JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 10 (2) (2018): 198-204. DOI: 10.24114/jupiis.v10i2.11352

## JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Analisis Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk Meningkatkan Validitas Data Kependudukan
Maksum Syahri Lubis*
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia
Diterima: November 2018; Disetujui: November 2018; Dipublish: Desember 2018

## Abstrak
Pemerintahan  adalah  sebuah  organisasi  yang  melindungi  dan  melayani  seluruh  masyarakat  yang  berada  di wilayahmya.  Sehingga,  pelayanan  dan  akuntabilitas  yang  baik  layaknya  di  berikan  untuk  mensejahterakan masyarakat. Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang sedang di jalankan banyak ditemui masalah diantaranya proses perekaman data yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan pencetakannya bagi yang  sudah  terekam  terkendala  karena  blangko  yang  ada  habis  dan  belum  mendapat  pasokan  dari  pemerintah pusat.  Penelitian ini merupakan  kajian  deskriptif  yang  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  yang bersifat  yuridis  normatif  sosiologi  dan  empiris.  Hasil  pembahasan menyatakan  bahwa  memang  perekaman  data yang  dilakukan  pemerintah  sampai  saat  ini  tidak  mencerminkan  kenyataan  di  lapangan.  Sehingga,  pemerintah dituntut untuk melakukan perkaman data ulang dan penyediaan blangko E-KTP sesuai data permintahan daerah secara tepat waktu.
Kata Kunci : Pemerintahan; Pelayanan; Kartu Tanda Penduduk Elektronik; Validitas;

## Abstract
Government  is  an  organization  that  protects  and  serves  the  entire  community  in  its  territory.  Thus,  service  and accountability are worth giving for the welfare of society. The Electronic Population Identity Card (E-KTP) program that  is being  run  has  encountered  many  problems  including  the  process  of  recording  data  that has  not  touched all levels of society and its printing for those who have been recorded constrained because the blanks have run out and have not received supplies from the central government. This study is a descriptive study that uses qualitative methods with normative sociological and empirical juridical approaches. The results of the discussion stated that indeed data recording  carried  out  by  the  government  to  date  does  not  reflect  the  reality  in  the  field.  Thus,  the  government  is required to do a data re-tape and provide E-KTP blanks according to regional government data promptly.
Keywords : Government; Service; E-KTP; Validity;
How  to  Cite : Lubis,  M.S,  (2018). Analisis  Pelayanan  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  untuk Meningkatkan Validitas Data Kependudukan. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 10 (2): 198-204.
* Corresponding author: E-mail: maksumlubis1@gmail.com ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## PENDAHULUAN
Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,  dibutuhkan  suatu  alat  negara yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan,  yaitu  pemerintahan.  Baik jumlahnya  banyak  maupun  sedikit  dari masyarakat  tersebut,  peran  pemerintah tidak  pernah  lepas  untuk  melayani masyarakat.  Sehingga,  pelayanan  yang terbaik seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat
(Yuningsih,  2016).  Pada  hakikatnya, pemerintahan    adalah  pelayanan  kepada masyarakat.
Sehingga, ciri dari pemerintahan  yang  baik  diawali  dengan baiknya pelayanan yang mendasar kepada warga negara. Namun, terdapat permasalahan  utama  yang  berkaitan langsung  dengan  peran  pemerintah sebagai  penyelenggaraan  pelayanan  KTP. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adalah meningkatnya  tuntutan  masyarakat  akan kualitas  dan  kuantitas  pelayanan  ini. Kondisi  ini  merupakan  suatu  kewajaran karena  tingkat  kehidupan  masyarakat yang  semakin  baik,  dan  kesadaran  akan pentingnya dokumen KTP tersebut Pelayanan KTP tersebut tidak terlepas  dari  peranan  aparat  pemerintah itu  sendiri  sebagai  pelaku  utama  dalam pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat, oleh  karena  itu  jelas  diperlukan  aparat Pemerintah yang mempunyai kemampuan yang  handal  dan  berkualitas  Salah  satu pelayanan  umum  dan  sering  kali menimbulkan  ketidakpuasan  masyarakat akan  layanan  yang  diberikan  Pemerintah, yang  dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah Daerah adalah pelayanan penertiban Kartu Tanda  Penduduk  (KTP).  Pemerintah Indonesia  selalu  mendapatkan  kritik  dari masyarakat.  Kritik-kritik  tersebut  muncul karena aparat Pemerintah tidak memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada warga Negara.
