PENERAPAN KEBIJAKAN KERINGANAN KREDIT SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA JAYAPURA
Thresia Hilda Mathelda Yenkase Krey krey.hilda@gmail.com

## Abstract
The COVID-19 pandemic that has plagued the world since the end of 2019 in Wuhan Province of China, finally spread to Indonesia in early March 2020. The economic sector is the sector most affected by this pandemic. One of the efforts made by the government  to stop the spread of COVID-19 is by limiting operating hours for entrepreneurs. Of course it has  negative  impacts  on  economic  sector  in  Jayapura  City,  including  material  losses  and decreased  income,  especially  entrepreneurs  who  have  loans  with  guarantees  for  their businesses  to  operate.  In  the  midst  of  economic  difficulties,  the  Indonesian  government through  the  Financial  Services  Authority  issued  a  policy  named  the  Financial  Services Authority  Regulation  Number  11  of  2020  concerning  National  Economic  Stimulus  as  a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread.of Coronavirus Disease 2019.
This study aims to determine the extent to which the policy is implemented in Jayapura City and the various obstacles encountered during the process of implementing the policy. The research method used is a normative and empirical legal approach.
As a result, the POJK No.11/POJK.03/2020 policy has apparently been implemented in several  financial  institutions  in  Jayapura  City,  but  there  are  still  many  obstacles encountered  during the implementation of this policy so that wider socialization is needed so that the public can get information related to the policy.
Keywords: covid-19, loans; countercyclical policy; credit restructurisation.

## PENDAHULUAN
Penyebaran Coronavirus  Disease  2019 (COVID-19)  ternyata  berdampak  secara langsung  ataupun  tidak  langsung  terhadap  kinerja  dan  kapasitas  debitur  termasuk  debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang  dapat  memengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  di  tengah  kegelisahan masyarakat  terhadap  kesulitan  ekonomi,  pemerintah  Indonesia  melalui  Otoritas  Jasa Keuangan mengeluarkan suatu kebijakan khusus bagi pelaku usaha mikro untuk mendorong optimalisasi  fungsi  intermediasi  perbankan,  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan,  dan mendukung  pertumbuhan  ekonomi  diperlukan  kebijakan  stimulus  perekonomian  dari pemerintah  sebagai Countercyclical dampak  penyebaran  COVID-19.  Kebijakan  ini  tertuang dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Stimulus
Perekonomian  Nasional  sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (FAQ POJK No. 11/POJK.03/2020, 2020)
Dalam siaran pers melalui juru bicaranya (KataData, 2020, https://katadata.co.id/agungjatmiko/finansial/5e9a41f7a7d73/jokowi-keringanan-kredit-untuk- pekerja-informal-umkm-berlaku-april, 23 Juli 2020), Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada sejumlah  syarat  yang  telah  ditetapkan  bagi  debitur  yang  bisa  mendapat  keringanan  kredit, serta  pemberiannya  tergantung  pada  kebijakan  masing  bank  atau  perusahaan leasing .
Presiden  juga  menegaskan  telah  mengkonfirmasi  bahwa  pemberian  keringanan  ini  mulai efektif berlaku pada bulan April 2020. Juru Bicara OJK menjelaskan bahwa keringanan kredit memang dikhususkan bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang nilai kreditnya di bawah 10  miliar  rupiah.  Sektor-sektornya  terdiri  dari  pekerja  berpenghasilan  harian,  ojek online , nelayan  dan  usaha  mikro  yang  kemampuan  membayar  cicilannya  terpengaruh.  Bentuk keringanannya  antara  lain  penyesuaian  pembayaran  cicilan  pokok/bunga,  perpanjangan waktu  atau  kebijakan  lain  oleh  bank/leasing  dengan  syarat  debitur  harus  mengajukan permohonan keringanan ke bank/ leasing , sehingga bisa dilanjutkan penilaian terkait dampak pandemi COVID-19 dengan kredit debitur untuk diberikan restrukturisasi sesuai profil debitur dan  bentuk  yang  disepakati  (Tirto.id,  2020,  https://tirto.id/repotnya-meminta-keringanan- kredit-yang-dijanjikan-jokowi-eJYH,  23  Juli  2020).  Namun,  kenyataan  yang  terjadi  di lapangan seringkali tidak sejalan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nyatanya, masih  banyak  masyarakat  yang  mengaku  bingung  bagaimana  mereka  dapat  memperoleh manfaat keringanan kredit yang dijanjikan tersebut.

## LANDASAN TEORI

## Lembaga Keuangan

## Bank
Menurut  Undang-Undang  N0.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan,  yang  dimaksud dengan  bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan  dan  menyalurkannya  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam
rangka  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  banyak.  Pasal  4  UU  Perbankan  menyatakan bahwa  Perbankan  Indonesia  bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional dalam  rangka  peningkatan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi  dan  stabilitas  nasional  ke arah  peningkatan  kesejahteraan  rakyat  banyak.  Kemudian  berdasarkan  definisi  bank  di dalam  UU  Perbankan,  bank  memiliki  tiga  tugas,  yaitu  sebagai  penghimpun  dana masyarakat,  sebagai  penyalur  dana  masyarakat,  dan  sebagai  perantara  dalam  lalu  lintas pembayaran.  Adapun  fungsi  utama  perbankan  adalah  sebagai  penghimpun  dan  penyalur dana  masyarakat.  Pasal  2  UU  Perbankan  menyatakan  Perbankan  Indonesia  dalam melakukan  usaha  berazaskan  demokrasi  ekonomi  dengan  menggunakan  prinsip  kehati- hatian (Rachmadi Usman, 2001).

## Lembaga Pembiayaan
Menurut  Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2009  tentang  Lembaga  Pembiayaan, definisi  lembaga  pembiayaan  adalah  badan  usaha  yang  melakukan  kegiatan  pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal (Miranda Nasihin, 2012).
Lembaga  Pembiayaan  memiliki  peranan  sebagai  salah  satu  lembaga  sumber pembiayaan  alternatif  yang  potensial  untuk  menunjang  pertumbuhan  perekonomian nasional.  Selain  itu,  lembaga  pembiayaan  juga  berperan  dalam  hal  pembangunan  yaitu menampung  dan  menyalurkan  aspirasi  dan  minat  masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam pembangunan ekonomi (Sunaryo, 2009).

## Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Otoritas  Jasa Keuangan adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor  jasa  keuangan,  dimana  sebelumnya  kewenangan  dan  pengawasan  tersebut dilaksanakan  oleh  Kemenkeu,  BI,  dan  Bapepam-LK.  Otoritas  Jasa  Keuangan  ini  didirikan berdasarkan  UU  No.21  Tahun  2011  untuk  melakukan  pengawasan  atas  industri  jasa keuangan secara terpadu. Dalam UU OJK telah diatur dengan detail mengenai transisi agar peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.
Pengaturan  mengenai  transisi  meliputi  aspek  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi,
asset  dan  dokumen,  kepegawaian,  peraturan  perundang-undangan,  serta  pembiayaan. Dengan  adanya  ketentuan  transisi  yang jelas,  diharapkan komplikasi  permasalahan  hukum dapat  dihindarkan  selama  proses  peralihan  tugas  dan  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan sektor jasa keuangan kepada OJK (Hermansyah, 2005).
Otoritas  Jasa  Keuangan,  yang  selanjutnya  disingkat  OJK,  adalah  lembaga  yang independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  yang  mempunyai  fungsi,  tugas,  dan wewenang  pengaturanm  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  sebagaimana dimaksud  dalam  undang-undang  ini  (Pasal  1  angka  1  UU  OJK). OJK  berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan  (Pasal  5  UU  OJK).  OJK  dibentuk dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa  keuangan  terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel (Pasal 4 UU OJK).
OJK  diharapkan  mampu  mewujudkan  sistem  keuangan  yang  tumbuh  secara berkelanjutan  dan  stabil  serta  mampu  melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor  perbankan,  kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Pasar  Modal,  serta  kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga Jasa Keuangan lainnya (Pasal 6 UU OJK).

## Kebijakan OJK di tengah pandemi COVID-19
OJK  sudah  mengeluarkan  11 kebijakan  stimulus  di  industri  perbankan, pasar  modal dan  industri  keuangan  non  bank  untuk  menjaga  stabilitas  industri  jasa  keuangan  dan membantu  pemulihan  ekonomi  nasional  serta  meringankan  beban  masyarakat  di  tengan pandemi COVID-19. Adapun kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya OJK mencegah dampak  dari  pandemi  Covid  19  ini  semakin  memberatkan  kinerja  industri  jasa  keuangan yang bisa membahayakan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. OJK juga senantiasa  mendorong mulai  bergeraknya kembali  sektor  riil  dalam  era adaptasi kebiasaan baru  menuju  masyarakat  produktif  dan  aman  Covid  19.  OJK  mendukung  langkah
Pemerintah dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Untuk  mendukung  terwujudnya  PEN,  OJK  bersama  Kementerian  Keuangan  telah menandatangani  Surat Keputusan  Bersama  (SKB) terkait  PMK  64/2020  dan  PMK  65/2020. OJK juga menyampaikan data calon bank peserta dan data calon debitur penerima subsidi bunga kepada  Kementerian  Keuangan  berdasarkan  data  OJK  di  Sistem Layanan  Informasi Keuangan (SLIK).
Sejak  Maret  dikeluarkannya  kebijakan  stimulus  restrukturisasi  kredit  dan pembiayaan, sampai 6 Juli 2020, restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp 769,55 triliun  dari  6,72  juta  debitur.  Untuk  sektor  UMKM,  nilai  restrukturisasi  mencapai  Rp  326,38 triliun  yang  berasal  dari  5,41  juta  debitur.  Kemudian  non  UMKM  nilai  restrukturisasi  Rp 443,17  triliun  dengan  jumlah  debitur  1,31  juta.  Untuk  perusahaan  pembiayaan,  per  7  Juli 2020,  OJK  mencatat  sebanyak  3,89  juta  kontrak  restrukturisasi  telah  disetujui  dengan  total nilai  mencapai  Rp141,45  triliun.  (Kontan,  2020,  https://native.kontan.co.id/news/11- kebijakan-ojk-menjaga-perekonomian-di-masa-pandemi-covid-19, 19 September 2020).

## Kebijakan Stimulus Perbankan
 Peratutan  OJK  Nomor  11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional
Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada  tanggal  16  Maret  2020.  POJK  ini  mengatur  mengenai  relaksasi  atas restrukturisasi  kredit  kepada  debitur  yang  terdampak  penyebaran  Covid  19  baik perorangan,  UMKM,  maupun  korporasi.  Skema  restrukturisasi  diserahkan  kepada masing-masing  bank  sesuai  dengan  kebutuhan  debitur  dan  kemampuan  bank, dengan  tetap  memperhatikan  prinsip  kehati-hatian.  Kredit  yang  direstrukturisasi ditetapkan berkualitas lancar sampai dengan 31 Maret 2021.
 Peraturan  OJK  Nomor  18/POJK.03/2020  tentang  Perintah  Tertulis  Untuk Penanganan  Permasalahan  Bank  pada  tanggal  21  April  2020.  POJK  ini  mengatur kewenangan  OJK  memberikan  perintah  tertulis  untuk  melakukan  penggabungan, peleburan,  pengambilalihan  dan/atau  integrasi  (P3I)  maupun  menerima  P3I,  yang
bertujuan  untuk  menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  ditengah-tengah  kondisi terjadinya  pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau  enghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan.
 Peraturan  OJK  Nomor  34/POJK.03/2020  tentang  Kebijakan  Bagi  Bank  Perkreditan
Rakyat  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Sebagai  Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease  2019 pada  tanggal  2  Juni  2020.  Ketentuan  ini  memberikan relaksasi  bagi  BPR  dan  BPRS  di  masa  Covid  19,  antara  lain  dengan  meringankan penghitungan  Penyisihan  Penghapusan  Aset  Produktif  (PPAP)  umum,  nilai  Agunan Yang  Diambil  Alih  (AYDA)  sebagai  faktor  pengurang  modal  inti  dalam  perhitungan Kewajiban  Pemenuhan  Modal  Minimum,  dan  penyediaan  dana  dalam  bentuk penempatan dana antarbank dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas BPR/BPRS lain, serta pengurangan persentase dana pendidikan dan pelatihan SDM.

## Kebijakan Stimulus Pasar Modal
 Surat  Edaran  OJK  Nomor.3/SEOJK.04/2020  tentang  Kondisi  Lain  Sebagai  Kondisi
Pasar  yang  Berfluktuasi  Secara  Signifikan  dalam  Pelaksanaan  Pembelian  Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal 9 Maret 2020.  Surat  Edaran  OJK  kepada  para  emiten  dan  perusahaan  publik  ini  mengatur pelaksanaan buyback atau  pembelian  kembali  sahamnya  berdasarkan  mekanisme yang  diatur  dalam  POJK  Nomor  2/POJK.04/2013.  Peraturan  OJK  Nomor 15/POJK.04/2020  tentang  Rencana  dan  Penyelenggaraan  Rapat  Umum  Pemegang Sahan  Perusahaan  Terbuka  pada  tanggal  20  April  2020.  Ketentuan  ini  mengatur penyelenggaraan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS)  dapat  dilakukan  secara elektronik  (e-RUPS),  sebagai  upaya  membantu  mengurangi  penyebaran  pandemi Covid  -19.    RUPS  dapat  dilangsungkan  jika  RUPS  dihadiri  oleh  pemegang  saham yang mewakili paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 Peraturan  OJK  Nomor  16/POJK.04/2020  tentang  Pelaksanaan  Rapat  Umum Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka  Secara  Elektronik  pada  tanggal  20  April 2020.  POJK ini mengatur teknis pelaksanaan e-RUPS sehingga bisa berjalan secara efektif dan efisien serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Sistem e- RUPS  yang  disediakan  oleh  Perusahaan  Terbuka  memungkinkan  semua  peserta RUPS  berpartisipasi  dan  berinteraksi  dalam  RUPS.  Bentuk  partisipasi  dan  interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.
 Peraturan  OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan
Kegiatan  Usaha  pada  tanggal  20  April  2020.  POJK  ini  untuk  menyempurnakan definisi  dan  prosedur  Transaksi  Material,  memperjelas  substansi  pengaturan,  dan meningkatkan  efektivitas  pengaturan  dalam  rangka  peningkatan  perlindungan pemegang  saham  publik  dan  kualitas  keterbukaan  informasi  dalam  Transaksi Material  dan  Perubahan  Kegiatan  Usaha.  Lembaga  Jasa  Keuangan  dalam  kondisi tertentu  yang  melakukan  Transaksi  Material  dikecualikan  dari  kewajiban  melakukan keterbukaan informasi kepada publik, namun tetap wajib lapor ke OJK.
 Peraturan  OJK  Nomor  37/POJK.04/2020  tentang  Tata  Cara  Pengecualian
Pemenuhan  Prinsip  Keterbukaan  bagi  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis  Sistem  Keuangan  pada  tanggal  10  Juni  2020.  POJK  ini  bertujuan  untuk memberikan  pengecualian  bagi  pelaksanaan  Prinsip  Keterbukaan  di  Pasar  Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka  pencegahan  dan  penanganan  krisis  sistem  keuangan  serta  menciptakan stabilitas sistem keuangan.

## Kebijakan Stimulus di Industri Keuangan Bukan Bank
 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus  Disease  2019 bagi  Lembaga  Jasa  Keuangan  Non-Bank
(LJKNB) pada tanggal 14 Maret 2020. POJK ini merupakan kebijakan stimulus yang diberikan OJK bagi IKNB yang diharapkan bisa menjaga stabilitas industri keuangan non  bank  dan  memberikan  keringanan  bagi  para  debitur  khususnya  Perusahaan Pembiayaan  dengan  nilai  di  bawah  Rp10  miliar.  Ketentuan  ini  antara  lain  mengatur batas  waktu  penyampaian  laporan,  pelaksanaan  penilaian  kemampuan  dan kepatutan,  penetapan  kualitas  aset  berupa  pembiayaan  dan  restrukturisasi pembiayaan,  perhitungan  tingkat  solvabilitas  perusahaan  asuransi,  perusahaan asuransi  syariah,  perusahaan  reasuransi,  dan  perusahaan  reasuransi  Syariah  dan lain sebagainya.
 Peraturan  OJK  Nomor  40/POJK.05/2020  tentang  Perintah  Tertulis  Untuk Penanganan  Permasalahan  Lembaga  Jasa  Keuangan  Non-Bank  pada  tanggal  18
Juni  2020.  POJK  ini  memberikan  kewenangan  bagi  OJK  untuk  dapat  memberikan perintah tertulis kepada LJKNB untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan,  pengambilalihan  dan/atau  integrasi.  Selain  itu,  OJK  juga  mengeluarkan POJK yang berlaku bagi semua sektor jasa keuangan di di masa pandemi Covid-19 yaitu: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor
36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor  4/POJK.04/2014  tentang  Tata  Cara  Penagihan  Sanksi  Berupa  Denda  Di Sektor Jasa  Keuangan pada  tanggal  2 Juni  2020.  POJK  ini  menetapkan  pemberian relaksasi  kepada  para  pelaku  industri  jasa  keuangan  Republik  Indonesia  atas keterlambatan  pembayaran  Sanksi  Administratif  Berupa  Denda  dan/atau  Bunga dalam  keadaan  tertentu  darurat  bencana  akibat  penyebaran  wabah  COVID-19  di Indonesia

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  pusat  perbelanjaan,  pasar-pasar,  dan  berbagai  lembaga keuangan  yang  berlokasi  di  Kota  Jayapura.  Selain  itu,  penelitian  juga  dilakukan  di  Kantor Otoritas Jasa Keuangan wilayah Papua yang berlokasi di Ruko Pasifik Kota Jayapura.
Tipe  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  menelaah  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  peraturan  terkait  kredit  perbankan  dan kebijakan  keringanan  kredit  perbankan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  selama  masa pandemi  COVID-19.  Selain  itu,  penelitian  hukum  empiris  juga  digunakan  untuk  menelaah dan  mengumpulkan  data  lapangan  yang  ada  di  lokasi  penelitian  dan  berkaitan  dengan masalah yang diteliti, sehingga nantinya dapat diketahui sejauh mana penerapan kebijakan keringanan kredit perbankan terhadap para pedagang kecil di Kota Jayapura.
Populasi dalam penelitian ini adalah para pengusaha UMKM dan masyarakat dengan pekerjaan bebas yang memiliki kredit perbankan selama masa pandemi COVID-19. Sampel dari  populasi  diambil  dari  para  pedagang  kecil  yang  diberikan  kebijakan  keringanan  kredit perbankan selama masa pandemi COVID-19 di Kota Jayapura.
Penelitian  ini  menggunakan  dua  sumber  data  yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Data  Primer  yaitu  data  yang  langsung  diperoleh  dari  lapangan  yang  diperoleh  dari  para pedagang, driver ojek online ,  berbagai  lembaga  keuangan  dan  juga  dari  Kantor  Otoritas Jasa  Keuangan.  Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  berupa peraturan  perundang-undangan  yang mengatur mengenai kredit  perbankan  serta kebijakan keringanan  kredit  perbankan  yang  diberikan  pemerintah  selama  masa  pandemi  COVID-19. Data  diperoleh  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data,  yaitu  dengan  wawancara serta  pengamatan.  Wawancara  dilakukan  terhadap  informan,  dan  responden  yang  dipilih dari sampel yang sudah ditentukan. Wawancara terstruktur dilakukan langsung kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan wilayah Papua.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penerapan  kebijakan  keringanan  kredit  perbankan  sesuai  dengan  POJK  No.

## 11/POJK.03/2020 di Kota Jayapura
Pihak  OJK  memberikan  penjelasan  mengenai  maksud  pernyataan  presiden  Joko Widodo  yang  memberikan  kebijakan  keringanan  kredit  selama  masa  pandemi  COVID-19 yang tertuang dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease  2019 (Covid- 19)  bahwa  debitur  yang  mendapatkan  perlakuan  khusus  dalam  POJK  ini  adalah  debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena  debitur  atau  usaha  debitur  terdampak  dari  penyebaran  COVID-19  baik  secara langsung  ataupun  tidak  langsung  pada  sektor  ekonomi  antara  lain  pariwisata,  transportasi, perhotelan,  perdagangan,  pengolahan,  pertanian,  dan  pertambangan.  Berikut  ini  adalah kategori kondisi debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19, yaitu :
 Debitur  yang  terkena  dampak  penutupan  jalur  transportasi  dan  pariwisata  dari dan  ke  Tiongkok  atau  negara  lain  yang  telah  terdampak  COVID-19  serta  travel warning beberapa negara.
 Debitur  yang  terkena  dampak  dari  penurunan  volume  ekspor  impor  secara signifikan  akibat  keterkaitan  rantai  suplai  dan  perdagangan  dengan  Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19.
 Debitur  yang  terkena  dampak  terhambatnya  proyek  pembangunan  infrastruktur karena terhentinya  pasokan  bahan  baku, tenaga kerja,  dan mesin  dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19.
Dalam  penerapan  kebijakan  ini,  OJK  memilah  3  kelompok  yang  menjadi  prioritas penerima keringanan kredit di masa pandemi COVID-19, yaitu:
 Kelompok  pertama  adalah  debitur  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM), termasuk para pengemudi ojek online (ojol) hingga penerima kredit usaha rakyat (KUR).
 Kelompok  kedua  adalah  debitur  BUMN.  Keringanan  atau  restrukturisasi  untuk debitur  BUMN  ini  tidak  akan  dilakukan  sepihak  karena  BUMN  tersebut  juga memiliki  utang  global.  Jadi,  proses  restrukturisasinya  harus  melibatkan  semua pihak kreditur.
 Kelompok  ketiga  adalah  debitur  perusahaan  swasta.  Restrukturisasi  untuk kelompok  ini  tidak  dapat  dilakukan  satu-satu,  namun  per  kelompok  usaha  atau per grup usaha.
Untuk  memberikan  fasilitas  keringanan  kredit  selama  pandemi  COVID-19  tersebut, ada beberapa ketentuan dari OJK yang wajib diketahui :
 Restrukturisasi kredit  tidak  hanya  plafon maksimal  10 miliar  rupiah.  Debitur  atau pemilik  kewajiban  kredit  yang  mendapatkan  perlakuan  khusus  dalam  POJK  ini adalah  debitur  (termasuk  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah)  yang  mengalami kesulitan  untuk  memenuhi  kewajiban  pada  bank.  Pada  prinsipnya  bank  dapat melakukan  restrukturisasi  untuk  seluruh  kredit/pembiayaan  kepada  seluruh debitur,  termasuk  debitur  UMKM,  sepanjang  debitur  tersebut  teridentifikasi terdampak  COVID-19.  Pemberian  perlakuan  khusus  tersebut  tanpa  melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.
 Tata Cara Restrukturisasi Kredit. Kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi  dapat  ditetapkan  lancar  apabila  diberikan  kepada  debitur  yang terkena  dampak  penyebaran  COVID-19  dan  restrukturisasi  dilakukan  setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan  dilakukan  sesuai  peraturan  OJK  mengenai  penilaian  kualitas aset,  antara  lain  dengan  cara  penurunan  suku  bunga,  perpanjangan  jangka waktu,  pengurangan  tunggakan  pokok,  pengurangan  tunggakan  bunga, penambahan  fasilitas  kredit/pembiayaan;  dan/atau  konversi  kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.
 Setiap  Bank  memiliki  kebijakan  yang  berbeda.  Dalam  pemberian  restrukturisasi kredit secara umum, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas kredit. Namun dalam  penerapannya,  skema  restrukturisasi  yang  diberikan  bank  biasanya bermacam-sesuai  kebijakan  masing-masing  bank  tergantung  pada  studi kelayakan  terhadap  profil  dan  kapasitas  membayar  debiturnya.  Pihak  OJK menekankan  kepada  seluruh  bank  agar  dalam  pemberian  kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi moral hazard. Jangan  sampai  ini  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak bertanggungjawab  ( freerider /aji  mumpung),  contohnya  seperti  pengajuan permohonan  keringan  kredit  oleh  debitur  yang  kreditnya  sudah  bermasalah sebelum  pandemi  COVID-19  terjadi,  tetapi  memanfaatkan  kebijakan  ini  dengan mengajukan permohonan restrukturisasi agar status kreditnya menjadi lancar.
 Kelonggaran cicilan kredit selama 1 tahun untuk rakyat kecil. Kelonggaran cicilan yang  dimaksud  lebih  ditujukan  pada  debitur  kecil  antara  lain  sektor  informal, usaha  mikro,  pekerja  berpenghasilan  harian  yang  memiliki  kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. Misalkan pekerja informal  yang  memiliki  tagihan  kredit  KPR  dengan  tipe  tertentu  atau  program rumah  sederhana,  pengusaha  warung  makan  yang  terpaksa  tutup  karena  ada kebijakan  kerja  dari  rumah (work  from  home). Relaksasi  dengan  penundaan pembayaran  pokok  sampai  dengan  satu  tahun  tersebut  dapat  diberikan  kepada debitur  yang  diprioritaskan.  Pada  periode  satu  tahun  tersebut  debitur  dapat diberikan  penundaan  pokok  atau  bunga  dalam  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank/leasing misalkan menjadi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat  erat  kaitannya  dengan  dampak  COVID-19  terhadap  debitur,  termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan/penurunan wabah COVID-19.
 Perusahaan  Pembiayaan  juga  dapat  memberikan  keringanan  kredit.  Pihak  OJK sudah  melakukan  koordinasi  dengan  Asosiasi  Perusahaan  Pembiayaan Indonesia  sehingga  kebijakan  keringanan  kredit  selama  masa  pandemi  COVID- 19 tidak hanya diperuntukkan kepada debitur bank, namun juga untuk debitur dari perusahaan  pembiayaan.  Namun  tidak  semua  perusahaan  pembiayaan  dapat memberikan keringanan kredit.
 Persyaratan memperoleh keringanan kredit selama pandemi COVID-19
- Pelaksanaan  restrukturisasi  ini  diprioritaskan  untuk  debitur  yang  memiliki itikad baik dan terdampak akibat covid;
- Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data  yang  diminta  oleh  bank/ leasing .  Permohonan  dapat  disampaikan secara online tanpa harus datang bertatap muka.
- Bank/ leasing akan  melakukan  uji  kelayakan  antara  lain  terhadap  apakah debitur  termasuk  yang  terdampak  langsung  atau  tidak  langsung,  historis pembayaran  pokok/bunga,  kejelasan  penguasaan  kendaraan  (biasanya untuk leasing ).
- Bank/ leasing memberikan  restrukturisasi  berdasarkan  profil  debitur  untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu kredit.
- Informasi  persetujuan  restrukturisasi  dari  bank/ leasing disampaikan secara online atau via website bank/ leasing yang terkait.
Namun,  tidak  semua  debitur  bisa  memperoleh  keringan  atas  kebijakan  POJK tersebut.  Sebagian  debitur  juga  dipastikan  tidak  dapat  menikmati  keringanan  kredit  karena beberapa faktor, yaitu :
 Nasabah  yang  tidak  terkena  secara  langsung  dampak  COVID-19,  seperti  PHK atau pemotongan gaji.
 Nasabah bermasalah bahkan sebelum meluasnya pandemi COVID-19.
 Nasabah  dengan  penghasilan  tetap  dan  bukan  termasuk  golongan  pekerja dengan penghasilan harian, seperti ojek daring.
 Nasabah  yang  tidak  sedang  berstatus  ODP  (Orang  Dalam  Pantauan)  maupun
PDP (Pasien Dalam Pengawasan).
Beberapa  bank  umum  dan  bank  syariah  di  Kota  Jayapura  pun  telah  menerapkan kebijakan keringanan kredit perbankan sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 dengan memberikan  kelonggaran  kredit.  Salah  satunya  adalah  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah Papua. Bank Papua selaku bank umum yang juga berperan sebagai pengelola asset daerah provinsi  Papua  yang  berkantor  pusat  di  Kota  Jayapura  tentu  saja  ikut  memberikan keringanan kredit sesuai dengan POJK ini melalui berbagai cara, seperti keringanan bunga, restrukturisasi kredit, dan juga perpanjangan jatuh tempo kredit (I. Deda, komunikasi pribadi, 7 Agustus 2020)
Sama  halnya  dengan  restrukturisasi  kredit,  prosedur  pengajuan  keringanan  kredit selama  pandemi  COVID-19  pun  tergantung  dari  kebijakan  masing-masing  lembaga keuangan,  baik  bank  maupun  lembaga  pembiayaan.  Namun  secara  umum,  tata  cara pengajuan  keringanan  kredit  tersebut  tidak  jauh  berbeda  antara  satu  lembaga  dengan lembaga  yang  lainnya.  Intinya,  debitur  yang  hendak  mengajukan  kelonggaran  kredit  dapat menghubungi  pihak  bank  masing-masing  melalui call  center dalam  situs  resmi  masing- masing  bank  atau  lembaga  pembiayaan  tanpa  harus  datang  ke  kantor  cabang  mengingat protokol kesehatan seperti social distancing masih harus diterapkan selama masa  pandemi COVID-19.
Tidak  hanya  lembaga keuangan  perbankan,  lembaga keuangan  bukan  bank  seperti lembaga  pembiayaan leasing seperti  ADIRA  Finance  yang  berlokasi  di  Entrop  juga menerapkan  mekanisme  pengajuan  keringanan  kredit  dan  proses  restrukturisasi  kredit selama pandemi COVID-19 secara online menggunakan aplikasi digital Adiraku tanpa harus datang ke Kantor Cabang (layanan mandiri/ self service ). Adiraku merupakan sebuah aplikasi yang  dirilis  oleh  PT.  Adira  Dinamika  Multi  Finance  Tbk.  Aplikasi  ini  dapat  di  download
lewat Google PlayStore dan AppStore secara gratis. Tujuan utama dari aplikasi ini tentu saja untuk  memudahkan  setiap  nasabah  dalam  melunasi  tagihan  kredit  motor  atau  mobil  yang dimilikinya.  Selain  itu,  Adiraku  juga  memberikan  segala  informasi  seputar  Adira  Finance, mulai  dari  cek  angsuran  hingga  untuk  mengetahui  nomor  kontrak  perjanjian  kredit. (Tasya, komunikasi pribadi, 7 Agustus 2020)

## Gambar 1 Aplikasi Keuangan Adiraku yang diluncurkan oleh ADIRA Finance
Sumber: www.adira.co.id
Begitu  juga  dengan  Mandiri  Tunas  Finance  (MTF)  yang  berlokasi  di  Kotaraja. Mengikuti anjuran OJK di tengah pandemi COVID-19 saat ini, proses verifikasi dan penilaian pengajuan  keringan  dan  restrukturisasi  kredit  dilakukan  dengan  memanfaatkan  teknologi informasi.  Debitur  dapat  mengajukan  permohonan  melalui  laman  resmi,  e-mail,  hingga call center MTF  sehingga  protokol  kesehatan  selama  pandemi  COVID-19  bisa  dipatuhi  (Madi, komunikasi pribadi, 8 Agustus 2020)
Lembaga keuangan perbankan juga membuat mekanisme yang sama, yaitu melalui e-mail ,  aplikasi mobile ,  maupun call  center .  seperti  yang  dilakukan  oleh  Bank  Central  Asia (BCA),  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI),  dan  Bank  Papua.  Namun  tidak  sedikit  juga  debitur yang masih datang langsung ke kantor cabang terdekat untuk mengajukan keringanan kredit selama masa  pandemi  COVID-19 karena keterbatasan  akses  internet dari  debitur  tersebut. (Partisipan, komunikasi pribadi, 8 Agustus 2020)
Kendala yang dihadapi selama proses penerapan kebijakan POJK No. 11/POJK.03/2020 di Kota Jayapura
Adapun  beberapa  kendala  yang  dihadapi  selama  kebijakan  POJK  No.
11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ini diterapkan di Kota Jayapura selama masa pandemi COVID-19, antara lain :
 Kurangnya  sosialisasi  mengenai  kebijakan  POJK  No.  11/POJK.03/2020  tentang Stimulus  Perekonomian  Nasional  sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus  Disease  2019 (Covid-19)  di  Kota  Jayapura.  Masih  ada sejumlah  pelaku  bisnis,  baik  pedagang  dan  tukang  ojek  yang  mengaku  tidak mengetahui  informasi  mengenai  kebijakan  tersebut,  sehingga  masih  ada  debitur yang tidak mengajukan keringanan kredit meskipun terdampak pandemi COVID- 19.
 Masih  banyak  masyarakat  di  Kota  Jayapura  yang  belum  fasih  menggunakan internet.  Masyarakat  di  Kota  Jayapura  umumnya  hanya  menggunakan  internet untuk  mengakses  media  sosial  seperti  Facebook,  Whatsapp,  dan  Tik  Tok,  dan masih  jarang  sekali  yang  menggunakan  internet  sebagai  sarana  mencari informasi,  mengirim  email  ataupun  membuka  situs  perbankan  melalui browser .
Hal  inilah  yang  menyebabkan  masih  banyak  debitur  yang  mengalami  kesulitan untuk  mengajukan  keringanan  kredit  selama  pandemi  COVID-19  melalui  media online seperti email dan aplikasi mobile. Hal tersebut menyebabkan debitur sudah enggan duluan ketika akan mengajukan keringanan kredit ke bank atau lembaga pembiayaan  karena  merasa  proses  pengajuan  keringanan  kredit  secara online adalah cara yang rumit dan berbelit-belit.
 Bank dan lembaga pembiayaan harus bekerja ekstra dalam proses uji kelayakan debitur yang pantas mendapat keringanan kredit selama masa  pandemi COVID- 19.  Hal  ini  dilakukan  pihak  bank  dan  lembaga  pembiayaan  agar  bank  tidak
terjebak  dengan  ulah  debitur  yang  tidak  beritikad  baik  yang  memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk mendapat keringanan kredit padahal sama sekali tidak terdampak pandemi COVID-19.
 Selain  debitur  yang  tidak  beritikad  baik,  OJK  juga  harus  ekstra  mengawasi lembaga  keuangan  agar  tidak  ada  lembaga  keuangan  baik  bank  ataupun lembaga pembiayaan yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk menguntungkan  perusahaan  sendiri  dengan  cara  memberikan  keringanan  kredit kepada  debitur  yang  sebenarnya  tidak  termasuk  kategori  yang  membutuhkan keringanan kredit selama pandemi COVID-19.

## SIMPULAN
Penerapan  kebijakan  POJK No.11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian Nasional  sebagai  Kebijakan Countercyclical Dampak  Penyebaran Coronavirus  Disease 2019 (Covid-19)  di  Kota  Jayapura  ternyata  sudah  diterapkan  pada  beberapa  lembaga keuangan,  baik  perbankan  maupun  non  perbankan . Restrukturisasi  kredit  yang  dilakukan juga  sesuai  peraturan  OJK  mengenai  penilaian  kualitas  aset,  antara  lain  dengan  cara penurunan  suku  bunga,  perpanjangan  jangka  waktu,  pengurangan  tunggakan  pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau konversi kredit/pembiayaan  menjadi  penyertaan  modal  sementara.  Secara  umum,  tata  cara pengajuan  keringanan  kredit  tersebut  tidak  jauh  berbeda  antara  satu  lembaga  dengan lembaga  yang  lainnya,  yaitu  debitur  yang  hendak  mengajukan  kelonggaran  kredit  dapat menghubungi  pihak  bank  masing-masing  melalui call  center dalam  situs  resmi  masing- masing  bank  atau  lembaga  pembiayaan  tanpa  harus  datang  ke  kantor  cabang  mengingat protokol kesehatan seperti social distancing masih harus diterapkan selama masa  pandemi COVID-19.
Namun  masih  ada  juga  kendala  yang  dihadapi  selama  penerapan  POJK No. 11/POJK.03/2020  ini  di  Kota  Jayapura  selama  masa  pandemi  COVID-19,  antara  lain
kurangnya  sosialisasi  mengenai  kebijakan ini  sehingga  masih  banyak  masyarakat  yang belum  tahu  adanya  kebijakan  ini.  Juga, masih  banyak  masyarakat  di  Kota  Jayapura  yang belum fasih menggunakan internet sehingga banyak debitur yang mengalami kesulitan untuk mengajukan  keringanan  kredit  selama  pandemi  COVID-19  melalui  media online seperti email  dan  aplikasi mobile. Selain  itu, bank  dan  lembaga  pembiayaan  harus  bekerja  ekstra dalam proses uji kelayakan debitur untuk menghindari ulah debitur yang tidak beritikad baik yang  memanfaatkan  pandemi  COVID-19  untuk  mendapat  keringanan  kredit  padahal  sama sekali  tidak  terdampak  pandemi  COVID-19.  Yang  terakhir,  OJK  juga  harus  ekstra mengawasi  lembaga  keuangan  agar  tidak  ada  lembaga  keuangan  baik  bank  ataupun lembaga  pembiayaan  yang  memanfaatkan  pandemi  COVID-19  untuk  menguntungkan perusahaan  sendiri  dengan  cara  memberikan  keringanan  kredit  kepada  debitur  yang sebenarnya tidak termasuk kategori yang membutuhkan keringanan kredit selama pandemi COVID-19.
Dengan  demikian,  perlu  dilakukan  sosialiasi  yang  lebih  detail  kepada  masyarakat Kota Jayapura, bukan hanya informasi mengenai adanya kebijakan keringanan kredit yang diberikan  pemerintah  melalui POJK  No.  11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian Nasional  sebagai  Kebijakan Countercyclical bagi  debitur  yang terdampak  pandemi  COVID- 19,  namun  juga  sosialisasi  mengenai  persyaratan  dan  mekanisme  pengajuan  keringanan kredit  selama  pandemi  COVID-19  sehingga  masyarakat  yang  tidak  lagi  menganggap persyaratan  dan  mekanisme  pengajuan  keringanan  kredit  selama  pandemi  COVID-19 merupakan hal yang sulit dan berbelit-belit.

