Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN : 2548-1398 Vol. 4, No.7 Juli 2019

## KONDISI MANGROVE DI PESISIR KABUPATEN CIREBON

## Sri Wahyuningsih dan Feti Fatimatuzzahroh
Akademi Maritim Cirebon (AMC) dan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon Email: syuni0389@gmail,com

## Abstrak
Kerusakan  dan  degradasi  hutan  mangrove  karena  tekanan  pembangunan  dan menurunnya daya dukung lingkungan menjadi salah satu penyebab utama kerentanan wilayah  pesisir.  Pesisir  Kabupaten  Cirebon  merupakan  salah  satu  pesisir  dengan keadaan mangrove mengkhawatirkan. Pasalnya Kabupaten Cirebon hanya mempunyai mangrove dengan luas 1.780 ha dengan kondisi rusak 480 ha, kondisi sedang 200 ha dan rehabilitasi hanya 100 ha. Hal tersebut menunjukkan mirisnya kondisi mangrove yang  akan  berpengaruh  pada  menurunnya  kualitas  lingkungan  pesisir.  Sebagaimana diketahui  bahwa  mangrove  mempunyai  banyak  sekali  fungsi  sosial,  ekologi  dan ekonomi.  Selain  sebagai  habitat  bagi  berbagai  spesies  ikan,  kerang,  dan  udang, mangrove  juga  berperan  dalam  menentukan  kualitas  air,  menurunkan  tingkat  intrusi air laut dan meredam gelombang laut sehingga mampu melindungi pesisir dari abrasi. Paper  ini  mereview  kondisi  mangrove  di  pesisir  Kabupaten  Cirebon  berdasarkan beberapa  jurnal.  Minimnya  penelitian  mengenai  mangrove  di  pesisir  Kabupaten Cirebon  merupakan  salah  satu  faktor  yang  menghambat  dalam  membuat  strategi pengelolaan mangrove dan pengembangannya.
Kata kunci: Ekosistem Mangrove, Pengelolaan, Pesisir, Kabupaten Cirebon

## Pendahuluan
Wilayah pesisir merupakan ekosistem unik dan kaya akan sumberdaya hayati dan non  hayati,  namun  di  sisi  lain  wilayah  ini  juga  rentan  terhadap  perubahan  lingkungan, terutama  akibat  kegiatan  manusia.  Pemanfaatan  wilayah  ini  diantaranya  adalah  untuk pemukiman,  budidaya  perikanan,  pertanian,  industri,  pariwisata,  transportasi  dan pelabuhan.  Akibat  pemanfaatan  tersebut  wilayah  pesisir  mengalami  tekanan  besar, sehingga  kondisinya  perlu  mendapatkan  perhatian  serius.  Setidaknya  dari  sekian  banyak permasalahan  di  wilayah  pesisir,  beberapa  diantaranya  adalah  pencemaran  lingkungan, intrusi  air  laut,  erosi  dan  sedimentasi.  Menurut  Astjario  dan  Harkins  (2005),  perubahan garis pantai akibat proses sedimentasi menyebabkan terbentuknya tanjung dan tanah timbul
di  kawasan  pesisir.  Lebih  lanjut  Rositasari  et  al.  (2011)  menambahkan  bahwa  erosi  di wilayah  pesisir  akan  mendorong  perubahan  garis  pantai  ke  arah  darat.  Hal  ini  mengingat jumlah  populasi  manusia  dan  aktivitas  ekonomi  yang  terus  meningkat  mendorong penggunaan air tanah, sehingga ancaman intrusi air laut tidak bisa dihindari.
Permasalahan  lain  yang  tidak  kalah  penting  di  kawasan  pesisir  adalah  terjadinya degradasi dan kerusakan hutan mangrove, yang sebagian besar dikarenakan konversi hutan menjadi pemukiman dan lahan tambak. Ilman et al. (2016) melaporkan bahwa mangrove di Indonesia  telah  dieksploitasi  secara  sistematis  sejak  tahun  1800,  terutama  untuk pengembangan  budidaya  tambak  dan  penebangan  kayu.  Kemudian  pada  akhir  1960-an, Indonesia  diperkirakan  telah  kehilangan  lebih  dari  200.000  ha  atau  setidaknya  50%  dari hutan mangrove khususnya di Jawa dan Sumatera. Laju kehilangan kian meningkat secara dramatis  pada  tahun  1970  ketika  eksploitasi  bergeser  ke  pulau-pulau  baru  di  luar  Jawa, terutama  Kalimantan  dan  Sulawesi.  Hal  ini  didorong  oleh  kebijakan  untuk  meningkatkan produksi dan perluasan tambak skala besar. Hasilnya diperkirakan sekitar 800.0000 ha telah hilang hanya dalam 30 tahun, dan saat ini sebagian besar produktivitas menjadi rendah atau tambak ditinggalkan.
