## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM  BEDAH RUMAH
(Studi Kasus di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara)
Simson Tondo
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Halmahera simson.tondo@gmail.com
ABSTRAK, Seiring  dengan  desentralisasi,  upaya  pengentasan  kemiskinan  tidak  hanya menjadi  tanggungjawab  pemerintah  pusat  tetapi  juga  pemerintah  daerah  dengan menghadirkan  berbagai  kebijakan.  Salah  satu  kebijakan yang  dianggap  bisa memberdayakan  masyarakat  yaitu  kebijakan  pengentasan  kemiskinan  melalui  program bedah  rumah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Halmahera  Utara tepatnya  di  Kecamatan  Loloda  Utara.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis implementasi  kebijakan  pengentasan  kemiskinan  melalui  program  bedah  rumah. Hasil studi  ini  menunjukan implementasi  program  bedah  rumah  tidak  sesuai  dengan  tujuan program  dan  harapan  dari  program  itu  sendiri, ini  dilihat  dari: Pertama, kurangnya komunikasi atau sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang program bedah rumah. Kedua, Tenaga  kerja  yang  pakai  untuk  pekerjaan  membuat  rumah  adalah  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  yang  tentunya  tidak  mempunyai  keahlian  dalam  mengerjakan  dan membuat  rumah  serta  anggaran  yang  tidak  tersedia  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2011 dan sebagian anggaran dipungut  dari  sumbangan  pihak-pihak  tertentu. Ketiga, Pemerintah  daerah  tidak mempunyai komitmen dalam hal kejujuran dan demokratis, dimana dalam pelaksanaan program di lapangan masih ada pekerjaan yang tidak pada sasaran program dan terjadi ketidakadilan  dalam  menentukan  keluarga  sasaran. Keempat, Pelaksanaan  program tidak sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diharapkan karena proyek program bedah  rumah  tidak  direncanakan  dan  dirancangkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  (APBD)  tahun  2011,  juga  sebagian  dana  dipungut  dari  swadaya masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil serta tenaga kerja yang di pakai dalam pekerjaan adalah pegawai negeri sipil (PNS).
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengentasan Kemiskinan, Program Bedah  Rumah
ABSTRACT, Along  with  decentralization,  poverty  alleviation  efforts  are  not  only  the responsibility  of  the  central  government  but  also  the  local  government  by  presenting various policies. One policy that is considered to empower the community is the policy of poverty  alleviation  through  home  surgery  program  conducted  by  North  Halmahera
District Government precisely in North Loloda District. The purpose of this research is to analyze the implementation of poverty alleviation policy through home surgery program. The results of this study show the implementation of the home surgery program is not in accordance with the program objectives and expectations of the program itself, this is seen  from:  First,  the  lack  of  communication  or  socialization  directly  to  the  community about the home surgery program. Secondly, the manpower who used to make the house is  a  Civil  Servant    who certainly  has  no  expertise  in  working  and  making  homes  and budgets that are not available in the North Halmahera District Budget in 2011 and part of  the  budget  is  collected  of  the  contributions  of  certain  parties.  Thirdly,  local governments do not have a commitment in terms of honesty and democratic, where in the implementation of programs in the field there are still jobs that are not on the target program and there is injustice in determining target families. Fourth, the implementation of  the  program  is  not  in  accordance  with  the  mechanism  as  expected  because  the project of home surgery program is not planned and planned in the Regional Budget in 2011,  also  some  of the funds  collected  from  non-governmental  organizations  and  Civil Servants and labor in use work is a civil servant.
Keywords: Policy Implementation, Poverty Alleviation, Home Surgery Program

## PENDAHULUAN
Kemiskinan adalah  keadaan  di mana  terjadi  ketidakmampuan  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti makanan,  pakaian,  tempat  berlindung, pendidikan dan kesehatan (http: //kemiskinan.org).  Selanjutnya  Suyanto (2013: 2) misalnya
mengatakan kemiskinan  sesungguhnya  bukan  semata- mata  kurangnya  pendapatan  untuk memenuhi  kebutuhan  pokoknya  atau standar  hidup  layak,  namun  lebih  dari  itu esensi kemiskinan menyangkut kemungkinan  atau  probalitas  orang  atau keluarga  miskin  itu  untuk  melangsungkan dan  mengembangkan usaha  serta  taraf kehidupannya. Sejak  era  reformasi  tahun
1998 peranan pemerintah daerah semakin besar.  Otonomi  daerah  menuntut  daerah untuk  mengatur    dan  mengurus  rumah tangga  daerahnya  sendiri.  (Safi’i,  2011: 19). Pengentasan  kemiskinan  tidak  hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat tetapi  juga  pemerintah  daerah  dan perusahaan atau swasta. Seiring terjadinya  desentralisasi  di  era  otonomi saat  ini,  dimana  upaya  pembangunan menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah Daerah. (Widjadja,  2008:  7). Dalam  hal pengentasan kemiskinan pemerintah daerah dituntut untuk  mengupayakan penanggulangan  kemiskinan,  mendorong kemandirian masyarakat, serta mengoptimalkan  peran  birokrasi  dalam
memberikan  pelayanan  sosial  kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah kemudian merumuskan rencana-rencana  kebijakan,  baik  yang terkait  dengan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) ataupun  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah (RPJPMD)  dengan melibatkan satuan-satuan kerja dinas.
Produk kebijakan yang dikeluarkan pada  tanggal  23  agustus  2011,  berupa ‘Surat  Keputusan  (SK)  Bupati  bernomor: 410/169//HU/2011  Tentang:  Penetapan Pelaksanaan  Program Pembangunan  Desa Kegiatan  Bedah  Rumah  Keluarga  Miskin
Secara Swakelola Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Utara  Tahun  Anggaran  2011’ merupakan salah  satu  program    pemerintah  daerah Kabupaten  Halmahera  Utara dengan tujuan  dari    program ini  adalah memberdayakan  masyarakat  yang  kurang mampu  dan mengentaskan  kemiskinan  di kecamatan  Loloda . (Buletin  Pemda Halmahera  Utara,  Edisi  45  Tahun  VI September 2011.)
Terkait  dengan  kebijakan  program bedah  rumah, Dominggus  Isak  Bitjara (Dosen  Universitas  Halmahera) misalnya mengatakan kebijakan pemerintah Kabupaten  Halmahera  Utara  melakukan bedah  rumah  tidak  memiliki  pedoman yang  jelas.  Kebijakan yang  hanya  bersifat tiba  masa,  tiba  akal,  ini  di  lihat  dari
beberapa indikator: Pertama, penganggaran  kegiatan  bedah  rumah  ini tidak  tertata  dalam  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara  tahun  2011.  Sebenarnya,  bila pemerintah  Kabupaten  Halmahera  Utara betul-betul  memperhatikan  rakyatnya, maka  anggarannya  harus  di  plot  dalam dokumen  uang  rakyat. Kedua, program bedah  rumah  ini  hanya  menguntungkan pihak-pihak  tertentu.  Menurut  pemerintah Kabupaten  Halmahera  Utara,  program  ini diperuntukan  bagi  saudara-saudara  yang kurang  beruntung,  ironisnya  sejumlah keluarga  yang  selayaknya  menerima pengasihan,  pemerintah  malah  luput  dari program bedah rumah tersebut, sebaliknya  sejumlah  keluarga  yang  telah layak  malah  dikasihani  oleh  pemerintah Kabupaten  Halmahera  Utara. Ketiga, program  bedah  rumah  ini  hanya  bersifat memberdayakan, dan bukan memberdayakan.  Contoh nyata  semua bahan  bangunan  harus  dibawa  dari  Ibu Kota Kabupaten. Keempat, program bedah rumah  ini  sangat  kental  nuansa  politik pencitraannya.  Hal  ini  terlihat  jelas  pada daerah-daerah  yang  rumah  penduduknya dibedah,  selain  itu  Pemerintah  Daerah tidak melibatkan pihak kementrian terkait. Kelima, program  bedah  rumah  ini membentuk  masyarakat  menjadi  penadah saja.  Program  bedah  rumah  tidak mendidik  malahan  menjajah  mental
masyarakat. (Radar  Halmahera,  edisi kamis 15 september 2011).
Pendapat  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  untuk progam  bedah  rumah  yang  dicanangkan dan  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah tidak  memiliki  tujuan  yang  jelas  sebagai wujud  orientasi  nilai  kebijakan.  Harusnya tujuan implementasi kebijakan di formulasikan ke  dalam  program  aksi  dan proyek  tertentu  yang  dirancang  dan dibiayai  oleh  uang  rakyat  (APBD)  dan program  tersebut  harus  dirancang  dan dilaksanakan  sesuai  dengan  rencana- rencana strategis.

## Tujuan
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis implementasi kebijakan pengentasan  kemiskinan  melalui  program bedah  rumah  yang  dilaksanakan  di kecamatan  Loloda  Utara,  Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara.

## TINJAUAN PUSTAKA Implementasi Kebijakan
Grindle  dalam  Wahab  (2008:180) mengatakan  bahwa  proses  implementasi kebijakan  hanya  dapat  dimulai  apabila tujuan-tujuan  dan  sasaran-sasaran  yang semula  bersifat  umum  telah  diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah  dana/biaya  telah  dialokasikan untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  dan sasaran-sasaran  tersebut. Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap dimana
kebijakan  yang  telah  diadopsi  tersebut dilaksanakan  oleh  unit-unit  administratif tertentu  dengan  memobilisasikan  dana dan sumber daya yang ada. (Keban, 2008: 67). Selanjutnya Menurut  RC.  Chandler dan  JC  Plano dalam  Inu  Kencana  (2006: 105) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang  strategis  terhadap  sumber  daya- sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.
Sedangkan D. L. Weimer dan Aidan R.  Vining dalam  Herbani  Pasolong  (2008: 59) mengatakan  implementasi  kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan yaitu (1) logika  yang  digunakan  oleh  suatu kebijakan,  yakni  sampai  berapa  benar teori  yang  menjadi  landasan  kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan; (2)  hakekat  kerjasama  yang  dibutuhkan, yakni  apakah  semuah  pihak  yang  terlibat dalam  kerjasama  telah  siap  untuk bekerjasama dan (3) ketersediaan sumber daya  manusia  yang  memiliki kemampuan, yakni komitmen untuk mengelola pelaksanaanya.
