## Politisasi Senat Akademik dan Relasinya dengan Konflik Kepentingan dan Perilaku Korupsi di Perguruan Tinggi
Lucky Lhaura Van F.C, Afred Suci, Charles Simabura, Alexsander Yandra, Emy Sadjati, Adrian Faridhi, Prama Widayat Universitas Lancang Kuning National Taiwan University of Science and Technology Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Universitas Lancang Kuning Universitas Lancang Kuning Universitas Lancang Kuning Universitas Lancang Kuning
lucky@unilak.ac.id; d10708806@mail.ntust.edu.tw, charles@unand.ac.id, alexsy@unilak.ac.id, emy_mnhunilak@yahoo.co.id, adrian@unilak.ac.id, pramawidayat@unilak.ac.id

## Abstract
Studies about the politization of academic senate at higher education institutions in corruption control  and  prevention  system  are  scarce.  Framed  by  collective  action,  power  balance,  and bureaucratic transparency theories, this research aims to examine the effect of power imbalance due to double position of structural and academic senate leaders, and the dominance of ex-officio elements  regarding  to  conflict  of  interests  and  corruptive  behavior.  The  result  reveals,  the conflict  of  interests  elicited  by  the  power  imbalance  generated  corruptive  behavior  in  HEIs, especially in terms of policy corruption. In practical terms, nepotism and transactional patterns were the most common acts of corruption.
Keywords: Academic Senate, Conflict of Interest, Corruptive Behavior, Collective Action, Power Balance, Higher Education Institution

## Abstrak
Studi terkait politisasi senat akademik dalam sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di perguruan tinggi masih sangat jarang dilakukan. Sehingga, penelitian ini bertujuan menguji dampak ketidakseimbangan kekuasaan akibat praktik rangkap jabatan pimpinan struktural dengan  pimpinan  senat  akademik,  dan  dominasi  unsur ex-officio dalam  komposisi  senat akademik terhadap konflik kepentingan dan perilaku korupsi di perguruan tinggi. Teori yang digunakan adalah teori tindakan kolektif, keseimbangan kekuasaan dan transparansi biro- krasi, Pengumpulan data dilakukan secara daring dan dianalisis menggunakan teknik des- kriptif, t-test, ANOVA, mediasi dan moderasi Hayes PROCESS. Hasil penelitian menyimpulkan, konflik kepentingan akibat ketidakseimbangan kekuasaan menyebabkan munculnya perilaku koruptif  di  perguruan  tinggi,  khususnya  di  ranah  kebijakan.  Sedangkan  di  ranah  praktis, nepotisme dan pola transaksional menjadi dua perbuatan korupsi yang paling sering terjadi di perguruan tinggi.
Kata  kunci: Senat  Akademik,  Konflik  Kepentingan,  Perilaku  Korupsi,  Tindakan  Kolektif, Keseimbangan Kekuasaan, Perguruan Tinggi

## Pendahuluan
Korupsi di sektor pendidikan – di ber- bagai  level  institusi  pendidikan – bukan merupakan  hal  baru.  Data  survei  global dalam Global  Corruption  Barometer (Transparency  International,  2013)  pada 114 ribu responden di 107 negara, mem- perlihatkan bahwa lebih dari 41% respon- den  mempersepsikan  adanya  perilaku korup  dan  sangat  korup  pada  sistem pendidikan  di  masing-masing  negaranya. Kompleksitas  permasalahan  korupsi  di perguruan tinggi diakibatkan oleh keterli- batan  banyak  sekali  aspek-aspek  yang sifatnya abstrak, sulit dideteksi dan diukur dengan  perspektif  hukum  pidana,  serta sebagian dari perilaku tersebut justru dile- galisasi dalam sejumlah peraturan internal yang  mengakibatkan  munculnya  indikasi korupsi  sistemik.  Misalnya,  pungutan- pungutan  di  luar  SPP,  yang  berpotensi disalahgunakan  oleh  oknum  pengelola kampus dengan mengatasnamakan keper- luan  akademik  penunjang  mahasiswa. Cukup banyak jenis perilaku koruptif lain yang  diidentifikasi  terjadi  di  perguruan tinggi,  mulai  dari  korupsi  akademik (seperti  plagiarisme,  perjokian  penulisan ilmiah,  manipulasi  penelitian,  dan  lain- lain),  manipulasi  data-data  akreditasi, nepotisme,  manipulasi  anggaran,  peng- gelembungan  biaya  pendidikan  dan operasional  pendidikan,  hingga  kepada sextortion ,  sebuah  fenomena  di  mana transaksi  seksual  dilakukan  sebagai  alat tukar penyuapan dan gratifikasi
(Chapman & Lindner, 2016; Daniel, 2016; Kirya, 2019).
Kajian-kajian  korupsi  dan fraud perguruan  tinggi  sejauh  ini  lebih  banyak difokuskan pada objek dan subjek korupsi di perguruan tinggi (Chapman & Lindner, 2016; Kirya, 2019; Seniwoliba & Boahene, 2015),  dampak  korupsi  (Bai  et  al.,  2014; Daniel,  2016),  serta  strategi  pencegahan- nya  seperti  penguatan  penjaminan  mutu
(Martin, 2016; Suci,  2017),  kontrol inter- nal  (Sofyani  et  al.,  2021),  dan  penerapan whistleblowing (Dorasamy, 2013; Hapsari & Seta, 2019). Adapun dari sisi pencegah- an, studi terdahulu memfokuskan pada im- plementasi good governance, transparansi, dan  akuntabilitas  di  perguruan  tinggi (Milad  et  al.,  2019;  Nurunnabi,  2016; Putra,  2017;  Salahudin  et  al.,  2019; Thomas,  2009).  Sementara  itu,  sejumlah studi  menunjukkan  adanya  keterkaitan antara konflik kepentingan terhadap mun- culnya perilaku korupsi di perguruan ting- gi  (Suci  et  al.,  2020).  Namun  demikian, konflik  kepentingan  spesifik  seperti  apa yang  muncul  akibat  polemik  penerapan kekuasaan pelaksana akademik (pimpinan perguruan  tinggi)  dengan  pengawas  aka- demik (senat akademik) melalui sistem ex- officio serta  potensi  relasionalnya  terha- dap perilaku korupsi di perguruan tinggi, hingga saat ini belum pernah dikaji secara empiris.
Landasan berpikir awal studi ini me- rujuk  kepada  studi  kualitatif  eksploratif yang dilakukan oleh Suci et al. (2020) yang menyimpulkan  bahwa  praktik ex-officio, yaitu komposisi keanggotaan senat akade- mik  sebagai  pengawas  dirangkap  oleh pimpinan pelaksana akademik di perguru- an  tinggi,  rentan  mengakibatkan  terjadi- nya  konflik  kepentingan  sehingga  berpo- tensi  menimbulkan  perilaku  koruptif dalam  tata  kelola  perguruan  tinggi.  Hasil penelitian  tersebut  merekomendasikan untuk  dilakukannya  kajian  empiris  pada fenomena praktik sistem politik ex-officio pada penerapan model senat akademik di perguruan tinggi.
Kajian  ini  menjadi  penting  oleh karena keberadaan senat akademik, sesuai dengan  dasar  hukum  pelaksanaannya, yaitu  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2014  Tentang Penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi  Dan Pengelolaan  Perguruan  Tinggi  (2014) (selanjutnya  ditulis  PP  4/2014)  serta
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan  Organisasi  Perguruan  Tinggi  (2014) selanjutnya ditulis Permendikbud 139/2014),  merupakan  badan  normatif tertinggi di perguruan tinggi serta menjadi unsur  pengawas  pelaksanaan  akademik oleh unsur pimpinan perguruan tinggi. Di dalam kedua dasar hukum tersebut, unsur pimpinan secara otomatis menjadi bagian dari unsur senat akademik ( ex-officio ).
Bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), secara jelas telah dilarang unsur pimpinan merangkap  menjadi  ketua  dan  sekretaris senat  akademik  untuk  menghindari  kon- flik  kepentingan  di  antara  kedua  posisi yang  berbeda  tersebut.  Namun  dalam praktiknya,  beberapa  pimpinan  PTN masih  mempraktikkan  rangkap  jabatan kedua  posisi  tersebut.  Selain  itu,  struk- turisasi  organ  senat  akademik  juga bervariasi  di  antara  PTNBH,  non-PTNBH, dan  terutama  PTS.  Tidak  sedikit  kampus yang membatasi fungsi pengawasan senat akademik  hanya  sekadar  memberikan pertimbangan  atau  sebatas  mengetahui program kerja dan pelaksanaannya tanpa memiliki  wewenang  untuk  memberikan masukan,  menyetujui,  mengevaluasi,  dan meminta pertanggungjawaban.
Permasalahan  lain  adalah  ketidak- seimbangan komposisi keanggotaan senat akademik yang didominasi oleh unsur ex- officio dibandingkan  dengan  unsur  yang lebih  independen,  seperti  utusan  dosen, guru besar, mahasiswa, dan unsur lainnya. Permasalahan  makin  kompleks  terjadi  di Perguruan  Tinggi  Swasta  (PTS),  karena meskipun  diatur  dalam  regulasi  yang sama,  pada pasal 31 PP 4/2014, hak me- nyusun tata organisasi di PTS diserahkan kepada  badan  penyelenggara  (yayasan) dan  pimpinan  PTS  bersangkutan.  Akibat- nya, rangkap jabatan pimpinan PTS seba- gai  pelaksana  akademik  (termasuk  ang- garan  akademik)  dan  ketua/sekretaris
senat  akademik  sebagai  pengawas  pelak- sanaan  akademik  (termasuk  anggaran) menjadi  sangat  masif  terjadi,  sehingga berpotensi  menjadi  konflik  kepentingan yang  dapat  menjurus  kepada  perilaku korupsi yang sistemik di perguruan tinggi. Kondisi  tersebut  diperburuk  dengan adanya  ketidakseimbangan  suara  antara unsur ex-officio yang dominan dibanding- kan  unsur  independen  dalam  komposisi keanggotaan senat akademik.
Situasi  tersebut  telah  diindikasikan dalam riset Suci et al. (2020), namun seca- ra  empiris  masih  perlu  dilakukan  penda- laman dan pengujian dampak sistem senat akademik  tersebut  terhadap  munculnya konflik kepentingan dan perilaku korupsi, baik  korupsi  di  ranah  kebijakan  maupun praktis  di  perguruan  tinggi.  Oleh  karena itu,  tujuan  utama  penelitian  ini  adalah mengkaji  pengaruh  politik  sistem  senat akademik  terhadap  potensi  munculnya konflik kepentingan dan efek turunannya pada perilaku korupsi di perguruan tinggi di Indonesia.
Korupsi di perguruan tinggi, menurut Osipian  (2009),  merupakan  sebuah  feno- mena global yang sudah diketahui secara luas  namun  cukup  sulit  untuk  dijelaskan secara teoretis. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menjelaskan perilaku oknum pimpinan  perguruan  tinggi  yang  cende- rung  melakukan  barikade  tindakan-tin- dakan  koruptifnya  dengan  mengkooptasi sistem  pengawasan  senat  akademik  agar memiliki porsi kekuasaan yang lebih besar dengan  menggunakan  pendekatan  teori tindakan kolektif ( collective action theory ), transparansi birokrasi ( bureaucratic transparency  theory ),  dan  teori  keseim- bangan kekuasaan ( power balance theory ) yang digunakan untuk menjelaskan solusi terhadap permasalahan penelitian ini.

## Tinjauan Pustaka
Konflik Kepentingan dan Perilaku Korupsi di Perguruan Tinggi dari Perspektif Teori Tindakan Kolektif, Keseimbangan Kekuasaan, dan Transparansi Birokrasi Definisi  korupsi  oleh  Transparency International  (2013)  adalah  penyalah- gunaan  kekuasaan  untuk  kepentingan atau keuntungan pribadi – di mana dalam konteks  penelitian  ini  definisi  tersebut mencakup baik yang terjadi di perguruan tinggi negeri maupun swasta (Chapman & Lindner, 2016). Telah menjadi pemaham- an bersama bahwa tindakan korupsi sulit dilakukan  secara  perseorangan.  Oleh karena  itu,  pendekatan  teori  tindakan kolektif ( collective action theory ) menjadi tepat untuk menjelaskan perilaku koruptif di dalam sebuah sistem/organisasi.
Mancur  Olson  (1989)  merupakan pencetus istilah tindakan kolektif, menya- takan  bahwa  jika  sekelompok  individu yang  memiliki  kepentingan  rasional  dan pribadi  menyadari  bahwa  mereka  dapat memperoleh  suatu  manfaat  dari  sebuah tindakan  politis  tertentu,  maka  mereka dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapainya. Oleh Vanni (2014), dinyata- kan  lebih  lanjut  bahwa  tindakan  kolektif ini  terkait  dengan  modal  sosial  yang dimiliki  setiap  individu  yang  berkaitan dengan  pengaturan  sumberdaya  kolektif yaitu: (1) saling mempercayai dalam ber- interaksi;  (2)  terjadi  pertukaran  timbal balik;  (3)  membentuk  aturan  bersama yang  memuat  norma  dan  sangsi;  (4) terjadi  jejaring  hubungan  yang  saling terkait.
Jika teori tersebut diimplementasikan dengan tujuan baik, maka tentu tidak men- jadi permasalahan, karena akan memper- baiki  sebuah  sistem  berorganisasi  yang benar.  Namun  dalam  konteks  penelitian ini, penerapan teori tindakan kolektif ter- sebut juga dapat menggambarkan terjadi- nya  perilaku  koruptif  yang  dilakukan
sekelompok  orang  “berkuasa” di  dalam organisasi publik, seperti perguruan ting- gi, untuk menciptakan sebuah sistem tata kelola organisasi yang dapat membarikade dan menjustifikasi perilaku-perilaku koruptif  di  dalamnya.  Kondisi  ini  akan menimbulkan korupsi yang sistemik atau institusional – bentuk korupsi yang dilaku- kan di dalam struktur dan sistem organi- sasi sehingga memberikan kesan legal/sah untuk  dilakukan  (Light,  2013).  Hal  ini relevan  dengan  pendapat  (Meier,  2004) bahwa  korupsi  di  lembaga  pendidikan dapat  terjadi  di  tingkat  politis  dan administratif.  (Kirya,  2019)  menyatakan bahwa korupsi di level ini sudah menjadi fenomena yang umum terjadi di perguru- an  tinggi,  seperti  nepotisme,  kolusi,  dan favoritisme  dalam  tata  kelola  perguruan tinggi,  termasuk  di  Indonesia,  namun ironisnya  masih  sangat  jarang  dikaji secara ilmiah karena masih dianggap tabu dan  “berisiko”  untuk  didiskusikan,  ter - utama  dengan  adanya  fenomena  sistem oligarki  yang  sangat  kuat  di  struktur kepemimpinan, khususnya di PTS (Suci et al., 2020).
Menginterpretasi  apa  yang  ditulis oleh  Ghufron  (2014),  suatu  sistem  yang korup  terjadi  ketika  individu  yang  men- jalankan  sistem  itu  juga  bermental  dan berperilaku  korup.  Maka  ketika  korupsi sudah  bersifat  sistemik,  sulit  bagi  pihak- pihak di dalamnya untuk berani mengung- kap  tindakan  koruptif  yang  dilakukan oknum-oknum  di  dalam  organisasi ( whistleblowing ) karena adanya kecemas- an  akan  terjadinya  pembalasan  dari  para “penguasa  sistem”.  Dalam  buku  berjudul “ Dark  Academia:  How  Universities  Die ,” yang ditulis oleh Fleming (2021), seorang professor di bidang kajian organisasi dari Australia,  menuliskan  bahwa  salah  satu gejala rusaknya tata kelola kampus adalah ketika kritik dari dosen dianggap sebagai bentuk  oposisi  yang  “egois  dan  tidak bersyukur”  sehingga  kelompok  pengritik
ini  dilabel  sebagai trouble  maker yang patut  dibalas  dengan  pengucilan  atau “dihukum” dengan “penugasan -penugasan yang  tidak  menarik”.  Ketika  ini  terjadi, tentu  fenomena  ini  dapat  dikategorikan sebagai  “ logical  fallacy ”  atau  sesat  pikir dalam upaya membangun good university governance .  Sudah  semestinya  kritik konstruktif – yang berasal dari rasa cinta dan memiliki – diberdayakan dalam upaya perbaikan tata kelola kampus, dan bukan sebaliknya justru dianggap sebagai lawan yang  harus  dibungkam  dan  disingkirkan. Maka  peran  pengawas  independen  men- jadi  sangat  krusial  di  dalam  organisasi publik seperti perguruan tinggi. Dalam hal ini,  PP  4/2014  dan  Permendikbud 139/2014  telah  mengamanatkan  fungsi pengawasan kepada senat akademik yang merupakan  badan  normatif  tertinggi dalam  struktur  pemerintahan  perguruan tinggi.  Oleh  karena  sistem  kolegialisme yang dianut mayoritas perguruan tinggi di Indonesia, maka orang-orang yang duduk di  dalam  sistem,  baik  sebagai  pimpinan maupun pengawas mayoritasnya merupa- kan dosen (Suci, 2017).
Episentrum permasalahan penelitian ini  yang  tekait  dengan  kedua  landasan hukum tata kelola perguruan tinggi terse- but  terletak  pada  poin  unsur  struktur keanggotaan  senat  akademik  dari ex- officio (pimpinan  pelaksana  akademik) dan larangan bagi ex-officio untuk merang- kap  sebagai  ketua  dan  sekretaris  senat akademik  (bagi  PTN),  serta  kebebasan bagi PTS untuk menyusun sendiri struktur organisasinya (pimpinan dan senat akade- mik).  Meskipun  telah  dilarang,  namun sejumlah PTN masih menerapkan rangkap jabatan  pejabat ex-officio dengan  ketua dan sekretaris senat akademik. Ketiadaan kewajiban  yang  mengatur  keseimbangan antara  suara  independen  (non-pejabat struktural) yang dapat berasal dari dosen, guru  besar,  mahasiswa,  alumi,  dan  seba- gainya, dengan suara ex-officio menyebab-
kan  munculnya  ketidakseimbangan  ke- kuasaan akibat suara didominasi oleh ex- officio .  Ketidakseimbangan  kekuasaan  ini jauh  lebih  kompleks  di  lingkup  PTS,  di mana  tidak  saja  jumlah  suara ex-officio jauh lebih dominan dari suara independen, namun  mayoritas  pimpinan  PTS  juga merangkap sebagai ketua/sekretaris senat akademik.  Sebagai  dampaknya,  petinggi pelaksana  akademik  adalah  orang  yang sama dengan petinggi senat akademik. Jika dianalogikan, fenomena ini serupa dengan seorang presiden yang merangkap sebagai ketua DPR.
Power  tends  to  corrupt,  and  absolute power  corrupts  absolutely. Sebuah  frasa dari John Emerich Edward Dalberg Acton (1834-1902), yang menjadi pedoman bagi para pegiat antikorupsi, tampaknya sesuai untuk  menggambarkan  potensi  absolut- isme  kekuasaan  yang  terjadi  di  lingkup perguruan tinggi di mana terjadi ketidak- seimbangan  kekuasaan  antara  pimpinan pelaksana  akademik  (rektor,  dekan,  dan para  wakilnya)  dengan  pengawas  akade- mik  (senat).  Otoritarianisme  kampus  ini, menurut (Fleming, 2021), merupakan sa- lah satu indikator fenomena “ Darkocracy ,” di  mana  alih-alih  menjalankan  asas  kole- gialisme  dalam  tata  kelola  kampus,  para pimpinan  justru  lebih  suka  menerapkan “ top down management style ” yang cende - rung mengekang munculnya iklim diskusi dan perdebatan dalam mengelola organi- sasi  kampus  serta  adanya  upaya  untuk memperbesar diskresi  yang  dimiliki  para pimpinan tersebut seiring dengan kenaik- an posisinya dalam hirearki kekuasaan.
Dalam konsep trias politica oleh John Locke  dan  Mostesquieu  (Donina  et  al., 2015), sangat penting adanya pembagian kekuasaan  dalam  tata  kelola  organisasi untuk mencegah penumpukan kekuasaan yang  terlalu  besar  di  tangan  satu  orang atau  kelompok  tertentu  karena  dapat menimbulkan tirani kekuasaan (Hamilton et al., 2009). Dalam praktiknya, tiga fungsi
kekuasaan  yaitu  eksekutif,  legislatif,  dan yudikatif  ini  berbeda,  tidak  saling  men- campuri, namun tetap terdapat fungsi kon- trol di antara ketiganya. Dengan pemisah- an  ini  maka  akan  terjadi check  and balances (Munzhedzi, 2017).
Dalam konsep transparansi birokrasi, ditegaskan bahwa di sebuah badan publik tidak diperkenankan adanya praktik ano- nimitas,  kebebasan  pimpinan  melakukan segala  sesuatu  tanpa  pengawasan,  dan pengekangan  demokratisasi  tata  kelola. Intinya,  sosok  pemimpin  dan  tata  kelola- nya harus mampu mencerminkan aspirasi dan  kepentingan  organisasi  dan  seluruh anggotanya (Fenster, 2015). Sebagaimana yang  dinyatakan  oleh  Hood  (2007) mengenai konsep transparansi tidak lang- sung ( indirect transparency ), senat akade- mik, dalam hal ini, menjadi perpanjangan tangan  kontrol  publik  yang  mewakili  ke- pentingan  seluruh  warga  kampus  terha- dap  pengawasan  perilaku  dan  kinerja jajaran pimpinan di perguruan tinggi.

## Rumusan Masalah
Bagaimana  pola  politisasi  senat  aka- demik  yang  menimbulkan  ketidakseim- bangan  dan  pemusatan  kekuasaan  bisa berpotensi  menimbulkan  konflik  kepen- tingan dan perilaku korupsi di perguruan tinggi?  Dengan  menindaklanjuti  hasil penelitian Suci et al. (2020), penelitian ini menjadi  yang  pertama  dalam  menguji secara empirik keterkaitan variabel-varia- bel tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan  untuk  menjawab  pertanyaan utama  penelitian  sebagai  berikut:  Perta- ma, Q1 : Bagaimana persepsi dosen terha- dap  praktik  sistem  senat  akademik  di perguruan  tinggi  Indonesia?;  Kedua, Q2 : Bagaimana  problem  sistem  senat  akade- mik  tersebut  bisa  berdampak  pada  mun- culnya  konflik  kepentingan  dan  perilaku korupsi di perguruan tinggi di Indonesia?

## Hipotesis Penelitian
Pengaruh Sistem Senat Akademik terha- dap Konflik Kepentingan dan Perilaku Korupsi di Perguruan Tinggi
Konflik  kepentingan  merupakan  si- tuasi  di  mana  kepentingan  atau  tujuan pribadi seseorang, yang oleh karena jabat- annya,  dapat  memengaruhi  pelaksanaan tugas-tugas  resminya  (Smith  &  Williams- Jones,  2009).  Konflik  kepentingan  sangat erat kaitannya dengan struktur tata kelola organisasi di perguruan tinggi (Wessels & Sadler,  2021).  Maka  menurut  (West, 2006), untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, perlu adanya pemisahan ke- pentingan dan penyeimbangan kepenting- an/kekuasaan.  Sementara  itu,  sulit dipungkiri  bahwa  sistem ex-officio dalam struktur  senat  akademik,  sebagaimana yang diuraikan, sangat berpotensi menim- bulkan konflik kepentingan antara kekua- saan  pelaksana  dengan  pengawasan  di perguruan  tinggi,  karena  terjadi  rangkap kekuasaan  oleh  orang  yang  sama  atau setidaknya  didominasi  oleh  orang-orang yang  sama  pada  kedua  fungsi  kekuasaan tersebut.  Dengan  demikian  dapat  ditarik hipotesis berikut:
H1 Pimpinan struktural perguruan tinggi yang  merangkap  sebagai  pimpinan senat  akademik (a) dan  dominasi keanggotaan ex-officio dalam struktur senat akademik (b) akan menimbul- kan  konflik  kepentingan  dalam  tata kelola organisasi perguruan tinggi. Sementara  itu,  konflik  kepentingan menjadi  salah  satu  alasan  terjadinya  ba- nyak kecurangan dan korupsi di perguru- an tinggi (Piecuch et al., 2020; West, 2006; Wijayanti  &  Selawati,  2020)  (TII,  2017;). Maka  salah  satu  cara  untuk  mencegah korupsi di perguruan tinggi adalah dengan mengeluarkan  (memisahkan)  individu atau  pihak  yang  memiliki  konflik  kepen- tingan  dalam  sistem  pengawasan  penja- minan mutu organisasi (Daniel, 2016).
H2 Konflik kepentingan akibat penerap- an sistem akademik secara signifikan akan mempengaruhi persepsi korup- si baik di level kebijakan (a) maupun praktis (b) .
Pemusatan  kekuasaan  dan  pengam- bilan keputusan pada individu atau seke- lompok  kecil  individu  yang  berkuasa akibat manipulasi sistem administrasi dan tata kelola organisasi menyebabkan terja- dinya  ketidakseimbangan  kekuasaan  dan sekaligus melemahkan check and balances , transparansi, serta  pengawasan  internal yang  pada  akhirnya  menjadi  penyebab utama  terjadinya  korupsi  di  perguruan tinggi  (Chapman  &  Lindner,  2016;  Kirya, 2019;  Meier,  2004;  Osipian,  2009).  Oleh karena  itu,  untuk  memerangi  korupsi  di perguruan  tinggi,  perlu  dilakukan  pemi- sahan sistem dan peran yang jelas, seim- bang dan adil, misalnya pada aspek peng- awasan,  sehingga  tidak  terjadi  benturan kepentingan  akibat  adanya  tumpang tindih  fungsi  organisasi  (Bai  et  al.,  2014) (Chapman  dan  Lindner,  2014).  Dari sejumlah  temuan  ini  maka  dapat  ditarik hipotesis sebagai berikut:
H3 Pimpinan struktural perguruan tinggi yang  merangkap  sebagai  pimpinan senat  akademik (a) dan  dominasi keanggotaan ex-officio dalam struktur senat  akademik (b) akan  mempe- ngaruhi munculnya  perilaku  korupsi
baik  di  level  kebijakan  maupun praktis.
H4 Konflik kepentingan memediasi pengaruh  penerapan  sistem  senat akademik  terhadap  perilaku  korupsi baik  di  level  kebijakan (a) maupun praktis (b) di perguruan tinggi.
Moderasi Status Jabatan Struktural dan Senat Akademik
Dalam  menguji  keterkaitan  antara penerapan sistem senat akademik, konflik kepentingan,  dan  perilaku  korupsi  di perguruan tinggi, peran responden dalam struktur  jabatan  struktural  maupun  ke- anggotaan  senat  akademik  perlu  untuk dipertimbangkan.  Asumsinya  adalah  ada- nya  kemungkinan  terjadi  informasi asimetris  antara  individu  atau  kelompok yang berada di dalam ( agent ) dengan yang di  luar  struktur  pengelolaan  organisasi atau dengan principal (Wiryadi & Sebrina, 2013).  Sejauh  ini,  belum  ditemukan  ada- nya studi terdahulu terkait dengan peran jabatan  struktural  dan  senat  akademik dalam  memoderasi  keterkaitan  antara penerapan sistem senat akademik, konflik kepentingan,  dan  perilaku  korupsi  di perguruan tinggi untuk digunakan sebagai referensi  pembentukan  hipotesis  pada penelitian  ini.  Oleh  karena  itu,  peneliti mengajukan pertanyaan penelitian (Q3).
Gambar 1. Model Penelitian
Sistem senat akademik Konflik kepentingan
Persepsi korupsi kebijakan Persepsi korupsi praktis Status jabatan
Q3 Bagaimana  dampak  moderasi  yang ditimbulkan  oleh  status  jabatan struktural  dan  senat  akademik  pada keterkaitan antara penerapan sistem senat akademik, konflik kepentingan, dan  perilaku  korupsi  di  perguruan tinggi?
Model  hubungan  penerapan  sistem senat akademik, konflik kepentingan, dan perilaku korupsi di perguruan tinggi pada penelitian ini digambarkan dalam kerang- ka penelitian pada Gambar 1.

## Metode Penelitian

## Responden
Sebanyak  127  dosen  (pria  57,5%; wanita  42,5%)  yang  berasal  dari  21 provinsi  (Jawa  23.6%;  luar  Jawa  76.4%) turut  berpartisipasi  dalam  penelitian  ini. Usia termuda responden adalah 24 tahun sedangkan  yang  tertua  67  tahun  dengan rata-rata usia adalah 41,8 tahun. Respon- den  berasal  dari  dosen  yang  memiliki jabatan  fungsional  terendah  (asisten  ahli 16.5%) hingga guru besar (2.4%), di mana mayoritasnya  adalah  lektor  (64,6%)  dan telah  memiliki  sertifikasi  pendidik (86,6%), serta rata-rata masa tugas seba- gai  dosen  selama  13,1  tahun.  Mayoritas responden  masih  dan  pernah  menjabat sebagai  pejabat  struktural  di  kampus, masing-masing sebesar 37,8% dan 44,9%, sedangkan yang tidak/belum pernah sebe- sar  17,3%.  Sementara  responden  yang masih dan pernah menjabat sebagai senat akademik  masing-masing  sebesar  33,1% dan  24,4%,  sementera  yang  tidak/belum pernah  menjadi  anggota  senat  akademik sebesar  42,5%.  Mayoritas  responden berasal  dari  perguruan  tinggi  berbentuk universitas,  di  mana  sebesar  21,3% merupakan PTN sedangkan PTS sebanyak 78,7%.  Akreditasi  mayoritas  adalah  B (Baik  Sekali),  masing-masing  untuk insti- tusi (71,7%) dan program studi (63%).

## Variabel dan Pengukuran
Variabel  independen .  Sistem  senat akademik  menjadi  variabel  independen dalam model penelitian ini. Mengacu kepa- da  PP  4/2014  dan  Permendikbud  139/ 2014,  poin  yang  menjadi  permasalahan adalah aspek rangkap pimpinan struktural dan senat akademik serta komposisi unsur ex-officio dan independen (non- ex-officio / non-struktural) dalam keanggotaan senat akademik  perguruan  tinggi.  Kedua  aspek ini  diukur  dan  diuji  secara  kategorikal. Contoh,  “ Pimpinan  struktural  merangkap pimpinan senat akademik, ” dinilai dengan pilihan  “Ya”,  “Tidak,”  dan  “Tidak  tahu”. Sedangkan,  “ Komposisi  jumlah  anggota senat  ex-officio  dengan  non  ex-officio, ” dinilai  dengan  pilihan  “relatif  tidak seimbang,” dan “relatif seimbang.”
Variabel  dependen .  Perilaku  korupsi di  perguruan  tinggi  dibedakan  menjadi korupsi  kebijakan  dan  praktis.  Fokus pengukuran  korupsi  kebijakan  dilakukan pada  aspek  transparansi  akuntabilitas, dan  akses  informasi  (Meier,  2004).  Skala Likert digunakan untuk mengukur persep- si  responden  pada  perilaku  korupsi  di level kebijakan. Contoh, aspek transparan- si  diukur  dengan  pertanyaan:  “ Kecepatan sosialisasi,  kejelasan,  dan  transparansi informasi  dan  kebijakan  oleh  pimpinan perguruan  tinggi, ”  dinilai  dengan  pilihan, “Sangat baik (4)”, “Baik (3)”, “Kurang baik (2)”,  dan  “Buruk  (1)”.  Sedangkan  peng - ukuran korupsi praktis mengadopsi seba- gian dari Osipian (2009) dan Kirya (2019) mengenai  jenis-jenis  korupsi  yang  sering terjadi  di  perguruan  tinggi, seperti  nepo- tisme, transaksional, pungutan liar, peng- gelapan dan fraud , penyuapan, gratifikasi, dan sextortion . Contoh, praktik nepotisme diukur  dengan  pertanyaan:  “ Nepotisme pengangkatan  dan  atau  promosi  jabatan ” dinilai dengan pilihan skala Likert: “Selalu terjadi  (1)”,  “Cukup  sering  terjadi  (2)”, “Jarang  terjadi  (3)”,  dan  “Tidak  pernah t erjadi  (4)”.  Kedua  variabel  ini  berskala
interval dan memiliki validitas yang baik, masing-masing Cronbach  =  0,916 (korupsi  kebijakan)  dan  0,924  (korupsi praktis).
Variabel mediasi . Konflik kepentingan menjadi pemediasi pada model penelitian ini.  Smith  dan  Williams-Jones  (2009) menyatakan  bahwa  penilaian  konflik  ke- pentingan  dapat  dilakukan  secara  aktual, maupun potensial. Belum ditemukan studi terdahulu  yang  memberikan  panduan pengukuran/pengujian konflik kepenting- an terkait penerapan sistem senat akade- mik  di  perguruan  tinggi,  sehingga  pada penelitian ini, pengukuran konflik kepen- tingan dilakukan secara aktual yang dira- sakan  oleh  para  responden  dengan  cara mengajukan pertanyaan tunggal, “ Tingkat konflik  kepentingan  yang  dirasakan  pada sistem senat akademik di perguruan tinggi saat  ini ”,  dan  kemudian  diukur  dengan  4 pilihan  berskala  Likert:  “Sangat  rendah (4)”, “Rendah (3)”, “Cukup tinggi (2)”, dan “Tinggi (1)”.
Variabel  moderasi .  Status/pengalam- an jabatan sebagai pejabat struktural (mu- lai  dari  setingkat  rektor/direktur,  dekan, wakil  rektor  dan  dekan,  hingga  ke  ketua program studi/jurusan) dan anggota senat akademik  perguruan  tinggi.  Contoh,
“ Pengalaman  menjabat  struktural ”  secara kategorikal  diukur  dengan  pilihan,  “Ma - sih/sedang menjabat”, “Pernah menjabat”, dan “Belum/tidak pernah menjabat”.

## Analisa Data
Untuk  menjawab  pertanyaan  utama penelitian  Q1  dan  Q2,  digunakan  teknik analisis  deskriptif  berupa  tabulasi  silang yang  memberikan  gambaran  penerapan sistem  senat  akademik,  situasi  keseim- bangan  kekuasaan,  konflik  kepentingan, dan  perilaku  korupsi  di  perguruan  tinggi responden. Status perguruan tinggi, jabat- an struktural dan keanggotaan senat aka- demik  menjadi  faktor  pembeda  terhadap penilaian variabel-variabel tersebut.
Untuk  itu, t-test dan  ANOVA  digunakan sebagai metode pengujian. Sementara un- tuk pengujian hipotesis (H1-H4) dilakukan dengan  menggunakan  Hayes  PROCESS model  4  (Hayes,  2017)  dalam  rangka menguji  pengaruh  langsung  dan  tidak langsung  penerapan  sistem  senat  akade- mik  dengan  mediasi  konflik  kepentingan terhadap perilaku korupsi. Adapun Hayes PROCESS  model  1  digunakan  untuk menjawab Q3, di mana status/pengalaman jabatan  menjadi  moderasi  pada  keter- kaitan  antara  sistem  senat  akademik, konflik kepentingan dan perilaku korupsi.

## Pembahasan

## Hasil
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  belum semua  PTN  (11,1%)  melaksanakan  per- aturan  yang  melarang  rangkap  jabatan pimpinan  struktural  dengan  pimpinan senat  akademik.  Sedangkan  rangkap jabatan di PTS lebih masif terjadi (79%). Di lingkup  PTN,  komposisi  jumlah  anggota senat ex-officio dengan  yang  non-struk- tural  relatif  berimbang  (70,4%).  Sebalik- nya, ketidakseimbangan komposisi sangat dirasakan  di  lingkup  PTS  (75%),  karena selain rangkap pimpinan tersebut, jumlah anggota ex-officio juga  sangat  mendomi- nasi suara senat.
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  baik responden  yang  merupakan  pejabat  dan mantan  pejabat  struktural  ( F =  0,12; ρ = 0,89)  dan  senat  akademik  ( F =  0,49; ρ = 0,62) sama-sama merasakan adanya kon- flik kepentingan yang cukup tinggi terjadi akibat  rangkap  jabatan  pimpinan  pelak- sana  dengan  pengawas  akademik  serta ketidakseimbangan  komposisi  dalam keanggotaan  senat  akademik.  Namun demikian, merujuk pada nilai cut-point ( M ≤  2,13),  responden  yang  belum  pernah menjadi pejabat struktural ( M = 2,05; SD = 0,90)  dan  senat  ( M =  2,06; SD =  0,88) merasakan  adanya  konflik  kepentingan
yang lebih tinggi terjadi di perguruan ting- gi  dibandingkan  responden  yang  masih atau pernah menjabat.
Perbedaan  tidak  signifikan  juga  ter- jadi  pada  aspek  persepsi  korupsi  di  level kebijakan  antara  responden  yang  masih/ pernah  menjabat  dengan  yang  belum pernah menjabat struktural ( F = 1,04; ρ = 0,36)  dan  senat  akademik  ( F =  0,42; ρ = 0,66).  Secara  umum  nilai  rata-rata masih berkisar di rentang 2-an, sehingga disim- pulkan  bahwa  perilaku  korupsi  di  level kebijakan cukup tinggi terjadi di perguru- an tinggi. Sementara pada korupsi di level praktis,  nilai  rata-rata  adalah  2,57  yang artinya sudah mendekati level “cukup ren - dah”. Tidak terdapat perbedaan signifikan dalam menafsirkan tingkat korupsi praktis di perguruan tinggi dari perspektif status/ pengalaman jabatan struktural ( F = 0,05; ρ =  0,95)  dan  senat  ( F =  0,72; ρ =  0,49). Responden  yang  belum  pernah  menjabat struktural  menjadi  pihak  yang  paling mempersepsikan terjadinya korupsi kebi- jakan ( M = 1,91 ≤ cut-point 2,12), sedang- kan  pada  korupsi  praktis,  justru  respon- den yang masih menjabat di struktural ( M =  2,57  ≤ cut-point 2,57)  yang  memiliki persepsi korupsi praktis di atas rata-rata. Demikian pula korupsi kebijakan ( M = 2,05 ≤ cut-point 2,12) dan praktis ( M = 2,51 ≤ cut-point 2,57)  paling  tinggi  dipersepsi- kan oleh responden non-senat.
Pimpinan struktural yang merangkap sebagai  pimpinan  senat  akademik  ( t = 4,05; ρ = 0,00 *** ) serta ketidakseimbangan
komposisi  senat ex-officio dengan  non- struktural  ( t =  4,98; ρ =  0,00 *** )  meme- ngaruhi  munculnya  konflik  kepentingan. Maka H1a dan b dapat dibuktikan. Semen- tara  itu,  konflik  kepentingan  menyebab- kan  terjadinya  perilaku  korupsi  di  level kebijakan  ( t =  9,23; ρ =  0,00 *** )  namun tidak di level praktis ( t = 0,67; ρ = 0,50). Dengan  demikian  maka  temuan  ini  men- dukung H2a, namun H2b tidak terdukung.
Rangkap  jabatan  juga  berdampak terhadap korupsi kebijakan ( t = 2,81; ρ = 0,01 *** )  namun  tidak  signifikan  terhadap korupsi di level praktis ( t = ,79; ρ = 0,43). Keseimbangan komposisi senat akademik yang  buruk  memengaruhi  munculnya korupsi  kebijakan  ( t =  4,06; ρ =  0,00 *** ), namun  tidak  signifikan  terhadap  korupsi praktis ( t = -,63; ρ = 0,53). Maka H3a dapat dibuktikan, sedangkan H3b tidak terbukti. Adapun  konflik  kepentingan  mampu  me- mediasi secara parsial (cat.: karena penga- ruh penerapan senat akademik tetap signi- fikan terhadap persepsi korupsi baik sebe- lum maupun setelah dimediasi) pengaruh rangkap jabatan terhadap korupsi kebijak- an ( LLCI = 0,12; ULCI = 0,49), namun tidak signifikan terhadap korupsi praktis ( LLCI = -0,05; ULCI = 0,11). Peran mediasi juga signifikan terjadi pada pengaruh ketidak- seimbangan  komposisi  senat  akademik terhadap  korupsi  kebijakan  ( LLCI =  0,20; ULCI =  0,59),  namun  tidak  signifikan terhadap  korupsi  praktis  ( LLCI =  -0,03; ULCI = 0,18). Maka H4a dapat dibuktikan, sedangkan H4b tidak terbukti.
Tabel 1. Penilaian Penerapan Sistem Senat Akademik di PTN dan PTS Sistem senat akademik Pilihan respon PTN (%) PTS (%) Pimpinan struktural merangkap pimpinan senat akademik Ya 11,1 79,0 Tidak 85,2 15,0 Tidak tahu 3,7 6,0 Total 100 100 Komposisi jumlah anggota senat ex-officio dengan non ex-officio Relatif tidak seimbang 29,6 75,0 Relatif seimbang 70,4 25,0 Total 100 100
Tabel 2. Analisa Deskriptif Konflik Kepentingan
Faktor Pembeda Konflik Kepentingan a M SD F ρ Status jabatan struktural Masih/sedang menjabat Pernah menjabat Tidak/belum pernah menjabat 2,13 2,16 2,05 ,84 ,99 ,90 ,12 ,89 Status jabatan senat akademik Masih/sedang menjabat Pernah menjabat Tidak/belum pernah menjabat 2,24 2,10 2,06 ,93 ,98 ,88 ,49 ,62
Cat .: a Nilai rata-rata konflik kepentingan ( M = 2,13; SD = ,92), sehingga nilai cut-point cut-point M ≤ 2,13 disimpulkan memiliki tingkat konflik kepentingan yang lebih tinggi dari rata-rata. Skala penilaian memiliki rentang 1 = sangat tinggi, 2 = tinggi, 3 = cukup rendah, 4 = rendah.
* , ** , *** = signifikan pada tingkat keyakinan masing-masing 90%, 95%, dan 99%
Tabel 3. Analisa Deskriptif Persepsi Korupsi
Faktor pembeda Korupsi kebijakan Korupsi praktis a M SD F ρ b M SD F ρ Status jabatan struktural Masih/sedang menjabat Pernah menjabat Tidak/belum pernah menjabat 2,14 2,19 1,91 ,64 ,87 ,78 1,04 ,36 2,57 2,58 2,62 ,72 ,62 ,72 ,05 ,95 Status jabatan senat akademik Masih/sedang menjabat Pernah menjabat Tidak/belum pernah menjabat 2,19 2,15 2,05 ,77 ,80 ,78 ,42 ,66 2,67 2,61 2,51 ,72 ,73 ,59 ,72 ,49
Cat .: a Nilai rata-rata persepsi korupsi kebijakan ( M = 2,12; SD = ,78), sehingga nilai cut-point M ≤ 2,12 dipersepsikan terjadi korupsi di level kebijakan yang lebih tinggi dari rata-rata. Rentang penilaian: 1 = sangat tinggi, 2 =  tinggi, 3 = cukup rendah, 4 = rendah.
b Nilai rata-rata persepsi korupsi praktis ( M = 2,57; SD = ,72), sehingga nilai M ≤ 2,57 dipersepsikan terjadi korupsi di level praktis yang lebih tinggi dari rata-rata. Skala penilaian memiliki rentang 1 = sangat tinggi, 2 = tinggi, 3 = cukup rendah, 4 = rendah.
* , ** , *** = signifikan pada tingkat keyakinan masing-masing 90%, 95%, dan 99%
Tabel 4. Dampak Mediasi Konflik Kepentingan pada Pengaruh Sistem Senat Akademik terhadap
Persepsi Korupsi Model hubungan langsung dan tidak langsung se t ρ a CI Lower Upper KK → KB ,06 9,23  ,00 *** ,42 ,64 KK → KP ,07 ,67  ,50 -,09 ,18 RJ → KK ,13 4,05  ,00 *** ,27 ,78 RJ → KB ,09 2,81  ,01 *** ,07 ,42 RJ → KP ,11 ,79  ,43 -,13 ,30 RJ → KK → KB - -  - ,12 ,49 RJ → KK → KP - -  - -,05 ,11 KS → KK ,16 4,98  ,00 *** ,47 1,09 KS → KB ,11 4,06  ,00 *** ,23 ,66 KS → KP ,14 -,63  ,53 -,36 ,19 KS → KK → KB - -  - ,20 ,59 KS → KK → KP - -  - -,03 ,18
RJ = rangkap jabatan; KK = konflik kepentingan; KS = ketidakseimbangan komposisi senat; KB = korupsi kebijakan; KP = korupsi praktis * , ** , *** = signifikan pada tingkat keyakinan masing-masing 90%, 95%, dan 99%
a Signifikan apabila nilai lower dan upper CI tidak mencakup nilai nol atau harus memiliki slope yang sama (+ +) atau (- - ) (Hayes, 2017)
Tabel 5. Dampak Moderasi Jabatan Struktural dan Senat Akademik pada Pengaruh Sistem Senat
Akademik terhadap Persepsi Korupsi Variasi model moderasi se t ρ a CI Lower Upper RJ*PST → KK ,17 ,00  1,00 -,34 ,34 RJ*PSA → KK ,15 -3,03    ,00 *** -,77 -,16 RJ*PST → KB ,14 -,51    ,61 -,34 ,20 RJ*PSA → KB ,13 -1,63    ,11 -,47 ,05 RJ*PST → KP ,13 -1,57    ,12 -,46 ,05 RJ*PSA → KP ,12 -1,70    ,09 * -,45 ,03 KS*PST → KK ,24 -,21    ,84 -,52 ,42 KS*PSA → KK ,18 -1,30    ,20 -,58 ,12 KS*PST → KB ,19 -,16    ,87 -,40 ,34 KS*PSA → KB ,14 -,49    ,63 -,35 ,21 KS*PST → KP ,19 -1,08    ,28 -,57 ,17 KS*PSA → KP ,14 -,77    ,44 -,39 ,17 KK*PST → KB ,08 1,25    ,21 -,06 ,26 KK*PSA → KB ,07 -,43    ,67 -,16 ,10 KK*PST → KP ,10 -2,32    ,02 ** -,41 -,03 KK*PSA → KP ,08 -,87    ,39 -,22 ,09
Cat .:
RJ = rangkap jabatan; KK = konflik kepentingan; KS = ketidakseimbangan komposisi senat; KB = korupsi kebijakan; KP = korupsi praktis; PST = pengalaman menjabat struktural; PSA = pengalaman menjadi anggota senat akademik * , ** , *** = signifikan pada tingkat keyakinan masing-masing 90%, 95%, dan 99% a Signifikan jika nilai lower dan upper CI tidak mencakup nilai nol atau harus memiliki slope yang sama (+ +) atau (- -) (Hayes, 2017)
Tabel 5 menunjukkan bahwa dari ke- 16  model  yang  diujikan,  moderasi  signi- fikan  hanya  terjadi  pada  3  model  yaitu rangkap  jabatan*pengalaman  senat → konflik kepentingan ( t = -3,03; ρ = 0,00 *** ), rangkap  jabatan*pengalaman  senat → korupsi praktis ( t = -1,70; ρ = 0,09 * ), dan konflik kepentingan*pengalaman struktural → korupsi praktis ( t = -2,32; ρ = 0,02 ** ).  Sedangkan  13  model  moderasi yang lain tidak signifikan. Artinya, penga- laman struktural dan senat akademik, se- cara umum, bukan merupakan pemodera- si yang efektif untuk mengamati pengaruh penerapan  sistem  senat  akademik  terha- dap  konflik  kepentingan  dan  perilaku korupsi  di  perguruan  tinggi.  Kesimpulan ini  relevan  dengan  temuan  sebelumnya (Tabel  2  dan  Tabel  3),  bahwa  status/ pengalaman jabatan  tidak  menjadi faktor pembeda pada penilaian responden.

## Pembahasan
Dari  temuan-temuan  empiris  terse- but  maka  secara  keseluruhan  hasil  pene- litian  menunjukkan  bahwa  “kebebasan”
PTS  untuk  mengatur  struktur  pengawas- annya sendiri mengakibatkan praktif ma- sif  rangkap  jabatan  pimpinan  struktural dengan  senat  akademik,  serta  ketidak- seimbangan  komposisi  suara  senat ex- officio dengan  non-struktural/indepen- den.  Kondisi  ini  sangat  dilematis  karena wewenang untuk menginisiasi pengawas- an  berada  di  tangan  orang  yang  sama dengan  yang  memegang  pucuk  pimpinan pelaksana.  Sulit  bagi  anggota  senat  lain- nya,  atau  bahkan  non-senat,  untuk  me- minta dilakukan pengawasan dan tindak- an penegakan disiplin yang dilakukan oleh oknum  pimpinan  struktural  yang  seka- ligus  juga  menjadi  pengawas.  Selain  itu, banyak PTS belum memiliki guru besar – bahkan  lektor  kepala – sehingga  unsur senat  non-struktural  biasanya  diisi  oleh utusan dosen tiap program studi/jurusan. Tidak  jarang,  setiap  prodi/jurusan  hanya bisa mengutus satu orang dosen, sehingga jika  ditotal  jumlah  unsur ex-officio di tingkat  fakultas  minimal  berjumlah  5 orang  (satu  dekan,  tiga  wakil  dekan,  dan
satu  ketua  prodi/jurusan)  berbanding  1 orang  anggota  senat  non-struktural.  Iro- nisnya bahkan cukup banyak oknum pim- pinan PTS yang mengkooptasi pemilihan/ penunjukan  utusan  dosen  yang  juga menjadi bagian dari struktur pimpinan di level yang lebih rendah dari ketua prodi/ jurusan.  Memasukkan  unsur  perwakilan mahasiswa  dan/atau  alumni-yang  nota- bene  merupakan  kontributor  utama pendanaan  operasional  PTS-tampaknya belum  menjadi  kebiasaan  yang  positif  di perguruan tinggi Indonesia. Padahal mere- ka  merupakan  pihak  yang  paling  berke- pentingan untuk memastikan bahwa uang yang mereka bayarkan dialokasikan sebe- sar-besarnya untuk peningkatan pelayan- an pendidikan.
Ketidakseimbangan  dalam  penerap- an sistem senat akademik memicu tinggi- nya  konflik  kepentingan  yang  kemudian berimbas pada tingginya perilaku korupsi, khususnya  di  ranah  kebijakan  perguruan tinggi. Kesulitan mengakses informasi dan kebijakan tertulis serta transparansi, khu- susnya  di  bidang  perencanaan  dan  tang- gung  jawab  pengelolaan  anggaran,  men- jadi  manifestasi  korupsi  kebijakan  yang masif  terjadi  di  perguruan  tinggi  akibat asimetri informasi antara pimpinan pelak- sana dengan pengawas independen. Kon- disi  ini  relevan  dengan principal  agent- theory , di mana dalam konteks pencegah- an  korupsi  organisasi,  (Persson  et  al., 2013)  menyatakan  bahwa  ketika  terjadi informasi  asimetris,  di  mana  prinsipal (dalam konteks ini adalah para pengawas atau sistem tata kelola pengawasan) tidak memiliki  informasi  yang  sama  dengan agen (dalam konteks ini adalah pimpinan perguruan  tinggi),  maka  agen  tersebut akan  memiliki  diskresi  untuk  memprio- ritaskan  kepentingan  pribadi  dan  kroni- nya. Di sini peran sentral senat akademik dari unsur independen (bukan ex-officio ). Jika  antara  agen  dan  prinsipal  sudah berkolusi,  maka  sulit  sekali  melakukan
pencegahan terjadinya korupsi. Misalnya, penyimpangan  oleh  pimpinan  ditutupi oleh pengawas dengan imbal jabatan dan kemudahan, atau sebaliknya, penyimpang- an para pimpinan di tingkat fakultas, yang otomatis  menjadi  pimpinan  senat  yang memiliki suara untuk mencalonkan nama rektor, ditutupi atau diputihkan oleh pim- pinan  untuk  tujuan  politik  tertentu  (cat.: mengenai jejaring kepentingan akibat sis- tem ex-officio dalam struktur pemerintah- an di perguruan tinggi dapat dibaca lebih lengkap dalam (Suci et al., 2020).
Korupsi kebijakan ini sangat mungkin terjadi akibat adanya kesepakatan kolektif antara  agen  dan  prinsipal  dengan  cara mengkooptasi dan mengintervensi sistem pengawasan  agar  menjadi  kurang  inde- penden  dan  berusaha  menutup  peluang adanya  pengawasan  publik  (melalui  re- presentasi perwakilan senat independen) yang ketat dan objektif pada penggunaan anggaran  dana  publik  yang  dikelola  per- guruan  tinggi.  Sistem  pengawasan  yang abstrak/kurang  jelas  atau  lemah  dan terkesan permisif, berpotensi menjadi ko- rupsi sistemik (Marquette & Peiffer, 2015). Dalam  Pakta  Integritas Transperancy International (2009)  dinyatakan  bahwa korupsi sistemik terjadi ketika aktor-aktor di dalam sistem yang sama berkolaborasi dan  menjalin  kesepakatan  formal  untuk menjustifikasi  dan  melegalisasi  tindakan- tindakan  yang  bisa  mengarah  kepada perilaku  koruptif.  Maka  ketika,  pimpinan perguruan tinggi secara ex-officio merang- kap sebagai pimpinan pengawas dan men- dominasi  susunan  keanggotaan  senat akademik, hal tersebut dikhawatirkan ber- potensi  menimbulkan  kesepakatan-kese- pakatan,  baik  formal  maupun  informal antara oknum-oknum unsur pimpinan de- ngan pengawas untuk membuat barikade peraturan yang bisa melindungi dan/atau menjustifikasi  perbuatan-perbuatan  yang mengarah kepada perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Berbeda  dengan  korupsi  kebijakan yang  dirasakan  cukup  tinggi  terjadi  di perguruan  tinggi,  temuan  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  korupsi  praktis jus- tru  dirasakan  cukup  rendah.  Akibatnya, penerapan  sistem  senat  akademik  yang tidak seimbang tidak memengaruhi mun- culnya  korupsi  di  level  praktis  secara signifikan, baik langsung maupun dengan dimediasi oleh aspek konflik kepentingan. Namun sesungguhnya, jika diurai masing- masing indikator korupsi praktis, terlihat bahwa  indikator-indikator  yang  terkesan “tidak  bermasalah”  adalah  pada  ranah yang  sulit  terdeteksi  secara  kasat  mata oleh  para dosen. Misalnya,  pungutan liar, manipulasi  anggaran,  penyuapan,  dan sextortion . Ranah ini terjadi di level tinggi kekuasaan dan cenderung sangat tertutup. Terlebih  lagi,  hasil  penelitian  ini  juga membuktikan  bahwa  ada  masalah  serius pada  kemudahan  akses  informasi  dan transparansi. Bahkan responden yang ma- sih atau pernah menjadi pejabat struktural dan  anggota  senat  pengawas  juga  cukup banyak  yang  kesulitan  mengakses  infor- masi  dan  memperoleh  transparansi  ang- garan. Hal ini mengafirmasi dugaan bahwa beberapa  jenis  korupsi  praktis,  terjadi  di level  elite,  sehingga  sulit  untuk  memas- tikan validitas terjadi atau tidaknya peris- tiwa  tersebut.  Menjadi  sangat  menarik, ketika  hasil  penelitian  ini  membuktikan bahwa justru para pejabat struktural yang paling merasakan adanya korupsi di ranah praktis ini.  Sehingga dapat dipersepsikan bahwa sejumlah tindakan koruptif terten- tu terjadi di level sangat elite yang bahkan tidak  terdeteksi  oleh  pejabat  struktural dibawahnya.
Berbeda dengan jenis korupsi praktis yang  lebih  terlihat  secara  kasat  mata. Misalnya,  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  nepotisme  dan  pola  transaksional pada  pemilihan  dan  pengangkatan  unsur pimpinan  dipersepsikan  “cukup  sering terjadi”  hingga  “selalu  terjadi”  di
perguruan  tinggi.  Para  responden/dosen bisa  langsung  menilai  apakah  proses tersebut dilakukan menurut merit system (berbasis  kompetensi  dan  prestasi)  atau sekadar  politis  dengan  cara-cara  yang transaksional  dan  nepotisme/kroni.  Oleh karena  itu,  cukup  rendahnya  persepsi pada  korupsi  praktis  yang  dilakukan pejabat  perguruan  tinggi  oleh  responden yang  sudah  tidak  lagi  atau  belum  pernah menjabat  struktural  dan  senat,  sangat mungkin diakibatkan oleh  asimetri infor- masi yang dialaminya. Asimetri informasi ini merupakan salah satu strategi oknum pejabat  perguruan  tinggi  untuk  melaku- kan  korupsi  (Osipian,  2009).  Maka  salah satu cara efektif mencegah terjadi korupsi di perguruan tinggi adalah dengan memu- dahkan  akses  informasi  dan  membuka transparansi (Putra, 2017).

## Penutup
Penerapan dan politisasi sistem senat akademik  yang  mengabaikan  prinsip keseimbangan kekuasaan menjadi pemicu tingginya konflik kepentingan antara fung- si  pelaksana  dengan  pengawasan  dalam tata  kelola  perguruan  tinggi.  Kondisi  ini terjadi  baik  di  PTN  maupun  PTS.  Namun perhatian ekstra perlu diberikan terhadap PTS, mengingat masifnya praktik rangkap jabatan  pimpinan  struktural  dengan pimpinan senat akademik serta terjadinya ketidakseimbangan  fungsi  pengawasan pada  komposisi  senat  akademik  yang didominasi oleh unsur ex-officio , di mana hal  ini  terjadi  akibat  kelonggaran  yang diberikan peraturan perundang-undangan terkait tata kelola PTS.
Konflik  kepentingan  yang  terjadi akibat  ketidakseimbangan  kekuasaan  ini menjadi  penyebab  munculnya  perilaku koruptif di perguruan tinggi, khususnya di ranah  kebijakan.  Sedangkan  di  ranah praktis, nepotisme dan pola transaksional menjadi  dua  perbuatan  korupsi  praktis yang paling sering dilakukan oleh oknum-
oknum di perguruan tinggi. Hasil peneliti- an menyimpulkan bahwa perilaku korupsi akibat  konflik  kepentingan  di  perguruan tinggi  dirasakan  cukup  merata  oleh  para pendidik,  baik  mereka  yang  menduduki atau  pernah  memiliki  jabatan  struktural dan keanggotaan senat akademik maupun yang tidak.
Secara  teoretis,  hasil  penelitian  ini berimplikasi  pada  pentingnya  penerapan teori  keseimbangan  kekuasaan  dengan prinsip demokrasi dan transparansi dalam merancang desain manajemen pengawas- an  di  perguruan  tinggi.  Kekuasaan  yang terpusat di tangan individu atau sekelom- pok  individu  yang  memiliki  kekuasaan berpotensi  melakukan  tindakan-tindakan kolektif  untuk  memanipulasi  dan  meng- kooptasi  sistem  pengawasan,  sehingga terjadi  konflik  kepentingan  dan  asimetri informasi antara agen dan prinsipal yang dapat mengarah kepada korupsi sistemik di perguruan tinggi. Selain kooptasi kebi- jakan  pengawasan,  tindakan  seperti  ini bisa  memberikan  diskresi  yang  terlalu besar  kepada  pimpinan  struktural  di perguruan  tinggi,  yang  apabila  dikuasai oleh  oknum,  maka  diskresi  tersebut menjadi  pintu  masuk  bagi  legalisasi kecurangan dan penyimpangan serta akan permisif  terhadap  peluang  dilakukannya perbuatan korupsi.
Pada  ranah  manajerial  atau  praktis, temuan  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  masukan  dan  membuka wawasan  terkait  organisasi  pengawasan bagi  pengambil  kebijakan  di  perguruan tinggi. Pemisahan yang jelas dan tegas an- tara pelaksana dengan pengawas menjadi krusial untuk dilakukan dalam rancangan sistem  senat  akademik  perguruan  tinggi. Utamanya,  adalah  mempertegas larangan rangkap  jabatan  pimpinan  struktural dengan  pimpinan  senat  akademik  dan menjaga keseimbangan suara senat akade- mik ex-officio dengan  independen/non- struktural. Hal ini perlu dilakukan sebagai
bentuk  pencegahan  perilaku  koruptif  di perguruan  tinggi.  Kuncinya  adalah  peng- awasan yang seimbang dengan kekuasaan pelaksana,  sehingga  meminimalisir  terja- dinya  asimetri  informasi  dan  membuka ruang  transparansi  yang  lebih  luas  bagi pihak berkepentingan di perguruan tinggi. Transparansi informasi yang tercipta dari sistem kekuasaan yang seimbang dan ber- keadilan, mungkin menjadi salah satu cara peningkatan  kesejahteraan  dan  kenya- manan yang selama ini sering dikeluhkan oleh  dosen,  pegawai,  dan  mahasiswa  di kampus. Dari keterbukaan itu, akan dike- tahui aliran penggunaan dana negara dan masyarakat untuk memastikan pengguna- annya diutilisasi sesuai perencanaan ang- garan yang benar, dan digunakan sebesar- besarnya untuk peningkatan kualitas pela- yanan  pendidikan  dan  peningkatan  kese- jahteraan  (finansial  dan intelektual)  para pendidik.
Adapun  dari  perspektif  hukum, sangat direkomendasikan kepada Kemen- terian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,  khususnya  Direktur  Jenderal Pendidikan Tinggi, untuk mengevaluasi PP 4/2014  dan  Permendikbud  139/2014 agar  aturan  mengenai  senat  akademik PTN diperluas ke PTS. Dasar pemikirannya adalah bahwa PTS juga merupakan badan publik  sektor  pendidikan  yang  diatur dalam peraturan perundangan yang sama dengan  PTN.  Selain  itu  PTS  juga  masuk dalam  ranah  pengawasan  pelayanan publik  oleh  Ombudsman,  dapat  menjadi objek  sengketa  di  PTUN,  dan  termasuk dalam cakupan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan  Informasi  Publik  (2008). Terkhusus adalah pendanaan operasional PTS  juga  berasal  dari  masyarakat/publik dan  sebagian  dari  APBN/APBD.  Dengan demikian, status sebagai badan publik bagi PTS  merupakan  hal  yang  tidak  perlu diperdebatkan.  Maka  akan  menjadi  ironi apabila  peraturan  terkait  pengawasan
pelaksanaan  akademik  melalui  organ senat  akademik  dibedakan  antara  PTN dengan PTS. Terlebih lagi kampus-kampus yang menerima pendanaan dari pemerin- tah,  baik  sebagian  maupun  keseluruhan, harus dijalankan dengan tata kelola yang transparan, efektif, akuntabel, dan efisien serta  memiliki  sistem  pengawasan  yang memadai (Wijayanti & Selawati, 2020).
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjustifikasi rekomendasi tersebut mengingat  konflik  kepentingan  dan  peri- laku  korupsi  di  PTS  cukup  masif  terjadi. Terlebih lagi, sekitar 90% perguruan ting- gi di Indonesia adalah PTS. Artinya, mayo- ritas  lulusan  perguruan  tinggi  yang  akan terjun  ke  masyarakat  berasal  dari  PTS. Kampus  menjadi  kawah  candradimuka bagi  mahasiswa  untuk  belajar,  menimba pengalaman,  dan  mencari  keteladanan dari kampusnya sebagai bekal moral  dan integritas  ketika  terjun  langsung  ke  ma- syarakat. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang  Politik,  Hukum,  dan  Keamanan Republik Indonesia , Prof. Dr. Machfud MD, bahwa  perguruan  tinggi  turut  bertang- gung jawab terhadap maraknya korupsi di Indonesia  (Novelino,  2021),  mengingat mayoritas  koruptor  adalah  lulusan kampus, semestinya dapat menjadi bahan refleksi  dan  instropeksi  bersama.  Jangan sampai calon-calon penerus bangsa terse- but justru belajar berperilaku koruptif dari kampusnya sendiri.

## Referensi
Bai, B., Liu, X., & Kou, Y. (2014). Belief in a just world lowers perceived intention  of  corruption:  The mediating role of perceived punishment. PLoS  ONE , 9 (5),
e97075. https://doi.org/10.1371/journal.po ne.0097075
Chapman,  D.  W.,  &  Lindner,  S.  (2016). Degrees  of  integrity:  the  threat  of corruption  in  higher  education.
Studies  in  Higher  Education , 41 (2),
247 – 268. https://doi.org/10.1080/03075079 .2014.927854 Daniel,  J.  (2016).  Combatting  corruption and enhancing integrity: A contemporary  challenge  for  quality and  credibility  in  higher  education. Advisory  Statement  for  Effective International Practice .
Donina, D., Meoli, M., & Paleari, S. (2015). Higher  education  reform  in  Italy: Tightening  regulation  instead  of steering  at  a  distance. Higher
Education  Policy , 28 (2),  215 – 234. https://doi.org/10.1057/hep.2014. 6
Dorasamy,  N.  (2013).  Good  governance and  whistleblowing:  A  case  of  a Higher  Education  Institution  (HEI) in  South  Africa. Journal  of  Social Sciences , 34 (2), 105 – 114. https://doi.org/10.1080/09718923 .2013.11893122
Fenster,  M.  (2015).  Transparency  in search of a theory. European Journal of  Social  Theory , 18 (2),  150 – 167.
https://doi.org/10.1177/13684310 14555257
Fleming,  P.  (2021). Dark  academia:  How universities die . Pluto Press. Ghufron,  N.  (2014). Whistleblower  dalam sistem peradilan pidana (T. Herlambang (ed.)). https://repository.unej.ac.id/handl e/123456789/62759 Hamilton, A., Madison, J., & Jay, J. (2009). The federalist papers . Yale University Press.
https://doi.org/10.12987/9780300 161045 Hapsari,  A.  N.  S.,  &  Seta,  D.  W.  (2019). Identifikasi kecurangan dan whistleblowing  universitas. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 7 (1),
131 – 144. https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1 .15424
Hayes,  A.  F.  (2017). Introduction  to
mediation, moderation, and conditional  process  analysis:  A regression-based  approach .  Guilford publications. Hood,  C.  (2007).  What  happens  when transparency meets blame- avoidance? Public  Management Review , 9 (2), 191 – 210. https://doi.org/10.1080/14719030 701340275 Kirya, M. (2019). Corruption in universities: Paths to integrity in the higher  education  subsector. U4:
Anti-Corruption Resource Centre , 10 . Light,  D.  W.  (2013).  Strengthening  the theory  of  institutional  corruptions: Broadening, clarifying, and measuring. SSRN Electronic Journal , 2 . https://doi.org/10.2139/ssrn.2236 391 Marquette,  H.,  &  Peiffer,  C.  (2015).
Collective  action  and  systemic corruption. ECPR  Joint  Sessions  of Workshops .
Martin,  M.  (2016).  External  quality assurance in higher education: how can it address corruption and other malpractices? Quality  in  Higher Education , 22 (1), 49 – 63. https://doi.org/10.1080/13538322
.2016.1144903
Meier,  B.  (2004). Corruption  in  the education  sector:  An  introduction (pp. 1 – 12). Transparency International. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Republik  Indonesia
Nomor  139  Tahun  2014  tentang Pedoman  Statuta  dan  Organisasi Perguruan  Tinggi,  Pub.  L.  No.  139 (2014). Milad, M. K., Wibowo, A. T., & Athoillah, A. Y.  (2019).  Penguatan  tata  kelola transparansi informasi publik, akuntabilitas, dan efisiensi keuangan  di  universitas  demi mewujudkan good university government. OECONOMICUS Journal of  Economics , 3 (2),  220 – 233.
https://doi.org/10.15642/oje.2019. 3.2.220-233
Munzhedzi,  P.  H.  (2017).  The  role  of separation  of  powers  in  ensuring public  accountability  in  South Africa:  Policy  versus  practice. The
2nd  Annual  Conference  on  ‛‛  The Independence of African States in the Age of Globalisation” . http://hdl.handle.net/10386/1882
Novelino,  A.  (2021). Korupsi  meluas, Mahfud  minta  kampus  punya  peran pencegahan . CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/na sional/20210527094110-12- 647269/korupsi-meluas-mahfud- minta-kampus-punya-peran- pencegahan Nurunnabi, M. (2016). Political governance  and  (account)ability  of private  universities  in  developing countries. International  Journal  of Public  Sector  Management , 29 (6),
522 – 544. https://doi.org/10.1108/IJPSM-09- 2014-0112
Olson, M. (1989). Collective action. In The Invisible Hand (pp. 61 – 69). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1- 349-20313-0_5
Osipian,  A.  L.  (2009).  Corruption hierarchies  in  higher  education  in the former Soviet Bloc. International Journal of Educational Development ,
29 (3), 321 – 330.
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev. 2008.08.006
Persson,  A.,  Rothstein,  B.,  &  Teorell,  J. (2013). Why anticorruption reforms fail-systemic  corruption  as  a collective action problem. Governance , 26 (3), 449 – 471.
https://doi.org/10.1111/j.1468- 0491.2012.01604.x
Piecuch,  T.,  Chudy-Laskowska,  K.,  & Jankowska- Mihułowicz,  M.  (2020). Conditions  of  corruptive  behavior – the  example  of  Poland  and  Ukraine (P. Maresova, P. Jedlicka, K. Firlej, &
I.  Soukal  (eds.);  pp.  623 – 633). https://doi.org/10.36689/uhk/hed /2020-01-071 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2008  tentang keterbukaan  informasi  publik,  Pub. L. No. 14 (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Home/ Details/39047/uu-no-14-tahun- 2008
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  4  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi, Pub. L. No. 4 (2014).
Putra,  A.  (2017).  Menguatkan  tata  kelola transparansi  informasi  publik  di perguruan  tinggi. INTEGRITAS: Jurnal  Antikorupsi , 3 (1),  173. https://doi.org/10.32697/integrita s.v3i1.161 Salahudin,  S.,  Nurmandi,  A.,  Fajar,  M., Mutiarin, D., Siregar, B., Sulistyaningsih, T., Jainuri, J., Agusta, R., & Karinda, K. (2019). Developing integrity  university  governance model  in  Indonesia. International Journal  of  Higher  Education , 8 (5),
185. https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n5 p185
Seniwoliba, J. A., & Boahene, B. E. (2015). Manifestation  of  corruption  in higher  education:  the  role  of  the
University  administrator. Research Journal  of  Educational  Studies  and Review , 1 (3), 78 – 88. http://hdl.handle.net/123456789/ 344 Smith,  E.,  &  Williams-Jones,  B.  (2009). Legalistic or inspirational? Comparing  university  conflict  of interest  policies. Higher  Education Policy , 22 (4), 433 – 459. https://doi.org/10.1057/hep.2009. 3 Sofyani,  H.,  Abu  Hasan,  H.,  &  Saleh,  Z. (2021). Internal control implementation in higher education institutions: determinants, obstacles and contributions toward governance  practices  and  fraud mitigation. Journal  of  Financial Crime , ahead - of - p (ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/JFC-12-
2020-0246 Suci,  A.  (2017).  Penjaminan  mutu perguruan  tinggi:  Dilema  politik organisasi dan urgensi penggunaan profesional eksternal. Jurnal Penjaminan  Mutu , 3 (2),  215 – 222. https://doi.org/10.25078/jpm.v3i2 .202 Suci,  A.,  Maryanti,  S.,  Van  FC,  L.  L.,  & Yandra, A. (2020). Dilema ex-officio terkait  pencegahan  korupsi  dan penjaminan  mutu  di  perguruan tinggi  swasta. Jurnal  Penjaminan Mutu , 6 (1), 1 – 14. https://doi.org/10.25078/jpm.v6i1 .1169
Thomas,  A.  (2009).  Internal  governance imperatives for universities. African Journal  of  Business  Ethics , 4 (1). https://doi.org/10.15249/4-1-62 Transparency International. (2013). Global  corruption  barometer  2013 . Transparency International. https://www.transparency.org/en/ publications/global-corruption- barometer-2013
Vanni,  F.  (2014).  The  role  of  collective action.  In Agriculture  and  Public Goods (pp. 21 – 37). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94- 007-7457-5_2 Wessels, J. S., & Sadler, E. (2021). Conflict of  interest:  The  case  of  a  non- decision-making  committee  at  a South African public higher education institution. The Journal for Transdisciplinary Research in Southern Africa , 17 (1), 12. https://doi.org/10.4102/td.v17i1.8 78 West,  P.  W.  A.  (2006).  Conflict  in  higher education and its resolution. Higher Education  Quarterly , 60 (2),  187 – 197.
https://doi.org/10.1111/j.1468- 2273.2006.00316.x
Wijayanti,  A.,  &  Selawati,  B.  A.  (2020). Perbaikan  kebijakan  tata  kelola perguruan tinggi kedinasan. Integritas:  Jurnal  Antikorupsi , 6 (1),
73 – 91. https://doi.org/10.32697/integrita s.v6i1.583
Wiryadi, A., & Sebrina, N. (2013). Pengaruh asimetri  informasi,  kualitas  audit, dan  struktur  kepemilikan  terhadap manajemen  laba. Wahana  Riset Akuntansi , 1 (2), 155 – 180. https://doi.org/10.24036/wra.v1i2 .2577