Kurang optimalnya pelayanan kepada warga  Negara  dalam  kehidupan  sehari- hari  dan  dirasakan  oleh  berbagai  pihak.
Segala  bentuk  pelayanan  yang  diberikan oleh  Negara  kepada  masyarakat  selalu berbuah pahit.
Banyaknya  kritikan  dari  masyarakat tentang  keberadaan  penduduk  dalam berbagai  hal,  terutama  usia  dan  tempat tinggal,  dalam  konteks  pemilu  juga  sangat penting  di  dalam  mencatat  para  calon pemilih.  Persoalannya  adalah  apakah pelaksanaan  pendaftaran  penduduk  di Indonesia  sudah  berjalan  dengan  baik? Walaupun  Kepmendagri  yang  mengatu  E- KTP  baru  berusia  lima  tahun,  namun bukan berarti bahwa pendaftaran penduduk merupakan hal yang baru.
Peraturan kependudukan telah berlaku  sejak  jaman  penjajah,  sehingga seharusnya ketentuan-ketentuan kependudukan  sudah  berjalan  dengan baik.  Kendala  utama  dari  tidak  sesuainya data kependudukan adalah tidak tersosialisasinya
ketentuan-ketentuan kependudukan apalagi
dalam pelaksanannya.  Hal  tersebut  bisa  jadi, terkait  dengan  visi  atau  pemahaman Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  di dalam memandang pendaftaran penduduk. Muncul  anggapan  bahwa  pendaftaran kependudukan  hanyalah  administrasi belaka.  Padahal,  apabila  dikaji, banyak  hal dan  kepentingan  yang  terbantu  dengan data kependudukan yang valid.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  sebuah penelitian  deskriptif,  serta  didukung dengan  studi  pustaka  yang  mendukung. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis  kajian  ini,  dimana  metode tersebut  berguna  agar  hal  yang  diamati serta  melihat  kecenderungan  yang  umum (Zikmund,  2009).  Pendekatan  yang dilakukan adalah bersifat  yuridis normatif sosiologi  dan  empiris.  Pendekatan  yuridis normatif  dimaksudkan  meneliti  bahan- bahan  kepustakaan  umum,  perundang- undangan  yang  berlaku,  yang  berkaitan dengan permasalahan (Amrullah, 2010).
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah seluruh  pegawai  yang  bekerja  di  Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten-Kota se-Sumatera Utara.
Dengan  metode purposive  sampling , terdapat  jumlah  sampel  yang  dipilih sebanyak  30  orang,  yang  di  antaranya adalah  Kepala  Dinas  dan  Kepala  Bidang Kelembagaan  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  Provinsi  Sumatera  Utara.  Adapun pengumpulan  data  pada  pnelitian  ini dilakukan  dengan  metode interview (wawancara)  kepada  responden  tersebut dengan menjumpai satu persatu.
HASIL DAN PEMBAHASAN Untuk  keabsahan  seseorang  sebagai warga  negara,  pemberian  KTP  harus selektif dikarenakan banyaknya permasalahan  yang  muncul,  karena gampangnya  membuat  KTP.  Sering dijumpai  kasus  dimana  seseorang  yang baru  saja  datang  kesatu  tempat,  muncul kecurigaan  akan  melakukan  tindakan kriminal, setelah memberikan “kewajiban” kepada  petugas,  kemudian  mendapatkan KTP  asli  di  wilayah  tersebut,  atau  kasus- kasus  dimana  seorang  memiliki  KTP  lebih dari satu karena kemudahan mendapatkan KTP  didaerah  baru  (tanpa  dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan)
Di  era  dunia  saat  ini,  semakin diperlukan  aturan  yang  selektif  dalam pemberian  KTP.  Hal  yang  tidak  mungkin mustahi  atau  bahkan  ada  warga  Negara asing  yang  telah  memiliki  KTP.  Ini  juga terjadi pada pengurusan surat pindah. Hal inilah  perlunya  peran  Pemerintah  Daerah untuk  menerbitkan  Perda  yang  tidak memberikan  ruang  kepada  pendatang yang tidak memiliki
tujuan kepindahannya.
Untuk memperoleh pekerjaan seseorang juga harus memiliki KTP apalagi untuk membuka usaha, sehingga seharusnya warga negara tidak dapat lolos dari pembayaran pajak.
Secara operasional, petugas pajak biasa
bekerjasama dengan pihak yang mengelola KTP.
Pemerintah
saat ini terus meningkatkan  pelayanan  publik  salah satunya  dengan  menerapkan  Kartu  Tanda Penduduk  yang  menggunakan  Elektronik ntuk memberikan kemudahan pengurusan kepentingan dengan administrasi pemerintahan di seluruh sektor kehidupan warga  negara.  Dengan  KTP  Elektronik  ini para  pemilik  hanya  memiliki  satu  Tanda Kependudukan  dan  satu  Nomor  Induk Kependudukan (NIK) yang pada sebelumnya  penggunaan  KTP  tidak  efektif dikarenakan  satu  penduduk  bisa  memiliki dua  sampai  tiga  KTP  dengan  Nama, Tanggal  Kelahiran  dan  Tempat  tinggal yang  berbeda  menimbulkan  berbedanya data  di  daerah  satu  dengan  daerah  lain dimana  pengguna  KTP  dengan  nama tersebut dan NIK yang sama.
Disamping  itu  dalam  melakukan pendataan  DPT  untuk  melaksanakan kegiatan
Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan  Umum  Presiden  dan  Wakil Presiden  dapat  didata  dengan  satu  NIK saja karena sudah terdaftar melalui online yang  dapat  di  akses  mulai  dari  tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat pusat.
Setelah  keluarnya  aturan  mengenai berlakunya data kependudukan elektronik dimaksud  maka  pada  31  Desember  2010 semua  KTP  yang  beredar  dimasyarakat resmi  tidak  dapat  digunakan  kembali untuk  mengakses  kegiatan  pelayanan apapun  agar  semua  masyarakat  segera mendaftarkan dan memiliki
KTP Elektronik  yang  sudah  diterapkan  oleh Pemerintah. Direktorat Jendral Kependudukan  dan  Catatan  Kementrian Dalam  Negeri  mengeluarkan  Surat  Ederan Nomor 471.13.5184/SJ tanggal 13
Desember  2012    menjelaskan  kepada penduduk bagi yang telah didata diberikan surat keterangan bukti yang bersangkutan telah  melakukan  perekaman  dan  surat keterangan  tersebut  ditandatangani  oleh Camat  atau  yang  diberikan  kewenangan
oleh  Camat.  Dengan  dilakukannya  hal tersebut  maka  dapat  mempermudah proses  dalam  pembuatan  E-KTP.  Adapun syarat-syaratnya  yaitu  penduduk  yang telah  berumur  berumur  17  (tujuh  belas) tahun, membawa Kartu Keluarga (KK) dan mengambil surat pengantar dari Kelurahan  dengan  mengisi  formulir  yang sudah disediakan pihak Kelurahan serta di syahkan  oleh  pejabat  setempat  selaku kepala  wilayah.  Setelah  itu  penduduk tersebut  membawa  surat  yang  sudah disyahkan  tersebut  diberikan  kepada pihak  Kecamatan,  dari  sana  akan  ada pegawai  Kecamatan  untuk  membantu penduduk  yang  melakukan  perekaman  E- KTP,  yang  dimana  dimulai  dari  mengecek data  NIK  Kartu  Keluarga  dan  NIK  setalah itu  dilakukan  sidik  jari,  guna  dapat membedakan  sidik  diri  seorang  dengan lainnya  mulai  dari  ibu  jari  sampai  jari kelingking baik tangan kanan maupun kiri agar  dapat  mengidentifikasi  pemilik  sidik jari  tersebut.  Setelah  itu  dilakukan perekaman  pada  bagian  kedua  mata dengan menggunakan alat yang di hadapan kedepan bola mata untuk merekam bentuk dan tekstur mata pemilik E-KTP tersebut.Setelah  dilakukannya  rekaman data  serta  ditandatangai  maka  pihak Kecamatan  memberikan  bukti  telah melakukan  rekaman  untuk  tanda  serah terima  pada  saat  pengambilan  E-KTP, adapun  bagi  yang  sudah  melakukan rekaman  di  izinkan  untuk  dapat  langsung membawa  bukti  telah  melakukan  hasil rekaman  tersebut    ke  instansi  yang berwenang.
