarta.
Adanya keberlanjutan kebijakan tersebut dengan dilakukannya beberapa redesign kebijakan, membuktikan bahwa kebijakan  itu  bermanfaat  bagi  warga  Jakarta.  Namun  demikian, apakah  kebijakan  KJP  dan  KJP  Plus  termasuk  dalam  anggaran pendidikan atau justru termasuk anggaran bantuan sosial? Untuk itu, tulisan ini akan membahas eksistensi kebijakan KJP dan KJP Plus  sebagai  kebijakan  yang  berkelanjutan  ( sustainability ) sebagai  upaya  untuk  mencapai  “ constitutional  mandatory spending ” dalam bidang pendidikan yang juga menjadi kewajiban
7 Badan Pusat Statistik. (2023). Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Menurut Sumber Penerimaan (Milyar Rupiah). https://jakarta.bps.go.id/statictable/2023/03/13/631/anggaran-dan-realisasi-pendapatan- daerah-provinsi-dki-jakarta-menurut-sumber-penerimaan-milyar-rupiah-2022.html diakses pada tanggal 30 Desember 2023
8 Kumparan.com.  (2023).  6  Kota  Metropolitan  di  Indonesia  Paling  Terkenal. https://kumparan.com/sejarah-dan-sosial/6-kota-metropolitan-di-indonesia-paling- terkenal-20j69i4Opdl diakses pada tanggal 30 Desember 2023 9 Muhammad Choirul Anwar. (2022). Daftar Provinsi dengan Pendapatan Daerah Terbesar di Indonesia. https://money.kompas.com/read/2022/03/05/121701426/daftar-provinsi- dengan-pendapatan-daerah-terbesar-di-indonesia?page=all diakses  pada  tanggal  30 Desember 2023
pemerintah daerah untuk memenuhinya yang  tentunya  dengan postur anggaran pendidikan, bukan anggaran bantuan sosial. Tulisan ini tidak berawal dari suatu pemikiran yang kosong tanpa pijakan permulaan.
Perbedaan  mendasar  antara  tulisan  ini  dengan  tulisan yang  ada  sebelumnya  adalah:  pertama,  bahwa  tulisan  ini memfokuskan  pada  konsep  kewajiban  belanja  daerah  dalam bidang pendidikan yang telah diamanatkan oleh UUD NRI 1945 sehingga  menjadi  kewajiban  konstitusional  bagi  pemerintah daerah  untuk  melaksanakannya.  Kedua,  perbedaan  lainnya adalah bahwa tulisan  ini  memotret kebijakan  KJP dan  KJP Plus yang  diterapkan  oleh  pemerintah  DKI  Jakarta  sebagai  upaya mewujudkan “ constitutional mandatory spending ” dalam bidan g
pendidikan.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  tulisan  ini akan  membahas  mengenai  Bagaimana  kebijakan  KJP  dan  KJP  Plus dalam perspektif constitutional mandatory spending ?

## II. METODE PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum normatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  mendasarkan  pada  studi dokumen  dengan  menggunakan  sumber  bahan  hukum  yang  berupa peraturan  perundang-undangan,  keputusan  atau  ketetapan  pengadilan, perjanjian,  asas  hukum,  teori  hukum,  dan  pendapat  para  ahli  hukum (doktrin).10
Tulisan  ini  menggunakan dua bahan  penelitian,  yaitu  bahan  hukum y a n g   t e r d i r i   d a r i   bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.11
10 Muhaimin.  (2020).  Metode  Penelitian   Hukum.  Mataram  University  Perss.
11 Ibid.

## Mandatory Spending:
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
133
Sementara  itu, tulisan  ini   didasarkan  pada  dua  pendekatan    utama, yaitu:  Pendekatan perundang-undangan  dimaksudkan  dalam melakukan  penelitian diharuskan menelaah  semua  peraturan  perundang- undangan  dan regulasi  yang  terkait  dengan isu hukum yang sedang  diteliti. Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut: Comprehensive dan  systemati, artinya  norma-norma  hukum  memiliki  keterkaitan  antara  satu dengan  yang  lain  secara  logis  dan  tersusun  secara  sistematis. All-inclusive, bahwa  kumpulan  norma  hukum  tersebut  cukup  mampu  menampung permasalahan  hukum  yang  ada  sehingga  kekurangan  hukum  mampu diminimalisasi bahkan dihilangkan. Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk melakukan koseptualisasi berdasarkan pada doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Konsepsi Hak Pendidikan sebagai Hak Konstitusional Bangsa Indonesia
Herman Heller, seorang ahli hukum dan filsuf politik Jerman,
membagi konstitusi dalam tiga dimensi, yaitu: 12
a. Pertama,  konstitusi  sebagai  dimensi  sosial  politik,  artinya bahwa  konstitusi  terbentuk  akibat  adanya  fakta  sosial  dan fakta  politik  yang  berinteraksi  sehingga  menjadi  suatu kesepakatan bersama untuk membentuk suatu struktur dan fungsi negara.
b. Kedua,  konstitusi  sebagai  dimensi  hukum,  artinya  bahwa konstitusi mengandung muatan-muatan norma hukum yang bersifat abstrak dan berkedudukan sebagai hukum tertinggi sehingga norma yang abstrak dan tertinggi tersebut menjadi dasar  hukum  tertinggi  yang  kemudian  perlu  diterjemahkan dengan peraturan yang lebih konkret.

## Mandatory Spending:
c. Ketiga, konstitusi sebagai dimensi peraturan hukum; Artinya bahwa  sebagai  bagian  dari  hierarki  peraturan  perundang- undangan,  konstitusi  belum  dapat  terimplementasikan  jika tidak  terdapat  aturan  yang  mengandung  norma  konkret. Dengan  demikian,  sebagai  bagian  dari  tata  peraturan perundang-undangan  dan  menduduki  hierarki  tertinggi, maka  sangat  diperlukan  aturan  yang  lebih  konkret  untuk melaksanakan mandat konstitusi.
Salah  satu  dari  paham  konstitusionalisme  adalah  adanya upaya  jaminan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  yang diformulasikan  secara  normatif  di  dalam  substansi  konstitusi. Konstitusi  Indonesia  yang  berupa  UUD  NRI’  1945,  secara komprehensif telah mengatur jaminan Hak Asasi Manusia (HAM). Konstruksi penjaminan terhadap eksistensi HAM dalam konstitusi Indonesia  tercermin  pada  Pasal  28  I  ayat  (4)  yang  menyatakan: “ Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negar a, terutama pemerintah”.
Pasal  tersebut  memberikan  pemahaman  bahwa  ada  empat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah berkaitan dengan HAM, yaitu kewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan,  penegakan  dan  pemenuhan.  Kewajiban  tersebut secara spesifik  diutamakan  untuk  “pemerintah”.  Oleh  karena itu, pemerintah yang dimaksud bukan hanya pemerintah dalam arti  khusus  pemerintah  pusat,  melainkan  juga  pemerintah daerah. Secara lebih terperinci, susunan bentuk negara kesatuan Indonesia  yang  mencerminkan  adanya  hierarki  pemerintahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1 dan 2) UUD NRI’ 1945 yang berbunyi:
(1) Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi, kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

## Mandatory Spending:
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
135
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.
Pemerintahan daerah sebagai pelaksana dari tugas otonomi daerah  dan  tugas  pembantuan  memiliki  urusan  pemerintahan konkuren,  yang  terdiri  dari  urusan  pemerintahan  wajib  dan pilihan.  Secara  terperinci,  dalam  tulisan  ini  akan  melakukan pembahasan  terkait  urusan  pemerintahan  wajib  yang  berkaitan dengan  pelayanan  dasar  dan  tidak  berkaitan  dengan  pelayanan dasar. Adapun pelayanan dasar terdiri dari : 13
a. Pendidikan bagi seluruh warga yang terdapat dalam daerah
b. Kesehatan
c. Pekerjaan umum serta penataan ruang
d. Perumahan dan permukiman bagi rakyat
e. Ketenteraman,  ketertiban  umum  serta  perlindungan  bagi masyarakat
f. Kondisi sosial bagi masyarakat
Sebagai  perkembangan  konstitusi  modern,  substansi  yang diatur  salah  satunya  adalah  terkait  dengan  hak  asasi  manusia, dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan pelayanan dasar sebagai tugas  dan  kewenangan  pemerintah  daerah  terhadap  pendidikan. Hak  pendidikan  telah  dijamin  oleh  konstitusi  negara  Indonesia, yang mengamanatkan agar pemerintah pusat dan daerah melalui APBN  dan  APBD  memberikan  anggaran  pendidikan  sekurang- kurangnya  dua  puluh  persen  dari  total  pendapatan.  Hal  ini merupakan  mandat  yang  wajib  untuk  dilakukan  dalam  rangka mencerdaskan generasi bangsa. Selain itu, penerapan hal tersebut juga  merupakan  bentuk  implementasi  hak  asasi  manusia sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  28  C  ayat  (1),  yang berbunyi,  “Setiap  orang  berhak  mengembangkan  diri  melalui pemenuhan  kebutuhan  dasarnya,  berhak  mendapat  pendidikan dan  memperoleh  manfaat  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,
13 Muhammad Idris Patarai. Kinerja Keuangan Daerah. Makassar: De La Macca
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan  manusia.”  Rumusan  norma  tersebut  telah  jelas diatur didalam konstitusi,  maka klausul tersebut bersifat memaksa agar bisa dilaksanakan.
B. Constitutional  Mandatory  Spending Pendidikan  di  Negara Taiwan
Taiwan merupakan salah satu negara maju yang terletak di Asia  Timur  dan  beribukota  di  Taipei.  Adapun  alasan  melakukan pemilihan negara  Taiwan untuk dilakukan perbandingan dengan negara Indonesia yaitu dikarenakan negara ini merupakan negara yang didalam konstitusinya mengatur secara jelas dan tegas terkait mandatory spending dalam hal pendidikan. 14 Selain itu, negara ini juga dikenal sebagai negara asia yang memiliki sistem pendidikan yang baik, sehingga dapat mencetak generasi bangsa yang unggul dan  berkualitas. Bahkan pada tahun 2006, ketika negara Taiwan mulai  bergabung  dengan Programme  for  International  Student Assesment (PISA),  negara  ini  berhasil  mencetak  prestasi internasional  di  antara  57  negara  yang  menjadi  peserta,  yaitu dengan menduduki peringkat pertama dalam literasi matematika, peringkat  ke-4  dalam  literasi  sains,  dan  peringkat  ke-16  dalam literasi membaca. 15
Tentunya untuk berada pada posisi saat ini, terdapat banyak upaya dan perjuangan yang dilakukan oleh pemerintah negeri ini agar  dapat  membangun  bangsanya.  Salah  satu  upaya  yang dilakukan  yaitu  dengan  mengatur  jumlah  dana  anggaran  yang diperuntukkan  bagi  warga  negaranya.  Dalam  negara  ini,  setiap warga  mendapatkan  jaminan  untuk  mendapatkan  pendidikan dasar  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  21  Konstitusi
14 Tim  Hukum  Online.  (2007).  Jangan  Menyepelekan  Norma-Norma  dalam  Konstitusi. https://www.hukumonline.com/berita/a/jangan-menyepelekan-normanorma-dalam- konstitusi-hol16659/?page=2 diakses pada tanggal 31 Desember 2023
15 Sena Prayoga dan Triyanta. (2016). Pendidikan di Taiwan dalam Menghadapi Tantangan Masa Kini dan Masa Depan. Prosiding SNIPS, Hal. 695

## Mandatory Spending:
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
137
Negara Taiwan, yaitu “ The people shall have the right and the duty to receive elementary education .”
Namun,  tidak  semua  warga  di  negara  Taiwan  memiliki kemudahan akses dalam hal pendidikan, seperti masyarakat yang kurang  mampu  dan  lain  sebagainya.  Sehingga  untuk mengimplementasikan bunyi dari Pasal 21 yang tercantum dalam konstitusi  negaranya,  maka  pemerintah  diwajibkan  untuk memberikan  anggaran  pendidikan  yang  bersumber  dari  total keseluruhan pendapatan di negara tersebut. Adapun aturan terkait penganggaran  dana  tersebut  telah  diatur  dalam  Pasal  164  yang berbunyi,
“ Expenditure  for  educational  programs,  scientific  studies  and cultural services shall not account for less than fifteen percent of the total expenditure in the Central Government’s budget, not for less  than  twenty-five  percent  of  the  total  expenditure  in  the provincial  budget;  and  in  respect  of  the  municipal  or  county government,  not  for  less  than  thirty-five  percent  of  the  total expenditure  in  the  municipal  or  county  budget.  Educational  and cultural foundations, established in accordance  with the law and their property, shall be protected .” 16
Berdasarkan pada pasal diatas, maka dapat dipahami bahwa pemerintah  pusat  mewajibkan  penyisihan  dana  untuk  anggaran pendidikan  sebesar  15%  dari  total  belanja  anggaran  pemerintah pusat, tidak kurang dari 25% total belanja anggaran provinsi dan tidak kurang dari 35% total belanja anggaran pemerintah kota atau kabupaten.  Hal  ini  merupakan  mandat  secara  langsung  yang diberikan oleh konstitusi yang merupakan dasar hukum sekaligus hukum  tertinggi  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan Negara Taiwan, sehingga hal ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan.
Anggaran pendidikan yang disediakan oleh Negara Taiwan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara itu, anggaran dana terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar
817.86 juta dollar, lalu anggaran dana tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 943.19 juta dollar. Dalam penganggaran dana yang  dilakukan  diatas,  didasarkan  pada  konstitusi  negaranya, sehingga  kenaikan  dana  yang  terjadi  dari  tahun  ke  tahun menunjukkan  bahwa  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  negara Taiwan  mengalami  perkembangan  yang  pesat  sebagai  dampak positif dari adanya anggaran pendidikan yang besar dalam negara tersebut.  Data-data  tersebut  memberikan  gambaran,  bahwa pelaksanaan  constitutional mandatory  spending yang  ditetapkan dalam  konstitusi  dan  dilaksanakan  dengan  maksimal  akan membawa  perubahan  sebanding  dengan  upaya  yang  dilakukan. Hal  ini  akan  memberikan  umpan  balik  yang  positif  kepada negaranya. 17
Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa jenjang  pendidikan  yang  terdapat  di  negara  Taiwan  telah  diatur dan  dirancang  sedemikian  rupa.  Para  siswa  negara  tersebut dituntut  untuk  menempuh  pendidikan  tinggi  guna  dapat memajukan  bangsanya,  bahkan  tingkat  masyarakat  yang berpendidikan sarjana di negara Taiwan mencapai 46% dari total masyarakat. Melihat kemajuan dari Negara Taiwan dalam banyak bidang seperti industri, teknologi, pertanian dan lain sebagainya, dapat  dipahami  bahwa  hal  tersebut  didapatkan  karena  adanya sistem  pendidikan  yang  berkualitas  serta  adanya  anggaran  dana bagi  pendidikan  yang  besar  dan  dilaksanakan  dengan  maksimal. Stratifikasi  prosentase  anggaran  mulai  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah daerah, menunjukkan keseriusan pemerintah Taiwan dalam  pemajuan  pendidikan  secara  konstitusional.  Anggaran pemerintah  kabupaten / kota di Negara Taiwan justru  diberikan
17 Statisca.com. Total Expenditure in
Taiwan from 2012 to 2022.
https://www.statista.com/statistics/925203/taiwan-total-education- expenditure/#:~:text=Total%20education%20spending%20in%20Taiwan%202012%2D20 22&text=This%20statistic%20shows%20the%20total,dollars%20in%20the%20previous%2 0year .

## Mandatory Spending:
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
mandat konstitusi paling tinggi dibanding pemerintah yang berada diatasnya.  Artinya  pendidikan  mendapatkan  perhatian  yang mendalam  secara  konstitusional  melalui  peran  serta  pemerintah daerah melalui otonomi daerah.

## C. Kebijakan KJP dan KJP Plus di DKI Jakarta dalam Perspektif Constitutional Mandatory Spending
Kartu  Jakarta  Pintar  (KJP)  merupakan  suatu  terobosan baru  yang  dipopulerkan  oleh  mantan  Gubernur  Daerah  Khusus Ibukota  (DKI)  Jakarta  yaitu  oleh  Joko  Widodo  pada  akhir  tahun 2012. 18 Adapun  pengertian  dari  KJP  yaitu  merupakan  suatu program yang dibentuk secara khusus di Provinsi DKI Jakarta yang berupaya  untuk  memberikan  kemudahan  akses  bagi  warganya yang tidak mampu dalam menempuh pendidikan hingga minimal dapat  tamat  Sekolah  Menengah  Atas  atau  Kejuruan  (SMA/SMK) dengan  diberikan  pembiayaan  secara  penuh  dari  Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah (APBD) DKI Jakarta. 19
Model  incremental  dalam  kebijakan  publik  dilakukan karena beberapa hal berikut: 20
1. Semua  orang  tidak  memiliki  banyak  waktu,  kecakapan  dan cara untuk meneliti alternatif kebijakan yang ada.
2. Seorang policy  maker telah  mendapat  legitimasi  dari policy maker sebelumnya (dimasa lalu)
3. Program  terdahulu  mungkin  sudah  memiliki  investasi  yang banyak
4. Secara politic expedient sesuai selera publik
5. Sulit  untuk  mengetahui  goal  dan  nilai-nilai  sosial  yang disetujui bersama.
18 Nadia fakhrunnisa Suripto, Evaluasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar Tingkat SMA/SMK Negeri di Jakarta Selatan , Hal. 20 19 Ali Nurdin, Implementasi Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) , Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Tahun 2019, Hal. 51 20 Ibid:
Dengan  demikian,  pada  saat  diterapkan  KJP  Plus  terdapat revisi  serta  memperluas  manfaat  dari  program  tersebut  yang meliputi tambahan biaya yang diterima oleh siswa/siswi di wilayah tersebut, pemanfaatan KJP yang dapat digunakan dalam kelompok belajar paket A, B, dan C, Pendidikan Madrasah, Pondok Pesantren, dan kursus keterampilan. Selain itu, perubahan ini juga berupa dapat ditarik  tunainya  uang  yang  berada  dalam  KJP  Plus  tersebut  agar dapat digunakan siswa/siswi ketika naik transportasi umum, makan serta  hal  lainnya  yang  merupakan  penunjang  untuk  dapat mendukung  pendidikan.  Inovasi  tersebut  dirasakan    lebih  baik dibandingkan  dengan  sebelumnya  karena  adanya  berbagai kemudahan yang ditimbulkan. 21
Selanjutnya,  dalam  hal  memberikan  pembiayaan  ini terdapat proses seleksi yang begitu ketat, hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan dana serta agar penyaluran dana tersebut  dapat  tepat  sasaran.  Adapun  bentuk  dari  penyeleksian tersebut yaitu petugas dari program ini serta wali kelas dari murid sekolah akan mendatangi rumah dari calon penerima bantuan ini, hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa anak tersebut layak untuk mendapatkan  bantuan  tersebut.  Selain  itu  juga  terdapat  langkah penyeleksian  berupa  wawancara  yang  akan  dilakukan  terhadap murid  dan  orang  tuanya  guna  memastikan  lebih  lanjut  terkait kelayakannya.  Apabila  anak  tersebut  dikatakan  layak  untuk menerima bantuan, maka selanjutnya ia akan segera mendapatkan pembiayaan  tersebut.  Ketika  sudah  dinyatakan  secara  sah  terkait kelayakannya  untuk  mendapatkan  bantuan,  tetap  saja  harus melaporkan  segala  pengeluaran  yang  bersumberkan  dari  dana bantuan tersebut kepada petugas yang berwenang.
Jumlah anggaran dana yang diberikan pada KJP dan KJP Plus memiliki  jumlah  besaran  yang  berbeda,  hal  ini  dikarenakan  pada

## Mandatory Spending:
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
141
program  ini  terdapat  pembaharuan  manfaat  yang  dapat  diterima oleh anak sekolah yang tidak mampu. Perubahan ini terjadi sebagai bentuk  revisi  yang  dilakukan  oleh  Mantan  Gubernur  Anies  Rasyid Baswedan  terhadap  program  yang  dibentuk  oleh  kepemimpinan yang  berlaku  sebelumnya.  Revisi  dari  program  ini  membawa perubahan yang cukup signifikan dalam jumlah nilai mata uang yang akan  diterima  oleh  para  pihak  penerima  bantuan  tersebut.  Selisih yang  dimiliki  oleh  siswa  jenjang  Sekolah  Dasar  (SD)  dan  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP)  yaitu  sebesar  Rp40.000  dibandingkan dengan program KJP biasa. Lalu pada jenjang Sekolah Menengah Atas baik  negeri  maupun  swasta  yang  sebelumnya  terdapat  perbedaan nominal perolehan, namun dalam KJP Plus disamaratakan mendapat Rp420.000.  Lebih  lanjut,  dalam  Sekolah  Menengah  Kejuruan,  baik negeri maupun swasta mendapatkan besaran biaya sebesar 450.000, yang  terlihat  selisih  Rp60.000  apabila  dibandingkan  dengan perolehan pada era KJP. Lalu  peningkatan signifikan terjadi dalam pembiayaan  Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM)  yaitu apabila sebelumnya mendapatkan pembiayaan sebesar Rp210.000 meningkat menjadi Rp300.000 pada era KJP Plus.
Peningkatan nominal dalam program KJP menjadi KJP Plus ini  diimbangi  dengan  peningkatan  dana  anggaran  yang  diberikan oleh  APBD  DKI  Jakarta.  Hal  yang  mendasari  dari  eksekusi peningkatan  ini  yaitu  dikarenakan  upaya  pemerintah  DKI  Jakarta untuk  terus  mengembangkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) khususnya  dalam  provinsi  tersebut  agar  memiliki  kualitas  yang unggul  guna  memajukan  bangsa  Indonesia.Namun  demikian,  tidak semua  orang  memiliki  hak  istimewa  untuk  mendapatkan kemudahan  akses  tersebut  sehingga  melalui  peningkatan  nominal ini diharapkan agar setiap orang yang menempuh pendidikan bisa mendapatkan kesamaan hak. 22
Program KJP dan KJP Plus merupakan suatu program yang bergerak  di  bidang  pendidikan,  maka  sudah  selayaknya pembiayaannya ditanggung oleh anggaran pendidikan yang dimana minimum persentasenya adalah 20% dari APBD sebagaimana yang diamanatkan  oleh  konstitusi  negara  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Faktanya  sumber  dana  yang  digunakan untuk  melaksanakan  program  ini  tidak  berasal  dari  anggaran pendidikan. Berdasarkan pada beberapa peraturan gubernur, yaitu: Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2012,  Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013, Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015, Peraturan  Gubernur  Nomor  141  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Gubernur  Nomor  Peraturan  Gubernur  Nomor  4 Tahun  2018,  Peraturan  Gubernur  Nomor  15  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Gubernur  Nomor  4  Tahun  2018, Peraturan  Gubernur  Nomor  46  Tahun  2020  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Gubernur  Nomor  4  Tahun  2018,  Peraturan Gubernur  Nomor  90  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Peraturan  Gubernur  Nomor  4  Tahun  2018  mengatur  tentang pembiayaan  operasional  tersebut  dijelaskan  bahwa  sumber  dana yang digunakan berasal dari APBD jenis bantuan sosial. Dengan kata lain, bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2020, penganggaran KJP dan KJP Plus berasal dari postur anggaran bantuan sosial.
Terdapat perbedaan mendasar antara anggaran pendidikan dengan anggaran bantuan sosial.  Adapun pengertian dari anggaran pendidikan  yaitu  alokasi  dana  terhadap  pendidikan  di  Indonesia yang  dimana  hal  ini  dianggarkan  oleh  kementerian  atau  lembaga yang berwenang dan juga merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, termasuk didalamnya meliputi gaji pendidik, namun hal ini tidak termasuk anggaran pendidikan  bagi kedinasan  dan  hal  ini  merupakan  tanggung  jawab  yang  harus

## Mandatory Spending:
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
143
dilaksanakan  oleh  pemerintah. 23 Sedangkan,  pengertian  dari bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam  bentuk  uang,  barang  dan  atau  jasa  dari  pemerintah  kepada masyarakat  miskin,  tidak  mampu  dan  atau  rentan  terhadap  risiko yang  ditimbulkan  dalam  kehidupan  sosial. 24 Sehingga  dapat dipahami  bahwa  meskipun  program  KJP  Plus  diperuntukkan  bagi anak  sekolah  yang  tidak  mampu,  namun  seharusnya  program  ini dibiayai  oleh  anggaran  pendidikan.  Hal  ini  dikarenakan peruntukannya bergerak di bidang pendidikan.

## IV. KESIMPULAN
Pengeluaran APBN serta APBD dalam bidang pendidikan telah diatur  melalui  UUD  NRI  1945  sebagai  konstitusi  Negara  Indonesia. Besaran  yang  wajib  dikeluarkan  secara  konstitusional  dalam  bidang pendidikan  tersebut  berjumlah  sekurang-kurangnya  20%,  baik  dari APBN maupun APBD. Pengeluaran dibidang pendidikan 20% dari APBD memberikan  mandat  bagi  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan kewajiban belanja pendidikan sebesar prosentase itu. Kewajiban inilah yang disebut sebagai “constitutional mandatory spending” dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sementara itu, kebijakan KJP (periode 2012 - 2017) bersumber dari APBD Jakarta kurang dari 20% untuk pendidikan pada tahun 2015, sedangkan kebijakan KJP Plus (periode 2017 – 2022) bersumber dari APBD Jakarta kurang dari 20% untuk pendidikan pada tahun 2020. Dengan demikian, kebijakan KJP dan KJP Plus mengalami fluktuasi  dan  inkonsistensi  konstitusional  terhadap constitutional mandatory spending .
23 Umi  Arifah,  Kebijakan  Publik  Dalam  Anggaran  Pendidikan,  Jurnal  Manajemen  Pendidikan Islam dan Studi Sosial, Tahun 2018, Hal. 31
24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
M, M. P. (2009). Penelitian Hukum . Kencana.
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Pers.
Muluk,  A.  P.,  Irbah,  A.,  &  Bagastama,  R.  M.  (n.d.).  Analisis  Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (Kjp) Plus Di Jakarta. 1-10.
Palguna, A. (2023). Konsep Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional. Jurnal Ius Quia Iustum .
Patarai, M. I. (n.d.). Kinerja Keuangan Daerah. Makassar: De La Macca. Prayoga,  S.,  &  Triyanta.  (2016).  Pendidikan  di  Taiwan  dalam  Menghadapi Tantangan Masa Kini dan Masa Depan. SNIPS, 695-704.
Rahayu, A. S. (2018). Pengantar Pemerintahan Daerah. Jakarta Timur: Sinar
Grafika.
Taufiqurokhman.  (2014).  Kebijakan  Publik.  Jakarta  Pusat  :  Universitas Moestopo Beragama (Pers).
Whittington, K. E., Kelemen, R. D., & Caldeira, G. A. (2021). Studi Hukum dan Politik Serta Perilaku Yudisial. Nusamedia.

## Jurnal:
Afriansyah, A. (2017). Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Di Provinsi Dki  Jakarta:  Peluang  Dan  Tantangan  Dalam  Pemenuhan  Keadilan Sosial Di Bidang Pendidikan. Jurnal Kependudukan Indonesia , 55-68.
Arifah, U. (2018). Kebijakan Publik Anggaran Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial.
Christianingrum,  R.  (2018).  Pengaruh  Anggaran  Pendidikan  Terhadap Pembangunan Pendidikan Indonesia. Jurnal Budget , 63-98.
Dicey, A. V. (2019). Pengantar Studi Hukum Konstitusi. Bandung: Nusamedia. Eldora,  E.,  Wahyuningsih,  A.,  Jati,  S.  K.,  &  Sabathina,  S.  (2023).  Literature Review  :  Model  Analisis  Kebijakan  Publik. Jurnal  Administrasi  RS Indonesia , 35-41.
Hadiyanto,  Prasetyo,  T.  D.,  Merini,  D.,  &  Yalisman,  F.  (2022).  Menakar
Keefektifan  Mandatory  Spending  Bidang  Pendidikan. Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik , 115-132. Handayani, T., Abdullah, K., Sari, Y., & Nagul, V. (2020). Efektifitas Penggunaan Kartu Jakarta Pintar Plus Di Sekolah Dasar Negeri Kota Administrasi Jakarta Timur. Jurnal Pendidikan Dasar , 1-13.
Hastuti,  P.  (2022).  Menakar  Konstitusionalitas  Penundaan  dan  atau Pemotongan Anggaran Transfer ke Daerah dalam UU APBN. Jurnal Konstitusi.
Marsari, H., Hairani, S., & Gistituati, N. (2021). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan . Jurnal Riset Tindakan Indonesia , 89-94.
Muhammad,  P.  R.,  &  Wiguna,  A.  B.  (2023).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi  Anggaran  Pendidikan  Di  Indonesia  Tahun  (2015- 2021). Jurnal of Development Economic and Social Studies , 920-927. Nurdin,  A.  (2019).  Implementasi  Dana  Kartu  Jakarta  Pintar  (KJP)  (Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan). Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam ,

## Mandatory Spending:
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
145

## 49-58.

## Internet:
Anwar,  M.  C.  (2022,  Maret  5).  Daftar  Provinsi  dengan  Pendapatan  Daerah
Terbesar di Indonesia. Retrieved
from
Kompas.com:
https://money.kompas.com/read/2022/03/05/121701426/daftar -provinsi-dengan-pendapatan-daerah-terbesar-di- indonesia?page=all
Kebudayaan, J. P. (2023, Juni). Komitmen 20 Persen APBD untuk Pendidikan
Terus Didorong. Retrieved from https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/komitmen-20- persen-apbd-untuk-pendidikan-terus-didorong
Kumparan.com.  (2023,  Juli  4).  6  Kota  Metropolitan  di  Indonesia  Paling Terkenal.  Retrieved  from https://kumparan.com/sejarah-dan- sosial/6-kota-metropolitan-di-indonesia-paling-terkenal- 20j69i4Opdl
News,  B.  (2023,  May  23).  Taiwan  Country  Profile.  Retrieved  from
https://www.bbc.com/news/world-asia-16164639 Online,  T.  H.  (2007,  May  7).  Jangan  Menyepelekan  Norma-Norma  dalam Konstitusi. Retrieved from
https://www.hukumonline.com/berita/a/jangan-menyepelekan- normanorma-dalam-konstitusi-hol16659/?page=2