## PARADIGMA PENDIDIKAN BERBASIS AKHLAK TASAWUF

## Oleh

## Armyn Hasibuan Abstract
Sufism moral-based education paradigm is shaped purely conceptual studies offer ideas who want to build a whole person.  Competency-based  curriculum  and  character- based  curriculum  emphasizes  the  concept  that  only  a social  reality  that  has  its  disadvantages.  Character  of education  needs  to  be  a  deeper  meaning  and  should  be enriched  by  elements  of  corresponding  to  the  frame  of Islamic education, they are Sufism and morals. As national education,  it  serves  to  develop  the  ability  and  character development  and  civilization  of  dignity  in  the  context  of the  intellectual  life  of  the  nation,  it  aims  to  develop  the potential learners become religious, healthy,
knowledgeable,  capable,  creative,  independent,  and become  citizens  of  a  democratic  and  responsible.  Sufism morals-based education is offered to orient and focus the moral  of  Sufism  based  curriculum,  hiring  teachers  that teacher  candidates  must  pass  examinations  that  support teacher competence, both in the field of social and human decency. Integration and interconnective learning become one  of  the  most  important  thing  because  the  moral foundation  of  knowledge  of  Sufism  as  an  established religion. So privatization law and legality to be one way to realize  the  goal  of  national  education  at  the  government so that the supremacy of law achieves a healthy life and hereafter.
Keyword: Paradigm, Education and Sufism

## 104 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli
2014

## A. Pendahuluan
Pendidikan  nasional  mengutamakan  agar  manusia  Indonesia berkepribadian  pancasila,  beretika,  bermoral  dan  bertakwa  kepada  Tuhan yang  Maha  Esa.  Demikian  juga  dalam  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2003 pada Bab II pasal 3 dicantumkan bahwa manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga yang demokratis serta bertanggung jawab. 1
Memperhatikan  butir-butir  pendidikan  nasional  dan  isi  kandungan Undang-Undang  No.  20  tahun  2003  Bab  II  pasal  3  dimaksud  di  atas, mengindentifikasi bahwa hal itu suatu tujuan yang ideal, tentunya tidak mudah diraih tanpa gagasan, sistem, prioritas, dan operasional. Apalagi dalam rangka membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya,  pendidikan  memiliki  andil  yang besar.
Dilihat  dari  kondisi  moral  anak  bangsa  dewasa  ini,  disemua  strata, gologan  dan  tingkatan  generasi  mengalami  pergeseran  nilai-nilai  dari penghayatan  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Pada  lapisan  elit politikus  terjadi  korupsi  bahkan  tampaknya  mereka  yang  divonis  sebagai koruptor  tidak  merasa  malu  diwawancarai  di  televisi  sehingga  publik  dengan mudah  mengetahuinya.  Pada  kalangan  pemuda  dan  remaja  terjadi premanisme, kasus pembunuhan, pelecehan seksual, perilaku amoral, narkoba dan lainnya.
Berkaitan  dengan  permasalahan  itu,  tentunya  membangun  mentalitas, etika,  moral  dan  akhlak  suatu  bangsa,  tidaklah  semudah  membangun bangunan  fisik  yang  dapat  diburu,  dikejar,  dipaksa  dan  diproses  sehingga tender  bangunan  yang  dimaksud  dapat  mencapai  target  yang  ditentukan sesuai  dengan  perjanjian  antara  kontraktor  dengan  pemerintah  guna pertanggung jawaban yang sesuai dengan prosedur yang ada. Erosi kehidupan masyarakat  akan  terus  terjadi  manakalah  tidak  segera  digandengkan  dengan didikan  mental  yang  integrad  antara  kecerdasan  intelektual,  emosi  dan kecerdasan  spiritual. 2 Mentalitas,  etika,  moral  dan  akhlak  merupakan  ranah
1 Achmad Habibullah dkk. Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (SMA), (Jakarta: Diklat Kemenag RI, 2010), hlm. 99.
2 Ary Ginanjar Agustian, ESQ Emotional Spritual Question, (Jakarta: Agra Publishing, 2009), hlm. xvi.
non fisik yang include dengan kecerdasan intelegensi question (IQ), emosional question (EQ), dan spiritual question (SQ).
Dengan  demikian,  pendidikan  dipandang  suatu  yang  tepat  sebagai modal atau saham untuk diregulasikan secara periodic pada anak bangsa ini. Meskipun dengan menakar waktu yang lama eksistensi dan proses pendidikan mampu merubah kondisi dari hal-hal yang tidak diinginkan menuju hal yang dicita-citakan.  Cita-cita  luhur  itu  hendanya  dibangun  dengan  memperbaiki kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang dapat dioperasionalkan dalam proses belajar-mengajar.
Paradigm  pendidikan  merupakan  suatu  tawaran  konsep  pemikiran untuk  dijadikan  berbasis  akhlak  tasawuf  sebagai  mata  pelajaran  dipandang akan  dapat  menjawab  tantangan  dekadensi  moral.  Asalkan  adanya  legalitas formal  perundang-undangan  yang  benar-benar  diaplikasikan.  Khususnya  di dunia pendidikan secara komprehensif dan normatif.

## B. Penegasan Makna Judul
Istilah  paradigma  pada  mulanya  dipakai  dalam  bidang  filsafat  ilmu pengetahuan,  kemudian  berkembang  dari  ilmu  pengetahuan,  sains,  politik, hukum,  sosial,  ekonomi  dan  cabang  ilmu  lainnya.  Menurut  Thomas  Khun bahwa  ilmu  pada  waktu  tertentu  didominasi  oleh  suatu  paradigma  yaitu sebagai  kerangka  pikir  bertindak,  acuan,  orientasi,  sumber,  tolak  ukur. Parameter,  arah  dan  tujuan  dari  sebuah  kegiatan. 3 Sebagai  kegiatan pembelajaran  paradigma  pendidikan  berbasis  akhlak  tasawuf  merupakan kajian  konseptual  murni  berbentuk  tawaran  pemikiran  agar  bilamana  ingin membangun manusia seutuhnya. Pendidikan sebagai asset dan investasi perlu dibangun  berbasis  akhlak  tasawuf.  Pendidikan  yang  mana  dan  bagaimana menerapkannya?.  Dilihat  dari  kelembagaan,  pendidikan  paling  tidak  ada  tiga kategori  yaitu  lembaga  pendidikan  informal,  non  formal,  dan  formal.  Kalau pun  tidak  bisa  diterapkan  akhlak  tasawuf  pada  setiap  lembaga  pendidikan tersebut,  maka  lembaga  pendidikan  formal  dipandang  lebih  signifikan penerapannya. Hal ini karena melihat perundang-undangannya lebih mengikat dan normatif.
Tulisan  karya  ilmiah  ini  mencoba  mendeskripsikan  tawaran-tawaran pemikiran  pada  lembaga  pendidikan  formal  tanpa  mengabaikan  sistem  dan
3 Thomas Khun, Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan, (www.exalute.wordpress.com), akses 22 Oktober 2014.

## 106 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli
2014
perundang-undangan  yang  ada,  seperti  halnya  dengan  kurikulum  berbasis kompetensi  dan  kurikulum  berbasis  karakter  ,  pengangkatan  tenaga  guru, proses  pembelajaran  dan  lain  sebagainya.  Dewasa  ini  telah  mulai  gencar pergerakan  ilmiah  di  kalangan  guru,  dosen  dan  tenaga  pendidik  lainnya melaksanakan  seminar  demi  upaya  memaksimalkan  kurikulum  berbasis karakter yang hakekatnya adalah sebagai solusi konseptual, dan perencanaan sistem  pendidikan  yang  bertujuan  meningkatkan  moralitas,  etika  dan  akhlak anak bangsa ke depan.
Berdasarkan  konsep  ketasawufan  yang  ditawarkan  ini  memiliki  titik singgung  yang  relevan  dengan  konsep  tersebut.  Perbedaan  keduanya  hanya pada tujuan teknis dan formalitas pendidikan karakter lebih menekankan pada generalisasi  pada  setiap  individu,  namun  menurut  hemat  penulis  pendidikan karakter  tersebut  perlu  adanya  pemaknaan  yang  lebih  mendalam  dan  harus dibungai  dengan  unsur-unsur  yang  sesuai  dengan  bingkai  pendidikan  Islam yakni  tasawuf  dan  akhlak.  Berbeda  dengan  pendidikan  yang  akan  penulis tawarkan  yakni  pendidikan  berbasis  akhlak  tasawuf  ini,  penulis  lebih menekankan  pada  prospek  penanaman  nilai  religi  dan  penghayatan  diri sebagai  makhluk  yang dhaif.  Pendidikan  karakter  yang  diseminarkan  dan dikonsorsiumkan  oleh  para  pakar  pendidikan  sehingga  tercipta  pendidikan karakter  belum  mencapai  pemaknaan  yang  lebih  mendalam,  hanya berpatokan pada nasionalisme sebagai basis yang lebih ditekankan.
Sementara  itu  akhlak  tasawuf  sebagai  basis  yang  dirumuskan  penulis memiliki nilai yang lebih khas dengan nilai-nilai keIslaman dan pengembangan diri individu yang lebih cenderung lebih menekankan kebahagiaan dunia dan akhirat.  Balance  antara  kedua  inilah  yang  menjadi  tujuan  utama  dalam paradigma pendidikan berbasis akhlak tasawuf ini.

## C. Dasar dan Tujuan Pendidikan
Setiap  Negara  memiliki  dasar  pendidikan  yang  disesuaikan  dengan falsafah  negara,  ideologi  bangsa  itu  sendiri.  Negara  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  fasafah  Pancasila  memiliki  konsep  pendidikan  nasional  yang berdasarkan  pada  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Sebgaimana tercantum dalam amandemen UU Nasional  pada pasal 31 disebutkan tentang tujuan pendidikan nasional sebagai berikut:
Pemerintah  mengusahan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakawaan serta akhlak mulia dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang  diatur  dengan undang-undang. 4
Penjabaran  dari  pasal  31  ayat  1  dituangkan  dalam  undang-undang pendidikan  No  20  tahun  2003  pasal  3  dengan  rincian  bahwa  pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,  bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik  menjadi manusia  yang  beriman,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 5
Kutipan di atas menjelaskan bahwa memang tujuan pendidikan secara nasional  diinginkan  penciptaan  generasi  yang  agamis,  etis,  moralis  dalam berkehidupan,  berbangsa,  bermasyarakat  dan  bernegara.  Selanjutnya  pada pasal  5  menjelaskan  bahwa  undang-undang  memperluas  pemaknaan  yakni bermasyarakat  dan  bernegara  dengan  lingkungan,  mengadakan  hubungan timbal-balik  antara  lingkungan  sosial  dan  alam  sekitar  termasuk  diantaranya budaya dan loyalitas kerja serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Tujuan-tujuan  itu  amatlah  baik  dan  logis  karena  selalu  membayangi segenap  harapan  demi  upaya  meningkatkan  kualitas  warga  negara  dan  para pendidik khususnya. Dikatakan baik dan logis karena pendidikan merupakan asset  yang  mampu  merubah  pandangan  dan  cara  berpikir  tentang  apa  saja pun.  Masih  diakui  semangat  belajar  anak  bangsa  ini  dapat  dikatakan  masih rendah apalagi kualitasya dipentas internasional masih terbelakang (peringakat ke 64 dari 120). 6 Namun demikian apakah dapat digeneralisir bahwa seluruh anak  bangsa  ini  demikian?  Jawabannya  tentu  tidak,  masih  kita  dapati  anak Indonesia  memiliki  kemampuan  yang  dapat  bersaing  manakala  diberikan kesempatan, sarana, fasilitas yang memang untuk belajar dengan anak bangsa lain di tingkat internasional.
4 KPU, Undang-Undang Dasar 1954 disertai Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II, (Jakarta: Sandro Jaya, 2013), hlm. 79-80
5 Ibid, hlm. 80
6 Situs Berita Okezone, Pendidikan, (www.okezone.com), diakses 23 Oktober 2013.

## 108 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli 2014
Robot pintar yang mengimbangi bahkan melebihi manusia belakangan ini  adalah  hasil  karya  anak-anak  Indonesia.  Berbagai  olimpiade  internasional di  bidang  sains  matematika  dan  kimia  diraih  oleh  anak-anak  Indonesia. Banyak lagi prestasi-prestasi lain yang dapat dijadikan sebagai gambaran dan contoh yang baik.
Pendidikan  agama  sebagai  sub  sistem  pendidikan  nasional  tetap menunjang terwujudnya tujuan pendidikan nasional dengan:
1. Mengembangkan  wawasan  spiritual  yang  semakin  mendalam  dan mengembangkan  pemahaman  rasional  mengenai  Islam  dalam  konteks kehidupan modern.
2. Membekali  anak  didik  dengan  berbagai  kemampuan  pengetahuan  dan kebajikan,  baik  pengetahuan  praktis,  kesejahteraan,  lingkungan  social  dan pembangunan nasional.
3. Mengembangkan kemampuan pada diri anak didik untuk menghargai dan membenarkan  superioritas  komparatif  kebudayaan  dan  peradaban  Islam atas semua kebudayaan lain.
4. Memperbaiki  dorongan  emosi  melalui  pengalaman  imajinasi,  sehingga kemampuan  kreatif  dapat  berkembang  dan  berfungsi  mengetahui  norma- norma Islam yang benar dan salah.
5. Mambantu anak untuk belajar berpikir secara logis dan membimbing proses pemikirannya  dengan  berpijak  pada  hipotesis  dan  konsep-konsep pengetahuan yang dituntut.
6. Mengembangkan, menghaluskan dan mmperdalam kemampuan komunikasi dalam bahasa tulis dan bahasa asing. 7
Sejalan dengan hal di atas, akhlak tasawuf perlu dipahami lebih dahulu sebagai  mata  pelajaran  atau  mata  kuliah  yang  menanamkan  kesadaran  etika dan  moral  akibat  dari  sikap  jiwa  yang  benar  terhadap  khalik  atau keberagamaan  yang  benar  dan  baik,  bukan  menggiring  anak  didik  kepada sikap pesimistis dan masa bodoh yang tidak pandai menghidmat dan mengisi kemerdekaan  dengan  berbagai  pembangunan  di  berbagai  bidang  sebagai manifestasi  kesyukurannya  kepada  Allah  Swt  sebagai  Tuhan  Pemberi  hidup, kehidupan dan kebahagiaan berbangsa dan bernegara.
7 Ali M. dan Luluk Y.R. Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern; Mencari Visi Baru atas Realitas Baru Pendidikan Kita, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 264-267.
Pemahaman  akhlak  tasawuf  pada  anak  didik  harus  dilakukan  secara berkesinambungan  di  dalam  hirraki  kependidikan  khususnya  pada  level lembaga pendidik formal sejak tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Indikator yang  hendak  dicapai  dalam  evaluasi  pembelajaran  akhlak  tasawuf  dimaksud antara lain:
1. Telah meresap dan terpatri dalam jiwa anak didik dan jadi kepribadiannya secara  spontan  dan  mudah  tanpa  pura-pura  untuk  melakukan  perbuatan akhlaki yang terpuji.
2. Perbuatan  akhlaki  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  secara  sadar,  yang disertai adanya kehendak kemauan (panggilan jiwa).
3. Memiliki kesanggupan bukan main-main dan bersandiwara.
4. Memiliki keikhlasan meskipun masih pada taraf pemula.
M.  Yatimin  Abdullah  menjelaskan  bahwa  mengajarkan  akhlak  tasawuf bertujuan  menghindari  permisahan  ajaran  akhlak  dan  ibadah  atau menghindari  pemisahan  agama  dengan  dunia  untuk  memberikan  pedoman atau penerangan bagi manusia (anak didik) dalam mengetahui perbuatan baik atau  buruk.  Terhadap  perbuatan  yang  baik,  ia  berusaha  melakukannya  dan terhadap yang buruk ia berusaha menghindarinya. 8
Kembali pada tujuan pendidikan nasional dengan cita-cita peserta didik menjadi  manusia  yang  beriman,  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak mulia dan seterusnya memiliki karakter-karakter kesempurnaan serta bertanggung jawab, maka tujuan pembelajaran akhlak tasawuf ini merupakan penguat dan suatu paradigm pendidikan yang dapat dipikirkan atau diadobsi di masa depan.

## D. Problema Pendidikan Dewasa Ini
Kognitif  (kemampuan  intektual)  sebagai  salah  satu  dari  tiga  ranah pendidikan (kognitif, afektif, dan psikomotorik) selalu mendapat perhatian dari di  dalam  dunia  pendidikan.  Proses  pembelajaran  afektif  (sikap)  dan psikomotorik  (perilaku  akhlak)  sering  terabaikan.  Artinya  proses  pendidikan dewasa  ini  cenderung  di  arahkan  kepada  pembentukan  intektual  dan penguasaan  materi  pelajaran  sesuai  kurikulum  standar,  tanpa  banyak berorienrasi lainnya. Akibatnya, pertama: kompetensi dan karakter diri pribadi anak  didik  belum  seimbang  dengan  kurikulum  yang  diterimanya.  Guru  pun
8 M. Yatimin Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 7-8.

## 110 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli
2014
dengan sendirinya diarahkan kepada bagaimana anak didik dapat menguasai sejumlah  pengetahuan  sesuai  standar  isi  kurikulum,  karena  kemampuan intelektual (IQ) identik dengan penguasaan materi-materi pelajaran.
Kedua, sulitnya pengembangan afektif (kemampuan sikap) disebabkan faktor  lain  seperi  lingkungan.  Pengembangan  kemampuan  bersikap  baik melalui proses pembiasaan atau modeling bukan semata ditentukan para guru, tetapi  lingkungan  lebih  menyerap  menjadi  sistem  yang  mempengaruhi. Ketiga, belum adanya Standar Nasional Indonesia (SNI) secara yuridis formal tentang  takaran  psikomotorik,  sehingga  siswa,  mahasiswa  atau  anak  didik lainnya  akan  tidak  di  luluskan  ketika  tidak  mencapai  nilai  standar  yang ditetapkan pemeritah.
Keempat, kemajuan sains dan teknologi khususnya teknologi imformasi belum  dapat  diserap  oleh  anak-anak  didik  meskipun  banyak  nilai  positif namun  nilai-nilai  negatifnya  pun  berdampak  menuju  kehancuran  moral. Pembentukan karakter anak secara perlahan di warnai oleh budaya asing yang belum tentu cocok dengan moralitas bermasyarakat dan berbangsa. Akibatnya nilai  yang  baik  yang  terkandung  dalam  budaya  lokal  terkikis  sedikit  demi sedikit.
Khususnya di sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA dan SMK bilamana mengacu kepada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau pendidikan  berbasis  karakater  terasa  ada  kekurangan  jam  pelajaran  sebagai penyebab  utama  kekurangan  peserta  didik  memahami,  menghayati,  dan mengamalkan  pelajaran  agama  di  sekolah.  Hal  tersebut  mengindikasikan peserta  didik  (siswa-  siswi)  tidak  mampu  membentengi  dirinya  dari  berbagai pengaruh  negatif  sehingga  timbul  kenakalan  remaja,  tauran,  anarkis, mengkonsumsi obat terlarang, pergaulan bebas dan lain sebagainya. 9
Kemudian,  problematika  lain  yang  cukup  penting  termasuk  kurang mampunya pihak sekolah dan guru agama meramu kegiatan belajar megajar dengan nuansa integarasi dan interkonektif  dari semua pelajaran. Guru bidang studi  lain  merasa  tidak  bertanggung  jawab  atas  terjadinya  kenakaln  siswa, hanya  mereka  berpandangan  itu  merupakan  kelemahan  guru  agama  dalam mengajarkan pelajaran agama.
Demikian  juga  penegakan  hukum  yang  semakin  diintervensi  oleh propaganda Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga belakangan ini, para pendidik
9 Gunawan, Kebikajan-Kebijakan  Pendidikan  di  Indonesia,  (Jakarta:  Bina  Aksara,  1996), hlm. 77.
baik  hanya  sampai  pada  tarap  pengajar  yang baik. Mereka  tidak  terlalu  jauh lagi  mencampuri  masalah-masalah  anak  didiknya  karena  takut  di  tuduh melanggar  hak-hak  asasi  manusia  (HAM).  Peran  guru  hanya  di  kelas  saja, akibatnya para siswa menjadi manja, bandel dan tidak terkendali. Bermacam ragam kasus siswa siswi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah antara sekolah  terjadi  tawuran,  mahasiswa  demonstrasi,  bahkan  belakangan  ini muncul kasus perlakuan asusila guru kepada siswa siswinya. Dengan demikian solusi  penting  harus  dicarikan  dalam  perbaikan  mutu  pendidikan  apalagi dalam rangka pembentukan sikap dan karakter.

## E. Tawaran-Tawaran Pendidikan
Setelah  melihat  problematika  pendidikan  dewasa  ini  yang  dapat dikatakan bermasalah  di  semua  sektor,  maka  paradigma pendidikan  berbasis akhlak  tasawuf  merupakan  salah  satu  pemikiran  yang  ditawarkan  dengan langkah sebagai berikut:
1. Mengorientasikan dan memfokuskan kurikulum berbasis akhlak tasawuf. Proses  pendidikan  Islam  memiliki  kendala  dalam  menambah  jam belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pelajaran tidak perlu banyak ragamnya  tetapi  harus  mengakar  dan  tidak  mengambang  bagi  siswa.  Pada tingkat sekolah dasar cukup lima pelajaran misalnya pancasila, agama, Bahasa Indonesia, matematika dan sejarah.
Dengan menyederhanakan mata pelajaran dimaksud, maka pendidikan agama  Islam  misalnya,  dapat  dioptimalkan  dan  diperluas  atau  diperdalam kepada anak-anak didik sehingga ranah kognitif, afektif dan psikkomotoriknya dapat diukur dan teruji. Pada tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama juga hal yang  sama,  memberi  jam  pelajaran  agama  dua  kali  lipat  dari  sekarang  dan mata  pelajaran  dijadikan  standar  mutu  kelulusan.  Hapalan  dan  aplikasi mengenai keagamaan, tatakrama dan akhlak yang kondusif penuh moral, etis dan baik dapat menjadi salah satu standar kelulusan.
Selanjutnya  pada  tingkat  Sekolah  Lanjutan  Menengah  Atas  (SLTA) harus  tersambung  pelajaran  pendidikan  agama  lebih  mendalam  hingga  ke jenjang perguruan tinggi. Utamanya pada perguruan tinggi umum mata kuliah agama hanya 2 sks (Satuan Kredit Semester) dalam rentang waktu 8 (delapan) semester.  Analisanya,  apalah  yang  dapat  diajarkan  tentang  keIslaman manakala  hanya  2  sks  setiap  minggu  walaupun  dosennya  rajin  memberi perkuliahan.    Bagaiman  pula  dosen  atau  guru  agama  yang  malas  mengajar,

