## IMPLEMENTASI PENYIDIK KEPOLISIAN MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRES BARITO UTARA
Herri Sophian Noor 1 , Sanawiah 2 , Ariyadi 3 1,2,3 Universitas Muhammadiyah palangkaraya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia *Corresponding Author e-mail: herrikriwil29@gmail.com, sanawiah.sanaw@gmail.com, ariyadialbanjari@gmail.com
Article History
Received:21 May 2 Revised: Published: .017
Key Words:
Investigators, the Role of  the  Police,  and Domestic
Violence
Crimes
Abstract: Acts of violence in the household generally involve perpetrators and victims among family members in the household, while forms of violence can be in the form of physical violence and verbal violence (threats of violence). Acts of physical violence according to Islamic penal law can be classified as crimes against the life or body of another person, the act is a criminal act of persecution of other than the soul. Beating is a form of violence and is a criminal act as affirmed in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The main problem is the increase in cases of domestic violence every year due to the reluctance of a victim to report to the Police, then in the process of investigating and examining domestic violence cases victims often withdraw their reports because they feel domestic violence is a disgrace or a private family secret. and lack of public knowledge about domestic violence, both in terms of legal procedures and legal protection for victims, even though information from victims is needed in an examination and proof of criminal cases because victims directly see, hear and experience criminal acts that occur. This type of research is empirical  legal  research  using  data  and  sources,  namely  primary  legal  materials, secondary legal materials and behavioral tertiary legal materials (law) directly how the Police Concept Handles Domestic Violence Crimes in Muara Teweh City, North Barito  Regency.  The  results  showed  that  the  role  of  the  police  in  solving  domestic violence crimes has been going well but not optimally, this is due to the increasing number of domestic violence crimes in North Barito district in the past 3 years. The role of the police as investigators in solving domestic violence crimes in North Barito Regency is that if the settlement of crimes is carried out through mediation, the police have a role as mediators (mediators) while if resolved through legal channels, the role of  the  police  is  only  limited  to  being  investigators  and  investigators,  as  for  the obstacles  encountered  by  the  PPA  Unit  police  in  solving  domestic  violence  crimes namely obstacles that come from the victim itself, obstacles that come from the family, both  the  victim's  family  and  the  perpetrator  and  obstacles  that  come  from  the community. Based on this, there are efforts from the police in this regard, namely by conducting socialization and collaborating with related agencies. Kata Kunci: Penyidik, Peran Kepolisian, dan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Abstrack: Tindak  kekerasan  di  dalam  rumah  tangga  pada  umumnya  melibatkan pelaku  dan  korban  diantara  anggota  keluarga  di  dalam  rumah  tangga,  sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Perbuatan kekerasan fisik menurut hukum pidana Islam dapat digolongkan kepada  perbuatan  kejahatan  terhadap  nyawa  atau  badan  orang  lain,  perbuatan  itu merupakan  bentuk  tindak  pidana  penganiayaan  atas  selain  jiwa.  Pemukulan  adalah salah  satu  bentuk  kekerasan  dan  termasuk  tindak  pidana  sebagaimana  ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah  tangga.  adapun  yang  menjadi  pokok  masalah  adalah  meningkatnya  kasus kekerasan dalam rumah tangga setiap tahun dikarenakan keengganan seorang korban untuk  melaporkan  kepada  Kepolisian,  kemudian  dalam  proses  penyidikan  dan pemeriksaan kasus KDRT korban sering mencabut laporannya karena merasa KDRT merupakan  suatu  aib  atau  rahasia  keluarga  yang  bersifat  pribadi  (privat).  serta kurangnya  Pengetahuan  masyarakat  mengenai  KDRT,  baik  dari  segi  prosedur hukumnya ataupun perlindungan hukum bagi korban, Padahal keterangan dari korban sangat  diperlukan  dalam  suatu  pemeriksaan  dan  pembuktian  perkara  pidana  karena korban yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana yang terjadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data dan  sumber  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum
tersier perilaku (hukum) secara langsung bagaimana Konsep Kepolisian Menangani Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Muara Teweh Kabupaten Barito Utara. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran kepolisian dalam penyelesaian tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sudah  berjalan  baik  namun  belum optimal,  hal  ini  dikarenakan  meningkatnya  angka  tindak  pidana  kekerasan  dalam rumah tangga di kabupaten Barito Utara dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini. Peran kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah  tangga  di  Kabupaten  Barito  Utara  yaitu  apabila  penyelesaian  tindak  pidana dilakukan  melalui  mediasi  maka  kepolisian  memiliki  peran  sebagai  mediator (penengah)  sedangkan  apabila  diselesaikan  melalui  jalur  hukum  maka  peran kepolisian  hanya  sebatas  sebagai  penyidik  dan  penyelidik  saja,  Adapun  hambatan- hambatan yang ditemui oleh kepolisian Unit PPA dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu hambatan yang berasal dari korban itu sendiri, hambatan yang berasal dari keluarga baik itu keluarga korban maupun pelaku serta hambatan  yang  datang  dari  masyarakat.  berdasarkan  hal  tersebut  ada  upaya  dari kepolisian dalam mengatsi hal tersebut yakni dengan cara melakukan sosialisasi serta bekerjasama dengan instansi instansi terkait.

## Pendahuluan
Tindak pidana bisa terjadi di dalam lingkungan sosial yang terdekat seperti lingkungan keluarga. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja tanpa memandang batasan  tempat  dan  subjek  pelakunya  termasuk didalam  lingkungan  keluarga  atau  rumah tangga.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  masih  menjadi  salah  satu  isu  dibidang  hukum keluarga muslim. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang  mendapatkan  perhatian  dan  jangkauan  hukum.  Tindak  kekerasan  di  dalam  rumah tangga  pada  umumnya  melibatkan  pelaku  dan  korban  diantara  anggota  keluarga  di  dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa  siapa  saja,  tidak  dibatasi  oleh  strata,  status  sosial,  tingkat  pendidikan,  dan  suku bangsa.
Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  dibangun  berdasarkan  pemahaman  manusia  atas nash Al-Qur’an maupun sunah yang mengatur kehidupan manusia yang berlaku universial. Perbuatan kekerasan fisik menurut hukum pidana Islam dapat digolongkan kepada perbuatan kejahatan  terhadap  nyawa  atau  badan  orang  lain,  perbuatan  itu  merupakan  bentuk  tindak pidana  penganiayaan  atas  selain  jiwa.  Sebagian  besar  ulama  memperbolehkan  suami memukul  istri  jika  ia  tidak  mau  melaksanakan  kewajibannya.  Pandangan  ini  seolah dilegitimasi Alqur‘an sebagaimana tergambar dalam Q.S. An-Nisa’ [4]: 34 sebagai berikut:
اَﻟﺮِّ ﺟَﺎ لُ ﻗـَﻮﱠا ﻣُﻮْ نَ ﻋَﻠَ ﻰ اﻟ ﻨِّﺴَ ﺎۤءِ ﲟَِ ﺎ ﻓَ ﻀﱠ ﻞَ ا >ُّٰ ﺑـَﻌْ ﻀَ ﻬُﻢْ ﻋَ ﻠٰﻰ ﺑـَﻌْ ﺾٍ وﱠ ﲟَِﺎٓ اَﻧـْﻔَ ﻘُﻮْا ﻣِ ﻦْ اَﻣْﻮَا ﳍِِﻢْ ۗ ﻓَﺎﻟ ﺼّٰﻠِ ﺤٰ ﺖُ ﻗٰ ﻨِﺘٰ ﺖٌ ﺣٰ ﻔِ ﻈٰ ﺖٌ ﻟِّﻠْﻐَ ﻴْ ﺐِ ﲟَِﺎ ﺣَﻔِ ﻆَ ا >ُّٰ ۗ وَاﻟّٰ ﱵِْ ﲣََﺎ ﻓـُﻮْ نَ ﻧُﺸُ ﻮْزَﻫُ ﻦﱠ ﻓَﻌِ ﻈُ ﻮْﻫُ ﻦﱠ وَاﻫْ ﺠُﺮُ وْﻫُ ﻦﱠ ﰱِ اﻟْ ﻤَ ﻀَﺎ ﺟِ ﻊِ وَا ﺿْ ﺮِﺑـُﻮْ ﻫُﻦﱠ ۚ ﻓَﺎِ نْ اَﻃَ ﻌْﻨَ ﻜُ ﻢْ ﻓَ ﻼَ ﺗـَﺒـْﻐُ ﻮْا ﻋَﻠَﻴْ ﻬِ ﻦﱠ ﺳَﺒِﻴْ ﻼً ۗ اِنﱠ ا >َّٰ ﻛَﺎ نَ ﻋَﻠِﻴl ﺎ ﻛَﺒِ ﲑًْا
Artinya:  Kaum  laki-laki  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  oleh  karena  Allah  telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang  kamu  khawatirkan  nusyuznya,  maka  nasehatilah  mereka  dan  pisahkanlah mereka  di  tempat  tidur  mereka,  dan  pukullah  mereka.  Kemudian  jika  mereka mentaatimu,  maka  janganlah  kamu  mencari-cari  jalan  untuk  menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
Sementara itu, menurut Hukum Positif menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan sama sekali. Pemukulan adalah salah satu bentuk kekerasan dan termasuk  tindak  pidana  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk selanjutnya disebut UU (PKDRT) Pasal 1 angka (1):
"Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual, psikologis,  dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".
Dalam  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (UU PKDRT) diatur jelas bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan di ranah keluarga dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab VIII Pasal 44 yang menyatakan bahwa:
1. Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah  tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan  korban mendapat  jatuh  sakit  atau  luka  berat,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah);
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Kebanyakan dari korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini terjadi pada perempuan dan anak. kasus-kasus rumah tangga yang memicu adanya penganiayaan dalam rumah tangga sering dialami oleh anggota keluarga yang dianggap bisa dilecehkan dan kurang dihormati.  Biasanya  pelaku  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  KDRT  dikarena  masalah ekonomi  yang  tidak  mencukupi  kebutuhan  hidup  atau  perasaan  yang  egois  dalam  rumah tangga.
Berdasarkan  observasi  awal  peneliti  dilapangan,  data  menunjukkan  bahwa  adanya kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Barito  Utara  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun belakangan ini. Bripda Agus Hariono selaku penyidik unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Barito Utara menjelaskan bahwa pada tahun 2021 ada sebanyak 12 kasus yang terjadi. Dari 12 kasus yang terjadi, 7 kasus berakhir dengan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).  sedangkan  5  kasusnya  lagi  berakhir  dengan  Penghentian  Penyelidikan.  Pada  tahun 2022 ada tiga kasus yang terjadi, dari 13 kasus yang terjadi 9 berakhir dengan SP3 dan 4 kasus masih dalam penyidikan. Pada tahun 2023 kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 17 kasus, dari 17 kasus yang terjadi1 kasus berakhir dengan  SP3  dan  6  kasus  berakhir  dengan  Penghentian  Penyelidikan.  Peningkatan  kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barito Utara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu  antara  lain  faktor  ekonomi,  faktor  orang  ketiga  yang  datang  dari  luar  rumah  tangga (perselingkuhan)  dan  sampai  pada  kesadaran  masyarakat  yang  masih  rendah  terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai permasalahan biasa dalam rumah tangga.
Adapun  faktor-faktor  terjadinya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  yaitu faktor orang ketiga (perselingkuhan) menjadi pemicu yang paling signifikan terhadap kasus- kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barito Utara. Tindak pidana kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  terus  terjadi  setiap  tahunnya  tentunya  memerlukan  Kepolisian Resor Barito Utara yang memiliki visi dan peran dalam melaksanakan tugas menanggulangi maupun  dalam  hal  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dengan didukung oleh adanya Undang-Undang No.  23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  dan  upaya-upaya  lain  seharusnya  kepolisian  dapat  mengurangi tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga diKabupaten Barito Utara setiap tahunnya, namun faktanya dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan.
Pemeriksaan dan pembuktian kasus KDRT juga cukup sulit karena pada umumnya korban tidak mau menjadi saksi dan tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya ataupun mencabut laporannya karena merasa KDRT merupakan suatu aib atau rahasia keluarga yang bersifat  pribadi  (privat).  Padahal  keterangan  dari  korban  sangat  diperlukan  dalam  suatu pemeriksaan dan pembuktian perkara pidana karena korban yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami tindak pidana yang terjadi. Permasalahan yang muncul dari kasus KDRT  adalah  bahwa  dalam  proses  pemeriksaan  kasus  KDRT,  korban  sering  mencabut laporannya dan adanya keengganan seorang istri (korban) yang menjadi korban kekerasan
untuk  melaporkan  kepada  pihak  yang  berwajib,  dalam  hal  ini  Kepolisian.  Hal  tersebut dikarenakan beberapa akibat yang dapat muncul dari laporan tersebut terjadinya perceraian, kehilangan nafkah hidup karena suami masuk penjara (ketergantungan ekonomi), masa depan anak-anak terancam dan lain-lain.
Pengetahuan masyarakat mengenai KDRT, baik dari segi prosedur hukumnya ataupun perlindungan korban masih sangat kurang. Sosialisasi tentang prosedur penanganan kasus dan penerapan perlindungan saksi serta korban seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting  dan berguna bagi Masyarakat.
Pada Pasal 15 UU PKDRT mengatur mengenai peran serta dari Masyarakat dalam penanggulangan  Tindak  Pidana  KDRT,  seperti  memberikan  perlindungan  kepada  korban, memberikan  pertolongan  darurat  dan  membantu  proses  pengajuan  permohonan  penetapan perlindungan. Adanya terobosan dalam Pasal 15 UU PKDRT tersebut terkait dengan peran serta masyarakat, masih belum dirasakan dampaknya oleh korban. Hal tersebut dikarenakan masih adanya penolakan laporan masyarakat oleh Kepolisian karena beranggapan masalah keluarga merupakan ranah privat yang dapat diselesaikan oleh anggota keluarga. Selain itu, masyarakat juga cenderung tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya misalnya seseorang yang tidak bersedia menjadi saksi terhadap kasus KDRT yang diketahuinya dikarenakan takut mendapatkan  ancaman  dari  pelaku  ataupun  takut  untuk  mencampuri  urusan  rumah  tangga orang lain.
Banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia merupakan  cerminan  gagalnya  sebuah  keluarga  membangun  dan  membina  sebuah  kondisi rumah tangga yang kondusif dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang berlindung di dalamnya.  Beberapa  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  yang  terjadi merupakan wujud tidak diterapkannya nilai dan norma sebagai pembimbing dan penuntun kehidupan di dalam masyarakat. Pada umumnya, korban yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  cenderung  menutupi  kekerasan  yang  terjadi  karena  merasa  malu ataupun beranggapan bahwa urusan rumah tangga adalah hal yang bersifat privasi (privat). Hal ini menyebabkan sulitnya untuk memeriksa perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dibawa ke jalur hukum. Korban memiliki peranan yang sangat penting dalam memeriksa perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena korbanlah yang secara langsung melihat, mendengar, dan mengalami kekerasan yang terjadi.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  merupakan  suatu  cara  atau  jalan  untuk  memperoleh  kembali pemecahan terhadap segala macam permasalahan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  lapangan  (field  reseach).  yaitu  penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedaerah objek penelitian guna memperoleh data yang  berhubungan  dengan  menangani  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga  jenis  pengumpulan  data,  yaitu  teknik  studi  dokumen,  teknik  wawancara,  dan  teknik observasi atau pengamatan. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik non probability sampling dan bentuknya adalah Purposive Sampling.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Kepolisian Republik Indonesia
Kata  Polri  adalah  singkatan  dari  Polisi  Republik  Indonesia.  Sekarang  yang dikatakan  polisi  adalah  badan  pemerintahan  yang  bertugas  memelihara  keamanan  dan ketertiban umum. Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang lazim disebut POLRI yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002  tentang  Kepolsian  Negara  Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disebut  UU Kepolisian.  Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  UU  No.2  tahun  2002  menyatakan  bahwa  yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal- ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pasal  14  ayat  (1)  UU  Nomor  2  Tahun  2002,  menyatakan  bahwa  dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
1. Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan,  pengawalan,  dan  patroli  terhadap  kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan  segala  kegiatan  dalam  menjamin  keamanan,  ketertiban,  dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina  masyarakat  untuk  meningkatkan  partisipasi  Masyarakat  Kesadaran  hukum masyarakat serta ketaatan warga Masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian,  laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
10. Melayani  kepentingan  warga  masyarakat  untuk  sementara  sebelum  ditangani  oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  kepentingannya  dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Fungsi  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  merupakan  alat  negara  yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagaimana penetapan Pasal 2 UU Nomor 2  Tahun  2002  bahwa  “fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan  Negara yaitu  dalam  hal  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegak  hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat”.

## B. Penyidik
Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.
Penyidik  menurut  Pasal  1  butir  ke-1  KUHAP  adalah  pejabat  polisi  Negara Republik  Indonesia  atau  pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang khusus  oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penyidikan.  KUHAP  lebih  jauh  lagi mengatur  tentang  penyidik  dalam  Pasal  6,  yang  memberikan  batasan  pejabat  penyidik dalam  proses  pidana.  Adapun  batasan  pejabat  dalam  tahap  penyidikan  tersebut  adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.
Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan  berdasarkan  hasil  penyelidikan.  Pada  tindakan  penyelidikan,  penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga  sebagai  tindakan  pidana.  Sedangkan  pada  penyidikan  titik  berat  penekanannya
diletakkan  pada  tindakan  “mencari  serta  mengumpulkan  bukti”.  Penyidikan  bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya
Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

## 1. Pejabat Penyidik Polri
Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi  syarat  kepangkatan  sebagaimana  hal  itu  ditegaskan  dalam  Pasal  6  ayat  (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam  Peraturan  Pemerintah,  diselaraskan  dan  diseimbangkan  dengan  kedudukan  dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai  negeri  sipil  yang  mempunyai  fungsi  dan  wewenang  sebagai  penyidik.  Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undangundang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.26 Wewenang  penyidikan  yang  dimiliki  oleh  pejabat  pegawai  negeri  sipil  hanya  terbatas sepanjang  yang  menyangkut  dengan  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:
“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang  sesuai  dengan  undang-undang  yang  menjadi  landasan  hukumnya  masing- masing  dan  dalam  pelaksanaan  tugasnya  berada  dibawah  koordinasi  dan  pengawasan penyidik Polri”
Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:
a. Membuat  berita  acara  tentang  pelaksanaan  tindakan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
b. Menyerakan ber kas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
f. Wajib  segera  menyerahkan  berkas  perkara  penyidikan  kepada  penuntut  umum,  jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib  segera  melakukan  penyidikan  tambahan  sesuai  dengan  petunjuk  dari  penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
k. Wajib  mencatat  dalam  berita  acara  sesuai  dengan  kata  yang  dipergunakan  oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
l. Wajib  menandatangani  berita  acara  pemeriksaan  tersangka  dan  atau  saksi,  setelah mereka menyetuji isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
m. Dalam  hal  tersangka  ditahan  dalam  waktu  satu  hari  setelah  perintah  penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),
n. Dalam  rangka  melakukan  penggeledahan  rumah,  wajib  terlebih  dahulu  menjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan,  kemudian  diberi  tanggal  dan  ditandatanganinya,  tersangka  atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
r. Memperlihatkan  benda  yang  akan  disita  kepada  keluarganya  dan  dapat  minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
s. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
t. Menyampaikan  turunan  berita  acara  penyitaan  kepada  atasannya,  keluarganya  dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
u. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:
1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
h. Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan  pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  difokuskan  sepanjang  hal  yang menyangkut  persoalan  hukum.  Titik  pangkal  pemeriksaan  dihadapan  penyidik  ialah tersangka.  Dari  dialah  diperoleh  keterangan  mengenai  peristiwa  pidana  yang  sedang diperiksa.  Akan  tetapi,  sekalipun  tersangka  yang  menjadi  titik  tolak  pemeriksaan, terhadapnya  harus  diberlakukan  asas  akusatur.  Tersangka  harus  ditempatkan  pada kedudukan  menusia  yang  memiliki  harkat  martabat.  Dia  harus  dinilai  sebagai  subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak  bersalah,  sesuai  dengan  prinsip  hukum  “praduga  tak  bersalah”  (presumption  of innocent ) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

## C. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pengertian dari kekerasan rumah tangga dalam pasal 1ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang  Penghapusan  KDRT  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis,  dan  penelataran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga rumah.
Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan  terjaga  ketat  privasinya,  karena  persoalannya  terjadi  di  dalam  area  keluarga  dan kekerasan  dalam  rumah  tangga  sering  kali  dianggap  “wajar”  karena  diyakini  bahwa memperlakukan  istri  sekehendak  suami  merupakan  hak  suami  sebagai  pemimpin  dan kepala  rumah  tangga.  Akibatnya,  korban  memendam  persoalan  sendiri  tidak  tau bagaimana menyelesaikan, dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang mengontrol istrinya.
Kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya terjadinya disebabkan oleh beberapa hal. Ada beberapa alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi, penyebabnya antara lain:
a. Status  sosial  ekonomi,  menunjukan  keluarga  dari  status  ekonomi  lemah  cenderung untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
b. Rasa atau suka kekeraasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri karena ada suatu perbedaan keturunan sebagai alasan.
c. Stres kekerasan dalam rumah tangga sangat bergantung pada kecendrungan pasangan suami yang tidak bekerja sama sekali atau kerja paruh waktu.
d. Isolasi sosial, kekerasan sangat beresiko tinggi pada anak atau antar pasangan
Unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada dua macam yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif yaitu :
a. Unsur subyektif
1) Setiap orang
2) Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (1)
3) Dalam lingkup rumah tangga
4) Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat
b. Unsur objektif
1) Apabila  kekerasan  fisik  dilakukan  oleh  suami  terhadap  istri  atau  sebaliknya,  maka syaratnya:  Harus  ada  perbuatan  yang  menimbulkan  rasa  sakit,  Rasa  sakit  itu  harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jahatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari
2) Apabila  kekerasan  fisik  dilakukan  oleh  bukan/selain  oleh  suami  terhadap  istri  atau sebaliknya maka syaratnya cukup hanya ada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit.
Dari  bunyi  pasal  diatas  dalam  Undang-undang  Penghapusan  KDRT  No.  23  Tahun 2004 dijelaskan juga bentuk-bentuknya:
a. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang dapat  mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit  atau  luka  beart,  tindakan  kekerasan  yang  termasuk  dalam  kekerasan  fisik  adalah memukul,  menampar,  melebihi,  menjambak,  menendang  menyudut  rokok,  melukai dengan  senjata  tajam  dan  lain  sebagainya.  Kekerasan  fisik  ini  kadang  diikuti  oleh kekerasan  berupa  persetubuhan  paksa.  Moerti  Hadiati  Soeroso  merangkum  bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yang kekerasan pembunuhan, penganiayan, dan pemerkosaan.
b. Kekerasan Psikologis
Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan membuat seseorang menjadi trauma. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT  memberikan  pengertian  kekerasan  psikis,  sebagai  berikut:  “Kekerasan  psikis sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5  huruf  b  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri.
c. Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah  tangga  dengan  orang  lain  untuk  tujuan komersial dan atau tertentu. Kekerasan seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah:  Kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  c  meliputi  : Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah  tangga  tersebut,  Pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap  salah  seorang  dalam lingkup  rumah  tangganya  dengan  orang  lain  untuk  tujuan  komersal  dan/atau  tujuan tertentu.
d. Kekerasan Ekonomi dan Penelantaraan
Kekerasan ekonomi adalah setiap orang yang menelantarkan dalam lingkup rumah tangganya  dengan  tidak  memberi  nafkah  lahir  maupun  batin  serta  pemeliharaan  dan perawatan yang layak. Penelantaran rumah tangga dalam pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah :
“Setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah  tangganya,padahal menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

## D. Implementasi  Penyidik  Kepolisian  Menangani  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga
Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang masih marak terjadi di dalam  rumah  tangga,  akan  tetapi  tidak  semua  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dapat dijangkau  oleh  pihak-pihak  berwenang.  Hal  ini  dikarenakan  banyak  masyarakat  yang menganggap masalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan pribadi yang  malu  apabila  sampai  terdengar  keluar.  Sehingga  banyak  korban  tindak  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  enggan  melaporkan  penderitaannya  kepada  aparat  penegak hukum. Dilihat dari data yang telah peneliti dapatkan saat melakukan observasi di Unit PPA Polres Barito Utara menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barito Utara mengalami peningkatan.  Berikut  adalah  data  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang masuk ke Unit PPA Polres Barito Utara:
No Tahun Jumlah Kekerasan Penanganan SP3 Henti Lidik 1 2021 12 7 5 2 2022 13 9 4 3 2023 17 11 6

## Sumber Data : Unit PPA Polres Kabupaten Barito Utara
Merujuk pada konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  menyatakan  bahwa  tugas  pokok  Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain:
1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat (Ruslan,2016:207)  Berdasarkan  pemaparan  mengenai  tugas  dan  kewenangan kepolisian  diatas,  terlihat  jelas  bahwa  kepolisian  menjadi  garda  terdepan  dalam menegakkan  hukum.  Salah  satunya  mengakkan  hukum  dalam  proses  penyelesaian tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga dapat diseslesaikan melalui 2 cara yaitu melalui mediasi penal dan jalur hukum. Adapun peran penting yang dilakukan oleh kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu :
a. Mediasi Penal
Mediasi  penal  adalah  salah  satu  instrumen  dari  konsep  keadilan  restoratif. Para  pihaklah  yang  menentukan  nilai  keadilan  yang  mereka  inginkan,  bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Sebelum  masalah  dilanjutkan  ketahap  pengadilan,  maka  kedua  pihak  diberikan pilihan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  tidak  semua  kasus  kekerasan dalam  rumah  tangga  dapat  diselesaikan  dengan  mediasi  melainkan  harus  ada seleksi terhadap kasus yang ditangani. Dalam hal ini tentu saja penyidik polres Barito Utara melihat dulu sejauh mana dampak kekerasan yang telah terjadi kepada korban. Jika  kasusunya  ringan  dan  memungkinkan  untuk  dilakukan  mediasi  maka  pihak kepolisian akan mengupayakan untuk dapat diselesaikan secara mediasi. Sedangkan terhadap  pelaku  yang  mempunyai  kebiasaan  untuk  menyakiti  secara  sadis  yang menyebabkan  luka  parah  dan  dilakukan  berulang  kali  kiranya  tidaklah  tepat diselesaikan dengan cara mediasi.
Mediasi juga dilakukan apabila korbannya bersedia, karena keputusan tetap ada  pada  korban,  polisi  hanya  dapat  mengupayakannya  saja.  Dari  permintaan tersebutlah  kepolisian  sebagai  penyidik  bisa  menggunakan  diskresianya  untuk dilakukannya upaya mediasi penal yang bertindak sebagai mediator dari kedua belah pihak.  Ketika  korban  dan  pelaku  bersedia  untuk  melakukan  mediasi,  maka  peran polisi disini memposisikan diri sebagai penengah (mediator).
Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Bripka  Sudyatmika  peran  konkrit yang  dilakukan  oleh  polisi  unit  PPA  sebagai  penengah  (mediator)  dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan memanggil kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku.
Kemudian dipertemukan secara langsung untuk berembug guna mencari jalan terbaik  untuk  kedepannya.  Polisi  sebagai  mediator  juga  bertugas  membantu merumuskan tujuan dari para pihak berperkara sehingga tercapai kesepakatan. Selain menghadirkan pelaku dan korban, kepolisian unit PPA juga menghadirkan lembaga sosial P2TP2 untuk ikut serta berembug guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya bagi korban dan pelaku. Jadi, ketika mereka mau berdamai, maka pelaku akan diminta membuat  surat  pernyataan  sebagai  bukti  bahwa  pelaku  tidak  akan  melakukan kekerasan terhadap korban
b. Jalur Hukum
Jalur hukum merupakan proses yang harus dilalui oleh para tersangka yang melakukan  tindak  pidana  maupun  perdata.  Khusus  untuk  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga (KDRT) yang merupakan tindak pidana yang harus mendapat sanksi bagi  pelaku  yang  telah  diatur  di  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  Dalam  rangka menyelenggarakan  tugas  sebagai  penegak  hukum  khususnya  dalam  proses  pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Bripka  Sudarta,  jika penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  diselesaikan melalui  jalur  hukum,  maka  tentu  saja  akan  diproses  sesuai  dengan  hukum yang  berlaku.  Peran  kepolisian  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan dalam rumah tangga jika diselesaikan melalui jalur hukum maka polisi memiliki peran hanya sebatas melakukan penyelidikan dan penyidikan saja. Adapun kewenangan penyelidik antara lain karena kewajibannya:
1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2) Mencari keterangan dan barang bukti
3) Menyuruh  berhenti  seseorang  yang  dicuridai  dan  menanyakan  serta  memeriksa tanda pengenal diri
4) Mengadakan  tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab  Sedangkan jika dilihat pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu :
a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
c) Menyuruh  berhenti  seseorang  tersangka  dan  memeriksa  tanda  pengenal  diri tersangka,
d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
h) Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dengan pemeriksaan perkara,
i) Mengadakan penghentian penyidikan,
j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Peran kepolisian dalam proses penyelesaiaannya hampir sama dengan proses beracara  tindak  pidana  yang  lainnya.  Dimana  diawali  dengan  proses  penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Jika peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu benar merupakan suatu tindak pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan pihak kepolisian  perlu  melakukan  olah  TKP  untuk  memberi  bayangan  bagi  penyidik bagaimana kronologi kejadiannya serta mengumpulkan bukti-bukti. Setelah semuanya terkumpul,  kemudian  penyidik  melakukan  pemberkasan.  Setelah  berkas  lengkap kemudian akan dilimpahkan ke kejaksaan beserta tersangka dan barang bukti untuk dilakukan  proses  penuntutan.  Berbicara  mengenai  peran  kepolisian  dalam penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  berarti  berkaitan  pula dengan  bagaimana  penegakan  hukum  itu  dilakukan.  Menurut  Soerjono  Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:
1) Faktor Hukum.
Praktik  penyelenggaraan  hukum  di  lapangan  ada  kalanya  terjadi pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan,  hal  ini  disebabkan  oleh konsepsi  keadilanmerupakan  suatu  rumusan  yang  bersifat  abstrak,  sedangkan kepastian  hukum  merupakan  suatu  prosedur  yang  telah  ditentukan  secara normative.  Justru  itu,  suatu  kebijakan  atau  tindakan  yang  tidak  sepenuhnya berdasar  hukum  merupakan  sesuatu  yang  dapat  dibenarkan  sepanjang  kebijakan atau  tindakan  itu  tidak  bertentangan  dengan  hukum.  Maka  pada  hakikatnya penyelenggaraan  hukum  bukan  hanya  mencakup  law  enforcement,  namun  juga peace  maintenance,karena  penyelenggaraan  hukum  sesungguhnya  merupakan proses  penyerasian  antara  nilai  kaedah  dan  pola  perilaku  nyata  yang  bertujuan untuk mencapai kedamaian.
2) Faktor Penegakan Hukum.
Fungsi  hukum,  mentalitas  atau  kepribadian  petugas  penegak  hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang  baik,  ada  masalah.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  kunci  keberhasilan  dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
3) Faktor Sarana atau Fasilitas
Pendukung.  Faktor  sarana  atau  fasilitas  pendukung  mencakup  perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan  yang  diterima  oleh  polisi  dewasa  ini  cenderung  pada  hal-hal  yang
praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam  tujuannya,  diantaranya  adalah  pengetahuan  tentang  kejahatan  computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4) Faktor Masyarakat.
Penegak  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya  mempunyai  kesadaran  hukum,  persoalan  yang  timbul  adalah  taraf kepatuhan  hukum,  yaitu  kepatuhan  hukum  yang  tinggi,  sedang,  atau  kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5) Faktor Kebudayaan.
Berdasarkan  konsep  kebudayaan  sehari-hari,  orang  begitu  sering membicarakan  soal  kebudayaan.  Kebudayaan  menurut  Soerjono  Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar  manusia  dapat  mengerti  bagaimana  seharusnya  bertindak,  berbuat,  dan menentukan  sikapnya  kalau  mereka  berhubungan  dengan  orang  lain.  Dengan demikian,  kebudayaan  adalah  suatu  garis  pokok  tentang  perikelakuan  yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivftas penegakan hukum.
Dari  lima  faktor  penegakan  hukum  tersebut  faktor  penegakan  hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas. Hal ini tentu berkaitan dengan penelitian yang telah peneliti lakukan.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  lapangan  mengenai  peran  kepolisiaan dalam  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten Barito  Utara  para  aparat  penegak  hukum  yang  mencakup  instansi  Kepolisian sebagai  penyidik  sudah  menjalankan  perannya  dengan  baik,  dimana  peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berawal dari memberikan perlindungan terhadap korban, melakukan penyelidikan,
penyidikan  sampai  pada  proses  penyelesaiaannya  berjalan  dengan  baik  sesuai tugas-tugas dari kepolisian yang telah tercantum di dalam Undang-Undang. Dalam proses  penyelesaiannya  yang  dilakukan  melalui  jalur  hukum  polisi  sudah mengimplementasikan perannya dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia, KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan jika dilihat pada proses penyelesaian melalui mediasi penal juga sudah berjalan dengan baik, dimana polisi menerapkan mediasi penal melalui  pelaksanaan  kewenangan  diskresi  kepolisian  dengan  berdasar  pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
Sedangkan  apabila  dilihat  dari  faktor  masyarakatnya  jika  dikaitkan  pada pengamatan  peneliti  di  lapangan,  masih  kurangnya  kesadaran  hukum  dari masyarakat  itu  sendiri,  dimana  masih  adanya  masyarakat  yang  belum  paham bahkan  mungkin  tidak  tahu  dengan  keberadaan  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasaan  Dalam  Rumah  Tangga  ini.  Sehingga  menyebabkan  masih  adanya masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal  yang  biasa.  Faktor  masyarakat  inilah  yang  bisa  menyebabkan  meningkatnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Barito Utara.

## E. Hambatan-Hambatan Yang ditemui Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh kepolisian unit PPA Polres Barito Utara masih sering menemui hambatan-hambatan dalam proses penyelesaiannya. Berdasarkan penelitian saya dilapangan, secara umum terdapat 2 pokok hambatan yang sering terjadi dan menyebabkan proses dalam penyelesaian tindak pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  menjadi  terhambat.  Hambatanhambatan  tersebut antara lain:
1. Hambatan Dalam Mediasi Penal
Tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga penyelesaiaannya hanya dilaksanakan melalui kewenangan diskresi kepolisian.
2. Hambatan Dalam Proses Hukum
Hambatan  dalam  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga melalui jalur hukum yaitu pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban itu sendiri.
pengumpulan bukti permulaan yang sulit seringkali dikarenakan oleh sikap korban itu sendiri yang terkadang sulit diwawancarai. Dimana, korban ingin melanjutkan perkara tapi disisilain korban justru sulit untuk dimintai keterangan. Ini tentu akan menghambat penyidikan untuk bisa ke tahap selanjutnya. Serta adapun hambatan-hambatan lainnya yang sering muncul yaitu,
a. Setelah korban membuat laporan, korban justru tidak koperatif.
b. Beberapa korban kekerasan dalam rumah tangga masih enggan melaporkan kekerasan yang  dialami  kepada  pihak  berwenang.  Hal  ini  menyebabkan  polisi  tidak  dapat berbuat  banyak.  Polisi  tentu  tidak  dapat  melakukan  penyidikan  lebih  lanjut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan.
c. Hambatan yang datang dari masyarakat ataupun keluarga biasanya terjadi dikarenakan masyarakat maupun keluarga mempunyai pemahaman yang salah terkait kekerasan dalam  rumah  tangga.  Hambatan-hambatan  tersebut  tentu  akan  berpengaruh  dalam penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Hambatan-hambatan inilah  yang  terkadang  mempersulit  penyidik  dalam  penyelesaian  tindak  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Hal  ini  membuat  polisi  unit  PPA  Polres  Barito  Utara  gencar untuk melakukan upaya-upaya guna meminimalisir hambatan tersebut.
Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polisi di Unit PPA Polres Barito Utara untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan- penyuluhan  kepada  masyarakat  tentang  ketentuan/peraturan  yang  terkait  dengan  masalah- masalah  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  perlindungan  hukum  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga,  serta  bagaimana  upaya  pencegahan  dan  menangani  pelanggarnya.  Upaya sosialisasi ini bertujuan agar mampu mengubah pandangan-pandangan masyarakat yang masih sering  menganggap  kekerasan  dalam  rumah  tangga  sebagai  masalah  pribadi.  Selain  itu kepolisian unit PPA Polres Barito Utara melakukan kerjasama antara lembaga-lembaga lainnya seperti P2TP2A, Dinas Sosial dan lembagalembaga lainnya.

## Kesimpulan
Adapun simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain, peran kepolisian Unit PPA Polres Barito Utara dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barito Utara yaitu dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama yaitu melalui mediasi penal, peran konkrit yang dilakukan oleh polisi unit PPA sebagai penengah (mediator) dalam penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yaitu  dengan  memanggil  kedua belah  pihak  yaitu  korban  dan  pelaku.  Kemudian  dipertemukan  secara  langsung  untuk
berembug guna mencari jalan terbaik untuk kedepannya. Polisi sebagai mediator juga bertugas membantu  merumuskan  tujuan  dari  para  pihak  berperkara  sehingga  tercapai  kesepakatan. Selain  menghadirkan  pelaku  dan  korban,  kepolisian  unit  PPA  juga  menghadirkan  lembaga sosial P2TP2 Jadi, ketika mereka mau berdamai, maka pelaku akad diminta membuat surat pernyataan  sebagai  bukti  bahwa  pelaku  tidak  akan  melakukan  kekerasan  terhadap  korban. Sedangkan yang kedua yaitu melalui jalur hukum. Peran Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum yaitu hanya sebatas pada proses penyelidikan  dan  penyidikannya  saja  sebagaimana  yang  telah  tercantum  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hingga pemberkasan dan pelimpahan berkas ke tahap kejaksaan.
Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hambatanhambatan yang ditemui oleh polisi Unit PPA Polres Barito Utara yaitu hambatan dalam mediasi penal biasanya Tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan hambatan dalam  proses  hukum  yaitu  sulitnya  mengumpulkan  bukti  permulaan  yang  cukup.  Selain  itu adapula  hambatan-hambatan  lainya  yaitu  hambatan  yang  biasanya  datang  dari  korban,  dari pihak keluarga ataupun masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat ataupun keluarga tidak mau memberikan keterangan.

## Rekomendasi
Saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  yaitu,  kepada  pemerintah  diharapkan  dapat merevisi  kembali  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memasukan proses penyelesain perkara kekerasan dalam rumah tangga  melalui  mediasi  penal  ke  dalam  undang-undang  tersebut  hal  ini  dikarenakan  belum adanya  pengaturan  mengenai  proses  penyelesaian  tindak  pidana  kekerasan  melalui  mediasi penal dalam undang-undang tersebut. Kepada segenap aparat penegak hukum diharapkan lebih gencar mensosialisasikan tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  agar  masyarakat  lebih  paham  dan  mengerti tentang  UndangUndang  Penghapusan  Kekerasn  Dalam  Rumah  hal  ini  dikarenakan  masih banyak masyarakat yang belum tahu dan juga mengerti tentang keberadaan UndangUndang ini.

## Referensi
Azhar Basyir Ahmad., Hukum Perkawinan Islam , (Yogyakarta: UII Press, 1999)
Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid , Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah, (Semarang : CV Asy-Syifa’, 1990),
Fatahillah  A.  Syukur. Mediasi  Perkara  Kdrt (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  Teori  dan praktek Di Pengadilan Indonesia. Bandung: Mandar Maju 2011
Renggong,  Ruslan, “Hukum  Acara  Pidana (Memahami  Perlindungan  HAM  dalam  Proses Penahanan di Indonesia)”. Prenadamedia Group:Jakarta. 2016.
Soekanto, Soerjano dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Empiris. PT Raja Grafindo: Jakarta.
2001
Soeroso. Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga : Dalam  Perspektif  Yuridis  Viktimologi .  Sinar Grafika:Jakarta 2011.
Syamsuddin, Aziz, Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika: Jakarta. 2016
Jurnal/Skripsi:  Adrizal,  Ahmad,  Penerapan  Mediasi  Penal  Oleh  Penyidik  Terhadap  Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum. Vol. IV, No. 2, 2017
Amradani, Pandu Prayoga, Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi  Polda  Lampung).  Skripsi.  Fakultas  Hukum  Universitas  Lampung,  Bandar Lampung. 2016
Ariyadi,  Ariyadi.  "Tindak  Pidana  Pelaku  Eksploitasi  Seksual  pada  Anak  Menurut  Hukum Islam." Jurnal Hadratul Madaniyah 6.1 (2019)
Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif." Jurnal Hadratul Madaniyah 5.2 (2018)
Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Nomor 4419 Tahun 2004
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4168.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 (KUHAP)
Achmadi,  A.  "Membangun  Cita  Hukum  Nasional  Berdimensi  Transendental:  Implementasi Nilai  Kecerdasan  Spiritual."  Prosiding  Seminar  Nasional  &  Call  for  Papers  Hukum Transendental, 2018.
Norcahyono,  Norcahyono.  "Larangan  Memukul  Istri  dalam  Kajian  Hadis." Jurnal  Hadratul Madaniyah 6.1 (2019)
Rahmaniati,  Rita,  and  Sanawiah  Sanawiah.  "Kebijakan  Pemerintah  Kota  Palangka  Raya Terhadap Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak Di Tengah Pandemi Covid-19: Policy Of The City Of Palangka Raya Government On The Legal Protection Of Women And Childern In The Middle Of The Covid-19 Pandemic." Pencerah Publik 9.1 (2022):
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht). Staatsblad 1915 No. 732.
Tolib  Setiady,  Intisari  Hukum  Adat  Indonesia  (dalam  Kajian  Kepustakaan),  (Bandung:
Alfabeta, 2009)
Laksanto Utomo., Hukum Adat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
Agus Hariono, Wawancara, Unit PPA Resor Kabupaten Barito Utara, 13 Mei 2024 pukul 18.00 WIB.
Sudarta, wawancara, Unit PPA Resor Kabupaten Barito Utara, 14 Mei 2024 pukul 14.00 WIB Sudyatmika, wawancara, Unit PPA Resor Kabupaten Barito Utara, 13 Mei 2024 pukul 11.20 WIB
Marwan, dan jimmy, Kamus Hukum , (Surabaya: Reality Publisher)
Dikdik M., Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Mulia, Siti Musdah, Kekerasan dalam rumah tangga Perpeksif Agama Agama : Jakarta, 2004 Said Agil Husin, “Kekerasan dalam rumah tangga; Perpeksif Agama-Agama. Jakarta: 2004 Departemen Agama RI, Alquran Dan Terjemahan , Jakarta 2019.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: 2004
Abdul Hadi, Wawancara observasi Penelitian di pengadilan Negeri muara Teweh , 17 Februari 2023.
Ashady, S, Kebijakan Penal Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.Jurnal
Fundamental Justice, Vol.1,(No.1) , Tahun 2020
Soejono Sukanto, Pokok-Pokok Konsep, Jakarta: Grafindo Persada, 2013
W.J.S.  Poerwadarminta,  1986, Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia ,  Cet.  IX,  (Balai  Pustaka:

## Jakarta)
Lembaran  Negara  No.  64  Tahun  2006, Undang-Undang  No.  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan saksi dan korban
Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/perlindungan, diakses pada tanggal 27 Januari 2021
Dyah Ochtorina Susanti, Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum (Jakrata: grafindo) 2011
Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita , (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta)
Jeremy  Bentham,  2006, Teori  Perundang-Undangan  Prinsip-Prinsip  Legislasi,  Hukum Perdata dan Hukum Pidana , (Penerbit Nusa media & Penerbit Nuansa: Bandung)
Lihat  Stephen Schafer, 1968, The Victim and Criminal,\ (Random House: New York) Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Bina Ilmu. Surabaya M.  Agus  Santoso,  Hukum,Moral  &  Keadilan  Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum,  Ctk.  Kedua,
Kencana, Jakarta, 2014
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana,
Jakarta, 2017
M.  Agus  Santoso,  Hukum,Moral  &  Keadilan  Sebuah  Kajian  Filsafat  Hukum,  Ctk.  Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
Momo Kelana, Politeia (1972
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tantang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .
Rika  Saraswati,  2015, Hukum  Perlindungan  Anak  di  Indonesia ,  PT  Citra  Aditya.  Bakti,

## Bandung
M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai  Disiplin  Imu  &  Kasus  Kekerasan,  Bandung,  Rafika  Aditama ,  Jakarta: Pustaka Ilmu , 2010
Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga .
P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1981 , Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik , Bandung: Tarsito
Moerti  hadiati  Soeroso,  2011, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam.  Prespektif YuridisViktimologi s, Jakarta: Sinar Grafika,
Soekanto, soejono, Pengantar Penelitian Ilmu Hukum . Jakarta: UI-Press, Cet 1, 2000,
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian hukum dan Jurimeteri (Jakarta: Ghalia Indonesia 1988)
Irfan Tamifi, Metode Penelitian (UIN Sunan Ampel Press:Anggota IKAPI,2014