## Jurnal Akuntansi dan Manajemen
Vol.15, No.1, 2020, Hal. 91-101

## Analisis Sistem Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Pemerintah Melalui Sistem Pembelian dan Sewa
(Studi Pada Politeknik Negeri Padang)
Elfitri Santi 1) , Afridian Wirahadi 2) , Arif Wahyu Saputra 3) ,
Rasyidah Mustika 4) , Ferdawati 5)
1 Jurusan  Akuntansi,  Politeknik Negeri Padang email: elfitrisanti.pnp@gmail.com
2 Jurusan  Akuntansi,  Politeknik Negeri Padang, email: afridianpadang@gmail.com
3 Jurusan  Akuntansi,  Politeknik Negeri Padang,
email: ariefwahyusaputra8@gmail.com
4 Jurusan  Akuntansi,  Politeknik Negeri Padang, email: titik.mustika@gmail.com
5 Jurusan  Akuntansi,  Politeknik Negeri Padang, email: f3rd4@yahoo.com

## Abstract
The  official  goverment  vehicles  supply demand  the  goverment  allocate  fund  in  carefully  and  precise based  on  the  needs.  The  value  of  money  analysis  between  buy,  rent,  and  leasing  to  supplying  the official vehicles in Polytechnic State’s of Padang. intent on  calculating, analyze, and comparing which alternative  that  make  more  value  of  money  between  the  provisions  system  of  buying,  renting  and leasing. Methods this Research is Qualitative and The analysis instrument that use in this research is Net  Present Value Method also calculating the cost  benefit analysis . The research examine 3 type or merk that  represent the officeholder vehicles, such as Toyota Hiace Commuter, Kijang Innova V A/T, dan  Avanza  Veloz.  The  result  of  this  research  indicated  that  officeholder  vehicles  supplying  system through  the  buying  system  is  has  more  benefit  that  follow  by  the  leasing  system  and  the  renting system.  This  research  result  could  be  a  reference  for  Goverment  in  choosing  supplying  system  of officeholder vehicles in Padang State’s Polytechnic.
Keywords : governmental accounting, officeholder vehicles, net present value, buying, leasing, renting

## Abstrak
Pengadaan  kendaraan  operasional  dinas    menuntut  pemerintah  dapat  mengalokasikan  dana  secara cermat  dan  tepat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Analisa value for money secara  membeli,  menyewa  dan leasing dalam  kegiatan  pengadaan  kendaraan  dinas  pada  Politeknik  Negeri  Padang  bertujuan  untuk menghitung,  menganalisa  serta  membandingkan  alternatif  manakah  yang  lebih value  for  money diantara  sistem  pengadaan  membeli,  menyewa  dan leasing .  Jenis  Penelitan  yang  digunakan  adalah penelitian kualitatif serta analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu, Metode Net Present Value (NPV) dengan  juga  memperhitungkan  nilai  biaya  manfaat.  Penelitian  meneliti  tiga  merek/tipe kendaraan yang mewakili kendaraan dinas antara lain; Toyota Hiace Commuter, Kijang Innova V A/T, dan  Avanza  Veloz.  Hasil  penelitian  diketahui  bahwa  sistem  pengadaan  kendaraan  dinas  melalui pembelian  secara  tunai  untuk  ketiga  tipe  kendaraan  lebih  menguntungkan,  diikuti  dengan  sistem leasing dan  sewa  secara  berurutan.  Hasil  penelitian  ini  dapat  sebagai  rujukan  kepada  pemerintah dalam memilih sistem pengadaan dinas di lingkungan pemerintah masing-masing.
Kata kunci : Akuntansi Pemerintahan, Kendaraan Dinas, Net Present Value, Membeli, Leasing, Sewa

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Penerapan good  governace dan  standar  akuntansi  pemerintahan  dengan komitmen  organisasi  yang  tinggi  mempunyai  pengaruh  terhadap  akuntabilitas keuangan.  Pemahaman  dan  penggunaan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  mutlak dilakukan  agar  laporan  keuangan  berkualitas  dan  dapat  digunakan  untuk  menilai kinerja aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa (Elvira, 2011).
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat  1  menjelaskan  bahwa  keuangan  negara  dikelola  secara  tertib,  taat  pada peraturan  perundang-undangan,  efesien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini yang menjadi alasan utama bagi pengambil kebijakan untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan instansinya.
Penyediaan  sarana  dan  prasarana  pemerintah  dapat  dilakukan  melalui pengadaan  barang  dan  jasa.  Merujuk  pada  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang  terakhir diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Presiden  Nomor  15  Tahun  2015  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  pada  Bab  1  Pasal  1  menjelaskan  bahwa  pengadaan  barang  dan  jasa merupakan  kegiatan  untuk  memperoleh  barang  dan  jasa  oleh  kementrian  atau lembaga  atau  satuan  kerja  perangkat  daerah  atau  instansi  yang  prosesnya  dimulai dari  perencanaan  kebutuhan  sampai  diselesaikannya  seluruh  kegiatan  untuk memperoleh barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan dua cara. Kedua cara tersebut yaitu swakelola dan penyedia barang/jasa.
Kendaraan dinas pada instansi pemerintahan sangat diperlukan kebaradaannya  dalam  menunjang  kegiatan  operasional  pemerintahan.  Pengadaan kendaraan  dinas  sangat  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  kendaraan dinas  dalam  pelaksanaan  tugas  pokok  instansi  di  lingkungan  pemerintahan. Pengadaan  kendaraan  dinas  ini  merupakan  pengadaan  aset  tetap  pemerintah  yang menggunakan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN)  atau  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD).  Dana  APBN  atau  APBD  tersebut  salah  satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.
Masalah  yang  sering  dihadapi  dan  dialami  oleh  pemerintah  dalam  proses pengadaan  kendaraan  dinas  yaitu  adanya  potensi  penyelewengan  yang  dilakukan oleh aparat pemerintah ataupun penyedia barang/jasa sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Potensi penyelewengan terhadap kendaraan pemerintah dapat  diminimalisirkan  dengan  pemilihan  alternatif  dalam  pengadaan  kendaraan dinas,  yaitu  dengan  cara  membeli,  menyewa  dan leasing kendaraan  dinas  tersebut. Pengadaan  dengan  sistem  beli  pada  prinsipnya  adalah  melakukan  pemindahan kepemilikan (shifting the ownership) suatu aset kendaraan dari pihak penjual kepada pembeli.  Risiko  kepemilikan  aset  juga  berpindah  dari  pihak  penjual  kepada  pihak pembeli  segera  setelah  aset  tersebut  diserah  terima  oleh  para  pihak.  Pihak  pembeli selanjutnya  akan  menanggung  biaya  pembelian,  biaya  operasional,  biaya pemeliharaan, dan biaya penyusutan aset kendaraan.
Pengadaan  kendaraan  dengan  sistem  sewa  berarti  pihak  pemerintah menggunakan  kendaraan  dinas  yang  disediakan  oleh  pihak  penyewa.  Pihak pemerintah akan membayar nilai sewa dari setiap kendaraan kepada pihak penyewa.
Pihak penyewa akan menanggung seluruh biaya pembelian, pemeliharaan, pajak, dan penyusutan  aset  kendaraan.  Kontrak  kerja  sama  antara  pemerintah  dan  penyewa mengikat  kedua  belah  pihak  dalam  penggunaan  kendaraan  baik  hak  maupun kewajiban maupun pembagian risiko.
Sistem  pengadaan  yang  lainnya  adalah leasing atau  dapat  disebut  juga pembelian secara kredit. Pihak pemerintah menggunakan kendaraan yang disediakan oleh pihak lessor dengan perjanjian antara kedua pihak yang telah disepakati. Pihak pemerintah  sebagai lessee bersedia  membayar  pembiayaan  kendaraan  secara angsuran,  biaya  pemeliharaan,  pajak  dan  nilai  sisa  dari  kendaraan,  diakhir  waktu yang telah disepakati kendaraan dimiliki oleh lessee.
Beberapa  alasan  yang  menjadi  dasar  dalam  pengambilan  kebijakan  untuk melakukan  sistem  sewa  kendaraan  dinas  oleh  intansi  pemerintah  adalah  sebagai berikut:
1. Pemerintah  daerah  tidak  perlu  lagi  mengurus  hal-hal  teknis  terkait  dengan servis kendaraan, penggantian suku cadang, perbaikan akibat kecelakaan dan perpanjangan  STNK  karena  hal  ini  menjadi  tanggungjawab  dari  pihak penyewa kendaraan, sehingga aparatur dapat fokus kepada pekerjaannya.
2. Mengurangi  beban  APBD  karena  pemerintah  tidak  lagi  menganggarkan  dana untuk biaya perawatan kendaran, penggantian suku cadang, perbaikan akibat kecelakaan  dan  perpanjangan  STNK.  Pemerintah  daerah  hanya  cukup menganggarkan sebesar nilai sewa pada kontrak yang telah disepakati.
3. Dapat  menghemat  anggaran  belanja  pemerintah  daerah  dalam  pengadaan kendaraan. Pemerintah daerah tidak  perlu menganggarkan dana  yang sangat besar untuk membeli kendaran.
4. Mengurangi  kecurangan  dalam  pengadaan.  Dengan  sistem  sewa  dapat mengurangi  penggelembungan  (mark  up)  dana  dan  biaya  yang  dikeluarkan dalam pengadaan kendaran. Dalam sistem sewa semua dana yang dikeluarkan sudah tercakup dalam satu penawaran atau paket harga.
5. Meningkatkan  efektivitas  kerja  pegawai.  Sewa  menjadikan  pegawai  yang  ada dapat  lebih  berkonsentrasi  dalam  tugas  pokok  dan  fungsinya,  tidak  lagi terbebani  dengan  detail-detail  yang  terkait  dengan  pengelolaan  aset  internal satuan  kerjanya. Hal ini akan menjadikan pekerjaan dapat terlaksana dengan lebih  cepat  dan  akhirnya  pegawai-pegawai  pemerintah  dapat  lebih  tanggap terhadap realisasi harapan masyarakat.
Penelitian  ini  akan  memperoleh  hasil  dan  rekomendasi  yang  tepat  terkait  dengan kebijakan apakah membeli atau menyewa kendaraan  dinas. Selain itu, penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  saran  dan  masukan  kepada  pemerintahan  untuk melakukan tindakan paling efesien dalam hal pengadaan kendaraan dinas.

