## Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi terkait Perempuan dalam Kerangka Visi 2030

## Bhilla Aliffitria
Magister Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran e-mail : bhilla.aliffitria24@gmail.com

## Abstract
Saudi  Vision  2030  changes  domestic  policy  and  Saudi  Arabia's  foreign  policy landscape. Saudi Arabia is trying to change its position on the international stage by  involving  more  women's  contributions.  This  research  aims  to  explain  Saudi Arabia's foreign policy regarding women within the framework of Vision 2030. This research  used  qualitative  methods  with  secondary  data  from  various  literature sources,  such  as  books,  journal  articles,  and  official  documents.  The  data  was analyzed  using  James  N.  Rosenau's  foreign  policy  concept,  consisting  of orientations, commitments or action plans, and forms of behaviour. This research finds that Saudi Arabia's exposure within the Vision 2030 framework is as a tourist destination, financial and commercial centre, as well as a trade centre for a leading exporter of clean energy by including women ’s involement . Commitment or action plans  are  demonstrated  through  the  ambitious  master  plan  contained  in  Vision 2030. Some forms of behaviour are presented, including cooperation with Sweden regarding  the  SHE-Leads  Program  and  cooperation  with  Korea  regarding  the involvement of Korean companies in Biban.
Keywords: foreign  policy,  Saudi  Arabia,  women  entrepreneurship,  Saudi  Vision 2030.

## Abstrak
Visi  Saudi  2030  tidak  hanya  mengubah  kebijakan  dalam  negeri,  tetapi  juga mengubah lanskap kebijakan luar negeri Arab Saudi. Arab Saudi sedang berusaha mengubah  posisinya  di  panggung  internasional  dengan  lebih  melibatkan kontribusi  perempuan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana kebijakan  luar  negeri  Arab  Saudi  terkait  perempuan  dalam  kerangka  Visi  2030. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder dari berbagai  sumber  literatur,  seperti  buku,  artikel  jurnal,  dan  dokumen  resmi.
Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep kebijakan luar negeri dari James N. Rosenau yang terdiri dari seperangkat orientasi, komitmen dan rencana tindakan, serta  bentuk  perilaku.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  orientasi  Arab  Saudi dalam  kerangka  Visi  2030  adalah  sebagai  tujuan  wisata,  pusat  keuangan  dan komersial,  serta  pusat  perdagangan  eksportir  terkemuka  energi  bersih  dengan menyertakan  keterlibatan  perempuan.  Komitmen  atau  rencana  tindakan ditunjukkan  melalui  rencana  induk  ambisius  yang  terdapat  di  dalam  Visi  2030. Sementara,  bentuk  perilakunya  ditunjukkan  diantaranya  melalui  kerja  sama dengan Swedia terkait  SHE-Leads Program, dan kerja sama dengan Korea terkait keterlibatan perusahaan Korea di Biban.
Kata  kunci: Arab  Saudi,  kebijakan  luar  negeri,  kewirausahaan  perempuan,  Visi Saudi 2030

## Pendahuluan
Arab  Saudi  merupakan  negara  dengan  sistem  hukum  yang  didasarkan  pada syariah atau hukum Islam. Selama tahun 1980-an dan 1990-an, masyarakat Arab Saudi dipengaruhi  oleh  wacana  keagamaan  tidak  resmi  yang  berkembang  dari  wacana keagamaan  murni  menjadi  religopolitik,  terutama  setelah  Perang  Teluk  pada  tahun 1991. Tren ini terutama karena tidak adanya wacana tandingan yang turut membentuk pola  pikir  sosial  saat  ini  dan  struktur  budaya  masyarakat  Arab  Saudi  dengan kompleksitas  dan  inkonsistensi  yang  mendasarinya.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari adanya faktor sosial yang menjadi tantangan besar bagi perempuan karena mempertahankan norma  dan  persepsi  yang  berlaku,  termasuk  dalih  “eksklusif” ( khususiyyah )  yang merupakan  persepsi  banyak  orang  Arab  Saudi  mengenai  masyarakat  dan  budaya mereka. Selain itu, negara ini juga merupakan tempat kelahiran Islam dan merupakan tempat  dua  kota  paling  suci  bagi  agama  tersebut,  sehingga  Arab  Saudi  harus melestarikan identitas dan karakteristik sosial yang berbeda (Alhussein, 2014).
Identitas Islam dan karakteristik sosial yang berbeda dari masyarakat Arab Saudi tersebut kemudian sering memunculkan isu ketimpangan gender di Arab Saudi. Hal ini karena Arab Saudi juga memiliki budaya unik dalam sejarah yang memberikan dampak peraturan  dan  regulasi  konservatif  yang  mempengaruhi  dan  cenderung  membatasi perempuan  dalam  kehidupan  mereka  sehari-hari.  Selain  itu,  Arab  Saudi  juga  telah mengembangkan reputasi sebagai negara yang lebih membatasi mobilitas dan aktivitas publik perempuan dibandingkan negara Arab lainnya, karena penerapan prinsip-prinsip Islam yang berdasarkan Al- Qur’an dan Hadits. Namun, terdapat beberapa ulama yang
juga berpendapat bahwa pembatasan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap perempuan justru mendorong terjadinya ketidaksetaraan gender (Al-Sanea, 2022).
Menurut Global Gender Gap Report, Arab Saudi merupakan salah satu negara yang  paling  tidak  setara  gender  di  dunia  dan  berada  di  peringkat  138  dari  total  144 negara  yang  mencerminkan  tingginya  kesenjangan  gender  dalam  pemberdayaan ekonomi dan politik. Dalam hal ini, ketidaksetaraan upah pada pekerjaan menunjukkan bahwa perempuan berada pada kondisi yang paling buruk sebesar 40% dan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja hanya sebesar 21% dibandingkan dengan laki-laki sebesar. Walaupun Arab Saudi telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal angka melek huruf perempuan dalam beberapa dekade terakhir (96,5% laki-laki dan 91% perempuan  dewasa),  tetapi  kemajuan  dalam  kegiatan  ekonomi  perempuan  masih cenderung  lambat.  Selain  itu,  rasio  perempuan  terhadap  laki-laki  dalam  hal  tingkat partisipasi angkatan kerja juga hanya 0,26 (World Economic Forum, 2017).
Namun demikian, peran-peran tradisional perempuan mulai beralih pada masa kepemimpinan Raja Abdullah yang lebih terbuka, perempuan Arab Saudi mulai mencari persamaan  terhadap  hak – hak  perempuan,  dan  Pemerintah  Arab  Saudi  pun  mulai berfokus pada pengembangan pendidikan, sikap, politik, dan ekonomi (Aljazeera, 2015). Hal ini berlanjut ketika kepemimpinan Muhammad bin Salman, ketika muncul kebijakan perempuan mulai diperbolehkan untuk mengemudikan kendaraan, mengikuti pemilu, memasuki stadion, dan menonton bioskop. Perubahan-perubahan tersebut juga tidak terlepas dari beberapa faktor, salah satunya adalah reformasi Pemerintah Arab Saudi terkait Saudi Vision 2030 atau Visi Saudi 2030 pada tahun 2016 (Syed, Ali, & Hennekam, 2018).
Visi Saudi 2030 merupakan rencana transformatif dan ambisius untuk membuka potensi besar Arab Saudi dengan menciptakan negara yang terdiversifikasi, inovatif, dan terdepan di dunia demi kepentingan generasi yang akan datang. Visi Saudi 2030 juga mengacu  pada  kekayaan  sejarah,  warisan  dan  budaya,  lokasi  strategis  dan  kekuatan ekonomi  Arab  Saudi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  membebaskan  Arab  Saudi  dari ketergantungannya  terhadap  ekspor  minyak.  Visi  ini  telah  mengantarkan  era  baru diversifikasi  dan  peluang  ekonomi  yang  didorong  oleh  investasi  pada  sektor-sektor utama dan strategis.  Selain  itu,  Visi  ini  juga  telah  menghasilkan  gelombang  reformasi yang telah mengubah masyarakat dengan manfaat khusus bagi perempuan dan generasi muda  serta  untuk  pertama  kalinya  membuka  Arab  Saudi  kepada  dunia  (Kingdom  of Saudi Arabia, 2022).
Berkaitan hal tersebut, Visi Saudi 2030 tidak hanya mengubah kebijakan dalam negeri,  tetapi  juga  mengubah  lanskap  kebijakan  luar  negeri  Arab  Saudi.  Arab  Saudi
sedang  berusaha  mengubah  posisinya  di  panggung  internasional.  Hal  ini  ditunjukkan ketika  Arab  Saudi  mampu  mencapai  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  pada  tahun  2022 untuk pertama kalinya mencapai $1 triliun dan menginginkan perekonomian yang dapat mengimbangi  transisi  energi  global  dan  kebijakan  luar  negeri  yang  tidak  terlalu bergantung  pada  Amerika  Serikat.  Berkaitan  dengan  perempuan,  Muhammad  bin Salman melalui Visi Saudi 2030 juga mendukung rencana diversifikasi ekonomi melalui reformasi agama dan ketenegakerjaan yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak hak perempuan pada khususnya (Jacobs, 2023). Hal ini ditunjukkan salah satunya ketika Arab  Saudi  bekerja  sama  dengan  Swedia  pada  tahun  2017  untuk  membangun kewirausahaan perempuan di negaranya. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Arab Saudi mulai membuka peluang bagi perempuan untuk mengembangkan pengetahuan dan  keterampilan  mereka  melalui  pembelajaran  dan  pengalaman  dari  negara  lain (Rasoolden, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini ingin memfokuskan pada bagaimana kebijakan  luar  negeri  Arab  Saudi  terkait  perempuan,  khususnya  terkait women entrepreneurship dalam kerangka Visi 2030.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan seperti penelitian Adami & Mostaghi (2020)  yang  menggunakan  pendekatan  analitis,  deskriptif,  dan  historis  berdasarkan reformasi dalam negeri dan Visi 2030 untuk menyimpulkan bahwa kebijakan regional Arab  Saudi  berasal  dari  upaya  Riyadh  untuk  kembali  ke  situasi  sebelum  tahun  2011, bukan  dari  revisionisme  Saudi.  Alreshoodi,  et  al.  (2022)  menulis  bahwa  faktor-faktor yang memotivasi perempuan Arab Saudi dalam berwirausaha antara lain adalah hasrat, peluang,  ketidakpuasan  dan  dukungan  keluarga.  Selain  itu,  penelitian  Winarni  & Permana (2022) yang menyatakan bahwa norma, reputasi Arab Saudi, sosial dan budaya politik, dan citra Muhammad bin Salma yang menjadi penghambat konstruksi identitas Arab  Saudi.  Oleh  karena  itu,  berbeda  dari  penelitian  sebelumnya,  penelitian  ini  ingin memfokuskan  bagaimana  kebijakan  luar  negeri  Arab  Saudi  terkait  perempuan, khususnya terkait women entrepreneurship dalam kerangka Visi 2030.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berdasarkan pada  deskripsi  dan  penjelasan  yang  bermakna.  Penelitian  kualitatif  berfokus  pada masalah penelitian,  data  yang  akan  dikumpulkan,  dan bagaimana data  tersebut akan dikelola dan dianalisis (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) Dalam penelitian ini, metode tersebut  digunakan  untuk  menjelaskan  bagaimana  kebijakan  luar  negeri  Arab  Saudi terkait perempuan khususnya women entrepreneurship dalam kerangka Visi 2030. Data penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, dan  dokumen  resmi.  Data  tersebut  juga dikelola  dan  dianalisis dengan  menggunakan teknik  analisis  data  kualitatif  yaitu  kondensasi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.

## Landasan Konseptual Kebijakan Luar Negeri
Hermann  mendefinisikan  kebijakan  luar  negeri  sebagai  perilaku  negara  yang terbentuk dari keputusan individu atau kelompok serta menolak gagasan bahwa studi kebijakan  luar  negeri  adalah  studi  tentang  kebijakan  (Hermann,  1978,  dalam  Neack, 2019).  Namun  demikian,  Bruce  Russett,  Harvey  Starr,  dan  David  Kinsell  menganggap kebijakan sebagai program yang berfungsi sebagai panduan perilaku yang dimaksudkan untuk  mewujudkan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  organisasi  untuk  dirinya  sendiri (Russet, et al., 2000, dalam Neack, 2019). Dalam hal ini, mereka memandang kebijakan luar  negeri  sebagai  panduan  dalam  mengambil  tindakan  di  luar  batas  negara  untuk memajukan tujuan negara tersebut. Para ahli tersebut juga menekankan bahwa studi kebijakan  luar  negeri  harus  melibatkan  studi  tentang  formulasi  dan  implementasi kebijakan (Neack, 2019).
Lebih  lanjut,  Deborah  Gerner  mendefinisikan  kebijakan  luar  negeri  lebih  jauh yakni  sebagai  niat,  pernyataan,  dan  tindakan  seorang  aktor  atau  suatu  negara  yang diarahkan ke dunia luar dan respon aktor lain terhadap niat, pernyataan, dan tindakan tersebut.  Gerner  menggabungkan  penekanan  Hermann  pada  perilaku  dengan penekanan  Russett,  Starr,  dan  Kinsella  pada  program  atau  panduan.  Dalam  hal  ini, Gerner  lebih  menekankan  kebijakan  luar  negeri  pada  keadaan,  dan  aktor-aktor  lain seperti  kelompok  agama,  bisnis,  dan  lainnya  dalam  sistem  internasional  yang menetapkan  standar  dan  tujuan  yang  mengarahkan  bagaimana  mereka  berinteraksi dengan aktor internasional lainnya (Gerner, 1995, dalam Neack, 2019).
Selanjutnya, Laura Neack memfokuskan kebijakan luar negeri pada aktor negara- sentris.  Neack  menyatakan  bahwa  kebijakan luar negeri  adalah  sub-bidang  hubungan internasional  yang  dengan  sendirinya  merupakan  sub-disiplin  ilmu  politik.  Dalam hubungan internasional, unit analisis utama adalah negara. Dalam politik internasional, negara  adalah  aktor  politik  utama  dengan  hak  dan  kedudukan  hukum  di  atas  semua aktor lainnya. Dalam hal ini, Neack mengungkapkan terdapat dua ciri penting dari studi kebijakan  luar  negeri,  yakni:  (1)  kebijakan  luar  negeri  terjadi  di  antara  persimpangan yang kompleks antara lingkungan domestik dan internasional; (2) kebijakan luar negeri yang seringkali dihasilkan dari politik yang rumit dan melibatkan banyak aktor baik dari kelompok domestik atau internasional yang berbeda (Neack, 2019).
Sementara, James N. Rosenau (1976) berpendapat bahwa kebijakan luar negeri pada  dasarnya  mencakup  tiga  hal  yakni:  (1)  sekelompok  orientasi;  (2)  seperangkat komitmen dan rencana tindakan; (3) bentuk perilaku. Sekelompok orientasi dalam hal ini mengacu pada persepsi, nilai atau sikap yang berasal dari pengalaman sejarah suatu negara  dan  keadaan  strategis  yang  menjadi  tanda  keberadaanya  dalam  politik
internasional.  Hal  itu  berguna  sebagai  acuan  ketika  suatu  negara  harus  mengambil tindakan  karena  adanya  kondisi  eksternal  tertentu.  Komitmen  dan  rencana  tindakan yakni  berupa  sarana  atau  tujuan  tertentu  yang  menyatukan  strategi,  kebijakan  dan keputusan ketika negara terkait dengan lingkungan eksternalnya. Bentuk perilaku terdiri dari  kegiatan  atau  langkah-langkah  konkret  dari  fase  empiris  kebijakan  luar  negeri. Dengan  demikian,  jika  dilihat  dari  sudut  pandang  di  atas  maka  kebijakan  luar  negeri merupakan  perilaku  eksternal  suatu  negara.  Pada  penelitian  ini,  penulis  akan memfokuskan  pada  Orientasi Strategi,  Komitmen/ Rencana  Tindakan  (Taktis),  Bentuk Perilaku  (Operasional)  Kebijakan  Luar  Negeri  Arab  Saudi  terkait  Perempuan  dalam Kerangka Visi 2030, khususnya terkait Women Entrepreneurship di Saudi.
Kewirausahaan ( Entrepreneurship )
Entrepreneur  atau  pengusaha  dapat  didefinisikan  sebagai  orang  yang memaksimalkan  peluang  (Drucker,  P.F.  1964  dalam  Tiwari,  2017).  Menurut  Weber, semangat  kapitalisme  mendorong  aktivitas  kewirausahaan  di  masyarakat  mana  pun (Weber,  M.  1947  dalam  Tiwari,  2017).  Menurut  Hagen,  kelompok  marginal  dalam masyarakat menggunakan kewirausahaan untuk mencapai kesetaraan dan rasa hormat (Hagen, E, 1960 dalam Tiwari, 2017). Sementara itu, Cochran mempertimbangkan nilai- nilai budaya, peran harapan masyarakat dimana pengusaha beroperasi dan kemampuan wirausaha  sebagai  faktor  kunci  yang  menjelaskan  aktivitas  kewirausahaan  dalam konteks yang berbeda (Cochran, T.C. 1968 dalam Tiwari, 2017). Menurut Casson, faktor ekonomi makro mendorong atau menghambat kewirausahaan (Casson, M. 1982 dalam Tiwari,  2017).  Dengan  demikian,  pengusaha  adalah  pelaku  ekonomi  yang  mengambil risiko dengan harapan memperoleh keuntungan. Dalam prosesnya, pengusaha muncul sebagai  inovator  dan  pengambil  keputusan  yang  sadar,  dan  mengarah  pada penyempitan kesenjangan pasar yang timbul karena ketidaksempurnaan pasar. Dalam hal ini, kewirausahaan telah ditetapkan menjadi sesuatu yang sangat penting baik bagi negara maju, berkembang, maupun dalam transisi.
Lebih  lanjut,  menurut  Dr.  S.  Ganapathy  dan  C.  Mayilsamy  (2013),  pengusaha perempuan dapat didefinisikan sebagai perempuan atau sekelompok perempuan yang mulai  mengatur  dan  menjalankan  usaha.  Pengusaha  perempuan  terjun  dalam  dunia usaha disebabkan adanya faktor pendorong dan penarik yang mendorong perempuan untuk mempunyai pekerjaan mandiri dan berdiri di atas kaki mereka sendiri. Sementara, rasa  ingin  mengambil  keputusan  secara  mandiri  dalam  kehidupan  dan  karir  mereka adalah faktor motivasi di balik hal tersebut. Secara umum, perempuan dibebani dengan tanggung  jawab  rumah  tangga  yang  kemudian  membuat  perempuan  ingin mendapatkan  kemandirian.  Selain  itu,  di  bawah  pengaruh  faktor-faktor  tersebut, pengusaha  perempuan  memilih  profesi  sebagai  tantangan  dan  sebagai  rekomendasi
untuk melakukan sesuatu yang baru. Keadaan seperti ini disebut sebagai faktor penarik. Sementara,  pada  faktor  pendorong,  perempuan  terjun  dalam  dunia  usaha  karena adanya kewajiban keluarga dan tanggung jawab yang ada pada mereka.
Dengan  demikian,  pengusaha  perempuan  dapat  didefinisikan  sebagai perempuan yang memiliki kendali keuangan dominan atas usaha mereka, yang memilih atau didorong karena suatu keharusan untuk mengambil peran yang menantang sebagai wirausaha dan mulai mengatur dan mengelola sumber daya yang mereka miliki dengan harapan mendapatkan keuntungan. Pengusaha perempuan juga mengambil keputusan secara sadar untuk mengelola usaha mereka. Dalam hal ini, kewirausahaan perempuan juga mengarah pada pemberdayaan sosial dan ekonomi perempuan (Tiwari, 2017).
Lebih  lanjut,  Ganapathy  dan  Mayilsamy  (2013)  juga  menjabarkan  bahwa  ada beberapa hambatan yang dapat dihadapi oleh pengusaha perempuan terutama ketika memulai usaha baru atau bertujuan untuk pertumbuhan lebih lanjut, seperti:
• Penambahan  modal  merupakan  hambatan  utama  yang  dihadapi  pengusaha perempuan.
• Pembiayaan awal, kredit, dan manajemen arus kas pada tahap awal bisnis juga menjadi hambatan terbesar. Kebanyakan pendanaan biasanya melalui pinjaman keluarga, tabungan pribadi, kartu kredit dan pinjaman ekuitas rumah.
• Kurangnya  dukungan  jaringan  merupakan  hambatan  lain  yang  umum  yang harus  diatasi  oleh  pengusaha  perempuan.  Dalam  hal  ini,  perusahaan  mereka berjuang melawan lingkungan kerja yang didominasi laki-laki, sehingga menjadi sangat  penting  bagi  perempuan  untuk  memiliki  sub-jaringan  yang  akan menguntungkan dalam konteks komunitas berbasis gender.
Lebih  lanjut,  beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan kewirausahaan perempuan, antara lain:
• Pelatihan  keterampilan  kejuruan  dan  bisnis  yang  dapat  memberdayakan pengusaha perempuan.
• Fokus pada keterampilan pemberdayaan pribadi.
• Pendekatan partisipatif yang inovatif terhadap pembentukan pendidikan dan pemecahan masalah daripada metode tradisional.
• Menciptakan  lingkungan  yang  menguntungkan  bagi  wirausaha  perempuan dengan memulai kebijakan makroekonomi
• Membentuk skema pendanaan khusus yang membantu mereka meningkatkan modal.

## Orientasi  Kebijakan  Luar Negeri  Arab  Saudi  terkait  Perempuan  dalam  Kerangka Visi
2030
Arab Saudi telah tercatat sebagai negara konservatif sejak Ibnu Saud mendirikan proyek  politik  ekspansionis  dengan  mengkonsolidasikan  komunitas  suku  Arab  dan melalui  dukungan  agama  dari  Mohammed  bin  Abdul  Wahab.  Dengan  demikian, kemajuan pemikiran dan kebudayaan tidak berkembang karena pemerintah bertindak tegas  melarang  norma-norma  di  luar  peraturan  pemerintah.  Namun,  terlepas  dari situasi  tersebut,  persaingan  internasional  antar  negara  menuntut  Arab  Saudi  untuk memilih antara akan beradaptasi dan menerima dinamika globalisasi, atau mereka akan tertinggal.  Kondisi  tersebut  yang  kemudian  menyebabkan  Arab  Saudi  melakukan reformasi dinamis di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Potter, 2017).
Pada tahun 2016, melalui putra mahkota, Muhammad bin Salman,  Arab Saudi membuat  gagasan  untuk  memoderasi  negara  dengan  mengubah  struktur,  termasuk mengubah sosial budaya negara untuk mereformasi identitas Arab Saudi. Ide perubahan tersebut terangkum di dalam Visi Saudi 2030 yang berdampak pada berbagai sektor di Arab Saudi. Visi Saudi 2030 tersebut bertujuan untuk melakukan reformasi Arab Saudi di  berbagai  aspek,  seperti  teknologi  dan  isu  sosial  budaya  masyarakat  Arab  Saudi. Fenomena-fenomena seperti masyarakat Arab Saudi bisa pergi ke bioskop, perempuan bisa  memasuki  stadion  sepak  bola,  dan  mereka  bisa  mengendarai  mobil  tanpa didampingi wali atau kerabatnya, merupakan fenomena perubahan sosial yang belum pernah terjadi sebelum Muhammad bin Salman menjadi putra mahkota. Dalam hal ini, Salman  menyatakan  bahwa  hiburan  dan  budaya  sangat  penting  untuk  mengubah standar hidup warga negara Arab Saudi dalam waktu singkat (Trofimov, 2019).
Adanya  Visi  2030  telah  mengubah  persepsi  kebijakan  luar  negeri  Arab  Saudi dengan mengkalibrasi ulang kebijakan luar negerinya untuk melepaskan pengekangan dan  mengambil  posisi  lindung nilai di antara  negara-negara  adidaya demi  melindungi kepentingan dan keamanannya. Kebijakan luar negeri Arab Saudi dalam kerangka Visi 2030 juga sangat selaras dengan inisiatif pembangunan ekonomi negara tersebut yang bertujuan untuk beralih dari perekonomian yang bergantung pada minyak mentah dan menjadi Arab Saudi sebagai tujuan wisata, pusat keuangan dan komersial, serta pusat perdagangan eksportir terkemuka energi bersih (Atta, 2023). Dalam mencapai Visi 2030, kebijakan  luar  negeri  Arab  Saudi  berfokus  pada  kontribusi  perempuan  terhadap perekonomian  dan  partisipasi  mereka  dalam  pembangunan  sosial,  sehingga  women entrepreneurship semakin dikenal di Arab Saudi. Dalam hal ini, proyeksi kebijakan luar
negeri  Arab  Saudi  telah  berubah  pandangan  bahwa  ketika  partisipasi  perempuan  di dalam  dunia  kerja  dan  masyarakat  meningkat,  maka  dunia  usaha  dihadapkan  pada meningkatnya  peluang  yang  menyasar  pada  perempuan  Arab  Saudi,  karena  mereka akan  menjadi  lebih  penting  dalam  pembangunan  ekonomi  negara  tersebut  beserta pasar  konsumennya,  terutama  sektor  bisnis  terkait  fashion  dan  aksesoris,  kebugaran serta kesehatan. Dengan demikian, arah kebijakan luar negeri Arab Saudi saat ini telah memandang  bahwa  perempuan  Saudi  memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan berkelanjutan  sumber  daya  manusia  di  negara  tersebut,  dan  pemberdayaan  mereka sangat penting dalam transformasinya (Ho, 2019).
Visi  Saudi  2030  sebagai  Komitmen/  Rencana  Tindakan  Kebijakan  Luar  Negeri  Arab Saudi terkait Women Entrepreneurship (Taktis)
Visi Saudi merupakan rencana induk ambisius yang mencakup tiga aspek, yakni: (1) melakukan diversifikasi ekonomi berbasis minyak untuk menggabungkan teknologi dan pariwisata; (2) menjadikan Arab Saudi sebagai jantung Islam dan budaya Arab, dan; (3) menjadi negara yang maju pusat ekonomi dan geografis yang menghubungkan tiga benua.  Muhammad  bin  Salman  secara  langsung  memprakarsai  dan  memperkenalkan Visi  Saudi  2030,  walaupun  hal  tersebut  tidak  berarti  bahwa  program  tersebut  akan diterima sepenuhnya oleh masyarakat Arab Saudi dan Dunia Islam. Dalam hal ini, Visi Saudi  2030  juga  memiliki  serangkaian hambatan,  seperti hambatan  yang berasal dari Kerajaan  Arab  Saudi  sendiri.  Apabila  Visi  Saudi  2030  berhasil  dan  terealisasi  sesuai sasaran  maka  akan  mengancam  norma  dan  budaya  yang  telah  ada  dan  akan membangun  norma  dan  budaya  baru  dalam  struktur  pemerintahan  Arab  Saudi, termasuk  perubahan  dalam  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu,  ketika  Muhammad  bin Salman mendeklarasikan Visi Saudi 2030, ia mendapatkan tentangan dari pihak-pihak yang  menuduhnya  telah  melanggar  tradisi.  Ia  juga  dituduh  mengubah  ide-ide konservatif menjadi ide-ide modern (Farouk & Brown, 2021). Beberapa tujuan Visi Saudi 2030 seperti yang tercantum dalam The Kingdom of Saudi Arabia (2016), antara lain:
1. Meningkatkan kapasitas untuk menyambut pengunjung Umrah dari 8 juta hingga 30 juta setiap tahun;
2. Meningkatkan  lebih  dari  dua  kali  lipat  jumlah  situs  warisan  Arab  Saudi  yang terdaftar di UNESCO;
3. Menjadikan tiga kota Arab Saudi berada di peringkat 100 teratas kota di dunia
4. Meningkatkan pengeluaran rumah tangga pada kegiatan hiburan dan budaya dari 2,9% hingga 6%;
5. Meningkatkan rasio individu berolahraga setidaknya seminggu sekali dari 13%;
6. Menaikkan posisi dari 26 menjadi 10 dalam Indeks Sosial Kapital;
7. Meningkatkan rata-rata harapan hidup dari 74 tahun menjadi 80 tahun;
8. Menurunkan tingkat pengangguran dari 11,6% menjadi 7%;
9. Meningkatkan kontribusi UKM terhadap PDB dari 20% hingga 35%;
10. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dari 22% hingga 30%;
11. Menaikkan posisi ekonomi terbesari di dunia dari ke-19 menjadi 15 teratas;
12. Meningkatkan sektor minyak dan gas dari 40% menjadi 75%;
13. Meningkatkan asset Dana Investasi Publik dari 600 miliar SAR menjadi lebih dari 7 triliun SAR;
14. Membangkitkan posisi dari 25 ke 10 negara teratas dalam Indeks Daya Saing Global;
15. Meningkatkan  investasi  asing  dari  3,8%  menjadi  tingkat  internasional  5,7%  dari PDB;
16. Meningkatkan kontribusi sektor swasta dari 40% hingga 65% dari PDB;
17. Menaikkan peringkat global dalam Indeks Kinerja Logistik dari 49 menjadi 25 dan memastikan kerajaan adalah pemimpin regional;
18. Meningkatkan pangsa ekspor non-minyak pada PDB non-minyak dari 16% menjadi 50%;
19. Meningkatkan pendapatan non-minyak pemerintah dari 163 miliar SAR ke 1 Triliun SAR;
20. Menaikkan peringkat di Indeks Efektivitas Pemerintah dari 80 hingga 20;
21. Meningkatkan  peringkat pada Indeks Survei E-Government dari posisi 36 menjadi lima negara teratas;
22. Meningkatkan tabungan rumah tangga dari 6% hingga 10% dari total pendapatan rumah tangga;
23. Meningkatkan kontribusi sektor nirlaba terhadap PDB dari 1% hingga 5%, dan;
24. Mengumpulkan satu juta relawan per tahun.
Lebih  lanjut,  terlepas  dari  berbagai  permasalahan  perbedaan  pandangan, kekayaan minyak yang dimiliki Arab Saudi juga menjadi tantangan tersendiri bagi masa depan  negara  tersebut.  Ketergantungan  ekonomi  pada  sektor  minyak  yang  luas membuat  Arab  Saudi  makmur  sejak  ditemukannya  sumber  daya  ladang  minyak  yang melimpah  tersebut  pada  tahun  1973.  Kemakmuran  tersebut  membuat  para  anggota kerajaan menikmati kehidupan mewah tanpa harus bekerja keras. Selain itu, Pemerintah Arab Saudi juga memberikan subsidi untuk kebutuhan masyarakatnya. Subdisi tersebut yang  membuat  masyarakat  menggantungkan  kehidupannya  pada  kompensasi  dan pemerintah.  Secara  tidak  langsung,  hal  tersebut  berdampak  pada  rendahnya  tingkat produktivitas dan perlahan menjadi gaya hidup sebagian besar masyarakat Arab Saudi (Winarni & Permana, 2022).
Apabila  ketergantungan  tersebut  terus  berlanjut,  maka  akan  berdampak signifikan  terhadap  keberlanjutan  pembangunan Arab Saudi.  Dalam  hal ini,  Visi Saudi 2030  membutuhkan  tenaga  kerja  yang  mengandalkan  pengembangan  sumber  daya manusia. Dalam mencapai tujuan tersebut, Muhammad bin Salman harus menemukan cara untuk mengubah cara pandang masyarakat Arab Saudi dan menanamkan etos kerja untuk hidup mandiri. Menurut Muhammad bin Salman, Visi Saudi 2030 membutuhkan warga  negara,  termasuk  perempuan,  yang  memiliki  pemikiran  kritis,  mobilitas,  dan keterampilan kerja. Hal ini dinyatakan di dalam situs Saudi Vision 2030: " together, we will continue building a better country, fulfilling our dream of prosperity and unlocking the talent, potential, and dedication of our young men and wome n" (Kingdom of Saudi Arabia, 2016).
Selain itu, implementasi Visi Saudi 2030 juga akan memberikan skema berbeda dalam  menerima  bantuan  dan  subsidi  bagi  masyarakat,  terutama  melalui  privatisasi beberapa  sektor  dan  perombakan  sektor  minyak.  Adanya  diversifikasi  ekonomi tersebut,  sektor  perminyakan  akan  berhenti  memberikan  bantuan  gratis,  sehingga masyarakat  yang  bergantung  pada  subsidi  pemerintah  dan  mendapatkan  bantuan tersebut  terkena  dampak  dan  mencoba  mencari  alternatif  lain  untuk  mencapai kebutuhan mereka. Oleh karena itu, tidak ada solusi yang lebih baik selain meningkatkan keterampilan  masyarakat  dan  mengembangkan  sumber  daya  manusia  untuk mendukung Visi Saudi 2030 (Winarni & Permana, 2022).
Lebih  lanjut,  kondisi  terburuk  akan  terjadi  jika  masyarakat  Arab  Saudi  masih mengharapkan subsidi dari pemerintah tanpa meningkatkan produktivitas. Kondisi ini akan berdampak serius pada masa depan Arab Saudi. Pertambahan jumlah penduduk dan rendahnya kualitas sumber daya manusia akan menjadi permasalahan dan beban berat  bagi  pemerintah.  Secara  tidak  langsung,  kondisi  tersebut  akan  berdampak signifikan terhadap pembentukan dan pengembangan identitas kompetitif Arab Saudi. Oleh  karena  itu,  pengembangan  masyarakat  dan  keterampilan  manusia  harus  terus dilaksanakan,  agar  masyarakat  dapat  menerima  transformasi  untuk  ikut  berperan penting dan berkontribusi pada proses transformasi dunia. Dengan demikian, tujuan Visi 2030  yang  telah  dijabarkan  di  atas  telah  menjadi  sarana  yang  menyatukan  strategi, kebijakan  dan  keputusan  ketika  Arab  Saudi  terkait  dengan  negara  lain,  atau  dapat dikatakan  bahwa  visi  tersebut  juga  telah  menjadi  komitmen/  rencana  tindakan kebijakan luar negeri Arab Saudi terkait women entrepreneurship.

## Bentuk Perilaku Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi terkait Women Entrepreneurship
(Operasional)
Upaya  Arab  Saudi  dalam  meningkatkan  keterlibatan  perempuan  dalam mendukung  Visi  Saudi  2030  ditunjukkan  melalui  beberapa  bentuk  implementasi kebijakan luar negerinya terkait women entepreneurship , antara lain ketika Arab Saudi memberikan  keputusan  bekerja  sama  dengan  Swedia  pada  tahun  2017  untuk membangun women entrepreneurship dengan program bernama SHE-Leads dan terus berlanjut  hingga  saat  ini  ( Ministry  for  Foreign  Affairs  Government  Offices  of  Sweden , 2019). Adanya program tersebut dapat membantu pengusaha perempuan Arab Saudi untuk  meningkatkan  keterampilan,  keahlian,  pengembangan  jaringan  kolaborasi,  dan juga  meningkatkan  partisipasi  perempuan  di  pasar  kerja  (Wirkkala,  2023),  sehingga program  tersebut  dapat  turut  berkontribusi  pada  kemajuan  ekonomi,  sosial,  dan kesetaraan gender yang sejalan dengan Visi 2030.
Selanjutnya,  Arab  Saudi  juga  menjadi  tuan  rumah  dalam  Konferensi Internasional  tentang  “Perempuan  dalam  Islam:  Status  dan  Pemberdayaan”  bersama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada tahun 2023. Konferensi tersebut didedikasikan untuk  menghormati  keberhasilan  perempuan  Muslim  sepanjang  sejarah  dan  saat  ini. Konferensi  tersebut  juga  bertujuan  untuk  menyoroti  kontribusi  perempuan  terhadap pembangunan negara-negara anggota OKI dan untuk melawan propaganda negatif yang menggambarkan  agama  Islam  sebagai  hambatan  terhadap  hak-hak  perempuan,  dan menunjukkan  bahwa  ajaran  Islam  selalu  adil  dan  setara  terhadap  perempuan. Pertemuan  tersebut  juga  mengkaji  potensi  pemberdayaan  perempuan  Muslim dalam pendidikan,  pekerjaan,  dan  berbagai  isu  terkait  perempuan  dalam  masyarakat kontemporer.  Kontribusi  ini  menunjukan  komitmen  Arab  Saudi  dalam  mendukung upaya  pemberdayaan  perempuan  dan  meningkatkan  peran  perempuan  di  bidang pembangunan komprehensif (Organisation of Islamic Cooperation, 2023).
Keterlibatan Arab Saudi di dalam konferensi tersebut tentu dapat memberikan kontribusi  signifikan  dalam  mendukung  Visi  2030,  melalui  konferensi  tersebut  dapat menjadi  kesempatan  untuk  membangun  jaringan  dan  kolaborasi  antara  perempuan Muslim  di  berbagai  sektor,  serta  dapat  memfasilitasi  pertukaran  pengalaman  dan lingkungan  yang  mendukung  perkembangan  karir  dan  bisnis  perempuan.  Dengan demikian,  Arab  Saudi  dapat  mempercepat  pencapaian  tujuan  Visi  2030  dengan memaksimalkan  kontribusi  perempuan  dalam  pembangunan  ekonomi  dan  sosial negara. Dalam hal ini, pemberdayaan perempuan bukan hanya menjadi tujuan moral, tetapi juga strategi cerdas untuk mencapai kemajuan dan kesuksesan jangka panjang.
Kebijakan selanjutnya, yakni Arab Saudi melalui CBD Corporate Service, bekerja sama dengan British Business Group Dubai dan Northern Emirates dan British Chamber of Commerce Abu Dhabi mengumpulkan para pengusaha perempuan yang berbasis di Inggris untuk diberikan wawasan tentang lanskap bisnis Arab Saudi untuk mendorong investasi asing langsung ke Arab Saudi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi  dan  investasi  antara  Inggris  dan  negara  Timur  Tengah.  Pada  kegiatan tersebut,  para  delegasi  bertemu  dengan  pejabat  pemerintah  dan  diplomat  untuk meninjau kebiasaan dan praktik bisnis Arab Saudi. Hal ini dilakukan tentu tidak terlepas dari upaya Arab Saudi untuk mendorong keberagaman dan inklusi di tempat kerja pasca Visi  2030.  Menurut  Kementerian  Investasi  Arab  Saudi,  600  reformasi  pro-bisnis  dan penyederhanaan peraturan telah diberlakukan sejak dimulainya Visi 2030, dan 80% dari reformasi  tersebut  telah  dilaksanakan.  Hasilnya,  Arab  Saudi  menduduki  peringkat pertama  dalam  reformasi  kesetaraan  gender  oleh  Bank  Dunia  pada  tahun  2020  dan peringkat pertama di Dewan Kerjasama Teluk untuk kesetaraan gender (Pardo, 2023). Kegiatan  tersebut  tentu  dapat  mejadi  sarana  untuk  membuka  peluang  kolaborasi, investasi,  dan  pertukaran  pengalaman  bisnis  yang  saling  menguntungkan  bagi pengusaha perempuan Inggris dan Arab Saudi. Selain itu, kedua belah pihak dapat saling mendukung dalam mencapai visi transformasi ekonomi dan sosial yang diusung oleh Visi 2030,  memberikan  manfaat  jangka  panjang  bagi  kedua  negara  dan  membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Arab Saudi melalui Kementerian Perdagangan dan Otoritas Usaha Kecil dan Menengah ( Monsha’at ) juga memberikan dorongan bagi ekosistem kewirausahaan yang sedang berkembang dengan membentuk forum acara tahunan bernama “Biban” yang mempertemukan banyak startup, UKM, dan pengusaha terkemuka dunia ke Riyadh untuk  berjejaring,  bertukar  ide,  meningkatkan  modal,  memperdagangkan  praktik terbaik,  dan  ikut  serta  dalam  kompetisi  promosi  mutakhir.  Pada  tahun  2023,  Biban menjadi  tuan  rumah  putaran  final  Entrepreneurship  World  Cup  (EWC)  yang menghadirkan hadiah uang tunai hinggal $1 juta. Sejak diluncurkan pada tahun 2019, lebih  dari  400.000  pengusaha  dari  seluruh  dunia  telah  mendaftar  untuk  kompetisi promosi  startup  dan  program  dukungan  tersebut.  Selain  sebagai  forum  untuk menciptakan  peluang  bagi  ekosistem  muda  Arab  Saudi  yang  subur,  Biban  juga mendorong  kewirausahaan  perempuan  melalui  pameran  dan  penghargaan  berbasis kinerja (Bloomberg, 2023).
Selain  itu,  Arab  Saudi  juga  telah  sepakat  dengan  Korea  Selatan  untuk menciptakan  landasan  kerja  sama  antara  UKM  dan  startup.  Hal  ini  salah  satunya diimplementasikan melalui acara Biban yang bekerja sama dengan Kementerian UKM dan Start Up Korea Selatan untuk menghadirkan stan perusahaan Korea  Selatan pada
acara  tersebut.  Dalam  hal  ini,  banyak  perusahaan  Korea  Selatan  yang  menunjukkan minat untuk memasuki pasar Arab Saudi dan menghadiri Biban dengan rasio persaingan sebesar  15:1.  Beberapa  perusahaan  yang  terpilih  antara  lain  Galaxy  Corporation, NEXTON, Dot, The Pinkfong Company, Seculetter, OTOM, H2O Hospitality, Angelswing, WAVE  Lifestyle  Technologies,  VEStellaLab  (Seok,  2023).  Kegiatan  ini  dapat  menjadi peluang  bagi  para  pengusaha  perempuan  yang  ingin  meningkatkan  modal  usahanya melalui  kerja  sama  dengan  perusahaan-perusahaan  tersebut.  Dalam  hal  ini,  seiring berkembangnya lanskap kewirausahaan di Arab Saudi, perempuan akan terus menjadi kekuatan  pendorong  dalam  perluasan  ekosistem  startup  di  Arab  Saudi.  Jika  ambisi, ketabahan, dan kecerdikan telah mendorong mereka ke posisi kepemimpinan di sektor swasta yang sedang berkembang pesat di negara tersebut, maka dukungan sektor publik kemungkinan besar akan memberikan dampak yang berlipat ganda terhadap peluang ekonomi bagi pengusaha perempuan dan kesuksesan Visi 2030 di masa depan.
Lebih  lanjut,  Arab  Saudi  melalui  Kementerian  Komunikasi  dan  Teknologi Informasi, Monsha’at, dan Arab National Bank menjalani kemitraan dengan Visa sebagai “the  world’s  leader  in  digital  payments”.  Mereka  meluncurkan  She’s  Next  sebagai program advokasi global yang bertujuan untuk mendukung usaha kecil milik perempuan melalui  pendanaan,  pelatihan,  dan  bimbingan.  Sejak  tahun  2020,  Visa  telah menginvestasikan  sekitar  $3  juta  dalam  lebih  dari  250  hibah  dan  pelatihan  bagi perempuan pemilik UKM melalui program hib ah She’s Next secara global, termasuk di Amerika Serikat, Kanada, India, Irlandia, Ukraina, Kazakhstan, Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Maroko. Pengusaha perempuan dari seluruh industri dan sektor di Arab Saudi dapat mendaftar  ke  She’s  Next  mulai  Juni  2023.  Ba hkan,  salah  satu  pemenang  program tersebut  dapat  menerima  hibah  sebesar  USD  50.000,  program  pelatihan  yang disesuaikan, dan akses ke sumber daya She’s Next Club, seperti perpustakaan lokakarya dan  komunitas  wirausaha.  She's  Next  merupakan  bagian  dari  upaya  Visa  untuk mendukung  digitalisasi  bisnis  milik  perempuan  dan  menampilkan  peluncuran  Indeks Digitalisasi  UKM  Perempuan  pertama  dari  Visa  yang  mengukur  kematangan  digital menggunakan  5  indikator  utama,  yakni  kehadiran  online,  penerimaan  pembayaran digital,  kesadaran  keamanan  pembayaran,  keterlibatan  pelanggan,  dan  retensi pelanggan (Arab News, 2023).
She's Next ini dapat memperkuat pentingnya perubahan mencapai kesuksesan Visi 2030 dan menunjukkan kemajuan yang dicapai oleh bisnis milik perempuan lokal dalam bergabung dengan ekonomi digital. Selain itu, usaha kecil dan menengah saat ini juga  memiliki  peran  penting  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Adanya kolaborasi teknologi pembayaran Visa ini tentu dapat membantu memberdayakan para
pengusaha  untuk  berkembang  dan  sukses  di  pasar  yang  kompetitif  saat  ini  dan berkontribusi pada kesuksesan Visi 2030.

## Kondisi Perempuan di Arab Saudi
Secara historis, Arab Saudi memiliki label sebagai negara maskulin. Hal ini berarti bahwa perempuan dipandang sebagai gender yang dibatasi dari keterlibatan di berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Negara maskulin seringkali mengeksplorasi interkoneksi antara gender, politik, dan agama yang membentuk pengucilan terus menerus terhadap perempuan Arab Saudi (Al-Rasheed, 2013). Perempuan dikonstruksikan sebagai anggota masyarakat yang dilindungi dan dikurung serta diperlakukan secara sistematis sebagai anak di bawah umur (Hodges, 2017). Narasi tersebut telah terwujud dalam pikiran laki- laki  dan  perempuan  serta  telah  mengakar  dalam  peran  sosial  sehari-hari  (West  & Zimmerman, 1987). Oleh karena itu, hal tersebut telah menjadi aturan tidak tertulis yang mengatur perempuan dalam masyarakat Arab Saudi (Elamin & Omair, 2010). Berikut ini adalah peringkat Arab Saudi dalam Global Gender Gap Index tahun 2017-2021:

## Gambar 1. Peringkat Arab Saudi dalam GGP Index Tahun 2017-2021
Pada  2018,  Arab  Saudi  mengalami  peningkatan  dalam  kesetaraan  upah  dan partisipasi  angkatan  kerja  perempuan,  dan  kesenjangan  yang  lebih  kecil  dalam pendidikan  menengah dan  tinggi.  Pada  2020,  berdasarkan  analisis  WEF  di  20  negara, dimana perempuan merupakan 40% dari angkatan kerja, Arab Saudi menjadi salah satu negara dengan angka terendah, yakni 16% perempuan dari angkatan kerja. Sementara Swedia menjadi salah satu negara dengan angka tertinggi, yakni 48% perempuan dari
130 135 140 145 150 2017 2018 2020 2021 Saudi Arabia Global Gender Gap Index
Global Index Rank
angkatan kerja (World Economic Forum, 2020). Pada 2021, Arab Saudi juga merupakan salah satu negara dengan kesenjangan gender dalam posisi manajerial tertinggi yakni 93% (World Economic Forum, 2021).
Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa Arab Saudi berada di antara peringkat 10 terbawah selama tahun 2017-2021. Namun, pada tahun 2022, Arab Saudi berhasil meningkatkan  peringkatnya  yang  pada  awalnya  di  tahun  2017-2021  berkisar  138-147 secara  keseluruhan,  pada  tahun  2022  Arab  Saudi  naik  menduduki  peringkat  ke-127. Begitu  pula  peringkat  berdasarkan  sub-indeks  peluang  dan  partisipasi  ekonomi  yang berada  di  peringkat  128  (World  Economic  Forum,  2022).  Penulis  mempersepsikan bahwa hal ini tidak terlepas dari upaya Arab Saudi untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik sesuai Visi Saudi 2030 yang salah satunya dilakukan melalui kebijakan luar negeri terkait kewirausahaan perempuan.
Visi  Saudi  2030  memiliki  keterkaitan  yang  signifikan  terhadap  pembangunan women entrepreneurship di Arab Saudi. Inisiatif ini mencakup berbagai aspek yang dapat mempengaruhi  dan  mendukung  peran  perempuan  dalam  dunia  bisnis.  Berikut  ini beberapa  keterkaitan  kunci  antara  Visi  Saudi  2030  dengan  pembangunan women entrepreneurship di Arab Saudi, yakni:

## 1. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Salah  satu  tujuan  utama  dari  Visi  Saudi  2030  adalah  meningkatkan  peran ekonomi  perempuan  dalam  masyarakat.  Dengan  merangsang  pengembangan kewirausahaan perempuan, visi ini bertujuan untuk menciptakan peluang ekonomi baru bagi perempuan dan mendorong partisipasi aktif mereka di sektor bisnis.

## 2. Diversifikasi Ekonomi
Visi  Saudi  2030  menekankan  diversifikasi  ekonomi  untuk  mengurangi ketergantungan  pada  sektor  minyak.  Adapun  mendorong  kewirausahaan  perempuan dapat  membantu  menciptakan  keberagaman  dalam  ekonomi  dengan  menghadirkan ide, bakat, dan inovasi baru ke dalam berbagai sektor.

## 3. Pendidikan dan Pengembangan Keterampilan
Dalam  mendukung  perempuan  berwirausaha,  Visi  Saudi  2030  menekankan pentingnya  pendidikan  dan  pengembangan  keterampilan.  Inisiatif  ini  dapat menciptakan  lingkungan  yang  mendukung  pertumbuhan  perempuan  dalam  dunia bisnis,  termasuk  pelatihan  kewirausahaan  dan  peningkatan  akses  ke pendidikan yang relevan.

## 4. Pemberdayaan Sosial
Visi  Saudi  2030  berusaha  untuk  memperkuat  pemberdayaan  sosial,  termasuk peran  perempuan  dalam  masyarakat.  Dengan  memberdayakan  perempuan  melalui peluang wirausaha, inisiatif ini dapat menciptakan dampak positif pada status sosial dan ekonomi perempuan di Arab Saudi.

## 5. Peningkatan Partisipasi di Pasar Tenaga Kerja
Visi Saudi 2030 menargetkan peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja.  Melalui  pengembangan  kewirausahaan  perempuan,  banyak  perempuan  dapat menjadi pengusaha atau berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja baru.

## 6. Promosi Inklusivitas Gender
Inisiatif  ini  juga  mendorong  inklusivitas  gender  dan  menciptakan  lingkungan yang  mendukung  kesetaraan dalam  berbagai  sektor,  termasuk  dunia  bisnis.  Langkah- langkah ini dapat mencakup kebijakan yang mendukung perempuan dalam mengakses modal, sumber daya, dan peluang bisnis.

## 7. Kebijakan Dukungan dan Fasilitasi
Dalam konteks pembangunan women entrepreneurship, Visi Saudi 2030 dapat mencakup  kebijakan  dukungan  dan  fasilitasi  yang  spesifik  untuk  perempuan  yang berwirausaha,  seperti  bantuan  keuangan,  akses  ke  jaringan  bisnis,  dan  pengurangan hambatan administratif.
Secara  keseluruhan,  keterkaitan  antara  Visi  Saudi  2030  dan  kewirausahaan perempuan  menciptakan  potensi  untuk  mengubah  lanskap  bisnis  di  Arab  Saudi, memperkuat peran perempuan, dan menghasilkan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang.

## Women Entrepreneurship di Arab Saudi
Arab  Saudi  menyadari  pentingnya  pemberdayaan  perempuan  dalam perekonomian  agar  tidak  menciptakan  populasi  perempuan  yang  menganggur, melainkan  berkontribusi  aktif  terhadap  pertumbuhan  dan  perkembangannya.  Pada 2006,  penekanan  yang  meningkat  pada  Saudisasi  yang  diterapkan  oleh  Kementerian Tenaga Kerja telah berpengaruh pada meningkatnya partisipasi perempuan Arab Saudi dalam  angkatan  kerja.  Saudisasi  merupakan  upaya  nasionalisasi  pekerjaan  dengan
melakukan penggantian pekerja asing dengan orang Arab Saudi melalui kuota. Dalam hal ini, perempuan mendapat manfaat dari jalur Saudisasi yang berfokus pada gender (Jamjoom, 2023).
Lebih lanjut, kebijakan pencabutan larangan mengemudi bagi perempuan pada Juni  2018  juga  memiliki  dampak  besar  pada  cara  perempuan  menjalani  kehidupan pribadi  dan  profesional  mereka.  Kebebasan  bergerak  tersebut  memungkinkan perempuan  untuk  mengambil  kepemilikan  atas  hidup  mereka  sendiri  dan  atas pergerakan mereka sendiri. Pada 2019, Putri Reema binti Bandar Al Saud juga ditunjuk sebagai  Duta  Besar  wanita  Arab  Saudi  pertama  untuk  Amerika  Serikat.  Hal  ini menunjukkan sebuah kemajuan bahwa wanita bisa mencapai jajaran menteri (Renard, 2014). Sejak Juli 2019, sistem perwalian laki-laki juga telah dihapus dan meningkatkan praktik  gender  di  tempat  kerja serta  masyarakat  luas  (Al-Rasheed,  2013).  Pada  2021, Rania Nashar diangkat sebagai Kepala Kepatuhan dan Tata Kelola Dana Investasi Publik Arab Saudi. Hal tersebut merupakan penanda perubahan positif bagi negara (Renard, 2014).  Selain  itu,  perubahan-perubahan  tersebut  juga  tidak  terlepas  dari  pengaruh diluncurkannya  Saudi  Vision  2030  oleh  Mohammad  bin  Salman  yang  salah  satunya tujuannya  adalah  meningkatkan  partisipasi  wanita  dalam  angkatan  kerja  dari  22% hingga 30% (The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, 2018).
Ketika  Arab  Saudi  mulai  mengimplementasikan  Saudi  Vision  2030  tersebut, terutama  dalam  komponen  kunci  yang  berfokus  pada  insiatif  dan  kebijakan pemberdayaan  perempuan,  perempuan  Arab  Saudi  kemudian  mengambil  setiap kesempatan  untuk  mendapatkan  izin  usaha  untuk  mendirikan  bisnis  mereka  di  Arab Saudi.  Bisnis  baru  yang  digerakkan  oleh  para  wanita  tersebut  mencakup  pertokoan, perusahaan  teknologi,  dan  perusahaan  rintisan  yang  mempengaruhi  peningkatan wirausaha  wanita  di  Arab  Saudi  (Zawya,  2022).  Berikut  ini  data  pengusaha  wanita berdasarkan  Global  Entrepreneurship  Monitor  (GEM)  Kingdom  of  Saudi  Arabia  2016- 2021 (Kelly, Roomi, Hashmi, & Coduras, 2022):
Gambar 2. Data Pengusaha Wanita Berdasarkan GEM KSA 2016-2021
TEA merupakan Total Entrepreneurial Activity yang terdiri dari dua fase, yakni nascent entrepreneur (pengusaha baru lahir) dan new entrepreneurs (pengusaha baru). Nascent  entrepreneur  adalah  mereka  yang  telah  mengambil  langkah  material  untuk memulai  usahanya  namun  baru  berdiri  dan  berjalan  kurang  dari  3  bulan.  Kemudian ketika mereka telah berdiri dan berjalan selama lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 3,5 tahun, mereka tergolong new entrepreneurs. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa dari 2016 sampai 2021 terjadi peningkatan total aktivitas usaha perempuan di Arab  Saudi,  walaupun  presentase  pengusaha  baru  bersifat  fluktuatif,  tetapi  tren pengusaha baru lahir menunjukkan peningkatan dari tahun 2016-2020.
Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi melaporkan bahwa terjadi  peningkatan  112%  dalam  pendaftaran  komersial  yang  dikeluarkan  untuk pengusaha perempuan dalam enam tahun sejak 2015. Menurut GoDaddy Commercial Strategy  Senior  Director,  Selina  Bieber,  dalam  hal  ini  perempuan  Arab  Saudi  telah memperoleh keuntungan yang signifikan dalam bisnis melalui Program Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  Saudi  Vision  2030.  Program  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia Saudi Vision 2030 menekankan peran usaha kecil menengah dalam ekonomi, dan ketika kewirausahaan yang dipimpin perempuan tumbuh secara eksponensial, Arab Saudi  juga  menyaksikan  perubahan  drastis  dalam  bisnis  ekonominya.  Bieber mengungkapkan  bahwa  peran  yang  semakin  penting  dari  usaha  kecil  yang  dipimpin perempuan  akan  dimainkan  tidak  hanya  dalam  pemulihan  ekonomi,  tetapi  juga kemakmurannya selama bertahun-tahun ke depan (Zawya, 2022). Arab Saudi meyakini bahwa menanam investasi dalam potensi perempuan di tingkat lokal akan membantu mereka memperkuat masa depan negara dan ikut serta dalam memajukan masyarakat serta ekonomi yang memiliki dampak yang sangat signifikan (Issac, 2023).
Menurut  laporan  Pemerintah  Arab  Saudi,  jumlah  pendaftaran  komersial  yang dilakukan atas nama pengusaha wanita Arab Saudi mencapai 139.754 pada Juli 2021. Mereka terutama dilaporkan berada di sektor jasa, beroperasi di berbagai industri dari desain,  pendidikan  hingga  perkebunan  dan  manufaktur.  Bieber  juga  mengungkapkan bahwa dengan lebih dari 50% lulusan universitas adalah perempuan. Perempuan Arab Saudi  telah  dianggap  sebagai  asset  besar  bagi  pertumbuhan  Arab  Saudi.  Ketika memberikan  pengusaha  wanita  pendidikan,  dukungan,  dan  kesempatan  yang  tepat dapat membantu negara untuk memanfaatkan sumber daya yang besar dan menjadikan kewirausahaan sebagai faktor pendorong dalam perekonomian (Zawya, 2022).
Berdasarkan Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Kingdom of Saudi Arabia, berikut  ini  adalah  motivasi  baik  perempuan  maupun  laki-laki  dalam  memulai  sebuah usaha pada tahun 2021 (Kelly, Roomi, Hashmi, & Coduras, 2022):
Gambar 3. Motivasi Perempuan dan Laki-Laki Arab Saudi dalam Memulai Usaha Berdasarkan GEM KSA Tahun 2021
Berdasarkan grafik di atas, motivasi paling tinggi perempuan dan laki-laki dalam membangun  usaha  adalah  untuk  mencari  nafkah  karena  kelangkaan pekerjaan,  yakni sebesar 80,2% (perempuan) dan 84,7% (laki-laki), kemudian untuk mencapai kekayaan dan  pendapatan  yang  tinggi  sebesar  76,5%  (perempuan)  dan  80,1%  (laki-laki),  untuk melanjutkan  tradisi  keluarga  sebesar  65,5%  (perempuan  dan  laki-laki),  dan  terakhir untuk  menciptakan  perbedaan  di  dunia  sebesar  64,0%  (perempuan)  dan  63,6%  (laki- laki).  Dalam  hal  ini,  penulis  menyimpulkan  bahwa  baik  perempuan  maupun  laki-laki memiliki motivasi yang sangat mirip untuk memulai usaha. Walaupun wanita cenderung memiliki motif keuangan (membangun kekayaan atau kelangkaan pekerjaan) tersebut masih menjadi alasan yang paling sering dikutip untuk kedua jenis kelamin.

## Simpulan
Orientasi  kebijakan  luar negeri  Arab Saudi  terkait  perempuan  dalam  kerangka Visi  2030  telah  beralih  dari  perekonomian  yang  bergantung  pada  minyak  mentah menjadi Arab Saudi sebagai tujuan wisata, pusat keuangan dan komersial, serta pusat perdagangan  eksportir  terkemuka  energi  bersih  dengan  melibatkan  kontribusi perempuan terhadap perekonomian dan partisipasi mereka dalam pembangunan sosial. Komitmen atau rencana tindakan kebijakan luar negeri Arab Saudi terkait perempuan ditunjukkan  melalui  rencana  induk  ambisius  yang  mencakup  tiga  aspek,  yakni:  (1) melakukan diversifikasi ekonomi berbasis minyak untuk menggabungkan teknologi dan
pariwisata; (2) menjadikan Arab Saudi sebagai jantung Islam dan budaya Arab, dan; (3) menjadi  negara  yang  maju  pusat  ekonomi  dan  geografis  yang  menghubungkan  tiga benua, dengan ketiga hal tersebut melibatkan peran perempuan di dalamnya. Bentuk perilaku  dari  kebijakan  luar  negeri  terkait  perempuan  diimplementasikan  melalui:  (1) kerja  sama  dengan  Swedia  melalui  SHE-Leads  Program;  (2)    keterlibatan  Arab  dalam konferensi internasional tentang “Perempuan dalam Islam: Status dan Pemberdayaan” bersama OKI; (3) melalui CBD Corporate Service memberikan wawasan tentang lanskap bisnis  Arab  Saudi  kepada  pengusaha  perempuan  Inggris;    (4)    kerja  sama  dengan Kementerian UKM dan Start Up Korea terkait keterlibatan perusahaan Korea di Biban; (5) menjalani kemitraan dengan Vi sa dalam meluncurkan She’s Next sebagai program advokasi global yang bertujuan untuk mendukung usaha kecil milik perempuan melalui pendanaan, pelatihan, dan bimbingan.

## Daftar Pustaka
Adami, A., & Moshtaghi, A. (2020). Saudi Arabia's Foreign Policy Patterns Based on 2030 Vision. The Fundamental and Applied Studies of Islamic World. 2(5), pp. 100- 130.
Alhussein, E. (2014, Juli). Triangle of Change: the Situation of Women in Saudi Arabia. [online] Norwegian Peacebuilding Resource Centre. Dalam: https://www.files.ethz.ch/isn/181922/ef4fe5e44ede4d362d60a6804ed40437.pdf [Diakses 23 Mei 2023]
Aljazeera. (2015, Januari 24). King Abdullah Had Mixed Record on Saudi Women's Rights. [online] Dalam: http://america.aljazeera.com/articles/2015/1/23/king- abdullah-saudi-womens-rights.html [Diakses 20 Mei 2023]
Al-Rasheed, M. (2013). A Most Masculine State: Gender, Politics and Religion in Saudi Arabia. New York: Cambrige University Press.
Alreshoodi, S. A., Rehman, U. A., Alshammari, S. A., Khan, T. N., & Moid, S. (2022). Women Entrepreneurs in Saudi Arabia: A Portrait of Progress in the Context of Their Drivers and Inhibitors. Journal of Enterprising Culture, 375-400. doi:https://doi.org/10.1142/S0218495822500121
Al-Sanea, F. b. (2022). Gender Inequality in Saudi Arabia. Journal Future of Social Sciences, 24-76.
Arab News. (2023, May 25). Visa Launches Initiative to Support Women Entrepreneurs in Saudi Arabia. [online]. Dalam:
https://www.arabnews.com/node/2310416/business-economy [Diakses 20 Juli 2023]
Atta, I. (2023, May 10). From Confrontational to Subtle Diplomacy: The Reorientation of Saudi Foreign Policy. [online] Gulf International Forum. Dalam: https://gulfif.org/from-confrontational-to-subtle-diplomacy-the-reorientation-of- saudi-foreign-policy/ [Diakses 15 Agustus 2023]
Bloomberg. (2023). Female Entrepreneurship: Transforming the Saudi Economy.
[online] Dalam: https://sponsored.bloomberg.com/article/Monshaat/female- entrepreneurship-transforming-the-saudi-economy [Diakses 20 Juli 2023]
Elamin, A. M., & Omair, K. (2010). Males' Attitudes Towards Working Females in Saudi Arabia. Personal Review, 39, 746-766. doi:https://doi.org/10.1108/00483481011075594
Farouk, Y., & Brown, N. J. (2021). Saudi Arabia’s Religious Reforms Are Touching Nothing but Changing Everything. Washington: Carnegie Endowment for
International Peace.
Ganapathy, S., & Mayilsamy, C. (2013). Women Entrepreneurship: A Global Perspective. Indian Journal of Applied Research, 3-5. Dalam: https://www.researchgate.net/publication/280934018_Women_Entrepreneurshi p_-_A_Global_Perspective [Diakses 20 Juli 2023]
Ho, M. (2019, May 27). Saudi Arabia: The Changing Role of Women. [online] HKTDC Research. Dalam: https://research.hktdc.com/en/article/MzQ1OTIzMjY1 [Diakses 20 Agustus 2023]
Hodges, J. (2017). Cracking The Walls of Leadership: Women in Saudi Arabia. Gender in Management: An International Journal, 32(1), 34-46. doi:https://doi.org/10.1108/
Issac, N. (2023, May 3). The Power of Purpose: How Women Entrepreneurs in KSA are Changing the Business Landscape. [online] Entreprenuer Asia Pacific. Dalam: https://www.entrepreneur.com/en-au/women-entrepreneur/the-power-of- purpose-how-women-entrepreneurs-in-ksa-are/450915 [Diakses 15 Juni 2023]
Jacobs, A. (2023, September 14). Understanding Saudi Arabia’s Recalibrated Foreign
Policy. [online] International Crisis Group. Dalam:
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian- peninsula/saudi-arabia/understanding-saudi-arabias [Diakses 15 Juni 2023]
Jamjoom, L. A. (2023). Women Business Leaders. New York: Routledge.
Kelly, D., Roomi, M. A., Hashmi, N., & Coduras, A. (2022). Kingdom of Saudi Arabia Women's Report 2021-2022. King Abdullah Economic City: Prince Mohammed Bin Salman College.
Kingdom of Saudi Arabia. (2016). Leadership Message. [online] Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia. Dalam: https://www.vision2030.gov.sa/en/vision-2030/leadership- message/ [Diakses 20 Agustus 2023]
Kingdom of Saudi Arabia. (2016). Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia. Riyadh: Kingdom of Saudi Arabia.
Kingdom of Saudi Arabia. (2022). Saudi Arabia Vision 2030 The Journey So Far. Riyadh: Kingdom of Saudi Arabia.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis. Los Angeles: Arizona State University.
Ministry for Foreign Affairs Government Offices of Sweden. (2019). Handbook Sweden's Feminist Foreign Policy. Stockholm: Ministry for Foreign Affairs Government Offices of Sweden. [online] Dalam:
https://www.government.se/492c36/contentassets/fc115607a4ad4bca913cd8d11 c2339dc/handbook---swedens-feminist-foreign-policy---english.pdf [Diakses 10 Juli 2023]
Neack, L. (2019). Studying Foreign Policy Comparatively. London: The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.
Organisation of Islamic Cooperation. (2023, 11 4). OIC Organizes and Saudi Arabia Hosts the International Conference on "Women in Islam". [online] Organisation of Islamic Cooperation. Dalam: https://www.oic- oci.org/topic/?t_id=39858&t_ref=26735&lan=en [Diakses 15 Juli 2023]
Pardo, S. B. (2023, March 27). Saudi Arabia Trade Mission Puts Female Entrepreneurs in Spotlight. [online] International Accounting Bulletin. Dalam::
https://www.internationalaccountingbulletin.com/news/saudi-arabia-trade- mission-puts-female-entrepreneurs-in-spotlight/?cf-view [Diakses 15 Agustus 2023]
Potter, L. G. (2017). Saudi Arabia in Transition. Foreign Policy Association, [online] 51- 64. Dalam: https://www.jstor.org/stable/44215463 [Diakses 10 Juli 2023]
Rasoolden, M. (2017, October 26). Sweden to train female Saudi entrepreneurs. Arab News [online]. Dalam: https://www.arabnews.com/node/1183241/saudi-arabia [Diakses 4 Agustus 2023]
Renard, A. L. (2014). Society of Young Women: Opportunities of Place, Power, and Reform in Saudi Arabia. California: Stanford University Press.
Rosenau, J. N. (1976). World Politics: An Introduction. New York: The Free Press.
Seok, P. M. (2023, March 13). Saudi Arabia’s Largest Startup Conference Biban Opens the Door to the Middle East Market for Korean SMEs and Startups. Excellent Magazine [online]. Dalam: https://www.excellent-
n.com/news/articleView.html?idxno=3151 [Diakses 5 Mei 2023]
Syed, J., Ali, F., & Hennekam, S. (2018). Gender Equality in Employment in Saudi Arabia: A Relational Perspective. Career Development International, 163-177. doi:10.1108/CDI-07-2017-0126
The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia. (2018). Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia. [online] Dalam: https://www.saudiembassy.net/vision-2030 [Diakses 5 Juni 2023]
Tiwari, N. (2017). Women Entrepreneurship in India: A Literature Review. Amity Journal of Entrepreneurship, [online] 2(1), 47-60. Dalam:
https://amity.edu/UserFiles/admaa/db0c0Paper%204.pdf [Diakses 10 Mei 2023]
Trofimov, Y. (2019). A Social Revolution in Saudi Arabia. [online] The Wall Street Journal. Dalam: https://www.wsj.com/articles/a-social-revolution-in-saudi-arabia- 11573833669 [Diakses 15 Juni 2023]
West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing Gender. Gender & Society, [online] 1(2), 125-151. Dalam: https://www.jstor.org/stable/189945 [Diakses 12 Juni 2023]
Winarni, L., & Permana, A. P. (2022). Saudi Vision 2030 and the Challenger of
Competitive Identity Transformation in Saudi Arabia. Journal of Islamic World and Politics, [online] 104-121. Dalam: https://doi.org/10.18196/jiwp.v6i1.14579 [Diakses 10 Juni 2023]
Wirkkala, M. (2023). SHE Leadership Programme. Stockholm: Swedish Institute .
World Economic Forum. (2017). Global Gender Gap Report 2017. Geneva: World Economic Forum.
World Economic Forum. (2017). The Global Gender Gap Report 2017. Geneva: World Economic Forum. [online] Dalam: https://www.weforum.org/reports/the-global- gender-gap-report-2017 [Diakses 5 Juni 2023]
World Economic Forum. (2020). Global Gender Gap Report 2020. Geneva: World Economic Forum.
World Economic Forum. (2021). Global Gender Gap Report 2021. Geneva: World Economic Forum.
World Economic Forum. (2022). Global Gender Gap Index 2022. Geneva: World Economic Forum.
Zawya. (2022, November 30). Women-led Entrepreneurship in KSA: A New Phase Ahead.
[online] Dalam: https://www.zawya.com/en/press-release/people-in-the- news/women-led-entrepreneurship-in-ksa-a-new-phase-ahead-bmr1ac11 [Diakses 5 Juli 2023]