Hutan  mangrove  didefinisikan  sebagai  keberadaan  pohon-pohon  mangrove  yang secara unik beradaptasi pada pantai tropis dan subtropis (Nagelkerken et al., 2008; Polidoro et al., 2010). Secara arsitektur, mangrove merupakan hutan sederhana dibandingkan dengan hutan  hujan  tropis  (Alongi,  2014).  Mangrove  menyediakan  berbagai  macam  jasa lingkungan  seperti  menyerap blue  carbon ,  perlindungan  badai,  dan  habitat  unik  bagi beberapa  spesies  (Miteva  et  al.,  2015).  Mangrove  dengan  daya  dukungnya  membantu menstabilkan  kawasan  pesisir  (Karminarsih,  2007;  Nagelkerken  et  al.,  2008),  terutama kestabilan  garis  pantai  dan  mengurangi  dampak  buruk  dari  bencana  alam  seperti  tsunami, angin  topan,  erosi,  dan  gelombang  tinggi  (Jennerjahn  dan  Ittekkot,  2002;  Gedan  et  al., 2010;  Fitriah  et  al.,  2013;  Hashim  dan  Catherine,  2013).  Dengan  kemampuan  tersebut, mangrove  telah  terbukti  menjadi  aset  bagi  garis  pantai  juga  menjadi  pelindung  kawasan pesisir (Harihar dan Verhagen, 2017).
Mangrove menjadi ekosistem biologis penting dan paling produktif di dunia, karena menyediakan  sumberdaya  penting  dan  unik  untuk  manusia,  sistem  pesisir  dan  laut
(Jennerjahn  dan  Ittekkot,  2002).  Beberapa  fungsi  penting  mangrove  seperti  tempat bersarang,  tempat  berkembang  biak,  daerah  asuhan,  dan  habitat  mencari  makan  bagi berbagai  spesies  laut  dan  ikan  pelagis  (Nagelkerken  et  al.,  2008;  Jennerjahn  dan  Ittekkot, 2002; Fitriah et al., 2013) mampu meningkatkan fungsi ekologis penting seperti penyediaan hasil perikanan dan keanekaragamn hayati (Nagelkerken et al., 2008). Produktivits primer yang  tinggi  pada  mangrove  mendorong  penyerapan  karbon,  sehingga  mangrove  menjadi penyerap karbon terbaik dibandingkan ekosistem lain (Donato  et  al., 2011;  Murdiyarso  et al., 2015). Sedimen mangrove dapat mengakumulasi karbon dengan estimasi sebesar 23 x 10 12 g  C  per  tahun,  sementara  karbon  yang  dilepaskan  ke  laut  adalah  46  x  10 12 g  C  per tahun  yaitu  sekittar  11%  dari  total  masukan  karbon  dari  darat  ke  laut  (Jennerjahn  dan Ittekkot, 2002).
Mangrove  selain  memiliki  fungsi  ekologis  dan  biologis,  juga  memiliki  fungsi ekonomi  seperti  sebagai  sumber  makanan,  obat-obatan,  bahan  bakar  dan  bahan  bangunan untuk  masyarakat  lokal  (Jennerjahn  dan  Ittekkot,  2002;  Baba  et  al.,  2013).  Di  banyak negara,  masyarakat  lokal  mengandalkan  hasil  hutan  mangrove  untuk  bahan  bakar  dan konstruksi  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Sayangnya  pemanfaatan  mangrove  hanya didasarkan  pada  aspek  ekonomi  saja,  sehingga  mangrove  banyak  mengalami  degradasi karena  penebangan  kayu  yang  berlebihan.  Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  skala  besar pemanfaatan secara komersial dan destruktif telah menyebabkan hilangnya hutan mangrove (Baba et al., 2013). Masyarakat pesisir sangat bergantung pada sumberdaya peisir dan laut dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Dengan  sifat  pemanfaatan  perairan  yang  terbuka ( open  access )  menyebabkan  sumberdaya  perikanan  mengalami  eksploitasi  berlebihan, khususnya hutan mangrove (Sutrisno, 2014). Eksploitasi berlebihan tersebut pada akhirnya berdampak  pada  degradasi  mangrove  yang  menyebabkan  masyarakat  pesisir  kehilangan sumber pendapatan. Hal tersebut menunjukkan peran penting mangrove sebagai ekosistem dengan  peran  yang  sangat  kompleks,  yaitu  fungsi  ekonomi,  ekologis,  dan  sosial (Karminarsih, 2007).
Indonesia  menjadi  negara  dengan  kekayaan  hutan  mangrove  terbesar,  namun  juga tingkat deforestasinya sangat tinggi, terutama di sepanjang pesisir pantai utara Jawa. Ilman et al. (2016) memperkirakan persentase kehilangan mangrove di Pulau Jawa sebesar 75%,
dengan  perkiraan  jumlah  luasan  mangrove  di  tahun  1800  adalah  173.000  ha,  kemudian menjadi  45.000  ha  di  tahun  2012.  Pesisir  Kabupaten  Cirebon  menjadi  salah  satu  bagian wilayah hutan mangrove di Pulau Jawa yang mengalami deforestasi. Raharjo et al. (2015) mencatat  mengrove  di  pesisir  Kabupaten  Cirebon  tersebar  di  delapan  kecamatan,  dengan enam diantaranya telah mengalami kerusakan mencapai 75%. Jika dibiarkan terus berlanjut, maka  tidak  menutup  kemungkinan  hilangnya  seluruh  hutan  mangrove  asli  di  pesisir Kabupaten Cirebon. Berdasarkan pemaparan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mereview kondisi mangrove dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan.