Dari  beberapa  teori  di  atas  maka, untuk  menganalisis masalah    peneliti menggunakan teori George  C. Edward  III dalam  Dwiyanto  Indiahono  (2009:  31) Model  implementasi  Kebijakan    yang diungkapkan oleh George  C. Edward  III menunjuk  empat  variabel  yang  berperan penting  dalam  pencapaian  keberhasilan
implementasi.  Empat  variabel  tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.
1. Komunikasi,  yaitu  menunjuk  bahwa setiap kebijakan akan dapat
dilaksanakan  dengan  baik  jika  terjadi komunikasi  efektif  antara  pelaksana program  (kebijakan)  dengan  parah kelompok  sasaran  ( target  Grup ).
Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat
disosialisasikan  secara  baik,  sehinggga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.
2. Sumber  daya,  yaitu  menunjuk  setiap kebijakan  harus  didukung  oleh  sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan  baik  kualitas  maupun kuantitas  implementator  yang  dapat melingkupi  seluruh  kelompok  sasaran.
Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan.  Keduanya  harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah.
3. Disposisi,  yaitu  menunjuk  karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan/program. Karakter  yang  penting  dimiliki  oleh implementator adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementator yang memiliki komitmen
tinggi  dan  jujur  akan  senantiasa
bertahan  diantara  hamabatan  yang ditemui dalam program/kebijakan.
Kejujuran  mengarahkan  implementator untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan.
4. Struktur  Birokrasi,  menunjuk bahwa struktur  birokrasi  menjadi  penting dalam  implementasi  kebijakan.  Aspek struktur  birokrasi  mencakup  hal-hal yang  sangat  penting  yaitu  mekanisme dan  struktur  organisasi  pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program  biasanya  sudah  ditetapkan melalui Standar  Operating  Procedur
(SOP) yang dicantumkan dalam
program/kebijakan. Standar  Operating Procedur (SOP) yang baik
mencantumkan  kerangka  kerja  yang jelas, sistimatis, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan  menjadi  acuan  bekerjanya implementator.

## Pengentasan Kemiskinan
Pengentasan  kemiskinan  tidak cukup  dilihat  semata-mata  sebagai  upaya peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan  fisik  yang  bersifat  materil, tetapi  harus  peningkatan  mutu  hidup, yang  tentu  menyangkut  peningkatan kemampuan untuk menunaikan kewajiban sosial,  menyekolahkan  anak,  pengobatan, peningkatan  kemampuan  menabung  dan menjadi  insan  yang  mandiri. (Siagian,
2008: 90)
Siagian (2008:66) juga mengatakan  bahwa Strategi  penanganan kemiskinan  dalam  persepektif  pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan keberfungsian  sosial  si  miskin  (dalam  arti individu  dan  kelompok)  dalam  kaitannya dengan  konteks  lingkungan  dan  sistuasi sosial.  Dianalogikan  dengan  strategi pemberian  ikan  dan  kail,  maka  strategi pengentasan  kemiskinan  tidak  hanya bermatra  individual,  yakni  dengan:  (a) Memberi  ikan;  dan    (b)  Memberi  kail. Lebih  jauh  lagi,  pekerja  sosial  berupaya untuk  mengubah  struktur-struktur  sosial yang  tidak  adil,  dengan:  (c)  Memberi keterampilan memancing; (d) Menghilangkan dominasi kepemilikan
kolam  ikan;  dan    (e)  Mengusahakan perluasan akses pemasaran bagi penjualan ikan hasil memancing.

## Bedah Rumah
Rumah  merupakan  kebutuhan dasar  manusia  dalam  meningkatkan harkat,  martabat,  mutu  kehidupan  dan penghidupan,  serta  sebagai  cerminan  diri pribadi  dalam  upaya  peningkatan  taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Gambaran paling nyata  tentang  orang  miskin  bukan  hanya ditandai  minimnya  akses  pendidikan  dan kesehatan, ketakcukupan penghasilan dan konsumsi  tetapi  juga  kualitas  rumah tempat tinggal. Memiliki rumah yang layak huni  adalah  hak  setiap  warga  Negara tanpa kecuali, ini  yang telah diamanatkan
oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun aturan Perundang-undangan lainnya.
Undang-Undang  Dasar    Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28  H  Ayat  1 menyatakan  dengan  tegas  yaitu  Setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan batin,  bertempat  tinggal,  mendapatkan lingkungan  yang  baik  dan  sehat  serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Program  bedah  rumah  yang dicanangkan
pemerintah daerah Kabupaten  Halmahera  Utara  tentunya bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan,    karena  dengan  adanya rumah  yang  permanen  dan  sehat, keluarga miskin akan berkurang kerentanannya terhadap penyakit, memperoleh  pengakuan  sebagai  warga yang  sejajar  dalam  kehidupan  sosial bersama di komunitas masyarakat sekitarnya dan mempunyai peluang untuk memaksimalkan  pendapatannya  guna memperbaiki  tingkat  konsumsi  dan pendidikan keluarganya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini menggunakan  jenis penelitian  kualitatif,  yaitu  jenis  penelitian yang  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi  objek  yang  alamiah dengan membuat  deskripsi atau  lukisan  secara sisematis dan akurat mengenai fakta, sifat, serta  hubungan  antara  fenomena  yang sedang diselidiki dan menjelaskan fenomena-fenomena  yang  terjadi  yang berkaitan dengan  penelitian yang di teliti.
