## MUDRA Jurnal Seni Budaya
The art of Barongsai as an art of the Chinese ethnic at the traditional village (Desa Adat) of Kuta, especially at the Bhuddhist monastery of Dharmayana, Kuta, has undergone assimilation in the creation. In the historical process, the place of worship for the Chinese ethnic at Dharmayana monastery at the traditional village of Kuta is called Kongco Tan Hu Cin Jin/ Mahasatwa Utama/the pagoda of Leeng Gwan Bio. The activity of worship for the Chinese who believes in the Buddhism added with the belief of Taoism, that is if the Chinese get a wife from the member of the traditional village of Kuta, they believe in the Buddhism and Hinduism. Most of the Chinese people who got married (wife) with the member of the traditional village of Kuta build shrines (Pelinggih Sanggah Kemulan). In the political culture and the multiculturalism, performing the art of Barongsai is a right for getting protection from the state. However, every regime has wisdom to manage the process of performing the arts. The hegemony of the state towards the art of Barongsai appeared when the regime of the New Era did not give a chance for the arts to live and develop.  This art has just been given a chance to develop after the occurrence of the Era of Reformation. The Era of the Reformation that
ISSN 0854-3461

## Multikulturalisme Kesenian Barongsai di Desa Adat Kuta

## I WAYAN WESNA ASTARA
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Indonesia E-mail : wesnaastara@yahoo.co.id
Kesenian Barongsai sebagai kesenian etnis Tionghoa di Desa Adat Kuta, khususnya di Wihara Dharmayana, Kuta  telah  melalui  proses  asimilasi.  Berdasarkan  sejarah  berdirinya,  tempat  pemujaan  etnis  Tionghoa di Wihara Dharmayana di Desa Adat Kuta bernama Kongco Tan Hu Cin Jin/Mahasatwa Utama/Pagoda Leeng Gwan Bio. Aktivitas pemujaan dilakukan oleh etnis Tionghoa yang beragama Buddha dan memiliki kepercayaan terhadap ajaran Tao, dan juga apabila seorang etnis Tionghoa mendapatkan seorang istri dari Desa Adat Kuta, maka mereka beragama Buddha dan Hindu. Kebanyakan etnis Tionghoa yang mempunyai istri dari Desa Adat Kuta membuat Pelinggih Sanggah Kemulan. Dalam budaya politik dan multikultur, mementaskan  kesenian  Barongsai  adalah  sebuah  hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  negara. Namun setiap rezim memiliki kebijakan dalam pementasan sebuah kesenian. Hegemoni negara terhadap pementasan Barongsai muncul saat era Orde Baru tidak memberikan kesempatan bagi kesenian untuk hidup dan berkembang. Kesenian memiliki kesempatan untuk berkembang saat kemunculan Era Reformasi. Era Reformasi yang diikuti oleh amandemen UUD 1945 telah memberikan sebuah arti bagi kesenian. Sejak Era Reformasi, sebuah era yang membuat berubahnya cara berpikir yang dijamin oleh konstitusi, kesenian Barongsai telah diperbolehkan untuk berkreasi dan bisa dipentaskan di masyarakat. Ini berarti bahwa dalam rangka pembangunan zaman dan peradaban, era ini menghormati identitas kebudayaan dan hak komunitas tradisional.  Pada  Era  Reformasi  ini,  pemerintah  bisa  diprotes  melalui  demonstrasi  jika  tidak  berpihak kepada rakyat. Protes ini bisa berbentuk pertunjukan seni yang bisa memberikan sebuah gambaran tentang pemerintahan. Untuk membangun negara Indonesia melalui kesenian memerlukan inventarisasi, baik itu kesenian tradisional maupun modern, dan juga perlindungan bagi proses kreasi seni itu, sehingga tidak akan diakui oleh orang maupun negara lain. Tidak seperti Era Reformasi, saat rezim Orde Baru berkuasa, terjadi pemusnahan kebudayaan dan kesenian Barongsai. Hal ini diakibatkan oleh kesenian ini tidak terbebas dari idiologi Pancasila Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, dan nilai-nilai kebudayaan yang hidup di masyarakat.

## The Perfomance of the Art of Barongsai and Multiculturalism at the Traditional Village of Kuta
Reformasi Indonesia telah memberikan wajah baru terhadap kehidupan berkesenian di Indonesia. Dalam norma  hukum,  negara    melindungi  kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dituangkan dalam  Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia (UUD  1945)  perubahan  kedua  Pasal  28I  ayat  (3): Identitas  budaya    dan  hak  masyarakat  tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.    Kemajuan  berkesenian  adalah  suatu hak dan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak  asasi  manusia  yang  merupakan  tanggung jawab  negara,  terutama  pemerintah.  Selanjutnya dalam  Pasal  32  ayat  (1)  UUD  1945  Perubahan keempat, menyebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia  dengan  menjamin  kebebasan  masyarakat dan  memelihara  dan  mengembangkan  nialai-nilai budayanya.
Dalam  konteks  berkesenian  di  Desa  Adat  Kuta, tampaknya  keturunan  Cina  (Tionghoa)  memiliki kesenian yang dapat dipertontonkan ketika hari-hari besar Tionghoa/Kong Fu Cu. Dalam realitas budaya antara  komunitas  Hindu  Bali  di  Desa  Adat  Kuta dan  komunitas  keturunan  (Cina)/Tionghoa  telah terjadi  lintas  budaya  dalam  berkesenian.  Dalam konteks  kesenian  Barongsai  dan  multikulturalime di  desa  adat  Kuta  dikaitkan  dengan  konsep multikulturalisme menurut Alois A Nugroho (2003) dalam H.A.R. Tilar, multikulturalisme mempunyai banyak  segi.  Salah  satu  segi  yang  menarik dari  multikulturalisme  misalnya  dalam  filsafat postmodernisme  sangat  mementingkan  kepada
“local  system” dan  memustahilkan  kebenaran universal.  Dalam  hal  ini  adanya  suatu  kenyataan bahwa  setiap  kebudayaan  menghormati  hak- hak untuk berbeda dengan yang lain ( the right of culture diversity ). Bagi pemikiran posmodernisme tidak  ada  benturan  kebudayaan,  yang  ada  ialah ruang  toleransi  yag  mengharuskan  koeksistensi antar kebudayaan dan peradaban. Wujudnya adalah setiap komunitas hidup di dalam wacana berpikir dengan  rasionalitasnya  sendiri  yang  bersifat  lokal yang disebut dengan tradisi atau adat istiadat.
Rasionalitas  lokal  adalah  paradigma  baru  di  di dalam kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu juga konsep-konsep mengenai etnosentrisme  bukanlah termasuk  di  dalam    wacana  multikulturalisme. Dengan  demikian  multikulturalisme  merupakan suatu  pengakuan  atas  hak  hidup  dari  budaya- budaya  lokal  dan  oleh  sebab  itu  wajib  dihormati. Multikulturalisme  bukanlah  suatu  pandangan yang  menutup  diri  terhadap  budaya  lain,  namun mengharuskan  adanya  dialog  dengan  budaya- budaya lain, yang duduk sama rendah dan berdiri sama  tinggi  dengan  budaya-budaya  lain.  Dialog Dialog dan toleransi merupakan pandangan yang essensial dari multikulturalisme (Tilar, 2004: 176).
