## PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN TERHADAP PENGAWASAN ANGGARAN DANA DESA DI KECAMATAN DELIMA KABUPATEN PIDIE
Maisur 1 , Ramzijah 2
1,2 Fakultas Ekonomi Universitas Jabal Ghafur Sigli
1 maisurmy@gmail.com, 2 ramzijah@unigha.ac.id

## ABSTRACT
This  research is  aimed  to  test the  effect of  the  society  participation and  policy  transparency  of monitoring  of  the  village  fund  budget.  The  variable  used  in  this  thudy  is  the  application  of accounting information systems. samples in this study  with total of 100. Technique of sampling is applied with random sampling. The analysis method use multiple linear regression. The results of research show that the society participation and policy transparency have significant effect on monitoring of the village fund budget.
Keywords : society participation,policy transparency, monitoring of the village fund budget.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  partisipasi  masyarakat  dan  transparansi kebijakan  terhadap  pengawasan  anggaran  dana  desa.  Variabel  yang  digunakan  pada  penelitian ini  adalah  partisipasi  masyarakat  dan    transparansi  kebijakan.    Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  sebanyak  100  orang.  Pemilihan  sampel  dilakukan  dengan  mengunakan  metode random  sampling.Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  regresi  linier  berganda.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Partisipasi  masyarakat  dan  transparansi  kebijakan  berpengaruh terhadap pengawasan anggaran dana desa.
Kata kunci : Partisipasi masyarakat, transparansi anggaran, pengawasan anggaran dana desa.

## Pendahuluan
Dengan pengelolaan dana sendiri, desa telah ditempatkan sebagai subjek sesungguhnya  dari  pembangunan  karena mendorong  perangkat  desa  dan  masyarakat aktif  memegang  peranan  pembangunan karena  merekalah  yang  memahami  secara utuh  persoalan  dan  kebutuhan  desa.  Namun dalam  kenyataannya  bahwa  Pengelolaan dana  gampong  pada  tingkat  desa  di  Aceh saat  ini  masih  cenderung  tertutup.  Kondisi itu dapat menimbulkan potensi korupsi yang besar,  karena  masyarakat  desa  susah mengakses  dana  tersebut  (Firdaus,2018). Hal  ini  terbukti  banyak  masyarakat  yang melaporkan  tertutupnya  pengelolaan  dana desa kepada pihak
inspektorat kabupaten/kota,  dan  ini  juga  terjadi  di
kabupaten Pidie dimana laporan masyarakat dari  tahun  2016  sebanyak  20  kasus pengaduan  masyarakat  meningkat  drastis pada tahun 2017 yaitu 105 kasus pengaduan masyarakat  (Inspektorat  Kabupaten  Pidie, 2017)  Oleh  karena  itu  diperlukan    peran masyarakat  dalam  melakukan  pengawasan pelaksanaan  anggaran  dana  desa  untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Untuk itu  masyarakat  harus  berpartisipasi  secara aktif  dalam  musyawarah  desa.  Setiap masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan alokasi penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam penggangaran  harus  dilakukan  pada  setiap tahapan  dalam  siklus  anggaran  mulai  dari penyusunan,  pelaksanaan,  sampai  dengan pertanggungjawaban (Syamsi, 2014). Selain
dari  partisipasi  masyarakat  juga  diperlukan transparansi  kebijakan  yaitu  prinsip  yang menjamin  kebebasan  bagi  setiap  orang untuk meperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau
ketererbukaan  dalam  membuat  kebijakan keuangan desa sehingga dapat diketahui dan diawasi  oleh  masyarakat.  Birokrasi  yang menjalankan kebijakan publik secara transparan serta memberikan layanan informasi dengan baik, jelas akan mendapatkan  kepercayaan  yang  besar  dari warga  masyatakat.  Makin  menguatnya kepercayaan
masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah, disanalah
sesunguhnya  menjadi  ukuran  legitimasi yang bisa terbangun secara kokoh.
Berdasarkan  permasalahan  diatas  maka peneliti  perlu  mengkaji  lebih  mendalam mengenai  pengaruh  partisipasi  masyarakat dan transparansi kebijakan terhadap pengawasan  anggaran  desa  di  Kecamatan Delima