(Moleong, 2012:6). Selanjutnya  penelitian ini akan memfokuskan pada implementasi kebijakan tentang program bedah rumah.
Lokasi Pelaksanaan  penelitian dilaksanakan  di  Kecamatan  Loloda  Utara, untuk  mengkaji  ‘Implementasi  Kebijakan Pengentasan  Kemiskinan  Melalui  Program Bedah  Rumah’  yang telah dilaksanakan oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten
Halmahera Utara Tahun 2011. Selanjutnya menurut Lofland dalam Moleong
(2012:157) sumber  data  utama  dalam penelitian  kualitatif  ialah Kata-kata, dan Tindakan, selebihnya adalah data tambahan  seperti  dokumen. Berkaitan dengan itu maka Jenis data yang terdapat dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer dan  sekunder  yang  diambil  meliputi  kata- kata  dan  tindakan;  sumber  tertulis;  dan foto.
Dalam melakukan pemilihan informan untuk mendukung hasil penelitian,  maka  pemilihan key  informan dilakukan  dengan  teknik purposive yaitu
memilih orang yang benar–benar mengetahui  dan  menguasai  serta  terlibat langsung  dengan  permasalahan  yang sedang  diteliti. Informan  adalah  orang yang  memberi  informasi  tentang  data yang  diinginkan  peneliti  berkaitan  dengan penelitian  yang  sedang  dilaksanakannya. (Idrus,  2009: 91). Key  infroman dalam penelitian  ini adalah  mantan Bupati Halmahera  Utara  (pembuat  kebijakan), masyarakat  Kecamatan  Loloda  Utara.
Informan  lain  akan  ditentukan  dengan menggunakan  teknik snowball . Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data  yang  diperoleh  dari informan  selanjutnya  akan  dianalisis secara  sistematis  dengan  melakukan  tiga langkah  secara  bersamaan  yaitu  reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan pengentasan kemiskinan melaui program bedah rumah
Model  implementasi  Kebijakan yang diungkapkan oleh George  C. Edward III      menunjuk  empat  indikator  yang menjadi  ukuran pencapaian  keberhasilan program  bedah  rumah  yang  dilaksanakan di  Kecamatan  Loloda  Utara.  Empat indikator tersebut  adalah  komunikasi, sumber  daya,  disposisi  dan  struktur birokrasi.

## Komunikasi
Dalam  suatu  aktifitas  maupun kegiatan  organisasi  pemerintahan  hal komunikasi  adalah  sesuatu  yang  sangat penting,  dimana  pemberian  informasi kepada publik bisa memberikan bertambahnya  kepercayaan  publik  dan mendapat  kesan  yang  baik  dari  publik terhadap  kegiatan-kegiatan  organisasi pemerintahan  itu  sendiri. Komunikasi dalam  implementasi  kebijakan  program
bedah  rumah  yang  dilaksanakan  di Kecamatan  Loloda  Utara  adalah  apakah ada  sosialisasi  program  bedah  rumah, bagaimana  tingkat partisipasi  masyarakat, bagaimana  respon  masyarakat  terhadap program  bedah  rumah,  dalam  hal  ini apakah  program  yang  ada  sudah memberdayakan  masyarakat  dan  apakah konstruksi  rumah  sudah  sesuai  dengan keinginan masyarakat.
Kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten  Halmahera  Utara  dalam Program Bedah Rumah yang dilaksanakan di  Kecamatan  Loloda  Utara  tidak  berjalan lancar sesuai dengan tujuan program, oleh karena  kurangnya  komunikasi  langsung kepada  masyarakat  tentang  program bedah  rumah  tersebut,  ini  dilihat  dari sebagian  besar  masyarakat  Loloda  Utara yang  mengatakan  tidak  ada  komunikasi program  bedah  rumah, Salah  satu  yang diungkapkan  oleh  Sekdes  Desa  Posi-Posi yang mengatakan:
‘Waktu itu mereka (Tim) datang tiba-tiba. Mereka  datang  pendataan  saya  yang  ikut untuk  dampingi  mereka.  Mereka  foto rumah-rumah  (ambil  gambar)  terus  data, ambil  nama-nama dan langsung  mereka kembali.’
Keterangan  dari  informan  di  atas memperlihatkan bahwa kurangnya sosialisasi  program  bedah  rumah,  dimana pemerintah daerah dalam hal ini tim yang datang  lansung  mengambil  gambar  dan sekaligus  mendata  nama-nama  keluarga sasaran.  Akhirnya,  dalam  pekerjaan kurang  ada  partisipasi  dari  masyarakat
dan  masyarakat  tidak  setuju  dengan bentuk  rumah  yang  sudah  dibuat.  Hal  ini sangat  tidak  menunjang  keberhasilan program  bedah  rumah  yang  dilaksanakan di  Kecamatan  Loloda  Utara,  karena  untuk mencapai  keberhasilan  dalam  suatu program,  sangat  ditentukan  dengan komunikasi  yang  baik  antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran.
