## ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG ZAKAT HARTA ORANG YANG BERHUTANG
Zuhraini, zuhraini@radenintan.ac.id
Firdaweri firdaweri@radenintan.ac.id
Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung

## Abstrak
Islamic  teachings  are  very  complete,  its  teachings  regulate  all  human problems including the problems of wealth which must be alms. Nowadays the problem of debt is the hottest issue for the people of Indonesia. Many people  whose  lives  are  inseparable  from  debt.  The  debt  is  used  for consumptive  purposes,  daily  living  expenses  and  the  debt  is  used  for productive purposes, for business purposes and so on. It causes problems when  connected  with  alms  problems.  This  issue  makes  the  researcher interested  in  analyz ing  it  with  the  research  title:  “Analysis  of  Islamic  Law Regarding The Alms of wealth for indebted people”. The formulation of the problems: 1. How is the analysis of Islamic law regarding the alms of the wealth of the debtor? Is the person who has a debt oblige or not oblige to pay  alms?  2.  Which  should  take  precedence  between  paying  debt  and paying alms?. This research aims to find out as clearly as possible about the alms of wealth of  those who are in debt. And to find out  about things that  must  take  precedence  between  paying  alms  and  paying  debt.  This research  is  normative  research  which  is  descriptive.  Data  Collection  of library  research  used  analysis  qualitative  data.  Based  on  the  data  and analysis,  it  can  be  concluded  that:  First,  the  Analysis  of  Islamic  Law concerning  the  alms  of  the  wealth  of  the  debtor.  If  the  debt  is  used  for consumptive  purposes,  he  is  not  obliged  to  pay  alms,  because  his  life needs are not fulfilled, the person is classified as poor, he is not including the  rich  who  are  obliged  to  pay  alms.  If  debt  is  used  for  productive purposes, whose person borrows money for business purposes, it is not to cover basic needs but loans are used to add wealth. After being paid the debt  due,  his  wealth  is  still  up  to  se nisab ,  he  is  obliged  to  pay  alms. Second, It takes precedence between paying debts and alms. If someone faces  two  obligations  at  the  same  time,  paying  debt  and  alms,  then  he must first pay the debt and then pay the alms.

## Key words :Islamic law, alms, indebted person
Ajaran  Islam  sangat  lengkap , mengatur  seluruh  permasalahan manusia.juga  mengatur  masalah  harta  yang  wajib  dizakatkan.  Masa  kini masalah  hutang  merupakan  persoalan  terhangat  bagi  masyarakat
Indonesia.  Banyak  orang  yang  hidupnya  tidak  terlepas  dari  hutang.  Baik hutang  itu  digunakan  untuk  kepentingan  konsumtif,  untuk  biaya  hidup sehari-hari,  maupun  hutang  itu  digunakan  untuk  kepentingan  produktif, untuk  kepentingan  bisnis  dan  sebagainya.  Sehingga  menimbulkan masalah  jika  dihubungkan  dengan  masalah  zakat.  Permasalahan inipenting  untuk  diteliti,  membuat  peneliti  tertarik  untukmenganalisisnya dengan  judul  penelitian:  “Analisis  Hukum  Islam  Tentang  Zakat  Harta Orang  yang  Berhu tang”.    Rumusan  masalahnya:  1.  Bagaimanakah analisis hukum Islam tentang zakat harta orang yang berhutang  ?Apakah orang yang mempunyai  hutang wajib atau tidak wajib membayar zakat ?. 2. Mana yang harus didahulukan antara bayar hutang dengan membayar zakat  ?.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejelas  mungkin, tentang zakat harta orang yang berhutang. Dan untuk mengetahui tentang hal  yang  harus  didahulukan  antara  bayar  zakat  dan  bayar  hutang. Penelitian  ini  termasuk  penelitian  hukum  normative,  yang  bersifat deskriptif.  Pengumpulan  data library  research ,    dengan  sistem  analisis data kualitatif.  Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa: Pertama ,  Analisis  Hukum  Islam  tentang  zakat  harta  orang  yang berhutang.  Jika  hutangnya  digunakan  untuk  kepentingan  konsumtif, iatidak  wajib  membayar  zakat,  karena  keperluan  hidupnya  saja  tidak terpenuhi,  orang  tersebut  tergolong  miskin,  tidak  termasuk  orang  kaya yang  wajib  mengeluarkan  zakat.  Jika  hutang  digunakan  untuk  keperluan produktif, dimana orang meminjam uang untuk kepentingan bisnis, bukan untuk  menutupi  kebutuhan  pokok  tetapi  pinjaman  digunakan  untuk menambah  kekayaan.  Setelah  dibayar  hutangnya  yang  jatuh  tempo, hartanya  masih  sampai  senisab  dia  wajib  membayar  zakat. Kedua, Hal yang  harus  di  dahulukan  antara  bayar  hutang  dengan  zakat.  Jika seseorang menghadapi dua kewajiban pada waktu yang bersamaan yaitu membayar  hutang  danzakat,  maka  terlebih  dahuluia  harus  membayar hutang kemudian baru membayar zakatnya,
Kata Kunci : Hukum Islam, Zakat, Orang yang berhutang.
A. Pendahuluan
Diantara  syarat  harta  yang wajib  dizakatkan  adalah  dimiliki secara  penuh,  tidak  ada  pihak lain yang bersyarikat dalam harta itu, sehingga dia bebas menggunakan  harta    tersebut, tanpa  ada  yang  menghalangi. Permasalahan muncul pada harta  orang  yang  berhutang.
satu sisi seseorang dapat menggunakannya  secara  bebas karena  sudah  menjadi  miliknya, namun  disisi  lain  ada  kewajiban untuk  mengembalikan  kepada orang  yang  memberi  pinjaman, sehingga akan ada dua kepemilikan terhadap harta hutang itu. Apalagi  saat  ini  banyak  sekali
orang  yang  mengembangkan proyek  bisnis  dengan  hutang. Maka  dari  dulu  sampai  masa kini,  banyak  orang  yang  tidak terlepas  dari  masalah  hutang. Masalah hutang selalu ada dalam kehidupan manusia.
Jika  diperhatikan  ada  orang yang berhutang untuk kepentingan konsumtif, untuk kebutuhan yang sangat mendasar dalam hidupnya,dan ada  juga  orang  yang  berhutang untuk kepentingan produktif, seperti  untuk  mengembangkan bisnisnya.  Hal  ini  bisa  berefek kepada  pembayaran  zakatnya. Kadang  kala  orang  kelihatannya kaya,  punya  usaha  yang  besar, padahal  modalnya  duit  hutang. Sementara  Islam  mewajibkan kepada  orang  yang  mempunyai harta  yang  memenuhi  kriteria wajib  zakat,  seperti  harta  yang sampai  senisab,  wajib  mengeluarkan zakat  hartanya.  Hal  ini  menimbulkan masalah,  apabila  seseorang  memiliki harta, tetapi juga memiliki hutang,  apakah  hutang  tersebut berpengaruh kepada zakatnya ?. Hal  ini  memerlukan  pemikiran yang  serius  untuk  dipecahkan
masalahnya.  Oleh  sebab  itu kami  tertarik  untuk  memecahkan masalahnya  melalui  penulisan karya  ilmiah  yang  berbentuk penelitian dengan judul: “Analisis Hukum  Islam  Tentang  Zakat Harta  Orang  Yang  Berhutang ”.
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dibahas adalah: Bagaimanakah analisis  hukum  Islam  tentang zakat harta orang yang berhutang ? Apakah  orang  yang  mempunyai hutang  wajib  atau  tidak  wajib membayar  zakat  ?.Mana  yang harus  didahulukan  antara  bayar hutang dengan membayar zakat?.
B. Pembahasan.
1. Pengertian Analisis Hukum
Islam, Zakat dan Hutang a. Pengertian Analisis Hukum Islam
Analisis  adalah  penyelidikan terhadap  suatu  peristiwa,  kajian yang  mendalam  terhadap  suatu perbuatan,  dapat  juga  diartikan sebagai  kemampuan  memecahkan atau  mengurai  suatu  materi.
1 Hukum  Islam  merupakan  rangkaian dari  kata  “hukum”  dan  kata “Islam”.  Kedua  kata  itu  secara terpisah,  merupakan  kata  yang digunakan  dalam  bahasa  Arab dan  terdapat  dalam  Al-Qur  an, juga  berlaku  dalam  bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi  bahasa  Indonesia  yang hidup dan terpakai. 2 Untuk memahami  pengertian  hukum Islam,  para  ahli  fiqh  mengemukakan antara  lain  adalah  akibat  yang dikehendaki oleh titah Allah SWT pada  perbuatan  mukallaf. 3 Disamping itu  ada  pula  yang  mengemukakan dengan  redaksi  yang  berbeda adalah pengetahuan tentang hukum syara’ yang berhubungan dengan  amal  perbuatan  manusia, yang  digali  dari  dalil-dalil  yang rinci. 4 Dengan  demikian  dapat
1 Zona  Referensi  Ilmu  Pengetahuan
Umum,  “Analisis”  (On-line)  Tersedia  di ZonaReverensi.com (13 Desember 2019) 2 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh , (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2009),h.5.
3 Abdu Al-Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh , (Jakarta; Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1872), h.100.
4 Satria  Effendi,M.Zein, Ushul  Fiqh , (Jakarta;  Kencana  Prenada  Media Group, 2009), h.4.
difahami  bahwa  Analisis  hukum Islam  adalah  kajian  yang  mendalam tentang perangkat peraturan terinci yang bersifat amaliah dan harus  diikuti  oleh  umat  Islam dalam kehidupan beragama.
b. Pengertian Zakat
Yusuf  Wibisono  mengemukakan pengertian  zakat  secara  bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Menurut istilahsyara’, zakat  bermakna  mengeluarkan sejumlah  harta  tertentu  untuk diberikan  kepada  orang-orang yang  berhak  menerimanya  ( mustahik ) sesuai dengan syarat-syarat yang  telah  ditentukan  syari’at Islam. 5 SedangkanDr.Yusuf Qardawi mengemukakan  bahwa  zakat dari  istilah  fiqh  berarti  sejumlah harta  tertentu  yang  diwajibkan Allah  diserahkan  kepada  orang- orang  yang  berhak. 6 Meskipun para ulama mengemukakan dengan  redaksi  yang  berbeda antara  satu  dan  lainnya,  akan
5 Yusuf  Wibisono, Mengelola  zakat di Indonesia , Cet I, (Jakarta: Prenadamedia Group,   2015), h. 1.
6 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat , Terj: Salman Harun dkk, Cet ke 10 ( Jakarta :  PT  Pustaka  Litera  Antar  Nusa, 2007), h. 34.
tetapi  pada  prinsipnya  sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari  harta  dengan  persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan  kepada  pemiliknya, untuk  diserahkan  kepada  yang berhak  menerimanya  dengan persyaratan tertentu pula. c. Pengertian Hutang.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI)  adalah  kata hutang  dirujuk  dari  kata  utang, seperti  kata  himbau  berasal  dari kata  imbau  dan  kata  hisap  dari kata  hisap. 7 Utang  atau Qardh dalam istilah Arab disebut dengan al-dain Jamaknya al- duyun .  Utang  dalam  kamus besar  bahasa  Indonesia  (KBBI) adalah  uang  yang  dipinjam  dari orang  lain  yang  berkewajiban membayar  kembali  apa  yang sudah diterima. 8 Dimyauddin Djuwaini  menyebutkan  bahwa qardh merupakan  akad  khusus
7 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan,  “Badan  Pengembangan
Bahasa  dan  Perbukuan”,  (On-line) Badanbahasa.kemdikbud.go.id>pet…  ( 13 Desember 2019).
8 Departemen  Pendidikan  Nasional,
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia Edisi
keempat (KBBI), (Jakarta: PT
Gramedia  Pustaka  Utama,  2008),  h. 1540.
pemberian  harta  kepada  orang lain  dengan  adanya  kewajiban pengembalian  semisalnya. Qardh adalah  penyediaan  dana  atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau  kesepakatan  antara  peminjam dan  pihak  yang  memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. 9
Jadi pengertian hutang adalah sesuatu  yang  menjadi  hak  milik pemberi  pinjaman  yang  dipinjamkan kepada peminjam dengan pengembalian  dikemudian  hari sesuai  dengan  perjanjian.  Maka orang  yang  berhutang  adalah orang  yang  meminjam  kepada orang  atau  pihak  yang  memberi pinjaman.  Pengertian  sederhana diartikan sebagai kewajiban keuangan  yang  harus  dibayar oleh  orang  yang  meminjam kepada    pihak  yang  memberi pinjaman.  Hutang  bisa  digunakan untuk  berbagai  kebutuhan.  Dalam hal  ini  peneliti  membedakan hutang  untuk  kebutuhan  konsumtif
9 Dimyauddin  Djuwaini, Pengantar Fiqih  Muamalah ,  (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar 2015), hlm 254.
dan  hutang  untuk  kebutuhan produktif.
Hutang  konsumtif adalah kebalikan  dari  pinjaman  produktif,
yaitu hutang yang tidak menghasilkan nilai tambah, hanya  untuk  kebutuhan  pokok semata. Seperti untuk memenuhi biaya  hidup,  biaya  pendidikan dan  sebagainya.  Mamfaaat  dari pinjaman itu tidak dapat digunakan  untuk  pembayaran pinjaman.  Sebagai  contoh  seseorang meminjam  uang  di  bank  untuk membayar  pendidikan  anaknya, atau  untuk  membayar  sewa rumah.  Hutang  ini  merupakan hutang  konsumtif  yang  tidak mendatangkan mamfaat finansial lansung untuk orang yang berhutang. Hutang yang diterima tidak  produktif,  karena  tidak menghasilkan apa-apa, atau nilai tambahnya lebih kecil dari beban hutang yang harus dibayar.
Hutang Produktif adalah
merupakan pinjaman yang menciptakan
nilai  tambah,  seperti  seseorang meminjam  uang  di  bank  untuk pengembangan usaha.
Keuntungan  usaha  yang  dihasilkan
dari  kegiatan  bisnis  yang  dibangun dengan  cara  berhutang  tersebut digunakan  untuk  pembayaran cicilan  bulanan.  Meskipun  hutang sudah  lunas  bisnis  orang  yang berhutang  tersebut  masih  tetap jalan dan menghasilkan keuntungan. Hutang ini disebut hutang produktif. 10
Perbedaan  hutang  konsumtif dengan  hutangproduktif  adalah terletak pada fungsi hutang, atau untuk  apa  digunakan  hutang tersebut.  Kadang-kadang  susah membedakan hutang untuk keperluan konsumtif atau keperluan produktif.  Namun  dalam  hal  ini yang  paling  mengetahui  adalah orang  yang  memiliki  hutang tersebut.
Dengan demikian analisis hukum  Islam  mengenai  zakat harta  orang  yang  berhutang adalah peneliti mengadakan kajian-kajian  terhadap  dalil-dalil yang ada, dan pendapat-
10 “Hutang  Konsumtif  VS  Hutang Produktif”(On-line) Tersedia : https://www.kompasiana.com , (25
oktober 2019)
pendapat  para  Ulama  yang mengemukakan pendapatnya beserta dalil dan alasan masing- masing, kemudian diambil kesimpulan mengenai  zakat  orang  yang berhutang, wajib atau tidak wajib ia  mengeluarkan  zakatnya,  dan mana  yang  harus  didahulukan membayar zakat atau membayar hutang.
2. Jenis-Jenis Zakat
Zakat dapat dibedakan menjadi dua  jenis,  yaitu  zakat  fitrah  dan zakat maal.
a.  Zakat Fitrah.
Zakat Fitrah merupakan salah satu  kewajiban  umat  Islam  di bulan  Ramadhan  menjelang hari raya idul fitri.  Zakat Fitrah merupakan  zakat  diri  yang diwajibkan atas setiap individu lelaki  dan  perempuan  muslim yang  berkemampuan  dengan syarat-syarat  yang ditetapkan. Kata  Fitrah  merujuk  pada keadaan  manusia  saat  baru diciptakan  sehingga  dengan mengeluarkan zakat ini
manusia  dengan  izin  Allah akan kembali fitrah.
Menurut Undang-Undang No.  38  Tahun  1998  Tentang Pengelolaan  Zakat  menjelaskan bahwa  zakat  fitrah  adalah sejumlah  bahan  pokok  yang dikeluarkan  pada  bulan  Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya, yang  memiliki  kewajiban  makan pokok  untuk  sehari  pada  hari raya  idul  fitri.Adapun  besar zakat  fitrah  yang  diberikan adalah  minimal  2,5  kilogram makanan pokok didaerah tertentu. Misalnya di Indonesia makanan  pokoknya  adalah nasi,  maka  zakat  fitrah  dapat diberikan  pada  yang  berhak dalam bentuk beras.
b. Zakat Maal.
Zakat  Maal  adalah  zakat harta  yang  dikenakan  atas harta yang dimiliki oleh individu  atau  lembaga  muslim dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan  syara’.  Seperti  zakat penghasilan,  hasil  pertanian, hasil  pertambangan,  dan  emas. Masing-masisng  penghasilan memiliki perhitungannya
sendiri.  Berdasarkan  Undang-
Undang  No.38  tahun  1998 Tentang  Pengelolaan  Zakat, pengertian  zakat  maal  adalah sejumlah  harta  yang  disisihkan oleh  seorang  muslim  atau organisasi milik muslim sesuai ketentuan  ajaran  Islam  untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian zakat  maal adalah zakat  yang dikenakan  atas  harta  yang dimiliki  oleh  seseorang  atau lembaga yang harus dikeluarkan ketika  harta  tersebut  telah memenuhi kriteria wajib zakat, seperti  cukup  senishab  dan telah  mencapai  satu  tahun, atau  bagi  tanaman  setiap  kali panen.
3.  Rukun  Zakat  dan  Syarat Harta Yang Wajib di Zakatkan a. Rukun Zakat.
Rukun  zakat  maal  (harta) adalah  segala  sesuatu  yang harus  ada  dalam  menunaikan zakat  harta.  Jika  salah  satu dari  rukun  tersebut  tidak  ada, maka  zakatnya  tidak  sah. Yang  merupakan  rukun  zakat harta tersebut adalah : 1). Niat dalam hati ingin membayar zakat.
2).  Orang  yang  menunaikan zakat (Muzaki)
3). Orang yang menerima zakat (mustahik)
4). Harta yang dizakatkan.
b.  Syarat  Harta  Yang  Wajib  di Zakatkan.
Mengenai  penetapan  harta yang  menjadi  sumber  zakat, terdapat  beberapa    persyaratan yang  harus  dipenuhi.  Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi,  seperti  belum  mencapai nishab, maka  harta  tersebut tidak wajib dizakatkan. Meskipun demikian  ajaran  Islam  telah membuka  pintu  yang  sangat longgar  yang  dapat  dilakukan oleh  setiap  muslim  dalam setiap  situasi  dan  kondisi, yaitu  infak  atau  sedekah. Adapun persyaratan harta yang  menjadi  objek  zakat adalah :
1). Harta tersebut harus didapat  dengan  cara  yang baik dan halal, artinya harta yang  haram  baik  substansi bendanya,  maupun  cara mendapatkannya,  jelas  tidak dikenakan kewajiban zakat, karena  Allah  SWT  tidak
akan  menerimanya.  Hal  ini telah ditegaskan Allah SWT dalam  firman-Nya  Q  S  Al- Baqarah (2), ayat 267 :
اَهُّ ي َ أ َٰٓ َي ٱ َنيِذ َ ل نِم ْاوُّقِفن َ أ ْآَٰوُّنَماَء ِت  َبِ ي َط .....
Hai  orang-orang  yang  beriman, infakkanlah  sebagian  dari  hasil usahamu yang baik-baik … . 11
Sayyid  Quthub  menjelaskan bahwa  ayat  ini  umum  mencakup seluruh  hasil  usaha  manusia yang  baik  dan  halal  dan mencakup  pula  seluruh  yang dikeluarkan  Allah  SWT  dari dalam  dan  atas  bumi,  seperti hasil-hasil pertanian, hasil pertambangan  seperti  minyak. Karena  itu  nash  ini  menjelaskan bahwa  zakat  itu  mencakup semua  harta. 12 Dalam  hal  ini Masjfuk  Zuhdi  juga  menjelaskan bahwa  kata  “ma”  (ام)  adalah kata yang mengandung pengertian yang  umum,  yang  artinya    apa saja, jadi  “ mimmaa kasabtum”
11 Departemen  Agama  Republik Indonesia, Al-Qur  an,  Terjemah  dan Tafsir ,(Jakarta: Jabal, 2010), h. 45.
12 Sayyid  Quthub,  Fi  Zhilaal  al-Qur an,  Juz  I,  (Beirut:  Daar  al-Surq,  1977), h. 310.
( متبسك  امم ),  artinya  sebahagian dari  hasil  apa  saja  yang  kamu usahakan  yang  baik-baik  wajib dikeluarkan zakatnya. 13
2).  Harta  tersebut  berkembang
atau berpotensi untuk dikembangkan,  seperti  melalui kegiatan  usaha  atau  ditabung, maka tidak dikenakan kewajiban zakat seperti budak dan kuda yang digunakan  untuk  berperang pada zaman Rasulullah SAW, karena termasuk
harta yang tidak produktif :
ُهَّللا  َي ِضَر  َةَرْيَرُه  يِبَأ  ْنَع ْنَعُهْنَع ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِ يِبَّنلا َلاَق  َمَّلَس َو ِمِلْسُمْلا  ىَلَع  َسْيَل يِف  َلَ َو  ِهِدْبَع  يِف  ٌةَقَدَص
ِهِس َرَف
14
Tidaklah wajib sedekah (zakat) bagi seorang muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda.
Harta  itu  dapat  berkembang, baik  berkembang  dalam bentuk  benda  maupun  uang. Dengan  demikian  tidak  wajib zakat dari harta yang digunakan
13 Masjfuk  Zuhdi ,  Masail  Fiqhiyah , Kapita  Selekta  Hukum  Islam ,  (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994), h. 221.
14 Maktabah  Syamilah, Shahih Bukhari , Juz 5, Hadis No : 1371, h.309.
untuk memenuhi kebutuhan pokok,  misalnya  mobil,  kulkas, atau  rumah  yang  tempat tinggal.
3).  Harta  itu  dimiliki  secara sempurna
Tidak wajib dikeluarkan zakatnya  dari  harta  orang muslim yang bukan
miliknya,  oleh  sebab  itu harta  hutang  tidak  harus dizakatkan.    Milik  penuh, yaitu  harta  tersebut  berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya. 15
Syarat ini dikemukakan  karena zakat  itu  pada  hakikatnya adalah  pemberian  kepemilikan kepada  para mustahik dari para muzakki. Adalah suatu hal yang sangat tidak
mungkin,  apabila  seorang muzakki memberikan kepemilikan  kepada  orang
lain  ( mustahiq ),  sementara dia sendiri bukanlah pemilik yang sebenarnya.
15 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat , …. , h. 128.
4).  Harta  tersebut  menurut pendapat  Jumhur  ulama harus mencapai nishab . Persyaratan  adanya nishab ini  merupakan  suatu  keharusan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya, dan diberikan  kepada  orang- orang  fakir  dan  miskin. Indikator  kemampuan  itu harus  jelas,  dan nishab lah yang  merupakan  indikatornya. Jika  kurang  dari nishab , ajaran Islam membuka pintu  untuk  mengeluarkan sebagian  dari  penghasilan dengan infak dan sedekah. As-Sayid  Saabiq  mengemukakan bahwa  yang  wajib  zakat  itu adalah  orang  yang  kaya saja,  dan  kriteria  kaya menurut  Islam  ialah  orang yang mempunyai harta benda yang telah mencapai nishab nya  (lebih  kurang senilai  93,6  gram  emas), dan  ia  telah  mencukupi kebutuhan  pokok  keluarganya, berupa  sandang,  pangan, papan,  alat  kerja,  kenderaan dan lain-lain yang tidak bisa
diabaikan. 16 Apabila  orang tidak  memiliki  harta  seperti tersebut  diatas,  maka  ia disebut  fakir  dan  miskin,  ia tidak  wajib  zakat,  tetapi  ia adalah  orang  yang  berhak menerima zakat. 17 Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh  M. Syafe’i
El-Bantanie  bahwa  didalam mensetarakan 20 dinar nilai Nishab emas,  dan  200  dirham nilai nishab perak,  mengenai ini terjadi perbedaan pendapat ulama.  antara  lain  Wawan Shofwan Shalehuddin  berpendapat nishab itu seharga 90 gram emas. 18 Disamping  itu  ada lagi ulama yang mengemukakan pendapatnya adalah nishab nya  sebanyak  yaitu  seharga 85  gram  emas. 19 Jika  jumlah harta sampai se nishab , hal
16 As-Sayid Saabiq, Fiqh-Al-Sunnah , Jilid  I,  (Libanon,  Darul  Fikar,  1991),  h. 291. 17 Masjfuk  Zuhdi, Masail  Fiqhiyah,
Kapita selekta Hukum Islam , … ,h.245.
18 Wawan  Shofwan  Shalehuddin, Risalah  Zakat,  Infak  dan  Sedekah , (Bandung : Tafakur, 2011). h. 136.
19 Husen  Syahatah, Iqtishad  al-Baiti al-Muslim  (  Ekonomi  Rumah  Tangga Muslim), Terjemahan  H.Dudung  R.H dkk,  (  Jakarta  :  Gema  Insani,  2004),  h. 224.
ini  berbeda-beda  pendapat ulama.  yaitu93,6  gram emas, 90  gram  emas, dan  85  gram emas. Perbedaan pendapat fuqahak  itu  terjadi  karena mereka berbeda dalam mensetarakan  harga  dinar dan  dirham.    Menurut  hemat peneliti  untuk nishab nya sebaiknya  diambil  batas nishab yang minimal, supaya lebih berhati-hati dalam menjalankan  agama,  yaitu 85  gram  emas.  Karena harta  adalah  titipan  Allah SWT untuk hambanya, berhati-hati  memegang  titipan Allah  SWT  adalah  membuat hidup lebih berkah.
5).  Sumber-sumber zakat tertentu,
seperti  perdagangan,  emas dan  perak,  harus  sudah berada  atau  dimiliki  atau diusahakan  oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun.  Inilah  yang  disebut dengan persyaratan al- haul .  Hal  ini  berdasarkan sabda Rasulullah SAW:
لوسر  بلاط  يبا  نب  يلع  نع لص هللا اذا لاق ملس و هيلع هللا
اهيلع  لاحو  مهرداتءام  كل  تناك مهارد ةسمخ اهيفف لوحلا --- 20
Jika anda memiliki dua ratus dirham  dan  telah  berlalu waktusatu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham...
Sedangkan  zakat  pertanian, tidak  terkait  dengan  ketentuan haul  (berlalu  waktu  satu tahun)  kepemilikan,  tetapi harus  dikeluarkan  zakatnya saat memanennya jika
mencapai nishab . Allah SWT menegaskan  dalam  firman- Nya Q S Al- An’aam (6), ayat 141 : artinya ...Makanlah buahnya apabila  ia  berbuah,  dan berikanlah  haknya  (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya... . 21
Zakatnya  dibayarkan  dihari dilakukan  penakaran  hasilnya dan  setelah  diketahui  jumlah takarannya.
Hadis  merupakan  penjabaran Al-Qur ‘an  hanya  menyebutkan secara  eksplisit  7  (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati  beserta  keterangan tentang batas minimum harta
20 Abi  Daud, Sunan  Abi  Daud (Riyadh : Daar el-Salaam,2000), h. 128
21 Departemen Agama RI, Al-Qur an,
Terjemah  dan  Tafsir ,  (Jakarta:  Jabal, 2010), h. 146.
yang  wajib  dizakati  ( nishab ) dan  jatuh  tempo  zakatnya, yakni:  Emas,  perak,  hasil tanaman  dan  buah-buahan, barang  dagangan,  ternak, hasil  tambang  dan  barang temuan (rikaz). 22 Tetapi  tidak berarti  bahwa  selain  yang tujuh jenis harta benda tersebut  diatas  tidak  wajib dizakatkan.  Karena  tujuan utama  diwajibkan  zakat  atas umat  Islam  adalah  untuk meningkatkan  kesejahtraan umat.  Dan  tujuan  ini  tidak tercapai,  jika  pelaksanaan zakat  diserahkan  sepenuhnya kepada  kemauan  para  wajib zakat. 23
Tidak  semua  harta  benda yang  dimilikiseseorang  wajib dibayar zakatnya. Ada beberapa hal  yang  perlu  diperhatikan, antara lain:
1).  Bebas  zakat,  seperti  rumah tempat tinggal beserta
22 As-Sayid Saabiq, Fiqh-Al-Sunnah ….,  h. 286.
23 Yusuf  Al-Qardawi, Musykilatul Faqr  wa  kaifa  ‘Alajahal  Islam, (Beirut: Darul ‘Arabiyah, 1966), h. 90.
meubelair, mobil pribadi, dan peralatan kerja.
2).Wajib dizakati harta bendanya saja, seperti emas dan perak apabila telah mencapai nishab dan hauln ya.
3). Wajib dizakati  penghasilan dari  harta  bendanya  saja, seperti  hasil  dari  tanah pertanian  /  perkebunan, dan sewa gedung.
4). Wajib dizakati harta benda
dan penghasilan yang timbul dari padanya, seperti hasil  dari  peternakan  sapi dan perdagangan. 24
Lebih  lanjut  Masjfuk  Zuhdi menjelaskan bahwa harta benda apa  saja  yang  diperolehtanpa usaha  apa  pun  misalnya  dari warisan, hibah, wasiat, hadiah juga  wajib  dizakati,  apabila sudah  mencapai nishab dan haulnya. 25
4.  Perbedaan  Pendapat  Ulama Mengenai Zakat Harta Orang Yang Berhutang.
Jika  seseorang  memiliki  harta yang  mencapai  satu nishab dan telah  dimiliki  selama  satu  tahun,
24 Masjfuk  Zuhdi, Masail  Fiqhiyah ….,  h. 227.
25 Ibid , h. 228.
khusus  untuk  hasil  pertanian tidak  memerlukan  satu  tahun, tetapi  zakatnya  setiap  kali  panen, namun  dia  mempunyai  hutang kepada  orang  lain,  maka  para ahli fiqih sepakat bahwa:
a.    Hutang  tidak  menghalangi kewajiban zakat apabila dengan membayar  hutang  tersebut  tidak mengurangi harta se nishab.
b.    Hutang  tidak  menghalangi kewajiban  zakat  bila  hutang tersebut  menjadi  tanggungan orang  yang  berhutang  setelah kewajiban  zakat  menghampirinya. 26
Maksudnya seseorangbaru berhutang diwaktu sudah mendekati kewajiban membayar zakat.
Tetapi Ulama berbeda pendapat jika  orang  yang  memiliki  hutang diluar dua keadaan yang disepakati di  atas.  Perbedaan  pendapat teresebut adalah :
a. Hutang  menghalangi  kewajiban zakat ,  baik  hutang  itu  telah jatuh  tempo  atau  belum  jatuh tempo.  Ini  adalah  pendapat ( Qaul  Qadim )  Imam  Syafi ’i.
26 Ibnu Qudamah, Al-Mughni Wayalihi Syarhul Kabir , Jilid IV, (   Kairo : Darul Hadits, tt ), h. 266.
Tetapi pendapat Ulama Syafiïyah menetapkan syarat bahwa
hutang yang menghalangi kewajiban  zakat  adalah  hutang yang  sudah  jatuh  tempo. 27
Pendapat ini berdalil dengan:
1).    Hadist  yang  menjelaskan bahwa  Nabi  SAW  mewajibkan zakat  atas  orang  kaya  dan memerintahkan  zakat  itu diberikan  kepada  orang- orang fakir.
نع  هنع  هللا  ىضر  ةريره  ىبا  نع ع هللا ىلص ىبنلا ترما لاق ملسو هىل ةقدصلا  ذخا  نا
در  أف  مكءاينغأ  نم ) ملسملا  هاور ( مكءرقف يلع
Aku  diperintahkan  untuk mengambil  zakat  dari  orang- orang  kaya  dari  kalian  dan memberikannya kepada orang-orang fakir dari kalian. ( H R Muslim). 28
Orang yang berhutang
memerlukan harta untuk
membayar hutangnya, sehingga orang  yang  berhutang  tidak patut  disebut  kaya  yang  wajib membayar  zakat.  Bahkan  orang yang  berhutang  bisa  disebut fakir  sehingga  dia  berhak
27 .  Al-Imrani, Al-Bayan ,  Jilid  III,  ( Syiria, Daarul Minhaj, tt), h. 146.
28 Muslim bin Al-Hajaj, Shahiah
Muslim ,Jilid  I,(Kairo:  Al- Sya’bu,  tt), Hadits No. 19.
menerima  zakat  karena  dia termasuk gharim . Adapun syarat- syarat gharim yang  berhak menerima zakat adalah :
a).  Beragama  Islam.  Syarat kemusliman  adalah  syarat muthlak untuk semua orang yang berhak menerima zakat.
b).  Bukan  Ahli  Bait.  Bukan keluarga  Rasulullah  SAW dan  keturunan  beliau,  sebab mereka  haram  menerima zakat, meskipun mereka miskin ataupun terlilit hutang, kalaupun  ada  yang  mau membantunya  tidak  dilarang, tetapi  tidak  boleh  diambilkan dari harta zakat. Dalil hadits ىه  امنا  دمحم  للأ  ىغبنت  لا  ةقدصلا  نا سانلا خاسوأ
Seungguhnya  shadaqah  itu tidak pantas untuk keluarga
Muhammad, karena itu adalah kotoran harta manusia. (HR Muslim).
c).  Untuk  kebutuhan  mendasar.
Sebab  hutang  yang  membolehkan seseorang  berhak  menerima zakat  adalah  hutang  yang dilakukan  karena  keterpaksaannya untuk  menyambung  hajat hidup yang paling dasar.
d).  Bukan  untuk  maksiat.
Bahwa  hutang  itu  bukan hutang dalam rangka bermaksiat kepada  Allah.  Seperti  hutang untuk menjual narkoba,
maka hutang itu tidak boleh dibayar dengan uang zakat.
e). Sudah jatuh tempo. Berarti bila  hutang  itu  masih  lama jadwal pembayarannya maka belum boleh diambilkan dari harta zakat.
f). Tidak mampu mencicil. Orang yang berhutang tidak mampu
membayarnya
walaupun dengan cara mencicil. 29
Demikianlah  syarat  orang  yang dapat  dikategorikan gharim yaitu orang    yang  berhutang  yang berhak menerima zakat.  Jadi tidak semua  orang  yang  berhutang berhak  menerima  zakat.  Karena zaman  sekarang  ini  hampir semua  orang  berhutang,  seperti membeli  barang  secara  kredit, baik  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  mendasar  ataupun  kebutuhan yang bersifat tambahan.
29 Ahmad  Sarwat,  Lc.,MA,  Maksud Gharim, (On-line) Tersedia di : tanya@rumahfiqih.com , ( tgl 10 Oktober 2019 ).
2).  Zakat  diwajibkan  untuk  membantu orang-orang fakir untuk menutupi kebutuhannya, sebagai ungkapan rasa  syukur  dari  orang-orang kaya,  sementara  orang  yang berhutang  butuh  harta  untuk melunasi  hutangnya.  Dengan demikian  tidak  termasuk  bijak orang yang menutupi kebutuhan orang  lain,  sedangkan  kebutuhan dia  sendiri  tidak  terpenuhi. Tidak termasuk kaya bagi orang yang menanggung hutang. 30
3).    Hal  ini  juga  berdalil  dengan qaidah fiqhiyah :
رد ء حلاصملا بلج ىلع مدقم دسافملا
31
Menolak  kemafsadatan  lebih didahulukan  dari  pada  menarik kemashlahatan.
Dalam  hal  ini  membayar  hutang adalah  termasuk  hal    yang mafsadat  yang  harus  didahulukan dari membayar zakat yang fungsinya membantu fakir miskin.
Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa  tidak  wajib  dikeluarkan zakatnya  dari  harta  orang  muslim
30 Ibnu Qudamah,
Al-Mughni Wayalihi Syarhul Kabir …. , h. 340.
31 Asjmuni A.Rahman, Qa’idah- Qa’idah  Fiqih ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang,
1976), h. 76
yang bukan miliknya, oleh sebab itu  harta  hutang  tidak  harus dizakatkan,  karena  harta  tersebut berada  dibawah  kontrol  dan  di dalam  kekuasaan  pemiliknya. 32
Syarat  ini  dikemukakan  karena zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian  kepemilikan  kepada para mustahik dari para muzakki.
Adalah  suatu  hal  yang  sangat tidak  mungkin,  apabila  seorang muzakki memberikan  kepemilikan kepada  orang  lain  ( mustahiq ), sementara  dia  sendiri  bukanlah pemilik yang sebenarnya.
b.    Hutang  tidak  menghalangi zakat sama sekali.
Ini  adalah  pendapat  yang  lebih terkenal dari kalangan Hanabilah. 33
Para  Ulama  yang  berpendapat dengan  pendapat  yang  kedua ini berdalil dengan :
1).   Firman Allah SWT dalam Al- Qur  an  Surat  At-Taubah  (9), ayat 103 :
ذُّخ مُّهُّرِ ه َطُّت  ٗةَقَد َص  مِهِل َو م َ أ   نِم َ نِإ  ۡۖ مِه ي َلَع  ِ لَصَو  اَهِب  مِهيِ كَزُّتَو 32 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat …. , h. 128.
33 Ibnu Qudamah, Al-Mughni
Wayalihi Syarhul Kabir…. , h. 266.
َو ۡۗ مُّه َ ل ٞنَكَس  َكَت وَل َص ٱ َُّ لل ٌعيِمَس ٌميِلَع ٣٠١
Ambillah zakat dari sebagian harta  mereka,  dengan  zakat itu  kamu  membersihkan  dan mensucikan mereka dan mendoalah  untuk  mereka, sesungguhnya  doa  kamu  itu (menjadi)  ketentraman  jiwa bagi  mereka.  Dan  Allah maha  mendengar  lagi  maha mengetahui.
Nabi  SAW  mengutus  para petugas zakat untuk mengambil zakat, dan mereka tidak bertanya kepada  pemilik  harta  tentang hutang.  Hal  ini  menunjukkan bahwa hutang tidak menghalangi kewajiban zakat. 34
2). Tidak ada dalil dari Al-Qur an, As- Sunnah  dan  Ijma’  yang menetapkan  bahwa  hutang bisa menggugurkan kewajiban zakat. 35
3).  Hanafiyah  berpendapat  bahwa hutang  tidak  menjadi  bahan pertimbangan tentang kewajiban membayar zakat. 36
34 Ibid , h. 264.
35 Abi Muhammad ‘Ali bin Ahmad bin Sa’id  bin  Hazmin  (Ibnu  Hazmin), Al- Muhalla Jilid I, ((Mesir : Al-Jumhuriyatul ‘Arabiyah,tt ), h. 65.
36 Imam    ‘Alauddin  Abi  Bakar  bin Mas’ud  Al-Kaasaani  Al-Hanafi, Bada’I’
5. Analisis a.  Hukum Islam Tentang Zakat Harta Orang Yang Berhutang. Zakat  dan  hutang  mempunyai kedudukan  yang  sama,  keduanya sama-sama wajib ditunaikan.
Setiap orang muslim yang mempunyai  harta  yang  telah memenuhi  kriteria  wajib  zakatmaka ia  wajib  membayar  zakatnya. Begitu  juga  seseorang  yang memiliki  hutang,  sewaktu  jatuh tempo dia wajib membayar hutangnya.
Berdasarkan  pendapat  para ulama di atas, dapat diklasipikasikan bahwa  ada  dua  pendapat  yang berbeda,  mereka  mempunyai dalil  dan  argumentasi  masing- masing,  dengan ringkasan: a.  Pendapat  pertama  Hutang menghalangi kewajiban zakat, baik  hutang  itu  telah  jatuh tempo atau belum jatuh tempo.  Ini  adalah  pendapat ( Qaul  Qadim )  Imam  Syafi’i.
Ulama Syafiïyah menetapkan syarat  bahwa  hutang  yang menghalangi  kewajiban  zakat adalah  hutang  yang  sudah
Ash- Shanai’ ,  Jilid  II,(  Beirut:  Darul Kitabil ‘Arabiyah, 1974),  h. 12
jatuh  tempo,  dengan  dalil  dan argumentasinya  sebagai  yang telah dikemukakan. Dalam hal ini Yusuf Qardawi juga menjelaskan bahwa harta hutang tidak harus dizakatkan, karena  harta  tersebut  berada dibawah  kekuasaan pemiliknya.
b.  Pendapat  kedua,  pendapat ulama  dari  kalangan Hanabilah,
dan Hanafiyah bahwa hutang tidak  menghalangi  kewajiban membayar zakat, bahwa orang  yang  berhutang  wajib mengeluarkan  zakat  dengan dalil  dan  argumentasi  yang telah dikemukakan.
Kedua  pendapat  yang  ada tersebut  tidak  ada  menjelaskan apakah hutang itu untuk menutupi  kebutuhan  pokok  atau konsumtif dan apakah hutang itu untuk  keperluan  pengembangan usaha  atau  produktif.  Hal  ini tidak  ada  penjelasannya  secara tegas  didalam  Al-Qur  an  dan Hadis,  dan  juga  belum  ada  para ulama yang mengemukakan pendapatnya.    Oleh  sebab  itu peneliti  berusaha  menganalisa pendapat yang ada beserta dalil-
dalil  yang  dikemukakan.  Dalam hal  ini  peneliti  membedakan antara  hutang  untuk  kebutuhan konsumtif  dan  hutang  untuk kebutuhan produktif.
Hutang  konsumtif adalah kebalikan  dari  pinjaman  produktif, yaitu  hutang  yang  tidak  menghasilkan nilai  tambah,  hanya  untuk  kebutuhan pokok  semata.    Hutang  konsumtif tidak  mendatangkan  mamfaat finansial  lansung  untuk  orang yang  berhutang.    Nilai  tambahnya lebih  kecil  dari  beban  hutang yang harus dibayar.
Hutang  Produktif adalah  merupakan pinjaman yang menciptakan nilai tambah, keuntungan usaha yang dihasilkan  dari  kegiatan  bisnis yang  dibangun  dengan  cara berhutang  tersebut  digunakan untuk pembayaran  cicilan bulanan. Meskipun  hutang  sudah  lunas, bisnisnya  masih  tetap  jalan  dan menghasilkan  keuntungan.  Hutang ini disebut hutang produktif.
Perbedaan  hutang  konsumtif dengan  hutangproduktif  adalah terletak  pada  fungsi  hutang tersebut,  untuk  apa  digunakan hutang  tersebut. Kadang-kadang
susah membedakan hutang untuk  keperluan  konsumtif  atau keperluan  produktif.  Namun  dalam hal  ini  yang  paling  mengetahui adalah  orang  yang  memiliki hutang tersebut.  Adapun mengenai analisis  hukum  Islam  tentang zakat  harta orang  yang  berhutang, wajib  zakat  atau  tidak  wajib zakatnya,  dalam  hal  ini  peneliti berdapat bahwa:
a.  Jika  hutangnya  digunakan untuk  kepentingan  konsumtif, tidak wajib zakat
Dalam hal ini peneliti berdalil :
1).  Jika  dihubungkan  dengan syarat-syarat  harta  yang wajib  dizakatkan  sebagai diuraikan diatas, bahwa diantara  syaratnya  adalah harta  tersebut  dimiliki  secara penuh,  Bagi  orang  yang berhutang  untuk  menutupi kebutuhan hidup, atau untuk  keperluan  konsumtif, berarti hartanya tidak cukup untuk menutupi biaya hidupnya.  Kalau  ia  punya harta yang memenuhi persyaratan kepemilikan harta untuk dizakatkan, orang  tersebut  tidak  akan
berhutang  untuk  keperluan konsumtif.  Karena  keperluan hidupnya  saja  tidak  terpenuhi maka  orang  ini  tergolong miskin.  Dengan  demikian orang tersebut tidak termasuk orang  yang  kaya  yang harus  mengeluarkan  zakat. Jadi harta yang ada ditangan orang yang berhutang untuk  keperluan  konsumtif adalah  bukan  harta  dia semua, oleh sebab itu tidak wajib zakat bagi orang yang tidak memiliki hartanya secara  penuh.  Harta  yang ada  ditangannya  adalah harta dia dan harta hutang.
2).  Syarat  harta  yang  wajib zakat  adalah harta tersebut sudah  sampai  satu nishab ,
dan  sudah  dimiliki  selama satu  tahun. Nishab harta yang  wajib  dizakatkan,  jika diqiaskan  ke  emas  dalam hal ini ulama berbeda pendapat  dalam  menentukan jumlah  senishab,  yaitu:  al- Sayid  Saabiq  menetapkan nishab nya  93,6  gram,    dan Wawan  Shofwan  Shalehudin
menetapkan nishab nya  90 gram, dan Husen Syahatah menetapkan nishab nya  85 gram  sebagai  yang  telah dikemukan  pada  bagian pembahasan. Perbedaan pendapat  itu  terjadi  karena mereka berbeda dalam mensetarakan  harga  dinar dan dirham. Menurut hemat peneliti untuk nishab nya  sebaiknya  diambil  saja batas nishab yang minimal, supaya  lebih  berhati-hati dalam menjalankan agama, agar  hidup  lebih  berkah yaitu  85  gram  emas.    Jika seseorang telah mempunyai harta senilai 85 gram  emas.  Harga  emas disaat  penelitian  ini  ditulis adalah  sekitar  Rp  700  000 untuk  setiap  gramnya.  Jadi 85  gram  dikali  Rp  700  000 adalah  Rp  59  500  000. Orang  yang  wajib  zakat tersebut  untuk  saat  ini harus mempunyai uang sebanyak  Rp  59  500  000. Dan  uang  tersebut  harus sudah  dimiliki  selama  satu
tahun. Oleh sebab itu orang yang berhutang untuk keperluan  konsumtif  tidak mungkin punya
uang sebanyak  itu.  Kalau  dia punya  uang  sebanyak  satu nihsab, tidak  mungkin  dia mau  berhutang.  Apalagi kalau hutangnya pakai bunga  seperti  meminjam  di bankyang  akan  menambah beban hidupnya.
3).  Harta  yang  dipinjamkan oleh yang memberikan pinjaman  adalah  jika  yang memberikan  pinjaman  itu orang  Islam,  harta  tersebut tentu telah dihitung sebagai harta  miliknya.  Jika  harta dia sudah sampai  satu nishab , tentu  orang  yang  meminjamkan telah mengeluarkan zakatnya. Jadi  tidak  ada  kewajiban membayar  zakat  dua  kali. Satu  kali  sudah  dibayar  oleh orang  yang  meminjamkan harta,  dan  satu  kali  lagi dibayar  oleh  orang  yang berhutang.
4).  Hal  ini  juga  di qias kan (analogi)  kepada  ibadah  haji.
Tidak  wajib  haji  bagi  orang yang berhutang, begitu juga tidak wajib zakat bagi orang yang berhutang.
5). Lemahnya kepemilikan harta  bagi  orang  yang berhutang,  karena  pemilik harta  adalah  orang  yang memberikan  pinjaman,  dan dia  berhak  menuntut  agar dibayar sesuai dengan perjanjian.
6).  Firman  Allah  dalam  surat At-Taubah  (9),  ayat  103 adalah  umum,  dikhususkan oleh hadis yang menjelaskan bahwa orang yang berhutang tidak  termasuk  orang  kaya yang  wajib  mengeluarkan zakat. Orang yang berhutang untuk  keperluan  konsumtif adalah  termasuk  orang  miskin yang berhak menerima zakat, karena  keperluan  hidupnya saja tidak terpenuhi.
7). Kalau orang yang berhutang diwajibkan  membayar  zakat, orang  tersebut  akan  tambah susah hidupnya, karena dia mempunyai  dua  kewajiban yang  harus  dibayar  yaitu satu  kewajiban  membayar
hutang  dan  yang  kedua kewajiban membayar zakat.
b.  Jika hutang digunakan untuk keperluan  produktif,  adalah wajib zakat Dalam hal ini peneliti berdalil:
1). Orang yang meminjam uang untuk  kepentingan  bisnis,
bukan untuk menutupi kebutuhan pokok. Pinjaman digunakan  untuk  menambah kekayaan.  Setelah  dibayar hutangnya  yang  jatuh tempo, hartanya masih sampai satu nihsab dia wajib membayar zakat sebagaimana  kesepakatan ulama diatas.
2). Orang yang berhutang untuk
kepentingan  usaha  atau bisnis, hutang yang dihitung untuk  mengurangi  zakat adalah  hutang  yang  telah jatuh tempo yang bersamaan dengan  pembayaran  zakat. Hutang  yang  belum  jatuh tempo, tidak dikurangi terhadap hartanya,  karena  menurut kebiasaan orang yang berhutang  untuk  keperluan usaha,  hutangnya  dalam waktu  yang  lama.  Karena dizaman  sekarang  tidak  ada
pengusaha  yang  sukses kecuali punya hutang.
6.  Hal  Yang  Harus  di  Dahulukan Antara  Bayar  Hutang  Dengan Zakat.
Ketika  ada  hutang,  lantas bagaimana  kewajiban  zakatnya, mana  yang  harus  didahulukan membayarnya ?, Pertanyaan seperti  ini  jawabannya  tidak  ada teksnya  tertulis  didalam  Al-Qur an maupun Sunnah yang secara tegas  yang  menjelaskan  hal tersebut.  Tetapi  ada  Atsar  dari Utsman  Radhiallahu  anhu,  bahwa beliau berkata pada bulan ramadhan:
هضقيلف نيد هيلع ناك نمف مكتاكز رهش اذه
bulan  ini  adalah  bulan  berzakat kalian,  barang  siapa  yang  mempunyai tanggungan hutang maka segeralah melunasinya.
Hal ini menunjukkan jika hutangnya  sudah  jatuh  tempo, maka wajib didahulukan membayar hutangnya  dari  pada  membayar zakatnya. Sedangkan hutang  yang masih  jauh  jatuh  temponya  tidak menjadi penghalang untuk membayarkan zakatnya.Jika dibandingkan  antara  hutang  dan zakat,  maka  hutang  harus  lebih
dahulu  dibayar  dari  pada  bayar zakat.  Hutang  yang  menjadi pengurang  harta  yang  akan dizakatkan  adalah  hutang  yang harus  dibayar  bersamaan  dengan kewajiban  membayar  zakat.  Jika seseorang menghadapi dua kewajiban  pada  waktu  yang bersamaan  membayar  hutang dan  zakat,  maka  terlebih  dahulu ia harus membayar hutang kemudian  membayar  zakatnya. Jika seseorang membayar hutangnya dengan uang yang ada ditangannya saat  uang  tersebut  belum  mencapai satu  tahun,  maka  uang  yang dipakai  untuk  membayar  hutang tersebut  tidak  terhitung  harta yang  wajib  dizakatkan,  artinya zakatnya  dikeluarkan  dari  sisa uangnya jika sampai satu nishab dan haul.

## C. Kesimpulan
1. Analisis Hukum Islam Tentang
Zakat  Harta  Orang  Yang
Berhutang,  wajib  atau  tidak wajib ia membayar zakat nya.
Jika hutangnya digunakan untuk  kepentingan  konsumtif, tidak  wajib  zakat,  karena  orang yang  berhutang  untuk  menutupi kebutuhan  hidup,  atau  untuk
keperluan  konsumtif,  keperluan hidupnya  saja  tidak  terpenuhi maka orang ini tergolong miskin. Orang  tersebut  tidak  termasuk orang  yang  kaya  yang  harus mengeluarkan zakat. Jika hutang digunakan untuk keperluan produktif,  dimana  orang  meminjam uang  untuk  kepentingan  bisnis, bukan  untuk  menutupi  kebutuhan pokok tetapi pinjaman digunakan untuk menambah kekayaan. Setelah  dibayar  hutangnya  yang jatuh tempo, hartanya masih sampai senisab dia wajib membayar zakat 2.  Hal  Yang  Harus  di  Dahulukan Antara  Bayar  Hutang  Dengan Zakat
Jika  seseorang  menghadapi dua  kewajiban  pada  waktu  yang bersamaan, yaitu membayar hutang dan  membayar  zakat,  maka  terlebih dahulu ia harus membayar hutangnya kemudian  baru  membayar  zakatnya. Hutang  harus  lebih  didahulukan dari pada bayar zakat.
D. Daftar pustaka .
Abdu  Al-Wahab  Khalaf, Ilmu  Ushul Fiqh , Jakarta; Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 1872. Abi  Daud, Sunan  Abi  Daud, Jilid
I,Riyadh : Daar el- Salaam,2000.
Abi  Muhammad  ‘Ali  bin  Ahmad  bin Sa’id bin Hazmin (Ibnu
Hazmin), Al-Muhalla Jilid  I, Mesir : Al-Jumhuriyatul ‘Arabiyah,tt. Al-Imrani, Al-Bayan ,  Jilid  III,  Syiria, Daarul Minhaj, tt.
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh , Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2009. Asjmuni A.Rahman, Qa’idah-
Qa’idah  Fiqih ,  Jakarta:  Bulan Bintang, 1976.
As-Sayid  Saabiq, Fiqh-Al-Sunnah , Jilid  I,  Libanon,  Darul  Fikar, 1991.
Departemen  Agama  RI, Al-Qur  an, Terjemah  dan  Tafsir ,  Jakarta: Jabal, 2010.
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat (KBBI),  Jakarta:  PT  Gramedia
Pustaka Utama, 2008.
Dimyauddin  Djuwaini, Pengantar Fiqih  Muamalah ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015. Husen  Syahatah, Iqtishad  al-Baiti
al-Muslim  (  Ekonomi  Rumah Tangga Muslim), Terj. H.Dudung  R.H  dkk,    Jakarta  :
Gema Insani, 2004.
Ibnu Qudamah, Al-Mughni Wayalihi
Syarhul  Kabir ,  Jilid  IV,  Kairo:
Darul Hadits, tt .
Imam    ‘Alauddin  Abi  Bakar  bin
Mas’ud Al-Kaasaani Al-Hanafi,
Bada’I’  Ash-Shanai’ ,  Jilid  II,
Beirut: Darul Kitabil ‘Arabiyah, 1974.
Maktabah Syamilah, Shahih Bukhari ,  Juz  5,  Hadis  No  :
1371, h.309
Masjfuk  Zuhdi ,  Masail  Fiqhiyah , Kapita  Selekta  Hukum  Islam ,
Jakarta:  CV  Haji  Masagung, 1994.
Muslim bin Al-Hajaj, Shahiah
Muslim ,Jilid I,Kairo: Al- Sya’bu, tt.
Satria  Effendi,M.Zein, Ushul  Fiqh ,
Jakarta;  Kencana  Prenada Media Group, 2009.
Sayyid Quthub, Fi Zhilaal al-Qur an,
Juz  I,  Beirut:  Daar  al-Surq,
1977.
Wawan Shofwan Shalehuddin, Risalah Zakat, Infak dan Sedekah ,  Bandung:  Tafakur,
2011.
Yusuf Qardawi, Hukum Zakat , Terj: Salman Harun dkk, Cet ke 10, Jakarta  :  PT  Pustaka  Litera Antar Nusa, 2007 . Yusuf  Qardawi, Musykilatul  Faqr wa  kaifa  ‘Alajahal  Islam,
Beirut: Darul ‘Arabiyah, 1966.
Yusuf Wibisono, Mengelola zakat di Indonesia ,  Cet  I,  Jakarta: Prenadamedia  Group,  Cet  I,
2015.

## ON-LINE
Ahmad  Sarwat,  Lc.,MA,  Maksud Gharim, (On-line) Tersedia di : tanya@rumahfiqih.com ,  (  tgl 10 Oktober 2019 ).
“Hutang  Konsumtif  VS  Hutang
Produktif”(On-line)  Tersedia  :
https://www.kompasiana.com ,
(25 Oktober 2019)
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, “Badan Pengembangan  Bahasa  dan Perbukuan”, (On-line)
Badanbahasa.kemdikbud.go.i d. pet… ( 13 Desember 2019). Zona  Referensi  Ilmu  Pengetahuan
Umum,(On-line)  Tersedia  di ZonaReverensi.com
(13
Desember 2019)