## TELAAH YURIDIS PENERAPAN SANKSI DI BAWAH MINIMUM KHUSUS PADA PERKARA PIDANA KHUSUS

## Oheo K. Haris
The School of Law, University of Halu Oleo , Kendari, Indonesia

## ABSTRAK:
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Pengadilan  Negeri  di  lingkungan  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta  yang  meliputi  Pengadilan  Negeri  Sleman,  kota  Yogyakarta  dan Bantul.  Pengadilan  tersebut  dipilih  dengan  pertimbangan  terdapat  beberapa  perkara yang  menyangkut  tindak  pidana  khusus.  Tujuan  penelitian  :  (1)  untuk  mengetahui apakah hakim boleh menjatuhkan sanksi di bawah standar minimum khusus pada perka- ra  pidana  khusus  dan  (2)  untuk  mengetahui  apa  dasar  yuridis  pemikiran  hakim  dalam menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus pada perkara pidana khusus. Un- tuk  mencapai  tujuan  tersebut,  maka  penelitian  dilaksanakan  dengan  menggunakan rancangan penelitian hukum. Sampling meliputi subjek sampling yang ditentukan secara purposive.  Bahan  hukum  terdiri  dari:  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  yang  dik- umpulkan  melalui  wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  dilakukan  secara  kualitatif. Hasil penelitian menunjukan : (1) Peranan hakim dalam penerapan sanksi minimum da- lam tindak pidana khusus pada proses peradilan pidana sangat besar, yaitu sebagai pem- beri  putusan  akhir,  hakim  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan.  Dengan demikian,  maka  penulis  berpendapat  bahwa  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  sanksi  di bawah  standar  minimum.  Dengan  alasan  bahwa  negara  Indonesia  menganut  Sistem Kontinental  yakni  hakim  (sebagai  pedoman  pemidanaan)  terikat  oleh  undangundang (aliran konservatif). Hal tersebut, sebagai realisasi asas the binding persuasive of prece- dent. Selain itu, konteks sanksi minimum  yang terdapat dalam rumusan pasal terhadap tindak  pidana  khusus,  secara  terang  dan  jelas,  terdapat  pernyataan  sanksi  pidana  yang memuat ketentuan maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penafsiran lanju- tan.  (2)  Selain  mengacu  Pasal  103  KUHP  dan  284  ayat  (1)  dan  (2)  KUHAP,  dasar yuridis  penerapan  sanksi,  hakim  mengacu  pada  peraturan  perundangundangan  tindak pidana  khusus  yang  mengatur  ketentuan  minimum  khusus.  Selain  kedua  pasal  di  atas, yurisprudensi  dapat  digunakan  sebagai  dasar  yuridis  dalam  penjatuhan  sanksi,  dengan catatan, tetap mengacu ketentuan minimum sekurang-kurangya sama atau di atas mini- mum.
Katakunci : Penerapan Sanksi dan Pidana Khusus

## THE JURIDIS STUDY OF SANCTION APPLICATIONS UNDER SPECIAL MINIMUM ON SPECIAL CREDIT CODES
Oheo K.Haris The School of Law, University of Halu Oleo, Kendari, Indonesia
This research was carried out in the District Court in the Province of Yogyakarta Special Region covering the District Court of Sleman, the city of Yogyakarta and Ban- tul.  The  court  was  chosen  with  consideration  of  several  matters  involving  special crimes. The objectives of the study are: (1) to determine whether a judge may impose sanctions  below  minimum  standards  specifically  on  special  criminal  cases  and  (2)  to find  out  what  the  judicial  mind's  juridical  grounds  in  imposing  criminal  sanctions  are below  a  special  minimum  on  special  criminal  cases.  To  achieve  these  objectives,  the research was conducted by using the research design law. Sampling includes the subject of  sampling  which  is  determined  purposively.  Legal  material  consists  of:  primary  and secondary  legal  materials,  they  were  collected  through  interviews  and  documentation. The analysis was done qualitatively. The results of the research show: (1) the judge had a big role in the application of minimum sanction in a special criminal act in the crimi- nal justice process, namely as the final decision maker, the judge is guided by the legis- lation.  Thus,  the  researcher  argues  that  the  judge  should  not  impose  sanctions  below minimum standards. For that reason, the Indonesian state embraces the Continental Sys- tem  ie  the  judge  (as  a  guideline  of  punishment)  is  bound  by  the  law  (conservative school). That is, as the realization of the binding persuasive principle precedent. In addi- tion,  the  context  of  minimum  sanctions  contained  in  the  formulation  of  the  article  on specific  criminal  acts,  clearly  contain  statement  of  criminal  sanctions  containing  the provisions of the maximum and minimum, so it does not require further interpretation. (2) In addition to referring to Article 103 of the Criminal Code and 284 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Procedure Code, the juridical basis for the application of sanc- tions, judges refer to special criminal law legislation governing special minimum provi- sions.  In  addition  to  the  above  two  chapters,  jurisprudence  may  be  used  as  a  juridical basis in the imposition of sanctions, with a note, still referring to the minimum require- ment of at least equal to or above the minimum.
Keywords: Application of Special Penalties and Crimes

## LATAR BELAKANG
Dalam  rangka  penegakan  hukum law enforcement terdapat kehendak agar hukum  tegak,  sehingga  nilai-nilai  yang diperjuangkan  melalui  instrument  hukum yang  bersangkutan  dapat  diwujudkan.  Se- dangkan dalam menggunakan hukum, cita- cita yang terkandung dalam hukum belum
tentu  secara  sungguh-sungguh  hendak  di- raih,  sebab  hukum  tersebut  digunakan  un- tuk  membenarkan  tindakan-tindakan  yang dilakukan to use the law to legitimate their actions.
Dalam  praktik,  penegakan  hukum melibatkan  keahlian  professional  dalam bidang hukum. Setelah keahlian
berkolaborasi dengan keahlian dan kekuasaan,  maka  hukum  dapat  dijadikan pembenar untuk tindak kekerasan, diskriminasi,  dan  bahkan  untuk  meraih keuntungan  yang  sebenarnya  tidak  sah (korupsi).  Dengan  menggunakan  hukum, korupsi  dapat  menjadi  sempurna.  Tidak terlacak  seperti  kebanyakan  korupsi  di peradilan.  Hal  tersebut  sering  serjadi  di wajah  dunia  peradilan.  Ada  asas  hukum yang menyatakan bahwa hakim lebih baik membebaskan  orang  yang  bersalah  da- ripada  menghukum  orang  yang  tidak  ber- salah. 1
Dengan  ketentuan  tersebut  diatas menarik  untuk  mengupas  tentang  ke- mandirian hakim dalam peranannya menerima,  memeriksa  dan  mengadili perkara yang menjadi wewenangnya, teru- tama  terhadap  kasus-kasus  pidana  khusus. Hakim  mempunyai  kedudukan  yang  strat- egis  dalam  politik  kriminal  guna  me- nanggulangi  kejahatan  tersebut  dan  men- ciptakan  perlindungan  serta  kesejahtraan masyarakat.  Dalam  kenyataannya  banyak dijumpai  adanya  disparitas  pidana  yang disebabkan  terutama  karena  faktor  hakim. Banyak  putusan  yang  tidak  sebanding mengenai  berat  ringannya  pidana  mes- kipun  terhadap  perkara  yang  sejenis  atau
1 Soelidarmi,  S.H.  , Kumpulan  Putusan  Kontraver- sial  dari  Hakim/Majelis  Kontraversial, UII  Press, Yogyakarta,  2002.  dikutip  dari  Soelidarmi  (Wakil Ketua  PN  Sleman), Sering  Dituding  Hakim  Kon- traversial, Harian  Bernas,  Senin  Pon  3  Desember 2001, hal ix
dapat  disebandingkan.  Masyarakat  sering membandingkan  antara  pencurian  dan korupsi yang kelihatannya hampir sepadan yakni sama-sama mengambil barang milik orang/pihak lain, tetapi sangat berbeda pu- tusan  pidananya,  bahkan  ada  kalanya  ter- hadap  kasus  korupsi  dengan  kerugian negara  dalam  skala  besar  namun  ter- dakwanya bebas.
Sehubungan dengan masalah disparitas pidana,  Muladi  berpendapat  bahwa  yang dikehendaki  bukanlah  putusan  yang  sama terhadap perkara yang sama, tetapi adanya rasionalitas  dalam  pertimbangan  yang  di- jadikan  dasar  putusan  terhadap  perkara yang bersangkutan. Dengan demikian akan dihasilkan putusan yang rasional dan dapat diterima  banyak  pihak.  Lebih  lanjut  Mu- ladi menulis :
Namun yang terlebih penting adalah, per- lunya  penghayatan  asas  proporsionalitas dalam  penjatuhan  pidana,  yakni  pro- porsionalitas  atas  kepentingan  masyara- kat,  kepentingan  negara,  kepentingan  si pelaku  tindak  pidana  dan  kepentingan korban  tindak  pidana.  Yang  dikehendaki bukan  paritas  pidana  (parity  sentencing) seperti dianut oleh aliran klasik melainkan sejauh  mana  pidana  tersebut  cukup beralasan  atas  dasar  pedoman  pemida- naan. 2
Kasus-kasus  yang  terjadi  di  atas  dapat di kategorikan sebagai pidana khusus yang disidangkan  dengan  pengadilan  khusus pula. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal
2 Gregorius  Aryadi, Putusan Hakim Dalam  Perka- ra  Pidana, Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta, 1995, hal 3-5.
15  ayat  1  Undang-Undang  Keuasaan  Ke- hakiman  yang  berbunyi  “Yang  dimaksud dengan  “Pengadilan  Khusus”  dalam  ke- tentuan tersebut, antara lain, adalah penga- dilan  anak,  pengadilan  niaga,  pengadilan hak  asasi  manusia,  pengadilan  tindak  pi- dana korupsi, pengadilan hubungan indus- trial  yang  berada  di  lingkungan  peradilan umum,  dan  pengadilan  pajak  di  ling- kungan peradilan tata usaha Negara”. 3
Ketentuan sanksi pidana khusus ketika hakim  memutuskan  dengan  sanksi  maksi- mum  dan  minimum,  namun  yang  terjadi adalah  sering  kali  terjadi  bahwa  putusan itu  tidak  sampai  pada  ketentuan  standar minimum.  Disinilah  sering  terjadi  putusan kontraversi  antara  pertimbangan  rasio  ha- kim  untuk  kepentingan  terdakwa  dengan rasa  keadilan  dalam  masyarakat.  Padahal ketentuan  sanksi  dalam  pidana  khusus  itu sudah jelas-jelas ditegaskan bahwa adanya ketentuan  standar  maksimum  dan  mini- mum  yang  kemudian  menjadi  pegan- gan/patokan/pedoman hakim dalam memutus perkara.
Kemudian apakah kemadirian kekuasaan  kehakiman  mempunyai  im- plikasi  terhadap  penegakkan  hukum  oleh hakim  di  muka  persidangan.  Sudah  jelas
3 Bambang  Sutiyoso,  Sri  Hastuti  Puspitasari, Aspek-aspek  Perkembangan  Kekuasaan  Keha- kiman  Di  Indonesia, Pengatar:  Prof.Dr.  Jimly  As- shidqi,  Penjelasan  atas  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2004  Tentang Kekuasaan  Kehakiman,  UII  Press,  Yogyakarta, 2005, hal 166
implikasinya  besar,  karena  sikap  hakim dalam  proses  peradilan  akan  sangat menentukan  obyektifitas  dalam  memutus- kan  suatu  perkara.  Bahkan  Sahlan  Said, S.H., seorang hakim senior dari pengadilan Negeri Magelang, dalam tulisannya menyatakan  bahwa  satu-satunya  jabatan atau  profesi  yang  dapat  mewakili  Tuhan kiranya adalah hanya hakim, sebab otoritas yang  diberikan  kepadanya  bukan  sekedar memenjara  tetapi  juga  dapat  mencabut nyawa  seseorang. 4 Beberapa  ungkapan yang  memberikan  kedudukan  istimewa kepada  hakim  misalnya,  adalah  benteng terakhir  bagi  pencari  keadilan,  selain  itu hakim  juga  merupakan Ultimum  Remedi- um, yang menjadi senjata pamungkas bagi semua  ketidakberesan,  karena  itu  ada ungkapan  yang  cukup  ekstrim  bahwa semua  bagian  masyarakat  boleh  rusak asalkan  hakimnya  tidak  semuanya  akan menjadi beres. 5
Majelis hakim yang mempunyai integ- ritas  moral  yang  tinggi  dalam  memper- tahankan kemandiriannya, akan dapat ber- fungsi  sebagai  penegak  hukum  yang  baik dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang
4 Bambang  Sutiyoso,  Sri  Hastuti  Puspitasari, Aspek-aspek  Perkembangan  Kekuasaan  Keha- kiman Di Indonesia , dikutip dari Sahlan Said,S.H, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman- Pengalaman  Praktek  Menuju  Kemandirian  Hakim Tolok  Ukur  dan  Kendalanya, Seminar  50  Tahun Kemandirian  Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia di  Universitas  Gadjah  Mada  Tanggal  26  Agustus 1995, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 87.
5 Ibid, hal 87
yudisialnya.  Sehingga  selama  penyeleng- garaan  proses  peradilan,  mulai  dari pemeriksaan  peristiwanya,  pembuktian sampai  pada  putusan  yang  dijatuhkan, majelis  hakim  selalu  berpedoman  pada prinsip-prinsip  yang  dan  dapat  diper- tanggunjawabkan.  Putusan  hakim  pun akan  mempunyai  tingkat  kualitas  yang memadai.  Para  pihak  yang  berperkara selaku  pencari  keadilan  juga  cenderung akan  menerima  putusan  yang  telah  di- jatuhkan,  bahkan  dengan  sukarela  akan melaksanakan  putusan  tersebut  ,  karena dianggap  sudah  sesuai  dengan  persaan keadilan masyarakat. 6
Ketentuan standar maksimum dan min- imum  nampaklah  dapat  lihat  bahwa  adan- ya kecenderungan dari pembentuk undang- undang  pada  tahap  regulasi  belum  terlihat keseriusan  dalam  menentukan “Public Policy” dan “sentencing  policy” yang kemudian  menjadi  masalah  sentral  dalam kebijakan hukum pidana. 7
6 Ibid, hal 88
7 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan Hukum  Pidana, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2002.  Dalam  bukunya,  masalah  sentral  dalam  ke- bijakan  hukum  pidana.  (1).  Tahap  formulasi  atau “kebijakan  legislatif  merupakan  tahap  awal  yang strategis dalam kebijakan hukum pidana atau kese- luruhan  proses  kebijakan  penanggulangan  keja- hatan  dengan  sarana  hukum  pidana  (penal).  (2). Ada  dua  masalah  sentral  dalam  kebijakan  hukum pidana  (tahap  formulasi  atau  kebijakan  legislatif yaitu:  (a).  Masalah  penentuan  perbuatan  apa  yang seharusnya  dijadikan  sebagai  tindak  pidana.  (b). Masalah  penentuan  sanksi  apa  yang  sebaiknya digunakan atau dikenakan terhadap si pelaku tindak pidana.
Berbagai  putusan  hakim  yang  senanti- asa  memutuskan  dibawah  minimum  yang mengakibatkan  putusan  tersebut  telah  ter- jadi inkonsisten sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  undang-undang.  Penjatuhan sanksi  terhadap  putusan  yang  ideal  dapat memberikan  rasa  kepastian  hukum  dan rasa keadilan dalam masyarakat, meskipun sudah ada sebuah teori yang membenarkan disamping  itu  pula  bahwa  hakim  dapat dikatakan  sebagai  corong  undang-undang. Tanpa  adanya  konsistensi  dalam  memu- tuskan  perkara  pidana  khusus  yang  jelas maka,  aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam undang-undang  tersebut  akan  menemukan rasa  ketidakadilan  dan  ketidakpastian hukum  dalam  masyarakat,  bahkan  seolah- olah  ada  teori  baru  yang  membenarkan bahwa  hakim  dapat  menciptakan  teori  ba- ru.  Padahal  dalam  bukunya  Sudikno Mertokusumo, bahwa seorang hakim harus menggali  hukum  kepermukaan,  bukanlah menciptakan hukum baru.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas dapat  dirumuskan  persoalan  sebagai  beri- kut;

