## KORUPSI KOMUNIKASI DALAM DIMENSI PESAN, MEDIA, KONTEKS DAN PERILAKU: SEBUAH PROPOSISI TEORETIS UNTUK RISET

## Bambang Sukma Wijaya
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie Jl. HR Rasuna Said, Kav. C-22, Kuningan, Jakarta 12920 Email: bambang.sukma@bakrie.ac.id

## Abstrak
Dalam  komunikasi,  hak  publik  atau  khalayak  adalah  menerima  pesan  yang  disampaikan  komunikator secara  utuh  sesuai  fakta,  baik  fakta  normatif  maupun  fakta  kontemplatif  yang  mengacu  pada  kaidah kebenaran  berdasarkan  hati  nurani  dan  tanggung  jawab  moral.  Korupsi  komunikasi  adalah  perbuatan atau  peristiwa  dalam  proses  komunikasi  yang  mengurangi  hak  publik  atau  khalayak  dalam  menerima pesan  secara  utuh  dan  benar  sesuai  fakta,  baik  fakta  normatif  maupun  fakta  kontemplatif  dengan memanfaatkan  kekuasaan,  kekuatan  atau  kewenangan  yang  dimiliki.  Tulisan  ini  memaparkan  dan membahas  berbagai  dimensi  koruptivitas  komunikasi,  baik  dari  dimensi  pesan,  media,  konteks  dan perilaku  yang  kerap  dijumpai  di  berbagai  lingkup  aktivitas  komunikasi  seperti  komunikasi  politik, komunikasi pendidikan, komunikasi pemasaran, komunikasi korporat, komunikasi media massa, bahkan dalam  lingkup  komunikasi  antarpribadi.  Untuk  menggambarkan  koruptivitas  suatu  komunikasi,  maka penulis  menawarkan  sebuah  rumus  Koruptivitas  Komunikasi  yang  terdiri  dari  unsur-unsur N ( communication  Needs )  plus P ( Power )  pangkat O ( Opportunity )  kurang Ar ( Audience  right )  yang dikalikan dengan Cs ( Conscience ) plus R ( moral Responsibility ).
Katakunci : Korupsi Komunikasi, koruptivitas komunikasi, komunikasi persuasif, komunikasi pencitraan, manajemen kesan , pencucian kesan

## Abstract
In communication, public or audience right is, receiving the message from communicator as a whole fit the  facts,  both  normative  fact  or  contemplative  facts  which  refers  to  the  rules  of  truth  based  on conscience  and  moral  responsibility.  The  corruption  of  communications  is  the  act  or  event  in  the communication  process  that  reduces  the  public  or  audience  rights  (to  receive  the  message  fully  and correctly fit the facts) by leveraging the power or authority possessed. This paper describes and discusses the various dimensions of the corruptiveness of communication, both the dimensions of message, media, context and behavior that are often encountered in various spheres of communication activities such as political  communication,  educational  communication,  marketing  communications,  corporate communications,  mass  media  communication,  even  in  the  sphere  of  interpersonal  communication.  To illustrate  the  corruptiveness  of  an  act  or  event  of  communication,  the  author  offers  a  formula  of  the corruptiveness of communications consisting of the elements: N (communication Needs) plus P (Power) rank O (Opportunity)  minus Ar (Audience  rights)  is  multiplied  by Cs (Conscience)  plus R (moral Responsibility).
Keywords :  the  corruption  of  communications,  the  corruptiveness  of  communication,  persuasive communication, imaging communication, impression management, impression laundering
ISSN: 2087-8850

## Pendahuluan
Korupsi  telah  menjadi  momok  segala  bangsa, terutama  negara  berkembang  seperti  Indonesia. Korupsi dianggap menghambat kemajuan, memiskinkan,  membodohkan,  dan  menjadi  virus yang  merusak  karakter  dan  reputasi  suatu  bangsa. Dapat  dibayangkan  bagaimana  sebuah  program pendidikan  dan  kesejahteraan  rakyat  yang seharusnya  diperuntukkan  untuk  meningkatkan taraf  hidup  dan  martabat  rakyat  banyak,  karena dananya  (yang  sebagian  juga  dari  rakyat  melalui pajak  dan  berbagai  retribusi)  dikorupsi  maka program tersebut menjadi terhambat atau berjalan tidak  maksimal  sebagaimana  mestinya  sehingga menyebabkan  rakyat  banyak  menderita,  tak  dapat melanjutkan  pendidikan,  gizi  buruk  dan  kelaparan, serta membuat rakyat bunuh diri karena putus asa dengan  kemiskinan  yang  dihadapi.  Bank  Dunia (1997)  bahkan  melihat  relevansi  tingkat  korupsi suatu negara dengan ketidakberkembangan ekonomi  negara  tersebut.  Krisis  finansial  global juga ditengarai salah satunya disebabkan merebaknya korupsi finansial (Bardhan, 1997).
Korupsi  merupakan  salah  satu  bentuk  yang paling  parah  dan  merusak  perilaku  tak  bermoral dalam  kehidupan  publik  dan  pribadi,  terutama ketika  melibatkan  orang,  organisasi,  dan  lembaga sosial yang besar (Spence, et al, 2011). Di Indonesia korupsi  bahkan  bukan  lagi  menjadi  kenyataan hidup,  tetapi  sudah  menjadi  jalan  hidup,  di  mana koruptor telah melibatkan keluarga –anak atau istri (Indragiri, 2012) 1 .
Tak  heran,  kini  semakin  banyak  yang menaruh perhatian  terhadap  penyebab,  efek  serta  cara membasmi dan mencegah korupsi, yang kemudian menjadi  isu  penting  dalam  skala  nasional  maupun internasional. Cina misalnya, menjadikan pemberantasan korupsi sebagai ‘panglima’ kebijakan nasional dengan memberlakukan hukuman  mati  bagi  koruptor  untuk  menimbulkan efek  jera  (He, 2000), sehingga, sebagaimana dapat disaksikan  saat  ini,  Cina  tumbuh  melesat  menjadi salah  satu  mukjizat  ekonomi  dunia  yang diperhitungkan  negara-negara  maju.  Kebijakan
1 Reza Indragiri, pakar psikologi forensik dalam wawancara MetroPagi di MetroTV bertajuk “Korupsi Al-Quran”, 3 Juli 2012
pemberantasan  korupsi  yang  tegas  tersebut  tentu saja  ditunjang  secara  paralel  dengan  berbagai kebijakan-kebijakan progresif yang menjadi stimulus percepatan ekonominya.
Di  Indonesia  pun  denyut  pemberantasan korupsi  menjadi  isu  seksi  yang  meliuk  di  hampir semua  pemberitaan  media,  terutama  sejak terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Isu teranyar  yang  cukup  menyita  perhatian  publik adalah  penangkapan  mantan  ketua  Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar oleh KPK atas kasus dugaan suap  sengketa  pilkada  Lebak  Banten  dan  Gunung Mas  Kalimantan  Tengah,  kasus  penahanan gubernur Banten Ratu Atut sebagai tersangka kasus dugaan  korupsi  proyek  alat  kesehatan,  dan  kasus penahanan  Anas  Urbaningrum,  mantan  ketua Partai  Demokrat  sebagai  tersangka  kasus  dugaan korupsi proyek Hambalang.
