## EVALUASI PENERAPAN COMMUNITY BASED CORRECTION PADA SISTEM PEMASYARAKATAN DI DALAM PROGAM PEMBINAAN LAPAS KELAS 1 MADIUN
Aldo Ramadhan Prasetyana P, Mitro Subroto
Prodi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail : aldoramadhan775@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  hal  ini  kenaikan  mutu  dalam  hal  proses  program  pembinaan  Warga  Binaan pemasyarakatan di LAPAS, hingga membutuhkan diaplikasikannya program serta sebuah sistem yang baik serta benar dalam proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Program  yang  bermakna  merupakan  konsep  Community  Based  Correction  (CBC). Community  Based  Correction  berarti  suatu  gagasan  ataupun  program  pengganti  pidana penjara (alternatif pemidanaan), dimana gagasan ini diimplementasikan kepada pelanggar hukum,  spesialnya  pidana  ringan  untuk  menjalani  pidananya  dengan  melakukan  system kerja sosial. penelitian ini memiliki tujuan buat mengenali kedudukan makna CBC pada sistem  pemasyarakatan  dan  gimana  program  pembinaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan melaksanakan gagasan Community Based Correction buat pada waktu yang hendak tiba. Hasil  dari  riset  ini  merupakan  narapidana  bisa  melaksanakan  program  pembinaan  di tengah- tngah warga lewat reintegrasi sosial.
Kata Kunci : Community based correction, Sistem Pemasyarakatan, Lapas kelas I Madiun

## ABSTRACT
In  this  case,  the  quality  improvement  in  terms  of  the  process  of  coaching  prisoners  in prisons  requires  the  application  of  a  program  and  a  good  and  correct  system  in  the coaching process in the Correctional Institution. A meaningful program is the concept of Community  Based  Correction  (CBC).  Community  Based  Correction  means  an  idea  or program to replace imprisonment (alternative punishment), where this idea is implemented for law violators, especially minor crimes to carry out their punishment by implementing a social work system. This study aims to identify the position of the meaning of CBC in the correctional  system  and  how  the  coaching  program  at  the  Penitentiary  implements  the Community  Based  Correction  concept  for  the  future.  The  result  of  this  research  is  that inmates  can  carry  out  a  coaching  program  in  the  midst  of  citizens  through  social reintegration.
Keywords : Community based correction, Correctional System, Madiun class I prison

## PENDAHULUAN
Pemasyarakatan  bermakna  mensosialisasikan  kembali  para  narapidana  agar  menjadikan Kembali menjadi masyarakat yang berbudi luhur dan bermanfaat atau masuk kembali secara baik ke  dalam  masyarakat  yang  pada  hakikatnya  merupakan  resosialisasi  (Atmasasmita,  1982). pendekatan  yang  lebih  manusiawi.  Pendekatan  yang  lebih  efisien  untuk  menghindari  serta
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
menanggulangi  terbentuknya  kembali  tindak  pidana  oleh  pelaku  tindak  pidana  adalah  dengan menciptakan coaching environment yang merupakan cerminan dari lingkungan masyarakat umum.
Pelaksanaan pemidanaan berdasar konsep pidana penjara dianggap tidakkah sesuai pada perkembangan  zaman  dan  membuat  pengurangan  perikemanusiaan,  oleh  karena  itu  berdasar konsep  pidana  penjara  diganti  pada  proses  pemasyarakatan  yang  sangat  memfokuskan  pada kemanusiaan dengan bertujuan pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan kesatuan hubungan hidup, hidup dan penghidupan. Munculnya mengenai pemasyarakatan mendorong sebuah pikiran tentang pembinaan yang bertujuan pada tercapainya sebuah reintegrasi sosial. Namun tidak dapat ditolak saat ini pandangan masyarakat terhadap narapidana sangatlah berdampak, dalam berbagai kasus seringkali terdapat perlawanan masyarakat pada mantan napi seperti halnya pada saat akan diadakan pilkada atau pilkada telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat terhadap. calon dengan status “mantan narapidana” atau beberapa. Kasus pidana terjadi karena sulitnya mantan narapidana  beradaptasi  dengan  masyarakat.  Kecemasan  dapat  terjadi  pada  siapa  pun,  termasuk pelaku  tindak  pidana  sebelum  dibebaskan.  Hal  ini  berkaitan  dengan  stigma  mantan  napi  yang hingga sekarang masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Seperti sudah menjadi sebuah plot  yang tidak dapat dihilangkan di masyarakat bahwa orang-orang  yang terpidana di lembaga pemasyarakatan  tidak  dapat  berubah  dan  berperilaku  buruk.  Dalam  filosofinya,  Albert  Camus mengatakan  bahwa  dia  setuju  dengan  hukuman.  Meski  begitu,  hukuman  tidak  boleh menghilangkan  niat  pelaku  kriminal  untuk  mencapai  makna  baru  dan  penyesuaian  yang  baru. Pelaksanaan hukuman bagi pelaku tindak pidana harus dilaksanakan. Tetapi, pada saat yang sama pelaku tindak pidana harus dibina sebagai sebuah perlakuan (pengobatan) agar dapat dikembalikan ke dalam masyarakat.
Tergugat  dan pelanggar  yang tidak dipenjara memiliki  kesempatan untuk tetap bersama keluarga mereka, mempertahankan pekerjaan, dan berpartisipasi dalam pengobatan atau program lain  dalam  konteks  alami  kehidupan  mereka  sebagai  lawan  dari  pengaturan  yang  tidak  tepat  di penjara atau penjara. Perawatan obat-obatan dan kesehatan mental, pelatihan keterampilan kerja, dan intervensi perilaku yang disampaikan oleh komunitas telah lama terbukti lebih efektif daripada yang  ditawarkan  di  balik  jeruji  besi.  Perencanaan  dan  sumber  daya  yang  memadai  diperlukan, dengan adanya populasi yang lebih besar, kualitas pengawasan dapat menurun jika petugas Lapas harus berjuang untuk mengelola beban kasus yang meningkat tanpa pelatihan, dukungan, dan alat yang  mereka  butuhkan.  Selain  itu,  peningkatan  jumlah  orang  yang  dikirim  ke  pengawasan komunitas  kemungkinan  besar  berarti  lebih  banyak  pelaku  yang  berisiko  tinggi  membutuhkan lebih banyak perawatan dan bantuan lain untuk mencegah pelanggaran berulang. Jika sumber daya tetap tidak berubah, staf mungkin tidak dapat merujuk atau menyediakan layanan dan perawatan yang  diperlukan.  Petugas  yang  terlalu  banyak  bekerja  dan  kekurangan  sumber  daya  dapat bertindak lebih cepat  untuk mundur ke penjara atau penjara bagi  mereka  yang tidak memenuhi persyaratan dengan segera dan sepenuhnya atau supervisor  yang risikonya mereka khawatirkan tidak  dapat  mereka  kelola  mengingat  tuntutan  waktu  mereka  hanya  menunda  daripada menyelesaikan masalah. penahanan. Akhirnya, badan-badan yang kekurangan sumber daya untuk memantau para pelanggar secara memadai bahkan dapat berkontribusi pada peningkatan kejahatan di masyarakat. Hal ini tidak hanya akan menjadi tragis bagi para korban dan komunitas, tetapi juga dapat  memicu  reaksi  balik  terhadap  koreksi  komunitas  di  antara  para  pembuat  kebijakan,  yang berpotensi menempatkan jalur lain untuk kebijakan peradilan pidana berbasis penahanan.
Community based corrections (CBC)
dalam  konteks  riset  penangkalan  kejahatan  bersumber  dari  strategi  penangkalan  dengan pendekatan  permasalahan  sosial  yang  pada  praktiknya  lebih  menekankan  pada  sumber  energi
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
warga,  dan  perlunya  sokongan  dari  pemerintah  serta  dunia  usaha  di  tingkatan  lokal.  Dalam kaitannya  dengan  Sistem  Peradilan  Pidana(  SPP),  terbatasnya  keahlian  sub-  sistem  Peradilan Pidana  dalam  penegakan  hukum  serta  penangkalan  kejahatan,  semacam  meningkatnya  bayaran pidana penjara akibat over- crowding, jadi alibi utama kenapa warga luas. keterlibatan diperlukan. Secara  universal,  KBK  berpotensi  membangun  uraian  publik  tentang  tanggung  jawab  serta kedudukan yang wajib dimainkannya dalam penangkalan kejahatan secara aktif. Tetapi mencuat sesuatu  kecemasan  dari  masyarakat  bahakan  dari  warga  binaan  pemasyarakatan  itu  sendriri. Kecemasan terhadap narapidana dalam sudut pandang masyarakat dan kecemasan pula datang dari warga binaan pemasyarakatan itu sendiri sehabis bebas dari lembaga pemasyarakatan. Mengenai ini mencuat karena stigma negatif yang mencuat dalam lingkup masyarakat luar yang menyangka jika  seorang  mantan  narapidana  ialah  orang  yang  telah  melanggar  hukum  dan  dapat membahayakan buat masyarakat luar. Dalam rangka melenyapkan stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana sampai perlu dikerjakannya pendekatan kepada masyarakat melalui reintegrasi  social(  Panjaitan  et  angkatan  laut(  Angkatan  laut(AL)).,  2014).  Dengan mengintegrasikan narapidana kembali ke tengah- tengah masyarakat sampai secara tidak langsung stigma negatif  yang sejak dari dulu  melekat  di  masyarakat  hendak melenyapkan stigma negatif tersebut. Salah satu program pembinaan yang mengintegrasikan narapidana ke masyarakata ialah dengan tata cara mempraktikkan pembinaan berbasis masyarakat maupun sering diucap dengan Community  Based  Correction(  CBC).  CBC  ialah  program  pembinaan  yang  berbasis  ke masyarakat. Pada dini kemunculan CBC beranjak dari dini perkembangnannya yakni probation( pidana bersyarat) dan parole( pembebasan bersyarat) CBC dalam Mengenai ini ialah penyediaan pelayanan  dalam  proses  pembinaan  kepada  narapidana  dengan  mengaitkan  masyarakat.  Dalam Mengenai ini narapidana yang telah menempuh setengah dari masa pidananya dan telah memenuhi syarat  buat  di  integrasikan  ke  masyarakat  hendak  diberikan  bekal  melalui  program  pembinaan kemandirian  semacam,  industri,  elektronik,  otomotif  serta  masih  banyak  program  kemandirian kemampuan( Hamja, 2016).
Buat menunjang pelaksanaan program CBC di lembaga pemasyarakatan pula memerlukan sokongan fasilitatif dan sumber tenaga manusia dengan kualitas yang sesuai. Pengertian CBC tidak hanya dipahamai sebagai pembinaan berbasis masyarakat dalam lingkup lembaga pemasyarakatan saja. Namun pelaksanaan CBC bisa lebih luas dari lingkup lembaga pemasyarakatan yakni pula memerlukan  koordinasi  antar  lembaga  terpaut  yakni  dengan  kerjasama  dengan  pihak  Balai Pemasyarakatan.  Kualifikasi  SDM  maupun  petugas  tidak  lagi  mementingkan  dari  segi pengamanan  namun  pula  keahlian  dalam  pembinaan  serta  pembimbingan  yang  sangat  terpaut dengan  kemampuan  konseling.  Tidak  cuma  internal  pemasyarakatan  pula  dapat  melakukan kerjasama dengan pihak lain semacam Kementrian Sosial, Kementrian Ketenaga Kerjaan melalui Balai Latihan Kerja( Priyatno, 2013).

## RUMUSAN MASALAH
1.  Bagaimana  Program  Community  Based  Corrections  yakni  pembinaan  terhadap  pelakon kejahatan  yang  mengaitkan  warga  sehingga  bisa  menolong  proses  reintegrasi  sosial  dan meminimalisir akibat dari pemberian pidana penjara?
2. Apakah Program Community Based Corrections hanya mengacu pada satu layanan yang dapat dipastikan mengubah tingkah laku WBP tersebut?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  penulis  pada  melakukan  penelitian  ini  merupakan penelitian  realitas.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  yuridis
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sosiologis buat mengkaji pelaksanaan CBC di LAPAS Kelas 1 Madiun . Data dalam penelitian ini berassal melalui yaitu:
a. asal Data primer
Asal  data  primer  penelitian  ini  mengacu  pada  penelitian  lapangan  serta  bukan  merupakan bentuk  olahan  dari  orang  lain,  yaitu  dengan  wawancara  langsung  dengan  Warga  Binaan Pemasyarakatan LAPAS kelas 1 Madiun.
b. asal Data Sekunder Asal  data  sekunder  yang  akan  digunakan  pada  penelitian  ini  diperoleh  berasal  sumber kepustakaan,  surat  fakta  serta  penelusuran  berasal  dari  internet  yang  mengacu  pada Community Based Correction.

## PEMBAHASAN
1. Community Based Correction (CBC) PADA SISTEM PEMASYARAKATAN DI DALAM PROGAM PEMBINAAN LAPAS KELAS 1 MADIUN
Program  Community  Based  Corrections  yakni  pembinaan  terhadap  pelakon  kejahatan yang  mengaitkan  warga  sehingga  bisa  menolong  proses  reintegrasi  sosial  dan  meminimalisir akibat  dari  pemberian  pidana  penjara.  Buat  Snarr  ada  sebagian  alibi  yang  melatarbelakangi berkembangnya konsep communitybased corrections ialah (Sulhin, 2016):
1) Ketidakpuasan dengan institusi (penahanan serta pemenjaraan). Pemenjaraan serta penahanan yang dicoba oleh penegak hukum dikira selaku aspek permasalahan yang menggangu tujuan dari pemidanaan itu sendiri terlebih merugikan terhadap negeri, semacam permasalahan overcrowding, anggaran  yang  tidak  lumayan,  kerusuhan,  ketidak  amanan  yang  dirasakan  narapidana,  tahanan serta petugas, extreme idleness, dan menjadikan penjara selaku sekolah kejahatan
2) Pemikiran apabila humanitarianisme hendak lebih besar bisa jadi tercipta apabila dicoba dengan latar  warga  dibanding  apabila  diuji  dalam  penjara.  Banyak  orang  menyetujui  pendapat  tersebut dengan beranggapan apabila kasus kemanusiaan dapat diperoleh ditengah warga daripada dalam penjara.
3) Cost effectivenesss (penghematan bayaran) dalam banyak permasalahan program pembinaan yang  dicoba  dengan  basis  warga  sudah  terlaksana  dengan  menggunakan  bayaran  yang  sedikit dibanding dengan penahanan ataupun pemidanaan yang dicoba dengan institusi ataupun penjara sebab berhubungan dengan sarana, perawatan tercantum santapan yang wajib disediakan
4) More adequate justice administration (Administrasi Peradilan yang lebih sesuai)
a)  Sistem  Peradilan  Pidana  terfragmentasi  jadi  fungsi-  guna  kepolisian,  majelis  hukum,  serta koreksi. Fragmentasi ini bisa menimbulkan administrasi peradilan yang tidak lagi bertabiat sistem.
b) Selaku dampaknya, terjalin sedikitnya sharing data dan keberlanjutan reaksi kepada pelanggar hukum di dasar pengawasan sistem peradilan.
5) Intermediate sanctions (sanksi/pidana pengganti) opsi ini dikemukakan pada tahun 1980 serta 1990- an kala pemikiran buat memperbayak pidana bersyarat daripada pemenjaraan
Pola  pembinaan  yang  membaurkan  kehidupan  narapidana  dengan  zona  warga  ini  pula terpaut  dengan  prinsip  resosialisasi  dalam  sistem  pemasyarakatan.  Pemasyarakatan  yakni memasyarakatkan  kembali  narapidana  sehingga  jadi  masyarakat  yang  baik  serta  bermanfaat
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
ataupun  healthy  reentry  into  the  community,  yang  pada  hakikatnya  ataupun  intinya  yakni resosialisasi. ( Atmasasmita, 1982) Pergantian sifat- sifat narapidana dalam resosialisasi tersebut hendak bisa diperoleh lewat  sistem pembinaan  yang baik  serta dengan pendekatan- pendekatan yang  lebih  manusiawi.  Pendekatan  yang  lebih  efisien  guna  menghindari  serta  mengatasi terbentuknya pengulangan tindak pidana oleh pelakon tindak pidana yakni dengan menghasilkan zona pembinaan yang ialah refleksi dari zona warga pada biasanya. Zona lembaga pemasyarakatan dengan letak  yang bersebelahan dengan zona warga ialah salah satu  wujud  yang cocok dengan pendekatan tersebut. Menimpa ini dicoba buat menggapai tujuan dari sistem pemasyarakatan.
Program pembinaan narapidana yang mengaitkan warga tercantum dalam wujud dari penerapan CBC. Dari wujud pelaksanaanya CBC bisa dibedakan jadi 2 ketegori ialah alternatif pemidanaan serta alternatif pemenjaraan.
1.  Alternatif  pemidanaan  Ialah  kebijakan  yang  diberikan  tanpa  lewat  vonis  majelis  hukum sehingga CBC bermanfaat selaku alternatif buat menghindarkan seorang dari pidana penjara serta diberikan alternatif pemidanaan dalam wujud diversi serta keadilan restorative.
2.  Alternatif  pemenjaraan  CBC  diberikan  sehabis  diputus  bersalah  oleh  majelis  hukum,  selaku alternatif pemenjaraan dalam wujud hukuman percobaan, kerja sosial, pembebasan bersyarat( PB), asimilasi  serta  sebagian  program  pembinaan  yang  lain  yang  berbasis  warga  semacam  fasilitas asimilasi serta bimbingan.
Dari  kedua  wujud  CBC  tersebut  lembaga  pemasyarakatan  dalam  melaksanakan  pembinaan terhadap  narapidana  tercantum  dalam  wujud  alternatif  pemenjaraan  dengan  upaya  buat meminimalisir akibat dari pidana penjara yang dirasakan baik oleh narapidana ataupun lembaga pemasyarakatan  tersebut.  Implementasi  yang  dicoba  lembaga  pemasyarakatan  bisa  berbentuk penempatan pada lapas terbuka serta program reintegrasi sosial:
1.  Lembaga  pemasyarakatan  terbuka  Lembaga  pemasyarakatan  terbuka  selaku  bagian  dari subsistem peradilan pidana. Yang memiliki  peran strategis  dalam mengimplementasikan tujuan final dari sistem peradilan pidana dan mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan.( Hamja, 2016)  Secara  istimewa  lembaga  pemasyarakatan  terbuka  ini  dibangun  dengan  tujuan  selaku pemulihan  kesatuan  jalinan  hidup,  kehidupan  serta  penghidupan  narapidana  dan  bertujuan  buat membagikan  peluang  kepada  narapidana  dalam  melaksanakan  guna  sosial  secara  wajar  yang sepanjang  ini  sudah  dibatasi  ruang  geraknya.  Pembuatan  Lapas  Terbuka  sepatasnya  jadi  model yang  wajib  dibesarkan  dalam  penerapan  pembinaan  terhadap  narapidana  dalam  sistem pemasyarakatan, mengingat keberadaan Lapas Terbuka yang sangat strategis serta cocok dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.( Haryono, 2018)
2. Reintegrasi sosial Reintegrasi sosial ialah program yang dicoba oleh lembaga pemasyarakatan dalam  rangka  penyesuaian  diri  para  narapidana  disaat  dikala  saat  sebelum  mereka  ditetapakan leluasa dari lembaga pemasyarakatan. Program ini dicoba lewat asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang leluasa, cuti mendatangi keluarga serta cuti bersyarat.
1) Asimilasi Asimilasi selaku tujuan pemasyarakatan berbentuk aktifnya kedua belah pihak, ialah pihak narapidana serta warga tercantum keluarga. Asimilasi pula bertujuan buat melenyapkan citra kurang  baik  pidana  penjara  pasca  hukuman,  dan  menghindari  penolakkan  warga  terhadap seseorang mantan narapidana. Asimilasi dipecah 2 ialah:
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
a)  Asimilasi  ke  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Istimewa  menerima  kunjungan  keluarga  serta kelompok- kelompok warga yang menunjang dan ikut serta dalam pemberian program pembinaan narapidana.
b)  Asimilasi  ke  luar  Ada  pula  wujud  asimilasi  keluar  yakni  bekerja  pada  pihak  ketiga,  bekerja mandiri, misalnya jadi tukang cukur, bengkel ataupun kerja bakti bersama warga.
2) Pembebasan bersyarat Pembebasan bersyarat  yakni  pemberian pembebasan dengan sebagian ketentuan kepada narapidana yang sudah menempuh pidana sepanjang 2/ 3 dari masa pidananya, di mana 2/ 3 ini sekurang- sedikitnya yakni sepanjang 9 bulan.
3) Cuti menjelang leluasa( CMB) Cuti menjelang leluasa yakni proses pembinaan narapidana serta anak didik pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan sehabis menempuh 2/ 3 masa pidana, sekurang- sedikitnya 9( 9) bulan berkelakuan baik.( Sulhin, 2015) Cuti menjelang leluasa sangat lama diberikan sepanjang 6 bulan.
4)  Cuti  bersyarat(  CB)  Ialah  program  reintegrasi  yang  diberikan  kepada  narapidana  dengan hukuman sangat lama 1 tahun 6 bulan serta sudah menempuh 2/ 3 dari masa pidananya. Konsep Community  based  corrections  itu  sendiri  dirasa  sangat  menunjang  dengan  tujuan  sistem pemasyarakatan.  Implementasi  dari  konsep  tersebut  bisa  membagikan  sebagian  akibat  positif dalam  hadapi  permasalahan-  permasalahan  yang  berhubungan  dengan  pembinaan  narapidana semacam  berkurangnya  jumlah  narapidana  yang  terletak  dalam  lembaga  pemayarakatan  sebab mereka  dilibatkan  dalam  program  pembebasan  bersyarat,  cuti  menjelang  leluasa,  cuti  bersyarat ataupun  program  pembinaan  diluar  lembaga  pemasyarakatan.  Kemampuan  tercapainya  upaya reintegrasi  jadi  lebih  besar  apabila  pembinaan  dicoba  dengan  basis  masayarakat  cocok  dengan sistem serta filosofi pemasyarakatan. Tetapi pelaksanaan konsep community based corrections ini tidak  gampang  buat  dilaksanakan  secara  maksimal  mengingat  terdapatnya  keadaan  yang  bisa membatasi  pelaksanaan  konsep  tersebut  semacam  butuh  terdapatnya  sinkronisasi  kerja  yang dicoba oleh masing- masing lembaga yang ikut serta dalam sistem peradilan pidana sebab tanpa terdapatnya  sokongan  masing-  masing  subsistem  peradilan  pidana  konsep  community  based corrections  cuma  hendak  terbatas  pada  apa  yang  diterapkan  oleh  pemasyarakatan  yang  ialah alternatif  dari  pemenjaraan,  penerapan  konsep  community  based  corrections  membutuhkan koordinasi  antara  jajaran  pemasyarakatan  spesialnya  balai  pemasyarakatan  dengan  lembaga pemasyarakatan dengan kualifikasi petugas yang tidak lagi mementingkan kemampuan dalam satu bidang saja tetapi wajib mempunyai kemampuan pula dalam pemberikan program pembinaan serta pembimbingan,  penerapan  CBC  dalam  jajaran  pemasyarakatan  pula  membutuhkan  sarana  dan sumber tenaga manusia yang cocok sehingga CBC tidak cuma dimengerti selaku wujud

## 2. Program Community Based Correction (CBC)
Program  Koreksi  Berbasis  Komunitas  memakai  sebagian  perlengkapan  buat  mengganti tingkah laku. Memindahkan orang dari style hidup kriminal umumnya memerlukan lebih dari satu perlengkapan  ataupun  program,  sehingga  klien  menerima  bermacam  layanan.  Kementerian Koreksi sudah menyatakannya kalau intervensi based corrections melaporkan kalau sanksi pidana tanpa pengiriman layanan pemasyarakatan tidak sukses.
Keberhasilan  pemberian  layanan  pemasyarakatan,  ialah  dengan  memberikan  Intervensi  yang efisien meliputi:
Layanan intensif buat klien berisiko besar yang menggunakan pendekatan sikap.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Menargetkan perilaku, kepercayaan, serta nilai kriminal yang menunjang sikap kriminal buat pergantian.
Mencocokkan intervensi program dengan kebutuhan pelakon.
Perawatan wajib individual daripada memakai pendekatan standar, satu dimensi sesuai buat seluruh.
Menegakkan persyaratan program serta sikap dengan tegas serta adil.
Memanfaatkan model kedudukan yang positif.
Menyediakan  program  penangkalan  kambuh  buat  menolong  klien  menolak  kembali  ke metode kriminal berpikir serta berperilaku.
Masa  percobaan  serta  pembebasan  bersyarat  merupakan  alternatif  dari  penahanan. Programnya sangat  mirip, serta  dalam  format Dalam banyak permasalahan, petugas  yang sama menanggulangi  permasalahan  percobaan  serta  pembebasan  bersyarat.  Masa  percobaan membolehkan  dihukum  sebab  pelanggaran  ringan  serta  penjahat  buat  senantiasa  terletak  dalam komunitas di  dasar pengawasan. Pembebasan bersyarat  melepaskan pelanggar dari penjara saat sebelum  berakhirnya  masa  hukuman  mereka  buat  pengawasan  di  warga.  Pelanggar  menempuh evaluasi klasifikasi, perencanaan permasalahan, serta referensi ke lokal agen perawatan. Petugas percobaan/  pembebasan  bersyarat  melindungi  kontak  dengan  klien  serta  monitor  mereka kemajuan.
Program  Alternatif  Penyembuhan  buat  Kejahatan  Jalanan(  TASC)  sediakan  koordinasi antara sistem peradilan pidana serta sistem perawatan penyalahgunaan zat. Tujuan dari program ini  merupakan  buat  membenarkan  komunikasi  antara  pengawas  Koreksi  Berbasis  Komunitas( CBC) serta lokal handal perawatan penyalahgunaan zat serta buat memfasilitasi partisipasi klien CBC  dalam  penyembuhan.  Pengawasan  serta  sanksi  menengah  dimaksudkan  buat  menolong pemakaian klien sikap berorientasi pemulihan. Uji urinalisis serta nafas yang kerap digunakan buat menguji obat serta pemakaian alkohol.
Pengawasan residensial  sediakan area  yang sangat terstruktur di mana klien tinggal di a Sarana CBC. Pengawasan diberikan buat  pembebasan pekerjaan dari penjara, beroperasi  dikala mabuk  (OWI)  pelanggar,  masa  percobaan,  pembebasan  bersyarat,  klien  federal,  serta  klien hukuman  langsung.  Spesial  pemrograman  mangulas  penyalahgunaan  zat,  pembelajaran, pekerjaan,  keluarga,  serta  permasalahan  yang  lain.  Di  segala  negeri  bagian,  terdapat  21  sarana hunian dengan 1. 068 tempat tidur.
Pengawasan  Intensif  dirancang  buat  memantau  masa  percobaan  berisiko  besar  serta pelakon  pembebasan  bersyarat  di  tingkatan  tertentu  6  kali  lebih  besar  dari  pengawasan  biasa. Kunjungan petugas percobaan/ pembebasan bersyarat, telepon, serta bila tidak, cek klien sesering bisa  jadi  serta  selama  waktu.  Pemantauan  elektronik  digunakan  dalam  hubungannya  dengan program lain, paling utama Intensif Program Pengawasan. Klien mengenakan gelang elektronik, serta  telepon  dengan  peralatan  spesial  dipasang  di  rumah  klien  yang  berikan  ketahui  petugas percobaan/  pembebasan bersyarat  dikala klien meninggalkan zona  yang dipantau. Telepon pula dilengkapi perlengkapan penghirup nafas buat menguji pemakaian alkohol. Itu petugas percobaan/ pembebasan  bersyarat  bisa  memakai  monitor  genggam  yang  membolehkan  ia  buat  mengemudi dengan  pekerjaan  klien  tempat,  sekolah,  ataupun  sarana  perawatan,  serta  deteksi  gelang  buat membenarkan klien terletak di tempat yang didetetapkan posisi.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Program  perawatan  spesial  ditawarkan  lewat  sarana  perumahan  serta  perkantoran  CBC, sekolah  komunitas,  serta  sarana  perawatan  lokal,  semacam  rumah  sakit,  klinik,  serta  pusat penjangkauan. Bidang-  bidang  yang ditangani  oleh penyembuhan meliputi:  kehidupan keahlian manajemen,  manajemen  waktu,  keahlian  kognitif,  resolusi  konflik,  manajemen  kemarahan, manajemen keuangan, dinamika keluarga, akibat korban, pengasuhan anak, ikatan, pembelajaran, serta keterlibatan komunitas.
Program  Pelanggar  Kalangan  Muda  menargetkan  pelanggar  muda  umur  16  sampai  21 tahun yang sudah dituntut dengan pelanggaran ringan ataupun tindak pidana berat awal mereka di majelis  hukum  orang  berusia.  Program  ini  memakai  bermacam  sumber  energi  warga  buat membagikan pendekatan holistik buat rehabilitasi. Ini dirancang buat memusatkan pelakon muda keluar  dari  sistem  peradilan  pidana  lewat  intervensi.  Program  ini  menggunakan  penilaian  serta penyembuhan  penyalahgunaan  zat,  pembelajaran  (baik  keahlian  hidup  akademis  serta nonakademik  pelatihan),  mediasi  korban-  pelaku,  dedikasi  warga,  pendampingan,  program ketenagakerjaan, geng pembelajaran pemahaman, serta supervisi manajemen permasalahan.
Layanan  Hukuman  Warga  merupakan  alternatif  dari  penahanan  ataupun  denda  di  mana yang  diseleksi  pelakon  melaksanakan  sebagian  tipe  layanan  warga.  Pelakon  sepakat  buat membagikan  yang  didetetapkan  jumlah  jam  layanan  buat  organisasi  nonprofit  lokal.  Lamanya layanan  bermacam-  macam  bagi  permasalahan.  Tipe  layanan  memperhitungkan  pelanggaran orang serta keterampilannya. Pekerjaan kerap dicoba buat pusat konseling, rumah sakit, halaman lokal, serta organisasi yang melayani orang cacat. Bila pelakon kandas buat melaksanakan layanan yang disepakati, hingga denda ataupun penjara semula hukuman bisa dijatuhkan.
Layanan Yang lain. Tidak hanya program percobaan serta pembebasan bersyarat di atas, Distrik CBC Kementerian melaksanakan investigasi pra- hukuman buat menolong majelis hukum dalam memastikan keputusan yang pas hukuman serta alternatif hukuman. Kementerian Distrik pula sediakan layanan pra- uji coba selaku alternatif dari sistem jaminan jaminan tradisional. Klien dibebaskan  dari  penjara  sembari  menunggu  sidang  di  dasar  supervisi  dari  Kementerian  Distrik CBC  buat  memantau  keberadaan  serta  kegiatannya  serta  buat  membenarkan  kalau  penampilan serta kewajiban majelis hukum dipadati.
Program pembinaan narapidana yang mengaitkan masyarakat tercantum dalam bentuk dari pelaksanaan CBC. Dari bentuk pelaksanaanya CBC dapat dibedakan jadi 2 ketegori yakni alternatif pemidanaan dan alternatif pemenjaraan. Untuk Snarr terdapat sebagian alibi yang melatar belakangi berkembangnya konsep community based corrections yakni (Sulhin, 2016):
1) Ketidakpuasan dengan institusi (penahanan dan pemenjaraan). Pemenjaraan dan penahanan yang dicoba oleh penegak hukum dikira sebagai aspek kasus yang menggangu tujuan dari pemidanaan itu sendiri terlebih merugikan terhadap negara, semacam kasus overcrowding, anggaran yang tidak cukup, kerusuhan, ketidak amanan yang dialami narapidana, tahanan dan petugas, extreme idleness, serta menjadikan penjara sebagai sekolah kejahatan
2)  Pemikiran  jika  humanitarianisme  hendak  lebih  besar  bisa  jadi  tercipta  apabila  dicoba  dengan latar masyarakat dibandingkan apabila dicoba dalam penjara. Banyak orang menyetujui pendapat tersebut dengan beranggapan jika kasus kemanusiaan dapat diperoleh ditengah masyarakat daripada dalam penjara
3) Cost effectiveness (penghematan bayaran) dalam banyak kasus program pembinaan yang dicoba dengan basis masyarakat telah terlaksana dengan mengenakan bayaran yang sedikit dibandingkan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dengan  penahanan  maupun  pemidanaan  yang  dicoba  dengan  institusi  maupun  penjara  karena berhubungan dengan fasilitas, perawatan tercantum santapan yang harus disediakan
4) More adequate justice administration (Administrasi Peradilan yang lebih cocok)
a. Sistem Peradilan Pidana terfragmentasi jadi fungsi- guna kepolisian, majelis hukum, dan koreksi. Fragmentasi ini dapat memunculkan administrasi peradilan yang tidak lagi bersifat sistem.
b.  Sebagai  akibatnya,  terjalin  sedikitnya  sharing  informasi  serta  keberlanjutan  respon  kepada pelanggar hukum di bawah pengawasan sistem peradilan.
c.  Intermediate  sanctions  (sanksi/  pidana  pengganti)  opsi  ini  dikemukakan  pada  tahun  1980  dan 1990-an  kala  pemikiran  buat  memperbayak  pidana  bersyarat  daripada  pemenjaraan.  Pola pembinaan  yang  membaurkan  kehidupan  narapidana  dengan  zona  masyarakat  ini  pula  terpaut dengan prinsip resosialisasi dalam sistem pemasyarakatan
. 3. Model Pembinaan Narapidana melalui Community Based Correction (CBC)
Guna  menyeleggarakan  pidana  penjara  hingga  dibutuhkan  lembaga  yang  istimewa  buat menanggulangi pidana penjara. Semenjak dahulu di Indonesia pidana penjara di tahu dengan sistem kepenjaraan. Tetapi pidana penjara ataupun sistem kepenjaraan telah lagi tidak berlaku bersamaan dengan  pertumbuhan  masa,  sehabis  itu  lewat  Menteri  Kehakiman  dikala  itu  Dokter.  Sahardjo mengganti  sistem  kepenjaraan  ke  sistem  pemasyarakatan  pada  bertepatan  pada  27  April  1964. Semenjak dikala semacam itu sistem kepenjaraan berganti ke sistem pemasyarakatan lewat hasil dari konfrensi Lembang (Irawan, 2018). Sistem pemasyarakatan yakni sesuatu proses pembinaan terhadap narapidana yang didasarkan kepada Pancasila serta Undang- Undang Bawah 1945. Tujuan dari  diselenggarakannya  sistem  pemasyarakatan  yakni  bersumber  pada  Undang-  undang  No  12 Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  dalam  rangka  membentuk  masyarakat  binaan pemasyarakatan supaya jadi manusia yang seutuhnya menyadri penjelasan, membetulkan diri sert tidak mengulangi tindak pidana (residivis) sehingga bisa kembali diterima dilingkungan warga bisa aktif dalam pembangunan dan bisa hidup dengan baik serta bertanggung jawab kepada zona tempat tingga  (Indonesia,  1995).  Menimpa  tersebut  bisa  di  wujudkan  lewat  upaya  yang  dicoba  buat menggapai tujuan program pembinaan narapidana ialah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan  nasional,  ialah  buat  mewujudkan  warga  yang  adil  serta  makmur.  Menimpa  ini bersumber  pada  pasal  1  Undang-  undang  No  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan:  Sistem pemasyarakatan  yakni  sesuatu  tatanan  menimpa  arah  serta  batasan  dan  tata  metode  pembinaan masyarakat  binaan  pemasyarakatan  bersumber  pada  Pancasila  yang  dilaksanakan  secara  terpadu antara pembina yang dibina dan warga (Irawan, 2018).
Pemenuhan  Persyaratan  membagikan  konsekuensi  kilat  serta  tertentu  buat  pelanggaran ketentuan  tanpa  wajib  memakai  penahanan.  Sepanjang  mereka  mencampurkan  intervensi  serta program, mereka bisa jadi mempunyai dampak positif yang ditingkatkan pada residivisme. Tetapi, cuma terdapat sedikit riset tentang dampak asumsi yang lulus pada residivisme (dibanding dengan akibatnya  terhadap  pencabutan  penjara).  Mengevaluasi  daya  guna  bermacam  sanksi  bisa menginformasikan  lembaga  sanksi  serta  intervensi  mana  yang  efisien  buat  pelanggaran  serta populasi tertentu, bersumber pada tingkatan resiko serta kebutuhan penyembuhan mereka.
Masuknya kembali ke majelis hukum, walaupun sebagian negeri bagian serta pemerintah federal sudah menetapkan majelis hukum masuk kembali selaku pendekatan lain buat pengawasan serta koordinasi layanan buat pembebasan bersyarat, riset tentang akibat serta daya guna mereka sudah dibatasi. Majelis hukum masuk kembali mempraktikkan fitur yang menjanjikan dari majelis
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
hukum narkoba, semacam sanksi bertahap serta bala dorongan positif, buat manajemen pelanggar yang masuk kembali ke komunitas sehabis penjara. Beberapa kecil riset menampilkan kalau majelis hukum ini mempunyai kemampuan buat tingkatkan tingkatan keberhasilan reintegrasi komunitas namun buktinya tidak tidak berubah- ubah.
Berikutnya  ialah  dengan  melakukan  riset  lebih  lanjut  dibutuhkan  buat  menetapkan sepanjang mana majelis hukum masuk kembali bisa tingkatkan hasil pembebasan bersyarat serta buat mengenali populasi tertentu serta elemen program yang terpaut dengan hasil yang lebih baik ini.  Data  lebih  lanjut  pula  dibutuhkan  tentang  akibat  pemakaian  majelis  hukum  buat  tujuan  ini terhadap pembedahan serta tanggung jawab mereka tiap hari. Dengan memakai sanksi penjara yang pendek (tidak lebih dari sebagian hari), kilat, serta tertentu selaku asumsi atas kesalahan pengawas berisiko  menengah sampai  besar, program  Kesempatan  yang di  harapkan menyusut. Munculnya Pelanggaran  teknis  serta  tingkatan  penangkapan  ulang.  Semenjak  dikala  itu,  banyak  yurisdiksi menjajaki tuntutan seluruh mengesahkan undang- undang dengan syarat.

## Keterampilan petugas.
Dibutuhkan lebih banyak riset tentang keahlian, kompetensi, serta style interaksi petugas yang sangat baik mempromosikan keberhasilan pelakon serta kemanjuran program pelatihan yang bertujuan  buat  menunjang  ini.  Walaupun  terdapat  sebagian  riset  yang  ada  buat  menanggapi pertanyaan- pertanyaan ini, masih banyak yang tidak dikenal.
Misalnya,  pemakaian  model  pro-  sosial  oleh  petugas  berkorelasi  dengan  kepatuhan pelakon  terhadap  persyaratan  pengawasan  serta  penghentian  dari  kejahatan.  Pemakaian  metode wawancara motivasi mempunyai sebagian akibat pada pelanggaran di masa depan, retensi pelakon serta  keterlibatan  dalam  program  penyembuhan,  serta  motivasi  buat  pergantian.  Riset  pula menampilkan kalau petugas responsif terhadap pelatihan serta sokongan yang menolong mereka dalam  mempraktikkan  aplikasi  pemasyarakatan  inti  sepanjang  interaksi  tatap  muka  dengan supervisee.

## Hubungan kerja petugas-supervisi.
Dalam  sebagian  tahun  terakhir,  pembentuk  kebijakan  serta  periset  sudah  mengakui berartinya ikatan petugas- supervisi terhadap hasil reintegrasi serta koreksi komunitas yang sukses. Riset  menampilkan  kalau  ikatan  kerja  yang  kokoh  serta  positif  yang  didasarkan  pada  rasa  silih menghormati,  keterbukaan,  kejujuran,  serta  kehangatan,  di  antara  mutu  lain,  bisa  tingkatkan kepatuhan  serta  keterlibatan  dengan  pengawasan  serta  kurangi  penerimaan.  Ikatan  kerja  yang berhasil wajib balance antara kedudukan ganda perawatan rehabilitasi serta penegakan ketentuan, selaku  petugas  yang  meningkatkan  ikatan  tegas,  adil,  serta  hirau  dengan  para  pengawas. memandang  penyusutan  dalam  residivism.  Ikatan  kerja  yang  positif  serta  tidak  berubah-  ubah terpaut  dengan  kenaikan  hasil  dalam  program  penyembuhan  pemasyarakatan,  serta  pula  dikira tingkatkan keahlian petugas buat mengumpulkan data serta memantau supervisee mereka.

## Kolaborasi dengan pemangku kepentingan utama.
Mengamankan  hasil  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan  dalam  keamanan  publik, penghematan  dolar,  peningkatan  komunitas  lebih  mungkin  terjadi  jika  pemangku  kepentingan utama menjadi bagian dari proses. Lembaga pemasyarakatan tidak dapat mempengaruhi hasil yang diinginkan sendiri; polisi, hakim, jaksa penuntut, otoritas pembebasan bersyarat, dan lainnya juga memainkan peran penting. Legislator dan pembuat kebijakan cabang eksekutif dapat memberikan jangkauan yang dibutuhkan kepada konstituen ini untuk membangun pemahaman mereka tentang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
mengapa  perubahan  diperlukan  dan  untuk  mendorong  kerja  sama  mereka.  Mereka  juga  dapat mengadakan  forum  di  mana  lembaga  pemasyarakatan  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  dapat membahas kemajuan dan dampak perubahan.

## Harapan yang realistis
Pejabat yang dipilih tidak boleh mengharapkan hasil yang diantisipasi, seperti pengurangan populasi  penjara,  terjadi  dalam  semalam.  Untuk  beberapa  lembaga,  jenis  perubahan  yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan mungkin diperlukan. Lembaga pemasyarakatan tidak  dapat  mempengaruhi  hasil  yang  diinginkan  sendiri;  polisi,  hakim,  jaksa  penuntut,  otoritas pembebasan  bersyarat,  dan  lainnya  juga  memainkan  peran  penting.  Diperlukan  lebih  banyak penelitian untuk lebih memahami apa merupakan kapal hubungan kerja yang baik, bagaimana hal tersebut  dapat  dibina,  dan  kebijakan  atau  praktik  mana  yang  mengancam  atau  mendorong perkembangannya.  Tanpa  memberikan  pertimbangan  yang  serius  pada  aspek  pengawasan komunitas  ini,  intervensi  berbasis  bukti  lainnya  mungkin  gagal  untuk  memenuhi  potensi  penuh mereka.

## 1) POTENSI KOREKSI MASYARAKAT
Pemrograman yang tersedia yang memenuhi standar berbasis bukti. Pemrograman berbasis bukti adalah kunci untuk menghasilkan hasil keselamatan publik yang positif dan mungkin tidak tersedia di  yurisdiksi  tertentu.  Terutama di  pedesaan dan  wilayah metropolitan  yang lebih  kecil, pilihan  penyedia  mungkin  sangat  terbatas.  Agen  harus  memiliki  sumber  daya  untuk  menilai penyedia  dan  mencari  pelatihan  untuk  staf  mereka  sendiri  atau  untuk  menciptakan  insentif  bagi penyedia untuk  memperoleh keterampilan dan  aset  yang dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan program.
Kolaborasi  dengan  pemangku  kepentingan  utama,  mengamankan  hasil  yang  diinginkan oleh  pembuat  kebijakan  dalam  keamanan  publik,  penghematan  pengeluaran  uang,  peningkatan komunitas  lebih  mungkin  terjadi  jika  pemangku  kepentingan  utama  menjadi  bagian  dari  proses. Lembaga pemasyarakatan tidak dapat mempengaruhi hasil yang diinginkan sendiri; polisi, hakim, jaksa  penuntut,  otoritas  pembebasan  bersyarat,  dan  lainnya  juga  memainkan  peran  penting. Legislator dan pembuat kebijakan cabang eksekutif dapat memberikan jangkauan yang dibutuhkan kepada  konstituen  ini  untuk  membangun  pemahaman  mereka  tentang  mengapa  perubahan diperlukan  dan  untuk  mendorong  kerja  sama  mereka.  Mereka  juga  dapat  mengadakan  forum  di mana lembaga pemasyarakatan dan pemangku kepentingan lainnya dapat membahas kemajuan dan dampak perubahan.

## KESIMPULAN
Penerapan  program  pembinaan  yang  diberikan  kepada  masing-  masing  narapidana  jadi sangat berarti dikarenakan bertujuan buat mengembalikan narapidana jadi warga yang baik, tidak hanya  cuma  memberikan  program  pembinaan  secara  rohani  serta  jasmani  saja  melainkan keduanya. Mengenai hal tersebut harus berjalan dengan seimbang yakni perihal yang sangat pokok untuk menunjang masing- masing narapidana dalam menempuh kehidupannya sehabis berakhir menempuh  masa  pidananya.  Buat  mengoptimalkan  gagasan  pembinaan  tersebut  sampai diperlukan  sesuatu  gagasan  maupun  konsep  yang  bertujuan  buat  memasyarakatkan  narapidana. terdapat  sesuatu  konsep  yang  sudah  berjalan  di  sebagian  negara  maju  terkhsusnya  di  belanda. Konsep tersebut ialah Community Based Correction (CBC), konsep ini ialah sesuatu konsep yang mengambil alih pidana penjara namun dalam Mengenai kasus pidana ringan. Sesuai dengan nama dari  konsep  tersbut  ialah  pembinaan  berbasis  masyarakat  maupun  dikenal  pula  sebagai  pidana
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
alternatif,  yakni  seorang  pelangganr  hukum  dengan  tipe  kasus  ringan  tidak  di  jatuhi  hukuman pidana penjara melainkan di jatuhi pidana alternatif sebaga pengganti pidana penjara (Ningtyas et angkatan laut (Angkatan laut (AL))., 2014).
Kebalikannya  selama  ini  di  Indonesia  pengaplikasian  konsep  Community  Based Correction berbeda dengan apa yang dicoba oleh Belanda. Penerepan konsep CBC di Indonsia di terapkan  melalui  sistem  pemasyarakatan  yakni  masing-  masing  pelanggar  hukum  telah mendaptkan putusan dari hakim hendak ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan selama jadi  narapidana  dan  menempuh  masa  pidananya  di  lembaga  pemasyarakatan  narpidana mendapatkan  program  pembinaan  yakni  program  pembinaan  kemandirian  dan  kepribadian. Kebalikannya  untuk  Snarr  jika  Community  Based  Correction  mengacu  kepada  social  re- integration  (integrasi  sosial)  yang  masing-  masing  pelaksanaan  pembinaannya  ini  mengaitkan masyarakat  luar  yang  bertujuan  buat  menyatukan  warga  binaan  pemasyarakatan  dengan masyarakat (integrasi) (Hamja, 2016).
Community Based Correction dalam sistem pemasyarakatan sebetulnya sudah diterpakan namun  belum  optimal  dalam  pelaksanaanya.  Contoh  penerapan  CBC  dalam  sistem pemasyarakatan  yakni  adanya  asimilasi  keluar,  pemberian  PB,  CB,  CMB.  Namun  dalam pelaksanaannya masyarakat luar kurang di libatkan dalam proses reintegrasi sosial  yang dicoba oleh  narapidana.  Oleh  karena  itu  Community  Based  Correction  perlu  mengaitkan  masyarakat dalam  membantu  narapidana  buat  kembali  hidup  dan  bergabung  di  zona  masyarakat,  serta memulihkan jalinan antara narapidana dan masyarakat (Abdullah, 2016).
Salah satu model pembinaan melalui Community Based Correction yang diberikan kepada narapidana ialah dengan dibentuknya sesuatu lembaga yang khusus buat menampung narapidana terkhusus  yang masa pidananya telah melewati syarat dan aturan  yang ada. Salah satu lembaga yang dimaksudkan ialah Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapas Terbuka) dengan dibentuknya lapas  terbuka  dimaksudkan  dapat  membantu  dalam  Mengenai  pembinaan  kepada  narapidana dengan  mempraktikkan  konsep  CBC  maupun  yang  kita  ketahui  dengan  Reintegrasi  Sosial (Haryono, 2018).
Buat  mendukung  konsep  Community  Based  Correction  (CBC)  di  masa  yang  hendak datang dalam sistem pemasyarakatan terkhususnya pada tahap pembinaan narapidana tidak cuma memerlukan program pembinaan kemampuan dan skill serta bakat narapidana pula memerlukan lembaga  pendukung  dalam  rangka  peningkatan  kualitas  narapidana,  baik  dari  segi  spiritual, pekerjaan,  pendidikan  yang  baik  sampai  Lembaga  Pemsyarakatan  perlu  melakukan  kerjasama dengan sebagian lembaga semacam buat mendukung dunia spiritual masing- masing narapidana sampai lapas membutuhkan kerjasama dengan Kementrian Agama maupun Depertemen Agama yang  ada  di  masing-  masing  daerah  kabupaten/  kota,  dalam  Mengenai  mendukung  serta memberikan  pelatihan  pekerjaan  maupun  ketrampilan  dalam  bekerja  sampai  lapas  harus melakukan kerja sama dengan instansi tertentu yang memberikan akses dalam pelatihan pekerjaan lembaga  yang  dimaksud  ialah  Kementrian  Ketenaga  Kerjaan,  serta  Balai  Latihan  Kerja  agar masing- masing warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pekerjaan serta keahlian dalam hal pekerjaan tertentu, misalnya dalam ketrampilan otomotif, industri tekstil, pertukangan, dan masih banyak  lagi.  Untuk  mendukung  segala  program  pembinaan  yang  diberikan  nyatanya  masing- masing  narapidana  memerlukan  pendidikan  yang  layak  meski  mereka  sedang  menempuh  masa pidana di dalam lapas untuk mendukung program pendidikan sampai harus melakukan kerjasama dengan  kementrian  pendidikan.  Dengan  kerajasama  yang  di  lakukan  oleh  pihak  lembaga pemasyarakatan  dimaksudkan  dapat  memberikan  dampak  yang  positif  dalam  proses  program pembinaan narapidana melalui penerapan konsep Community Based Correction (Hamja, 2016).

## DAFTAR PUSTAKA
Azril. (2014). Eksistensi Pekerja Sosial Diperkuat Akreditasi. Tribun, 3 Oktober 2014.
Badiklitkesos. (2013). Sejarah Baru Perkembangan Pekerja Sosial di Indonesia. Jakarta: OHH.
Border, J. M. (2003) ‘No hard time for prison budgets’, New York Times, 19 January: 5.
CV.armico. Hamja. (2018). Community Based Correctional Aebagai Alternatif Model Pembinaan Narapidana di Masa Mendatang. In arena Hukum.
Desai, Armaity S. (1978), Review of Social Work Education in India, Retrospect and Prospect, Report of the Second Review Committee, University Grants Commission, New Delhi
Devsia V V ‗Social workers in correctional settings‟, Indian Social Institute, New Delhi.
Dwiatmodjo,  H.  (2014).  Community  Base  Treatment  dalam  Pembinaan  Narapidana  Narkotika( Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta ). Jurnal Dinamika Hukum, 14(1), 110–122.
Gunakarya, A. W. (1988). Sejarah dan konsepsi pemasyarakatan (1st ed.).
Hamja,  H.  (2016).  Model  Pembinaan  Narapidana  Berbasis  Masyarakat  (Community  Based Corrections)  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana.  Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(3), 445. https://doi.org/10.22146/jmh.15882
Hariandi,  A.  (2016).  Suatu  dilema  dalam  pembinaan  narapidana  koruptor  di  lapas.  Litigasi Indonesia, 13.
Haryono.  (2018).  Optimalisasi  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Fungsi  Lapas  Terbuka  Dalam  Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). Jurnal JIKH, Vol.12(3), 295–312.
Larasati,  N.  U.  (2018).  Efek  Prisonisasi  dan  Urgensi  Pemberian  Pidana  Alternatif  bagi  First Offender. Deviance Jurnal Kriminologi, 2, 51–64.
Massaile, H., Sudirman, D., & Dkk. (2015). Refleksi 50 tahun pemasyarakatan (1st ed.). center for detention studies. Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016).
Pemasyarakatan,  Faktor  Penyebab,  Impli-  kasi  Negatif,  serta  Solusi  dalam  Upaya  Optimalisasi Pembinaan Narapidana”, Dina- mika Hukum, Vol. 10, No. 3, September 2010
Social Work Education, New York. 6. National Association of Social Workers (1958), ―Working Definition of Social Work Practice,‖ Social Work‖, No.3, April, 5-9. 7.
Tonry, Michael (1996) Sentencing matters. Oxford: Oxford University Press.
Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. Law Reform, 12(1), 1
Yelaya, Shankar A. (1979), ―Some Recent  Studies on Social Work Practice:  Implications for Social Work Education,‖ Indian Journal of Social Work, XL, 2, July, pp. 153.