## PERBANDINGAN PENDIDIKAN DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

## Hasbi Abduh

## Dosen STAI Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian

## Abstrak
Kemajuan  suatu  Negara  tentu  diiringi  dengan  kemajuan  dalam  dunia pendidikan.  Semakin  baik  kualitas pendidikan  maka  semakin  baik  pula  kualitas SDM  yang  dihasilkannya.  Sebaliknya,  jika  saja  kualitas  pendidikan  rendah  tentu SDM yang dihasilkan juga rendah. Begitu pentingnya peranan pendidikan dalam memajukan  suatu  Negara,  maka  dibutuhkan  berbagai  cara  untuk  memajukan pendidikan.  Bagi  suatu  bangsa  yang  ingin  maju,  pendidikan  harus  dipandang sebagai  hal  yang  tidak  terpisahkan  dengan  peranan  kemajuan  suatu  bangsa itu. Tentu pendidikan  suatu  bangsa memiliki  kondisi  pendiidkan  yang  berbeda,  baik dalam  cakupan  sejarah,  sistem  pendidikan  maupun  kebijakan. Dua  Negara  yaitu Kesatuan Republik Indonesia dan Brunei Darussalam sebagai Negara islam selalu mengikuti  perkembangan  persoalan  pendidikan  dalam  memajukan  suatu  bangsa. Sejalan  dengan  hal  itu,  tentu masing-masing Negara  memiliki persamaan  dan perbedaan model pendidikan dalam  mengembangkan  kualitas  pendidikan yang semakin baik.

## Kata Kunci: Pendidikan, Perbandingan Pendidikan

## Pendahuluan
Pendidikan  menjadi  penentu  dan  indikator  awal  maju mundurnya suatu negara. Dari  pendidikan  muncul  manusia  yang  berkualitas  tinggi,  berkompeten dalam suatu bidang, dan bermoral serta berakhlak baik. Oleh karena itu, kemajuan suatu  bangsa  dapat  dilihat  dari  kualitas  sumber  daya  manusianya. 1 Sumber  daya manusia  (SDM)  yang  didefinisikan  sebagai  keseluruhan  orang-orang  dalam organisasi yang memberikan kontribusi terhadap jalannya organisasi, atau seluruh kemampuan  atau  potensi  penduduk  yang  berada  di  dalam  suatu  wilayah  tertentu
1 Nurchalis Madjid mengatakan bahwa pada hakekatnya sumber daya manusia tidak hanya penting  diperhatikan  masalah  keahlian  sebagai  mana  yang  telah  umum  dipahami  dan  diterima, tetapi juga penting diperhatikan masalah etika atau akhlak dan keimanan-keimanan pribadi-pribadi yang  bersangkutan.  Jadi,  sebagaimana  benar  bahwa  SDM  yang  bermutu  ialah  yang  mempunyai tingkat  keahlian  tinggi,  juga  yang  tak  kurang  benarnya  adalah  bahwa  SDM  tidak  akan  mencapai tingkat  yang  diharapkan  jika  tidak  memiliki  pandangan  dan  tingkah  laku  etis  dan  moral  yang tinggi berdasarkan keimanan yang teguh. Sumber daya manusia banyak, tetapi tanpa kualitas atau dengan  kualitas  rendah,  merupakan  beban. Untuk  itu  perlu  diupayakan  pengembangan  sumber daya  manusia  yang  ada  ini. Nurcholis  Madjid, Islam,  Doktrin  dan  Peradaban (Jakarta:  Pustaka Paramadina, 1995), hlm. 90-91.
beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya  yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. 2 Potensi manusia yang ditunjukkan dalam  salah  satu  aspeknya  adalah  kualitas,  yang  dapat  dicapai  dengan  adanya pengembangan  sumber  daya  manusia. 3 Kemajuan  suatu  bangsa,  sejatinya  tidak pernah  lepas  dari  peranan  pendidikan. Menjadi  bangsa  yang  maju  tentu merupakan  cita-cita  yang  ingin  dicapai  oleh  setiap  Negara  di  dunia.  Sudah tidak menjadi  rahasia  umum lagi bahwa  maju  tidaknya  suatu  negara  dipengaruhi  oleh faktor pendidikan.
Begitu  pentingnya  pendidikan,  sehingga  suatu  bangsa  dapat  diukur  apakah bangsa  itu  maju  atau  mundur,  dengan  pendidikan  dapat  mencetak  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  baik  dari  segi  spiritual,  intelegensi  dan  skill,  dan pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Apabila output dari  proses  pendidikan  ini  gagal  maka  sulit  dibayangkan  bagaimana  dapat mencapai  kemajuan.  Bagi  suatu  bangsa  yang  ingin  maju,  pendidikan  harus dipandang  sebagai  Mutu  pendidikan  juga  berpengaruh  tehadap  perkembangan suatu bangsa, dan setiap negara memiliki kondisi pendidikan  yang berbeda, baik hal itu mencakup sejarah, sistem pendidikan maupun kebijakannya.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Brunei Darussalam sebagai negara Islam selalu mengikuti perkembangan tersebut demi tercapainya tujuan bersama. Sistem  pendidikan  Indonesia  memiliki  persamaan  dan  perbedaan  dengan  Brunei Darussalam. Persamannya yaitu terletak pada sistem untuk pendidikan menengah pertama.  Sedangkan  perbedaannya  yaitu  pada  sistem  pendidikan  untuk  tingkat menengah  atas  dan  pada  penggunaan  bahasa  Inggris  dalam  proses  belajar mengajar. 4 Brunei Darussalam memiliki sistem pendidikan dengan pola A7-3-2-2
2 MM. Papayungan, Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Menuju Masyarakat Industrial Pancasila, Editor Jimly al-Shiddiqiy, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 110.
3 Menurut  Muh.  Tholchah  Hasan,  ada  3  (tiga)  yang  harus  diperhatikan  dalam  usaha memajukan kualitas  manusia, yaitu: (1) Dimensi kepribadian sebagai  manusia,  yaitu kemampuan untuk  menjaga  integritas,  termasuk  sikap,  tingkah  laku,  etika  dan  moralitas  yang  sesuai  dengan pandangan  masyarakat,  (2) Dimensi  produktivitas,  yang  menyangkut  apa  yang  dihasilkan  oleh manusia  itu tadi,  dalam  hal  jumlah  yang  lebih  banyak  dan  kualitas  yang  lebih  baik,  dan  (3) Dimensi  kreativitas,  yaitu  kemampuan  sesorang  untuk  berfikir  dan  berbuat  kreatif,  menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Muh. Tholchah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosial Budaya (Jakarta: Galasa Nusantara, 1997), hlm. 187-188.
4 Binti Maunah, Perbandingan Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 191.
yang  melambangkan  lamanya  masa  studi  untuk  masing-masing  tingkatan pendidikan,  seperti  7  tahun  tingkat  dasar,  3  tahun  tingkat  menengah  pertama,  2 tahun  tingkat  menengah  atas,  dan  2  tahun  pra  universitas. 5 Jelaslah  dintara pendidikan di Indonesia dan Brubei Darussalam, selain memiliki persamaan juga memiliki perbedaan.
Melalui tulisan ini,  maka  penulis mendeskripsikan perbandingan  sistem pendidikan  di  Negara  Brunei  Darussalam  dan  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Dari  perbandingan  pendidikan  ini,  diharapkan  dapat  memperluas wawasan  makro  pendidikan  Islam,  yang  selanjutnya  menjadi  pengetahuan  yang penting bagi upaya memajukan pendidikan nasional.

## Pendidikan di Negara Brunei Darussalam

## 1. Profil Negara Brunei Darussalam
Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal sangat makmur. Brunei Darussalam yang merupakan anggota ke-6 ASEAN ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. 6 Kepala negara Brunei Darussalam adalah seorang Sultan yang  sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri). Kendatipun wewenang serta kekuasaan Sultan yang diberikan Konstitusi begitu besar, namun sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokratis. 7 Tetapi dalam hal cara pemilihan para birokrat di Brunei cenderung dengan sistem rekruitmen tertutup. Sistem ini tidak menyerap personil dari seluruh lapisan masyarakat.  Dengan  demikian  dapat  diketahui  bahwa  Brunei Darussalam merupakan negara kerajaan dengan kepala pemerintahan  berada  di  tangan sultan.
5 Ibid., hlm. 189.
6 Haji  Awang  Mohd.  Jamil  al-Sufri, Tarsilah  Brunei:  Sejarah  Awal  dan  Perkembangan Islam (Brunei Darussalam: Kementrian Kebudayaan, 2001), hlm. 3.
7 Ibid. Demokratis  adalah  sistem  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  banyak  orang  yang berorientasi  untuk  keseluruhan  rakyatnya  (bentuk  positif).  Lihat  Idrus  Afandi, Tata  Negara, (Jakarta:  Balai  Pustaka  1998),  hlm.  25.  R.G.  Kartasapoetra, Sistematika  Hukum  Tata  Negara, (Jakarta: Bina Aksara, 1997). Soehino, Ilmu Negara (Yogyakarta: Liberty, 2008),  hlm. 225-226.
Tercatat dua pertiga jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tionghoa (Han) yang menyusun lebih kurang 15% jumlah penduduknya. 8 Etnis-etnis ini juga menggambarkan bahasa-bahasa yang paling penting:  bahasa  Melayu  yang  merupakan  bahasa resmi, serta  bahasa  Tionghoa. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas, dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warganegara Britania dan Australia.  Islam ialah agama resmi  Brunei, dan Sultan  Brunei  merupakan kepala  agama negara itu. Agama-agama lain yang dianut    termasuk agama Buddha (terutamanya oleh orang Tiong Hoa), agama Kristen, serta agama-agama orang  asli  (dalam  komunitas-komunitas  yang amat  kecil). 9 Ekonomi kecil yang kaya ini adalah suatu campuran keusahawanan  dalam  negeri  dan  asing, pengawalan kerajaan, kebajikan, serta tradisi kampung.

## 2. Sejarah Pendidikan
Brunei  Darussalam  merupakan  salah  satu  negara  di  Asia  Tenggara  yang sangat makmur. Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan  yang sekaligus sebagai  Kepala  Pemerintahan.  Dalam  bidang  pendidikan,  pemerintah  Brunei Darussalam  lebih  mengutamakan  pada  penciptaan  SDM  yang  berakhlak, beragama dan menguasai teknologi. 10 Pendidikan formal di Brunei dimulai tahun 1912  dengan  mulai  dibukanya  Sekolah  Melayu  di  Bandar  Brunei  (Bandar  Seri Begawan  sekarang).  Kemudian  diikuti  dengan  pembukaan  sekolah-sekolah lainnya  di  wilayah  Brunei  Muara,  Kuala  Belait  dan  Tutong.  Sebelumnya  pada 1916,  masyarakat  Tionghoa  telah  mendirikan  sekolah  sendiri  di  Bandar  Seri Begawan. 11
Pada  tahun  1966,  sekolah  Melayu  pada  tingkat  pendidikan  menengah dibuka  di  Belait.  Tahun  1979  pendidikan  TK  yang  merupakan  bagian  tingkat dasar  mulai  diterapkan  di  Brunei.  Sedangkan Universiti  Brunei  Darussalam
8 Ibid., hlm. 4.
9 Ibid., hlm. 6.
10 Ibid., hlm. 186-187.
11 Ibid., hlm. 195.
didirikan pada tahun 1985 sebagai lembaga tertinggi di bidang pendidikan. 12 Sejak tahun  1984  kurikulum  pendidikan  nasional  mewajibkan  para  siswa  untuk menguasai  dwi  bahasa  yaitu  bahasa  Melayu  dan  Inggris.  Bahasa  Melayu digunakan untuk  mengajar  mata  pelajaran  bahasa  Melayu,  pengetahuan  Agama Islam,  pendidikan  jasmani,  lukisan  dan  pertukangan  tangan.  Sedangkan  bahasa Inggris  digunakan  untuk  mengajar  mata  pelajaran  seperti  Sains,  Matematik, Geografi, Sejarah dan Bahasa Inggris itu sendiri. 13
Dengan  demikian  pemerintah  Brunei  Darussalam merumuskan model pendidikan  yang  objektif  yaitu pendidikan sebagai wadah  untuk  melahirkan rakyat yang taat  beragama dimana    mereka akan menjadi pelita  umat yang mempunyai pemahaman  dan  pegangan  yang  benar.  Kearah  itulah, maka pemerintahan  Brunei  Darussalam turut berharap supaya manusia yang dirancang dan akan lahir yaitu menjadi manusia Brunei yang berilmu, mahir dan beramal salih.

## 3. Sistem Pendidikan
Pemerintah Brunei menetapkan tiga bidang utama dalam pendidikan, yaitu: sistem  dwi  bahasa  di  sekolah,  konsep  Melayu  Islam  Beraja  dalam  kurikulum sekolah dan peningkatan sumber daya manusia termasuk pendidikan kejuruan dan teknik.  Sistem  pendidikan  umum  di  Brunei  Darussalam  memiliki  banyak kesamaan dengan negara-negara commonwealth lainnya, seperti Inggris, Malaysia dan  Singapura.  Sistem  ini  menggunakan  pola  A7-3-2-2  yang  melambangkan lamanya  masa  studi  untuk  masing- masing  tingkatan  pendidikan,  seperti  7  tahun tingkat dasar, 3 tahun tingkat menengah pertama, 2 tahun tingkat menengah atas, dan 2 tahun pra universitas. 14
Untuk tingkat dasar dan menengah pertama, sistem pendidikan Brunei tidak jauh  berbeda dengan  Indonesia.  Pendidikan  dasar  bertujuan  memberikan kemampuan dasar bagi  murid-murid dalam  menulis,  membaca, dan berhitung
12 Ibid.
13 Ibid., hlm. 192.
14 Binti Ma’unah, Perbandingan Pendidikan …, hlm.189.
disamping membina dan mengembangkan karakter pribadi. 15 Setiap anak berumur 5 tahun diwajibkan memasuki TK selama setahun sebelum diterima di SD kelas 1.  Kenaikan  tingkat  dari  TK  ke  SD  dilakukan  secara  otomatis.  Di  tingkat  SD, mulai dari kelas 1 dan seterusnya setiap murid akan mengikuti ujian akhir tahun dan  hanya  murid  yang  berprestasi  saja  yang  dapat  melanjutkan  ke  kelas berikutnya. Sementara  yang  gagal  harus  tinggal  kelas  dan  sesudah  itu  baru mendapat  kenaikan  kelas  otomatis.  Setelah  mengikuti  pendidikan  dasar  7  tahun, murid yang lulus ujian akhir dapat melanjutkan pendidikannya ke SLTP selama 3 tahun. 16 Selanjutnya  mengikuti  ujian  pada  tahun  ketiga. Bagi  siswa  yang  lulus ujian akhir SLTP akan memiliki pilihan, yaitu:
a. Dapat meneruskan ke tingkat SLTA; bagi siswa SLTA, di tahun ke-2 siswa akan  menjalani  ujian  penentuan  tingkat  yang  dikenal  BCGCE  (Brunei Cambridge  General  Certificate  of  Education)  yang  terdiri  dari  2  tingkat yaitu tingkat AO dan AN. Bagi siswa yang berprestasi baik akan mendapat ijazah  tingkat  AO  artinya  siswa  dapat  meneruskan  pelajaran  langsung  ke pra-universitas selama 2 tahun untuk mendapatkan ijazah Brunei Cambridge Advanced  Level  Certificate  tingkat  AA.  Sementara  itu,  siswa  tingkat  AN harus  melanjutkan studinya  selama  setahun  lagi  dan  kemudian  baru  dapat mengikuti ujian bagi mendapatkan ijazah tingkat AO.
b. Dapat  meneruskan  sekolah  kejuruan; bagi  siswa  tamatan  SLTP  yang  tidak ingin  melanjutkan  pelajarannya  ke  universitas  dapat  memilih  sekolah kejuruan seperti perawat kesehatan, kejuruan teknik dan seni, kursus-kursus atau dapat terjun langsung ke dunia kerja. 17
Diantara  pendidikan  yang  paling  penting  bagi  setiap  manusia  adalah pendidikan Islam. Pihak kerajaan Brunei sangat mengutamakan pendidikan Islam. Pendidikan Agama Islam mulai diberikan kepada anak- anak sejak mereka belum sekolah  sampai  ke  perguruan  tinggi.  Karena  pendidikan  Islam  merupakan
15 Admin, Perbandingan Pendidikan di Indonesia, dalam http://furqon008- guzfoer.blogspot.com/2012/01/perbandingan-pendidikan-di-indonesia.html , diakses  tanggal  27 Pebruari 2015.
16 Binti Ma’unah, Perbandingan Pendidikan Islam (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 190.
17 Ibid., hlm. 190-191.
pendidikan yang melatih kepekaan para peserta didik untuk bersikap berdasarkan spiritual Islam. 18 Sistem pendidikan umum Brunei memiliki banyak kesamaan dengan  negara Commonwealth lainnya seperti Inggris,  Malaysia, Singapura dan lain-lain. Sistem ini dikenal dengan pola A7-3-2-2 ″ yang melambangkan lamanya  masa studi untuk  masing-masing tingkatan pendidikan seperti: 7 tahun tingkat  dasar,  3 tahun tingkat  menengah  pertama,  2 tahun tingkat menengah atas dan 2 tahun pra-universitas.
Untuk tingkat dasar dan  menengah pertama, sistem pendidikan Brunei tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Pendidikan dasar bertujuan memberikan kemampuan dasar bagi  murid-murid dalam  menulis,  membaca, dan berhitung disamping membina dan mengembangkan karakter pribadi. Pendidikan TK yang merupakan  bagian  tingkat  dasar  mulai  diterapkan  di  Brunei tahun 1979 dan sejak itu setiap anak berumur 5 tahun diwajibkan  memasuki  TK  selama setahun  sebelum  diterima  di  SD  kelas  1.  Kenaikan  tingkat  dari  TK  ke  SD dilakukan secara otomatis. Di tingkat SD, mulai dari kelas 1 dan seterusnya setiap murid  akan  mengikuti  ujian  akhir  tahun  dan  hanya  murid  yang  berprestasi saja yang dapat  melanjutkan ke kelas berikutnya. Sementara yang  gagal harus tinggal kelas dan sesudah itu baru mendapat kenaikan kelas  otomatis. Setelah  mengikuti  pendidikan dasar  7  tahun,  murid  yang  lulus  ujian  akhir  dapat melanjutkan pendidikannya ke SLTP selama 3 tahun. Bagi siswa yang lulus ujian  akhir  SLTP  akan  memiliki pilihan  yaitu: Dapat  meneruskan pelajaran ke tingkat SLTA .  Di tahun ke-2, siswa akan menjalani  ujian  penentuan  tingkat yang dikenal BCGCE (Brunei Cambridge General Certificate of Education) yang terdiri dari 2 tingkat  yaitu tingkat AO dan AN. Bagi siswa  yang berprestasi baik akan  mendapat  ijazah  tingkat  AO  artinya  siswa  dapat  meneruskan  pelajaran langsung ke pra-universitas selama 2 tahun untuk mendapatkan ijazah Brunei Cambridge Advanced Level  Certificate tingkat  AA.  Sementara itu, siswa tingkat  AN  harus  melanjutkan  studinya  selama  setahun lagi  dan  kemudian  baru dapat mengikuti ujian bagi mendapatkan ijazah tingkat AO. Bagi siswa tamatan
18 Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Ashraf, Perbandingan Pendidikan Islam (Yogyakarta, Teras, 2011), hlm. 196.
SLTP yang tidak ingin melanjutkan pelajarannya ke  universitas dapat memilih sekolah kejuruan seperti perawat kesehatan, kejuruan teknik dan seni, kursus-kursus atau dapat terjun langsung ke dunia kerja.

