Vol.16, No.2, Tahun 2022 ISSN: 2580-8397 (O); 0852-730X (P)

## Penyusunan Enterprise Arsitektur SPBE Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Program Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Penulis Tiofenny Angelina 1 , Asti Amalia Nur Fajrillah 2 , Ridha Hanafi 3 1,2,3 Telkom University
1 tfnnyngln@gmail.com, 2 astiamalia@telkomuniversity.ac.id, 3 ridhanafi@telkomuniversity.ac.id
ABSTRAK . Kemajuan teknologi informasi, dalam bentuknya yang sekarang, terkait erat dengan masyarakat modern, dan pemerintah sebagai penyedia layanan untuk menjalankan misi pemerintah secara lebih terbuka, efektif dan efisien, serta untuk memfasilitasi akses. tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan blueprint Arsitektur Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  pada  domain  Proses  Bisnis,  Data  dan  Informasi, Aplikasi  SPBE,  dan  Layanan  SPBE  (Tidak  termasuk  Infrastruktur  SPBE  dan  Keamanan  SPBE).Pada  penelitian  ini memeiliki  sasaran  ‘Terwujudnya  inovasi  tata  kelola  pemerintahan  yang  smart,  bersih  dan  akuntabel’.  Dengan  model konseptual untuk mempermudah peneliti ddalam menjelaskan konsep proses penelitian dari awal penelitian sampai akhir penelitian.
Kata Kunci : Teknologi Informasi; Governance , SPBE
ABSTRACT .  Advances  in  information  technology,  in  its  current  form,  are  closely  related  to  modern  society,  and  the government as a service provider to carry out government missions more openly, effectively and efficiently, as well as to facilitate access. The objective to be achieved from this study is to produce a blueprint design for the Electronic-Based Government  Architecture  of  the  West  Java  Provincial  Government  in  the  domains  of  Business  Processes,  Data  and Information, SPBE Applications, and SPBE Services (Excluding SPBE Infrastructure and SPBE Security). This study has the target of 'The realization of smart, clean and accountable governance innovations'. With aconceptual m odel to make it easier for researchers to explain the concept of the research process from the beginning of the research to the end of the research.
Keywords : Information Technology; Governance , SPBE

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi informasi dan komunikasi   ini,  membawa pengaruh  yang cukup besar terhadap pengelolaan pemerintahan yaitu adanya sistem pelayanan publik yang dikembangkan dengan pemanfaatan jaringan internet (Alhari  et  al.,  2022).    Salah  satu  manfaat  yang  dirasakan  masyarakat  adalah  adanya  pelayanan  publik  bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif serta pelayanan publik yang transparan. (Hammer dan Champy,  2016).  Kemajuan  teknologi  informasi,  dalam  bentuknya  yang  sekarang,  terkait  erat  dengan masyarakat modern, dan pemerintah sebagai penyedia layanan untuk menjalankan misi pemerintah secara lebih terbuka, efektif dan efisien(Alhari et al., 2021), serta untuk memfasilitasi akses. Informasi, terutama tentang pemerintah.
Melihat hasil survei United Nations E-Government Development Index (EGDI) tahun 2020, Indonesia berada  di  peringkat  88  dari  193  negara.  Dibandingkan  dengan  tahun  2019  posisi  Indonesia  meningkat  19 peringkat menjadi 88 dengan peringkat sebelumnya di posisi 107 pada tahun 2018. Namun skor rata-rata EGDI Indonesia masih jauh dari negara-negara yang ada di Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) seperti Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Hasil peringkat EGDI yang merujuk pada table diatas menunjukkan  bahwa  perkembangan  e-government  di  Indonesia  masih  harus  terus  ditingkatkan.  Dengan hadirnya e-government sejak tahun 90-an, hal ini tentunya menjadi suatu tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan predikat index Sistem Pemerntah Berbasis Elektronik. Predikat indeks SPBE diatur dalam PERMENPAN nomor 59 sebagai pemeringkatan SPBE agar pelayanan SPBE dapat memenuhi kriteria kepatuhan untuk mencapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa arat memperoleh indeks sebesar 3,12 dengan predikat ‘Baik’. Dilansir dari web spbe.go.id permasalahan yang menjadi penyebab Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mencapai bobot yang diinginkan yaitu belum adanya standarisasi proses bisnis yang menjamin konsistensi dari layanan yang dimiliki sehingga menghambat kinerja organisasi karena proses bisnis  yang ada masih susah untuk dipahami
dan  proses  bisnis  yang  ada  tidak  dapat  mendukung  layanan  Sistem  Pemerintah  Berbasis  Elektronik  yang terintegrasi.
Penelitian  ini  akan  berfokus pada perancangan SPBE menggunakan  framework TOGAF  ADM 9.2 dan  menerapkan  aturan  penyusunan  proses  bisnis  sesuai  dengan  Permenpan  No.  19  Tahun  2018  Tentang Penyusunan  Peta  Proses  Bisnis  Instansi  Pemerintah  pada  sasaran  ‘Terwujudnya  inovasi  tata  kelola pemerintahan  yang  smart,  bersih  dan  akuntabel’  dan  difokuskan  pada  domain  Proses  Bisnis,  Data  dan Informasi, Aplikasi SPBE, dan Layanan SPBE (Tidak termasuk Infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE).

