Indonesia, 7 (6).
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## IMPLEMENTASI TANGGUG JAWAB NEGARA DAN APARATUR KEAMANAN  TERHADAP  PELANGGARAN  HAM  YANG  TERJADI  DI  DESA WADAS PERSPEKTIF TEORI KEDAULATAN RAKYAT

## Zarwaki, Suwandi, Aunur Rofiq
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia Email: 2000201220012@student.uin-malang.ac.id, dr.suwandi@yahoo.com, aunur@uin-malang.ac.id

## Abstrak
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  hak-hak  yang  berasal  dari  harkat  dan martabat  yang  melekat  pada  manusia. Hak  ini  sangat  mendasar,  yang  mutlak diperlukan  agar  manusia  dapat  berkembang  sesuai  dengan  bakat,  cita-cita,  serta martabatnya. Hak  ini  juga  dianggap  universal,  artinya  dimiliki  semua  manusia tanpa  perbedaan  berdasarkan  bangsa,  ras,  agama,  atau  genderPada  tulisan  artikel ini, penulis menggunakan Teori Kedaulatan Rakyat dari beberapa pemaparan yang telah  penulis  utarakan  di  atas  penulis  ingin  fokuskan  kajian  pada  tanggung  jawab dan  aparatur  keamanan  dalam  memahami  hak  warga  perspektif  teori  kedaulatan rakyat. Yang mana Teori Kedaulatan Rakyat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
Kata kunci : Menghormati, Hak Asasi Manusia

## Abstract
Human Rights (HAM) are rights that come from the inherent  dignity and worth of humans. This right is very basic, which is absolutely necessary so that humans can develop  according  to  their  talents,  aspirations,  and  dignity.  This  right  is  also considered  universal,  meaning  that  it  is  owned  by  all  humans  without  distinction based on nation, race, religion, or gender. understand the rights of citizens from the perspective of the theory of popular sovereignty. The People's Sovereignty Theory is a theory which states that the highest power is in the hands of the people.
Keywords: Respect, Human Rights

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  yang  menjujung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia,  membahas mengenai hak setiap warga khususnya warga masyarakat indonesia, tentu kita tidak bisa terlepas  dari  acuannya  pada  Undang-Undang  Dasar  pada  Pasal  1  ayat  1  no  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia    (yang  mana  istilah  ini  disingkat  dengan  HAM) (Supriyanto,  2016).  Yang  mana  HAM  ini  merupakan  suatu  kompenen  yang  dimiliki oleh setiap individu pada diri seseorang, yang notabennnya merupakan sebuah anugerah
yang telah diberikan oleh tuhan yang maha esa, sebagai mahluk yang mulia, setiap hak harus  dijunjung  tinggi  dan  dihormati  dan  juga  harus  dilindungi  oleh  setiap  negara, sebagai  bentuk  untuk  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  sebagai  mahluk  tuhan yang mulia maka sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi hak yang dimiliki oleh setiap manusia.
Hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  individu manusia,  atau  yang  sering  kita  istilahkan dengan Hak Asasi Manusia, ini merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang  berasal  dari  harkat  dan  kemulian  manusia  yang  melekat  pada  diri  setiap  orang (Wiratama,  2018).  Hak  ini  merupakan  hak  mutlak  yang  diperlukan  setiap  individu, sehingga  manusia  itu  sendiri  bisa memperluaskan  atau  mengembangkan minat  mereka sesuai dengan bakat yang telah dia miliki (Lucy, 2016). Yang sesuai dengan keinginan individunya.  Hak  dalam  artian  umum  merupakan  kepemilikan  tersendiri  yang  dimiliki oleh  setiap  mahkluk  atau  kelompok,  tampa  membedakan  dari  mana  asal  muasalam mereka, dan juga tidak membedakan dari mana mereka itu berasal, tampa memilah dan membedakan gender, suku, dan agama kepercayaan masing-masing individu.
Berdasarkan kesepakatan Universal secara Intarnasional membahas mengenai Hak Asasi  Manusia,  salah  satu  hak  yang  paling  dasar    rakyat  khususnya  warga  masyarakat indonesia yang harus dilindungi dan dijamin secara hukum dan Undang-undang adalah hak kemerdekaan atau kebebasan dalam menyampaikan isi pikiran atau pendapat yang ada  dalam  hati,  baik  secara  ucapan maupun  secara  tertulis  (Supriyanto,  2016).  Negara kesatuan  Republik  Indonesia  salah  satu  diantara  negara  yang  mengikuti  dan  juga  ikut serta  dalam  menandatangi  masalah  yang  berkaitan  dengan  Hak  Asasi  Manusia  yang selengggarakan  aparat  PBB. Salah satu dari pengesahan mengenai Hak Asasi Manusia di  Nrgara  Indonesia  sebagaimana  yang  telah  tercantum  dalam  Undang-Undang  No.  9 Tahun  1998,  yang  mana  dalam  Undang-Undang  ini  yaitu  membahas  mengenai  hak dalam  menyampaikan  pendapat  dimuka  umum  sebagaimana  yang  telah  terjamin  dan dalam  Undang-undang  Tahun  1998  (Hamidi,  2016).  Dan  juga  dasar  hukum mengemukakan  pendapat  yang  telah  dijamin  oleh  pemerintah  pada    Pasal  28  Undang- undang Dasar Tahun 1945. Sebagaimana dalam Undang-Undang tersebut yang berbunyi “kemerdekaan  (Kebebasan)  berserikat  dan  berkumpul,  mengemukankan  unaq-unaq pikiran  baik  itu  dengan  ucapan  (lisan)  ataupun  dengan  cara  menyampaikan  pendapat secara  tertulis  dalam  bentuk  surat  dan    tulisanan  lainnya.  Sebagainya  yang  telah disahkan  oleh  Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesai,  “Kemerdekaan (kebebasam) menyampaikan atau mengemukana pendapat baik itu secara ucapan (lisan) atau  secara  tertulis  yang  tersebut  masih  sejalur  yang  disesuaikan  pada  pasal  19 Deklarasi  umum  Hak  yang  dimilki  oleh  setiap  individu  Manusia  sebagaimana  yang termaktub  oada  pasal  19  ini  yang  berbunyi:  “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan mempunyai  dan  mengeluarkan  pendapat  dengan  tidak  mendapat  gangguan  dan  untuk mencari,  menerima,  dan  menyampaikan  keterangan  dan  pendapat  dengan  cara  apapun juga  dan  dengan  tidak  memandang  batas  batas.”  mewujudan  keingian  setiap  warga negara  secara  bebas  dalam  menemukankan  pendapat  yang  mereka  fikirkan,  baik  itu secara ucapan (lisan) atau penyampaiannya melalui tulisan.
Melihat  berita  yang  disiarkan  disetiap  media  cetak  maupun  online  warga  desa wadas benar-benar tertindas demi sebuah proyek yang mana tentunya keuntungan yang di dijanjikan pada masyarakat masih angan-angan belaka, yang mana aparat pemerintah meraih keuntungan dengan cara merugikan warga, yang notabenya nanti tentu merusak lingkuang  sekitar.  Tentu  semua  itu  tidak  mendapat  respon  baik  dari  warga  setempat, dengan  upaya  mereka  menghentikan  dengan  unjuk  rasa  terhadap  aparat  pemerintah yang  akan  mengukur  lahan  yang  akan  dijadikan  tambang  batu  andesit  tersebut (Abdurrahman  Misno,  SHI,  &  LL,  2020).  Tidak  bisa  dipungkiri  dengan  penolakan tersebut  tentu  terjadinya  komplik  anatar  aparatur  keamanan  yang  berseragam  lengkap untuk  menghalangi  protes  dari  warga  setempat,  dari  data  yang  penulis  temukan  di berbagai media baik itu berupa video yang beredar tentu kita bisa melihat tindakan yang dilakukan  aparatur  keamanan  telah  melanggar  HAM  (Gazi  &  Sahl,  2022).  Aparat komnasHAM  menemukan  fakta  adanya  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh aparatur keamanan terhadap warga setempat desa wades.
Dikutip  dari  Kompas.id  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  RI  menemukan penggunaan kekuatan secara berlebihan dari aparat Kepolisian Daerah Jawa Tengah saat kegiatan  pengukuran  lahan  warga  di  Desa  Wadas,  Kecamatan  Bener,  Kabupaten Purworejo,  Jawa  Tengah,  Selasa  (8/2/2022).  Komnas  HAM  juga  menemukan  adanya kekerasan  yang  dilakukan  polisi  saat  menangkap  sejumlah  warga.  Untuk  itu,  Polda Jateng  diminta  mengevaluasi  hal  tersebut  dan  memberikan  sanksi  kepada  pelaku pelanggaran.
”Komnas  HAM  menemukan  tindak  kekerasan  saat  penangkapan  warga  oleh aparat kepolisian. Akibat tindakan kekerasan tersebut, sejumlah warga mengalami luka pada  bagian  kening,  lutut,  dan  betis  serta  menderita  sakit  pada  beberapa  bagian  tubuh lainnya,”  kata  komisioner  Pemantauan/Penyelidikan  Komnas  HAM,  Mohammad Choirul Anam, dalam konferensi pers daring, Kamis (24/2/2022).
Dari  kasus  tersebut  seolah-oleh  kurangnya  perhatian  pemerintah  bagaiman menyikapi  warga  dan  muncul  komplik  antara  aparatur  keamanan  dan  masyarakat sehingga  menimbulkan  pelanggaran-pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  aparatur keamanan dalam melaksanakan pengamanan petugas saat pengukuran tanah yang akan dijadikan tempat tambang batu andesit tersebut.
Pada  tulisan  artikel  ini,  penulis  menggunakan  Teori  Kedaulatan  Rakyat  dari beberapa  pemaparan  yang  telah  penulis  utarakan    di  atas  disini  penulis  ingin  mentitik fokuskan kajian pada tanggung jawab negara dan aparatur keamanan dalam memenuhi hak  warga  perspektif  teori  kedaulatan  rakyat.  Yang  mana  teori  ni  adalah  sebuah  teori yang mengatakan kekuasaan yang paling tinggi itu berada di tangan rakyat. Walaupun keskuasaan yang yang tinggi itu dipegang oleh rakyat, tapi suatu negara tentu dipimpin oleh  seseorang  yang  telah  dipilih  oleh  rakyat  itu  sendiri  (president)  dan  yang menjalankan  suatu  kepemerintahan  yang  telah  diwakili  oleh  rakyat  sebagai  wakil rakyat.  Teori  yang  penulis  gunakan  ini  tekemukan  oleh  beberapa  orang  diantaranya: Johannes  Althusius,  Moestesquieu,  Jean  Jacques  Rousseau,  dan  John  Locke.  Teori kedaulatan rakyat. Ini bisa dilihat dalam Pancasila sile ke-5 yang berbunyi. "Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Dalam pembukaan UUD 1945 alinea 1 juga tercantum dengan bunyi.
Alinea 1 :”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.
Jadi  suatu  negara  tentu  ada  yang  mengendalikan,  semua  sistem  kepemerintahan yaitu seorang president, yang telah rakyat pilihkan (Anugerah, 2018). Ketika seseorang pemimpin  membuat  suatu  kebijakan  ataupun  aturan  dan  keputusan  yang  diambil  itu haruslah tidak merugikan hak-hak rakyatnya, dan sebagi seorang pemimpin selalu siap untuk  menerima  semua  masukan  dan  aspirasi  dari  setiap  warganya  (Sutrisman,  2019). pemimpin  harus  selalu  bisa  mengambil  keputusan  yang  tepat  tampa  mengurangi  hak warga sebagai masyarakat indonesia.

## Metode Penelitian
Peneliti akan melakukan penelitian eksplanatif dengan maksud ingin menjelaskan kedudukan  dari  kedua  variabel  yang  diteliti  serta  adanya  tingkat  hubungan  atau pengaruh yang dihasilkan antara satu variabel dengan variabel lainnya.  (Siregar, 2013: 7).  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif  yang berlandaskan  pada  paradigma  positivisme.  Paradigma  tersebut  memandang  bahwa gejala  atau  fenomena  masalah  merupakan  sesuatu  yang  konkrit;  dapat  diklasifikasikan dan  diamati  serta  diukur.  Hubungan  antar  gejala  pada  penelitian  ini  bersifat  kausal (memiliki  hubungan  sebab-akibat).  Maka  dari  itu,  penelitian  pun  akan  dilakukan terhadap  populasi  atau  sampel  tertentu  yang  representatif  agar  kesimpulan  dari  hasil penelitian  yang  nantinya  diperoleh  dapat  digeneralisasikan  terhadap  suatu  populasi  di mana sebuah sampel tersebut diambil. (Sugiyono, 2021: 17).
Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode survei. Pada metode  tersebut,  dijelaskan  bahwa  pengumpulan  data  akan  dilakukan  melalui penyebaran kuesioner terhadap sekelompok orang yang disebut sampel.  (Abidin, 2015: 21).  Setelah  data-data  yang  dibutuhkan  telah  terkumpul,  nantinya  kumpulan  data tersebut  akan  diolah  menggunakan  analisis  statistik  dan  diuji  melalui  pendekatan kebenaran hipotesis.

## Hasil dan Pembahasan

## 1) Gambaran Desa Wades
Desa  wades  ini  berlokasi  Kec,  Banar  Kab.  Puworejo  Jawa  Tengah  dengan batasan  wilayah  Kec.  Banar  dan  berbatasan  dengan  desa  kaliurip,  dengan  letakan desa  di  datarannya  perbukitan,  dengan  kisaran  tinggi  berkisar  213-258m  di  atas permukaan  laut.  Dengan  luas  desa  405.820  hektar,  yang  mana  381.820  hektar merupakan lahan kering dan 24.000 hektar lainnya merupaka lahan persawahan.
Wilayah  desa  Wadas  sendiri  dibelah  oleh  Sungai  Juweh,  yang  sepanjang  itu mengalir  kawasan  pemukiman.  Desa  Vadas  dikenal  dengan  komunitasnya  yang dikelola  dengan  baik.  Catatan  tahun  2017  menunjukkan  hal  tersebut,desa  ini  juga
desa yang pertama kalinya yang membayar PBB (Pajak Bumi & Pembangunan). Dan juga  anak-anak  didesa  wades  ini  khususnya  tingkatan  sekolah  dasar  mereka  semua dapat biaya tanggungan yang diberikan oleh pemerintah, khususnya dari pemerintah Purworejo.
Desa  ini  juga  tidak  hanya  berpotensi  batu  andesit,  tetapi  memiliki  kekayaan sumber daya alam yang lain, yang bisa dimamfaatkan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian  warga  setempat.  Beberapa  komoditi  dari  Desa  Wadas  setiap  tahunnya antara  lain  aren,  bauh  pisang,  buah  kelapa,  pohon  mahoni  dan  lain-lainnya.  Pohon aren  di  Desa  Wadas  diyakini  memiliki  berbagai  manfaat  seperti  menghemat kebutuhan  air,  mengurangi  bahaya  longsor  dan  memperkuat  struktur  tanah.  Hal  ini tentunya sangat mendukung dengan kondisi medan desa Vada yang berada di daerah dataran tinggi dan rawan longsor.
2) Tanggung Jawab Negara Dan Aparatur Keamanan Dalam Pemenuhan HAM
a. Tanggung Jawab Negara Tanggung jawab negara terhadap hak setiap warganya dengan memberikan perlindungan  hukum  yang  telah  di  tetapkan  dalam  Undang-undang.  Kewajiban negara  dalam  memberikan  perlindungan,  pemajuan  serta  penghormatan  terhadap HAM, yang menjadi concern seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah Perang Dunia Kedua. Dan didalalam kitab UU No.39 Tahun 1999 yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  mengenai  HAM  pada  Pasal  71  ini mengatakan  secera  tegas.  “Pemerintah  wajib  dan  bertanggung  jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi  manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum internasional  tentang  hak  asasi  manusia  yang  diterima  oleh  negara  Republik Indonesia”.
Mengacu  pada  kitab  Undang-Undang  yang  telah  penulis  sampikan  diatas tadi sudah jelas bahwa pemerintah itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam hal menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang dimilki oleh setiap individu masyarakatnya.
Secara  lansung  dapat  kita  ketahui  bahwa  pemerintah  memiliki  tanggung jawab  yang  besar  terhadap  warganya  mengenai  dalam  hal  untuk  menjunjung tinggi dan menghormati  hak yang dimiliki masyarakat (Hak Asasi Manusia). dan tanggung jawab yang diembani ini tidak bisa ditambahin atau dikurangin dengan alasan mengaitkan dengan ekonomi. Budaya dan politik lainnnya. Tetapi dengan kenyataan  lainnya  yang  terjadi  dilapangan  dalam  kehidupan  sehari-hari  masih banyak  pelanggaran-pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  aparatur  pemerintah  itu sendiri sehingga menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power).
Seperti  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintan  yang  termaktub  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  pada  Pasal  25  secara  jelas  mengatakan  “Setiap  orang  berhak  untuk menyampaikan  pendapat  di  muka  umum,  termasuk  hak  untuk  mogok  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan”.  Dan  juga  Undang-Undang
secara  jelas  menegaskan  Hak  Atas  Rasa  Aman  (HRM),  seperti  yang  telah termaktub  pada  Pasal  31  No  (2) menyebutkan ”Menginjak  atau  memasuki  suatu pekarangan  tempat  kediaman  atau  memasuki  suatu  rumah  bertentangan  dengan kehendak  orang  yang  mendiaminya,  hanya  diperbolehkan  dalam  hal-hal  yang telah ditetapkan oleh undang-undang”.
Mengacu  pada  perintah  dari  Undang-Undang  yang  telah  ditetapakan  oleh pemerintah  dapat  kita  ketahui  bahwa  bahwa  pemerintah  telah  memberikan wewenang  terhadap  warganya  dalam  menyampaikan  pendapat,  baik  itu  secara tertulis maupun tidak.
Jadi  dalam  Undang-undang  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  di  atas pada  No  39  Tahun  1999  pemerintah  telah  memberikan  perlindungan  hukum terhadap  warga  masyarakat  dalam  menyampaikan  pendapat,  hanya  saja  dalam penerapan  atau  pengimplementasian  nya  saja  masih  belum  terealisasi  secara masksimum,  karena  masih  saja  di  tunggangi  oleh  oknum-oknum  tertentu  untuk kepentingan  pribadi,  sehingga  masih  banyak  pendapat  masyarakat  yang  belum terpenuhi,  seharusnya  jika  di  lihat  dari  perspektif  Teori  Kedaulatan  Rakyat seharusnya pemerintah harus benar-benar fokus pada hak-hak rakyat yang masih yang belum terpenuhi, sehingga jika Teori Kedaulatan Rakyat ini bisa di terapkan maka akan terpenuhi prinsip dan tujuan dan misinya suatu aturan.
b. Tanggung Jawab Aparatur Keamanan Seperti  yang  telah  di  tetepkan  oleh  pemerintah  dalam  Undang-undang
Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  kepolisian,  BAB  I  ketentuan umum pada Pasal 4 yang di dalamnya secara jelas mengatakan bahwa:
“ Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  bertujuan  untuk  mewujudkan  keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib  dan  tegaknya  hukum,  terselenggaranya  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  terbinannya  ketentuan  masyarakat  dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ”.
Seperti  kutipan  yang  penulis  ambil  dari  situs  resmi  Polri.go.id  tugas  atau misi  kepolisian  yaitu,  terwujudnya  pelayanan  dan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat  yang  prima,  tegagnya  hukum  dan  keamanan  dalam  negeri  yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.
Masalalah pelanggaran HAM aparatur keamanan secara hukum telah diatur pada  pasal  89  KUHP,  yang  didalamnya  tertera,”  yang  dikatakan  dengan melakukan sebuah kekerasan itu, disaat melakukan suatu tindakan yang membuat seseorang itu tidak sadarkan diri (pingsan) dan tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan  tindakan  apapun  /lemah.”  Samanhalnya  melakukan  tindakan  yang melampui batas, sehingga membuat seseorang menjad tidak sadarkan diri”. Pada Pasal  89  KUHP  tersebut  apabila  diartikan  secara  detail mengenai  tindakan  suatu kekerasan,  yaitu  suatu  tindakan  yang  menggunakan  tenaga,  fisik  sehingga
membuat seseorang tersebut tidak sadarkan diri, seperti tindakan yang dilakukan menggunkan  alat  pembantu  untuk  membuat  seseoarang  tersebut  jatuh  pingsan dengan menggunakan benda-benda keras, sehingga membuat orang tidak sadarkan diri.
Didalam  melaksanakan  tugas,  aparatur  keamanan  (kepolisian)  hanya  dapat melakukan  suatu  tindakan  kekerasan  apabila  dalam  siatuasi  yang  sangat mendesak,  yang  mana  tindakan  tersebut  tidak  keluar  dari  batasan-batasan  yang secara  sah  diperbolehkan  untuk  melakukan  tindakan  kekerasan  dalam  bertugas yang  sesuai  dengan  keputusan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Hukum  dan  Undang- undang  di  indonesia,  sebenarnya  dalam  banyak  kejadian  hakikatnya  dilakukan suatu tindakan yang menggunakan fisik/kekerasan itu apabila dakam suatu kondisi keadaan  darurat  dan  harus  terpaksa  dilakukan.  Sehingga  suatu  tindakan  yang menggunakan  tindakam  pisik    dan  juga  tidak  boleh  diluar  batasan  yang menyebabkan cedera, melainkan suatu tindakan tersebut dibatasi oleh hukum dan undang-undang yang ada, sehingga dapat kita ketahuai bahwa tindakan kekerasan diperbolehkan  oleh  hukum  dengan  batasan-baatasan  tertenatu,  seperti  dalam konsisi  darurat,  yang  memungkinkan  harus  menggunakan  tindakan  kekerasan. Misalnya yang telah diatur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mana didalamnya menyampaikan  bahwa:  “barang  siapa  dalam  hal  ini  polisi  yang  bertugas melakukan  perbuatan  yang  terpaksa  untuk  mempertahankan  dirinya  atau  diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orag  lain,  dari  serangan  yang  melawan  hak  dan  mengancam  dirinya  dan  segera pada saat itu tidak boleh dihukum”.
Penggunaan suatu tindakan yang menggunakan kekerasan atau penggunaan senjata  oleh  aparatur  keamanan  yang  pelaksanaanya  pedoman  asas legalitas,  dan asas  yang  diwajiban,  serta  kewenangan  aparatur  kepolisian  untuk  mengamati situasi yang akan mereka hadapkan oleh anggota pada saat melakukan tugas.
Hak berkewenangnan dalam menilaikan  keadaan situasi konndis si tempat oleh  anggota  polisi  yang  bertugas  yang  meana  nantinya  akan  melakukan pelempuhan  dengan  menggunakan  senjata  apai  kepada  orang  yang  melakukan pelanggaran    harus  mempertimbang  kemamfaatan  serta  resiko  dari  tindakan tersebut.  demi  untuk  menjaga  kedamaian  dan  kepentingan  masyarat  umum  yang mana  (landasan  hukum  pasal  18  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undanf-undang  No  2 Tahun2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.
Menggunaan  tindakan  kekerasan  dengan  senjata  api  baik  itu  tongkat  dll. Yang mana kiranya tidak melanggar hukum, untuk penggunaan kekerasan terseut tidaklah diperbolehkan sembarangan akan teteapi harus dengan sasaran yng tepat jelas.  Dengan  kereteria  tepat  waktu,  tepat  situasi  kondi,  tepat  tujuan  sasaran  dan tepat  prosedur;  (1)  kode  etik  yang  telah  di  teapkan  oleh  pemerintah    untuk  para pejabat negara dalam menegakkan hukum yang mana telah disahkan oleh resolusi Majelis Umum PBB  yang bertepatan pada tanggal 17 Desember 1979.
Didalam  pasal  yang  ke  3  ini  di  yang  ditegaskan  didalamnya:  para  pejabat negera  taitu  para  penegak  hukum  (aparur  kepilisian)  bisa  menggunakan  suatu tindakan kekerasan yang mana hanya diperbolehkan apabila dalam situasi darurat dilapangan  dengan  ketentuan  batas-batasan  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanaan tugasnya  mereka,  dalam  mengertikan  pada  pasal-pasal  ini  didalamnya mengandung tiga poin (3), yaitu:
a) Ketentuan  tersebut  menekankan  bahwa  penggunaan  kekerasan  oleh  aparat penegak  hukum  harus  menjadi  pengecualian,  meskipun  ini  berarti  bahwa aparat penegak hukum dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan jika  dianggap  perlu  dalam  keadaan  untuk  mencegah  kejahatan  atau  untuk melaksanakan  atau  memfasilitasi  penangkapan  yang  sah  dari  suatu  pelaku atau tersangka, tetapi kekerasan eksternal tidak diizinkan. Uh aparat penegak hukum  harus  menjadi  pengecualian;  meskipun  ini  berarti  bahwa  aparat penegak  hukum  dapat  diberi  wewenang  untuk  menggunakan  kekerasan  jika dianggap  perlu  dalam  keadaan  untuk  mencegah  kejahatan  atau  untuk melaksanakan atau membantu dalam penangkapan yang sah dari pelaku atau tersangka, kekerasan selain itu tidak memungkinkan.
b) Hukum  nasional  pada  umumnya  membatasi  penggunaan  kekerasan  oleh aparat  penegak  hukum  berdasarkan  asas  keseimbangan.  Harus  dipahami bahwa  prinsip  keseimbangan  nasional  akan  dihormati  dalam  menafsirkan ketentuan  ini.  Dalam  keadaan  apa  pun  ketentuan  ini  tidak  boleh  ditafsirkan sebagai  mengizinkan  penggunaan  kekuatan  yang  tidak  seimbang  dengan tujuan yang sah untuk dicapai.
c) Penggunakaan  senjata  apipada  saat  bertugas  penangkapan  penajahat merupakan  suatu  tindakan  yang  sangat  berbahaya.  Dalam  bertugas penanggakapn  penajahat  diusahkan  tidak  menggunakan  senjata  api  yang berlebihan,  terkecuali  dalam  kondisi  darurat.  Apalagi  didisasarkan  juga terhadap  anak  dibawah  umur  itu  tidak  diperbolehkan,  pada  saat  pelepasan senjata yang akan diletuskan itu semua harus disampaikan dan diberitahukan kepada aparat yang berweang dalam bidangnya  masing-masing.
Dari  tiga  pasal  yang  di  tegaskan  di  atas.  Pada  poin  (a)  aparat  keamanan boleh  menggunakan  kekerasan  apabila  benar-benar  mendesak,  seperti  tindakan kejahatan  pada  saat  melaksanakan  tugas,  membantu  pelaksanaan  penangkapan pelaku  tindakan  kejahatan.  Tindakan  diluar  itu  tidak  boleh  dilakukan  aparatur keamanan. Pada poin (b) dalam hukum nasional penggunaan tindakank kekerasan dalam  bertugas  dilarang  keras  untuk  dilakukan  oleh  apartur  keamanan,  tampa terkecuali memang dalam keadaan mendesak. Masalah  tindakan kekerasan aparur keamanan. Tentang penggunaan senjata api dianggap suatu tindakan yang ekstrim, apalagi digunakan terhadap anak-anak, dan juga pada poin (c) penggunaan senjata api  hanya  boleh  digunakan  pada  saat  penangkapan  terhadap  pelaku  tindakan
kejahatan,  dan  juga  pada  saat  senjata  api  itu  diletuskan,  anggota  harus  segera melapor kasus kepada aparatur yang berwenang.
3) Implementasi  Tanggung  Jawab  Negara  dan  Aparatur  Keamanan  Dalam  Pemenuhak HAM Dalam Mengemukakan Pendapat
Indonesia  Meratifikasi  Kovenan  Internasional tentang  Hak  Sipil  yang  dituntut oleh  ketentuan-ketentuan  pemerintahannya  mengenai  hak-hak  yang  ada.  Hak  dalam kebebasan  megemukakan  pendapat  yang  ini  merupakan  salah  satu  bagian  dari  hak warga sipil dalam berpolitik yang harus mendapatkan ruangan setting sosial.
Istilahan  yang  dipakai  didalam  Undang-Undang  pada  Nomor.  9  Tahun  1998 yang  telah  di  tetapkan  oleh  pemerintah  indonesia  mengenai  kemerdekaan  didalam mengemukakan  pendapat  individu  dihalayak  umum.  Yang  mana  maksut  yang  ada yang  telah  tertulis  dalam  undang-undang  ini  mengenai  mengemukakan  pendapat dimuka  publik?umum.  yang    mana  diatur  didalam  DUHAM  dan  SIPOL  yang terkhusu dalam pasal 19 yaitu mengenai konvenan yang telah disetuju dan terbukan untuk  menandatangi,  mengesahkan  serta dengan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh majlis umum 22OO a (XX1 pada 16 des tahun 1996
Bermula pada pasal 19 konvensi SIPOL, makanya Undang-undang Tahun 1998 dibuat  yang  mana  Undang-undang  ini  selain  bersumber  dari  Pasal  28  Undang- undang  1945,  yang  mana  di  dalamnya  menjaminkan  hak-hak  dari  setiap  warga maupun  sipil  di  indonesia.  Pembatasan-pembatasan  yang  dalam  pelaksanaannya yang  memungkinkan  pasak  19  konven  di  antaranya  :  1)  menghargai  dengan  baik hak-hak  dan  name  baik  dari  setiap  mahluk  (orang);  2)  menjagakan  ketertiban nasional,kesehatan, keamanan publik dan kesusilaan publik.
Jikalau kita diamatikan  secara seksama terhadap pengimplementasian terhadap kebebasan  dalam mengemukankan pendapat di Indonesia pada saat ini secara resmi memamng sudah diterapkan dalam bermsayarakt secara baik oleh aparat pemerintah melalui  undang-undang,  namun  penerapannya  hanya  secara  regulasinya  saja  itupun tidaklah  cukup  dikarenakan  tetap  harus  ada  pelaksanaan  dari  reguasi tersebut,  tidak hanya sekedar aturan saja akan tetapi harus dijalankan semkasimal mungkin.
Pengimplementasian  dalam  kebebasan  mengemukakan  pendapat  dimukan umum/publik  saat  masih  belum  berjalan  dengan  efektif  pada  saat  prakteknya dilapangan  yang  terkait  dalam  mengemukan  pendapat.  Apalagi  daam  isu  nasional melaikan  hanya  dalam  wilayah  yang  tertentu.  memang  kemerdekaan  dalam mengemukan  pendapat  akan  lebih  baik  dibandingkan  masa  Orde  Baru.  Namun,  di ada  di  beberapa-beberapa  wilayah  di  Indonesia,  UU  Nomor.9  Tahun  1998  ini tidakLAH  berlaku,  misalanya  seperti  yang  diterjadi  bagian  timurnya  indonesia khusunya  wilayah  papua,  yang  mana  tatkala  dari  mereka  ingin  mendemostrasikan pendapat mereka dimuka umum terlebih dahulu mereka harus mendapatkan ijin dari aparatur keamanan. Jika tidak akan pasti dibubarkan oleh aparat.
Didalam sebuah Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1998, yang mana didalamnya disebutkan pada pasal yang ke 10 ayat 1 menyatakan bahwa dalam mengemukakan pendapat dihalayak publik seperti yang tertera pada pasal yang ke 9
menyatakan  bahwa  diwajibkan  terlebih  dahulu  memberitahukan  keaparatur keamanan  (kepilisian)  dalam  bentuk  surat  kabar.  Yang  perlu  dititk  tekankan  bahwa menyampaikan  surat  tertulis  kepada  aparat  kepilisian  bukan  untuk  perizinan,  hanya saja  bentuk  pemberitahuan.  Dalam  surat  pemberitahuan  yang  disampaikan  keaparat kepolisian  dalam  bentuk  surat.  Ini  bertujuan  untuk  memeberitahukan  bahwa  akan diadakan  aksi  mengemukakan  pendapat  dimuka  umum,  tampa  harus  menunggu jawaban  atas  boleh  atau  tidak  untuk  melakukan  aksi  dihalayak  publik  dari  pihak apatur  keamanan  (kepolisian).  Sedangkan  dalam  perizinan  tentu  perlu  jawaban  dari aparat  kepolisian  yang  mana  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  terhadap masyarakat yang ingin mengemukakan pendapat dimuka publik.
Pada  kitab  Undang-Undang  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  9.  Tahun  1998  ini  mempunyai  sebuah  regulasion  yang  ada hubungannnya  dengan  aturan-aturan  Kepolisian  Republik  Indonesia  yang  mana aturan  berkaitan  dengan  pengendalian  yang  akan  dilakukan  masyarakat  mengenai kenyamanan  dan  ketentraman  masyarakat.  Dalam  aturan  ini  yang  menjadi  poin utama atas terjadinya penggunaan halamam publik untuk dijadikan tempat aksi-aksi masa  yaitu  tentu  apabila  dalam  melakukan  aksi  masa  tidak  terlebih  dahulu memberitahukan  keaparat  kepolisian  dan  apabila  dalam  aksi  tersebut  menimbulkan tindakan yang melanggar hukum (tindakan pidana).
Secara  aturan  pearaturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemeritah  mengenai Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor.  9  Tahun  1998.  Memang  telah dibuat  dalam  kitab  UU  RI,  dan  juga  Negara  Republik  Indonesia  ini  mempunyau peraturan  yang  mana  didalam  aturan  tersebut  sudah  tertata  dengan  baik  mengenai aturan-aturan  dalam  mengemukaka  ide-ide  (pendapat)  dihalayak  publik  walaupun belum  begitu  baik.  Mengenai  Undang-Undang  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah,  masih  memiliki  kelemahan-kelemahan  dari  oknum-oknum  yang  tidak bertanggung jawab, yang mana bertujuan untuk menguntungkan satu pihak.
Pada  pelaksanaanya  dilapangan  pelanggar  dan  penyekatan  dalam  hak kebebasam berekspresia atau menyampaikan pendapat dimuka umum masih banyak terjadi  dimana-mana  dan  lebih  condong  dibatasi  sehingga  suatu  aturan  yang  telah ditetapkan belum bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan.
4) Analisa  Kasus  Pelanggaran  Ham  Aparat  Kepolisian  di  Desa  Wades  Menurut  Teori Kedaulatan Rakyat
Seperti yang telah penulis sebutkan di atas mengenai pelanggaran HAM yang yang  dilakukan  oleh  aparat  keamanan  terhadap  penolakan  yang  dilakukan  warga desa wadas, tentu melanggar aturan-aturan yang telah ada dalam kitab UU RI yang berkaitan dengan kepolisian No.2 Tahun 2002. yang termaktub pada Pasal 4, yang di dalamnya  secara  jelas  menekan  kan  bahwa  tugas  kepolisian  untuk  melindungi, menegakkan  keadilan,  mengayomi,  serta  perlindungan  terhadap  rakyat.  Dan melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Penyelenggaraan  Tugas  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
Penolakan yang dilakukan oleh warga masyarakat desa wades tersebut tidaklah melanggar  aturan  pemerintah,  justru  mereka  memiliki  hak  untuk  menyampaikan pendapat,  seperti  yangf  tertera  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  pada  Pasal  25  dan  juga  Dan  juga UndangUndang secara jelas menegaskan Hak Atas Rasa Aman (HRM), seperti yang telah termaktub pada Pasal 31 No (2) menyebutkan ”Menginjaki ataupun memasuki suatu  pekarangan  atau  tempat  kediaman  orang  lain  yang  tidak  dikehendaki  oleh pemiliknya  yang  menempati  tempat tersebuy.  Dan  itu  hanya  dibolehkan  dalam  hal- hal tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam kitab undang-undang”.
Jadi  tindakan  yang  dilakukan  oleh  anggota  aparat  keamanan  apalagi  sampai memukul,  memasuki  kediaman  tampa  izin  pemilik  tentu  telah  melanggar  norma- norma yang ada. Seharusnya dari pemerintah sebelum melakukan pengukuran lahan di  tempat  untuk  dijadikan  sebagai  tambang  batu  andesit  di  desa  wades  terlebih dahulu  harus  melakukan  mediasi  terhadap  masyarakat,  sehingga  dengan  melalalui mediasi pemerintah telah menjalankan peraturan yang telah disahkan dalam Undang- undang  Republik  Indonesia  No  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  pada Pasal  25  secara  jelas  mengatakan  “Setiap  orang  berhak  untuk  menyampaikan pendapat  di  muka  umum,  termasuk  hak  untuk  mogok  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila  masyarakat  menolak  dengan  pendirian  tambang  batu  andesit  yang akan  dijadikan  di  desa  meraka,  tentu  penolakan  mereka  yang  mereka lakukan telah berlandasan  pada  Undang-undang.  Jika  disandingkan  dengan  Teori  Kedaulatan Rakyat,  maka  seharusnya  pemerintah  harus  melindungi  hak-hak  rakyat  dan  selalu mendengarkan  aspirasi  rakyat  ketika  membuat  suatu  kebijakan  atau  aturan  negara begitupun  kondisi  yang  dialami  oleh  warganya,  pemimpin  harus  selalu  bisa mengambil  keputusan  yang  tepat tampa mengurangi  hak  warga  sebagai  masyarakat indonesia.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti  maka  dapat disimpulkan  Mengenai  pelanggaran  HAM  yang  yang  dilakukan  oleh  aparat  keamanan terhadap penolakan yang dilakukan warga desa wadas, tentu melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Penolakan yang dilakukan oleh  warga  masyarakat  desa  wades  tersebut  tidaklah  melanggar  aturan  pemerintah, justru mereka memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, seperti yangf tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Apabila kita diamati secara seksama terhadap pengimplementasian terhadap kebebasan masyarakat  dalam  menyampaikan  pendapat  di  halayak  publik,  khususnya    Indonesia saat  ini  secara  aturan  yang  ada  dalam  undang-undang  memang  telah  di Impelementasikan  dengan  baik  oleh  pemerintah.  Namun  tidak  cukup  penerapannya secara aturan  saja,  tetapi  dalam  prakteknya  juga  harus  terlaksanakan  dengan  baik,  dan harus sesuia dengan harapa-harapan yang ada dalam aturan-aturan itu sendiri.

## BIBLIOGRAFI
Abdurrahman Misno, B. P.,  Shi, M. E. I., & Ll, B. (2020). Menggenggam Nusantara Raya . Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka Utama.
Abidin,  Yusuf  Zainal.  (2015). Metode  Penelitian  Komunikasi  (Penelitian  Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi) . Bandung: Pustaka Setia.
Anugerah,  Diah.  (2018). Pelaksanaan  Pengawasan  Badan  Pengawas  Pemilihan Umum  (Bawaslu)  Terhadap  Black  Campaign  Dalam  Pemilihan  Presiden  Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta .
Gazi, Muhammed, & Sahl, Dafiq Febriali. (2022). La Pensante . Basya Media Utama.
Hamidi,  Jazim.  (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Disabilitas  Dalam  Memenuhi Hak  Mendapatkan  Pendidikan  Dan  Pekerjaan. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 23 (4), 652–671.
Lucy, Bunda. (2016). Panduan Praktis Tes Minat Bakat Anak . Penebar Plus+.
Siregar, Syofian. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif . Jakarta: Kencana.
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  Dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Supriyanto, Bambang Heri. (2016). Penegakan  Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (Ham)  Menurut  Hukum  Positif  Di  Indonesia. Jurnal  Al-Azhar  Indonesia  Seri Pranata Sosial , 2 (3), 151–168.
Sutrisman,  Dudih.  (2019). Pendidikan  Politik,  Persepsi,  Kepemimpinan,  Dan Mahasiswa . Guepedia.
Wiratama,  Satya  Maja.  (2018). Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (Sim) Di Kepolisian Resort Magetan .

## Copyright holder:
Zarwaki, Suwandi, Aunur Rofiq (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: