## Implementasi Program Nesional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Pontianak

## Sri Maryuni 1

## Abstrak
Kurang berhasilnya implementasi PNPM Mandiri Perkotaan disebabkan banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman dan konsep baru mengenai implementasi kebijakan  publik  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Informasi  yang  didapat  menunjukkan  bahwa implementasi program  melibatkan unsur pelaksana, program yang dilaksanakan, kelompok sasaran dan lingkungan. Hasil penelitian  mengungkapkan bahwa kurang berhasilnya implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Pontianak disebabkan  oleh kebijakan (program) yang diidealkan, kelompok  sasaran, organisasi pelaksana  dan faktor lingkungan. Keempat faktor tersebut  merupakan satu kesatuan  yang saling berkaitan sehingga  membentuk policy cycle . Pendekatan yang  digunakan  adalah  pemberdayaan  masyarakat  untuk  membentuk  kemandirian  masyarakat  dan  pemerintah  daerah dengan difasilitasi oleh lembaga keswadayaan masyarakat. Kenyataannya sangat sulit untuk mendorong masyarakat miskin berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan ini. Untuk itu relawan masyarakat harus bekerja keras memperjuangkan aspirasi masyarakat miskin melalui rembug kesiapan warga dan  Musrenbang yang dilaksanakan secara periodik.
Kata kunci : Implementasi, Pemberdayaan, Kemandirian, Relawan
Pendahuluan rogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri  dirancang  sebagai upaya  untuk  melaksanakan  proses pembangunan
yang bertumpu pada pemberdayaan  masyarakat,  sekaligus  ruang belajar  ( lesson  learned )  dalam  pengambilan keputusan  secara  demokratis  pada  tahap perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan pengendalian dalam setiap proses pembangunan  yang  melibatkan  masyarakat secara  aktif.  Pelaksananaan  PNPM  didesain untuk  memberdayakan  masyarakat,  dimana masyarakat  diajarkan  untuk  berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui organisasi. PNPM  Mandiri  yang  bertujuan  untuk penanggulangan kemiskinan lebih menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat  sebagai  pendekatan  operasional dan  wujud  komitmen  pemerintah  dalam merealisasikan  kesejahteraan  sosial  bagi masyarakat. PNPM Mandiri merupakan media
1 Doktor Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura
pembelajaran dan pengembangan kemampuan para  pelaku  pembangunan  serta  media mewujudkan  masyarakat  sebagai  penggagas dalam sebuah kegiatan pembangunan. Pengembangan  konsep  PNPM  Mandiri  juga diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( good governance ). Beberapa proses dan kegiatan  yang dilaksanakan dalam PNPM Mandiri selalu mempertimbangkan agar dapat mendukung  pencapaian  pemerintahan  yang baik ( good governance ).
Dalam  perkembangan  administrasi  publik, good  governance merupakan  paradigma  yang berorientasi  kepada  masyarakat  (publik),  dan bukan lagi kepada birokrasi. Good governance (kepemerintahan  yang  baik)  dapat  tercipta apabila  keseluruhan  aktor  aktif  terlibat  dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan. Paling  tidak  ada  8  karakteristik  agar good governance dapat  tercipta,  yaitu  :  partisipasi, rule  of  law ,  akuntabilitas,  transparansi, responsive ,  efektif  dan  efisien,  orientasi
P
konsensus, dan equity and inclusiveness . Agar dalam  pelaksanaannya  terhindar  dari  KKN (Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme)  harus mendasarkan  diri  pada  prinsip-prinsip good governance tersebut.
Penelitian  ini  difokuskan  pada  PNPM Mandiri  Perkotaan  di  Kota  Pontianak  yang merupakan pengganti Program
Penanggulangan Kemiskinan diPerkotaan (P2KP). Dasar hukum pelaksanaan program ini adalah  Nota  Kesepakatan  antara  Direktorat Jendral  Cipta  Karya  Departemen  Pekerjaan Umum Dengan Pemerintah Kota Pontianak No 56.1/PKS-DC/2007 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan Di  Perkotaan  Di  Kota  Pontianak-Provinsi Kalimantan  Barat.    Program  ini    merupakan suatu  upaya  pemerintah  untuk  membangun kemandirian  masyarakat  dan  pemerintah daerah  dalam  menanggulangi  kemiskinan secara berkelanjutan yang dimulai sejak tahun 2008.  Penelitian  ini  lebih  difokuskan  pada implementasi  PNPM  Mandiri  Peroktaan  di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2010.
Program  ini  sangat  strategis,  karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa  ‘lembaga  kepemimpinan  masyarakat’ yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan  modal  sosial  ( social  capital ) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan  program  masyarakat  jangka menengah dalam penanggulangan kemiskin an yang  menjadi  pengikat  dalam  kemitraan masyarakat  dengan  pemerintah  daerah  dan kelompok peduli setempat.
Tujuan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  Perkotaan  ini adalah sebagai berikut:
1)  Mewujudkan  masyarakat  berdaya  dan mandiri, yang mampu   mengatasi  berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya.
2) Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam  menerapkan  model      pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat.
3)  Mewujudkan  harmonisasi  dan  sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi
penanggulangan kemiskinan.
4)  Meningkatkan  capaian  manfaat  bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan  IPM  dan  pencapaian  sasaran MDG’s.
Masalahnya  bahwa  implementasi  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri (PNPM)  Perkotaan  di  Kota  Pontianak  kurang berhasil  dalam  mencapai  tujuannya,  seperti belum dapat mewujudkan masyarakat perkotaan berdaya dan mandiri dalam mengatasi  persoalan  kemiskinan,  belum  dapat mewujudkan  model  pembangunan  partisipatif yang berbasis kemitraan, belum dapat mewujudkan harmonisasi dan berbagai program  pemberdayaan  masyarakat  .    Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa BKM atau LKM  yang  dibentuk  di  masing-masing kecamatan  se  Kota  Pontianak  belum  bekerja secara maksimal, seperti yang dinyatakan oleh Koordinator  PNPM  Mandiri  Perkotaan  Kota Pontianak, bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Pontianak Tahun Anggaran 2010  kurang  berhasil dalam  mencapai tujuannya.
Untuk  itu,  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah:  ‘Mengapa  implementasi Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Pontianak kurang berhasil dalam mencapai tujuannya?’ Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh pengetahuan,  pemahaman  dan  konsep  baru mengenai  implementasi  kebijakan  publik dalam pengembangan ilmu administrasi publik.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dalam  membahas  fenomena  yang terjadi  dalam  proses  implementasi  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM) Mandiri  Perkotaan  di  Kota  Pontianak  dan faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Untuk mendeskripsikan proses implementasi Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM) Mandiri  Perkotaan digunakan  pendekatan deskriptif  kualitatif    yang  memusatkan perhatian pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai kondisi, situasi atau berbagai fenomena realitas sosial masyarakat.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)  Kota  Pontianak  yang  ditetapkan dengan keputusan Walikota Pontianak Nomor 422  Tahun  2010,  yang  terdiri  dari  aparat pelaksana  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM)  Mandiri  Perkotaan  pada Pemerintah Kota Pontianak. Pelaksana ( implementor ) program yang dijadikan informan adalah :
1) Kepala  Kantor  Pemberdayaan  Masyarakat Kota Pontianak : 1 orang
2) Konsultan  PNPM  Mandiri  Perkotaan  Kota Pontianak : 1 orang
3) Camat  dan  Kepala  Kelurahan  di  Kota Pontianak : 5 orang
Sedangkan  kelompok  sasaran  pogram terdiri  dari  masyarakat  Kota  Pontianak  yang terdiri  masyarakat  warga  kelurahan  peserta PNPM  Mandiri  Perkotaan,  LKM  (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dan KSM (Kelompok  Swadaya  Masyarakat)  di  masing- masing  kelurahan  se  Kota  Pontianak.  Jumlah BKM  yang  ada  di  Kota  Pontianak  adalah  29 BKM.
Kegiatan analisis kualitatif dalam penelitian ini  meliputi 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  implementasi  kebijakan  publik, paling tidak ada 3 unsur yang multak harus ada, yaitu : unsur pelaksana ( implementor ), adanya program yang akan dilaksanakan dan kelompok sasaran ( target group ). Ketiga unsur tersebut  saling  berkaitan  dan  berinteraksi antara  unsur  yang  satu  dengan  unsur  yang lainnya.  Unsur  pelaksana  adalah  pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan  kebijakan  publik,  yang  disebut sebagai implementing  organization ,  yaitu birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Dalam implementasi PNPM Mandiri  Perkotaan,  terdapat  3  pilar  untuk menjalankan  fungsi  dan  perannya  dalam
mewujudkan clean and good governance , yaitu pemerintah  kelurahan  ( government ),  warga masyarakat ( citizen ) dan kalangan usaha/swasta  ( private  sector ).    Berdasarkan otoritas dan kapasitas yang dimiliki, implementor  melakukan  berbagai  tindakan mulai  dari  penentuan  tujuan  dan  sasaran, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan,
penyusunan
program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan dan penilaian.
Ketiga  komponen  tersebut  di  atas  saling berkaitan  antara  komponen  yang  satu  dengan komponen  yang  lainnya  dalam  implementasi PNPM  Mandiri  Perkotaan.  Dengan  demikian keberhasilan  implementasi  program  ini  juga akan  dipengaruhi  oleh  ketiga  komponen tersebut.  Selain  itu  Smith  menambahkan  satu komponen lagi dalam implementasi  kebijakan publik,  yaitu  faktor  lingkungan  (fisik,  sosial, budaya  dan  politik).  Menurut  Smith  (dalam Tachjan, 2006 : 37) dalam proses implementasi ada  empat  variabel  yang  perlu  diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan  merupakan  satu  kesatuan  yang saling  mempengaruhi  dan  berinteraksi  secara timbal  balik.  Pola-pola  interaksi  dari  keempat variabel dalam implementasi kebijakan memunculkan  ketidaksesuaian,  ketegangan dan tekanan-tekanan.
Keempat  variabel  dalam  implementasi PNPM Mandiri Perkotaan tersebut adalah : 1. Program  yang  diidealkan,  yakni  pola-pola interaksi  ideal  yang  telah  didefinisikan dalam  kebijakan  yang  berusaha  untuk diinduksikan.
2. Kelompok sasaran,  yaitu orang-orang  yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan  yang  harus  mengadopsi  pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.
3. Organisasi  pelaksana,  yaitu  badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintahyang  bertanggung  jawab  dalam implementasi kebijakan.
4. Faktor lingkungan, yaitu unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi  oleh  implementasi  kebijakan,
seperti  aspek  budaya,  sosial,  ekonomi  dan politik.
Keempat  faktor  tersebut merupakan faktor- faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan implementasi  PNPM  mandiri  Perkotaan  di Kota  Pontianak.  Keempat  faktor  tersebut salaing  terintegrasi  dan  merupakan  satu kesatuan  serta  saling  berkaitan  sehingga membentuk policy  cycle dalam  implmentasi kebijakan  publik.  Program  yang  diidealkan dalam  PNPM  Mandiri  Perkotaan  berbasis pemberdayaan  mendorong  kepada  sasaran program untuk berpartisipasi sebagai pelaksana program  dengan  mengorganisir  dirinya  ke dalam  kelompok  keswadayaan  masyarakat dengan  tujuan  penanggulangan  kemiskinan masyarakat di wilayahnya. Semua ini tercapai apabila  lingkungan  kebijakannya  mendukung, baik  lingkungan  internal  maupun  lingkungan eksternalnya.
Interaksi  antara  keempat  faktor  dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan terjadi secara  timbal  balik  antara  faktor  yang  satu dengan faktor yang lainnya, sehingga seringkali  dapat  menimbulkan tensions yang bisa menyebabkan adanya perbedaan- perbedaan  persepsi  diantara  pelaku  program. Adanya  perbedaan  persepsi  yang  terjadi diantara  pelaksana  program  dan  sasaran program  dapat  menimbulkan  konflik  atau perbedaan kepentingan. Dengan mengembangkan  kemampuan  negosiasinya, setiap  pihak  bisa  mendapatkan  apa  yang dibutuhkannya  tanpa  harus  melakukan  cara- cara  yang ekstrim. Proses negosiasi dilakukan dengan  menciptakan  penyelesaian    melalui consensus  atau  kesepakatan  bersama  yang mengikat semua pihak. Proses ini mengakomodasi  kedua  kepentingan  antara pelaksana  program  dengan  sasaran  program dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan. Sehingga  memerlukan  komitmen  yang  besar dari kedua belah pihak untuk dapat menumbuhkan  hubungan  dan  mencari  titik temu kedua kepentingan tersebut.
Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, hubungan sinergisitas antara masyarakat, pemerintah kota dan kelompok peduli dilakukan dalam kegiatan PAKET (Penanggulangan Kemiskinan Terpadu).  PAKET  merupakan  komponen
program  untuk  mendorong  dan  memperkuat kemitraan sinergisitas sehingga upaya penanggulangan  kemiskinan  dapat  dilakukan secara  mandiri  dan  berkelanjutan  serta melembaganya  proses  pembangunan  yang bersifat  partisipatif  di  tingkat  kota.  Dengan adanya  kegiatan  PAKET  telah  terjadi  proses pembelajaran  kemitraan  dan  gerakan  bersama oleh  seluruh  pelaku  di  tingkat  kota  sehingga terjalin  sinergi  upaya-upaya  penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
Masyarakat sebagai pihak sasaran program yang  sekaligus  menjadi  pelaksana  PNPM Mandiri Perkotaan mempunyai banyak potensi sebagai  kekuatan  yang  apabila  digali  dan disalurkan dapat berubah menjadi energi yang besar untuk mengatasi masalah yang ada.  Cara menggali  dan  mendayagunakan  sumber  daya yang  ada  di  masyarakat  dilakukan  dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Faktor yang paling penting adalah bagaimana mendudukkan  masyarakat  pada  posisi  pelaku (subyek)  pelaksanaan  program  yang  aktif, bukan  hanya  penerima  yang  pasif.  Gerakan pemberdayaan masyarakat ini lebih mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan  strategi  pokok  adalah  memberi kekuatan ( power ) kepada masyarakat.

## Simpulan
Pemberdayaan  masyarakat  dalam  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM) Mandiri Perkotaan dilaksanakan dengan pendekatan  pengembangan  masyarakat  yang bertujuan mengembangkan, memandirikan dan menswadayakan  masyarakat.    Dalam  setiap aktivitasnya  melibatkan  sekurang-kurangnya tiga unsur penting dan mutlak harus ada, yaitu adanya  program  yang  dilaksanakan,  adanya kelompok sasaran dan adanya unsur pelaksana. Implementasinya  diawali  dengan  membentuk kelompok-kelompok keswadayaan masyarakat (relawan  masyarakat,  Badan  Keswadayaan Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat).  Kelompok  masyarakat  tersebut bertugas untuk mendefinisikan program tersebut  ke  dalam  kegiatan-kegiatan  sesuai dengan  keinginan  dan  kebutuhan  masyarakat melalui  penyaluran  aspirasi  masyarakat  yang diwadahi oleh lembaga-lembaga keswadayaan
masyarakat yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat.
Implementasi  PNPM  Mandiri  Perkotaan bertujuan  untuk  mewujudkan  kemandirian masyarakat  dan  pemerintah  daerah  dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan pemberdayaan masyarakat dapat digali potensi-potensi  yang  ada  dalam  masyarakat secara  optimal  serta  dapat  meningkatkan peranan masyarakat sebagai pendukung dalam implementasi  kebijakan  publik.  Dukungan masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan publik. Partisipasi sangat diperlukan dalam  program  pemberdayaan  karena  tanpa partisipasi  tidak  dapat  mencapai  tujuan program.
Organisasi  pelaksana  PNPM  Mandiri Perkotaan  terdiri  atas  tiga  unsur,  yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Kelompok Peduli (Swasta).  Unsur  Pemerintah  dikoordinir  oleh Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan (TKPK)  yang  bertanggung  jawab  kepada walikota. Sedangkan masyarakat selain sebagai sasaran  program  sekaligus  sebagai  pelaksana program. Kelompok peduli merupakan kelompok-kelompok swadaya masyarakat yang  ikut  menjadi  pelaksana  program.  Dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan, ketiga unsur ini saling berinteraksi dan bekerja sama, sehingga membentuk jejaring kebijakan dalam implementasi program.
Keberhasilan implementasi kebijakan (program)  selain  dipengaruhi  oleh  organisasi pelaksana,  juga  dipengaruhi  oleh    kelompok sasaran  dan  faktor    lingkungannya.  Dengan demikian  keberhasilan  implementasi  program ditentukan  oleh  program  yang  dilaksanakan, organisasi  pelaksana,  kelompok  sasaran  dan faktor  lingkungan.  Keempat  faktor  tersebut saling berkaitan antara satu faktor dengan yang lainnya, sehingga membentuk satu kesatuan. Implementasi  PNPM  mandiri  Perkotaan  di Kota  Pontianak  belum  dapat  mencapai tujuannya disebabkan oleh lemahnya interaksi antara    empat  faktor,  yaitu  program  yang diidealkan,  kelompok  sasaran  ( target  group ), implementor (organisasi pelaksana) dan faktor lingkungan  (internal  dan  eksternal).  Keempat faktor  tersebut  saling  berkaitan  antara  faktor
yang satu dengan faktor yang lainnya sehingga membentuk policy  cycle dan  menimbulkan tensions yang  dapat  menyebabkan  perbedaan- perbedaan  diantara  pelaksana  program  dan sasaran program. Keterkaitan antara organisasi pelaksana program yang terdiri dari Pemerintah Daerah,  Masyarakat  dan  Kelompok  Peduli (Swasta)  dengan  sasaran  program  saling berinteraksi dan bersinergi dalam implementasi Program Nasional
Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri Perkotaan.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka penelitian ini berhasil mengembangkan konsep baru  bahwa  interaksi  dan  sinergisitas  antara organisasi pelaksana program akan membentuk jejaring dalam implementasi kebijakan (program)
Saran-saran  yang  bersifat  akedemik  untuk pengembangan  Ilmu  Administrasi  Publik, khususnya Kebijakan
Publik dapat dikemukakan  sebagai berikut :
1. Untuk  memperkaya  khasanah  pengetahuan Ilmu  Administrasi  Publik  dalam  kajian Kebijakan  Publik  seyogyanya  ada  kajian yang  lebih  luas  dan  mendalam  tentang koordinasi  diantara  implementor  kebijakan publik.
2. Untuk mendukung pelaksanaan good governance ,
khususnnya dalam
implementasi kebijakan publik, perlu penelitian  lebih  lanjut  tentang  sinergisitas antara  pemerintah,  masyarakat  dan  pihak swasta  dalam  membentuk  pola  hubungan diantara ketiga komponen tersebut.
Saran-saran  yang  sifatnya  praktis  lebih ditujukan kepada stakeholders dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan, antara lain :
1. Mengajak  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  kegiatan  rembug  kesiapan  warga untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhan  masyarakat  berkaitan  dengan implementasi  PNPM  Mandiri  Perkotaan mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan sampai dengan evaluasi program
2. Meningkatkan  keterlibatan  pihak  swasta dan  kelompok  peduli  dalam  implementasi program pemberdayaan ini karena masyarakat  miskin  termasuk  masyarakat
yang  kurang  berdaya  dalam  segala  hal, karena  pendidikan,  ekonomi  dan  status sosialnya,  misalnya  melakukan  program pendampingan  dalam  membuat  proposal kegiatan.
3. Untuk  lebih  meningkatkan  keberhasilan implementasi PNPM Mandiri  Perkotaan di Kota  Pontianak,  perlu  adanya  transparansi anggaran  (dana)    dalam  pengelolaan program  ini  sehingga  tujuan  utama penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara efektif

## Referensi
Abdul Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Abdullah, M.Sy. 1988, Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies) , Jakarta:
Lembaga Administrasi Negara.
Anderson, James E. 1979. Public Policy Making . Second Edition, Chicago, Holt, Rinehart and Winston. Bromley, Daniel W. 1989, Economic Interestand Institutions: The Conceptual Foundation of Public Policy , New York:
Basil Blackwell Ltd Creswell, W. John. 1994. Research design, Qualitative & Quantitative Approaches .
New Delhi: Sage Publications.
Denzin K. Norman dan Lincoln S. Yvonna.
2009. Hand Book Of Qualitative Research .
New Delhi:  Sage Publications.
Goggin, M.L, Ann O’M Bowman, James P

## Lester & Laurence J.O’Toole,Jr, 1990,
Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation , London : Scott, Foresman and Company. Henry, Nicholas. 2004. Public Administration and Public Affairs . Georgia Southern
University: Pearson Prentice Hall. Hikmat, Hary, 2006, Strategi Pemberdayaan Masyarakat , Bandung: Humaniora Jones, O. Charles. 1984, An Introduction to the Study of Public Policy Third Edition,
California: Brooks/Cole Publishing Company.
Nugroho, D, Riant. 2002. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang . Jakarta: PT   Elex Media Komputindo. ___________________   2007, Manajemen Pemberdayaan , Jakarta, PT Alex Media Komputido Saefullah, A. Djadja, 2007, Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik (Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Era Desentralisasi ,
Bandung: LP3AN ---------------. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Bandung:
Refika Aditama.
Sulistyani, Teguh Ambar, 2004, Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan, Yogjakarta: Gava Media Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: AIPI  dan Puslit KP2W   Lembaga Penelitian Unpad.
Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik . Malang: Bayumedia Publishing.