## PENERAPAN KAIDAH RUKHSHAH PADA KASUS HUKUM KELUARGA
Norcahyono
FAI Universitas Muhammadiyah Palangka Raya e-mail: norcahyono.arribangi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  pemikiran  yang  menganggap  rukhshah  sebagai  keringanan mutlak yang diberikan syariat tanpa memperhatikan beberapa syarat dan kaidah-kaidah yang dibenarkan. Berdasarkan  permasalahan  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  mengungkap  hakikat  rukhshah  dan penerapannya pada kasus hukum keluarga menggunakan metode  deskriptif-analitik. Berdasarkan fokus masalah penelitian ini menghasilkan tiga hal: (1) Hakekat rukhshah adalah keringanan-keringanan yang telah diberikan syariat islam sebagai bentuk keringanan dalam melaksanakan syariat islam berdasarkan kondisi  atau  syarat  yang  dibenarkan,  bukan    untuk  tujuan  melakukan  perbuatan  maksiat. (2)  Kaidah pokok dari kaidah يصاعمناب طاىت لا صخسنا adalah سسيتنا بهجت ةقشمنا . (3) Penerapan kaidah طاىت لا صخسنا يصاعمناب ,  pada  kasus  hukum  keluarga  akan  membantu  para  Mukallaf  bersikap  lebih  bijak  dan bertanggungjawab ketika mengambil rukhshah sebagai bentuk keringanan yang diberikan syariat, bukan untuk tujuan mendhalimi dan maksiat.

## Kata kunci: kaidah rukhshah, hukum, keluarga
This research is motivated by the idea that considers rukhshah as an absolute relief given by the Shari'a  without  paying  attention  to  several  conditions  and  justified  rules.  Based  on  these  problems, researchers are interested in revealing the nature of rukhshah and its application to family law cases using descriptive-analytic methods. Based on the focus of the problem, this research produces three things: (1) The essence of rukhshah is the waivers that have been given by Islamic law as a form of relief in carrying out Islamic law based on justified conditions or conditions, not for the purpose of committing immoral acts. (2) The basic rule of يصاعملا طا لا صخرلا is ( .رسيتلا بل ةقشملا 3 ) The application of the  rules  of يصاعملا  طا  لا  صخرلا ,  in  cases  of  family  law  will  help  Mukallaf  be  wiser  and responsible  when  taking  rukhshah  as  a  form  of  relief  given  by  the  Shari'a,  not  for  the  purpose  of wrongdoing and immorality.
Keywords: rukhshah rules, law, family

## A. PENDAHULUAN
Kaidah يصاعمناب طاىت لا صخسنا memiliki arti; Keringanan itu tidak memberi peluang dalam berbuat kemaksiatan
Diantara  tujuan  adanya rukhshah (keringanan)  dalam  hukum  islam  adalah untuk  menjaga  agar keringanan yang
diberikan oleh syariat tidak disalahgunakan untuk melakukan perbuatan  maksiat.  As-Subki  dalam bukunya al-Asybah wa an-Nadhair menyebutkan  contoh  penerapan  kaidah keringanan sebagaimana berikut; “seorang yang  melakukan  perjalanan  jauh  tidak mendapatkan keringanan bolehnya  shalat qashar  atau  shalat  jama‟  jika  niat perjalanannya itu untuk berbuat maksiat, seperti  bepergian  untuk  merampok, membunuh dan sebagainya. Dalam kasus hukum  keluarga,  misalnya  seorang perempuan yang berbuat nusyuz kemudian  kabur  dari  suaminya,  maka dalam  perjalanannya  yang  jauh  itu  tidak mendapatkan keringanan untuk melaksanakan  shalat  qashar  atau  shalat jama‟.
Dalam  hukum  islam  seseorang  akan mendapatkan  suatu rukhshah dalam
melaksanakan kewajibannya sebagai
seorang mukallaf jika memenuhi beberapa syarat.
