## A. Latar Belakang
Secara umum tugas utama bank adalah meng  himpun dana dari masyarakat dalam ben - tuk simpanan. Kemudian dana yang telah ter kumpul tersebut disalurkan kembali ke- pada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), serta memberikan jasa-jasa bank lain nya.  Untuk bisa menghimpun dana dari masya rakat, maka bank memiliki keharusan un tuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya. De- ngan demikian, agar bisa memberikan ke- ama nan kepada para nasabah, maka bank tersebut haruslah likuid atau dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yakni memiliki dana fresh atau uang cash untuk melayani nasa bah dalam pengambilan tunai dan juga me menuhi dan merealisasikan pengajuan per- mohonan kredit atau pembiayaan. 1
* Dosen STAIN Kediri
1 Martono, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya ( Yogyakarta: Ekonisia, FE UII, 2004), hlm. 126
Kajian mengenai likuiditas di dunia perban- kan, merupakan satu keharusan yang harus dilakukan, baik itu oleh pihak perbankan, praktisi keuangan, ataupun pihak-pihak ke- tiga yang berencana menitipkan dananya di bank. Pentingnya penilaian atas likuiditas suatu bank merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. 2
Salah satu penyebab kebangkrutan suatu bank adalah karena ketidakmampuannya da- lam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, likuiditas yang tersedia harus cu- kup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional 3 . Salah satu alat ukur  yang utama
2 Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank Syariah, Edisi II ( Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm.114
3 Saat dilanda krisis moneter tahun 1998-1999, banyak sekali bank yang terlikuidasi. Pada tanggal 13 Maret 1999 saja, setidaknya ada 31 bank yang dilikuidasi oleh pemerintah, antara lain: BDNI, Budi Int’l, Centris, Deka, Dana Asia, Dewa Rutji, Dana Hutama, BDI, Intan, Hokindo, Indotrade, Kredit Asia,

## MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK SYARI’AH (Upaya Peningkatan Good Corporate Governance)

## Sulistyowati*

## Abstract
Both of conventional and syari’ah bank have an obligation to reassure the customers that the money they save is secured. Thus, in order to provide security to the customers, the bank should have a liquidity management which forces the bank to meet the current or the future obligation in the event of withdrawal or redemption of liability asset. So it is able to meet its obligations, particularly a short term fund obligation. From the point of asset, liquidity is an ability to change the entire assets into cash. While liability is an ability to meet the fi nancing need through an increase in a portfolio liability.
There are some liquidity instruments that can be run by the syari’ah bank in order to meet its obligation, namely: the fi rst is the Statuary Reserve Requirement (SRR). It is a minimum deposit of a commercial bank in a current account as has been stipulated by Bank Indonesia based on a certain percentage of the third party fund; the second is the so called cliring which is understood as an activity which has been going since the time of a transactional agreement to a completion of such agreement (an agreement between fi nancial institution regarding with a payable account in a fi nancial transaction). In order to improve the management of the bank’s fund, namely the advantage and disadvantage of the fund management, it needs the Inter-Bank Money Market. Based on the principles of syari’ah and to manage the advantage and disadvantage of the fund ef fi ciently, it is necessarily in need of the Inter-Bank Money Market which uses the mudharabah investment for inter-bank; the third is the instrument of the wadi’ah certi fi cate of Bank Indonesia which can be used as a means of deposit short-term fund, especially for those that have an excess of liquidity; and the fourth is the syari’ah capital market which has relationship with the offering and trading of the stock exchange, the public companies related to the issuance of the stock exchange, and the institution and profession of the stock exchange in accordance with the syari’ah principles.
Keywords : Likuiditas, Manajemen Likuiditas, Instrumen Likuiditas
yang bisa digunakan untuk menentukan kon- disi suatu bank dikenal dengan nama ana lisis CAMEL. Analisis ini terdiri dari bebe rapa aspek: Pertama, Capital, yakni penilaian terhadap kewajiban penyediaan modal minimum yang dimiliki bank. Kedua, Kualitas Aset, yakni me- nilai jenis-jenis asset yang dimiliki suatu bank. Ketiga, Kualitas Manajemen, yakni penilaian terhadap kualitas manusianya dalam mengelola bank, bisa dilihat dari segi pendidikan, peng- alaman para karyawannya, dan lain-lain. Ke empat, Earning, yakni penilaian terhadap kemam puan bank dalam meningkatkan ke- untungan. Kelima, Likuiditas, yakni penilaian atas kemampuan bank untuk membayar semua utangnya, terutama utang jangka pendek. 4

## B.  Pengertian Likuiditas Bank Syariah
Likuiditas bank adalah kemampuan bank un tuk memenuhi kewajibannya, terutama kewa jiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai (cash) . Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas. 5 Manajemen likuiditas adalah mengelola bagai mana bank dapat memenuhi baik kewa- jiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelu- nasan asset liability yang sesuai perjanjian atau pun yang belum diperjanjikan (tidak ter duga). 6
Modern, Namura Int’l, Putra Surya Perkasa, Pelita, Pesona, Surya, Subentra, SGP, Tata, Yama, BUN, Uppindo, Aspac, Orient, BCD, Hastin, Ganesha, Harda Int’l, Aken. Hal ini kemudian menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menjadi berkurang, atau bisa dikatakan menjadi hilang.  Lantas mereka beramai-ramai menarik dananya dari bank. Yang terjadi kemudian adalah banyak sekali bank yang gulung tikar, diakuisisi, dimerger dan lain sebagainya, Hadiwigeno Soetatwo & Faried Wijaya, Lembaga-Lembaga Keuangan & Bank Perkembangan, Teori & Kebijaksanaan ( Yogyakarta: BPFE, 1984), hlm. 211 4 Sofi niyah Ghufron, Konsep dan Implementasi Bank Syari’ah (Jakarta: Renaisan, 2005),  hlm. 67 5 Zainul Arifi n,  MBA, Dasar-dasar manajemen bank syariah cet.2 (Jakarta: AlvaBet, 2003), hlm.165
6 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah ( Yogyakarta: ekonisiahal), hlm.64
Suatu bank syariah dapat dikatakan likuid apabila: 7
3.  Dapat memelihara Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.  Dapat memelihara Giro di Bank Kores- ponden. Giro di Bank Koresponden ada lah rekening yang dipelihara di Bank Kores- ponden yang besarnya ditetapkan ber- dasar kan Saldo Minimum.