## Kajian Pustaka

## Pengertian  Partisipasi  Masyarakat  Dan Transparansi Kebijakan
Salah  satu  partisipasi  masyarakat dengan  melakukan  pencarian ide  dan  saran- saran dari pada komponen masyarakat untuk menjadikan  sebagai  tolak  ukur  dari  proses pembangunan. Menurut Domae dan Tjajanulin  (2011)  partisipasi  mayarakat adalah dimana masyarakat dapat mengambil peran  baik  dalam  proses  perencanaan, pelaksanaan  dan  memantau  kebijakan- kebijakan  yang  lansung  mempengaruhi kehidupan  mereka.  Inilah  peran  masyarakat yang memiliki hak penuh, dimana masyarakat  memiliki  kuasa  dan  mempunyai sumberdaya.
Oleh  karena  itu,  pemerintahan  desa harus  membuat  dokumen  dalam  proses perencanaan  pembanguna  dalam  bentuk
rencana  kerja  pemerintah  (RKP).  Menurut Utami  dan  Sofyan  (2013)  bahwa  proses penyusunan RKP desa dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu :
1. Tahap  persiapan  musrenbang  desa,  yaitu untuk  mengkaji  ulang  RPJM  (Rencana
Pembangunan Jangka Menengah), mengkaji  ulang  dokumen  RKP  desa tahun sebelumnya dan melakukan analisis data.
2. Tahap  pelaksanaan  musrenbang  desa,  ini merupakan  forum  pertemuan  warga  dan berbagai  kepentingan  untuk  memaparkan hasil analisis.
3. Tahap sosialisasi, yaitu melakukan sosialisasi  dokumen  RKP  desa  kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

## Partisipasi Masyarakat
Menurut  Hasan  (2014)  bahwa  faktor- faktor  partisipasi  masyarakat  dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal: 1. Faktor  internal,  untuk  berpartisipasi dalam  suatua  kegiatan  dipengaruhi  oleh karakteristik individu. Karakteristik individu  mencakup,  tingkat  pendidikan, umur,  etnis,  pekerjaan,  bahasa,    jumlah pendapatan,  jumlah  beban  keluarga, pengalaman kelompok.
2. Faktor  eksternal,  pihak  pengelola  proyek harus  menjalin  hubungan  dengan  sasaran yang  dapat  mempengaruhi  partisipasi karena  sasaran  akan  dengan  sukarela terlibat  dalam  suatu  proyek,  jika  pihak pengelola  positif  dan  menguntungkan mereka. selain dari pada itu.
Namun dalam penelitian yang dilakukan  oleh  Kusuma  (2012)  bahwa  dari empat karakteristik  masyarakat yang diteliti hanya  variabel  usia  dan  tingkat  pendidikan yang  memberikan  pengaruh  signifikan terhadap  tingkat  partisipasi.  Sedangkan
tingkat  pendapatan  dan  jumlah  beban keluarga tidak berpengaruh secara signifikan.

## Transparansi Kebijakan
Transparansi kebijakan adalah
penjabaran  dari  pelaksanaan  aktivitas  dan tugas  yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan pelaksanaan, pengontrolan/pengendalian, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.
Sedangkan
menurut Utami dan Sofyan (2013) transparansi kebijakan merupakan
pelaksanaan  kegiatan  dan  tugas  serta menjamin  kebebasan  bagi  setiap  orang untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan  pemerintah  baik  tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya  serta  hasil  yang  telah dicapai.Namun dalam
pengukuran transparansi  bisa  dilakukan  dengan  arus informasi  yang  bersumber  dari  pemerintah tersebut.  Keterbukaan  informasi  diharapkan akan  menghasilkan  kebijakan  yang  dibuat berdasarkan pada preferensi masyarakat.
Namun dalam penelitian oleh Anggraini  (2013)  transparansi  kebijakan berupa keterbukaan informasi, namun informasi  bisa  saja  dari  laporan  keuagan yang terbuka dan jujur pada stekholder yang memiliki  kepentingan  dan  berdasarkan pertimbangan  bahwa  masyarakat  berhak mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban terhadap laporan
keuangan.

## Prinsip Transparansi Kebijakan
Menurut  Khairuddin  dan  Erlanda (2016)  bahwa  prinsip  transparansi  terdiri dari dua aspek yaitu:
1. Aspek komunikasi
publik oleh pemerintah 2. Hak masyarakat terhadap akses informasi
Namun  dalam  menerapkan  dua  aspek tersebut  apabila  pemerintah  bersedia  untuk terus memperbaiki kinerja menuju pemerintahan  dan  tata  kelola  yang  lebih baik. Sedangkan menurut Utami dan Sofyan (2013)  ada  6  prinsip  untuk  membuat transparansi kebijakan yang efektif yaitu :
1. Memberikan  informasi  yang  mudah  bagi masyarakat untuk digunakan.
2. Adanya  publikasi  dan  media  mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan  sumber  daya  dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi
Namun  dalam  peraturan  pemerintah (PP) nomor 58 menjelaskan bahwa pengelolaan  keuangan  pemerintah  harus berlandaskan  ekonomis,  efektif,  transparan, dan bertanggung jawab dengan mengedepankan  azas  keadilan,  kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

## Indikator Transparansi Kebijakan
Adapun indikator-indikator transparansi  kebijakan  menurut  Anggraini (2013) adalah sebagai berikut:
a. Penyediaan  dan  akses  informasi  yang jelas  tentang  perencanaan,  prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban.
b. Adanya  musyawarah  yangmelibatkan masyarakat.
c. Keterbukan proses pengelolaan
d. Keterbukaan  informasi  tentang  dokumen pengelolaan anggaran dana desa.

## Pengawasan Anggaran
Perlunya pengawasan anggaran bertujuan untuk dapat meminimalisir penggunaan  anggaran  yang  tidak  sesuai dengan  perencanaan,  tidak  efektif  dan efesien.Menurut  Firdaus  (2018)  bahwa pengawasan dapat menciptakan good
governance dalam menyelenggaran pemerintah  sehingga  terhindar  dari  praktek- praktek penyelewengan. Sebenarnya pengawasan tidak hanya tanggungjawab dari istitusi  pengawasan,  namun  juga  oleh masyarakat.  Menurut  Coryanata  (2013) pengawasan  adalah  proses  pemeriksaan terhadap  semua  kegiatan  dilakukan  secara menyeluruh  dengan  tujuan  agar  kegiatan tersebut  berjalan  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku.

## Indikator Pengawasan Anggaran
Adapun indikator pengawasan
anggaran  menurut  Utami  dan  Syofyan (2013) adalah sebagai berikut:
1. Akurat  (Accurate),  informasi  atas  kinerja atas anggaran harus akurat.
2. Evaluasi kegiatan.
3. Tepat waktu (Timely) pencatatan transaksi harus tepat waktu.
4. Pencatatan transaksi berdasarkan bukti.
5. Dokumentasi bukti transaksi
6. Sistem pengawasan pelaksanaan tugas
7. Laporang keuangan sesuai standar
akuntansi. Metode Penelitian Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, hal ini dikarenakan  banyaknya  desa  di  kecamatan Delima  yang  bermasalah  baik  dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam pertanggungjawaban.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  masyarakat  yang  berjumlah  20,326 responden.  Mengingat  banyak  dan  luasnya sebaran  populasi,  maka  akan  ditempuh  cara pengambilan  sampel  kebijakan  ini  secara metodologi  dibenarkan  sepanjang  sampel mampu mempresentasikan populasi (sugiyono, 2007:74).
Teknik  penentuan  besaran  sampel pada  penelitian  ini  menggunakan  rumus Slovin. Rumus  Slovin  diterapkan  untuk jumlah populasi yang telah diketahui (Slovin
dalam Kriyantono, 2007:35). Formula tersebut adalah sebagai berikut:
n =
keterangan : n =Jumlah Sampel N= Jumlah Populasi e=Tingkat Kesalahan Sebesar 0,1 besarnya  populasi  diketahui  sebesar 20,326    (BPS,  2018).  Jadi  besarnya  sempel yang digunakan adalah :
atau
= 99,6
Berdasarkan  perhitungan  diatas,  maka sampel  yang  diambil  dalam  penelitian adalah 100 responden.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan cara :
1. Wawancara  (interview)  langsung  dengan pihak-pihak  yang  berkompetisi  untuk memperoleh data penelitian seperti tokoh masyarakat dan perangkat desa.
2. Kusioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan dan menyebarkan  daftar  pertanyaan  kepada responden yaitu masyarakat dan perangkat desa.
3. Dokumentasi  adalah  pengumpulan  data berupa  buku-buku  yang  memuat  data- data  tentang    kebijakan  desa,  peraturan desa, RAPBG dan laporan pertatanggung jawaban.

## Analisa Data
Analisis  data  dengan  mengunakan metode  regresi  linier  berganda  bertujuan untuk  untuk  menguji  dan  menganalisis pengaruh  variabel     partisipasi  masyarakat dan transparansi kebijakan terhadap pengawasan  anggaran  desa.  Data  diolah dengan  menggunakan  program Statistik Package For social Science (SPSS). Adapun bentuk matematisnya regresi linier berganda sebagai berikut:
Y =α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + ε Keterangan: Y      = Pengawasan Anggaran Desa α      = Konstanta β = Koefisien Regresi X 1 = Partisipasi Masyarakat X 2 = Trasparansi Kebijakan ε     = Error term

## Rancangan Pengujian Hipotesis
Setelah dilakukan pengukuran variabel dalam  penelitian  ini,  maka  dilakukan pengujian  hipotesis.  Untuk  menentukan menerima  atau  menolak  hipotesis  yang diajukan. Karena penelitian ini menggunakan metode populasi, maka dilakukan  uji  signifikansi  baik t-test untuk pengaruh secara parsial maupun F-test untuk pengaruh secara bersama-sama. Kesimpulan penelitian  diambil  langsung  dari  nilai koefesien  regresi  masing-masing  variabel independen.
Untuk  menguji  pengaruh  partisispasi masyarakat  dan  transparansi  kebijakan terhadap pengawasan anggaran dana desadapat dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:
-  Menentukan  hipotesis  nol  (H0)  dan Hipotesis alternatif (Ha)
-  H0  :  β,  =  Partisipasi  Masyarakat  dan transparansi  kebijakan  tidak berpengaruhterhadap
pengawasan  anggaran  dana desa. - Ha : paling sedikit ada satu βi (i=1,2) ≠ 0; partisipasi masyarakat dan transparansi  kebijakan  berpengaruh terhadap  pengawasan  anggaran  dana desa.
- Jika β= 0; H0 diterima
-  Ha  :  paling  sedikit  ada  satu  βi  (i=1,2,3)  ≠ 0; H0 ditolak

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengujian Validasi dan Reliabilitas
Hasil uji validitas menunjukkan rhitung sama dengan atau lebih besar dari r-
kritis,  maka  dikatakan  valid  dan  dapat digunakan  untuk  analisis  selanjutnya.Hasil keseluruhan  dari  pengujian  validitas  data dapat dilihat Pada Tabel di bawah ini:
Hasil Uji Validitas Variabel Item Koefisien korelasi Nilai kritis (N=100) Keterangan
Partisipasi Masyarakat (X 1 ) X 1.1 X 1.2 X 1.3 X 1.4 X 1.5 X 1.6 X 1.7 X 1.8 X 1.9 X 1.10 0,355 0,607 0,736 0,440 0,818 0,770 0,868 0,690 0,558 0,612 0,194 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Transparans i Kebijakan (X 1) X 1.1 X 1.2 X 1.3 X 1.4 X 1.5 X 1.6 X 1.7 X 1.8 X 1.9 X 1.10 0,244 0,457 0,687 0,457 0,759 0,684 0,795 0,665 0,480 0,631 0,194 Valid Valid Valid Valid
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Pengawasan Anggaran (Y) Y 1.1 Y 1.2 Y 1.3 Y 1.4 Y 1.5 Y 1.6 Y 1.7 Y 1.8 Y 1.9 Y 1.10 0,420 0,319 0,396 0,430 0,328 0,577 0,464 0,682 0,557 0,309 0,194 Valid Valid Valid Valid
Valid Valid Valid Valid
Valid Valid
Sumber Data diolah, 2019
Hasil dari pengujian reliabilitas menunjukkan  bahwa  semua  indikator  yang mengukur  masing-masing  variabelnya  telah sesuai.
No Variabel Pertany aan Cronbach Alpha Hasil 1 Partisipasi Masyarakat 10 0,854 Reliabel 2 Kinerja Manajerial 10 0,887 Reliabel 3 Pengawasan Anggaran 10 0,611 Reliabel Sumber data diolah, 2019 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Interpretasi dari persamaan regresidigunakan untuk menetukan persamaan dalam penelitian yang dilakukan, yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan model  penelitian  dan  menjelaskan  pengaruh masing-masing variabel terikat. Berdasarkan Tabel  dibawah  maka  persamaan  regresi
dengan  yang  dapat  dibentuk  adalah  sebagai berikut:
Regresi Linier Berganda

## Data diolah, 2019
Pembahasan
Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Positif  Terhadap  Pengawasan  Anggaran Dana Desa
Hipotesis yang pertama yang di ajukan didukung  oleh  data,  dari  hasil  analisis didapatkan  thitung  =2.258>  ttabel  =  1.660 dan  signifikan  =0,012<  α=0,05.  Dengan demikian  H1  diterima  dan  Ho  ditolak, artinya  dapat  berpengaruh  yang  signifikan antara  partisipasi  masyarakat terhadap pengawasan  anggaran  dana  desa  pada tingkat  signifikansi  α=0.05.  hal  ini disebakan  bahwa  partisipasi  masyarakat dalam  pengawasan  anggaran  dana  desa merupakan  bentuk  cara  dalam  bagian  untuk menjadikan  subjek  atau  pelaku  dalam pembagunan  desa.  Oleh  karena  itu  dengan adanya  keterlibatan  masyarakat  dalam memberikan pandangan dan arahan sehingga  penggunaan  dana  desa  tepat  pada sasaran  dan  sesuai  dengan  perencanaan. Namun disisi lain dengan adanya partisispasi masyarakat dapat meminimalisir akan  terjadinya  tindak  pidana  korupsi. Penelitian ini  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Syamsi  (2014)  bahwa partisipasi  masyarakat  berpengaruh  positif terhadap  pengelolaan  dana  desa,  dengan keterlibatan  masyarakat  sehingga  dapat mengontrol penggunaan dana desa. Penelitian yang sama dilakukan olehIndriani et  al (2019)  bahwa  partisipasi  masyarakat berpengaruh  positif  dan  signifikan,  dalam
penelitiannya  menunjukkan  bahwa  dengan adanya  partisipasi  masyarakat  sehingga penggunaan  anggaran  dapat  dilakukan secara bijaksana dan efektif beserta efisien.
Transparansi Kebijakan Berpengaruh Terhadap Pengawasan

## Anggaran Dana   Desa
Hipotesis yang pertama yang di ajukan didukung  oleh  data,  dari  hasil  analisis didapatkan  thitung  =  5.328>  ttabel  =  1.660 dan  signifikan  =0,000  <  α=0,05.  Dengan demikian  H 1 diterima  dan  Ho  ditolak, artinya  dapat  berpengaruh  yang  signifikan antara  transparansi  kebijakan  terhadap pengawasan  anggaran  dana  desa  pada tingkat signifikansi α=0.05.hal ini disebabkan  bahwa  transparansi  merupakan prisip  keterbukaan  yang  memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa dan bentuk pengelolaan  dana  desa.  Oleh  karena  itu, transparansi  merupakan  salah  satu  bentuk untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dalam pengelolaan  keuangan  desa.  Dimana  dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Coryanata (2012)  bahwa  transparansi  kebijakan adalah modal utama dalam mengedapankan akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga menjadikan bahwa prinsip transparansi akan menjadikan tingkat kecurangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan  dapat  di  minimalisir.  Menurut Amelia et.al (2018)  bahwa  transparansi kebijakan  berpengaruh  positif  terhadap pengawasan anggaran, karena dengan adanya  keterbukaan  informasi  akan  dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap  pengelolaannya.  Namun  berbeda dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Siswanto,  Hafizrianda  dan    Antoh  (2017) bahwa  dalam  penelitiannya  mengatakan transparansi  anggaran  berpengaruh  negatif. Hal  ini  disebabkan  bahwa  transparansi kebijakan  masih  sebagai  wacana,  namun dalam implementasi dalam tahap formalitas.
Model Unstandardized Coefficients Standardize d Coefficients T Sig. B Std. Error Beta (Constant)  1.091  .093 11.766  .000 PM .230 .090 .374 2.558 .012 TK .525 .099 .778 5.325 .000
Kesimpulan dan Saran

