## PENYELESAIAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM ADAT DAYAK UUD DANUM DI KABUPATEN SINTANG

## Kartika Agus Salim
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : agussalimkartika401@gmail.com

## Abstrac
Dayak  tribe  Uud  Danum  is  the majority population that inhabits two districts in  Sintang  District  namely:  Serawai  and Ambalau  Subdistricts.  Although  there  are residents  or  other  tribes  who  are    migrants but  few  in  the  two  subdistricts.  The  Dayak Uud  Danum  people  who  are  the  object    of this  research  still  hold  firmly  to  the  values or norms abandoned by  their ancestors  (their ancestors).  Values  or  norms  abandoned  by them  are  perceived  as  an  adat  that  continues
to evolve following changes in people’s lives.
Keywords:  Dayak  tribe  Uud  Danum. Settlement, Murder.

## Abstrak
Suku  Dayak  Uud  Danum  merupakan penduduk  mayoritas  yang  mendiami  dua Kecamatan  di  Kabupaten  Sintang  yaitu  : Kecamatan Serawai dan Ambalau. Walaupun terdapat  penduduk  atau  suku  lain  yang merupakan penduduk pendatang namun
jumlahnya sedikit di dua Kecamatan tersebut.
Masyarakat Dayak Uud Danum yang menjadi objek  penelitian  ini  masih  memegang  teguh pada  nilai  –  nilai  atau  norma  –  norma  yang ditinggalkan  oleh  leluhurnya  (nenek  moyang mereka).  Nilai  –  nilai  atau  norma  –  norma yang  ditinggalkan  oleh  mereka  dianggap sebagai adat yang terus berkembang mengikuti perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kata Kunci : Suku Dayak Uud Danum. Penyelesaian, Pembunuhan.

## Latar Belakang
Perbuatan menghilangkan nyawa orang  lain  (munuk)  dengan  tidak  sengaja tidak hanya merugikan ahli waris korban dan masyarakat  sekitar  daerah  hukumnya,  tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hukum adat  yang  berdampak  pada  keselamatan  dan keseimbangan  masyarakat  secara  lahir  dan batin.  Karena  ada  perbuatan  menghilangkan nyawa  orang  lain  (munuk)  dengan  tidak sengaja  dapat  menimbulkan  suatu  akibat hukum sebagai reaksi, koreksi dan perilaku
yang mengarah kepada delik adat  yang berat sehingga walaupun menurut Kitab Undang
–  Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  si  pelaku harus mendapat hukuman sesuai dengan pasal 359  KUHP  dan  Undang  –  undang  No.14/70 pasal  23  dan  27,  pihak  keluarga/waris  harus melakukan adat dengan cara membayar sanksi adat  Pati  Nyawa  yang  keberadaannya  terus berkembang  sesuai  dengan  keperluan  dan rasa keadilan masyarakat adat. Menurut alam pemikiran masyarakat Dayak Uud Danum hal terpenting  yang  harus  dijaga  dan  dipelihara dalam  kehidupannya  adalah  keseimbangan, kerukunan,  dan  keserasian  antara  dunia  lahir dan  dunia  gaib,  antara  golongan  manusia secara  keseluruhan  dan  orang  -  perorangan dan    antara    persekutuan    masyarakat    adat itu  sendiri.  Dalam    asas    Hukum    Pidana yang  berbunyi  bahwa  :  “Perdamaian  tidak menghapuskan proses pemiidanaan” 12 .
Azas tersebut memberikan kita pemahaman  akan  bagaimana  seyogianya perjalanan  suatu  kasus  dalam  mendapatkan kekuatan hukum tetap sehingga semua pihak merasa puas sehingga dalam proses peradilan tidak  terhenti  begitu  saja  seperti  yang disampaikan oleh P.A.F.Lamintang dalam hal penghentian penyidikan :
12 Moeljatno,S.H.Asas  –  Asas  Hukum Pidana,  Rineka  Cipta,  Cetakan  ke-7,  Jakarta,  2002, halaman 135.
1. bahwa sebelum melakukan penyidikan terhadap  seseorang  penyidik  harus benar  –  benar  yakin  bahwa  orang tersebut telah melakukan tindak pidana,  berdasarkan  bukti  –  bukti pendahuluan  yang  telah  berhasil dikumpulkan oleh penyidik.
2. bahwa  penyidik  harus  yakin,  yaitu apabila ia sekali telah memulai dengan penyidikannya,  tersangka  secara  pasti akan  dapat  diajukan  ke  pengadilan untuk diadili.
3. bahwa  penyidik  harus  yakin  terlebih dahulu  bahwa  bukti  –    bukti    atau saksi  yang  dapat  dipergunakan  untuk membuktikan kesalahan  tersangka secara pasti akan dapat diperoleh” 13 .

