## AKSI KEMANUSIAAN DALAM BINGKAI POLITIK Noorwahid Sofjan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Email: noorwahids@gmail.com

## Abstract:
Discourse about human rights (human rights talk) can not be separated from the  discussion  of  philosophy,  law,  and  politics.  In  the  meantime,  to  build  a comprehensive  understanding  of  human  rights  and  their  relationship  with politics and humanitarian action, this paper will provide a brief overview of the history  of  human  rights.  Then  a  review  of  human  rights  based  on  the  three levels of analysis above. In the philosophical aspect, will be reviewed regarding the development of the idea of human rights. Followed by a discussion of the legal  nature  of  the  law  and  its  relationship  to  the  normative  ideal  values  that underlie humanitarian action. And finally, the discussion is about the political dynamics that characterize the issue of human rights and humanitarian actions.

## Abstrak
Keywords: Human Rights, humanitarian action, politics
Abstrak:
Wacana  seputar  HAM (human rights talk) tidak  dapat  dilepaskan  dari  bahasan filsafat,  hukum,  maupun  politik.  Dalam  pada  itu,  untuk  membangun  sebuah rangkaian pemahaman yang menyeluruh  atas  HAM dan hubungannya dengan dunia  politik  dan  aksi  kemanusiaan,  tulisan  ini  akan  memberikan  gambaran singkat tentang sejarah HAM. Kemudian ulasan  mengenai HAM berdasarkan tiga  tingkatan  analisa  di  atas.  Pada  aspek filosofis,  akan  diulas  mengenai perkembangan  ide  hak  asasi  manusia.  Dilanjutkan  dengan  pembahasan  legal hukumnya  dan  hubunganya  dengan  nilai  ideal  normatif  yang  melandasi  aksi kemanusiaan.  Dan  yang  terakhir,  adalah  pembahasan  mengenai  dinamika politik yang mewarnai isu ham dan aksi kemanusiaan (humanitarian actions).
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Aksi Kemanusiaan, Politik
134 | Noorwahid Sofjan , Aksi Kemanusiaan Dalam Bingkai Politik

## A. Pendahuluan
Issu HAM menjadi sesuatu yang sangat penting dan terus mengemuka dewasa ini. Dilihat dari aspek kesejarahannya di mana sejak Universal Declaration of Human Rights 1948 yang dimaklumatkan PBB, persoalan HAM terus mengalami perkembangan dan kemajuan.  PBB  sendiri  menempatkan  hak  asasi  manusia  sebagai “the  centre  of  global politics. ”  Masalah  HAM  disebutkan  sebanyak  tujuh  kali  dalam  UN  Charter,  termasuk Article 68, yang juga menyebut pembentukan the Commission on Human Rights .” (Evan, 2005).
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kumpulan hak-hak dasar yang dimiliki manusia.  Hak-hak  ini  inheren  dalam  kedirian  manusia  dan  dimiliki  sejak  lahir. Seseorang mendapat hak-hak dasar ini karena dia manusia. Jenis hak ini pada awalnya muncul  karena  maraknya  berbagai  tindakan  yang  merendahkan  harkat  dan  martabat manusia. Berbagai tindakan yang tidak berprikemanusiaan seperti pembunuhan, genoside, perbudakan, penjajahan, menjadi faktor kemunculan HAM, yang pada dasarnya sangat terkait dengan semangat pembelaan terhadap harkat dan martabat manusia.
