## Wajah Hukum

## Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Aspek Yuridis Hukum Perkawinan di Indonesia
Beridiansyah 1
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Kec. Danau Tlk., Kota Jambi, Jambi 36122 Correspondence email: berdi.wira@gmail.com
Abstrak. Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945,  Negara  Indonesia  telah  menyatakan  dirinya menjadi negara hukum artinya bahwa dalam menjalankan kehidupan dan roda pemerintahan setiap orang yang tunduk  pada  kaidah-kaidah  hukum  Indonesia  berkewajiban  untuk  melaksanakannya  dan  mentaatinya.  Hukum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimaksudkan untuk  memberikan kepastian hukum dalam memenuhi hak untuk melanjutkan keturunan serta terbebas dari ancaman kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisa yuridis terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama,  sebagai  sumbang  saran  pemikiran  penulis  terhadap  perkembangan  hukum  perkawinan  di  Indonesia, metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  suatu  pendekatan  yang  mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Kata kunci : Hukum perkawinan, pernikahan beda agama, tujuan hukum.
Abstract. Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution (UUD), the State of Indonesia has declared itself to be  a  state  of  law,  meaning  that  in  running  life  and  the  wheels  of  government  everyone subject  to  the  rules  of Indonesian  law  is  obliged  to  implement  and  obey  them.  The  law  of  marriage  as  regulated  in  the  law  of  the Republic  of  Indonesia  Number  16  of  2019  concerning  amendments  to  Law  Number  1  of  1974  is  intended  to provide  legal  certainty  in  fulfilling  the  right  to  continue  offspring  and  be  free  from  the  threat  of  violence  and discrimination. This research was conducted to conduct a juridical analysis of marriages conducted by couples of  different  religions,  as  a  contribution  to  the  author's  thoughts  on  the  development  of  marriage  law  in Indonesia, the research method used is a normative juridical approach, namely an approach that refers to the applicable  laws  and  regulations,  to  achieve  the  objectives  of  the  law  itself,  namely  justice,  benefit,  and  legal certainty.
Keywords: Marriage law, interfaith marriage, legal purposes.

## PENDAHULUAN
Pernikahan  yang  dilaksanakan  di  Indonesia  berdasarkan  pada  ketentuan  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup umat manusia dimuka bumi selain daripada  itu  untukmembentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  dalam  perkembangannya  ketentuan  dalam  undang-undang  perkawinan tersebut menimbulkan permasalahan hukum yaitu terjadinya multi tafsir terkait bunyi dalam Pasal 2 ayat  1  disebutkan  bahwa  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya.
Kasus  Pernikahan  beda  agama  di  Indonesia  tercatat  sebanyak  1.425  pasangan  terhitung  dari tahun  2005,  pernyataan  Direktur  Program Indonesia  conference  on  Religion  and  Peace (ICRP) Ahmad Nurcholis. 2 Beberapa kutipan yang penulis rujuk yaitu pertama Permohonan Perkawinan beda agama  pada  tanggal  27  Juni  2022  yang  diajukan  oleh  DRS  (Kristen)  dan  JN  (Islam),  di  Pengadilan Negeri  Jakarta  Selatan  (PN  Jaksel),  pernikahan  telah  dilangsungkan  di  Gereja  Kristen  Nusantara Jakarta  Pusat  pada  tanggal  31  Mei  2022.  Kedua  pasangan  mengajukan  permohonan  yaitu  agar perkawinan  yang  telah  dilaksanakan  dianggap  sah  oleh  hukum  dan  meminta  Dinas  Kependudukan
1 Dosen Universitas Batanghari.
2 https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di- indonesia-jangan-kaget-ya, diunduh Tanggal 23 Nopember 2022.
dan  pencatatan  sipil  (Dukcapil)  untuk  menerbitkan  akta  perkawinan,  terhadap  gugatan  tersebut majelis  hakim  memutuskan  menolak  permohonan  kedua  pasangan  terhadap  keabsahan  perkawinan namun majelis mengabulkan untuk Dukcapil melakukan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan terhadap kedua pasangan tersebut. 3 Kedua pernikahan Petrus Nelwan dan Andy Vonny G Mahkamah Agung  (MA)  mengabulkan  permohonan  perkawinan  beda  agama  melalui  Putusan  Nomor 1400K/PDT/1986,  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak menyebutkan  perbedaan  agama  calon  suami  dan  istri  larangan  perkawinan. Ketiga permohonan perkawinan  beda  agama  antara  RA  dan  EDS  pada  26  April  2022  di  pengadilan  Negeri  Surabaya dalam amar putusannya menetapkan (1) dikabulkannya gugatan para pemohon; (2) diijinkan pemohon untuk  melakuan  pernikahan  di  hadapan  Pejabat  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil (Dukcapil) ; (3) agar dilakukan pencatatan perkawinan kedalam Register pencatatan perkawinan dan diperintahkan  untuk  segera  menerbitkan  Akta  Perkawinan  tersebut;  (4)  Para  pemohon  dibebankan biaya persidangan sebesar Rp. 120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah). 4
Dari beberapa amar putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tersebut berakibat kepada logika  hukum  yaitu  akan  terjadi  penafsiran  dari  masing-masing,  hal  tersebut  mengakibatkan terjadinya  pengaburan  asas  hukum  yang  dianut  dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  setiap  peraturan undang-undang  yang  berlaku  terkandung  asas-asas  hukum  yang  menjadi  dasar  pembentuknya. Satjipto  Rahardjo  mengatakan  asas  hukum  adalah  “jantungnya”  peraturan  hukum, 5 untuk  paham peraturan  hukum  harus  terlebih  dahulu  memahami  asas  dari  yang  terdapat  pada  peraturan  tersebut. Methodenlehre  der  Rechtswissenschaft yang  ditulis  Karl  Larenz  menyampaikan  bahwa  asas  hukum merupakan indikator  hukum ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum. 6 Dalam asas hukum termuat tuntutan etis sehingga asas hukum menjadi penghubung antara peraturan hukum dan cita-cita sosial serta pandangan etis masyarakat.
Diberlakukan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  bertujuan  mencapai  tujuan  apa  yang menjadi  tujuan  dari  hukum  itu  sendiri Gustav  Radbruch dalam  bukunya “einführung  in  die rechtswissenschaften” menyatakan bahwa 3 nilai dasar tujuan hukum tersebut yaitu : nilai  Keadilan ( Gerechtigkeit ), kedua kemanfaatan ( Zweckmassigkeit ), ketiga kepastian Hukum ( Rechtssicherheit ). 7 Satjipto  Rahardjo  menggambarkan  ketiga  nilai  dasar  tersebut  sebagaimana  yang  tergambar  dalam gambar berikut : 8
Tanpa  Kepastian  hukum  menimbulkan  ketidaktahuan  apa  yang  harus  dilakukan  dan  akhirnya timbulah ketidakpastian ( uncertainty ) akibat yang terjadi adalah timbulnya kekerasan ( chaos ) sebagai dampak  dari  ketidaktegasan  dalam  menerapkan  sistem  hukum  yang  diberlakukan.  Dari  pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahwa kepastian hukum adalah pemberlakuan hukum secara jelas, dan  tetap  konsisten  dalam  pelaksanaannya  sehingga  tidak  dapat  terpengaruh  oleh  unsur-unsur  yang sifatnya  subjektif  maupun  objektif. 9 Dengan  adanya  asas  kepastian  hukum  menjadi  suatu  bentuk
3 https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia- bolehkah, diunduh Tanggal 23 November 2022.
4 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html , diunduh 24 Nopember 2022.
5 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 45
6 Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146
7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19
8 Ibid, Hlm 20.
9 R.  Tony  Prayogo,  “Penerapan  Asas  Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194
perlindungan  bagi  para yustisiabel (pencari  keadilan)  dari  kesewenang-wenangan,  yang  mempunyai pengertian  bahwa  bahwa  seseorang  akan  dan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam keadaan tertentu. 10
Permasalahan yang timbul berdasarkan uraian tersebut diatas adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana perkawinan beda agama di Indonesia menurut kajian yuridis ?
2. Akibat apa yang ditimbulkan dari Perkawinan beda agama dalam sistem hukum Indonesia ?

## METODE

## Pendekatan dan spesifikasi Penelitian
Pendekatan  kebijakan  hukum  adalah  pendekatan  yang  dipergunakan  pada  penelitian  dengan hukum  doktrinal.  Pada  penelitian  dipergunkan  data  sekunder  bersumber  dari  studi  kepustakaan, yuridis  normatif  dipergunakan  dalam  penelitian  ini.  Hukum  primer  dan  memakai  pendekatan perundang-undangan adalah bahan sumber hukum pada dalam penelitian ini, dalam pengertian bahwa terhadap  permasalahan  yang  ada  akan  ditinjau  dari  aspek  hukum  serta  menelaah  buku,  makalah, peraturan undang-undang yang selanjutnya dihubungkan terhadap permasalahan yang akan dikaji;

## Sumber data dan Teknik pengumpulan data
Data Primer dan data sekunder dipergunakan dalam penelitian ini, Teknik dengan metode studi litratur, jurnal dan buku-buku referensi lainnya, dipergunakan dalam mengumpulkan data penelitian;

## Analisis data
Dalam  penelitian  ini  pengolahan  data  mempergunakan  Teknik  Analisis  deskriptif  kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dilakukan analisa sesuai dengan teori. Metode ini memberikan kejelasan pada Penulis tentang permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

## HASIL
Segala  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  setiap  orang  diIndonesia  harus  taat  dan  patuh terhadap ketentuan  dan  peraturan  yang  diberlakukan,  karena  sistem  yang  dianut    adalah  negara  hukum  yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, 4 (empat) ketentuan yang dianut pada  hirarki perundang- undangan adalah sebagai berikut : 11
1. Lex  superiori  derogate  legi  inferiori yaitu  ketentuan  yang  terdapat  pada  peraturan  lebih  rendah jangan bertentangan dengan ketentuan pada peraturan yang lebih tinggi;
2. Lex  specialis  derogate  legi  generali yaitu  ketentuan  yang  telah  diatur  pada  peraturan  yang  lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum;
3. Lex  posteriori  derogate  legi  priori yaitu  ketentuan  pada  peraturan  yang  baru  mengesampingkan ketentuan yang berlaku pada peraturan yang lama;
4. Ketentuan  yang  termuat  dalam  Peraturan  hanya  bisa  dihapus  dengan  peraturan  yang  sifatnya sederajat atau lebih tinggi.
Makna  yang  terkandung  pada  ketentuan  tersebut  bahwa  dalam  mengatur  dan  menentukan mekanisme  dalam  hubungan  antara  hukum  dengan  negara  dan  masyarakat,  maupun  antara  anggota dengan  kelompok  masyarakat  diperlukan  hukum  yang  menjadi  sumber  hukum  tertinggi.  Selaku pelaksana  kebijakan  publik  pemerintah  ( bestuur )  berwenang  sesuai  dalam  amanat  undang-undang berdasarkan  asas  legalitas  untuk  mengatur  pemerintahan,  memberi  petunjuk,  memimpin  dan mengendalikan,  menggerakkan  potensi,  mengkoordinasikan  kegiatan,  melakukan  pengawasan, mendorong serta melindungi masyarakat. 12
10 Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm.
2.
11 https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012 , diunduh tanggal 24 Nopember 2022.
12 Muin  Fahmal,  Peran  Asas-asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Layak  Dalam  Mewujudkan  Pemerintahan Yang Bersih, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 100.
Sistem hukum yang diberlakukan adalah sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, 13 dalam ketentuan  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  pasal  7  ayat  1  menjadi  landasan  yuridis  untuk mengesahkan  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  diberlakukan  diIndonesia,  hierarki perundang-undangaan  tersebut  adalah:  (1)  UUD  1945;  (2)  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat;  (3)  Undang-Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang;  (4)  Peraturan Pemerintah;  (5)  Peraturan  Presiden;  (6)  Peraturan  Daerah  Provinsi;  dan  (7)  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota.  Hierarki  dalam  sistem  perundang-undangan  tersebut  tidak  mengikat  apabila  tidak menempatkan Pancasila sebagai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Perkembangan  masyarakat  serta  hukum  berjalan  saling  membutuhkan  sehingga  tuntutan  agar hukum dapat mengkomodir harapannya, harus disikapi dengan bijak tanpa mengabaikan norma adat dan  budaya  yang  dijunjung  tinggi  oleh  bangsa  Indonesia.  Keberagaman  yang  dimiliki  oleh  bangsa Indonesia menjadi kekayaan Bangsa sebagai alat pemersatu bangsa, agar norma-norma yang berlaku dimasyarakat  dapat  tetap  terjaga  dengan  baik  tanpa  menimbulkan  konflik  sosial  dibutuhkan  norma hukum yang memiliki kepastian bagi masyarakat.
Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia  disahkan  sebagai  jawaban  atas  aspirasi  masyarakat pada  sistem  perkawinan  agar  terwujud  kesamaan.  Undang-Undang  perkawinan  yang  telah  berlaku setidak-tidaknya 41 tahun sejak diundangkan memiliki tujuan yang sangat mendasar dalam kaitannya untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  kekal  bahagia  berdasarkan  ketuhanan  yang  maha esa,  tidak  hanya  pada  hubungan  ikatan  keperdataan  antara  seorang  Pria  dan  Wanita,  namun  dalam perkembangan  tuntutan  masyarakat  terhadap  kepastian  terhadap  keinginannya  terhadap  perkawinan sehingga perkawinan dikehendaki agar tidak dibatasi oleh kepercayaan (agama) yang dianut, pasal 2 undang-undang  perkawinan  dianggap  tidak  mengatur  secara  eksplisit  tentang  perkawinan  beda agama,  dalam  pasal  tersebut  dinyatakan  yaitu pertama perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan  yang  dianut  dan  dalam  ayat kedua bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang sah berlaku. 14
Keinginan sebagian masyarakat untuk memperbolehkan perkawinan beda agama menjadi suatu persoalan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  yang  plural.  Keluarga  yang  harmonis menjadi  dambaan  setiap  insan  yang  menjalani  kehidupan  rumah  tangga  termasuk  pasangan  yang berbeda  keyakinan  (agama).  Perkawinan  beda  agama  sangat  berisiko  akan  untuk  timbulnya  konflik rumah tangga yang disebabkan karena kebiasaan dan cara pandang dalam menjalankan kewajibannya berumah  tangga,  melatar  belakangi  permasalahan  tersebut  Penulis  melakukan reseach untuk memberikan sumbang saran pemikiran terhadap polemik ersebut agar tidak menjadi persoalan hukum yang berkepanjangan.

## Perkawinan beda agama di Indonesia menurut kajian yuridis.
Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  terdiri  dari  macam  suku  bangsa,  agama  dan  ras  sebagai bukti kemajemukan yang dimiliki. Indonesia memiliki 746 bahasa daerah, memiliki 316 suku bangsa, 5  (lima)  agama  kepercayaan  yang  telah  diakui  oleh  pemerintah  yaitu  Islam,  Katholik,  Protestan, Hindu  dan  Buddha.  Selain  daripada  itu  wilayah  Indonesia  yang  dipisahkan  oleh  oleh  lautan  serta mempunyai  13.466  pulau  sehingga  menjadi  kekayaan  atas  keberagaman  yang  dimiliki  oleh  bangsa Indonesia.  Namun  diperlukan  kebhinekaan  sehingga  konflik  dan  pertikaian  yang  terjadi  seperti konflik antar suku, konflik antar daerah serta konflik antar agama tidak terjadi lagi. 15
Ketentuan  tentang  perkawinan  dimulai  sejak  diberlakukannya  Undang-undang  perkawinan kolonial Belanda yang diberlakukan ketentuan sebagai berikut: 16
13 Kelsen,Hans,General  Theory  of  Law  and  State,  Translated  byAnders  Wedberg,  Harvard  University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009, hlm.124.
14 Muhammad  Ashsubli  Jurnal  Cita  Hukum,  FSH  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  Vol.3  No.2(2015), Undang-Undang  Perkawinan  Dalam  Pluralitas  Hukum  Agama  (Judicial  Review  Pasal  Perkawinan  Beda Agama).
15 Ahmad  Rifai,  Ibnu  Sodiq,  Abdul  Muntholib  /  Journal  of  Indonesian  History  4  (1)  (2015)  Sejarah Undang-Undang  Perkawinan  Atas  Pendapat  Hingga  Pertentangan  dari  Masyarakat  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974
16 Ibid.
1. Terhadap orang asli Indonesia asli beragama Islam diberlakukan hukum agama yang telah diresipi dalam hukum adat;
2. Huwelijks  Ordonantie  Christen  Indonesia (HOCI)  dalam Staatsblad 1933  No.  74  diberlakukan untuk orang Indonesia asli yang beragama Kristen;
3. Terhadap  orang-orang  timur  asing  cina  dan  keturunannya  diberlakukan  Kitab  UndangUndang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan (Burgelijk Wetboek);
4. Ketentuan  perkawinan  bagi  orang-orang  timur  asing  lain-lainnya  serta  terhadap  warga  Negara Indonesia keturunan timur asing diberlakukan hukum adat mereka.
5. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  juga  diberlakuan  terhadap  Perkawinan  bagi  orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa atau yang disamakan dengan meraka.
Selain ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas terdapat ketentuan-ketentuan lain yang diberlakukan terhadap orang-orang yang melakukan perkawinan campuran ( Regeling op de gemengde Huwelijken ) dalam Staatsblad 1898 No. 158 umumnya berlaku hukum mengikuti hukum dari suami. Satu tahun Indonesia Merdeka disahkan UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk,  selanjutnya  pada  Tahun  1974  disahkan  UU  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974,  yang diberlakukan untuk semua warga negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 khususnya terhadap 7 dan penambahan pasal 65 A.
Undang-undang  perkawinan  yang  diberlakukan  saat  ini,  untuk  sebagian  orang  tidak  dapat memenuhi  harapannya  khususnya  bagi  pasangan  yang  mengajukan  perkawinan  beda  agama,  dalam beberapa  sidang  perkawinan  telah  diajukan  permohonan  perkawinan  beda  agama,  telah  terjadi penafsiran hukum yang kemudian dalam beberapa kasus dikabulkan permohonan dengan alasan tidak tertulis  dengan  jelas  oleh  undang-undang  terhadap  ketentuan  dimaksud.  Perkawinan  beda  agama menurut  Penulis  jangan  hanya  dipandang  dari  sisi  yuridis  saja  namun  juga  harus  dilihat  dampak psikologis berupa faktor kesiapan mental dalam menjalani kehidupan dalam satu rumah tangga namun berlaku  dua  kebiasaan  yang  berbeda,  karena  perkawinan  didambakan  oleh  siapapun  yang melangsungkan pernikahan yaitu keabadian dalam membina hubungan suami dan istri.
Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c terhadap perkawinan beda agama disebutkan bahwa seorang Muslim laki-laki dilarang melangsungkan pernikahan dengan perempuan non muslim, selanjutnya  dalam  pasal  44  seorang  perempuan muslim  dilarang melangsungkan  pernikahan  dengan dengan  seorang  laki-laki  non  muslim.  Dalam  al-Qur’an  dengan  tegas  dilarang  perkawinan  antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam seperti yang tertulis dalam surat albaqarah ayat 221 :
Dan  janganlah  kamu  nikahi  perempuan  musyrik,  sebelum  mereka  beriman.  Sungguh,  hamba sahaya  perempuan  yang  beriman  lebih  baik  dari  perempuan  musyrik,  walaupun  dia  menarik hatimu.  dan  janganlah  kamu  menikahkan  orang-orang  musyrik  (dengan  wanita-wanita  mukmin) sebelum  mereka  beriman.  Sesungguhnya  budak  yang  mukmin  lebih  baik  dari  orang  musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan  dengan  izin-Nya.  (Allah)  menerangkan  ayat-ayat-Nya  (perintah-perintah-Nya)  kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 17
Pasal  2  ayat  1  disebutkan  perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  agama  dan kepercayaannya  pernyataan  dalam  ayat  tersebut  dikorelasikan  dengan  kompilasi  hukum  islam  dan merujuk kepada surat albaqarah ayat 221 disimpulkan bahwa dalam ajaran agama islam diharamkan terjadinya perkawinan beda agama.
Menurut  Agama  Budha bahwa  perkawinan  beda  agama  diperbolehkan  dengan  ketentuan pengesahannya  harus  dilakukan  dengan  tata  cara  agama  Buddha,  yaitu  kedua  mempelai  diharuskan mengucapkan  dewa-dewa  umat  Budha. 18 Menurut Agama  Hindu pernikahan  beda  agama  tidak dibenarkan sebagaimana yang dinyatakan I Nengah Dana mewakili Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI Perkawinan harus melalui proses yang disebut Wiwaha Samskara dan adalah peristiwa Sakral yang  dipimpin  oleh  Pandhita,  maka  kedua  mempelai  diharuskan  memeluk  agama  Hindu  (beragama
17 Fikrah:  Jurnal  Ilmu  Aqidah  dan  Studi  Keagamaan,  Fikih  perkawinan  beda  Agama  sebagai  upaya harmonisasi  Agama:  Studi  perkawinan  beda  agama  di  Jember  Ana  Lela  F.  CH  Ken  Ismi  Rozana  Shifa Khilwiyatul Muthi’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Indonesia.
18 https://usd.ac.id/berita.php?id=4112, diunduh 24 Nopember 2022.
sama). Terjadinya Perkawinan beda agama tidak dapat disahkan sehingga dianggap sebagai perbuatan zina  dan  harus  dibatalkan. 19 Menurut agama  Kristen  Protestan yang  disampaikan  oleh  Pendeta Huria  Kristen  Batak  Protestan  (HKBP)  Bandung  Timur  Jerry  TP  Aruan  secara  tegas  menyatakan bahwa  pernikahan  beda  agama  bagi  pemeluk  Kristen  sudah  jelas  hukumnya  tidak  diizinkan. 20 Menurut ajaran agama Kristen Katolik perkawinan beda agama dilarang, umat Kristen dianjurkan menikah  dengan  pasangan  yang  seiman  saja.  Perkawinan  tersebut  tidak  dapat  dilangsungkan  dalam pandangan  agama  katolik  perkawinan  adalah  sakramen,  yaitu  kesepakatan  antara  manusia  dengan Tuhan Allah, Sebagaimana yang dijelaskan dalam Alkitab dalam 2 Korintus pasal (6) ayat ke-14 yang berbunyi “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?”
Permohonan  perkawinan  beda  agama  seharusnya  tidak  menjadi  polemik  karena  dengan  jelas bahwa  ajaran  agama  yang  dianut  dan  diakui  oleh  negara  mayoritas  menolak  dilangsungkannya pernikahan  beda  agama,  sedangkan  ketentuan  sahnya  perkawinan  adalah  dilaksanakan  menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Sementara  ketentuan Pasal 2 ayat 2 tentang perkawinan dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  bukan  merupakan  syarat  sahnya  perkawinan  tetapi hanya  menjadi  kewajiban  administratif  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. 21 Hukum perkawinan yang berlaku walaupun tidak secara tegas menyebutkan tentang larangan perkawinan beda agama namun dengan mengkorelasikan Pasal 2 ayat 1 dengan agama yang diyakini oleh warga negara Indonesia  secara resmi menolak perkawinan beda agama. Seharusnya aparat penegak hukum dengan tegas menolak dan melarang karena hukum yang baik  menurut  penulis  selain  kepastian,  kemanfaatan,  dan  keadilan  yaitu  terpenuhinya  pengharapan masyarakat terhadap hukum yang akan diberlakukan.

## Apa Akibat Hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama
Hukum  adalah  sekumpulan  peraturan  yang  bersifat  memaksa,  yang  mengatur  bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan tersebut akan diberikan hukuman. 22 Sanksi hukum dalam setiap ketentuan perundang-undangan harus dijadikan Ultimum remedium (alat terakhir) bukan  sebagai Premium  remedium (sebagai  alat  utama),  karena  hukum  itu  hadir  ditengah-tengah masyarakat  adalah  menjadi  sarana  untuk  memberikan  perlindungan  dari  ancaman  dan  intimidasi, namun hukum akan tegak dengan baik apabila masyarakat dan aparat penegak hukum bersama-sama untuk menegakkan peraturan tersebut tanpa ada diskriminasi dalam pelaksanaannya, agar sanksi yang ada mampu memberi efek deterrent sehingga tumbuh kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan dan perundang-undangan.
Disahkannya  Undang-undang  Perkawinan  adalah  respon  negara  untuk  menciptakan  kepastian dan ketertiban hukum di masyarakat sehingga  pelanggaran Hak asasi Manusia (HAM) tidak terjadi. Pengertian  dari  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  dan  bathin  antara  seorang  pria  dan  wanita  sebagai suami  istri  yang  mempunyai  tujuan  untuk  terbentuknya  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  esa. 23 Perkawinan  harus  dilaksanakan  menurut  ketentuan Undang-Undang  perkawinan  yaitu  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974.  Terjadi  Gugatan  terhadap  Undang- undang  perkawinan  yang  diberlakukan  saat  ini  yaitu  agar  perkawinan  beda  agama  ini  disahkan  dan diatur dalam undang-undang, dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Kontroversi pendapat saat ini  terdapat  beberapa  putusan  pengadilan  yang  hanya  memerintahkan  Dukcapil  untuk  mencatatkan perkawinan  di  catatan  sipil  tetapi  penjelasan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-
19 https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401, perkawinan beda agama: PHDI dan KWI beda pendapat. Diunduh 24 Nopember 2022.
20 https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pandangan-pendeta-hkbp-seputar-nikah-beda-agama- lt5423d8219fb45, diunduh tanggal 24 Nopember 2022.
21 https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf,  diunduh  tanggal 24 Nopember 2022.
22 Prof. Chainur Arrasjid, SH, 2000, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21.
23 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
VIII/2010  dalam  putusan  tersebut  disebutkan  bahwa  pencatatan  dicatatan  sipil  bukan  sebagai  syarat sahnya perkawinan. syarat sahnya perkawinan adalah tersebut dalam pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974.
Akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah tidak sahnya perkawinan tersebut  menurut  agama  yang  sah  di  Indonesia.  Ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan Sehingga  berakibat  pula  terhadap  tidak  sah  pula  menurut  undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Status dan kedudukan anak  akan  terpengaruh  secara  hukum  jika  status  perkawinannya  tidak  sah.  Anak  yang  lahir  dari perkawinan  beda  agama  merupakan  anak  tidak  sah  atau  anak  di  luar  nikah  karena  status  dan kedudukan  anak  tersebut  juga  dipengaruhi  oleh  status  perkawinan  orang  tuanya  yang  tidak  sah, sehingga  anak  tersebut  tidak  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayahnya,  dan  anak  tersebut  hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja.
Terjadinya pernikahan beda agama dalam hukum islam adalah perbuatan zina, sanksi terhadap perbuatan tersebut tersebut dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 2 yaitu : 24
اَمُهَباَذَع ْدَهْشَيْل َو  ِِۚر ِخٰ ْلْا  ِم ْوَيْلا َو ِ هللّٰاِب َن ْوُنِمْؤُت ْمُتْنُك  ْنِا ِ هاللّٰ ِنْيِد ْيِف ٌةَفْأ َر اَمِهِب ْمُكْذُخْأَت  َلْ َّوۖ ٍةَدْلَج َةَئاِم اَمُهْنِِّم ٍد ِحا َو َّلُك ا ْوُدِلْجاَف ْيِنا َّزلا َو ُةَيِنا َّزلَا َنْيِنِم ْؤُمْلا  َن ِِّم ٌةَفِٕىۤاَط
Artinya: "Pezina  perempuan  dan  pezina  laki-laki,  deralah  masing-masing  dari  keduanya  seratus kali,  dan  janganlah  rasa  belas  kasihan  kepada  keduanya  mencegah  kamu  untuk  (menjalankan) agama  (hukum)  Allah,  jika  kamu  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian;  dan  hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang  orang yang beriman."

## Allah Swt berfirman dalam surat al Isra’ ayat 32

## ًلْيِبَس َءۤاَس َوۗ ًةَش ِحاَف َناَك ٗهَّنِا ٓىٰن ِِّزلا اوُب َرْقَت  َلْ َو
Artinya  :  “Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;  (zina)  itu  sungguh  suatu  perbuatan  keji,  dan suatu jalan yang buruk”
Sanksi  perbuatan  zina  dalam  menurut    hadis  nabi  Muhammad  SAW  yang  diriwayatkan  oleh H.R Bukhari :
"Kalian ambillah dariku, terimalah ketentuanku. sesungguhnya Allah menetapkan satu keputusan bagi mereka yang melakukan zina dengan hukuman cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun, terhadap pezina yang telah menikah dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati."
Dalam bukunya Topo Santoso Membumikan Hukum Pidana Islam, tindak pidana zina adalah: 25 1. Sanksi hukuman terhadap para pelaku sangat berat;
2. Untuk  membuktikan  telah  terjadi  tindak  pidana  zina  dalam  islam  sangat  berat  dibandingkan dengan  tindak  pidana  lainnya,  karena  untuk  menjatuhkan  hukuman  harus  dilakukan  pembuktian dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi pria yang terkenal dengan kejujurannya atau dengan pengakuan pelaku sendiri.
3. Apabila Tuduhan zina ternyata tidak dapat dibuktikan maka sanki terhadap tuduhan palsu tersebut adalah hukuman sebanyak 80 kali cambukan dan tidak diterima sebagai saksi;
4. Hukuman di dunia adalah pengganti hukuman di akhirat jika pezina  menerima hukuman tersebut dengan ikhlas dan bertobat;
5. Perbuatan  zina  dalam  pidana  Islam  berbeda  dengan  sanksi  hukum  Barat  yang  lebih  ringan  yaitu diwajibkan untuk menikahinya.
Hukum  cambuk  dalam  KUHP  tidak  berlaku  karena  di  Indonesia  bukan  hukum  islam  yang diberlakukan kecuali di Provinsi Aceh dalam Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat Pasal
24 https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6382278/ini-hukuman-bagi-pelaku-zina-berdasarkan- syariat-islam , diunduh 25 November 2022.
25 Topo Santosa, Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
33  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  Jarimah  Zina    diancam  dengan  Uqubat  Hudud cambuk sebanyak 100 kali
Akibat hukum yang ditimbulkan dari status dan kedudukan anak adalah diatur dalam pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahawa anak yang sah adalah anak yang terlahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 99 KHI, dijelaskan bahwa anak yang sah  adalah anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  yang  sah.  Dari  ketentuan-ketentuan  tersebut  dapat disimpulkan  untuk  menentukan  sah  atau  tidaknya  status  anak  sangat  bergantung  kepada  sah  atau tidaknya perkawinan. dalam hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang  dilahirkan  pun  merupakan  anak  yang  tidak  sah.  Namun  meskipun  demikian  setiap  anak  yang terlahir harus dicatatkan  di catatan sipil  agar dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

## SIMPULAN
Hukum  yang  dibuat  pasti  akan  menimbulkan  pertentangan  dimasyarakat  karena  hukum  dan peraturan  tidak  mungkin  untuk  dapat  mewadahi  semua  keinginan  dari  masyarakat  namun  setidak- tidaknya  hukum  tidak  membuat  kalimat  yang  ambigu  (samar)  sehingga  dapat  menyebabkan penafsiran  hukum  yang  berbeda,  Negara  harus  dapat  memberikan  satu  kepastian  hukum  terhadap pelarangan  perkawinan  beda  agama  karena  bangsa  Indonesia  yang  terdiri-dari  beragam  suku  dan budaya jangan sampai terpecah oleh keadaan yang seharusnya dapat diberikan kepastian hukum.
Terhadap  undang-undang  perkawinan  Penulis  berpendapat  bahwa  Negara  harus  merevisi undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 dengan cara menambahkan kalimat perkawinan tidak  sah  terhadap  pasangan  beda  agama,  Penulis  maksudkan  agar  tercapainya  tujuan  hukum  yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian, sehingga perkawinan di Indonesia tidak menjadi kotroversi lagi dalam pelaksanaannya.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
Kelsen,Hans,General  Theory  of  Law  and  State,  Translated  byAnders  Wedberg,  Harvard  University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009.
Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.
Sudikno  Mertokusumo,  Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum,  Citra  Aditya  Bakti:  Bandung, 1993.
Topo Santosa, Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.

## Jurnal
Ahmad  Rifai,  Ibnu  Sodiq,  Abdul  Muntholib  /  Journal  of  Indonesian  History  4  (1)  (2015)  Sejarah Undang-Undang  Perkawinan  Atas  Pendapat  Hingga  Pertentangan  dari  Masyarakat  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974
Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018.
Fikrah:  Jurnal  Ilmu  Aqidah  dan  Studi  Keagamaan,  Fikih  perkawinan  beda  Agama  sebagai  upaya harmonisasi Agama: Studi perkawinan beda agama di Jember Ana Lela F. CH Ken Ismi Rozana Shifa Khilwiyatul Muthi’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Indonesia.
Muhammad  Ashsubli  Jurnal  Cita  Hukum,  FSH  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta  Vol.3  No.2(2015), Undang-Undang  Perkawinan  Dalam  Pluralitas  Hukum  Agama  (Judicial  Review  Pasal Perkawinan Beda Agama).
R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

## Sumber Internet
https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di- indonesia-jangan-kaget-ya. https://nasional.kompas.com/read/2022/09/16/15164031/aturan-menikah-beda-agama-di-indonesia- bolehkah.
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012. https://usd.ac.id/berita.php?id=4112. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10401,  perkawinan  beda  agama:  PHDI  dan KWI beda pendapat.
https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-pandangan-pendeta-hkbp-seputar-nikah-beda-agama-
lt5423d8219fb45.
https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf. https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6382278/ini-hukuman-bagi-pelaku-zina-berdasarkan- syariat-islam.

## Undang-undang
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.