## PERANAN UNIT TIPIDTER (TINDAK PIDANA TERTENTU) DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI WILAYAH
HUKUM POLDA SUMATERA BARAT

## FAILIN, ANNY YUSERLINA
Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh failin.alin87@gmail.com, annyyuserlina@gmail.com
Abstract: One of the tough challenges faced by countries rich in natural resources is the rise of illegal or unlicensed mining. This is because mining not only harms the country financially, but  often  causes  various  problems  such  as  environmental  damage,  social  conflict,  economic inequality  or  even  encourages  new  poverty.  For  this  reason,  Article  2  of  Law  Number  4  of 2009  concerning  Mineral  and  Coal  Mining,  determines  the  legal  principles  of  Mineral  and Coal Mining namely, the principle of benefit, the principle of justice, the principle of balance, the  principle  of  partiality  to  the  interests  of  the  nation,  the  principle  of  participation,  the principle  of  transparency,  the  principle  of  accountability,  sustainability  and  environmental awareness.  Based  on  the  above  principles,  there  is  a  balance  principle,  the  principle  of balance is a principle which requires that in the implementation of Mineral and Coal Mining a position  of  rights  and  obligations  must  be  equal  and  balanced  between  the  licensor  and  the permit holder.
Keywords: Role, Tipidter Unit, Prevention, Crime, Mining, Without a Permit.
Abstrak :  Salah  satu  tantangan  berat  yang  dihadapi  negara-negara  kaya  sumber  daya  alam adalah  maraknya  pertambangan  ilegal  atau  tanpa  izin.  Pasalnya,  pertambangan  ini  tak  hanya merugikan  negara  secara  finansial,  tapi  sering  juga  menjadi  penyebab  munculnya  berbagai persoalan  seperti  kerusakan  lingkungan,  konflik  sosial,  ketimpangan  ekonomi  atau  bahkan mendorong  terjadinya  kemiskinan  baru,  untuk  itu  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  menetukan  asas-asas  hukum Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  yaitu,  asas  manfaat,  asas  keadilan,  asas  keseimbangan, asas  keberpihakan  kepada  kepentingan  bangsa,  asas  partisipatif,  asas  transparansi,  asas akuntabilitas, asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan asas diatas terdapat asas  keseimbangan,  asas  keseimbangan  adalah  suatu  asas  yang  menghendaki  bahwa  dalam pelaksanaan  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  harus  mempunyai  kedudukan  hak  dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin.
Kata Kunci: Peranan, Tipidter, Pencegahan, Tindak Pidana, Pertambangan,  Tanpa Izin.

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  Negara  kepulauan  yang  mempunyai  potensi  sumber  daya  alam yang  melimpah,  baik  itu  sumber  daya  alam  hayati  maupun  sumber  daya  alam  non-hayati. Sumber  daya  mineral  merupakan  salah  satu  jenis  sumber  daya  non-hayati.  Sumber  daya mineral  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  sangat  beragam  baik  dari  segi  kualitas  maupun kuantitasnya. Endapan bahan galian pada umumnya tersebar secara tidak merata di dalam kulit bumi. Sumber daya mineral tersebut antara lain : minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah, dan  lain-lain.  Sumber  daya  itu  diambil  dan  dimanfaatkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan manusia.
Pertumbuhan  industri  menjadi  salah  satu  usaha  bagi  negara  untuk  dapat  meningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pertumbuhan ini diikuti dengan pemanfaatan sumberdaya  alam untuk  memenuhi  kebutuhan  bersama.  Pertambangan  mineral  dan  batubara  merupakan  sektor sumber daya alam yang sangat berpengaruh bagi pertumbuhan suatu bangsa. Bagaimana tidak, hasil  tambang  yang  sangat  bernilai  dalam  perekonomian  baik  mineral  maupun  batubara dioperasi-produksikan  oleh  suatu  perusahaan  pemegang  izin  atau  kontrak  dengan  tujuan mencapai  keuntungan  bagi  perusahaan  tersebut,  kemudian  di  sisi  lain  negara  tempat  lokasi pertambangan  tersebut  mendapatkan  keuntungan  yang  sebesarbesarnya  bagi  kemakmuran rakyat. (Nurlaila 2014 : 1)
Seiring dengan desakan ekonomi, dan tumbuh kembang komunitas, serta bertambahnya populasi  masyarakat,  perekonomian  pun  semakin  ketat  dalam  persaingannya,  tidak  hanya  di kota kota besar di Indonesia, namun juga merambah hingga sampai  ke titik pedesaan, bahkan sampai ke pelosok di seluruh penjuru tanah air, hal inilah yang mendorong berbagai macam lapisan  masyarakat  untuk  berfikir,  bagaimana  bisa  bersaing  dan  berkompetisi  untuk meningkatkan  taraf  hidup  mereka,  dan  dari  sinilah  awal  tercipta  dan  terbentuknya  kreasi berfikir  bagaimana  menemukan  ide,  ide  yang  nantinya  bisa  digunakan  mereka  untuk  hanya sekedar  bertahan  hidup,  mulai  dari  sekedar  berjualan  makanan  ala  kadarnya,  hingga  muncul ide bagaimana  cara  untuk mengelola  hasil bumi yang ada di tanah  kelahiran mereka,  sebagai wujud  anugerah  dari  Tuhan  yang  sejatinya  dikelola  dan  dimanfaatkan  untuk  kelangsungan hidup  umat  manusia,  salah  satunya  adalah  hasil  bumi  atau  yang  biasa  sekarang  ini  dikenal dengan usaha pertambangan.
Sumber  daya  alam  merupakan  salah  satu  modal  dasar  dalam  pembangunan  nasional, oleh  karena  itu  harus  dimanfaatkan  sebesar-  besarnya  untuk  kepentingan  rakyat  dengan memperhatikan  kelestarian  hidup  sekitar.  Salah  satu  kegiatan  dalam  memanfaatkan  sumber daya alam adalah kegiatan penambangan bahan galian, tetapi kegiatan-kegiatan penambangan selain  menimbulkan  dampak  positif  juga  dapat  menimbulkan  dampak  negatif  terhadap lingkungan  hidup  terutama  perusahaannya,  bentang  alam,  berubahnya  estetika  lingkungan, habitat  flora  dan  fauna  menjadi  rusak,  penurunan  kualitas  tanah,  penurunan  kualitas  air  atau penurunan permukaan air tanah, timbulnya debu dan kebisingan.
Sumber  daya  mineral  yang  berupa  endapan  bahan  galian  memiliki  sifat  khusus dibandingkan dengan sumber daya lain yaitu biasanya disebut wasting assets atau diusahakan ditambang,  maka  bahan  galian  tersebut  tidak  akan  “tumbuh”  atau  tidak  dapat  diperbaharui kembali.  Dengan  kata  lain  industri  pertambangan  merupakan  industri  dasar  tanpa  daur,  oleh karena itu di dalam mengusahakan industri pertambangan akan selalu berhadapan dengan  sesuatu  yang  serba  terbatas,  baik  lokasi,  jenis,  jumlah  maupun  mutu  materialnya. Keterbatasan  tersebut  ditambah  lagi  dengan  usaha  meningkatkan  keselamatan  kerja  serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian dalam mengelola sumberdaya mineral  diperlukan  penerapan  sistem  penambangan  yang  sesuai  dan  tepat,  baik  ditinjau  dari segi teknik maupun ekonomis, agar perolehannya dapat optimal.
Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya, yang dapat ditambang untuk keperluan  manusia.  Semua  bahan  tambang  itu  dikuasai  oleh  Negara  dan  dimanfaatkan  untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya  norma  atau  kaidah  dalam  ketentua  pasal  33  ayat  (3)  UUD1945  “Bumi,  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pengambilan kekayaan alam yang terdapat di dalam tubuh bumi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. ( Otong Rosadi 2012 : 4).
Industri  pertambangan  merupakan  salah  satu  industri  yang  diandalkan  pemerintah Indonesia  untuk  mendatangkan  devisa.  Selain  mendatangkan  devisa  industri  pertambangan juga  menyedot  lapangan  kerja  dan  bagi  Kabupaten  dan  Kota  merupakan  sumber  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD).  Kegiatan  pertambangan  merupakan  suatu  kegiatan  yang  meliputi: Eksplorasi,  eksploitasi,  pengolahan  pemurnian,  pengangkutan  mineral/  bahan  tambang. Industri  pertambangan  selain  mendatangkan  devisa  dan  menyedot  lapangan  kerja  juga  rawan terhadap  pengrusakan  lingkungan.  Banyak  kegiatan  penambangan  yang  mengundang  sorotan masyarakat sekitarnya karena pengrusakan lingkungan, apalagi penambangan emas tanpa izin yang  selain  merusak  lingkungan  juga  membahayakan  jiwa  penambang  karena  keterbatasan pengetahuan  si  penambang  dan  juga  karena  tidak  adanya  pengawasan  dari  dinas  instansi terkait (Salim HS, 2008: 33).
Salah  satu  tantangan berat yang dihadapi  negara-negara  kaya  sumber daya alam adalah maraknya  pertambangan  ilegal  atau  tanpa  izin.  Pasalnya,  pertambangan  ini  tak  hanya merugikan  negara  secara  finansial,  tapi  sering  juga  menjadi  penyebab  munculnya  berbagai persoalan  seperti  kerusakan  lingkungan,  konflik  sosial,  ketimpangan  ekonomi  atau  bahkan mendorong  terjadinya  kemiskinan  baru,  untuk  itu  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun
2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  menetukan  asas-asas  hukum Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  yaitu,  asas  manfaat,  asas  keadilan,  asas  keseimbangan, asas  keberpihakan  kepada  kepentingan  bangsa,  asas  partisipatif,  asas  transparansi,  asas akuntabilitas, asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan asas diatas terdapat asas  keseimbangan,  asas  keseimbangan  adalah  suatu  asas  yang  menghendaki  bahwa  dalam pelaksanaan  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  harus  mempunyai  kedudukan  hak  dan kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi izin dengan pemegang izin ( H. Salim HS, 2004 : 23).
Masyarakat  yang  menambang  ini  umumnya  memiliki  sejumlah  kendala  antara  lain seperti:  modal  yang  terbatas,  kemampuan  teknis  penambangan  yang  rendah,  minimnya pemahaman  standar  lingkungan  yang  layak,  penggunaan  peralatan  yang  tradisional  dan sederhana. Umumnya mereka ini bekerja dengan membentuk kelompok kecil dengan keterikatan  kerja  yang  longgar,  terkadang  masih  memiliki  keterkaitan  tali  persaudaraan. Mereka  umumnya  bekerja  dekat  atau  di  daerah  sungai  karena  air  merupakan  salah  satu  alat bantu  kerja  yang  yang  mereka  butuhkan  selain  perangkat  lain  seperti  belincong,  linggis, ataupun dulang. Untuk masyarakat menambang dengan menggunakan dulang ini, dikenal juga sebagai artisanal.  Ada  banyak  faktor  yang  melatarbelakangi  pertambangan  tanpa  izin  di  Kabupaten Padang Pariaman  salah satunya yaitu  keberadaan pihak-pihak  yang berperan sebagai pembeli dan penampung hasil kegiatan pertambangan tanpa izin. Tidak hanya itu saja, faktor ekonomi, pelaku  ingin  menhindari  kewajiban  seperti  yang  telah  ditentukan  seperti  membayar  pajak produksi  dan  retribusi,  sulitnya  mendapatkan  IUP  dan  keterlibatan  oknum-oknum  tertentu yang melakukan pungli menyebabkan banyak penambang melakukan penambangan liar.
Masyarakat berperan penting dalam menjaga kelestarian maupun kerusakan lingkungan sekitarnya.  Masyarakat  akhir-akhir  ini  banyak  yang  mengacuhkan  aturan-aturan  yang  adat terkait  dengan  eksploitasi  bahan-bahan  tambang  untuk  keperluan  komersil.  Menjamurnya pertambangan  rakyat  di  suatu  daerah  sudah  bukan  hal  yang  baru  lagi  akan  tetapi,  kegiatan tambang tersebut tidak selalu diiringi dengan ketaatan prosedur dalam pelaksanaannya. Salah satunya  terjadi  di  Wilayah  Sumatera  Barat  yang  memiliki  wilayah  yang  luas  dan  potensi daerah  pertambangan  yang  sangat  banyak,  potensi  pertambangan  di  Wilayah  Sumatera  Barat diantaranya  tanah  liat,  emas,  sirtukil,  batu  kapur,  bahan  galian  tras  dan  andesit  yang  tersebar diseluruh di Wilayah Sumatera Barat. Unit TIPIDTER merupakan bagian dari Sub Direktorat Reserse  Kriminal  Khusus  Polda  Sumatera  Barat  atau  dikatakan  dengan  Subdit  IV Ditreskrimsus  Polda  Sumbar.  Peranannya  sendiri  yanitu  bertugas  dan  bertanggung  jawab dalam melakukan penegak hukum berupa kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan.
Tabel Tindak Pidana Tertentu di Wilayah Sumatera Barat No. Tahun Jenis TIPIDTER (Tambang Pasir dan Batu) Jenis TIPIDTER (Tambang Emas) 1. 2020 7 8 2. 2021 5 4 3. 2022 3 2 Data Polda Sumatera Barat Tahun 2022.