## Pesisir Kabupaten Cirebon
Kabupaten  Cirebon  merupakan  kabupaten  yang  terletak  di  pantai  utara  dan  paling timur provinsi Jawa Barat. Astjario dan Harkins (2005) melaporkan bahwa secara geologi Kabupaten  Cirebon  terletak  di  kaki  terendah  Gunung  Ciremai  dan  kawasan  pantai  utara yang  sangat  dinamis.  Kawasan  muara-muara  sungai  cenderung  mengalami  akrasi dikarenakan perubahan morofologi dari dataran tinggi hingga dataran rendah dengan jarak yang relatif pendek. Hal ini mendorong tingkat erosi dan aliran sungai yang kuat, sehingga akrasi tidak bisa dihindari.
Panjang  pantai  Kabupaten  Cirebon  adalah  54  km,  yang  memanjang  mulai  dari Kecamatan  Kapetakan  yang  berbatasan  dengan  Kecamatan  Karangampel  Kabupaten Indramayu, sampai ke Kecamatan Losari  yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes Jawa Tengah.  Setidaknya  ada  delapan  kecamatan  yang  berada  di  kawasan  pesisir  Kabupaten Cirebon,  yaitu  Kecamatan  Kapetakan,  Kecamatan  Suranenggala,  Kecamatan  Gunungjati, Kecamatan  Mundu,  Kecamatan  Astanajapura,  Kecamatan  Pangenan,  Kecamatan  Gebang, dan Kecamatan Losari (BLHD, 2014).
Wilayah pesisir Kabupaten Cirebon terdiri dari unit wilayah daratan pantai dan unit wilayah  rawa-rawa.  Kawasan  pantai  dicirikan  dengan  batas  wilayah  antara  garis  pantai sampai ke arah daratan dan masih dipengaruhi pasang surut air laut. Sementara garis pantai dicirikan  dengan  batas  pertemuan  antara  daratan  dengan  air  laut,  namun  bersifat  dinamis mengikuti  pasang surut  air laut, abrasi  dan sedimentasi (Fitriah  et  al., 2013).  Astjario  dan Harkins (2005) melaporkan ada tiga tipe pantai di Kabupaten Cirebon, yaitu:

## 1. Pantai tipe I
Tipe  substrat  pantai  ini  adalah  berlumpur,  dan  mendominasi  kawasan  pantai Kecamatan  Mundu  sampai  Kecamatan  Losari.  Pantai  ini  menjadi  tempat bermuaranya dua sungai yang membawa sedimen lumpur hitam kecoklatan. Sedimen yang  terbawa  arus  menyebabkan  pendangkalan  dan  akrasi  di  muara  sungai.  Lebih jauh  sedimen  yang  tersebar  ke  arah  laut  meningkatkan  kekeruhan  air  dan pendangkalan.  Dengan  kondisi  demikian,  masyarakat  sekitar  memanfaatkan  daratan baru  yang  masih  dipengaruhi  aktivitas  pasang  surut  untuk  perluasan  tambak  udang, garam  atau  ikan  laut,  sementara  kawasan  pesisir  yang  tidak  terpengaruh  air  laut digunakan sebagai lahan pertanian sawah dan lain-lain.

## 2. Pantai tipe II
Pantai  ini  dicirikan  dengan  kondisi  pantai  yang  masih  tergenang  air  laut, sehingga  tipe  subtrat  pantai  ini  adalah  lumpur  yang  sangat  lunak  berwarna  hitam keabuan.  Pada  pantai  ini  masih  terdapat  tanaman  mangrove  dari  jenis Avicennia marina di beberapa lokasi dengan ketinggian 1 hingga 2,5 m.

## 3. Pantai tipe III
Kawasan  pantai  ini  memiliki  subtrat  berpasir  halus  hingga  sedang  dengan warna coklat kehitaman. Kondisi pantai landai dengan gelombang  yang tidak begitu besar,  namun  pada  beberapa  tanggul  terabrasi.  Dengan  kondisi  arus  dan  gelombang sedang,  air  laut  masuk  hingga  ke  darat  saat  laut  pasang.  Pada  mulut  muara  masih terdapat tumbuhan mangrove dari jenis Avicennia marina hingga sejauh 10 - 15 m ke arah darat.