Korupsi  memang  tak  dapat  dipisahkan  dengan kekuasaan. Myint (2000) menyebut korupsi sebagai penggunaan  jabatan  publik  untuk  keuntungan pribadi,  atau  dengan  kata  lain,  penggunaan  posisi resmi,  pangkat  atau  status  oleh  pegawai  kantor untuk  kepentingan  pribadinya.  Klitgaard, et  al . (2000,  dalam  Hopkins,  2002)  menyebut  korupsi sebagai  “ misuse  of  office  for  personal  gain ”. Sementara  Nye  (1967  dalam  Seumas,  2005) menyebut korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan  oleh  pejabat  publik  demi  keuntungan pribadi.
Namun demikian, korupsi tidak selalu melibatkan  pejabat  publik.  Seorang  warga  biasa yang  berbohong  ketika  memberikan  kesaksian dalam sebuah pengadilan pun dapat dikategorikan sebagai  korupsi  (Neumas,  2005).  Demikian  pula korupsi  tidak  selalu  untuk  keuntungan  pribadi. Ketika seorang polisi mengarang bukti karena salah tangkap  atau  salah  kejadian  perkara,  meskipun polisi  adalah  pejabat  publik,  namun  apa  yang dilakukannya bukan untuk keuntungan pribadi.
Karena  itu,  korupsi  dapat  dibedakan  menjadi korupsi  publik  dan  korupsi  pribadi  atau  swasta. Lebih luas lagi, Spence et al (2011) mengategorikan korupsi dengan korupsi personal, korupsi organisasional/  institusional  dan  korupsi  industri.
Sementara  itu,  Heinzpeter  Znoj  dalam  artikelnya berjudul “ Deep Corruption in Indonesia: Discourses, Practices,  Histories ”,  menyebut  istilah systemic corruption untuk  jenis  korupsi  di  Indonesia.  Znoj mendefinisikan systemic  corruption sebagai a disciplining  and  rewarding  practice  that  confirms the  bureaucratic  hierarchies (dalam  Nuijten  & Anders, 2007: 53).
Dalam tulisan ini, korupsi didefinisikan sebagai tindakan mengurangi atau menghilangkan sebagian maupun keseluruhan hak publik dengan memanfaatkan  kewenangan,  kekuasaan  dan kesempatan  yang  diberikan,  untuk  kepentingan pribadi atau kelompok (Gardiner, 1993; Jain, 2001). Hak  publik  dapat  berupa  hak  kebenaran,  hak kesejahteraan, hak suara, hak politik, hak ekonomi, hak  keadilan,  dan  hak-hak  lainnya  baik  dalam konteks kewarganegaraan maupun kemanusiaan.
Sementara  itu,  walaupun  secara  implisit  di banyak  literatur  tentang  korupsi  kebanyakan memuat  pandangan  bahwa  korupsi  adalah pelanggaran  hukum,  namun  dalam  kenyataannya korupsi  tidak  selalu  berkaitan  dengan  persoalan atau  pelanggaran  hukum.  Hal  ini  disebabkan korupsi  secara  mendasar  lebih  kepada  persoalan moralitas  (Jain,  2001;  Mishra,  2006).  Korupsi  juga tidak  selalu  berkaitan  dengan  motif  ekonomi. Seorang  akademisi  yang  melakukan  tindakan plagiarism terhadap  pekerjaan  orang  lain  tidak melakukan  suatu  kejahatan  atau  termotivasi karena ekonomi, namun lebih untuk meningkatkan status  akademisnya,  disebabkan  dunia  akademik lebih  kuat  motif  ‘status’-nya  daripada  motif  untuk mencari kekayaan (Neumas, 2005).
Dengan  demikian  ada  begitu  banyak  bentuk korupsi, di samping korupsi ekonomi (Clinard, 1990; Hodgson  &  Jiang,  2007)  dan  hukum,  di  antaranya korupsi  polisi,  korupsi  peradilan,  korupsi  politik, korupsi  akademis,  dan  sebagainya.  Begitu  pula motif  ekonomi  bukan  satu-satunya  motif  korupsi, ada  begitu  banyak  motif  lain  seperti  motif  untuk mendapatkan status, kekuasaan, kecanduan narkoba  atau  judi,  kepuasan  seksual,  dan  banyak lagi  (Mishra,  2006).  Myint  (2000)  menyebut beberapa  contoh  korupsi  seperti  penyuapan, pemerasan,  penipuan,  penggelapan,  nepotisme, kronisme,  perampokan  aset  publik  dan  properti
untuk penggunaan pribadi, dan ‘menjual’ pengaruh.  Tulisan  ini  lebih  fokus  pada  salah  satu bentuk  korupsi  yang  jarang  disentuh  dalam literatur  maupun  wacana  publik,  yakni  korupsi dalam  bidang  komunikasi  dengan  berbagai  motif yang menyertainya.

## Korupsi dalam Komunikasi
Komunikasi  pada  dasarnya  adalah  proses penyampaian  pesan.  Pesan  tersebut  membawa muatan  makna  dari  pengirim  kepada  penerima melalui  suatu  medium  tertentu.  Makna  tersebut ‘dibaca’  oleh  penerima  kemudian  diresponi  dalam bentuk  tindakan  komunikasi  berikutnya.  Jadi komunikasi adalah proses berbagi dan menciptakan makna  secara  simultan  melalui  interaksi  simbolik manusia  (Seiler  &  Beall,  2011).  Komunikasi merupakan  proses  sosial  di  mana  individu-individu menggunakan  simbol-simbol  untuk  menciptakan dan  menginterpretasikan makna  dalam  lingkungan mereka (West & Turner, 2007).
Sebagai  sebuah  proses,  komunikasi  bersifat berkesinambungan,  dinamis  dan  kompleks.  Proses penciptaan dan penginterpretasian makna berlangsung terus-menerus. Dalam proses tersebut, makna  pun dimanfaatkan  sesuai kebutuhan para pelaku komunikasi. Menurut Adler &  Proctor  II  (2011),  kebutuhan  akan  komunikasi dapat berupa physical needs yang berkaitan dengan kesehatan baik badan maupun jiwa, identity needs yang berkaitan dengan pendefinisian dan pengungkapan  diri  untuk  membentuk  suatu identitas  atau  bayangan  tertentu  di  benak  orang lain  mengenai  siapa  diri  kita, social  needs yang berkaitan  dengan  hubungan  dengan  orang  lain seperti  kesenangan,  kasih  sayang,  persahabatan, pengakuan,  pelarian  dari  tekanan,  relaksasi  dan kontrol.  Di  samping  itu,  kebutuhan  akan komunikasi  juga  dapat  didorong  oleh practical goals atau instrumental goals , yakni berkomunikasi untuk  tujuan  praktis  tertentu,  misalnya  membuat orang  lain  bersikap  dan  berperilaku  seperti  yang kita inginkan.
Berangkat  dari  berbagai  kebutuhan  yang memotivasi  serta  tujuan  dari  komunikasi  tersebut, maka  pengelolaan  makna  pun  menjadi  penting
untuk  dicermati  terkait  dengan  faktor  etika, termasuk mencermati kemungkinan adanya indikasi  unsur  korupsi  di  dalamnya,  karena terkadang seseorang “menggunakan segala macam cara”  untuk  memenuhi  kebutuhannya  tersebut. Ambil  contoh,  ketika  seorang  kandidat  pemimpin politik  yang  merupakan incumbent, dalam upayanya memenuhi identity needs dan instrumental  goals melakukan  tindakan  koruptif dengan  memanipulasi  data  mengenai  prestasi  dan track  record -nya,  atau  mengklaim  yang  bukan merupakan  prestasinya  lalu  disampaikan  kepada publik sebagai upayanya untuk memengaruhi calon pemilih dalam keputusan pemilihan.
Contoh  lain  sebuah  iklan  produk  yang menggunakan  testimonial  seorang public  figure di mana  sebenarnya public  figure tersebut  belum pernah  atau  baru  menggunakan  produk  tersebut namun  dalam  testimonialnya  mengaku  telah  lama menggunakan produk tersebut, tentunya merupakan  tindakan  yang  dapat  diindikasikan sebagai korupsi, karena merampok dan melecehkan  hak  publik  untuk  mendapatkan kebenaran pesan dengan memanfaatkan wewenang  (ekonomis)  yang  dimilikinya  melalui pembayaran  media.  Salah  satu  pula  yang  paling sering  dilakukan  adalah  korupsi  jurnalistik  dan media  (Spense, et  al ,  2011),  di  antaranya  dalam bentuk  berita  yang  telah  ditumpangi  “pesan sponsor”  sebuah  partai  atau  kandidat  politik sehingga  seolah-olah  berita  tersebut  telah memenuhi  kaidah-kaidah  jurnalistik  yang  benar yakni  obyektif,  berimbang  dan  faktual,  namun sesungguhnya sangat partisan.
Gambar 1 . Korupsi  komunikasi dapat terjadi dalam upaya memenuhi kebutuhan dan tujuan komunikasi ( Sumber : hasil modifikasi dari Adler & Proctor II, 2011)
Dalam  konteks  komunikasi  antarpribadi  pun komunikasi  yang  koruptif  dapat  terjadi.  Seorang pria  yang  ingin  memenuhi social  needs -nya,  untuk mendapatkan kasih sayang wanita yang disukainya ‘memermak’ dirinya sedemikian rupa dalam bentuk sikap,  penampilan  dan  informasi-informasi  pada setiap kata yang diucapkannya sehingga membentuk kesan dan persepsi tertentu mengenai dirinya  sesuai  yang  diharapkan  wanita  tersebut. Tindakan ini merupakan tindakan yang oleh Erving Goffman  (1956)  disebut  sebagai impression management dalam presentation of self . Impression  management adalah  menciptakan sebuah citra positif mengenai diri seseorang untuk memengaruhi  persepsi  orang  lain  (Goffman,  1956; Seiler & Beall, 2012).
Impression  management ini  juga  banyak dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  untuk membangun  reputasi  dan  kredibilitasnya  di  mata publik.  Dalam  upaya  pencitraan  tersebut,  tak  ayal tindakan-tindakan  koruptif  dapat  terjadi,  misalnya sebuah  perusahaan  yang  ingin  membangun  citra positif melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR)  dapat  saja  melakukan  kegiatan fiktif  melalui setting tertentu  lalu  dituliskan  dalam laporan  tahunan  bahwa  telah  melakukan  kegiatan CSR, atau melakukan kegiatan parsial CSR seadanya namun  diklaim  dan  dikesankan  seolah-olah  telah melakukan  kegiatan  CSR  yang  sangat  penting  bagi
komunitas,  padahal  komunitas  hanya  merasakan sesaat  sehingga  tidak  memberikan  kontribusi  yang signifikan bagi perbaikan kehidupan mereka.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa tindakan  koruptif  dalam  komunikasi  paling  sering berpeluang  terjadi  pada  komunikasi  persuasif  dan komunikasi  pencitraan,  dan  dilakukan  baik  oleh suatu individu maupun institusi atau bersama-sama dalam  suatu  komunitas  industrial,  seperti  antara industri  media  dan  industri  periklanan  atau korporasi, industri media dan suatu entitas politik. Berkaitan  dengan  persuasi  sebagai  salah  satu perilaku  komunikasi  yang  rentan  terhadap pelanggaran etika, dalam hal ini termasuk tindakan komunikasi yang koruptif, Larson menggarisbawahi beberapa alasan sebagai berikut:
In  persuasion,  one  person,  or  a  group  of people, attempts to influence other people by  altering  their  beliefs,  attitudes,  values, and  actions.  Persuasion  requires  us  to make  conscious  choices  among  ends sought  and  rhetorical  means  used  to achieve  the  ends.  Persuasion  necessarily involves  a  potential  judge  –any  or  all  of the  receivers,  the  persuader,  or  an independent observer (Larson, 2010: 43).
Dapat  dijelaskan pula bahwa  tindakan koruptif dalam komunikasi tidak saja muncul dalam bentuk kebohongan  atau  manipulasi  kebenaran  dalam proses  pemaknaan  pesan  komunikasi,  namun  juga dapat  berupa  kebenaran  yang  dibesar-besarkan atau penggelembungan makna seperti kasus CSR di atas.  Tindakan  koruptif  lain  adalah  pemanfaatan fasilitas  publik  sebagai  alat  maupun  pesan komunikasi  untuk  kepentingan  atau  keuntungan pribadi  dan  kelompok  tertentu.  Di  samping  itu, penyuapan  seseorang  atau  pihak-pihak  tertentu untuk  melakukan  testimonial  dalam  proses impression  management maupun impression laundering (pencucian  kesan)  yaitu  membersihkan kesan dan persepsi buruk mengenai seseorang atau lembaga  melalui  komunikasi  yang  intensif,  juga dapat  dikategorikan  sebagai  tindakan  komunikasi yang koruptif.
Menurut  Klitgaard  (1998,  dalam  Myint,  2000) terciptanya  sebuah  korupsi  dapat  dirumuskan
sebagai: C = R + D – A, di mana C adalah corruption , R  adalah economic  rent ,  D  adalah discretionary powers dan  A  adalah accountable .  Dalam  konteks korupsi  dalam  komunikasi,  penulis  merumuskan tingkat Koruptivitas Komunikasi sebagai berikut:
C = N + P° –  Ar (Cs + R)
Di mana:
C = the Corruptiveness of c ommunications
N = communication  Needs  (physical,  identity,  social, instrumental goals)
P = Power (kuasa  subyek,  kekuatan  dan/  atau wewenang dalam mengatur makna pesan)
O = Opportunit y (kesempatan untuk korupsi)
Cs = Conscience (hati nurani subyek)
Ar = Audience  rights (kesadaran  terhadap  hak publik/ khalayak penerima pesan)
R = moral  Responsibility (tanggung  jawab  moral subyek)
Dari  rumus  tersebut  diketahui  bahwa  korupsi dalam  komunikasi  (C)  terjadi  karena  adanya kebutuhan  atau  tujuan  tertentu  dari  sebuah komunikasi  (N)  yang  ditunjang  oleh  kekuasaan, kekuatan  dan/  atau  wewenang  yang  dimiliki komunikator  dalam  mengatur  makna  pesan  (P), dan  kekuasaan  ini  digerakkan/  dipengaruhi  oleh besarnya kesempatan (O) –semakin besar kesempatan  yang  ada  maka power -nya  pun semakin  besar,  kemudian  mengurangi  hak  publik atau  khalayak  (Ar)  untuk  menerima  pesan  secara benar  dan  utuh  sesuai  fakta,  baik  fakta  normatif maupun  fakta  kontemplatif  yang  mengacu  pada kaidah kebenaran berdasarkan hati nurani (Cs) dan tanggung  jawab  moral  (R).  Jadi  semakin  besar unsur  N,  P  dan  O,  maka  semakin  tinggi  tingkat
koruptivitas  sebuah  komunikasi.  Begitu  pula semakin  besar  nilai  Ar,  Cs  dan  R,  maka  semakin rendah tingkat koruptivitas sebuah komunikasi.
