## Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
Tri Nurjanah 1 , Jusmani 2 , Totok Sudiyanto 3
1 Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, trinurjanah12@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, jusmani@univpgri-palembang.ac.id
3 Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, totoktajir1978@gmaiil.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  measure  the  Accountability  and  Transparency  of  Village  Fund  Allocation Management (ADD) in Sumber Rejeki Village per year, to find out what obstacles  are experienced in the Management of Village Fund Allocation in Sumber Rejeki Village, in addition to that the researcher also wants to know what impacts if not There is accountability and transparency in the Management of Village  Fund  Allocation  in  Sumber  Rejeki  Village.  This  research  was  conducted  using  a  qualitative descriptive  method  and  data  was  collected  through  documentation,  such  as  the  village  government work  planner  program  archives,  evidence  of  ADD  funds  disbursement,  evidence  of  receipts  and expenditures  from  the  treasurer,  accountability  reports,  description  results  obtained  through measurement by comparing the law of the Minister of Home Affairs. number 113 of 2014 with actual field activities. The results showed that research based on Permendagri Number 113 of 2014 shows that  in  general  the  management  of  the  Sumber  Rejeki  village  fund  allocation  is  transparent  and accountable  at  the  planning,  reporting,  and  accountability  stages.  In  realizing  transparency  in  the Management of Village Fund Allocation by Desa Sumber Rejeki, the village provides information to the community  through  village  deliberations  containing  information  on  Village  Fund  Allocation  for  each program design implemented to support Sumber Rejeki village activities.
Keywords: Village Fund Allocation, Accountability, Transparency

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa (ADD) di Desa Sumber Rejeki per tahunnya, untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Sumber  Rejeki,  selain  itu  juga  peneliti  ingin mengetahui dampak apa saja jika tidak ada akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa  di  Desa  Sumber  Rejeki.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  dan  data  dikumpulkan  melalui  dokumentasi,  seperti  arsip  program  perencana  kerja pemerintah  desa,  bukti  pencairan  dana  ADD,  bukti  penerima  dan  pengeluaran  dari  bendahara, laporan  pertanggungjawaban,  hasil  deskripsi  yang  di  dapat  melalui  pengukuran  dengan membandingkan  undang-undang  permendagri  nomor  113  tahun  2014  dengan  kegiatan  lapangan sesungguhnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun  2014  menunjukkan  secara  garis  besar  pengelolaan  alokasi  dana  desa  Sumber  Rejeki  sudah transparan dan akuntabel pada tahapan perencanaan, pelaporan, dan pertaggungjawabannya. Dalam mewujudkan  transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  oleh  pihak  Desa  Sumber  Rejeki memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa yang memuat informasi Alokasi Dana  Desa  untuk  setiap  rancangan  program  yang  dilaksanakan  untuk  mendukung  aktifitas  desa Sumber Rejeki.
Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor.  6  Tentang  Desa  2014,  desa  merupakan  sebuah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usul  dan  adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  di  hormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia.  Untuk  mengatur  dan  mengurus
kepentingan masyarakat yang bertempat tinggal di desa diperlukan pendapatan desa agar  tujuan  pembangunan  desa  dapat  tercapai,  salah  satu  bentuk  pendapatan  dari pemerintah  untuk  menunjang  pembangunan  di  desa  adalah  Alokasi  Dana  Desa (ADD).
Pemerintah  mengalokasikan  dana  desa  dalam  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara  (APBN)  yang  diperuntukan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD)  Kabupaten/Kota  untuk pembangunan desa, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Undang- Undang tersebut menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan dana sebesar paling sedikit  10%  dari  dana  perimbangan  yang  diterima  Kabupaten/Kota  dalam  APBD setelah dikurangi alokasi dana khusus.
Pengelolaan  dan  perencanaan  kegiatan  pemerintah  desa,  perlu  adanya  suatu aspek tata pemerintah yang baik. Salah satu unsur utama dari pemerintah yang baik adalah  akuntabilitas.  Akuntabilitas  adalah  bentuk  tanggungjawab  pelaksanaan  dan misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Selain  akuntabilitas  untuk  pelaksanaan  pemerintah  yang  baik  juga  diperlukan adanya  unsur  transparansi.  Transparansi  dan  akuntabilitas  adalah  dua  kata  kunci dalam  penyelenggaran  pemerintah  maupun  penyelenggara  pemerintah  yang  baik. Transparansi  ditandai  oleh  kebijakan,  regulasi,  program,  anggaran,  dan  kegiatan pemerintah terbuka pada publik.
Desa  Sumber  Rejeki  merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  di  Kecamatan Pulau  Rimau  Kabupaten  Banyuasin.  Mayoritas  penduduk  desa  Sumber  Rejeki sebagai buruh petani. Di dasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa  semakin  membutuhkan  pendanaan  yang  seimbang  untuk  menjalankan  peran yang lebih dalam pembangunan daerah.
Permasalahan  pada  tahap  perencanaan  penggunaan  alokasi  dana  desa  yaitu kurangnya  keterbukaan  kepada  masyarakat  pada  saat  musyawarah  dalam pembahasan  rencana  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang  hanya  dihadiri oleh  orang-orang  tertentu  saja,  sementara  hasil  dari  pembahasan  perencanaan secara  transparansi  penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  tidak  diinformasikan kepada  masyarakat  secara  umum  sehingga  masyarakat  tidak  tahu  bahwa  desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah.

## B. KAJIAN TEORI Desa dan Pemerintah Desa
Sujarweni  (2015:1) Desa  adalah  kesatuan  wilayah  yang  dihuni  oleh  sejumlah keluarga  yang  mempunyai  sistem  pemerintahan  sendiri  (dikepalai  oleh  seorang kepala  desa)  atau  desa  merupakan  kelompok  rumah  diluar  kota  yang  merupakan kesatuan.
Permendagri  No  113  Tahun  2014  Pemerintah  Desa  adalah  penyelenggara urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pemerintah  Desa  adalah kepada  desa atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  desa  sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

## Akuntansi Untuk Akuntabilitas Publik
Mahmudi  (2011:18) Akuntabilitas  publik  adalah  kewajiban  pemegang  amanah (agent)  untuk  memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan,  dan mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan  yang    menjadi  tanggungjawabnya
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas  publik  yang  harus  dilakukan  oleh  organisasi  sktor  publik  terdiri atas beberapa aspek yaitu sebagai berikut:
a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
b. Akuntabilitas Manajerial
c. Akuntabilitas Program
d. Akuntabilitas Kebijakan
e. Akuntabilitas Finansial

## Akuntansi Untuk Transparansi
Mahmudi (2011:17:18) Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada  pihak-pihak  yang  menjadi  pemaku  kepentingan.  Transparansi  juga  berarti adanya  penjelasan  manajemen  organisasi  sektor  publik  tentang  aktivitas,  program dan kebijakan yang sudah dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya.
Dengan dilakukannya  transparansi  tersebut publik  akan  memperoleh informasi yang  aktual  dan  faktual,  sehingga  mereka  dapat  menggunakan  informasi  tersebut (Mahmudi 2011:18):
a.  Membandingkan  kinerja  keuangan  yang  dicapai  dengan  yang  direncanakan (realisasi dan anggaran)
b.  Menilai  ada  tidaknya  unsur  korupsi  dan  manipulasi  dalam  perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran
c.  Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait d.  Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

## Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa
Setyadi  (2019:104)  asas  pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  nilai-nilai yang  menjiwai  pengelolaan  keuangan  desa,  asas  dimaksud  melahirkan  prinsip- prinsip  dasar  dan  menjadi  cerminan  dalam  setiap  tindakan  pengelolaan  keuangan desa.  Dana  desa  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  desa,  pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa.

## Alokasi Dana Desa
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun  2014  Setyadi  (2019:25)  tentang dana  desa  yang  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  adalah dana  yang  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah  Kabupaten/Kota  dan  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,  dan pemberdayaan masyarakat.
Peraturan Bupati No 12 Tahun 2015 tentang pedoman umum pelaksana alokasi dana  desa  pada  pasal  4  bahwa  dana  alokasi  dana  desa  berasal  dari  dana perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten  sebesar 10%  yang  bersumber  dari  bagi  hasil  pajak  dan  sumber  daya  alam  dana  alokasi umum dikurangi belanja pegawai.

## Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri  No  113  Tahun  2014  pengelolaan  keuangan  desa  adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:
1.  Perencanaan
2.  Pelaksanaan
3.  Penatausahaan
4.  Pelaporan
5.  Pertanggungjawaban

## Sasaran dan Tujuan Dana Desa
Setyadi (2019:26) Sasaran yang ingin dicapai melalui pengalokasian dana desa ini adalah sebagai berikut:
a. Dana  desa  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
b. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Setyadi  (2019:26)  tujuan  dana  desa  disalurkan  secara  umum  kepada masyarakat antara lain sebagai berikut:
a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
b. Mengataskan kemiskinan
c. Memajukan perekonomian masyarakat
d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

## Sumber Pendapatan Desa
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  Pasal  72 Ayat (1), pendapatan desa bersumber dari:
1.  Pendapatan Asli Desa
2.  Dana Desa dari APBN
3.  Bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  kabupaten/kota  (paling sedikit 10% dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum).
4.  Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
5.  Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
6.  Lain-lain pendapatan desa yang sah.

## Kerangka Pemikiran
Gambar Kerangka Pemikiran Pengelolaan Alokasi Dana Desa Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Transparansi (perencanaan) Akuntabilitas (pertanggungjawaban) Sesuai atau Tidak Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau
Kabupaten Banyuasin
Berdasarkan  kerangka  berpikir  diatas  dijelaskan  bahwa  dana  desa  yang diberikan  oleh  pemerintah  desa  kepada  desa  sumber  rejeki.  Dana  desa  yang diberikan  pemerintah  adalah  untuk  kemajuan  desa  yang  diolah  oleh  kepala  desa yang  berdasarkan  Permendagri  nomor  113  Tahun  2014.  Dari  pengelolaan  alokasi dana  desa  akan  dilihat  apakah  penerapan  akuntabilitas  dan  transparansi pengelolaan aloksi dana desa sudah sesuai atau belum dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

## C. METODE PENELITIAN
Sugiyono  (2018:2)  metode  penelitian  diartikan  sebagai  cara  ilmiah  untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menguraikan teori-teori yang relevan terhadap laporan pertanggungjawaban untuk  mengetahui  bagaimana  mengumpulkan  data  yang  berkaitan  dengan  alokasi dana desa di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau.

## Variabel Penelitian
Noor (2015:47) variabel penelitian merupakan kegiatan menguji hipotesis, yaitu menguji kecocokan antara teori dan fakta empiris di dunia nyata.
Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## Definisi Operasional Variabel
Sujarweni  (2019:77)  definisi  oprasional  merupakan  variabel  penelitian  yang dimaksudkan  untuk  memahami  arti  setiap  variabel  penelitian  sebelum  dilakukan analisis, instrumen dan sumber pengukuran berasal darimana.

## TABEL DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL
Variabel Definisi Indikator Akuntabilitas Akuntabilitas  merupakan  kewajiban  pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan  mengungkapkan  segala  aktivitas  dan  kegiatan yang    menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak pemberi  amanah  (principal)  yang memiliki  hak  dan kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban tersebut. Mahmudi (2011:18) - Perencanaan - Pelaporan - pertanggungjawaban Transparasi Transparan  merupakan  keterbukaan  organisasi dalam  memberikan  informasi  yang  terkait  dengan aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada pihak-pihak  yang  menjadi  pemaku  kepentingan. Mahmudi (2011:17) Laporan realisasi APBD

## Populasi dan Sampel 1.  Populasi
Noor  (2015:147)  populasi  adalah  seluruh  elemen  dari  suatu  wilayah  yang menjadi  sasaran  penelitian  atau  objek  penelitian.  Populasi  dalam  penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa.
2.  Sampel Hermawan  (2017:96)  sampel  merupakan  suatu  bagian  dari  populasi.  Hal  ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.
Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Alokasi Dana Desa di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

## Sumber Data
Sugiyono  (2018:219)  dilihat  dari  sumber  datanya  ada  dua  jenis  sumber  data yang dapat digunakan oleh pengumpulan data yaitu:

## 1.  Data Primer
Data  Primer  adalah  sumber  data  yang  langsung  memberikan  data  pada pengumpul data.
2.  Data Sekunder
Sumber  Sekunder  merupakan  sumber  yang  tidak  langsung  memberikan  data kepada pengumpul data.
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bukti pencairan dana ADD di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

## Teknik Pengumpulan Data
Noor  (2015:138)  teknik  pengumpulan  data  merupakan  cara  mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
Sugiono  (2018:240)  Dokumentasi    merupakan  catatan  peristiwa  yang  berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain.
Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi,  seperti  arsip  program  perencana  kerja  pemerintah  desa,  bukti pencairan  dana  ADD,  bukti  penerima  dan  pengeluaran  dari  bendahara,  laporan pertanggungjawaban.

## Teknik Analisis Data
Sujarweni  (2019:121)  teknis  analisis  data  merupakan  cara  melaksanakan analisis  terhadap  data  dengan  tujuan  mengelola  data  tersebut  untuk  menjawab rumusan masalah.
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah deskriptif  kualitatif, deskriptif  kualitatif  adalah  hasil  yang  didapat  melalui  pengukuran  dengan membandingkan  Undang-Undang  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  dengan kegiatan lapangan sesungguhnya.

## D. HASIL PENELITIAN
1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
Perencanaan keuangan desa Sumber Rejeki secara teknis harus berpedoman pada  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan  desa. Berdasaran  Permendagri  No.  113  Tahun  2014  Pasal  14  bahwa  sekertaris  desa menyusun  rancangan  peraturan  desa  tentang  APBD  berdasarkan  rekap  desa. Kemudian  sekertaris  desa  menyampaikan  kepada  kepala  desa  dan  kepada  BPD untuk disepakati lebih lanjut. Terkait fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan  peraturan  desa  bersama  kepala  desa,  BPD  juga  memiliki  hak  dan kewajiban  untuk  menyetujui  dan  menolak  rancangan  peraturan  desa  yang  diajukan kepada kepala desa.
2. Perencanaan  Transparansi  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
Perencanaan transparansi pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang antusias menghadiri forum
musyawarah desa. Musyawarah tersebut dilakukan oleh kepala desa yang bertujuan untuk  membahas  mengenai  program  kerja  seperti  pembangunan  jalan,  pembuatan sumur  bor,  dan  pembangunan  mushola.  Dengan  demikian  masyarakat  mengetahui pengeluaran dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja tersebut.

## 3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau
Akuntabilitas  adalah  kewajiban  pemegang  amanah  untuk  memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Penggunaan  alokasi  dana  desa  yang  diterima  oleh  desa  digunakan  untuk pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dan  biaya  pemberdayaan masyarakat,  dimana  biaya  penyelenggaraan  meliputu  biaya  peralatan  kantor  dan lingkungan  kantor  kepala  desa,  biaya  operasional  tim  pelaksanaan  pemerintah, tunjangan  dan  operasional  BPD,  tunjangan  kepala  desa.  Sedangkan  biaya pemberdayaan  masyarakat  sendiri  meliputi  biaya  pembangunan  sarana  dan prasarana desa, PKK, karang taruna, belanja penguatan kelembagaan dan lainnya.

## 4. Analisis  Akuntabilitas  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Sumber  Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
Dari  sisi  prinsip  Akuntabilitas,  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  di tempuh  melalui  sistem  pelaporan,  yaitu  pelaporan  pertahun  hal  ini  senada  dengan informasi  pendapatan  yang  menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  prinsip akuntabilitas  pelaksanaan  program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  yaitu  dengan membuat laporan dan setiap kegiatan ada kuitansi.
Akuntabilitas  merupakan  suatu  kewajiban  pemegang  amanah  untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut,  dimana  nantinya mendapat  keberhasilan  dan  kegagalan  didalam  pelaksanaan  tugasnya  tersebut dalam  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Indikator  akuntabilitas  terdiri  dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Tingkat  akuntabilitas  dalam  implementasi  pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban.  Sebagaimana ketentuan  dalam  peraturan  Desa  Sumber  Rejeki  Kecamatan  Pukau  Rimau Kabupaten Banyuasin menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan Alokasi Dana Desa  di  Kabupaten  Banyuasin  harus  berpedoman  pada  prinsip-prinsip  sebagai berikut:
1.  Seluruh  kegiatan  yang  di  danai  oleh  Alokasi  Dana  Desa  harus  direncanakan, dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara  terbuka  dengan  melibatkan  seluruh  unsur masyarakat  di  desa,  serta  meningkatkan  dan  memfungsikan  masyarakat  yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
2.  Pengelolaan  keuangan  Alokasi  Dana  Desa  merupakan  bagian  yang  tidak terpisah  dari  pengelolaan  keuangan  desa  maka  dari  itu  Alokasi  Dana  Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  maka  dapat  di  jelaskan  bahwa  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  harus  dilaksanakan  secara  terbuka  melalui  musyawarah  desa  dan hasilnya dituangkan dalam peraturan.
Alokasi  dana  desa  (ADD)  adalah  salah  satu  dana  desa  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  APBDesa,  oleh  karena  itu  program
perencanaan  dan  kegiatannya  disusun  melalui  Musyawarah  perencanaan  desa, dengan  membahas  usulan  perencanaan  atau  program  pembangunan  desa  yang berperinsip  pada  perencanaan  pembangunan  masyarakat  desa.  Prinsip  tersebut yang  mengharuskan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan.

## 5. Analisis  Transparansi  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Sumber  Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
Transparan  merupakan  prinsip  yang  menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang  penyelenggaraan  pemerintah, yakni  informasi  tentang  kebijakan,  proses  pembuatan  dan  pelaksanaannya,  serta hasil-hasil yang dicapai.
Transparansi  juga  merupakan  keterbukaan  dalam  organisasi  dan  memberikan informasi  yang  terkait  dengan  aktivitas  pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada pihak-pihak yang menjadi pemaki kepentingan.

## 6. Laporan Realisasi di Desa Sumber Rejeki
Pengelolaan  keuangan  desa  diatur  dalam  dua  rencana  kerja,  yaitu  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) yang  didalamnya  direncanakan  oleh  APBDesa  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa)  yang  didalamnya  berisi  informasi  program  yang  akan  dikerjakan  setiap tahunnya.
Berikut  ini  adalah  laporan  realisasi  Tahun  2017-2019  di  Desa  Sumber  Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin.

## Tabel Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintahan Desa Sumber Rejeki Tahun Anggaran 2017 Kode Rekening Uraian Anggaran Sumber Dana 1. 1.1. 1.1.3. 1.1.1. 1.2. 1.2.1 1.2.3.

## Pendapatan Pendapatan Asli Desa
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan yang Sah
Pendapatan Transfer Dana Desa Alokasi Dana Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
Rp 0,00 Rp 1.073.154.356,00 Rp 768.191.149,00 Rp 304.963.207,00 PAD APBN APBD Jumlah Pendapatan Rp 1.083.154.356,00 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. Belanja Belanja Desa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Rp 1.117.178.493,00
Rp 189.900.00,00 Rp 230.781.187,00 Rp 696.497.306,00 Jumlah Belanja Rp 1.117.178.493,00 Surplus / (Defisit) ( Rp 34.024. 137,00) 3. 3.1. 3.1.1. Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp 34.024.137,00 Rp 34. 024.137,00 Jumlah Pembiayaan Rp 34.024.137,00 Sisa Lebih /(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00
Berdasarkan  tabel  diatas  anggaran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  sudah seharusnya  disusun  secara  partisipatif.  Rakyat  sebagai  hakikat  sebagai  pemilik anggaran  harusnya  diajak  bermusyawarah  darimana  dan  berapa  besar  pendapatan desa  dan  masyarakat  juga  bisa  mengetahui  untuk  apa  saja  keuangan  desa dibelanjakan.  Dengan  demikian  harapan  masyarakat  tentang  anggaran  desa  yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat dapat benar-benar terwujud.
Tujuan  penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  tranparansi  Alokasi  Dana  Desa (ADD) di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin, yaitu dari  Tahun  2017-2019.Hal  ini  diharapkan  menjadi  kajian  menarik,  karena  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  sudah  berjalan  sangat  lama  sehingga  sudah  pasti  direncanakan lebih baik pengelolaannya dari tahun sebelumnya.
Berikut  ini  adalah  laporan  transparansi  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  tahun  2018 dan  tahun  2019  di  Desa  Sumber  Rejeki  Kecamatan  Pulau  Rimau  Kabupaten Banyuasin.

## Tabel Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Pemerintahan Desa Sumber Rejeki Tahun Anggaran 2018 Kode Rekening Uraian Anggaran Sumber Dana 1. 1.1. 1.1.1 1.1.3. 1.2. 1.2.1. 1.2.3.

## Pendapatan Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha Desa Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Pendapatan Transfer
Dana Desa
Alokasi Dana Desa
Rp 10.000.000,00 Rp 6.000.000,00
Rp 4.000.000,00 Rp 1.283.421.463,00 Rp 921.720.426,00 Rp 361.701.037,00 PAD APBN APBD Jumlah Pendapatan Rp 1.293.421.463,00 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. Belanja Belanja Desa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Rp 1.330.758.535,00
Rp 245.262.768,00 Rp 183.530.805,00 Rp 901.964.962,00 Jumlah Belanja Rp 1.330.758.535,00 Surplus / (Defisit) ( Rp 37.337.072,00) 3. 3.1. 3.1.1. 3.2. 3.2.2. Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa Rp 83.202.498,00 Rp 83.202.498,00 Rp 45.865.426,00 Rp 45.865.426,00 Jumlah Pembiayaan Rp 37.337.072,00 Sisa Lebih /(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 0,00
Sumber : Laporan Realisasi Tahun 2019
Tabel Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Sumber Rejeki Tahun Anggaran 2019 Kode Rekening Uraian Anggaran Sumber Dana 4. 4.2. 4.2.1 4.2.3. 4.2.4. 4.3. 4.3.6.

## Pendapatan Pendapatan Transfer
Dana Desa Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan Provinsi
Pendapatan Lain-lain
Bunga Bank
Rp 1.502.288.410,00 Rp 1.09.653.134,00
Rp 380.635.276,00 Rp 25.000.000,00 Rp 0,00 Rp 0,00 APBN APBD Jumlah Pendapatan Rp 1.502.288.410,00 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3 5.2.4. 5.2.6. 5.2.7. 5.3. 5.3.2.
5.3.4.
5.3.5. 5.3.7. 5.3.9.

## Belanja Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
Tunjangan BPD Belanja Barang dan Jasa Belanja barang perlengkapan Belanja Jasa Honorarium Belanja Perjalanan Dinas Belanja Jasa Sewa Belanja Pemeliharaan Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat
Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Tulis Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Belanja Modal Irigasi/Embung
/Drainase/Air Limbah Belanja Modal Lain
Rp 275.372.240,00 Rp 42.000.000,00
Rp 131.200.000,00
Rp 11.172.240,00
Rp 91.000.000,00 Rp 302.458.541,00 Rp 72.050.532,00 Rp 139.800.000,00 Rp 38.070.000,00 Rp 5.292.000,00 Rp 2,199.009,00 Rp 45.047.000,00
Rp 850. 050.267,40 Rp 29.835.737,00
Rp 280.150.230,40
Rp 399.064.300,00 Rp 133.000.000,00
Rp 8.000.000,00
ADD BHPRD
ADD
ADD
Jumlah Belanja Rp 1.427.881.048,40 Surplus / (Defisit) Rp 74.407.361,60 6. 6.1. 6.1.1. 6.2. 6.2.2. Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa Rp 53.582.824,20 Rp 53.582.824,20 Rp 127.990.185,80 Rp 127.990.185,80 Pembiayaan Netto Rp 37.337.072,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Rp 74.407.361,60)
Sumber : Laporan Realisasi Tahun 2019
Pemerintah  desa  setiap  tahun  wajib  menyusn  laporan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) yang merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumber  Rejeki  yang  menyatakan  bahwa  proses  dari  pelaksanaan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  pemerintah  desa  mengundang  prangkat  desa  dan  masyarakat  guna
memberikan  kesepakatan  pada  warga  untuk  mengusulkan  program  kegiatan tersebu.
Perencanaan  adalah  awal  dari  sebuah  kegiatan,  bila  perencanaan  dilakukan dengan  baik  maka  akan  memberikaan  pengaruh  yang  besar  terhadap  hasil pelaksanaan kegiatan itu sendiri.
Hasil  perencanaan  tersebut  akan  menjadi  pedoman  penyelenggaraan pemerintah  desa  dalan  pembangunan  desa  dengan  kurun  satu  tahun.  Dengan demikian  perencanaan  yang  disepakati  juga  harus  transparan,  dan  dapat  diketahui oleh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan  kegiatan  yang  biayaannya  bersumber  dari  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  sepenuhnya  dilakukan  oleh  tim  pelaksanaan  desa.  Dalam  pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada  seluh  masyarakt.  Salah  satu  wujud  nyata  dari  tim  pelaksana  Desa  Sumber Rejeki  dalam  keterbukaan  informasi  program  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah dengan  memasang  papan informasi  yang  berisikan  tentang  besar  dana  pada  tahun berjalan.  Keterbukaan  informasi  merupakan  usaha  pemerintah  desa  dalam melaksanakan perinsip transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  dari  Bendahara  Desa  Sumber  Rejeki yang  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  keterbukaan  dalam  mendukung transparansi  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  maka  dibutuhkan  papan  kegiatan  yang sesuai  dengan  kebutuhan  kegiatan  sehingga  masyarakat  desa  dapat  melihat  dan dapat  memberikan  tanggapan  atau  saran  secara  langsung,  sehingga  aspirasi masyarakat dapat langsung diserap.

## E. PEMBAHASAN
1. Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
Akuntabilitas  adalah  suatu  pertanggungjawabanoleh  pihak-pihak  yang  diberi oleh  kepercayaan  oleh  masyarakat/individu  dimana  nantinya  terdapat  keberhasilan atau kegagalan didalam pelaksanaan tugasnya tersebut berkaitan langsung dengan aktvitas birokrasi dalam  memberikan pelayanan sebagai prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat.
Akuntabilitas  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintah  desa dengan  tugas  yang  dibebankan  untuk  meningkatkan  nilai  dan  kualitas  kegiatan dalam melayani masyarakat.
Penggunaan  Alokasi  Dana  Desa  yang  diterima  oleh  Desa  digunakan  untuk biaya  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dan  biaya  pemberdayaan  masyarakat. Dimana  untuk  biaya  penyelenggaraan  pemerintah  meliputi  biaya  perawatan  kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan  dan  operasional  BPD,  tunjangan  kepala  desa,  honorarium  RT/RW, honorarium  pengelola  keuangan,  honorarium  PKK,  dan  lain-lain.  Sedangkan  untuk biaya  pemberdayaan  masyarakat  sendiri  meliputi  biaya  penggunaan  sarana  dan prasarana desa, PKK, karang taruna, belanja penguatan kelembagaan dan lainnya.
Akuntabilitas  dalam  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan  serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumber  Rejeki  pada  penerapannya  sudah  berpedoman  pada  Permendagri Nomor.113  Tahun  2014.  Dimana  dalam  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) sudah  melalui  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  serta  pelaporan dan  pertanggungjawaban.  Dalam  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  terhadap
Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  dibuatlah  laporan  realisasi,  laporan  realisasi  adalah bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  terhadap  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (ADD)  yang  dilaporkan  dua  kali  dalam  setahun  atau  setiap  semester  dalam satu tahun.

## 2. Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin
Berdasarkan tujuan yang akan diteliti, yaitu untuk mengetahui  akuntabilitas dan transparansi  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Sumber  Rejeki  Kecamatan  Pulau Rimau  Kabupaten  Banyuasin  pada  Tahun  2017-2019,  sudah  diterapkan  sesuai sesuai teori dan sudah efektif.
Sehingga  penting  bagi  pemerintah  desa  untuk  merencanakan  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  agar  kegiatan  dalam  pembangunan  dapat  terarah  dan terlaksana dengan baik dan dapat dilihat dalam perencanaan program dan kegiatan pemerintah  desa  yang  disusun  oleh  Kepala  desa  Sumber  Rejeki  melalui  form Musyawarah Desa (Musdes). Musdes merukapan form pembahasan usulan tentang rencana  kegiatan  pembangunan  ditingkat  desa  yang  mengharuskan  keterlibatan masyarakat dalam mengambil keputusan dan memutuskan pembangunan yang akan dilaksanakan  di  Desa  Sumber  Rejeki  sehingga  masyarakat  dapat  benar-benar merespon aspirasi yang berkembang.
Transparansi  berarti  pemerintah  desa  mengelola  keuangan    dengan keterbukaan,  sebab  keuangan  itu  adalah  milik  rakyat  yang  harus  diketahui  oleh masyarakat.  Keterbukaan  akan  meningkatkan  kepercayaan  dan  penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.
Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Sumber  Rejeki untuk  seluruh  penerapannya  sudah  sesuai  pada  Permendagri  Nomor  113  Tahun 2014,  dengan  adanya  kegiatan  pencatatan  kas  masuk  maupun  keluar  papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, adannya laporan realisasi dan  laporan  pertanggungjawaban,  realisasi  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dapat  di  informasikan  kepada  masyarakat  secara  tertulis  dan  dengan  media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat, serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nahrudin  (2014) menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  pengelolaan  alokasi  dana  desa  berjalan  dengan baik dari keseluruhan dimensi, dan juga transparansi pengelolaan alokasi dana desa sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya informasi yang mudah di akses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa.
Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widiyanti (2017)  menunjukanbahwa  secara  garis  besar  pengelolaan  alokasi  dana  desa  di Desa  Sumberejo  sudah  akuntabel  dan  trasparan  pada  tahap  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Penelitian  lain  juga  dilakukan  oleh  Widiyanti  (2017)  menunjukan  bahwa Akuntabilitas  dan  Transparasi  kedua  Desa  terhadap  masyarakat  sudahn  terlaksana dengan  baik.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Desa  Sumberejo  dan  Desa Kandung sudah akuntabel dan kedua desa tersebut cukup transparan.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN
1) Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  mengenai  Akuntabilitas  dan Transparansi  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Sumber  Rejeki  Kecamatan Pulau  Rimau  Kabupaten  Banyuasin  periode  2017-1019,  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Tahap  perencanaan  Alokasi  Dana  Desa  di  Desa  Sumber  Rejeki  sudah menerapkan  tranparansi  dan  partisipasi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya masyarakat  yang  antusias  menghadiri  forum  musyawarah  desa.  Dalam musyawarah  desa  pemerintah  desa  juga  sangat  terbuka  dalam  menerima usulan dari masyarakat.
2. Tahap  pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa  sudah  menerapkan akuntabilitas  dengan  baik  secara  teknis  maupun  administrasi  namun  harus tetap mendapat bimbingan dari pemerintah Kecamatan.

## 2) Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan,  maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi  pemerintah  desa  perlu  meningkatkan  keterampilan  teknik  penggunaan aplikasi sistem keuangan desa untuk meningkatkan kinerja aparat desa, selain itu  juga  perlunya  dukungan  aparat  desa  agar  lebih  berpartisipasi  dalam dokumentasi agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi secara utuh.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya  yang  akan  melakukan  penelitian  dengan  topik  yang sama,  maka  hendaknya  menggunakan  variable-variabel  yang  berbeda memperluas  bidang  kajian  dan  periode  penelitian  yang  terbaru  dan  actual, sehingga hasil penelitiannya akan lebih sesuai pada saat penelitian .

## DAFTAR PUSTAKA
Alfasadun,  d.  (2018).  Transparasi  dan  Pengelolaan  Dana  Desa. Prosiding  SENDI_U  2018 , 684.
Hermawan,  A.  d.  (2017). Penelitian  Bisnis  Pendekatan  Kuantitatif. Depok:  Kencana Prenamedia Group.
Kadek Sinarwati, d. (2017). Akuntabilitas Dan Transparasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)  di  Desa  Bubunan  Kecamatan  Seririt  Kabupaten  Buleleng. Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, 8 (2), 2.
Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Ull Press Yogyakarta.
Nahruddin,  Z.  (2014).  Akuntabilitas  dan  Transparasi  Pengelolaan  Dana  Alokasi  Desa  di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Universitas Muhammadiyah Makasar , 194.
Noor, J. (2015). Metodologi Peneitian. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Peraturan Bupati No 12 Tahun 2015. Tentang Alokasi Dana Desa
Permendagri Nomor. 113. 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Rangga,  I.,  &  Setyadi,  E.  (2019). Panduan  Penggunaan  Dan  Pengelolaan  Dana  Desa. Jakarta: PT Grasindo.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Sujarweni, W. (2015). Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Sujarweni, W. (2019). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
Undang-Undang  Desa  No.  6  Tahun  2014  Pasal  72  Ayat  3.  Tentang  Pendapatan Dana Desa
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 66. Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasa 72. Tentang Wewenang Kepala Desa
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 39. Tentang Masa Jabatan Kepala Desa
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  Pasal  55.  Tentang  Badan  Permusyawaratan Desa
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  Pasal  72  Ayat  1.  Tentang  Sumber  Pendapatan Desa.