Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020, 421-427
Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Siti Latifah
Prodi Magister Ekonomi Syariah, IAIN Kudus *Email korespondensi: sitilatifah1619@gmail.com

## Abstract
Indonesia  has  enormous potential in  developing Islamic  finance because Indonesia  has  the  largest number  of Muslims in the world and high economic growth. The issuance of State Sharia Securities (sukuk) has become the main  financing  instrument.  The  presence  of  sukuk  further  strengthens  the  government's  ability  to  finance  the budget deficit. The government has many choices in determining the combination of its financing instruments. The government can keep debt costs to a minimum. This study aims to determine 1) the development of sukuk in Indonesia and 2) the role of sukuk in Indonesia's economic growth. This research uses qualitative methods and library  research  approach.  Researchers  use  secondary  data,  namely  data  sourced  from  existing  literature  or references. The results of this study are 1) The Indonesian government has issued Retail Sukuk (SR), namely SR 001  -  SR  013.  The  issuance  of  State  Sukuk  from  year  to  year  continues  to  increase,  in  accordance  with developments and strategies applied in the APBN. 2) The role of State Sukuk has a very positive impact, such as financing project development, encouraging development of the Islamic financial market, creating branch marks in the Islamic financial market, developing alternative investment instruments, and utilizing public funds.

## Keywords: Sukuk, Government, Economic, Sharia
Saran  Sitasi :  Latifah,  S.  (2020).  Peran  Sukuk  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  dalam  Pertumbuhan Pembangunan
Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6 (03), 421-427.
doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369

## 1. PENDAHULUAN
Global Islamic Finance Report 2018 melaporkan bahwa  Indonesia  memiliki  potensi  luar  biasa  untuk mengembangkan keuangan syariah. Karena Indonesia didukung  oleh  jumlah  penduduk  Muslim  terbesar  di dunia, bonus demografi, kelas menengah yang besar, ekonomi  terbesar  di  antara  negara  Muslim, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan penetrasi keuangan syariah  yang  masih  relatif  rendah  (Elba  Damhuri, 2018).
Pengembangan  berbagai  alternatif  instrumen pembiayaan  anggaran  negara,  khususnya  instrumen pembiayaan  yang  berdasarkan  prinsip  syariah  guna memobilisasi  dana  publik  secara  luas  telah dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Instrumen  keuangan yang  diterbitkan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip syariah,  memberikan  kepastian  hukum,  transparan, dan akuntabel.
Salah  satu  bentuk  instrumen  keuangan  syariah yang  telah  banyak  diterbitkan  baik  oleh  Korporasi
maupun  negara  adalah  surat  berharga  berdasarkan prinsip  syariah,  atau  secara  internasional  dikenal dengan istilah Sukuk. Instrumen keuangan syariah ini berbeda  dengan  surat  berharga  konvensional. Perbedaan  yang  prinsip  antara  lain  surat  berharga berdasarkan  prinsip  syariah  menggunakan  konsep Imbalan  bukan  bunga  sebagaimana  dikenal  dalam instrumen keuangan konvensional dan diperlukannya sejumlah tertentu aset  yang  digunakan  sebagai  dasar untuk  melakukan  transaksi  dengan  menggunakan Akad berdasarkan prinsip syariah.(Presiden Republik Indonesia, 2008)
Penerbitan  SBSN  saat  ini  telah  menjadi instrumen  pembiayaan  utama,  selain  instrumen pembiayaan  yang  telah  ada  sebelumnya  yaitu  Surat Utang  Negara  dan  pinjaman  langsung.  Keberadaan SBSN  tidak  tumpang  tindih  dengan  instrumen pembiayaan lainnya, meskipun SBSN instrumen baru. Justru  SBSN  semakin  memperkuat  kemampuan pemerintah  dalam  membiayai  defisit  anggarannya.
Pemerintah  mempunyai  banyak  pilihan  dalam menentukan  kombinasi  instrumen  pembiayaannya sehingga  pemerintah  dapat  mengupayakan  biaya utang seminimal mungkin.
Indonesia  adalah  negara  berpenduduk  Muslim terbesar  di  dunia,  maka  dapat  dipastikan  bahwa instrumen-instrumen syariah akan laris di pasar modal Indonesia, termasuk obligasi syariah (sukuk). Obligasi syariah  merupakan  instrumen  yang  paling  ampuh menarik investor dari Timur Tengah. Seperti diketahui bahwa  investor  Timur  Tengah  lebih  suka  memilih obligasi syariah (sukuk) untuk menanamkan modalnya.  Baik  di  dunia  internasional  maupun ditingkat nasional. Instrumen ini tumbuh pesat seiring dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  instrumen keuangan konvensional lainnya. (Sunarsih, 2008)
Penerbitan  Sukuk  Tabungan  menggunakan struktur  akad  Wakalah.  Dana  hasil  penerbitan  akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak  manfaat  Barang  Milik  Negara  untuk  disewakan kepada  pemerintah,  serta  pengadaan  proyek  untuk disewakan  kepada  pemerintah.  Imbalan  berasal  dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut.
Hasil  penelitian  terdahulu  telah  dilakukan  oleh Erma  Sri  Hastuti  yang  berjudul  Sukuk  Tabungan: Investasi Syariah Pendorong Pembangunan Ekonomi Inklusif  menghasilkan  bahwa  sukuk  tabungan  telah membantu  pemerintah  dalam  pembangunan  dan penerbitan  sukuk  tabungan  memiliki  beberapa  risiko seperti risiko likuiditas tapi dengan manajemen yang baik akan mencegah adanya likuidity risk. Penelitian ini juga menyatakan bahwa belum banyak masyarakat yang mengenal sukuk tabungan sehingga perlu adanya sosialisasi dan edukasi tentang sukuk tabungan kepada masyarakat umum (Hastuti, 2018).
Penelitian  lain  mengenai  sukuk  juga  dilakukan oleh  Angrum  Pratiwi  yang  berjudul  Peran  Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur. Dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa ada enam sasaran utama infrastruktur yang akan dan telah dibangun dari anggaran tahun 2017 ini, enam infrastruktur tersebut adalah:  1)  Pembangunan  jalan  sepanjang  836 kilometer,  2)  Pembangunan  jembatan  sepanjang 10.198  meter,  3)  Pembangunan  13  bandar  udara (bandara) baru maupun lanjutan, 4) Pembangunan dan pengembangan  fasilitas  pelabuhan  laut  di  61  lokasi yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia,  5)  Pembangunan jalur  kereta  api  tahap  I  dan  lanjutan  sepanjang  710 kilometer spoor, 6) Pembangunan terminal penumpang  lanjutan  di  3  lokasi.  Berdasarkan  uraian
tersebut,  peningkatan  pembiayaan  infrastruktur berbasis  sukuk  mengalami  peningkatan  sejak  tahun 2013.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sukuk  ternyata menjadi instrumen keuangan yang penting diterapkan dalam  pembangunan  infrastruktur  (Ramadayanti  et al., 2018).
Hadi  Peristiwo  juga  telah  melakukan  penelitian yang berjudul Analisis Minat Investor di Kota Serang terhadap Investasi Syariah pada Pasar Modal Syariah. Hasil  penelitiannya  menyatakan  bahwa  terdapat  2 (dua)  faktor  yang  paling  menentukan  (signifikan) terhadap  minat  investor  untuk  berinvestasi  syariah. Pertama  adalah  kehalalan  terhadap  imbal  hasil  yang akan  diperoleh dalam  berinvestasi  efek-efek syariah. Kedua  adalah  keyakinan  bahwa  efek  syariah  tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan atas hasil  serta  analisis  kajian  penelitian  yang  telah dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian besar  investor  di  Kota  Serang  berminat  untuk berinvestasi  syariah  pada  pasar  modal  syariah (Peristiwo, 2016).
Peneliti  lain,  Anik,  juga  telah  meneliti  tentang Pengembangan  Instrumen  Sukuk  dalam  Medukung Pembangunan Infratruktur yang menghasilkan bahwa proses perencanaan pengembangan sukuk dengan top- down  dan  bottom-up  bertujuan  menyelaraskan program-program untuk menjamin adanya sinergi/konvergensi  dari  semua  kegiatan  pemerintah dan  masyarakat  dalam  optimalisasi  pengembangan sukuk. Strategi perencanaan secara Top-Down adalah penerbitan “Sukuk Wakaf” sebagai Upaya Peningkatan  Market  Share  Sukuk.  Sebagai  produk baru,  sukuk  wakaf  masih  menghadapi  beberapa kendala. Diantaranya dibutuhkan peraturan yang jelas dan  khusus  mengatur  tentang  sukuk  wakaf.  Serta Membuat  landasan  syariah  tentang  penerbitan  sukuk wakaf.  Strategi  kedua  adalah  membentuk  Tim  APS (Akselerasi  Pengembangan  Sukuk).  Tim  ini  sebagai wadah  atau  organisasi  yang  dibentuk  untuk mengakomodir percepatan dan pertumbuhan obligasi syariah  atau  sukuk.Sedangkan  strategi  perencanaan secara Top-Down adalah membentuk forum EKPPOS (Edukasi, Komunikasi, Pemasaran dan Pengembangan  Obligasi  Syariah).  Strategi  kedua adalah memberikan praktikum Pasar Modal Syariah di lingkungan kampus (Anik & Prastiwi, 2017).
Penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian terdahulu  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti-peneliti sebelumnya.  Penelitian  ini  berfokus  kepada  peran sukuk  dalam  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia
sedangkan penelitian sebelumnya rata-rata fokus pada topik  pertumbuhan  infrastruktur.  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  1) perkembangan sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)  di  Indonesia  dan  2)  Peran  Sukuk  Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan  ( library  research ).  Studi  kepustakaan yaitu  metode  yang  mencari  referensi  yang  relevan dengan permasalahan  yang ditemukan. Studi kepustakaan  menggambarkan  analisis  teoritis,  kajian ilmiah,  rujukan  serta  literatur  yang  berhubungan dengan  kebiasaan  masyarakat  setempat,  norma  dan nilai  yang  terbangun  pada  kondisi  lapangan  yang diamati  (Sugiyono,  2016). Selain  itu,  studi kepustakaan  juga  dapat  mempelajari  berbagai  buku referensi  serta  hasil  penelitian  sebelumnya  yang sejenis  yang  berguna  untuk  mendapatkan  landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2010).
Adapun  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur atau referensi yang ada, seperti yang termuat dalam jurnal dan  makalah  ilmiah,  ensiklopedia,  literatur,  serta sumber  data  lain  yang  berkaitan  dengan  topik penelitian.  Teknik  analisis  dalam  penelitian  ini menggunakan teknik dimana studi-studi sumber data dipelajari  sehingga  menghasilkan  kesimpulan  yang aktual sesuai dengan topik penelitian.

## 3. PEMBAHASAN
3.1. Perkembangan Sukuk Surat Berharga

## Syariah Negara (SBSN) di Indonesia
Istilah  sukuk  sesungguhnya  telah  dikenal  sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakan term sukuk dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sakk . Sukuk dipergunakan  oleh  para  pedagang  pada  masa  itu sebagai  dokumen  yang  menunjukkan  kewajiban finansial  yang  timbul  dari  usaha  perdagangan  dan aktivitas  komersial  lainnya.  Namun  demikian, sejumlah  penulis  Barat  yang  memiliki concern terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, menyatakan bahwa sakk inilah  yang  menjadi  akar  kata  “ cheque ” dalam bahasa latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu
yang  lazim  dipergunakan  dalam  transaksi  dunia perbankan kontemporer (Beik, 2011).
Kata  sukuk  berasal  dari  bahasa  Arab shukûk , bentuk jamak dari kata sakk , yang dalam peristilahan ekonomi  berarti legal  instrument,  deed ,  atau check (Sudarsono, 2009). Sukuk merupakan instrumen yang di  perdagangkan  di  bursa  efek  syariah.  Menurut Undang-Undang  Surat  Berharga  Syariah  Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan sukuk  negara  adalah  badan  hukum  yang  didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan  sukuk.  Asetnya  adalah  barang  milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai  dasar  penerbitan  sukuk  Negara  (Presiden Republik Indonesia, 2008).
Secara umum, sukuk adalah kekayaan pendukung pendapatan yang stabil, dapat diperdagangkan  dan  sertifikat  kepercayaan  yang sesuai  dengan  syariah  (Naili  Rahmawati,  2015). Kondisi utama mengapa sukuk ini dikeluarkan adalah sebagai  penyeimbang  dari  kekayaan  yang  terdapat dalam  neraca  keuangan  pemerintah,  penguasa moneter,  perusahaan,  bank,  dan  lembaga  keuangan serta  bentuk  entitas  lainnya  yang  memobilisasi  dana masyarakat.  Emiten  atau  pihak  yang  menerbitkan sukuk  dapat  berasal  dari  institusi  pemerintah, perusahaan  swasta,  lembaga  keuangan,  maupun otoritas moneter (Umam, 2013).
