11
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312

## PROGRAM PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI WILAYAH PERBATASAN

## Endah Rantau Itasari
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat Email : endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id

## Abstrak
Kurangnya  tenaga  pendidik  di  wilayah  perbatasan  menjadi  salah  satu  perhatian  pemerintah  di  masa pemerintahan Presiden Joko  Widodo  yang  tertuang dalam  Nawa Cita. Salah satu program dalam  Nawa Cita  adalah  membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam kerangka  negara  kesatuan  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia  melalui  peningkatan kualitas  pendidikan  dan  pelatihan  dengan  program  "Indonesia  Pintar".  Manifestasi  dari  program  Nawa Cita  tersebut  untuk  meningkatkan  pendidikan  di  wilayah  perbatasan  negara  salah  satunya  diwujudkan melalui  program  Guru  Garis  Depan  (GGD).  Program  GGD  merupakan  program  khusus  dalam  sistem rekrutmen  Calon Pegawai Negeri Sipil  melalui  Formasi Khusus Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar  dan  Tertinggal  (SM-3T).  Program  ini  merupakan  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemendikbud)  dan  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokarasi (KemenPAN-RB).
Kata kunci: pendidikan dasar, pendidikan menengah, wilayah perbatasan.

## Abstract
The lack of educators in the border area was one of the government's concerns during the administration of  President  Joko  Widodo  as  stated  in  Nawa  Cita.  One  of  the  programs  in  Nawa  Cita  is  to  develop Indonesia  from  the  periphery  by  strengthening  regions  and  villages  within  the  framework  of  a  unitary state and improving the quality of life of Indonesian people through improving the quality of education and training with the "Smart Indonesia" program. One of the manifestations of the Nawa Cita program is to  improve  education  in  the  border  areas  of  the  country,  one  of  which  is  manifested  in  the  Frontline Teacher  (GGD)  program.  The  GGD  program  is  a  special  program  in  the  recruitment  system  for Prospective Civil Servants through a Special Formation for Educating Scholars in Frontier, Outermost and  Disadvantaged  Areas  (SM-3T).  This  program  is  the  Ministry  of  Education  and  Culture (Kemendikbud)  and  the  Ministry  of  Empowerment  of  State  Apparatus  and  Bureaucratic  Reform (KemenPAN-RB).
Keywords: primary education, secondary education, border areas.

## PENDAHULUAN
Eksistensi hak atas pendidikan, khususnya  pendidikan  dasar  dan  menengah sudah  tidak  diragukan  lagi  keberadaannya baik di tingkat nasional maupun internasional (Beiter, 2005). Khusus di Indonesia, dinamika politik hukum nasional
mempengaruhi pelaksanaan hak atas pendidikan yang berasal dari Undang-Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  1945).  Ketentuan-ketentuan pokok hukum hak asasi manusia internasional seperti  dalam the  Universal  Declaration  on Human Rights (UDHR)1949 , the
International  Covenant  on  Economic,  Social and  Cultural  Rights  (ICESCR)1966 dan dalam the  Convention  on  The  Rights  of  The Child  1989 telah  mempengaruhi  kebijakan
12
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
pemenuhan hak tersebut (Itasari, 2020). Pembukaan  UUD  1945  menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia adalah “untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa”.
Tujuan ini kemudian dirumuskan lagi melalui
Pasal  28C  ayat  (1)  dan  Pasal  31  UUD  1945. Mandat konstitusional tersebut telah dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Ketentuan Undang-Undang
Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  dibuat  sebagai lex specialis dari  ketentuan  Pasal-Pasal  dalam Konstitusi  Negara  Indonesia.  Berkaitan dengan ICESCR, Indonesia telah meratifikasi kovenan  tersebut  pada  tanggal  30  September 2005  melalui  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2005 tentang Pengesahan the International  Covenant  on  Economic,  Social and Cultural Rights (Mangku, 2011) .
Hakekat  hak  atas  pendidikan  pada tingkat  pendidikan  dasar  dan  menengah merupakan  suatu  kondisi  tertentu  yang  harus diciptakan  oleh  negara  peratifikasi.  Aspek substansi pendidikan dan manajerial penyelenggaraan pendidikan merupakan elemen  dasar  dalam  Pasal  13  ICESCR. Elemen  tersebut  mengharuskan  negara  untuk menyediakan  pendidikan  dasar  bagi  setiap orang  ( education  for  all )  (Itasari,  2021). Aspek  ketersediaan  dan  kemudahan  sarana dan prasarana pendidikan, dan aspek penerimaan dan daya penyesuaian merupakan segmen-segmen  hukum  (indikator)  yang harus  dikondisikan  pemenuhannya  secara bertahap. Perhatian  dan  penekanan  khusus harus  ditujukan  pada  kondisi  atau  situasi tertentu  di  wilayah-wilayah  tertentu.  Dengan demikian,  pemenuhan  pendidikan  dasar  dan menengah mencakup semua elemen pendidikan.  Indonesia  sebagai  pihak  pada ICESCR terikat untuk melaksanakan
ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan
kewajiban-kewajiban internasional yang terkandung di dalamnya (Itasari, 2018).
Pelaksanaan  pemenuhan  hak  atas pendidikan  dasar  dan  menegah  di  kawasan
perbatasan  Indonesia  dan  Malaysia  di Provinsi Kalimantan
Barat memiliki permasalahan,  kendala  sekaligus  tantangan khusus.  Kesemua  hal  tersebut  disebabkan adanya  situasi  dan  kondisi  tertentu  yang  ada di  wilayah  perbatasan  tersebut.  Situasi  dan kondisi  tersebut  menjadi  11  kluster  temuan permasalahan pemenuhan hak atas pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud  RI)  pada  tahun  2011. Salah satu  kluster  permasalahan  tersebut  adalah munculnya “wilayah-wilayah tak berkeinginan  untuk  sekolah”  pada  tingkat dasar  dan  menengah  di  kawasan  perbatasan negara  di  Provinsi  Kalimantan  Barat, khususnya  di  wilayah  Sambas,  Bengkayang, Sanggau,  Sintang  dan  Kabupaten  Kapuas Hulu.  Permasalahan  tersebut  tidak  terjadi  di wilayah lainnya seperti di kawasan perbatasan  Indonesia  dengan  Papua  Nugini (PNG) dan Republic Demokratic Timor Leste (RDTL).
Provinsi  Kalimantan  Barat  (Kalbar) telah  dijadikan  telaah  kajian  dan  inisiasi peningkatan  pemenuhan  hak  atas  pendidikan oleh Kemdikbud sejak tahun 2009 khususnya di  wilayah  perbatasan  dengan  Malaysia. “Wilayah  tak  berkeinginan  sekolah”  muncul di  wilayah  tersebut  karena  beberapa  faktor khusus. Faktor tersebut adalah: (1). minimnya sarana  dan  prasarana,  (2).  kecemburuan akibat  perbedaan  fasilitas  dengan  negara tetangga  yang  langsung  terlihat,  (3).  faktor geografis,  keengganan  pelaku  pendidikan melaksanakan tugas dan fungsi pendidik, dan (4).  rendahnya  alokasi  dana  pendidikan  telah menyebabkan ketertinggalan dan ketimpangan  memperoleh  akses  pendidikan di wilayah-wilayah perbatasan tersebut (Marzuki, 2011). Dalam penelitian ini akan di bahas  tentang  program  pendidikan  dasar  dan menengah di Wilayah Perbatasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hakikat  Hukum  Dalam  Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar dan Menengah Konsep  hakikat  hukum  menurut
13
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Hart  bagaimana  hukum  dan  kewajiban hukum  berbeda  dari,  dan  bagaimana kaitannya  dengan  perintah-perintah  yang ditopang  oleh  ancaman.  Teori  ini mengkonsentrasikan  bahwa  harus  ada pembedaan  tegas  antara  hukum  dengan moralitas.  Hart  mengungkapkan  bahwa terdapat  pemisahan  antara  hukum  dan moralitas,  namun  pemisahan  tersebut tidak  ekstrim  karena  moralitas  harus menjadi syarat minuman dari hukum. Hal ini  disebabkan  karena  dua  faktor  yang saling  menentukan,  yaitu:  (a).  Manusia memiliki  keterbatasan  berbuat  baik  pada orang  lain;  dan  (b).  Hukum  memiliki keterbatasan dalam mengatur
perkembangan  masyarakat  (Lisa  A,
2000). Hart menambahkan bahwa pemikiran  hukum  erat  kaitannya  dengan moral  merupakan  cara  berpikir  dalam aliran  hukum  alam.  Dalam  aliran  hukum positif,  hukum  dan  moral  sama  sekali tidak ada kaitannya. Hal ini dapat diamati dengan  ciri-ciri  pengertian  positivisme hukum  sebagaimana  yang  dikemukakan Hart,  yaitu:  (1).  Hukum  adalah  perintah dari manusia (command of human being) ; (2).  Tidak  ada  hubungan  mutlak  antara “Hukum/ law” dan  “Moral”  sebagaimana yang  berlaku/  ada  dan  hukum  yang seharusnya; (3). Pengertian bahwa analisis konsepsi hukum, pertama; mempunyai  arti  penting,  kedua;  harus dibedakan  dari  penyelidikan  seperti  (a). Historis  mengenai  sebab  musabab  dan sumber-sumber  hukum;  (b).  Sosiologis mengenai  hubungan  hukum  dengan gejala  sosial  lainnya;  (c).  Penyelidikan hukum  secara  kritis  atau  penilaian,  baik yang didasarkan moral, tujuan sosial, dan fungsi hukum;  (4). Sistem  hukum adalah sistem  yang  logis,  tetap  dan  bersifat tertutup dalam mana keputusan- keputusan hukum yang benar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika  dari  peraturan-peraturan  hukum yang  telah  ditentukan  sebelumnya  tanpa
memperhatikan  tujuan  sosial,  politik, dan ukuran-ukuran moral (CSIS, 2000).
Dari analisis konsep hakikat keadilan  tersebut  di  atas,  hakikat  hukum dalam  pemenuhan  hak  pendidikan  dasar dan menengah terletak pada keperpihakan  negara  dalam  memenuhi hak  tersebut  kepada  warganya  dalam kondisi dan situasi tertentu. Keperpihakan  tersebut  harus  terlihat dalam  akselerasi  pembuatan  hukum, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan  yang  memiliki  kesederajatan pemehuhan  di  wilayah  atau  pada  orang yang  telah  memiliki  akses  lebih  baik pada daerah-daerah yang terbatas aksesnya,  seperti  di  kawasan  perbatasan negara Indonesia dan Malaysia. Keperpihakan  berbasis  kesemaan  adalah moralitas negara sebagai prasayat hukum yang berkeadilan.

## Fungsi dan Kewenangan Hukum
Hukum  merupakan  suatu  sub sistem  dalam  masyarakat  yang  semakin luas  ruang  lingkup,  maupun  peranannya. Oleh  karena  itu,  maka  muncul  masalah bagaimanakah mengusahakan agar hukum  semakin  efektif,  baik  sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mempermudah  interaksi  sosial,  dan sarana pembaharuan masyarakat? Efektifitas peraturan ini dikaitkan dengan masalah  sanksi,  pemahaman  masyarakat, dan  tingkah  laku  masyarakat  dalam mencerna dan mengimplementasikan peraturan peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai sarana pengendalian  sosial,  sarana  interaksi sosial  dan  sarana  pembaharu.  Hukum sering  kali  dipandang  sebagai  gejala sosial  yang  sangat  rumit.  Semula pandangan-pandangan
tersebut
dilontarkan oleh orang-orang yang awam akan  hukum,  dalam  arti  tidak  pernah mengalami  pendidikan  hukum.  Namun kadang-kadang  hanya  mengetahuinya kalau  telah  terjadi  suatu  pelanggaran
14
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
(Klaus, 2005). Ukuran efektifitas suatu peraturan  perundang-undangan  dikaitkan dengan  masalah  sanksi,  pemahaman masyarakat, dan tingkah laku masyarakat dalam mencerna dan mengimplementasikan peraturan peraturan hukum untuk memenuhi tujuan sebagai  sarana  pengendalian  sosial, sarana  interaksi  sosial  dan  sarana pembaharu.  Salah  satu  fungsi  hukum, baik  sebagai  kaidah  maupun  sebagai sikap  tindak  atau  perilaku  teratur,  adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal  itu  menjadi  salah  satu  ruang  lingkup studi  tentang  hukum  secara  ilmiah  yang mempelajari  sejauh  mana  pengaruh hukum  terhadap  sikap  tindak  atau perilaku manusia yang dapat dikelompokkan  sebagai  berikut:  (1).  Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah  manusia  mempergunakan hukum?;  (2).  Di  dalam  kondisi-kondisi yang bagaimanakah timbul reaksi terhadap hukum?; (3). Di dalam kondisi- kondisi  yang  bagaimanakah  manusia menentang  hukum?;  (4).  Di  dalam kondisi-kondisi yang
bagimanakah manusia  menyalahgunakan  hukum?  (5).
Di dalam kondisi-kondisi yang bagaimanakah  manusia  mengacuhkan hukum? Berdasarkan teori efektivitas hukum  yang  dikemukakan  Soerjono Soekanto,  efektif  atau  tidaknya  suatu hukum  ditentukan  oleh  5  (lima)  faktor. Pertama; faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Kedua; faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang
membentuk maupun menerapkan hukum.
Ketiga; faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum. Keempat; faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di mana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan. Kelima; faktor  kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang  didasarkan  pada  karsa  manusia  di dalam  pergaulan  hidup.  Relevan  dengan
teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak  pada  sikap  mental  aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat  hukum)  akan  tetapi  juga terletak  pada  faktor  sosialisasi  hukum yang  sering  diabaikan.  Dengan  demikian suatu  hukum  akan  dianggap  efektif, apabila  sikap  atau  tindak  perilaku  pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki,  artinya  apabila  pihak  lain mematuhi hukum (Jack, 1985). Satjipto Rahardjo (2000) menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat tidak  serta  merta  dan  terjadi  begitu  saja.
Menurutnya,  “…  hukum  bukanlah  hasil
karya pabrik, yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan  beberapa  langkah  yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut dijalankan atau bekerja”.
Sekurang-kurangnya  langkah  yang  harus dipenuhi  untuk  mengupayakan  hukum atau  aturan/ketentuan  dapat  bekerja  dan berfungsi  (secara  efektif)  adalah:  (1). Adanya  pejabat/aparat  penegak  hukum sebagaimana  ditentukan  dalam  peraturan hukum  tersebut;  (2).  Adanya  orang (individu/masyarakat)  yang  melakukan perbuatan  hukum,  baik  yang  mematuhi atau melanggar hukum; (3). Orang-orang tersebut  mengetahui  adanya  peraturan; dan  (4).  Orang-orang  tersebut  sebagai subjek  maupun  objek  hukum  bersedia untuk berbuat sesuai hukum.
Namun  masih  menurut  Rahardjo (2000)  bahwa  yang  menjadi  faktor  inti/ utama  bagi  bekerjanya  hukum  adalah manusia,  karena  hukum  diciptakan  dan dilaksanakan  manusia.  Bahkan  lebih radikal lagi, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, untuk melihat
apakah  sebuah  peraturan/  materi  hukum berfungsi tidaknya, cukup melihat apakah
15
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
hukum  itu  “berlaku  tidak”.    Konsepsi operasional  tentang  bekerjanya  hukum dalam  masyarakat  dengan  didasarkan pada  dua  konsep  yang  berbeda  yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai  akibat-akibat  ( prediction  of consequences )  yang  dikemukakan  oleh Lundberg  dan  Lansing  tahun  1973  dan konsep  Hans  Kelsen  tentang  aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.
Berdasarkan  konsep  Lundberg dan  Lansing,  serta  konsep  Hans  Kelsen tersebut  Robert  B.  Seidman  dan  William J.  Chambliss  menyusun  suatu  teori bekerjanya  hukum  di  dalam  masyarakat.
Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan  perundang-undangan  sangat tergantung  banyak  faktor.  Secara  garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa  faktor  utama.  Faktor-faktor tersebut  dapat:  (1).  Bersifat  yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan  perundang-undangannya);  (2).
Penegakannya  (para  pihak  dan  peranan pemerintah);  dan  (3).  Serta  faktor  yang bersifat  yuridis  sosiologis  (menyangkut pertimbangan  ekonomis  serta  kultur hukum  pelaku  bisnis  (Allan  Rosas,
1995). Berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap suatu produk
hukum, sangat tepat apa yang dikemukakan  Ivor  Jennings  bahwa “The most  law-abiding  citizen  in  the  world, particularly when the law seem to him to be sensible; but no man is more ready to take  offence  when  it  broken.  He  doesn’t obey  orders  because  they  are  given  by one person in authority; he obeys orders when they are lawful orders, issued by a person  who  has  legal  authority  to  issue them. Otoritas  hukum  itu  penting  tetapi perlu  juga  didukung  oleh  kepatuhan terhadap  hukum  baik  oleh  pembuat hukum itu sendiri maupun masyarakat.
Usaha lain untuk dapat megefektifkan  keberlakuan  hukum  di dalam masyarakat adalah dengan mengkomunikasikan hukum kepada warga  masyarakat  yang  menjadi  sasaran dari pengaturan hukum itu. Menurut Carl I.  Hoveland,  komunikasi  merupakan suatu  proses  di  mana  seorang  individu (komunikator) mengoperkan stimuli (dengan  menggunakan  lambang-lambang bahasa)  untuk  mengubah  tingkah  laku individu  (komunikan)  yang  lain.  Dalam proses komunikasi selalu ada komunikator yang berperan menyampaikan pesan dengan menggunakan  bahasa  sebagai  alatnya. Pesan  tersebut  hanya  dapat  diterima dengan  baik  oleh  komunikan jika  bahasa yang  digunakan  oleh  komunikator  dapat dimengerti dan dipahami oleh komunikan (A.S. Tsui, 1985).
Komunikasi mutlak diperlukan dalam  suatu  kehidupan  bermasyarakat. Hubungan antar manusia yang memerlukan  keteraturan  tidak  mungkin diwujudkan tanpa ada komunikasi. Edward  Sapir  mengatakan  bahwa  bagi semua  proses  sosial,  komunikasi  bersifat fundamental  dan  komunikasi  harus  ada pada  setiap  perilaku  sosial.  Faktor terpenting  yang  diharapkan  timbul  dari adanya  komunikasi  pada  setiap  perilaku sosial  adalah  terbentuknya  efek  yaitu dengan adanya perubahan perilaku komunikan sesuai dengan harapan komunikator.
Perubahan  sikap  akan  dipengaruhi oleh  dua  faktor  penting  yaitu  faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor internal  dapat  saja  berupa  adanya motivasi individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Motivasi ini mendorong  seseorang  untuk  berusaha mengadakan internalization  of  groups norm yaitu  rasa  kesediaannya  untuk mematuhi dan mengikuti norma kelompok  secara  sukarela  yang  dalam perilakunya mereka senantiasa menyesuaikan  diri  dengan  norma-norma yang berlaku.
16
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Wewenang (competence, bevoegdheid) atau kewenangan (authority,  gezag) adalah  suatu  istilah yang  biasa  digunakan  dalam  lapangan hukum  publik,  namun  sesungguhnya terdapat  perbedaan  diantara  keduanya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, wewenang  diartikan,  yaitu:  hak  dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan; atau  kekuasaan  membuat  keputusan, memerintah, dan melimpahkan
tanggungjawab kepada orang lain. “Kewenangan”  adalah  apa  yang  disebut “kekuasaan  formal”,  kekuasaan  yang berasal  dari  kekuasaan  legislatif  (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah  kekuasaan  terhadap  segolongan orang-orang  tertentu  atau  kekuasaan terhadap  sesuatu  bidang  pemerintahan (atau  bidang  urusan)  tertentu  yang  bulat, sedangkan  wewenang  hanya  mengenai sesuatu  onderdil  tertentu  saja.  Di  dalam kewenangan terdapat wewenang- wewenang (rechtsbevoegdheden) . Wewenang  adalah  kekuasaan  untuk melakukan sesuatu tindak hukum
publik”.
Kewenangan  memiliki  kedudukan penting  dalam  kajian  Hukum  Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Sehingga,  F.A.M.  Stroink  dan  J.G.
Steenbeek  menyebutnya  sebagai  konsep inti  dalam  Hukum  Tata  Negara  dan Hukum Administrasi Negara. Kewenangan, yang di dalamnya
terkandung  hak  dan  kewajiban,  menurut P.  Nicolai  adalah  sebagai  berikut: “Kemampuan  untuk  melakukan  tindakan hukum  tertentu  (yaitu  tindakan-tindakan yang  dimaksudkan  untuk  menimbulkan akibat  hukum,  dan  mencakup  mengenai timbul  dan  lenyapnya  akibat  hukum). Hak  berisi  kebebasan  untuk  melakukan atau  tidak  melakukan  tindakan  tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan  tindakan  tertentu,  sedangkan kewajiban  memuat  keharusan  untuk melakukan atau tidak melakukan
tindakan tertentu”.