Para ilmuwan menyebutkan bahwa sejarah HAM dapat ditelusuri sejak  Tahun 1215  saat    ditandatanganinya  Magna  Charta  di  Inggris  oleh  Raja  John  Lockland. Kelahiran Magna Charta merupakan cikal bakal kebebasan warga negara Inggris yang berupa  kompromi  pembagian  kekuasaan  antara  Raja  John  dan  para  bangsawannya (Davidson,  1994:2).  Adapun  beberapa  hak  asasi  manusia  yang  diatur  di  dalamnya adalah persamaan hak di hadapan hukum, hak untuk memiliki kekayaan dan hak untuk beragama. Makna terpenting dari peristiwa ini adalah semakin diakuinya hak-hak warga negara  di  mana  negara/penguasa  tidak  dapat  sewenang-wenang  terhadap  warganya melainkan  harus  melindunginya.  Pada  tahun  1689  sejarah  kembali  mencatat  bahwa kerajaan  Inggris  di  bawah  pemerintahan  Raja  William  II  mengeluarkan  aturan  yang disebut Declaration  and  Bill  of  Rights. Dalam  dokumen  ini  diatur  tentang  tentang  hak perlindungan  terhadap  warga  negara  dan  anggota  parlemen  untuk  berbicara  dan mengemukakan pendapat. Sedangkan pada tahun 1788 di Perancis terdapat Deklarasi Perancis yang menyebutkan bahwa manusia mempunyai hak untuk memanifestasikan
135
pendapatnya  di  depan  umum  sepanjang  tidak  melanggar  hukum  dan  mengancam keamanan.  Aturan  hukum  ini  menjadi  tonggak  lahirnya  aturan  tentang  hak  untuk berpendapat.
Di  Amerika  Serikat,  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  juga  dipertegas dalam declaration of independence yang sekaligus menandai kemerdekaan Amerika di tahun 1788. Dalam teks proklamasi AS tersebut secara garis besar tertuang pengakuan hak- hak  dasar  manusia  yang  harus  dihormati  dengan  alasan  bahwa  Tuhan  telah menciptakan manusia dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dirampas seperti hak untuk hidup, hak untuk mengejar kebahagiaan, dan hak kebebasan. Amerika kembali mempertegas tentang pengakuan hak asasi  manusia dalam pidato Presiden Franklin D Rosevelt  tahun  1941  yang  menegaskan  bahwa  manusia  memiliki  kemerdekaan  untuk berbicara (freedom for speech), kebebasan beragama (freedom to religion), kebebasan mengejar kekayaan  dan  bebas  dari  kemiskinan (freedom for want) dan  kebebasan  dari  rasa  takut (freedom from fear).

## B. Pembahasan

## 1. Perkembangan Pemikiran tentang HAM
Prinsip-prinsip  HAM  telah  banyak  ditemukan  dalam  manuskrip-manuskrip kuno maupun dalam ajaran kitab suci agama-agama besar dunia. Dalam Islam misalnya terdapat prinsip belas kasih antar sesama, dalam ajaran Kristen terdapat konsep pacifism yakni  mencintai  sesama  bahkan  musuh  sekalipun,  dalam  Budha  terdapat  konsep interbeing yang mendasari hubungan antar manusia dan alam semesta , dalam Hindu ada ajaran  tentang  karma,  dan  dalam old  testamen Yahudi  juga  terdapat  pentingnya penghargaan,  penghormatan serta kasih sayang terhadap manusia (Barash, 2000).
Meskipun  dalam  agama-agama  besar  dunia  terdapat  prinsip-prinsip  yang menghargai  HAM  sebagai  bagian  yang  integral  dan  tidak  terpisahkan  dalam  ajaran agama-agama tersebut, namun benih-benih pemikiran HAM umumnya selalu merujuk pada  pemikiran  yang  berkembang  di  barat  seperti  John  Locke,  Montesqiu,  dan Voltaire. Dalam pemikiran John Locke misalnya dalam bukunya “ The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration ”, Locke mengajukan sebuah pemikiran
136 | Noorwahid Sofjan , Aksi Kemanusiaan Dalam Bingkai Politik
bahwa  semua  individu  dikaruniai  oleh  alam  hak  mutlak  atas  hidup,  kebebasan  dan kepemilikan,  yang  merupakan  milik  mereka  sendiri  dan  tidak  dapat  dicabut  atau dipreteli  oleh  negara. 1 Pemikiran  tersebut  selanjutnya  dikembangkan  melalui  teori kontrak sosial ( social contract ), yakni perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan  kepada  negara.  Tetapi,  menurut  Locke,  apabila  penguasa  negara mengabaikan  kontrak  sosial  itu  dengan  melanggar  hak-hak  kodrati  individu,  maka rakyat  di  negara  itu  bebas  menurunkan  sang  penguasa  dan  menggantikannya  dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.
