46 | Analisis Krtiteria Cacat Badan dan Sakit
Jurnal Tana Mana Vol. 1. No. 1 June 2020
Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif
Hukum Islam
Dermawansyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dermawansyah1234@gmail.com
Yaman
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al Furqan Makassar yaman@gmail.com

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  criteria  for  disability  and  illness  as  the  reason  for polygamy in Law No.1 of 1974 concerning Marriage and aims to find out the views of Islamic law regarding the criteria for disability and illness as reasons for polygamy. To find out the answers to the subject matter, the author uses field research methods that are field and supported by library research (library research) through data collection carried  out  through  interviews  (interviews)  and  documentation  with  informants directly. The results showed that the reasons for the criteria for disability and illness as reasons  for polygamy in  Law No.1 of 1974 concerning Marriage and in the view of Islamic  law  were  all  bodily  disabilities  and  physical  or  spiritual  illnesses  that  could make the wife unable to carry out her obligations as a wife to her husband , whether it is deformity or pain that is difficult to cure or permanent that cannot be cured. So that polygamy is the best solution for husbands whose wives experience these things.
Keywords: Analysis of Criteria for Body Disability, Pain as a Reason for Polygamy, Law No.1 of 1974, and Perspective of Islamic Law
Dermawansyah dan Yaman | 47

## A. Pendahuluan
Setiap tingkah laku manusia hidup di dunia ini al-Quran merupakan sebaik- baik pegangan hidup bagi seluruh manusia karena  di dalam al-Quran secara konteks telah  memberikan  petunjuk  dengan  baik  tentang  bagaimana  caraberhubugan  kepada Tuhan, kepada sesama manusia dan kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan yang lain ( jin, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar).
Perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjalin ikatan lahir dan batin, menjalin suatu perjanjian hukum secara pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan. Pada umumya perkawinan dilakukan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau  mitsaqon  ghalidzan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan ibadah.46
Perkawinan  merupakan  ketetapan  Allah  dan  sunnah  Rasul  yang  harus  dijalani  oleh setiap  manusia.  Bahkan  Rasulullah  menghimbau  kepada  para  pemuda  yang  telah sanggup  untuk  menikah  agar  segera  menikah.  Menurut  Rasulullah  menikah  dapat menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri.47
Adapun dalilnya :
ش َ ر ا ل ش َ با ب م ن ا س ت َ ط َ ا ص ل ع م ا م َ ع سر َ وُ ل ش َ يا ء ف َ ق َ ا َ ل ل َ نأ َ ن َ ج َُ د ش َ با ا م َ ع ا لن
َ َ ب ى ص ل ع م ق َ ا ل ك َ  َ ن ع َ ن ع ب َ د ا
و ج ا َ َ ء ( ر و ا ه ال ب و خ ا ر ي ) Artinya: ص َ و َ م ف َ إ َ ن َ َ ه َُ ل َ ه َُ َ لع ي َ ه ا ل و َ م َ ن ل َ َ م س ت َ ط َ ع َ فل ر ج َُ ن ص ض َ ل َ ب ص
ر َ و أ َ َ ح ج ف َ إ َ ن َ َ ه َُ أ َ غ ع ا ل َ با َ ء ف َ َ ل َ يت َ َ ز َ  َ و
“Dari Abdullah r.a, katanya: “di zaman Rasulullah saw. kami adalah pemuda- pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah saw. berkata kepada kami :” Hai para pemuda ! siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa
46 Pemerintah Republik indonesia, Intruksi Presiden R.I No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama,1998/1999), h. 14
47 Syarifuddin Latif, Hukum Perkawinan, (Cet. II; Yogyakarta: Media Publishing, 2013), h.2
48 | Analisis Krtiteria Cacat Badan dan Sakit
yang tidak sanggup kawin, berpuasalah karena puasa itu tameng baginya” (HR. Bukhari) 48
Tujuan  perkawinan  ini  dapat  dicapai  apabila  aturan-aturan  yang  berlaku dalam  perkawinan  ditaati.  Oleh  karena  itu,  baik  hukum  Islam  dan  hukum  positif memuat aturan yang jelas dan baik untuk dilaksanakan. Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi bahan pembicaraan sekarang ini adalah perkawinan poligami.
Poligami adalah perkawinan yang di mana suami memiliki istri lebih dari satu dalam  menjalani  kehidupan  berkeluarga,  poligami  dibenarkan  dan  harus  di  lakukan secara adil. Seiring yang terjadi dikalangan masyrakat sekarang ini, dikarenakan salah satu  syarat-syarat  poligami  dalam  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  telah  terpenuhi  sehingga  suami melakukan poligami. Adapun syarat-syarat poligami yaitu :
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami  bahwa  alasannya  mengacu  kepada  tujuan  pokok  pelaksanaan  perkawinan, yaitu  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  (istilah  Kompilasi  Hukum Islam  disebut sakinah,  mawaddah dan rahmah )  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Apabila  tiga  alasan  yang  disebutkan  di  atas  menimpa  suamiistri  maka  dapat dianggap  rumah  tangga  tersebut  tidak  akan  mampu  menciptakan  keluarga  bahagia ( mawaddah dan rahmah). Sehingga saya tertarik untuk mengetahui lebih jelas Salah satu syarat poligami yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  pada  pasal  4  ayat  dua  yang  di  mana  istri  mendapat  cacat  badan  dan penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan  sehingga  suami  dapat  diberikan  izin  untuk berpoligami.
48 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari , diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, Fachruddin, et.al., dengan judul Shahih Bukhari, jilid I-V (Cet. XIII; Jakarta: Widjaya, 1992), h. 7-8
Maksud dalam pasal 4 ayat dua itu, adakalanya istri tertimpa cacat badan dan penyakit  kronis  yang  tidak  memungkinkan  untuk  menjalani  kehidupan  alamiah denganya. 49 Suami  dalam  hal  ini  jika  tidak  mampu  untuk  menjalani  kehidupanya dengan  istri  yang  memiliki  cacat  badan  dan  berpenyakit  maka  suami  dapat berpoligami.
Sebenarnya  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  hanya  membolehkan  untuk beristri  seorang,  sesuai  yang  tercantum  di dalam  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 tentang Perkawinan pada pasal 3 ayat (1) “pada asasnya suatu perkawinan seorang pria hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri.  Seorang  wanita  hanya  boleh  mempunyai seorang suami”. 50 Tapi pada kenyataannya, banyak dari kalangan muslim itu sendiri yang  melakukan  praktek  poligami,  tapi  bukan  berarti  muslim  tersebut  melakukan sebuah pelanggaran Undang-Undang.Karena dalam pasal selanjutnya dijelaskan boleh melakukan  poligami  tapi  harus  memenuhi  alasan  alternatif  dan  alasan  komulatif sehingga hal tersebut dibenarkan, sesuai yang terdapat pada pasal (4).
Dari paparan di atas maka penelitian lebih dalam tentang kriteria cacat badan dan  sakit  sebagai  alasan  poligami  dalam  perspektifhukum  Islam  menarik  dan  perlu untuk dilakukan. maka dari itu penulis memilih judul “Analisis kriteria cacat badan dan sakit  sebagai  alasan  poligami  dalam  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan menurut perspektif hukum Islam.
Judul  ini  dipilih  dengan  dua  alasan  utama. Pertama ,  seseorang  dapat berpoligami  harus  memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  hukum  Islam.  Yang  mana  suami  harus mendapatkan  persetujuan  dari  istri  atau  istri-istri,  berlaku  adil  terdap  istri-istri  dan anak-anak mereka sekaligus mampu menjamin keperluan istri dan anak mereka. Dan dalam aturan hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam
49 Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin Abdir Razzaq, Panduan Lengkap Nikah A Sampai Z, (Cet. I-IX; Bogor: PT Pustaka Ibnu Katsir, 2008), h.463
50 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Bab I, Pasal 4

## 50 | Analisis Krtiteria Cacat Badan dan Sakit
mennyebutkan  bahwa  beristri  lebih  dari  satu  orang  pada  waktu  bersamaan,  terbatas hanya sampai empat istri.
Kedua ,  melihat  fenomena  saat  ini,  seseorang  yang  berpoligami  tidak  lagi memperhatikan alasan alternatif yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan juga  hukum  Islam,  mereka  berpoligami  dengan  mengikuti  syahwat  tanpa memperhatikan  alasan  suami  sehingga  diberikan  izin  untuk  berpoligami.  Adapun alasan alternatif tersebut istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri yang tidak dapat melahirkan. maka dari itu penulis tertarik meneliti tentang syarat dan ketentuan  poligami  terkhusus  untuk  kriteria  cacat  badan  dan  sakit  dalam  Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan berpoligami.
Kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami dalam Undang-Undang No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menurut  perspektif  hukum  Islam,  dan Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, untuk menfokuskan pembahasan dalam penelitian  ini,  peneliti  merumuskan  permasalahan  pokok  yang  akan  dikaji  tentang bagaimana kriteria cacat badan dan sakit ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan hukum  Islam  kedalam  beberapa  sub  permasalahan  yakni  Bagaimana  kriteria  cacat badan  dan  sakit  sebagai  alasan  poligami  dalam  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Bagaimana  pandangan  hukum  Islam  tentang  kriteria  cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami.

## B. Tinjauan Pustaka
Sitti Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul Islam Menggugat Poligami , secara  garis  besar  buku  ini  menjelaskan  tentang  sejarah  poligami  dalam  praktek Rasulullah Saw. dan menjelaskan makna poligami, yang di mana mempunyai  landasan teologis poligami yang menjelaskan bahwa dalam redaksi ayat QS. al-Nisā (4): 3
menyatakan  ayat  ini  bukan  anjuran  untuk  berpoligami  melainkan  lebih  pada memberikan solusi para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim. 51
Drs.  Beni  Ahmad  Saebani,  M.Si  dalam  bukunya  yang  berjudul Fiqhi Munakahat 2, secara garis besar dalam sub-sub buku ini menjelaskan tentang prinsip keadilan  dalam  berpoligami,  yang  di  mana  seorang  suami  harus  berlaku  adil  dalam berpoligami dan juga membahas alasan suami berpoligami menurut Undang-Undang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  terbagi  atas  dua  alasan  (yuridis- syariah). 52
Abu  Hafsh  Usamah  Bin  Kamal  Bin  „Abdir  Razzaq  dalam  bukunya  yang berjudul Panduan  Lengkap  Nikah  Dari  A  Sampai  Z, secara  garis  besarmenjelaskan tentang  alternatif  seorang  suami  dalam  kebolehan  berpoligami  jika  istri  berpenyakit dan mandul yang dapat mempengaruhi kerukunan rumah tangga. 53
P.N.H  Simanjuntak,  S.H  dalam  bukunnya  yang  berjudul Hukum  Perdata Indonesia, secara garis besar pada bagian buku ini memiliki sub-sub yang menjelaskan tentang  izin  dalam  berpoligami  yang  mencakup  kebolehan  dalam  berpoligami  dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. 54
M. Quraish Shihab dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Mishbah, secara garis  besarpada  bagian  buku  ini  memberikan  penafsiran  dalil  al-Quran  tentang poligami QS. Al-Nisā (4): 3 dan 129 yang memberikan penjelasan berpoligami dalam pandangan hukum Islam. 55
Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A dalam bukunya yang berjudul Fiqhi Munakahat, secara garis besar pada bagian buku ini memiliki sub-sub yang
51 Sitti Musdah Mulia , op. cit ., h. 91
52 Beni Ahmad Sabaeni, Fiqhi Munaqahat, (Cet. VI; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 170
53 Abu Hafsh Usamah Bin Kamal Bin Abdir Razzaq, loc. cit .
54 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Cet. I; Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015) , h. 49
55 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 607
52 | Analisis Krtiteria Cacat Badan dan Sakit
menjelaskan tentang prosedur poligami atau tata cara poligami yang resmi oleh Islam yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Pasal 56, pasal 57, pasal 58, dan pasal 59. 56
Beberapa  refrensi  yang  penulis  dapatkan,  dapat  dijadikan  sebagai  bahan penunjang  atau  bahan  pendukung  dalam  menyusun  penelitian  ini,  sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

## C. Metodologi Penelitian

## 1. Metode Pengumpulan Data
Adapun pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, secara rinci dilakukan teknik sebagai berikut:
a) Library  Research (penelitian  kepustakaan)  dengan  mempelajari  prinsip- prinsip  Poligami  dalam  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dan juga dalam perspektif hukum Islam.
b) Field  research (lapangan)  dengan  melakukan  observasi  secara  langsung  di lapangan dengan mengaitkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam.
Dalam mengumpulan data field research , peneliti akan menggunakan teknik sebagai berikut:
a) Observasi
Observasi  berasal  dan  bahasa  Latin  yang  berarti  ”melihat”  dan “memperhatikan”.  Istilah  observasi  diarahkan  pada  kegiatan  memperhatikan secara  akurat,  mencatat  fenomena  yang  muncul,  dan  mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. 57
56 Abdul Rahman Ghozali, Fiqhi Munakahat, (Cet. I; Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2003), h. 136
57 Sukandarrumidi. Metodologi Penelitian. (Cet. IV; Jakarta: Gadjah Mada, 2012), h. 69
Peneliti akan melakukan observasi dengan cara mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti untuk mengetahui dan memperoleh data yang dibutuhkan demi kelancaran penelitian.
Dalam  penelitian  kualitatif  yang  diobservasi  adalah  tempat,  pelaku  dan kegiatan. 58 Dalam penelitian ini difokuskan pada tempat yaitu Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone.
b) Wawancara
Pedoman  wawancara (interview) yang  biasanya  untuk  narasumber. Dalam melakukan wawancara, peneliti bebas mengembangkan pertanyaan untuk mendapatkan  jawaban  yang  diperlukan,  Pertanyaan  yang  digunakan  bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dalam proses interview ada dua pihak  yang  menempati  kedudukan  yang  berbeda.  Satu  pihak  berfungsi  sebagai pencari informasi atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan ( responden ). 59
Dalam  hal  ini  peneliti  mewawancarai  para  hakim  Pengadilan  Agama Kelas 1B Watampone yang pernah menangani kasus poligami dan guru besar yang memiliki pengetahuan hukum keluarga Islam .
c) Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara mengetahui sesuatu dengan melihat catatan- catatan,  arsip-arsip,  dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan  objek  yang akan  diteliti. 60 Dokumentasi  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu, dokumen  biasa  berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya  monumental seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode
58 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 215
59 Soemitro Romy H, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 71
60 Dalyono, Psikoligi Pendidikan (Cet. III; Jakarta: PT Rinekacipta, 2005), h. 250
54 | Analisis Krtiteria Cacat Badan dan Sakit
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 61 Adapun dokumentasi yang akan diperoleh peneliti dengan menelusuri dan memperoleh data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia, berupa putusan perkara poligami di Pengadilan Agama  Kelas  1B  Watampone.  Dokumentasi  merupakan  bahan  pelengkap  dari metode di atas, dokumentasi dapat berupa gambar, foto, video.

## 2. Instrumen Penelitian
Instrumen  sebagai  alat  pengumpulan  data  harus  betul-betul  dirancang  dan dibuat  sedemikian  rupa  sehingga  menghasilkan  data  empiris  sebagaimana  adanya, dalam rangka mempermudah perolehan data yang diperlukan di lapangan atau lokasi penelitian,  maka  peneliti  menggunakan  instrumen  sebagai  alat  bantu  untuk ngumpulkan data-data yang dibutuhkan. 62
Adapun instrument penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut :
a) Pedoman  wawancara,  yaitu  berupa  daftar  pertanyaan  yang  akan  dibacakan atau diajukan kepada responden kemudian akan dijawab secara langsung oleh resonden.
b) Kamera,  Digunakan  sebagai  alat  untuk  mengambil  dokumentasi  foto-foto kegiatan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I B Watampone.
c) Sarana  dan  prasarana  pendukung  yang  lain  seperti  buku  catatan  dan tape recorder bila perlu.

## 3. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
Dalam praktiknya, kedua metode ini dilakukan secara bertahap yaitu pengolahan data terlebih dahulu kemudian analisis data.
61 Ibid., h. 329
62 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), h. 19
Dalam pengolahan data peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis data menggunakan dua metode:
a) Metode Induktif
Metode induktif adalah suatu cara berpikir dengan menarik kesimpulan secara  umum  yang  diperoleh  dari  pengamatan  terhadap  gejala-gejala  atau fenomena-fenomena  yang  bersifat  khusus. 63 Penerapan  metode  induktif  dalam penelitian  ini  terletak  pada  penguraian  secara  khusus  kriteria  cacat  badan  atau penyakit yang diderita oleh istri, yang dari uraian tersebut akan ditarik kesimpulan secara  umum  dengan  mengemukakan  pendapat  para  hakim  mengenai  kriteria- kriteria  yang  dimaksudkan  yang  menjadi  pertimbangan  dalam  menetapkan kebolehan dalam berpoligami.
b) Metode Deduktif
Metode deduktif adalah suatu cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. 64 Penerapan metode  induktif  dalam  penelitian  ini  terletak  pada  penguraian  beberapa  alasan- alasan poligami, kemudian dari beberapa alasan tersebut akan ditarik kesimpulan yang  bersifat  khusus  dengan  mengemukakan  cacat  badan  atau  penyakit  yang diderita  oleh  istri  yang  akan  menjadi  alasan  untuk  diperbolehkan  dalam berpoligami.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Para fuqaha tidak melarang atau menolak adanya poligami karna dasar hukum poligami sudah jelas dalam hukum Islam yang membolehkan seorang suami
63 Andi Nuzul, “Metodologi Penelitian Hukum” (Naskah yang disajikan pada perkuliahan jurusan syariah di STAIN Watampone, 2015), h. 6
64 Andi Nuzul, “Metodologi Penelitian Hukum”, h. 7
56 | Analisis Krtiteria Cacat Badan dan Sakit
66 Syarifuddin Latif, Guru Besar STAIN Watampone, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 03 Agustus 2016
Jurnal Tana Mana ; VOLUME 2 NO 1, JUNI 2019
melakukan poligami,  yang mana pula dilakukan  oleh Rasulullah saw. terhadap istri- istrinya dengan melakukan poligami sebanyak 9 (Sembilan) istri.
Narniati, Hakim Pengadilan Agama Watampone mengatakan:
“Bahwa  poligami  dibolehkan,  karena  telah  memiliki  ketentuan  nash  dalam Islam dengan harus memenuhi syarat utama yaitu, berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Jika tidak dapat berlaku adil maka cukup seorang saja.” 65
Hal yang senada juga dikatakan oleh Syarifuddin Latif, Guru Besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone sebagai berikut:
“Poligami dibolehkan dalam Islam, selama dapat berlaku adil dari segi materi, karena  poligami  merupakan  jalan  untuk  memelihara  suatu  perkawinan  dan  menjaga kesucian seorang laki-laki untuk melakukan hubungan di luar nikah atau suatu aturan yang  telah  ditetapkan  Allah  swt.  Poligami  dalam  Islam  bukan  termasuk  perintah, sunnah atau anjuran tetapi suatu aturan yang di tetapkan dalam Islam untuk memelihara atau  mempertahankan  suatu  perkawinan  ketika  dua  belah  pihak  mengkehendakinya dengan syarat harus berlaku adil dari segi materi”. 66
Dalam berpoligami atau melakukan perkawinan suami istri memiliki hak dan kewajiban  yang  bukan  saja  hanya  diatur  dalam  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 tentang Perkawinan tapi juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
Dalam Kompilasi Hukum Islam  hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam Bab XII  Pasal 77-84 terbagi atas enam (6) bagian, Yang mana pada bagian pertama pasal  77  dan  78  menyebutkan  hak  dan  kewajiban  suami  secara  umum  yang  serupa dengan  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  Bab  VI  Pasal  30-34,  pada  bagian  kedua  pasal  79  mennyebutkan Kedudukan  suami  istri,  pada  bagian  ketiga  pasal  80  menyebutkan  kewajiban  suami, pada  bagian  keempat  pasal  81  menyebutkan  tempat  kediaman,  pada  bagian  kelima
65 Narniati, Hakim Pengadilan Agama Watampone, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Tanete Riattang , Tanggal 01 Agustus 2016
pasal  82  menyebutkan  kewajiban  suami  yang  beristri  lebih  dari  seorang  dan  pada bagian keenam pasal 83 dan 84 menyebutkan kewajiban istri.
Ketentuan  hak  dan  kewajiban  suami  istri  dalam  hukum  Islam  tidak  jauh berbeda  dengan  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  kewajiban suami adalah pemimpin dalam keluarga, dengan demikian istri harus mengabdi kepada suami yang membimbingnya ke jalan kebajikan dan takwa. Jika akad nikah telah sah, ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan dermikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu: hak istri atas suami, hak suami atas istri, dan hak bersama. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajibannya dan memerhatiakan tanggung jawabnya akan mewujudkan ketentraman  dan  ketenangan  hati  sehingga  suami  istri  mendapat  kebahagiaan  yang sempurna. 67
Aturan dalam hukum Islam yang sekaligus tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam  tentang  poligami  yang  di  dalamnya  memberikan  penjelasan  atau  aturan  jika seseorang  melakukan  poligami  harus  memenuhi  syarat  alternatif  (pasal  57)  dan komulatif  (58),  sehingga  seseorang  dapat  diberikan  izin  poligami,  yang  mana  telah diuraikan  pada  pembahasan  sebelumnya  mengenai  syarat  alternatif  dan  komulatif. Telah  dijelaskan  pula  salah  satu  yarat  alternatif  yaitu,  kriteria  cacat  badan  dan  sakit sebagai alasan poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian akan lebih jelas dijelaskankan dalam hukum Islam mengenai kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami sebagai berikut:
Syarifuddin  Latif,  Guru  Besar  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Negeri Watampone menjelaskan sebab dibolehkannya poligami sebagai berikut:
“Poligami  dilakukan  oleh  seorang  suami  dalam  keadaan  darurat  untuk menjalaninya  ketika  istrinya  dalam  keadaan  sakit,  mandul,  dan  tidak  mampu  untuk melayani  suaminya.  Dengan  demikian  poligami  di  ibaratkan  sebagai  pintu  darurat
67 Beni  Ahmad  Saebani,  dan  Syamsul  Falah, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, (Cet. I;Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.140
58 | Analisis Krtiteria Cacat Badan dan Sakit
pesawat ketika terjadi hal-hal yang tidak diingingkan maka penumpang diperbolehkan lewat pintu darurat tersebut demi keselamatannya.” 68
Selanjutnya  Syarifuddin  Latif,  Guru  Besar  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam Negeri Watampone menjelaskan kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami sebagai berikut:
“Adapun  kriteria  cacat  badan  dan  sakit  seorang  istri  yaitu:  Vagina  istri tersumbat  dikarenakan  ada  daging  yang  tumbuh  sehingga  menghalangi  ketika  akan melakukan hubungan seks, istri yang terkena penyakit menular seperti, penyakit kulit dan penyakit Hiv/Aids”. 69
Berikut  penjelasan  Syarifuddin  Latif,  Guru  Besar  Sekolah  Tinggi  Agama Islam  Negeri  Watampone,  tentang  pandangan  hukum  Islam  mengenai  kriteria  cacat badan sakit sebagai alasan poligami, menyatakan bahwa:
“Hukum Islam merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan suami istri terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Ketika terdapat cacat badan dan penyakit dari  istrinya,  yaitu  penyakit  istri  yang  dapat  menghalangi  keharmonisan  hubungan suami istri, maka suami dapat melakukan poligami”. 70
Mengenai kasus izin poligami yang telah diperoleh melalui data di Pengadilan Agama kelas 1B Watampone tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:
68 Syarifuddin Latif, Guru Besar STAIN Watampone, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 03 Agustus 2016
69 Syarifuddin Latif, Guru Besar STAIN Watampone, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 03 Agustus 2016
70 Syarifuddin Latif, Guru Besar STAIN Watampone, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanggal 03 Agustus 2016

