p-ISSN 2581-0735 e-ISSN 2721-0154

## EFEKTIFITAS PENGARUSUTAMAAN MODERASI BERAGAMA PADA PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS DI KABUPATEN KENDAL
Vita Santa Kusuma Chrisantina 1 , Agus Sunaryo 2
1 Kankemenag Kab. Kendal
2 Biro Perencanaan Kementerian Agama Republik Indonesia
1 vitasanta17@gmail.com
DOI :  http://doi.org/10.37730/edutrained.v6i2.173
Diterima: 23 Juli 2022   |   Disetujui: 11 Desember 2022   |   Dipublikasikan: 19 Desember 2022

## Abstrak
Moderasi  beragama  merupakan  salah  satu  program  prioritas  Kementerian  Agama  sehingga penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisa  efektifitas  pengarusutamaan moderasi beragama pada Penyuluh Agama Islam Non PNS di Kabupaten Kendal dan menganalisis metode pengarusutamaan yang disesuaikan dengan karakteristik  penyuluh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan pre experimental design tipe one group pretest-posttest. Penelitian ini dilakukan dengan cara survey  pada  145 orang Penyuluh Agama Islam Non PNS  di  Kabupaten Kendal. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  NGain  pada  tahapan  sosialisasi  moderasi  beragama menunjukkan  kurang  efektif  dan  cukup  efektif,  hal  tersebut  dikarenakan  penyuluh  sudah mengetahui  materi  tersebut  sehingga  sosialisasi  yang  diberikan  tidak  memberikan  dampak  yang signifikan pada penyuluh. Adapun cara yang digunakan untuk pengarusutamaan moderasi beragama dengan  cara  sosialisasi  harus  disesuaikan  tingkat  pengetahuan  penyuluh,  homogenitas  dan karakteristik  tugas  dan  fungsi  penyuluh.  Kesimpulan:  perlunya  memgukur  homogenitas pengetahuan target sebelum dilakukan sosialisasi.
Kata Kunci: moderasi beragama, efektifitas, pengarusutamaan, sosialisasi

## Abstract
Religious moderation is one of the priority programs from Religious Affair Ministry, so this study was conducted to describe and analyze the effectiveness of mainstreaming religious moderation on non-civil servant  Islamic  instructors  in  Kendal  Regency  and  analyze  the  methods  of  mainstreaming  that  are adapted to the characteristic of non-civil servant Islamic instructors. This research was conducted with a pre-experimental design approach of one group pretest-posttest type. This research was conducted on a  survey  of  145  non-civil  servants  Islamic  instructors  in  Kendal  Regency.  The  results  of  this  study indicate that the value of NGain at the socialization stage of religious moderation is less effective and quite effective, this is because the extension agent already knows the material so that the socialization provided  does  not  have  a  significant  impact  on  the  extension  worker.  In  terms  of  method  used  for mainstreaming religious moderation by means of socialization, it must be adapted to the knowledge condition of the  non-civil servant Islamic instructors and the socialization is carried out with tiered material  because  the  discussion  of  religious  moderation  is  complex.  Conclusion:  it  is  necessary  to measure the homogeneity of target knowledge before conducted socialization.
Keywords: Religious moderation, effectivity, mainstreaming religious moderation
p-ISSN 2581-0735 e-ISSN 2721-0154
Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Vol. 6, No. 2, Desember 2022  

## PENDAHULUAN
Moderasi beragama merupakan salah satu  program  prioritas  Kementerian Agama  yang  harus  direalisasikan  antara tahun  2020-2024.  Hal  ini  sebagaimana tercantum  dalam  Visi  Kementerian Kementerian  Agama  2020-2024  yakni “Kementerian Agama yang profesional dan andal  dalam  membangun  masyarakat  yang saleh,  moderat,  cerdas  dan  unggul  untuk mewujudkan Indonesia maju yang
berdaulat,  mandiri,  dan  berkepribadian berdasarkan  gotong  royong.”  Kementerian
Agama sudah  memulai  untuk  merintis program  pengarusutamaan  moderasi beragama  sejak  tahun  2019  dengan harapan  dapat  meningkatkan  toleransi dan  menghormati  kemajemukan  bangsa Indonesia.  Program  moderasi  beragama diimplementasikan secara beragam melalui  proses  internalisasi  nilai-nilai moderasi  beragama  dan  kebangsaan (Sumarto,  2021:1).  Menurut  Taufiq  dan
Alkholid (2021: 134)  moderasi beragama merupakan cara yang digunakan sebagai alternatif  solusi  untuk  meminimalisir radikalisme,  ekstrimisme,  perpecahan dan  konflik  keagamaan  yang  terjadi  di Indonesia.  Menurut  Irama  dan  Zamzami (2021) pengarusutamaan moderasi beragama  pada  Kementerian  Agama dilakukan dengan membuat strategi pada berbagai lini. Berdasarkan pada beberapa penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan  bahwa  moderasi  beragama pada  Kementerian  Agama  merupakan program unggulan yang harus dilaksanakan oleh  seluruh  bidang  dalam Kementerian  Agama  baik  dalam  tingkat pusat hingga daerah.
Pembahasan mengenai implementasi moderasi  beragama  dilakukan  melalui  3
(tiga) strategi yakni strategi insersi yakni dengan  menyisipkan  nilai  moderasi beragama  pada  materi  perkuliahan, strategi  menyisipkan  nilai  moderasi beragama  dalam  pembelajaran  dan pendekatan  berpikir  kritis  dan  strategi mengadakan pelatihan mengenai moderasi  beragama  (Masykur  dalam Sumarto,  2021:  3).  Merujuk  pada implementasi moderasi beragama
tersebut,  maka  Kementerian  Agama menyelenggarakan  berbagai  pelatihan, sosialisasi  atau  bentuk  kegiatan  lainnya yang  ditujukan  juga  bagi  pegawai  baik ASN  maupun  Non  ASN,  salah  satunya adalah  sosialisasi  pada  Penyuluh  Agama Islam Non PNS Hal  ini  sebagaimana  diungkapkan dalam  penelitian  Akhmadi  (2019:  45) bahwa  penyuluh  agama  mempunyai peran dalam menyosialisasikan moderasi beragama  pada  masyarakat  sehingga dapat  meningkatkan  toleransi  dan kedamaian. Pelaksanaan peran penyuluh agama dalam menyosialisasikan moderasi  beragama  telah  dibuktikan dalam  penelitian  Susanto  dan  Ulfah (2022: 44) bahwa peran penyuluh agama pada  Kabupaten  Majalengka  dalam pembangunan moderasi beragama sudah relatif  baik  dan  harus  dilakukan  upaya untuk  mempertahankan  kualitas  peran tersebut untuk kemaslahatan umat.
Sebagaimana  telah  diuraikan  pada penelitian  sebelumnya,  bahwa  peran penyuluh dalam pengarusutamaan moderasi  beragama  sangat  diperlukan, maka  pada  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Kendal  mempunyai  inisiasi untuk  memberikan  sosialisasi  moderasi beragama  pada  Penyuluh  Agama  Islam Non PNS dengan tujuan untuk meningkatkan  pemahaman  dan  perilaku moderat  pada  perbedaan  keyakinan dengan mengembangkan toleransi sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Sosialisasi moderasi beragama pada penyuluh agama Non PNS dianggap  penting  karena  Kabupaten Kendal merupakan daerah rawan konflik dan  pemerintah  Kabupaten  Kendal sedang melakukan upaya untuk mengantisipasi  konflik  sehingga  dapat menciptakan  suasana  kondusif  sehingga dapat meningkatkan stabilitas kehidupan dan investasi di Kabupaten Kendal.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka  dalam  penelitian  ini  mempunyai focus  pada  efektifitas  pengarustamaan moderasi beragama yang diselenggarakan oleh Kankemenag Kabupaten  Kendal  melalui  sosialisasi
  Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Vol. 6, No. 2, Desember 2022
moderasi  beragama,  sehingga  dengan adanya  hasil  penilaian  efektifitas  maka dapat ditentukan kebijakan lanjutan yang lebih  baik  guna  membangun  moderasi beragama di Kabupaten Kendal. Adapun  tujuan  dilakukan  penelitian ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisa efektifitas pengarusutamaan moderasi  beragama  pada  Penyuluh Agama  Islam  Non  PNS  di  Kabupaten Kendal  melalui  sosialisasi  moderasi beragama  dan  menganalisis  metode pengarusutamaan berupa sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  di Kabupaten Kendal.

## KAJIAN PUSTAKA
Bangsa Indonesia mempunyai karakteristik masyarakat multikultural, oleh karenanya moderasi beragama bukan merupakan pilihan namun menjadi kewajiban  (Tim  Penyusun  Kementrian Agama RI, 2019:18).
Moderasi  beragama  bukan  hanya mempelajari  nilai-nilai  yang  dijabarkan dalam  teori,  tetapi  juga  melaksanakan nilai-nilai  tersebut  dalam  kehidupan bermasyarakat. Konsep moderasi beragama  mengarahkan  masyarakat untuk  tidak  berpandangan  diskriminatif walaupun  terdapat  berbagai  perbedaan yang  dapat  menyebabkan  konflik  di masyarakat  (Busro,  2019:  10).  Dengan demikian, moderasi beragama merupakan  cara  pandang  dan  bersikap moderat yang tidak hanya diajarkan oleh Agama Islam tetapi juga oleh agama lain dengan mengembangkan prinsip keadilan  dan  keseimbangan  sehingga dapat  mewujudkan  3  (tiga)  karakter utama manusia yakni bijaksana, tulus dan berani (Buku Moderasi Beragama, 2019:
16).  Dengan  demikian,  maka  moderasi beragama disosialisasikan pada berbagai kalangan,  salah satunya yakni  sosialisasi moderasi beragama dengan memanfaatkan peran penyuluh (Yunus&Mukhoyyaroh,  2020),  moderasi beragama  dalam  ruang  digital  (Hefni,
2020),  sosialisasi  moderasi  beragama pada  remaja melalui  jalur  Pendidikan  di
madrasah  (Hidayat&Syamsurijal,  2021), sosialisasi  moderasi  beragama  melalui whatsapp group  (Utomo,  2021),  dan sosialisasi  moderasi  beragama  pada masyarakat  melalui  program  KKN (Saruroh.dkk,  2022)  bahkan  sosialisasi moderasi beragama dengan bantuan KUA sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat secara langsung dari Kementerian Agama (Hikmatullah&Maulana, 2021). Penggunakan penyuluh sebagai agen moderasi  beragama  sangat  tepat  karena dengan  penyuluhan  maka  terdapat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama melalui Pendidikan non formal, tanpa paksaan tetapi dapat meningkatkan kesadaran tanpa paksaan untuk melakukan  perbaikan  perilaku  (Enjang, 2009: 731). Penyuluh agama menjalankan  perannya  bukan  hanya ditujukan  sebagai  konselor  tetapi  juga ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan  yang urgent sebagaimana penanganan konflik radikalisme, intoleransi,  dan  eksrimisme  yang  sangat membahayakan bangsa (Ilham, 2018: 54- 57). Namun walaupun penyuluh memberikan peran dalam pengarusutamaan  moderasi  beragama, tingkat  efektifitas  sosialisasi  yang ditujukan pada penyuluh harus diperhitungkan, karena efektifitas merupakan unsur penting untuk mencapai  tujuan  yan  telah  ditentukan (Rosalina,  2012:  3).  Untuk  mengukur efektifitas  dapat  dilakukan  dengan  3 (tiga)  pendekatan  yakni  pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan  proses  (Ding,  2014:  8-10). Sebagaimana  yang  dilakukan  dalam penelitian ini bahwa efektifitas pengarusutamaan  moderasi  beragama dilakukan dengan menggunakan pendekatan  sasaran  yakni  pengukuran dilakukan dengan mengidentifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan  untuk  pencapaian  sasaran tersebut.
Telah  tercantum  dalam  Renstra Kementerian  Agama  2020-2024  bahwa untuk mewujudkan sebuah lembaga yang
p-ISSN 2581-0735 e-ISSN 2721-0154
Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Vol. 6, No. 2, Desember 2022  
professional  diperlukan  penetapan  5
(lima) nilai dasar yang wajib dipedomani oleh ASN salah satunya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa  yang  didalamnya  terdapat  indicator bersifat  moderat.  Walaupun  dalam Renstra  tersebut  hanya  ditujukan  untuk ASN  Kementerian  Agama  tetapi  dalam menjalankan tugas perkantoran terdapat komponen  Non  ASN  yang  ikut  serta menopang  keberhasilan  pembangunan Kementerian Agama melalui implementasi program prioritas nasional. Oleh  karenanya,  Kantor  Kementerian Agama Kabupaten Kendal menganggarkan  sosialisasi  moderasi beragama  pada  Penyuluh  Agama  Islam Non PNS dengan tujuan untuk mewujudkan pengarusutamaan moderasi beragama pada masyarakat di Kabupaten Kendal.  Adanya  kegiatan  tersebut diharapkan  sasaran  organisasi  yakni Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten Kendal pada khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya untuk mewujudkan  masyarakat  yang  moderat dapat tercapai.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan  pendekatan  eksperimen. Menurut  Sugiyono  (2013:  107)  metode eksperimen  merupakan  metode  yang digunakan  untuk  mencari  pengaruh perlakuan  terhadap  sesuatu  hal  yang terkendali.  Pada  penelitian  ini  peneliti menggunakan pre  experimental  design tipe  one  group  pretest-posttest .  Menurut Arikunto  (2010:  124) one  group  pretest- posttest  design merupakan  kegiatan memberikan  test  awal,  dilanjutkan perlakuan dan memberikan test akhir. Pada  penelitian  ini  akan  digunakan survey pada  seluruh  Penyuluh  Agama Islam non PNS yang mengikuti sosialisasi moderasi  beragama  dengan  jumlah  145 orang. Adapun Teknik pengumpulan data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah melalui observasi, wawancara dan kuesioner (Pre and post test) sebagai data primer  dan  mengumpulkan  jurnal  serta
penelitian  terdahulu  sebagai  data sekunder.  Pada  penelitian  ini  tidak dilakukan  test  validitas,  reliabilitas, tingkat  kesukaran  soal  karena  pada pre test dan post  test menggunakan  borang sebagaimana direferensikan dalam Lampiran IV Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 223 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Moderasi  Beragama  Bagi  Penyuluh Agama Islam. Data  yang  diperoleh  akan  dilakukan analisa  dengan  menggunakan  uji  NGain untuk  mengetahui  seberapa  besar peningkatan pre test dan post test serta uji efektifitas  untuk  mengetahui  efektifitas sosialisasi  pengarusutamaan  moderasi beragama  pada  penyuluh  agama  Islam Non PNS di Kabupaten Kendal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Hasil Penelitian
Penguatan  moderasi  beragama  pada
Kementerian  Agama  diimplementasikan dengan  berpedoman  pada  Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam  Nomor  223  Tahun  2022  tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan  Moderasi  Beragama  Bagi Penyuluh  Agama  Islam.  Pada  penelitian ini,  kuesioner  mempunyai  bentuk essay dan  pilihan  ganda  serta  terbagi  menjadi beberapa bagian yang harus dikuasai oleh penyuluh  agama  Islam  Non  PNS  yang mengikuti  sosialisasi  selama  8  jam pelajaran.
Pada  kuesioner  moderasi  beragama terdapat  beberapa  bagian  yang  harus dikuasai yakni sebagai berikut.
a. wawasan  moderasi  beragama,  yang berisi pemahaman tentang moderasi beragama, ektrimisme beragama dan nilai-nilai moderasi beragama.
b. Wawasan  kebangsaan,    yang  berisi persepsi mengenai Pancasila sebagai dasar  negara,  gerakan  politik, pandangan kewarganegaraan, ajaran agama  Islam  murni,  nilai-nilai toleransi  beragama,  HAM  dan  nilai-
  Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Vol. 6, No. 2, Desember 2022
nilai  keagamaan  dalam  hidup bermasyarakat.
c. Kemenag  dan  penguatan  moderasi beragama  yang  berisi  program penguatan  moderasi  beragama, dinamika  keberagamaan,  dan  nilai- nilai perilaku yang moderat. Dengan  demikian,  peserta  tidak hanya  mengetahui  dan  memahami moderasi beragama tetapi juga memahami  peran  Kementerian  Agama dalam  membangun  moderasi  beragama di  masyarakat  melalui  penyuluh  Agama Islam.
Adapun hasil dari penilaian moderasi beragama adalah sebagai berikut.
Tabel 1. Penghitungan N Gain Wawasan Moderasi Beragama Wawasan Kebangsaan Kemenag dan Penguatan Moderasi Beragama Pre Test 16,310 72,0069 33,68966 Post Test 17,972 76,27586 37,63448 NGain  0,4467 0,558442 0,582508 Sumber: Penghitungan Nilai NGain (2022) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana  terdapat  dalam  Table  1, maka dapat diketahui bahwa:
a. pada  bagian  wawasan  moderasi beragama  diperoleh  nilai  NGain sebesar  45%.  Dengan  demikian dapat  dikategorikan  kurang  efektif karena  skor  berada  diantara  40%- 55%.
b. Pada  bagian  wawasan  kebangsaan diperoleh  nilai  NGain  sebesar  56%, dan dikategorikan cukup efektif.
c. Pada bagian Kemenag dan Moderasi Beragama  diperoleh  nilai  NGain sebesar  58%  dan  dikategorikan cukup efektif. Berdasarkan  pada  hasil  tersebut, maka dapat diketahui bahwa pengarusutamaan  moderasi  beragama melalui sosialisasi pada Penyuluh Agama Islam  Non  PNS  di  Kabupaten  Kendal
belum  memenuhi  efektifitas  yang diharapkan  karena  hanya  berada  pada kategori kurang efektif dan cukup efektif. Menurut  wawancara  yang  dilakukan dengan  peserta  yakni  Penyuluh  Agama Islam  Non  PNS  diperoleh  kesimpulan bahwa  materi  yang  diberikan  pada  saat sosialisasi  sudah  diketahui  oleh  peserta, sehingga  adanya  sosialisasi  tersebut hanya digunakan sebagai pengayaan oleh peserta.  Ditambahkan  pada  wawancara dengan  peserta  lain,  dikatakan  bahwa Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS Kabupaten Kendal selalu berbagi informasi  kepada  penyuluh  lain,  dan mengadakan  pertemuan  rutin  sehingga setiap  informasi  yang  dimiliki  akan disosialisasikan  kembali  pada  penyuluh lain dalam pertemuan tersebut, sehingga walaupun  belum  pernah  mendapatkan sosialisasi  secara  resmi  dari  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten  Kendal, informasi  mengenai  moderasi  beragama sudah  diperoleh  karena  penyuluh merupakan  ujung  tombak  kesuksesan pembangunan  moderasi  beragama  di Kabupaten Kendal. Disisi lain, Keterangan  dalam  hasil  wawancara tersebut  sejalan  dengan  hasil  observasi penulis selama sosialisasi, bahwa peserta sosialisasi sudah dapat menjawab semua pertanyaan  yang  disediakan  baik  dalam pre test maupun post test tanpa kesulitan, selanjutnya peserta juga dapat menjawab pertanyaan yang dibuktikan dengan hasil pre  test  dan  post  test  yang  tidak  terlalu signifikan  perbedaannya  serta  Penyuluh Agama  Islam  Non  PNS  di  Kabupaten Kendal  secara  aktif  mengikuti  berbagai media social yang membahas issue aktual yang  sedang  terjadi  di  masyarakat sehingga  informasi  mengenai  moderasi beragama  juga  diperoleh  dari  media tersebut.
p-ISSN 2581-0735 e-ISSN 2721-0154
Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Vol. 6, No. 2, Desember 2022  
2. Pembahasan a. Efektifitas Pengarusutamaan Moderasi Beragama dengan Melakukan  Sosialisasi  Moderasi Beragama  pada  Penyuluh  Agama Islam Non PNS
Efektifitas  merupakan  bahasan utama  dalam  pelaksanaan  sebuah program.  Sebagaimana  yang  terjadi pada  pelaksanaan  program  moderasi beragama  pada  Kementerian  Agama yang  dilakukan  dalam  berbagai  lini. Pada konteks penelitian ini, pengarusutamaan  moderasi  beragama dilakukan  dengan  cara  sosialisasi  pada Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  di
Kabupaten Kendal sebanyak 145 orang.
Sosialisasi pada penyuluh Agama Islam Non  PNS  dianggap  perlu  karena penyuluh  merupakan  ujung  tombak informasi dan pembinaan pada masyarakat.  Hal  ini  sebagaimana diungkapkan  oleh  Enjang  (2009:  731) bahwa penyuluh agama dapat memberikan  pendidikan  non  formal pada  masyarakat.  Pada  prakteknya, Penyuluh  Agama  Islam  Non  PNS  hadir pada majlis taklim, PKK atau pertemuan desa  yang  lain  sehingga  dapat memberikan  informasi  tanpa  paksaan tetapi  dapat  meningkatkan  kesadaran masyarakat khususnya dalam berpandangan dan berperilaku moderat. Sosialisasi  moderasi  beragama yang  dilakukan  pada  Penyuluh  Agama Islam  Non  PNS  dikategorikan  kurang efektif pada wawasan moderasi kebangsaan  dikarenakan  penyuluh sudah memperoleh pengetahuan tersebut  dari  sumber  lain,  dengan demikian perubahan skor antara pretest dan posttest tidak  signifikan.  Hasil tersebut  bukan  berarti  sosialisasi  yang dilakukan  tidak  memberikan  manfaat namun sosialisasi yang dilakukan dapat digunakan  sebagai  bahan  pengayaan. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dianto (2021)  bahwa  sosialisasi  mengenai moderasi  beragama  dapat  berhasil efektif jika penerima informasi tersebut belum  mempunyai  pengetahuan  yang sama dan dilakukan dengan menggunakan media yang tepat. Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa keberhasilan  sosialisasi  bukan  hanya dinilai dari narasumber yang kompeten, media  yang  tepat  tetapi  juga  materi yang  disampaikan  belum  diperoleh peserta.
Efektifitas  moderasi  beragama pada  wawasan  kebangsaan,  kemenag dan  penguatan  moderasi  beragama dinilai  cukup  efektif  karena  Penyuluh Agama  Islam  Non  PNS  Kabupaten Kendal  telah  memahami  dan  dapat mengimplementasikan makna berwawasan kebangsaan dalam praktik kehidupan  sehari-hari  dan  mampu menyosialisasikan  hal  tersebut  pada masyarakat.  Menurut  wawancara  yang dilakukan pada peserta yakni Penyuluh Agama  Islam  Non  PNS  Kabupaten Kendal, moderasi beragama tidak hanya dimaknai  dengan  mengambil  jalan tengah  dengan  mengubah  fanatisme agama menjadi toleransi dalam kehidupan  beragama  tetapi  juga bersikap moderat pada seluruh pluralisme  yang  terjadi  di  Kabupaten Kendal  sehingga  dapat  meningkatkan rasa  kebangsaan  yang  tinggi  pada masyarakat.  Pengarusutamaan  tidak hanya  dilakukan  pada  nilai-nilai moderasi  beragama  tetapi  juga  nilai- nilai persatuan mengingat pada Kabupaten  Kendal  pernah  terjadi konflik  keagamaan  yang  menimbulkan permasalahan sosial.
b. Sosialisasi  Moderasi  Beragama Berdasarkan Karakteristik Peserta
Adanya hasil efektifitas sosialisasi  yang  dinilai  kurang  efektif pada wawasan moderasi beragama dan cukup efektif pada wawasan kebangsaan,  Kemenag  dan  penguatan moderasi  beragama,  maka  perlu dilakukan  penekanan  sosialisasi  yang akan  dilaksanakan  berikutnya  dalam beberapa poin sebagai berikut.
1) Homogenitas pengetahuan penyuluh. Homogenitas pengetahuan penyuluh  sangat  dibutuhkan  karena
  Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Vol. 6, No. 2, Desember 2022
p-ISSN 2581-0735 e-ISSN 2721-0154
sosialisasi  yang  diberikan  harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan.  Pada  konteks  penelitian ini,  banyak  penyuluh  yang  sudah mengetahui  materi  dasar  moderasi beragama  sehingga  materi  yang diberikan sudah didapat oleh penyuluh. Namun,  ada  juga  beberapa  penyuluh yang masih memiliki pemahaman yang kurang  mengenai  moderasi  beragama.
Dengan  demikian  pada  sosialisasi tersebut  terdapat  pemilihan  peserta yang tidak homogen. Jika homogenitas tidak diperhitungkan  sebelum  melakukan sosialisasi,  maka  hasil  sosialisasi  tidak akan efektif karena bagi penyuluh yang sudah mempunyai pengetahuan sebelumnya,  sosialisasi  yang  dilakukan hanya sebagai bahan pengayaan, bukan menambahkan  informasi  baru.  Dengan demikian,  perlu  dilakukan  pemetaan pengetahuan  peserta  dalam  hal  ini penyuluh sebelum diberikan kesempatan untuk mengikuti sosialisasi sehingga  penyuluh  dapat  diberikan informasi  sesuai  dengan  penguasaan pengetahuan  yang  sudah  dimiliki  dan anggaran  yang  sudah  dialokasikan dapat  digunakan  secara  efektif  san efisien.
Dampak  dari  tidak  adanya homogenitas  kelas  sosialisasi  tidak hanya  pada  efisiensi  dan  efektifitas anggaran  dan  pelaksanaan  anggaran tetapi  juga  mempunyai  dampak  luas pada  masyarakat.  Penyuluh  Agama Islam Non PNS tidak hanya diwajibkan mengikuti sosialisasi moderasi beragama dengan mengetahui nilai-nilai yang  dijabarkan  dalam  teori,  tetapi efektifitas  sosialisasi  yang  berdampak pada  penambahan  pengetahuan  guna menginternalisasi  nilai-nilai  moderasi beragama  pada  penyuluh  yang  harus disesuaikan  dengan  perkembangan konflik  yang  terjadi  dimasyarakat. Dengan  demikian,  jika  penyuluh  sudah mempunyai  pengetahuan  kemudian dilakukan  pengulangan  materi  yang sama,  maka  tidak  akan  terjadi penambahan pengetahuan, hanya melakukan pengayaan pengetahuan. 2) Perlunya  pengayaan  materi  dalam hal  praktis  untuk  pemecahan persoalan yang terjadi di masyarakat  sehingga  tugas  pokok dan fungsi penyuluh dapat ditingkatkan  melalui  sosialisasi tersebut. Sehubungan    dengan  peran penting penyuluh dalam pengarusutamaan  moderasi  beragama dan  sejalan  dengan  tugas  pokok  serta fungsi  penyuluh  maka  sosialisasi  yang diberikan  pada  penyuluh  tidak  sebatas pada paparan materi tapi harus disertai dengan contoh kasus yang sering terjadi dalam  ranah  moderasi  beragama  dan cara menyelesaikan kasus tersebut. Hal ini  sebagaimana  diungkapkan  dalam penelitian  Amirulloh  (2016)  bahwa untuk  meningkatkan  motivasi  dalam upaya pembangunan moderasi beragama,  maka  penyuluh  harus mempunyai  fungsi  untuk  menjalankan beberapa hal yakni 1) fungsi informatif dan  edukatif  yakni  penyuluh  adalah pemberi informasi dalam hal kehidupan beragama dan bermasyarakat sekaligus memberikan  edukasi  bagi  masyarakat untuk  menjalankan  ajaran  agama tersebut,  2)  fungsi  konsultatif  yakni penyuluh  harus  dapat  menjalankan tugas menerima konsultasi, memberikan  solusi  bagi  masyarakat baik  untuk  masalah  pribadi,  keluarga maupun  masyarakat  secara  umum,  3) fungsi  administrative  yakni  penyuluh harus  dapat  menjalankan  tugasnya secara terprogram yang diawali dengan merencanakan, melaksanakan,
melaporkan  dan  mengevaluasi  setiap kegiatan  yang  dilakukan  dalam  ranah penyuluhan. 3) Perlunya pantauan setelah dilakukan  sosialisasi  khususnya yang berhubungan dengan Rencana Tindak  Lanjut  peserta  setelah mengikuti  sosialisasi  moderasi beragama.  Peserta  yakni  penyuluh dapat diwajibkan untuk memberikan  pelaporan  mengenai penyuluhan atau kegiatan lain yang
p-ISSN 2581-0735 e-ISSN 2721-0154
Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Vol. 6, No. 2, Desember 2022  
berhubungan  dengan  moderasi beragama  pada  daerah  binaannya sehingga  sosialisasi  yang  sudah diterima  oleh  penyuluh  secara praktis  sudah  dipraktekkan.  Jika terdapat layanan setelah sosialisasi berupa  Rencana  Tindak  Lanjut, maka  hal  tersebut  akan  linier dengan upaya peningkatan kualitas penyuluh  sebagaimana  terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian  Agama  2020-2024 yang  dilakukan  evaluasi  penilaian penyuluh setiap tahunnya. 4) Perlunya  pembuatan  record  atau riwayat sosialisasi moderasi beragama  yang  pernah  diikuti sehingga  penyuluh  yang  sudah pernah mengikuti sosialisasi serupa  tidak  akan  diikutkan kembali.  Dengan  demikian,  maka dapat  dilakukan  efisiensi  dan efektifitas anggaran moderasi beragama. Riwayat sosialisasi yang sudah  dilakukan  pada  Penyukuh perlu  dilakukan  karena  program moderasi  beragama  merupakan program  keberlanjutan  yang  akan diikuti  dengan  program  lainnya setelah  permasalahan  ektrimisme, radikalisme  dan  konflik  sosial dapat diminimalisir dengan menggunakan moderasi beragama.
