## PENGARUH IMPLEMENTASI TATA KELOLA SEKTOR PUBLIK YANG BAIK TERHADAP KUALITAS ANGGARAN SKPD

## Firma Sulistiyowati
Universitas Sanata Dharma firma@usd.ac.id

## Abstract
The good financial management of local government related to good public governance. The good public governance will encourage the good financial statement in local government, including the quality of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) budget. The aim of this research is to investigate the  influence of implementation good public governance upon the  quality  of SKPD budget. This research  uses  a  quantitative  approach  with  survey  method.  The  data  was  gathered  by questionnaire.  The  number  of  respondents  in  the  research  are  395  public  servants  (ASN)  in Kabupaten/Kota/Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY),  including  Kabupaten  Sleman, Kabupaten  Bantul,  Kabupaten  Kulonprogo,  Kabupaten  Gunung  Kidul,  Pemerintah  Kota Yogyakarta, and Pemerintah Provinsi DIY. The Techniqe of data analysis was used in this study is simple regression. The simple  regression  is a tool to  analyze the  effect  of independent variable ( implementation of good public governance) towards dependent variable (the quality of SKPD’s budget). The conclusion of this research shows that the implementation of good public governance in Kabupaten/ Kota/Provinsi DIY influence the quality of SKPD budget.
Keywords: Good Public Governance, Budget Quality

## Abstrak
Manajemen keuangan yang baik dari pemerintah daerah bergantung pada tata kelola sektor publik yang  baik.  Keberadaan  tata  kelola  sektor  publik  yang  baik  mampu  mendukung  terwujudnya laporan  keuangan  pemerintah  daerah  yang  baik,  satu  di  antaranya  adalah  kualitas  anggaran  di setiap  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD).  Tujuan  dari  studi  ini  untuk  menguji  pengaruh implementasi  tata  kelola  sektor  publik  yang  baik  terhadap  terwujudnya  anggaran  SKPD  yang berkualitas. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. 395  orang  Aparatur  Sipil Negara (ASN) yang bekerja  di  Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi  di wilayah  DIY,  yang  meliputi  Kabupaten  Sleman,  Kabupaten  Bantul,  Kabupaten  Kulonprogo, Kabupaten  Gunung  Kidul,  Pemerintah  Kota  Yogyakarta,  dan  Pemerintah  Provinsi  DIY  menjadi respondennya. Teknik  analisis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi sederhana. Analisis regresi sederhana dipakai untuk menganalisis pengaruh variabel independen (Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik)  terhadap  variabel  dependen  (Kualitas  Anggaran  SKPD). Hasil studi ini menunjukkan bahwa implementasi tata kelola sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD di setiap Pemerintah Kabuapaten/Kota/Provinsi di DIY. Kata kunci: Tata Kelola Sektor Publik yang Baik, Kualitas Anggaran

## PENDAHULUAN
Reformasi di sektor publik diawali semenjak munculnya otonomi daerah. Reformasi tersebut tidak hanya mengubah format lembaga publik, tetapi juga melakukan pembaharuan terhadap alat- alat yang mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut agar tujuan reformasi, yaitu menciptakan tata kelola sektor publik yang baik dapat tercapai (Mardiasmo, 2002: 25). Reformasi
sektor publik itu berdampak juga pada reformasi pengelolaan keuangan sektor publik, khususnya di  pemerintahan.  Keberadaan  tata  kelola  sektor  publik  yang  baik  akan  mendorong  pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik pula.
Nurdiono (2016) menyatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik sebab fungsi pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan berjalan  dengan  semestinya.  Egbide  dan  Agbude  (2012:  55)  juga  menyatakan  bahwa  terdapat hubungan antara tata kelola yang baik dengan penganggaran yang baik.
Di  Indonesia  tuntutan  akuntabilitas  publik  semakin  menguat,  khususnya  bagi  lembaga- lembaga  publik,  termasuk  di  dalamnya  lembaga  pemerintah,  untuk  memberikan  informasi  dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangannya. Oleh karena itu lembaga pemerintah harus semakin transparan dan akuntabel dalam menyajikan informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.  Selain  akuntabilitas  dan  transparansi,  tata  kelola  sektor  publik  yang  baik  juga harus memenuhi asas-asas demokrasi, budaya hukum, serta kewajaran dan kesataraan, seperti halnya yang termuat dalam KNKG (2010).
Penelitian ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan karena tata kelola sektor publik yang baik akan mempengaruhi penganggaran yang baik. Riset ini ingin menguji apakah penerapan tata kelola sektor publik yang baik mampu mendorong terwujudnya anggaran SKPD yang berkualitas, yang  merupakan  bagian  dari  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  khususnya  di  pemerintah kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah propinsi DIY dan di pemerintahan propinsi DIY itu sendiri.  Kualitas  anggaran  SKPD  tersebut  diukur  berdasarkan  beberapa  asas,  meliputi  asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan.
Pertanyaan yang akan dijawab dalam riset ini adalah bagaimana pengaruh implementasi tata kelola sektor publik yang baik terhadap kualitas anggaran SKPD di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, dan Provinsi DIY? Tujuan dari penelitian ini untuk menginvestigasi  pengaruh  implementasi  tata  kelola  sektor  publik  yang  baik  terhadap  kualitas anggaran SKPD di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, dan Provinsi DIY.

## KERANGKA TEORETIS YANG DIPAKAI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Penelitian  ini  didasarkan  pada  teori goal  setting (Locke,  1981).  Teori goal  setting menjelaskan hubungan antara tujuan organisasi dan kinerja yang dicapai berdasarkan tujuan yang telah  ditetapkan.  Penetapan  tujuan  merupakan  cara  yang  baik  untuk  pencapaian  dan  tetap termotivasi  (Ghozali,  2000:  36).  Organisasi  yang  mengimplementasikan  tata  kelola  yang  baik diharapkan akan menghasilkan anggaran yang berkualitas karena prinsip-prinsip yang baik yang tercakup  dalam  tata  kelola  yang  baik  mampu  mendorong  kinerja  pegawai  dalam  mewujudkan anggaran unit yang berkualitas.
Tata kelola organisasi yang baik ( good governance ) merupakan cara-cara baik organisasi dalam mengelola urusan-urusannya. Tata kelola organisasi yang baik menurut Bank Dunia adalah cara negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pengembangan masyarakat. Sementara itu, UNDP ( United Nation Development Program ) mendefinisikan tata kelola sebagai pelaksanaan  otoritas  politik,  ekonomi,  dan  administratif  untuk  mengelola  urusan  suatu  negara dalam  segala  tingkatan.  Karakteristik  tata  kelola  yang  baik  menurut  UNDP  meliputi  partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsif, orientasi konsesnsus, kesamaan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, dan visi strategik (Madiasmo, 2002: 23).
Tata kelola sektor publik yang baik diatur dalam KNKG 2008, yang meliputi lima asas, yaitu demokrasi, transparansi,  akuntabilitas, budaya  hukum, serta kewajaran dan kesetaraan.  Prinsip dasar dari asas demokrasi adalah partisipasi, pengakuan perbedaan pendapat, dan perwujudan kepentingan umum. Transparansi berprinsip dasar pada pengungkapan dan penyediaan informasi
yang memadai. Akuntabilitas berprinsip dasar pada kejelasan  fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.
Sementara budaya hukum memiliki prinsip penegakan hukum secara tegas dan ketataatan terhadap  hukum  oleh  masyarakat.  Pedoman  pelaksanaan  asas  ini  meliputi  penyusunan  serta penetapan  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  publik.  Hal  ini  dilakukan  secara terkoordinasi  dengan  mengedepankan  asas-asas  transparansi,  akuntabilitas,  dan  perlindungan HAM.  Asas  terakhir  adalah  kewajaran  dan  kesetaraan.  Asas  tersebut  berprinsip  dasar  pada keadilan  dan  kejujuran  untuk  mewujudkan  perlakuan  setara  terhadap  pemangku  kepentingan secara  bertanggung  jawab.  Pedoman  pelaksanaan  asas  ini  adalah  lembaga  negara  memiliki kewenangan  untuk  menetapkan  dan  melaksanakan  aperaturan  perundang-undangan  dan kebijakan publik dengan mengutamakan dan melindungi hak masyarakat yang berbasis kewajaran dan kesetaraan.
Dalam  rangka  mewujudkan  tata  kelola  sektor  publik  yang  baik  dibutuhkan  reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik, salah satunya adalah reformasi keuangan daerah. Terdapat  beberapa  dimensi  terkait  reformasi  keuangan  daerah.  Pertama;  adanya  perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan. Kedua; terkait perubahan prinsip pengelolaan anggaran;  Ketiga; terjadinya perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan  defisit  pembelanjaan.  Keempat;  adanya  perubahan  strategi  pembiayaan.  Selanjutnya  perlu dilaksanakan  reformasi  lanjutan  terkait  sistem  pengelolaan  keuangan  pemda,  antara  lain mencakup  reformasi  dari  berbagai  sistem,  seperti  pembiayaan,  penganggaran,  akuntansi, pemeriksaan, dan manajemen keuangan daerah.
Laporan keuangan pemerintah daerah disajikan dengan tujuan untuk pembuatan keputusan ekonomi,  sosial,  politik  serta  sebagai  bukti  pertanggungjawaban  dan  pengelolaan.  Laporan keuangan  pemerintah  daerah  juga  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kinerja  manajerial  maupun kinerja organisasional. Laporan keuangan pemerintah daerah bermanfaat untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek bagi unit-unit pemerintah, serta mampu memprediksi kondisi ekonomi dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam unit-unit tersebut. Laporan keuangan pemerintah daerah juga ditujukan untuk mampu memonitor kinerja, kesesuaiannya terhadap peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, serta ketentuan lain yang disyaratkan. Laporan keuangan juga memuat informasi untuk perencanaan  dan  penganggaran,  serta  kepemilikan  dan  pembelanjaan  sumber  daya  ekonomi. Informasi  tentang  evaluasi  kinerja  manajerial  dan  organisasional  juga  tercakup  dalam  laporan keuangan pemerintah daerah.
Di  sektor  publik,  penganggaran  merupakan  kegiatan  yang  sangat  penting.  Proses penganggaran diawali dari tahap perencanaan, ratifikasi, implementasi, pelaporan dan evaluasi. Proses  kegiatan  penganggaran  tersebut  menghasilkan  anggaran.  Mahsun,  Sulistiyowati,  dan Purwanugraha (2011) menyatakan bahwa “anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja  yang  akan  dicapai  oleh  suatu  organisasi  dalam  periode  tertentu  yang  dinyatakan  dalam ukuran  moneter”.  Rencana  kegiatan  yang  akan  dilakukan  oleh  suatu  unit  dalam  organisasi dinyatakan  dalam  anggaran.  Oleh  karena  itu  anggaran  perlu  disusun  secara  jelas,  terarah, mendukung, dan bermanfaat bagi pencapaian tujuan unit maupun organisasi secara keseluruhan.
Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan  perangkat dalam pemerintah daerah yang bertindak sebagai pelaksana fungsi eksekutif serta memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran,  berkoordinasi,  dan  mempertangungjawabkannya  kepada  pihak  eksekutif  (kepala daerah)  agar  penyelenggaraan  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  baik.  Pembentukan  SKPD diatur oleh pemerintah dalam pasal 120 UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Unit- unit yang tercakup dalam SKPD antara lain adalah Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD,  Dinas-dinas,  Badan-badan,  Inspektorat  Daerah,  dan  lembaga-lembaga  lain  yang bertanggung  jawab  langsung  kepada  Kepala  Daerah,  termasuk  di  dalamnya  Kecamatan  dan
Kelurahan. Pengertian tentang Perangkat Daerah juga diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 23. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tersebut, khususnya pada pasal 232 ayat 1, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Suatu  anggaran  dikatakan  berkualitas  jika  anggaran  tersebut  dialokasikan  berdasarkan program dan kegiatan yang sesuai dengan skala prioritas yang direncanakan dan bermanfaat bagi pencapaian  tujuan  dan  sasaran  masing-masing  unit  dalam  organisasi.  Anggaran  SKPD  yang berkualitas akan terwujud jika anggaran masing-masing SKPD tersebut disusun secara jelas dan memiliki  sasaran  dan  manfaat,  sehingga  program-program  yang  terencana  dapat  terlaksana dengan baik. Kriteria anggaran yang baik menurut Egbide dan Agbude (2012: 50) adalah; (1) stabil dan  mempunyai  posisi  fiskal  berkelanjutan  untuk  jangka  menengah  dan  seterusnya;  (2) memfasilitasi perpindahan sumber daya dengan penggunaan yang lebih efektif dan prioritas yang lebih tinggi; (3) mampu mendorong unit-unit pengeluaran untuk beroperasi secara efisien; (4) dapat diakses  publik  dan  mampu  merespon  kepentingan  mereka;  serta  (5)  mampu  menjamin akuntabilitas pengeluaran uang publik.
Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  akan  menghasilkan  kualitas  laporan  keuangan  yang baik  karena  fungsi  pengawasan,  pengendalian,  dan  pemeriksaan  berjalan  dengan  semestinya (Nurdiono,  2016).  Demikian  juga  menurut  Egbide  dan  Agbude  (2012:  55)  menyatakan  bahwa terdapat hubungan antara tata kelola yang baik dengan penganggaran yang baik. Penganggaran yang  baik  tidak  akan  tercapai  tanpa  adanya  tata  kelola  yang  baik  karena  tata  kelola  yang  baik merupakan dasar untuk pencapaian penganggaran yang baik. Oleh karena itu terdapat hubungan antara  tata  kelola  sektor  publik  yang  baik  dengan  kualitas  anggaran  SKPD  dalam  Pemerintah Daerah.  Implementasi  tata  kelola  yang  baik  dalam  pemerintahan  daerah  akan  mempengaruhi kualitas anggaran SKPD.
Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, hipotesis yang akan dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Ha:  Implementasi  tata  kelola  sektor  publik  yang  baik  berpengaruh  terhadap  kualitas anggaran SKPD

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  metode  survei.  Survei  dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden. Subjek atau responden dalam studi ini adalah  Aparat  Sipil  Negara  (ASN)  yang  bertugas  di  setiap  SKPD  di  Pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi di wilayah DIY, yaitu di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY. Responden dalam penelitian ini berjumlah 395 orang.
Pengambilan  sampel  dilakukan  berdasarkan  convenience  sampling,  yaitu  pegawai  yang ditemui  pada  saat  kuesioner  dibagikan  di  empat  kabupaten  (Sleman,  Bantul,  Kulon  Progo,  dan Gunung Kidul), Kota Yogyakarta, dan Provinsi DIY.
Instrumen penelitian dimodifikasi dari penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan prinsip Good Public Governance (GPG) yang diatur oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2008 untuk variabel independen Tata Kelola Sektor Publik yang Baik. Jumlah indikator pernyataan  untuk  mengukur  variabel  Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik  (GPG)  terdiri  dari  5 pernyataan. Sementara variabel dependen Kualitas Anggaran SKPD diadopsi dari Manik (2009) dalam  Marpaung  (2016),  serta  Octariani,  Akram,  dan  Animah  (2017),  yang  terdiri  dari  delapan pernyataan.  Pernyataan  untuk  mengukur  Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik  dan  Kualitas Anggaran SKPD akan dijawab dengan memilih salah satu jawaban yang berskala Likert 5 poin.
Data penelitian diolah menggunakan regresi sederhana karena hanya terdapat dua variabel yang  diteliti  dalam  studi  ini,  yaitu variabel  independen  Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik  dan variabel dependen Kualitas Anggaran SKPD. Regresi sederhana digunakan untuk melihat sejauh mana pengaruh penerapan tata kelola sektor publik yang baik dalam mewujudkan anggaran SKPD yang  berkualitas.  Sebelum  melakukan  analisis  regresi  sederhana,  dilakukan  pengujian  validitas dan reliabilitas instumen penelitian untuk masing-masing variabel. Setelah itu dilakukan pengujian hipotesis penelitian untuk setiap pemerintah daerah yang ada di DIY.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai negeri sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang  bekerja  pada  Pemerintah  Kabupaten  Sleman,  Bantul,  Kulon  Progo,  Gunung  Kidul, Pemerintah  Kota  Yogyakarta,  dan  Pemerintah  Provinsi  DIY  yang  bertugas  maupun  ikut  serta dalam penyusunan anggaran di masing-masing SKPD. Tabel di bawah ini menyajikan rincian data responden.
Tabel 1. Rincian Data Responden No Asal Pemerintah Daerah Jumlah Responden 1. Kabupaten Sleman 36 orang 2. Kabupaten Bantul 92 orang 3. Kabupaten Kulon Progo 73 orang 4. Kabupaten Gunung Kidul 42 orang 5. Kota Yogyakarta 63 orang 6. Provinsi DIY 89 orang Total responden 395 orang
Sumber: data primer diolah, 2021
Data karakteristik responden meliputi nama institusi di masing-masing pemerintah daerah, jenis  kelamin,  usia,  tingkat  pendidikan,  jabatan  dan  lama  bekerja.  Karakteristik  data  responden tersebut tidak dapat dianalisis secara mendalam karena tidak semua responden mengisi biodata. Oleh  karena  itu,  studi  ini  hanya  akan  menganalisis  secara  umum  terkait  karakteristik  data responden berdasarkan biodata yang diisi oleh masing-masing responden.
Data  karakteristik  responden  seperti  jenis  kelamin,  usia,  tingkat  pendidikan,  jabatan,  dan lama bekerja seharusnya dapat menjadi variabel kontrol yang akan melengkapi penelitian ini, jika responden  mengisi  biodata  tersebut  secara  lengkap.  Namun  dalam  studi  ini,  tidak  semua responden mengisi biodata secara lengkap sehingga data karakteristik responden tersebut tidak bisa dijadikan sebagai variabel kontrol.
Di  Kabupaten  Sleman,  responden  yang  terlibat  dalam  penelitian  ini  berjumlah  36  orang dengan 19 orang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang berjenis kelamin perempuan, dan satu orang  tidak  mengisi  jenis  kelaminnya.  Usia  responden  di  Kabupaten  Sleman,  yang  termuda berusia  30  tahun  dan  yang  paling  tua  berusia  57  tahun.  Tingkat  pendidikan  responden  di Kabupaten  Sleman  terdiri  dari  18  orang  berpendidikan  S1,  4  orang  berpendidikan  S2,  9  orang berpendidikan  Diploma,  dan  5  orang  berpendidikan  SMA/SMK.  Sebagian  besar  berjabatan  staf (23  orang),  sedangkan  sisanya  berjabatan  Kasubag  (2  orang),  Kasi  (1  orang),  Bendahara  (2 orang),  Pembuku  (1  orang),  Pengelola  Keuangan  (2  orang),  lain-lain  (3  orang),  2  orang  tidak mengisi jabatan. Responden dari Kabupaten Sleman  yang paling lama telah bekerja selama 32 tahun, dan yang paling baru bekerja kurang dari 1 tahun. Satu orang tidak mengisi lama bekerja.
Responden di Kabupaten Bantul berjumlah 92 orang. Namun hanya 58 orang yang mengisi biodata secara lengkap. Sedangkan 33 orang responden tidak mengisi biodata  dengan lengkap,
bahkan  ada  yang  tidak  mengisi  sama  sekali.  Jumlah  responden  yang  berjenis  kelamin  laik-laki adalah 40 orang, jumlah perempuan 35 orang, dan yang tidak mengisi jenis kelaminnya 17 orang. Usia  responden  paling  tua  berumur  57  tahun  dan  yang  paling  muda  berusia  23  tahun.  Tingkat pendidikan  S1  masih menjadi  mayoritas responden (40 orang). Responden yang berpendidikan SMA/SMK (14 orang), Diploma (9 orang), S2 (9 orang), sisanya (20 orang) tidak menuliskan tingkat pendidikannya.  Jabatan  responden  terdiri  dari  staf  (30  orang),  Kasubbag  (7  orang),  Analis  (5 orang),  Kabid  (2  orang),  (Kasubid  (2  orang),  Kepala  Seksi  (2  orang),  Bendahara  (2  orang), Pembantu  Bendahara  (1  orang),  Penyusun  Data  (1  oarang),  Administrasi  Keuangan  (1  orang), Administrasi  Barang  (1orang),  Subbag  Kas  Aset  (1  orang),  27  orang  lainnya  tidak  mengisi jabatannya. Lama bekerja responden paling lama 35 tahun dan paling baru telah bekerja selama 6 bulan.
Responden di Kabupaten Kulonprogo berjumlah 73 orang. Namun semua responden tidak mengisi  biodata.  Mereka  hanya  mengisi  asal  institusi,  yaitu  dari  DPu  (3  orang),  Dinas Perpustakaan  dan  Kearsipan  (5  orang),  DLH  (5  orang),  DP3A  (5  orang),  Bappeda  (3  orang), DPMDP2KB  (5  oarang),  Dinas  koperasi  (4  orang),  Dinas  Perdagangan  (5  orang),  Dinas Perhubungan  (5  orang),  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (5  orang),  DPMPT  (5  orang),  Dinas Komunikasi  (2  orang),  BKAD  (5  orang),  Satpol  PP  (5  orang),  Dinpar  (5  orang),  Inspektorat  (1 orang), dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (5 orang).
Jumlah responden di Kabupaten Gunungkidul 42 orang dengan jumlah perempuan 27 orang dan  jumlah  laki-laki  14  orang,  dan  satu  orang  tidak  mencantumkan  jenis  kelaminnya.  Usia responden paling muda 23 tahun, dan paling tua berusia 58 tahun. Mayoritas tingkat pendidikan responden  adalah  S1  (27  orang).  Responden  lainnya  berpendidikan  S2  (6  orang),  Diploma  (5 orang), SMA/SMK (4 orang). Jabatan responden terdiri dari Kasubag (11 orang), Staf (10 orang), Bendahara (4 orang), Auditor Madaya (2 orang), Pengelola (2 orang), Pelaksana (2 orang), Lain- lain  (9  orang).  Lama  bekerja  responden  terlama  36  tahun  dan  yang  paling  baru  telah  bekerja selama 0,5 tahun.
Responden di Pemerintah  Kota  Yogyakarta dalam studi ini berjumlah 63 orang.  54 orang mengisi biodata dengan lengkap, dan sisanya 9 orang tidak mengisinya dengan lengkap. Jumlah responden  yang  berjenis  kelamin  perempuan  ada  32  orang,  laki-laki  27  orang,  dan  yang  tidak mengisi  jenis  kelamin  berjumlah  4  orang.  Usia  responden  paling  tua  57  tahun  dan  yang  paling muda  berusia  26  orang.  Dari  63  orang  responden  yang  tidak  mengisi  usia  berjumlah  5  orang. Tingkat pendidikan paling banyak adalah S1 (26 orang), SMA/SMK (14 orang), Diploma (10 orang), dan  6  orang  berpendidikan  S2.  Sisanya  sejumlah  7  orang  tidak  mengisi  tingkat  pendidikannya. Sebagian besar responden di Pemkot Yogyakarta berjabatan sebagai staf (16 orang), Pengelola (5  orang),  Verifikator  (5  orang),  Bendahara  (7  orang),  Kasubag  (9  orang),  Analis  (4  orang), Akuntansi (2 orang), Pengadministrasi (2 orang), Perencanaan (1 orang), sisanya 12 orang tidak mengisi tentang jabatannya. Lama bekerja responden yang paling lama 36 tahun, dan yang paling baru telah bekerja selama 0,8 tahun.
Di Provinsi DIY jumlah responden  89 orang, dengan jumlah laki-laki 36 orang dan jumlah perempuan 43 orang. Mereka berasal dari berbagai institusi, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (1 orang), DLHK (1 orang), Dinas Kebudayaan (1 orang), Dinpar (1 orang), Biro Organisasi (1  orang),  BPKA  (5  orang),  Dishub  (5  orang),  DP3AP2  (4  orang),  Dinas  PUP-ESDM  (4  orang), Dinsos (4 orang), Dispertaru (1 orang), Diskominfo (5 orang), Biro Tata Pemerintahan (5 orang), Disnakertrans (5 orang), Badan Kepegawaian Daerah (5 orang), DPAD (4 orang), Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY (5 orang), Biro Umum Humas dan Protokol Setda (5 orang), Bappeda (5 orang), Paniradya Keistimewaan (5 orang), Biro Bina Mental Spiritual (5 orang), Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (1 orang), Biro Bina Bernas (4 orang), Dinas Dikpora (5 orang), Biro Hukum (5 orang).
Responden  tertua  berusia  56  tahun  dan  termuda  berusia  24  tahun. Mayoritas  responden berpendidikan S1 (41 orang), S2 (25 orang), SMA/SMK (14 orang),  Diploma (9 orang), dan tiga orang responden tidak mengisi tingkat pendidikannya. Responden yang berjabatan Bendahara (4 orang),  Staf  (33  orang),  Kabag  (2  orang),  Penyusun  Anggaran  (4  orang),  Kasubbag  (9  orang), Pengurus  barang  (1  orang),  Subbag  (4  orang),  Sekretaris  (1  orang),  Pengelola  Akuntansi  (2 orang),  Penyiap Gaji (1 orang),  Akuntansi (1 orang),  Keuangan (3 orang),  Pranata Komputer (2 orang),  analis  (3  orang),  Program  (1  orang),  Verifikator  Data  laporan  Keuangan  (1  orang), Pengelolaan  SD  perekonomian  (1  orang),  Perencana  (1  orang),  Kabid  (1  orang),  Fungsional  (1 orang),  Pelaksana  (1  orang),  Pranata  Kearsipan  Subbag  Umum  (1  orang),  Adm.  Persuratan  (1 orang), lain-lain (3 orang), 7 orang responden tidak mengisi jabatannya. Lama bekerja responden paling  lama  35  tahun,  dan  paling  baru  1  tahun.  Setelah  mendeskripsikan  data  karakteristik responden,  tabel-tabel  berikut  ini  akan  menyajikan  hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas  serta  hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi sederhana di setiap Kabupaten/Kota/Provinsi di DIY.
Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik (GPG) di
Kabupaten Sleman No R hitung R tabel Signifikansi Keabsahan 1 0,725 0,329 0,0000 Absah 2 0,730 0,329 0,0000 Absah 3 0,830 0,329 0,0000 Absah 4 0,709 0,329 0,0000 Absah 5 0,791 0,329 0,0000 Absah
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil pengujian validitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik di Kabupaten Sleman pada  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  nila  R  hitung  lebih  besar  daripada  nilai  R  tabel  dengan  nilai siginifikansi semuanya  0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa lima indikator  pernyataan  tentang  variabel  Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik  tersebut  valid  atau absah,  yang  berarti  memiliki  ketepatan  dalam  pengukuran  dan  mampu  mengukur  apa  yang seharusnya diukur.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Sleman
No  R hitung R tabel Signifikansi Keabsahan 1 0,595 0,329 0,0000 Absah 2 0,724 0,329 0,0000 Absah 3 0,783 0,329 0,0000 Absah 4 0,694 0,329 0,0000 Absah 5 0,652 0,329 0,0000 Absah 6 0,767 0,329 0,0000 Absah 7 0,685 0,329 0,0000 Absah 8 0,767 0,329 0,0000 Absah
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil  pengujian  validitas  variabel  Kualitas  Anggaran  SKPD  di  Kabupaten  Sleman  pada Tabel  3  menunjukkan  bahwa  nila  R  hitung  lebih  besar  daripada  nilai  R  tabel  dengan  nilai siginifikansi 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa delapan indikator pernyataan  tentang  variabel  Kualitas  Anggaran  SKPD  tersebut  valid  atau  absah,  yang  berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas di Kabupaten Sleman
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Tata Kelola Sektor Publik yang Baik 0,786 Reliabilitas tinggi
Kualitas Anggaran SKPD 0,854 Reliabilitas sangat tinggi
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil  pengujian  reliabilitas  variabel  Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik  dan  Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Sleman pada Tabel 4 menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha untuk Tata Kelola Sektor publik yang Baik lebih besar dari 0,7 yang berarti reliabilitas tinggi. Sementara itu  untuk  variabel  Kualitas  Anggaran  SKPD,  memiliki  nilai  Cronbach  Alpha  lebih  dari  0,8,  yang berarti bahwa seluruh indikator pernyataan reliabel dan secara konsisten memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Kelola Sektor Publik yang Baik (GPG) di Kabupaten
Bantul No R hitung R tabel Signifikansi Keabsahan 1 0,811 0,2050 0,0000 Absah 2 0,751 0,2050 0,0000 Absah 3 0,655 0,2050 0,0000 Absah 4 0,718 0,2050 0,0000 Absah 5 0,621 0,2050 0,0000 Absah
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil pengujian validitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik di Kabupaten Bantul pada  Tabel  5  menunjukkan  bahwa  nila  R  hitung  lebih  besar  daripada  nilai  R  tabel  dengan  nilai siginifikansi semuanya  0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa lima indikator  pernyataan  tentang  variabel  Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik  tersebut  valid  atau absah,  yang  berarti  memiliki  ketepatan  dalam  pengukuran  dan  mampu  mengukur  apa  yang seharusnya diukur.
Tabel 6. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Bantul
No  R hitung R tabel Signifikansi Keabsahan 1 0,695 0,2050 0,0000 Absah 2 0,596 0,2050 0,0000 Absah 3 0,647 0,2050 0,0000 Absah 4 0,671 0,2050 0,0000 Absah 5 0,747 0,2050 0,0000 Absah 6 0,788 0,2050 0,0000 Absah 7 0,746 0,2050 0,0000 Absah 8 0,751 0,2050 0,0000 Absah
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil pengujian validitas variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Bantul pada Tabel 6  menunjukkan  bahwa  nila  R  hitung  lebih  besar  daripada  nilai  R  tabel  dengan  nilai  siginifikansi 0,0000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa delapan indikator pernyataan tentang  variabel  Kualitas  Anggaran  SKPD  tersebut  valid  atau  absah,  yang  berarti  memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.
Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas di Kabupaten Bantul
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Tata Kelola Sektor publik yang Baik 0,752 Reliabilitas tinggi Kualitas Anggaran SKPD 0,855 Reliabilitas sangat tinggi
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil  pengujian  reliabilitas  variabel  Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik  dan  Kualitas Anggaran  SKPD  di  Kabupaten  Bantul  pada  Tabel  7 menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha untuk Tata Kelola Sektor publik yang Baik lebih besar dari 0,7 yang berarti reliabilitas tinggi. Sementara itu  untuk  variabel  Kualitas  Anggaran  SKPD,  memiliki  nilai  Cronbach  Alpha  lebih  dari  0,8,  yang berarti bahwa seluruh indikator pernyataan reliabel dan secara konsisten memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.
Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik (GPG) di
Kabupaten Kulonprogo No R hitung R tabel Signifikansi Keabsahan 1 0,663 0,2303 0,0000 Absah 2 0,824 0,2303 0,0000 Absah 3 0,810 0,2303 0,0000 Absah 4 0,802 0,2303 0,0000 Absah 5 0,708 0,2303 0,0000 Absah
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil  pengujian  validitas  variabel  Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik  di  Kabupaten Kulonprogo  pada  Tabel  8  menunjukkan  bahwa  nila  R  hitung  lebih  besar  daripada  nilai  R  tabel dengan nilai siginifikansi semuanya 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa  lima  indikator  pernyataan  tentang  variabel  Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik  tersebut valid atau absah, yang berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur
Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Kulonprogo
No  R hitung R tabel Signifikansi Keabsahan 1 0,786 0,2303 0,0000 Absah 2 0,892 0,2303 0,0000 Absah 3 0,755 0,2303 0,0000 Absah 4 0,718 0,2303 0,0000 Absah 5 0,607 0,2303 0,0000 Absah 6 0,749 0,2303 0,0000 Absah 7 0,882 0,2303 0,0000 Absah 8 0,750 0,2303 0,0000 Absah
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil pengujian validitas variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Kulonprogo pada Tabel  9  menunjukkan  bahwa  nila  R  hitung  lebih  besar  daripada  nilai  R  tabel  dengan  nilai siginifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa delapan indikator pernyataan  tentang  variabel  Kualitas  Anggaran  SKPD  tersebut  valid  atau  absah,  yang  berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.
Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas di Kabupaten Kulonprogo
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Tata Kelola Sektor Publik yang Baik 0,817 Reliabilitas sangat tinggi Kualitas Anggaran SKPD 0,899 Reliabilitas sangat tinggi
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil  pengujian  reliabilitas  variabel  Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik  dan  Kualitas Anggaran  SKPD  di  Kabupaten  Kulonprogo  pada  Tabel  10 menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,8. Hal tersebut menyatakan bahwa indikator pernyataan untuk mengukur
kedua  variabel  tersebut  dapat  diandalkan  atau  memiliki  reliabilitas  yang  sangat  tinggi  dan  akan konsisten jika pengukuran tersebut diulang.
Tabel 11. Hasil Uji Validitas Variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik (GPG) di
Kabupaten Gunung Kidul No R hitung R tabel Signifikansi Keabsahan 1 0,704 0,3044 0,0000 Absah 2 0,708 0,3044 0,0000 Absah 3 0,719 0,3044 0,0000 Absah 4 0,516 0,3044 0,0000 Absah 5 0,503 0,3044 0,0000 Absah
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil pengujian validitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik di Kabupaten Gunung Kidul pada Tabel 11 menunjukkan bahwa nila R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan nilai siginifikansi semuanya 0,0000 yang  lebih kecil  dari 0,05. Hal tersebut  menunjukkan bahwa lima indikator pernyataan tentang variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik tersebut valid atau absah,  yang  berarti  memiliki  ketepatan  dalam  pengukuran  dan  mampu  mengukur  apa  yang seharusnya diukur.
Tabel 12. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Gunung Kidul
No  R hitung R tabel Signifikansi Keabsahan 1 0,756 0,3044 0,0000 Absah 2 0,778 0,3044 0,0000 Absah 3 0,561 0,3044 0,0000 Absah 4 0,644 0,3044 0,0000 Absah 5 0,682 0,3044 0,0000 Absah 6 0,699 0,3044 0,0000 Absah 7 0,662 0,3044 0,0000 Absah 8 0,824 0,3044 0,0000 Absah
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil pengujian validitas variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Gunung Kidul pada Tabel  12  menunjukkan  bahwa  nila  R  hitung  lebih  besar  daripada  nilai  R  tabel  dengan  nilai siginifikansi semuanya 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa delapan indikator  pernyataan  tentang  variabel  Kualitas  Anggaran  SKPD  tersebut  valid  atau  absah, yang berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.
Tabel 13. Hasil Uji Reliabilitas di Kabupaten Gunung Kidul
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Tata Kelola Sektor Publik yang Baik  0,604 Reliabilitas tinggi Kualitas Anggaran SKPD 0,850 Reliabilitas sangat tinggi
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil  pengujian  reliabilitas  variabel  Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik  dan  Kualitas Anggaran SKPD di Kabupaten Gunung Kidul pada Tabel 13 menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha untuk  Tata  Kelola  Sektor  publik  yang  Baik  lebih  besar  dari  0,6  yang  berarti  reliabilitas  tinggi. Sementara itu untuk variabel Kualitas Anggaran SKPD, memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,8  yang  berarti  bahwa  seluruh  indikator  pernyataan  reliabel  dan  secara  konsisten  memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.
Tabel 14. Hasil Uji Validitas Variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik (GPG) di Kota
Yogyakarta No R hitung R tabel Signifikansi Keabsahan 1 0,624 0,2480 0,0000 Absah 2 0,671 0,2480 0,0000 Absah 3 0,641 0,2480 0,0000 Absah 4 0,706 0,2480 0,0000 Absah 5 0,843 0,2480 0,0000 Absah
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil pengujian validitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik di Kota Yogyakarta pada Tabel 14 menunjukkan bahwa nila R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan nilai siginifikansi semuanya  0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa lima indikator  pernyataan  tentang  variabel  Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik  tersebut  valid  atau absah,  yang  berarti  memiliki  ketepatan  dalam  pengukuran  dan  mampu  mengukur  apa  yang seharusnya diukur.
Tabel 15. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kota Yogyakarta
No  R hitung R tabel Signifikansi Keabsahan 1 0,831 0,2480 0,0000 Absah 2 0,779 0,2480 0,0000 Absah 3 0,500 0,2480 0,0000 Absah 4 0,713 0,2480 0,0000 Absah 5 0,696 0,2480 0,0000 Absah 6 0,675 0,2480 0,0000 Absah 7 0,755 0,2480 0,0000 Absah 8 0,824 0,2480 0,0000 Absah
Sumber: pengolahan primary data, 2022
Hasil pengujian validitas variabel Kualitas Anggaran SKPD di Kota Yogyakarta pada Tabel 15 menunjukkan bahwa nila R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dengan nilai siginifikansi semuanya 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa delapan indikator pernyataan  tentang  variabel  Kualitas  Anggaran  SKPD  tersebut  valid  atau  absah,  yang  berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.
Tabel 16. Hasil Uji Reliabilitas di Kota Yogyakarta
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Tata Kelola Sektor Publik yang Baik  0,739 Reliabilitas tinggi Kualitas Anggaran SKPD 0,869 Reliabilitas sangat tinggi
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil  pengujian  reliabilitas  variabel  Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik  dan  Kualitas Anggaran SKPD di Kota Yogyakarta pada Tabel 16 menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha untuk Tata Kelola Sektor Publik yang Baik lebih besar dari 0,7 yang berarti reliabilitas tinggi. Sementara itu  untuk  variabel  Kualitas  Anggaran  SKPD,  memiliki  nilai  Cronbach  Alpha  lebih  dari  0,8,  yang berarti bahwa seluruh indikator pernyataan reliabel dan secara konsisten memiliki reliabilitas yang sangat tinggi.
Tabel 17. Hasil Uji Validitas Variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik (GPG) di Provinsi
DIY No R hitung R tabel Signifikansi Keabsahan 1 0,502 0,1750 0,0000 Absah 2 0,699 0,1750 0,0000 Absah 3 0,638 0,1750 0,0000 Absah 4 0,643 0,1750 0,0000 Absah 5 0,703 0,1750 0,0000 Absah
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil pengujian validitas variabel Tata Kelola Sektor Publik yang Baik di Provinsi DIY pada Tabel  17  menunjukkan  bahwa  nila  R  hitung  lebih  besar  daripada  nilai  R  tabel  dengan  nilai siginifikansi semuanya  0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa lima indikator  pernyataan  tentang  variabel  Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik  tersebut  valid  atau absah,  yang  berarti  memiliki  ketepatan  dalam  pengukuran  dan  mampu  mengukur  apa  yang seharusnya diukur.

## Tabel 18. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Anggaran SKPD di Provinsi DIY
No R hitung R tabel Signifikansi Keabsahan 1 0,454 0,1750 0,0000 Absah 2 0,660 0,1750 0,0000 Absah 3 0,489 0,1750 0,0000 Absah 4 0,642 0,1750 0,0000 Absah 5 0,659 0,1750 0,0000 Absah 6 0,694 0,1750 0,0000 Absah 7 0,631 0,1750 0,0000 Absah 8 0,803 0,1750 0,0000 Absah
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil pengujian validitas variabel Kualitas Anggaran SKPD di Provinsi DIY pada Tabel 18 menunjukkan  bahwa  nila  R  hitung  lebih  besar  daripada  nilai  R  tabel  dengan  nilai  siginifikansi semuanya 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa delapan indikator pernyataan  tentang  variabel  Kualitas  Anggaran  SKPD  tersebut  valid  atau  absah,  yang  berarti memiliki ketepatan dalam pengukuran dan mampu mengukur apa yang seharusnya diukur.

## Tabel 19. Hasil Uji Reliabilitas di Provinsi DIY
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Tata Kelola Sektor Publik yang Baik 0,588 Reliabilitas sedang Kualitas Anggaran SKPD 0,766 Reliabilitas tinggi
Sumber: pengolahan primary data, 2021
Hasil  pengujian  reliabilitas  variabel  Tata  Kelola  Sektor  Publik  yang  Baik  dan  Kualitas Anggaran SKPD di Provinsi DIY pada Tabel 19 menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha untuk Tata Kelola Sektor publik yang Baik lebih besar dari 0,5 yang berarti reliabilitas sedang. Sementara itu untuk variabel Kualitas Anggaran SKPD, memiliki nilai Cronbach Alpha lebih dari 0,7 yang berarti bahwa seluruh indikator pernyataan reliabel dan secara konsisten memiliki reliabilitas yang tinggi.
Tabel 20. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana di Kabupaten Sleman Model Koefisien Tidak terstandarisasi Koefisien Terstandaridsa si t Signifikansi B Kesalahan Standar Beta (Konstan) GPG 14,751 0,923 2,442 0,119 0,799 6,041 7,736 0,000 0,000 Sumber: pengolahan primary data, 2021
t tabel =0,05/2; n-k-1 = 0,05/2; 36-1-1 = 0,025; 2,03224
Hasil  pengujian regresi  yang tersaji pada Tabel 20  menunjukkan  bahwa t hitung > t tabel dan  nilai  signifikansinya  lebih  kecil  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tata  kelola  sektor publik  yang  baik  berpengaruh  terhadap  kualitas  anggaran  SKPD  di  pemerintah  Kabupaten Sleman.
Tabel 21. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana di Kabupaten Bantul Model Koefisien Tidak terstandarisasi Koefisien Terstandaridsa si t Signifikansi B Kesalahan Standar Beta (Konstan) GPG 17,056 0,786 2,396 0,114 0,587 7,120 6,871 0,000 0,000 Sumber: pengolahan primary data, 2021
t tabel =0,05/2; n-k-1 = 0,05/2; 92-1-1 = 0,025; 1,98667
Hasil  pengujian regresi  yang tersaji pada Tabel 21  menunjukkan  bahwa t hitung > t tabel dan  nilai  signifikansinya  lebih  kecil  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tata  kelola  sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD di pemerintah Kabupaten Bantul.
Tabel 22. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana di Kabupaten Kulonprogo
Model Koefisien Tidak terstandarisasi Koefisien Terstandaridsasi t Signifikansi B Kesalahan Standar Beta (Konstan) GPG 9,179 1,201 2,215 0,105 0,806 4,144 11,459 0,000 0,000 Sumber: pengolahan primary data, 2021
t tabel =0,05/2; n-k-1 = 0,05/2; 73-1-1 = 0,025; 1,99394
Hasil  pengujian regresi  yang tersaji pada Tabel 22  menunjukkan  bahwa t hitung > t tabel dan  nilai  signifikansinya  lebih  kecil  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tata  kelola  sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD di pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
Tabel 23. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana di Kabupaten Gunung Kidul
Model Koefisien Tidak terstandarisasi Koefisien Terstandaridsasi t Signifikansi B Kesalahan Standar Beta (Konstan) 11,610 3,723 3,118 0,003
GPG 1,052 0,176 0,687 5,977 0,000
Sumber: pengolahan primary data, 2021
t tabel =0,05/2; n-k-1 = 0,05/2; 42-1-1 = 0,025; 2,02108
Hasil  pengujian regresi  yang tersaji pada Tabel 23  menunjukkan  bahwa t hitung > t tabel dan  nilai  signifikansinya  lebih  kecil  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tata  kelola  sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD di pemerintah Kabupaten Gunung Kidul.

## Tabel 24. Hasil Analisis Regresi Llinier Sederhana di Kota Yogyakarta
Model Koefisien Tidak terstandarisasi Koefisien Terstandaridsasi  t Signifikansi B Kesalahan Standar Beta (Konstan) GPG 6,544 1,319 2,276 0,108 0,843 2,875 12,226 0,006 0,000 Sumber: pengolahan primary data, 2021
t tabel =0,05/2; n-k-1 = 0,05/2; 63-1-1 = 0,025; 1,99962
Hasil  pengujian regresi  yang tersaji pada Tabel 24  menunjukkan  bahwa t hitung > t tabel dan  nilai  signifikansinya  lebih  kecil  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tata  kelola  sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD di pemerintah Kota Yogyakarta.

## Tabel 25. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana Provinsi DIY
Model Koefisien Tidak terstandarisasi Koefisien Terstandaridsa si t Signifikansi B Kesalahan Standar Beta (Konstan) GPG 19,426 0,708 1,734 0,084 0,605 11,203 8,389 0,000 0,000 Sumber: pengolahan primary data, 2021
t tabel =0,05/2; n-k-1 = 0,05/2; 89-1-1 = 0,025; 1,98761
Hasil  pengujian regresi  yang tersaji pada Tabel 25  menunjukkan  bahwa t hitung > t tabel dan  nilai  signifikansinya  lebih  kecil  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tata  kelola  sektor publik yang baik berpengaruh terhadap kualitas anggaran SKPD di pemerintah Provinsi DIY.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dianalisis dengan menggunakan analisis regresi  sederhana  untuk  masing-masing  pemerintah  daerah,  diperoleh  hasil  bahwa hipotesis dalam riset  ini terdukung. Hasil analisis regresi di semua  pemerintah  Kabupaten/Kota/ Provinsi di lingkungan DIY menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari  0,05,  berarti  bahwa  tata  kelola  sektor  publik  yang  baik  berpengaruh  terhadap  kualitas anggaran SKPD.
Hasil penelitian ini mendukung teori goal setting (Locke, 1981), yang menjelaskan tentang hubungan  antara  tujuan  organisasi  dan  kinerja  yang  dicapai  berlandaskan  tujuan  yang  telah ditetapkan. Temuan dalam studi ini juga mendukung pernyataan dari Egbide dan Agbude (2012: 55)  yang  mengemukakan  bahwa  terdapat  hubungan  antara  tata  kelola  yang  baik  dengan penganggaran  yang  baik.  Tata  kelola  yang  baik  yang  diterapkan  oleh  organisasi  diharapkan mampu menghasilkan anggaran yang berkualitas karena prinsip-prinsip yang baik yang tercakup dalam  tata  kelola  yang  baik  tersebut  mampu  mendorong  kinerja  pegawai  dalam  mewujudkan
anggaran unit yang berkualitas. Demikian juga, anggaran SKPD yang berkualitas akan terwujud jika  SKPD  tersebut  mengimplementasikan  asas-asas  tata  kelola  sektor  publik  yang  baik,  yang meliputi demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Hasil penelitian ini mendukung riset sebelumnya yang telah dilakukan oleh Octariani, Akram, dan Aminah  (2017).  Temuan  dalam  studi  ini  juga  mengkonfirmasi  temuan  studi  dari  Ronanda  dan Sulistiyowati  (2020)  dan  memperluas  cakupan  penelitian  sebelumnya  yang  hanya  dilakukan  di satu pemerintah daerah saja, yaitu di Pemerintah Kota Yogyakarta.

## SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI
Hasil dari penelitian  ini menyimpulkan bahwa implementasi tata kelola sektor publik yang baik  berpengaruh  terhadap  kualitas  anggaran  SKPD  di  Pemerintah  Kabupaten/Kota/Provinsi  di lingkungan  DIY,  baik  itu  di  Pemerintah  Kabupaten  Sleman,  Pemerintah  Kabupaten  Bantul, Pemerintah  Kabupaten  Kulonprogo,  Pemerintah  Kabupaten  Gunung  Kidul,  Pemerintah  Kota Yogyakarta, maupun di Pemerintah Provinsi DIY. Penerapan tata kelola sektor publik yang baik, yang  meliputi  asas  demokrasi,  transparansi,  akuntabilitas,  budaya  hukum,  serta  kewajaran  dan kesetaraan mampu mendorong terwujudnya anggaran SKPD yang berkualitas.
Peneliti  selanjutnya  diharapkan  dapat  mengembangkan  lagi  penelitian  ini  dengan melakukan studi pada cakupan daerah yang lebih luas untuk memperoleh hasil studi yang lebih komprehensif mengenai hal terkait. Analisis dapat diperluas dengan melibatkan variabel kontrol, yang tidak dapat dilakukan dalam penelitian ini, karena ketidaklengkapan biodata responden yang diperoleh peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA
Egbide,  Ben-Caleb  dan  Godwyns  Ade  Agbude.  2014.  Good  Budgeting  and  Good  Governance:
AComparative Discourse.
Ghozali,  Imam.  2020.  Grand  Theory:  25  Teori  Besar  Ilmu  Manajemen,  Akuntansi,  dan  Bisinis. Semarang. Penerbit: Yoga Pratama.
KNKG. 2008. Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia.
Locke, E.  A.,  L.M.,  Saari,  K.N.  Shaw,  G.P.  Latham.  1981.  Goal  Setting  and  Task  Performance: 1969-1980. Psychological Bulletin, Vol. 90, No. 1., 125-152.
Lukviarman, Niki. 2016. Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implentasi di Indonesia. Solo. Penerbit: PT Era Adicitra Intermedia.
Mahsun, Mohammad; Firma Sulistiyowati; dan Herbertus Andre Purwanugraha. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Yogyakarta. Penerbit: BPFE
Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit: ANDI.
Nurdiono. 2016. Tata Kelola dan Peran Akuntan dalam Mewujudkan Kualitas LKPD. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Octariani, Devie; Akram; dan Animah. 2017. Good Governance, Performance Based Budgeting, dan SKPD Budget Quality (The case of A Structural Model Approach). 2017. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 21, No. 2.
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 teantang Perangkat Daerah.
Ronanda,  Fransisca  Hapsari  Cahyani  dan  Firma  Sulistiyowati.  2020.  Good  Government Governance dan Kualitas Anggaran. 2020. Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas, Vol. 3, No. 1, hal. 50-68.
Sekaran, Uma. S dan Rojer. J. Bougie. 2016. Research Method for Business: A   Skill-Building Approach. Seventh Edition. John Wiley & Sons Ltd.
Undang-Undang No. 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wahyuni,  Sri  dan  Jogiyanto  Hartono.  2019.  Akuntansi  Keperilakuan  Pengantar.  Yogyakarta. Penerbit: UPP STIM YKPN.