Secara umum wilayah pesisir Cirebon cenderung berelevasi rendah dan erosi terjadi di  sebagian  besar  wilayah  pesisir  ini  dengan  berbagai  tingkat.  Kondisi  ini  akan menyebabkan  perubahan  garis  pantai  ke  arah  darat,  ditambah  lagi  dengan  meningkatnya jumlah  populasi  dan  aktivitas  ekonomi  mendorong  tingginya  penggunaan  air  tanah  yang kemudian  akan  mengarah  pada  fenomena  intrusi  air  laut  (Rositasari  et  al.,  2011).  Hasil penelitian  Astjario  dan  Harkins  (2005)  menunjukkan  kawasan  pantai  timur  Kabupaten Cirebon  memiliki  garis  pantai  yang  dinamis,  khususnya  di  muara  sungai  Mundu  dan Losari.  Dengan  dominasi  tipe  substrat  lumpur  (pantai  tipe  I),  menyebabkan  kawasan  ini
lebih rentan mengalami akrasi akibat arus yang bergerak membawa material sedimen yang kemudian  diendapkan  kembali  di  sekitar  kawasan  pantai.  Akibat  proses  sedimentasi tersebut  terbentuk  tanjung  atau  daratan  yang  menjorok  ke  arah  laut  dan  dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan tambak. Hal serupa juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Heriati dan  Husrin  (2017),  dimana  wilayah  pesisir  barat  Cirebon  cenderung  lebih  stabil dibandingkan pesisir timur Cirebon yang memiliki fenomena erosi sedimentasi lebih besar karena pantainya  yang dinamis. Perhitungan perubahan garis pantai berdasarkan laju erosi dan sedimentasi menunjukkan Kecamatan Losari memiliki nilai paling tinggi dibandingkan delapan  kecamatan  lainnya  di  sepanjang  peisir  Cirebon,  dengan  laju  erosi  0,43  km 2 /tahun dan laju sedimentasi 0,09 km 2 /tahun.
Penelitian  mengenai  perubahan  garis  pantai  juga  dilakukan  oleh  Rositasari  et  al. (2011)  dari  tahun  2008  sampai  2009,  dimana  dari  hasil  pengamatan  menunjukkan  bahwa sepanjang  daerah  pesisir  Cirebon  telah  mengalami  perubahan  garis  pantai  berdasarkan fenomena  sedimentasi  dan  erosi.  Wilayah  yang  tersedimentasi  diantaranya  Losari  dengan perkiraan  kecepatan  sedimentasi  tetap  hingga  100  tahun  ke  depan.  Lahan  pengendapan  di wilayah ini aktif dengan tata guna lahan untuk tambak ikan. Adapun wilayah Gebang selain tersedimentasi, juga mengalami erosi, dengan kemungkinan akan terendam ketika kenaikan muka  laut  mencapai  0,8  m.  Sementara  pengamatan  terhadap  fenomena  intrusi  air  laut menunjukkan  bahwa  wilayah  dengan  intrusi  terluas  ada  di  Bungko,  dengan  intrusi mencapai 4,6 km ke arah darat. Kenedi (2017) menyatakan bahwa proses abrasi dan akresi selain  dipengaruhi  angin,  gelombang  dan  lokasi  pantai  juga  dipengaruhi  adanya pembangunan  bendungan  karet  dan  PLTU  yang  menyebabkan  suplai  sedimen  ke  pantai berkurang.
Penggunaan lahan di pesisir Kabupaten Cirebon umumnya didominasi oleh tambak, seperti  di  Kecamatan  Gebang  dimana  35%  tata  guna  lahan  digunakan  untuk  pertambakan dan 30% pesawahan. Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Losari yang didominasi tambak dan  sawah  hampir  35%,  sisanya  digunakan  untuk  pemukiman,  bangunan  perkantoran, ladang,  kolam  dan  perkebunan.  Sementara  di  Kecamatan  Mundu  pemanfaatan  lahan sebagian  besar  digunakan  untuk  pesawahan  (40%)  dan  pemukiman  (20%).  Hasil perhitungan  pembobotan  terhadap  variabel  fisik  di  empat  kecamatan  pesisir  Kabupaten
Cirebon  berdasarkan  variabel  nilai  yaitu  panjang  sabuk  hijau,  litologi,  panjang  kerusakan dan  tata  guna  lahan  menunjukkan  bahwa  desa  pantai  yang  masuk  dalam  kategori  amat sangat  diutamakan  untuk  segera  dilakukan  perbaikan  adalah  Gebang  Kulon  dan  Gebang Ilir, sedangkan desa pantai dengan kategori prioritas sangat diutamakan tersebar di seluruh desa  di  Kecamatan  Mundu,  Kecamatan  Pangenan  (kecuali  Desa  Bendungan),  Kecamatan Gebang  (selain  Kali  Pasung),  dan  Kecamatan  Losari  (kecuali  Desa  Ambulu  dan Tawangsari) (Raharjo et al., 2015).

## Kondisi Mangrove di Pesisir Kabupaten Cirebon
Luas  hutan  mangrove  Kabupaten  Cirebon  menurut  data  BPS  (2016)  1.780  ha dengan rincian kondisi baik sebanyak 1.100 ha, kondisi sedang 200 ha,  kondisi rusak 480 ha,  rehabilitasi  100  ha  dan  berubah  fungsi  sebanyak  100  ha.  Mangrove  ditemukan mendominasi  kawasan  Losari,  Pangenan  dan  Gebang  (BLHD,  2014).  Sebaran  hutan mangrove di pesisir Kabupaten Cirebon terdapat  mulai dari Kecamatan Kapetakan hingga Kecamatan Losari. Luas hutan mangrove terbesar di Kecamatan Losari dengan luas 164,30 ha atau 46,53% dari total luas mangrove. Sementara luas hutan mangrove terkecil terdapat di  Kecamatan  Suranenggela  dengan  luas  2,60  ha  atau  0,74%  dari  luas  total  mangrove  di Kabupaten Cirebon (Fitriah et al., 2013). Adapun jenis mangrove yang tumbuh di kawasan pesisir Kabupaten Cirebon tidak berbeda dengan yang ada di daerah lain, seperti Avicennia sp., Rhyzopora sp., Bruguiera sp., Nypa sp. dan lain-lain.
Astjario dan Harkins (2005) melaporkan jenis mangrove  yang sering ditemukan di pesisir Kabupaten Cirebon seperti  pantai tipe I dan tipe  II adalah Avicennia  marina . Jenis mangrove ini dapat  tumbuh baik  di  muara sungai  dan alur sungai  maupun jauh hingga ke darat.  Ukuran  daunnya  kecil  yakni  tidak  lebih  dari  3  cm,  dengan  warna  hijau  tua  pada bagian  depan  dan  hijau  muda  pada  bagian  belakang.  Berdaun  rimbun  dengan  bunga berwarna  putih  kekuningan  dan  berukuran  kecil  ±  4-5  cm.  Ciri  lainnya  yaitu  permukaan daun  selalu  terasa  asin,  terkadang  kristal-kristal  garam  dijumpai  pada  permukaan  daun. Ketinggian dapat mencapai 15 m jika tidak mendapat gangguan dari manusia, namun dapat menjadi  tumbuhan  kerdil  walaupun  bukan  jenis  mangrove  yang  memiliki  akar  cabang. Jenis  mangrove  lain  yang  dijumpai  pada  tepi-tepi  tambak  masyarakat  adalah Rhizopora
apiculata yang memiliki akar cabang dan tumbuh di permukaan air laut pasang. Ketinggian dapat mencapai 20 m, panjang daun 10 cm dengan warna daun hijau tua pada bagian depan dan  hijau  kekuningan  pada  bagian  belakang.  Panjang  daun  bunga  berwarna  kuning keputihan dengan ukuran tidak lebih dari 2 cm.
Raharjo  et  al.  (2015)  membandingkan  sebaran  hutan  mangrove  pada  tahun  2013 dengan  tahun  2004  di  pesisir  Kabupaten  Cirebon.  Hasilnya  panjang  sebaran  hutan mangrove  berkurang  di  enam  kecamatan  meliputi  Kecamatan  Losari  menjadi  ±  2,9  km, Kecamatan Pangenan  ± 3,8 km,  Kecamatan Astanajapura  ± 2,9 km,  Kecamatan Mundu  ± 2,4  km,  dan  Kecamatan  Suranenggela  ±  0,9  km.  Sementara  dua  kecamatan  lainnya mengalami penambahan yaitu Kecamatan Gebang ± 0,27 km dan Kecamatan Kapetakan ± 1  km.  Berkurangnya  areal  hutan  mangrove  di  enam  kecamatan  diakibatkan  oleh  abrasi pantai dan alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak. Sedangkan penambahan areal hutan mangrove di Kecamatan Gebang dan Kecamatan Kapetakan merupakan bagian dari upaya rehabilitasi  hutan  mangrove  baik  yang  dilakukan  pemerintah  pusat  dan  daerah  maupun masyarakat.  Lokasi  hutan  bakau  yang  dialihfungsikan  menjadi  lahan  tambak  ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2.
Gambar 1 Alih Fungsi Hutan Bakau Menjadi Tambak di Desa Mundu, Kecamatan Mundu pesisir (Raharjo et al., 2015)

## Gambar 2 Alih Fungsi Hutan Bakau Menjadi Tambak di Desa Ambulu, Kecamatan
Losari (Raharjo et al., 2015)
Berdasarkan campur tangan manusia, hutan mangrove dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu hutan mangrove yang tumbuh secara alami, dan hutan mangrove hasil reboisasi dan  penghijauan  (Karminarsih,  2007).  Berdasarkan  hal  tersebut,  ekosistem  mangrove  di Kabupaten Cirebon merupakan hasil rehabilitasi masyarakat dan pemerintah pusat maupun daerah dengan tujuan untuk  perlindungan kawasan pesisir dan pemukiman dari  gempuran ombak  dan  tiupan  angin  kencang.  Penanaman  dilakukan  di  sepanjang  tepi  pantai  selebar 100-200  m  sebagai  sabuk  hijau  yang  berfungsi  untuk  menahan  gelombang  air  laut  masuk ke  daratan  (BLHD,  2014).  Fitriah  et  al.  (2013)  melaporkan  bahwa  luas  total  areal  yang ditanami mangrove di beberapa kecamatan adalah seluas 809.137 ha, meliputi Kecamatan Kapetakan  (170.000  ha),  Kecamatan  Suranenggela  (135.769  ha),  Kecamatan  Gunung  Jati (20.552  ha),  Kecamatan  Mundu  (11.383  ha),  Kecamatan  Pengenan  (171.786  ha), Kecamatan Gebang (78.542 ha), dan Kecamatan Losari (221.106 ha).

## Upaya Pengelolaan Hutan Mangrove di Kabupaten Cirebon
Pengelolaan  hutan  mangrove  dilakukan  dengan  melakukan  rehabilitasi  mangrove dan  pengembangan  ekowisata  mangrove  dengan  melakukan  pelibatan  masyarakat.  Hasil rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh Perum Perhutani, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cirebon dan Swadaya Masyarakat  adalah 892,30 ha luas total mangrove,  dimana  sebagian  457,30  ha  atau  51,25%  berada  di  luar  kawasan  hutan  dan sisanya 453 ha atau 48,75% berada di dalam kawasan hutan. Pengelolaan di luar kawasan hutan  dilakukan  oleh  masyarakat  (hutan  bakau  rakyat),  sementara  pengelolaan  di  dalam kawasan dilakukan oleh perhutani. Rehabilitasi ini masih bisa ditingkatkan lagi, mengingat potensi  lahan  di  Kabupaten  Cirebon  untuk  mangrove  masih  besar.  Potensi  lahan  tersebut mencapai  2.193,70  ha,  luas  areal  mangrove  di  kawasan  pertambakan  809,14  ha  atau 36,88% dari areal potensi mangrove, dan di kawasan sempadan pantai dan sungai 1.384,56 ha  atau  53,12  %  dari  areal  potensi  mangrove  (BLHD,  2014).  Potensi  lahan  di  beberapa kecamatan di Kabupaten Cirebon ditunjukkan pada Gambar 3.

## Gambar 3 Potensi Areal Mangrove (ha) di Pertambakan dan
Sempadan Pantai dan Sungai (BLHD, 2014)
Pengelolaan  mangrove  diantaranya  dilakukan  dengan  strategi  kebijakan  (Huda, 2008)  ekowisata  (Mulyadi  dan  Fitriani,  2010;  Wardhani,  2011),  partisipasi  masyarakat (Diarto  et  al.,  2012;  Gumilar,  2012),  dan  mina  hutan  atau  silvofishery  (Wibowo  dan Handayani, 2011). Minarsih et al. (2014) menyebutkan ada tiga tahapan yang menjadi dasar dalam  pengelolaan  mangrove  yaitu  isu  ekologi  dan  sosial  ekonomi,  kelembagaan  dan perangkat  hukum  serta  strategi  pelaksanaan  rencana.  Tiga  komponen  dalam  pengelolaan yaitu  sumberdaya  hutan  mangrove,  masyarakat  dan  pemerintah  (Minarsih  et  al.,  2014). Ketiga  komponen  tersebut  harus  dapat  bersinergi  dengan  baik  karena  tidak  bisa  berdiri sendiri  terkait  dengan  peran  masing-masing  dalam  pengelolaan  hutan  mangrove. Masyarakat  merupakan  pihak  yang  paling  terkena  dampak  dari  hutan  mangrove. Pemerintah mempunyai  peran dalam membuat regulasi untuk pengelolaan mangrove  yang berkelanjutan.  Sumberdaya  mangrove  berperan  dalam  keberlanjutan  ekologis,  sosial  dan ekonomi wilayah pesisir.
Berkembangnya  ekowisata  mangrove  di  Mundu  dan  Ambulu  juga  merupakan bentuk  pelibatan  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  mengelola  dan  memelihara  hutan mangrove.  Meskipun  ekowisata  tersebut  masih  tahap  awal  dan  tidak  bisa  dibandingkan dengan  ekowisata  mangrove  di  daerah  lain  yang  sudah  berhasil  dari  sisi  rehabilitasi  dan pemanfaatannya, namun adanya ekowisata tersebut merupakan salah satu tanda bangkitnya
kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  melakukan  pelestarian  dan  pengelolaan  hutan mangrove. Sebagaimana disebutkan Diarto et al. (2012) bahwa partisipasi masyarakat dapat digambarkan  dengan  tingginya  keinginan  masyarakat  untuk  menjaga  dan  melestarikan terhadap  ekosistem  mangrove  serta  adanya  harapan  terhadap  upaya  perlindungan  maupun perbaikan  kawasan  hutan  mangrove.  Keinginan  masyarakat  untuk  menjaga  dan melestarikan dibuktikan dengan upaya membuat ekowisata baik di wilayah Mundu ataupun di  Ambulu.  Ekowisata  tersebut  sebagai  salah  satu  edukasi  bagi  masyarakat  untuk menyadari  pentingnya  peran  mangrove  pada  wilayah  pesisir.  Konsep  pengelolaan mangrove  berbasis  komunitas  dan  pelibatan  masyarakat  mengarahkan  pada  desentralisasi hak,  tanggungjawab  dan  wewenang  dari  pemerintah  kepada  komunitas  lokal  dalam mengelola  sumberdaya  alam  (Datta  et  al.,  2012).  Sehingga  keterlibatan  masyarakat  pada ekowisata mangrove di Mundu dan Ambulu merupakan bentuk pengaplikasian pengelolaan mangrove berbasis komunitas.
