## DOI: 10.24014/jdr.v30i2.0000
Komunikasi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah: Kasus Dinamika Pelaksanaan Local Lockdown Dalam Mencegah Penyebaran COVID-19
Ardi Putra 1 , Tito Handoko 2
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau
Email : ardi.putar@umrah.ac.id , tito.handoko@lecturer.unri.aci.id Kata kunci Abstrak Dalam  pelaksanaan  local  lockdown  harus  terjalin  hubungan komunikasi  yang  baik  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  dalam  mencegah  penyebaran  covid-19  ditingkat  lokal.
(Sedarmayanti,  2018)  menjelaskan  setidaknya  ada  beberapa  unsur dalam  komunikasi  pemerintahan  antaranya  adalah;  Komunikator, Pesan, Media, Komunikan dan Feedback. Berdasarkan latar belakang diatas  adapun  rumusan  masalah  yang  akan  penulis  angkat  adalah bagaimana  pola  komunikasi  pemerintah    pusat  dan  pemerintaha daerah:  kasus  dinamika  pelaksanaan  local  lockdown  dalam mencegah  penyebaran  COVID-19,  tujuan  dari  penulisan  artikel  ini adalah  untuk  mengetahui  komunikasi  pemerintah    pusat  dan pemerintahan  daerah:  kasus  dinamika  pelaksanaan  local  lockdown dalam  mencegah  penyebaran  covid’19.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  yaitu  studi literature  pengambilan  data  melalui  dokumentasi,  buku,  jurnal  dan media  massa.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah:  komunikasi Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  tidak  berjalan  secara harmonis, ditandai dengan adanya beberapa daerah yang menerapkan local  lockdown  diantaranya  adalah  Kota  Tegal,  Kota  Tasikmalaya dan Provinsi Papua. Keywords Abstract Komunikasi Pemerintahan, Kebijakan, Local Locakdown, Covid’19 In  implementing  the  local  lockdown,  a  good  communication relationship  must  be  established  between  the  Central  Government and  Regional  Governments  in  preventing  the  spread of  Covid-19  at the local level. (Sedarmayanti, 2018) explained that at least there are several  elements  in  government  communication,  including; Communicators,  Messages,  Media,  Communicate  and  Feedback. Based  on  the  background  above,  the  problem  formulation  that  the writer  will  raise  is  how  the  communication  patterns  of  the  central government  and  local  governments:  the  case  of  the  dynamics  of
Volume 2, Nomor 1 April 2021
P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS
implementing  local  lockdowns  in  preventing  the  spread  of  COVID- 19,  the  purpose  of  writing  this  article  is  to  find  out  the communication  between  the  central  government  and  local governments:  the  case  of  dynamics.  implementation  of  a  local lockdown  to  prevent  the  spread  of  covid'19.  This  research  uses qualitative  research  methods  with  this  type  of  research,  namely literature  study  data  collection  through  documentation,  books, journals,  and  mass  media.  The  results  of  this  study  are:  the communication  between  the  Central  Government  and  the  Regional Government does not run harmoniously, indicated by the presence of several regions implementing local lockdowns, including the City of Tegal, the City of Tasikmalaya, and the Province of Papua.

## Pendahuluan
Konstitusi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yaitu  Undang-Undang Dasar  1945  menjelaskan  tentang  tugas  dan  fungsi  pemerintah  (BAB  XIV)  bahwa Negara  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  atas  pertahanan  dan  keamanan  negara, penyediakan  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  umum  yang  layak,  jaminan  terhadap sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  pemberdayaan  kepada  masyarakat  yang lemah  dan  tidak  mampu,  dan  menjamin  perekonomian  nasional.  Dalam  konteks penyelenggaraan  kewenangan  pemerintahan  pusat  mengacu  pada  ketentuan  Undang- Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia  adalah  Negara  kesatuan  yang  dipimpin  oleh  Presiden  sebagai  Kepala Pemerintahan,  Indonesia  terdiri  dari  beberapa  daerah  otonom  berdasarkan  Undang- Undang  Dasar  1945  Pasal  18,  yang  setiap  daerah  dipimpin  oleh  Kepala  Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang dipilih berdasarkan asas demokrasi.
Dalam menjalankan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus  diatur  sedemikian  rupa  agar  terjadi  hubungan  yang  harmonis.  Berdasarkan  studi (Abdul  Rauf  Alauddin  Said,  2015)  menjelaskan  bahwa  hubungan  wewenang  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  harus  diatur  dalam  Peratuarn  Perundang- undangan,  sehingga  hubungan  tersebut  mendapat  legitimasi  dan  pengaturan  bersama. Adanya  asas  desentralisasi  merupakan  bentuk  dari  hubungan  kewenangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Salah  satu  bentuk  dari  adanya  hubungan kewenangan  dari  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  adanya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang  23  Tahun  2014  mengatur  tentang  pembagian  tuags  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Dalam  studi  lain  (Wirazilmustan,  Rahmat, 2018)  menjelaskan  bahwa  hubungan  kewenangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  merupakan  bentuk  dari  penyerahan  wewenang  dari  Pemerintah Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah,  dimana  meskipun  Undang-Undang  23  Tahun  2014 mengatur  tentang  kewenangan  Pemerintah  Daerah  namun  wewenang  tersebut merupakan delegasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur pembagian urusan Pemerintahan, baik itu secara
Absolut,  Konkuren  dan  Umum.  Berdasarkan  Pasal  10  tentang  urusan  Pemerintahan absolut  bahwa  urusan  pemerintahan  absolut  dilaksanakan  oleh  Pemerintahan  Pusat secara  langsung  yang  terdiri  dari  Politik  Luar  Negeri,  Pertahanan,  Keamanan,  Yustisi, Moneter dan fiskal nasional dan Agama.
Kemudian urusan konkuren yang mejadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang terdiri  atas  urusan  pemerintahan  wajib  pelayanan  dasar,  urusan  wajib/Non-pelayanan dasar  dan  urusan  pemerintahan  pilihan  yang  diatur  dalam  pasal  11  diantaranya  adalah Pendidikan,  Kesehatan,  Pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang,  Perumahan  rakyat  dan Kawasan  Permukiman,  Ketentraman,  ketertiban  umum,  dan  pelindungan  masyarakat dan Sosial
Berdasarkan  ke-6  unsur  urusan  diatas  merupakan  kewajiban  dari  Pemerintahan Daerah  dalam  menjalankan  wewenang,  tugas  dan  fungsi  sebagai  penyelenggara Pemerintah  Daerah  yang  terdiri  dari  Provinsi,  Kabupaten/Kota  yang  di  pimpin  oleh Kepala Daera yaitu Gubernur, Bupati /Walikota.  Dalam studi (Albert Morangki, 2012) menjelaskan  tentang  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  bidang  yang  menjadi urusan Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjalankan apa yang  menjadi  urusan  Pemerintah  Daerah  yaitu  urusan  pemerintah  wajib  pelayanan dasar, urusan pemerintah wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang menjadi pilihan  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  menjalankan  atau  tidak  menjalankannya  sesuai dengan  kerakteristik  daerah  masing-masing.  Kosekuensi  dari  adanya  otonomi  daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan daerah otonom.
Agar  terjalinnya  hubungan  yang  harmonis  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan  kewenang,    antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  harus  terjalin  hubungan  komunikasi  yang  baik  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.  Dalam  studi  (Ulber  Silalahi,  2004)  tentang  komunikasi pemerintahan  bahwa  komunikasi  merupakan  dimensi  sangat  penting  bagi  organisasi pemerintahan.  Komunikasi  pemerintahan  arus  utama  untuk  membuat  suatu  kebijakan agar berjalan lancar dan sebagai arus informasi publik. Kemudian penelitian (Septi Nur Wijayanti,  2016)  menjelaskan  bagaimana  pola  hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah,  yaitu adanya kontrol Pemerintah Pusat dengan adanya penyerahan urusan  melalui  penyusunan  norma,  standar  prosedur  dan  kriteria  yang  disusun  oleh Pemerintah Pusat sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah melaksanakan urusan yang diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah,  adanya  pembinaan  dan pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  antara  Kementerian dengan  Pemerintahan  Daerah  dan  Presiden.  Hubungan  pola  tersebut  dapat  berjalan lancar  dengan  adanya  komunikasi  yang  baik  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah.
Coronavirus  disease  2019  atau  yang  disebut  dengan  Covid-19  merupakan penyakit  yang  diidentifikasikan  penyebabnya  adalah  virus  Corona  yang  menyerang saluran  pernapasan.  Penyakit  ini  pertama  kali  dideteksi  kemunculannya  di  Wuhan, Tiongkok.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  SARS-Cov-2  bukanlah  jenis  virus  baru
(Rothan  &  Byrareddy,  2020;  Huang  et  al,  2020;  Wu  et  al,  2020).  Akan  tetapi  dalam penjelasan ilmiah suatu virus mampu bermutasi membentuk susunan genetik yang baru, singkatnya virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Alasan pemberian  nama  SARS-Cov-2  karena  virus  corona  memiliki  hubungan  erat  secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS. Menurut NIH (2020) diketahui DNA dari virus SARS-Cov-2 memiliki kemiripan dengan DNA pada kelelawar. Diyakini pula bahwa virus ini muncul dari pasar basah (wet market) di Wuhan, dimana dijual banyak hewan  eksotis  Asia  dari  berbagai  jenis  bahkan  untuk  menjaga  kesegarannya  ada  yang dipotong  langsung  di  pasar  agar  dibeli  dalam  keadaan  segar.  Kemudian  pasar  ini dianggap  sebagai  tempat  berkembang  biaknya  virus  akibat  dekatnya  interaksi  hewan dan manusia (D’amore, 2020).
Dalam  penangananya,  WHO  mendeklarasikan  pandemic  of  severe  acute respiratory  syndrome  coronavirus  2  (SARS-CoV-2)  menyebabkan  kelompok pneumonia  fatal  akibat  penyakit  coronavirus  2019  (COVID-19),  dengan  laporan beberapa  pasien  yang  menerima  menggunakan  extracorporeal  membrane  oxygenation (ECMO)  (Chen  N  et  al,  2020;  Wang  D  et  al,  2020;  Yang  X  et  al,  2020;  Wu  Z  & McGoogan,  2020).  Menurut  WHO  (2020)  untuk  mengelola  pasien  yang  terduga COVID-19untuk  direkomendasikan  pemberian  ECMO  kepada  pasien  yang  memenuhi syarat dengan respiratory distress syndrome (ARDS) terkait COVID-19 di rumah sakit yang direkomendasi oleh pemerintah. Namun, hal tersebut efektifnya akan dipengaruhi oleh  pengalaman  awal  dan  kesiapan  sistem  perawatan  kesehatan  (MacLaren,  et  al, 2020).  Penanganan  tersebut  menjadi  salah  satu  dari  standar  oprasional  didalam penanganan COVID-19.
Penyebaran  virus  corona  atau  yang  disebut  (COVID’19)  mengakibatkan terjadinya masalah yang serius diseluruh dunia termasuk Indonesia, mulai dari ancaman serius  terhadap  masalah  kesehatan  masyarakat  yang  menyebabkan  kematian,  masalah sosial  yang  mengakibatkan  terjadinya  pembatasan  hubungan  jarak  dilingkungan masyarakat  sampai  kepada  masalah  perekonomian  yang  mengganggu  perekonomian secara  nasional  bahkan  internasional.  Berdasarkan  penelitian  (Yuliana,  2020) menjelaskan  bahwa  Covid-19  adalah  virus  yang  mengakibatkan  infeksi  saluran pernapasan  yang  dimulai  dengan  gejala  umum  yaitu  demam,  batuk,  dan  sulit  bernafas hingga mengakibatkan kematian. Penyebaran virus ini diperkirakan hasil dari transmisi hewan ke-manusia, kemudian penyebaran melalui manusia ke-manusia yang melakukan kontak  secara  langsung.  Berdasarkan  media  (Redaksi  CNBC  Indonesia,  2020)  WHO menjelaskan  virus  corona  adalah  penyakit  yang  disebabkan  oleh  hewan  atau  manusia, dimana  pada  manusia  corona  dapat  dilihat  melalui  infeksi  pernafasan  mulai  dari  flu hingga  demam  parah.  Covid-19  dominan  menyerang  orang  yang  lanjut  usia,  lemah secara  fisik  ,memiliki  riwayat  penyakit  yang  serius,  dan  orang  yang  kontak  langsung dengan orang yang berasal dari daerah yang terkena wabah covid-19.
Covid-19  merupakan  ancaman  serius  bagi  kehidupan  masyarakat  baik  itu kesehatan,  sosial,  ekonomi  dan  lainnya.  Sehingga  pemerintah  wajib  mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran covid-19, salah satu kewajiban Pemerintah adalah
sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  yaitu  kewajiban Pemerintah  Pusat  dalam  menjaga  pertahanan  dan  keamanan  Negara,  serta  kewajiban pemerintah  menjamin  kesehatan,  jaringan  sosial  dan  ekonomi.  Salah  satu  bentuk  dari tindakan  pemerintah  untuk  mencegah  penyebaran  covid-19  adalah  pelaksanaan lockdown  ,  dimana  kebijakan  lockdown  diambil  alih  oleh  Pemerintah  Pusat  sebagai kebijakan Pemerintah Pusat, akan tetapi terjadi local lockdown dibeberapa daerah yang disebabkan  oleh  penyebaran  covid-19  yang  semakin  meningkat  dan  mengancam kehidupan masyarakat di beberapa daerah. Dalam pelaksanaan local lockdown tersebut harus terjalin hubungan komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  dalam  mencegah  penyebaran  covid-19  ditingkat  lokal.  (Sedarmayanti,  2018) menjelaskan setidaknya ada beberapa unsur dalam komunikasi pemerintahan antaranya adalah;  Komunikator,  Pesan,  Media,  Komunikan  dan  Feedback.  Berdasarkan  latar belakang  diatas  adapun  rumusan  masalah  yang  akan  penulis  angkat  adalah  bagaimana pola  komunikasi  pemerintah    pusat  dan  pemerintaha  daerah:  kasus  dinamika pelaksanaan  local  lockdown  dalam  mencegah  penyebaran  covid’19?,  tujuan  dari penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  komunikasi  pemerintah    pusat  dan pemerintaha  daerah:  kasus  dinamika  pelaksanaan  local  lockdown  dalam  mencegah penyebaran covid’19.
Tidak  ada  yang  berharap  bahwa  2020  menjadi  salah  satu  tahun  paling  sulit  bagi Indonesia karena berbagai jenis bencana terjadi. Banjir hebat di ibu kota dan sekitarnya telah  menyebabkan  penderitaan  ekologis.  Otoritas  lokal  menyebutkan  bahwa  peristiwa tahunan  bencana  ini  menelan  biaya  potensi  ekonomi  960  miliar  rupiah  hanya  sekitar Januari ini (BI, 2020). Namun, jumlahnya dikerdilkan oleh kerusakan yang disebabkan oleh  wabah  penyakit  pernapasan  menular  berskala  global  yang  muncul  dengan  kode Covid-19.  Menyusul  pengumuman  yang  dibuat  oleh  Presiden  Joko  Widodo  pada  2 Maret  tentang  kasus  positif  pertama  Indonesia,  negara  tersebut  masuk  ke  dalam  daftar negara-negara  yang  terkena  dampak  pandemi,  yang  awalnya  diidentifikasi  di  Wuhan, Cina.  Kementerian  Pariwisata  telah  menghitung  bahwa  Indonesia  kehilangan  potensi ekonomi  senilai  US  $  2,8  miliar  hanya  dari  wisatawan  Tiongkok  (The  Jakarta  Post, 2020).  Kementerian  Koordinator  Bidang  Kelautan  juga  mengumumkan  putaran kerugian  senilai  sekitar  500  juta  dolar  AS  yang  berasal  dari  keterlambatan  investasi Cina di negara (CNN Indonesia, 2020). Beban ini menyakitkan secara ekonomi karena Indonesia  baru-baru  ini  berupaya  untuk  menetralisir  dampak  perang  dagang  AS-Cina tahun  lalu.  Selain  itu,  COVID-19  berdampak  pada  perekonomian  dunia  yang  semakin meningkat. Sehingga pandemic ini akan membuat perekonomian dunia hilang + US$ 1 triliun  dan  pertumbuhan  ekonomi  dunia  di  bawah  2%,  jauh  di  bawah  prediksi sebelumnya yang mencapai 2,5% (World Bank, 2020).

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif.  Dimana penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  menekankan  pada  kata-kata  dan mengumpulkan  informasi  secara  terperinci.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunkan
penilitian  kualitatif  deskriptif  dimana  bertujuan  menggambarkan  sifat-sifat  suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, penelitian deskriptif dapat dilakukan di  laboratorium/pustaka  atau  dilapangan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  studi  literature dimana  sumber  data  diperoleh  dari  produk  hukum,  artikel  jurnal,  dokumen  terkait  dan sumber media massa.
Kajian  literatur  sistematis  ini  awalnya  digunakan  untuk  mengkaji  kebijakan  di bidang  kesehatan  di  era  tahun  80  dan  90an,  dengan  menganalisis  temuan-temuan empiris  sebelum  membuat  sebuah  kebijakan  (Ridley,  2012:189).  Prosedur  kajian literatur  sistematis,  secara  umum,  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Penelusuran  literatur dilakukan  secara  jelas  dan  transparan;  (2)  Kriteria  pemilihan  literatur  bisa  diawali dengan  pembacaan  terhadap  judul,  abstrak,  lalu  kemudian;  (3)  Pembacaan  literatur secara  menyeluruh  (seluruh  kegiatan  ini  harus  tercatat);  (4)  Peneliti  memberikan penilaian  baik  atau  buruk,  relevan  atau  tidak  relevannya  literatur  terhadap  tujuan  dari kajian  literatur  yang  dilakukan;  (5)  Prosedur  ekstraksi  data  berdasarkan  kriteria  yang telah  ditetapkan  dari  hasil  penelusuran;  (6)  Prosedur  sintesis  dan  analisis  data  dengan metode koding dan/atau klaster; dan (7) Proses interpretasi data dan kesimpulan.

## Hasil Dan Pembahasan
Komunikasi  Pemerintah  Pusat  Dan  Pemerintaha  Daerah:  Kasus  Dinamika Pelaksanaan Local Lockdown Dalam Mencegah Penyebaran Covid’19:
Pada dasarnya prinsip-prinsip interaksi antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Adapun prinsip-prinsip  ini meliputi  dari prinsip subtantif yang  lebih  menekankan  kepada  penugasan  tanggung  jawab  yang  berfokus  pada pengelolaan  pemerintahan  sendiri,  mengurus  atas  legalitas  dalam  pelaksanaan kebijakan,  hal  ini  menjadi  menjelaskna  bahwasanya  baik  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  daerah  harus  mempunyai  komunikasi  yang  baik  dalam  menangani  sebuah permasalahan baik dalam kondisi tidak kondusif.
Selanjutnya  prinsip  kedua  lebih  menekankan  kepada  prinsip  instrumental  yang memfokuskan  dalam  relasi  hubungan  antara  pemerintah  daearah  dan  pemerintah  pusat dengan  memiliki  etika  publik  yang  baik  seperti  kerjasama,  saling  menukarkan informasi,  memiliki  kajian  sesuai  aturan  terhadap  masing-masing  pemerintah  dalam menetapkan kondisi keputusan di lingkungannya masing-masing. Hal ini sangat penting karena  berkenaan  dalam  pengaturan  kerjasama  antara  pemerintah  daerah  dan pemerintah  pusat  sehingga  terhindar  klaim-klaim  tumpang  tindih  kebijakan  yang dilaksanakan.
Dalam  penaggulangan  wabah  COVID-19  di  indonesia  seharusnya  melakukan komunikasi  sehingga  tidak  ada  kesenjangan  publik  dimana  masyarakat  bisa memberikan  penilaian  terhadap  setiap  pernyataan-pernyataan  baik  pemerintah  pusat maupun  pemerinta  daerah  ketika  akan  memberikan  informasi  kepada  masyarakat. Pemerintah  pusat  harus  memberi  contoh  yang  baik  kepada  pemerintah  daerah  dengan cara  memberikan  hak  dan  wewenang  sepenuhya  dalam  penanganan  COVID-19,
sebgaiamana  diketahui  bahwasanya  letak  geografis  memiliki  karakteristik  yang pemerintah pusat tidak memahaminya, pemerintah pusat seharusnya membentuk badan pengawas  daaerah  penanggangan  COVID-19  dalam  hal  yang  ke  subtantif  seperti  yang dilakukan  beberapa  daerah  dalam  melakukan  karantina  wilayah,  kemudian  pemerintah daerah menjalin komunikasi  yang baik dengan memberikan report terhadap situasi dan kondisi  dengan  memegang  prinsip  subtantif  antara  pemerintah  daerah  dan  pemerintah pusat.
Kemudian  prinsip  intrumental  dalam  penanggangan  COVID-19  anatara  pemerintah pusat  dan  pemerintah  daerah  melakukan  kajian  yang  srategis  dalam  penanggangan COVID-19, selanjutnya kajian terhadap faktor yang mempengaruhi di beberapa wilayah indonesia  penanggangan  COVID-19  serta  memperhatikan  klaim-klaim  terhadap penanggangan COVID-19 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga data yang  diterima  oleh  publik  sesuai  yang  diharapkan  karena  mempunyai  visi  misi  dan sama, sehingga intrumental dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik  sesuai dengan manajemen  bencana  penanggangan  COVID-19  yang  telah  sukses  dilakukan  beberapa negara laian seperti singapura, china, korea selatan. Prinsip intrumental merupakan alat pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat  dalam  menentukan  kebijakan  yang  akan dilaksanakan.

## 1. Komunikasi  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Penerapan Lockdown
Pemerintahan  mempunyai  tugas  dan  kewajiban  untuk  melindungi  dan  menjamin kesehatan,  jaringan  sosial  dan  ekonomi  masyarakat.  Pemerintah  Pusat  memiliki  tugas untuk  menjamin  pertahanan  dan  keamanan  Negara,  sedangkan  Pemerintah  daerah memiliki kewajiban untuk menjamin kesehatan, pendidikan, sosial pada tingkat lokal.
Bagan 1. Pola Komunikasi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah
Feedback Sumber: Olahan Penulis (2020) Komunikator Media Pesan Komunikan
a. Komunkator
Gambar 1.
Presiden Republik Indonesia Menyampaikan Pesan Terkait Lockdown

## Sumber: Media Papua, 2020
Berdasarkan  gambar  1.  Diatas  menjelaskan  bahwa  Presiden  menjadi komunikator  dalam  menyampaikan  pesan  mengenai  kebijakan  lockdown.  Dikutip dari media massa (Mochamad Januar Rizki, 2020) , menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat  melalui  Presiden  Republik  Indonesia  menjelaskan  bahwa  kebijakan penutupan daerah atau  yang disebut lockdown adalah kebijakan Pemerintah Pusat.
Dalam hal ini Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak dibenarkan untuk mengambil kebijakan lockdown .
Dalam  media  online  lainnya  (Ufi,  2020)  menjelaskan  bahwa  Presiden Republik  Indonesia  menjelaskan  bahwa lockdown adalah  kebijakan  yang  hanya boleh  diambil  alih  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah  tidak  dibenarkan untuk  menerapkan lockdown pada  tingkat  daerah.  Pemerintah  Pusat  meminta  agar semua  kebijakan  yang  menyangkut  kebijakan  covid-19  dapat  dikoordinasikan kepada Pemerintah Pusat.

## b. Media
Media komunikasi pemerintah salah satunya adalah melalui rapat kabinet, rapat koordinasi  dan  keterangan  pers.  Media  adalah  tempat  saluran  pesan  yang menghantarkan pesan dari komunikator ke komunikan. Dalam penerapan kebijakan lockdown yang menjadi media adalah media sosial dan media massa, kedua media tersebut  adalah  lembaga  independen.  Sedangkan  media  dari  pihak  Pemerintahan melalui rapat press dan rapat kabinet. Dikutip dari media massa (Insanuddin, 2020) bahwa  Presiden  Republik  Indonesia  menyampaikan  pesan  kepada  Kepala  Daerah yaitu  Gubernur  melalui  rapat  dengan  seluruh  Gubernur  seluruh  Indonesia  tentang pengambilan kebijakan lockdown yang hanya boleh diambil oleh Pemerintah Pusat.
Kemjudian  dalam  kutipan  lain  (Andhika  Prasetia,  2020)  menejalskan  bahwa Presiden Republik Indonesia mengadakan rapat terbatas dengan 34 Gubernur dalam rapat  tersebut  Presiden  memberikan  arahan  tentang  penanganan  covid-19,  bahwa Pemerintah Pusat tidak dibenarkan mengambil langkah lockdown .
Gambar 2.
Presiden Menyampaikan kebijakan Lockdown Kepada Pemerintah Daerah
Melalui Rapat
Sumber: Kompas.com,2020
c. Pesan
Gambar 3. Pesan Presiden Mengenai Lockdown
Berdasarkan  gambar  3.  Diatas  adalah  bentuk  pesan  dari  kebijakan  lockdown yang disampaikan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Adapun pesan yang disampaikan  dalam  rapat  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  adalah tentang  kebijakan lockdown dan  kebijakan  dalam  menghadapi  pandemic  virus corona atau covid-19. Pesan yang disampaikan oleh pihak Pemerintah Pusat adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak dibenarkan dalam mengambil kebijakan lockdown daerah,  kebijakan  tentang  penanganan  covid-19  hanya  menjadi  kewajiban Pemerintah Pusat.

## d. Komunikan
Pemerintah  Daerah  menjadi  komunikan  yaitu  menerima  pesan  mengenai kebijakan lockdown  yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dalam  hal  ini  mejandi  penerima  pesan  dari  Pemerintah  Pusat  dalam  menentukan kebijakan  pencegahan  penyebaran  covid-19.  Pemerintah  Pusat  memberikan  pesan kepada  Gubernur  sebagai  perwakilan  Kelapa  Daerah  pada  tingkat  Provinsi,  pesan tersebut  adalah  mengenai lockdown ,  bahwa lockdown adalah  kebijakan  dari Pemerintah Pusat.
Gambar 5. Pesan Kebijakan Lockdown di Sampaikan Kepada Pemerintah Daerah
Sumber : Tempo.com (2020)
e. Feedback
Gambar 6. Local Lockdown Kota Tegal
Sumber:Kompas.com,2020
Berdasarkan  gambar  1.  Merupakan  bentuk  umpan  balik  dari  kebijakan lockdown  yang  disampaikan  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah  bahwa lockdown  hanya  menjadi  kebijakan  Pemerintah  Pusat,  ternyata  tanggapan  dari Pemerintah  Daerah  mengenai  kebijakan lockdown adanya  pro  dan  kontra  pada tingkat  lokal.  Adanya  sebagian  daerah  yang  memilih  untuk  melakukan local lockdown atau  penutupan  daerah  berbasis  lokal,  dimana  kebijakan local  lockdown diambil  oleh  beberapa  Pemerintah  Daerah  karena  alasan  urgensi  yang  mendesak, yaitu  penyebaran  covid-19  yang  semakin  meluas  pada  tingkat  lokal/daerah sehingga Pemerintah Daerah mengambil kebijakan local lockdown.

## 2. Dinamika Pelaksanaan Local Lockdown di Beberapa Daerah
Tabel 1. Daerah Yang Menerapkan Local Lockdown No. Daerah Jumlah Kasus 01. Kota Tegal 31 Orang 02. Kota Tasikmalaya 30 Orang 03. Provinsi Papua 240 Orang Sumber: Media Komaps.com (2020)
Berdasarkan table 1. Diatas merupakan beberapa daerah yang menerapkan local lockdown yang  dilakukan  oleh  pihak  Pemerintah  Daerah  yaitu  Walikota  Tegal,
Dirawat; 8.769 Meningga l; 864 Sembuh; 1.954
Walikota Tasikmalaya dan Pemerintah Provinsi Papua. Kebijakan tersebut diambil oleh pihak Pemerintah Daerah bertujuan untuk mencegah penyebran covid-19.

## 1. Kota Tegal
Berdasarkan  media  massa  (Ahmad  Naufal,  2020)  menjelaskan  bahwa kebijakan local  lockdown diambil  oleh  Walikota  Tegal  menutup  akses  masuk  ke Kota Tegal selama 4 bulan. Walikota Tegal mempersiapkan sumber daya finansial sebesar  2  Miliar  sebagai  bantuan  kepada  masyarakat  Tegal  melalui  Dinas  Sosial. Tidak  hanya  itu  kebijakan  tersebut  didukung  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

## 2. Kota Tasikmalaya
Dikutip  dari  media  massa  lainnya  (TribunManado.co.id,  2020)  menjelaskan bahwa  Walikota  mengambil  kebijakan  mengenai local  lockdown. Walikota menutup  akses  transportasi  yang  masuk  kedalam  Kota  Tasikmalaya,  dengan membentuk  pos  keamanan  yang  terdiri  dari  gabungan  TNI,  Polri  dan  Aparat Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

## 3. Papua
Berdasarkan  keterangan  media  Forum  Koordinasi  Pimpinan    Daerah (FoKoPimDa)  Provinsi  Papua  bersama  Bupati  dan  Walikota  seluruh  Papu, memberlakukan  kebijakan local  lockdown .  Pemerintah  Daerah  Papua  menutup akses  masuk  ke-Provinsi  Papu  dalam  rangka  pencegahan  penyebaran  covid-19. Beberapa Kepala Daerah yang melakukan local lockdown mendapatkan respon pro dan  kontra  dalam  pelaksanaan local  lockdown .  Dinamika  permasalahan local lockdown salah  satunya  adalah  bahwa  Pemerintah  Pusat  telah  memutuskan  bahwa lockdown merupakan  kebijakan  yang  menjadi  kebijakan  Pemerintah  Pusat  bukan kebijakan Pemerintah Daerah. Adapun perkembangan dari kasus covid-19 semakin meningkat:
Gambar 1. Grafik Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia Per-Mei,2020.
Sumber: Media Kompas,Olahan Penulis (2020)
Berdasarkan  data  gambar  1.  Grafik  diatas  menjelaskan  jumlah  kasus  penyebaran covid-19  secara  nasional.  Berdasarkan  data  diatas  dapai  diambil  kesimpulan  bahwa terdapat kurang lebih  11. 587 kasus covid-19 di Indonesia. Beberapa daerah mengambil kebijakan local  lockdown dengan  alasan  urgensi  yang  memaksa  yaitu  ancaman kesehatan  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  serangan  covid-19  yang  semakin meningkat.  Adapun  dinamika  permasalahan  dalam  pelaksanaan local  lockdown di beberapa  daerah  adalah  sebagai  berikut  adanya  penolakan  dari  beberapa  pihak masyarakat  kelas  menengah  kebawah,  atas  kekhawatiran  perekonomian  yang  terbatas. Bahwa kebijakan lockdown adalah kebijakan yang menjadi kewajiban Pemerintah Pusat bukan  Pemerintah  Daerah.  Kemudian  tingginya  tingkat  kasus  penyebaran  covid-19 dikalangan masyarakat lokal yang mengakibatkan Pemerintah Daerah harus mengambil tindakan local lockdown.

## Kesimpulan
Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada mempunyai prinsip atas kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan manajemen bencana  COVID 19 harus  sesuai  dengan  aturan  regulasi  yang  ada  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  interaksi kewenangan  daerah  baik  pusat  maupun  daerah.  hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari kurangnya  koordinasi  yang  selama  ini  kurang  baik  didalam  penanganan  COVID  19  di Indonesia.  Akan  tetapi  perlu  diperhatikan  bahwasanya  didalam  manajemen  bencana perlu  memperhatikan  milestone  dari  pra  COVID  hingga  menyebar  luar  ke  seluruh indonesia  sebagai  bentuk  evaluasi  dalam  penanganan  bencana  terhadap  virus  menular ini.
Adapun  kesimpulan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  sebagai  berikut  bahwa komunikasi  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  tidak  berjalan  secara  harmonis, ditandai dengan adanya beberapa daerah yang menerapkan local lockdown diantaranya adalah  Kota  Tegal,  Kota  Tasikmalaya  dan  Provinsi  Papua.  Tingginya  tingkat penyebaran  covid-19  menyebabkan  Pemerintah  Daerah  mengambil  tindakan  tentang kebijakan  penangan  covid-19  dengan  menerapkan local  lockdown yaitu  penutupan daerah  bersekala  lokal.  Sehingga  terjadi  pro  dan  kontra  terhadap  tindakan  Pemerintah Daerah yaitu adanya penolakan dari masyarakat dan kelompok lainnya.

## Daftar Pustaka
Abdul  Rauf  Alauddin  Said.  (2015).  Pembagian  Kewenangan  Pemerintah  Pusat- Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945. Jurnal Ilmu Hukum, 9(4), 577–602.
Adnan Shereen, M., Khan, S., Kazmi, A., Bashir, N., & Siddique, R. 2020. COVID-19 infection:  origin,  transmission,  and  characteristics  of  human  coronaviruses. Journal of Advanced Research.
Ahmad Naufal. (2020). Daftar Wilayah di Indonesia yang Terapkan “Local Lockdown.” Kompas.Com.  Akses  5  Mei  2020.  https://www.kompas.com/read/daftar- wilayah-di-indonesia-yang-terapkan-local-lockdown-
Albert  Morangki.  (2012).  Tinjauan  Terhadap  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  Dalam Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanahan. Jurnal Unsrat, XX(3), 61–78. Andhika Prasetia. (2020). Di Depan Gubernur Se-RI Jokowi Tegaskan Tak  Lockdown
terkait Corona. Detiknews.Com. Akses 5 Mei 2020.
https://m.detik.com/news/berita/di-depan-gubernur-se-ri-jokowi-tegaskan-tak- lockdown-terkait-corona
Aria, Pingit. 2020. Ekonomi Indonesia dalam Skenario Terburuk Akibat Virus Corona.
Diakses  pada  pukul  22.00  WIB  WIB  tanggal  28  Maret  2020  melalui https://katadata.co.id/telaah/-2020/03/26/ekonomi-indonesia-dalam-skenario- terburuk-akibat-virus-corona
Ariawan, I., P. Riono, M. Farid, and H. Jusril. 2020. “COVID-19 Modelling Scenarios Indonesia,” Presentation slides.
Balqis.  2015.  Kesenjangan  Kesehatan  di  Daerah  Tertinggal.  Diakses  pada  pukul  8.50 WIB WIB tanggal 29 Maret 2020 melalui https://makassar.tribunnews.com/2015/11/12/kesenjangan-kesehatan-di-daerah- tertinggal
BI (Bank Indonesia). 2020. BI: Kerugian Banjir Jakarta 2020 Lebih Kecil dibandingkan Tahun-Tahun
Sebelumnya,” https://www.beritasatu.com/megapolitan/604011/bi-kerugian-banjir-jakarta-
2020-lebih-kecil-dibanding-tahuntahun-sebelumnya
Chen N, Zhou M, Dong X, et al. 2020. Epidemiological and clinicalcharacteristics of 99 cases  of  2019  novel  coronavirus  pneumonia  in  Wuhan,  China:  a  descriptive study. Vol. 395, Hal. 507–13.
Chughtai, Abrar A. Seale, H., Islam, Md s., & Owais, M. 2020. Policies on the use of respiratory  protection  for  hospital  health  workers  to  protect  from  coronavirus disease (COVID-19). International Journal of Nursing Studies. Vol. 105
CNN  Indonesia.  2020.  “Luhut  Sebut  Potensi  Rugi  Investasi  US$500  Juta  Karena
Corona,". https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200220201307-92-
476597/luhut-sebut-potensi-rugi-investasi-us-500-juta-karena-corona
D’amore,  Rachael.  2020.  Coronavirus:  Where  did  it  come  from  and  how  did  we  get here?,  Diakses  pada  pukul  15.20  WIB  tanggal  29  Maret  2020  melalui https://globalnews.ca/news/-6682629/coronavirus-how-did-it-start
Deng, Sheng-Qun & Peng, Hong-Juan. 2020. Characternses to the Coronavirus Disease 2019 Outbreak in China. Journal of Clinical Medicine. Vol. 9, No. 575.
Epidemiology  Working  Group.  2020.  The  epidemiological  characteristics  of  an outbreak  of  2019  novel  coroavirus  diseases  (COVID-19)  in  China.  Chin  J Epidemiol. Vol. 2, hal. 145–151.
Evans,  D.  and  E.  Werker  (2020):  “What  a  Populations  Age  Structure  Means  for COVID-19s  Impact  in  Low-Income  Countries,”  https://www.cgdev.org/blog/
what-populations-age-structure-means-COVID-19s-impact-low-income- countries
Heldavidson.  2020.  First  Covid-19  case  happened  in  November,  China  government records show report, Diakses pada pukul 9.30 WIB WIB tanggal 29 Maret 2020 melalui https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case- happened-in-november-china-government-records-show-report
Insanuddin. (2020). Rapat dengan Gubernur, Jokowi Ungkap Alasan Larang Lockdown.
Kompas.Com. Akses 5 Mei 2020. https://amp-kompas-com/nasional/read/rapat- dengan-gubernur-jokowi-ungkap-alasan-larang-lockdown
Mochamad  Januar  Rizki.  (2020).  Jokowi:  Lock  Down  adalah  Kebijakan  Pemerintah Pusat. M.Hukumonline.Com. Akses 5 Mei 2020.https://m.hukumonline.com/berita/baca/jokowi-lock-down-adalah- kebijakan-pemerintah-pusat Redaksi  CNBC  Indonesia.  (2020).  Simak  Penjelasan  WHO  Soal  Apa  itu  Corona  dan Cirinya. Www.Cnbcindonesia.Com. Akses 5 Mei 2020 https://www.cnbcindonesia.com/simak-penjelasan-who-soal-apa-itu-corona-dan- cirinya
Sedarmayanti. (2018). Komunikasi Pemerintahan. PT Refika Aditama.
Septi  Nur  Wijayanti.  (2016).  Hubungan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Dalam  Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014. Jurnal Media Hukum, 23(2), 186–199.
Setiawan, R., & Mahadiansar, M.  (2020). Forecasting analysis:  The Riau  Islands local government role In Covid-19 disaster management. Jurnal Studi Pemerintahan , 11 (3), 401-426.
TribunManado.co.id.  (2020).  Tempat  di  Indonesia  Yang  Sudah  Menerapkan  Local Lockdown  ,  Akses  Masuk  Daerah  Ditutup.  Tribunnews.  Akses  Mei  5  Mei. https://manad0.tribunnews.com/tempat-di-indonesia-yang-sudah-menerapkan- local-lockdown-akses-masuk-daerah-ditutup
Ufi. (2020). Lockdown adalah Kebijakan Pemerintah Pusat. Lenteratoday.Com. Akses 5 Mei 2020. https://lenteratoday.com/lockdown-adalah-kebijakan-pemerintah- pusat
Ulber Silalahi. (2004). Komunikasi Pemerintahan: Mengirim Dan Menerima Informasi
Tugas Dan Informasi Publik. Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 36–54.
Wirazilmustan, Rahmat, A. (2018). Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat  Dan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Bingkai  Negara  Kesatuan  Dengan  Corak Otonomi Luas. Jurna; Hukum Progresif, XII(2), 2131–2145.
Yuliana.  (2020).  Corona  Virus  Diseases  (COVID-19)  sebuah  tinjaun  literatur.  Jurnal Wellnes and Healthy Magazine, 2(1), 187–192.