JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 96 - 102

## RESOLUSI KONFLIK AGRARIA DI PULAU TIMOR

## Erlangga Arifananda Lazuardi, Raqin Rafa Raditya
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya E-mail: vludgeid02@gmail.com , raqinrafa@gmail.com

## ABSTRAK
Konflik  agraria  menjadi  isu  yang  kompleks  dan  sering  kali  memunculkan  ketegangan  di  berbagai  wilayah  di Indonesia,  termasuk di  Pulau Timor.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  resolusi  konflik  agraria  yang terjadi  di  wilayah  Desa  Linamnutu,  Kabupaten  Timor  Tengah.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen  terkait.  Untuk  meresolusi  konflik  agraria  di  Desa  Linamnutu,  berbagai  langkah  dapat  dilakukan. Pertama,  perlu  adanya  dialog  dan  negosiasi  antara  masyarakat  adat  dan  pihak  eksternal  untuk  mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kedua, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat perlu diperkuat melalui implementasi kebijakan agraria yang berpihak pada mereka. Selain itu, perlu juga penguatan lembaga  adat  sebagai  mediator  dalam  penyelesaian  konflik  agraria.  Selain  itu,  perlu  juga  peran  aktif  dari pemerintah dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang transparan dan adil. Pemberian pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  hak-hak  masyarakat  adat  dan  pentingnya  konservasi  lingkungan  juga penting  untuk  menghindari  konflik  agraria  di  masa  depan.  Resolusi  konflik  agraria  di  Desa  Linamnutu  akan memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat setempat, konservasi lingkungan, dan stabilitas sosial di Pulau Timor secara keseluruhan.
Kata kunci: konflik, agraria, resolusi, Pulau Timor, Desa Linamnutu.

## ABSTRACT
Agrarian conflict is a complex issue and often raises tensions in various regions in Indonesia, including on the island of Timor. This research aims to analyze the resolution of agrarian conflicts that occurred in the Linamnutu Village  area,  Central  Timor  Regency.  The  research  method  used  is  a  qualitative  approach  by  collecting  data through in-depth interviews, observation and analysis of related documents. To resolve the agrarian conflict in Linamnutu  Village,  various  steps  can  be  taken.  First,  there  needs  to  be  dialogue  and  negotiation  between indigenous peoples and external parties to reach mutually beneficial agreements. Second, legal protection for the rights  of  indigenous  peoples  needs  to  be  strengthened  through  the  implementation  of  agrarian  policies  that support them. Apart from that, it is also necessary to strengthen traditional institutions as mediators in resolving agrarian conflicts. Apart from that, the government also needs an active role in providing a transparent and fair agrarian dispute resolution mechanism. Providing a better understanding of the rights of indigenous peoples and the  importance  of  environmental  conservation  is  also  important  to  avoid  agrarian  conflicts  in  the  future. Resolution  of  the  agrarian  conflict  in  Linamnutu  Village  will  have  a  positive  impact  on  the  lives  of  local communities, environmental conservation and social stability on the island of Timor as a whole.
Key words: conflict, agrarian, resolution, Timor Island, Linamnutu Village.

## PENDAHULUAN
Pulau  Timor,  sebagai  bagian  dari wilayah  Indonesia,  memiliki  beragam potensi  sumber  daya  alam  yang  kaya, termasuk  dalam  sektor  pertanian  dan agraria.  Namun,  di  balik  kekayaan  alam tersebut,  terdapat  berbagai  konflik  agraria yang sering kali melibatkan masyarakat adat dan  pihak  eksternal  yang  mengklaim kepemilikan lahan. Wilayah Desa Linamnutu,  yang  terletak  di  Kabupaten Timor  Tengah,  menjadi  salah  satu  studi
kasus yang menyoroti konflik agraria yang kompleks di Pulau Timor.
Konflik  agraria  merupakan  fenomena sosial  yang  melibatkan  perselisihan  dan ketegangan  antara  masyarakat  adat  yang memiliki klaim atas tanah berdasarkan adat dan  pihak  eksternal  yang  berkepentingan dalam  pengembangan  lahan  untuk  tujuan industri atau investasi. Konflik semacam ini mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat,  lingkungan,  dan  stabilitas  sosial di suatu wilayah.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 96 - 102
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Desa Linamnutu menghadapi tantangan serius terkait konflik agraria yang berkepanjangan.  Perselisihan  lahan  di wilayah  ini  melibatkan  masyarakat  adat yang telah lama mengelola dan menggantungkan  hidup  mereka  dari  lahan tersebut,  dengan  pihak  eksternal  yang mengklaim  kepemilikan  lahan  berdasarkan regulasi dan kepentingan ekonomi. Konflik agraria  ini  tidak  hanya  berdampak  pada hilangnya  mata  pencaharian  masyarakat adat,  tetapi  juga  menimbulkan  kerusakan lingkungan akibat praktik-praktik pertanian modern yang tidak berkelanjutan.
Resolusi  konflik  agraria  di  Desa
Linamnutu menjadi penting untuk mencapai keadilan sosial, pembangunan
berkelanjutan, dan keberlanjutan lingkungan  di  Pulau  Timor.  Upaya  untuk menyelesaikan konflik agraria memerlukan pemahaman  mendalam  tentang  faktor- faktor  yang  mempengaruhinya,  dinamika kekuatan  yang  terlibat,  dan  upaya-upaya yang  dapat  dilakukan  untuk  mencapai kesepakatan yang adil.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  resolusi  konflik  agraria  di Desa Linamnutu, Kabupaten Timor Tengah, dengan  tujuan  memahami  faktor-faktor yang mempengaruhi konflik, mengeksplorasi  upayaupaya  penyelesaian yang telah dilakukan, dan mengidentifikasi langkah-langkah  yang  dapat  diambil  untuk mencapai  resolusi  yang  berkelanjutan. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  menggali  pemahaman mendalam  melalui  wawancara  mendalam, observasi,  dan  analisis  dokumen  yang relevan.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif, dimana metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan  fakta-fakta  dari  usaha pemeliharaan  perdamaian  di  Somalia  oleh Uni Afrika. Teknik pengumpulan data yang digunakan  oleh  penulis  adalah  telaah pustaka (Library Search) yaitu dengan cara mengumpulkan  data  dari  literatur  yang
berhubungan  dengan  permasalahan  yang akan dibahas, dan kemudian menganalisanya.  Penelitian  kualitatif  dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data dekriptif mengenai kata- kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang  dapat  diamati  dari  orang-orang  yang diteliti,  selanjutnya  menurut  Bogdan  dan Taylor penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat diamati.Pendekatan ini diarahkan pada latar dari  individu  tersebut  secara  holistic (Moleong,2007:4).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Resolusi konflik agraria di Pulau Timor, dengan fokus pada studi kasus wilayah Desa Linamnutu,  Kabupaten  Timor  Tengah, merupakan  perhatian  yang  penting  dalam rangka  mencapai  keadilan  sosial  dan pembangunan  berkelanjutan  di  daerah  ini. Untuk  menggali  pemahaman  yang  lebih dalam  tentang  konflik  agraria  dan  upaya resolusinya,  penelitian  ini  melibatkan pendekatan  kualitatif  dengan  wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen yang  relevan.  Menurut  Mindes  (2006:  24) Resolusi  konflik  merupakan  kemampuan untuk  menyelesaikan  perbedaan  dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan  keterampilan  dan  penilaian untuk bernegoisasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.
Analisis  terhadap  konflik  agraria  di Desa  Linamnutu  mengungkapkan  bahwa konflik  ini  timbul  dari  perselisihan  antara masyarakat  adat  setempat  dan  pihak eksternal  yang  mengklaim  kepemilikan lahan. Faktorfaktor utama yang mempengaruhi  konflik  agraria  di  wilayah ini  meliputi  perubahan  kebijakan  agraria, peningkatan permintaan lahan untuk kepentingan industri, dan masuknya perusahaan  besar  ke  wilayah  tersebut. Konflik  agraria  ini  berdampak  negatif terhadap  kehidupan  masyarakat  setempat, termasuk  hilangnya  mata  pencaharian
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 96 - 102
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
tradisional,  kerusakan  lingkungan,  dan timbulnya ketegangan sosial. Model penyelesaian konflik harus lebih mempertimbangkan aspek kemanusian dan harus  melindungi  Masyarakat  Adat  karena masyarakat  tidak  memiliki  kekuasaan seperti pemerintah, yang digambarkan oleh Setiadi
dan
Kollip (2010:
397398),mengatakan bahwa menyelesaikan konflik  bukan  menekankan  kepada  pihak yang  berada  dalam  posisi  yang  lemah, melainkan  musyawarah  mufakat  untuk mencapai  kesepakatan  bersama  sehingga perbedaan  tersebut  dapat  terakomodasi dalam  masyarakat,  dalam  arti  pihak  yang memenangkan konflik tidak merasa menang, sedangkan pihak yang kalah dalam arena  tersebut  juga  tidak  merasa  tertekan atau merasa kecewa.

## Awal Terjadinya Konflik
Konflik  agraria  di  Desa  Linamnutu, Kabupaten  Timor  Tengah,  memiliki  latar belakang  yang  kompleks  dan  melibatkan berbagai  faktor.  Untuk  menjelaskan  secara mendetail,  berikut  adalah  penjelasan  yang memerlukan  beberapa  paragraf:  Desa Linamnutu memiliki sejarah panjang sebagai  pemukiman  tradisional  dengan sistem  kepemilikan  tanah  yang  didasarkan pada  hak-hak  tanah  adat  yang  diwariskan secara  turun  temurun.  Masyarakat  adat  di Desa  Linamnutu  mengandalkan  lahan sebagai  sumber  kehidupan  utama  mereka, terutama  dalam  sektor  pertanian.  Lahan  di Desa  Linamnutu  memiliki  nilai  ekonomi dan  sosial  yang  sangat  penting  bagi masyarakat  adat,  dan  mereka  mengelola lahan  tersebut  dengan  cara  yang  telah diwariskan dari generasi ke generasi.
Namun, dengan perkembangan ekonomi  dan  kebijakan  agraria  yang diterapkan oleh pemerintah, Desa Linamnutu  mengalami  perubahan  yang signifikan.  Kebijakankebijakan  tersebut melibatkan  pengukuran  dan  pendaftaran ulang tanah, serta pemilikan tanah modern yang diberikan berdasarkan legalitas formal dan  sertifikat  kepemilikan.  Kebijakan  ini bertujuan untuk memperbaiki sistem
kepemilikan tanah, meningkatkan investasi pertanian,  dan  memberikan  kepastian hukum  kepada  pemilik  tanah  modern. Namun, perubahan ini menimbulkan perselisihan yang memicu konflik agraria di Desa Linamnutu. Pemilik tanah adat merasa bahwa  hak-hak  mereka  terancam  oleh tindakan  pemilik  tanah  modern  yang mengklaim  lahan  tersebut  sebagai  milik mereka  berdasarkan legalitas  formal.
Masyarakat adat menganggap bahwa sistem kepemilikan  tanah  adat  mereka  telah  ada sejak  lama  dan  diakui  oleh  komunitas mereka.  Mereka  merasa  bahwa  pemilik tanah modern menggunakan kekuasaan dan akses ke kekuatan hukum untuk mengambil alih tanah adat yang telah mereka garap dan andalkan selama berabad-abad.