## Rumusan Masalah
Kendaraan dinas merupakan salah satu aset tetap pemerintah yang digunakan untuk mobilisasi  kegiatan  operasional.  Pengadaan  kendaraan  dinas  pada  pemerintah daerah  dilakukan  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  akan  sarana  transportasi  yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Sebagaimana informasi awal yang  diketahui  bahwa  pengadaan  kendaraan  dinas  seluruh  SKPD  membutuhkan anggaran  yang  besar,  sedangkan  anggaran  nasional  terbatas.  Untuk  itu  diperlukan
suatu sistem baru dalam pengadaan kendaraan dinas tersebut. Sistem baru itu yakni sistem sewa.
Pada pelaksaaan pengadaan kendaraan dinas melalui sistem pembelian, pihak penyedia  barang  yang  menjadi  pemenang  dalam  tender  pengadaan  biasanya merupakan pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat atau panitia pelaksana  pengadaan  sehingga  memunculkan  tindak  pidana  korupsi  dalam pengadaan  tersebut  (Datau,  2016).  Selain  itu,  pemerintah  juga  diwajibkan menyediakan  anggaran  pemeliharaan  dan  perbaikan  kendaraan  dinas  yang  telah menjadi  aset  tetap  pemerintahan.  Rumusan  masalah  yang  akan  dijawab  pada penelitian  ini  adalah  Bagaimanakah  sistem  pengadaan  kendaraan  dinas  yang sebaiknya dilakukan oleh Politeknik Negeri Padang?

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian ini bersifat policy-oriented research yang bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi  kebijakan  pemerintah  di  Lembaga  Pemerintahan  Perguruan  Tinggi dalam hal pegelolaan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  analisis  deskriptif.  Pendekatan  penelitian  ini  dilakukan  dengan menganalisis  kemudian  membandingkan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  di Perguruan Tinggi Vokasi Politeknik Negeri Padang dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa  sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun 2018 tentang Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah
a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhdapa objek proses kegiatan perusahaan untuk mendapatkan gambaran sebenarnya
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
c. Dokumen Review , penelitian ini dilakukan untuk memperoleh referensi untuk menyelesaikan  masalah  yang  akan  diteliti.    Dalam  penelitian  ini  penulis membaca  dan  mempelajari  buku  dan  materi  yang  berhubungan  dengan masalah yang diteliti.

## Metode Analisis Data
Analisis data  yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif yaitu menganalisis  kelayakan  finansial  pada  saat  melakukan  pengadaan  kendaraan  dinas melalui beli, leasing dan sewa. Dalam analisis kuantitatif dilakukan perhitungan nilai uang  (value  for  money)  dengan  membandingkan  biaya  dan  manfaat  yang  diperoleh pada masa sekarang dengan masa yang akan dating melalui tingkat diskonto tertentu. Data  diolah  dan  diinterprestasikan  secara  deskriptif.  Analisis  kelayakan menggunakan perhitungan kriteria-kriteria investasi yaitu net present value (NPV).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Politeknik Negeri Padang
Politeknik Negeri Padang didirikan pada tahun 1987, dimana keberadaan Politeknik merupakan  salah  satu  dari  17  (tujuh  belas)  Politeknik  pertama  di  Indonesia.  Yang bertujuan menjawab tantangan perkembangan dunia industri dan dunia usaha yang
menuntut  kompetensi  dari  tenaga-tenaga  kerja  terampil,  profesional  dan  mandiri yang  lebih  mengutamakan  attitude,  knowledge,  dan  skill  serta  kompeten dibidangnya.
Pada awal berdirinya dikenal dengan nama Politeknik Engineering Universitas Andalas,  yang  hanya  menyelenggarakan  Program  Studi  Bidang  Rekayasa  atau Keteknikan.  Dengan  Program  Studi  Teknik  Mesin,  Sipil,  Listrik,  dan  Elektronika Komunikasi. Pada tahun 1997 diganti menjadi Politeknik Universitas Andalas, dengan pertimbangan  karena  dibuka  Program  Studi  Bidang  Tataniaga  (Akuntansi  dan Administrasi Bisnis). Dalam rangka memenuhi tuntutan dunia kerja maka Politeknik membuka  program  studi  baru,  sampai  saat  ini  Politeknik  telah  mempunyai  20 Program Studi (12 Program Studi DIII dan 8 Program Studi DIV).
Dalam  rangka  menuju  kemandiriannya  maka  politeknik  saat  itu  mempunyai dua  nama  yaitu  Politeknik  Universitas  Andalas  dan  Politeknik  Negeri  Padang. Politeknik.  Politeknik  Negeri  Padang  hadir  tengah-tengah  masyarakat  dengan menerapkan  sistem  pendidikan  yang  konsisten  pada  jalur  vokasional  dengan menerapkan  sistem  pembelajaran  yang  aplikatif  serta  secara  terus  menerus menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  dunia  industri  dan  dunia  usaha  yang  ada untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten sesuai dengan permintaan pasar dan mampu bersaing pada era persaingan global.
Sebagai  lembaga  pendidikan  yang  mengutamakan  mutu  dan  kepercayaan dunia industri  dan dunia usaha Politeknik Negeri Padang menerapkan sistem paket semester dengan sistem pembelajaran 60% praktek dan 40% teori. Penerapan sistem praktek bengkel yang menyamai sistem di industri dan dunia usaha merupakan suatu langkah  konsistensi  untuk  menyiapkan  Tenaga  Ahli  Madya  (Amd)  dan  Sarjana  Sain Terapan  (STR)  yang  terampil  dan  mempunyai  etos  kerja  sesuai  kebutuhan  industri. Rancangan  kurikulum  pendidikan  yang  bersifat  dinasmis  yang  dirancang  sesuai dengan  kebutuhan  industri  atau  pasar  dan  tetap  mengacu  kepada  peraturan pemerintah  serta  undang-undang  pendidikan  yang  berlaku,  merupakan  suatu langkah  strategis  yang  diterapkan  di  Politeknik  Negeri  Padang  dalam  menghasilkan lulusan  yang  sangat  diminati  oleh  dunia  usaha  dan  dunia  industri  terkemuka  dan dimancanegara.

## Jumlah Kendaraan Dinas Politeknik Negeri Padang
Berdasarkan  hasil  data  kendaraan  dan  observasi  yang  penulis  lakukan,  jumlah kendaraan  dinas  operasional  di  lingkungan  Politeknik  Negeri  Padang  yang  tersedia adalah 22 unit. Jenis dan umur kendaraan dinas dapat disajikan pada tabel 1. sebagai berikut;
Tabel 1. Jenis dan Jumlah Kendaraan Dinas

## Sumber : data diolah 2019
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  keseluruhan  kendaraan  dinas adalah  22  unit  yang  terbagi  atas  ketiga  golongan  yaitu  (1)  deluxe  yang  memiliki kapasitas cc kendaraan diatas 2000, (2) standar yang memiliki kapasitas cc diantara 1800 – 2000, dan (3) operasional yang memiliki kapasitas cc dibawah 1800.
Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan No. 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa  Manfaat  Dalam  Rangka  Penyusutan  Barang  Milik  Negara  Berupa  Aset  Tetap Pada  Entitas  Pemerintah  menyatakan  bahwa  masa  manfaat  kendaraan  dinas  darat selama  7  tahun.  Jika  dilihat  dari  tabel  diatas,  kendaraan  yang  berumur  7  tahun terhitung dari tahun 2012, berjumlah 7 unit yang terdiri dari kendaraan operasional deluxe  sebanyak  4  unit,  kendaraan  standar  sebanyak  1  unit,  dan  kendaraan operasional sebanyak 2 unit.

## Biaya Operasi Dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Biaya  perawatan  dan  pemeliharaan  kendaraan  dinas  di  Politeknik  Negeri  Padang dapat  dibedakan  menjadi  2  kategori,  yaitu  biaya  perawatan  service  dan  belanja pelumas  kendaraan  dinas.  Perawatan  dan  pemeliharaan  kendaraan  dinas  dilakukan secara rutin  dan berkala agar  kendaraan  dinas  dapat  digunakan dalam  kondisi baik dan aman.
Tabel 2. Standar Pemeliharaan dan Pergantian Suku Cadang Kendaraan
Tahun Umur Deluxe Standar Operasional Jumlah 2003 16 1 0 0 1 2004 15 0 1 0 1 2005 14 0 0 1 1 2006 13 1 0 3 4 2007 12 0 0 2 2 2009 10 1 0 2 3 2011 8 3 0 0 3 2012 7 1 0 0 1 2014 5 1 0 2 3 2015 4 0 1 0 1 2017 2 1 0 0 1 2018 1 1 0 0 1 10 2 10 22 Total
Standar  pemeliharaan  diatas  merupakan  hasil  survei  dan  wawancara  dengan  pihak showroom  kendaraan.  Pemeliharaan  dan  pergantian  suku  cadang  tidak  menutup kemungkinan  dilakukan  melebihi  dari  standar  pemeliharaan  dan  pergantian  suku cadang,  hal  ini  biasanya  terjadi  apabila  terdapat  suatu  hal  yang  tidak  terduga  atau frekuensi  penggunaan  kendaraan  dinas  keluar  atau  dalam  kota  juga  mempengaruhi pergantian suku cadang tersebut.

## Representatif Kendaraan Dinas
Berikut merupakan tabel representasi kendaraan dinas Politeknik Negeri Padang;
Tabel 3. Representatif Kendaraan Dinas

## Berikut merupakan struktur biaya kendaraan dinas Politeknik Negeri Padang
Struktur biaya dibawah ini digunakan untuk menghitung kelayakan ekonomis antara system  pembelian,  system  sewa  maupun  system  leasing  untuk  3  kelompok kendaraan  dinas,  yakni  kelompok  deluxe  (Toyota  Hiace  Commuter),  kelompok standar (Kijang Innova V A/T) dan kelompok operasional (Avanza Veloz).
Tabel 4. Struktur biaya kendaraan dinas Politeknik Negeri Padang
Perbandingan Net Present Value Pengadaan 1 Unit Kendaraan Berikut  merupakan  perbandingan  pengadaan  kendaraan  dinas  Politeknik  Negeri Padang:
Tabel 5. Rekapitulasi NPV Untuk I Uniat Kendaraan Dinas Deluxe Sistem pengadaan kendaraan NPV Beli (570.763.913) Leasing (622.646.898) Sewa (1.026.028.811)
Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk kendaraan kelompok deluxe seperti  Toyota  Hiace  Commuter  diperoleh  hasil  system  beli  adalah  pilihan  yang paling  ekonomis  dibanding  dengan  system  pengadaan  dengan  cara  sewa  ataupun leasing.
Tabel 6. Rekapitulasi NPV Untuk I Uniat Kendaraan Dinas Standar Sistem pengadaan kendaraan NPV Beli (469.969.026) Leasing (515.331.467) Sewa (661.382.884)
Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk kendaraan kelompok standar seperti  Kijang  Innova  V  A/T  diperoleh  hasil  sistem  beli  adalah  pilihan  yang  paling ekonomis dibanding dengan system pengadaan dengan cara sewa ataupun leasing.
Tabel 7. Rekapitulasi NPV Untuk I Uniat Kendaraan Dinas Operasional
Sistem pengadaan kendaraan NPV Beli (295.988.133) Leasing (369.049.099) Sewa (456.077.806)
Dari  table  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  untuk  kendaraan  kelompok operasional  seperti  Toyota  Avanza  Veloz  diperoleh  hasil  sistem  beli  adalah  pilihan yang  paling  ekonomis  dibanding  dengan  system  pengadaan  dengan  cara  sewa ataupun leasing.
Perbandingan NPV Pengadaan 1 Unit Kendaraan
Tabel 8. Perbandingan NPV Pengadaan 1 Unit Kendaraan
Sistem Pengadaan Deluxe Standar Operasional Beli (570.763.913) (469.969.026) (295.988.133) Leasing (622.646.898) (515.331.467) (369.049.099) Sewa (1.026.028.811) (661.382.884) (456.077.806)
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  pengadaan  kendaraan  dinas dengan  sistem  pengadaan  beli  tunai  lebih  ekonomis  dibandingkan  dengan  kedua sistem pengadaan lainnya.

## KESIMPULAN
Dalam penelitian ini  dapat diambil  kesimpulan bahwa sistem pengadaan kendaraan dinas  operasional  dalam  penelitian  ini  terdapat  tiga  sistem,  diantaranya  sistem pembelian,  sistem  sewa  dan  sistem leasing .  Setelah  itu,  didalam  penelitian  ini membagi  kendaraan  dinas  menjadi  3  kelompok  kendaraan  yaitu  kelompok kendaraan deluxe yakni kendaraan dengan mesin cylinder capacity (cc) diatas 2000 cc dan harga lebih dari 400 juta rupiah. Misalnya Toyota Hiace Commuter, Microbus, Bus  AC  dan  lain  sebagainya.  Kelompok  kendaraan  jenis  standar  yakni  kendaraan dengan  mesin cylinder capacity (cc) antara  1800-2000 cc dengan  harga  diatas  300 juta  rupiah,  misalnya  Kijang  Innova  V  A/T.  Kelompok  kendaraan  ketiga  yaitu kendaraan operasional yakni kendaraan dengan mesin cylinde capacity (cc) dibawah 1800 cc dan harga  kendaraan  dibawah 300 juta rupiah misanya   Avanza Veloz, dan Avanza 1,3 G M/T.
Pengadaan  untuk  kendaraan  deluxe  dari  hasil  perhitungan  net  present  value (npv) yakni  untuk sistem beli diperoleh hasil minus  570.763.913. Sementara  sistem sewa  diperoleh  hasil  minus  1.026.028.811.  dan  hasil  sistem  pengadaan  leasing diperoleh  hasil  minus  622.646.898.  sehingga  sistem  pengadaan  yang  paling  baik dilakukan  oleh  politeknik  negeri  padang  adalah  sistem  pengadaan  beli.  Untuk  jenis kendaraan standar diperoleh hasil perhitungan npv yakni untuk sistem beli diperoleh hasil minus 469.969.026. Sementara sistem sewa diperoleh hasil minus 661.382.884. dan  hasil  sistem  pengadaan  leasing  diperoleh  hasil  minus  515.331.467.  sehingga sistem  pengadaan  yang  paling  baik  dilakukan  oleh  Politeknik  Negeri  Padang  adalah sistem  pengadaan  beli.  Untuk  jenis  kendaraan  operasional  diperoleh  hasil perhitungan  npv  yakni  untuk  sistem  beli  diperoleh  hasil  minus  295.988.133. Sementara  sistem    sewa  diperoleh  hasil  minus  456.077.806.  dan  hasil  sistem pengadaan  leasing  diperoleh  hasil  minus  369.049.099.  sehingga  sistem  pengadaan yang  paling  baik  dilakukan  oleh  Politeknik  Negeri  Padang  adalah  sistem  pengadaan beli..

## DAFTAR  REFERENSI
Ahmad, Afridian Wirahadi. 2013. “Kajian Sistem
Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional   Pemerintah Kota Padang” . Padang. Daniati, L. & Farida, L. (2013). “Analisis   Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional.  Jurna Administrasi   Pembangunan”, 1(3), 292–295. Datau, Irham. 2016. “Analisis Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Pemerintah   Daerah Melalui Sistem Pembelian dan   Sewa  (Studi  Pada Pemerintah Daerah  Kabupaten Boalemo)”. Tesis Magister Akuntansi
Universitas Gadjah Mada.   Yogyakarta. Elvira, Z. 2011. “Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap   Akuntabilitas  Keuangan  Dengan  Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi”. Universitas Pasundan Bandung. Jawa Barat. Faisal, Nur Ilmi. Dkk. 2017. ”Analisis Sistem
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Pada
Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   Kota  Manado”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Hansen, Don R dan Maryanne M. Mowen. 2009. “ Akuntansi Manajerial. Buku satu. Edisi   kedepalan”. Jakarta: Erlangga. Hansen, Don R dan Maryanne M. Mowen. 2009. “ Akuntansi Manajerial. Buku kedua. Edisi   kedepalan”. Jakarta: Erlangga. LKPP. 2010. “Modul Pelatihan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah” . Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
LKPP. 2011. “Senarai Pengadaan Barang/Jasa   Pemerintah”. Jurnal  Pengadaan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
Republik Indonesia. 2013. Keputusan Mentri Keuangan  No.  59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan  Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah . Republik Indonesia. 2013. Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  17
Tahun 2013   Tentang Keuangan Negara.
Republik Indonesia. 2015. Peraturan Presiden   Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa. Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa. www.pnp.ac.id/?page_id=882 diakses pada 20 Juli 2019