## Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan
Juan Maulana Alfedo 1 , Rama Halim Nur Azmi 2
12 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
1 alfedojuan73@gmail.com, 2 halimrama16@gmail.com

## Abstract
The Covid-19 pandemic that occurred in almost all countries has caused an economic crisis for various countries, including Indonesia. To maintain the level of consumption and minimize the increase in poverty due to the pandemic, the government provides social assistance for people who are affected economically. However, social assistance which is supposed to be a means of stabilizing the people’s economy is misused. Various problems occurred in the distribution of social assistance, starting from the unqualified recipient chosen, the reduced value of the cash, corruption, and embezzlement. The author designed Si Pansos as an electronic-based information system website containing information management, distribution, and reports  regarding  to  the  social  assistance.  Si  Pansos  is  an  application  employing  the  principles  of accountability and transparency in public services. The method used in this paper is a normative juridical approach to legislation, a case approach, and a conceptual approach.
Keywords : Social Assistance, Economy, Covid-19 pandemic, Si Pansos

## Abstrak
Pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh negara telah menimbulkan krisis ekonomi bagi suatu negara termasuk Indonesia. Guna menjaga tingkat konsumsi dan meminimalisasi meningkatnya angka kemiskinan akibat pandemi maka Pemerintah memberikan bansos bagi masyarakat yang terdampak perekonomiannya.  Namun,  bansos  yang  seharusnya  menjadi  sarana  stabilisasi  perekonomian masyarakat  rentan  untuk  disalahgunakan.  Pelbagai  problematika  terjadi  dalam  penyaluran  bansos tersebut  mulai  dari  penerima  bansos  tidak  tepat  sasaran,  pengurangan  nominal  bansos,  korupsi, hingga  tidak  diberikannya  kepada  masyarakat.  Penulis  menggagas  Si  Pansos  sebagai  suatu  sistem informasi elektronik berbasis website yang berisi pengelolaan informasi, penyaluran dan pelaporan bansos.  Si Pansos merupakan bentuk penerapan asas akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yakni yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.
Kata Kunci: Bansos, Ekonomi, Pandemi Covid-19, Si Pansos
Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan
Pendahuluan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya  disebut  UUD  NRI  1945) sebagai staatsfundamentalnorm telah memberikan landasan bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Alinea  keempat  Pembukaan  UUD  NRI 1945  secara  eksplisit  telah  menyatakan secara  jelas  bahwa  salah  satu  cita-cita bangsa  Indonesia  ialah  memajukan kesejahteraan umum. Guna mencapai cita- cita tersebut, Pemerintah harus menyiapkan segala cara untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Berbicara mengenai masalah kesejahteraan  tentunya  tidak  dapat dilepaskan dari problematika kemiskinan. Kemiskinan  dan  kesejahteraan  layaknya dua  sisi  mata  uang  yang  tidak  dapat dipisahkan.
Kemiskinan merupakan
realita  sosial  yang  lumrah  terjadi  dalam negara  berkembang  termasuk  Indonesia (Selviana, Akib, & Risfaisal, 2016).
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS)  pada  September  2019  angka kemiskinan  di  Indonesia  sebesar  9,22%. Angka  tersebut  mengalami  penurunan sebesar  0,19  dibandingkan  Maret  2019 (Fauzia, 2020). Namun, angka kemiskinan di  Indonesia  mengalami  kenaikan  pada Maret 2020.
Berdasarkan  data  BPS  per  Maret 2020  angka  kemiskinan  di  Indonesia meningkat  sebesar  0,56%  dibandingkan
September 2019. Kepala BPS Suhariyanto menyatakan  bahwa  peningkatan  angka kemiskinan di Indonesia terjadi dikarenakan  merebaknya Corona  Virus Disease (yang  selanjutnya  disebut  Covid- 19) di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga sembako khususnya  bahan  pokok  yang  menjadi kebutuhan  primer  masyarakat  selama pandemi Covid-19 (Nasution, 2020).
Berdasarkan  hasil  survei  yang dilakukan  oleh  Yayasan  Wahana  Visi Indonesia  di  14  provinsi,  37  kabupaten, dan 47 desa dengan 900 kepala keluarga, 943 anak, serta 15 informan kunci sebagai responden diperoleh data bahwa pandemi Covid-19  di  Indonesia  telah  memberikan dampak  serius  pada  beberapa  aspek. Adapun  3  (tiga)  aspek  yang  terdampak paling besar yakni pendapatan, makanan, dan pendidikan. (Zulfikar, 2020). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar bagi  perekonomian  Indonesia  yang berujung pada krisis. Menurutnya saat ini pandemi  telah  menyebabkan  runtuhnya konsumsi  rumah  tangga  atau  daya  beli yang  merupakan  penopang  60  persen terhadap  ekonomi  nasional.  Argumentasi tersebut  didukung  pada  data  yang  dirilis oleh  BPS  yakni  konsumsi  rumah  tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke  2,84  persen  pada  kuartal  I  tahun  ini (Zuraya, 2020).
Berdasarkan  hasil  survei  yang dikeluarkan  oleh  BPS,  terjadi  penurunan pendapatan masyarapat dengan pendapatan  kurang  dari  Rp  1,8  juta  per bulan,  7  dari  10  orang  mengalami penurunan  pendapatan.  Hal  serupa  juga terjadi bagi masyarakat yang berpendapatan  tinggi  diatas  Rp  7,2  juta per  bulan,  3  dari  10  orang  mengaku  hal yang  sama  (Nasution,  2020b).  Wakil Presiden  Ma’ruf  Amin  juga  mengatakan bahwa  akibat  pandemi  saat  ini  potensi peningkatan  angka  kemiskinan  mencapai 11,5  persen  pada  akhir  tahun  2020. Menurutnya  pasca  diberlakukannnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di  beberapa  daerah,  sebagai  upaya memutus  penyebaran  Covid-19,  jumlah warga  miskin  di  Indonesia  bertambah lebih  dari  1,6  juta  orang  dari  data
kemiskinan  pada  September  2019 (Prasetya, 2020).
Untuk mengurangi angka kemiskinan  tersebut  sekaligus  sebagai pengejawantahan amanat konstitusi untuk memajukan  kesejahteraan  umum  maka Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan pemberian bantuan sosial (yang selanjutnya  disebut  bansos)  sebagai respon  adanya  kondisi  pandemi  saat  ini. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani  menyatakan  bahwa  pemberian bansos  bertujuan  untuk  membantu masyarakat  dalam  menopang  daya  beli. Hal  tersebut  dikarenakan  karena  adanya pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  serta perekonomian  yang  terdampak  pandemi Covid-19 (Redaksi DDTC News, 2020).
Dalam  pemberian  bansos  tahap  1 terdapat  sejumlah  permasalahan  yang terjadi dalam penyaluran bansos tersebut. Ombudsman  Republik  Indonesia  sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik sejak 29 April 2020 telah membuka  pengaduan  khusus  terkait permasalahan yang terjadi dalam pelayanan  publik  selama  pandemi.  Per  3 Juni  2020  tercatat  sekitar  1.004  laporan terkait  masalah  pelayanan  publik  selama pandemi dan sekitar 81,37% atau sekitar 817 laporan merupakan laporan berkaitan dengan permasalahan penyaluran bansos. Ombudsman  RI  juga  menyampaikan bahwa  permasalahan  yang  terjadi  dalam penyaluran  bansos  adalah  penyaluran yang  tidak  merata  baik  dalam  hal  waktu hingga  sasaran  masyarakat  penerima bansos.  Selain  itu,  permasalahan  juga terjadi ketidakjelasan
prosedur, persyaratan penerima bantuan dan rentan terjadinya  potensi  maladministrasi  yang membuka  peluang  terjadinya  korupsi (Dewi, 2020). Menurut Ipi Maryati selaku Pelaksana  Tugas  Juru  Bicara  Komisi Pemberantasan Korupsi setidaknya
terdapat 5 (lima) hal yang dapat menjadi
titik  rawan  korupsi  yakni  pendataan penerima,  klarifikasi  dan  validasi  data, belanja  barang,  distribusi  bantuan,  dan pengawasan  (Prasetyo,  2020).  Selain  itu, Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri) mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 102 kasus dugaan
penyelewengan  dana  bansos  di  seluruh Indonesia. Adapun pelaku penyelewengan tersebut yang saat ini sedang dalam tahap penyelidikan  berasal  dari  pejabat  publik mulai  dari  tingkat  tertinggi  hingga terendah (Anonim, 2020).
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa dalam penyaluran bansos oleh pemerintah saat  ini  terdapat  sejumlah  permasalahan yang  menyertainya.  Pada  hakikatnya dalam  penyaluran  bansos  diperlukan suatu sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah  terjadinya  praktik-praktik koruptif oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pentingnya suatu sistem
pengawasan  dalam  penyaluran  dana bansos  tentunya  tidak  dapat  dilepaskan dari  asas  keterbukaan  dan  akuntabilitas dalam  pelayanan  publik  oleh  negara. Secara  yuridis  definisi  asas  keterbukaan dan akuntabilitas termaktub dalam Pasal 4 huruf  h  dan  i  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik. Menurut Undang-Undang ini asas keterbukaan  diartikan  bahwa  setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses  dan  memperoleh  informasi mengenai  pelayanan  yang  diinginkan. Sedangkan  asas  akuntabilitas  diartikan sebagai proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan  (Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, 2009).
Selain  itu  asas  keterbukaan  dan akuntabilitas juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999
Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan
tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam undang-undang ini asas keterbukaan  dimaksudkan  bahwa  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  oleh negara masyarakat berhak untuk
memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur, dan  tidak  diskriminatif.  Sedangkan  asas akuntabilitas  dimaksudkan  bahwa  setiap kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  kegiatan Penyelenggara  Negara  harus  dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999
Tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang Bersih  Dan  Bebas  Dari  Korupsi,  Kolusi, Dan Nepotisme, 1999).
Sebagai  bentuk  pengejawantahan dari asas tersebut maka dalam penyaluran dana  bansos  tentunya  diperlukan  suatu sistem informasi terkait keterbukaan data penyaluran  bansos  tersebut  beserta pertanggungjawabannya.
