P-ISSN : 2407-8441/℮-ISSN : 2502-0749

## Original Research Paper

## PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KEBUMEN

## Dimas Darmawan

## Prodi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Email Corresponding: dimasdarmawan021@gmail.com
Page : 1-7

## ABSTRAK
Narapidana  adalah  terpidana  yang  menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan  wajib  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  mereka  yang  lain,  salah satunya  adalah  hak  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal  baik secara  fisik,  mental,  spiritual  maupun  sosial.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menjelaskan  pemenuhan  hak  kesehatan  bagi  narapidana  di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen serta kendala apa saja yang muncul dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana tersebut.  Jenis penelitian ini adalah penelitian  hukum  dengan  pendekatan  yuridis  empiris  atau  penelitian  hukum sosiologis.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelitian lapangan  dan  kepustakaan  dengan  teknik  analisis  data  kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan hak kesehatan narapidana dilakukan dengan  berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  seperti pemberian  penyuluhan  kesehatan  dan  merujuk  narapidana  yang  menderita  sakit serius  ke  rumah  sakit.  Kemudian  kendala  yang  muncul  dalam  pemenuhan  hak kesehatan  narapidana  adalah  keterbatasan  tenaga  kesehatan,  minimnya  sarana dan  prasarana  kesehatan,  dan  kondisi  rutan  yang  mengalami  overkapasitas. Solusinya  adalah  peningkatan  kualitas  dan  kemampuan  pegawai,  serta penambahan fasilitas kesehatan dan ruang klinik yang memadai.

## ABSTRACT
Prisoners  are  convicts  who  undergo  the  crime  of  missing  independence  in  a penitentiary.  Therefore,  the  Government  through  the  Directorate  General  of Corrections must guarantee the fulfillment of their other rights, one of which is the  right  to  obtain  optimal  health  services  both  physically,  mentally,  spiritually and  socially.  This  study  aims  to  determine  and  explain  the  fulfillment  of  health rights for inmates in Kebumen State Class II B Detention Centers as well as any obstacles that arise in fulfilling the prisoners' health rights. This type of research is  legal  research  with  empirical  juridical  approach  or  sociological  legal research.  The  data  collection  technique  is  done  through  field  research  and literature  with  qualitative  data  analysis  techniques.  Based  on  the  results  of  the study,  it  is  known  that  the  fulfillment  of  prisoners'  health  rights  is  based  on applicable  laws  and  regulations  such  as  providing  health  education  and referring prisoners who are seriously ill to the hospital. Then the obstacles that arise  in  fulfilling  prisoners'  health  rights  are  the  limitations  of  health  workers, the  lack  of  health  facilities  and  infrastructure,  and  the  conditions  of  detention centers that are overcapsed. The solution is to improve the quality and ability of employees, as well as the addition of adequate health facilities and clinic space.

## Kata Kunci :
Hak Kesehatan, Narapidana, Kendala, Solusi

## Keywords:
Health Rights, Prisoners, Constraints, Solutions

## Published by:
Tadulako University, Managed by Faculty of Medicine. Email: healthytadulako@gmail.com Phone (WA): +6285242303103 Address: Jalan Soekarno Hatta Km. 9. City of Palu, Central Sulawesi, Indonesia

## PENDAHULUAN
Dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di
lapas. Namun  sebagai  seorang  yang  sedang menjalani  pidana,  bukan  berarti  Narapidana kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia  atau  bahkan  tidak  memperoleh  hak apapun  selama  menjadi  Narapidana.  Hak  dan kewajiban  Narapidana  ini  telah  di  atur  dalam
sistem  Pemasyarakatan,  yaitu  suatu  sistem pemidanaan yang menggantikan sistem kepenjaraan 1 .  Menurut  Adi  Sujatno  yang pernah    menjabat  sebagai  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  bahwa  dengan  beralihnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan  dimana  para  narapidana diperlakukan  lebih  manusiawi  dan  dibina berdasarkan pancasila agar mereka sadar akan kesalahannya,  memperbaiki  diri,  dan  tidak mengulangi tindak pidana lagi  sehingga dapat diterima  kembali  di  lingkungan  masyarakat. Dengan Sistem Pemasyarakatan yang di dalam nya  ada  konsep  pendekatan  pembinaan (treatment approach) diharapkan dapat mewujudkan  perlindungan  kepada  narapidana dan hak-hak napi dalam menjalankan hukuman pidananya dengan bercirikan rehabilitative, korektif, edukatif, integrative 2 . Bentuk  nyata  dari  penerapan  Sistem Pemasyarakatan yang ada di RUTAN (Rumah
Tahanan Negara)
adalah dengan dilaksanakannya  perawatan  dan  pelayanan terhadap para tahanan atau narapidana. Hal ini dilakukan  sebagai  upaya  untuk  mencapai tujuan  dari  sistem  pemasyarakatan  yaitu terpenuhinya  hak-hak  dari  narapidana  yang sudah  diatur  didalam  Undang-Undang  No  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  tepatnya pada  pasal  14  yang  artinya  juga  memberikan kepastian hukum bagi para petugas pemasyarakatan  yaitu  mereka  wajib  untuk memberikan  pelayanan  seoptimal  mungkin demi  tercapainya  tujuan  pemasyarakatan.  Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Wayanamarshanti  bahwa  selama  berada  di dalam  rutan,  pemerintah  wajib  menjamin kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan makan, perlengkapan  untuk  tidur,  lingkungan  yang bersih, dan pelayanan kesehatan yang optimal 3 .  Salah  satu  hak  narapidana  yang wajib diberikan adalah hak kesehatan , dimana hak  kesehatan  ini  termasuk  ke  dalam  hak-hak dasar  atau  fundamental  dari  setiap  manusia. Pelayanan  kesehatan  terhadap  narapidana  ini
harus dilakukan secara optimal tanpa memandang  ras,  agama,  politik  yang  dianut serta  keadaan    ekonominya 4 .  Mengenai  teknis pelaksanaan  pemenuhan  kesehatan  tersebut telah  diatur  di  Pasal  21  Peraturan  Pemerintah Nomor  58  Tahun  1999  tentang  Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan  Tanggung  Jawab  Perawatan  Tahanan. Dijelaskan  bahwa  setiap  narapidana  berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak , disediakan  poliklinik  beserta  fasilitasnya  dan ditempatkan sekurang-kurangnya seorang dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  dijelaskan  bahwa kesehatan  adalah  keadaan  sehat,  baik  secara fisik,  mental,  spritual  maupun  sosial  yang memungkinkan  setiap  orang  untuk  hidup produktif secara sosial  dan ekonomis. Artinya sehat  itu  tidak  hanya  keadaan  yang  terbebas dari  penyakit  tetapi  juga  mencakup  seluruh aspek  kehidupan  manusia  seperti  fisik,  sosial, emosi,  dan  spiritual.  Berdasarkan  Keputusan Dirjen Pemasyarakatan Nomor PAS- 32.PK.01.07.01  Tahun  2016  tentang  Standar Pelayanan  Dasar  Perawatan  Kesehatan  Di Lapas,  Rutan,  Bapas,  LPKA  dan  LPAS dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan dalam 3 bentuk yaitu :
1. Pelayanan  kesehatan  promotif  adalah suatu  kegiatan  dan/atau  serangkaian kegiatan  pelayanan  kesehatan  yang  lebih mengutamakan  kegiatan  yang  bersitat promosi kesehatan.
2. Pelayanan  kesehatan  preventif  adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
3. Pelayanan  kesehatan  kuratif  adalah  suatu kegiatan  dan/atau  serangkaian  kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit,  atau  pengendalian  kecacatan agar  kualitas  penderita  dapat  terjaga seoptimal mungkin.
Berpedoman  pada  pelayanan  kesehatan yang  diberikan  di  Lapas  dan  Rutan  ialah merupakan  suatu  wujud  pemberian  Ham  oleh Negara  dalam  konteks  ini  kepada  warga  nya. Adapun penyelenggaraan pelayanan kesehatan di  Lapas  di  muat  dalam  beberapa  peraturan perundangan diantaranya 2 : 1. UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM
2. UU No 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.
3. PP  No  58  tahun  1999  tentang  syarat- syarat dan  Tata  Cara Pelaksanaan Wewenang,  Tugas  dan  Tanggung  Jawab Perawatan Tahanan.
4. Permenkumham Nomor M.HH- 01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah
Tahanan Negara.
5. Permenkumham  No  M.HH-172.PL.02.03
Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pengadaan
Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan
Negara di Lingkungan Kemenkumham.
Kondisi rutan hampir di seluruh Indonesia  yang  mengalami  overkapasitas tentunya  akan  menjadi  salah  satu  kendala dalam  upaya  pemenuhan  hak  kesehatan narapidana.  Hal  ini  juga  berdampak  kepada keterbatasan tenaga kesehatan dalam melakukan  pelayanan  kesehatan  di  rutan. Sehingga  perlu  adanya  solusi  yang  dilakukan oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  bagaimana  upaya    pemenuhan hak  kesehatan  yang  dilakukan  terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B  Kebumen  serta  kendala-kendala  apa  saja yang muncul dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana  tersebut  sehingga  dapat  dicari solusi  yang  tepat  untuk  mengatasi  kendala
tersebut  sehingga  pelayanan  kesehatan  dapat dilakukan secara optimal.

## BAHAN DAN CARA
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  dengan  pendekatan  yuridis empiris  atau    penelitian  hukum  sosiologis yang  digunakan  untuk  memecahkan  masalah penelitian  melalui  penelitian  data  primer  di lapangan dimana sebelumnya dilakukan penelitian  data  sekundernya 5 .  Data  diperoleh melalui  penelitian  yang  dilakukan  di  Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen.
Adapun teknik pengumpulan data dilakukaan  melalui  penelitian  lapangan  dan kepustakaan  dimana  penelitian  lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden maupun informan untuk memperoleh data primer sedangkan penelitian kepustakaan  dilakukan  dengan  menelaah peraturan  perundang-undangan,  mempelajari buku  dan  karya  tulis  yang  relevan  dengan penelitian yang diteliti untuk memperoleh data sekunder. Kemudian diidentifikasi, diolah, dan dianalisis  secara  sistematis  dengan  mengolah data  menggunakan  teknik  analisis  data kualitatif.

## HASIL
Narapidana  pada  hakikatnya  memiliki hak  yang  sama  dengan  masyarakat  yang  lain yang  membedakan  bahwa  narapidana  dibatasi hak  kemerdekaan  bergeraknya  karena  mereka harus  hidup  di  dalam  penjara  yang  dikelilingi oleh tembok tinggi. Salah satu hak narapidana adalah  terkait  dengan  pelayanan  kesehatan yang  merupakan  bagian  dari  pelayanan  dan pembinaan terhadap narapidana untuk mempersiapkan mereka kembali ke lingkungan masyarakat. Hak kesehatan narapidana  ini  secara  khusus  telah  diatur dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan  yang  layak.  Menurut  Prof.Dr.  H.JJ.
Leenen  yang  dimaksud  pelayanan  kesehatan adalah  suatu  keseluruhan  dari  aktivitas- aktivitas  professional  dibidang  pelayanan kuratif  bagi  manusia,  atau  aktivitas  medis untuk  kepentingan  orang  lain  dan  untuk kepentingan pencegahan 6 .
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B  Kebumen,  pelayanan  kesehatan  dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti : a. UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM
b. UU No 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.
c. PP  No  58  tahun  1999  tentang  syarat- syarat dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Wewenang,  Tugas  dan  Tanggung  Jawab Perawatan Tahanan.
d. Permenkumham Nomor M.HH- 01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah
Tahanan Negara.
e. Permenkumham  No  M.HH-172.PL.02.03 Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan
Negara di Lingkungan Kemenkumham.
f. Peraturan  Menteri  Kehakiman  RI  No. M.04.UM.01.06  tahun  1983  tanggal  29 Desember  tentang  tata  cara  penempatan, Perawatan  Tahanan  dan  Tata  Tertib Rumah Tahanan Negara.
g. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02- PK.04.10  tahun  1990  tanggal  10  April tentang Pola Pembinaan Tahanan.
h. Keputusan  Bersama  Menteri  Kehakiman RI  dan  Menteri  Kesehatan  RI  nomor: M.01UM.01.06  Tahun  1987  dan  nomor: 65/Menkes/ SKB/II/1987
tentang Pembinaan  Upaya  Kesehatan  Masyarakat
di  Rumah  Tahanan  Negara  dan  Lembaga Pemasyarakatan.
Berikut  beberapa  kegiatan  pelayanan kesehatan  terhadap  narapidana  yang  ada  di Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kebumen berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara terhadap petugas kesehatan :
1. Pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana yang mengalami sakit.
2. Merujuk  ke  rumah  sakit  narapidana  yang mengalami sakit serius.
3. Pelayanan  kesehatan  mental  melalui sistem wali pemasyarakatan.
4. Pemberian makanan tambahan bagi narapidana yang sakit.
5. Layanan konsultasi kesehatan bagi narapidana.
6. Kerjasama  dengan  pihak  ketiga  untuk melakukan tes narkoba dan HIV/AIDS.
Dalam  pelaksanan  pelayanan  kesehatan terhadap  narapidana  Rumah  Tahanan  Negara Kelas  II  B  Kebumen  masih  mengalami kendala  sehingga  belum  berjalan  secara optimal. Kendala tersebut antara lain disebabkan  kondisi  rutan  yang  mengalami overkapasitas sehingga tenaga kesehatan  yang ada  kurang  optimal  dalam  memberikan pelayanan.  Kemudian  adanya  keterbatasan tenaga kesehatan karena disamping melakukan pelayanan  kesehatan  mereka  juga  ditugaskan untuk  membantu  mengecek  barang  bawaan kunjungan saat jam besuk narapidana sehingga pelayanan kesehatan berjalan kurang komfrehensif  dan  menyeluruh.  Minimnya sarana  dan  prasarana  kesehatan  juga  menjadi kendala di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kebumen  seperti  belum  tersedianya  mobil ambulance di  klinik  rutan  padahal  mobil ambulance untuk digunakan saat ada narapidana  yang  mengalami  kondisi  darurat yang harus segera dibawa ke rumah sakit.
Solusi  yang  dilakukan  oleh  pihak Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  B  Kebumen untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami
dalam  proses  pelayanan  kesehatan  narapidana antara lain :
1. Melakukan  kerjasama  dengan  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Kebumen  untuk membantu pelayanan kesehatan
narapidana.
2. Melakukan  penyuluhan  kesehatan  secara rutin setiap bulan kepada narapidana.
3. Menambah anggaran biaya untuk membeli sarana dan prasarana kesehatan.
4. Meningkatkan  kualitas  dan  kemampuan petugas  kesehatan  melalui  pelatihan  dan pendidikan.

## PEMBAHASAN
Pelayanan  kesehatan  terhadap  narapidana harus  dilakukan  seoptimal  mungkin  karena sudah  menjadi  kewajiban  pemerintah  untuk melindungi hak-hak mereka. Adapun kegiatan-kegiatan  yang  perlu  dilaksanakan dalam rangka pelayanan kesehatan narapidana mencakup aspek-aspek 1 : a. Promotif  /  upaya  peningkatan  kesehatan meliputi :
1) Peningkatan status gizi
2) Kebersihan perorangan
3) Olahraga untuk kesehatan
4) Penyuluhan kesehatan
b. Preventif/upaya pencegahan yang meliputi :
1) Isolasi / pengasingan
2) Pengendalian hewan pembawa penyakit
3) Kebersihan lingkungan
4) Pemeriksaan kesehatan berkala baik
5) fisik maupun mental
c. Kuratif  /  upaya  penyembuhan  yang meliputi :
1) Pengobatan dasar P3K
2) Pengobatan  spesialistik  (rujukan  ke fasilitas pelayanan kesehatan
Dalam  rangka  kelancaran  pelaksanaan program  pelayanan  kesehatan  di  Lapas  dan Rutan  ,  maka  melalui  Surat  Keputusan Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  : E.03.PP.02.10  Tahun  2003  telah  ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan
kesehatan  dan  makanan  narapidana  di  Lapas dan Rutan sebagai berikut 7 :
1. Secara  melembaga  pelayanan  kesehatan yang  ada  masih  dalam  taraf  sederhana yaitu  pelayanan  dokter  dan  klinik  yang sifatnya pertolongan pertama.
2. Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada
masing-masing Lapas dan Rutan.
3. Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
dilakukan secara sistematis. Standar Pelayanan Minimal ini merupakan  salah  satu  unsur  pokok  yang terdapat  dalam  pelayanan  medis  yang  terdiri dari 3 macam yaitu 8 :
1) Standar masukan, yaitu persyaratan minimal yang diperlukan untuk diselenggarakannya pelayanan medis yang bermutu. Unsur terpentingnya berupa tenaga pelaksana, sarana, dan dana
2) Standar  Lingkungan,  yang  terpenting adalah garis besar kebijakan yang dipakai sebagai  pedoman  oleh  sarana  pelayanan dalam menyelenggarakan kegiatannya.
3) Standar  Proses,  dibedakan  atas  dua macam yaitu :
a) Tindakan  medis  diselenggarakan  oleh sarana pelayanan.
b) Tindakan non medis yang
diselenggarakan oleh sarana pelayanan.
Bentuk  pelayanan  kesehatan  yang  rutin dijalankan  pihak  Rumah  Tahanan  Negara Kelas II B Kebumen adalah dengan melakukan  penyuluhan  kesehatan  kepada narapidana, untuk narapidana yang mengalami sakit  bisa  langsung  menuju  ke  klinik  untuk mendapatkan obat. Kemudian narapidana yang mengalami  sakit  berat  atau  dalam  keadaan darurat  akan  langsung  dirujuk  ke  rumah  sakit umum.  Terbatasnya  tenaga  kesehatan  di  rutan sangat berpengaruh terhadap proses pelayanan kesehatan  karena  hanya  ada  2  petugas kesehatan  saja.  Kemudian  terbatasnya  sarana
dan  prasarana  kesehatan  seperti  peralatan medis  juga  mengurangi  kualitas  pelayanan kesehatan  narapidana.  Seperti  tidak  adanya mobil  ambulance  sehingga  narapidana  yang mengalami  kondisi  darurat  dibawa  ke  rumah sakit  umum  menggunakan  mobil  dinas  rutan atau  mobil  pegawai.  Ditambah  lagi  kondisi rutan  yang  mengalami  overkapasitas  sehingga memicu  timbulnya  berbagai  penyakit  bagi narapidana.
Kerjasama  dengan  instansi  lain  sangat perlu  dilakukan  sebagai  solusi  mengatasi kendala-kendala  dalam  pelayanan  kesehatan narapidana.  Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II B  Kebumen  melakukan  kerjasama  dengan Dinas Kesehatan Kabupaten untuk melakukan sosialisasi  penyuluhan  kesehatan  dan  juga  tes urine terkait penggunaan narkoba secara rutin.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  dapat menarik kesimpulan bahwa :
1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan narapidana  di  Rumah  Tahanan  Negara Kelas  II  B  Kebumen  berpedoman  kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Salah  satu  bentuk  kegiatan  pelayanan kesehatan  yang  rutin  dilakukan  adalah melakukan  penyuluhan  kesehatan  ,  untuk narapidana  yang  sakit  langsung  menuju klinik  dan  yang  mengalami  sakit  berat maupun  dalam  keadaan  darurat  akan dirujuk ke rumah sakit umum.
3. Beberapa  kendala  yang  dialami  dalam proses pelayanan kesehatan adalah keterbatasan  tenaga  kesehatan,  minimnya sarana  dan  prasarana  kesehatan,  dan kondisi rutan yang mengalami overkapasitas.
Untuk  kegiatan  penelitian  selanjutnya penulis  memberikan  saran  agar  fokus  kepada peningkatan  sarana  dan  prasarana  kesehatan dan  klinik  yang  memadahi  untuk  pelayanan kesehatan narapidana.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  peneliti  ucapkan  kepada seluruh  pegawai  Rumah  Tahanan  Negara Kelas  II  B  Kebumen  dan  pihak-pihak  terkait yang  telah  membantu  proses  penyelesaian penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
1.   Sinlae RA. Pemberian Hak Atas Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Narapidana yang  Menderita  Sakit  Berat  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu.
Published online 2016.
2.   Firmansyah  R,  A.Rani  F,  Adwani  A. Pemenuhan  Pelayanan  Kesehatan  dan Konsumsi  Bagi  Narapidana  di  Lapas  dan Rutan. J Magister Huk Udayana (Udayana Master Law Journal) . 2019;8(3):433. doi:10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10 3.   Cristi  N.  Sumenda,  Chreisye  K.  F. Mandagi FKK. Kajian Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap
Narapidana  di  Klinik  Rumah  Tahanan Negara  Kelas  II  B  Kota  Kotamobagu. Published online 2017:1-9.
4.   Muhamad  Sukron. Pelayanan  Kesehatan Narapidana . Universitas Indonesia; 2009. 5.   Gandhi  Setyo  Utomo.  Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Atas Akses Kesehatan. 2017;(April 2017):978-979.
6.   Leenen  PDHJ,  Drs.  P.A.F.  Lamintang, SH. Pelayanan  Kesehatan  Dan  Hukum . Bina Cipta; 2015.
7.   M  Vesta  D  Napitupulu.  Penegakan  Hak Asasi  Manusia  Terhadap  Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Manado. 2019;53(9):1689-1699. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
8.   A  Azwar.  Standar  Pelayanan  Medik, Materi  Pelatihan  Penerapan  Standart Pelayanan  Rumah  Sakit,  Medis  Dan Pengawasan Etik.; 1994.