## S iNDANG JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
LP4MK & PRODI PENDIDIKAN SEJARAH STKIP PGRI LUBUKLINGGAU

## Vol 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)
I SSN-E:  2623-2065 ISSN-P:  2684-8872
Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau
Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi

## Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat
Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti

## Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa
Adeliya Putri Ananda, Hudaidah

## Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur
Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto

## Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam
Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah

## Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV
Indira Rahma Syifa

## Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936

## Nukman

## Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang
Novita Diana Lestari

## Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi
Tiara Salwadila, Hudaidah

## Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat
Aprilia Iva Swastika

## Dewan Redaksi

## SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

## Editor in Chief
Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Section Editor
Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Guest Editor
Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya) Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

## Reviewer/Mitra Bestari
Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret) Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta) Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan) Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran) Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

## Administrasi
Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau) Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

## Alamat:
Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626 Website: http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index Email: jurnalsindang@gmail.com

## SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

## Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)
Halaman Dewan Redaksi  ....................................................................................................................... i Daftar Isi  ................................................................................................................................. ii
1. Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi ....................................................................... 91
2. Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti .......................................................................... 95

## 3. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa
Adeliya Putri Ananda, Hudaidah .............................................................................. 102

## 4. Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur
Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto .............................................. 109 5. Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah ................................................................. 122

## 6. Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di
Pelabuhan Malaka Abad XV Indira Rahma Syifa .................................................................................................... 132 7. Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936 Nukman ...................................................................................................................... 139

## 8. Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang
Novita Diana Lestari .................................................................................................. 152 9. Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi Tiara Salwadial, Hudaidah ....................................................................................... 158

## 10. Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat
Aprilia Iva Swastika ................................................................................................... 164
ISSN-P: 2684-8872 ISSN-E: 2623-2065 Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2021): 139-151

## PERAN PNI DALAM MEMBENTUK KONSEP NASIONALISME 1927-1936

## Nukman
Universitas Negeri Malang Alamat korespondensi: Kunmen24@gmail.com
Diterima: 20 Desember 2020; Direvisi: 9 Juli 2021; Disetujui: 22 Juli 2021

## Abstract
The  role  of  PNI  (Partai  Nasional  Indonesia)  movement  organization  which  was  dominated  by intellectuals was very influential in the process of forming nationalism. The changes that are felt, especially in the field of education, are influenced by programs that are systematically structured so that the legal  bargaining process  can  be carried out  in court without the need for violence. This paper  will  explain  the  role  of  PNI  movement  organization  in  building  nationalism  steps  to strengthen and influence in society. The method used in this research is library research. The result of  this  research  is  that  the  PNI  movement  organization  made  an  effort  to  build  nationalism  in various ways, namely by establishing courses, establishibg schools, banks and also strengthening public opinion on PNI’s goals by holding public meetings and publishing media such as Banteng Priangan and Persatoen Indonesia newspapers.
Keywords : Nationalism , Movement , PNI .

## Abstrak
Peran  organisasi  pergerakan  PNI  (Partai  Nasional  Indonesia)  yang  didominasi  kaum intelektual ini sangat berpengaruh dalam proses pembentukan nasionalisme. Perubahan yang  dirasakan  terutama  dalam  bidang  pendidikan  dipengaruhi  oleh  program  yang disusun secara sistematis sehingga dalam proses tawar menawar hukum bisa dilakukan dalam  persidangan  tanpa  perlu  adanya  kekerasan.  Tulisan  ini  akan  menjelaskan  peran PNI dalam membangun nasionalisme dan langkah memperkuat organisasi dan pengaruh ke masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research. Hasil dari  penelitian  ini  adalah  Organisasi  pergerakan  PNI  membuat  suatu  upaya  dalam membangun nasionalisme dengan berbagai cara yaitu dengan mendirikan kursus-kursus, mendirikan  sekolah-sekolah,  bank-bank,  dan    juga  memperkuat  opini  masyarakat terhadap  tujuan  PNI  dengan  rapat-rapat  umum  dan  menerbitkan  media  seperti  surat kabar Banteng Priangan dan Persatoean Indonesia.
Kata Kunci : Nasionalisme, Pergerakan, PNI.
A. Pendahuluan Latar belakang penelitian Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan merupakan  usaha  yang  membutuhkan adanya  persatuan  dan  kesatuan  dari segala  lini  masyarakat.  Kemerdekaan yang  diimpikan  tidak  akan  tercapai apabila  tidak  ada  rasa  nasionalisme untuk berjuang demi tanah airnya. Salah satu periode memperjuangkan kemerdekaan terjadi pada masa pergerakan  nasional  dalam  bentuk organisasi-organisasi yang memiliki visi misi
berbeda dengan lainnya. Pergerakan nasional Indonesia atau lebih tepatnya kesadaran
kebangsaan Indonesia dimulai sejak awal abad ke-20.
Namun  hal  ini  tidak  terlepas  dari serangkaian peristiwa yang terjadi antara tahun  1800-1900  an.  Pada  masa  awal kekuasaan,  pemerintah  Hindia  Belanda menerapkan  sistem  kapitalisme  Barat dalam sistem perekonomiannya dan juga menerapkan  kebijakan  pemerintahan tidak  langsung  dan  informal.  Kemudian adanya kebijakan penyatuan administrasi di  seluruh  kepulauan  nusantara  baik melalui  upaya  perjanjian  atau  bahkan melalui  tindakan  militer,  menyebabkan terjadinya  perubahan  sistem  yang  mana mulanya  bersifat  pemerintahan  tidak langsung  menjadi  pemerintahan  secara langsung yang dikenal dengan politik Pax Neerlandica.
Terbentuknya  pergerakan  nasional kepada  masyarakat  merupakan  suatu hal  penting  bagi  sejarah  berdirinya Republik  Indonesia.  Hal  ini  berkaitan dengan  penderitaan  yang  telah  dialami masyarakat Indonesia akibat penjajahan Pemerintah  Hindia-Belanda  1602-1942, karena  adanya  penderitaan  tersebut kemudian  melahirkan  nasionalisme, terutama  nasionalisme  yang  didasari pada  persamaan  nasib  dan  dilakukan dengan  cara  tidak  mengangkat  senjata. Pada  masa  ini  perjuangan  yang dilakukan  oleh  para  kaum  terpelajar atau  kaum  yang  terdidik.  Munculnya kaum-kaum yang terdidik ini disebabkan oleh adanya politik etis yang dicetuskan  oleh  Van  Deventer  di  akhir abad ke 19.
Akibat dari sistem liberalisasi, pemerintah  Hindia  Belanda  menuai beberapa kritikan dari kaum politikus dan intelektual.  Salah  satu  kritikan  muncul dari  C.  Th.  Van  deventer  yang mengungkapkan  bahwa  Hindia  Belanda memiliki hutang budi kepada jajahannya, karena mereka telah meraup untung yang sangat  banyak  tanpa  memberikan konstribusi  apapun  yang  setidaknya berupa  standar  kehidupan.  Kritikan tersebut tampaknya cukup besar pengaruhnya  sehingga  pemerintah  pusat
Belanda langsung menindaklanjuti kritikan  tersebut  dengan  memberikan kebijakan  baru  yang  disampaikan langsung  oleh  Ratu  Wilhelmina  melalui pidatonya  pada  tahun  1901.  Kebijakan tersebut  dikenal  dengan  Politik  Etis, isinya  adalah  berkaitan  dengan  edukasi, irigasi dan transmigrasi.
Pada masa pergerakan faktor utamanya adalah munculnya politik etis yang  memberikan  harapan  baru  bagi para pejuang Indonesia, dengan adanya politik  etis  banyak  pribumi  yang mendapatkan  ilmu  pengetahuan  dan jufga  pendidikan  sehingga  bisa  disebut dengan  kaum  intelektual.  Para  kaum intelektual  mempelopori  pergerakan agar  bisa  merubah  nasib  bangsa Indonesia.  Kaum – kaum  intelek  inilah yang berperan aktif dalam
memperjuangkan  memikirkan  nasib kaum  pribumi  yang  tertindas.  Para
kaum  intelek  mengajak  kaum  pribumi yang  tertindas  untuk  maju  dan melawan, para kaum intelek melakukan perlawanan nya dengan cara membentuk  organisasi – organisasi. Para  kaum  intelek  menyusun  rencana agar  bisa  melakukan  perlawanan supaya tidak terus ditindas. Pergerakan organisasi – organisasi tersebut. Pada pihak Belanda sebenarnya tidak ada  itikad  baik  dari  Belanda  kepada pribumi mereka hanya takut jika rakyat pribumi  dibiarkan  terus – terusan menderita maka memicu pemberontakan akan terjadi.
Pembangunan lembaga pendidikan oleh Belanda  tidak  didasari  oleh  adnya lembaga  yang  teratur,  sebab  pendirian Lembaga  pendidikan  ini  hanya  untuk mempermudah
Belanda dalam
melaksanakan politiknya. Adanya lembaga  pendidikan  ini  memicu  para masyrakat  pribumi  berpacu  untuk meningkatkan intelektual bangsa, walau kebijakannya  masih  terbatas.  Banyak usaha – usaha yang dilakukan kerap kali membuat  bangga  pemerintah  Belanda. Semua  mendukung  adanya  politik  etis agar bisa mensejahterkan rakyat Indonesia  dalam  hal  ekonomi  maupun pendidikan  agar  bisa  sama  rata  dengan Hindia Belanda.
Setelah rakyat terutama dari golongan intelektual telah mendapatkan kesadaran kebangsaan,  kini  perjuangan  melalui senjata dan fisik mulai sedikit dikesampingkan.  Orientasi  perjuangan diubah  ke  arah  persamaan  gagasan  dan ideologi dengan membentuk sedikit demi sedikit  organisasi  modern,  dalam  hal  ini fokus  pembahasan  pada  oerganisasi pergerakan  PNI.  Pergerakan  organisasi PNI  memberi  warna  baru  dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menumbuhkan  rasa  nasionalisme  pada bangsa Indonesia.
Pada  tahap  penulisan  ini  penulis menggunakan  5  tahap  yaitu,  Pemilihan Topik, Pengumpulan Sumber, Verifikasi,  Interpretasi,  Analisis  dan penulisan.  Dalam  hal  ini  penulis memilih  topik  “Pergerakan  Nasional”. Selanjutnya pengumpulan sumber yang relevan,  penulis  mengumpulkan  dari
beberapa buku dan artikel jurnal terkait. Setelah  itu,  verifikasi  atau  kritik terhadap sumber tersebut agar menghasilkan  sebuah  analisis  baru. Kemudian  hasil  daripada  analisis tersebut masuk dalam proses penulisan.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  penulisan  artikel ini  adalah  metode  kualitatif  yaitu berupa  Library  Research  yang  mana merupakan suatu metode yang mengumpulkan  sumber  data  dari berbagai  buku  tercetak  dan  online, jurnal  online,  dan  karya  ilmiah  seperti: skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan artikel ilmiah,  dan  sumber-sumber  lain  yang relevan  dan  sesuai  dengan  masalah yang dipecahkan.
Artikel  ini  mempunyai  sasaran  yang ditujukan  kepada  khalayak  umum, yaitu kepada masyarakat, dan terkhusus terhadap individu yang ingin menambah  informasi  dan  pengetahuan terkait “Peran Partai Nasional Indonesia dalam
Membentuk
Konsep Nasionalisme 1927- 1936”.

