## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENYELESAIAN  SENGKETA  SECARA  DAMAI  DALAM  PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

## Cahya Palasari, Ni Putu Rai Yuliartini
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : cahya.palasari@undiksha.ac.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: international dispute resolution, principles, peaceful settlement The purpose of writing this article is to explain how to resolve international disputes that are being faced by countries. There are many solutions in a country to resolve an international dispute and it all depends on each  country  in  this  writing  there  is  a  peaceful dispute resolution and in this dispute resolution it can also be through an international court. In this dispute case,  parties  from  other  countries  who  have  no interest cannot participate in this case in any form. Abstrak Kata kunci: penyelesaian sengketa internasional, prinsip,
Penyelesaiansecara damai.
Corresponding Author: Cahya Palasari, e-mail :
Cahya.palasari@undiksha.ac.id Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  yaitu  untuk menjelaskan mengenai bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam lingkup internasional yang sedang dihadapi oleh negara-negara. Terdapat banyak  solusi  pada  suatu  negara  untuk menyelesaikan  suatu  sengketa  internasional  dan semua  itu  tergantung pada  setiap  negara  tersebut dalam penulisan ini terdapat penyelesaian sengketa secara damai dan dalam penyelesaian sengketa ini bisa  juga  melalui  jalur  pengadilan  Internasional. Pada kasus sengketa ini pihak dari negara lain yang tidak  memiliki  kepentingan  tidak  dapat  ikut  serta dalam kasus ini dalam bentuk apapun.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Sengketa  merupakan  dimana  dalam  suatu  situasi  ada  pihak  yang  merasa dirugikan oleh pihak lain dan kemudian pihak satu menyampaikan ketidakpuasan tersebut  kepada  pihak  kedua.  Ketika  situasi  menunjukkan  perbedaan  pendapat,
maka  terjadi  lah  sebuah sengketa.  Dalam  hukum  kontrak  yang  dimaksud  dengan sengketa  adalah  perselisihan  yang  terjadi  antar  beberapa  pihak  karena  adanya suatu  pelanggaran  terhadap  kesepakatan  yang  telah  disepakati  dalam  suatu kontrak,  baik  sebagian  maupun  keseluruhan.  Atau  dapat  dikatakan  telah  terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.
Menurut  Nurnaningsih  Amriani  sengketa  adalah  perselisihan  yang  terjadi antara  pihak-pihak  dalam  perjanjian  karena  adanya  wanprestasi  yang  dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Takdir Rahmadi juga menyampaikan bahwa konflik atau sengketa  merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami  perselisihan  yang  bersifat  faktual  maupun  perselisihanperselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.
Sengketa  bisa  terjadi  kepada  siapapun  dan  dimanapun.  Sengketa  dapat terjadi  antara  individu  dengan  individu,  individu  dengan  kelompok,  kelompok dengan  kelompok,  perusahaan  dengan  perusahaan,  perusahaan  dengan  negara, negara  satu  dengan  yang  lainnya,  dan  sebagainya.  Jadi,  sengketa  dapat  bersifat publik  ataupun  bersifat  keperdataan  dan  dapat  terjadi  baik  dalam  lingkup  lokal, nasional maupun internasional.
Dalam lingkup internasional, Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa sengketa  internasional  merupakan  suatu  situasi  apabila  dua  negara  memiliki pandangan  yang  bertentangan  tentang  dilakukan  atau  tidaknya  suatu  kewajiban yang  ada  dalam  perjanjian.  Sengketa  internasional  terjadi  ketika  perselisihan  itu melibatkan  pemerintah,  lembaga  juristic  person  (badan  hukum)  atau  individu dalam  bagian  dunia  yang  berlainan  terjadi  karena  kesalahpahaman  terkait  suatu hal,  salah  satu  pihak  sengaja  melanggar  hak  atau  kepentingan  negara  lain,  dua negara  berselisih  pendirian  tentang  suatu  hal,  dan  pelanggaran  hukum  atau perjanjian internasional.
Sengketa internasional dikenal dalam hukum internasional ada dua macam, yaitu Sengketa politik dan sengketa hukum. Sengketa politik adalah suatu sengketa jika sebuah negara mendasarkan tuntutannya bukan atas pertimbangan yurisdiksi tetapi atas dasar politik atau kepentingan lainnya. Keputusan yang diambil dalam penyelesaian politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa.  Usul  tersebut  tetap  mengutamakan  kedaulatan  negara  yang bersengketa  dan  tidak  harus  mendasarkan  pada  ketentuan  hukum  yang  diambil. Sedangkan Sengketa hukum yaitu sengketa jika dalam suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional. Keputusan yang diambil dalam  penyelesaian  sengketa  secara  hukum  mempunyai  sifat  yang  memaksa terhadap kedaulatan negara yang bersengketa. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil hanya berdasarkan dari prinsip-prinsip hukum internasional.
Jenis  sengketa  hukum  dan  politik  internasional  bisa  dibedakan  dengan melihat sumber sengketa dan bagaimana cara sengketa tersebut diselesaikan, jika sengketa terjadi karena pelanggaran terhadap hukum internasional maka sengketa tersebut menjadi sengketa hukum, sedangkan sengketa politik terjadi akibat adanya benturan kepentingan yang melibatkan lebih dari satu negara.
Peran  hukum  internasional  dalam  menyelesaikan  sengketa  internasional adalah  dengan  memberikan  cara  bagaimana  para  pihak  yang  bersengketa menyelesaikan  sengketanya  menurut  hukum  internasional.  Penyelesaian  suatu
sengketa  menurut  hukum  internasional  dengan  dua  cara  yaitu  dengan  cara penyelesaian sengketa secara damai dan  penyelesaian   sengketa secara kekerasan 1 . Dalam perkembangan kekuatan militer serta senjata pemusnah massal masa kini, masyarakat  internasional  semakin  menyadari  bahwa  besarnya  bahaya  dari penggunaan  perang.  Dengan  begitu  dilakukan  upaya  agar  menghilangkan  atau membatasi  penggunaan  penyelesaian  sengketa  dengan  menggunakan  kekerasan atau militer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Timbulnya  sebuah sengketa  disebabkan  oleh  beberapa  teori  yaitu  sebagai berikut:
a. Teori hubungan masyarakat, teori ini pempusatkan pada ketidakpercayaan dan  rivalisasi  kelompok  dalam  masyarakat.  Para  penganut  teori  hubngan masyarakat memberikan solusi dalam masalah-masalah yang timbul dengan cara  peningkatan  komunikasi  dan  saling  pengertian  antar  kelompok- kelompok  yang  mengalami  masalah  atau  konflik,  dan  meningkatkan toleransi  agar  masyarakat  dapat  saling  menerima  keberagaman  yang  ada dalam masyarakat.
b. Teori  negosiasi  prinsip,  teori  ini  menjelaskan  jika  konflik  terjadi  akibat adanya perbedaan diantara para pihak, maka pihak tersebut harus mampu memisahkan  perasaan  pribadinya  dengan  konflik-konflik  yang  ada  dan mampu  melakukan  negosiasi  berdasarkan  kepentingan,  tidak  pada  posisi yang sudah tetap.
c. Teori  identitas,  teori  ini  menjelaskan  jika  sebuah  masalah  terjadi  sebab sekelompok  orang  merasa  identitasnya  terancam  oleh  pihak  lain  maka penyelesaian masalah ini dilakukan melewati fasilitasi lokakarya dan dialog antara  wakil-wakil  kelompok  yang  mengalami  masalah  dengan  tujuan mengidentifikasikan  ancaman-ancaman  dan  kekhawatiran  yang  para kelompok rasakan dan membangun empati dan rekonsiliasi. Dengan tujuan akhirnya  yaitu  mencapai  kesepakatan  bersama  yang  mengakui  identitas pokok semua pihak.
d. Teori kesalahpahaman antar budaya, teori ini menjelaskan apabila konflik terjadi  sebab  ketidakcocokan  dalam  berkomunikasi  diantara  orang-orang dari  latar  belakang  budaya  yang  berbeda  maka  diperlukan  dialog  antara orang-orang yang mengalami hal tersebut untuk mengenal dan memahami budaya  masyarakat  lainnya,  mengurangi  stereotipe  yang  mereka  miliki terhadap pihak lain.
e. Teori transformasi, teori ini mengatakan jika masalah dapat terjadi karena terdapat  masalah-masalah  ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  serta kesenjangan  yang  terwujud  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat seperti sosial, ekonomi maupun politik. Penyelesaian masalah bisa dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menjadi penyebab ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang  para  pihak  yang  mengalami  konflik,  serta  pengembangan  proses-
1 Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.
f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia, teori ini menyebutkan jika suatu konflik bisa terjadi sebab kebutuhan atau kepentingan manusia yang tidak dapat terpenuhi atau terhalangi dan merasa  dihalangi oleh orang ataupun pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia bisa dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis.
Secara  umum  penyelesaian  sengketa  dapat  diselesaikan  dengan  berbagai cara  seperti  Proses  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  melewati  pengadilan dengan  penyelesaian  sengketanya  dilaksanakan  dengan  proses  beracara  di pengadilan  yang  mana  kewenangan  untuk  mengatur  dan  memutuskannya dilaksanakan  ole h hakim.  Proses  ini  biasa  disebut  dengan  “Litigasi”.  Selain  dapat diselesaikan dengan cara litigasi penyelesaian sengketa ini juga dapat diselesaikan dengan  Penyelesaian  Sengketa  Non-Litigasi,  Dalam  penyelesaian  sengketa  ini, terdapat  penyelesaian  sengketa  alternatif  atau  Alternative  Dispute  Resolution (ADR), yang ada dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Alternative  Dispute  Resolution merupakan  suatu  jalur  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  demgan didasarkan oleh kesepakatan para pihak dengan menutup penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.
Untuk mengatasi penumpukan perkara sengketa di pengadilan maupun di Mahkamah Agung maka ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan seperti:
a. Arbitrase,  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberi penjelasan jika arbitrase (wasit) merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan  umum  mendasarkan  kepada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat dengan  bentuk  tertulis  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa.  Arbitrase dipergunakan  sebagai  mengantisipasi  perselisihan  yang  mungkin  terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara  negosiasi/konsultasi  ataupun  melalui  pihak  ketiga  dan  untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang memiliki waktu cenderung yang lama.
b. Negosiasi,  Menurut  Ficher  dan  Ury  yang  disebut  dengan  negosiasi  yaitu komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.  Susanti  Adi  Nugroho  berpendapat  juga  bahwasanya  negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak yang  bersangkutan  melalui  proses  interaksi,  komunikasi  yang  dinamis dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  penyelesaian  atau  jalan  keluar  dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.
c. Mediasi, dalam hal ini melibatkan pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang  prosedur  mediasi  yang  efektif  dan  bisa  membantu  suatu  masalah untuk mengatur aktivitas mereka sehingga bisa lebih efektif dalam proses tawar  menawar.  Atau  dengan  kata  lain  dengan  mediasi,  penyelesaian sengketa  oleh  para  pihak  dengan  kesepakatan  bersama  yang  didampingi dengan mediator yang bersikap netral, juga tidak membuat keputusan atau kesimpulan  bagi  para  pihak  tapi  menghormati  fasilitator  agar  terlaksana
dialog  antar  pihak  dengan  suasana  keterbukaan,  kejujuran,  dan  tukar pendapat untuk mencapai mufakat.
d. Konsiliasi,  yaitu  lanjutan  dari  mediasi.  Seorang  Mediator  berubah  fungsi menjadi  konsiliator.  Konsiliator  menjalankan  tugas  yang  lebih  aktif  dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para  pihak.  apabila  para  pihak  menyetujui  solusi  yang  dibuat  konsiliator maka akan menjadi resolution. Kesepakatan ini memiliki final yang  mengikat para  pihak.  Jika  pihak yang  bersengketa  tidak  mampu  merumuskan  suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa.
e. Penilaian  ahli,  yaitu  Para  pihak  meminta  pendapat  atau  penilaian  oleh seorang  ahli  untuk  menyelesaikan  masalah  perselisihan  sengketa  yang sedang terjadi.
f. Pencari fakta (fact finding), yaitu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak yang  bersangkutan  dengan  meminta  bantuan  kepada  sebuah  tim  yang biasanya  terdiri  atas  para  ahli  dengan  jumlah  ganjil  dengan  menjalankan penyelidikan  atau  penemuan  fakta-fakta  yang  diharapkan  memperjelas sebuah persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.
Dalam  penyelesaian  sengketa  internasional,  terdapat  berbagai  cara  bagi suatu  negara  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  internasional  dan  tergantung kepada  masing-masing  negara  tersebut  untuk  cara  penyelesaiannya  apakah memilih  penyelesaian  dengan  melalui  cara  damai  atau  sengketa  tersebut  akan diselesaikan dengan membawanya ke muka pengadilan internasional 2 . Hubungan- hubungan  internasional  yang  terjalin  antar  negara  tidak  selamanya  memiliki hubungan  yang  baik.  Seringkali  hubungan  tersebut  menimbulkan  sengketa  antar negara.  Sengketa  bisa  berawal  dari  berbagai  sumber  potensi  sengketa.  Sumber potensi sengketa antar negara bisa berupa perbatasan, perdagangan, sumber daya alam,  kerusakan  lingkungan,  dan  lain  sebagainya.  Oleh  karena  itu  Hukum internasional memiliki peran yang besar dalam penyelesaian sengketa tersebut.
Peran  hukum  internasional  dalam  menyelesaikan  sengketa  internasional yaitu  dengan  memberikan  cara  bagaimana  para  pihak  yang  bersengketa menyelesaikan  sengketa  tersebut  menurut  hukum  internasional.  Hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang (militer).
Penyelesaian sengketa internasional menurut hukum internasional dengan secara  damai  memiliki  Prinsip  itikad  baik  (Good  Faith)  atau  bisa  sebut  sebagai prinsip  fundamental  dan  paling  mendasar  dalam  penyelesaian  sengketa  antar negara.  Prinsip  ini  meminta  dan  mewajibkan  adanya  itikad  baik  dari  para  pihak dalam menyelesaikan sengketanya.  prinsip ini juga dicantumkan sebagai prinsip pertama  (awal)  yang  termuat  dalam  Manila  Declaration.  Persyaratan  itikad  baik juga  digunakan  sebagai  syarat  utama  pada  Treaty  of  Amity  and  Cooperation  in South-East Asia (Bali Concord 1976). Pasal 13 Bali Concord menyatakan: "The High Contracting Parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from  arising."  Prinsip  itikad  baik  dijadikan  syarat  untuk  mencegah  timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di antara negara dan prinsip  ini  diwajibkan  ada  ketika  para  pihak  ingin  menyelesaikan  sengketanya
2 Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3), 150-161.
melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal pada hukum internasional, yakni  unegosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  arbitrase,  pengadilan  atau  cara-cara  pilihan para pihak lainnya.
Prinsip  Larangan  Penggunaan  Kekerasan  dalam  Penyelesaian  Sengketa. Prinsip  ini  melarang  para  pihak  untuk  menyelesaikan  sengketanya  dengan menggunakan senjata atau dengan kat laindilarang menggunakan senjata. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 13 Bali Concord dan preamble ke-4 Deklarasi Manila "... In case of disputes on matters directly affecting them, they shall refrain from the threat or use of force and shall at all times settle such disputes among themselves through friendly negotiations.” Pada pacam -macam perjanjian internasional lainnya, prinsip ini terlihat dalam Pasal 5 Pakta Liga Negara-negara Arab 1945 (Pact of the League of  Arab  States),  Pasal  1  dan  2  the  1947  Inter-American  Treaty  of  Reciprocal Assistance; dan lain lain.
Penyelesaian sengketa dengan Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara. prinsip yang mana para pihak memiliki kebebasan full dalam menentukan dan memilih cara atau  mekanisme  bagaimana  sengketanya  diselesaikan  (principle  of  free  choice  of means).  Prinsip  ini  termuat  dalam  Pasal  33  ayat  1  Piagam  PBB  dan  Section  1 paragrap  3  dan  10  Deklarasi  Manila  dan  paragrap  ke-5  oleh  Friendly  Relations Declaration. Alat hukum itu menitihkan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian  sengketa  atau  cara-cara  penyelesaian  sengketa  harus  berdasarkan pada keinginan bebas para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan terjadi. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa  (Konsensus),  Prinsip  ini  adalah  prinsip  dasar  dalam  penyelesaian sengketa  internasional.  Prinsip  ini  yang  menjadi  fundamental  untuk  pelaksanaan dari prinsip sebelumnya. Prinsip itu tidak akan berjalan jika hanya dari salah satu pihak saja atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak.
Prinsip Exhaustion of Local Remedies, terdapat pada antara lain Section 1 paragrap  10  Deklarasi  Manila.  Dalam  prinsip  ini  hukum  kebiasaan  internasional menegaskan  sebelum  para  pihak  mengajukan  sengketanya  ke  pengadilan internasional,  maka  langkah-langkah  penyelesaian  sengketa  yang  tersedia  atau diberikan  oleh hukum  nasional  negara  harus  terlebih  dahulu  dilalui  (exhausted). Dalam  sengketa  the  Interhandel  Case  (1959),  Mahkamah  Internasional menegaskan: "Before resort may be had to an international court... the state where the violation occured should have an opportunity to redress it by its own means, within the framework of its own domestic legal system.
Prinsip-prinsip hukum internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan dan Integritas Wilayah Negara-negara. Dalam deklarasi Manaila mencantumkan prinsip ini pada Section 1 paragraph 1. Prinsip ini memberi syarat kepada negara-negara yang  bersengketa  untuk  tetap  menaati  dan  melaksanakan  kewajiban-kewajiban internasionalnya  pada  berhubungan  dengan  satu  sama  lainnya  berdasarkan prinsip-prinsip dasar integritas wilayah negara-negara.
Setelah  penjelasan  prinsip-prinsip  dalam  penyelesaian  sengketa internasional  untuk  selanjutnya  yaitu  penjelasan  bagaimana  cara  menyelesaikan permasalahan  sengketa  internasional  secara  damai.  Cara-cara  penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk
menemukan  suatu  solusi  yang  bersahabat. 3 penyelesaian  sengketa  secara  damai dasarnya bisa dilaksanakan:
1. Negosiasi
Negosiasi  merupakan  Cara  pertama  kali  ditempuh  saat  para  pihak bersengketa. Negosiasi pada kegiatannya memiliki dua bentuk utama yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui salur jalur- jalur  diplomatik  dalam  konperensi-konperensi  internasional  atau  pada sebuah  lembaga  atau  organisasi  internasional.  Dengan  Cara  ini  bisa  juga dipergunakan  sebagai  menyelesaikan  setiap  bentuk  sengketa.  Mulai  dari sengketa ekonomi, politis, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku, dan lain lain. Bahkan, jika para pihak telah menyerahkan sengketanya kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih mungkinkan untuk dilakukan.
Kelemahan  pada  penggunaan  cara  negoisasi  dalam  menyelesaikan sengketa  yaitu  jika  para  pihak  berkedudukan  tidak  seimbang.  Salah  satu pihak  kuat,  yang  lain  lemah.  Pada  posisi  ini,  salah  satu  pihak  kuat  berada dalam kondisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini seringkali terjadi apabila dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketanya di antara mereka. Selanjutnya dalam proses berlangsungnya negosiasi seringkali mengaret dan memakan  waktu  lama.  Sebab  sulitnya  permasalahan-prmasalahan  yang timbul di antara negara, tepatnya masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Selain itu jarang sekali adanya persyaratan penatapan batas waktu bagi  para  pihak untuk  menyelesaian  sengketanya  melalui  negosiasi ini. Dan apabila dalam satu pihak terlalu kuat pada pendiriannya. Situasi ini bisa berakibat tidak produktifnya proses negosiasi.
Prosedur  yang  terdapat  dalam  pelaksanaan  negosiasi  perlu dibedakan seperti: negosiasi digunakan apabila suatu sengketa belum lahir (konsultasi).  Negosiasi  digunakan  jika  suatu  sengketa  telah  lahir,  jadi prosedur negosiasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak (dalam artian negosiasi).
2. Pencarian Fakta
Cara  penggunaan  Pencarian  Fakta  dalam  penyelesaian  sengketa internasioal biasanya ditempuh apabila cara-cara konsultasi atau negosiasi telah  dilakukan  tetapi  tidak  menghasilkan  suatu  penyelesaian.  Dengan pencarian fakta ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari  semua  sisi  agar  memberikan  penjelasan  tentang  kedudukan  masing- masing pihak. Dalam praktek negara cara ini sudah cukup terkenal. Selain itu organisasi-organisasi  internasional  juga  telah  memanfaatkan  cara penyelesaian  sengketa  melalui  pencarian  fakta.  Negara-negara  juga  telah membentuk  badan-badan  penyelidik  baik  yang  sifatnya  ad  hoc  ataupun terlembaga.  Dalam  Pasal  50  Statuta  Mahkamah  Internasional  mengatakan bahwa Mahkamah dapat "... entrust any individual body, bureau, commission or  other  organization  that  it  may  select,  with  the  task  of  carryiing  out  an inquiry or giving an expert opinion.
3 Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif , 17 (3), 150-161.
The  Hague  Convention  for  the  Pacific  Settlement  of  International Disputes  tahun  1907  secara  tegas  mengatakan  jika  laporan  komisi (pencarian  fakta)  bersifat  terbatas  hanya  mengungkapkan  fakta-faktanya saja  dan  bukan  merupakan  suatu  keputusan:  "is  limited  to  a  statement  of facts and has in no way the character of an award... " (pasal 35).
3. Jasa-jasa baik
Jasa-jasa  baik  merupakan  penyelesaian  sengketa  dengan  bantuan pihak  ketiga.  Pihak  ketiga  ini  berusaha  agar  para  pihak  menyelesaikan sengketanya  dengan  negosiasi.  Maka  fungsi  utama  jasa  baik  yaitu  untuk mempertemukan  para  pihak  dengan  berbagai  cara  sehingga  mereka  mau bertemu,  duduk  bersama  dan  bernegosiasi.  Cara  ini  sudah  dikenal  dalam praktek negara. Dalam perjanjian-perjanjian internasional juga tidak asing dalam  menggunakan  car  aini.  Pada  subyek-subyek  hukum  ekonomi internasional di samping negara, jasa-jasa baik ini berguna  dalam praktek penyelesaian antara pihak-pihak swasta.
4. Mediasi
Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Bisa dalam bentuk negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau  individu  (politikus,  ahli  hukum  atau  ilmuwan).  Mereka  bergabung secara aktif dalam proses negosiasi. Biasanya mereka dengan kapasitasnya sebagai  pihak  yang  netral  akan  mendamaikan  para  pihak  dengan memberikan  saran  penyelesaian  sengketa.  Apabila  usulan  yang  diberikan tidak diterima, mediator juga tetap dapat melanjutkan mediasinya dengan membuat  usulan-usulan  baru.  Dengan  demikian,  salah  satu  fungsi  utama mediator yaitu mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal- hal yang dapat disepakati oleh para pihak dan membuat usulah-usulan yang dapat mengakhiri sengketa. Pada Pasal 3 dan 4 the Hague Convention on the Peaceful  Settlement  of  Disputes  (1907)  menyatakan  bahwa  usulan-usulan yang  diberikan  mediator  janganlah  dianggap  sebagai  suatu  tindakan  yang tidak bersahabat terhadap suatu pihak (yang merasa dirugikan). Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Yang penting yaitu kesepakatan para pihak dari proses (pemilihan) cara mediasi, menerima atau tidaknya usulah-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator.
5. Konsiliasi
Konsiliasi yaitu penyelesaian sengketa yang bersifat lebih formal dari pada mediasi. Konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak ketiga atau komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi  dapat  berupa  sudah  terlembaga  atau  ad  hoc  (sementara)  dengan fungsi  supaya  menetapkan  persyaratan-persyaratan  penyelesaian  yang diterima  oleh  para  pihak.  Jika  putusannya  tidak  mengikat  para  pihak. Persidangan dalam komisi konsiliasi biasanya terdiri dari dua tahap: tahap tertulis  dan  tahap  lisan.  Sengketa  (tertulis)  diserahkan  kepada  badan konsiliasi. Kemudian badan lonsiliasi akan mendengarkan keterangan lisan dari para pihak. Para pihak dapat hadir pada tahap pendengaran itu, tapi bisa juga  diwakili  oleh  kuasanya.  Berdasarkan  fakta-fakta  yang  diperoleh, konsiliator  akan  menyerahkan  laporannya  kepada  para  pihak  disertai dengan kesimpulan dan saran-saran penyelesaian sengketanya.

## 6. Arbitrase
Arbitrase merupakan penyerahan sengketa dengan sukarela kepada pihak  ketiga  yang  netral  dan  putusan  yang  dikeluarkan  bersifat  final  dan mengikat.  Badan  arbitrase  sekarang  mulai  semakin  terkenal  dan  semakin banyak  digunakan  dalam  menyelesaikan  sengketa-sengketa  internasional. Penyerahan  sengketa  pada  arbitrase  bisa  dilalui  dengan  pembuatan compromis,  yaknisuatu  sengketa  yang  telah  lahir  di  serahkan  kepada arbitrase  atau  lewat  pembuatan  klausul  arbitrase  pada  suatu  perjanjian sebelum  sengketanya  lahir  (clause  compromissoire).  Pemilihan  arbitrator sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbitrator yang dipilih merupakan ahli dalam pokok sengketa dan dengan syarat netral. Ia tidak harus ahli hukum atau bahkan yang menguasai bidang-bidang lainnya. Ia  bisa  insinyur,  pimpinan  perusahaan  (manajer),  ahli  asuransi,  ahli perbankan, dan lain-lain. Setelah arbitrator ditunjuk, selanjutnya arbitrator menetapkan  terms  of  reference  'aturan  permainan'  (hukum  acara)  yang menjadi  patokan  kerja  mereka.  Biasanya  dokumen  tersebut  berisi  pokok masalah  yang  akan  diselesaikan,  kewenangan  arbitrator  (jurisdiksi)  dan aturan-aturan (acara) sidang arbitrase. Dan tentu muatan terms of reference harus disepakati oleh para pihak.
7. Pengadilan Internasional
Penggunaan cara ini biasanya ditempuh jika cara-cara penyelesaian yang ada sebelunya ternyata tidak berhasil. Pengadilan bisa dibagi ke dalam dua hal, yakni pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus.  Sebagai  contoh  pengadilan  internasional  permanen  adalah Mahkamah  Internasional  (the  International  Court  of  Justice).  Selanjutnya, pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Dibandingkan dengan pengadilan permanen, pengadilan ad hoc atau khusus ini lebih terkenal. Utamanya pada struktur  dalam  organisasi  ekonomi  internasional.  Badan  pengadilan  ini fungsinya  cukup  penting  dalam  menyelesaikan  sengketa-sengketa  yang timbul dari perjanjian-perjanjian ekonomi internasional.

## PENUTUP Simpulan
Dari  uraian  di  atas,  Kesimpulannya  yaitu,  dari  hadirnya  lembaga-lembaga atau  mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  diciptakan  oleh  masyarakat internasional pada dasarnya ditujukan untuk suatu maksud utama, yaitu memberi cara mengenai bagaimana seyogyanya senqketa internasional diselesaikan secara damai.  Adapun  cara-cara  tersebut  yang  diberi  landasan  hukum,  berupa  Piagam, Perjanjian  atau  Konvensi,  telah  menjadikan  cara-cara  tersebut  mengikat  negara- negara  yang  mengikatkan  diri.  Pada  akhirnya  penggunaan  cara-cara  damai  yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian internasional yaitu untuk mencegah atau menghindari negara-negara menggunakan cara-cara kekerasan, militer atau perang sebagai  cara  penyelesaian  sengketa  mereka.  Peran  hukum  internasional  dalam penyelesaian  sengketa  sangat  penting.  Hukum  internasional  bukan  maksud mewajibkan  penyelesaian  secara  damai,  hukum  internasional  juga  memberi kebebasan secara luas kepada seluruh negara agar menerapkan atau memanfaatkan mekanisme  penyelesaian  sengketa  baik  yang  terdapat  dalam  Piagam  PBB,
perjanjian atau konvensi internasional yang negara-negara yang bersengketa telah mengikatkan  dirinya.  Hal  ini  menunjukkan  dan  memperkuat  tujuan  akhir  dari hukum  internasional  tentang  penyelesaian  sengketa  dengan  penyelesaian  secara damai dan tidak menghendaki penyelesaian secara kekerasan (militer).

## Saran
Penyelesaian  sengketa  khususnya  dalam  hukum  internasional  sebisa mungkin tidak terjadi dan apabila memang tidak dapat dihindari dapat dilakukan penyelesaian  sengketa  internasional  ini  dengan  cara  penyelesaian  secara  damai seperti negosiasi, mediasi dan lain-lain. Sebab masalah sengketa internasional tidak hanya mengancam satu atau dua orang bahkan dapat mengancam nyawa dari suatu negara yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf, H. (2020). Hukum penyelesaian sengketa internasional. Sinar Grafika. Mangku,  D.  G.  S.  (2012).  Suatu  Kajian  Umum  tentang  Penyelesaian  Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. Perspektif, 17(3), 150-161.
Repository,  umy.ac.id.  19  Juli  2021.  BAB  II  TINJAUAN  PUSTAKA  A.  Sengketa Internasional. Diakses pada 17 Juni 2022, dari
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/8799/f.%20BA B%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y
Sugiadnyana,  P.  R.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional.  Jurnal  Komunikasi  Hukum  (JKH), 6(2), 542-559.