Berkaitan dengan komunikasi dalam  suatu  kegiatan,  Louis  Forsdale dalam  Arni  Muhammad  (2002:  2) mengatakan  komunikasi adalah  suatu proses  memberikan  signal  mnurut  aturan tertentu,  sehingga  dengan  cara  ini  sautu sistem  dapat  didirikan,  dipelihara  dan diubah. Selanjutnya Rakhmat  (2006:  12) misalnya mengatakan komunikasi berhubungan  dengan  perilaku  manusia dan  kepuasan  terpenuhinya  kebutuhan berinteraksi  dengan  manusia-manusia lainnya .
Dengan demikian dari hasil analisis di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  pada hakekatnya  komunikasi  merupakan  hal yang  sangat  penting  dan  merupakan proses  mengenai  suatu  kesepakatan dalam kegiatan maupun program tertentu. Program  Bedah  Rumah  yang  dilakukan oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Halmahera  Utara  harusnya  direncanakan dan  dikomunikasikan  lebih  baik  lagi kepada masyarakat dan keluarga sasaran, agar supaya tidak terjadi kegagalan dalam mengentaskan  kemiskinan  di  Kecamatan
Loloda  Utara,  dimana  pemerintah  daerah harus turun langsung dan
mensosialisasikan  program  tersebut  lebih dahulu,  dengan  melibatkan  pemerintah desa setempat, tentang perlunya program bedah rumah dalam rangka mensejahterahkan  masyarakat  dan  untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat  miskin  di  Kecamatan  Loloda Utara.

## Sumber Daya

## Sumber Daya Manusia
Keberhasilan suatu program sangat tergantung dari
kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia  merupakan  sumber daya  yang terpenting  dalam  menentukan  suatu keberhasilan program. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi  menuntut  adanya  sumber daya  manusia  yang  berkualitas  sesuai dengan  pekerjaan  yang  diisyaratkan  oleh kebijakan  yang  telah  ditetapkan. Tidak kalah  pentingnya  sumber  daya  manusia dalam  suatu  kegiatan  maupun  program. Untuk mendapat hasil yang baik terhadap suatu  kegiatan  maupun  program  sudah tentunya para pekerja memiliki kemampuan  dan  ketrampilan  terhadap pekerjaanya.
Tenaga  kerja  yang  pakai  untuk pekerjaan  bedah  rumah  dalam  program bedah  rumah  yang  dilaksanakan  di Kecamatan  Loloda  Utara  menunjukan
pemerintah daerah tidak memiliki perencanaan yang baik terhadap program bedah  rumah  tersebut,  ini  sangat  tidak menunjang  untuk  mendapat  hasil  yang baik,  karena  tenaga  kerja  yang  dipakai untuk  program  bedah  rumah  adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tentunya tidak mempunyai keahlian dalam mengerjakan  dan  membuat  sebuah rumah.  Masyarakat  Loloda  utara  terbukti tidak  setuju  dengan  tenaga  kerja  yang dipakai  dalam  program  bedah  rumah, bahkan  masyarakat  mengeluh  dengan rumah  yang  sudah dibuat, karena  banyak atap rumah  yang  berlubang,  bentuk rumah tidak sesuai gambar dan kekurangan  lainnya,  ini dapat dilihat  dari pernyataan masyarakat  Loloda  Utara.
Kepala Desa Tate Misalnya mengatakan. ‘Saya  tidak  setuju  dengan  mereka  yang datang  kerja,  karena  mereka  kan  PNS punya  tugas  lain, akibatnya  kayak masyarakat  dipaksa kerja untuk  bantu mereka,  biar  bagaimanapun  masyarakat ada  punya  kebutuhan  sehari-hari  dan  itu terganggu, karena harus bantu mereka’.
Akibat  dari  tenaga  kerja  yang  dipakai Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  maka  dapat dilihat keluhan dari keluarga sasaran:
‘iya  ini  rumah  punya  saya  berlubang  di atap,  saya  tidak  tahu  mereka  kerja bagaimana sampai  berlubang, tapi maklumlah  mereka  bukan  tukang  kayu atau  tukang  batu,  dan  pasti  saya  tidak setuju  mereka  (PNS) yang  dilibatkan dalam  pembuatan  rumah,  makanya  ada pembuatan  rumah  yang  tidak  sesuai gambar, padahal semua rumah di bangun sama  dari  segi  ukuran,  tipe  dan  model, tetapi  masih  ada  yang  tidak  sama.
Gambar 1. Bentuk Rumah Yang Beda dan Tidak Sesuai Gambar
Terkait dengan sumber daya manusia  dalam  suatu  program  atau kegiatan, Soeroto (2009:192) mengemukakan,  sumber  daya  manusia merupakan salah
satu potensi pembangunan  yang  berasal  dari  unsur manusia dengan  segala  aktivitasnya, dalam  tinjauan  yang  bersifat  ekonomis, sumber  daya  manusia  dimaksudkan sebagai  semua  kegiatan  manusia  yang produktif  dan  semua  potensinya  untuk memberikan  sumbangan  yang  produktif kepada  masyarakat. Sedangkan  Mulyadi (2008:  3)  mengatakan  bahwa Secara umum,  peningkatan  produktivitas  tenaga kerja  dilakukan  dengan  peningkatan kemampuan/ketrampilan,  disiplin,  etos kerja  produktis,  sikap  kreatif  dan  inovatif dan membina lingkungan kerja yang sehat untuk  memacu  prestasi.  Selanjutnya mobilitas  sumber  daya,  terutama  tenaga kerja  dari  kegiatan  yang  kurang  produktif
ke  kegiatan  yang  lebih  produktif ditingkatkan  disertai  oleh  pengembangan sistem perlindungan tenaga kerja.
Dengan demikian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa  sumber  daya  manusia Sangatlah  penting  dalam  pelaksanaan program  bedah  rumah,  dan  karena  itu mestinya  dalam  pelaksanaan  program bedah  rumah  pemerintah  daerah  sudah menyiapkan pekerja-pekerja (tukang kayu dan tukang batu) yang punya keahlian dan ketrampilan  dalam  mengerjakan  atau membuat  rumah,  demi  terlaksananya rumah yang layak dihuni.

## Sumber Daya Finansial
Suatu kegiatan atau program dapat berjalan dengan lancar sangat tergantung dari tersedianya anggaran yang memadai. Anggaran  untuk  program  bedah  rumah yang karena tendensi politik, maka ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan (APBD-P) Kabupaten
Halmahera Utara tahun 2011 dan sebagian anggaran dipungut dari sumbangan pihak- pihak  tertentu  adalah  salah  satu penghambat  dalam  program  bedah rumah.  Ini  bukti  bahwa  program  bedah rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah  Kabupaten  Halmahera  Utara tidak memiliki perencanaan yang baik dalam hal penganggaran  untuk  program  bedah rumah  yang  dilaksanakan  di  kecamatan Loloda  Utara. ini  dilihat  dari keterangan Anggota  komisi  B  bidang  perekonomian dan keuangan DPRD Halmahera Utara:
‘Jadi  program  ini  ada  di APBD  Perubahan yaitu  Rp.  8.190.916.204  (delapan  miliyar seratus sembilan pulu juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus empat rupiah). Yang  lalu  tarik-menarik  soal  program  ini, kami  PDS  tidak  setuju  dan  menolak.  Jadi pertama  semua  fraksi  tidak  setuju  dan menolak  kecuali  Golkar,  cuma  terakhir karena  tendensi  politik  akhirnya  tinggal PDS  yang  bertahan  untuk  menolak.  Saya tidak  setuju  mati-matian,  saya  punya  dua tawaran  pada  waktu  itu  yaitu  buat  jalan dan jembatan saja’.
Selanjutnya Wakil ketua DPRD Halmahera Utara  dalam  kunjungannya  ke  Loloda Utara menemukan sejumlah material yang dipakai  tidak  sesuai  bestek  yakni  tripleks tidak  sesuai  ukuran  yang  sebenarnya, semen yang bukan semen pabrik dan kayu yang  tidak  terlalu  kuat.  Rumah  yang  di desain dengan harga 15 juta/unit ternyata di  lapangan  diduga  hanya  sebagian  dana yang  direalisasikan . (Radar  Halmahera, edisi senin 31 Oktobe 2011.)
Berkaitan  dengan  Penganggaran terhadap  suatu  program  sangatlah penting.  Sonny  Sumarsono  (2010:  43) misalnya  mengatakan  dalam  rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan  keuangan  negara  perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka  dan  bertanggungjawab  sesuai dengan  aturan  pokok  yang  telah ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Dasar tahun  1945. Selanjutnya Suparmoko (2000: 47) mengatakan bahwa
Pengeluaran  negara  adalah  pengeluaran atau setiap penggunaan uang dan sumber daya  suatu  negara  untuk  membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah atau negara dalam  rangka  menjalankan  fungsinya mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Dari  hasil  analisis di  atas  dapat disimpulkan  bahwa sumber  daya  finansial Sangatlah  penting  dalam  pelaksanaan program  bedah  rumah,  dan  karena  itu mestinya  dalam  pelaksanaan  program bedah  rumah  pemerintah  daerah  sudah menyiapkan  anggaran  yang  kemudian dianggarkan  dalam  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk di pakai dalam kegiatan atau program yang sudah di tetapkan.

## Disposisi
Komitmen  untuk  senantiasa  jujur dan  demokratis  oleh  pemerintah  daerah sangat  diperlukan  dalam  pelaksanaan program bedah  rumah  yang  dilaksanakan
di  Kecamatan  Loloda  Utara.  Disposisi dalam  implementasi  kebijakan  program bedah rumah yaitu apakah program bedah sudah  pada  sasarannya  dan  dalam menentukan  keluarga  sasaran  apakah sudah tepat pada keluarga sasaran. Dalam pelaksanaan  program  bedah  rumah Pemerintah  daerah  Kabupaten  Halmahera Utara  terlihat  tidak  mempunyai  komitmen dalam  hal  kejujuran  dan  demokratis, dimana  dalam  pelaksanaan  program  di lapangan  masih  ada  kedapatan  pekerjaan tidak  pada  sasaran  program  dalam  hal
memilih  kelurga  sasaran misalnya telihat masih  ada  masyarakat  yang  mengeluh, oleh  karena  mestinya  mendapat  belas kasihan,  tapi  tidak  mendapatkannya, seperti  yang  dikatakan  oleh  masyarakat (keluarga  yang  seharusnya  dapat  belas kasihan) desa Kapa-Kapa:
‘Saya kira saya juga dapat rumah, padahal waktu  pendataan  saya  sudah  tungguh- tungguh  di  depan  rumah,  tetapi  mereka (Tim)  dan  kepala  desa  tidak  ke  rumah saya. Saya heran kenapa saya tidak dapat padahal  saya  punya  rumah  kumuh  dan saya  juga  sudah  janda.  Saya  rasa  tidak adil’.

## Gambar 2. Rumah Yang Tidak diBedah
Selanjutnya ketidaktepatan
sasaran program  bedah  rumah  sangatlah  nampak dari penjelasan Camat Loloda Utara: ‘Ada  di  beberapa  desa  contohnya  di  desa Kapa-Kapa  deng  desa  Doitia  bukan  cuma bedah  rumah  tapi  bedah  desa,  karena mereka  buat  jalan  setapak  dan  lain sebagainya untuk tata desa, mereka pake anggaran (bahan) bedah rumah’
Berkaitan  dengan  komitmen  dalam hal kejujuran dan demokratis dalam suatu program atau kegiatan,
Wahyudi
(2008:16)  mengatakan  bahwa  setiap
perilaku manusia ditentukan oleh nilai-nilai yang  dianut  serta  prinsip-prinsip  moral yang  dipegangnya.  Dengan  demikian, moral  itu  sendiri  merupakan  suatu  sistem nilai  yang  menjadi  dasar  bagi  dorongan atau  kecendurungan  bertindak.  Nilai  nilai mempunyai  karakteristik  sebagai  moral melibatkan suatu komitmen untuk bertindak dan merupakan landasan hasrat yang paling utama. Selanjutnya Pasolong (2008: 200) mengatakan bahwa
implementasi  etika  dan  moral  dalam praktek  dapat  dilihat  dari  kode  etik  yang dimiliki oleh administrator publik.
Komitmen  terhadap  perbaikan  etika  perlu ditunjukan, agar publik mendapat kepercayaan dari pihak pemberi pelayanan sunggu-sunggu akuntabel
dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik.
Dari  penjelasan  di  atas,  nyata pentingnya  komitmen  dan  kejujuran Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Halmahera Utara dalam pelaksanaan program bedah, komitmen  dengan  data  jumlah  keluarga sasaran  dan  jujur  dalam  menentukan keluarga  sasaran,  sesuai  dengan  ukuran atau  indikator  kemiskinan  yang  dipakai dan  lepas  dari  segala  kepentingan, sehingga  betul-betul  program  tersebut tepat  pada  sasaran.  Jadi,  perlu  ada  kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh  pemuda  di  masing-masing  desa, sehingga  tidak  terjadi  kecemburuan diantara masyarakat itu sendiri.

## Struktur Birokrasi
Aspek  struktur  birokrasi  mencakup hal-hal  yang  sangat  penting  yaitu mekanisme  dan  struktur  organisasi pelaksana  sendiri.  Sitruktur  birokrasi dalam  implementasi  kebijakan  program bedah rumah adalah mekanisme pelaksanaan,  dalam  hal  ini  bagaimana kerangka  kerja  yang  dipakai. Pelaksanaan program bedah  rumah  yang  dilaksanakan
di  Kecamatan  Loloda  Utara  tidak  sesuai dengan  mekanisme  sebagaimana  yang diharapkan,  ini  dilihat dari Pertama, Proyek untuk Program Bedah Rumah yang dilaksanakan  di  Kecamatan  Loloda  Utara tidak  dilelang  tapi  di  bentuk  panitia  yang itu  berasal  dari  satuan  kerja  perangkat daerah  (SKPD) Halmahera  Utara. Kedua, sebagian  dana  dipungut  dari  swadaya masyarakat  dan  Pegawai  Negeri  Sipil  dan Ketiga, tenaga  kerja  yang  di  pakai  dalam pekerjaan  adalah  pegawai  negeri  sipil (PNS).
Terkait  dengan  struktur  birokrasi dalam  suatu  program,  Millet  dalam  Inu Kencana  (2010: 13)  mengemukakan bahwa organisasi adalah sebagai kerangka struktur  di  mana pekerjaan  dari  beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Selanjutnya Gibson dalam Inu Kencana (2010: 79) mengatakan  bahwa Struktur  organisasi adalah  pola  formal  yang  mengelompokan orang  dan  pekerjaan.  Struktur  acapkali digambarkan  melalui  bagan  organisasi. Oleh  karena  itu,  struktur  organisasi berperilaku terhadap perilaku individu dan kelompok yang mencakup suatu organisasi.
Dari  hasil  analisis  di  atas membuktikan  betapa  Pentingnya  struktur birokrasi  dalam  mekanisme  pelaksanaan program bedah rumah yang dilaksanakan, tentunya  menunjang  untuk  bagaimana program  tersebut  dapat  berjalan  dengan
lancar, dimana mestinya dalam pelaksanaan program perlu dilakukan hal-
hal: Pertama, Proyek  untuk  Program Bedah  Rumah  harus  di  tender. Kedua, program  bedah  rumah  mestinya  di  plot dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  tahun  bersangkutan. Dengan  demikian,  semua  pembiayaan dapat  dibayar,  sehingga  program  dapat terlaksana dengan baik.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  dan analisis data maka dapat ditarik sebuah kesimpulan: 1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten  Halmahera  Utara  dalam Program Bedah Rumah yang dilaksanakan  di  Kecamatan  Loloda
Utara  tidak  berjalan  lancar  sesuai dengan  tujuan  program,  oleh  karena kurangnya komunikasi atau sosialisasi langsung  kepada  masyarakat  tentang program bedah rumah tersebut.
2. Tenaga  kerja  yang  pakai  untuk pekerjaan  bedah  rumah  dalam program bedah rumah adalah Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang tentunya  tidak  mempunyai  keahlian dalam  mengerjakan dan  membuat sebuah rumah, menunjukan pemerintah  daerah  tidak  memiliki perencanaan  yang  baik  terhadap program bedah rumah tersebut.
3. Anggaran  untuk  program  bedah rumah  yang  tidak  tersedia  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara  tahun  2011  dan  sebagian anggaran  dipungut  dari  sumbangan pihak-pihak tertentu adalah salah satu penghambat  dalam  program  bedah rumah. 4. Dalam pelaksanaan program Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera  Utara  terlihat  tidak mempunyai  komitmen  dalam  hal kejujuran  dan  demokratis,  dimana dalam  pelaksanaan  program  di lapangan  masih  ada  kedapatan pekerjaan tidak pada sasaran program, tidak komitmen dengan data jumlah  keluarga  sasaran  dan  juga dalam  hal  memilih  kelurga  sasaran telihat masih ada ketidakadilan.
5. Pelaksanaan  program  bedah  rumah yang tidak  sesuai  dengan  mekanisme sebagaimana  yang  diharapkan,  ini dilihat  dari: Pertama, Proyek  untuk Program Bedah Rumah tidak dilelang. Kedua ,  program  bedah  rumah  tidak direncanakan dan dirancangkan dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  tahun  2011. Ketiga, sebagian dana dipungut dari swadaya masyarakat  dan  Pegawai  Negeri  Sipil dan Keempat, tenaga  kerja  yang  di pakai dalam pekerjaan adalah pegawai negeri sipil (PNS).

## DAFTAR PUSTAKA
Indiahono,  Dwiyanto,  2009. Kebijakan publik  Berbasis  Dinamic  Policy Analisys , Yogyakarta: Gava Media Idrus, Muhammad, 2009. Metode Penelitian  Ilmu  Sosial. Jakarta:
Erlangga. pasolong, Harbani, 2008. Teori Administrasi  Publik ,  Bandung  : Alfabeta
Keban,  Yeremias,  2008. Enam  Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori
Dan Isu, Yogyakarta: Gava Media
Kumorotomo,  Wahyudi,  2008. Etika Administrasi Negara , Jakarta: RajaGrafindo Persada
Moleong,  Lexy, J.  2012. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Muhammad,  Arni  ,  2002. Komunikasi Organisasi , Jakarta: Bumi Aksara
Rakhmat,  Jalaluddin  ,  2006. Komunikasi Antar Budaya, Bandung: Remaja Rosdakarya Suyanto, bagoang, 2013. Anatomi
Kemiskinan  dan  strategi  penanganannya, Malang:  In-TRANS Publishing
Safi’i,    2011. Ampih  Miskin  Model Kebijakan  Penuntasan  Kemiskinan  Dalam Perspektif Teori dan Praktek ,  Kandangan: Averroes Press
Siagian,  Sondang P.  2008. Administrasi Pembangunan;  Konsep  Dimensi  dan Strateginya , Jakarta: Bumi Aksara
Syafiie, Kencana,  Inu,  2006.
Ilmu Administrasi Publik, Jakarta : Rineka Cipta.
Syafiie, Kencana,  Inu,  2010.
Sistem
Administrasi  Negara  Republik  Indonesia,
Jakarta : Bumi Aksara Soetomo, 2009. Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Mulyadi,  2008. Ekonomi  Sumber  Daya Manusia  Dalam  Perspektif  Pembangunan, Jakarta RajaGrafindo Persada
Sumarsono,  Sonny,    2010. Manajemen Keuangan  Pemerintahan, Yogyakarta  : Graha Ilmu
Suparmoko,  2000, Keuangan  Negara, Yogyakarta: BPFE
Widjadja,  Haw,  2008. Penyelenggaraan Otonomi  Daerah  Di  Indonesia ,  Jakarta  : Rajagrafindo Persada
Wahab,  Abdul,  Solichin,   2008. Pengantar Analisis  Kebijakan  Publik, Malang:  UMM Press.
Undang-Undang Dasar 1945
Buletin  Pemerintah  Daerah  Halmahera Utara, Edisi 45 Tahun VI September 2011.
Radar Halmahera,  edisi  senin  31  Oktobe 2011.
Radar  Halmahera,  edisi  kamis  15 september 2011.
http//kemiskinan.org.  diakses  14  Oktober 2017.