## Pembahasan
Menurut  Ketua  Dewan  Adat  Dayak Kabupaten  Sintang  masyarakat  di  dua Kecamatan Serawai dan Ambalau dalam yang berasal  dari  Suku  Dayak  Uud  Danum  lebih memilih  penyelesaian  kasus  pembunuhan menggunakan  hukum  adat  karena  lebih cepat,  tidak  rumit,  singkat  dan  biaya  murah. Menurut  5  (lima)  orang  penyidik  Kepolisian Resort  Sintang  terkait  penyelesaian  Kasus Pembunuhan yang diselesaiakan oleh melalui Hukum  Adat  cukup  banyak  seperti  pada dibawah tabel 4.1 sebagai berikut :
13
P.A.FLamintang  ,  Kitab  Undang  –
Undang  Hukum  Acara  Pidana  dengasn  pembahasan secar  Yuridis  menurut  Yurisprudensi  dan  Ilmu Pengetahuan  Hukum  Pidana,  Sinar  Baru,  Bandung  , 1984, halamn 76
Tabel  4.1.  Jumlah  Kasus  Pembunuhan Yang  terjadi  dari  Tahun  2000  -  2010  pada Masyarakat Dayak Uud Danum di Kabupaten Sintang
No. Nama Kasus Kasus Tahun Tempat Kejadian Penyelesaian Kasus 1. Kecelakaan saat kerja di Ladang 1 2000 Begori, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang Menggunakan Hukum Adat Dayak Uud Danum 2. Tabrakan Speed Boat di Sungai Melawi 1 1 2001 Nanga Kemangai, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang Menggunakan Dayak Uud Danum 3. Tabrakan Speed Boat di Sungai Melawi 1 2010 Nanga Kemangai, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang Menggunakan Hukum Adat Dayak Uud Danum
Sumber  :  data  hasil  penelitian  di  lapangan yang diolah, Tahun 2011.
Keputusan  Musyawarah  fungsionaris adat  Kecamatan  Serawai  dan  Ambalau  telah merumuskan  ketentuan  adat  pati    nyawa yang  berlaku  untuk  46  Desa  yang  kemudian disahkan  dengan  keputusan  Dewan  Adat Dayak Kabupaten Sintang. Keputusan musyawarah    Fungsionaris    Adat      Dayak Uud  Danum  sebelum  direvisi  yaitu  sebagai berikut  berkaitan  dengan  ketentuan  hukum Adat Patinyawa. Ketaatan masyarakat Dayak Uud  Danum  terhadap  hukum  Adatnya  ini dikarenakan  setiap  perbuatan  yang  dilanggar oleh masyarakat adat terhadap ketentuan adat akan  diberi  sanksi  adat  setempat.  Pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran peraturan adat  oleh  pengurus  adat  bermaksud  untuk memulihkan keseimbangan  kehidupan
masyarakat  sehari  –  hari  yang  sebelumnya berjalan  harmonis.  Keharmonisan  kehidupan masyarakat Adat di suatu kampung dijungjung tinggi  ini  berdampak  terhadap  hubungan antara sesama dan alam disekitarnya.
Menurut   Temenggung     Dewan
Adat  Dayak   Kabupaten    Sintang    bahwa dalam peradilan Adata Dayak  Uud  Danum untuk   menyelesaikan  kasus  pembunuhan dilaksanakan dengan  tiga  bentuk   yaitu   :
1). Pemenuhan Tuntutan Sanksi  Adat Pati
Nyawa, 2).  Membayar/melaksanakan  adat pati nyawa, 30. Menyerahkan barang – barang antik. Semua keperluan  yang diperlukan tersebut     digunakan untk pelaksanaan tindakan dan upaya – upaya pemulihan sesuai dengan kebutuhan penyelesaian perkara  dan merupakan kewajiban pihak  pelaku  untuk memenuhinya. Maka secepatnya  itu  juga fungsionaris  adat  melaksanakan   tindakan dan  upaya  –  upaya  yang  diperlukan  apabila
terdapat situasi pelaku tidak mau  mengakui perbuatannya yang  menghilangkan  nyawa orang lain seperti yang dituduhkan kepadanya.
Selain     itu  masyarakat  mendesak secepatnya      mendapatkan pemulihan keseimbangan    dalam   kehidupan    mereka sehari  –  hari,  pelaku  yang  pada  kesempatan itu tidak memiliki saksi  yang memberikan keterangan sehingga meringankan si  pelaku maka fungsionaris adat harus  melakukan
tindakan  penyelesaian.  Dengan  demikian kesucian  alam,  roh  para  leluhur  dan    roh sakti  lainnya  yang  berada  di  alam  ghaib tidak  terganggu.  Masyarakat  pun  terhindar dari  bencana  alam  dan  mala  petaka  yang diopercayai  akan  menimpa  mereka  apabila noda  akibat  perbuatan  pelaku  tersebut  tidak dibersihkan.  Dengan  terlaksananya  tuntutan/ sanksi  adat  untuk  menyelesaikan  perkara adat  patinyawa  ini,  maka  masyarakat  pun merasa  ada  kedamaian,  ketertiban,  dan keharmonisan  dilingkungan  mereka  dengan sikap  masyarakat  tetap  menerima  tuntutan/ sanksi  adat  yang  dipatuhi  oleh  pelaku  untuk menjaga  keseimbangan  masyarakat  adat.
Sikap  masyarakat  adat  terhadap  hukum  adat maka pelaksanaan tindakan dan upaya – upaya pemulihan  keseimbangan  dalam  masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik.
Hal seperti ini menyatakan penerapan sanksi  adat  patinyawa  hingga  saat  ini  masih diterima  oleh  masyarakat  Dayak  Uud Danum, sehingga perbuatan dan tingkah laku masyarakat  yang  merusak  tatanan  kehidupan dalam  masyarakat    Dayak    Uud    Danum dapat  ditekan  dengan  semaksimal  mungkin dikenakan sanksi/hukuman/tuntutan adat
kepada  pelaku  pelanggar  hukum  adat  agar tidak  menggangu  keseimbangan  kehidupan masyarakat. Untuk tercapainya suatu
keputusan yang seadil – adilnya dan tidak
merugikan  salah  satu  pihak  maka  Kepala Adat  melalui  sidang  adat  yang  dihadiri  oleh masyarakat  dengan  bermusyawarah  terlebih dahulu  agar  mencapai  suatu  kesepakatan antara  pihak  –  pihak  yang  berpekara  dengan mempertimbangkan  segala  hal  –  hal  yang memberatkan dan meringankan pelaku.

## A. Penyelesaian Kasus Pembunuhan dengan menggunakan Hukum Adat
Dayak Uud Danum
Menurut  Ketua  Adat  (Tomakung) bahwa  mereka  akan  melakukan  tindakan apabila  mendapatkan  laporan  ahli  waris korban  atau  masyarakat  setempat  tentang
adanya perbuatan yang mengakibatkan hilangya nyawa seseorang, maka temenggung adat yang menerima laporan langsung menuju tempat  kejadian  perkara  untuk  melihat keadaan  korban.  Penerapan  sanksi  adat patinyawa ini tidaklah berdasarkan pada suatu keharusan  yang  diatur  secara  tertulis,  tetapi selalu  didasari  oleh  kisah  yang  berkembang dalam masyarakat adat tentang upaya – upaya yang dilakukan oleh nenek moyangnya dalam memulihkan  keseimbangan  yang  terganggu akibat perbuatan  yang menghilangkan  nyawa orang lain baik sengaja maupun tidak sengaja tabrakan (hototurung). Pada dasarnya manusia tidak  mampu  untuk  meramalkan  masa depannya yang akan datang, dengan demikian ketentuan  hukum  adat  patinyawa  ini  bersifat
terbuka  untuk  segala  peristiwa  atau  keadaan yang  berhubungan  dengan  perbuatan  itu, sejalan  perubahan  jaman  dan  perkembangan pikiran  manusia  akibat  arus  globalisasi  di segala bidang kehidupan yang semakin maju sehingga  mempengaruhi  kehidupan  dan  pola pikir manusia itu sendiri.
Selanjutnya menurut Ketua Adat yang diwawancarai  oleh  peneliti  bahwa  setelah adanya  kepastian  tentang  laporan  tersebut, maka  Temenggung  adat  yang  bersangkutan menghubungi  Temenggung  adat  yang  lebih tinggi yaitu Kepala adat (Tomakung). Setelah seluruh  anggota  dan  ketua  temenggung  adat berkumpul  dan  melaporkan  perkara  tersebut kepada  ahli  waris  pelaku,  atau  pihak  yang berkepentingan  seperti  ahli  waris  korban. Apabila  pelakunya  dalam  hal  ini  dari  suku lain, maka yang dipanggil adalah Kepala Adat dari  suku  pelaku  tersebut  yang  selanjutnya memberitahukan  kepada  si  pelaku.  Apabila sudah  jelas,  maka  ahli  waris  pelaku  bersama Kepala Adat dan Fungsionaris Adat menemui pelaku  dalam    tahanan    pihak    Kepolisian, jika  pelakunya  sudah  tertangkap.  Setelah pertemuan  dengan  si  pelaku  apabila  pelaku tidak  mengakui  perbuatan  yang  dituduhkan kepadanya,  maka  ia  harus  mempunyai  saksi yang  bersedia  bersumpah  secara  adat  untuk membuktikan kebenaran pengakuannya, tetapi  apabila  pelaku  tidak  mempunyai  saksi
untuk bersumpah, dengan diakui atau tidaknya tersebut  olehnya,  Kepala  Adat  selanjutnya akan  menetapkan  waktu  dan  tempat  untuk diadakan  sidang  adat  tingkat  Kecamatan yaitu  (Tomakung).  Kemudian  disampaikan kepada  ahli  waris  korban,  sebagai  pihak penuntut/ dari suku korban yang diwakili oleh fungsionaris  adat  sebagai  pihak  yang  merasa terganggu  kepentingan  dan  keseimbangan kehidupannya. Walaupun pelaku tidak mengakui  perbuatannya,  sidang  adat  tetap dilaksanakan  dengan  dihadiri  ahli  warisnya saja.  Peradilan  Adat  ini  dilakukan  dirumah Adat  atau  dirumah  Tomakung  (timanggung) dan dilaksanakan pada siang hari yang dihadiri oleh  para  fungsionaris  adat,  pihak  korban, pelaku/ahli  warisnya,  dan  masyarakat  adat. Bila ahli waris pelaku tidak dapat hadir pada sidang tersebut, maka sidang ditunda pada lain waktu, jika tetap ahli waris pelaku tidak hadir, maka  sidang  adat  tetap  dilaksanakan  tanpa kehadiran  ahli  waris  pelaku.    Sidang    Adat ini  merupakan  musyawarah  yang  pertama untuk  mencapai  suatu  kesepakatan  dalam menentukan  dan  menerima  tuntutan  yang dilakukan oleh Kepala Adat terhadap pelaku. Setelah  ada  kesepakatan  pada  musyawarah pertama  ini,  Kepala  Adat  menyampaikan kepada pihak penuntut tentang tuntutan  yang dikenakan kepada pelaku. Dalam hal  ini jika ahli waris korban tidak setuju, maka  tuntutan
akan  dirundingkan  kembali,  setelah  itu diperoleh persetujuan dari ahli waris korban, maka  tuntutan  tersebut  disampaikan  kepada ahli waris pihak pelaku.
Hukum  adat  Dayak  Uud  Danum  di
Kabupaten  Sintang  berlaku  pada  seluruh masyarakat Dayak  Uud  Danum pada umumnya yang mendiami Kabupaten Sintang dan  khususnya  pada  Kecamatan  Ambalau dan  Serawai,  karena  sudah  membaurnya kehidupan masyarakat adat dari berbagai suku yang sifatnya sudah heterogen. Sehingga perlu diterapkan  satu  aturan  adat,  ternyata  pada hakekatnya  hukum  adat  yang  berlaku  pada masyarakat Dayak Uud Danum adalah sama, maka segenap fungsionaris adat  yang pernah menangani perkara adat yang timbul didalam masyarakat  menyatakan  hukum  adat  berlaku sama diantara mereka. Hukum adat ayak Uud Danum dilaksanakan lebih berat lagi, apabila yang  hidup  tidak  mampu  membayar  sanksi (termasuk ahli warisnya tidak sanggup /tidak mampu  untuk  membayarnya),  maka  pelaku yang  hidup  tersebut  harus  dihukum  gantung sampai  mati.  Tetapi  setelah  perkembangan peradaban  dan  masuknya  agama,  sehingga membawa masyarakat adat kearah yang lebih baik.  Penerapan  sanksi  adat  Pati  Nyawa  ini, tidaklah  beradasarkan  pada  suatu  keharusan yang  diatur  secara  tertulis,  tetapi  selalu didasari oleh kisah yang berkembang dalam
masyarakat  adat  tentang  upaya  – upaya  yang dilakukan  oleh  nenek  moyangnya  dalam memulihkan  keseimbangan  yang  terganggu akibat perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan tidak sengaja.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Ketua  Adat  (Tomakung)  bahwa  dalam Keputusan  Musyawarah  fungsionaris  adat Kecamatan  Serawai  dan  Ambalau  telah merumuskan  ketentuan  adat  pati    nyawa yang  berlaku  untuk  46  Desa  yang  kemudian disahkan  dengan  keputusan  Dewan  Adat Dayak Kabupaten Sintang. Keputusan musyawarah  Fungsionaris  Adat  Dayak  Uud Danum sebelum direvisi yaitu sebagai berikut berkaitan dengan ketentuan hukum Adat Patinyawa :
1. Mengatur  tentang  penggantian  tiap organ  tubuh  korban/ganti  pati  nyawa dengan benda – benda antik (pusaka), yaitu :
- Mulut  diganti  dengan  (kolatung) gong,  karena  mempunyai  bunyi seperti halnya mulut manusia
- Mata  diganti  dengan  (sonavak) peluru  emas,  karena  dapat  menuju sasaran/menembus hal yang dituju, seperti  mata  manusia  melihat sasaran dengan keinginannya.
- Telinga  diganti  dengan  (sakuk) talam yang berkaki, karena mempunyai bentuk yang menyerupai telinga manusia.
- Rambut  diganti  dengan  (kawat) senar  kecapi,  karena  senar  kecapi halus  dan  dianggap  menyerupai rambut manusia.
- Perut diganti dengan ( baat ) bahan
perak yang terlilit di perut dan dikenakan di perut.
- Lengan  diganti  dengan  (sonapang lantak),  senapang  lantak  karena ukurannya menyerupai lengan manusia dan dapat  diarahkan  pada sasaran, serta dipatahkan pada saat diinginkan seseorang.
- Paha diganti dengan meriam kecil, karena  bentuk  dan  ukurannya seperti paha manusia.
- Bulu  diganti  dengan  (doih)  jarum jahit, karena jarum itu halus (kecil) dan menyerupai bulu manusia.
- Sumsum  diganti  dengan  (tomaga) tembaga bahan keras yang prosesnya dengan pembakaran akan mencair dan warnanya kekuning  – kuningan seperti sumsum manusia.
- Leher  diganti  dengan  (corong  ) pipa  besi,  karena  fungsinya  sama seperti  leher  manusia  sebagai saluran masuknya air dan makanan menuju pencernaan.
- Lidah  diganti  dengan  cangkul, karena cangkul dapat memindahkan tanah  dan  menampung  tanah
sebelum dipindahkan, seperti halnya lidah manusia yang terlebih dahulu menampung makanan untuk dirasa.
- Darah meleleh diganti dengan emas halus yang belum terbentuk, karena apabila  emas  itu  meleleh  waktu dibakar  (dalam  proses)  maka  akan meleleh seperti darah.
- Rusuk diganti (batu gorindak) batu asah  yang  kuat  untuk  menempa parang karena batu  tersebut  kokoh seperti halnya rusuk manusia.
- Gigi  diganti  dengan  (kahpak) kapak, karena kapak tersebut tajam dan kuat seperti gigi manusia.
- Kepala diganti dengan (keceng)  periuk,  karena  periuk menggambarkan  ada  nasi  (  rejeki/
makanan)  seperti  halnya  kepala manusia  terdapat  segala  pikiran untuk memperoleh rejeki/nasi.
- Urat  diganti  dengan  kawat  dari tembaga,  karena  kawat  tersebut kuat dan halus seperti urat manusia.
- Tangan  diganti  dengan  (palu), karena  kuat  dipukulkan  terhadap barang apa saja.
- Hidung  diganti  dengan  (sohpot) sumpit  api  yang  mengeluarkan hawa  napas  manusia  sama  seperti hidung  manusia  yang  digunakan menarik  dan  mengeluarkan  udara/
napas
- Payudara diganti dengan mangkok karena menyrupai susu manusia.
- Biji  kemaluan  pria  diganti  dengan (umat bulat koik) besi bulat ukuran kecil.
- Kemaluan  pria  diganti  dengan (lading) keris
- Pinggang  diganti  dengan  (aluk umat)  tiang  bulat  penumbuk  beras dari besi yang berbentuk pinggang manusia.
- Kemaluan  wanita  diganti  dengan caping  kecil  yang  terbuat  dari tembaga  dan  berbentuk  segi  tiga, karena  bentuk  dan  ukuran  yang menyerupai kemaluan wanita.
- Kuku  diganti  dengan  (sambon) perak  kecil  yang  pipih,  yang bentuknya menyerupai kuku manusia  dan  kuat  serta  dapat membuat  perhiasan  seperti  kuku manusia.
- Jari  –  jari  diganti  dengan  (tisim bulou)  cincin  emas  (  10  gram  ) khusus untuk jari manis, sedangkan untuk  jari  keseluruhannya  (ragak) yang  berfungsi  untuk  menampung barang  makanan  seperti    halnya jari  –  jari  manusia  yang  berfungsi untuk memegang barang.
2. Mengatur  tentang  ketentuan  dasar
bagi  upaya  –  upaya  pemulihan kesimbangan, yaitu sebagai berikut :
- Beras (paroi) beras untuk masak nasi 70gantang
- Beras (pulut) beras ketan 70gantang
- Talam (sakuk) antik 7buah
- Mangkok antik 7buah
- Piring (pinjan antic) 7buah
- Tombak 7buah
- Parang (iso) 7buah
- Temapt sirih dari tembaga (kosalah sipak) 7buah
- Gong (kolatung) besar 7buah
- Gong (kolatung) kecil 7buah
- Tempayan (potoran) besar 7buah
- Mandau (ahpang antic) 7buah
- Babi (urak) 7ekor
- Anjing (asuk) 7ekor
- Ayam putih dan hitam (manuk mitom putik) 7ekor
- Tuak (boram) 7tempayan
- Garam Makan (tonyuk) 7bungkus
- Micin 7bungkus
- Gula merah 77kg
- Gula pasir 7kg
- Kopi 7kg 14
Ketentuan  Hukum  Adat  Pati  Nyawa yang  telah  dirumuskan  itu  seperti  dikatakan diatas mencakup 3 (tiga) hal yaitu : A. Mengatur tentang Adat Pati Nyawa sebesar 30  Ulun  jika  didiganti  kan  ke  Rupiah sebesar  Rp.30.000.000,-(tiga  puluh  juta rupiah)
B. Adat Nyolat (prosesi upacara kematian tahap pertama)
1. Babi sambut mayat 1 ekor berat 40 Kg. a Rp.30.000 = Rp.1.440.000
2. Babi untuk nidur mayat malam pertama 1 ekor 30 Kg.
a x Rp.40.000 = Rp.1.200.000
3. Babi untuk nidur mayat malam kedua 1 ekor 38 Kg.
14  Keputusan  musyawarah  adat  bersama  para petugas  adat  Dayak  Uud  Danum  tentang  Rekapitulasi Adat dayak Uud Danum Kabupaten Sintang.
a x Rp.40.000 = Rp.1.520.000 4. Babi untuk gali kubur 1 ekor 25 Kg. a x Rp.40.000 = Rp.1.000.000
5. Babi untuk ngubur mayat 1 ekor 28 Kg.
a x Rp.40.000 =Rp.1.120.000
6. Babi untuk nginjan daun 1 ekor 35
Kg.
a x Rp.40.000 = Rp.1.400.000
7. Babi untuk nyolat sopolahkik aluk 3 ekor
1.72 Kg.
a x Rp.40.000 = Rp.2.880.000
2.36 Kg.
a x Rp.40.000 = Rp.1.440.000
3.29 Kg.
a x Rp.40.000 = Rp.1.160.000
8. Ayam 14 Kg.
a x Rp.50.000 = Rp.700.000
9. Beras 100 Kg.
a x Rp.10.000 = Rp.1.000.000
10. Arak 2 ( dua ) ken.
a x Rp.500.000 = Rp.1.000.000
11. Bir Putih 2 (dua ) dus. a x Rp.250.000 = Rp.500.000
12. Gula 30 Kg.
a x Rp.14.000 = Rp.420.000
13. Kopi 1 ( satu ) dus = Rp.420.000
14. Bawang Putih + Merah 4 Kg. a x Rp.15.000 = Rp.60.000
15. Minyak Goreng 5 Kg . a x Rp.20.000 = Rp.100.000
16. Kecap Manis 5 ( lima ) botol. a x Rp.20.000 = Rp.100.000
17. Sabun Cuci 10 ( sepuluh ) batang. a x Rp.7.000 = Rp.70.000
18. Indomie 6 ( enam ) dus. a x Rp.52.000 = Rp.312.000
19. Rokok Surya 6 ( enam ) slop. a x Rp.100.000 = Rp.600.000
20. Rokok Longlat 1 ( satu ) bantal = Rp. 115.000
21. Garam + Micin = Rp.50.000
22. Solar 40 liter .a x Rp.80.000 = Rp.320.000
23. Kain panjang 16 lembar.
a x Rp.35.000 = Rp.560.000 24. Saprai ( 1 ) set = Rp.100.000 25. Tikar 1 ( satu ) buah = Rp.80.000 26. Tenda (satu ) buah 4x 6 m = Rp.
400.000
27. Paku 2 ( dua ) Kg. a x Rp.25.000 = Rp. 50.000
28. Tembakau lipat 1 (satu ) kotak = Rp. 220.000
29. Tuak 4 ( empat ) ember. a x Rp.220.000 = Rp. 880.000
30. Bola Lampu 10 ( sepuluh ) biji .a x Rp.4.000 = Rp.40.000
31. Lonang 1 (satu ) dus = Rp. 490.000
32. Semen 4 (empat ) sak. a x Rp.125.000 = Rp. 500.000
33. Biaya angkat mayat = Rp. 800.000
Jumlah = Rp.22.767.000 C. Adat Dalok 1. Babi untuk notuot katung
1 ( satu ) ekor 54 Kg.
a x Rp.40.000 = Rp.2.160.000
2. Babi untuk nyemen kuburan 1 (satu ) ekor 60 Kg.
a x Rp.40.000 = Rp.2.400.000
3. Babi  untuk  motong  kayu,bikin  pagar, nohkak  ucak  1  ekor  38  Kg  .a  x Rp.40.000 = Rp.1.520.000
4. Babiuntuksakinbatoi1(satu)ekor30Kg. a x Rp.40.000 = Rp.1.120.000
5. Babi  untuk  bikin  temadu  (patung Sopunduk) selama 3 (tiga hari 3 (ekor ) Hari pertama 1 (satu ) ekor 50 Kg .a  x  Rp.40.000  =  Rp.2.000.000
Hari  kedua  1  (  satu  )  ekor  40  Kg .a   x   Rp.Rp.40.000   =  Rp.1.600.000 Hari ketiga 1 (satu ) ekor 50 Kg .a x
Rp.40.000 = Rp.2.000.000
6. Babi 1 ( satu ekor ) 112 Kg hari terakhir pelaksanaan  Dalok  .a  x  Rp.40.000  = Rp.4.480.000
7. Sapi Bagong 1 ( satu ) ekor hari terakhir
9. Upah bikin Sepanduk = Rp.1.600.000 10. Beras 200 Kg. a x Rp.10.000 = Rp.2.000.000 11. Semen 6 ( enam ) sak.
a x Rp.125.000 = Rp.750.000
12. Porselin  8  (  delapan  )  kotak. a x Rp. 150.000 = Rp.1.200.000 13. Arak 8 Ken. a x Rp.500.000 = Rp.4.000.000 14. Manic   –   manic 2  (dua  )   buah.
a x Rp.50.000 = Rp.100.000
15. Minyak solar 100  (  seratus  )  Liter. a x Rp.8.000 = Rp.800.000
16. Tembakau  tepek  1  kotak  =  Rp.
220.000 17. Garam 5 Bungkus. a x Rp.2.000 = Rp.  100.000 18. Micin 2 ( dua ) Kg.
a x Rp. 30.000 = Rp.60.000
19. Bawang Merah, Putih, Ketumbar dan lain – lain bumbu masak = Rp.500.000 20. Kopi 5 ( lima ) Kg.
a x Rp.40.000 = Rp.200.000
21. Gula  50  (  lima  puluh  )  Kg. a x Rp.14.000 = Rp.700.000
22. Biaya Kotang Tulang = Rp.800.000
23. Tenda  Balai Palik  2  (  dua  )  buah.
a x Rp.150.000 =Rp.300.000 24. Kain 10 lembar. a x Rp.35.000 = Rp.350.000 25. Upah tukang Kuburan = Rp.1.000.000
Jumlah=Rp.48.210.000
Perincian Biaya Adat pati Nyawa +
Nyolat + Dalok = Rp.100.977.000 15 . pelaksanaan Dalok  = Rp.15.000.000 8. Ayam 25 Kg . a x Rp.50.000 = Rp.1.250.000 15 Keputusan  Dewan  Adat  Dayak Terhadap  Penyelesaian  Adat  Kematian  Dayak  Uud Danum Di Kabupaten Sintang, 1987.

## 90 Perahu, Volume 5 Nomor 2, September 2017, Hlm 81-92
B. Faktor – Faktor penyebab masyarakat Adat
menyelesaikan kasus
pembunuhan  dengan  menggunakan
Hukum Adat Dayak Uud Danum.
Menurut  Keluarga  Korban  bahwa
Kehidupan  masyarakat  Dayak  Uud  Danum yang  selayaknya  di  kuasai  oleh  alam  pikiran religiomagis,  diantaranya  dapat  dilihat  pada saat menyelesaikan  kasus pembunuhan
dengan  menggunakan  hukum  adat  daripada hukum  positif.  Suatu  sifat  yang  bijaksana untuk  menentukan  hukum  mana  yang  akan dipilih  terkait  kasus  yang  dihadapi  untuk menyelesaikan  perkara  dan  mengembalikan keseimbangan  yang  sebelumnya  terbina harmonis  bersama  dengan  alam  sekitarnya. Penyebab  masyarakat  memilih  hukum  Adat Dayak  Uud  Danum  untuk  menyelesaikan kasus  dimana  terdapat  dua  sumber  hukum yang  perlu  dipilih  oleh  pihak  –  pihak  yang berperkara,  adapun  faktor  –  faktor  yang menjadi  penyebab  masyarakat  Adat  Dayak Uud Danum memilih Hukum Adatnya untuk menyelesaikan  kasus  Pembunuhan  sebagai berikut :
1. Masyarakat setempat masih
mempercayai  keseimbangan  antara alam  hidup  dan  alam  perlu  dijaga yang  berarti  setiap  pelanggaran  adat harus diselesaikan baik secara Konkrit (nyata)  dan  fiktif  (belaka)  yang  tidak kelihatan.
2. Apabila  tidak  diselesaikan  dengan hukum adat setempat maka akan terjadi bencana alam menimpa kampung  si
pelaku dan atau korban.
3. Untuk menjaga, mempertahankan, dan menghormati  hukum  yang  berlaku  di daerah setempat sehingga tidak terkikis oleh  perubahan  zaman  dan  teknologi yang semakin menghimpit.
4. Untuk  menyadarkan  kepada  siapapun yang  hendak  berkunjung  ke  daerah tersebut  mengetahui  adat  –  istiadat setempat  bukan  hanya  datang  secara illegal  tanpa  permisi  kepada  tuan rumah.
5. Berpikir  bahwa  dengan  penyelesaian secara hukum adat setempat mengurangi penekanan dari pihak lain baik  secara  materil  maupun  imateril seperti pendanaan dan bantuan berbagai pihak.
6. Mengurangi  biaya  yang  dikeluarkan dari  berbagai  pihak  yang  berperkara, dimana  mayoritas  penduduk  sebagai petani  yang  berpendapatan  menengah kebawah.
7. Memperpendek tahapan proses perkara yang menghabiskan hanya berapa hari dengan berbagai agenda sidang Dewan Adat setempat.
8. Menghormati  dan  rasa  belasungkawa dengan  pembayaran  uang  patinyawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan .
9. Ketaatan masayarakat adat yang tinggi terhadap  Hukum  adatnya  dengan artian bahwa siapa lagi  yang mentaati hukumnya selain mereka yang mengakui  dirinya  suku  Dayak  Uud Danum, sudah barang asing orang luar mentaati hukumnya.
10. Kedekatan dengan alam sekitar masih sangat  tinggi  karena  kebanyakan penduduk  suku  Dayak  Uud  Danum ini  masih  bekerja  sebagai    petani yang  setiap  hari  keluar  masuk  hutan, sehingga keseimbangan kosmis dengan      keseimbangan        kehidupan di masyarakat sangat bergantung
terhadap perilaku manusianya.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Penerapan sanksi adat pati nyawa pada dasarnya  tidak  terlepas  dari  pengaruh hukum  positif  dalam  hal  penyidikan, penangkapan,  penahanan,  pemenuhan sanksi  adat,  dan  pembuktian  atas kesalahan  dari  pelaku  yang  dituntut terhadap  sanksi  adat  tidak  dipenuhi oleh pihak pelaku.
2. Penerapan  sanksi  adat  pati  nyawa terhadap pelaku pembunuhan
dipercayai oleh masyarakat adat Dayak Uud  Danum  dapat  mengembalikan keseimbangan  kehidupan,  dunia  gaib yang dinodai oleh pelaku.
3. Pembayaran denda adat sebagai sanksi  adat  pati nyawa  atas perbuatan menghilangkan  nyawa  orang  lain (hototurung)  yang  masih  diterapkan guna  menyelesaiakan  perkara  sejalan dengan keadilan dan kepatuhan hukum masyarakat adat. saran – saran Penelitian sebagai berikut :
a. Diharapkan kepada para
fungsionaris  adat  agar  sekiranya dalam menerpakan sanksi adat yang diselesaikan  dengan  cara  cicilan dibuatkan  sebuah  kwitansi  atas bukti  dari  pembayaran  sanksi  adat pati  nyawa  tersebut,  sebagai  bukti otentik  aats  pembayaran  itu  dapat memperlancar  dan  menghindari masalah  yang  timbul  dikemudian hari sehubungan dengan pelunasan sanksi adat berikutnya.
b. Diharapkan  semua masyarakat Dayak  Uud  Danum  tidak  berpikir
dangkal dalam menyimpulkan
prosesi  penyelesaian  sanksi  adat pati nyawa ini dengan  pikiran
bahwa  nyawa  bisa  diganti  dengan selembar  uang,  padahal  nyawa seseorang  tidak  ada  sama  sekali seseorang    masnusia      di      dunia ini  yang  mampu  menggantikan nyawa  orang  lain,    dan    sanksi adat  pati  nyawa  tersebut  hanya sebagai  santunan  dan  ucapan  bela sungkawa dari pihak pelaku kepada pihak  korban  agar  perbuatan tersebut dapat dimaafkan baik oleh keluarga  korban,masyarakat,  dan mengembalikan keseimbangan
kehidupan serta keseimbangan kosmis  yang  terganggu  akibat perbuatan si pelaku.
c. Diharapkan  kepada  Fungsionari dan  Masayarakat  Adat  mampu mempertahankan Adat Pati
Nyawa  ini  sampai  waktuyang  takj terhingga,  karena  manusia  yang tidak memiliki suku bangsa berarti dia tidak memiliki identitas diri.

## DAFTAR PUSTAKA
Hilman  Hadikusmah,  1984. Hukum  Pidana Adat ,Alumni Bandung ,
Imam Sudayat, . 1989. Hukum Adat .  Liberty , Yogyakarta,
Keputusan  Dewan  Adat  Dayak  Terhadap Penyelesaian  Adat  Kematian  Dayak Uud  Danum  Di  Kabupaten  Sintang Tahun 2000
Moeljatno,.  2002. Asas  –  Asas  Hukum Pidana ,Rineka Cipta,Cetakan ke-7 Jakarta,
P.A.FLamintang,  1984. Kitab  Undang  – Undang Hukum Acara Pidana dengasn pembahasan  secar  Yuridis  menurut Yurisprudensi  dan  Ilmu  Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung , Rmikel Commans, 1987. Manusia Dayak , Dahulu , Sekarang , Masa Depan , Gramedia, Jakarta,
R.Soepomo, 1977. Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat , Prdarnya, Jakarta .
Utrecht.  1996.  “ Pengantar  Tata  Hukum
Indonesia
“ Karangan, penerbit
Unioversiats Jakarta.

## Peraturan Perundangan – undangan :
Hukum    Adat    Masyarakat    Suku      Dayak Uud Danum Kecamatan Serawai Ambalau,hasil keputusan Musdat Tahun 2001, Serawai
Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun  1946
tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia.
Undang  –  Undang  Nomor  29  Tahun  1999 tentang  Perubahann  Kitab  Undang  – Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang berkaitan  dengan  kejahatan  terhadap Keamanan Negara.