## Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan
Michael Willy Chandra, Sutiarnoto, Ida Nadirah
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp: (061) 88811104 Email: michaelwillyc@yahoo.co.id (CA)
Naskah Diterima: ………  Direvisi:………………Disetujui:……. Diterbitkan:……….. DOI: ……………………………….

## Abstrak
Lembaga  perbankan  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  mempunyai  kedudukan  yang strategis  karena  ikut  berperan  penting  dalam  penyediaan  dana  atau  kredit  yang  di  butuhkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dibidang perekonomian, selain masih merupakan sumber dana primer bagi kebanyakan orang. Pihak bank dalam rangka penyelesaian sengketa ini tidak jarang mengambil langkah melakukan pelelangan aset debitur yang dijadikan jaminan dalam perjanjian  kredit.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  dengan  jenis  penelitian  hukum normatif.  Permasalahan  yang  diangkat  pada  penelitian  ini,  yakni  bagaimana  kedudukan  aset debitur  sebagai  jaminan  dalam  perjanjian  kredit,  proses  penyelesaian  sengketa  kredit  macet melalui  pelaksanaan  lelang  aset  debitur,  dan  mekanisme  pelelangan  aset  debitur  terkait penyelesaian kredit macet antara nasabah dengan pihak PT.  Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi aset debitur sebagai jaminan dalam perjanjian  kredit  pada  PT.  Bank  Artha  Graha  Internasional,  Tbk  Medan  yang  digunakan  untuk penyelesaian  sengketa  kredit  macet  merupakan  upaya  bank  untuk  mengambil  pelunasan  perjanjian kredit  dengan  penjualan  aset  jaminan  debitur  melalui  metode  lelang  eksekusi  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Lelang Jaminan, Debitur.

## Abstract
Financial institutions as one of the financial institutions have a strategic position because they participate in the provision of funds or credit needed to finance activities in the financial sector, besides that it is still a primary source of funds for everyone. Banks in the framework of this agreement often take steps to auction assets. The research method used is the type of normative legal  research.  Problems  raised  in  this  study,  namely  regarding  the  position  of  the  debtor's assets as collateral in the credit agreement, the process of settlement of bad debts through the implementation  of  the  debtor's  asset  auction,  and  auctioning  auction  assets  related  to  Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan. The results showed that the existence of the debtor's assets  as  collateral  in  a  credit  agreement  with  PT.  Bank  Artha  Graha  Internasional,  Tbk. Medan is used to settle bad credit disputes which is a bank's help to take repayment of credit agreements with the sale of assets of the debtor's guarantee through the auction auction method based on Law Number 4 of 1996.
Keywords: Dispute Settlement, Auctions, Guarantees, Debtors.

## PENDAHULUAN
Bank  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  paling  penting  dan  besar  peranannya dalam  kehidupan  perekonomian  masyarakat,  di  mana  dalam  menjalankan  peranannya,  bank

## Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa lainnya.  Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor  10 Tahun 1998 tentang  Perbankan  “ Perbankan  adalah  segala  sesuatu  yang  menyangkut  tentang  bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya ”.
Dana yang diterima dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro, atau deposito, pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank, misalnya lewat pasar uang (money market) ,  pendepositoan  investasi  dalam  bentuk  lain  dan  terutama  dalam  pemberian  kredit kepada  nasabah  (Djumhana,  2000,  h.  298).  Kredit  dalam  kegiatan  perbankan  merupakan kegiatan  usaha  yang  paling  utama,  karena  pendapatan  terbesar  dari  usaha  bank,  berasal  dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi.
Menurut  Pasal  1  angka  11  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan, dinyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian bunga.
Masayarakat  sejak  lama  mengenal istilah  pinajam  meminjam  uang,  dan  kegiatan inipun sudah  lama  di  kenala  dalam  kehidupan  masyarakat.  di  mana  masyarakat  telah  menjadikan kegiatan  pinjam-meminjam  uang  sebagai  sesuatu  yang  sangat  diperlukan  untuk  mendukung perkembangan  kegiatan  ekonominya  atau  meningkatkan  taraf  kehidupannya.  Para  pihak pemberi  pinjaman  yang  mempunyai  kelebihan  uang  bersedia  memberikan  pinjaman  kepada yang memerlukannya. Sebaliknya pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut, dan dengan demikian kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat (Djumhana, 2000, h. 2). Beberapa pihak yang  lazimnya  menjadi  pemberi  pinjaman  kepada  nasabah  yaitu  perbankan  maupun perusahaan-perusahaan pemberi kredit melalui jaminan-jaminan barang yang dijaminkan oleh debitur  salah  satunya  mengenai  kredit  macet  yang  berpengaruh  terhadap  pendapatan  yang dialami oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk yang akan diulas dalam penelitian ini.
Unsur yang penting dalam kredit adalah adanya kepercayaan dan yang lainnya adalah sifat atau pertimbangan saling tolong-menolong, jika dilihat dari pihak kreditur, maka unsur yang paling  penting  dalam  kegiatan  kredit  sekarang  ini  adalah  untuk  mengambil  keuntungan  dari modalnya  dengan  mengharapkan  pengembalian  prestasi,  sedangkan  bagi  debitur  adalah bantuan  dari  kreditur  untuk  menutupi  kebutuhannya  berupa  prestasi  yang  diberikan kreditur,hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya, sehingga terdapat tenggang waktu tertentu.
Kondisi  ini  mengakibatkan  adanya  resiko,  berupa  ketidaktentuan  pengembalian  prestasi yang  telah  diberikan,  oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  jaminan  dalam  pemberian  kredit tersebut.Badan  usaha  umumnya  secara  tegas  mensyaratkan  kepada  pihak  peminjam  untuk menyerahkan  suatu  barang  (benda)  sebagai  objek  jaminan  utang  pihak  peminjam.  Jaminan utang  yang  di  tawarkan  (diajukan)  oleh  pihak  peminjam  umumnya  akan  di  nilai  oleh  badan usaha  tersebut  sebelum  diterima  sebagai  objek  jaminan  atas  pinjaman  yang  di  berikannya. Penilaian  yang  seharusnya  dilakukan  sebagaimana  yang  biasa  terjadi  di  bidang  perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi. Berdasarkan penilaian dari kedua
segi tersebut di harapkan akan dapat disimpulkan kelayakan sebagai jaminan utang yang baik dan berharga.
Jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.” (Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir Tentang Jaminan Pemberian Kredit). Jaminan yang ideal (baik) tersebut terlihat dari hal-hal yaitu:
1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya.
2. Tidak melemahkan  potensi  (kekuatan)  si penerima  kredit  untuk  melakukan (meneruskan) usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si debitur.
Menurut Teguh Syuhada Lubis dalam Jurnal Delegalata, menyebutkan bahwa sita jaminan atas benda bergerak dapat terjadi apabila perjanjian kredit tidak dijamin dengan agunan barang tertentu atau jaminannya berbentuk fidusia. Penjelasan tentang hal itu, tidak memerlukan uraian lagi,  karena  pada  dasarnya  sama  dengan  prinsip  umum  yang  dijelaskan  pada  prinsip-prinsip pokok penyitaan (Lubis, 2019, h. 47).
Kredit  yang  diberikan  oleh  bank  tentu  saja  mengandung  resiko,  sehingga  dalam pelaksanaannya  bank  harus  memperhatikan  asas-asas  perkreditan  yang  sehat.  Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan  kesanggupan  debitur  untuk  melunasi  kewajibannya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan merupakan  faktor  penting  yang  harus  diperhatikan  oleh  bank,  di  mana  untuk  memperoleh keyakinan  tersebut,  sebelum  memberikan  kredit,  bank  harus  melakukan  penilaian  yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur, apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup  hanya  berupa  jaminan  pokok  saja  dan  bank  tidak  wajib  meminta  jaminan  tambahan (Hermansyah, 2005, h. 68).
Kredit yang diberikan oleh bank, dimaksudkan untuk memberikan penyediaan uang yang di  dasarkan  atas  perjanjian  pinjam-meminjam  yang  dilakukan  antara  pihak  bank  sebagai kreditur  dengan  pihak  nasabah  atau  masyarakat  sebagai  debitur.  Dari  pengertian  itu  dapat diketahui bahwa dalam perjanjian kredit diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan pada bank. Jaminan yang diberikan tadi diperlukan karena dengan adanya jaminan ini akan ada suatu kepastian kredit yang telah diberikan, untuk di kembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati, dan telah dituangkan di dalam perjanjian kredit.
Pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak bank dengan nasabah tidak selamanya berjalan dengan  baik,  di  mana  dalam  beberapa  kasus  ditemukan  nasabah  tidak  sanggup  membayar cicilan dan melunasi pinjaman kredit bank dan tidak jarang akibat dari kredit macet ini berujung terjadinya  sengketa  antara  pihak  bank  dan  nasabah.  Pihak  bank  dalam  rangka  penyelesaian sengketa ini tidak jarang mengambil langkah melakukan pelelangan aset debitur yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit.
Metode lelang eksekusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia ialah melalui parate eksekusi,  yaitu pemegang  hak  tanggungan,  dalam  hal  ini  bank,  menjual  obyek  hak  tanggungan  melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil pelelangan umum tersebut.
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
Dalam  kaitan  objek  perjanjiannya  adalah  hak  atas  tanah  dan  bangunan,  maka  konsep perjanjian BOT merupakan salah satu bentuk modifikasi penggunaan dan pemanfaatan hak atas tanah  dengan  adanya  pendirian  bangunan  di  atas  tanah  hak  milik  orang  lain  sebagai  sebuah produk politik hukum pertanahan Indonesia yang menganut asas pemisahan horizontal, dimana membuka peluang terciptanya kepemilikan yang berbeda antara tanah dan bangunannya atau bagian yang terdapat pada permukaan tanah dimaksud (Ramadhani, 2019, h. 263).
Berdasarkan data terkait sengketa kredit macet pada PT. Bank Artha Graha Internasional, TbkMedan  ditemukan  setidaknya  9  (sembilan)  kasus  dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  terkahir terkait nasabah yang terindikasi kreditnya macet dan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) kasus tersebut telah  dilaksanakan  pelelangan  aset  debitur  oleh  bank  sebagai  langkah  penyelesaian  sengketa macet. Pada pelaksanaan pelelangan aset debitur permasalahan yang sering terjadi adalah bank selalu menghadapi gugatan balik dari debitur yang tidak ingin agunannya dilelang.
Gugatan tersebut didasarkan bahwa bank melakukan lelang tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari debitur, padahal dalam akta perjanjian sudah tercantum apabila debitur wanprestasi, bank  akan  melakukan  tindakan  untuk  mengembalikan  aset  bank  termasuk  upaya  lelang,  hal inilah yang  sering menjadi sengketa antara bank dengan debiturnya, di mana debitur merasa tindakan lelang yang dilaksanakan oleh pihak perbankan merupakan tindakan yang melawan hukum.
Penelitian  ini  difokuskan  untuk  melihat  praktik  perjanjian  kredit  antara  nasabah  dengan PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medandan juga untuk melihat keabsahan pelelangan di mana pihak bank melakukan pelelangan aset debitur sebagai langkah penyelesaian sengketa kredit  macet.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penelitian  ini  diberi  judul ‘Penyelesaian  Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan’.

## METODE PENELITIAN
Menurut  Meuwissen  metode  yang  digunakan  ilmu  hukum  empiris  adalah  metode  ilmu empiris selanjutnya HLA Hart (1997) berpendapat bahwa melalui kajian  empiris maka dapat dilakukan observasi secara indrawi, keabsahan dapat diverifikasi dengan kajian empiris untuk menghasilkan  suatu  pengetahuan.  Sifat  dari  penelitian  ini  adalah  deskritif  analisis,  artinya dalam penulis hanya ingin menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakuan pihak pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang perjanjian kredit. Metode  penelitian  deskriptif  analitis  adalah  suatu  metode  yang  berfungsi  untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum, dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau  memusatkan  perhatian  kepada  masalah-masalah  sebagaimana  adanya  saat  penelitian dilaksanakan,  hasil  penelitian  yang  kemudian  diolah  dan  dianalisis  untuk  diambil kesimpulannya  (Sugiyono,  2009,  h.  29).  Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  PT.  Bank  Artha Graha Internasional. Tbk Medan. Populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah  yang  diteliti  yang  terdiri  atas  obyek  atau  subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Kedudukan  Aset  Debitur  Sebagai  Jaminan  Kredit  Perbankan  Dengan  Perjanjian Menggunakan Klausula Baku
Pada  perkembangan  perbankan  modern,  kredit  tidak  terbatas  pada  peminjaman  atau pembiayaan melalui mekanisme yang lebih sederhana berupa transaksi penyerahan uang tunai secara  langsung  kepada  debitur,  namun  saat  ini  transaksi  di  bidang  kredit  menggunakan prosedur, mekanisme, dan instrumen yang lebih kompleks, namun memudahkan kreditur dan debitur  bertransaksi.Memperhatikan  kompleksitas  prosedur,  mekanisme,  instrumen,  juga permasalahannya, maka sangat wajar dan tidak berlebihan apabila pengertian kredit yang begitu luas  sebagaimana  tercantum  yaitu:  (Pedoman  Penyusunan  Kebijaksanaan  Perkreditan  Bank (PPKPB) Bank Indonesia)
“Pengertian  kredit    tidak  terbatas  hanya  pada  pemberian  fasilitas  kredit  yang  lazim dibukukan  dalam  pos  kredit  pada  aktiva  dalam  neraca  bank,  namun  termasuk  pula pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka  anjak  piutang,  dan  pemberian  jaminan  bank  yang  di  antaranya,  meliputi akseptasi, endosemen, dan aval surat-surat berharga.”
Pengertian  kredit  yang  disebut  di  atas  begitu  luas  di  mana  pengertian  tersebut menggambarkan  cakupan  transaksi  ekonomi  dan  keuangan  di  mana  kreditur  menyerahkan suatu nilai kepada debitur dan sebaliknya, debitur berjanji akan mengembalikannya pada waktu yang  telah  ditetapkan  pada masa  depan.Adapun  nilai  yang  diserahkan  tersebut  berupa  uang, jasa-jasa, barang, atau klaim keuangan, seperti obligasi atau comercial paper , dan saat ini begitu kompleksnya  kegiatan  yang  menyangkut  kredit  tersebut  berbeda  sekali  dengan  saat  awal berkembangnya  kredit.  Kredit  pada  awal  perkembangannya  adalah  suatu  kegiatan  pinjam- meminjam bermula karena adanya kepercayaan di antara mereka, yaitu si pemberi pinjaman percaya  bahwa  si  peminjam  akan  mengembalikan  pinjamannya  (baik  dengan  disertai  bunga maupun tidak disertai bunga) pada saat yang telah dijanjikan.
Pemberian  kredit  dapat  dilaksanakan  ketika  ada  persetujuan  atau  perjanjian  antara  bank sebagai kreditur dengan nasabah penerima kredit sebagai debitur yang disebut perjanjian kredit. Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembayaran, sudah semestinya  jika  pemberi  kredit  dan  penerima  kredit  serta  pihak  lain  yang  terkait  mendapat perlindungan  melalui  suatu  lembaga  jaminan  yang  kuat  dan  yang  dapat  pula  memberikan kepastian hukum bagi semua pihak (Wawancara, Sitompul).
Perkara  pelunasan  hutang  kadang-kadang  di  dalam  waktu  pelaksanaan  sita  jaminan  ada pihak  ketiga  yang  mengaku  bahwa  barang  yang  disengketakan  tersebut  adalah  miliknya. Sehingga  pelaksanaan  sita  jaminan  dalam  beberapa  perkara  kasus  objek  yang  hendak  disita merupakan warisan yang belum terbagi waris dan pihak ketiga tersebut merupakan ahli waris yang berhak pula atas barang yang disita. Sehingga kepentingan hukum atas barang tersebut terganggu dengan adanya sita jaminan tersebut. Di dalam pelaksanaan di tempat barang tersebut berada belum tentu berjalan mulus (Lubis, 2019, h. 44).
Pada  praktik  perbankan,  sering  di  jumpai  bank  telah  menyediakan  formulir  atau  blanko perjanjian kredit, di mana formulir tersebut diberikan pada setiap pemohon kredit yang isinya tidak  diperbincangkan  melainkan  setelah  dibaca  oleh  pemohon,  pihak  bank  hanya  meminta pendapat calon nasabah, apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak, sedangkan hal-hal yang kosong di dalam formulir, seperti jumlah pinjaman, besarnya
bunga, tujuan pemakaian kredit, dan jangka waktu kredit adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan dari kedua belah pihak.
Badrulzaman  berpendapat  bahwa  ormulir  atau  blanko  perjanjian  kredit  bank  merupakan bentuk perjanjian baku dan adapun ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:
1. Isi atau syarat yang diperjanjikan telah ditetapkan secara sepihak.
2. Masyarakat sama sekali tidak dapat menentukan isi atau syarat yang diperjanjikan.
3. Masyarakat terdorong oleh kebutuhan terpaksa menerima isi atau syarat yang diperjanjikan, sehingga apabial kemudian akan mengadakan perubahan isi atau syarat tersebut sama sekali tidak bisa.
4. Isi atau syarat yang diperjanjikan telah dipersiapkan terlebih dahulu Perjanjian kredit ini mengandung kelemahan terutama dihubungkan dengan Pasal 1320 dan 1338  KUHPerdata,  karena  dalam  perjanjian  kredit  tidak  mengandung  adanya  kesepakatan dalam arti luas dari kedua belah pihak, melainkan hanya sepihak. Sedangkan pihak pemohon dalam memberi kesepakatannya hanya fiktif belaka. Dengan demikian perjanjian kredit tidak hanya  mengandung  kelemahan  tetapi  sekaligus  menyimpang  dari  asas-asas  yang  terkandung dalam  Pasal  1320,  Pasal  1338  KUH  Perdata.  Selanjutnya  UU  Perlindungan  Konsumen  pun melarang  adanya  klausul  baku  sehingga  harus  ada  informasi  yang  jelas  terutama  dalam  hal status aset yang dijaminkan.
Terlepas dari kelemahan dari penyimpangan Pasal 1320, Pasal 1338 KUH Perdata, sebab disatu segi, timbulnya perjanjian (standart) kredit tidak dilatarbelakangi oleh kaum ekonomi kuat,  tetapi  oleh  kemauan  pemerintah  untuk  membantu  dan  merangsang  pertumbuhan pengusaha ekonomi lewat bantuan kredit, sedangkan disisi lain pemberian atau pelepasan kredit tanpa disertai adanya persyaratan yang ketat akan mengakibatkan terbukanya resiko yang besar bagi kelangsungan usaha bank dan pada akhirnya akan melumpuhkan tujuan yang terkandung dalam pemberian kredit itu sendiri.
Pada  praktik  perbankan,  secara  yuridis  formal  terdapat  dua  jenis  perjanjian  kredit  yang digunakan bank dalam melepas kreditnya sebagaimana pendapat Sjahdeni, yaitu:
1. Akta atau perjanjian kredit di bawah tangan, adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris.
2. Akta atau perjanjian kredit notariil (autentik), adalah perjanjian yang dibuat secara notariil dalam pemberian kredit kepada nasabahnya yang dibuat di hadapan notaris.
Bank dalam memberikan kredit pada nasabah harus melihat prinsip-prinsip standar dalam memahami nasabah, di mana prinsip tersebut dapat dilakukan dengan sistem penilaian terhadap watak,  kemampuan, modal,  dan  prospek usaha  dari  nasabah  debitur tersebut  dikenal  dengan istilah the five of credit analysis yang merupakan ukuran kemampuan penerima kredit (debitur) untuk mengembalikan pinjamannya, yaitu: (Kasmir, h. 140).
1. Kemampuan (capacity) .
2. Watak (character) .
3. Kondisi ekonomi (condition of economy) .
4. Modal (capital) .
5. Jaminan (collateral) .
Unsur  utama  dan  pertama  dari  kredit  yaitu  unsur  kepercayaan  dan  unsur  yang  lainnya hanya  bersifat  sebagai  penunjang  dari  unsur  pertama  dan  utama  tersebut,  dalam  arti  unsur tersebut  berguna  dalam  rangka  pertimbangan  yang  menyeluruh  dalam  mendapatkan  atau
memperoleh  keyakinan  dan  kepercayaan  untuk  terjadinya  suatu  hubungan  atau  perikatan hukum dalam bidang perkreditan tersebut dan unsur penunjang  yang dimaksud disini adalah benda jaminan yang diberikan nasabah kepada bank baik dalam bentuk surat, benda bergerak maupun benda tidak bergerak.
Berdasarkan  dengan  adanya  jaminan  baik  dalam  bentuk  surat,  benda  bergerak  maupun benda tidak bergerak, sudah cukup bagi pihak bank untuk memberikan kredit kepada nasabah tersebut (Wawancara, Sitompul). Namun kondisi seperti ini, masih sangat mungkinterjadinya kredit macet, karena pembayaran kredit tidak serta merta secara langsung dipotong dari  gaji yang  diterima  oleh  nasabah  atau  debitur,  di  mana  tidak  semua  jaminan  pokok  atau  sumber pengembalian kredit berasal dari penghasilan gaji atau pensiunan nasabahdan pada umumnya nasabah selain pegawai tidak menyerahkan surat kuasa kepada bank untuk memotong gaji atau mendebet rekening tabungan untuk angsuran kredit (Wawancara, Sitompul).
Pada  pelaksanaannya  perjanjian  kredit  tidak  selamanya  berjalan  dengan  baik  di  mana nasabah atau debitur terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit atau bahkan sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran kreditnya. Pihak bank dalam hal ini bertanggung jawab untuk  mengupayakan  pengembalian  danayang  telah  dipinjamkan  kepada  debitur  melalui serangkaian kegiatan diantaranya: (Wawancara, Sitompul).
1. Melakukan  kunjungan  kepada  debitur  untuk  menanyakan  dan  mengevaluasi  beban  kredit terkait adanya keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur.
2. Melakukan peninjauan ulang serta menstrukturisasi ulang jumlah angsuran kredit dalam hal debitur  sedang  mengalami  masalah  keuangan  yang  berakibat  pada  keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur.
3. Memberikan  peringatan  secara  tertulis  secara  bertahap  kepada  debitur  untuk  melakukan pelunasan keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur (Wawancara, Sitompul). Pihak  bank  dalam  hal  telah  melaksanakan  semua  rangkaian  kegiatan  penagihan pembayaran keterlambatan angsuran kredit kepada debitur sesuai langkah di atas, namun tidak juga berhasil, maka pihak bank dalam hal ini dapat mengambil langkah melakukan pelelangan terhadap jaminan yang ada dalam perjanjian kredit antara bank dengan nasabah atau debitur baik  melakukan  pelelangan  secara  langsung  dan  terbuka  untuk  umum  ataupun  melakukan pelelangan melalui badan lelang swasta atau badan lelang Negara (Wawancara, Sitompul).
Kedudukan jaminan yang diagunkan dalam perjanjian kredit perbankan yang selanjutnya digunakan  untuk  penyelesaian  sengketa  kredit  macet  menurut  hukum  positif  adalah diperbolehkan  di  mana  bank  sebagai  pihak  kreditur  berupaya  mengambil  pelunasan  piutang dengan penjualan aset jaminan debitur melalui metode lelang eksekusi berdasarkan Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu melalui parate eksekusi di mana pemegang hak tanggungan, dalam hal ini bank dapat  menjual  obyek  hak  tanggungan  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan piutang dari hasil pelelangan umum tersebut (Wawancara, Sitompul).
Ketentuan  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  ini  dapat disimpulkan  bahwa  hak  tanggungan  adalah  hak  jaminan  atas  tanah  untuk  pelunasan  utang tertentu  yang  memberikan  kedudukan  yang  diutamakan  kepada  kreditur  tertentu terhadapkreditur-kreditur lain (Meliala, 2007, h. 52).
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
Pada prinsipnya lembaga keuangan bank atau bukan bank akanmeminta jaminan dari pihak debitur  yang  diikat  dengan  hak  tanggungandengan  alasan  apabila terjadi  wanprestasi  (cidera janji) dari pihak debitur,lembaga tersebut akan cepat memperoleh piutangnya kembali, cukup dengan  membawa  sertifikat  hak  tanggungan  sudah  langsung  dapat  mengajukanpermohonan ekesekusi kepada ketua pengadilan negeri di wilayah mana obyek tanggungan itu berada.
Faktanya  pada  perjanjian  kredit  tidak  diperlukan  lagi  karena  sertifikat  haktanggungan sudah  cukup  membuktikan  adanya  utangpiutang  antara  kreditur  dengan  debitur.  Kreditur pemegang  hak  tanggungan  dalam  kedudukannya  sebagai  kreditur  preferen  pada  prinsipnya mendapat kedudukan yang didahulukan dibandingkan dengan kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1133 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kedudukan yang didahulukan ini yaitu hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit dari hakistimewa, dari gadai dan dari  hipotik,  dimana  apabila  debitur  wansprestasi  (cidera  janji),  kreditur  pemegang  hak tanggungan akan mempunyai hak yang didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan dengan kreditur-krediturlainnya yang bukan pemegang hak tanggungan  (Pasal 1133 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Sifat  pemenuhan  piutang  yang  didahulukan  ini  disebut  dengan  kreditur  preferen, didahulukan  disini  adalah  didahulukan  dalam  mengambil  pelunasan  ataspenjualan  eksekusi benda  hipotik  (hak  tanggungan).  Kedudukan  preferen  (lebih  didahulukan)  berkaitan  dengan hasil  eksekusi,  akan  tampak  jelas  kalau  dihubungkan  oleh  asas  bahwa  para  kreditur  berbagi pond’s-pond’s  harta  benda  milik  debitur  dan  dengan  memperhatikan  kepentingan  kreditur preferen berhak mengambil lebih dulu uang hasil hipotik (hak tanggungan) (Pasal 1132 ayat 1 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata). Sebagaimana  Satrio  berpendapat  bahwa, unsur  dari kedudukan yang diutamakan atau didahulukan dari krediturpemegang hak tanggungan adalah berkaitan dengan pelunasan piutangkreditur pemegang hak tanggungan, dan cara pelunasannya yaitu  dengan  carapenjualan  lelang  terhadap  tanah  yang  menjadi  obyek  hak  tanggungan (eksekusi hak tanggungan).
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  tentang  Jaminan  Fidusia  yang  dirancang  memberikan  kepastian  hukum  sebagai  hak jaminan yang kuat, dengan ciri khas eksekusi mudah dan pasti namun ternyata dalam pratiknya tidak demikian. Proses penyelesaian kredit bermasalah dengan pelaksanaan lelang jaminan hak tanggungan  sering  memunculkan  perlawanan  dari  pihak  debitur  (nasabah)  berupa  gugatan perdata yang dilayangkan ke pengadilan negeri (Wawancara, Sitompul).
Kedudukan  aset  debitur  sebagai  jaminan  dalam  perjanjian  kredit  pada  PT.  Bank  Artha Graha  Internasional,  Tbk  Medan  yang  digunakan  untuk  penyelesaian  sengketa  kredit  macet merupakan  upaya  bank  untuk  mengambil  pelunasan  perjanjian  kredit  dengan  penjualan  aset jaminan debitur melalui metode lelang eksekusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan Tanah, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dilaksanakan melalui metode parate eksekusi di mana pemegang hak tanggungan, dalam hal ini bank  dapat  menjual  obyek  hak  tanggungan  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan piutang dari hasil pelelangan umum tersebut.
Proses  Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Macet  Melalui  Pelaksanaan  Lelang  Aset  Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan
Resiko  atas  kredit  adalah  tidak  tertagihnya  kredit  yang  telah  disalurkannya,  baik  pokok pinjaman  yang  diberikan,  maupun  bunganya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  (Ismail, 2011, h. 122).Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak bank  adalah  apabila  kredit  yang  diberikannya  ternyata  menjadi  kredit  bermasalah.  Hal  ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit (Dendawijaya, 2005, h. 82).
Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah di tanda tangani oleh bank dan nasabah. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu  kerugian  karena  tidak  diterimanya  kembali  dana  yang  telah  disalurkan,  maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima, artinya bank kehilangan kesempatan mendapatkan bunga, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total (Ismail, 2011, h. 124).
Beberapa pengertian mengenai kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan  yang dibuat yaitu sebagai berikut:
1. Kredit lancar, kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.
2. Kredit  dengan  perhatian  khusus,  merupakan  kredit  yang  masih  digolongkan  lancar,  akan tetapi mulai terdapat tunggakan, ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.
3. Kredit kurang lancar, kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan kurang dari 180 (seratus delapan puluh) hari dari waktu yang diperjanjikan.
4. Kredit  diragukan  adalah  kredit  yang  pengembalian  pokok  pinjaman  dan  pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari hingga 270 (dua ratus tujuh puluh) hari atau dua kali dari jadwal yang diperjanjikan.
5. Kredit  macet,  kredit  yang  pokok  pinjaman  dan  pembayaran  bunganya  telah  mengalami penundaan  melampaui  270  (dua  ratus  tujuh  puluh)  hari  atau  lebih  sejak  jatuh  tempo (Dendawijaya, 2005, h. 82).
Kredit  dikategorikan  sebagai  kredit  bermasalah  atau non  performing  loan tersebut adalah  apabila  kualitas  kredit  tersebut  tergolong  pada  tingkat  kolektibilitas  kurang  lancar, diragukan, atau macet (Hermansyah, 2011, h. 75). Pada dasarnya, kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit  atau  biasa  disebut  dengan  wanprestasi.  Pemberian  hak  kepada  kreditur  untuk mengeksekusi  jaminan  kebendaan  yang  diberikan  oleh  debitur  dapat  dilihat  dalam  hukum perdata serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yaitu sebagai berikut:
1. Pasal 1155 KUH Perdata.
2. Pasal  15  Ayat  (3)  Jo.  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999 Tentang  Jaminan Fidusia.
3. Pasal 6 Jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Pihak  bank  dan  nasabah  dalm  hal  hendak  memperbaiki  keadaan problem  loan, maka haruslah dikenali masalah yang dihadapi dan dicarikan penyelesaiannya (Latumaerissa, h. 77). Bank  harus  melaksanakan  analisis  yang  mendalam  sebelum  memutuskan  untuk  menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debitur, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas  kredit  yang  telah  disalurkan,  akan tetapi  meskipun  bank  telah melakukan analisis  yang  cermat,  resiko  kredit  bermasalah  juga  mungkin  terjadi,  dan  tidak  ada  satu  pun bank  di  dunia  ini  yang  tidak  memiliki  kredit  bermasalah,  karena  tidak  mungkin  dari  semua kredit yang disalurkan, semuanya lancer (Ismail, 2011, h. 126).
Kredit  bank  yang  telah  menjadi  bermasalah,  tindakan  yang  harus  segera  dilakukan  oleh pihak bank adalah penyelesaian melalui berbagai cara (Arthesa, Edia, h. 183). Praktek, apabila terdapat debitur yang wanprestasi, biasanya bank akan mengirimkan surat peringatan kepada debitur  agar  melaksanakan  kewajibannya  dalam  pembayaran  angsuran  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.  Peringatan  tersebut  biasanya  diajukan  paling  sedikit  sebanyak  tiga  kali  untuk memenuhi syarat keadaan wanprestasinya debitur.
Debitur  dalam  hal  telah  diperingati  secara  patut  tetapi  debitur  tidak  juga  melakukan pembayaran kewajibanya, maka bank melalui ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 6 Jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, akan melakukan proses lelang terhadap jaminan debitur.
Penyelesaian sengketa kredit macet melalui pelaksanaan lelang oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan adalah sebagai langkah pihak bank dalam mengembalikan dana yang dipinjamkan  bank  kepada  debitur,  sebab  dana  yang  telah  dipinjamkan  pada  dasarnya  harus dikembalikan  oleh  karena  dana  tersebut  adalah  dana  milik  masyarakat  yang  dititipkan  dan dikelola oleh bank di mana penjualan atas dasar eksekusi dilakukan melalui suatu pelelangan umum. Bank biasanya lebih banyak mengajukan permohonan lelang jaminan hak tanggungan kepada  balai  lelang  swasta,  selanjutnya  balai  lelang  swasta  akan  meneruskan  permohonan tersebut kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) yang merupakan salah  satu  unit  kerja  pada  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia.
Balai lelang swasta yang bertindak sebagai fasilitator pelaksanaan lelang, maka landasan aturan hukum yang dipakai adalah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak  Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  yang mengisyaratkan  bahwa  pelaksanaan  lelang  hak  tanggungan  memiliki  kekuatan  eksekutorial yang sama dengan putusan hukum pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) (Latif, Nahrowi, 2009, h. 206). Berdasarkan teori penyelesaian sengketa, pihak bank sebagai pihak yang berwenang dalam melaksanakan penyelesaian sengketa kredit macet yang  terjadi  antara  bank  dengan  nasabah  dalam  hal  dapat  memberikan  solusi  hukum  terkait penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yaitu sebagai berikut:
1. Penyelesaian masalah melalui media musyawarah.
2. Penyelesaian masalah melalui non litigasi.
3. Penyelesaian masalah melalui jalur litigasi (Wawancara, Sitompul).

## Mekanisme Pelelangan Aset Debitur Terkait Penyelesaian Kredit Macet Antara Nasabah Dengan Pihak PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan
Kegiatan usaha bank pada dasarnya memiliki banyak resiko di mana dalam menjalankan usahanya  perseroan  sebagaimana  perbankan  secara  umum  dihadapkan  pada  berbagai  resiko yang  mempengaruhi  hasil  usaha  maupun  kelangsungan  usaha  apabila  resiko  tersebut  tidak dikelola dengan baik. Resiko usaha utama yang dihadapi perseroan adalah resiko kredit, yakni ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan. Semakin besar porsi kredit  yang  bermasalah  karena  adanya  keraguan  atas  kemampuan  debitur  dalam  membayar kembali  pinjaman  yang  diberikan,  semakin  besar  pula  kebutuhan  biaya  penyisihan penghapusan kredit, yang pada akhirnya akansangat mempengaruhi keuntungan perseroan.
Resiko lain yang menurut perseroan dapat mempengaruhi kegiatan usahanya adalah resiko likuiditas,  resiko  pasar,  resiko  operasional,  resiko  hukum,  dan  resiko  lainnya,  seperti  resiko strategi,  resiko  kepatuhan,  dan  resiko  reputasi  (Wawancara,  Sitompul).  Resiko  usaha  utama yang dihadapi perseroan adalah resiko kredit, yakni ketidakmampuan debitur untuk membayar kembali  kredit  yang  diberikan.  Semakin  besar  porsi  kredit  yang  bermasalah  karena  adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjaman yang diberikan, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan kredit,  yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi keuntungan perseroan.
Pengendalian  resiko  kredit  berawal  sejak  proses  permohonan  kredit  dilakukan,  di  mana analisa  kelayakan  kredit  telah  diproses  melalui  pembuatan  memorandum  analisa  kredit  oleh account officer dan dilengkapi oleh penggunaan credit risk rating yang berbasis internet serta pelaksanaan review  independen oleh  divisi  manajemen  resiko  dan  pengujian  kepatuhan  oleh divisi kepatuhan. Limit kewenangan pemberian persetujuan kredit untuk setiap anggota komite kredit  diatur  secara  ketat  dan  direview  secara  berkala  oleh  komite  kredit  (Wawancara, Sitompul).
Proses persetujuan kredit dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap kredit harus diproses melalui  komite  kredit  untuk  memperoleh  persetujuan.  Komposisi,  jumlah  anggota,  dan kewenangan  komite  kredit  berbeda  sesuai  dengan  jumlah  dan  fasilitas  kredit  yang  diajukan. Kredit  yang  diberikan  dimonitor  secara  periodik  dan  penetapan  kebijakan  monitoring  kredit yang dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang digunakan dalam proses persetujuan kredit.
Bank juga melakukan pemantauan dan pengkajian atas aktivitas rekening nasabah, kondisi keuangan, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, pemenuhan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh  komite  kredit,  kondisi agunan,  pembayaran  angsuran  pokok  maupun  bunga,  kunjungan usaha  serta  penyelesaian  permasalahan  kredit non  performing yang  terjadi.  Restrukturisasi kredit  dilakukan  atas  kredit  dalam  kategori  non  performing  loan  dan  atas  kredit  yang diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran di kemudian hari.
Penyehatan  atau  penyelamatan  kredit  bermasalah  dapat  dilakukan  antara  lain  berupa restrukturisasi  kedit, reschedulling atau reconditioning kredit  yang  dilakukan  oleh  divisi remedial berkoordinasi dengan divisi kredit dan diatur dalam pedoman internal bank. Tagihan yang telah jatuh tempo adalah seluruh tagihan yaitu tagihan kepada pemerintah, tagihan kepada entitas  sektor  publik,  tagihan  kepada  bank  pembangunan  multilateral  dan  lembaga internasional,  tagihan  kepada  bank,  kredit  beragun  rumah  tinggal,  kredit  beragun  properti komersial, kredit pegawai atau pensiun, tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel dan tagihan kepada korporasi, yang telah jatuh tempo lebih dari(sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga. (Wawancara, Sitompul).
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
Konsep efektivitas dalam defenisi yang dikemukakan oleh Hens Kalsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang- orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang- orang  yang  dikenai  sanksi  hukum,  maka  sanksi  hukum  benar-benar  dilaksanakan  atau  tidak (Fajaruddin, 2018, h. 207).
Tagihan yang mengalami penurunan nilai atau impairment terjadijika bukti obyektif dan management’s  expert  judgement mengindikasikan  bahwa  entitas  tidak  akan  memperoleh kembali  aset  keuangan  yang  diberikan  sesuai  jangka  waktu  yang  ditetapkan  dalam  kontrak perjanjian.Bukti obyektif meliputi satu atau lebih peristiwa yang merugikan yang berdampak pada  estimasi future  cash  flow atas  aset  keuangan  atau  kelompok  aset  keuangan  dan  untuk memastikan  bahwa  kerugian  penurunan  nilai  diakui  secara  tepat  waktu,  aset  keuangan  atau kelompok  aset  keuangan  harus  direview  secara  periodikdan  evaluasi  penurunan  dilakukan secara periodik.
Pendekatan  yang  digunakan  untuk  pembentukan  cadangan  kerugian  penurunan  nilai individual  dan  kolektif,  serta  metode  statistik  yang  digunakan  dalam  perhitungan,  bank menentukan penyisihan secara individual untuk masing-masing aset keuangan kredit diberikan individu  secara  signifikan.  Beberapa  hal  yang  dipertimbangkan  dalam  menentukan  jumlah penyisihan antara lain mencakup: (Wawancara, Sitompul).
1. Kemungkinan rencana bisnis debitur.
2. Kemampuan untuk memperbaiki kinerja setelah adanya kesulitan keuangan.
3. Proyeksi penerimaan dan pembayaran apabila terjadi kebangkrutan.
4. Kemungkinan adanya sumber pembayaran lainnya.
Jumlah yang dapat direalisasikan atas jaminan dan ekspektasi waktu arus kas, penyisihan penurunan  nilai  dievaluasi  secara  periodik,  kecuali  bila  terdapat  beberapa  kondisi  yang mengharuskan  adanya  pemantauan  yang  lebih  berhati-hati  (Wawancara,  Sitompul).  Bank dalam rangka meningkatkan prinsip kehati-hatian (prudential principles) dan penerapan sistem peringatan dini (early warning system) , maka divisi manajemen resiko dilibatkan dalam siklus proses aktivitas front office , antara lain: (Wawancara, Sitompul).
1. Melakukan review independen kredit terhadap calon debitur atau debitur sesuai batasan atau limit dan ketentuan yang ditetapkan oleh direksi.
2. Melakukan  identifikasi  dan  penilaian  resiko  atas  setiap  permohonan  penyimpangan  dari ketentuan  operasi  yang  diajukan  oleh  unit  kerja  operasional  sesuai  batasan  atau  limit  dan ketentuan yang ditetapkan oleh direksi.
Bank  memiliki  kegiatan  usaha  penunjang  di  mana  bank  melakukan  kegiatan  lain  yang lazim  dilakukan  oleh  bank  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  perundang-undangan  dan peraturan  yang  berlaku,  termasuk  antara  lain  tindakan  dalam  rangka  restrukturisasi  atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya (Wawancara, Sitompul).
Bank  dalam  mengatasi  resiko  atau  ketidakmampuan  debitur  dalam  membayar  kembali pinjaman  yang  diberikan  pada  umumnya  melakukan  permohonan  ekesekusi  kepada  ketua pengadilan negeri di wilayah mana obyek tanggungan itu berada dengan membawa sertifikat hak tanggungan, namun sebelum sampai pada tahap ini ada mekanisme yang harus di lewati pihak bank sebelum melakukan pelelangan objek yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit bank.
Adapun  penyelesaian  kredit  macet  antara  nasabah  dengan  pihak  PT.  Bank  Artha  Graha Internasional, Tbk Medan antara lain: (Wawancara, Sitompul).
1. Pihak  bank  melakukan  kunjungan  kepada  debitur  untuk  menanyakan  dan  mengevaluasi beban kredit terkait adanya keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur.
2. Pihak bank melakukan peninjauan ulang serta menstrukturisasi ulang jumlah angsuran kredit dalam hal debitur sedang mengalami masalah keuangan yang berakibat pada keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur.
3. Pihak  bank  memberikan  peringatan  secara  tertulis  secara  bertahap  kepada  debitur  untuk melakukan pelunasan keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur.
Pihak  bank  dalam  hal  telah  melaksanakan  semua  rangkaian  kegiatan  penagihan pembayaran keterlambatan angsuran kredit kepada debitur sesuai langkah di atas, namun tidak juga berhasil, maka pihak bank dalam hal ini dapat mengambil langkah melakukan pelelangan terhadap jaminan yang ada dalam perjanjian kredit antara bank dengan nasabah atau debitur baik  melakukan  pelelangan  secara  langsung  dan  terbuka  untuk  umum  ataupun  melakukan pelelangan  melalui  badan  lelang  swasta  atau  badan  lelang  negara,  dan  untuk  penyelesaian piutang  bank  yang  sudah  diserahkan  kepada  badan  urusan  piutang  dan  lelang  negara  atau panitia urusan piutang negara, maka pelaksanaan lelang dilaksanakan olehpejabat badan urusan piutang dan lelang negara atau  panitia urusan piutang Negara (Wawancara, Sitompul).
Adapun mekanisme  yang dilakukan dalam pelelangan aset debitur  oleh PT. Bank  Artha Graha Internasional, Tbk Medan antara lain: (Wawancara, Sitompul).
1. Pihak  bank  akanmelakukan  pelelangan  secara terbuka  baik melakukan  pelelangan  sendiri atau menggunakan balai lelang negara ataupun balai lelang swasta.
2. Pihak  bank  memasukkan  data-data  terkait  barang  yang  akan  di  lelang  dalam  hal  bank menggunakan jasa balai lelang negara ataupun balai lelang swasta.
3. Pihak  bank  bersama-sama  balai  lelang  negara  ataupun  balai  lelang  swasta  membuat pengumuman bahwa benda jaminan nasabah akan dilelang melalui pelelangan umum dan terbuka.
4. Pihak  bank  bersama-sama  balai  lelang  negara  ataupun  balai  lelang  swasta  membuat  limit jaminan lelang yang harus dibayarkan oleh peserta lelang.
5. Pihak bank bersama-sama balai lelang negara ataupun balai lelang swasta menentukan hari pelaksanaan lelang.
6. Pihak  bank  bersama-sama  balai  lelang  negara  ataupun  balai  lelang  swasta  menentukan pemenang lelang.
7. Pihak  bank  bersama-sama  balai  lelang  negara  ataupun  balai  lelang  swasta  mengeluarkan risalah lelang sebagai bukti bahwa barang jaminan tersebut sudah berhasil terjual melalui pelelangan.
Mekanisme  pelelangan  aset  debitur  terkait  penyelesaian  kredit  macet  antara  nasabah dengan  pihak  PT.  Bank  Artha  Graha  Internasional,  Tbk  Medan antara  lain  pihak bank  akan melakukan  pelelangan  secara  terbuka  baik  melakukan  pelelangan  sendiri  atau  menggunakan balai  lelang  negara  ataupun  balai  lelang  swasta.  Bank  biasanya  lebih  banyak  mengajukan permohonan  lelang  jaminan  hak  tanggungan  kepada  balai  lelang  swasta,  selanjutnya  balai lelang  swasta  akan  meneruskan  permohonan  tersebut  kepada  KPKNL  (Kantor  Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) yang merupakan salah satu unit kerja pada Direktorat Jenderal Kekayaan  Negara  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  Sebaiknya  pihak  bank  dalam
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
hal  pelaksanaan  lelang  aset  debitur  harus  melaksanakannya  sesuai  dengan  mekanisme  yang telah di atur oleh undang-undang, hal ini dimaksudkan agar hak-hak debitur dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya.

## KESIMPULAN
Eksistensi  aset  debitur  yang  dilaksanakan  melalui  metode  parate  eksekusi  di  mana pemegang hak tanggungan, dalam hal ini bank dapat menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan  umum  serta  mengambil  pelunasan  piutang  dari  hasil  pelelangan  umum  tersebut. Proses  penyelesaian  sengketa  kredit  macet  melalui  pelaksanaan  lelang  aset  debitur  oleh  PT. Bank  Artha  Graha  Internasional,  Tbk  Medan  dapat  dilaksanakan  melalui  beberapa  cara diantaranya melalui jalan musyawarah, melalaui metode alternatif penyelesaian sengketa dan langkah  terakhir  adalah  melalui  proses  litigasi.  Mekanisme  pelelangan  aset  debitur  terkait penyelesaian kredit macet antara nasabah dengan pihak PT.  Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan antara lain pihak bank akan melakukan pelelangan secara terbuka baik melakukan pelelangan  sendiri  atau  menggunakan  balai  lelang  negara  ataupun  balai  lelang  swasta.  Bank biasanya lebih banyak mengajukan permohonan lelang jaminan hak tanggungan kepada balai lelang swasta, selanjutnya balai lelang swasta akan meneruskan permohonan tersebut kepada KPKNL  (Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan  Lelang)  yang  merupakan  salah  satu  unit kerja pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penerapan klausul baku dalam perjanjian terkait jaminan juga perlu adanya prinsip keterbukaan maupun prinsip kehati-hatian antara debitur dan kreditur sehingga terjalinnya kerjasama yang baik dan sehat.

## SARAN
Sebaiknya sebelum melakukan penjualan jaminan atau aset debitur melalui metode lelang, pihak bank memberitahukan secara tertulis kepada debitur terkait jaminan atau aset debitur akan dilakukan  penjualan  secara  lelang,  hal  ini  dimaksudkan  jika  debitur  masih  memiliki  iktikad baik,  maka  debitur  dapat  segera  mungkin  melakukan  pembayaran  keterlambatan  angsuran kreditnya. Sebaiknya untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang aset debitur, pihak bank menggunakan permohonan fiat eksekusi kepada ketua pengadilan negeri setempat, hal ini dimaksudkan agar tidak timbul permasalahan laindi kemudian hari. Pihak bank dalam hal  pelaksanaan  lelang  aset  debitur  harus  melaksanakannya  sesuai  dengan  mekanisme  yang telah di atur oleh undang-undang, hal ini dimaksudkan agar hak-hak debitur dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Dan, debitur dijelaskan mengenai segala objek yang diperjanjikan dan status saat atau kemudian hari mengenai objek yang dijaminkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arthesa, Ade. (2006). Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: Indeks. Dendawijaya, Lukman. (2005). Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Djumhana, Muhammad. (2000). Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Fajaruddin.  (2018).  Efektivitas  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan Produk  Halal  Dalam  Perlindungan  Konsumen. De  Lega  Lata  Jurnal  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Umsu . 3 (2).  204-216. Https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151. Hart, H.L.A. (1997). The Concept of Law. New York: Clarendon Press-Oxford.
Hermansyah. (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.
Ibrahim,  Johnny.  (2005). Teori  Dan  Metedologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang: Bayumedia.
Ismail. (2011). Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi . Jakarta: Kencana. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Latif,  Al-Azharudin.,  Nahrowi.  (2009). Pengantar  Hukum  Bisnis  Pendekatan  Hukum  Positif Dan Hukum Islam. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN.
Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. (2019). Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu . 4 (1). 42-53. https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163.
Meliala,  Djaja  S.  (2007). Perkembangan  Hukum  Perdata  Tentang  Benda  Dan  Hukum Perikatan. Bandung: Nuansa Aulia.
Ramadhani, Rahmat., Ramlan. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (BOT) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminsitrasi Negara Dan Hukum Bisnis. De  Lega  Lata  Jurnal  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Umsu. 4  (2).  255-270. Https://Doi.Org/10.30596/Dll.V4i2.3182.
Sjahdeni, Sutan Remy. (1993), Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia . Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Wawancara dengan Bapak Johanes Sitompul, Divisi Remedial Dan Collection Pada PT. Bank Artha  Graha  Internasional,  Tbk  Cabang  Cemara  Asri  Kota  Medan,  Pada  Tanggal  4 Maret 2019.
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.