## PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PADA SMPN I MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT
Oleh *Iin Sumidar
Abstrak: Manajemen  berbasis  sekolah    merupakan  suatu  pendekatan  pengelolaan manajemen  sekolah  dalam  rangka  memberikan  wewenang  yang  lebih  luas  kepada  kepala sekolah untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan sumber-sumber daya pendidikan sekolah.  Tujuan      penelitian  ini  adalah:    Penerapan  manajemen  berbasis  sekolah  dalam bidang  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP),  dalam  bidang  personalia  dan  pada pengelolaan  keuangan  pada  SMPN  1  Meulaboh  Kabupaten  Aceh  Barat.  Pendekatan  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan  melalui  wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian  adalah:  kepala  sekolah,  wakil  kepala  sekolah  bidang  kurikulum,  guru,  komite sekolah,  pengawas  dan  bendahara  sekolah.  Hasil  penelitian  menunjukkan:  (1)  Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam bidang kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) di mulai  dari  penyusunan  visi,  misi,  tujuan  sekolah,  ekstrakurikuler,  kokurikuler,  pembagian tugas, silabus , RPP, dan kalender pendidikan,(2) bidang personalia Kepala sekolah SMPN 1 Meulaboh  melaksanakan  pembinaan  dan  peningkatan  profesional  guru  melalui  kegiatan pelatihan,  MGMP,  Memberikan  izin  untuk  pendidikan  lanjutan  dan  melakukan  supervisi, sedangkan rekruitmen, mutasi dan pensiunan masih di atur oleh Pemerintah Daerah 3) dalam pengelolaan keuangan dilakukan dengan penetapan sumber dana, analisis kebutuhan, alokasi anggaran, pengawasan, dan pelaporan dengan melibatkan stake holder dan komite sekolah.
Kata kunci : Manajemen Berbasis Sekolah dan Mutu Pendidikan.

## PENDAHULUAN
Manajemen pendidikan pada hakekatnya sebagai  penataan,  pengaturan  dan  pelaksanaan sistem pendidikan  yang dapat  mencapai tujuan keunggulan  dalam  pengelolaan  pendidikan secara  efektif  dan  efisien  sehingga  melahirkan suatu  kebijakan  dalam  menentukan  penerapan program  pendidikan  yang  sesuai  dengan standar  nasional  pendidikan.    Manajemen berbasis  sekolah  yang  juga  merupakan  suatu proses  pendidikan  yang  terlibat  di  berbagai input  seperti  bahan  ajar,  metodologi,  sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasarana  dan  sumber  daya  lainnya  serta penciptaan suasana yang kondusif dan berkualitas.
Perubahan manajemen berbasis
sekolah  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 20 Tahun. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa:
1) Merupakan  lembaga  yang  mandiri dan  dinamis,  2)  Dinamika  berlangsung secara  alamiah  sesuai  dengan  kondisi  dan kebutuhan  sekolah,  3)  Proaktif  dalam
upaya mengembangkan pelayanan pendidikan, 4) Inovatif dan kreatif terhadap  upaya  pengembangan  mutu pendidikan,  5)  Meningkatkan  Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga (AD/ART)  dan  6)  Memanfaatkan  sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien.
Berdasarkan ketetapan tersebut di atas salah  satu  persoalan  pendidikan  yang  sedang dihadapi  saat  ini  termasuk  persoalan  mutu pendidikan  pada  setiap  jenjang  dan  satuan pendidikan.  Berbagai  usaha  telah  dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara  lain  melalui  berbagai  pelatihan  dan kompetensi  guru,  pengadaan  buku  dan  alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatkan mutu manajemen sekolah.
Sudarsono (2007: 45). mengemukakan bahwa  “Untuk  memenuhi  kebutuhan  ini Pemerintah  merasa  perlu  untuk  menerapkan dan  mengembangkan  model  manajemen  yang disebut Manajemen Berbasis Sekolah”. Berdasarkan  pernyataan  di  atas  penulis
*Iin Sumidar adalah Magister Administrasi Pendidikan, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
menyatakan  bahwa:  manajemen  Berbasis Sekolah  dapat  dipandang  sebagai  suatu pendekatan  pengelolaan  sekolah  dalam  rangka desentralisasi  pendidikan  yang  memberikan wewenang  yang  lebih  luas  kepada  sekolah untuk mengambil keputusan mengenai pengelolaan  sumber-sumber  daya  pendidikan sekolah (manusia, keuangan,  material,  metode, teknologi, wewenang dan waktu) yang didukung  dengan  partisipasi  yang  tinggi  dari warga  sekolah,  orang  tua,  dan  masyarakat  dan sesuai  dengan  kerangka  kebijakan  pendidikan Nasional  dalam  rangka  meningkatkan  mutu pendidikan.
Penerapan Manajemen berbasis sekolah  diharapkan  dapat  memberikan  suatu pembaharuan dalam menata, mengatur, menyusun dan  melaksanakan  setiap komponen sumberdaya manusia dalam lingkungan SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat. Berdasarkan  permasalahan  yang  telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini    menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan    ini  didasarkan  atas  pertimbangan bahwa  yang  hendak  dicari  adalah  data  yang akan  memberikan  gambaran  dan  melukiskan realita  sosial  yang  komplek  sedemikian  rupa menjadi gejala sosial yang lebih konkrit.
Menurut  Moleong  (2006:3)  “Penelitian kualitatif  menghasilkan  deskripsikan/uraian berupa  kata-kata  tertulis  dari  perilaku  yang terlibat  dalam  penelitian  yang  dapat  diamati dalam suatu situasi sosial”. Selanjutnya peneliti berusaha  memahami  makna  perilaku  personil yang  terlibat  dalam  penelitian  ini  yang  terkait dengan penerapan manajemen berbasis sekolah dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  pada SMPN 1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah kepala  sekolah,  wakil  kepala  sekolah  bidang kurikulum,  guru,  komite  sekolah,  pengawas dan  bendahara  sekolah  di  SMPN  1  Meulaboh Kabupaten  Aceh  Barat.  Pengumpulan    data dalam  penelitian  dalam  penelitian  ini  bersifat deskriptif analitik, lebih  menitik beratkan pada perekaman  situasi  yang  terjadi  dalam  konteks masalah  yang  dibahas.  Metode  deskriptif analitik  memungkinkan  adanya  suatu  langkah
evaluatif  atas  keadaan  yang  nyata  terjadi. Metode  deskriptif  analitik  ini  memungkinkan peneliti  memberikan  masukan-masukan  yang dipandang  berguna,  bermanfaat,  dari  aspek yang  dikaji  atau  terhadap  masalah-masalah yang  ada  di  lapangan,  sehingga  akan memberikan suatu analisis yang lebih mendalam terhadap kondisi yang terjadi.
Analisis  pada  saat  pengumpulan  data, yaitu  selama  pengumpulan  data  peneliti merekam  dan  membuat  catatan  lapangan, melakukan memberchek dengan subjek penelitian  yang  bersangkutan,  mengadakan audit  trail  (uji  kecocokkan  data),  melakukan triangulasi untuk mendapatkan keabsahan data.
Analisis  setelah  data  terkumpul,  yaitu mereduksi data dengan mencatat, menggolongkan,  dan  mengklarifikasi  hal-hal yang  relevan  dengan  fokus  penelitian  serta menghubungkan  data  antara  yang  satu  dengan yang  lainnya,  sehingga  data  diperoleh  secara jelas  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh.  Untuk mengumpulkan  data  dalam  penelitian  ini penulis  menggunakan  wawancara.  Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara serta dokumentasi.

## KAJIAN PUSTAKA
Upaya  peningkatan  mutu  pendidikan dapat dilaksanakan dengan  menata  manajemen desentraslisasi  sebagai  konsep  organisasi  yang mengandung makna pendelegasian atau pelimpahan  kekuasaan  atau  wewenang  dari pimpinan atau atasan ketingkat bawahan dalam organisasi.  Desentralisasi  tidak  dimaksudkan untuk memperbesar ketimpangan antara daerah dengan  pusat  atau  antara  daerah  yang  ada  di Indonesia,  tetapi  untuk  mewujudkan  keadilan dan  kemakmuran  dengan  tidak  mengabaikan kebhinekaan.
Engkoswara  (2010:292),  menyatakan bahwa:  “Desentralisasi  sebagai  penyerahan urusan  pemerintah  kepada  daerah  sehingga wewenang dan tanggungjawab daerah, termasuk  didalamnya  penentuan  kebijakan perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan dan
aparatnya”.
Sedangkan desentralisasi pendidikan  adalah  sistem  manajemen  untuk mewujudkan  pembangunan  pendidikan  yang menekankan kepada kebhinekaan. Usman, Nasir. (2007:54), mengemukakan bahwa desentralisasi pendidikan adalah:

## Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2013, Volume 14  Nomor 1
Salah  satu  model  pengelolaan  pendidikan dengan  memberikan  suatu  pendelegasian kewenangan  tertentu  di  tingkat  sekolah untuk  membuat  keputusankeputusan  yang bekenaan dengan upaya untuk memperbaiki  kualitas  pendidikan  serta sumber daya
manusia
termasuk profesionalitas  guru  yang  belakangan  ini dirisaukan oleh berbagai pihak, baik secara regional maupun secara internasional.
Sistem  pendidikan  yang  selama  ini dikelola  dalam  suatu  iklim  birokratik  dan sentralistik  dianggap  sebagai  salah  satu  sebab yang  telah  membuahkan  keterpurukan  dalam mutu  dan  keunggulan  pendidikan.  Hal  ini beralasan,  karena  sistem  birokrasi  selalu menempatkan  “kekuasaan”sebagai  faktor  yang paling  menentukan  dalam  proses  pengambilan keputusan.  Sekolah-sekolah  terbelenggu  oleh kekuasaan  birokrasi  mulai  dari  kekuasaan tingkat pusat hinggga daerah. Ironisnya, kepala sekolah  dan  guru-guru  sebagai  pihak  yang paling  memahami  realitas  pendidikan  berada pada  tempat  yang  “dikendalikan’.  Merekalah seharusnya  yang  paling  berperan  sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai
persoalan
sehari-hari yang menghadang upaya peningkatan mutu pendidikan  namun,  mereka  dalam  posisi  tidak berdaya dan tertekan oleh berbagai pembakuan dalam bentuk juklak dan juknis yang terkadang tidak  sesuai  dengan  kenyataan  obyektif  di masing-masing sekolah.
Murniati dan Usman (2009:37) mengemukakan bahwa : “Manajemen
merupakan kegiatan mengatur berbagai sumber daya,  baik  manusia  maupun  material  dalam rangka  melakukan  berbagai  kegiatan  suatu organisasi  untuk  mencapai  tujuan  secara optimal”. Dalam mengoptimalisasikan sumber- sumber  daya  yang  berkenaan  pemberdayaan sekolah  merupakan  alternative  yang  paling tepat  untuk  mewujudkan  suatu  sekolah  yang mandiri  dan  memiliki  keunggulan  tinggi. Penerapan hal itu memerlukan suatu perubahan kebijakan  dibidang  manajemen  pendidikan dengan prinsip memberikan kewenangan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masing-masing sekolah secara local.
Dengan mengalihkan wewenang dalam  keputusan  dari  pemerintahan  tingkat pusat/Dinas  Pendidikan  Provinsi  ke  tingkat sekolah, diharapkan sekolah akan lebih mandiri dan lebih mampu menentukan arah
pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan  lingkungan  masyarakatnya.  Pada pelaksanaannya  disadari  bahwa  pemberian kewenangan kepada sekolah melalui pendekatan  MBS  memerlukan  proses  dan waktu.  Salah  satu  aspek  yang  memerlukan proses  dan  waktu  untuk  diubah  adalah  desain organisasi  yang  mampu  mengakomodasi  dan mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan demikian, sekolah  secara  kreatif  dan  bertanggung  jawab dapat  melakukan  kegiatan  untuk  mengelola program-programnya secara efektif dan efisien. Chapman  (Fattah,  2008:15)  mengemukakan bahwa :
MBS sebagai terjemahan dari school based management adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk merancang kembali pengelolaan  sekolah  dengan  memberikan kekuasaan  kepada  kepala  sekolah  dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam  upaya  perbaikan  kinerja  sekolah yang  mencakup  guru,  siswa,  kepala sekolah,  orang  tua  siswa  dan  masyarakat. MBS  mengubah  sistem  pengambilan keputusan  dengan  memindahkan  otoritas dalam pengambilan keputusan dan
manajemen kesetiap pihak yang berkepentingan  di  tingkat  local  ( Local Stakeholdrs ). Berdasarkan  kutipan  di  atas  MBS memberikan  merupakan  salah  satu  upaya pengembangan  gagasan  menyambut  kebijakan pemerintha  dalam  rnagka  desentralisasi  yang menempatkan  sekolah  sebagai  suatu  institusi pendidikan  yang  mandiri.  Pemahaman  tentang MBS  diharapkan  dapat  memberikan  tambahan pengetahuan  dan  wawasan  kepada  para pengelola pendidikan dalam  pembudayaan dan peningkatan mutu serta pengendalian sekolah.
Otonomi dalam pengembangan kurikulum  memberikan  keleluasaan  kepada sekolah  dalam  mengelola  sumber  daya  dan menyertakan  masyarakat  untuk  berpartisipasi, serta mendorong profesionalisme para pengawas, kepala sekolah, dan guru.
Menurut  Rusman  (2009:17),  secara garis  besar  beberapa  kegiatan  berkenaan fungsi-fungsi  manajemen  Kurikulum  Tingkat Satuan Pendidikan adalah:
(a)  mengelola  perencanaan  kurikulum;  (b) mengelola  implementasi  kurikulum;  (c) mengelola pelaksanaan
evaluasi kurikulum;  (d)  mengelola  perumusan penetapan kriteria dan pelaksanaan

## Iin Sumidar, Penerapan manajemen berbasis sekolah dalam Meningkatkan mutu pendidikan
kenaikan  kelas/kelulusan;  (e)  mengelola pengembangan bahan ajar, media pembelajaran,  dan  sumber  belajar;  dan  (f) mengelola  pengembangan  ekstrakurikuler dan kokurikuler”. Dalam MBS, kebijakan pengembangan  kurikulum  dan  pembelajaran beserta sistem evaluasinya harus disentralisasikan  ke  sekolah,  agar  sesuai dengan kebutuhan
peserta didik dan masyarakat  secara  fleksibel.  Pemerintah  pusat, dalam  hal  ini  Depdiknas,  hanya  menetapkan standar  nasional,  yang  pengembangannya diserahkan  kepada  sekolah.  Dengan  demikian, disentralisasi  kebijakan  dalam  pengembangan kurikulum  dan  pembelajaran  beserta  sistem evaluasinya merupakan prasyarat untuk mengimplementasikan MBS. Berkaitan dengan
manajemen personalia dalam suatu organisasi, perlu adanya suatu  pengelolaan  yang  efektif  dan  efesien sehingga  dapat  memaksimalkan  personalia dalam  konteks  pengembangan  sumber  daya manusia  agar  dapat  memajukan  organisasi sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan  jaman. Menurut  Harun  (2009:47)  “Pengembangan sumber  daya  manusia  adalah  kemampuan seseorang  dari  potensi  yang  ada  pada  diri seseorang  dikembangkan  lagi  untuk  dapat mengimbangi  kedudukan  dan  perkembangan zaman”.
Sehingga
dalam program pengembangan  harus  dituangkan  sasaran, kebijaksanaan,  prosedur,  anggaran,  peserta, kurikulum  dan  waktu  pelaksanaannya  agar tujuan  dari  kegiatan  pengembangan  tersebut sesuai dengan yang diharapkan.
Menurut Mulyasa (2009:13) “Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia perlu  mengkaji  ulang  masaah  pendidikan.  Hal ini  karena  pendidikan  mempunyai  konstribusi dalam  memajukan  masyarakat  dan  sebagai wahana menterjemahkan pesan-pesan konstitusi  serta  sarana  pembangunan  anak bangsa”.  Peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia melalui pendidikan ini lebih diperlukan  lagi  dalam  konteks  otonomi  dan desentralisasi pendidikan. Menurut Fatah (2007:23),
“Pembiayaan  pendidikan  adalah  segenap kegiatan  yang  berkenaan  dengan  penataan sumber,  penggunaan,  dan  pertanggungjawaban dana  pendidikan  di  sekolah  atau  lembaga pendidikan”.  Kegiatan  yang  ada  dalam administrasi pembiayaan meliputi tiga hal yaitu penyusunan  anggaran  yang  dapat  disebut
dengan  perencanaan  pembiayaan  pendidikan, pembukuan  yang  termasuk  dalam  pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan pengawasan pelaksanaan pembiayaan pendidikan.
Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu  mengacu  pada  proses  pendidikan  dan hasil  pendidikan.  Dalam  proses  pendidikan yang  bermutu  terlibat  berbagai  input,  seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik),  metodologi  (bervariasi  sesuai kemampuan  guru),  sarana  sekolah,  dukungan administrasi  dan  sarana  prasarana  dan  sumber daya  lainnya  serta  penciptaan  suasana  yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan  kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut  atau  mensinergikan  semua  komponen dalam  interaksi  (proses)  belajar  mengajar  baik antara  guru,  siswa  dan  sarana  pendukung  di kelas  maupun  di  luar  kelas,  baik  konteks kurikuler  maupun  ekstra-kurikuler,  baik  dalam lingkup  subtansi  yang  akademis  maupun  yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh  sekolah  pada  setiap  kurun  waktu  tertentu. Prestasi  yang  dicapai  atau  hasil  pendidikan dapat  berupa  hasil  test  kemampuan  akademis (misalnya ulangan umum dan UN).

## HASIL PEMBAHASAN
1. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Bidang  KTSP Pelaksanaan Manajemen berbasis
Sekolah  pada  SMPN  1  Meulaboh  Kabupaten Aceh  Barat  dilaksanakan  sesuai  dengan panduan pelaksanaan  kurikulum tingkat satuan pendidikan yang merupakan kurikulum operasional  yang  disusun  dan  dilaksanakan oleh  masing-masing  satuan  pendidikan  yang terdiri  dari    penyusunan  visi,  misi,  dan  tujuan sekolah, ekstrakurikuler, kokurikuler, pembagian tugas, penyusunan silabus, Rencana Program  Pembelajaran  (RPP)  serta  dan kalender  pendidikan  pada  masing-masing
Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan  (KTSP)    bertujuan  agar  setiap satuan  pendidikan  dapat  mencapai  tujuan pendidikan  nasional  dengan  menyesuaikannya pada  kekhasan  kondisi  dan  potensi  daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Kunandar  (2010:154)  menjelaskan  bahwa  : “Kewenangan  sekolah  dalam  menyusun kurikulum memungkinkan sekolah menyesuaikan  dengan  tuntutan  kebutuhan
Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2013, Volume 14  Nomor 1
sekolah, keadaan sekolah, dan kondisi sekolah. Dengan demikian, daerah atau sekolah memiliki  cukup  kewenangan  untuk  merancang dan  menentukan  hal-hal  yang  akan  diajarkan atau  pengelolaan  pengalaman  belajar,  cara mengajar, dan memulai keberhasilan mengajar. Oleh  sebab  itu  pengembangan  Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP)  pada SMPN  1  Meulaboh  Kabupaten  Aceh  Barat disesuaikan  dengan  kebutuhan,  potensi  dan kemampuan  peserta  didik  pada  sekolah tersebut.

## 2. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Bidang Personalia
Sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang penulis    lakukan    pada    SMPN  1  Meulaboh Kabupaten  Aceh  Barat  yang  menyangkut efektivitas  penerapan  Manajemen  Berbasis Sekolah  pada  SMPN  1  Meulaboh  Kabupaten Aceh  Barat  diperoleh  beberapa  temuan  dan temuan tersebut di analisis faktor penyebab dan akibat  dari  kegiatan  yang  dilakukan. Dalam konteks pengelolaan personil sekolah, Rekruitmen,  mutasi  dan  pensiunan  guru  di kelola  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Aceh  Barat,  sekolah  hanya  mengisi  data rencana  pemenuhan  kebutuhan  guru  dan  di serah kepada dinas pendidikan melalui laporan bulanan.  Kemudian  rekruitmen  dilaksanakan oleh  pemerintah  daerah  melalui  tes  dan pemutihan. Kepala sekolah SMPN 1 Meulaboh hanya  melakukan  Pembinaan  dan  peningkatan professional  guru  pada  SMPN  1  Meulaboh Kabupaten  Aceh  Barat  dilaksanakan  melalui kegiatan  pelatihan  dan  penataran,  MGMP, memberikan  izin  untuk  melanjutkan  jenjang pendidikan  yang  lebih  tinggi,  dan  melakukan supervisi.
Mulyasa (2009:15), menyatakan bahwa:  “1)  perencanaan    pegawai,  2) pengadaan pegawai, 3) pembinaan dan pengembangan  pegawai,  4)  promosi  dan mutasi,5) pemberhentian pegawai,
6)
kompensasi,dan  7)  penilaian  pegawai”.  Semua itu perlu dilakukan dengan baik dan benar agar apa yang di harapkan tercapai,yakni tersedianya  tenaga  kependidikan  yang  di perlukan  dengan  kualifikasi  dan  kemampuan yang sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berkualitas.

## 3. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pengelolaan Keuangan
Penyusunan  analisis  keuangan  pada SMPN  1  Meulaboh  lebih  menekankan  pada kebutuhan  sekolah  sesuai  standar  pendidikan, keuangan  dan  pembiayaan  merupakan  potensi yang  sangat  menentukan  kajian  manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan  pada  suatu  sekolah  merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya  kegiatan  belajar-mengajar  di sekolah  bersama  dengan  komponen-komponen yang  lain.  Penyusunan  RKAS  pada  SMPN  1 Meulaboh  Kabupaten  Aceh  Barat  dimulai dengan  menganalisis  kebutuhan  dan  sumber keuangan  yang  diawali  dari  perencanaan, pelaksanaan dan hasil analisis keuangan sesuai dengan  kebutuhan  sekolah  yang  melibatkan stakeholders termasuk  komite  sekolah.  Hal  ini sesuai  dengan  Fattah  dan  Ali  (2008:43)  yang mengemukakan bahwa :
“Desentralisasi pendidikan dalam implementasinya memberikan
kemungkinan  dan  peluang  besar  kepada sekolah secara mandiri dengan kesenangan desentralisasinya,  untuk  mengelola  dana dan  biaya  pendidikan  untuk  kepentingan pendidikan  yang  dianggap  yang  paling penting  di  sekolah  tersebut.  Dengan pemahaman  manajemen  berbasis  sekolah maka  setiap  sekolah  pada  awal  tahun anggaran sudah memiliki rencana penggunaan biaya yang berorientasi kepada
upaya peningkatan mutu pendidikan”.
Berdasarkan  kutipan  di  atas  keuangan sekolah  selalu  di  susun  sesuai  dengan  rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS). Manajemen
keuangan sekolah dapat menentukan  peningkatan  mutu  pendidikan. Dengan  kata  lain  setiap  kegiatan  yang dilakukan  di  sekolah  memerlukan  biaya,  baik itu  disadari  maupun  yang  tidak  disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola  sebaik-baiknya,  agar  dana-dana  yang ada  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

## Iin Sumidar, Penerapan manajemen berbasis sekolah dalam Meningkatkan mutu pendidikan
A. Penerapan    Manajemen  berbasis  Sekolah dalam  bidang  Kurikulum  Tingkat  Satuan Pendidikan  (KTSP)  pada  SMPN  1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dilaksanakan  sesuai  dengan  panduan pelaksanaan  kurikulum  tingkat  satuan pendidikan  yang  merupakan  kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan  oleh  masing-masing  satuan pendidikan  yang  terdiri  dari  penyusunan visi, misi, tujuan sekolah, ekstrakurikuler, kokurikuler,  pembagian  tugas,  silabus, RPP  serta  kalender  penentuan  kalender pendidikan  pada  masing-masing  tingkat satuan  pendidikan.    Pelaksanaan  MBS pada  bidang  kurikulum  tingkat  satuan pendidikan  di  laksanakan  sesuai  dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan pendidikan  dan    proses  pembelajaran.
Guru  harus menguasai   kompetensi  atau kemampuan untuk membuat desain instruksional  sesuai  dengan  kaedah- kaedah pedagogik yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Langkah-langkah  yang  harus  dilalui  oleh guru dalam pengembangan bahan pembelajaran  adalah  mengidentifikasi bahan  pelajaran  yang  akan  disajikan setiap  pertemuan,  menyusun  kerangka materi  pembelajaran  yang  sesuai  dengan tujuan  instruksional  dan  pencapainya sesuai  dengan  indikator-indikator  yang telah ditetapkan.
B. Penerapan  Manajemen  Berbasis  Sekolah dalam  bidang  personalia  pada  SMPN  1 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, Kepala Sekolah  melaksanakan  kegiatan  dan pembinaan  kemampuan  profesional  guru melalui  pelatihan,  pendidikan  lanjutan guru-guru  juga  dikembangkan  mutunya dengan  memberikan  izin  dan  kemudahan mengikuti jenjang pendidikan lebih tinggi,  MGMP  dan  melakukan  supervisi. Personil sekolah atau sumber daya tenaga kependidikan  guru  dalam  peningkatan profesional  kepala  SMPN  1  Meulaboh Kabupaten Aceh Barat Penerapan manajemen berbasis sekolah dalam
bidang proses belajar
mengajar,
khususnya  pengembangan  mutu  guru yaitu  (1)  memberi  kemudahan  bagi  guru untuk  melanjutkan  pendidikan  guna meningkatkan kualifikasi guru. (2) memberi  intensif  guru  mengajar  lebih dari  18  (delapan  belas)  jam/Minggu
diberi  intensif.  (3)  Memberi  dispensasi oleh  guru  yang  mengikuti  penataran, seminar, dan jenis pelatihan lainnya yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas guru,  (4)  memberikan  kemudahan  bagi guru  yang  akan  naik  pangkat  sepanjang telah  memenuhi  persyaratan  angka  kredit dan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah,  (5)  Memberikan  kemudahan bagi  guru  yang  akan  memperoleh kenaikan gaji berkala. Pengelolaan rekruitmen,  mutasi  dan  pensiunan  guru masih  di  atur  oleh  pemerintah  kabupaten Aceh barat. C. Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah  dalam pengelolaan keuangan pada  SMPN  1  Meulaboh  Kabupaten Aceh  Barat  lebih  menekankan  pada analisis kebutuhan dan sumber keuangan yang dimulai dari
perencanaan,  pelaksanaan  dan  hasil analisis  keuangan  yang  melibatkan stakeholders termasuk komite sekolah. Pengeluaran  dana  yang  diperoleh  dari berbagai  sumber  digunakan  secara efektif  dan  efisien,  artinya  setiap perolehan dana dalam pengeluarannya harus  didasarkan  pada  daftar  unjuk proyek  yang  telah  di  tetapkan  oleh perencanaan  pendidikan  di  sekolah. Pengelolaan  Manajemen  keuangan pada SMPN 1 Meulaboh di laksanakan  dengan  baik  dan  teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan  dan  pertanggungjawaban secara  efektif  dan  efisien  sehingga tidak  di  temukan  penyalahgunaan anggaran. Penggunaan dana yang telah disusun  di  dalam  RKAS  dilaksanakan sesuai  dengan  kebutuhan  sekolah  dan petunjuk  juknis  termasuk  pelaksana dan evaluasi keuangan sekolah.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh  serta  implikasi  yang  akan  muncul dari  kesimpulan  dapat  disusun  saran  sebagai berikut :
a. Kepala  sekolah  diharapkan  dapat mempertahankan dan lebih meningkatkan keterlibatan guru dalam merumuskan  kebijakan  dan  program sekolah sehingga efektivitas
Manajemen  Berbasis  Sekolah  untuk
Jurnal Pendidikan Serambi Ilmu, Edisi Maret 2013, Volume 14  Nomor 1
peningkatan mutu sekolah benar-benar dapat  dilaksanakan  oleh  guru  dengan penuh rasa tanggung jawab.
b. Pengembangan
kemampuan
profesional guru sangat penting dalam pengelolaan  proses  belajar  mengajar sehingga  dapat  meningkatkan  mutu pendidikan. Komitmen dan kerja keras antara  guru  dan  kepala  sekolah merupakan faktor utama untuk memperbaiki  dan  mengembangkan kemampuan profesional untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama pada sekolah masing-masing dengan cara : (a) membuat perencanaan, (b) melaksanakan program, (c) bekerja dengan kelompok,  (d)  berkoordinasi  dengan GMP, guru senior atau guru pembimbing,  (e)  melakukan  evaluasi,
(f) melakukan
renovasi hasil pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang optimal.
c. Komite  Sekolah  yaitu  masyarakat, seharusnya secara aktif bahkan positif memberikan  bantuan  ke  sekolah  agar setiap sekolah dapat memenuhi kebutuhannya  untuk  mencapai  tujuan sekolah secara efektif.
d. Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Aceh
Barat  dapat  menjadi  suatu  pola pelaksanaan manajemen berbasis sekolah  dalam  membangun  sistem pendidikan di Kabupaten Aceh Barat.

## DAFTAR PUSATAKA
Engkoswara  dan  Aan  Komariah.  (2010).
Administrasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Fattah,  Nanang  dan  Ali  Muhammad.  (2008). MBS . Jakarta: Universitas Terbuka.
Kunandar. (2010). Guru profesional: Implementasi Kurikulum satuan Pendidikan  (KTSP)  dan  Sukses  dalam Sertifikasi  Guru .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Mulyasa.  E.  (2009). Manajemen  Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi .  Bandung:  Remaja  Rosda Karya. Murniati dan Usman, Nasir. (2009). Implementasi Manajemen Stratejik . Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis.
Moleong, J. Lexy. (2006). Metodologi Pendidikan  kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosda Karya.
Usman, Nasir. (2007). Manajemen Peningkatan  Kinerja  Guru .  Bandung: Mutiara Ilmu.
Rusman. (2009). Manajemen Kurikulum .
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Sudarsono. (2007). Manajemen Kepala Sekolah  Dalam  Pelayanan  Publik . Jakarta: Tesis Universitas Jakarta.
Iin Sumidar, Penerapan manajemen berbasis sekolah dalam Meningkatkan mutu pendidikan