Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## UNIVERSALISME DAN RELATIVISME BUDAYA DALAM PENEGAKAN HAM TERHADAP KASUS KERANGKENG MANUSIA DAN PERBUDAKAN MODERN
Sylvia Dwi Andini
1 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, sylviadwiandini15@gmail.com

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
Universalism and cultural relativism are two different and conflicting points of view  regarding  human  rights,  universalism  has  a  wider  scope,  namely universally,  while  cultural  relativism  is  more  inclined  towards  society  or  the culture  that  exists  in  society.  Human  rights  themselves  prohibit  all  forms  of slavery  such  as  deprivation  of  liberty,  deprivation  of  rights,  deprivation  of comfort and welfare, deprivation of honor and torture. The proof of a case of human exploitation and the finding of a human cage requires us to eliminate all forms  of  slavery,  because  slavery  is  an  act  that  is  very  inhumane  and  very degrading to human dignity, especially in the case of human cages. The purpose of this article is to find out and understand universalism and cultural relativism through  a  case  study  of  human  rights  violations  in  Indonesia.  The  research method used is a normative juridical research method. With regard to cases of human exploitation and the existence of human cages that have been proven to be  torture,  violence  as  well  as  degrading  treatment,  we  must  return  to  the existing regulations, namely Article 28 G paragraph 1 “Everyone has the right to protection for himself, his family and his family. , honor, dignity and property under their control, as well as the right to a sense of security and protection from the threat of fear to do something which is a human right. The actions taken by the inactive Langkat Regent are completely unjustified, apart from tripping over a corruption case, he also violates a person's human rights. The slavery carried out  by  the  District  Head  of  Langkat  has  clearly  violated  Law  No.  19  of  1999 concerning  the  Ratification  of  the  ILO  Convention  on  the  Abolition  of  Forced
Labor.
Keywords :
Cultural Relativism; Human Explotation; Human Rights; Universalism
Cite this paper : Andini, S. D. (2022, Desember). Universalisme Dan Relativisme Budaya Dalam Penegakan Ham Terhadap Kasus Kerangkeng Manusia Dan Perbudakan Modern. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).
Scope Article Human Rights

## PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  suatu  konsep  hukum  yang  menyatakan  bahwa setiap manusia telah memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri dan hak itu tidak akan pernah bisa dilepas oleh siapapun, atau dalam artian HAM tidak bisa dicabut, tidak dapat dibagi,  saling  berhubungan  maupun  saling  bergantung.  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dapat dirasakan masyarakat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan berlangsung, pada tahun 1908 terbentuk suatu organisasi bernama Budi Utomo yang menjadi salah satu wujud nyata akan adanya  suatu  hak  kebebasan  berpikir  dan  berpendapat  di  muka  umum,  dan  organisasi- organisasi  lain  yang  ikut  memperjuangkan  HAM  seperti  Perhimpunan  Indonesia,  Sarekat
Islam, Partai Komunis Indonesia (PKI), Indische Partij dan Partai Nasional Indonesia. Setelah kemerdekaan ada beberapa hal masih diperdebatkan yaitu tentang hak untuk merdeka, hak berorganisasi dalam politik dan hak berpendapat di parlemen, oleh karena itu di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menjamin hak para rakyatnya untuk berserikat, berkumpul,  dan  juga  menyampaikan  pendapat.  Pada  periode  orde  lama  sistem  politik Indonesia  dipengaruhi  oleh  sistem  liberalisme  dan  juga  parlementer  sehingga perkembangan HAM ikut terpengaruh. Tetapi pada pemerintahan orde baru terdapat suatu usaha untuk melakukan penolakan terkait konsep HAM dengan beberapa alasan seperti (1) HAM merupakan pemikiran yang berasal dari Barat dan dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya bangsa dan dasar negara Pancasila, (2) rakyat Indonesia mengenal HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), (3) permasalahan mengenai HAM yang berasal dari barat dianggap menjadi senjata yang tidak terlihat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia. 1
Dan berdasarkan fakta yang ada di masa orde baru justru terjadi banyak pelanggaran HAM, beberapa contoh kasus pada masa orde baru yaitu G30S (1965), Peristiwa Tanjung Priok  (1984),  Kasus  Kedung  Ombo  (1989).  Dan  setelah  memasuki  era  reformasi,  HAM mengalami  perkembangan  yang  cukup  pesat,  bukti  dari  perkembangan  tersebut  adalah dengan lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin HAM. 2 Sejak pertengahan abad ke-20 Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi sebuah isu penting sekaligus bersifat global, dimana setiap negara  memiliki  ketentuan-ketentuan  yang  berbeda  mengenai  HAM  yang  dituangkan melalui  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  komunitas  regional  maupun internasional telah menghasilkan berbagai deklarasi maupun konvensi mengenai HAM, isu HAM juga selalu mewarnai hubungan antar negara dan seringkali menjadi faktor pemersatu dalam  relasi  juga  tatanan  politik  internasional. 3 Berdasarkan  sejarah  mengenai perkembangan  HAM  telah  memperlihatkan  bahwa  munculnya  suatu  konsep  HAM  tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan yang absolut dan pada akhirnya memunculkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum baik itu rechtstaat maupun rule of law.
Awal  mula  gagasan  mengenai  HAM  berasal  dari  suatu  teori  mengenai  teori  hak kodrati (natural  rights  theory), teori  kodrati  mengenai  hak  tersebut  bermula  dari  teori hukum  kodrati (natural  law  theory). Dan  dalam  perkembangannya  melawan  kekuasaan suatu gerakan pembaharuan (renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang-perorang. 4 Sejak kemunculan hak kodrati manusia, terdapat  pertentangan  terhadap  pandangan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  antara  teori universalisme dan juga teori relativisme budaya, sebagian ahli berpendapat bahwa manusia memiliki suatu hak yang muncul secara alamiah yang artinya hak tersebut muncul tanpa adanya  peran  ataupun  campur  tangan  dari  pihak  manapun.  Sedangkan  para  ahli  lainnya menganggap bahwa hak manusia berasal dari hukum yang artinya hak tidak akan pernah ada jika hukum tidak mengaturnya. Pandangan atas relativisme budaya sebenarnya muncul sebagai wujud tanggapan atas adanya suatu pemaksaan HAM yang bersifat universal. 5
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) ditandatangani oleh 48 negara pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris Perancis, hal tersebut menjadi sejarah bagi universalisme HAM. Setiap manusia dianggap mempunyai hak yang sama tanpa adanya diskriminasi, dan
1 Verelladevanka Adryamarthanino, ‘Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia’ (2021) URL:
https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/28/100000079/sejarah-perkembangan-ham-di-indonesia?page=all diakses 8 Maret 2022.
2 Ibid
3 Ikhwan Matondang, ‘Universalitas dan Relativitas HAM’ (2008) 32 MIQOT, 203.
4 Retno Kusniati. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum.
5 Nur Afif Ardani, Sulfi Amalia, Roosene Hertanto, ‘Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia’ (2017) 14 Cakrawala Hukum, 30-31.
oleh karena itu setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari HAM. 6 Universalisme hak asasi manusia, jika dilihat secara sosiologis sangat erat kaitannya dengan suatu sistem kenegaraan di abad ke-25 dimana pada saat itu setiap orang terkekang oleh otoritas negara. Dengan keadaan tersebut maka munculah suatu dorongan akan pentingnya perlindungan dan  penghormatan  terhadap  hal-hal  yang  tergolong  privasi  dan  individu  dari  gangguan masyarakat,  keluarga  maupun  negara.  Sedangkan  relativisme  budaya  merupakan  paham yang muncul dari adanya ide umum yang menyatakan bahwa karakter moral itu sifatnya relatif.
Para penganut paham universalisme menyatakan bahwa hukum hak asasi manusia internasional seperti suatu perlindungan, keamanan fisik, kebebasan berbicara, kebebasan beragama  dan  kebebasan  berorganisasi  harus  dipahami  secara  merata  dimanapun. Pernyataan tersebut sesungguhnya sama saja dengan mengakui bahwa hak-hak universal memungkinkan  secara  kebudayaan  dipengaruhi  bentuk-bentuk  penerapannya.  Banyak penganut  paham  universalisme  yang  mengkritik  penganut  paham  relativisme  budaya dengan berbagai pendapat seperti yang dikatakan oleh Rekke J. Shestack bahwa pandangan relativisme budaya tidak dapat dipertahankan dengan 4 (empat) alasan (a) para filsuf yang mengadakan  penelitian  tentang  hasil-hasil  kajian  antropologi  menunjukkan  bahwa padangan  relativisme  budaya  ini  tidak  dapat  dipertahankan;  (b)  para  penganut  paham relativisme budaya umumnya melihat budaya sebagai sesuatu yang statis dan diromantisir; (c)  perkembangan  teknologi  menutup  kemungkinan  kebudayaan  sebagai  sistem  yang tertutup dan yang terakhir (d) hak asasi manusia melalui hukum internasional telah menjadi bagian dari norma yang memiliki kekuatan memaksa (peremptory norm). 7 Menurut paham relativisme budaya, hak asasi manusia haruslah disesuaikan dengan konteks kebudayaan masing-masing masyarakat atau dengan kata lain haruslah disesuaikan atau berdasarkan dimana seseorang itu tinggal. 8 Relativisme budaya mengusulkan bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas harus tergantung pada konteks budaya.
Para penganut paham relativisme budaya mengatakan bahwa “tidak ada ide hak asasi manusia  lintas  budaya  yang  dapat  disepakati  dan  tidak  ada  budaya  yang  diperbolehkan dipaksaka n  untuk  dipahami  dan  dipraktikkan  oleh  negara  lain”.  Pada  intinya  penganut paham relativisme budaya tidak membedakan antara moral dan hukum, relativisme budaya memiliki  pandangan  nya  sendiri  bahwa  perlindungan  dan  instrumentalisasi  hak  asasi manusia merupakan bentuk keangkuhan atau penjajahan budaya (cultural imperialism) dari bangsa  Barat.  Relativisme  budaya  menganggap  bahwa  universalisme  adalah  bentuk perusakan keragaman budaya dan bentuk hegemonisasi budaya (cultural hegemonisation) menuju  satu  dunia  modern. 9 Salah  satu  kasus  pelanggaran  HAM  yang  sedang  ramai diperbincangkan  di  Indonesia  adalah  kasus  kerangkeng  manusia  di  kediaman  Bupati Langkat  nonaktif.  Kerangkeng  manusia  sendiri  adalah  suatu  tempat  untuk  manusia  yang dibuat  layaknya  penjara  dengan  besi  dan  gembok,  fungsi  kerangkeng  ini  mirip  dengan penjara yaitu untuk mengurung seseorang.
Jika  dibandingkan  kerangkeng  dan  penjara  tentulah  sangat  jauh  berbeda,  penjara akan jauh lebih manusiawi dibanding kerangkeng yang notabene nya lebih sering digunakan untuk mengurung binatang. Kasus kejahatan kerangkeng manusia ini tersebar dengan cepat karena pemiliknya adalah Bupati Langkat nonaktif yang juga disebut melakukan berbagai hal yang tidak manusiawi terhadap penghuni  kerangkeng manusia tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbudakan modern dimana para penghuni kerangkeng manusia
6 Ibid
7 Luna Brillyant Ensebu, Dina Fitra Amalia, ‘Paradoks Globalisasi Sebagai Tegangan Abadi Universalisme dan Relativisme Budaya Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Antropologi’ , Universitas Sebelas Maret, 168-169. 8 S Al Baihaqqi (2019) URL: https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/17100/05.2%20bab%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y 9 Luna Brillyant Ensebu, Dina Fitra Amalia, ‘Paradoks Globalisasi Sebagai Tegangan Abadi Universalisme dan Relativisme Budaya Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Antropologi’, Universitas Sebelas Maret, 170 -171.
ini dipaksa bekerja tanpa mendapatkan upah dan siksa juga mendapatkan perlakuan kejam lainnya.  Perbudakan  di  dalam  ilmu  antropologi  diartikan  sebagai  suatu  sistem  dari sekumpulan  manusia  yang  telah  direbut  hak-hak  nya  atau  dengan  kata  lain  direbut kebebasan  hidupnya  dan  dipaksa  bekerja  untuk  memenuhi  keinginan  seseorang  yang memiliki kuasa. Di zaman dahulu perbudakan  ini dapat terjadi pada seorang korban dari perampasan perang yang kemudian orang tersebut dijadikan budak, sedangkan pada zaman sekarang  perbudakan  disebut  sebagai  “perbudakan  modern”  dimana  para  budak  adalah orang-orang yang tidak memiliki harta kekayaan atau orang-orang dari kaum minoritas dan inferior yang membuat mereka mendapatkan perlakuan secara tidak manusiawi dari kaum mayoritas maupun superior. 10
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  serta  memahami  dan  juga menganalisis  tentang  paham  universalisme  dan  relativisme  budaya  melalui  sebuah  studi kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Serta untuk mengetahui dan memahami segala bentuk HAM dan apakah HAM selalu melekat pada setiap individu atau justru HAM hanya sekedar hak yang ada dan melekat pada setiap individu tetapi tidak berfungsi sama sekali. Hal-hal tersebut akan penulis bahas dengan rinci guna kelengkapan penelitian dalam artikel ini, dengan 2 poin pembahasan yaitu, universalisme Dan Relativisme Budaya Dalam Menempatkan  Hak  Asasi  Manusia,  dan  penegakan  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Di Indonesia Terhadap Kasus Perbudakan Modern.

## METODE
Dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah data sekunder, ini di dapatkan dari dokumen-dokumen resmi seperti karya tulis ilmiah. Sedangkan untuk jenis data, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif):
1. Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 (RAN HAM).
3. Konvensi International Labour  Organization (ILO) Nomor 105 Tahun 1957  Tentang Penghapusan  Kerja  Paksa,  diratifikasi  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa.
4. Pasal 55 poin (c) Piagam PBB.
5. Pasal 56 Piagam PBB.
6. TAP MPR Nomor. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Universalisme dan Relativisme Budaya Dalam Menempatkan HAM
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  hak  dan  kebebasan  fundamental  yang  dimiliki setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama,  bahasa  dan  juga  status-status  lainnya. 11 Dalam  sebuah  buku  yang  berjudul The Second Treatis of Civil Government and a Letter Concerning Toleration milik John Locke, ia mengemukakan  bahwa  “hak  asasi  adalah  hak  yang  diberikan  tuhan  kepada  manusia mencakup  persamaan  dan  juga  kebebasan  yang  sempurna,  serta  hak  untuk
10 Vetty Sucianingtias, ‘Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Di Indonesia’ (2021) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 5-6.
11 ‘Apa Itu Hak Asasi Manusia’ (2020) URL: https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu-hak-asasi-manusia/ diakses 9 Maret 2022.
mempertahankan hid up dan harta benda yang dimilikinya”. Sedangkan menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “hak asasi manusia  merupakan  hak  dasar  yang  secara  kodrati  melekat  pada  diri  manusia,  bersifat universal  dan  langgeng,  oleh  karena  itu  harus  dilindungi,  dihormati,  dipertahankan,  dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun”. Lalu menurut United Nations Human  Rights  menyebutkan  bahwa  “hak  asasi  manusia  adalah  hak  yang  melekat  pada semua  manusia  yang  bersifat  universal  karena  didasarkan  pada  harkat  dan  martabat manusia  tanpa  memandang  ras,  warna  kulit,  jenis  kelamin,  etnis,  sosial,  agama,  bahasa, kebangsaan, orientasi seksual, disabilitas dan juga karakteristik berbeda lainnya”. 12 Pada era reformasi  pembangunan  HAM  di  Indonesia  telah  mendapatkan  landasan  hukum  yang signifikan  semenjak  diberlakukannya  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Republik  Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang “Rencana Aksi  Nasional  Hak -Hak Asasi Manusia Indonesia 1998- 2003” atau yang lebih dikenal dengan istilah “RAN HAM” ditetapkan di Jakarta pada 15 Agustus 1998.
Terdapat  4  (empat)  pilar  utama  pembangunan  HAM  di  Indonesia  yang  telah ditegaskan  di  dalam  Keppres  tersebut  seperti  (1)  persiapan  pengesahan  perangkat- perangkat internasional HAM, (2) diseminasi dan pendidikan HAM, (3) pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai prioritas, (4) pelaksanaan isi atau ketentuan-ketentuan berbagai perangkat  internasional  HAM  yang  telah  disahkan  Indonesia. 13 Permasalahan  HAM  telah mendapatkan  perhatian  dan  menjadi  bahan  perdebatan  yang  serius  sejak  proses pembentukan negara Republik Indonesia di tahun 1945. Rapat besar yang dilakukan Badan Penyelidik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  atau  dalam  bahasa Jepang  disebut “Dokuritsu  Junbi  Chosakai” yang  diselenggarakan  pada  15  Juli  1945  telah menyimpan banyak memori mengenai perdebatan para founding fathers tentang perlu atau tidaknya pengaturan tentang HAM dicantumkan dalam UUD 1945. 14 Sebagai tindak lanjut dari ada dan diberlakukannya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129 Tahun 1998 maka pada  tanggal  28  September  1998  ditetapkanlah  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1998. Undang-Undang tersebut menetapkan tentang pengesahan Convention Against Torture and Other  Cruel,  Inhuman  or  Degrading  Treatment  or  Punishment (Konvensi  Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). 15
Isu-Isu yang terdapat di dalam Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menjadi perdebatan, isu tersebut adalah konflik antar dua pandangan yang berupa ideologi maupun perspektif yang  berbeda  dalam  penerapan  HAM  skala  nasional  yaitu  universalisme  dan  relativisme budaya. Kedua nya berhasil memecah belah pandangan antara negara-negara bagian barat yang  lebih  mendukung  universalisme  HAM  dan  negara-negara  bagian  timur  yang  lebih memilih  relativisme  budaya. 16 Pandangan  universal  mengenai  HAM  memiliki  arti  bahwa menempatkan HAM sebagai suatu nilai-nilai yang universal sebagaimana telah dirumuskan ke  dalam  berbagai  bentuk International  Bills  of  Human  Rights dengan  tidak mempertimbangkan faktor juga konfigurasi sosial budaya serta konteksnya terhadap ruang dan waktu yang melekat pada masing-masing negara. HAM sendiri ditempatkan sebagai nilai dan  juga  norma,  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  55  Point  (c)  Piagam  PBB “penghormatan  universal  untuk,  dan  pengakuan  terhadap,  hak -hak  asasi  manusia  dan kebebasan fundamental bagi semua tanpa perbedaan terhadap ras, jenis kelamin, bahasa,
12 Silmi  Nurul  Utami,  ‘Defini  Hak  dan  Kewajiban  Asasi  Manusia  Menurut  Para  Ahli’  (2021)  URL: https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/13/151603469/definisi-hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-menurut- para-ahli?page=all diakses 9 Maret 2022.
13 Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011) 6.
14 Ibid, 7.
15 Ibid, 16.
16 Belardo  Mega  Jaya,  Muhammad   Rusli Arafat,  ‘Universalism Vs.  Cultural  Relativism  dan  Implementasinya  dalam  Hak Kebebasan Beragama di Indonesia’ (2017) 17 Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 57.
atau  agama”. 17 Lalu    dalam    Pasal  56  Piagam  PBB  menyatakan bahwa  “semua  anggota berjanji untuk mengambil langkah bersama ataupun terpisah dengan bekerjasama dengan organisasi untuk pencapaian yang dicantumkan didalam pasal 55”.
Pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal dan setiap negara harus mengakui juga mengambil suatu tindakan terhadap pemenuhan hak- hak tersebut. “Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being”, hak asasi manusia yang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu hak-hak yang melekat pada dirinya dan tanpa hak tersebut  mereka  tidak  akan  bisa  hidup  sebagai  manusia.  Bagi  penganut  paham universalisme  mereka  mempercayai  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  asasi  dan  juga kebebasan  fundamental  secara  mutlak,  sehingga  HAM  dapat  dikatakan  berlaku  secara universal juga berlaku untuk siapapun. Rhoda E. Howard yang merupakan seorang sosiolog sekaligus pendukung paham universalisme menyatakan bahwa hak  asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia merupakan seorang manusia. 18 Jadi maksudnya adalah hak tersebut ada dan  melekat pada diri seseorang karena mereka adalah manusia bukan karena mereka seorang warga negara yang menempati suatu negara.
Di dalam paham universalisme, individu merupakan sebuah unit sosial yang memiliki hak-hak yang tidak dapat dibantahkan, dan diarahkan pada suatu pemenuhan kepentingan individu tersebut, sedangkan di dalam relativisme budaya suatu komunitas adalah sebuah sub unit sosial. Jadi dalam hal ini tidak dikenal konsep individualisme, kebebasan memilih persamaan,  yang  diakui  ialah  bahwa  kepentingan  dari  sebuah  komunitas  menjadi  suatu prioritas  utama.  Perkembangan  HAM  tidak  dapat  dipisahkan  dari  suatu  paham universalisme nilai moral, perkembangan filosofis HAM dapat dijelaskan melalui doktrin- doktrin  moral  khusus.  HAM  dapat  dikatakan  sebagai  bagian  dari  konsep  universalisme moral, universalisme moral menempatkan keberadaan suatu kebenaran moral yang sifatnya lintas  budaya  juga  lintas  sejarah  dan  dapat  diidentifikasi  secara  rasional.  Universalisme moral berasal dari Eropa yang berkaitan dengan tulisan-tulisan dari seorang filsuf Yunani yaitu Aristoteles, dalam karyanya yang berjudul Nicomachean Ethics ia menyebutkan suatu argumentasi  yang  mendukung  keberadaan  ketertiban  moral  yang  bersifat  alamiah,  dan kebutuhan  atas  suatu  ketertiban  inilah  yang  kemudian  diturunkan  dalam  serangkaian kriteria  universal  yang  komprehensif  untuk  menguji  legitimasi  dari  suatu  sistem  hukum buatan manusia. 19
Lalu  ada  relativisme  budaya,  paham  tersebut  muncul  setelah  berakhirnya  perang dingin sebagai respon dari klaim universal dari gagasan HAM internasional. Gagasan tentang relativisme  budaya  menyatakan  bahwa  kebudayaan  merupakan  satu-satunya  sumber kebenaran  hak  ataupun  kaidah  moral,  hal  tersebut  karena  kebudayaan  mempunyai  hak hidup  serta  martabat  yang  sama  yaitu  harus  dihormati.  Jadi  kebudayaan  haruslah ditempatkan  kedalam  konteks  budaya  yang  mengikuti  kebudayaan  di  masing-masing negara, “There  is  no  such  thing  as  universal  rights” yang  merupakan  suatu  penolakan terhadap pandangan adanya suatu hak yang bersifat universal terutama jika hak tersebut didominasi oleh suatu budaya tertentu. Pandangan terkait relativisme budaya berkembang pada abad ke-18 setelah Johann Gottfried von He rder mengklaim bahwa “tiap -tiap bangsa mempunyai  keunikan  tersendiri  yang  mengakibatkan  nilai  universal  adalah  suatu kebohongan, yang ada hanyalah bersifat kewilayahan dan ketidaksengajaan (contingent) ”. Relativisme  budaya  mempunyai  pandangan  bahwa  perlindungan  HAM  yang  universal merupakan suatu bentuk intervensi budaya dari bangsa barat.
17 Ibid
18 Ibid, 58.
19 Rhona K.M. Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusat Studi  HAM Universitas Islam Indonesia – PUSHAM UII, 2008) 19-20.
Howard  mengemukakan  bahwa  relativisme  budaya  adalah  konsepsi  absolutisme budaya  yang  menyatakan  bahwa  budaya  suatu  masyarakat  adalah  nilai  etnis  tertinggi  di setiap wilayah dan HAM tidak dapat didukung jika pelaksanaannya mengakibatkan suatu perubahan di dalam sebuah budaya, maka pelaksanaan HAM tersebut harus sesuai dengan budaya  yang  diterapkan  dalam  negara  tersebut. 20 Gagasan  HAM  terikat  dengan  konteks budaya pada umumnya dibawa oleh negara-negara berkembang dan negara-negara Islam, gagasan tersebut telah muncul sejak dekade 1990-an terutama saat menjelang Konferensi Internasional  Hak  Asasi  Manusia  di  Wina,  yang  disuarakan  oleh  para  pemimpin  dan cendikiawan.    Para  pemimpin  dari  negara  di  kawasan  Lembah  Pasifik  Barat  contohnya, mereka mengajukan klaim bahwa apa yang mereka sebut sebagai “Asian Values” lebih tepat untuk  kemajuan  dikawasan  tersebut  dibanding  “nilai - nilai  Barat”  seperti  HAM  dan Demokrasi  yang  dinilai  tidak  terlalu  esensial  bagi  bangsa  Asia. 21 Terdapat  banyak  sekali pertentangan akan adanya paham universalisme dan relativisme budaya terhadap HAM, dan hal itu masih dirasakan sampai saat ini, yang pada akhirnya menyebabkan kendala dalam kemajuan  pemahaman  dan  perlindungan  HAM  itu  sendiri.  Tetapi  sebenarnya  kedua pandangan tersebut tidak perlu diperdebatkan karena dapat dijelaskan melalui aspek dan juga tingkatan pemahaman mengenai HAM.
Dilihat dari ide dan gagasan, HAM merupakan milik semua bangsa dan tradisi budaya, agama yang artinya hal tersebut mencakup juga pada paham universalisme dan relativisme budaya. 22 Perbedaan paham universalisme dan relativisme budaya merupakan suatu akibat dari perbedaan pelaksanaan HAM yang diterapkan oleh masing-masing negara, hal-hal itu seharusnya dapat diwajarkan karena banyak terjadi persinggungan antara budaya yang satu dengan  budaya  lain,  tradisi  disetiap  negara,  agama  yang  dianut  oleh  setiap  individu,  dan praktik  hukum  disetiap  negara.  Dengan  banyak  nya  persinggungan  dan  perbedaan  pada penganut  paham  universalisme  dan  relativisme  budaya  maka  pluralisme  lah  yang  harus bekerja, pluralisme sendiri diartikan sebagai sebuah paham yang menghargai adanya suatu perbedaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan mengizinkan kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan cara pandang agar tetap menjaga budayanya masing-masing yang merupakan  ciri  khas  baik  itu  suku,  golongan,  agama,  adat  maupun  pandangan  hidup. Perbedaan  yang  mencolok  mengenai  konsep  dasar  ditetapkannya  HAM  internasional, dimana penganut universalisme cenderung menerapkan teori positivisme dimana sebuah hukum  diperlukan  untuk  mengatur  kehidupan  sosial  masyarakat,  paham  universalisme berusaha mengkosongkan realitas sosial didalam masyarakat karena tujuan hukum memang diperlukan  untuk  memperbaiki  kondisi  sosial  masyarakat  tersebut.  Tetapi  universalisme memerlukan sebuah infrastruktur yang kuat dan saling berkaitan, misalnya antara petugas hukum  dengan  produk  hukumnya  harus  benar-benar  netral  dari conflict  of  interest atau dengan kata lain tidak boleh ada salah satu pihak yang mendahulukan kepentingan individu, atau membuat pihak lain dirugikan. 23
Sedangkan  penganut  relativisme  budaya  cenderung  menerima  dan  bahkan menganjurkan  manusia  untuk  menggunakan  realita  sosial  di  suatu  masyarakat  untuk menerapkan  HAM.  Pandangan  ini  juga  menerima  produk  hukum  di  suatu  negara  untuk menerapkan  HAM  karena  hukum  nasional  selalu  berkaitan  dengan  nilai-nilai  yang berkembang di masyarakatnya. Berbagai perdebatan akibat perbedaan pendapat terhadap universalisme dan relativisme budaya juga terjadi pada Amartya Sen, seorang filsuf India yang  mengemukakan  bahwa  HAM  adalah  seperangkat  tujuan  yang  mana  masing-masing idividu dapat mengembangkan tujuan-tujuan tersebut. Menurut Amartya Sen, HAM adalah artikulasi  dari  tuntutan-tuntutan  etika  yang  bersifat  terbuka,  pendapat  nya  pun  selaras
20 Belardo  Mega  Jaya,  Muhammad   Rusli Arafat,  ‘Universalism Vs.  Cultural  Relativism  dan  Implementasinya  dalam  Hak Kebebasan Beragama di Indones ia’ (2017) 17 Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 58.
21 Rhona K.M. Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusat Studi  HAM Universitas Islam Indonesia – PUSHAM UII, 2008) 21.
22 Ikhwan Matondang, ‘Universalitas dan Relativitas HAM’ (2 008) 32 MIQOT, 212.
23 Al Khanif, Hak Asasi Manusia (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016) 38.
dengan paham relativisme budaya, dimana tujuan yang ingin dicapai dalam HAM haruslah memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pendapat filsuf India tersebut didasari oleh  segala  bentuk  budaya,  tradisi  atau  agama  memiliki  ciri  khas  tentang  etika  maupun moral yang berbeda-beda. 24
Perbedaan  pendapat  itu  terjadi  diantara  Amartya  Sen  dengan  Martha  Nussbaum, Martha  Nussbaum  adalah  seorang  filsafat  Amerika  Serikat  dan  ia  mengemukakan  bahwa HAM  adalah  pencapaian-pencapaian  fundamental  yang  tidak  bisa  ditawar  dengan  alasan apapun. Martha Nussbaum juga meniadakan masyarakat dengan maksud agar ada standar internasional  tentang  pencapaian  HAM,  hal  tersebut  karena  HAM  didalam  instrumen internasional mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Maka dapat disimpulkan bahwa dari kedua pendapat tersebut telah terjadi ketidaksesuaian antara HAM internasional yang cenderung menerapkan pandangan Martha Nussbaum dan pada kenyataannya banyak pula negara yang menerapkan pandangan Amartya Sen. 25

## Penegakan Hukum Dan HAM Di Indonesia Terhadap Kasus Perbudakan Modern
Di Indonesia terdapat suatu lembaga bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau  biasa  disebut  Komnas  HAM  yang  merupakan  suatu  lembaga  perlindungan  HAM  di Indonesia  yang  berdiri  secara  mandiri  artinya  Komnas  HAM  memiliki  kedudukan  yang setara  dengan  lembaga-lembaga  negara  lain  yang  berfungsi  melaksanakan  pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan juga mediasi HAM, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM didirikan  dengan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  Nomor  50  tahun  1993  tentang  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sejak tahun 1999 keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999.  Disamping  kewenangan  itu,  Komnas  HAM  juga berwenang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia,  dan  berdasarkan  Undang-Undang  tersebut  Komnas  HAM  adalah  lembaga  yang berwenang  menyelidiki  pelanggaran  HAM  berat  dan  dalam  melakukan  penyelidikan tersebut  Komnas  HAM  dapat  membentuk  tim  ad  hoc  yang  terdiri  atas  Komisi  Hak  Asasi Manusia  dan  unsur  masyarakat.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  tahun  2008 tentang  Penghapusan  Diskriminasi  Ras  dan  Etnis,  mendapatkan  tambahan  kewenangan yang berupa pengawasan, dimana pengawasan tersebut adalah suatu tindakan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM dengan tujuan mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Komnas HAM juga memiliki beberapa tujuan yang dapat dilihat dalam Pasal 75 Undang-Undang tentang HAM yang disebutkan sebagai berikut:
1. Mengembangkan  kondisi  yang  kondusif  bagi  pelaksanaan  HAM  sesuai  dengan Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  1945,  dan  juga  Piagam  PBB  beserta  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
2. Meningkatkan  perlindungan  dan  penegakkan  HAM  guna  berkembangnya  pribadi manusia  Indonesia  seutuhnya  dan  kemampuan  berpartisipasi  dalam  berbagai bidang kehidupan. 26
Dalam  pembahasan  ini  penulis  juga  mencantumkan  tentang  perbudakan  modern dengan studi kasu s “Kerangkeng Manusia”, jika kita telusuri lebih jauh kasus tersebut masih terbilang  baru  dan  masih  terus  berlanjut.  Perbudakan  sendiri  telah  terjadi  sejak  ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, hanya saja perbudakan di zaman sekarang sistemnya bisa di bilang  berbeda.  Perbudakan    modern  sendiri  diartikan  sebagai  suatu  pembaruan  dari perbudakan  yang  telah  terjadi  di  masa  lalu  yang  berakhir  dengan  sebutan  perbudakan
24 Ibid
25 Al Khanif, Hak Asasi Manusia (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016) 39.
26 ‘Tentang Komnas HAM’ URL:
https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang-komnas- ham.html#:~:text=Komnas%20HAM%20adalah%20lembaga%20mandiri,1999%20tentang%20Hak%20Asasi%20Manu sia diakses 9 Maret 2022
modern. Perbudakan modern biasanya berupa praktik perdagangan manusia, kerja paksa, sampai  perdagangan  anak  di  bawah  umur.  Perbudakan  modern  ini  bisa  dilihat  dari  cara seseorang memperlakukan orang lain seperti memperlakukan seseorang layaknya properti milik pribadi, sehingga menimbulkan terampasnya kemerdekaan dan hak-hak yang dimiliki oleh orang tersebut. Perbudakan modern biasanya dilakukan demi kepentingan seseorang yang memiliki kuasa dan sifatnya sangat tidak manusiawi.
Larangan perbudakan sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang.  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak Asasi  Manusia  menyebutkan  “hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak  disiksa,  hak  kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang  berlalu  surut  adalah  Hak  Asasi  Manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan apapun  dan  oleh siapapun”. Selanjutnya  Pasal  20  Undang -Undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  menyebutkan  “tidak  seorangpun  boleh  diperbudak  atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang”. 27 Ada beberapa ciri-ciri yang melekat dengan terjadinya perbudakan modern seperti:
1. Terjadinya  perampasan  kebebasan,  menurut  Organisasi  Buruh  Internasional  (ILO) hampir 21 juta orang menjadi korban dari kerja paksa;
2. Terjadinya  perampasan  hak,  buruh  tidak  mendapatkan  upah  setelah  bekerja  dan ataupun hanya mendapatkan gaji di bawah minimum standar yang berlaku;
3. Terjadinya perampasan kenyamanan serta kesejahteraan, memberikan tempat hidup yang tidak layak, memberikan fasilitas yang buruk dan jauh dari kata manusiawi;
4. Terjadinya perampasan kehormatan, baik perempuan maupun laki-laki yang menjadi korban dari perdagangan manusia hingga terjadi perbudakan seksual dan lain-lain;
5. Terjadinya  penyiksaan,  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  disertasi  kekerasan seperti pemukulan bahkan sampai pembunuhan. 28
Wacana tentang kerja paksa, perdagangan manusia, pekerja anak, dan perdagangan seks  sering  berkonotasi  dengan  istilah  umum  “perbudakan  modern”.  Sayangnya,  istilah perbudakan modern masih ambigu di bawah hukum internasional. Defini si “perbudakan” itu sendiri secara resmi diperkenalkan dalam Konvensi Perbudakan 1926, sebuah perjanjian internasional dibuat di bawah Liga Bangsa-Bangsa yang merupakan pendahulu Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Perbudakan  didefinisikan  berdasarkan  Pasal  1  sebagai “the  status  or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are  exercised.” Tujuan  Konvensi  ini  adalah untuk  menekan  perbudakan  dan  perdagangan budak yang merajalela selama ini. PBB diamanatkan untuk mengatur masalah perbudakan kontemporer melalui  Konvensi  Perbudakan  1953.  Konvensi  ini  kemudian  diubah  dengan Protokol  dan  definisi  perbudakan  diperluas  lebih  lanjut  dalam  Tambahan  Konvensi Penghapusan  Perbudakan,  Perdagangan  Budak  dan  Lembaga  dan  Praktik  Serupa Perbudakan 1956 (situs resmi OHCHR). 29 Pasal 1 memberikan definisi sebagai berikut:
1. Slavery  is  the  status  or  condition  of  a  person  over  whom  any  or  all  of  the  powers attaching to the right of ownership are exercised;
2. The slave trade includes all acts involved in the capture, acquisition or disposal of a person with the intent to reduce him to slavery; all acts involved in the acquisition of a
27 Henly Jai Rahman, ‘Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Perbudakan Menurut Instrumen Hukum HAM Internasional dan Hukum Nasional’ (2019) 8 Lex Et Societatis, 113.
28 Vetty Sucianingtias, ‘Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Di Indonesia’ (2021) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 6-7.
29 Hendun  Abd  R.S,  Baidar  M.H,  Haziman  M.A,  Norfadhilah  M.A,  ‘Modern  Slavery  and Forced  Labour:  An  Overview  of International Law, The Malaysian Law and Islamic Law Perspectives’ (2021) 21 AHKAM, 243 -244 .
slave with a view to selling or exchanging him; all acts of disposal by sale or exchange of a slave acquired with a view to being sold or exchanged, and, in general, every act of trade or transport in slaves.
Belakangan  ini  Indonesia  sedang  dikejutkan  dengan  kasus  pelanggaran  HAM  yang tentunya menyita perhatian publik, dimana di zaman yang serba modern ini masih terjadi perbudakan ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kuasa. Penangkapan Bupati Langkat nonaktif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjerat kasus korupsi membuat temuan baru yaitu adanya dugaan eksploitasi manusia di lingkungan kediaman bupati tersebut, dimana ditemukan sebuah kerangkeng manusia. Menurut beberapa berita yang telah dirilis, orang-orang yang berada di dalam kerangkeng itu mengalami perbudakan karena  tidak  mendapat  gaji  saat  bekerja,  serta  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak manusiawi  hingga  terjadi  penganiayaan.  Pada  awalnya  Bupati  Langkat  nonaktif  tersebut sempat mengelak dengan mengklaim bahwa kerangkeng manusia tersebut adalah sebuah sel untuk membina para pelaku penyalahgunaan narkoba, tetapi Badan Narkotika Nasional (BNN) menegaskan bahwa kerangkeng di kediaman Bupati Langkat nonaktif tersebut tidak dapat disebut sebagai tempat rehabilitasi. 30
Komnas HAM melalui fungsinya ikut andil untuk melakukan pemantauan dan juga penyelidikan,  Choirul  Anam  selaku  Komisioner  Komnas  HAM  RI  menjelaskan  dan membenarkan  bahwa  dalam  kasus  kerangkeng  manusia  tersebut  terjadi  tindakan penyiksaan, kekerasan, dan juga perlakuan yang merendahkan martabat manusia. 31 Dengan beberapa alat yang digunakan dalam tindakan-tindakan tersebut seperti selang, cabai, palu, dan tang, dalam kasus kerangkeng manusia tersebut terdapat 57 orang penghuni dengan 2 (dua)  kerangkeng  yang  masing-masing  diisi  oleh  30  penghuni  dan  27  penghuni.  Dimana ditemukan  juga  tambahan  korban  meninggal  dunia  yang  totalnya  sebanyak  6  (enam) orang. 32 Dari temuan kasus ini para keluarga korban bersikap seperti tidak terjadi apa-apa dan seolah anggota keluarganya yang menghuni kerangkeng manusia tersebut tidak menjadi korban.  Hal  tersebut  membuat  Edwin  Partogi  selaku  wakil  ketua  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korba  (LPSK)  menyampaikan  pendapatnya,  ia  menyebutkan  hal  itu  terjadi lantaran adanya local strongman dimana pelaku adalah orang yang memiliki kekuasaan yang berarti keluarga dari pelaku tersebut memiliki kemampuan kontrol sosial dan mempunyai pengaruh yang sangat besar di daerah tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan rasa takut dari para korban beserta keluarganya. 33
Hal ini membuktikan bahwa tanpa adanya sebuah ancaman yang langsung mengarah pada korban dan keluarganya, korban akan tetap menutup mulut dan memilih diam karena takut akan kuasa yang dimiliki pelaku. Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas rasa aman dan  tentram  serta  perlindungan  terhadap  ancamana  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu”,  yang  dimaksud  dari  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  adalah  ketika korban mengalami suatu hal yang tentunya akan menjadi sebuah bukti dan korban mampu atau  tidak  mampu  mengungkapkannya  kehadapan  publik  maka  korban  berhak mendapatkan perlindungan. HAM menurut Drs. C. S. T. Kansil, SH merupakan sebuah hak mutlak, yaitu suatu hak yang memberikan kewenangan pada seseorang atau individu untuk melakukan  sesuatu  perbuatan,  hak  mana  dapat  dipertahankan  oleh  siapapun  juga,  dan
30 Vitorio Mantalean, ‘Pelanggaran HAM di Balik Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Dipekerjakan Tanpa Upah, Disiksa hingga  Depresi’  (2 022)  URL: https://nasional.kompas.com/read/2022/03/06/07333541/pelanggaran-ham-di-balik- kerangkeng-manusia-bupati-langkat-dipekerjakan?page=all diakses 10 Maret 2022
31 ‘Temuan  Komnas  HAM  dalam  Kasus  Kerangkeng  Manusia  di  Kediaman  Bupati  Langkat  Nonaktif’  (2022) URL: https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/03/02/2090/temuan-komnas-ham-dalam-kasus-kerangkeng- manusia-di-kediaman-bupati-langkat-nonaktif.html diakses 10 Maret 2022
32 Ibid
33 Bayu Nugraha, Edwin Firdaus, ‘LPSK Duga Hal Ini Buat Korban Kerangkeng Bupati Langkat Tutup Mulut’ (2022) URL: https://www.viva.co.id/berita/nasional/1446847-lpsk-duga-hal-ini-buat-korban-kerangkeng-bupati-langkat-tutup- mulut diakses 10 Maret 2022
sebaliknya  setiap  orang  harus  menghormati  hak  tersebut.  Dengan  demikian  HAM merupakan  hak  yang  melekat  pada  setiap  individu  dan  bersifat  mutlak.  HAM  mulai berkembang  setelah  dilakukannya  amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945,  dijelaskan dalam Pasal 28 A bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. 34
Berkaitan dengan kasus eksploitasi manusia dan adanya kerangkeng manusia yang telah  terbukti  akan  adanya  penyiksaan,  kekerasan  juga  perlakuan  yang  merendahkan martabat maka kita harus kembali melihat pada peraturan yang telah ada, yaitu pada Pasal 28  G  ayat  1  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Disebutkan pula dalam Pasal 28 I ayat 1 bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak  asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apapun”.  Dalam  Undang - Undang  Nomor  39  tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  pengaturan  mengenai  HAM ditentukan  dengan  tetap  berpedoman  pada  deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut paham universalisme HAM diberikan kepada seseorang  karena ia adalah  seorang  manusia,  artinya  menurut  paham  universalisme  siapapun  memiliki  suatu hak  asasi  asalkan  ia  adalah  seorang  manusia.  Jadi  pada  kasus  kerangkeng  manusia  dan eksploitasi manusia berupa kerja paksa tanpa upah dan terjadi penyiksaan, kekerasan juga perlakuan yang merendahkan martabat, para korban jelas memiliki suatu hak yang disebut dengan  HAM  karena  korban  adalah  manusia,  dan  hal  tersebut  berkaitan  dengan  paham universalisme yang mengatakan bahwa siapapun memiliki HAM asalkan ia seorang manusia.
Secara hukum, Indonesia telah mengha puskan sistem ‘kerja paksa’ dimana Indonesia juga menjadi bagian dari International Labour Oganization (ILO) sejak tahun 1950, dan ILO sendiri telah mengeluarkan Konvensi Nomor 105 tahun 1957 mengenai Penghapusan Kerja Paksa yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1999  mengenai  Pengesahan  Konvensi  ILO  tentang  Penghapusan  Kerja  Paksa.  Walaupun pada  kenyataannya  undang-undang  tersebut  belum  mampu  menjamin  sepenuhnya terhadap  hak-hak  yang  dimiliki  setiap  manusia.  Sedangkan  jika  dilihat  melalui  paham relativisme budaya yang jelas-jelas menyatakan bahwa budaya merupakan etnis tertinggi dalam pelaksanaan HAM maka dari itu adanya temuan kerangkeng manusia bertentangan dengan  budaya  atau  kebiasaan  yang  ada  pada  masyarakat,  dimana  seharusnya  tidak  ada seorang  pun  yang  boleh  menahan  orang  lain  di  dalam  kerangkeng,  sebab  yang  memiliki kewenangan  tersebut  adalah  aparat  penegak  hukum.  Lalu  dengan  adanya  isu  eksploitasi manusia  berupa  kerja  paksa  juga  adanya  indikasi  perbudakan  modern  dapat  kita  lihat pengaturannya  dalam  Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2007  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  dimana  dikatakan  bahwa  “eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.
Perbudakan merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan sangat merendahkan  harkat  dan  martabat  manusia,  terlebih  pada  kasus  kerangkeng  manusia. Tindakan yang dilakukan Bupati Langkat nonaktif sama sekali tidak dapat dibenarkan, selain tersandung kasus korupsi ia juga melanggar hak asasi seseorang. Pelanggaran HAM bisa saja
34 Bambang Heri Supriyanto, ‘Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia’ (2014) 2 Jurnal Al -Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 155.
terjadi  karena  adanya  suatu  faktor,  yang  secara  umum  faktor  tersebut  terbagi  menjadi  2 (dua)  yaitu  faktor  internal  dan  eksternal,  faktor-faktor  tersebut  juga  berkaitan  dengan rendahnya tingkat kesadaran setiap individu akan pentingnya HAM, hingga pada akhirnya akan menimbulkan suatu bentuk pelanggaran HAM yang merugikan pihak lain.

## PENUTUP
Universalisme  dan  Relativisme  Budaya  mulai  menjadi  pertentangan  antar  negara bagian barat dan negara bagian timur sejak munculnya pemikiran atas hak kodrati manusia, pertentangan  yang  terjadi  sebenarnya  diakibatkan  dari  adanya  sebuah  perbedaan  sudut pandang mengenai paham universalisme maupun paham relativisme budaya. Hal-hal yang membuat pertentangan semakin kuat adalah adanya perbedaan baik dari segi culture, ras, etnis,  agama  dan  sistem  peraturan  masing-masing  negara.  Sampai  saat  ini  mungkin  saja pertentangan  tersebut  masih  berlanjut,  karena  seperti  yang  sudah  disampaikan  diatas bahwa  setiap  negara  memiliki  perbedaan  atas  apa  yang  harus  mereka  jalankan  demi kebaikan kehidupan dimasa yang akan datang. Jika kita lihat dari sifat HAM sendiri dimana HAM bersifat universal yang artinya HAM bersifat menyeluruh dan tentunya dimiliki oleh setiap negara. Tetapi yang bersifat universal itu hanyalah HAM nya saja, penerapan HAM kembali  lagi  pada  peraturan  di  masing-masing  negara  dan  dengan  ketentuan-ketentuan setiap negara.
Yang tentunya harus tetap mengedepankan beberapa hal penting yang melekat pada setiap manusia yaitu hak atas hidup, hak kebebasan dan hak milik. Dan melihat dari kasus yang terjadi di Indonesia, lebih tepatnya kasus yang dijadikan contoh dalam penelitian ini mengenai  kasus  pelanggaran  HAM  dimana  terjadi  eksploitasi  manusia  yang  berkedok rehabilitasi  narkoba,  dimana  para  korban  dimasukan  kedalam  kerangkeng  dan  terjadi perbudakan  modern  juga  penyiksaan,  kekerasan  yang  mengakibatkan  kematian  dan perbuatan-perbuatan  yang  merendahkan  martabat  seseorang.  Pemerintah  dan  lembaga- lembaga terkait haruslah mengusut tuntas permasalahan ini, dimana dalam kasus ini telah terjadi pelanggaran HAM, tidak peduli pelaku nya orang yang berkuasa atau siapapun itu, pelanggaran  HAM  sama  sekali  tidak  dapat  dibenarkan.  Para  korban  harus  bekerja  tanpa upah, diberi makan yang tidak layak, mendapatkan penyiksaan juga perlakuan-perlakuan yang  merendahkan  martabat  mereka,  lalu apakah  HAM  ini  berfungsi  atau  hanya  melekat pada  diri  korban  sebagai  HAM  yang  sama  sekali  tidak  membantu.  Kembali  lagi  pada pembahasan diatas bahwa kerja tanpa upah adalah bentuk pemaksaan yang dapat dilihat pada  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  1999  Tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  tentang Penghapusan Kerja Paksa.
Adanya  kerja  paksa  tanpa  upah  membawa  kita  untuk  mengingat  kembali  suatu kejadian yang dinamakan kerja rodi pada zaman Hindia Belanda, dimana para pekerja harus terus bekerja tanpa mendapatkan upah dan mendapatkan perlakuan di luar batas perikemanusiaan.  Maka  dari  itu  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  Tentang  Hak Asasi  Manusia  harus  diimplementasikan  sebaik-baiknya,  guna  keberlangsungan penerapan  HAM  yang  kondusif  dan  efektif.  Lalu  jika  kita  memandang  melalui  paham relativisme budaya maka seharunya sudah tidak ada lagi segala bentuk perbudakan di zaman  ini,  karena  hal  tersebut  bukanlah  budaya  bangsa  Indonesia.  Disebutkan  bahwa menurut  paham  relativisme  budaya,  “budaya  merupakan  satu -satunya  sumber kebenaran”  m aka  seharusnya  yang  diterapkan  adalah  saling  tolong  menolong,  saling menghargai, menjunjung tinggi persaudaraan, bukan membentuk ataupun menciptakan perbudakan  modern  yang  mengakibatkan  hilangnya  hak  seseorang.  Lembaga-lembaga yang  berkaitan  dengan  perlindungan  HAM  harus  memberikan  pendampingan  pada korban guna memastikan fisik dan psikis korban dalam keadaan baik, juga memulihkan rasa trauma yang mungkin di derita para korban.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Al Khanif, Hak Asasi Manusia (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016) 38-39.
Rhona K.M. Smith dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusat Studi  HAM Universitas Islam Indonesia – PUSHAM UII, 2008) 19-20.
Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011) 6,7,16.

## Artikel Jurnal / Tesis
Bambang Heri Supriyanto, ‘Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif  di Indonesia’ (2014) 2 Jurnal  Al -Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, 155.
Belardo  Mega  Jaya,  Muhammad    Rusli  Arafat,  ‘Universalism  Vs.  Cultural  Relativism  dan Implementasinya  dalam  Hak  Kebebasan  Beragama  di  Indonesia’  (2017)  17  Pena Justitia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 57-58.
Hendun Abd R.S, Baidar M.H, Haziman M.A, Norfadhilah M.A, ‘Modern Slavery and Forced Labour:  An  Overview  of  International  Law,  The  Malaysian  Law  and  Islamic  Law Perspectives’ (2021) 21 AHKAM, 243 -244
Henly  Jai  Rahman,  ‘Tinjauan  Yuridis  Tentang  Larangan  Perbudakan  Menurut  Instrumen Hukum HAM Internasional dan Hukum Nasional’ (2019) 8 Lex Et Societatis, 113.
Ikhwan Matondang, ‘Universalitas dan Relativitas HAM’ (2008) 32 MIQOT, 203.
Luna  Brillyant  Ensebu,  Dina  Fitra  Amalia,  ‘Paradoks  Globalisasi  Sebagai  Tegangan  Abadi Universalisme  dan  Relativisme  Budaya  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Perspektif Antropologi’, Universitas Sebelas Maret.
Nur  Afif  Ardani,  Sulfi  Amalia,  Roosene  Hertanto,  ‘Relativisme  Budaya  Dalam  Hak  Asasi Manusia’ (2017) 14 Cakrawala Hukum, 30 -31.
Retno  Kusniati.  Sejarah  Perlindungan  Hak  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Kaitannya  Dengan Konsepsi Negara Hukum. S Al Baihaqqi (2019) URL : https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/17100/05.2%20bab%202.pd f?sequence=7&isAllowed=y
Vetty  Sucianingtias,  ‘Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Kasus  Perbudakan  Modern Anak Buah Kapal Di Indonesia’ (2021) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 6 -7.

## Peraturan Perundang-Undangan
Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Keputusan  Presiden  (Keppres)  Republik  Indonesia  Nomor  129  Tahun  1998  Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003 (RAN HAM).
Konvensi  International  Labour    Organization  (ILO)  Nomor  105  Tahun  1957    Tentang Penghapusan  Kerja  Paksa,  diratifikasi  ke  dalam  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO tentang Penghapusan Kerja Paksa.
Pasal 55 poin (c) Piagam PBB.
Pasal 56 Piagam PBB.
TAP MPR Nomor. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Ppunishment.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang.

## Website
‘Apa  Itu  Hak  Asasi  Manusia’  (2020)  URL: https://hukum.uma.ac.id/2020/09/17/apa-itu- hak-asasi-manusia/ diakses 9 Maret 2022.
Bayu Nugraha, Edwin Firdaus, ‘LPSK Duga Hal Ini Buat Korban Kerangkeng Bupati Langkat Tutup  Mulut’  (2022)  URL: https://www.viva.co.id/berita/nasional/1446847-lpsk- duga-hal-ini-buat-korban-kerangkeng-bupati-langkat-tutup-mulut  diakses  10  Maret 2022
Silmi Nu rul Utami, ‘Defini Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Menurut Para Ahli’ (2021) URL: https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/13/151603469/definisi-hak-dan- kewajiban-asasi-manusia-menurut-para-ahli?page=all diakses 9 Maret 2022.
‘Temuan  Komnas  HAM  dalam  Kasus  Kerangkeng  Manusia  di  Kediaman  Bupati  Langkat
Nonaktif’ (2022) URL:
https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/03/02/2090/temuan- komnas-ham-dalam-kasus-kerangkeng-manusia-di-kediaman-bupati-langkat- nonaktif.html diakses 10 Maret 2022
‘Tentang Komnas HAM’ URL:  https://www.komnasham.go.id/index.php/about/1/tentang - komnas- ham.html#:~:text=Komnas%20HAM%20adalah%20lembaga%20mandiri,1999%20t entang%20Hak%20Asasi%20Manusia diakses 9 Maret 2022
Verelladevanka Adryamarthanino, ‘Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia’ (2021) URL: https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/28/100000079/sejarah- perkembangan-ham-di-indonesia?page=all diakses 8 Maret 2022.
Vitorio  Mantalean,  ‘Pelanggaran  HAM  di  Balik  Kerangkeng  Manusia  Bupati  Langkat:
Dipekerjakan Tanpa Upah, Disiksa hingga Depresi’ (2022) URL:
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/06/07333541/pelanggaran-ham-di- balik-kerangkeng-manusia-bupati-langkat-dipekerjakan?page=all  diakses  10  Maret 2022