Perselisihan mengenai batas-batas tanah menjadi  titik  awal  konflik  agraria  yang semakin  meningkat  di  Desa  Linamnutu. Pemilik  tanah  adat  dan  pemilik  tanah modern  memiliki  klaim  yang  bertentangan mengenai  sejauh  mana  wilayah  tanah tersebut mencakup. Masyarakat adat mempertahankan bahwa batas tanah mereka berdasarkan  tradisi  dan  pemahaman  lokal, sementara  pemilik  tanah  modern  mengacu pada  legalitas  formal  dan  sertifikat kepemilikan mereka. Kekurangan dokumentasi  dan  ketidakjelasan  mengenai batas-batas  tanah  yang  tepat  menciptakan kebingungan dan meningkatkan ketegangan di antara kedua belah pihak.
Selain  itu,  penggunaan  lahan  dan  hak- hak  pengelolaan  sumber  daya  alam  juga menjadi sumber perselisihan dalam konflik agraria di Desa Linamnutu. Masyarakat adat mengandalkan  lahan  untuk  pertanian, perkebunan,  dan  pengumpulan  hasil  hutan sebagai mata pencaharian mereka. Namun, dengan  adanya  pemilik  tanah  modern, penggunaan  lahan  oleh  masyarakat  adat menjadi  terbatas  atau  bahkan  dibatasi. Pemilik tanah modern cenderung menggunakan  lahan  untuk  kepentingan komersial, seperti pengembangan perkebunan  atau  proyek  investasi  lainnya, yang mengakibatkan pemadaman akses dan penggunaan lahan oleh masyarakat adat.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 96 - 102
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Dalam  situasi  ini,  konflik  agraria semakin memanas karena adanya pertentangan  antara  kepentingan  ekonomi dan  keberlanjutan  lingkungan  dengan  hak- hak  masyarakat  adat  dalam  memanfaatkan sumber daya alam. Masyarakat adat merasa bahwa hak-hak tradisional mereka terabaikan  dan  mereka  diabaikan  dalam proses  pengambilan  keputusan  terkait penggunaan lahan dan sumber daya alam.
Ketidakjelasan  hukum  dan  regulasi agraria  yang  berlaku  di  wilayah  Desa Linamnutu  juga  memperburuk  konflik. Kebijakan  agraria  yang  tidak  memadai, ketidaktepatan dalam penerapan aturan, dan kelemahan sistem hukum dalam menangani sengketa  tanah  menjadi  faktor  yang menghambat  penyelesaian  konflik  agraria di  tingkat  lokal.  Konflik  agraria  di  Desa Linamnutu juga terkait dengan aspek sosial dan  budaya.  Selain  masalah  kepemilikan lahan,  konflik  ini  juga  mencerminkan perbedaan  kepentingan,  nilai-nilai  budaya, dan  tuntutan  atas  pengakuan  identitas masyarakat  adat.  Masyarakat  adat  merasa bahwa konflik agraria ini merusak hubungan sosial di antara anggota masyarakat, mempengaruhi kehidupan komunal,  dan  mengancam  keberlanjutan budaya dan tradisi mereka.

## Resolusi Konflik Agraria di Desa Linamnutu
Untuk  meresolusi  konflik  agraria  yang kompleks  di  Desa  Linamnutu,  Kabupaten Timor  Tengah  terkait  kepemilikan  lahan, diperlukan langkah-langkah yang terperinci dan  komprehensif.  Berikut  adalah  rincian lebih  lanjut  tentang  resolusi  konflik tersebut.

## Pendekatan Partisipatif
Resolusi  konflik  agraria  di  Desa Linamnutu dapat dimulai dengan pendekatan  partisipatif  yang  melibatkan semua  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik. Forum  dialog  dan  pertemuan  harus diadakan  secara  teratur,  yang  melibatkan pemilik  tanah  adat,  petani,  pemilik  tanah modern,  pemerintah,  dan  pihak-pihak
terkait  lainnya.  Pertemuan  ini  harus menciptakan ruang yang aman dan terbuka untuk  saling  mendengarkan,  memahami perspektif masingmasing pihak, dan mencari  solusi  yang  dapat  diterima bersama.  Proses  partisipatif  ini  akan memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan  semua  pihak  dipertimbangkan dalam penyelesaian konflik.
Selain  itu,  partisipasi  aktif  masyarakat dalam  pengambilan  keputusan  juga  perlu didorong.  Ini  dapat  dilakukan  dengan memfasilitasi forum musyawarah desa atau pengaturan  badan  pengelola  yang  inklusif yang  mewakili  semua  pihak  yang  terlibat dalam  konflik.  Melibatkan  masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan memberikan mereka rasa memiliki, meningkatkan  legitimasi  keputusan,  dan memastikan  kelangsungan  implementasi resolusi konflik.

## Kebijakan Agraria yang Berkeadilan
Salah  satu  langkah  penting  dalam resolusi konflik agraria adalah merevisi dan mengembangkan  kebijakan  agraria  yang lebih  adil  dan  berkeadilan.  Tinjauan mendalam terhadap kebijakan agraria yang ada perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan atau ketimpangan dalam distribusi  tanah.  Kemudian,  berdasarkan hasil  tinjauan  tersebut,  perlu  merumuskan kebijakan  baru  yang  mengakui  dan menghormati  hak-hak  tanah  adat  serta keberlanjutan pertanian. Kebijakan tersebut dapat  mencakup  perlindungan  hak-hak tanah  adat  dengan  memberikan  legalitas formal  yang  memadai  bagi  pemilik  tanah adat. Legalitas formal ini akan memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah adat, memperkuat  klaim  mereka  atas  tanah tradisional,  dan  mengurangi  risiko  konflik agraria di masa depan. Selain itu, kebijakan juga perlu memperhatikan redistribusi tanah yang tidak adil, dengan memastikan adanya mekanisme  yang  mengurangi  kesenjangan kepemilikan lahan dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua pihak.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 96 - 102

## Penyelesaian Sengketa Tanah
Penyelesaian  sengketa  tanah  menjadi langkah  krusial  dalam  resolusi  konflik agraria di Desa Linamnutu. Dalam konteks ini,  perlu  dibentuk  lembaga  penyelesaian sengketa tanah yang independen dan adil di tingkat lokal.
Lembagapenyelesaian sengketa ini harus  memiliki  keahlian  dalam  hukum agraria  dan  pengelolaan  konflik  untuk menangani  sengketa  dengan  objektivitas dan  keadilan.  Lembaga  ini  dapat  berperan sebagai mediator atau arbiter dalam proses penyelesaian sengketa antara pemilik tanah adat  dan pemilik tanah  modern. Selain itu, perlu  mendorong  penggunaan  alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, yang dapat memberikan kesempatan  bagi  semua  pihak  untuk berunding dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses alternatif ini dapat melibatkan mediator yang netral dan terlatih, yang akan membantu memfasilitasi dialog  dan  mencapai  kesepakatan  yang dapat diterima bersama. Melalui pendekatan  ini,  konflik  agraria  dapat diselesaikan  dengan  lebih  efisien  dan mengurangi  ketegangan  di  antara  pihak- pihak yang terlibat.
Penguatan Kapasitas Masyarakat:
Untuk  mencapai  resolusi  konflik  agraria yang berkelanjutan, penting untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dan petani.  Pelatihan  dan  pendidikan  harus diberikan kepada mereka mengenai hak-hak tanah, manajemen sumber daya alam, teknik pertanian  berkelanjutan,  dan  keterampilan negosiasi.  Peningkatan  kapasitas  ini  akan memperkuat  kemampuan  mereka  dalam melindungi  hak-hak  mereka,  mengelola lahan  secara  berkelanjutan,  dan  berperan aktif  dalam  proses  penyelesaian  konflik agraria.  Selain  itu,  perlu  mendorong pembentukan kelompok petani atau masyarakat adat yang dapat saling mendukung  dan  bertukar  pengalaman. Kelompok-kelompok  ini  dapat  menjadi forum  bagi  masyarakat  adat  dan  petani untuk  berbagi  pengetahuan,  strategi,  dan praktik  terbaik  dalam  menghadapi  konflik
agraria.  Dengan  cara  ini,  mereka  dapat saling  memperkuat  dan  mendukung  satu sama lain dalam menyelesaikan konflik dan menjaga  keberlanjutan  mata  pencaharian mereka.

## Pembangunan Ekonomi dan Sosial
Untuk  mendorong  resolusi  konflik agraria,  penting  untuk  mengembangkan program pemulihan dan pembangunan yang melibatkan  masyarakat  adat  dan  petani. Program  ini  dapat  meliputi  bantuan  teknis dalam  bidang  pertanian,  akses  ke  pasar, akses  ke  modal  usaha,  dan  diversifikasi sumber  penghasilan.  Dengan  memperkuat ekonomi  masyarakat,  mereka  akan  lebih mampu  mengatasi  dampak  negatif  konflik agraria  dan  membangun  masa  depan  yang lebih  baik.  Program  pembangunan  juga harus  memperhatikan  aspek  sosial  dan budaya  masyarakat  adat.  Dukungan  dapat diberikan  dalam  mempertahankan  dan mengembangkan  tradisi  lokal,  praktik pertanian  berkelanjutan,  serta  pengelolaan sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan. Dengan  cara  ini,  masyarakat  adat  dapat mempertahankan  identitas  budaya  mereka sambil beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitar mereka.
Dalam implementasi semua langkah ini, penting untuk melibatkan semua pihak yang terlibat secara aktif, termasuk pemilik tanah adat,  petani,  pemilik  tanah  modern, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kerjasama antara semua pihak ini akan  memperkuat  upaya  resolusi  konflik agraria dan menciptakan kesepakatan yang berkelanjutan.  Selain  itu,  penting  untuk memastikan  keberlanjutan  resolusi  konflik agraria  di  Desa  Linamnutu.  Hal  ini  dapat dilakukan dengan memonitor dan mengevaluasi implementasi langkah- langkah  resolusi  yang  telah  diambil. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi  kendala  dan  perubahan yang  dibutuhkan  dalam  proses  resolusi konflik. Selain itu, mekanisme pengawasan yang  efektif  perlu  diterapkan  untuk memastikan  penegakan  kebijakan  dan keputusan yang telah diambil.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 96 - 102

## KESIMPULAN
Dalam kesimpulannya, resolusi konflik agraria  di  Desa  Linamnutu,  Kabupaten Timor  Tengah,  memerlukan  pendekatan yang  komprehensif  dan  berkelanjutan. Pendekatan  partisipatif,  pengembangan kebijakan agraria yang berkeadilan, penyelesaian  sengketa  tanah  yang  adil, penguatan  kapasitas masyarakat, dan pembangunan ekonomi dan sosial merupakan  beberapa  langkah  yang  dapat diambil  untuk  mencapai  resolusi  yang berkelanjutan. Dalam prosesnya, kerjasama aktif  dan  komunikasi  yang  baik  antara semua  pihak  yang  terlibat  menjadi  kunci dalam mencapai kesepakatan yang menghormati  hak-hak  masyarakat  adat, menjaga  keberlanjutan  pertanian,  dan menciptakan  perdamaian  dan  keadilan  di Desa  Linamnutu.  konflik  agraria  di  Desa Linamnutu,  langkah-langkah  yang  dapat diambil meliputi dialog dan negosiasi antara masyarakat  adat  dan pihak eksternal  untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Perlindungan hukum terhadap  hak-hak  masyarakat  adat  juga menjadi hal yang penting, dengan implementasi kebijakan agraria yang berpihak  pada  mereka.  Dalam  upaya penyelesaian  konflik,  lembaga  adat  juga dapat  memainkan  peran  penting  sebagai mediator.  Selain itu, peran aktif pemerintah dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang transparan  dan  adil  menjadi  kunci  dalam resolusi konflik agraria di Desa Linamnutu. Pemberian  pemahaman  yang  lebih  baik mengenai  hak-hak  masyarakat  adat  dan pentingnya  konservasi  lingkungan  juga perlu ditingkatkan untuk mencegah konflik agraria  di  masa  depan.  Resolusi  konflik agraria  di  Desa  Linamnutu  memiliki dampak  yang  positif  pada  kehidupan masyarakat setempat, konservasi lingkungan,  dan  stabilitas  sosial  di  Pulau Timor secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting  bagi  para  pemangku  kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat adat, dan pihak eksternal, untuk bekerja sama dalam mencapai resolusi yang adil dan
berkelanjutan bagi konflik agraria di Pulau Timor.
Melalui penelitian
ini, dapat disimpulkan bahwa konflik agraria di Pulau Timor,  khususnya  di  wilayah  Desa Linamnutu,  Kabupaten  Timor  Tengah, merupakan  permasalahan  yang  kompleks dan  memerlukan  upaya  serius  dalam mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan.  Konflik  ini  melibatkan perselisihan antara masyarakat adat dengan pihak eksternal yang mengklaim kepemilikan  lahan.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  konflik  agraria  di  Desa Linamnutu  meliputi  perubahan  kebijakan agraria,  permintaan  lahan  untuk  tujuan industri, dan kehadiran perusahaan besar di wilayah  tersebut.  Konflik  agraria  ini berdampak negatif pada kehidupan masyarakat  setempat,  mata  pencaharian tradisional,  lingkungan,  dan  stabilitas sosial.  Konflik  agraria  dapat  diatasi  dan menghasilkan  resolusi  yang  adil  dan berkelanjutan.  Dalam  upaya  penyelesaian konflik agraria di Pulau Timor, peran aktif semua  pemangku  kepentingan,  termasuk pemerintah,  masyarakat  adat,  dan  pihak eksternal, sangatlah penting untuk mencapai perdamaian dan keberlanjutan di wilayah ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman  Sandra,  Wentzel.  1997. Konsep Untuk Menyelesaikan Masalah Status  Tanah  Masyarakat  di  Kawasan Hutan  Adat  Areal  HPH  dan  HPHTI  di Provinsi Kalimantan Timur.
Arie  S.  Hutagalung,  Perspektif  Hukum Penyelesaian Konflik.
Bogdan, R, dan Taylor, S, J. 1993. Kualitatif (Dasar Dasar Penelitian) Diterjemahkan oleh A. Kosim Afandi, Surabaya: Usaha Nasional.
Gamin  dkk,  Institut  Pertanian  Bogor,  Jl.
Raya Darmaga, Bogor tentang Penyelesaian Konflik Penguasaan
Kawasan  Hutan  melalui  Pendekatan Gaya  Sengketa  Para  Pihakdi  Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan. Diterima 23
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 5
HALAMAN 96 - 102
Desember 2013.Direvisi 20 Maret 2014, disetujui 25 Maret 2014. Hendricks,  William.  2008.  Bagaimana Mengelola  Konflik.  Jakarta:  Bumi Aksara Polama. Moleong, Lexi, 2007, Metodelogi Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  Rosda Karya.
Peter  T.  Coleman  dkk,  2016,  Resolusi Konflik  Teori  dan  Praktek,  Bandung, Nusa Media.
Robert H. Lauer, 2001, Perspektif Tentang
Perubahan Sosial,  (Jakarta: PT. Rineka
Cipta). Takdir  Rahmadi, 1996, Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Makalah Penataran
Hukum Lingkungan, Proyek Kerjasama Hukum  Indonesia-Belanda,  FH  Unair Surabaya, 1996.