## PEMETAAN GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA

## DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGUATAN PUBLIC SPHERE

## DI PEDESAAN
Tyas Retno Wulan *)
*) Penulis adalah dosen tetap di Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Jendral Soedirman. Saat ini sedang mengikuti pendidikan doktor di Program Studi Sosiologi Pedesaan IPB.
Abstract: Long history of woman movement in Indonesia showing what woman has given special nuance to democratization learning in Indonesia. Indonesian woman movement dynamic in last two year show that they courageous to express issues about their interest. However,  in reality,  still  much  homework  to  enhance woman  access  and control  in decision  making  at  public  sphere  that  influencing individual life at family. We have to acknowledge that, woman movement still urban bias and only enjoyed by educated ones. Suburban or village woman that became largest part of Indonesian people not yet having access and control to became part of democratization process, so woman have room to own autonomy of herself on public sphere that impendent from other domination. At this point, empowerment and struggle to bring village woman software they can develop themselves, is an urgent agenda. Keywords: woman movement, public sphere, access and control, democratization.

## A. PENDAHULUAN
Ramalan  para  futurolog bahwa  abad  ke-21  akan  menjadi  era  kebangkitan  bagi  kaum  perempuan tampaknya bukanlah omong kosong belaka. Milenium ketiga telah membuktikan ramalan tersebut, era yang menjadi saksi merebaknya pemimpin-pemimpin perempuan di seluruh penjuru bumi. Setidaknya, hal  inilah yang diungkap Majalah Forbes (6/9/2004)  melalui  risetnya  terhadap  100  perempuan  terkuat dan berpengaruh di dunia (The World Most Powerful Women). Dalam riset tersebut, dari 100 perempuan terkuat dan berpengaruh di jagat ini, terdapat 12 perempuan dari kawasan Asia Pasifik yang berasal dari kalangan eksekutif dan politikus,  serta empat di antaranya masuk dalam kategori sepuluh besar (Asia’s Power  Women).  Peringkat  tersebut  diraih  selain  karena  popularitas,  juga  didasarkan  pada  titik  kunci percaturan  dunia,  yakni  menyoroti  perang  melawan  terorisme  dan  sumbangannya  terhadap perekonomian global.
Beberapa politikus perempuan berpengaruh ini antara lain Sonia Gandhi, pemimpin Partai Kongres India, berada di urutan  ke-3; Megawati Soekarnoputri, mantan  Presiden Republik  Indonesia berada di urutan  ke-8;  dan  Gloria  Macapagal-Arroyo,  mantan  Presiden  Filipina  di  urutan  ke-9.  Riset  ini  kian menguatkan  betapa  pandangan  konservatif  dan  tradisional  yang  senantiasa  menempatkan  kaum perempuan  sebagai  orang  kedua  cenderung  terus  memudar.  Perempuan  tidak  lagi  dominan  dalam memainkan peran domestiknya, berdandan, memasak, beranak (macak, masak, manak). Kaum perempuan tidak lagi tinggal diam meski menjadi seorang istri atau telah memiliki anak. Mereka tetap bisa meniti karier, bahkan memainkan peran penting di sektor publik (Cahyono, 2004).
Perempuan  sebagai  pemegang  peranan  penting,  bahkan  utama  dalam  bidang  politik  sebenarnya bukan  hal  yang  baru  dalam  sejarah  kehidupan  bangsa  ini.  Sebagaimana  telah  diketahui  umum, perempuan  telah  menjadi  aktor  politik  penting  bagi  kaum  nasionalis  dalam  lingkungan  publik  yang menandai  masuknya  bangsa  ini  dalam  era  modernitas  (Boserup,  1970).  Bahkan  jauh  sebelum
kolonialisme  Barat,  nama-nama  seperti  Ratu  Sima  dan  Sanggramawijaya  Dharmaprasodotunggadewi (tangan kanan Airlangga) merupakan nama-nama aktivis perempuan yang dikenal di seluruh Indonesia. Kesaksian-kesaksian  tentang  peranan  perempuan  juga  banyak  dijumpai  dalam  periode  awal  kerajaan- kerajaan  Jawa.  Salah  satunya  terdapat  dalam  kisah  Wangsa  Isyana,  yang  kemudian  keturunannya mendirikan Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Singasari, dengan Ken dedes sebagai tokohnya memperlihatkan bagaimana perempuan menjadi dalang bagi peralihan kekuasaan dari Tunggul Ametung ke Ken Arok (Handayani dan Novianto, 2004). Di sini, terlihat gerakan perempuan mulai me- nemui bentuknya yang jelas ketika masa kolonialisme Belanda.
Sejak masa pergerakan, beberapa perempuan terlibat secara aktif dalam dan tampil sebagai pimpinan pemberontakan melawan penjajah. Jaman kaum perempuan bergerak di Indonesia dibuka oleh pikiran R.A. Kartini sampai terbangunnya organisasi-organisasi  perempuan  seperti  Putri Mardika (1912), Jong Java  Meiskering,  Wanita  Oetomo,  Wanito  Muljo,  serta  Aisyiah  (1917).  Pembentukan  Perserikatan  Per- kumpulan  Perempuan  Indonesia  (PPI)  pada  Kongres  Perempuan  I  tahun  1928  bisa  menjadi  indikator kuatnya  gerakan  perempuan  di  masa  prakemerdekaan. 1 Seiring  dengan  arus  globalisasi,  gerakan perempuan  menjadi  satu  kekuatan  baru  yang  ikut  mewarnai  proses  demokratisasi  di  Indonesia. Keterlibatan  perempuan  dalam  ruang  publik  (baca  gerakan)  sekaligus  sebagai  pengambil  keputusan menjadi angin segar bagi demokratisasi dan kemajuan perempuan lainnya. Dengan maju ke ruang publik dan  menduduki  tempat-tempat  strategis,  pengambilan  keputusan  ini  menjadi  salah  satu  cara  agar kepentingan  mereka  terwakili.  Diyakini  bahwa  masuknya  perempuan  dalam  pengambilan  keputusan menjadi penting dalam rangka menciptakan dunia yang baru, dunia yang bebas diskriminasi.
Sejarah  panjang  gerakan  perempuan  di  Indonesia  ternyata  tidak  serta  merta  berpengaruh  secara signifikan terhadap  kemajuan  perempuan  Indonesia  yang  lain.  Data  di  lapangan  menunjukkan  bahwa sampai  hari  ini  diskriminasi  gender,  kekerasan  terhadap  perempuan,  timpangnya  pendidikan  dan kesehatan antara perempuan dan laki-laki, dan akses dan kontrol yang tidak setara dalam dunia politik mengindikasikan  bahwa  kesenjangan  gender  (gender  gap)  masih  terjadi  di  mana-mana.  Salah  satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan gender adalah Gender Related Development Index (GDI)  yang  merupakan  bagian  dari  Human  Development  Index (HDI).  Laporan  Pembangunan Manusia (Human Development Report) tahun 2000 menyebutkan bahwa GDI Indonesia menduduki urutan ke-109 dari 174 negara yang dinilai, di mana posisi ini lebih rendah dari negara-negara ASEAN lainnya.
Pertanyaannya  adalah  mengapa  keterlibatan  perempuan  dalam  kepemimpinan  dan  gerakan  sosial tidak  serta merta mengatasi  kesenjangan gender di  Indonesia? Adakah yang salah dengan serangkaian gerakan  perempuan  yang  punya  sejarah  panjang  tersebut?  Ada  apa  dengan  gerakan  perempuan  di Indonesia?  Sejauh  mana  gerakan  perempuan  yang  telah  terentang  sepanjang  jaman  prakemerdekaan mampu  membuka  ruang  komunikasi  bebas  dominasi  dan  public  sphere, khususnya  bagi  perempuan  di pedesaan?  Tulisan  ini  bertujuan  mendiskusikan  persoalan  tersebut.  Untuk  kepentingan  sistematika, tulisan ini dibagi menjadi lima bagian.  Bagian pertama, pendahuluan yang membahas tujuan dan fokus tulisan  ini;  bagian  kedua, membahas  gambaran/peta  gerakan  perempuan  di  Indonesia;  bagian  ketiga, membahas pemikiran Jurgen Habermas tentang ruang publik sebagai sarana komunikasi bebas dominasi bagi  seluruh  komponen  masyarakat  sebagai  kerangka  kajian  dalam  tulisan  ini;  bagian  keempat, akan melihat sejauh mana gerakan perempuan telah mampu membuka public sphere di pedesaan; dan tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan catatan kritis pada bagian kelima.

## B. PETA GERAKAN PEREMPUAN INDONESIA
Jaman  kaum  perempuan  bergerak  di  Indonesia  dibuka  oleh  pikiran  Kartini  sampai  terbangunnya organisasi-organisasi perempuan seperti Putri Mardika (1912), Jong Java Meiskering, Wanita Oetomo, Wanito  Muljo,  serta  Aisyiah  (1917).  Kegiatan  mereka  pada  awalnya  menekankan  pendidikan  yang membuka cakrawala  kaum perempuan,  misalnya  memasak, merawat  anak, melayani  suami, menjahit, dan lain-lain. Kesadaran yang belakangan disebut sebagai “emansipasi wanita” bahwa kaum perempuan sederajat  dengan  kaum  laki-laki.  Kualitas  kesadaran  kaum  perempuan  mengkristal  dalam  kesadaran politik yang dinyatakan dalam Kongres Perempuan I di Yogyakarta. Kongres yang diselenggarakan pada 22 Desember 1928 ini berpendapat bahwa persamaan  derajat akan dicapai dalam susunan masyarakat yang tidak terjajah. Sejak itu, gerakan kaum perempuan Indonesia melangkah memasuki periode demi periode. 2
Pada saat Orde Lama, gerakan perempuan berkembang baik dengan tumbuhnya berbagai organisasi perempuan,  misalnya  Wanita  Marhaen  yang  merupakan sayap politik  dari  Partai Nasional Indonesia, Gerwani  (Gerakan  Wanita  Indonesia),  Kowani  dan  Perwari  (Persatuan  Wanita  Republik  Indonesia). Sebenarnya gerakan-gerakan ini mempunyai peran yang cukup penting dalam merebut kemerdekaan dan mempunyai  relasi  yang  cukup  baik  dengan  negara.  Akan  tetapi,  tidak  semua  agendanya  diakomodasi oleh negara. Tuntutan penghapusan poligami misalnya, tetap diabaikan. Hal ini merupakan konsekuensi subordinasi  perjuangan  gender  interest di  bawah  proyek  nasionalisme  yang  harus  ditanggung  gerakan perempuan.  Padahal  gerakan perempuan  ini  cukup  gigih,  militan,  dan  aktif  memperjuangkan  Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan usaha-usaha new colonialism dan imperialisme. Begitu pula organisasi sosial keagamaan lainnya seperti Fatayat (NU), Wanita Katholik, Aisyiah (Muhammadiyah) dan  sebagainya.  Namun,  sejak  1  Oktober  1995,  sejarah  panjang  ini  terputus  dan  terjadi  arus  balik gerakan perempuan di Indonesia tatkala Gerwani dihancurkan pada tahun 1965. Selanjutnya, organisasi perempuan seolah membisu, keberpihakan kepada kaum lemah menguap begitu saja karena takut dicap sebagai  “organisasi  kiri”  yang  diidentifikasikan  dengan  Gerakan  Wanita  Indonesia  (Gerwani)  yang “dianggap liar dan tak bermoral”. 3
Fase  selanjutnya,  organisasi-organisasi  perempuan  Indonesia  masuk  ke  dalam  era  Orde  Baru  dan menjadi organisasi fungsional. Perwari yang pernah sangat artikulatif menentang Presiden Soekarno ber- poligami, kini tinggal sebagai organisasi yang terutama beranggotakan istri-istri pegawai dengan kegiatan yang  mengarah  pada  kesejahteraan  keluarga  menengah  atas.  Wanita  demokrat  yang  sebelumnya mempunyai  kegiatan  bergaris  massa  dan  berhubungan  erat  dengan  Partai  Nasional  Indonesia  (PNI) menunjukkan keadaan serupa setelah PNI difusikan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Jadi, organisasi  perempuan  di  Indonesia  mengalami  proses  domestikasi  dengan  implikasi  terjadinya penjinakan, segregasi, dan depolitisasi. Hal ini semakin menunjukkan bentuknya setelah Dharma Wanita (1974)  dan  Dharma  Pertiwi  (1974)  diresmikan  sebagai  organisasi  istri pegawai  negeri  sipil  dan  istri anggota  ABRI.  Organisasi  perempuan  kini  memasuki  periode  “tidak  ada  perlawanan”  terhadap diskriminasi dan eksploitasi yang dialami kaum perempuan di Indonesia.
Dapat  dikatakan  organisasi  perempuan  bentukan  Orba  telah  mereduksi  peran  perempuan  sebatas tiga I (Istri, Ibu, dan Ibu rumah tangga). Tugas ini amat mulia, tetapi tanpa disadari telah menyebabkan tidak adanya tempat bagi perempuan sebagai “manusia merdeka yang dapat mengekspresikan pikirannya bagi  kemajuan  kaum  perempuan  dari  sudut  kepentingan  perempuan.”  Keadaan  ini  membuat berbagai persoalan  kekerasan  dan  ketidakadilan  yang  menimpa  perempuan  di  masyarakat  atau  di  luar  lingkup keluarga  praktis  diabaikan.  Sebaliknya,  organisasi  perempuan  pada  saat  itu  memainkan  peran subordinasi  dan  menyebarluaskan  citra  peran  ideal  perempuan  dalam  konteks  tiga  I  tersebut,  dalam
konotasi  “Kodrat”.  Dengan  “kodrat”  ini  perempuan  ideal  dicitrakan  bersifat  “lemah  lembut,  tidak berbicara dengan keras, tidak mementingkan kepentingan pribadi, tidak mendahulukan urusan sendiri di atas  urusan  suami,  serta  menjadi  istri  yang  penurut  dan  anak  perempuan  yang  patuh.  Hubies  (2001) menjelaskan  bahwa  pada  pemerintahan  Orba  praktis  telah  memobilisasi  perempuan  dengan  kekuatan politik organisasi untuk tujuan politik tertentu. Orba telah memanfaatkan jaringan organisasi perempuan untuk  mendominasi  kaum perempuan (PKK,  Dharma Wanita, dan  lain-lain) untuk tunduk dan patuh pada negara yang pada waktu itu ada pada dominasi kekuatan tunggal partai politik.
Bisa  disimpulkan  gerakan  perempuan  mengalami  titik  nadir  pada  masa  awal  Orde  Baru  karena menerapkan politik gender yang secara mendasar mendelegitimasi partisipasi perempuan dalam kegiatan politik  maupun  ruang  publik.  Darwin  (2005)  menguraikan  bahwa  praktik domestikasi  perempuan dilakukan  dengan  dua  cara;  (1)  reproduksi  subordinasi  perempuan  dan  superioritas  laki-laki  melalui berbagai kebijakan publik dan pembentukan beragam organisasi-organisasi istri; (2) kooptasi organisasi kemasyarakatan. 4 Walaupun  pada  awal  kemunculannya  difasilitasi  oleh  LSM,  latar  belakang  utama berdirinya kelompok perempuan adalah adanya proses untuk menjawab kebutuhan pada tingkat makro dan mikro. Dalam konteks makro, peran perempuan secara umum dimarginalkan negara, baik dari sisi politik,  ekonomi  maupun  budaya.  Sebagai  ilustrasinya  adalah  dikooptasinya  organisasi-organisasi perempuan  untuk  mendukung  Golkar  di  masa  Orde  Baru,  dan  dikembangkan  sistem  “Ibuisme”  oleh negara  dalam  memperlakukan  perempuan  Indonesia.  Dalam  sistem  tersebut,  perempuan  diperlakukan seperti Ibu yang berperan sekunder dan selalu menjadi penanggungjawab pendidikan anak, dan lain-lain. Oleh  karena  itu,  kemudian  muncul  program  negara  bagi  perempuan  seperti  PKK,  Panca  Dharma Wanita,  dan  sebagainya.  Bahkan  dalam  bahasa  Sosiolog  Ariel  Haryanto  (1998),  peran  perempuan maupun keluarga dalam konteks itu tidak dihapuskan oleh negara, namun dijinakkan dan dimanfaatkan.
Genre baru gerakan perempuan muncul kembali pada paruh kedua dekade 1980-an dan berkembang pesat  mulai tahun  1990-an.  Gerakan  pada  masa  ini  merupakan  reaksi  terhadap  organisasi  perempuan yang  “terkooptasi”.  Berbeda  dengan  organisasi  perempuan  di  masa  prakemerdekaan,  Orde  Lama, maupun  organisasi  bentukan  negara  pada  masa  awal  Orde  Baru,  genre  1980-an  dicirikan  dengan organisasi  non  politik  (ornop)  dengan  format  yayasan  yang  memiliki  basis  keanggotaan  lebih  sempit. Munculnya ornop-ornop  perempuan  ini  menandai  munculnya  lagi  apa  yang  disebut  Molyneux  (1998) sebagai  bentuk-bentuk  independent  movement,  seperti  yang  terjadi  pada  masa  awal  gerakan  perempuan prakemerdekaan  (pada  masa  Orde  Lama  dan  Orde  Baru  bentuk  directed  mobilization lebih  menonjol). Untuk pertamakalinya diumumkan kelahiran Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) pada 1982 di Yogyakarta dengan  program  membina  buruh  dan  petani  perempuan.  Dua  tahun  kemudian  berdiri  yayasan Kalyanamitra  di  Jakarta  yang  sejak  awal  melakukan  kegiatan  dengan  buruh  perempuan,  lalu memosisikan  organisasinya  di  kalangan  menengah,  dan  secara  khusus  memberi  supporting informasi analisis persoalan perempuan ke jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Setelah itu, organisasi- organisasi  dengan  identitas  perempuan  LSM  bertumbuhan,  di  antaranya  Solidaritas  Perempuan (Jakarta),  Yayasan  Perempuan  Mardika  (Jakarta),  PPSW  (Pusat  Pengembangan  Sumberdaya  Wanita, Jakarta), APIK (Asosiasi Perempuan untuk Keadilan, Jakarta), LSPPA (Lembaga Studi Pengembangan Perempuan  dan  Anak,  Yogyakarta,  Rifka  Anisa  Yogyakarta).  Selain  itu,  terbentuk  jaringan  yang memberi identitas “gender” seperti Forum Setara, Kelompok Sadar Gender Surakarta, Kelompok Kerja Gender  Jaringan  Timur,  Kelompok  Studi  Gender  Yogyakarta,  Kelompok  Kerja  Transformasi  Gender (Aceh).
Selain model LSM, sejak pertengahan 1980-an tumbuh pula kelompok-kelompok diskusi perempuan mahasiswa di berbagai kota seperti Kognitari, Forum Perempuan Yogya, Rumpun, dan lain-lain. Juga terdapat model untuk melakukan aksi bersama dan menggalang solidaritas seperti Kelompok Perempuan Untuk  Kebebasan  Pers  (KPKP),  dan  Gerakan  Kesadaran  Perempuan.  Pada  perkembangannya, aktivis kelompok  perempuan  mahasiswa  kemudian  bergabung  atau  mendirikan  organisasi  perempuan  LSM. Kelompok-kelompok  organisasi  itu  tidak  mau  dikooptasi  Orde  Baru.  Fenomenanya  dilakukan dengan pernyataan  diri  sebagai  organisasi  perempuan  independen  yang  memihak  kaum  tertindas  seperti perempuan, buruh, nelayan, petani, sektor informal, dan lain-lain. Orde baru dianggap bersifat represif terhadap mereka yang justru dirugikan selama proses pembangunan.
Selanjutnya  Era  Reformasi  dianggap  sebagai  tonggak  redefinisi  peran  politik  perempuan  selama Orba  dengan  ciri  munculnya  kelompok-kelompok  perempuan  yang  melakukan  kegiatan  atas  dasar “empati”  terhadap  penderitaan  perempuan.  Di  antara  kegiatan  tersebut  adalah  pendampingan  untuk meningkatkan  pendapatan perempuan  miskin,  pendampingan  terhadap  perempuan  korban  kekerasan seksual,  pendidikan  politik  dan  advokasi  hak-hak  perempuan,  peningkatan  kesadaran  gender,  serta upaya-upaya  menjembatani  terwujudnya  rekonsiliasi  nasional  atas  dasar  kemanusiaan.  Puncak  dari gerakan perempuan  era ini adalah terbentuknya Komnas  Perempuan.  Komnas Perempuan  merupakan lembaga  kuasi-negara  yang  dibentuk  sebagai  respon  atas  tekanan  publik  baik  domestik  maupun internasional.  Tujuannya  agar  pemerintah  mempunyai  komitmen  lebih  kuat dalam  penghapusan kekerasan  terhadap  perempuan-pasca  kerusuhan  Mei  1998.  Lembaga  ini  didirikan  dengan  visi  untuk menciptakan  tatanan,  relasi  sosial  dan  pola  perilaku  yang  kondusif  sehingga  kaum  perempuan  dapat menikmati hak asasinya sebagai manusia.
Menarik untuk dicermati bahwa dalam waktu enam tahun lembaga kuasi negara ini telah tumbuh sebagai titik pusat dari suatu infrastruktur sosial, yang mencakup jejaring dari 311 lembaga di aras lokal, 48 lembaga di tingkat nasional dan 8 lembaga di aras internasional. Komposisinya terdiri dari 41 persen mitra dari institusi  negara dan 59 persen mitra dari lingkungan  civil society. Dalam konteks arena yang berubah  dan  repertoar  yang  berkembang,  peta  gerakan  perempuan  kemudian  memang  tidak  sama dengan ketika gerakan ini baru muncul tahun 1980-an. 5 Tampak bahwa jenis-jenis gerakan perempuan semakin  beragam  dan  memiliki  kepentingannya  masing-masing.  Secara  ringkas,  peta  dan  karakter gerakan perempuan disajikan dalam tabel berikut.

## Tabel 1. Perkembangan Karakter Gerakan Perempuan
Sumber: Ruth 1996; Wibowo 2006 dengan modifikasi penulis.
Berdasarkan deskripsi di atas, tampak bahwa gerakan perempuan di Indonesia mengalami dinamika dan pasang surut, baik bentuk gerakannya, relasi dengan negara maupun isu yang diangkat. Pertanyaan selanjutnya  adalah  pemerintahan  seperti  apa  yang  mampu  memberi  ruang  bagi  gerakan  perempuan untuk independen melakukan gerakannya tanpa menjadi oraganisasi underbow pemerintah. Seperti telah diketahui  berbagai  bentuk  pemerintahan  seperti  otoriter  atau  demokratis  membawa  dampak  tersendiri bagi kepentingan perempuan, baik kepentingan praktis maupun strategis. Namun, bentuk pemerintahan yang demokratis diyakini dapat memberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan sosial dengan proses  demokrasi  yang  partisipatoris.  Menurut  Declaration  and  Programme  of  Action (1995)  dalam pertemuan di World Summit for Social Development di Copenhagen, demokratisasi memberikan peluang bagi warga untuk berpartisipasi, terutama dalam memformulasikan kebijakan publik, yang secara efektif dapat meningkatkan pembangunan sosial (Razavi, 2000).
Jika dilihat dari ketiga fase perkembangan gerakan perempuan (prakemerdekaan; Orde Lama, awal Orde Baru, serta pasca 1980-an) terungkap bahwa Orde Baru merupakan masa pengebirian atau domes- tikasi  gerakan  perempuan.  Gerakan  perempuan  terkooptasi  pemerintah  Orde  Baru,  dan  memasuki periode  “tidak  ada  perlawanan”  terhadap  diskriminasi  dan  eksploitasi  yang  dialami  kaum  perempuan Indonesia. Pada fase setelah 1980-an, gerakan perempuan mengalami keragaman dalam visi-misi. Seiring dengan  arus  globalisasi,  gerakan  perempuan  muncul  dari  berbagai  kepentingan,  seperti  kelompok kultural,  agama,  bahkan  dalam  formasi  Organisasi  Tanpa  Bentuk  (OTB).  Gerakan  perempuan pascareformasi ini berjuang sendiri-sendiri untuk membantu kaum perempuan yang nasibnya tertindas.
Pertanyaan  selanjutnya  adalah  sejauhmana  gerakan  perempuan  yang  telah  terentang  sebelum  pra kemerdekaan  hingga  gerakan  perempuan  masa  kini  mampu  menciptakan  public  sphere yang  bisa memfasilitasi  perempuan  pedesaan  untuk  melakukan  komunikasi  bebas  dominasi  dalam  proses-proses pembangunan?

## C. GERAKAN PEREMPUAN DAN PUBLIC SPHERE : ANTARA HARAPAN DAN KENYA- TAAN
Peran  strategis  gerakan  perempuan  akan  ditunjukkan  dengan  kemampuannya  untuk  menciptakan wilayah publik yang makin bebas (the free public sphere) dari dominasi negara ini. Sebagaimana ditekankan oleh Habermas 6 bahwa perkembangan civil society sangat ditentukan sampai sejauh mana publik memiliki wilayah yang bebas dari dominasi negara.
Lebih dari itu, masyarakat komunikatif sebagai masyarakat ideal yang dicita-citakan oleh Habermas bukanlah  masyarakat  yang  melakukan  kritik  lewat  revolusi  dengan  “kekerasan”,  melainkan  lewat argumentasi—melalui diskusi publik yang bebas dominasi--. Sementara yang dimaksudkan sebagai civil society adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain oleh kesukarelaan (voluntary),  keswasembadaan  (self  generating),  dan  keswadayaan  (self  supporting).  Kemandirian  tinggi berhadapan  dengan  negara  dan  keterikatan  dengan  norma-norma  atau  nilai-nilai  hukum  yang  diikuti oleh warganya (Tocqueville dalam Hikam, 1996). Sebagai sebuah ruang publik, civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan, dan refleksi mandiri yang tidak terkungkung oleh  kondisi  kehidupan  material,  dan  tidak  terserap  di  dalam  jaringan-jaringan  kelembagaan  politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (the public sphere), tempat transaksi komunikasi yang bebas, dan bisa dilakukan oleh masyarakat.
Bagaimana  gerakan  perempuan  mampu  menjadi  civil  society?  Sejarah  telah  menunjukkan  bahwa kaum  perempuan  telah  mengadakan  protes  melawan  penindasan  dengan  melakukan  berbagai  bentuk perjuangan  pada  tingkat  politik,  ekonomi,  dan  sosial,  baik  secara  individu  maupun  kolektif.  Bentuk- bentuk perlawanan  individu  dapat diarahkan  ke  suami dengan cara bertengkar,  dan mengeluh tentang kekurangan-kekurangan  yang  ada  dalam  keluarga  dan  tetangga.  Ada  perempuan  yang  melancarkan protes dengan  cara  berdiam  dan  menolak  untuk  komunikasi.  Ada  pula  yang  mengungkapkan kemarahannya dan menyuarakan keinginan-keinginannya. Namun, bentuk-bentuk perlawanan individu ini  mungkin  lebih  berfungsi  mengurangi  ketegangan,  tidak  berpengaruh  terhadap  status  quo  dan  tidak mengakibatkan perubahan yang dikehendaki. Alternatif lainnya ialah bentuk-bentuk perlawanan secara kolektif yang telah terbukti efektif dalam mendorong perubahan. Pencapaian hal-hal, misalnya hak pilih, hak  kepemilikan,  upah  yang  lebih  tinggi,  dan  kampanye.  Dengan  melakukan  aksi  protes  dan  inisiatif sosial, budaya atau ekonomis  sekaligus,  maka suatu proses penyadaran terlibat. Bilamana  kegiatan ini
cukup kuat, seringkali perempuan membentuk suatu organisasi untuk mendapat legitimasi hukum dan pengaruh  publik.  Dengan  demikian,  partisipasi  mereka  dalam  sistim  politik  tercapai.  Ketika  berada dalam  formasi  gerakan,  akan  ada  banyak  inisiatif  di  arena  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang  akan membantu  perempuan  membentuk  kesadaran,  menciptakan  ruang gerak  ekonomi  dan  sosial,  serta mendorong reformasi politik. Artinya, jika tergabung dalam sebuah gerakan, perempuan memiliki wadah untuk  menyampaikan  ide  dan  gagasannya  secara  terbuka,  dan  ada  mekanisme  untuk  melakukan perlawanan  secara  masif.  SEWA  (Self Employed  Women  Association)  adalah  perkumpulan  perempuan- perempuan  swakarya  di  India  merupakan  contoh  tentang  bagaimana  suatu  kegiatan  ekonomi  para perempuan dapat tumbuh dengan menyertakan kegiatan sosial dan budaya.
Sesudah tumbuh menjadi organisasi besar yang beranggotakan ribuan perempuan swakarya, mereka mempunyai  kekuatan  politik  untuk  memperjuangkan  kebijakan  umum  yang  menunjang  perempuan swakarya.  Dengan  cara  mempertahankan  diri  sebagai  badan  yang  otonom,  SEWA  memperoleh kekuatan  untuk  meluaskan  kegiatan  yang  menyatukan  kepedulian  perempuan  (Saptari  dan  Holzner, 1997). Pada permulaan gelombang kedua gerakan feminis di Barat, peningkatan kesadaran merupakan proses  pendidikan  yang  penting  dengan  tujuan  mengidentifikasi  alasan  strukrural  dari  persoalan- persoalan pribadi yang dialami perempuan. Dengan cara ini, beberapa perempuan membentuk kelompok yang bertemu seminggu sekali. Tidak ada ketua grup, tetapi setiap anggota mempunyai hak yang sama, yaitu berbicara tentang pengalaman diri tanpa diinterupsi orang lain. Pengalaman bahwa cerita tentang pengalaman sendiri didengarkan dan diterima secara serius oleh yang lain merupakan pengalaman yang unik  bagi  banyak  perempuan.  Dengan  membagi  pengalaman  bersama  kepara  perempuan  lain  akan dicapailah kesadaran secara kolektif.
Di  Indonesia,  gerakan  perempuan  bisa  dikatakan  menemukan  bentuk  dan  “otonominya”  pasca 1980-an.  Dalam  upaya  menghapus  kekerasan  terhadap  perempuan,  repertoar  aksi  tumbuh  pesat  sejak kebangkitan  gerakan  perempuan  pada tahun  1980-an  tersebut.  Repertoar  ini  tumbuh  mulai dari usaha pembentukan  wacana  serta  penyadaran  publik  di  akhir  tahun  1980-an,  pemberian  layanan  kepada korban  termasuk  pendampingan,  konseling,  pembukaan  hotline dan  penyediaan  safe  house.  Ini  semua bermuara  pada  pembentukan  Women’s  Crisis  Center (WCC)  pada  awal  1990-an,  dan  kemudian berkembang  menjadi  pemberian  bantuan  hukum  bagi  para  korban  mulai  pertengahan  tahun  1990-an. Repertoar aksi ini semakin berkembang pada masa pasca-Soeharto.
Namun  harus  diakui  gerakan  perempuan  dan  kesadaran  untuk  melibatkan  perempuan  dalam pengambilan  keputusan  di  bidang  publik  dipahami  oleh  kalangan  terbatas  dalam  masyarakat.  Mereka terutama adalah kalangan kelas  menengah, kelompok  terdidik atau profesional, dan mayoritas  mereka yang berusia muda yang umumnya berada di perkotaan. Hal ini berarti ada mayoritas warga masyarakat pedesaan,  mereka  yang  berusia  lebih  tua  dan  berpendidikan  rendah,  gerakan  perempuan  tidak menemukan  bentuknya  yang  nyata.  Akibatnya,  memang sangat  kasat  mata,  persoalan  partisipasi perempuan pedesaan dalam mengambil keputusan di bidang publik masih menjadi problem yang belum terselesaikan.
Persoalan  mendasar  lain  yang  membuat  gerakan  perempuan  tidak  mampu  menyentuh  persoalan masyarakat  perempuan  pedesaan  karena  masih  kuatnya  gerakan-gerakan  perempuan  yang  terkooptasi Orde  Baru  dan  sekaligus  menjadi  perpanjangan  negara.  Kasus  menarik  adalah  bagaimana  perempuan desa  dilibatkan  dalam  pengambilan  Keputusan  dalam  Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK). Penelitian ini akan disajikan dalam kotak 1.
Kotak 1: PKK yang menelikung kelompok perempuan miskin desa

## Kotak 1: Penelitian Yulia Indrawati Sari
(Jurnal Analisis Sosial Vol 8, No 2 Oktober 2003)
Kajian  ini  merupakan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Yulia  Indrawati  Sari  (2003)  pada  program  PKK  di Pamanukan Sebrang Jawa Barat. Penelitian tersebut menunjukkan walaupun PPK melalui tindakan afirmatif (affirmative action )  yang  memasukkan  perempuan  dalam  proses  perencanaan  dari  bawah  dan  memberikan  pilihan  dalam mengambil  keputusan,  tetapi  belum  berhasil  mendorong  kelompok-kelompok  perempuan  miskin  di  dalam mekanisme tersebut. Partisipasi memang masih menjadi persoalan besar bagi kelompok-kelompok miskin di pedesaan. Pola-pola inklusi yang diharapkan terjadi melalui pembukaan ruang-ruang publik di komunitas, pada akhirnya justru memunculkan eksklusi (exclusion) yang lebih besar bagi kelompok miskin pedesaan. Apabila dalam konteks gerakan perempuan ekslusi datang dari kelompok birokrasi dan negara, maka apa jadinya apabila sekarang ekslusi tersebut justru datang dari kelompok warganya sendiri. Begitu pula halnya dalam kelompok perempuan itu sendiri. Ketokohan berbasis institusi yang sebelumnya juga berperan besar dalam proses pengambilan keputusan adalah ketua organisasi- organisasi perempuan. Keputusan-keputusan dihasilkan dari proses negosiasi, sebagian besar dipengaruhi oleh tokoh- tokoh yang berasal dari kelompok muslimatan (majelis taklim), posyandu, dan kelompok PKK. Kelompok PKK pada umumnya merangkap pula kelompok kader Posyandu. Kelompok Kader lebih berperan sebagai pelaksana, sementara kelompok  muslimatan  lebih  berperan  dalam  pengambilan  keputusan.  Implikasi  dari  besarnya  peran  tokoh-tokoh tersebut  adalah  usulan  yang  kemudian  terpilih  dalam  Musbangdes  Perempuan  adalah  pembangunan  Posyandu padahal  keputusan-keputusan  yang  justru  muncul  dari  kelompok  perempuan  miskin  adalah  usulan  mengenai pembangunan  pompa  air  minum,  penyediaan  buku  bagi  anak  sekolah  dan  pembangunan  puskesmas.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  usulan  para  perempuan  kelompok  miskin  memang  ditampung,  bahkan  seolah-olah  telah diciptakan "ruang publik" bagi perempuan miskin untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, sayangnya kelompok- kelopok yang mewakili perempuan di dalam forum pengambilan keputusan PPK belum mampu menjadi saluran kepentingan bagi kelompok miskin. Ironisnya, kelompok-kelompok miskin ini ditelikung sendiri oleh kelompok yang mestinya mendukung mereka, yaitu kelompok PKK yang dalam hal ini menjadi kelompok elit perempuan desa.
Kajian yang dilakukan Indrawati di atas, menunjukkan bagaimana PKK sebagai gerakan perempuan yang bisa menjangkau semua perempuan desa diharapkan mampu menjadi ruang publik bagi perempuan desa  yang  pada  umumnya  tidak  berpendidikan,  justru  menjadi  kekuatan  yang  menelikung  para kelompok miskin perempuan tersebut. Hal ini tentu menjadi ironi, sekaligus menunjukkan betapa masih kuatnya gerakan perempuan bentukan Orde Baru. Dalam kasus PPK di Pamanukan ini, menunjukkan bahwa  PKK  justru  menjadi  kelompok  elit  yang  memiliki  kepentingan  untuk  “membodohi”  kelompok perempuan miskin.
Sementara  itu,  menurut  Soetjipto  (2005)  kegagalan  gerakan  perempuan  dikarenakan;  (1)  karakter organisasi perempuan sangat pluralis; (2) sisterhood solidarity (persaudaraan perempuan) belum dipahami tunggal;  (3)  ketidaksatuan  dalam  memperjuangkan  isu  strategis;  (4)  gerakan  perempuan  masih  bias perkotaan, dan belum menjadi gerakan yang masif sampai ke tingkat lokal/pedesaan. Pengalaman Ketua Umum Fatayat NU Maria Ulfah (Kompas, 27 September 2004) menunjukkan bahwa meskipun gerakan perempuan  telah  berhasil  membuat  isu  perempuan  menjadi  isu  utama,  misalnya  dengan  memasukkan tindakan  khusus  sementara  bagi  perempuan  sebagai  calon  anggota  legislatif  di  dalam  undang-Undang pemilu  2003  serta  menggolkan  Undang-Undang  No.  23  tahun  2004  tentang  Pencegahan  Kekerasan dalam  Rumah Tangga, ternyata di  lapangan  masih menjumpai banyak kendala.  Hal  ini  karena  belum ada upaya untuk melakukan gerakan secara simultan dari tingkat pengambilan kebijakan dan di tingkat komunitas.  Dengan  jumlah  anggota  sebanyak  empat  juta  orang  maka  yang  harus  dilakukan  adalah memperkuat  organisasi  yang dipimpin  supaya tidak  mudah  diintervensi  oleh  elite  politik  NU  maupun non-NU. Hal ini mengingat bahwa keanggotaan Fatayat didominasi oleh perempuan pedesaan.
Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa gerakan perempuan memang belum mampu secara optimal menjadi ruang publik, khususnya bagi para perempuan pedesaan. Selain karena faktor internal yang ada pada gerakan perempuan itu sendiri, harus diakui juga struktur dan kultur masyarakat pedesaan yang masih sangat patriarkhis ikut memperlambat proses terciptanya ruang publik yang bebas dominasi. Prof.  Farida  Nurland  (dalam  Soetjipto  2005)  menyebutkan  beberapa  kondisi  yang  perlu  diperhatikan untuk  memahami  tantangan  yang  harus  dihadapi  perempuan;  (1)  budaya  Indonesia  yang  feodal  dan patriarkhi; (2) pemahaman dan interpretasi konservatif masyarakat Indonesia terhadap ajaran agamanya yang juga makin beragam; (3) hegemoni negara-direfleksikan dalam institusi-institusi negara yang terus- menerus mempertahankan budaya patriarkhi.
Harus  diakui,  budaya  patriarkhi  yang  mengakar  dan  sistem  politik  yang  didominasi  oleh  laki-laki memiliki  dampak  negatif  besar  bagi  upaya  perempuan  pedesaan  untuk  mendapatkan  hak  dalam menyampaikan aspirasinya di ruang publik. Perempuan tidak didukung dan bahkan dalam banyak hal malah dihambat untuk mengambil peran aktif di ruang publik. Bahkan pada masa reformasi sekarang ini, dikotomi  konsep  ruang  publik-privat  masih  mendominasi  masyarakat  Indonesia  yang  mengakibatkan perempuan  Indonesia  harus  mengatasi  praktik  diskriminasi  dan  buta  gender  dalam  berbagai  proses pengambilan keputusan publik. Sementara itu, menurut Lycette (1994) ada empat faktor yang menjadi kendala partisipasi perempuan  dalam urusan  publik; (1)  perempuan  menjalankan  dua peran  sekaligus, yaitu peran reproduktif serta peran produktif, di dalam maupun di luar rumah. Adanya beban ganda ini serta terbatasnya kontrol perempuan terhadap kehidupan reproduktifnya, membatasi waktu dan pilihan- pilihan  perempuan  untuk  berpartisipasi  dalam  aktivitas-aktivitas  lain  yang  bisa  menambah  beban mereka; (2) perempuan relatif memiliki pendidikan lebih rendah daripada laki-laki. Tingkat pendidikan perempuan yang rendah dan perbedaan kesempatan yang diperoleh anak perempuan dan laki-laki terjadi di seluruh dunia. Akibatnya jumlah perempuan yang tidak dapat mengakses informasi tentang peluang- peluang bisnis, kesempatan kerja, dan partisipasi dalam kehidupan politik pun menjadi tinggi; (3) adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja secara seksual dan pola interaksi perempuan dan laki-laki yang membatasi gerak perempuan. Selain itu, pembatasan terhadap mobilitas perempuan yang didasarkan pada  pertimbangan  keamanan,  juga  merupakan  hambatan  yang  sering  muncul;  (4)  adanya hambatan legal bagi perempuan seperti larangan kepemilikan tanah atau larangan berpartisipasi dalam pendidikan atau program keluarga berencana tanpa persetujuan dari suami atau ayahnya.
Berdasarkan penjelasan di atas, tampak bahwa banyak kendala yang membuat gerakan perempuan belum mampu menciptakan ruang publik yang menjadi sarana komunikasi bebas dominasi untuk para perempuan  pedesaan.  Tampaknya  perjuangan  dan  perjalanan  masih  sangat  panjang  bagi  perempuan desa untuk menemukan  ruang-ruang publik bagi mereka. Untuk itulah perlu satu sinergi dari berbagai pihak;  gerakan  perempuan,  pemerintah,  akademisi,  dan  perempuan  pedesaan  itu  sendiri  untuk mewujudkan gerakan sosial, tidak sekedar gerakan perempuan yang bisa menciptakan ruang publik bagi para  perempuan  pedesaan.  Berdasarkan  penelusuran  beberapa  referensi  ada  beberapa  hal  yang  dapat dicatat  sebagai  ciri-ciri  atau  karakter  yang  melekat  dalam  gerakan  sosial,  pertama, gerakan  sosial merupakan salah satu bentuk perilaku kolektif. Kedua, gerakan sosial senantiasa memiliki tujuan untuk membuat gerakan sosial atau untuk mempertahankan suatu kondisi. Ketiga, gerakan sosial tidak identik dengan  gerakan  politik  yang  terlibat  dalam  perebutan  kekuasaan.  Keempat, gerakan  sosial  merupakan perilaku kolektif yang terorganisasi, baik formal maupun tidak.
Sudah  saatnya  gerakan  perempuan  bersinergi  untuk membangun  jejaring  dan  tidak  bekerja secara sporadis, namun membangun gerakan yang punya tujuan dan visi yang sama. Bagaimanapun lebih dari
separuh penduduk Indonesia adalah perempuan yang tinggal di pedesaan dan memiliki kelemahan untuk mengakses—apalagi  mengontrol—sumber  daya,  sudah  saatnya  mereka  diperjuangkan  untuk  bisa menjadi  pribadi  otonom,  cerdas,  dan  mampu  menyampaikan  aspirasinya  dalam  ruang  publik-ruang publik yang bebas dominasi siapapun.

## D. KESIMPULAN DAN CATATAN KRITIS
Sejarah panjang  gerakan  perempuan  di  Indonesia  menunjukkan bahwa perempuan  telah  memberi warna  tersendiri  bagi  pembelajaran  demokratisasi  di  Indonesia.  Dinamika  gerakan  perempuan  di Indonesia dalam dua tahun belakang ini juga menujukkan bagaimana gerakan perempuan telah berani menyampaikan isu-isu yang menyangkut kepentingannya. Diakomodasinya keinginan untuk ada kuota 30  persen  bagi  perempuan  sebagai  calon  legislatif  melalui  Undang-Undang  Pemilu  2003,  disahkannya Undang-Undang  No  23/2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,  dan bertambahnya jumlah perempuan di Kabinet Indonesia Bersatu pada posisi-posisi yang tidak tradisional adalah contoh keberhasilan gerakan perempuan menyuarakan kepentingan strategis bagi perempuan.
Meskipun demikian, dalam realita di lapangan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses dan kontrol perempuan dalam pengambilan keputusan di ruang publik yang mempengaruhi kehidupan pribadi individu di dalam rumah tangga. Oleh karena harus diakui, gerakan perempuan  masih  sangat  bias  perkotaan  dan  hanya  dinikmati  oleh  mereka  yang  berpendidikan. Perempuan  pedesaan  yang  merupakan  bagian  terbesar  dari  penduduk  Indonesia  tampaknya  belum memiliki  akses  dan  kontrol  untuk  menjadi bagian  dari  proses demokratisasi  yang  memberi  ruang bagi para perempuan untuk memiliki otonomi atas dirinya sendiri dalam ruang publik yang bebas dominasi siapapun.
Walaupun teori Habermas tentang komunikasi bebas dominasi oleh banyak kritikus dinilai sebagai utopia,  namun  usaha  untuk  selalu  mencapai  kondisi  tipe  ideal  itu  perlu  dilakukan.  Pada  titik  inilah, keberpihakan  untuk  terus-menerus  memperjuangkan  para  perempuan  pedesaan  agar  memiliki  ruang publik  yang  memungkinkan  mereka  untuk  mengembangkan  diri  dan  menyampaikan  kebutuhannya sebagai  pribadi  yang  otonom  dan  urgen  dilakukan.  Bagaimanapun  keterlibatan  perempuan  dalam pengambilan  kebijakan  akan  mampu  membawa  masyarakat  Indonesia  pada  perubahan  sistem  yang berkeadilan.

## ENDNOTE
1 Ruth  Indian  Rahayu,  “Politik  Gender  Orde  baru  Tinjauan  Organisasi Perempuan sejak 1980-an”, dalam Prisma 5 Mei 1996.
2 Ibid.
3 Ibid., lihat;  Sukanti  Suryochondro,  “Perkembangan  Gerakan  Perempuan  di Indonesia”, dalam Gardiner, Mayling Oey dkk. (Ed). Perempuan Indonesia dulu dan Kini (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984).
4 Ruth Indian Rahayu, “Politik”; lihat juga, D. Triwibowo, “Gerakan Perempuan di Indonesia”, dalam Basis , No 01-02, Tahun ke 55 Januari-Februari 2006.
5 Ibid.
6 F.B. Hardiman, FB. Kritik Ideologi (Yogyakarta: Kanisius, 1990).

## DAFTAR PUSTAKA
Amal,  Siti  Hidayati.  1999.  “Peluang  Perempuan  dalam  Jabatan  Kekuasaan  Politik/Publik”, dalam Maula M. Jadul (Ed.) Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi . Yogyakarta: PACT, INPI, LKPSM.
Baso,  Andi  Zohra  (Ed.).  2000. Perempuan  Bergerak  Membingkai  Gerakan  Konsumen  dan Penegakan  Hak-hak  Perempuan. Sulawesi  Selatan:  Yayasan  Lembaga  Konsumen  Sulawesi Selatan.
Endriani DS. “ Maskulinitas Dunia Politik”, dalam Kompas 1 November 2004.
Fakih, Mansour. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Fauzi, Noer. 2005. Memahami Gerakan–gerakan Rakyat Dunia Ketiga. Yogyakarta: Insist Press. Haryatmoko.  2003.  “Menyingkap  Kepalsuan  Budaya  Penguasa”,  dalam Basis No  11-12. Yogyakarta: Kanisius. Hardiman, FB. 1990. Kritik Ideologi. Yogyakarta: Kanisius.
.  1993. Menuju  Masyarakat  Komunikatif : Ilmu,  Masyarakat,  Politik  dan  Postmodernisme menurut Jurgen Habermas . Yogyakarta: Kanisius.
. 2003. Melampaui Positivisme dan Modernitas. Yogyakarta: Kanisius. Habermas, Jurgen. 1984. The Theory Of Communicative (Action Volume One), Reason and The Rationalization of Society . Trans. Thomas Mc Charty. Boston: Beacon Press.
. 1987. The Theory of Communicative Action (Volume Two), Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason . Trans. Thomas Mc Charty. Boston: Beacon Press.
. 1990. Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi. Jakarta: LP3ES.
Jay, Martin. 2005. Sejarah Mazhab Frankfurt, Imajinasi Dialektis dalam Perkembangan Teori Kritis. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Lycette,  Margaret.  1994. Adjusting  Projects  to  Overcome  Constraints  on  Women  Forum  (No  7). Participation and Gender: USAID.
Matsui, Yayori. 2002. Perempuan Asia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Nugroho,  Heru.  1994.  “Rasionalisasi  dan  Emansipasi:  Mewujudkan  Masyarakat  Komunikatif Bebas  Dominasi”,  dalam  Makalah  disampaikan  pada  acara  diskusi  Buku  Menuju Masyarakat  Komunikatif:  Ilmu,  Masyarakat,  Politik  dan  Postmodernisme  menurut  Jurgen Habermas di Taman Komunikasi Kanisius Yogyakarta. Yogyakarta: TP.
.  1997. Kritik  Habermas  terhadap  Postmodernisme  dan  Relevansinya  bagi  Pembangunan  di Indonesia, dalam Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan. Yogyakarta: UII Press. Priatna, Elan. 2003. Emansipasi Intelektual Menurut Jurgen Habermas. Bandung: Katarsis. Raharjo, Yulfita. 1997. Gender, Population and Development Concepts and Issues,  Jender,
Population and Development Staff Trainning Manual. Jakarta: PPT-LIPI and UNIFPA. Rahayu, Ruth Indian. 1996. “Politik Gender Orde baru Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an”, dalam Prisma 5 Mei 1996
Saptari,  Ratna  dan  Brigitte  Holzner.  1997. Perempuan,  Kerja  dan  Perubahan  Sosial;  Sebuah Pengantar Studi Perempuan. Jakarata: Pustaka Utama Grafiti.
Sari, Yulia Indrawati. 2003. “Perempuan dan Pengambilan Keputusan dalm Good Governance Project Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Pamanukan Sebrang Jawa Barat”, J urnal Analisis Sosial Vol 8, No 2 Oktober 2003.
Sjaifudian, Hetifah. 2001. “Partisipasi Perempuan dan Demokrasi Lokal”, dalam Jurnal Analisis Sosial, Vol. 6 No 1 Februari 2001 71-83.
Shiva, Vandana. 1997. Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Shiva, Vandana & Mies Maria. TT. Ecofeminis:Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan. Yogyakarta: IRE PRESS.
Setiawan,  Usep.  2002.  “Keterlibatan  Perempuan  Petani  dalam  Gerakan  Petani  di  Indonesia”, dalam Makalah dipresentasikan  dalam  Konsultasi  nasional  Perserikatan  Solidaritas Perempuan, 12-14 Februari Bogor.
Suryochondro,  Sukanti.  1984.  “Perkembangan  Gerakan  Perempuan  di  Indonesia”,  dalam Gardiner, Mayling Oey dkk. (Ed). Perempuan Indonesia dulu dan Kini. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Triwibowo, D. 2006. “Gerakan Perempuan di Indonesia”, dalam Basis , No 01-02, Tahun ke-55 Januari-Februari 2006.