JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BANDUNG

## Rifky Taufiq Fardian
Mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad
E-mail: rifkytaufiqfardian@gmail.com

## Meilanny Budiarti Santoso
Dosen Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad E-mail: meilannybudiarti13@gmail.com

## ABSTRAK
Anak  adalah  generasi  penerus  suatu  bangsa,  sehingga  tumbuh  kembang  anak  harus  diperhatikan  dengan  baik, dan  bahkan tidak hanya  menjadi tanggung  jawab  dari  keluarga  dan  orang  tuanya  saja  melainkan  juga  menjadi tanggung  jawab  masyarakat  dan  negara,  mengingat  Indonesia  adalah  negara  kesejahteraan  yang  memiliki kewajiban  untuk  menjamin hak-hak warna  negaranya dengan baik.  Dalam  hal  ini,  termasuk  hak  yang  dimiliki oleh  anak-anak  yang  berhadapan  (berkonflik)  dengan  hukum  (ABH),  meskipun  mereka  merupakan  anak  yang bermasalah dengan hukum, mereka adalah anak-anak yang harus dilindungi pemenuhan hak-haknya. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur dan dokumen, berupa buku-buku, artikel jurnal, ataupun jenis  tulisan  lainnya  dan  berbagai  peraturan  hukum  dan  perundangan  yang  berkaitan  dengan  kasus  anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH). Hasil kajian menunjukkan bahwa pemenuhan hak terhadap anak didik  pemasyarakatan  yang  terdiri  dari  hak  untuk  bertahan  hidup  dan  berkembang,  hak  untuk  mendapatkan perlindungan  dan  hak  untuk  berpartisipasi  telah  dilakukan  dengan  baik  oleh  LPKA.  Walaupun  masih  sangat kurangnya  tenaga  pekerja  sosial  koreksional  di  dalam  LPKA  yang  berperan  sebagai  fasilitator  dan menjembatani ABH untuk mendapatkan pendidikan dan melakukan proses rehabilitasi sesuai kebutuhan anak.
Kata  Kunci: pemenuhan  hak  anak,  anak  yang  berhadapan  (berkonflik)  dengan  hukum,  pekerja  sosial koreksional.

## PENDAHULUAN
Bagi negara berkembang seperti Indonesia,  masalah  kenakalan  anak,  dan remaja  merupakan  sebuah  permasalahan yang rentan terjadi sekaligus bisa menimbulkan  dampak  sosial.  Anak  adalah fase  tumbuh  kembang  di  mana  mereka membutuhkan  perhatikan  dari  orang  tua, keluarga maupun masyarakatnya.
Pengabaian  terhadap  anak  oleh  keluarga ataupun  masyarakat  akan  berakibat  buruk bagi  tumbuh  kembang  anak  baik  secara fisik, mental maupun sosial.
Keluarga  sebagai  lingkungan  pertama dan  utama  bagi  anak  diharapkan  dapat berperan  dalam  meletakkan  nilai-nilai  dan pembentukan  karakter  anak.  Mulyana (2018)  menyatakan  bahwa  pola  asuh mempunyai  peranan  yang  sangat  penting bagi  perkembangan  perilaku  moral  pada anak, karena dasar perilaku moral pertama
di  peroleh  oleh  anak  dari  dalam  rumah yaitu dari orang tuanya.
Namun,  saat  keluarga  menghadapi permasalahan  serius,  seperti  perceraian  di antara  kedua  orang  tua,  maka  anak  akan terkena  dampaknya.  Wildaniah  (2007) dalam  Harsanti  dan  Verasari  (2013) menjelaskan  bahwa  perceraian  dapat menjadikan  anak  mempunyai  resiko  yang tinggi  untuk  menjadi  nakal  dengan tindakan-tindakan  anti  sosial,  penyebab kenakalan  anak  dan  remaja  tersebut berasal dari keluarga yang kurang mendapatkan  kasih  sayang  dan  perhatian orang  tuanya.  Pendapat  tersebut  juga didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Jensen (dalam
Sarwono,  2002)  yang  menjelaskan  bahwa perceraian  orang  tua  mempunyai  dampak negatif terhadap anak yang dapat merugikan diri anak dan orang lain.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Ketidakmampuan  anak/remaja  untuk dapat  mengatasi  perasaan  emosi  yang ditimbulkan pasca  terjadinya perceraian  di antara kedua orang tuanya, dapat menyebabkan anak terutama di usia remaja mengalami  situasi  yang  rentan  atau  sulit, salah satunya yaitu Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk di dalamnya anak yang berhadapan  (berkonflik)  dengan  hukum yaitu anak  yang berkonflik  dengan  hukum dan anak korban tindak pidana.
Bartollas (1985) dalam Marlina (2009) mengemukakan  ada  beberapa  faktor  yang menjadi latar belakang karakteristik pribadi  anak  yang  berisiko  tinggi  menjadi pelaku delinquency ,  yaitu  faktor  umur
(anak yang lebih muda akan berisiko lebih tinggi), variable psikologis (sifat membantah,  susah  diatur,  merasa  kurang dihargai), school performance (bermasalah di  sekolah  dengan  tingkah  lakunya, membolos), home  adjustment (kurang interaksi  dengan  orang  tua  dan  saudara, kurang disiplin dan pengawasan, minggat), pengguna  alkohol  dan  obat  terlarang, lingkungan tetangga, dan adanya pengaruh kekuatan teman sebaya.
Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk  mendapatkan  hak-haknya  termasuk dalam hal ini adalah anak didik pemasyarakatan.  Apabila  tidak  terpenuhi hak-hak anak, maka tumbuh kembang dan kesejahteraan anak akan terganggu (Apsari,  2015).  Begitu  pun  dengan  anak didik  pemasyarakatan  sebagai  istilah  yang digunakan  dalam  bidang  pemasyarakatan untuk  anak  pidana,  anak  negara  dan  anak sipil yang telah berusia 14 sampai 18 tahun berdasarkan  pasal  1  ayat  8  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan.
Djamil  (2013)  dan  Simorangkir  et  al. (2016) menegaskan bahwa ada peran yang penting  dari  pihak-pihak  yang  terlibat dalam  proses  peradilan  Anak  yang berkonflik dengan hukum untuk memperhatikan  kondisi,  kebutuhan  serta hak  dari  Anak  yang  berkonflik  dengan
hukum.  Hal-hal  itu  juga  yang  menjadi pertimbangan  pembuatan  UU  No.  3  tahun 1997  tentang  peradilan  anak,  yang selanjutnya  diperbaharui  melalui  UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Istilah  anak  didik  pemasyarakatan digunakan untuk mengganti istilah narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakkan bagi anak (Supramono, 2000:115). Anak didik pemasyarakatan memiliki perilaku
menyimpang  yang  melanggar  norma  dan hukum  yang  berlaku  di  masyarakat, sehingga  harus  menerima  hukuman  sesuai Undang-Undang yang berlaku. Anak didik pemasyarakatan  yang  memiliki  perilaku menyimpang serta melanggar hukum dapat dianggap  sebagai  anak  yang  cacat  secara sosial (Kartono, 1981:6).
Dalam  pasal  37  Konvensi  Hak  Anak, anak  didik  pemasyarakatan  merupakan sekelompok anak  yang  disebut childern  in need  of  special  protection (CNSP)  atau anak-anak  dalam  situasi  khusus  yang membutuhkan  perlindungan  khusus.  Anak didik pemasyarakatan mendapatkan pembinaan  di  dalam  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan harus dipisahkan  dari  lembaga  pemasyarakatan orang  dewasa.  Anak  yang  berhadapan (berkonflik) hukum (ABH) yang tercampur  dengan  narapidana  dewasa lainnya di dalam Lapas memiliki kemungkinan  besar  terkontaminasi,  baik dari  segi  mental,  perilaku,  dan  psikologis sebagai  hasil  dari  adaptasi  mereka  dalam lingkungan Lapas.
Pada Tahun 2016, laporan dari Komisi Perlindungan  Anak  (KPAI)  menyebutkan bahwa  mereka  menerima  pengaduan masyarakat  terkait  kasus  pelanggaran  hak anak sebanyak 3.581 kasus, anak berhadapan  (berkonflik)  dengan  hukum (ABH)  menjadi  kasus  yang  paling  tinggi yaitu  1.002  kasus,  diurutan  kedua  terkait kasus  keluarga  dan  pengasuhan  alternatif sebanyak 702 kasus, cyber crime menempati  urutan  ketiga  sebanyak  414
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kasus,  disusul  kasus  pelanggaran  anak  di dunia  pendidikan  sebanyak  328  kasus. Perbedaan  tahun  2015  dengan  tahun  2016 adalah pergeseran dominasi kasus berdasarkan pengelompokan jenis pelanggaran.  Pada  tahun  2015  kasus  anak di bidang pendidikan lebih tinggi dibandingkan  dengan  kasus  kejahatan berbasis  siber  (pornografi  dan cyber crime ).  Namun  pada  tahun  2016,  kasus yang  lagi  populer  ini  menggeser  kasus kejahatan anak di dunia pendidikan.
Dari 3.581 kasus pelanggaran hak anak tahun  2016,  tampaklah  bahwa  tingginya kasus anak berhadapan (berkonflik) dengan  hukum,  kasus  keluarga  dan pengasuhan  alternatif,  kasus  pornografi dan  kejahatan  siber  ( cyber  crime ),  serta kasus  pelanggaran  di  bidang  pendidikan tidak  disebabkan  oleh  faktor  tunggal. Adanya kesalahan sistematis yang menyebabkan  hal  tersebut  bisa  terjadi.  Di pihak pemerintahan, mereka kurang memproteksi  anak-anak  untuk  melakukan kejahatan,  sehingga  anak  sangat  mudah untuk  mengakses  pornografi  di  internet dan  mengakses game yang  berbisnis  judi.
Selain  itu  juga  masih  banyak  permainan anak-anak  yang  mengandung  konten kekerasan, ponografi dan sadisme. Dengan paparan  negatif  tersebut,  anak  akan mengalami  dampak  buruk  pada  tumbuh kembangnya, termasuk pembentukan karakter,  nilai,  dan  perilaku  yang  akan melekat hingga dewasa nanti.
Berbagai  macam  pelanggaran  yang dilakukan oleh anak-anak tersebut tergolong  pada  tindakan  anak  yang berhadapan  (berkonflik)  hukum  (ABH). Berdasarkan  perspektif  hukum,  sesuai dengan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun 2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak, ABH merupakan anak yang berusia antara  12-18  tahun,  yang  berhadapan (berkonflik)  dengan  sistem  peradilan pidana dikarenakan anak yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan  tindak  pidana.  Persinggungan dengan  sistem  peradilan  pidana  menjadi
titik permulaan anak berhadapan
(berkonflik) dengan hukum. Dengan adanya Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA),  yang isinya menjelaskan kewajiban untuk mengutamakan pendekatan restoratif justice dan diversi. Hal ini bertujuan untuk pengalihan penyelesaian perkara anak  dari proses  peradilan  pidana  ke  luar  pidana, sebagaimana  disebutkan  pada  pasal  1 angka 7 Undang-undang Nomor  11 Tahun 2012.  Pengalihan  atau  diversi  dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan, pengadilan,  kepolisian  maupun  pembina lembaga pemasyarakatan.
Diberlakukannya undang-undang ini untuk mengurangi  dampak  negatif  keterlibatan anak dalam proses peradilan, hak-hak anak akan  lebih  terjamin,  dan  anak  tidak  akan dicap  dengan  stigma  “anak  nakal”,  karena tindak  pidana  yang  diduga  melibatkan seorang  anak  tersebut  dapat  ditangani meskipun  tidak  melalui  proses  hukum. Dalam  hal  ini  tidak  semua  kasus pelanggaran  yang  melibatkan  anak  dapat diupayakan  diversi,  karena  diversi  hanya dapat  dilakukan  pada  kasus  anak  yang diancam  dengan  hukuman  di  bawah  tujuh tahun  dan  bukan  merupakan  pengulangan pidana.
Berdasarkan hasil penelitian Puslitbang Kesos  tahun  2015  tentang  Kesiapan Kemensos  dalam  implementasi  Undang- undang    Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menemukan bahwa  setiap  Lembaga  Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang berfungsi untuk perlindungan dan
rehabilitasi  bagi  anak  berkonflik  hukum masih  bervariasi  sasarannya,  yaitu  ada yang memiliki tugas dan fungsi merehabilitasi  bagi  pelaku,  korban  dan saksi  dan  ada  juga  yang  melaksanakan perlindungan  dan  merehabilitasi  bagi korban dan saksi saja.
Dengan demikian, potensi untuk menempatkan
anak di lembaga
permasyarakatan  ketika  menjalani  proses hukum  menjadi  cukup  besar,  terlebih  jika
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
kondisi  wilayahnya  tidak  memiki  LPKS untuk merehabilitasi
anak yang berhadapan  (berkonflik)  dengan  hukum (ABH).

## METODE PENELITIAN
Artikel
ini disusun dengan
menggunakan  metode  studi  literatur  dan dokumen,  yaitu  literatur  berupa  buku- buku,  artikel  jurnal,  ataupun  jenis  tulisan lainnya  dan  hasil  kajian  terhadap  berbagai macam dokumen yang terkait dengan topik penempatan  anak  berhadapan  (berkonflik) dengan  hukum  (ABH)  dan  berbagai peraturan  hukum  dan  perundangan  yang berkaitan  dengan  kasus  anak  berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Aspek  Hukum  Pada  Kasus  Anak Berhadapan  (Berkonflik)  Dengan Hukum (ABH)
Hingga  dekade  awal  1990-an,  dunia mengenal  istilah Children  in  Especially Difficult Circumstance (CECD) atau anak- anak  yang  berada  dalam  kondisi  sulit.
Kondisi  sulit  yang  dimaksud  adalah  tidak terpenuhi  hak-haknya  dan  rawan  terhadap pelanggaran haknya. Tetapi ketika Children in Especially Difficult Circumstance (CECD)  berubah  menjadi
Children  in  Need  of  Special  Protection (CNSP),  maka  istilah special  protection merupakan  langkah  kerja  aktif  yaitu  suatu langkah  untuk  mencegah  dan  mengambil tindakan-tindakan  yang  diperlukan  dalam melindungi  anak  dari  segala  bentuk pelanggaran hak-hak mereka.
Perihal anak yang berkebutuhan
khusus dalam Komite Hak-Hak Anak PBB mengatur  tentang  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  yaitu  penghindaran  dari hukuman keji, hukuman mati, dan pengaturan  penahanan  anak  (Pasal  37  a, Konvensi  tentang  Hak  Anak  ( Convention on  The  Right  of  the  Child ,  PBB  Tahun 1989)  dan  konvensi  ini  mulai  mempunyai kekuatan  memaksa  ( entered  in  to  force ) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini  telah  diratifikasi  oleh  semua  negara  di
dunia,  kecuali  Somalia  dan  Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi
Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.
Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan  anak  berasaskan  Pancasila dan  berlandaskan  Undang-undang  Dasar 1945  serta  sesuai  dengan  prinsip  dasar Konvensi Hak-hak Anak, yang meliputi:
1) Non  diskriminasi,  artinya  bahwa dalam memberikan perlakuan terhadap anak tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan  yang  lain,  dengan  alasan apapun juga. 2) Kepentingan  yang  terbaik  bagi anak,  maksudnya  bahwa  dalam semua  tindakan  yang  menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif,  dan  badan  yudikatif, maka  kepentingan  yang  terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3) Hak  untuk  hidup,  kelangsungan hidup, dan perkembangan. Di mana ketiga  unsur  ini  adalah  hak  asasi yang  paling  mendasar  bagi  anak yang dilindungi oleh negara,
masyarakat,  keluarga  dan  orang tua.
4) Penghargaan  terhadap  pendapat anak,  maksudnya:  penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya  dalam  pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
Sebagaimana  diktum  dalam  Pasal  64 ayat  (2)  Undang-undang  Perlindungan Anak  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  (sebagaimana  telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak), yang menyatakan bahwa Negara mengupayakan  perlindungan  bagi  anak yang  berhadapan  (berkonflik)  dengan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
hukum,  oleh  karenanya  Negara  wajib mengupayakan:
1) Perlakuan atas anak secara manusiawi  sesuai  dengan  martabat dan hak-hak anak;
2) Penyediaan  petugas  pendamping khusus anak sejak dini;
3) Penyediaan  sarana  dan  prasarana khusus;
4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan  yang  terbaik  bagi anak;
5) Pemantauan  dan  pencatatan  terus menerus  terhadap  perkembangan anak  yang  berhadapan  (berkonflik) dengan hukum;
6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau lembaga; dan 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas  melalui  media  massa  dan untuk menghindari labelisasi. Di  Indonesia,  Undang-undang  yang mengatur  tentang  anak  yang  berhadapan (berkonflik) dengan hukum adalah Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (UU  SPPA)  atau Juvenille  Criminal Justice  System yang  mulai  diberlakukan dua tahun setelah tanggal
pengundangannya, yaitu pada 30 Juli 2012 sebagaimana  disebut  dalam  Ketentuan Penutupnya  (Pasal  108  UU  SPPA)  artinya UU  SPPA  ini  mulai  berlaku  sejak  31  Juli 2014.  UU  SPPA  ini  merupakan  pengganti dari  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1997  tentang  Pengadilan  Anak  (UU Pengadilan  Anak)  yang  bertujuan  agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik  terhadap  anak  yang  berhadapan (berkonflik) dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi  dengan  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat dan belum secara komprehensif  memberikan  perlindungan khusus  kepada  anak  yang  berhadapan
(berkonflik) dengan hukum.
Adapun  substansi  yang  diatur  dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan  anak  yang  menjalani  proses peradilan  dapat  ditempatkan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi  yang  paling  mendasar  dalam Undang-Undang  ini  adalah  pengaturan secara tegas  mengenai  Keadilan Restoratif dan  Diversi  yang  dimaksudkan  untuk menghindari  dan  menjauhkan  anak  dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari  stigmatisasi  terhadap  anak yang  berhadapan  (berkonflik)  dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
Perlindungan  hukum  tidak  hanya diberikan  kepada  anak  yang  menjadi korban  tindak  pidana  ataupun  korban kejahatan, melainkan juga diberikan kepada anak yang berhadapan (berkonflik) dengan  hukum  (ABH)  di  mana  negara wajib  untuk  memberikan  perlindungan hukum dalam penyelesaian perkaranya dan wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif  dan  melakukan  diversi.  UU SPPA  mendefenisikan  anak  di  bawah umur  sebagai anak  yang  telah  berumur  12 tahun  tetapi  belum  berumur  18  tahun,  dan UU SPPA membedakan anak yang terlibat dalam  suatu  tindak  pidana  dalam  tiga kategori:
1) Anak  yang  menjadi  pelaku  tindak pidana (Pasal 1 ayat 3);
2) Anak  yang  menjadi  korban  tindak pidana  (Anak  Korban)  (Pasal  1 ayat 4);
3) Anak  yang  menjadi  saksi  tindak pidana  (Anak  Saksi)  (Pasal  1  ayat 5).
Seorang  pelaku  tindak  pidana  anak dapat  dikenakan  dua  jenis  sanksi,  yaitu tindakan,  bagi  pelaku  tindak  pidana  yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2)  UU  SPPA)  dan  Pidana,  bagi  pelaku tindak  pidana  yang  berumur  15  tahun  ke atas.  UU  SPPA  memperbolehkan  anak yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa mempermasalahkan  jenis  tindak  pidana yang  telah  dilakukannya.  Anak  berhak
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
mendapatkan  bantuan  hukum  di  setiap tahapan  pemeriksaan,  baik  dalam  tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun  tahap  pemeriksaan  di  pengadilan (Pasal 23 UU SPPA).
Apabila  peradilan  harus  dilaksanakan, maka diharapkan hasilnya adalah memulihkan kondisi anak, bukan dijatuhkan  hukuman pidana penjara.  Anak yang  berada  di  dalam  lembaga  juga  harus terpenuhi  hak-hak  anak  lainnya,  seperti kesehatan,  hak  atas  proses  asimilasi  dan hak berpartisipasi dalam kegiatan
pembinaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Perlindungan  sosial  bagi  anak  yang berhadapan  (berkonflik)  dengan  hukum (ABH)  merupakan  salah  satu  bentuk pelayanan  sosial  bagi  ABH.  Bentuk pelayanan  sosial  ini  merupakan  hak  asasi yang  harus  diterima  oleh  ABH.  Oleh karena,  perlindungan  sosial  bagi  ABH  ini merupakan  sebuah  kewajiban  Negara ( state obligation ) bagi warga negaranya.
Berdasarkan  UU  SPPA,  Pemerintah diwajibkan untuk membuat 6 materi dalam bentuk  Peraturan  Pemerintah  dan  2 materi dalam  bentuk  Peraturan  Presiden.  Namun sampai saat ini peraturan pendukung masih belum  semua  tersedia.  Pemerintah  baru merampungkan  dua  materi  Peraturan Pemerintah  (PP  tentang  Diversi  dan Penanganan  Anak  yang  Belum  Berumur Dua  Belas  (12)  Tahun)  dan  Peraturan Presiden tentang Pelatihan Aparat Penegak Hukum.
Salah satu permasalahan yang
memprihatinkan  adalah  soal  minimnya jumlah  institusi  baru  pengganti  tempat penangkapan,  penahanan  anak.  UU  SPPA telah  mendorong  lahirnya  empat  lembaga yakni  LPKA,  LPKS,  RPKA  dan  LPAS sebagai  pengganti  tempat  penahanan, pembinaan  dan  lapas  anak.  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  adalah lembaga atau  tempat  anak  menjalani masa pidananya,
sedangkan Lembaga Penempatan  Anak  Sementara  (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
Pasal  3  Undang-undang  Nomor  11 Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menetapkan hak- hak anak adalah sebagai berikut:
1) Diperlakukan  secara  manusiawi dengan  memperhatikan  kebutuhan sesuai dengan umumnya;
2) Dipisahkan dari orang dewasa;
3) Memperoleh  bantuan  hukum  dan bantuan lain secara efektif;
4) Melakukan kegiatan rekresional; 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman  atau  perlakuan  lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6) Tidak  dijatuhi  pidana  mati  dan pidana seumur hidup;
7) Tidak  ditangkap,  ditahan,  atau dipenjara,  kecuali  sebagai  upaya terakhir  dan  dalam  waktu  yang paling singkat;
8) Memperoleh  keadilan  di  muka pengadilan  Anak  yang  objektif, tidak  memihak,  dan  dalam  sidang yang tertutup untuk umum;
9) Tidak dipublikasikan identitasnya;
10) Memperoleh  pendampingan  orang tua/Wali  dan  orang  yang  dipercaya oleh anak;
11) Memperoleh advokasi sosial;
12) Memperoleh kehidupan pribadi;
13) Memperoleh  aksesbilitas,  terutama bagi anak cacat;
14) Memperoleh pendidikan;
15) Memperoleh  pelayanan  kesehatan;
dan 16) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Aspek  Psikologis  Pada  Kasus  Anak Berhadapan  (Berkonflik)  Dengan Hukum (ABH) Erickson menggagas tahap-tahap perkembangan  sosial  emosi  anak,  di mana pada  rentang  usia  9-10  tahun  anak  berada pada fase  industry  dan  inferiority (tekun versus  perasaan  rendah  diri).  Dalam  fase ini, anak  mengalami perkembangan  dalam
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
berfikir deduktif, disiplin diri, kemampuan berhubungan  dengan  teman  sebaya,  dan rasa  ingin  tahu  yang  mendalam.  Anak mampu  mempelajari  hubungan  kausalitas yang akan dikerjakannya, mampu memperhatikan  apa  yang  akan  terjadi  di sekitarnya, dan kemampuan dalam berimajinasi  sedangkan  anak-anak  yang berada  di  kisaran  usia  7  sampai  14  tahun pada  umumnya  memiliki  keinginan  untuk melakukan  tindakan  kriminal, berarti  anak mampu  melakukan  kriminalitas  ( capable of crime ) (Abdillah, 2016).
Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor 11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan
Pidana Anak (UU SPPA), anak berhadapan  (berkonflik)  dengan  hukum (ABH)  merupakan  anak  yang  berusia antara 12-18 tahun. Pada rentang umur ini dalam  perspektif  psikologis,  yaitu  anak yang  berumur  10  sampai  dengan  22  tahun berada dalam tahap perkembangan remaja. Penalaran  moral  anak/remaja  menjadi salah  satu  kebutuhan  penting  sebagai pedoman  menemukan  identitas  dirinya, mengembangkan  hubungan  pribadi  yang harmonis  dan  menghindari  konflik  peran yang terjadi dalam masa transisi (Desmita,
2013). Seiring dengan perkembangan kognitifnya, maka kemampuan anak/remaja dalam pengambilan keputusan semakin meningkat,  misalnya  kemampuan mengambil keputusan tentang masa depan, memilih teman, memutuskan apakah harus terus melanjutkan sekolah atau bekerja dan seterusnya.  Transisi  kemampuan  anak dalam  melakukan  pengambilan  keputusan muncul  sekitar  usia  11-12  tahun  dan  pada 15-16 tahun. Salah satu strategi yang dapat dilakukan  untuk  melindungi  anak/remaja dalam fase ini adalah dengan
meningkatkan  kemampuan  mereka  dalam mengambil keputusan sebagai bekal dalam menyelesaikan
permasalahan yang dialaminya  ataupun  dalam  menghadapi permasalahan  yang  terjadi  di  sekitarnya seperti  masalah  seks  bebas,  penggunaan obat-obatan terlarang, geng motor ataupun perilaku balapan liar pada anak/remaja dan
berbagai permasalahan lainnya di kalangan anak/remaja.
Kemampuan  mengambil  keputusan pada  anak/remaja  saja  tidak  cukup  untuk dapat  menjamin  kemampuan  itu  akan diterapkan  dalam  kehidupan  nyata,  karena dalam dunia nyata pengalaman merupakan suatu  hal  yang  penting.  Oleh  karena  itu, anak/remaja  perlu  memiliki  lebih  banyak peluang dalam mempraktekkan dan mendiskusikan  pengambilan  keputusan yang realistis dalam kehidupannya,
sehingga setiap pengetahuan dan
pengalaman yang dimilikinya dapat dimengerti  sebagai  bekal  dalam  menjalani kehidupannya. Pada  anak-anak yang deliquence , kemampuan dalam
pengambilan  keputusan  ini  tergolong rendah,  karena  kurangnya  pengalaman yang didapatkan (Chusniyah, 2017).
Ketika seorang anak berhadapan (berkonflik)  dengan  hukum  (ABH)  selesai menjalani pemeriksaan, proses pengadilan, dan  akhirnya  dijatuhi  hukuman  berupa penjara, maka anak tersebut akan berstatus narapidana. Dengan status sebagai narapidana,  anak  mendapatkan  dampak buruk yang sangat mempengaruhi hidupnya.  Narapidana  dengan  usia  anak dan  remaja  tentunya  masih  memerlukan bimbingan,  arahan,  dan  pendampingan dari  orang  tua/wali  dan  lingkungan terdekat mereka agar dapat berkembang ke arah  pendewasaan  yang  positif  (Sarwono, 2011).  Akan tetapi, keberadaan mereka di penjara membuat anak berhadapan
(berkonflik) dengan hukum (ABH)
terpisah  dari  orang  tua  dan  harus  hidup bersama  dengan  narapidana  anak  lainnya yang  memiliki  latar  belakang  kehidupan yang berbeda.
Narapidana  anak  akan  kehilangan kebebasan  fisik,  kehilangan  kontrol  atas hidup,  kehilangan  keluarga,  kehilangan barang  yang  dimiliki  dan  disukainya, kehilangan keamanan, kehilangan
hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi,  dan  gangguan  psikologis.  Salah satu gejala psikologis yang sangat mungkin  muncul  selama  menjalani  masa
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
tahanan adalah perasaan cemas. Jika orang dewasa saja merasakan kecemasan, apalagi anak/remaja  dengan  kondisi  psikologis yang masih labil.
Menurut  Clark  (2006),  kecemasan bukan hal yang mudah dikenali dan sering disebut  sebagai  ketidaknyamanan.  Ketika seseorang  merasa  tidak  nyaman,  maka akan  berdampak  pula  pada  kondisi  fisik, emosional, mental, dan spiritualnya. Perasaan  cemas  menyebabkan  seorang anak/remaja  menjadi  gelisah,  sehingga memunculkan perasaan negatif, dapat juga mengakibatkan  menjadi  mudah  marah, ragu, panik, dan merasa terteror.

## 3. Kondisi  Pemenuhan  Hak  Anak  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA) Kelas II Bandung
Pemenuhan  hak  anak  telah  dilindungi oleh berbagai peraturan, baik itu peraturan di  tingkat  nasional  maupun  internasional.