Sedangkan  pemikiran  Montesqiu  menekankan  pentingnya  pemisahan kekuasaan  dalam  pemerintahan  dengan  tujuan  untuk  mengontrol  jalannya  kekuasaan. Montesqiu  merupakan  pemikir  yang  mendukung  kebebasan  warga  negara  dan menegaskan  bahwa  pembagian  kekuasaan  menjadi  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif akan  memberikan  kemungkinan  yang  kecil  terhadap  penyalahgunaan  dan penyelewengan kekuasaan yang dapat mengorbankan hak-hak warga negara.
Dalam pemikiran Voltaire juga ditemukan arti penting keadilan dan kebebasan warga negara sebagai salah satu prasyarat untuk membentuk sebuah kebudayaan yang berlandaskan  akal  dan  nurani.  Voltaire  memberikan  argumentasi  rasional  bahwa kebebasan individu merupakan jalan menuju pembentukan kehidupan sosial yang maju dan harmonis. Ia juga menekankan tentang pentingnya toleransi.  Tokoh pencerahan ini juga yang menginspirasi gerakan revolusi Perancis lewat semangat dan pemikirannya tentang kebebasan. 2
Selain  pemikiran  dari  tiga  tokoh  di  atas,  perkembangan  konsep  HAM  juga dapat dilihat dalam pemikiran Karel Vasak. Ahli hukum dari Perancis ini, membantu kita  untuk  memahami  dengan  lebih  baik  perkembangan  substansi  hak-hak  yang terkandung  dalam  konsep  hak  asasi  manusia.  Vasak  menggunakan  istilah  “generasi”
1 Pusat Kajian HAM Univesitas Islam INdonesia, 2013, diakses 13/04 2013.
< http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=pemikiran%20john%20locke%20tentang%20ham&sourc e=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http://pusham.uii.ac.id/ham/7_Chapter1.pdf&ei=33 BpUfrUFIjPrQe_qoHoAw&usg=AFQjCNGlAWthlMf_EK4ibJAPM2zdZ91GDQ&bvm=bv.45175338, d.bmk > 2 Ibid
Al-mishbah , Vol.15 No. 1 Januari – Juni 2019 | 137
untuk  menunjuk  pada  substansi  dan  ruang  lingkup  hak-hak  yang  diprioritaskan  pada satu kurun waktu tertentu. Ia membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis yang terkenal itu, yaitu: “kebebasan, persamaan, dan persaudaraan”. 3
Vasak membagi tipologi perkembangan HAM dalam tiga generasi:
a. Generasi Pertama
Pada  tahapan  ini  perjuangan  HAM  lebih  berkutat  pada  persoalan  hak-hak mendasar  warga  negara  di  hadapan  penguasa/pemerintah.  Perjuangan  hak  di  sini dimaknai sebagai upaya untuk terlepas dari kungkungan kekuasaan represif dan otoriter negara yang menindas rakyat. Sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak di Amerika Serikat  dan  Perancis  pada  abad  ke-17  dan  ke-18.  Hak-hak  generasi  pertama  ini  juga disebut  sebagai  hak-hak  “negatif”.  Artinya  tidak  terkait  dengan  nilai-nilai  buruk, melainkan merujuk pada tidak adanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan. Hak-hak generasi pertama ini menuntut ketiadaan intervensi pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu.  Hak-hak  tersebut  pada  hakikatnya  hendak  melindungi  kehidupan  pribadi manusia  atau  menghormati  otonomi  setiap  orang  atas  dirinya  sendiri  (kedaulatan individu).
Yang termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak perlindungan dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik,  kebebasan  berpikir,  beragama  dan  berkeyakinan,  kebebasan  untuk  berkumpul dan  menyatakan  pikiran,  hak  bebas  dari  penahanan  dan  penangkapan  sewenang- wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.
3 Karel Vasak dikutip dalam Tulisan PusHAM UII, Opcit.
138 | Noorwahid Sofjan , Aksi Kemanusiaan Dalam Bingkai Politik

## b. Generasi kedua
Generasi  HAM  kedua  lebih  bermakna  positif  sebab  menekankan  pada  aspek tuntutan  akan  tanggung  jawab  negara  terhadap  warganya.  Seperti  yang  diungkapkan oleh Sylvester Shikyil bahwa:
“The second generation of rights relates to economic social and cultural rights. These rights provide the necessary conditions upon which the first generation of rights, human rights, are conceived more positive in the nature of right to than the negative form of the first generation of freedom from, requiring  the  intervention  and  not  the  abstention  of  the  state  for  the  purpose  of  acquiring  or assuring equitable participation in the production and distribution of values involved. The second generation rights will include the right to social security, the right to work and to protection against unemployment,  the  right  to  rest  and  leisure,  including  periodic  holidays  with  pay,  the  right  to standard of living adequate for the health and wellbeing of self and family, the right to education and the right to the protection of one's scientific, literary and artistic production, the right to free choice of employment, the right to form and to join trade unions and the right to freely participate in the cultural life of the community.” (Shikyil, 1998). 4
Hak-hak generasi kedua ini menuntut kewajiban negara untuk mensejahtrakan warganya. Hak-hak generasi kedua ini sering diidentikkan dengan paham sosialis yang lebih menitik beratkan pada hak-hak sosial ekonomi masyarakat.

## c. Generasi ke Tiga
Generasi  ke  tiga  merupakan  hak-hak  yang  lebih  menfokuskan  pada  hak-hak kolektif  serta  solidaritas  dan  tanggung  jawab  sesama  manusia.  Pada  generasi  ini, perjuangan  HAM  lebih  menyasar  persoalan  kesamaan  nasib  dan  keadilan  ekonomi utamanya  antara  negara-negara  maju  dan  negara  berkembang.  Generasi  HAM  ini
4 Shikyil, Sylvester, 1998, The Generation of Rights, University of Jos Institutional Repository,______,____. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=karel+vasak+three+generations+of+human+rights&source=web&cd=2 &cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fdspace.unijos.edu.ng%2Fbitstream%2F10485%2F221%2 F1%2Fewq.pdf&ei=j5NpUb_IGILprQef3oCYDg&usg=AFQjCNG1-8q2vBSB-0tdA-399dUn2kx7bA
Al-mishbah , Vol.15 No. 1 Januari – Juni 2019 | 139
meliputi perjuangan environmental rights, rights to intergenerational equity and sustainability, the right to self-determination, the right to natural resources and collective rights. 5

## 2. Landasan Hukum
Bermakna  tidaknya  sebuah  konsep  ideal  dan  nilai  yang  mengatur  hubungan antar  manusia  dalam  kehidupan  ditentukan  oleh  aturan  hukum  yang  bersifat  legal, formal,  dan  otoritartif.  Karena  itu,  implementasi  nilai-nilai  HAM  dalam  kehidupan memerlukan  aturan  hukum  yang  mengikat  dan  memaksa  baik  itu  dalam  ranah  lokal, nasional,  regional  dan  Internasional.  Hukum  yang  mengatur  bertujuan  agar penghormatan  terhadap  HAM  dijamin  oleh  sebuah  institusi  yang  memiliki  kekuatan untuk mewajibkan setiap pihak untuk menaatinya.
Dalam  konteks  hubungan  internasional,  legalitas  hukum  yang  mengatur  dan mewajibkan setiap subjek hukum  terdapat dalam beberapa aturan yang telah disepakati oleh  banyak  negara.  Misalnya  pada  abad  20,  upaya  penghapusan  perbudakan digencarkan  oleh  Liga  Bangsa-Bangsa  melalui  Konvensi  untuk  Melenyapkan Perbudakan  dan  Perdagangan  Budak  (1926).  Aturan  itu  juga  dapat  ditemukan  dalam International  Red  Cross  Committe atau  dikenal  dengan  ICRC  (1863)  dan  kelahiran konvensi yang disponsorinya, terkait dengan konvensi internasional untuk melindungi tawanan perang, mengatur cara-cara perang dan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang  tidak  terlibat  dalam  perang  ( non-combatan ).  Pada  1919  saat  Traktat  Versailess diwujudkan  juga  dibentuk  ILO (International  Labor  Organization), yang  lebih menfokuskan  pada  upaya  keadilan  sosial  dan  kepedulian  atas  standar  perlakuan terhadap kaum buruh. Kemudian mengalami perkembangan yang cukup signifikan saat dideklarasikannya  UDHR  ( Universal  Declaration  on  Human  Rights )  pada  tahun  1948.
Setelah  itu  bermunculan  beberapa  konvensi  dan  aturan  internasional  yang  disebut sebagai  enam  fakta  besar  tentang  HAM  yang  berisi  kewajiban  untuk  menghormati, melindungi,  memenuhi  dan  memajukan  HAM.  Pakta  tersebut  di  antaranya  adalah International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (hak-hak  sipil  dan  politik)  dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hak-hak ekonomi, sosial dan
5 ibid
140 | Noorwahid Sofjan , Aksi Kemanusiaan Dalam Bingkai Politik
budaya/ICESCR), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk  Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW),  Konvensi  tentang  Hak  Anak  (CROC)  dan  Konvensi  menentang Penyiksaan (CAT).
Selain  itu,  pada  1994  dalam  piagam  PBB  Bab  VII  disebutkan  “ to maintain or restore  international  peace  and  security” maka  dibentuklah Peradilan  Pidana  Internasional untuk  Rwanda (International  Criminal  Tribunal  for  Rwanda) dan  Peradilan  Pidana Internasional  untuk  bekas  Yugoslavia (International  Criminal  Tribunal  for  the  Former Yugoslavia). Pada  tahun  1998,  Statuta  Roma (Rome  Statute) disetuji  sebagai  dasar pembentukan  Mahkamah  Pidana  Internasional  yang  menjamin  penghormatan  atas HAM  dan  puncaknya  pada  2002  dibentuklah  Mahkamah  Pidana  Internasional (International  Criminal  Court/ICC). Pada  2005  sejarah  kembali  mencatat  disahkannya prinsip responsibilty  to  protect oleh  PBB  yang  memungkinkan  adanya  intervensi kemanusiaan.

## 3. Humanitarian Action dalam Kacamata Politik
Secara sederhana aksi kemanusiaan dimaknai sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan  untuk  mengurangi  penderitaan  sesama  manusia  -termasuk  membantu, menolong,  mengadvokasi-  yang  disebabkan  oleh  bencana  alam  atau  konflik  dan peperangan. Aksi ini berlandaskan pada prinsip kemanusiaan (humanity) , independensi, kesukarelawanan,  imparsialitas  dan  netralitas  juga  didasarkan  pada  rasa  empati, keikhlasan serta solidaritas sebagai mahluk Tuhan yang menghuni muka bumi. Namun dalam  kenyataannya,  aksi  kemanusiaan  tidak  cukup  hanya  dengan  niat  tulus  tanpa pamrih  untuk  membantu  mereka  yang  membutuhkan.  Diperlukan  lebih  dari  sekedar keikhlasan  agar  bantuan  yang  diberikan  sebagai  bagian  dari  respon  kemanusiaan  itu bisa  tepat  sasaran.  Dalam  beberapa  kasus,  ditemukan  bahwa  bantuan  yang  diberikan oleh  para  donor  melalui  organisasi  kemanusiaan  tidak  menyentuh basic  need mereka
Al-mishbah , Vol.15 No. 1 Januari – Juni 2019 | 141 yang  dibantu  atau  bahkan  berkontribusi  pada  semakin  buruknya  situasi  konflik (Anderson, 1999). 6
Realitas  empiris  menunjukkan  bahwa  aksi  kemanusiaan,  meskipun  dilandasi oleh  semangat  kemanusiaan  dan  penghormatan  atas  HAM  serta  aturan  hukum, kenyataannya  ia  tidak  terlepas  dari  persoalan  politik.  Hakekat  yang  politis  adalah pertarungan kepentingan. Tentang siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Lantas  bagaimana  interaksi  HAM  dalam  aksi  kemanusiaan    dengan  perkara  politik? Jawaban  atas  pertanyaan  dapat  ditemukan  dalam “Values and Interests as Motivation for Humanitarian Action” yang diulas Otto Hieronymi dan Chiara Jasson.
Pertautan  antara  HAM,  humanitarian  actions  dan  dunia  politik  dapat  dilihat dalam  beberapa  hal. Pertama, pada  tataran diskursus dan konsep  kepentingan itu sendiri.  Diskursus  dimaknai  sebagai  menyatunya  konsep  bahasa  dan  praktek.  Bagi pemikir  post-strukturalis  seperti  Foucault,  istilah  diskursus  mengacu  pada  produksi pengetahuan  melalui  bahasa  yang  memberi  makna  pada  benda-benda  material  dan praktek-praktek  sosial. 7 Wacana/diskursus  mengonstruksi  kesadaran  manusia  sebagai subjek  yang  menentukan  bagaimana  seorang  agen  berpikir,  berbicara  dan  bertindak. Pemikiran  Foucault  tentang  diskursus  memberikan  dimensi  etis  mengenai  bagaimana sebaiknya  seseorang  mengenali  diri  sendiri,  kemudian  berpikir  dan  bertindak  secara kritis.
Dalam kaitannya dengan HAM, diskursus HAM memberikan ruang emansipasi bagi  setiap  individu  untuk  berpikir,  berbicara  dan  bertindak  untuk  kepentingan pembelaan terhadap hak-hak asasi manusia. Emansipasi dalam pengertian ini, dimaknai sebagai upaya mengembalikan dimensi kemanusiaan itu sendiri kepada setiap individu untuk diekspresikan secara bebas dalam ruang sosial dan kehidupannya. Memberikan pilihan  bebas  terhadap  setiap  individu  terkait  kontribusi  dan  karya  apa  yang  dapat  ia berikan  pada  kehidupan  pribadi  dan  sosialnya.  Implikasi  dari  pandangan  kritis  ini
6 Anderson,  Mary  B,  Do  No  Harm:  How  Aid  Can  Support  Peace  or  War,  London:  Lyenne  Rienner Publisher Inc. 1999.
7 Foucault  dalam Barker,  Chris,  2005,  Cultural  Studies;  Teori  dan  Praktek  (Terjemahan),  Bentang Pustaka, Yogyakarta
142 | Noorwahid Sofjan , Aksi Kemanusiaan Dalam Bingkai Politik
bahwa  rekayasa  sosial  untuk  membangun  perdamaian  merupakan  projek  yang memastikan  proses  emansipasi  manusia  itu  dapat  berjalan.  Tanpa  hegemoni,  tanpa dominasi  atau  tekanan  represif  dari  pihak  mana  pun.  Hal  ini  tentu  sejalan  dengan konsep perdamaian positif yang diperkenalkan oleh Johan Galtung yang menekankan pentingnya aspek keadilan, kesejahtraan dan kebebasan bagi setiap individu.
Tidak hanya itu, isu HAM yang mengalami ekskalasi, persebaran dan menjadi diskursus dominan yang diperhatikan, diperbincangakan dan diamati oleh masyarakat internasional akan  memberikan kekuatan perubahan yang berpengaruh. Hal ini dapat dilihat  dalam  isu  lingkungan  hidup  atau  dalam  isu  pelanggaran  HAM  di  Libya  yang berbuah menjadi intervensi militer dengan alasan kemanusiaan.
Sedangkan  konsep  kepentingan  dalam  aksi  kemanusiaan  dilihat  sebagai  salah satu  motivasi  yang  melandasi  aksi  kemanusiaan  itu  sendiri.  Kepentingan  tidak selamanya  mengacu  pada  keinginan  pihak-pihak  yang  terlibat  untuk  mendapatkan sarana dan keuntungan materi tetapi juga terkait dengan implementasi nilai-nilai ideal kemanusiaan  sekaligus  untuk  mempromosikan  dan  menyebarkan  nilai-nilai  tersebut agar  diterima  secara  luas.  Tujuan  agar  nilai-nilai  kemanusiaan  itu  menjadi  wacana dominan merupakan salah satu motivasi sekaligus kepentingan dalam aksi kemanusiaan agar persebaran nilai dan norma ideal tersebut berkontribusi pada kehidupan manusia yang lebih menghargai, menghormati, melindungi dan memajukan HAM.
Kedua, hak asasi manusia dan aksi kemanusiaan dalam kacamata politik juga erat kaitannya  dengan  masalah  biaya (costs) sebagai  konsekuensinya . Beberapa  hal  yang berkaitan  langsung  adalah  soal human  costs. Yang  menjadi  pertaruhan  di  sini  adalah keselamatan jiwa dan raga para humanitarian workers maupun para personil militer yang bekerja  dalam  aktivitas  kemanusiaan.  Hal  ini  tentu  menjadi  dilema  politik  tersendiri dalam aksi kemanusiaan. Selain hal itu, humanitarian action juga diperhadapkan pada masalah biaya material dan finasial (material and financial costs). Aksi kemanusiaan tentu memiliki pembiyaan yang tidak sedikit. Belum lagi jika diperhadapkan pada persoalan keuntungan apa  yang  akan  didapatkan  di  balik  kegiatan  kemanusiaan  yang  dilakukan. Dalam  kasus  Libya  misalnya,  persoalan  ini  menjadi  krusial  sebab  di  balik  intervensi
143
kemanusiaan  NATO  terdapat  motif  ekonomi  negara-negara  besar  seperti  negara- negara eropa dan AS.
Dan  yang  terakhir  adalah  konsekuensi  politik (political  costs) yang  seringkali menjadi  persoalan  serius  utamanya  untuk  konteks  negara.  Terkadang  motivasi kemanusiaan  untuk  menolong  terhalang  oleh  pertimbangan-pertimbangan  politik (konsekuensi pilitik) yang muncul. Misalnya dalam kasus pencari suaka, atau IDPs, atau kekhawatiran  negara  akan  ancaman  kedaulatan  maupun  kecaman  oposisi  dalam pemerintahan  jika  membiarkan  pekerja  kemanusiaan  dan  bantuan  asing  masuk  ke wilayah negara tersebut.
Persoalan  yang  ke tiga yang  juga  menandai  pertautan  kepentingan  politik dengan  aksi  kemanusiaan  adalah  persoalan  donor.  Dalam  konteks  ini,  analisis politiknya  dapat  dilihat  dalam  dua  sisi  yakni  motivasi  kemanusiaan  atas  dasar kepentingan untuk menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan dan juga pada sisi bahwa donor  yang  memberikan  bantuan  kemanusiaan  juga  terkadang  ingin  mendapatkan moral  kredit  dari  khalayak  ramai.  Dalam  hal  ini  latar  belakang  lembaga  atau  person sang donor sangat menentukan untuk melihat motif di balik bantuan yang diinginkan.

## A. Kesimpulan
Dari  paparan  singkat  di  atas  dapat  dimbil  kesimpulan  bahwa [pertama], perkembangan  HAM  sejak  generasi  pertama  memberikan  banyak  implikasi  terhadap kehidupan internasional. Di antaranya adalah pembentukan institusi global yang peduli terhadap perlindungan HAM, hukum internasional, internasionalisasi masalah HAM di mana pelanggaran hak asasi dalam suatu negara dapat berimplikasi terhadap manusia di negara lain, penekanan terhadap penegakan demokrasi dan human security yang dianggap penting  untuk  mewujudkan  perdamaian  internasional,  serta  efektivitas  aktor  non- negara dalam memperjuangkan HAM.
[Kedua], ketentuan-ketentuan  pokok  yang  diatur  dalam  hukum  internasional merupakan  landasan,  instrumen  sekaligus  tujuan  dalam  aktivitas  kemanusiaan.  Titik persinggungan antara aksi kemanusiaan dan hukum internsional sebagai instrumennya, ada dalam upaya implementasi hukum tersebut agar ditaati dan dihormati oleh semua
144 | Noorwahid Sofjan , Aksi Kemanusiaan Dalam Bingkai Politik
pihak. Aktor kemanusiaan tidak hanya berupaya menolong tetapi juga berperan untuk memperjuangkan  agar  setiap  pihak  menghormati  prinsip  kemanusiaan  yang berlandaskan hukum.
[Ketiga], efektivitas  hukum  yang  mengandung  prinsip  penghormatan  terhadap HAM sebagai salah satu instrumen aktivitas kemanusiaan juga turut dipengaruhi oleh political will setiap negara utamanya negara-negara maju. Hal yang tidak dapat dinafikan dalam  konteks  ini,  bahwa  pada  hakekatnya  hukum  dalam  ranah  sosial  politik  tidak dapat dilepaskan dari proses politik yang tentunya sarat akan pertarungan kepentingan. Tetapi  justru  inilah  yang  menjadi  peluang  sekaligus  tantangan  bagi  para  aktor kemanusiaan  untuk  menjalin  komunikasi,  interaksi  dan  negosiasi  dengan  pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuka peluang bagi setiap upaya pertolongan, advokasi dan  bantuan  kemanusiaan.  Seperti  dalam  kasus  intervensi  kemanusiaan  di  Libya  atau pada  tanggal  6  Maret  2011  di  mana  Sekjen  PBB  Ban  Ki  Moon  mengutus  mantan menlu  Yordania,  Abdelilah  Al-Khatib  sebagai  utusan  khusus  PBB  untuk  membuka akses kemanusiaan terhadap warga sipil yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Al- Khatib melakukan upaya diplomasi untuk mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak  yang  berkonflik  yakni  pemerintahan  Gaddafi  dan  Dewan  Nasional  Sementara oposisi Libya untuk membuka akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil. 8 Politik dan permainan kekuasaan/kepentingan tidak selamanya buruk dan harus dihindari, melainkan harus dikelola dengan apik untuk tujuan kemaslahatan manusia.
8 Ghauhar, A, Ekawati, D, Taufik, FN, 2012, Diplomatic Intervention on Libya’s Humanitarian Crisis, Program Magister HI – Global Humanitarian Diplomacy UGM, Yogyakarta.
145

## Daftar Pustaka
Anderson,  MB,  1999,  Do  No  Harm:  How  Aid  Can  Support  Peace  or  War,  Lyenne Rienner Publisher Inc, London.
Ghauhar,  A,  Ekawati,  D,  Taufik,  FN,  2012, Diplomatic  Intervention  on  Libya’s Humanitarian  Crisis (Makalah) , Program  Magister  HI  –  Global  Humanitarian Diplomacy UGM, Yogyakarta.
Barash,  David  P,  2000,  Aproach  to  Peace:  A  Reader  in  Peace  Studies,  Oxford University Press, New York.
Davidson, S, 1994, Hak Asasi Manusia , Grafiti, Jakarta.
Evans,  T,  2005,  The  Politics  of  Human  Rights;  A  Global  Perspective  (2nd  Edition), Pluto Press, London.
Federal Department of Foreign Affairs (FDFA) ICRC, 2009, ABC Hukum Humaniter Internasional, ICRC Indonesia
Barker, C, 2005, Cultural Studies; Teori dan Praktek (Terjemahan), Bentang Pustaka,
Yogyakarta
Hieronymi,  O  and  Chiara  J,  2002,  „Values  and  Interests  as  Motivation  for
Humanitarian Action‟, Presented at the Annual Convention of the International Studies Association 24-27 March , Program of International Relations and Migration and
Refugee Studies Webster University, Geneva.
Pusat Kajian HAM Univesitas Islam INdonesia, 2013, diakses 13/04. <http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=pemikiran%20john%20locke%20tenta ng%20ham&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http://p usham.uii.ac.id/ham/7_Chapter1.pdf&ei=33BpUfrUFIjPrQe_qoHoAw&usg= AFQjCNGlAWthlMf_EK4ibJAPM2zdZ91GDQ&bvm=bv.45175338,d.bmk>
146 | Noorwahid Sofjan , Aksi Kemanusiaan Dalam Bingkai Politik
Shikyil, Sylvester, 1998, The Generation of Rights, University of Jos Institutional Repository,______,____.
<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=karel+vasak+three+generations+of+hum an+rights&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F% 2Fdspace.unijos.edu.ng%2Fbitstream%2F10485%2F221%2F1%2Fewq.pdf&ei=j5Np Ub_IGILprQef3oCYDg&usg=AFQjCNG1-8q2vBSB-0tdA-399dUn2kx7bA > diunduh 13/04/ 2013