## Buana Akuntansi

## KESEDERHANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN KREDIT DESA (BKD) YANG SARAT NILAI KEPERCAYAAN: SEBUAH SIMALAKAMA
Vani Oktaviana Achdiar Redy Setiawan Bambang Haryadi
Universitas Trunojoyo Madura Surel: achdiar.setiawan@runojoyo.ac.id
Abstrak Penelitian  ini  bertujuan  mengungkapkan  bentuk  pengelolaan  keuangan  sebuah  Badan Kredit  Desa  (BKD)  dan  menggali  pemaknaan  dari  para  pengelola  BKD  mengenai  nilai-nilai  yang terkandung  di  balik  praktik  pengelolaan.  Metodologi  studi  kasus  dipergunakan  untuk  menguak dan  menggali  sedalam-dalamnya  informasi  tentang  proses  pengelolaan  keuangan  pada  era  baru desa hari ini. Temuan yang didapatkan oleh peneliti bahwa pertama , penerapan sistem kekeluargaan dengan berpedoman terhadap sistem kepercayaan ternyata tak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Fenomena  semakin  besarnya  kredit  macet  tak  dapat  dihindari. Kedua ,  Polemik  konflik  sosial menjadi  sebuah  kendala  yang  tak  dapat  dihindari. Ketiga ,  ketidakaktifan  Kepala  Desa  dalam pengelolaan  BKD. Keempat ,  perbedaan  pencatatan  terletak  pada  rekapan  pengelolaan  keuangan ketika telah sampai pada Mantri BKD terdapat perbedaan struktur pelaporan keuangan yang lebih mendetail  dan  terperinci. Kelima ,  tidak  adanya  pecantuman  bukti  pengeluaran  dalam  pelaporan keuangan BKD.
Kata Kunci: Badan Kredit, Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Pengelolaan Keuangan

## 1. Pendahuluan
Badan  Kredit  Desa  (BKD)  adalah  sebuah  lembaga  yang  secara  operasional  termasuk  dalam lingkup  lembaga  keuangan  mikro  yang  menjalankan  usahanya  di  desa.  Lembaga  keuangan  yang dijalankan di level desa ini memiliki sejarah panjang. Dari, oleh dan untuk desa. Demikian pameo yang melatari beroperasinya BKD yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagai masyarakat desa yang membutuhkan.
Sebagai  lembaga  keuangan,  operasional  BKD  ini  juga  menjadi  objek  yang  diregulasi  oleh negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat sebagai pengguna/nasabah terjamin haknya atas uang yang dikelola lembaga keuangan. Sejarah pengaturan BKD terentang lama dalam sejarah, diantaranya adalah Staatblad 357 tahun 1929, Rijksblad No. 9 tahun 1938, Undang-Undang No.  7  tahun  1992  tentang  Perbankan  direvisi  menjadi  Undang-Undang  No.  10  tahun  1998  dan terakhir  Undang-Undang  No.  1  tahun  2013  tentang  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM).  Untuk menjadikan  pengelolaan  BKD  menjadi  lebih  baik.  pemerintah  merombak  pengaturan  tentang kebijakan  BKD.  BKD  diharapkan  menjadi  sebuah  Lembaga  Keuangan  Mikro  yang  diharapkan dapat membantu mengatasi keluh kesah masyarakat.
Lahirnya UU No.1 tahun 2013 berisi berbagai hal tentang pengaturan, prinsip, dan pengelolaan. Kebijakan  ini  membawa  status  baru  untuk  BKD.  Status  badan  hukum  sebagai  LKM  dipaparkan dalam UU No. 1 tahun 2013 pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:
“Pada saat  Undang-Undang  ini  mulai  berlaku,  Bank  Desa,  Lumbung  Desa,  Bank  Pasar,  Bank Pegawai,  Badan  Kredit  Desa  (BKD),  Badan  Kredit  Kecamatan  (BKK),  Kredit  Usaha  Rakyat  Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit  Pedesaan  (BUKP),  Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT),  Baitul  Tamwil  Muhammadiyah  (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku”.
Sejak berlakunya UU No. 1 tahun 2013, pengawasan BKD sepenuhnya telah berpindah tangan kepada OJK [UU No.1 tahun 2013 pasal 28 (ayat 1)]. Dari enam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di sektor Industri Keuangan NonBank (IKNB), tiga di antaranya terkait Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pertama, POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Kedua, POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha
Lembaga  Keuangan  Mikro.  Sedangkan  yang  ketiga,  POJK  Nomor  14/POJK.05/2014  tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
Menelisik  praktik,  kebijakan  OJK  justru  mengalami  banyak  permasalahan  pada  masa implementasi. Satu persatu polemik muncul dan menjadi realita yang tidak dapat dihindari. Tidak semudah  membalikkan telapak tangan, BKD harus  mengalami masa-masa  tersulit  dan OJK  harus bekerja  mengerahkan  semua  tenaga  pada  masa  transisi  tersebut.  Sebuah  situs  berita surabayabisnis.com tanggal 29 Januari 2015 menyebutkan bahwa:
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  regional  3  berencana  mengkonversi  1650  Badan  Kredit  Desa (BKD)  DI  Jawa  Timur  menjadi  lembaga  berbadan  hukum.  Penertiban  tersebut  sesuai  dengan  UU NO. 1/2013 tentang LKM. Saat ini, total LKM di tanah air mencapai sekitar 600.000 unit. Sementara itu, yang belum berbadan hukum ada 19.334 dan ditarget dikonversi pada 2016.
Peralihan proses pengawasan, menyebarnya beragam cerita tentang pendirian usaha BKD yang masih  belum  mengantongi  status  badan  hukum  menjadi beberapa  realitas  yang  menyeruak.  BKD yang tidak mengantongi izin akan terlihat bias bahkan cenderung abu-abu dari kaca mata OJK. OJK tidak bisa mengawasi secara utuh proses pengelolaan BKD sehingga akan menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan mudah melakukan kecurangan. Sebuah wacana dari www.ppotoda.com tanggal 17 Maret 2015 memberi gambaran permasalahan di lapangan. Berikut kutipannya:
Karakteristik  operasional  BKD  yang  berbeda  dibandingkan  dengan  karakteristik  bank/BPR pada  umumnya  membuat  pengaturan  ke  BPR  ex.  BKD  sulit  untuk  dilakukan.  BKD  memiliki beberapa  permasalahan  mendasar  seperti  status  kepemilikan  yang  tidak  jelas  dan  tidak  memiliki status  badan  hukum  selain  permasalahan  lainnya,  kuantitas  dan  kualitas  SDM,  operasional  yang masih manual, waktu pelayanan tidak setiap hari, dsbnya.
Susila (2007) mengutip Wiyono menyatakan terdapat dua masalah kelembagaan yang dihadapi oleh  BKD.  Permasalahan  eksternal  yang  dihadapi  BKD  adalah  aspek  kelembagaan,  sedangkan permasalahan internal yang dihadapkan adalah menyangkut aspek operasional dan pemberdayaan usaha. Sebagian besar BKD masih terbatas kemampuannya, kemampuan yang bergantung kepada jumlah nasabah dan besar modal sendiri. Selain itu kemampuan SDM BKD dalam mengelola usaha sebagian  besar  juga  masih  terbatas,  sehingga  dalam  jangka  panjang  akan  mempengaruhi perkembangan  BKD,  bahkan  bisa  menjadi  faktor  penghambat  yang  cukup  serius.  Beragam permasalahan menyebabkan BKD terhadap dunia usaha skala mikro, kecil atau menengah (UKM) belum berjalan secara optimal. Dari jumlah UKM sebesar 42 jutaan, ternyata yang menikmati akses permodalan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun LKM hanya 22,14 persen.
Permasalahan  klasik  yang  pada  BKD  di  antaranya  pemenuhan  persyaratan  organisasi  yang tidak sesuai dan cenderung tidak terstruktur. Penyekat-penyekat pemisahan tugas cenderung tidak dilakukan,  pengurus  rangkap  jabatan  dalam  pengeloaan  yang  menurut  Jusuf  (2013)  menyalahi bagian dari aktivitas pengendalian untuk meminimalisir terjadinya fraud dan pengendalian internal menjadi efektif.  Transisi kebijakan UU No. 10 tahun 1998  menjadi UU No. 1 tahun 2013 menjadi sebuah  sorotan  peneliti  terutama  tentang  pengelolaan  keuangan  BKD.  Sepanjang  pengetahuan peneliti  belum  ditemukan  belum  ditemukan  riset  yang  mendalami  proses  pengelolaan  keuangan BKD.  Penelitian  ini  dilakukan  di  sebuah  desa  Sumberrejo  Kecamatan  Sumberrejo  Kabupaten Bojonegoro.  Ketertarikan  terlahir  dari  BKD  Desa  Sumberrejo  berdasarkan  observasi  awal  peneliti, BKD  Sumberrejo  telah  mengalami  penurunan  yang  sangat  pesat.  Pada  tahun  2006  perputaran modal  BKD  mencapai  sebuah  taraf  yang  sangat  menakjubkan.  Perputaran  mencapai  200  juta sejatinya mencerminkan pengelolaan BKD telah berjalan dengan baik. Perputaran modal yang saat penelitian  ini  dilakukan  (2017)  hanya  menyisakan  60  juta  menunjukkan  penurunan  BKD  yang sangat signifikan.
Penelitian  ini  bertujuan  mengungkapkan  keunikan  dari  pengelolaan  keuangan  BKD  Desa Sumberrejo.  Sebagaimana  tujuan  penelitian  mengungkapkan  pengelolaan  keuangan  yang  telah diterapkan  pihak  terkait  (yang  disebut  aktor).    Pemahaman  pengelolaan  keuangan  terwujud  dari realita yang diperoleh di lapangan akan digali dari berbagai informan untuk mengetahui kebenaran yang ada. Terakhir, pemaknaan dari para aktor akan menjadi pemahaman lanjutan mengenai nilai- nilai yang terkandung di balik semuanya.

