Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 3, No. 1 – Maret 2022, Hal. 12-16| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4593.12-16

## PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI BULELENG)
I Made Dwi Narendra Dananjaya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia dwinarendra002@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com , mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Korupsi  sebuah tindak kejahatan  yang sangat merugikan ekonomi  masyarakat yang  menimbulkan kesenjangan sosial  akibat  dari  korupsi  tersebut.  Oleh  karena  itu,  peranan  intelijen  kejaksaan  dalam  pengungkapan  kasus tindak pidana korupsi sangat diperlukan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji  peranan  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  dalam  pengungkapan  kasus  tindak  pidana  korupsi  dan mengungkap  hambatan  yang  dihadapi  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  dalam  pengungkapan  kasus  tindak pidana  korupsi.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan perundang-undangan,  dilakukan  dengan  menganalisis  suatu  peraturan  yang  berlaku  apakah  berjalan  efektif  di lapangan.  Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  sekunder,  dan  data  dikumpulkan  dengan  teknik wawancara dan observasi. Selanjutnaya diolah secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan  intelijen  kejaksaan  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  memiliki  beberapa  kendala  dalam  kinerjanya untuk  menghabisi  korupsi  di  Indonesia  dikarenakan  beberapa  faktor  yang  terjadi  dilapangan  tentu  hal  ini merugikan masyarakat dan juga instansi terkait.
Kata Kunci : Korupsi, Kejaksaan, Pidana

## Abstract
Corruption is a crime that is very detrimental to the community's economy which causes social inequality as a result of the corruption. Therefore, the role of the prosecutor's intelligence in disclosing corruption cases is very necessary  to  eradicate  corruption  in  Indonesia.  This  study  aims  to  examine  the  role  of  Buleleng  State Prosecutor's  Intelligence  in  disclosing  corruption  cases  and  uncover  the  obstacles  faced  by  Buleleng  State Prosecutor's Intelligence in  disclosing  corruption cases. The type of  research used is empirical legal research with a statutory approach, carried out by analyzing an applicable regulation whether it is effective in the field. Sources  of  data  used  are  primary  and  secondary  data,  and  data  collected  by  interview  and  observation techniques.  Furthermore,  it  is  processed  qualitatively  descriptively.  The  results  of  the  study  indicate  that  the role  of  the  prosecutor's  intelligence  in  corruption  cases  has  several  obstacles  in  its  performance  to  eliminate corruption  in  Indonesia  due  to  several  factors  that  occur  in  the  field  of  course  this  is  detrimental  to  the community and also related agencies.
Keywords: Corruption, Prosecutor's Office, Criminal

## I. PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menegakan keadilan dan kebenaran demi melidungi serta  mensejahterakan  rakyat (Asshidiqie,  2012) .  Hal  ini  tentunya  akan  berjalan  dengan  baik  ketika dijalani  dengan  benar  oleh  subyek  hukum  didalamnya.  Percuma  saja  jika  ada  banyak  peraturan Perundang-undangan akan tetapi tetap tidak dijalankan sesuai ketentuan yang ada. Dari begitu banyak kasus  tindak  pidana  kejahatan  yang  terjadi  di  Indonesia,  salah  satunya  yang  paling  sering  menjadi sorotan  adalah  ketika  seorang  pejabat  maupun  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi tertangkap dikarenakan melakukan korupsi (Hartanti, 2007) .
Korupsi  di  Indonesia  sudah  berjalan  sangat  lama.  Sejak  era  reformasi  sampai  saat  ini,  begitu banyak aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga keadilan untuk masyarakat justru sebaliknya yaitu  tidak  menjaga  dengan  baik  apa  yang  disebut  dengan  keadilan.  Sering  terjadinya  tindakan korupsi  yang  masif  dan  terstruktur  menyebabkan  hancurnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap penegak  aparat  hukum.  Padahal  dalam  peraturan  sudah  diatur  di  Indonesia  yaitu  UU  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Mulyadi, 2009) .
Keadaan  ini,  menandakan  lemahnya  peraturan  atau  pada  para  penegak  hukum  dalam memberantas  korupsi.  Adanya  kelemahan  yang  terjadi  ini  tentunya  menimbulkan  keraguan  terhadap peraturan yang sudah dibuat sebelumnya mengenai pemberantasan korupsi apakah lemah di peraturan tindak pidana korupsi atau pada instansi terkait yang bermasalah dalam hal menangani perkara tindak pidana  korupsi  ini (Saputra,  2016) . Salah  satu  dari  sekian  banyak  instansi  terkait  yang  melakukan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  adalah  Kejaksaan  instansi  ini  memiliki “Dual Function ”  yang  penanganan  tindak  pidana  mempunyai  tugas  berperan  sebagai  penyidik  sekaligus merangkap  berperan  sebagai  Penuntut  Umum  pada  dalam  hal  situasi  ini  tentunya  jaksa  memiliki kecepatan,  kekuatan  serta  kemampuan  dalam  menganalisa  suatu  permasalahan  khususnya  dalam tindak  pidana  korupsi (Romli,  2004) .  Maka  peran  ganda  dalam  kejaksaan  dilakukan  dengan  penuh tanggung  jawab.dan  menggunakan  hati  nurani  yang  harus  memikirkan  bagaimana  pihak  yang dirugikan  dalam  tindakan  korupsi  tersebut (Syahputra,  2015). Dari  latar  belakang  di  atas,  ingin melakukan  penelitian  yang  mengkaji  ulang  peranan  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  dalam pengungkapan  kasus  tindak  pidana  korupsi  dan  mengungkap  hambatan  yang  menghambatan  kinerja Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi

## II. METODE PENELITIAN
Dengan  permasalahan  di  atas,  untuk  melakukan  penelitian  tentang  kajian  ini,  peneliti  menggunakan tipe  metode  penelitian  empiris  yang  menggambarkan  hukum  dan  juga  sebagaimana  hukum mengamati  kehidupan  masyarakat  yang  nyata  serta  metode  penelitian  empiris  ini  langsung  didapat dari masyarakat serta permasalahannya yang terjadi dilapangan. Adapun beberapa sumber data yaitu, sumber  data  primer  yang  sumber  datanya  diperoleh  langsung  dari  hasil  wawancara  dengan narasumber atau responden yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi kepada masyarakat di lapangan.  Data  sekunder,  penulis  mengumpulkan  data  dari  studi  kepustakaan  yang  berupa  aturan perundang-undangan,  buku,  jurnal  yang  masih  berkaitan  dengan  apa  permasalahan  yang  sedang dikaji.  Lokasi  pengumpulan  data  di  Kejaksaan  Negeri  Buleleng.  Teknik  pengumpulan  data  melalui observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Setelah  terkumpul  tahap  selanjutnya  mengolah  data  dengan cara deskriptif kualitatif (Waluyo, 1996) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi
Tindak pidana korupsi tentunya tidak akan ada habisnya untuk dibahas serta tidak akan ada hilangnya dalam  topik  pemberitaan  maupun  dalam  kajian  akademis,  hal  ini  terjadi  karena  semakin  meningkat perkembangan  kasus  korupsi  di  Negara  Indonesia.  Tindak  pidana  korupsi  ini  sudah  sangat  jelas diberikan  cap Extra  Ordinary  Crime yaitu  tentunya  sebuah  kejahatan  yang  luar  biasa (Klitgaard, 2005) .  Walaupun  sudah  dikatakan  sebagai  kejahatan  yang  luar  biasa,  masih  saja  para  pelaku  nekat untuk  mengambil  jalan  pekerjaan  yang  kotor  tersebut.  Perbuatannya  ini  bukan  tidak  saja  merugikan dirinya  saja  akan  tetapi  dampak  yang  lebih  besarnya  yaitu  kerugian  terhadap  masyarakat  kecil. Ekonomi  menjadi  sangat  tidak  stabil,  fenomena  ini  keberadaannya  banyak  ditemukan  di  masyarakat (P.Pope, 2003) .
