## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 4, No. 1, Juni 2022, pp 74-79 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI:

## 74

## Landasan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan
Mohammad Roesli 1 & M. Hidayat 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Merdeka, Surabaya Email: roesli.unmer@gmail.com

## Artikel info
Artikel history: Received; 28-12-2021 Revised: 10-01-2022 Accepted: 31-01-2022 Published: 02-02-2022
Keywords: Land; Public Interest; Development
Kata Kunci: Tanah; Kepentingan Umum; Penbangunan
Abstract . The research objective to analyze the basic reasons for the state to control the earth, water and natural resources contained therein. This research is a normative research. The results of this study are the basis for land  acquisition  for  the  public  interest  based  on  several  aspects,  namely the  ontological  aspect  (teachings  on  essence),  axiological  (teachings  on values),  epistemological  aspects  (teachings  on  knowledge),  and teleological  aspects  (teachings  on  goals).  Everything  must  be  in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and set forth in Law Number 2 of 2012 is land acquisition for development in the public  interest  aimed  at  realizing  a  just,  prosperous  and  prosperous society.  The  government  needs  to  carry  out  development,  to  ensure  the implementation  of  development  for  the  public  interest,  land  is  needed whose  procurement  is  carried  out  by  prioritizing  the  principles  of humanity,  democracy  and  justice,  carried  out  based  on  the  principles  of: humanity,  justice,  benefit,  certainty,  openness,  agreement,  participation, welfare, sustainability, and alignment. The implication is that the principle of law is an ideal element of law .
Abstrak. Tujuan  penelitian  menganalisis  alasan  mendasar  terhadap bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  itu  harus dikuasai  oleh  negara.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat normative.  Hasil  penelitian  ini  adalah  landasan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  dilakukan  berdasarkan  dari  beberapa  aspek,  yaitu aspek  ontologis  (ajaran  tentang  hakekat),  aksiologis  (ajaran  tentang nilai),  aspek  epistemologis  (ajaran  tentang  pengetahuan),  dan  aspek teleologis  (ajaran  tentang  tujuan).  Kesemuanya  harus  sesuai  dengan Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  dan  dituangkan dalam  Undang-undang  Nomer  2  tahun  2012  adalah  pengadaan  tanah bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  bertujuan  mewujudkan masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera.  Pemerintah  perlu melaksanakan  pembangunan,  untuk  menjamin  terselenggaranya pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  diperlukan  tanah  yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan,  demokratis,  dan  adil,  dilaksanakan  berdasarkan  asas: kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan. Implikasinya pada asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum .
Coresponden author:
* Email: roesli.unmer@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY
75 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022

## PENDAHULUAN
Sumber daya yang ada dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan manusia adalah tanah, Tanah merupakan modal dasar pembangunan. "Hampir tak ada kegiatan pembangunan  (sektoral)  yang  tidak  memerlukan  tanah.  Oleh  karena  itu  tanah memegang  peranan  yang  sangat  penting,  bahkan  menentukan  berhasil  tidaknya  suatu pembangunan". Kini pembangunan terus meningkat dan persediaan tanahpun semakin sulit  (terbatas).  Keadaaan  seperti  ini  dapat  menimbulkan  konflik  karena  kepentingan umum dan kepentingan perorangan saling berbenturan. Kondisi seperti ini diperlukan upaya  dan  pengaturan  yang  bijaksana  guna  menghindari  konflik-konflik  yang  lebih meresahkan  masyarakat  banyak (Mulyadi  &  Satino,  2019) .  Agar  kepentingan  umun tidak terhambat dalam arti dapat dilaksanakan dan kepentingan perorangan pun tidak diabaikan  maka  diperlukan  adanya  musyawarah  antara  masing-masing  pihak  untuk melaksanakan kepentingan umum (Yusrizal, 2017) .
Maka  campur  tangan  negara  melalui  aparatnya  dalam  tatanan  hukum  pertanahan merupakan  hal  yang  mutlak.  Hal  ini  ditindaklanjuti  dengan  pemberian  landasan kewenangan  hukum  untuk  bertindak  dalam  mengatur  segala  sesuatu  yang  berkait dengan  tanah (KotalewalaLaturette  &  Uktolseja,  2020) . Pasal  33  ayat  (3)  Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat (Roesli, et.al, 2017) .  Alasan  mendasar terhadap  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  itu  harus dikuasai  oleh  negara  adalah  karena  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkadung  di dalamnya itu merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat (Wibowo, 2018) .
Hak  Negara  untuk  menguasai  pada  hakekatnya  memberi  wewenang  kepada  negara untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persedian  dan pemeliharaan  bumi,  air,  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya (Subekti,  20160 .  Kewenangan  tersebut  diatur  dalam  Undang-undang  No.  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) pada tanggal 24 september 1960. Penggunaan tanah tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 14 ayat 1 UUPA bahwa dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya: (1) untuk keperluan Negara, (2)  untuk  keperluan  peribadatan  dan  keperluan  suci  lainnya,  sesuai  dengan  dasar Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  (3)  untuk  keperluan  pusat-pusat  kehidupan  masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan, (4) untuk keperluan memperkembangkan  produksi  pertanian,  peternakan  dan  perikanan  serta  sejalan dengan  itu,  dan  (5)  untuk  keperluan  memperkembangkan  industri,  transmigrasi  dan pertambangan (Arba, 2021) .
Berdasarkan  Pasal  14  ayat  1  UUPA  tersebut  tanah  bisa  digunakan  untuk  kepentingan untuk  kepentingan  publik,  kepentingan  sosial  kepentingan  swasta  dan  kepentingan privat (Djanggih  &  Salle,  2017) .  Dengan  demikian  apabila  Negara  memerlukan  tanah digunakan untuk kepentingan publik atau kepentingan umum tidak boleh mengabaikan kepentingan  sosial  dan  kepentingan-kepentingan  lainnya.  Berdasarkan  hirarkinya rencana  umum  dibagi  menjadi  dua  yaitu  pertama  rencana  umum (national  planning) yang  meliputi  seluruh  wilayah  Indonesia  dan  kedua  rencana  umum  nasional  dirinci menjadi rencana umum daerah (regional planning) dari tiap-tiap daerah.
Landasan Pengadaan Tanah … ( Roesli & Hidayat ) | 76

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  normatif  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  studi  dokumen,  yakni menggunakan  berbagai  bahan  hukum  seperti:  perundang-undangan,  teori  hukum, putusan  pengadilan  dan  dapat  berupa  pendapat  para  sarjana.  Titik  berat  penelitian yuridis  normatif,  sesuai  dengan  karakter  keilmuan  hukum  yang  khas,  terletak  pada telaah  hukum  atau  kajian  hukum  terhadap  hukum  positif,  yang  meliputi  tiga  lapisan keilmuan  hukum,  terdiri  atas  telaah  dogmatika  hukum,  teori  hukum,  dan  filsafat hukum. Pada tataran dogmatika hukum pengkajiannya dilakukan terhadap identifikasi dalam hukum positif, khususnya Undang-undang. Sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan  telaah  terhadap  teori-teori  yang  dapat  digunakan.  Jenis  penelitian  ini, merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji secara kritis dan komprehensif mengenai Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam perspektif pembangunan.

## PEMBAHASAN

## A.  Landasan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  Berdasarkan  Aspek Ontologis
Kepentingan  umum  dalam  peraturan  perundang-undangan  dimulai  dari  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  (PMDN)  No.  15  Tahun  1975,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (PMDN)  No.  2  Tahun  1976,  Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  55  Tahun  1993, Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2005, Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 2 Tahun 2012.
Makna kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Pengadaan  Tanah  merupakan  makna  yang  kabur (vague  normen ) (Roesli,  Heri  & Rahayu,  2017). Implikasi  dari  kekaburan  makna  kepentingan  umum  adalah menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dalam  pelaksanaannya,  misalnya  apakah  rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah kemudian dikelola oleh pihak BUMN atau pihak swasta termasuk kategori kepentingan umum atau tidak, padahal rumah sakit tersebut dalam prakteknya tidak lagi melakukan pelayanan kesehatan yang bersifat sosial, akan tetapi mencari keuntungan, demikian pula jalan tol, bandara, pelabuhan, terminal yang dikelola oleh pihak BUMN atau pihak swasta yang dalam melakukan kegiatan usahanya tidak bersifat sosial melainkan berorientasi untuk mencari keuntungan semata ( profit oriented ). Terhadap rumusan kepentingan umum yang belum diberikan batasan yang baku,  hanya  saja  hakekat  kepentingan  umum  dapat  dikatakan  untuk  keperluan, kebutuhan  orang  banyak  atau  tujuan  sosial  yang  luas.  Batasan  kriteria-kriteria kepentingan umum tersebut menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam  pelaksanaannya,  sehingga  dapat  dibedakan  dengan  jelas  antara  pembangunan untuk  kepentingan  umum  dan  pembangunan  yang  tujuannya  hanya  mencari keuntungan ( profit oriented ).

## B.  Landasan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  Berdasarkan  Aspek epistimologi
Ada 10 asas pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 2 Undang- undang  No.  2  Tahun  2012,  yaitu:  (1)  asas  kemanusiaan,  (2)  asas  keadilan,  (3)  asas kemanfaatan, (4) asas kepastian, (5) asas keterbukaan, (6) asas kesepakatan, (7) asas keikutsertaan,  (8)  asas  kesejahteraan,  (9)  asas  berkelanjutan,  dan  (10)  asas keselarasan.
77 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
Dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terdapat Mekanisme  pengadaan  tanah,  yang  diatur  sebagai  berikut:  (1)  menurut  Keputusan Presiden  No.  55  Tahun  1993  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan  umum  oleh  Pemerintah  dilaksanakan  dengan  cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah. Sedangkan selain untuk kepentingan umum oleh Pemerintah dilaksanakan dengan cara jual beli, tukar-menukar, dan cara lain yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan, (2) menurut Peraturan Presiden No. 36 Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  pelaksanaan  Pembangunan  untuk Kepentingan  Umum,  Pengadaan  Tanah  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah, dilaksanakan  dengan  cara:  (a)  pelepasan  atau  Penyerahan  Hak  atas  Tanah,  dan  (b) pencabutan  Hak  atas  Tanah.  (3)  menurut  Peraturan  Presiden  No.  65  Tahun  2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi  pelaksanaan  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum,  Pengadaan  Tanah  oleh Pemerintah  atau  Pemerintah  Daerah,  dilaksanakan  dengan  cara  Pelepasan  atau Penyerahan  Hak  Atas  Tanah.  (4)  menurut  Undang-undang  Pengadaan  Tanah,  pada Pasal  13  menyatakan:  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum  dilaksanakan melalui tahapan: (a) perencanaan, (b) persiapan, (c) pelaksanaan, dan (d) penyerahan hasil.
Istilah  kepentingan  umum  merupakan  suatu  konsepsi  yang  sifatnya  sangat  umum tanpa  adanya  penjelasan  yang  lebih  spesifik  untuk  operasionalnya  sesuai  dengan makna  yang  terkandung  dalam  pengertian  tersebut (Mahendra,  1996) .  Secara sederhana  Kepentingan  Umum  dapat  dikatakan  untuk  keperluan,  kebutuhan,  atau kepentingan  orang  banyak  atau  tujuan  yang  luas.  Kepentingan  Umum  termasuk kepentingan  Bangsa  dan  Negara  serta  kepentingan  bersama  dari  rakyat  dengan memperhatikan  segi-segi  sosial,  politik,  psikologis,  dan  hankamnas  atas  dasar Pembangunan  Nasional  dengan  mengindahkan  Ketahanan  Nasional  dan  Wawasan Nusantara (Salindeho, 1987) .
C.   Landasan Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  berdasarkan  Aspek aksiologi
Jika  dilihat  dari  peruntukannya  dari  sifat  hakekat  dan  karakteristik  dari  kepentingan umum  dalam  pengadaan/pembebasan  tanah  adalah:  untuk  kepentingan  bangsa  dan Negara.  Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  rakyat  yang  mempunyai  wewenang menguasai  dan  mengatur  kepentingan  umum  ataupun  kepentingan  individu.  Negara dapat mempunyai berbagai sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, namun tidak  dapat  mempunyai  barang  atau  tanah  dengan  status  hak  milik.  Menurut  paham ini,  Negara.  Hanya  memberikan  pengakuan  terhadap  hak-hak  atas  tanah  individu dalam  posisi  seimbang  dengan  kepentingan  umum  yang  dalam  artian  kedua  hal tersebut  tidak  saling  merugikan.  Kalaupun  terpaksa  kepentingan  umum  harus  di dahulukan dari pada kepentingan individu, maka kepentingan individu harus tetap di lindungi dengan tetap memberikan kompensasi berupa ganti rugi yang layak (Sutedi, 2020) .
Menurut  Anderian  Sutedi  ada  tiga  prinsip  dalam  kegiatan  yang  benar-benar  untuk kepentingan umum, yaitu: (1) kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah, kegiatan  untuk  kepentingan  umum  tidak  dapat  dimiliki  oleh  orang  perorangan  atau swasta.  dengan  kata  lain  dimana  swasta  dan  perorangan  tidak  dapat  memiliki  jenis- jenis  kegiatan  kepentingan  umum  yang  membutuhkan  pembebasan  tanah-tanah  hak maupun negara, (2) kegiatan pembangunan yang terkait di lakukan oleh pemerintah,
Landasan Pengadaan Tanah … ( Roesli & Hidayat ) | 78 kegiatan  untuk  kepentingan  umum  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah,  dan  (3) tidak mencari keuntungan, batasan dari kalimat tersebut adalah: fungsi suatu kegiatan untuk  kepentingan  umum  benar-benar  berbeda  dengan  kepentingan  swasta  yang bertujuan  untuk  mencari  kentungan  sehingga  terkualifikasi  bahwa  kegiatan  untuk kepentingan umum sama sekali tidak mencari keuntungan (Sutedi, 2020) .
Agar  kriteria  kepentingan  umum  dapat  berjalan  secara  efektif  di  lapangan  tentunya harus memenuhi kriteria sifat, bentuk, dan ciri yaitu: (1) penerapan untuk kriteria sifat sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  Undang-undang  No.  20  tahun  1961. Penggunaan daftar sifat tersebut bersifat wajib alternatif, (2) penerapan untuk kriteria tersebut tercantum pada Pasal 1 Inpres 1973 dan Pasal 5 Perpres No. 36 Tahun 2005 yang Sekarang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Pengadaan Tanah, dan (3) penerapan untuk kriteria ciri suatu kegiatan kepentingan umum, yaitu bahwa kegiatan tersebut  benar-benar  dimiliki  pemerintah,  dikelola  oleh  pemerintah  dan  tidak  untuk mencari keuntungan.

## KESIMPULAN
Landasan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dilakukan  berdasarkan  dari beberapa  aspek,  yaitu  aspek  ontologis  (ajaran  tentang  hakekat),  aksiologis  (ajaran tentang nilai), aspek epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), dan aspek teleologis (ajaran tentang tujuan). Kesemuanya harus sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dituangkan dalam Undang-undang No.2 tahun 2012 adalah  pengadaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  pemerintah  perlu melaksanakan  pembangunan,  untuk  menjamin  terselenggaranya  pembangunan  untuk kepentingan  umum,  diperlukan  tanah  yang  pengadaannya  dilaksanakan  dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis, dan adil, dilaskanakan berdasarkan asas:  kemanusiaan,  keadilan,  kemanfaatan,  kepastian,  keterbukaan,  kesepakatan, keikutsertaan,  kesejahteraan,  keberlanjutan,  dan  keselarasan.  Implikasinya  pada  asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Asas hukum membentuk isi norma hukum yang dirumuskan oleh pihak-pihak yang berwenang melakukan kegiatan tersebut, tanpa asas hukum, maka norma hukum akan kehilangan kekuatan

## DAFTAR PUSTAKA
Arba, M. (2021). Hukum Agraria Indonesia . Sinar Grafika.
Djanggih,  H.,  &  Salle,  S.  (2017).  Aspek  Hukum  Pengadaan  Tanah  bagi  Pelaksanaan Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum. Pandecta  Research  Law  Journal , 12 (2), 165-172.
Kotalewala,  F.,  Laturette,  A.  I.,  &  Uktolseja,  N.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa  dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum. SASI , 26 (3), 415-433.
Mahendra, A. O. (1996). Menguak masalah hukum, demokrasi, dan pertanahan . Pustaka Sinar Harapan.
Mulyadi, S., & Satino, S. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. Jurnal Yuridis , 6 (1), 147-173.
79 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.4, No. 1, Juni 2022
Roesli, M., Heri, A., & Rahayu, S. (2017). Authority of Land Procurement Committee In The  Implementation  of  Compensation  For  Land  Acquisition. YURISDIKSI:  Jurnal Wacana Hukum Dan Sains , 10 (1), 46-59.
Roesli, M., Warka, M., Setyadji, S., & Prasetyawati, E. (2021). Land Procurement Rights for Development for Public Interest. Technium Social Sciences Journal , 20 , 329-333. Salindeho, J. (1987). Masalah Tanah Dalam Pembangunan . Sinar Grafika.
Subekti, R. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Yustisia Jurnal Hukum , 5 (2), 376-394.
Sutedi,  A.  (2020). Implementasi  prinsip  kepentingan  umum  di  dalam  pengadaan  tanah untuk pembangunan . Sinar Grafika.
Wibowo,  S.  E.  (2018).  Memahami  Makna  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Perihal  Penguasaan  Oleh  Negara  Terhadap Sumber Daya Alam. Jurnal Legislasi Indonesia , 12 (4), 1-57.
Yusrizal,  M.  (2017).  Perlindungan  hukum  pemegang  hak  atas  tanah  dalam  pengadaan tanah untuk kepentingan umum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 2 (1), 113-138.