Tulisan  ini  akan  mengkaji  persoalan  politik kebudayaan dalam berkesenian dalam konteks lokal, dinamika  kesenian  Barongsai  dalam  masyarakat berubah, dan makna kesenian Barongsai dan kritik berkesenian  dalam  konteks  (lokal)  Desa  Adat Kuta.
was followed by the change of the constitution of 1945 has given a meaning to the art. Since the Era of the Reformation, an era which has changed the way of thinking guaranteed by the constitution, the art of Barongsai has been allowed to create and can be performed to the community. It means that in accordance with the development of the epoch and the civilization, this era respects the cultural identity and the right of the traditional community. In the Era of the Reformation, the authority can be also protested through the demonstration if he is not in the side of the community. The protest can be in the form of art that can give an image projection to the government. To build Indonesian nation through the art needs an art inventory, either traditional or modern art, as well as a protection of the art creation, so that it will not be claimed by the other people or the other countries.  Unlike in the Era of the Reformation, when the regime of the New Era still had power, the “mutilation (elimination) of the culture of the art of Barongsai” occurred. The thing which caused the occurrence of the mutilation to the culture of the art of Barongsai was because the art was not free from the ideology of the five basic principles of the Republic of Indonesia, the constitution of 1945, and from the cultural values which existed in the community.
Keywords: The art of barongsai in the new era and the era of the reformation

## NEGARA DAN PERSOALAN POLITIK KEBUDAYAAN DALAM  BERKESENIAN .
Negara mempunyai kepentingan dalam berkesenian. Apabila  berkesenian  tidak  memenuhi  persyaratan dalam ideologi negara yaitu Pancasila akan menjadi catatan penting untuk kesenian itu sendiri, bahkan suatu kesenian tidak dapat dipentaskan dalam arena panggung    budaya.  Politik  memegang  peranan penting  dalam  menghasilkan  produk-produk budaya, atau dapat pula sebaliknya sebagai realitas budaya bahwa melalui seni, kekuasaan (politik) itu diprotes dalam panggung kesenian. Sejalan dengan pemikiran  tersebut  di  atas,  bahwa  dalam  dunia politik dan bagi politisi, kesenian adalah ”senjata” yang  dapat  digunakan  untuk  mengangkat  citra, tetapi juga sekaligus ”virus” yang bisa mematikan. Dikatakan  demikian  karena  melalui  kesenianlah ideologi  partai  dibangun,  program  diselipkan  dan citra  dikesankan  (Sutarto,  2003:  147).  Melalui kesenian pula, sebuah rezim digoyang, dikritik dan bahkan dilumpuhkan.
Banyak  bukti  dalam  berkesenian  di  era  Orde Reformasi  yang  “memprotes”  dengan  bentuk demonstrasi  terhadap  kekuasaan  itu  karena dianggap tidak adil oleh rakyat dalam mengambil suatu kebijakan politik yang tidak memihak rakyat. Cara  berpikir  ini,  paling  tidak  dapat  dipahami dalam  norma  hukum  (Konstitusi  Negara  UUD 1945 Perubahan Ketiga), kedaulatan ada di tangan rakyat  dan dilaksanakan menurut  Undang Undang Dasar.
Ketika  politik  (kekuasaan)  memperlakukan berkesenian  itu  “dibrangus”  maka  akan  memun- culkan “horror-culture”, yang  mana  terjadinya “mutilasi budaya” manusia Indonesia justru hidup di dalam berbagai sistem ketidakmanusiaan (Piliang, 2005: 73). Apabila ini yang terjadi kritik terhadap kekuasaan  dan  berkesenian  menjadi    “mati”  dan mandegnya  kreatifitas  budaya.  Kesenian  sebagai “modal  budaya  dan  simbolik”  meminjam  istilah Pierre  Bourdieu,  semestinya  tidak  ada  ketakutan terhadap  berkesenian  apabila  nilai  budaya  yang berbasis  ideologi  Pancasila  telah  menjamin  dan “memberikan sinyal”.
Berkesenian  terpengaruh  terhadap  politik  negara dengan  berbagai  dinamika  sosial-politik  manusia Indonesia  dari  Orde  Lama  ke  Orde  Reformasi.
Sejarah bangsa kita telah menghasilkan  berbagai citra  yang  berkaitan  dengan    kehidupan  politik dalam realitas budaya. Berbagai citra  manusia, yang di  dalamnya  inheren  berbagai  dimensi  kekerasan dan  horor.  Era  Orde  Lama  telah  menghasilkan manusia Indonesia sebagai manusia ideologis , yaitu manusia yang syarat ide, slogan dan simbol-simbol. Berbagai  slogan  rakyat  sebagai pejuang ,  sebagai berdiri  di  atas  kaki  sendiri ,  sebagai  nasionalis, menjadi bagian dari realitas manusia Orde Lama. Akan tetapi, apakah di balik era sloganisme tersebut manusia dapat menemukan kemanusiaannya? Orde Lama  pada  kenyataannya,  meredusir  dimensi kemanusiaannya    ke  dalam  wujud  retorika,  akan tetapi sesungguhnya ia gagal meningkatkan harkat kemanusiaan itu sendiri, disebabkan kegagalannya dalam  memenuhi  suatu  dimensi  kemanusiaan, yaitu  dimensi  ekonomi.  Kekerasan  berlangsung karena ideologi dan kemiskinan (Piliang, 2005: 75). Berkesenianpun akan merujuk pola kepemimpinan dan  melegitimasi  kekuasaan  sebagai  suatu  proses ideologi yang sedang berlangsung.
Era  Orde  Baru,  sebaliknya  menghasilkan manusia-manusia mesin, yaitu manusia- manusia  pembangunan  yang  pikirannya  justru dikosongkan  dengan  ideologi-ideologi  untuk kemudian  diisi  dengan  satu  satunya  ideologi, yaitu  ideologi pembangunan .  Manusia  kemudian menjadi  komponen  dari  mesin  pembangunan, yang  didalamnya    berlangsung  industrialisasi pikiran,  berupa  penyeragaman,  standarisasi dan  berbagai  pembatasan  terhadap  manusia. Di  dalamnya  berlangsung  berbagai  bentuk kekerasan  dan  inhumanitas,  seperti  penculikan, penyekapan,  penangkapan  paksa,  ketimpangan, marginalisasi,  peminggiran,  pemaksaan,  refresi, subordinasi,  jual  paksa,  penyerobotan  hak  milik, perampasan  hak    milik  pribadi  menjadi  bagian dari  mesin  pembangunan  yang  tidak  manusiawi. Berkesenianpun  diarahkan  untuk  “memuja-muja” ideologi pembangunan. Saat itu kesenian Barongsai “tiarap”  bahkan  “dipeti-eskan”  karena  dianggap tidak  “memenuhi  syarat  pendukung    ideologi negara”.
Persoalan  kesenian  Barongsai  menjadi  jelas  dan terang  tidak  dapat  “dipertontonkan”  berkaitan dengan  pasca  G30S  PKI.  Tahun  1965,  berlanjut dengan terjadinya berbagai perubahan dan perlakuan “khusus” atau “diskriminatif” terhadap peranakan
Tionghoa di Indonesia. Perubahan tersebut seperti perubahan  sebutan  Tisonghoa  menjadi  Cina, penelitian  terhadap  tradisi  dan  kepercayaan  Cina, sampai  dengan  penggantian  nama  Cina  dengan nama Indonesia (Suarlim, 2004: 11).
Sementara  Era  Reformasi  adalah  era  yang  di dalamnya terjadi fragmentasi besar-besaran     manusia sebagai akibat terbukanya pintu demokratisasi dan kebebasan. Akan  tetapi  ironisnya,  iklim  reformasi justru  telah  menciptakan  manusia-manusia  yang kini  lebih  mementingkan  dirinya  sendiri  ( selfish ) seperti  yang  dilukiskan  Hobbes,  yaitu  manusia- manusia  yang  dapat  melakukan  apa  saja  terhadap manusia  lain  dan  negara  demi  untuk  memenuhi hasrat  dan  kepentingannya  sendiri.  Manusia- manusia selfish versi Hobbes ini, demi kepentingan hasrat  dan  kehendak  berkuasanya,  kemudian mengeksploitasi  manusia-manusia  lain  sebagai manusia  komoditi  seperti  yang  dilukiskan  Marx, yaitu  manusia-manusia  yang  dieksploitasi  tenaga, tubuh, dan ketrampilannya demi untuk kepentingan ekonomi,  politik,  dan  keselamatan  pribadi.  Inilah manusia-manusia  yang  tiba-tiba  menyukai  arak- arakan,  karnavalisme,  retorika,  pidato,  pawai,  dan demonstrasi  demi  mendapatkan  imbalan  upah, yang menjual tenaga dan retorikanya sebagai nilai guna demi untuk dipertukarkan dengan nilai tukar (Piliang, 2005: 75).
Berbeda  dengan  Era  Orde  lama  dan  Orde  Baru, ternyata  reformasi  memberikan  angin  segar terhadap  berkesenian  Barongsai,  baik  dari  aspek normatif  maupun  aspek  emperis.  Aspek  normatif tertuang  dalam  (UUD  1945)  perubahan  kedua Pasal 28I ayat (3), jo Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 Perubahan  keempat.  Mengingat  konstitusi  telah melindungi,  memelihara  dan  mengembangkan, maka terjadi euphora kebebasan dalam berkesenian dan munculnya kembali kesenian Barongsai yang sebelumnya telah ”dipeti-eskan” rezim Orba.
Dalam  konteks  manusia,  politik,  dan  berkesenian yang  dikaitkan  dengan  budaya    lokal  (Bali) khususnya  di  desa  adat  Kuta,  terrefleksi  adanya jalinan  budaya  antara  manusia  Tionghoa  dengan manusia  Bali  dalam  berkesenian.  Bahkan  antara manusia  Bali  dan  Kesenian  dan  “agamanya” Taoisme peranakan Tionghoa berasimilasi dengan kepentingan  manusia  Bali  dalam    berbagai  aliran
ajaran  yang  dikaitkan  dengan  pengobatan  dan “metetuwun/ meluasan” (Wawancara dengan Jro Ayu  Puspawangi,  di  rumahnya  Jl  Puputan  Gang XVII, No. 7 Klungkung).
Soedjatmoko (1985: 43) mengatakan bahwa, dalam relasi pembangunan dan kebebasan, pembangunan secara  “makro”  dan  kesenian  barongsai  secara “mikro”,  diberikan  ruang  yang  pantas.  Penulis berpendapat  bahwa  pembangunan  dan  kebutuhan manusia  akan  hak-hak  berkesenian  semestinya adanya  kebebasan  berdasar  “ideologi”  dan  aturan hukum yang jelas. Norma hukum yang semestinya menjadi  panduan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat ( living law ). Namun, dalam persoalan berkesenian  hegemoni  negara  sangat  kuat  untuk mengatur  sebuah  produk  budaya  yang  berupa kesenian  pentas  Barongsai.  Apabila  hegemoni negara  di  tingkat  lokal  melalui  kesenian  tidak diterima  oleh  pendukung  kesenian,  maka  akan terjadi    hegemoni  integral.  Secara teoritik posisi Secara  teoritik  posisi seniman sangat lemah dalam menghadapi kekuasaan negara.  Hegemoni ideologis dan kultural negara Hegemoni  ideologis  dan  kultural  negara terhadap  masyarakat    melalui  saluran  senipun tidak terhindarkan. Senimanpun dengan kesadaran menerima sistem kekuasaan yang berlaku (Sudikan, 2001: 162). Apabila campur tangan Negara ( state ) dalam bidang kesenian sampai pada tataran moral ideologis dan teknis pertunjukan maka peran negara cenderung sebagai “perusak” kesenian.
Dalam persoalan politik budaya peranan seni baik tradisional  maupun  modern  dan  atau  kesenian Barongsai  apabila  dikemas  dengan  sentuhan kepentingan  negara,  dapat  memperkuat  proses integrasi    dengan  mengisi  dan  mencari  “idiom” untuk  mengembangkan  warisan-warisan  dalam berbagai bentuk yang diterima oleh perkembangan sejarah (Kayam, 1981: 57). Kesenian-kesenian yang bertebaran di wilayah Nusantara ini perlu diteliti, untuk  pemilihan  kembali  warisan  atau  percobaan “mencari  kesepakatan  ideom”.  Ini  pulalah  bagi penulis  disebut  juga  “proses  integrasi  nasional”. Proses  integrasi  nasional  ini  harus  dilekatkan dengan masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam masyarakat Bhinneka Tunggal Ika pada hakekatnya tugas  kita  sebagai  bangsa  dalam  pengembangan kebudayaan  nasional  adalah  berganda:  satu  pihak kita  mesti  membina  kesatuan  dan  persatuan bangsa.  Sedangkan  pada  lain  pihak  kita  tidak
mugkin  mengabaikan  kebudayaan-kebudayaan setempat,  yaitu  kebudayaan  masing-masing suku  bangsa  atau  daerah  (Bachtiar  dkk,  1985: 33).  Dengan  perkataan  lain,  pada  satu  pihak  kita berkepentingan dengan tugas “makro”, sedang pada pihak lain perlu memperhatikan keadaan “mikro” bangsa.  Kebebasan  berkesenian  adalah  suatu hak-hak  manusia  yang  perlu  terus  diperjuangkan apabila  terjadi  “peminggiran  “  berekspresi  dalam berkesenian  secara  bertanggungjawab,  impuls- impuls pembangunan yang kreatif pada masyarakat menghilang; dan tanpa kebebasan  untuk berbeda pendapat, perjuangan bagi hak-hak manusia lainnya menjadi  tidak mungkin. Dalam negara berkembang penyimpangan  akan  bisa  terjadi  dan  akan  diganti oleh ketakutan, kebencian, tindakan kekerasan dan kekejaman- apakah itu berkaitan dengan kelas, ras atau agama (Soedjatmoko, 1980: 33-34).
Perlu  dijelaskan  dengan  tegas  dalam  tulisan  ini, bahwa  salah  satu  rumusan  multikulturalisme meminjam  konsep  Rob  Reich  yang  membedakan antara  multikulturalisme  deskriptif  dan  multi- kulturalisme  normatif.  Dalam  multikulturalisme deskriptif yaitu kenyataan sosial yang dikenal oleh para pakar ilmu politik sebagai kenyataan pluralistik. Multikulturalisme deskriptif tidak mengakui adanya suatu konsep mengenai apa yang disebut  sesuatu yang baik ( good ). Sesuatu yang baik di dalam suatu masyarakat    itulah  yang  benar.  Dengan  demikian kebenaran yang absolut dan tunggal tidak dikenal di  dalam  konsep  multikulturalisme,  yang  baik adalah yang dianggap benar oleh suatu masyarakat. Dengan demikian yang benar tidak mendahului  dari apa yang baik.
Multikulturalisme  normatif  berkaitan  dengan dasar-dasar  moral.  Dasar-dasar  moral  antara  lain keterikatan seseorang dalam suatu negara bangsa. Artinya  adanya  suatu  ikatan  moral  dari  anggota- anggotanya  di  dalam  batas-batas  negara  bangsa untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah menjadi  kesepakatan  bersama.  Inilah  barangkali yang  dimaksud  oleh  Benedict  Anderson  tentang ”the  imagined  community ”  atau  komunitas  yang dibayangkan  oleh  suatu  kelompok  sebagai  suatu cita-cita yang mengikat anggota-anggotanya.
Dalam  kaitan  ini  multikultaralisme  normatif merupakan  suatu  kritik  sosial  dalam  membangun suatu  keinginan  bersama  dari  suatu  kelompok,
membangun  wadah  di  dalam  pluralitas  budaya yang  ada  didalam  komunitas  tersebut.  Rupanya berkaitan  dengan  multikulturalisme  normatif  ini sangat  relevan  dengan  apa  yang  dihadapi  oleh bangsa  Indonesia  di  dalam  keadaan  pengakuan atas pluralisme kebudayaan sekaligus mempunyai suatu  tekad  untuk  membangun  suatu  masyarakat Indonesia  baru,  yaitu  masyarakat  dalam  wadah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (Tilar, 2004:  177).  Membangun  multikulturalisme  dalam aspek  yuridis  (normatif)  dalam  bentuk  Peraturan Daerah (Perda), cukuplah memerlukan pemahaman ”konsep”  dan    aplikasi  dalam  bentuk  substansi hukum yang dapat menjembatani antara ”kebutuhan normatif” dengan ”kebutuhan realitas sosial”.
Meminjam  konsep  Anderson  multikulturalisme normatif  yang disambungkan dengan Perda Desa Adat  No.  06  tahun  1986,  hanya  secara  ”sumir” disebutkan  dalam  pasal  11  huruf  (d,  dan  e). Pasal  11  huruf    d,  mengembangkan  kebudayaan daerah  dalam  upaya  melestarikan  kebudayaan daerah  dalam  rangka    memperkaya    khasanah Kebudayaan Nasional; pasal 11 huruf e, membina dan  mengkoordinasikan    masyarakat  hukum  adat mulai dari keluarga, berdasarkan adat-istiadat yang berlaku pada setiap desa adat, guna meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong-royongan. Jelas  yang  dimaksud  di  sini  adalah  kebudayaan daerah yang beragam, dan di masing-masing daerah memiliki identitas kebudayaannya tersendiri.
Seperti Bali, jelas kebudayaan yang menonjol adalah kebudayaan Bali yang bernafaskan Hindu, dengan konsep Tri Hita Karana . Berkaitan dengan nilai seni, seni  lukis,  seni  tari,  seni  pahat/patung,  berkaitan dengan Subak, dan Desa adat. Namun di Bali tidak hanya niali-nilai kebudayaan Bali saja yang hidup. Namun ada budaya lain yang hidup berdampingan dengan masyarakat lokal Bali, khususnya di Desa Adat Kuta terdapat Wihara Dharmayana Kuta yang penganutnya perpaduan antara Buda dan Hindu.
Mengikuti  Blum  (2001:  2)  dalam  Nengah  Bawa Atmaja bahwa: multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman,  penghargaan  dan  penilaian  atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingin-tahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang  lain,  bukan  dalam  arti  menyetujui  sebuah aspek    dari  budaya-budaya  tersebut,  melainkan
mencoba  melihat  bagaimana  sebuah  budaya  yang asli  dapat  mengekspresikan  nilai  bagi  anggota- anggotanya sendiri.
Rumusan lain Burhanuddin (2003) mengemukakan bahwa  multikulturalisme  menekankan  pada sasaran  kehendak  untuk  membawa  masyarakat ke  dalam  suasana  rukun,  damai,  egaliter,  toleran, saling menghargai, saling menghormati, tanpa ada konflik dan kekerasan, tanpa mesti menghilangkan kompleksitas perbedaan yang ada.  Berkaitan dengan konsep yang ditawarkan oleh Burhanuddin, dalam perda Desa Pakraman Nomor 3 tahun 2001, dengan jelas  konsep  multikulturalisme  secara  normatif tertuang dalam pasal 3 ayat (7): Parahyangan dan tempat  suci  baik  bagi  umat  Hindu  maupun  umat lain  yang  ada  dalam  wilayah  desa  Pakraman/ banjar  pakraman,  dijaga  bersama-sama  oleh seluruh  warga/krama  dari  desa  pakraman/  banjar pakraman atas dasar toleransi dan kerukunan serta saling menghormati dalam rangka membina  rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.

## KESENIAN BARONGSAI, MULTIKULTURAL DALAM MASYARAKAT YANG BERUBAH.
Multikulturalisme sebagai sebuah ideologi memiliki dimensi  politik  dan  dimensi  kebudayaan.  Di dalamnya, penghargaan atas keberagaman budaya menjadi mainstream sosial.  Dalam  pengertiannya secara  politis,  multikulturalisme  merupakan kebijakan terhadap perlindungan keberagaman latar belakang  identitas  kolektif  (etnis,  agama  ataupun ras)  di  dalam  suatu  negara  bangsa.  Terjemahan lebih lanjut dari multikulturalisme sebagai sebuah kebijakan politik tercermin dalam peran pemerintah sebagai  penyedia  ( provider )  dan  penjamin ( guarantor )  bagi  distribusi  keadilan  sosial  bagi kesetaraan  akses  tanpa  pengecualian.  Sedangkan dalam  dimensi  kebudayaan,  multikulturalisme merupakan  konstruksi  sosial  terhadap  kesadaran untuk melihat keragaman identitas kolektif di dalam relasi sosial yang bersifat mutual serta memahami unsur-unsur  yang  bersifat incompatible (tidak setara) dalam masing-masing identitas kolektif suatu kelompok yang sangat potensial memicu terjadinya konflik sosial (Setyaningrum, 2004: 294).
Dalam  perspektif  kebudayaan,  multikulturalisme menunjuk  pada  implikasi  sosial  keberagaman
praktek  budaya  dan  bagaimana  konstruksi kebudayaan  memiliki  kontribusi  yang  signifikan bagi  proses  politik  yang  menentukan  mainstream kebijakan  negara.  Dalam  memahami  konstruksi budaya  yang  menentukan  bagaimana  individu memahami identitas dan menjalani peran sosialnya, Clifford Geertz (1973) merujuk pada suatu konsep kebudayaan dari tradisi intelektual yang dibangun oleh  Max  Weber.  Dalam  perspektif  Geertz, identitas individual berinteraksi dengan komunitas kolektif  merupakan  bagian  yang  dibentuk  olek konstruksi sosial sekaligus juga berproses di dalam perubahan  sosial  yang  bersifat  dinamis.  Ini  tidak lain  karena  individu  menterjemahkan  diri  dan peran  sosialnya  dibatasi  oleh  bagaimana  ruang lingkup  komunitas  yang  mengelilinginya.  Karena kebudayaan  bersifat  cair  dan  dinamis,  maka identitas  politik  suatu  komunitas  menjadi  sentral yang  menentukan  kohesifitas  dan  karakteristik suatu  negara bangsa ( nation-state ) (Setyaningrum, 2004: 296). Berdasarkan hal tersebut di atas, bagi penulis,  bagaimana  kebudayaan  berinteraksi dalam  masyarakat  yang  dinamis yang  memiliki ideologi  multikulturalisme dalam dimensi politik dan budaya, keberagaman budaya dapat terlindungi seperti  Kesenian  Barongsai  di  desa  adat  Kuta dalam proses integrasi sosial budaya. Persoalan ini Persoalan ini menjadi  catatan  penting  bahwa  multikulturalisme berkontribusi dalam pembentukan spirit nasionalisme.  Multikulturalisme  mesti  melihat entitas keberagaman sekaligus keberbedaan sebagai hak  asasi  sedangkan  nasionalisme  merupakan kesatuan  dan  kehendak  bersama  suatu  komunitas politik.