## Kesimpulan
Kesimpulan Berdasarkan hasil pengujian  hipotesis  dapat  disimpulkan bahwa: 1. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan anggaran dana desa. hal ini disebakan bahwa dengan adanya
partisipasi  masyarakat  dapat  menjamin terlaksananya  pengelolaan  anggaran dana  desa  sesuai  dengan  perencanaan dan  dapat  meminimalisir  tindak  pidana penyimpangan anggaran .
2. Transparansi  kebijakan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan anggaran dana desa.
Dengan  keterbukaan  informasi  baik  itu anggaran  maupun  kebijakan  kepada publik,  sehingga  dengan  mudahnya masyarakat bisa mengawasi pelaksanaan terhadap kegiatan tersebut.

## Saran
1. Diharapkan  kepada  pemerintahan  desa untuk  melibatkan  masyarakat  dalam berbagai  kegiatan  terutama  dalam pembahasan  anggaran  dana  desa.  Hal untuk meminimalisir tingkat kecurigaan masyarkat terhadap pemerintah desa.
2. pemerintahan  desa  harus  membuka informasi  kepada  masyarakat  seluas- luasnya.  Hal  ini  untuk  menjamin  tidak terjadinya  penyalahgunaan  wewenang jabatan.
3. Diharapkan pemerintah kecamatan harus mengontol terhadap pemerintahan desa  supaya  tidak  terjadinya  tindakan otoriter  di  tengah  masyarakat  yang dilakukan oleh aparatur desa

## Daftar Pustaka
Firdaus,  Andi  (2018)  Pola  Korupsi  dan Pengawasan  Dana  Desa.  Artikel. http://aceh.tribunnews.com/2018/07/ 19/pola-korupsi-dan-pengawasan- dana-desa.
Ispektorat  Kabupaten  Pidie  (2018)  buku panduan  pelaksanaan  pengawasan dana desa. Adani. Sigli. Syamsi, Syahrul (2014) Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan  Anggaran  Dana  Desa. Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Politik.  Vol. 3, No. 1. ISSN 2442-6962.
Maria  Rios  dan    Bastida,Francisco  (2014)
Budget Transparency and Legislative Budgetary Oversight: An International  Approach.  American Review  of  Public  Administration. /journalsPermissions.nav DOI: 10.1177/0275074014565020. 1-23. Domae, Tjajanulin (2011). Sound Governence, Meningkatkan Kapasitas  Kelompok  Miskin  dan Mengadpokasi Pemerintah Desa, Universitas  Berawijaya,  Press  (UB Preess). Paavola,  M.  (2012). The  Impact  Of  Village Development  Funds  On  Community Welfare InThe Lao People’s Democratic  Republic .  ISSN.  0786-
8170.
Hasan,  Thoha  (2014)  Pengaruh  Partisipasi
Masyarakat, Pendanaan Dan Kualitas Aparatur Terhadap Keberhasilan
Pelayanan Pendidikan Di  Kabupaten Karawang.  Jurnal  Unsika.  ISSN. 1412-86676. Vol. 10 No.22. Utami,  Kurnia  dan  Efrizal  Syofyan  (2013) Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang AnggaranTerhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik. Jurnal WRA. Vol.1, No.1. Kusuma,  Marhendra.  (2012)  pengaruh akuntabilitas  terhadap  transparansi penyusunan laporan keuangan
pemerintah  daerah  cahaya  aktiva”. Vol.02 no.02.
Anggraini  (2013)  Transparansi,  Partisipasi,
dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program  RKAS  di  SDN  Pacarkeling VIII  Surabaya.  Jurnal  Kebijakan Publik.  ISSN  2303  -  341X.  vol.  1 No.2. Khairuddin  dan  Erlanda,  Rina  (2016) Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah. 4. dalam berbagai macam kegia