Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IMPLEMENTASI SISTEM PEMIDANAAN DUA JALUR ( DOUBLE TRACK SYSTEM ) BAGI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA

## Fransilirus Nong Richi
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia fransilirusnr@gmail.com
Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 21 Juni 2023

## Abstract
The  main  discussion  of  this  study  is  related  to  the  application  of  punishment  for  narcotics abusers who are considered inappropriate. The main problem in this research is related to the implementation of the double track system as an effort to reduce overcrowding in Correctional Institutions, as well as to analyze the considerations of the panel of judges who tend to ignore the double track system and prefer to apply sanctions. imprisonment, as in the Decision of the Tanjung  Balai  Karimun  District  Court  Number:  119/Pid.Sus/2021/PN  Tbk  and  the  Metro District Court Decision Number: 70/Pid.Sus/2021/PN Met. This research method is included in  the  form  of  normative  juridical  research  which  originates  from  secondary  data  and  is supported by primary data. The results of this study conclude that placing narcotics abusers in Correctional Institutions actually exacerbates overcrowding which has now reached 109% (one hundred  and  nine  percent).  This  is  what  then  needs  to  build  a  paradigm  of  stopping criminalization or by decriminalizing narcotics abusers. The concept of decriminalization in question is by implementing a double track system of punishment, as another form of sanction apart  from  criminal  sanctions,  such  as  Portugal  and  Thailand  which  have  previously implemented this criminal system and have proven successful in reducing overcrowding. This is  what  then  needs  to  build  a  paradigm  of  stopping  criminalization  or  by  decriminalizing narcotics abusers. The concept of decriminalization in question is by implementing a double track system of punishment, as another form of sanction apart from criminal sanctions, such as Portugal  and  Thailand  which  have  previously  implemented  this  criminal  system  and  have proven successful in reducing overcrowding. This is what then needs to build a paradigm of stopping criminalization or by decriminalizing narcotics abusers.
Keywords: Double  Track  System,  Narcotic  Abusers,  Overcrowding,  Correctional Institutions
* Alamat korespondensi: Universitas Krisnadwipayana E-mail: fransilirusnr@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkotika dan 71.994 orang ditetapkan sebagai tersangka, dengan barang bukti narkotika berupa 42,71 ton Sabu, 71,33 ton Ganja, 1.630.102,69 butir Ekstasi dan 186,4 kg Kokain.
Peningkatan  jumlah  penyalahguna  narkotika  seperti  ini,  selain  mendatangkan  persoalan bagaimana negara hadir untuk mencegah peredarannya di kalangan masyarakat, salah satu topik yang menarik  untuk  dibahas  adalah  terkait  dengan  persoalan  pemidanaan  bagi  pelaku  penyalahguna narkotika. Hal ini menjadi penting karena pemasalahan yang sedang dihadapi saat ini adalah kondisi dari Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami kelebihan penghuni (overcrowding) dengan sebagian besarnya didominasi oleh terpidana kasus narkotika.
Overcrowding yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan diakibatkan karena kesalahan dalam  merumuskan  kebijakan  legislasi,  khususnya  dalam  tujuan  pemidanaan  bagi  pelaku penyalahguna  narkotika.  Mayoritas  hukuman  yang  diberlakukan  dalam  kebijakan  legislasi  tersebut adalah pemberian sanksi berupa pidana penjara. Sebenarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika,  telah  menganut  sistem  pemidanaan  dua  jalur  (double  track  system)  yang  secara eksplisit disebut dalam Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 103, sehingga undang-undang memberikan kewenangan  kepada  hakim  untuk  memberikan  putusan  berupa  pemberian  rehabilitasi  medis  dan rehabilitasi  sosial  khususnya  bagi  pelaku  penyalahguna  narkotika,  tetapi  yang  terjadi  adalah  hakim cenderung  mengabaikan  akan  hal  tersebut.  Hal  inilah  yang  kemudian  mengakibatkan  banyaknya pelaku penyalahguna narkotika yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Berdasarkan pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menunjukkan hingga saat ini overcrowding telah mencapai 109% (seratus sembilan persen) dari kapasitas yang ada di dalam Lembaga  Pemasyarakatan,  dengan  tindak  pidana  narkotika  sebagai  sumbangsih  terbesar  di  dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan jumlah yang tercatat sebanyak 137.098 penghuni, dengan rincian jumlah  tahanan  penyalahguna  narkotika  sebanyak  122.209  penghuni,  jumlah  ini  tidak  sebanding dengan jumlah tahanan pengedar narkotika, yang tercatat hanya sebanyak 14.919 penghuni.
Sebagai bahan dasar dalam pembahasan penelitian ini, dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN Tbk, Terdakwa dinyatakan bersalah dan divonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, meskipun hanya menggunakan 0,04 (nol koma nol empat) gram Narkotika Golongan I. Hal serupa juga dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 70/Pid.Sus/2021/PN Met, Terdakwa dinyatakan bersalah dan divonis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, meskipun hanya menggunakan Narkotika Golongan I sebanyak  0,09  (nol  koma  nol  sembilan)  gram.  Kondisi  seperti  ini  seharusnya  Terdakwa  cukup diberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bila terbukti hanya menjadi penyalahguna  narkotika  dan  bukan  sebagai  pengedar  gelap  narkotika,  seperti  halnya  pada  Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 389/Pid.Sus/2021/PN Sgt, Terdakwa diberikan sanksi tindakan berupa  pengobatan  dan  perawatan  melalui  rehabilitasi  medis  selama  6  (enam)  bulan  di  Balai Rehabilitasi  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Kota  Samarinda,  setelah  terbukti  menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi sistem pemidanaan dua jalur  (double  track  system)  sebagai  upaya  untuk  mengurangi  overcrowding  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan,  serta  membahas  kecenderungan  hakim  yang  mengambil  putusan  dengan mengabaikan sistem pemidanaan dua jalur (double track system) bagi pelaku penyalahguna narkotika.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  dalam  bentuk  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang bertujuan  untuk  menganalisis  penerapan  teori  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  melalui penelusuran literatur dan melakukan wawancara dengan informan atau narasumber, sehingga penelitian
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ini nantinya dapat memberikan arahan teori hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu masalah  dalam  peristiwa  hukum,  khususnya  dalam  hal  penerapan  pemidanaan  bagi  pelaku penyalahguna  narkotika.  Penelitian  ini  juga  memberikan  petunjuk  hukum  untuk  menyelesaikan persoalan yang terjadi dikemudian hari.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemidanaan  merupakan  bagian  terpenting  dalam  hukum  pidana,  karena  pemidanaan merupakan  proses  akhir  dari  mempertanggungjawabkan  seseorang  yang  telah  bersalah  melakukan tindak  pidana  tertentu.  “ A  criminal  law  without  sentencing  would  morely  be  a  declaratory  system pronouncing people guilty without any formal consequences following form that guilt ”. Hukum pidana tanpa  pemidanaan  berarti  menyatakan  seseorang  bersalah  tanpa  ada  akibat  yang  pasti  terhadap kesalahannya  tersebut.  Dengan  demikian,  konsepsi  tentang  kesalahan  mempunyai  pengaruh  yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai dapat dicela, maka disini pemidanaan merupakan perwujudan dari celaan tersebut. 1 Berkenaan dengan pemidanaan, umumnya para ahli hukum berpandangan bahwa, “ looking backword to the offence for purpose of punishment, to looking forward to the likely impact of sentence on future behavior of the offender, and some instances, on potential offender in community at large ”. 2 Walaupun pemidanaan itu adalah suatu penghukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, tetapi hendaknya memperhatikan juga dampak dari hukuman tersebut bagi para pelaku tindak pidana dikemudian hari.
Selanjutnya  dalam  bukunya  “ The  Limits  Of  The  Criminal  Sanction ”,  Herbert  L.  Packer memberikan  pandangan  terkait  dengan  pemidanaan,  yaitu:  “... The  retributive  view  is  essentially backward-looking;  it  regards  the  offense  committed  by  the  criminal  as  crucial,  and  adjusts  the punishment  to  it.  The  utilitarian  view  is  forward-looking;it  assesses  punishment  in  terms  of  its propensity to modify the future behavior of the criminal and (especially, in the classic view) of others who  might  be  tempted  to  commit  crimes.  In  its  essence,  it  sees  man  a  rational,  pleasure-seeking creature who can be prevented from engaging in antisocial behavior by the prospect that the pain it brings him will more than cancel out the pleasure. It relies, in a word, on deterrence ...” 3
Pandangan  Herbert  L.  Packer  ini  memberikan  dua  pandangan  konseptual  yang  berkaitan dengan teori pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain,  yakni  pandangan  retributif  ( retributive  view )  dan  pandangan  utilitarian  ( utilitarian  view ). Sekalipun kedua pandangan ini umumnya diikuti dan kemudian dikembangkan dalam tradisi masing- masing,  tetapi  baik  negara-negara  yang  menganut common  law  system maupun civil  law  system , menjadikan  kedua  pandangan  ini  sebagai  pangkal  tolak  penentuan  tujuan  pengenaan  pidana  atau pemidanaan.
Selain  dari  dua  pandangan  konseptual  yang  berkaitan  dengan  teori  pemidanaan  yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer, teori pemidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari penerapan pemidanaan yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Maka dalam hal ini, berdasarkan literatur yang ada penulis mengelompokkan teori pemidanaan menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu teori retributif yang kemudian disebut dengan teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan yang juga disebut dengan teori utilitarian dan teori gabungan yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.
Bagian terpenting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi bagi para pelaku tindak  pidana.  Keberadaannya  akan  memberikan  arah  dan  pertimbangan  mengenai  apa  yang seharusnya  dijadikan  sanksi  dalam  suatu  tindak  pidana  untuk  menegakkan  berlakunya  norma, sehingga  dalam  hal  ini  penjatuhan  sanksi  pidana  kepada  para  pelaku  tindak  pidana  hendaknya
1 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana , (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 128.
2 Ibid. , hlm. 128-130.
3 Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction, (California: Stanford University Press, 1968), hlm. 11.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
berorintasi  pada  hal-hal  yang  memberikan  atau  mendatangkan  manfaat  dari  pemidanaan  yang diberikan, dan bukan semata-mata untuk memberikan efek jeranya saja.
Bertalian  dengan  hal  tersebut,  maka  dalam  konteks  pembahasan  mengenai  pemidanaan khususnya bagi pelaku penyalahguna narkotika, akan jauh lebih tepat dan terarah apabila pemberian sanksi pemidanaan berdasarkan pada teori relatif dengan pandangan utilitarian ( utilitarian view ). Hal ini didasari agar setiap pemidanaan yang diberikan kepada pelaku penyalahguna narkotika hendaknya bukan mendatangkan suatu penderitaan fisik, melainkan suatu kemanfaatan.
Pendapat  penulis  ini  senada  dengan  yang  dikatakan  oleh  Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief dalam bukunya “Teori dan Kebijakan Pidana”, bahwa pemidanaan itu bukan sekedar untuk melakukan pembalasan  atau  pengimbalan  kepada  orang  yang  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana,  tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang lebih bermanfaat.
Pendapat ini juga menunjukkan kemiripan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham  (1748-1832),  peletak  dasar utilitarianism (singkat  kata:  ajaran  yang  hendak  menjamin kebahagiaan  terbanyak  bagi  sebanyak  mungkin  orang).  Menurut  pandangannya  untuk mempertimbangkan berat ringan pidana selayaknya digunakan patokan: The value of the punishment must not be less in any case than what is sufficient to outweight the of the profit of the offense . 4
Bila dikaitkan apa yang dinyatakan oleh Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan  sebesar-besarnya  dan  berkurangnya  penderitaan.  Sebaliknya  suatu  ketentuan  hukum dinilai  buruk  jika  penerapannya  menghasilkan  akibat-akibat  yang  tidak  adil,  kerugian  dan  hanya memperbesar penderitaan.
Dalam  konteks  tujuan  hukum  pidana,  Jeremy  Bentham  mengemukakan  bahwa  tujuan  dari pemidanaan selain sebagai pembalasan, sifat-sifat penting dari pemidanaan haruslah bermanfaat. Ada tiga  kemanfaatan  dari  pemidanaan.  Pertama,  pemidanaan  akan  sangat  bermanfaat  jika  dapat meningkatkan  perbaikan  diri  pada  pelaku  kejahatan.  Kedua,  pemidanaan  harus  menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan. Ketiga, pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak  yang  dirugikan.  Jeremy  Bentham  kemudian  menyatakan  bahwa  pidana  sama  sekali  tidak memiliki  nilai  pembenaran  apapun  apabila  bila  semata-mata  dijatuhkan  untuk  sekedar  menambah lebih banyak penderitaan atau kerugian pada masyarakat. 5
Beranjak dari pemikiran Jeremy Bentham, maka dapat dipahami bahwa pemidanaan dalam sistem peradilan pidana dewasa ini selain melibatkan korban, para penegak hukum juga wajib untuk memperhatikan  keadaan  dari  pelaku  dalam  pengambilan  putusan,  sehingga  sanksi  yang  dijatuhkan kepada pelaku juga memperhatikan kehidupannnya dimasa mendatang.
Dalam  tatanan  praktik  apakah  pemidanaan  bagi  pelaku  penyalahguna  narkotika  telah memberikan  kemanfaatan  dan  memperhatikan  kehidupan  dari  pelaku  dimasa  mendatang?  untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat dilihat dan dicermati pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 119/Pid.Sus/2021/PN Tbk, Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan divonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, meskipun hanya menggunakan 0,04 (nol  koma  nol  empat)  gram  Narkotika  Golongan  I,  selain  itu  dapat  juga  dilihat  pada  Putusan Pengadilan  Negeri  Metro  Nomor:  70/Pid.Sus/2021/PN  Met,  Terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan divonis  dengan  pidana  penjara  selama  3  (tiga)  Tahun,  meskipun  hanya  menggunakan  Narkotika Golongan I sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
Berdasarkan  pada  kondisi  seperti  kedua  putusan  di  atas,  apabila  di  dalam  persidangan Terdakwa  terbukti  hanya  menjadi  penyalahguna  narkotika  dan  bukan  sebagai  pengedar  gelap narkotika,  maka  berdasarkan  pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2010,  maka menurut penulis sangat tidak tepat jika Terdakwa diberikan sanksi pemidanaan berupa pidana penjara, karena  hal  tersebut  sama  sekali  tidak  mendatangkan  kemanfaatan  dalam  diri  Terdakwa.  Hal  ini tentunya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo dalam bukunya “Penegakan
4 Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Terjemahan Tristam P. Moeliono , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 595.
5 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi , (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 30-31.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, yang menyatakan bahwa: “Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat” 6
Ketidaktepatan  pemberian  sanksi  pemidanaan  bagi  pelaku  penyalahguna  narkotika  seperti yang telah uraikan di atas, tentunya didasari dengan beberapa faktor, yaitu:
1. Pelaku Penyalahguna narkotika secara victimology merupakan korban dari kejahatan narkotika;
2. Menempatkan para penyalahguna narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak akan menjadikan mereka terbebas dari ketergantungan pada narkotika;
3. Dampak dari penggunaan pendekatan punitif (penerapan pidana) yang memperburuk kondisi terjadinya overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan.
Dengan uraiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
Faktor  pertama,  dalam  diskursus  hukum,  penyalahguna  narkotika  merupakan  pelaku kejahatan yang sekaligus menjadi korban dari sindikat atau mata rantai peredaran gelap narkotika yang sulit  melepaskan  diri  dari  ketergantungan.  Walaupun  mungkin  sebenarnya  para  pengguna  tersebut ingin melepaskan diri dari jeratan narkotika yang dialaminya, namun karena syaraf sudah kecanduan oleh  zat  adiktif  maka  sulit  untuk  dilakukan,  oleh  karena  itu  penyalahguna  narkotika  memerlukan penanganan yang berbeda atau bersifat khusus.
Faktor  kedua,  dengan  menempatkan  para  penyalahguna  narkotika  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan tidak akan menjadikan mereka terbebas dari ketergantungan pada narkotika, bahkan dapat  menimbulkan  satu  persoalan  baru,  yaitu  para  terpidana  menggunakan  narkotika  di  dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini tentunya bisa saja terjadi, mengingat mereka hanya ditempatkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan secara fisik, tetapi kondisi kecanduannya tidak diatasi atau diobati, sehingga  mereka  masih  dalam  kondisi  kecanduan  dan  tubuh  mereka  masih  menginginkan  asupan narkotika. Jika kondisi ini tidak segera diatasi, maka akan membuat mereka semakin ketergantungan pada narkotika.
Faktor ketiga, untuk faktor ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun  Nomor:  119/Pid.Sus/2021/PN  Tbk  dan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Metro  Nomor: 70/Pid.Sus/2021/PN  Met,  memberikan  bukti  nyata  bahwa  penerapan  pemidanaan  bagi  pelaku penyalahguna  narkotika  cenderung  menggunakan  pendekatan  punitif  dengan  tujuan  untuk memberikan efek jera bagi pelaku terhadap perbuatan yang telah dilakukan, serta sebagai salah satu strategi untuk menyelesaikan permasalahan narkotika.
Penerapan  pendekatan  punitif  terhadap  penyalahguna  narkotika  nyatanya  tidak  juga menyelesaikan  permasalahan  narkotika.  Alih-alih  mengurangi  penggunaan  narkotika,  yang  terjadi justru setiap tahun jumlahnya mengalami peningkatan, hal ini terbukti dari data yang disampaikan oleh Deputi  Pemberantasan  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Republik  Indonesia  bahwa  terdapat peningkatan penggunaan narkotika sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari tahun 2019 ke tahun 2022. 7 Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia juga mengungkapkan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkotika dan 71.994 orang ditetapkan sebagai tersangka. 8
Selain  dari  pendekatan  punitif  yang  tidak  dapat  menyelesaikan  permasalahan  narkotika, penerapannya justru memperburuk kondisi overcrowding di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Data overcrowding yang penulis himpun dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  (Ditjenpas)  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham), menunjukkan  hingga  saat  ini overcrowding telah  mencapai  109%  (seratus  sembilan  persen)  dari kapasitas  yang  ada  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  dan  Tindak  Pidana  Narkotika  merupakan sumbangsih terbesar dengan jumlah sebanyak 137.098 penghuni, dari total 137.098 penghuni ini ada
6 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 25.
7 Bonfilio  Mahendra  Wahanaputra, “Pengguna  Narkoba  Meningkat  0,15  Persen  dari  Tahun  2019  ke  2022”, https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15-persen-dari-tahun-2019-ke-2022 , diakses tanggal 12 September 2022.
8 Badan Narkotika Nasional, Loc.Cit .
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sebanyak  122.209  tahanan  penyalahguna  narkotika  yang  ditempatkan  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan, jumlah yang sebenarnya tidak sebanding dengan jumlah tahanan pengedar narkotika yang tercatat hanya sebanyak 14.919 penghuni ( update: per September 2022).
Hal  ini  kemudian  menurut  penulis  perlu  dilakukan  strategi  khusus  untuk  meminimalisir terjadinya overcrowding di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam menerapkan  sanksi  pemidanaan  bagi  pelaku  penyalahguna  narkotika.  Strategi  khusus  yang  penulis maksud  adalah  dengan  membangun  paradigma  penghentian  kriminalisasi  atau  dengan  melakukan dekriminalisasi terhadap pelaku penyalahguna narkotika.
Pada tahun 2005, Badan Pemerintah Pusat Uni Eropa atau European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) mengeluarkan definisi dekriminalisasi penyalahguna adalah sebagai berikut: “ Decriminalisation of drug possession or use as removal of sanctions under criminal law,  with  optional  use  of  administrative  sanctions,  such  as  the  application  of  civil  fines  of  court ordered  therapeutic  responses .” 9 Singkatnya  dekriminalisasi  berarti  hanya  salah  satu  sanksi non- criminal (seperti denda atau persyaratan pengobatan) yang dikenakan atau tidak ada penerapan sanksi pidana.
Dekriminalisasi  penyalahguna  narkotika  berbeda  dengan  konsepsi  dekriminalisasi  pada umumnya, yang diartikan sebagai proses untuk menghilangkan atau menghapus ancaman pidana suatu perbuatan pidana yang semula dinyatakan tindak pidana menjadi bukan tindak pidana. Oleh karena itu,  dekriminalisasi  penyalahguna  narkotika  bukan  diartikan  sebagai  legalisasi  terhadap  pengguna narkotika, melainkan perubahan pada sistem pemidanaan yang diberikan kepada pelaku penyalahguna narkotika.
Konsep dekriminalisasi bagi pelaku penyalahguna narkotika yang dimaksud adalah dengan menerapkan sistem pemidanaan dua jalur ( double track system ), sebagai bentuk sanksi lain diluar dari sanksi pidana. Penerapan sistem pemidanaan dua jalur ( double track system ) yang dapat dilakukan bagi pelaku penyalahguna narkotika adalah dengan memberikan rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkotika. Konsep rehabilitasi yang diberikan adalah dengan memberikan suatu proses pengobatan kepada pelaku penyalahguna narkotika guna membebaskan dari kecanduan atau ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi yang dapat diberikan kepada pelaku penyalahguna narkotika adalah rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial.  Yang  dimaksud  dengan  rehabilitasi  medis  adalah  suatu  proses  kegiatan  pengobatan  secara terpadu  untuk  membebaskan  pecandu  dan  penyalahguna  dari  ketergantungan  narkotika  yang  dapat dilakukan  di  rumah  sakit  yang  ditunjuk  menteri,  lembaga  rehabilitasi  yang  melakukan  rehabilitasi dengan persetujuan. 10 Sedangkan, rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu,  baik  fisik,  mental  maupun  sosial,  agar  bekas  pecandu  dan  penyalahguna  narkotika  dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 11
Dalam  pelaksanaannya,  terdapat  3  (tiga)  tahapan  yang  harus  dijalani  oleh  pelaku penyalahguna narkotika, yaitu: 12
1. Tahap Rehabilitasi Medis (Detoksifikasi);
Rehabilitasi medis merupakan tahap pertama yang perlu dijalani oleh penyalahguna narkotika agar  terlepas  dari  ketergantungan  narkotika.  Pada  tahap  ini,  dokter  akan  memeriksa  kesehatan penyalahguna  narkotika,  baik  kesehatan  fisik  maupun  mentalnya.  Setelah  pemeriksaan  dilakukan, dokter akan menentukan jenis pengobatan yang akan diberikan untuk mengurangi gejala putus obat yang diderita penyalahguna narkotika.
2. Tahap Rehabilitasi Non Medis;
Selain  menjalani  rehabilitasi  medis,  penyalahguna  narkotika  juga  akan  mengikuti  berbagai macam kegiatan pemulihan secara terpadu, mulai dari konseling, terapi kelompok, hingga pembinaan spiritual  atau  keagamaan.  Konseling  dibuat  dengan  tujuan  untuk  dapat  membantu  penyalahguna
9 Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkotika; Rehabilitatif terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2019), hlm. 37.
10 Bambang Waluyo, Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi , (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 127.
11 Ibid.
12 Alodokter, “Tahapan  Rehabilitasi  Narkoba”,https://www.alodokter.com/tahapanrehabilitasi-narkoba,  diakses tanggal 11 September 2022
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
narkotika mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungannya pada narkotika. Dengan demikian, penyalahguna narkotika dapat menemukan strategi yang paling tepat untuknya agar terlepas dari belenggu narkotika. Sementara itu, terapi kelompok ( therapeutic community ) merupakan forum diskusi  yang  beranggotakan  sesama  penyalahguna  narkotika.  Terapi  ini  bertujuan  agar  anggotanya dapat  saling  memberikan  motivasi,  bantuan  dan  dukungan  agar  sama-sama  terbebas  dari  jeratan narkotika.
3. Tahap Bina Lanjut ( Aftercare );
Tahap bina lanjut adalah tahap akhir dari rangkaian rehabilitasi narkotika. Para penyalahguna narkotika akan diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Hal ini bertujuan agar mereka bisa kembali bekerja dan tetap produktif setelah menyelesaikan program rehabilitasi.
Selain  tahapan  rehabilitasi  di  atas,  terdapat  juga  sejumlah  cara  terapi  dan  rehabilitasi pengobatan untuk penyalahguna narkotika. Berikut ini jenis-jenis metodenya:
1. Metode Cold Turkey ;
2. Metode Alternatif;
3. Terapi Substitusi Opioda;
4. Therapeutic Community (TC);
5. Metode 12 Langkah. 13
Penerapan  pemidanaan  seperti  ini  akan  jauh  lebih  mendatangkan  kemanfaatan  bagi  pelaku penyalahguna narkotika dibandingkan dengan penerapan pidana penjara (pendekatan punitif). Hal ini tentunya sesuai dan sejalan dengan yang disampaikan oleh Mantan Kepala Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  dr.  Kusman  Suriakusumah,  Sp.KJ.,  MPH.,  beliau  mengatakan penyalahguna narkotika bisa pulih total dengan harus memenuhi empat hal, yaitu drugs free (bebas narkoba), crime  free (bebas  dari  kriminal),  produktif  bekerja  dan health  life (hidup  sehat) 14 .  Dari pendapat ini, maka pandangan terhadap pelaku penyalahguna narkotika haruslah ditempatkan sebagai orang  sakit  yang  membutuhkan  perawatan  ( treatment )  dan  perbaikan  ( rehabilitation )  dan  bukan sebagai  pelaku  kejahatan.  Penerapan  pemidanaan  dengan  cara  demikian,  maka  penyelamatan  bagi penyalahguna narkotika juga dapat terwujud, dan sebagai bentuk merepresentatifkan teori relatif atau pandangan utilitarian ( utilitarian view ) yang telah diuraikan sebelumnya.
Selain mendatangkan kemanfaatan bagi pelaku penyalahguna narkotika, penerapannya secara efektif  juga  mampu  untuk  mengurangi  kondisi overcrowding di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan. Tentunya yang penulis sampaikan ini didasari dengan hasil studi komparasi dengan negara-negara lain yang terlebih dahulu menerapkan sistem pemidanaan dua jalur ( double track system ) ini, dan negara yang dimaksud salah satunya adalah Portugal.
Portugal adalah sebuah negara yang dapat menjadi benchmarking yang baik dalam menyusun kebijakan  penanganan  pelaku  penyalahguna  narkotika.  Pada  tahun  2000,  Portugal  membuat  suatu kebijakan  nasional  melalui Law  30/2000 yang  berkaitan  dengan  dekriminalisasi illicit  drugs  for personal  use , dimana  kepemilikan  dan  penggunaan  narkotika  untuk  dikonsumsi  sendiri,  tidak  lagi dikategorikan sebagai tindak pidana melainkan hanya sebagai pelanggaran administratif. Hal ini secara lengkap  diatur  pada Article  2  paragraph  1  Law  30/2000 :  “ The  consumption,  acquisition  and possession for own consumption of plants, substances or preparations listed in the tables referred to in the preceding article constitute an administrative offence .” 15
Sebagai  catatan  pada  tahun  2001,  lebih  dari  40%  (empat  puluh  persen)  populasi  dalam pemenjaraan di Portugal berasal dari tindak pidana narkotika, angka ini sangat jauh di atas negara Eropa  rata-rata.  Kemudian  atas  kebijakan  dekriminaliasi  ini,  Portugal  telah  berhasil  menurunkan jumlah populasi pemenjaraan terhadap orang yang menggunakan narkotika. Data tercatat dari tahun 2001-2019,  populasi  pemenjaraan  dari  tindak  pidana  narkotika  di  Portugal  menurun  hingga  angka 15,7%  (lima  belas  koma  tujuh  persen),  sedangkan  negara-negara  di  Eropa  justu  mengalami peningkatan  dari  14%  (empat  belas  persen)  menjadi  18%  (delapan  belas  persen),  dan  kebijakan
13 Badan Narkotika Nasional, https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267 , diakses tanggal 04 Desember 2022.
14 Badan Narkotika Nasional, “Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi dari pada Dipenjara; Sinergitas BNN & Polri dalam P4GN”, Majalah Sinar Edisi II (2014), hlm. 43.
15 Gleen  Greenwald,  “Drug  Decriminalization  in  Portugal;  Lessons  for  Creating  Fair  and  Successful  Drug Policies”, Cato Institute Whitepaper Series (April 2009), hlm. 3.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dekriminalisasi  yang  dilakukan  oleh  Portugal  ini  sama  sekali  tidak  berdampak  pada  peningkatan jumlah pengguna narkotika.
Selain  dari  Portugal  yang  telah  berhasil  mengurangi overcrowding di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan, negara lain yang dapat dijadikan contoh adalah Thailand. Pada awalnya Thailand termasuk sebagai salah satu negara yang menjadikan sanksi pidana penjara sebagai primadona dalam pemidanaannya. Keadaan seperti ini yang terjadi secara terus menerus membuat Thailand mengalami overcrowding pada bulan Mei tahun 2002, dimana berdasarkan data yang penulis himpun dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment , jumlah yang tercatat ada sebanyak 260.000 tahanan yang ditempatkan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Thailand,  jumlah  tersebut  telah  melebihi  dua  kali lipat  dari  total  kapasitas  yang  dimiliki,  dan  dari  jumlah  tersebut,  dua  pertiganya  didominasi  oleh pelanggaran tindak pidana narkotika dan mayoritasnya adalah pelaku penyalahguna narkotika.
Dari  kondisi  ini,  kemudian  Pemerintah  Thailand  membuat  suatu  kebijakan  nasional  untuk mengatur penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika melalui Narcotic Addict Rehabilitation Act B.E. 2545  (2002),  dimana  kepemilikan  dan  penggunaan  narkotika  untuk  dikonsumsi  sendiri  akan diperlakukan sebagai pasien rehabilitasi dan bukan sebagai pelaku tindak pidana, Pemerintah Thailand membuat dekriminalisasi dengan menempatkan pengguna dan pecandu narkotika sebagai pasien yang membutuhkan  layanan  perawatan  kesehatan.  Kebijakan  nasional  yang  dibuat  oleh  Pemerintah Thailand ini berhasil mengurangi overcrowding di dalam Lembaga Pemasyarakatan, dengan data yang tercatat pada bulan Agustus 2002 populasi penjara berkurang secara signifikan dan mencapai angka 160.000 tahanan. 16
Indonesia sebenarnya telah menerapkan sistem pemidanaan dua jalur ( double track system ) dalam  regulasinya  yang  berkenaan  dengan  pemidanaan  bagi  pelaku  penyalahguna  narkotika,  yaitu melalui  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  yang  konstruksi  hukumnya menerapkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi sebagai alternatif atau pengganti dari sanksi pidana penjara.  Jaminan  terhadap  penyalahguna  narkotika  untuk  menjalani  rehabilitasi  ini  tercantum  pada Pasal 4, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 ayat (1) dan (2), serta Pasal 127.
Pasal  4  khususnya  huruf  (b)  dan  (d)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika, secara gamblang menyatakan bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah untuk:
1. Mencegah, melindungi dan menyelamatakan bangsa Indonesia dari penyalahguna narkotika;
2. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.
Selain  dari  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  usaha  Pemerintah Indonesia menuju dekriminalisasi bagi pelaku penyalahguna narkotika adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 yang kemudian diubah dengan Surat Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Penempatan  Penyalahgunaan,  Korban Penyalahgunaan  dan  Pecandu  Narkotika  ke  dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi Sosial.  Secara  substansial  kedua  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  tersebut  tidak  ada  perubahan, perbedaan  dari  kedua  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  tersebut  hanya  terletak  pada  jumlah  barang buktinya saja, selain itu Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.
Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2011,  sebenarnya  telah  mengukuhkan  bahwa  penyalahguna,  korban penyalahguna  dan  pecandu  narkotika  adalah  korban  dan  bukan  pelaku  tindak  kriminal,  sekaligus menjadi  legitimasi  hukum  bahwa  penyalahguna,  korban  penyalahguna  dan  pecandu  narkotika bukanlah pelaku tindak kejahatan, melainkan seseorang yang menderita sakit karena kecanduan dan membutuhkan perawatan baik secara fisik maupun secara psikologis, serta membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk dapat kembali hidup normal.
Secara  praktik  di  lapangan,  sebenarnya  beberapa  putusan  pengadilan  telah  menerapkan pemidanaan dengan menggunakan sistem pemidanaan dua jalur ( double track system ), salah satunya adalah  Putusan  Pengadilan  Negeri  Sangatta  Nomor:  389/Pid.Sus/2021/PN  Sgt.  Menurut  penulis, putusan  ini  merupakan  putusan  yang  tepat,  baik  dari  sisi  normatif  maupun  dari  sisi  kemanfaatan
16 United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime, Handbook  of  Basic  Principles  and  Promising  Practices  on Alternatives to Imprisonment , (New York: United Nations Publication, 2007), hlm. 8.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hukumnya. Hal ini penulis dasari dengan 3 (tiga) hal, yaitu:
1. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penangkapan terhadap Terdakwa ini disebabkan karena permasalahan memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu ( Metamfetamina) dengan berat sebanyak 0,10 (nol koma sepuluh) gram, yang diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:
04987/NNF/2021 tanggal 14 Juni 2021;
2. Berdasarkan hasil Rekam Medik Nomor: 0220458 tanggal 03 Mei 2021 dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada Bontang, ditemukan hasil bahwa Terdakwa positif menggunakan Metamfetamina dan Amphetamine ;
3. Terdakwa dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tim medis dan juga tim hukum, yang hasilnya menyimpulkan bahwa terhadap Terdakwa agar dapat menjalani proses hukum dan rehabilitasi rawat inap.
Berdasarkan  dari  3  (tiga)  hal  di  atas,  Majelis  Hakim  kemudian  dalam  pertimbangannya menyatakan  bahwa  Terdakwa  belum  mencapai  tahap  kecanduan  narkotika  dan  baru  pada  taraf penyalahguna, serta tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diperintahkan untuk menjalani program detoksifikasi dan stabilisasi, dan pada putusan akhirnya  Terdakwa  dijatuhkan  putusan  berupa  menjalani  pengobatan  dan  perawatan  melalui rehabilitasi medis di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Tanah Merah di Samarinda selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan.
Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 389/Pid.Sus/2021/PN Sgt ini telah sesuai dengan amanat dalam:
1. Pasal 4, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 ayat (1) dan (2), serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Menteri Kesehatan Republik Indonesia; Menteri Sosial Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
Selain dari putusan ini yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penjatuhan pemidanaan dalam putusan ini juga telah memperhatikan dari sisi kemanfaatan dalam diri Terdakwa.
Meskipun secara regulasi telah diatur, tetapi secara fakta penerapan sistem pemidanaan dua jalur ( double track system ) bagi pelaku penyalahguna narkotika belum berjalan secara efektif. Hal ini terbukti karena sampai dengan saat ini masih banyak terdapat perbedaan atau disparitas dari Majelis Hakim dalam memberikan sanksi pemidanaan bagi pelaku penyalahguna narkotika antara satu dengan yang lainnya.
Tidak efektifnya penerapan sistem pemidanaan dua jalur ( double track system ) bagi pelaku penyalahguna narkotika tidak sepenuhnya karena kekeliruan dari Majelis Hakim, tetapi kekeliruan ini juga  bisa  terjadi  dari  Penyidik  dan  juga  Penuntut  Umum  yang  dalam  penegakan  hukumnya  tidak sepenuhnya mengacu dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan  dan  Pecandu  Narkotika  ke  dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan  Rehabilitasi Sosial.
Apabila  Indonesia  menerapkan  sistem  pemidanaan  dua  jalur  ( double  track  system )  secara efektif bagi pelaku penyalahguna narkotika, maka dengan jumlah penyalahguna narkotika berdasarkan data  dari  Sistem  Database  Pemasyarakatan  (SDP) Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) per September 2022 yang berjumlah sebanyak 122.209 tahanan, akan mengurangi beban dari Lembaga Pemasyarakatan sebesar 44,23% (empat puluh empat koma dua puluh tiga persen), dan angka ini cukup untuk mendorong Lembaga Pemasyarakatan kembali pada kondisi yang normal.

## IV. KESIMPULAN
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Untuk  mendukung  pelaksanaan  sistem  pemidanaan  dua  jalur  ( double  track  system )  secara efektif bagi pelaku penyalahguna narkotika, maka perlu didukung dengan satu kesatuan sistem yang tepat, dengan melakukan perubahan pada struktur hukum ( legal structure ), substansi hukum ( legal substance ) dan budaya hukum ( legal culture ) sesuai dengan yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.
Secara sederhana struktur hukum tersebut berkaitan dengan tatanan kelembagaan dan kinerja dari kelembagaan tersebut, beserta dengan aparatnya dalam melaksanakan dan menegakkan hukum, termasuk didalamnya pola bagaimana hukum itu dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan aturan yang  berlaku.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  maka  perubahan  struktur  hukum  yang  dimaksud  adalah dilakukannya  sosialisasi  secara  menyeluruh  pada  lembaga  penegak  hukum,  baik  itu  Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, guna mendapatkan satu kesepemahaman bahwa pemidanaan yang tepat dan bermanfaat bagi pelaku penyalahguna narkotika adalah dengan diberikannya sanksi tindakan berupa rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.
Komponen  kedua  yang  berkaitan  dengan  substansi  hukum  ( legal  substance )  adalah melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban  Penyalahgunaan  dan  Pecandu  Narkotika  ke  dalam  Lembaga  Rehabilitasi  Medis  dan Rehabilitasi Sosial, sehingga nantinya pengaturan pemidanaan bagi pelaku penyalahguna narkotika diatur secara jelas dan tertulis pada peraturan-peraturan tersebut, seperti halnya pada Law 30/2000 di Portugal  dan Narcotic  Addict  Rehabilitation  Act B.E.  2545  (2002)  di  Thailand,  dengan  contoh pengaturan  seperti  kedua  negara  ini,  maka  akan  menghindari  tafsiran  yang  berbeda  dari  penegak hukum dalam memberikan sanksi pemidanaan bagi pelaku penyalahguna narkotika.
Dengan perubahan secara menyeluruh pada struktur hukum ( legal structure ) dan substansi hukum  ( legal  substance )  yang  berkaitan  dengan  pemidanaan  bagi  pelaku  penyalahguna  narkotika, maka akan menciptakan budaya hukum ( legal culture ) yang baik dan lebih bermanfaat. Setelah dilakukan perubahan pada struktur hukum ( legal structure ), substansi hukum ( legal substance )  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ),  maka  selanjutnya  hakim  wajib  menerapkan  sistem pemidanaan dua jalur ( double track system ) bagi pelaku penyalahguna narkotika, maka dengan begitu dapat menjadi upaya yang baik untuk mengurangi overcrowding di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seperti halnya Portugal dan Thailand yang telah lebih dahulu menerapkannya.

## REFERENSI
Buku: Anang  Iskandar. Penegakan  Hukum  Narkotika;  Rehabilitatif  terhadap  Penyalahguna  dan  Pecandu, Represif terhadap Pengedar . Jakarta: PT Alex Media Komputindo. 2019.
Bambang Waluyo. Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi . Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Chairul  Huda. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggungjawaban Pidana  Tanpa  Kesalahan.  Tinjauan  Kritis  Terhadap  Teori  Pemisahan  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawaban Pidana . Jakarta: Kencana Prenada Media. 2006. Eddy O.S. Hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014 .
Herbert L. Packer. The Limits Of The Criminal Sanction . California: Stanford University Press. 1968. Jan  Remmelink. Hukum  Pidana:  Komentar  atas  Pasal  Pasal  Terpenting  dari  KUHP  Belanda  dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Terjemahan Tristam P. Moeliono . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2003.
Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis . Yogyakarta: Genta Publishing. 2009. United Nations Office on Drugs and Crime. Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternatives to Imprisonment . New York: United Nations Publication. 2007.

## Jurnal:
Badan  Narkotika  Nasional,  “Pengguna  Narkoba  Lebih  Baik  Direhabilitasi  dari  pada  Dipenjara; Sinergitas BNN & Polri dalam P4GN”, Majalah Sinar Edisi II (2014).
Gleen Greenwald, “Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies”, Cato Institute Whitepaper Series (April 2009).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VIII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## Sumber Internet:
Alodokter,  “Tahapan  Rehabilitasi  Narkoba”,https://www.alodokter.com/tahapanrehabilitasi-narkoba, diakses tanggal 11 September 2022.
Badan  Narkotika  Nasional,  “Hari  Anti  Narkotika  Internasional  2022,  BNN  RI:  Kerja  Cepat,  Kerja Hebat  Berantas  Narkoba  di  Indonesia”,  https://bnn.go.id/hari-anti-narkotika-internasional- 2022-bnn-ri/, diakses tanggal 12 November 2022.
Badan  Narkotika  Nasional, https://rehabilitasi.bnn.go.id/public/news/read/267 ,  diakses  tanggal  04 Desember 2022.
Bonfilio  Mahendra  Wahanaputra,  “Pengguna  Narkoba  Meningkat  0,15  Persen  dari  Tahun  2019  ke 2022”, https://rmol.id/read/2022/07/26/541555/bnn-pengguna-narkoba-meningkat-0-15- persen-dari-tahun-2019-ke-2022, diakses tanggal 12 September 2022.
Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, http://sdppublik.ditjenpas.go.id/ , diakses tanggal 11 September 2022.