## REHABILITASI  NARKOBA  DENGAN  METODE  KEAGAMAAN  DI RUTAN KELAS IIB PRABUMULIH
Lusi Hertina, Ali Muhammad Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Email: lusihertina3695@gmail.com , alimuhammad32@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  membahas  tentang  pembinaan  kepribadian  dengan menggunakan  metode  keagamaan  yang  dilaksanakan  di  Rutan  Kelas  IIB Prabumulih  melalui  kerjasama  dengan  Pihak  Pondok  Pesantren  Modern Darussalam  Prabumulih.  Pembinaan  kepribadian  berbasis  keagamaan bertujuan  untuk  menjadikan  narapidana  tidak  sekedar  sebagai  umat beragama  tapi  juga  manjadi  manusia  yang  memahami  dan  menjalankan aturan  agamanya  sehingga  program  pencegahan  peredaran  gelap  narkoba dan program pembinaan kerohanian para Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan  Kelas  IIB  Prabumulih.  Esensi  yang  dihasilkan  dari  pembinaan tersebut  adalah  munculnya  faktor  perbaikan  perilaku  yang  menjadikan narapidana menjadi narapidana yang tidak hanya sehat secara jasmani tetapi juga sehat secara rohani dimana narapidana tersebut dapat memperbaiki dan meperbarui  tindakan  dan  tingkah  lakunya  sehingga  memiliki  kepribadian yang  sehat,  akhlak  yang  terpuji  dan  bertanggung  jawab  dalam  menjalani kehidupan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi,  dokumentasi,  dan penelitian  kepustakaan.  Faktor  pendukung  pelaksanaan  Rehabilitasi Narkoba Dengan Metode Keagamaan Di Rutan Kelas IIB Prabumulih telah mendapat dukungan penuh dari Kepala Rutan Kelas IIB Prabumulih, adanya sarana prasarana yang disediakan oleh pihak lapas, kerjasama dengan pihak ketiga, minat dan antusias narapidana itu sendiri, dan pemberdayaan sumber daya manusia lapas.
Kata Kunci : Pembinaan kepribadian, Narapidana, Rehabilitas Narkoba

## ABSTRACT
This  paper  discusses  personality  development  using  religious  methods carried  out  at  the  Rutan  Class  IIB  Prabumulih  in  collaboration  with  the Darussalam Prabumulih Modern Islamic Boarding School. Religious-based personality development aims to make prisoners not only religious people but also human beings who understand and carry out their religious rules so that  the  program  is  to  prevent  drug  trafficking  and  spiritual  development programs for the Correctional Inmates at the Rutan Class IIB Prabumulih. The  essence  resulting  from  the  coaching  is  the  emergence  of  behavioral improvement factors that make inmates become prisoners who are not only physically healthy but also mentally healthy where the inmate can improve and  renew  his  actions  and  behavior  so  that  he  has  a  healthy  personality, commendable  character  and  is  responsible.  in  living  life.  This  study  uses
qualitative  research  with  data  collection  techniques  through  interviews, observation,  documentation,  and  library  research.  Factors  supporting  the implementation of Drug Rehabilitation with Religious Methods at the Rutan Class IIB Prabumulih have received full support from the Head of the Rutan Class  IIB  Prabumulih  detention  center,  the  availability  of  infrastructure facilities  provided  by  the  prison  party,  cooperation  with  third  parties,  the interest and enthusiasm of the prisoners themselves, and the empowerment of human resources. prison.
Keywords : Personality Development, Prisoners, Drug Rehabilitation

## Pendahuluan/pengantar
Lembaga  pemasyarakatan  yang  lebih  dikenal  masyarakat  umum  dengan sebutan Penjara merupakan tempat pembinaan bagi narapidana. Pasal 2 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menetapkan bahwa  tujuan  lembaga  pemasyarakatan  adalah  membentuk  warga  binaan pemasyarakatan  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  maka  dilakukanlah  pembinaan  terhadap narapidana.  Pembinaan  narapidana  menurut  sistem  pemasyarakatan  dilandasi oleh falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  disebutkan  bahwa  pembentukan  Negara  dan pemerintah Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial. Dengan  penegasan  tersebut,  maka  tidak  terkecuali  pula  mereka  yang  tengah menjalani pidana sebagai seorang narapidana.
Konsep  pemasyarakatan  yang  merupakan  kegiatan  pembinaan  bagi narapidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan tersebut diperkenalkan oleh Sahardjo secara formal saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Saat itu beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pemasyarakatan  dinyatakan  sebagai  tujuan  dari  pidana  penjara.  Satu  tahun kemudian, tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan  di  Lembang  Bandung,  istilah  pemasyarakatan  disahkan  sebagai pengganti  kepenjaraan.  Begitu  pula  institusinya  yang  semula  disebut  rumah penjara  dan  rumah  pendidikan  negara  berubah  menjadi  Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya lazim disebut Lapas) sebagaimana  yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah  tempat  untuk  melaksanakan  pembinaan  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan.
Konferensi  Dinas  Direktur-direktur  Penjara  seluruh  Indonesia  yang diadakan di Lembang ini menghasilkan sepuluh prinsip umum pemasyarakatan. Prinsip-prinsip tersebut adalah:
1. Orang yang tersesat diayomi, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara;
3. Tobat  tidak  dapat  dicapai  dengan  penyiksaan,  melainkan  dengan bimbingan;
4. Negara  tidak  berhak  membuat  seseorang  lebih  buruk/lebih  jahat  daripada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama  kehilangan  kemerdekaan  bergerak,  narapidana  harus  dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  tidak  boleh  bersifat  mengisi waktu,  atau  hanya  diperuntukkan  pada  kepentingan  jawatan  atau kepentingan Negara semata;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;
8. Tiap  orang  adalah  manusia  dan  harus  diperlakukan  sebagai  manusia meskipun ia tersesat;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan;
10. Bentuk bangunan penjara merupakan hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan.
Dengan adanya sepuluh prinsip pemasyarakatan pelaksanaan pidana penjara akan  lebih  manusiawi  dan  untuk  menegaskan  pelaksanaan  sistem pemasyarakatan  yang  berhubungan  dengan  pembinaan  narapidana  menuju kehidupan  yang  lebih  baik.  Dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  disebutkan  sistem  pembinaan  pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:
1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya  hak  untuk  tetap  berhubungan  dengan  keluarga  dan  orang- orang tertentu.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  pola  pembinaan  narapidana  harus didasari oleh sistem pemasyarakatan. Dimana sistem pemasyarakatan bertujuan agar  warga  binaan  pemasyarakatan  menyadari  semua  kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan, sehingga dapat diterima kembali di dalam lingkungan masyarakat. Di samping itu dapat  berperan aktif  dalam pembangunan serta hidup  secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bermartabat.
Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor  M.02.PK.04 tanggal  10  April  1990  tentang  Pola  Pembinaan  Narapidana  menyebutkan program  pembinaan  narapidana  itu  terdiri  dari  pembinaan  kepribadian  dan pembinaan  kemandirian.  Pembinaan  kepribadian  ditujukan  kepada  pembinaan mental,  sikap  dan  perilaku  agar  narapidana  menjadi  manusia  sewajarnya, bertaqwa,  dan  dapat  bertanggung  jawab  kepada  diri  sendiri,  keluarga,  dan masyarakat.  Sedangkan  pembinaan  kemandirian  ditujukan  kepada  pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali setelah nantinya keluar di  masyarakat  mempunyai  keahlian untuk  bertahan hidup  dan mencari nafkah
dengan cara yang benar senhingga menjadi anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab.
Ketentuan  Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  terhadap  Narapidana tersebut  diperbarui  dan  diperkuat  pengaturannya  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan Pemasyarakatan.  Pada  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  tersebut diungkapkan  bahwa  Pembinaan  adalah  kegiatan  untuk  meningkatkan  kualitas ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku, profesional,  kesehatan  jasmani  dan  rohani  Narapidana  dan  Anak  Didik Pemasyarakatan.  Lebih  lanjut  Pasal  1  angka  2  menyebutkan  bahwa pembimbingan  adalah  pemberian  tuntutan  untuk  meningkatkan  kualitas, ketaqwaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  intelektual,  sikap  dan  perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan
Apabila  dicermati  lebih  lanjut  pembinaan  kepribadian  sangatlah  penting karena  berkaitan  erat  dengan  perubahan  watak  dan  perilaku  narapidana  itu sendiri, pembinaan yang nantinya akan banyak berpengaruh terhadap perubahan dari karakter diri narapidana tersebut, apakah nantinya dapat menjadi narapidana yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Pembinaan kepribadian ini  tidaklah  mudah,  karena  untuk  mempengaruhi  dan  mengubah  perilaku  dan mental  manusia  itu  sulit  diperlukan  pedoman-pedoman  dan  cara-cara  tertentu agar dapat mengubah sedikit demi sedikit kepribadian dari narapidana.
Oleh  sebab  itu,  untuk  mewujudkan  pola  pembinaan  kepribadian  yang berdaya  guna  dan  berhasil  guna  perlu  adanya  manajemen  pembinaan  yang terarah  dan  terstruktur  sehingga  dapat  memberikan  gambaran  tentang  tata laksana  pembinaan  narapidana.  Manajemen  pembinaan  yang  terarah  dan terstruktur  tersebut  harus  dilakukan  dalam  satu  bentuk  organisasi  pembinaan yang mapan dan terorganisir dengan baik. Struktur manajemen pembinaan yang demikian  itu  dijawab  dengan  adanya  pola  pembinaan  yang  dijalankan  di lembaga pemasyarakatan.
Dengan adanya program pencegahan peredaran gelap narkoba dan program pembinaan  kerohanian  para  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  Rutan  Kelas  II Prabumulih. Sehingga, dilakukan Kerjasama antara Rutan Kelas II Prabumulih dengan  Badan  Narkotika  (BNN)  Kota  Prabumulih  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan    Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN). Kerjasama  tersebut  dituangkan  kedalam  MoU  dengan  surat  Nomor KB/X/Ka/SU.03/2018/BNNK-PBM  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Rutan Prabumulih, Reza Meidiansyah Purnama, dengan Kepala Badan Narkotika Kota Prabumulih,  Ibnu  Muzakir,  dan  diketahui  oleh  Kakanwil  Kemenkumham Sumsel.
Kerjasama  antara  Rutan  Kelas  II  Prabumulih  dengan  Badan  Narkotika
(BNN) Kota Prabumulih tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN).  Kerjasama  tersebut dituangkan kedalam MoU dengan surat Nomor KB/X/Ka/SU.03/2018/BNNK- PBM  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Rutan  Prabumulih,  Reza  Meidiansyah Purnama, dengan Kepala Badan Narkotika Kota Prabumulih, Ibnu Muzakir, dan diketahui oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel.
Narkoba  merupakan  musuh  bangsa,  kita  harus  secara  bersama-sama melakukan  perang  terhadap  narkoba.  Penyalahgunaan  terhadap  narkoba  ini
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang  disahkan  dan  diundangkan  pada  tanggal  12  Oktober  2009  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)
b. Metode penelitian yg digunakan
metode  dalam  tulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif,  yang  bertujuan untuk mencari, menganalisis dan mengelola dari peristiwa langsung di lapangan dengan memahami interaksi sosial dengan wawancara dan observasi. Menurut Creswell  (2016:4)  metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  oleh  sejumlah  individu  atau sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial  atau  kemanusiaan. Metodelogi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian yaitu pembinaan kepribadian narapidana berbasis pesantren di Rutan Kelas IIB Prabumulih melalui aktivitas sosial,  sikap,  dan  persepsi  orang  secara  individu  atau  kelompok.  Pada pendekatan kualitatif ini peneliti mengembangkan kasus yang diteliti dari waktu wawancara  dan  pengumpulan  data  lainnya  dalam  menyelidiki  kasus  atau fenomena  dari  sumber-sumber  informan  untuk  menjelaskan  mengapa  dan bagaimana permasalahan ini terjadi.

## c. Sumber data dan pengolahan data
Penelitian  dilaksanakan  di  Rutan  Kelas  IIB  Prabumulih  dengan  teknik purposive  sampling untuk  informan. Purposive  sampling adalah  pemilihan sampel (informan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu terkait sifat dan ciri-ciri populasi  yang sudah diketahui agar data yang di peroleh nantinya bisa lebih representatif.
Sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari:
1. Data primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  subyek  penelitian dengan menggunakan instrumen yang telah dipilih. Adapun yang menjadi sumber  data  primer  adalah  berupa  hasil  observasi  obyek  secara  langsung dengan  mengikuti  kegiatan  didukung  melalui  hasil  wawancara  dengan seluruh subyek penelitian.
2. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan menelaah undang-undang, peraturan-peraturan, buku, makalah dan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.
Proses  analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  dimulai  sejak  sebelum peneliti memasuki lapangan dan dilanjutkan pada saat peneliti sudah berada di lapangan sampai peneliti menyelesaikan kegiatan penelitian di lapangan. Sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis data dilakukan dengan studi pendahuluan atau data sekunder. Ketika peneliti mulai memasuki kegiatan di lapangan maka akan diperoleh data  yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan  dan  komentar  peneliti,  gambar,  foto,  dokumen,  berupa  laporan, biografi,  artikel,  dan  sebagainya.  Data  tersebut  diperoleh  dari  hasil wawancara. Dalam hal ini tugas peneliti ialah melakukan pengorganisasian dan  pengelolaan  data.  Apabila  data  atau  informasi  yang  diperoleh  dari
wawancara  tersebut  kurang  memuaskan,  maka  peneliti  melanjutkan wawancara hingga hasilnya memuaskan. Menurut Patton (Gunawan, 2014), analisis  data adalah ”proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke  dalam  suatu  pola,  kategori  dan  uraian  dasar”.  Definisi  tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan dan mengaitkan teori dari data yang diperoleh. Penyajian data dilakukan  dalam  bentuk  uraian  naratif,  bagan,  hubungan  antar  kategori. Penyajian  data  dalam  bentukbentuk  tersebut  akan  memudahkan  peneliti memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki  makna  tertentu.  Prosesnya  dilakukan  dengan  cara  menampilkan dan  membuat  hubungan  antar  fenomena  untuk  memaknai  apa  yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.
d. diskusi dan analisis hasil data

## Landasan  Hukum  Pelaksanaan  Pembinaan  Kepribadian  Melalui  Metode Keagamaan
Sistem  pemasyarakatan  adalah  sistem  pembinaan  narapidana  yang memperlakukan  warga  binaan  pemasyarakatan  selain  sebagai  objek pengamanan, juga merupakan subjek yang harus dibina untuk memberikan bekal yang  cukup,  sehingga  warga  binaan  pemasyarakatan  mampu  berkompetisi secara  positif  dalam  menjalankan  peran  sosialnya  ditengah  masyarakat  baik untuk  kepentingan  dirinya  sendiri  maupun  untuk  kepentingan  pembangunan secara umum setelah selesai mejalani masa pidana.
Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 12
Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan,  berfungsi  sebagai  tempat  pembinaan narapidana  agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selama  menjalani  proses  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  Warga  Binaan Pemasyarakatan  diberikan  pembinaan  berupa  pembinaan  kepribadian  dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan ke tengah masyarakat dengan tingkah laku yang baik, mandiri, aktif, percaya diri dan produktif.  Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus  memperhatikan  berbagai  aspek-  aspek  penghidupan  agar  Warga  Binaan Pemasyarakatan  memiliki  kemandirian  dan  percaya  diri  yang  kuat.  Seiring dengan  kian  kompleksnya  kehidupan  masyarakat  yang  akan  dihadapi  Warga Binaan  pemasyarakatan  pada  saat  kembali  ke  masyarakat,  peningkatan  peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai instrumen pembinaan menjadi pilihan  yang tepat dan tidak terhindarkan. Dalam menyikapi perkembangan ini, Rutan Kelas IIB  Prabumulih  yang  mayoritas  penghuninya  adalah  beragama  Islam, melaksanakan  kegiatan  Pesantren  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan secara  bertahap  dan  berkelanjutan  tanpa  mengabaikan  pembinaan  terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama selain Islam.
Landasan  hukum  pelaksanaan  kegiatan  Pesantren  di  Rutan  Kelas  IIB Prabumulih adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor  03  Tahun  2018  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi, Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi  Keluarga,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
6. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
7. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  52  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas  dari  Korupsi  dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Implementasi  Pembinaan  Kepribadian  Dengan  Metode  Keagamaan  di Rutan Kelas IIB Prabumulih
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih adalah unsur pelaksana yang berada  dibawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusis yang mempunyai tugas dan fungsi pokoknya  adalah  melaksanakan  pembinaan  terhadap  Warga  Binaan Pemasyarakatan  (WBP).  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Prabumulih  juga berkomitmen untuk melaksanakan pembinaan secara intensif dan maksimal agar WBP  yang  menjalani  pidana  khususnya  kasus  Narkotika  di  Rumah  Tahanan Negara Kelas IIB Prabumulih dapat sadar dan bertaubat sehingga dapat kembali normal  ke  masyarakat.  Sedangkan,  Pondok  Pesantren  adalah  sekolah  islam berasrama yang tujuannya untuk memperdalam pengetahuan tentang Al Our'an dan Sunnah Rasul dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan Kiai atau Ustad.  Dalam  hal  ini  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB  Prabumulih mengadakan Kesepakatan Bersama (MOU) dengan Pondok Pesantren Modern Darussalam Prabumulih untuk melaksanakan Program Pembinaan Rehabilitasi Narkoba  dengan  Metode  Keagamaan.  Ini  bertujuan  untuk  memberikan pembinaan nyata bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), khususnya kasus Narkotika diharapkan dapat memulihkan kesadaran mereka akan ketergantungan Narkoba, menyadari akan bahaya Narkoba baik bagi pribadinya (Pamakai) maupun untuk masyarakat secara umum.
Dengan  adanya  kagiatan  pesantren  Ini  diharapkan  dapat  memberi  bekal ikmu  agama  bagi  para  santri  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  sehingga  dapat lebih  bermanfaat  ketika  mereka  kembali  ke  masyarakat  nantinya.  Selain  itu, mengubah  pandangan  Negatif  masyarakat  terhadap  rutan  yang  selama  ini melekat  yakni  tempat  orang  berotak  kejahatan,  kejam  dan  penuh  dengan
kekerasan berubah menjadi Tempat orang belajar Ilmu Agama. Akhakul karima, tata krama dan nilai kesopanan dalam hidup.
Dalam melaksanakan Kegiatan tersebut meliputi :
✓ Absensi Pelaksanaan
✓ Absensi Santri Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
✓ Materi Pembelajaran
✓ Jadwal pelaksanaan dan
✓ Laporan  hasil  Pembinaan  Rehabilitasi  Narkoba  dengan  Metode Keagamaan
Sehingga  dalam  hal  ini  Pondok  Pesantren  Modern  Darussalam  Prabumulih memberikan  pendidikan  dan  pengajaran  mengenai  ilmu  agama  islam,  Tauhid, Ahlak, Fiqih, Al Qur'an dan Hadist serta Siroh Nabawiyah (sejarah Nabi). Untuk Waktu Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba dengan Metode Keagamaan dilaksanakan selama 6 hari kerja, hari Senin sampai dengan hari sabtu dari  jam 09.00 - 15.00 WIB.  Pembinaan  dilakukan  oleh  Petugas  Rutan,  Ustads,  dan  dari  BNN  Kota Prabumulih.

## e. kesimpulan dari hasil  diskusi/analisis data
Sesuai  dengan  amanat  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang Pemasyarakatan,  berfungsi  sebagai  tempat  pembinaan  narapidana  agar  menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif  berperan  dalam  pembangunan  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga yang baik dan bertanggung jawab.
Pada  saat  menjalani  proses  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  Warga  Binaan Pemasyarakatan  diberikan  pembinaan  berupa  pembinaan  kepribadian  dan kemandirian  yang intinya adalah mengembalikan Warga  Binaan Pemasyarakatan ke tengah masyarakat dengan tingkah laku yang baik, mandiri, aktif, percaya diri dan produktif.
Dalam  menyikapi  perkembangan  ini,  Rutan  Kelas  IIB  Prabumulih  yang mayoritas  penghuninya  adalah  beragama  Islam,  melaksanakan  kegiatan Pesantren  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  secara  bertahap  dan berkelanjutan  tanpa  mengabaikan  pembinaan  terhadap  Warga  Binaan Pemasyarakatan yang beragama selain Islam.
Kegiatan pesantren  Ini  dapat  memberi bekal  ikmu agama bagi  para santri Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga dapat lebih bermanfaat ketika mereka kembali  ke  masyarakat  nantinya.  Selain  itu,  mengubah  pandangan  Negatif masyarakat terhadap rutan yang selama ini melekat yakni tempat orang berotak kejahatan, kejam dan penuh dengan kekerasan berubah menjadi Tempat orang belajar  Ilmu  Agama.  Akhakul  karima,  tata  krama  dan  nilai  kesopanan  dalam hidup. Dalam melaksanakan Kegiatan tersebut meliputi : Absensi Pelaksanaan, Absensi  Santri  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP),  Materi  Pembelajaran, Jadwal pelaksanaan dan Laporan hasil Pembinaan Rehabilitasi Narkoba dengan Metode  Keagamaan.  Sehingga  dalam  hal  ini  Pondok  Pesantren  Modern Darussalam Prabumulih memberikan pendidikan dan pengajaran mengenai ilmu agama islam, Tauhid, Ahlak, Fiqih, Al Qur'an dan Hadist serta Siroh Nabawiyah (sejarah Nabi). Untuk Waktu Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba dengan Metode Keagamaan  dilaksanakan  selama  6  hari  kerja,  hari  Senin  sampai  dengan  hari
sabtu dari  jam 09.00 - 15.00 WIB. Pembinaan dilakukan oleh Petugas Rutan, Ustads, dan dari BNN Kota Prabumulih.

## f. Pengakuan dari hasil kesimpulan
Dengan  adanya  MoU  ini  bukan  hanya  sekedar  seremonial  saja, implementasikan  apa  yang  dituangkan  dalam  MoU  yang  telah  ditandatangani, bangun  sinergitas  dalam  hal  pencegahan  peredaran  gelap  narkoba  dan  lakukan rehabilitasi  terhadap  pengguna  narkoba  yang  dibina  pada  Rutan  Kelas  IIB Prabumulih.
Bagi  pembina  dan  pengurus  pesantren  diharapkan  dapat  menggunakan  metode pembelajaran  yang  lebih  bervariasi  untuk  menghindari  kejenuhan  santri  dalam belajar.  Selain  itu,  Bagi  Para  Santri/Narapidana  diharapkan  lebih  giat,  sungguh- sungguh,  dan  tekun  dalam  mengikuti  pembinaan  kepribadian  berbasis  pesantren dan  mematuhi  semua  aturan  tata  Rutan  Kelas  IIB  Prabumulih  dan  juga  dapat mengaplikasikan nilai-nilai pembelajaran pesantren dalam kehidupan sehari-hari, tidak  hanya  ketika  di  Lapas  tetapi  juga  di  Lingkungan  masyarakat  setelah  habis masa pidana nantinya. Serta diharapkan dapat  mendakwahkan dan menjadi contoh bagi  masyarakat  dalam  berperilaku  sehingga  tidak  ada  pandangan  sebelah  mata terhadap  mantan  narapidana.  Untuk,  Rutan  Kelas  IIB  Prabumulih  Diharapkan Lebih  meningkatkan  lagi  pengelolaan  anggaran  untuk  pembinaan  kepribadian berbasis pesantrendan dapat lebih meningkatkan sarana dan prasarana lapas dalm menunjang  pembinaan  kepribadian  berbasis  pesantren  di  Rutan  Kelas  IIB Prabumulih.

## g. referensi Buku
A.  Widiada  Gunakaya.  (1995).  Sejarah  dan  Konsepsi  Pemasyarakatan. Bandung: Armico.
C.I. Harsono. (1995). Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan. Creswell, Jhon W. (2016). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Edi Setiadi dan Kristian. (2017). Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia. Jakarta: Prenamedia Group.
Moleong,  Lexy.  J.  (2016).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi. Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Mulyadi.  (2015).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (MSDM).  Bogor: Penerbit In Media.
Nurhayati, Anin. (2010). Kurikulum Inovasi Telaah terhadap Pengembangan Kurikulum pendidikan Pesantren. Yogyakarta: TERAS.
Saharjo.  (1963).  Pohon  Beringin  Pengayoman  Pancasila  Pidato  5  Juli  1963. Jakarta: Istana Negara.
Warta  Pemasyarakatan.  (2008).  Pembinaan  Narapidana  di  Lapas.  Jakarta: Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

## Jurnal
Victorio  H.  Situmorang.  (2019).  Lembaga  Pemasyarakatan  Sebagai  Bagian dari  Penegakan  Hukum.  Jurnal  Pusat  Pengkajian  dan  Pengembangan  Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. 13(1).
Noeke  Sri  Wardhani,  dkk.  (2015).  Sistem  Pembinaan  Luar  Lembaga  bagi Narapidana  yang  Merata  dan  Berkeadilan  Berperspektif  Pada  Tujuan Pemasyarakatan. Jurnal Hukum dan Pembangunan.45(1).
Siti  Erna  Latifi  Suryana.  (2009).  Implementasi  Kebijakan  tentang  Pengujian Kendraan  Bermotor  di  Kabupaten  Aceh  Tamiang.  Program  Studi  Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.28.
Taufik,  Mhd.  Dan  Isril.  (2013).  Implementasi  Peraturan  Daerah  Badan Permusyawaratan Desa. jurnal kebijakan publik 4(2).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan
Muadalah pada Pondok Pesantren
Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  6  Tahun  2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahahan Negara
Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor:  M.02-PK.04.10
Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana
Keputusan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Nomor  M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
Website http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5009/BAB%20III.pd f?sequence=7&isAllowed=y http://wartaterkini.news/rutan-prabumulih-wacanakan-aktualisasi-tertib- permasyarakatan-musi-bergerak-2018/
http://www.ditjenpas.go.id/rutan-prabumulih-menepis-bahwa-lapas-identik- peredaran-narkoba
https://adoc.pub/pemenuhan-hak-rehabilitasi-narapidana-anak-dalam-kasus- narko.html
https://adoc.pub/pemenuhan-hak-rehabilitasi-narapidana-anak-dalam-kasus- narko.html
https://kemenkumham.go.id/attachments/Produk_KSDN/Kanwil_Sumatera_S elatan/NK_RUTAN_KLAS_II_B_PRABUMULIH_DENGAN_DARUSSALAM. pdf https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267 https://sumsel.tribunnews.com/2018/11/02/pertama-di-indonesia-rutan- prabumulih-terapkan-rehabilitasi-narapidana-narkoba