Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1761-1773
Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai Alternatif Memulihkan Perekonomian di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam
Fidri Fadillah Puspita 1*) , Fitri Nur Latifah 2) , Diah Krisnaningsih 3) 1,2,3 Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo *Email korespondensi: fidripuspita@gmail.com

## Abstract
The formation of the land bank has been successfully built since the declaration of Government rule number 64 2021  about  the  structure  of  the  land  bank.  According  to  the  rule,  the  structure  of  the  land  bank  has  several objectives to distribute the owned land to achieve the sustainability of the economy. However, we focus on the urgency of existence from the land bank towards economic sustainability. By showing the creation of a land bank that is related to land acquisition, especially for the development of the infrastructure, therefore the prices tend to be expensive. The purpose of the current research is to understand how is the concept of a land bank to organize land assets that would be utilized and distributed. The current research is designed by qualitative and using the yuridis normative. Therefore, the urgency of the land bank can overcome the bad possibilities such as claimant, confrontation,  and  liberalization.  At  last,  enhancing  the  land  bank  maximally  requires  some  priority  and evaluation during the process.

## Keywords: Land Bank, Land Distribution, Economic Recovery
Saran sitasi: Puspita, F. F., Latifah, F. N., & Krisnaningsih, D. (2021). Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai Alternatif  Memulihkan  Perekonomian  di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam, 7 (03), 1761-1773. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3599
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3599

## 1. PENDAHULUAN
Negara  mengemban  salah  satu  amanah  yaitu memberikan  jaminan  ketertiban  serta  mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran untuk masyarakatnya. Amanah  tersebut  secara  jelas  dan  tertuang  dalam pembukaan  UUD  45  diantaranya  bahwa  Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut menjaga ketertiban dunia. Oleh  karena  itu,  semua  Negara  pada  dasarnya memiliki  kewajiban  atau  tanggung  jawab  untuk memenuhi  hak-hak  setiap  warga  seperti,  hak  untuk hidup, hak untuk memiliki tempat tinggal, hak untuk menuntut  ilmu,  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan yang layak, hak mendapatkan kebutuhan pokok yang cukup serta lingkungan yang memberikan kesejahteraan sehingga Negara diharapkan agar dapat mengambil  manfaat  dari  setiap  hektar  tanah  secara maksimal  dengan  maksud  pengelolan  tanah  yang
harus  sesuai  dengan  kebutuhan  atau  kepentingan masyarakat (Multazam, 2014).
Pentingnya  kegiatan  pengelolaan  tanah  untuk berbagai macam kerpeluan yang tentunya membutuhkan  penataan  kelola  asset  dengan  baik. Berdasarkan Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 mengatur tentang Badan Bank Tanah merupakan  suatu  lembaga  atau  badan  hukum  dan harta kekayaan yang diperoleh dan terpisah dari harta kekayaan  milik  negara.  Menurut  Peraturan  tersebut, adanya  ruang  gerak  yang  digunakan  untuk  kegiatan operasional  oleh  Bank  Tanah  agar  menjadi  lebih bersifat  fleksibel  juga  responsible  (Bukido,  Lahilote and  Irwansyah,  2021).  Terdapat  konsekuensi  yang harus disiapkan oleh  pemerintah  yang nantinya akan memberikan  payung  secara  hukum  mengenai  proses bisnis  dalam  bank  tanah.  Maka  pemerintah  harus mengambil  keputusan  terkait  manajemen  pertanahan yang akan diterapkan.
Akibat  dari  terdesaknya  penerapan  manajemen pertanahan  tersebut  di  antaranya  karena  semakin
bertambahnya tahun juga berpengaruh pada populasi penduduk didunia yang semakin meningkat, menyebabkan  tanah  atau  lahan  yang  bersifat  statis diharuskan bisa menyediakan segala keperluan utama yang  menempatinya.  Untuk  menjadi  gambaran  dari lajunya  pertumbuhan  oleh  penduduk  dunia  dapat diamati dari diagram berikut
Gambar 1 Populasi Penduduk Dunia Data  tersebut  diperoleh  berdasarkan  Sensus United States Cenus memberikan penjelasan mengenai total penduduk dunia di tahun 1950  tertulis sebesar  2,6  miliar  orang  kemudian  meningkat  jadi  6 miliar  orang  di  tahun  2000.  Lalu  pada  tahun  2015 mengalami peningkatan berkisar 7,2 miliar. Referensi lain  yang memberikan  gambaran mengenai  pesatnya laju  pertumbuhan  oleh  penduduk  dunia  dapat  dilihat dari haslaporan yang telah dipublis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa  di  New  York berjudul  “Prospek Populasi  Dunia  2019”  yang  memberikan  pernyataan mengenai penduduk dunia akan mengalami peningkatan  yang  lumayan  tinggi  dari  7,7  miliar menjadi 9,7 miliar di tahun 2050.
Menghadapi  ledakan  besar  yang  terjadi  pada penduduk  dunia  membuat  beberapa  Negara  di beberapa  benua  seperti  Eropa,  Amerika,  Afrika,  dan Asia harus mengambil sikap yaitu dengan menerapkan atau mendirikan Bank Tanah untuk media pengelolaan tentang  pertanahan  (Arnowo,  2021).  Sistem  Bank Tanah tersebut  adalah  salah  satu  alternative pengelolaan  bidang  pertanahan  yang  saat  ini  sudah dipakai dan diterapkan oleh beberapa Negara. Sebagai salah  satu  instrument  dalam  manajemen  pertanahan, makna sebenarnya dari land baking/ bank tanah adalah suatu bentuk penyempurnaan dan perluasan pola dari manajemen  pertanahan  yang  telah  dipakai  dan diterapkan  di  beberapa  Negara  Eropa  ketika  masa lampau Negara-Negara seperti Inggris (1710 – 1853), Denmark  (1720),  Swedia  (1749),  Norwegia  (1821) dan  Jerman  (1821)  yang  membuat  program land
consolidation/ konsolidasi tanah terkhusus pada sector pertanian.
(Mutia,  2004)Yang  awalnya  memakai  konsep land  consolidation pada  sector  pertanian,  namun kenyataannya land banking juga termasuk salah satu manajemen  pertanahan  yang  biasa  diterapkan  untuk kepentingan seperti, konsolidasi tata ruang pertanahan, melakukan pengendalian terhadap gejolaknya  nilai  tanah,  efisensi  pengelolaan  tanah, mencega terjadinya pemanfaat yang dilakukan secara tidak maksimal juga pada perkembangan manajemen wilayah  perkotaan  yang  baru.  Oleh  karena  itu,  jika pejabat  tinggi  yang  menerapkan  konsolidasi  tanah pada  sector  pertanian  pada  umumnya  adalah  sector pemerintah  sendiri  sedangkan,  dalam land  banking pendirinya dapat dari sector pemerintah atau juga bisa swasta.
Perencanaan  yang  dilakukan  Bank  Tanah  dan kementerian harus mencamtukan sasaran target yang telah  dikoordinasikan  secara  bersama.  Berbagai macam keperluan dalam penyediaan tanah mempunyai  keunikan  tersendiri  dalam  beraktivitas yang  berbeda-beda,  oleh  karena  itu  perlu  adanya mekanisme penyaluran asset oleh Bank Tanah. Secara eksklusif,  target  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  Bank Tanah  dalam  menyalurkan  asset  tanah  dengan program pertanahan dan pembungan harus dikoodinasikan  dengan  Kementerian  atau  Lembaga yang ahli dalam bidang tersebut.
Dalam  konteks  Islam,  pengambilan tanah  untuk kepentingan  umum (maslahah  amanah) pernah dilakukan  oleh  Khulafa’  al-Rasyidin  dan  Khalifah Islam selanjutnya. Khalifa Umar bin al-Khattab telah diputuskan dalam kasus Jurir bin Abdullah Bajalil, di mana dalam kasus ini Jarir telah dijanjikan sebanyak satu  perempat  (1/4)  dari  tanah  di  wilayah  Iraq sekirannya tentara  Islam  dapat menakluki negeri  itu. Peristiwa  ini  terjadi  setelah  peperangan  Qadisiyyah yaitu setelah  kematian  Panglima  Abu  Ubaid.  Tanah- tanah itu  telah  diberikan  kepada  Jarir  dan  tiga  tahun kemudian  Khalifah  Umar  R.A  meminta  supaya  Jarir mengembalikan  tanah-tanah  itu  karena  orang-orang Islam  telah  bertambah  secara  besar-besaran.  Jarir mengembalikan  tanah-tanah  itu  dan  Khalifah  Umar R.A membayar dari (sebagai perampasan) perbendaharaan memberikan sebesar 80 dinar.
Pada bidang pertanahan Indonesia sering ditemui berbagai  macam  permasalahan,  salah  satunya  yaitu kegiatan pengadaan tanah guna memenuhi kebutuhan ekspansi  infrastruktur  terutama  pada  perkotaan
(Mochtar, 2013). Permasalahan seperti itu mengakibatkan  harga  tanah  terus  melonjak  naik  dan menjadikan asumsi harga suatu tanah atau lahan pada Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  tidak  berfungsi sebagaimana  mestinya.  Penetapan  nilai  tanah dilandaskan pada sistem harga di pasar yang muncul dari terjadinya persaingan tidak sempurna, oleh sebab itu  pelepasan  harga  tanah  untuk  infrasturktur membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit  melainkan sangat  tinggi  karena    difungsikan  untuk  membayar ganti rugi.
Persoalan  lainnya  pada  bidang  pertanahan  yang sering terjadi mengenai adanya penguasaan tanah oleh Badan  Usaha  Swasta  (BUMS)  dalam  cakupan  yang luas  untuk  digunakan  pada  masa  yang  akan mendatang.  Kegiatan  dalam  mencadangkan  tanah yang  dilakukan  oleh  BUMS  disebut  dengan  praktik spekulasi  dan  berdasarkan  Peraturan  perundang- undangan  hal  tersebut  termasuk  dalam  golongan penelantaran  tanah.  Praktik  tersebut  banyak  terjadi karena  didalamnya  ada  faktor  mencari  laba  semata lalu  memperoleh  perbandingan  nilai  tanah  saat  akan dibeli  lalu  dijual  lagi  dalam  jangka  masa  yang  tidak pendek  sekitar  sepuluh  sampai  duapuluh  tahun  oleh lembaga  atau  badan  yang  bersangkutan  (Arrizal  and Wulandari, 2021).
Ketentuan  atau  mekanisme  yang  mengatur tentang Bank Tanah memang belum ditetapkan namun diharapkan  agar  pengaturan  ditindak  lebih  lanjut terhadap pemberian hak atas tanah. Hak pengelolaan yang dimaksud seperti dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna  Bangunan,  Hak  Pakai  maupun  dengan  Hak Milik  tetap  berakar  pada  tujuan  dibentuknya  Badan Bank Tanah yaitu menjamin ketersediaan tanah dalam rangka  memaksimalkan  pemanfaatan  tanah  untuk ekonomi  berkeadilan  untuk  kepentingan  umum, kepentingan  nasional,  kepentingan  pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agrarian (Ganindha, 2016).
Deskripsi  diatas  memberi  gambaran  bahwa hadirnya  bank  tanah  untuk  memberikan  solusi mengenai  perekonomian  di  Indonesia.  Bagaimana konsep bank tanah dalam memulihkan perekonomian bangsa?  Bagaimana  upaya  yang  dilakukan  Bank Tanah dalam memberikan ekonomi yang berkeadilan?. Hal tersebut tidak serta-merta dilakukan oleh  pemerintah  saja,  melainkan  juga  seluruh masyarakat yang bersangkutan.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  (Bahder,  2008) penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  menelaah norma  hukum  tertulis  langsung  dengan  pokok permasalahan  yang  menjadi  pembahasan  dalam penelitian  ini.  Penulisan  artikel  ini  didasarkan  pada pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statute approach )  yang  difungsikan  untuk mendeteksi  dasar hukumnya  yang  kemudian  melakukan  analisis  pada penerapannya  di  Indonesia  juga  dengan  pendekatan konsep ( conceptual approach) yang berguna sebagai gagasan  dasar  untuk  dianalisis  dan  dibahas  yang berhubungan  dengan  fenomena  atau  peristiwa  yang diteliti yakni hadirnya bank tanah dalam memulihkan perekonomian di Indonesia (Sonata, 2014) . Data yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  data  sekunder yang  tidak  diperoleh  langsung  dari  lapangan melainkan melalui proses mencari-cari studi literature yang berkaitan.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam mengolah  data  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini adalah metode kualitatif karena pengolahan data tidak dilakukan  dengan  mengukur  data  sekunder  terkait, tetapi menganalisis secara deskriptif data tersebut(Hermawan  and  Amirullah,  2010).  Data referensi  diatas  akan  dibahas  dan  dianalisa  secara kualitatif  agar  menemukan  jawaban  kesimpulan  atas permasalahan yang tengah dikaji.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Konsep Bank Tanah Negara-negara yang telah menerapkan mekanisme ekonomi kapitalis  percaya bahwa negara memiliki  tempat  untuk  menjadi  badan  pengatur  dan menjaga  wilayah  kebebasan  individu.  Pandangan dasar  dari  perspektif  ekonomi  ini  menawarkan peluang  untuk  menghasilkan  produktivitas  pribadi (dalam  bentuk  uang,  tenaga,  dan  keterampilan) sebagai pemilik modal, karena kreativitas dan inovasi sangat terbuka untuk ekonomi. Seluruh warga negara dari negara bahkan dapat meningkatkan kepemilikan tanah untuk memulai bisnis, mengelolanya, mengembangkan  bisnis  mereka  dan  mendukung kegiatan manufaktur mereka, selama mereka memiliki modal  besar.  Sebaliknya,  setiap  individu  dengan modal kecil juga bebas untuk mendirikan perusahaannya  tanpa  modal,  tergantung  pada potensinya.  Akhirnya,  asa  berarti  pertumbuhan ekonomi  dan  ditandai  dengan  sibuknya  produksi berbagai jenis produk di semua lapisan masyarakat.
Bank  Tanah  merupakan  salah  satu  dari  sekian sarana  pengelolaan  sumber  daya  yang  berperan penting  dalam  mengembangkan  dan  meningkatkan kapasitas  pemanfaatan  lahan  atau  tanah.  Prosedur yang  digunakan  oleh  Bank  Tanah  ialah  aktivitas mengontrol pasar dan menstabilkan tanah milik pasar local.  Mekanisme  dalam  bank  tanah  yaitu  dengan mendapatkan  dan  mencadangkan  lahan  untuk kepentingan  infrastruktur.  Kota  yang  pertama  kali mencetuskan  dan  menerapkan  bank  tanah  adalah Amsterdam Belanda pada tahun 1890 lalu kemudian sebagian kota di Eropa juga ikut menerapkannya era 1970an  yang  selanjutnya  diterapkan  juga  oleh beberapa  kota  di  Amerika  Serikat,  China  dan Singapura  (Noegroho,  2012).  Bank  tanah  memiliki konsep dengan tujuan memberikan jaminan tersedianya  lahan  atau  tanah  yang  bertujuan  untuk infrastruktur  keperluan  public  yang  berkelanjutan. Dalam  aspek  yuridis  bertujuan  untuk  memenuhi terciptanya  keadilan,  kepastian  dan  kebermanfaatan dalam  hukum.  Adapun  beberapa  pengertian  bank tanah menurut para hali, diantaranya: a.  Menurut  (Annaningsih,  2007)  bank  tanah merupakan  suatu  bentuk  teknik  dalam  kegiatan  jual beli  tanah  dan  property  dengan  maksud  untuk kebutuhan  di  waktu  yang  akan  datang  oleh  masing- masing  perorangan,  kelompok  atau  perusahaan  yang dapat  membeli  lahan  atau  tanah  dengan  nilai  riil  di waktu  itu  yang  kemudian  tanah  atau  lahan  tersebut dikembangkan  untuk  kebutuhan  tertentu  sehingga dapat mempunyai nilai tambah dan menjadikan nilai ekonomis tanah atau lahan meningkat. b.  (Alexander,  2011)  berpendapat  mengenai  bank tanah  ialah  suatu  proses  atau  kebijakan  dimana pemerintah  daerah  memperoleh  kelebihan  property dan mengubahnya menjadi penggunaan produktif atau menahannya  dengan  tujuan  public  strategis  jangka panjang “the  process  or  policy  by  which  local governments  acquire  surplus  properties  and  convert them  to  productive  use  or  hold  them  for  long-term strategic public purposes” .
c.  (Limbong,  2013)  mengemukakan  bahwa  defines bank  tanah  adalah  salah  satu  media  pada  tata  kelola pertanahan  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan pemanfaatan tanah agar menjadi lebih profitabel dan memberikan jaminan atas tersedianya lahan atau tanah di dalam berbagai macam  kebutuhan infrastruktur di masa  mendatang,  oleh  sebab  itu  dapat  menurunkan dampak  buruk  yang  terjadi  pada  liberalisasi  tanah, menurunkan  berbagai  permasalahan  dalam  proses
terjadinya pelepasan tanah dan efisiensi APBN/APBD.
Dari sebagian pengertian yang telah diutarakan di atas,  bisa  memberikan  pemahaman  mengenai  bank tanah  adalah  strategi  yang  bisa  difungsikan  oleh lembaga  atau  badan  swasta  maupun  pemerintah dengan  maksud  untuk  menyediakan  lahan  dan membentuk  produktifitas  tanah  yang  nantinya  akan digunakan  dalam  infrastruktur  kebutuhan  publik  di waktu  yang  akan  datang,  dan  bersamaan  untuk mengendalikan nilai tanah agar stabil atau agar tidak selalu  naik,  menurunkan  terjadinya  permasalahan serta  memberikan  efektivitas  pendanaan  oleh pemerintah.  Bank  tanah  menurut  pemerintah  adalah salah  satu  cara  yang  bisa  memberikan  dukungan mengenai  tugas  pembangunan  untuk  kebutuhan publik  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  cara mempersiapkan tanah yang dimiliki jauh hari sebelum dibutuhkan secara mendesak.
Utilitas yang didapatkan dari hadirnya bank tanah untuk  infrastruktur  diantaranya  sebagai  penyedia lahan  agar  ekspansi  yang  telah  dirancang  tidak terkendala  oleh  factor-faktor  penghambat,  juga mendapat  keyakinan  dan  kepercayaan  pada  pemilik modal  karena  terdapatnya  tanah  yang  layak  guna dijadikan  usaha  dan  untuk  memberikan  efektivitas dalam  peristiwa  pelepasan  tanah  yang  berbelit-belit (Limbong,  2013).  Menurut  Abdurrahman  Al  Maliki, tanah  dapat  diperoleh  dengan  enam  cara  menurut hukum  Islam.  Yaitu, (1) jual  beli,  (2)  ahli  waris,  (3) hibah, dan (4) ihya`ul mawat (menghidupkan kembali tanah  mati).  ),  (5)  tahjir  (membentuk  perbatasan  di negara almarhum), (6) iqtha` (diberikan kepada warga negara  bagian).  (AlMaliki,  AsSiyasah  alIqtishadiyah alMustla,  hal.51).  Jualbeli  (alba`i)  berarti  menukar barang  dengan  barang  yang  baik,  berdasarkan ketentuan istilah.
Hukum Islam melarang korupsi (pencurian) dari menjualnya,  bahkan  jika  mereka  mengendalikannya pada  saat  itu,  seseorang  tidak  berhak  atas  properti yang diperoleh melalui korupsi. Di sisi lain, properti yang  diperoleh  dari  perusahaan  yang  disebut berdasarkan  hukum  Islam  memiliki  hak  untuk digunakan oleh orang itu, dialihkan ke orang lain dan dijual  kembali.  Seperti  bunyi  aturan  Fiqih:  budak dilarang, dilarang (baginya untuk menjual, memberi, dan  menggunakan)  segala  jenis  barang  dagangan. Islam  mengungkapkan  filosofi  kepemilikan  harta, termasuk  tanah.  Pada  dasarnya  ada  dua  poin.  Yaitu: Pertama,  Allah  SWT  adalah  pemilik  tanah  yang
sebenarnya.  Kedua,  Allah  SWT,  sebagai  pemilik hakiki, memberdayakan masyarakat untuk mengelola tanahnya sesuai dengan aturan Allah. Oleh karena itu, jika  pemilik  berasal  dari  harta,  itulah  yang  Allah maksudkan, tetapi apakah peredaran kekayaan dalam kegiatan  ekonomi  antara  pelaku  ekonomi  seperti individu,  rakyat  dan  negara  diperbolehkan  menurut hukum Islam dan harus mematuhi beberapa ketentuan (hukum Islam).
Berdasarkan  aspek  ragamnya,  bank  tanah  yang telah  dipraktikkan  semasa  ini  oleh  beberapa  negara bisa  dikelompokkan  menjadi  tiga  ragam,  yaitu  bank tanah milik publik, bank tanah miliki swasta dan bank tanah campuran. Bank tanah milik publik adalah suatu bentuk  aktivitas  oleh  bank  tanah  yang  dilaksanakan dengan melibatkan lembaga yang bersifat publik, juga berdiri  sendiri  namun  tetap  pemerintah  yang memegang  kendalinya,  jadi  totalitas  menyuguhkan pelayanan terbaik untuk masyarakat. (Flechner, 1974) berpendapat  mengenai  adanya  ragam  bank  tanah publik  ini  dibedakan  lagi  menjadi  dua  ragam  yaitu bank  tanah  umum  dan  bank  tanah  khusus.  Pertama, Bank  tanah  umum  bersifat  publik  ini  berfungsi menyuguhkan pelayanan mengenai penerimaan lahan yang  terabaikan  dan  belum  ada  siapapun  yang mengembangkannya.  Kategori  bank  tanah  tersebut dioperasikan  bertujuan  sebagai  pengendali  pola pertumbuhan  pada  wilayah  perkotaan,  mengelola harga tanah agar selalu stabil, dan menggunakan tanah lebih  bermanfaat.  Sedangkan,  kategori  bank  tanah khusus bersifat publik menyuguhkan pelayanan secara khusus  mengatur  di  wilayah  tertentu,  misalnya digunakan  untuk  infrastruktur  di  wilayah  perkotaan, wilayah perumahan untuk warga yang kurang mampu, sarana  umum,  ruang  terbuka  hijau,  dan  eskalasi industri.
Kategori bank tanah yang kedua yaitu bank tanah Swasta,  yang  memiliki  definisi  bahwa  bank  tanah yang  dilaksanakan  mengikutsertakan  lembaga  atau badan swasta. Tujuan fundamentalnya yaitu mendapat laba dari hasil perolehan kontrak sewa dalam jangka waktu yang lama dan meningkatnya nilai tanah. Bank tanah swasta juga bisa berbentuk bank tanah investasi, perusahaan  pengembang,  kawasan  industri,  dan perkebunan.  Kemudian  kategori  bank  tanah  yang terakhir  ialah  bank  tanah  campuran,  yang  kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh pemerintah dengan pihak swasta. Pada Bank tanah jenis terakhir tersebut dibentuk  dengan  maksud  untuk  mengkaji  problem
karena dependensi anggaran dengan tetap memprioritaskan kebutuhan publik.
Ditinjau  dari  aspek  operasional,  aktivitas  dalam mendapatkan  ketersedian  lahan  untuk  bank  tanah mencakup  beberapa  langkah,  yaitu  penyediaan, pematangan  dan  pendistribusian  (Limbong,  2013). Pada  langkah  penyediaan  tanah,  bank  tanah  yang diajukan  dengan  menggunakan  metode  akuisisi,  jual beli  atau  tukar  menukar.  Menurur  pemerintah, memperoleh  sumber  ketersediaan  objek  lahan didapatkan  dari  tanah  HGU  yang  terabaikan, penggunannya  yang  hanya  memakan  waktu  sedikit juga  tidak  difungsikan  dengan  baik,  memanfaatkan lahan yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Pemda, dan memanfaatkan  lahan  milik  BUMN/D  dengan menggunkan pola kemitraan. Langkah ini, diperlukannya  aktivitas  perencanaan,  melakukan survey fisik, verifikasi status  tanah dilihat dari aspek penguasaan tanah, dan aktivitas rancangan penyediaan dana  yang  dibutuhkan  untuk  pengadaannya.  Pada langkah  kedua  yaitu  pematangan  tanah,  maksudnya Bank tanah melaksanakan kegiatan untuk menyediakanfasilitas  yang  diperlukan.  Pada  langkah ini  perlu  mengamati  dan  mengarah  pada  rancangan tata  ruang  wilayah  yang  telah  ditentukan  dan digunakan.  Pada  langkah  yang  terakhir  yaitu pendistribusian  yang  kegiatannya  telah  menetapkan arah pemakaian dan target sasarannya, termasuk juga dalam  menetapkan  besaran  lahan  yang  akan didistribusikan.
Meskipun begitu,  (Limbong, 2013) berpendapat mengenai  aktivitas  yang  dilakukan  bank  tanah  bisa diakui  dinyatakan  berhasil  jika  ada  sebagian  factor yang  mendukung  seperti,    political  will,  tata  ruang, tertib sertifikasi, ketersediaan sumber daya dan system pendukung  yang  berkompeten  serta  kontribusi  aktif dari  warganya  sendiri.  Kondisi  tersebut  membuat pemerintah  menyetujui  pendirian  bank  tanah  dan segera  menyusun  peraturan  yang  jelas  dan  pasti. Distribusi tata ruang harus sinkron dengan yang telah disampaikan,  yakni  kehadiran  bank  tanah  dapat menjadi alat yang dapat memberikan kepastian  dalam memanfaatan  lahan  sesuai  dengan  distribusi  ruang tersebut  dan  bisa  memperhitungkan  kemungkinan yang  akan  terjadi  jika  ada  penguasaan  tanah  dengan tujuan spekulasi. Berdasarkan hal itu, perlunya untuk menertibkan  sertifikasi  tanah,  tenaga  professional yang  ahli  dalam  bidangnya  dan  program  pendukung serta  partisipasi  aktif  dari  warga  untuk  menopang kesuksesan dalm menerapkan system bank tanah.
Pemerintah diminta untuk mengokohkan peranan tata ruang menjadi ujung tombak infrastruktur setiap daerah  sesuai  dengan  amanah  untuk  mensukseskan pebentukan Bank Tanah. Selain itu, pemerintah juga beperan dalam menguatkan suatu lembaga atau badan pertanahan  dan  memperbaiki  kualitas  administrasi pertanahan nasional yang terkhusus pada pendaftaran tanah  dan  sertipikasi  tanah.  Regulasi  mengenai  tata ruang  harus  ada  kepastian  hukum  dan  tegas  untuk menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah atau lahan tersebut.  Suatu  instansi  pertanahan  yang  kokoh  dan memiliki  sifat  wibawa  kemudian  ada  faktor pendukung  seperti  ditegakkannya  hukum  yang  tegas dan stabil yang nantinya akan meminimalisir problem pertanahan  seperti  tumpang  tindih  kepemilikan  atas tanah yang sering terjadi.
Prosedur  penyedia  tanah  yang  dilakukan  secara mendesak oleh Bank Tanah karena untuk menghindari terjadinya  peningkatkan  harga  tanah  yang  kelewat tinggi  terutama  pada  kawasan  perkotaan.  UU  No.  2 Tahun  2012  mengatur  sistem  pengadaan  tanah  yang menjadikan  Bank  Tanah  adalah  salah  satu  substitusi penyediaan  tanah.  Konsep  yang  diusung  oleh  Bank Tanah  terdapat  kemiripan  dengan  konsep  Bank Konvensional.  Persamaan  dari  kedua  bentuk  Bank tersebut  terletak  pada  fungsi  yang  mana  sama-sama mempunyai  fungsi  intermediasi,  jika  pada  Bank Tanah yang dihimpun dan didistribusikan ialah tanah atau  lahan.  Melalui  sistem  Bank  Tanah,  masyarakat dapat  membantu  pemerintah  untuk  menghimpun tanahnya  kepada  Bank  Tanah  selanjutnya  akan didistribusikan  dalam  bentuk  hak-hak  seperti  sewa dan lain-lain sehingga masyarakat juga akan mendapat keuntungan ekonomis dari kegiatan tersebut.

## 3.2. Upaya Pemerintah Dalam Memulihkan Ekonomi Melalui Peran Bank Tanah
Tanah  merupakan  salah  satu  sarana  untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat,  sehingga  di dalam pembangunan ekonomi ditekankan bagaimana tanah dapat dimanfaatkan secara maksimal. Khususnya  tanah-tanah  yang  tidak  digunakan  dapat dimanfaatkan menjadi lahan produktif sehingga dapat meningkatkan  perekonomian.  Pemerintah  telah berupaya  agar  perekonomian  di  Indonesia  kembali bangkit  dari  mimpi  buruk  karena  adanya  covid-19 yang membuat masyarakat kesusahan dalam mencari lahan  untuk  dijadikan  usaha.  Peran  bank  tanah mendapat perhatian khusus dari kalangan masyarakat juga  pemerintah.  Melalui  bank  tanah,  diharapkan pemerintah  mampu  memulihkan  perekonomian
dengan cara mengelola asset yang dimiliki bank tanah, memanfaatkan  asset  yang  dimiliki  bank  tanah,  dan mendistribusikan  asset  miliki  bank  tanah.  Berikut penjelasannya,
3.2.1. Pengelolaan Aset Oleh Bank Tanah
Di  Indonesia  terdapat  badan  khusus  yang menangani  pengelolaan  tanah  disebut  dengan  Bank Tanah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  Peraturan Pemerintah No.64 2021. Yang berarti asset tanah yang dikuasai oleh Bank Tanah dapat dikelola secara penuh guna  melahirkan  ekonomi  yang  berkeadilan  serta memulihkan kembali perekonomian di Indonesia. Hal tersebut  dapat  terjadi  karena  asset  pada  Bank  Tanah dan  mekanisme  keuangan  dipisah  dari  pendapatan Negara. Walaupun begitu mekanisme keuangan pada Bank Tanah yang terpisah dari Negara namun untuk situasi  tertantu  masih  ada  system  pelaporan  yang wajib  dituntaskan  terlebih  dahulu.  Untuk  asset pemerintah  yang  meliputi  tanah  dan  gedung  harus melalui tahapan metode penyerahan dan penghapusan pada  aset  sesuai  dengan  keputusan  regulasi  yang diterapkan  saat  ini.  harta  yang  dimiliki  Bank  Tanah yang  didalamnya  terdapa  aset  tanah  berasal  dari APBN,  akseptasi  sendiri,  penyertaan  modal    milik Negara  dan/atau  pendapatan  lainnya  yang  sesuai Peraturan perundang-undangan.
Harta  kekayaan  milik  Bank  Tanah  yang bersumber  dari  anggaran  negara  atau  daerah  wajib menyertakan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan  keputusan  Peraturan  perundang-undangan pada bidang kekayaan dan keuangan Negara. Sesudah bank tanah menjadi  pemiliki kekayaan secara sah, lalu harta  tersebut  secara  independen  telah  dapat dikendalikan oleh pihak Bank Tanah. Ada juga harta kekayaan  milik  Bank  Tanah  yang  bersumber  dari penghasilan  sendiri  dan  lainnya  dengan  melewati prosedur  perolehan  tanah.  Prosedur  perolehan  tanah merujuk pada ketentuan regulasi yang diterapkan saat ini.  Secara  umum  terdapat  berbagai  bentuk pengelolaan  aset  bank  tanah  yaitu  terbagi  atas, pengelolalaan asset guna fasilitas kantor, pengelolaan asset untuk sumber penghasilan dan pengelolaan asset untuk disebarkan sesuai dengan target sasaran.
Pemerintah  memberikan  modal  awal  untuk kantor pusat berupa tanah dan gedung. Namun untuk kantor  perwakilan  di  daerah  setempat  sumber pendapatannya  didapatkan  dari  pendapatan  sendiri atau  lainnya.  Salah  satu  metode  untuk  mendapatkan tanah  dapat  memakai  langkah  pengadaan  tanah. Dalam  mengelola  asset  yang  ditujukan  untuk  kantor
tidak  bertujuan  komersial  karena  hanya  difungsikan sebagai kegiatan operasional kantor. Kegiatan dalam pengelolaan  biasanya  seperti  pemeliharaan  dan pengamanan. Namun untuk sumber pendapatan dalam mengelola asset bersifat komersial. Pendapatan yang didapatkan bukti-bukti penyerahan, laporan difungsikan  guna  kegiatan  operasional  dan  untuk mengembangkan  modal.  Bank  Tanah  memperoleh pendapatan dari hasil usaha sendiri seperti kerja sama dalam memanfaatkan asset tanah dari pihak investor, ada juga kerja sama dalam berbisnis, dan penghasilan lainnya yang sesuai ketentuan.
Secara garis besar Bank Tanah dalam mengelola asetnya terbagi menjadi dua yaitu aset tetap dan aset tidak tetap. Yang termasuk ke dalam aset tetap yaitu tanah  dan  gedung  yang  lebih  sering  membutuhkan perhatian  yang  banyak  karena  merupakan  fisik  yang lebih  besar.  Sedangkan,  aset  tidak  tetap  yang dimaksud  ialah  kekayaan  berupa  seperangkat  dari bagain  keuangan  misalnya,  saham,  uang  tunai, deposito,  mesin  dan  instrumen  lainnya.  Kegiatan dalam  mengelola  tanah  yang  difungsikan  guna pemanfaatan  dan  langsung  di  distribusikan  seperti kegiatan  dalam  mengembangkan,  pemeliharaan  dan pengamanan  untuk  tanah  serta  mengendalikannya. Untuk  kegiatan  dalam  mengembangkan  tanah  yang dilakukan  oleh  bank  tanah  merupakan  rangkaian kegiatan penyiapan ketersediaan tanah untuk kegiatan perumahan dan kawasan pemukiman; pengembangan kawasan  terpadu;  konsolidasi  lahan;  pembangunan infrastruktur; juga perlunya mematangkan tanah guna mempersiapkan  tanah  untuk  manajemen  usaha  oleh Bank Tanah serta rencana fundamental nasional.
Dalam  mengembangkan  tanah  untuk  keperluan seperti diatas dapat berupa infrastruktur fasilitas pada kawasan  industri,  juga  terdapat  pada  beberapa kawasan lainnya yaitu pariwisata, pertanian, perkebunan,  area  ekonomi  khusus  dan  lainnya  yang kegiatannya  sesuai  dengan  tujuan  Bank  Tanah (Alfansyuri,  Amri  and  Farni,  2020).  Jika  dilihat  dari kegiatan  operasional  infrastruktur  diatas  dapat dilakukan  langsung  oleh  Bank  Tanah  yang memiliki hubungan kerja sama dengan Pemerintahan baik pusat maupun daerah.
Karena  ketetapan  tersebut  dapat  membuka peluang untuk mengembangkan tanah, sehingga Bank Tanah  dalam  mengelola  asetnya  wajib  membuat rancangan  yang  matang  karena  tidak  hanya  untuk jangka  pendek  saja  melainkan  jangka  panjang  ke depannya.  Dalam  melaksanakan  pengelolaan  asset
secara  tidak  langsung  telah  merencanakan  kegiatan untuk  infrastruktur  jangka  menengah  nasional  dan rancangan  tata  ruang  jadi  hal  tersebut  tidak  akan memunculkan  problem  dalam  kegiatan  pemanfaatan tanah  dan  ruang.  Terdapat  beberapa  factor  yang mempengaruhi  dalam  kegiatan  pengembangan  lahan diantaranya,  institusi,  keuangan  dan  lingkungan (Gielen, D.M., Salas, I.M. & Cuadrado, 2017).
Terdapata  beberapa  factor  yang  mempengaruhi intensitas dalam mengembangkan tanah  diantaranya ukuran besar atau kecilnya suatu kota, perkembangan bidang ekonomi, urbanisasi dan kepadatan penduduk yang makin hari makin bertambah. Pada sebagain kota dalam mengembangkan tanah, pemerintah memberikan  pendanaan  dari  hasil  pendapatan kegiatan  transfer  tanah  dengan  cara  menjual  tanah yang  memiliki  hak  pemakaian  yang  berada  pada naungan  suatu  wilayah  itu  sendiri.  Bertumpu  dari capaian penelitian tersebut bahwa di Indonesia dalam mengembangkan  tanahnya  dapat  menjadi  suatu pilihan  yang  lebih  baik  bagi  Bank  Tanah  untuk mengelola  asset  tanah  yang  dimilikinya.  Adapun faktor  lain  yang  juga  memberikan  pengaruh  adalah kebijakan  dalam  pembangunan  misalnya,  prosedur infrastruktur  jalan  tol,  infrastruktur  perkotaan,  dan sebagaianya. Namun terdapat hambatan terbesar yang dihadapi  saat  ini  dari  prosedur  infrastruktur  yaitu keinginan untuk memiliki tanah untuk berbagai ragam sector  tidak  sepadan  dengan  penyediaan  lahan  yang tersedia lalu akhirnya terjadilah tumpang tindih yang ditujukan untuk lahan tersebut (Budianta, 2010).
Pengelolaan  aset  lahan  yang  digunakan  untuk kegiatan  non-pertanian  harus  dalam  keadaan  siap dipakai.  Definisi  siap  dipakai  yang  dimaksud  ialah terlepas  dari  penjajahan  oleh  pihak  lainterbebas  dari okupasi pihak lain secara yuridis dan fisik kemudian bentuk  permukaan  tanah  yang  siap  pakai  sehingga secara  langsung  dapat  difungsikan  untuk  melakukan suatu  pekerjaan  dalam  pembangunan  infrastruktur. Lalu untuk tanah yang nantinya telah dirancang untuk diambil  manfaatnya  di  bidang  pertanian  dapat berbentuk  keadaalan  clear  and  clean  dengan  melihat bata-batas  areal  yang  telah  ditentukan  jelas.  Pada umunya  kekayaan  berupa  tanah  yang  nantinya  akan diditribusikan lalu difungsikan untuk sebagain proyek strategis  nasional  diantaranya,  reforma  agraria, infrastruktur, pengembangan suatu wilayah. Keadaan lahan  yang  telah  dirancang  untuk  diberikan  harus dengan kondisi clear and clean sehingga tidak memicu datangnya permasalahan di masa mendatang.
Sesuai  dengan  karakter  yang  dimiliki  Bank Tanah  dalam  mengendalikan  tanah  ialah  akuntabel, terbuka  dan  nonprofit.  Jika  Bank  Tanah  hanya berkiblat  pada  laba  saja  maka  bisa  jadi  hanya memikirkan  target  laba  saja  meskipun  harus melakukan akuisisi oelah tanah dalam cakupan yang luas.  Sedangkan  Bank  Tanh  berperan  penting  dalam mengelola  asset  yang  juga  harus  memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada penguasaan untuk tanah yang  bertujuan  untuk  memulihkan  perekonomian Indonesia. Dengan begitu dalam melakukan pengelolaan terhadap tanah harus ada kegiatan untuk mengendalikan  kegiatan  pertanahan  yang  ditujukan untuk  lembaga  atau  badan  yang  bersangkutan  atau juga pihak lain termasuk investor.
Sejalan  dengan  praktik  Bank  Tanah  dalam menyelanggarakan program pembentukan bank tanah seperti  yang  disampaikan  (Al  Zahra,  2017)  bahwa terdapat  tiga  langkah  atau  tahapan  yakni  pengambil alihan, pengelolaan dan pendistribusian. Objek tanah yang  diterapkan  di  Indonesia  dapat  bersifat  pribadi juga  mencakup  tanah-tanah  milik  Negara  dengan menyesuaikan  ketentuan  yang  berlaku  saat  ini. Kegiatan  pengelolaan  bank  tanah  di  Indonesia mencakup berbagai macam asas dengan cakupan yang lebih luas serta pekerjaan yang dilakukan pun cukup kompleks sehingga dapat terjalinnya kerja sama yang baik  antara  kedua  belah  pihak.  Lalu  yang  terakhir yaitu pendistribusian tanah yang dilkaukan pada Bank Tanah  di  Indonesia  dapat  menerapkan  kerja  sama dengan  pihak  lain  atau  investor  dengan  melakukan berbagai  macam  cara  seperti,  bentuk  jual  beli,  sewa menyewa, kerja sama dalam bidang usaha, hibah, juga bisa  dalam  bentuk  tukar  menukar  atau  kerja  sama lainnya yang dapat disepakati kedua belah pihak.

## 3.2.2. Pemanfaatan Aset Tanah Oleh Bank Tanah
Bank  tanah  adalah  suatu  badan  atau  lembaga yang  dapat  dibagikan  mengenai  hak  pengelolaan
dengan  syarat  dan  ketentuan  berdasarkan  regulasi yang  telah  ditetapkan.  Peran  Bank  Tanah  sebagai pemegang  hak  pengelolaan  memilki  hak  untuk memakai  dan  memanfaatkan  seluruh  atau  sebagian Tanah  yang telah  menjadi asetnya,  Hak  Pengelolaan itu  baik  dipakai  pribadi  atau  diatur  bersama  dengan pihak investor. Tanah atau lahan yang telah memiliki hak  pengelolaan  dapat  dibagikan  hak  atas  tanah seperti  HGU,  HGB,  serta  Hak  Pakai  dengan kesepakatan  bersama  pihak  yang  bersangkutan. Namun  ada  juga  terkhusus  pada  sasaran  yang ditujukan  untuk  pemanfaatan  di  wilayah  perumahan, pertanian  juga  perkebunan  untuk  warga  yang berpendapatan minim, jika tanah tersebut difungsikan dengan maksimal biasanya selama 10 tahun, sehingga kelompok  bagian  tanah  yang  mendapat  hak pengelolaan yang telah difungsikan dapat dibebaskan atau  diberikan  kepada  warga  guna  dijadikan  hak miliknya. Oleh karena itu, kegiatan operasional yang dilakukan oleh Bank Tanah yaitu dengan mengambil manfaat dari asset tanah yang dimiliki dan pada tanah tersebut dapat diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai oleh masyarakat yang bersangkutan.
Syariah  Islam  mengharuskan  pemilik  tanah pertanian  untuk  mengolahnya  sehingga  tanahnya produktif.  Negara  dapat  membantunya  dalam penyediaan  sarana  produksi  pertanian,  seperti kebijakan  Khalifah  Umar  bin    Khathab  memberikan bantuan  sarana  pertanian  kepada  para  petani  Irak untuk mengolah tanah pertanian mereka. Jika   pemilik tanah  itu  tidak  mampu  mengolahnya,  dianjurkan untuk diberikan kepada orang lain tanpa kompensasi. Nabi SAW bersabda,”Barangsiapa mempunyai tanah (pertanian), hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya.” (HR Bukhari).
Sistem  pemanfaatan  aset  tanah  yang  dilakukan oleh Bank Tanah dengan berbagai macam maksud dan tujuan dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.
Gambar 2 Sistem Pemanfaatan Aset Tanah oleh Bank Tanah
Kebutuhan Infrastruktur Alihfungsi Pemanfaatan
Manajemen Aset Tanah Pemanfaatan HPL Oleh Bank Tanah Tujuan Kepentingan Operasional Tujuan Pengembangan Operasional Tujuan Pendistribusian
Sistem  pemanfaatan  aset  tanah  betujuan  untuk kebutuhan  operasional,  untuk  pengembangan  modal dan pendistribusian. Pada dasarnya pemanfaatan tanah harus  dapat  menghasilkan  laba  pada  interpretasi tertentu  supaya  Bank  Tanah  dapat  beroperasi berkepanjangan sampai seterusnya. Berdasarkan pada Pasal 4 PP No 64 Tahun 2021 mengenai Badan Bank Tanah,  yang  memeberika  penjelasn  Bank  Tanah berprinsip nonprofit .  Definisi nonprofit disini  bukan menjelaskan bahwa Bank Tanah tidak melaksanakan aktivitas  yang  menghasilkan  keuntungan  atau  juga disebut  sebagai  alat  untuk  menampung  aset  tanah yang selanjutnya akan didistribusikan, tetapi terdapat porsi tertentu yang hanya diketahui oleh Bank Tanah sendiri mengenai pendapatan untuk mengembangkan badan  tersebut.  Prinsip  atau  asas  nonprofit  telah dijabarkan pada Pasal 4 PP No. 64 Tahun 2021 yakni penghasilan yang didapatkan dari pembentukan Bank Tanah dipakai hanya untuk kegiatan mengembangkan badan  atau  organisasi  dan  tidak  memberikan  laba tersebut ke badan Bank Tanah.
Aktivitas  dalam  memanfaatkan  tanah  yang ditujukan  untuk  operasional  ialah  aktivitas  yang memasukkan penghasilan secara akurat serta dipakai untuk  jangka  pendek  dalam  sebuah  organisasi.  Oleh sebab itu, aktivitas operasional yang akan dilaksanakan harus disusun dan dimatangkan dengan tepat  juga  bertujuan  untuk  jangka  menengah  dan rencana  tahunan.  Sistem  pemanfaatan  tanah  yang dilakukan oleh Bank Tanah untuk tujuan operasional yaitu  dengan  mengelola  asset  tanahnya  sendiri  atau juga bisa membuat kerja sama dengan investor. Bank Tanah memiliki hak untuk membuat lebaga usaha atau lembaga hukum yang nantinya akan dikelola dengan Kepala  Badan  Pelaksana  sesudah    memperoleh perstujuan dari komite. Lembaga usaha atau lembaga hukum  yang  didirikan  oleh  Bank  Tanah  dapat dibagikan  HGB  atau  Hak  Pakai  di  atas  tanah  yang terdapat  Hak  Pengelolaan  milik  Bank  Tanah  atau pihak  lain.  Tanah  yang  awalnya  dipakai  untuk operasional,  jika  memiliki  kapasitas  ekonomi  yang diprediksi  dapat  menghasilkan  laba  sehingga  hal tersebut  membuat  dialihfungsikan  tujuannya  untuk investasi yang hasil labanya dipakai untuk menanam modal.
Secara prinsip pemanfaatan tanah yang bertujuan untuk mendapatkan laba memiliki perbedaan dengan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan  swasta.  Perbedaanya  dapat  dilihat  dari keuntungan  yang  diperoleh  pada  kedua  lembaga
hukum  tersebut  kemudian  diubah  menjadi  deviden lalu  dibagikan  sesuai  dengan  distribusi  hasil  dari regulasi  perundang-undangan  bagi  Badan  Usaha Milik Negara atau keputusan dari badan atau lembaga tersebut. Sedangkan keuntungan yang diperoleh Bank Tanah  nantinya  akan  digabungkan  dengan  modal kemudian  akan  menjadi  dana  keperluan  guna perolehan  dan  pengelolaan  tanah  (Zahra,  2017). Pemanfaatan  tanah  dengan  maksud  dan  tujuan tersebut  membutuhkan  daya  tarik  investasi  agar investor  mau  bekerja  sama  melalui  diberikan kemudahan  dalam  mengurus  ha  katas  tanah.  Bank Tanah  memiliki  salah  satu  kelebihan  yaitu  dapat menjamin  untuk  melakukan  perpanjangan  dan pembaharuan mengenai ha katas tanah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama (Nurul et al. , 2019).
Strategi  dalam  memanfaatkan  tanah  yang dilakukan  bekerja  sama  dengan  pihak  investor  yaitu memakai strategi public private partnership maksudnya kegiatan yang berbentuk kolaborasi yang melihat dari kemitraan dengan merujuk pada penyedia terbaik. Tahapan dalam menentukan penyedia terbaik akan  memberikan  dorongan  pihak  investor  untuk melibatkan  diri  berpartisipasi  memberi  pelayanan secara  efisien  dan  efektif  serta  menyampaikan  win- win  solution  untuk  pemerintah  ataupun  swasta (Abdullah,  2020).  Salah  satu  wujud    kemitraan  ini telah  dicapai  oleh  pemerintah  dengan  bekerja  sama antara  pemerintah  dan  Badan  Usaha  atau  Lembaga dalam  Penyediaan  Infrastruktur  untuk  kepentingan publik.
Status  pada  asset  tanah  yang  digunakan  untuk mendapatkan penghasilan dapat beralih menjadi tanah yang  didistribusikan  bagi  pihak  yang  bersangkutan dengan  maksud  untuk  infrastruktur.  Terjadinya perubahan  yang  tersebut  tidak  dapat  kita  hindari karena  terdapat  kegiatan  pengadaan  tanah  untuk infrastruktur kebutuhan publik.
3.2.3. Pendistribusian Aset Bank Tanah
Pada  kegiatan  pendistribusian  aset  tanah  yang dimiliki  oleh  Bank  Tanah  melingkupi  antara penyediaan  dan  pembagian  tanah.  Penyediaan  tanah merupakan alokasi guna kebutuhan publik, kebutuhan sosial,  kegiatan  pemerataan  untuk  ekonomi  yang sejahtera, kebutuhan infrastruktur, kebutuhan konsolidasi  tanah,  dan  reforma  agraria.  Definisi pembagian tanah ialah redistribusi tanah untuk warga dengan  menyesuaikan  pada  regulasi  perundang- undangan.  Target  pada  pendistribusian  tanah  yaitu
lembaga atau badan hukum, PemDa, organisasi dalam lingkup  sosial  dan  keagamaan  dan/atau  warga  yang telah  dipilih  dan  ditentukan  oleh  Pemerintah  Pusat. Seluruh  aktivitas  dari  pendistribusian  tanah  harus melewati  kebijakan  dan  ketetapan  yang  telah diterapkan saat ini.
Dalam  mendistribusikan  tanah  guna  keperluan publik  harus  berdasar  pada  ketentuan  yang  berlaku supaya  tidak  disalahgunakan  oleh  pihak  tertentu dengan  tujuan  keperluan  komersial.  Pada  dasarnya ketentuan  pada  penyediaan  tanah  untuk  keperluan publik  dan  pengadaan  tanah  untuk  keperluan  publik adalah sama. Apabila Bank Tanah telah diberikan hak pengelolaannya maka dapat menguasai dan mengelola tanah  atau  lahan  melalui  prosedur  yang  telah ditetapkan seperti pembebasan asset oleh Bank Tanah kepada lembaga atau pihak swasta yang membutuhkan  tanah  atau  lahan  tersebut  dengan melepaskan  hak  pengelolaannya.  Pendistribusian tanah  atau  lahan  dengan  memberikan  jaminan tersedianya lahan atau tanah yang diperuntukan pada kebutuhan sosial seperti olahraga, budaya, pendidikan, penghijauan, keagamaan, dan kebutuhan social  lainnya.  Pelaksanaan  dalam  mendistribusikan lahan  atau  tanah  harus  saling  koordinasi  antara pemerintah pusat dan daerah supaya tidak pendistribusian  tanah  diharuskan  berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar tidak ada insinde pemberian tanah kepada pihak yang tidak bersangkutan.
Definisi  keperluan  untuk  infrastruktur  negeri ialah  jaminan  bagi  penyedia  lahan  atau  tanah  untuk
infrastruktur  yang  dilakukan  bersama  dengan Pemerintah  Pusat  ataupun  Daerah  dengan  maksud untuk  mendorong  kemajuan  ekonomi  dan  investasi untuk memulihkan perekonomian di Indonesia. Bank Tanah berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi wilayah  dengan  mencadangkan  dan  menyediakan tanah.  Mobilitas  yang  dilakukan  oleh  Bank  Tanah dalam  mencari  tanah-tanah  yang  terlantar  dan  ingin memiliki tanah tersebutharus lebih bergerak aktif dari pihak  swasta.  Keuntungan  dari  mempunyai  tanah terlebih dahulu yaitu Bank tanah dapat memiliki tanah dengan  nilai  yang  murah  maka  pembiayaan  untuk infrastruktur  pun  dapat  ditekan  lebih  minim.  Dalam rangka  memajukan  ekonomi  dan  investasi  maka pendistribusian  tanah  untuk  pemerintah  pusat  atau daerah harus menyesuaikan dengan proporsi perhitungan bisnis.
Pendistribusian  tanah  dalam  rangka  pemerataan ekonomi  adalah  menjamin  tersedianya  tanaah  untuk strategi  perintis,  pembukaan  dari  terpencilnya  suatu wilayah,  infrastruktur  pasar  rakyat,  pengembangan tempat  tinggal  warga  yang  berpenghasilan  minim serta  program-program  lainnya.  Pembukaan  dari terpencilnya suatu wilayah yang memiliki sifat lokal yakni  termasuk  pada  bagian  dari  infrastruktur  pada area  perdesaan  dengan  menitikberatkan  pada pembangunan  antar  desa  (Hakim,  2019).  Sedangkan pembukaan  dari  terpencilnya  suatu  wilayah  dalam cakupan yang lebih luas, strategis dan terjangkau yaitu di daerah perbatasan darat oleh negara tetangga.
Gambar 3  Sistem Pendistribusian Aset Tanah oleh Bank Tanah
Manajemen Aset Tanah Distribusi Aset Tanah Pemanfaatan HPL Bank Tanah Tujuan Penyediaan Tanah Tujuan
Pembagian Tanah Kebutuhan Infrastruktur cakupan luas Kebutuhan Infrastruktur dalam keadaan tertentu Untuk wilayah tertenru dapat dipindahkan berdasar syarat dan ketentuan
Sistem    pendistribusian  aset  tanah  oleh  Bank Tanah pada Gambar di atas termasuk kerangka dalam mendistribusikan  lahan  atau  tanah  pada  umumnya. Kriteria  pendistribusian  tanah  harus  ditentukan langsung oleh Bank Tanah. Selanjutnya, menentukan peringkat  prioritas  pendistribusian  terhadap  jumlah sektor  yang  diperoleh  dengan  melewati  berbagai macam masukan dari pihak lembaga serta pemerintah pusat  atau  daerah  setempat.  Dengan  begitu  nantinya akan  bermanfaat  agar  terhindar  jika  suatu  saat  nanti terjadi  problem  maka  tidak  akan  menganggu  kinerja Bank Tanah. Prosedur implementasi dalam mendistribusikan  tanah  harus  berprinsip  transparan untuk menghindari problem di masa mendatang.
Salah satu saran dalam pendstribusian lahan yaitu konsolidasi lahan dan reforma agrarian yang termasuk ke  dalam  Kementerian  ATR/BPN.  Pemberian  lahan atau  tanah  yang  akan  difungsikan  untuk  kedua aktivitas  diatas  teerdapat  tahapan-tahapan  telah ditetapkan  dan  berlaku  untuk  program  Kementerian ATR/BPN.  Landasan  hukum  yang  dipakai  pada konsolidasi lahan mengenai jaminan tersedianya tanah atau  lahan  yang  berdasar  pada  PerMen  ATR/Kepala BPN  No.  12  Tahun  2019  tentang  konsolidasi  tanah beserta  atribut  dan  mekanismenya.  Lalu  untuk penyediaan tanah pada reforma agraria  tercantum ke dalam PerPres No. 86 Tahun 2018 mengenai Reforma Agraria.
Dalam  mendistribusikan  tanah  melalui  kegiatan penyaluran  tanah  dapat  ditunjukkan  pada  kegiatan redistribusi  tanah  dengan  Kementerian  ATR/BPN berlandaskan  pada  mekanisme  mengenai  redistribusi tanah.  Secara  operasional,  Bank  Tanah  hanya beroperasi  pada  penyediaan  tanah,  namun  untuk langkah-langkah  pada  kegiatan  selain  itu  yang termasuk  didalamnya  terdapat  koordinasi  dengan pemerintah  daerah  dilaksanakan  langsung  oleh  BPN setempat.

## 4. KESIMPULAN
Sejak  zaman  Khulafaur  Rasyidin  Umar  Bin Khattab  telah  terjadi  peristiwa  jual  beli  tanah  atau lahan  yang  diperuntukkan  untuk  umat  islam.  Tanah sangat  dibutuhkan  karena  bertambahnya  penduduk sehingga  diperlukannya  lembaga  untuk  mengelola tanah agar lebih produktif. Peran  Bank Tanah dalam menyediakan tanah sangat penting karena menyangkut  infrastruktur  di  Indonesia.  Peranan tersebut diperkuat dengan dibentuknya badan khusus yang  menangani  pertanahan  untuk  memulihkan
perekonomian di Indonesia, sehingga dapat terhindar dari meningkatnya nilai tanah yang secara berlebihan akibat  dari  spekulasi  oleh  lembaga  swasta  di  suatu wilayah  kota  selain  itu,  mempunyai  rancangan  dan potensi dalam menawar guna menerpakan tata ruang yang  sesuai  dengan  rencana  infrastruktur.  Adapun fungsi  dari  Bank  Tanah  untuk  memberikan  jaminan penyediaan  lahan  atau  tanah  dengan  tujuan memulihkan  perekonomian  di  Indonesia  melalui kegiatan  pengelolaan  tanah,  pemanfaatan  tanah  dan pendistribusian  tanah.  Pada  umumnya  pengelolaan asset tanah difungsikan untuk infrastruktur perkantoran,  sumber  penghasilan,  dan  infrastruktur. Dalam  kerja  sama  untuk  memanfaatkan  tanah  atau lahan dengan investor diperkuat   dengan mekanisme kerja  sama  yang  didahului  dengan  perjanjian  secara transaparan.  Setelah  itu,  pendistribusian  tanah  dapat dilakukan  oleh  Bank  Tanah  berlandaskan  pada rancangan aktivitas, kriteria tentang objek tanah yang nantinya  akan  disebarkan  dan  mendapat  tingakatan prioritas.  Karena  untuk  meyakikan  bahwa  sesuai dengan  target  yang  telah  ditentuka  untuk  menerima jaminan  penyediaan  tanah.  Dalam  melakukan pendistribusian  tanah  untuk  penyediaan  di  berbagai macam  kebutuhan  infrastruktur  harus  berdasar  pada pertimbangan  masyarakat  dan  wilayah.  Selanjutnya dalam  tujuan  investasi  dan  kemajuan  ekonomi  juga harus  mempertimbangkannya  dengan  parameter bisnis.
Sehingga hasil penelitian tersebut dapat memberikan  gambaran  bahwa  Bank  Tanah  dapat memberikan  peranan  penting  terhadap  pemulihan ekonomi di Indonesia. Melalui berbagai macam upaya yang  telah  dilakaukan  pemerintah  agar  ekonomi  di Indonesia  dapat  bangkit  kembali.  Dengan  hadirnya Bank  Tanah,  masyarakat  diharapkan  lebih  mudah mendapatkan  keadilan  dalam  memiliki  hak  katas tanah  yang  mereka  miliki.  Dengan  begitu,  mereka dapat  memanfaatkan  asset tanah  yang  mereka miliki untuk kebutuhan hidup di masa yang akan datang.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  Kasih  kepada  Kementerian  ATR/BPN yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pertanahan Kab.  Sidoarjo.  Terima  Kasih  juga  kepada  Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas banyak ilmu yang dan pengalaman, serta Ibu Fitri Nur Latifah sebagai dosen pembimbing  yang  telah  memberikan  banyak  arahan
dan masukanpada  penulisan  artikel ini.  Serta  kepada Bapak  editor  dan  para  peer-reviewers  yang  telah menelaah  dan  mereview  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam.

## 6. REFERENSI
Abdullah,  M.  T.  (2020)  ‘Model  Public  Private Partnership  Penyediaan  Infrastruktur  Pelayanan Publik: Pengalaman Indonesia dan India’, Publik (Jurnal  Ilmu  Administrasi) ,  9(2),  p.  102.  doi:
10.31314/pjia.9.2.102-114.2020.
Alexander, F. . (2011) Land Banks and Land Banking . Center for. Washington.
Alfansyuri, E., Amri, S. and Farni, I. (2020) ‘Analisa
Ketersediaan  Tanah  (Land  Banking)  Untuk Perumahan  Dan  Pemukiman  Dengan  Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Tanah Datar’,
Jurnal Ilmiah Rekayasa Sipil , 17(1), pp. 96–105. doi: 10.30630/jirs.17.1.242.
Annaningsih,  S.  .  (2007)  ‘Penerapan  konsep  bank tanah  dalam  pembangunan  tanah  perkotaan’,
Jurnal UNDIP tentang Masalah-masalah Hukum , 36(4).
Arnowo,  H.  (2021)  ‘Pengelolaan  Aset  Bank  Tanah untuk  Mewujudkan  Ekonomi  Berkeadilan’,
Jurnal  Pertanahan ,  11(1),  pp.  89–102.  doi: 10.53686/jp.v11i1.22.
Arrizal,  N.  and  Wulandari,  S.  (2021)  ‘Kajian  Kritis
Terhadap Eksistensi Bank Tanah Dalam Undang- Undang  No.  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja’, Keadilan :  Jurnal  Fakultas  Hukum Universitas Tulang Bawang , 18(2), pp. 99–110. doi: 10.37090/keadilan.v18i2.307. Bahder, J. N. (2008) Metode Penelitian Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju.
Budianta,  A.  (2010)  ‘Pengembangan  wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan  wilayah  di  Indonesia’, Jurnal SMARTek ,  8(1),  pp.  72–82.  Available  at: http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMAR TEK/article/view/628/546.
Bukido, R., Lahilote, H. S. and Irwansyah, I. (2021) ‘Pengawasan  terhadap  Bank  Tanah:  Urgensi, Kewenangan, dan Mekanisme’, Undang: Jurnal Hukum , 4(1), pp. 191–211.
doi:
10.22437/ujh.4.1.191-211.
Flechner  (1974) Land  Banking  in  the  Control  of Urban  Development .  New  York:  Praeger Publishers.
Ganindha,  R.  (2016)  ‘Urgensi  Pembentukan Kelembagaan  Bank  Tanah  Sebagai  Alternatif Penyediaan  Tanah  Bagi  Masyarakat  Untuk Kepentingan  Umum’, Arena  Hukum ,  9(3),  pp.
442–462.
doi:
10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.8.
Gielen,  D.M.,  Salas,  I.M.  &  Cuadrado,  J.  .  (2017) ‘International  comparison  of  the  changing dynamics  of  governance  approaches  to  land development  and  their  results  for  public  value capture’, Cities , 71, pp. 123–34.
Hakim,  A.  L.  (2019)  ‘Strategi  Pengembangan Kawasan  Perdesaan:  Studi  di  Kabupaten Pandeglang’, Sawala :  Jurnal  Administrasi
Negara , 7(1), pp. 12–28.
doi:
10.30656/sawala.v7i1.906.
Hermawan,  S.  and  Amirullah  (2010) Metode Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D) .  Malang:  Media  Nusa Creative.
Limbong, B. (2013) Bank Tanah . Jakarta: Margaretha Pustaka.
Mochtar, H. (2013) ‘Keberadaan Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan’, Jurnal Cakrawala Hukum , 18(2), pp. 127–135.
Multazam, M. T. (2014) ‘The Authority of Notary as Public Official in The Making of Land Deed and Auction  Minutes  Deed  According  to  The  Law Number 30 of 2004 on Notary’, Rechtsidee , 1(2), pp. 147–162. doi: 10.21070/jihr.v1i2.94.
Mutia, C. L. (2004) ‘Bank Tanah: Antara cita-cita dan utopia’, Lex Jurnalica , 1(2), pp. 109–117.
Noegroho,  N.  (2012)  ‘Penerapan  Konsep  Land Banking  di  Indonesia  untuk  Pembangunan Perumahan  MBR  di  Kawasan  Perkotaan’,
ComTech: Computer, Mathematics and Engineering  Applications ,  3(2),  p.  961.  doi:
10.21512/comtech.v3i2.2329.
Nurul,  S. et  al. (2019)  ‘Key  criteria  for  land  bank investment’, INTERNATIONAL  JOURNAL  OF REAL ESTATE STUDIES , 13(1), pp. 1–18.
Sonata,  D.  .  (2014)  ‘Metode  Penelitian  Hukum Normatif  dan  Empiris:  Karakteristik  Khas  Dari Metode  Meneliti  Hukum’, Fiat  Justisia  Jurnal , 8(1), pp. 15–35.
Zahra, F. Al (2017) ‘Gagasan Pengaturan Bank Tanah untuk  Mewujudkan  Pengelolaan  Aset  Tanah Negara  yang  Berkeadilan’, Jurnal  Ilmiah Administrasi  Publik ,  3(2),  pp.  92–101.  doi:
10.21776/ub.jiap.2017.003.02.2.
Al  Zahra,  F.  (2017)  ‘Konstruksi  Hukum  Pengaturan Bank  Tanah  Untuk  Mewujudkan  Pengelolaan Aset Tanah Negara Berkeadilan’, Arena Hukum ,
10(3), pp. 357–384. doi: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.2. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  12  Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah beserta petunjuk dan teknis kegiatan
Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018  tentang Reforma Agraria