Menurut  Bagir  Manan,  wewenang dalam  bahasa  hukum  tidak  sama  dengan kekuasaan (macht). Kekuasaan  hanya menggambarkan  hak  untuk  berbuat  atau tidak  berbuat.  Dalam  hukum,  wewenang sekaligus  berarti  hak  dan  kewajiban (rechten  en  plichten). Dalam  kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian  kekuasaan  untuk  mengatur sendiri (zelfregelen) dan  mengelola sendiri (zelfbestureen). Sedangkan, kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan  sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan  pemerintahan  dalam  satu tertib  ikatan  pemerintahan  negara  secara keseluruhan.
Secara  teoritik,  kewenangan  yang bersumber  dari  peraturan  perundang- undangan  diperoleh  melalui  tiga  cara yaitu  atribusi,  delegasi,  dan  mandat. Menurut  Indroharto,  pada  atribusi  terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara, pada delegasi terjadi pelimpahan  suatu  wewenang  yang  telah ada  oleh  Badan  atau  Jabatan  Tata  Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang  pemerintahan  secara  atributif kepada  Badan  atau  Jabatan  Tata  Usaha Negara lainnya. Terhadap ketiga kewenangan tersebut, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt,  mendefinisikan,  sebagai berikut:  (1).  Atribusi,  yaitu  pemberian wewenang  pemerintahan  oleh  pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; (2). Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu  organ  pemerintahan  kepada  organ pemerintahan  lainnya;  dan  (3).  Mandat,
terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan  kewenangannya  dijalankan oleh organ lain atas namanya. Oleh sebab
17
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
itu,  pengertian  atribusi  dan  delegasi adalah alat-alat membantu untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang  atau  tidak.  Pemikiran  negara hukum  menyebabkan,  bahwa  apabila penguasa  ingin  meletakkan  kewajiban- kewajiban di atas para warga (masyarakat),  maka  kewenangan  itu harus  ditemukan  dalam  suatu  undang- undang.  Berdasarkan  pandangan  di  atas, baik wewenang yang diperoleh berdasarkan atribusi maupun berdasarkan pelimpahan  sama-sama  harus  terlebih dahulu dipastikan bahwa yang melimpahkan  benar  memiliki  wewenang tersebut  dan  wewenang  itu  benar  ada berdasarkan konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan (Freeman, M, 1992). Untuk  mengetahui  sumber  dan cara memperoleh wewenang organ
pemerintahan,  merupakan  hal  penting karena  berkenaan  pertanggungjawaban hukum  dalam  penggunaan  wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum, tidak ada kewenangan  tanpa  pertanggungjawaban. Untuk  itu,  perlu  adanya  kejelasan pengaturan  peraturan  hukum  (kepastian hukum),  khususnya  bagi  pelaksanaan pemenuhan pendidikan dasar dan menegah sebagai mandate konstitusional.
M.  Solly  Lubis  menyatakan  bahwa:
“kepastian hukum (rechtszekerheid) diartikan  sebagai  kejelasan  peraturan hukum  mengenai  hak,  kewajiban  dan status seseorang atau badan hukum, yang dapat mendatangkan
ketertiban, keteraturan, ketenangan bagi yang bersangkutan, sehingga organ pemerintah mengetahui bagaimana status atau kedudukan, hak dan/atau kewajibannya.” Sebaliknya,  kepastian  hukum  dianggap tidak ada atau kabur, jika: (1). Tidak ada aturan  mengenai  sesuatu (null);  (2). Ada aturan  hukumnya,  tetapi  tidak  jelas pengertiannya dan mengakibatkan timbul penafsiran yang berbeda-beda; (3).
Terdapat pertentangan isi diantara sesama aturan  hukumnya  sendiri  baik  aturan yang  setingkat  maupun  yang  tidak  sama tingkatannya,  sehingga  membingungkan masyarakat; dan (4). Belum ada peraturan pelaksanaan meskipun sudah ada peraturan pokoknya sehingga tidak memberi  efek  apa-apa.  Oleh  karena  itu, disini  konsep  kewenangan  ini  digunakan untuk  membahas  dan  menyelesaikan permasalahan dalam menjalankan kewenangan  yang  bersifat  atributif  yang diperintahkan  oleh  peraturan  perundang- undangan kepada pemerintah dan pemerintah  daerah  terhadap  pemenuhan ha katas pendidikan dasar dan menegah. Program Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Perbatasan Kurangnya  tenaga  pendidik  di wilayah  perbatasan  menjadi  salah  satu perhatian pemerintah di masa pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo yang  tertuang  dalam  Nawa  Cita.  Salah satu  program  dalam  Nawa  Cita  adalah membangun  Indonesia  dari  pinggiran dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan meningkatkan  kualitas  hidup  manusia Indonesia  melalui  peningkatan  kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar". Manifestasi  dari  program  Nawa Cita tersebut untuk meningkatkan pendidikan  di  wilayah  perbatasan  negara salah satunya diwujudkan melalui program  Guru  Garis  Depan  (GGD). Program  GGD  merupakan  program khusus  dalam  sistem  rekrutmen  Calon Pegawai  Negeri  Sipil  melalui  Formasi Khusus  Sarjana  Mendidik  di  Daerah Terdepan,  Terluar  dan  Tertinggal  (SM-
3T). Program ini merupakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokarasi (KemenPAN-RB).  Program  ini  dimulai
18
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
pada  tahun  2015  ini  dengan  mengangkat sebanyak  798  orang  GGD  yang  disebar di 28 kabupaten dari Aceh Sampai Papua. Seluruh  peserta  GGD  angkatan  pertama ini  dilepas  secara  resmi  oleh  Presiden Joko Widodo di halaman Istana Merdeka pada  tanggal  25  Mei  2015.  Jumlah  ini meningkat  drastis  pada  tahun  2016  atau angkatan kedua. Dari 7.000 formasi yang disediakan, sebanyak 6.296 orang dinyatakan  lulus  sebagai  GGD.  Namun angkatan  kedua  ini  baru  pada  tanggal  15 Agustus  2017  SK  pengangkatan  mereka diterbitkan  dan  bulan  September  2017 dilepaskan ke tempat tugasnya. Program GGD sendiri mensyaratkan  sejumlah  hal  bagi  para pesertanya,  pada  rekrutmen  angkatan kedua  program  GGD,  para  pendaftar disyaratkan  lulusan  Program  Profesi Guru  (PPG)  pasca  Program  Sarjana Mendidik  di  daerah  Terdepan,  Terluar, dan  Tertinggal  (SM-3T),  PPG  S1  PGSD Berasrama,  PPG  SMK  Kolaboratif,  PPG Basic  Science, dan  PPGT,  namun  yang terutama  bagi  para  GGD  yang  sudah diangkat dan ditempatkan harus mengabdi di daerah penempatan minimal 5  tahun  dan  tidak  boleh  mengajukan mutasi. Meskipun program GGD merupakan sebuah solusi untuk
mengatasi minimnya jumlah guru Daerah Terdepan,  Terluar  dan  Tertinggal  (D3T), termasuk  wilayah  perbatasan,  namun program  ini  tidak  terlepas  dari  beberapa masalah.  Pada  bulan  Oktober  2017, sejumlah mahasiswa di Kabupaten Sintang  menolak  kehadiran  GGD  di wilayah  mereka.  Pensyaratan  rekrutmen GGD  yang  diantaranya  mengikuti  PPG dan  harus  berasal  dari  kampus  yang terakreditasi minimal B dinilai mengakibatkan banyak sarjana asli daerah tidak bisa ikut rekrutmen GGD.
Di Kalimantan Barat saat ini setiap
tahunnya  ada  ribuan  sarjana  pendidikan yang  dihasilkan  oleh  kampus-kampus
baik  negeri  maupun  swasta  yang  ada  di berbagai  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Kalimantan  Barat.  Banyak  dari  mereka berasal  dari  daerah-daerah  perbatasan, namun  ketika  mereka  lulus  dari  studinya di perguruan tinggi mereka tidak menjadi guru  di  tempat  asal  mereka.  Hal  ini  bisa disebabkan  karena  mereka  sendiri  yang tidak  ingin  untuk  kembali  ke  tempat asalnya,  namun  juga  dengan  adanya pensyaratan program GGD tersebut yang menghalangi mereka untuk menjadi guru di  tempat  asalnya.  Penghasilan  yang diterima  oleh  GGD  juga  dinilai  telah menimbulkan  kesenjangan  dengan  guru honor.  Para  GGD  umumnya  menerima penghasilan  sebesar  8  juta  rupiah  per bulan,  sementara  ada  guru  honor  yang hanya  mendapatkan  honor  sebesar  400 ribu rupiah per bulan.
Di Kabupaten Sanggau, khususnya di  Kecamatan  Entikong  kesenjangan penghasilan  antara  GGD  dan  guru  honor ini terkonfirmasi. Di Kabupaten Sanggau sendiri  pada  tahun  2017  ditempatkan  32 orang GGD dan 3 orang di antaranya ada di  Kecamatan  Entikong.  Selain  gaji pokok,  sebagai  PNS  yang  memiliki sertifikat  pendidik,  para  GGD  akan mendapatkan  tunjangan  sertifikasi.  Para GGD  di  wilayah  perbatasan  juga  bisa mendapatkan  tunjangan  perbatasan  bila sudah  memiliki  Nomor  Unik  Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan Nomor  Registrasi  Guru  (NRG).  Baik tunjangan  sertifikasi  maupun  tunjangan perbatasan  ini  besarnya  masing-masing adalah  sebesar  satu  kali  gaji  pokok. Khusus  tunjangan  perbatasan  diberikan selain  kepada  GGD  yang  memiliki NUPTK  dan  NRG  juga  harus  bagi mereka  yang  bertugas  di  desa  dengan kategori  Desa  Sangat  Tertinggal  atau Desa Tertinggal  yang  terletak  di  wilayah perbatasan. Khusus untuk Desa Entikong sejak  tahun  2010  sudah  terkategori sebagai  Desa  Maju  sehingga  para  guru PNS,  termasuk  GGD  yang  ditempatkan
19
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
disana  tidak  lagi  mendapat  tunjangan perbatasan.  Kondisi  ini  tidak  ditemui  di desa-desa lainnya di Kecamatan Entikong seperti  di  Desa  Suruh  Tembawang  yang masih merupakan Desa Tertinggal.
Persoalan  lainnya  adalah  ternyata ada  juga  beberapa  GGD  yang  pada akhirnya mengundurkan diri dari wilayah tempat mereka bertugas. Meskipun terikat  pada  ketentuan  untuk  mengabdi minimal  5  tahun  (yang  belakangan malahan  menjadi  10  tahun)  di  wilayah penempatan  dan  mendapat  penghasilan yang  lumayan  ternyata  tidak  membuat semua GGD betah dan bertahan di tempat tugasnya. Di Kabupaten Sintang dari 297 guru  program  GGD  yang  ditempatkan, hingga  bulan  Juli  2017  sudah  26  orang yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan.
Umumnya  para  guru  yang  berasal dari  luar  Kalimantan  tersebut  terkejut menghadapi  kenyataan  sulitnya  wilayah tempat tugasnya. Menurut Wakil
Gubernur  Provinsi  Kalimantan  Barat “mereka  mundur  karena  melihat  medan yang  akan  ditempuh  tidak  sesuai  dengan gambaran  mereka.”  Besaran  penghasilan yang  diterima  oleh  para  guru  program GGD  kadangkala  tidak  begitu  berarti dengan tingginya biaya hidup di beberapa tempat di wilayah perbatasan. Belum lagi untuk  mengambil  gaji  dan  tunjangan- tunjangan  yang  menjadi  haknya  mereka kadangkala  harus  menempuh  jarak  yang relatif jauh. Sebuah penelitian memberikan  gambaran  guru-guru  yang mengajar  di  Desa  Suruh  Tembawang Kecamatan  Entikong  harus  menempuh jarak  42  km  untuk  menuju  pusat kecamatan  dan  187  km  untuk  menuju ibukota  Kabupaten  Sanggau  jika  hendak mengambil penghasilannya. Untuk mengambil  gaji  di  kecamatan  mereka harus  mengeluarkan  biaya  transportasi antara Rp. 800.000 hingga Rp. 1.000.000, yang mengakibatkan mereka
memutuskan  untuk  mengambil  gajinya
tiap beberapa bulan sekali.
Pemerintah  daerah,  baik  Provinsi maupun  Kabupaten/Kota  sendiri  banyak yang berkeberatan dengan program GGD ini. Di satu sisi mereka menyadari bahwa program  ini  merupakan  upaya  untuk mengatasi kekurangan guru khususnya di wilayah  perbatasan.  Pada  sisi  lainnya program GGD yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat  dalam  pengangkatan  dan  juga penempatan di daerah-daerah yang ditentukan,  sementara  daerah,  khususnya kabupaten  hanya  menempatkan  guru program  GGD  tersebut  di  sekolah- sekolah di wilayahnya. Hal ini menyebabkan  pemerintah  daerah  merasa tidak  dilibatkan  dalam  program  ini  dan akibatnya  banyak  daerah  yang  bahkan menyatakan penolakannya terhadap
program  GGD  ini,  termasuk  Gubernur Kalimantan  Barat.  Pemda  juga  merasa berkeberatan  ketika  pembayaran  gaji guru program GGD ini diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap daerah.
Melihat  kenyataan  ini,  pemerintah pusat nampaknya merespon dengan terus mencari  formulasi  program  GGD  ini. Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan akan merevisi program GGD dengan  mengakomodir  keinginan  daerah untuk  memprioritaskan  putra  daerah ataupun guru honorer di wilayah tersebut dalam rekrutmen program GGD.
Meskipun  demikian  menurutnya,  seluruh calon GGD tetap harus mengikuti seleksi yang  ketat.  Tenaga  pendidik  yang mengikuti  program  GGD  wajib  lulus mengikuti  program  SM3T  dan  program profesi guru. Selain program GGD, untuk memperluas  ketersediaan  dan  akses fasilitas pendidikan di wilayah perbatasan, pemerintah melalui Kemdikbud  juga  memiliki  program Sekolah Garis Depan (SGD). Pada tahun
2016  telah  dibangun  114  SGD  di  49 kabupaten/kota  yang  terdiri  dari  11  unit sekolah baru dan 103 revitalisasi.
20
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Dengan  adanya  program-program ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah paling  tidak  mempunyai  upaya  untuk mengatasi  masalah  pemenuhan  hak pendidikan di wilayah perbatasan, namun program-program  ini  terkesan  belum dirancang  secara  matang  karena  masih memperlihatkan  kendala-kendala  yang cukup siginifikan. Karena itu pematangan program-program  tersebut  yang  harus terus  dilakukan  dengan  memperhatikan karakteristik  wilayah  dan  penduduk perbatasan  serta  kebutuhan  nyata  di kawasan perbatasan.

## SIMPULAN
Pemenuhan  hak  atas  pendidikan  dasar dan menengah di Provinsi Kalbar merupakan amanah konstitusional Pasal 28 UUD Negara RI  Tahun  1945  yang  mengikat  baik pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah (provinsi maupun kabupaten). Kinerja pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah dalam  memenuhi  hak  pendidikan  dasar  dan menengah  merupakan  bukti  nyata  kehadiran negara  secara  efektif  sebagai  manifestasi kedaulatan  negara  di  seluruh  wilayah. Dengan  cara  inilah,  negara  Indonesia menghadirkan  kedaulatannya.  Pada  sisi lainnya,  hal  tersebut  juga  membuktikan komitmen  dan  kepatuhan  pada  standar internasional dan universal HAM terutamanya pada hak atas pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Cameron,  Lisa  A,  2000, An  Analysis  of  the
Role of Social Safety Net Scholarship  in  Reducing  School Drop  Out  During  the  Indonesian Economic Crisis , UNICEF;
CSIS, Refleksi  Setengah  Abad  Kemerdekaan Indonesia , CSIS; Danim, Sudarman, 2003, Agenda Pembaharuan  Sistem  Pendidikan , Yogyakarta: Pustaka Pelajar; Dieter Beiter, Klaus, 2005, The Protection of the Right to Education by International Law ,  Martinus
Nijhoff Publisher;
Donnelly,  Jack,  1985, Universal  Human Rights  In  Theory  and  Practice ,
2nd eds;
Eide, Asbjorn, Catarina Krause, Allan Rosas, 1995, Economic,  Social  and Cultural  Rights,  A  Textbook , Martinus Nijhoff, Dordrecht; Elsam,  2003, Melemahnya  Daya  Penegakan Hak  Asasi  Manusia:  Hutang Kemiskinan dan Kelaparan (Laporan  Tahunan), Lembaga Studi  dan  Advokasi  Masyarakat (Elsam), Jakarta; Flamholtz,  T.K.  Das  and  A.S.  Tsui,  1985, Toward an Integrative Framework of Organizational Control, Accounting,  Organization  and Society ;
Freeman, M, 1992, “The Limits of Children’s Rights ” , The Ideologies of
Children’s Rights ; Funder,  Kathleen,  (ed), Citizen  Child: Australian  Law  and  Children’s Rights ; Giddens,  Anthony,  1992, Sociology ,  Oxford: Polity Press; Guzman,  Andrew,  2008, How  International Law  Works,  A  Rational  Choice Theory , Oxford University Press; Hadjon,  Phillipus, et  al .,  2001, Pengantar
Hukum  Administrasi  Indonesia, Cetakan Ketujuh, Gajahmada University Press, Yogyakarta; Itasari, E. R. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia Di Perbatasan Darat Antara Indonesia
Dan  Malaysia. Jurnal  Ilmiah  Ilmu Sosial , 4 (2), 181-186.
Itasari,  E.  R.  (2020).  Border  Management
Between  Indonesia  And  Malaysia In  Increasing  The  Economy  In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi  Hukum  (JKH) , 6 (1),
219-227.
Itasari,  E.  R.  (2020).  Equality  And  Non
Discrimination Principles In
21
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
Providing Rights With Disabilities. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 534-541. Itasari,  E.  R.  (2020).  Hak  Pendidikan  di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka  Konstitusi  Republik Indonesia. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan  Kewarganegaraan , 2 (1),  79- 100. Itasari,  E.  R.  (2020).  Hak  Pendidikan  di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka  Konstitusi  Republik Indonesia. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan  Kewarganegaraan , 2 (1),  79- 100. Itasari,  E.  R.  (2020).  Perlindungan  Hukum Terhadap Hak Pendidik Di Wilayah Perbatasan Indonesia Dan  Malaysia. Media  Komunikasi FPIPS , 19 (2), 84-93.
Itasari, E. R. (2020). The Role Of The Asean
Intergovernmental Commission Of  Human  Rights  In  Giving Protection To The Ethics Rohingya  Of  The  Spirit  In Southeast Asia. Jurnal IUS Kajian Hukum  dan  Keadilan , 8 (3),  569- 583. Itasari, E. R. (2021). Kebijakan Pemerintah di dalam Pemenuhan Hak Pendidikan  Dasar  dan  Menengah di Wilayah Perbatasan Negara. Perspektif  Hukum , 21 (1),
59-78.
Klaus  Dieter  Beiter,  2005, The  Protection  of the Right to Education by International Law , Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 1-10. Mangku,  D.  G.  S.  (2011).  Peluang  dan tantangan ASEAN dalam penyelesaian  sengketa  Kuil  Preah Vihear di perbatasan Kamboja dan Thailand. Pandecta Research Law Journal , 6 (2).
Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa  Internasional  Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3), 150- 161. Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham  Etnis  Rohingya:  Dalam Perspektif ASEAN. Media Komunikasi FPIPS , 12 (2).
Mangku, D. G. S. (2018). Implementasi Joint
Border  committee  (jbc)  untuk penyelesaian  sengketa  perbatasan darat antara Indonesia-Timor Leste. Jurnal Yuridis , 5 (1), 43-66. Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation  On  Land  Border Management  Between  Indonesia And Papua New Guinea According  to  Stephen  B.  Jones Theory. Veteran Law Review , 1 (1), 72-86.
Mangku,  D.  G.  S.,  Triatmodjo,  M.,  &
Purwanto, H. (2018). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia  Dan  Timor  Leste  Di Wilayah Enclave Oecussi (Doctoral dissertation, Doctoral  dissertation,  Universitas Gadjah Mada).
Marzuki,  2011,  “Permasalahan  Pemenuhan Hak  Atas  Pendidikan  di  Wilayah Provinsi Kalimantan Barat”, Makalah Forum Grup Discussion, Pemetaan Permasalahan Pendidikan Di Wilayah Perbatasan Negara , Setjen Kemdikbud,  Hotel  Park  Jakarta,
23-24 November 2011.
Rahardjo,  Satjipto,  2000, Ilmu  Hukum ,  Citra Aditya Bakti, Bandung;