Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 62-67| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6430.62-67

## PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI TENGAH MASA PANDEMI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19
Made Harum Pratiwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia harumpratiwi08@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Pada tahun 2020, Indonesia diresahkan dengan kemunculan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) yang bersumber dari Wuhan, China serta telah dinyatakan sebagai Global Pandemic. Masifnya penularan dan penyebaran virus Covid-19  menyebabkan  pemerintah  mengeluarkan  program  social  distancing  dan  physical  distancing.  Namun, kebijakan  ini  tidak  cocok  diterapkan  pada  narapidana  karena  lembaga  pemasyarakatan  saat  ini  mengalami Overcrowding.  Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  mencari  tahu,  menguraikan,  serta  menganalisis  apapun  yang menjadi dasar dari diterbitkannya permenkumham No. 10 Tahun 2020 serta bagaimana persyaratan serta prosedur pemberian  pembebasan  narapidana  di  tengah  pandemi  Covid-19.  Akan  tetapi,  kebijakan  ini  mengundang spekulasi masyarakat karena menganggap memudahkan narapidana untuk bebas. Maka dari itu, Kemenkumham mencetuskan  permenkumham  No.  32  Tahun  2020  sebagai  hasil  evaluasi  dan  penyempurnaan  dari  peraturan sebelumnya  dan  mencabut  permenkumham  No.  10  Tahun  2020.  Adapun  penelitian  yang  dipergunakan  yakni penelitian normatif dengan melaksanakan kajian atas permenkumham No. 10 Tahun 2020 serta permenkumham No. 32 Tahun 2020 dengan pendekatan Statute Approach.
Kata kunci: Covid-19, Narapidana, dan Pembebasan Bersyarat

## Abstract
Indonesia  was  affected  by the  Coronavirus  Disease  19  outbreak,  which  originated  in  Wuhan,  China,  and  was declared  a  global  pandemic. The  massive  transmission  of the  Covid-19,  have forced  the  government  to  adopt social  and  physical  distancing  policies. This  policy  is  unsuitable for  detainees  because  the  prison is  currently overcrowding. This study seeks to determine, describe and analyze the basis for consideration of the issuance of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020 and how the requirements and procedures for  granting  detainees  release  in  the  midst  of  the  pandemic.  However,  this  policy  invites  public  speculation because it makes it easier for detainees to be released. Therefore, the Ministry of Law and Human Rights issued Regulation  of  the  Minister  of  Law  and  Human  Rights  Number  32  of  2020  as  a  result  of  the  evaluation  and refinement  of  the  regulation  and  revoked  the  previous  regulation.  The  research  used  normative  research  by reviewing the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 with the Statue Approach.
Keywords: Covid-19, Detainees, and Parole

## I. PENDAHULUAN
Indonesia melandaskan seluruh aktifitas berbangsa dan bernegara pada ketentuan hukum yang berlaku sejalan  dengan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  RI  Tahun  1945  di  setiap  kondisi  tanpa  terkecuali (Simbolon, 2020) .  Seperti  saat  Indonesia  dilanda  Coronavirus  Disease  19  (Covid-19)  yang  bersumber  dari  Kota Wuhan, China yang sudah dinyatakan menjadi pandemic global oleh lembaga WHO tepatnya pada 11 Maret  2020  serta  menyebabkan  Indonesia  mengalami  darurat  kesehatan.  Pemerintah  mengambil langkah dengan menghimbau masyarakat agar melaksanakan Physical Distancing, Social Distancing, juga PSBB yang diterbitkan dalam PP No. 21 Tahun 2020 sebagai pelaksana UU No. 6 Tahun 2018 yang mengatur tentang Kekarantinaan Kesehatan karena masifnya penyebaran serta penularan Covid- 19 yang tidak dapat dikontrol dan melonjak setiap harinya (Hidayat, 2020) .
