## MENGUKUR OBJEKTIVITAS LIPUTAN MEDIA DENGAN RUMUS COEFFICIENT OF IMBALANCE
(Studi Kasus Hasil Penelitian Metode Analisis Isi Kuantitatif Pemberitaan Kampanye Pemilu 1999 di Harian Jawa Pos dan Republika Terhadap Partai Golkar dan PDI-P)

## Rochmad Effendy
Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang email:effendyrochmad@gmail.com

## Abstract
General election which aims at selecting the best national leadership for the next five year office term is people’s democracy party event which requires the nation attention. Mass media plays an important role  to  have  the  event  successful  by  covering  general  election  campaign,  along  with  its  rule  and procedures, the political party program statements, the prospective candidate track record, and general election irregularities in independent, neutral and impartial manner. By doing so, media functions as voter  education to enable  them  to choose  the  candidate  rationally based  on  unbiased  and  balanced media coverage. In addition, media have to control and monitor general election procedures violation committed by each general election stakeholders. If it is the case, the general election will run freely and fairly. To achieve this, media should cover objectively by means separating his subjective opinion from the fact being covered. This type of media coverage, among other things, will undoubtedly bring about free and fair general election. The paper attempts to describe the relation between media and politics, as well as the objectivity of East-Java Province based Jawa Pos newspapers sand Muslim- oriented Republika daily during general election 1999 campaign period. Besides, it tries to measure their coverage objectivity employing the Coefficient of Imbalance formulae especially with regard to the parties namely the presumed pro status quo Golkar party and the reformist PDI-P party. The paper puts its emphasis on the discussing the objectivity method for media coverage using quantitative content analysis. The papers concludes by presenting an example of content analysis result using the formulae on the 1999 general election media coverage which found that each newspaper was biased to each the political party with Jawa Pos favored PDI-P and Republika supported Golkar.
Keyword :Objectivity,  Content Analysis, Coefficient of Imbalance, Inferences, judgment.

## Abstrak
Pemilihan  Umum  yang  bertujuan  untuk  menyeleksi  kelayakan  calon  wakil  rakyat  dan  pemimpin nasional  merupakan  perhelatan  yang  banyak  menyita  perhatian  masyarakat  dalam  sebuah  negara demokratis.  Liputan  pers  yang  independen,  netral,  tidak  berpihak  tentang  kegiatan  pemilu  terutama tentang identitas dan rekam jejak calon pemimpin mutlak diperlukan agar masyarakat  dapat memilih secara cerdas calon pemimpin mereka. Pers yang mampu menjalankan fungsi pendidikan politik dan kontrol  sosial  pers  dalam  kegiatan  pemilu,  makanya,akan  menjadi  jaminan  utama  terhadap penyelenggaraan prosesi pemilu yang bebas, jujur dan adil. Untuk itu, pemberitaan pers yang objektif memainkan peran strategis untuk
mencapai  tujuan  tersebut.  Artikel  ini  membahas  objektivitas  liputan  pers  pada  pemilu    1999  yang merupakan kegiatan pesta demokrasi pertama kali yang demokratis pasca Orde Baru.Penekanan di sini, diberikan pada aspek metode mengkaji objektivitas liputan pers pada koran Jawapos dan Republika pada pemilu 1999. Penelitian yang  menggunakan pendekatan kuantitatif analisis isi dengan menggunakan rumus Koefisien Keberpihakan menemukan adanya keberpihakan kedua koran kepada salah satu partai politik peserta pemilu yakni Golkar dan PDIP.
Kata Kunci :Objektivitas, Analisis Isi, Coefisien Keberpihakan, Report, Inferences, Judgement

## Pendahuluan
Kegiatan  pemilihan  umum  merupakan perhelatan politik.Para peserta pemilu mulai dari seperti partai politik beserta calon yang diusung, penyelenggara pemilu, lembaga swadaya masyarakat pemantau, pemerintah sebagai fasilitator  berlomba-lomba  untuk  menyampaikan pesan  politik  masing-masing  kepada  warga pemilih.Program-program politik, peraturan tentang penyelenggaraan pemilu, hasil pemantuan penyelenggaraan pemilu semuanya tidak memiliki daya guna politik, kalau tidak dilaporkan dan  diberitakan  media.Dalam  negara  demokrasi liberal  seperti  Indonesia,  media  telah  menjadi aktor  politik  seperti  halnya  partai  politik, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat kelompok  penekan  (Brian  McNair  :  1999;  73). Media  di  sini  tidak  hanya  melaporkan  peristiwa politik,  tapi  telah  menyatu  padu  dengan lingkungan  politik  yang  sedang  berlangsung (McNair: 1999:73). Meski demikian, media tepat dibebani  beberapa  tugas  dan  fungsi  untuk mengawal  keberlangsungan  dan  terpeliharanya pemerintahan yang demokratis. Untuk media itu, media  lanjut  McNair  (1999:  21-22)  harus  dapat melaksanakan lima fungsi. Pertama , memberikan informasi seputar peristiwa yang di terjadi. Kedua , mendidik  warga  tentang  arti  dan  nilai  penting sebuah  ‘fakta’  yang  meniscayakan  wartawan untuk bekerja secara profesional lewat menempatkan  objektivitas  sebagai  nilai  utama dalam kegiatan jurnalistik mereka. Ketiga, menyediakan sebuah platform demi keberlangsungan diskursus politik dan pembentukan opini publik termasuk mengakomodasi  pendapat  dan  gagasan  yang berbeda.Keempat,  fungsi  pengawas  dan  anjing
penjaga  ( watchdog )  dengan  memberitakan  dan mengawasi  kegiatan  pemerintah  dan  lembaga politik. Kelima ,  menjadi  saluran  advokasi  bagi penyebarluasan gagasan-gagasan politik.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  media yang  independen  yang  merupakan  perwujudan dari  kebebasan  pers  adalah  salah  satu  indikator sukses penyelenggaraan pemilu.Untuk itu, liputan media yang objektif, netral, berimbang merupakan keniscayaan. Hal ini untuk memberikan  informasi  yang  memadai  tentang regulasi  pemilu,  partai  politik  peserta,  program kerja beserta rekam jejak calon pemimpin kepada para  pemilih.  Fungsi  pendidikan  pemilih  ( voters education ) ini merupakan konsekwensi pers yang harus  menjalankan  fungsinya  sebagai  sarana pendidikan  politik    menjelang  dan  pada  saat pemilu  berlangsung.    Di  samping  itu,  pers  juga harus  berperan  sebagai  kontrol  sosial  yang mengawasi tindakan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu (Manuel Kaisiepo, 1999: 5-6).Mengingat  pentingnya  independensi  pers dalam kegiatan pemilu, Aliansi Jurnalis Independen  (AJI)  bekerjasama  dengan  dengan IRRI  Pact  memandang  perlu  untuk  menyusun buku  bertajuk  “Bersikap  Independen!Pedoman MeliputPemilu di Masa Transisi Demokrasi”.

## Pembahasan
Tulisan  ini  akan  mendiskusikan  tentang relasi  pers  dengan  politik  terutama  kegiatan pemilihan  umum,  metode  analisis  isi  kuantitatif dengan menggunakan rumus koefisien keberpihakan untuk menakar objektivitas pemberitaan  pemilu  1999,  serta  paparan  hasil penilitian objektivitas.

## Hubungan Pers Dengan Aktivitas Politik Dan Pemilu
Pers  bukan  hanya  berfungsi  sebagai pemberi informasi tapi juga agenda setter , sebagai penentu agenda bagi khalayak.Hal ini mengasumsikan  adanya  hubungan  positif  antara isi  peliputan/pemberitaan  media  tentang  topik tertentu/dengan perhatian yang diberikan khalayak  terhadap  persoalan  tersebut.  Singkat kata,  apa  yang  dianggap  penting  oleh  pers  akan dianggap  penting  pula  oleh  khalayak.  Demikian pula  apa  yang  dianggap  tidak  penting  akan dianggap  tidak  penting  pula  oleh  khalayak (Jalaluddin  Rahmat,  1989:92).  Akan  tetapi informasi  yang  terkemas  dalam  surat  kabar  baik yang  berupa  tulisan  berita,  photo  dan  gambar kartun  tidak  tersaji  dalam  ruangan  hampa.  Jelas ada maksud dan tujuan baik tersirat maupun yang tersurat dibalik  hal tersebut.  Ada  praktek  seleksi dan  interprestasi  dalam  proses  produksi  teks  ; memilih  kelayakan  berita  dan  pemuatannya  di surat kabar, mendefinisikan dan memilih realitas sosial  empiris,  mengkonstruksi  realitas  politik sosial tertentu.
Sejarah  pers  nasional  dipenuhi  dengan kompetisi  sengit  memperebutkan  wacana  politik antar  kekuatan  dominan.Sebagai  aktor  politik, pers  menjadi  kekuatan  strategis  untuk  dijadikan sebagai  wahana  perjuangan  mengembangkan wacana  menggugat  keabsahan  penjajah  meski dengan  resiko  pahit  berupada  pembredelan  dan pemenjaraan para pengelola pers saat pemerintahan kolonial.Era kebebasan pers sebagai  konsekwensi  dari  penerapan  demokrasi liberal  tahun  1955-1959  bukan  membuat  kinerja pers  yang  profesional,  tapi  malah  justru melahirkan pers partisan bahkan menjadi corong politik partai politik tertentu. Era kebebasan pers berakhir  total  pada  era  Orde  Baru  yang mengawasi secara ketat perilaku pers yang tidak menyisakan sedikitpun ruang untuk menyuarakan wacana  di  luar  wacana  yang  telah  didiktekan penguasa.  Bahkan  rezim  orde  baru  telah mengembangkan  permainan  bahasa    ( language
game )    dengan  memperkenalkan  kosakata,  frase dan  kalimat  tertentu  yang  disampaikan  secara berulang-ulang,  formal  dan  eufimistik  (Ibnu Hamad: 2004: 76-78).
Pengaruh  pers  terhadap  perubahan  perilaku pemilih  tidak  signifikan  dan  hanya  cenderung memperkuat  pilihan  terhadap  parpol  tertentu ( reinforcement  effect )  .  Pemilih  dari  kalangan Muhammadiyyah  yang  secara  emosional  dan struktural  telah  berafiliasi  dengan  dengan  Partai Amanat  Nasional  (PAN),  jelas  tidak  akan mempan  dengan  liputan  atau  iklan  politik  dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan parpolnya warga Nahdhiyyin. Liputan pers  tentang  parpol  hanya  akan  efektif  untuk mempengaruhi  pihak  yang  belum  menentukan pilihan politik ( swinging voters ). Meski demikian, aktivitas kampanye bagi partai politik tetap perlu dilaksanakan  untuk  mencapai    tiga  tujuan. Pertama ,  ada  upaya  untuk  membangkitkan loyalitas  para  pengikut  partai  dan  agar  mereka memilih  partai  tersebut. Kedua, ada  kegiatan untuk menjajaki warga negara yang tidak terikat pada  partai  atau  menciptakan  identifikasi  pada golongan independen. Ketiga , ada usaha kampanye  yang  ditujukan  kepada  kaum  oposisi, bukan  dirancang  mengalihkan  kepercayaan  dan nilai  anggota  partai,  melainkan  untuk  rakyat bahwa  keadaan  akan  lebih  baik  jika  dalam kampanye ini mereka memilih kandidat dari partai lain (Dan Nimmo, 1993:192).
Berkaitan dengan hal tersebut, pers yang merupakan  pilar  keempat  demokrasi  seharusnya memainkan peran strategis dalam proses pendewasaan  politik  warga  masyarakat.  Untuk itu, makanya pers dituntut untuk selalu memegang teguh  Kode  Etik  Jurnalistik  yang  mewajibkan wartawan untuk selalu menyajikan produk berita yang  objektif,  berimbang,  netral  dan  memihak kepada kebenaran serta memperjuangkan kepentingan rakyat. Pers nasional, menurut pasal 6  UU  No  40  Tahun  1999  Tentang  Pers memainkan peranan untuk: (b)  menegakkan nilai- nilai  dasar  demokrasi,  mendorong  terwujudnya supremasi  hukum  dan  HAM  serta  menghormati
kebhinekaan.  (c)  mengembangkan  pendapat umum  berdasarkan  informasi  yang  tepat,  akurat dan  benar.  (d)  melakukan  pengawasan,  kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. (e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Untuk  itu,  dalam  rangka  melaksanakan kegiatan  jurnalistiknya,  para  wartawan  menurut Bill Kovach (2004:6 ) memiliki kewajiban utama yakni  menyediakan  informasi  yang  dibutuhkan warga  agar  mereka  bisa  hidup  merdeka  dan mengatur  diri  mereka.  Agar  tugas  mulia  ini  bisa dilakukan  wartawan,  Bill  Kovach  menyarankan sembilan  hal  yang  mesti  dipegang  teguh  dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik mereka. Sembilan  hal  tersebut  adalah:  (1)  Kewajiban pertama  jurnalisme  adalah  pada  kebenaran.  (2) Loyalitas  pertama  jurnalisme  adalah  memenuhi hak  mengetahui  warga.  (3)  Intisari  jurnalisme adalah  disiplin  dalam  verifikasi.  (4)  Para wartawan  harus  menjaga  independensi  terhadap sumber  berita.  (5)  Jurnalisme  harus  berfungsi sebagai  pemantau  kekuasaan.  (6)  Jurnalisme harus  menyediakan  forum  publik  untuk  kritik maupun  dukungan  warga.  (7)  Jurnalisme  harus berupaya  membuat  hal-hal  penting  menarik  dan relevan. (8) Jurnalisme harus menjaga agar berita komprehensif dan proporsional (9) Para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Objektivitas, keberimbangan dan netralitas  pemberitaan  pers  merupakan  hal  yang mutlak  tersaji  dalam  liputan  pers  nasional  pada masa pemilu.Pemberitaan yang nihil kepentingan- kepentingan  politik  para  pengelola  pers,  dan  elit penguasa diharapkan mampu mendidik para calon pemilih  untuk  membuat  pilihan  politis  yang rasional. Dengan demikian, berita yang bersih dari sisipan kepentingan sempit politik ini diharapkan mampu  melaksanakan  proses  pembelajaran proses demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

## Kajian tentang liputan pers dan Pemilu
Penelitian tentang kampanye Pemilu 1992 dengan  mengkaji  editorial  surat  kabar Suara Merdeka (SM)  melalui  metode  semiotika menemukan  bahwa  koran  SM  cenderung memihak  Golkar.  Tapi  penelitian  tersebut  tidak mempelajari  lebih  dalam  alasan  mengapa keberpihakan  ini  terjadi  (Y.  Krisnawan:  1997). Pada penelitian yang lain yang dilaksanakan pada Pemilu  1977  tapi  berbeda  dalam  obyek  kajian mendapatkan hasil temuan yang berbeda. Mustofa Kamil  dengan  menganalisa  isi  5  surat  kabar nasional  terbitan  Jakarta  (Kompas,  Merdeka, Sinar  Harapan,  Suara  Karaya  dan  Pelita) menemukan  bahwa  sebagian  besar  berita-berita liputan tentang kampanye Pemilu 19977 cenderung  bersikap  netral.  Meski  demikian, terdapat  juga  kecenderungan  partisan  kepada parpol tertentu dalam peliputan. Ini terutama pada koran  yang  berafiliasi  dengan  parpol  tertentu, seperti  pada  koran  Suara  Karya  yang  memihak kepada Golkar dan surat kabar Pelita kepada PPP. Akibat  sikap  partisan  ini,  peliputan  tentang  PDI sangat  minim  dalam  kedua  koran  tersebut  (Don Michael  F,  1989:  177).  Tambahan,  penelitian pemberitaan  Pemilu  1987  pada  surat  kabar Kompas,  Suara  Pembaharuan,  Suara  Karya, Merdeka,  Prioritas,  Pikiran  Rakyat,  Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Jawa Pos , dan Bali Pos menemukan  hubungan  paternalistik  antara  pers dengan elit penguasa. Relasi patron-client antara pers  dengan  elit  penguasa  saat  itu.Pers  saat  itu telah  dijinakkan  (domestikasi)  oleh  penguasa dalam sebuah hubungan yang saling menguntungkan  (sumbiosis  mutualistis).  Tidak heran,  kalau  gaya  liputan  pemilu  lebih  kental aroma sloganistik yang lebih menonjolkan aspek hiburannya daripada materi dan substansi pemilu. Berada dalam cengkeram kekuasaan otoriter orde baru,  membuat  pers  saat  itu  harus  berhati-hati dalam  mengungkapkan  isu-isu  kontroversial (Harsono Suwardi. 1993: 19-20)
Oleh karenanya, penelitian yang mengkaji  objektivitas  peliputan  pers  tentang kampanye  Pemilu  parpol  terasa  mendesak dilakukan dengan beberapa alasan.Pertama, untuk mengetahui  sikap  pers  nasional  dalam  meliput aktivitas parpol dalam kampanye Pemilu. Dengan kata  lain,  dalam  kondisi  kebebasan  pers  yang sedang menggejala seperti sekarang ini, diperlukan  pers  yang  tetap  memiliki  komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kalau tidak,  pers  justru  akan  terjerambab  dalam kubangan  kepentingan  sempitnya  sendiri.  Ini mengingat pers masa kini adalah juga merupakan institusi bisnis di samping sebagai lembaga sosial dari  politik.  Kedua,  menjelaskan  apakah  mampu melaksanakan  tugas  peliputan  Pemilu    dengan tetap  selalu  memegang  teguh  nilai-nilai  yang tersebut di atas.

## Konsep Objektivitas Berita
Konsep  obyektivitas  dalam  peliputan adalah masalah subtle dan bahkan hampir hanya sebatas mitos. Term ini baru dipakai dalam wacana jurnalisme  pada  tahun  1920-an.  Sebelumnya, istilah    yang  selalu  digunakan  dalam  diskursus jurnalisme adalah kata unbiased (tidak memihak, tidak  bias)  dan uncolored (tidak  diwarnai  oleh opini  pribadi,  benar  berdasarkan  fakta  nyata  di lapangan).  Istilah-istilah  ini  menurut  pengertian aslinya  berarti  menemukan  kebenaran  melalui usaha  sungguh-sungguh  sebagai  mana  layaknya ilmuwan berusaha mencari menemukan kebenaran  ( finding  the  truth  though  rigorous methodology  of  scientist )  (Richard  Strekfuss, 1990:  975).  Tidak  heran,  kalau  hal  sempat  ini mengundang  perdebatan  alot  antara  kubu  pro objektivitas dan pihak yang anti objektivitas.John C.  Merril  seperti  dikutip  Eriyanto  (2000:  87) menyatakan  bahwa  objektivitas  jurnalistik  itu mustahil  terwujud  karena  semua  aktivitas jurnalistik  pada  dasarnya  adalah  subjektif.  Ini, lanjutnya, bisa dilihat dari mulai mulai pencarian berita,  peliputan,  penulisan  sampai  editing  yang kesemuanya  adalah  melibatkan  subjektivitas wartawan;  kenapa  suatu  peristiwa  diliput,  siapa yang diwawancarai, apa yang ditanyakan, kemana
kecenderungan  berita  ditulis,  kenapa  mengambil sudut pandang berita tertentu, bagian mana yang dihapus dan ditonjolkan. Sebaliknya, Everette E. Dennismemandang objektivitas jurnalistik sangat dimungkinkan dan bukan sesuatu yang mustahil.Ini,  lanjutnya,  karena  semua  kegiatan jurnalistik  pada  dasarnya  dapat  diukur  dengan nilai-nilai  objektif.  Ini  bisa  dilihat  dari  beberapa prinsip  seperti:  memisahkan  fakta  dari  opini, menghindari pandangan emosional dalam memandang  peristiwa,  memberikan  prinsip keseimbangan  dan  keadilan  serta  melihat peristiwa  dari  dua  perspektif.  Dennis  percaya, objektivitas dapat diterapkan apabila mengadopsi metoda  dan  prosedur  yang  dapat  membatasi subjektivitas  wartawan  atau  editor.  Prosedur  ini diterapkan baik pada tingkat peristiwa yang akan diliput  (apa  pertimbangan  objektif  dan  rasional mengapa  suatu  peristiwa  diliput),  mencari data ( dari  mana  saja  data  diambil),  sampai  menulis  ( kata apa yang dipakai), editing tulisan ( apa alasan menempatkan  berita  menjadi headline ),  dan  lain sebagainya (Eriyanto: 2000: 87).
Meski  konsep  objektivitas  mengundang perdebatan, tapi Hayakawa (1946)seperti dikutip Severin dan Tankard (1992: 82-83)  memberikan jalan keluar dari perdebatan ini dengan cara selalu berusaha  meliput  warta  dalam report yang memungkinkan dilakukannya validasi dan verifikasi terhadap objek berita serta menghindari sejauh mungkin inference (kesimpulan), judgement (peniliaian), dan slanting (memilih dan memilah  bahan  yang  sesuai  atau  tidak  sesuai dengan materi yang sedang dideskripsikan). Yang dimaksud  dengan Report adalah  kalimat  yang mengandung  fakta  keras  yang  bisa  diverifikasi dan  disangkal  oleh  pihak  lain. Inferences adalah kalimat  yang  mengandung  sebuah  pernyataan tentang sesuatu yang belum diketahui dan dibuat dibuat  berdasarkan  pada  sesuatu  yang  telah diketahui.  Dengan  kata  lain,  kalimat  yang berusaha  menyimpulkan  sesuatu  yang  belum terverifikasi serta hanya berlandaskan dari sesuatu yang diketahui sebelumnya. Sementara judgements adalah  kalimat  yang  mengandung
ungkapan suka atau tidak suka oleh sang penulis terhadap kejadian, orang atau obyek tertentu yang sedang  penulis  jelaskan.  Petunjuk  praktis  di  sini adalah sebuah kalimat yang terdiri kata sifat dan adverb atau kata yang kuat atau yang secara jelas menggambarkan perasaan penulis terhadap obyek sikap tertentu
Objektivitas  menurut  Dennis  McQuail (2000:172) adalah mengambil posisi terpisah dan netral  dengan  menanggalkan  subjekvitas  dan pendapat  pribadi  wartawan  terhadap  objek pemberitaan  atau  sumber  berita.  Ini  juga  berarti memegang teguh secara ketat prinsip akurasi dan kriteria kebenaran seperti relevansi dan kelengakapan  data.  Ini  sekaligus  berarti  nihilnya maksud    tersembunyi  untuk  mengutamakan melayani pihak ketiga. Untuk menjelaskan konsep ini,  Wasterstahl  (dalam  Dennis  McQuail:  2000: 173-4)  menyatakan  bahwa  objektivitas  meliputi dua  konsep  utama  yakni:  (1) impartiality (sikap nonpartisan)  yang  mencakup  aspek balance (keberimbangan) dan neutrality ( sikap netral). (2) Faktualitas  yang  mencakup truth (kebenaran), relevance (relevansi)  dan  informativeness  (lihat tabel dibawah). Menurutnya, objektivitas berkaitan  dengan  nilai  dan  fakta  yang  memiliki implikasi  evaluatif.Faktualitas  berarti  sebuah bentuk reportase tentang peristiwa dan pernyataan yang bisa diverifikasi terhadap sumber berita dan disajikan bebas dari opini subjektif wartawan atau paling tidak terpisah dari komentar subjektif. Ini juga meliputi kelengkapan data, akurasi data dan wujudnya niat untuk tidak menyembunyikan apa yang  penting.  Relevansi  lebih  berkaitan  dengan
proses  pemilihan    daripada  dengan  bentuk penyajian.  Hal  ini  makanya,  mempersyaratkan bahwa proses seleksi tersebut berlangsung secara jelas  dan  berkesinambungan  tentang  apa  yang penting untuk khalayak/masyarakat. Singkat kata, apa berkaitan secara langsung terhadap masyarakat  adalah  yang  paling  relevan.  Dalam memberitakan kasus perkosaan misalnya, wartawan  harus  menyajikan  fakta  kasus  tersebut dengan  menggunakan  rumus  5H  1H  apa  adanya dan  tidak  terjebak  pada  eksploitasi  pornografi dengan  mengulas  secara  detil  bagaimana  proses bagaimana pemerkosaan itu terjadi. Ini karena hal ini  tidak  relevan,  tidak  memiliki  kepentingan apapun terhadap masyarakat. Adapun impartiality mengasumsikan  sebuah  sikap  netral  yang  harus diwujudkan dengan menerapkan prinsip keberimbangan (keberimbangan waktu/ruang/penekanan)  dalam  memperlakukan penafsiran,  pandangan  yang  bertentangan  serta menyajikan  hal  tersebut  secara  tidak  berpihak. Singkat  kata,  informasi  yang  tersaji  dalam  pers harus  objektif  dalam  arti  akurat  ,  jujur,  cukup lengkap,  sesuai  dengan  realitas,  terpercaya  dan terpisah  dari  gagasan  subjektif.  Disamping  itu, informasi harus tersaji secara berimbang dan adil serta  memaparkan  pendapat-pendapat  alternatif dengan cara yang tidak bias dan tidak sensasional (Dennis.  McQuail:  2000:  173-4). Information should be objective in the sense of being accurate, honest,  sufficiently  complete,  true  to  reality, reliable,  and  separating  fact  from  opinion. Information  should  be  balanced  and  fair (impartial),  reporting  alternative  perspectives  in a non-sensational, unbiased way .
Objectivity
Factuality
Impartiality
Truth Informativeness
Relevance Balance Neutrality
Sumber : Dennis. McQuail: 2000: 173
Berkaitan dengan objektivitas (faktualitas dan  imparsialitas)  tersebut  di  atas,  Siti  Hanifa (2014:  7)  mengemukan  sembilan  tolok  ukur pemberitaan  yang  objektif.Hal  ini    seperti faktualitas, akurasi, kelengkapan, relative salience , relative  priority ,  proporsional, cover both side , non evaluatif, dan non sensasional.Sementara  itu,  Henri  Subiakto  dkk (2000) mengulas konsep tersebut secara operasional. Pertama , Aspek faktualitas  meliputi akurasi  pemberitaan  yang  menekankan  pada kejujuran  dalam  pemberitaan.  Ini  berkaitan dengan hal-hal seperti : (a) kesesuaian judul berita dengan  isi  berita;  (b)  kelengkapan  data  yang disajikan seperti dalam rumus penyusuan berita 5 WH;  (c)  Penggunaan  data  pendukung  atau kelengkapan  informasi  atas  kejadian  yang ditampilkan; (d) ada tidaknya pencampuran fakta dengan opini wartawan yang menulis berita yang tercermin dari penggunaan kata-kata opinionative seperti  tampaknya,  diperkirakan,  seakan-akan, terkesan, kesannya, seolah, agaknya, diperkirakan, diramalkan, kontroversi, mengejutkan, manuver, sayangnya, dan kata-kata opinionatif  lainnya. Kedua ,  aspek  imparsialitas atau fairness mencakup  keseimbangan  penulisan berita.  Ini  dapat  diukur  dari  :  (a)  Keseimbangan dalam memberikan porsi yang sama pada masing- masing  pihak  yang  diberitakan    baik  dilihat  dari kedudukan mereka sebagai sumber berita, mapun dari  jumlah  sumber  beritanya;  (b)  Kesamaan perlakuan dalam memberikan proporsi ruang luas kolom  (centimeter  kolom),  dan  waktu.  Henri Subiakto  (2000)  lantas  menambah  satu  point objektivitas pemberitaan yakni validitas keabsahan pemberitaan. Ini meliputi dua hal yakni atribusi dan kompetensi nara sumber yang dirujuk dalam  pemberitaan.  Aspek  atribusi  mencakup pencantuman  sumber  berita  secara  jelas  (baik identitas  maupun  dalam  upaya  konfirmasi  atau cek  dan  ri-cek).Sedangkan  aspek  kompetensi sumber berita berkaitan dengan hasil liputan.Berita  yang  dihasilkan  merupakan  karya pengamatan langsung wartawan, atau dari sumber berita  yang  menguasai  persoalan,  atau  hanya
sekadar  kedekatannya  dengan  media  yang bersangkutan atau karena jabatannya.
Ada  kriteria  lain  yang  ditawarkan  oleh John  Merrill  (1965)  dalam  Severin  dan  Tankard (1992:  84)  untuk  mengukur  sejauh  mana  bias sebuah  warta  dengan  menggunakan  konsep semantik  bahasa.  Dalam  studinya  “ How  Time Stereotype  Theree U.S  Presidents,” Merrill mengelompokkan  enam  jenis  bias  dalam pemberitaan: Attribution  bias,  adjective  bias, adverbial bias, outright opinion, contextual bias, photogrphic  bias,  adjective  bias,  adverbial  bias, outright  opinion,  contextual  bias,  photographic bias. Hasil studinya menemukan bahwa ditemukan  bias  negatif  yang  kuat  terhadap Truman,  bias  positif  yang  kuat  terhadap Eisenhower  dan  peliputan  yang  berimbang terhadap Kennedy.
Singkat kata, objektivitas berita menganut pandangan  kaum  positivis  (Eriyanto:  2002:  20- 35).  Pandangan  mereka  lantas  dipaparkan  oleh Eriyanto  dengan  mempertentangkannya  dengan pandangan para konstruksionis. Positivis melihat adanya fakta yang ‘riil’ yang diatur oleh kaidah- kaidah  tertentu  yang  berlaku  universal.Media, makanya bertugas untuk menyalurkan pesanyang merupakan cerminan dan pantulan dari kenyataan. Sebab  berita  yang  disampaikan  harus  sama  dan sebangun dengan fakta yang hendak diliput. Nah agar  objektif,  berita  harus  faktual  dengan menyingkirkan pandangan subjektif dari pembuat berita.  Sebaliknya,  konstruksionis  memandang bahwa  fakta  merupakan  konstruksi  atas  realitas. Kebenaran  suatu  fakta  bersifat  relatif,  berlaku sesuai dengan konteks tertentu. Media, makanya media  merupakan  agen  konstruksi  pesan.  Ini karena  berita  tidak  mungkin  merupakan  cermin dari  realitas,  karena  berita  yang  terbentuk merupakan  konstruksi  atas  realitas.  Berita, makanya  selalu  bersifat  subjektif,  sebab  saat meliput  wartawan  menggunakan  pertimbangan subjektifnya.  Konsekwensinya,  adalah  wartawan menurut  positivis  adalah  pelapor  atas  peristiwa
yang diliput yang mewajibkannya untuk menyingkirkan  nilai,  etika,  pilihan  moral  saat meliput peristiwa. Tidak demikian halnya dengan konstruksionis yang memandang bahwa wartawan  sebagai  partisipan  yang  bertugas menjembatani  keragaman  subjektivitas  pelaku sosial.  Nilai,  etika  atau  keberpihakan  wartawan, makanya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa. Dengan kata  lain,  objektivitas    menurut  Fiske  seperti dikutip  Eriyanto  (2011:  2-4)  mengikuti  aliran transmisi  yang  memandang  bahwa  komunikasi sebagai proses pengiriman pesan secara linear dari pengirim  kepada  penerima.  Pesan  bersifat  statis berupa  materi  konkrit  yang  terlihat  serta  dapat dirasakan,  didengar  atau  dibaca.  Pesan  tersebut, makanya  hanya  akan  diketahui  isinya  kalau diukur  dan  dihitung  dengan  metode  analisis  isi kuantitatif.  Hal  ini  jelas  berbeda  dengan  aliran produksi dan pertukaran makna yang memandang bahwa komunikasi merupakan pertukaran makna yang  bersifat  dinamis  yang  merupakan  produk konstruksi  dan  interaksi  antara  pengirim  dan penerima. Karena makna tidak terlihat alias laten, maka isi atau substansinya dapat diungkap dengan menafsirkannya  lewat  metode  analisis interpretif kualitatif seperti framing, semiotika dan wacana.
Mengukur Objektivitas dengan Rumus Coefficient of Imbalance
Agar dapat diketahui objektivitas pemberitaan,  analisis  isi  kuantitatif  dapat diterapkan  untuk  tujuan  tersebut.  Analisis  isi menurut Klaus Krippendorff (1993:15)
merupakan  suatu  teknik  penelitian  untuk membuat  simpulan  data  yang  dapat  ditiru ( replicable )  dan  sahih    dengan  memperhatikan konteksnya.  Metode  analisis  isi  pada  dasarnya merupakan  suatu  teknik  sistematik  untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi  perilaku  komunikasi  yang  terbuka  dari komunikator  yang  dipilih.  Kerlinger  (2000), analisis  isi  didefinisikan  sebagai  suatu  metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi
secara  sistematik,  obyektif,  dan  kuantitatif terhadap pesan yang tampak dengan tujuan untuk mengukur  variabel.  Analisis  isi  merupakan metode  penelitian  yang  sistematis,  objektif  dan kuantitatif (Wimmer & Dominick 2003: 141).Eriyanto  (2011:  15)  mendefinsikannya sebagai  suatu  teknik  penelitian  ilmiah  yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Hal ini  diarahkan  untuk  mengidentifikasi  secara sistematis isi komunikasi yang tampak (manifest), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat  direplikasi.  Analisis  isi,  makanya  metode penelitian  yang  objektif,  sistematis,  replikabel, manifes  (isi  yang  tampak),  serta  melakukan perangkuman ( summarizing ) dan generalisasi.
Koefisien  keberpihakan  ( Coefficients  of Imbalances ) merupakan rumus yang dikembangkan  leh  Janis  dan  Fadner  (1965). Rumus  ini  digunakan  untuk  mengukur  derajat keberpihakan  suatu  surat  kabar  terhadap  obyek penyikapan tertentu. Ini dapat diterapkan dengan cara menghitung keseluruhan isi komunikasi dan konten  komunikasi  yang  releven  dengan  objek penyikapan  ( object  attitude )  yang  akan  diteliti (Diana Peh dan Melkote. 1991: 67). Keberpihakan di  sini  berarti  kadar  rasio  perbedaan  antara informasi  positif,  negatif,  berimbang/netral. Rumus koefisien ini adalah sebagai berikut:
1. C (f) = (f-u). f/r.t. Rumus digunakan jika jumlah  kalimat  positif  lebih  banyak daripada yang negatif.
2. C (u) = (f-u).u/r.t . Rumus ini digunakan ketika  jumlah  kalimat  negatif  melebihi jumlah kalimat positif.
Simbol C berari  koefsien  keberpihakan  . f berarti  jumlah  kalimat  positif.  Simbol u berarti jumlah  kalimat  negatif.  Simbol r berarti  jumlah kalimat-kalimat  negatif,  positif  dan  netral  yang berkait  objek  penyikapan  yang.  Sedang  simbol t berarti  jumlah  seluruh  kalimat  baik  yang  terkait maupun  yang  tidak  terkait  dengan  obyek penyikapan.  Selanjutnya,  setiap  unit  kalimat positif  memperoleh  nilai  +1.  Sedangkan  unit kalimat  negatif  mendapatkan  nilai  –  1,  unit
kalimat  netral  dan  tidak  terkait  dengan  objek penyikapan memperoleh nilai 0. Teknik menerapkan  rumus  ini  adalah  dengan  cara menghitung  jumlah  kalimat  yang  positif  dan negatif  yang  menyangkut  objek  penyikapan tertentu.  Kalau  jumlah  kalimat  positif  lebih banyak  daripada  yang  negatif,  rumus  nomor  1 digunakan.  Sebaliknya,  jika  jumlah  kalimat negatif  melebihi  jumlah  kalimat  positif,  rumus nomor  2  digunakan.  Koefisien  Keberpihakan berada pada rentang nilai +1 dan – 1.
Agar  rumus  ini  dapat  diterapkan  dapat diterapkan, maka arah dan kecenderungan jumlah kalimat  (negatif,  positif,  netral)  terhadap  objek penyikapan  harus  dihitung.  Operasionalisasi ragam kalimat tersebut adalah sebagai berikut. (1) Kalimat dikategorikan negatif, kalau mengandung  arti  negatif  terhadap,  atau  akan dimungkinkan menggiring para pembaca membentuk  pendapat  negatif  terhadap  suatu obyek  tertentu.  Kalimat  negatif  mengandung penjelasan negatif para pelaku dan perilaku  dan mengutuk  tindakan  dan  pelaku  yang  terlibat.(2) Kalimat  disebut  positif,    kalau  mengandung  arti positif  terhadap,  atau  akan  dimungkinkan menggiring  para  pembaca  membentuk  pendapat positif terhadap suatu obyek tertentu. Kalimat ini akan mengandung penjelasan positif para pelaku atau perilaku dan menghargai tindakan dan pelaku yang  terlibat.  (3)  Kalimat  dikategorikan  netral, kalau  ia  tidak  menjelaskan  obyek  secara  negatif atau  positif.  Juga  yang  tidak  membenarkan  atau
mengutuk.  (4)  Kalimat  diklasifikasikan  sebagai tidak  terikat  dengan  obyek  kajian,  kalimat tersebut  membahas  topik  di  luar  obyek  kajian, termasuk  di  sini  adalah  kalimat  transisi.  Di samping itu, juga dihitung jumlah ragam kalimat klasifikasi  Hayakawa  seperti report,  inferences dan judgment .Kerangka  waktu  penelitian  untuk mengkaji  pemberitaan  koran Jawa  Pos dan Republika adalah  19  Mei  hingga  4  Juni  1999. Selama  periode  pemberitaan  tersebut  ditemukan beberapa hal sebagai berikut.

## Tabel 1
Sebaran Dan Prosentase Jumlah Kalimat Negatif, Positif,  Netral,  Tidak  Terkait  Serta  Koefisien Keberpihakan
Coeficients
OfImbalances
Terhadap  Objek  Penyikapan  Golkar  dan  PDI- Perjuangan di Harian Jawa Pos Arah Kalimat Surat Kabar Jawa Pos Obyek Penyikapan Thd. PDI-P Obyek Penyikapan Thd. Golkar Kalimat % Kalimat % Positif 128 30,1 225 24,3 Negatif 122 28,7 314 33,9 Netral 142 33,4 340 36,7 Tidak Terkait 32 7,5 46 4,9 Total 424 100 925 100 Col 0,0046 -0,034

## Tabel 2
Sebaran Dan Prosentase Jumlah Kalimat Negatif, Positif, Netral, Tidak Terkait Serta Koefisien Keberpihakan Coeficients Of Imbalances Terhadap Objek Penyikapan Golkar Dan PDI-
Perjuangan
Di Harian Republika Arah Kalimat Surat Kabar Republika Obyek Penyikapan Thd PDI-P Obyek Penyikapan Thd Golkar Kalimat % Kalimat % Positif 23 5,1 106 51,2 Negatif 255 57,1 30 14,4 Netral 168 37,6 56 27 Tidak Terkait 45 10 35 16,9 Total 446 100 207 100 Col -0,029 0,226
Dua  tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa Jawa Pos telah bias dalam meliput Partai Golkar dengan  memberikan  gambaran  yang  negatif dengan  nilai  –  0,  034  dan  memberitakan  PDI-P secara  positif    dengan  nilai  0,0046  dalam koefisien  keberpihakan  (tabel  1).  Perlakuan diskriminatif  terhadap  Golkar  yang    dilakukan Jawa  Pos mungkin  disebabakan euphoria kebebasan yang sedang dinikmati sebagian warga masyarakat  termasuk  pers.  Perilaku  yang menonjol  pada  era  reformasi  tersebut  adalah menanggalkan  semua  tata  aturan  yang  telah diletakkan  Orde  Baru  dan  merubahnya  dengan yang  baru  sama  sekali.  Di  samping  itu,  hujatan terhadap  rezim  Orde  Baru  mewarnai  sikap  dan tindakan  masyarakat  yang  diwujudkan  dengan menganggap  Golkar  adalah  sisa-sisa  rezim  Orde Baru dan sangat pro status quo . Makanya, ia harus dihabisi  hingga  akar-akarnya.  Sebaliknya, Jawa Pos menganggap  PDI-P  sebagai  kekuatan reformasi  yang  pro  rakyat  yang  harus  didukung untuk menghadapi kekuatan status quo.
Berbeda  dengan Jawa  Pos , Republika memberikan  Golkar  secara  positif  dengan  nilai 0,226  dan  memperlakukan  PDI-P  secara  negatif dengan nilai –0,029 dalam koefisien keberpihakan (tabel  2). Republika berbuat  demikian  sebab  ia adalah penerbitan yang berafiliasi kepada ummat Islam  yang  makanya  harus  memihak  dan memperjuangkan  kepentingan  pembaca  muslim. Di  samping  itu, Republika juga  berada  dalam Yayasan  Abdi  Bangsa  yang  diketuai  Presiden Habibie.  Tidak  heran,  kalau Republika bersikap sangat  ‘bersahabat  karib’  dengan  Golkar. Sebaliknya, Republika bersikap  ofensif  terhadap PDI-P  dengan  mengangkat  isu-isu  agama.  Dari sektarian yang dikembangkan ini diharapkan akan mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat. Ini  bisa  dilihat  dari  maraknya  iklan  layanan masyarakat yang dimuat di kedua surat kabar yang bermaksud  menghimbau  warga  muslim  agar memilih  partai  yang  calegnya  memeluk  agama yang sama dengan mereka.

## Tabel 3
Distribusi dan Prosentase Inferences,

## Judgement
Terhadap Kedua Objek Penyikapan PDI-P
& Golkar DiHarian Jawa Pos&Republika Surat Kabar Jawa Pos Republika Kalimat % Kalimat % Inferences 27 2 15 2,2 Judgement 10  0,1 11 1,6 Total Semua Kalimat Yang Dikaji 1349  100 653 100 Meski  terjadi  pemihakan  dari  masing- masing  surat  kabar, Republika dan Jawa  Pos (tabel 3)  jarang dan sedikit sekali memperkuat bias  mereka  dengan  menggunakan  kalimat- kalimat  subjektif inferences dan judgement dalam  pemberitaan  mereka. Republika hanya menggunakan  2,2%  kalimat inferences dan 1,6% kalimat judgement dari  total keseluruhan kalimat  yang  diteliti  sebanyak  653  kalimat. Sementara Jawa Pos menggunakan 2% kalimat inferences dan  0,1%  kalimat judgement dari jumlah  keseluruhan  kalimat  sebanyak  1349 kalimat.  Ini  berarti Republika dan Jawa  Pos masih  bersikap  objektif  dalam  meliput pemberitaan  tentang  Golkar  dan  PDI-P.  Ini karena  kedua  koran  tersebut  lebih  banyak mengandalkan kalimat report.
Temuan  tersebut  menunjukkan  sikap partisan  yang  ditunjukkan  kedua  surat  kabar memang  jauh  dari  fungsi  ideal  pers  nasional sebagaimana diamanatkan UU No 40 Tentang Pers.  Pers  yang  seharusnya  berperan  sebagai mesin  penggerak  bahkan  percepatan  proses demokratisasi tidak mampu berfungsi maksimal. Kedua pers yang diteliti lebih asyik bermain  denga hidden  agenda mereka  sendiri dan tidak peduli terhadap proyek pemberdayaan politik rakyat serta
mengabaikan proyek memperjuangkan kepentingan  rakyat  seperti  yang  digambarkan oleh  Bill  Kovach  yang  mengharuskan  pers melakukan  sembilan  kewajiban:  berpegang teguh  kepada  kebenaran,  mengutamakan kepentingan  masyarakat,  bersikap  independen terhadap  sumber  berita,  menjadi  sarana mengawasi  perilaku  penguasa,  menyediakan forum publik untuk kritik dan dukungan warga serta memperbolehkan wartawan untuk menggunakan hati nurani dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.

## Penutup
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan beberapa hal di bawah ini:
1. Rumus  koefisien  keberpihakan  yang dikembangkan  oleh  Janis  dan  Fader merupakan formula analisis isi kuantitatif yang dapat digunakan untuk menakar  kadar  objektivitas  liputan pemberitaan media cetak.
2. Rumus  ini  dapat  diterapkan  dengan terlebih  dahulu  menentukan  objek penyikapan yang hendak dikaji ( attitude object ).Kemudian ruang lingkup  waktu  pemberitaan  berkaitan dengan objek
penyikapan tersebut.Lantas,  menghitung  jumlah kecenderungan  kalimat  baik  negatif, positif, netral, dan tidak terkait tentang objek penyikapan yang telah ditentukan.
3. Kalau  jumlah  kalimat  positif  lebih banyak  daripada  yang  negatif,  rumus nomor  1  digunakan.Sebaliknya,  jika jumlah kalimat negatif melebihi jumlah kalimat  positif,  rumus  nomor  2 diterapkan.
4. Agar dapat diketahui kadar objektivitas pemberitaan,  tiga  katergori  kalimat yang  dikembangkan  Hayakawa  juga dapat digunakan dengan cara menghitung  jumlah  kalimat  yang mengandung  aspek report,  inferences , dan judgement. Kadar objektivitas sebuah  liputan  dianggap  tinggi,  ketika
jumlah  kalimat  yang  mengandung report melebihi  jumlah  kalimat  yang berisikan inferences dan judgement .
Sebaliknya, kadar objektivitasnya
dianggap rendah, ketika jumlah kalimat
inferences dan judgement lebih banyak daripada jumlah kalimat report .

## Daftar Pustaka
Denis, Everette E, (1991), Understanding Mass Media , Boston, Houghton Milfin Company Eriyanto, (2000), Objektivitas Media: Pandangan Konstruksionis dan Positivistik .  Dalam  Jurnal  Pantau  Edisi
08 / Maret- April 2000.
Eriyanto, 2002, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi  dan  Politik  Media ,  Lkis,
Yogyakarta
Eriyanto,  2011, Analisis  Isi:  Pengantar Metodologi  Untuk  Penelitian  Ilmu Komunikasi  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya , Kencana, Jakarta
Flournoy,  Michael  Don,  (1989), Analisa  Isi Surat  Kabar-Surat  Kabar  Indonesia , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Hamad,  Ibnu,  (2004), Konstruksi  Realitas Politik  Dalam  Media  Massa:  Sebuah Studi Critical Discourse Analysis,
Granit, Jakarta.
Hanifa,  Siti,  2014, Objektivitas  Berita  Pemilu Presiden  RI  2014,  Analisis  Isi  Atas Objektivitas  Berita  Pemilu  Presiden  RI
dalam Berita Online Tempo.co,id dengan Detik.com , skripsi Fikom Universitas Islam Bandung, diakses pada
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.ph p/Jurnalistik/article/download/118/26.
Hasibuan,  Imron  (editor),  1999, Bersikap Independen! Pedoman Meliput Pemilu di Masa  Transisi  Demokrasi” ,  Aliansi Jurnalis  Independen  (AJI)  bekerjasama dengan IRRI Pact, Jakarta
Hayakawa,  Samuel,  I,  (1946), Language  in Action and Thought , NY; Harcout, Brace and World
Janis, I. L., & Fadner, R. 1965. The Coefﬁcient of Imbalance . In H. Lasswell, N. Leites,
&  Associates  (Eds.),  Language  of politics: 153–169. Cambridge, MA: MIT Press.
Kovach,  Bill  &  Rosienstiel,  Tom,  (2004),
Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa Yang Seharusnya  Diketahui  Wartawan  dan Yang  Diharapkan  Publik ,  Yayasan Pantau,  Institut  Studi  Arus  Informasi, dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Jakarta
Kaisiepo, Manuel, 1999,dalam Imron Hasibuan (editor),  1999, Bersikap  Independen! Pedoman  Meliput  Pemilu  di  Masa Transisi  Demokrasi ,  Aliansi  Jurnalis Independen  (AJI)  bekerjasama  dengan IRRI Pact, Jakarta
Krippendorf,  Klaus,  (1993), Analisis  Isi: Pengantar  Teori  dan  Metodologi ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta
McQuail, Dennis, (2000), Mass Communication Theories , Sage, London
McNair,  Brian,  1999, An  Introduction  to Political  Communication ,  Routledge, New York.
Merrill,  John,  C,  (1965), How  Stereotyped
Three US . President, Journalism Quarterly, 42;563-570
Nimmo,  Dan,  (1993), Komunikasi  Politik; Komunikator, Pesan, dan Media ,
Remaja Rosda Karya, Bandung
Peh, Diana & Melkote, Srinivas S, (1991), Bias in  Newspaper  Reporting:  A  Content
Analysis  of  the  Coverageof  Korean
Airlines and Iran Airbus Shooting in The
U.S Elite Press , International
Communication  Gazette,Vol  47  No.  2, (January 1991)
Rahmat, Jalaluddin, (1989), Metode Penelitian Komunikasi , Bandung, Remaja Karya
Severin,  Werner  J,  &  Tankard,  James,  W,
(1992), Communication Theories:
Origins, Methods, and Uses in the Mass Media, New York, Longman
Strekfuss,  Richard,  (1990), Objectivity  in Journalism:  A  Search  and  Assessment , Journalism Quarterly; 67: 973-975
Syafiya & Yahya, (1990), Australian Perception of Indonesia: Content
Analysis of The Australian Newspapers’
News  Coverage  on  East  Timor  Affiairs , Laporan Penelitian di IAIN Malang yang tidak dipublikasikan
Suwardi, Harsono. 1993, Peran Pers Dalam Politik di Indonesia; Suatu Studi Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita Kampanye Pemilu 1987 ,
Pustakan Sinar Harapan, Jakarta
Subiakto, Henri, Cahyana, Yan Yan, et.al . 2000, Obyektifitas Pemberitaan Pers Indonesia , diakes pada http://www.journal.unair.ac.id/login/jur nal/filer/J.%20Penelit.Din.%20Sos.1- 3%20Des%202000%20%5B06%5D.pdf
Wimmer, Roger, D & Dominick, Joseph, R., 2003, Mass Media Research. An Introduction , Thomson Wadsworth, Belmont California, United States.