Kapitalisme Pendidikan dan Reinventing Paradigma Pendidikan Indonesia: Sebuah Tinjauan Antropologi Pendidikan

## Askar Nur
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: askarr.nur@gmail.com
p-ISSN : 2745-7796 e-ISSN : 2809-7459
Abstrak. Sejatinya,  pendidikan  merupakan  perkara  yang  netral.  Arah  dan  proses  pendidikan ditentukan  oleh  sistem  yang  mengarahkan.  Dalam  konteks  Indonesia,  kecenderungan  tujuan pendidikan  lebih  kepada  model  pendidikan  yang  memiliki  orientasi  utama  pada  keselarasan  dan keterkaitan  dengan  dunia  usaha  dan  dunia  industri.  Kecenderungan  tersebut  merupakan  salah  satu variabel  yang  mendukung  proses  kapitalisasi  pendidikan.  Konsekuensi  logis  yang  harus  diterima adalah  konsep  pendidikan  di  Indonesia  akan  lebih  berfokus  pada  kepentingan  pasar  bebas  dan mengesampingkan  pendidikan  sebagai  kebutuhan  dasar  manusia  dalam  mengasah  potensi  diri  dan intelektualitas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendemonstrasikan  proses  dan  model  kapitalisme pendidikan  di  Indonesia  dan  berupaya  untuk  mengembalikan  paradigma  pendidikan  sesuai  tujuan pendidikan  nasional  dalam  UUD  1945.  Penelitian  ini  merupakan jenis  penelitian  descriptif  kualitatif dengan metode studi pustaka ( library research ) dan menggunakan pendekatan antropologi pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal kapitalisme pendidikan di Indonesia dapat terjadi melalui sistem pendidikan yang diterapkan, di antaranya sistem pendidikan melalui mekanisme sistem pasar, sistem pendidikan melalui sistem komando negara, dan sistem pendidikan berbasis kerakyatan. Dari ketiga sistem pendidikan tersebut, di Indonesia lebih didominasi oleh sistem pendidikan berbasis sistem  pasar  dan  sistem  komando  negara  sehingga  sebagai  upaya  dalam  mengembalikan  paradigma pendidikan Indonesia sesuai tujuan pendidikan nasional adalah dengan menerapkan konsep pendidikan berbasis  kerakyatan.  Selain  itu,  Indonesia  sebagai  negara  multikultural  tidak  terlepas  daripada  aspek penerimaan  para  peserta  didik  yang  berasal  dari  latar  belakangg  keluarga  yang  beragam  sehingga dalam  hal  mewujudkan  konsep  pendidikan  yang  berkerakyatan,  dibutuhkan  konsep  atau  kebijakan pendidikan  berbasis  kearifan  lokal  sebagai  upaya  dalam  mensiasati  keinginan  individu  dalam  dunia pendidikan untuk mencapai kompleksitas pengembangan intelektual.
Kata  Kunci: Kapitalisme  Pendidikan,  Antropologi  Pendidikan,  Sistem  Pendidikan,  Dunia  Industri, Dunia Usaha
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi

## PENDAHULUAN
“Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma- cuma… .”  Sekilas  uraian  pasal  26  ayat  (1) Deklarasi  Universal  Hak-hak  Asasi  Manusia (DUHAM).  Selanjutnya, “Negara-negara peserta  kovenan  ini  mengakui  hak  setiap orang  atas  pendidikan” merupakan  isi  dari pasal  13  ayat  (1)  Kovenan  Internasional tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya (Alifiandi, 2018).
Baik DUHAM  maupun  Kovenan Internasional merupakan traktat dan deklarasi bersama yang melibatkan Indonesia. Sebagai salah  satu  Negara  anggota  dari  PBB, Indonesia  ikut  langsung  dalam  perumusan peraturan yang memiliki orientasi atau tujuan untuk  menjamin  hak  setiap  manusia  untuk memperoleh  pendidikan  (Angelina,  2018). Keduanya diproklamasikan pada akhir Perang  Dunia  II,  pada  pertengahan  tahun 1945  dengan  komitmen  bersama  bahwa Negara-negara  anggota  PBB  berkewajiban untuk  menyediakan  pendidikan  bagi  anak-
anak  mereka  tanpa  memandang  kelas  sosial ekonominya (Anwar, 2019).
Dari aspek historis, sejak tahun 900-an sebelum  Masehi  saat  pendidikan  mulai dilembagakan  di  Kota  Sparta,  pendidikan tidak pernah diarahkan untuk dirinya sendiri. Artinya, pendidikan adalah wahana sekaligus alat.  Alat  menyalurkan  ilmu  pengetahuan, alat  pembentukan  karakter  seseorang,  alat pelatihan  keterampilan,  alat  pembentukan kesadaran  bangsa,  alat  meningkatkan  taraf ekonomi,  alat  mengurangi  kemiskinan,  alat mengangkat status sosial, alat menguak alam raya dan manusia, alat menciptakan keadilan sosial,  alat  pemanusiaan,  alat  investasi  dan alat pembebasan (Astutik, 2019).
Sebagai sebuah alat, pendidikan tentunya  memiliki  tujuan.  Dalam  sebuah tujuan,  kehadiran  visi  dan  misi  merupakan keniscayaan.  Sementara  itu,  dalam  proses pencapaian,  visi  dan  misi  menjadi  medan perebutan  pengaruh  dari  berbagai  kekuatan dan  ideologi.  Selanjutnya,  kekuatan  dan ideologi  tersebut  menjelma  menjadi  sistem ekonomi kependidikan serta membuat kembali  visi  dan  misinya  masing-masing (Gusli et al., 2021). Pada bagian inilah, ruang dilematis  pendidikan  tercipta.  Setidaknya terdapat  dua  perkara,  pertama  posisi  dan hakikat  pendidikan  harus  tetap  berpatokan pada  nilai  kemanusiaan  dan  semangat kerakyatan. Kedua, alur pendidikan mengikuti  sistem  ekonomi  kependidikan yang  berorientasi  pada  peningkatan  taraf ekonomi dan sebagai wahana investasi dalam proses  industrialisasi  (liberal-kapitalistik) (Jabbar, 2020).
Posisi  dan  hakikat  pendidikan  yang mengandung nilai kemanusiaan dan semangat  kerakyatan  tentu  menghadapi sekelumit  tantangan  tersendiri  di  zaman modern  atau  globalisasi  seperti  saat  ini. Seperti  tantangan  dalam  proses  injeksi paradigma  kritis  ke  dalam  pendidikan  yang tengah menggalakkan logika kapitalisme dan mendirikan  tembok  pemisah  antara  institusi pendidikan dan realitas kehidupan masyarakat  (Leany  &  Subaidi,  2021).  Pada
hakikatnya,  pendidikan  merupakan  perkara yang  tidak  pernah  netral  seperti  yang dibahasakan  oleh    Ben  Laksana  bahwa “pendidikan  dan  proses  pendidikan  selalu meniscayakan  faktor  sosio-politis”  saat merespon  komentar  dari  salah  seorang kerabatnya  tentang  tulisannya  “Akal  Sehat Baru:  Siasat  Pendidikan  Kritis  Menantang Revolusi  Industri  4.0”  yang  mengatakan bahwa  “pendidikan  adalah  suatu  hal  yang netral  (Laksana  &  Agustina,  2022;  Wood  et al.,  2020).  Jika  ada  yang  salah,maka  yang salah  bukan  sistem  pendidikannya,  namun individu yang menjalaninya”.
Lebih  lanjut,  Ben  mengutip  kata-kata Karl  Marx  dan  Friedrich  Engels  dalam bukunya  Communist  Manifesto  (1888;  Hal. 28) (Marx, 2019b), tentang peran pendidikan untuk  masyarakat  bahwa  “Dan  pendidikan Anda!  Bukankah  itu  juga  sosial,  dan ditentukan oleh  kondisi  sosial  di  mana Anda mendidik, oleh intervensi langsung atau tidak langsung,  dari  masyarakat,  melalui  sekolah? Kaum  Komunis  belum  menciptakan  campur tangan  masyarakat  dalam  pendidikan;  akan tetapi  mereka  berusaha  untuk  mengubah karakter intervensi itu, dan untuk menyelamatkan  pendidikan  dari  pengaruh kelas penguasa” (Marx, 2019a).
Selain  itu,  perkara  yang  membuat pendidikan tidak netral juga dipengaruhi oleh sistem  ekonomi  kependidikan  yang  tidak menafikan perebutan pengaruh. Dalam arena pertarungan  dan  perebutan  kuasa  selalu terdapat pelaku (agen) dan agenda tersembunyinya  untuk  membangun  sebuah sistem.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  kualitatif  dengan  menggunakan metode  studi  pustak  (library  research)  dan pendekatan antropologi pendidikan. Penelitian  kualitatif  menurut  (Putri  Rizca Ayu,  2017)  adalah  kajian  yang  bertujuan untuk  memahami  fenomena-fenomena  yang dialami  partisipan  penelitian,  seperti  pelaku, persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain.
Secara  holistic  dan  melalui  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa  dalam  setting alam tertentu, dengan menggunakan metodologi  alam  yang  beragam  (Junesty, 2020).
Adapun  sumber  data  penelitian  ini yaitu data yang dapat ditemukan dalam buku- buku  tentang  kapitalisme  pendidikan,  jurnal, majalah,  dan  tesis  relevan  dengan  penelitian ini  (Widiastuti  et  al.,  2015).  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui analisis  dari  bahan-bahan  tertulis  sebagi sumber data utama.
Tahap selanjutnya adalah membaca dan meninjau  literatur  data  yang  tersedia  untuk menilainya.  Jenis  analisis  data  yang  paling dasar  adalah  analisis  data  deskriptif,  yang sering digunakan oleh peneliti dan pengembang(Putra, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kapitalisme  Pendidikan  dalam  Sistem Pendidikan
Terdapat tiga sistem yang mempengaruhi  arah  dan  proses  pendidikan, yakni  sistem  pasar,  sistem  komando  Negara dan sistem kerakyatan.

## 1. Pendidikan dan Sistem Pasar
Dalam makna luas pasar adalah sesuatu yang  anonim  dan  ideologis.  Pasar  tidak hanya  melibatkan  pelaku  pasar,  penawaran dan  permintaan,  akan  tetapi  siapa  yang  kuat mengontrol  sarana  ekonomi  dan  alokasinya (Agnusia,  2021).  Pendidikan  di  bawah kendali  sistem  pasar  akan  membangun sebuah  paradigma  baru  bahwa  pendidikan merupakan  pabrik  tenaga  kerja  dan  tujuan pendidikan  adalah  untuk  menjadi  buruh industri sehingga memiliki kecocokan dengan  tujuan  ekonomi  kapitalis  (Hasta  & sabandi, 2019).
Di  Indonesia  pasca  Orba,  proses pendidikan  dengan  mekanisme  sistem  pasar semakin tampak jelas sekaligus  memperjelas bahwa  developmentalisme  merupakan  dasar ideologi  pendidikan.  Pada  wilayah  ini,
developmentalisme  diartikan  sebagai  sebuah paham atau gagasan pembangunan berkelanjutan  dengan  prioritas  utama  pada pertumbuhan  ekonomi  di  segala  aspek kehidupan masyarakat termasuk aspek pendidikan.  Developmentalisme  hadir  tidak dengan  sendirinya  melainkan  didukung  kuat oleh modernisasi dengan paradigma kapitalisme (Novad, 2019).
Modernisasi  dalam  pendidikan  dapat diartikan  sebagai  bentuk  perubahan  yang ditandai  dengan  pertumbuhan  ekonomi melalui industrialisasi. Sementara itu, industrialisasi membuka ruang seluas- luasnya  untuk  kapitalisme  sebagai  suatu paham  yang  meyakini  bahwa  pemilik  modal dapat  melakukan  usahanya  dengan  bebas untuk  meraih  keuntungan  sebesar-besarnya begitupun  dengan  neoliberalisme  sebagai sebuah aliran politik ekonomi yang berkiblat pada  pasar  bebas  dan  menekan  campur tangan pemerintah (Nugraha, 2018).
Baik kapitalisme maupun neoliberalisme,  meskipun  dengan  istilah  dan pemaknaan  yang  berbeda  namun  memiliki kiblat  yang  sama  yakni  pasar  bebas  dan globalisasi  ekonomi  dan  politik-ideologi. Kapitalisme dalam mempertahankan hidupnya  harus  memaksakan  masyarakat menjadi konsumtif dan materialistik begitupula  dengan  modernisasi  sebagai produk  budaya  dari  Eropa  Barat  awal  abad- 17 membawa visi dan misi yang menekankan aspek  rasionalitas,  sekuler  dan  pemikiran ilmiah  sebagai jalur  kemajuan  dalam kehidupan  manusia.  Tak  ayal,  keduanya menjadi mesin pelanggeng bagi developmentalisme
(Nurandriani
& Alghazal, 2022).
Mekanisme  kerja  developmentalisme dalam  tubuh  pendidikan  menjalar  secara terus-menerus  mulai  dari  kurikulum  yang diisi dengan pengetahuan dan keahlian untuk industrialisasi,  penerapan  konsep link  and match sebagai  usaha  mempertautkan  antara pendidikan  dan  industri  sampai  melahirkan beberapa  produk  hukum  dalam  pendidikan yang  semakin  mendukung  ekonomi  dengan
corak  liberal-kapitalistik  dan  mengarahkan pendidikan  sebagai  pabrik  tenaga  kerja (Nurohman, 2020).
Developmentalisme  dalam  melahirkan produk-produk hukum pendidikan membutuhkan  legalitas  dari  pemerintah  atau Negara  agar  dalam  menjalankan  aksinya tetap  memiliki  dasar  hukum  khususnya Indonesia yang dikategorikan sebagai Negara hukum (Ramdoni et al., 2021).

## 2. Pendidikan  dan  Sistem  Komando
Negara
Asal usul  dan  konsepsi Negara (mungkin  saja) bukan lagi  pembahasan  yang digemari  dalam  kehidupan  saat  ini.  Definisi Negara,  teori  terjadinya  Negara,  bentuk Negara  hingga  Negara  Indonesia  merupakan pembahasan  yang  dianggap  telah  selesai (Feriyanto,  2021).  Tak  pelik,  miskonsepsi terhadap Negara menjadi wejangan keseharian  kita  atau  bahkan  semacam dramaturgi  yang berkepanjangan. Bagi Riger Soltau,  (Budiardjo,  2007;  Agustino,  2007; Kaelan  dan  Achmad  Zubaidi,  2007),  negara adalah  alat  atau  wewenang  yang  mengatur atau  mengendalikan  persoalan  bersama  atas nama  masyarakat.  Artinya,  dalam  sebuah Negara  terdapat  birokrasi  atau  sistem pemerintahan  yang  memiliki  andil  penuh dalam mengusahakan dan mengayomi masyarakat serta bergerak atas dasar kepentingan  masyarakat  tanpa  memandang unsur  agama,  ras  hingga  kelas  sosial (Fitrianah, 2018).
Negara,  meminjam  teori  Marx  dan Engels  dalam  sudut  pandang  antropologi, merupakan  komite  eksekutif  kelas  penguasa. Negara  merupakan  suatu  badan  politik  yang memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik kelas sosial yang memegang dominasi (Gunawan, 2021). Hadirnya  kelompok-kelompok  masyarakat mengharuskan  hadirnya  Negara  dari  sudut pandang  kaum  dominan  agar  tidak  tercipta suasana dan tatanan yang kacau.
Morton Fried, seorang ahli antropologi politik, memberikan penekanan bahwa sekali
suatu  masyarakat  telah  mengembangkan suatu sistem pelapisan sosial, maka munculnya  Negara  sudah  hampir  pasti  dan kehadiran  Negara  tidak  terlepas  daripada keberadaan birokrasi yang memegang kendali  sekaligus  mampu  mengontrol  arah suatu Negara (Holimin et al., 2021).
“Penguasa  yang  menampuk  kekuasaan adalah  unsur  pertama  dan  terpenting sebuah Negara.
Tetapi, dalam menjalankan  kekuasaannya,  penguasa selalu  didukung  seperangkat  birokrasi sederhana.  Keberadaan  birokrasi  inilah yang  membedakan  masyarakat  Negara dengan masyarakat pra-negara. Birokrasi  ini  menjalankan  kewenangan dalam  melanggengkan  keteraturan  di samping  sebagai  saluran  komunikasi formal  Negara  dengan  warganya.” (Fried dalam Antropologi Marx) Negara  hadir  untuk  melanggengkan suatu  kekuasaan  dengan  keteraturan.  Hal demikian  juga  diperjelas  oleh  Kipp  dan Schortman  bahwa  faktor  penting  dalam banyak  kasus  pembentukan  Negara  adalah dampak  ketidakstabilan  dari  pasar-pasar barang  mewah  terhadap  tatanan  ekonomi masyarakat (Nurandriani & Alghazal, 2022).
“ketika  kepemimpinan  diruntuhkan oleh ketidakpedulian pasar pada segala sesuatu kecuali keuntungan, kebijakan- kebijakan pemiskinan sistematis adalah hal mendasar bagi pemimpin sebagaimana prajurit. Penghisapan ekonomi  bergabung  dengan  tirani,  dan kemudian  Negara  lahir.”  (Kipp  dan Schortman dikutip Wengke, 1999: 362) Meninjau  pembentukan  Negara  lebih mendalam,  sekiranya  terdapat  dua  teori penting di balik terbentuknya sebuah Negara yakni  teori  kekuasaan  dan  teori  perjanjian masyarakat  (Nurohman,  2020).  Secara  garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling  kuat  akan  menguasai  kelompok  yang paling  lemah,  setelah  adanya  pertarungan sengit.  H.J.  Laski  mengatakan  jika  negara dapat mengatur tindak tanduk masyarakatnya melalui  sejumlah  peraturan  yang  telah
dibuatnya  untuk  memaksa  masyarakat  patuh pada negara. Negara dikuasai oleh seseorang atau  sekelompok  orang  yang  kuat  dalam berbagai  hal,  misalnya kecerdasan, ekonomi, agama serta fisik 1 .
Sementara itu, teori perjanjian masyarakat  juga  dikenal  sebagai  teori kontrak sosial. Artinya suatu negara terbentuk  karena  adanya  perjanjian  antar masyarakat. Jean Jacques Rousseau menjelaskan jika keadaan masyarakat sebelum  terbentuknya  negara  adalah  hidup secara  individual,  bebas  dan  sederajat. Hingga akhirnya masyarakat membuat kesepakatan  atau  kontrak  sosial  untuk mendirikan  sebuah  negara.  Secara  tidak langsung, kekuasaan sebuah negara berada di tangan rakyat. Karena rakyat yang menentukan pemimpin serta wakil rakyatnya. Negara  tidak  dapat  bertindak  semena-mena, karena  harus  mengikuti  batasan  yang  telah ditetapkan oleh masyarakat 2 .
Akan  tetapi,  dari  kedua  teori  yang mendasari  pembentukan  Negara  tersebut, terdapat  teori  yang  dominan  digunakan  oleh suatu  Negara  termasuk  Negara  dengan bentuk republik seperti Indonesia, yakni teori kekuasaan  (S  &  sabandi,  2019).  Teori  ini lebih dominan menautkan antara Negara dan kepentingan  kelas.  Melalui  analisis  teori Negara  dari  Marx,  relasi  Negara  dan kepentingan kelas nampak sangat jelas. Marx meyakini  bahwa  keberadaan  Negara  juga disertai  dengan  kemunculan  kelas  dan pertentangannya  (silvianti  &  Afriansyah, 2020). Bagi Marx, Negara merupakan sarana penguasaan kelas yang mendominasi terhadap kelas-kelas lainnya. Kendati demikian,  kelas  dominan  dalam  sebuah Negara dibedakan ke dalam dua bentuk, elite politik dan elite ekonomi. Keduanya lah yang mengambil  peran  penting  dalam  sebuah Negara (yulasri, 2019).
1 Dikutip dari
: https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/18/ 140749569/4-teori-terbentuknya-negara?page=all
2 Ibid
Melalui teori negaranya, Marx memandang  bahwa  kelas  dominan  tidaklah seragam.  Ada  banyak  faksi  atau  kelompok yang  memiliki  kepentingan  yang  berbeda- beda sehingga faksi atau kelompok ini selalu bertentangan demi mempertahankan kepentingan masing-masing.
Walhasil, Negara pun bertindak sesuai kepentingan dari elite politik dan ekonomi yang menguasainya.  Negara  akan  hadir  sebagai tameng  atau  pelindung  kepentingan  jangka panjang  kelas  dominan  dan  mengendalikan setiap  ancaman  dari  kelas  pekerja  atau masyarakat  biasa  dari  Negara  dan  dari  faksi atau  kelompok  dominan  lainnya  yang  dapat bertindak menentang Negara apabila kepentingannya  tidak  terakomodir  dengan baik.  Pada  kondisi  ini,  Negara  tak  lebih hanyalah  arena  pertarungan  kelas  dalam melanggengkan kepentingannya masing- masing.  Kebijakan,  hukum,  ekonomi,  politik dan  lain  sebagainya  dalam  suatu  Negara dikuasai  oleh  kelas  dominan  baik  dari  para elit politik maupun elit ekonomi.
Hal  senada  pun  berlaku  pada  sektor pendidikan  yang diarahkan dan dikendalikan oleh  Negara.  Segala  cara  dapat  dilakukan demi  melanggengkan  kepentingan  kelas dominan termasuk mengendalikan segala hal yang  mungkin  saja  berpotensi  mengancam kekuasaan sehingga diperlukan pola penyeragaman.  Pola  yang  diciptakan  pun bervariasi  mulai  dari  penanaman  ideologi untuk  melestarikan  status  quo  hingga  teror penyeragaman  digalakkan  di  segala  lini seperti  indoktrinasi  ideologi  melalui  upacara bendera dan penyusunan kurikulum pendidikan.
Pendidikan  yang  dikendalikan  oleh komando
Negara dengan model penyeragaman  dan  pemaksaan  ideologi mencirikan bahwa Negara tersebut menganut prinsip otoriter. Eko Parsetyo dalam bukunya “Zaman  Otoriter”  mengemukakan  beberapa ciri-ciri  otoritarian  dari  Negara  dalam  sektor pendidikan,  di  antaranya:  makin  banyak regulasi yang kandungannya bersifat pembatasan hak bahkan pemasungan
kebebasan  dilakukan  dalam  lingkungan pendidikan  khususnya  pendidikan  tinggi seperti universitas; makin aktifnya pendekatan  represif  dalam  menghadapi berbagai  kritik  seperti  pengusutan  kasus penghinaan  terhadap  tokoh  atau  badan umum,  pembungkaman  berkedok  UU  ITE dan  kriminalisasi  para  aktivis  seperti  teror dan  peretasan  akun  media  sosial  yang mengindikasikan  ancaman  bagi  demokrasi; meluasnya  praktek  yang  menjadi  hambatan kebebasan  berpendapat  seperti  ancaman pemutusan  beasiswa  bagi  mahasiswa  yang ikut  aksi  demonstrasi,  surat  edaran  dari kementerian  pendidikan  tentang  pelarangan aksi demonstrasi dan lain sebagainya.
Situasi dan kondisi pendidikan demikian dirasakan selama Orde Baru hingga saat  ini,  meminjam  istilah  Eko  Prasetyo, bahwa  zaman  saat  ini  dapat  dikategorikan sebagai New Orba, sebuah zaman pasca orba yang  justru  mengadopsi  konsep  orba  itu sendiri. Hal tersebut dapat disimak mulai dari penyeragaman pakaian sekolah hingga kurikulum pembelajaran yang seragam untuk nusantara  yang  beranekaragam.  Fenomena tersebut juga berlaku dari segi aspek regulasi atau  kebijakan  pendidikan.  Pemerintah  yang menjalankan roda Negara juga turut mengamini  industrialisasi,  terbukti  dari kebijakan  yang  lahir  di  sektor  pendidikan cenderung  menggunakan  pendekatan  atas- bawah,  sebuah  corak  kebijakan  yang  hadir dari  struktur  pemerintah  tertinggi  tanpa mempertimbangkan  pihak  yang  menjadi objek  dalam  kebijakan  tersebut.  Teori  atas- bawah  ini  lebih  mengakomodir  kepentingan elit  politik  atau  dengan  kata  lain  teori  ini menggambarkan kekuatan elit yang berkuasa.
Di  Indonesia,  regulasi  atau  kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kehidupan industri  dan  neoliberalisme  (pasar  bebas) melalui  sistem  komando  Negara  atau  dalam hal  ini  pemerintah  Indonesia  dapat  dijumpai melalui proses ratifikasi WTO yang melahirkan  UU  Nomor  7  Tahun  1994  yang mengatur  empat  bentuk  perdagangan  dalam GATS untuk pendidikan dan juga UU Nomor
7  Pasal  4  ayat  (2)  huruf  d  Tahun  2014 tentang  perdagangan  yang  berbunyi,  “Selain lingkup pengaturan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), juga diatur jasa yang dapat  diperdagangkan  meliputi:  ….  d.  jasa pendidikan”.  Amanah  dari  GATS  adalah pendidikan  tinggi  sebagai private  goods . Oleh karena itu pendidikan sebagai jasa yang diperdagangkan  harus  dilegitimasi  melalui produk hukum di Indonesia.
Selanjutnya, IMF yang menjadi pilihan di  masa  pemerintahan  Soeharto  di  tengah krisis  finansial  tahun  1997-1998  untuk mengajukan  permohonan  bantuan  untuk Indonesia.  Pada  15  Januari  1998,  Soeharto menandatangani  LOI  ( Letter  of  Intent ) dengan  IMF  yang  isinya  tentang  keharusan bagi  PTN  untuk  mencari  pendanaan  sendiri dan  salah  satu  caranya  adalah  PTN  harus menaikkan  biaya  yang  harus  dibayar  oleh pelajar  untuk  mempertahankan  kualitas pendidikan dan hal tersebut harus dilegitimasi  melalui  produk  hukum  di Indonesia.  Sehingga  lahirlah  PP  Nomor  60 dan 61 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi dan  penetapan  PTN  sebagai  Badan  Hukum sebagai  semangat  otonomi  dan  kemandirian PTN. Selain itu, lahir pula lah UU Nomor 20 Tahun  2003  tentang  sistem  pendidikan nasional  (Sisdiknas)  khususnya  Pasal  53 yang  mendukung  PP  Nomor  60  dan  61 Tahun 1999.
Kemudian,  IMF  juga  didukung  kuat oleh  Word  Bank  dan Asian  Development Bank (ADB)  yang  berkolaborasi  dengan Kementerian Pendidikan
Tinggi dan melibatkan  konsultan  serta  pinjaman  dari World Bank melakukan program restrukturisasi pendidikan tinggi di Indonesia yang menghasilkan konsep liberalisasi pendidikan  tinggi  dan  dilegitimasi  melalui UU  Nomor  12  Tahun  2012  tentang pendidikan  tinggi  dengan  tujuan  mengisi kekosongan  hukum  setelah  UU  BHP  Nomor 9  Tahun  2009  dihapus  pada  31  Maret  2010 melalui  ketetapan  MK.  UU  PT  ini  dianggap sebagai  solusi  atas  permasalahan  pendidikan tinggi di Indonesia namun yang terjadi justru
sebaliknya,  kebijakan  ini  menjadi  masalah utama di sektor pendidikan tinggi.
3. Pendidikan dan Konsep Kerakyatan
Konsep  pendidikan  yang  diarahkan oleh  rakyat  merupakan  corak  pendidikan yang  menjadikan  rakyat  sebagai  pelaku utama.  Artinya,  pendidikan  yang  dijadikan sebagai arena pencarian jati diri manusia dan kemanusiaan  sekaligus  panggung  kebebasan bagi  rakyat  untuk  memperoleh  hak  dan pendidikan  yang  sama  tanpa  memandang kelas  dan  identitas  sosial.  Negara  dalam posisi  ini  tidak  lebih  hanyalah  sekedar fasilitator  dan  hal  tersebut  sangat  perlu ditekankan, mengingat Negara sebagai pengontrol lajur perekonomian sangat memungkinkan  mencampur-adukkan  antara pendidikan  dan  kepentingan  pasar  bebas secara massif (Deciku, 2020).
Persoalan industrialisasi melalui konsep developmentalisme dengan pendidikan tidak dapat ditampik dan dinafikan hubungan antar keduanya. Regulasi atau  kebijakan  pendidikan  yang  lahir semakin menunjukkan keberpihakannya terhadap  pasar  bebas  (Helpina,  2021). Misalnya  wujud  implementasi  GATS  dalam WTO  yang  mengamanahkan  12  sektor  yang dapat  diliberalisasi  termasuk  pendidikan dengan memasukkan pendidikan sebagai jasa yang  dapat  diperdagangkan  dalam  UU Nomor  7  tahun  2014  tentang  perdagangan pasal  4  ayat  2  (d)  dan  regulasi-regulasi lainnya  yang  turut  mendukung  pendidikan sebagai pabrik tenaga kerja untuk mendukung industrialisasi (Rafika, 2020).
Melalui desakan perjanjian internasional, pemerintah sedikit demi sedikit melepas  pendidikan  ke  tangan  swasta  yakni pendidikan  negeri  diberi  kesempatan  untuk otonom dengan kata lain menjadi swasta dan pendidikan  swasta  dibiarkan  mencari  dan menjalin  kerjasama  dengan  perusahaan- perusahaan. Pada konteks ini, terjadi perebutan  ruang  antara  pendidikan  yang dikehendaki oleh rakyat dan pendidikan yang
diinginkan  perusahaan  swasta.  Negara  tentu lebih condong ke pendidikan yang diinginkan pihak perusahaan swasta. Pada wilayah inilah pendidikan tidak mampu diakses oleh semua kalangan sekaligus mendegradasi nilai pendidikan  sejak  awal  sebagai  kebutuhan dasar manusia (Sidqi, 2021).
Dan semua regulasi pendidikan termasuk pendidikan sebagai alat mencerdaskan kehidupan bangsa harus takluk  dihadapan  globalisasi  ekonomi  yang menciptakan  perangkap  hutang  dari  sejak awal.  Konsep  otonomi  pendidikan  dan  biaya pendidikan  mahal  merupakan  cara  Negara dalam  menutupi  hutang  yang  jauh  hari  telah masuk dalam mekanisme persesuasi structural  (Structural  Adjustment  Program) yang  dikendalikan  oleh  IMF  yang  didukung melalui pola kredit lunak Bank Dunia (World Bank).
Dua  hal  yang  hadir  dalam  pendidikan dengan ideologi developmentalismenya, yakni  pendidikan  dengan  corak  menang- kalah  (kompetisi)  dan  pendidikan  yang menyiapkan manusia menjadi mandiri (keadilan  sosial).  Pendidikan  dengan  model kompetisi  akan  melahirkan  korban  yakni mereka  yang  kalah  bertarung  dari  segi ekonomi,  yang  menjadi  pemenang  adalah mereka yang bergelimang kekayaan ekonomi dan  terus  memperoleh  keuntungan  finansial. Selanjutnya, pendidikan dengan model keadilan  sosial  (kerakyatan)  tidak  dapat memperoleh  finansial  atau  uang  secara langsung, akan tetapi menjadi alat pengangkat  harkat  bagi  banyak  orang: mampu menentukan dirinya sendiri. Pendidikan model kompetisi merupakan pendidikan elit yang meminggirkan  yang  miskin.  Sementara pendidikan model kerakyatan yang membebaskan  akan  memberdayakan  semua manusia berdasarkan bakat dan kemampuannya  sehingga  menjadi  manusia yang  realis  dan  kreatif.  Kedua  model pendidikan  tersebut  merupakan  paradigma pendidikan  yang  hadir  di  permukaan  sampai saat ini.
Dari  paradigma  kemudian  membentuk visi  dan  misi  yang  secara  pelaksanaan dikenal  dengan  istilah  sistem  ekonomi- politik. Paradigma kompetisi dalam pendidikan  merupakan  paradigma  kapitalis liberalis  untuk  tingkat  internasional  atau kapitalis  feodalis  sebagaimana  dipraktekkan di  Indonesia  selama  Orde  Baru.  Paradigma kerakyatan adalah paradigma populis demokratis  humanis  sebagaimana  amanah UUD 1945: Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Indonesia sebagai Negara bekas jajahan yang  terbelakang  dari  segi  pengembangan ilmu pengetahuan, satu hal yang pasti bahwa sistem  ekonomi  akan  menjadi  penentu  dari pendidikan  dari  sebaliknya.  Sementara  itu, sistem  perekonomian  Indonesia  sangat  jelas sesuai  yang  dirumuskan  oleh  Bung  Hatta dalam  pasal  33  ayat  1  UUD  1945  bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan dengan kata lain bahwa sistem perekonomian Indonesia  adalah  ekonomi  basis  kerakyatan. Lantas apakah sistem pendidikan di Indonesia  adalah  pendidikan  kerakyatan? Seharusnya  realitas mengamini  hal  demikian akan  tetapi  mengutip  Todaro  (1995:  386) bahwa  “sikap  pendidikan  di  Negara-negara bekas jajahan sangat kuat mempengaruhi dan dipengaruhi  oleh  gambaran,  bentuk  dan  sifat atau karakter proses pembangunan”.
Di  era  globalisasi  kapitalisme  seperti saat ini, sistem perekonomian dan pendidikan di  Indonesia  yang  seharusnya  berprinsip kerakyatan  sesuai  amanah  UUD  1945  harus berhadapan  dengan  kekuatan  neoliberalisme yang mengharuskan developmentalisme ditambahlagi kesepakatan awal yang terbangun  saat  Indonesia  menghadapi  krisis moneter  harus  meliberalisasi  12  sektor  agar selamat dari tekanan krisis.
“Hari  ini  adalah  masa  lalu  yang terulang”. Kalimat tersebut menjadi representasi  yang  merujuk  pada  wajah pendidikan  Indonesia  hari  ini.  Betapa  tidak, Orde  Baru  telah  menggalakkan  sistem ekonomi,  politik  dan  pendidikan  yang
kapitalis  feodalis  (sebelumnya  theokrasi feodalis yang lebih kepada pendidikan akhlak dan  keagamaan  seperti  di  masa  kerajaan Tarumanagara,  Sriwijaya  dan  Majapahit). Misi utama kapitalis feodalis adalah penguatan  aspek  ekonomi  dan  politik  yang dikuasai  presiden-raja.  Semangat  pendidikan yang  kapitalis  feodalis  (sekarang  kapitalis neoliberalis)  akan  bermuara  pada  konstruksi pendidikan yang menutup diri dari kenyataan sosial ekonomi. Lari dari kenyataan.
Perkara tersebut juga diperparah dengan kekeliruan paradigma dan pendekatan  dalam  pendidikan  yang  terus langgeng  dari  pemerintah  kolonial  sampai saat  ini.  Kolonial  belanda  mewariskan paradigma kapitalis liberal sementara warisan  jepang  yang  fasis  menjadi  sistem pendidikan  yang  liberalis  feodalis.  Pertautan dua  paradigma  tersebut  dalam  pendidikan mengarah  pada  paradigma  global,  yakni paradigma  “kompetisi”.  Pemerintahan  Orba menjadi paradigma kompetisi sebagai kendaraan kamuflase dalam mempertahankan corak  ekonomi-sosial  yang  timpang.  Contoh yang  jelas,  perbedaan  alokasi  subsidi  antara sekolah-sekolah  negeri  unggulan  dengan sekolah-sekolah negeri bawahan  yang ada di ibu  kota  dan  jauh  dari  pusat.  Perbedaan tersebut  lahir  semata-mata  untuk  tujuan ekonomi politik tertentu.
Di bawah pemerintahan kolonial belanda,  sistem  ekonomi  politik  dikontrol penuh  oleh  Negara  induk  dan  pengusaha Belanda dan di Orba, sistem ekonomi politik dikendalikan  oleh  pemerintahan  Soeharto yang militeristik dan korup. Kondisi demikian  seharusnya  telah  diakhiri  saat  ini, akan  tetapi  yang  terjadi  justru  sebaliknya semakin  dilanggengkan  oleh  para  elit  politik dan  ekonomi  yang  memiliki  fokus  utama dalam  pembagian  pangkat  atau  jabatan  dan kucuran bonus dari pelaku bisnis internasional  yang  entah  sumbernya  dari pajak  rakyat  atau  santunan  hutang  dari IMF/Bank  Dunia  yang  menjadi  lembaga donor utama bagi Indonesia.
Perubahan  paradigma  kompetisi  dalam pendidikan  menjadi  paradigma  keadilan sosial merupakan alternatif dalam menyelamatkan  Negara  dan  para  generasi muda dari corak pemiskinan dan pembodohan struktural yang terus diindoktrinasi oleh kekuasaan global. Paradigma  keadilan  sosial  dalam  pendidikan hadir  sebagai  pola reinventing (menemukan kembali)  roh  pendidikan  Indonesia  dalam UUD  1945  utamanya  pasal  27  UUD  1945. Menjadikan  “ikut  mencerdaskan  kehidupan bangsa” sebagai  semangat  utama pendidikan sekaligus  alasan    berdirinya  NKRI  dan memberikan  jaminan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  “hak  memperoleh  pendidikan untuk semua”.
Paradigma keadilan sosial dalam pendidikan  memiliki  pendekatan  alternatif tersendiri. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan
“pemberdayaan manusia”, artinya menempatkan manusia sebagai manusia.  Manusia  tidak  dapat  dipertautkan dan  disejajarkan  dengan  komoditas  atau barang.  Pendidikan  berikut  sistemnya  hadir untuk  memberdayakan  manusia  dengan segala kemampuan dan potensinya. Mengenai  potensi  dan  kemampuan  manusia, ada  yang  dapat  diubah  dan  ada  faktor bawaan.
Kemampuan dan potensi manusia yang dapat  diubah  adalah  kondisi  sosial  dan ekonominya.  Sementara,  yang  merupakan faktor bawaan adalah mutu otak, watak asali dan  gen  lainnya.  Akan  tetapi,  faktor  bawaan manusia  tersebut  dapat  diubah,  dipertajam dan dikembangkan melalui penataan pendidikan dengan paradigma keadilan sosial dan mengimplikasikan pendekatan pemberdayaan  manusia.  Pendidikan  yang berkeadilan  sosial  menekankan  penguatan preferential  (prioritas)  terhadap  pengasahan kemampuan  dan  potensi  yang  bawaan  dan non-bawaan manusia.
Perkara  lain  yang  dapat  dilakukan dalam  mewujudkan  paradigma  pendidikan yang berkeadilan dengan pendekatan pemberdayaan  manusia  sebagai  bentuk
counter wacana dan hegemoni dari kapitalisme  pendidikan  yang  telah  mengakar khususnya  di  pendidikan  tinggi  seperti unversitas/kampus adalah dengan menghadirkan perangkat dan ruang alternatif. Ruang  yang  dimaksud  adalah  organisasi- organisasi  kemahasiswaan  yang  memiliki sentra  atau  titik  fokus  pada  pemberdayaan kemampuan  dan  potensi  anggotanya.  Seperti organisasi-organisasi  eksternal  yang  dekat dengan  arena  perguruan  tinggi.  Ramuan metode menjadi ihwal utama dalam melahirkan  ruang  alternatif  bagi  pendidikan yang  berkeadilan  sosial.  Perkara  demikian bukanlah  hal  utopis  belaka.  Bagi  Marx, segala  hal  dan  upaya  dalam  pemanusiaan manusia harus beranjak dari proses mengangkat  hal  yang  abstrak  menuju  yang konkret.

## Tinjauan Antropologi Pendidikan
“Ilmu  Pendidikan  di  Indonesia  telah mati”. Ungkapan demikianlah yang dituangkan  oleh  Mochtar  Buchori  dalam buku  Pendidikan  Nasional  dalam  Reformasi Politik  dan  Kemasyarakatan  yang  ditulis bersama dengan H.A.R Tilaar, Darmaningtyas,  dkk.  Baginya,  arena  ilmu pendidikan  sangatlah  sempit  saat  ini.  Ilmu pendidikan  acapkali  dimaknai  hanya  sebatas ilmu  tentang  mengajar  di  sekolahan  formal dan  tidak  mampu  menjangkau  dinamika sosial  yang  terjadi  di  tengah  kehidupan masyarakat (A & Byler, 2022).
Lebih lanjut, ilmu pendidikan dianggap tidak  mampu  memberikan  solusi  terhadap fenomena sosial dan sekelumit permasalahan tersendiri  yang  terjadi  di  Indonesia.  Bagi mereka, perkara demikian terjadi dikarenakan  ilmu  pendidikan  kurang  tertarik dengan paradigma kritis sehingga pandangan normatif-moralistik mengalami proses reproduksi secara berkelanjutan (Apostolidou,  2022).  Tak  ayal,  segala permasalahan  yang  terjadi  seperti  korupsi hanya dikategorikan sebagai perilaku menyimpang dan murni lahir dari dalam diri
para  pelaku  tanpa  menyadari  bahwa  setiap orang  mampu  bergerak  dinamis  untuk mengubah sistem nilai.
Hal  tersebut  kemudian  diperparah  pula oleh  lahirnya  solusi  dari  ilmu  pendidikan dalam  hal  menindaklanjuti  segala  bentuk penyalahgunaan  dalam  kehidupan  sosial seperti  tindakan  korupsi,  yakni  dengan menghadirkan pendidikan moral dan memperkuat sistem normatif tanpa menyentuh analisa struktur sosial masyarakat yang  memiliki  peranan  dalam  perubahan sosial  yang  lebih  emansipatoris.  Hilangnya paradigma  kritis  dalam  ilmu  pendidikan menjadi  malapetaka  tersendiri  bagi  sifat alamiah  manusia  yang  cenderung  kepada prinsip  nilai  keadilan  dan  kemanusiaan. Keduanya  mampu  berjalan  hanya  dengan kebebasan dan nalar kritis (Gerardo, 2021).
Luputnya  ilmu  pendidikan  dalam memandang  arena  pendidikan  sebagai  arena relasi  kuasa,  antara  kekuatan  dominatif  dan subordinatif  dan  juga  pertautan  pengetahuan sebagai  bentuk  kehendak  untuk  berkuasa semakin  menjadi  arena  khusus  dalam melanggengkan status quo berikut memperkuat jaring kekuasaan-privilese- prestige (Gibson, 2019).
Tak  hanya  itu,  ilmu  pendidikan  juga ikut  terserat  arus  deras  pasca  Orde  Baru. Lahirnya konsep developmentalisme (gagasan pembangunan berkelanjutan dengan prioritas  utama  pada  pertumbuhan  ekonomi) di  segala  aspek  kehidupan  masyarakat termasuk aspek pendidikan membawa pengaruh  besar  pada  sum-sum  tulang kehidupan  manusia.  Keyakinan  terhadap pengunaan  teknologi  sebagai  pilar  kemajuan suatu bangsa (Indonesia) dewasa ini menghadirkan  paradigma  baru  bahwa  tolok ukur  kemajuan  adalah  “apa”  yang  terlihat secara  kasat  mata  bukan  “siapa”  yang melakoni  dan  hidup  di  dalam  “apa”  yang terlihat  tersebut  (Lewis,  2018).  Di  dalam “siapa”  yang  melakoni  juga  terdapat “bagaimana” proses kehidupan yang dilakoni dan  “mengapa”  kondisi  kehidupan  demikian
hadir. Developmentalisme seakan-akan menampik perkara demikian.
Selain  itu,  developmentalisme  juga meniscayakan  hadirnya  modernisasi  yang ditopang  kuat  oleh  kapitalisme.  Sementara itu,  kapitalisme  sebagai  sebuah  paham ekonomi menggantungkan hidup sepenuhnya pada  developmentalisme  dan  modernisme. Keduanya  tak  terpisahkan  satu  dengan  yang lainnya.  Dengan  kata  lain,  ilmu  pendidikan yang menjadikan developmentalisme sebagai dasar  ideologis  saat  ini,  di  waktu  yang  sama secara  tidak  langsung  juga  mengikuti  alur modernisasi  dan  berpangku  tangan  pada kapitalisme (Lidak, 2022).
Dilansir  dari  arsip  artikel  Kompas,  6 Mei  1997  yang  ditulis  oleh  Bayu  Wahyono tentang  Renungan  Pendidikan  Nasional: Pasang-surut  Humaniora  bahwa  dorongan developmentalisme  dalam  ilmu  pendidikan menghadirkan  prinsip link  and  match (kesesuain dan kesepadanan) yang menyandingkan  antara  arena  pendidikan dengan  konsep  ketenagakerjaan.  Meskipun hal  demikian  mampu  memecahkan  masalah ketenagakerjaan  di  Indonesia  akan  tetapi muatan  teknokratiknya  sangatlah  tinggi (McGregor & Marker, 2018).
Apa  yang  ingin  disampaikan  oleh Wahyono  bahwa  kiblat  ilmu  pendidikan  di Indonesia  hanya  bergantung  pada  hembusan kebijakan dari pemerintah dan menanggalkan perspektif  kritis  sebagai  bentuk counter- hegemony dari  sistem  (kebijakan)  yang diterapkan oleh pemerintah yang sama sekali tidak  mempertimbangkan  aspek  sosial  dan budaya dari manusia yang menjalani kebijakan tersebut.
Di  lain  kesempatan,  Dr.  Yahya,  M.A dalam sebuah presentasinya pada mata kuliah Antropologi  Terapan  program  Magister Antropologi,  Unhas  mencoba  mengelaborasi konsep antropologi, kebijakan dan pembangunan  serta  efek  modernisasi  bagi kehidupan  manusia.  Modernisasi  sebagai sebuah  produk  tulen  yang  lahir  di  Eropa
Barat  pada  awal  abad-17  dengan  penekanan pada aspek rasionalitas, sekuler dan pemikiran  ilmiah  sebagai  jalur  kemajuan. Semangat  tersebutlah  yang  mendukung persebaran  modernisasi  ke  seluruh  dunia. Tujuan  utama  dari  modernisasi  adalah kemajuan materi dan peningkatan individu.
Dengan kata lain, modernisasi merupakan  bentuk  perubahan  yang  ditandai pertumbuhan ekonomi melalui
industrialisasi. Seiring perjalanannya, terdapat dukungan dan kritikan yang dialamatkan pada modernisasi. Bagi sebahagian  yang  mendukungnya  mengklaim bahwa manfaat modernisasi seperti transportasi yang lebih baik, pendidikan yang lebih  modern  dan  berkualitas,  perawatan kesehatan  dan  telekomunikasi  yang  canggih sebanding  dengan  biaya  yang  dikeluarkan bagi  lingkungan  dan  masyarakat.  Sementara itu,  bagi  pengkritiknya  memandang  bahwa modernisasi  sebagai  problematika  tersendiri sebab hanya berfokus pada tingkat konsumsi yang  terus  mengalami  peningkatan  dan penggunaan  sumber  daya  yang  terbarukan secara berlebihan memicu kehancuran lingkungan hidup.
Modernisasi  sebagai  pendukung  utama developmentalisme  yang  menjadi  dasar ideologis  bagi  ilmu  pendidikan  dewasa  ini juga  ikut  berkontribusi  dalam  perumusan kebijakan  di  tataran  pendidikan  yang berfokus  pada  proses  kapitalisasi  pendidikan baik  pendidikan  dasar  hingga  pendidikan tinggi.  Hal  tersebut  terbukti  dari  beberapa kebijakan  pendidikan  skala  nasional  yang dikeluarkan oleh pemerintah dan terikat oleh regulasi  global  (GATS  dalam  WTO,  SAP milik IMF, dan Asistensi World Bank).
Roda  kapitalisme  akan  selalu  berputar dan  menggerogoti  segala  lini  kehidupan masyarakat.  Melalui  proses  modernisasi, kapitalisme  akan  terus  tumbuh  subur  dan membujuk  masyarakat  menjadi  konsumtif dan  materialistik.  Hal  yang  sama  pun  akan berlaku  dalam  dunia  pendidikan  khususnya pendidikan tinggi, bujuk dan rayuan
kapitalisme  nampak  pada  iming-iming  atau tawaran  kemapanan  hidup  bagi  seluruh manusia  yang  berproses  dalam  ruang pendidikan.  Melalui  konsep link  and  match , proyeksi  dunia  pendidikan  hanya  akan menciptakan  manusia-manusia  yang  patuh, berkiblat profit-oriented dan  menjadi  tenaga pekerja di sektor industri.
Kebijakan pendidikan khususnya pendidikan  tinggi  dirumuskan  dan  diramu sedemikian rupa semata-mata sebagai bentuk legitimasi proses industrialisasi yang digalakkan  di  sektor  pendidikan  oleh pemerintah  tanpa  mempertimbangkan  proses kehidupan manusia yang merasakan langsung efek dari kebijakan tersebut.
Kebijakan yang diterapkan di pendidikan  tinggi  tentu  akan  membawa pengaruh terhadap manusia dan kebudayaannya  baik  dari  segi  sistem  nilai maupun  pola  perilakunya.  Berangkat  dari pandangan tersebut, studi antropologi khususnya  antropologi  pendidikan  menjadi ihwal  ultim  dalam  proses  perumusan  dan penetapan sebuah kebijakan dalam pendidikan  tinggi.  Beberapa  ahli  memiliki definisi tersendiri tentang antropologi namun secara  sederhana  antropologi  dapat  diartikan sebagai  ilmu  yang  berfokus  pada  segala aspek  dari  manusia,  yang  terdiri  atas  aspek fisik dan nonfisik berupa warna kulit, bentuk rambut,  bentuk  mata,  kebudayaan,  aspek politik,  pedidikan  dan  berbagai  pengetahuan tentang  corak  kehidupan  lainnya  yang bermanfaat.
Kendati demikian dalam dunia pendidikan,  antropologi  merupakan  suatu kajian yang terbilang baru. Pada pertengahan abad-20,  antropologi  pendidikan  sebagai salah  satu  disiplin  ilmu  baru  menampakkan diri  di  permukaan  yang  beranjak  dari pertanyaan seberapa jauh pendidikan mampu mengubah  masyarakat.  Fokus  utama  dari antropologi  pendidikan  adalah  menciptakan perubahan sosial dengan melibatkan manusia (mahasiswa/mahasiswi) dan dalam pembuatan
kebijakan pendidikan,
antropologi pendidikan berusaha mewujudkan  kebijakan  yang  mendukung pendidikan sebagai kebutuhan dasar manusia sesuai amanah dari UUD 1945 tentang tujuan pendidikan nasional.
Hal  tersebut  terbukti  dari  beberapa antropolog berdasarkan penelitiannya melakukan penolakan terhadap proses modernisasi  dalam  dunia  pendidikan  dengan alasan  bahwa  modernisasi  pendidikan  tinggi akan  semakin  meningkatkan  ketidaksetaraan dalam  hal  akses  pendidikan,  kebebasan akademik  terancam,  menghancurkan  budaya asli dan mengurangi keanekaragaman budaya.
Pandangan tersebut juga didukung kuat oleh  teori  kekerasan  simbolik  dari  Pierre- Felix Bourdieu, seorang antropolog perancis. Meskipun teorinya tidak hanya berfokus pada dunia  pendidikan,  akan  tetapi  pada  wilayah kekerasan  simbolik,  Bourdieu  mendudukkan analisis  teorinya  pada  pendidikan  tinggi. Kekerasan  simbolik  terjadi  dalam  ruang lingkup  pendidikan  tinggi  murni  hasil  dari kebijakan pendidikan tinggi yang menjadikan developmentalisme sebagai landasan ideologis.
Bentuk kekerasan simbolik yang rawan terjadi di pendidikan tinggi yakni pembungkaman  kebebasan  berekspresi  dan penghancuran  budaya  asli  di  kalangan mahasiswa. Kekerasan simbolik dapat dimaknai  sebagai  bentuk  kekerasan  melalui pola  dominasi  struktur  sosial  masyarakat dimana  kelompok  kelas  atas  “memaksakan” ideologi,  budaya,  kebiasaan,  atau  gaya hidupnya  kepada  kelompok  kelas  bawah yang didominasinya.
Di  tataran  perguruan  tinggi,  kekerasan simbolik  dapat  disimak  melalui  hubungan antara  tenaga  pendidik  (dosen)  dan  peserta didik  (mahasiswa).  Pola  dominasi  dengan menempatkan  mahasiswa  sebagai  objek, salah  satu  contohnya  di  dalam  ruang perkuliahan  dosen  selalu  menempatkan dirinya  sebagai  subjek  dan  mahasiswa
sebagai  objek  sehingga  tidak  terjadi  proses dialektika dalam kelas. Alhasil, kecenderungan  yang  hadir  adalah  bentuk “pemaksaan”  terhadap    sebuah  kebiasaan yang  telah  direformulasi  melalui  ideologi yang  ditanamkan  dan  dikemas  ke  dalam bentuk kebijakan (sistem).
Meskipun antropologi pendidikan terbilang  sebagai  disiplin  ilmu  baru  namun telah  memberi  kontribusi  yang  signifikan terhadap  dunia  pendidikan.  Hal  tersebut diutarakan  oleh  G.D.  Spindler  dalam Education  and  Culture:  Anthropological Approaches bahwa kontribusi utama antropologi terhadap pendidikan yakni menghimpun  sejumlah  pengetahuan  tentang pendidikan  yang  sudah  diverifikasi  secara etik  dan  emik  sebagai  sebuah  pandangan dengan menganalisis proses-proses pendidikan yang berbeda-beda dalam lingkungan sosial budayanya.
Kaitan antara antropologi dan pendidikan dapat dilihat dari sifatnya sebagai cabang  ilmu  sosial  yang  empirik-deskriptif yang berbicara tentang sesuatu yang sebagaimana adanya. Disiplin tersebut sangat berguna bagi perkembangan dunia pendidikan  yang  memandang  bahwa  segala bentuk  gejala  pendidikan  merupakan  produk budaya  manusia  yang  diciptakan  dan dikontrol oleh manusia sendiri.
Seperti  halnya  kebijakan  pendidikan tinggi,  jika  ditinjau  dari  sudut  pandang antropologi  pendidikan  maka  suatu  bentuk keharusan  dalam  menciptakan  kebijakan yang  mampu  mendukung  proses  kehidupan dan  kebudayaan  manusia  yang  dihidup  di dalam arena tersebut. Secara historis, perkara tersebut  juga  turut  didukung  oleh  teori tentang sistem yang muncul pada tahun 1960 yang dipelopori oleh para pemikir lintas ilmu seperti Herbert A. Simon (ilmu administrasi) dalam  bukunya The  Science  of  Management Decision (1960),  Daniel  Katz  dan  Robert  L. Kahn  (psikologi)  dalam  buku  yang  berjudul The  Social  Psychology  of  Organisations (1966)  dan  James  G.  Miller  (biologi)  dalam
bukunya Living  Systems (1978)  bahwa kelahiran sebuah sistem  atau kebijakan tidak terlepas daripada sub-sub sistem di dalamnya yang  saling  berhubungan  satu  dengan  yang lainnya (Hipolitus: 2017).
Dalam  konteks  pendidikan  tinggi, kebijakan atau sistem harus saling berhubungan  dengan  sub-sub  sistem  di dalamnya. Dalam hal ini, perangkat pendidikan  tinggi  dan  manusia  yang  berada dalam  arena  pendidikan  merupakan  sub-sub sistem  tersebut.  Oleh  karena  itu,  kebijakan dalam  pendidikan  tinggi  baik  menyangkut persoalan  kurikulum  maupun  norma-norma etik  harus  tetap  mempertimbangkan  kondisi manusia yang hidup di ranah tersebut.
Namun  sebaliknya,  kebijakan  yang tercipta  di  pendidikan  tinggi  di  Indonesia justru  menampilkan  corak  lain  yang  terlepas dari pertimbangan sub-sub sistem di dalamnya.  Jauh  hari  fenomena  tersebut  telah ditegaskan  oleh  Heidegger  melalui  analisis antropologi  pendidikannya  yang  berangkat dari  titik  fenomenologi  yang  secara  terang- terangan  mengutarakan  bahwa  sistem  telah mati (Heidegger: 1999). Apa yang diutarakan Heidegger  berangkat  dari  pemahamannya terhadap  proses  pendidikan  yang  terjadi dalam  masyarakat  yang  kian  memberi  jarak antara manusia dengan kehidupan masyarakat.  Manusia  tidak  lagi  tampil sebagai  makhluk  yang  terbuka  ( open  being ) dan terbuka terhadap dunia ( being open ).
Kendati demikian, pandangan Heidegger  tersebut  mengarah  pada  bentuk reformasi  total  terhadap  tatanan  pendidikan tinggi  yang  justru  bertolak  belakang  dengan kondisi sosial dan tatanan Negara kita saat ini yang  segala  sesuatunya  diikat  oleh  sistem. Dari  sudut  pandang  antropologi  pendidikan, hal  yang  harus  dilakukan  untuk  memulihkan kembali  tatanan  pendidikan  Indonesia  selain menyandingkan  ilmu  pendidikan  dengan paradigma  kritis  sebagai  perkara  utama  juga harus melakukan reformasi kebijakan pendidikan  tinggi  yang  tidak  terlepas
daripada  aspek  kehidupan  dan  kebudayaan manusia.
Proses  modernisasi  dalam  pendidikan tinggi  harus  dimaknai  bukan  hanya  sekedar menampilkan  “gaya”  modern  pendidikan tinggi  melainkan  “sikap”  modern  dari pendidikan tinggi yang dinamis dan manusiawi.  Hal  tersebut  dapat  dimulai dengan  penerapan  konsep  dan  manajemen kebijakan  pendidikan  tinggi  yang  tidak mengesampingkan kondisi sosial dan kebudayaan manusia yang ada di dalamnya.
Konsep enkulturasi/pembudayaan, sosialisasi  dan  interaksi,  internalisasi  dan model  pembelajaran  berdasar  pada  sistem nilai  masyarakat  sekitar  merupakan  ihwal penting  dalam  proses  pembuatan  kebijakan pendidikan  tinggi.  Implementasi  dari  konsep tersebut  akan  mengarah  pada  konsep  Panca Dharma Taman Siswa, filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara: “Pendidikan  harus menyadari  bahwa  manusia  adalah  bagian dari Kodrat Alam, mengupayakan Kemerdekaan, memelihara Kebudayaan,
mempertahankan Kebangsaan dan mengajarkan Kemanusiaan” .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  analisis  tersebut  di  atas, penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam  hal kapitalisme  pendidikan  di  Indonesia  dapat terjadi  melalui  sistem  pendidikan  yang diterapkan,  di  antaranya  sistem  pendidikan melalui  mekanisme  sistem  pasar,  sistem pendidikan  melalui  sistem  komando  negara, dan  sistem  pendidikan  berbasis  kerakyatan. Dari  ketiga  sistem  pendidikan  tersebut,  di Indonesia  lebih  didominasi  oleh  sistem pendidikan  berbasis  sistem  pasar  dan  sistem komando  negara  sehingga  sebagai  upaya dalam mengembalikan paradigma pendidikan Indonesia  sesuai  tujuan  pendidikan  nasional adalah dengan menerapkan konsep pendidikan  berbasis  kerakyatan.  Selain  itu, Indonesia  sebagai  negara  multikultural  tidak terlepas  daripada  aspek  penerimaan  para
peserta  didik  yang  berasal  dari  latar belakangg  keluarga  yang  beragam  sehingga dalam  hal  mewujudkan  konsep  pendidikan yang  berkerakyatan,  dibutuhkan  konsep  atau kebijakan  pendidikan  berbasis  kearifan  lokal sebagai  upaya  dalam  mensiasati  keinginan individu  dalam  dunia  pendidikan  untuk mencapai kompleksitas pengembangan intelektual.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  M.,  &  Byler,  D.  (2022).  Alienation  and
Educational “Third Space”: English Learning  and  Uyghur  Subject  Formation in Xinjiang,  China.  In Anthropology  &amp; Education Quarterly . Wiley. https://doi.org/10.1111/aeq.12434
Agnusia,  N.  A.  (2021). KONSEP  PASAR  DAN PEMASARAN .  Center  for  Open  Science. https://doi.org/10.31219/osf.io/ghm35
Alifiandi,  F.  (2018).  POTRET  PENDIDIKAN: ANTARA
PENDIDIKAN, GLOBALISASI,  DAN  KAPITALISME.  In Jurnal  Penelitian  Agama (Vol.  19,  Issue  2, pp. 96–103). IAIN Purwokerto. https://doi.org/10.24090/jpa.v19i2.2018.pp9 6-103
Angelina,  N.  (2018).  Komodifikasi  Perbedaan
Dalam Masyarakat Digital (Tinjauan Sosiologi Terhadap Komoditas Kapitalisme Di  Era  Masyarakat  Digital).  In Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, &amp;
Antropologi (Vol.  2,  Issue  1,  p.  116). Universitas Sebelas Maret. https://doi.org/10.20961/habitus.v2i1.20408
Anwar,  S.  (2019).  Pendidikan  Karakter  Islam Dalam  Dunia  Pendidikan  Indonesia.  In Tafhim  Al-’Ilmi (Vol.  11,  Issue  1,  p.  164). STIT Aqidah Usymuni Sumenep.
https://doi.org/10.37459/tafhim.v11i1.3560
Apostolidou,  A.  (2022).  Digitally  situated knowledge:  Connectivism,  anthropology and epistemological pluralism. In International Journal of Educational Research (Vol.  115,  p.  102047).  Elsevier
BV.
https://doi.org/10.1016/j.ijer.2022.102047 Astutik, D. (2019). PRAKTIK MULTIKULTURALISME DALAM DUNIA PENDIDIKAN (ANALISIS KEKUASAAAN, WACANA,

## PENGETAHUAN PADA PRAKTIK TOLERANSI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS BERBASIS AGAMA KOTA
SURAKARTA). In Habitus: Jurnal
Pendidikan,  Sosiologi,  &amp;  Antropologi
(Vol. 3, Issue 1, p. 14). Universitas Sebelas Maret.
https://doi.org/10.20961/habitus.v3i1.31936
Deciku,  E.  (2020). Konsep  Dasar  dan  Ruang
Lingkup  Administrasi  Pendidikan .  Center for Open Science. https://doi.org/10.31227/osf.io/p47x9 Feriyanto,  E.  (2021).  PERSPEKTIF  SISTEM PENDIDIKAN MENURUT PENYELENGGARA DAN PENDUKUNGNYA:
NEGARA, PEMERINTAH  PUSAT  DAN  DAERAH, ORGANISASI  PROFESIONAL,  ORANG TUA  SISWA  DAN  MASYARAKAT SERTA  ORGANISASI  SWASTA.  In Tanzhimuna (Vol.  1,  Issue  1,  pp.  90–99).
STIT Buntet Pesantren. https://doi.org/10.54213/tanzhimuna.v1i1.7 0 Fitrianah, R. D. (2018). Sistem Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural Di Negara Negara Asean (Malaysia, Filipina,
Singapura  Dan  Brunei  Darussalam).  In At-
Ta’lim : Media Informasi Pendidikan Islam
(Vol.  17,  Issue  2,  p.  231).  Institut  Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. https://doi.org/10.29300/attalim.v17i2.1414
Gerardo,  H.  (2021).  Educational  Convergence: The Anthropology, Performance, and Technology  (APT)  Program.  In 2021  IEEE Frontiers  in  Education  Conference  (FIE) . IEEE. https://doi.org/10.1109/fie49875.2021.9637
415
Gibson, M. A. (2019). Collaborative Educational
Ethnography:  Problems  and  Profits.  In Collaborative  Research  and  Social  Change (pp. 99–125). Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780429040573-7
Gunawan,  E.  (2021).  RELEVANSI  KONSEP NEGARA  DALAM  PEMIKIRAN  AL-
FARABI DI

## MASA INDONESIA
SEKARANG.  In Jurnal  Pendidikan  PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan) (Vol. 2, Issue  2,  p.  88).  Tanjungpura  University. https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i2.47791
Gusli,  T.,  Gistituati,  N.,  &  Marsidin,  S.  (2021).
Kebijakan  Sistem  Pendidikan  Indonesia: Keterkaitan  Dunia  Sekolah  dengan  Dunia Kerja  Sebuah  Alternatif.  In EDUKATIF : JURNAL  ILMU  PENDIDIKAN (Vol.  3, Issue  5,  pp.  2539–2550).  Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.844
Hasta,  A.  A.,  &  sabandi,    ahmad.  (2019).
KONSEP  DASAR  SISTEM  NFORMASI

## MANAJEMEN DAN PENERAPANNYA
DALAM  PENDIDIKAN .  Center  for  Open Science. https://doi.org/10.31227/osf.io/ambsy
Helpina. (2021). KONSEP PROFESI DAN ILMU PENDIDIKAN .  Center  for  Open  Science. https://doi.org/10.31219/osf.io/s2fpz
Holimin,  H.,  Dartono,  D.,  &  Prihantoro,  D.
(2021).  Peran  Perguruan  Tinggi  Dalam
Meningkatkan  Sistem  Pertahanan  Negara Melalui  Pendidikan  Bela  Negara.  In Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO) (Vol.  3,  pp.  311–322). Akademi Angkatan Udara. https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021 .148 Jabbar, K. A. (2020). MANAJEMEN

## HUBUNGAN  LEMBAGA  PENDIDIKAN
ISLAM  DENGAN  DUNIA  USAHA  DAN INDUSTRI  (DUDI).  In Tsaqafatuna (Vol. 2,  Issue  1,  pp.  28–43).  STIT  Buntet Pesantren.
https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v2i1.38
junesty, hana. (2020). PENDIDIKAN
BERKARAKTER  SANGAT  MENUNJANG
DALAM  DUNIA  PENDIDIKAN .  Center for
Open Science. https://doi.org/10.31219/osf.io/mc32h
Laksana,  B.  K.  C.,  &  Agustina,  L.  K.  (2022). Hollowness of Imagination: Common Sense and Democracy. In Jurnal Ilmiah Hubungan  Internasional (Vol.  18,  Issue  1, pp. 14–28). LPPM UNPAR. https://doi.org/10.26593/jihi.v18i1.5654.14- 28 Leany, M. N., & Subaidi, S. (2021). Kapitalisme Pendidikan  vs  Salafisme  Pendidikan  dalam Menghidupkan Karakter Siswa. In
EDUKATIF :
JURNAL ILMU PENDIDIKAN (Vol.  4,  Issue  1,  pp.  648– 657). Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1837
Lewis,  M.  C.  (2018).  Educational  Anthropology as  a  Resource  for  Teacher  Educators.  In Anthropology  News (Vol.  59,  Issue  5).
Wiley. https://doi.org/10.1111/an.966
Lidak,  L.  V.  (2022).  ANTHROPOLOGY  AND HUMANIZATION  OF  EDUCATION.  In Educational Dimension (Vol. 9, pp. 35–38).
Kryvyi  Rih  State  Pedagogical  University. https://doi.org/10.31812/educdim.5297
Marx, K. (2019a). Marx’s Economic Manuscript
of  1867–68  (Excerpt).  In Historical Materialism (Vol.  27,  Issue  4,  pp.  162– 192).
Brill.
https://doi.org/10.1163/1569206x-27041855
Marx,  K.  (2019b).  The  Materialistic  Conception of  History.  In Power  in  Modern  Societies
(pp. 88–89). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429302824-10
McGregor,  H.  E.,  &  Marker,  M.  (2018).
Reciprocity  in  Indigenous  Educational Research:  Beyond  Compensation,  Towards Decolonizing.  In Anthropology  &amp;
Education  Quarterly (Vol.  49,  Issue  3,  pp. 318–328).
Wiley.
https://doi.org/10.1111/aeq.12249
Novad,  D.  P.  (2019). Konsep  Dasar  Sistem Informasi Manajemen dan Implementasinya di  Dunia  Pendidikan .  Center  for  Open
Science.
https://doi.org/10.31227/osf.io/g64cd
Nugraha, A. E. (2018). RELEVANSI

## KONSEPSI PENDIDIKAN HAMKA
DENGAN KONSEP PENDIDIKAN NILAI DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL   .  In NATURALISTIC : Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran (Vol.  2,  Issue  2,  pp.  196– 215).  LPPM  Universitas  Muhammadiyah Tasikmalaya. https://doi.org/10.35568/naturalistic.v2i2.16 0
Nurandriani,  R.,  &  Alghazal,  S.  (2022).  Konsep
Pendidikan  Islam  Menurut  Ibnu  Khaldun dan Relevansinya dengan Sistem
Pendidikan  Nasional.  In Jurnal  Riset Pendidikan  Agama  Islam (pp.  27–36). Universitas Islam Bandung (Unisba).
https://doi.org/10.29313/jrpai.v2i1.731
Nurohman.  (2020).  KONSEP  PENDIDIKAN

## AL-GHAZALI  DAN  RELEVANSINYA
DALAM  SISTEM  PENDIDIKAN  DI INDONESIA.  In As-Salam:  Jurnal  Studi Hukum  Islam  &amp;  Pendidikan (Vol.  9, Issue 1, pp. 41–60). Jurnal As-Salam, STAI Darussalam Lampung. https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.189
Putra,  T.  W.  (2019).  MANAJEMAN  ZAKAT PADA  BADAN  AMIL  ZAKAT. Hukum Ekonomi Syariah , Vol 2 No 2 , 204.

## Putri  Rizca  Ayu,  F.  (2017). PEMENUHAN KEBUTUHAN  BELAJAR  ANAK  JALANAN

## DI KOTA SEMARANG PROGRAM
PENDIDIKAN NONFORMAL . 2 (1), 24–29.
Rafika. (2020). Konsep Dasar, Proses dan Ruang Lingkup  Administrasi  Pendidikan .  Center for Open Science. https://doi.org/10.31227/osf.io/37ju5
Ramdoni,  M.,  Suryana,  A.,  &  Ernawati,  E. (2021).  Konsep  Pemikiran  Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Islam Menurut  Hadratussyaikh  KH  M  Hasyim Asy’ari. In Transformasi
Manageria:    Journal  of  Islamic  Education Management (Vol.  1,  Issue  1,  pp.  54–76). Institut  Agama  Islam  Nasional  Laa  Roiba Bogor. https://doi.org/10.47467/manageria.v1i1.27 1
S,  D.  S.,  &  sabandi,    ahmad.  (2019). KONSEP DASAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN
PENGARUHNYA DALAM  DUNIA  PENDIDIKAN .  Center for
Open Science. https://doi.org/10.31227/osf.io/6dpw8 Sidqi, K. T. (2021). KOMPARASI PEMIKIRAN TAN  MALAKA  TENTANG  KONSEP PENDIDIKAN KERAKYATAN DENGAN WAJAH

## PENDIDIKAN
INDONESIA  ERA  MILENIAL.  In Jurnal PROGRESS:  Wahana  Kreativitas  dan Intelektualitas (Vol.  9,  Issue  2,  p.  172).
Universitas  Wahid  Hasyim  Semerang. https://doi.org/10.31942/pgrs.v9i2.5189
silvianti,  S.,  &  Afriansyah,  H.  (2020). konsep administrasi dan konsep pendidikan . Center for Open Science. https://doi.org/10.31227/osf.io/q8pxh
Widiastuti,  T.,  Airlangga,  U.,  Rosyidi,  S.,
Airlangga,  U.,  &  Productive,  Z.  (2015). MODEL  PENDAYAGUNAAN  ZAKAT PRODUKTIF OLEH LEMBAGA ZAKAT.
Jebis , 1 No 1 , 94.
Wood, B., Larasati, R. S., & Laksana, B. (2020). Rural  Indonesian  Youths’  Conceptions  of Success .  Victoria  University  of  Wellington Library. https://doi.org/10.26686/wgtn.13385156.v1 yulasri,  ratih elvikha. (2019). Konsep Pendidikan Sebagai  Suatu  Sistem  dan  Komponen Sistem  Pendidikan .  Center  for  Open Science. https://doi.org/10.31227/osf.io/59e8y