## 2. METODE

## 2.1 Arsitektur Enterprise
Arsitektur  ialah  sesuatu  perencanaan  yang  diwujudkan  dengan  model  serta  foto  dari  bagiankomponen  dari suatu dengan bermacam sudut pandang( Surendro 2009). Enterprise Architecture dibutuhkan sebab ialah selaku bawah sistem organisasi yang terdiri dari sekumpulan komponen yang mempunyai ikatan satu sama yang lain dan  mempunyai  keterhubungan  dengan  area  sistem,  serta  mempunyai  ketentuan  buat  perancangan  serta penilaian( The Open Group, 2009).

## 2.2  Konsep E-Government
Sederhananya,  Heeks  (1999)  mendefinisikan  e-government  sebagai  "suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi (TI) untuk melayani masyarakat." Kehadiran pemerintah diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan  pemerintah  kepada  semua  pihak  yang  membutuhkan hubungan pemerintahan yang bersih, korupsi dan sejenisnya.
Kerangka  kerja  arsitektur  industri  merupakan  kerangka  kerja  ataupun  perlengkapan  buat  membuat  serta meningkatkan  arsitektur  industri.  Manfaatnya  buat  mengklasifikasikan  data  lingkungan.  Dikala mempraktikkan  arsitektur  industri,  lebih  baik  serta  lebih  gampang  bila  Kamu  menjajaki  ide-  ide  tertentu. Kerangka  kerja  ini  diucap  arsitektur  kerangka  kerja  industri.  Kerangka  arsitektur  merupakan  perlengkapan yang bisa digunakan buat meningkatkan bermacam arsitektur yang berbeda. Kita butuh menarangkan gimana merancang sistem data dalam makna kumpulan blok bangunan serta menampilkan gimana blok bangunan ini digabungkan.  Kerangka  kerja  EA  memesatkan  serta  seluruhnya  mencakup  pemecahan  desain  Anda,  serta arsitektur opsi yang membolehkan pengembangan masa depan buat penuhi kebutuhan bisnis.
Dengan membandingkan hasil implementasi SPBE atau e-Government di negara Korea dan Denmark dengan Indonesia,  dapat  disimpulkan  bahwa  Indonesia  sudah  tertinggal  jauh,  dilihat  dari  komponen  infrastruktur telekomunikasi Denmark yang memperlihatkan bahwa hanya Denmark yang berhasil meraih nilai tertinggi dan memiliki tingkat keberhasilan atau kemampuan adopsi pengembangan e‐Government yang jauh lebih cepat dalam penyediaan  infrastruktur telekomunikasi  berbeda dengan Indonesia  yang  masih  menghadapi  masalah tersebut dimana belum semua dari masyarakat Indonesia yang bisa menggunakan perangkat elektronik dengan baik.

## 2.3  Model Konseptual
Kerangka  konseptual  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  esensi  tujuan  penelitian  dan  keterkaitannya.  Model konseptual  adalah  model  yang  menjelaskan  konsep  proses  penelitian  dari  awal  penelitian  sampai  akhir penelitian. Angka ini memiliki tiga elemen:  input, proses, dan output. Untuk model konseptual perancangan SPBE  pada  sasaran  ‘Terwujudnya  inovasi  tata  kelola  pemerintahan  yang  smart,  bersih  dan  akuntabel' Pemerintah Provinsi Jawa Barat

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1  Fase Preliminary
Fase Preliminary Fase ini bertujuan untuk menetapkan kapabilitas arsitektur yang sesuai dengan organisasi melalui prinsip-prinsip arsitektur. Prinsip-prinsip tersebut akan dijadikan landasan perancangan pada setiap domain arsitektur .

## 3.1.1  Principles Catalog
Principles Catalog berguna untuk memetakan prinsip pengembangan arsitektur yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.
Tabel 1. Principles Catalog
No.  Domain Prinsip Definisi No.  Domain Prinsip Definisi 1  Proses Bisnis Primacy of Principles Seluruh aktivitas bisnis  BAPPEDA Provinsi Jawa Barat harus sesuai dengan prinsip arsitektur TI organisasi. 3  Aplikasi Technology Independent Aplikasi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat tidak  bergantung  pada teknologi tertentu, sehingga aplikasi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dapat dioperasikan  walaupun tanpa memperhatikan platform teknologi tertentu. Information Management is Everybody’s Business BAPPEDA Provinsi Jawa Barat melibatkan  seluruh entitas organisasi untuk  ikut  serta dalam pengambilan keputusan pada proses  manajemen informasi  TI  untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. Ease-of-Use Aplikasi  mudah  untuk digunakan  dan  mampu mendukung aktivitas bisnis organisasi. Commonn Use Application BAPPEDA Provinsi Jawa Barat memanfaatkan aplikasi yang sudah diterapkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dibandingkan mengembangkan aplikasi  baru  yang bersifat serupa atau duplikasi  dari  sisi fungsionalitas. 4  Layanan  Sederhana BAPPEDA Provinsi Jawa Barat mampu memberikan layanan yang mudah dimengerti, mudah  diikuti,  mudah dilaksanakan, mudah diukur  dengan  prosedur yang  jelas  dan  biaya terjangkau bagi pengguna maupun penyedia layanan. Service Oriented Perancangan Arsitektur  TI  pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat akan berfokus untuk menyediakan layanan yang menyeluruh, mudah diakses, dan terintegrasi. Partisipatif Perencanaan hingga penyelenggaraan layanan melibatkan pengguna  dan  penyedia layanan untuk berdiskusi hingga mencapai kesepakatan Complience with Law BAPPEDA Provinsi Jawa Barat mematuhi  hukum, Akuntabel Layanan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.
No.  Domain Prinsip Definisi No.  Domain Prinsip Definisi aturan, maupun kebijakan yang berlaku dalam melaksanakan proses  manajemen informasi TI. 2  Data dan Informasi Data  is  an Asset Data  adalah  aset penting yang memiliki value bagi organisasi dan harus dikelola dengan tepat. Berkelanjutan Pengembangan  layanan dilakukan secara berkala sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. Data  is  an Shared Data  dialokasikan ke seluruh unit kerja dan organisasi. Oleh karena itu, pengguna  aplikasi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dapat mengakses sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang aktivitas bisnis. Transparansi  Layanan  terbuka  bagi seluruh lapisan pengguna layanan Data is Accessible Data  dapat  diakses oleh  pihak  terkait sesuai kebutuhan untuk  menjalankan operasional unit kerja BAPPEDA Jabar. Keadilan Layanan dapat dijangkau pengguna layanan tanpa memandang  perbedaan status  ekonomi,  lokasi geografis, dan kapabilitas  fisik  juga mental. Data Trustee BAPPEDA Provinsi Jawa Barat mempunyai stakeholder yang bertanggung  jawab atas  kualitas  setiap data BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. Common Vocabulary and Data Definitions Pendefinisian  data dilakukan secara konsisten dengan menggunakan istilah  yang  dapat dipahami, juga tersedia bagi semua pengguna Data Security Data dilindungi dari penggunaan yang
No.  Domain Prinsip Definisi No.  Domain Prinsip Definisi tidak sah. Klasifikasi keamanan data meliputi perlindungan informasi pra- keputusan, sensitivitas, dan hak milik.

## 3.2  Fase Architecture Vision
Fase Architecture Vision adalah fase awal dalam perancangan arsitektur perusahaan. Dalam fase ini terdapat beberapa artefak yang digambarkan mengenai stakeholder, rantai nilai atau value chain.

## 3.2.1 Value Chain
Value Chain Diagram membantu penggambaran value organisasi secara high level didasarkan pada aktivitas bisnis dan interaksi organisasi dengan eksternal. Penggambaran tersebut dapat diklasifikasikan melalui dua kategori, yaitu primary activities atau fungsi utama dan support activities atau fungsi pendukung
Gambar 2. Value Chain Diagram

## 3.3 Arsitektur Proses Bisnis
Setelah Architecture Vision, fase berikutnya adalah Arsitektur Proses Bisnis. Melalui Perpres No. 95 Tahun 2018, proses bisnis diartikan sebagai sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Adapun pada fase ini memuat deskripsi arsitektur proses bisnis existing dan targeting

## 3.3.1  Peta Proses Bisnis BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
Gambar 3. Peta Proses Bisnis BAPPEDA Prov.Jawa Barat

## 3.3.2 Peta Proses Bisnis Level 1
Berikut merupakan Peta Proses Bisnis Level 1 pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat (Proses DP3AKB.02).
Gambar 4. Peta Proses Bisnis Level 1 pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

## 3.4  Arsitektur Data dan Informasi
Setelah Arsitektur Proses Bisnis, terdapat Arsitektur Data dan Informasi yang ditujukan untuk mendukung Arsitektur Proses Bisnis dan Fase Architecture Vision. Pada tahap ini, akan dilakukan pengidentifikasian kebutuhan data organisasi.

## 3.4.1 Katalog Entitas Data
Katalog Entitas Data berisikan identifikasi data yang digunakan oleh organisasi, mulai dari entitas data hingga komponen datanya. Pada katalog ini terdapat metamodel entitas data, komponen logical data, dan komponen physical data.
Keterangan : Penambahan Objek Pengembangan Objek
Tabel 2. Katalog Entitas Data
No. Entitas Data Logical Data Physical Data Tipe Data Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1. Pegawai Informasi mengenai data pegawai Tabel Pegawai Master Data 2. Unit Kerja BAPPEDA Informasi mengenai unit kerja BAPPEDA Tabel UnitKerjaBAPPEDA Master Data 3. Perangkat Daerah Informasi mengenai perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tabel PerangkatDaerah Master Data 4. Instansi Informasi mengenai instansi atau lembaga yang berhubungan dengan penyediaan program BAPPEDA Tabel Instansi Master Data 5. Data analisis koordinasi daerah Informasi mengenai analisis koordinasi daerah Tabel AnalisisKoordinasiDaerah Transactional Data 6. Data Laporan Memuat informasi mengenai: 1. Laporan hasil kebijakan analisis kondisi daerah 2. Dokumen laporan kebijakan profil pembangunan daerah 3. Laporan pelaksanaan pembangunan daerah 4. Laporan penyusunan bahan pembangunan daerah 5. Laporan profil pembangunan daerah 6. Dokumen laporan konsultasi publik Tabel Laporan Transactional Data 7. Dokumen PPD 1. Informasi mengenai perencanaan pembangunan daerah 2. Dokumen Ketetapan perencanaan pembangunan daerah Tabel DokPPD Transactional Data 8. Dokumen Cascading Informasi mengenai dokumen cascading yang memuat: 1. Hasil pemetaan kebijakan pelaksanaan konsultasi publik 2. Data kebijakan koordinasi forum SKPD 3. Data kebijakan koordinasi penyusunan pembangunan daerah 4. Data kebijakan pelaksanaan konsultasi publik Tabel DokCascading Transactional Data
9. Data Musrenbang Informasi mengenai musyawarah perencanaan pembangunan Tabel Musrenbang Transactional Data 10. Data SKPD 1. Informasi mengenai pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 2. Informasi mengenai draft SKPD Tabel SKPD Transactional Data 11. Data Pemerintahan Informasi mengenai data pemerintahan dan kementerian Tabel Pemerintahan Transactional Data 12. Dokumen Pengendalian Kerjasama Daerah Informasi mengenai pengendalian kerja sama daerah TabelDokPKD Transactional Data 13. Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah Informasi yang memuat tentang evaluasi pembangunan daerah Tabel DokEvaluasiPD Transactional Data 14. Dokumen SIPD Informasi yang memuat tentang dokumen SIPD Tabel DokSIPD Transactional Data

## 3.5 Arsitektur Aplikasi
Arsitektur Aplikasi berfungsi untuk  memuat pemetaan dan pendefinisian aplikasi yang digunakan didalam organisasi/instansi aplikasi tersebut memuat gambaran aplikasi eksisting maupun targeting.

## 3.5.1 Katalog Aplikasi
Katalog Aplikasi digunakan untuk mendeskripsikan aplikasi yang digunakan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat untuk menunjang Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pada katalog ini, akan memuat aplikasi existing atau yang sudah ada dan aplikasi target yang akan dikembangkan ataupun ditambahkan
Keterangan: Penambahan Objek Pengembangan Objek
Tabel 3. Katalog Aplikasi Nama Aplikasi Deskripsi Penyedia Aplikasi Unit Kerja Terkait SIPD Suatu Sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan
daerah secara elektronik (Permendagri No. 98 Tahun 2018). Sistem Informasi ini membantu penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah, penyusunan  Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi pembangunan daerah secara Elektronik yang pelaksankanannya oleh pemerintah daerah secara nasional. KemenDagri Bidang Perencanaan dan Pendanaan E-Monev Sistem informasi monitoring dan evaluasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang memuat realisasi dan capaian kinerja Program dan kegiatan APBD sebagai bahan dalam penyusunan evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Bidang Data dan Informasi
kinerja pembangunan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat SIKAPID Sikapid merupakan singkatan dari Sistem Informasi Analisis Perencanaan Informasi Data. Aplikasi ini dimanfaatkan sebagai wadah untuk menampung  analisis data dan informasi yang digunakan dalam pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

## 3.6 Arsitektur Layanan
kategori layanan tersebut berada di level Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mana merujuk pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

## 3.6.1 Katalog Layanan
Katalog Layanan memuat pemetaan layanan pada objek penelitian
Tabel 4. Katalok Layanan Layanan di Pemerintah Provinsi Layanan BAPPEDA Aplikasi Pendukung Penyedia Layanan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan SIPD Bidang Perencanaan dan Pendanaan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1. SIKAPID Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1. E-Monev 2. SIKAPID 1. Bidang Data dan Informasi 2. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintaha dan Pembangunan Manusia - Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia) - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia) Koordinasi Perencanaan Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan - 1Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dengan  melakukan  perancangan  Enterprise  Architecture  (EA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat untuk Program Koordinasi dan Sinnkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  dan Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan  Daerah,  didapati  bahwa  penelitian  ini  menghasilkan  blueprint  EA  yang  dirancang  dengan menerapkan best practice TOGAF ADM dan PermenPAN RB No. 19 Tahun 2018, serta disusun melalui Fase Preliminary,  Fase  Architecture  Vision,  Arsitektur  Proses  Bisnis,  Arsitektur  Data  dan  Informasi,  Arsitektur
Aplikasi,  dan  Arsitektur  Layanan.  Setiap  tahapan  tersebut  menghasilkan  input  dan  output  terhadap perancangan model EA guna menjadi solusi permasalahan yang dihadapi organisasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Alhari, M. I., Febriyani, W., Jonson, W. T., & Fajrillah, A. A. N. (2021). Perancangan Smart Village Platform Aplikasi Edukatif untuk Pengentasan Stunting serta Monitoring Kesehatan Ibu Hamil. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia , 15 (1), 51. https://doi.org/10.32815/jitika.v15i1.562
Alhari, M. I., Nuraliza, H., Amalia, A., & Fajrillah, N. (2022). Implementasi Aplikasi Smart City Pada Management Informasi Mitigasi Bencana Kekeringan. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia , 16 (1), 9–18.
Hevner, A., & Chatterjee, S. (2010). Design Science Research in Information Systems. In A. Hevner, &  S.  Chatterjee, Design  Research  in  Information  Systems (pp.  9-22).  New  York:  Springer Science+Business Media.
Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature
Review):  Kendala  Penerapan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE). PROtek  : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Volume 8. No 1 , 1-6.
Bounty,  A.  A.,  Koniyo,  M.  H.,  &  Novian,  D.  (2019).  Evaluasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik  menggunakan  E-Government  Maturity  Model  (Kasus  di  Pemerintahan  Kota Gorontalo). Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 23 No. 1 , 16-24.
Defriani,  M.,  &  Resmi,  M.  G.  (2019).  E-Government  Architectural  Planning  Using  Federal Enterprise  Architecture  Framework  in  Purwakarta  Districts  Government. 2019  Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC) .
Ha, H., & Coghill, K. (2008). E-Government in Singapore — A Swot and Pest Analysis. Asia-Pacific Social Science Review .
Ott,  D.  A.,  Hanson,  F.,  &  Krenjova,  J.  (2018). Introducing  Integrated  EGovernment  in  Australia. Canberra: Australian Strategic Policy Institute.
Rouhani, B. D., Nikpay, F., Mahrin, M. N., & Nikfard, P. (2013). A Comparison Enterprise  Architecture  Implementation  Methodologies. 2013  International  Conference  on Informatics and Creative Multimedia , 1-6.
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. (2018).
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (2018).