## EVALUASI TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
(Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur)

## The Evaluation of Region Emphasis Team
(Case Study in Lampung Province and East Kalimantan Province)
1) Djoko Sulistyono, 2) Deden Nuryadin, dan 3) Anung S. Hadi
Pusat Penelitian Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat
E-mail : djoksul2013@gmail.com Dikirim: 5 Januari 2014; direvisi: 13 Januari 2014; disetujui: 12 Februari 2014

## Abstrak
Penelitian  ini  akan  melihat  masalah  tapal  batas  yang  sering  menjadi  persoalan  pelik.  Sejak  dibukanya “kran”  pemekaran  daerah,  hingga  saat  ini  tercatat  ada  sebanyak  946  konflik  sengketa  perbatasan,  baik antarkabupaten/kota  dalam  satu  provinsi,  maupun  kabupaten/kota  dalam  satu  provinsi  dengan kabupaten/kota  di  provinsi  tetangga.  Penelitian  ini  melihat  lebih  khusus  tentang  evaluasi  Tim  Penegasan Batas Daerah yang merupakan salah satu bagian dalam rangka percepatan penegasan batas daerah. Metode deskriptif  kualitatif  yang  digunakan,  melalui  teknik  wawancara  mendalam  dengan  memakai  pendekatan kualitatif  sebagai  konsentrasi  utama  pada  penelitian  ini.  Lokasi  penelitian  secara  kasus  akan  melihat  di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur. Provinsi Lampung dipilih karena merupakan salah satu provinsi di  Indonesia  yang  rawan  konflik  batas  daerah,  sedangkan  Kalimantan  Timur  dipilih  karena  provinsi  ini kaya  sumber  daya  alam  (SDA).  Masalah  umum  yang  dihadapi  di  kedua  provinsi  ini  antara  lain:  adanya keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  profesional  (tenaga  ahli  segmen  batas),  kurangnya  koordinasi antara  pemerintah-pemerintah  daerah  yang  berbatasan,  sarana  dan  prasarana  yang  belum  menjangkau sampai ke daerah pelosok, serta kurangnya dukungan pimpinan di dalam program kerja Penegasan Batas Daerah, yang dianggap belum menjadi hal yang prioritas. Kata kunci: evaluasi, tim penegasan batas daerah

## Abstract
This  study  examines  the  matter  of  boundary  that  often  a  thorny  issue.  Since  opening  of  the  “faucet” regional  expansion,  until  now,  there  were  as  many  as  946  border  dispute  conflict,  both  between districts/cities  in  the  province,  and  district/city  in  the  province  of  the  district/city  in  the  neighboring province.  This  study  examines  only  the  boundary  assertion  evaluation  team,  which  is  one  part  the acceleration of boundary assertion. Qualitative descriptive methods were used, through in-depth interview techniques  with  qualitative  and  quantitative  approaches,  as  well  as  a  major  consentration  on  the qualitative  approach.  Location  research  purposively  determined  in  Lampung  and  East  Kalimantan. Lampung chosen because it is one of the provinces in Indonesia which limits conflict-prone regions, while the  East  Kalimantan  province  was  chosen  because  it  is  rich  in  natural  resources.  A  common  problem encountered in the these two provinces, among others: the limited human resources professional (expert segment  boundary),  the  lack  of  coordination  between  governments  adjacent  areas,  facilities  and infrastructure that have not reached into rural areas, as well as a lack of leadership support in the work program which is considered the limit assertion has not become a priority. Keywords: evaluation, region emphasis team

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  bertujuan  mengevaluasi  kinerja tim penegas  batas  daerah  serta  memberikan  rekomendasi kebijakan  maupun  teknis  untuk  mengefektifkan penegasan  batas  daerah.  Seperti  diketahui,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman  Penegasan  Batas  Daerah  (menggantikan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun 2006)  menyatakan,  bahwa  penentuan  batas  daerah secara  pasti,  sangat  diperlukan untuk  melaksanakan amanat  undang-undang  tentang  pembentukan  daerah dan  dalam  rangka  menciptakan  kepastian  hukum wilayah  administrasi  pemerintahan.  Pelaksanaan
penentuan batas daerah secara pasti tersebut dilakukan secara  sistematis  dan  terkoordinasi. 1 Dalam  rangka penentuan  batas  daerah  tersebut,  maka  dibentuk  Tim Penegas  Batas  Daerah,  di  tingkat  pusat,  provinsi  dan kabupaten/kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud. 2
Mengkaji  tentang  wilayah,  maka  wilayah negara,  baik  berupa  darat,  laut  dan  ruang  di  atasnya, adalah  merupakan  salah  satu  unsur  utama  dari  suatu
1 Bagian “Menimbang” huruf a. dan b. Permedagri No. 76 Tahun 2012.
2 Pasal 18-20 Permendagri No. 76 Tahun 2012 (pasal 18 Permendagri No. 1 Tahun 2006).
negara.  Wilayah  itu  merupakan  satu  kesatuan  dan sebagai  tempat  untuk  bekerjanya  suatu  unsur  negara yang  lain,  yaitu  penyelenggara  pemerintahan  negara dan  rakyatnya.  Dengan  demikian,  wilayah  negara  itu merupakan  wilayah  kekuasaan  atau  wewenang  dari negara ( state domain ).
Di  dalam  wilayah  negara  itu,  terdapat  adanya suatu  pemisahan  antara  daerah  satu  dengan  daerah lainnya  yang  disebut  batas  antardaerah.  Dalam  ruang lingkup batas daerah inilah dilaksanakan penyelenggaraan  kewenangan  masing-masing  daerah. Dalam  arti,  kewenangan  pada  suatu  daerah  pada dasarnya  tidak  boleh  diselenggarakan  melampaui batas  daerah  yang  lain  dan  telah  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan.
Adanya  kejelasan  dan  kepastian  hukum terhadap  batas  wilayah  di  suatu  daerah  dari  hasil penegasan  batas  yang  ditetapkan  Menteri  Dalam Negeri  dengan  produk  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri.  Hal  inilah  yang  kemudian  harus  dimuat  di dalam  suatu  peta  sebagai  suatu  titik  koordinat  batas daerah.  Penuangan  di  dalam  suatu  Peta  batas  daerah kemudian  dilanjutkan  sebagai  titik  koordinat  yang tercantum dalam lampiran suatu undang-undang.
Penentuan titik koordinat merupakan salah satu syarat penentuan segmen batas daerah yang mencakup batas  wilayah  darat  dan  laut  serta  batas  antarnegara. Penentuan  segmen  batas  ini  dan  jika  sudah  disetujui oleh  kedua  belah  pihak  atau  lebih,  dan  sudah dikeluarkan suatu regulasi oleh Menteri Dalam Negeri haruslah  dianggap  sudah  final  dan  berketetapan hukum  yang  pasti.  Jika  masalah  tersebut  tidak diselesaikan  secara  prosedur-prosedur  yang  sudah ditentukan, dikhawatirkan berpotensi untuk terjadinya suatu konflik tapal batas.
Selain  itu,  akibat  berlarutnya  penentuan  batas wilayah, menyebabkan masyarakat di perbatasan tidak terurus dengan baik. Sehubungan dengan itu, Menteri Dalam Negeri  meminta  gubernur untuk  mempercepat penyelesaian  masalah  batas  antardaerah.  Hal  ini dikarenakan dampak sengketa batas daerah bukan saja menghambat  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pemanfaatan  sumber  daya  alam,  melainkan  juga menimbulkan  konflik  sosial  di  daerah  perbatasan (Gamawan  Fauzi,  Menteri  Dalam  Negeri,  dikutip Henricus dalam catatan.co.id pada 26 April 2012).
Penyelesaian tapal batas ataupun segmen batas daerah selama ini memang masuk dalam kewenangan Pemerintah.  Akan  sangat  beralasan  jika  Pemerintah dengan  azas  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan, membentuk  Tim  Penegas  Batas  Daerah  Provinsi  dan Tim Penegas Batas Daerah Kabupaten/Kota.
Oleh  karena  wewenang  tersebut  merupakan wewenang  Pemerintah  Pusat,  maka  implikasinya adalah  Pemerintah  Pusat  memberikan  pendanaan kepada  pihak-pihak  yang  menerima  wewenang dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  tersebut.  Di samping  itu,  Pemerintah  Pusat  juga  seharusnya memberikan  perbantuan  tenaga  ahli  dan  peralatan yang  memadai  kepada  provinsi  dan  kabupaten/kota
sehingga  tujuan  untuk  mempercepat  penegasan  batas daerah  secara  efektif,  efisien  dan  dapat  diterima  para pihak, dapat tercapai.
Jika  melihat  kondisi  alam  yang  begitu  sulit untuk  ditelusuri  segmen  batasnya,  maka  pemasangan patok  batas  yang  ada  kadang  masih  mengacu  pada batas  alam  sehingga  belum  memenuhi  standar  yang ada.  Kendati  demikian,  komitmen  Pemerintah  Pusat dalam  menyelesaikan  batas  daerah  sudah  terlihat antara  lain  dengan  memberikan  bantuan  untuk penyusunan  segmen  dan  pilar  koordinat  batas  daerah (M.  Guntur,  Kepala  Biro  Tata  Pemerintahan Sekretariat  Daerah  Provinsi  Riau,  dalam  goriau.com pada 22 September 2012).
Cukup banyak ekses yang mungkin timbul bila batas-batas  antardaerah  ini  belum  diselesaikan. Masalah batas daerah tak menutup kemungkinan akan memicu  konflik  di  daerah.  Setidaknya  ada  empat faktor  penyebab  munculnya  konflik  di  perbatasan daerah,  yakni:  a)  Ketidakjelasan  undang-undang pembentukan  suatu  daerah  otonom;  b)  Adanya perebutan  sumberdaya  alam;  c)  Faktor  kesukuan, kultur dan etnis; d) Proses penyelesaian sengketa batas daerah  selama  ini  terkesan  lamban,  dan  di  sisi  lain memerlukan  banyak  tahapan  dalam  mekanisme penyelesaiannya  (Eko  Subowo,  Direktur  Wilayah Administrasi  dan  Perbatasan,  Direktorat  Jendral Pemerintahan  Umum  Kemendagri,  dalam  Arjuna  Al Ichsan 13 Februari 2012).
Memperhatikan isi ketentuan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  76  Tahun  2012  tentang  Tim Penegasan Batas Daerah (TPBD), terutama pada Pasal 18  sampai  dengan  Pasal  24,  terlihat  bahwa  TPBD tingkat  pusat,  provinsi  maupun  kabupaten/kota, memiliki  tugas  yang  cukup  berat.  Tri  Ratnawati (2014)  seorang  peneliti  dan  pengamat  sosial  politik berpandangan,  bahwa  cara  kerja  TPBD  yang  sekilas teknis-matematis-mekanistis semata, pada kenyataannya, hasil kerja dan rekomendasi- rekomendasi  mereka  dapat  berdampak  sosial  politik, ekonomi  dan  budaya  yang  sangat  serius  terhadap daerah. 3
Tri Ratnawati mengingatkan, hendaknya TPBD memiliki  sikap  kritis  untuk  tidak  sekedar  menjadi “tukang”  yang  bergembira  ria  karena  banyaknya “order”  atau  “proyek”  untuk  menentukan  batas-batas daerah  pemekaran  baru  yang  jumlahnya  tampaknya akan  terus  berkembang.  Saat  ini  saja  diperkirakan telah ada sekitar 181 proposal pemekaran dari daerah- daerah  yang  telah  masuk  ke  Kementerian  Dalam Negeri,  DPR-RI  dan  DPD-RI.  Padahal,  dari  tahun 1999  hingga  2009,  telah  terbentuk  205  daerah pemekaran baru, ditambah sejumlah daerah pemekaran  baru  yang  dibentuk  sesudah  tahun  2009. 4 Hingga  bulan  Maret  2014  ini,  Indonesia  telah
3 Disampaikan/dikutip dari  Tri Ratnawati dalam Sidang TPM II di Badan Litbang Kemendagri Jakarta tanggal 15 April  2014.
4 Ibid.
memiliki  539  daerah  otonom,  yakni  34  provinsi,  93 kota dan 412 kabupaten.