Indonesia  sebagai  negara  yang  ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak, memiliki kewajiban untuk memberikan, menyediakan dan memfasilitasi pemenuhan hak anak, termasuk di dalamnya  pemenuhan  hak  bagi  anak  didik pemasyarakatan (Supeno, 2010:8). Pemenuhan  hak  anak  yang  dimaksud dalam  hal  ini  adalah  hak  untuk  bertahan hidup dan berkembang, hak untuk
mendapatkan perlindungan serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan  yang  berhubungan  dengan kehidupan anak (Apsari, 2015:46).
Berdasarkan  kajian  terhadap  berbagai literatur,  berikut  ini  merupakan  beberapa kondisi  anak  di  lembaga  permasyarakat  di Indonesia  berdasarkan  pemenuhan  hak nya:
1) Hak  untuk  bertahan  hidup  dan berkembang
Sebagai bentuk tanggung jawab dan  kepedulian  pemerintah  atas pemenuhan  hak  anak  di  lembaga permasyarakatan, pemerintah mengamanatkan  dan  menyediakan beberapa lembaga untuk memberikan  hak  bagi  anak  didik
permasyarakatan,  salah  satunya  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas  II  Bandung.  Pemenuhan  hak untuk bertahan hidup dan berkembang  terdiri  dari  sembilan aspek,  yaitu:  aspek  makanan,
tempat tinggal, air bersih, kesehatan, waktu senggang, kegiatan  kebudayaan,  pemberian informasi, martabat dan harga diri.
Dari kesembilan aspek tersebut, pemenuhan  hak  anak  di  Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II Bandung  sudah  terlaksana  dengan cukup  baik.  Namun,  untuk  aspek pendidikan  belum  bisa  terlaksana dengan  baik,  sebagai  gantinya pihak  lapas  mengadakan  kegiatan murobi  sebagai  pengganti  kegiatan belajar mengajar. Kasus yang sama banyak terjadi di lemabaga permasyarakatan lainnya di Indonesia.  Dalam  segi  pemenuhan hak  secara  fisik  sudah  cukup terpenuhi, namun untuk segi rohani dan pendidikan masih belum tercapai dengan baik.
Melihat  pentingnya  pendidikan ini  bagi  perkembangan  dan  masa depan  anak,  alangkah  baiknya supaya  lemabaga  permasyarakatan di  Indonesia  untuk  bekerja  sama dengan lemabaga lain dalam menyelenggarakan kegiatan belajar dan  mengajar  bagi  anak  yang diwajibkan  menyelesaikan  sekolah dasar  (wajardikdas)  dan  sekolah menengah atas atau kejuruan.
Simorangkir et  al.  (2016) mengungkapkan  Pekerja  Sosial Koreksional  sebagai  profesi  yang memiliki  perhatian  terhadap  anak berhadapan  (berkonflik)  dengan hukum  (ABH)  menjalankan  proses membantu  dan  merehabilitasi  anak yang mempunyai masalah pelanggaran hukum dengan
memberikan  pelayanan  yang  tidak didasarkan pada upaya balas dendam  atau  hukuman,  melainkan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
lebih  menitikberatkan  pada  upaya professional dalam rangka memperbaiki  dan  meningkatkan kemampuan  keberfungsian  sosial ABH,  sehingga  dikemudian  hari ABH  dapat  berinteraksi  sosial dengan baik kembali dalam masyarakat dan dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya kembali. Pekerja  sosial  yang  memiliki peran sebagai fasilitator bisa menjembatani anak-anak yang berada dilapas untuk bisa mendapatkan pendidikan sebagaimana haknya dan melakukan proses rehabilitasi sesuai kebutuhan anak. Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh salah satu lapas di wilayah
Sulawesi  Utara  yang  bekerjasama dengan organisasi lokal sera relawan  yang  peduli  mengenai pemenuhan hak anak dalam rangka pemberian  pendidikan  secara  non formal.  NGO  seperti save  the children pun  dapat  diajak  untuk berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan ini. 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan Secara  umum  pemenuhan  hak untuk  mendapatkan  perlindungan jika  kita  lihat  dan  telusuri  sudah dapat  tercukupi,  dan  tidak  terdapat banyak permasalahan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan  oleh  Nuriyana  (2016)  di Lemabaga Pembinaan Khusus Anak  Kelas  II  Bandung,  yang menyatakan bahwa pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan sudah berjalan dengan  baik  yang  ditunjukkan dengan perilaku petugas yang tidak melakukan  kekerasan  dalam  upaya pembinaan terhadap anak dan tidak melakukan tindakan mengeksploitasi anak didik
permasyarakat  untuk  melakukan satu pekerjaan tertentu.
Walaupun demikian, masih terdapat  beberapa  permasalahan yang terjadi di Lemabaga Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II
Bandung seperti perilaku pencurian baju,  perlengkapan  mandi  dan sendal  masih  dilakukan  oleh  anak didik permasyarakatn terhadap barang-barang  milik  kawannya. Menurut  pandangan  para  petugas, kasus  seperti  itu  masih  tergolong sebagai  kasus  yang  wajar  terjadi. Namun  ada  beberapa  kasus  yang membuktikan masih adanya
kekerasan  dan  eksploitasi  terhadap anak  di  lemabaga  pembinaan  di
Indonesia,  terutama  ketika  pihak kepolisian melakukan sebuah penyelidikan  dan  introgasi.  Selain itu  juga,  masih  banyak  kasus  anak yang  mengalami bullying ketika berada  di  dalam  lapas.  Hal  seperti ini  tidak  boleh  dibiarkan  karena meskipun  anak  sudah  terbukti bersalah, mereka tetap harus mendapatkan hak atas pelindungan. Bullying pada  anak  berdampak buruk untuk kelangsungan
kehidupan  sosial  anak,  terlebih bagi  anak  yang  tinggal  di  lapas, sehingga  perilaku bulliying di dalam lapas harus segeara ditangani. Perlu adanya mindblowing dalam kegiatan pembinaan anak didik permasyarakat seperti kegiatan sosialisasi  atas  dampak  negatif yang  ditimbulkan  dari  perilaku bulliying tersebut. Selain itu, dalam upaya pencegahan perilaku bullying ,  pembina  dan  wali  di dalam  lapas  yang  selama  ini dilakukan oleh pekerja sosial koreksional agar tidak hanya melakukan  pengecekan  keadaan anak  di  lapas  saja,  melaikan  harus dapat berperan lebih aktif dan lebih dekat  lagi  dalam  pergaulan  sehari-
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
hari  dengan  anak  di  dalam  lapas. Hal  ini  berguna  untuk  mengetahui dan  mencegah  secara  lebih  dini tindakan  mengucilkan,  mengejek terlebih  tindakan  kekerasan  yang terjadi  diantara  sesama  anak  di dalam  lapas  dan  terhadap  anak korban bulliying sekiranya  segera melakukan proses rehabilitasi terhadap  anak  yang  mengalami trauma  atas  tindakan bullying tersebut. 3) Hak untuk berpartisipasi
Pemenuhan hak anak di lembaga  permasyarakatan  dalam segi kebebasan berpartisipasi kiranya sudah cukup baik dilakukan,  yaitu  dalam  arti  anak didi  dibebaskan  untuk  mengikuti berbagai  kegiatan  yang  telah  di sediakan di dalam LPKA. Sebagaimana  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Nuryana  (2016)  di Lembaga Pembinaan Anak kelas II di Bandung memperlihatkan bahwa pihak lapas memberikan kesempatan  kepada  anak  yang berhadapan  (berkonflik)  dengan hukum untuk bebas mengekspresikan pendapat dan kemampuannya di bidang seni atau olahraga  sebagai  bentuk  hiburan. Semua warga lembaga permasyarakatan  termasuk  anak- anak  berhak  untuk  berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan- kegiatan  yang  ada  di  lembaga permasyatakatan dan hal ini menjadi  sangat  penting  untuk dilakukan  mengingat  anak  sangat rentan  dengan  kejadian  traumatik dan agar anak didik dapat bersosialisasi  secara  aktif  dengan sesama  warga  permasyarakatan untuk  menghilangkan  traumatik, rasa  kesedihan  dan  bosan  yang mereka rasakan.
Dari  beberapa  data  litaratur yang  penulis  dapat,  menyebutkan bahwa beberapa Lembaga
Pembinaan Khusus Anak di Indonesia  secara  umum  hanya memiliki  satu  orang  petugas  yang latar  belakang  sebagai  pekerja sosial dan hal sangat tidak sebanding dengan banyaknya warga  lemabga  permasyarakatan yang  ada  dan  harus  di  penuhi  hak- haknya.  Oleh  sebab  itu,  untuk memaksimalkan peran pekerja sosial koreksional dalam pemenuhan hak anak di lapas perlu adanya  rekruitmen  pekerja  sosial dibidang koreksional yang memiliki kemampuan untuk melakukan merehabilitasi dan menenuhi hak anak didik pemasyarakatan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  kajian  terhadap  berbagai literatur yang telah dilakukan, menunjukkan  bahwa  pemenuhan  hak terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  di
LPKA  Kelas  II  Bandung  yang  terdiri  dari hak untuk bertahan hidup dan berkembang,  hak  untuk  mendapatkan perlindungan  dan  hak  untuk  berpartisipasi telah  dilakukan  dengan  baik.  Namun demikian, kondisi masih sangat kurangnya tenaga pekerja sosial koreksional di dalam LPKA  yang  berperan  sebagai  fasilitator dan menjembatani ABH untuk mendapatkan  pendidikan  dan  melakukan proses  rehabilitasi  sesuai  kebutuhan  anak menjadi  salah satu hal  yang penting  untuk diperhatikan,  mengingat  masih  terjadinya permasalahan  yang  dihadapi  oleh  anak didik di dalam LPKA.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  R.  (2016).  Dinamika  Psikologis Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Buletin  Konsorsium  Psikologi  Ilmiah Nusantara. Vol. 2 No. 6
Abdurrachman,  H.,  Sudewo,  F.  A.,  & Permanasari,  D.  I.  (2015).  Model Penegakan Hukum Anak yang Berkonflik  dengan  Hukum  dalam
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Proses  Penyidikan.  Pandecta,  Vol.  10,
No. 2, Desember. Adiguna,  I.,  Aswanto,  A.,  &  Heryani,  W. (n.d).Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. Tesis. Magister Hukum, Universitas Hasanuddin. Diakses dari http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/ee6 0f28ede64e6bc2ffaec5630afbab4.pdf Apsari, N C. (2015). Pemenuhan Kebutuhan  Dasar  Anak  Oleh  Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). Prosiding  KS  Riset  dan  PKM.  Vol.  2, No. 1, Hal. 1 – 146 Bisnis  Indonesia  –  Life  Style.  (2016). Catatan  Akhir  Tahun  KPAI:  Anak
Sebagai  Pelaku  Kejahatan  Meningkat.
02 Januari 2016, diakses dari http://lifestyle.bisnis.com/read/201601 02/236/506440/catatan-akhir-tahun- kpai-anak-sebagaipelaku-kejahatan- meningkat
Chusniyah,  T.  (2017).  Problem  dalam
Perkembangan  Psikologi  anak  yang Berhadapan  dengan  Hukum  (ABH), diakses dari http://fppsi.um.ac.id/?p=1278 Clark,  R.  E.  (2006).  Why  minimal guidance  during  instruction  does  not work:  An  analysis  of  the  failure  of constructivist, discovery, problem- based, experiential, andinquiry- basedteaching. Educational
Psychologist, 41, 75–86.
Desmita. (2013). Psikologi Perkembangan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Djamil,  M. N.  (2013).  Anak  Bukan  Untuk
Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Ganti,  M.  (2012).  Peran  Pekerja  Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Penerapan Restorative Justice  bagi  Anak  Berhadapan  dengan Hukum  yang  Dirujuk  ke  Panti  Sosial
(Studi  di  Panti  Sosial  Marsudi  Putra Handayani  Jakarta  Timur).  Tesis. Fakultas  Imu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Program  Magister  Ilmu  Kesejahteraan Sosial. Universitas Indonesia.
Desmita. (2013). Psikologi Perkembangan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Ganti,  M.  (2012).  Peran  Pekerja  Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Penerapan Restorative Justice  bagi  Anak  Berhadapan  dengan
Hukum  yang  Dirujuk  ke  Panti  Sosial (Studi  di  Panti  Sosial  Marsudi  Putra Handayani  Jakarta  Timur).  Tesis. Fakultas  Imu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Program  Magister  Ilmu  Kesejahteraan Sosial. Universitas Indonesia.
Garvin,  CD  &  Seaburry,  B.  A.  (1984).
Interpersonal  Practice  in  Social  Work: Process  and  Procedure,  Englewood Cliffs, Michian N.J: Prentice-Hall.
Ginting,  DAB.  (2011).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak Pelaku  Tindak Pidana  dalam  Proses  Peradilan  Pidana Anak  (Studi  Kasus  Anak  Pelaku Tindak  Pidana  Pencabulan  di  Karo). Skripsi.  Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera Utara.
Harsanti,  Intaglia.,  &  Dewi  Gita  Verasari. (2013).  Kenakalan  Pada  Remaja  yang Mengalami  Perceraian  Orang  Tua. Proceeding PESAT (Piskologi, Ekonomi,  Arstitek,  dan  Teknik  Sipil. Vol 5 Oktober 2013.
Hukum  Kompas.  (2010).  80  Persen  Anak Alami  Kekerasan  di  Lapas.  Diakses dari
http://nasional.kompas.com/read/2010/ 03/22/14044936/80.Persen.Anak.Alam
i.Kekerasan.di.La pas. Intitute  for  Criminal  Justice  Reform. (2016). Anak Masih Berpotensi Masuk Rumah Tahanan. Diakses dari http://icjr.or.id/anak-masih-berpotensi- masuk-rumah-tahanan/
Kartono,  K.  1981.  Pathologi  sosial  1. Jakarta: CV. Rajawali.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Republik Indonesia  Tahun.  (2009).  Keputusan Bersama  tentang  Penanganan  Anak yang  Berkonflik  dengan  Hukum. Diakses
dari http://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2014/10/Keputusan-
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
VOLUME 2 NOMOR 1 HALAMAN 1-73 ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
Bersama-6-instansi-Thn2009-ttg-
Penanganan-ABH.pdf Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan  Anak  Republik
Indonesia  Tahun.  (2009).  Keputusan Bersama  tentang  Penanganan  Anak yang  Berkonflik  dengan  Hukum. Diakses dari http://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2014/10/Keputusan-
Bersama-6-instansi-Thn2009-ttg- Penanganan-ABH.pdf Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia.
2016.  Laporan  Komisi  Perlindungan
Anak. Diakses dari http://www.kpai.go.id/berita/kpai- sebut-pengaduan-kasus-anak-di-2016- menurun
Kompas  Edukasi.  (2010).  Haruskah  Anak Berhadapan  dengan  Hukum?.  Diakses dari http://edukasi.kompas.com/read/2010/
11/25/14440715/Haruskah.Anak.Berha dapan.dengan. Marlina. (2009). Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama. Mc  Bala,  N.et  al  (2002).  Juvenile  Justice
System an International Comparison of Problems  and  Solutions.  Toronto. Educational Publishing.Inc Mulyana, N.,  Ishartono, &  Santoso,  M.  B. (2018).  Pengasuhan  Dengan  Metode Menanggapi  Tindakan  Anak  (Teknik Parenting ).  Share:  Journal  of  Social Work. Vol. 8 No. 2 Hlm. 178-194. Nurhaeni,  I.,  dkk.    (2010).  Kajian  Anak
yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus  pada  Kabupaten  Kebumen, Kabupaten  Grobogan,    Kota  Salatiga dan Kabupaten Klaten).
Nuriyana,  D.  (2016).  Pemenuhan  Hak Anak Di Lemabaga Pembinaan Khusus Anak  Kelas  II  Bandung.  Skripsi. Program  Studi  Ilmu  Kesejahteraan Sosial.  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik. Universitas Padjadjaran.
Pemerintah  Indonesia.  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak.  Lembaran  RI Tahun  2012  No.  35.  Jakrta:  Sekretaris Negara Pemerintah  Indonesia.  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak.  Lembaran  RI Tahun  2012  No.  35.  Jakrta:  Sekretaris Negara Persatuan Bangsa Bangsa. 1989. Convention  on  The  Right  of  the  Child . Diakses dari https://satunama.org/2201/konvensi- hak-anak-dan-aplikasinya-di- indonesia/ Sarwono,  S.W.  (2002).  Psikologi  Sosial: Individu  dan  Teori-tori  Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka. Setiawan, H H. 2015. Kesiapan Kementerian Sosial Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Puslitbang Kesos. Diakses dari https://puslit.kemsos.go.id/hasil- penelitian/364/kesiapan-kementerian- sosial-dalam-implementasi-undang--- undang-nomor-11-tahun-2012-tentang- sistem-peradilan-pidana-anak Simorangkir,  R.  U.,  Darwis,  R.  S.  & Santoso,  M.  B.  (2016).  Anak  Bukan Orang  Dewasa  Penanganan  Anak Berkonflik  Dengan  Hukum.  Bandung:
Unpad Press.
Supeno,  H.  2010.  Kriminilisasi  Anak.  PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta Supramono,  G.  2000.  Hukum  Acara Pengadilan Anak. Djambatan: Jakarta.