Desa  adat  Kuta  secara  sosio-historis  dari  aspek multikultural sudah mulai ketika zaman kerajaan. Mads  langa adalah  kawin  dengan  keturunan Tionghoa, sehingga disebutkan Mads Langa adalah bagian  dari  kehidupan  dan  dinamika  masyarakat Tionghoa  di desa adat Kuta (Wawancara dengan Luis Brata, di Wiara Kuta pada tanggal 26 Januari 2009).
Tempat  beribadat  bagi  umat  Tionghoa  di  Kuta bernama Kongco Bio, sedangkan untuk Jawa dan Madura  disebut  Kelenteng  (Suharlim,  2007:  5). Perubahan  nama  Kongco  Bio  menjadi  Wihara Dharmayana Kuta. Perubahan ini berkaitan dengan transisi  kondisi  politik  dari  Orde  Lama  ke  Orde Baru.    Bagi  umat  Tionghoa.  yang  ada  di  Desa
Adat Kuta dalam tradisi dipimpin oleh ”Pemangku Kongco”  Biokong  (Kepala  Pedupaan/Lo  Co)  dan para  pembantunya    (Ta  Ke)  dengan  panggilan nama  ”Bali”  Nyoman  Suweca  yang  disebut  pula ”Cik Mangku”. Untuk ulang tahun Kongco sekitar bulan Agustus, dan Kongco pada tahun 2009 telah memiliki ”pengemong” 135 KK (Kepala Keluarga). Setiap  kegiatan  upacara  ulang  tahun  Kongco diiringi gambelan dari Banjar Pemamoran dengan ” ngayah ” tanpa diberikan imbalan.
Sisi  lain,  kalau  dikaitkan  dalam  konteks nasionalisme Indonesia peranakan Tionghoa Jawa telah berakulturasi ke dalam masyarakat setempat. Hubungan dengan negeri Cina tipis saja dan mereka tetap tinggal pasif sampai kurang lebih pergantian abad  XX  (Suryadinata,  1984:  20).  Hal  ini  juga tercermin dalam Peranakan Tionghoa di Desa Adat Kuta yang berakulturasi pada masyarakat adat.
Pada mulanya tradisi Tionghoa di Desa adat Kuta, laki-lakinya yang kawin dengan orang Bali (Hindu) di Desa Adat Kuta, maka akan membuat ”sanggah”/ merajan seperti orang Hindu Bali lainnya. Termasuk juga  orang  Tionghoa  Lim  Kwan  Tan  yang  juga kawin  sesama  Tionghoa  punya  Sanggah  Gede, berdasarkan mitos dan tradisi di Desa Adat Kuta ada hubungannya dengan Pasek Badak. Menurut Thio Thin Bun, seksi tradisi di Wiara Dharmayana Kuta hampir  80%  keluarga  Tionghoa  punya Sanggah Gede ( Sanggah  Komplit ),  tetapi  tetap  beragama ”Taoisme” (Buda). Ajaran Tao(isme) adalah agama ”netes ”,  tidak  bisa  pindah  agama  karena  tidak memenuhi  syarat.  Menurut  penuturan  Theo  Tjin Bun menuturkan:
”Agama”  Tao  tidak  menyalahkan  orang melakukan  upacara  Hindu.  Alasannya  karena ”kurenne”  agama  Hindu  mereka  buatlah sanggah.  Orang  Tionghoa  tidak  mungkin menjadi  orang  Bali  Hindu  karena  persyaratan tidak  mengizinkan,  walaupun  ada  keturunan Tionghoa  sebagai  ” Sadeg” Barong  Ket  Banjar Pemamoran  dan  Banjar  Temacun  yaitu  Ketut Sudiarta,  namun  tetap  ”agama  Tao”  atau  Buda, dan  keturunan  Tionghoa  ini  bahasa  Ibunya adalah Bahasa Bali, tidak bisa bahasa mandarin/ Tionghoa” (Wawancara dengan Theo Tjin Bun, di  rumahnya,  Br  Segara  Kuta,  pada  tanggal  26 Januari 2009, pada saat Imlek)
Berdasarkan  ungkapan  tersebut  di  atas,  asimilasi (pembauran)  dengan  keturunan  Tionghoa  sangat baik  di  Kuta  secara  sosio-kultural.  Akan  tetapi keturunan Tionghoa ini dalam hal menganut agama mereka  menganut  dua  agama  Buda  dan  Hindu, apabila  mereka  mengambil  istri  dari krama Kuta yang  beragama  Hindu.  Dua  agama  ini  dijalankan secara  bersamaan.  Namun,  dalam  perkembangan kemudian ” Sanggah/Mrajan” sudah nampak mulai ada  transformasi  sosial  cukup  hanya  membuat ” pelinggih Padma dan Tugun Karang ” mengingat mahalnya tanah di desa adat Kuta dan juga untuk ritual  agama  Hindu.  Walaupun  umat  Tionghoa juga mengikuti ”tradisi Hindu” di desa adat Kuta, tidak  berarti  meninggalkan  tradisi  Tionghoa  atau menganut Hindu.  Dalam ajaran Tao tidak dilarang Dalam ajaran Tao tidak dilarang penghormatan  terhadap  Dewa  lain  (Wesna,  2010: 307-316).
Dalam upacara di ”Kongco Bio” Kuta  upacaranya baik  bersifat  keagamaan,  kenegaraan  ataupun kemasyarakatan  adalah  merupakan  cetusan  hati nurani manusia terhadap suatu keadaan, sehingga bentuk-bentuk  dari  upacara  tersebut  perlu disesuaikan dengan zaman, suasana, selera, dan cara berfikir dari pelaksanaan upacara  tersebut (Wesna, 2010:  307-316).    Mengingat  bahwa  kebudayaan adalah  merupakan sesuatu yang bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan, maka upacara sebagai  salah  satu  bentuk  dari  kebudayaan  dapat diselenggarakan sesuai dengan perkembangan yang terkait dengan upacara tersebut (Suarlim, 2007: 47). Demikian  juga  Barongsai,    setelah  reformasi  ini baru  juga  dipertontonkan  di  Kuta  dan  pada  saat Imlek  2950  sehari  sebelum  hari  raya  tahun  baru, Barongsai  dipertontonkan ”ngeruat ”  lingkungan Wiara ”Kongco” dan pada hari Imlek tahun 2009 dipertontonkan  di  saat  hari  raya  Imlek.  Baronsai dan  Lion  (naga)  dipercaya  masyarakat  Tionghoa dapat  menetralisir  roh  jahat  (Wawancara  dengan Adi  Darmaja,  di  rumahnya,  Br.  Darmasemadi Kuta,  pada  tanggal  26  Januari  2009).  Demikian pula ritual pada saat Imlek ”tradisi maturan dengan bunga dengan kembang telon sudah mulai berubah/ diganti  dengan  ” canang  sari ”  mengingat  lebih praktis dan mudah dapat dibeli dengan mengikuti ”tradisi Hindu” (Wawancara dengan Andi Candra, di rumahnya, Jl. Kecak Nomor 2 Gatsu Denpasar, pada tanggal 26 januari 2009).
Dalam  realitas  budaya  Barong  Ket  Banjar Pemamoran,  dan  Temacun ”kekereb” barong yang  pada  umumnya  adalah  warna  putih,  tetapi dengan  warna  merah  yang  mengikuti  warna Kongco.  Demikian  pula,  apabila  terjadi  hal-hal yang  aneh  maka  para ”pepatih” akan  lari  ke ”Kongco  kerahuhan”.  Inilah  uniknya  hubungan antara Barong  Ket Banjar  Pemamoran  dan Banjar  Temacun  (Wawancara  dengan  Theo  Tjin Bun,  pada  tanggal  26  Januari  2009).    Demikian pula  ketika  hari  raya  Galungan  dan  Kuningan banyak umat Hindu di desa adat Kuta yang  ikut sembahyang di Kongco. Berdasarkan tradisi yang telah berlangsung sejak ratusan tahun silam, umat Tionghoa,  Vihara  Dharmayana  Kuta  sampai  saat ini tetap melaksanakan upacara Ulambhana setiap tanggal 18 bulan 7 (Cit Gwee Cap Pwe), kalender bulan (Imlek), tiga hari setelah  hari ulang Tahun (Shejlt) Kongco Tan Hu Cin Jin, tanggal  15 bulan 7 (Cit Gwee Cap Go) kalender bulan Imlek (Suarlin, 2007: 47).
Hubungan Kongco Bio (Vihara Dharmayana Kuta) dengan  umat  Hindu  sangat  harmonis,  mengingat tidak pernah ada larangan dari umat Tionghoa yang bersembahyang ke Kongco. Rupanya  banyak umat Hindu yang ikut sembahyang di Konco Kuta, seperti Jro Ayu Puspa Wangi asal Klungkung. Awal dari kedatangannya untuk sembahyang di Konco Kuta adalah  ada  suatu  petunjuk  kira-kira  tahun  2001, untuk  sembahyang  di  Pura  Dalem  Balingkang. Persembahyangan ini kemudian dilanjutkan untuk ke Konco yang ada di Bali khususnya Koncho Tanjung, Koncho  Blahbatuh  kemudian  terakhir  ke  Koncho di  desa  adat  Kuta  mulai  tahun  2007.  Kemudian, persembahyangan di Konco sampai berlanjut terus tiap  tahun  sampai  tahun  2009  (saat  Imlek  2950) tepatnya  pada  tanggal  26  Januari  2009  (Wesna, 2010 (a): 432-441). Upacara ritual  yang dibawa di Koncho  adalah  bawa  teh,  canang  sari,  buah  dan manisan seperti ”tradisi Koncho”. Menurut  Jro Ayu Puspawangi  yang juga ”berprofesi sebagai mangku mebawosan”/meluasan mereka  juga  ”nyungsung” Dewi Kwancin  di ”kamar suci ” sebagai tempat ” mebebawosan” atau metetamban (Wawancara dengan  Jro  Ayu  Puspawangi,  di  rumahnya,  Jl Puputan Gang XVII, No. 7 Klungkung).
Foto 1. Barongsai saat di pertontonkan saat Imlek 2950 (tahun  2009).  (Sumber:  Foto  dan  Dokumen  I  Wayan Wesna Astara).
Foto 2. Umat Hindu yang Sembahyang di Kongco Bio (Wihara Dharmayana Kuta) Pada saat Tahun Baru Imlek 2560  (Tanggal  26  Januari  2009).  (Sumber:  Foto  dan Dokumen I Wayan Wesna Astara).
Foto  3 .  Jro  Ayu  Puspa  Wangi  ketika  sudah  selesai sembahyang  dan  diwawancara  di  Kongco  Kuta  pada tanggal 26 Januari 2009. (Sumber: Foto dan Dokumen I Wayan Wesna Astara).
Pura  Gunung  Payung  ini diempon oleh  Keluarga Kang Tekkong (almarhum), dan yang sembahyang bukan  saja  dari  keluarga  keturanan  Tionghoa, tetapi juga dari krama Desa Adat Kuta (Wawancara dengan Theo Thin Bun di Br. Segara, pada tanggal 26 Januari 2009).
Mengaitkan politik hukum dengan kesenian di desa adat Kuta dan/atau wajah kesenian dalam konteks multikulturalisme  dan  politik  hukum  tidak  dapat diabaikan  dalam  masyarakat  adat  yang  sedang berubah. Desa adat Kuta sebagai desa pantai dan desa megapolitan.

## MAKNA KESENIAN BARONGSAI DAN KRITIK BERKESENIAN DALAM KONTEKS LOKAL
Barongsai  sebagai  produk  budaya  dalam  proses sejarah akan diuji terus sesuai dengan kepentingan negara  dan  masyarakat  pendukung  kebudayaan tersebut.  Kesenian  selalu  melukiskan  sebuah unsur atau aspek alam kodrat ditambah tanggapan atau  pengolahan  manusia.  Tamasya  alam  menjadi indah  oleh  tanggapan  rasa  estetis.  Bahan  alam dihias  berbagai  indah  oleh  penciptaan  budi  dan rasa  sampai  memuaskan  daya  tangkap  manusia. Kemudian  indah  didefinisikan  sebagai  apa  yang ketika  dilihat  atau  didengar,  dinilai  sebagai  baik (pulchrum: quod visum, auditum placet ). Keindahan membawa serta ekspansi rasa hidup dan kesadaran diri sebagai bagian dalam keseluruhan. Sifat sosial dari kesenian meratakan pengalaman dan perasaan dari seorang seniman kepada orang lain yang berkat kesenian memanusiakan diri lebih sempurna. Sejak dulu ahli pikir untuk memahami khasiat keindahan.
Plato  melihat  dalam  kesenian  indah  tidak  lebih dari tiruan alam secara subyektif  dan individual. Hasilnya begitu dicurigainya sampai dalam negara idealnya  para  seniman  diasingkan.  Aristoteles melihat  dalam  kesenian  indah  suatu  perwujudan daya cipta manusia yang spesifik. Fungsinya yaitu untuk  mengidealisasikan  dan  menguniversalkan kebenaran,  sehingga  kebenaran  itu  menghibur, meriangkan  hati  dan  mencamkan  cita-cita  mulia lebih  dalam  daripada  keyakinan  rasional  belaka (Bakker, 2003: 47).
Kebudayaan berproses terus secara lokal, nasional dan  global.  Nilai-nilai  luhur  lokal  yang  masih relevan  dan  bersifat  semesta  (universal)  dapat dimaknai,  diberdayakan,  diperkaya  baik  secara nasional  maupun  global,  sehingga  terjadilah suatu  proses  interaksi,  transformasi  dan  integrasi nilai  secara  berkelanjutan  ( sustainable  value development ) sejalan  dengan  nilai  Pancasila “harmoni”:  keselarasan  dan  keseimbangan”  dan nilai global “sustainable development” yang lebih bersifat saintifik dan operasional (Usap, 2003: 55).
Dengan demikian ketiga sistem nilai tersebut dapat berkembang  saling  isi  mengisi  baik  dalam  proses perkembangan sistem nilai, sosial dan wujud fisik. Dalam realisasinya dalam kehidupan kebudayaan/ peradaban tetap dapat “berbeda-beda, tapi satu jua (Bhinneka Tunggal Ika) (Usap, 2003: 55).
Masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat  plural yang  terdiri  dari  masyarakat  etnik,  yang  pada gilirannya  memuat  satuan-satuan  kultural  yang kompleks serta komprehensif meliputi unsur-unsur linguistik, sistem kekerabatan, hukum adat, folklore , adat-istiadat, sistem kepercayaan (Kartdirdjo, 1999: 39). Dalam realitas budaya keturunan Tionghoa di desa adat Kuta menganut kepercayaan “Taoisme.”. Aliran  ini  tidak  melarang  keturunan  Tionghoa untuk menganut agama Hindu.
Makna penting dari Kesenian Barongsai di desa adat Kuta  dalam  multikultaralisme  adalah,  terjadinya toleransi  dan  asimilasi  (pembahuran)  budaya, antara  budaya  etnis  Tionghoa  Barongsai  dengan budaya  Kesenian  “Barong  Ket”  Desa  Adat  Kuta. Terjadi  relasi  realitas  budaya  yang  sangat  kental yang  memiliki  hubungan  dengan  tempat  ibadah warga Tionghoa (Konco). Adanya saling isi mengisi
Foto  4. Pura  Gunung  Payung  yang  ada  dalam  satu Komplek  Kongco  Bio  (Vihara  Dharmayana  Kuta. (Sumber: Foto dan Dokumen I Wayan Wesna Astara)
dalam produk budaya, dan adanya adaptasi budaya Tionghoa Barongsai dengan realitas budaya Barong Ket yang ada di Banjar Pemamoran, dan Temacun ”kekereb” barong  yang  pada  umumnya  adalah warna  putih,  tetapi  dengan  warna  merah  yang mengikuti warna Kongco. Hal ini memberikan arti bahwa terjadi pembauran. Kemudian ada hal khusus yang terjadi di desa adat Kuta, apabila terjadi hal- hal  yang  aneh  maka  para  ”pepatih”  akan  lari  ke ”Kongco  kerahuhan”.  Seperti  yang  telah  terurai dengan jelas di atas. (Wawancara dengan Theo Tjin Bun, pada tanggal 26 Januari 2009).
Dalam  kebudayaan  Indonesia  asli,  sebelum kedatangan kebudayaan India ke negeri kita yang berkuasa adalah nilai agama, nilai solidaritas dan nilai seni (Alisjahbana, 1986: 8).  Nilai kekuasaan rendah karena yang berkuasa adalah kepala-kepala suku yang mengatur anak buahnya, bukan sebagai seorang raja yang berkuasa mutlak, tetapi sebagai kepala  keluarga  yang  sederajat  dengan  anggota keluarganya.  Pada  saat  itu,  senipun  diciptakan sebagian  besar  erat  hubungannya  dengan  agama. Setelah  kemerdekaan,  dan  proklamasi  itu berbunyi:
Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, Diselenggarakan  dengan  cara  seksama,  dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Namun  pemindahan  kekuasaan  belum  diikuti oleh  konsolidasi  berbagai  lapangan  kehidupan, kondisi empiris kita masih porak-poranda. Cita-cita Cita-cita normatif yang tersimpan dalam butiran Pancasila, belum menjelma realitas. Baik dalam aspek ekonomi maupun  aspek  berkesenian,  muncul  prilaku “diskrimatif”  terhadap  berkesenian  Barongsai di    Era  Orde  Baru.  Walaupun  senyatanya  nilai- nilai  agama,  nilai  solidaritas  dan  nilai  seni  hidup berdampingan  dalam  masyarakat  multikultural yang dibungkus dengan motto “Bhinneka Tunggal Ika”.
Makna  esensi  dari  kesenian  apapun,  termasuk Barongsai  sebagai  hasil  pikiran,  keputusan  dan tindakan manusia, dalam konstruk  berkebudayaan menimbulkan suatu dilema berdasarkan keputusan
negara.  Kebebasan  berkesenian  adalah  suatu  hak untuk  melakukan  sesuatu  berdasarkan  “norma hukum”  dan  nilai  budaya  yang  hidup  dalam masyarakat  yang  berubah.  Adanya  konfrontasi dalam politik akan mempengaruhi  seni dan juga memunculkan seni baru yang  dapat pula mengkritik simbol-simbol  kekuasaan  negara.  Soedjatmoko, dalam  melihat  politik  kebudayaan  tidak  lepas dari  tujuan-tujuan  sosial  yang  tertanam  di  dalam gerak  maju  revolusi  Indonesia.  Dalam  konteks berkebudayaan sampai di mana membina persatuan nasional ini dengan usaha-usaha kebudayaan kita. Sampai  di  mana  arah  perkembangan  kebudayaan kita memperkuat persatuan itu, dan sampai di mana perkembangan itu, atau kekurangan perkembangan itu,  melemahkan  persatuan  nasional;  sampai di  mana  kemajuan  yang  telah  diperoleh  dalam masyarakat  yang  berubah  (Soedjatmoko,  1984: 104). Tampaknya pemikiran ini memberikan ruang kepada  kritikus  seni,  praktisi,    dan  teoritis  seni untuk  memberikan  kontribusi  pemikiran  untuk melahirkan seni pertunjukan yang relevan terhadap kemajuan  peradaban  Indonesia.  Dunia  telah berubah  karena  proses  modernisasi,  postmodern dan  globalisasi  yang  akan  dapat  “meminggirkan” kesenian yang tidak “berorientasi pasar”.
Wajah  kesenian  Barongsai  beda  dengan  wajah kesenian lainnya di Bali seperti kesenian gambuh. Kesenian  gambuh  ini,  yang  semula  merupakan kesenian puri telah berubah menjadi kesenian pura (Ardika, 1994: 12-13). Berdasarkan laporan Wayan Geriya, bahwa hampir setiap puri  atau istana di Bali pada masa klasik memiliki bale pegambuhan atau pavilion  untuk  pementasan  tari  gambuh.  Namun saat ini, tidak satupun kesenian gambuh yang hidup di Bali dipentaskan di puri. Hampir semua kesenian gambuh yang masih hidup di Bali kini dipentaskan untuk  kepentingan  upacara  di  pura  seperti  yang terjadi di Batuan (Gianyar), Pedungan (Denpasar), Tumbakbayuh  (Mengwi),  Depaa  (Buleleng)  dan Padangaji  (Karangasem)  (Geriya,  2008:  134-135). Transformasi kesenian gambuh dari kesenian puri ke kesenian  pura merupakan proses sakralisasi dari kesenian  gambuh,  sekaligus  sebagai  pelestarian kesenian  tersebut  di  masyarakat  Bali.  Kesenian di  Bali  dengan  agamanya  sangat  lekat,  sebagai kesenian yang hidup dalam masyarakat.

## SIMPULAN
Politik  kebudayaan  dalam  konteks  berkesenian (Barongsai)  di  Desa  Adat  Kuta  terjadi  hegemoni negara dalam produk budaya. Negara mempunyai kepentingan  yang  lebih  besar  dalam  memberikan kreativitas  budaya  dengan  menjunjung  tinggi ideologi  Pancasila  dan  Konstitusi  Negara.  Negara juga memberikan hidup sebuah kesenian barongsai, dalam  konteks  ideologi  negara  dan  konstitusi. Prilaku  berkesenian  Barongsai  di  desa  adat  Kuta dipengaruhi sistem politik negara dan rezim yang berkuasa.  Namun  persoalan  adanya  dinamika kebudayaan dalam konteks berkesenian “barongsai” dan  kepercayaan  terhadap  Taoisme  dalam multikulturalisme  mengandung  makna  terjadinya solidaritas,  toleransi  dan  asimilasi  (pembahuran) budaya,  antara  budaya  etnis  Tionghoa  Barongsai dengan budaya Kesenian “Barong Ket” Desa Adat Kuta.  Terjadi  relasi  realitas  budaya  yang  sangat kental  yang  memiliki  hubungan  dengan  tempat ibadah  warga  Tionghoa  (Konco)  sebagai  suatu realitas budaya.
Multikulturalisme  sebagai  sebuah  ideologi  yang memiliki dimensi politik dan kebudayaan. Dimensi politik,  multikulturalisme  merupakan  kebijakan terhadap  perlindungan  keberagaman  dalam berkesenian yang semestinya terus dikembangkan dan  diinventarisasi  kesenian-kesenian  Nusantara dan  bahkan  perlindungan  Hak  Cipta  terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang  menunjukkan  keasliannya  dalam  lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Dalam konteks berkesenian pemerintah perlu terus merencanakan, melaksanakan dan memetakan kesenian yang hidup dalam masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sehingga tidak diklaim oleh negara lain.
Politik  kebudayaan  memegang  peranan  penting dalam berkembangnya kreasi berkesenian. Hal ini dapat  diketahui  bahwa  setiap  rezim  mempunyai kepentingan  dalam  politik    berkesenian. Berkesenian adalah simbol-simbol kekuasaan pada zamannya.  Penguasa  memiliki  hegemoni  dalam memfilter kesenian barongsai. Kesenian barongsai apabila tidak memenuhi persyaratan dalam ideologi negara yaitu Pancasila, konstitusi negara dan nilai- nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, maka kesenian  tersebut  akan  “dibrangus”  atau  “dipeti
es-kan”.  Kesenian  yang  hidup  dalam  masyarakat adalah suatu realitas budaya yang mesti mendapat penghargaan  dari  negara.  Negara  berfungsi melindungi  produk-produk  budaya  tradisional ataupun  modern  sebagai  hasil  ciptaan  manusia Indonesia.
Dalam  sisi  lain,  melalui  kesenian  pula  suatu rezim  atau  kekuasaan  dapat  diprotes  dalam pentas politik, apabila pemerintah tidak memihak terhadap  kepentingan  rakyat.  Hal  ini  dilindungi oleh  konstitusi  bahwa  kekuasaan  ada  di  tangan rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Artinya kekuasaan  dijalankan  oleh  pemerintah  dan  ketika tidak berpihak dengan rakyat melalui kesenian pula sebuah rezim digoyang dikritik bahkan diturunkan dari tahta kekuasaannya.
Kemudian daripada itu, persoalan multikulturalisme peranakan  Tionghoa  di  Desa  adat  Kuta  semakin menguatkan  asimilasi  dan  akulturasi  yang  dapat ditunjukkan  dengan  adanya  Pura  di  lingkungan Klenteng/Koncho yang “ disungsung ” oleh peranakan Tionghoa  dan  juga    dari krama Desa  Adat  Kuta. Hal  ini  menguatkan  pula  pluralisme  merupakan kesatuan  regional  mencakup  suatu  kompleksitas yang terdiri atas komunitas-komunitas etnik, yang pada  gilirannya  memuat  satuan-satuan  kultural yang kompleks serta komprehensif meliputi unsur linguistik, sistem kekerabatan, hukum adat, folklor, adat-istiadat dan sistem kepercayaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Ardika I Wayan (ed.). (2004), Politik Kebudayaan dan  Identitas  Etnik ,  Fakultas  Sastra  Universitas Udayana dan Balimangsi Press, Denpasar.
Setyaningrum,  Ari.  (2004), Multikulturalisme sebagai  Identitas  Kolektif,  Kebijakan  Politik  dan Realitas Sosial , Fisipol UGM, Yogyakarta.
Bakker  SJ,  J.W.M.  (1984), Filsafat  Kebudayaan, sebuah Pengantar , Kanisius, Yogyakarta.
Geriya, I Wayan. (2008), Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XXI , Paramita, Denpasar.
Suarlim,  Hendra.  (2004), Mengenal  Vihara Dharmayana  Kuta, Yayasan  Dharma  Semadhi,
Kuta.
Kartodirdjo,  Sartono.  (1982), Pemikiran  dan Perkembangan  Historiografi  Indonesia  Suatu Alternatif , PT Gramedia, Jakarta.
_________________.  (1999), Multidimensi Pembangunan  Bangsa,  Etos  Nasionalisme  dan Negara Kesatuan , Kanisius, Yogyakarta.
Suryadinata,  Leo.  (1994), Politik  Tionghoa Peranakan  di  Jawa  1917  –  1942 ,  Pustaka  Sinar Harapan, Jakarta.
Soedjatmoko. (1980), Pembangunan dan Kebebasan , LP3ES, Jakarta.
Kayam, Umar. (1981), Seni, Tradisi, Masyarakat , Sinar Harapan, Jakarta.
Usap, H. KMA M. (2003), Identitas Budaya ( Aku dalam  Budaya  Lokal,  Nasional  dan  Global ) , Yayasan Guna Widya, Denpasar.
Piliang, Yasraf Amir. (2004), Posrealitas Realitas Kebudayaan  dalam  Era  Posmetafisika ,  Jalasutra, Yogyakarta.
Wesna Astara, Wayan. (2010), Pertarungan Politik Hukum  Negara  &  Politik  Kebudayaan ,  Udayana University Press, Denpasar.
-----------------, (2010 (a)), Dinamika Sosial Politik Desa  Adat  Kuta  Bali:  Dari  Desa  Adat  ke  Desa Pakraman (Perspektif  Kajian  Budaya),  Program Pascasarjana UNUD, (Disertasi).
Nara Sumber: Brata, Luis (64 th.), Kelian Wiara Kuta, Jl. Gunung 64 th.), Kelian Wiara Kuta, Jl. Gunung Payung No. 6  Kuta.
Bun,  Theo  Tjin  (61 th.), Seksi Adat Wiara 61  th.),  Seksi  Adat  Wiara Dharmayana Kuta, Br. Segara Kuta. Br. Segara Kuta.
Candra, Adi (51 th.), Pengurus Wiara, Jl. Kecak No. 51 th.), Pengurus Wiara, Jl. Kecak No. Kecak No. 2 Gatsu Denpasar.
Darmaja, Adi (43 th.), Wakil Kelian Br. Darmasanti, 43 th.), Wakil Kelian Br. Darmasanti, Br.  Darmasanti  Kuta  (Banjar  untuk  keturunan Tionghoa).
Puspawangi,  Jro  Ayu  (32  th.),  Paranormal,  Jl Puputan Gang XVII, No. 7 Klungkung.