Sebagai contoh, seorang selebriti pemilik media yang  memiliki  kebutuhan  komunikatif  untuk mengonstruk  identitas  tertentu  mengenai  dirinya sehingga  terbentuk  citra  yang  baik,  tentu  memiliki kekuasaan  untuk  mengatur  makna  pesan  sesuai yang  diinginkan  (diagendakan)  pada  media tersebut.  Ditunjang  oleh  besarnya  kesempatan karena  tidak  adanya  regulasi  pemerintah  yang mengatur  pemanfaatan  media  untuk  kepentingan pribadi  pemilik  media,  maka  tingkat  koruptivitas komunikasi  selebriti  tersebut  berpotensi  tinggi. Apalagi  jika  tanggung  jawab  moral  dan  hati nuraninya  kecil  dalam  menyadari  kemungkinan upayanya  itu  dapat  mengurangi  hak  publik  untuk menerima  kebenaran  dan  keutuhan  pesan,  maka tingkat  koruptivitas  komunikasinya  pun  semakin tinggi.
Demikian  pula  di  dunia  akademik,  di  mana seorang  akademisi  yang  memiliki  kekuatan  dan kekuasaan  intelektual  untuk  mengatur  makna pesan, ditunjang terbatasnya pengawasan sehingga kesempatan  terbuka  lebar,  maka  akademisi tersebut  berpotensi  besar  melakukan  tindakan korupsi  komunikasi  untuk  memenuhi  kebutuhan identitas  (pencitraan),  instrumental  (JJA)  maupun pengakuan  sosial  atas  prestasi  dan  reputasinya. Tingkat koruptivitas komunikasinya akan meningkat jika  tanggung  jawab  moral  dan  kesadaran nuraninya  kecil untuk tidak mengurangi hak publik dalam  menerima  kebenaran  dan  keutuhan  makna pesan  yang  disampaikannya  lewat  suatu  peristiwa komunikasi, misalnya dalam penulisan karya ilmiah atau dalam kegiatan perkuliahan.
Dengan  demikian,  maka  dapat  didefinisikan bahwa  korupsi  komunikasi  adalah perbuatan  atau peristiwa dalam proses komunikasi yang mengurangi  hak  publik  atau  khalayak  dalam menerima  pesan  secara  utuh  dan  benar  sesuai fakta,  baik  fakta  normatif  maupun  fakta kontemplatif  dengan  memanfaatkan  kekuasaan, kekuatan  atau  kewenangan  yang  dimiliki .  ‘Fakta normatif’  yang  dimaksud  dalam  definisi  tersebut adalah  fakta  obyektif,  kasat  mata  atau  dapat diukur/  dibuktikan,  sedangkan  ‘fakta  kontemplatif’
adalah  fakta  yang  bersifat  subyektif  dari komunikator,  yang  belum  tentu  dapat  dibuktikan secara  kasat  mata,  namun  komunikator  dapat merasakannya  berdasarkan  dialog  nuranif  yang jujur dan transparan.
Dari  definisi  di  atas,  maka  dapat  dikatakan bahwa dalam komunikasi yang koruptif, komunikator  selalu menggunakan  kekuasaan, kekuatan atau kewenangan yang dimiliki nya , baik kewenangan  politik,  bisnis,  professional,  personal maupun  kewenangan  atau  kekuasaan  lain  untuk memenuhi  kebutuhan  atau  mewujudkan  tujuan komunikasinya. Dalam korupsi komunikasi, komunikator  juga  selalu mengambil  paksa  atau sepihak  hak-hak  publik/  khalayak/  komunikan/ penerima  pesan untuk  menerima  pesan  secara utuh  dan  benar  sesuai  fakta.  ‘Secara  utuh  dan benar’  di  sini  memberi  implikasi  makna  bahwa dalam  korupsi  komunikasi,  bisa  jadi  pesannya memang sengaja tidak diutuhkan atau kebenarannya ditiadakan sebagian maupun seluruhnya, atau, cara penyampaian pesannya yang tidak  benar,  misalnya  dalam  hal  pemanfaatan media  atau  penggunaan  fasilitas  publik  untuk tujuan komunikasi pribadi atau kelompok.
Spence, et  al (2011)  mengatakan  bahwa persoalan  yang  tak  dapat  dikesampingkan  dalam perspektif  etika  adalah  standar  kebenaran  itu sendiri yang cenderung relatif.  Beda konteks, beda standar dan konsep kebenaran. Konsep kebenaran dalam  periklanan misalnya  yang  bersifat  persuasif, tentu  berbeda  dengan  konsep  kebenaran  dalam pemberitaan (jurnalistik) yang bersifat informatif.
Ketika  sebuah  iklan  menyampaikan  pesan produk,  kreator  harus  memanfaatkan  waktu  dan ruang  yang  minimal  semaksimal  mungkin,  karena semua  ruang  dan  waktu  melalui  media  harus dibayar  mahal,  sehingga  kreator  dituntut  untuk menyampaikan  pesan  seefektif,  efisien  dan semenarik  mungkin.  Di  sinilah  peran  komunikasi kreatif menjadi amat penting. Tanpa menghilangkan  substansi  kebenaran  pesan,  proses penyampaian  pesan  dirancang  dan  dieksekusi secara  kreatif  untuk  menarik  perhatian  hingga menggerakkan  hati  khalayak  sesuai  strategi komunikasi merek atau produk.
Kreator  terkadang  menggunakan  pendekatan- pendekatan absurd yang  secara  umum  diketahui dan  diakui  absurditasnya  oleh  target  khalayak, namun substansi pesan dalam klaim iklannya harus tetap  benar  (Wijaya,  2012b).  Misalnya  sebuah minuman ringan yang mengklaim dapat menyegarkan,  iklannya  menggunakan  pendekatan kreatif  seolah-olah  setelah  meminumnya  tanah yang  dipijak  berubah  menjadi  kolam  air  yang menyegarkan tubuh. Tentu saja tanah yang dipijak sekonyong-konyong berubah menjadi kolam adalah sesuatu  yang  absurd  dan  secara  umum  target khalayak  dewasa  yang  menonton  iklannya  dapat memafhuminya, karena substansi pesannya bukanlah “tanah berubah kolam”, namun “minuman yang menyegarkan”.