Kehadiran sukuk di Indonesia cenderung lambat jika  dibandingkan  dengan  Negara-negara  yang memiliki  penduduk  mayoritas  Islam  lainnya,  seperti Malaysia,  Bahrain,  dan  Sudan.  Sukuk  yang  pertama terbit di Indonesia adalah sukuk korporat, diterbitkan oleh PT.Indosat, Tbk pada tahun 2002 dengan nilai Rp 175 milliar menggunakan akad mudharabah. Kemudian diikuti oleh korporasi lain. Sukuk Negara terbit  pada  tahun  2008,  setelah  keluarnya  undang- undang no.19 tahun 2008 yang mengatur tentang Surat Berharga  Syariah  Negara  (SBSN).  Menurut  fatwa DSN-MUI  nomor  32/DSN-MUI/IX/2002,  terdapat  6 akad  sukuk  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna  dan  Ijarah.  Disamping  itu  DSAK-IAI  juga telah  menerbitkan  kerangka  dasar  penyusunan penyajian  laporan  keuangan  syariah  yaitu  PSAK NO.101  tentang  penyajian  laporan  keuangan  syariah dan  PSAK  NO.105  tentang  akuntansi  mudharabah.
Oleh karena itu, diharapkan produk sukuk tidak hanya sebagai  instrument  investasi  yang  lebih  Islami  dan lebih  likuid,  namun  peraturan  dan  perundang- undangan yang saat ini telah dan sedang dirumuskan juga mampu menjadikan Sukuk memiliki daya saing dan  daya  banding  dengan  obligasi  konvensional.  Di Indonesia  sendiri  pemerintah  telah  mengeluarkan Sukuk Ritel (SR) yaitu SR 001, SR 002, SR 003, SR 004, SR 005, SR 006, SR 007, SR 008, SR 009, SR 010, SR 011, SR 012, dan SR 013 (Direktorat Jenderal et al., n.d.).
Implementasi kebijakan penerbitan Sukuk Negara  sebagai  intrumen  pembiayaan  defisit  APBN dengan diterbitkannya Sukuk Negara seri Ijarah Fixed Rate (IFR) 001 senilai Rp2,71 triliun dan seri IFR 002 senilai Rp1,98 triliun. Penerbitan Sukuk Negara dari tahun  ke  tahun  terus  mengalami  peningkatan,  sesuai dengan  perkembangan  dan  strategi  yang  diterapkan dalam APBN. Seiring dengan tugas dalam memenuhi pembiayaan  defisit  APBN  yang  terus  meningkat, Pemerintah terus melakukan pengembangan instrumen SBSN (Ramadayanti et al., 2018).

## 3.2. Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Tujuan  pemerintah  menerbitkan  Sukuk  Negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Sebagaimana disebutkan pada pasal  4  UU  SBSN  bahwa  tujuan  SBSN  diterbitkan adalah  untuk  membiayai  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  termasuk  membiayai  pembangunan proyek.  Proyek  yang  dapat  dibiayai  dengan  sukuk negara adalah sektor energi, telekomunikasi, perhubungan,  pertanian,  industri  manufaktur,  dan perumahan.  Selain  itu  juga  untuk  memperluas  basis sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong  pengembangan  pasar  keuangan  syariah, menciptakan  benchmark  di  pasar  keuangan  syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif  instrumen  investasi,  mengoptimalkan pemanfaatan  barang  milik  negara  atau  perusahaan, dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring  oleh  sistem  obligasi  dan  perbankan konvensional.
Penerbitan  Sukuk  Negara  juga  mempunyai fungsi  strategis  lainnya  atau  dampak  positif  dari penerbitan Sukuk Negara, beberapa dampak strategis diantaranya adalah:
a. Mendorong  pertumbuhan  industri  keuangan syariah nasional
Beberapa peneliti telah mengemukakan relevansi penerbitan SBSN dengan perkembangan industri keuangan syariah. Azwar mengemukakan bahwa kepemilikan  sukuk  negara  domestik  pada perbankan  syariah  sebagai  bagian  penyediaan aset  yang  aman  bagi  perbankan  syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap rasio nilai  total  pembiayaan  perbankan  syariah terhadap  GDP  yang  mengukur  perkembangan perbankan syariah (Iskandar, 2014). Tersedianya SBSN  menjadi  alternatif  investasi  bagi  industri keuangan  syariah  yang  mengalami  ekses likuiditas  maupun  ingin  mengambangkan  aset melalui  SBSN.  Selain  itu,  untuk  keperluan mengatur  likuiditas  industri  keuangan  syariah dapat  memperjualbelikan  SBSN  sesuai  dengan kebutuhan. Telah tersedia berbagai tenor SBSN, baik  jangka  pendek  (tenor  6  bulan)  sampai dengan  tenor  panjang  (diatas  10  tahun). Tersedianya diversifikasi tenor tersebut memberikan  kemudahan  bagi  industri  dalam mengatur portofolio investasinya.
b. Meningkatkan  porsi  pembiayaan  infrastruktur
APBN
Penerbitan seri-seri Sukuk Negara yang menggunakan underlying  asset berupa  proyek infrastruktur  telah  bertambah  luasnya  ruang fiskal APBN. Pendanaan pembangunan infrastruktur  yang  seharusnya  berada  pada  pos Belanja  Negara  ditarik  sebagian  ke  pos Pembiayaan.  Hal  ini  menambah  ruang  di  pos Belanja  Negara  untuk  dimanfaatkan  dalam pembiayaan infrastruktur lainnya. Dengan begitu, dalam satu tahun anggaran akan semakin banyak  proyek  Pemerintah  yang  dapat  dibiayai baik  dari  pos  Belanja  maupun  Pembiayaan. Dimasa yang akan datang, Pemerintah berencana agar  penerbitan  SBSN  lebih  difokuskan  untuk pembangunan  infrastruktur.  Seiring  dengan kemajuan ekonomi masyarakat, maka kemampuan masyarakat dalam menyerap penerbitan SBSN juga akan semakin meningkat.
Pemanfaatan penerbitan SBSN untuk pembangunan infrastruktur juga mempunyai arti memberikan  kesempatan  yang  luas  kepada masyarakat untuk ikut membantu pembangunan bangsa.
c. Mendorong tertib pengelolaan BMN
Perlunya  penyediaan  underlying  asset  dalam penerbitan  SBSN  dalam  bentuk  BMN  telah mendorong  tertib  administrasi  pengelolaan BMN. Underlying asset berupa BMN yang akan digunakan  dalam  penerbitan  SBSN  disyaratkan dalam  kondisi  bersih  dari sengketa  kepemilikan ( clean ) dan memiliki dokumen pendukung yang lengkap  ( clear )  seperti  bukti  kepemilikan,  dll. Persyaratan ini telah mendorong
Kementerian/Lembaga untuk menyediakan kelengkapan  administrasi  tersebut,  sehingga BMN  berstatus clean and clear .  Penggunaan BMN  untuk underlying  asset saat  telah menggerakkan instansi Pemerintah untuk melakukan  tertib  administrasi  dan  pengelolaan aset-aset yang dimilikinya. Secara makro, hal ini akan  memperkuat  posisi  akuntabilitas  aset-aset yang dimiliki oleh negara. Pemanfaatan BMN ini juga  mendorong  Kementerian  Keuangan  untuk melakukan  penilaian  kembali  terhadap  aset negara, sehingga benar-benar diketahui harga riil dari aset negara tersebut. Adanya revaluasi asset tersebut  terbukti  meningkatkan  nilai  aset  yang dimiliki oleh Pemerintah.
d. Mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur Pemerintah
Demikian  halnya  dalam  pengelolaan  proyek infrastruktur oleh Kementerian/Lembaga, dengan dijadikan  sebagai underlying  asset pengelolaan proyek  didorong  menjadi  lebih  tertib  terutama dalam  hal  progress  pelaksanaan  proyek  dan penarikan  dana  sesuai  yang  direncanakan. Penyelesaian  proyek  sesuai  dengan  waktunya merupakan  persyaratan  syariah  sebagaimana diatur  dalam  struktur  akad  yang  digunakan. Penyelesaian  proyek  yang  tidak  tepat  waktu menimbulkan  ketidaksesuaian  dengan  kontrak yang  telah  diatur,  sehingga  harus  dicegah  agar tidak  menimbulkan  konsekuensi  hukum  yang lebih kompleks.
e. Menambah  alternatif  instrumen  investasi  bagi masyarakat
Seiring dengan perkembangan ekonomi, industri keuangan  maupun  non  keuangan  serta  individu masyarkat Indonesia, tentu memerlukan instrumen  investasi  untuk  meningkatkan  nilai aset  yang  mereka  miliki.  Dengan  adanya penerbitan  SBSN  akan  memberikan  tambahan instrumen  investasi  bagi  pihak-pihak  yang
memiliki  surplus  dana.  SBSN  menjadi  sangat menarik  karena  dijamin  pembayaran  imbalan mauun  pokok  investasinya  oleh  Pemerintah, sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  instrumen investasi  bebas  risiko  ( zero  risk ).  Selain  bebas risiko, berinvestasi pada SBSN saat ini dianggap lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan instrumen  investasi  yang  memiliki  fitur  yang hampir  sama,  misalnya  deposito.  Hal  ini dikarenakan, SBSN biasanya memberikan imbal hasil yang lebih menguntungkan bila dibandingkan  dengan  instrumen  deposito  yang diterbitkan  oleh  BUMN.  Dengan  diterbitkannya SBSN  untuk  investor  ritel  atau  perorangan, secara  tidk  langsung  juga  telah  mendukung pengembangan keuangan inklusif. Adanya SBSN untuk  investor  perorangan,  misalnya  Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Negara Tabungan, telah memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat untuk ikut berinvestasi dan mengambangkan aset yang mereka miliki.
f. Membantu  BI  dalam  melakukan  Open  Market Operation (OMO)
Dalam  rangka  menjaga  tingkat  inflasi  ( inflation targeting )  otoritas  moneter  (BI)  melakukan beberapa kebijakan diantaranya adalah mengendalikan jumlah uang beredar di masyarakat.  Biasanya  BI  melakukan  operasi pasar  terbuka  ( open  market  operation /OMO) dengan cara mengurangi atau menambah jumlah uang  beredar.  Untuk  melakukan  OMO  tersebut BI  memerlukan  beberapa  instrumen  yang  dapat digunakan untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar.  Saat  ini,  dengan  tersedianya  SBSN dalam  tenor  pendek  (6  bulan)  BI  dapat memanfaatkan instrumen tersebut untuk melakukan  OMO.  BI  dapat  memperoleh  SBSN jangka pendek dengan membeli di pasar perdana pada saat pemerintah mengadakan lelang SBSN bertenor  pendek  atau  disebut  sebagai  Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S). Ketika OMO dilaksanakan BI dapat menggunakan SPN- S  untuk  memengaruhi  jumlah  uang  beredar dengan  memperjualbelikannya  kepada  industri keuangan  terutama  perbankan.  Ketika  BI  ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka BI dapat menjual  SPN-S  ke  perbankan  sehingga  uang yang beredar masuk ke BI. Demikian sebaliknya ketika BI ingin menambah jumlah uang beredar BI  dapat  membeli  kembali  SPN-S  yang  ada  di
industri keuangan, sehingga uang akan mengalir ke masyarakat. Penggunaan SPN-S ini digunakan terutama  ketika  BI  akan  mengadakan  OMO dengan partner industri keuangan syariah. Hal ini dikarenakan  industri  keuangan  syariah  hanya dapat menerima instrumen keuangan syariah saja sebagai  portofolio  aset  mereka  (Hariyanto, 2018).
Manfaat lain juga disampaikan oleh Manab dan Sujianto yaitu: (Manab & Sujianto, 2016):
1) Memperluas  basis  sumber  pembiayaan  anggaran Negara,
2) Memperkaya instrumen pembiayaan fiskal,
3) Memperluas  dan  mendiversifikasi  basis  investor SBN,
4) Mendorong  pertumbuhan  dan  pengembangan pasar keuangan syariah didalam negeri,
5) Mengembangkan alternatif instrumen investasi,
6) Menciptakan  benchmark  di  pasar  keuangan syariah,
7) Mengoptimalkan  pemanfaatan  Barang  Milik Negara  dan  mendorong  tertib  administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.
Selain  memberikan  manfaat  kepada  Negara, sukuk juga memberikan manfaat kepada investor yang melakukan investasi instrumen ini, yaitu:
1) Memberikan  imbalan  yang  dibayarkan  secara periodik,
2) Pembayaran  imbalan  dan  nilai  nominal  dijamin oleh Negara,
3) Dapat  diperjual  belikan  dipasar  sekunder  pada hargapasar,
4) Terdapat potensi capital gain bagi sukuk holders,
5) Instrumen  investasi  yang  sesuai  dengan  prinsip syariah.

## 4. KESIMPULAN
Penerbitan  Sukuk  Negara  dari  tahun  ke  tahun terus mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan  dan  strategi  yang  diterapkan  dalam APBN.  Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan Sukuk Ritel (SR) yaitu SR 001, SR 002, SR 003, SR 004, SR 005, SR 006, SR 007, SR 008, SR 009, SR 010, SR 011, SR 012, dan SR 013. Penerbitan Sukuk Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  sangat bermanfaat  bagi  Indonesia  dalam  hal  menambah pendapatan  APBN.  Penambahan  biaya  APBN digunakan  untuk  pembangunan  proyek  dari  sektor energi,  telekomunikasi,  perhubungan,  pertanian, industri  manufaktur,  dan  perumahan.  Tak  hanya  itu,
manfaat Sukuk juga mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan branchmark di pasar keuangan  syariah,  diversifikasi  basis  investor, mengembangkan  alternatif  instrumen  investasi, mengoptimalkan  pemanfaatan  barang  milik  negara atau  perusahaan,  dan  memanfaatkan  dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional.

## 5. REFERENSI
Anik,  A.,  &  Prastiwi,  I.  E.  (2017).  Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Medukung Pembangunan Infratruktur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 3 (03), 173–180. https://doi.org/10.29040/jiei.v3i03.129
Beik, I. S. (2011). Memperkuat Peran Sukuk Negara Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Indonesia. AL- INFAQ , 2 (2).
Direktorat  Jenderal,  Pengelolaan  Pembiayaan  dan Risiko,  &  Kementerian  Keuangan.  (n.d.). Surat
Berharga Syariah Negara . Retrieved September 23, 2020, from https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/16 56
Elba  Damhuri.  (2018,  November  13). Mengukur Seberapa  Besar  Manfaat  Sukuk .  Republika Online. https://republika.co.id/share/pi40kr440 Hariyanto,  E.  (2018). PERAN  STRATEGIS  SUKUK NEGARA . 3.
Hastuti,  E.  S.  (2018).  SUKUK  TABUNGAN:
INVESTASI SYARIAH PENDORONG PEMBANGUNAN  EKONOMI  INKLUSIF. Jurnal Jurisprudence , 7 (2), 114–122. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.409 6 Iskandar,  A.  (2014).  Pengaruh  Penerbitan  Sukuk Negara  Sebagai  Pembiayaan  Defisit  Fiskal  dan Kondisi Ekonomi Makro Terhadap
Perkembangan  Perbankan  Syariah  di  Indonesia (The Effect of Sovereign Sukuk Issuance as State Fiscal  Funding  and  Macroeconomics  on  The Islamic Banking Growth in Indonesia). Jurnal of Info  Artha  Sekolah  Tinggi  Akuntansi  Negara (STAN) , 1–21.
Manab,  H.  A.,  &  Sujianto,  A.  E.  (2016). Pengaruh Stabilitas Ekonomi Makro Terhadap Penerbitan Sukuk Negara di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam . Naili  Rahmawati.  (2015). Manajemen  Investasi Syariah . CV. Sanabil.
Peristiwo, H. (2016). ANALISIS MINAT

## INVESTOR  DI  KOTA  SERANG  TERHADAP

## INVESTASI SYARIAH PADA
PASAR MODAL SYARIAH. ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam , 7 (1).
https://doi.org/10.32678/ijei.v7i1.7
Presiden  Republik  Indonesia.  (2008). UU  19  Tahun
2008 SBSN . LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 70.
Ramadayanti,  R.  S.,  Mainata,  D.,  &  Pratiwi,  A.
(2018). Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur.
Al-Tijary , 2 (2), 155. https://doi.org/10.21093/at.v2i2.788
Sarwono, J. (2010). Pintar menulis karangan ilmiah- kunci  sukses  dalam  menulis  ilmiah .  Penerbit Andi.
Sudarsono, H. (2009). Peran Obligasi Syariah (Sukuk) bagi  Pembanguan  Nasional. Jurnal  Aplikasi Bisnis , 7 (12), 1053–1072. Sugiyono,  S.  (2016). Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT Alfabet.
Sunarsih, S. (2008). Potensi Obligasi Syariah Sebagai Sumber  Pendanaan  Jangka  Menengah  dan Panjang  bagi  Perusahaan  di  Indonesia. Asy- Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 42 (1),
55–83.
Umam,  K.  (2013).  Pasar  Modal  Syariah  dan  Praktik Pasar Modal Syariah. Bandung: Pustaka Setia .