DAMPAK AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI PENGELOLAAN FISKAL DAN KEBIJAKAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH
Cut Yunina Eriva1 1) , Meutia Handayani2 2)* , Nurul Akmal 3)
1 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Aceh, (penulis 1) email: cut.eva@politeknikaceh.ac.id
2 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Aceh, (penulis 2) email: meutiahandayani@politeknikaceh.ac.id
3 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Aceh, (penulis 3) email: , nurulakmal1603@gmail.com

## ABSTRACT
This investigation examines the impact of accountability, transparency in village financial management, and village policies on community well-being in Ulee Kareng District, Banda Aceh City, both partially and together. The research was conducted quantitatively. Multiple linear regression analysis was performed using SPSS 25. Primary and secondary data are used in this research. The questionnaire was used to collect data. This research included 36 village officials, consisting of 4 heads, secretary, finance and welfare from 9 villages in Ulee Kareng district.  IThis  investigation  demonstrated  that  community  well-being  is  partially  influenced  by  three  factors: accountability  in  village  financial  management,  transparency  in  village  financial  management,  and  village policy.  Community  well-being  in  Ulee  Kareng  District,  Banda  Aceh  City  is  also  affected  by  accountability, transparency in financial management and village policies.
Keywords: Village  Financial  Management,  Accountability,  Transparency,  Village  Policy  and  Community Welfare.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  memiliki  maksud  untuk  dapat  mengetahui  dampak  tanggung  jawab,  keterusterangan  dalam pengelolaan keuangan daerah dan strategi kota terhadap bantuan pemerintah daerah, baik pada tingkat tertentu maupun  sekaligus  di  Kawasan  Ulee  Kareng  Kota  Banda Aceh.  Strategi  pemeriksaan  yang  digunakan  adalah kuantitatif. Strategi mendalam yang digunakan adalah investigasi kekambuhan langsung yang berbeda dengan menggunakan SPSS 25. Teknik pengumpulan informasi yang digunakan adalah survei. Contoh penjajakan ini adalah 36 pemerintah kota yang terdiri dari 4 pemerintah kota di 9 kota di Kawasan Ulee Kareng yaitu Bupati, Sekda,  Kabag  Keuangan  dan  Kabag  Pembantu  Pemerintahan.  Konsekuensi  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwa tanggung  jawab dalam  administrasi  keuangan kota  sedikit  banyak  mempengaruhi  bantuan  pemerintah daerah,  keterusterangan  dalam  administrasi  keuangan  kota  sampai  batas  tertentu  mempengaruhi  bantuan pemerintah daerah dan strategi kota sampai batas tertentu mempengaruhi bantuan pemerintah daerah. Sementara itu,  tanggung  jawab,  keterusterangan  dalam  pengelolaan  keuangan  kota  dan  penataan  kota  berdampak  pada bantuan pemerintah daerah di Kawasan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
Kata  Kunci: Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Akuntabilitas,  Transparansi,  Kebijakan  Desa  dan  Kesejahteraan Masyarakat.
1. PENDAHULUAN
Pemerintahan mulai
melaksanakan pengelolaan  aset  kota  pada  tahun  2015  dan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota. Peraturan Kota telah menempatkan  kota  di  garis  depan  dalam kemajuan  dan  pengembangan  lebih  lanjut bantuan pemerintah daerah. Kota diberi posisi untuk mengarahkan atau mengawasi pemerintahan, kebutuhan daerah, dan penguatan daerah untuk mengakui
kepentingan  daerah,  mengembangkan  lebih lanjut  pelaksanaan  pemerintahan  dan  untuk bantuan pemerintah kota. Pemerintah melakukan pendekatan dalam hal penunjukan cagar kota dan perolehan aset yang mencukupi sehingga dapat meningkatkan kemampuannya dalam menggarap perekonomian dan bantuan pemerintah daerah.
Administrasi  keuangan  kota  sangat dipengaruhi  oleh  para  eksekutif  Penjatahan Aset Kota. Administrator hukum yang bekerja di sektor administrasi  moneter kota sekaligus mengelola alokasi aset kota. Administrasi yang baik  sangat  diperlukan  untuk  mengelola  dan menjalankan  kegiatan  pemerintahan  kota. Akuntabilitas  merupakan  elemen  penting dalam  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik. Akuntabilitas  adalah  jenis  tanggung  jawab yang  menyangkut  pencapaian  tujuan  utama perkumpulan  melalui  pelaksanaan  tanggung jawab sesekali. Menurut peraturan perundang- undangan Nomor 6 Tahun 2014, akuntabilitas merupakan  asas  yang  menetapkan  bahwa masyarakat  desa  harus  mengetahui  segala kegiatan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan  desa  dengan  menggunakan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. untuk  melaksanakan  Pemerintahan  yang  baik pula diharapkan adanya unsur Transparansi. Transparansi  pengelolaan  keuangan  desa kepada  masyarakat  wajib  memperoleh informasi  yang  relatif  mengenai  hal  tersebut yang  memuat  berbagai  program-program pembangunan.  Transparansi  merupakan  salah satu aspek pengelolaan pemerintahan, pemerintah  mengungkapkan  hal-hal  yang sifatnya material secara terjadwal pada pihak- pemangku  kepentingan  dalam  hal  ini masyarakat  luas  karena  adanya  asas
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui  dan  mempunyai  akses  seluas- luasnya  terhadap  fakta-fakta  mengenai keuangan  daerah.  Menurut  Sari  (2018) menyatakan  bahwa  keterbukaan  pemerintah desa  pada  menaruh  fakta  pada  Untuk meningkatkan  kinerja  pemerintah  dalam pengelolaan keuangan desa, maka masyarakat akan lebih banyak menambahkan agama pada pemerintahan desa, dengan adanya transparansi  terhadap  fakta  yang  diberikan pada  masyarakat  berkaitan  alokasi  dana  desa maka  masyarakat  tentunya  wajib  mengikuti suatu kebijakan pemerintah.
Suatu peraturan atau keputusan yang dibuat oleh  pemerintah  yang  harus  dipatuhi  oleh seluruh  warga  negara  disebut  dengan kebijakan  pemerintah.  Partisipasi  aktif masyarakat  dan  komunitas  dalam  kepatuhan dan  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  harus mendukung pengambilan kebijakan. Di bawah pengawasan  pemerintah  kota atau  kabupaten, perangkat  desa  harus  mengembangkan kebijakan pemerintah yang disebut “kebijakan desa”.  Kebijakan  setiap  desa  pasti  akan berbeda-beda  karena  peraturan  dan  ketentuan lingkungan  hidup  yang  berbeda-beda.  Setiap desa berhak menetapkan kebijakannya sendiri untuk  menyelesaikan  masalah  dan  maju. Konsekuensinya,  anggota  masyarakat  harus mengambil keputusan agar hal
tersebutBantuan
pemerintah daerah
merupakan suatu syarat terpenuhinya kebutuhan pokok yang tercermin dari adanya tempat tinggal yang cukup, kebutuhan sandang dan  pangan  yang  tercukupi,  biaya  pelatihan, kesejahteraan  yang  layak  dan  bermutu  serta syarat bahwa setiap individu dapat memperluas  kegunaannya  dalam  batasan prinsip dan terpenuhinya kebutuhan fisik. dan keadaan  yang  mendalam.  Kota  yang  tercipta harus  terlihat  berdasarkan  tingkat  bantuan pemerintah  terhadap  masyarakatnya.  Jika perbaikan sistem memberikan hasil yang baik, masyarakat  dapat  hidup  sejahtera  karena daerah  dan  organisasi  kota  juga  ikut  serta dalam  memajukan  kota.  Tanggung  jawab dalam administrasi keuangan kota berdampak pada  bantuan  pemerintah  daerah.  Semakin tinggi  derajat  tanggung  jawab  dalam pengelolaan  keuangan  kota,  maka  akan
semakin  tinggi  pula  dukungan  pemerintah terhadap daerah setempat karena penyelenggaraan  Pendukung  Kota  yang  ideal pasti  akan  berdampak  pada  daerah  setempat. Pemerintah  memberikan  strategi  terkait pengembangan  Distribusi  Aset  Kota  sebagai bentuk  desentralisasi  moneter  menuju  kota bebas.
Sejak tahun 2015 Dana Desa direalisasikan untuk  memberdayakan  atau  membentuk masyarakat  desa.  Penganggaran  pada  tahun 2015  sampai  dengan  2021  masih  terdapat banyak  masalah  dan  beberapa  kasus  yang muncul  terkait  dengan  Dana  Desa.  Salah satunya suatu permasalahan yang dapat dikutip dari  artikel  (merdeka.com,  2022)  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  memastikan agar tidak adanya penyalahgunaan pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Menurut  Ipi Maryati,  Plt  Juru  Bicara  KPK,  KPK  telah mengidentifikasi  setidaknya  14  potensi permasalahan  pengelolaan  dana  desa  sejak tahun  2015.  Permasalahan  tersebut  berkaitan dengan empat aspek: regulasi dan kelembagaan,  tata  kelola,  pengawasan,  dan sumber  daya  manusia.  Target  primer penggunaan  Dana  Desa  yang  terfokuskan untuk  membentuk  dan  memberdayakan masyarakat  wajib  diperhatikan  sebagai akibatnya tujuan  bisa tercapai  dan  kehidupan masyarakat  desa  bisa  sebagai  lebih  baik. Implementasi  dan  pengelolaan  dana  desa masih  sedikit  terkendala  mulai  berdasarkan proses  penyaluran,  kelembagaan,  target penggunaan  dan  kesiapan  pelaksana  oleh Pemerintah Desa. Dana Desa yang disalurkan ke  masing-masing  desa  secara  bertahap  akan digunakan  untuk  menangani  aturan  baru. Alokasi  Dana  Desa  ditentukan  berdasarkan empat kriteria: jumlah penduduk, luas wilayah, persentase  penduduk  miskin,  dan  tantangan topografi.  Pembiayaan  program  dan  inisiatif desa  terkait  pembangunan  desa,  seperti infrastruktur  perumahan,  ketahanan  pangan, kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat  menjadi  prioritas  Dana  Desa, terutama  rencana  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kapasitas  dan  kesejahteraan masyarakat  desa.  Dana  Desa  yang  disalurkan ke  masing-masing  desa  secara  bertahap  akan digunakan untuk menangani aturan baru. Ada empat  kriteria  yang  digunakan  untuk
menentukan penyaluran Dana Desa:
Pemanfaatan  dan  pendistribusian  dana simpanan  pemerintah  juga  harus  dilakukan sesuai  dengan  peraturan  dan  pedoman  yang telah ditetapkan sehingga pengelolaan penjatahan  simpanan  kota  dapat  lebih  efektif dan  produktif.  Kekhasan  yang  terjadi  di wilayah Aceh dikutip dalam artikel (bandaacehkota.go.id,  2021)  Ketua  Banda Aceh  mengatakan,  berdasarkan  informasi terkini  dari  Badan  Pengukur  Fokus  (BPS) Banda  Aceh  berada  di  urutan  teratas.  tempat kabupaten/kota  yang  tingkat  kemiskinannya paling  rendah  di  Aceh,  sedangkan  provinsi Aceh termasuk peringkat pertama di Sumatera penduduk  miskin  dan  posisi  keenam  di Indonesia.  Berdasarkan  ungkapan  dari Walikota  Banda  Aceh  tersebut,  maka  selama ini  pengelolaan  alokasi  dana  desa  terlaksana secara  kurang  efektif  dan  akuntabel. Penurunan  angka  kemiskinan  tidak  terlepas dari  berbagai  program  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran  dana  desa  diharapkan  dapat mengurangi kemiskinan sesuai dengan tujuan dari  Undang-Undang  No  6  Tahun  2014 bahwasanya  pengalokasian  dana  desa  untuk mengentaskan angka kemiskinan.
Salah satu distrik kecil di kota Banda Aceh, distrik Ulee Kareng mengelola sembilan desa. Kecamatan  ini  mengelola  berbagai  kegiatan desa, seperti program pembangunan desa yang terus berkembang dengan bantuan dana desa. Aparat  desa  di  Kecamatan  Ulee  Kareng menjadi semakin penting karena terlibat dalam penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban  anggaran  Dana  Desa sesuai  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam suatu kegiatan seperti kinerja pemerintah desa, pengelolaan dana desa masih belum akuntabel dan belum sepenuhnya optimal karena seluruh kinerja pemerintah desa tidak dapat dihimpun secara efisien. Pemerintahan Desa Kecamatanterhadap kesejahteraan masyarakat di  Kecamatan  Ulee  Kareng.  (3)  Mengetahui bagaimana  kebijakan  desa  mempengaruhi sebagian kesejahteraan masyarakat di Kecamatan  Ulee  Kareng.  (4)  Menentukan akuntabilitas  dan  transparansi  pengelolaan keuangan  tingkat  desa  dan  kebijakan  tingkat desa  sekaligus  mempengaruhi  kesejahteraan masyarakat di kabupaten Ulee Kareng.
2. KAJIAN LITERATUR
Akuntabilitas Akuntabilitas terhadap keuangan
pemerintah  desa  merupakan  tanggung jawab  dalam  menyampaian  pemnafaatan dana  desa  yang  dimiliki  secara  keatas kepada  pemerintah  kota  /  kabupaten  dan kepada  masyarakat  atas  apa  yang diharapkan sebelumnya secara per periode. Kesuksesan  atau  ketidak  berhasilan pertanggung  jawaban    dapat  dinilai  dari asas  partisipatif,  akuntabel,  transparan tertib dan disiplin (Imawan et al., 2019). Pengelolaan  keuangan  desa  adalah  suatu proses  yang  melibatkan  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan, dan  pertanggungjawaban  terkait  dengan dana  keuangan  desa.  Dalam  konteks pengelolaan  keuangan  desa,  terdapat beberapa poin penting:
Perencanaan
anggaran untuk pengeluaran  desa,  termasuk  alokasi  dana desa (ADD), serta pengembangan program dan proyek di tingkat desa. Perencanaan ini harus  memperhatikan  kebutuhan  dan aspirasi masyarakat desa. Pelaksanaan: Ini mencakup  pelaksanaan  program,  proyek, dan  kegiatan  yang  direncanakan  dalam anggaran  desa.  Dalam  pelaksanaan,  desa harus  memastikan  bahwa  dana  digunakan sesuai dengan  peraturan  yang berlaku dan memperhatikan  prinsip  efisiensi  dan efektivitas.  Penatausahaan  keuangan  desa mencakup  pencatatan  semua  transaksi keuangan,  termasuk  penerimaan  dan pengeluaran  dana  desa.  Hal  ini  dilakukan untuk  memastikan  akuntabilitas  dan transparansi  dalam  penggunaan  dana. Pelapora,  desa  harus  menyusun  laporan keuangan secara periodik, yang mencakup neraca,  laporan  arus  kas,  dan  laporan lainnya  sesuai  dengan  standar  akuntansi yang  berlaku.  Laporan  ini  biasanya disampaikan kepada instansi yang berwenang dan masyarakat desa.
Pertanggungjawaban keuangan desa mengacu  pada  kewajiban  desa  untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan
baik  dan  sesuai  dengan  peraturan.  Desa harus dapat menjelaskan penggunaan dana kepada  pihak  yang  berwenang  dan masyarakat desa.
Dalam  pengelolaan  keuangan  desa, ADD adalah salah satu sumber pendanaan yang  penting.  Dana  ini  memberi  desa kewenangan untuk mengelola sumber daya sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat.  Namun,  penting  juga  untuk memastikan  bahwa  penggunaan  ADD sesuai  dengan  peraturan  dan  prinsip  tata kelola  keuangan  yang  baik.  Keberhasilan pengelolaan keuangan desa dapat mendukung  pelayanan  publik  yang  lebih baik  dan  pembangunan  yang  melibatkan partisipasi masyarakat di tingkat desa (Tedi et al., 2020).

## Transparansi
Transparansi dalam konteks penelitian yang  Anda  sebutkan  merujuk  pada keterbukaan  dan  aksesibilitas  informasi yang  berkaitan  dengan  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan  dana  desa.  Lebih  spesifik, transparansi dalam penelitian ini mencakup berbagai  tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah desa untuk memastikan bahwa informasi  terkait  dengan  pengelolaan sumber daya publik, khususnya dana desa, tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkannya.
Tujuan  dari  transparansi  dalam penyelenggaraan  pengelolaan  dana  desa adalah:
1. Memberikan  akses  informasi  kepada masyarakat:  Transparansi  bertujuan untuk  memberikan  akses  yang  lebih luas  kepada  masyarakat  terhadap informasi  yang  berkaitan  dengan penggunaan dana desa.
Ini
memungkinkan masyarakat untuk memahami  bagaimana  dana  desa digunakan  dan  untuk  mengawasi
apakah dana tersebut digunakan dengan tepat.
2. Meningkatkan pertanggungjawaban: Dengan  memastikan  informasi  yang relevan  tentang  dana  desa  tersedia untuk publik, pemerintah desa menjadi lebih  akuntabel  terhadap  tindakan mereka.  Masyarakat  dapat  memantau dan  menilai  apakah  pengelolaan keuangan  dana desa dilakukan  dengan transparan dan bertanggungjawab.
3. Mendorong  partisipasi  masyarakat: Transparansi juga mendorong partisipasi  aktif  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan  terkait  dana desa. Masyarakat yang memiliki akses ke  informasi  yang  memadai  lebih cenderung  terlibat  dalam  proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan  dana  desa  (Wardani  & Utami, 2020)

## 3. METODE PENELITIAN
Karena  penelitian  ini  dapat  disajikan sebagai  statistik,  metodologi  penelitian kuantitatif  digunakan.  Kecamatan  Ulee Kareng  Kota  Banda  Aceh  di  Provinsi Aceh  adalah  tempat  penelitian  ini dilakukan.  Data  primer  digunakan  dalam penelitian  ini.  Tanggapan  terhadap pernyataan  responden  saat  mengisi kuesioner  menjadi  sumber  data  utama penelitian ini (Sugiyono, 2016).

## Populasi
Menurut  Sugiyono  (2016),  populasi adalah  seluruh  responden  yang  digunkan dalam  alat  ukur  yang  digunakan  dalam sesuatu  yang  akan  di  teliti.  Populasi penelitian ini di Ulee Kareng berjumlah 36 responden.  Sampel  merupakan  sebagian kecil  dari  seluruh  populasi  yang  akan dipakai dala penelitian (Sugiyono, 2016). Kriteria  pemilihan  sampel  penelitian  ini adalah  perangkat  desa  yang  terlibat langsung  dalam  pengelolaan  dana.
Penelitian ini akan dilakukan dengan cara menyebarkan  kuesioner  kepada  masing- masing  desa  di  Kecamatan  Ulee  Kareng dengan menggunakan 36 responden pada keseluruhan desa.

## Teknik Pengumpulan Data
Sebuah  kuesioner  digunakan  dalam penyelidikan  ini.  Kuesioner  akan dievaluasi  validitas  dan  reliabilitasnya sebelum disebarluaskan. Peneliti menggunakan  data  primer  dan  data sekunder  dalam  mengumpulkan  sumber data.  Respons  kuesioner  yang  diberikan oleh  responden  berfungsi  sebagai  data primer penelitian, sedangkan bahan dari buku,  publikasi  yang  didedikasikan untuk penelitian sebelumnya, dan sumber berita  berfungsi  sebagai  data  sekunder. Data  dikumpulkan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  dengan menggunakan  internet  aktual  dan  data lain  yang  telah  diperoleh.  metode penelitian.  untuk  mendapatkan  data, tanyakan. Dalam penelitian ini,
pendekatan  kuesioner  digunakan  untuk mengumpulkan data.
Teknik Analisis Data
Analisis  data  menggunakan  teknik statistik  deskriptif  dan  uji  asumsi klasik yang  meliputi  uji  normalitas,  uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.  Uji  DNA  hipotesis: koefisien  determinasi,  analisis  regresi berganda, uji t parsial, uji F simultan dan koefisien determinasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji  validitas  mengevaluasi  validitas suatu  survei.  Program  SPSS  for Windows  Versi  25.0  digunakan  untuk melakukan  uji  validitas pada  komputer. Validitas  penelitian  ini  dinilai  pada  36 responden.  Nilai  rcount  (Correct  Item- Total)  menjadi  dasar  dalam  proses pengambilan  keputusan.  Correlation)  > rtabel sebesar 0.339, untuk df = 36 – 2 = 34; 𝖺 = 0,05 maka item atau pertanyaan tersebut valid dan sebaliknya.

## Tabel 1.
Hasil  Uji  Validitas  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Desa (X1)
r hitung r tabel Ket APKD1 0,701 0,339 Valid APKD2 0,693 0,339 Valid APKD3 0,740 0,339 Valid APKD4 0,618 0,339 Valid
Pada  Tabel  1  terlihat  hasil  uji  validitas  variabel  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Desa, seluruh itemnya dinyatakan valid, hal ini  bisa  dilihat dari r hitung yang lebih besar dari r tabel.
Tabel 2. Transparansi Pengeloaan Keuangan Desa  (X2)
Item Pernyataan r hitung r tabel Ket TPKD1 0,787 0,339 Valid TPKD2 0,656 0,339 Valid TPKD3 0,405 0,339 Valid TPKD4 0,790 0,339 Valid TPKD5 0,798 0,339 Valid
Pada  Tabel  2  terlihat  hasil  uji  validitas  variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa, seluruh itemnya dinyatakan valid, hal ini bisa dilihat dari r hitung yang lebih besar dari r tabel.
Tabel 3. Hasil Uji Validitas Kebijakan Desa  (X3)
Item Pernyataan r hitung r tabel Ket KD1 0,656 0,339 Valid KD2 0,588 0,339 Valid KD3 0,872 0,339 Valid KD4 0,588 0,339 Valid KD5 0,787 0,339 Valid
Pada  Tabel  3  terlihat  hasil  uji  validitas  variabel  Kebijakan  Desa,  seluruh  itemnya dinyatakan valid, hal ini bisa dilihat dari r hitung yang lebih besar dari r tabel.
Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kesejahteraan Masyarakat (Y) Item Pernyataan r hitung r tabel  Ket KM1 0,670 0,339 Valid KM2 0,644 0,339 Valid KM3 0,737 0,339 Valid KM4 0,670 0,339 Valid
Pada  Tabel  4  terlihat  hasil  uji  validitas  variabel  Kesejahteraan  Masyarakat,  seluruh itemnya dinyatakan valid, hal ini bisa dilihat dari r hitung yang lebih besar dari r tabel.
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Var Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's  Alpha  Based  on  Standardized  N of
Alpha Items Items X1  0,631 0,60 4 X2  0,699 0,60 5 X3  0,746 0,60 5 Y 0,612 0,60 4
Hasil  uji  reliabilitas  Akuntabilitas Pengelolaan  Keuangan  Desa  (X1) menunjukkan  bahwa  Cronbach’s  alpha variabel lebih tinggi dari nilai dasar yaitu 0,631 lebih tinggi dari 0,60. Temuan ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel  Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Desa  (X1)  dalam  kuesioner dapat dipercaya. Dari hasil uji reliabilitas terhadap variabel transparansi
pengelolaan  keuangan  desa  (X2)  dapat diketahui  bahwa  Cronbach’s  alpha variabel  ini  lebih  tinggi  dari  nilai  dasar yaitu  0,699  lebih  tinggi  dari  0,60. Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  semua pernyataan yang dibuat dalam kuesioner adalah  benar  variabel  transparansi Pengelolaan  perekonomian  desa  (X2)
tergolong  aman.  Terlihat  dari  hasil  uji reliabilitas variabel kebijakan desa (X3) bahwa  Cronbach’s  alpha  variabel tersebut  lebih  tinggi  dari  nilai  baseline yaitu  0,746  lebih  tinggi  dari  0,60. Temuan ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan  yang  diberikan  dalam kuesioner mengenai variabel politik desa (X3)  dapat  diverifikasi.  Hasil  uji reliabilitas variabel kesejahteraan masyarakat  (Y)  menunjukkan  bahwa
Cronbach’s alpha variabel tersebut lebih tinggi dari nilai baseline yaitu 0,612 lebih tinggi dari 0,60. Temuan ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan mengenai variabel kesejahteraan masyarakat  (Y)  dalam  kuesioner  dapat diandalkan. Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (X1) Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (X2) Kebijakan Desa (X3) .596 .578 .920 1,679 1,730 1,086 Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan  hasil  pengujian  SPSS yang diperoleh untuk variabel Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Desa (X 1 ) memiliki  nilai  t-hitung  > t- tabel  yaitu  3,141  >  2,.03693,  dengan signifikan  <0,05  yaitu  (0,004<0,05), berarti  hipotesis  untuk  H 1 diterima.
Dengan demikian variabel Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Desa  (X 1 )  secara  parsial  berpengaruh positif signifikan terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  (Y)  di Kecamatan  Ulee  Kareng  Kota  Banda Aceh. Untuk mengambil
keputusan keuangan  di  masa  depan,  tanggung jawab pengelolaan keuangan desa dapat menyediakan  serangkaian  informasi keuangan yang lengkap, mendalam dan akurat. Informasi ini dapat dipertanggungjawabkan  dan  digunakan sebagai  dasar  evaluasi  pelaksanaan keuangan  di  masa  lalu.  Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan di setiap desa bertanggung jawab atas pengelolaan  keuangan  desa  kepada masyarakat. Untuk menghindari
penyalahgunaan
kekuasaan, akuntabilitas adalah kuncinya.
Mengajarkan otoritas kepada komunitas,
tujuan pendanaan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan  penerapan  akuntabilitas kepada masyarakat. Kesejahteraan masyarakat  dapat  meningkat  dengan pengelolaan  keuangan  desa  yang bertanggung jawab. Kesejahteraan yang ditawarkan
kepada masyarakat tergantung  pada  kualitas  pengelolaan keuangan  desa.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian Yupita dan Juita (2020) yang menyatakan  bahwa  variabel  tanggung jawab  pengelolaan  keuangan  alokasi dana  desa  mempunyai  pengaruh  yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat  Nagari  Sungai  Tanang. Penelitian  Siregar  (2021)  berpendapat bahwa  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan  keuangan  desa.  Keterbukaan informasi  pada  masyarakat  yang awalnya  akses  hanya  dimiliki  oleh pemerintah  kini  masyarakat  juga memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan  melalui  rapat  desa  yang dilakukan secara musyawarah. Transparansi  juga  bisa  mengurangi peluang  korupsi  dalam  lingkungan pemerintah  desa  karena  keterlibatan masyarakat pada
pengambilan keputusan . Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  Sari  (2019)  yang menyatakan bahwa Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan Masyarakat. Hasil penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan  Utami  (2020)  yang  menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan  desa  tidak  berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dampak Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Berdasarkan  hasil  uji  SPSS  untuk variabel Transparansi pengelolaan keuangan  desa  (X2)  diperoleh  nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu 3,085 lebih  besar  dari  2,03693  dengan signifikansi lebih rendah dari 0,05 yaitu (0,004  lebih  kecil  dari  0,05),  yang menunjukkan  bahwa  hipotesis  H2 diterima. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat  (Y)  di  Kecamatan  Ulee Kareng Kota Banda Aceh secara parsial dipengaruhi  oleh  variabel  Transparansi pengelolaan  keuangan  desa  (X2). Sugista  (2017)  menyatakan  bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa dapat  membantu  pengelola  mengambil keputusan yang lebih aman.

## Pengaruh  Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Berdasarkan  hasil  uji  SPSS  untuk variabel Kebijakan Desa (X3), diperoleh nilai  thitung  >  ttabel  yaitu  2,864  > 2,03693 dengan signifikansi < 0,05 yaitu (0,007 < 0,05) yang berarti hipotesis H3 diterima.  Oleh  karena  itu,  kesejahteraan masyarakat  (Y)  di  Kecamatan  Ulee Kareng  Kota  Banda  Aceh  sebagian dipengaruhi  oleh  variabel  politik  desa (X3). Menurut Anderson dalam Agustino (2017), teori kebijakan desa menggambarkan kebijakan publik sebagai  serangkaian  tindakan  dengan tujuan  tertentu  yang  dikejar  dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok  aktor  yang  menangani  suatu masalah atau persoalan yang mengkhawatirkan.  Kebijakan  desa  yang merupakan  kebijakan  pemerintah  harus disusun  oleh  pemerintah perangkat  desa untuk  melaksanakan  kegiatan  desa sehari-hari  di  bawah  pengawasan pemerintah kota atau kabupaten. Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian
Kuswanti  (2020)  yang  menyatakan bahwa  variabel  politik  desa  mempunyai pengaruh  yang  signifikan  terhadap kesejahteraan  masyarakat  di  Desa Pasinan  Lemah  Putih  Kecamatan Wringinanom  Kabupaten  Gresik.  Lebih lanjut, penelitian Herliani (2019)
berpendapat bahwa kebijakan desa tidak berpengaruh  terhadap  kesejahteraan masyarakat,  seperti  yang  ditunjukkan oleh penelitian ini.
Pengaruh A k u n t a b i l i t a s , Transparansi  Pengelolaan  Keuangan Desa  dan  Kebijakan  Desa  Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
Nilai  Adjusted  R  Square  sebesar 0,673  menunjukkan  bahwa  terdapat korelasi atau hubungan antara Kesejahteraan Masyarakat (Y) (variabel terikat) dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Desa  (X1),  Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Desa  (X2),  dan Kebijakan  Desa  (X3)  (variabel  bebas) cukup  dekat,  dengan  korelasi  67,3%. Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan Desa  (X1),  Transparansi  Pengelolaan Keuangan  Desa  (X2),  dan  Kebijakan Desa  (X3)  berpengaruh  kuat  terhadap variabel terikat, Kesejahteraan
Masyarakat  (Y)  di  Kecamatan  Ulee Kareng Kota Banda Aceh, sebagaimana ditunjukkan  oleh  Adjustes  R  Square sebesar  0,673  atau  67,3%.  Variabel tambahan  yang  tidak  dipertimbangkan dalam  penelitian  ini  berdampak  pada sisanya sebesar 32,7%.

## 2. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh secara parsial  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat. 2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa berpengaruh secara parsial  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat.
3. Kebijakan Desa berpengaruh secara parsial  terhadap  Kesejahteraan Masyarakat.
4. Akuntabilitas, transparansi
pengelolaan  keuangan  desa  dan kebijakan  desa  berpengruh    secara simultan  terhadap  kesejahteraan masyarakat .

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino,  Leo.  2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Bandaacehkota.go.id.  (2019,  Desember 13). Taqwallah Apresiasi Pengelolaan  Dana  Desa  Banda Aceh .  Dipetik  Desember  30,  2019, dari apresiasi-pengelolaan-dana- desa-banda-aceh.html Herliani.  (2019). Pengaruh  Manfaat Alokasi  Dana  Dese  (ADD),
Manfaat  Dana  Desa  (DD)  dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Skripsi. Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas  Pemerintah  Desa Dalam  Membangun  Kepercayaan Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 10 (1).
https://doi.org/10.18202/jamal.2019
.04.10009
Kuswanti,  A.  P.  (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan  Alokasi  Dana  Desa, Transparansi Pengelolaan
Keuangan  Alokasi  Dana  Desa,
Kebijakan Desa, Dan Partisipasi
Masyarakat Terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  Di Desa  Pasinan  Lemah  Putih . Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa .
(2014). PMK-222_MK.07_2020_Pengelolaan- Dana-Desa, n.d. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun
2019. (2019). Banda Aceh. Sari, A. N. 2018. Pengaruh Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat . Skripsi.  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi  Indonesia  (STIESIA).
Surabaya Sugista, Rizki Amalia. (2017). Pengaruh
Transparansi,  Akuntabilitas,  dan Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa Terhadap Keuangan Desa. Skripsi.  Program  studi  S1 Akuntansi  Fakultas  Ekonomi
Universitas Lampung.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta, CV.
Tedi, K. W., Sulindawati, N. L. G. E., & Yasa, I. N. P. (2020). PENGARUH
AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN
DESA  DAN  KELEMBAGAAN DESA  ATAS  PENGELOLAAN KEUANGAN  DESA  WISATA (Studi  Empiris  pada  Desa-Desa  di Kecamatan Banjar). Vokasi : Jurnal
Riset Akuntansi , 9 (1), 18. https://doi.org/10.23887/vjra.v9i1.2 4660
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa, n.d.
Wardani, D. K., & Utami, R. R. P. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. Kajian Bisnis STIE Widya  Wiwaha , 28 (1),  35–50. https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.3
76