## HARMONISASI UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DENGAN KETENTUAN INTERNASIONAL TENTANG
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 (ASEAN Economic Community/AEC 2015)
Harmonisation Constitution 1945 with International Conditions of the ASEAN Economic Community 2015

## Desy Churul Aini
Fakultas Hukum, Universitas Lampung email: desychurulaini@yahoo.com

## abstract
One  form  of  regional  cooperation  is  followed  by  Indonesia  with  his participation  as  a  member  of  ASEAN  (Association  of  South  East  Asian Nations) which was established on the basis of the Bangkok Declaration, on 8 August 1967. By the 21 st century, ASEAN agreed to develop an integrated regional  by  forming  a  community  of  nations  in  Southeast  Asia  open, peaceful,  stable  and  prosperous,  mutual  care,  tied  together  in  a  dynamic partnership in 2020. Expectations are outlined in the ASEAN vision 2020 in Kuala  Lumpur  in  1997.  To  realize  these  expectations  ratify  ASEAN  Bali Concord  II  at  the  9 th ASEAN  Summit  in  Bali  in  2003  which  approved  the establishment  of  an  ASEAN  Community  (ASEAN  Community)  and  the target  is  accelerated  into  2015.  The  result  shows  there  is  disharmony between 1945 to the international provisions of the AEC 2015 in which the rules  on  economic  issues  and  social  welfare  in  1945  are  listed  in  Chapter XIV  National  Economy  and  social  welfare,  Article  33  (1),  (2),  (3)  and (4), while  based  on  the  AEC  2015  blueprint  contains  four  pillar  framework  or MEA.  Disharmony  both  conditions  contained  in  4  (four)  things  into  focus, namely the harmonization of aspects of the legal principle, an agreement on the  authority,  goal  setting  and  alignment  settings  on  the  environment  and surrounding communities.
Keywords: Disharmony, the Constitution 1945, Asean Economic Community

## abstrak
Salah  satu  bentuk  kerjasama  regional  yang  diikuti  oleh  Indonesia  adalah dengan  keikutsertaannya  sebagai  anggota  ASEAN  ( Association  of  South East Asian Nations ) yang berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok, pada tanggal 8  agustus  1967.  Menjelang  abad  ke-21,  ASEAN  menyepakati  untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan  membentuk suatu komunitas  negara-negara  Asia  Tenggara  yang  terbuka,  damai,  stabil  dan sejahtera,  saling  peduli,  diikat  bersama  dalam  kemitraan  yang  dinamis  di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur  tahun  1997.  Untuk  merealisasikan  harapan  tersebut  ASEAN mengesahkan Bali  Concord  II pada  KTT  ke-9  ASEAN  di  Bali  tahun  2003 yang  menyetujui  pembentukan  Komunitas  ASEAN  ( ASEAN  Community ) dan  target  tersebut  dipercepat  menjadi  tahun  2015.  Hasil  Penelitian menunjukkan  terdapat  disharmonisasi  antara  UUD  1945  dengan  ketentuan internasional  tentang  MEA  2015  di  mana  aturan  tentang  masalah perekonomian  dan  kesejahteraan  sosial  dalam  UUD  1945  tercantum  dalam Bab  XIV  Perekonomian  Nasional  dan  Kesejahteraan  Sosial,  Pasal  33  (1), (2),  (3)  dan  (4),  sementara  berdasarkan  cetak  biru  MEA  2015  ini  memuat empat  kerangka  kerja  atau  pilar  MEA.  Disharmonisasi  kedua  ketentuan tersebut terdapat dalam 4 (empat) hal yang menjadi fokus harmonisasi yaitu dari  aspek  asas  hukumnya,  pengaturan  tentang  kewenangan,  tujuan pengaturan  dan  keberpihakan  pengaturan  terhadap  lingkungan  dan masyarakat sekitar.
Kata Kunci: Disharmonisasi, UUD 1945, MEA

## A. Pendahuluan
Pada  dasarnya  tujuan  utama  suatu  negara  melakukan  hubungan internasional  adalah  untuk  memenuhi  kepentingan  nasionalnya  yang  tidak dimiliki  di  dalam  negeri. Untuk  itu,  negara  tersebut perlu  memperjuangkan kepentingan  nasionalnya  di  luar  negeri.  Dalam  kaitan  itu,  diperlukan  suatu kerjasama  untuk  mempertemukan  kepentingan  nasional  antarnegara. 1
1 Sjamsumar  Dam, Riswandi. Kerjasama ASEAN Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan . (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 15.
Apabila  suatu  kerjasama  dilakukan  oleh  negara-negara  yang  sama-sama terletak di wilayah tertentu, maka bentuk kerjasama tersebut disebut dengan kerjasama  regional.  Kerjasama  regional  merupakan  kerjasama  yang  lebih mudah dilakukan untuk menuju cita-cita yang terkandung dalam globalisme, yaitu  sebagai  inspirasi  ideal  yang  selalu  jauh  dari  kenyataan  politik internasional.  Pada  dasarnya  kerjasama  regional  merupakan  bentuk  saling ketergantungan  yang  diatur  berdasarkan  kedekatan  geografis  yang  bisa berkembang  menjadi  berbagai  kepentingan  bersama.  Oleh  karena  itu, regionalisme  merupakan  tahap  yang  diperlukan  masyarakat  internasional dalam menuju globalisme yang dicita-citakan. 2
Salah  satu  bentuk  kerjasama  regional  yang  diikuti  oleh  Indonesia adalah  dengan  keikutsertaannya  sebagai  anggota  ASEAN  ( Association  of South East Asian Nations ) yang berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok, pada tanggal 8 agustus 1967. Deklarasi ini menjadi awal penanda lahirnya sebuah organisasi antarnegara yang beranggotakan negara-negara di sebuah wilayah regional, Asia Tenggara. Deklarasi ini ditandatangani di Bangkok, Thailand, yang  diwakilkan  oleh  lima  wakil  negara/pemerintahan  negara-negara  Asia Tenggara, yaitu:
1. Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik;
2. Wakil  perdana  Menteri  merangkap  Menteri  pertahanan  dan  Menteri pembangunan Nasional Malaysia, Tun Abdul Razak;
3. Menteri Luar Negeri Filipina, Narciso Ramos;
4. Menteri Luar Negeri Thailand, Thanat Khoman; dan
5. Menteri Luar negeri Singapura, S Rajaratman.
Lima wakil negara tersebut melakukan pertemuan dan menandatangani Deklarasi ASEAN ( The ASEAN Declaration ) atau deklarasi Bangkok  ( Bangkok  Declaration ).  Keanggotaan  ASEAN  kemudian berkembang  menjadi  sepuluh  negara  dengan  masuknya  Brunei  Darussalam (1984),  Vietnam  (1995),  Laos  (1997),  Myanmar  (1997)  dan  Kamboja (1999). 3
Menjelang  abad  ke-21,  ASEAN  menyepakati  untuk  mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-
2 Ibid ., hlm. 17.
3 Departemen  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  (DEPLU  RI), ASEAN  selayang  Pandang, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN , (Jakarta: DEPLU RI, 2010), hlm. 2.
negara  Asia  Tenggara  yang  terbuka,  damai,  stabil  dan  sejahtera,  saling peduli,  diikat  bersama  dalam  kemitraan  yang  dinamis  di  tahun  2020. Harapan  tersebut  dituangkan  dalam  visi  ASEAN  2020  di  Kuala  Lumpur tahun  1997.  Untuk  merealisasikan  harapan  tersebut  ASEAN  mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan  Komunitas  ASEAN  ( ASEAN  Community )  dan  target  tersebut dipercepat menjadi tahun 2015. Visi ASEAN ini, yaitu terdiri atas keinginan untuk membentuk Komunitas ASEAN yang terdiri dari 3 pilar utama, yaitu ; 1. Komunitas politik-keamanan ASEAN ( ASEAN Political-security
Community /APSC)
2. Komunitas Ekonomi ASEAN ( ASEAN economic community /AEC) 3. Komunitas Sosial budaya ( ASEAN Sosio-cultural Community /ASCC) 4
Ketiga  pilar  tersebut  saling  berkaitan  satu  sama  lain  dan  saling memperkuat  tujuan  pencapaian  perdamaian  yang  berkelanjutan,  stabilitas serta  pemerataan  kesejahteraan  di  kawasan.  Konsep  pelaksanaan  dalam enam  tahun  pertama  dipandu  dengan Hanoi  Plan  of  action (HPA)  yang dikeluarkan pada 1998. Kemudian tahap selanjutnya adalah berlangsungnya KTT  (Konferensi  Tingkat  Tinggi)  ASEAN  yang  ke-10  di  Vientiane,  Laos tahun  2004,  konsep  komunitas  ASEAN  ini  kemudian mengalami  kemajuan dengan disetujuinya tiga rencana aksi ( Plan of Action / PoA) untuk  masing- masing pilar yang merupakan program jangka panjang untuk merealisasikan konsep  komunitas  ASEAN. 5 KTT  ke-10  ASEAN  juga  mengintegrasikan ketiga rencana aksi komunitas  ASEAN ke dalam Vientiane Action Program (VAP)  sebagai  landasan  program  jangka  pendek-menengah  untuk  periode 2004-2010.  Dari  sisi  kerjasama  ekonomi,  visi  tersebut  diwujudkan  melalui strategi  pengembangan  ekonomi  yang  sejalan  dengan  aspirasi  bangsa, dengan tujuan utama mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan merata, serta mendukung ketahanan individu negara anggota maupun kawasan. 6
4 Direktorat  kerjasama  ASEAN, Kenali  ASEAN  kita ,  (Jakarta:  Kementerian  Luar  Negeri  RI,
2008).
5 Ibid .
6 Sjamsul  arifin,  Rizal  A  Djaafara,  Aida  S  Budiman. Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  2015 Memperkuat  Sinergi  ASEAN  di  Tengah  Kompetisi  Globa, (Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 2009), hlm. 2.
Dalam  perkembangan  realisasi  konsep  MEA  (Masyarakat  ekonomi ASEAN)  selanjutnya,  dirumuskan  tujuan  akhir  integrasi  ekonomi,  yakni mewujudkan ASEAN  Vision  2020 pada  deklarasi Bali  Concord  II ,  Oktober 2003.  Pencapaian  dilakukan  melalui  lima  pilar,  yaitu;  aliran  bebas  barang dan jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Berbagai  kerjasama  ekonomi  dilakukan  khususnya  di  bidang  perdagangan dan  investasi,  dimulai  dari Preferential  Trade  Arragement (PTA,  1977), ASEAN Free Trade Area (AFTA, 1992), ASEAN Framework Agreement on services (AFAS, 1995) dan ASEAN Investment Area (AIA, 1998), kemudian dilengkapi  dengan  perumusan  sektor  prioritas  integrasi  dan  kerjasama  di bidang moneter lain. Semua hal tersebut merupakan perwujudan dari usaha mencapai MEA. 7
Pencapaian  MEA  memerlukan  implementasi  langkah-langkah liberalisasi dan kerjasama, termasuk peningkatan kerjasama dan integrasi di area-area  baru  antara  lain;  pengembangan  sumber  daya  manusia  dan peningkatan  kapasitas  ( capacity  building );  konsultasi  yang  lebih  erat  di kebijakan  makro  ekonomi  dan  keuangan;  kebijakan  pembiayaan perdagangan;  peningkatan  infrastruktur  dan  hubungan  komunikasi; pengembangan  transaksi  elektronik  melalui  e-ASEAN;  integrasi  industri untuk  meningkatkan  sumber  daya  regional;  serta  peningkatan  keterlibatan sektor swasta. 8
Keterikatan  Indonesia  dalam  memberikan  komitmennya  untuk mencapai  MEA  2015  memberikan  arti  bahwa  Indonesia  bersama-sama sembilan negara lainnya telah menyetujui untuk mencapai integrasi ekonomi regional sehingga Asean menjadi pasar tunggal dan kawasan produksi. Lima pilar penguatan yang dilakukan dari sisi ekonomi, yaitu aliran bebas barang, jasa,  investasi,  tenaga  kerja  terampil  dan  lebih  bebasnya  aliran  modal  di implementasikan  secara  bertahap  sesuai  dengan  jadwal  strategis  yang  telah disetujui bersama-sama. 9 Komitmen tersebut membawa dampak diterapkannya  paham  liberalisasi  dalam  keseluruhan  bidang  perekonomian negara  dalam  hal  ini  adalah  liberalisasi  investasi,  liberalisasi  perdagangan, dan  liberalisasi  sektor  jasa.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  penulis  tertarik
7 Ibid .
8 Ibid ., hlm. 11.
9 Ibid. , hlm. 283.
melihat  bagaimana  substansi  tentang  ketentuan  tentang  MEA  ini  dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), di mana dikatakan bahwa UUD bersifat fundamental, hal-hal yang dimasukkan ke dalam UUD adalah segi-segi yang bersifat pokok, mendasar atau asas-asasnya saja. 10
UUD  1945  merupakan  hukum  dasar  dalam  peraturan  perundang- undangan  negara  Indonesia.  Yang  dimaksud  dalam  hukum  dasar  adalah norma  dasar  bagi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  di  bawah UUD RI tahun 1945. 11 Oleh karena tingginya kedudukan UUD 1945 tersebut sudah  seyogyanya  berbagai  perjanjian  internasional  yang  diratifikasi  oleh negara  Indonesia  harus  sejalan  dengan  isi  substansi  materi  muatan  UUD 1945.  Berdasarkan  uraian  tersebut  penulis  tertarik  mengaji  tentang Harmonisasi UUD 1945 dengan ketentuan internasional tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ( ASEAN Economic Community /AEC 2015). Pokok  permasalahannya  adalah  apakah  terdapat  keharmonisan  antara UUD  1945  dengan  ketentuan  internasional  tentang  MEA  2015  ( ASEAN Economic  Community/AEC  2015 ).  Metode  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  normatif  serta  analisis  data  yang  menggunakan  metode  analisis secara deskriptif kualitatif.

## B. Pembahasan
1. Masyarakat Ekonomi ASEAN
a. Pengantar
Masyarakat  Ekonomi  ASEAN  (MEA)  atau  ASEAN Economic Community (AEC)  merupakan  konsep  yang  mulai  digunakan  dalam Declaration  of ASEAN Concord II ( Bali Concord  II ),  Bali,  Oktober  2003. MEA  adalah  salah  satu  pilar  perwujudan ASEAN Vision ,  bersama-sama dengan ASEAN Security  Community (ASC)  dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC).  MEA  adalah  tujuan  akhir  integrasi  ekonomi  seperti dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020 :
...  to  create  a  stable,  prosperous  and  highly  competitive ASEAN economic  region  in  which  there  is  a  free  flow  ofgoods,  services,
10 Armen  Yasir, Hukum  Perundang-undangan ,  (Bandar  Lampung:  Justice  Publisher,  2014), hlm. 118.
11 Ibid ., hlm. 120.
investment,  skilled  labor  and  a  freer  flow  of  capital,  pital, equitable  economic  development  and  reduced  poverty  and  socio- economic disparities in year 2020.
Pembentukan MEA dilakukan melalui empat kerangka strategis, yaitu pencapaian  pasar  tunggal  dan  kesatuan  basis  produksi,  kawasan  ekonomi yang  berdaya  saing,  pertumbuhan  ekonomi  yang  merata  dan  terintegrasi dengan  perekonomian  global.  Upaya  pencapaian  masing-masing  kerangka tersebut  dilakukan  melalui  berbagai  elemen  dan  strategi  yang  tercakup  di dalamnya.
Pencapaian MEA melalui penciptaan pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, ditujukan sebagai upaya perluasan melalui integrasi regional untuk mencapai Skala ekonomis yang optimal. Langkah-langkah integrasi tersebut (proses  liberalisasi  dan  penguatan  internal  ASEAN)  menjadi  strategi mencapai daya saing yang tangguh dan di sisi lain akan berkontribusi positif bagi  masyarakat  ASEAN  secara  keseluruhan  maupun  individual  negara anggota. Pembentukan MEA juga menjadikan posisi ASEAN semakin  kuat dalam  menghadapi  negosiasi  internasional,  baik  dalam  merespon meningkatnya  kecenderungan  kerja  sama  regional,  maupun  dalam  posisi tawar ASEAN dengan mitra dialog, seperti China, Korea, Jepang, Australia- Selandia Baru, dan India.
Melalui  proses  integrasi  ekonomi  maka  ASEAN  secara  bertahap menjadi  kawasan  yang  membebaskan  perdagangan  barang  dan  jasa  Serta aliran  faktor  produksi  (modal  dan  tenaga  kerja),  sekaligus  harmonisasi peraturan-peraturan terkait lainnya. Strategi pencapaian MEA mengacu pada Vientiane  Action  Programme (VAP)  2004-2010  yang  merupakan  strategi dan  program  kerja  mewujudkan ASEAN Vision .  Berdasarkan  VAP, High Level  Task  Force -HLTF  memberikan  evaluasi  dan  rekomendasi  untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi.
Secara  umum,  HLTF  merekomendasikan  pendekatan  integrasi ekonomi  melalui  prosedur  dan  kebijakan  baru  untuk  memperkuat implementasi beberapa inisiatif ekonomi yang sudah ada, termasuk ASEAN Free  Trade  Area (AFTA),  ASEAN Framework  Agreement  on  Services (AFAS)  dan  ASEAN Investment  Area (AIA);  mempercepat  integrasi regional  di  sektor  prioritas;  memfasilitasi  pergerakan  tenaga  kerja  ahli  dan bisnis; memperkuat institusi ASEAN, termasuk perbaikan lembaga ASEAN
Dispute Settlement  Mechanism dalam  menjamin  kecepatan  dan  kekuatan hukum  apabila  terjadi  sengketa.  Di  luar  itu,  juga  diupayakan  agar  integrasi ekonomi  yang  berlangsung  memberikan  manfaat  bagi  seluruh  anggota ASEAN  khususnya  negara  Kamboja,  Laos,  Myanmar  dan  Vietnam  (atau disebut CLMV). Dengan strategi tersebut diharapkan negara ASEAN secara bersama-sama dapat mencapai MEA pada 2015.
Pencapaian  MEA  memerlukan  implementasi  langkah-langkah liberalisasi dan kerja sama, termasuk peningkatan kerja sama dan integrasi di area-area  baru  antara  lain:  pengembangan  sumber  daya  manusia  dan peningkatan  kapasitas  ( capalty-building );  konsultasi  yang  lebih  erat  di kebijakan makro-ekonomi dan keuangan; kebijakan pembiayaan perdagangan;  peningkatan  infrastruktur  dan  hubungan  komunikasi; pengembangan  transaksi  elektronik  melalui  e-ASEAN;  integrasi  industri untuk  meningkatkan  sumber  daya  regional;  serta  peningkatan  keterlibatan sektor swasta.
b. Percepatan Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
Cebu  Declaration pada  13  Januari  2007  (12 th ASEAN Summit ) memutuskan  untuk  mempercepat  pembentukan  MEA  menjadi  2015  guna memperkuat  daya  saing  ASEAN  dalam  menghadapi  kompetisi  global, terutama  dari  China  dan  India.  Beberapa  pertimbangan  yang  mendasari  hal tersebut adalah: (i) potensi penurunan biaya produksi di ASEAN sebesar 10- 20  persen  untuk  barang  konsumsi  sebagai  dampak  integrasi  ekonomi 12 ;  (ii) meningkatkan  kemampuan  kawasan  dengan  implementasi  standar  dan praktik  internasional, intelectual  property  rights, dan  adanya  persaingan. Dengan  integrasi  ekonomi  diharapkan  infrastruktur  kawasan  dapat  lebih berkembang  bersamaan  dengan  integrasi  transportasi,  telekomunikasi  dan energi. Integrasi ekonomi juga memberikan manfaat bagi sektor swasta yang terlibat  selama  proses  berlangsung.  Dari  evaluasi  yang  dilakukan  terhadap 12  sektor  prioritas  integrasi,  Sembilan  diantaranya  menyumbang  lebih  dari 50  persen  perdagangan  barang  di  ASEAN.  Dengan  demikian  langkah percepatan  integrasi  ASEAN  menjadi  penting  untuk  memanfaatkan  semua potensi yang ada.
12 McKinsey & Company, ASEAN Competitiveness Study . (ASEAN Secretariat , 2003)
Pada saat ini juga dilakukan upaya perjanjian kerja sama perdagangan antara ASEAN dan negara mitra dagang, yaitu China, India, Jepang, Korea, Australia,  dan  Selandia  Baru.  Semua  perjanjian  bilateral  ASEAN  tersebut pada  saat  realisasinya  nanti  diharapkan  meningkatkan  Skala  ekonomi ASEAN dan mendukung daya saing ASEAN di pasar global. Pada akhirnya integrasi  ekonomi  menjadi  langkah  penting  bagi  pencapaian  masyarakat ASEAN  yang  kuat  dan  berperan  di  masyarakat  dunia.  Ekonomi  kawasan pada  2006  yang  bernilai  lebih  dari  USD  $1,1  triliun  dengan  populasi  lebih dari  550  juta  penduduk  akan  menjadi,  tujuan  yang  semakin  menarik  bagi perdagangan dan investasi internasional.
Guna  memperkuat  langkah  percepatan  integrasi  ekonomi  tersebut, ASEAN  melakukan  transformasi  "cara"  kerja  sama  ekonomi  dengan meletakkan  sebuah  kerangka  hukum  yang  menjadi  basis  komitmen  negara ASEAN melalui penandatanganan Piagam ASEAN (ASEAN Charter ) pada KTT ASEAN ke-13, 20 November 2007. Bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN, cetak biru yang merupakan arah panduan MEA  dan  jadwal  strategis  tentang  waktu  dan  tahapan  pencapaian  dari masing-masing pilar juga disepakati. Selanjutnya komitmen tersebut menjadi arah pencapaian MEA ke depan baik bagi ASEAN secara kawasan maupun oleh individu negara anggota. Masing-masing negara berkewajiban menjaga komitmen  tersebut  sehingga  kredibilitas  ASEAN  semakin  baik  di  masa depan.  Secara  teknis,  monitoring  mencapai  pencapaian  MEA  dilakukan ASEAN Baseline  Report. Beberapa  kelengkapan  tersebut  menjadikan komitmen  ASEAN  dalam  pencapaian  MEA  tidak  lagi  bersifat “persaudaraan” tetapi memunyai kekuatan hukum.

## c. Piagam ASEAN ( ASEAN Charter)
Setelah  40  tahun  berdirinya  ASEAN,  bentuk  kerja  sama  regional semakin  diperkuat  dan  bertransformasi  dengan  ditandatanganinya  Piagam ASEAN oleh para pemimpin negara ASEAN pada KTT ASEAN  ke-13, 20 November  2007.  Penandatangan  Piagam  ASEAN  menjadi  pratisi  hasil evaluasi  dari  kerja  sama  yang  bersifat  “persaudaraan”  menjadi  organisasi yang berdasarkan suatu kerangka yang lebih kohesif berlandaskan rule based framework. Dengan  kejelasan  visi,  tujuan,  perbaikan  struktur  organisasi, pengambilan keputusan dan mekanisme dispute settlement serta peningkatan
peran  dan  mandat  Sekretariat  ASEAN,  diharapkan  dapat  lebih  menjamin implimentasi kesepakatan-kesepakatan ASEAN yang telah dicapai.
Untuk  mewujudkan  harapan  dan  keinginan  bersam  ASEAN,  yakni hidup  damai,  aman,  stabil,  makmur  dan  sejahtera,  Piagam  ASEAN merumuskan  secara  detail  tujuan  dan  prinsip  ASEAN.  Tujuan  yang  ingin dicapai sejalan dengan tujuan MEA, yaitu (i) menciptakan ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi; dan (ii) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pembangunan di antara negara anggota melalui bantuan dan kerjasama  yang  saling  menguntungkan. 13 Dalam  hal  prinsip  kerja  sama, ASEAN  tetap  memegang  teguh  prinsip  yang  telah  dianut  selama  ini,  yang intinya  menghormati  kedaulatan  negara  lain,  tidak  melakukan  intervensi kebijakan  dalam  negeri  negara  lain,  serta  melakukan  konsultasi  secara insentif atas berbagai permasalahan regional.
Tranformasi  mendasar  yang  dilakukan  oleh  Piagam  ASEAN  telah memberikan legal  personality kepada  ASEAN.  Kini  ASEAN  sebagai organisasi kerja sama antarpemerintah memiliki identitas tersendiri terpisah dari  identitas  negara  anggota  ASEAN.  Sebagai legal  personality ,  ASEAN beraktivitas dan membuat perjanjian atas namanya dan dapat pula menuntut dan  dituntut  secara  hukum.  Sejalan  dengan  transformasi  ini  dilakukan  pula penyempurnaan kelembagaan, sehingga ASEAN diharapkan dapat merespon lebih  baik  berbagai  permasalahan  regional  dan  global  yang  semakin kompleks di masa yang akan datang.
Badan  pengambil  keputusan  tertinggi  di  ASEAN  adalah  ASEAN Summit Meeting (Konferensi Tingkat Tinggi/KTT), yakni forum yang terdiri dari  Kepala  Negara/Pemerintahan  negara  anggota.  KTT  ASEAN diselenggarakan  satu  tahun  sekali  di  negara  yang  menjadi  Ketua  ASEAN. Masa  jabatan  Ketua  ASEAN  berlaku  satu  tahun  dan  dirotasi  berdasarkan urutan alfabet.
13 ASEAN Charter.  Chapter  1-To  create  a  single  marker  and  production  base  which  is stabile, prosperous, bighty competive and economically integrated with effective fasilitation for  trade  and  investmen  in  which  there  is  free  flow  of  goods,  sevices  and  investment; fasilitated  movement  of  business  persons,  professionals,  talents  and  labar;  and  free  of capital,  and  ti  alleviate  poverty  and  narrow  the  development  gap  within ASEAN trough mutual assistance and copperation. (Paragraf 5 dan 6).
KTT ASEAN dibantu oleh ASEAN Coordinating Council yang terdiri dari menteri luar negeri ASEAN, yang melakukan pertemuan. paling sedikit 2  tahun  sekali.  Badan  ini  akan  mengoordinasikan  kebijakan,  efisiensi  dan kerja  sama  dalam  mencapai  masyarakat  ASEAN  dengan  ASEAN Community  Councils yang  terdiri  dari  (i)  ASEAN Political-Security Community Council ,  (ii)  ASEAN Economic  Community  Council ,  dan  (iii)
ASEAN Soc io-Cultural Community Council . Perkembangan dan rekomendasi  pencapaian  Masyarakat  ASEAN  dilaporkan  kepada  KTT ASEAN.
ASEAN Sector  Ministerial  Bodies merupakan  badan  di  bawah koordinasi ASEAN Community Councils sesuai dengan masing-masing pilar dalam  Masyarakat  ASEAN.  Badan  ini  akan  melakukan  kerja  sama  di masing-masing sektor dan mengimplementasikan keputusan-keputusan KTT ASEAN.
Dalam  rangka  mengefektifkan  dan  memfasilitasi proses integrasi  dan implementasi  keputusan,  ASEAN Charter memperkuat  kelembagaan ASEAN  dengan  meningkatkan  peran  dan  mandat  Sekretariat  ASEAN. Sekretariat  ASEAN  akan  dipimpin  oleh  Sekretaris  Jenderal  yang  dipilih dalam KTT ASEAN untuk jangka  waktu lima tahun dan kemudian dirotasi di antara negara anggota ASEAN secara urutan alfabet. Sekretariat Jenderal ASEAN  akan  berpartisipasi  dalam  semua  pertemuan  ASEAN  mulai  dari KTT  sampai  dengan Sector  Ministerial  Bodies .  Sekretariat  Jenderal  juga dapat  berpartisipasi  dalam  pertemuan  ASEAN  dengan  pihak  eksternal. Selain  tugas-tugas  tersebut,  Sekretariat  Jenderal  ASEAN  juga  bertindak selaku Chief Administrative Officer of ASEAN.
Mengingat  Sekretariat  ASEAN  bukan  lagi  representasi  kepentingan masing-masing negara anggota, melainkan representasi kepentingan bersama di  kawasan,  maka  ASEAN Charter menetapkan  pembentukan  dua  badan yang  dapat  mewakili  kepentingan  masing-masing  negara  anggota  yaitu:  (i) Committee  of  Permanent  Representatives  to ASEAN  dan  (ii)  ASEAN National Secretariats .
Setiap  negara  anggota  akan  menunjuk Committee  of  Permanent Representatives  to ASEAN  yang  kedudukannya  setingkat  Duta  Besar. Committee  of  Permanent  Representative antara  lain  bertugas  mendukung tugas  ASEAN Community  Councils dan  ASEAN Sector Ministerial Bodies
Berta  melakukan  koordinasi  dengan  ASEAN National  Secretariat .  Badan terakhir  ini  berfungsi  melakukan  koordinasi  tingkat  nasional  di  masing- masing negara dan menjadi national focal point. Komitmen dan mekanisme baru  kelembagaan  ASEAN  telah  memberikan  keyakinan  yang  lebih  besar bagi keberhasilan pencapaian tujuan ASEAN. Namun di  sisi lain komitmen tersebut  menuntut  setiap  anggota,  termasuk  Indonesia,  untuk  segera mempersiapkan diri, dari sisi kebijakan, kelembagaan maupun sumber daya manusia  untuk  berperan  aktif  dalam  memberi  arah  dan  warna  kerja  sama ASEAN di masa depan.

## d. Cetak Biru dan Jadwal Strategis MEA 2015
Bersamaan  dengan,  ditandatangani  ASEAN Charter ,  para  pernimpin
ASEAN juga menandatangani cetak biru MEA 2015 yang merupakan grand design MEA yang  berisi  jadwal  strategis,  yakni  tahapan  pencapaian  dari masing-masing  pilar  MEA.  Target  waktu  pencapaian  MEA  terbagi  dalam empat fase yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014- 2015. Cetak biru ini menjadi arah bagi kawasan maupun negara anggota untuk mencapai MEA  2015.  Masing-masing  negara  berkewajiban  untuk  melaksanakan komitmen dalam cetak biru untuk membentuk kredibilitas ASEAN.
Mengingat  pentingnya  perdagangan  eksternal  bagi  ASEAN  dan strategi  pembangunan  ekonomi  di  negara  ASEAN  yang outward  looking , cetak biru MEA memuat empat kerangka kerja atau pilar MEA, yaitu:
1) ASEAN  sebagai  pasar  tunggal  dan  basis  produksi  internasional  dengan elemen  aliran  bebas  barang,  jasa,  investasi,  tenaga  kerja  terampil,  dan aliran modal yang lebih bebas;
2) ASEAN  sebagai  kawasan  dengan  daya  saing  ekonomi  yang  tinggi, dengan  elemen  peraturan  kompetisi,  perlindungan  konsumen,  hak  atas kekayaan  intelektual,  pengembangan  infrastruktur,  perpajakan  dan e- commerce;
3) ASEAN  sebagai  kawasan  dengan  perkembangan  ekonomi  yang  merata dengan  elemen  pengembangan  usaha  kecil  dan  menengah,  dan  prakarsa integrasi  ASEAN  untuk  negara-negara  CLMV  yang  termuat  dalam Initiative for ASEAN Integration ; dan
4) ASEAN  sebagai  kawasan  yang  terintegrasi  secara  penuh  dengan perekonomian  global  dengan  elemen  pendekatan  koheren  dengan
ekonomi  di  luar  kawasan,  dan  meningkatkan  peran  serta  dalam  jejaring produksi global.
Keempat pilar MEA saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. ASEAN  sebagai  pasar  tunggal  dan  basis  produksi  internasional  harus memiliki  daya  saing  ekonomi  yang  tinggi,  baik  sebagai  kawasan  dalam kerangka  persaingan  dengan  kawasan/negara  lain,  maupun  antar  individu anggota.  Untuk  itu,  kesenjangan  pembangunan  ekonomi  antara  negara anggota  harus  diperkecil  sehingga playing  field antar  negara  anggota menjadi  setara.  Hal  ini  perlu  dilakukan  mengingat  globalisasi  dapat memperbesar  kesenjangan  pembangunan  yang  secara  potensial  dapat menciptakan kerenggangan dan memperlemah solidaritas ASEAN. Manfaat integrasi  yang  dirasakan  oleh  seluruh  anggota  akan  menjamin  integrasi ekonomi  yang  berkelanjutan.  Sebagai  basis  produksi  internasional,  maka pasar ASEAN yang terintegrasi secara penuh dengan pasar global menuntut pula koordinasi kebijakan eksternal antara negara anggota ASEAN.
Keterkaitan  keempat  pilar  MEA  tersebut  membutuhkan  koordinasi, konsistensi  dan  kesatuan  arah  elemen-elemen  dari  setiap  pilar,  dimulai  dari perencanaan  sampai  dengan  tahap  implementasi.  Untuk  menjamin  hal tersebut maka keempat pilar perlu didukung oleh riset, capacity building dan efektivitas kelembagaan ASEAN, serta komitmen kuat tiap negara.
Khusus  untuk  pencapaian  pilar  pasar  tunggal  dan  kesatuan  basis produksi,  kelima  elemen  yang  digunakan  untuk  pencapaiannya  juga  terkait erat  dan  saling  mendukung  antara  satu  dengan  lainnya.  Dalam  kerangka pasar  tunggal  ASEAN,  aliran  barang  dan  jasa  yang  bebas  di  kawasan  akan mendorong  efisiensi  produksi  kawasan  dalam  kerangka supply  chain . Kondisi tersebut akan membuka peluang lebih besar investasi lintas batas di dalam  kawasan.  Aliran  bebas  investasi  akan  membutuhkan  aliran  bebas tenaga  kerja  dan  aliran  modal  yang  lebih  bebas,  sebagai  faktor  produksi. Sebaliknya,  aliran  bebas  investasi  akan  meningkatkan  arus  barang  dan  jasa yang digunakan sebagai bahan baku maupun produk akhir.
Secara  teknis  pencapaian  MEA  2015  menggunakan  mekanisme  dan inisiatif yang telah dibentuk oleh ASEAN selama ini yang diperkuat dengan penguatan  institusi  dalam  kerjasama  ASEAN.  Masing-masing  institusi  dan inisiatif  yang  terlibat  di  lima  elemen  pasar  tunggal  dan  kesatuan  basis produksi.  Sebagai  contoh,  untuk  elemen  aliran  bebas  barang,  inisiatif
penurunan  tarif  dan  non-tarif  serta  fasilitasi  perdagangan  menuju  aliran bebas barang MEA 2015 didasarkan pada perkembangan dan penyempurnaan  mekanisme  yang  ada  mulai  dari Prefential  Tarif Arrangement (PTA), ASEAN Free Trade Area dan dilanjutkan oleh konsep cetak biru MEA. Hal yang sama juga terjadi untuk elemen-elemen lainnya di dalam pilar ini.
Cetak  biru  MEA  juga  memuat  pedoman  umum  implementasi  MEA yang  dituangkan  dalam  jadwal  strategis  (Lampiran  I).  Implementasi  MEA didasarkan  pada  prinsip  " open,  outward-looking , inclusive and market- driven "  dengan  memperhatikan  perbedaan  tingkat  pembangunan  dan kesiapan  anggota  ASEAN  melalui  penerapan  formulasi  ASEAN  minus negara  X.  Untuk  menjamin  pelaksanaan  atas  komitmen  yang  telah disepakati, terdapat prinsip tidak diperbolehkannya penarikan komitmen ( no back-loading  of  commitments )  dan  terdapat  fleksibilitas  atas  beberapa  hal yang  harus  diajukan  di  awal  perundingan  serta  disetujui  bersama  ( pre- agreedflexibility ).

## e. ASEAN Baseline Report
Dalam  rangka  memantau  kemajuan  implementasi  MEA  disusun ASEAN Baseline  Report (ABR)  yang  berperan  sebagai scorecard dengan indikator kinerja utama yang dilaporkan setiap tahun oleh sekretaris jenderal ASEAN kepada para menteri dan kepala negara/pemerintahan semua negara ASEAN.  ABR  memuat  kondisi  dasar  yang  menjadi  acuan  evaluasi implementasi  tiga  pilar  Masyarakat  ASEAN  (Keamanan,  Ekonomi  dan Sosial-Budaya),  ukuran  kemajuan  kerjasama  regional,  dan  panduan  dalam mempersempit  gap  pembangunan  antarnegara  anggota.  Tahun  dasar  yang digunakan adalah kondisi dan situasi ASEAN pada 2003, saat Bali Concord II dideklarasikan. Dengan ABR, antisipasi perbaikan yang dibutuhkan untuk menjamin  keberhasilan  pencapaian  ASEAN Community dapat  dilakukan sedini mungkin.
Secara teknis, ABR menyediakan analisis kuantitatif dengan indikator terpilih  yang  memenuhi  kriteria: (a)  memiliki  relevansi  tcrhadap  kebijakan, (b)  sederhana,  (c)  konsisten  secara  statistik,  (d)  valid,  (e)  ketersediaan  data dan  (f)  cakupan  indikator.  Berbagai  indikator  tersebut  diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: indikator proses ( process indicators ), indikator
output  ( output  indicators )  dan  indikator  hasil  ( outcome  indicators ),  yang kemudian  disusun  menjadi  indeks  tingkat  negara  dan  kawasan.  Indeks tingkat negara digunakan untuk perbandingan antarnegara dalam pencapaian tujuan  Masyarakat  ASEAN.  Sementara,  indeks  level  kawasan  digunakan untuk  menilai  kinerja  secara  keseluruhan  kawasan  pada  setiap  tujuan Masyarakat ASEAN.
Dalam  pilar  ekonomi,  ABR  menilai  tingkat  integrasi  ekonomi  di kawasan  dalam  perdagangan  barang,  jasa,  investasi,  tenaga  kerja  dan  jasa pendukung  seperti  keuangan,  informasi,  teknologi  komunikasi,  transportasi serta  infrastruktur.  Sebagai  contoh  indikator  integrasi  perdagangan  yang digunakan  secara  umum  adalah:  (i)  perdagangan  intra-ASEAN  sebagai persentase  dari  total  perdagangan,  dan  (ii)  perdagangan  intra-ASEAN sebagai  persentase  dari  Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Pada  tahun  dasar 2003,  perdagangan  intra-ASEAN  mencapai  22,1  persen  dari  total perdagangan  ASEAN  dibandingkan  dengan  67,3  persen  di  Uni  Eropa, 44,6 persen  di  NAFTA  dan  14,9  persen  di  MERCOSUR.  Sementara,  pangsa perdagangan  intra-ASEAN  sebagai  persentase  PDB  rata-rata  mencapai sekitar 25 persen. Nilai tersebut di EU, NAFTA dan MERCOSUR  masing- masing mencapai 38,5 persen, 10,3 persen dan 4,1 persen.
Kredibilitas penyusunan ABR ini sangat bergantung pada ketersediaan data  di  setiap  sektor  dan  kemampuan  setiap  negara  dalam  penyusunan statistik  dan  manajemen database .  Dengan  tingkat  pembangunan  ekonomi yang  berbeda,  harmonisasi  definisi  variabel  dan  metode  statistik  menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan.

## Tabel 1. Rekomendasi Awal yang Dirumuskan HLTF

## Rekomendasi Awal yang Dirumuskan HLTF
High  Level  Task  Force (HLTF)  adalah  unit  kerja  yang  dibentuk  guna merumuskan  rekomendasi  langkah-langkah  yang  diperlukan  guna mencapai  MEA,  baik  terkait  dengan  upaya  liberalisasi  maupun  fasilitasi yang  diperlukan.  Rekomendasi  tersebut  terdiri  dari  langkah  penguatan

## inisiatif yang sudah ada.
1. Langkah  Penguatan  Inisiatif  Kerja  sama  yang  sedang berlangsung
 Dibidang Perdagangan Barang
Guna mencapai arus perdagangan barang yang bebas antar kawasan maka diperlukan finalisasi konsep Rule of Origin (ROO); kejelasan langkah  eliminasi  hambatan  non-tarif  ( Non-Tarif  Measures ); harmonisasi di kepabeanan (termasuk implementasi ASEAN Single Window untuk  memproses  elektronik  dokumen  perdagangan); percepatan  implementasi Mutual  Recognition  Arrangements (MRAs) untuk lima sektor prioritas (peralatan listrik, kosmetik,farmasi, telekomunikasi, peralatan dan makanan jadi) dan sektor  potensial  lainnya;  serta  harmonisasi  standar  dan  peraturan teknis lainnya.
 Perdagangan Jasa
Menggunakan  pendekatan  ASEAN-X  formula  dalam  proses liberalisasi perdangan jasa; menyelesaikan MRAs untuk kualifikasi tenaga  ahli  dalam  mendukung  liberalisasi  tenaga  kerja  ahli;  serta melakukan  serangkaian  proses  negosiasi  guna  pencapaian  arus perdagangan jasa yang bebas di 2020.
 Investasi
Menerapkan ASEAN-X formulasi dalam  mempercepat pembukaan sektor  yang  masuk  ke  dalam sensitive  list; membangun  jaringan antara  kawasan  perdagangan  bebas  ASEAN  ( free  trade  zone );  dan upaya untuk meningkatkan aliran penanaman modal langsung (FDI) ke kawasan.
 Intellectual Prooerty Reights (IPRs)
Peningkatan  kerja  sama  ASEAN  yang  lebih  jauh  dari trademark dan  hak  paten  termasuk  di  bidang  hak  cipta  (pertukaran  informasi dan penerapan).
 Aliran Modal
Untuk  memfasilitasi  perdagangan  dan  investasi  dan  mempercepat implementasi roadmap integrasi ASEAN di bidang keuangan.
2. Langkah Inisiatif Baru
 Mempercepat  integrasi  11  sektor  prioritas  dengan  negara koordinator, yaitu:
- Indonesia: produk berbahan kayu dan automotif,
- Malaysia: produk berbahan karet, tekstil, dan produknya,
- Myanmar: produk berbasis pertanian dan perikanan,
- Filipina: elektronika,
- Singapura: e-ASEAN dan perawatan kesehatan,
- Thailand: perjalanan udara dan turis.
 Pendekatan  proses  integrasi  disektor  prioritas  didasarkan  pada memadukan  kekuatan  individu  negara  guna  keuntungan  kewasan; memfasilitasi dan mendukung investasi intra-ASEAN; mempromosikan produk dan jasa “ made in ASEAN”.  Menyusun roadmap untuk masing-masing sektor dengan memperhatikan keterlibatan sektor swasta.
 Menyusun  langkah-langkah  percepatan  liberalisasi  di  perdagangan barang dan jasa.
 Memfasilitasi pergerakan terkait dengan bisnis dan pariwisata .
3. Langkah Penguatan Institusi
 Memperkuat mekanisme pengambilan keputusan di forum/unit yang telah dibentuk, seperti AEM (ASEAN Economic Minister )
dalam mengordinasikan isu terkait dengan kerja sama dan integrasi keuangan, SEOM ( Senior Economist Officials Meeting ) untuk isu terkait teknikal/oprasional.
 Membentuk sistem yang efetif ( advisory , konsultasi, dan mekanisme adjudicatory ) guna menjamin pelaksanaan komitmen dan mempercepat penyelesaian sengketa.
 Meningkatkan kapasitas Sekretariat ASEAN dalam melakukan studi terkait dengan perdagangan, investasi dan keuangan
4. Diseminasi
 Meningkatkan kesadaran dan pemahaman isu ekonomi ASEAN pada dunia usaha, investor, maupun agen pemerintah.
5. Pembangunan dan Kerja Sama Teknis
 Diperlukan upaya untuk penyamaan tingkat pembangunan dan percepatan integrasi ekonomi negara CLMV.

## 2. Undang-Undang Dasar 1945
Hukum positif pada umumnya disusun dalam pola tertentu agar dalam pelaksanaannya  dapat  dilakukan  secara  seksama.  Pola  yang  banyak digunakan adalah hierarki (bertingkat), dari aturan yang paling tinggi sampai pada  tingkat  aturan  yang  paling  rendah.  Menurut  pola  ini  seluruh  struktur atau  sistem  hukum  suatu  bangsa  terikat  oleh  susunan  logis  dari  sekian banyak  peraturan  yang  merupakan  bagian-bagian  yang  membentuk  sistem hukum bangsa-bangsa.
Hans  Kelsen  menjelaskan  bahwa  sistem  atau  bangunan  hukum tersebut memunyai dasarnya dalam bentuk peraturan yang paling abstrak dan keseluruhan  sistem  hukum  merupakan  konkretisasi  belaka  dari  peraturan yang abstrak melalui prinsip logika. 14
Pemikiran  Hans  Kelsen  ini  dalam stuffentheory ,  jika  dihubungkan dengan  hierarki  perundang-undangan  maka  di  dalam  sistem  norma  hukum negara  Republik  Indonesia,  Pancasila  merupakan  norma  hukum  tertinggi sekaligus  merupakan  cita  hukum  ( rechtidee ).  Pancasila  yang  dimaksud sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 (UUD  1945).  Ini  berarti  pembukaan  UUD  1945  merupakan  norma  dasar yang  derajatnya  tertinggi  dalam  negara  atau  norma  fundamental  negara ( Staatsfundamentalnorm ),  yaitu  norma  yang  merupakan  dasar  bagi pembentukan  konstitusi  atau  UUD  termasuk  norma  pengubahnya.  Hakikat hukum  suatu staatsfundamentalnorm ialah  syarat  bagi  berlakunya  suatu konstitusi atau UUD. Sedangkan, konstitusi dilihat dari teori keputusan Carl Scmid  merupakan  keputusan  politik  yang  tertinggi  di  dalam  negara  yang disepakati oleh suatu bangsa.
Pasal-pasal dalam batang tubuh UUD 1945 dan putusan MPR (Majelis Permusyawaratan  Rakyat)  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  3  Ayat  1  UUD 1945  putusan  MPR  disini  adalah  yang  berhubungan  dengan  perubahan  dan penetapan  UUD  serta  dalam  Hukum  Dasar  tidak  tertulis  (konvensi ketatanegaraan)  merupakan  aturan  dasar  atau  aturan  pokok  negara  yang
14 Satjipto Rahardjo, Evaluasi terhadap KUHP baru, dilihat dari segi teori manajemen modern. Makalah seminar dalam rangka dies natalis Universitas Diponegoro, Semarang, 1983, hlm. 4,  sebagaimana  dikutip  dalam  Heryandi, Harmonisasi  hukum  pengelolaan  pertambangan minyak  dan  gas  bumi  lepas  pantai  Indonesia ,  (Bandar  Lampung:  Penerbit  Universitas Lampung 2011), hlm. 31.
merupakan  landasan  bagi  pembentukan  undang-undang  dan  peraturan pelaksana  lain  yang  lebih  rendah.  Peraturan  perundang-undangan  negara Republik  Indonesia  yang  merupakan  landasan  bagi  pembentukan  undang- undang  dan  peraturan  pelaksana  lain  yang  lebih  rendah.  Peraturan perundang-undangan  negara  republik  Indonesia  yang  merupakan formell gezet (undang-undang) dan verordnung dan autonome satzungen (peraturan pelaksana dan peraturan otonom) yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPR bersama-sama Presiden (yaitu UU) dan peraturan perundang- undangan yang dibentuk lembaga pemerintahan lainnya yang dibentuk oleh undang-undang  atau  atas  perintah  undang-undang.  Sedangkan  peraturan pelaksana  dan  peraturan  otonom  dimulai  dari  peraturan  pemerintah, peraturan  presiden,  peraturan  menteri  peraturan  daerah  dan  peraturan perundangan yang lainnya atas perintah undang-undang.
Dengan  demikian,  prinsip  perjenjangan  suatu  norma  sesuai  dengan prinsip  pembentukan  norma.  Peraturan  perundang-undangan  bawahan senantiasa  harus  sejalan  dan  searah  dengan  norma  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Pembentukan  norma  suatu  undang-undang misalnya,  harus  sejalan  dan  searah  dengan  norma  dasar  atau  norma fundamental negara.
Kesesuaian norma hukum yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi juga  nampak  dalam  sejumlah  asas  yang  dikenal  dalam  ilmu  hukum.  Asas- asas  tersebut  biasanya  dipergunakan  dalam  menyelesaikan  konflik  norma hukum.  PW  Brouwer  et.  al.  Menyebutkan  asas-asas  penyelesaian  konflik hukum yang dikenal dalam ilmu hukum antara lain: a. Asas Lex Superior ( Lex superior derogat legi inferior ) : undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah;
b. Asas  Lex  Specialis  ( lex  specialis  derogat legi generali ): undang-undang khusus mengalahkan yang umum; dan
c. Asas Lex Posterior  ( lex Posterior derogat legi priori ) : Undang-undang yang kemudian mengalahkan yang terdahulu. 15
Indonesia  sebagai  bangsa  yang  selalu  berhubungan  dengan  bangsa lain,  tentu  tidak  dapat  menutup  (mengisolasi)  diri  dari  pergaulan  dengan bangsa-bangsa  lain.  Perkembangan  bangsa-bangsa  lain  yang  memiliki  nilai
15 Op. Cit ., Armen Yasir, hlm. 18-19.
hidup  yang  berbeda  dengan  bangsa  Indonesia  juga  perlu  diperhatikan  agar bangun  hukum  Indonesia  tidak  berbenturan  dengan  kaidah  hukum internasional.  Oleh  karenanya  perkembangan perilaku  masyarakat internasional yang sesuai dengan nilai-nilai yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai staatsfundameltalnorm , perlu diakomodir dalam membangun sistem hukum  Indonesia  agar  bangsa  Indonesia  tidak  terkucilkan  dari  pergaulan masyarakat  internasional,  termasuk  pengaruh  positif  dari  globalisasi  yang sedang melanda negara-negara di dunia dewasa ini, namun tidak semua hal yang  berasal  dari  luar  Indonesia  harus  diterima  begitu  saja,  karena  belum tentu  sesuai  dengan  budaya  bangsa  Indonesia.  Oleh  sebab  itu,  nilai-nilai dalam  UUD  1945  termasuk  didalamnya  adalah  Pancasila  inilah  yang  dapat dijadikan  filter  untuk  menyaring  berbagai  budaya  asing  yang  masuk  yang tidak  sesuai  dengan  budaya  bangsa  Indonesia  dengan  menempatkan  nilai- nilai pembukaan UUD 1945 beserta batang tubuhnya dalam norma hukum. 16
Berdasarkan  dengan  uraian  tersebut  dikaitkan  dengan  kesepakatan Indonesia  sebagai  negara  anggota  ASEAN  dituntut  untuk  memiliki komitmen  untuk  tunduk  di  bawah  kesepakatan  yang  telah  dibuat  melalui Declaration  of  ASEAN  Concord  II ( Bali  Concord  II )  yang  dihasilkan  pada pertemuan  puncak  ASEAN  ke-9  di  Bali.  Para  pemimpin  negara  ASEAN memproklamirkan  pembentukan  komunitas  ASEAN  ( ASEAN  community ) yang  terdiri  atas  tiga  pilar,  yakni  komunitas  keamanan  ASEAN  ( ASEAN Security Community -ASC), komunitas ekonomi ASEAN ( ASEAN Economic Community -AEC),  dan  komunitas  Sosial  budaya  ASEAN  ( ASEAN sociocultural community -ASCC). 17
Komitmen  ini  adalah  sebuah  komitmen  yang  harus  dijalankan bersama  sebagai  sebuah  bangsa  yang  bermartabat,  sebagai  bagian  dari sebuah  masyarakat  internasional.  Akan  tetapi,  melakukan  filter  atas kesesuaian  antara  kesepakatan  internasional  dengan  menyaring  berbagai budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia dengan  menempatkan  nilai-nilai  pembukaan  UUD  1945  beserta  batang tubuhnya  dalam  norma  hukum  adalah  sebuah  keharusan  yang  harus ditempuh untuk membangun sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada
16 Op. Cit ., Heryandi, hlm. 29.
17 CPF  Luhulima,  Dewi  F.A.,  Ikrar  Nusa  B,  Yasmin  S.,Ratna  Shofi  I,  Masyarakat  Asia Tenggara menuju komunitas ASEAN 2015. (Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar), hlm. 5.
nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  pembukaan  UUD  1945  termasuk  di dalamnya  Pancasila  yang  berfungsi  sebagai  pandangan  hidup,  ideologi negara, dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang harus  dijadikan  pedoman,  nilai-nilai  yang  terkadung  di  dalam  Pembukaan UUD  1945  harus  terkandung  di  dalam  setiap  pasal  yang  ada  pada  setiap peraturan perundang-undangan. Termasuk menjadikan nilai-nilai tersebut ke dalam  inti  dalam  gerak  langkah  diplomasi  internasional  Indonesia  yang bebas aktif.

## 3. Harmonisasi  UUD  1945  dan  Ketentuan  Internasional  tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015
Harmonisasi  setiap  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan tersebut dilakukan sesuai dengan teori kebenaran menurut ilmu pengetahuan; (1)  konsistensinya,  yaitu  antara  materi  muatan  dalam  peraturan  yang  satu dengan  yang  lain  yang  mengatur  hal  yang  sama  dirumuskan  secara  sama (taat asas); (2) koherensinya, yaitu materi muatan dalam satu peraturan harus menyatu  (bertalian  sebagai  satu  kesatuan)  dengan  materi  muatan  terkait dalam  peraturan  lain;  dan  (3)  korespondensinya,  yaitu  materi  muatan  yang mengatur; objek, subjek, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi dan lain-lain, pada bidang yang sama antara satu dengan yang lain harus berhubungan atau berkesesuaian. 18
Berkaitan  dengan  uraian  di  atas  berikut  adalah  deskripsi  harmonisasi UUD 1945 dengan ketentuan internasional tentang masyarakat internasional. Undang-undang  Dasar  yang  berkaitan  dengan  masalah  perkenomian tercantum  dalam  Bab  XIV  Perekonomian  Nasional  dan  Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 sebagai berikut;
(1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
(2) cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
(3) bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar kemakmuran rakyat;
18 Op. Cit ., Heryandi, hlm. 14.
(4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
(5) ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur dalam undang-undang.
Berdasarkan  teori  Hans  Kelsen  sebagaimana  diuraikan  sebelumnya, maka  Pasal  33  (1),  (2),  (3),  (4)  dan  (5)  itulah  yang  menjadi  dasar  dalam melakukan  berbagai  kegiatan  kebangsaan  yang  berkaiatan  dengan  masalah ekonomi  dan  kesejahtraan  sosial  termasuk  menjadi  filter  dalam  hal keikutsertaan  Indonesia  dalam  memberikan  komitmennya  menjadi  bagian dari Mayarakat Ekonomi ASEAN 2015.
Berdasarkan  cetak  biru  MEA  2015  kita  dapat  melihat  bagaimana bentuk  perdagangan  yang  akan  dibangun  di  ASEAN  ini.  Cetak  biru  MEA 2015 ini memuat empat kerangka kerja atau pilar MEA, yaitu;
a. ASEAN  sebagai  pasar  tunggal  dan  basis  produksi  internasional  dengan elemen  aliran  bebas  barang,  jasa,  investasi,  tenaga  kerja  terampil,  dan aliran modal yang lebih bebas;
b. ASEAN  sebagai  kawasan  dengan  daya  saing  ekonomi  yang  tinggi, dengan  elemen  peraturan  kompetisi,  perlindungan  konsumen,  hak  atas kekayaan  intelektual,  pengembangan  infrastruktur,  perpajakan  dan e- commerce;
c. ASEAN  sebagai  kawasan  dengan  perkembangan  ekonomi  yang  merata dengan  elemen  pengembangan  usaha  kecil  dan  menengah,  dan  prakarsa integrasi  ASEAN  untuk  negara-negara  CLMV  yang  termuat  dalam Initiative for ASEAN Integration ; dan
d. ASEAN  sebagai  kawasan  yang  terintegrasi  secara  penuh  dengan perekonomian  global  dengan  elemen  pendekatan  koheren  dengan ekonomi  di  luar  kawasan,  dan  meningkatkan  peran  serta  dalam  jejaring produksi global.
Disharmonisasi UUD 1945 Pasal 33 (1), (2), (3), (4) dan (5) dan cetak biru  MEA  2015  secara  sederhana  akan  digambarkan  dan  diuraikan  sebagai berikut ;
Tabel 2.

## Disharmonisasi UUD 1945 Pasal 33 dengan Cetak Biru MEA 2015
dengan Tolok Ukur Harmonisasi dari Aspek Asas Hukum
Fokus Harmonisasi UUD 1945 Pasal 33 Cetak Biru MEA 2015 ASAS HUKUM Butir 1 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kerangka Kerja 1 : ASEAN sebagai pasar tunggal  dan  basis  produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga  kerja  terampil,  dan aliran  modal  yang  lebih bebas.
UUD  1945  Pasal  33  butir  (1)  tersebut  dalam  hal  asas  hukum mengharuskan  bahwa  perekonomian  nasional  harus  berdasarkan  asas kekeluargaan  dengan  konsep  demokrasi  ekonomi,  di  mana  produksi dikerjakan  oleh  semua,  untuk  semua  di  bawah  pimpinan/  kepemilikan anggota-anggota masyarakat.
Berbeda  dengan  cetak  biru  MEA  2015,  cetak  biru  MEA  mendorong terjadinya  liberalisasi  barang,  jasa,  investasi  dan  tenaga  kerja.  Liberalisasi ekonomi ini akan menciptakan terjadinya sebuah kompetisi yang tinggi antar negara  yang  akan  berimbas  kepada  individu  sebagai  pengemban  amanat sebagai  warga  negara.  Kompetisi  tinggi  yang  terjadi  tersebut  tidak memberikan  ruang  terhadap  realitas  adanya  berbagai  kesenjangan kemampuan  dan  kapasitas  tiap-tiap  individu  atau  warga  negara  di  dalam kehidupan  bermasyarakat.  Hal  ini  akan  menyebabkan  terjadinya kerenggangan  dan  soliditas  antar  sesama  warga  negara.  Rasa  kekeluargaan sebagai  bagian  dari  sebuah  bangsa  yang  memiliki  rasa  senasib sepenanggungan sebagai salah satu nilai yang ingin ditanamkan dalam jiwa raga  seluruh  bangsa  Indonesia  menjadi  terkikis.  Sikap  kekeluargaan  adalah cita  bangsa  yang  dituangkan  oleh  para  pendiri  bangsa  sebagaimana
tercantum  di  dalam  UUD  1945  ini.  Termasuk  sikap  tenggang  rasa  dan toleransi  antar  sesama  anggota  masyarakat  yang  merupakan  salah  satu  ciri kepribadian bangsa Indonesia ini.
Tabel 3.
Disharmonisasi UUD 1945 dengan Cetak Biru MEA 2015 dengan Tolok Ukur Harmonisasi dari Aspek Pengaturan tentang Kewenangan.
Fokus Harmonisasi UUD 1945 Cetak Biru MEA 2015 PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN Butir 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi  negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kerangka Kerja 2 : ASEAN sebagai kawasan dengan  daya  saing  ekonomi yang  tinggi,  dengan  elemen peraturan kompetisi, perlindungan  konsumen,  hak atas kekayaan intelektual,
pengembangan  infrastruktur, perpajakan dan e-commerce.
Berdasar pada isi dari UUD 1945 butir 2 di atas dapat kita lihat bahwa kewenangan dalam mengatur seluruh cabang-cabang produksi yang penting bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  dikuasai  oleh negara.  Hanya  perusahaan  yang  tidak  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak boleh  ada  di  tangan  orang-seorang.  Perekonomian  berdasar  atas  demokrasi ekonomi,  kemakmuran  bagi  semua  orang.  Sebab  itulah  UUD  1945 mengharuskan  bahwa  cabang-cabang  produksi  yang  penting  tersebut dikuasai  oleh  negara,  Kalau  tidak,  tampuk  produksi  jatuh  ke  tangan  orang seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindas.
Pengaturan  tentang  kewenangan  dalam  cetak  biru  MEA  2015  dapat kita  lihat  dalam  kerangka  kerja  butir  2  diserahkan  kepada  kompetisi  dalam pasar dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan  intelektual,  pengembangan  infrastruktur,  perpajakan  dan e- commerce yang  akan  memfasilitasi  jalannya  kompetisi  tersebut  termasuk aturan main didalamnya. Pasar bebas dengan konsep penghapusan tarif dan
non tarif ini akan membentuk suatu iklim kompetisi di antara sesama negara anggota ASEAN. Masing-masing negara akan bersaing untuk meningkatkan keunggulan  komparatif  kawasan,  baik  dari  sisi  produksi  barang,  jasa  dan sumber  daya  manusianya.  Ketika  sebuah  negara  tidak  mampu  melakukan peningkatan kualitasnya untuk memunyai keunggulan komparatif maka akan terjadi  gelombang  masalah-masalah  sosial  kemasyarakatan,  ekonomi  dan krisis kebangsaan, karena tujuan dari MEA 2015 adalah pasar bebas di mana produsen  yang  mampu  bersaing,  mampu  mengikuti  aturan  main  kompetisi- lah yang akan mendominasi dan memonopoli pasar. Sementara bagi produk yang  kalah  bersaing  akan  menjadi  korban  dari  sebuah  proses  integrasi.  Hal ini jelas akan mencederai cita-cita demokrasi ekonomi.

## Tabel 4.
Disharmonisasi UUD 1945 dengan Cetak Biru MEA 2015 dengan Tolok Ukur Harmonisasi dari Aspek Tujuan Pengaturan
Fokus Harmonisasi UUD 1945 Cetak Biru MEA 2015 TUJUAN PENGATURAN Butir 3 : Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang terkandung didalamnya dikuasai  oleh  negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kerangka Kerja 3 : ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi  yang  merata  dengan elemen  pengembangan  usaha kecil  dan  menengah,  dan prakarsa  integrasi  ASEAN untuk  negara-negara  CLMV
yang  termuat  dalam Initiative for ASEAN Integration .
Secara  jelas  UUD  1945  menjelaskan  bahwa  tujuan  dari  pengaturan terhadap  pengelolaan  sumber  daya  alam  Indonesia,  baik  sumber  daya  alam hayati maupun sumber daya alam non hayati yang meliputi bumi dan air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  dalam  bumi  adalah  pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar dengan tujuan memakmurkan rakyat.
Berdasarkan  isi  dari  cetak  biru  MEA  2015  dengan  kerangka  kerja butir  ke-3  apabila  dilihat  dari  sisi  tujuan  pengaturannya  secara  kontekstual tampak  ideal  dimana  hal  ini  diperuntukkkan  bagi  perkembangan  ekonomi yang  merata  diseluruh  negara-negara  anggota  ASEAN  termasuk  negara- negara  CLMV  (Cambodia,  Laos,  Myanmar  dan  Vietnam)  sebagai  anggota bungsu di ASEAN. Perkembangan ekonomi yang merata ini akan dibangun berdasarkan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah. Akan tetapi gambaran  tentang  pasar  bebas  yang  menuntut  terjadinya  penghapusan  tarif dan  non  tarif  di  mana market  access terbuka  lebar  maka  akan  terjadi persaingan  dari  para  pemilik  modal  yang  hanya  berorientasi  pada keuntungan semata. Di mana faktor keuntungan tersebut akan berjalan sesuai dengan  operasi  pasar  tanpa  memandang  berbagai  kesenjangan  kemampuan dan  kapasitas  tadi.  Komponen  produksi  yang  akan  mendapat  banyak keuntungan sepenuhnya akan menjadi kewenangan perusahaan multinasional.  Berdasarkan  fakta  tersebut  akan  sulit  tercapai  sebuah perkembangan  ekonomi  yang  merata  dengan  melibatkan  elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, karena pasar akan diarahkan dari, untuk dan oleh para pemilik modal saja.
Tabel 5.
Disharmonisasi UUD 1945 dengan Cetak Biru MEA 2015 dengan Tolok Ukur Harmonisasi dari Aspek Keberpihakan Pengaturan terhadap Lingkungan dan Masyarakat Sekitar.
Fokus Harmonisasi UUD 1945 Cetak Biru MEA 2015 KEBERPIHAKAN PENGATURAN TERHADAP LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT SEKITAR Butir 4 : Perekonomian  nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan Kerangka Kerja 4 : ASEAN  sebagai  kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan  elemen  pendekatan koheren  dengan  ekonomi  di luar kawasan, dan meningkatkan  peran  serta
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan  dan  kesatuan ekonomi nasional. dalam jejaring produksi global.
Keberpihakan pengaturan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar secara  ideal  dan  selaras  dituangkan  di  dalam  Pasal  33  (4)  UUD  1945, sebagaimana  tersebut  di  atas.  Isi  pasal  menyatakan  bahwa  perekonomian nasional  harus  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Cetak  biru  MEA  2015  dalam  hal  keberpihakannya  terhadap lingkungan  masyarakat  sekitar  dapat  kita  lihat  dalam  kerangka  kerja  4  di mana  ASEAN  akan  dijadikan  kawasan  yang  terintegrasi  secara  penuh dengan  perekonomian  global  dengan  elemen  pendekatan  koheren  dengan ekonomi  di  luar  kawasan,  dan  meningkatkan  peran  serta  dalam  jejaring produksi  global.  Akan  terjadi  mobilisasi  besar-besaran  sebagai  akibat  dari penghapusan  hambatan  tarif  dan  non  tarif  berbagai  produk,  jasa,  investasi dan  tenaga  kerja.  Di  sini  akan  memunculkan  fakta  bahwa  hanya  produk, jasa, investasi dan tenaga kerja yang terampil dan profesional saja yang akan diserap  oleh  pasar.  Ketimpangan  sosial  akan  terjadi  dan  mengancam pembangunan ekonomi yang akan memperparah kemiskinan, pengangguran, kelaparan dan penyakit.
Berbagai faktor penyebab terjadinya dan bentuk-bentuk disharmonisasi  ketentuan  tersebut  menunjukkan  bahwa  perlu  adanya harmonisasi  hukum  agar  penerimaan  sebuah  ketentuan  internasional  dan ketentuan  nasional  dapat  selaras  dalam  pencapaian  hukum  itu  sendiri. Penerapan  berbagai  aturan  secara  bersama-sama  tanpa  upaya  harmonisasi atau  penyelerasan  sudah  barang  tentu  akan  menimbulkan  masalah,  seperti benturan  kepentingan  antara  lembaga  dan stakeholder .  Hal  itu  disebabkan masing-masing  peraturan  perundang-undangan  memiliki  tujuan,  strategi
untuk pencapaian tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi. Ketiga hal  tersebut  sering  dirumuskan  dalam  bentuk  kebijakan-kebijakan,  baik kebijakan yang bersifat tetap atau regulatory policies yang diterapkan dalam berbagai  bentuk  peraturan  pelaksanaan  dari  peraturan  yang  lebih  tinggi tingkatannya,  maupun  kebijakn  yang  besifat  tidak  tetap,  yaitu  yang  mudah diubah dalam rangka mengikuti perkembangan masyarakat. 19
Harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan tidaklah mudah hal ini  memerlukan  langkah-langkah  dan  metode  yang  tepat, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari pengkajian ilmu pengetahuan hukum. Harmonisasi hukum harus mengesampingkan kepentingan-kepentingan sektoral, kepentingan-kepentingan tertentu, karena untuk mengharmoniskan peraturan perundang-undangan,  semua  pihak  terkait  harus  memandang  sebuah peraturan dibuat untuk ;
a. kepentingan rakyat indonesia secara keseluruhan;
b. menghindari biaya besar yang berakibat pembebanan kepada masyarakat, dan
c. memperhatikan  akibat  yang  timbul  dari  ditetapkannya  peraturan perundang-undangan tersebut terhadap kerusakan lingkungan.
Harmonisasi  hukum  sangat  menentukan  keberadaan  keberhasilan negara  hukum  dalam  mengatur  berbagai  persoalan.  Pemikiran  ini  jika dihubungkan  dengan  perspektif  negara  hukum,  pembentukan  hukum  dan supremasi  hukum  atau rule  of  law harus  ditegakkan  secara  konsekuen, supaya  hukum  berfungsi  mengendalikan,  mengawasi  dan  membatasi penguasa.  Hukum  tidak  boleh  digunakan  sebagai  instrumen  politik  untuk kepentingan  politik  tertentu  termasuk  kekuasaan.  Oleh  karena  itu,  negara adalah  komponen  utama  yang  harus  menjadi  instrumen  pengatur  dan pengendali kekuasaan negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara atau  praktik-praktik  ketatanegaraan,  secara  teoretis  terdapat  tiga  prinsip utama  yang  harus  digunakan  sebagai  landasan.  Pertama,  negara  demokrasi, kedua  negara  hukum,  dan  sistem  konstitusional.  Negara  demokrasi,  negara hukum  dan  sistem  konstitusional  merupakan  prinsip  utama  yang  bertujuan
19 Ermawaty  Munir, Eksistensi  UUD  dan  Tap  MPR  dalam  sistem perundang-undangan  dan dalam  mekanisme  ketatanegaraan  Indonesia  1960-2000 .  Ringkasan  desertasi.  (Jakarta: Pascasarjana UI, 2000), hlm.1 sebagaimana dikutip dalam Heryandi, Loc.Cit . hlm. 19.
membatasi kekuasaan atau mencegah dipraktikkannya kekuasaan pemerintah yang bersifat absolut dan otoriter. 20
Berdasarkan  uraian  di  atas  sepatutnyalah  Indonesia  sebagai  bagian dari  masyarakat  internasional  bersifat  kritis  dalam  menelaah  aturan-aturan internasional yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945. Termasuk kritis terhadap aturan main dalam upayanya menuju  integrasi  ekonomi  menuju  MEA  2015.  Indonesia  harus  mampu  jeli melihat peluang, hambatan dan tantangan ketika memberikan komitmennya dalam  sebuah  sebuah  peraturan  internasional.  Penguatan  kapasitas  dan kapabilitas para negosiator Indonesia harus terus ditingkatkan sehingga kita mampu  menjadi  negara  yang  mampu  mewarnai  bukan  hanya  sekedar terwarnai  di  tengah-tengah  arus  globalisasi  tanpa  bisa  mengambil  manfaat dari  skenario  globalisasi  ekonomi.  Melakukan  banyak  persiapan  untuk menghadapi  berbagai  tantangan,  memberikan  solusi-solusi  konkrit dilapangan  untuk  menjawab  berbagai  krisis  kebangsaan  di  tengah-tengah arus globalisasi.

## 4. Peraturan-Peraturan Nasional yang Berkaitan dengan MEA 2015
Berikut  adalah  beberapa  identifikasi  peraturan-peraturan  nasional yang  berhubungan  dengan MEA  2015  sebagai salah satu upaya  pemerintah dalam menghadapi serbuan produk-produk ASEAN, antara lain; 1. Undang-Undang  No.  38  Tahun  2008 tentang  Pengesahan Charter  of the Association  of  Southteast  Asian  Nations (Piagam  Perhimpunan  Bangsa- bangsa Asia Tenggara);
2. Inpres  No.  5  Tahun  2008  tentang  Fokus  Program  Ekonomi  tahun  2008- 2009;
3. Inpres  No.  11  Tahun  2011  tentang  Pelaksanaan  Komitmen  Cetak  Biru MEA;dan
4. Keppres  No.  23  Tahun  2012  tentang  Susunan  Keanggotaan  Sekretariat Nasional ASEAN.
20 Loc.  Cit .,  DPD  RI, Naskah  akademik  RUU  tentang  sistem  pembentukan  peraturan perundang-undangan ,  (Jakarta,  DPR  RI,  2010),  hlm.  10-11.  Sebagaimana  dikutip  dalam Heryandi, hlm. 21.

## C. Penutup
Berdasarkan uraian pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya yang  merupakan  analisis  terhadap  rumusan  masalah,  teori-teori,  aturan hukum  internasional  dan  hukum  nasional  serta  hasil  pembahasan  dan penelitian, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
Terdapat  disharmonisasi  antara  UUD  1945  dengan  ketentuan internasional  tentang  MEA  2015  di  mana  aturan  tentang  masalah perekonomian  dan  kesejahteraan  sosial  dalam  UUD  1945  tercantum  dalam Bab  XIV  Perekonomian  Nasional  dan  Kesejahteraan  Sosial,  Pasal  33  (1), (2),  (3)  dan  (4),  sementara  berdasarkan  cetak  biru  MEA  2015  ini  memuat empat  kerangka  kerja  atau  pilar  MEA.  Disharmonisasi  kedua  ketentuan tersebut terdapat dalam 4 (empat) hal yang menjadi fokus harmonisasi yaitu dari  aspek  asas  hukumnya,  pengaturan  tentang  kewenangan,  tujuan pengaturan  dan  keberpihakan  pengaturan  terhadap  lingkungan  dan masyarakat sekitar.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Yasir,  Armen,  2014, Hukum  Perundang-undangan ,  Bandar  Lampung: Justice Publisher.
Asian  Forum  and  Human  Rights  Development,  2010, Rights  Now:  A Training  Manual  on  ASEAN  Human  Rights  mechanism,  Hand  Out Material ,  Thailand:  Association  of  Southeast  ASEAN  Nations (ASEAN).
Nasution, Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Hukum , Bandung: Mandar Maju.
CPF  Luhulima,  Dewi  F.A.,  Ikrar  Nusa  B,  Yasmin  S.,Ratna  Shofi  I,
Masyarakat  Asia  Tenggara  menuju  komunitas  ASEAN  2015 .  Jakarta: P2P-LIPI dan Pustaka Pelajar.
Departemen  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  (DEPLU  RI),  2010, ASEAN selayang Pandang , Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN.
Direktorat  kerjasama  ASEAN,  2008, Kenali  ASEAN  Kita, Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI. Heryandi,  2011, Harmonisasi  Hukum  Pengelolaan  Pertambangan  Minyak dan  Gas  Bumi  Lepas  Pantai  Indonesia ,  Bandar  Lampung:  Penerbit Universitas Lampung. Goesniadhie,  Kusnu,  2006, Harmonisasi  Hukum  dalam  Persepektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), Surabaya . Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana. Sjamsul  arifin,  Rizal  A  Djaafara,  Aida  S  Budiman,  2009, Masyarakat Ekonomi  Asean  2015  Memperkuat  Sinergi  ASEAN  di  Tengah Kompetisi Global , Jakarta: Elex Media komputindo. Sjamsumar  Dam,  Riswandi,  1996, Kerjasama  ASEAN  Latar  Belakang, Perkembangan dan Masa Depan , Jakarta: Ghalia Indonesia. Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press.

## B. Aturan Hukum
Undang-Undang Dasar 1945 Deklarasi ASEAN 1967 ASEAN Charter (Piagam ASEAN) Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) 2003
C. Internet
Kementerian Luar Negeri Indonesia, Sejarah ASEAN, http://www.kemlu.go.id/Pages/Asean.aspx?IDP=6&1=id. Kementerian Luar Negeri Indonesia, Sejarah ASEAN, http://www.kemlu.go.id/pages/Asean.aspx?IDP=6&1=id. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, ASEAN Selayang Pandang, melalui littp://kemiu go.id/Documents/ASEAN`/`20Selayan,-
%20Pandang,.doc.
Ratifikasi  Piagam  ASEAN,  lihat  http://id.wikipedia.org/wiki/Piagam
ASEAN.
e-book.  Departemen  Perdagangan  Republik  Indonesia.  Menuju  Asean Economic Community 2015.