5) Perlunya  persamaan mindset bagi penyuluh  bahwa  tugas  penyuluh adalah memberikan bimbingan dan pendampingan dalam suatu permasalahan penting yang ada  di masyarakat. Peran penyuluh dalam memberikan bimbingan merupakan  upaya  meminimalisir terjadinya  permasalahan  sosial. Upaya peningkatan peran penyuluh dapat  diwujudkan  dari  penekanan materi  yang  tidak  hanya  pada tataran  teori  saja  tetapi  lebih aplikatif. Disisi lain, intrumen yang diberikan  pada  peserta  dalam penelitian  ini  adalah  penyuluh, seharusnya tidak berupa pertanyaan  teoritis  namun  lebih
pada penggalian pemahaman yang dikuasai  oleh  peserta  pada  materi yang diberikan sehingga implementasi  dari  pengetahuan tersebut dapat diukur keberhasilannya. 6) Pada kaitannya dengan pengarusutamaan moderasi beragama melalui penyuluh agama Islam untuk meminimalisir ekstimisme, radikalisme sebagaimana  diungkapkan  oleh (Ilham,  2018:  54-57),  maka perubahan mindset dilakukan dengan  memberikan  penekanan tugas  dan  fungsi  penyuluh  bukan hanya memberikan informasi tetapi juga berupaya untuk meminimalisir terjadinya radikalisme dan ekstrimisme melalui pembinaan dan pendampingan  serta  konsultasi serta  pemecahan  masalah,  bukan pada kearah pemolisian pelaku jika terjadi  permasalahan  mengenai radikalisme dan ekstrimisme (Ridwan, 2021). Hal ini sebagaimana diungkapkan  bahwa  Penyuluh Agama mempunyai tugas, tanggungjawab,  dan  wewenang untuk melakukan bimbingan keagamaan.  Untuk  menjalankan tugas  tersebut  maka  penyuluh mempunyai peran sebagai inspirator,  motivator,  stabilisator, katalisator, dan fasilitator (Rohman dan  Nugraha,  2017:  8).  Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan khususnya untuk moderasi beragama pada penyuluh agama harus dilakukan penyegaran mengenai  peran  penyuluh  untuk mengembalikan mindset penyuluh agama  untuk  lebih  memahami perannya  dalam  pembangunan moderasi beragama.
  Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Vol. 6, No. 2, Desember 2022
p-ISSN 2581-0735 e-ISSN 2721-0154

## PENUTUP
1. Simpulan Pelaksanaan  sosialisasi  moderasi beragama  pada  Penyuluh  Agama  Islam Non PNS di Kabupaten Kendal dikategorikan  kurang  efektif  pada wawasan moderasi beragama dan cukup efektif  pada  wawasan  kebangsaan, Kemenag  dan  penguatan  moderasi beragama karena tidak adanya pemetaan calon  peserta  sosialisasi  sehingga  bagi peserta yang sudah memiliki pengetahuan  cukup  baik  mengenai moderasi  beragama,  sosialisasi  hanya digunakan  sebagai  bahan  pengayaan. Dengan  demikian  untuk  melaksanakan sosialisasi  yang  tepat  dan  mempunyai efektifitas  tinggi  maka  harus  dilakukan pemetaan  pengetahuan  calon  peserta dengan cara membuat Riwayat sosialisasi yang  sudah  diterima  calon  peserta  dan observasi  pada  calon  peserta, mengukur homogenitas calon peserta, pertimbangan materi yang akan diberikan  disesuaikan  dengan  tugas pokok  dan  fungsi  serta  rencana  tindak lanjut pasca sosialisasi sehingga keberhasilan sosialisasi akan terukur dan dapat  digunakan  sebagai  data  untuk melaksanakan sosialisasi lanjutan.

## 2. Saran
Penyelenggaraan  sosialisasi  tidak hanya  digunakan  untuk  merealisasikan kegiatan sebagaimana yang telah dialokasikan tetapi lebih pada pengukuran output agar dapat mencapai target  yang  telah  direncanakan  dalam Rencana  Strategis  Kementerian  Agama 2020-2024.  Pada  konteks  program prioritas moderasi beragama, sehubungan  dengan  program  tersebut dilaksanakan  dalam  berbagai  lini  dan strategi,    maka  implementasi  kegiatan harus   selektif dalam pemilihan peserta sehingga    bagi    ASN  atau  Non  ASN  yang sudah  mempunyai  pengetahuan  dasar akan  diikutkan  pada  sosialisasi  lanjutan dengan materi yang lebih  kompleks. Atau kegiatan  lain    dalam  kaitannya  dengan pembangunan  moderasi  beragama  di Kementerian Agama.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmadi, Agus. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia’s Diversity, Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13, no. 2, Pebruari - Maret 2019.
Amirullah. (2016 ). Manajemen Strategi, Teori, Konsep-Kinerja . Jakarta: Rajawali Pers.
Arikunto , S. ( 2010) . Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: Rineka Cipta
Busro.  (2019). Moderasi  Islam (Wasatiyyah) di Tengah Pluralisme Agama di Indonesia. Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan , Vol. 3, No. 1.
Dianto,  Icol.  (2021).  Moderasi  Beragama  Melalui  Film  Animasi:  Peluang  dan  Tantangan  pada Generasi  Digital. Nalar,  Jurnal  Peradaban  dan  Pemikiran  Islam ,    Volume  5  Nomor  2, Desember 2021.
Ridwan,  Wachid.  (2021).  Policing  Terrorism:  Pendekatan  Pencegahan  Ekstrimisme  Agama  dan Terorisme. Independen, Jurnal Politik Indonesia dan Global . Volume 2 No.1 April 2021
Ding,  Dimianus.  (2014).  Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri Pedesaan. Jurnal Ilmu Pemerintah , Vol. 02 No. 02 (Februari 2014), h. 8-10.
Enjang AS. (2009). Dasar-dasar Penyuluhan Islam. Jurnal Ilmu Dakwah , Vol.4, No.14, Juli-Desember.
Hefni,  Wildani. 2020. Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jurnal Bimas Islam Vol 13 No. 1
p-ISSN 2581-0735 e-ISSN 2721-0154
Edutrained: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan Vol. 6, No. 2, Desember 2022  
Hikmatullah dan Maulana, Hendri Kemal. (2021). Praktik Moderasi Beragama Dalam Keberagaman Budaya  Masyarakat  Cinangka,  Serang-Banten. Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  LPPM  UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2021, pp. 199-213
Ilham. 2018. Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah. Jurnal Alhadharah , vol.17, no.33, 2018),
54-57.
Iga  Rosalina.  Efektivitas  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perkotaan  Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat , Vol. 01 No 01 (Februari 2012), h. 3
Irama,  Y.,  &  Zamzami,  M.  (2021).  Telaah  Atas  Formula  Pengarusutamaan  Moderasi  Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020. Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin, 11(1), 65 – 89.
Kementerian  Agama  RI.  (2019). Moderasi  Beragama .  Jakarta  Pusat:  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI.
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 223 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama Bagu Penyuluh Agama Islam
Saruroh, Ezah Fatmatus., Prayoga Wan Reza., Nurbalqis, Salsa., Fransisca, Yosi Amelia., K Rihan, Eka., Ayuni, Putri., Yanti, Idar., Chandra, Jacky., Fajriani., Dwiani, Nurvika., Rahayu, Siti., Rahmat SY, Abdul dan Kamarullazi. (2022). Peningkatan Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Sosialisasi Moderasi Beragama di Kampung Mansur Besar Kelurahan  Tembeling Tanjung Kabupaten  Bintan. Jurnal  Pengabdian  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Kepulauan  Riau , Volume 2, Nomor 1, Februari 2022
Sugiyono . ( 2013 ). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
Sumarto.  (2021).    Implementasi  Program  Moderasi  Beragama  Kementerian  Agama  RI. Jurnal Pendidikan Guru Vol. 3 No.1 Juli – Desember 2021
Susanto, Agus dan Ulfah, Maya. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membangun Moderasi Beragama  Berbasis  Literasi  Di  Era  Bru  5.0  Di  Kabupaten  Majalengka. Jurnal  Penyuluhan Agama (JPA) 9(1), 2022: 27-46
Taufiq,  Firmanda  dan  Alkholid,  Ayu  Maulida.  (2021).  Peran  Kementerian  Agama  dalam mempromosikan moderasi  beragama di era digital. Jurnal Ilmu Dakwah Volume 41 No 2 (2021)
Utomo, R. E. P. (2019). Pemanfaatan Sosial Media Sebagai Bentuk Inovasi, Strategi Komunikasi dan Kreatifitas Layanan di Perpustakaan Perguruan Tinggi. Tik Ilmeu: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, 3(1), 27 – 36
Yunus  dan  Mukhoyyaroh.  (2020).  Peran  Penyuluh  Agama  Islam  dalam  Membangun  Harmonisasi Keberagamaan pada Masyarakat Toraja. Jurnal Kependidikan dan Keagamaan , Vol. 4 No. 1. Juni 2020