Setelah sampai di Dinas Kependudukan  Catatan  Sipil  dibagian pembuatan  E-KTP  dengan  menunjukan telah  melakukan  rekam  E-KTP  di Kecamatan  setelah  itu  diberikan  oleh pihak dinas berupa sebuah lembaran yang berisikan  tanggal  pengambilan  sesuai  SOP berlaku selama 7 (tujuh) hari maka E-KTP pun siap diambil kembali untuk digunakan sebagaimana dibutuhkan dalam mengurus keperluan.
Setelah  dilakukannya  pencetakan  E- KTP  maka  didata  mulai  dari  tiap-tiap Kecamatan  diwilayah  setiap  tahunnya sudah  berapa  banyak  penduduk  yang sudah  melakukan  ataupun  melaksanakan perekaman  dan  pencetakan  KTP  lama  ke E-KTP.  Sesudah  didata  kembali  maka  dari tiap-tiap  Kabupaten  dan  Kota  mendata dari  hasil  Kecamatan  berapa  banyak penduduknya  yang  telah  melakukan pendataan dan sudah mendapatkan E-KTP untuk  dilaporkan  ke  tingkat  diatasnya yaitu  Dinas  Kependudukan  Catatan  Sipil Provinsi  untuk  di  data  sudah  berapa banyak  di  Provinsi  tersebut  penduduk yang  sudah  memiliki  E-KTP,  karena apabila  sampai  dengan  sekarang  belum memiliki  maupun  belum  melakukan rekaman  E-KTP  maka  penduduk  tersebut tidak  bisa  melakukan  administrasi  seperti pembuatan  Asuransi  Kesehatan,  dan keperluan lainnya.
Setelah itu Kementrian Dalam Negeri melalui  Direktorat  Jendral  Kependudukan Catatan  Sipil  melakukan  pendataan keseluruhan  dari  semua  Provinsi  di Indonesia untuk mengkalkulasikan seberapa  banyak  yang  sudah  melakukan rekaman  E-KTP,  sudah  memiliki  E-KTP dan  yang  belum  membuat  E-KTP  karena itu  sangat  penting  untuk  menghitung penduduk  yang  berumur  dibawah  17 (tujuh  belas)  tahun  dan  menghitung penduduk  usia  produktif  dan  lansia dengan mengecek masing-masing tersebut melalui  online  yang  dimana  sudah terdaftar  melalui  hasil  rekaman  di Kecamatan.  Selain  itu  juga  Pemerintah dapat  menghitung  berapa  jumlah  DPT Daftar  Pemilih  Tetap  dalam  melakukan pemilihan  umum  maupun  pemilihan legislatif  yang  saat  ini  dilakukan  serentak daya  guna  untuk  meminimalisir  anggaran dalam pemilihan tersebut.
Berdasarkan  percepatan  perekaman, Kementrian  Dalam  Negeri  mengeluarkan Surat Edaran Mendagri
Nomor
470/13/1090/SJ  tanggal  1  Maret  2013 yang  menjelaskan  bahwa  semua  Wajib
KTP  diselesaikan  perekamannya  tahun 2013.  Sehingga,  bila  tidak  selesai,  yang bersangkutan  akan  merasa  dirugikan karena tidak memiliki identitas (KTP) lama tidak  berlaku  lagi,  e-KTP  belum  bisa didapatkannya  karena  belum  melakukan perekaman).  Sehingga,  untuk  membantu percepatan  perekaman  ini,  Menteri  Dalam Negeri  menugaskan  Tim  Supervisi  ke Kabupaten/Kota; dengan demikian tim-tim supervisi  tersebut  dapat  mendata  serta mencatat  jumlah  penduduk  yang  sudah melaksanakan  perekaman  E-KTP,  dengan begitu  maka  program  E-KTP  dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Walaupun demikian, setelah dilakukan  pendataan  ulang  masih  banyak di  temukan  kekurangan-kekurangan  yang dimana  pada  pelaksanaannya  dilapangan masih terdapat kejanggalan yaitu pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan
Catatan Sipil tak kunjung usai dikarenakan blangko E-KTP yang habis dan menyebabkan  yang  seharusnya  7  (tujuh) hari  kerja  pelaksanaannya  menjadi berminggu-minggu  bahkan  ada  yang berbulan-buln  dan  ada  juga  yang bertahun-tahun tidak selesai juga.
Hal  tersebut  dikarenakan  kurangnya blangko  yang  disiapkan  oleh  Pemerintah Pusat  yaitu  Kementerian  Dalam  Negeri dalam  hal  ini  adalah  Direktorat  Jendral Kependudukan  Catatan  Sipil  yang  dimana pada  saat  mengganggarkan  pembuatan blangko  kartu  E-KTP  masih  banyak  yang kurang  Permasalahan  ini  sudah  menjadi konsumsi umum akhir-akhir ini diberitakan  dalam  media  massa  maupun media  cetak  bahkan  pengganggaran pelaksanaan pembuatan E-KTP ditemukan adanya  penyelewengan,  yang  dimana anggaran  tersebut  di  korupsi  oleh beberapa oknum baik dari pihak pejabat di Kementrian Dalam Negeri, Anggota Dewan Legislatif dan Pemilik perusahaan tersebut. Maka dari aparat penegak hukum menemukan  banyak  temuan  yang  sampai triliunan rupiah dalam pembuatan blangko E-KTP  yang  seharusnya  dapat  digunakan
untuk kepentingan masyarakat banyak jadi terhambat  oleh  karena  terbatasnya anggaran yang tersedia.
Hal  tersebut  membuat  program pencetakan  E-KTP  menjadi  terhambat untuk  sementara  waktu  dan  Menteri Dalam  Negeri  saat  ini  memerintahkan kepada seluruh Bupati dan Walikota untuk mempercepat  pembuatan  E-KTP  di daerahnya masing-masing walaupun terjadinya  penyelewengan  dana  anggaran tersebut  akan  tetapi  program  harus terjalankan.  Walaupun  demikian  apabila sudah  melakukan  perekaman  di  tingkat Kecamatan, asalkan Nomor Induk Kependudukan  sudah  keluar  dan  adanya Surat  Keterangan  menyatakan  sudah adanya dilakukan perekaman dan pengisian  data  E-KTP  maka  E-KTP sementara waktu tersebut dalam berbentuk kertas bisa digunakan menunggu  blangko  kartu  E-KTP  dari Kementrian  Dalam  Negeri  di  kirimkan kepada  masing-masing  Kabupaten  Kota yang ada di Indonesia, agar mempermudah proses masyarakat dalam mengurus surat- surat  lainnya  seperti  pembuatan  SIM, pembuatan  Kartu  Asuransi  Kesehatan  dan pembuatan surat lainnya.
Asalkan sudah melakukan perekeman  maka  setiap  penduduk  yang sudah  berusia  diatas  17  (tujuh  belas) tahun  hanya  memiliki  satu  Nomor  Induk Kependudukan  dengan  data  yang  sama. Hal  tersebut  guna  meminimalisir  adanya penduduk yang melakukan tindak kejahatan  dengan  cara  menduplikatkan data  penduduk  yang  sebelumnya  satu orang  dapat  memiliki  banyak  KTP sekarang  dengan  menggunakan  E-KTP semua  hanya  mempunyai  satu  KTP  satu orang.
Saat  ini  Kementrian  Dalam  Negeri melalui  Direktorat  Jendral  Kependudukan Catatan  Sipil  memiliki  terobosan  baru, yang  dimana  pada  pelaksanaannya  untuk mengurangi  penumpukan  pencetakan  E- KTP  di  Dinas  Kependudukan  Catatan  sipil bagi para penduduk yang ingin
mencetakkan hasil rekeman E-KTP datang ke Mal Pelayanan Publik yang baru ada di beberapa  daerah  di  Indonesia,  dalam  Mal Pelayanan Publik tersebut pun mempunyai kapasitas  maupun  kuota  setiap  harinya dalam  pencetakan  baik  E-KTP,  maupun produk  kependudukan  lainnya  yang berkaitan  dengan  Dinas  Kependudukan Catatan Sipil.
Dalam  hal  ini  baik  Pemerintah  Pusat dengan Pemerintah Daerah terus berkordinasi  untuk  memudahkan  dan menyelesaikan  pendataan  dan  perekaman penggunaan  KTP  Elektronik  agar  warga negara dapat memilikinya. Dengan demikian  program  Pemerintah  dalam melakukan  pendataan  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP)  berbasis  online  dengan menggunakan KTP Elektronik.
Kementerian
Dalam
Negeri
(Kemendagri) merespon hal pencetakan E- KTP dimaksud dengan  menyederhanakan pengurusan  dan  pencetakan E-KTP secara kolektif  dengan  syarat  telah  terkumpul 100  orang  pada  satu  kelurahan,  maka petugas yang  dihunjuk  akan  datang  dan tidak  perlu  melampirkan  surat  pengantar RT maupun RW.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa perekaman data yang dilakukan pemerintah sampai saat ini tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tidak lengkapnya  jumlah  anggota  masyrakat yang  merekam  data  kependudukannya untuk  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik. Sehingga,  kevalidan  data  kependudukan masih  tergolong  rendah.  Masalah  yang kedua  adalah  masih  banyak  masyarakat yang  sudah  merekam  datanya,  namun belum  tercetak  Kartu  Tanda  Penduduk Elektronik.  Dimana,  hal  ini  disebabkan oleh kehabisan blangko KTP yang diterima dari pemerintah pusat.
Pemerintah seharusnya
mempermudah dalam pelaksanaan tersebut  maka  Kementrian  Dalam  Negeri
mengeluarkan  Surat  Edaran  kepada masing-masing  untuk  Kabupaten/Kota untuk  turun  tangan  ke  Kecamatan  untuk menggunakan  sistem  jemput  bola  yang dimana pihak Kecamatan bersama Kelurahan  dan  Desa  turun  tangan  ke masyarakat  untuk  melakukan  perekaman di  balai  Kelurahan  maupun  balai  Desa, dengan demikian seluruh masyarakat telah didata kependudukannya.
Selain  itu,  perlu  diberikan  pelatihan bagi  petugas  E-KTP  agar  mereka  dapat lebih  mampu  menggunakan  IT  lebih  baik, karena  banyak  juga  dijumpai  di  lapangan bahwa  pelayanan  tidak  dapat  diberikan karena softwarenya rusak.  Selayaknya, petugas dimaksud agar diberikan pelatihan  memperbaiki software yang  ada apabila  ada  kerusakan,  tidak  hanya menunggu  petugas  dari  pusat  yang seringnya  datang  paling  cepat  seminggu kemudian.  Sehingga  pelayanan  baru  bias diberikan seminggu kemudian.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dr.  Ismail  P.Sinaga  selaku  Kepala Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Provinsi  Sumatera  Utara;  Eva  Imelda Situmorang  S.H  selaku  Kepala  Bidang Kelembagaan  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  Provinsi Sumatera  Utara  dan Drs.  Ahmad  Zaki  selaku  Sekretaris  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Provinsi Sumatera Utara

## DAFTAR PUSTAKA
Amrullah,  M.  A.  (2010).  Metodologi  Penelitian Yuridis  Normatif.  Universitas  Jember, Fakultas Hukum, Jember.
Suradinata, E. (1997). Pemimpin dan kepemimpinan pemerintahan:  pendekatan  budaya,  moral, dan etika . Gramedia Pustaka Utama. Yuningsih,  R.  (2016)  Kualitas  Pelayanan  Publik  Di Kantor  Perwakilan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Tolitoli  Di  Kota  Palu. Katalogis ,
4 (8). Zikmund, W. G., Babin, B. J., Carr, J. C., & Griffin, M. (2009).  Business  Research  Methods,  8th Edition.  California,  USA:  South-Western College Pub.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  67 Tahun  2011  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  26  Tahun  2009 tentang  Penerapan  Kartu  Tanda  Penduduk Berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan Secara Nasional Pasal 10 A (1) Kartu Tanda
Penduduk  Elektronik  merupakan  KTP  yang dilengkapi dengan chip Surat  Edaran  Mendagri  Nomor  471.13.5184/SJ tanggal 13 Desember 2012 Camat diberikan
kewenangan dalam membuat surat keterangan sudah merekam E-KTP
Surat  Edaran  Mendagri  Nomor  470/13/1090/SJ tanggal  1  Maret  2013  tentang  Wajib melakukan  rekaman  E-KTP  dan  KTP  lama tidak berfungsi kembali http://wartakota.tribunnews.com/2017/10/21/ka ta-dirjen-dukcapil-kemendagri-cukup-bawa- fotokopi-kartu-keluarga-ke-kelurahan-e-ktp- bisa-dicetak.