Social distancing dan physical distancing yang telah diterapkan menjadi solusi guna memutuskan mata rantai Covid-19. Akan tetapi, tak dengan narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Sebab di masa pandemi Covid-19, narapidana terasa penuh sesak akibat overcrowding yang terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan. Keadaan ini rentan akan tersebarnya Covid-19 karena sulitnya menerapkan social  distancing  dan  physical  distancing  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Untuk  mengatasi masuknya  penyebaran  Covid-19  pada  Lembaga  Pemasyarakatan,  Kemenkumham  mencetuskan Permenkumham  No.  10  Tahun  2020  yang  mengatur  tentang  syarat  pemberian  asimilasi  dan  hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid- 19 (Amrullah, I & Wibowo, 2021) . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui aturan hukum perihal pembebasan  narapidana  sebagai  usaha  pencegahan  penularan  Covid-19  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  dan  bagaimanakah  pertanggungjawaban  pidana  atas  bebas  bersyarat  narapidana  di tengah pandemic.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berjenis penelitian normatif yakni dengan mengkaji atas dasar aturan-aturan hukum dan referensi  terkait  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  ada  dengan  pendekatan  undang-undang (statue  approach)  yang  dilaksanakan  dengan  melakukan  telaah  undang-undang  sebagai  acuan  dasar dalam melakukan penelitian (Rahayu, 2019) . Sumber hukum primer yang dipergunakan pada penelitian ini yakni permenkumham no. 10. tahun 2020 tentang syarat. pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana  dan  anak  dalam  rangka.  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran  covid-19  dan permenkumham  no.  32.  tahun  2020  tentang  syarat.  dan  tata  cara  pemberian  asimilasi,  pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan serta  penanggulangan  penyebaran  covid-19.  Sumber  hukum  sekunder  yang  mampu  membantu menganalisis  bahan  hukum  primer  adalah  sumber  bacaan  ilmu  pengetahuan  hukum,  artikel-artikel ilmiah,  dan  jurnal-jurnal  hukum.  Apabila  seluruh  bahan-bahan  hukum  telah  terkumpul  maka  akan dianalisis  secara  sistematis  untuk  memperoleh  suatu  kebenaran  guna  memahami  permasalahan penelitian yang kemudian akan disajikan secara deskriptif analisis dengan menggambarkan aspek-aspek penelitian secara lengkap.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Pemberian Pembebasan Bersyarat Di Masa Pandemi Covid-19
Bebas  bersyarat  merupakan  program  pembinaan  narapidana  yang  terlaksana  di  luar  lembaga pemasyarakatan  dengan  cara  memberi  kesempatan  bagi  narapidana  agar  berbaur  di  tengah-tengah masyarakat  sesudah  melewati  minimal  dua  per  tiga  masa  pidananya  minimum  sembilan  bulan (Wongkar,  2019) .  Pemberian  bebas  bersyarat  kepada  narapidana  termasuk  bentuk  pemenuhan  hak narapidana yang tertuang di Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan. Bebas bersyarat tidak berhak diperoleh narapidana yang menjalankan pidana penjara seumur hidup, karena aturan 2/3 (dua per tiga) dari seumur hidup tak dapat diperhitungkan (Prakoso, 2019). Pentingnya pembebasan bersyarat terletak pada  masa  percobaan  karena  pada  masa  tersebut  merupakan  masa  peralihan  untuk  narapidana  dari kehidupan  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  menuju  kehidupan  yang  bebas  di  luar  dari  Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru (Adhari, 2020) . Namun,  pada  awal  tahun  2020  Indonesia  tengah  dilanda  wabah  Covid-19  yang  menyebabkan Indonesia  mengalami  darurat  kesehatan  maka  hal  ini  membuat  pemerintah  melaksanakan  sejumlah
upaya  guna  memutus  mata  rantai  persebaran  Covid-19  seperti  menerapkan  lockdown  di  wilayah- wilayah tertentu yang tinggi persebaran Covid-19, menerapkan social distancing, physical distancing, juga  PSBB.  Akan  tetapi,  program  itu  tidak  berlaku  untuk  narapidana  yang  ada  pada  Lembaga Pemasyarakatan  sebab  lembaga  pemasyarakatan  merupakan  institusi  yang  tertutup  dan  berpotensi tinggi  terjadinya  penularan  covid-19.  Tak  hanya  itu,  narapidana  sulit  pula  menerapkan  physical distancing  karena  saling  berdesakan  dengan  narapidana  lainnya  karena  sel  tahanan  yang  kelebihan kapasitas atau overcrowding (Nugraha, 2021) .
