……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN TRUK DAN BUS
Oleh Michael Alfa Chrisnata 1 , Arif Nugroho Rachman 2
1,2 Program Studi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Surakarta Email: 1 mikaelalfa123@gmail.com , 2 arifnugroho.rachman@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  yaitu  untuk  memahami  faktor  pengetahuan  pajak,  sanksi  pajak, kualitas  pelayanan  pajak,  dan  kesadaran  wajib  pajak  mempengaruhi  terhadap  kepatuhan  wajib pajak. Peneliti mengambil SAMSAT Kota Surakarta sebagai tempat studi kasus dan populasi yang dipakai  ialah wajib pajak kendaraan bermotor khusus  truk dan bus di  wilayah Surakarta. Teori atribusi dipakai dalam observasi ini. Penelitian ini memakai metode kuantitatif dan pengambilan data dijalankan dengan metode kuisioner. Teknik pengambilan sampel memakai teknik purposive sampling dan jumlah sampel sebanyak 60. Teknik analisis data memakai metode analisis regresi berganda, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Alat analisis data menggunakan SPSS versi 19. Penelitian ini memberikan hasil pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sedangkan,  sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.
PENDAHULUAN Pajak ialah salah satu sumber penghasilan  negara  yang  dipakai  untuk beberapa  keperluan  negara,  salah  satunya digunakan  membiayai  keperluan  anggaran pemerintah pusat. Hampir setiap wilayah harus membangkitkan  potensi  pendapatan  lewat pajak  daerah,  karena  pemerintah  daerah  perlu mengupayakan peningkatan sumber pendapatan  dari  daerah  masing-masing,  salah satunya dengan pajak penggunaan “kendaraan bermotor  (KBM)”.  Alat  transportasi  KBM memiliki  pengertian  yaitu  kendaraan  beroda serta  gandengannya  yang  beroperasi  di  darat. Pajak  kendaraan  ialah  pajak  yang  dikenakan atas  kepemilikan  dan  atau  penggunaan kendaraan.  Pajak  mempunyai  fungsi  anggaran yang  digunakan  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran  guna  menghasilkan  manfaat kepada masyarakat luas, selain fungsi anggaran pajak  mempunyai  fungsi  lainnya  yaitu  fungsi mengatur.  Fungsi  mengatur  berfungsi  untuk melaksanakan  atau  mengatur  kebijaksanaan
pemerintah di bidang sosial maupun ekonomi. Prasyarat  pengambilan  pajak  yaitu  harus  adil, efisien, sederhana sesuai perundang-undangan, dan  bukan  mengganggu  perekonomian.  Pajak KBM  masuk  ke  dalam  pajak  daerah.  Pajak daerah  merupakan  peran  serta  “wajib  pajak (WP)” ke daerah terutang oleh individu maupun lembaga  yang  bersifat  menuntut,  serta  tidak mendapat upah secara langsung dan dialokasikan  guna  meningkatkan  pendapatan daerah  serta  mencukupi  keperluan  dan kesejahteraan rakyat.
Tabel 1 Data Perolehan PKB SAMSAT Kota Surakarta
Sumber: UPPD Kota Surakarta Data dari laporan pendapatan diatas bisa dilihat  terdapat  selisih  yang  cukup  banyak antara  target  penerimaan  dengan  realisasi
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
penerimaan. Pemerintah harus terus mengupayakan  para  wajib  pajak  agar  dapat mematuhi  kewajibannya  sebagai  pemilik KBM,  guna  dapat  meningkatkan  jumlah pendapatan terkhusus di daerah Kota Surakarta.
Tabel 2 Data Tunggakan PKB Bus dan Truck SAMSAT Kota Surakarta tahun 2019

## Sumber : UPPD Kota Surakarta
Tabel 3 Data Tunggakan PKB Bus dan Truck SAMSAT Kota Surakarta tahun 2020
Sumber : UPPD Kota Surakarta Dilihat dari tabel diatas tunggakan PKB Bus  dan  Truck  di  Kota  Surakarta  tahun  2019 dan tahun 2020 masih tinggi, tunggakan diatas nantinya  akan  mempengaruhi  penerimaan pajak  di  Kota  Surakarta.  Tunggakan  dapat terjadi  karena  beberapa  masyarakat  yang  juga merupakan  WP  tidak  mematuhi  kewajiban perpajakannya.
Indonesia  mempunyai  berbagai  macam KBM  seperti  sepeda  motor,  mobil,  bus,  truk, dan  semua  pemilik  KBM  wajib  untuk membayar  pajak.  Penelitian  ini  memfokuskan pada  KBM  bus  dan  truk  yang  ada  di  kota Surakarta. Tipe bus di Indonesia ada 3 yaitu big bus,  medium  bus,  dan  micro  bus,  Truk  yang sering  digunakan  di  Indonesia  yaitu  truk engkel,  fuso,  tronton,  container,  trailer,  dan wingbox
Peneliti mengacu pada penelitian terdahulu  dari  (Wardani  &  Asis,  2017), menyebutkan bahwa hasil penelitian pengetahuan WP tidak berpengaruh signifikan,
sedangkan penelitian dari (Kadek Juniati Putri, 2017)  menyebutkan  hasil  pengetahuan  pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  WP. Penelitian  (Abdullah  &  Hamdiah,  2019) menyebutkan  hasil  kualitas  pelayanan  pajak berpengaruh positif, sedangkan penelitian dari (Andini Yulianti Istri Agung Anak et al., 2021) menyebutkan  kualitas  pelayanan  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Penelitian  dari  (Prayitna  &  Witono,  2020) dengan  hasil  sanksi  pajak  tidak  berpengaruh, sedangkan  penelitian  (Apriyani  &  Nuryati, 2020)  menyebutkan  hasil  sanksi  pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  WP. Penelitian  (Setiawati,  2019)  dengan  hasil kesadaran WP berpengaruh positif, sedangkan penelitian  dari  (Winda  Nur  Khasanah,  2021) menyebutkan  kesadaran  WP  berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP.
Fenomena yang terjadi, pada saat penulis melihat masih ada KBM khusunya truk dan bus dengan  plat  yang  belum  diperbaharui  bahkan pajak  juga  belum  dibayar  tetapi  masih beroperasi  di  wilayah  kota  Surakarta  bahkan beroperasi  dengan  jarak  jauh  sejalan  dengan data  yang  ada  di  tabel  2  diatas.  Selain  itu, penulis  juga  menemukan  bahwa  tunggakan pajak  KBM  sejak  tahun  2019  hingga  tahun 2020  mengalami  peningkatan.  Penelitian  ini dijalankan  guna  memahami  apakah  ada dampak dari faktor pengetahuan pajak , sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran WP dalam kepatuhan WP truk dan bus dalam kewajibannya  untuk  membayar  pajak,  tidak hanya itu saja penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pemerintah agar melakukan cek kelayakan  dan  cek  administratif  KBM  (razia) khususnya truk dan bus secara rutin dan masif.

## LANDASAN TEORI Grand Teori
Teori  Atribusi  merupakan  setiap  orang melihat tingkah laku seseorang dan menganalisa  apakah  tingkah  laku  itu  muncul secara  internal  maupun  eksternal  Robbins (1996)  dalam  (Sriniyati,  2020).  Perilaku
Jenis Kendaraan Jumlah Kendaraan Jumlah Tunggakan Bus 30 Rp. 17.417.400 Truck 199 Rp. 270.386.000 Jenis Kendaraan Jumlah Kendaraan Jumlah Tunggakan Bus 92 Rp. 69.367.500 Truck 370 Rp. 477.119.500
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
internal  dipengaruhi  bermula  dalam  diri inividu,  dalam  hal  ini  pengetahuan  pajak  dan kesadaran  WP  masuk  dalam  perilaku  internal. Perilaku  eksternal  ialah  perilaku  yang  muncul adanya pengaruh dari luar diri individu, sanksi pajak  serta  kualitas  pelayanan  pajak  masuk kedalam perilaku eksternal.
Kepatuhan  berawal  kata  “patuh”  yang berarti  salah  satu  bentuk  perilaku  manusia untuk  dapat  melakukan  perintah  dan  taat terhadap  peraturan  yang  berlaku.  Kepatuhan pajak  merupakan  wajib  pajak  yang  memiliki kesanggupan dalam menaati kewajiban pajaknya seturut ketentuan yang berjalan tanpa wajib  dilakukan  pemeriksaan,  penyelidikan seksama,  teguran  ataupun  intimidasi  dan pelaksanaan  sanksi  baik  dalam  hal  hukum maupun administrasi.

## Pengetahuan Pajak
Pajak  ialah  iuran  yang  berasal  dari masyarakat ditujukan ke kas negara beralaskan perundang-undangan  (yang  harus  dipaksakan) serta tidak mengharapkan suatu  imbalan balik (kontraprestasi)  yang  secara  langsung  bisa dibuktikan dan yang di pakai guna membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018) .
Tarif  pajak  kepemilikan  KBM  pertama yaitu  2%,  tarif  pajak  KBM  kedua  dan selanjutnya  yang  ditentukan  secara  progresif teramat kecil 2% dan teramat besar 10%. Pasal 106 ayat (5) UU 22/2009
ketika diselenggarakan pengamatan kelengkapan KBM di jalan setiap individu yang mengendarai KBM harus menunjukan:
a. Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor (STNK)
b. Surat Izin mengemudi (SIM)
c. Petunjuk lulus uji bekala; dan/atau
d. Fakta lainnya yang benar.
Pasal  70  UU  22/2009  memuat  tentang pengesahan STNK, yaitu:
1. Buku  kepemilikan  KBM  berlaku  selagi tidak beralih.
2. STNK  dan  bukti  nomor  KBM  berlaku hingga 5 (lima) tahun dan harus dimintakan pengesahan setiap tahunnya.
3. Sebelum  berakhirnya  jangka  waktu  yang dimuat di ayat (2), STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) wajib diajukan permohonan perpanjangan.
Konfirmasi  setiap  tahun  merupakan pengecekan tahunan terhadap daftar ulang dan identifikasi  KBM,  tidak  hanya  itu  pengesahan dilakukan untuk mendorong setiap wajib pajak patuh dalam perpajakan. STNK dianggap benar ketika wajib pajak sudah melunasi pajak KBM tersebut.
Pengetahuan tentang pajak adalah peran serta seorang WP terhadap negara terutang oleh individu  atau  badan  yang  bersifat  menekan berdasarkan undang-undang, tidak memperoleh  balasan  secara  langsung  dan dipergunakan  untuk  kebutuhan  negara  bagi kemakmuran  rakyat  (UU  Nomor  16  Tahun 2009  Pasal  1  Ayat  1).  Pajak  ialah  pungutan yang  berasal  dari  rakyat  kepada  kas  negara berlandaskan  perundang-undangan  (bersifat memaksa)  dengan  tidak  memperoleh  timbal balik  secara  langsung  bisa  ditunjukan  dan berguna  untuk  membiayai  keperluan  umum Rochmat  Soemitro  dalam  buku  (Mardiasmo, 2018).  Pengetahuan  pajak  di  kalangan masyarakat  sangat  penting,  karena  apabila masyarakat  memiliki  pengetahuan  lebih  dan memahami  pajak  maka  kepatuhan  WP  juga meningkat.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Kadek  Juniati  Putri,  2017)  menunjukan variabel  pengetahuan  pajak  berpengaruh terhadap kesadaran WP.
H 1 : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP KBM. Sanksi Pajak Sanksi  pajak  ialah  agunan  tentang kepastian peraturan perundang-undang perpajakan  hendak  dituruti  atau  dipatuhi (Mardiasmo,  2012).  Pasal  211  Perundang- undangan  Nomor  8  Tahun  1981  mengenai Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), mengendarai  KBM  yang  tak  bisa  menunjukan SIM,  STNK,  Surat  Tanda  Uji  Kendaraan (STUK) yang benar atau data lain yang berlaku mengikuti keputusan perundang-undangan
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
berlalu lintas  atau  setiap  orang  yang menunjukan  namun  masa  berlakunya  telah kadaluwarsa sehingga dikategorisasikan dengan pelanggaran berlalu lintas tertentu.
Sanksi  ialah  hukuman  yang  memaksa seseorang  agar  mematuhi  peraturan  atau ketentuan  hukum  yang  berlaku  (Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (Online),  2021).  Menurut (Irianingsih  Eka,  2019)  WP  perlu  memahami hukuman  perpajakan,  sehingga  WP  tidak gampang  melanggar  peraturan  hukum  dan mampu  menjalankan  kewajiban  perpajakan secara  tepat  waktu.  Penelitian  yang  dilakukan oleh  (Apriyani  &  Nuryati,  2020)  menunjukan variabel  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap kesadaran WP.
H 2 :  Sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan WP KBM.
Kualitas Pelayanan Pajak
Kualitas ialah satu evaluasi subyektif dari pelanggan,  dimana  pemastian  ini  dipastikan oleh kesan pelanggan mengenai barang dan jasa (Soewarso  Hardjosudarmo).  Khorida  (2020) memaklumatkan kualitas pajak ialah satu sikap atau  evaluasi  keseluruhan  mengenai  keuangan dari  suatu  pelayanan  pajak.  Mewujudkan pelayanan  yang  baik  dan  berkualitas  perlu dilakukan dengan mengedepankan kenyamanan,  keamanan,  kemudahan,  dan adanya  kepastian  hukum.  Pelayanan  yang berkualitas  dapat  diukur  dengan  memberikan kepuasan  pelayanan  kepada  WP,  kemampuan, kesopanan, dan sikap yang dapat dipercaya. Hal pendukung untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang baik adalah dengan membangun  hubungan  komunikasi  nan  baik, mengetahui  segala  sesuatu  nan  diperlukan wajib  pajak,  fasilitas  yang  memadai  di  area pelayanan  perpajakan.  Patokan  penilaian pelayanan  perpajakan  ada  lima  indikator menurut  Ritongan  (2011;  28-29)  yang  dikutip oleh (Abdullah & Hamdiah, 2019) yaitu:
1. Tangible (bisa  dirasakan)  adalah  berkaitan dengan  fasilitas  fisik  yang  dapat  dirasakan oleh pengguna, seperti  adanya ruangan nan nyaman, fasilitas yang baik dan lengkap.
2. Reability (keandalan),  yaitu  sesuatu  yang berkaitan dengan kepercayaan dan kinerja.
3. Responseveness (ketanggapan) adalah adanya  niat  guna  menyediakan  layanan kepada  pelanggan  seperti  ketanggapan petugas dalam mengatasi masalah, ketanggapan  dan  kesanggupan  petugas menanggapi pertanyaan dari pelanggan.
4. Competency (kemampuan)  yaitu  petugas atau karyawan wajib mempunyai kemampuan  dan  kecakapan  yang  sinkron guna menjalankan pekerjaan dengan baik.
5. Courtecy (tata  krama)  adalah  berkaitan dengan  tingkah  laku  petugas  dalam  hal membantu  pelanggan  dengan  tata  krama, kekariban, dan kepedulian.
Menurut  (Kurniawan  A,  Sarlina,  L, 2019) pelayanan publik  merupakan pelayanan yang  wajib  diberikan  aparatur  pemerintahan kepada  masyarakat  Kualitas  dalam  pelayanan pajak  yaitu  satu  bagian  terpenting  untuk  WP KBM  khususnya  truk  dan  bus,  sehingga kepatuhan  WP  dalam  membayar  pajak  juga meningkat.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Abdullah  &  Hamdiah,  2019)  menunjukan variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kesadaran WP.
H 3 :  Kualitas  pelayanan  pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan WP KBM.

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran pajak tinggi  akan mendorong masyarakat  untuk  melakukan  kewajibannya sebagai  WP  (Wardani,  D.  K.,  &  Rumiyatun, 2017)  kesadaran  perpajakan  ialah  keadaan memahami  atau  mengetahui  keadaan  pajak tanpa ada desakan dari pihak lain. (Abdullah & Hamdiah, 2019) indikator kesadaran WP dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
1. Tingkat  pengetahuan  kegunaan  pajak  yang digunakan untuk membiayai negara mengenai  pinjaman  pada  negara  lain  bisa terlunasi.
2. Tingkat  pemahaman  yang  merupakan kewajiban  perpajakan  patut  dilakukan sinkron dengan keputusan yang berlaku.
3. Sadar bahwasanya membayar pajak
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
merupakan partisipasi dalam pembangunan.
4. Mengerti  fungsi  pajak  digunakan  bagi pembiayaan negara.
5. Menghitung,  melaporkan,  membayar  pajak dengan benar dan sesuai.
Kesadaran  ialah  cuilan  kecil  dari jalannya hidup psikis manusia, yang memiliki kaitan  antara  kesadaran  atau  tidaknya  dalam kehidupan,  tetapi  lebih  sering  dilalui  dengan ketidaksadaran  (Sigmund  Freud).  (Winda  Nur Khasanah,  2021)  kesadaran  wajib  pajak perasaan  sukarela  serta  kesadaran  seseorang yang merupakan wajib pajak untuk membayar dan memberikan laporan pajaknya. Kesadaran WP  bisa  disimpulkan  sesungguhnya  wajib pajak  tahu  dan  memahami  pajak  sehingga wajib  pajak  mempunyai  kesadaran  agar melaksanakan  kewajibannya  sebagai  WP KBM. Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawati, 2019) menunjukan variabel kesadaran WP berpengaruh terhadap kesadaran WP.
H 4 :  Kesadaran  WP  berpengaruh  terhadap kepatuhan WP KBM.
METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini memakai metode kuantitatif.  Metode  kuantitatif  merupakan langkah  untuk  memperoleh  pengetahuan  yang memakai data angka, menjadi alat menganalisa keterangan tentang apa yang hendak diketahui menurut  Kasiram  dalam  (Hedyatna  et  al., 2020).  Sumber  yang  dipakai  dalam  penelitian ini ialah data primer, dengan teknik pemungutan  data  memakai  metode  kuisioner. Kuisioner  adalah  strategi  mengumpulkan  data lewat  pemberian  pertanyaan  atau  pernyataan yang ditulis  bagi  responden guna memberikan jawaban  menurut  Sugiyono  dalam  (Dunakhri, 2018).
Teknik Pengambilan Sampel, Populasi, dan

## Sampel
Populasi  yang  dipakai  dalam  penelitian ini merupakan  WP KBM  khusus  truk dan bus yang  terletak  di  kota  Surakarta.  Teknik
pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini memakai teknik “purposive  sampling” . Purposive  sampling ialah  teknik  pengambilan sampel yang dipakai peneliti dalam penelitiannya,  dengan  menggunakan  kriteria yang  sudah  ditentukan  guna  mencapai  tujuan penelitian. SAMSAT Kota Surakarta mencatat sebanyak 24.200 WP KBM truk dan bus yang tercatat di tahun 2020. Peneliti memakai teknik roscoe dengan  mengambil  30  sampel  per kriteria, sedangkan dalam penelitian ini peneliti memakai 2 kriteria yaitu truk dan bus. Sampel yang diperoleh sejumlah 60 wajib pajak untuk dipakai dalam penelitian ini.

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi  berganda  yang  berguna  mengetahui pengaruh  antar  dua  maupun  lebih  variabel bebas  beserta  satu  variable  terikat,  serta melakukan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan  uji  hipotesis.  Studi  kasus  penelitian dilakukan  pada  kantor  SAMSAT  Kota Surakarta tahun 2021.
Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel Peneliti menggunakan empat (4) variable bebas (independen) dan satu (1) variable terikat (dependen).
1. Variabel Bebas (X)
Variabel bebas atau independen yaitu suatu variable  yang  dapat  memberi  pengaruh bahkan bisa menimbulkan perubahan pada variable terikat (dependen) (Riyadhoh et al., 2016). Variabel  dalam penelitian ini ada 4 yaitu:
a. Pengetahuan Pajak (X1)
1. Pengetahuan  mengenai  fungsi  dari pajak
2. Pemahaman mengenai prosedur pajak KBM 3. Pengetahuan tentang tempat dilakukan pembayaran pajak KBM b. Kualitas Pelayanan (X2)
1. Attitude
2. Skill
3. Fasilitas
4. Kepedulian
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
5. Integritas
c. Kesadaran Perpajakan (X3)
1. Kesadaran  untuk  selalu  patuh  dalam membayar pajak KBM
2. Kesadaran  untuk  memperhatikan surat-surat kendaraan
3. Kesadaran  untuk  mengurus  pajak secara mandiri
d. Sanksi Perpajakan (X4)
1. Sanksi perpajakan harus diadakan
2. Sanksi harus sesuai dan tepat
3. WP  harus  mematuhi  sanksi  yang berlaku
4. WP  paham  tentang  adanya  sanksi perpajakan
2. Variabel Terikat (Y) Variabel  terikat  atau  dependen  ialah variable  yang  diikat  atau  dipengaruhi,
(Sembiring, 2019) dan hanya ada dari satu variable  saja  yaitu  kepatuhan  WP,  dengan indikator yaitu:
a. Wajib Pajak selalu memenuhi kewajibannya. b. WP mengetahui pentingnya pembayaran pajak c. WP  melengkapi  dokumen  pengurusan pajak
d. Bersedia menerima sanksi perpajakan
Kerangka Pemikiran

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran Alat Analisis Data
Alat analisis data yang digunakan peneliti untuk melakukan pengujian dari teknik analisis data yaitu program aplikasi SPSS versi 19 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian
1. Uji Kualitas Data
Pengujian Validitas dipakai menjadi instrumen guna mengetahui valid atau tepat
tidaknya  seuatu  item  pernyataan  atau pertanyaan  yang  nantinya  dipakai  untuk mengukur  suatu  variabel,  sedangkan  uji reliabilitas mempunyai tujuan guna mengukur  konsistensi  atau  tidak  jawaban dari responden terhadap suatu item pertanyaan  dalam  sebuah  kuesioner.  Item pernyataan bisa dibilang valid jika r hitung > dari  r  tabel.  Item  pernyataan  dikatakan reliabel Ketika cronbach’s alpha > 0.60 A. Uji Validitas
Tabel 4 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak Item Soal r hitung r tabel Hasil 1 0.785 0.21 2 0.603 0.21 3 0.341 0.21  Valid 4 0.741 0.21 5 0.742 0.21 Tabel 5 Uji Validitas Sanksi Pajak Item Soal r hitung r tabel Hasil 1 0.666 0.21 2 0.642 0.21 3 0.634 0.21 Valid 4 0.725 0.21 5 0.407 0.21 Tabel 6 Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak Item Soal r hitung r tabel Hasil 1 0.754 0.21 2 0.732 0.21 3 0.808 0.21  Valid 4 0.805 0.21 5 0.732 0.21 Tabel 7 Uji Validitas Kesadaran WP
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
Tabel 8

## Uji Validitas Kepatuhan WP
B. Uji Reliabilitas Tabel 9

## Uji Reliabilitas
Uji  validitas  dan  uji  relibilitas menghasilkan bahwa semua item pernyataan valid yang mana r hitung > dari r tabel dan reliabel dibuktikan dengan cronbach’s alpha diatas 0,60.
2. Uji Asumsi Klasik Proses  sebelum  masuk  ke  uji  analisis
regresi  berganda,  yaitu  menjalankan  uji asumsi klasik terlebih dahulu yang melingkupi pengujian normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas.
a. Uji Normalitas Pengujian ini berfungsi guna memperlihatkan terdistribusi normal atau tidaknya suatu data.
Tabel 10 Hasil Uji Normalitas Unstandardized Residual Keterangan Kolmogorov- Smirnov Z 0.864 Normal Asymp. Sig. (2-tailed) 0.444 Normal
Hasil  uji  normalitas  dapat  dilihat pada Asymp.Sig.(2-tailed) beserta nilai di atas  0.05  yaitu  0.444  yang  berarti  data sudah berdistribusi normal. b. Uji Heteroskedastisitas Tabel 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Signifikan Keterangan Pengetahuan Pajak 0.796 Tidak Terbentuk Heteroskedastisitas Sanksi Pajak 0.275 Kualitas Pelayanan Pajak 0.771 Kesadaran Pajak 0.180 Uji heteroskadastisitas memberikan hasil  dilihat  pada  kolom  signifikan, semua  variabel  >  0.05  berarti  semua variabel tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. c. Uji Multikolinearitas
Uji  ini  memiliki  tujuan  untuk dapat  mengetahui  adakah  hubungan  di antara  variabel  bebas  memiiki  masalah gejala multikorelasi atau tidak. Multikorelasi  merupakan  korelasi  yang tinggi  terjadi  pada  hubungan  antara variabel bebas.
Tabel 12
Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics tolerance VIF Pengetahuan Pajak 0.717 1.395 Sanksi Pajak 0.844 1.185 Kualitas  Pelayanan Pajak 0.867 1.153 Kesadaran Pajak 0.722 1.384 Dari tabel uji multikolineartitas memperoleh  hasil  nilai  VIF  <  10  dan  hasil nilai  tolerance  >  0.10  dengan  pengertian  ke empat variabel tidak terjadi masalah multikolinearitas.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)

## 3. Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 13
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficients a Model t sig B (Constant) 1.317 0.322  0.749 Pengetahuan Pajak 0.149 1.164  0.249 Sanksi Pajak 0.765 4.697  0.000 Kualitas Pelayanan Pajak  -0.258  -1.897  0.063 Kesadaran Wajib Pajak 0.277 1.699  0.095
Koefisien  persamaan  regresi  dapat dilihat  pada  kolom  B  (Beta)  Unstandardized Coefficients, persamaan regresi adalah :
Y = 1,317 + 0,149 X1 + 0,765 X2 – 0,258 X3 + 0,277 X4 + E
a. Konstanta  sebesar  1,317  artinya  seluruh variabel  independen  dianggap  konstan, sehingga variabel dependen nilainya sebesar 1,317.
b. X1  =  0,149  yang  memilki  arti  apabila pengetahuan  pajak  mendapati  penambahan satu  satuan,  maka  pengetahuan  pajak meningkat sebanyak 0,149 satuan.
c. X2 = 0,765 yang memiliki arti apabila sanksi pajak  mengalami  penambahan  satu  satuan, maka  sanksi  pajak  meningkat  sebanyak 0,765 satuan.
d. X3  =  -0,258  yang  berarti  apabila  kualitas pelayanan  pajak  mendapati  penambahan satu  satuan,  maka  kualitas  pelayanan  pajak menurun sebanyak -0,258 satuan.
e. X4  =  0,277  yang  berarti  apabila  kesadaran WP  mendapati  penambahan  satu  satuan, maka  kesadaran  WP  meningkat  sebanyak 0,277 satuan.
4. Uji Hipotesis
a. Uji T
Tabel 14
Hasil Uji T
Coefficients a Model t sig B (Constant) 1.317  0.322  0.749 Pengetahuan Pajak 0.149  1.164  0.249 Sanksi Pajak 0.765  4.697  0.000 Kualitas Pelayanan Pajak - 0.258 - 1.897  0.063 Kesadaran Wajib Pajak 0.277  1.699  0.095 Berdasarkan  kolom  sig.  (signifikansi) bisa disimpulkan bahwa : 1. Pengaruh pengetahuan pajak dengan kepatuhan WP signifikan karena nilai  t hitung 1.164  <  nilai  t tabel 2,004  dan  tingkat signifikansi  yang  didapat  sebanyak  0,249 yang berarti lebih tinggi dari 0,05, memiliki arti  secara  parsial  pengetahuan  pajak  tidak berpengaruh bagi kepatuhan WP.
2. Tabel t pada sanksi pajak memperoleh nilai t hitung 4,697 > nilai  t tabel 2,004 memiliki arti signifikan dan di tabel sig memperoleh nilai 0,000 yang berdefinisi lebih kecil dari 0,05, secara  parsial  sanksi  pajak  memberi pengaruh bagi kepatuhan WP.
3. Tabel  t  pada  kualitas  pelayanan  pajak memperoleh  nilai  t hitung 1,897  <  t tabel 2,004 memiliki arti tidak signifikan dan di tabel sig diperoleh  nilai  0,063  yang  lebih  besar  dari 0,05  dan  secara  parsial  kualitas  pelayanan tidak berpengaruh bagi kepatuhan WP.
4. Tabel  t  pada  kesadaran  WP  pajak memperoleh  nilai  t hitung 1,699  <  t tabel 2,004 yang  memiliki arti  tidak  signifikan, sedangkan  di  tabel  sig  nilai  yang  diperoleh 0,095 yang berarti lebih tinggi dari 0,05 dan bisa  disimpulkan  secara  parsial  kesadaran WP tidak berpengaruh bagi kepatuhan WP.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)
b. Uji Koefisien Determinasi
Tabel 15

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Hasil  dari  koefisien  determinasi  dapat dilihat  dari  nilai  adjusted  R2  yaitu  0.308. Koefisien  determinasi  memiliki  arti  bahwa variasi kepatuhan wajib pajak sebanyak 30,8% yang  dipengaruhi  oleh  pengetahuan  pajak, sanksi  pajak,  kualitas  pelayanan  pajak,  dan kesadaran  WP.  Selain  itu  dapat  pengaruh  dari variabel bebas lain sebanyak 69,2%. Pembahasan 1. Pengaruh  pengetahuan  pajak  terhadap kepatuhan WP
Hasil  penelitian  memperlihatkan  uji  t memperoleh  nilai  t hitung 1.164  <  nilai  t tabel 2,004 dan tingkat  signifikansi  yang didapat sebanyak 0,249 yang berarti lebih besar dari 0,05.  Hal  ini  memperlihatkan  variabel pengetahuan  pajak  (X1)  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  kepatuhan  WP  pada Kantor  SAMSAT  Kota  Surakarta  dan  H1 ditolak.  Hasil  dari  variabel  pengetahuan pajak memiliki arti bahwa apabila pengetahuan pajak di masyarakat meningkat atau  menurun  maka  tidak  ada  pengaruh terhadap  kepatuhan  WP.  Hasil  ini  selaras dengan penelitian yang dilakukan (Wardani & Asis, 2017).
2. Pengaruh  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan WP
Hasil  penelitian  memperlihatkan  uji  t memperoleh  nilai  t hitung 4,697  >  nilai  t tabel 2,004  memiliki  arti  signifikan  dan  di  tabel sig memperoleh nilai 0,000 yang berdefinisi lebih kecil dari 0,05. Hal ini memnunjukan bahwa variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan WP  di  Kantor  SAMSAT  Kota  Surakarta, juga  berarti  H2  diterima.  Hasil  ini  selaras dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh
(Apriyani  &  Nuryati,  2020),  apabila  sanksi pajak terus diperketat dan ditegakkan maka kepatuhan WP dalam membayar pajak akan semakin meningkat.
3. Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan WP
Hasil  penelitian  memperlihatkan  uji  t memperoleh  nilai  t hitung 1,897  <  t tabel 2,004 memiliki arti tidak signifikan dan di tabel sig diperoleh  nilai  0,063  yang  lebih  besar  dari 0,05.  Hal  ini  memperlihatkan  variabel kualitas  pelayanan  pajak  (X3)  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan WP pada Kantor SAMSAT Kota Surakarta, juga  berarti  H3  ditolak.  Hasil  variabel kualitas  pelayanan  pajak  memberikan  arti apabila kualitas pelayanan pajak meningkat ataupun menurun, maka tidak juga memberikan  pengaruh  terhadap  kepatuhan WP. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andini Yulianti Istri Agung Anak et al., 2021).
4. Pengaruh kesadaran WP terhadap kepatuhan WP
Hasil  penelitian  memperlihatkan  uji  t memperoleh  nilai  t hitung 1,699  <  t tabel 2,004 yang  memiliki  arti  tidak  signifikan, sedangkan  di  tabel  sig  nilai  yang  diperoleh 0,095 yang berarti lebih tinggi dari 0,05. Hal ini menunjukan variabel kesadaran WP (X4) tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap kepatuhan WP pada Kantor SAMSAT Kota Surakarta,  juga  berarti  H4  ditolak.  Hasil variabel  kesadaran  WP  memberikan  arti apabila  kesadaran  WP  meningkat  ataupun menurun,  maka  tidak  juga  memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP. Hasil ini selaras  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh (Winda Nur Khasanah, 2021).

## PENUTUP Kesimpulan
Peneliti  sudah  melakukan  pengujian terhadap  variabel  independen  dengan  variabel dependen. Hasil pengujian memberikan kesimpulan pengetahuan pajak, kualitas
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square 1 0.596 a 0.355 0.308
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak) ISSN 2798-6535 (Online)
pelayanan  pajak  dan  kesadaran  WP  tidak memberi  pengaruh  secara  signifikan  pada kepatuhan  WP,  sedangkan  sanksi  pajak berpengaruh  secara  signifikan  pada  kepatuhan WP.  Penulis  memiliki  kekurangan  dalam penyusunan  penelitian  ini  yaitu  peneliti  tidak bisa  memperoleh  data  wajib  pajak  secara khusus. Saran untuk kantor SAMSAT Surakarta  adalah  melakukan  cek  kelengkapan berkendara  khusus  truk  maupun  bus  secara rutin  dan  melakukan  giat  sosialisasi  mengenai pajak  KBM  serta  meningkatkan  kualitas pelayanan  agar  para  WP  tertarik  untuk  selalu taat  dalam  hal  perpajakan  khususnya  dalam pajak KBM di daerah Kota Surakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Abdullah,  Z.,  &  Hamdiah,  C.  (2019). Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Pada Pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor
Di  Kota  Banda  Aceh). Jurnal  Akuntansi Muhammadiyah , 9 (2).
https://doi.org/10.37598/jam.v9i2.895
[2] Andini Yulianti Istri Agung Anak, Yuesti Anik,  &  Bhegawati  Sriary  Ayu  Desak. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas  Pelayanan,  Biaya  Kepatuhan,
Sanksi  Perpajakan,  dan  Penerapan  E- Samsat  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan
Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Bangli. Universitas Mahasarawati , 1–7.
[3] Apriyani,  C.,  &  Nuryati,  T.  (2020). THE
EFFECT  OF  TAX  RATE  ,  PAYMENT METHODS AND TAXATION SANCTIONS ON TAXPAYER ( Case study at SAMSAT Bekasi City ) . 1–17.
[4] AR, K., Bakar, A., & Haryanto, H. (2020). Analisis  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor  Pada  Samsat  Balaraja  Banten.
Balance  Vocation  Accounting  Journal , 4 (1), 74.
[5] Dunakhri,  S.  (2018).  Uji  Reliabilitas  dan Normalitas  Instrumen  Kajian  Literasi Keuangan. Prosding  Seminar  Nasional Lembaga  Penelitian  Universitas  Negeri Makassar , 249–252.
[6] Hedyatna, M. S., Edwin, B., & Vany, O. S. (2020). EMOTIONAL  EXPERIENCE  DI GERAI KOPI LOKAL DAN INTERNASIONAL  KOTA BANDUNG
2019 Bandung City is one of the cities that has  many  local  and  international  coffee outlets  but  local  coffee  outlets  still  have .
6 (1), 419–422.
[7] Irianingsih  Eka.  (2019).  PENGARUH KESADARAN WAJIB
PAJAK,
PELAYANAN  FISKUS  DAN  SANKSI ADMINISTRASI  PAJAK  TERHADAP KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  DALAM MEMBAYAR  PAJAK  KENDARAAN BERMOTOR  (PKB)  (Studi  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Kendaraan  Bermotor SAMSAT  Sleman). Universitas  PGRI Yogyakarta .
[8] Kadek  Juniati  Putri,  P.  E.  S.  (2017).
Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan Fiskus,  Pengetahuan  Dan  Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan Fiskus,  Pengetahuan  Dan  Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak , 6 (3),
136–148. [9] Kamus, B. B. I. (2021).
https://kbbi.web.id/sanksi
[10] Kurniawan  A,  Sarlina,  L,  dkk.  (2019). Pengaruh  akses  pajak,  fasilitas,  kualitas pelayanan  dan  persepsi  adanya  reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ilmiah Akuntansi Dan
Keuangan , 1 (2), 145–160.
[11] Mardiasmo.  (2018). Perpajakan  Edisi Terbaru 2018 . Andi.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-6489 (Cetak)
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6535 (Online)
[12] Prayitna,  S.,  &  Witono,  B.  (2020). Pengaruh  Sistem  Samsat  Drive  Thru  , Kesadaran  Wajib  Pajak  ,  Sanksi  Pajak  ,
Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak  Kendaraan  Bermotor  (  Studi  Pada
Wajib  pajak  SAMSAT  Kota  Surakarta  ) .
5 (1), 134–141.
[13] Riyadhoh,  S.,  Andini,  R.,  &  Paramita,  D. (2016). PENGARUH KEPEMILIKAN
MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,  DAN  KESEMPATAN INVESTASI  TERHADAP  KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERATING  (PADA  PERUSAHAAN INDUSTRI  BARANG  KONSUMSI  YANG
TERDAFTAR  DI  BEI  PERIODE  2011- 2016) .
[14] Sembiring, E. A. (2019). Pengaruh metode pencatatan  persediaan  dengan  sistem periodik  dan  perpetual  berbasis  SIA terhadap  stock  opname  pada  perusahaan dagang  di  PT  Jasum  Jaya. Accumulated Journal  (Accounting  and  Management Research  Edition) , 1 (1),  69–77.  http://e- journal.potensi- utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/ar ticle/view/584
[15] Setiawati, D. (2019). Pengaruh Kesadaran
Wajib  Pajak,  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat
Labuhanbatu  Utara. Skripsi  University Medan Area Instutional Repository .
[16] Sriniyati. (2020). Pengaruh Moral Pajak ,
Sanksi Pajak , dan Kebijakan
Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi . 8 (1), 14–23.
[17] Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). PENGARUH  PENGETAHUAN  WAJIB
PAJAK , KESADARAN WAJIB
KENDARAAN  BERMOTOR  (  Studi kasus  WP  PKB  roda  empat  di  Samsat
Drive Thru Bantul ). Akuntansi , 5 (1), 15– 24.
[18] Wardani,  D.  K.,  &  Asis,  M.  R.  (2017).
Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak, Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Program SAMSAT CORNER Terhadap
Kepatuhan. Akuntansi  Dewantara , 1 (2), 106–116.
[19] Winda  Nur  Khasanah.  (2021).  Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Sukoharjo. Universitas  Slamet  Riyadi , 17 (No. 3 (2020)), 11.
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
ISSN 2798-6489 (Cetak)
ISSN 2798-6535 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN