ISSN 1693-3699

## Komunikasi Pembangunan dengan Aksentuasi Komunikasi Politik

## B. Aly
Guru Besar Universitas Indonesia (tiaraly@hotmail.com)

## Abstrak
Communication  development  in  globalization  era  is  getting  more  and  more  important  and  significant  since  every party  and  the  stakeholders  have  to  work hand  in hand  in  fair  and  honest  way  to  achieve a  better  quality of  social order. All parties and the stakeholders can optimize their part if they have intellectual vision, make good use of the information  networking,  and  keep  a  good  relation  with  everyone.  Political  communication  approach  demands  the political elite and the community leader to care and commit themselve to the betterment of the nation. The main point is the communication development is airing at improving the life quality of everyone in every level of life.
Key words: communication development, human resource development, political communication

## 1. Pendahuluan
Konstelasi politik Indonesia sejak  dicanangkan  Reformasi  adalah sangat dinamis dan kadangkala perkem- bangannya  tidak  dapat  diprediksi.  Kita telah  memasuki  era  demokrasi  yang pilarnya antara lain akuntabilitas, transparansi  dan  partisipasi  masyarakat. Semua  lembaga  kenegaraan legislatif, eksekutif  dan  yudikatif  harus  mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya
memperlihatkan sikap keterbukaan yang jujur, fair dan jauh dari sikap kemunafikan.  Di  sisi  lain  proses demokratisasi  telah  memberikan  peran masyarakat yang lebih aktif, masyarakat ikut dalam proses pengambilan keputusan.  Ia  tidak  lagi  sebatas  obyek tetapi subyek Demokrasi. Hak-hak masyarakat
harus diberdayakan  untuk  memenuhi  kebutu- han  hidupnya  dan  menggunakan  hak- hak  warga  negara  dalam  segala  lini termasuk  penggunaan  hak  politiknya. Ketika  masyarakat  masuk  dalam  proses demokrasi maka peran dan fungsi Partai Politik  menjadi  sangat  relevan.  Karena dalam sistem Kenegaraan yang mengedepankan  demokrasi,  maka  tidak dapat  dipungkiri  bahwa  Partai  Politik menempati posisi yang sangat strategis. Tolok ukur suatu Negara dikategorikan  demokrasi  apabila  ia antara  lain  memiliki  Partai  Politik, Serikat  Buruh,  Lembaga  Swadaya Masyarakat, Media dan hadirnya
kelompok-kelompok kepentingan Partai
Politik  berjuang  untuk  menyampaikan aspirasi  rakyat  dan  melalui  wakil- wakilnya  di  Parlemen.  Repotnya  elit politik  kita  digugat  rakyat  karena dianggap  tidak  peka  dan  kurang  peduli dengan  nasib  rakyat.  Meskipun  tidak dapat  dinafikan  bahwa  banyak  sekali anggota Parlemen yang punya kepedulian Elit  politik  kita  digugat,  ia dianggap kurang responsif, tidak bertanggung  jawab  atas  kemelut  politik yang  terjadi,  ia  tidak  peka  terhadap penderitaan rakyat, asyik-masyuk dengan  diri  nya  sendiri.  Perdebatan  di tingkat Elit, sebutlah diskusi di lingkungan  partai  politik,  pemerintahan dan parlementaria sering tidak membumi yang dibincangkan. Agenda  reformasi  di  bidang politik, hukum/HAM, sosial budaya dan aspek strategis lainnya memang dibicarakan,  dibahas  tetapi  suka  luput dari realisasi yang masyarakat dambakan.  Apa  yang  dipikirkan  di benak  elit  politik  kita  kadangkala  sulit dipahami  oleh  masyarakat,  mereka merasa  komunikasi  politik  elit  kita seperti  tidak  terjangkau,  mengalami distorsi  bahkan  terdapat  kesenjangan. Carut-marut merebak dalam reportase di media massa kita mendramatisasi
masalah,  bahkan  dianggap  meruncing- kan persoalan.
Apa yang salah dari komunikasi politik  elit,  sehingga  perlu  ditata  ulang dengan  pendekatan  moralitas  dan  etika politik?  Etika  politik  menjadi  relevan sebagai rujukan dalam mengembangkan komunikasi  politik  yang  sesuai  dengan sistem nilai bangsa.

## 2. Hakikat Komunikasi Politik
Komunikasi politik sudah seharusnya  berlandaskan  pada  falsafah negara, sistem politik dan memperhitungkan  etos  dan  dinamika bangsa  yang  hidup  di  tengah-tengah masyarakat primordial. Upaya  elit untuk  mempengaruhi  masyarakat  agar gagasan politik yang memiliki substansi ideologi, orientasi politik dan pemikiran yang  diarahkan  untuk  mempengaruhi masyarakat  pada  suatu  capaian  dan prestasi tertentu dengan segala konsekuensi yang patut diperhitungkan, dapatlah  disebut  sebagai  ruang  Iingkup atau definisi komunikasi politik.
Komunikasi politik adalah proses  penyampaian  pesan  politik  dari elit  politik  kepada  masyarakat  secara timbal  balik  agar  pesan-pesan  politik yang  disampaikan  memperoleh  respons yang  diharapkan  seperti  terjadinya proses  pengambilan  keputusan politik secara  demokratis,  transparan  dan tanggung gugat (akuntabiIitas).
Prof.  Dr.  David  Easton  yang menggeluti masalah  sistem  politik mencermati  komunikasi  politik  sebagai sejumlah  atau  seperangkat  interaksi yang diabstraksikan dari totalitas social behavior dengan  caranya  masing- masing  mempengaruhi  bahkan  hendak menguasai  masyarakat  dengan  gagasan yang  mereka  miliki.  Sehingga  aktivitas komunikasi  politik  mampu  mengikat semua komponen bangsa dengan sanksi dan kompensasi yang disepakati
bersama.
Komunikasi  Politik  menemukan formatnya  pada  suatu  tahapan  sistem politik  yang  relatif  sudah  mapan.  EIit politik  dalam  menyampaikan  gagasan politiknya agar "dituruti" oleh masyarakat  tentu  harus  memperhatikan kondisi-kondisi  obyektif,  sistem  nilai dan  dinamika  masyarakat  dengan  cara- cara persuasif, kooperatif dan bermoral. Ukuran tingkat keberhasilan dipergunakan indikator-indikator utama,  yaitu:  religius,  manusiawi, bersatu,  demokratis,  adil,  sejahtera, maju,  mandiri,  baik  dan  bersih  dalam penyelenggaraan negara. Kesembilan indikator utama ini haruslah  menjadi  acuan  Komunikasi Politik  Elit  kita,  baik  yang  berada  di Eksekutif,  Legislatif,  Yudikatif  dan para  pengambil  keputusan  strategis seperti di partai politik.
Muatan  normatif  terdapat  dalam etika  dan  visi  bangsa  sesungguhnya sudah ada atau pernah hidup ditengah-- tengah  masyarakat  kita.  Masalahnya ketika penyelenggara negara dan masyarakat  tidak  berdaya  bereaksi  atas sikap-tindak negara yang otoriter, maka reduplah  nilai-nilai  yang  sudah  eksis tersebut.  Bahkan  sistem nilai  yang diaksep  masyarakat  terkesampingkan hanya  demi  atas  nama  "harmoni" (semu), stabilitas, kepentingan nasional, uniformitas  dan  formalitas  akomodatif. Kini  ada  suatu  kebutuhan  untuk mengaktualisasikan  agar  sistem  nilai tersebut  dapat  "kembali"  membumi, ditaati  oleh  semua  warga  negara  dan menjadi  pemandu  bagi  kehidupan berbangsa dan bernegara.
Merajut  kembali  kebersamaan perlu  suatu  kajian  cermat  ketika  pusat digugat  oleh  banyak  daerah  atas sikapnya  yang  tidak  adil,  semena-mena dan  mengarah  pada  egosentris  Jakarta. Hasrat  untuk  bersatu  (Le  desire  d'etre ensemble, Renan)  yang  hingga  kini
diyakini  sebagai  perekat  persatuan bangsa karena kesamaan bahasa, agama dan budaya bahkan pengalaman kesejarahan,  kini  sejak  masa  reformasi mendapat ujian sangat berat, disintegrasi nasional adalah taruhannya. Otonomi Daerah merupakan jalan  keluar  bagi  keterbelengguan daerah  atas  cengkraman    pusat  pada masa  lalu.  Konflik  etnis,  antar  suku yang  pada  masa  lalu  dianggap  sudah tidak  bermasalah  ternyata  ia  seperti  api dalam sekam, sewaktu-waktu mendapat gesekan,  ia  meledak  membakar  dan memusnahkan kebanggaan kolektif.
Krisis kepercayaan yang melanda  Indonesia  sejak  beberapa tahun terakhir ini menjadikan masyarakat  bangsa  patah  arang  dan kehilangan kepercayaan terhadap pengambilan keputusan. Korupsi, kolusi  dan  nepotisme  telah  menjadi penyakit  menular  yang  laten.  Situasi moneter  merangkak  buruk,  rapuhnya sektor  perbankan,  suku  bunga yang naik-turun seperti eskalator rusak menjadikan konsumen kehilangan pegangan. Kecemburuan sosial  tumbuh merebak, kesenjangan ekonomi menjadikan  orang  menempuh  jalan pintas,  potong  kompas,  menghalalkan segala cara (mental menerabas, Koentjaraningrat)  terjadi  erosi  moral hampir  di segala  strata  masyarakat  dan kepemimpinan. Manifestasi
dari keangkaramurkaan  tersaji  gamblang dan  telanjang  dalam  bentuk  aksi penjarahan,  pemerasan,  pemerkosaan, pembunuhan  dengan  main  bakar  dan penyiksaan di luar batas perikemanusiaan. Kita seakan kehilangan nurani dan akal sehat karena terjebak  menjadi  orang  (pendendam, pembunuh, pemerkosa, pembakar,
Taufik  Ismail)  yang  mendegradasi martabat kemanusiaan.
Tidak  dapat  disangkal  bahwa  di
tengah  carut-marut  politik  yang  dipicu oleh  sebagian  elit  politik  dan  media massa  yang  memanfaatkan  momentum ketidak  stabilan  dan  konflik  yang berkepanjangan,  suatu  terobosan  lobi dari  wakil-wakil  rakyat kita merupakan kebutuhan yang mendesak.
Lobi merupakan suatu instrumen
Komunikasi Politik yang ditujukan bagi upaya untuk memperlancar dan memuluskan gagasan/idea politik menjadi  realita.  Kemampuan  lobi  dari wakil-wakil rakyat di Parlemen bertujuan untuk meyakinkan mitra kerja dan  kadangkala  lawan  politik  agar mereka  mau  berunding,  memahami posisi  sesama  dan  mencapai  kompromi atau  konsensus.  Oleh  karena  itu  lobi bagi  legislator  sesuatu  keterampilan yang  tidak  boleh  kalah  kiprahnya dengan para eksekutif manapun juga.
Lobi  legislator  ditantang  untuk mampu  menyelesaikan  konflik  yang merebak  dari  Sabang sampai Merauke. Wakil rakyat mengemban amanat untuk mampu  meyakinkan  pemerintah  agar jangan  sampai  keliru  dalam  mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan  nasional  dan  hajat  hidup orang banyak. Kini Indonesia memerlukan kepemimpinan  yang  tangguh  dan  solid untuk keluar dari krisis yang berkepanjangan  dan  sangat  meletihkan. Kalau  demikian  halnya,  kemampuan lobi termasuk kepiawaian dalam argumentasi  dan  bernegosiasi.  Para Parlementaria  sesungguhnya  adalah mereka yang memiliki kemampuan dan otoritas  meyakinkan  mitra  kerja  dan lawan  politik  dengan  mengoptimalkan keahlian sebagai negosiator, di samping keahlian-keahlian lainnya.
Adapun kriteria negosiator sebagai  instrumen  lobi  adalah  antara lain sebagai berikut : memiliki pengetahuan tentang topik/isu; mempunyai keterampilan analitis
mengenai  masalah  sosial,  ekonomi, politik,  dan  yang  relevan;  wawasan komunikasi; kemampuan persuasi; daya tahan (Ausdauer); mental  dan  fisik tangguh;  kestabilan  emosi;  perilaku simpatik;  memperjelas  legitimasi;  dan siap untuk kalah dan menang. Sedangkan  dalam  implementasi  perlu diperhatikan antara lain pastikan ruang/waktu  yang  tepat,  menciptakan kondisi  kondusif,  menganalisis  kubu lawan, mengenal perbedaan posisi awal, mengupayakan  menyamakan  persepsi dan mencapai kesepakatan/consensus.

## 3. Wawasan Komunikasi Politik
Komunikasi politik sesung- guhnya  secara  pendekatan  keilmuan merupakan salah satu bentuk
spesialisasi  Ilmu  Komunikasi.  Dalam ranah ini tertua ilmunya adalah Retorica atau Public  Speaking. Dalam  tahapan berikutnya  terdapat  Jurnalistik,  sebagai bagian  dari  media  massa  yang  meliputi Radio, Televisi, Film dan Audio Visual lainnya  dan  bahkan  kini  teknologi
Cyber Space seperti internet dikategorikan  pula  sebagai  cakupan media  massa.  Di  samping  komunikasi politik  ada  pula  Komunikasi  Sosial, Komunikasi Antar Budaya, Komunikasi Dakwah  dan  Komunikasi  Interpersonal serta  spesialisasi  komunikasi  lainnya seperti Advertising dan Broadcasting yang  terus  berkembang  sesuai  tuntutan zaman  dan  seiring  dengan  kemajuan teknologi informasi (IT).
Unsur-unsur  komunikasi  agar terciptanya  suatu  proses  komunikasi supaya  tercapainya  tujuan  atau  efek komunikasi terdiri dari sumber (source), pesan  (message),  media  (channel)  dan penerima (receiver).  Prof. Dr. David K. Berlo  (1960)  merumuskan  formula komunikasi secara sederhana tapi mengena.  Formulanya  dikenal  dengan singkatan SCMR, yaitu Source
(pengirim), Channel (saluran – media), Message (pesan) dan Receiver (penerima). Para ahli yang lain mengingatkan  seperti  Charles – Osgood, dan  Melvin  De  Fleur  jangan  lupa  pada umpan  baliknya  (feedback).    Umpan balik  ini  atau  efek  yang  ditimbulkan patut secara cermat diperhitungkan oleh kommunikator terutama yang berpredikat Elit Politik termasuk Anggota Parlemen di dalamnya. Upaya  elit  untuk  mempengaruhi masyarakat  agar  gagasan  politik  yang memiliki  substansi  ideologi,  orientasi politik  dan  pemikiran  yang  diarahkan untuk  mempengaruhi  masyarakat  pada suatu  capaian  dan  prestasi  tertentu dengan  segala  konsekuensi  yang  patut diperhitungkan, dapatlah disebut sebagai  ruang  Iingkup  atau  definisi komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses  penyampaian  pesan  politik  dari elit  politik  kepada  masyarakat  secara timbal  balik  agar  pesan-pesan  politik yang  disampaikan  memperoleh  respons yang  diharapkan  seperti  terjadinya proses  pengambilan  keputusan politik secara  demokratis,  transparan  dan tanggung gugat (akuntabiIitas).
Prof.Dr.David Easton yang menggeluti masalah  sistem  politik mencermati  komunikasi  politik  sebagai sejumlah  atau  seperangkat  interaksi yang  diabstraksikan  dari  totalitas social behavior dengan  caranya masing- masing  menpengaruhi  bahkan  hendak menguasai  masyarakat  dengan  gagasan yang  mereka  miliki.  Sehingga  aktivitas komunikasi  politik  mampu  mengikat semua komponen bangsa dengan sanksi dan kompensasi yang disepakati bersama. Definisi Komunikasi Politik yang  sangat  terkait  dengan  sistem politik di suatu negara dirumuskan oleh
Prof.Meadow  (1998),  yaitu  : "political
communication  refers to any  exchange of  symbols  or  message  that to  a significant  extent  have  been  shaped  by or messages for the political systems".
Komunikasi  Politik  menemukan formatnya  pada  suatu  tahapan  sistem politik  yang  relatif  sudah  mapan.  EIit politik  dalam  menyampaikan  gagasan politiknya agar "dituruti" oleh masyarakat tentu  harus  memperhatikan kondisi-kondisi  obyektif,  sistem  nilai dan  dinamika  masyarakat  dengan  cara- cara persuasif, kooperatif dan bermoral.
Komunikasi Politik diibaratkan Prof.Alfian  (1991)  sebagai  sirkulasi darah  dalam tubuh.  Bukan  darahnya, melainkan  apa  yang  terkandung  di dalam darah itu yang menjadikan sistem politik itu hidup.
Komunikasi politik mempersambungkan  semua  bagian  dari sistem politik, dan juga mempersambungkan  masa  kini  dengan masa lalu. Kalau demikian halnya maka aktivitas  komunikasi  politik  bersifat politik,  memiliki  konsekuensi  politik dan  bahkan  kalau  elit  politik  cakap mengemas  dan  mengkomunikasikannya secara  pas  dan  proporsional  maka  ia akan  mampu  mempengaruhi  perilaku politik  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara.
Konfigurasi kompleks dari sejumlah  kaidah  acuan  hidup  yang menuntun  manusia  dapat  hidup  secara bermartabat,  bermoral  dan  berperilaku terpuji dapat dikategorikan sebagai etika manusia beradab.
Menata komunikasi politik haruslah dimulai dengan memperhatikan pokok-pokok Etika dalam  Kehidupan  Berbangsa  (TAP MPR  No.  VI/MPR/2001)  yaitu  elit politik  kita  harus  "mengedepankan
kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas disiplin, etos kerja, kemandirian,  sikap  toleran,  rasa  malu, tanggung  jawab, menjaga  kehormatan
serta  martabat  diri  sebagai  warga bangsa. ” Menarik  mencermati  Putusan MPR RI No. 8/MPR/2004 tentang Kode Etik yang masih selaras dengan kondisi politik  dewasa  ini  yang  belum  optimal dilaksanakan.  Setiap  anggota  Majelis wajib mematuhi etika antara lain butir b “ bersikap kesatria dalam segala ucapan dan tindakan ” dan butir 10 “ memberikan  informasi  yang  benar tentang  hal-hal  yang  patut  diketahui oleh masyarakat ” serta butir 19
“ memiliki  kepekaan  dan  kepedulian terhadap kondisi dan aspirasi rakyat. ” Suatu ideale Vorstellung gambaran  yang  didambakan  sebagai penuntun  untuk  mencapai  cita-cita kehidupan atau hidup dalam
keber"ada"an  bersama  (Zusammensein,
Heidegger) hidup  berdampingan  untuk mencapai  masa  depan  dengan  cara-cara yang  dirancang  secara  tertib,  realistik dan  memiliki  prospektif,  dapat  disebut vision.
Etika  dan  visi  bergandengan dengan dan bersanding untuk menunjukkan kemampuan manusia agar dapat hidup lebih berkelayakan, beradab sebagai refleksi eksistensi manusia yang merupakan mahkluk sosial untuk mengabdi  kepada  Sang  Pencipta  dan berperilaku  terpuji  dengan  sesama. Sumber  inspirasi  bagi  terciptanya  etika dan  visi  dapat  dirujuk  dari  ajaran  / kaidah agama, nilai universal, nilai-nilai ke Indonesiaan (nasional atau konstitusi,  adat  istiadat, local  genius kedaerahan)  dan  untuk  terlaksananya hal tersebut diperlukan faktor keteladanan,  acuan  imperatif  dengan sanksi hukum dan pengawasan masyarakat.

## 4. Pengertian  dan  Prinsip  Dasar Komunikasi
Setiap  insan  diberi  kemampuan berkomunikasi  menurut  kodrat  dan caranya  masing-masing.    Seseorang yang menyampaikan pikiran dan perasaannya disebut komunikator (communicator)  yang  mendengar  dan meresponsnya disebut komunikan (communicant/audience) atau dapat dirinci sebagai pendengar, penonton/pemirsa atau khalayak. Isi  komunikasi  disebut  pesan (messages)  sedangkan  media  yang digunakan merupakan instrumen penyaluran (channel). Hasil yang diharapkan  agar tercapainya  tujuan berkomunikasi  disebut  efek  (effect) dengan selalu memperhitungkan gangguan (noise) yang mungkin
muncul.    Sehingga  proses  komunikasi ini  menciptakan  ”siapa”,  ”mengatakan apa”,  dengan  ”saluran  apa”,  ”kepada siapa”,  dan  ”dengan  akibat”  dan ”hasil yang bagaimana. ” Ditilik  dari  komunikasi  politik, aktornya  meliputi  berbagai  pejabat politik  yang  berkedudukan  di lembaga eksekutif, legislatif dan pejabat yudikatif. Banyak  definisi  komunikasi dari para ahli. Sebagai pakar komunikasi  yang  juga  ahli  politik  Prof. Dr. Harold Lasswell merumuskan suatu model  (1948)  5W  yaitu Who (Siapa), Say  What (mengatakan  apa), In  Which Channel (di  media  mana), To  Whom (kepada  siapa)  dan With  What  Effect? (dengan  efek/hasil  apa?).  Model  ini dikenal sebagai Formula Lasswell.
Model  5W  dalam  jurnalistik berkembang  menjadi    5W  1H  yaitu tambahan How ?  (bagaimana)  yang dikembangkan  oleh  Prof.  Dr.  Gail
Boardman. Kalau ditelaah lebih mendalam, Who berarti  komunikator (baca:  bisa  pejabat  publik,  anggota parlemen, menteri, gubernur, camat, dan
lain-lain).  Ia  menjadi  acuan  informasi. Say  What bermakna  pesan  atau  isi informasi (baca: dapat berupa pesan dan pernyataan  politik,  komunike,  protes, dan  lain-lain). In  Which Channel yaitu berupa  saluran  komunikasi  atau  media yang  dipergunakan  (baca:  media  cetak, media  elektronik  seperti  radio,  tv, telepon, dan lain-lain). To Whom berarti kepada  siapa  pesan  itu  ditujukan  atau siapa  penerima  isi  pesan  itu  ditujukan atau siapa penerima isi pesan komunikasi (baca: konstituen, masyarakat,  pemangku  kepentingan, dan  lain-lain).  Sedangkan With  What
Effect? berarti manfaat apa atau dampak apa  saja  yang  ditimbulkan  (baca: apakah sipenerima pesan/khalayak sudah  paham,  mengerti,  setuju  atau sebaliknya  atau  ia  merasa  tenang  atau terhibur dan mau memahami).
Tahapan  terjadinya  komunikasi ini  disebut  pula  dengan  istilah  proses komunikasi. Dalam model ini diperlukan  suatu  perencanaan  yang baik.      Dengan  kata  lain  komunikator yang  cerdas  ia  mampu  menyampaikan pesan-pesan  komunikasi  politik  dengan mempertimbangkan segala variabel sehingga  mencapai  sasaran  dan  tujuan berkomunikasi yang diharapkan.
Artinya kita mampu memberi pemahaman  dan  secara  tidak  langsung mampu  kita  pengaruh  dengan  cara-cara persuasi.
Secara  singkat  Prof.  Dr.  Carl  I. Hovland menyederhanakan definisi komunikasi  sebagai  suatu  proses  untuk mengubah perilaku orang lain (communication  is  process  to  modify the  behavior  of  other  individualism). Intinya proses komunikasi adalah kemampuan komunikator mentransformasikan simbol-simbol
berupa  lambang,  sinyal,  kata-kata, pernyataan  yang  perlu  dipahami  oleh komunikan  sehingga  ia  menuruti  apa keinginan komunikan.
Adalah  fungsi  komunikasi  yang memiliki  visi  masa  depan  ketika  ada tuntutan  untuk  melakukan  transformasi warisan sosial kepada generasi penerus. Fungsi  komunikasi  menjembatani  dan mempercepat  proses  pemindahan  nilai- nilai dan norma-norma dari komunikator  kapada  khalayak  dengan cara-cara  yang  seksama.  Dari  sisi  lain dapat  pula  dinyatakan  bahwa  fungsi komunikasi  adalah  memberi  informasi atau  mengkomunikasikan  (to  inform), melakukan  upaya  pendidikan  atau mendidik  (to  educate),  melaksanakan upaya untuk menyenangkan publik atau menghibur  (to  entertain)  dan  fungsi yang  teramat  signifikan  adalah  secara sistimatis mencoba terus mempengaruhi (to  influence)  mitra  bincang  atau khalayak.
Dengan  demikian  kepada  setiap dewan dituntut dan
diharapkan memiliki  kemampuan  berkomunikasi yang andal (communication skill) dalam segala strata. Kalau kita kembali kepada analisis  Harold  Lasswell  dalam  ” the structure and function of communication in society ” (1948) maka terdapat tiga fungsi atau tujuan komunikasi.  Yaitu,  fungsi  melakukan pengawasan (surveillance), fungsi menghubungkan  berbagai  komponen masyarakat (correlating of the
component  of  society  in  making  a response  to  the  environment) dan melakukan  upaya  pelimpahan  urusan sosial  (”transmision  of  the  social inheritance).
Dalam  konteks  ini  menjadi relevan tugas-tugas mulia dari para ahli penyuluh  dalam  kaitan  komunikasi Pembangunan. Bagaimana  petugas  di lapangan  mampu    menyerap  aspirasi masyarakat mencoba melakukan klarifikasi dengan berbagai pihak
sehingga  keinginan  masyarakat  bukan saja  tersalur  tetapi  tercapai  apa  yang mereka harapkan. Masyarakat menuntut
adanya  kesinambungan  dari  nilai-nilai atau  hasil  yang  kini  dimiliki  untuk kepentingan  masa  depan  penerusnya. Masyarakat  perlu  diajak untuk  berpikir, merasakan  dan  menyadari  hak  dan kewajibannya. Para penyuluh komunikasi pembangunan menjadi motor  dan  mediator  memperjuangkan hasrat  dan  aspirasi  masyarakat  dalam pembangunan berkesinambungan.
Pengertian  komunikasi  menurut pakar  senior  komunikasi  Prof.  Dr. Wilbur  Schramm  adalah  berasal  dari bahasa  latin communis yang  berarti umum (common) atau bersama. Berkomunikasi berarti menciptakan kebersamaan (commonnes) dengan berbagi informasi. Jadi, hakikat komunikasi  sebenarnya  adalah  upaya memberi dan menerima pesan komunikasi  untuk  menciptakan  saling pengertian. Menurut  pendapat  Prof.  Carl I. Hovland sesungguhnya komunikasi adalah  suatu  proses  sistimatis  untuk merubah perilaku orang lain (communication  is  process  to  modify the  behaviour  of  other  individualism). Oleh  karena  itu,  tolok  ukur  modernitas utamanya  bagi  penggiat  Komunikasi Pembangunan  adalah  ia  harus  memiliki visi  intelektual  (intelectual  vision), jaringan  informasi  yang  luas  atau silaturahim  (information  networking) dan  mempunyai  kapasitas  menjangkau masyarakat (acces to grassroot).  Dalam konteks keindonesiaan bagaimana dengan komunikasi pembangunan masyarakat  dapat  hidup  di  alam demokrasi secara bermartabat, sejahtera dan berkeadilan. Semoga !

## Daftar Pustaka
Aly B. 1984. Geschichte und Gegendwart der Kommunikationssysteme in Indonesien, Peter Lang,
Frankfurt  am  Mainz,  Zurich, New York. Ardial.
2009. Komunikasi  Politik. Jakarta: PT Indeks. Baran  S. 2006. Introduction  to  Mass Communication. Boston: McGraw-Hill. Berger/Chaffe. 1987. Handbook  of Communication Science. Beverly Hills, California: Sage. Bryant  J, Thompson S. 2002. Fundamental  of  Media  Effect.
New York: McGraw-Hill. Cutlip  SM et  al. 2005. Effective  Public Relations. Jakarta: Gramedia.
DeFleur D. 1991. Understanding Mass
Communication. Houghton, Mifflin. McQuaill D, Windahl S. 1996.
Communication  Models  for  the study of  mass  communications.
New York: Longman.
Nimmo  D. 2000. Komunikasi  Politik: Khalayak  dan  Efek. Bandung: Rosdakarya. Rakhmat D. 2007. Psikologi Komunikasi. Bandung: Rosdakarya. Winarso HP. 2005. Sosiologi Komunikasi Massa. Jakarta: Prestasi Pustaka.