## KEWENANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
Ika Setyorini
Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo E-mail: ikasetyorini@unsiq.ac.id

## ABSTRAK
Sejarah  mencatat,  bahwa  hubungan  antara  Pusat  dan  Daerah  sangat  dipengaruhi oleh  adanya  tarik  menaik  antara  kepentingan  Pemerintah  Pusat  yang  cenderung sentralistik  dan  tuntutan  Pemerintah  Daerah  yang  menghendaki  desentralisasi. Pembagian  urusan,  tugas,  fungsi  dan  tanggung  jawab  antara  Pusat  dan  Daerah menunjukkan bahwa tidak mungkin semua urusan pemerintahan diselenggarakan oleh  Pusat  saja.  Pengakuan  tersebut  memberikan  peluang  kepada  Daerah  untuk berusaha  mengatur  dan  mengurus  serta  menyelenggarakan  pemerintahan  sendiri. Dengan  demikian  pengaturan  mengenai  hubungan  Pusat  dan  daerah,  khususnya dalam  bidang  keuangan,  merupakan  permasalahan  yang  memerlukan  pengaturan yang  baik,  komprehensif,  responsive  terhadap  tuntutan  kemandirian  dan perkembanan  daerah.  Dalam  perkembangan  sejarah  ketatanegaraa  Indonesia, pengaturan kebijakan tentang hubungan keuangan Pusat dan Daerah telah beberapa kali  peraturan  perundang-undangan  yang  dikeluarkan,  hubungan  keuangan Pemerintah Pusat  dan Daerah di  Indonesia dimasa  yang akan datang harus dapat menjamin  pendistribusian  kewenangan  yang  adil  dan  rasional  antara  pemerintah Pusat dan Daerah.
Kata kunci  : Kebijakan, keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah

## A. PENDAHULUAN
Pembicaraan  mengenai  hubungan antara  pemerintah  Pusat  dan  daerah, sepanjang sejarah Ketatanegaraan Republik  Indonesia  selalu  menjadikan topik  yang menarik untuk dikaji. Hal ini setidaknya membuktikan bahwa masalah hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  yang  berlangsung selama  ini  masih  berupaya  untuk menemukan format yang ideal yang dapat menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) sebagaimana  diamanatkan  oleh  UUD 1945 (Fauzan 2010: 1). Perbincangan ini
terjadi  karena  masalah  tersebut  pada prakteknya  sering  menimbulkan  upaya tarik  menarik  kepentingan  ( spanning  of interest ) antara kedua satuan pemerintahan.  Terlebih  dalam  negara kesatuan,  upaya  pemerintah  pusat  untuk selalu  memegang  kendali  atas  berbagai urusan  pemerintah  sangat  jelas (Huda 2017 : 1).
Hubungan  Pusat  dan  Daerah  dalam negara  kesatuan  pemegang  otoritas pemerintah  adalah  pusat,  atau  dengan kata  lain  kekuasaan  bertumpu  di  pusat pemerintahan.  Kewenangan  diberikan oleh Pusat  kepada daerah  yang biasanya
sangat terbatas. Seringkali disebut karakter  negara  kesatuan  itu  sentralistis. Ada  dua  cara  yang  digunakan  untuk menghubungkan  pusat  dan  daerah  yaitu pertama, segala urusan, fungsi tugas dan wewenang  penyelenggaraan  ada  pada pemerintah  pusat  yang  pelaksanaannya dilakukan  secara  dekonsentrasi.  Kedua desentralisasi  dimana  urusan  tugas  dan wewenang  pelaksanaan  pemerintahan diserahkan seluas luasnya kepada daerah (Manan 1994 : 19).
Pembagian urusan, tugas dan tanggung jawab antara Pusat dan Daerah menunujukkan  bahwa  tidak  mungkin semua urusan
pemerintahan diselenggarakan oleh Pusat saja. Pengakuan  tersebut  memberikan  kepada daerah  unuk  berusaha  mengatur  dan mengurus serta menyelenggarakan pemerintahan  sendiri.  Dengan  demikian pengaturan  mengenai  hubungan  Pusat dan  Daerah,  khususnya  dalam  bidang keuangan merupakan permasalahan yang memerlukan  pengaturan  yang  baik, komperenship,  dan  responsip  terhadap tuntutan kemandirian dan perkembangan daerah.