Pembangunan  yang  semestinya  berjalan  menjadi  terhambat  dikarenakan  tersendat  akibat dirampasnya dana oleh para koruptor di Indonesia. Maka dengan itu selain adanya peran dari sebuah peraturan  yang  bisa  bisa  diberikan  kesimpulan  bahwa  peraturan  adalah  sekumpulan  perintah  yang mengikat serta harus dituruti setiap peraturan dalam Perundang-undangan mengenai hal tersebut harus dijalani  dengan  pelaksanaan  yang  baik  juga.  Hukum  juga  bersumber  dari  masyarakat  yang  tentunya jika dilanggar harus diberikan sanksi yang sifatnya eksternal (Ali, 2000) .
Dalam  pasal  130  Keputusan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  No.  :Kep-225/A/J.A/05/2003 yang  menyatakan  bahwasannya  Jaksa  Agung  Muda  Intelijen  memiliki  tugas  dan  wewenang  berupa kegiatan  intelijen  yustisial  pada  sektor  sosial,  politik,  keuangan  ekonomi,  ekonomi,  serta  pertahanan keamanan  dan  ketertiban  umum.  Pada  dasarnya  intelijen  yustisial  kejaksaan  bersifat  yang  dimana memberikan  dukungan  kepada  tugas  dibidang  lain  di  kejaksaan  seperti  misalnya  pidana  khusus  dan umum,  Perdata  serta  Tata  Usaha  Negara,  Pengawasan  maupun  pembinaan.  Selanjutnya,  intelijen Kejaksaan  memiliki  peran  untuk  mendukung  penuh  keberhasilan  dari  perkara  pidana,  dimulai  dari penyidikan, penuntutan serta eksekusi.
Seperti  yang  sudah  diterangkan  di  atas,  dalam  batasannya  sebagai  penyidik  dan  penyelidik, kejaksaan  di  dalam  melakukan  itu  dilengkapi  oleh  seksi  initelijen  yang  memiliki  tugas  untuk  agar berjalannya  fungsi  tersebut,  dalam  hal  pengumpulan  data  dan  bahan  keterangan.  Berdasarkan wawancara dengan Bapak A.A. Ngurah Jaya Lantara, S.H.M.H., yang menjabat sebagai kasi  Intelijen Kejaksaan  Negeri  Buleleng  “Tetpa  mengacu  pada  Peraturan  Jaksa  Agung  RI  Nomor:  PER- 037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Intelijen Kejaksaan RI, tercantum jelas pada Pasal 12, 13, dan 14 secara jelas peraturan tersebut mengatur tentang bagaimana tahap dari mengumpulkan data dan bahan keterangan yang didapat oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng.
Bapak  A.A  Ngurah  Jaya  Lantara,S.H.,M.H  selaku  kasi  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Buleleng beliau mengatakan selain diatur dalam tersebut di atas dalam hal memfasilitasi dengan menyerahkan data, ataupun informasi dari sumber bahan keterangan dengan pimpinan agar dibuat nantinya sebagai landasan untuk mengambil keputusan, serta membuat perencanaan.
Perencanaan  sebagaimana  diatur  diatas  adalah  tugas  untuk  mendefinisikan  dari  keinginan pimpinan kejaksaan yang dimana dipakai untuk pedoman pada pelaksanaan tugas pokok yang ada  di lapangan  agar  bisa  memberikan  yang  dilakukan  lebih  kepada  pengarahan  kegiatan  intelijen  yang dimana dapat dilakukan dengan baik secara searah. Tahapan tersebut dilakukan pekerjaanya oleh staf intelijen  setelah  mendapatkan  ataupun  menerima  perintah  yang  disampaikan  oleh  pimpinan Kejaksaan. Selanjutnya yaitu pengumpulan keterangan yang dimana dilakukan secara cepat dan tepat dengan  wawancara,  interogasi  serta  pengintaian.  Berikutnya  adalah  pengolahan  melalui  pencatatan, penafsiran  dan  penilaian.  Dilanjutkan  dengan  penyampaian  dan  penggunaan  data  intelijen  serta diteruskan pada evaluasi akhir, untuk mengetahui sejauh mana kendala di lapangan.
Dengan  adanya  penerapan  dari  tahapan  yang  sudah  dijelaskan  tentunya  Intelijen  Kejaksaan memiliki  prosedur  dalam  menangani  kasus  korupsi  dengan  baik.  Selain  itu  dasar-dasar  tersebut memiliki  peranan  penting  dalam  memberikan  pandangan  kepada  pimpinan  untuk  segera  mengambil tindak  lanjut  yang  benar.  Menjadi  kabar  baik  ketika  segera  mungkin  tahap  yang  dijalankan  ini  akan berdampak besar pada penanganan kasus .
Metode  atau  teknik  yang  dalam  penyelidikan  yang  dipakai  oleh  Intelijen  Kejaksaan  Negeri Buleleng,  yaitu  (a)  Elisitasi,  penyidik  memberikan  pertanyaan  untuk  memancing,  sehingga  secara tidak  sadar  didapatkan  oleh  objek  atau  pihak  lawan  bicara;  (b)  wawancara,  memberikan  pertanyaan secara  umum  hingga  ke  khusus.  Dialog  yang  dilakukan  tentunya  dengan  narasumber;  (c)  observasi adalah  hal  dengan  langsung  terjun  kelapangan  dengan  melakukan  peninjauan  kelapangan  dengan semua  rupa  potensi  di  lapangan;  (d)  penelitian  dilapangan  hal  ini  diberikan  atau  dilakukan  terhadap suatu  objek  terdapat  di  lapangan  ataupun  menggunakan  metode  data  primer,  didukung  oleh  data sekunder; (e) sensor yang digunakan adalah gunannya untuk memilah barang ataupun dokumen yang dideteksi  ada  kecurigaan  agar  membatasi  ruang  dari  gerak  orang  tersebut;  (f)  penyadapan  cara menguping, melakukan rekaman terhadap semua berita dan seluruh komunikasi yang ada indikasi di curigai; (g) spionase atau yang biasa disebut mata-mata yang memiliki tujuan mencari atau mendapat informasi  mengenai  yang  dianggap  telah  terjadi  tindak  pidana  korupsi;  (h)  penyusupan  dilakukan dengan cara melakukan penyusupan  ke dalam lingkungan  sekitar dari pihak yang diduga melakukan tindak  pidana  korupsi;  (i)  tanam  jaring  ini  dilakukan  dengan  memberikan  kepercayaan  kepada  agen untuk mencuri data.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  A.A.  Ngurah  Jaya  Lantara,  S.H.,M.H.  yang menjabat  sebagai  Kasi  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  pada  pembuatan  serta  penyampaian laporan hasil dari pelaksanaan operasi dari Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng pada pembuatan serta penyampaian  laporan  hasil  dalam  pelaksanaan  operasi  intelijen  jika  ditemukan  adanya  indikasi peristiwa tindak pidana umum maka kasi intelijen kejaksaan Negeri Buleleng akan memberikan hasil dari temuannya tersebut diberikan kepada kepolisian dan juga melakukan laporan kepada pimpinan Jika  terjadi  indikasi  mengenai  peristiwa  yang  sudah  masuk  kedalam  ranah  perdata  dan  tata usaha  negara  maka  kasi  dari  intelijen  kejaksaan  Negeri  Buleleng  akan  menyampaikan  indikasi  yang terjadi kepada kasi tindak Pidana Khusus.Peran intelijen dalam hal menjalani penyelidikan ini dengan adanya  temuan  tindak  pidana  korupsi  juga  bisa  juga  berperan  di  dalam  pada  hal  pencegahan  yang terjadinya  di  dalamnya.  Sehingga  terciptanya  Tim  Pengawal  dan  pengamanan  Pemerintahan  dan Pembangunan  Daerah  (TP4D0.  Pencegahan  dilakukan  dengan  mengawal  serta  mengawasi pemerintahan  dan  pembangunan  daerah.  Maka  dalam  hal  peranan  dari  intelijen  kejaksaan  sangatlah besar  dalam  mencegah  ataupun  memberantas  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  penyelamatan
kejaksaan dari hal tindak pidana korupsi tentunya tidak akan pernah berhenti jika para koruptor belum habis dari Indonesia.

## 2. Hambatan Kinerja Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi
Korupsi  sangat  begitu  erat  kaitannya  dengan  faktor  dari  kesalahan  kegunaan  wewenang  yang didapatnya.  Kekuasaan  memanglah  tempat  paling  diinginkan  oleh  orang.  Dengan  adanya  kekuasan dalam  diri  seseorang  tanpa  dibekali  akhlak  yang  baik  serta  hati  yang  bersih  tentu  kekuasaan  akan menjadi  kotor  ditangan  orang  memiliki  pemikiran  seperti  hal  tersebut. Semakin  berkembangnya zaman kehidupan semakin pesatnya juga kemajuan dari sebuah tindak kejahatan. Salah satunya adalah korupsi  yang  dimana  kita  bisa  lihat  korupsi  memanfaatkan  kemajuan  ini  untuk  mengembangkan modus  operandinya  dalam  menjalankan  aksinya.  Seperti  cepatnya  menghilangkan  bukti-bukti  terkait dari tindak pidana korupsi.
Aparat penegak hukum salah satunya Intelijen Kejaksaan Buleleng memiliki kendala yang bisa dibilang  hal ini terjadi akibat kemajuan  terjadi serta  keadaan  yang  hari ini dialami selalu  mengalami perbedaan setiap harinya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri untuk kejaksaan menangani kasus ini untuk  menjalankan  penegakan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia (Hartanti,  2007) . Berdasarkan wawancara dengan Bapak A.A. Ngurah Jaya Lantara, S.H.,M.H. yang menjabat sebagai Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng, adapun kendala yang dihadapi di lapangan sebagai berikut:
a. Pelaku  tindak  pidana  korupsi  dalam  hal  melakukan  perbuatan  dengan  modus  operandi  yang canggih;
b. Peraturan  Perundang-undangan  yang  ada  sudah  tidak  sesuai  dengan  tuntutan  dari  semakin berkembangnya perkembangan zaman dan kemajuan
c. Terbatasnya biaya Operasional yang diberikan oleh pemerintah kepada Kejaksaan Negeri Buleleng
d. Pada  sumber  daya  manusia,  minimnya  SDM  yang  ada  menjadi  kendala  mengingat  kasus  tindak pidana korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa
e. Sumber  informasi  tidak  mau  memberikan  keterangan  kepada  Intelijen  dalam  untuk  mengungkap tindak pidana korupsi dikarenakan masyarakat masih takut untuk memberikan informasi;
f. Terdapat  pihak  yang  kontra  terhadap  Intelijen  dikarenakan  merasa  dirinya  ikut  dalam  tindak pidana korupsi ini
g. Minimnya informasi aset koruptor membuat hal dalam penyitaan terhambat dikarenakan koruptor menyimpan aset di pihak ke-3
h. Pada  masa  pandemi  ini  intelijen  kejaksaan  sulit  untuk  langsung  terjun  kelapangan  dikarenakan pemberlakuan pembatasan sosial sehingga susah mencari informasi di lapangan.
Dalam  menghadapi  hambatan  yang  terjadi  tentunya  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  mempunyai cara untuk mengatasinya, adapun upaya yang dilakukan sebagaimana dilakukan sebagai berikut:
a. Pada  peranannya  terhadap  pengungkapan  dugaan  tindak  pidana  korupsi,  Intelijen  Kejaksaan Negeri  Buleleng  melakukan  koordinasi  dengan  baik  dengan  kepala  Kejaksaan  Negeri  Buleleng serta melakukan tukar pendapat secara informal
b. Dalam hal kurangnya biaya operasional tersebut dalam hal ini menggunakan aset pribadi atau mengoptimalkan sarana yang ada
c. Mengenai SDM Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng memaksimalkan  semaksimal mungkin SDM yang ada dan dengan meningkatkan sistem pelatihan
d. Untuk  sumber  informasi  yang  takut  memberi  informasi  intelijen  harus  memaksimalkan  Teknik wawancara dan  elisitasi  serta berperan aktif  dengan melakukan penggalangan  kepada masyarakat yang ingin dicari keterangannya
e. Untuk pihak kontra sama seperti diatas memaksimalkan penggalangan terhadap pihak yang kontra
f. Minimnya  informasi  aset  koruptor  yang  sudah  dipindahkan  ke  pihak  ke  3,  dimana  dalam  hal  ini Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  melibatkan stakeholder instansi  lain  seperti  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil,  Badan  Pendapatan  Daerah,  Badan  Pertanahan  Nasional untuk  dilakukannya tracing jadi  setelah  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  mendapatkan informasi  awal  di  masyarakat  setelah  itu  Intelijen  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  mencari  Nomor Kartu Keluarga dari pihak kontra tersebut
g. Dalam Masa Pandemi ini Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng untuk mendapatkan informasi yaitu dengan memaksimalkan sarana virtual.
Berdasarkan  cara  penanganan,  hambatan  di  atas  serta  cara  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh Kejaksaan Negeri Buleleng tentunya menjadi hal sangat luar biasa sekali dalam upaya pemberantasan tindak  pidana  korupsi  ini  yang  bisa  dikatakan  adalah  kejahatan  yang  luar  biasa  yang  tentunya  juga harus  dilakukan  dengan  upaya  yang  luar  biasa  sekali.  Dengan  penanganan  yang  begitu  baik  oleh Intelijen Kejaksaan tentunya akan berdampak baik kepada masyarakat dan Negara Indonesia.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  pemaparan  hasil  analisis  data  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  Peranan  Intelijen  Kejaksaan Negeri  Buleleng  dalam  pengungkapan  kasus  tindak  pidana  korupsi  yaitu  penyelidikan  sebagai  suatu tindakan  awal  dari  pada  pengungkapan  suatu  perkara  pidana  tindak.  Peranan  kejaksaan  sangat dibutuhkan  untuk  menghadapi  serta  mencegah  agar  tidak  adanya  tindak  pidana  korupsi  ini  di Indonesia. Hambatan yang terjadi di masa sekarang ini adalah modus operandi semakin canggih dan menghilangkan  barang  bukti  begitu  sangat  mudah  sehingga  susahnya  mencari  bukti  yang  ada  di lapangan.Terbatasnya  biaya  Operasional,  dari  sumber  daya  manusia  (SDM)  masih  kurang,  sumber Informasi  tidak  mau  memberikan  keterangan  kepada  Intelijen,  adanya  pihak  yang  kontra  terhadap Intelijen, minimnya informasi aset koruptor sudah beralih ke pihak ke 3, dan Pandemi Covid-19.

## 2. Saran
Berkaitan  simpulan  penelitian  di  atas,  peneliti  menyampaikan  saran  yaitu  diharapkan  kepada pemerintah  dapat  menambah  biaya  operasional  yang  ada  dikarenakan  perlu  diingat  bahwasannya kasus tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang luar biasa yang harus mendapat perhatian yang baik dalam  penanganannya.  Sehingga  dengan  adanya  biaya  operasional  yang  baik  tentunya  dalam menjalani kinerja bisa lebih mudah. Diharapkan kepada Kejaksaan Negeri Buleleng agar tetap selalu dengan menjalankan tugas dan wewenang secara maksimal walaupun masih banyak ada hambatan di dalam  proses  penegakan  hukum.  Dengan  komitmen  yang  selalu  dijalankan  tersebut  nantinya diharapkan  akan  berdampak  kepada  masyarakat  yang  sudah  sejak  lama  menginginkan  terbebasnya dari kejahatan korupsi ini yang semakin berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, A. (2000). Menguak Tabir Hukum Kencana . Jakarta: Kencana. Asshidiqie, J. (2012). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara . Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hartanti, E. (2007). Tindak Pidana Korupsi (2nd ed.). Sinar Grafika . Klitgaard, R. (2005). Membasmi Korupsi (terjemahan) . Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. Mulyadi,  L.  (2009). Hukum  Acara  Pidana  Normatif  Teoritis  Prakiik  dan  Perasalahannya .  Jakarta: Sinar Grafik.
P.Pope.  (2003). Strategi  Pemberantasan  Korupsi  Elemen  Sistem  Integritas  Nasional,  Transparansi Internasional Indonesia . Yayasan Obor Pancasila: Jakarta. Romli, A. (2004). Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional . Mandar Maju. Saputra,  R.  (2016).  Kewenangan  Penuntutan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  pada  Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Hukum Respublica , 16 (1), 103–119 .
Syahputra,  A.  (2015).  Fungsi  dan  Kedudukanadvokat  Sebagai  Penegak  Hukum  dan  Penemu  Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum PRIORIS , 4 (3), 279–302. Waluyo, B. (1996). Penelitian Hukum Praktek . Sinar Grafika .