## B. Metodologi Penelitian
Untuk  memudahkan  membahas  setiap  permasalahan  dalam  penulisan  ini,  maka disamping  itu  pengumpulan  bahan  dan  data-data  yang  erat  kaitannya  dengan  pokok  bahasan atau  permasalahan  dalam  penulisan  ini,  perlu  dilakukan  penelitian.  Adapun  metode  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yakni penelitian yang menguji efektifitas hukum dalam pelaksanaannya di lapangan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1.Peranan  Unit  TIPIDTER  (Tindak  Pidana  Tertentu)  Dalam  Mencegah  Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KOMPOL FIRDAUS S.H.,M.H Kasubdit Tipidter  Polda  Sumatera  Barat  bahwa  peranan  Unit  TIPIDTER  (Tindak  Pidana  Tertentu) dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pertambangan  tanpa  izin  di  Wilayah  Hukum  Polda Sumatera Barat adalah melakukan usaha preventif dan usaha represif diantaranya:
1.Usaha  preventif.  Unit  Tipidter  Polda  Sumatera  Barat  melakukan  sosialisasi,  patrol  dan pengawasan dengan cara melakukan penyelidikan ke lokasi yang di duga tempat terjadi tindak pidana pertambangan.
2.Usaha  Represif.  Tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian Polda  Sumatera  Barat  khususnya  di  Unit  Tindak  Pidana  Tertentu.  Proses  penyelidikan dan  penyidikan  dilakukan  berdasarkan  prosedur  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Secara umum proses penyelidikan dan penyidikan dibagi atas penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyerahan berkas perkara.
Tabel Tindak Pidana Tertentu di Wilayah Sumatera Barat No. Tahun Jenis TIPIDTER (Tambang Pasir dan Batu) Jenis TIPIDTER (Tambang Emas) Jumlah Kasus Selesai Jumlah Kasus Belum Selesai 1. 2020 7 8 10 2 2. 2021 5 4 9 - 3. 2022 3 2 4 1 Tahap proses
Sumber Data Polda Sumatera Barat Tahun 2022.
Berdasarkan  tabel  diatas  terlihat  bahwa  di  Tahun  2020  masih  ada  2  kasus  yang  belum selesai  dengan  alasan  penanggungjawab  dari  pertambangan  tersebut  kabur  serta  musnahnya barang bukti, dan di  Tahun 2021 terdapat 9 jenis Tipidter yang semuanya pada tahap selesai, dan  di  Tahun  2022  terdapat  5  kasus  Tipidter  dengan  jumlah  kasus  selesai  4  dan  1  kasus  di tahap  proses.  Sehingga  dari  tabel  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  peranan  Unit  TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, sudah dilaksanakan namun belum maksimal.
Munculnya  tambang  emas  menjadi  harapan  baru  bagi  masyarakat,  khususnya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  penambang  skala  kecil.  Namun,  tidak  dapat  dihindari  bahwa penambang  skala  kecil  tersebut  merupakan  faktor  dari  keberadaan  pertambangan  tanpa  izin yang  merupakan  suatu  perbuatan  pidana.  Tindak  pidana  pertambangan  tanpa  izin (illegal mining) atau  disebut  PETI  merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  orang  perseorangan, kelompok  atau  masyarakat,  dan  yayasan  atau  badan  usaha  berbadan  hukum  yang  dalam operasi produksinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah yang berwenang, dan apabila melakukannya maka akan mendapatkan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku.
Ketentuan  pidana  terhadap  tindak  pidana  pertambangan  tanpa  izin  terdapat  dalam Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 ayat (1) dan (2), Pasal 161, Pasal 163 ayat (1) dan (2), dan Pasal  164.  PETI  kini  sudah  tumbuh  dan  berkembang  kian  marak.  Ini  menjadi  tuntutan  baru bagi  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  untuk  menyelesaikannya,  pasalnya,  keberadaan PETI dapat menimbulkan dampak yang sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia terutama  masyarakat  Buru.  Kegiatan  PETI  memang  membawa  dampak  finansial  yang  positif bagi  mereka  yang  melakukannya  dan  bagi  penduduk  sekitar  area  tambang,  seperti meningkatnya  penghasilan  dan  terbukanya  lapangan  pekerjaan,  tetapi  di  sisi  lain  apa  yang mereka  lakukan  merupakan  perbuatan  melanggar  hukum  serta  memiliki  dampak  negatif terhadap  kegiatan  PETI  yang  tidak  terkendali.  Maraknya  PETI  yang  dilakukan  oleh masyarakat bukan terjadi tanpa alasan, banyak faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Untuk  itu,  dirasa  perlu  penulis  jabarkan  terlebih  dahulu  faktor  serta  dampak  dari  keberadaan PETI sebagai berikut:
Faktor penyebab terjadinya PETI merupakan faktor yang menjadi alasan berkembangnya PETI yang didapati pihak Kepolisian, diantaranya:
a.Faktor  ekonomi.  Sebagian  besar  penduduk  baik  lokal  maupun  para  transmigran  bekerja sebagai  petani,  nelayah,  buruh,  yang  berpenghasilan  tidak  seberapa  menjadikan masyarakat  mengambil  jalan  pintas  melakukan  penambangan  secara  ilegal  dengan adanya  tambang  emas.  Keterbatasan  keahlian  pelaku  usaha  dan  sempitnya  lapangan kerja,  menyebabkan  usaha  pertambangan  ini  menjadi  pilihan  utama.  Tambang  emas dianggap  menghasilkan  penghasilan  yang  besar  dan  cepat  menguntungkan.  PETI memberikan  penghasilan  bagi  rakyat  penambang,  apalagi  yang  diusahakan  di  lahan- lahan warisan turun-temurun.
b.Modal  usaha  relatif  kecil  dan  pelaksanaan  penambangan  dilakukan  secara sederhana/tradisional  tanpa  menggunakan  peralatan  berteknologi  tinggi.  PETI  yang sebagian  besar  merupakan  para  penambangan  skala  kecil  dengan  alasan  keterbatasan ekonomi tentu tertarik dengan usaha tambang ilegal yang tidak memerlukan biaya besar.
Pada  umumnya  PETI  hanya  perlu  membayar  biaya  masuk  di  area  tambang  dan  biaya untuk  mendapat  kartu  tambang  dari  pemiliki  tanah  yang  diklaim  merupakan  tanah  adat milik beberapa warga. Selain itu, para penambang ilegal skala kecil menganggap dirinya tidak  perlu  terikat  dengan  peraturan  yang  melarang  penggunaan  alat  berat,  bahan peledak serta penggunaan bahan kimia berbahaya yang melampaui batas.
c.Birokrasi  perizinan  yang  rumit.  Pelaku  usaha  beranggapan  bahwa  prosedur  pengurusan izin  usaha  pertambangan  melalui  jalur  birokrasi  yang  rumit  dan  memerlukan  waktu panjang, sehingga cenderung menimbulkan biaya tinggi. Pada umumnya perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi, dalam hal ini IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP  Operasi  Produksi,  IUPK  Operasi  Produksi,  IUP  Operasi  Produksi  khusus  untuk pengolahan  dan/atau  pemurnian,  dan  IUJP,  diharuskan  memenuhi  syarat  administratif, syarat  teknis,  syarat  lingkungan,  dan  syarat  finansial.  Kesemua  syarat  tersebut  tentu membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit  dan  waktu  yang  lama,  terutama  untuk mengeluarkan izin, pemohon izin haruslah yang memiliki kemampuan materi yang dapat dipertanggung jawabkan. Para penambang yang mayoritas penambang skala kecil tentu merasa sulit untuk mengajukan proses perizinan sehingga PETI menjadi pilihan daripada mengajukan perizinan yang dirasakan mahal, sulit, dan lama. Perusahaan yang memiliki Izin  Usaha  Pertambanga  (IUP)  tersebut  juga  bekerjasama  dengan  pemerintah  untuk penataan dan pemulihan lokasi tambang dalam hal ini melakukan pengangkatan sedimen untuk normalisasi aliran sungai sekitar lokasi tambang. Perusahaan tersebut juga berhak mengangkut  dan  menjual  hasil  komuditas  tambang  yang  telah  diolah  atau  dimurnikan serta melakukan kerja sama dengan perusahaan lain untuk melakukan penjualan.
d.Adanya  konflik  antara  Undang-Undang  Minerba  dengan  Undang-Undang  Pemda. Eksistensi  PETI  dapat  disebabkan  pula  oleh  faktor  konflik  norma  antara  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  (Undang- Undang  Minerba)  dengan  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah Daerah  (Undang-Undang  Pemda).  Konflik  norma  yang  terjadi  yakni  konflik  norma terkait  kewenangan  perizinan,  yaitu  bila  dahulu  berdasarkan  Undang-Undang  Minerba IUP  dan  IPR  permohonannya  diajukan  ke  bupati/walikota,  namun  sekarang  sesuai Undang-Undang  Pemda  permohonannya  harus  diajukan  ke  gubernur.  Begitu  pula kewenangan  pembinaan  dan  pengawasan  yang  dahulu  berada  di  pemerintah kabupaten/kota  kemudian  dialihkan  ke  pemerintah  provinsi.  Tentu  dalam  hal  terjadi konflik  antara  norma  perundang-undangan  ini  berlaku  asas lex  posteriori  derogate  legi priori dimana Undang-undang yang baru mengesampingkan Undang-undang yang lama maka,  Undang-Undang  Minerba  harus  mendasarkan  dan  menyesuaikan  dengan peraturannya pada Undang-Undang Pemda, hal ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 407 Undang-Undang Pemda. Dalam Undang-Undang Pemda diatur bahwa  kewenangan IUP/IUPK dan IPR berada dalam kewenangan gubernur, namun secara geografis banyak wilayah  di  Indonesia  yang  sulit  untuk  menjangkau  ibukota  provinsi.  Proses  pengajuan izin menjadi tidak efisien karena memerlukan biaya dan waktu lama dan pada akhirnya
penambang  memilih  untuk  tidak  mengajukan  izin  usaha.  Termasuk  mengenai kewenangan  pembinaan  dan  pengawasan  yang  dulu  dimiliki  oleh  pemerintah kabupaten/kota,  saat  ini  beralih  ke  pemerintah  provinsi  yang  berakibat  jauhnya  rentang pembinaan dan pengawasan.
e.Lemahnya  kesadaran  pelaku  usaha  PETI  terhadap  hukum  atau  peraturan  pertambangan. Kesadaran  hukum  merupakan  bagaimana  cara  seseorang  untuk  memahami  hukum  itu sendiri.  Kesadaran  hukum  pada  masyarakat  belumlah  merupakan  proses  sekali  jadi, melainkan  merupakan  suatu  rangkaian  proses  yang  terjadi  tahap  demi  tahap,  kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun  tidak  langsung.  Masyarakat  lokal  pada  umumnya  minim  akan  pendidikan, bahkan  saat  berkomunikasi  diantara  mereka  masih  ada  yang  menggunakan  bahasa daerah  Buru  dikarenakan  tidak  mengerti  dengan  bahasa  Indonesia.  Bisa  dilihat  bahwa dengan  minimnya  pengetahuan  ini  tentu  mengenai  peraturan  perunndang-undangan mereka  tidak  memahaminya.  Hukum  bagi  mereka  adalah  hukum  adat  dimana  mereka hanya  patuh  terhadap  kepala  adat.  Hal  ini  memicu  adanya  PETI,  apalagi  beberapa pemilik tanah yang menjadi area tambang merupakan tanah milik orang gunung, dimana yang  mereka  tahu  akan  mendapatkan  keuntungan  dari  biaya  masuk  area  tambang  dan biaya  untuk  mendapatkan  kartu  tambang  apabila  membiarkan  penambang  ilegal menggunakan  area  mereka  untuk  menambang.  Sementara  penduduk  lokal  yang berpendidikan,  para  transmigran,  masyarakat  dari  luar  daerah  yang  menjadi  PETI, paham  terhadap  adanya  peraturan  hukum  yang  melarang  melakukan  pertambangan secara ilegal, tetapi tidak  lagi menghiraukan  aturan yang  wajib  untuk dipatuhi  tersebut. Penyebabnya kembali lagi kepada faktor ekonomi.
Dampak adanya PETI Dampak yang terjadi dari adanya pertambangan tanpa izin sebagai berikut:
a.Dampak  Lingkungan.  PETI  dilakukan  dengan  praktik  pertambangan  yang  seadanya  atau tidak  melalui  penerapan good  mining  practices ,  padahal  dalam  pengusahaan pertambangan  terdapat  kaidah-kaidah  teknik  dan  lingkungan  yang  harus  dipatuhi (Ahmad Redi,  2017 : 140). Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan merusak dan  mencemari  lingkungan  hidup.  Telah  diketahui  bahwa  penambangan  emas  sendiri menggunakan  merkuri  melebihi  batas  dalam  pengelolaan  mineral  logam  berupa  emas. Merkuri  bahkan  sudah  masuk  ke  dalam  tubuh  manusia,  baik  melalui  udara  maupun ontrol pada rantai makanan. Kadar merkuri yang ditemukan mencapai 18 (delapan belas) ontrol  per  1  (satu)  kilogram  sampel  atau  36  (tiga  puluh  enam)  kali  dari  standar. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi diantaranya:
1)Kerusakan  tanah,  yang  mengandung  zat  kimia  seperti  Fe,  SO4,  Mg  dan  Pb  yang bersifat beracun;
2)Ancaman tanah longsor yang mengancam keselamatan penambang;
3)Erosi tanah, penggalian yang berpotensi mengalami erosi karena tidak adanya vegetasi penutup tanah;
4)Pencemaran  air,  secara  langsung  kali  Anahoni  telah  tercemar  akibat  limbah  yang mengandung  belerang  (b)  dan  merkuri  (Hg)  dan  sianida  yang  mengandung  logam berat.  Aliran  kali  Anahoni  menjadi  keruh  akibat  pembuangan  sisa  hasil  rendaman, tambak larut dan dompeng;
5)Hutan dan lahan pertanian menjadi rusak;
6)Pencemaran air laut dan kawasan hutan mangrove dalam Teluk Kaiely dan sekitarnya.
b.Dampak Penerimaan Negara. Terhadap usaha pertambangan yang sah setidaknya terdapat beberapa  pajak  yang  dibayarkan  oleh  pemegang  izin  usaha  pertambangan,  antara  lain Pajak  Bumi  Bangunan,  Pajak  Pertambahan  Nilai,  Pajak  Penghasilan,  Pjak  Daerah  dan Retribusi  Daerah,  penerimaan  negara  bukan  pajak  dari  ontrol  dan  iuran  tetap.  Biaya masuk  lokasi  tambang  merupkan  biaya  transaksi  politik  karena  biaya  yang  dikeluarkan penambang merupakan biaya legalisasi usaha secara sepihak oleh pemerintah adat tanpa izin resmi dari pemerintah daerah.
c.Dampak  Konflik  Sosial.  Sampai  saat  ini,  kegiatan  pertambangan  telah  menjadi  sumber dari  berbagai  konflik  yang  disebabkan  oleh  kebijakan  dan  ketidakpastian  regulasi  atas penggunaan  tanah  dan  hak  milik,  pertambangan  rakyat  ontrol,  polusi  dan  dampak lingkungan,  serta  ketidakpastian  seputar  mata  pencaharian  warga  setempat  apabila adanya penutupan tambang.
d.Dampak  Kesehatan,  Keselamatan,  dan  Keamanan  Kerja  (K3).  Kegiatan  pertambangan memiliki potensi risiko yang besar apabila mekanisme K3 tidak diterapkan dengan baik. Pada  tambang    sendiri  banyak  terdapat  korban  jiwa  dan  orang  hilang  akibat  tertimbun longsor  saat  melakukan  penggalian  tanah  untuk  mencari  kandungan  emas  yang membentuk  lubang-lubang  tikus.  Bukan  hanya  keamanan  dan  keselamatan  kerja,  PETI menggunakan merkuri yang jelas dapat mengganggu kesehatan.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  meskipun  PETI  menjadi  salah  satu  dari kegiatan  yang  sangat  menguntungkan  masyarakat,  tetapi  banyak  dampak  negatif  yang  terjadi dikemudian  hari.  Untuk  mengurangi  resiko  yang  ditumbulkan  PETI,  sudah  barang  tentu menjadi  tugas  penegak  hukum  untuk  mengatasinya,  karena  berkaitan  dengan  aturan  yang dilanggar oleh para penambang liar tersebut.
2.Kendala  Unit  TIPIDTER  (Tindak  Pidana  Tertentu)  Dalam  Mencegah  Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  AIPDA  ROMI  MUSTAFA  sebagai BANIT  (Bintara  Unit)  Polda  Sumatera  Barat  bahwa  kendala  Unit  TIPITER  (Tindak  Pidana Tertentu)  dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pertambangan  tanpa  izin  di  Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat adalah:
1. Sulitnya  melakukan  penegakan  hukum  dikarenakan  lokasi  pertambangan  yang  jauh sehingga  setiap  akan  melakukan  kegiatan  penegakan  hukum  terlebih  dahulu  diketahui oleh pelaku tambang.
2. Adanya pembekingan dari pihak-pihak tertentu.
3. Karakteristik  masyarakat  yang  cendrung  menyembunyikan  peristiwa  tersebut  karena sebagian keluarganya bekerja di pertambangan tersebut.
4. Kurangnya  kerja  sama  antara  Kepolisian  Polda  Sumatera  Barat  dengan  Dinas  ESDM Provinsi  Sumatera  Barat  dikarenakan  dalam  melakukan  penegakan  masing-masing instansi  tidak  saling  berkoordinasi  dan  hanya  jalan  sendiri-sendiri  dalam  melakukan penegakan.
Penambangan  ilegal  merupakan  permasalahan  antara  kelangsungan  hidup  hari  ini  dan masa  depan,  untuk  itu  sudah  seharusnya  kegiatan  penambangan  emas  ilegal  ini  diberantas demi  kemakmuran  seluruh  masyarakat.  Namun,  pemberantasan  PETI  seperti  yang  penulis uraikan  sebelumnya  bahwa  tak  semudah  membalikkan  telapak  tangan.  Kepolisian  Polda Sumatera  Barat  sebagai  lembaga  penegak  hukum  yang  memiliki  wewenang  untuk  bertindak memberantas PETI di Polda Sumatera Barat menghadapi banyak kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku penambangan liar tersebut.
Secara  umum  kendala  penegakan  hukum  yang  dihadapi  Kepolisian  Polda  Sumatera Barat terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin adalah:
1.    Kendala  internal  yaitu  kendala  yang  terdapat  dalam  lingkup  instansi  Kepolisian  Polda Sumatera  Barat  yang  merupakan  faktor  penghambat  dalam  melakukan  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  pertambangan  tanpa  izin  di  Polda  Sumatera  Barat, diantaranya adalah:
a.Personil  penyidik  yang  tidak  memadai.  Kepolisian  Polda  Sumatera  Barat  yang dimaksud  dengan  personil  penyidik  yang  tidak  memadai  yaitu  tidak  seimbangnya kuantitas  dan  kualitas  aparat  penyidik  dengan  kasus  yang  mereka  tangani.  yakni, yaitu  jumlah  anggota  penyidik  Unit  Tindak  Pidana  Tertentu  di  Kepolisian  Polda Sumatera  Barat  terdaapat  5  (lima)  anggota  penyidik  dan  tidak  seimbang  dengan laporan  kasus  pertambangan  emas  tanpa  izin  yang  diterima  pihak  kepolisian.  Oleh karenanya, satu orang penyidik dapat menangani lebih dari tiga kasus. Hal ini tidak sesuai  dengan  kebutuhan  ideal  penyidikan  yang  diatur  dalam  Pasal  14  ayat  (2) Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2009  Tentang
Pengawasan  dan  Pengendalian  Penanganan  Perkara  Pidana  di  Lingkungan Kepolisian  Republik  Indonesia,  yang  menyatakan  bahwa:  Setiap  penyidikan  untuk satu  perkara  pidana  tidak  dibenarkan  hanya  ditangani  oleh  satu  orang  penyidik, melainkan harus oleh Tim Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut: 1) setiap tim penyidik  sekurang-kurangnya  terdiri  dari  dua  orang  penyidik;  dan  2)  dalam  hal jumlah penyidik tidak memadai dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani oleh  suatu  kesatuan,  satu  orang  penyidik  dapat  menangani  lebih  dari  satu  perkara, paling  banyak  tiga  perkara  dalam  waaktu  yang  sama.  Kurangnya  jumlah  anggota penyidik  ini  juga  yang  menyebabkan  Kepolisian  Polda  Sumatera  Barat  melakukan penyelidikan  serta  penyidikan  berdasarkan  laporan  masyarakat,  karena  dirasa  tidak memungkinkan  mengatasi  keseluruhan  jumlah  PETI  di  Wilayah  Sumatera  Barat. Sementara  itu,  kualitas  anggota  penyidik  kantor  Kepolisian  Polda  Sumatera  Barat juga  tidak  memadai  dikarenakan  belum  ada  penyidik  yang  memiliki  Sumber  Daya Manusia  (SDM)  yang  berkompeten  dalam  hal  menangani  kasus  kejahatan lingkungan  hidup  terutama  di  bidang  pertambangan,  hal  ini  ditunjukan  dengan dilibatkannya  saksi  ahli  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup.  Kuantitas  dan  kualitas personil  penyidik  dalam  unit  tindak  pidana  tertentu  yang  belum  memadai  tersebut menjadi  faktor  penghambat  dalam  proses  penyidikan  terhadap  kasus  pertambangan emas  tanpa  izin  di  Polda  Sumatera  Barat,  karena  meskipun  melibatkan  ahli  dari Dinas  Lingkungan Hidup, penyidik polisi  juga harus memiliki pengetahuan tentang lingkungan hidup yang berdampak pada penentuan pemidanaaan.
b. Kurangnya  sarana  dan  prasarana.  Tidak  semua  Kesatuan  Wilayah  Kepolisian  Daerah (Polda)  memiliki  Laboratorium  Forensik  masing-masing,  sehingga  Pusat Laboratorium  Forensik  serta  Laboratorium  Forensik  Cabang  harus  melakukan koordinasi  dengan  setiap  Kesatuan  Wilayah  Kepolisian  Daerah  (Polda).  Kepolisian Polda  Sumatera  Barat  sendiri  untuk  melakukan  uji  laboratorium  atau  uji  barang bukti,  dalam  hal  ini  bahan  kimia  yang  digunakan  dalam  melakukan  pertambangan emas  di  Wilayah  Sumatera  Barat  yang  merupakan  barang  bukti.  Penyidik  dalam melakukan penyidikannya terkait uji barang bukti kurang lebih membutuhkan waktu paling  cepat  2  bulan  untuk  dapat  mengetahui  kandungan  kimia  yang  digunakan sebagai  bahan  untuk  memurnikan  emas  oleh  penambang  liar.  Kurangnya  jumlah Laboratorium  Forensik  pada  setiap  Kesatuan  Wilayah  Kepolisian  Daerah  (Polda) tentu  menjadi  penghambat  dalam  melakukan  proses  penyidikan  karena membutuhkan  waktu  yang  lama  dan  tidak  sesuai  dengan  asas  cepat,  efisien,  dan professional serta akuntabel.
2.  Kendala eksternal yaitu kendala yang berasal dari luar kepolisian yang ditemukan dalam proses penyidikan, diantaranya:
a.Tidak  ada  partisipasi  aktif  dari  instansi  lain.  Kerjasama  antara  aparat  kepolisian dengan  Dinas  Energi  Sumber  Daya  Alam  atau  ESDM  khususnya  bidang pertambangan  umum  sangat  diperlukan  untuk  melaksanakan  penegakan  hukum terhadap penambang emas ilegal ini. Tetapi dalam praktek di lapangan, justru tidak ada kerja sama yang baik antara pihak kepolisian dengan Dinas ESDM. Kurangnya kerja  sama  antara  Kepolisian  Polda  Sumatera  Barat  dengan  Dinas  ESDM  Provinsi Sumatera  Barat  dikarenakan  dalam  melakukan  penegakan  masing-masing  instansi tidak  saling  berkoordinasi  dan  hanya  jalan  sendiri-sendiri  dalam  melakukan penegakan. Misalnya saja dalam pengawasan serta pembinaan Dinas ESDM selaku perwakilan  pemerintah  provinsi  hanya  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan terhadap  usaha  tambang  yang  sudah  memiliki  izin,  sedangkan  untuk  PETI  sebagai usaha  yang  ilegal  diserahkan  kepada  kepolisian  karena  dianggap  menyangkut dengan  ketentuan  pidana,  ditambah  lagi  dengan  persoalan  rumitnya  prosedur permohonan  perizinan  di  Dinas  ESDM,  menimbulkan  masalah  PETI  yang berkelanjutan.  Selain  itu,  pemerintah  Kota    juga  seolah  menutup  mata  terhadap PETI.  Dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah  Daerah  membuat  pemerintah  Sumatera  Barat  lepas  tangan  karena
menganggap semua tanggung jawab berada di provinsi baik terhadap PETI maupun dampak yang dihasilkan dari adanya PETI tersebut. Dari hal ini dapat di;ihat bahwa kurang  adanya  partisipasi  aktif  dari  pemerintah  provinsi  maupun  kabupaten  untuk bekerjasama  dengan  pihak  kepolisian  untuk  mengatasi  masalah  PETI  di  Wilayah Sumatera Barat.
3.Upaya  yang  Dilakukan  untuk  Mengatasi  Kendala  Unit  TIPIDTER  (Tindak  Pidana Tertentu) Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Tipidter Polda Sumatera Barat AKP Gusnedi  S.H  bahwa  upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  Unit  TIPITER  (Tindak Pidana  Tertentu)  dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  pertambangan  tanpa  izin  di Wilayah  Hukum  Polda  Sumatera  Barat  adalah:  1)  Melaksanakan  Penyelidikan  dengan menggunakan  metode  Penyelidikan  Undercover;2)  Selarasnya  keinginan  untuk  menegakkan hukum baik dari kepolisian maupun dari pemerintahan setempat; 3)  Adanya  keterbukaan dan kerjasama  antara  pihak  kepoilisian  dan  masyarakat  agar  tidak  rusaknya  kekayaan  alam  tidak disalahgunaan  yang  mengakibatkan  bencana  alam  serta  untuk  menjada  dampak  Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja (K3).
Adanya  kerja  sama  yang  baik  antara  Kepolisian  Polda  Sumatera  Barat  dengan  Dinas ESDM  Provinsi  Sumatera  Barat  agar  bersama-sama  dalam  melakukan  koordinasi  penegakan hukum.  Dalam  mengatasi  kendala  yang  dihadapi  Kepolisian  Polda  Sumatera  Barat  untuk menanggulangi tindak pidana pertambangan tanpa izin di DI Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat, pihak kepolisian melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:
1.Upaya terhadap kendala internal
a.Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  anggota  penyidik  di  Unit  Tipiter  Polda  Sumatera Barat.  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  berkualitas  dan  profesional  sudah  barang tentu  diperlukan  di  dalam  lingkup  institusi  kepolisian  agar  masyarakat  yang  dilayani mendapat keadilan yang selayaknya. Maka dari itu perlu dilakukan pembenahan dalam institusi Kepolisian Polda Sumatera Barat. Untuk mengatasi masalah kualitas anggota penyidik,  dilakukan  pelatihan-pelatihan,  diklat,  dan  evaluasi  terhadap  personil  yang berkaitan  dengan  tindak  pidana  pertambangan.  Dengan  begitu  akan  menambanh pemahaman  para  penyidik  sehingga  tidak  perlu  mendatangkan  ahli  dari  instansi  lain dan akan membuat  tahap  penyidikan cepat  terselesaikan.  Sedangkan untuk mengatasi masalah  kuantitas  dimana  kurangnya  personil  dalam  melakukan  penyidikan  guna menambah personil dan merangkap tugas sesuai dengan kewenangannya.
b.Mengandalkan  Rencana  Strategi  yang  disusun  Kepolisian  Republik  Indonesia. Penyelidik  maupun  penyidik  yang  berupaya  mengenali,  mencari,  mengambil  dan mengumpulkan  barang  bukti  memerlukan  ketelitian,  kecermatan,  dan  pengetahuan atau  keahlian  mengenai  bahan  atau  barang  bukti  tersebut.  Barang  bukti  yang ditemukan  dalam  tindak  pidana  pertambangan  pada  dasarnya  bersifat  mikro  yang keberhasilan  penemuan  dan  pemeriksaan  sangat  tergantung  terhadap  teknologi  yang dipergunakan seperti merkuri dan sianida. Oleh karena itu, tahan ini perlu melibatkan laboratorium  forensik.  Dari  hasil  pemeriksaan  laboratorium  tersebut  nantinya  dapat dijadikan petunjuk dalam proses penyelidikan/penyidikan lebih lanjut.
2. Upaya terhadap kendala eksternal
a.Meningkatkan  koordinasi  dengan  ESDM  dan  pemerintah  dalam  penegakan  hukum tindak  pidana  pertambangan  tanpa  izin.  Adanya  stigma  yang  timbul  bahwa  anggota Kepolisian  Republik  Indonesia  (Polri)  tidak  tegas  dan  kurang  profesional  dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya selaku aparat penegak hukum, sebenarnya  tidak  dapat  dibebankan  kepada  anggota/institusi  Polri  semata,  namun dipengaruhi  pula  oleh  faktor  dari  luar,  yaitu  koordniasi  yang  lemah  dengan  instansi penegak hukum lainnya. Polda Sumatera Barat terlihat bekerja sesuai kewenangannya masing-masing  tanpa  memperhatikan  penegakan  hukum  yang  seharusnya  dilakukan dengan  bekerja  sama  secara  tegas  antar  institusi.  Untuk  itu,  pihak  Kepolisian  Polda Sumatera  Barat  menyusun  strategi  guna  meningkatkan  koordinasi  antar  instansi
penegak  hukum  demi  terwujudnya  koordinasi  yang  sinergis.  Dinas  ESDM  Provinsi Sumatera Barat harus dilibatkan dalam proses penegakan  hukum bersama  kepolisian, seperti  aktif  dalam  melakukan  sosialisai  terhadap  PETI  mengenai  dampak  yang  akan timbul  pada  diri  pelaku  serta  lingkungan  sekitar  dan  menanamkan  pemahaman mengenai  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku,  ikut  melakukan  razia  pada lokasi  tambang  serta  berpartisipasi  dalam  melakukan  penyidikan.  Dasar  yuridis  yang melibatkan  insitusi  lain  untuk  melakukan  proses  penyidikan  terdapat  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  maupun  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan  penyidik  adalah:  1)  Pejabat  polisi  Negara  Republik  Indonesia;  dan  2) Pejabat  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  Undang- undang.  Bukan  hanya  menjadi  tanggung  jawab  kepolisian  dengan  Dinas  ESDM, melainkan tugas ini semestinya dijalankan juga oleh pemerintah kabupaten. Meskipun berlakunya Undang-Undang Pemda yang menyatakan kewenangan mengenai tambang berada  di  provinsi,  pemerintah  kabupaten  sebagai  pemilik  daerah  tempat  adanya tambang  memliki  tanggung  jawab  untuk  menjaga  kesejahteraan  masyarakat  serta lingkungan,  bukan  hanya  untuk  masa  sekarang  namun  juga  masa  yang  akan  datang. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah kabupaten untuk membantu pihak kepolisian diantaranya bekerja sama dalam melakukan sosialisai terhadap masyarakat khususnya masyarakat  adat,  kemudian  menurunkan  satuan  polisi  pamong  praja  untuk  ikut mengamankan  area  tambang  bersama  kepolisian.  Keterlibatan  institusi  lain  yang diberikan  kewenangan  untuk  turut  serta  dalam  melakukan  proses  penyidikan  akan memudahkan dalam pengungkapan tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan  terhadap  tindak  pidana  pertambangan  batuan  tanpa  izin,  seperti  kendala sumber  daya  manusia,  masalah  kuantitas  dan  kualitas  anggota  penyidik,  dan sebagainya,  sehingga  peran  institusi  lain  dalam  tugas  penyidikan  dapat  membantu proses penegakan hukum.
b.Melakukan  fokus  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  penggunaan  Merkuri  oleh PETI.  Masalah  kepentingan  politik  yang  melibatkan  kekuasaan  dari  beberapa  pihak merupakan  rahasia  umum  yang  terjadi  terkait  pertambangan  terutama  tambang  emas. Namun, pihak kepolisian  sulit mengabaikan fakta bahwasanya  ada banyak pihak dari kalangan  bawah  yang  ikut  diuntungkan  dengan  adanya  tambang  emas  ini,  meskipun yang  lebih  banyak  menikmati  hasil  dari  keberadaan  PETI  adalah  pihak-pihak  yang berkuasa. Personil penyidik yang terbatas, kurangnya sarana dan prasarana, sikap acuh dari  pemerintah,  membuat  pihak  kepolisian  berjalan  pincang  dalam  mengatasi  PETI Sumatera  Barat.  Masyarakat  tidak  bisa  disalahkan  dalam  hal  ini  karena  sekalipun ditaatinya  aturan,  tidak  ada  timbal  balik  yang  setimpal  dari  pemerintah  terhadap mereka untuk kebutuhan  hidup yang akan terus berlanjut dan menjadi suatu prioritas. Untuk  itu,  dengan  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2017  Tentang Pengesahan Konvensi Minimata mengenai Merkuri, Kepolisian Polda Sumatera Barat khususnya Unit Tipiter Sat Reskrim membuat mekanisme baru dengan memfokuskan penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  pengunaan  merkuri  baik  oleh  PETI  maupun oleh usaha pertambangan yang telah memperoleh izin. Strategi ini mulai diberlakukan oleh  pihak  kepolisian  sejak  November  2017.  Dengan  demikian  PETI  di  Polda Sumatera  Barat  dibiarkan  melakukan  aktivitas  tambang  selama  tidak  menggunakan bahan kimia merkuri. Merkuri atau yang biasa disebut dengan raksa adalah salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan hidup oleh karena bersifat  toksik,  ipersisten,  bioakumulasi  dan  dapat  berpindah  dalam  jarak  jauh  di atmosfir.  Dengan  bantuan  bakteri  di  sedimen  dan  perairan,  merkuri  berubah  menjadi metil  merkuri  yang  lebih  berbahaya  bagi  kesehatan  karena  masuk  pada  dalam  rantai makanan.  Penggunaan  merkuri  dalam  kegiatan  pertambangan  seperti  halnya  yang terjadi  di  Sumatera  Barat  tidak  sejalan  dengan  asas  pengelolaan  pertambangan  yang berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan.  Keberadaan  prinsip  berkelanjutan  dan
berwawasan  lingkungan  tersebut  diakui  oleh  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.  Terdapat  beberapa  alasan  mendasar digunakannya  merkuri  dalam  kegiatan  penambangan  emas  skala  kecil  di  Sumatera Barat yaitu pengetahuan mengenai metode bagaimana menambang emas yang dimiliki oleh masyarakat sebagai penambang masih sederhana, masyarakat sebagai penambang tidak  mengetahui  bahwa  merkuri  yang  digunakan  dalam  tahapan  penambangan berbahaya  bagi  kesehatan  lingkungan,  dan  karena  melimpahnya/tersedianya  merkuri dengan  harga  yang  terjangkau.  Penyelenggaraan  kegiatan  pertambangan  dengan menggunakan  merkuri  yang  terjadi  Sumatera  Barat  tidak  mempertimbangkan  segi penjaminan  terhadap  kesejahteraan  masa  mendatang  bagi  Bangsa  Indonesia,  karena masyarakat  akan  membayar  semua  dampak  yang  ditimbulkan  akibat  penggunaan merkuri terhadap kesehatan manusia dan lingkungan pada akhirnya. Hal ini membuat Kepolisian  Polda  Sumatera  Barat  memilih  untuk  memberantas  terlebih  dahulu penggunaan  merkuri  yang  lebih  menonjolkan  dampak  negatif  atas  penggunaannya. Dari uraian di atas, dapatlah diketahui bahwa polisi mendapati berbagai kendala yang menghambat  jalannya  proses  hukum,  namun  demikian,  pihak  kepolisian  tidak  hanya tinggal  diam  dan  melakukan  upaya-upaya  yang  diharapkan  bisa  mengatasi  kendala yang  terjadi  demi  terwujudnya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana pertambangan  di  Sumatera  Barat.  Sejalan  dengan  itu,  penulis  sepakat  dengan pemikiran  Joseph  Goldstein  yang  sudah  lebih  dulu  dituangkan  dalam actual enfrorcement  theory dimana  dalam  penegakan  hukum,  para  penegak  hukum  tidak dapat  melakukan  penegakan  hukum  tersebut  secara  maksimal.  Meskipun  peraturan telah  dirancang  sedemikian  rupa  namun  adanya  keterbatasan-keterbatasan menyebabkan  penegakan  hukum  secara  sempurna  menjadi  tidak  realistis.  Teori tersebut  terbukti  benar  dengan  adanya  kendala  penegakan  hukum  oleh  Kepolisian Polda Sumatera Barat terhadap PETI di Sumatera Barat.

## D. Penutup
Peranan  Unit  TIPIDTER  (Tindak  Pidana  Tertentu)  dalam  mencegah  terjadinya  tindak pidana  pertambangan  tanpa  izin  di  Wilayah  Hukum  Polda  Sumatera  Barat  adalah  melakukan usaha preventif dan usaha represif yaitu melakukan sosialisasi, patrol dan pengawasan dengan cara  melakukan  penyelidikan  ke  lokasi  yang  di  duga  tempat  terjadi  tindak  pidana pertambangan  serta  tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian Polda Sumatera Barat khususnya di Unit Tindak Pidana Tertentu yaitu proses penyelidikan dan penyidikan  dibagi  atas  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  dan  penyerahan berkas perkara. Kendala Unit TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) dalam mencegah terjadinya tindak  pidana  pertambangan  tanpa  izin  di  Wilayah  Hukum  Polda  Sumatera  Barat  adalah sulitnya  melakukan  penegakan  hukum  dikarenakan  lokasi  pertambangan  yang  jauh  sehingga setiap  akan  melakukan  kegiatan  penegakan  hukum  terlebih  dahulu  diketahui  oleh  pelaku tambang,  adanya  pembekingan  dari  pihak-pihak  tertentu,  karakteristik  masyarakat  yang cendrung  menyembunyikan  peristiwa  tersebut  karena  sebagian  keluarganya  bekerja  di pertambangan  tersebut  dan  kurangnya  kerja  sama  antara  Kepolisian  Polda  Sumatera  Barat dengan  Dinas  ESDM  Provinsi  Sumatera  Barat  dikarenakan  dalam  melakukan  penegakan masing-masing  instansi  tidak  saling  berkoordinasi  dan  hanya  jalan  sendiri-sendiri  dalam melakukan  penegakan.  Upaya  yang  dilakukan  untu  mengatasi  kendala  Unit  TIPIDTER (Tindak Pidana Tertentu) dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin di Wilayah  Hukum  Polda  Sumatera  Barat  adalah  melaksanakan  Penyelidikan  dengan menggunakan  metode  Penyelidikan Undercover, selarasnya  keinginan  untuk  menegakkan hukum  baik  dari  kepolisian  maupun  dari  pemerintahan  setempat,  adanya  keterbukaan  dan kerjasama  antara  pihak  kepoilisian  dan  masyarakat  agar  tidak  rusaknya  kekayaan  alam  tidak disalahgunaan  yang  mengakibatkan  bencana  alam  serta  untuk  menjada  dampak  Kesehatan, Keselamatan,  dan  Keamanan  Kerja  (K3)  dan  danya  kerja  sama  yang  baik  antara  Kepolisian Polda Sumatera Barat dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat agar bersama-sama dalam melakukan koordinasi penegakan hukum.

## Daftar Pustaka
http://eprints.undip.ac.id/33570/1/tesis_pdf.pdf Nurlaila,  2014, Dampak  Aktivitas  Pertambangan  Terhadap  Tingkat  Kesejahteraan Masyarakat Tepian Hutan , Institut Pertanian Bogor, Bogor. http://eprints.upnjatim.ac.id/4782/1/file1.pdf
Otong Rosadi, 2012, Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum Dan Sosial , Thafa Media, Cetakan. 1, Padang. Salim HS, 2008, Hukum Pertambangan di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta H. Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ahmad  Redi,  2017, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara, Sinar Grafika, Jakarta.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2003  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2010  Tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.