Pertama; Mukallaf.  Mukallaf  adalah pihak  yang  memikul  atau  terkena taklif
(beban  hukum).  Menurut  Wahbah  az-
Zuhaili Mukallaf adalah  seseorang    yang telah  baligh  (dewasa)  dan  berakal  yang dengan  akalnya  itu  ia  berkemampuan mengetahui fungsi dan yang difungsikannya, dan dengan pengetahuannnya  itu  ia  mengerjakan seluruh  kewajiban  yang  dibebankan kepadanya.” Pada konsep yang dikemukakan  ini  terkandung  tiga  unsur pada  diri  seorang Mukallaf yang  satu sama  lain  tidak  dapat  dipisahkan.  Unsur- unsur  tersebut  adalah  manusia,  telah dewasa (baligh) , dan berakal sehat.
Kedua; Tidak  dimaksudkan  dan dicampuri  dengan  perbuatan  maksiat. rukhshah merupakan  bentuk  hukum pengecualian  dari  hukum  asalnya,  maka dalam  prakteknya  tidak  boleh  dicampuri dengan perbuatan maksiat.
Ketiga; Adanya  udzur  bagi  mukallaf. Uzur  dalam  kajian  ushul  fikih  adalah beberapa kondisi seperti sangat mendesak (dharurah), kesulitan  diluar kemampuan (masyaqqah), kebutuhan yang  mendesak (hajah) dan  dalam keadaan  terpaksa (ikrah) .  Selain  adanya uzur  terdapat  kondisi  lain  yang menyebabkan  seseorang  memperoleh rukhshah seperti  dalam  keadaan  sedang bepergian  ( as-safar), sakit (al-maradh) , lupa (an-nisyan), keliru (al-khata), tidak tahu (al-jahl) ,  Kesulitan  yang  umum (umum al-balwa) , dan kondisi kekurangan (an-naqsh) .
Tujuan  diberikan rukhshah dalam ajaran  islam  bagi Mukallaf dalam melaksanakan beban hukum adalah untuk menghilangkan  kesulitan-kesulitan  yang sedang dihadapi.
Mengingat  pentingnya  memahami kaidah rukhshah dan penerapannya dalam hukum  islam,  terkhusus  tentang  hukum keluarga, penulis tertarik untuk menuangkan  hasil  pemikiran  dalam bentuk  penelitian  pustaka  tentang Penerapan  Kaidah  Rukhshah  pada  Kasus Hukum  Keluarga dengan  fokus  pada beberapa  permasalahan  berikut  (1) bagaimana  hakekat  rukhshah  dalam hukum  islam?  (2)  apa  kaidah  pokok  dari kaidah يصاعمناب  طاىت  لا  صخسنا ?  (3)
Bagaimana penerapan kaidah طاىت لا صخسنا
يصاعمناب pada kasus hukum keluarga?

## B. METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan  ( library  reseach) .  Dalam penelitian  ini  mencari,  menelaah  dan mengkaji tema Kaidah Rukhshah
(keringanan)  dalam  hukum  islam  melalui berbagai  sumber  literatur.  Penelitian bersifat deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan hakekat Rukhshah
(keringanan) dalam hukum islam kemudian  dianalisis  penerapannya  dalam beberapa kasus hukum keluarga.

## C. PEMBAHASAN
1. Hakekat
Rukhshah dalam Hukum Islam
Secara etimologi, rukhshah berarti  kemudahan,  kelapangan,  dan kemurahan.  Sedangkan  kata rukhshah menurut  terminologi  adalah  hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil berdasarkan adanya udzur.
Abdul  Wahab  Khallaf  sebagai representasi  ulama  kontemporer mendefinisikan rukhshah dengan  tiga definisi. Pertama, rukhshah merupakan sebuah  hukum  yang  disyari‟atkan Allah  sebagai  bentuk  keringanan  bagi seorang mukallaf dalam  keadaan tertentu  yang  menuntut  adanya keringanan. Kedua,  rukhshah adalah hukum  yang  disyariatkan  oleh  Allah dalam  keadaan  tertentu  karena adanya  alasan  yang  memberatkan. Ketiga, membolehkan  sesuatu  yang dilarang  karena  adanya  dalil,  beserta tetap adanya dalil yang melarang.
Dari pengertian diatas, pengertian rukhshah secara sederhana adalah  keringanan-keringanan  yang diperoleh  seorang mukallaf yang memiliki  kondisi  kesulitan  diluar kemampuan ( masyaqqah ) yang menuntut  keringanan  berdasarkan kebutuhan  yang  sangat  mendesak atau  kondisi  seorang mukallaf yang mengambil  keputusan  hukum  yang ringan  berdasarkan  legitimasi  dalil syar‟i.