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, maka yang mejadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah seorang Hakim boleh men- jatuhkan sanksi pidana dibawah mini- mum khusus yang telah ditentukan un- dang-undang?
2. Apa  dasar  yuridis  pemikiran  Hakim menjatuhkan  sanksi  pidana  di  bawah minimum khusus?

## METODE PENELITIAN

## 1. Metode Pendekatan
Karena  penelitian  ini  termasuk  hukum normatif,  pendekataanya  menggunakan pendekatan  normatif  analisitis,  dengan mengikuti  langkah-langkah  sebagai  beri- kut:
a. Mengidentifikasi  sumber  hukum  yang menjadi dasar rumusan masalah;
b. Mengidentifikasi  pokok  bahasan  dan sub  pokok  bahasan  yang  bersumber dari rumusan masalah;
c. Mengidentifikasi  dan  menginnventar- isasi  ketentuan-ketentuan  normatif  ba- han  hukum  primer  dan  bahan  hukum skunder  berdasarkan  rincian  subpokok bahasan;
d. Mengkaji  secara  komprehensif  an- alistis  bahan  hukum  primer  dan  bahan skunder  guna  menjawab  permasalahan yang telah dirumuskan;
e. Hasil kajian sebagai jawaban permasa- lahan  dideskripsikan  secara  lengkap, rinci,  jelas,  dan  sistematis  dalam  ben- tuk  laporan  hasil  penelitian  atau  karya tulis ilmiah.

## 2. Spesikasi Penelitian
Spesifikasi  dalam  metode  penelitian  ini menggunakan  yuridis  normatif-empiris
yang menggunakan data skunder dan datan primer.  Tipe  penelitian  hukumnya  adalah kajian  komprehensif  analistis  terhadap bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum skunder.  Hasil  kajian  dipaparkan  secara lengkap,  jelas,  sistem  sebagai  karya  ilmi- ah.

## 3. Metode Sampling
Metode  sampling  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  para  hakim  pengadi- lan  negeri  yang  pernah  memeriksa  dan memutus  perkara  di  bawah  minimum, yang ditunjuk oleh pengadilan negeri yang bersangkutan  untuk  menjadi  responden dalam  penelitian  ini.  Teknik  pengambilan sampel yang digunakan yaitu non random , yaitu  tidak  mengambil  sampel  yang  sama dalam suatu populasi dan merupakan jenis purposive ,  yaitu  didasarkan  pada  kreteria tertentu  yang  dipertimbangkan  untuk memilih sampel.
4. Metode Pengumpulan Data
Karena  penelitian  ini  tergolong  penelitian hukum  normatif,  maka  data  yang  diper- lukan  hanya  data  skunder.  Data  skunder yang  diperlukan  itu  adalah  bahan  hukum primer  yang  bersumber  dari  sumber  pri- mer, yaitu perundang-undangan yang rele- van dengan rumusan masalah yang berupa:
a. Data Primer
Data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini dilakukan dengan cara penelitian langsung dari objeknya dilakukan dengan cara :
1. Observasi
Data yang diperoleh dengan cara men- elaah  sumber-sumber  tertentu  yang  terkait dengan judul penelitian.
2. Wawancara
Wawancara  yang  dilakukan  terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Sleman Dae- rah Istimewa Yogyakarta.

## b. Data Sekunder
Yaitu  data  yang  diperoleh  dari  studi pustaka.  Data  sekunder  dalam  penelitian ini  dikelompokkan  menjadi  tiga  kategori yaitu:
1. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan hukum yang terdiri dari :
a. Kitab Undang-undang Hukum Pi- dana
b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Keha- kiman
d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Un- dang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika se- bagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika
h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
j. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu pidana khusus.
2. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu  bahan  hukum  yang  memberi penjelasan  bagi  bahan  hukum  primer, terdiri dari :
a. buku-buku literatur ilmu hukum dan putusan-putusan Hakim di  Pengadilan Negeri Sleman DIY Yogyakart.
b. Dokumen dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah.
3. Bahan Hukum Terseir
Bahan  hukum  yang  memberi  petunjuk dan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 5. Metode Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang  relevan  dengan  permasalahan;  sum- ber skunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang  relevan  dengan  permasalahan.  Studi pustaka  dilakukan  melalui  tahap-tahap identifikasi  pustaka  sumber  data,  identifi- kasi  bahan  hukum  yang  diperlukan,  dan inventarisasi bahan hukum (data)  yang di- perlukan  tersebut.  Data  yang  sudah terkumpul  kemudian  diolah  melalui  tahap pemeriksaan (editing) ,  penandaan (cod- ing), penyusunan (reconstructing), sistematisasi  berdasarkan  pokok  dan  sub- pokok  bahasan  yang  identifikasi  dari  ru- musan masalah (systematizing).

## HASIL PENELITIAN
A. Peranan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Minimum Khusus
Menurut Ketentuan Undang- Undang.
Hakim  menjatuhan  sanksi  pidana selalu  mengacu  pada  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yakni dengan  menggunakan  sistem  minimum khusus dan maksimum umum serta dengan minimum  umum  tanpa  mengatur  sistem khususnya,  sehingga  dampak  dari  putusan yang dijatuhkan dalam persidangan ( inkracht  van  gewijsde )  yang  merupakan putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetapi kadangkala menimbulkan rasa ketidakadilan, dikarenakan seringnya hakim  dalam  menjatuhkan  vonis  suatu perkara  pidana  sangat  ringan  (di  bawah standar  minimum)  dibandingkan  dengan kejahatan  dan  akibat  dari  kejahatan tersebut.
Sebagaimana dijelaskan dalam tinjauan pustaka  bahwa  KUHP  hanya  menetapkan maksimum  umum  dan  maksimum  khusus serta  minimum  umum,  Pasal  12  ayat  (2) KUHP  menyatakan  bahwa  pidana  penjara selama  waktu  tertentu  paling  singkat  ada- lah  1  (satu)  hari  dan  paling  lama  15  (lima belas)  tahun  berturut-turut.  Kemudian  da- lam  Pasal  18  ayat  (1)  KUHP  menyatakan bahwa  pidana  kurungan  paling  singkat adalah 1 (satu hari) dan paling lama adalah 1  (satu)  tahun,  sedangkan  pidana  denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Kedua  pasal  tersebut  hanya  mengatur  ke- tentuan  maksimum  umum  dan  minimum umum  dalam  KUHP,  kemudian  maksi- mum  khususnya  terdapat  dalam  pasal-
pasalnya  tanpa  mengatur  minimum  khu- susnya.
Ketentuan  maksimum  umum  dalam KUHP untuk pidana penjara adalah selama 15  (lima  belas)  tahun  berturut-turut  dan untuk pidana kurungan selama 1 (satu) ta- hun  sedangkan  ketentuan  mengenai  mini- mum  umum  dalam  KUHP  untuk  pidana penjara  adalah  selama  1  (satu)  tahun  dan untuk  pidana  kurungan  adalah  selama  1 (satu)  hari.  Pengaturan  sistem  minimum, maksimum umum, dan khusus serta sistem minimum  khusus,  maka  hakim  dalam menjatuhkan  pidana  dapat  bergerak  antara pidana  yang  tertinggi  dan  yang  paling rendah.
Dalam sistem maksimum yang terdapat dalam KUHP terdapat pengaturan tentang penyertaan ( delneeming ),
percobaan ( poging ), perbarengan ( concursus ), pengulangan ( recidive ) dengan  alasan  pemberatan  dan  peringanan pidana, dalam penjatuhan pidananya dapat diperberat  dan  diperingan,  sedang  dalam sistem  minimum  khusus  tidak  terdapat pedoman  yang  mengatur  mengenai  hal tersebut.  Berbagai  ancaman  sanksi  pidana yang tercantum dalam KUHP, maka sering diterapkan  ancaman  alternatif  dalam  satu pasal. Di samping itu, tidak terdapat sistem minimum  khusus  dalam  tiap-tiap  pidana yang  mencantumkan  pasal-pasal  tersebut, maka  hakim  mempunyai  kebebasan  yang sangat luas dalam menentukan berat-
ringannya pidana, akibat dari ketentuan tersebut,  akan  menimbulkan  disparitas putusan. Salah satu kelebihan dicantumkannya  sistem  minimum  khusus dalam  setiap  pasal,  sebagai  contoh penjelasan  dalam  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  dan  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi adalah  mengurangi  adanya  disparitas pidana  karena  hakim  memiliki  pedoman yang  jelas  dalam  menjatuhkan  sanksi, berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan  sebanding  dengan  kejahatan dan akibat kejahatan tersebut.