Selain itu, diperlukan pula mekanimse social control agar  pemberian  bansos  tersebut  benar- benar tepat sasaran. Oleh karenanya, guna menciptakan suatu pelayanan publik yang baik  dalam  penyaluran  bansos  di  tengah pandemi saat ini diperlukan suatu sistem pengawasan secara terstruktur, sistematis dan  terintegrasi  sebagai  solusi  untuk mencegah terjadinya korupsi bansos.
Di  era  digital  saat  ini  mekanisme pengawasan  perlu  dilinearkan  dengan pemanfaatan  teknologi  dan  informasi yakni  berbasis Internet  of  Things  (IoT) dalam  bentuk website. Sistem  tersebut tentunya  harus  diintegrasikan  dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang  merupakan  basis  data  yang  selama ini digunakan untuk pemberian bansos ke masyarakat sehingga secara mudah dapat dideteksi  siapa  saja  yang  memenuhi kualifikasi  untuk  mendapatkan  bansos
tersebut.  Sistem  tersebut  disebut  sebagai Si  Pansos  (Sistem  Informasi  Pencegahan Korupsi  Bantuan  Sosial).  Si  Pansos merupakan  bentuk social  control dalam penyaluran  bansos  sekaligus  upaya preventif terhadap korupsi. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui bagaimana  status  bansos  yang  akan diterimanya  kemudian  pemerintah  juga dapat  mengontrol  apakah  penyaluran bansos tersebut sudah tepat sasaran atau belum.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk meminimalisasi  praktik-praktik  koruptif oleh pihak-pihak tertentu untuk
mengambil  manfaat  dari  penyaluran bansos tersebut.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  penulis  paparkan,  adapun  rumusan masalah  yang  penulis  tetapkan  dalam artikel ini yakni:
1. Bagaimana  praktik  korupsi  dalam penyaluran bansos Covid-19?
2. Bagaimana  rumusan  konsep  dan pengaturan  Si  Pansos sebagai  sistem informasi pencegahan korupsi bansos di Indonesia?

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau disebut  juga  penelitian  hukum  doctrinal (Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual, 2013) yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan pustaka (Santoso, 2008).  Sifat  penelitian  hukum  dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif.
Penelitian preskriptif ( prescriptive research ), yaitu penelitian yang bertujuan untuk  menemukan  cara  bagaimana mengatasi suatu masalah (Hartono, 2006).
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pertama, pendekatan perundang-undangan (statute  approach), yaitu  dengan  cara  menelaah  dan menganalisis peraturan perundang-
undangan terkait (Widnjoesoebroto,
2002).  Kedua,  pendekatan  kasus  ( case approach ), yaitu dengan menelaah kasus-
kasus  korupsi  yang  berkaitan  dengan penyaluran  bantuan  sosial.  Ketiga, pendekatan konseptual ( conseptual approach ),  yaitu  dengan  menelaah bagaimana  solusi  penyelesaian  kasus penyaluran  bantuan  sosial  (Ibrahim, 2007).
Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder.  Data  sekunder  ialah  data  yang didapatkan  oleh  suatu  organisasi  atau perorangan  yang  berasal  dari  pihak  lain yang pernah mengumpulkan dan memperolehnya sebelumnya
(Abdurrahman, 2009). Bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder, dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  studi  kepustakaan  yaitu berupa  pengumpulan  data  sekunder melalui  perpustakaan, e-library dan beberapa  situs  yang  relevan  untuk digunakan.  Penulis  mengumpulkan  data sekunder yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji.
Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis  dalam  penelitian  hukum normatif,  meliputi  bahan  bukum  primer, sekunder,  dan  tersier.  Teknik  untuk mengkaji  dan  mengumpulkan  ketiga bahan hukum itu yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan  studi  yang  mengkaji  tentang berbagai  dokumen-dokumen,  baik  yang berkaitan  dengan  peraturan  perundang- undangan  maupun  dokumen-dokumen yang sudah ada (H.S. & Nurbani, 2013).
Pada  penelitian  hukum  normatif, pengolahan  data  dilakukan  dengan  cara menyusun  terhadap  bahan-bahan  hukum tertulis.  Sistematisasi  berarti  membuat klasifikasi  terhadap  bahan-bahan  hukum tersebut  untuk  memudahkan  pekerjaan analisis  dan  konstruksi.  Kegiatan  yang
dilakukan  dalam  analisis  data  penelitian hukum  normatif  dengan  cara  data  yang diperoleh  dianalisis  secara  deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak  bisa  dihitung.  Bahan  hukum  yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan  ke  dalam  bagian-bagian tertentu  untuk  diolah  menjadi  data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan  menggunakan  metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis (Asshiddiqie, 1997).

## Pembahasan
Praktik Korupsi Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19
Dalam  pengelolaan  dan  penyaluran bansos  acap  kali  berpotensi  terjadinya tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini  senada dengan  pendapat  Peneliti  Pusat  Kajian Anti  Korupsi  Universitas  Gajah  Mada (Pukat  UGM)  yang  mengungkapkan pemberian dana bansos di situasi bencana rentan membuka celah korupsi (Lumbanrau,  2020).  Maraknya  kasus tindak  pidana  korupsi  dana  bansos tersebut selalu berkaitan dengan besarnya jumlah  dana  yang  digelontorkan  oleh Pemerintah  (Sembiring,  2014).  Di  masa pandemi  Covid-19  saat  ini,  Pemerintah Pusat  maupun  Pemerintah  Daerah  telah menggelontorkan anggaran dalam rangka penyelenggaraan  bantuan  sosial  sebagai bagian dari Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran  sebesar  Rp.  405  Triliun  yang didalamnya meliputi dana bansos sebesar Rp.  110  Triliun.  Sedangkan  Pemerintah Daerah menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 67,32 Triliun yang didalamnya meliputi  Rp.  25  Triliun  dalam  bentuk bansos  yang  akan  diberikan  kepada masyarakat (Rais, 2020).
Menurut  laporan  singkat  rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan
Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dengan agenda  “Langkah -langkah  antisipasi  KPK dalam  melakukan  pengawasan  terhadap anggaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah” dijelaskan bahwa titik rawan korupsi  penanganan  Covid-19  meliputi pengadaan barang/jasa, filantropi/sumbangan pihak ketiga,
refocusing dan  realokasi  anggaran  Covid- 19, serta penyelenggaraan bantuan sosial ( social  safety  net ).  Selanjutnya  dijelaskan juga  secara  spesifik  titik  rawan  bantuan sosial  penanganan  Covid-19  ialah  fiktif, exclusion  error,  inclusion  error, kualitas dan kuantitas (DPR, 2020).
Rawannya penyalahgunaan bantuan sosial  penanganan  Covid-19  dapat dibuktikan  dengan  data  yang  dirilis  oleh Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Pada  3 Juli  2020,  terdapat  total  621  keluhan masyarakat  terkait  penyaluran  bantuan sosial.  Keluhan  tersebut  meliputi  268 laporan tidak menerima bantuan padahal sudah terdaftar, 66 laporan bantuan tidak dibagikan  oleh  aparat  kepada  penerima bantuan, 47 laporan  bantuan sosial yang diterima  jumlahnya  kurang  dari  yang seharusnya,  31  laporan  penerima  fifktif (nama di daftar bantuan tidak tertera), 6
laporan bantuan yang diterima kualitasnya  buruk,  5  laporan  seharusnya tidak menerima bantuan tapi kenyataannya  telah  menerima  dan  191 beragam  laporan  lainnya  (Hariyanto,
2020).
Sementara itu, menurut laporan dari Kepala  Bagian  Penerangan  Umum  Divisi Humas  Polri,  pada  saat  ini  terdapat beberapa kasus dugaan korupsi bansos di beberapa daerah di Indonesia yang tengah ditangani  oleh  pihak  kepolisian  yang meliputi 38 kasus di Polda Sumatera Utara, 12 Kasus di Polda Jawa Barat, 8 Kasus di Polda  Nusa  Tenggara  Barat,  7  Kasus  di Polda  Riau,  4  Kasus  di  Polda  Sulawesi Selatan,  serta  masing-masing  3  kasus  di Polda  Banten,  Polda  Jawa  Timur,  Polda
Sulawesi  Tengah,  dan  Polda  Nusa Tenggara Timur (Halim, 2020).
Dalam  tataran  praktis  terlihat beberapa  kasus  konkret  terkait  dugaan korupsi bantuan sosial sebagai berikut:
1. Kasus Mark-up dana bansos Covid-19 yang  dilakukan  oleh  Kepala  Biro Kesejahteraan Sosial (Kessos) Pemerintah  Provinsi  Lampung  yang menyalahgunakan dana bansos berupa  sembako  untuk  masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 di wilayah  Lampung.  Modus  yang dilakukan ialah dengan cara melakukan mark  up anggaran  setiap item barang yang akan didistribusikan  dan  mengondisikan pihak  ketiga  selaku  penyedia  barang (Anonim, 2020). 2. Kasus  korupsi  bansos  di  Jawa  Barat yang melibatkan aparatur kewilayahan  mulai  camat,  kepala desa, perangkat desa hingga ketua RT dengan modus memotong dana yang seharusnya  menjadi  hak  masyarakat yang  membutuhkan  serta  dengan mengganti  isi  dus  bansos  berupa kebutuhan  pokok  dengan  produk yang  lebih  rendah  kualitas  dan  nilai harganya (Redaksi, 2020).
3. Kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh  Kepala  Dusun  dan  Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di  Desa  Banpares,  Kecamatan  Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas, Sumatera  Selatan  dengan  modus memotong  dana  bantuan  langsung tunai  (BLT)  miliki  warga  yang terdampak pandemi Covid-19 (Putra, 2020).
Beberapa  kasus  korupsi  bansos tersebut  menunjukkan  bahwa  dana bansos  yang  seharusnya  dialokasikan kepada  masyarakat  yang  terdampak pandemi  Covid-19  sangat  rentan  untuk disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab.  Menurut Koordinator
Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa penyebab  terjadinya  penyalahgunaan dana  bantuan  sosial  disebabkan  oleh beberapa  hal:  Pertama, Database yang kacau  dimana  hal  ini  terjadi  dikarenakan data  penerima  bantuan  sosial  yang simpang  siur,  selalu  terjadi  penerima ganda  dan  data  yang  fiktif.  Kedua, lemahnya  pengawasan  dan  audit  untuk meminimalisasi  penyelewengan  dana bantuan  sosial.  Hal  tersebut  disebabkan karena Pemerintah tidak membuat skema yang serius untuk mengawasi dana bansos mulai  penyaluran  hingga  pelaporannya (Dzulfaroh, 2020).
Dalam  hal  ini  penulis  berpendapat bahwa,  rentannya  penyalahgunaan  dana bansos  di  masa  pandemi  Covid-19  yang membuka  peluang  bagi  pihak-pihak  yang tidak bertanggungjawab melakukan korupsi ialah karena belum adanya sistem pelayanan  publik  yang  transparan  dan akuntabel  dalam  proses  distribusi  dana bansos  ke  masyarakat  dari  tingkat  pusat hingga daerah.
Menurut Ombusdman sebagai lembaga  pengawas  pelayanan  publik, pintu masuknya korupsi adalah maladministrasi,  sehingga  memberikan pelayanan  publik  dengan  mencegah maladministrasi  akan  secara  otomatis
mencegah  korupsi  (Harahap,  2020).  Oleh karena  itu  guna  mencegah  korupsi  dana bantuan sosial Covid-19 agar
peruntukannya  lebih  tepat  sasaran, dibutuhkan suatu sistem pelayanan publik yang  transparan  dan  akuntabel  sekaligus memberikan  pengawasan  yang  ketat dalam  proses  distribusi  bansos  hingga sampai  ke  tangan  masyarakat.  Selain  itu dibutuhkan  juga  skema  sistem  yang terintegrasi dan koordinatif antar lembaga guna  menciptakan  sistem  pelayanan publik  dalam  penyaluranan  dana  bansos Covid-19  yang  optimal  sebagai  langkah untuk mencegah terjadinya korupsi.
Rumusan  Konsep  dan  Pengaturan  Si Pansos  sebagai  Sistem  Informasi
Pencegahan Korupsi Bansos di

## Indonesia
Pada hakikatnya munculnya gagasan
Si Pansos tidak bisa dilepaskan dari realita bahwa  banyaknya  permasalahan  dalam penyaluran  bansos.  Padahal  eksistensi bansos sangatlah diperlukan bagi masyarakat yang terdampak perekonomiannya  akibat  pandemi  Covid-
19.  Apabila  bansos  tersebut  kemudian diselewengkan  oleh  pihak-pihak  yang tidak bertanggungjawab maka hal tersebut  tentunya  menciderai  rasa keadilan di masyarakat.
Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan
Si  Pansos  adalah  suatu  sistem informasi elektronik berbasis website yang berisi  pengelolaan  informasi,  penyaluran dan  pelaporan  bansos.    Si  Pansos merupakan  bentuk  penerapan  asas akuntabilitas  dan  keterbukaan  dalam pelayanan publik. Dalam pengoperasiannya  Si  Pansos  memiliki beberapa layanan sebagai berikut:
a. Info-Bansos Si Pansos memberikan informasi mengenai  data  penerima  bansos yang  berasal  dari  Data  Terpadu
Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  yang telah  diselaraskan  dengan  data kependudukan  Direktorat  Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia  (Kemendagri).  Melalui layanan  ini  masyarakat  dapat melakukan  pengecekan  besaran dana  bansos  yang  akan  diterima dengan  cara  memasukan  nama lengkap dan Nomor Induk Kependudukan  (NIK)  sesuai  yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan adanya layanan ini dapat menjadi  acuan  bagi  masyarakat untuk  mencocokan  apakah  besaran dana  yang  tertera  di  dalam  sistem sesuai dengan dana bansos pada saat menerima dari petugas. Layanan ini merupakan bentuk keterbukaan dari pemerintah  kepada  masyarakat terkait  data  penerima  bansos. Sehingga  melalui  layanan  ini  dapat meningkatkan  tingkat  kepercayaan masyarakat  kepada  pemerintah terkait dana bansos yang diberikan.
b. Tracking -Bansos Si  Pansos  dapat  digunakan  oleh masyarakat untuk melakukan tracking  terhadap  status  bansos yang  akan  mereka  terima.  Melalui layanan  ini  masyarakat  juga  dapat mengetahui apabila adanya
hambatan  atau  proses  yang  tidak wajar  seperti  adanya  pengurangan nominal  bantuan  atau  apabila masyarakat  tersebut  seharusnya menerima  tetapi  oleh  pejabat  yang bersangkutan tidak memberikannya.
Sehingga  layanan  ini  juga  dapat menjadi sarana kontrol dari Pemerintah  terhadap  penyaluran bansos. Pemerintah dapat mengetahui  apakah  bansos  sudah sampai  ditangan  masyarakat  atau belum.  Karena  dalam  layanan  ini petugas  diminta  untuk  melakukan dokumentasi  terhadap  masyarakat pada  saat  menerima  beserta  tanda bukti  terima  yang  telah  ditanda- tangani  oleh  masyarakat  yang bersangkutan. Selain itu layanan ini juga  sebagai  langkah  preventif  agar tidak  terjadi  korupsi  bansos  oleh pejabat atau petugas yang bersangkutan. c. Lapor-Bansos Apabila dalam proses penyaluran bansos tersebut ternyata terdapat  suatu  proses  yang  tidak wajar  seperti  adanya  pengurangan atau  tidak  diberikannya  bantuan maka masyarakat dapat melaporkannya  melalui  layanan yang  tersedia  dalam  Si  Pansos.  Hal tersebut  bertujuan  agar  Si  Pansos tidak hanya sebagai sistem pengawasan bansos saja tetapi juga sebagai  sarana  pelaporan  apabila terjadi penyelewengan seperti dugaan korupsi yang dilakukan oleh petugas  maupun  pejabat  yang bersangkutan.
Dalam  memberikan  laporan,  si pelapor  akan  dijamin  identitasnya agar si pelapor merasa aman. Melalui layanan  ini  masyarakat  juga  dapat memberikan  laporan  apabila  dalam proses  pelayanan  tidak  dilayani secara  layak.  Sehingga  melalui
laporan  dari  masyarakat  terkait beberapa permasalahan dalam pelayanan  bansos  dapat  menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah untuk melakukan penindakan maupun evaluasi. Sehingga  dalam  hal  ini  tercipta sinergitas  antara  Pemerintah  dan masyarakat  untuk  bekerjasama menciptakan pelayanan publik dalam  penyaluran  bansos  dengan baik  dan  optimal  serta  bersinergi dalam mencegah terjadinya korupsi.
d. Warning -Bansos Layanan ini dikhususkan kepada petugas  penyalur  bansos  apabila bansos  belum  di  berikan  kepada masyarakat  melewati  jangka  waktu yang  telah  ditentukan.  Selain  itu layanan  ini  juga  dalam  rangka menciptakan pelayanan publik yang prima  dengan  cara  menyalurkan bansos  ke  masyarakat  secara  cepat sesuai  dengan  jangka  waktu  yang telah ditentukan.
Layanan  ini  merupakan  bentuk monitoring dari Pemerintah kepada petugas dengan memberikan notifikasi yang secara otomatis akan muncul  dalam  sistem.  Sehingga setelah  menerima  notifikasi  dari Pemerintah petugas yang menyalurkan  dana  bansos  dapat segera  melaksanakan  sesuai  yang diperintahkan.  Melalui  layanan  ini juga  sebagai  sarana  memberikan evaluasi  dari  Pemerintah  kepada petugas  yang  bersangkutan  dalam rangka melakukan perbaikan dalam menciptakan pelayanan publik dalam  menyalurkan  dana  bansos yang lebih optimal.
Dalam  pengoperasiannya  tentunya Si  Pansos  harus  terintegrasi  dengan beberapa  instansi  yang  terkait  dengan penyaluran  bansos.  Perlunya  integrasi
beberapa  instansi  tersebut  bertujuan untuk menciptakan keselarasan antar data sekaligus  dalam  rangka  menciptakan skema  kerjasama  antar  lembaga  yang maksimal.
Dalam  hal  data  penerima  bantuan tentunya  DTKS  yang  dikelola  oleh Kementerian  Sosial  harus  dipadankan dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).  Kemudian  data  tersebut harus  diselaraskan  dengan  data  di pemerintah daerah (Pemda) agar terciptanya suatu  sinkronisasi data pusat dan  daerah.    Hal  ini  bertujuan  agar  tidak terjadi pemberian bansos yang tidak tepat sasaran.
Dalam  hal  sumber  keuangan tentunya  bansos  tersebut  dibebankan kepada Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Oleh karenanya, dalam Si Pansos  nantinya  Kementerian  Keuangan (Kemenkeu)  perlu  dilibatkan  pula. Pelibatan  Kemenkeu  berkenaan  dengan status  pencairan  apakah  bansos  tersebut sudah selesai prosesnya di Kemenkeu atau belum.  Selain  itu,  dikarenakan  bansos COVID-19  juga  mencakup  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  Desa  maka Kementerian  Desa  dan  Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) perlu dilibatkan  pula  karena  BLT  Desa bersumber dari dana desa.
Berkaitan dengan mekanisme pelaporan  dan  pengawasan  dalam  Si Pansos  maka  lembaga  yang  perlu dilibatkan  yakni  Ombudsman  dan  KPK. Pelibatan  Ombudsman  bertujuan  agar masyarakat  dapat  melaporkan  terkait permasalahan  dalam  pelayanan  publik selama  penyaluran  bansos  tersebut. Sedangkan  pelibatan  KPK  sebagai  sarana pelaporan apabila pejabat yang
berwenang  melakukan  korupsi  terhadap dana  bansos.  Selain  itu,  KPK  merupakan leading  sector dalam  pengembangan  Si Pansos  ini.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk
menciptakan  proses  penyaluran  bansos yang  transparan,  akuntabel,  dan  bebas Korupsi.
Sejatinya  mekanisme  integrasi  data melalui  aplikasi  seperti  ini  bukanlah  hal baru  bagi  KPK  dan  lembaga  negara.  Hal tersebut  dikarenakan  KPK  juga  pernah menggagas Online Single Submission (OSS) dalam  proses  perizinan.  Esensi  dari  Si
Pansos  tentunya  tidak  jauh  berbeda  dari eksistensi OSS yang telah hadir sebelumnya yakni meminimalisasi adanya praktik  korupsi  yang  mana  dalam  hal  ini berhubungan  dengan  penyaluran  dana bansos. Dalam pengimplementasiannya, terdapat  beberapa  tahapan  yang  harus dilakukan  sebagai  berikut  (lihat Gambar 2 ):
• Tahap Planning. Dalam merancang suatu sistem pelayanan publik tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang  terlebih  dahulu.  Dalam pembentukan  Si  Pansos  nantinya diperlukan  proses  perencanaan mulai budgeting,  funding  and
financing yang  bertujuan  untuk menentukan  besaran  jumlah  dana yang  dibutuhkan  dalam  membuat dan mengembangka sistem database
dalam Si Pansos.  Selain itu perlu juga direncanakan  kerangka  dan  teknis pengoperasian serta keamanan data yang tersimpan dalam Si Pansos agar dalam  pengaplikasiannya  tingkat keamanan dapat terjamin.
• Tahap Legal Framework Adanya pengaturan yang menjadi  dasar hukum  penerapan  Si
Pansos  juga  diperlukan  demi terjaminnya  perlindungan  hukum dalam penerapannya di masyarakat. Sehingga dalam penerapan nantinya memiliki  dasar  hukum  yang  jelas. Rumusan  pengaturan  yang  menjadi dasar  hukum  penerapan  Si  Pansos harus  mengakomodasi  beberapa aspek  penting  seperti  pihak-pihak yang terlibat, teknis dan mekanisme pengoperasian, prosedur dan bentuk layanan yang diberikan dan materi- materi  muatan  yang  dianggap penting dalam mendukung penerapan Si Pansos di masyarakat. Sehingga dalam penerapan nantinya dapat meminimalisasi permasalahan yang terjadi baik secara pengaturan maupun dalam pelaksanaannya.
Gambar 2. Tahapan Penerapan Si Pansos
• Tahap Training and Education Dalam  penerapan  nantinya tentunya  dibutuhkan  sumber  daya manusia  yang  memadai  untuk mengoperasikan Si Pansos. Sehingga perlu  adanya  pemberian  pelatihan kepada  petugas  yang  bersangkutan dalam  bentuk video  tutorial dan buku  pedoman  pengoperasian  agar dalam  penerapan  nantinya  berjalan secara  lancar.  Selain  itu  diperlukan juga  pemberian  edukasi  kepada masyarakat seperti melalui sosialisasi agar masyarakat memiliki pemahaman dalam mengoperasikan Si Pansos nantinya.
• Tahap Implementation Setelah  semua  proses  sudah terpenuhi,  maka  Si  Pansos  akan mulai  diterapkan  ke  masyarakat sebagai  media  pelayanan  publik dalam  proses  pendistribusian  dana bansos  sekaligus  sebagai  media pencegahan  korupsi  dana  bansos. Dalam  proses  penerapan  Si  Pansos akan  dilakukan  secara  serentak  di seluruh daerah di Indonesia sehingga  penyaluran  bansos  dapat berjalan secara merata dan
meminimalisir  terjadinya  korupsi bansos di setiap daerah.
• Tahap Monitoring and Evaluation. Dalam tahap ini Pemerintah dan
Leading  Sector akan  melakukan monitoring  selama  penerapan  Si
Pansos di masyarakat untuk mengecek apakah mengalami kendala atau tidak. Selain itu proses evaluasi  juga  akan  terus  dilakukan demi penyempurnaan sistem pengoperasian Si Pansos yang lebih baik  lagi  sekaligus  meminimalisir terjadinya  kendala-kendala  yang terjadi  di  lapangan.  Sehingga diharapkan  proses  pendistribusian dana  bansos  dapat  berjalan  secara lancar  dan  tepat  sasaran  dan memastikan  bahwa  benar-benar tidak  terjadi  penyalahgunaan  dana bansos  oleh  oknum-oknum  yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan praktik korupsi.
Si  Pansos  merupakan  jawaban dibutuhkannya  sistem  pelayanan  publik dalam proses pendistribusian dana bansos sekaligus  sebagai  bentuk  preventif terjadinya  korupsi.  Dengan  hadirnya  Si Pansos  setidaknya  dapat  meminimalisir
Planning Legal Framework Training and Education Implementatio n Monitoring and Evaluation
Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan
sekaligus mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyaluran  dana  bansos  di  tengah
Pandemi  Covid-19  saat  ini.  Sehingga melalui  Si  Pansos  dapat  terpenuhinya kewajiban  negara  dalam  melayani  setiap warga  negaranya  melalui  kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.

## Penutup
Merebaknya  pandemi  Covid-19  di Indonesia  telah  memberikan  implikasi secara  kompleks  di  berbagai  aspek kehidupan. Tingkat kesejahteraan
masyarakat  juga  mengalami  penurunan seiring  dengan  menurunya  tingkat perekonomian  negara  selama  masa pandemi  Covid-19.  Salah  satu  langkah yang  dilakukan  Pemerintah  dalam memenuhi  kesejahteraan  masyarakat ialah dengan memberikan bansos. Namun acapkali  proses  pendistribusian  bansos tidak berjalan lancar. Banyak kendala yang dihadapi  mulai  pelayanan  publik  yang tidak  optimal  hingga  munculnya  potensi penyalahgunaan  dana  bansos  untuk praktik  korupsi  oleh  pihak-pihak  yang tidak bertanggungjawab.
Dengan  adanya  Si  Pansos  yang penulis gagas diharapkan dapat
menciptakan pelayanan publik yang prima dalam proses pendistribusian dana bansos dari  Pemerintah  serta  sebagai  upaya preventif  terhadap  korupsi.  Melalui  Si Pansos  ini  diharapkan  dapat  membantu Pemerintah  dalam  melaksanakan  tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bansos.
Gagasan  ini  juga  diharapkan  dapat menjadi  bahan  pertimbangan  sekaligus diimplementasikan  oleh  Pemerintah  dan
Leading Sector sebagai bentuk pengimplementasian  asas  keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta  sebagai  langkah  nyata  untuk
mencegah praktik-praktik korupsi bansos di tengah pandemi Covid-19. Grand Design dari  penulis  sendiri  Si  Pansos  dapat beroperasi secara futuristik sehingga tidak hanya  digunakan  di  masa  pandemi  saja namun  juga  menjadi  sistem  informasi pencegahan korupsi bansos pasca pandemi di Indonesia.

## Referensi
Abdurrahman, M. (2009). Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum . UMM Press. Malang.
Anonim. (2020). Terduga Korupsi Bansos Corona dari Wali Kota Hingga Ketua RT. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasio nal/20200730203801-12- 530862/terduga-korupsi-bansos- corona-dari-wali-kota-hingga-ketua- rt. August 6, 2020.
Asshiddiqie, J. (1997). Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara . Ind.Hill.Co. Jakarta
Dewi, R. S. (2020). Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap Satu, Covid-19. Ombudsman RI. https://ombudsman.go.id/artikel/r/a rtikel--evaluasi-penyaluran-bantuan- sosial-bansos-tahap-satu-covid-19 . August 6, 2020.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2013). Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual . Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Tangerang.
Fauzia, M. (2020). Turun Tipis, Jumlah Orang Miskin di Indonesia Capai 24,79 Juta. Kompas. https://money.kompas.com/read/20 20/01/15/173644026/turun-tipis- jumlah-orang-miskin-di-indonesia- capai-2479- juta#:~:text=JAKARTA%2C KOMPAS.com - Badan,setara dengan 24%2C97 orang . August 29, 2020.
H.S., S., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan
Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi . RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Hartono, S. (2006). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-20 . Alumni. Bandung.
Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif . Penerbit Banyumedia. Malang.
Nasution, D. D. (2020a). Angka Kemiskinan di Indonesia Melonjak. Republika. https://republika.co.id/berita/qdi2j7 383/angka-kemiskinan-di-indonesia- melonjak. August 29, 2020.
_________________ (2020b). Pandemi Covid-19
Jadi Penyebab Kemiskinan Meningkat . Republika.
https://republika.co.id/berita/qdi4h5
370/pandemi-covid19-jadi-penyebab- kemiskinan-meningkat. September 29, 2020.
Prasetya, E. (2020). Wapres Akui Angka Kemiskinan Meningkat Akibat Pandemi Covid-19. Detik.com.
https://www.merdeka.com/peristiwa /wapres-akui-angka-kemiskinan- meningkat-akibat-pandemi-covid- 19.htm l. September 29, 2020.
Prasetyo, A. (2020). Empat Potensi Korupsi Pemberian Bansos Covid-19 . Hukumonline.com. https://www.hukumonline.com/berit a/baca/lt5ec3d74c94cf4/empat- potensi-korupsi-pemberian-bansos- covid-19. August 6, 2020.
Redaksi DDTC News. (2020). Pemberian Bansos Dampak Covid-19 Diperpanjang Sampai Desember 2020. DDTC News. https://news.ddtc.co.id/pemberian- bansos-dampak-covid-19- diperpanjang-sampai-desember- 2020-21302. August 6, 2020.
Santoso, B. (2008). Pengantar Hak Kekayaan Intelektual . Pustaka Magister. Semarang.
Selviana, Akib, I., & Risfaisal. (2016). Bantuan Langsung Tunai. Jurnal Equilibrum Pendidikan Sosiologi , III (2), 126 – 135.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 199.
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 . Pelayanan Publik . , Pub. L. No. 25 (2009). Indonesia.
Widnjoesoebroto, S. (2002). Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya . ELSAM-HUMA. Jakarta.
Zulfikar, M. (2020). Wahana Visi Indonesia Paparkan Dampak Sosial Ekonomi Akibat COVID-19. Antaranews. https://www.antaranews.com/berita /1556452/wahana-visi-indonesia- paparkan-dampak-sosial-ekonomi- akibat-covid-19. August 29, 2020.
Zuraya, N. (2020). Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 bagi Ekonomi RI . Republika.
https://republika.co.id/berita/qdgt5 p383/tiga-dampak-besar-pandemi- covid19-bagi-ekonomi-ri. September 29, 2020.
Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan