INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2817-2829 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Perlindungan Konsumen Terhadap Pinjaman Online Atas Penyebaran Data Pribadi
Fajar Kurniawan 1 ✉ , Didik Suhariyanto 2 , Hartana 3
Universitas Bung Karno Email: fajar.zaluchu@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Saat ini Indonesia merupakan salah negara yang mengalami perkembangan yang cukup pesat,  baik di sektor ekonomi maupun teknologi. Sehingga saat ini masyarakat di Indonesia banyak sekali mendapat kemudahan dalam melakukan peminjaman secara online.Akan tetapi dengan banyaknya perusahaan yang  menyediakan  jasa  peminjaman  tersebut,  sangat  memungkinkan  terjadinya  permasalahan dikarenakan masih banyak perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman tersebut belum terdaftar atau ilegal.  Perusahaan peminjaman membuat persyaratan bagi konsumen untuk  melampirkan data pribadi, tidak menutup kemungkinan jika perusahaan maupun oknum yang nakal di dalam perusahaan melakukan pelanggaran dengan membocorkan atau menyebarkan data pribadi tanpa seizin konsumen. Untuk  menghindari  tindakan  yang  merugikan  konsumen  maka  harus  adanya  pengawasan  terhadap perusahaan  yangmenyediakan  peminjaman  harus  legal  dan  terdaftar  dan  mempunyai  ijin  yang dikeluarkan OJK, sehingga jika ada perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan membocorkan data  pribadi  dapat  ditindak  dengan  tegas.  Pemerintah  harus  mempunyai  peraturan  perundang undangan yang tegas dan jelas dalam mengatur transaksi pinjaman online sehingga apabila terjadi pelanggaran baik Perusahaan dan Konsumen dapat melakukan upaya hukum yang maksimal.
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Data Pribadi, Peminjaman Online

## Abstract
Currently, Indonesia is a country that is experiencing rapid development, both in the economic and technological sectors. So that currently people in Indonesia have a lot of convenience in making loans online. However, with so many companies providing these loan services, it is very possible for problems to  occur  because  there  are  still  many  companies  that  provide  loan  services  that  have  not  been registered or are illegal. Lending companies make requirements for consumers to attach personal data, do not rule out the possibility that companies or unscrupulous individuals within the company commit violations by leaking or distributing personal data without consumer permission. To avoid actions that are detrimental to consumers, there must be supervision of companies that provide loans, must be legal and registered and have permits issued by the OJK, so that if a company commits a violation by leaking personal data, it can be dealt with firmly. The government must have strict and clear laws and regulations in regulating online loan transactions so that in the event of a violation, both companies and consumers can take maximum legal action.

## Keywords: Legal Certainty, Personal Data, Online Loans

## PENDAHULUAN
Pinjaman online sangat mudah untuk melakukan transaksi peminjaman, hanya melalui internet  konsumen  dapat  melakukan  transaksi  perbankan.  Adapun  yang  membuat masyarakat  lebih  tertarik  melakukan  peminjaman  online  yaitu:  (1)  Masyarakat  dapat melakukan  peminjaman  dari  daerah  terpencil  sekalipun  sehingga  tidak  perlu  kesulitan untuk bertemu langsung dengan perusahaan penyedia jasa pinjaman. (2) Masyarakat tidak diminta angunan sebagai jaminan dalam transaksi pinjaman online,tetapi hanya mengisi aplikasi  dan  mengirimkan  data  pribadi  misalnya  foto  diri  terbaru,  Kartu  Tanda Penduduk,Kartu Keluarga. (3) Proses pencairan dana cepat.
Seiring perkembangan teknologi internet, mengakibatkan munculnya kejahatan baru yang disebut dengan new cybercrime melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime  di  Indonesia,  seperti  penipuan,  hacking,  penyadapan  atau  penyebaran  data orang  lain,  spaming  email,  dan  manipulasi  data  dengan  programkomputer  untuk mengakses data milik orang lain (Aswandi, dkk,2020, h. 69).
Sistem  pinjaman  online  ini  menggunakan  sistem “  peer  to  peer  lending” dimana penyelenggara perjanjian pinjam meminjam dipertemukan melalui jaringan internet antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dengan melihat hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen supaya tidak ada  suatu  tindakan  perusahaan  penyedia  jasa  yang  dapat  merugikan  konsumen.  Yang dimaksud  Data  Pribadi  adalah  setiap  data  tentang  kehidupan  seseorang  baik  yang terindentifikasi  dan  atau  dapat  diidentifikasi  secara  tersendiri  atau  dikombinasi  dengan
informasi lainnya baik  secara langsung maupun tidak  langsung melalui sitem elektronik dan/atau  non  elektronik.Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  identitas  dalam  melakukan perjanjian pinjaman dalam fintech tersebut termasuk dalam data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik  data  pribadi,  yaitu  individu  yang  padanya  melekat  data  perseorangan  tertentu. Alasan Data Pribadi harus dilindungi yaitu : (1) mencegah penyalahgunaan Data Pribadi. (2) Mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender online (KBGO). (3) menghindari ancaman didunia maya. (4) Menghidari Potensi pencemaran nama baik.
Dari segi sosiologis penulis melihat banyak kasus permasalahan yang terjadi dalam transaksi pinjaman online yang dilakukan oleh perusahaan penyedia pinjaman online. Disini penulis  mencoba  untuk  menjelaskan  supaya  para  konsumen  yang  akan  melakukan peminjaman  online  untuk  terlebih  dahulu  memperhatikan  apakah  perusahan  pinjaman online terdaftar pada OJK, karena OJK sudah mempunyai peraturan yang harus dipatuhi oleh  semua  perusahaan  pinjaman  online  yang  terdaftar  pada  OJK.  perusahaan  yang terdaftar pada OJK  apabila melakukan kesalahan dapat diberikan sanksi oleh OJK dan OJK juga  sudah  memberikan  pemahaman  kepada  para  konsumen  calon  peminjam  sebelum melakukan pinjaman online.
Pada saat ini penulis mencoba melihat salah satu kasus yang terjadi di jakarta barat. Dimana  salah  satu  konsumen  pinjaman online  yang  bernama  Morin  telah  melakukan pinjaman uang melalui salah satu aplikasi pada Oktober 2021 sebesar tiga  juta dengan waktu  pengembalian  tujuh  hari.  Ternyata    dana  yang  berikan  hanya  dua  Juta,  korban merasa bahwa potongan untuk bunga diawal  pinjaman sangat besar. Belum sampai batas waktu pengembalian baru sekitar lima hari, Pihak aplikasi pinjaman online menghubungi korban  agar  uang  tiga  juta  yang  sudah  dipinjam  untuk  segera  dilunasi.  Karena  merasa belum  waktu  untuk  pembayaran  maka  korban  tidak  mengindahkan  tagihan  tersebut. Kemudian  pihak  pinjaman online  terus  menelpon  setiap  hari,  sampai  mengancam  akan menyebarkan  identitas  pribadi  korban.  Bahkan  korban  juga  diancam  akan  didatangi  ke rumahnya. “ada ancaman juga ‘kamu hati - hati saya tahu rumah kamu dimana’, dia sampai segitu  melakukan  pengancaman,”  kata  Morin.  Mendapat pesan  itu,  morin  langsung melunasi  hutangnya.  Dia  berpikir  jika  urusannya  dengan  pihak  pinjaman online  telah selesai.
Setelah beberapa hari korban di telpon kembali oleh pihak pinjaman online dengan alasan, bahwa korban masih memiliki hutang sebesar tiga juta. Korban tidak terima atas perlakuan  yang  diterimanya  langsung  membuat  laporan  ke  Polres  Metro  Jakarta  Barat. “Karena merasa tidak minjam dan mendapat ancaman fisik dan penyebaran data, akhirnya Morin membuat pelaporan ke Polres Metro Jakarta Barat. Maka untuk menghindari terjadi
pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  peminjaman online,  masyarakat  harus melakukan  peminjaman  terhadap  perusahaan  yang  sudah  terdaftar  pada  OJK.  Apabila perusahaan  peminjaman  tidak  terdaftar  pada  OJK  maka  konsumen  akan  kesulitan melakukan. pelaporan di karenakan perusahaan ilegal.
Latar  belakang  dari  segi  Yuridis,  dimana  penulis  melihat  bahwa  pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi data pribadi konsumen dalam transaksi pinjaman online,  supaya  perusahaan  yang  menyediakan  jasa  peminjaman  dapat  menjaga  data pribadi  konsumen  dengan  benar.  Untuk  melindungi  dan  mengawasi  data  pribadi konsumen  pemerintah  telah  membuat  peraturan  dan  perundang-undangan.  Di  dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 berbunyi Konsumen adalah setiap orang  pemakai  barang  dan  atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Karena memakai jasa peminjaman uang secara online maka sipeminjam disebut dengan konsumen.Di pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur hak  konsumen  sehingga  segala  sesuatu  tindakan  yang  timbul  didalam  transaksi online konsumen  mendapatkan  perlindungan  dan  kepastian  hukum.  Selain  itu  konsumen  juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan didalam perjanjian ini di atur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang kewajiban konsumen.
Perjanjian  kontrak  elektronik  diatur  didalam  Undang-undang  No.19  Tahun  2016 tentang  perubahan  atas  undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  informasi  dan transaksi elektronik pasal 1 ayat 17. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.
Secara umum Perjanjian kontrak elektronik dianggap sah menurut KUH Perdata pasal 1320 bila memenuhi: (1) kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang. Dan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang penyelengaraan sistem dan transaksi elektronik pasal 46 ayat 2: (1) terdapat kesepakatan para pihak; (2) dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan; (3) terdapat hal tertentu; (4) objek transaksi tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  kesusilaan  dan ketertiban umum.
Dalam Peraturan Menteri Kominfo  No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi  mencakup  perlindungan  terhadap  perolehan,  pengumpulan,  pengolahan, penganalisisan,  penyimpanan,  penampilan,  pengumuman,  pengiriman,  penyebarluasan dan  pemusnahan  .  Pemilik  data  pribadi,  menurut  Permen  PM  20/2016,  berhak  atas
kerahasiaan  data  miliknya;  berhak  mengajukan  pengaduan  dalam  rangka  penyelesaian sengket  data  pribadi;  berhak  mendapatkan  akses  untuk  memperoleh  historis  data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.
Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan data Pribadi dalam Bab 1 pasal  1  menjelaskan  bahwa  data  pribadi  adalah  data  tentang  orang  perorangan  yang terindentifikasi  secara  tersendiri  atau  dikombinasi  dengan  informasi  lainnya  baik  secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau elektronik. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk menlindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.
Perjanjian  menurut  J.  Satrio  Perjanjian  dalam  arti  luas  yaitu  suatu  perjanjian  yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para  pihak,  termasuk  didalamnya  perkawinan,  perjanjian  kawin.  Perjanjian  dalam  arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata (Istiawati, 2021, h.209).
Pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen salah satunya data pribadi konsumen, perusahaan dalam melakukan penagihan pada konsumen dengan  melakukan  penagihan  kepada  semua  orang  yang  ada  didalam  kontak  ponsel konsumen.Dengan  menyebarkan  data  pribadi  konsumen  tersebut,  dampak  yang  timbul dari penyebaran data pribadi ini sangat besar, yaitu : (1) nama konsumen akan tercemar di lingkungan orang yang terdaftar dalam kontak ponsel. (2) Konsumen didalam pekerjaan akan mendapat teguran bahkan pemecatan. (3) Konsumen dapat digugat oleh orang yang dihubungi  oleh  perusahaan  sebab  perusahaan  pemberi  pinjaman  melakukan pengancaman  akan  melaporkan  ke  pihak  berwajib  karena  dianggap  menyembunyikan konsumen.
Untuk  menghindari  tindakan  pelanggaran  ini  maka  pemerintah  harus  melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa peminjaman yang Legal dan yang Ilegal. Supaya  pemerintah  dapat  mengawasi  aplikasi financial  secara  online  seperti  :  Jual  beli online,  pinjam dana  online  yang  sangat banyak  sehingga  pemerintah semakin kesulitan dalam melakukan pengawasan, maka pemerintah membentuk sebuah badan yang indepen untuk mengawasi sektor keuangan yaitu lembaga negara  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan : (1) Terselenggara secara teratur,  adil,  transparan  dan  akuntabel.  (2)  Mampumewujudkan  sistem  keuangan  yang
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. (3) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam  melakukan  pengawas  terhadap  perusahaan penyedia jasa peminjaman yang terdaftar dan mempunyai ijin OJK, maka OJK melakukan kerjasama  dengan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia (Kemenkominfo RI) dan Satgas Waspada Investasi (SWI). Dengan kerjasama maka dapat mengawasi perusahaan penyedia jasa peminjaman yang Ilegal dapat di blokir.

## METODE PENELITIAN
Untuk  melakukan  sebuah  penelitian,  penulis  membutuhkan  penelitian  yang  tepat untuk objek yang akan diteliti. Metode penelitian ini sangat penting untuk dipersiapkan agar dikemudian hari pada saat melakukan penelitian  dapat  berjalan sesuai dengan rencana. Perlu  kita  ketahui  bahwa  metode  penelitian  merupakan  suatu  cara  untuk  memperoleh sebuah data yang nantinya akan dideskripsikan, dibuktikan , dikembangkan melalui teori- teori  pasti  yang  sudah  ada.  Kegiatan  penelitian  umumnya  dilakukan  untuk  memahami, memecahkan  sekaligus  mengantisipasi  suatu  permasalah  yang  akan  timbul  dalam kehidupan manusia. Agar lebih jelas mengenai Metode Penelitian, berikut akan diuraikan pengertian Metode Penelitian menurut pendapat beberapa ahli hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kepastian Hukum Terhadap Konsumen
Di dalam sebuah negara sangat diperlukan suatu kepastian hukum karena merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang mencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dialaminya, yang berarti bahwa orang tersebut akan memperoleh sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu.  Dalam  hal  penelitian  ini  pemerintah sebagai  penjamin  kepastian  hukum  berupaya  memberikan  kepastian  hukum  terhadap konsumen yang mengalami masalah dalam pinjaman online,  pemerintah telah membuat peraturan  perundang-undangan  dalam  mengatur  transaksi  perbankan  secara online maupun  dalam  melindungi  data  pribadi  konsumen  sehingga  baik  perusahaan  maupun konsumen yang melakukan transaksi harus melakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
Teori Kepastian Hukum menurut para ahli :
1. Menurut  Jan  Michiel  otto,  kepastian  hukum  yang  sesungguhnya  memang  lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh  yang  mendefenisikan  kepastian  hukum  sebagai  kemungkinan  bahwa  dalam
situasi tertentu yaitu :
a. Tersedia  aturan-aturan  yang  jelas  (jernih),  konsisten  dan  mudah  diperoleh (accessible)
b. Instansi-instansi  penguasa  (pemerintahan)  menerapkan  aturan-aturan  hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
c. Warga  secara  prinsipil  menyesuaikan  perilaku  mereka  terhadap  aturanaturan tersebut.
d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan- aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.
e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan
2. Kepastian hukum menurut Utrecht dapat memiliki definisi ganda. Pertama, kepastian hukum merupakan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua,  kepastian  hukum  merupakan  bentuk  keamanan  hukum  bagi  individu  dari kesewenangan pemerintah Riduan (Syahrani, 1999, h.23).
3. Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum  tersebut  harus  dijalankan  dengan  cara  yang  baik.  Kepastian  hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat  oleh  pihak  yang  berwenang  dan  berwibawa,  sehingga  aturan-aturan  itu memiliki  aspek  yuridis  yang  dapat  menjamin  adanya  kepastian  bahwa  hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Zainal, 2012).
Apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran dan merugikan pihak yang lain maka pemerintah hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang sudah dibuat pemerintah.
Adapun peraturan perundang-undangan yang ada yaitu :
1. Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi   Kependudukan yang sebagaimana telah dirubah pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013,
3. Peraturan  OJK  Nomor  77  Tahun  2016  tentang  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasis teknologi informasi
4. Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  tentang perlindungan Data pribadi Dalam Sistem Elektronik.
5. Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini telah memberikan batasan aturan yang  boleh  atau  tidak  boleh  dilakukan  oleh  para  perusahaan  pinjaman online  maupun konsumen yang melakukan peminjaman. Semua ini diatur mulai dari transaksi perbankan melalui online yang terdapat pada perundang-undangan
1. Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Dimana dalam undang-undang ini jelas diatur perbuatan yang dilarang sampai dengan tahap penyelesaian sengketa.
Bab VII Mengatur perbuatan yang di larang
Bab VIII   Penyelesaian Sengketa
Bab XI Mengatur ketentuan pidana
2. Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  tentang perlindungan Data pribadi Dalam Sistem Elektronik.
Didalam  peraturan  ini  menjelaskan  perlindungan  Data  Pribadi  dalam  sistem elektronik mulai dari perlindungan data sampai sanksi administratif
Bab II     Mengatur Perlindungan
Bab VI   Penyelesaian Sengketa Bab IX   Mengatur Sanksi Administratif
Untuk perusahaan pinjamaan online yang legal dan terdaftar pada OJK maka selain peraturan yang di atas dapat juga menggunakan peraturan perundang-undangan OJK.
Peraturan  OJK  Nomor  77  Tahun  2016  tentang  layanan  pinjam  meminjam  uang berbasis teknologi informasi
Didalam peraturan OJK ini mengatur pendaftaran dan perizinan perusahaan dalam pinjaman online  sampai  perturan  yang  harus  dipatuhi,  sampai  dengan  saksi  bila  terjadi pelanggaran.
Bab VII Edukasi  dan  Perlindungan  Pengguna  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang
Berbasis Teknologi Informasi Bab X Mengatur Larangan
Bab XII Mengatur Sanksi
Sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai Data Pribadi  yaitu  :Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi
Kependudukan yang sebagaimana telah dirubah pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
Didalam undang-undang  ini menjelaskan mulai dari hak dan  kewajiban penduduk, proses pendaftaran dan pembuatan dokumen kependudukan
Bab II Mengatur Hak Dan Kewajiban Penduduk
Bab IV Mengatur Pendaftaran Penduduk Bab IX Mengatur Perlindungan Data Pribadi Bab XI Mengatur Sanksi Administratif Bab XII Mengatur Ketentuan Pidana
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Secara Perdata
Saat ini penulis melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum konsumen secara perdata  dalam  kasus  pinjaman online.  Dimana  peneliti  melihat  dari  beberapa  peneliti terdahulu dalam kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh deptcolector, yang dilakukan oleh konsumen hanya melaporkan perusahaan pinjaman online kepada pihak polisi sehingga pelaku dari perusahaan hanya dijerat secara hukum pidana. Sedangkan hasil dari  tindakan  yang  dilakukan  deptcolector  dapat  menimbulkan  kerugian  kepada  pihak konsumen secara materil dan inmateril.
Didalam  gugatan  perdata  terbagi  dalam  2  hal  yaitu  gugatan  wansprestasi  dan gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH),  dalam  penelitian  kasus  ini  kosumen  dapat melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adapun syarat yang harus terpenuhi dalam gugatan  ini  yaitu  adanya  suatu  perbuatan  yang  melawan  hukum  yang  mengakibatkan kerugian.  Sehingga  perbuatan  yang  dilakukan  perusahaan  pinjaman online  merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan menyebarkan data pribadi konsumen.
Disini  penulis  mencoba  memperhatikan  permasalahan  yang  sering  terjadi  dalam transaksi pinjaman online mulai dari persyaratan perusahaan yang legal sampai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  pinjaman online  dan  data  pribadi. Sehingga dapat dilihat kendala dan peluang untuk konsumen mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata.
Perusahaan  pinjaman online  yang  banyak  melakukan  pelanggaran  selama  ini merupakan perusahaan ilegal dimana perusahaan ini banyak melakukan kesalahan dalam melakukan penagihan pembayaran terhadap konsumen. Dimana konsumen yang belum jatuh tempo ataupun baru beberapa hari lewat pembayaran sudah mendapatkan ancaman dengan menyebarkan data pribadi konsumen ke semua kontak yang ada didalam ponsel konsumen, ada yang mengatakan bahwa konsumen  tersebut telah membawa lari uang
dengan  tidak  membayar  pinjaman.  Sampai  mereka  juga  meminta  pembayaran  kepada atasan  tempat  konsumen  bekerja.  Dengan  perbuatan  penagihan  seperti  ini  sangat merugikan konsumen, dampak yang timbul dari penagihan ini seperti:
1. Konsumen merasa namanya dicemarkan kepada kerabat maupun kenalannya yang terdaftar dalam kontak ponselnya. Dengan perkataan bahwa telah membawa lari uang perusaahaan mereka yang telah dipinjam konsumen.
2. Konsumen dapat diberhentikan dari tempatnya bekerja karena perusahaan tidak mau terlibat dan tercemar karena terbawa, dengan menyebutkan nama konsumen seorang karyawan dari bekerjanya yang telah membawa lari uang perusaahaan mereka yang telah dipinjam konsumen.
3. Bahkan      ada  yang  menimbulkan  perceraian  rumah  tangga  karena  salah  satu pasangan tidak mengetahui bahwa pasanggan telah melakukan pinjaman online. Dengan melihat dampak yang timbul di atas, maka konsumen yang merasa dirugikan dapat memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata.
Teori Perlindungan Hukum menurut ahli hukum :
a. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu: (  Hardjo, 1988, h. 5)
(1) Perlindungan  hukum  preventif  artinya  rakyat  diberi  kesempatan  mengajukan pendapatnya  sebelum  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
(2) Perlindungan  hukum  refrensif  yang  bertujuan  menyelesaikan  sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua  pihak  untuk  dapat  melaksanakan  hak  dan  kepentingan  hukum  yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.
b. Menurut Muchsin  perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi  individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap  dan  tindakan  dalam  menciptakan  adanya  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup antara sesama manusia (Muchsin, 2003, h. 14).

## SIMPULAN
Setelah  penulis  melakukan  penelitian  dengan  rumusan  masalah  yang  ada  maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa:
1. Kepastian hukum untuk konsumen  pinjaman online sudah cukup  banyak melalui peraturan perundang-undangan yang ada dimana perusahaan maupun konsumen dalam melakukan kegiatan transaksi pinjaman online semuanya diatur hal-hal yang
boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  serta  sanksi  yang  dikenakan.  Apabila  terjadi sengketa dalam transaksi pinjaman online maka konsumen dapat melaporkan ke pihak kepolisian maupun lembaga OJK
2. Untuk  perlindungan  bagi  konsumen  yang  mengalami  kerugian  terhadap penyebaran data pribadi di dalam peraturan perundang-undangan yang ada belum diatur secara tegas sanksi yang diberikan untuk konsumen melakukan gugatan ganti rugi secara perdata.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, Pengantar Metode  Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada cetakan ke-9 tahun 2016, hlm 141
Andi Arvian Agung, Erlina, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online” , Aldev, Vol. 2, Nomor 3, November 2020
Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta
Aulia Muthiah, Hukum perlindungan konsumen, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, hal.
39
David  Tan,  Mengupas  dan  mengulas  metodologi  dalam  menyelenggarakan  penelitian hukum,  Jurnal.um-tapsel.ac.id vol 8.No.8 Tahun 2021, hlm 2471
Dedi Ismatullah, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ke 1, 2012 Pustaka Setia, Bandung Hal
22
Didik  Suhariyanto,  2023,  “ Efektifitas  Perlindungan  Konsumen  Bisnis  Fintech  (Financial Technology) Peer to  Peer Lending dari Aspek Yuridis Normatif  di Masa Pandemi Covid-19, journal.lldikti9.id.vol 7 No.1, Februari 2023
Fajar Nugroho, Hukum Perlindungan Konsumen: Bintang Pustaka Madani, Cetakan ke 1 , 2021 Yogyakarta, Hlm 72
I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, hal. 3.
L.j  Van  Apeldoorn  dalam  Shidarta, Moralitas  Profesi  Hukum  Suatu  Tawaran  Kerangka Berfikir, PT.REVIKA Aditama,Bandung,2006,Hlm.84
Lon L. Fuller, 1971, The Morality of Law, Yale University Press. Hlm.54
Mery Christian, Perjanjian Di Era  Digital Ekonomi: Raja Grafindo  Persada,  cetakan ke 1 2020, Depok, Hal 68
Muchsin. Perlindungan  dan  Kepastian  Hukum  bagi  Investor  di  Indonesia.  Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal 20
Muhamad  Kholid, Prinsip-prinsip  Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Undang-undang tentang Perbankan Syariah, Asy- Syari‘ah Vol. 20 No. 2, Desember , 2018
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris / Mukti
Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta , hlm 157
Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, halaman 158.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana cetakan ke-13 tahun 2021, hlm 118
Philipus.M. Hardjo, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, 1988, Bina Ilmu, Surabaya, tahun 1988 hlm. 5.
Prof R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta,
PT Pradnya Paramita
R. Juli Moertiono , Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum, AF0SJ-LAS, Vol.1 No.3 Sept 2021
R.  Setiawan,  1987, Hukum  Perikatan-Perikatan  Pada  Umumnya,  Bina  Cipta,  Bandung, hal.49
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung,
1999, hlm.23.
Ririn Aswandi, R, Putri R, Muhammad S, 2020, “Perlindungan Data dan Informasi Pribadi melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)”, Legislatif, Vol.3 No.2, hal 169
Rosmawati, Pokok-pokok Hukum perlindungan konsumen, PrenadaMedia, Depok, 2018, hal. 55
Saida Dita Hanifawati, 2021, “Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi” ,JPHK, Volume 2, Nomor. 2, September 2021.
Sigit Sapto, Hukum Perlindungan Konsumen: Lakeisha, Cetakan I  2022, Jawa Tengah, Hlm
48
Soedjono Dirjosisworo . Pengantar Ilmu Hukum. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. hal. 131
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.
Soerjono Suekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 141
Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. Jakarta,UI Press, tahun 1984, hal 20
Sri Istiawati, Kedudukan Perjanjian dalam kitab undang-undang Hukum Perdata dalam Sengketa Konsumen, Institusi Politeknik Ganesha Medan, Vol 4 Nomor 1 Maret 2021 hal.209
Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, hal.36.
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hal 363
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145.
Utari Afnesia, Rahmi Ayunda, 2021, “Perlindungan Data Diri Peminjaman Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia” , e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 Nomor 3 November 2021.
Wawan Muhwan Hairi, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung, hal. 211