## B. Boleh Tidaknya Hakim Memutus Di Bawah Sanksi Minimum.
Mengenai  ketentuan  sanksi  minimum telah  diatur  pada  masing-masing  tindak pidana khusus. Dalam tahap aplikasi, pada perkara pidana khusus sebagaimana didakwakan penuntut umum kepada terdakwa,  ternyata  terdapat  beberapa hakim  (dengan  pertimbangan  hukum tertentu)  yang  menjatuhkan  pidana  di bawah batas/limit ancaman pidana minimal  khusus  dalam  rumusan  deliknya, bila  dikaitkan  dengan  legislasi  (pembuat undang-undang) bahwa ditetapkannya pidana minimum  khusus untuk delik-delik tertentu untuk mendukung asas-asas hukum pidana.
Pada  tingkatan  aplikasi,  baik  putusan maksimum  dan  minimum  pada  suatu  pu- tusan pidana yang dijatuhkan hakim dapat membawa  dampak  luas,  tidak  hanya  bagi pelaku  tindak  pidana  yang  bersangkutan, tetapi  juga  bagi  korban  dan  masyarakat. Hal  tersebut  dalam  proses  penjatuhan pidana,  di  samping  bersentuhan  dengan aspek  yuridis,  juga  bererkaitan  dengan aspek sosiologis dan filosofis.
Sebagaimana  dikemukakan  dalam  lan- dasan teori bahwa kaidah hukum suatu pu- tusan  pidana,  idealnya  harus  memenuhi ketiga  macam  unsur  yaitu:  landasan yuridis,  sosiologis,  dan  filosofis.  Hakim menggunakan  metode  analisis  yuridis komprehensif  untuk  memecahkan  hukum dari  perkara  yang  ditanganinya.  Aspek yuridis  sebagai  pendekatan  pertama  dan utama  yaitu  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan  filosofis  yaitu  berintikan  pada kebenaran  dan  rasa  keadilan,  sedangkan pendekatan  sosiologis  yaitu  sesuai  dengan tata  nilai  budaya  yang  berlaku  di masyarakat.
Menurut  Joni 8 ,  penerapan  sanksi  min- imum  pada  perkara  tindak  pidana  khusus contohnya  kasus  korupsi,  bila  mengacu pada  peraturan  perundang-undangan  tetap mempertimbangkan  dua  sisi  objektif  dan subjektif.  Dari  sisi  objektif,  dipaparkan
8 Hasil  wawancara,  Hakim  Pengadilan  Negeri Sleman, tanggal 2 Februari.2009
bahwa landasan filosofi terhadap perbuatan korupsi adalah mencegah kerugian  negara,  di  samping  itu,  melihat berapa  kerugian  negara  yang  dikorupsi. Dari  sisi  subjektif,  hakim  menilai  pada perbuatan  terdakwa  yakni  melihat  pada tingkat kesalahannya terhadap penyalahgunaan kewenangan sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  3  Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor  20  Tahun  2001.  Selanjutnya,  dari tingkat kesalahan tersebut kemudian dipresentasikan  seberapa  banyak  yang dikorupsikan oleh masing-masing terdakwa,  setelah  itu,  diterapkan  berapa tahun  yang  divonis  pada  masing-masing terdakwa.
Secara  prinsipil,  penerapan  sanksi minimum  menurut  Joni,  tetap  mengacu pada  standar  minimum  khusus,  walaupun terdapat  sebagian  hakim  menjatuhkan  di bawah standar minimum. Ketentuan syarat pokok dan syarat tambahan harus dipisahkan,  sehingga  dalam  Pasal  2 undang-undang  korupsi  hanya  pada  orang yang  mempunyai  kedudukan  sebagai penyelenggara  negara.  Pasal  3  hanya diperuntukan  pada  pegawai  negeri  sipil (PNS)  biasa,  karena  tidak  mempunyai kedudukan,  walaupun    korupsi  dilakukan dengan jumlah yang kecil, tetapi dilakukan secara  terus-menerus,  sehingga  dapat merugikan  negara  dengan  jumlah  yang sangat besar.
Joni  memandang  bahwa  ancaman  standar minimum Pasal 3, seyogyanya mempunyai kesamaan  dengan  ancaman  pada  Pasal  2. Menurut responden bahwa ancaman standar  minimum  khususs  pada  Pasal  3 harus lebih tinggi standar atau minimalnya sama dengan Pasal 2.
Dalam perkara narkotika dan psikotropika,  Joni  mengungkapkan  bahwa tindak  pidana  khusus  belum  memberikan batasan pengertian khususnya pada undang-undang tentang narkoba.
Menurutnya  dalam  menafsirkan  undang- undang terdapat perbedaan antara pengertian awam dan pengertian hukum.
Menurut  V.  Banar  menyatakan  bahwa dalam  memutus  sanksi  pidana  di  bawah minimum memberikan vonis 2 (dua) tahun penjara dengan nomor: 150/pid.B/2007/PN Bantul  atas  nama  Kusrianto  pada  kasus korupsi proyek perumahan pasca gempa di Kabupaten Bantul senilai Rp.120.000.000,-  dengan  dasar  yuridis Pasal  2  Undang-undang  Korupsi  Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001. Putusan tersebut didasarkan atas pertimbangan  rasa  keadilan  dan  nilai kerugian yang dikorupsi sebesar Rp.9.000.000,-.  Tujuan  pemberian  vonis tersebut  adalah  untuk  memberikan  efek jera  dan  tidak  terlalu  jauh  dengan disparitas putusan.
Selanjutnya, dikemukakan bahwa boleh  tidaknya  pengambilan  keputusan
atau  vonis  yang  diberikan  untuk  kasus tersebut  dengan  mengambil  putusan  di bawah  minimum  khusus,  menurut  V. Banar  menyatakan  boleh  menjatuhkan sanksi  di bawah standar minimum dengan melihat  beberapa  faktor  dan  kondisi terdakwa, di antaranya psikologis kemanusian  dan  nilai  kerugian  serta  hal- hal meringankan terdakwa.
V.  Banar  menganjurkan  bahwa  tidak perlu  memakai  ancaman  minimal  dan denda  kerugian  harus  dikurangi.  Selain perlu  dikaji  kembali  mengenai  ketentuan minimum dan maksimum pada pembahasan  legislasi,  sebagian  tindak pidana tersebut seyogyanya dapat dihapuskan  sanksi  minimumnya,  sehingga penafsiran  hukum  dapat  diberikan  seluas- luasnya kepada hakim.
Ketentuan  mengenai  boleh  tidaknya memutus  di  bawah  standar  minimum khusus,  sebagian  hakim  menyatakan  tidak setuju.  Hal  tersebut,  dinyatakan  hakim Rangkilemba  yang  tetap  mengacu  pada peraturan  standar  di  bawah  minimum (undang-undang),  walaupun  keputusan hakim telah diberikan kewenangan seluas- luasnya,  sebagaimana  termaktub  dalam penjelasan undang-undang kekuasaan kehakiman. Menurutnya, tujuan diterapkannya  sanksi  standar  minimum yaitu  memberikan  pedoman  pada  hakim untuk  menilai  dan  mempertimbangkan batas  hukuman  yang  akan  dijatuhkan,
sehingga  dengan  dasar  pedoman  tersebut, maka  dapat  membantu  hakim  memutus perkara  pidana  khusus  dengan  putusan yang adil dan memenuhi kepastian hukum. Standar  minimum  khusus  tersebut  telah menjadi  pijakan  yang  harus  dipegang teguh  bagi  para  hakim.  Selanjutnya,  kalau penjatuhan  sanksi  di  bawah  minimum tidak dilaksanakan, maka terdapat kekhawatiran  terhadap  disparitas  putusan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat.  Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa sebebas-bebasnya hakim harus tetap memutus menurut hukum.
Pernyataan  ketiga  responden  di  atas, dapat dikemukakan bahwa terdapat perbedaan  mengenai  ketentuan  boleh tidaknya  memutus  di  bawah  standar minimum.  Hakim  Joni  dan  Rangki menyatakan  tidak  sependapat  dengan anggapan bahwa hakim boleh menjatuhkan  di  bawah  standar  minimum. Sebaliknya,  hakim  V.Banar  menyatakan setuju  atau  boleh  menjatuhkan  vonis  di bawah standar minimum khusus. Pernyataan  ketiga  responden  mempunyai dasar yuridis yang kuat.
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  secara umum  dapat  diberikan  tanggapan  oleh penulis  bahwa  hakim  menerapkan  vonis melalui salinan putusan sepatutnya mengacu  pada  rumusan  undang-undang, idealnya hakim memutus sekurang- kurangnya  sama  atau  melebihi  standar
minimum  sebagaiman  dirumuskan  pada pasal-pasal  tindak  pidana  khusus    yang mengatur ketentuan minimum. Hal tersebut,  penulis  sependapat  dengan  aliran yang berpandangan klasik (aliran konservatif).  Aliran  tersebut  berpendapat bahwa  hakim  dalam  menetapkan  undang- undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara  mandiri.  Posisi  hakim  hanya sebagai “penyambung lidah“ atau “corong undang-undang“ ( bouchedelaloi ), sehingga tidak  dapat  merubah  kekuatan  hukum undang-undang,  tidak  dapat  menambah, tidak dapat mengurangi dikarenakan bahwa  undang-undang  merupakan  satu- satunya  sumber  hukum  positif.  Dengan demikian,  penulis  setuju  Pasal  20  AB  No. 14  tahun  1970  yaitu  “hakim  harus mengadili menurut undang-undang kecuali ditentukan  dalam  Pasal  11,  hakim  sama sekali  tidak  boleh  menilai  anti  atau keadilan dari undang-undang”.

## C. Dasar Yuridis Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Minimum Khusus
Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam tinjauan  pustaka  bahwa  KUHP  hanya menetapkan maksimum umum, maksimum khusus,  dan  minimum  umum.  Pada  Pasal 12  ayat  (2)  KUHP  dan  Pasal  18  ayat  (1) KUHP  telah  diatur  ketentuan  maksimum umum dan minimum umum dalam KUHP,
kemudian  maksimum  khususnya  terdapat dalam  pasal-pasalnya  tanpa  mengatur minimum  khususnya.  Sehubungan  beleum diaturnya minimum khusus, maka diciptakan suatu perundang-undangan pidana khusus.
Selanjutnya, yang dimaksud dengan perundangan-undangan pidana khusus adalah semua perundang-undangan di  luar  KUHP  beserta  perundangan- undangan pelengakapnya, baik perundang- undangan  maupun  yang  bukan  pidana tetapi  bersanksi  pidana.  Dasar  hukum mengenai  ketentuan  minimum  khusus diatur dalam Pasal 103 KHUP.
Substansi  Pasal  103  KHUP  secara implisit memberi peluang bagi pertumbuhan  hukum  pidana  baru  diluar kodifikasi.  Sebagai  aturan  penutup,  pasal tersebut  disebutkan  bahwa  ketentuan dalam  Bab  I  sampai  Bab  VIII  buku tersebut  juga  berlaku  bagi  perbautan- perbuatan yang oleh ketentuan perundang- undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika  oleh  undang-undang  ditentukan  lain. Makna  “undang-undang  ditentukan  lain” dapat  diartikan  sebagai  tindak  pidana khusus.
Demikian  halnya  dengan  Undang- undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang Hukum  Acara  Pidana  Pasal  284  KUHAP yang  menyebutkan  bahwa  perundang- undangan pidana khusus yang mempunyai acara  tersendiri,  dalam  hal  tersebut,
penjelasan KUHAP menambahkan dengan kata  “yang  mempunyai  acara  tersendiri”, dimaksudkan dapat memberikan kewewenangan  secara  khusus  kepada Jaksa  untuk menyidik  sesuai  acara  khusus tersebut.  Namun,  tidak  dapat  dihindari bahwa  KUHAP  tidak  menjelaskan  secara tuntas  yang  mana  mempunyai  acara khusus yang dimaksud, sehingga ketentuan pasal  tersebut  dapat  dianggap  sebagai dasar  hukum  dalam  penerapan  sanksi minimum, walaupun tidak diatur ketentuan minimum khususnya.
Kedua  pasal  di  atas  dapat  dikemukakan sebagai  gambaran  dasar  yuridis  dalam menjatuhkan  sanksi  minimum  khusus. Sedang  teknis  pelaksanaan  hukuman  telah diatur  pada  masing-masing  tindak  pidana khusus  dengan  berbagai  macam  ancaman minimum. Lebih lanjut, ketentuan mengenai  dasar  yuridis  hakim  dalam menjatuhkan  sanksi  dapat  mengacu  pada yurisprudensi.  Hal  tersebut  termasuk bagian dari sumber hukum formal.
Dalam mempertimbangkan berat- ringannya  hukuman,  tidak  cukup  hanya memperhatikan sikap individual terdakwa, seperti: memberi keterangan berbelit-belit, tidak  menunjukan  penyesalan  atau  telah berulang-ulang melakukan perbuatan pidana.  Hakim  wajib  mempertimbangkan kaitan perbuatan tersebut dengan masyarakat dan negara, niali-nilai kemanusian, bahkan dampak secara
regional  atau  internasional.  Namun,  yang menjadi  perhatian  khusus  adalah  saat hakim mempertimbangkan hal-hal meringankan,  harus  diartikan  tidak  akan dijatuhkan  hukuman  maksimum  kecuali hal tersebut sangat tidak sebanding dengan hal-hal  yang  memberatkan,  tetapi  harus diakui  bahwa  adakalanya  putusan  hakim tidak memuaskan.
Rangkilemba mengatakan selain mengacu  pada  yurisprudensi  hukum, penerapan  sanksi  pidana  pada  tindak pidana  khusus  mengancu  pada  peraturan perundang-undangan (KUHP dan KUHAP).  Sebagai  contoh  dalam  Pasal  63 sampai  71  KUHP,  tentang  perbarengan tindak pidana, dalam penjelasannya, dikatakan  bahwa  peraturan  ancaman  tidak boleh lebih dari maksimum hukuman yang terberat  ditambah  sepertiga  sebagaiman termaktub dalam Pasal 65 ayat (2). Sedang ketentuan  penerapan  sanksi  diatur  dalam Pasal 63 KUHPdisebutkan;
(1)“Jika  suatu  perbuatan  dalam  lebih  dari satu  aturan  pidana,  maka  yang  dikenakan hanya  salah  satu  di  antara  aturan-aturan itu;  jika  berbeda-beda,  dikenakan  yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.
(2)  dikatakan  “Jika  suatu  perbuatan  masuk dalam  suatu  aturan  pidana  yang  umum, diatur  pula  dalam  aturan  pidana    khusus, maka  hanya  yang  khusus  itulah  yang diterapkan”
Upaya  hakim  menerapkan  sanksi minimum  khusus  pada  perkara  tindak pidana  khusus  tetap  mengacu  pada
masing-masing  ancaman  minimum  tindak pidana  tersebut    yang  telah  tercantum dalam  masing-masing  pasalnya.  Ancaman minimum  masing-masing  tindak  pidana khusus  terdapat  beragam  ancaman  yang dijatuhkan.
Selain  hal  di  atas,  dapat  dikemukakan bahwa yuriprudensi hakim dapat dianggap sebagai  dasar  penjatuhan  sanksi  pidana. Hal  tersebut  didasarkan  dengan  2  (dua) alasan: Pertama, yurisprudensi merupakan bagian  dari  sumber  hukum  formal, disamping terdapat undang-undang, kebiasaan, traktat atau perjanjian internasional,  dan  doktrin. Kedua ,  dalam penjatuhan  sanksi  tindak  pidana  khusus, hakim  diberi  kewenangan  seluas-luasnya yang  tidak  terikat  oleh  apapun  dan siapapun  sebagaimana  dijelaskan  dalam undang-undang kekuasaan kehakiman.
Yurisprudensi  hakim  yang  dianut oleh  ketiga  hakim  responden  dalam penjatuhan  sanski  terdapat  persamaan yakni mengacu pada peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dan  berdasarkan keyakinan hakim melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang didasarkan  rasa  keadilan  dan  kepastian hukum. Pertimbangan-pertimbangan hukum antara lain mencakup pelaku tindak pidana, moral  justice dan legal  justice , kultur sosial yang eksis dalam masyarakat, usia pelaku, dan kondisi sewaktu kejahatan dilakukan oleh terdakwa.
Walaupun  hakim  diwajibkan  agar dengan  sungguh-sungguh  memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, tetapi sebagai kasus konkrit, keadilan harus  diwujudkan  adalah  keadilan  bagi pihak  yang  berperkara  atau  yang  terkena perkara.  Tugas  utama  hakim  adalah bertanggungjawab memberi keadilan kepada yang berperkara bukan masyarakat yang tidak terkait dengan perkara.
Penjelasan  diatas  dapat  dikemukakan bahwa  dasar  yuridis  penjatuhan  sanksi minimum khusus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Peraturan perundang- undangan  antara  lain  mencakup  Pasal  103 KUHP  dan  Pasal  284  KUHAP  dan yurisprudensi  dalam  artian  menemukan hukum, bukan menciptakan hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal- hal  sebagai berikut.