Kemenkumham menyadari betul, apabila overcrowding didiamkan terus menerus tanpa adanya suatu tindakan maka akan ditakutkan terjadinya humanitarian catastrophe atau bencana kemanusiaan. Maka dari itu, Yasonna H. Laoly sebagai menkumham mencetuskan keputusan menkumham no. m.hh- 19.pk.01.04.04 tahun 2020 perihal pengeluaran serta pembebasan narapidana dan anak lewat asimilasi serta  integrasi  dalam  rangka  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran  covid-19  sekaligus menetapkan permenkumham no. 10. tahun 2020 tentang syarat pemberian. asimilasi dan hak. integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 pada 30 maret 2020 (Rado, RH & Badilla, Nurul, 2021) .
Pembebasan bersyarat menurut Permenkumham No. 10 Tahun 2020 diberikan ke terpidana yang menjalankan delik selain narkotika serta prekursor narkotika di atas lima tahun, korupsi, kejahatan pada HAM yang berat, terorisme, kejahatan pada keamanan negara, juga kejahatan transnasional terorganisir lain.  Syarat  pembebasan  bersyarat  teruraikan  di  Pasal  9  Permenkumham  No.  10  Tahun  2020  yaitu pembebasan  bersyarat  berhak  diperoleh  narapidana  yang  memenuhi  kriteria:  1)  Sudah  menjalankan masa pidana minimal dua. per tiga, dengan syarat dua. pertiga masa pidana tersebut minimal sembilan bulan; 2) Bertingkah laku baik saat menjalankan masa pidana minimal sembilan bulan terakhir terhitung sebelum  tanggal  dua  pertiga  masa  pidana;  3)  Sudah  menjalankan  pembinaan  secara  tekun,  baik, dan penuh semangat; serta 4) Masyarakat menerima program aktivitas pembinaan narapidana.
Bebas bersyarat mampu diberikan ke Anak yang menjalankan pidana penjara pada LPKA apabila sudah  memenuhi  persyaratan  yang  tercantum  pada  Pasal  11,  yaitu:  1)  Sudah  melewati  masa  pidana minimal satu per dua masa pidananya; dan 2) Bertingkah laku sopan ketika melaksanakan masa pidana minimal tiga bulan terakhir terhitung sebelum tanggal satu per dua masa pidananya. Ketika memberikan pembebasan bersyarat seperti dijelaskan pada Pasal 12 bahwa terdapat beberapa persyaratan yang wajib dibuktikan  sebelum  diberikan  bebas  bersyarat  ke  narapidana,  yaitu:  1)  Fotokopi  putusan  hakim  dan berita acara pelaksanaannya; 2) Laporan perkembangan yang disahkan oleh Kepala Lapas atau LPKA; 3) Salinan register. F dari Kepala Lapas atau LPKA; 4) Fotokopi daftar revisi oleh Kepala Lapas atau LPKA;  serta  5)  Pernyataan  dari  terpidana/anak  bahwa  mereka  tak  akan  melaksanakan  tindakan melawan hukum.
Kebijakan Permenkumham Nomor 10. Tahun 2020 adalah aturan hukum khusus. yang mampu menyampingkan  hukum  umum  atau  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali  mengingat  bahwa  sedang terjadi penyebaran Covid-19 yang tidak dapat dikontrol dan diperlukan suatu kebijakan agar narapidana tidak  saling  menyebarkan  virus  Covid-19  pada  lembaga  pemasyarakatan  yang  sedang  mengalami overcrowding. Hanya saja syarat yang ada pada Permenkumham No. 10 Tahun 2020 lebih singkat serta terkesan  rancu  sehingga  menimbulkan  spekulasi  pada  masyarakat  bahwa  kebijakan  tersebut memudahkan  narapidana  dalam  mengajukan  asimilasi  dan  program  integrasi (Appludnopsanji  & Disemadi, 2020) .
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pembebasan Bersyarat Narapidana Di Masa Pandemi Covid-
19
Implementasi  Permenkumham  No.  10.  tahun  2020  hingga  31  desember  2020.  Maka  dari  itu, kemenkumham  berusaha  untuk  mengevaluasi  serta  menyempurnakan  permenkumham  ini.  Sehingga, dengan  status  darurat  Covid-19  yang  tidak  kunjung  selesai,  Yasonna  H.  Laoly  selaku  menkumham mencetuskan permenkumham No. 32. Tahun  2020 yang menetapkan pedoman baru untuk menjamin hak  narapidana  atas  asimilasi  dan  integrasi  serta  mencabut  permenkumham  No.  10  Tahun  2020 (Poernomo, 2021) . Dalam Permenkumham No. 32. Tahun 2020 ada sejumlah revisi dan penambahan sebagai berikut.
Pertama,  terdapat  perubahan  judul  yang  lebih  menguraikan  hak  integrasi  menjadi  syarat  serta tata.  cara  pemberian  asimilasi,  pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  bebas,  dan  cuti  bersyarat.  bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Selain itu,
penambahan substansi juga ditambahkan dalam melaksanakan asimilasi dan pemberian hak integrasi yaitu  adanya  aktivitas  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  serta  menyajikan  data  dengan sistematik  yang  disebut  penelitian  kemasyarakatan,  terlibatnya  kelompok  masyarakat  peduli kemasyarakatan atau pokmas, dan adanya penjamin WNA yang bertanggung jawab untuk keberadaan serta aktivitas narapidana warga negara asing selama tinggal di Indonesia.
Kedua, terdapat penambahan klausul pengecualian tindak pidana yang tak dapat diberi asimilasi serta hak integrasi. Dalam peraturan menkumham sebelumnya, yang tidak mendapatkan asimilasi serta hak  integrasinya  yakni  terpidana  yang  melakukan  delik  narkotika  maupun  prekursor  narkotika, psikotropika  di  atas  lima  tahun,  korupsi,  kejahatan  HAM  yang  berat,  terorisme,  kejahatan  pada keamanan  negara,  maupun  kejahatan  transnasional  terorganisir  lain.  Sedangkan,  pada  peraturan menkumham yang baru terdapat penambahan klausula bagi terpidana yang tidak diijinkan berasimilasi, yaitu narapidana yang melaksanakan delik pembunuhan Pasal 339 serta Pasal 340 KUHP, kemudian kesusilaan Pasal 285 hingga Pasal 290 KUHP, pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 KUHP, dan kesusilaan  pada  anak  sebagai  korban  Pasal  81  juga  Pasal  82  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang perlindungan  anak  serta  narapidana  yang  mengulangi  tindak  pidana  juga  tak  berhak  diberi  asimilasi maupun hak integrasinya.
Ketiga, penambahan syarat pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana/anak pada pada Pasal  22  wajib  melampirkan  beberapa  dokumen  sebagai  bukti  yang  harus  dilengkapi,  yakni:  1) Fotokopi.  putusan  hakim  dan  berita  acara  pelaksanaannya;  2)  Fotokopi  register  F  oleh  Kepala Lapas/LPKA;  3)  Fotokopi perubahan  dari  Lapas/LPKA;  4)  Laporan  perkembangan  pembinaan  yang dibubuhkan  tanda  tangan  Kepala  Lapas/LPKA;  5)  Suket  oleh  lembaga  penegakan  hukum  yang menyebutkan  tak  terlibat  dengan  permasalahan  lainnya  maupun  tak  ada  penundaan  proses  perkara lainnya;  6)  Pernyataan  oleh  Narapidana/Anak  tak  melaksanakan  tindakan  melawan  hukum  serta melaksanakan  protokol  kesehatan  guna  mencegah  serta  menanggulangi  tersebarnya  Covid-19;  7) Laporan kajian kemasyarakatan oleh pihak P.K yang diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Bapas; serta 8) Jaminan kesanggupan berupa surat oleh  wali, badan sosial, lembaga pemerintahan, yayasan, badan swasta, ataupun Pembimbing Kemasyarakatan yang menyebutkan bahwasanya narapidana/anak tak  melakukan  tindakan  melawan  hukum  dan  memberi  bantuan  untuk  mengajari  serta  mengevaluasi narapidana/anak ketika menjalankan program Pembebasan Bersyarat. Selain itu, narapidana/anak WNA juga  wajib  memenuhi  sejumlah  dokumen  agar  mendapatkan  pembebasan  bersyarat  yang  tercantum pada Pasal 23, dokumen tersebut antara lain: 1) Surat jaminan dari pihak Duta Besar/Pejabat/Konsulat; 2) Suket yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi ataupun Pejabat Imigrasi yang dimandatkan memberi pernyataan bahwasanya narapidana terbebas dari kewajiban mempunyai izin tinggal; 3) Surat jaminan dari pihak Penjamin WNA; 4) Suket oleh Sekretariat NCB-Interpol Indonesia yang menyebutkan tak tercatat  pada  Red  Notice  serta  oknum  kejahatan  transnasional  terorganisir  lain  dengan  mana  suket disampaikan oleh Kepala Lapas/LPKA lewat Direktur Jenderal dan tembusan ke Kepala Kanwil.