## Tabel II
Jumlah permohonan poligami yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2015
Sumber Data: Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone
Sesuai dengan data di atas dapat dikatakan bahwa permohonan izin poligami yang diterima dan yang telah diputus di Pengadilan Agama kelas 1B Watampone pada tahun  2010-2015  jumlah  perkara  dari  tahun  ketahun  mengalami  pasang  surut  karna jumlahnya  tidak  meningkat  dan  tidak  rendah  pula.  Kasus  poligami  di  Pengadilan Agama kelas 1B Watampone sangat jarang ditemui bisa dikatakan hampir punah.
Hal  senada  juga  dikatakan  oleh  Andi  Hasni  Hamzah,  Hakim  Pengadilan Agama Watampone yang mengatakan bahwa:
“Kasus  poligami  akhir-akhir  ini  jarang  terjadi,  karena  banyak  diluar  sana suami yang melakukan poligami ilegal tanpa izin dari pengadilan”. 71
71 Andi Hasni Hamzah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, “Wawancara”, Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Tanggal 01 Agustus 2016
No. Tahun Permohonan poligami yang diterima di PA Watampone Permohonan poligami yang telah diputus di PA Watampone 1. 2010 2 2 2. 2011 1 1 3. 2012 - - 4. 2013 2 2 5. 2014 1 1 6. 2015 - - Total 6 6

## 60 | Analisis Krtiteria Cacat Badan dan Sakit
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  kriteria  cacat  badan  dan  sakit sebagai alasan poligami menurut pandangan hukum Islam memiliki kesamaan dengan kriteria  cacat  badan  dan  sakit  sebagai  alasan  poligami  dalam  Undang-Undang  No.1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  yang  mana  istri  mendapat  cacat  badan  dan  sakit jasmani atau rohani yang dapat membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai  istri  terhadap  suaminya,  baik  itu  cacat  badan  dan  sakit  yang  sukar  untuk disembuhkan  atau  permanen  yang  tidak  dapat  disembuhkan,  sehingga  poligami merupakan  solusi  yang  terbaik  untuk  suami  bila  terjadi  hal-hal  tersebut  terhadap istrinya.

## E. Kesimpulan dan Saran

## 1. Kesimpulan
Setelah  penulis  melakukan  penelitian  berupa  kajian  pustaka  dan  lapangan tentang  kriteria  cacat  badan  dan  sakit  sebagai  alasan  poligami  menurut  Undang- Undang  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dalam  perspektif  hukum  Islam  yang lokasi  penelitiannya  bertempat  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1B  Watampone, sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  bab  demi  bab  dari  judul  yang  dibahas  dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a) Kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami dalam Undang-Undang No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  adalah  kriteria  cacat  badan  dan  sakit yang  mencakupi  segala  cacat  badan  atau  penyakit  jasmani  dan  rohani  yang sangat berat (permanen) yang tidak dapat disembuhkan atau yang sukar untuk disembuhkan,  sehingga  istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai istri, maka poligami dapat dilakukan oleh seorang suami.
b) Pandangan hukum Islam tentang kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami  memiliki  kesamaan  dengan  kriteria  cacat  badan  dan  sakit  sebagai alasan  poligami  dalam  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, istri mendapat cacat badan dan penyakit jasmani atau rohani yang berat  (permanen)  atau  sukar  untuk  disembuhkan,  sehingga  istri  tidak  dapat
menjalankan kewajibannya sebagai istri, sehingga poligami merupakan solusi yang terbaik untuk suami.
2. Saran
Setelah  diuraikan  simpulan  di  atas  dan  dengan  terselesainya  penelitian  ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:
1. Hubungan  dalam  sebuah  keluarga,  suami  sebagai  kepala  keluarga  memiliki hak  dan  kewajiban  terhadap  istrinya,  dan  istri  memiliki  hak  dan  kewajiban terhadap suaminya.
2. Poligami dilakukan harus dengan memenuhi salah satu syarat  alternatif dan semua  syarat  komulatif,  agar  pihak  istri  tidak  dirugikan  dan  memperoleh haknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Suami  yang  hendak  melakukan  poligami  agar  kiranya  memikirkan  secara matang, karena syarat-syarat dalam berpoligami bukan hanya saja berlaku adil tetapi juga dapat membimbing istri-istri dan anak-anak mereka kejalan yang baik.
4. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan negara yang bertugas dan berwenang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi mereka yang bermasalah, oleh sebab itu para petugas yang berwenang untuk itu, dituntut harus lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, karena pertanggung jawabannya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

## F. Daftar Pustaka
Al-Jahrani, Musfir. Poligami dari Berbagai Persepsi . Jakarta: Gema Insani Press, 1996
al-Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram, diterjemahkan oleh A. Hassan dengan judul Terjemah Bulughul Maram Beserta Keterangannya. Jilid II Bandung: CV. Diponegoro, 1967

## 62 | Analisis Krtiteria Cacat Badan dan Sakit
al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Shahih Bukhari , diterjemahkan oleh Zainuddin Hamidy, Fachruddin, et.al., dengan judul Shahih Bukhari, jilid I-V Cet. XIII;
Jakarta: Widjaya, 1992
al-Farran Syaikh Ahmad Bin Muastafa. Tafsir Imam Syafi’i . Cet. I; Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2008
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014 Amiruddin, Hakim Pengadilan Agama Watampone. Wawancara , Watampone Tanggal 29 Juli 2016
Andi Nuzul. “Metodologi Penelitian Hukum”. Naskah yang disajikan pada perkuliahan jurusan syariah di STAIN Watampone, 2015
As-Sanan, Arij Abdurrahman. Memahami Keadilan dalam Poligami . Jakarta:
Globalmedia Cipta, 2003
Dahlan, Abdul Azis. Ensiklopedi Hukum Islam. Cet. IV; Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2000
Dalyono. Psikoligi Pendidikan . Cet. III; Jakarta: PT Rinekacipta, 2005 Daryanto. Kamus Bahasa Indonesia Lengkap . Surabaya: Apollo, 1997