## 2. Metodologi Penelitian
Melihat  pertanyaan  yang  telah  ditentukan  dalam  rumusan  masalah  maka  penelitian  ini membawa  kepada  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  dari  sebuah  tradisi tertentu  dalam  ilmu  pengetahuan  sosial  yang  secara  fundamental  bergantung  pada  pengamatan manusia,  baik  dalam  kawasannya maupun  dari  peristilahannya  (Kirk  dan Miller dalam  Moleong,
2011:4).  Penggunaan  metode  kualitatif  diharapkan  dapat  menguak  dan  menggali  sedalam- dalamnya  informasi  tentang  proses  pengelolaan  keuangan  pada  masa  transisi  dan  apakah  proses masa  transisi  tersebut  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  keuangan  BKD.  Dengan  begitu  peneliti dapat mendalami dan melihat fenomena secara kasat mata yang terjadi di lapangan.
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian  dan  memperoleh  jawaban  atas  pengalaman  serta pemahaman  subyek  dalam  sebuah  situasi  dan  kondisi  yang  sedang  mereka  alami,  oleh  sebab peneliti  menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Djamhuri  (2009)  menyatakan  karakteristik  studi kasus  adalah  yaitu:  sebuah  pendekatan  yang  rinci  dan  intensif,  menggunakan  beberapa pengumpulan  data,  kontekstual,  dan  kemungkinan  untuk  menggunakan  hanya  realitas  sosial sebagai  kasus.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Sumberrejo  Kecamatan  Sumberrejo  Kabupaten Bojonegoro,  lantaran  mempunyai  kedekatan  lingkungan  dan  kebudayaan  yang  sama  dengan peneliti. Alasan  penelitian  menggunakan  Desa  Sumberrejo sebagai  situs  penelitian  adalah BKD di  Desa  Sumberrejo  telah  mengalami  berbagai    polemik  perihal  perjalanan  pengelolaan  BKD sehingga  mengalami  penurunan  dari  waktu  ke  waktu,  sehingga  mengusik  nurani  peneliti  untuk menyelami BKD di Desa Sumberrejo sebagai situs penelitian
Informan merupakan sebuah jembatan yang membantu peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Pemilihan  informan harus  benar-benar  sesorang yang  mengalami dan menyelami  fenomena  yang akan  di  angkat  oleh  peneliti.  Subyek  yang  dipilih  adalah  seseorang  yang  sangat  berperan  dalam proses pengawasan dan pembinaan LKM yaitu a). Koordinator BKD (selaku pemegang kekuasaan tertinggi  BKD  di  Kabupaten  Bojonegoro,  b).  Mantri  BKD  (selaku  pemegang  kekuasaan  tertinggi terhadap  pengelolaan  keuangan  BKD),  c)  JTU  BKD  (Selaku  staf  yang  bertugas  sebagai penatausahaan pengelolaan keuangan BKD). Deskripsi Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

## Tabel 1
Deskripsi Informan Kunci: Aktor BKD yang berkecimpung dalam proses sistem pengelolaan
keuangan dan pengawasan No Nama Gender Jabatan 1. Ismail Pria Koordinator BKD di Kabupaten Bojonegoro 2. Kusrin Pria Mantri BKD di Desa Sumberrejo 3. Edi Waluyo Pria Komisi 2 (Perangkat Desa sebagai Kasir 4. Jayadi Pria Komisi 3 (Perangkat desa sebagai Juru Tagih 5. Supriyadi Pria JTU (Juru Tata Usaha) 6. Miss Cantik (samaran) Wanita Nasabah BKD Sumberrejo
Selain  wawancara,  penelitian  ini  juga  menggunakan  teknik  observasi  selama  periode pengumpulan data. Observasi dilakukan di kaantor BKD, rumah infoman hingga beberapa tempat lain  yang  terkait.  Dokumentasi  juga  dilakukan  pada  proses  penelitian  ini.  Bungin  (2007:121) menyatakan metode dokumenter adalah sebuah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Studi dokumentasi dilakukan peneliti dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada. Peneliti akan menelaah dokumen-dokumen seperti Laporan  keuangan,  Kredit  Macet,  dan  Data  Nasabah.    Kemudian  setelah  penelaahan  dilakukan sebuah  konfirmasi  dalam  bentuk  wawancara  dan  beragam  pertanyaan  yang  sangat  dirasakan mengganjal dalam hati peneliti.
Teknik  triangulasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  triangulasi  sumber  yang berarti  membandingkan  dan  mengecek  sebuah  kepercayaan  suatu  informasi  yang  diperoleh  dari waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2011:330).  Triangulasi sumber tersebut  dicapai  dengan  jalan  membandingkan  data  hasil  pengamatan  yang  dilakukan  peneliti dengan  data  hasil  wawancara  kepada  informan  dalam  penelitian.    Hal  lainnya  adalah membandingkan  apa  yang  dikatakan  orang  di  depan  umum  dengan  apa  yang  dikaitkan  secara pribadi.    Sumber  informasi  yang  diperoleh  dari  Pengawas  dan  Mantri  dalam  hal  ini  akan
dibandingkan dengan sumber informasi yang diperoleh dari JTU dan karyawan yang ada di BKD Desa Sumberrejo.
Penafsiran data merupakan bentuk dari teknik analisis data kualitatif.  Yin (2003) menyatakan untuk  analisis  studi  kasus,  salah  satu  strategi  yang  paling  disenangi  adalah  penggunaan  logika perjodohan  pola.  Logika  seperti  itu  membandingkan  pola  yang  didasarkan  atas  empiris  dengan pola yang didasarkan atas empiris dengan pola yang diprediksikan (atau denga beberapa prediksi alternatif). Jika kedua pola yang telah dihasilkan bersamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan.
Penelitian pengelolaan keuangan BKD pada masa transisi dalam penjodohan pola akan memiliki sebuah  proporsi  pokok  yang  tersentralisasi,  yaitu  setiap  proses  pengelolaan  keuangan  seperti perencanaan pengajuan kredit, pelaporan dan pengawasan akan melewati sebuah perjalanan masa transisi. Selanjutnya peneliti memprediksikan dan dapat menarik sebuah konklusi atau sebuah tema besar tentang pengelolaan keuangan pada masa transisi.
Strategi  analisis  yang  kedua  adalah  pembuatan  eksplanasi.  Yin  (2003)  menyatakan  bahwa pembuatan  sebuah  eksplanasi  merupakan  tipe  khusus  penjodohan  pola,  tetapi  prosedurnya  lebih sulit  dan  karenanya  patut  mendapat  perhatian  tersendiri.  Di  sini,  tujuannya  adalah  menganalisis data  studi  kasus  dengan  cara  membuat  suatu  eksplanasi  tentang  kasus  yang  bersangkutan. “Menjelaskan” suatu fenomena berarti menetapkan serangkaian keterkaitan timbal balik mengenai fenomena tersebut.

## 3. Pembahasan Kata “Sederhana” masih menjadi Bagian dari Pengelolaan BKD hingga saat ini
Pengurus  BKD  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  apa  adanya,  tetapi  fenomena senyatanya  di  lapangan  menunjukkan  tingkat  kepedulian  pengurus  BKD  untuk  melengkapi  dan membenahi  kelengkapan  administrasi  masih  sederhana  sehingga  perihal  administrasi  menjadi kurang  tertib  dan  tata  struktur  kepengurusan  menjadi  tak  teraplikasikan  dengan  jelas  di  ruang kantor BKD. Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Supriyadi (JTU):
“Struktur organisasinya sekarang sudah tidak ada, dulu ada di papan. Habis pindahan terus tidak diurus, akhirnya sekarang gak ngerti kemana. Sama aja, Cuma namanya yang beda. Di bawahnya mantri ada JTU terus komisi-komisi. Komisi 1 otomatis kepala desa, komisi 2-3 paling ya pamong desa,  kalau  tidak  begitu  tokoh  masyarakat.  Paling  tidak kan  masalahe (bahasa  Indonesia: masalahnya) keuangan jadi harus kepercayaan. Komisi 2 itu kasir, yang 3 iku bagian nagih. Komisi 3 pak Edi (kasir), tlumbung. Komisi 2 pak Jamil (bagian nagih)”.
Pemaparan  Bapak  Pri,  panggilan  karib  Supriyadi,  menjelaskan  tentang  struktur  organisasi  BKD yang terdiri dari Mantri BKD, JTU BKD, dan Komisi-komisi BKD yang bertugas sebagai Kasir dan Juru Tagih. Bapak Ismail menanggapi pernyataan Bapak Pri:
“Untuk struktur organisasinya gini mbak. BKD-BKD yang di desa-desa itu operasionalnya di desa- desa,  entah  di  kantor  kelurahan  atau  kepala  desa kalo yang  punya  aset  sendiri  membuat  gedung sendiri.  Untuk  strukturnya,  ini  struktur  yang  lama, ya pertama  itu  ada  pemimpin  cabang  BRI (Pengawas  BKD)  yang  di  bawahnya  ada  koordinator  BKD,  lalu  ada  lagi  Mantri  BKD  yang mengawasi  BKD  dalam  kegiatan  operasionalnya.  Di  bawah  mantri  BKD  ada  JTU  BKD (Juru  Tata Usaha) BKD itu tempatnya di desa-desa yang mengadministrasikan, lalu disamping itu ada komisi BKD terdiri 3, tergantung kebutuhan ada 4 juga yang komisi 1 sebagai pemutus pinjaman yaitu ex officio bisa  kepala  desa  atau  kepala  kelurahan.  Komisi  2  itu  kasir  yang  bagian  uang.  Komisi  3  itu yang nagih. Jadi strukturnya seperti itu”.
Pernyataan  Bapak  Ismail  mendukung  pernyataan  Bapak  Pri.  Untuk  Struktur  pada  masa  lampau kursi tertinggi diamanahkan kepada Pemimpin Cabang BRI yang bertugas sebagai pengawas BKD. Dibawah Pimpinan Cabang BRI terdapat Koordinator BKD yang bertugas sebagai koordinasi BKD di  seluruh  Kabupaten  Bojonegoro.  Dan  Mantri  BKD  sebagai  pengawas  Operasional  pengelolaan BKD.  Selain  itu  terdapat  JTU  yang  bertugas  sebagai  administrasi  dan  Komisi  1  yaitu  kepala  desa sebagai pemutus pinjaman, Komisi 2 sebagai kasir dan komisi 3 sebagai juru tagih.
Dengan  demikian,  bagi  para  pengurus  BKD,  adminsitrasi  yang  tampak  kadang  tidak  lebih penting  dari  subsatansi  akan  pembagian  tugas.  Mereka  bisa  bekerja  tanpa  harus  tertulis  dalam denah struktur organisasi semata. Kesederhanaan lainnya, terlihat dari produk kredit yang dikelola. BKD  melahirkan  tiga  produk  kredit  dalam  pengelolaannya.  Sebagaimana  yang  telah  dipaparkan Bapak Ismail: “BKD itu ada 3 mbak , Kedit mingguan, kredit bulanan, sama kredit musiman”.
Secara kasat mata terdapat perbedaan jangka waktu yang cukup signifikan dalam program kredit  BKD.  Kredit  Mingguan  dengan  pembayaran  setiap  minggu  tepatnya  setiap  hari  Kamis. Kredit  Bulanan  dengan  pembayaran  setiap  Bulan  sesuai  dengan  tanggal  yang  telah  ditetapkan. Kredit  Musiman  dengan  pembayaran  setiap  musim  panen,  yang  secara  realita  ditujukan  kepada para  petani  ketika  mengalami  musim  paceklik  atau  kekurangan  modal.  Pernyataan  Bapak  Ismail sedikit berbeda dengan pernyataan Bapak Pri:
“Kalo di Sumberrejo sekarang Cuma ada 2 dek , yang Bulanan sama mingguan. Musiman sudah tidak berlaku. Soalnya jarang yang kredit musiman akhirnya sekarang tidak jalan, yang bulanan saja juga tidak jalan kok ”.
Rendahnya  keinginan  masyarakat  untuk  mengajukan  kredit  musiman,  menyurutkan semangat aktor BKD di Desa Sumberrejo untuk tetap mempertahankan kredit musiman. Pengalihan modal kredit musiman untuk kredit mingguan menjadi keputusan yang harus di lahirkan, karena senyatanya  dilapangan  masyarakat  lebih  memilih  untuk  mengajukan  kredit  mingguan.  Kredit mingguan memberikan sumbangsih penghasilan terbesar BKD.
Menyusuri proses kredit terdapat beberapa tahap untuk melakukan pengajuan kredit terhadap BKD  di  Desa  Sumberrejo.  Pembahasan  lebih  dalam  di  lapangan  peneliti  akan  memaparkan  hasil wawancara Koordinator BKD selaku informan penelitian:
“ Heemm (dengan menggumam) syarat pengajuan kredit itu gampang mbak, sederhana, untuk administrasi ada foto copy KTP, KK, sama surat dari kelurahan”.
Bapak  Ismail  menuangkan dalam  pernyataan  bahwa  untuk  melakukan  pengajuan  kredit  terdapat beberapa  tahap  yang  harus  dilalui  oleh  masyarakat.  Pengurusan  surat  keterangan  dari  kelurahan serta  menyerahkan  foto  copy  KTP  dengan  KK  merupakan  sebuah  celah  untuk  pencairan  sebuah peminjaman BKD. Bapak Pri memberikan penjelasan:
“ Kalo syaratnya cukup minta surat keterangan pinjaman dari RT atau lurah, KTP dan KK. Tapi enak di Balai Desa sudah ada formulinya. Kalo sudah ada itu langsung cair, enaknya BKD ya itu. Tidak pakai survei”.
Pernyataan  Pak  Pri  telah  mendukung  dari  pernyataan  Bapak  Ismail.  Proses  pengurusan surat  dalam  lingkup  kelurahan  dinilai  jauh  lebih  mudah.  Karena  administrasi  kantor  kelurahan lebih  sempurna  dengan  tersedianya  form  surat  keterangan  kredit.  Pemenuhan  syarat  dan  proses pencairan yang sangat mudah diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dan menjadi keunggulan  BKD  di  Desa  Sumberrejo,  sehingga  BKD  dapat  terus  melangkah  ke  depan  dengan berjalan melewati masa-masa gelap BKD pada dasawarsa ini. Skema tahap persyaratan pengajuan kredit dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

## Gambar 2. Alur Tahap Pengajuan Kredit BKD di Desa Sumberrejo
Sistem Kepercayaan “ telah ternodai”
Mengingat BKD adalah sebuah lembaga keuangan yang ditujukan “ dari rakyat untuk rakyat”, dalam penerapannya BKD melahirkan persyaratan yang sangat memudahkan rakyat. Miss Cantik (nama samaran), salah seorang nasabah BKD, menyatakan:
“Seneng mbak pinjam di BKD, soalnya gampang. Sedino (dalam bahasa Indonesia satu hari) langsung cair. Saya dulu pinjam pas kepepet mbak . Butuh uang cepat. Trus saya coba ke BKD, eee kok boleh. Yah meskipun bunganya agak besar ya gak papa mbak . Seng (dalam bahasa Indonesia yang) terpenting itu gak pakek jaminan itu lho .
SURAT KETERANGAN RT atau SURAT KETERANGAN KELURAHAN- Surat Permohonan Pinjaman (Kredit) KELENGKAPAN PERSYARATAN- Foto Copy KK dan KTP (untuk Mingguan) dan ditambah Penyerahan Jaminan PENYERAHAN ke BKD- Menyerahkan Kelengkapan Berkas terhadap BKD VERIFIKASI BKD - Pemberian Keputusan pemberian Kredit yang dikeluarkan lurah selku ex offisius
PENCAIRAN PENGAJUAN KREDIT - Pencairan Dana Pengajuan Kredit
Penyataan  Miss  Cantik  mencerminkan  betapa  mudahnya  persyaratan  yang  telah  ditetapkan BKD. Dengan kemudahan tersebut dapat menjadi salah satu tonggak  kelebihan BKD, selain pada proses pencairan yang cepat dan persyaratan kredit yang mudah. Sebuah sistem kepercayaan yang sangat  kuat  dibangun  untuk  menjalankan  proses  pengelolaan  keuangan  BKD.  Bapak  Pri menyatakan:
“BKD  ini  dibentuk  untuk  pedagang  kecil dek ,  menerapkan  sistem  kepercayaan  saja.  Jadi  hanya percaya  pada  keinginan  mereka  untuk  membayar.  Tapi ya gitu ,  masyarakat  jadi  seenaknya. Akhirnya kredit macetnya banyak”.
Di  tengah-tengah  pernyataan  yang  terucap  dari  Bapak  Pri,  seketika  Bapak  Edi  menanggapi pernyataan Bapak Pri:
“Lha  piye  to  mbak (dalam  Bahasa  Indonesia:  Iya  bagaimana  mbak),  terkadang  masyarakat  itu seenaknya sendiri, pas ngajuin terlihat baik, tetapi pas membayar gak pernah muncul. Ya itu, gara- gara gak ada jaminan. Jadi ya seperti itu”.
Bapak Pri menyatakan, BKD dibentuk dengan menerapkan sistem kepercayaan yang kuat.  Tetapi senyatanya  di  lapangan  hanya  menjadi  bumerang  untuk  pengelolaan  keuangan  BKD.  Kata “ keinginan  untuk  membayar” menjadikan mindset masyarakat  lebih  memilih  menggampangkan pembayaran  atau  bahkan  tidak  ingin  membayar.  Tidak  ada  keterikatan  jaminan  dalam  kredit mingguan  BKD.  Sejalan  dengan  pernyataan  Bapak  Pri,  Bapak  Eko  menuangkan  rasa  kekecewaan yang  teramat  dalam.  karakter  sesorang  yang  tak  pernah  terduga  terkadang  membuat  pilu  aktor BKD  ketika  menilai  calon  masyarakat  yang  akan  mengajukan  kredit. Tak  ada  jaminan merupakan faktor  kunci  meningkatnya  kredit  macet  pada  BKD  Desa  Sumberrejo.  Terlebih  lagi  tidak  ada pemenuhan sanksi terhadap masyarakat yang tidak membayar menyebabkan permasalahan kredit macet tidak dapat dihindari.
Lahirnya  polemik  kredit  macet  mingguan  tidak  menjadi  satu-satunya  faktor  penurunan kinerja  BKD.  Problematika  lingkungan  sosial  menyudutkan  proses  kredit  macet  yang  lebih  besar terletak  pada  kredit  bulanan.  Untuk  pembahasan  jaminan  kredit  lebih  dalam  senyatanya  di lapangan, peneliti akan memaparkan hasil wawancara Bapak Pri selaku JTU BKD Desa Sumberrejo: “Kredit  Bulanan  kebanyakan  yang  macet. Lha gimana  (sambil  menghela  nafas  panjang),  jadi dulu begini ceritanya. Kan sebelum pasar dibangun jaminannya ada KTHP (Kartu Pemilik Toko) lha habis itu pasar di bongkar, jadi ya sama saja geroh (bahasa Indonesia: bohong). Kalau pasarnya dibongkar ya sudah tidak berguna kartunya. kan tokonya sudah dibongkar. Mulai dari itu yang bulanan macet, soalnya jaminannya sudah tidak berguna. Jadi orangnya ya begitu seenaknya saja. Oleh karena itu kedit bulanan sekarang tidak jalan. Cuma meneruskan yang dahulu saja”.
Sebelum memulai pijakan pada pembahasan ini, sedikit menengok pembahasan sebelumnya bahwa  ketika  BKD  menjalankan  program  kredit  mingguan  tidak  terdapat  penyertaan  jaminan dalam pengajuannya. Jaminan KTHP senyatanya tidak sesuai dengan harapan.  Pernyataan Bapak Pri mendapatkan sebuah pembenaran dari Bapak Kusrin yang menjabat sebagai mantri BKD: “BKD Sumberrejo itu mengalami penurunan mbak sekarang, sejak pembongkaran pasar.  Akhirnya terjadi kredit macet besar-besaran”.
Menelusuri  pernyataan  Bapak  Ismail  dan  Bapak  Pri  seyogyanya  sudah  terjadi  perjalanan yang  sangat  baik  dalam  penerapan  persyaratan  jaminan  terhadap  BKD  di  Desa  Sumberrejo. Penyerahan  KTHP  merupakan  salah  satu  jaminan  finansial  ketika  toko  atau  kios  tersebut  tetap berdiri  kokoh.  Karena  KTHP  merupakan  bukti  kepemilikan  toko  atau  kios  yang  tidak  jauh  beda dengan  BPKB  yang  ditujukan  untuk  sepeda  motor.  Tetapi  fenomena  yang  terjadi,  pembangunan pasar  menyebabkan  KTHP  seketika  hanya  sebuah  kertas  lusuh  yang  tidak  mempunyai  nilai. Kepingan-kepingan  robohnya  toko  atau  kios  menjadikan  sebuah  bukti  bahwa  tidak  terdapat  lagi toko  atau  kios  yang  sesuai  dengan  KTHP  yang  berlaku  sebagai  jaminan  kredit  bulanan.  Seketika kredit  macet  tidak  dapat dihindari,  faktor  sosial  seperti  konflik  pro  dan  kontra  pasar menjadikan polemik  permasalahan  semakin  mendalam,  perekonomian  pedagang  hancur  berantakan,  dan menyurutkan  masyarakat  untuk  melakukan  pembayaran  kredit  Bulanan  terhadap  BKD  di  Desa Sumberrejo.
Lokasi  BKD  Desa  Sumberrejo  bertempat  di  areal  pasar  Sumberrejo  menyulitkan  aktor  BKD dalam  menerapkan  prosedur  pengajuan  kredit.  Dengan  letak  geografis  di  pasar,  penyaluran peminjaman BKD tidak terlepas dari pedagang pasar. Entah berasal dari desa Sumberrejo ataupun sebaliknya. Bapak Pri menyatakan:
“Sebenarnya ya untuk  masyarakat  Sumberrejo  saja dek ,  tapi gimana lagi, kan BKD  tempatnya  di pasar  jadi ya terkadang  tidak  masyarakat  sumberrejo  saja,  yang  penting  berjualan  di  pasar. Kalo pilih-pilih nanti nasabahnya hilang semua dek” .
Pernyataan Bapak Pri sejenak merasuki hati peneliti. Problematika letak sejatinya tak dapat dipungkiri  akan  menjadi  pertimbangan  yang  luar  biasa  ketika  aktor  BKD  melakukan  penolakan terhadap  pengajuan  kredit  pedagang  pasar.  Karena  BKD  dilahirkan  untuk  membantu mengembangkan usaha masyarakat.
Mengamati  sejenak  percakapan  Bapak  Edi  dan  Bapak  Pri,  sejatinya  terdapat  fenomena- fenomena  dengan  beragam  permasalahan  kredit  macet.  Tak  hanya  berhenti  dari  keinginan  untuk membayar,  kredit  macet  terlahir  akibat  seorang  masyarakat  yang  sudah  tidak  membuka  lapak kembali pada pasar Sumberrejo. Tentunya tidak terlepas dari konflik pembangunan pasar. Perasaan kontra  yang  telah  dihadapi  masyarakat  menuai  perasaan  sakit  yang  teramat  dalam.  Pemutusan penjualan  merupakan  salah  satu  bentuk  kekecewaan.  Pemberhentian  penjualan  telah  menjadi permasalahan  baru,  masyarakat  dengan  tingkat  kesadaran  yang  minimal  pergi  begitu  saja  tanpa memiliki  kesadaran  terhadap  tanggungan  hutang  yang  dimiliki  terhadap  BKD.  Bapak  Eko menyatakan:
“ Ya begitu mbak ,  kebanyakan  dari  mereka  itu  sudah  tidak  berjualan  dipasar.  Dan  tidak  asli Sumberrejo  sendiri.  Dulu kan kita  menganggap  bahwa  KTHP  jaminannya,  terus  ternyata  pasar dibongkar. Banyak pedagang yang tidak melanjutkan jualan dan tidak membayar tanggungannya. Kadang ditagih Cuma janji-janji saja. Sudah rumahnya jauh, kan Cuma menghabiskan ongkos saja”. Mengenai proses penagihan Bapak Jayadi menanggapi penyataan Bapak Eko:
“lagipula kan tahu  sendiri  gaji nya  pas-pasan . Kalau  nanti  menagih jauh-jauh  terus gara-gara tidak dapat tambah rugi. Apalagi terkadang dapat cemoohan dari suaminya istrinya tidak memberi tau suami kalau berhutang ke BKD”.
Pernyataan  Bapak  Eko  dan  Jayadi  memberikan  sebuah  gambaran  terhadap  lemahnya pengendalian  terhadap  kredit  macet.  Pemenuhan  syarat  masyarakat  Sumberrejo  yang  tak diterapkan dengan baik, menyebabkan proses penagihan semakin sulit. Problematika rumah yang tidak  dapat  dijangkau  menjadikan  penagihan  teramat  sulit.  Dan  terciptanya  kredit  macet  yang teramat  besar  tidak  dapat  dihindari.  Permasalahan  kredit  macet  menjadi  salah  satu  tonggak turunnya BKD di Desa Sumberrejo.
Teori Tak Sesuai dengan Praktik: Kepala Desa “Acuh Tak Acuh” Kepala  desa  merupakan ex  officio (pemutus  kredit)  dalam  struktur  organisasi  BKD.  Secara struktural  Kepala  Desa  mengenggam  peran  yang  sangat  penting  dalam  pemutusan  kredit  BKD. Sejatinya  kepala  desa  harus  berperan  aktif  dalam  pengelolaan  BKD  di  Desa  Sumberrejo.  Bapak Kusrin menyatakan bahwa:
“Jadi begini mbak , kenapa BKD itu ditujukan khusus untuk masyarakat Sumberrejo? kalo misalnya terjadi  kredit  macet,  maka lurah (dalam  bahasa  Indonesia:  Kepala  Desa)  bisa  membantu.  Jadi prosedurnya  begini.  Masyarakat  mengajukan  kredit  ke lurah (dalam  bahasa  Indonesia  artinya Kepala  Desa) , mestinya lurahnya tau  to ,  masyarakatnya  sendiri  masak gak  tau, harus  dikasih pinjaman  berapa,  kenapa  khusus  daerah  sumberrejo ya itu  masalahnya.  Jadi lurah bisa  kira-kira. Misalnya gini: O, ini masyarakatku yang  jualan gorengan pantasnya tak kasih 500. misalnya lho ya . Trus nanti saya mendata masyarakat yang kreditnya macet, saya kasihkan lurah untuk membantu nagih pas mengurus surat-surat ke Balai Desa. Sistem operasioanalnya seperti itu”.
Bapak Kusrin menyatakan bahwa kepala desa merupakan kunci utama dalam pengelolaan BKD.  Peran  kepala  desa  sebagai  pemutus  kredit  diharapkan  dapat  mengatasi  kredit  macet  yang menjadi  tonggak  permasalahan  BKD.  Kepala  Desa  akan  bertanggung  jawab  dalam  proses pemutusan  kredit,  besaran  kredit  dan  kredit  macet  yang  telah  terjadi.  Mengingat  bahwa  nasabah BKD  merupakan  masyarakat  yang  mengangkat  beliau  sebagai  pemimpin,  sehingga  setidaknya beliau memahami karakter-karakter rakyatnya.
Menyelami realita yang telah tersaji di lapangan, peneliti menemukan sebuah fenomena yang tak  disangka-sangka.  Meluapkan  beban  yang  mengganjal  dalam  hatinya,  Bapak  Pri  menyatakan bahwa:
“Kepala  desa haruse (dalam  bahasa  Indonesia  harusnya)  aktif,  tapi  sekarang  sudah  tidak. Radak dilepas.  Mulai  di lepas ya  pas itu dek ,  kepala  desa pas masa  jabatannya  sudah habis,  akhirnya gak berdampingan, punya jalan sendiri-sendiri. Harusnya kepala desa yang mendampingi, sekarang kan kalo ada acara apa-apa didesa yang punya tanggung jawab kepala desa, pastinya pas mengurus di balai desa bisa ditagih. Berhubung kepala desanya anu (tidak aktif), Kalo ada keinginan buat nyalonin (dalam bahasa Indonesia: mencalonkan) lagi mungkin masih mau aktif tapi sudah gak mau nyalonin lagi”.
Selanjutnya Bapak Pri menlanjutkan pernyataannya terkait pemutus pinjaman: “Kepala desa gak setiap kamis ada dek , kalaupun ada ya , paling Cuma 1 jam. Kalo pas ada yang ngajuin kredit kebetulan kepala desanya gak ada ya pamong desa yang memutuskan, Komisi 1 dan Komisi 2. Kalo nunggu kepala desa ya kelamaan dek.
Bapak  Pri  menyatakan  bahwa  kurangnya  keaktifan  kepala  desa  untuk  membantu  proses penyelesaian  kredit  macet  menyebabkan  polemik  permasalahan  kredit  macet  tidak  dapat terselesaikan  hingga  saat  ini.  Persepsi  ketidaknyamanan  pelayanan,  perasaan  takut  yang terselubung terlebih lagi ketika kepala desa akan mencalonkan kembali menjadi alasan-alasan yang harus  diterima  aktor  BKD  ketika  kepala  desa  tidak  menjalankan  kewajibannya  sebagai  pemutus kredit (ex offisius). Terlebih lagi penerapan pemutus kredit tidak hanya dilakukan oleh kepala desa tetapi  dapat  dilakukan  oleh  komisi  2  dan  komisi  3,  meskipun  seyogyanya  komisi  2  dan  komisi  3 merupakan  perangkat  desa  Sumberrejo  yang  sejatinya  telah  mengenal  masyarakat  Sumberrejo, tetapi peluang kredit macet akan semakin besar apabila prosedur tidak dilaksanakan dengan baik. Menelusuri terkait dengan pengajuan kredit, peneliti menyelami secara mendalam faktor-faktor apa saja  yang  dapat  menerima  pengajuan  kredit.  Bapak  Edi  yang  menjabat  sebagai  komisi  2 menyatakan:
“Kalo pertimbangannya  biasanya  usahanya mbak .  Seberapa  besar  usahanya.  Tapi ya begitu terkadang  usahanya  besar  tapi gak bayar blas (dalam  bahasa  Indonesia:  sekali).  Ada  lagi  melihat karakter, tapi karakter ya tidak menjamin seperti yang saya katakan tadi. Pokoknya serba salah lah ”.
Pernyataan  Bapak  Edi  telah  menunjukkan  bahwa  sejauh  ini  aktor  BKD  telah  melaksanakan prosedur  yang  telah  ditentukan  dengan  sebaik-baiknya.  Melihat  raut  kekecewaan  yang  tercipta seyognya rasa dibohongi dan kepercayaan yang telah didustai selalu menelusup aktor BKD. Tetapi sejauh  ini  tak  ada  yang  dapat  dilakukakan.  Ketidakaktifan  kepala  desa  menjadi  kendala  yang  di alami  BKD  menjadi  semakin  berat.  Peran  mantri  BKD  tidak  dapat  dijadikan  sandaran  dalam pemutus  pinjaman  kredit.  Mengingat  mantri  tidak  setiap  waktu  menetap  pada  BKD  di  Desa Sumberrejo. Ringkasan temuan sebagai berikut:

## Tabel 4. Temuan pada tahap proses pengajuan kredit BKD di Desa Sumberrejo
TEMA EKPLANASI TEMUAN 1. Sistem kepercayaan
yang kental.
2. Kredit hanya ditujukan kepada masyarakat Desa Sumberrejo.
3. Pemutusan Kredit yang akan dilakukan oleh Kepala Desa selaku ex officio 1. Persyaratan tanpa jaminan untuk kredit mingguan telah dilakukan.
2. Persyaratan jaminan untuk kredit bulanan telah di lakukan.
3. Aktor BKD di Desa Sumberrejo tidak menerapkan prosedur tersebut. 4. Ketidakaktifan Kepala Desa terhadap Pengelolaan BKD. 1. Tidak adanya keterikatan jaminan membuat masyarakat cenderung menyepelekan tanggung jawab kepada BKD. 2.  Terdapat fenomena sosial “ pembangunan pasar” yang menyebabkan jaminan menjadi tidak bernilai.
3.  Peluang  kredit  macet  semakin besar  karena  kepala  desa  tidak mengetahui atau mengerti masyarakat selain Desa Sumberrejo. 4.BKD  tidak  dapat  mengatasi permasalahan kredit macet, karena kepala desa tidak menjalankan peran untuk
membantu melakukan penagihan terhadap masyarakatnya.
Pelaksanaan  penatausahaan  BKD  di  laksanakan  oleh  JTU  (Juru  Tata  Usaha)  yang  telah ditetapkan  oleh  Koordinator  dan  Mantri  BKD  cabang  Bojonegoro.  JTU  mempunyai  tugas  untuk menulis  setiap  aliran  kas  yang  masuk.  Meskipun  hanya  terdapat  satu  sumber  pendapatan  dalam BKD di Desa Sumberrejo. Pertama pencatatan buku penerima utang, dan pencatatan pengeluaran. Terdapat  beberapa  macam  buku  dalam  pencatatan  yang  telah  tersedia  pada  BKD  di  Desa Sumberrejo. Untuk mengetahui senyatanya fenomena di lapangan peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan JTU selaku penanggung jawab terhadap bagian administrasi:
“ Kalo jumlah bukunya ada banyak dek , 12 paling (dengan nada yang sedikit bingung). Tapi saya ya tidak hafal. Hafal 10 saja sudah bagus”.
Pernyataan Bapak Pri menjelaskan bahwa terdapat banyak sekali jenis buku dalam pencatatan BKD di Desa Sumberrejo. Tetapi karena faktor usia yang sudah lanjut dan kurangnya kemampuan SDM menyebabkan  kurangnya  mengerti  dan  memahami  segala  unsur  pembukuan  BKD  di  desa Sumberrejo.
Pencatatan  terhadap  buku  berutang  dan  merekap  pada  sebuah  jurnal  yang  dapat  menghasilkan sebuah neraca dan laba rugi merupakan proses pencatatan sederhana dalam pengelolaan keuangan BKD. Proses pencatatan yang sederhana telah menjadi temuan peneliti dalam melakukan observasi. Foto buku untuk pencatatan pengelolaan keuangan BKD dapat dilihat pada gambar.

## Gambar 3

## Foto Buku untuk pencatatan pengelolaan keuangan BKD

## Pencatatan awal: Buku Titil vs Buku Berutang
Menelusuri  proses  pencatatan  pembayaran  masyarakat,  peneliti  merasakan  sedikit  terkejut dengan  pernyataan  Bapak  Pri.  Istilah  “ Buku  Titil” terdengar  sangat  asing  dan  sangat  aneh  yang menyelinap dalam setiap sudut pemikiran peneliti. Bapak Pri menyatakan:
“Tiap ada yang bayar langsung dicatat di Buku berutang. Lalu yang pinjam dikasih Buku Titil, jadi setiap membayar dicatat di Buku Titil. Pencatatan buku titil akan direkap di jurnal. Habis direkap di jurnal dimasukkan ke neraca. Kalo di neraca kan tidak spesifik, perhitungannya cuma secara global, jadi  tidak  mengetahui  pendapatannya  berapa.  Terus  ada  rugi  laba, gampangannya bisa  mengerti secara spesifik”.
Bapak Pri menyatakan setiap pembayaran yang telah terjadi langsung dicatat dalam buku berutang. Sebuah  pencatatan  yang  sangat  sederhana  tanpa  menggunakan  sebuah  tekhnologi.  Ketika pencatatan  pelaporan  masih  menggunakan  sebuah  bentuk  buku  yang  sangat  besar  dan  proses pencatatan  menggunakan  sistem  manual.  Mengamati  bentuk  format  buku  berhutang  senyatanya memiliki berbagai kolom yang sangat banyak, seketika pencatatan akan terangkum dalam sebuah buku berutang.
Menguak sebuah proses pencatatan yang terjadi dalam buku berhutang, sejatinya terdapat beragam  kolom  yang  harus  di  torehkan  pada  buku  berhutang.  Sebuah  kolom  dengan  pemberian nama  hutang  pokok,  simpanan  wajib  dan  pemberian  bunga.  Bapak  Pri  menjelaskan  dalam pernyataannya:
“Pembayaran kan ada 12x dek . Misale kalo hutang  1  juta,  nanti  dibayar  selama  12x,  dengan  setiap pembayaran 100.000. Untuk angsuran 10x masuk pokok, terus angsuran 1x masuk bunga yang 1x nya lagi masuk simpanan bunga untuk penambahan modal”.
Pernyataan  Bapak  Pri  menjelaskan  bahwa  penyisahan  sebesar  10%  telah  tertampak  untuk  bunga dan 10% di bebankan untuk simpanan wajib. Penyisihan sebuah simpanan wajib merupakan ujung tombak dalam penambahan modal dalam pengelolaan keuangan BKD. Ketika seorang masyarakat yang  menjadi  nasabah  memberikan  setidaknya  Rp  100.000  setiap  pinjaman,  jika  dikalkulasikan dengan  10  orang  sejatinya  dapat  menambah  sebuah  modal  yang  sangat  besar  dalam  pengelolaan BKD. Pencatatan sebesar Rp 1.000.000 di masukkan dalam kolom hutang pokok, bunga sebesar Rp 100.000  dimasukkan  dalam  bunga,  dan  simpanan  wajib  sebesar  Rp  100.000  di  masukkan  dalam simpanan wajib yang telah tersedia dalam buku berhutang.
Untuk  masyarakat  yang  memiliki  pinjaman  akan  diberikan  sebuah  buku  titil  yang digunakan  sebagai  pegangan  terhadap  pencatatan  pembayaran  sehingga  dapat  mengetahui seberapa besar tangguhan hutang terhadap BKD. Foto buku titil dapat dilihat pada gambar berikut:

## Buana Akuntansi

## Gambar 4

## Foto Buku Titil BKD di Desa Sumberrejo

## Lahirnya Pelaporan Keuangan BKD
Berawal dari buku berhutang, selanjutnya Bapak Pri merajut sebuah pencatatan menuju jurnal sederhana  BKD.  Sebuah  jurnal  dengan  proses  pencatatan  sederhana  tak  menggambarkan  sebuah kesulitan yang telah terpancar dalam raut wajah Bapak Pri ketika menyusun jurnal. Jurnal di susun melalui  rekapan  yang  telah  hair  dalam  pencatatan  buku  berhutang.  Tabel  7.1  akan  menunjukkan sebuah format jurnal yang telah terlahir dalam pencatatan BKD desa Sumberrejo. Gambar 7.4 akan menampilkan hasil posting yang telah dilakukan bulan November 2015.
Menguak  setiap  akun  demi  akun  yang  telah  tertulis  dalam  jurnal  BKD  Sumberrejo,  Bapak  Pri menyatakan:
“Angsuran pokok itu ya jumlah uang yang dipinjamkan kredit mingguan dek. Simpanan wajib itu yang di berikan nasabah untuk penambambahan modal. Laba minggu itu laba yang di hasilkan dari pinjaman uang. Pemasukan PH itu kan, kalo setiap tahun BKD menyisihkan dana pendidikan untuk pelatihan sebesar 10% di akhir tahun. Kalo tidak ada pelatihan ya di masukkan lagi jadi pendapatan. Tabanas itu jumlah uang BKD yang ada di BRI, kan BKD Sumberrejo ada jumlah minimal kas nya, kalo kas lebih dari 2 juta harus di tabung di Bank. Dana pendidikan ya kayak yang tak jelaskan tadi dek, buat pelatihan.
Merajut penjelasan Bapak Pri selanjutnya setiap akun yang telah di posting kepada jurnal akan di posting kembali menuju sebuah Neraca dan laporan laba rugi. Pada proses pemostingan terhadap neraca akan tertampak asset yang telah di miliki oleh BKD. Sedangkan pada pemostingan laba rugi akan tertampak laba atau rugi yang telah di hasilkan BKD pada periode 1 bulan pelaporan.

## Bukti yang Tak Disertakan
Laporan keuangan merupakan sebuah pertanggungjawaban pengurus sebuah lembaga ketika mengatur  rumah  tangganya  sendiri.  Penorehan  angka-angka  pada  laporan  keuangan  harus menyertakan  sebuah  bukti-bukti  yang  akurat,  agar  laporan  keuangan  benar-benar  dapat dipertanggungjawabkan.  Proses  penatausahaan  telah  dijalankan  dengan  baik  tetapi  ada  sedikit yang kegudahan yang menyerang peneliti, yaitu tidak adanya bukti pengeluaran yang dilampirkan pada poses penyusunan laporan keuangan. Sebagaimana pernyataan Bapak Pri:
“ Gak ada  bukti-bukti  kayak gitu  dek .  Sejauh  ini  tidak  ada  penerapan  seperti  itu.  Biasanya  yang menggunakan kwitansi ya seperti sumbangan-sumbangan. Sumbangan terhadap kepala desa atau sumbangan yang lainnya. Tapi untuk pengeluaran bulanan seperti jasa kebersihan, gaji komisi itu tidak memakai bukti pengeluaran”.
Bapak  Ismail  menanggapi  pernyataan  Bapak  Pri  berkaitan  dengan  penyerahan  bukti  pada pelaporan keuangan BKD:
“Iya mbak ,  paling kalo ada  sumbangan  saja.  Yang  bulanan  tidak, Ngapain juga mbak,  kan yang bulanan sudah pengeluaran rutin jadi ya , tidak perlu. Kalau yang sumbangan kayak gitu biasanya dilampirkan di buku, nanti apabila kita melakukan monev baru diperiksa, tidak dilampirkan pada pelaporan keuangan”.
Bapak Pri dan Bapak Ismail menyatakan bahwa tidak terdapat bukti-bukti pengeluaran yang lampirkan dalam laporan keuangan. Melampirkan bukti pengeluaran merupakan suatu kewajiban dalam  pengelolaan  keuangan  BKD.  Penyusunan  laporan  keuagan  yang  reliable  sejatinya  harus dapat  mempertanggungjawabkan  angka-angka  yang  telah  tertera  dalam  penulisan  pelaporan keuangan.  Bukti  pengeluaran  akan  menjadi tolak  ukur  sistem  pengendalian internal  yang  rendah pada BKD di Desa Sumberrejo. Penerapan “ tidak adanya bukti pengeluaran” menumbuhkan rasa yang memprihatinkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan. JTU hanya menyerahkan neraca dan laporan  laba  rugi  tanpa  melampirkan  bukti-bukti  pengeluaran  yang  telah  tertera  dalam  laporan keuangan. Ringkasan temuan pencatatan dan laporan keuangan BKD sebagai berikut:
Tabel 5. Temuan pada pencatatan dan laporan keuangan BKD di Desa Sumberrejo
TEMA EKSPLANASI TEMUAN 1. Proses pencatatan BKD di Desa Sumberrejo 2. Pencatatan pelaporan rekapan BKD yang di susun oleh Mantri BKD
3. Tidak terdapat pelampiran bukti-bukti pengeluaran dalam pelaporan keuangan 1. Pencatatan telah dilakukan dengan baik 2. Lahirnya struktur penyusunan laporan keuangan terbaru yang telah menjadi acuan penyusunan rekapan pelaporan keuangan pada tingkat kabupaten.
3. Pelaporan keuangan yang kurang reliabel dengan angka-angka yang masih dipertanyakan kevalidannya. 1. Pencatatan yang sangat beragam. Dengan memasukkan pembayaran masyarakat terhadap buku berhutang dan masyarakat diberikan sebuah pegangan “buku titil”
2. Penetapan struktur pelaporan baru mennyebabkan pelaporan keuangan yang lebih detail dan terperinci. 3. Rendahnya sistem pengendalian internal BKD dapat memudahkan terjadinya kejahatan pengelolaan keuangan terhadap BKD di Desa
Sumberrejo.

## Kesimpulan
Berdasarkan  beberapa  pernyataan  yang  dilontarkan  oleh  beberapa  informan  dari  hasil penyelaman  peneliti  selama  dilapangan,  maka  temuan  yang  didapatkan  oleh  peneliti  bahwa penerapan sistem kekeluargaan dengan berpedoman terhadap sistem kepercayaan ternyata tak dapat berjalan  sesuai  dengan  rencana.  Fenomena  semakin  besarnya  kredit  macet  tak  dapat  dihindari, terlebih  lagi  kurangnya  kesadaran  dan  rasa  tanggung  jawab  masyarakat  terhadap  BKD  di  Desa Sumberrejo.  Tak  hanya  terjadi  terhadap  kredit  mingguan,  kredit  macet  terhadap  peminjaman bulanan  tak  dapat  dihindari.  Polemik  konflik  sosial  menjadi  sebuah  kendala  yang  tak  dapat dihindari. Pembongkaran pasar merupakan faktor utama terhadap fenomena kredit macet. Temuan selanjutnya  yakni,  ketidakaktifan  Kepala  Desa  dalam  pengelolaan  BKD.  Lurah  yang  sejatinya sebagai pemangku  keputusan  kredit  dan  dapat membantu  mengatasi  kredit  macet,  tidak berjalan semestinya.
Pada  aspek  pencatatan  pelaporan  keuangan,  perbedaan  pencatatan  terletak  pada  rekapan pengelolaan  keuangan  ketika  telah  sampai  pada  Mantri  BKD  terdapat  perbedaan  struktur pelaporan  keuangan  yang  lebih  mendetail  dan  terperinci.  Peneliti  mendapatkan  sebuah  temuan yang  sangat  menarik,  yaitu  tidak  adanya  pecantuman  bukti  pengeluaran  dalam  pelaporan keuangan  BKD.  Sejenak menelisik berbagai  teori  pelaporan  keuangan,  bahwa  sejatinya salah  satu
pertangungjawaban pelaporan keuangan adalah dengan penyertaan bukti-bukti pengeluaran pada pelaporan keuangan.
Keterbatasan  penelitian  ini  adalah  hingga  penulisan  ini  berakhir,  peneliti  tidak  dapat memperoleh  keterangan  langsung  dari  kepala  desa,  mengingat  betapa  sibuknya  kepala  dengan dengan  beragam  urusan  yang  mengelilingi.  Beribu  usaha  telah  peneliti  lampaui  tetapi  apa  daya sedetikpun peneliti tak dapat berjumpa dan memperoleh keterangan dari kepala desa Sumberrejo.

## DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Soekrisno. 2011. Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik) . Penerbit Salemba Empat
Baskara, I Gede. 2013. Lembaga Keuangan Mikro Indonesia .
Jusuf, dkk. 2013. Jasa Audit dan Assurance . Penerbit Salemba Empat.
Moelong, Lexi J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif . Penerbit Tarsito.
Republika Indonesia. POJK Nomor 14/POJK.05/2014. Pengawasan dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
Republik  Indonesia.  Undang-Undang No.7 tahun1992. Perbankan.
Republika Indonesia. PP Nomor 89 tahun 2014. Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM.
Republik  Indonesia. Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan dari  Undang-Undang No.7 tahun1992. Perbankan.
Republik  Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/27/PBI/2004. Pelaksanaan dan Pengawasan BKD.
Republik  Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013. Lembaga Keuangan Mikro.
Widiowati, Dwi. 1997. Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kredit pada Badan Kredit Desa Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro . Jurnal
Sumber dan Media Massa dari Internet :
http://.bankkreditdesa.com/2011/01/12/badan kredit desa  (di akses pada tanggal 6 Juni 2015) http://. BKDPPotoda.com/2015/17/03/mengawal-transformasi-BKD  (di akses pada tanggal 6 Juni 2015)
http://. Bentuk-peran-lembaga keuangan.com/2012/17/12/pendidikan ekonomi  (di akses pada tanggal 6 Juni 2015)
http://Sidonews.com/2014/03/12/pendidikan ekonomi  (di akses pada tanggal 6 November 2015) http://hukumoneline.com/2012/20/11/pendidikan ekonomi  (di akses pada tanggal 6 Juni 2015)