Sebetulnya,  iklan  yang  baik  dan  benar  adalah iklan yang pendekatan kreatifnya diolah berdasarkan consumer  (audience)  insights (Wijaya, 2012a).  Contoh  iklan  di  atas  bisa  jadi  berdasarkan insights khalayak  konsumen  yang  memaknai kesegaran  seperti  “nyebur  di  kolam  ketika  lagi gerah-gerah”-nya, sehingga kreatornya pun mengolah  pendekatan  kreatif  iklan  tersebut berdasarkan  “makna  kesegaran  dari  kacamata khalayak  konsumen”.  Dalam  hal  ini,  tentu  saja, tidak  ada  tindakan  komunikasi  yang  koruptif, sepanjang  substansi  pesannya  benar  sesuai  fakta produk, meskipun pendekatan komunikasi kreatifnya absurd .  Kecuali  jika  fakta  produknya bukan  minuman  menyegarkan,  atau  misalnya pendekatan  komunikasi  kreatifnya  menggunakan testimonial,  sementara  model  iklan  yang  dibayar menggunakan  kesaksian  (testimoni)  palsu  atau tidak benar, maka iklan tersebut dapat dikategorikan  sebagai  bentuk  komunikasi  yang koruptif,  karena  kebenaran  substansi  pesannya sengaja ditiadakan.
Berbeda  dengan  konsep  kebenaran  dalam pemberitaan  (jurnalistik).  Fakta  dan  substansi pesan  berita  maupun  cara  memberitakannya haruslah  tanpa  unsur  persuasif,  fiktif,  apalagi absurd,  karena  pertama,  berita  bukan  bertujuan membujuk  atau  membentuk  persepsi  tertentu sesuai  benefit  yang  ditawarkan  suatu  produk, kedua,  pemberitaan  dalam  suatu  media  tidaklah dibayar,  sehingga  peluang  untuk  menyampaikan
pesan  secara  lengkap  dan  komprehensif  sangat mungkin bahkan suatu keharusan.
Itulah mengapa dalam berita ada prinsip cover both sides , untuk menjamin obyektivitas dan bebas dari unsur persuasif.  Jika  sebuah berita dirancang dan disajikan untuk membentuk persepsi tertentu, terkesan  membujuk  khalayak  untuk  melakukan sesuatu, atau mewakili kepentingan tertentu, maka sebuah  berita  telah  “mencuri”  konsep  kebenaran periklanan  dan  tentu  saja  tidak  benar.  Konsep kebenaran haruslah ditempatkan pada konteksnya.
Demikian pula dengan konsep keutuhan. Pesan yang  utuh  dalam  periklanan  adalah  pesan  yang maknanya jelas mewakili benefit atau fakta produk (tidak  harus  disampaikan  secara  lengkap,  karena sesungguhnya  makna  “utuh”  tidak  sama  dengan “lengkap”)  dan  tidak  berusaha  menipu  khalayak konsumen,  sedangkan  pesan  yang  utuh  dalam pemberitaan  (jurnalistik)  adalah  pesan  yang komprehensif sesuai fakta di lapangan, berimbang, tidak tendensius dan tidak ambigu (bias).
Pada  periklanan,  konsep  keutuhan  dan kebenaran  lebih  fokus  pada  substansi  pesan (makna  konten),  sedangkan  pada  pemberitaan, konsep  keutuhan  dan  kebenaran  fokus  pada substansi  (makna  konten)  dan  situasi  (konteks) pesan.  Situasi  atau  konteks  di  sini  berarti kelengkapan informasi, obyektivitas,
keberimbangan, ketidakbiasan dan
ketidaktendensiusan (bebas kepentingan).
Pada akhirnya, standar keutuhan dan kebenaran  pesan  seharusnya  dipulangkan  kepada khalayak  penerima  pesan.  Komunikator  harus memiliki  empati  dan  mempraktikkan audience- centered communication , di mana kacamata nurani komunikator dalam perancangan maupun pelaksanaan  kegiatan  komunikasi  harus  diarahkan kepada dunia kepentingan khalayak (Wijaya, 2011), bukan  semata  dunia  kepentingan  komunikator, sehingga  tidak  saja  akan  menghasilkan  komunikasi yang  efektif,  namun  juga  komunikasi  yang  tulus, luhur, transparan, bebas dari korupsi.

## Dimensi Koruptivitas Komunikasi
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  rumus koruptivitas  komunikasi  dapat  digunakan  untuk mengetahui sejauh mana tingkat koruptivitas suatu peristiwa  atau  perbuatan  komunikasi.  Namun demikian,  hal  tersebut  harus  ditunjang  dengan gambaran  yang  jelas  pada  bagian  mana  suatu peristiwa  atau  perbuatan  komunikasi  dapat diindikasikan  koruptif,  agar  lebih  mudah  untuk mengidentifikasinya.
Berikut  ini  penulis  memaparkan  berbagai dimensi koruptivitas komunikasi, yakni unsur-unsur penting  dalam  proses  komunikasi  yang  dapat dilihat  sebagai  suatu  hal  yang  rentan  untuk diindikasikan  terjadinya  korupsi.  Dimensi-dimensi tersebut  adalah dimensi  pesan , dimensi  media , dimensi konteks dan dimensi perilaku .

## Dimensi Pesan
Pesan  merupakan  sentral  dalam  proses komunikasi.  Tanpa  adanya  unsur  pesan,  maka sebuah  aktivitas  tidak  dapat  disebut  komunikasi. Pesan  di  sini  dapat  berupa  pesan  verbal  maupun pesan nonverbal. Pesan merupakan perahu makna. Melalui tumpangan pesanlah suatu makna yang di- encode oleh  komunikator  atau  pengirim  ( source ) berlayar  melewati  saluran  ( channel )  untuk kemudian  tiba  di  pelabuhan  komunikan  atau penerima  ( receiver )  untuk  di- decode .  Tentu  saja, pesan  bukan  satu-satunya  tumpangan  makna, karena  makna  juga  dapat  menumpang  pada saluran  atau  medium  yang  dilewati  pesan,  yang kemudian  membuat  kita  dapat  memahami  tesis McLuhan  tentang medium  is  message (McLuhan, 2006).
Dalam proses encoding , demi mencapai tujuan dan  terpenuhinya  kebutuhan  spesifik  komunikasi, komunikator  dapat  menggunakan  wewenang  dan kesempatan  yang  ada  untuk  melakukan  tindakan- tindakan  kurang  patut  atau  tidak  etis  seperti memanipulasi data, informasi, fakta yang dikonversi ke dalam makna sebuah pesan. Tindakan lain dapat berupa konversi makna dari bahan yang tidak benar atau tidak nyata (fiktif) sehingga pesan yang  disampaikan  merupakan  pesan  bohong. Dalam  hal  ini  termasuk  disinformasi,  yakni
informasi  palsu  yang  sengaja  ( intentionally ) disebarkan  secara  diam-diam  (kadang  dibungkus dalam  bentuk  rumor)  untuk  membentuk  opini publik  atau  mengaburkan  suatu  kebenaran (Merriam-Webster, 2012), atau semacam propaganda  yang  dikeluarkan  oleh  sebuah organisasi pemerintah untuk menghadapi kekuatan saingan  atau  media  (Oxford  Dictionary,  2012). Disinformasi  berbeda  dengan  misinformasi,  yakni informasi salah yang tidak disengaja ( unintentionally ).
Begitu  pula  dengan  pemalsuan  maupun pengurangan  elemen-elemen  pesan,  misalnya dalam  pembajakan  teks,  penyamaran  makna simbol  atau  ikon  untuk  mengelabui  khalayak,  dan penggiringan  makna  secara  sengaja  ke  arah  yang keliru  untuk  menciptakan  kesan  tertentu  pada suatu  obyek.  Dalam  hal  ini,  maka  bahasa  teks  dan simbol  yang  di- encode menjadi  makna  pesan merupakan  kendaraan  utama  tindakan  koruptif yang  sekaligus  memengaruhi  tingkat  koruptivitas suatu komunikasi. Semakin jauh bahasa dan simbol yang  digunakan  dari  nilai-nilai  kebenaran  dan kepatutan  nuranif,  maka  semakin  koruptif  proses dan hasil komunikasi tersebut.
Dalam  teori  tindakan  komunikasional  model Habermas  (1987),  disebutkan  bahwa  kerangka  etis komunikasi  terletak  pada  tuntutan  yang  terkait bahasa. Prinsip-prinsipnya adalah, pertama , pernyataan  yang  dibuat  adalah  benar  bila  isinya benar-benar  ada  dalam  proposisi, kedua ,  tindak bahasa  dianggap  tepat  bila  sesuai  dengan  konteks normatif  yang  berlaku, ketiga ,  maksud  yang diungkapkan pembicara benar-benar merupakan isi dari  apa  yang  dipikirkannya  (Haryatmoko,  2007: 41).  Dengan  demikian,  tipe  komunikasi  yang dibangun  menjadi  medium  saling  pemahaman tanpa  manipulasi,  tanpa  pengondisian,  dan  tanpa tipuan.

## Dimensi Media
Korupsi  pada  media  dapat  terjadi  pada  level institusi  maupun  industri.  Pada  level  institusi, korupsi  biasanya  melibatkan  individu-individu korup,  seperti  jurnalis,  tenaga  pemasaran,  hingga pemilik  media,  meskipun  tindakan  korupsi  juga
dapat  berasal  dari  institusi  sebagai  organisasi  di mana  sekelompok  orang  bersatu  untuk  tujuan bersama.
Dalam  praktik  jurnalistik  atau  institusi  media, korupsi  biasanya  terjadi  dalam  bentuk  konflik kepentingan karena kepentingan-kepentingan khusus  seperti  partisipasi  politik  tertentu  (Spence, et al , 2011: 140). Pada agenda setting pemberitaan misalnya,  media  secara  strategis  mengarahkan obyektivitas  berita  pada  sudut  pandang  yang menguntungkan  kelompok-kelompok  tertentu, sehingga  walaupun  sekilas  tampak  obyektif  dan berimbang,  namun  sesungguhnya  sangat  subyektif dan tendensius.
Perselingkuhan ini menjadikan media merampas  hak  publik  atau  khalayak  untuk membedakan  mana  propaganda  atau  kampanye dan  mana  berita.  Contoh  paling  jelas  dalam pemberitaan  keberhasilan  sebuah  daerah  yang mengarahkan persepsi kepada citra positif kandidat incumbent tanpa  publik  sadari.  Contoh  lain  dalam pembentukan  opini  publik  melalui  pemberitaan yang  mendiskreditkan  lawan-lawan  politik  secara halus  melalui  liputan  suatu  peristiwa  yang berpotensi memberi efek citra negatif.
Dalam  dunia  bisnis  pun  kerap  terjadi  melalui praktik  “iklan  terselubung”  atau subliminal  ad . Berselubung  berita  atau  liputan  peristiwa  tertentu yang  dilakukan  oleh  sebuah  media  melalui jurnalisnya,  namun  sesungguhnya  adalah  iklan sebuah  produk.  Media  dibayar  untuk  membuat sebuah  berita  (Arnold,  2009).  Dalam  hal  ini,  kolusi jurnalistik  dan  periklanan  atau  kehumasan  dapat disebut sebagai korupsi media (Spence, et al, 2011: 121).  Media  “menjual”  kepercayaan  khalayak terhadap  media  tersebut  akan  berita-berita  yang obyektif  dan  steril  dari  intervensi  kepentingan pihak manapun. Media bahkan dapat diindikasikan melakukan  “penipuan”  terhadap  khalayak.  Itulah mengapa  dalam  etika  periklanan  di  dunia  mana pun, subliminal  ad tidak  dibenarkan  (Wijaya, 2012b).
Agak  berbeda  jika  hal  tersebut  merupakan agenda  setting produk  dalam  bentuk creative brand  publicity tanpa  melibatkan  media  dalam proses  produksi  pesannya. Branded  story yang
sengaja  diciptakan  untuk  menimbulkan  publisitas luas  dan  efek word-of-mouth tidak  merampok  hak publik  untuk membedakan berita dan iklan karena pada “akhir cerita” akan terungkap bahwa “cerita” tersebut  hanya  merupakan  bagian  dari  strategi kampanye  periklanan  sebuah  produk.  Aktivitas semacam  ini  tak  dapat  dikategorikan  sebagai subliminal  ad ,  karena subliminal  ad mengunci  hak publik  untuk  membedakan  mana  berita  dan  mana iklan  sehingga  menyembunyikan  kebenaran  fakta yang  sebenarnya  sampai  batas  waktu  yang  tak terhingga.  Dalam  perspektif  ekonomi  media, fenomena  semacam  ini  dapat  terjadi  sebagai implikasi  dari  industrialisasi  media  yang  telah berjalan beberapa dekade dewasa ini.
Tak  heran  dalam  level  industri  pun  media melakukan  tindakan  koruptif,  yang  melibatkan industri  tertentu  untuk  mendukung  suatu  praktik yang merusak satu atau beberapa peran dan tujuan institusional resmi. Dua penyebab potensial korupsi dalam  praktik  jurnalistik  dan  media  adalah media concentration dan media  conglomeration (Spence, 2011: 144). Kepemilikan media yang terkonsentrasi berkaitan  dengan  monopoli  sudut  pandang  berita, sementara  konglomerasi  berkaitan  dengan  konflik kepentingan perusahaan yang bernaung dalam satu payung korporasi dengan media tersebut, terutama jika perusahaan melakukan praktik-praktik immoral maupun illegal yang merugikan kepentingan publik sementara media sejatinya berdiri untuk menyuarakan  kepentingan  publik  sebagai  salah satu pilar fungsi media.

## Dimensi Konteks
Konteks  dalam  komunikasi  dapat  dimaknai sebagai  keadaan  atau  situasi  luas  di  mana komunikasi  terjadi  (Seiler  &  Beall,  2011:  24). Komunikasi  tak  dapat  terjadi  dalam  ruang  hampa. Selalu  ada  kondisi  yang  dapat  diatur,  baik  yang bersifat  formal  maupun  informal  ( formal  and informal setting ). Konteks inilah yang memengaruhi apa  yang  akan  kita  katakan  ( what-to-say )  dan bagaimana  mengatakannya  ( how-to-say ).  Konteks juga  menentukan  tipe  komunikasi  apa  yang  akan digunakan. Dalam hal ini, maka konteks memegang peranan  penting  dalam  manajemen  makna  karena
setting yang  digunakan  dapat  memengaruhi persepsi khalayak dalam proses decoding terhadap makna pesan yang disampaikan.
Korupsi  dalam  dimensi  konteks  dapat  terjadi ketika  komunikator  memanfaatkan power dan opportunity yang dimilikinya untuk tujuan pencitraan  tertentu,  misalnya  ketika  seorang kandidat  pemimpin  politik incumbent melakukan kampanye  terselubung  dengan  mengatur  ( setting ) pemberitaan  mengenai  prestasi  yang  dicapai  di daerah  yang  dipimpinnya  untuk  membangun persepsi bahwa dia telah berhasil dan berpengalaman  sehingga  layak  untuk  dipilih kembali.  Dalam  hal  ini, incumbent tersebut memanfaatkan  jabatan  dan  kewenangan  yang dimilikinya  (yang  tentu  saja  tak  mungkin  dimiliki lawan-lawan  politiknya),  menggunakan  fasilitas publik berupa dana rakyat untuk membayar media (atas  nama  kepentingan  pemerintah)  yang sesungguhnya  bermuara  pada  pencitraan  dirinya atau  kelompok  politiknya,  dan  karenanya  maka dapat diindikasikan sebagai tindakan koruptif.
Contoh  lain  korupsi  dalam  dimensi  konteks pada  kegiatan  komunikasi  korporat.  Misalnya seorang PR  Officer atau Corporate  Communication Manager ,  untuk  menepis  isu  negatif  dari pemberitaan  media,  maka  diaturlah  liputan  media pada  sudut-sudut  tertentu  dari  perusahaan  yang tidak  mencerminkan  fakta  yang  sebenarnya, membayar  orang-orang  tertentu  untuk  melakukan testimoni,  dan  memainkan  opini  publik  untuk membelokkan  persepsi  masyarakat  dari  isu  utama yang sesungguhnya lebih terkait dengan kepentingan  publik.  Korupsi  konteks  komunikasi juga dapat terjadi ketika perusahaan memanfaatkan  momen-momen  positif  publik  yang tidak  ada  relevansinya  dengan  produk  atau kapabilitas  suatu  perusahaan  kemudian  sengaja dikaitkan  agar  khalayak  luas  memiliki  persepsi bahwa  momen  tersebut  merupakan  andil  dari perusahaan tersebut.
Dalam komunikasi pemerintahan, sudah menjadi  rahasia  umum  bahwa  dalam  setiap  acara yang dihadiri pejabat-pejabat pemerintahan, selalu ada pengaturan-pengaturan tertentu di lokasi acara untuk  menimbulkan  kesan  keteraturan.  Pada zaman  orde  baru,  seringkali  dialog  atau  interaksi
langsung  antara  pejabat  dan  rakyat  adalah sandiwara  belaka,  karena  baik  “sang  rakyat” maupun  jawaban-jawaban  atau  pertanyaan  yang keluar dari mulutnya telah diskenariokan sebelumnya,  dengan  kata  lain  semua  palsu,  hanya untuk  menciptakan  kesan  positif  di  mata  publik yang  lebih  luas,  terutama  jika  diliput  oleh  media. Komunikasi  pencitraan  semacam  ini  dapat dikategorikan  sebagai  tindakan  koruptif  karena fakta  dimanipulasi  sedemikian  rupa  sehingga  hak publik  untuk  mendapatkan  kebenaran  pesan  jadi terabaikan.

## Dimensi Perilaku
Perilaku  koruptif  dalam  dimensi  perilaku  lebih sering  terjadi  berkaitan  dengan  tindakan immoral bahkan illegal dari suatu individu, misalnya perilaku plagiarism dan  penyuapan.  Sebagaimana  telah diungkapkan  pada  bagian  awal  tulisan  ini,  korupsi tidak  semata-mata  dimotifi  oleh  faktor  ekonomi, namun  dapat  pula  dimotifi  oleh  faktor  status  atau faktor  personal  lainnya.  Seorang  akademisi  yang melakukan tindakan plagiat dalam proses pembuatan karya tulisnya demi mendapatkan poin kenaikan  Jenjang  Jabatan  Akademik  (JJA),  tentu dapat dikategorikan sebagai tindakan koruptif.
Demikian  pula  dengan  pencantuman  nama penulis  tanpa  kontribusi  atau  peran  kepenulisan dalam  sebuah  artikel  ilmiah  yang  dipublikasikan merupakan  tindakan  pembohongan  publik  yang tentu  saja  merupakan  bagian  dari  aktivitas komunikasi  yang  koruptif.  Mengutip  sebuah pernyataan tulisan maupun lisan, atau menggunakan  gambar  karya  orang  lain  tanpa mencantumkan sumbernya, juga dapat dikategorikan  sebagai  korupsi  komunikasi.  Begitu pula  dengan  seorang  mahasiswa  yang  melakukan plagiarism dalam  penyusunan  tugas  karya  akhir, atau bahkan membayar/ menyuap pihak lain untuk menyelesaikan  karya  tersebut  atas  nama  dirinya, dapat dikategorikan sebagai tindakan koruptif.
Sementara itu, perilaku penyuapan di antaranya  adalah  memberi  imbalan  tertentu kepada  seseorang  atau  suatu  pihak  untuk menyampaikan kesaksian palsu, baik melalui media maupun  secara  langsung  untuk  kepentingan
pengelolaan pencitraan positif ( impression management ), pembujukan ( persuasiveness ) maupun  pembersihan  kesan  negatif  ( impression laundering )  yang  melekat  pada  pihak  yang menyuap.  Dalam  perspektif  komunikasi  merek, perilaku  semacam  ini  justru  kontraproduktif, karena perilaku merek ( brand attitude ) yang kurang terpuji  justru  akan  memberi  dampak  negatif  bagi citra  merek  tersebut,  baik  merek  korporat  atau lembaga,  produk,  maupun  pribadi  atau  personal (Wijaya, 2013).
Perilaku  penyuapan  ini  dapat  terjadi  dalam lingkup  komunikasi  politik,  pemasaran  (iklan testimonial), hukum (kesaksian palsu di
pengadilan),  korporat,  bahkan  pribadi  sekalipun, misalnya dalam upaya meraih kepercayaan kembali pasangan  kekasih  atau  sahabat  atau  rekan  kerja, seseorang  dapat  saja  menyuap  orang  lain  untuk memberikan pengakuan atau kesaksian palsu untuk menepis  atau  membersihkan  kesan  negatif  yang terlanjur  melekat  pada  orang  tersebut,  sehingga berdampak pada pulihnya kepercayaan terhadapnya.  Tindakan-tindakan  tersebut  dapat diindikasikan sebagai komunikasi yang koruptif.
Jika  diilustrasikan,  maka  dimensi  koruptivitas komunikasi  dan  beberapa  indikatornya  dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 2 . Dimensi koruptivitas komunikasi dalam proses manajemen makna
Dari  gambar  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa keseluruhan  dimensi  koruptivitas  komunikasi berada dalam proses manajemen makna ( management  of  meaning ),  yang  dilakukan  untuk kepentingan manajemen kesan ( impression management )  yaitu  menciptakan  citra  positif
mengenai  diri  seseorang  untuk  memengaruhi persepsi  orang  lain,  ataupun  pencucian  kesan ( impression laundering ) yaitu membersihkan kesan dan  persepsi  buruk  mengenai  seseorang  atau lembaga  melalui  komunikasi  yang  intensif  dan stratejik.

## Simpulan
Meskipun dapat berimplikasi pada konsekuensi hukum, namun tindakan koruptif dalam komunikasi  lebih banyak disebabkan oleh persoalan  moralitas.  Karena  itu,  komunikasi  yang koruptif merupakan tindakan yang melanggar etika komunikasi, namun tidak semua pelanggaran etika komunikasi merupakan tindakan koruptif.
Untuk membedakannya, maka patut digarisbawahi  bahwa  tindakan  koruptif  dalam komunikasi  senantiasa  merugikan  publik  atau pihak  komunikan/  khalayak/  penerima  pesan karena  sebagian  atau  keseluruhan  haknya  untuk menerima  kebenaran  dan  keutuhan  pesan  telah dirampok  oleh  komunikator  demi  kepentingan pemenuhan kebutuhan komunikasinya, baik dalam spektrum  individual  maupun  dalam  lingkup organisasional  atau  institusional.  Komunikasi  yang koruptif juga senantiasa menggunakan kesempatan  yang  ada  dengan  memanfaatkan kekuasaan/  kekuatan/  kewenangan  yang  dimiliki komunikator,  baik  kewenangan  politis,  ekonomi, sosial, profesional, dan sebagainya.
Koruptivitas  komunikasi  juga  dapat  ditelisik dari  berbagai  dimensi  yang  melingkupinya,  di antaranya  adalah  dimensi  pesan,  dimensi  media, dimensi  konteks  dan  dimensi  perilaku.  Korupsi pada berbagai dimensi tersebut merupakan bagian dari  proses  manajemen  makna  ( management  of meaning )  yang  berimplikasi  pada  manajemen kesan ( impression management ) ataupun pencucian kesan ( impression laundering ). Dikarenakan proses tersebut kebanyakan
berlangsung  dalam  konteks  komunikasi  yang bersifat persuasif dan pencitraan, maka komunikasi  yang  koruptif  pun  kerapkali  terjadi pada  kedua  tipe  komunikasi  tersebut  guna memenuhi identitiy  needs , social  needs dan instrumental goals komunikator.
Berdasarkan Rumus  Koruptivitas  Komunikasi , maka untuk mengurangi korupsi dalam komunikasi (C)  maka  harus  dilakukan  pembatasan  kebutuhan komunikasi (N) atau pengurangan kesempatan (O) yang  dapat  menstimulus  penggunaan  kekuasaan/ kekuatan/  wewenang  (P),  atau  dengan  mencegah tindakan  pengurangan  hak  khalayak  (Ar)  untuk
menerima  keutuhan  dan  kebenaran  pesan,  atau dengan  menambah  kadar  hati  nurani  (Cs)  dan tanggung  jawab  moral  (R)  sang  komunikator, sehingga  perkalian  antara  besaran  hak  khalayak/ publik  dan  hati  nurani  plus  tanggung  jawab moral komunikator akan mengurangi tingkat koruptivitas komunikasi.

## Daftar Pustaka
Adler, R. B. & R. F. Proctor II (2011). Looking Out/ Looking  In .  Canada:  Wardsworth-Cengage Learning
Arnold,  C.  (2009). Ethical  Marketing  and  the  New Consumer . UK: Wiley
Bardhan, P. K. (1997). ‘Corruption and Development: A Review of the Issues’. Journal of Economic Literature , 35 (3), 1320-1346
Clemons, S. (2010). Communications Corruption at the White House , dalam http://thewashingtonnote.com,  diakses  27
Juni 2012)
Clinard,  M.  B.  (1990). Corporate  Corruption:  The Abuse of Power . NY & London: Praeger.
Desjardins,  J.  (2009). An  Introduction  to  Business Ethics . New York: McGraw-Hill
Gardiner,  J.  A.  (1993).  ‘Defining  Corruption’. Corruption and Reform , 7 (2), 111-124
Goffman,  E.  (1956). The  Presentation  of  Self  in Everyday  Life .  Monograph  No.  2.  USA:
University of Edinburgh
Haryatmoko (2007). Etika Komunikasi . Yogyakarta: Kanisius
Habermas, J. (1987). The Theory of Communicative Action Vol 2: Lifeworld and System: A Critique of  Functionalist  Reason .  Penerj:  T.  McCarty. USA: Beacon Press
He,  Z.  (2000).  ‘Corruption  and  Anti-Corruption  in Reform  China’. Communist  and  Post- Communist Studies , 33, 243-270.
Hodgson, G. M. &  S. Jiang (2007). ‘The  Economics of  Corruption  and  the  Corruption  of Economics:  An  Institutionalist  Perspective’. Journal of Economic Issues , XLI (4), 1043-1061
Hopkins,  J.  (2001).  ‘States,  Markets  and Corruption:  A  Review  of  Some  Recent Literature’. Review  of  International  Political Economy , 9 (3), 574-590
Jain,  A.  K.  (2001).  ‘Corruption:  A  Review’. Journal of Economic Surveys , 15 (1), 71-120.
Larson,  C.  U.  (2010). Persuasion:  Reception  and Responsibility . Boston: Wadsworth Merriam-webster Dictionary (2012). http://www.merriam- webster.com/dictionary/disinformation,
diakses 20 Oktober 2012
Mishra,  A.  (2006).  ‘The  Persistence  of  Corruption:
Some Theoretical Perspectives’. World
Development , 34 (2), 349-358
McLuhan,  M.  (2006).  ‘Medium  is  Message’  dalam Meenakshi Gigi Durham & Douglas M. Kellner (eds). Media  and  Cultural  Studies:  KeyWorks . USA: Blackwell
Miller,  S.,  P.  Roberts,  and  E.  Spence  (2005).
Corruption  and  Anti-Corruption:  An  Applied Philosophical  Approach .  New  Jersey:  Prentice
Hall
Miller, S. (2011). Corruption,
dalam http://plato.stanford.edu,  diakses  27  Juni
2012 Milne,  S.  (2012). Ownership  is  the  Key  to  the Corruption of the Media , dalam http://www.guardian.co.uk,  diakses  27  Juni 2012 Myint, U. (2000). ‘Corruption: Causes,
Consequences  and  Cures’. Asia-Pasific Development Journal , 7 (2), 33-58
Nuijten, M. & G. Anders (2007). Corruption and the Secret  of  Law:  A  Legal  Anthropological
Perspective . England: Ashgate Oxford Dictionary (2012). http://www.oxforddictionaries.com/definitio n/english/disinformation,  diakses  20  Oktober 2012 Schleifer, B. G. (2009). Corruption of Communication, dalam  http://realtruth.org, diakses 27 Juni 2012
Seiler, W.  J. & M. L. Beall (2011). Communication: Making Connections . USA: Allyn & Bacon
Spence, E. H., A. Alexandra, A. Quinn, and A. Dunn,
(2011). Media,  Markets,  and  Morals .  West Sussex, UK: Wiley-Blackwell
West,  R.  and  L.  H.  Turner  (2007). Introducing Communication Theory: Analysis and
Application . New York: McGraw-Hill
Wijaya,  B.  S.  (2011).  ‘Experiential  Communication Model  in  the  Organizational  Communication: A  Study  of  Persuasive  Technique  in  Order  to Gain  Audience’s  Trust’. Jurnal  Komunika ,  14 (1), 37-44
Wijaya,  B.  S.  (2012a).  ‘The  Development  of Hierarchy  of  Effects  Model  in  Advertising’. International  Research  Journal  of  Business Studies , 5 (1), 73-85
Wijaya, B. S. (2012b). Etika Periklanan . Jakarta: UB Press
Wijaya, B. S. (2013). ‘Dimensions of Brand Image: A Conceptual  Review  from  the  Perspective  of Brand  Communication’. European  Journal  of Business and Management , 5 (31), 55-65