Keempat, penambahan juga terdapat pada langkah-langkah dalam memberikan bebas bersyarat yang mencakup Pasal 24 hingga Pasal 30. Berikut prosedur pemberian pembebasan bersyarat, yaitu: 1) Bebas bersyarat diberikan lewat sistem informasi pemasyarakatan yaitu sistem yang terhubung antara pihak  UPT  Pemasyarakatan,  Kanwil,  serta  Direktorat  Jenderal;  2)  Petugas  pemasyarakatan  meneliti data narapidana serta anak yang ingin diberi kesempatan untuk mendapatkan bebas bersyarat dengan memeriksa kriteria serta kelengkapan dokumennya: 3) TPP Lapas/LPKA memberi rekomendasi usulan pemberian bebas bersyarat untuk narapidana serta anak ke Kepala Lapas atau LPKA sesuai identitas milik  narapidana  atau  anak  yang  memenuhi  syarat.  Selanjutnya,  setelah  Kepala  Lapas/LPKA  setuju, Kepala Lapas/LPKA mengusulkan hal itu ke Direktur Jenderal dengan membuat tembusan ke Kepala Kanwil; 4) Kepala Kanwil memverifikasi tembusan usulan pemberian bebas bersyarat maksimum tiga hari dari tanggal usulan diterima dari pihak Kepala Lapas/LPKA dengan mana hasil verifikasi tersebut dijelaskan  oleh  Kepala  Kanwil  ke  Direktur  Jenderal.  Selanjutnya,  Dirjen  memverifikasi  usulan pemberian  bebas  bersyarat;  5)  Dalam  hal  setuju  atas  usulan  memberi  pembebasan  bersyarat,  pihak Dirjen atas nama Menteri mencetuskan keputusan memberi pembebasan bersyarat yang ditujukan ke Kepala  Bapas  guna  diumumkan  ke  narapidana  dan  anak  yang  mencantumkan  tembusan  ke  Kepala Kanwil  serta  Kepala  Lapas/LPKA.  Adapun  keputusan  tersebut  di-print  oleh  pihak  Bapas  dan dibubuhkan  tanda  tangan  elektronik  pihak  Dirjen  atas  nama  Menteri;  6)  Usulan  ataupun  keputusan memberikan bebas bersyarat dapat saja batal kalau narapidana atau anak melakukan tindakan pidana, pelanggaran prosedur di Lapas serta tercantum dalam register F, pelanggaran asimilasi; dan/atau terlibat
delik  lainnya  yang  berada  dalam  tahapan  peradilan;  serta  7)  Pembatalan  atas  usulan  memberikan pembebasan  bersyarat  dicetuskan  oleh  Kepala  Bapas  dan  pembatalan  keputusan  memberikan  bebas bersyarat dicetuskan oleh pihak Direktur Jenderal.
Kelima,  pencabutan  Pembebasan  Bersyarat  juga  ditambahkan  dalam  peraturan  ini  yang mencakup  Pasal  32  sampai  dengan  Pasal  38.  Klausula  ini  ditambahkan  sebab  narapidana  yang melakukan  reintegrasi  akan  dievaluasi  oleh  pihak  Pembimbing  Kemasyarakatan  dan  Balai Pemasyarakatan  yang  dibantu  oleh  kepolisian  serta  kejaksaan  di  tempat  narapidana  tersebut  tinggal. Adapun  narapidana berkewajiban melaksanakan  wajib lapor ke pembimbing  kemasyarakatan  selama jangka waktu tertentu. apabila narapidana melakukan pelanggaran maka masyarakat dapat mengajukan aduan  ke  pembimbing  kemasyarakatan  yang  ada  di  balai  pemasyarakatan.  Jika  benar  narapidana melaksanakan  pelanggaran  selama  menjalani  reintegrasi  maka  program  pembinaan  yang  diterima narapidana dapat dicabut.
Perubahan  dan  penambahan  klausula  syarat  pemberian  bebas  bersyarat  yang  ada  pada Permenkumham No. 32 Tahun 2020 lebih lengkap daripada syarat yang tertuang di Permenkumham No.  10  Tahun  2020.  Hal  ini  dapat  memberikan  kejelasan  terhadap  masyarakat  umum  bahwa  syarat bebas  bersyarat  yang  diberikan  kepada  narapidana  lebih  ketat  dari  peraturan  sebelumnya  yakni dibuktikan  dengan  adanya  suket  (surat  keterangan)  dari  instansi  penegak  hukum,  adanya  laporan penelitian  kemasyarakatan  yang  berisi  asesmen  risiko  serta  surat  jaminan  dari  pihak Kedubes/Pejabat/Konsulat, surat penjaminan kesanggupan dari wali, juga surat jaminan dari Penjamin WNA bagi narapidana WNA.

## IV. SIMPULAN & SARAN

## 4.1 Simpulan
Bebas  bersyarat  saat  masa  pandemi  Covid-19  diatur  Permenkumham  No.  10 . Tahun  2020  Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak . Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Hanya saja, syarat pembebasan bersyarat yang tercantum lebih singkat juga terkesan rancu sehingga menimbulkan spekulasi pada masyarakat bahwa kebijakan tersebut memudahkan narapidana untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Pemberlakuan Peraturan menkumham  No.  10 . Tahun  2020  hanya . sampai  dengan  31  Desember  2020.  Maka  dari  itu, Kemenkumham  mengevaluasi  serta  menyempurnakan  kebijakan  tersebut  dengan  mencetuskan Permenkumham No. 32 . Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata . Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana serta Anak Dalam . Rangka Pencegahan serta Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan mencabut Permenkumham No. 10 . Tahun 2020.

## 4.2 Saran
Kemenkumham sebaiknya melaksanakan kajian mendalam mengenai pemberian bebas bersyarat secara massal selama pandemi Covid-19 karena terpidana yang dibebaskan secara bersyarat berkemungkinan besar mengulangi kejahatannya dan meningkatkan rasa cemas masyarakat. Selain itu tidak ada jaminan bahwa narapidana yang dibebaskan terbina secara tepat di luar Lembaga Pemasyarakatan. Jika memang pembebasan bersyarat tetap dilakukan di masa pandemi, maka petugas pemasyarakatan lebih ketat lagi dalam pendataan narapidana  yang akan dibebaskan bersyarat dan narapidana harus  memiliki tingkah laku  yang  baik  dalam  masa  percobaannya  guna  memastikan  narapidana  tidak  akan  mengulangi kejahatannya kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhari, A. W. & A. (2020). Hukum Penitensier di Indonesia Konsep dan Perkembanganya . Rajawali Press.
Amrullah, I & Wibowo, P. (2021). Kontroversi Pengeluaran Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor  10  Tahun  2020  Dalam  Mengurangi  Covid-19. Jurnal  Ilmu  Sosial,  Politik,  Dan Humaniora , 5 (1).
Appludnopsanji, A & Disemadi, H. (2020). Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (2).
Hidayat,  R.  (2020).  Langkah-Langkah  Strategis  Untuk  Mencegah  Pandemi  Covid-19  Di  Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Jurnal Pendidikan Kesehatan , 9 (1).
Nugraha, E. a. (2021). Government Legal Policy: Dampak Pembebasan Bersyarat Narapidana Selama Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2).
Poernomo, A. (2021). Disparitas Norma Pengaturan Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang  Bebas  dan  Cuti  Bersyarat  Bagi  Narapidana  Tindak  Pidana  Narkotika  Pada  Masa Pandemi  Ditinjau  Dalam  Perspektif  Hierarki  Peraturan  Perundang-Undangan. Jurnal Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan , 8 (1). Prakoso, A. (2019). Hukum Penitensier . Aswaja Pressindo.
Rado, RH & Badilla, Nurul, W. (2021). Kebijakan Menangani Overcrowding di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Cendekia Hukum , 6 (2). Rahayu, D. & D. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum . Scopindo Media Pustaka.
Simbolon,  F.  S.  P.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Pelepasan  Bersyarat  Dalam  Keadaan  Pandemi Corona. Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Keagamaan , 19 (1).
Wongkar,  F.  M.  (2019).  Pembebasan  Bersyarat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 Tentang Pemasyarakatan. Lex Societatis , 7 (6).