5.  Dapat memelihara sejumlah Kas secukup- nya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.

## C.  Instrument Likuiditas Bank Syari’ah
Sebagai pendukung kelancaran lalu lintas pem bayaran antar bank dan pelaksanaan ke gia tan Pasar Uang antar Bank Syari’ah (PUAS), seluruh kantor pusat bank umum baik bank umum konvensional maupun sya- ri’ah diwajibkan untuk membuka rekening giro dalam valuta rupiah di kantor pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia setempat 8 .
Dalam menjalankan kegiatan operasinal- nya bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Dalam hal terjadi kele- bihan likuiditas, bank melakukan penem pat an kelebihan likuiditas sehingga dapat mem per- oleh keuntungan. Sedangkan bila mengalami keku rangan likuiditas bank memerlukan sa- rana untuk menutupi kekurangan likuiditas baik yang disebabkan oleh kalah kliring mau- pun untuk menambah likuiditas dalam rangka kegiatan pembiayaan sehingga kegiatan opera- sional bank dapat berjalan dengan baik.
Ada beberapa instrumen likuiditas yang da pat dijalankan bank syari’ah dalam rangka memenuhi kewajiban likuiditasnya 9 , yaitu:
7 Imam Rusyamsi, Asset Liability Management: Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999), hlm. 39
8 Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.178
9 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam & Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia ( Jakarta: Pustaka Utama, 1999), hlm.198

## Giro Wajib Minimum (GWM)
Giro Wajib Minimum (Statury Reserve Requi- rement) adalah simpanan minimum bank umum dalam giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan per sentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Giro wajib minimum ini merupakan ke wajiban bank dalam rangka mendukung pe lak sanaan prinsip kehati-hatian bank dan berperan pula sebagai instrumen moneter un- tuk mengendalikan jumlah uang beredar. a. Perhitungan GWM 10
Giro Wajib Minimum merupakan rasio antara saldo giro dari seluruh kantor Bank yang tercatat pada Bank Indonesia setiap hari dengan rata-rata harian jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank. Karena informasi mengenai DPK baru diketahui dua minggu kemudian maka GWM pada masa laporan berlaku dibandingkan dengan jumlah rata- rata harian DPK dari dua masa laporan sebelumnya.
Perhitungan ini berlaku baik untuk Giro Wajib Minimum dalam rupiah maupun dalam valuta asing.
Rumus  perhitungan GWM : GWM Rupiah
= 5% x DPK t-2 GWM Valas = 3% x DPK t-2
Keterangan: GWM  =  Giro Wajib Minimum DPK t-2 = Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam satu masa laporan untuk periode dua masa laporan sebelumnya.
Perhitungan persentase GWM didasarkan pada jumlah harian saldo pada Bank Indo- nesia dan rata-rata harian jumlah DPK sebagai berikut:
Persentase GWM Jumlah Harian Saldo Giro Rata-rata DPK Tanggal Tanggal Tanggal 1 s.d 7 1 s.d 7 16-23 bulan sebelumnya
10 Imam Rusyamsi, Asset Liability Management: Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999), hlm. 67-68
8 s.d 15 8 s.d 15 24 s.d akhir bulan sebelumnya 16 s.d 23 16 s.d 23 1-7 bulan yang sama 24 s.d akhir bulan 24 s.d akhir bulan 8-15 bulan yang sama

## Sumber: Bank Indonesia (2000 : 8)
Dana Pihak Ketiga bank yang dimaksudkan di sini meliputi seluruh DPK dalam rupiah maupun valuta asing pada kantor bank yang bersangkutan di Indinesia. DPK bank dalam rupiah meliputi kewajiban kepada pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari: a. Giro wadi’ah b. Tabungan mudharabah
c.  Deposito investasi mudharabah, dan d. Kewajiban lainnya.
DPK bank dalam rupiah ini tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat 11 . DPK bank dalam valuta asing meliputi ke- wajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga termasuk bank dan Bank Indonesia 12 , yang terdiri dari:
a. Giro wadi’ah b.  Deposito investasi mudharabah, dan
c. Kewajiban lainnya 13 . b. Penyampaian Laporan Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia mengenai DPK serta pos-pos aktiva dan pasiva dalam rupiah maupun valuta asing. Tata cara penyusunan dan penyampaian
11 Yang memiliki DPK > Rp 1 triliun s/d Rp 10 triliun wajim memelihara GWM tambahan dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah., Yang memiliki DPK > Rp 10 triliun s/d Rp 50 triliun wajib memelihara GWM tambahan dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah., sedangkan yang  memiliki DPK > Rp 50 triliun wajib memelihara GWM tambahan dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah., Sedangkan bagi yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK sebesar 80% atau lebih; dan /atau yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp 1 triliun tidak dikenakan tambahan GWM, Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan ( Jakarta: Intermedia, 1995), hlm.14
12 Youssef Shaheed Maroun, Liquidity Management and Trade  fi nancing in Islamic Finance ; Innovation and   Growth (London : Euromoney Books, 2002), hlm. 165.
13 Muhammad, Manajemen Bank Syariah ( Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm.211
laporan dimaksud diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai pelaporan bank.
c. Sanksi
Bank akan dikenakan sanksi apabila mela- kukan kelambanan penyampaian laporan, menyampaikan angka-angka yang tidak benar, melanggar Giro Wajib Minimum dan mengalami saldo giro negatif pada Bank Indonesia.
d.  Kelambatan penyampaian laporan dan pe- nyam paian angka yang tidak benar Keterlambatan penyampaian laporan dan pe nyampaian angka yang tidak benar dalam laporan mingguan bank akan dike- nakan sanksi sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.28/10/UPPB tanggal 14 desember 1995 tentang GWM Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valas 14 , sebagai berikut :
JENIS PELANGGARAN

## SANKSI KEWAJIBAN MEMBAYAR
Keterlambatan penyampaian laporan mingguan bank termasuk koreksinya Rp. 2.500.000.00,- untuk setiap laporan Penyampaian angka yang tidak benar dalam laporan mingguan Rp. 250.000.00,- untuk setiap kesalahan dengan setinggi-tingginya Rp.
10.000.000.00,- untuk setiap laporan Sumber: Bank Indonesia (2000 : 10)
e. Kekurangan GWM Pelanggaran giro wajib minimum pada re- ke ning giro rupiah dan rekening giro rupiah yang dimaksud masih bersaldo positif, maka bank dikenakan sanksi kewajiban mem bayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari tingkat indikasi imbalan PUAS terhadap kekurangan Giro Wajib minimum. Data mengenai Tingkat Indikasi imbalan PUAS yang digunakan adalah rata-rata tertimbang tingkat indi- kasi imbalan Serti fi kat IMA yang tercatat
14 Syafi ’i  Antoniio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek , cetakan 1, 2001, hlm.86
pada PIPU, Bank Indonesia.
Kekurangan GWM x 125% x Tingkat Indikasi Imbalan PUAS x 1/360, Contoh:  Saldo giro rupiah bank pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara untuk periode tanggal 1 s.d 7 adalah sebesar Rp. 10 Milyar
 Saldo giro rupiah Bank yang tercatat pada Bank Indonesia pada tanggal 1 adalah sebesar Rp. 1 Milyar
 Tingkat Indikasi Imbalan PUAS pada tanggal 1 sebesar 12%
 Sehingga sanksi kewajiban membayar untuk PUAS pada tanggal 1 adalah sebesar:
 (Rp. 10 M – Rp. 1 M) x 1,25 x 0,12 x 1/360 = Rp. 3.750.000.00,-
f.  Saldo Negatif GWM
Pelanggaran giro wajib minimum pada rekening giro rupiah yang mengakibatkan saldo negatif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari Tingkat Indikasi Imbalan PUAS terhadap giro wajib minimum ditambah dengan sebesar 150% dari Tingkat Indikasi Imbalan PUAS terhadap saldo negatif. Perhitungan sanksi kewajiban membayar saldo negatif adalah:
GWM x 125% x tingkat indikasi imbalan puas x 1/360
Ditambah dengan: Saldo negatif x 150% x tingkat indikasi imbalan puas x 1/360 15
Apabila data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan PUAS tidak tersedia, maka penge- na an sanksi dihitung berdasarkan rata- rata tingkat imbalan deposito investasi mu dha rabah  sebelum  didistribusikan  pada
15 Saldo giro rupiah Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara untuk periode tanggal 2 s.d 7 sebesar Rp.10 Milyar, Saldo rupiah bank yang tercatat pada Bank Indonesia pada tanggal 2 sebesar negatif Rp. 1 Milyar, Tingkat indikasi imbalan PUAS pada tanggal 2 sebesar 11%, Sehingga sanksi kewajiban membayar untuk tanggal 2 sebesar: (Rp. 10 M x 1,25 x 0,11 x 1/360) + (Rp. 1 M x 1,50  x  0,11  x  1/360)  =  Rp.  3.819.444,44  +  Rp.  458.333,33
= Rp. 4.277.777,77, Muhammad, Manajemen Bank Syariah ( Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 214
bulan sebelumnya dari seluruh bank, de- ngan pengertian bahwa tingkat imbalan depo sito investasi mudharabah sebelum di dis tribusikan tersebut hanya sebagai acuan dalam menentukan sanksi kewajiban membayar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Sya- ri’ah PUAS, bahwa penghitungan ting kat indikasi maupun realisasi imbalan Serti- fi kat IMA mengacu pada  tingkat imbalan deposito investasi mudharabah sebelum didis tribusikan dengan jangka waktu satu dan tiga bulan. 16

## Kliring
Di dalam dunia perbankan terdapat istilah kliring yang sering kali kita dengar. Ketika seseorang mentrasfer uang dari satu rekening bank ke rekening bank yang berbeda, misalnya dari bank BCA ke bank Mandiri dan sebaliknya maka terjadilah proses kliring.Kliring adalah suatu istilah dalam dunia perbankan dan ke- uangan yang menunjukkan suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelak- sanaan kesepakatan tersebut. 17
Kliring dibutuhkan untuk mempercepat pe  nye  lesaian  transaksi  perdagangan  yang mem butuhkan perlengkapan aset transaksi. Hal yang paling mudah dipahami dalam kliring adalah kesepakatan antar lembaga keuangan mengenai hutang piutang dalam suatu transaksi ke uangan. Kliring melibatkan manajemen dari paska perdagangan, pra penyelesaian eks po sur kredit, untuk memastikan bahwa tran  saksi dagang terselesaikan sesuai dengan
16 Syafi ’I  Antoniio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek , cetakan 1, 2001, hlm. 87
17 Ketentuan mengenai kliring yang berlaku bagi bank umum konvesional berlaku pula bagi bank umum yang berdasarkan prinsip syariah, dengan beberapa perbedaan dan tambahan. Ketentuan yang berlaku bagi bank berdasarkan prinsip syariah antara lain meliputi ukuran besarnya sanksi pelanggaran saldo giro negatif dan tata cara bpengenaan sanksi untuk bank-bank yang bersaldo giro negative, Sofi niyah Ghufron, Sofi niyah, Konsep dan Implementasi bank Syari’ah (Jakarta: Renaisans, 2005), hlm. 89
atu r an pasar, walaupun pembeli maupun penjual menjadi tidak mampu melaksanakan penyelesaian kesepakatannya. Yang termasuk dalam proses kliring antara lain pelaporan/ pemantauan, marjin risiko, netting transaksi dagang menjadi posisi tunggal, penanganan per pajakan dan penanganan kegagalan 18 .
Secara umum kliring melibatkan lembaga keuangan yang memiliki permodalan yang kuat yang dikenal dengan sebutan Mitra Peng  imbang Sentral (MPS) atau dalam istilah asingnya dikenal dengan central counterparty . MPS ini menjadi pihak dalam setiap transaksi yang terjadi baik sebagai penjual maupun se- bagai pembeli. Dalam hal terjadinya kega galan penyelesaian atas suatu transaksi maka pelaku pasar menanggung suatu risiko kredit yang distandarisasi dari MPS 19 . a.  Cara dan persyaratan peserta kliring Pada dasarnya persyaratan dan tata cara pe  serta kliring untuk kantor bank syari’ah mau pun konvensional diperlakukan sama de ngan bank umum. Untuk menjadi pe- serta kliring, Kantor Cabang Syari’ah da- pat berstatus sebagai Peserta Langsung (PL) atau Peserta Tidak Langsung. Peserta lang- sung adalah peserta kliring yang da lam pelaksanaan kliring lokal dapat mem per- hitungkan warkat-warkat kliring de ngan menggunakan identitas sendiri. Sedang kan peserta tidak langsung adalah peserta yang turut serta dalam pelaksanaan kliring lokal melalui peserta langsung yang menjadi in- duk nya dari bank yang sama. Persyaratan dan tata cara untuk menjadi peserta kliring sebagaimana tersebut di atas diatur dalam ketentuan mengenai pe nye lenggaraan kli- ring lokal sesuai de ngan masing-masing sis- tem kliring yang digunakan 20 . b.  Penghentian sebagai peserta kliring
18 Rianto Bambang Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Indonesia ( Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 234
19 Boy Leon, Sonny Ericson, Manajemen AKtiva Pasiva Bank Non Devisa , cetakan 1, 2007, hlm. 70
20 Seperti diketahui penyelenggaraan kliring lokal di Indonesia menggunakan empat sistem kliring, yang terdiri dari Manual, Semi otomasi, Otomasi, dan Elektronik, Syafi ’I Antoniio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek , cetakan 1, 2001, hlm. 102
Dengan diberikannya kesempatan bank umum konvesioanl untuk membuka kan- tor cabang yang melakukan kegiatan usa ha berdasarkan prinsip syariah dan mem buka rekening giro yang terpisah dari rekening giro bank konvesioanl perlu penyem pur- naan ketentuan mengenai penghentian se  ba  gai  peserta  kliring  atau  skorsing kliring. 21
Dasar pertimbangan dalam melakukan pe  nyem purnan  ketentuan  tersebut  adalah kantor cabang syariah dari suatu bank umum merupakan suatu legal entity (wih dah qanuniah) dari institusinya. Dengan memepertimbangkan hal terse- but dipandang perlu penyesuaian menge- nai de fi nisi saldo giro negatif yang mem- bedakan dengan de fi nisi saldo giro negatif pada bank konvesioanl atau bank syariah secara murni. Pengertian saldo giro negatif pada bank uum konvesioanl yang memiliki kantor cabang syariah sebagai berikut : 22
 Kantor pusat bank dinyatakan memiliki saldo giro negatif apabila penjumlahan saldo rekening giro kantor pusat bank dan saldo rekening giro US pada bank Indonesia yang mewilayahi kliring lokal menunjukkan angka negatif pada saat bank Indonesia menutup sistem akuntansi.
 Kantor cabang dinyatakan memiliki sal- do giro negatif apabila penjumlahan sal do reekning giro kantor cabang bank konvesioanal dan saldo rekening giro kantor cabang syariah pada Bank Indo- nesia yang mewilayahi kliring lokal me- nun jukkan angka negatif pada saat bank Indonesia menutup sisitem akunting.
 Bilamana terjadi saldo giro negatif seperti tersebut di atas pada: 23
21 Julius R. Latumaerissa, Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum (Jakarta: Bumi Aksara,  1999), hlm. 43
22 Boy Leon, Sonny Ericson, Manajemen AKtiva Pasiva Bank Non Devisa, cetakan 1, 2007, hlm. 70 23 Selamet Riyadi, Banking Assets and Liability Management (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 27-39.
 Kantor pusat bank, maka semua kantor bank baik yang melakukan kegiatan kon vesional maupun syariah di seluruh Indonesia dari Bank yang bersangkutan, dihentikan keikutsertaannya daalm kliring.
 Kantor cabang bank, maak semua kantor baik kantor cabang konvesional maupun kantor cabang syariah yang berlokasi pada wilayah kantor Bank Indonesia setempat dari Bank yang bersangkutan, dihentikan keikutsertaannyya dalam kliring.
c.  Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prin- sip Syari’ah (Puas)
Bank yang berfungsi sebagai lembaga inter- mediasi antara pemilik dan pengguna dana dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuditas. Kekurangan likui- ditas umumnya disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan pe- na  naman dana, sedangkan kelebihan li- kui ditas dapat terjadi karena dana yang terhim pun belum dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. 24
Dalam rangka peningkatan pengelolaan dana bank, yaitu pengelolaan kelebihan dan kekurangan dana, perlu diselenggarakan Pasar Uang Antarbank. Agar bank yang me la kukan kegiatan usaha berdasarkan prin sip syari’ah dapat juga mengelola kele- bihan dan kekurangan dana secara e fi sien, maka diperlukan Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip Syari’ah (PUAS) dan menggunakan piranti yang sesuai dengan prinsip syari’ah.
d.  Piranti Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syari’ah (Puas)
e. Serti fi kat IMA (Investasi Mudharabah AntarBank)
Piranti yang digunakan dalam PUAS adalah Serti fi kat  IMA 25 . Serti fi kat ini digunakan
24 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah ( Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 335
25 Sertifi kat Investasi Mudharabah Antar Bank (sertifi kat IMA) didefi nikan sebagai sertifi kat  yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana investasi jangka
sebagai sarana investasi bagi bank yang ke le bihan dana untuk mendapatkan ke- un tungan dan di lain pihak untuk men- dapatkan dana jangka pendek bagi bank syari’ah yang mengalami kekurangan dana. Penerbitan Serti fi kat IMA sekurang- kurangnya memenuhi persayaratan seba- gai berikut:
a. Mencantumkan;
1. Kata-kata “Serti fi kat Investasi Mudha- rabah AntarBank”
2. Tempat dan Tanggal penerbitan Serti- fi kat IMA
3.  Nomor seri Serti fi kat IMA
4.  Nilai nominal investasi
5.  Nisbah bagi hasil
6.  Jangka waktu investasi
7.  Tingkat indikasi imbalan
8. Tempat pembayaran nominal dan im- balan
9. Tempat pembayaran
10. Nama bank penanam dana
11. Nama bank penerbit dan tanda tangan pejabat yang berwenang
b.  Berjangka waktu paling lama 90 hari 1. Diterbitkan oleh kantor Pusat Bank Syari’ah atau UUS
2. Format Serti fi kat IMA. Sedangkan me  nge- nai jenis dan kualitas kertas Serti fi kat IMA diserahkan sepenuhnya kepada bank penerbit, tanpa harus meng ikuti ketentuan yang berlaku mengenai penerbitan surat berharga.
3. Peserta Pasar Uang AntarBank ber- dasarkan prinsip Syari’ah (PUAS)
Peserta PUAS adalah bank-bank yang me- ner bitkan  Serti fi kat IMA 26 dan bank-bank yang menanamkan dana pada Serti fi kat IMA.
pendek di PUAS dengan akad mudharabah, Mucdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm.13.
26 Berlakunya instrument keuangan syariah IMA ini berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia no 9/8/DPM tertanggal 30 Maret 2007.Tujuan diberlakukannya Sertifi kat IMA ini adalah untuk sarana investasi bagi Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, terutama untuk mengatur kebutuhan likuiditasnya, Zainul Arifi n, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah , Cetakan 4, 2006, hlm.
 Bank Penerbitan Serti fi kat IMA:
a.  Kantor Pusat Bank Syari’ah yaitu bank yang seluruh kegiatan usahanya berda- sarkan prinsip syari’ah.
b.  Unit Usaha Syari’ah (UUS) yaitu kantor pusat dari kantor-kantor cabang sya- ri’ah dari bank umum yang kantor pu- sat nya melakukan kegiatan usaha se- cara konvensional.
 Bank Penanam Dana pada Serti fi kat IMA a.  Kantor Pusat Bank Syari’ah yaitu bank yang seluruh kegiatan usahanya berda- sarkan prinsip syari’ah.
b.  Unit Usaha Syari’ah (UUS) yaitu kantor pusat dari kantor-kantor cabang sya- ri’ah dari bank umum yang kantor pu satnya melakukan kegiatan usaha secara konvensioanal.
c. Kantor Pusat Bank Umum yang me  la  kukan  kegitan  usaha  secara konvensional.
d.  Mekanisme dan Penyelesaian Transaksi Serti fi kat IMA diterbitkan rangkap tiga:
a.  Lembar kerja asli diserahkan kepada pi hak bank penanam dana Serti fi kat IMA.
b.  Lembar kedua digunakan oleh bank pe na nam dana sebagai lampiran pada nota kredit, bilyet giro Bank Indonesia atau transfer dana secara elektronis.
c.  Lembar ketiga digunakan sebagai arsip bagi bank penerbit.
Bank penanam dana pada serti fi kat  IMA melakukan pembayarab kepada bank penerbit dengan menggunakan nota kredit melalui kliring, bilyet giro bank Indonesia atau transfer dana secara elektronis, disertai tembusan Serti fi kat IMA.
Pemindah-tanganan Serti fi kat IMA hanya dapat dilakukan oleh pihak bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindahtangankan ke- pada bank lain sampai dengan berakhirnya jangka waktu. Agar bank penerbit Serti fi kat IMA dapat melakukan pembayaran kepada bank yang berhak, maka bank pemegang ser- ti fi kat yang terakhir wajib memberitahukan
ke pemilikan  serti fi kat tersebut kepada bank penerbit. 27
Pada saat Serti fi kat IMA jatuh tempo, pe- nye lesaian transaksi dilakukan oleh bank pe- nerbit dengan melakukan pembayaran kepada bank pemegang serti fi kat terakhir sebesar nilai nominal investasi (fase value), sedangkan imbalan dibayar pada awal berikutnya. Pemba- yaran tersebut dapat dilakukan dengan meng- gunakan nota kredit melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia atau transfer dana secara elektronis.
d.  Perhitungan Imbalan IMA Besarnya imbalan Serti fi kat IMA yang diba  yarkan pada awal bulan dihitung atas da- sar tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah pada bank penerbit sebelum didis- tribusikan sesuai dengan jangka waktu pena- naman. Penentuan tingkat imbalan dimaksud sesuai dengan jangka waktu deposito investasi mudharabah seperti terlihat pada table berikut: JANGKA WAKTU SERTIFIKAT IMA
TINGKAT IMBALAN YANG DIGUNAKAN 1 hari s.d 30 hari 31 hari s.d 90 hari Deposito Investasi Mudharabah 1 bulan
Deposito Investasi Mudahrabah 3 bulan
Rumus perhitungan besarnya imbalan Ser- ti fi kat IMA adalah sebagai berikut:
X= P X R xt/360xk Keterangan :
X   :  Besarnya  imbalan  yang  diterbitkan kepada bank penanam dana
P  : Nilai nominal Investasi
R  : Tingkat realisasi imbalan Deposito Investasi Mudharabah (sebelum didistribusikan)
t : Jangka waktu Investasi k  : Nisbah bagi hasil untuk bank pena- nam dana 28
27 Penerbit sertifi kat IMA menginformasikan kepada pembeli sertifi kat IMA antara lain : nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi, indikasi tingkat imbalan sertifi kat IMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir, Siswanto Sutojo, Manajemen Terapan Bank (Jakarta; Binaman Pressindo, 1997), hlm.137
28 Contoh Bank A Bulan Maret 2000 R deposito investasi mudharabah 1 bulan = 8% dan 3 bulan= 8,5%,
5. Serti fi kat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI)
Selama ini kebijakan moneter yang dila- kukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pe- ngen dalian uang beredar ditempuh dengan pelaksanaan operasi pasar terbuka yaitu me- nam bah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat melalui bank-bank konvensional. Dengan makin berkembangnya bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah maka pengendalian uang dapat diper- luas melalui bank-bank tersebut.
Agar pelaksanaan operasi pasar terbuka ber dasarkan prinsip syari’ah dapat berjalan dengan baik, maka diciptakanlah suatu piranti pengendalian uang beredar yang sesuai dengan prinsip syari’ah dalam bentuk Serti fi kat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI). Piranti ter sebut dapat dijadikan sarana penitipan dana jangka pendek khususnya bagi bank yang mengalami kelebihan likuiditas. 29
a.  Jumlah Dana dan Jangka Waktu Jumlah dana yang dapat dititipkan se ku- rang-kurangnya Rp 500.000.000,- dan sele bih- nya dengan kelipatan Rp 50.000.000,-. Jang ka waktu SWBI adalah satu minggu, dua minggu dan satu bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari.
b.  Tata Cara penitipan Dana dan Penyelesaian Penitipan Dana
Bulan April 2000 R deposito investasi mudharabah 1 bulan = 9% dan 3 bulan= 10%. Tanggal 3 Maret 2000: Bank B menanamkan dana pada bank A dalam bentuk Sertifi kat IMA sebesar Rp 10 milyar selama 10 hari dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (70:30)., Tanggal 15 April 2000: Bank C menanamkan dana pada bank A dalam bentuk Sertifi kat IMA sebesar Rp 20 milyar selama 40 hari dengan nisbah bagi hasil yang disepakati (75:25), Pengembalian nominal Investasi:Kepada bank B sebesar Rp 10 milyar pada tanggal 13 Maret 2000 Kepada bank C sebesar Rp 20 milyar pada tanggal 24 April 2000, Pembayaran imbalan Sertifi kat IMA: Tanggal 3 April 2000:, Kepada Bank B sebesar, Rp 10 milyar x 8% x 10/360 x 0,7 = Rp 15,55 juta. Kepada Bank C sebesar Rp 20 milyar x 8,5% x 16/360 x 0,75 = Rp 56,67 juta Tanggal 1 Mei 2000 Kepada Bank C sebesar Rp 20 milyar x 10% x 24/360 x 0,75 = Rp 99,99 juta, Muhammad . Manajemen Bank Syariah . (Yogyakarta: UPP. 2005), hlm. 234
29 Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institute Bankir Indonesia, Bank Syari’ah: Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 227
Kegiatan penerimaan titipan dana oleh Bank Indonesia dilakukan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Tata cara penitipan dilakukan sebagai berikut 30 :
a)  Bank atau UUS mengajukan permohonan titipan dana sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan melalui Reuters Monitoring Dealing System (RMDS), faksimili, telepon atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
b)  Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas wajib ditegaskan secara ter- tulis dengan Surat Penegasan Transaksi Peni tipan Dana (SPTP) selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB dan disampaikan kepada :

## Direktorat Pengelolaan Moneter
Cq.Bagian Operasi pasar Uang Bank Indonesia Jl.MH Thamrin No.2 Jakarta 10110 c.  Tata Cara Penyelesaian Transaksi
Tata cara penyelesaian transaksi penitipan dana adalah sebagai berikut 31 :
1)  Penyelesaian transaksi penitipan dana di- la kukan pada hari kerja yang sama.
2) Penyelesaian transaksi penitipan dana yang permohonannya disetujui oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mendebit reke ning giro Bank atau UUS sebesar nilai titipan dana.
3)  Pada saat jatuh waktu penitipan dana, Bank Indonesia akan mengkredit rekening giro Bank atau UUS sebesar nilai titipan dana.
4)  Bank Indonesia dapat memberikan bo- nus kepada Bank atau UUS pada saat jatuh waktu penitipan dana dengan cara meng- kredit rekening giro bank. Dalam hal Bank Indonesia akan memberikan bonus, maka besarnya bonus akan dihitung dengan meng   gunakan acuan tingkat indikasi im- ba lan PUAS yang merupakan rata-rata ter timbang dari tingkat indikasi imbalan
30 Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, Edisi II
( Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 211
31 Siswanto Sutojo, Manajemen Terapan Bank (Jakarta; Binaman Pressindo, 1997),  hlm. 143
Serti fi kat IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan dana.
5)  Dalam hal tidak terjadi transaksi PUAS pada tanggal penitipan dana, maka perhitu- ngan bonus didasarkan pada tingkat indi- kasi imbalan PUAS terakhir atau rata- rata tingkat imbalan deposito investasi mudharabah.
6)  Pelaksanaan pendebetan dan pengkreditan rekening giro Bank atau UUS pada bank Indonesia diatur sebagai berikut:
a.  Bagi bank yang berkantor pusat di wila- yah Jabotabek dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia, Jl.MH.Thamrin No.2 Jakarta 10110
b.  Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia setempat. 32 d. Sanksi
Dalam transaksi penitipan dana, Bank atau UUS dapat dikenakan sanksi apabila 33 :
1.  Saldo rekening giro Bank atau UUS tidak mencukupi untuk menyelesaikan tran- saksi, sehingga transaksi penitipan dana dibatalkan. Bank atau UUS dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan.
2.  Pembatalan transaksi penitipan dana lebih dari dua kali dalam kurun waktu enam bulan, maka atas pembatalan yang ke- tiga dan seterusnya Bank atau UUS dike- nakan sanksi sebagaimana pada huruf a, dan dikenakan pula sanksi kewajiban mem bayar sebesar 0,1% (satu permil) dari kekurangan transaksi.
3.  Bank atau UUS mengambil titipan dana sebelum jatuh waktu, tidak diberikan bonus dan dikenakan sanksi membayar biaya administrasi sebagai berikut:
Jumlah Dana Titipan Biaya
Administrasi
Rp 500 juta s.d Rp 100 milyar Diatas Rp 100 milyar s.d Rp
500 milyar
Diatas Rp 500 milyar Rp  5.000.000,-
Rp 10.000.000.-
Rp 15.000.000,-
32 Zainul Arifi n, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah , Cetakan 4, 2006, hlm. 123
33 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah ( Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 354
5.  Pasar Modal Syari’ah 6.  Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 (UUPM). Pasal 1 butir 13, “pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.” UUPM tidak membedakan apakah kegiatan pasar modal tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. 34
7.  Dengan kata lain, pasar modal merupakan tempat pertemuan antara penawaran dan per- min taan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kele- bihan dana (surplus funds), melakukan inves- tasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya, di tempat itu pula perusahaan yang membutuhkan dana me- na warkan surat berharganya. 35
8.  Dalam ekonomi islam, melihat bentuk dan transaksinya pasar modal cenderung ke- pada teori pertukaran dalam system eko- nom islam. Menurut Adiwarman Karim, teori pertukaran dalam bisnis transaksi islam terdiri atas dua pilar, yaitu: 1) objek per tukaran dan 2) waktu pertukaran. 36 jadi, dalam islam pasar modal merupakan bagian dari objek pertukaran, yaiu berbentuk fi nancial asset, dimana pertukaran berupa uang dengan surat berharga 37 .
9.  Peranan Pasar Modal 10. Peranan pasar modal pada suatu Negara dapat dilihat dari 5 aspek berikut ini 38 : 11. Sebagai fasilitas melakukan interaksi an tara pembeli dengan penjual untuk
34 Harun Nasrun, Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam ( Jakarta: Penerbit Yayasan Kalimah, 2000), hlm. 218
35 Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 144
36 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan
Keuangan ( Jakarta: IIIT, 2003), hlm. 53
37 Warsono, Analisis Investasi & Manajemen Portofolio:
Keputusan Investasi Pada Sektor Sekuritas dan Pasar Modal ( Jakarta: UM Press, 2001), hlm.167
38 Sunariyah, pengantar pasar modal ( Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2000), hlm. 8
menetukan harga saham atau surat ber- harga yang diperjualbelikan.
12. Pasar modal member kesempatan kepada para investor untuk memperoleh hasil (return) yang diharapkan.
13. Pasar modal member kesempatan kepada in vestor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya.
14.  Pasar modal menciptakan kesempatan ke- pada masyarakat untuk berpartisipasi da- lam perkembangan suatu perekonomian.
15. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi para in ves tor, keputusan investasi harus dida- sar kan pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya (amanah). 39 e.  Instrumen Pasar Modal Syariah Instrument pasar modal adalah semua su rat berharga yang diperdagangkan di bur- sa, karena itu bentuknya beraneka ragam. Namun dari sekian surat berharga yang diper- dagangkan melalui pasar modal, dua yang paling utama ialah saham dan obligasi. 40
Dalam konteks  investasi syariah di pasar mo  dal pemahaman akan pengendalian risiko dan return saja tidak cukup, hal ini yang tak kalah penting untuk dipahami adalah penge- nalan akan sekuritas-sekuritas mana yang se- laras dengan syariah Islam.
6. Saham Syariah Saham merupakan salah satu instrument surat berharga yang paling dominan dalam pasar modal. Saham dapat diartikan sebagai ser ti fi kat penyertaan modal dari seseorang atau badan hukum terhadap suatu perusahaan, dan tanda bukti tertulis bagi para investor ter- hadap kepemilikan suatu perusahaan yang telah go public.
Sedangkan bagi investor saham merupa- kan instrument investasi yang menarik ka rena keberadaannya dinilai menjanjikan keuntu- ngan tertentu.
39 Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah ( Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 111
40 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya ( Jakarta: PT Raja Grafi ndo Persada, 2002), hlm.194
Pembagian Keuntungan Saham Syariah yang diperoleh dari kepemilikan saham secara umum dapat dibagi menjadi dua 41 , yaitu: a. Dividen yaitu pembagian keuntungan ber- dasarkan jumlah kepemilikan saham ter- hadap perusahaan yang telah berhasil dalam menjalankan usahanya.
b. Capital gain yaitu hasil selisih antara harga beli dan harga jual saham pada saat tran- saksi. Capital gain terbentuk karena akti- vitas perdagangan di pasar sekunder yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan dan penawaran.
7.   Sukuk (obligasi syariah)
Kata sukuk ( Eýð× )bentuk jamak dari sakk ( î× ) merupakan istilah Arab yang dapat di- artikan serti fi kat. Sukuk ini bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional.
Sukuk secara umum dapat dipahami seba- gai “obligasi’ yang sesuai dengan prinsip sya- riah dalam bentuk sederhana sukuk meng gam- barkan kepemilikan dari suatu asset. 42
Transaksi Yang Dilarang di Pasar Modal Syariah Menurut ketentuan umum Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No:KEP-130/ BL/2006 tentang penerbitan efek syariah, jenis transaksi yang diharamkan dalam pasar modal syariah adalah :
1.  Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
2. Menyelenggarakan jasa keungan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli risiko yang mengandung gharar dan atau maysir.
3. Memproduksi, mendistribusikan, memper- da gang kan, dan atau mennyediakan a.  Barang/jasa yang haram karena zatnya (Haram li-dzatihi)
41 Inggi H, Investasi DI Pasar Modal Menggagas Konsep & Praktek Manajemen Portofolio Syariah ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 231
42 Muhammad Nafi k , Bursa Efek & Investasi Syariah ( Jakarta: Serambi, 1999), hlm. 89
b.  Barang/jasa yang haram bukan ka- rena zatnya (Haram li-ghairihi) yang ditetapkan oleh DSN-MUI
c.  Barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat
4.  Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ri- ba wi lebih dominan dari modalnya, ke- cuali investasi tersebut dinyatakan kesya- riahannya oleh DSN-MUI. 43

## D. Kesimpulan
Manajemen likuiditas bank syari’ah da- pat dikatakan suatu program pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang harus segera dibayar.Didalam manajemen li- kui ditas  bank syari’ah terdapat beberapa ins trumen, yang antara lain  Giro Wajib Mini- mum (GWM), Kliring, Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syari’ah (PUAS), Piranti pasar uang antar bank syari’ah yakni Investasi Mudharabah Antarbank (IMA), Serti fi kat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI) dan Pasar mo- dal syari’ah yang mana pada tiap-tiap ins tru- men/ komponen tersebut mempunyai keten- tuan masing-masing yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Ari fi n,  Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah , Cetakan 4, 2006
Aziz, Abdul, EKONOMI ISLAM; Analisis Mikro dan Makro, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
Boy Leon, Sonny Ericson, Manajemen AKtiva Pasiva Bank Non Devisa , cetakan 1, 2007
Ghufron, So fi niyah, Konsep dan Implementasi Bank Syari’ah . Jakarta: Renaisans, 2005
43 Inggi H, Investasi DI Pasar Modal Menggagas Konsep & Praktek Manajemen Portofolio Syariah ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 244
Hadiwigeno, Soetatwo & Faried Wijaya, Lembaga-Lembaga Keuangan & Bank Perkembangan, Teori & Kebijaksanaan, Yogyakarta: BPFE, 1984
Huda, Nurul & Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, Jakarta: Kencana, 2007
Inggi H, Investasi DI Pasar Modal Menggagas Konsep & Praktek Manajemen Portofolio Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000
Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: IIIT, 2003
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Raja Gra fi ndo Persada, 2002
Martono, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Yogyakarta: Ekonisia, FE UII, 2004
Muhamad, Manajemen Bank Syari’ah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
Na fi k, Muhammad , Bursa Efek & Investasi Syariah, Jakarta: Serambi, 1999
Nasrun, Harun, Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam, Jakarta: Penerbit Yayasan Kalimah, 2000
R. Latumaerissa, Julius, Mengenal Aspek-aspek Operasi Bank Umum , Jakarta: Bumi Aksara, 1999
Remy, Sjahdeini Sutan, Perbankan Islam & Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama, 1999
Rianto, Bambang Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2013
Riyadi, Selamet, Banking Assets and Liability Management Jakarta: UI Press, 2006
Rusyams, Imam, Asset Liability Management: Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank , Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999
Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: Intermedia, 1995
Simorangkir, Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004
Sinungan,  Mucdarsyah, Manajemen Dana Bank , Jakarta: Bumi Aksara, 1993
Sunariyah, Pengantar Pasar Modal, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2000
Sutojo Siswanto, Manajemen Terapan Bank Jakarta; Binaman Pressindo, 1997
Sya fi ’i  Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek , cetakan 1, 2001
Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institute Bankir Indonesia, Bank Syari’ah: Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional , Jakarta: Djambatan, 2003
Warsono, Analisis Investasi & Manajemen Portofolio: Keputusan Investasi Pada Sektor Sekuritas dan Pasar Modal, Jakarta: UM Press, 2001
Youssef Shaheed Maroun, Liquidity Management and Trade fi nancing in Islamic Finance; Innovation and  Growth , London: Euromoney Books, 2002
A