Rukhshah sebagai bentuk keringanan dari hukum islam
mendapatkan  legitimasi  dari  dua sumber utama hukum islam yaitu dari al-Qur‟an dan hadis.
1) Al-Qur‟an
Q.S al-Hajj ayat 78; dan  berjihadlah  kamu  pada  jalan Allah  dengan  Jihad  yang  sebenar- benarnya.  Dia  telah  memilih  kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama…
Q. S al-Baqarah ayat 286
                                   …
Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya…
2) Hadis Dari  Ibnu  Umar  Rasulullah Shallallahu  „alaihi  wa  sallam bersabda:
ىَت ْؤُت  ْنَأ  ُّب ِحُي َالله  َّنِإ "
ُي َسْكَي اَمَك ،ًُُصَخ ُز "ًُُتَي ِصْعَم ىَتْؤُت  ْنَأ Sesungguhnya  Allah  Senang untuk dikerjakan rukshah-Nya
(keringanan-keringanan-Nya) sebagaimana  Dia  benci  dikerjakan kemaksiatan untuk-Nya.
Dalam  ilmu  fikih,  kesukaran  yang membawa kepada
rukhshah (keringanan) itu dapat dibenarkan jika
seorang Mukallaf dalam  beberapa kondisi yaitu:
1) Sedang  dalam  perjalanan  ( al-
Safar ).  Misalnya,  boleh  qasar shalat, buka puasa, dan meninggalkan shalat jumat.
2) Keadaan  sakit.  Misalnya  boleh tayammum  ketika  sulit  memakai air,  shalat  fardu  sambil  duduk, tidak  puasa  di  bulan  ramadhan dengan  kewajiban  qadha  setelah sehat,  ditundanya  pelaksanaan had  sampai  terpidana  sembuh, wanita yang sedang menstruasi.
3) Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada
kelangsungan  hidupnya.  Setiap akad  yang  dilakukan  dalam keadaan  terpaksa,  maka  akad tersebut  tidak  sah  seperti  jual beli, gadai, sewa-menyewa, karena bertentangan dengan prinsip ridha (rela), merusak atau menghancurkan barang orang lain karena dipaksa.
4) Lupa ( al-Nisyan ). Misalnya, seseorang lupa makan dan minum pada waktu puasa, lupa membayar  utang  tidak  diberi sanksi,  tetapi  bukan  pura-pura lupa.
5) Ketidaktahuan  ( al-Jahl ).  Misalnya, orang  yang  baru  masuk  Islam karena  tidak  tahu,  kemudian
makan makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai sanksi.
6) Umum  al-balwa .  Kesukaran  yang umum terjadi. Misalnya, kebolehan  bai  al-Salam  (uangnya dulu,  barangnya  belum  ada).
Kebolehan dokter melihat kepada bukan  mahramnya  demi  untuk mengobati, sekedar yang
dibutuhkan  dalam  pengobatan. Percikan  air  dari  tanah  yang mengenai sarung untuk shalat.
7) Kekurang  mampuan  bertindak hukum  ( al-Naqsh ).  Misalnya,  anak
kecil,  orang  gila,  orang  dalam keadaan  mabuk.  Dalam  ilmu hukum, yang berhubungan dengan pelaku  ini  disebut  unsur  pemaaf, termasuk  di  dalamnya  keadaan terpaksa atau dipaksa.
Sedangkan bentuk rukhshah (keringanan) karena adanya masyaqqah (kesulitan diluar kemampuan) juga  terbagi  menjadi beberapa bentuk, yaitu:
1) Rukhshah  isqath ,  yaitu  keringanan dalam bentuk penghapusan seperti  tidak  wajib  shalat  bagi wanita  yang  sedang  mentruasi atau  nifas.  Tidak  wajib  haji  bagi yang tidak mampu (istitha‟ah).
2) Takhfif  tanqish ,  yaitu  keringanan berupa  pengurangan,  seperti shalat  Qasar  dua  rakaat  yang asalnya empat rakaat.
3) Takhfif  ibdal ,  yaitu  keringanan berupa penggantian, seperti wudhu  atau  mandi  wajib  diganti dengan  tayammum,  atau  berdiri waktu shalat wajib diganti dengan duduk karena sakit.
4) Takhfif  taqdim ,  yaitu  keringanan dengan  cara  didahulukan,  seperti jama‟ taqdim di Arafah; mendahulukan mengeluarkan zakat  sebelum  haul  (batas  waktu satu tahun); mendahulukan mengeluarkan  zakat  fitrah  di bulan  Ramadhan;  jama‟  taqdim bagi  yang  sedang  bepergian  yang menimbulkan  masyaqqah  dalam perjalanannya.
5) Takhfif  ta’khir ,  yaitu  keringanan dengan  cara  diakhirkan,  seperti shalat  jama‟  ta‟khir  di  Muzdalifah, qadha  saum  Ramadhan  bagi  yang sakit, jama‟ takhir bagi orang yang sedang  dalam  perjalanan  yang menimbulkan  masyaqqah  dalam perjalanannya.
6) Takhfif  tarkhis ,  yaitu  keringanan karena  rukhshah,  seperti  makan dan  minum  yang  diharamkan dalam  keadaan  terpaksa,  sebab bila tidak, bisa membawa kematian.
7) Takhfif  taghyirm ,  yaitu  keringanan dalam  bentuk  berubahnya  cara yang  dilakukan,  seperti  shalat pada  waktu  khauf  (kondisi  tidak
aman),  misalnya  pada  waktu perang.
Menurut  Jaih  Mubarak  para  ulama membagi hukum
rukshah
sebagaimana berikut;
1) Wajib. Contohnya: Makan bangkai hukum  asal  adalah  haram,  tetapi karena  kondisi  darurat,  sekiranya ia tidak makan akan menyebabkan kematian,  maka  dalam  keadaan  ini hukumnya adalah wajib.
2) Sunnah.  Misalnya:  Shalat  dzuhur bila  dilakukan  dua  rakaat  maka hukumnya  adalah  haram,  tetapi karena  bepergian  jauh,  maka hukumnya berubah menjadi sunnat,  sebab  ia  diperbolehkan mengqasar shalatnya.
3) Mubah.  Misalnya:  Uang  panjar (uang yang terlebih dahulu dibayarkan,  sebelum  ada  barang) hukumnya  tidak  boleh,  tetapi karena sangat dibutuhkan hukumnya berubah menjadi mubah.
4) Ada  yang khilaf  al-Aula .  Misalnya:
Shalat  jamak  bagi  orang  yang sedang  tidak  bepergian  hukumnya haram,  tetapi  karena  sakit,  maka berubah menjadi khilaf al-Aula .
5) Makruh.  Misalnya:  Sahalat  qasar asal  hukumnya  tidak  boleh,  tetapi karena  bepergian  yang  hanya  80 km,  maka  hukumnya  menjadi makruh.
2. Kaidah Pokok dari Kaidah لا صخرلا
يصاعملاب طانت
Kaidah pokok dari kaidah لا صخسنا يصاعمناب  طاىت adalah سسيتنا  بهجت  ةقشمنا , “ Kesukaran itu dapat menarik kemudahan ”.
Al-Masyaqqah menurut  bahasa (etimologis)  adalah al-ta’ab yaitu kelelahan,  kepayahan,  kesulitan,  dan kesukaran.  Sedangkan  kata al-taysir secara bahasa  (etimologis)  adalah kemudahan.  Kesukaran  yang  dapat menarik  kemudahan    maksudnya adalah kesukaran menyebabkan adanya  suatu  kemudahan,  karena hukum  yang  dilaksanakan  menyulitkan mukallaf,  baik  pada  diri  dan  lingkup sekitarnya  terdapat  kesukaran,  maka syariat  memudahkannya sehingga beban  tersebut  berada  di  bawah kemampuan mukallaf tanpa kesukaran.
Hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesukaran dan  kesulitan  bagi  mukallaf  (subjek hukum), maka syariah memudahkannya  sehingga  mukkalaf mampu  melaksanakannya  tanpa  tanpa kesukaran dan kesulitan.
Adapun  kaidah-kaidah  yang  dapat diambil  dari  kaidah  pokok  tersebut selain يصاعمناب  طاىت  لا  صخسنا adalah sebagaimana berikut:
1) عستا سملأا قاض اذإ
“Apabila  suatu  perkara  menjadi sempit maka hukumnya meluas”
Kaidah  ini  berbicara  tentang rukshah ketika dalam situasi kesempitan  atau  kesulitan.  Seperti, boleh  berbuka  puasa  pada  bulan Ramadhan karena sakit atau bepergian  jauh.  Sakit  dan  bepergian jauh  merupakan  suatu  kesempitan, maka  hukumnya  menjadi  luas  yaitu kebolehan berbuka. Akan tetapi, bila orang  sakit  itu  sembuh  kembali, maka  hukum  wajib  melakukan  puasa itu kembali wajib.
Dari  kaidah  ini  muncul    kaidah kedua  yaitu: قاض  عستا  اذإ “ Apabila
suatu  perkara  menjadi  meluas  maka hukumnya  menyempit ”.  Kaidah  ini
juga dimaksud untuk tidak meringankan yang sudah ringan. Oleh karena  itu  kaidah  ini  digabungkan menjadi satu, yaitu: عستا سملأا قاض اذإ
قاض  عستا  اذإَ “ Apabila  suatu  perkara menjadi  sempit  maka  hukumnya meluas  dan  apabila  suatu  perkara menjadi  meluas  maka  hukumnya menyempit ”. Kaidah ini juga menunjukkan  fleksibilitas  hukum
Islam  yang  bisa  diterapkan  secara tepat  pada  setiap  keadaan.  Kaidah yang  semakna  dengan  kaidah  ini adalah: يدض ىنإ سكعوإ يدح هع شَاجت ام مك
“ Setiap  yang  melampaui  batas  maka hukumnya  berbalik  kepada  yang
sebaliknya ”Atau kaidah: رعن شاج ام مطب ز ًناَصب “ Apa  yang  dibolehkan  karena uzur  (halangan)  maka  batal  (tidak dibolehkan  lagi)  dengan  hilangnya halangan tadi ” Contoh penerapannya seperti wanita yang sedang menstruasi dilarang shalat dan puasa. Larangan tersebut menjadi hilang bila menstruasinya  berhenti.  Kewajiban melaksanakan  shalat  fardhu  dan puasa  ramadhan  kembali  lagi  dan boleh lagi melakanakan shalat sunnah dan puasa sunnah.
2) لدبنا ىنإ زاصي مصلأا زرعت اذإ
“ Apabila  yang  asli  sukar  dikerjakan
maka berpindah kepada penggantiannya ”
Contohnya:  tayammum  sebagai pengganti wudhu. Dalam fiqh siyasah, kaidah  di  atas  banyak  diterapkan terutama dalam hal yang berhubungan  dengan  tugas-tugas kepemimpinan.  Misalnya,  ada  istilah
PJMT  (pejabat  yang  melaksanakan tugas), karena pejabat yang sesungguhnya  berhalangan,  maka diganti  oleh  petugas  lain  sebagai penggantinya.
3) ًىع اُفعم ًىم ًىم شسحتنا هكمي لا ام
“ Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan ”.
Contohnya:  pada  waktu  sedang berpuasa,  kita  berkumur-kumur, maka  tidak  mungkin  terhindar  dari
rasa air di mulut atau masih ada sisa- sisa.  Darah  pada  pakaian  yang  sulit dibersihkan dengan cucian.
4) شاجمنا ىنإ زاصي ةقيقحنا تزرعت اذإ
“ Apabila  suatu  kata  sulit  diartikan dengan  arti  yang  sesungguhnya,  maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya ” .
Contohnya:  seseorang  berkata:
”saya wakafkan tanah saya ini kepada anak  kyai  Ahmad”.  Padahal  semua tahu bahwa anak kyai tersebut sudah lama  meninggal,  yang  ada  adalah cucunya.  Maka  hal  ini,  kata  anak harus  diartikan  cucunya,  yaitu  kata kiasannya,  bukan  kata  sesungguhnya. Sebab,  tidak  mungkin  mewakafkan harta  kepada  yang  sudah  meninggal dunia.
5) ممٍي ولاكنا لامعإ زرعت اذإ
“ Apabila  sulit  mengamalkan  suatu perkataan,  maka  perkataan  tersebut ditinggalkan ”
Contohnya:  apabila  seseorang menuntut  warisan  dan  mengaku bahwa  dia  adalah  anak  dari  orang yang  meninggal,  kemudian  setelah ditelti  dari  akta  kelahirannya, ternyata dia lebih tua dari orang yang meninggal  yang  diakuinya  sebagai ayahnya.  Maka  perkataan  orang tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya.
6) ءادتبلإا يف سفتعي لا ام واَدنا يف سفتعي
“ Bisa  dimaafkan  pada  kelanjutan perbuatan  dan  tidak  bisa  dimaafkan pada permulaannya ”.
Contohnya:  orang  yang  menyewa rumah  yang  diharuskan  membayar uang  muka  oleh  pemilik  rumah. Apabila  sudah  habis  masa  waktu penyewaan, dan dia ingin memperbarui  sewaannya,  maka  dia tidak  perlu  membayar  uang  muka lagi.  Demikian  pula  halnya  untuk memperpanjang  izin  perusahaan, seharusnya  tidak  diperlukan  lagi persyaratan-persyaratan yang lengkap  seperti  waktu  mengurus izinnya pertama kali.
7) واَدنا يف سفتعي لاام ءادتبلإا يف سفتعي
“ dimaafkan  pada  permulaan  tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya ”.
Hal ini terjadi pada kasus tertentu yaitu orang yang melakukan perbuatan  hukum  karena  tidak  tahu bahwa  perbuatan  tersebut  dilarang.
Contohnya: pria dan wanita melakukan  akad  nikah  karena  tidak tahu  bahwa  di  antara  keduanya dilarang  melangsungkan  akad  nikah baik  karena  nasab,  mushaharah (persemendaan),  maupun  karena sepersusuan.  Selang  beberapa  tahun, baru diketahui bahwa antara pria dan wanita  itu  ada  hubungan  nasab  atau hubungan pesemendaan, atau
sepersusuan, yang menghalangi sahnya  pernikahan.  Maka  pernikahan
Jurnal Hadratul Madaniah, Volume 8 Issue I, Juni 2021. Page 40-51     p-ISSN:2407-3865, e-ISSN:2655-1993
tersebut  harus  dipisah  dan  dilarang melanjutkan kehidupan sebagai suami istri. Contoh lain: seorang yang baru masuk  Islam  minum  minuman  keras karena  kebiasaannya  sebelum  masuk Islam dan tidak tahu bahwa minuman semacam  itu  dilarang  (haram).  Maka orang  tersebut  dimaafkan  untuk
permulaannya karena ketidaktahuannya. Selanjutnya,
setelah  dia  tahu  bahwa  perbuatan tersebut adalah haram, maka ia harus menghentikan  perbuatan  haram tersebut.
8) اٌسيغ يف سفتعي لاام عباُتنا يف سفتعي
“ Dapat  dimaafkan  pada  hal  yang mengikuti  dan  tidak  dimaafkan  pada yang lainnya ”.
Contohnya:  penjual  boleh  menjual kembali  karung  bekas  tempat  beras, karena karung mengikuti kepada beras yang  dijual.  Demikian  pula  boleh mewakafkan  kebun  yang  sudah  rusak tanamannya karena tanaman mengikuti tanahyang diwakafkan.
3. Penerapan  Kaidah طانت  لا  صخرلا
يصاعملاب pada  Kasus  Hukum Keluarga
Berikut  adalah  penerapan  kaidah
يصاعمناب  طاىت  لا  صخسنا pada  beberapa kasus hukum keluarga.
1) Hukum  melihat  calon  yang  ingin dinikahi;  bagi  lelaki/perempuan melihat  calon  orang  yang  ingin
dinikahinya adalah dibenarkan oleh syariat, bahkan tanpa sepengetahuannya  supaya  semakin yakin untuk menikahinya. Izin yang diperkenankan  oleh  syariat  adalah bagi  lelaki  boleh  melihat  sendiri calon  perempuan  yang  ingin dinikahinya  sebatas  melihat  muka dan  telapak  tangannya.  Kebolehan ini  adalah  rukshah  dari  syariat, namun jika kebolehan ini dimanfaatkan  untuk  hal  yang selebihnya  seperti  melihat  yang lainnya  selain  muka  dan  telapak tangan,  apalagi  memegang  megang sebelum akad nikah maka ini tidak dibenarkan  oleh  syariat,  dan dihukumi sebagai perbuatan maksiat.
2) Hukum  memukul  isteri;  dalam syariatnya  islam  membolehkan seorang  suami  memukul  istrinya ketika dirasa sedang nusyuz, dalam rangka  memberikan  pengajaran supaya  istri  sadar  dan  segera mengakhiri sikap nusyuznya tersebut. Namun, jangan memukul muka  dan  jangan  pula  melukainya. Kebolehan  ini  merupakan  rukshah yang dibenarkan oleh nash, namun kebolehan  tersebut  jika  dilakukan dengan  melampiaskan  kemarahan bukan  untuk  tujuan  memberikan pengajaran atau upaya menyadarkan istri, seperti
memukul muka dan
mengakibatkan  istri  lebam  dan luka,  maka  kebolehan  memukul tersebut  tidak  berlaku  padanya karena  memukul  dalam  rangka melampiaskan  kemarahan  dan meyebabkan istri terdholimi.
Prilaku suami seperti ini bukan lagi dibolehkan  tetapi  haram  untuk dilakukan,  karena  mengandung
unsur kemaksiatan yaitu
mendholimi  istri  yang  lemah  dan tidak berdaya.
3) Hukum  menjatuhkan  talak  atau meminta  cerai;  mempertahankan rumah  tangga  adalah  tujuan pernikahan  yang  dibenarkan  oleh syariat,  namun  jika  rumah  tangga tidak  bisa  dipertahankan  syariat
memperbolehkan perceraian sebagai rukshah. Kebolehan mentalak  sebagai  rukshah  akan berubah menjadi haram jika tujuan mentalak istri untuk
mencampakkannya  dengan  niat supaya  istri  tersiksa  dan  jatuh miskin.  Berlaku  juga  sebaliknya terkait  dengan  khulu‟  (istri  minta diceraikan).
4) Hukum  mengambil  harta  suami tanpa  sepengetahuannya;  istri mengambil  uang  suami  tanpa
sepengetahuannya untuk
kebutuhan  nafkah  keluarga  adalah boleh  dan  dibenarkan  oleh  nahs,
kebolehan tersebut sebagai rukshah  karena  keperluan  primer untuk  kebutuhan  makan  dan sandangnya. Tetapi jika mengambil uang suami melebihi dari kebutuhan  yang  ia  perlukan  maka ini  tidak  boleh  bahkan  bisa terjerumus  kedalam  kemaksiatan, yaitu menipu dan khiyanat terhadap harta suami.
5) Hukum  berpoligami;  Poligami adalah  rukshah  bagi  orang-orang tertentu yang memerlukan dengan syarat adil, ketika orang memerlukan poligami sebagai solusi maka itu rukshah bagi orang tersebut.  Tetapi  jika  orang  yang tidak memerlukan poligami sebagai solusi  dalam  kehidupan  rumah tangganya  maka  ruksah  kebolehan tersebut  tidak  berlaku  padanya. Misalnya seorang suami mempunyai  istri  dan  istrinya  telah ideal  menjadi  ibu  rumah  tangga dan  hidupnya  penuh  dengan kebahagiaan.  Berjalannya  waktu suami  ingin  berpoligami  dikarena tergoda  dengan  wanita  lain  dan ingin  menikahinya,  tetapi  istri tersebut  tidak  setuju  dengan keputusan  suaminya.  Kemudian suami  mengambil  langkah  untuk tetap  menikah  lagi.  Berjalannya waktu  hubungan  dengan  istri pertamanya  tidak  lagi  harmonis,
bahkan suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istrinya karena ketidakmampuannya  bersikap  adil.
Pada  keadaan  ini  poligami  sebagi rukshoh tidak lagi dibenarkan oleh syariat  sebab  dengan  mengambil rukshoh  tersebut  mengakibatkan suami  mengabaikan  hak  istri pertamanya  juga  sebab  tidak mampu  adil  dan  ini  kemudharatan yang diperbuat oleh suami terhadap istri. Jadi bagi suami yang tidak mampu berpoligami
memaksakan  diri  untuk  tetap berpoligami  dengan  dalih  poligami
dibenarkan  oleh  syariat,  maka  ini bisa menjerumuskan kepada maksiat.  Sebagaimana  kaidah  yang dibahas  bahwa Keringanan  yang diberikan syariat itu tidak memberi peluang dalam berbuat
kemaksiatan.
D. K e s i m p u l a n d a n S a
r a n Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana permasalahan yang dibahas  kesimpulan  yang  diperoleh adalah sebagaimana berikut:
1. Hakekat rukhshah adalah keringanan-keringanan  yang  telah diberikan  syariat  islam  sebagai bentuk keringanan dalam melaksanakan syariat islam
berdasarkan  kondisi  atau  syarat yang  dibenarkan,  bukan    untuk tujuan melakukan perbuatan maksiat.
2. Kaidah pokok dari kaidah لا صخسنا
ت يصاعمناب طاى adalah سسيتنا بهجت ةقشمنا .
3. Penerapan  kaidah طاىت  لا  صخسنا
يصاعمناب ,  pada  kasus  hukum keluarga  akan  membantu  para Mukallaf bersikap  lebih  bijak  dan bertanggungjawab ketika mengambil rukhshah sebagai bentuk  keringanan  yang  diberikan syariat,  bukan  untuk  tujuan mendhalimi dan maksiat.
Berdasarkan hasil penelitian diatas, rukhshah (keringanan)  diberikan  oleh syariat  jangan  sampai  disalahgunakan untuk  melakukan  perbuatan  maksiat.
Jika  syariat  rukhshah  diambil  oleh seseorang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan dan kondisi yang dibenarkan  syariat  akan  mengantar
seseorang kepada perbuatan maksiat.
Sehingga  kaidah  ini  memberikan kontribusi  bagi  yang  mempelajarinya agar  menempatkan  dan  mengambil rukhshah yang  diberikan  syariat sebagaimana  porsi  dan  kondisi  yang telah disyaratkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Zahrah, Muhammad. Ushul Fiqh , cet, 11. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008).
Ibn  Bakr  al-Suyuti,  Jalal  al-Din  „Abd  al-
Rahman. Al-Asyb ā h  wa  al-Naz ā hir (Beirut: D ā r Kitab al-„Arabi, 1987). al-Zuhaili,  Wahbah. Nazharriyyah  al-daruurah al-Syar’iyyah Muqaaranah ma’a al-qanuun al- Wad’i (Damaskus:  Maktabah  al-Far ā bi, 1982).
Ariyadi,  Ariyadi.  "Metodologi  Istinbath
Hukum Prof. Dr.
Wahbah Az Zuhaili." Jurnal  Hadratul  Madaniyah 4.1 (2017): 32-39.
Ariyadi,  Ariyadi.  "Tindak  Pidana  Pelaku Eksploitasi  Seksual  Pada  Anak  Di  Tinjau Dari  Hukum  Positif." Jurnal  Hadratul Madaniyah 5.2 (2018): 73-88. Ariyadi,  Ariyadi.  "Tindak  Pidana  Pelaku Eksploitasi  Seksual  pada  Anak  Menurut
Hukum Islam." Jurnal Hadratul
Madaniyah 6.1 (2019): 43-67.
Ash-Shiddieqy,  Hasbi. Falsafah  Hukum  Islam (Cet.IV; Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1990). As-Subki, al-Asybaah  wa  an-Nadhaair (Beirut: Daar al-Kutuub al-Ilmiyah, 1991). az-Zuhaili,  Wahbah. Ushuul  al-Fiqh  al-Islami , (Damaskus: Daar al-Fikr, 2005). az-Zuhailii,  Wahbah. al-Fiqh  al-Islaami  wa
Adillatuh , (Damaskus: Daar al-Fikr, 1985). Djazuli,  A. Kaidah-kaidah  Fikih,  Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah- masalah  yang  Praktis ,  Jakarta  :  Kencana, 2007. Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al- Qur'an  dan  Terjemahannya  (disertai  tema penjelas  kandungan  ayat) ,  cet.  1,  (Jakarta: CV. EL MISYKAAH, 2015).
Khallaf, Abd. Wahab, Ilmu Usul Fiqh, (Dar Al- Qalam, Kuwait, tt.).
Musbikin,  Imam. Qawaa’id  al-Fiqhiyyah (Cet.I; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001). Mubarok, Jaih. Kaidah Fiqih, Sejarah dan Kaidah asasi (Cet.I;  Jakarta:  PT.Raja  Grafindo Persada, 2001).