## MANAJEMEN STRATEGIK PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI SWASTASIARAN JARINGANDI BALIOLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  BALI

## Emma Ratna Sari Moedy, S.Sos., M.AP
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  Mahendradatta - Denpasar e-mail : emmaratna@gmail.com
Abstrak,  Sebagai  salah  satu  media  elektronik,  televisi  hadir  di  ruang  paling  privat  dari  ke  televisi sesungguhnya  hidup  dari  pengiklan.  Masyarakat  atau  khalayak  dalam  hal  ini  ditempatkan  pada  satu posisi  sebagai  komoditas  yang  mampu  menjaring  pengiklan  yang  dapat  memberi  pemasukan  bagi jalannya roda kehidupan stasiun televisi. hidupan manusia. Televisi hadir di ruang keluarga, bahkan kamar  tidur.  khalayak  berhak  menerima  tayangan  yang  berkualitas  serta  berguna  bagi  mereka,  dan bukan  hanya  mengutamakan  keuntungan  para  pemilik  stasiun  televisi.  Media  selama  ini  sangat terpengaruh oleh rating sehingga penegakan kode etik sering kali diabaikan.  Rating juga menyebabkan keseragaman jenis tontonan di stasiun televisi. Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran lahir  dari  semangat  kebebasan  berpendapat  dan  mendapatkan  informasi  seluas-luasnya  bagi masyarakat. Undang-Undang Penyiaran adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip - prinsip penyelenggaraan penyiaran yang berlaku di Indonesia. Hal itu mencakup tentang asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional, mengatur tentang ketentuan Komisi Penyiaran Indonesia, jasa penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, Lembaga Penyiaran  Komunitas,  Lembaga  Penyiaran  Asing,  stasiun  penyiaran  dan  jangkauan  siaran,  serta perizinan dan kegiatan siaran. Asas dalam Undang- Undang Penyiaran ini diselenggarakan berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

## Kata Kunci : Media elektronik, siaran, asas penyiaran
Abstract, As one of the electronic media, television is present in the most private space of television to actually  live  from  advertisers.  The  public  or  the  public  in  this  case  is  placed  in  one  position  as  a commodity  that  is  able  to  capture  advertisers  who  can  provide  income  for  the  life  of  the  television station. human life. Television is present in the family room, even the bedroom. audiences have the right to receive quality shows that are useful for them, and not only give priority to the benefits of television station owners. The media has so far been influenced by ratings so enforcement of the code of conduct is often ignored. Ratings also cause uniformity of type of viewing on television stations. Law No. 32 of 2002 concerning Broadcasting was born from the spirit of freedom of opinion and obtain the widest possible information for the community. The Broadcasting Law is a law governing the principles of broadcasting that apply in Indonesia. This includes the principles, objectives, functions and direction of  national  broadcasting,  regulating  the  provisions  of  the  Indonesian  Broadcasting  Commission, broadcasting services, Public Broadcasting Institutions, Private Broadcasting Institutions, Subscribed Broadcasting  Institutions,  Community  Broadcasting  Institutions,  Foreign  Broadcasting  Institutions, Broadcasting Stations and broadcast coverage, and licensing and broadcast activities. The principles in the Broadcasting Law are held based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia  with  the  principles  of  benefits,  fair  and  equitable,  legal  certainty,  security,  diversity, partnerships, ethics, independence, freedom, and responsibility.
Keywords: Electronic media, broadcast, broadcasting principle

## 1.Latar Belakang Masalah
Dewasa  ini  kehidupan  manusia  tidak lepas  dari  media.  Lewat  media  manusia
bertukar  informasi,  berbagi  pengalaman  dan berinteraksi  secara  tidak  langsung.  Salah  satu media  yang  paling  banyak  dikonsumsi  adalah
televisi.  Sebagai  salah  satu  media  elektronik, televisi  hadir  di  ruang  paling  privat  dari kehidupan  manusia.  Televisi  hadir  di  ruang keluarga,  bahkan  kamar  tidur.  Perbedaan karakteristik  televisi  membuatnya    dekat dengan masyarakat. Menurut data Asianwave.Net (Sumartono, 2014:96) terdapat 12  stasiun  televisi  nasional  dan  129  stasiun televisi lokal di Indonesia. Data situs Wikipedia menyebutkan  sampai  saat  ini  jumlah  stasiun televisi nasional menjadi 15 yang terdiri atas 1 televisi publik dan 14 televisi swasta nasional.
Gambar 1 Perkembangan Stasiun Televisi di
Indonesia Sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_stasiun _televisi_di_Indonesia, akses 25 Agustus
2016
Pola  konsumsi  masyarakat  terhadap tayangan televisi sangat tinggi.Menurut  Dwyer (Hernawati,  2011:  477),  sebagai  media  audio visual, pesan atau informasi televisi masuk  ke dalam  jiwa  manusia  dimasukkan  lewat  mata dan telinga. 50% dari apa yang mereka lihat dan dengar  di  layar  televisi  diingat  seseorang
walaupun  hanya  sekali  ditayangkan.  Atau secara  umum  orang  akan  ingat  85%  dari  apa yang dilihat di televisi setelah 3 jam kemudian dan  65%  setelah  3  hari  kemudian.  Televisi dapat  membuat  penontonnya  duduk  berjam- jam  untuk  mengikuti  acara  yang  ditayangkan (Budi, 2004: 12).
Tingginya terpaan konsumsi khalayak  terhadap  tayangan  televisi  membuat pemilik  stasiun  televisi  berlomba  untuk memperebutkan khalayak.Dengan keberhasilan merebut  hati  khalayak  menyebabkan  semakin banyak  porsi  pendapatan  iklan  yang  berhasil diperoleh.
Dalam upaya menjaga keberlangsungan hidup program dan
stasiunnya, pemilik stasiun televisi melakukan serangkaian  cara  dan  memilih  strategi  yang tepat untuk mendapatkan kontribusi pendapatan tadi. Kemudian, isi siaran dijadikan sarana bagi pemilik media untuk mendapatkan komoditas yang bermakna khalayak yang dapat dijual  kepada  para  pengiklan.  Misi  yang diemban  televisi  sebagai  pemberi  ruang  dan waktu untuk mentransfer informasi, pendidikan,  hiburan,  dan  lain-lain,  dikalahkan kepentingan  ekonomi  dan  politik  pemilik stasiun televisi.