## DAFTAR PUSTAKA
Adira Finance. “Tata Cara Restrukrisasi Dampak COVID-19”. 22 September 2020. https://www.adira.co.id/tata-cara-restrukturisasi-dampak-covid-19/
FAQ  Frequently  Asked  Questions  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 . GridHITS. “Berikut Nama Bank dan Syarat yang Diajukan untuk Dapatkan Keringanan Kredit selama Pandemi Corona”. 22 September 2020.
https://hits.grid.id/read/482103667/berikut-nama-bank-dan-syarat-yang- diajukan-untuk-dapatkan-keringanan-kredit-selama-pandemi-corona?page=all
Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia, Kencana  Predana  Media Group, 2005.
KataData.co.id. “Jokowi : Keringanan Kredit untuk Pekerja Informal UMKM Berlaku April”. 23 Juli 2020.
https://katadata.co.id/agungjatmiko/finansial/5e9a41f7a7d73/jokowi- keringanan-kredit-untuk-pekerja-informal-umkm-berlaku-april
Katadata.co.id. “OJK Pilah Tiga Kelompok Prioritas Penerima Keringanan Kredit Bank”. 22 September 2020.
https://katadata.co.id/yurasyahrul/finansial/5e9a41c8a915b/ojk-pilah-tiga- kelompok-prioritas-penerima-keringanan-kredit-bank
Kompas.com. “Wabah COVID-19 Alasan PON di Papua Ditunda Hingga Tahun Depan”. 23 September 2020.
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/11202471/wabah-covid-19- alasan-pon-di-papua-ditunda-hingga-tahun-depan?page=all
Kontan.co.id. “Kebijakan OJK Menjaga Perekonomian di Masa Pandemi COVID-19”. 19 September 2020. https://native.kontan.co.id/news/11-kebijakan-ojk- menjaga-perekonomian-di-masa-pandemi-covid-19
Nasihin,  Miranda, Segala  Hal  Tentang  Hukum  Lembaga  Pembiayaan, Buku  Pintar, 2012.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 . Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Penerbit Sinar Grafika, 2009. Tirto.id. “Repotnya Meminta Keringanan Kredit yang Dijanjikan Jokowi”. 23 Juli 2020. https://tirto.id/repotnya-meminta-keringanan-kredit-yang-dijanjikan-jokowi- eJYH
TribunPa pua.com. “PSBB Berakhir 31 Juli 28 Kabupaten di Papua Bakal Lakukan Adaptasi New Normal”. 23 September 2020.
https://papua.tribunnews.com/2020/07/30/psbb-berakhir-31-juli-28-kabupaten- di-papua-bakal-lakukan-adaptasi-new-normal
TribunPapua.com. “Update Virus Corona di Papua dan Papua Barat Kasus Positif capai 6836 sembuh 4490”. 23 September 2020.
https://papua.tribunnews.com/2020/09/23/update-virus-corona-di-papua-dan- papua-barat-kasus-positif-capai-6836-sembuh-4490
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1999  Jo.  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2004 tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan,  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988.
Usman,  Rachmadi, Aspek-Aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia, PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Wikipedia Berbahasa Indonesia. “Pandemi COVID-19 di Indonesia”. 15 September 2020. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia