PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10,  Nomor 02, April-Juni 2024, Halaman 31-42 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i2

## PROBLEMATIKA OLIGARKI DALAM PARTAI POLITIK YANG MEMICU LAHIRNYA TINDAK PIDANA KORUPSI
Matheus Bobby Adhie Nugroho 1 ; Asmak ul Hosnah 2 .
1 Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia.
2 Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia. Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143 E-mail: (amanjiwotentram@gmail.com, asmakulhosnah@unpak.ac.id.) Naskah diterima : 21/03/2023, revisi : 20/04/2024, disetujui 27/04/2024

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa oligarki dalam struktur partai politik  telah  menjadi  perhatian  utama  dalam  analisis  politik  kontemporer. Keberadaannya menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya  politik,  yang  seringkali  menghasilkan  penyalahgunaan  kekuasaan  untuk kepentingan  pribadi  atau  kelompok  tertentu.  Masalah  semakin  kompleks  dengan keterlibatan oligarki dalam tindak pidana korupsi, yang berdampak merugikan negara dan  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  hubungan  antara oligarki  dalam  partai  politik  dan  tindak  pidana  korupsi.  Adapun  masalah  dalam penelitian adalah bagaimana oligarki memengaruhi tingkat korupsi di Indonesia serta bagaimana  keterlibatan  mereka  dalam  partai  politik  menjadi  pemicu  tindak  pidana korupsi.  Pendekatan  normatif  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk  mengeksplorasi teori dan konsep tentang oligarki dalam partai politik dan tindak pidana korupsi. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, dan telaah literatur terkait. Hasil  penelitian  menegaskan  bahwa  oligarki  dalam  partai  politik  memainkan  peran penting  dalam  memicu  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Mereka  memanfaatkan posisi politik mereka untuk mengakses sumber daya ekonomi dan politik negara, yang sering  kali  menghasilkan  praktik  korupsi  yang  merugikan  negara  dan  masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peran oligarki dalam partai politik memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia.
Kata kunci: Oligarki, Partai Politik, Korupsi.

## Abstract
The aim of this research is to explain that oligarchy in political party structures has become  a  major  concern  in  contemporary  political  analysis.  Its  existence  creates inequality in the distribution of political power and resources, which often results in the  abuse  of  power  for  personal  or  group  interests.  The  problem  is  increasingly
complex with the involvement of oligarchs in criminal acts of corruption, which have detrimental  impacts  on  the  state  and  society.  This  research  aims  to  investigate  the relationship between oligarchy in political parties and criminal acts of corruption. The problem in the research is how oligarchs influence the level of corruption in Indonesia and how their involvement in political parties triggers criminal acts of corruption.  A normative  approach  is  used  in  this  research  to  explore  theories  and  concepts  about oligarchy in political parties and criminal acts of corruption. Data was obtained through literature  study,  analysis  of  legal  documents,  and  review  of  related  literature.  The research  results  confirm  that  oligarchs  in  political  parties  play  an  important  role  in triggering  criminal  acts  of  corruption  in  Indonesia.  They  take  advantage  of  their political position to access the country's economic and political resources, which often results in corrupt practices that harm the country and society. The conclusion of this research confirms that the role of oligarchs in political parties has a significant impact on the level of corruption in Indonesia.
Keywords: Oligarchy, Political Parties, Corruption.

## A. Pendahuluan
Dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, kekuasaan dari pemerintah diatur dan  dibagi  secara  tertib  dalam  perundang-undangan.  Ini  berarti  bahwa  semua  bentuk kekuasaan,  tindakan,  dan  kewenangan  penguasa  harus  sesuai  dengan  hukum. Rechstaat atau  Negara  hukum  kerap  kali  ditabrakan  atau vis a  vis dengan  Negara  kekuasaan  atau machtstaat . Tujuan dari konsep Negara hukum adalah untuk menjaga ketertiban hukum, yaitu aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. 1 Berbeda halnya apabila suatu Negara menggunakan konsep Negara kekuasaan, dimana konsep tersebut kemudian hanya bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata. 2
Indonesia sendiri merupakan sebuah negara hukum yang didalamnya berlandaskan demokrasi  yaitu  dimana  kekuasaan  tertinggi  berada  ditangan  rakyat  serta  merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. 3 Dalam penyelenggaraan pemerintahan melalu sistem demokrasi yang dianut dapat diartikan sebagai pemerintahan yang lahir dari rakyat,  dibentuk  dan  dijalankan  atas  kehendak/kedaulatan  rakyat  itu  sendiri.  Bentuk politik dalam pemerintahan demokrasi ditandai oleh adanya kekuasaan pemerintah yang berasal dari rakyat. Rakyat lah yang berdaulat untuk memilih wakil-wakilnya dan meminta pertanggung  jawaban  atas  tindakan  wakil-wakil  pilihan  rakyat  itu  sendiri.  Istilah  yang dikemukakan  oleh  Lord  Acton  yang  terkenal  adalah  “ All  power  tends  to  corrupt,  and absolute power corrupts absolutely”, maka kemudian demi mewujudkan Negara demokratis yang sehat, doktrin pemisahan kekuasan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu, eksekutif, legislatif, yudikatif. 4
1 A. Mukthie Fajar, Tipe Negara Hukum, Banyumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 5.
2 Ibid , hlm. 6.
3 lihat pada pasal 1 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4 Ide  dari  John  Locke  dikembangkan  oleh  Montesquieu  yang  menjalaskan  pentingnya  setiap  badan memunyai anggota dan fungsi yang terpisah. Pemisahan kekuasaan dianggap dapat menjamin dan melindungi hak-hak rakyat dari tindakan kesewang-wenangan pemerintah. Baca Encik Muhammad Fauzann, Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 71
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di  Indonesia,  sistem  demokrasi  menuntut adanya pemilihan umum sebagai ekspresi kehendak rakyat untuk rakyat. Pemilihan umum digunakan  sebagai  sarana  untuk  menentukan  pemimpin  Bangsa  Indonesia  secara demokratis, sesuai dengan sistem presidensial di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan  dan  dipilih  melalui  pemilihan  umum.  Partai  politik  dianggap  sebagai  bagian integral dari sistem demokrasi, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Suatu negara bahkan dianggap tidak demokratis jika tidak memiliki partai politik, karena partai politik merupakan wujud dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu, syarat penting dalam pelaksanaan demokrasi adalah keberadaan lembaga perwakilan yang terbentuk melalui pemilihan berkala, serta perlunya kebebasan politik agar proses pemilihan tersebut memiliki makna yang sebenarnya. 5
Setelah terpilih melalui pemilihan umum, para perwakilan rakyat yang berasal dari berbagai  partai  politik,  baik  di  lembaga  legislatif  maupun  eksekutif,  berperan  sebagai representasi dari rakyat dan memegang kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan yang  diberikan  kepada  para  perwakilan  rakyat  tersebut  seringkali  menimbulkan kekecewaan  di  kalangan  rakyat  sendiri  karena  tindakan-tindakan  yang  tidak  bermoral. Hubungan  antara  hukum  dan  kekuasaan  pada  dasarnya  saling  terkait,  di  mana  hukum diciptakan dan digunakan oleh penguasa untuk menegakkan keadilan tanpa memandang jabatan atau kekuasaan, namun seringkali terdapat oligarki di dalamnya. 6
Di Indonesia, isu mengenai oligarki dalam partai politik telah menjadi pembahasan utama  dalam  politik  dan  pemerintahan.  Oligarki  merujuk  pada  dominasi  politik  dan ekonomi oleh sejumlah kecil individu atau kelompok, yang signifikan dalam memengaruhi proses  pengambilan  keputusan  dalam  partai  politik.  Keberadaan  oligarki  dalam  partai politik  tidak  hanya  mengancam  prinsip  demokrasi,  tetapi  juga  berkontribusi  pada peningkatan praktik tindak pidana korupsi.
Indonesia, sebagai negara demokratis yang sedang berkembang, masih menghadapi tantangan  besar  dalam  memerangi  korupsi. Salah  satu  akar  permasalahan  korupsi  yang perlu diperhatikan adalah dominasi oligarki dalam struktur partai politik. Praktik korupsi yang dilakukan oleh oligarki cenderung merugikan kepentingan publik dan menghambat kemajuan pembangunan.
Penelitian  ini  akan  mengeksplorasi  bagaimana  oligarki  dalam  partai  politik  di Indonesia memicu tindak pidana korupsi. Pertama, penelitian ini akan menganalisis proses terbentuknya  dan  pemeliharaan  oligarki  dalam  partai  politik  di  Indonesia.  Kedua, penelitian ini akan menyelidiki dampak dominasi oligarki terhadap proses  pengambilan keputusan dalam partai politik. Terakhir, penelitian ini akan menyoroti hubungan antara oligarki dan tindak pidana korupsi, dilengkapi dengan studi kasus yang relevan. Dengan memahami  kompleksitas  hubungan  antara  oligarki  dan  korupsi  dalam  konteks  partai politik di Indonesia, diharapkan langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil dalam memerangi korupsi dan memperkuat demokrasi.
5 H. Abu Daud Bushroh, Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 155
6 Umar Sholehudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat, Setara Press , Malang, 2011, hlm. 37

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif.  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki,  pendekatan  hukum  normatif  adalah  upaya  untuk  mengidentifikasi  peraturan hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  dan  doktrin  hukum  yang  dapat  memberikan  solusi terhadap  masalah  hukum  yang  dihadapi. 7 Penelitian  ini  akan  menganalisis  dokumen- dokumen  resmi  seperti  laporan-laporan  pemerintah,  laporan  lembaga  pengawas,  dan dokumen-dokumen partai politik untuk mengidentifikasi pola-prilaku oligarki dan indikasi tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga melakukan analisis konseptual terhadap konsep oligarki, demokrasi, dan korupsi untuk memahami hubungan antara ketiganya. Tujuannya adalah  untuk  mengidentifikasi  prinsip-prinsip  hukum  dan  kebijakan  yang  dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dari oligarki dalam partai politik terhadap korupsi.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  melakukan  studi kepustakaan ( library research ). Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif.  Penelitian  kualitatif  merupakan  tahap  penelitian  yang  melampaui  berbagai tahapan  berfikir  kritis  ilmiah,  dimana  penelitian  dilakukan  secara  induktif,  yaitu mengungkap  berbagai  fakta  atau  fenomena-fenomena  yang  diperoleh  kemudian menganalisis hasil penelitian yang telah di kumpulkan. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana oligarki dalam partai politik menjadi sumber masalah yang memicu terjadinya tindak pidana korupsi.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Definisi Partai Politik
Pengertian  partai  politik  dijelaskan  dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2011 tentang partai politik, adalah sebuah organisasi yang bersifat nasional, dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela. Organisasi ini didasarkan pada  kesamaan  kehendak  dan  cita-cita  untuk  memperjuangkan  serta  membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, partai politik juga  bertujuan  untuk  memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, dengan  berpegang  pada  nilai-nilai  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945. 8 Kelahiran partai politik sedianya adalah buah dari pertarungan ideologi antar kekuatan yang ada dalam masyarakat. Ia muncul sebagai representasi kepentingan warga Negara. 9
Menurut Amin Ibrahim, sebagaimana yang dipetik oleh Yoyoh Rohaniah, peran utama  partai  politik  adalah  memenuhi  fungsinya  sebagai  bagian  paling  vital  dari infrastruktur  politik  dan  sebagai  organisasi  sosial  politik  yang  bersifat  sukarela. Fungsinya adalah sebagai perantara antara konstituennya, yaitu masyarakat umum, untuk  menyampaikan  aspirasi  mereka  kepada  struktur  politik  yang  lebih  tinggi. Tugas ini diwujudkan melalui tindakan konkret, di mana partai mengemas aspirasi tersebut  secara  jelas,  menyuarakannya,  dan  kemudian  mendesak  pihak  yang
7 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.
8 Republik Indonesia,Undang-undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8. Tambahan lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 5189
9 Firman Subagyo, Menata PartaiPolitik dalam Arus Demokrasi, (Jakarta: RMBOOKS, 2009), h. 57
berwenang, sehingga diharapkan struktur politik dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. 10

## 2. Definisi Oligarki
Oligarki  merupakan  kelompok  minoritas  yang  menguasai  partai  politik  untuk mempertahankan  kekayaannya.  Oligarki  memiliki  kekuasaan  penuh  secara  politik dalam  menentukan  pemimpin  pemerintahan.  Oligarki  tidak  terpengaruh  dengan ideologi yaang dianut suatu negara. Walaupun secara teori demokrasi bertentangan dengan  oligarki  namun  pada  kenyataanya  justru  tumbuh  subur  di  negara  yang menganut  demokrasi.  Bahkan,  oligarki  menjadi super  power pada  negara  yang menganut  sosialis.  Oligarki  hanya  mementingkan  eksistensi  kekayaan  materialnya. Hanya negara yang memilki kemampuan untuk menghambat eksistensi tersebut. Oleh karena  itu,  oligarki  akan  berusaha  memiliki  kekuasaan  secara  politik  untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak mengancam eksistensinya.
Oligarki  menggunakan  parpol  sebagai  wadah  untuk  menguasai  politik.  Parpol akan berusaha menempatkan kader atau orangnya pada setiap kesempatan kontestasi politik.  Dukungan  oligarki  terhadap  pasangan  calon  pada  kontestasi  politik  akan memberikan feedback keuntungan pada masa depan. Teori Oligarki Jeffrey A. Winter mampu  menjelaskan  bagaimana  oligarki  terlibat  dalam  pengusaan  sumber  daya meterial.  Pengusaan  oligaki  terhadap  sumbe  daya  material  untuk  memastikan kekayaannya  meningkat  dan  posisi  sosialnya  dipertahankan.  Oligarki  terlibat  dalam menentukan pimpinan pemerintahan hingga tingkat kepala daerah, sehingga kebjakan pemerintah akan melindungi kepentinganya. 11

## 3. Definisi Tindak Pidana Korupsi
Menurut Lubis dan Scott, korupsi merujuk pada perilaku yang menguntungkan diri  sendiri  namun  merugikan  orang  lain,  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  yang secara  langsung  melanggar  hukum.  Secara  konseptual,  korupsi  dianggap  sebagai perilaku  yang  tidak  bermoral,  negatif,  dan  merusak.  Pembahasan  tentang  korupsi sering kali mencakup aspek-aspek seperti moralitas, karakter, dan kondisi yang buruk, penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pejabat  pemerintah,  penyalahgunaan  kekuasaan karena  imbalan  finansial,  faktor  ekonomi  dan  politik,  serta  nepotisme  dalam pengangkatan keluarga atau kelompok tertentu dalam struktur pemerintahan. 12

## 4. Problematika Oligarki dalam Partai Politik
Menurut  Mahfud  MD,  oligarki  menimbulkan  sebuah  dinamika  transaksi, sementara transaksi juga melahirkan oligarki. 13 Politik oligarki merujuk pada sistem politik  di  mana  pengambilan  keputusan  penting  dikuasai  oleh  sekelompok  elit penguasa dalam partai politik, di mana posisi kepemimpinan partai politik menjadi incaran banyak pihak. Persaingan untuk memegang jabatan pimpinan partai politik sering kali berlangsung sengit, bahkan dengan penggunaan uang sebagai alat untuk mencapainya. 14 Firman Noo, Kepala Puslit Politik LIPI, menyatakan bahwa beberapa
10 Yoyoh Rohaniah dan Efriza, Pengantar Ilmu Politik, hlm. 364
11 Jeffrey A Winter, Oligarki (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 24.
12 Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.
13 Mahfud MD "Politik Hukum di Indonesia", PT Pustaka LP3ES Indonesia,. Jakarta, 2006. Hlm 30.
14 Abdul Mughis Mudhoffir, “Negara, Kapital, dan Kepentingan Kelas: Menafsirkan Tesis Oligarki Richard
negara,  termasuk  Indonesia,  terjebak  dalam  sistem  pemerintahan  demokrasi  yang dikuasai oleh oligarki. Salah satu lembaga yang turut berperan dalam hal ini adalah partai politik. Oligarki sering kali berkembang dalam partai politik karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: 15
Pertama, Ketua Umum atau figur sentral dalam partai politik menjadi penentu utama. Figur ini sering kali muncul sebagai simbol ideologis atau sejarah, meskipun pada umumnya partai politik di Indonesia saat ini cenderung tidak memiliki orientasi ideologis  yang  kuat.  Hal  ini  membuat  figur  tertentu  mencuat  ke  permukaan berdasarkan  sejarah  partai  atau  momen  tertentu,  yang  sering  kali  menghasilkan penghormatan yang berlebihan dan membentuk inner circle yang kuat di sekitarnya. Partai-partai  yang  didirikan  oleh  tokoh-tokoh  penentu  cenderung  berpotensi mengalami oligarki. Kehadiran figur ini, meskipun dapat membawa stabilitas partai, juga berpotensi menciptakan model pengaturan partai yang sentralistik.
Kedua, aspek historis atau ideologis, serta ketergantungan finansial partai pada figur tertentu, turut melahirkan oligarki. Colin Crouch (2004) menggunakan istilah "firma politik" untuk menggambarkan ketergantungan finansial yang memengaruhi struktur partai politik dan pengelolaannya. Pragmatisme yang semakin kuat saat ini, di mana uang berbicara, memperkuat peran figur kuat secara finansial dalam partai. Situasi ini dulu pernah dibahas oleh almarhum Cak Nur dengan istilah kepemilikan "gizi". Situasi ini terutama terasa pada partai-partai yang tidak berorientasi pada nilai atau  ideologi  tertentu,  sehingga  jaringan,  konstelasi,  dan  kontestasi  internal dipengaruhi oleh kekuatan finansial.
Ketiga, lembaga partai politik yang belum sempurna. Pelembagaan partai politik adalah  kondisi  di  mana  sistem  dan  aturan  partai  dihormati  dan  diterapkan  secara konsisten, serta budaya partai terbentuk. Namun, pelembagaan partai saat ini sering stagnan  bahkan  mengalami  kemunduran.  Aturan  sering  kali  ditafsirkan  dan disesuaikan demi kepentingan elit dan jaringan oligarki mereka. Musyawarah sering kali  hanya  menjadi  formalitas,  dan  keputusan  partai  seringkali  diambil  sepihak. Lemahnya  pelembagaan  juga  berdampak  pada  proses  kaderisasi  yang  mati  suri, memungkinkan figur asing untuk langsung masuk ke lingkaran kekuasaan, yang lebih cenderung mengokohkan oligarki.
Keempat, AD/ART partai politik memberikan dasar bagi penguatan peran elit. Penelitian  tentang  kandidasi  partai  menunjukkan  bahwa  figur  pimpinan  partai memiliki kekuatan yang besar dalam berbagai hal, termasuk kandidasi, karena aturan internal partai memberikan celah bagi hal tersebut. Situasi ini mendorong terciptanya kepatuhan buta yang berdampak secara objektif.
Kelima, faktor eksternal juga memengaruhi aturan main terkait partai politik, yang  masih  memberikan  celah  bagi  pembentukan  oligarki  di  dalamnya.  Kaderisasi yang  belum  teratur  dan  manajemen  keuangan  partai  yang  belum  efektif  dalam menetralisir peran oligarki masih menjadi masalah. Selain itu, persyaratan ambang batas pemilihan presiden atau kepala daerah memberikan peluang bagi elite partai
Robinson dan Vedi Hadiz,” dalamOligarki: Teori dan Kritik, (Serpong: Marjin Kiri, 2020), hlm. 29.
15 Ulf  Sundhaussen,  “Demokrasi  dan  Kelas  Menengah:  Refleksi  Mengenai  Pembangunan  Politik,”Jurnal Prisma, No.2 Tahun XXI, (1992): 64, dalam Demokrasi Lokal; Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal, R.Siti Zuhro, et.al,(Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 19
untuk membangun koalisi, yang secara tidak langsung memperkuat kekuasaan elite dan ketergantungan kader pada manuver elite. Kurangnya kritisisme dari masyarakat terhadap  kondisi  internal  partai  juga  memberikan  kenyamanan  bagi  oligarki. Akibatnya,  partai  tidak  merasa  terganggu  untuk  memperbaiki  diri  agar  menjadi lembaga  demokratis  yang  sehat.  Mengingat  kompleksitas  penyebab  oligarki, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pembenahan internal partai, pengaderan  partai  yang  pro  reformasi,  serta  dukungan  dari  masyarakat  sipil. Tindakan  parsial  tanpa  dukungan  komprehensif  tidak  akan  efektif  dalam  upaya mengurangi oligarki dalam partai politik. 16
5. Hubungan Antara Oligarki Dalam Partai Politik dan Tindak Pidana Korupsi Hubungan  antara  kehadiran  oligarki  dalam  struktur  partai  politik  dan  terjadinya tindak  pidana  korupsi  memiliki  hubungan  yang  sangat  dekat  dan  rumit.  Berikut adalah  beberapa  cara  di  mana  oligarki  dalam  partai  politik  dapat  memengaruhi tingkat korupsi: 17
a. Kontrol atas Sumber Daya Ekonomi: Oligarki seringkali memiliki kendali yang kuat atas  sumber  daya  ekonomi  suatu  negara.  Ini  termasuk  pengaruh  mereka  dalam proyek-proyek pemerintah, kontrak publik, dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan  memanfaatkan  partai  politik  sebagai  alat  untuk  mempertahankan kekuasaan dan memperluas kontrol mereka, oligarki dapat menggunakan posisi dan pengaruh mereka untuk meraih keuntungan pribadi melalui praktik-praktik korupsi, seperti suap dan nepotisme dalam penunjukan kontrak.
b. Dominasi  Politik:  Oligarki  yang  menguasai  partai  politik  dapat  menggunakan kekuasaan politik mereka untuk mengamankan kebijakan  yang menguntungkan bisnis mereka atau kepentingan pribadi. Melalui pengaruh mereka dalam proses legislasi, mereka bisa melemahkan aturan-aturan anti-korupsi atau menghalangi penyelidikan atas tindak pidana korupsi yang melibatkan mereka atau mitra bisnis mereka.
c. Ketidaktransparanan  dalam  Pendanaan  Politik:  Oligarki  sering  menjadi  sumber utama  pendanaan  bagi  partai  politik.  Terkadang,  mereka  menggunakan  dana mereka  untuk  mempengaruhi  kebijakan  publik  atau  memperoleh  perlindungan politik dari pemerintah. Kekurangan transparansi dalam pendanaan politik bisa menciptakan  lingkungan  di  mana  praktik  korupsi,  seperti  pencucian  uang  atau suap, bisa terjadi tanpa terdeteksi.
d. Proses  Pemilihan  dan  Penunjukan  Pejabat:  Oligarki  sering  memiliki  kontrol terhadap proses pemilihan dan penunjukan pejabat di partai politik. Mereka bisa menggunakan kekuasaan ini untuk memastikan bahwa orang-orang yang mereka pilih adalah orang-orang yang setia kepada mereka, bukan yang berkualitas atau memiliki  integritas  tinggi.  Hal  ini  bisa  menyebabkan  penunjukan  pejabat  yang tidak kompeten atau korup dalam posisi kunci, yang meningkatkan risiko korupsi di dalam pemerintahan.
16 Purwanto, A., "Pengaruh Oligarki Politik terhadap Stabilitas Pemerintahan di Indonesia," Jurnal Kajian Politik 4, no. 1 (2017): 55-68, hlm 14.
17 Muhammad Ridha, “Kekhususan Oligarki Pemikiran Jeffrey Winters Mengenai Oligarki”, dalam Oligarki: Teori dan Kritik, editor: Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh, (Serpong: Marjin Kiri, 2020), hlm. 17- 18
e. Pengaruh  terhadap  Sistem  Hukum:  Oligarki  dalam  partai  politik  juga  bisa mempengaruhi  sistem  hukum  untuk  kepentingan  mereka  sendiri.  Mereka  bisa menggunakan kekuasaan politik mereka untuk ikut campur dalam penyelidikan atau  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang  melibatkan  mereka  atau mitra bisnis mereka. Hal ini bisa menciptakan situasi di mana pelaku korupsi bisa lepas dari hukuman, yang merusak kepercayaan publik pada sistem hukum dan meningkatkan risiko korupsi.
Dengan  demikian,  oligarki  dalam  partai  politik  dapat  berperan  sebagai pendorong  utama  tindak  pidana  korupsi, karena  mereka  memiliki  akses  ke  sumber daya  ekonomi  dan  politik  yang  besar  serta  memiliki  kepentingan  pribadi  yang  kuat dalam  mempertahankan  kekuasaan  dan  kekayaan  mereka.  Oleh  karena  itu,  untuk mengurangi  tingkat  korupsi,  diperlukan  upaya  untuk  membatasi  dominasi  oligarki dalam partai politik dan memperkuat mekanisme anti-korupsi yang lebih efektif.
6. Implementasi Oligarki Yang Melahirkan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR seperti Setya Novanto, Nyoman  Dhamantra,  dan  Sukiman,  adalah  contoh  konkret  bagaimana  elit  politik menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, merugikan negara dan masyarakat.  Kasus-kasus  tersebut  menunjukkan  bahwa  oligarki  di  Indonesia  telah menciptakan lingkungan yang memfasilitasi korupsi di berbagai sektor. 18
Dalam kasus Setya Novanto, terlihat bagaimana seorang pejabat tinggi negara memanfaatkan jabatannya untuk mengatur proyek-proyek besar seperti pengadaan Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (e-KTP)  demi  keuntungan  pribadi.  Ini mencerminkan bagaimana oligarki memanfaatkan partai politik sebagai  alat untuk memperkuat kontrol mereka dan memanfaatkan kekuasaan politik.
Keterlibatan  Nyoman  Dhamantra  dan  Sukiman  dalam  kasus  korupsi  juga menunjukkan  bagaimana  anggota  DPR  menerima  suap  untuk  mendukung kepentingan bisnis atau politik tertentu. Mereka menggunakan posisi dan pengaruh mereka  di  lembaga  legislatif  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi,  seringkali merugikan negara dan masyarakat.
Kasus-kasus  tersebut  menggambarkan  bagaimana  oligarki  di  Indonesia memiliki  kendali  yang  kuat  atas  sumber  daya  ekonomi  dan  politik  negara,  dan bagaimana  mereka  menggunakan  kendali  tersebut  untuk  memperkaya  diri  dan kelompok  mereka  sendiri.  Penanganan  korupsi  semacam  itu  penting  dalam  upaya memerangi korupsi dan memperkuat demokrasi, serta menegaskan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari hukum, bahkan elit politik yang berkuasa.
Maka  dari  itu  upaya  untuk  menanggulangi  korupsi  di  Indonesia  merupakan tugas yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dari berbagai sektor dan lembaga. Berikut adalah  beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia:
a. Penguatan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum: Pentingnya memperkuat sistem hukum dan menegakkan hukum dengan adil dan tegas. Ini termasuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
18 Haryanto, S., & Siregar, A., "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia: Kajian Kasus Partai Politik," Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 20, no. 2 (2016): 123-136, hlm. 4
Kepolisian,  dan  Kejaksaan  Agung,  serta  meningkatkan  koordinasi  antarlembaga untuk menangani kasus korupsi dengan efektif. 19
b. Transparansi  dan  Akuntabilitas:  Meningkatkan  transparansi  dalam  proses pengadaan barang dan jasa publik, pengelolaan anggaran negara, dan pembuatan kebijakan  publik  secara  umum  untuk  mengurangi  peluang  terjadinya  korupsi. Selain  itu,  perkuat  mekanisme  akuntabilitas  publik,  termasuk  audit  independen dan  pelaporan  keuangan  yang  terbuka,  juga  penting  untuk  mencegah  dan mendeteksi tindakan korupsi.
c. Pendidikan dan Kampanye Anti-Korupsi: Pendidikan masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  sangat  diperlukan.  Kampanye  anti-korupsi  yang  melibatkan  berbagai lapisan masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat sipil, dapat membantu meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi. 20
d. Reformasi  Birokrasi:  Reformasi  birokrasi  untuk  mengurangi  birokrasi  yang berlebihan,  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengambilan keputusan,  serta  memperbaiki  sistem  rekrutmen  dan  promosi  pegawai berdasarkan kualifikasi dan kinerja akan membantu mengurangi risiko korupsi di sektor publik.
e. Penguatan Etika dan Integritas Kepemimpinan: Pentingnya memperkuat etika dan integritas  kepemimpinan  di  semua  tingkatan  pemerintahan  dan  sektor  swasta untuk  menciptakan  lingkungan  yang  tidak  mendukung  korupsi.  Ini  mencakup pengembangan kode etik yang jelas dan penegakan standar integritas yang tinggi bagi  para  pemimpin  dan  pejabat  publik,  serta  promosi  budaya  organisasi  yang transparan dan berintegritas.
f. Kolaborasi Internasional: Kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi sangat penting. Hal ini mencakup pertukaran informasi, pengembangan kapasitas bersama, dan  kerja sama dalam penuntasan aset yang diperoleh dari hasil korupsi.
Dengan  mengimplementasikan  langkah-langkah  ini  secara  serius  dan berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan peringkatnya dalam indeks persepsi  korupsi  dan  mencapai  kemajuan  yang  signifikan  dalam  upaya  memerangi korupsi serta memperkuat tata kelola yang baik dan berintegritas.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Problematika  oligarki  di  dalam  partai  politik  menggambarkan  keadaan  yang merugikan  bagi  demokrasi  serta  prinsip  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Oligarki menciptakan  ketidaksetaraan  dalam  distribusi  kekuasaan  dan  sumber  daya  politik,  di mana  sejumlah  kecil  individu  atau  kelompok  mendominasi  proses  pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau  kelompok  tertentu,  menghambat  representasi  yang  adil  bagi  masyarakat,  dan
19 Suryanto, D., "Dinamika Korupsi di Indonesia: Tantangan dan Solusi," Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia 2, no. 2 (2019): 145-160, hlm 8.
20 A. Prasetyo, "Korupsi di Indonesia: Analisis dan Strategi Pencegahan," Jurnal Politik dan Hukum 13, no. 1 (2020): 67-80, hlm 12.
menghalangi perkembangan demokrasi. Hubungan antara oligarki di dalam partai politik dan  tindak  pidana  korupsi  sangatlah  erat.  Oligarki  memiliki  akses  yang  kuat  terhadap sumber  daya  ekonomi  dan  politik  negara,  yang  kemudian  mereka  manfaatkan  untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok mereka melalui praktik-praktik korupsi seperti suap, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Keterkaitan yang kuat ini menciptakan lingkungan  yang  memfasilitasi  korupsi  di  berbagai  sektor.  Implementasi  oligarki  yang melahirkan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat melalui banyaknya kasus- kasus  konkret  yang  terjadi  di  negara  ini.  Para  elit  politik  yang  terlibat  dalam  oligarki menggunakan posisi politik mereka untuk kepentingan pribadi, merugikan negara, dan menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat.  Fenomena  ini  menciptakan  lingkungan  yang memungkinkan  korupsi  merajalela,  merugikan  keuangan  negara,  dan  memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan bersama yang komprehensif dari berbagai  pihak,  termasuk  pemerintah,  lembaga  penegak  hukum,  masyarakat  sipil,  dan sektor swasta. Langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang tegas, didukung oleh upaya  meningkatkan  kesadaran  akan  bahaya  korupsi,  sangatlah  penting  untuk memperkuat  demokrasi,  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  dan  keadilan  sosial  di Indonesia.

## Daftar Pustaka

## A. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Partai  Politik,  UU  Nomor  2  Tahun  2011,  lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189 .

## B. Jurnal
Abdul  Mughis  Mudhoffir.  "Negara,  Kapital,  dan  Kepentingan  Kelas:  Menafsirkan  Tesis Oligarki  Richard  Robinson  dan  Vedi  Hadiz,"  dalam  Oligarki:  Teori  dan  Kritik. Serpong: Marjin Kiri. 2020.
Arifianto, A. R. "Dinamika Oligarki Politik di Indonesia: Tantangan dan Prospek".  Jurnal Ilmu Politik Indonesia, 2018.
Haryanto,  S.,  &  Siregar,  A.  "Oligarki  dan  Demokrasi  di  Indonesia:  Kajian  Kasus  Partai Politik". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2016.
Hidayat, S. "Memahami Korupsi di Indonesia: Perspektif Sosiologis". Jurnal Sosiologi dan Antropologi. 2017.
Mahfud MD, "Politik Oligarki di Indonesia", Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia, vol. 10, no. 2. 2013.
Prasetyo, A. "Korupsi di Indonesia: Analisis dan Strategi Pencegahan". Jurnal Politik dan Hukum. 2020.
Pratama, R. A., & Kusnadi, H. "Oligarki dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Sejarah dan Prospek". Jurnal Politik Indonesia. 2019.
Purwanto, A. "Pengaruh Oligarki Politik terhadap Stabilitas  Pemerintahan di Indonesia". Jurnal Kajian Politik. 2017.
Suryanto,  D.  "Dinamika  Korupsi  di  Indonesia:  Tantangan  dan  Solusi".  Jurnal  Politik  dan Pemerintahan Indonesia. 2019.
Ulf  Sundhaussen.  "Demokrasi  dan  Kelas  Menengah:  Refleksi  Mengenai  Pembangunan Politik," dalam Jurnal Prisma , No.2 Tahun XXI. 1992.
Utomo, B., & Susanto, H. "Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Analisis Kuantitatif". Jurnal Ekonomi Indonesia. 2016.
Wahyuni, S., & Nugroho, R. "Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Memerangi Korupsi di Indonesia". Jurnal Studi Asia Tenggara. 2018.

## C. Buku
Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. Pendidikan Anti Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika.
Encik Muhammad Fauzann. Hukum Tata Negara Indonesia . Malang: Setara Press. 2016.
Efriza dan Yoyoh. Pengantar Ilmu Politik . Malang: Intrans Publishing. 2015.
Firman Subagyo. Menata Partai Politik dalam Arus Demokrasi . Jakarta: RMBOOKS. 2009
H. Abu Daud Bushroh. Ilmu Negara . Jakarta: Bumi Aksara. 2017.
Jawade Hafidz Arsyad. Korupsi dalam Perspektif HAN . Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
Jeffrey A Winter. Oligarki . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.
Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia . Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia. 2006
Muhammad  Ridha.  "Kekhususan  Oligarki  Pemikiran  Jeffrey  Winters  Mengenai  Oligarki," dalam Oligarki:  Teori  dan  Kritik ,  editor:  Abdil  Mughis  Mudhoffir  dan  Coen  Husain Pontoh. Serpong: Marjin Kiri. 2020
Mukthie Fajar. Tipe Negara Hukum . Malang: Banyumedia Publishing. 2004.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Group. 2007.
Umar Sholehudin. Hukum dan Keadilan Masyarakat . Malang: Setara Press. 2011.