Hakikatnya  frekuensi  sebagai  sarana pemancarluasan  siaran  televisi  adalah  milik publik  dan  sifatnya  terbatas.  Untuk  itu dibutuhkan pengaturan pemanfaatan pemakaian  frekuensi  ini.  Para  pemakai frekuensi  bertanggung  jawab  pada  ijin  siaran yang  telah  diberikan  dan  bertanggung  jawab sepenuhnya terhadap isi siaran yang disajikan.
Pendirian televisi swasta lebih banyak didorong  oleh  kepentingan  ekonomi  politik domestik-internasional,  daripada  inisiatif  dari publik  (Budi,  2004:  8-10).  Dengan  sendirinya isi  (muatan)  dari  televisi  tersebut  dapat dipastikan lebih memenuhi kepentingan ekonomi  politik  penggagas  dan  pemilik televisi.Industri  televisi  swasta  muncul  lebih didorong  kepentingan  ekonomis  daripada kepentingan  yang  bersifat  mendasar  yaitu pengembangan  masyarakat  (publik).Sebagai entitas bisnis, televisi sesungguhnya hidup dari pengiklan.Masyarakat atau khalayak dalam hal ini  ditempatkan  pada  satu  posisi  sebagai komoditas  yang  mampu  menjaring  pengiklan yang dapat memberi pemasukan bagi jalannya roda  kehidupan  stasiun  televisi.  Sejatinya khalayak  berhak  menerima  tayangan  yang berkualitas  serta  berguna  bagi  mereka,  dan
bukan  hanya  mengutamakan  keuntungan  para pemilik stasiun televisi.
Rating  adalah  dewa  bagi  televisi Indonesia,  yang  digunakan  sebagai  ukuran untuk  menilai  seberapa  banyak  tingkat  atau persentase  suatu  acara  televisi  ditonton  oleh pemirsa  pada  saat  ditayangkan.  Program dengan  rating  tinggi  merupakan  produk  yang laris dijual kepada pengiklan. Banyaknya iklan yang  masuk  merupakan  sumber  pendapatan bagi  pemilik  stasiun  televisi.  Program  dengan rating  yang  baik  akan  memiliki  umur  yang panjang karena menguntungkan bagi pemiliknya.  Rating  merupakan  nilai  ukur berdasarkan  kuantitas,  dan  bukan  untuk  nilai kualitas,  dan  kemudian  dijadikan  tolak  ukur bagi  sebuah  program.  Walaupun  program dengan  kualitas  baik  dan  mengandung  nilai pendidikan  yang  baik,  jika  ratingnya  rendah bisa  saja  bertahan  seumur  jagung.Ironisnya bahwa  lembaga  yang  mengukur  rating  di Indonesia  hanya  satu,  dimonopoli  oleh  AC Nielsen. Bilamana survey AC Nielson menjadi satu-satunya acuan penayangan suatu program, dengan  jelas  menunjukkan  bahwa  ada  sebuah monopoli dari perusahaan asing terhadap dunia pertelevisian Indonesia.
Media selama ini sangat terpengaruh oleh  rating  sehingga  penegakan  kode  etik sering  kali  diabaikan.    Rating  juga menyebabkan keseragaman jenis tontonan di stasiun  televisi.    Tayangan  di  suatu  televisi yang  mendapat  rating  tinggi,  tidak  lama kemudian  televisi  lain  pun  berlomba membuat  tayangan  seperti  itu.  Dampaknya, baik langsung maupun tidak langsung adalah pada masyarakat.
Rating  yang  muncul  dan  hasilnya dipublikasikan  ke  stasiun-stasiun  televisi merupakan  hasil  survey  di  10  kota  besar Indonesia(http://www.agbnielsen.net,  akses 18 Agustus 2016). Acuannya hanya terbatas pada beberapa  kota  besar  di  Indonesia  sehingga konsekuensinya  melahirkan  wajah  televisi Indonesia  seperti  saat  ini.  Indikasi  tersebut terlihat pada tayangan yang hanya menggambarkan  Jakarta  atau  Jawa  (Jakarta sentris  atau  Jawa  sentris).  Padahal    penonton televisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan keanekaragaman tayangan yang harusnya dapat menjadi suguhan buat mereka. Diversity of conten t (keragaman isi siaran) yang merupakan  salah  satu  jiwa  dari  media penyiaran seperti yang tertuang dalam Undang-
Undang  No  32  tahun  2002  menjadi    hal  yang sulit terwujud.
Masalah lain yang membayangi televisi  swasta  Indonesia  adalah  jelas  terlihat dalam  isi  siarannya  memiliki  keberpihakan kepada  partai  politik  serta  pemanfaatan frekuensi  untuk  kepentingan  pemilik  stasiun televisi.  Belum  lagi  atas  nama  efisiensi  dan efektivitas,  televisi  Indonesia  menyiarkan program-program instan yang memiliki konsep dan estetika yang rendah. Televisi dalam hal ini hanya  menjalankan  fungsinya  sebagai  media hiburan.  Padahal  fungsi  hiburan  televisi hanyalah  fungsi  tambahan.Seharusnya  televisi menjalankan  berbagai  macam  fungsi  sosial, yakni  media  informasi,  pendidikan,  kontrol sosial.
Realitas seperti yang disebutkan di atas merupakan tantangan bagi pertelevisian swasta Indonesia di tengah kucuran rupiah yang masuk lewat pendapatan iklan. Dalam 1 tahun seluruh televisi  komersial  atau  swasta  mendapatkan pendapatan 75-125 trilyun rupiah dari pendapatan  iklan  (Dialog  Titik  Temu  TVRI, Media Televisi: antara Idealisme dan Bisnis, 4 Maret 2016). Sebuah nilai yang fantastis namun bukan  berarti  harus  mengorbankan  publik sebagai pemilik frekuensi.
