## PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI TAMBORA
Selinda AGUSTINE 1 , Leonar PANGARIBUAN 2
1 Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Corresponding Author: Email: selindaagustinee@gmail.com
2 Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Email: leonard.pangaribuan@kwikkiangie.ac.id
Article Info Abstract Keywords: Tax revenue is one of the sources of funds that can be used to finance national development. The Covid-19 pandemic has had an impact on decreasing consumption levels, weakening investment, and declining commodity prices which have caused taxpayer compliance not to be maximized. This study aims to examine the effect of tax incentives, tax rates,  taxpayer  awareness  and  tax  sanctions  on  individual entrepreneur taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic in Tambora.  This  research  is  a  quantitative  research  and  the  data obtained is the result of distributing questionnaires in January 2022. Then it will be tested with descriptive analysis, classical assumption test, multiple linear regression and hypothesis testing using IBM SPSS Ver.25. The results of the t test in this study obtained the value of sig. 0.297 for the tax incentive variable (X₁), the value of sig. 0.317 for the variable  tax  rate  (X₂),  the  value  of  sig.  0.011  for  the  taxpayer awareness variable (X₃) and sig. 0.0005 for the tax penalty variable (X₄). The conclusion obtained from the results of this study is that there is insufficient evidence that tax incentives and tax rates have a positive effect  on  individual  entrepreneur  taxpayer  compliance  during  the Covid-19  pandemic,  while  there  is  sufficient  evidence  that  taxpayer awareness  and  tax  sanctions  have  a  positive  effect  on  individual entrepreneur taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic.
Tax incentive;
Tax rates; Taxpayer awareness; Tax sanctions; Taxpayer compliance.

## Citation:
Agustine,  S.,  &  Pangaribuan,  L.  (2022). PENGARUH  INSENTIF  PAJAK,  TARIF  PAJAK, KESADARAN  WAJIB  PAJAK  DAN  SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI USAHAWAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI TAMBORA. Jurnal Akuntansi, 11(1), 61–74 DOI:
https://doi.org/10.46806/ja.v11i1.877

## URL:
jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/article/view/ 877

## 1. Pendahuluan
Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor seperti kesehatan, pariwisata dan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara berkembang yang memerlukan sumber pendapatan baik dari dalam maupun luar negeri. Sumber pendapatan yang diperoleh digunakan Pemerintah Indonesia untuk menjalankan pembangunan nasional demi memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat  Indonesia.  Penerimaan  pajak  termasuk  salah  satu  sumber  dana  yang  dapat  digunakan  untuk membiayai pembangunan nasional. Pada APBN 2021, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.743,6 triliun yang bersumber dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 1.444,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 298,2 triliun. Sedangkan untuk belanja negara pada APBN 2021 dianggarkan sebesar Rp 2.750,0 triliun.  Akan  tetapi  pertumbuhan ekonomi  pada  kuartal  I  tahun  2021  masih  terkontraksi 0,74%. Sehingga target penerimaan pajak tahun 2021 diprediksi akan terjadi shortfall atau keadaan ketika realisasi lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam APBN  (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).
Penerimaan pajak akan mencapai target jika adanya kontribusi dari Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban  perpajakan.  Kementerian  Keuangan  mencatat  bahwa  jumlah  Wajib  Pajak  yang  terdaftar  di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 42,51 juta WP, tahun 2020 tercatat sebanyak 46,38 juta WP dan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 49,82 juta WP (Pajak.com). Namun dengan  bertambahnya  jumlah  Wajib  Pajak  belum  diimbangi  dengan  kepatuhan  Wajib  Pajak  itu  sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020, rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebesar 77,63% atau 14.755.255 SPT yang mana masih ada kekurangan untuk mencapai target rasio  kepatuhan  sebesar  80%.  Sedangkan  hingga  April  2021  Direktorat Jenderal Pajak  mencatat jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT sebanyak 12,48 juta yang terdiri dari 872.995 SPT Badan dan 11,61 juta SPT Orang Pribadi (CNBCINDONESIA). Pada Economic Survey of Indonesia 2021, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menyatakan bahwa pendapatan pajak Indonesia masih rendah  dan  salah  satu  penyebabnya  adalah  krisis  yang  disebabkan  oleh  pandemi  Covid-19. Tax  ratio Indonesia sebesar 11,6%, jika dibandingkan dengan rata-rata tax ratio negara-negara di Asia dan Pasifik yang  mencapai  21%  dan  negara-negara  Afrika  yang  mencapai  16,6%  maka tax  ratio Indonesia  masih cenderung rendah (DDTCNews).
Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Wajib Pajak UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang  pertama  yaitu  Insentif  Pajak.  Pemerintah  memberlakukan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 149/PMK.03/2021 yang merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor  9/PMK.03/2021  tentang  Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi Corona  Virus Disease 2019. Pemerintah berharap dengan adanya insentif PPh Final DTP dapat meringankan UMKM dan meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.  Direktorat  Jenderal  Perpajakan  mengungkapkan  bahwa jumlah  UMKM  di  Indonesia  mencapai  65  juta  namun  sangat  disayangkan  UMKM  yang  sudah memanfaatkan insentif pajak baru 15% atau sebanyak 9,8 juta (DDTCNews). Menurut penelitian Alfina & Diana (2021), Insentif Perpajakan Akibat Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam  menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Sedangkan menurut  Wahyudi (2021) dan  Dewi  et  al.,  (2020)  menunjukkan  bahwa  kebijakan  Insentif  Pajak  tidak  berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Faktor kedua adalah Tarif Pajak, Pemerintah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengenai penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang awalnya 1% menjadi 0,5% dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun. Penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020), menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua dengan arah positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadilah et al., (2021), menunjukkan bahwa penurunan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM masa pandemi Covid- 19 pada KPP Pratama Tegal.
Faktor  ketiga  adalah Kesadaran Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya. Jika kesadaran Wajib Pajak tinggi maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat menjadi lebih baik. Menurut penelitian  yang  dilakukan  oleh  Chandra  &  Sandra  (2020),  menunjukkan  bahwa  Kesadaran Wajib  Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua dengan arah positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al., (2016), menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  kewajiban  membayar  PPh  orang  pribadi  di  KPP Pratama Semarang Candi.
Faktor  keempat  adalah  Sanksi  Pajak,  terbagi  menjadi  dua  yakni  sanksi  administrasi  dan  pidana. Berdasarkan Undang – Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, jika  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  terlambat  melaporkan  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilannya  maka  akan dikenakan sanksi sebesar Rp 100.000. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020), menunjukkan  bahwa  Sanksi  Pajak  berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Usahawan  di  ITC  Mangga  Dua.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhamad  et  al.,  (2019), menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Jayapura.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas  dan  fenomena  yang  terjadi,  maka  penulis  akan  melakukan penelitian terkait faktor – faktor penyebab kepatuhan wajib pajak. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu  apakah  insentif  pajak,  tarif  pajak,  kesadaran  wajib  pajak,  dan  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  usahawan  selama  masa  pandemi  covid-19  di tambora. Tujuan  dari penelitian ini untuk mengetahui apakah insentif pajak yang diberikan pemerintah, tarif pajak yang telah ditetapkan  pemerintah,  kesadaran  wajib  pajak  dalam  pelaporan  spt,  dan  sanksi pajak  yang  diberlakukan pemerintah  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  usahawan  selama  masa  pandemi covid-19.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  pengetahuan  dan  memotivasi  pembaca  khususnya yang  merupakan  usahawan/pengusaha  untuk  sadar  akan  kewajiban  perpajakannya  sehingga  dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi.

## 1.1   Teori Atribusi
Teori  atribusi  merupakan  teori  yang  menjelaskan  bagaimana  cara  setiap  individu  menarik kesimpulan tentang perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori ini mencoba menentukan apakah perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal (Robbins & Judge, 2017:211). Menurut Robbins dan Judge (2017:211) penentuan apakah perilaku seseorang disebabkan secara internal atau  eksternal  bergantung  oleh  tiga  faktor  yang  pertama  yaitu  kekhususan,  artinya  setiap  orang  akan mempersepsikan perilaku individu lainnya dengan berbeda dalam setiap keadaan yang berlainan. Seseorang yang berperan sebagai pengamat hendak memberikan atribusi internal apabila perilaku seseorang dianggap biasa  dan  sebaliknya  apabila  perilaku  seseorang  dianggap  tidak  biasa  maka  akan  memberikan  atribusi eksternal. Faktor kedua yaitu konsensus, artinya setiap orang yang  menghadapi keadaan yang sama dan memiliki kesamaan dalam menanggapi perilaku individu lain. Jika konsensus nya rendah maka termasuk atribusi internal  dan  apabila  konsensus  nya  tinggi  maka  termasuk  atribusi  eksternal.  Faktor  ketiga  yaitu konsistensi, artinya kondisi dimana seseorang selalu menilai perilaku individu lain dengan tanggapan yang sama. Jika semakin tinggi konsistensi suatu perilaku maka perilaku tersebut disebabkan secara internal dan sebaliknya.
Teori atribusi memiliki relevansi dengan topik penelitian ini dikarenakan, kepatuhan Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak dinilai sebagai perilaku yang muncul dari diri Wajib Pajak itu sendiri. Kemudian insentif pajak, tarif pajak dan sanksi pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal karena tidak berada dibawah kendali Wajib Pajak.

## 1.2 Pajak
Menurut  Undang  –  Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  perubahan  keempat  atas  Undang  – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang  –  Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 1.3 Wajib Pajak
Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2, wajib pajak adalah orang pribadi atau  badan  yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan  perpajakan  ditentukan  untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

## 1.4 Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Rahayu  (2020:189),  kepatuhan  perpajakan  merupakan  ketaatan  wajib  pajak  dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila wajib pajak memiliki kesadaran mengenai hak dan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang dipahaminya dan melaksanakan pemenuhan perpajakannya dengan benar.

## 1.5 Insentif Pajak
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang, barang, dan sejenisnya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Menurut Winardi (2011) dalam (Dewi  et  al.,  2020),  insentif  pajak  merupakan  pemajakan  yang  memiliki  tujuan  untuk  memberikan keringanan  yang  tidak  hanya  untuk  menghasilkan  pendapatan  pemerintah  tetapi  juga  untuk  mendorong perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu.

## 1.6 Tarif Pajak
Dalam  menghitung  besarnya  pajak  terutang  memerlukan  dua  unsur  yakni,  tarif  pajak  yang  dapat berupa  angka  atau  persentase  tertentu  dan  dasar  pengenaan  pajak  (Resmi,  2019:13).  Menurut  Rahayu (2020:183),  dalam  menetapkan  tarif  pajak  yang  proporsional  Pemerintah  harus  memiliki  pemahaman bahwa setiap individu mempunyai hak yang setara.

## 1.7 Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran Wajib Pajak adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak (Rahayu, 2020:195). Kesadaran tersebut  timbul  apabila  Wajib  Pajak  paham  serta  mengerti  arti  pajak,  fungsi  pajak,  dan  tujuan  dari pembayaran pajak.

## 1.8 Sanksi Pajak
Menurut  Mardiasmo  (2019:72),  sanksi  perpajakan  adalah  jaminan  bahwa  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

## 1.9 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19
Pemerintah memberlakukan Insentif Pajak selama masa pandemi Covid-19 guna meringankan Wajib Pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Berdasarkan  teori  atribusi,  insentif  pajak  merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Apabila semakin besar insentif pajak yang diberikan Pemerintah maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Menurut penelitian yang  dilakukan oleh  Alfina & Diana (2021) menunjukkan bahwa insentif perpajakan akibat Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jawa et al., (2021) juga menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang.
H₁ :   Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.

## 1.10  Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19
Tarif pajak menjadi dasar untuk menentukan seberapa besar pajak yang terutang. Berdasarkan teori atribusi, tarif pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Apabila semakin proporsional tarif pajak yang ditetapkan Pemerintah maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2020) tarif pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama masa pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020) juga menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua.
H₂ :   Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.

## 1.11  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19
Kesadaran Wajib Pajak adalah kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar  melalui  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  dimiliki  oleh  Wajib  Pajak  (Rahayu,  2020:195). Berdasarkan teori atribusi, kesadaran  Wajib  Pajak  termasuk  kedalam  faktor  internal  yang  menyebabkan individu berperilaku sesuai dengan kendali pribadi. Apabila semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Menurut penelitian Chandra & Sandra (2020), menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Mangga Dua. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Alfina & Diana  (2021)  juga  menyatakan  kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
H₃ :   Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.

## 1.12  Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19
Dalam menetapkan sanksi perpajakan, pemerintah patut mempertimbangkan seberapa besar sanksi tersebut  dapat  berpengaruh  pada  perilaku  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  dan  melaporkan  SPT. Berdasarkan  teori  atribusi,  sanksi  pajak  merupakan  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  perilaku  wajib pajak  untuk  berperilaku  sesuai  dengan  situasi  yang  ada.  Apabila  semakin  tinggi  sanksi  pajak  yang diberlakukan  Pemerintah  maka  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  akan  semakin  meningkat.  Menurut penelitian  yang  dilakukan  oleh  Chandra  &  Sandra  (2020)  dan  Dewi  et  al.,  (2020)  menunjukkan  bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jawa et al., (2021) menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di Kabupaten Malang.
H₄ :   Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.

## 2. Metode Penelitian

## 2.1 Objek Penelitian
Objek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (UMKM) yang mempunyai NPWP,  omzet  kurang  dari  Rp  4,8  Miliar  selama  1  tahun  dan  berlokasi  di Kecamatan  Tambora, Jakarta Barat. Data – data yang diperoleh merupakan hasil dari penyebaran kuesioner yang dilakukan pada bulan Januari 2022.

## 2.2 Variabel Penelitian

## 2.2.1  Variabel Dependen
Variabel dependen dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat menurut Sekaran  &  Bougie  (2017a:77),  adalah  variabel  yang  membuat  peneliti  tertarik  dalam  melakukan  suatu penelitian dan variabel tersebut dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini yakni Kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak taat dalam memenuhi kewajibannya  di  bidang  perpajakan.  Indikator  yang  digunakan  untuk  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2020:190), yaitu :
a. Wajib  Pajak  tepat  waktu  dalam  mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh  NPWP  maupun  untuk ditetapkan memperoleh NPPKP
b. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutangnya
c. Wajib  Pajak  tepat  waktu  dalam  melaporkan  pajak  yang  telah  dibayar  serta  melaporkan perhitungannya
d. Wajib Pajak tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
e. Wajib Pajak tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

## 2.2.2  Variabel Independen
Variabel independen dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas menurut  Sekaran  &  Bougie  (2017a:79),  adalah  variabel  yang  dapat  mempengaruhi  variabel  terikat  baik secara positif maupun negatif. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Insentif Pajak: Indikator yang digunakan untuk variabel Insentif Pajak dikutip dari Mudiarti & Mulyani  (2020)  dalam  (Fazriputri  et  al.,  2021)  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No. 149/PMK.03/2021, yaitu :
1) Mengetahui fasilitas insentif pajak PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah
2) Kewajiban menyampaikan laporan realisasi PPh Final UMKM ditanggung Pemerintah
b. Tarif Pajak: Indikator yang digunakan untuk variabel Tarif Pajak dikutip dari PP No. 23 Tahun 2018 & Siti Kurnia Rahayu (2020:183), yaitu :
Membayar pajak PPh Final 0,5% sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku Tarif Pajak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak
c. Kesadaran  Wajib  Pajak: Indikator  yang  digunakan  untuk  variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2020:195), yaitu :
1) Keadaan mengerti dan memahami arti pajak
2) Keadaan mengerti dan memahami fungsi pajak
3) Keadaan mengerti dan memahami tujuan pembayaran pajak kepada Negara
d. Sanksi Pajak: Indikator yang digunakan untuk variabel Sanksi Pajak dikutip dari Mardiasmo (2019:72) dan UU No. 28 Tahun 2007, yaitu :
1) Sanksi administrasi
2) Sanksi pidana

## 2.2.3  Teknik Pengumpulan Data
Pada  penelitian  ini  data  yang  dikumpulkan  oleh  penulis  menggunakan  teknik  penelitian  lapangan dengan  cara  membagikan  kuesioner  penelitian  dalam  bentuk Google  form kepada  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Usahawan  (UMKM)  di  Kecamatan  Tambora,  Jakarta  Barat  untuk  mendapatkan  data  primer. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien. Jenis pertanyaan kuesioner adalah pertanyaan tertutup  yang  dapat  memudahkan  responden  dalam  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang  diberikan (Sekaran & Bougie, 2017a:174).

## 2.2.4  Teknik Pengambilan Sampel
Teknik  pengambilan  sampel  yang  penulis  gunakan  pada  penelitian  ini  yaitu Non-Probability Sampling dengan metode purposive sampling . Menurut Sekaran & Bougie (2017b:67), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang spesifik pada kategori tertentu yang kiranya mampu berkontribusi dalam  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan,  dikarenakan  mereka  merupakan  pihak  yang  memiliki informasi dan memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Sampel dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi  Usahawan  (UMKM)  di  Kecamatan  Tambora,  Jakarta  Barat.  Pada  tahap  awal,  penulis  akan mengambil sampel sebanyak 30 responden untuk pra – kuesioner kemudian melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Jika data  – data tersebut valid dan reliabel, maka penulis akan menyebarkan kuesioner pada
seluruh  sampel  penelitian.  Dikarenakan  penelitian  ini  terdapat  keterbatasan  waktu  dan  kondisi,  maka penulis  hanya  akan  mengambil  sampel  penelitian  sebanyak  100  responden  yang  berada  di  Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

## 2.2.5  Analisis Model Regresi Linear Berganda
Menurut Ghozali (2018:96), analisis regresi selain untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel  atau  lebih,  juga  menunjukkan  arah  hubungan  antara  variabel  dependen  dengan  variabel independen. Model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y  = α + b₁X₁ + b₂X₂ + b₃X₃ + b₄X₄ + e
Keterangan : Y   = Kepatuhan Wajib Pajak X1 = Insentif Pajak X2 = Tarif Pajak X3 = Kesadaran Wajib Pajak X4 = Sanksi Pajak e    = Error
α    = Bilangan konstanta

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  suatu  data  dari  nilai  rata  –  rata  ( mean ),  maksimum, minimum  dan  standar  deviasi  dengan  menggunakan software IBM  SPSS  ver.25.  Berikut  hasil  analisis statistik deskriptif :
Tabel 1: Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kepatuhan Wajib Pajak 100 15 25 22,37 2,398 Insentif Pajak 100 5 25 21,46 3,176 Tarif Pajak 100 15 25 21,71 2,315 Kesadaran Wajib Pajak 100 17 25 22,43 1,935 Sanksi Pajak 100 17 25 22,40 2,030 Sumber : Output SPSS

## 3.2 Uji Validitas
Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n -2. Dengan asumsi jika r hitung lebih besar dari r tabel (0,361) dan berkorelasi positif maka butir pernyataan tersebut dinilai valid. Berikut adalah hasil uji validitas :

## Tabel 2: Uji Validitas
Variabel Pernyataan R Hitung R Tabel Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) KEP1 0,722 0,361 VALID KEP2 0,818 0,361 VALID KEP3 0,655 0,361 VALID KEP4 0,872 0,361 VALID KEP5 0,796 0,361 VALID Insentif Pajak (X1) IP1 0,879 0,361 VALID IP2 0,793 0,361 VALID
IP3 0,744 0,361 VALID IP4 0,780 0,361 VALID IP5 0,900 0,361 VALID Tarif Pajak (X2) TP1 0,929 0,361 VALID TP2 0,887 0,361 VALID TP3 0,828 0,361 VALID TP4 0,677 0,361 VALID TP5 0,804 0,361 VALID Kesadaran Wajib Pajak (X3) KES1 0,518 0,361 VALID KES2 0,715 0,361 VALID KES3 0,811 0,361 VALID KES4 0,825 0,361 VALID KES5 0,849 0,361 VALID Sanksi Pajak (X4) SP1 0,812 0,361 VALID SP2 0,661 0,361 VALID SP3 0,788 0,361 VALID SP4 0,815 0,361 VALID SP5 0,789 0,361 VALID
Sumber : Output SPSS
Hasil  uji  validitas  pada  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  semua  pernyataan  yang  ada  didalam kuesioner penelitian mempunyai nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,361) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan tersebut dinilai valid.

## 3.3 Uji Reliabilitas
Tabel 3: Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0,830 Reliabel Insentif Pajak (X1) 0,871 Reliabel Tarif Pajak (X2) 0,884 Reliabel Kesadaran Wajib Pajak (X3) 0,749 Reliabel Sanksi Pajak (X4) 0,825 Reliabel Sumber : Output SPSS
Hasil uji reliabilitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai Cronbach Alpha  lebih  besar  dari  0,70.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  variabel  dalam  penelitian  ini reliabel.

## 3.4 Uji Asumsi Klasik
3.4.1  Uji Normalitas
Tabel 4: Uji Normalitas Asymp. Sig (2-tailed) Keterangan 0,089 Data berdistribusi normal Sumber : Output SPSS
Berdasarkan tabel diatas terdapat hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov- Smirnov yang menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2- tailed ) sebesar 0,089 > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

## 3.4.2  Uji Multikolonieritas
Tabel 5: Uji Multikolonieritas Variabel Tolerance VIF Keterangan Insentif Pajak 0,653 1,532 Tidak terjadi multikolonieritas Tarif Pajak 0,644 1,552 Tidak terjadi multikolonieritas Kesadaran Wajib Pajak 0,882 1,134 Tidak terjadi multikolonieritas Sanksi Pajak 0,891 1,123 Tidak terjadi multikolonieritas
Sumber : Output SPSS
Berdasarkan tabel diatas, hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance > 0,10 dan memiliki nilai VIF < 10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel.

## 3.4.3  Uji Heteroskedastisitas
Tabel 6: Uji Heteroskedastisitas
Variabel Nilai Sig Keterangan Insentif Pajak 0,179 Tidak terjadi heteroskedastisitas Tarif Pajak 0,919 Tidak terjadi heteroskedastisitas Kesadaran Wajib Pajak 0,962 Tidak terjadi heteroskedastisitas Sanksi Pajak 0,746 Tidak terjadi heteroskedastisitas Sumber : Output SPSS
Berdasarkan tabel diatas, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai  probabilitas  >  0,05.  Dari  hasil  tersebut  disimpulkan  bahwa  pada  model  regresi  ini  tidak  terjadi heteroskedastisitas.

## 3.4.4  Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 7: Analisis Regresi Linear Berganda
Uji Analisis Regresi Koefisien Constant 5,302 Insentif Pajak 0,045 Tarif Pajak 0,056 Kesadaran Wajib Pajak 0,279 Sanksi Pajak 0,385
Berdasarkan tabel diatas, terdapat hasil uji regresi linear berganda yang menunjukkan nilai konstanta sebesar 5,302. Dari hasil uji tersebut, maka model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut :
Y = 5,302 + 0,045 X₁ + 0,056 X₂ + 0,279 X₃ + 0,385 X₄
3.5 Uji Hipotesis
3.5.1  Uji Statistik F
Tabel 8: Uji F
Nilai Sig.
Keterangan
0,000 Model cocok dan layak digunakan dalam penelitian
Sumber : Output SPSS
Berdasarkan tabel diatas, nilai Sig. sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti model regresi yang bertujuan memprediksi variabel Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara bersama – sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## 3.5.2  Uji Statistik t
Tabel 9: Uji t
Variabel Koefisien Regresi Sig. (2-tailed) Sig. (1-tailed) Insentif Pajak 0,045 0,595 0,297 Tarif Pajak 0,056 0,635 0,317 Kesadaran Wajib Pajak 0,279 0,022 0,011 Sanksi Pajak 0,385 0,001 0,0005 Sumber : Output SPSS
Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan bahwa :
a. Insentif Pajak memiliki nilai sig 0,297 > 0,05, hal ini menunjukkan tidak terdapat cukup bukti bahwa  Insentif  Pajak  berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 di Tambora.
b. Tarif Pajak memiliki nilai sig 0,317 > 0,05, hal ini menunjukkan tidak terdapat cukup bukti bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 di Tambora.
c. Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sig 0,011 < 0,05, hal ini menunjukkan  terdapat cukup bukti bahwa  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 di Tambora.
d. Sanksi Pajak memiliki nilai sig 0,0005 < 0,05, hal ini menunjukkan terdapat cukup bukti bahwa Sanksi  Pajak  berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Usahawan selama masa pandemi Covid-19 di Tambora.

## 3.5.3 Koefisien Determinasi (R²)
Tabel 10: Koefesien Determinasi
Model R Square 1 0,212

## Sumber : Output SPSS
Pada tabel 4.20 terdapat hasil uji koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R Square sebesar 0,212, maka dapat diartikan bahwa pengaruh variabel Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan  Sanksi  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  sebesar  21,2%  sedangkan  sisanya  (100%  -  21,2%  = 78,8%) dijelaskan oleh variabel – variabel lain diluar model regresi.

## 3.6 Pembahasan
3.6.1  Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19
Berdasarkan hasil uji t variabel Insentif Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 memiliki nilai sig 0,297 >  0,05  maka  dapat  dikatakan  pada  penelitian  ini  tidak  terdapat  cukup  bukti  bahwa  Insentif  Pajak berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Usahawan  selama  masa  pandemi Covid-19.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Dewi  et  al.,  (2020)  dan  Wahyudi  (2021)  yang menyatakan bahwa kebijakan Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak UMKM adalah insentif PPh Final UMKM ditanggung  pemerintah  (DTP)  yang  diharapkan  dapat  meringankan  Wajib  Pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Namun  berdasarkan  jawaban  responden  masih  ada  yang  tidak  mengetahui adanya  Insentif  Pajak,  kewajiban  menyampaikan  laporan  realisasi  serta  tidak  mengetahui  masa  berlaku insentif. Hal ini dapat dikarenakan terjadinya perubahan  – perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan dari  PMK  nomor  9/PMK.03/2021, 82/PMK.03/2021 menjadi  149/PMK.03/2021  serta  batas  waktu  yang berubah – ubah yang membuat Wajib Pajak UMKM harus selalu mencari tahu peraturan terbaru. Selain itu kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  DJP  kepada  Wajib  Pajak  terkait  Insentif  Pajak  dan  penyuluhan bagaimana cara membuat laporan realisasi insentif.
Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  teori  atribusi  dari  segi  eksternal  yang  mempengaruhi  perilaku  Wajib Pajak untuk berperilaku sesuai dengan situasi yang ada. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terdapat cukup bukti bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 karena, Wajib Pajak fokus untuk menyelamatkan arus kas  usaha  dan  mencari  cara  agar  dapat  meningkatkan  penjualannya  sehingga  terdapat  kesulitan  untuk memahami peraturan terbaru serta membuat laporan realisasi.

## 3.6.2  Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19
Berdasarkan  hasil  uji  t  variabel  Tarif  Pajak  menunjukkan  bahwa  pengaruh  Tarif  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 memiliki nilai sig 0,317 > 0,05 maka dapat dikatakan pada penelitian ini tidak terdapat cukup bukti bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Fadilah  et  al.,  (2021)  yang  menyatakan  bahwa  penurunan  Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Tarif Pajak yang ditetapkan Undang  – Undang Perpajakan harus memenuhi prinsip keadilan agar tidak memberatkan Wajib Pajak (Rahayu, 2020:195). Berdasarkan jawaban responden, Wajib Pajak sudah paham mengenai tarif pajak 0,5% namun masih terdapat beberapa responden yang merasa tarif 0,5% belum meringankan beban perpajakannya, belum merasa adil dan belum sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak. Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  teori  atribusi  yang  mana  Tarif  Pajak  merupakan  faktor  eksternal  yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk berperilaku sesuai dengan situasi yang ada.
Sehingga  dapat  disimpulkan  pada  penelitian  ini  tidak  terdapat  cukup  bukti  bahwa  Tarif  Pajak berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Usahawan  selama  masa  pandemi Covid-19 karena perubahan Tarif Pajak 1% menjadi 0,5% belum dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak terlebih lagi pada masa pandemi dimana Wajib Pajak mengalami penurunan penjualan dan terjadi perubahan pola spending-saving .

## 3.6.3  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19
Berdasarkan hasil uji t variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 memiliki  nilai  sig  0,011  <  0,05  maka  dapat  dikatakan  pada  penelitian  ini  terdapat  cukup  bukti  bahwa
Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Usahawan selama masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra & Sandra (2020) dan Alfina & Diana (2021) yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Kesadaran pajak timbul apabila Wajib Pajak paham serta mengerti arti pajak, fungsi pajak dan tujuan dari  pembayaran  pajak.  Berdasarkan  jawaban  responden,  Wajib  Pajak  sadar  dan  paham  jika  pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran Negara serta dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat khususnya selama pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan teori atribusi  yang  mana  Kesadaran  Wajib  Pajak  merupakan  faktor  internal  yang  menyebabkan  Wajib  Pajak berperilaku sesuai dengan kendali pribadi. Sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan  selama  masa  pandemi  Covid-19  karena  jika  Kesadaran  Wajib  Pajak  tinggi  maka  tingkat Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

## 3.6.4  Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Selama Masa Pandemi Covid-19
Berdasarkan hasil uji t variabel Sanksi Pajak menunjukkan bahwa pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19 memiliki nilai sig 0,0005 <  0,05  maka  dapat  dikatakan  pada  penelitian  ini  terdapat  cukup  bukti  bahwa  Sanksi  Pajak  berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chandra & Sandra (2020) dan Jawa et al., (2021) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Dalam menetapkan Sanksi Pajak, Pemerintah patut mempertimbangkan sejauh mana sanksi tersebut akan  mempengaruhi  perilaku  Wajib  Pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Berdasarkan jawaban responden, Wajib Pajak merasa takut terhadap sanksi administrasi dan pidana yang berlaku karena selama pandemi Covid-19 Wajib Pajak harus mengatur arus kas usaha sebaik mungkin dan beban Wajib Pajak akan bertambah jika terlambat memenuhi kewajiban perpajakannya.
Hal  ini  sejalan  dengan  teori  atribusi  yang  mana  Sanksi  Pajak  merupakan  faktor  eksternal  yang mempengaruhi  perilaku  Wajib  Pajak  untuk  berperilaku  sesuai  dengan  situasi  yang  ada.  Sehingga  dapat disimpulkan  pada  penelitian  ini  terdapat  cukup  bukti  bahwa  Sanksi  Pajak  berpengaruh  positif  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Usahawan  selama  masa  pandemi  Covid-19  karena  sanksi  yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki kekuatan hukum yang diharapkan dapat memberikan motivasi kepada Wajib Pajak agar patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :
a. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.
b. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.
c. Terdapat cukup bukti bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.
d. Terdapat cukup bukti bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan selama masa pandemi Covid-19.

