## HISTORIA:

## KYAI HAJI AHMAD SANUSI:
BERJUANG DARI PESANTREN HINGGA PARLEMEN

## Sulasman

## ABSTRACT
Kyai Haji Ahmad Sanusi, well known as Ajengan Gunung Puyuh, was a charismatic preacher from Sukabumi and even well known as a preacher in Indonesia. But he was also famous as politician who fought against the Dutch and the Japanese colonizers. He also had taken a big part in Indonesian history, during the revolutionary era against the colonizers, and there were many more activities he had done for Indonesia. This writing tries to enlighten West Javanese mind and Indonesian in general  as well about how Kyai Haji Ahmad Sanusi (KHAS) fought against the colonizers since he was at the pesantren until he was active in the Indonesian parliament.
Key words: Pesantren, Parliament, struggle, the Japanese and the Ducth colonizers.
Dr. Sulasman adalah dosen pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Lahir di Ciamis, Jawa Barat, pada tanggal 1 Juni 1968. Memperoleh pendidikan S1 pada Jurusan Sejarah  IAIN Bandung Tahun 1992, S2 Sejarah  dari Universitas Indonesia, tahun 2000, dan  S3 Sejarah dari Universitas Indonesia Tahun 2007. Karya tulis terakhir adalah  Sukabumi Masa Revolusi Tahun 2007. Untuk kepentingan akademis penulis dapat dihubungi denan alamat di Jalan Manisi Gg. Mesjid Baru No. 158, Rt. 05/06 Jati-Pasirbiru Cibiru HP. 085222364594 No. E-mail: s u l a s m a n @ y a h o o . c o m

## S U L A S M A N ,

## Pendahuluan
Kyai Haji Ahmad Sanusi (disingkat menjadi KHAS) dilahirkan pada 3 Muharam 1036 Hijriah atau 18 September 1889 di Desa Cantayan, Kecamatan Cikembar, Kawedanaan Cibadak,  Afdeling Cibadak. Tanggal kelahiran tersebut sesuai dengan yang tertera di atas batu nisan makam KHAS di kompleks Pesantren Gunung Puyuh Sukabumi. Dia merupakan anak ketiga dari K. H. Abdurrahim bin H. Yasin dari isterinya yang pertama bernama Epok (Kern no. 275; Iskandar, M., 1993:2). Ayahnya dikenal pula sebagai Ajengan Cantayan.
Sejak kecil dia terbiasa dengan lingkungan pesantren untuk belajar Ilmu Agama Islam. Mula-mula Ahmad Sanusi  belajar Ilmu Agama Islam di pesantren Cantayan milik orang tuanya sendiri sampai dengan usia lima belas tahun. Setelah dianggap cukup dewasa dia disuruh belajar di luar lingkungan pesantren yang dipimpin ayahnya. Hal ini dimaksudkan agar KHAS selain memperdalam Ilmu Agama Islam juga untuk menambah pengalaman dan memperluas pergaulannya dengan masyarakat.

## Berangkat dari Pesatren
Atas anjuran ayahnya K. H. Abdurrakhim, Ahmad  Sanusi belajar di beberapa pesantren. Dia pertama kali belajar di Pesantren Selajambe Cisaat pimpinan K. H. Muhammad Anwar selama 8 bulan. Setelah itu berturut- turut berguru kepada K.H. Muhammad Siddik di Pesantren Sukamantri Cisaat selama 2 bulan, dan K. H. Djenal Arif di Pesantren Sukaraja selama enam bulan. KHAS kemudian berguru  kepada para  kyai di luar Sukabumi seperti kyai di pesantren Cilaku selama dua belas bulan dan pesantren Ciajag di Cianjur selama  lima bulan. Dari Cianjur KHAS berguru kepada K.H. Suja’i di Pesantren Gudang Tasikmalaya selama 12 bulan. Setelah itu dia berguru kepada K.H. Ahmad Satibi di Pesantren Gentur di desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang, Cianjur, selama enam bulan dan Pesantren Keresek, Garut, selama tujuh bulan serta Pesantren Bunikasih, Garut, selama tiga bulan (Sulasman, 2007:129).
Pada usia 21 Tahun, tepatnya tahun 1909, KHAS pergi ke Mekkah bersama istrinya (Siti Djuwaerijah). Selain menunaikan Ibadah Haji, di kota Mekkah KHAS melanjutkan belajar Ilmu Agama Islam dan sedikit pengetahuan umum kepada para ulama di kota tersebut baik itu ulama lokal maupun ulama pendatang seperti Syekh Ali Maliki, Syekh Ali Thayyibi, Syekh Saleh Bafadil, Said Jawani, Haji Muhammad Junaedi (syeikh asal Garut, Jawa Barat), dan Haji Mukhtar. Mereka semuanya adalah ulama bermadzhab Syafi’iah. KHAS bermukim di kota Mekkah sampai dengan tahun 1915. Pada tahun itu dia bersama keluarganya pulang ke tanah air dan kembali ke Cantayan di Sukabumi (Iskandar,M., 1993:4, 2001:86; Mawardi, A. M., 1985:44).

## HISTORIA:

## Kyai Kharismatik, Pejuang dan Pemikir
Sekembalinya dari Mekkah tahun 1915, KHAS membantu ayahnya K.H. Abdurrakhim mengajar di Pondok Pesantren Cantayan. Dengan keluhuran ilmu yang dimilikinya dan metode penyampaiannya dalam mengajar yang dianggap berbeda, maka dengan cepat namanya dikenal di masyarakat. Dalam kurun waktu kurang lebih empat tahun sejak kepulangannya dari Mekkah, KHAS sudah mendapat panggilan Ajengan Cantayan (Iskandar, M.,  2001:86).
Pada tahun 1922 atas dorongan ayahnya, demi mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuannya maka KHAS mendirikan pesantren yang letaknya di kaki Gunung Walat,  tidak jauh dari pesantren Cantayan, yaitu di Kampung Genteng Kecamatan dan Kewedanaan Cibadak. Pesantren yang baru didirikannya itu mendapat dukungan penuh masyarakat sehingga KHAS dikenal dengan Ajengan Genteng (Iskandar, M., 2001: 87).
Di Pesantren Genteng, KHAS sering menyelenggarakan diskusi mengenai persoalan pemikiran keagamaan yang berkembang saat itu termasuk yang menyangkut  gerakan pembaharuan dan pemikiran keagamaan. Pemikiran-pemikiran keagamaan KHAS diterbitkan dalam bentuk buku, sehingga selama tiga tahun memimpin Pesantren Genteng telah menerbitkan beberapa buah buku (Mawardi, A.M., 1985:47). Dengan demikian, maka pemikiran KHAS mulai dikenal masyarakat sekaligus mengharumkan namanya.
Di antara alim ulama Sukabumi yang banyak diikuti fatwanya adalah KHAS. Dia termasuk anggota kelompok Islam tradisional yang mengikuti Mazhab Syafi’i. KHAS mempunyai beberapa pandangan yang berbeda dalam memandang praktek keagamaan. Pandangan dia yang cukup menonjol adalah dalam masalah zakat, fitrah, dan selamatan. Menurutnya, pengumpulan zakat dan fitrah oleh para lebe atau amil dari pakauman (masjid raya di tingkat kecamatan atau kabupaten), yang kemudian disetorkan kepada naib dan seterusnya kepada Hoofd Penghulu atau Penghulu Kepala Kabupaten adalah salah kaprah. Masalah zakat dan fitrah adalah urusan umat Islam, bukan urusan pemerintah. Apalagi dalam peraturan pemerintah sudah ditegaskan bahwa  pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan Agama Islam. Menurutnya zakat dan fitrah tidak perlu diserahkan  kepada pemerintah, tetapi dikumpulkan  kepada amil yang ditunjuk masyarakat, untuk seterusnya dibagikan  kepada mustahiq (Sanusi, A., t.t.: 16).  Fatwa itu mendapat sambutan kalangan agamawan di luar pakauman. Hal ini terbukti banyaknya masyarakat yang menolak penyerahan zakat  dan fitrah ke amil–amil pemerintah, sebagai tersirat dalam Surat Adviseur  voor Inlandse Zaken, tanggal 7 Mei 1928 No. 1/149 (dalam Iskandar, M., 1993).
Fatwa KHAS ini ditentang keras pihak Pakauman. Hal ini bisa difahami, karena saat itu masalah zakat dan fitrah ditangani oleh bupati dan Penghulu

## S U L A S M A N ,
Kyai Haji Ahmad Sanusi: Berjuang dari Pesantren Hingga Parlemen
Kepala, Penghulu, dan Ponggawa Kaum yang menjadi bawahannya sampai ketingkat amil di pedesaan. Khusus para amil yang menerima 30% dari zakat dan fitrah sebagai gajinya, setelah sebagian disetorkan  kepada penghulu, sesuai dengan kuota yang telah ditentukan. Karena itu fatwa KHAS dirasakan oleh orang Pakauman bukan sekedar menyinggung dasar hukum zakat dan fitrah, melainkan  juga menggugat keabsahan mereka sebagai pemegang otoritas pengumpul dan penyalur. Dapat diartikan kewibawaan kelompok Pakauman di mata masyarakat mulai terancam. Lebih jauh lagi, fatwa tersebut mengancam sebagian sumber penghasilan mereka, khususnya pejabat eselon atas yang kebanyakan para kerabat bupati.
Fatwa KHAS  ini sering dipraktekkan  oleh para santri dan pengikutnya terutama yang aktif dalam Sarekat Islam. Oleh karena itu pihak pemerintah kolonial menganggap dia masih aktif di dalam organisasi tersebut,  sehingga ketika terjadi  peristiwa Sarekat Islam Afdeling B, KHAS bersama dengan K.H. Muhammad Hasan Basri dari Pondok Pesantren Babakan Cicurug ditangkap oleh pemerintah. Khusus kepada KHAS selain dituduh menyebarkan kebencian juga dituduh menyembunyikan K.H. Adra’i (Semaun), tokoh Afdeling B yang saat itu sedang buron. Namun karena tidak ada bukti, maka mereka di bebaskan (Sipahutar, A.M., 1946:71-76; Iskandar, M., 2001:143).
Fatwa–fatwa KHAS dianggap membahayakan pemerintah. Di antara fatwa-fatwa yang dianggap akan membahayakan dan menjatuhkan kewibawaan pemerintah adalah fatwa yang mengatakan bahwa menyebutkan atau mendoakan nama bupati dalam Sholat Jumat hukumnya tidak wajib dan sebaliknya tidak perlu dilakukan. Dalam penjelasannya, dia mengatakan bahwa sejak dahulu pun  yang didoakan adalah pemimpin atau raja yang adil. Mendoakan bagi raja atau pemimpin Islam  yang lalim saja diharamkan apalagi bupati, pejabat pemerintah non-Islam, yang diangkat dan diberhentikan orang Kafir. Jelas mereka bukan pemimpin Islam, dan sama sekali tidak termasuk ke dalam konteks ibadah Islam. Fatwa ini kemudian dikenal dengan kasus “Abdaka Maulana”, secara langsung  diterjemahkan oleh para penguasa sebagai rongrongan dan  ancaman terhadap kedudukan serta kewibawaan mereka. Terutama setelah ada beberapa laporan  yang menyebutkan bahwa banyak penduduk desa di wilayah Priangan Barat termasuk Sukabumi  yang  membandel kepada  para pamong desa  setelah menghadiri pengajian atau tabligh akbar KHAS (Iskandar, M., 1993:11). Apalagi kemudian diketahui  bahwa para aktivis Sarekat Islam di Sukabumi menggunakan fatwa tersebut  dalam pengajian dan propagandanya.
Ketinggian ilmu dan kharisma yang dimiliki KHAS, menjadi magnet yang mempunyai kekuatan tersendiri guna menarik para santri untuk belajar dan bermukim di pesantrennya sehingga nama KHAS semakin populer di masyarakat. Kepopuleran KHAS menjadi bencana bagi dirinya. Hal tersebut disebabkan karena  kepopuleran Ahmad Sanusi dianggap akan

## HISTORIA:
menyaingi Patih Sukabumi (dikenal sebagai Dalem Jendol). Pemerintah Kolonial Belanda berusaha memisahkan Ahmad Sanusi dari lingkungan masyarakatnya yang dianggap lambat laun akan membahayakan kewibawaan pemerintah karena kalah pamor oleh KHAS atau Ajengan Genteng. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda terus mencari celah untuk bisa menangkap KHAS. Kesempatan yang ditunggu oleh penguasa saat itu tiba, pada tahun 1927 terjadi aksi pengrusakan jaringan kawat telepon  di dua tempat yang menghubungkan kota Sukabumi dengan kota Bandung dan kota Bogor. Pihak penguasa langsung mengalamatkan dalang aksi adalah KHAS, dengan alasan bahwa salah satu jaringan yang dirusak tempatnya tidak jauh dengan Pesantren Genteng (Mailr. Geheim No. 679x/ 28 dan Mailr Geheim No. 872x/28, ARA). Akhirnya pada tahun 1927, KHAS ditangkap oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan alasan KHAS menyebarluaskan faham revolusioner dan untuk menjaga ketentaraman umum, walaupun pihak pemerintah tidak memiliki bukti. Atas pertimbangan  yang diberikan Gubernur Jawa Barat Hartelust; Adviseur voor Inlandse Zaken; Procereur Generaal J.K. Onnen; Raad van Indie, J. van der Marel; dan Direktur Kehakiman, D. Rutgers; Gubernur Jenderal memutuskan untuk mengasingkan KHAS ke Tanah Tinggi Batavia Centrum tanpa proses pengadilan (Iskandar, M., 1993:11).
Walaupun KHAS di tahan di Batavia Centrum, kharisma Ajengan Genteng itu tidak pudar bahkan semakin bersinar dan banyak menarik perhatian masyarakat. Selama di sana, dilaporkan oleh reserse bahwa tidak kurang dari sepuluh ribu orang pengunjung menemuinya, sebagaimana, misalnya, tertulis dalam Surat Mantri Polisi tanggal 21 Januari 1937 (Iskandar, M., 2001:118). Mereka datang tidak hanya dari Sukabumi bahkan dari daerah lainnya. Kedatangan para pengikutnya ke tempat di mana dia ditahan, bukan sekedar menjenguk K. H. Ahmad Sanusi tetapi juga membawa beberapa persoalan masalah keagamaan yang dianggap telah menggelisahkan untuk disampaikan kepadanya  (Mawardi, A.M., 1985:48). Selama dalam tahanan KHAS menggunakan waktunya dengan banyak menulis. Dengan tulisan-tulisannya KHAS berhasil menempatkan diri sebagai pembela faham keagamaan  yang oleh sebagian orang disebut faham ortodoks. Pengetahuan yang pernah didalaminya dan kitab-kitab langka yang menjadi referensinya mendukung kemunculannya sebagai ajengan yang mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul saat itu terutama masalah khilafiah yang menjadi pembicaraan antara kelompok modernis dan kaum tradisionalis. Komentar-komentar masalah keagamaan yang berkembang saat itu, ia terbitkan dan dipublisir dalam bentuk buku. Berpuluh-puluh judul buku baik itu yang berbahasa sunda maupun melayu (Indonesia) yang ditulis dengan huruf latin atau Arab banyak beredar. Berkat karya-karyanya itulah maka KHAS menjadi orang yang paling populer di Sukabumi pada masanya (Mawardi, A.M., 1985:48).

## S U L A S M A N ,
Kyai Haji Ahmad Sanusi: Berjuang dari Pesantren Hingga Parlemen
Bulan Agustus 1932, KHAS dikembalikan dari pembuangannya di Jakarta ke Sukabumi dan menjadi tahanan kota. Dia tidak boleh keluar dari kota kecuali ada rekomendasi dari Burgemeester. KHAS mendirikan sebuah gubug di pinggir sebelah Utara jembatan sungai Cipelang (sekarang menjadi batas wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi) sambil terus berkarya. Dari karya-karyanya itu, pada tahun 1934 KHAS membeli sebidang tanah dan membangun sebuah pesantren. Pesantren yang baru didirikannya itu diberi nama perguruan “Sjamsoel Oeloem” (Iskandar, M., 2001:121).
Sebagai seorang ahli fikir dalam bidang Ilmu Agama Islam, KHAS menghasilkan beberapa karya tulis di antaranya Tahdzirul Awam min Muftarayaati Cahya Islam, Al Jauharotul Mardliyyah fi Mukhtasaril Furu’ as Syafi’iy, Al Lu’luun Nadlid, Majaut Thalibin, Raudlatul Irfan fi Ma’rifati Al Quran,  Tafsir Fatihah, Tafsir Yasin, Tafsir Surat Kahfi, dan Tafsir Surat Al-Waqiah  (Mawardi, A.M., 1985:65-68). KHAS juga berhasil mencetak kadernya yang dikemudian hari menjadi tokoh di antaranya Prof. Dr. K. H. Ibrahim Husen, Dr. K.H.E.Z. Muttaqien, K.H. Ishaq Farid,  K.H. Choer Affandi, K.H. Yusuf Taujiri, K.H. Sholeh Iskandar, dan lain-lain.

## Terjun ke Dunia Politik
Selama bermukim di Mekkah, selain belajar dan memperdalam Ilmu Agama, KHAS mulai berkenalan dengan masalah politik. Bidang ini mulai dikenal oleh KHAS sejak bertemu dengan Haji Abdul Muluk pada tahun 1913 di Mekkah (Muhammad Iskandar, 1993:4). Pada saat itu Haji Abdul Muluk memperlihatkan statuten (Anggaran Dasar) Sarekat Islam (SI) sebuah organisasi politik yang didirikan pada tahun 1912 kepada KHAS, serta mengajaknya untuk bergabung dengan SI.
Keterlibatan KHAS dalam bidang politik semakin terlihat ketika dia mengadakan pembelaan terhadap SI atas kasus “surat kaleng” pada tahun 1914 yang menjelek-jelekan nama organisasi tersebut dengan mengatakan bahwa SI bukan organisasi Islam yang memperjuangkan kepentingan Umat Islam. Pembelaan KHAS dituangkan dalam tulisan yang diberi judul “ Nahratoe’ ddharham”.
Sepulangnya dari Mekkah pada tahun 1915, KHAS mulai aktif dalam Sarekat Islam lokal Sukabumi. Pada awal perkembangannya, Sarekat Islam di Sukabumi berjalan cukup lamban tidak tampak keberhasilannya dalam meraih keanggotaannya di dalam masyarakat. Setelah mendapat dukungan para pemimpin pondok pesantren seperti  KHAS, K.H. Muhammad Hasan Basri, perkembangan Sarekat Islam (SI) di Sukabumi cukup pesat. Bahkan pada tahun 1914, SI di Sukabumi mempunyai anggota 16.000 orang (Korver, 1985:222).
Selain mengijinkan lembaganya dijadikan tempat kegiatan Sarekat Islam, para kyai aktif di dalam kepengurusan organisasi itu seperti yang dilakukan oleh KHAS menjadi adviseur (penasehat) SI, K.H. Sirod sebagai

## HISTORIA:
Presiden  SI lokal Sukabumi. KHAS tidak lama duduk dalam  SI Sukabumi, dia mengajukan berhenti. Meskipun sudah tidak aktif di SI, dia masih terus menjalin hubungan dengan organisasi itu melalui para santrinya yang menjadi anggota SI. Selain itu juga dia masih diundang dalam rapat–rapat terbuka SI Cabang Sukabumi.
Pengalaman yang didapat selama dalam pengasingan di Batavia Centrum, telah merubah konsep perjuangan KHAS. Perjuangannya tidak lagi hanya sekedar menentang kebijakan pemerintah yang tidak “sreg” menurut pandangannya, tetapi mencakup pandangan tentang perjuangan dalam kerangka kemerdekaan dalam arti mengusir penjajah dari Indonesia dan berdaulat sendiri. KHAS menganggap perjuangan kemerdekaan atas dasar kebangsaan tidak bertentangan dengan ajaran Islam; fatwa ini dikeluarkan sebagai counter attack terhadap sebagian ulama yang menganggap haram  bagi kaum Islam berjuang atas dasar nasionalisme atau kebangsaan.
Seringnya komunikasi antara KHAS dengan para pengikutnya yang datang ke tempat pengasingannya dan tumbuhnya kesadaran akan nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan, telah mendorong KHAS membentuk organisasi sosial keagamaan “Al Ittihadijatul  Islamijjah “ pada tahun 1931 di Batavia Centrum. Meskipun secara resmi AII menyatakan dirinya bukan organisasi politik, tetapi dalam perkembangannya menjadi sebuah organisasi sosial yang paling militan di Karesidenan Priangan dan Bogor. Aktivitas mereka tidak hanya dibidang sosial keagamaan tetapi juga dalam soal pergerakan nasional.
Popularitas KHAS dan militansi anggota AII telah mencemaskan para pejabat pemerintah di Sukabumi. Bupati Sukabumi dengan didukung oleh Gubernur Jawa Barat meminta agar KHAS tidak dikembalikan ke Sukabumi. Banyaknya anggota AII yang berkunjung kepada KHAS, dan semakin militannya anggota AII serta semangat nasionalisme yang terus dikobarkan, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengembalikan KHAS ke Sukabumi pada tahun 1932 dengan status tetap sebagai tahanan. Kedatangan KHAS disambut oleh ribuan anggota AII dan dijemput secara pribadi oleh Burgemeester  Sukabumi Mr. Ouwerkerk dengan pengawalan khusus. Karena statusnya masih sebagai tahanan, KHAS tidak bisa kembali ke Pondok Pesantrennya di Genteng (Mawardi, A.M., 1985:93).
Nama KHAS semakin populer terutama setelah mendirikan perguruan “Sjamsoel Oeloem”. Popularitasnya sangat mempengaruhi perkembangan AII. Pada saat dia masih ditahan di Batavia Centrum, AII hanya mempunyai 14 cabang. Setelah KHAS  kembali ke Sukabumi, organisasi itu berhasil membuka 24 cabang yang tersebar di Priangan, Bogor, dan Batavia; (berdasarkan Laporan Mantri Polisi tanggal 20 Agustus 1935 Salinan dalam Mailr. Geheim No. 953 geh/37 ARA). Di Sukabumi KHAS terus mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota AII baik itu dengan cara

## S U L A S M A N ,
Kyai Haji Ahmad Sanusi: Berjuang dari Pesantren Hingga Parlemen
mengadakan pengajian, diskusi-diskusi dan kursus-kursus politik. Dalam setiap pertemuan KHAS sering mengupas makna Al-Quran yang berkaitan dengan harga diri, persamaan, persaudaraan, nasionalisme, dan kemerdekaan. Tidak jarang setelah menghadiri ceramah KHAS emosi massa menjadi tidak terkendali dan menimbulkan beberapa keributan seperti yang terjadi di Cililin, Sidangkerta dan Gununghalu.
Akibat sering terjadinya konflik antara para pengikut KHAS dengan pemerintah, maka keselamatan KHAS dan kyai-kyai AII lainnya  terancam sehingga dipandang perlu adanya pengawalan khusus. Melihat semangat anggota AII terutama para pemudanya, KHAS memandang perlu mengarahkan mereka ke arah yang lebih positif. Mereka perlu diberikan wadah tertentu dalam AII. Pada tahun 1937 oleh KHAS diresmikan berdiri Barisan Islam Indonesia disingkat BII, sebagai organisasi pemuda AII. Nama BII mencerminkan semangat keislaman dan semangat kebangsaan. Adapun yang menjadi ketua BII pertama adalah K. H. Muhammad Basyuni. Dalam acara resmi  anggota BII mengenakan  seragam militer lengkap (A. Mukhtar Mawardi, 1985:96).
Meskipun KHAS telah berhasil membesarkan AII dan membentuk BII, dan semangat perjuangannya terus membahana di wilayah Sukabumi bahkan di Jawa Barat, statusnya tetap menjadi tahanan kota. Status kyai kharismatik dari Sukabumi ini selalu menjadi bahan perbincangan pihak pemerintah Hindia belanda. Baru pada tanggal 20 Pebruari 1939 pemerintah Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal  A.W.L. Tjarda mengeluarkan keputusan untuk membebaskan KHAS dari statusnya sebagai tahanan (Iskandar, M., 1993:18-19).  Ketika itu Indonesia dalam bayang- bayang  Perang Asia Timur Raya, menandai babak baru yaitu pergantian kekuasaan dari Belanda kepada Pemerintah Pendudukan Jepang.

## Berjuang di bawah Matahari Terbit
Jepang  masuk ke wilayah Sukabumi melalui Bandung dan Bogor (Sulasman, 2007:70). Dalam waktu singkat, mereka menguasai Sukabumi. Cepatnya proses pendudukan Sukabumi oleh Jepang tidak terlepas dari bantuan KHAS yang mengerahkan anggota AII dan BII untuk menunjukan kantong-kantong pertahanan serdadu Belanda. Setelah menduduki Sukabumi, ke kota itu datang H. Abdul Muniam Inada menemui KHAS untuk melakukan pendekatan agar dapat bekerja sama dengan Pemerintahan Pendudukan Jepang dalam melaksanakan program–program pemerintahannya di Indonesia khususnya di daerah Sukabumi.
Tawaran kerjasama oleh Pemerintah Pendudukan Jepang sebenarnya tidak hanya ditawarkan kepada KHAS, tetapi hampir semua tokoh Islam ditawari hal serupa. KHAS sangat mampu membaca situasi. Dia faham terhadap penguasa baru, tidak ada istilah koperasi dan non-koperasi. Bagi Pemerintah Pendudukan Jepang yang ada adalah kolaborasi atau disikat

## HISTORIA:
habis. Oleh karena itu untuk menghadapi Pemerintah Pendudukan Jepang KHAS menggunakan politik koperasi tidak konfrontasi.  Sebagai langkah pertamanya dia menerima tawaran sebagai  pengajar pada Program Latihan Alim Ulama pada tahun 1943 dan tahun berikutnya menjadi Dewan Penasehat Keresidenan Bogor (Iskandar, M., 1993:20).
Sebelum melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pendudukan Jepang, KHAS memberikan tawaran-tawaran kepada pihak pemerintah. Salah satu contohnya adalah sebelum menerima jabatan sebagai Dewan Penasehat Keresidenan Bogor, KHAS minta kepada Pemerintah  untuk menghidupkan kembali AII yang telah dibekukan. Permintaan tersebut agak luar biasa, mengingat  pada saat itu pemerintah Pendudukan Jepang baru membentuk Majlis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai wadah organisasi keagamaan baik itu Muhammadiyah yang mewakili kaum reformis maupun  Nahdatul Ulama yang mewakili kaum tradisional. Tetapi dua tokoh kyai tradisional yaitu KHAS bersama dengan K. H. Abdul Halim dari Majalengka dapat meyakinkan Pemerintah Pendudukan Jepang bahwa AII berbeda dengan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, sehingga AII perlu dihidupkan kembali. Pada tanggal 1 Pebruari 1944 AII secara resmi berdiri kembali dan namanya diubah dari bahasa Arab: Al Ittihadijjatoel Islamijjah kedalam bahasa melayu dengan menambah kata Indonesia dibelakangnya menjadi Persatoean Oemat Islam Indonesia yang disingkat POII (Mawardi, A.M., 1985:101). Pemerintahan Pendudukan Jepang juga mengangkat salah seorang anggota AII dari Sukabumi yaitu Mr. R. Samsudin sebagai ketua Gerakan Tiga A.
Ketika Ir. Soekarno yang sangat anti kolonialisme dan imperialisme sedang menjalani perawatan oleh Dr. Abu Hanifah di Rumah Sakit St Lidwina Sukabumi, dia mengunjungi Pondok Pesantren Gunung Puyuh dan berdiskusi dengan KHAS tentang sikap pemimpin pesantren Gunung Puyuh yang bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Dalam pertemuan itu, KHAS menjelaskan, bahwa Jepang berstatus sebagai penjajah baru. Dengan kedok kerja sama, tenaga dan keterampilan Jepang bisa dimanfaatkan, pertama untuk mengusir  Belanda, kedua mereka bisa diminta keahliannya  untuk mendidik penduduk pribumi dalam bidang militer karena Bangsa Jepang mempunyai keunggulan  dalam bidang militer. Saat itu pun disampaikan pula oleh KHAS kepada Ir. Soekarno, Jepang pernah menyampaikan kepadanya bahwa perlu adanya kerja sama dengan bangsa Indonesia  dalam rangka Perang Asia Timur Raya.
Pada akhir tahun 1944, Jepang  mengadakan perubahan penting di tingkat pemerintahan, jabatan-jabatan baru di tingkat daerah banyak diberikan kepada  para priyayi tinggi. Salah satu jabatan yaitu wakil residen atau  Fuko Shuchokan diberikan kepada  KHAS (Benda, 1980:218). Kemudian tokoh AII lainnya yang menjadi pejabat eksekutif adalah Mr. Samsudin sebagai walikota (Shityo) Sukabumi.

## S U L A S M A N ,
Kyai Haji Ahmad Sanusi: Berjuang dari Pesantren Hingga Parlemen
Pada saat muncul gejala penentangan terhadap Pemerintahan Pendudukan Jepang, perjuangan kaum nasionalis dilaksanakan dengan dua cara yaitu secara resmi di atas tanah (terbuka) dan gerakan di bawah tanah (Kahin, 1995:133; Anderson, 1988:58). Gerakan bawah tanah, berkembang juga di Bandung, Surabaya, Sukabumi dan kota–kota lainnya. Ukuran mereka biasanya sangat kecil, dan informasinya sangat terbatas. Latar belakang  anggota gerakan bawah tanah pun berbeda–beda, ada yang berasal dari kelompok Islam, Nasionalis, Sosialis, juga kaum menak yang duduk dalam struktur birokrasi pemerintahan. Kegiatan bawah tanah pada umumnya berupa diskusi tentang gosip-gosip politik terutama situasi Indonesia dibawah kekuasaan Pemerintah Pendudukan Jepang.
Di Sukabumi terdapat beberapa kelompok gerakan bawah tanah di antaranya yang di gerakan oleh Edeng Abdullah,  S. Waluyo, Jakaria, M. Soleh, Ali Basri, A. Rifa’i, Jaja, dan M. Oting.  Mereka sering mengadakan diskusi mengenai berbagai permasalahan yang sedang terjadi di Sukabumi saat itu. Menurut mereka, kebijakan Pemerintahan Pendudukan Jepang telah menimbulkan kesengsaraan dan kerusakan ekonomi secara sistematis. Dalam diskusi mereka berkembang pemikiran  untuk melakukan pemberontakan dan perebutan kekuasaan terhadap Jepang. Tempat mereka adalah di kediaman A. M. Sipahutar  Jalan Cikiray 10 B. Mereka menyebutnya dengan sebutan Kelompok  Cikiray 10 B.
Selain  Kelompok Cikiray 10 B, gerakan bawah tanah dilakukan pula tokoh-tokoh nasionalis Sukabumi lainnya  seperti Dr. Abu Hanifah, Mr. Samsoedin, Gatot Mangkupradja, Suriana, Suradiradja, A. Gani, Setia Atmadja, Sasmitaatmadja, Iskandar, Sukatma, M. Soebarna, Raden Didi Soekardi dan R.A. Kosasih. Mereka biasanya berkumpul di asrama NOGAKO atau Sekolah Pertanian.
Selain gerakan bawah tanah yang di pelopori kaum nasionalis seperti Kelompok Cikiray 10 B maupun Kelompok Asrama NOGAKO, juga dipelopori oleh alim ulama dari pondok pesantren seperti di Pesantren Gunung Puyuh pimpinan KHAS. Di pesantren itu sering dilakukan diskusi politik, pesertanya  kebanyakan anggota Al Ittihadijjatoel Islamijah di antaranya KHAS, K. H. Muhammad Atjoen Basoeni, Mr. Samsudin, Sasmitaatmadja, Setia Atmadja, H. M. Badroedin, dan H. Soendoesi. Selain diskusi politik juga dilakukan pendidikan politik bagi santri. Para santri diberikan kebebasan untuk mengikuti diskusi politik yang dilakukan tokoh- tokoh pergerakan seperti Arudji Kartawinata di Cigerji, Adam Malik di Lembursitu, Mohammad Hatta di Cikole, dan Karim Amrullah di Cikiray.
Gerakan bawah tanah di Sukabumi tidak bisa dilepaskan dari komunikasi politik yang dilakukan oleh tokoh tokoh pergerakan dari Jakarta yang datang ke Sukabumi kemudian melakukan diskusi politik dengan tokoh– tokoh lokal di kota itu. Di antara tokoh pergerakan yang datang ke Sukabumi adalah Ir. Sukarno, Drs. Mohammad  Hatta, Sutan Syahrir, Dr. Tjipto

## HISTORIA:
Mangoenkoesoemo, Adam Malik, A.M. Sipahutar, Pandu Kartawiguna, Amir Syarifuddin, dan Aruji Kartawinata. Sementara itu tokoh lokal yang sering terlibat dalam diskusi politik dengan mereka di antaranya Dr. Abu Hanifah, Mr. Samsudin, Mr. Harun, Edeng Abdullah, R. Didi Soekardi, KHAS, K.H. Atjoen Basoeni, K.H. Damanhoeri, Sasmitaatmadja, Emo Hardja, S. Waluyo, Suryana, dan lain-lain.
Ketika pemerintah Pendudukan Jepang mengeluarkan kebijakan untuk membentuk tentara sukarela pembela tanah air (Peta) melalui Osamu Seirei Nomor 44 tanggal 3 Oktober 1943, KHAS sangat  berperan dalam pembentukan  tentara Peta di wilayah Karesidenan Bogor termasuk di Sukabumi. Untuk menyukseskan program tersebut, dia mengumpulkan para alim ulama baik itu kyai maupun para mualim. Dalam pertemuan itu, disetujui pembentukan Peta di Priangan Barat baik di Sukabumi, Bogor, maupun Cianjur dengan tokohnya  K. H. Abdullah bin Nuh, dan K. H. Ajengan Atjoen Basoeni. Tokoh Sukabumi dari kalangan  alim ulama kebanyakan memegang peranan dalam Peta, ada yang jadi Daidancho (komandan batalyon) seperti K.H. Atjoen Basoeni yang menjadi Daidancho pada Daidan (batalyon) Pelabuhan Ratu,  K. H. Engging  menjadi Chudancho (Komandan Kompi) pada  Dai San Cudan (Kompi 3) di Daidan Sukabumi, K. H. Abdullah Bin Nuh menjadi Daidancho pada daidan Jampang Kulon, K. H. Masthuro menjadi Ensyu Gakari pada Daidan  Cibeber Cianjur.

## Berjuang di Parlemen
Pada waktu Pemerintah Pendudukan Jepang  membentuk Badan Persiapan Untuk Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), KHAS terpilih menjadi salah satu anggotanya (Yuniarti, D.R., 2003:4-5; Indra, M.I., 1987:74- 75). Selama persidangan berlangsung yang membicarakan  bentuk negara, rancangan Undang-Undang dasar negara, wawasan dan pandangan mengenai kenegaraan  tidak kalah dengan para anggota yang mendapat pendidikan Barat (Iskandar, M., 1993:21). KHAS mampu memberikan usul serta gambaran mengenai bentuk negara. Misalnya pada tanggal 10 Juli 1945 dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, KHAS mengajukan konsep  negara yang disebut “imamat” yang tiada lain adalah bentuk republic (Yamin, M., 1971:181-1983).
Kemudian dalam perdebatan sengit yang menyangkut  masalah agama dalam pasal 28 ayat 1, rancangan Undang-Undang Dasar kembali memperlihatkan sikap tegas KHAS. Saat itu K. H. Kahar Muzakir meminta agar dalam ayat itu tidak berbau agama. Sementara K. H. Maskur mengusulkan mencantumkan kalimat “menurut agamanya”. Beberapa pihak non-Islam berkeberatan adanya pencantuman kalimat itu, sehingga Ir Sukarno sebagai panitia kecil yang menyusun  rancangan Undang-Undang berniat mencoret  kembali kalimat tersebut, serta mengusulkan diadakan

## S U L A S M A N ,
Kyai Haji Ahmad Sanusi: Berjuang dari Pesantren Hingga Parlemen
pemungutan suara, yang disetujui oleh Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua.
Dijelaskan oleh Muhammad Iskandar (1993:22), bahwa KHAS menolak usul Sukarno dan Radjiman. Menurut KHAS, masalah agama jangan diputuskan berdasarkan suara mayoritas. Sebab masalah kepercayaan tidak dapat dipaksakan  atas dasar mayoritas. Sebagai jalan keluar diputuskan saja apakah majelis menerima usul K. H. Maskur atau K. H. Kahar Muzakir. Kemudian KHAS mengusulkan agar dalam ayat itu  menggunakan kalimat “menurut agama”. Akhirnya sidang  menerima usulnya. Keputusan diambil tampa pengutan suara yaitu denga mencoret kata “nya” yang berarti menerima kalimat “menurut agama” (Yamin, M., 1971:384-385). Dalam sidang itu  yang menurut pengakuannya merupakan sidang terakhir yang akan diikutinya, KHAS menyampaikan pandangan, harapan, sekaligus kritiknya. Dalam kesempatan itu dia memperingatkan kepada anggota sidang bahwa mereka mewakili 70 juta penduduk Indonesia. Karena itu dalam menyampaikan buah pikiran jangan asal bicara dan jangan asal sidang berjalan. Hendaknya bicara dengan sejelas-jelasnya artinya apa yang dibicarakan dan didiskusikan harus terlihat jelas benar salahnya, sehingga dapat dimengerti mengapa  sesuatu hal perlu dipertahankan atau diubah. Sebab, jika masalah itu sudah tidak jelas dari sekarang, maka keturunan kitalah yang akan menanggung (Yamin, M., 1971:385).
KHAS juga mengkritik sikap-sikap yang muncul selama jalanya persidangan. Menurutnya masalah perbedaan pendapat dibicarakan sampai tuntas sejak awal dalam semangat persatuan, sehingga betul-betul menjadi satu, supaya negara yang akan terbentuk sungguh-sungguh merupakan negara kesatuan. “Kalau diikuti cara soal-jawab yang sudah dijalankan ini, tidak terjadi negara kesatuan, tetapi negara perpecahan meskipun namanya persatuan,” kata KHAS menutup pidatonya (Iskandar, M., 1993:74).

## Penutup
Pada masa revolusi 1945-1949, KHAS duduk sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada tahun 1948 seiring dengan ditandatanganinya Perjanjian Renville, KHAS harus meninggalkan Sukabumi, karena daerah itu sudah bukan lagi merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Pada masa itu terdapat suatu keputusan KHAS yang dianggap cukup penting pada tahun 1949 mengenai Darul Islam. Dia menolah Darul Islam yang diproklamasikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Hal ini disebabkan apa yang digariskan oleh Kartosuwiryo, seperti yang terdapat dalam anggaran Darul Islam dinilai banyak yang tidak sesuai dengan keislaman, misalnya adanya  hak veto yang dipegang oleh sang Imam (Kartosuwiryo). Jejak KHAS ini diikuti oleh hampir seluruh

## HISTORIA:
pengikutnya dan bekas santri-santrinya di antaranya K.H. Yusuf Taujiri dari Pesantren Cipari Garut.
Setelah selesai masa revolusi KHAS kembali ke Sukabumi. Tetapi dia tidak sempat  membangun kembali pesantren dan organisasi yang didirikannya, karena pada tahun 1950 KHAS meninggal dunia dan menutup lembaran sejarah hidupnya yang penuh perjuangan. Dari perjalanan perjuangannya menjadi renungan untuk direnungkan kembali oleh generasi setelahnya sebagai sosok pejuang bagi bangsanya dan layak menjadi seorang pahlawan bagi bangsanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Benda, H.J.  (1980). Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang. Jakarta. Hatta, M. (1982). Memoirs. Jakarta: Tinta Mas. Horikoshi, H. (1987).  Kyai dan Perubahan Sosial. Jakarta Indra, M.R. (1987). Peristiwa-Peristiwa di Sekitar Proklamasi. Jakarta Iskandar, M. (1993). Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi. Pengurus Besar PUI. Iskandar, M. (2000). Peran Elite Agama Pada Masa Revolusi
Kemerdekaan. Jakarta.
Iskandar, M. (2001). Para Pengemban Amanah:  Pergulatan Pemikiran Kiai dan Ulama di Jawa barat 1900-1950. Yogyakarta.
Kern. R. A. koleksi no. 275. Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (KITLV).
Korver, A. P. E. (1985). Sarekat Islam : Gerakan Ratu Adil.  Jakarta:. Grafitti Press.
Mawardi, A.M., (1985). Haji Ahmad Sanusi Hidup Dan Perjuangannya. Skripsi Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Panitia Pembangunan Monumen Perjuangan 45 Kabupaten Sukabumi. (1986).  Sejarah Peristiwa Bojongkokosan. Sukabumi.
Sanusi.A.,  t.t.  Qowaninuddinniyyah Waduniawiyah fi Bayaani Umuri Zakati Wal Fitrah.
Sipahutar. A.M. t.t.  Siapa (Soekaboemi:1946).Jakarta. Cetakan kedua. Sudirjo, R.U. (1975). Badan Penggerak Pembina Jiwa dan Potensi
Angkatan 45. Jakarta.
Sulasman. (2007). Sukabumi Masa Revolusi 1945-1946. Disertasi Doktor pada Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok.

## S U L A S M A N ,
Kyai Haji Ahmad Sanusi: Berjuang dari Pesantren Hingga Parlemen
Wanta. S. (1991). K. H. A. Halim Iskandar dan Pergerakannya. Pengurus Besar  PUI. Yamin. M. 1971. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta. Yuniarti, D.R. (2003). BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan  RI.
Jakarta. Zamakhsary D., (1982). Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta.
Zuhdi, S., dkk. (1993). Tokoh – Tokoh Badan Penyelidik Usaha – Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jakarta.