## 112 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli
2014
tentu  kondisi  tersebut  akan  membuat  semakin  terkikis  nilai-nilai  agama  itu sendiri.
Apa dampaknya manakala terkikis nilai agama? akan berbuntut panjang termasuk  krisis  moral  yang  mengakibatkan  anarkis,  hedonis,  dan  bersikap fatalisme  sehingga  rusak  mentalitas  anak  bangsa  ini.  Kemudian  apa  pula dampak  apabila  akhlak  tasawuf  masuk  menjadi  kurikulum?  Penulis  teringat apa  yang  di  utarakan  oleh  Fuad  Nashori  dalam  bukunya  Agenda  Psikologi Islami  menuliskan  bahwa  masuknya  kajian  Islami  ke  dalam  kurikulum mempunyai beberapa keuntungan yaitu:
a. Adanya pengakuan secara wacana formal.
b. Terjadi  penyebaran  pemikiran  secara  intensif  sehingga  pada  gilirannya melahirkan peminat pemikir baru yang Islami.
c. Adanya  pengakuan  dari  lembaga  tertentu  akan  memudahkan diperolehnya  dukungan  dari  lembaga  lain  terhadap  wacana  dimaksud 10 dalam hal ini “Akhlak Tasawuf”.
Tentunya  interkoneksi  dan  integratif  antara  mata  pelajaran  agama dengan  ilmu  umum  haris  adanya  hirraki  yang  benar-benar  kuat  sejak mendasar. Tawaran penulis dalam hal ini adalah adanya penambahan khusus kurikulum  keagamaan  yang  secara  komprehensif  lebih  diarahkan  kepada akhlak dan tasawuf pada setiap mata pelajaran yang ada.
2. Pengangkatan Guru
Sebagaimana  di  singgung  sebelumnya  bahwa  pemikiran  psikomotorik (dibaca: akhlak) pada penerimaan tenaga pengajar guru agama. Apa lagi mutu pelajaran  umum  belum  memiliki  standar  nasional  Indonesia  yang  berlaku secara  nasional  formal.  Pengangkatan  guru  untuk  tenaga  pengajar  masih mengedepankan keilmuan dan skill saja. Melihat kondisi objektif pengangkatan tenaga  guru  yang  hanya  mengandalkan  kecerdasan  menjawab  soal  dan  tes ujian dan belum memperhatikan kompetensi kepribadian. Ketika guru itu telah menerima  tugas  formalnya  sebagai  guru,  maka  mereka  tidak  tahu  bahwa perilakunya juga bagian dari kurikulum itu sendiri. Akibatnya para guru tidak lagi sebagai pendidik melainkan hanya bertugas sebagai pengajar saja.
Meskipun  pemerintah  dan  rakyat  Indonesia  tengah  memperbaiki penataan  aspek-aspek  fundamental  pendidikan  sebagaimana  peraturan pemerintah  No.  19  tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP) membentuk  badan  menjadi  BSNP  bertekad  untuk  melakukan  standarisasi
10 Fuad Nashori, Agenda Psikologi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 146
terhadap  isi  kurikulum,  proses,  kompetensi  lulusan,  pendidik  dan  tenaga kependidikan. 11 Akan tetapi guru masih ditentukan hal-hal yang tidak kualitatif dengan spesifikasi ilmu di luar kependidikan. Akibatnya penguasaan penjiwaan dan  penghayatan  tentang  keguruan  sama  sekali  belum  terharapkan,  baik dibidang keilmuan apalagi di bidang perilaku secara sosial masih banyak yang menyalahi aturan dan norma yang berlaku. Namun hal ini tidak muncul dan menjadi  wacana  kritis  di  khalayak,  tetapi  malah  menjadi  rahasia  publik  yang tutupi.
Persoalan pengangkatan guru perlu disaring sehingga
penggangkatannya menjamin mutu yang dapat dihandalkan dan dibanggakan secara  kualitas.  Masalah  tentang  guru  adalah  sesuatu  yang  penting diperbincangkan  karena  tidak  mungkin  guru  yang  bermutu  menghasilkan murid  yang  tidak  bermutu. 12 Guru  harus  menyadari  bahwa  dirinya  secara totalitas menjadi orang ditiru dan ditauladani dalam tatanan aspek pendidikan dan sosial.  Meskipun kebanyakan khalayak lebih cendrung pada embel-embel akademik  kesarjanaan.  Paradigma  penulis  dalam  melihat  masalah  ini  adalah adanya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Umum (SLTU) ke bawah hendak telah memiliki  guru  berpendidikan  strata  satu  (S1),  sementara  Sekolah  Lanjutan Tingkat  Atas  (SLTA)  harus  memiliki  pendidikan  strata  dua  (S2)  dan tersertifikasi keprofesionalannya.
Jarang  sekali  standar  apektif  dan  psikomotorik  dari  calon  guru  pada umumnya masih diukur dari tingkat pendidikan para guru. Padahal tingkatan pendidikan  strata  satu  atau  srata  dua  belum  pasti  baik  apektif  dan psikomotiriknya.  Justru  itu  alangkah  baiknya  dalam  upaya  pengangkatan setiap  guru  hanya  diukur  dari  kemampuan  ilmu  pengetahuannya  mejawab berbagai  ragam  jenis  keguruan.  Akan  tetapi  hendaknya  mengutamakan standar  psikomotorik  yang  dijaring  dari  beberapa  cara,  misalnya  membuat persyaratan nilai pendidikan agamanya sejak belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama sampai perguruan tinggi harus nilai 8,5 (A).
Mengutamakan  kelulusan  calon  guru  yang  memiliki  sertifikasi  yang menunjang  kompetensi  keguruan,  baik  di  bidang  sosial  kemasyarakatan
11 Abuddin  Nata, Manajemen  Pendidikan;  Mengatasi  Kelemahan  Pendidikan  Islam  di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 140.
12 Syafaruddin Q. Mesiono, ed. Pendidikan Bermutu Unggul; Visi Pendidikan Menuju Tahun 2020 dalam Kontek Otonomi Daerah, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), hlm. 28.

## 114 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli
2014
maupun  kemanusiaan  lainnya. 13 Apalagi  dewasa  ini  kurikulum  berbasis kerangka  kualifikasi  Nasional  Indonesia  dengan  memilih  hal-hal  yang menunjang  wawasan  keagamaan  dan  keindonesiaan  dari  segenap  mata pelajaran. Mengingat tantangan perkembangan arus informasi dan globalisasi membuat  tuntutan  kehidupan  yang  berat.  Indra  Dhati  menuliskan  eskalasi pasar  bebas  antar  negara  yang  semakin  meningkat,  kompetetisi  dalam berbagai bidang yang semakin ketat, tuntutan demokratisasi serta masalah hak asasi manusia merupakan tantangan yang harus dijawab oleh bangsa ini agar kita  bias  terus  dan  bertahan  dalam  peraturan  kehidupan  antar  negara  di dunia. 14 Oleh  karena  itu  orientasi  pendidikan  islam  di  Indonesia  harus sepenuhnya mengikuti kebutuhan dan tantangan globalisasi tanpa melupakan nilai-nilai akhlak di dalamnya.
3. Integrasi dan Interkonektif Pembelajaran
Dikotomi  pendidikan  telah  lama  eksis  setelah  perang  Salib,  dimana setiap  negara  Eropa  dengan  menjajah  negeri  yang  mayoritas  pendidikanya beragama  Islam  dengan  pemikiran  liberalnya.  Pendidik  dibagi  menjadi  dua yakni  pendidik  di  bidang  umum  dan  pendidik  di  bidang  agama.  Pendidik dibidang  agama  telah  mengalami  degradasi  memiliki  kelemahan  dan  anggap sebagai level yang rendah.
Perubahan  ini  menjadikan  pembelajaran  agama  tidak  menjadi  satu prioritas  utama  dibandingkan  ilmu  umum  lainnya.  Kondisi  yang  demikian tentnya memarjinalkan keberadaan pendidikan agama sejak dulu hingga saat ini.  Kesadaran  bangsa  Indonesia  akan  hal  tersebut,  menjadikan  pemerintah turut  andil  besar  mengembangkan  lembaga  pendidikan  Islam  seperti  IAIN (Institut  Agama  Islam)  dan  UIN  (Universitas  Islam  Negeri).  Dikotomi  itu  telah disadari  sebagai  sebuah  pendangkalan  dan  pemahzulan  Hak  Asasi  Manusia (HAM) terhadap berbagai persoalan yang tidak mendapat solusi hanya dengan mengandalkan keilmuan umum saja.
Muncul  ide  bagamana  mengintegrasikan  dan  menginterkoneksikan suatu  mata  pelajaran  dengan  pelajaran  lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan. Abuddin Nata mengatakan bahwa tujuan dari lembaga pendidikan Islam tidak hanya  melahirkan  orang  yang  ahli  tetapi  juga  memiliki  ilmu  pengetahuan agama  yang  luas.pengetahuan  agama  tersebut  diasumsikan  memilki  akhlak
13 Abuddin Nata, Op.,cit, hlm. 328.
14 Indra Djati, Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 13.
dan perilaku yang baik sebagai benteng terhadap pergolakan batin akibat dari terjangan arus dekadensi moral. Lulusannya diharapkan dapat menjadi pekerja dan tenaga ahli di seluruh sektor kegiatan, baik pemerintahan, perusahaan dan masyarkat. 15
Paradigma  penulis  dalam  hal  ini  adalah  mendukung  adanya  integratif dan  interkonektif  antar    setiap  mata  pelajaran.  Karena  sesungguhnya  semua pelajaran itu penting dan dapat dijadikan sebagai modal secara kognitif, afektif dan  psikomotirik,  namun  tidak  lepas  dari  itu  tentunya  harus  sesuai  dengan kebutuhan.  Adanya  spesifikasi  keahlian  tertentu  dalam  bidang  tersebut memang menjadi satu hal yang baik tetapi yang paling penting adalah pondasi dari hal tersebut adalah pengetahuan agama yang mapan.
4. Privatisasi dan Legalitas Hukum
Nuansa "privatisasi" atau upaya pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam  menyelenggarakan  dan  membiayai  pendidikan,  terutama  pendidikan dasar sembilan tahun secara gratis dan bermutu, sudah terlihat dalam legalitas pendidikan.  Aromanya  dimulai  dari  munculnya  sejumlah  pasal  di  Undang Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional (SISDIKNAS).  Hal  itu  terlihat  dari  turunnya  derajat  "kewajiban"  pemerintah sebagai  penanggung  jawab  utama  dalam  pendidikan  dasar  rakyat,  menjadi kewajiban  bersama  dengan  masyarakat. 16 Ini  terlihat  pada  Pasal  9  UU Sisdiknas,  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  berkewajiban  memberikan dukungan  sumber  daya  dalam    penyelenggaraan  pendidikan,  dan  Pasal  12 Ayat  2  (b)  yang  memberi  kewajiban  terhadap  peserta  didik  untuk  ikut menanggung  biaya  penyelenggaraan  pendidikan,  terkecuali  bagi  yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai  undang-undang yang ada.
Padahal,  masih  dalam  UU  Sisdiknas,  tepatnya  pada  Pasal  1,  Bab  1, tentang  ketentuan  umum,  Ayat  (18),  dengan  jelas  menyatakan  bahwa pemerintah  dan  pemerintah  daerah  menjadi  penanggung  jawab  tunggal terhadap
terselenggarakannya wajib belajar bagi warga negara Indonesia. Berikut bunyi ayatnya, Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti
15 Ibid, hlm. 208.
16 Hasbullah. Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 322.

## 116 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli
2014
oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. 17
UUD  1945  yang  diamandemen,  menyatakan  secara  tegas  pada  Pasal 31  Ayat  (2),  "setiap  warga  Negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan pemerintah  wajib  membiayainya".  Hal  itu  dipertegas  di  Ayat  (4),  "Negara memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  20%  dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan  penyelenggaraan  pendidikan nasional".  Kemudian,  diperjelas  lagi  pada  Rancangan  Peraturan  Pemerintah (RPP) penjelas dari UU Sisdiknas Pasal 3 Ayat (3), dengan menyatakan bahwa "setiap  warga  negara  usia  wajib  belajar  berhak  mendapatkan  pelayanan program wajib belajar yang bermutu tanpa dipungut biaya".
Dengan sejumlah legalitasnya, ke depan akan tampak dihadapan mata sejumlah model privatisasi pendidikan, baik yang nyata maupun terselubung. Bentuk  nyata  yang  sudah  terjadi  ialah  adanya cost  sharing,  dimana pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, seperti dibentuknya  komite  sekolah.  Paradigma  penulis  dalam  hal  ini,  alangkah baiknya  jika  pendidikan  berbasis  akhlak  tasawuf  ini  menjadi  satu  salah  satu bentuk metode dan konsep dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional yang  dicanangkan  pemerintah  tersebut  sehingga  terjadinya  supermasi  hukum yang sehat. 18
Dimana  penulis  memberikan  wacana  perbaikan  berbagai  aspek kekurangan dari realisasi dengan nilai-nilai yang berlandaskan akhlak tasawuf menjadi  pembaharu  dalam  menutupi  atau  menambah  celah  kelemahannya. Dengan  konsep  akhlak  tasawuf  yang  digandengkan  dengan  rencana pemerintah  tersebut  diharapkan  mampu  menghasilkan  pendidikan  yang bermutu, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang umum. Meskipun ini sebagai paradigma konsep yang ditawarkan penulis tentunya masih  harus diformulasikan  dalam  bentuk  yang  real  sehingga  secara  teknis  dapat diimplementasikan  dan  diintegrasikan  sebagai  bentuk  legalitas  formal  dalam perumusan perundang-undangan.
17 KPU, Op.,cit, hlm. 34.
18 Baharuddin. Aktualisasi Psikologi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 221.

## F. Penutup
Signifikansi  pendidikan  di  semua  sektor  kehidupan  adalah  suatu  yang tidak dikhawatirkan lagi, karena pendidikan akan dapat merubah cara berpikir, berkehidupan dan memantapkan jati diri bangsa. Maka pendidikan kebutuhan bersama  adalah  pokok  yang  mendasar.  Secara  hirraki  kebutuhan  manusia relatif,  meliputi  kebutuhan  psiologis,  kesehatan,  rasa  aman,    rasa  cinta  atau memiliki  dan    kebutuhan  akan  aktualisasi  diri. 19 Pendidikan  berbasis  akhlak tasawuf dalam hal ini merealisasikan kebutuhan manusia dibidang peningkatan ibadah,  amalan,  zikir,  perilaku  dan  kualitas  pribadi  yang  lebih  mengarahkan pada  ukhrawi.  Sehingga  realisasinya  harus  digandengkan  konsep  pendidikan lainnya  agar  terjadi  interkoneksi  dan  integratif  yang  berorientasi  pada kebahagiaan dunia dan akhirat.
19 Hasim  Muhammad, Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). Hlm. 71.

## 118 Forum Paedagogik Vol. 06, No.02 Juli
2014
DAFTAR PUSTAKA
Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2003.
Achmad  Habibullah  dkk. Inovasi  Pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  (SMA), Jakarta: Diklat Kemenag RI, 2010.
Ali  M.  dan  Luluk  Y.R. Paradigma  Pendidikan  Universal  di  Era  Modern  dan  Post Modern;  Mencari  Visi  Baru  atas  Realitas  Baru  Pendidikan  Kita,  Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
Ary Ginanjar Agustian, ESQ Emotional Spritual Question, Jakarta: Agra Publishing, 2009.
Baharuddin. Aktualisasi Psikologi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Fuad Nashori, Agenda Psikologi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Gunawan, Kebikajan-Kebijakan  Pendidikan  di  Indonesia,  Jakarta:  Bina  Aksara, 1996.
Hasbullah. Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, Bandung: Rosdakarya, 2007.
Hasim  Muhammad, Dialog  Antara  Tasawuf  dan  Psikologi,  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2002.
Indra Djati, Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
KPU, Undang-Undang Dasar 1954 disertai Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II, Jakarta: Sandro Jaya, 2013.
M.  Yatimin  Abdullah, Studi  Akhlak  dalam  Perspektif  Qur’an,  Jakarta:  Amzah, 2007.
Okezone, Pendidikan, www.okezone.com .
Syafaruddin Q. Mesiono, ed. Pendidikan Bermutu Unggul; Visi Pendidikan Menuju Tahun 2020 dalam Kontek Otonomi Daerah, Bandung: Cita Pustaka Media, 2006.
Thomas Khun, Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan, www.exalute.wordpress.com .