## C. Pembahasan Latar Belakang Berdirinya PNI
Kondisi  sosio-politik  yang  kompleks karena  meyesuaikan  kondisi  politik baru  pasca  tragedi  pemberontakan  PKI 1926  yang  gagal.  Maka  diperlukan organisasi  baru  sebagai  wadah  aspirasi rakyat untuk menyalurkan aspirasi yang tidak mungkin ditampung oleh organisasi-organisasi  politik  yang  ada pada waktu itu. Kondisi politik kolonial Belanda
yang reaksioner dan munculnya
gagasan nasionalisme modern  di  Indonesia  telah  memberi ruang  untuk  terbentuknya  organisasi- organisasi  yang  bercorak  nasionalisme murni  dan  bersifat  radikal  (Soejono  & Leirissa,  2010).  Organisasi  yang  akan lahir  harus  melihat  kedepan  dan berbenah aagar tidak terulang kesalahan yang  sama.  Pengembangan  pemikiran seperti inilah yang harus dilakukan oleh organanisasi-organisasi setelahnya.
Perserikatan  Nasional  Indonesia  atau yang  disingkat  dengan  nama  PNI, merupakan partai yang terinspirasi dari masyarakat Marhaen yang digagas oleh Soekarno.  PNI  adalah  partai  pelopor dalam  aksi  massa  yang  mempunyai tujuan  sama  dengan  kaum  Marhaen (Situmorang,  2016).  Berawal  dari organisasi  dari Algemeene  Studieclub yang  didirikan  Ir.Soekarno  pada  tahun 1925  di  Bandung  untuk  kalangan mahasiswa terutama mahasiswa Teknische  Hogeschol (Sekolah  Tinggi Teknik).  Perserijatan  ini  didirikan  oleh Ir. Soekarno, Mr. Sartono, Dr. Samsi, Ir. Anwari, J. Tilaar, Mr. Iskaq Tjokroadisuryo,  Sudjadi,  Mr.  Budiarto, dan  Mr.  Sunario    pada  tanggal  4  Juli 1927  di  Bandung  (Suhartono,  1994).  Di antara  para  tokoh  pendiri  PNI  ini,  ada lima  orang  yang  merupakan  mantan dari  anggota  Perhimpunan  Indonesia (PI), yang pernah belajar di Belanda.
PNI  dan  PI  sebenarnya  tidak memiliki  hubungan  organisasi.  namun PNI mempunyai hubungan erat dengan PI  di  negari  Belanda.  Kegelapan  di negara  jajahan  ini  disoroti  oleh organisasi  yang  mulai  mengambil propaganda secara intensif mulai secara lisan  maupun  tulisan.  Tujuannya pokoknya  adalah  Indonesia  merdeka dengan  cara  membangkitkan  semangat kebangsaan menjadi semangat kekuatan nasional
dengan memperdalam kesadaran  rakyat  untuk  mengerahkan pergerakan
nasional. Untuk memperoleh  pergerakan  itu,  sebuah organisasi  membutuhkan  asas  dan tujuan  yang  jelas  dan  tegas.  Perlu dilakukan  pergerakan  dengan  suatu teori  nasionalisme  yang  radikal  untuk menumbuhkan kemauan nasional menjadi perbuatan atau langkah nasional  (Soejono  &  Leirissa,  2010). Pertemuan  tersebut  menetapkan  Ir. Soekarno sebagai ketua organisasi PNI.
Berdirinya  PNI  ini,  dilatarbelakangi oleh  pemikiran  Bung  Karno  yang mengemukakan untuk mendirikan partai radikal, yang menuntut Indonesia merdeka  pada  tahun  (1926\1927), Dahulu  banyak  teman-temannya  yang menentang pemikiran dari Bung Karno,
namun  Bung  Karno  tetap  berpegang teguh  pada  pendapatnya,  akhirnya semua  temannya  menyetujui  dan bersatu  membentuk  Partai  Nasional Indonesia  yang  tujuannya  menuntut kemerdekaan  Indonesia  dan  memiliki jumlah  anggota  yang  banyak,  dihitung sampai akhir Desember 1929 ada kurang lebih 10.000 anggota (Soejono & Leirissa, 2010). Yang dapat menjadi anggota PNI adalah  orang  Indonesia  yang  sekurang- kurangnya  telah  berumur  18  tahun. Orang-orang  Asia  lainnya  dapat  juga menjadi  anggota  PNI  tetapi  hanya sebagai  anggota  luar  saja  (Tirtoprojo, 1980).
Dalam  terbentuknya  PNI,  terdapat tiga  hal  yang  ditulis  oleh  Adam  Malik, yang  membuat  PNI  berbeda  dengan partai lainnya atau sebelumya (Situmorang, 2016), yaitu :
1. PNI  didirikan  pada  tanggal  4  Juli 1927, yang bersamaan dengan tanggal Deklarasi  Kemerdekaan  Amerika. Para  pendiri  PNI  kebanyakan  terdiri dari  sarjana-sarjana  muda  yang merasa dirangsang dan diilhami oleh pandangan  yang  jelas  dan  konsepsi dari  para  pendiri  Republik  Amerika Serikat.
2. PNI merupakan partai politik pertama  saat  penjajahan  Belanda yang  menggunakan  nama  Indonesia untuk  mengidentifikasi  kebulatan dan  kesatuan  politik  di  seluruh Nusantara.
3. Ketua  partai,  merupakan  seorang arsitek  muda  yang  berusia  26  tahun, yang  di  tetapkan  untuk  memegang peran  penting  selama  40  taun  dalam kebangkitan bangsa dan Negara baru Indonesia.
Berdasarkan uraian ini, pada dasarnya  PNI  menyatakan  bahwa tujuan  PNI  adalah  mencapai  Indonesia merdeka terlepas dari segala penjajahan. Jika  Indonesia  terlepas  dari  penjajahan maka  susunan  kehidupan,  struktur politik  dan  sosial  ekonomi  akan kembali.  Tujuan  ini  hendak  dicapai dengan asas “percaya pada diri sendiri” dan tidak bekerjasama dengan pemerintah Kolonial Belanda.
Memperbaiki  keadaan  politik,  sosial,
dan  ekonomi  dengan  kekuatan  bangsa sendiri.  Yakni  dengan  mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank  nasional,  dan  lain  lain.  Sebab itulah  PNI  bersikap  non-koperasi  atau tidak  ikut  dalam  dewan-dewan  yang diadakan pemerintah. PNI yakin bahwa dengan  gerakan-gerakan  revolusioner seperti ini, Pemerintah Kolonial Belanda tidak  akan  memberikan  ruang  untuk kemerdekaan  Indonesia  (Tirtoprojo, 1980).
PNI yakin jika Indonesia terlepas dari penjajahan  maka  susunan  kehidupan dan struktur sosial masyarakat Indonesia akan kembali seperti sebagaimana semestinya. Tujuan tersebut  bisa  tercapai  jika  bisa  berdiri sendiri  atau  percaya  pada  diri  sendiri dan  tidak  bekerja  sama  dengan pemerintahan  kolonial  Belanda.  PNI yakin dengan gerakan-gerakan revolusioner, pemerintah kolonial
Belanda  tidak  akan  memberikan  jalan untuk tercapainya kemerdekaan Indonesia,  jadi  Rakyat  Indonesia  harus mencari  dan  menemukan  jalan  itu sendiri  dengan  percaya  kepada  diri sendiri (Soejono & Leirissa, 2010).
Syarat  utama  dalam  memperbaiki susunan  masyarakat  Indonesia  adalah kemerdekaan  politik.  Yang  dimaksud dengan  kemerdekaaan  politik  adalah “berhentimya  pemerintahan  Belanda”. Karena pertimbangan sosial dan ekonomi,  Belanda  pasti  tidak  akan  rela pergi  dari  Indonesia.  Maka  demikian PNI  sangat  yakin  bahwa  hanya  dengan kekuatan  sendiri  tanpa  bantuan  dari pemerintah, dengan persatuan
Indonesia  tanpa  membedakan  kelas, agama dan golongan, maka
kemerdekaan  akan  bisa  diraih.  Dengan membuat
progam-progam pengorganisasian  sebanyak-banyaknya pada  kongres  pertaama  tanggal  27-30 Mei  1928  di  Surabaya.  Diasuh  oleh semangat membangun persatuan masyarakat,
PNI dengan cepat mendapat  dukungan  dari  berbagai pihak.  (Soejono  &  Leirissa,  2010). Peranan  Soekarno  dalam  meningkatkan kehidupan  PNI  dengan  membakar semangat  fanatisme  rakyat  melalui
SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2021): 139-151.
pidato-pidatonya di berbagai kesempatan
walaupun demikian panjangnya  inilah  yang  menjadi  salah satu faktor pesatnya pertumbuhan PNI.

## Peran  PNI  dalam  Menggaungkan Nasionalisme
Paham  Nasionalisme  di  Indonesia terlahir  akibat  adanya  kolonialisme yang  diterapkan  oleh  pemerintah Belanda. Nasionalisme merupakan sebuah  tekad  atau  kesadaran  nasional untuk  mempertahankan  bangsa  dari pihak luar yang dirasa mengancam dan merampas  hak  bangsa.  Kemudian Nasionalisme ini disambut dengan baik oleh  kaum  intelek  atau  pelajar  yang telah  mengenyam  pendidikan  baik  di Hindia Belanda ataupun di Belanda, hal ini  lah  yang  membangkitkan  kesadaran nasional. Berdirinya suatu perkumpulan yang  mendiskusikan  tentang  konsep Nasionalisme  kemudian  berkembang menjadi  sebuah  organisasi  pergerakan yang  ingin  merealisasikan  konsep Nasionalisme  tersebut.  PNI  merupakan salah  satu  organisasi  yang  hendak menggaungkan  Nasionalisme  sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap praktik  kolonialisme  di  bumi  pertiwi, hingga  masyarakat  merasa  diasingkan di  dalam  negerinya  sendiri.  Kondisi  ini terlihat  miris,  karena  hak  rakyat  tidak diberikan  sesuai  dengan  jatahnya,  baik dari  sektor  politik,  ekonomi  dan  sosial bahkan kehidupan rakyat terasa menderita lahir dan batin.
Konsep  Nasionalisme  yang  diusung oleh  PNI  adalah  sebuah  konsep  yang telah  diserap  dari  konsep  Nasionalisme yang  terjadi  di  Barat.  Menurut  Sekarno Nasionalisme  Barat  tidak  berlandaskan pada  perikemanusiaan,  Nasionalisme yang merupakan konsep dasar timbulnya  serang  menyerang  antar bangsa  sehingga  munculnya  suatu peperangan,  hanya  terfokuskan  pada suatu  kepentingan  kelompok  tertentu dan cenderung pada perdagangan yang menimbang  untung – rugi  semata. Konsep  ini  apabila  diterapkan  pada Indonesia  dinilai  kurang  cocok,  karena latar  belakang  masyarakat  Indonesia yang berbeda meskipun dalam
konsepnya  hampir  memiliki  kesamaan yaitu  adanya  satu  golongan  atau  satu bangsa.
Nasionalisme  yang  berkembang  di Indonesia
didasarkan pada perikemanusiaan  (sosio-nasionalisme).
Soekarno  memiliki  landasasn  bahwa konsep  nasionalisme  jika  didasarkan pada perikemanusiaan akan memunculkan sebuah rasa percaya diri.
Rasa  percaya  diri  inilah  yang  menjadi modal semangat dalam mempertahankan  diri  di  dalam  suatu perjuangan melawan kondisi yang talah dibentuk oleh musuh Indonesia (Soekarno,  2018).  Konsep  Nasionalisme yang berjalan melebar dari perikemanusiaan  adalah  Nasionalisme yang  cenderung  bersifat Chauvinis , artinya  paham  Nasionalisme  yang menganggap  bahwa  bangsanya  yang lebih  unggul  daripada  bangsa  lainnya. Sehingga di kemudian hari Nasionalisme  ini  akan  menjadi  musnah dan  binasa,  disebabkan  karena  rasa percaya diri yang terlalu tinggi terhadap bangsanya dan penyempitan akal dalam merasionalkan  makna  Nasionalisme tersebut.
Nasionalisme sebagai wujud manifestasi cinta dan kesetiaan terhadap tanah yang ditempati oleh suatu bangsa yang disebut dengan istilah negara atau tanah  air  (Murod,  2011).  Nasionalisme juga  merupakan  modal  awal  suatu bangsa  dalam  mendirikan  negara  dan karakter  bangsa,  hingga  pada  akhirnya akan  dapat  menentukan  arah  kemana negara  itu  akan  berjalan.  Kemudian modal  tersebut  diteruskan  dengan  cara menghargai sifat humanisme, pluralisme  dan  tentunya  menghargai hak  asasi  manusia.  Konsep  inilah  yang disebut  dengan  Nasionalisme  yang berlandaskan  pada  perikemanusian (sosio-nasionalisme) bukan Nasionalisme  yang  cacat  atau  yang tercipta  dari  penyempitan  akal  budi, sebagaimana  yang  telah  terjadi  di beberapa negara di Barat.
Pada  awalnya  Nasionalisme  yang dikembangkan  Soekarno  ini  adalah Nasionalisme yang bersifat anti terhadap kolonialisme dan
imperialisme, kemudian makna Nasionalisme  berkembang  lagi  menjadi anti terhadap semua unsur liberal Barat. Perbedaan  ciri-ciri  Nasionalisme  di Barat  dan  Timur  menurut  Soekarno bahwa  Nasionalisme  Barat  bercirikan dengan  komersialisme,  kapitaslisme, kolonialisme  dan  imperialisme,  maka konsep  Nasionalisme  Timur  (Asia) khususnya Indonesia memiliki ciri yang berlawan  yaitu  anti  terhadap  paham- paham  itu  (Wibowo,  2013).  Dapat dipahami  dari  pemaparan  tersebut bahwa  seorang  Soekarno  dikenal  oleh khalayak  umum,  baik  dari  kalangan akademis  ataupun  masyarakat  biasa dengan tokoh nasionalis tulen. Pemikiran  politik  Soekarno  semuanya ditujuan  dan  diserahkan  pada  satu tujuan,  yaitu  demi  kesatuan  dan persatuan Indonesia.
Melalui  organisasi  PNI  ini,  Soekarno menjadikan  PNI  sebagai  wadah  yang mampu menampung konsep Nasionalisme  modern  yang  bersifat radikal  (Murod,  2011).  Harapan  yang ingin Soekarno wujudkan yaitu mampu berjuang  dalam  bentuk  pergerakan sehingga menyebabkan suatu
pergerakan yang radikal dalam mengubah  sistem  yang  tidak  sesuai dengan  masyarakat  Indonesia.  Jauh daripada  itu,  bahwa  keragaman  latar belakang masyarakat Indonesia terkhusus kaum Marhaen itu memunculkan  rasa  senasib  dalam merasakan penderitaan. Sehingga
semangat  untuk  bisa  terbebas  dari belenggu negeri jajahan
dikumandangkan
Soekarno dalam bentuk  semangat  Nasionalisme  yang ditempatkan  dalam  sebuah  wadah  PNI dan di kemudian hari akan membentuk konsep berpikirnya dalam merumuskan gagasan  Nasionalis,  Islamisme  dan Marxisme. Kemudian Soekarno merubah  gagasan  tersebut  dengan istilah NASAKOM (Nasionalisme, Agama  dan  Komunisme)  dapat  hidup berdampingan  dan  rukun  dalam teritorial Indonesia.  Dalam PNI ini juga Soekarno  menanamkan  sangat  dalam rasa nasionalisme dalam jiwa masyarakat Indonesia yang anti terhadap kolonialisme dan imperialisme. Dalam pemahaman yang lain, PNI ini juga merupakan media yang menampung  keseluruhan  pemikiran- pemikiran  Soekarno  muda,  mulai  dari konsep  Nasionalisme  sampai  asas ideologi  Marhaenisme.  Semua  hasil buah  pemikiran  Soekarno  dituangkan dan diuji cobakan melalui organisasi ini, tentunya  untuk  mencapai  persatuan bangsa.  Di  bawah  kepemimpinan Soekarno,  PNI  berkembang  dengan pesat dan luas jaringannya. Setiap orang yang hendak menjadi anggota daripada PNI  ini  harus  melewati  rangkaian kaderisasi  yang  dikenal  dengan  “kader forming” (Wibowo,  2013).  Dengan adanya kaderisasi ini dapat memudahkan  jalan  untuk  penyebaran pengaruh  PNI  dalam  mewujudkan kesadaran dan persatuan dalam bergerak  mengusir  para  pemeras kekayaan  negeri,  hasilnya  masyarakat lebih  memahami  dengan  mudah  arah dan tujuan PNI itu.
Suatu partai harus memiliki kekuatan agar  masyarakat  percaya  terhadap partai  tersebut.  Untuk  membentuk kekuatan politik disuatu partai dibutuhkan strategi-strategi politik yang harus  dipikirkan  secara  matang.  Setiap partai  pun  memiliki  strategi  yang berbeda-beda.  Salah  satunya  adalah PNI,  yang  memiliki  strategi  politik sendiri  untuk  memikat  hati  dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.  Strategi  politik  yang dimiliki PNI yaitu (Dewantarina, 2012) :
1. Menyuarakan  ideologi  Marhaenisme, artinya  strategi  ini  digunakan  untuk mengahapuskan  masyarakat  dari kemiskinan  dan  kesengsaraan  yang dihadapi selama penjajahan.
2. Memikat  hati  masyarakat  dengan nama  Soekarno,  artinya  masyarakat percaya bahwa Soekarno bisa membawa masyarakat menuju kesejahteraan  dan  terbebas  dari penjajahan,  sehingga  masyarakat Indonesia bisa merdeka.
3. Mengadakan pertemuan kelompok di tempat  yang  pendukungnya  sedikit, dalam hal ini PNI harus
memperhatikan  dimana  saja  wilayah yang  memiliki  pendukung  sedikit sehingga  PNI  bisa  mengirimkan kader-kader  dan  sering  mengadakan pertemuan  kelompok  di  wilayah tersebut.
4. Saat pemilihan sudah dekat,
diadakan ronda malam dan mengingatkan  masyarakat  untuk memilih PNI
5. Menggunakan  kampanye  keliling  di seluruh  kota,  dengan  mengorasikan tujuan dari PNI tersebut.
6. Menyuarakan program-program melalui  Suluh  Indonesia,  seperti melalui iklan maupun poster-poster.
7. Membuat  lagu  untuk  memberikan semangat  para  pendukung  Partai Nasional Indonesia.
Dari  beberapa  program  strategi  di atas  yang  paling  terpenting  dan  utama adalah PNI memiliki Ideologi Marhaenisme.  Seperti  yang  ada  pada salah  satu  iklannya  yaitu,  apabila memilih  kepala  banteng  dalam  segitiga berarti  memilih  front  marhaenis  berarti anti  kapitalis  dan  imperialis  yang merupakan  tujuan  dari  Partai  Nasional Indonesia (Dewantarina, 2012).
Jika ditinjau dari basisnya bahwa PNI mendapat  kepercayaan  rakyat  dan dikenal  merakyat  khususnya  di  daerah Jawa Tengah (Wibowo, 2013). Hal inilah yang  sangat  didambakan  oleh  para perintis  organisasi  PNI  ini,  tak  heran rasanya  begitu  besar  pengaruh  yang diberikan  PNI  kepada  masyarakat utamanya  yang  berada  di  desa-desa. Kondisi  ini  tidak  lepas  dari  sosok pemimpin organisasi PNI yang kharismatik,  Soekarno  menambah  rasa kepercayaan  orang-orang  dari  desa untuk  ikut  andil  dalam  menjadi  kader- kader  PNI.  Peranan  Soekarno  dalam PNI  terlihat  jelas  dengan  dibuktikan sikap  fanatisme  masyarakat  dalam mendengarkan  setiap  kata-kata  yang keluar  dari  ucapan  Soekarno  meskipun itu  berlangsung  dalam  durasi  yang berjam-jam.
Nama  Soekarno  dapat  memikat  hati masyarakat, karena masyarakat percaya Soekarno  yang  bisa  menghapuskan penjajahan sehingga
membawa
masyarakat Indonesia merdeka. Soekarno  adalah  sosok  pejuang  yang memiliki keberanian dan berjiwa politik. Hal ini dibuktikannya ketika bessekolah di  Surabaya  ian  mengikuti  sebuah kelompok  anak  muda  yang  disebut dengan  Jong  Java.  Kemudian  berlanjut sampai  Soekarno  kuliah  di  Bandung (Situmorang,  2016).  Alasan  ia  terjun  ke dunia  politik  adalah  ia  sering  melihat ketidakadilan  dan  penindasan  bangsa kolonialis  terhadap  rakyat  pribumi. Rakyat  sangat  terpuruk  dari  segi ekonomi, mereka hidup dalam kekurangan dan diperbudak di
negerinya  sendiri.  Menurut  Soekarno kelompok Kolonialisme dan Imperialisme saling keterkaitan,
tujuannya  tak  lain  untuk  mencari keuntungan dan mengeksploitasi rakyat.
Pada  tanggal  18-20  Mei  1929 diadakan  kongres  PNI  yang  kedua  di Jakarta  yang  membahas  tentang  bidang sosial  ekonomi,  politik  dan  tentang transmigasi untuk mengatasi kemelaratan  masyarakat  (tertutama daerah  yang  memiliki  kepadatan penduduk). Setelah diadakannya kongres  kedua  ini,  kegiatan  PNI semakin  meningkat  terutama  untuk konsolidasi  kekuatan.  Seperti  kursus pimpinan  yang dilakukan oleh petinggi saja  yakni  Ir.  Soekarno,  Mr.  Ishaq Tjokroadisurjo  untuk  10-12  orang  dan diadakan  di  Bandung  dan  kursus  biasa didaerah-daerah dimana pengikut kursus  ini  diuji  dan  bila  lulus  akan diterima  menjadi  anggota.  Selain  itu juga  diadakan  ruang  diskusi  yang melatih  anggota  untuk  memecahkan permasalahan dan meningkatkan kemampuan  seluruh  anggota  (Soejono & Leirissa, 2010).
Kampanye  yang  diselenggarakan oleh  anggota-anggota  PNI  dilakukan dengan  mengorasikan  tujuan  dari  PNI juga  meyakinkan  masyarakat  untuk memilih  dan  percaya  kepada  PNI. Anggota-anggota  PNI  menyampaikan kampanye menggunakan kata-kata yang menarik  dan  tidak  menyinggung  atau kasar sehingga menarik simpati masyarakat.  Selain  dengan  kampanye
anggota PNI menggunakan media cetak milik  PNI  yaitu  Suluh  Indonesia,  surat kabar Banteng  Priangan (di  Bandung) dan Persatoean  Indonesia (di  Jakarta). Perkembangan  signifikan  PNI  tersebut membuat  cemas  pemerintahan  Kolonial Belanda (Soejono & Leirissa, 2010). Pada salah satu iklan di Suluh Indonesia yaitu apabila  memilih  kepala  banteng  dalam segitiga berarti memilih Front Marhaenis  yang  anti  kapitalis  dan imperialis.  Media  cetak  juga  memberi ide anggota PNI yaitu dengan ditambah menggunakan media  lagu  bukan hanya untuk  orang  dewasa  bahkan  anak-anak pun  lebih  mudah  untuk  mendoktrin pikiran  dan  mengingat  tentang  PNI, sehingga  membuat  masyarakat  tertarik dengan PNI.
Anggota-anggota PNI juga mengadakan pertemuan
untuk membicarakan  langkah  kerja  dengan rapat  kelompok  tidak  dengan  rapat umum.  Selain  itu  anggota-anggota  PNI mengingatkan masyarakat untuk memilih  PNI  dan  memberi  tahu  cara untuk  memilih  PNI  dengan  menusuk kepala banteng. Dalam hal ini, PNI juga memiliki  dukungan  besar  dari  kaum priyayi,  abangan,  sekuler,  buruh  dan petani menengah (Dewantarina, 2012).

## Ideologi PNI
Ideologi adalah sebuah hasil pemikiran yang dihasilkan dari pemikiran  seseorang  melalui  berbagai pertimbangan  dalam  keadaan  suatu masyarakat,  pemerintahan  dan  negara. Ideologi  marhaenisme  adalah  sebuah hasil  pemikiran  dari  seorang  yang berani dengan tegas melawan kolonialisme  dan  kapitalisme,  dia adalah  bapak  proklamator  Soekarno. Marhaenisme  ini  muncul  pada  zaman pergerakan di saat perekonomian rakyat dikuasai oleh para penjajah dan pemilik modal  yang  memiliki  tujuan  untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya  dan  membuat rakyat  sengsara.  Hal  inilah  yang  dilihat oleh  Soekarno,  sehingga  menggerakkan hatinya  untuk  melawan  penindasan terhadap  rakyat  kecil  dan  membentuk sebuah  partai  radikal  yang  disebut
dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Sebagai ideologi, maerhaenisme tumbuh dan  lahir  di  kalangan  bawah  dan menentang  keras  keberadaan  kaum kapitalis  yang  menguasai  sumber  daya alam (Kuswono, 2016).
Menurut  Soekarno,  Marhaenisme adalah  lambang  yang  menggambarkan pergerakan  rakyat  dan  orang-orang kecil  yang  tertindas.  Marhaenisme  juga mewakili  kelompok  minoritas  rakyat indonesia  yang  terasingkan  di  dalam negerinya  sendiri,  seperti  para  buruh pabrik, buruh tani, pedagang.
Marhaenisme sangat berbanding terbalik  degan  faham  imperialisme  dan kolonialisme, karena marhaenisme sangat  memperhatikan  kesejahteraan daripada  rakyat  kecil  atau  ingin menyetarakan  derajat  semua  orang. Soekarno ingin rakyat Indonesia tebebas dari  jajahan  kaum  imperialisme.  Dari penjelasan  di  atas  dapat  dikatakan bahwa  tujuan  dibuatnya  artikel  ini adalah  untuk  memahami  lebih  lanjut tentang  arti  Marhaenisme  di  Indonesia, mengetahui bagaimana penerapan Ideologi  Marhaenisme  di  Indonesia, serta  untuk  mengetahui  peran  Ideologi Marhaenisme dalam asas PNI.
Marhaenisme  merupakan  sebuah pemikiran  yang  membela  kaum  bawah yang  menyuarakan  anti  kemiskinan. Bagi  Soekarno,  Marhaen  bukan  hanya melambangkan perwakilan kelas bawah layaknya partai buruh di negara-negara maju,  Soekarno  menganggap  Marhaen mewakili  mayoritas  rakyat  Indonesia yang pada umumnya hidup termajinalkan  (Kuswono,  2016).  Ajaran Marhaenisme muncul sekitar tahun 1927 ketika  Soekarno  sedang  jalan-jalan  di daerah  Bandung,  soekarno  bertemu dengan  seorang  petani  yang  sedang menggarap  sawahnya  dengan  alat produksinya sendiri dan hasilnya cukup untuk  kebutuhan  keluarganya  saja. Kemudian Soekarno menanyakan nama dari petani tersebut, Marhaen namanya. Dari  kejadian  itu  Soekarno  terinspirasi untuk  menggunakan  nama  itu  sebagai perwakilan  dari  rakyat  kecil  yang tertindas.  Marhaenisme  muncul  dari
orang-orang  yang  hidup  berkecukupan dan kekurangan (Situmorang, 2016).
Ada  dua  versi  tentang  penamaan Marhaenisme.  Pertama,  nama  seorang petani  yang  dijumpai  Soekarno  di Bandung. Sangatlah jelas bahwa Marhaen  adalah  seorang  petani  bukan seorang  proletar  (orang  yang  tidak menjual  tenanganya  untuk  orang  lain). Soekarno  sering  menggunakan  kata Marhaen  untuk  mewakili  orang  miskin yang berada di bawah kekuasaan kaum kolonialis  (Kuswono,  2016).  Kedua, istilah Marhenisme merupakan akronim dari paham marxisme yang dikembangkan  oleh  Karl  Marx  dari Barat.    Bahkan  menurut  Ruslan Abdulgani jika ingin memahami paham Marhaenisme  maka  terlebih  dahulu harus memahami Marxisme.
Tetapi Soekarno sedikit kurang setuju tentang  ajaran  dari  Karl  Marx,  ia memiliki pandangan bahwa konsep dari Marhaenisme berbeda dengan Marxisme.  Konsep  Marhaen  mewakili sebagian besar masyarakat yang tertindas  dan  proletar  hanya  mencakup sedikit,  kaum  Marhaen  mayoritas seorang  petani,  buruh  tani  dan  buruh pabrik sedangkan proletar hanya buruh saja (Kuswono, 2016). Soekarno mengambil  benang  merah  dari  paham Marxisme.  Soekarno  tidak  langsung mengambil  paham  itu  secara  mentah, tetapi  Soekarno  berpikir  secara  kritis dan  mengadopsi  paham  itu  ke  paham yang Soekarno kembangkan,
Marhaenisme.
Perbedaan  konsep  Marhaen  milik Soekarno  dengan  konsep  proletar  milik Karl  Marx    terletak  pada  daerah berkembangnya  konsep  itu.  Relevansi konsep proletar lebih tepat digunakan di Industri Barat yang kebanyakan berprofesi  sebagai  buruh  dan  tidak memiliki  alat  produksi  dan  hanya mengandalkan  pada  penjualan  jasa.
Sedangkan konsep Marhaen di Indonesia  lebih  tepat  karena  memang kondisi  masyarakat  Indonesia  yang merupakan  kaum  agraris,  sehingga berbeda  dalam  segi  geografis  dan kondisi  masyarakatnya  namun  sama pada  konsepnya  yaitu  ingin  terlepas
dari  jeratan  sistem  Imperialisme  dan Kapitalisme.
Melalui
gagasan Marhaenisme  ini,  dijadikan  sebagai landasan  teori  dalam  merumuskan perjuangan  untuk  mengubur  dalam- dalam  sistem  yang  telah  membusuk dalam diri bangsa Indonesia.
Marhaenisme  sering  pula  disebut sebagai  ideologi  yang  didalamnya mengandung  perasaan  dari  Pancasila.
Dikatakan demikian karena Marhaenisme
merupakan metode berpikir  Marxis  namun  penafsiran  dan penerapan ajaran menyesuaikan dengan keadaan  sosial-politik  yang  ada  di Indonesia.  Dibentuknya  ideologi  ini sebagai  langkah  upaya  mematikan sistem  lama  lalu  menggantinya  dengan sistem  yang  baru.  Sistem  lama  yang dimaksud ialah sistem yang memiskinkan  dan  menindas  digantikan dengan  sistem  kesejahteraan  serta berkeadilan  sosial.  Istilah  Marhaenisme adalah  potret  buram  para  kaum  buruh dan  tani  Indonesia  yang  serba kekurangan  serta  sengsara  akan  nasib hidupnya (Kuswono, 2016).
Melalui  uraian  diatas,  Marhaenisme menjadi  sebuah  gagasan  awal  menuju masyarakat  Indonesia  yang  berkeadilan sosial.  Golongan  petani  kecil,  buruh kecil,  pedagang  kecil  dan  pelayar  kecil serta  kaum  melarat  lainnya  dapat disebut  Kaum  Marhaen.    Sedangkan Marhenisme  rujuk  pada  sebutan  bagi pengikut ajaran Marhaenisme (Supriadi, 2006).  Kaum  Marhaen  dan  Marhaenis memikul tiga tugas utama, yakni:
1. Membangun  kesadaran  rakyat  atas penderitaan  serta  sebab-sebab  yang kiranya dapat mengakibatkan penderitaan,
2. Membangun  kaum  Marhaen  dan Marhaenis  agar  dapat  menentukan tata  kehidupan  berbangsa  serta bernegara, dan
3. Menggalang kekuatan yang
mendukung  tercapainya  revolusi Indonesia  menuju  arah  lebih  baik sesuai  dengan  tahapan-tahapannya atau  kekuatan  progresif  revolusioner yang berarti kekuatan yang berpikiran  maju  kearah  terwujudnya masyarakat  Indonesia  yang  adil
makmur dan beradab serta
masyarakat  tanpa  penindasan  oleh manusia  atas  manusia  ataupun  oleh bangsa atas bangsa.
Soekarno  mengungkapkan  bahwa Marhaenisme  merupakan  ideologi  yang mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan  Kaum  Marhaen  serta menghendaki hilangnya bentuk ideologi Kapitalisme  dan  Imperialisme  yang menyengsarakan  rakyat.  Marhaenisme sendiri  memiliki  3  nilai  dasar  yaitu,  (1) sosio-nasionalisme,  (2)  sosio-demokrasi dan  (3)  ketuhanan  yang  mahaesa (prinsip  ketuhanan  yang  universal, bukan  prinsip  keagamaan  (Farid,  2015) Sosionasionalisme  adalah  paham  yang mengandung  nilai  kebangsaan  yang sehat dan berdasarkan perikemanusiaan,  persamaan  nasib, gotong  royong,  hidup  kemasyarakatan yang  sehat,  kerjasama  untuk  mencapai sama  bahagia,  tidak  untuk  menggencet dan  menghisap  (Ayu,  2016).  Selaras dengan sosio-nasionalisme, sosio demokrasi adalah paham yang menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat. Rakyat  yang  mengatur  negaranya, perekonomiannya,  dan  kemajuannya, supaya  sesuatu  bisa  bersifat  adil,  tidak membeda-bedakan  orang  yang  satu dengan  yang  lainnya.  Sedangkan ketuhanan  yang  mahaesa  memiliki maksud  agar  manusia  tak  hanya memikirkan  urusannya  dengan  Tuhan namun  juga  dengan  sesama  manusia. Ketuhanan yang dipikirkan oleh Soekarno  adalah  Ketuhanan  yang melahirkan  tatanan  tanpa  adanya penindasan,  tanpa  kekerasan  dan masyarakat Indonesia siap hidup dalam pluralisme (keberagaman) keagamaan.
Rumusan asas marhaenisme ini dijelaskan  Bung  Karno  sebagai  berikut (Ayu, 2016) :
1. Marhaenisme  adalah  asas  yang menghendaki  susunan  masyarakat dan  negara  yang  didalam  segala halnya menyelamatkan kaum marhaen.
2. Marhaenisme adalah cara perjuangan yang  revolusioner  sesuai  dengan watak kaum marhaen
pada umumnya. 3. Marhaenisme  sekaligus  sebagai  asas dan cara perjuangan yang revolusioner menuju kepada
hilangnya  kapitalisme,  imperialisme, dan kolonialisme.
Dalam  Ayu  (Ayu,  2016)  juga dijelaskan  bahwa  Marhaenisme  adalah ideologi yang bertujuan menghilangkan penindasan,  penghisapan,  pemerasan, penganiayaan  dan  berupaya  mencapai serta mewujudkan masyarakat yang adil dan  makmur,  melalui  kemerdekaan nasional,  melalui  demokrasi  politik  dan demokrasi ekonomi.
Menurut pandangan Soekarno ideologi Maerhanisme bukanlah sekedar ideologi belaka, namun ada makna yang tersimpan  di  dalamnya  yaitu  sebagai ideologi politik yang dimasukkan dalam jiwa  PNI.  Dalam  tulisannya  Soekarno (Soekarno,  2018),  menyebutkan  bahwa dalam sebuah politik yang pertama kali harus  dilakukan  bukanlah  menciptakan sebuah  ide  atau  gagasan  tapi  harus menyusun  sebuah  kekuatan  yang didasarkan  pada  ide  atau  gagasan tersebut. Maka haruslah ada machtsvorming yang mampu
mematahkan  segala  usaha  musuh.  Hal ini  yang  ditekankan  oleh  Soekarno dalam menyuarakan semangat perjuangan  melawan  bentuk  tindakan yang  bertentangan  dengan  kondisi kaum  Marhaen.  Perjuangan  kaum Marhaen  tidaklah  cukup  jika  hanya menggerutu  atau  vocal  saja,  juga  harus dilakukan sebuah aksi massa yang sadar akan  tujuan  sebuah  perjuangan,  dalam hal ini yaitu memutus rantai Imperialisme dan Kapitalisme.
Penyebaran  paham-paham  baru  kian mulai  dirasakan  keberadaannya  oleh masyarakat  dari  berbagai  media  massa yang  dibentuk  melalui  tulisan  kaum terpelajar. Begitu juga dengan penyebaran  paham  Marhaenisme  ini melalui  media  massa Fikiran  Rakyat (Kuswono,  2016),  selain  penyebarannya melalui organisasi PNI yang menjadikan paham  Marhaenisme  ini  sebuah  asas dalam  perjuangannya.  Soekarno  juga mengembangkan Marhaenisme ini sebagai gerakan non-kooperatif dan asas perjuangan revolusioner yang ditempuh
SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember 2021): 139-151.
oleh kaum Marhaen dalam menghancurkan
kolonialisme dan imperialisme.  Pada  akhirnya  konsep Marhaen ini dibawa oleh Soekarno pada saat  perencanaan  perumusan  dasar negara  tahun  1945.  Hal  ini  dapat ditinjau  dari  pemikirannya  dalam menyatukan ketiga unsur ideologi yang berbeda dalam satu bingkai, NASAKOM.

