## PENCATATAN PERKAWINAN DAN PROBLEMATIKA KAWIN SIRI
M. Fahmi Al Amruzi Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin fahmialamruzi61@gmail.com

## Abstrak
Ketentuan  aturan  perkawinan  diatur  dalam  undang-undang  dan  Peraturan Pemerintah Sedangkan aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga  peradilan  agama  adalah  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Semuanya bertujuan untuk menjaga dan melindungi institusi perkawinan yang sakral dan kuat yang  disebut  dengan mitssaqan ghalidzan untuk  menaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan  ibadah.  Sementara  itu  ada  perkawinan  yang  disebut dengan  perkawinan  siri,  perkawinan  siri  adalah  perkawinan  yang  sah  karena dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  agama,  yaitu  dengan  terpenuhinya rukun  dan  syarat  perkawinan,  hanya  saja  perkawinan  tersebut  tidak  mendapat pengakuan  negara  karena  tidak  tercatat.  Akibatnya  perkawinan  siri  banyak menimbulkan  problem  terutama  problem  hukum  dalam  keluarga,  seperti  tidak adanya  pengakuan  hukum  terhadap  perkawinan  tersebut  dan  problem  lain  yang mengikutinya  seperti  status  anak  yang  tidak  mendapatkan  akte  nikah,  hak-hak keluarga  lainnya  terutama  hak-hak  perempuan  (istri)  dan  anak  yang  sering  tidak mendapat  pengakuan  dari  bapak  dan  atau  keluarga  bapaknya  seperti  untuk mendapat  hak  nafkah  dan  waris  dari  bapaknya.  Pencatatan  perkawinan sesungguhnya adalah upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi keluarga terhadap  hak-hak  yang  harus  didapatkan  sebagaimana  mestinya  dari  sebuah perkawinan, dan pencatatan perkawinan meski tidak disyariat dalam agama Islam tetapi sesungguhnya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan bahkan dianjurkan dengan tujuan menghindari kemudaratan dan problem yang mungkin akan terjadi di kemudian hari dalam keluarga.
Keyword: Keluarga, Kawin, Siri, Hukum Islam, Undang-Undang, Problem dan Pencatatan.

## A. Pendahuluan
Perkawinan  merupakan  salah  satu  dari  tiga  kejadian  besar  dalam  hidup, seiring dengan kelahiran dan kematian. 1 Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya  merupakan  ibadah.  Perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah , dan rahmah . 2
Melalui Perkawinan dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi  fisik,  asuhan  keluarga,  pergaulan,  cara  berpikir  (mental),  pendidikan  dan
1 Blood, R,O. 1969, Marriage (2nded) , New York, The Free Press
2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3
perbedaan  lainnya  disatukan  dan  diktat  dalam  suatu  ikatan  suci  untuk  hidup bersama dengan direstui agama, kerabat dan masyarakat. 3
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan, bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhahan yang Maha Esa”.
Ketentuan  ini  menegaskan  bahwa  perkawinan  mempunyai  hubungan  yang erat  sekali  dengan  agama/Kerohanian  sehingga  perkawinan  tidak  hanya mengandung  unsur  lahir  dan  jasmani,  melainkan  juga  mengandung  unsur batin/rohani 4 .
Melalui  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan menjelaskan tentang keabsahan sebuah perkawinan. Isi pasal tersebut menegaskan  bahwa  “perkawinan  dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu”.  Dengan  demikian  bagi  warga Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam.
Selanjutnya  Dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 menjelaskan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Dengan  demikian  setiap  perkawinan  harus  didaftar  dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor pencatat nikah kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5
Terkait  dengan  ketentuan  pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-undang perkawinan  ini,  sikap  dan  perlakuan  masyarakat  berbeda.  Ketentuan  hukum  yang mengharuskan  bahwa  setiap  perkawinan  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan agama berjalan dengan baik dan sangat ditaati  dan bahkan hampir bisa dipastikan bahwa tidak ada perkawinan yang dilaksanakan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama.
Kondisi  sangat  berbeda  dengan  penerapan  pasal  1  ayat  (2)  yang mengharuskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan. Fenomena yang terjadi justru menunjukkan masih banyak terjadi perkawinan yang tidak tercatatkan dengan berbagai  faktor  dan  alasan  penyebabnya.  Padahal  dengan  melalui  pencatatan sebagaimana  dikehendaki  pasal  2  ayat  (2)  tersebut  eksistensi  perkawinan  dan keluarga  mendapatkan  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum,  perkawinan
3 Enseklopedia Pengetahuan Al-Qur ’a n dan Hadis , (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), h. 294-295
4 Moh Idris Ramulyo. 1996. Hukum perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam . Jakarta : Bumi Aksara , hlm. 2.
5 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan & KHI Cet. II (Bandung: Citra Umbara, 2013),  h. 2
tanpa pencatatan akan berdampak ilegalnya sebuah perkawinan tentu saja dengan segala akibatnya. Sementara itu di dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: ”Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap  perkawinan harus di catat” 6
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang berlaku  sering  disebut  dengan  kawin  siri.  Dimaksudkan  dengan  kawin  siri  di  sini adalah  perkawinan  yang  sah  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  rukun  dan  syarat perkawinan yang dituntut menurut ketentuan agama (sesuai dengan ketentuan pasal 2  ayat  (1)  Undang-undang  perkawinan,  akan  tetapi  perkawinan  tersebut  tidak dicatatkan  sebagaimana  dikehendaki  pada  apas  2  ayat  (2)  Undang-undang perkawinan karena ada suatu tertentu. Sebutan lain dari kawin siri ini adalah nikah di bawah tangan.
Fenomena yang terjadi di tengah masyarakat menunjukkan bahwa kawin siri sering terjadi dengan berbagai alasan dan faktor penyebabnya, begitu pula dengan berbagai problem yang ditimbulkannya.
Pencatatan  perkawinan  sesungguhnya  sama  pentingnya  dengan  nilai keabsahan  sebuah  perkawinan  karena  perkawinan  yang  bertujuan  untuk membentuk rumah tangga yang tenteram, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak  mungkin  terlaksanakan  kalau  tidak  didasari  oleh  keabsahan  perkawinan  itu sendiri, demikian juga halnya dengan jaminan dan kepastian dari eksistensi sebuah keluarga yang terbangun dari perkawinan yang secara legal tidak pernah mendapat pengakuan oleh negara karena secara administrasi tidak pernah tercatat. Perkawinan seperti ini justru akan mendatang problem keluarga, terutama yang terkait dengan hak anak dan perempuan yang dinikahi sebagai istri.
Akibat dari sebuah perkawinan yang tidak tercatat yang terkait dengan anak yang  dilahirkan,  sang  anak  akan  mengalami  diskriminasi  pemenuhan  dan perlindungan hak anaknya yang mencakup relasi dalam hukum keluarga, termasuk hak-hak anak atas pelayanan sosial, pendidikan, dan pencatatan kelahiran. Padahal, setiap anak yang dilahirkan membawa hak-haknya sendiri yang melekat  ( rights of the child ) yang pada prinsipnya tidak boleh diperlakukan berbeda atau diskriminasi.
Demikian  juga  perkawinan  tidak  tercatat  berdampak  buruk  kepada perempuan sebagai istri, kedudukan perempuan sebagai  istri menjadi tidak diakui oleh  negara.  Seorang  istri  berada  pada  posisi  yang  sangat  lemah  dan  dirugikan,
6 Abdurrahman, 2010, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Akademika Pressindo, h.
sebagai  seorang  istri  tidak  mendapat  jaminan  dan  perlindungan  atas  hak-haknya dalam perkawinan.
Tulisan  ini  mencoba  memberikan  analisa  dan  gambaran  tentang  betapa pentingnya  arti  pencatatan  dalam  perkawinan,  dan  menjelaskan  terkait  dengan problem yang terjadi sebagai dampak negatif dari praktik perkawinan siri yang tidak dicatatkan.

## B. Pencatatan Perkawinan
Hukum  Islam  yang  terkait  dengan  struktur  keluarga  di  antaranya  adalah hukum perkawinan dan kewarisan dengan berbagai derivasinya yang merupakan hak perdata dalam hukum Islam; menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah  dan  hak  mendapatkan  warisan.  Bahkan  konsep  ke mahraman atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. 7 Dalam surah Al-Furqan ayat 54 Allah berfirman:
َوُهَو اًريِدَق َكُّبَر َناَكَو ۗ اًرْهِصَو اًبَسَن ۥُهَلَعَجَف اًرَشَب ِءٓاَمْلٱ َنِم َقَلَخ ىِذَّلٱ
artinya “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.
8 (QS. Al-Furqan: 54)
Pemerintah  Republik  Indonesia  melalui  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  telah  menegaskan  bahwa  perkawinan dianggap  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya itu. Dengan demikian bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam, dan perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagaimana  dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 9
Pelaksanaan  pencatatan  perkawinan  tersebut  kemudian  diatur  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan  bahwa  pencatatan  perkawinan  bagi  mereka  yang  melangsungkan
7 M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 7.
8 Departeman Agama RI , Al- Qur’an Tajwid dan Terjemah , (Jakarta: Penerbit Maghfirah Pustaka, 2006), h. 366.
9 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Loc. cit
perkawinan  menurut  agama  Islam  dilakukan  oleh  pegawai  pencatat  nikah 10 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 11 Sedangkan bagi mereka yang  tidak  beragama  Islam  (non  muslim),  pencatatannya  dilakukan  oleh  pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. 12
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk tertib administrasi, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan, serta sebagai bukti bahwa  benar-benar  telah  terjadi  perkawinan. 13 Setiap  perkawinan  yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan.  Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  atau  dilakukan  di  luar  pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. 14
Dalam hukum Islam tidak dikenal adanya pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan di wajib oleh undang-undang tersebut, secara tegas hukum pencatatan perkawinan  tidak  dikenal  dalam  hukum  Islam  sehingga  tidak  ditemukan pembahasannya di dalam kitab-kitab fikih, namun dari aspek tujuannya selaras dan sejalan  dengan  tujuan  dari  hukum  Islam  itu  sendiri,  seperti  untuk  kemaslahatan keluarga  dalam  rangka  menertibkan  perkawinan  sehingga  diharapkan  tidak  akan terjadi perkawinan dengan calon suami/istri yang terlarang untuk kawin, atau terjadi kesalahan wali dan lain sebagainya akibat dari tidak diketahui identitas para pihak. Akibat  lainnya  adalah  adanya  pihak-pihak  yang  dirugikan  di  kemudian  hari  yang disebabkan tidak adanya perlindungan hukum, karena adanya orang  yang dimintai pertanggungjawaban dalam perkawinan tersebut.
Dengan  demikian  maka  pencatatan  perkawinan  yang  bertujuan  untuk tertibnya administrasi perkawinan memiliki tujuan yang sama dengan tujuan hukum Islam  yaitu  menciptakan  kemaslahatan  dan  menghindari  kemudaratan,  oleh karenanya  pencatatan  perkawinan  searah  dengan maqashid  syari’ah .  yang
10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2
11 Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1946  jo  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  1954  tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
12 Muhammad  Amin  Suma, Hukum  Keluarga  Islam  Di  Dunia  Islam, (Jakarta:PT  Raja  Grafindo Persada, 2004), h. 235.
13 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Op Cit 14 Ibid. , Pasal 6 ayat (1).
merupakan prinsip dasar dalam pembentukan hukum Islam.
Sebaliknya  perkawinan  yang  sudah  sah  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  hukum  Islam  tetapi  tidak  dicatatkan,  tidak  menutup  kemungkinan dikemudian hari ada perkawinan yang harus dibatalkan (difasakh) yang disebabkan karena  terjadinya  perkawinan  dengan  calon  suami/istri  yang  ternyata  termasuk perkawinan  yang  terlarang  baik  karena  se  mahram  atau  terjadi  kesalahan  dalam perwalian.
Pembatalan  perkawinan  (fasakh)  terhadap  perkawinan  yang  telah berlangsung  berdampak  bagi  sebuah  keluarga,  lebih-lebih  kalau  keluarga  tersebut telah melahirkan keturunan, oleh karenanya menghindari kemudaratan dengan cata pencatatan  dalam  perkawinan  lebih  dianjurkan.  Demikian  juga  dalam  kaitannya dengan keperdataan lainnya, akibat tidak adanya pencatatan sebagai data autentik dalam perkawinan akan ada pihak-pihak yang dirugikan karena lemahnya jaminan perlindungan hukum terhadapnya.
Dalam  pandangan  hukum  Islam  pencatatan  perkawinan  bisa  ditetapkan dengan  menggunakan  teori  qiyas  atau  teori maslahah  mursalah ,  teori Syaddu  al Zari’ah ,  teori  Istihsan  atau  juga  teori  lainnya,  maka  dengan  demikian  pencatatan perkawinan  pun  adalah  bagian  dari  hukum  Islam  yang  bertujuan  untuk  menjaga keutuhan  perkawinan  yang  merupakan  sunah  yang  harus  dipertahankan,  bahkan diingat bahwa perpisahan atau perceraian itu boleh tetapi tidak diharapkan karena akan mengundang murkanya Allah.
Pencatatan  perkawinan  mengandung  banyak  kebaikan,  kemaslahatan  dan kemanfaatan  bagi  keluarga,  dengan  pencatatan  perkawinan  masing-masing  pihak anggota  keluarga  terlindungi,  baik  pada  saat  perkawinan  itu  berlangsung  maupun pasca perkawinan.
Perkawinan  dalam  arti  akad  yang  sangat  kuat,  disebut  dengan mitssaqan ghalidzan untuk  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan  ibadah, dengan  tujuan  untuk  terwujudnya  kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah, mawaddah , dan rahmah 15 .  Dalam surah Ar Rum ayat 21 Allah berfirman:
َو ًةَّدَوَّم مُكَنْ يَ ب َلَعَجَو اَهْ يَلِإ ۟آوُ نُكْسَتِ ل اًجََٰوْزَأ ْمُكِسُفنَأ ْنِ م مُكَل َقَلَخ ْنَأ ٓۦِهِتََٰياَء ْنِمَو

## ًةَْحَْر
“ Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu  sendiri,  supaya  kamu  merasa  nyaman  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  di antaramu mawadah dan rahmah”. 16
Sesungguhnya dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  menyebutkan  dasar  perkawinan  dan  juga  menyebutkan  tujuan  dari perkawinan:  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bat in  antara  seorang    pria  dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 17
Pasal  1  Undang-Undang  Perkawinan  ini  secara  terbuka  menyebutkan  dua tujuan dari perkawinan, yaitu:
1. Keluarga yang bahagia, dan
2. Keluarga yang kekal.
Untuk  mewujudkan  tujuan  perkawinan  tersebut  di  atas  baik  menurut  Al- Q ur’an  maupun  tujuan  perkawinan  yang  disebutkan  dalam  Undang -Undang perkawinan tidak cukup dengan sekedar bahwa perkawinan itu sah, tetapi juga harus legal  melalui  pencatatan,  sehingga  akan  mendapatkan  jaminan  dan  perlindungan hukum  dari  negara,  sehingga  dalam  pasal  2  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  setiap perkawinan itu harus dicatatkan.
Kawin siri meskipun sah tetapi sering kali melahirkan problem di kemudian hari  dan  dapat  dihindari  melalui  pencatatan  pernikahan,  menghindari problem/mudarat  lebih  diutamakan,  dan  setiap  kemudaratan  harus  dihilangkan, demikian yang ditegaskan dalam prinsip-prinsip pembentukan hukum Islam.
Beberapa prinsip atau kaidah-kaidah usul fikih dapat dijadikan acuan utama dalam menentukan berbagai aturan untuk menghindari mudarat atau problem dalam hidup, seperti kaidah:
ُ رَرَّضلَا ُ لاَز  ي 18 16 Departeman Agama RI , Loc Cit , h. 406.
17 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974, Loc. cit
18 Ahmad al Hajjiy al Kurdiy, Al Qawa’id al Fiqhiyatu al Kulliyah, Cet. I, 2019 M/1440 H. Al Dar Al Thahiriyah, Kuwait, h. 43
Artinya: Kemudaratan harus dihilangkan
Kaidah lainnya yang juga bisa digunakan dalam pembentukan hukum Iskam adalah:
ِحِلاَصَمْلا ِبْلَج ْنِم  َلَْوَأ ِدِساَفَمْلا ُءْرَد 19
Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan

## C. Kawin Siri
Kata siri  secara etimologis berasal dari bahasa Arab “ sirrun ” berarti rahasia atau sesuatu yang disembunyikan 20 . Melalui akar kata ini nikah siri diartikan sebagai nikah  yang  dirahasiakan,  berbeda  dengan  nikah  pada  umumnya  yang  dilakukan secara  terang-terangan 21 Jadi  nikah  siri  berarti  nikah  rahasia  ( secret  marriage ), pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. 22
Terminologi nikah siri di Indonesia kemudian menjalani penyesuaian makna, sebelumnya  diungkapkan  oleh  Abdul  Ghofir  Anshori  bahwa  pada  umumnya  yang dimaksud  dengan  Perkawinan  siri  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  menurut syariat Islam, tetapi tidak / belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 23
Dalam  terminologi  fikih  Maliki,  nikah  (kawin) siri ialah  nikah  yang  karena pesan dari pihak suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya termasuk keluarga setempat. 24
Dalam sejarah perkawinan siri sudah dikenal sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana dikutip oleh Imam Malik dalam Kitab Al Muwatha’nya . 25 Dalam kajian  hukum  Islam  tentang  perkawinan  siri  yang  pada  awalnya  perkawinan  siri ditujukan  perkawinan  yang  tidak  memenuhi  rukun  dan  syarat  perkawinan,
19 Muhammad Utsman Syabir, al-Qawâ ’i d al- Kulliyah  wa al-DLawâbith  al-Fiqhiyyah, (Urdun: Dar al Nafais, 2007) h. 164
20 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir , (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997), h. 626.
21 M.Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 295 22 Abdul manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia , (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006) Cet. I, Ed. Pertama, h. 47-48
23 Abdul Ghofur  Ansori,  Hukum  Perkawinan  Islam:  Prespektif  Fikih  dan  Hukum  Positif,  cet  1, (Yogyakarta:UUI Press, 2011), hlm. 169
24 Masyfuk Zuhdi, Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan Dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, dalam Mimbar Hukum h. 110-112, Nomor 28 Tahun VII, September – Oktober 1996, Jakarta, Al Hikmah Dan DITBINBAPERA Islam.
25 Sujari Dahlan, Fenomena Nikah Sirri , Cet. I, Pustaka Progresif, 1996, h. 31
sebagaimana  dikemukakan  oleh  Umar  bin  Khattab  ketika  beliau  menerima pengaduan  tentang  perkawinan  yang  hanya  disaksikan  oleh  seorang  laki-laki  dan seorang perempuan. 26
Kawin siri yang dikenal pada masa khalifah Umar tersebut adalah perkawinan yang tidak dapat dianggap sah karena tidak menghadirkan rukun dan syarat  nikah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan agama, 27
Menurut Jumhur (Madzhab Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali), kawin siri atau nikah siri  adalah  nikah  yang  tidak  dihadiri  oleh  saksi,  maka  ketika  dihadiri  saksi,  maka statusnya  merupakan nikah alaniyah (yang  diumumkan)  sebagaimana  pada umumnya. Jadi ketika terjadi pernikahan kurang dari dua saksi laki-laki, maka Jumhur mengklasifikasikannya  sebagai  Nikah  Siri.  Nikah  siri  sebagaimana  yang  telah dijelaskan tersebut merupakan sebuah pernikahan yang batal dan tidak sah karena tidak adanya saksi. 28
Menurut  Mahmud  Syaltūt  perkawinan siri  adalah  salah  satu  bentuk perkawinan  jenis  lama  yang  sudah  lama  dijelaskan  definisi  dan  hukumnya  oleh fuqaha.  Fuqaha  tradisional  telah  menyepakati  bahwa  perkawinan  siri  adalah  akad nikah  oleh  dua  belah  pihak  tanpa  ada  saksi,  pengumuman,  tanpa  penulisan  buku resmi, dan pasangan tetap hidup dalam kondisi yang disembunyikan. Lebih lanjut, Syaltūt berpendapat bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memeliha ra hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan yaitu hak suami istri dan anak- anak sebagai keturunan seperti pemeliharaan, warisan, dan perwalian. 29
Perkawinan  siri  ini  berbeda  dengan  nikah  siri  yang  dikenal  di  Indonesia. kawin siri dalam terminologi hukum di Indonesia adalah kawin secara rahasia dalam arti kawin yang tidak formal dan sering juga disebut dengan  kawin bawah tangan, disebut  dengan  nikah  bawah  tangan  karena  yang  menikahkan  dalam  perkawinan tersebut  adalah  orang  tua  atau  wali  secara  langsung  tanpa  adanya  prosedur pencatatan secara resmi sesuai ketentuan undang-undang.
26 Dr. H. Saifudin zuhri, M.Ag, Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, (Semarang, 2012) h. 19-20
27 Sujari Dahlan, Fenomena Nikah Sirri , Cet. I, Pustaka Progresif, 1996, h. 31
28 Al Munawar, Faishal Agil, Telaah Fatwa tentang Nikah Siri , Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 4, Nomor 1, April 2020, h. 58
29 Nasotion, Khoiruddin, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim , Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009, h.
Perkawinan siri seperti ini sesungguhnya adalah perkawinan yang sah karena memenuhi  ketentuan  agama  yaitu  dengan  terpenuhinya  rukun  dan  syarat  dari sebuah perkawinan hanya saja perkawinan ini tidak dicatatkan sehingga perkawinan siri ini tidak memiliki kekuatan dan perlindungan hukum.
Secara  administrasi  negara,  perkawinan  seperti  ini  tergolong  perkawinan yang  melanggar  ketentuan peraturan  yang  berlaku.  Dengan  demikian,  perkawinan siri  bisa  dikatakan  adalah  sebuah  perkawinan  yang  tidak  mematuhi  atau  tidak menaati peraturan hukum yang sah yang diatur oleh negara.
Dalam kenyataannya, praktik perkawinan nikah siri ini masih sering terjadi di masyarakat dan dapat disaksikan di hampir di seluruh penjuru di Indonesia, buktinya dalam kondisi tertentu adanya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama untuk kepentingan  tertentu  yang  menuntut  adanya  akte  nikah.  Banyak  faktor  yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan siri atau bawah tangan; di antaranya karena faktor usia calon yang berada di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang, faktor  berpoligami  yang  tidak  mendapat  izin  dari  istri  pertama  dan  faktor-faktor lainnya.
Persoalan  yang  menarik  untuk  dipertanyakan  adalah  apakah  karena ketentuan  hukumnya  yang  tidak  tegas  atau  secara  tersirat  dan  tersurat,  bahwa sebenarnya  pemerintah  melegalkan  praktik  pernikahan  tidak  tercatat  ini  melalui peraturan-peraturan tersebut, atau bahkan keduanya, atau mungkin karena kultur masyarakat  ( legal  culture) yang  terbiasa  mengabaikan  atau  menganggap  gampang sehingga tidak mencatatkan perkawinannya, ataukah juga karena faktor ekonomi dan pemahaman lainnya, seperti pemahaman kepercayaan dan keagamaan.
Praktik nikah atau kawin tidak tercatat ini sebenarnya sudah pernah disahkan oleh Negara melalui Mahkamah Islam, sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan keputusan Mahkamah Islam Tinggi No.23/19 Tahun 1953 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap, tetapi tidak didaftarkan, maka nikah tersebut tetap sah, namun yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu. 30
30 Abd. Somad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia (Cet.I; Jakarta: Kencana Predana Group), h. 295.

## D. PROBLEMATIKA KAWIN SIRI
Kawin  siri  dimaksudkan  di  sini  adalah  sebagaimana  perkawinan  pada umumnya yaitu yang dilaksanakan dengan memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dituntut sesuai dengan ketentuan  hukum agama  Islam,  hanya  saja  proses  perkawinannya  tidak  dicatatkan  dalam daftar  catatan  perkawinan  di  Kantor  Pencatatan  Perkawinan  dan  tidak memiliki surat/akte nikah yang dikeluarkan oleh  pemerintah.
Pihak  yang  paling  dirugikan  dalam  perkawinan  siri  adalah perempuan,  sering  kali  hak-hak  perempuan  pada  perkawinan  siri terabaikan  dan  tidak  mendapatkan  jaminan,  karena  rumah  tangga  yang dibangun  dengan  perkawinan  siri  itu  sendiri  tidak  mendapatkan perlindungan hukum, lebih-lebih lagi apabila keluarga dari perkawinan siri itu  telah  mendapat  keturunan  (anak)  dan  dampak  negatifnya    tidak  hanya kepada perempuan tetapi juga berujung pada anak.
Problem  yang  dihadapi  oleh  anak  akan  mulai  terasa  ketika  orang  tuanya bercerai atau salah satunya meninggal dunia, bapak atau keluarga bapaknya tidak mengakuinya,  hak  ibu  dan  anaknya  sulit  dan  bahkan  tidak  didapatkan, sehingga segala fasilitas pendukung  hidupnya terputus.
Meskipun sebenarnya hubungan  anak dengan  ayah dan ibunya  secara syariat Islam tidak ada masalah dan diakui tetapi apabila dihadapkan dengan hukum Negara, hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak dapat diakui.
Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut oleh negara dianggap sebagai  anak  luar kawin (tidak  sah) dan dampaknya adalah bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan  perdata  dengan ayahnya  tidak  ada sebagaimana disebutkan dalam pasal  42  dan  43  UUP dan pasal 100 KHI, disebutkan anak luar kawin dalam pasal 43, adalah:
1. Anak yang dilahirkan  di luar  perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan  keluarga ibunya;
2. Kedudukan  anak tersebut  ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur  dalam peraturan Peraturan Pemerintah.
Sebuah kenyataan dan sering terjadi, rumah tangga dari perkawinan siri ini, istri  dan  anaknya  dengan  mudah  dan  kapan  saja  bisa  ditinggalkan  oleh
suaminya,  sementara  istri  dan  anaknya  tidak  dapat  berbuat  banyak  untuk menuntut  hak-haknya,  seperti  tuntutan  berupa  biaya  pemeliharaan ( hadlanah ) dan berupa tunjangan finansial untuk membesarkan anak dari mantan  suaminya,  problem  lainnya  adalah  yang  terkait  dengan  hak anak  untuk  mendapatkan  akta  kelahiran,  demikian  juga  dengan  hak waris  yang  sulit  diwujudkan  pada  saat  sang  ayah  sebagai  orang  tua kandungnya  meninggal  dunia,  padahal  tidak  dapat  disangkal  dan dipungkiri  bahwa  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  siri  ini  memiliki hubungan darah dan keturunan sebagai anak dengan ayahnya.
Salah satu kasusnya adalah yang pernah dialami oleh Hj. Aisyah Mokhtar dan anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang berakhir dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 27  Februari  2012  setelah  mengajukan  yudisial  review  terhadap  ketentuan  Pasal  2 ayat  (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, dengan duduk masalahnya adalah dimana Moerdiono sebagai seorang suami  yang  telah  beristri  dan  menikah  kembali  dengan  seorang  perempuan  yang bernama Hj. Aisyah Mokhtar secara syariat Islam sebagai istri kedua dengan siri dan tidak dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kantor Pencatatan nikah dalam Hal di KUA.
Demikian juga hal serupa banyak terjadi di masyarakat kasus-kasus serupa dengan  problem  yang  berbeda-beda;  ada  problem  seorang  anak  yang  tidak  bisa didaftarkan disekolah karena tidak memiliki identitas kelahiran (akte lahir) akibat dari perkawinan orang tuanya kawin siri (tidak tercatat); ada kasus anak terlantar karena  ditinggal  mati  oleh  ayahnya  dan  tidak  diakui  sebagai  anak  oleh  keluarga (saudara seayah)  akibat  ayahnya  kawin  dengan  ibunya tanpa dicatatkan di  kantor pencatatan perkawinan; dan sederet kasus lainnya yang terjadi dimasyarakat seperti tidak  adanya  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  sebagai  istri  yang ditinggalkan/ditelantarkan oleh suami sirinya.
Meski demikian problem terkait dengan persoalan perkawinan siri terus saja terjadi, karena dalam konteks pemahaman keabsahan perkawinan baik dari persepsi masyarakat  dan  bahkan  dalam  persepsi  hukum  pun  perkawinan  siri  adalah perkawinan yang sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama yaitu terpenuhinya semua rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana yang  dikehendaki pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974), kecuali pada ayat (2) dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa perkawinan yang sah tersebut  harus  dicatatkan,  demikian  ketentuan  pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang
Perkawinan.
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  perkawinan  ini  terkait  dengan  substansi perkawinan  yang  menentukan  sah  dan  tidak  sahnya  perkawinan,  sementara  pada ayat  (2)  berikutnya  menjelaskan  terkait  dengan  administrasi  perkawinan,  yang merupakan pengakuan dari eksistensi sebuah perkawinan oleh negara.
Kondisi seperti ini terus saja terjadi, perkawinan tidak tercatat sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 2 ayat (2), yang dikatakan sebagai kawin siri dengan segala  problematika  juga  terus  saja  terjadi  sampai  pada  puncaknya  dan  muncul kepermukaan  dengan  melibatkan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  menguji  materi hukumnya.

## E. Putusan Mk
Kasus  terkait  dengan  persoalan  kawin  siri  dengan  problematiknya  yang akhirnya harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi di antaranya adalah Kasus Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim bersama kuasa hukumnya yang memperjuangkan status hukum anaknya bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin  Moerdiono  buah  dari  perkawinan  sirinya  dengan  Moerdiono,  yang mengakibatkan anak tersebut tidak mendapatkan pengakuan status keperdataan dari ayah biologisnya sehingga tidak mendapatkan hak waris yang semestinya menjadi hak anak tersebut. 31
Amar  putusan  MK  menyatakan  mengabulkan  permohonan pemohon  untuk sebagian, yaitu pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan “ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya”, bertentangan  dengan  UUD  RI  tahun  1945  sepanjang  dimaknai menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum  ternyata  mempunyai  hubungan  darah  dengan  ayahnya.  Sehingga  ayat tersebut  harus  dibaca “ Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi
31 http://tribunnews.com/seleb/2013/04/24/anak-machica-mochtar-tak-dapat-warisan- moerdiono.
dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” . 32
Amar  putusan  selanjutnya  berbunyi,  dan  menolak  permohonan  para pemohon untuk selain dan selebihnya, yaitu berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) UUP No.  1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. 33 Alasan penolakan MK karena pencatatan  perkawinan  merupakan  kewajiban  administratif  yang  harus  dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Tujuannya sesuai dengan tanggung jawab negara pada  warga  negaranya  yaitu  untuk  memberikan  jaminan  perlindungan,  pemajuan, penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  yang  bersangkutan.  Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan suatu akta autentik. Sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. 34
Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010  adalah  sebuah  putusan  yang  memberi warna paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Putusan MK tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara ( intra partes ), tetapi juga harus ditaati oleh siapa pun disebut dengan putusan  yang  bersifat erge  omnes. Ketentuan  mengikat  umum  putusan  MK  ini dikarenakan sifat hukum publiknya. 35
Dengan  demikian,  maka  Putusan  MK  No.  46/PUUVIII/2010  merupakan putusan yang bersifat final and binding. Bersifat mengikat, dan tidak adanya upaya hukum lebih lanjut, seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali dari Putusan yang sudah dibacakan untuk umum.
Secara tekstual, putusan MK tersebut menjelaskan bahwa frasa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan” minimal mengandung 2 (dua) makna :
1. anak  yang  dilahirkan  dari  pernikahan  yang  sah  menurut  agama  namun  tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang, mengingat pemohon yang mengajukan permohonan judicial  review pada  MK  berangkat  dari  pemaknaan  nikah  siri  dan
32 Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, h. 36-37
33 Ibid., h. 37 34 Ibid., h. 33-34 35 Maruara Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) , h. 160.
atau perkawinan tidak tercatat sebagaimana maksud Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1);
2. anak  yang  lahir  tanpa  adanya  ikatan  perkawinan  seperti  kumpul  kebo, perselingkuhan dan  sebagainya,  dikarenakan  tidak  adanya  penegasan dan/atau penjelasan terkait makna tersebut pada amar putusan MK .
Putusan  MK  ini  menimbulkan  kontroversi  sekaligus  berdampak  luas  bagi masyarakat, antara lain terkesan tetap mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban  administratif  yang  harus  dipenuhi  dan  akta  autentik  bagi  setiap  warga negara  Indonesia  akan  berakibat  ketidakpastian  status  hukum  perkawinan  tidak tercatat  atau  nikah  siri  dan  anak  yang  lahir  akan  mengalami  kesulitan  dalam mendapatkan identitas catatan sipil berupa akta kelahiran. Padahal akta kelahiran merupakan  hak  anak  pertama  yang  seharusnya  diberikan  oleh  negara.  Undang- undang  Dasar  dan  Undang-undang  perlindungan  anak  menyatakan  dengan  jelas bahwa setiap anak dengan jelas berhak mendapatkan identitas, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dari Negara. Identitas atas kelahiran merupakan suatu bentuk pengakuan dari orang tua dan juga jaminan dari negara.

## F. Penutup
Nikah/kawin siri adalah perkawinan yang dirahasiakan karena ada tujuan- tujuan  tertentu  dibalik  perkawinan  tersebut  sehingga  tidak  diformalkan  sebagai sebuah  perkawinan  yang  dicatat  dalam  administrasi  negara  dan  akibatnya perkawinan  tersebut  tidak  mendapatkan  akte  nikah  sebagai  bukti  terjadinya perkawinan yang sah.
Perkawinan  siri  sesungguhnya  adalah  perkawinan  yang  sah  menurut ketentuan  agama  meski  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan dianggap  tidak  pernah  terjadi  karena  perkawinan  itu  tidak  dicatatkan,  oleh karenanya negara tidak dapat hadir untuk memberikan perlindungan hukum kalau terjadi sengketa hukum terhadap keluarga tersebut. Akibatnya segala yang lahir dari perkawinan  tersebut  di  nilai  tidak  ada  dan  tidak  mendapat  perlindungan  karena perkawinan tersebut tidak mendapatkan pengakuan hukum, seperti kelahiran anak, perceraian, atau salah satu dari suami istri tersebut ada yang meninggal dunia, akan
menjadi problemnya sendiri.
Seorang  anak  yang  terlahir  dari  keluarga  yang  dilaksanakan  melalui nikah/kawin  siri  tidak  mendapatkan  pengakuan  sebagai  anak  yang  sah  karena dianggap sebagai anak luar nikah dan akibatnya sang anak tidak mendapatkan akte kelahiran,  demikian  juga  kalau  bapaknya  meninggal  maka  sang  anak  sulit  untuk mendapatkan hak warisnya karena sering kali dianggap sebagai anak luar nikah oleh keluarga  bapaknya,  karena  memang  secara  perdata  dia  hanya  memiliki  hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.
Demikian juga dengan seorang istri sulit untuk memperjuangkan hak-haknya yang  didapat  selama  berkeluarga  baik  berupa  harta  warisan  atau  harta  kekayaan selama perkawinan kalau rumah tangganya berakhir.
Problem  lain  yang  lahir  akibat  perkawinan/pernikahan  siri  tidak  hanya berakhir  sampai  di  situ  dan  mungkin  akan  menimbulkan  problem  lainnya  di kemudian  hari  jauh  setelah  sang  suami/ayah  meninggal  dunia,  seperti  terjadinya kawin bersaudara ketika sang ayah kawin poligami siri, antara satu anak dengan anak yang lain dari istri yang lain melakukan perkawinan dan ternyata akhirnya diketahui kalau  pasangan  suami  istri  tersebut  bersaudara  seayah.  Dan  tidak  menutup kemungkinan  seorang  anak  kawin  dengan  mantan  istri  ayahnya  (ibu  tiri)  dan problem-problem lainnya dalam keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd. Somad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam Indonesia , Cet.I; Jakarta: Kencana Predana Group
Abdul  manan, Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia ,  (Jakarta,  Kencana Prenada Media Group, Cet. I, Ed. Pertama 2006
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
Ahmad  al  Hajjiy  al  Kurdiy, Al  Qawa’id  al  Fiqhiyatu  al  Kulliyah, Cet.  I,  Kuwait,  Al  Dar  Al Thahiriyah, 2019 M/1440
Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir , Surabaya, Pustaka Progressif, 1997
Akh. Minhadji, “ Reorientasi Kajian Ushul Fiqh ”, dalam Restrukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta, Yogyakarta, Suka Press, 2007.
Blood, R,O, Marriage (2nded), New York, The Free Press, 1969
Departeman  Agama  RI ,  Al- Qur’an  Tajwid  dan  Terjemah ,  (Jakarta:  Penerbit  Maghfirah Pustaka, 2006
Dr. H. Saifudin zuhri, M.Ag, Sanksi Pidana Sebagai Pendidikan Bagi Pelaku Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam , Semarang, 2012
Enseklopedia Pengetahuan Al-Qur ’a n dan Hadis, Jakarta, Kamil Pustaka, 2013
http://tribunnews.com/seleb/2013/04/24/anak-machica-mochtar-tak-dapat-warisan- moerdiono
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam
Nasotion,  Khoiruddin, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan  Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim , Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009
Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Sinar Grafika, 2012
Masyfuk Zuhdi, Nikah Siri, Nikah Di Bawah Tangan Dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif , dalam Mimbar Hukum, Nomor 28 Tahun VII, September
– Oktober 1996, Jakarta, Al Hikmah Dan DITBINBAPERA Islam
Moh Idris Ramulyo. Hukum perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004
Muhammad  Utsman  Syabir, al- Qawa’id  al -Kulliyah  wa  al-Dlawabith  al-Fiqhiyah, Urdun, Dar al Nafais, 2007
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam , Jakarta: Prenada Media, 2003
M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam , Jakarta, Amzah, 2013

## Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
Sujari Dahlan, Fenomena Nikah Siri , Cet. I, Pustaka Progresif, 1996
Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Ke- III
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan & KHI Cet. II, Bandung: Citra Umbara, 2013
Yusuf Hanafi, Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur, Bandung, Mizan, 1986
S