## 4.2 Saran
Sehubungan  dengan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  diatas,  maka  dapat  diusulkan  saran  sebagai berikut:
a. Wajib  Pajak  diharapkan  dapat  mencari  tahu  peraturan  –  peraturan  perpajakan  terbaru  dan meningkatkan  kepatuhan  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sehingga  dapat berkontribusi meningkatkan pendapatan negara.
b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak jumlah responden dan memperluas ruang lingkup  penelitian  seperti  melakukan  penelitian  pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Usahawan yang memiliki omzet > Rp 4,8M. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel – variabel independen lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

## Daftar Pustaka
Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). E-Jra , 10 (02), 47– 57.
https://remote-
lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/j ra/article/view/10556 Aprilia  Hariani.  (2021). WP  Terdaftar  Naik  20  Kali  Lipat  di  20  Tahun  Terakhir .  PAJAK.COM. https://www.pajak.com/pajak/wp-terdaftar-naik-20-kali-lipat-di-20-tahun-terakhir/
Chandra,  C.,  &  Sandra,  A.  (2020).  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Sanksi  Pajak  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Usahawan  di  Daerah  ITC  Mangga  Dua. Jurnal Online Insan Akuntan , 5 (8), 16.
Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen , 9 (2), 108–124.
Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid- 19. Owner , 5 (2), 450–459. https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487
Fazriputri, N. R., Widiastuti, N. P. E., & Lastiningsih, N. (2021). Pengaruh Sosialisasi dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Pemilik UMKM di Kota Bekasi). Prosiding BIEMA … , 2 (2), 657–676.
https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/1661 Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9 . Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
Jawa,  H.  A.,  Afifudin,  & Anwar,  S.  A.  (2021).  Pengaruh  Pengetahuan  Pajak,  Sanksi  Pajak  dan  Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Pemilik UMKM di Kabupaten Malang). E-Jra , 10 (07), 13–24.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). APBN 2021 Telah Ditetapkan . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/apbn-2021-telah-ditetapkan/
Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi 2019 . Yogyakarta: Andi.
Muhamad,  M.  S.,  Asnawi,  M.,  &  Bill,  J.  C.  P.  (2019).  PENGARUH  SOSIALISASI  PERPAJAKAN, TARIF  PAJAK,  SANKSI  PERPAJAKAN,  DAN  KESADARAN  PERPAJAKAN  TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada  KPP  Pratama  Jayapura). Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan  Daerah , 14 (1),  69–86. https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446
Nugroho,  A.,  Andini,  R.,  &  Raharjo,  K.  (2016).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). Journal of Accounting , 2 (2), 1–13.
P, R. S., & Judge, T. A. (2017). Organizational Behavior (17 Global). Pearson.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  9/PMK.03/2021  tentang  Insentif  Pajak  Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi Corona Virus Disease 2019.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
Rah.  (2021). Lebih  Dari  12  Juta  Wajib  Pajak  Sudah  Lapor  SPT  Tahunan .  CNBC  Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210504110506-4-242975/lebih-dari-12-juta-wajib-pajak- sudah-lapor-spt-tahunan
Rahayu,  S.  K.  (2020). Perpajakan  Konsep,  Sistem  dan  Implementasi  Edisi  Revisi .  Bandung:  Rekayasa Sains.
Redaksi DDTCNews. (2021). UMKM yang Pakai Insentif Pajak Baru 9,8 Juta, DJP: Yuk, Manfaatkan . News.Ddtc.Co.Id. https://news.ddtc.co.id/umkm-yang-pakai-insentif-pajak-baru-98-juta-djp-yuk- manfaatkan-31912
Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat. Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 6, Buku 1 . Jakarta: Salemba Empat. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 9 (2), 299– 308. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800
Wildan, M. (2021). OECD: Tax Ratio RI Terendah Ketiga di 24 Negara Asia dan Pasifik . News.Ddtc.Co.Id. https://news.ddtc.co.id/oecd-tax-ratio-ri-terendah-ketiga-di-24-negara-asia-dan-pasifik-31439