## Pembubaran Organisasi PNI
Gubernur  Jendral  De  Graeff  sebagai seorang  yang  liberalis  lebih  condong menjalankan  politik  toleransi,  namun desakan  konservatif  Belanda  dan adanya organisasi seperti PNI memaksa dia  untuk  bertindak  keras.  Belanda menilai  organisasi  PNI  dianggap berbahaya dengan tindakan revolusioner  banyak  gagasan  dan anggotanya  bekas  PI.  Pengaruh  PNI semakin besar dan membuat pemerintah  Kolonial  Belanda  untuk mengambil
tindakan demi membendung  gerakan-gerakan  PNI, maka  dilakukanlah  berbagai  upaya untuk  melakukan  tindakan  tegas terhadap  petinggi-petinggi  PNI.  Berita akan  dilancarkanya  pemberontakan pada  tahun  1930  menjadi  alasan pemmerintah untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap  petinggi  PNI  (Suhartono, 1994).
Pemerintah Kolonial  Belanda  dengan terus terang menyatakan kecurigaannya pada  PNI  pada  tanggal  9  juli  1929. Kemudian  pada  tanggal  6  agustus  1929 mengeluarkan  ancaman  dan  provokasi kepada PNI. Dalam rapat umum tanggal 15  september  1929  di  Bandung,  Ir. Soekarno mengatakan bahwa walaupun ada  usaha-usaha  untuk  menghalangi kegiatan-kegiatan  PNI  dengan  berbagai cara seperti melarang Ir. Soekarno pergi ke luar Jawa. Kekhawatiran pemerintah Kolonial  Belanda  semakin  besar  tatkala mendengar  kabar  bahwa  kalangan Tentara  dan  Polisi  mendapat  pengaruh dari  PNI.  Langkah  yang  diambil pemerintah  Kolonial  Belanda  adalah melarang anggota polisi menjadi bagian dari  PNI.  Hal  serupa  juga  diberikan
kepada  anggota  militer,  pegawai  negeri untuk  pelarangan  ikut  bergabung dengan  PNI.  Bahkan  juga  dilarang untuk membaca surat kabar berita yang berkedok  perjuangan  kemerdekaan (Soejono & Leirissa, 2010).
Partai Nasional Indonesia dibubarkan karena  dianggap  membahayakan  pihak Belanda, karena mereka akan menyebarkan  berbagai  ajaran  untuk berusaha mencapai kemerdekaan Indonesia  dengan  menghabisi  riwayat penjajahan Kolonial
Belanda (Dewantarina,  2012).  Sehingga  pada tanggal  29  Desember  1929,  terjadi penangkapan  oleh  kolonial  Belanda yang  telah  direncanakan  sebelumnya terhadap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta  seperti,  Ir.  Soekarno,  Gatot Mangkoepraja,  Soepriadinata,  Maskoen Soemadiredja (Soejono & Leirissa, 2010), yang  saat  itu  sedang  menghadiri  rapat PPPKI (Perhimpunan-Perhimpunan Politik  Kebangsaan  Indonesia)  di Surakarta.  Para  tokok  PNI  ini  disidang oleh  Pengadilan  Belanda  pada  tanggal 18  Agustus  1930,  yang  kemudian dibawa ke Penjara Sukamiskin yang ada di  Bandung.  Pada  saat  persidangan Soekarno  menulis  dan  menyampaikan pidatonya  yang  berjudul  “Indonesia Menggugat”  dihadapan  pengadilan Belanda  (Dewantarina,  2012).  Hal  ini mendorong kaum pergerakan yang lain untuk mengajukan protes. Penangkapan atas  pemimpin-pemimpin  PNI  ini terutama  Ir.  Soekarno  yang  merupakan nyawa  bagi  penggerak  PNI  merupakan pukulan berat bagi para anggotanya.
Pada  tanggal  25  April  1931  saat Soekarno  di  penjara,    PNI  mengadakan kongres Luar
Biasa yang
diselenggarakan  di  Batavia.  Konferensi ini  berisi  tentang  pembubaran  PNI, karena  empat  pemimpin  PNI  telah dipenjara oleh kolonial Belanda. Sehingga,  beberapa  hari  kemudian  PNI diganti  dengan  menggunakan  nama Indonesia yaitu Partindo (Partai Indonesia) yang didirikan oleh beberapa orang  mantan  anggota  PNI,  yang diketuai oleh Mr. Sartono dengan tujuan memerdekakan Indonesia yang berasaskan  nasionalisme  dan  percaya
pada  diri  sendiri,  dan  akhirnya Soekarno  bergabung  dengan  Partindo dan  menjadi  pemimpinnya  (Soejono  & Leirissa, 2010).
Namun setelah  didirikan  Partindo, terjadi  banyak  permasalahan,  disebabkan karena ada pihak yang tidak setuju. Seperti Moh. Hatta yang menolak keras pembubaran  PNI  dan  diubah  menjadi Partindo,  yang  kemudian  Moh.  Hatta meminta  untuk  membuat  partai  baru  yang diberi nama PNI-Baru (Pendidikan Nasional Indonesia-Baru) yang dibentuk di Yogyakarta  dan  dipimpin  oleh  Sutan Syahrir  dan  Moh.  Hatta.  PNI-Baru  banyak dikuasai  oleh  orang-orang  Indonesia  yang merupakan  anak-anak  dari  pejabat  desa atau pegawai rendahan (Situmorang, 2016).
Organisasi PNI-Baru (Pendidikan Nasional  Indonesia)  memiliki  konsep pendidikan  kader  yang  digagas  oleh  Moh. Hatta. Menurutnya sikap PNI-Baru memiliki  tujuan  untuk  mendidik  orang khususnya  generasi  muda  bangsa  supaya mengerti  dan  tahu  apa  yang  sedang diperjuangkan. Sehingga makna pergerakan dan kesadaran dalam berjuang tidak hanya dalam  angan  namun  ada  dalam  bentuk nyata dalam mewujudkan konsep Nasionalisme.  Kader-kader  dari  PNI-Baru didik  melaui  kursus,  rapat  umum,  majelis pemberi  keterangan  ataupun  dengan  cara menulis  yang  dimuat  dalam  surat  kabar Daulat Ra’jat. PNI-Baru menegaskan bahwa perkumpulan  ini  bersifat  pendidikan (Soejono & Leirissa, 2010).
PNI-Baru  ini  berkembang  cukup  pesat setelah  organisasi  ini  dipimpin  oleh  Sultan Syahrir  dan  kemudian  Mohammad  Hatta.
Pada tahun 1932 PNI-Baru  sering mengadakan rapat-rapat propraganda. Materi  yang  disampaikan  antara  lain tentang  riwayat  pergerakan  nasional Indonesia,
Kemerdekaan Indonesia, kedudukan daerah jajahan dan upaya untuk mencapai  kemerdekaan  itu,  persatuan, kapitalisme,  dan  imperialisme.  Organisasi pergerakan  Partindo  maupun  PNI-Baru dinilai  pihak  pemerintah  membahayakan keabsahan  pemerintah.  Ditekankan  kedua partai  itu  melalui  berbagai  cara,  seperti pembatasan  kebebasan  berbicara  dalam rapat-rapat,  dilaksanakan  hak  luar  biasa Gubernur  Jenderal  yaitu exorbitantrechten dan  adannya  larangan  untuk  mengadakan rapat  dan  berkumpul  yang  berlaku  di Indonesia.
Dalam prakteknya  PNI-Baru  dan Pertindo selalu berbantah dalam paham
politik,  antara  lain  mengenai  soal swadesi  yang  dianjurkan  Mr.  Sartono yang mendapatkan tantangan baru Drs. Mohammad  Hatta.  Partindo  dengan surat  kabarnya  Persatuan  Indonesia selalu berperang pena dengan PNI-Baru melalui surat  kabar  Kedaulatan  Rakyat. Partindo  dan  PNI-Baru  memiliki  tujuan yang  berbeda  walaupun  mereka  setuju bahwa  kemerdekaan  politik  adalah tujuan perjuangan yang utama. Perbedaan  tersebut  yaitu,  PNI-Baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan  sosial,  sedangkan  Partindo  lebih percaya bahwa organisasi massa dengan aksi  massa  adalah  senjata  yang  tepat untuk  mencapai  kemerdekaan.  Namun, pada  tanggal  18  November  1936, akhirnya Pertindo dan PNI-Baru dibubarkan  karena  terjadi  persaingan antara  pemimpin-pemimpin  (Soejono  & Leirissa, 2010).

## D. Kesimpulan
Pergerakan  memberi  harapan  baru  bagi bangsa Indonesia karena dengan melakukan  pergerakan – pergerakan melalui  organisasi – organisasi  yang dibentuk  oleh  kaum  intelek  bisa  membuat mereka  tidak  ditindas,  pelanggaran  hak asasi  dan  kuangnya  pendidikan.  Hal  ini membuat  jiwa  nasionalisme  muncul  dan memiliki sikap anti penjajah dan patriotism. Ciri  utama  bangsa  Indonesia  adalah berhaluan  kiri  dan  radikal,  Organisasi – organisasi  ini  terus  berkembang  sebagai wujud  nasionalisme  serta  perjuangan bangsa Indonesia. Partai Nasional Indonesia merupakan  partai  politik  yang  didirikan pada  tahun  1927,  dengan  nama  awal Perserikatan  Nasional  Indonesia.  PNI sangat  berkaitan  erat  dengan  Ideologi Marhaenisme  karena  memiliki  tujuan  yang sama  yaitu  membebaskan  rakyat  dari kesengsaraan dan kemiskinan. Marhaenisme  sendiri  adalah  ideologi  yang dicetuskan  oleh  Soekarno  pada  zaman pergerakan  disaat  perekonomian  rakyat dikuasai  oleh  para  penjajah  kolonial Belanda,  yang  bertujuan  menghilangkan penindasan,  pemerasan,  penganiayaan  dan berupaya  masyarakat  yang  adil  dan makmur, melalui kemerdekaan nasional.
PNI didirikan  oleh  Soekarno  dan delapan temannya di Bandung. Banyaknya  tantangan  yang  dihadapi PNI  saat  pelaksanaannya,  seperti
dibubarkan  oleh  kolonial  Belanda karena dianggap
membahayakan pihaknya,  serta  PNI  yang  diganti dengan  nama  Partindo  yang  ditolak keras  oleh  Moh.  Hatta,  sehingga  beliau barsama Sutan Syahrir mendirikan PNI- Baru atau Pendidikan Nasional Indonesia  Baru.  Dalam  memperoleh banyak  dukungan  dari  masyarakat  saat mengikuti  pemilu  tahun  1955,  PNI melaksanakan  beberapa  strategi  agar dapat memikat hati masyarakat Indonesia. Seperti menggunakan Ideologi  Marhaenisme  yang  dicetuskan oleh Soekarno, mengadakan pertemuan- pertemuan  dengan  kelompok  yang wilayah  pendukungnya  sangat  minim, mengadakan  program-program  melalui iklan, mengadakan
kampanye, mengadakan
kaderisasi
sebelum menjadi anggota dan masih banyak lagi. Oleh  karena  itu  masyarakat  menjadi tertarik  dan  banyak  yang  mendukung Partai Nasional Indonesia.
Dengan  lahirnya  PNI  pada  masa pergerakan  tidak  cukup  bila  diartikan sebagai  satu  partai  yang  muncul diantara  partai  lain,  lebih  daripada  itu PNI  adalah  sebuah  partai  yang  baru yang berdedikasi untuk kesatuan negara Indonesia yang majemuk masyarakatnya.  Sebagai  satu  partai yang  berasas  Marhaenisme  dan  bersifat Nasionalis,  tugas  inti  yang  disematkan dalam  jiwa  PNI  adalah  menyatukan kemajemukan  masyarakat  Indonesia dari
berbagai daerah tanpa
membedakan  pebedaan  baik  dari  segi ras,  suku  dan  agama.  Hal  tersebut  tak lain dan tidak bukan untuk merealisasikan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia, caranya dengan
menghapuskan pengaruh kolonialisme dan imperialism.

## Daftar Referensi
Ayu, W. (2016). Marxisme, Marhaenisme, G30S/PKI . Retrieved from http://www.academia.edu/22618081 /Marxisme_Marhaenisme_G30S_PKI. Dewantarina, A. (2012). Partai Nasional Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 1955 di Semarang. Journal Of Indonesian History , 74-77.
Farid. (2015). Pemikiran Marhaenisme Soekarno dalam Perspektif Filsafat Sosial . Retrieved from http://repository.uinjkt.ac.id/dspace /bitstream/123456789/18241/1/AG US%SUPRIADIFUF.pdf.
Kuswono. (2016). Marhaenism: Social Ideology Create by Soekarno. Jurnal HISTORIA , 119-120. Murod, A. C. (2011, Agustus 2). Nasionalisme "Dalam Perspektif Islam". Jurnal Sejarah CITRA LEKHA, XVI, No. 2 , 45-58. Situmorang, J. T. (2016). BUNG KARNO: Biografi Putra Sang Fajar. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
Soejono, R.P & Leirissa, R.Z. (2010). Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda (Vol. V). Jakarta: Balai Pustaka. Soekarno. (2018). Nasionalisme, Islamisme, M a rxisme: Pikiran-pikiran Soekarno Muda. Bandung: Sega Arsy. Suhartono. (1994). Sejarah Pergerakan Nasional Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945. Yogyakarta:
Pustaka Pelaja.
Supriadi, A. (2006). Pemikiran Soekarno tentang Marhaenisme . Retrieved from http://repository.uinjkt.ac.id/dspace /bitstream/123456789/18241/1/AG US%20SUPRIADIFUF.pdf.
Tirtoprojo, S. (1980). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Wibowo, G. A. (2013). Konsep Nasionaslime Soekarno dalam PNI 1927-1930. AGASTYA: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya, 3(2) , 21-36.