Pada  umumnya,  hubungan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah  terefleksi dalam intergovernmental fiscal relations. Pelimpahan  tugas  kepada  pemerintah dalam  otonomi  harus  diserai  dengan pelimpahan  keuangan  ( money  follows
functions ).  Pendelegasian  pengeluaran ( expenditure assignment ) sebagai konsekwensi  diberikannya  kewenangan yang luas serta tanggung jawab pelayanan  publik  tentunya  harus  diikui dengan adanya pendelegasian pendapatan (revenue assignment). Tanpa pelimpahan ini,  otonomi  daerah  tidak  bermakna. Seiring  dengan  perkembangan  waktu, masalah hubungan keuangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat  dan  daerah  terus  mengalamai evolusi.  Hubungan  keuangan  pusat  dan daerah  tersebut  pada  akhirnya  sangat terganting  pada  tingkatan  atau  derajad desentralisasai
( degree of decentralization )  yang  tercermin  dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah (Wignjosoebroto 2005 : 214).
Adanya  kaitan  yang  erat  antara kegiatan  pemerintahan  dengan  sumber pembiayaan
pada hakekatnya memberikan petunjuk bahwa
pengaturan hubungan keungan pusat dan daerah  tidak  terlepas  dari  masalah pemagian  tugas  antara  pemerintah  pusat dan daerah.
Dari  uraian  latar  belakang  diatas maka  dapat  rumuskan  masalah  sebagai berikut  pertama,  bagaimana  hubungan pusat  dan  daerah  dalam  memnentukan kebijakan keuangan berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia; kedua,
bagaimana  perkembangan  pengaturan hubungan  pusat  dan  daerah  berdasarkan Hukum Tata Negara.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Hubungan Keuangan
Sebelum membahas hubungan keuangan  Negara,  yang  merupakan dimensi  hubungan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah,  terlebih  dahulu  perlu diketahui persoalan-persoalan yang berkaitan  dengan  keuangan  Negara. Istilah  keuangan  Negara  secara  formal dapat  dijumpai  dalam  UUD  1945. Sebelum UUD 1945 diamandemen istilah keuangan  Negara  dapat  dijumpai  dalam Pasal 23 ayat (4) menentukan bahwa: Hal keuangan  Negara  selanjutnya  diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan ayat (5) menentukan bahwa:
Untuk  memeriksa  tanggung  jawab tentang  keuangan  Negara  diadakan suatu  Badan  Pemeriksa  Keuangan, yang  peraturannya  ditetapkan  dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaaa itu diberitahukan .
Pembatasan  mengenai  keuangan Negara  menurut  Attamimi  (1990:  19) didasarkan  pada  Pasal  23  UUD  1945 sebelum amandemen yaitu hanya meliputi APBN ditambah dengan
keuangan  Negara  lainnya,  baik  yang berasal dari APBN maupun yang berasal dari sumber lainnya,
yang pengelolaannya  berada  dalam  tanggung jawab pemerintah dibidang keuangan.
Sejalan  dengan  pendapat  tersebut, Arifin  P.  Soeriatmadja  menyatakan bahwa  keuangan  Negara  bersifat  plastis, tergantung  pada  sudut  pandag,  sehingga apabila  berbicara  keuangan  Negara  dari sudut pemerintah, yang dimaksud dengan keuangan  Negara  adalah  APBN,  sedang apabila  berbicara  keuangan  Negara  dari sudut pemerintah daerah  yang dimaksud dengan ketentuan Negara adalah APBD. (Soeriatmadja, 1986 :52)
Setelah  UUD  1945  diamandemen istilah  keuangan  Negara  dapat  dilihat dalam  ketentuan  Pasal  23  ayat  (1)  Pasal 23C dan Pasal 23Eayat (1) dan (2). Pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa :
“Anggaran  pendapatan  dan  belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan  Negara  ditetapkan  setiap tahundengan undang-undang dan dilaksanakan  secara  terbuka  dan bertanggung  jawab  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”
Kemudian  Pasal  23C  menentukan bahwa :
“Hal-hal  lain  mengenai  keuangan Negara  ditetapkan  dengan  undang- undang”
Selain  itu  terdapat  pada  Pasal  23E UUD 1945 hasil amandemen menentukan bahwa:
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung  jawab  tentang  keuangan Negara  diadakan  dadakan  satu Badan  Pemeriksa  Keuangan  yang bebas dan mandiri
(2) Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan

## Perwakilan  Rakyat,  dan  Dewan
Perwakilan  Daerah  dan  dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  sesuai dengan kewenangannya . Pengertian keuangan
dalam perspektof resmi, akhirnya dapat dijumpai  dalam  UU  No  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Penjelasan  Umum  UU  No  17  Tahun 2003,  pengertian  keuangan  Negara dijabarkan  kembali,  bahwa  pengertian keuangan  Negara  dapat  dilihat  dari pendekatan obyek yang dimaksud dengan keuangan Negara meliputi semua dan hak kewajiban  Negara  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  termasuk  kebijakan  dan kegiatan  dalam  bidang  fiskal,  moneter dan  pengelolaan  kekayaan  Negara  yang dipisahkan,  serta  segala  sesuatu  baik berupa uang, mauapun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban tersebut.
Dari  ketentuan  penjelasan  diatas maka menimbulkan persoalan tersendiri, hal  ini  bisa  disebabkan  begitu  luasnya cakupan  yang  dikatagorikan  sebagai keuangan  Negara,  bahkan  kekayaan yang  dimiliki  oleh  pihak  lain  baik badan  hukum  swasta  maupun  pihak ketiga lainnya yang perolehannya sebagai akibat adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah termasuk  keuangan  Negara  (Fauzan 2010: 100).
Dengan demikian, tidak lagi dibedakan  antara  keuangan  Negara, keuangan  daerah  dan  keuangan  swasta, karena  sepanjang  badan  lain  yang kekayaannya diperoleh dengan menggunakan fasilitas Negara
dikatagorukan sebagai keuangan Negara. Oleh  karena  itu  rumusan  dan  pengertian keuangan  negara  dan  keuangan  daerah, maupun  keuangan  badan  hukum  privat lainnya  perlu  dirumuskan  kembali  agar tidak  menimbulkan  kekacauan  dalam berfikir,  yang  dapat  mengakibatkan negara  atau  daerah  mengalami  kerugian yang  tidak  ada  batasnya  (Soeriatmadja 1986: 162).

## 2. Hubungan  Pusat  dan  Daerah dalam  Menentukan  Kebijakan Keuangan
Adanya  kaitan  yang  erat  antara kegiatan  pemerintahan  dengan  sumber pembiayaan pada hakekatnya memberikan petunjuk bahwa pengaturan hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah tidak  terlepas  dari  masalah  pembagian tugas  antara  pemerintah  pusat  dan daerah. Suatu sistem hubungan keuangan pusat  dan  daerah  hendaknya  dapat memberikan  kejelasan  mengenai  berapa luas kewenangan yang dipunyai pemerintah  daerah  dalam  kebebasannya untuk  mengadakan  pungutan-pungutan, menetapkan tarif dan ketentuan- ketentuan  penerapan  sanksinya  dan
seberapa  luas  kebebasan  pemerintah daerah  dalam  menentukan  besar  dan arahnya  pengeluarannya  (Huda  2017: 16).
Karena itu, untuk memenuhi sistema hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah perlu  dilihat  dari  keseluruhan  tujuan hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah. Dalam  hal  ini  ada  empa  kriteria  yang perlu  diperhatikan  untuk  menjamin adanya  hubungan  keuangan  pusat  dan daerah,  yaitu:  (Machfud  Sidik,  2017: 102-103)
a.  Sistem tersebut seharusnya memberikan distribusi kekuasaan yang rasional diantara berbagai tingkat pemerintah mengenai penggalian sumber-sumber  dana  pemerintah  dan kewenangan  penggunssnnys,  yaitu suatu  pembagian  yang  sesuai  pola umum desentralisasi
b.  Sistem tersebut seharusnya
menyajikan suatu bagian yang memaadai  dari  sumber-sumber  dana masyarakat  secara  keseluruhan  untuk membiayai  pelaksanaan  fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan  yang  diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
c.  Sistem  tersebut  seharusnya  sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran  pemerintah  secara  adil diantara daerah-daerah, atau sekurang- kurangnya memberikan prioritas pada
pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu
d.  Pajak  dan  retribusi  yang  dikenakan oleh  pemerintah  daerah  harus  sejalan dengan  sitribusi  yang  adil  atas  beban keselurhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.
Dalam  rangka  menyelenggarakan pemerintahan,  pelayanan  masyarakat, dan  pembangunan,  maka  pemerintahan suatu Negara pada hakekatnya mengemban  tiga  fungsi  utama,  yakni: fungsi  alokasi,  yang  meliputi  antara lain,  sumber-sumber  ekonomi  dalam bentuk  barang  dan  jasa  pelayanan masyarakat;fungsi distribusi, yang meliputi  antara  lain,  pendapatan  dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan,  dan  fungsi  stabilisasi, yang  meliputi  antara  laian  pertahanan keamanan ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi  dan  fungsi  stabilisasi  pada umumnya  lebih  efektif  dilaksanakan oleh pemerintah pusat sedangkan fungsi  alokasi  pada  umumnya  lebih efektif  dilaksnakan  oleh  Pemerintah Daerah,  karena  daerah  pada  umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar  pelayanan  masyarakat.  Dengan demikian pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar- dasar  perimbangan  keuangan  antara Pemerintah Pusar dan Pemerintah
Daerah  secara  jelas  dan  tegas  (Huda 2017: 17).
Hubungan  keuangan  Pusat  dan Daerah  dimanapaun  dipandang  sangat menentukan kemandirian otonomi.
Tetapi  yang  umum  dipersoalkan  adalah
“minimnya”jumlah uang yang “dimiliki”
daerah dibandingkan dengan yang”dimiliki” pusat.
Berdasarkan premis ini maka inti hubungan keuangan Pusat  dan  Daerah  adalah”perimbangan keuangan” (Manan 1994: 40).
Perimbangan  keuangan  antara  Pusat dan  Daerah  adalah  suatu  sistema pembiyaan  pemerintah  dalam  kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian  keuangan  antara  peerintah pusat  dan  daerah  serta  pemerataan  antar daerah  secara  proposional  demokratis, adil,  transparan  dengan  memperhatikan potensi,  kondisi  dan  kebutuhan  daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelengaaraan  kewenangan  tersebut, termasuk  pengelolaan  dan  pengawasan keuangannya.
Suatu daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan  otonomi  apabila  telah memiliki  kemampuan  keuangan  daerah, yang  berarti  daerah  tersebut  memiliki kemampuan  dan  kewenangan  untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan euangannya  sendiri  untuk  membiayai
pelenggaraan  pemerintahan,  dan  tingkat ketergantungan  kepada  bantuan  pusat yang rendah (Huda 2017: 18).
3. Pengaturan Hubungan Keuangan
Pusat dan Daerah
Salah satu aspek yang dapat mempengaruhi hubungan antara Pusat dan Daerah  adalah  yang  berkaitan  dengan persoalan  keuangan,  masalah  ini  juga memegang  peran  yang  menentukan  baik buruknya  hubungan  antara  sistema  satuan pemerintahan  Pusat  dengan  Daerah. Terkait  juga  dengan  hubungan  keuangan Pusat dan Daerah sangat berkaitan dengan persoalan  kewenangan  yang  dimiliki, karena  semakin  besar  kewenangan  satuan pemerintahandan suatu urusan pemerintahan,  akan  berimplikasi  semakin besar  sumber  keuangan  yan  dapat  digali, demikian  juga  sebaliknya  semakin  kecil kewenangan pemerintah atas suatu urusan, akan  berakibat  semakin  kecil  sumber keuangan yang dapat digali.
Dalam konsep desentralisasi dalam hal ini  adalah  otonomi  dalam  tatanan  teori maupun praktiknya tidak serta merta dapat dipisahkan dari persoalan yang brehubungan  dengan  keuangan  atau finasial.  Otonomi  yang  dalam  perspektif UU  No.  33  Tahun  2004  dklasifikasikan sebagai  hak,  wewenang  dan  kewajiban untuk  mengatur  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, mengandung makna bahwa hak,
wewenang  serta  kewajiban  tersebut  untuk
“membiayai” atau Bagir Manan menggunakan  istilah  “membelanjai”diri
sendiri (Manan 1994: 204).
Pengaturan mengenai hubungan keuangan  antara  Pemeruntah  Pusat  dan Daerah  dalam  sejarah  ketatanegaraan Indonesia tidak terlalu mengembirkan, hal ini disebabkan politik hukum negara belum memberikan  peluang  yang  berarti  kepada daerah untuk mengelola mengatur sumber- sumber  keuangan  yang  dapat  dijadikan penopang jalannya penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.
Dalam  perkembangannya  pengaturan mengenai  hubungan  keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah sama sekali tidak  diatur.  Pada  pasal  18  UUD  1945 sebagai  dasar  hukum  yang  mengatur Pemerintah  Daerah  tidak  memberikan kejelasan  mengenai  hal  tersebut.  Hal  ini dapat  dimaklumi,  karena  itu  Dalam  Pasal 18 UUD 1945 dinyatakan:
“….,  dengan  bentuk  dan  susunan pemerintahannya  ditetapkan  dengan undang-undang…”
Dalam risalah sidang BPUPKI menyatakan
bahwa “Perhubungan keuangan  antara  Pemerintah  Indonesia dengan  bala  tentara  Dai  Nippon  serta keuangan  yang  lain-lain  harus  kemudian antara  Pemerintah  Dai  Nippon  dengan Pemerintah Kebangsaan Indonesia (Sekneg RI, 1998: 416).
Dari  risalah  tersebut  secara  sedera sebenarnya  the  faunding  fathers  telah memikiran perlunya pengaturan mengenai hubungan  keuangan,  baik  yang  berkaitan dengan hubungan keuangan antara
Pemerintah Kebangsaan Indoensia dengen Pemerintah Dai Nippon, maupun perhubungan keuangan yang lainnya.
Ditinjau  dari  sisi  yuridis,  pengaturan mengenai  hubungan  keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Darah  sejak  negara kesatuan  RI  menyatakan  kemerdekaanya pada  tanggal  17  Agustus  1945,  hanya terdapat  3  (tiga)  UU  yang  mengaturnya, yakni  UU  No  32  Tahun  1956  tentang Perimabangan  Keuangan  Negara  anatara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus  rumah  tangganya  sendiri  yang secara  formal  berlaku  selama  43  (empat puluh  tiga)  tahun  dan  UU  No  25  Tahun 1999  tentang  Perimbangan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  yang  kemudian  pada  Tanggal  15 Oktober  2004  diganti  dengan  UU  No  33 Tahun 2004 (Fauzan 2010: 189).
Dari  uraian  diatas  dapat  diuraikan
mengenai perkembangan pengaturan hubungan  keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  daerah  dengan  membagi kedalam  2  (dua)  pereode  1945-1956  dan pereode
1956-1999, sedangkan pembahasannya mengenai masa berlakunya UU No 33 Tahun 2004, hal ini
mengingat  UU  No  33  Tahun  2004 merupakan UU sangat baru pada masa itu.
a. Hubungan  Keuangan  antara  Pusat dan Darah Periode 1945 – 1956
Jauh  sebelum  Indonesia  merdeka personal pengelolaan keuangan daerah pada  mulanya  dicantumkan  dalam Behears  voorschiften  1936  (Statsblad 1936  No.  432  yang  merupakan pengaturan pelaksanaan  dari Pasal  80 sd  128  Provincie  Ordanantie  (PO) (Statsbald  No.  78),  Pasal  75  sd  123
Regenshaps Ordonantie (RO) (Statsblad 1924 No.78), serta Pasal 99 sd  143  Staatsgemeente  Ordonantie
(SGO)  (staatblad  1926  No  265)  dan dalam perkembangannya ketiga produk hukum Hindia Belanda tersebut  di  gan  dengan  PP  No.  36 Tahun 1972 (Yani 2002: 34).
Sebelum  UU  No  32  Tahun  1956 diundangkan, Indonesia merdeka belum  pernah  mempunyai  UU  yang mengatur  hubungan  keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah, meskipun  dalam  masa  tersebut  telah diundangkan  UU  No.  1  Tahun  1945
dan Undang-Undang No 22 tahun1948. Dalam kedua UU tersebut sebenarnya persoalan keuangan
Daerah  sudah  diatur,  namun  hanya berkaitan dengan sumber-sumber keuangan  daerah  saja  sedangkan mengenai  hubungan  keuangan  antara
Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  sama sekali tidak diatur.
Dalam  UU  No  1  Tahun  1945 disebutkan  hanya  mengakui  daerah- daerah  otonomi  yang  telah  ada  pada saat proklamasi kemerdekaan, dengan konsekuensi baik sistem pemerintahan daerah maupun sistem keuangan tetap mengikuti  sistem  yang  tela  hada sebelumnya,  yaitu  sitem  “ sluit  post ” yang memberikan sumbangan keuangan  kepada  daerah-daerah  agar APBD nya seimbang (Yani 2002: 34).
Dalam  UU  ini  sebenarnya  sama sekali  tidak  menyinggung  persoalan yang  berkaitan  dengan  hubungan keuangan,  bshksn  mengenai  sumber keuangan pemerintah Daerahpun sama sekali tidak diatur. Hanya saja terdapat pengakuan  formal  dari  Undang- Undang  No  22  tahun  1948,  bahwa selama  berlakunya  UU  No  1  Tahun 1945  terdapat  mekanisme  pemberan subsidi  dari  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah  Daerah  yang  dikenal dengan sistema sluipost.
Dalam  Undang-Undang  No  22 tahun 1948, Pasal 37, sumber-sumber keuangan daerah meliputi :
1) Pajak  daerah,  termasuk  retribusi daerah;
2) Hasil perusahaan daerah;
3) Pajak  negara  yang  diserahkan kepada daerah;
4) Dan lain-lain
Sistem  hubungan  keuangan  yang akan  diciptakan  dengan  berlakunya Undang-Undang  No  22  tahun  1948, sebenarnya  ingin  mengubah  sistema sluitpost yang selama ini berlaku. Hal ini  dapat  dilihat  dalam  bagian  awal penjelasan  Undang-Undang  No  22 tahun 1948 angka romawi XIV angka 33 yang menentukan bahwa :
Supaya  daerah  yang  diberi  hak mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri  bisa  bekerja dengan  baik  dan  sedapat  mungkin dapat memenuhi kebutuhan karena berkembangnya pekerjaan (kewajiban), maka harus pendapatan  daerah  itu  disusun dengan sebaik-baiknya. Penyerahan  kewajiban  dari  Pusat ke  Daerah  harus  diserati  dengan biaya  yang  dapat  memungkinkan daerah  bekerja  sebagai  diatas diharapkan.  Sumber  pendapatan harus dapat menjamin berjalannya rumah tangga dengan baik.
