ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kampung Wapeko, Distrik Animha, Kabupaten Merauke
Alexander Phuk Tjilen 1, * ; Paul Adryani Moento 2 1,2 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus,  Merauke, Indonesia; alexander@unmus.ac.id; paulmoento@unmus.ac.id
* Correspondence : : alexander@unmus.ac.id
Kata kunci Analisis, Partisipasi masyarakat, Musrenbang
Keywords
Analysis, Community Participation, Musrenbang

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kampung Wapeko, Distrik Animha, Kabupaten Merauke. Dalam penelitian ini, digunakan metode  pendekatan  deskriptif  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  atau menjelaskan  situasi  tertentu  dengan  mengumpulkan  data  secara  rinci  sesuai dengan  permasalahan  yang  diidentifikasi.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kampung Wapeko, Distrik Animha, Kabupaten Merauke.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor internal kesadaran masyarakat di Kampung Wapeko masih sangat rendah yaitu kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan seperti tidak  banyak  masyarakat yang  terlibat dalam  pelaksanaan rapat-rapat Kampung seperti  Musrenbang  Kampung,  kemudian  faktor  eksternal  menunjukan  bahwa pemerintah  Kampung  Wapeko  tidak  pernah  melakukan  sosialisasi  mengenai kegiatan  pemerintah  khususnya  Musrenbang  Kampung  kepada  masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya partisipasi dalam Musrenbang Kampung.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the factors  that  influence  Community Participation  in  Development  Plan  Deliberation  in  Wapeko  Village,  Animha District, Merauke Regency. In this study, a descriptive approach method was used that aims to describe or explain certain situations by collecting detailed data in accordance with the problems identified. This research was conducted in Wapeko Village, Animha District, Merauke Regency.  The results of this study show that internal factors of public awareness in Wapeko Village are still very low, namely the lack of community participation in activities such as not many people involved in  the  implementation  of  village  meetings  such  as  Village  Musrenbang,  then external factors show that the Wapeko Village government has never conducted socialization about government activities, especially  Village  Musrenbang  to the community,  so  many  people    who  do  not  understand  the  importance  of participation in Musrenbang Kampung.

## Pendahuluan
Musrenbang  (Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan)  adalah platform bagi pemerintah  pada  tingkat  provinsi,  kabupaten,  kecamatan,  dan  desa  untuk mengumpulkan  harapan  dan  masukan  dari  masyarakat  setempat  dan menggunakannya  dalam  perencanaan  dan  pembangunan  daerah.  Ini  juga mencerminkan partisipasi warga dan akuntabilitas pemerintah, di mana pemimpin daerah,  masyarakat,  dan  usaha/bisnis  berdiskusi  tentang  program  pembangunan daerah dan memperbaiki RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) (Pratama et al., 2018).
Pelaksanaan Musrenbang Daerah didasarkan pada Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan  oleh  Menteri  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Ketua  BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1354/M.PPN/13/2014. Surat Edaran tersebut berisi pedoman  pelaksanaan  Forum  Musrenbang  dan  Perencanaan  Partisipatif  Daerah. (Alastyaningsih  &  Nenobais,  2022).    Dalam  pedoman  tersebut  dijelaskan  bahwa proses  Musrenbang  dimulai  dari  tingkat  desa/kampung,  kemudian  dilanjutkan  ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan terakhir tingkat provinsi (Aisyah, 2015).
Partisipasi  adalah  bagian  penting  dalam  konsep  perencanaan  pembangunan yang  melibatkan  masyarakat.  Ini  dapat  diartikan  sebagai  keikutsertaan  aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Keikutsertaan ini dapat terlihat dari hadirnya masyarakat dalam setiap undangan Musrenbang Kampung dan turut aktif  memberikan  sumbangan  pemikiran  dan  membuat  keputusan  (Irawan  & Sunandar, 2020).
Partisipasi  masyarakat  adalah  suatu  proses  dimana  masyarakat  terlibat  dan terlibat  aktif  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  proses  pembangunan,  melalui memberikan masukan, tenaga, waktu, keahlian, modal dan materi. Keterlibatan ini merupakan  bagian  dari  interaksi  sosial  dan  memberikan  masyarakat  kesempatan untuk  bekerja  sama  dan  mencapai  tujuan  bersama  yang  mengakomodasi kepentingan masyarakat secara umum (Yonis, 2016).
Pada saat ini, fokus pembangunan bergerak dari arah bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, karena kebutuhan dan harapan masyarakat harus menjadi dasar bagi pembangunan.  Keterlibatan  masyarakat  menjadi  faktor  utama  yang  menentukan keberhasilan  suatu  program,  semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat,  semakin  baik hasil program tersebut dan mampu mencapai target yang diinginkan oleh seluruh masyarakat. Hal ini juga lebih efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan pembangunan (Makhmudi & Muktiali, 2018).
Ada beberapa alasan mengapa pembangunan saat ini lebih mengarah ke pola bottom-up daripada top-down (Kusnadi,  2020):  1).Partisipasi  masyarakat: Pembangunan bottom-up memfokuskan  pada  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam proses perencanaan dan pembangunan, sehingga masyarakat lebih memahami dan merasa memiliki kepentingan dalam proyek-proyek pembangunan yang dilakukan. 2).  Keterlibatan  masyarakat  lokal:  Pembangunan bottom-up memastikan  bahwa
pemerintah  lokal  dan  masyarakat  setempat  memiliki  keterlibatan  dalam  proses pembangunan, sehingga mereka lebih memahami dan merasa memiliki kepentingan dalam  proyek-proyek  pembangunan  yang  dilakukan  (Hasan  et  al.,  2020). 3).Kemampuan adaptasi: Pembangunan bottom-up memungkinkan masyarakat dan pemerintah  lokal  untuk  beradaptasi  dengan  situasi  setempat  dan  menyesuaikan proyek-proyek  pembangunan  dengan  kebutuhan  masing-masing  daerah. 4).Akuntabilitas:  Pembangunan bottom-up memastikan  bahwa  masyarakat  dan pemerintah  lokal  bertanggung  jawab  atas  proyek-proyek  pembangunan  yang dilakukan,  sehingga  mereka  lebih  memahami  dan  merasa  memiliki  kepentingan dalam proyek-proyek pembangunan yang dilakukan.
Konsep  partisipasi  masyarakat  dan  arah  kebijakan bottom-up sangat  penting dalam pembangunan saat ini. Ini karena masyarakat merupakan subjek utama dalam pembangunan dan harus terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Keterlibatan masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu program pembangunan dan memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Ini juga membantu  dalam  pengelolaan  sumber  daya  secara  efektif  dan  efisien.  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (dengan penggantian nama Kampung untuk  Propinsi  Papua  dan  Papua  Barat)  menegaskan  bahwa  perencanaan pembangunan  Desa  harus  didasarkan  pada  partisipasi  masyarakat  (Hasan  et  al., 2020). Dengan tujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa, memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum,  melestarikan  dan  memajukan adat,  tradisi,  dan  budaya  masyarakat,  meningkatkan  pelayanan  publik, meningkatkan  ketahanan  sosial  budaya  masyarakat  Desa,  mendorong  prakarsa, gerakan  dan  partisipasi  masyarakat  Desa  untuk  pengembangan  potensi  dan  Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
Musrenbang  tingkat  Kabupaten  adalah  merupakan  suatu  keharusan  bagi daerah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  wajib menyusun  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD).  Proses  diskusi  tentang Rancangan  RKPD  harus  dilakukan  secara  partisipatif,  demokratis,  dan  adaptif melalui Musrenbang. Bukan hanya sekedar melaksanakan proses Musrenbang, tetapi juga  harus  mengimplementasikan  hasil  dari  Musrenbang  tingkat  Kampung,  yang merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  (Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 25, 2004)
Kampung  Wapeko  merupakan  salah  satu  kampung  di  distrik  Animha Kabupaten  Merauke  dan  setiap  tahun,  Musrenbang  Kampung  diadakan  untuk menyusun  RKP  Kampung  yang  melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam menentukan keputusan pembangunan Kampung. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kampung karena itu memainkan peran penting  (Kurniawati & Eprilianto, 2022).
Peotensi Kampung Wapeko  sebagai lokasi KKN Universitas Musamus dikenal sebagai lambung padi untuk Kabupaten Merauke, karena lahan pertanian luas dan produktif.  Pertanian  merupakan  sektor  utama  yang  membantu  memenuhi kebutuhan  makan  dan  menjadi  sumber  pendapatan  utama  bagi  masyarakat setempat. Tanaman padi adalah salah satu komoditas pertanian utama yang ditanam dan diproduksi dalam jumlah besar di kabupaten Merauke yang telah swamsebada beras  dan  berhasil  untuk  di  kirim  ke  kota  kota  di  Papua  dan  di  pulau  Jawa,  serta dilakukan  ekspor  ke  negara  PNG.Penduduk  Kampung  wapeko  terdiri  dari  warga transmigrasi  dan  masyarakat  lokal  namun,  pembangunan  pertanian  khususnya untuk  masyarakat  lokal  masih  terbatas  dan  memerlukan  perhatian dan  dukungan pemerintah  dan  masyarakat  setempat  untuk  meningkatkan  produktivitas  dan efisiensi sektor pertanian,  seperti peningkatan akses terhadap teknologi pertanian, pelatihan bagi petani, dan peningkatan akses terhadap pasar dan pupuk.
Kesuksesan acara, khususnya Musrenbang Kampung, tidak hanya tergantung pada  jumlah  peserta  yang  hadir,  tetapi  juga  dari  partisipasi  aktif  peserta  dalam forum.  Peserta  yang  hadir  harus  dapat  memberikan  kontribusi  secara  sukarela, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pengambilan keputusan akhir. Jika hal tersebut  tercapai,  maka  pelaksanaan  Musrenbang  Kampung  dapat  dikatakan berhasil (Purwaningsih, 2022).
Pelaksanaan  Musrenbang  Kampung  tidak  selalu  berjalan  dengan  optimal, terutama karena adanya berbagai kendala. Namun, karena keterlibatan masyarakat merupakan bagian integral dari Musrenbang Kampung, kendala tersebut tidak dapat dihindari,  terdapat  beberapa  faktor  yang  umum  terjadi    menyebabkan  rendahnya kehadiran  masyarakat  dalam  rapat  di    Kampung  Wapeko  Kabupaten  Merauke, antara  lain:  1).Kesulitan  akses:  kondisi  geografis  dan  transportasi  yang  sulit  di beberapa  wilayah  Papua  dapat  menjadi  hambatan  bagi  masyarakat  untuk  hadir dalam rapat. 2). Rendahnya tingkat pendidikan: tingkat pendidikan masyarakat di provinsi Papua yang masih rendah dapat mempengaruhi minat mereka untuk hadir dalam rapat. 3). Kurangnya informasi: banyak masyarakat di provinsi Papua yang mungkin  tidak  mengetahui  rapat-rapat  yang  berlangsung,  atau  tidak  memahami pentingnya  hadir  dalam  rapat.  4).  Kekurangan  sarana  dan  prasarana:  fasilitas  dan peralatan  yang  kurang  memadai  dalam  rapat  dapat  membuat  masyarakat  enggan untuk  hadir.  5).  Prioritas  lain:  masyarakat  di  provinsi  Papua  mungkin  memiliki prioritas lain seperti urusan ekonomi dan keluarga yang lebih penting bagi mereka daripada hadir dalam rapat.
Persoalan  rendahnya  partisipasi  masyarakat  pada  pelaksanaan  Musrenbang Kampung  di  Kampung  Wapeko  yaitu  adanya  persepsi  masyarakat  terkadang, Musrenbang Kampung hanya dianggap sebagai formalitas semata, dan masyarakat belum  sepenuhnya  dijadikan  sebagai  pengambil  keputusan  dalam  hasil  akhir Musrenbang  Kampung.  Akibatnya,  program  yang  telah  dijadikan  prioritas  tidak sepenuhnya mencerminkan suara masyarakat (Reskiaddin et al., 2020).
Masalah lain adalah masyarakat masih kurang memahami apa itu Musrenbang Kampung sehingga mereka merasa ragu atau enggan berpartisipasi. Namun, pihak Kampung  tetap  berusaha  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  melalui peningkatan  transparansi  dan  komunikasi  antara  pemerintah  Kampung  dan masyarakat.  Dalam  menghadapi  fenomena  tersebut,  partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan  Musrenbang  Kampung  di  Kampung  Wapeko  perlu  diperbaiki  agar sesuai dengan harapan. Kerja sama yang baik antara perangkat Kampung dan warga adalah salah satu faktor penting yang dapat memastikan pelaksanaan Musrenbang Kampung berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan (Sigalingging & Warjio, 2015)
Partisipasi  aktif  masyarakat  merupakan  faktor  kunci  dalam  keberhasilan Musrenbang Kampung. Peran masyarakat sangat penting dalam kegiatan tersebut, dan  partisipasi  masyarakat  dapat  terlihat  ketika  mereka  turut  serta  dalam memanfaatkan  dan  menikmati  hasil-hasil  pembangunan.  Kehadiran,  memberikan ide,  saran,  dan  kritik  merupakan  bentuk  partisipasi  masyarakat  yang  tidak  boleh dipaksakan,  tetapi  harus  didasarkan  pada  rasa  kesukarelaan  dari  dalam  diri masyarakat (Suparyanto dan Rosad 2015, 2020) . Menurut hasil penelitian terdahulu ,  beberapa  faktor  internal  dan  eksternal  menunjukkan  bahwa  hanya  faktor-faktor seperti  usia,  tingkat  pendidikan,  jenis  pekerjaan,  komunikasi,  dan  kepemimpinan yang  memiliki  korelasi,  sedangkan  faktor-faktor  seperti  tingkat  penghasilan  dan lama tinggal di desa tidak memiliki korelasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dalam tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan  desa  melalui  Musrenbangdes,  tergantung  pada  tingkat  pendidikan, tingkat komunikasi, usia, jenis pekerjaan, dan tingkat kepemimpinan. Sementara itu, faktor-faktor  seperti  tingkat  penghasilan  dan  lama  tinggal  di  desa  tidak mempengaruhi  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan pembangunan (Hadi et al., 2014). Kemudian  Hasil penelitian  lainnya menunjukkan bahwa  partisipasi  masyarakat  di  Desa  Jatimulya  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor seperti  kepemimpinan,  komunikasi,  dan  pendidikan.  Berdasarkan  temuan penelitian, terlihat bahwa kepala Desa telah berhasil memainkan perannya sebagai pemimpin dengan baik, dan komunikasi antara pemerintah Desa dengan masyarakat juga  terjalin  dengan  baik.  Namun,  rendahnya  tingkat  pendidikan  masyarakat mempengaruhi partisipasi mereka dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya  (Akbar  et  al.,  2018).  Dari  dua  penelitian  di  atas,  terdapat  perbedaan penelitian yang di temukan yaitu, terkait tingkat partisipasi masyarakat yang terjadi baik dari sisi bidang ilmu maupun jenis pekerjaan, serta komunikasi. Oleh karena itu sangat  perlu  dilakukan  penelitian  ini  terkait  tingkat  partisipasi  masyarakat, khususnya  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  yang  lokasi penelitiannya  di  Kampung  Wapeko, Kabupaten  Merauke,  Propinsi  Papua  Selatan. Atas dasar berbagai permasalahan diatas, sehingga peneliti mengambil judul tentang Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(MUSRENBANG)  di  Kampung  Wapeko  Distrik  Animha    Kabupaten  Merauke. Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  faktor-faktor penyebab  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  Musrenbang,  dan mencari  solusi  agar  dapat  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  sekaligus memperbaiki mutu hasil Musrenbang tersebut . Adapun manfaat dari penelitian ini, memberikan sumbangsih pikiran untuk pengembangan studi partisipasi masyarakat serta pengembangan studi kebijakan publik.