## A. Kesimpulan
1. Peranan hakim dalam penerapan sanksi minimum  dalam  tindak  pidana  khusus pada  proses  peradilan  pidana  sangat besar,  yaitu  sebagai  pemberi  putusan akhir, hakim berpedoman pada peraturan undang-undang. Dengan demikian,  maka  penulis  berpendapat
bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi  di  bawah  standar  minimum. Dengan alasan bahwa negara Indonesia menganut  Sistem  Kontinental  yakni hakim  (sebagai  pedoman  pemidanaan) terikat  oleh  undang-undang  (aliran konservatif).  Hal  tersebut,  sebagai realisasi asas the binding persuasive of precedent. Selain  itu,  konteks  sanksi minimum yang terdapat dalam rumusan  pasal  terhadap  tindak  pidana khusus,  secara  terang  dan  jelas, terdapat pernyataan sanksi pidana yang memuat  ketentuan  maksimal  dan minimal,  sehingga  tidak  memerlukan penafsiran lanjutan.
2. Selain  mengacu  Pasal  103  KUHP  dan 284  ayat  (1)  dan  (2)  KUHAP,  dasar yuridis penerapan sanksi, hakim mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan  tindak  pidana  khusus  yang mengatur  ketentuan  minimum  khusus. Selain kedua pasal di atas, yurisprudensi  dapat  digunakan  sebagai dasar  yuridis dalam penjatuhan sanksi, dengan catatan, tetap mengacu ketentuan minimum sekurang- kurangya sama atau di atas minimum.

## B. Saran
1. Penerapan  sistem  minimum  khusus  da- lam  tindak  pidana  khusus,  hendaknya disertai  dengan  aturan  atau  pedoman pemidanaan  dalam  ketentuan  umum
KUHP dengan kriteria yang lebih jelas serta  lebih  spesifik,  sehingga  tidak akan menimbulkan permasalahan- peermasalahan apabila berhadapan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan  hal-hal  yang  meringankan  dan memberatkan terdakwa.
2. Untuk menjamin diterapkannya pidana minimum khusus, perlu diciptakan un- dang-undang tentang Pengawasan Penegakan  Hukum  terkait  dengan pelaksanaan tugas masing-masing lembaga  yang  berwenang  dalam  pros- esi  peradilan,  seperti  halnya  di  negara Jepang.  Dengan  demikian,  terdapat sanksi khusus bagi penuntut umum dan hakim  yang  memvonis  di  bawah  min- imum  khusus  sebagaimana  diatur  da- lam tindak pidana khusus.
3. Pendidikan  pembentukan  hakim  dan jaksa  dilakukan  secara  terpadu  dan lebih  lama.  Calon-calon  hakim  dan jaksa  harus  melalui  tes  yang  ketat tentang pengetahuan hukum, kesehatan badan  dan  jiwa.  Sebagai  contoh, pendidikan  jaksa  dan  hakim  di Nederland berlangsung 6 (enam) tahun sesudah  sarjana  dan  terpadu  antara calon  hakim  dan  jaksa,  sehingga diperoleh  kesatuan  penafsiran  hukum. Sistem  rekrutmen  dan  pendidikan hakim  dan  jaksa  yang  terpisah  tidak menguntungkan sistem peradilan pidana terpadu.

## DAFTAR  PUSTAKA

## BUKU
Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari,
Aspek-aspek
Perkembangan Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indo- nesia, Pengatar:  Prof.Dr.  Jimly Asshidqi,  Penjelasan  atas  Un- dang-undang  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2004  Tentang Kekuasaan Kehakiman, UII Press, Yogyakarta, 2005
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Ke- bijakan Hukum Pidana, Citra Ad- itya Bakti, Bandung, 2002
Gregorius  Aryadi, Putusan  Hakim  Dalam
Perkara Pidana, Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, 1995
\Soelidarmi,  S.H.  , Kumpulan  Putusan
Kontraversial dari Hakim/Majelis
Kontraversial, UII  Press,  Yogya- karta, 2002.

## PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Undang-undang  No.  4  Tahun  2004  Ten- tang Kekuasaan Kehakiman
Undang-undang  No.  5  Tahun  2004  Ten- tang  Perubahan  Atas  Undang- undang  No.  14  Tahun  1985  Ten- tang Mahkamah Agung.
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Peru- bahan  Atas  Undang-undang  No.31 Tahun  1999  Tentang  Pemberanta- san Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
Undang-undang  No.  9  Tahun  1976  Ten- tang Narkotika
Undang-undang  No.  39  Tahun  1999  Ten- tang Hak Asasi Manusia
Undang-undang  No.  23  Tahun  2002  Ten- tang Perlindungan Anak
Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2002 Ten- tang  Penyalahgunaan  dan  Pe- nanggulangan Peradaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor,
dan Zat Adiktif Lainnya.