## Pemberdayaan Personel Dalmas Direktorat Sabhara Polda Bali dalam Peningkatan Kemampuan Pengaanan Unjuk Rasa

## I Made Santika
Mahasiswa Magister Ilmu Kepolisian Angkatan VII STIK-PTIK. Jln Tirtayasa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan E-mail: imadesantika38@gmail.com

## Abstract
Demonstration in Indonesia on many places can be a riot and sometimes even anarchy though it had ruled by act on Undang Undang Nomber 9/1998. Then, it can not be avoided that  the police on handling these domonstrations became on a crash (kerusuhan). The article describes Sabhara Direactorate of Police handle demonstration in Bali. As an institution, police in Bali (Polda) couse of big numbers of demonstrations need special police for handling demonstration that done at Sabhara Departement. It means, very important for up grading the skill by engeneering organitazion in the case for taking savety on action of demonstration.

## Key Words:  empowerment; Mass Control; Handling demonstration

## Abstraksi :
Walaupun secara konstitusi bahwa kegiatan penyampaian pendapat dimuka umun tersebut telah diatur dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, Namun masih sering kita dengar dibeberapa kota di Indonesia terjadi berbagai tindakan unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan maupun terkadang tindakan-tindakan anarki lainnya, Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut pihak kepolisian harus turun tangan dan berujung kepada bentokan antara polisi dengan massa pun tidak dapat dihindari lagi. Maka kepolisian dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Bali perlu memiliki personel-personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa atau yang lebih khusus dilaksanakan oleh Direktorat Sabhara Polda Bali yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang baik dalam penanganan pengamanan unjuk rasa tersebut.
Kata Kunci : Pemberdayaan; Dalmas; Pengamanan Unjuk Rasa.

## Pendahuluan
Sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara massiv dan luas terjadi di Indonesia. Hampir semua Negara didunia meyakini demokrasi sebagai “tolok ukur tak terbantah dari keabsahan politik”. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis tegak kokohnya sistem politik demokrasi. Dari sudut bahasa (etimoligis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos yang berarti rakyat dan Cratos atau Cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi secara bahasa, demos- cratein atau demos-cratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.
Demonstrasi atau dapat disebut juga sebagai aksi massa / unjuk rasa merupakan salah satu hak rakyat yang dilindungi oleh negara dalam konstitusi dasar dan undang-undang. Kemerdekaan menyampaikan pendapat ini merupakan sarana bagi rakyat untuk menggapai tujuannya. Sebagian rakyat mengakui bahwa demonstrasi merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencapai kepentingannya. Perubahan yang ingin dicapai oleh sebagian masyarakat masih meyakini bahwa kekuatan massa yang tidak bersenjata mampu untuk mempengaruhi kebijakan. Jika kita kaji secara konstitusional, demonstrasi merupakan hak yang harus dilindungi oleh pemerintah. Namun di sisi lain, orang yang melakukan demonstrasi juga harus mentaati peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Walaupun kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus juga hak asasi masyarakat, namun menurut pembukaan UUD 45 bukanlah kebebasan liar dan tanpa tujuan. Hak kemerdekaan dan keinginan luhur untuk kehidupan kebangsaan (termasuk kehidupan perorangan), menurut pembukaan UUD 45, ingin dicapai dengan
membentuk pemerintahan negara Indonesia yang disusun atau dibangun dalam suatu UUD negara. Pernyataan atau deklarasi demikian terlihat dengan tegas dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 45. Ini berarti, kemerdekaan dan kebebasan yang ingin dicapai adalah kebebasan dalam keteraturan, atau kebebasan dalam tertib hukum. Dengan tertib hukum inilah ingin diwujudkan tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Tugas Polri dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat bukan merupakan suatu hal yang ringan, karena disamping harus sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku seperti undang- undang tentang hak asasi manusia Nomor 39 tahun 1999, Pada pasal 1 ayat 6  undang-undang tersebut  menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja  atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia, seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini.
Polisi merupakan salah satu pilar yang penting. Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi ini janji-janji dan tujuan-tujuan untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Kita dapat melihat pada era reformasi  yang telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyrakat, berbangsa dan bernegara yang ada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supermasi hukum, Hak Azasi Manusia, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktek penyelenggaran pemerintahan negara termasuk didalamnya

## penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
Prinsip dasar dari diberlakukannya undang-undang ini adalah bahwa Negara telah menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum karena hal tersebut merupakan hak asasi dari setiap manusia yang dijamin oleh undang-undang dasar 1945 dan deklarasi universal hak-hak asasi manusia serta kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun tentu saja didalam pelaksanaannya penyampaian pendapat di muka umum ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab serta sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, Baik antara aparat kepolisian dan massa pengunjuk rasa harus saling menghormati dan diharapkan pula Polri dapat memberikan perlindungan, pengamanan serta menjamin bahwa kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan baik sampai dengan kegiatan tersebut berakhir.
Walaupun secara konstitusi bahwa kegiatan penyampaian pendapat dimuka umun tersebut telah diatur dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, Namun masih sering kita dengar dibeberapa kota di Indonesia terjadi berbagai tindakan unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan maupun terkadang tindakan-tindakan anarki lainnya, Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut pihak kepolisian harus turun tangan dan berujung kepada bentokan antara polisi dengan massa pun tidak dapat dihindari lagi.
Provinsi Bali yang terkenal sebagai salah satu pulau tujuan wisata di Indonesia juga merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran bagi para pencari nafkah yang ada didaerah lainnya, dan bahkan saat ini provinsi Bali telah menjadi kota pendidikan karena di Bali telah banyak berdiri universitas-universitas
yang para mahasiswanya berasal dari luar wilayah Pulau Bali sendiri. Dalam beberapa kurun waktu yang lalu di wilayah provinsi Bali memang telah banyak terjadi aksi-aksi unjuk rasa, walaupun unjuk rasa yang terjadi di wilayah provinsi Bali tersebut belum pernah menjadi aksi unjuk rasa yang bersifat anarki namun diperlukan kesiapan dari aparat kepolisian setempat untuk dapat mengantisipasinya. Kegiatan penyampaian pemikiran baik secara lisan maupun tulisan di tempat-tempat umum tentunya dapat dilakukan dengan cara-cara yang santun dan tidak harus dilakukan dengan aksi-aksi yang keras atau brutal sehingga dapat merugikan diri sendiri maupun kepentingan masyarakat yang lebih besar. Maka dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu penanganan yang baik dan professional dari aparat kepolisian, Namun jika yang terjadi sebaliknya atau langkah- langkah penanganannya dilakukan dengan tidak berpedoman terhadap peraturan-peraturan maupun SOP yang ada maka tentu saja tujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat tidak akan dapat tercapai dan malah akan dapat menimbulkan kerugian-kerugian, baik materi maupun korban jiwa dari kedua belah pihak. Berkaitan dengan hal tersebut,
Maka kepolisian dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Bali perlu memiliki personel-personel yang melaksanakan kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa atau yang lebih khusus dilaksanakan oleh Direktorat Sabhara Polda Bali yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang baik dalam penanganan pengamanan unjuk rasa tersebut.

## a.  Konsep Pemberdayaan
Kata Pemberdayaan atau memberdayakan jika diterjemahkan kedalam bahasa Inggris menjadi “Empowerment” dan “Empower” yang dalam pengucapannya juga harus diucapkan secara hati-hati agar tidak terpeleset menjadi “memperdayakan”, Menurut Merriam Webster
dan Oxford English Dictionary kata “Empower” mengandung dua arti yaitu “to give power” or authority to, dan pengertian kedua yaitu “to give ability or enable” Dalam pengertian pertama diartikan sebagai “memberi kekuasaan, Mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain”, sedangkan dalam pengertian kedua, diartikan sebagai “upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan” sebagaimana yang dikutip oleh Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka dalam Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi (1996:03)
Menurut Oakley dan Marsden (1984) yang dikutip oleh A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto (1996:57) dalam Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi, menyebutkan bahwa ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (empowerment).
Menurut Robert Dahl (1963) yang dikutip oleh A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika Moeljarto dalam Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi (1996:62), Mengatakan bahwa pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah, Kekuatan menyangkut kemampuan pelaku untuk mempengaruhi pelaku ke-2 untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pelaku ke-2. Oleh karena itu pemberdayaan , “ would have be having or being given power to influence or control”.
Teori dan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Maslow (1984), Bahwa proses pemberdayaan di bidang pendidikan merupakan pendekatan holistik yang meliputi pemberdayan sumber daya manusia, sistim belajar mengajar, institusi atau lembaga pendidikan dengan segala sarana dan prasarana pendukungnya, Pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha
terencana dan sistimatis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial.
Kemudian penulis juga menggunakan konsep dan teori yang dikemukakan oleh Freire (1992) yang mengatakan bahwa proses pemberdayaan sebagai metode yang mengubah persepsi individu agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya, Untuk menumbuhkan kesadaran atau dorongan dalam diri seseorang diperlukan intervensi atau stimulasi yang berasal dari luar, Karena keinginan seseorang untuk berkembang atau mengubah keadaan tidak terlepas dari kemampuan individu yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, ketrampilan yang dimiliki, lingkungan, serta konteks budaya. Termasuk dalam budaya yang melingkupinya adalah interelasinya dengan anggota kelompok beserta distribusi kekuasaan dalam kelompok tersebut.
Dan yang terakhir penulis juga mempedomani konsep dan teori  yang dikemukakan oleh Molyneux (1985), Bahwa pemberdayaan merupakan suatu langkah yang strategis, Dalam pemberdayaan pekerja diperlukan perbaikan melalui perubahan institusi-institusi yang meletakkan pekerja pada sisi subordinasi, Perubahan yang dimaksud diantaranya memberikan jaminan perlakuan secara adil terhadap pekerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang memadai, Sehingga para pekerja tersebut dapat meningkatkan kemampuan fisiknya yang terlihat pada penguasaan keterampilan sesuai dengan jenis pekerjaannya dan juga untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.
Berdasarkan adaptasi dari ketiga teori dan konsep diatas maka dapat diketahui bahwa langkah-langkah pemberdayaan yang
berkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu tentang pemberdayaan personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali yang paling tepat adalah menggunakan adaptasi dari ketiga teori dan konsep pemberdayaan tersebut, Maka menurut analisa penulis, bahwa ada 3 (tiga) hal yang menjadi pokok dari teori dan konsep pemberdayaan tersebut, antara lain :
1).  Pendidikan atau peningkatan pengetahuan 2).  Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan 3).  Peningkatan Kesejahteraan.

## b.  Konsep Pengendalian Sosial
Prof.Dr.Kamanto Sunarto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sosiologi (Edisi revisi) (2004:54-55) yang mengutip tentang pendapat beberapa tokoh terkait dengan pengendalian social, antara lain Konsep fakta sosial dari Emile Durkheim, Durkheim menyebutkan bahwa fakta sosial dapat kita ketahui dari kekuatan paksaan luar yang dijalankannya atau yang dapat dijalankannya terhadap individu, Menurut Durkheim, adanya kekuatan paksaan luar ini dapat kita ketahui dari sanksi tertentu atau perlawanan yang diberikan terhadap setiap usaha individu untuk melanggar fakta sosial. Durkheim juga mengemukakan bahwa fakta sosial berada di luar individu dan memiliki daya paksa untuk mengendalikan individu tersebut, yang artinya bahwa individu harus mentaati sejumlah aturan yang terdapat dalam masyarakat, bahwa masyarakat menjalankan pengendalian sosial (social control) terhadap individu.
Kemudian disebutkan juga tentang pendapat dari Brigitte Berger (1978) yang menyebutkan tentang cara tertua dan cara terakhir yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota masyarakat yang membangkang adalah dengan paksaan fisik, Berger mengemukakan bahwa semua orang hidup dalam situasi, Dimana kekerasan fisik dapat digunakan secara resmi
dan secara sah manakala semua cara paksaan lain gagal atau tidak berhasil.

## c.  Pengertian Unjuk Rasa
Dalam pasal 1 Undang-undang No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah disebutkan tentang beberapa pengertian antara lain :
1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.  Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
3.  Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
4.    Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
5.  Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
6. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
7.   Warga negara adalah warga Negara Republik Indonesia.
8. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum adalah hak asasi manusia
yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Deklarasi universal hak-hak asasi manusia, kemudian dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut, setiap orang wajib melaksanakannya secara tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan definisi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

## d.  Tugas Samapta Bhayangkara Polri
Dalam Pasal 166 Perkap No. 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian daerah yaitu tentang Direktorat Samapta Bhayangkara Polri atau yang disingkat menjadi Ditsabhara Polri, Pada ayat (2) disebutkan bahwa : Ditsabhara menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa. Kemudian pada Pasal 168 dalam Perkap ini disebutkan pula bahwa:
Ditsabhara terdiri dari:
a.  Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
b.  Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
c.  Subdirektorat Penugasan Umum (Subditgasum);
d.  Subdirektorat Pengendalian Massa (Subditdalmas); dan
e.  Unit Satwa.
Kemudian lebih lanjut pada Pasal 172 ayat (1) Perkap ini juga mengatur tentang Subditdalmas, sebagaimana yang diatur pada Pasal 168 huruf (d), yaitu Subditdalmas bertugas untuk menyiapkan personel dan perlengkapan
untuk pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa (Dalmas) serta melaksanakan negosiasi. Sedangkan pada Pasal 172 ayat (2) menyebutkan tentang fungsi dari Subditdalmas itu sendiri yaitu :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subditdalmas menyelenggarakan fungsi:
a.  Pelatihan peningkatan kemampuan pengamanan unjuk rasa dan penggunaan peralatan Dalmas;
b.  Penyiapan dan pengerahan personel dan perlengkapannya untuk pengamanan unjuk rasa;
c.  Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan negosiator untuk menghadapi unjuk rasa; dan
d.  Pemeliharaan dan perawatan personel dan peralatan Dalmas.

## e.  Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.
Pertimbangan dari dikeluarkannya peraturan Kapolri ini adalah karena penyampaian pendapat di muka umum adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan/tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan Negara dalam hal ini yang diwakili oleh Polri wajib memberikan pelayanan dan pengendalian massa terhadap aksi penyampaian pendapat dimuka umum tersebut atau yang disebut dengan kegiatan unjuk rasa, Baik yang dilakukan di  di jalan raya, di gedung/ bangunan penting dan di lapangan/ lahan terbuka, serta yang dilakukan dalam kondisi secara tertib atau tidak tertib. Keseluruhan ini harus dilaksanakan secara arif, bijaksana, tegas, konsisten dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
Dalam Peraturan tersebut selain dijelaskan tentang beberapa pengertian yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam pengendalian massa, juga mengatur tentang tahapan-tahapan dalam pengendalian massa, yaitu mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran, dimana tahapan-tahapan tersebut dapat dilaksanakan dalam kondisi massa yang masih tertib atau situasi Hijau, Kondisi massa yang sudah menunjukkan sikap tidak tertib atau yang disebut dengan situasi kuning dan Kondisi massa yang sudah melakukan tindakan yang brutal atau melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan penyerangan terhadap petugas atau yang disebut dengan situasi merah. Selain hal-hal tersebut didalam Perkap No 16 tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, juga mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh personel yang melakukan pengamanan unjuk rasa sekaligus larangan yang tidak boleh dilakukan oleh personel tersebut.

## Pemberdayaan Personel Dalmas
Direktorat Sabhara Polda Bali Dalam Peningkatan Kemampuan Pengamanan Unjuk Rasa.
Dengan adanya dukungan dari masyarakat maupun dari faktor-faktor yang bersifat internal di Ditsabhara Polda Bali, yang selama ini telah menunjang pelaksanaan tugas-tugas pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Bali, Maka hal-hal yang bersifat positif tersebut perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, agar manfaat yang ditimbulkan dapat lebih besar lagi pengaruhnya untuk mencapai keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif dan stabil. Namun jika dikaitkan dengan konsep- konsep pemberdayaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan para personelnya dalam rangka pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Bali, Penulis menilai bahwa masih diperlukan evaluasi di dalam pelaksanaannya, Berdasarkan hasil penelitian dan hasil
pengamatan yang dilakukan oleh penulis di lingkungan kerja Ditsabhara Polda Bali, Penulis telah melihat secara langsung bahwa Ditsabhara Polda Bali telah melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan bagi para personelnya khusunya personel Dalmas, Adapun kegiatan tersebut antara lain : Kegiatan pelatihan tongkat T, Borgol, Pelatihan fisik/jasmani, Bela diri Polri, Perpoldas maupun Bela diri judo, Hal ini dimaksudkan agar para personel Dalmas memiliki kemampuan dan ketrampilan yang nantinya akan menunjang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya di kemudian hari, khususnya dalam rangka pengamanan kegiatan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Bali. Beberapa hal yang perlu di evaluasi sebagaimana disampaikan diatas, yaitu Bahwa berbagai jenis kegiatan pelatihan- pelatihan yang telah dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan tersebut tidak mendapatkan dukungan dana atau anggaran dari DIPA Ditsabhara Polda Bali, sehingga pelaksanannya tidak dapat dilaksanakan secara terencana dan terjadwal dengan baik dan maksimal. Namun kegiatan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan para personel Dalmas tersebut selama ini selalu menggunakan dana dukungan operasi Ditsabhara Polda Bali (Dukops Ditsabhara Polda Bali), yang jumlahnya tentu saja sangat kecil sekali yaitu sekitar 2 (dua) kali pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun. Sehingga hal tersebut dapat berimplikasi terhadap tidak maksimalnya kegiatan pelatihan dan cendrung dilakukan secara formalitas saja. Tentunya hal ini akan berdampak terhadap tidak optimalnya hasil dari kegiatan pelatihan dimaksud, serta terjadi kecendrungan akan penurunan kemampuan dari para personelnya.
Perkembangan zaman dan masyarakat yang semakin dinamis tentunya akan menimbulkan suatu tantangan kerja yang semakin tinggi dan kompleks, oleh sebab itu dibutuhkan personel- personel Polri yang memiliki kemampuan yang baik dan professional, khusunya personel
Dalmas di Ditsabhra Polda Bali dalam rangka pengamanan kegiatan unjuk rasa, agar dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan tersebut dapat tetap berhasil seperti yang dicapai saat ini.
Dengan menggunakan teori dan konsep pemberdayaan, sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, yaitu dengan teori dan konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Maslow (1984), Bahwa proses pemberdayaan di bidang pendidikan merupakan pendekatan holistik yang meliputi pemberdayan sumber daya manusia, sistim belajar mengajar, institusi atau lembaga pendidikan dengan segala sarana dan prasarana pendukungnya, Pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistimatis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melakukan transformasi sosial.
Kemudian penulis juga menggunakan konsep dan teori yang dikemukakan oleh Freire (1992) yang mengatakan bahwa proses pemberdayaan sebagai metode yang mengubah persepsi individu agar dapat beradaptasi dengan lingkungannya, Untuk menumbuhkan kesadaran atau dorongan dalam diri seseorang diperlukan intervensi atau stimulasi yang berasal dari luar, Karena keinginan seseorang untuk berkembang atau mengubah keadaan tidak terlepas dari kemampuan individu yang ditentukan oleh tingkat pendidikan, ketrampilan yang dimiliki, lingkungan, serta konteks budaya. Termasuk dalam budaya yang melingkupinya adalah interelasinya dengan anggota kelompok beserta distribusi kekuasaan dalam kelompok tersebut.
Dan yang terakhir penulis juga mempedomani konsep dan teori  yang dikemukakan oleh Molyneux (1985), Bahwa pemberdayaan merupakan suatu langkah yang strategis, Dalam pemberdayaan pekerja
diperlukan perbaikan melalui perubahan institusi-institusi yang meletakkan pekerja pada sisi subordinasi, Perubahan yang dimaksud diantaranya memberikan jaminan perlakuan secara adil terhadap pekerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang memadai, Sehingga para pekerja tersebut dapat meningkatkan kemampuan fisiknya yang terlihat pada penguasaan keterampilan sesuai dengan jenis pekerjaannya dan juga untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien.
Berdasarkan adaptasi dari ketiga teori dan konsep diatas maka dapat diketahui bahwa langkah-langkah pemberdayaan yang berkaitan dengan penulisan artikel ini yaitu tentang pemberdayaan personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali yang paling tepat adalah menggunakan adaptasi dari ketiga teori dan konsep pemberdayaan tersebut, Maka menurut analisa penulis, bahwa ada 3 (tiga) hal yang menjadi pokok dari teori dan konsep pemberdayaan tersebut, antara lain :
1). Pendidikan atau peningkatan pengetahuan 2). Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan 3). Peningkatan Kesejahteraan.
Ketiga teori dan konsep pemberdayaan tersebut, kemudian akan dilakukan proses analisis oleh penulis, apakah telah sesuai dengan pelaksanaan pemberdayaan personel Dalmas yang selama ini telah dilakukan oleh Ditsabhara Polda Bali dalam peningkatan kemampuan para personel Dalmasnya dalam rangka pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Bali.

## 1)   Pendidikan
Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu proses pemberdayaan, pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan
mutu dan kualitas dari pekerjaan yang dilakukan, Dengan kata lain, pendidikan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan bagi setiap personel dalam menghadapi pekerjaan yang dibebankan kepadanya, agar dapat dilaksanakan secara baik dan professional serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan data yang ada, Personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali, memiliki rata-rata level pendidikan pada tingkat SMU. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengendalian yang lebih, dalam melaksanakan tugas pengamanan kegiatan unjuk rasa, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Berkaitan dengan pendidikan yang diberikan kepada personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali, Penulis merasakan bahwa ada beberapa kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya khususnya dalam menerapkan pemberdayaan itu sendiri, antara lain kelemahan dan kekurangan tersebut adalah :
a) Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada saat melaksanakan penelitian, yaitu pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan februari 2014, jumlah personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali yang melaksanakan kejuruan Instruktur Dalmas maupun pasukan Dalmas hanya berjumlah sekitar 23 personil. Jumlah tersebut adalah sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan personel di subdit Dalmas sendiri yang berjumlah sekitar 336 personil.
b) Pendidikan terkait dengan fungsi Dalmas yang dilakukan oleh Ditsabhara Polda Bali adalah bersifat non formal dan tidak terstruktur, artinya dalam pelaksanaannya hanya diberikan oleh para perwiranya yang pernah mendapatkan kejuruan Dalmas ditambah dengan mempedomani pada isi Perkap 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa saja. Hal ini berarti bahwa pola pendidikan tersebut  menurut penulis tidak dapat memberikan hasil yang optimal,
karena pengetahuan yang akan diterima oleh personel Dalmas yang ada, akan menjadi berkurang, karena materi yang disampaikan oleh perwakilan perwira maupun isi dalam Perkap tersebut tentunya akan tidak selengkap dengan materi yang diterima pada saat mengikuti kejuruan secara langsung. Permasalahan lainnya yang muncul adalah, bahwa dari keseluruhan perwira yang ada di Ditsabhara Polda Bali, yang memiliki sertifikasi sebagai instruktur Dalmas atau pernah mengikuti pendidikan kejuruan Dalmas hanya 1 orang saja, sedangkan perwira lainnya dalam memberikan pelatihan hanya berpedoman kepada pengalaman maupun isi yang terdapat pada Perkap 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa saja, tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap keakuratan informasi yang diberikan kepada para personel Dalmas yang dilatih.
c) Peningkatan pengetahuan secara formal mengenai materi peraturan perundang- undangan maupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas atau fungsi Dalmas, dilaksanakan dengan intensitas waktu yang sangat relatif kecil sekali atau hanya dilakukan pada saat-saat tertentu, selanjutnya kegiatan tersebut dilaksanakan secara proses non formal, seperti pada saat apel, pada saat kegiatan latihan dan pada saat pra kegiatan pengamanan (AAP) dan maupun waktu diskusi secara internal lainnya dengan para personel Dalmas maupun negosiator.
d) Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan diluar pendidikan kedinasan Polri seperti di perguruan tinggi atau universitas yang diikuti oleh para personel Dalmas dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan nya di bidang akademis, Ditsabhara Polda Bali sendiri belum memberikan aturan atau ketentuan yang jelas mengatur dalam hal ini, Sehingga terkadang muncul keragu-raguan
kepada anggota terkait dengan permasalahan perizinan untuk melaksanakan perkuliahan diluar jam kantor/dinas.
Dari beberapa kesimpulan diatas, maka jika disandingkan dengan data-data hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis saat melakukan penelitian di Ditsabhara Polda Bali, maka tentunya ada beberapa alasan daripada penulis, beberapa alasan tersebut antara lain :
a)  Bahwa dalam rangka melaksanakan proses pemberdayaan di bidang pendidikan bagi personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali seperti dengan peningkatan wawasan dan pengetahuan para personel tersebut tidak saja hanya terbatas dalam jumlah dana yang dianggarkan tetapi juga terbatas dalam durasi kegiatan peningkatan pengetahuan tersebut. Tidak didukungnya kegiatan-kegiatan bidang pendidikan atau peningkatan pengetahuan bagi para personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali dalam mata anggaran DIPA adalah inti dari maksud yang ingin disampaikan oleh penulis, walaupun untuk biaya pelatihan- pelatihan guna meningkatkan pengetahuan bagi personelnya, selama ini masih menggunakan dana dari Dukops Ditsabhara, namun tentu saja hasilnya tidak akan optimal dan juga banyak terdapat keterbatasan- keterbatasan baik besar dana yang dapat digunakan maupun intensitas kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan.
b)  Belum adanya komitmen yang tinggi dari para pimpinan Polri untuk lebih memprioritaskan terhadap kegiatan pendidikan kejuruan fungsi Dalmas dan pendukungnya serta komitmen terhadap alokasi dana operational bagi pendidikan maupun pelatihan bagi personel Dalmas, hal ini terbukti dengan minimnya intensitas pendidikan kejuruan Dalmas maupun kuota personel yang berhak mengikutinya. Terlebih lagi pada tahun 2014 ini sering disebut-sebut sebagai tahun
politik atau tahun pemilu, yang diprediksi akan banyak terjadi kegiatan pengamanan- pengamanan maupun unjuk rasa di seluruh wilayah Indonesia.
c)  Belum adanya suatu peraturan yang bersifat tegas pada Ditsabhara Polda Bali yang mengatur tentang peningkatan pengetahuan bagi para personilnya khusunya personel Dalmas dalam rangka peningkatan kemampuan pengamanan unjuk rasa, baik yang dilaksanakan secara formal maupun non formal serta pendidikan yang berkaitan dengan kedinasan Polri maupun pendidikan umum lainnya.

## 2)  Pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan
Jika berbicara tentang ketrampilan tentu saja hal tersebut adalah hal yang sangat penting sekali, terlebih lagi profesi Polri, khususnya bidang pengendalian massa, dibutuhkan kemampuan maupun ketrampilan yang benar- benar matang dan mumpuni, sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dalam mengamankan kegiatan unjuk rasa maupun kegiatan masyarakat lainnya dapat berlangsung dengan baik dan lancar serta sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan data-data temuan penelitian yang diperoleh oleh penulis saat melaksanakan penelitian di Ditsabhara Polda Bali serta jika dikaitkan dengan teori dan konsep pemberdayaan, maka penulis menganalisa bahwa pelaksanaan pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan ketrampilan personel Dalmas Ditsabahara Polda Bali telah sesuai dengan konsep-konsep pemberdayaan yang diutarakan oleh penulis, adapun beberapa hal yang menjadi penyebab adalah sebagai berikut :
a)  Bahwa intensitas pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan
kemampuan pengamanan unjuk rasa personel Ditsabhara Polda Bali adalah cukup tinggi, karena berdasarkan data hasil wawancara serta pengamatan penulis, kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan hampir setiap hari selama hari kerja, dan juga pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi personel Dalmas tersebut dilatih oleh para perwira di fungsi Dalmas yang memang memilki kemampuan atau kualifikasi dibidangnya.
b) Jenis pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan personel Dalmas  dalam rangka penanganan unjuk rasa tersebut juga bermacam-macam serta waktu yang digunakan juga berganti-ganti, sehingga personel yang dilatihkan pun tidak merasa bosan dan selalu bersemangat.
c) Dalam kegiatan pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan personel Dalmas  dalam rangka penanganan unjuk rasa, Ditsabhara Polda Bali telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap walaupun tidak seluruhnya dalam kondisi baik serta fasilitas bangunan yang memadai, seperti adanya sejumlah jumlah peralatan tongkat dan borgol dan tameng dalmas serta kendaraan rantis dan alat komunikasi yang lengkap, serta fasilitas dojo judo yang berada di lingkungan Ditsabhara Polda Bali sendiri.
Beberapa hal yang menjadi penyebab diatas menurut analisis  penulis terjadi karena :
a)  Rendahnya intensitas unjuk rasa yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali menyebabkan banyak atau luang nya waktu yang dimiliki oleh para personelnya, waktu luang inilah yang digunakan dan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai pelatihan- pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan para personel Dalmas dalam rangka mengamankan unjuk rasa.
b)  Adanya komitmen pimpinan di Ditsabhara
Polda Bali berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan ketrampilan yang harus dimiliki oleh para personelnya khususnya para personel Dalmas, agar mereka memiliki kemampuan yang handal sehingga dapat melaksanakan tuganya dengan baik dan professional dalam mengamankan kegiatan- kegiatan masyarakat seperti unjuk rasa.
c) Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai dan didukung pula oleh para pengendali pasukan yang sekaligus bertindak sebagai instruktur untuk melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan ketrampilan yang mereka miliki.

## 3) Peningkatan Kesejahteraan
Kesejahteraan merupakan salah satu instrument penting dalam teori dan konsep pemberdayaan yang disampaikan oleh Molyneux (1985), hal tersebut dikatakannya akan dapat meningkatkan kemampuan fisik dari para personelnya yang dapat dilihat pada penguasaan keterampilan sesuai dengan jenis pekerjaannya serta dapat meningkatkan kemampuan intelektualnya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mampu memperjuangkan aspirasi dan keinginan mereka seperti perbaikan upah, peningkatan kesehatan dan keselamatan kerja, maupun pemenuhan hak-hak pekerja. Prijono dan Pranarka (1996) dalam pemberdayaan konsep,kebijakan dan implementasi.
Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan bagi para personel Dalmas secara khusus dan personel Ditsabahara Polda Bali secara umum, maka penulis berdasarkan data hasil wawancara maupun berdasarkan hasil pengamatan, dapat menilai bahwa peningkatan kesejahteraan para personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali telah dilaksanakan dengan baik. Adapun beberapa alasan penulis dapat mengatakan hal tersebut,
yaitu berdasarkan temuan yang diperoleh penulis dilapangan, antara lain :
a) Dalam pendistribusian hal yang menjadi hak-hak para personel Dalmas seperti Gaji maupun tunjangan kinerja yang diberikan setiap bulan melalui juru bayar Ditsabhara Polda Bali, telah dilaksanakan dengan baik dan tidak pernah terjadi keterlambatan dalam penyalurannya ke pada masing-masing personel Dalmas, termasuk juga dukungan logistik berupa makanan dan minuman bagi para personel Dalmas yang melaksanakan tugas penjagaan atau siaga on call di mako Ditsabahara Polda Bali maupun personel yang terlibat pengamanan unjuk rasa atau kegiatan-kegiatan pengamanan lainnya.
b) Selain memberikan hak-hak yang menjadi milik para personelnya dengan baik, pimpinan di Ditsabahra Polda Bali juga telah mengupayakan beberapa kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para personelnya tersebut, antara lain dengan memberikan insentif bagi para personel Dalmas yang melaksanakan tugas-tugas penjagaan profit yang ada diwilayah hukum Polda Bali.
c) Pimpinan di Ditsabhara Polda Bali telah melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit Polri yang ada di Polda Bali berkaitan dengan perawatan kesehatan bagi para personelnya termasuk juga keluarganya seperti anak maupun istri dari personel tersebut yang mengalami keluhan atau gangguan kesehatan. Sehingga para personel Polri khususnya personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali tidak perlu khawatir dengan biaya pengobatan karena berobat di rumah sakit Polri tersebut tidak dipungut biaya atau gratis.
d)  Pembangunan dan penyediaan fasilitas dan sarana peristirahatan bagi para personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali, kendatipun
fasilitas tersebut belum dapat mengakomodir secara keseluruhan bagi para personelnya, namun akan terus di lakukan upaya peningkatan dalam penyediaan fasilitasnya.
Dari tiga hal pokok yang dibahas oleh peneliti berdasarkan teori dan konsep pemberdayaan yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu Pendidikan atau peningkatan pengetahuan, pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan peningkatan kesejahteraan yang telah dilaksanakan oleh Ditsabhara Polda Bali, maka menurut analisis penulis ada 1 (satu) aspek yang belum memenuhi kriteria yang sesuai dengan teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti, yaitu pada aspek Pendidikan atau peningkatan pengetahuan. Dan 2 (dua) aspek lainnya telah sesuai dengan teori dan konsep pemberdayaan yang digunakan oleh penulis, yaitu aspek pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan aspek peningkatan kesejahteraan. Oleh sebab itu berdasarkan hasil analisis tersebut, maka penulis dapat membuat suatu simpulan bahwa Pemberdayaan personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali dalam rangka peningkatan kemampuan pengamanan unjuk rasa pada aspek pendidikan dan peningkatan pengetahuan kurang berjalan dengan optimal dan perlu banyak dilakukan upaya peningkatan sehingga hasil didik nya juga akan memberikan hasil yang maksimal, karena memang kita sadari bahwa suatu kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan dana/ anggaran membutuhkan suatu komitmen dan persetujuan secara berjenjang dari satuan tingkat pusat sampai dengan tingkat direktorat di Kepolisian daerah dan dibutuhkan suatu pemikiran serta pertimbangan yang benar-benar matang agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Sebaliknya pada aspek pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan serta aspek peningkatan kesejahteraan bagi personel Dalmas Ditsabahara Polda Bali telah dilakukan dengan baik sehingga dapat menghasilkan para personel yang terlatih dan mumpuni dan
menguasai ketrampilan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya.

## Kesimpulan :
Pemberdayaan terhadap para personel Dalmas di Ditsabhara Polda Bali dalam meningkatkan kemampuan pengamanan unjuk rasa di wilayah hukum Polda Bali jika dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep pemberdayaan  maka terdapat 1 (satu) kekurangan yaitu pada aspek pendidikan atau peningkatan pengetahuan sehingga dari keseluruhan jumlah personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali yang ada, hanya sedikit dari jumlah tersebut yang pernah mengikuti kejuruan Dalmas atau memiliki kualifikasi bidang pengendalian massa sesuai dengan pekerjaannya saat ini. Sedangkan disisi lainnya bahwa pemberdayaan personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali dalam meningkatkan kemampuan pengamanan unjuk rasa, terdapat 2 (dua) aspek yang sesuai berdasarkan teori dan konsep pemberdayaan yang digunakan oleh penulis, yaitu pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan para personelnya yang dilaksanakan secara rutin dan konsisten sehingga personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali benar-benar memiliki ketrampilan yang mumpuni dan professional dalam melaksanakan bidang pekerjaannya. Serta aspek lainnya yang sudah sesuai adalah aspek peningkatan kesejahteraan, yang didalamnya telah termasuk seperti jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, perbaikan upah dan pemenuhan hak-hak para personelnya.

## Saran :
1)  Perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi dengan para tokoh adat serta tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah jajaran Polda Bali agar selalu berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian lainnya, seperti unjuk rasa, yaitu dengan ikut memberikan pengamanan bagi warganya
yang melaksanakan kegiatan unjuk rasa, sehingga dapat membantu menjaga massa pengunjuk rasa agar tetap tertib, karena masyarakat di Provinsi Bali sangat kental dan menjunjung tinggi peran adat dalam kehidupan sehari-harinya.
2) Perlu adanya pengkajian ulang terkait tentang penambahan alokasi anggaran yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan atau peningkatan pengetahuan dan pelatihan- pelatihan guna meningkatkan ketrampilan dalam DIPA Ditsabhara, sehingga pemberdayaan personel Dalmas Ditsabhara Polda Bali dalam peningkatan kemampuan pengamanan unjuk rasa dapat berlangsung dengan baik.
3) Perlu adanya koordinasi yang baik antara pimpinan di Ditsabhara Polda Bali dan Pimpinan di Biro SDM Polda Bali terkait dengan pelaksanaan proses penyegaran bagi para personelnya atau yang disebut dengan proses mutasi, sehingga para personel Ditsabhara yang telah memiliki kemampuan dibidang sabhara khususnya Dalmas, dapat diperhitungkan dan dipertahankan terlebih dahulu sampai dengan mendapatkan regenerasi yang baru, untuk dipindahtugaskan pada fungsi kepolisian lainnya.
4) Perlu adanya realisasi yang kongkrit dari pimpinan Polri, terkait dengan implementasi program ”local boy for local job”, khususnya terhadap daerah-daerah yang memiliki adat istiadat yang kuat dalam masyarakatnya, karena akan dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas Polri di lapangan terutama berkaitan dengan komunikasi terhadap masyarakat tentang permasalahan yang ada.
5) Perlunya meningkatkan dan menjaga motivasi kerja para personel Dalmas dengan memberikan ”reward and punishment” atau pemberian penghargaan terhadap anggota
yang mempunyai prestasi kerja baik dan pemberian teguran atau sanksi terhadap anggota yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
Hadiman.1998, Manajemen Operasional Polri. Jakarta.
Horton, Paul B. 1987, Sosiologi Erlangga, Jakarta, Jilid 1.
Junaidi, Maskat. 1991.Kepemimpinan Efektif Dilingkungan Polri, hlm. 36, 215, Sanyata Sumanasana Wira. Sespim Polri, Bandung.
Koentjaraningrat.1998.Metode-metode penelitian masyarakat, Cetakan IX, Edisi III, Gramedia, Jakarta.
Kelana, Momo. 2002. Memahami Undang- Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Latar Belakang Dan Komentar Pasal Demi Pasal),Jakarta: PTIK Press.
Muhammad, Farouk & Djaali. 2005. Metodologi Penelitian Sosial: Edisi Revisi, Jakarta: PTIK Press dan CV. Restu Agung.
Onny, Prijono, S & Pranarka,A.M.W. 1996. Pemberdayaan Konsep, Kebijakandan Implementasi, Jakarta : Centre For Strategic And InternationalStudies
Sunarto, Kamanto. 2004. Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi), Jakarta: LembagaPenerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sedarmayanti. 2014. Restrukturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi (Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan), Bandung:
PT. Refika Aditama.
Smelser, N.J.  1962. Teori Of Collective Behaviour, The University, Press, New York and Chicago.
Veeger, 1998, Realita Sosial, Gramedia.

## Sumber Regulasi Perundang-Undangan :
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia, UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.
Republik Indonesia, Perkap No 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
Republik Indonesia, Perkap No 8 tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.
Republik Indonesia, Perkap No 4 tahun 2010 tentang Sistim Pendidikan Polri
Republik Indonesia, Protap No. 1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki
STIK-PTIK, Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Mahasiswa STIK. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Nomor : Kep/65/IX/2012 Tanggal 25 September 2012. Jakarta: PTIK