Produk  hukum  juga  diperlukan  dalam  pengelolaan  mangrove  yang  berkelanjutan. Adanya  regulasi  tentang  mangrove  menjadi  salah  satu  faktor  penting  dalam  pengelolaan mangrove. Sejauh ini, masih belum ada  penelitian yang membahas mengenai regulasi dan kebijakan pengelolaan mangrove maupun konservasi mangrove di Cirebon. Kebijakan dan regulasi  untuk  mencegah  deforestasi  mangrove  dapat  berupa  produk  hukum  baik  dari masyarakat maupun pemerintah. Produk hukum masyarakat dapat berbentuk larangan atau hukum  adat  sedangkan  produk  hukum  pemerintah  adalah  berupa  peraturan  daerah. Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Oudenhoven  et  al.  (2015)  bahwa  faktor  terpenting  yang mempengaruhi  aktifitas  pengelolaan  mangrove  adalah  kebijakan  dan  pengambilan keputusan yang tepat.

## Kesimpulan
Aktivitas  masyarakat  di  sekitar  pesisir  Kabupaten  Cirebon  telah  banyak  merubah struktur  ekosistem  di  pesisir,  terutama  ekosistem  mangrove.  Tercatat  dari  beberapa  data yang  dilaporkan,  degradasi  dan  kerusakan  hutan  mangrove  di  kawasan  tersebut  terus terjadi. Konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak dan pemukiman menjadi salah satu penyebab  utama  hilangnya  kekayaan  mangrove  di  pesisir  Kabupaten  Cirebon.  Beberapa
tahun  terakhir  upaya  rehabilitasi  mangrove  mulai  dilakukan  oleh  pemerintah,  LSM,  dan masyarakat  Kabupaten  Cirebon.  Bentuk  kesadaran  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam pengelolaan  mangrove  diantaranya  munculnya  ekowisata  di  Mundu  dan  Ambulu.  Meski begitu,  masih  belum  ada  regulasi  dalam  pengelolaan  mangrove.  Penelitian  mangrove  di Kabupaten  Cirebon  masih  minim,  padahal  hasil  penelitian  dapat  membantu  pemerintah dalam  membuat  kebijakan  dan  strategi  dalam  konservasi  dan  pengelolaan  mangrove  di Kabupaten Cirebon.  Karenanya,  diperlukan kajian mendalam mengenai  kondisi  mangrove di Cirebon berdasarkan data yang lebih terbaru.

## BIBLIOGRAFI
Alongi,  D.  M.  (2014).  Present  State  and  Future  of  the  World’s  Mangrove  Forests.
Environmental Conservation 29 (3), 331–349.
Astjario,  P.,  &  Harkins,  F.  X.  (2005).  Penelitian  Lingkungan  Pantai  Wilayah  Pesisir Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Jurnal Geologi Kelautan 3.2 : 19-26.
Baba, S., Chan, H. T., Aksornkoae, S. (2013). Useful Products from Mangroves and Other Coastal  Plants.  In ISME  Mangrove  Educational  Book  Series  No.  3.  International Society  for  Mangrove  Ecosystems .  Yokohama,  Japan:  Japan  and  International Tropical Timber Organization. Okinawa.
Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon (BLHD). (2014). Status Lingkungan Hidup  Daerah  Kabupaten  Cirebon  tahun  2014.  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Jawa  Barat.  Luas  dan  Sebaran  Hutan  Mangrove  Menurut Kabupaten  dan  Kondisi  Hutan  di  Provinsi  Jawa  Barat.  (2016).  Diakses  pada  hari Jumát tanggal 28 Juni 2019. Pukul 14.05.
https://jabar.bps.go.id/statistictable/2018/04/05/553/luas-dan-sebaran-hutan- mangrove-menurut-kabupaten-kota-dan-kondisi-hutan-di-provinsi-jawa-barat-hektar- 2016.html
Datta,  D.,  Chattopadhyay,  R.  N.,  &  Guha,  P.  (2012).  Community  Based  Mangrove Management:  A  Review  on  Status  and  Sustainability. Journal  of  Environmental Management 107 : 84–95.
Diarto,  B.,  Hendarto.,  &  S.  Suryoko.  (2012).  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan Lingkungan  Kawasan  Hutan  Mangrove  Tugurejo  di  Kota  Semarang. Jurnal  Ilmu Lingkungan 10.1 : 1-7.
Donato, D. C., Kauffman, J. B., Murdiyarso, D., Kurnianto, S., Stidham, M., Kanninen M. (2011).  Mangroves  Among  the  Most  Carbon-rich  Forests  in  the  Tropics. Nature Geoscience 4 : 293–297.
Fitriah, E., Maryuningsih, Y., Chandra, E., Mulyani, A. (2013). Studi Analisis Pengelolaan Mangrove Kabupaten Cirebon. Jurnal Scientiae Educatia 2 edisi 2.
Gedan,  K.  B.,  Kirwan,  M.  L.,  Wolanski,  E.,  Barbier,  E.  B.,  Silliman,  B.  R.  (2010).  The Present  and  Future  Role  of  Coastal  Wetland  Vegetation  in  Protecting  Shorelines: Answering Recent Challenges to The Paradigm. Climatic Change 106.1 : 7–29.
Gumilar,  I.  (2012).  Partisipasi  Masyarakat  Pesisir  dalam  pengelolaan  Ekosistem  Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. Jurnal Akuatika 3.2 : 198-211.
Hashim,  A.  M.,  &  Catherine,  S.  M.  P.  (2013).  A  laboratory  study  on  wave  reduction  by mangrove forests. APCBEE Procedia 5 : 27–32.
Harihar, S.,  &  Verhagen, H. J. (2017). Application of bamboo  in  mangrove rehabilitation projects.  In Proceedings  of  the  Institution  of  Civil  Engineers  -  Structures  and Buildings (pp. 1–16).
Heriati,  A.,  Husrin,  S.  (2017).  Perubahan  garis  pantai  di  pesisir  Cirebon  berdasarkan analisis spasial. Jurnal Online Institut Teknologi Nasional 2 : 52-60.
Huda,  N.  (2008).  Strategi  Kebijaan  Pengelolaan  Mangrove  Berkelanjutan  di  Wilayah Pesisir  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  Jambi.Tesis.  Magister  Teknik  Sipil. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
Ilman, M., Dargusch, P., Dart, P., Onrizal. (2016). A Historical Analysis of Drivers of Loss and Degradation of Indonesia’s Mangroves. Land Use Policy 54 : 448-450.
Jennerjahn,  T.  C.,  Ittekot,  V.  (2002).  Relevance  of  Mangroves  for  The  Production  and Deposition of Organic Matter Along Tropical Continental Margins. Naturwissenschaften 89.1 : 23-30.
Karminarsih, E. (2007). Pemanfaatan Ekosisem Mangrove bagi Minimasi Dampak Bencana di Wilayah Pesisir. JMHT 13.3 : 182-187.
Kenedi, B. M. (2017). Analisis Perubahan Garis Pantai Menggunakan Citra Satelit Landsat di Pesisir Cirebon. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
Minarsih, Maria, M., Subekti, S., Zulaedah, A. (2014). Optimalisasi Pengelolaan Mangrove Berbasis  Masyarakat  Desa  Betahwalang  kecamatan  Bonang  Kabupaten  Demak. Majalah Ilmiah Universitas Pandanaran 12.24 : 142-158.
Miteva, D. A., Murray, B. C., & Pattanayak, S. K. (2015). Do protected areas reduce blue carbon  emissions ?  A  quasi-experimental  evaluation  of  mangroves  in  Indonesia. Ecological Economics 119 : 127–135.
Mulyadi, E,. & Fitriani, N. (2010). Konservasi Hutan Mangrove Sebagai Ekowisata. Jurnal Teknik Lingkungan 2.1 : 11-18.
Murdiyarso,  D.,  Purbopuspito,  J.,  et  al.  (2015).  The  Potential  of  Indonesian  Mangrove Forests for Global Climate Change Mitigation. Natural Climate Change 5.12 : 1089– 1092.
Nagelkerken,  I.,  Blaber,  S.  J.  M.,  et  al.  (2008).  The  Habitat  Function  of  Mangroes  for Terestrial and Marine Fauna : A Review. Aquatic Botany 89 : 155-185.
Oudenhoven,  A.  P.  E.,  Van,  Siahainenia,  et  al.  (2015).  Ocean  &  Coastal  Management Effects of Different Management Regimes on Mangrove Ecosystem Services in Java , Indonesia. Ocean and Coastal Management 116 : 353–367.
Polidoro, B. A., Carpenter, K. E., Collins, L., et al. (2010). The Loss of Species: Mangrove Extinction Risk and Geographic Areas of Global Concern. PLos One 5 : e10095.
Raharjo, P., Setiady, D., Zallesa, S., Putri, E. (2015). Identifikasi Kerusakan Pesisir Akibat Konversi  Hutan  Bakau  (mangrove)  Menjadi  Lahan  Tambak  di  Kawasan  Pesisir Kabupaten Cirebon. Jurnal Geologi Kelautan 13.1 : 9-24.
Rositasari,  R.,  Setiawan,  W.  B.,  Supriadi,  I.  H.,  Hasanuddin,.,  Prayuda  B.  (2011).  Kajian dan  Prediksi  Kerentanan  Pesisir  Terhadap  Perubahan  Iklim:  Studi  Kasus  di  Pesisir Cirebon. Jurnal Ilmu dan Kelautan Tropis 2.1 : 52-64.
Sutrisno,  E.  2014.  Implementasi  Pengelolaan  Sumberadaya  Pesisir  Berbasis  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  Secara  Terpadu  Untuk  Kesejahteraan  Nelayan  (Studi  di  Pedesaan Nelayan  Cangkol  Kelurahan  Lemahwungkuk  Kota  Cirebon). Jurnal  Dinamika Hukum 14.1 : 1-12.
Wardhani, M. K. (2011). Kawasan Konservasi Mangrove : Suatu Potensi Ekowisata. Jurnal Kelautan Indonesia Journal of Marine Science and Technology 4.1 : 60-76.
Wibowo, K., Handayani, T. (2006). Pelestarian Hutan Mangrove Melalui Pendekatan Mina Hutan (Silvofishery). Jurnal Teknologi Lingkungan . 7.3 : 227-233.