Berdasarkan  Penjelasan  Pasal  37 Undang-Undang  No  22  tahun  1948 dapat disimpulkan bahwa pajak daerah ialah  pajak  yang  tidak  atau  belum diatur  oleh  Pemerintah  Pusat,  pajak daerah  ini  merupakan  salah  satu sumber  pendapatan  Daerah,  namun sumber  tersebut  dirasa  sangat  kecil bagi  Pemerintah  Daerah,  oleh  karena itu perlu diupayakan agar DPRD dapat mengeluarkan  pengaturan  tentang pemungutan  pajak  daerah,  hal  ini untuk  mencegah  terjadnya  penarikan
pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  dengan  tidak  memperhatikan kondisi  riel  masyarakat,  dan  untuk menghindari  besarnya  beban  yang harus ditanggung oleh masyarakat Hubungan keuangan antara daerah  dengan  pusat  seperti  tersebut diatas  tentu  saja  tidak  memuaskan daera-daearh,  sebab  daerah  harus selalu bergantung pada  bantuan pusat untuk menjalankan otonominya. Bantuan  dari  pusat  berarti  pula pembatasan terhadap oonomi itu. Oleh karena  itu,  sejak  lama  tela  hada desakan  agar  hubungan  keuangan  itu diperbaiki  dengan  memperhatikan sistema sluitpost (The 1993: 68).
b. Hubungan  Keuangan  antara  Pusat dan Daerah Pereode 1956-1999
Memasuki  awal  Tahun  1957 perjalanan  bangsa  Indonesia  untuk mengatur  sistem  pemerintah  daerah, termasuk didalamnya sistema hubungan  keuangan  atau  yang  sering disebut dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  memasuki  babak  baru.  Yaitu dengan  diundangkannya  UU  No  1 Tahun  1957  tentnag  Pokok-Pokok Pemerintah
Daerah
untuk
menggantikan Undang-Undang No 22 tahun 1948  yang diangap sudah tidak sesuai dengan perkembangan Ketatanegaraan.
Secara  garis  besar  UU  No  1
Tahun 1957 telah memberikan peluang kepada Daerah untuk mengatur  dan  mengurus  sumber- sumber  keuangan  yang  ada  didaerah. DPRD  sebagai  lembaga  legislatif Daerah  berdasarkan  Pasal  56  Ayat  1 untuk  mengadakan  pajak  dan  retribuí daerah.  Hal  ini  berarti  ada  keinginan dari Pemerintah Pusat untuk menyerahkan kewenangan pemungutan pajak dan rtribusi kepada Daerah agar tujuan pemberian otonomi dapat terlaksana.
Berikutnya  kebijakan  dalam  UU No  32  Tahun  1956  sebagai  suatu produk  hukum  petama  hasil  karya bangsa  Indonesia  yang  mengatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat  dan  Daerah  bertujuan  untuk: (Lihat  Penjelasan  Umum  UU  No  32 Tahun 1956 angka 6)
1) Memberikan  ketentuan  sekedar menjamin keuangan daerah;
2) Mendorong  kearah  penyehatan rumah tangga daerah;
3) Mendorong daerah untuk intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan mengadakan sumbrr-sumber baru 4) Memupuk  rasa  tanggung  jawab daerah  dalam  menyelenggarakan rumah tangga daerah;
5) Memungkinkan daerah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan keuangan untuk melaksanakan tugasnya. UU  No  32  Tahun  1956  dalam perspektif waktu, berlaki terus sampaidiundangkannya  UU  No  25 Tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerinth Pusat dan Daerah  sebagai  hasil  dari  sebuah reformasi yang digulirkan oleh bangsa Indoensia (Fauzan 2010: 216).
Pergantian
Kepemimpinan
nasional  pada  Mei  1999 yang kemudian  diundangkannya  UU  No 22  Tahun  1999  pada  tanggal  7  Mei 1999.  Hal  ini  telah  memberikan harapan  baru  bagi  daerah  untuk untuk  mengembangkan  wilayahnya seeuaindengan spirasi dan
kepentingan masyarakat, yang dalam pradigma penyelenggaraan otonominya  memperhatikan  aspek demokratis, keadilan, pemerataan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah yang didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.
Berdasarkan Pasal 79 UU No. 22
tahun 1999,
sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :
1) Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
a) Hasil pajak daerah
b) Hasil retribusi daerah
c) Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan;dan
d) Lain-lain  pendapatan  asli daerah yang sah.
2) Dana Perimbangan
3) Pinjaman Daerah; dan Lain-lain pendapatan Daerah yang sah
c. Hubungan  Keuangan  Pusat  dan Daerah Pasca Reformasi
Pada  perkembangan  selanjutnya pada  tanggal  15  Oktober  2004  telah diundangkan  Undang-Undang  No  33 tahun  2004  Tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah daerah untuk
menggantikan Undang-Undang No 25
Tahun  1999.  Hal  ini  sesuai  amanat Undang-Undang  Dasar  1945,  bahwa
hubungan dalam bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan hubungan keuangan antara
pemerintahan  pusat  dengan  daerah
diatur dalam undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004,  Nomor  126. Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor:  4438). Hubungan keuangan antara
Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah
Daerah  sebagaimana  diatur  dalam
Pasal  15  ayat  (1)  meliputi  sebagai berikut:
1) Pemberian sumber-sumber
keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
2) Pengalokasian  dana  perimbangan kepada pemerintah daerag;dan,
3) Pemberian  jaminan  dan/atau  hibah kepada pemerintah daerah
Dan  diatur  pula  dalam  Pasal  15 ayat  (2)  sumber  pembiayaan  dalam bidang  keuangan  antara  pemerintah pusat dan daerah, bersumber dari :
1) Dana bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten kota;
2) Pendaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
3) Pembiayaan bersama atas kerjasama daerah
4) Pinjaman atau hibah antar pemerintah daerah.

## C. SIMPULAN
Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di
Indoenesia diwujudkan dengan
memberikan  kewenangan  yang  lebih besar kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus  sumber-sumber  pendapatan Daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.  Lebih  lanjut  hubungan keuangan  antara  Pusat  dan  Daerah  yang
menyangkut  aspek  Dana  Perimbangan belum memberikan peran kepada Daerah untuk terlibat langsung dalam menentukan  krteria,  variable  maupun jumlah  prosentase  pembagian  antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraa Indonesia, pengaturan kebijakan  tentang  hubungan  keuangan Pusat  dan  Daerah  telah  beberapa  kali peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan, hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dimasa  yang akan harus dapat menjamin  pendistribusian  kewenangan yang adil dan rasional antara pemerintah Pusat  dan  Daerah  dalam  hal  memungut dan menggunakan sumber-sumber pendapatan pemerintah, pembagian yang adil  dan  mamadai  diantara  pemerintah
daerah  yang  satu  dengan  yang  lainnya atas  sumber  pendapatan  dalam  rangka pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan.
Kemandirian daerah dalam
menentukan dan cara mengatur, mengurus  kepentingan  masyarakat  dan daerah yang bersangkutan, membutuhkan keterlibatan segenap komponen masyarakat  dalam  menentukan  besarnya distribusi  pendapatan  daerah.  Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah didaerah,  maka  objek  pajak  yang potensial  hendaknya  diserahkan  hak pemungutan  dan  pengelolaanya  kepada daerah . []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Attamimi, A. Hamid S. 1990. “Peranan
Keputusan Presiden dalam Menyelenggarakan  Pemerintah Negara  (Suatu  Studi  Analisis Mengenei  Keputusan  Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam  Kurun  Waktu  Pelita  I  - Pelita VI).” Disertasi. Universitas Indonesia. Fauzan,  Muhammad.  2010. Hukum Pemerintah Daerah: Kajian Tentang  Hubungan  Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah .  Purwokerto:  STAIN Press. Huda, Ni’matul. 2017. Hukum Pemerintah  Daerah .  Bandung: Nusa Media.
Manan, Baghir. 1994. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD
1945 . Jakarta: Sinar Harapan.
Soeriatmadja, Arifin P. 1986. Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Suatu  Tinjauan  Yuridis .  Jakarta: Gramedia.
Wignjosoebroto,  Soetandyo,  ed.  2005. Pasang  Surut  Otonomi  Daerah: Sketsa  Perjalanan  100  Tahun .
Cet. 1. Jakarta: Institute for Local Development : Yayasan Tifa.
Yani,  A.  2002. Hubungan  Keuangan
Antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah  di  Indonesia .  Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  No  22  Tahun  1948 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang  No  32  Tahun  1956 tentang  Perimbangan  Keuangan
Antara  Negara  dan  Daerah  yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri Undang-Undang  No  25  Tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pusat dan Daerah
Undang-Undang  No  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang  No  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah.