## JURNAL KAJIAN PEMBELAJARAN DAN KEILMUAN
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023 Halaman 22- 28
p-ISSN: 2579-4299, e-ISSN: 2621-0533, DOI http://dx.doi.org/10.26418/jurnalkpk.v7i1 https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jurnalkpk
KEKUASAAN DALAM ORGANISASI POLITIK
(STUDI KASUS: KELURAHAN JAMBU KARYA)
Nurul Hayat, Muhammad Agus Hardiansyah, Abd Rojak , Amelia Wahyu Destiana , Amelia Yulianti , Marisatu Zahra , Sri Tika Mulyani
Pendidikan Sosiologi FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Article Info ABSTRACT Article history: Received: 21 November 2022 Revised: 11 April 2023 Accepted: 11 April 2023 This research was based on the fact that the village of Jambu Karya, Rajeg District, Tangerang Regency, Banten, Indonesia is harmonious, peaceful and peaceful, has no criminal problems and social problems that  exist  in  other  communities.  This  research  on  power  in  political organizations  was  carried  out  with  the  aim  of  describing  the  power that exists in the Jambu Karya sub-district, Rajeg District, Tangerang Regency,  Banten,  Indonesia.  This  research  was  conducted  at  the Jambu  Karya  village  office,  Rajeg  District,  Tangerang  Regency, Banten,  Indonesia.  The  participants  in  this  study  were  the  village heads  of  Jambu  Karya  Village,  Rajeg  District, Tangerang  Regency, Banten namely Mr. Suherman. The techniques used in this study were direct  observation  and  interviews  with  the  help  of  question  sheets. Based  on  the  observation,  the  authors  reported  that  political organisations  in  that  area  have  run  well  and  have  followed  and complied  with  the  regulations  made  by  the  government,  so that the villagers can live in peace and harmony .
Keywords:
Power,  Political  Organization, Kelurahan
Copyright © 2023 Nurul Hayat, Muhamad Agus Hardiansyah, Abd
Rojak, dst .
 Corresponding Author:
Marisatu Zahra Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Ciwaru Raya, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42117, Indonesia Email: Marisatuzahra003@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, suatu proses pembelajaran  di  mana  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  kemampuannya  untuk memperoleh  kekuatan  mental,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan dalam  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara.  Ki  Hadjar  Dewantara  (1962,  pp.  14-15) mengungkapkan pendidikan adalah usaha untuk meningkatkan budi pekerti, kekuatan batin, jiwa, akal dan jasmani. Pada saat yang sama, kekuasaan adalah pemerintahan yang birokrasinya dimiliki oleh  satu  atau  beberapa  kekuasaan.  Pendidikan  dan  kekuasaan  oleh  karenanya  sangat  erat kaitannya  dan  saling  mempengaruhi,  setiap  proses  pendidikan  selalu  terkait  dengan  kebijakan pemerintah yang menguasai kekuasaan. Kekuasaan diartikan sebagai kedudukan yang didapatkan atau diperoleh  seseorang atau  sekelompok orang  guna mengambil alih sesuai dengan  kekuatan yang didapatkan, kedaulatan ini sifatnya mutlak dan dapat mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan dalam kehidupan masyarakat bernegara.
Budiardjo (2002) mengungkapkan bahwa kekuasaan adalah kekuatan atau kewenangan yang didapatkan  oleh  individu  atau  sekelompok  orang  guna  menjalankan  kekuasaan  tersebut  sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan ini tidak boleh dijalankan dengan melebihi atas
kewenangan  yang  diperoleh  atau  kemampuan  seseorang  atau  sekelompok  orang  guna memengaruhi tingkah laku orang atau sekelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.
Surbakti  (1992)  mengungkapkan  bahwa  kekuasaan  dikatakan  sebagai  kemampuan  untuk memengaruhi  pihak  lain  dalam  berpikir  dan  berperilaku  sesuai  dengan  kehendak  yang mempengaruhi.  Pada  umumnya,  kekuasaan  ini  dapat  diartikan  sebagai  kekuasaan  golongan, kekuasaan raja, dan kekuasaan pejabat negara. Sehingga tidak salah mengartikan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan  yang  diperoleh.  Robert  Mac  Iver  (dalam  Hafidz,  2019)  mengungkapkan  kebijakan diartikan  sebagai  kemampuan  dapat  mengendalikan  perilaku  orang  lain  baik  secara  langsung dengan  jalan  memberikan  perintah  atau  tidak  langsung  dengan  menggunakan  semua  cara  yang dilakukan. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yg memerintah dan ada yang diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Dalam pemerintahan mempunyai makna  yang  berbeda:  "kekuasaan"  didefinisikan  sebagai  "kemampuan  untuk  memengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bila tidak dilakukan", akan tetapi "kewenangan" ini akan mengacu pada klaim legitimasi, pembenaran dan hak untuk melakukan kekuasaan.
Weber  (2013:  p.  22)  berpendapat  kewenangan  merupakan  suatu  peluang  yang  diperoleh individu  dan  sekelompok  yang  bertujuan  mendapatkan  suatu  kemauan  dan  kehendak  pada hubungan masyarakat, meskipun harus melawan serta menghadapi kemauan orang lain. Sehingga dari  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kewenangan  merupakan  suatu  hal  yang menakutkan  karena  harus  melemahkan  orang  lain  untuk  mengikuti  keinginannya.  Kewenangan dikatakan dapat mengikat pada pimpinan atau pada diri seseorang tersebut apabila kebijakan dapat mengikat  dalam  diri  seseorang  dan  organisasi,  dan  kebijakan  diposisikan  terhadap  individu seseorang yang memiliki hubungan sosial dengan masyarakat.
Kebijakan memiliki keeratan dengan kekuatan, kekuatan memiliki pengaruh yakni: pertama ketakutan, seseorang yang mengalami ketakutan maka akan patuh dan tunduk terhadap orang yang ditakutinya.  Kedua  kepercayaan,  hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  adanya  interaksi.  Ketiga pemujaan, seseorang yang memiliki kekuasaan maka akan dicintai oleh orang lain. Berdasarkan pada ketiga hal tersebut penguasa mengimplementasikan kekuasaannya.
Menurut Surbakti (1999) politik diartikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam  rangka  proses  pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan  yang  mengikat  tentang  kebaikan bersama  masyarakat  yang  tinggal  atau  menempati  suatu  wilayah  tertentu.  Isjwara  (1995) mengungkapkan bahwa politik  adalah salah  satu perjuangan  yang dilakukan untuk memperoleh kekuasaan  atau  sebagai  teknik  untuk  menjalankan  kekuasaan.    Sehingga  dapat  diartikan  bahwa politik  merupakan  sebuah  sarana  untuk  memperjuangkan  kekuasaan  dan  mempertahankan kekuasaan demi tujuan yang akan dicapai. Sedangkan menurut Kartono (1996) politik diartikan sebagai aktivitas atau perilaku yang menggunakan kekuasaan dalam rangka menegakkan peraturan dan keputusan yang sah dan berlaku di tengah masyarakat.
Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  karangan  dari  Poerwadarminta  (1991)  disebutkan bahwa  politik  diartikan  sebagai  pengetahuan  mengenai  ketatanegaraan  atau  kenegaraan,  seperti tata cara pemerintah, dasar-dasar pemerintahan, dan dapat pula berarti segala urusan dan tindakan atau  kebijaksanaan  mengenai  pemerintahan  suatu  negara  terhadap  negara  lain.  Politik  dan kekuasaan  terjadi  tidak  hanya  dalam  sistem  pemerintahan,  tetapi  juga  dalam  organisasi  formal, korporasi,  organisasi  keagamaan,  kelompok,  bahkan  unit  keluarga.  Politik  adalah  jaringan interaksi  manusia  dengan  kekuasaan  yang  diperoleh,  ditransfer  atau  dijalankan.  Kebijakan  juga dibuat untuk menyeimbangkan kepentingan atasan dan bawahan serta politik pada unsur pengurus.
Miles (dalam Siswanto, 2007) mengungkapkan bahwa organisasi politik sebagai proses yaitu aktor  atau  kelompok  organisasi  membangun  kekuasaan  untuk  mempengaruhi  penetapan  tujuan, kriteria atau proses pengambilan keputusan operasional dalam rangka memenuhi kepentingannya. Nelson  dan  Quick  (dalam  Wulani,  2004)  mengungkapkan  bahwa  politik  organisasi  sebagai penggunaan power dan pengaruh dalam organisasi.
Kelurahan  adalah  salah  satu  contoh  organisasi  politik  yang  berada  paling  dekat  dengan masyarakat. Kelurahan adalah salah satu lembaga aspirasi masyarakat. Disamping itu, kelurahan memiliki  peran  lainnya  yakni  sebagai  penghubung  dari  program  pemerintah  yang  akan
disosialisasikan  guna  mudah  dimengerti  dan  diterima  oleh  masyarakat.  Selain  itu,  kelurahan dijadikan sebagai ujung tombak dalam pembangunan di wilayah tersebut.
Kelurahan Jambu Karya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten sebagai salah satu contoh organisasi politik yang menerapkan kekuasaan dengan baik. Kelurahan Jambu Karya dapat dikatakan desa yang harmonis karena jauh dari permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  merasa  tertarik  untuk  mengkajinya  lebih  dalam  mengenai bagaimana  gaya  kepemimpinan  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa  sehingga  dapat mengkoordinasikan  dengan  baik  di  desanya,  selain  hal  tersebut  peneliti  juga  tertarik  untuk menjadikan penelitian ini sebagai karya tulis ilmiah berupa artikel ilmiah.
Penelitian terdahulu dilakukan oleh Salsabilah & Putri (2022) dengan judul Kekuasaan dalam Ranah Kajian Politik Organisasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Salsabilah & Putri (2022) sejalan dengan penelitian ini di beberapa bagian. Bentuk penelitian yang diperoleh adalah metode kualitatif yaitu dengan menggunakan studi literatur dan menggunakan observasi terhadap kepala desa  jambu  karya  secara  langsung.  persamaan  jenis  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  ini adalah;  1).  Objek  yang  dijadikan  sebagai  penelitian  adalah  organisasi  politik;  2).  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  ini  sama-sama  menggunakan  jenis penelitian kealitatif dengan metode deskriptif. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian  ini  adalah  teori  yang  digunakan  pada  penelitian  sebelumnya  adalah  teori  politik, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekuasaan. Fokus yang dijadikan penelitian sebelumnya adalah mengkaji secara kritis mengenai political power distribussion dalam aplikasi  di  organisasi,  sedangkan  pada  penelitian  ini  adalah  untuk  dapat  mengetahui  sistem kekuasaan dalam organisasi politik  yang berjalan di kelurahan Jambu Karya, Kecamatan Rajeg, Banten.
Penelitian terdahulu  yang kedua dilakukan oleh Afif B.P (2013) dalam skripsi  yang berjudul Komunikasi  Politik  Kiai  dalam  Memberikan  Pesan  Politik  kepada  Masyarakat  Kabupaten Situbondo.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Afif  B.P  (2013)  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif berupa komunikasi politik oleh Kiai Cholil As’ad Syamsul Arifin di Pemerintahan Jawa Timur,  dalam  pemilu  2013.  Adapun  tujuan  penulis  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap proses komunikasi politik Kiai Cholil As'ad Syamsul Arifin dalam menyampaikan pesan-pesan politik pada saat pemilihan kepala daerah Jawa Timur. Metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan  data  dengan  terjun  langsung  ke-lapangan  dengan  melalui  proses  wawancara langsung. Target sampling sebanyak 13 yang dilakukan oleh Khairul Afif B.P. Walaupun dari hasil penelitian  ini  terbukti,  jika  tokoh  masyarakat  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  perpolitikan, dalam  hal  ini  pesannya  adalah  Kiai.  Hal  itu  berdampak  kuat  pada  perolehan  suara    pemenangan Pilihan gubernur Jawa Tengah 2013. Sehingga perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian  ini  tidak melakukan teknik  pengumpulan  sampling seperti yang dilakukan oleh penelitian  terdahulu  yaitu  Khairul  Afif  B.P.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  kekuasaan dalam  organisasi  politik  khususnya  pada  kelurahan  Jambu  Karya,  Kecamatan  Rajeg  Kabupaten Tangerang.  Selain  hal  tersebut,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pengetahuan  dalam gaya kepemimpinan yang diterapkan pada kelurahan Jambu Karya serta mengetahui dampak positif dan negatif kekuasaan yang dilakukan oleh pak Suherman selaku kepala desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah  penelitian  yang  menganalisis  dan  memaparkan  suatu  kejadian,  aktivitas  masyarakat, perilaku, kejujuran, pemberian makna, pendapat seseorang atau sekelompok orang (Sukmadinata, 2017).  Penelitian  ini  memakai  penelitian  kualitatif  serta  metode  deskriptif,  yakni  untuk mendeskripsikan  secara  jelas  dan  rinci  terkait  kekuasaan  dalam  organisasi  politik  studi  kasus kelurahan Jambu Karya.
Penelitian  ini  dilakukan  di  kelurahan  Jambu  Karya,  Kec.  Rajeg,  Kab.  Tangerang,  Prov. Banten. Fokus pada observasi ini yaitu kekuasaan dalam organisasi politik studi kasus kelurahan Jambu Karya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.
Instrumen yang ada pada penelitian ini berisi hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan. Partisipan penelitian ini adalah sebagai kepala desa Jambu Karya yaitu bapak Suherman.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
Hasil yang diperoleh saat proses penelitian secara langsung, kekuasaan yang terjadi di dalam organisasi  politik  khususnya  di  kelurahan  Jambu  Karya  dapat  berjalan  dengan  baik.  Hal  yang selanjutnya  dilakukan  adalah  wawancara  kepada  kepala  desa  Jambu  Karya  yaitu  bapak  Suherman. Tujuan  dilakukannya  wawancara  adalah  dapat  melihat  secara  langsung  terhadap  kekuasaan  yang terjadi didalam organisasi politik khususnya di kelurahan jambu karya selanjutnya. Pengambilan data terakhir  yaitu  melakukan  dokumentasi  berupa  foto  saat  wawancara  berlangsung.  Dokumentasi dilakukan dengan tujuan sebagai penguatan data observasi.
Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, maka diperoleh bukti sebagai berikut ini.

## Gambar 1. Proses Wawancara dengan Bapak Lurah
Setelah  jam  kerja  selesai,  peneliti  melakukan  wawancara  kepada  bapak  Suherman  selaku kepala desa Jambu Karya. Hasil wawancara dapat dipaparkan didalam tabel berikut.
Tabel 1. Hasil Wawancara
No Teknik Tema yang muncul dari hasil wawancara 1 Wawancara 1. Kepala desa sadar tanggung jawab yang telah diamanahkan  oleh  masyarakat  selama  2 periode.
2. Kepala  desa  memilki  kepemimpinan  yang efektif  sesuai  dengan  visi  dan  nilai  yang  ia miliki. 3. Kepala  desa  melakukan  musyawarah  untuk menyelesaikan dan memutuskan suatu permasalahan  yang  ada  dalam  lingkungan masyarakat. 4. Pendekatan  menjadi  salah  satu  cara  kepala desa  untuk  mendengarkan  aspirasi  dari masyarakat.
5. Kepala  desa  berpedoman  kepada  undang- undang  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk mengatur dan mengurus desa tersebut.

## Pembahasan
Hasil  yang  diperoleh  selama  proses  penelitian  secara  langsung  menunjukkan  bahwa kekuasaan yang ada pada organisasi politik khususnya di Kecamatan Jambu Karya dapat berjalan dengan  baik.  Hal  yang  selanjutnya  dilakukan  adalah  mewawancarai  kepala  desa  Jambu  Karya yaitu  bapak  Suherman.  Wawancara  ini  bertujuan  untuk  melihat  secara  langsung  kekuatan  yang ada dalam organisasi politik, khususnya di wilayah Kabupaten Jambu Karya. Pengumpulan data terakhir dilakukan untuk dokumentasi saat wawancara berupa foto-foto. Dokumentasi disediakan untuk  mengkonfirmasi  data  pengamatan.  Hasil  dari  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  hasil penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya kekuasaan dapat mengatur jalannya organisasi politik dengan baik.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  maka penelitian ini telah sejalan dengan konsep studi politik. Dalam teori yang telah dipaparkan oleh penulis maka menurut kami sudah sesuai dengan kekuasaan dalam organisasi politik yang berada di  Desa  Jambu  Karya  Kecamatan  Rajeg,  Kabupaten  Tangerang  Banten,  teori  yang  digunakan menurut peneliti sangat relevan bagi organisasi politik. Budiardjo (2002) mengungkapkan bahwa kekuasaan  adalah  kekuatan  atau  kewenangan  yang  didapatkan  oleh  individu  atau  sekelompok orang  guna  menjalankan  kekuasaan  tersebut  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan, kewenangan  ini  tidak  boleh  dijalankan  dengan  melebihi  atas  kewenangan  yang  diperoleh  atau kemampuan  seseorang  atau  sekelompok  orang  guna  memengaruhi  tingkah  laku  orang  atau sekelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.
Secara umum dipahami bahwa dalam mempelajari kekuasaan dan politik diperlukan untuk memahami  ke-lima  konsep  studi  politik  diantaranya:  (1)  Teladan,  dalam  secara  tradisional, masyarakat  mengeksploitasi  masalah  hukum  untuk  mencapai  kepuasan  mereka  cara  tersebut dianggap  prioritas  progresif  kepentingan  umum  dalam  masalah  ini  sering  digambarkan  sebagai harapan  yang  dibutuhkan  dalam  sifat  ideal  dan  dinamis  seperti:  kesetaraan,  kebenaran  dan kepuasan.  Kepentingan  umum  memiliki  pemaknaan  yang  luas  yakni  kehendak  yang  bersifat umum; (2) Institusi, Weber mengungkapkan  bahwa institusi merupakan lembaga legislatif yang berkaitan dengan organisasi. Pandangan Weber tentang organisasi  negara berpandangan  hukum yang formal dan bersifat statis. Negara menerima hak yang lebih dalam menggunakan kekuatan. Namun, cara yang dilakukan ini hanya valid terutama untuk kondisi saat ini di beberapa negara yang telah memiliki diferensiasi pekerjaan, dengan perbatasan jelas dan menetap; (3) Kekuatan, menurut  Robson  ialah  pertanyaan  parlemen  ialah  tindakan  mencari  dan  untuk  mendapatkan kekuasaan  atau  sebagai  lawan  dari  kekerasan.  Kekuasaan  merupakan  keterampilan  seseorang mempengaruhi yang lain. (4) Nasionalis, adapun menurut David Easton permasalahan mengenai legislatif  adalah  atribusi  menentukan  properti  di  bawah  kekuasaan  dan  pembatasan  masyarakat umum.  Di  sisi  lain,  seperti  yang  ditekankan  oleh  Harold  Lasswell,  pertanyaan  hukumnya  yaitu siapa  yang  mendapatkan  apa  dan  kapan  serta  bagaimana  mendapatkan  hadiahnya.  Masalah  tata kelola cenderung dilihat sebagai bentuk serta penerapan pendekatan publik. Kelemahan dari garis pemikiran ini adalah bahwa pihak berwenang didefinisikan sebagai metode dan kompetisi wasit antara  kekuatan  politik  yang  berbeda  untuk  strategi  publik  terbaik  tanpa  menempatkan kepentingan  mereka  sendiri  sebagai  pusat.  (5)  Perebutan  Kekuasaan.  Pandangan  penegasan menunjukkan bahwa masalah legislatif merupakan aksi yang bertujuan untuk memengaruhi orang lain dengan cara melalui pendekatan yang mendalam untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat menimbulkan adanya pemberontakan dari masyarakat.  Kelemahan akan cara yang dipertahankan ini adalah bahwa tidak semua konflik memiliki dimensi politik.
Berdasarkan hasil observasi, kekuasaan yang terjadi didalam organisasi politik khususnya di kelurahan Jambu Karya. Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Banten, berjalan dengan baik. Kekuasan yang terjadi di kelurahan Jambu Karya dilakukan sesuai dengan “porsinya” dan tidak berlebihan.  Sehingga  hal  tersebut  dapat  sejalan  dengan  teori  kekuasaan  dari  Foucault  (dalam Siregar: p.10) yang menyatakan bahwa kebijakan tidak dijalankan dari atas dengan cara represif dan negatif, melainkan kebijakan merupakan sekelompok pola hubungan yang terbuka. Kekuasaan dapat dikatakan berbeda dengan institusi, struktur, atau kekuatan tertentu yang dimiliki seseorang atau  sekelompok  tertentu  yang  mana  konsep  kekuasaan  Foucault  berbeda  dengan  pandangan Marxis  atau  Weberian.  Bagi  Foucault,  kekuasaan  tidak  dipahami  sebagai  properti,  kepemilikan,
atau hak istimewa yang dapat dimiliki oleh sekelompok kecil orang. Sehingga kekuasaan dalam ini  bukan  merupakan  fungsi  dominasi  suatu  kelas  yang  didasarkan  penguasaan  atas  ekonomi Marxis  atau  manipulasi  ideologis,  dan  tidak  dimiliki  berdasarkan  karisma  Weberian.  Tentu  saja menurut  Foucault,  kekuasaan  dalam  hal  ini  harus  dilihat  sebagai  multifaset  atau  relasi  yang beragam dan disebarluaskan melalui beberapa jaringan. Jika dilihat dari konsep kekuasaan yang dimiliki  oleh  Foucault,  Kepala  desa  Jambu  Karya  juga  menerapkan  didalam  dirinya  bahwa kekuasaan yang ia miliki adalah suatu tanggung jawab yang tidak boleh di salah gunakan. Ia juga berpendapat bahwa sebagai seorang pemimpin harus memilki sikap yang tegas dan bijak  dalam arti perlu memegang tanggung jawab sepenuhnya yang telah diberikan.
Berdasarkan  pada  hasil  pengamatan  yang  telah  dilakukan,  kepemimpinan  yang  diterapkan oleh  bapak  Suherman  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  indikator  yang diungkapkan  oleh  Kartono  (2008:32)  yaitu  gaya  kepemimpinan  meliputi:  mampu  mengambil keputusan secara bijak; mampu memotivasi sekelompok atau perseorangan; mampu komunikasi untuk  memecahkan  suatu  persoalan;  kemampuan  dalam  mengendalikan  diri  dan  bawahan, tanggung jawab, dan kemampuannya dalam meredam emosional.
Baron de Montesquieu (dalam de L’esprit des lois 1748) mengungkapkan bahwa kekuasaan dapat  menjadi  beberapa  golongan  yang  pada  saat  ini  diketahui  dengan  sebutan  Trias  politik. Beberapa  golongan  yang  dimaksud  diantaranya  yaitu  kewenangan  legislatif,  kewenangan eksekutif,  dan  kewenangan  yudikatif.  Pada  golongan  mendapatkan  tugasnya  masing-masing. Kewenangan  legislatif  dapat  memiliki  peran  untuk  menyusun  aturan  perundang-undangan. Kewenangan eksekutif memiliki peran dan menjalankan aturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan  yudikatif  memiliki  peran  memberikan  keadilan  pada  orang  yang  melakukan pelanggaran. Setiap kelurahan adalah bagian dari Negara maka peraturan untuk setiap kelurahan sudah pasti diatur oleh undang-undang yang disiapkan oleh Negara dan sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat.
Bentuk  kemampuan  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  bapak  Suherman  adalah dengan  cara  bermusyawarah.  Kemampuan  memotivasi  dan  kemampuan  komunikasi  dilakukan saat sosialisasi kepada masyarakat. Kemampuan mengendalikan bawahan diterapkan ketika bapak Suherman berada didalam lingkungan organisasi politik yaitu kelurahan. Bentuk tanggung jawab yang  dilakukan  oleh  bapak  Suherman  adalah  dengan  menjaga,  melindungi  dan  mengayomi masyarakat desa Jambu Karya. Terakhir, kemampuan mengendalikan emosional diterapkan ketika bapak Suherman menenangkan warganya yang sedang berada dalam keributan.
Berdasarkan observasi yang ditemukan oleh tim peneliti, tidak ditemukan suatu permasalahan sosial didalam masyarakat. Kehidupan yang ada di dalam desa tersebut berjalan dengan harmonis. hal tersebut membuktikan bahwa bapak Suherman telah menjalankan tugasnya dengan baik dan berhasil dalam mengemban amanah. Sehingga sebagai seorang pemimpin harus bisa memahami tanggung  jawabnya  terhadap  tugas,  peran,  dan  fungsinya  sebagai  pemimpin  agar  mampu mengkoordinir warganya secara bijak dan adil

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kekuasaan  memiliki  keeratan  dengan  kekuatan,  dan  kekuatan  memiliki  pengaruh,  yakni: Pertama ketakutan, seseorang yang mengalami ketakutan maka akan patuh dan tunduk terhadap orang  yang  ditakutinya.  Kedua  kepercayaan,  hal  tersebut  dapat  terjadi  karena  adanya  interaksi. Ketiga  pemujaan,  seseorang  yang  memiliki  kekuasaan  maka  akan  dicintai  oleh  orang  lain. Berdasarkan  hasil  observasi,  kekuasaan  yang  terjadi  didalam  organisasi  politik  khususnya kelurahan  Jambu  Karya  berjalan  dengan  baik.  Sehingga  secara  umum  dipahami  dalam mempelajari  kekuasaan  dan  politik  diperlukan  untuk  memahami  ke-lima  konsep  tersebut  yakni studi politik, teladan, insitusi, kekuatan, nasionalisme, dan perbuatan kekuasaan.
Kelemahan dalam penelitian ini yaitu masih kurangnya sumber bacaan mengenai kekuasaan dalam  organisasi  politik  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  guna  mendapatkan  hasil  yang diinginkan.  Sedangkan  kelebihan  dalam  penelitian  ini  mengunakan  metode  kualitatif  dengan melakukan teknik wawancara dan studi literatur sehingga mendapatkan hasil yang jelas, lengkap, rinci yang diperoleh sesuai dengan keadaan.
Saran  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  rujukan  khususnya  bagi  para  pembaca untuk bisa menerapkan sikap kepemimpinan yang ada dalam lingkungan masyarakat dan sebagai upaya  agar  sifat  yang  dimiliki  oleh  seorang  pemimpin  harus  bisa  mencerminkan  diri  menjadi pemimpin  yang  baik,  dan  tentunya  sebagai  seorang  pemimpin  harus  patuh  terhadap  peraturan pemerintah yang bisa berlaku adil dalam setiap mengambil keputusan secara musyawarah. Oleh karena  itu,  saran  ini  diharapkan  bagi  para  pembaca  untuk  dapat  memberikan  perbaikan  atau masukan kepada penulis mengenai penelitian serta gambaran wawancara, sehingga hal ini akan membuat  para  peneliti  lainnya  dapat  memperoleh  saran  dan  masukan  yang  lebih  baik  di  dalam menyelesaikan tugas penelitian untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afif, B.P. (2013 ). Komunikasi Politik Kiai Dalam Penyampaian Pesan Politik Kepada Masyarakat. Kabupaten Situbondo.
Brennan, C. (2020). Max Weber on Power and Social Stratification: An Interpretation and Critique . Routledge.
Budiardjo, P. M. (2002). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.
De Montesquieu, B. (1748). The Spirit of Laws. Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik (diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam). Nusa Media.
Gunawan, H. (2012). Politik Organisasi Dan Dampaknya Terhadap Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja, Kinerja Dan Organizational Citizenship Behavior (OCB). JMM: Jurnal Manajemen Maranatha , 12 (1), 13-23. https://doi.org/10.28932/jmm.v12i1.17
Isjwara, F. (1995). Pengantar Ilmu Politik . Bina Cipta.
Kartono, K. (1996). Pendidikan Politik . Mandiri Maju.
Kartono, K. (2008). Pemimpin Dan Kepemimpinan . Raja Grafindo Persada.
Poerwadarminta, W.J.S. (1991). Kamus Umum Bahasa Indonesia . Balai Pustaka.
Restu, (2021). Teori Kekuasaan: Pengertian, Legitimasi, dan Sumber Kekuasaan . https://www.gramedia.com/literasi/teori-kekuasaan/
Salsabilah, W., & Putri, R.Y (2022). Kekuasaan Dalam Ranah Kajian Politik Dan Organisasi. Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Setiadi, E., & Kolip U. (2011). Pengantar Sosiologi : Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi dan Pemecahannya . Kencana.
Siregar, M. (2021). Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault. Juispol: jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, 1 (1), 10. http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v1i1.1560
Siswanto, (2007). Politik Dalam Organisasi: Suatu Tinjauan Menuju Etika Berpolitik. JMPK: Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 10 (4), 159-165.
Soekanto, S. (2006). Sosiologi Suatu Pengantar. Radja Grafindo Persada.
Surbakti, R. (1999). Memahami Ilmu Politik. Gramedia Widia Sarana Indonesia, hlm. 1
Syaodih, S.N. (2017) Metode Penelitian Pendidikan. Remaja Rosdakarya.
Webber, M. (1946). Essay in Sociology : Oxford Univercity Press.