Data  mengenai  rendahnya  kinerja  TPBD tingkat  pusat,  dapat  diketahui  antara  lain  dari  salah satu media cetak lokal yang menulis berikut ini: “Soal tapal  batas  ini  memang  menjadi  masalah  pelik. Setidaknya,  sejak  dibuka  kran  pemekaran  daerah, hingga  saat  ini  tercatat  ada  946  konflik  sengketa perbatasan,  baik  antarkabupaten/kota  dalam  satu provinsi,  maupun  kabupaten/kota dalam  satu provinsi dengan  kabupaten/kota  di  provinsi  tetangga.  Dari jumlah sebanyak 131 segmen batas telah terselesaikan, dengan telah dikeluarkannya Permendagri  yang  menetapkan  batas.  Sedang  yang masih  dalam  proses  penyelesaian,  sebanyak  206. “Yang  belum  dilakukan  penegasan  sebanyak  609 segmen  atau  sekitar  64  persen.  Ini  yang  sama  sekali belum tersentuh”, ujar Eko Subowo Direktur Wilayah Administrasi  dan  Perbatasan,  Direktorat  Jendral Pemerintahan  Umum.  Ditargetkan,  pada  2012  bisa terselesaikan  lagi  50  segmen  batas  wilayah  yang disengketakan,  dan  hingga  2014,  ditargetkan  semua sudah beres”. 5
Menurut  Tri  Ratnawati  (2014),  keberhasilan TPBD antara lain dapat diukur dari tingkat penerimaan hasil  kerja  mereka  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa dan berhentinya konflik.  Akan tetapi,  mencermati data yang  ditampilkan  dalam  kutipan  tersebut,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  TPBD  tingkat  pusat  kurang berhasil menjalankan tugas-tugasnya. Kekurang- berhasilan tersebut,  menurut Tri Ratnawati, antara lain disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: 6
1. Tim  lebih  menonjolkan  unsur-unsur  teknis- mekanistis ketimbang unsur-unsur historis- sosiologis-politis-ekonomis  dari  batas-batas  suatu daerah (daerah-daerah);
2. Kegagalan Pemerintah Pusat membendung aspirasi pemekaran  dari  daerah-daerah  atau  meningkatnya konflik-konflik  perbatasan  akibat  menguatnya sentimen-sentimen primordial (kesukuan, kedaerahan  dan  keagamaan),  telah  menyebabkan TPBD kewalahan dan akhirnya tidak performed . Selanjutnya  Tri  Ratnawati  menekankan,  agar Pemerintah  Pusat  dan  para  penyelenggara  negara (termasuk  di  dalamnya  TPBD),  menyadari,  bahwa making  new  boundaries (membuat  perbatasan- perbatasan  baru)  itu  haruslah  sangat  hati-hati  dan seobyektif  mungkin.  Hal  ini  mengingat  makna perbatasan (boundary ) tersebut bukan hanya batas fisik wilayah saja, tetapi juga menyangkut “batas-batas” non fisik  (seperti  etnisitas,  bahasa,  agama,  serta  adat istiadat/budaya)  dan  sumber  daya  alam  (SDA). Pemekaran  daerah  bukanlah  semata-mata  terkait segregasi spasial belaka, tetapi sekaligus dapat menjadi proses  segregasi  budaya,  sosial  ekonomi  dan  politik,
5 “Tim Kemendagri Takut Dibacok”, 11 Februari 2012, http://sumutpos.co/2012/02/26367/tim-kemendagri- takut-dibacok, Penentuan Tapal Batas Sumut-Riau tanpa Data Lapangan
6 Paper Tri Ratnawati ibid.
yang  rawan  konflik  dan  penyalahgunaan  kekuasaan. Tanpa  adanya  sensitivitas  dan  antisipasi  serta preventifikasi  dari  para  penyelenggara  pemerintahan dan  para  politisi  terhadap  dampak-dampak  negatif pemekaran  daerah,  maka  Indonesia  diprediksi  akan menghadapi  “bom  waktu”  dari  maraknya  pemekaran daerah era reformasi. 7
Penyelesaian masalah batas–batas daerah, menurut  Ratnawati,  “ ending- nya”  tidak  selalu  semata- mata  dapat  diselesaikan  dengan  proses-proses  teknis- mekanistis kartometris karena bisa saja setelah metode kartometris  mengeluarkan  hasilnya,  selanjutnya  akan terjadi  tawar-menawar  antara  para  pihak  yang berselisih  sehingga  mendapatkan  keputusan  politis yang  dapat  bersama-sama  mereka  terima  ( win-win solutions ).  Oleh  karena  itu  Ratnawati  berpendapat, bahwa  TPBD  perlu  juga  memperdalam  pengetahuan serta  kompetensi  dan  sensitivitas  mereka  di  bidang budaya/adat-istiadat daerah, sosial politik dan ekonomi. Tim  tersebut  menurut  Tri  Ratnawati  juga  perlu ditambah  anggotanya  dari  kalangan  pakar  ilmu-ilmu sosial  politik,  budaya,  ekonomi  dan  lingkungan/ ekologi.
Selanjutnya Pemerintah menurut peneliti tersebut,  perlu  segera  “mengerem”  pemekaran  daerah dan sekaligus bertanggung jawab untuk ikut membenahi  daerah-daerah  pemekaran  yang  kurang berkinerja  baik  yang  jumlahnya  saat  ini  diperkirakan sekitar  80  persen  dari  total  daerah  pemekaran  yang dibentuk sejak tahun 1999. 8
Perlu  dicatat,  beberapa  ketentuan  pokok Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  76  Tahun 2012 antara lain:
1. Tim penegasan batas daerah antara lain: pasal 18, 19, 20, dan 21
2. Tata Kerja Penegasan Batas antara lain: pasal 22, 23, dan 24
3. Penyelesaian perselisihan batas daerah antara lain oleh Gubernur pada: pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, dan 32
4. Penyelesaian Perselisihan oleh Menteri, antara lain pada: pasal 33, 34, 35, 36, 37, dan 38
5. Pendanaan pada Pasal 39
6. Pembinaan dan Pengawasan pada Pasal 40, yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan
Bupati/Walikota.
Berdasarkan  paparan  di  muka,  maka  aspek regulasi,  sumber  daya  manusia  (SDM),  dukungan anggaran  serta  peralatan,  dan  koordinasi,  akan  tim teliti  untuk  kemudian  menyimpulkan  efektif/tidaknya kinerja TPBD serta bagaimana pengaruhnya terhadap percepatan  penyelesaian  masalah  sengketa  batas daerah.
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  penelitian  di Provinsi  Lampung  dan  Provinsi  Kalimantan  Timur
7 Tri Ratnawati, ibid.
8 Baca: Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP). Jakarta: Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri bekerjasama dengan Decentralization Support Facility , 2011.
berdasar  teknik purposive  sampling (pengambilan sampel  secara  bertujuan.  Provinsi  Lampung  dipilih karena  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia yang  rawan  konflik,  sedangkan  Provinsi  Kalimantan Timur  dipilih  karena  provinsi  tersebut  kaya  sumber daya  alam  (SDA).  Di  samping  itu,  pemilihan keduanya  adalah  karena  disesuaikan  dengan  dana yang tersedia yang relatif terbatas.
Dari  kedua  provinsi  inilah  yang  akan  dicari permasalahan-permasalahan  apa  saja  yang  dihadapi TPBD  di  lapangan  serta  akan  dicarikan  solusi penyelesaiannya.  Dari  hasil  penelitian  lapangan diharapkan tim peneliti mampu dan dapat mengambil kesimpulan awal terhadap TPBD pada kedua provinsi tersebut.  Informasi  dan  data  yang  Tim  dapatkan  dari para  anggota  TPBD,  kemudian  akan  kami  “ cross check ” (cek silang) dengan data-data dari masyarakat dan lain-lain.
Rumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  TPBD  dalam  mengimplementasikan Permendagri  Nomor  76  Tahun  2012  di  daerah (khususnya  Provinsi  Lampung  dan  Kalimantan Timur)?
2. Bagaimana TPBD yang telah terbentuk di daerah (Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur) dapat melaksanakan  peran  dan  tugas  fungsinya  secara optimal?
Maksud  dilakukannya  penelitian  ini  adalah untuk  mengkaji  peran  dan  fungsi  TPBD  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan  pemerintah  daerah berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 76  tahun  2012.  Sedangkan  yang  menjadi  tujuan pelaksanaan  penelitian  antara  lain:  a)  Mendalami implementasi TPBD dalam penegasan batas daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya di Provinsi  Lampung  dan  Kalimantan  Timur,  dan  b) Tersusunnya rekomendasi yang aplikatif dalam rangka percepatan penegasan batas daerah. Sasaran dilakukannya  penelitian  adalah  teridentifikasinya permasalahan  yang  dihadapi  oleh  TPBD  dalam penyelesaian sengketa batas daerah di tingkat provinsi (khususnya provinsi Lampung dan Kalimantan Timur) dan  kabupaten/kota  serta  diketahuinya  kendala  dan faktor-faktor penyebabnya sehingga dapat memberikan  rekomendasi  dalam  rangka  penguatan TPBD dan percepatan penegasan batas daerah.

## Teori “Boundary Making”
Pada  tahun  1945  seorang  ahli  geografi  politik Amerika  Serikat Sthepen  B  Jones dalam  bukunya berjudul Boundary-making, merumuskan sebuah teori tentang  sejarah  adanya  batas  wilayah  suatu  negara dibagi dalam empat tahap utama, proses adanya batas wilayah suatu negara yaitu:
1. Keputusan  politik  untuk  mengalokasi  wilayah territorial ( Allocation );
2. Delimitasi  batas  wilayah  di  dalam  perjanjian ( Delimitation );
3. Demarkasi batas wilayah di lapangan ( Demarcation ); dan
4. Mengadministrasikan batas wilayah (Administration).
Dalam konteks batas wilayah daerah otonom di Indonesia  baik  batas  provinsi  maupun  batas  daerah kabupaten/kota  menurut Sutisna  (2010) proses keberadaan  batas  daerah  otonomi  pada  era  otonomi daerah antara lain:
1. Alokasi  wilayah adalah  sebuah  keputusan politik yang  dalam  praktiknya  dituangkan  dalam  suatu keputusan  yang  mengikat  dan  konstitusional. Dalam  praktik  otonomi  daerah  di  Indonesia alokasi  disebut  dengan  istilah  cakupan  wilayah. Dalam  hal  alokasi  wilayah  daerah  otonom, keputusan  politik  tertuang  dalam  konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota  yang mempunyai  pemerintahan  daerah  yang  diatur dengan undang-undang. Dalam praktiknya alokasi  ini  untuk  wilayah  darat,  sedangkan alokasi di wilayah laut dituangkan dalam berbagai undang-undang pembentukan daerah.
2. Penetapan  adalah  sebuah  keputusan  hukum  dan bagian  dari  administrasi  publik,  sehingga  hal  ini merupakan “domain” Pemerintah Pusat.
3. Penegasan  batas  daerah  dititikberatkan  pada upaya  mewujudkan  batas  daerah  yang  jelas  dan pasti  baik  dari  aspek  yuridis  maupun  fisik  di lapangan.  Penegasan  batas  daerah  dilakukan dalam  rangka  menentukan  letak  dan  posisi  batas secara  pasti  di  lapangan  sampai  penentuan  titik koordinat  batas  di  atas  peta.  Penegasan  batas daerah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan  dalam  undang-undang  pembentukan daerah  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 1  Tahun  2006,  yang  kemudian  diganti  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  76 Tahun 2012).
4. Proses  panjang  penentuan  batas  daerah  yang dimulai dari negosiasi oleh para arsitek batas (the boundary architecs) , dilanjutkan dengan delimitasi dan pengesahan undang-undang pembentukan  daerah  kemudian  dilakukan  tahap demarkasi  oleh “the  boundary  engineers” dan akan  diakhiri  dengan  tahap  administrasi  dan manajemen  batas  dan  daerah  perbatasan  oleh masing-masing pemerintah daerah yang berbatasan.  Proses  panjang  tersebut  merupakan kulminasi  dari  proses  politik,  hukum  dan  teknis dan  merupakan  proses  awal  pengelolaan  daerah perbatasan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan  pembangunan  maupun  pembinaan kehidupan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat, khususnya  di  daerah  perbatasan.  Implementasi dalam  sistem  otonomi  daerah  antara  lain  adalah
menjadikan batas daerahdibuatkan produk hukum peraturan perundangan daerah (Perda).
Salah  satu  sumber  lain  menyatakan  bahwa: “Memilih  letak  titik  dan  garis  batas  biasanya merupakan  kompromi  antara  pertimbangan  geografis dan  kepentingan  politik.  Tahap  memilih  letak  ini biasanya  merupakan  fase  yang  sangat  kritis  untuk mencapai  kesepakatan  letak  titik  dan  garis  batas. Sedangkan  mendefinisikan  garis  batas  merupakan suatu  proses  yang  sebagian  besar  bersifat  teknis (kartometris).  Proses  ini  terdiri  atas  penentuan  posisi (koordinat)  titik-titik  batas  secara  teliti  dan  kemudian mendefinisikannya yaitu menarik garis yang menghubungkan  titik-titik  batas  tersebut  di  atas  peta serta  menguraikannya  dalam  bentuk  narasi  di  dalam perjanjian  (Jones,  1945).  Karena  kegiatan  boundary making  pada  dasarnya  kegiatan  yang  memiliki  3 aspek,  yaitu:  aspek  politik,  hukum,  dan  aspek  teknis survey  pemetaan,  maka  pada  setiap  tahapan diperlukan  adanya  suatu  berita  acara  yang  mencatat semua  hasil  kesepakatan  yang  disepakati  pada  tiap tahapan”. 9

## Teori Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  bagian sebelumnya,  penyelesaian  tapal  batas  ataupun  segmen batas  daerah  selama  ini  merupakan  kewenangan Pemerintah  Pusat.  Maka  sangat  beralasan  bila Pemerintah Pusat dengan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,  membentuk  Tim  Penegas  Batas  Daerah Provinsi dan Tim Penegas Batas Daerah Kabupaten/Kota.
Oleh  karena  merupakan  wewenang  Pemerintah Pusat,  maka  implikasinya  adalah  Pemerintah  Pusat memberikan  pendanaan  kepada  pihak-pihak  yang menerima wewenang dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut. Di samping itu, Pemerintah Pusat juga  seharusnya  memberikan  perbantuan  tenaga  ahli dan  peralatan  yang  memadai  kepada  Provinsi  dan Kabupaten/Kota  sehingga  tujuan  untuk  mempercepat penegasan batas daerah secara efektif, efisien dan dapat diterima para pihak, dapat tercapai.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008  tentang  Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan, yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah “pelimpahan  wewenang  dari  Pemerintah  kepada gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah  dan/atau  kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu”. 10
9 www.scribd.com/doc/213728001/Metode-Kartometrik- Solusi-Tepat-Bagi-Penyelesaian-Perselisihan-Batas- Daerah
10 PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.  Referensi mengenai dekonsentrasi,  baca antara  lain:    Tri  Ratnawati,  “Otonomi  Daerah  Era Reformasi  dan  Urgensi  Dekonsentrasi  Parsial  Dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang
Demokratis”,  orasi  pengukuhan  profesor  riset  bidang Ilmu  Politik,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia, Jakarta,  Oktober  2011.    Manor,  James,  1999. The Political  Economy  of  Democratic  Decentralization .
Sedangkan Tugas
Pembantuan adalah “penugasan  dari  Pemerintah  kepada  daerah  dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota  dan/atau  desa,  serta  dari  pemerintah  kabupaten, atau  kota  kepada  desa  untuk  melaksanakan  tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan  pelaksanaannya  kepada yang menugaskan”. 11
Bersumber  dari  Tri  Ratnawati  (2011) 12 yang mengutip  pendapat  Mark  Turner  dan  David  Hulme (1987), bahwa semua sistem pemerintahan mempraktikkan kombinasi sentralisasi dan desentralisasi  kekuasaan.  Hanya  saja,  bagaimana memadukan kombinasi yang tepat antara kontrol pusat dan  otonomi  daerah  yang  memuaskan  rezim  yang berkuasa  di  satu  pihak,  dan  tuntutan  masyarakat  di lain  pihak,  merupakan  dilema  abadi  bagi  semua pemerintahan.
Selain  itu,  sentralisasi  dan  desentralisasi  juga bukan merupakan atribut-atribut yang bisa didikotomikan  karena  keduanya  berada  dalam  satu continuum yang sama dengan indikator yang berbeda- beda (“All  systems  of  government  involve  a combination of centralized and decentralized authority.  However,  finding  a  combination  of  central control and local autonomy that satisfies regime needs and  popular  demands  is  a  persistent  dilemma  for governments.  Centralization  and  decentralization  are not  attributes  that  can  be  dichotomized:  rather  they represent hypothetical poles on a continuum that can be  calibrated  by  many  different  indices” (Hulme, Turner, 1997:159).
Merujuk  pada  argumen  tersebut  maka  untuk menghapus  sama  sekali  dekonsentrasi  (“sentralisasi lunak”) dalam penyelenggaraan pemerintahan, adalah sangat  sulit.  Bahkan,  di  negara  federal  yang demokratis  sekali  pun,  di  mana  kekuasaan  negara- negara  bagian  cukup  besar,  wewenang  pertahanan negara  dipegang  secara  terpusat  oleh  pemerintah federal  (Ikrar  Nusa  Bhakti,  Irine  H.Gayatri  (ed.), 2001).
Di  samping  kurang  memiliki  landasan  teori yang  kuat,  bila  ditinjau  dari  sejarah  perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia, maka tindakan/upaya pihak-pihak tertentu untuk menghapus dekonsentrasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan lokal,  adalah  merupakan  tindakan  yang  ahistoris.  Hal
The  World  Bank,  Washington  DC.      Turner.  Mac, David Hulme,  1987. Governance, Administration and Development , Making  the State  Work. London: McMillan  Press.  Ltd.    Smith,  B.C.  1985. The Territorial  Dimension  of  The  State .    London:  George Allen and Unwin.
11 PP No. 7 Tahun 2008.
12 Tri Ratnawati, “Otonomi Daerah Era Reformasi dan Urgensi Dekonsentrasi Parsial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Demokratis”, orasi pengukuhan profesor riset bidang Ilmu Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Oktober 2011.
itu karena dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara kita, desentralisasi dan dekonsentrasi senantiasa  dianut sekaligus  dan dipraktikkan  secara  bersama-sama  (The  Liang  Gie, jilid I, 1967:45).
Memang, ditinjau dari sudut pandang demokrasi, desentralisasi politik lebih “dekat” dengan demokrasi.  Namun,  desentralisasi  politik  memiliki kelemahan,  yang  mana  kelemahan  tersebut  salah satunya  dapat  diatasi  oleh  dekonsentrasi  atau desentralisasi  administrasi.  Seperti  disinggung  di muka,  dekonsentrasi  dapat  mengejar  tujuan-tujuan efisiensi  dan  efektivitas,  tetapi  bukan  partisipasi masyarakat (Turner dan Hulme,1987:161).
Mark  Turner  dan  David  Hulme  menyebutkan, bahwa  rata-rata  negara  berkembang  melaksanakan dekonsentrasi  atau  “desentralisasi  administrasi”,  atau “ field administration ”,  dalam  penyelenggaraan pemerintahan lokal (Turner, Hulme, 1987:160 ). Desentralisasi  menurut  B.C.  Smith  memiliki sejumlah  sisi  positif.  Dari  sisi  politik,  desentralisasi dapat memperkuat akuntabilitas, kecakapan- kecakapan  politik,  dan  integrasi  nasional.  Dari  sudut pandang  ekonomi,  desentralisasi  dapat  mengurangi biaya,  meningkatkan  produktivitas,  dan  lebih  efektif dalam penggunaan sumber daya manusia. Desentralisasi mendekatkan pemerintah kepada masyarakat,  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik kepada masyarakat, memperkenalkan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan kesejahteraan, memberikan dasar-dasar untuk partisipasi warga dan kepemimpinan  politik,  dan  menjaga  nilai-nilai  dasar kemanusiaan (B.C. Smith, 1985: 4-5).
Mendukung  pendapat  B.C.  Smith  tersebut, Jorge  V.Tigno  menyatakan,  desentralisasi  politik menggeser  kekuasaan  pengambilan  keputusan,  dari pusat,  ke  pemerintahan  yang  lebih  rendah  sehingga mendorong partisipasi warga (Jorge V.Tigno, 2003:253).
Meskipun  cukup  banyak  sisi  positifnya, menurut pendapat Bank Dunia, desentralisasi bukanlah ‘obat mujarab’ (panacea) untuk segala jenis “penyakit”. Bank Dunia mencatat, desentralisasi tidak efisien  untuk  pelayanan-pelayanan  stándar,  rutin  dan berdasarkan jaringan. Desentralisasi dapat menyebabkan  hilangnya economies  of  scale dan hilangnya  kontrol  pemerintah  pusat  atas  sumber- sumber keuangan yang terbatas.
Selain itu, lemahnya administrasi atau kapasitas teknis di tingkat lokal menyebabkan pelayanan publik kurang efektif dan efisien; tanggung jawab administrasi  yang  ditransfer  ke  pemerintahan  yang lebih rendah mungkin tidak dibarengi dengan sumber- sumber  keuangan  yang  cukup;  desentralisasi  kadang menyebabkan koordinasi kebijakan-kebijakan nasional  semakin  kompleks  dan  memungkinkan fungsi-fungsi “dibajak” oleh elit-elit lokal.Selanjutnya,  ketidakpercayaan  antara  sektor- sektor  publik  dan  privat  mungkin  memperlemah
kerjasama  di  tingkat  lokal  (World  Bank  Report 2001/2002).
Berdasarkan  uraian  mengenai  sisi-sisi  positif dan  negatif  dari  desentralisasi  tersebut  maka dekonsentrasi  merupakan  salah  satu  instrumen  untuk dapat  menutup  celah-celah,  kelemahan-kelemahan desentralisasi.  Sementara  itu,  dekonsentrasi  diyakini dapat  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  seperti telah disebutkan sebelumnya.
Pengaturan dekonsentrasi dalam Konstitusi dan Undang-Undang  tersendiri  sangat  penting,  terutama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat-pejabat Pusat. 13
Menurut  Muhadam  Labolo,  dekonsentrasi, seperti  halnya  desentralisasi,  potensial  dijadikan “lahan” korupsi bagi para “pemburu rente”, khususnya di kalangan pejabat-pejabat Pemerintah Pusat (Muhadam  Labolo,  2004).  Turner  dan  Hulme menyatakan,  dekonsentrasi  sering  bersifat  politis sehingga  harus diawasi publik. Dekonsentrasi  kadang dibelokkan  tujuannya  oleh  elit-elit  Pemerintah  Pusat untuk  memberikan  keuntungan-keuntungan  tertentu kepada penguasa.
Pejabat-pejabat  Pusat  di  daerah  juga  sering membawa  “misi”  dari  atasan  mereka  untuk memelihara  stabilitas  politik  dan  menghambat kelompok-kelompok politik oposisi, di samping untuk mengawasi  peraturan-peraturan  daerah  agar  tidak menyimpang  dari  ketentuan-ketentuan  Pemerintah. Selanjutnya, dekonsentrasi juga dapat disalahgunakan penguasa  untuk  memonitor  loyalitas  politik  pejabat- pejabat pusat di daerah dan loyalitas pihak-pihak  lain (Turner dan Hulme, 1997:161).
13 Pada  tahun  1970,  RUU  tentang  dekonsentrasi  pernah dirancang Pemerintah dan telah diajukan kepada DPR- GR.  Sebelumnya,  yaitu  tahun  1968,  RUU  hubungan pemerintah  dengan  pemerintahan  di  daerah  dan  RUU tentang  daerah  swatantra,  juga  telah  diajukan pemerintah  ke  DPR-GR.  Ketiga  paket  RUU  tersebut disiapkan pemerintah saat itu untuk melaksanakan TAP No.XXI/MPRS/1966  yang  antara  lain  menetapkan pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah. TAP MPR  ini  juga  menetapkan  politik  dekonsentrasi sebagai komplemen yang vital dari desentralisasi. TAP  MPRS  tersebut  setelah  pemilu  1971  kemudian dicabut  dengan  TAP  No.IV/MPR/1973  tentang  Garis- garis  Besar  Haluan  Negara.  TAP  No.IV/MPR/1973, menekankan  sama  pentingnya  asas  desentralisasi dengan  dekonsentrasi.  Ketentuan  ini  kemudian dilaksanakan  oleh  UU  No.5  Tahun  1974  (tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah) yang memperkenalkan  konsep  otonomi  daerah  ”yang  nyata dan bertanggung  jawab”  (Sumber:  Dr.  M.Solly  Lubis, S.H., Perkembangan  Garis  Politik  dan  Perundang- Undangan Pemerintahan Daerah .  Bandung:  Penerbit Alumni,  1983,  hal. 2, 40.  Tentang  dekonsentrasi,  baca pula:  Muhadam  Labolo,  “Dilema  Penyelenggaraan Dekonsentrasi”, dalam Jurnal  Pamong Praja ,  Edisi  1- 2004, hal. 81-91.
Untuk  mencegah  kemungkinan-kemungkinan buruk  tersebut,  maka  dekonsentrasi  harus  dibatasi, bukan  dekonsentrasi  seluas-luasnya.  Dekonsentrasi yang  terbatas  tersebut  dinamakan  “dekonsentrasi parsial” . 14 Eko Prasodjo dkk. menyatakan bahwa dekonsentrasi merupakan penghalusan dari sentralisasi di  mana  pemerintah  pusat  dan  aparat  pusat  di  daerah merupakan  pemain  inti  (2006:8,9).  Selanjutnya  Eko Prasojo  menjelaskan  sebagai  berikut: 15 …”Dalam integrated  prefectoral  system ,  sektor  pemerintahan yang ada di pusat memiliki kewenangan pengawasan, baik  yang  bersifat  administratif  maupun  teknis terhadap  pejabat  instansi  vertikal  di  daerah. Sedangkan  dalam unintegrated  prefectoral  system , sektor  pemerintah  yang  ada  di  pusat  hanya  memiliki kewenangan  pengawasan  yang  bersifat  administratif saja, sedangkan persoalan teknis sepenuhnya  menjadi kewenangan  instansi  vertikal  di  daerah.  Meskipun demikian unintegrated  prefectoral  system memiliki konsekuensi  berupaya  melemahnya  koordinasi  dan meningkatnya inefisiensi (Eko Prasodjo, 2006:10).

## Landasan Normatif
Dasar  hukum  atau  regulasi  terkait  dengan Kajian  Taktis  Evaluasi  Tim  Kinerja  Penegasan  Batas Daerah di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang–Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125, Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  4437) sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang–Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  166,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4916);
4. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2011  tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007 Tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor
14 Tri Ratnawati, idem ditto.
15 Eko Prasojo dkk., Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural. Fisip UI Juni 2006.
82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007 Tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan dan  Penggabungan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2010 Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Tugas  dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai  Wakil  Pemerintah  di  Wilayah  Provinsi (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2010  Nomor  25,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  5107)  sebagaimana diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23 Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun  2010 Tentang Tata Cara  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  serta Kedudukan  Keuangan  Gubernur  Sebagai  Wakil Pemerintah  di  Wilayah  Provinsi  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor 44,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5209;
9. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  76 Tahun  2012  tentang  Pedoman  Penegasan  Batas Daerah.

## Pengertian-Pengertian
Wilayah  perbatasan  memiliki  arti  yang  sangat vital  dengan  strategis,  baik  itu  dilihat  dari  sudut pandang  perbatasan  kabupaten/kota  dalam  satu provinsi atau perbatasan kabupaten/kota antarprovinsi. Hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu  negara,  ekonomi,  sosial  dan  budaya.  Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan  kejelasan dan  kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. (Psl 2 ayat 1 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012).
Segmen , berasal  dari  bahasa  Inggris,  artinya: bagian,  golongan  atau  ruas,  ( Echals  &  Shadily, 2005:511).
Batas daerah adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antardaerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/ pegunungan ( watershed ),  median  sungai  dan/atau  unsur  buatan  di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Peta, (Pasal 1 angka 3 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012).
Bertitik  tolak  dari  pengertian-pengertian  yang dikemukakan  di  atas,  maka  pengertian  Penyelesaian Segmen  Batas  Darat  Daerah  Kabupaten/Kota,  adalah usaha  atau  perbuatan  membereskan,  menyelesaikan bagian  atau  ruas  pembatas  wilayah  administrasi pemerintahan  antardaerah  kabupaten/kota  dalam bentuk  rangkaian  titik  koordinat  yang  berada  pada permukaan  bumi,  tanda-tanda  alam  seperti  igir
gunung/punggung  gunung  ( watershed ),  median, sungai  dan/atau  unsur  buatan  di  lapangan  yang dituangkan  dalam  bentuk  Peta.  Usaha  atau  perbuatan membereskan,  menyelesaikan  bagian  atau  ruas pembatas dimaksud, sesuai dengan aturan normatifnya sebagaimana  ditegaskan  dan  dituangkan  lebih  jelas dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012.
Dengan  perkataan  lain  usaha  atau  perbuatan untuk  menyelesaikan  segmen  batas  darat  daerah kabupaten/kota  antarprovinsi  dimaksud  ditandai dengan:
1. Waktu atau target waktu penyelesaian;
2. Keakuratan  ( validitas) data  yang  mendukung penyelesaian; dan
3. Komitmen  atau  kemauan  yang  baik  ( good  will ) dari masing-masing pihak.
Hal ini tergambar/terlihat pada tersedianya unit kerja  yang  mempunyai  fungsi  dan  tugas  yang  jelas, tersedianya  anggaran  dalam  APBD.  Ini  semua  dapat ditetapkan dalam suatu dokumen strategis.

## Studi-studi/kasus-kasus terdahulu yang terkait
Studi  terdahulu  yang  pernah  dilakukan  adalah penelitian  yang  menyangkut  segmen  batas  laut  yang dilakukan  Tim  Peneliti  Puslitbang  Pemerintahan Umum dan Kependudukan Badan Litbang Kemendagri  tahun  2011,  dengan  judul:  “Penelitian Penyelesaian  Sengketa  Batas  Antar  Kabupaten/Kota, dan Kabupaten/Kota di luar provinsi (Suatu Alternatif Solusi  Penyelesaian  Segmen  Batas  Laut  Bermasalah antara  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan Provinsi Kepulauan Riau)”.
Ulasan  pokok  penelitian  ini  adalah  tentang konflik  yang  ditimbulkan  akibat  adanya  sengketa segmen  batas  laut  bermasalah  antara  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepulauan Riau. Dari  penelitian  ini  diharapkan  digali  lebih  dalam upaya-upaya  optimal  apa  saja  yang  dapat  dijadikan sebagai  suatu  usulan  alternatif  pemecahan  sengketa batas  tersebut,  sehingga  tidak  mengganggu  hubungan antardaerah dan menjaga keutuhan NKRI.
Penelitian  ini  berasumsi  bahwa  fungsi  esensial penyelesaian  sengketa  batas  antardaerah  adalah dengan  mengelola  dan  menyelesaikan  konflik (kepentingan)  di  antara  daerah  yang  bersengketa tersebut.  Oleh  karenanya,  penelitian  ini  berusaha mengelaborasi  lebih  jauh  bagaimana  penyelesaian sengketa  segmen  batas  laut  antara  kedua  provinsi tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat, sehingga ke dua  daerah  yang  bersengketa  dapat  menerima Keputusan Pemerintah Pusat.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah perebutan suatu pulau yang dipersengketakan kepemilikannya oleh daerah, hanya akan menghabiskan  anggaran  daerah  yang  cukup  besar. Selain  itu,  juga menguras  tenaga  dan  waktu Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota.  Perebutan  Pulau  Pekajang  oleh  dua provinsi tersebut sebenarnya tidak perlu berlarut-larut mengingat ke  dua  pulau  itu  masih  berada  di  wilayah
jurisdiksi  Indonesia. Hal  yang  penting  adalah Pemerintah,  baik  Pemerintah  maupun  Daerah, harus meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  yang  tinggal di pulau terpencil itu.

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kajian
Tulisan/artikel  ini  didasarkan  atas  kajian  yang dilaksanakan  pada  dua  provinsi,  yaitu:  di  Provinsi Lampung dan Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan  kajian  taktis  ini  berlangsung  selama kurang  lebih  3  (tiga)  bulan  dimulai  dari  bulan  Maret sampai dengan bulan Juni 2014.
Macam/Sifat Kajian Kajian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif  yang  saling melengkapi.  Secara purposive  sampling ,  Provinsi Lampung  dan  Provinsi  Kalimantan  Timur  dipilih sebagai  lokasi  dalam  kajian  ini.  Provinsi  Lampung dipilih  karena  merupakan  salah  satu  daerah  di Indonesia  yang  rawan  konflik,  sedangkan  Provinsi Kalimantan  Timur  dipilih  karena  daerah  tersebut merupakan  salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang  kaya Sumber Daya Alam (SDA).
Metode  deskriptif  tersebut  dirancang  untuk mengumpulkan  informasi  yang  diperlukan  dengan teknik  survei  yakni  mengumpulkan  data  yang  relatif terbatas  (sampel  survei)  dari  sejumlah  kasus  yang relatif  besar  jumlahnya,  dan  dengan  cara  wawancara mendalam/ in-depth  interview dengan  disiapkan  suatu pedoman  wawancara  mendalam  ( Sevilla 1993:76). Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif,  dengan konsentrasi  utama  pada  pendekatan  kualitatif. Kombinasi  kedua  pendekatan  ini  diharapkan  dapat meningkatkan tingkat kesahihan dan tingkat konfidensinya. Salah satu cara untuk menggabungkan pendekatan  kualitatif  dan  kuantitatif  dalam  penelitian kebijakan  sosial,  menurut  Brannen  (1999),  adalah pemakaian  hasil-hasil  kualitatif  untuk  menjelaskan temuan-temuan  kuantitatif.  Jadi  macam/sifat  kajian tersebut  akan  melihat  dan  mengkaji  pelaksanaan kegiatan  dan  program  atas  pelaksanaan  penyelesaian segmen batas antardaerah yang dilakukan TPBD yang diatur secara normatif diatur dalam Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  76  Tahun  2012  tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

## Metode Pengumpulan Data
Metode Pengumpulan Data dalam kajian ini dilakukan dengan  studi  kepustakaan,  observasi  lapangan,  FGD dan  wawancara  melalui  informan  kunci  (Ketua  atau orang  yang  terkait  langsung  dengan  TPBD). Pengumpulan data sekunder diarahkan untuk mempelajari  bahan-bahan  tertulis  yang  berhubungan dengan  TPBD.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan melihat hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan  TPBD.  Data  sekunder  ini  diperoleh  atas
kegiatan  membaca  semua  keterangan  yang  ada hubungannya dengan kajian.

## Metode Pengolahan dan Analisis Data 1. Metode Pengolahan Data
Metode  Pengolahan  Data  dilakukan  dengan mendeskripsikan  dan  interfolasi  hasil  wawancara melalui pendekatan secara induktif dengan mengumpulkan  fenomena–fenomena  yang  terjadi dilapangan kemudian diolah dan disimpulkan sebagai gambaran umum pada lokasi kajian.

## 2. Analisis Data
Setelah  data  terkumpul  melalui  instrumen kajian, kemudian dianalisis menurut model Miles dan Huberman  (dalam  Sugiyono,  2008:  246-253)  yaitu aktivitas  dalam  analisis  data  melalui  tiga  (3) tahap/langkah sebagai berikut: 1) Data reduction atau reduksi  data  yaitu  merangkum,  memilih  hal-hal  yang pokok  dan  fokus,  penting  saja,  sehingga  dapat menggambarkan yang lebih jelas tentang penyelesaian segmen  batas;  2) Data  display (penyiapan  data) setelah  data  direduksi  maka  selanjutnya  adalah penyajian (display) data  dalam  bentuk  tabel,  dengan demikian,  data  tersebut  dapat  tersusun  dalam  pola hubungan  atau  saling  terkait,  sehingga  dapat membentuk pemahaman tentang Tim Penegasan Batas Daerah  di  dua  daerah  sampel  kajian;  3) Conclusion drawing  (verification). Langkah  ketiga  adalah penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi,  penarikan kesimpulan  ini  harus  didukung  data  dan  bukti-bukti lain  yang  valid  dan  konsisten.  Melalui  penarikan kesimpulan  ini  diharapkan  dapat  menjawab  rumusan permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Provinsi Lampung
1. Umum Pada Provinsi Lampung terdapat masalah batas daerah, salah satu contohnya yaitu permasalahan batas antara Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten  Lampung  Timur.  Hal  ini  disebabkan  oleh beberapa  faktor  antara  lain  seperti  keterbatasan sumber  daya  manusia  yang  profesional  (tenaga  ahli), sarana  dan  prasarana,  tidak  melibatkan  satuan pemerintahan  terendah  (camat,  lurah/kades,  RT/RW), kurangnya koordinasi  antara pemerintah daerah,  serta kurangnya  dukungan  pimpinan  (misalnya,  dalam program kerja Pemerintah Provinsi Lampung bukanlah menjadi prioritas).

## 2. Kelembagaan
Tim Penegasan Batas Daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Lampung hampir seluruhnya  sudah  terbentuk.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari kinerja  tim  dalam  melakukan  mediasi  penyelesaian masalah penegasan batas dan pembuatan peta.
Dalam  pelaksanaan  tugas  di  lapangan,  Tim Penegasan  Batas  Daerah  mengalami  beberapa
kendala/hambatan di antaranya keterbatasan anggaran dan  keterbatasan  tenaga  ahli  anggota  TPBD  (kurang kompeten).

## 3. Sumber Daya Manusia (SDM)
Tidak  bisa  dipungkiri  bahwa  sebaik  apapun suatu  organisasi,  faktor  manusia  merupakan  kunci keberhasilan  sebuah  organisasi  sehingga  dalam mewujudkan  komposisi  ideal  Tim  penegasan  batas daerah  diperlukan  SDM  yang  berkompeten  terkait penegasan batas daerah. Fakta di lapangan menyatakan  bahwa  Ketua  TPBD  lebih  bersifat ex officio sehingga  sedikit  mengenyampingkan  unsur profesionalitas dalam susunan keanggotaan tim.
Hasil  temuan  di  lapangan  dikeluhkan  bahwa komposisi  TPBD  perlu  dimasukan  unsur  kepala wilayah  di  tingkat  kecamatan,  kelurahan/desa,  dusun sampai  RT/RW  dan  dibutuhkan  tim  operasional karena keterbatasan waktu dan yang tidak memungkinkan  kepala  daerah  atau  kepala  SKPD terkait untuk turun langsung ke lapangan.

## 4. Manajemen
Sudut
pandang manajemen lebih menitikberatkan pada anggaran yaitu guna mendukung  pelaksanaan  kegiatan  Tim  Penegasan Batas daerah. Anggaran penegasan batas daerah sesuai dengan  Permendagri  Nomor  76  tahun  2012  yaitu pendanaan  pelaksanaan  kegiatan  penegasan  batas daerah  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  Provinsi,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan sumber-sumber lainnya.
Pendapatan  yang  sah  dan  tidak  mengikat  yang tersedia untuk kegiatan TPBD di Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Khususnya dalam Penyelesaian  Segmen  Penegasan  Batas  Daerah  dan kurang  efektifnya  TPBD  terkait  dengan  anggaran yang sangat minim.

## Provinsi Kalimantan Timur 1. Umum
Pada  Provinsi  Kalimantan  Timur  terdapat permasalahan di beberapa segmen batas, seperti antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Berau. Hal ini terkait dengan rencana DOB Berau Pesisir Selatan. Juga  pada  sebagian  batas  antara  Kabupaten  Berau Kaltim  dengan  Kabupaten  Bulungan  Kalimantan Utara.  Walaupun  begitu,  semangat  untuk  mencari solusi  penyelesaian  dan  memang  keharusan  bahwa permasalahan  batas  daerah  harus  diupayakan  untuk diselesaikan.
Langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian  batas  daerah  melalui:  a)  membangun semangat persaudaraan, kebersamaan dan mengutamakan  musyawarah  dan  mufakat  dalam penyelesaian  persoalan  batas;  b)  menempatkan supremasi hukum dalam setiap penyelesaian permasalahan penegasan batas; c) kewenangan TPBD Provinsi  untuk  memutuskan  kasus  yang  tidak  dapat
diselesaikan  oleh  Pemkab/Pemkot  harus  diperkuat dengan  dukungan  anggaran  dan  kemampuan  teknis yang  memadai  sehingga  mampu  mempercepat  proses penyelesaian kegiatan penataan batas.

## 2. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kapasitas  TPBD  pada  saat  ini  sudah  cukup ideal  karena  berasal  dari  beberapa  disiplin  ilmu  dan SKPD  yang terkait dengan penegasan batas.  Anggota TPBD provinsi/kabupaten/kota relatif cukup baik dan telah mempunyai SDM yang memadai terutama sudah mengenal  GPS,  GIS,  dan  terutama  harus  dapat membaca  Peta.  Yang  perlu  ditingkatkan,  secara  ideal keanggotaan  TPBD  Provinsi  dan  unsur  Dinas  teknis yang  memang  menguasai  bidang  hukum,  perundang- undangan,  teknis  survey  pemetaan  dan  sosial kemasyarakatan.  Sedangkan  komposisi  keanggotaan dari TPBD yang ada dirasakan sudah cukup mewakili dari beberapa kalangan tersebut.

## 3. Manajemen
Untuk  kegiatan  penegasan  batas  daerah  selalu mendapatkan  anggaran  dari  APBD  dan  khusus  untuk dua  tahun  terakhir  ini  juga  mendapatkan  dana  dari Anggaran  Dekonsentrasi  Ditjen  Pemerintahan  Umum Kementerian  Dalam  Negeri  dan  APBN  perubahan. Akan  tetapi  disayangkan  anggaran  tersebut  hanya untuk melaksanakan rapat-rapat koordinasi, antara lain rapat-rapat koordinasi/rapat kerja perbatasan dan rapat koordinasi. Anggaran untuk kegiatan penegasan batas daerah dirasakan sudah cukup memadai.

## 4. Kelembagaan/Organisasi
Hubungan  koordinasi  antara  TPBD  Provinsi dengan TPBD Kabupaten/Kota sampai saat ini sangat baik. Hal ini dikarenakan TPBD Kabupaten/Kota jika menghadapi permasalahan selalu melakukan koordinasi  dengan  TPBD  Provinsi  atau  sebaliknya. Tidak adanya tumpang tindih kewenangan antarTPBD Provinsi  dengan  TPBD  Kabupaten/Kota  yang  telah mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor76  Tahun  2012.  TPBD  Pusat  memiliki kewenangan  penuh  untuk  batas  dan  TPBD  Provinsi memiliki kewenangan batas antarKabupaten/Kota.
Peran  TPBD  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kaltim  tidak  ada  masalah  sesuai  dengan  kewenangan masing-masing.  Akan  tetapi  sebaiknya  tidak  perlu melibatkan  masyarakat  adat  dalam  penyelesaian penegasan  batas.  Tokoh  adat  dapat  dilibatkan  pada waktu  awal  TPBD  dibentuk.  Hal  ini  agar  pelibatan pada  waktu  awal  tim  bekerja  untuk  mengurangi konflik  yang  akan  terjadi  nanti  jika  telah  didapatkan segmen  batas  yang  diinginkan  kedua  pihak.Jadi pelibatan  tokoh  adat  tidak  dimaksudkan  untuk pekerjaan  ketika  tim  teknis  penegasan  batas  mulai bekerja.  Hal  ini  dikarenakan  memang  pengetahuan mereka  tentang  batas  tidak  atau  kurang  mereka menguasai, dan akan berakibat mereka selalu bertahan pada  prinsip  masing-masing  sehingga  sulit  untuk mendapatkan kesepakatan terkait penegasan batas.
TPBD sendiri seharusnya diisi dengan personel yang  kompeten  dan  fokus  dengan  pekerjaannya,  dan sebaiknya  tidak  ditunggangi  oleh  kepentingan kelompok-kelompok  tertentu.  Hal  ini  dimaksudkan agar personalia TPBD memang benar-benar profesional  yang  mencakup  para  ahli/pakar  dari multidisiplin  dan  termasuk  teknis  pemetaan,  terkait dengan  penegasan  batas.  Hal  ini  mengingat  bila  kita cermati  keanggotaan  TPBD  baik  di  tingkat  Pusat, Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota  seperti  disebutkan dalam  Permendagri  Nomor  76  Tahun  2012  terlihat secara ex  officio hanya  mencakup  para  Pejabat  yang berada  di  birokrasi  pemerintahan  semata.  Dan memang tidak disebutkan perlunya ditambah keanggotaan  dari  para  ahli  yang  multi  disiplin.  Oleh karena itu, perlu dimungkinkan adanya revisi terhadap regulasi dimaksudkan dengan menambah keanggotaan dari berbagai pakar multi disiplin keilmuan.
Sedangkan khususnya pada TPBD Kabupaten/Kota yang tidak mau wilayahnya dikurangi atau  mengalah  untuk  kesepakatan  agar  diputuskan penegasan  batasnya  oleh  TPBD  Provinsi  dan  TPBD Pusat.  Pada  masa  depan,  TPBD  Kabupaten/Kota berkonsentrasi  pada  segmen  batas  Desa,  Kelurahan dan  Kecamatan,  Apalagi  dengan  keluarnya  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  berkecenderungan munculnya desa-desa baru dan ini harus ditindaklanjuti  dan  antisipasi  TPBD  Kabupaten/Kota harus lebih tanggap. Jadi TPBD Kabupaten/Kota lebih konsentrasi  pada  internal  wilayahnya  saja,  tanpa disibuki dengan urusan segmen batas yang bersinggungan  dengan  wilayah  tetangganya.  Terkait dengan  urgensi  pembentukan  tim  penegas  batas daerah  kabupaten/kota  yang  jika  regulasi  yang  ada adalah  mereka  disebutkan  sebagai  para  pihak  yang berkonflik  sehingga sulit  untuk  tidak saling membawa/mempertahankan kepentingan masing- masing.  Jadi  sebenarnya  tim  penegas  batas  daerah hanya  ada  di  tingkat  Pusat  dan  Provinsi  saja.  Hal  ini perlu  revisi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 76  Tahun  2012  terutama  pada  pasal  yang  menyebut sebagai para pihak digantikan sebagai saksi.
Sedangkan  untuk  urusan  penanganan  segmen batas  Kabupaten/Kota  ditangani  oleh  Pemerintah  dan Pemerintah  Provinsi.  Hanya  saja  dalam  hal  ini Pemerintah perlu lebih mengoptimalkan kinerja TPBD baik  di  tingkat  Pusat  maupun  di  Daerah.  Mengingat yang  menetapkan  dan  menegaskan  batas  daerah adalah  domain  Pemerintah  ( state  domain )  ,  maka tugas  pembantuan  untuk  penegasan  batas  daerah kepada  pihak  Pemerintah  Kabupaten/  Pemerintah Kota seyogyanya diberikan termasuk pembiayaan/dana  dari  Pusat/APBN.  Hal  ini  termasuk bantuan  tenaga  ahli  dan  peralatan  dari  Pusat sebagaimana  halnya  yang  diterima  Gubernur  sebagai alat  Pusat  menerima  dana  dekonsentrasi  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN).

## SIMPULAN
Pada Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur masih  terdapat  masalah  batas  daerah,  di  Provinsi Lampung  yaitu permasalahan  batas  antara  Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Lampung Timur sementara  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  yaitu Kabupaten  Kutai  Timur  dengan  Kabupaten  Berau. Masalah  umum  yang  dihadapi  antara  lain  disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia  yang  profesional  (tenaga  ahli),  kurangnya koordinasi  antara  pemerintah  daerah,  sarana  dan prasarana  yang  belum  menjangkau  sampai  ke  daerah pelosok, serta kurangnya dukungan pimpinan di mana dalam  program  kerja  Penegasan  Batas  Daerah  belum menjadi suatu hal yang prioritas.
Tim Penegasan Batas Daerah provinsi maupun kabupaten/kota  di  Provinsi  Lampung  maupun Kalimantan Timur hampir seluruhnya sudah terbentuk.  Namun  dari  segi  keanggotaan  TPBD  yaitu belum  adanya  tim  operasional  lapangan  yang professional.  Kenyataan  di  lapangan  membuktikan bahwa Ketua TPBD lebih bersifat ex officio sehingga sedikit  mengenyampingkan  unsur  profesionalitas dalam susunan keanggotaan tim.
Sudut pandang manajemen lebih menitikberatkan  pada  anggaran  yaitu  sesuai  dengan Permendagri  Nomor  76  tahun  2012  yaitu  pendanaan pelaksanaan kegiatan penegasan batas daerah bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Provinsi,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota  dan  lain-lain  sumber.  Kebanyakan dalam  penyelesaian  segmen  Batas  Daerah  Kurang epektifnya  TPBD  diakibatkan  karena  anggaran  yang sangat minim yakni perbandingan antara luas wilayah perbatasan  dengan  jumlah  biaya  tidak  seimbang sehingga  hal  ini  pula  membatasi  Tim  untuk  dapat menjangkau  daerah-daerah  yang  sangat  jauh  dan terpencil.  TPBD  Provinsi  harus  mulai  diperkuat melalui  dukungan  anggaran,  kewenangan  dan  adanya kemampuan teknis yang memadai sehingga diharapkan mampu mempercepat proses penyelesaian kegiatan penataan batas.

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian ini,  disampaikan  rekomendasi  sebagai  berikut: Pertama ,  perlunya  merevisi  Permendagri  Nomor  76 Tahun 2012 khususnya yang menyangkut keanggotaan  TPBD  baik  tingkat  Pusat,  Provinsi maupun  Kabupaten/Kota  tidak  hanya  tim  secara ex officio semata,  tetapi  harus  didukung  dengan keanggotaan yang professional. memiliki kewenangan untuk batas antarKabupaten /Kota.
Kedua ,  khusus  untuk  TPBD  Kabupaten/Kota diarahkan  pada  penegasan  segmen  batas  desa, kelurahan  dan  kecamatan.  Hal  ini  jika  dikaitkan dengan  PP  Nomor  38  Tahun  2007,  pada  pembagian urusan  pemerintahan  bidang  otonomi  daerah  dan
pemerintahan  umum,  administrasi  keuangan  daerah, perangkat  daerah,  kepegawaian  dan  persandian  maka tugas Pemerintahan Kabupaten/Kota hanyalah sebagai penetapan  kebijakan  dan  pelaksanaan  perbatasan kecamatan  dan  desa/kelurahan  di  kabupaten/kota bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  maka  TPBD Kabupaten/Kota  diarahkan  seperti  disebutkan  pada regulasi  lebih  tinggi  tersebut. Ketiga ,  penegasan segmen  batas  kabupaten/kota  langsung  ditetapkan oleh  Mendagri  atas  usul  masukan  segmen  batas kabupaten/kota dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
M.  Solly  Lubis.  1983. Perkembangan  Garis  Politik  dan Perundang-Undangan  Pemerintahan  Daerah .
Bandung: Penerbit Alumni.
Manor,  James.  1999. The  Political  Economy  of Democratic Decentralization , The World Bank. Muhadam  Labolo.  2004.“Dilema  Penyelenggaraan Dekonsentrasi”.  dalam Jurnal  Pamong  Praja ,
Edisi Kesatu Smith, B.C. 1985. The Territorial Dimension of the State . London: George Allen and Unwin.
Tri  Ratnawati.  “Otonomi  Daerah  Era  Reformasi  dan Urgensi  Dekonsentrasi  Parsial  Dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  Demokratis”, orasi  pengukuhan  professor  riset  bidang  Ilmu Politik,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia, Jakarta, Oktober 2011.
Tuner Mac, David Hulme. 1987. Governance Administrative and Development, Making the Size Work. London: Mc.Millan Press Ltd.
Peraturan perundang-undangan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2010  tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang serta  Kedudukan  Keuangan  Gubernur  Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor 25,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5107)  sebagaimana  diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2010  Tentang  Tata Cara  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  serta Kedudukan  Keuangan  Gubernur  Sebagai  Wakil Pemerintah  di  Wilayah  Provinsi  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor 44,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5209.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor 82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4737).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2007  tentang Tata  Cara  Pembentukan,  Penghapusan  dan
Penggabungan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  162, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4791).
PP  No.  7  Tahun  2008  tentang  Dekonsentrasi  dan  Tugas Pembantuan.
Undang–Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125, Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  4437) sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang–Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2008  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4844).
Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  166,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4916). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2011  Nomor  49,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5214). UUD 1945.