## Pendidikan Islam di Indonesia

## 1. Sejarah, Kelembagaan dan Sistem Pendidikan Islam di Indonesia
Masuknya  Islam  ke  bumi  Nusantara    ini,  baik  pada  gelombang  pertama (abad  ke-7  M)  maupun  gelombang  ke-2  (abad  ke-13)    tidak  diikuti  oleh  muncul atau  berdirinya  madrasah.  Lembaga-lembaga  pendidikan  yang  bermunculan seiring dengan penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, ketika itu ialah pesantren. Dengan alasan itu pula pesantren secara historis seringkali disebut tidak hanya identik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung makna keaslian Indonesia  (indigenous).  Karena  itu  membicarakan  madrasah  di  Indonesia  dalam kaitannya  dengan  sejarah  munculnya  lembaga-lembaga  pendidikan  tradisional Islam  seringkali  tidak  bisa  dipisahkan dari  pembicaraan  mengenai  pesantren sebagai  cikal-bakalnya.  Dengan  kata  lain,  madrasah  merupakan  perkembangan lebih  lanjut  dari  pesantren.  Karena  itu  menjadi  penting  untuk  mengamati  proses historis  sebagai  mata  rantai  yang  menghubungkan  perkembangan  pesantren  di masa lalu dengan munculnya madrasah di kemudian hari. 19
Menurut  Nurcholish  Madjid,  lembaga  pendidikan  yang  serupa  dengan pesantren  sebenarnya  sudah  ada  sejak  masa  kekuasaan  Hindu-Budha,  sehingga Islam tinggal meneruskan dan mengislamkan lembaga pendidikan yang sudah ada itu. Namun  demikian dalam proses pengislaman itu tidak bisa dihindari terjadinya akomodasi  dan    adaptasi.  Tegasnya,  karena  lembaga  pendidikan  yang  serupa dengan  pesantren  itu  di  masa  Hindu-Budha  lebih  bernuansa  mistik,  maka  ajaran Islam yang disampaikan di pesantren  pun pada mulanya bercorak atau bernuansa mistik pula, yang dalam khasanah Islam lebih  dikenal dengan sebutan tasawuf.
Pada  masa  perkembangan  Islam  di  Indonesia  itu,    tasawuf  memang merupakan  gejala  umum  dan  sangat  dominan di  Dunia  Islam  pada  umumnya.
19 Harjati Soebadio, "Agama sebagai Sasaran Penelitian Filologi", dalam Parsudi Suparlan (peny.), Pengetahuan  Budaya,  Ilmu- ilmu  Sosial  dan  Pengkajian  Masalah-masalah  Agama (Jakarta: Balitbang Depag RI, 1981/1982), hlm. 32.
Karena  penduduk  Nusantara  sebelum  Islam  memiliki  kecenderungan  yang  kuat terhadap mistik, maka agama Islam yang disampaikan dengan pendekatan mistik atau  tasawuf  itu  lebih  mudah  diterima  dan  dianut. 20 Persentuhan  global  dengan pusat  Islam  di  Haramain  di  akhir  abad  ke-19  M  dan  awal  abad  ke-20  M  itulah, menurut Malik Fadjar bahwa  yang memungkinkan para pelaku pendidikan Islam melihat sistem pembelajaran  yang lebih terprogram. Maka di awal abad ke-20 M di Indonesia secara berangsur-angsur tumbuh dan berkembang pola pembelajaran Islam yang dikelola dengan sistem "madrasi" yang lebih modern, yang kemudian dikenal dengan nama "madrasah." 21
Sejak  awal  kemunculannya,  madrasah  di  Indonesia  sudah  mengadopsi sistem  sekolah  modern  dengan  ciri-ciri:  digunakannya  sistem  kelas, pengelompokkan  pelajaran-pelajaran,  penggunaan  bangku,  dan  dimasukkannya pengetahuan  umum  sebagai  bagian  dari  kurikulumnya. 22 Beberapa  pasal  dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang  menyinggung  tentang  pendidikan  Islam.  Di  dalam  aturan  tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam, yaitu :
Pertama, kelembagaan formal, nonformal, dan informal didudukkannya lembaga  madrasah  sebagai  salah  satu  lembaga  pendidikan  formal  yang diakui  keberadaannya  setara  dengan  lembaga  pendidikan  sekolah,  dan dipertegas  pula  tentang  kedudukannya  sebagai  sekolah  yang  berciri khas  agama  Islam.  Selanjutnya  diakui  majelis  taklim  sebagai pendidikan nonformal dan masuknya Raudhatul Athfal sebagai lembaga pendidikan  anak  usia  dini,  dan  dipertegas  pula  tentang  pesantren sebagai  lembaga  pendidikan  keagamaan.  Kedua,  pendidikan  Islam sebagai  mata  pelajaran,  dikukuhkannya  mata  pelajaran  agama  sebagai salah satu mata  pelajaran  yang  wajib diberikan  kepada peserta  didik di semua  jalur,  jenis,  dan  jenjang  pendidikan.  Ketiga,  pendidikan  Islam sebagai  nilai,    terdapat  seperangkat  nilai-nilai  Islami  dalam  sistem pendidikan nasional. 23
20 Nurcholish  Madjid, Bilik-Bilik  Pesantren:  Sebuah  Potret  Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 23-24.
21 Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 193.
22 Haidar  Putra  Daulay, Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Cetakan  II (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 9.
23 Lihat Undang-Undang RI Nomor  20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Cemerlang, 2003), hlm. 4.
Dalam  pasal  1  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun 2003  dinyatakan  bahwa  pendidikan  formal  adalah  jalur  pendidikan  yang terstruktur  dan  berjenjang  yang  terdiri  atas  pendidikan  dasar,  pendidikan menengah  dan  pendidikan  tinggi.  Pendidikan  nonformal  adalah  jalur pendidikan  di  luar  pendidikan  formal  yang  dapat  dilaksanakan  secara terstruktur  dan  berjenjang.  Pendidikan  informal  adalah  jalur  pendidikan keluarga  dan  lingkungan. Keberadaan  lembaga  pendidikan  Islam  sebagai lembaga  formal  dinyatakan  dalam  pasal  17  bahwa  pendidikan  dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang  sederajat  serta  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dan  Madrasah Tsanawiyah  (MTs)  atau  bentuk  lain  yang  sederajat.  Mengenai  pendidikan menengah dinyatakan dalam pasal 18 bahwa Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK),  dan  Madrasah  Aliyah  Kejuruan  (MAK)  atau  bentuk  lain yang  sederajat.  Sedangkan  dalam  pasal  20  dinyatakan  bahwa  pendidikan tinggi  dapat  berbentuk  Akademi,  Politeknik,  Sekolah  Tinggi,  Institut,  atau Universitas. 22 Selanjutnya, dalam pasal 26 dan 27 dinyatakan sebagai berikut: Bahwa  pendidikan  nonformal  diselenggarakan  bagi  warga  masyarakat yang  memerlukan  layanan  pendidikan  yang  berfungsi  sebagai pengganti,  penambah,  dan/atau  pelengkap  pendidikan  formal  dalam rangka  mendukung  pendidikan  sepanjang  hayat.  Satuan  pendidikan nonformal  terdiri  atas  lembaga  kursus,  lembaga  pelatihan,  kelompok belajar  masyarakat,  dan  majelis  taklim,  serta  satuan  pendidikan  yang sejenis.  Hasil  pendidikan  nonformal  dapat  dihargai  setara  dengan  hasil program  pendidikan  formal  setelah  melalui  proses  penilaian penyetaraan  oleh  lembaga  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  atau pemerintah  daerah  dengan  mengacu  pada  standar  nasional  pendidikan. Kegiatan  pendidikan  informal  yang  dilakukan  oleh  keluarga  dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal  diakui  sama  dengan  pendidikan  formal  dan  nonformal  setelah peserta didik lulus ujian seseuai dengan standar nasional pendidikan. 23
Mengenai pendidikan keagamaan, dalam pasal 30 dinyatakan:
Bahwa  pendidikan  keagamaan  diselenggarakan  oleh  Pemerintah dan/atau  kelompok  masyarakat  dari  pemeluk  agama,  sesuai  dengan
22 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam …, hlm . 14-15.
23 Ibid., hlm. 20.
peraturan  perundang-undangan.  Pendidikan  keagamaan  berfungsi mempersiapkan  peserta  didik  menjadi anggota  masyarakat  yang memahami  dan  mengamalkan  nilai-nilai  ajaran  agamanya  dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. 24
Pendidikan  keagamaan  yang  tercantum  dalam  Undang-undang  Nomor 20  Tahun  2003  dijabarkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No. 55 Tahun 2007.  Dalam pasal 1 PP. No. 55 Tahun 2007 dinyatakan :
Bahwa  pendidikan  agama  adalah  pendidikan  yang  memberikan pengetahuan  dan  membentuk  sikap,  kepribadian,  dan  keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya,  yang dilaksanakan sekurang-kurangnya  melalui  mata  pelajaran/kuliah  pada  semua  jalur, jenjang,  dan  jenis  pendidikan.  Pendidikan  keagamaan  adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan  yang  menuntut  penguasaan  pengetahuan  tentang  ajaran  agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. 25
Selanjutnya  dalam  pasal  4  dinyatakan  bahwa  pendidikan  agama  pada pendidikan  formal  dan  program  pendidikan  kesetaraan  sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk matapelajaran atau kuliah agama. Dalam pasal 9  dinyatakan  bahwa  pendidikan  keagamaan  diselenggarakan  pada  jalur pendidikan  formal,  nonformal,  dan  informal. 26 Dalam  pasal  11  ayat  (2) dinyatakan bahwa hasil pendidikan keagamaan nonformal dan / atau informal dapat  dihargai  sederajat  dengan  hasil  pendidikan  formal  keagamaan/umum/ kejuruan  setelah  lulus  ujian  yang  diselenggarakan  oleh  satuan  pendidikan yang  terakreditasi  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  dan/atau  pemerintah daerah.  Pasal  13  PP  No.  55  Tahun  2007  menyatakan  bahwa  pendidikan keagamaan  jalur  nonformal  yang  tidak  berbentuk  satuan  pendidikan  yang memiliki  peserta  didik  15  orang  atau  lebih  merupakan  program  pendidikan yang wajib mendaftarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota. 27
24 Ibid., hlm. 22.
25 Ibid., hlm. 23.
26 Ibid.
27 Ibid.
Dalam  pasal  14  dinyatakan  bahwa  pendidikan  keagamaan  Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Pendidikan diniyah diselenggarakan  pada  jalur  formal,  non  formal,  dan  informal.  Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran    agama  Islam  pada  jenjang  pendidikan  usia  dini,  pendidikan  dasar, pendidikan  menengah  dan  pendidikan  tinggi. Pendidikan  diniyah  nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan al- Quran, diniyah taklimiyah atau bentuk lain  yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal  yang  berkembang  menjadi  satuan  pendidikan  wajib  mendapatkan izin  dari  kantor  Departemen  Agama  Kabupaten/Kota  setelah  memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan. 28
Dalam  Pasal  22  dinyatakan  bahwa  pengajian  kitab  diselenggarakan dalam  rangka  mendalami  ajaran  Islam  dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama Islam.  Pengajian  kitab  dilaksanakan  di  pondok  pesantren,  masjid,  mushalla atau  tempat  lain  yang  memenuhi  syarat.  Begitu  juga  majelis  taklim  dapat dilaksanakan  di  masjid,  mushalla,  atau  tempat  lain  yang  memenuhi  syarat. 29 Dalam  Pasal  24  dinyatakan  bahwa  pendidikan  al-Quran  terdiri  dari  Taman Kanak-Kanak al-Quran (TKQ), Taman Pendidikan al- Quran (TPQ), Ta’limul Qur’an  li  al -Aulad  (TQA),  dan  bentuk  lain  yang  sejenis.  Kurikulum pendidikan  al-Quran  adalah  membaca,  menulis,  dan  menghafal  ayat-ayat  al- Quran,  tajwid,  serta  menghafal  doa-doa  utama.  Pendidik  pada  pendidikan Alquran  minimal  lulusan  pendidikan  diniyah  menengah  atas  atau  yang sederajat,  dapat  membaca  al-Quran  dengan  tartil  dan  menguasai  teknik pengajaran al-Quran. 30
Dalam  Pasal  26  dinyatakan  bahwa  pesantren  menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang  pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan  dasar,  menengah,  dan/atau pendidikan  tinggi.  Peserta  didik  dan/atau  pendidik  di  pesantren  yang  diakui keahliannya  di  bidang  ilmu  agama  tetapi  tidak  memiliki  ijazah  pendidikan
28 Ibid.
29 Ibid.
30 Ibid.
formal  dapat  menjadi  pendidik  mata  pelajaran/kuliah  pendidikan  agama  di semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan  yang  memerlukan,  setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 31

## 2. Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia
Lembaga  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  yang  telah  eksis  sejak  masa  pra kemerdekaan hingga dewasa ini yang mencakup pesantren, madrasah dan sekolah Islam, sebagai berikut::

## a. Pondok Pesantren
Pesantren  merupakan  salah  satu  lembaga  pendidikan  tertua  di  Indonesia dan  sejarahnya  telah  mengakar  secara  berabad-abad.  Sebagai  lembaga pendidikan  Islam  khas  Indonesia,  khususnya  di  Pulau  Jawa.  Pesantren memiliki keunikan tersendiri yang tidak dapat ditemui dalam sejarah peradaban Timur  Tengah  sekalipun.  Secara  etimologi,  istilah  pesantren  berasal  dari  kata "santri", yang dengan awalan pe- dan akhiran -an berarti tempat tinggal para santri.  Kata  "santri"  juga  merupakan  penggabungan  antara  suku  kata sant (manusia  baik)  dan tra (suka  menolong),  sehingga  kata  pesantren  dapat diartikan  sebagai  tempat  mendidik  manusia  yang  baik. 32 Sementara, Zamakhsyari  Dhofier  menyebutkan  bahwa  menurut  Profesor  Johns,  istilah "santri" berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru mengaji, sedang C.C. Berg berpendapat  bahwa  istilah  tersebut  berasal  dari  istilah shastri yang  dalam bahasa  India  berarti  orang  yang  tahu  buku-buku  suci  Agama  Hindu,  atau seorang  sarjana  ahli  kitab  suci  Agama  Hindu.  Kata shastri berasal  dari  kata shastra yang  berarti  buku-buku  suci,  buku-buku  agama  atau  buku-buku tentang ilmu pengetahuan. 33
Dalam  hubungan  dengan  usaha  pengembangan  dan  pembinaan  yang dilakukan oleh Pemerintah (Kementrian Agama RI), pengertian  yang lazim dipergunakan untuk pesantren adalah sebagai berikut:
31 Ibid.
32 Ridwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal; Pondok Pesantren di Tengah Arus  Perubahan (Yogyakarta: Pustaka  Pelajar,  2008),  hlm.  80-81.  Abdurrahman  Assegaf, Pendidikan Islam di Indonesia (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), hlm. 86.
33 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi Pandangan Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1982 ), hlm. 18.
1) Pondok  pesantren  adalah  lembaga  pendidikan  dan  pengajaran  agama Islam  yang  pada  umumnya  pendidikan  dan  pengajaran  tersebut diberikan  dengan  cara non-klasikal (sistem Bandongan dan Sorogan) dimana  seorang  kyai  mengajar  santri-santri  berdasarkan  kitab-kitab yang  ditulis  dalam  bahasa  Arab  oleh ulama-ulama besar  sejak  abad pertengahan, (Sistem  Bandongan  dan  Sorongan) di  mana  seorang  kyai mengajar  santri-santri  berdasarkan  kitab-kitab  yang  tertulis  dalam  bahasa Arab  oleh  ulama-ulama  besar  sejak  abad  pertengahan,  sedang  para  santri biasanya  tinggal  dalam pondok/asrama  dalam  lingkungan  pesantren tersebut.
2) Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam yang pada dasarnya sama dengan pondok pesantren tersebut diatas tetapi para santrinya  tidak  disediakan  pondokan  di  kompleks  pesantren,  namun tinggal  tersebar  di seluruh  penjuru  desa  sekeliling  pesantren  tersebut (Santri kalong), dimana  cara  dan  metode  pendidikan  dan  pengajaran agama  Islam  diberikan  dengan  sistem wetonan, para  santri  berduyun- duyun  pada  waktu-waktu  tertentu  (tiap  hari  jum'at,  ahad,  selasa  atau tiap-tiap waktu shalat dan sebagainya).
3) Pondok  pesantren  dewasa  ini  adalah  gabungan  antara  sistem  pondok dan  pesantren  yang  memberikan  pendidikan  dan  pengajaran  agama Islam  dengan  sistem bandongan,  sorogan atau wetonan dengan disediakan  pondokan untuk  para santri  yang  berasal  dari jauh  dan  juga menerima  santri kalong, yang  dalam  istilah  pendidikan  moderen  telah menuhi  kriteria  pendidikan  non  formal  serta  menyelenggarakan  juga pendidikan  formal  berbentuk  madrasah  dan  bahkan  sekolah  umum dalam  berbagai  bentuk  tingkatan  dan  aneka  kejuruan  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat masing-masing. 34
Pesantren  atau  pondok  pesantren  merupakan  lembaga  pendidikan Islam  yang  cukup  unik  karen  memiliki  elemen  dan  karakteristik  yang
34 Marwan Saridjo, dkk, Sejarah Pondok Persantren di Indonesia (Jakarta, Dharma Bhakti, 1982),  hlm.  9-10.  Mujamil  Qomar, Strategi  Baru  Pengelolaan  Lembaga  Pendidikan  Islam; Manajemen Pendidikan Islam (Jakarta, Erlangga, 2007), hlm. 58.
berbeda  dengan  lembaga  pendidikan  Islam  lainnya. Elemen-elemen  Islam yang  paling  pokok,  yaitu:  pondok  atau  tempat  tinggal  para  santri,  masjid, kitab-kitab  klasik,  kyai  dan  santri. 35 Kelima  elemen  inilah  yang  menjadi persyaratan  terbentuknya  sebuah  pesantren,  dan  masing-masing  elemen tersebut  saling  terkait  satu  sama  dengan  lain  untuk  tercapainya  tujuan pesantren,  khususnya,  dan  tujuan  pendidikan  Islam,  pada  umumnya,  yaitu membentuk  pribadi  muslim  seutuhnya (insan  kamil). Adapun  yang dimaksud  dengan  pribadi  muslim  seutuhnya  adalah  pribadi  ideal  meliputi aspek  individual  dan  sosial,  aspek  intelektual  dan  moral,  serta  aspek material  dan  spiritual.  Sementara,  karakteristik  pesantren  muncul  sebagai implikasi  dari  penyelenggaraan  pendidikan  yang  berlandaskan  pada keikhlasan,  kesederhanaan,  kemandirian  (menolong diri  sendiri  dan sesama),  ukhuwwah  diniyyah  dan  Islamiyyah  dan  kebebasan.  Dalam pendidikan  yang  seperti  itulah  terjalin  jiwa  yang  kuat,  yang  sangat menentukan falsafah hidup para santri. 36

## b. Madrasah
Kata "madrasah" dalam  bahasa  Arab  adalah  bentuk  kata  "keterangan tempat"  (zharaf  makan)  dari  akar  kata "darasa".  Secara  harfiah "madrasah" diartikan sebagai "tempat belajar para pelajar", atau "tempat untuk memberikan pelajaran." 37 Dari akar kata "darasa" juga bisa diturunkan kata "midras" yang mempunyai arti "buku yang dipelajari" atau "tempat belajar"; kata "al-midras" juga  diartikan  sebagai  "rumah  untuk  mempelajari  kitab  Taurat."  Kata "madrasah" juga ditemukan dalam bahasa Hebrew atau Aramy, dari akar kata yang  sama  yaitu "darasa",  yang  berarti  "membaca  dan  belajar"  atau  "tempat duduk    untuk  belajar." 38 Dari  kedua  bahasa  tersebut,  kata "madrasah" mempunyai  arti  yang    sama:  "tempat  belajar."  Jika  diterjemahkan  ke  dalam bahasa  Indonesia,  kata "madrasah" memiliki  arti  "sekolah"  kendati  pada
35 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren..., hlm. 44.
36 Ibid., hlm. 45.
37 Mehdi  Nakosteen, Kontribusi  Islam  atas  Dunia  Intelektual  Barat:  Deskripsi  Analisis Abad Keemasan Islam, Edisi Indonesia (Surabaya: Risalah Gusti: 1996), hlm. 66.
38 Abu Luwis al-Yasu'i, al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Munjid Fi al-A'lam (Beirut: Dar al- Masyriq, tt),  hlm. 221-221.
mulanya  kata  "sekolah" itu  sendiri  bukan  berasal  dari  bahasa  Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu “ school” atau “ scola.” 39
Dalam  perkembangannya,  sistem  pendidikan  madrasah  mengalami perubahan  tidak  menggunakan  sistem  pendidikan  yang  sama  dengan pendidikan  Islam  pesantren.  Karena  madrasah  mulai  memasukkan  pelajaran- pelajaran umum dan metode yang digunakan tidak lagi dengan metode sorogan atau bandongan,  melainkan  mengikuti  sistem  pendidikan  modern  dengan model klasikal. Madrasah memiliki metode pengajaran seperti hafalan, latihan dan praktek. Ini kielanjutan dari masa Rasulullah SAW. Terutama ketika beliau memberikan  pelajaran  al- Qur’an,  pada  masa  perkembangan  berikutnya, pendidikan  Islam  yang  dilakukan  di  Madrasah  menggunakan  metode  talqin, dimana  guru  mendikte  dan  murid  mencatat  lalu  menghafal.  Setelah,  hafalan guru  lalu  menjelaskan  maksudnya. Metode  ini  oleh  Maksidi  disebut  sebagai metode  tradisional;  murid  mencatat,  menuliskan  materi  pelajaran,  membaca, mengahafal  dan  setelah  itu  berusaha  memahami  arti  dan  maksud  pelajaran yang  diberikan.  Pada  perkembangan  selanjutnya  pendidikan  madrasah dikembangkan  menjadi  beberapa  jenjang  pendidikan,  yaitu  Madrasah Ibtidaiyah,  Madrasah  Tsanawiyah  dan  Madrasah  Aliyah.  Madrasah  Model adalah  madrasah  yang  secara  khusus  diformulasikan untuk  meningkatkan kualitas bidang sains dan matematika. 40

## c. Sekolah Islam
Sejak  awal  abad  ke-20  gagasan  modernisasi  Islam  menemukan momentum.  Pendidikan  direalisasikan  dengan  pendirian  lembaga-lembaga pendidikan  modern.  Gagasan  tersebut  menuntut  adanya  modernisasi  sistem pendidikan  Islam.  Perkembangan  mencolok  terjadi  pada  tahun  90an  adalah munculnya sekolah- sekolah Islam elite Muslim yang dikenal sebagai ”sekolah Islam”.  Sekolah -sekolah  itu  mulai  menyatakan  diri  secara  formal  dan  diakui oleh  kalangan  Musl im  sebagai  “Sekolah  Unggulan”  atau  Sekolah  Islam
39 Ahmad  Malik    Fadjar, Visi  Pembaruan  Pendidikan  Islam (Jakarta: LP3NI,  1998),  hlm. 1l.
40 Tim  Penyusun  Depag  RI, Sejarah  Madrasah;  Pertumbuhan,  Dinamika  dan Perkembangan di Indonesia (Jakarta: Daprtemen Agama RI, 2004), hlm. 67, dan 160.
unggulan.  Sekolah  Islam  unggulan  tersebut  seakan  menjawab  tuntutan modernisasi pendidikan Islam. 41
Sekolah- sekolah  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai  sekolah  “ elite ”  Islam dikarenakan  beberapa  hal  yang  mendasarinya.  Menurut  Sanaky  bahwa  alasan yang  melatar  belakangi  sekolah-sekolah  tersebut  bersifat elite antara  lain  dari segi  akademis.  Dalam  beberapa  kasus,  hanya  siswa-siswa  yang  terbaik  saja yang  dapat  diterima.  Sedangkan  tenaga  pengajar  (guru)  yang  mengajar pun hanyalah  mereka  yang  memenuhi  kualifikasi  yang  dipersyaratkan  melalui seleksi  yang  kompetitif.  Sekolah-sekolah  tersebut  dikelola  oleh  manajemen yang  baik  dengan  berbagai  fasilitas  yang  memadai  dan  lengkap  seperti perpustakaan,  ruang  komputer,  masjid  dan  sarana  olah  raga.  Menurut Alaydroes, sekolah  Islam termasuk sekolah  Islam terpadu, memasukkan nilai- nilai Islam dari berbagai saluran. Baik saluran formal dalam arti pembelajaran agama, dan semua mata pelajaran yang bernuansa islami, apakah itu PMP, itu semua  harus  dikaitkan  dengan  nilai-nilai  spritual,  nilai-nilai Illahiah. Kemudian yang kedua, merekrut guru-guru yang punya visi dan ideologi yang sama,  mereka  tidak  diperkenankan  merokok,  berakhlak  karimah,  dan  bisa menjadi  teladan.  Selain  itu,  perilaku  ibadah  anak-anak  juga  dibentuk,  lewat sholatnya atau doa-doanya dan diupayakan untuk mengikuti sunnah. 42
Sekolah  Islam  Terpadu  digagas  karena  melihat  kejenuhan  sekolah- sekolah  nasional  yang  mendidik  anak  sekuleristik  dengan  memisahkan kehidupan  keagamaan  dan  kehidupan  sosial  bermasyarakat.  Kemudian  ada beberapa  sekolah  Islam  yang  juga  bagian  dari  sekuleristik  yang  sangat  fokus terus di ibadah-ibadah mahdloh sehingga mengabaikan segi ilmu pengetahuan. Ini  berdampak  pada  umat  Islam  yang  semakin  terpuruk  dalam bidang  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Guna  menjaga  mutu  dan  kualitas  sekolah  Islam terpadu, sejumlah praktisi dan pemerhati pendidikan Islam, membentuk sebuah
41 Hujair  AH.  Sanaky, Paradigma  Pendidikan  Islam;  Membangun  Masyarakat  Indonesia (Yogyakarta: Safiria Insania Press, tt), hlm. 142.
42 Alaydroes, http://www.pks-anz.org/pkspedia/index.php, diakses  Tanggal  27  Pebruari 2015.
wadah  yaitu  Jaringan  Sekolah  Islam  Terpadu  (JSIT),  dengan  misi  utamanya; Islami, efektif dan bermutu. 43
Berdasarkan  uraian  terdahulu  dapat  diketahui  bahwa  lembaga  Pendidikan Islam  Terpadu  mengalami  pertumbuhan  dan  perkembangannya  mulai  dari lembaga pendidikan Pesantren, Madrasah Model dan Terpadu serta Sekolah Islam Terpadu  yang  terdiri  dari  Sekolah Dasar  Islam  Terpadu  (SDIT),  Sekolah Menengah  Islam  Terpadu  (SMPIT)  dan  Sekolah  Menengah  Atas  Terpadu SMAIT).

## Perbandingan  Pendidikan  di  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dan  di
Negara Brunei Darussalam

## 1. Persamaan
Persamaan  pendidikan  di  Negara  Brunei  Darussalam  dan  di  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia;  Pendidikan  di  Indonesia  dan  Brunei  Darussalam memiliki  kesamaan  pada  pendidikan  menengah  pertama  dan  kurikulum  tentang Pendidikan Agama, Pendidikan menengah pertama di dua negara ini sama- sama berlangsung selama  3  tahun.  Kedua  negara  ini  juga  memiliki  kesamaan  pada kurikulum,  yaitu  memasukkan  mata  pelajaran  Agama  dalam  kurikulum.  Materi agama harus ada di setiap jenjang pendidikan. 24 Di sinilah letak perbedaan negara Islam  dan  non  Islam,  pelajaran  agama  di  negara  Islam  lebih  ditekankan  agar pendidikan  itu  membentuk  manusia  yang  berahlak,  bermoral  dan  berkepribadin luhur. 25

## 2. Perbedaan
Perbedaan pendidikan di Negara Brunei Darussalam dan di Negara Kestuan Republik Indonesia; (1) Pendidikan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki banyak perbedaan, diantaranya pada sistem pendidikan Taman Kanak- Kanak dan
43 Rachmat  Syarifudin,  “JSIT  Memberdayakan  Sekolah - Sekolah  Islam”  copyright©2010 www.republika.com, diakses Tanggal 27 Pebruari 2015.
24 Furqon, Perbandingan Pendidikan di Indonesia, dalam http://furqon008- guzfoer.blogspot.com/2012/01/perbandingan-pendidikan-di-indonesia.html,  diakses  Tanggal  27 Februari 2015.
25 Furqon, Perbandingan Pendidikan di Indonesia, dalam http://furqon008- guzfoer.blogspot.com/2012/01/perbandingan-pendidikan-di-indonesia.html,  diakses  Tanggal  27 Februari 2015.
sistem  pendidikan  untuk  tingkat  menengah  atas,  serta  pada  penggunaan  bahasa inggris  dalam  proses  belajar  mengajar, 26 (2)  Pendidikan  dasar  di  Indonesia dimulai ketika anak- anak memasuki Sekolah Dasar, yaitu ketika berusia 6 tahun. Sedangkan di Brunei Darussalam dimulai sejak Taman Kanak- Kanak ketika anak berusia  5  tahun,  mereka  diwajibkan  memasuki  TK  selama  satu  tahun  sebelum diterima di SD. 27 Bagi siswa yang ingin terjun kerja dengan sistem pendidikan di Indonesia,  sejak  SLTP  sudah  diarahkan  untuk  mengambil  sekolah  kejuruan. Sedangkan  di  Brunei  Darussalam  sekolah  kejuruan  baru  diperkenalkan  setelah siswa tamat SLTP.
Sistem  pendidikan  menengah  atas  di  Brunei,  siswa  dapat  menyelesaikan pendidikannya setahun lebih cepat, yaitu berlangsung selam dua tahun. Sedangkan di  Indonesia  sekarang  ini  dapat  disamakan  dengan  siswa  unggul  yang  lompat kelas,  yang  lebih  dikenal  dengan  kelas  akselerasi.  Di  Brunei,  setelah  tamat  dari SLTA  para  siswa  akan  memasuki  pendidikan  pra-universitas  selama  2  tahun, sedangkan  di  Indonesia  para tamatan  SLTA  dapat  langsung  mengikuti  Ujian Masuk  Perguruan  Tinggi  (UMPTN). Dalam  kemampuan  penyerapan  bahasa asing,  di  Brunei  Darussalam  sejak  kelas  3  SD,  murid-murid  sudah  diarahkan menguasai  bahasa  Inggris  sebagai  bahasa  pengantar  resmi  di  sekolah  disamping bahasa  Melayu.  Beberapa  mata  pelajaran  seperti  matematika,  geografi  diajarkan guru  dengan  menggunakan  bahasa  Inggris.  Berbeda  dengan  di  Indonesia  dimana bahasa  Inggris  hanyalah  merupakan  salah  satu  mata  pelajaran,  sedangkan bidang studi lainnya diajarkan dalam bahasa Indonesia. 28

## Kesimpulan
Pendidikan di Negara Brunei Darussalam dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kesamaan pada kurikulum pelajaran Agama yang harus ada di setiap  jenjang  pendidikan,  yang  ditekankan  agar  pendidikan  itu  membentuk manusia yang berahlak, bermoral dan berkepribadin luhur.
26 Binti Maunah, Perbandingan Pendidikan..., hlm. 191.
27 Admin,  Sejarah  Brunei  Darussalam,  dalam http://liecute.blogspot.com/2008/06/sejarah- pendidikan-bruneidarussalam.html, diakses tanggal 7 Februari 2015.
28 Binti Maunah, Perbandingan Pendidikan..., hlm. 192.
Dari segi perbedaannya; diantaranya pada sistem pendidikan Taman Kanak- Kanak dan sistem pendidikan untuk tingkat menengah atas, dan pada penggunaan bahasa  Inggris  dalam  proses  belajar  mengajar,  Pendidikan  dasar  di  Indonesia dimulai ketika anak-anak memasuki Sekolah Dasar, yaitu ketika berusia 6 tahun. Sedangkan di Brunei Darussalam dimulai sejak Taman Kanak-kanak ketika anak berusia  5  tahun,  mereka  diwajibkan  memasuki  TK  selama  satu  tahun  sebelum diterima  di  SD.  Bagi  siswa  yang  ingin  terjun  kerja  dengan  sistem  pendidikan  di Indonesia,  sejak  SLTP  sudah  diarahkan  untuk  mengambil  sekolah  kejuruan. Sedangkan  di  Brunei  Darussalam  sekolah  kejuruan  baru  diperkenalkan  setelah siswa  tamat  SLTP.  Sistem  pendidikan  menengah  atas  di  Brunei,  siswa  dapat menyelesaikan pendidikannya setahun lebih cepat,  yaitu berlangsung selama dua tahun. Sedangkan di Indonesia sekarang ini dapat disamakan dengan siswa unggul yang  lompat  kelas,  yang  lebih  dikenal  dengan  kelas  akselerasi. Selanjutnya,  di Brunei  Darussalam setelah menyelesaikan  jenjang SLTA  para  siswa  akan memasuki pendidikan pra universitas selama 2 tahun, sedangkan di Indonesia para tamatan  SLTA  dapat  langsung  mengikuti  Ujian  Masuk  Perguruan  Tinggi (UMPTN).

## DAFTAR PUSTAKA
Admin, Perbandingan  Pendidikan  di  Indonesia,  dalam http://furqon008- guzfoer.blogspot.com/2012/01/perbandingan-pendidikan-di-indonesia.htm,l diakses tanggal 27 Pebruari 2015.
Afandi, Idrus. Tata Negara, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
Alaydroes,  http://www.pks-anz.org/pkspedia/index.php, diakses  Tanggal  27
Pebruari 2015.
Ashraf,  Syed  Sajjad  Husain  dan  Syed  Ali. Perbandingan  Pendidikan  Islam, Yogyakarta: Teras, 2011.
Assegaf, Abdurrahman. Pendidikan Islam di Indonesia, Yogyakarta: SUKA Press, 2007.
Daulay,  Haidar  Putra. Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional, Cetakan II, Jakarta: Kencana, 2007.
Depag  RI,  Tim  Penyusun. Sejarah  Madrasah;  Pertumbuhan,  Dinamika  dan Perkembangan di Indonesia, Jakarta: Daprtemen Agama RI, 2004.
Dhofier, Zamakhsyari, Tradisi  Pesantren;  Studi Pandangan  Kyai dan  Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1982.
Fadjar, Ahmad Malik. Visi Pembaruan Pendidikan Islam, Jakarta: LP3NI, 1998.
Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam, Jakarta: Logos, 1999.
Hasan,  Muh.  Tholchah. Islam  dalam  Perspektif  Sosial  Budaya, Jakarta:  Galasa Nusantara, 1997.
Kartasapoetra, R.G. Sistematika Hukum Tata Negara, Jakarta: Bina Aksara, 1997.
Madjid,  Nurcholis. Islam,  Doktrin  dan  Peradaban, Jakarta:  Pustaka  Paramadina, 1995.
Madjid,  Nurcholish. Bilik-Bilik  Pesantren:  Sebuah  Potret  Perjalanan, Jakarta: Paramadina, 1997.
Maunah, Binti. Perbandingan Pendidikan Islam, Yogyakarta : Teras, 2011.
Nakosteen,  Mehdi. Kontribusi  Islam  atas  Dunia  Intelektual  Barat:  Deskripsi Analisis  Abad  Keemasan  Islam, Edisi  Indonesia, Surabaya: Risalah  Gusti: 1996.
Nasir, Ridwan. Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal; Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Papayungan, MM. Pengembangan dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Menuju  Masyarakat Industrial  Pancasila,  Editor  Jimly  al-Shiddiqiy, Bandung: Mizan, 1995.
Qomar,  Mujamil. Strategi  Baru  Pengelolaan  Lembaga  Pendidikan  Islam;
Manajemen Pendidikan Islam, Jakarta: Erlangga, 2007.
Rachmat Syarifudin, “JSIT Memberdayakan Sekolah - Sekolah Islam” copyright©2010 www.republika.com, Diakses Tanggal 27 Pebruari 2015.
Sanaky,  Hujair  AH. Paradigma  Pendidikan  Islam;  Membangun  Masyarakat Indonesia, Yogyakarta: Safiria Insania Press, tt.
Saridjo, dkk, Marwan. Sejarah Pondok Persantren di Indonesia, Jakarta: Dharma Bhakti, 1982.
Soebadio,  Harjati.  "Agama  sebagai  Sasaran  Penelitian  Filologi",  dalam  Parsudi Suparlan  (peny.), Pengetahuan  Budaya,  Ilmu- ilmu  Sosial  dan  Pengkajian Masalah-masalah Agama, Jakarta: Balitbang Depag RI, 1981/1982.
Soehino, Ilmu Negara, Yogyakarta : Liberty, 2008.
Sufri,  Haji  Awang  Mohd.  Jamil  al-. Tarsilah  Brunei:  Sejarah  Awal  dan Perkembangan Islam, Brunei Darussalam: Kementrian Kebudayaan, 2001.
Undang-Undang RI Nomor  20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Cemerlang, 2003.
Yasu'i, Abu Luwis al-. al -Munjid Fi al-Lughah Wa al-Munjid Fi al-A'lam, Beirut, Dar al-Masyriq, tt.