Undang-Undang  No.  32  tahun  2002 tentang Penyiaran lahir dari semangat kebebasan  berpendapat  dan  mendapatkan informasi  seluas-luasnya  bagi  masyarakat. Undang-Undang  Penyiaran  adalah  undang- undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan  penyiaran  yang  berlaku  di Indonesia.  Hal  itu  mencakup  tentang  asas, tujuan,  fungsi  dan  arah  penyiaran  nasional, mengatur tentang ketentuan  Komisi Penyiaran Indonesia, jasa penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik,  Lembaga  Penyiaran  Swasta,  Lembaga Penyiaran  Berlangganan,  Lembaga  Penyiaran Komunitas, Lembaga Penyiaran Asing, stasiun penyiaran dan jangkauan siaran, serta perizinan dan  kegiatan  siaran.  Asas  dalam  Undang- Undang Penyiaran ini diselenggarakan berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum,  keamanan,  keberagaman,  kemitraan, etika,  kemandirian,  kebebasan,  dan  tanggung jawab.  Pernyataan  tersebut  tertuang  dalam Pasal  2  Bab  II  Undang  -  Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran.  Dalam  pasal  3  Bab  II  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan:
Penyiaran  diselenggarakan  dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan  jati  diri  bangsa  yang  beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri,  demokratis,  adil  dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Proses demokratisasi di Indonesia
menempatkan  publik  sebagai  pemilik  dan pengendali  utama  ranah  penyiaran.  Karena frekuensi  adalah  milik  publik  dan  sifatnya terbatas,  maka  penggunaannya  harus  sebesar- besarnya  bagi  kepentingan  publik.Sebesar- besarnya  bagi  kepentingan  publik  artinya adalah  media  penyiaran  harus  menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Dasar  dari  fungsi  pelayanan  informasi  yang sehat  adalah  seperti  yang  tertuang  dalam Undang-Undang  Penyiaran  Nomor  32  Tahun 2002  yaitu Diversity  of  Content (prinsip keberagaman  isi)  dan Diversity  of  Ownership
(prinsip keberagaman  kepemilikan).Kedua prinsip  tersebut  menjadi  landasan  bagi  setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI.Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan  prinsip  keberagaman  isiadalah tersedianya  informasi  yang  beragam  bagi publik, baik berdasarkan jenis program maupun isi  program.  Sedangkan  prinsip  keberagaman
kepemilikan
adalah jaminan bahwa kepemilikan  media  massa  yang  ada  di Indonesia  tidak  terpusat  dan  dimonopoli  oleh segelintir  orang  atau  lembaga  saja.  Prinsip  ini juga  menjamin  iklim  persaingan  yang  sehat antara  pengelola  media  massa  dalam  dunia penyiaran  di  Indonesia.  Pengelolaan  sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola  oleh  sebuah  badan  yang  bebas  dari intervensimodal maupun kepentingan kekuasaan.
Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI) berdiri sejak tahun 2002adalah sebuah lembaga independen  di  Indonesia  yang  kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi  sebagai  regulator  penyelenggaraan penyiaran  di  Indonesia,  berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2002  Tentang  Penyiaran.  KPI  terdiri  atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Daerah (KPID)  yang  bekerja  di  wilayah  setingkat Provinsi.  Wewenang  dan  lingkup  tugas  KPI meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan  oleh  Lembaga  Penyiaran Publik,  Lembaga  Penyiaran  Swasta,  dan Lembaga  Penyiaran  Komunitas.Semangatnya adalah  pengelolaan  sistem  penyiaran  yang
merupakan  ranah  publik  harus  dikelola  oleh sebuah  badan  independen  yang  bebas  dari campur  tangan  pemodal  dan  kepentingan kekuasaan.
KPID  dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  tingkat  provinsi. Demikian pula KPID Bali. KPID dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) masing-masing  provinsi.  Masa  jabatan  setiap periode  Komisioner  adalah  3  (tiga)  tahun dengan  batasan  2  (dua)  kali  masa  jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut pada setiap tingkatan komisi dan daerah (http://www.kpi.go.id/index.php/2012-05-03- 14-44-06/2012-05-03-14-44-38/profil-kpi, akses 18 Agustus 2016).
Adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2002  serta  keberadaan  KPI  dan  KPID kemudian tidak serta merta menjamin keberpihakan  media  pada  publik.  Masalah seperti yang telah dipaparkan di atas kerap kali timbul  bahkan  selalu  menghiasi  wajah pertelevisian  kita.  KPI  dan  KPID  termasuk KPID Bali yang merupakan representasi negara belum mampu melindungi publik dari tayangan yang tidak sehat. Rendahnya kualitas isi media dan  konsentrasi  kepemilikan  media  pada segelintir  orang  merupakan  pekerjaan  rumah
bagi KPI dan KPID. Kegagalan undang-undang penyiaran  dalam  menjamin  penyiaran  yang lebih  demokratis  karena  ketiadaan  lembaga regulator yang progresif (Rianto, 2012: 266).
Sebuah pusat studi media dan komunikasi  yang  cakupan  kerjanya  meliputi penelitian,  advokasi,  dan  penerbitan  bernama Remotivi  memiliki  data  mengenai  jumlah
aduan  masyarakat  mengenai  tayangan  televisi melalui  laman  Rapotivi.Berikut  adalah  tabel jumlah  aduan  terhadapa  siaran  televisi  pada kurun  waktu  Januari-Agustus  2016  yang disampaikan masyarakat kepada Rapotivi.
Tabel 1
Jumlah Aduan Masyarakat No Bulan Jumlah Total Kategori Aduan Jumlah 1 Agustus 2016 2 Kesusilaan & Kesopanan 2 2 Juli 2016 5 Politik 2 Kesusilaan & Kesopanan 1 Klasifikasi tayangan 1 Kekerasan 1 3 Juni 2016 5 Klasifikasi tayangan 2 Privasi 1 Eksploitasi Seksual 1 Lainnya 1 4 Mei 2016 7 Kekerasan 2 Privasi 2 Kesusilaan & Kesopanan 1 Politik 1 Lainnya 1 5 April2016 69 Privasi 22 Kekerasan 18 Pelecehan 14 Kesusilaan & Kesopanan 8 Eksploitasi Seksual 7 6 Maret 2016 18 Kekerasan 8 Privasi 4 Pelecehan 2 Lainnya 2 Kesusilaan & Kesopanan 2 7 Februari 2016 11 Kesusilaan & Kesopanan 5
Kekerasan 3 Politik& lainnya 2 Kesusilaan & Kesopanan 1 8 Januari 2016 29 Kekerasan 21 Politik 5 Privasi 3 Sumber:
http://www.rapotivi.org/index.php?r=home/ tabulasi&m=8&y=2016, akses 13 Oktober 2016.
Pengulangan aduan dari masa ke masa ditunjukkan  dengan  hasil  aduan  masyarakat yang  masuk  lewat  laman  Rapotivi  tentang tayangan sinetron Anak Jalanan yang ditayangkan oleh SCTV.
Tabel  2 Jumlah Aduan Masyarakat Tentang Program Anak Jalanan No Bulan Jumlah 1 Juli 2016 1 2 Juni 0 3 Mei 2016 3 4 April2016 9 5 Maret 2016 10 6 Februari 2016 2 7 Januari 2016 3 Sumber:
http://www.rapotivi.org/index.php?r=home/ tabulasi&m=7&y=2016, akses 13 Oktober 2016
Masalah  yang  sama  juga  menjadi  aduan masyarakat Bali melalui KPID Bali. Salah satu aduan  tentang  sinetron  Anak  Jalanan  juga nampak  di  situs  KPID  Bali  yang  diunggah tanggal 16 Mei 2016 pukul 11:39:37.
Om Swastyastu Pak Bu saya memang hanya mahasiswa  biasa  di  salah  satu  universitas swasta  saya  hanya  anak  angkatan  90an  yg merindukan  tayangan  yg  lebih  berkualitas misalnya  saja  kartun.Saya  tidak  mengerti kenapa semakin kesini malah semakin banyak sinetron-sinetron tidak jelas yang menurut saya lebih banyak negatifnya Seperti sinetron Anak Jalanan dan masih banyak lagi sinetron atau ftv lainnya  (biasanya  tayang  di  SCTV).Tidakkah Bapak  atau  Ibu  menyadari  banyak  tersebar  di sosial  media  foto-foto  anak  di  bawah  umur yang sudah punya gandengan alias pacar?Anda tau kenapa?Karena dari pagi sampai sore yang kebanyakan  di  tayangkan  di  televisi  hanya sinetron-sinetron  dan  ftv-ftv  dengan  latar belakang  cinta.  Saya  sering  bertanya-tanya kemana  larinya  kartun-kartun  yg  dulu  sering kali  di  tayangkan.  Kalau  sudah  begini  siapa yang  akan  disalahkan  kalau  makin  banyak generasi  yang  terlihat  melenceng  dari  budaya timur  kita?  Dan  ada  lagi  sinetron  tentang harimau-harimau itu sungguh menurut saya itu hanya sinetron pembodohan masal benar-benar pembodohan  animasi  yang  masih  ngambang. Manusia  yang  tiba-tiba  berubah  jadi  binatang kalau  tujuannya  untuk  memperkenalkan  bela diri kenapa tidak dengan acara talk show atau apapun  yang  dikhususkan  untuk  bela  diri  di Indonesia.  Sering  kali  bila  ada  satu  acara  di salah satu stasiun televisi yang ratingnya tinggi pasti  stasiun  tv  yang  lainnya  akan  membuat acara seperti itu juga. Selain sinetron ada juga acara  Katakan  Putus  Trans  TV  ini  lagi  benar- benar pembodohan sudah jelas terlihat dari cara bicara mereka ini memakai skenario memuakkan  yg  menurut  saya  amat  sangat berlebihan.  Pembawa  acaranya  itu  sebenarnya mau  membantu  atau  memperkeruh  suasana.Si pembawa  acara  sering  kali  emosinya  malah tersulut.Lebih  baik  acara  Termehek-Mehek dulu  daripada  Katakan  Putus  ini.Sekian pendapat saya sebagai remaja yang benar benar miris  melihat  perkembangan  sinetron  di
Indonesia.Terimakasih  banyak.  Om  Santih Santih Santih Om(http://www.kpid- baliprov.go.id/index.php/lihat-saran/67/Lebih- baik-banyak-kartun-daripada-sinetron-dengan- drama-berlebihan-konflik-tidak-jelas-dan- minim-hikmah, akses 18 Oktober 2016).
Banyaknya  laporan  masyarakat  tentang tayangan  yang  sama    tidak  membuat  acara tersebut  mendapat  sanksi  yang  sepadan.
Bahkan  acara  tersebut  terus  ditayangkan. Mencermati permasalahan yang telah disebutkan di atas maka dibutuhkan manajemen strategik  dalam  rangka  pengawasan  isi  siaran televisi  swasta  siaran  jaringan  di  Bali  oleh KPID  Bali  dalam  rangka  melindungi  publik dari siaran yang tidak sehat.

## 2. Profil KPID Bali
KPID  Bali  pertama  kali  dibentuk  pada tahun 2004, (periode 2004 – 2008) dan periode II tahun 2008 – 2010 serta periode tahun 2011- 2013  ditetapkan  dengan  Keputusan  Gubernur Bali  Nomor  :  1346  /  05  –  G  /  HK  /  2010, Tanggal 27 Desember 2010, tentang Penetapan Anggota  KPID  Periode  Tahun  2011  –  2013. Visi  KPID  Bali mewujudkan  sistim penyiaran yang berkeadilan, bermartabat dan bermanfaat bagi  terwujudnya  Bali  Dwipa  Jaya.Sedangkan misi KPID Bali adalah:
1. Membangun  dan  memelihara  tatanan informasi yang adil, merata dan seimbang
2. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang  penyiaran  yang  tertib  dan  teratur serta  arus informasi  yang harmonis  antara pusat dan daerah, antar wilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia internasional.
3. Membangun   iklim   persaingan  usaha  di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat.
4. Mewujudkan  program  siaran  yang  sehat, cerdas dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas,  watak,  moral,  kemajuan bangsa,  persatuan  dan  kesatuan  serta mengamalkan  nilai-nilai  dan  budaya Indonesia
5. Menetapkan  perencanaan  dan  pengaturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalitas penyiaran.
Dalam  menjalankan  tugasnya  KPID Bali  memiliki  fungsi,  kewenangan,  tugas  dan kewajiban dalam rangka melakukan pengaturan penyiaran.
a. Fungsi
Sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 UU  No.  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaran bahwa  KPI  dan  KPID  sebagai  wujud  peran serta  masyarakat  berfungsi  untuk  mewadahi
aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
b. Wewenang
KPI  dan  KPID    memiliki  wewenang sebagai berikut:
a) Menetapkan standar program siaran
b) Menyusun peraturan dan menetapkan
pedoman perilaku penyiaran (diusulkan oleh asosiasi/masyarakat penyiaran kepada KPI)
c) Mengawasi  pelaksanaan  peraturan  dan pedoman  perilaku  penyiaran  serta  standar program siaran
d) Memberikan  sanksi  terhadap  pelanggaran peraturan  dan  pedoman  perilaku  penyiaran serta standar program siaran
e) Melakukan  koordinasi  dan/atau  kerjasama
dengan  pemerintah,  lembaga  penyiaran,  dan masyarakat
c. Tugas dan Kewajiban
Tugas  dan  kewajiban  yang  diemban
KPI meliputi:
1) Menjamin  masyarakat  untuk  memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
2) Ikut  membantu  pengaturan  infrastruktur bidang penyiaran
3) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat
antarlembaga penyiaran dan industri terkait
4) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
5) Menampung,  meneliti,  dan  menindaklanjuti aduan,  sanggahan,  serta  kritik  dan  apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
6) Menyusun perencanaan pengembangan sumber  daya  manusia  yang  menjamin profesionalitas di bidang penyiaran
Sebagaimana fungsi KPID Bali dalam mewadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat akan penyiaran, maka keanggotaan KPID Bali terbagi kedalam 3 bidang yaitu:
a. Bidang Perijinan
Tanggung jawab pada bidang perijinan ini meliputi:
1. Melaksanakan tahapan proses perijinan.
2. Melaksanakan  kegiatan  KPID  Bali  yang berkaitan  dengan  penjaminan  kesempatan masyarakat  untuk  memproleh  informasi yang  layak  dan  benar  sesuai  dengan  hak azasi manusia melalui penyiaran.
3. Melaksanakan program dan kegiatan KPID Bali  yang  berkaitan  dengan  pengaturan infrastruktur penyiaran.
4. Melaksanakan pembangunan iklim
persaingan  yang  sehat  antar  lembaga penyiaran dan industri terkait.
b. Bidang pengawasan isi siaran Tanggung jawab pada bidang pengawasan isi siaran ini meliputi:
1. Melaksanakan  penyusunan  peraturan  dan keputusan  KPID  yang  menyangkut  isi siaran.
2. Melaksanakan  pengawasan  dan  penegakan peraturan  KPI/  KPID  yang  menyangkut  isi siaran.
3. Melaksanakan pemeliharaan tatanan
informasi yang adil, merata dan seimbang.
4. Melaksanakan  kegiatan  KPID  Bali  dalam menampung,  meneliti  dan  menindaklanjuti aduan,  sanggahan,  kritik  dan  apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
c. Bidang kelembagaan
Tanggung jawab pada bidang pengawasan isi siaran ini meliputi:
1. Melaksanakan penyusunan, pengelolaan dan
pengembangan organisasi KPID.
2. Melaksanakan  penyusunan  peraturan  dan
Keputusan  KPID  Bali  yang  berkaitan dengan organisasi.
3. Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat serta pihak internasional.
4. Melaksanakan  perencanaan  pengembangan sumber  daya  manusia  yang  profesional  di bidang penyiaran.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor  528/05-G/HK/2014,  komisioner  KPID Bali Periode tahun 2014 -2017 adalah
1. Anak Agung Rai Sahadewa, SH ( Ketua)
2. Made Nurbawa, SE (Wakil Ketua/Bidang
Perijinan)
3. I Gst. Agung Ngr. Alit Sumantri, SE, MM,
Ak (Koordinator/Bidang Perijinan)
4. Ni Nyoman Sri Mudani,SH. (
Koordinator/Bidang Kelembagaan)
5. I Nengah Muliarta, S.Si, M.Si ( Bidang
Kelembagaan)
6. I Wayan Yasa Adnyana, SH, MH (Koordinator/ Bidang Pengawasan Isi
Siaran)
7. Ni Putu Suaryani, ST ( Bidang Pengawasan
Isi Siaran)

## 3. Analisis Faktor Lingkungan KPID Bali
Faktor  lingkungan yang mempengaruhi KPID Bali, yaitu lingkungan internal yang merupakan kondisi  di  dalam  KPID  Bali  dan  lingkungan eksternal yaitu kondisi di luar KPID Bali yang
berpengaruh  secara  langsung  maupun  tidak langsung terhadap KPID Bali. Faktor
lingkungan internal mengidentifikasi kekuatan
dan  kelemahan  yang  dimiliki  KPID  Bali. Sedangkan faktor lingkungan eksternal menggambarkan  kondisi  lingkungan  di  luar KPID  Bali,  yang  dibedakan  menjadi  peluang dan ancaman.
3.1 Lingkungan Internal Terdiri atas 2 (dua) hal, yaitu :
A. Kekuatan yang dimiliki oleh KPID Bali : a. Struktur organisasi yang memadai.
Sejak pertama kali dibentuk pada tahun 2004 sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1346  /  05  –  G  /  HK  /  2010,  KPID  Bali  telah memiliki  struktur  yang  memadai  yang  terbagi dalam 3 bidang yaitu bidang perizinan, bidang kelembagaan dan bidang isi siaran, dibantu oleh kesekretariatan  yang  merupakan  bagian  dari SKPD yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi. b. Teamwork yang solid.
Sebagai  sebuah  kesatuan  kerja  KPID Bali  terdiri  dari  7 orang  komisioner,  20  orang pegawai  sekretariat  dan  12  orang  tenaga monitoring isi siaran.
B. Kelemahan
a.  Jumlah  SDM  bagian  monitoring  isi  siaran kurang memadai.
Jumlah  SDM  bagian  monitoring  isi siaran  sebanyak  12  orang  yang  melakukan monitoring  terhadap  isi  siaran  seluruh  televisi dan  radio  di  Bali  selama  24  jam,  7  hari seminggu. Petugas terbagi ke dalam 3 shift yaitu pagi  (07.30-15.30),  sore  (15.30-23.30)  dan malam  (23.30-07.30).  Jumlah  tersebut  masih belum  ideal  untuk  memenuhi  tugas  monitoring isi siaran 7 hari 24 jam, sesuai dengan data dari hasil  wawancara  dengan  Bapak  I  Nyoman  Eka Putra, S.Sos, MAP (Kasubag Komunikasi selaku PPTK  Kegiatan  Monitoring  Pengawasan  dan Pengendalian  Lembaga  Penyiaran  KPID  Bali) pada tanggal 27 Oktober 2016.
3.2 Lingkungan Eksternal, terdiri dari :
A. Peluang

## a.  Tersedianya dana dari APBD.
Anggaran KPI berasal dari APBN, dan anggaran KPID berasal dari APBD. Anggaran dari  APBD  tersebut  dipergunakan  untuk operasional dan pembiayaan program-program di  KPID  Bali.  Terkait  dengan  pengawasan  isi siaran  KPID  mengajukan  dana  revitalisasi peralatan monitoring televisi dan radio di tahun 2016  sebesar  Rp.  199.550.000.  Pengajuan  ini sehubungan  dengan  penyusutan  peralatan
monitoring yang telah dipakai sejak tahun 2012 dengan pemakaian non-stop 24 jam (nota dinas Sekretariat KPID Bali No 090/1133/KPID). b. Dukungan pemerintah melalui kebijakan.
Dukungan pemerintah berupa kebijakan  anggaran  dan  penguatan  lembaga melalui  perbantuan  SDM  melalui  SKPD pemerintah  Provinsi  untuk  ditempatkan  di kesekretariatan KPID Bali.
c.  Perkembangan teknologi informasi.   .
Masyarakat  saat  ini  lekat  dengan teknologi. Pesatnya kemajuan teknologi tersebut menjadi peluang sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat menyampaikan tanggapan  berupa  aduan  terkait  isi  siaran televisi  melalui  website,  email,  hotline  KPID Bali.

## B.Ancaman / Tantangan
a. Minimnya literasi media bagi publik
Literasi  media  merupakan  sarana penguatan bagi publik untuk membentengi diri dari  tayangan-tayangan  yang  tidak  sehat. Literasi  media  bagi  publik  dilakukan  kepada publik  pekerja  media  dan  publik  sebagai pemirsa  televisi.  Literasi  kepada  para  pekerja media  berupa  sosialisasi  P3SPS  agar  mereka mampu  menghasilkan  tayangan  yang  sehat sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Literasi kepada  para  pemirsa  televisi  dilakukan  KPID Bali  melalui  kerjasama  dengan  sekolah- sekolah,  universitas  dan  lembaga-lembaga terkait.

## 4. Identifikasi Isu-isu Strategis
Dari  hasil  analisis  SWOT  diperoleh beberapa  strategi  alternatif  yang  merupakan perpaduan  antara  faktor  internal  dan  faktor eksternal organisasi.

## Tabel  3
Analisis SWOT KPID Bali INTERNAL EKSTERNAL STRENGTS(S) 1.Struktur organisasi yang memadai. 2. Teamwork yang solid. WEAKNESSES (W) 1.Jumlah SDM bagian monitoring  isi  siaran  kurang memadai. OPPORTUNITIES (O) 1.Tersedianya dana dari APBD.
2.Dukungan pemerintah melalui kebijakan.
3. Perkembangan teknologi informasi.
STRATEGI (SO)
1. Meningkatkan kondisi keuangan.
2. Melakukan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. STRATEGI (WO) 1.Mengembangakan  kerja  sama dengan  universitas  negeri  atau swasta  untuk  pengadaan  SDM monitoring  isi  siaran  melalui tenaga magang

## THREATS (T)
1. Minimnya literasi media bagi publik STRATEGI (ST) 1.Kerjasama dengan masyarakat media dan untuk  sosialisasi  literasi media  melalui    sekolah- sekolah/  banjar/desa  dan sekolah P3SPS gratis

## STRATEGI (ST)
1.Peningkatan  kualitas  SDM bagian monitoring
Berdasarkan  hasil  analisis  SWOT  di atas  dapat  diidentifikasi  isu-isu  strategis  yang dihadapi  KPID  Bali  berkaitan  dengan  upaya pengawasan isi siaran televisi swasta berjaringan  di  Bali  yaituisu  strategis  yang diperoleh dari kekuatan dan peluang (SO) yaitu melalui  peningkatkan  kondisi  keuangan  dan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.Isu-isu strategis  yang  diperoleh  dari  kelemahan  dan peluang (WO) adalah upaya mengembangakan kerja  sama  dengan  universitas  negeri  atau swasta  untuk  pengadaan  SDM  monitoring  isi siaran melalui tenaga magang. Isu-isu strategis yang diperoleh dari kekuatan dan ancaman (ST) adalah  upaya  kerjasama  dengan  masyarakat
media  dan  untuk  sosialisasi  literasi  media melalui    sekolah-sekolah/  banjar/desa  dan sekolah  P3SPS  gratis.  Isu-isu  strategis  yang diperoleh  dari  kelemahan  dan  ancaman  (WT) adalah upaya peningkatan kualitas SDM bagian monitoring.
Tahap  berikutnya  adalah  melakukan evaluasi terhadap semua isu strategis yang telah teridentifikasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui  tingkat  strategis  dari  sebuah  isu. Untuk mengetahui  tingkat strategisnya sebuah isu, maka  akan  dilakukan  tes  Litmus terhadap masing-masing  isu.  Tes  tersebut  dilaksanakan dengan mengajukan 13 (tiga belas) pertanyaan, yaitu
Tabel  4 Tes Litmus No Pertanyaan OperasionalStrategik 1 2 3 4 5 1 Kapan peluang/tantangan isu anda hadapi Sekarang Tahun depan Lebih dari 2 tahun 2 Seberapa luas pengaruh isu ini Unit atau divisi tunggal Beberapa divisi  Seluruh departemen 3 Seberapa besar biaya yang diperlukan 10% kurang dari anggaran 25 dari anggaran Di atas 25% dari anggaran
4 Apakah pilihan isu
memerlukan hal berikut : a. Pengembangan program layanan baru Tidak Ya b. Perubahan signifikan dlm keuangan Tidak Ya c. Penyesuaian terhadap kebijakan Tidak Ya d. Penambahan terhadap fasilitas utama Tidak Ya e.  Penambahan tenaga kerja/staf/karyawan Tidak Ya 5 Pendekatan terbaik bagi pemecahan isu Siap diimplementasikan Agak detail Terbuka luas 6 Tingkat keputusan untuk menangani isu Bidang kerja Koordinator bidang Ketua KPID Bali 7 Konsekwensi salah menangani isu Gangguan Agak kacau Kacau sekali 8 Dampak terhadap bidang/ dinas/ instansi lainnya Tidak ada Ada (1-3 bidang/ dinas/ instansi) Lebih dari 4 bidang/ dinas/ instansi 9 Sensivitas isu thd aspek sosial, politik, ekonomi Lunak Sedang Keras Skor untuk jawaban adalah antara 1 sampai 3.
Penilaian skor adalah sebagai berikut :
a. Skor 1 : untuk isu yang bersifat operasional
b. Skor  2  :  untuk  isu  yang  cukup  strategis/ moderat
c. Skor 3 : untuk isu yang sangat strategis
Sebelum  melaksanakan  evaluasi,  terlebih dahulu dijumlahkan skor totalnya. Berdasarkan hasil  perkalian  antara  jumlah  pertanyaan dengan  skor  jawaban  terendah  diperoleh  nilai 22 dan untuk jawaban tertinggi diperoleh nilai 35, diterapkan kategorisasi sebagai berikut :
1) Isu yang bersifat Operasional  =   1 – 13
2) Isu yang bersifat Moderat       = 14 – 26
3) Isu yang bersifat Staregis       = 27 – 39
Dari hasil tes litmus tersebut ada  isu yang strategis yaitu isu untuk meningkatkan kondisi keuangan dan isu kerjasama dengan masyarakat media  dan  untuk  sosialisasi  literasi  media melalui    sekolah-sekolah/  banjar/desa  dan sekolah  P3SPS  gratis.  Ada    isu  yang  cukup strategis  atau  bersifat  moderat  yaitu  isu melakukan  pelayanan  dengan  memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, mengembangakan kerja sama dengan universitas negeri atau swasta untuk pengadaan
SDM  monitoring  isi  siaran  melalui  tenaga magang  dan  isu  peningkatan  kualitas  SDM bagian monitoring.
Berikut  ini  akan  dijelaskan  untuk  isu  yang sifatnya  strategis  dan  isu  yang  sifatnya  cukup strategis yaitu sebagai berikut :
1. Isu untuk meningkatkan kondisi keuangan memiliki  total  nilai  35  .  Isu  tersebut merupakan isu yang sangat strategis berada pada  quadran  1  yaitu  pada  posisi  SO dengan posisi yang menguntungkan karena memiliki  kekuatan  dan  peluang  yang mendorong  untuk  menangkap  peluang yang ada. Kondisi keuangan yang semakin baik  akan  dapat  memaksimalkan  ruang gerak  KPID  Bali  dalam  melaksanakan aktivitasnya  dalam  rangka  pengawasan  isi siaran.
2. Isu  kerjasama  dengan  masyarakat  media dan untuk sosialisasi literasi media melalui sekolah-sekolah/  banjar/desa  dan  sekolah P3SPS  gratis  memiliki  total  nilai  29.  Isu tersebut  merupakan  isu  yang  berada  pada quadran  3  yaitu  pada  posisi  ST  dengan posisi yang memiliki kekuatan dan namun merupakan  tantangan  untuk  menjadikan publik melek media.
3. Isu melakukan pelayanan dengan memanfaatkan  perkembangan  teknologi informasi memiliki total nilai 25 berada di quadran  1  pada  posisi  SO.  Perkembangan teknologi  informasi  mempercepat  dan mendekatkan  publik  dengan  KPID  Bali terutama  dalam  hal  membantu  KPID  Bali dalam pengawasan melalui tindakan proaktif  publik  melaporkan  isi  siaran televisi swasta.
4. Isu  mengembangakan  kerja  sama  dengan universitas  negeri  atau  swasta  untuk pengadaan  SDM  monitoring  isi  siaran melalui tenaga magang dan isu peningkatan kualitas SDM bagian monitoring memiliki total  nilai  masing-masing  22  berada  di quadran  2  dan  4.  Isu  ini  dalam  upaya peningkatan kualitas pengawasan isi siaran televisi  swasta  dengan  meningkatkan jumlah  tenaga  pengawas  dan  peningkatan kualitas pengawas agar memahami deskripsi  kerja  dan  P3SPS  sebagai pedoman dalam pengawasan isi siaran.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang telah  disampaikan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan bahwa :
1. Analisis  manajemen  strategis  pengawasan isi  siaran  televisi  swasta  siaran  berjaringan di  Bali  oleh  KPID  Bali  melalui  analisis faktor  internal  dan  eksternal,  diperoleh kekuatan  berupa  struktur  organisasi  yang memadai  dan  teamwork  yang  solid; kelemahan  berupa  jumlah  SDM  bagian monitoring  isi  siaran  kurang  memadai; peluang  berupa  tersedianya  dana  dari APBD,  dukungan  pemerintah  melalui kebijakan  dan  perkembangan  teknologi informasi;  ancaman  atau  tantangan  berupa minimnya literasi media bagi publik.
2. Berdasarkan hasil tes litmus untuk menguji kestrategisan  isu  maka  diperoleh  ada  isu yang  sangat  strategis  yaitu  isu  untuk meningkatkan kondisi keuangan dan kerjasama  dengan  masyarakat  media  dan untuk  sosialisasi  literasi  media  melalui sekolah-sekolah/  banjar/desa  dan  sekolah P3SPS gratis. Ada 2 isu yang cukup strategis atau  bersifat  moderat  yaitu  isu  melakukan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan  teknologi  informasi,  isu mengembangakan  kerja  sama  dengan universitas  negeri  atau  swasta  untuk pengadaan  SDM  monitoring  isi  siaran
melalui tenaga magang dan isu peningkatan kualitas SDM bagian monitoring.
3. Isu  strategis  menjadi  prioritas  dalam realisasi program KPID Bali untuk menunjang  pengawasan  isi  siaran  televisi swasta berjaringan di Bali.

## 6. SARAN
1. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholders (pemerintah,  pihak  televisi/
media,  LSM,  dunia  pendidikan,  publik/ penonton televisi) untuk dapat merealisasikan  program  KPID  Bali  untuk menunjang  pengawasan  isi  siaran  televisi swasta  berjaringan  di  Bali  terutama program yang termasuk dalam isu strategis.
2. Penguatan kelembagaan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM sehingga dapat professional dalam melaksanakan  pengawasan  isi  siaran televisi swasta berjaringan di Bali.
3. Realisasi anggaran untuk mendanai program melalui lobi-lobi dan komunikasi dengan pihak DPRD Provinsi Bali.

## Daftar Pustaka
A. Buku/ Jurnal
Agung, Machyuding. 2011. Jurnal:Ekonomi Politik  Televisi  Swasta  Nasional .
Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Agung,  S.  Sarwoprasodjo.2008. Jurnal Komunikasi Pembangunan: Perbandingan Pendekatan Ekonomi-Politik  Media  dan  Studi Kebudayaan dalam Kajian Komunikasi Massa .IPB. Bogor. Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Alfabeta.
Bandung. Ali,  Faried.  2013.  Teori  dan  Konsep Administrasi:  Dalam  Pemikiran Paradigmatik  Menuju  Redefinisi. Rajawali Pers. Jakarta. Arianto.2011. Jurnal Ilmu Komunikasi:Ekonomi Politik Lembaga Media Komunikasi .Universitas Tadulaku. Palu. Aziz,  Azwar.  2012. Jurnal:  Efektifitas
Penggunaan  Frekuensi  Radio Pada  Penyelenggaraan  Radio Siaran Swasta. Puslitbang Sumber Daya  dan  Perangkat  Pos  dan Informatika. Jakarta. Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan Bahasa  Departemen  Pendidikan
Nasional.  1991. Kamus  Besar Bahasa  Indonesia .  Balai  Pustaka.
Jakarta.
Banga, Wempy. 2011. Kajian Administrasi Publik  Kontemporer:  Konsep, Teori, dan Aplikasi . Unhalu Press.
Kendari. Budi, Setio.2004. Jurnal Ilmu Komunikasi : Industri Televisi Swasta Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik. Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta.
Bungin, Burhan. 2012. Penelitian Kualitatif.
Kencana Prenada Media. Jakarta.
Desi,  Yolanda  Presiana.  2013. Dinamika Ekonomi  Politik  Televisi  Swasta Lokal .Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta. Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003.
Kebijakan  Publik:  Formulasi, Implementasi,  dan  Evaluasi. PT Elex Media Komputindo. Jakarta. Harbani, Pasolong. 2007. Teori Administrasi  Publik .  Alfabeta.
Bandung. Hernawati, Riza dan Maya Amalia Oesman Palapah.  2011. Televisi  dalam
Kehidupan Anak .Fakultas Komunikasi  Universitas  Islam Bandung.
Khatab, Nevizond. 2009. Mengawal Pilihan Rancangan  Organisasi .  Alfabeta. Bandung.
Mardiana,  Lisa.  2011. Laporan  Penelitian: Ekonomi Politik Regulasi (Implementasi  Kebijakan  Sistem Stasiun  Jaringan). Universitas
Dian Nuswantoro Semarang .
Misroji.  2014. Tesis:  Analisis  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai Depok Cyber City Pada Diskominfo Kota Depok. Universitas Esa Unggul. Jakarta. Putri,  Indha  Novita. Jurnal:  Spasialisasi Dan Konglomerasi MediaAnalisis Deskriptif Ekonomi Politik Media pada Kelompok Kompas Gramedia .Jurusan Ilmu KomunikasiFakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik  Universitas Brawijaya. Malang. Rianto,Puji dkk. 2012. Dominasi TV Swasta (Nasional), Tergerusnya Keberagaman Isi dan Kepemilikan .  PR2Media-Yayasan
Tifa.Yogyakarta.
Sofyandi, Herman. dan Iwa Garniwa. 2007.
Perilaku Organisasi . Graha Ilmu. Yogyakarta.
Suarjaya, I Wayan. 2009. Teori Organisasi . Paramita. Surabaya. Sugiyono. 2011. Metode Penelitian
Administrasi . Alfabeta. Bandung.
Sumartono.  2014.  Jurnal  komunikologi .
Motif  dan  Pola  Menonton  Siaran Stasiun  Televisi  Swasta  Nasional di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu  Komunikasi  Ubham  Jaya .
Universitas Esa Unggul. Jakarta.
Tyas,  Sagita  Ning.2010. Konglomerasi Industri  Media  Penyiaran  di Indonesia: Analisis Ekonomi Politik Pada Group Media Nusantara Citra, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2015. Analisis Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke Penyusunan Model-Model