## Metode
Pendekatan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  deskripsi  yang sistematis, akurat, dan faktual mengenai gambaran permasalahan yang diteliti, yang terjadi secara nyata, realistik,  aktual, nyata dan pada saat ini, karena penelitian ini untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang diselidiki.  (Rukajat,  2018).  Lokasi  penelitian  merupakan  tempat  dimana  peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan di mana penelitian dilakukan. Lokasi yang dipilih sebaiknya dipertimbangkan berdasarkan kemenarikan, keunikan, dan relevansinya dengan topik penelitian. Dengan memilih lokasi yang tepat, diharapkan peneliti dapat menemukan hal-hal baru dan bermakna (Suwarma Al Muchtar, 2015). Penelitian ini dilakukan di Kampung Wapeko, Distrik Animha, Kabupaten Merauke. Hal  ini  dilakukan  untuk  memperoleh  informasi  yang  lebih  mendalam  dan menetapkan informan penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan pembacaan ulang  dan  memahami  data  yang  telah  dikumpulkan  dari  sumber-sumber  yang relevan,  wawancara dengan  informan kunci, dokumen  rapat, hasil  musyawarah dan observasi ( Sugiono 2018 ). Selanjutnya pengkodean dan pengelompokan data, dilakukan  untuk  memudahkan  proses  penafsiran  data  di  tahap  selanjutnya.  Serta melakukan penafsiran data  dengan menganalisis setiap kelompok data yang telah dihasilkan  pada  tahap  sebelumnya  tahun  sebelumnya,  untuk    memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena untuk  keperluan mengabil kesimpulan  dari data yang telah dianalisis, serta memberikan interpretasi terhadap data tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Partisipasi  Masyarakat  dalam Musyawarah  Rencana  Pembangunan  di  Kampung  Wapeko,  Distrik  Animha,

## Kabupaten Merauke
Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kampung sangatlah kritikal untuk menentukan  keberhasilan  suatu  program.  Tanpa  partisipasi  yang  aktif  dari masyarakat, pelaksanaan Musrenbang Kampung tidak akan berjalan lancar dan tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Partisipasi masyarakat yang aktif sangat diperlukan dalam pelaksanaan Musrenbang Kampung,
terlihat  dalam  bentuk  partisipasi  mereka  dalam  perencanaan  ketika  Musrenbang Kampung diadakan (Putri, 2016).
Partisipasi  masyarakat  dalam  Musrenbang  Kampung  terlihat  dalam  bentuk hadirnya  mereka  dalam  acara,  mengajukan  usulan  program,  serta  memberikan masukan  dan  kritik  terhadap  program  yang  diterima  dalam  setiap  tahapan pelaksanaan Musrenbang Kampung. Proses pelaksanaan Musrenbang Kampung di Kampung  Wapeko  nampaknya  belum  berjalan  dengan  baik,  hal  ini  terlihat  dari rangkaian tahapan pelaksanaan yang dimulai dari tahap persiapan (Pra Musrenbang Kampung). Musrenbang Kampung, dan Pasca Musrenbang Kampung (Kurniawati & Eprilianto, 2022).
Tahapan  PraMusrenbang  Kampung  adalah  tahap  awal  persiapan  sebelum pelaksanaan Musrenbang Kampung. Dalam tahapan ini, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti membahas jadwal Musrenbang Kampung, pembentukan tim pelaksana dan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Kampung, serta melakukan evaluasi Kampung secara partisipatif (rembug warga) untuk membahas masalah di setiap dusun. Usulan program yang dihasilkan dari diskusi ini kemudian dirangkum untuk dibahas pada diskusi panel dalam pelaksanaan Musrenbang Kampung (Razak et al., 2020) .
Sedangkan  tahapan  Musrenbang  Kampung  adalah  tahapan  yang  dilakukan tujuh  hari  setelah  Pra  Musrenbang  Kampung.  Tahapannya  dimulai  dengan pendaftaran  peserta  undangan,  pembukaan  acara,  dan  pemaparan  oleh  kepala Kampung mengenai hasil evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Desa  yang sudah dan  belum  terlaksana  serta  prioritas program  berdasarkan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Kampung.  Informasi  perkiraan  anggaran  dana  Kampung  dan sumber anggaran lain juga akan diberikan untuk direncanakan. Selain itu, informasi rencana  kegiatan  yang  diterima  dari  pusat,  provinsi,  dan  kabupaten  juga  akan disampaikan pada tahap ini (Hirawan, 2014).
Pihak  kecamatan  melakukan  pemaparan  mengenai  kebijakan  dan  prioritas program yang berlaku di kecamatan dan masuk ke Kampung. Kemudian, sekretaris Kampung  sebagai  ketua  Tim  RKP  Kampung  Wapeko  menjelaskan  draf  rancangan awal  RKP  Kampung  yang  didapatkan  selama  acara  Pra  Musrenbang  Kampung. Diskusi panel adalah sesi tanya jawab antara narasumber dengan masyarakat untuk memberikan usulan program baru, saran, dan kritik terhadap pemaparan yang telah disampaikan.  Selanjutnya,  kegiatan  dilanjutkan  dengan  menentukan  prioritas program  dan  anggaran  dalam  bidang  yang  telah  dibahas.  Acara  ditutup  dengan penandatanganan berita acara Musrenbang Kampung (Hermawan et al., 2018) .
Tahapan setelah Musrenbang kampung adalah tahap akhir yang berisi kegiatan rapat  untuk  menyusun  Rencana  Kerja  Pembangunan  (RKP)  Kampung,  membuat dokumen  RKP,  menetapkan  dokumen  RKP  sebagai  peraturan  kampung,  dan memberikan  latihan  untuk  tim  perwakilan  Kampung  Wapeko  agar  mereka  dapat memahami data dan penjelasan tentang usulan yang dibawa ke Musrenbang tingkat
kecamatan.  Partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam  setiap  tahapan  karena masyarakat  bukan  hanya  sebagai  obyek  tetapi  juga  sebagai  subyek  dari  program- program yang akan menjadi prioritas untuk diterapkan. Masyarakat juga yang paling mengerti permasalahan yang ada di setiap dusun sehingga mereka yang mengetahui pembangunan  bidang  apa  yang  diperlukan  dan  bermanfaat  bagi  masyarakat  luas (Tresiana & Duadji, 2016).
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  Kepala Kampung,  Sekretaris  Kampung,  Ketua  BPD,  dan  tokoh  masyarakat  menjelaskan pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  Musrenbang  Kampung  pada  setiap tahapannya. Untuk itu, pemerintah Kampung mengundang perwakilan kelompok, lembaga, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh pendidikan, dan pihak terkait lainnya untuk hadir pada setiap tahapan Musrenbang Kampung,  kecuali  pada  tahapan  pasca  Musrenbang  Kampung.  Namun,  banyak peserta yang diundang tidak hadir, sehingga kontribusi yang diterima pemerintah Kampung masih jauh dari harapan.
Adanya partisipasi masyarakat melalui pemberian usulan program juga sangat penting  dalam  setiap  tahapan  Musrenbang  Kampung,  karena  tugas  utama  dari Musrenbang Kampung sendiri adalah agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi, setiap  peserta  Musrenbang  Kampung  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama untuk  mengajukan  usulan  program.  Namun,  banyak  peserta  yang  hadir  ternyata tidak  memanfaatkan  kesempatan  ini  dengan  baik  .  Dalam  hal  ini,  kepala  dusun menjadi  pihak  yang  mengambil  alih  dan  masyarakat  juga  sudah  menyetujui  hal tersebut.  Namun,  banyak  masyarakat  yang  tidak  aktif  dalam  memberikan  usulan pada forum karena merasa bahwa usulan mereka tidak akan terwujud sesuai dengan harapan mereka. Oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa peran mereka dalam forum ini hanya sebagai formalitas saja dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan (Bao et al., 2015).
Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Distrik  menjelaskan,  bila  masyarakat kampung tidak ada pengusulan maka, dari  aparat distrik yang akan membuatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman mereka dan pada umumnya usulan ini sebenarnya  juga  akan  mencukupi  bila  aparat  distrik  yang  membantu  untuk membuatkan  tersebut  cukup  mengenal  dengan  situasi  dan  kondisi  dari  kampung tersebut.  Partisipasi  masyarakat  tidak  hanya  dalam  bentuk  memberikan  usulan program, tetapi juga melalui evaluasi dan masukan terhadap program prioritas yang akan diterapkan oleh pemerintah Kampung. Usulan program bisa datang dari baik masyarakat maupun pemerintah, namun penting untuk memastikan bahwa semua usulan  memberikan  manfaat  dan  berguna  bagi  masyarakat  Kampung  (Sulaeman, Mustanir, & Muchtar, 2019).
Meskipun  pemerintah  Kampung  memiliki  beberapa  program  tetap,  mereka masih harus mempertimbangkan pendapat dan pemahaman masyarakat (Anugrah et  al.,  2021).  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Kampung  selalu  memastikan  bahwa
masyarakat  mengetahui  program-program  yang  ditawarkan  serta  manfaat  yang akan didapatkan dari program tersebut. Namun, masyarakat di Kampung Wapeko kurang  mengetahui  informasi  tentang  program  dan  anggaran  yang  tersedia, sehingga  mereka  sering  menerima  keputusan  akhir  yang  diambil oleh  pemerintah Kampung tanpa persiapan yang matang.
Menurut  hasil  wawancara,  partisipasi  masyarakat  dalam  setiap  tahap Musrenbang Kampung masih rendah karena masih ada sejumlah masyarakat yang tidak hadir pada acara tersebut dengan beberapa alasan dan pemerintah Kampung Wapeko juga belum memastikan untuk memasukkan peran masyarakat dalam setiap tahapan Musrenbang Kampung, alasan utama adalah ada pandangan bahwa semua usulan  yang  di  buat  belum  tentu  akan  diakomodir  dan  tersedia  dananya.  Hasil wawancara  dari Kepala distrik menjelaskan bahwa benar tidak semua usulan akan dibiayai oleh APBD, tetapi bila usulan tersebut dianggap baik maka usulan tersebut dapat dilaksanakan dengan Alokasi Dana Desa.
Hal ini menjadi permasalahan besar karena mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kampung. Minimnya informasi yang disampaikan oleh  pemerintah  Kampung  menyebabkan  masyarakat  enggan  untuk  memberikan usulan dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan Musrenbang. Oleh karena itu, pemerintah Kampung harus memperbaiki sistem informasi dan komunikasi dengan masyarakat  sehingga  masyarakat  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  dan  dapat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan usulan program yang bermanfaat bagi pembangunan  Kampung.  Alokasi  anggaran  yang  tepat  dan  sesuai  dengan  usulan masyarakat juga merupakan hal yang penting agar masyarakat merasa terlibat dan memiliki peran aktif dalam pembangunan Kampung (Ibrahim Monalisa, Mustanir & Adnan, A Astinah, 2020).
Berdasarkan  uraian  dinatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  Musrenbang  Kampung  Wapeko  masih  berada  pada  tingkat tokenisme, yaitu tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor  seperti  minimnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  rencana  pembangunan, informasi  yang  tidak  akurat  dan  tidak  jelas,  serta  enggannya  masyarakat  untuk memberikan usulan program. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kampung untuk memperbaharui dan memperkuat sistem informasi dan edukasi masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi dengan lebih aktif dalam setiap tahapan Musrenbang Kampung
Tingkatan  partisipasi  harus  ditingkatkan  sehingga  masyarakat  dapat memberikan  kontribusi  yang  lebih  besar  dalam  pembangunan  Kampung.  Ini  bisa dilakukan dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai tahapan- tahapan Musrenbang Kampung dan program pembangunan yang akan diterapkan. Pemerintah  Kampung  juga  harus  memberikan  kesempatan  dan  dukungan  bagi masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  memberikan  usulan  dan  saran.  Dengan
demikian,  masyarakat  dapat  memahami  dan  merasa  memiliki  kontribusi  dalam pembangunan Kampung (Oktavia 2015) .
Pada  tahap  pasca  Musrenbang  Kampung  rendahnya  tingkat  partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kampung dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti  tingkat  pendidikan,  tingkat  ekonomi,  tingkat  kesadaran  politik,  serta kebiasaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan (Mustanir & Jabbar, 2019). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kampung untuk terus berupaya meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat melalui berbagai cara seperti  melakukan  edukasi,  memberikan  informasi  dan  motivasi  yang  memadai, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Musrenbang Kampung.
Partisipasi  masyarakat  yang  rendah  dalam  Musrenbang  Kampung  dapat dipengaruhi  oleh  sejumlah  faktor,  baik  itu  faktor  yang  mendorong  maupun menghambat kegiatan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa ada faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kampung di Kampung Wapeko (Cahya & Wibawa, 2019).

## 1. Faktor Internal
Faktor  internal  adalah  faktor  yang  berasal  dari  partisipasi  masyarakat Musrenbang Kampung dalam individu maupun kelompok masyarakat dan terkait dengan  tingkah  laku  mereka.  Salah  satu  contohnya  adalah  kesadaran  masyarakat yang  dapat  ditingkatkan  melalui  motivasi  untuk  menumbuhkan  rasa  peduli, memiliki, dan bertanggung jawab pada tempat tinggal atau Kampung mereka.
Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya posisi dan peran mereka bisa  memotivasi  pihak  kelurahan  untuk  menggerakkan  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan.  Hasil  dari pengamatan  dan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  menunjukkan  bahwa kesadaran masyarakat di Kampung Wapeko masih sangat rendah, ditunjukkan oleh kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan seperti tidak banyak masyarakat  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  rapat-rapat  Kampung  seperti Musrenbang  Kampung,  yang  merupakan  wadah  bagi  masyarakat  untuk menyampaikan aspirasinya (Saputra, 2017).
Aktifnya  partisipasi  seseorang  dalam  pelaksanaan  musyawarah  perencanaan pembangunan  kampung  dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan  mereka.  Dalam bermusyawarah,  kemampuan  untuk  membuat  argumen  dan  berpendapat  sangat diperlukan  agar  atmosfir  dalam  forum  menjadi  aktif.  Dengan  tingkat  pendidikan yang  tinggi,  masyarakat  memiliki  kepercayaan  diri  yang  lebih  besar  untuk menyampaikan gagasan mereka, memahami berbagai isu yang dihadapi kampung, dan  memiliki daya  saing  yang  lebih baik  dalam  bermusyawarah.  Oleh  karena  itu, tingkat  pendidikan  sangat  berpengaruh  pada  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam perencanaan pembangunan kampung (Yunas, 2017).
Namun  rata-rata  peserta  yang  hadir  dalam  forum  musyawarah  perencanaan pembangunan  kampung  di  Kampung  Wapeko  hanya  memiliki  pendidikan  akhir sampai sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas. Ini mengakibatkan kurangnya keaktifan masyarakat dalam berpendapat dan memberikan usulan, saran, dan kritik terhadap program-program yang akan prioritas dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, kurangnya pendidikan yang memadai juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kampung.
Hasil  dari  penelitian  dan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis menunjukkan  bahwa  masyarakat  Kampung  Wapeko  memiliki  jenis  pekerjaan  dan penghasilan  yang  beragam,  serta  jadwal  waktu  yang  berbeda,  dengan  mayoritas bekerja  sebagai  petani.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kebanyakan  masyarakat  di kampung tersebut tidak memiliki penghasilan yang tetap setiap bulan.

## 2. Faktor Eksternal
Faktor Eksternal adalah merujuk pada stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap program yang disusun. Faktor eksternal ini meliputi pemerintah Kampung dan  fasilitas  sarana  dan  prasarana.  Peran  pemerintah  Kampung  sangat  penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kampung. Oleh karena  itu,  diperlukan  hubungan  yang  baik  antara  perangkat  Kampung  dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi.
Berdasarkan  penelitian  dan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti,  dapat disimpulkan  bahwa  pemerintah  Kampung  Wapeko  tidak  pernah  melakukan sosialisasi mengenai kegiatan pemerintah khususnya Musrenbang Kampung kepada masyarakat,  sehingga  banyak  masyarakat  yang  tidak  memahami  pentingnya partisipasi  dalam  Musrenbang  Kampung.  Selain  itu,  pelaksanaan  Musrenbang Kampung  juga  terhambat  karena  kurangnya  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah Kampung dan masyarakat  untuk  mempersiapkan  proses  pelaksanaan  Musrenbang  Kampung dengan lebih baik, termasuk menyediakan tempat yang cukup untuk menampung jumlah  peserta  yang  memadai.  Selain  itu,  terdapat  kendala  dalam  mengundang peserta Musrenbang Kampung karena banyak masyarakat memiliki jenis pekerjaan dan jadwal yang berbeda-beda, serta penghasilan yang tidak tetap setiap bulan.

## 3. Usulan
Berikut  adalah  beberapa  cara  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  di Kampung  Wapeko  Distrik  Animha  dalam  musyawarah  rencana  pembangunan daerah (Azhar, 2015):
1. Penyebaran  informasi  yang  efektif:  pastikan  bahwa  informasi  tentang musyawarah  rencana  pembangunan  daerah  dapat  mencapai  seluruh masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil.
2. Peningkatan  akses:  usahakan  untuk  menyediakan  akses  transportasi  dan fasilitas yang memadai untuk mempermudah masyarakat untuk hadir dalam musyawarah.
3. Pendidikan dan sensitisasi: upayakan untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan memberikan sensitisasi tentang pentingnya partisipasi dalam musyawarah rencana pembangunan daerah.
4. Penyediaan sarana dan prasarana: pastikan bahwa fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan  untuk  musyawarah  rencana  pembangunan  daerah tersedia  dan memadai.
5. Pengakuan  dan  penghargaan:  berikan  pengakuan  dan  penghargaan  kepada masyarakat  yang  hadir  dan  berpartisipasi  dalam  musyawarah  rencana pembangunan  daerah  untuk  meningkatkan  minat  dan  semangat  mereka dalam berpartisipasi.
6. Penyertaan  aktif:  pastikan  bahwa  masyarakat  memiliki  kesempatan  untuk berbicara  dan  memberikan  masukan  mereka  selama  musyawarah  rencana pembangunan daerah.
Dengan  melakukan  hal-hal  ini,  diharapkan  dapat  meningkatkan  partisipasi masyarakat di provinsi Papua dalam musyawarah rencana pembangunan daerah.

## Kesimpulan
Dari  permasalahan  partisipasi  masyarakat  di  Kampung  Animha  dalam musyawarah rencana pembangunan daerah, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor  yang  mempengaruhi  rendahnya  tingkat  partisipasi  masyarakat,  seperti kurangnya  sosialisasi,    rendahnya  tingkat  pendidikan,  kurangnya  informasi,    dan kurangnya  kepedulian.    Upaya-upaya  yang  dapat  meningkatkan  partisipasi masyarakat,  seperti  penyebaran  informasi  yang  efektif,  peningkatan  akses, pendidikan  dan  sensitisasi,  penyediaan  sarana  dan  prasarana,  pengakuan  dan penghargaan,  dan  penyertaan  aktif  masyarakat.    Partisipasi  masyarakat  dalam musyawarah  rencana  pembangunan  daerah  merupakan  hal  yang  penting  untuk memastikan  bahwa  rencana  pembangunan  yang  dibuat  sesuai  dengan  kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

## Referensi
Akbar,  M.  F.,  Suprapto,  S.,  &  Surati,  S.  (2018).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Perencanaan  Pembangunan  di  Desa  Jatimulya  Kabupaten  Boalemo. Publik :
(Jurnal  Ilmu  Administrasi) , 6 (2),  135.  https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135- 142.2017
Aisyah,  O.  P.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. Jurnal Perspektif , 8 (April), 411 – 425.
Ajat  Rukajat.  2018.  Pendekatan  Penelitian  Kuantitatif:  Quantitative  Research Approach. Yogyakarta: Deepublish.
Al – Muchtar, Suwarman. 2015. Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri
Alastyaningsih,  E.,  &  Nenobais,  D.  H.  (2022).  Implementasi  Program  Kegiatan Infrastruktur  Hasil  Musrembang  Di  Distrik  Yapen  Selatan  Kabupaten Kepulauan Yapen. PUBLIKA Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Kebijakan Publik , 8 (1), 16 – 20.
Anugrah, F. F., Salahudin, S., & Nurjaman, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Lokal: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur. Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual , 6 (4), 775. https://doi.org/10.28926/briliant.v6i4.689 Azhar,  F.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan ( MUSRENBANG ) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik , 3 , 63 – 70.
Bao,  Y.,  Wu,  X.,  Xia,  X.,  &  Gao,  Y.  (2015).  High-efficiency  negative  charge-pump circuit for WLED backlights. Informacije MIDEM , 45 (4), 277 – 283.
Cahya, K., & Wibawa, S. (2019). 5068-15355-1-Sm (1) . 2 (1), 79 – 92.
Hadi, Hakim, A., & Noor, I. (2014). Wacana. WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora , 17 (1), 7 – 15. http://www.wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/290 Hasan,  M.,  Madani,  M.,  &  Fatmawati,  F.  (2020).  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Desa  Di  Desa  Bulo-Bulo  Kecamatan  Arungkeke  Kabupaten Jeneponto. JPPM: Journal of Public Policy and … , 2 , 38 – 45.
Hermawan,  D.,  Saifuddin,  R.,  &  Prasetyo,  S.  (2018).  Kinerja  Musrenbang  Provinsi Lampung  2017. Inovasi  Pembangunan :  Jurnal  Kelitbangan , 6 (01),  61 – 74. https://doi.org/10.35450/jip.v6i01.57
Hirawan,  Z.  (2014).  Efektivitas  Musrenbang  dalam  Penyusunan  APBD  Kabupaten Subang. Jurnal Administrasi Publik UNTIRTA , 5 (2), 216 – 231.
Irawan,  A.,  &  Sunandar,  E.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan Kampung. Madani  Jurnal  Politik  Dan  Sosial  Kemasyarakatan , 12 (03),  196 – 212. https://doi.org/10.52166/madani.v12i03.2170
Kurniawati, I. P., & Eprilianto, D. F. (2022). Analisi Pelaksanaan Musrenbang Desa Terhadap  Peningkatan  Pembangunan  Di  Desa  Gayam  Kabupaten  KEDI. Publika , 10 (2), 441 – 456.
Kusnadi,  I.  H.  (2020).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Subang. Sawala: Jurnal Administrasi Negara , 5 , 5718 – 5729. https://e-
jurnal.lppmunsera.org/index.php/Sawala/article/view/2338
Makhmudi,  D.  P.,  &  Muktiali,  M.  (2018).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan  Prasarana  Lingkungan  Pada  Program  Plpbk  Di  Kelurahan Tambakrejo,  Kota  Semarang. Jurnal  Pengembangan  Kota , 6 (2),  108. https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108-117
Moleong,  Lexy  J.  2017.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Oktavia,  S.,  &  .  S.  (2015).  Hubungan  Peran  Stakeholders  Dengan  Partisipasi Masyarakat Dalam Program Agropolitan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang Kabupaten  Bogor. Sodality:  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan , 1 (3),  231 – 246. https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.9407
Pratama,  M.  R.,  Fatmawati,  F.,  &  Azikin,  R.  (2018).  Pelaksanaan  Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Desa  Di  Desa  Ujung  Mattajang  Kecamatan Mappedeceng  Kabupaten  Luwu  Utara. Kolaborasi :  Jurnal  Administrasi  Publik , 4 (1), 34. https://doi.org/10.26618/kjap.v4i1.1427
Purwaningsih,  M.  R.  (2022).  Pelaksanaan  Musrenbang  Daerah  Dalam  Proses Perencanaan  Dan  Penganggaran  Partisipatif. Jurnal  Litbang  Sukowati :  Media Penelitian Dan Pengembangan , 6 (1), 151 – 164. https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346
Putri, L. S. (2016). Village Authority and the Issuance of Village Regulation. Jurnal Legislasi Indonesia , 13 (02), 161 – 176.
Razak,  T.  S.,  Azuz,  F.,  &  Ibrahim,  S.  (2020).  Partisipasi  Perempuan  Dalam Musrenbang: Perspektif Komunikasi Pemerintahan. Jurnal Pallangga Praja (JPP) ,
2 (2), 149 – 162.
Reskiaddin, L. O., Anhar, V. Y., Sholikah, & Wartono. (2020). Challenges and Barrier on Community Empowerment in Communicable Disease on Semi Rural Area : A Evidence Based Practice in Padukuhan Samirono, Sleman Yogyakarta. Jurnal Kesmas Jambi (JKMJ) , 4 (2), 43 – 49.
Saputra,  W.  (2017).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Musrenbang  (Musyawarah Perencanaan Dan Pembangunan) Di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan …. Tanjung Pinang .
Sigalingging,  A.  H.,  &  Warjio.  (2015).  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan Pembangunan  (Studi  Kasus  Pada  Kecamatan  Sidikalang  Kabupaten  Dairi). Jurnal Administrasi Publik ( Public Administration Journal ) , 3 (1), 85 – 107.
Sugiyono,  2013,  Metodelogi  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  Dan  R&D.  (Bandung: ALFABETA)
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.  Bandung  :
Alfabeta, CV
Sugiyono, 2018, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, Alfabeta Bndung Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25.  (2004).  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan.Bpk.Go.Id , 1 (3), 1 – 32.
Yonis,  R.  (2016).  Penguatan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Perencanaan Pembangunan  Pertanian  (Studi  Kasus  Kabupaten  Padang  Pariaman). J. Pembangunan Nagari , 1 (2), 71 – 88.
Yunas,  N.  S.  (2017).  Efektivitas  E-Musrenbang  di  Kota  Surabaya  dalam SistemPerencanaan  Pembangunan  Berparadigma  Masyarakat. Otoritas:  Jurnal Ilmu  Pemerintahan , 7 (1), 19. Https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.387