## NATAPRAJA
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016
Halaman 195-213

## REDEFINISI PUBLICNESS

## DALAM RUANG LINGKUP ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA
Izzul Fatchu Reza 1

## ABSTRACT
The  term  publicness  which  often  stated  in  many  literatures  and  public adminstration  scientific  discussion  was  originated  from  Western  nations’  scholar nomenklatur.  In  its  implementation  in  Indonesia,  publicness  has  already  been  practiced since  long  time  ago,  even  it  rooted  back  to  the  nation  founding.    This  papers  aimed  to identify the practice of  publicness  in  Indonesia  and its redefinition in  the context  of  state administration.  This  study  uses  literature  study  approach.  The  result  of  the  research showed  that  the  public  spirit,  or  the  publicness  has  been  actualized  in  the  concept  of people’s  rule,  the  discussion  to  reach  consensus,  and  the  establishment  of  Development Plan Meeting (Musrenbang). In its implementation in Indonesia, the political term used by Bozemann  in  interpreting  the  publicness  definition  must  be  cleared,  become  the  political authority that allocate some public goods and belongs to citizen interest.
Keywords : Publicness, Public Interest, Public Administration

## ABSTRAK
Kata publicness yang sering dinyatakan dalam banyak literatur dan diskusi ilmiah administrasi  publik  berasal  dari  konsep  akademisi  negara-negara  Barat.  Dalam implementasinya di Indonesia, publicness atau keterbukaan sudah dipraktekkan sejak lama, bahkan berakar kembali ke pendirian bangsa. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktek publicness di  Indonesia  dan  redefinisi  dalam  konteks  administrasi  negara. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  literatur.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  semangat  masyarakat,  atau publicness telah  diaktualisasikan  dalam  konsep pemerintahan  rakyat,  diskusi  untuk  mencapai  konsensus,  dan  pembentukan  Rencana Pembangunan Meeting (Musrenbang). Dalam implementasinya di Indonesia, istilah politik yang  digunakan  oleh  Bozemann  dalam  menafsirkan  definisi publicness harus  diluruskan, menjadi  kewenangan  politik  yang  mengalokasikan  beberapa  barang  publik  dan  milik kepentingan masyarakat.
Kata kunci: Publicness , Kepentingan Umum, Administrasi Publik
1 Dosen, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lampung. email: izzul.reza@fisip.unila.ac.id

## PENDAHULUAN
Paper ini  menjelaskan  kerangka teoritis publicness yang  berkembang  di kalangan ilmuwan ahli administrasi negara  di  negara-negara  maju,  dan membandingkan  pelaksanaannya  dengan realitas di Indonesia. Setelah itu, gagasan- gagasan  tersebut  kembali  ditelaah  lebih dalam untuk dicocokkan dengan nilai-nilai karakter  dan  nilai-nilai  ketatanegaraan bangsa  Indonesia  dalam  mencari  konsep penerapan publicness yang  paling  relevan di  Indonesia  di  masa  yang  akan  datang. Coursey  dan  Bozeman,  dalam  Haque (2001)  menegaskan  bahwa  “tidak  ada  hal yang  lebih  penting  mengenai  teori organisasi  publik  daripada  segi  alamiah atas  ‘publik’  itu  sendiri  dalam  organisasi publik ( publicness ).
Sejak beberapa dekade ini, banyak ahli  yang  tertarik  membahas  tentang kepublikan atau “ publicness ”. Kepublikan ini  mengacu  pada  pengertian  “suatu tingkatan dimana suatu organisasi dipengaruhi oleh otoritas politik” (Bozeman  dan  Moulton,  2011).  Istilah kata publicness sebenarnya  tidak  pernah benar-benar digunakan oleh para ilmuwan Ilmu  Administrasi  Publik  pada  awal  abad ke-20,  namun  mereka  sudah  memiliki suatu  kerangka  berpikir  yang  jelas  bahwa organisasi  haruslah  digambarkan  dalam
kerangka  perpaduan  antara  pengaruh politik  dan  ekonomi.  Hal  itu  ditegaskan oleh  Wamsley  dan  Zald  (1970)  dan  juga Lindblom (1977).
Dalam perkembangan Ilmu Administrasi  Negara  di  Indonesia,  yang mayoritas  berkiblat  pada  keilmuan  di negara-negara  Barat,  seperti  Amerika Serikat  dan  Inggris,  belum  banyak ditemukan pembahasan mengenai publicness ,  baik  dalam  hal  definisi, aplikasi,  maupun  pengembangan  wacana publicness dalam  hal  adopsinya  di Indonesia.  Hanya  ada  beberapa  literatur Indonesia  yang  menyinggung  tentang kepublikan  dari  segi  pelayanan,  seperti Islamy dalam Putra (2003:19). Ia mengatakan  bahwa  pengambil  kebijakan harus memiliki orientasi pada kepentingan publik  yang  kuat.  Kebanyakan  warga negara menaruh harapan yang cukup besar kepada  administrator  publiknya,  yaitu dengan  harapan  agar  mereka  dapat menjadi  abdi  masyarakat  yang  selalu memperhatikan kepentingan publik. Dengan  demikian,  administrator  publik perlu  memiliki  semangat  kepublikan  ( the spirit of publicness ).
Di  samping  Ilmu  Administrasi Publik,  para  ilmuwan  ekonomi  Indonesia
tercatat  ada  yang  pernah  melakukan penelitian  tentang publicness .  Setiawan, dkk.  (2006)  membuat  sebuah  riset mengenai  pengaruh publicness terhadap perencanaan  strategis  unit-unit  kerja pemerintah.  Riset  ini  menggunakan  tiga dimensi  sebagai  dasar  pengukurannya, yaitu kepemilikan ( ownership ), pengaturan tujuan ( goal  setting ), dan juga pengendalian. Perencanaan strategis adalah kebijakan penting organisasi untuk mencapai tujuannya yang sangat mempengaruhi keberlangsungan organisasi  dalam  jangka  panjang.  Adapun perencanaan strategis sendiri diukur dengan  menggunakan  tiga  dimensi,  yaitu formalitas perencanaan, fleksibilitas perencanaan  dan  perencanaan  partisipatif. Hasil  yang  ia  dapatkan  adalah  bahwa hanya variabel pengawasan ( control ) yang signifikan  terhadap  perencanaan  strategis. Sehingga,  perlu  ditingkatkan  pengawasan internal maupun eksternal suatu organisasi yang dapat meningkatkan kualitas publicness dalam hal perencanaan strategis.
Minimnya jumlah penelitian literatur maupun studi kasus yang dilakukan  oleh  para  ilmuwan  ilmu  sosial politik  maupun  ilmuwan  ekonomi  di Indonesia tersebut, maka tidak banyak ahli yang  mengembangkan  konsep publicness
yang  marak  dibahas  di  kalangan  ahli administrasi  publik  di  negara-negara Barat.  Pengembangan  konsep  ini  penting untuk  menyesuaikannya  dengan  sistem administrasi  publik  dan  demokrasi  di Indonesia. Pencangkokan konsep kepublikan  secara per  se dalam  sistem administrasi  publik  di  Indonesia  tidak akan  berhasil,  kecuali  dengan  melakukan studi  yang  mendalam  mengenai  ciri  khas nasional  dan  sosial  dari  suatu  negara objeknya  (Dahl  dalam  Surie,  1987).  Oleh karena  itu, paper ini  dibuat  untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:
1. Apakah  konsep publicness yang digagas  oleh  Bozemann  dapat diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimanakah  konsep publicness didefinisikan ulang dalam penerapannya di sistem
administrasi publik di Indonesia?

## KONSEP PUBLICNESS DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA
Konseptualisasi Publicness
Kekurangan  konsep  utama  dalam teori  administrasi  publik  merupakan masalah bagi keilmuan administrasi publik  beberapa  tahun  belakangan  ini. Dwight  Waldo  (1968:3)  menyebutnya sebagai “krisis identitas”, yang
diakibatkan  oleh  kurangnya  kerangka pikir  konseptual  yang  konsisten.  Krisis identitas ini juga tampak dalam kaitannya mengenai  konsep publicness .  Padahal,
konsep publicness merupakan  salah  satu dari  konsep-konsep  pilar  administrasi publik Rutgars dalam Haque (2001).
Publicness yang dapat diidentifikasikan  sebagai  “suatu  level
dimana organisasi dipengaruhi oleh otoritas  politik”  (Bozeman,  1987)  telah mengundang  minat  banyak  ilmuwan, khususnya  ilmuwan  adminstrasi  publik untuk menentukan kriteria-kriteria pengukuran publicness tersebut.  Pesch (2009)  memaknai  kepublikan  dengan ukuran  seberapa  jauh  suatu  organisasi publik dibedakan dengan organisasi privat. Dengan mengutip pendapat sejumlah  ilmuwan  administrasi  publik,
Pesch (2009) mengkonstruksikan 5 pendekatan kepublikan yang berbeda:
1. Pendekatan umum ( general),
dengan mengasumsikan bahwa organisasi publik dan privat itu tidak terlalu banyak berbeda.
2. Pendekatan  inti  ekonomi,  yang merupakan  pendekatan  yang  paling banyak  dipakai  pada  organisasi publik. Cara pandang ini didasarkan pada  perbedaan  diantara  negara  dan
pasar,  yang  digambarkan  sebagai suatu bidang-bidang kehidupan dimana barang-barang publik diproduksi.
3. Pendekatan inti politik, yang mengklaim  bahwa  organisasi  publik memiliki  sebuah  pengaruh  politik dan  maka  dari  itu,  ia  harus diposisikan  sebagai  sebuah  entitas politik.
4. Pendekatan normatif, yang
merupakan  kepanjangan  tangan  dari pendekatan inti politik. Tidak seperti pendekatan politik, pendekatan normatif  tidak  melihat  secara  netral peran  politis  dari  suatu  organisasi publik,  namun  lebih  menekankan pada perannya dan dan bagaimana ia dapat memenuhi kepentingan publik.
5. Pendekatan dimensional, yang menggabungkan
pendekatan
ekonomi  dan  pendekatan  politik. (Pesch, 2010)
Pesch  akhirnya  sampai  pada  suatu kesimpulan  bahwa  dengan  menurunkan konsep  dasar  perspektif publicness dari segi  pendekatan  inti  ekonomi,  dapat ditemukan  prinsip  kepublikan  organisasi yang  terkait  dengan  kepublikan  barang umum.  Selain  itu,  dengan  menurunkan konsep  dasar  perspektif publicness dari
pendekatan  politik  dan  normatif,  dapat ditemukan  prinsip  kepublikan  organisasi yang  terkait  dengan  kepentingan  umum atau public interest.
Adapun  ahli  administrasi  publik lainnya,  seperti  Bozeman  dan  Moulton (2010)  membagi publicness menjadi kepublikan empiris dan kepublikan normatif.  Kepublikan  empiris  merujuk pada  usaha  untuk  menjelaskan  organisasi dan  manajemennya,  dengan  memadukan pengaruh  politik  dan  ekonomi  pada  suatu organisasi. Sedangkan kepublikan normatif  didefinisikan  sebagai  “sebuah pendekatan pada analisis nilai-nilai dengan mengasumsikan bahwa pengetahuan  mengenai  otoritas  ekonomi dan  politik  dari  suatu  institusi  dan kebijakan-kebijakan  lain  adalah  sebuah syarat dalam memahami potensi atas suatu institusi  dan  kebijakan  dalam  memenuhi nilai-nilai  publik  dan  dalam  rangka bekerja  menuju  idealisme  kepentingan publik.
Konsep  lain  yang  perlu  dicermati terkait publicness adalah  kita  harus mengkerangkakan  sesuatu  yang  berbeda dari  kepemerintahan,  kualitas  dari  fungsi- fungsi  organisasi,  peran-perannya  dalam masyarakat, dan dampak aktivitas- aktivitasnya.  Sehingga,  sepuluh  tahun
kedepan, publicness perlu dimaknai sebagai  sebuah  ukuran  dimana  suatu organisasi melaksanakan perannya, mempengaruhi,  atau  berdampak  pada kepentingan  umum  dari  seluruh  anggota masyarakat.  Dengan  demikian,  kita  dapat memaknai publicness dengan memandang bagaimana  orang  mengejar  barang  publik dan  sebuah  efek  pada  publik  individual atau kepentingan warga negara.
Penerapan Publicness di Indonesia Secara umum, mayoritas masyarakat  dan  kaum  akademisi  akan mengembalikan  istilah  “publik”  dengan pengertian “segala sesuatu yang berkaitan dengan rakyat banyak”. Namun, tentu saja istilah publik ini masih dirasa terlalu luas, karena  penggunaannya  dapat  diadopsi oleh  bidang  kepemerintahan  maupun bidang  privat.  Kedua  bidang  ini  sehari- hari  langsung  berkaitan  dengan  urusan- urusan yang menyangkut dengan kepentingan orang banyak.
Setelah  melakukan  kajian  teoritis dan empiris, ternyata nilai-nilai publicness merupakan sebuah konsep yang juga telah lama  diterapkan  di  negara  Indonesia. Berikut dijelaskan beberapa tafsir penerapan publicness di Indonesia.
1. Konsep Kerakyatan
Di  Indonesia,  konsep publicness merujuk  pada  segala  hal  yang  berbau kerakyatan, menyangkut kepentingan umum  dan  berkaitan  dengan  hajat  hidup orang banyak. Konsep publicness pertama-tama dicetuskan dalam konstitusi paling  pokok  Republik  Indonesia,  yaitu Pembukan  UUD  1945,  yang  di  dalamnya terdapat  Pancasila.  Dalam  sila  ke-4 Pancasila,  berbunyi,  “Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam  permusyawaratan  perwakilan.” Kerakyatan  yang  dimaksud  disini  adalah kehidupan  sehari-hari  yang  berlandaskan pada nilai-nilai yang berasaskan kebersamaan  dan  gotong  royong,  karena dua  nilai  tersebut  merupakan  kebudayaan sosial bangsa Indonesia yang diwarisi dari nenek moyang.
Berbagai sendi kehidupan di Indonesia,  mulai  dari  ekonomi,  sosial, budaya, pertahanan, politik, pun dibangun atas  dasar  kerakyatan.  Artinya,  semua sendi  kehidupan  itu  harus  dapat  berpihak pada  kepentingan  rakyat.  Tentu  saja, kepentingan rakyat banyak adalah agregasi dari seluruh kepentingan individu pada suatu masyarakat, bukan kepentingan  satu  individu  atau  satu kelompok tertentu saja. Dengan demikian, kerakyatan bertolak dari suatu pemahaman bahwa setiap sendi kehidupan
harus  dilaksanakan  secara  kebersamaan dan  bergotong  royong  untuk  mencapai kemakmuran  dan  tujuan-tujuan  bersama lainnya bagi segenap masyarakat.
Menurut Chana, Arti yang terkandung dalam pengertian
“kerakyatan”  adalah  bersifat  cita-cita kefilsafatan,  yaitu  bahwa  negara  adalah untuk  keperluan  rakyat.  Oleh  karena  itu, sifat  dan  keadaan  negara  harus  sesuai dengan kepentingan seluruh rakyat. Sehingga,  “kerakyatan”  pada  hakekatnya lebih  luas  pengertiannya  dibandingkan dengan  suatu  istilah  yang  kita  kenal dengan “demokrasi politik”.
Konsep  kerakyatan  ini  paling banyak  diadopsi  dalam  bentuk  ekonomi kerakyatan. Menurut Lena (2010), ekonomi  kerakyatan  adalah  (sistem) ekonomi  yang  demokratis.  Pengertian demokrasi ekonomi atau (sistem) ekonomi yang  demokratis  ini  dapat  kita  telusuri pada penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut.
“Produksi  dikerjakan  oleh  semua untuk  semua  dibawah  pimpinan atau  penilikan  anggota-anggota masyarakat.
Kemakmuran masyarakatlah  yang  diutamakan bukan kemakmuran orang-
seorang.  Sebab  itu  perekonomian disusun  sebagai  usaha  bersama berdasar  atas  asas  kekeluargaan.
Bangun  perusahaan  yang  sesuai dengan itu ialah koperasi.
2. Konsep Musyawarah Untuk Mufakat Konsep musyawarah untuk
mufakat  adalah  sebuah  konsep  yang merupakan budaya luhur bangsa Indonesia,  dengan  mengamalkan  nilai- nilai  tenggang  rasa  dan  toleransi.  Konsep ini sekilas mirip dengan konsep demokrasi, yaitu penyelenggaraan pengambilan  keputusan  dari,  oleh,  dan untuk  rakyat.  Namun,  dalam  demokrasi, khususnya  demokrasi  liberal,  digunakan mekanisme  voting.  Mekanisme  ini  hanya akan mengakomodir kelompok mayoritas, dan  kelompok  minoritas  dipaksa  harus mengikuti  keputusan  kelompok  mayoritas yang menang.
Demokrasi pancasila adalah sistem demokrasi  yang  mengadopsi  nilai-nilai budaya  luhur  bangsa  Indonesia  yang terdapat  dalam  Pancasila.  Demokrasi pancasila  didasarkan  pada  sila  ke-4 Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
Dengan  demikian,  demokrasi  pancasila adalah sistem demokrasi yang mengamalkan  pelaksanaan  musyawarah untuk  kepentingan  bersama  (mufakat). Semakin banyak rakyat yang
mendapatkan  keuntungan  dalam  suatu pelaksanaan  keputusan,  maka  semakin keputusan  tersebut  bersifat public dan mencakup kepentingan bersama (mufakat).
Ketika  ada  dua  kelompok  yang saling  bertemu  dalam  suatu  musyawarah mufakat,  maka  kedua  kelompok  tersebut, baik  yang  mayoritas  maupun  yang minoritas  akan  memaksimalkan  usaha mereka  untuk  mencari  keputusan  yang dapat  menguntungkan  kedua  belah  pihak ( win-win  solution ).  Pada  bagian  inilah nilai-nilai  tenggang  rasa  dan  toleransi diwujudkan  dalam  sistem  demokrasi Indonesia.
3. Pelaksanaan Musyawawah Rencana
Pembangunan (Musrenbang) Berdasarkan  Keputusan  Menteri Dalam Negeri nomor 050- 187/Kep/Bangda/2007  tentang  Pedoman
Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),  Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan  adalah  forum  antar  pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan  daerah.  Musrenbang  inilah yang menjadi sarana penyampaian aspirasi dan  kepentingan  warganegara  dalam
pembangunan. Sehingga, musrenbang adalah  salah  satu  wujud  nyata  penerapan publicness di  Indonesia  yang  paling esensial.
Dalam alur penyusunan pembangunan  daerah,  dilaksanakan  tiga proses,  yaitu  proses  teknokratis,  proses partisipatif,  dan  proses  legislasi  dan administratif. Musrenbang merupakan
sebuah  proses  yang  mengadopsi  proses partisipatif, dengan menggunakan prinsip- prinsip:  (a)  inkusif,  (b)  proses  yang berkelanjutan,  (c)  bersifat  ‘ strategic thinking  process ’,  (d)  partisipatif,  (e) mengutamakan kerjasama, dan (f) bersifat resolusi konflik.
Pengadopsian  makna  kepublikan dapat ditemukan pada Musrenbang, dikarenakan  Musrenbang  melaksanakan peran inkusif. Artinya, Musrenbang melibatkan  dan  memberikan  kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua stakeholders untuk menyampaikan aspirasinya.
Musrenbang  adalah  satu-satunya forum  yang  paling  efektif,  paling  resmi, dan  paling  legal  secara  hukum  dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dalam hal  pembangunan.  Sebagaimana  kita ketahui  bersama,  kepublikan  adalah  suatu tingkatan dimana suatu organisasi
dipengaruhi  oleh  otoritas  politik.  Otoritas politik tertinggi ada di tangan rakyat, yang mekanismenya  diatur  dalam  demokrasi pancasila. Dengan keterlibatan masyarakat pada proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang,  maka  Musrenbang  menjadi perwujudan publicness yang paling efektif di Indonesia.

## REDEFINISI  KONSEP PUBLICNESS DALAM PENERAPANNYA DI INDONESIA
Suatu ilmu,  hendaknya  tidak digeneralisasikan  secara  langsung  dalam hal  penerapannya  dari  suatu  negara  ke negara  lain.  Pengalaman  empiris  dalam penerapan suatu ilmu harus
memperhatikan  banyak  faktor,  seperti faktor  sejarah,  geografis,  sosial-budaya, politik,  dan  faktor-faktor  lainnya.  Begitu pula  dengan  konsep publicness yang menjadi  salah  satu  inti  pokok  pilar  dalam membangun  khazanah  ilmu  administrasi publik di Indonesia. (Surie, 1987: 25).
Falsafah  Pancasila  mengajarkan kepada  kita  bahwa  kita  hendaknya  tidak mengadopsi suatu  budaya dari luar negeri tanpa  melakukan  penyaringan  (filterisasi) terlebih dahulu. Untuk itu, nilai publicness pun hendaknya ditelaah secara cermat dan dikonsultasikan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila yang sudah
mengakar  kuat  dalam  kehidupan  bangsa Indonesia.
Konsep Otoritas Politik terhadap Bangun Keilmuan Publicness
Langkah  pertama  yang  perlu dilakukan  adalah  menengok  kembali definisi konsep publicness yang selama ini menjadi  standar  bagi  para  ilmuwan administrasi publik. Pengertian publicness ,  sebagaimana  kita  ketahui, adalah  suatu  tingkatan  dimana  suatu organisasi dipengaruhi oleh otoritas politik.
Kita dapat menguji definisi publicness menurut  Bozemann  dengan memberikan definisi baru dengan mengganti kata “politik” dengan “masyarakat  banyak”.  Hal  ini  didasarkan pada  sistem  demokrasi  yang  diadopsi Indonesia  dan  sebagian  besar  negara  di dunia. Sistem demokrasi tersebut mengajarkan kepada kita bahwa kedaulatan  tertinggi  berada  di  tangan rakyat.  Jika  istilah  ini  yang  digunakan, maka sulit untuk mengukur legitimasi atau keterwakilan  dalam  suatu  lembaga  yang diperoleh dari “masyarakat banyak”.
Terkadang, suatu lembaga didirikan  oleh  masyarakat  banyak,  namun dalam  kegiatan  operasionalnya,  ia  tidak mengalokasikan  barang  publik  maupun
tidak  melayani  kepentingan  masyarakat. Begitu  pula  sebaliknya,  terkadang  suatu lembaga  mengalokasikan  barang  publik dan  melayani  kepentingan  masyarakat, namun  ternyata  ia  hanya  didirikan  oleh satu  orang  saja,  sehingga  tidak  mewakili “masyarakat  banyak”.  Dengan  demikian, kata  “politik”  pada  pengertian publicness masih relevan untuk diadopsi.
Lasswell  (1936)  dalam  Tansey, (2000:5) menjelaskan bahwa politik berbicara  mengenai  siapa  mendapatkan apa,  kapan  waktunya,  dan  bagaimana mekanismenya ( who gets what, when, and how, ).  Senada  dengan  pendapat  Lasswell, Easton  (1979)  dalam  Tansey  (2000:  5) juga  memaparkan  bahwa  politik  adalah alokasi  otoritatif  atas  nilai-nilai.  Dengan berpatokan  pada  terminologi  ini,  maka perpolitikan  itu  akan  melakukan  alokasi dan  distribusi  sumber  daya  bagi  warga negara,  sesuai  dengan  hak  mereka.  Di sinilah  nilai publicness muncul,  dimana kepentingan  warga  negara  diakomodir. Sehingga,  istilah  politik  yang  digunakan Bozemann dalam menerjemahkan definisi publicness harus  diperjelas,  yaitu  otoritas politik  yang  mengalokasikan  sejumlah public  goods dan  berpihak  kepada kepentingan warga negara. Hal ini penting untuk dicatat mengingat banyaknya kebijakan-kebijakan  berdasarkan  otoritas
politik yang hanya menguntungkan segelintir orang atau golongan saja.
Publicness dalam perbedaan Organisasi

## Publik dan Privat di Indonesia
Pesch  (2008),  Keppel  (2010),  dan Harnners (2010) menelusuri benang merah publicness menggunakan  logika berpikir  perbedaan  antara  organisasi publik  dan  privat.  Lebih  lanjut,  Keppel (2010)  mengatakan,  bahwasanya  ada organisasi-organisasi yang bukan merupakan organisasi negara ( state organization )  namun  mengambil  alih peran-peran  organisasi  negara  tersebut, seperti regulasi, perizinan, bahkan distribusi barang publik. Keppler menyebut  organisasi-organisasi  semacam ini  dengan  istilah  organisasi hybrid . Organisasi-organisasi hybrid adalah fenomena  di  era  globalisasi  saat  ini, dengan  jumlah  organisasi  yang  tidak terhitung banyaknya.
Organisasi-organisasi hybrid dapat berasal  dari  organisasi  swasta  maupun organisasi  sipil  pemerintah.  Organisasi dengan  tipe  ini  banyak  ditemukan  pada program-program pemerintah yang membutuhkan bantuan dari swasta, karena tidak mampu menanganinya secara sendirian dan secara langsung.
Sejak  diterbitkannya  Peraturan Presiden  tentang  Pengadaan  Barang  dan Jasa  nomor  57  tahun  2010,  maka pengadaan  barang  dan  jasa  yang  nilainya diatas  Rp50.000.000,-  harus  dilaksanakan oleh pihak ketiga, baik melalui mekanisme pelelangan sederhana, pelelangan  umum,  maupun  penunjukkan umum.  Dalam  memandang  fakta  ini,  kita melihat bahwa barang-barang publik tidak lagi  disediakan  oleh  pemerintah,  namun oleh  swasta.  Dalam  keadaan yang demikian ini, suatu organisasi swasta akan berubah  menjadi  suatu  organisasi  publik. Tentu  saja,  transformasi  posisinya  itu disebabkan  oleh  dua  hal,  yaitu:  (1) penyediaan  barang-barang  publik,  dan  (2) pelaksanaan  penyediaan  itu  didasarkan atas  otoritas  politik  yang  diterima  dari suatu lembaga pemerintah. Dengan demikian,  organisasi  swasta  tersebut dinamakan dengan organisasi hybrid .
Contoh  organisasi hybrid lainnya adalah Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia  (AKLI).  Asosiasi  ini  terdaftar pada  Kamar  Dagang  Indonesia  (KADIN) dan  bergerak  di  bidang  kontraktor  jasa tenaga  instalasi  listrik.  Setiap  perusahaan kontraktor listrik yang hendak mendaftarkan perusahaannya pada
proyek-proyek  tender  pemerintah  harus terdaftar  pada  asosiasi  tersebut.  Begitu
pula  apabila  suatu  perusahaan  akan melakukan  pemasangan  jasa  instalasi listrik,  maka  syaratnya  adalah  ia  harus terdaftar  pada  AKLI.  Selanjutnya,  AKLI akan melakukan pengaturan daerah operasi  seluruh  anggotanya,  agar  pada masa-masa  yang akan datang tidak terjadi perebutan wilayah.
Organisasi hybrid bukanlah sebuah organisasi  swasta  atau  privat.  Organisasi ini  dapat  berasal  dari  kedua  pihak tersebut,  bahkan  dari  sektor  organisasi masyarakat  (ormas)  sipil.  Dikarenakan perannya  yang  strategis  dan  sangat populer  pada  masa good  governance dalam rangka menyokong pilar demokrasi,  maka  organisasi hybrid harus diletakkan sebagai sebuah entitas independen,  bukan  menjadi  bagian  dari organisasi  swasta  maupun  organisasi publik.
Persoalan lainnya yang mengemuka dalam melacak tingkat publicness  suatu  organisasi  adalah  sejauh mana kemampuan kita dalam membedakan organisasi publik dan organisasi  privat.  Dalam  catatannya, Keppel (2010) menegaskan,
“Banyak  perusahaan  pemerintah, dalam tanggung jawabnya, dibedakan  dari  badan  pemerintah. Mereka selalu mendapatkan
anggaran, menerima sejumlah uang  dolar  yang  cukup,  dan memiliki  pegawai  yang  ditunjuk oleh presiden serta pegawai  negeri sipil  lainnya.  Tentu  saja,  definisi tentang  apa  yang  menjadi  dasar pembentukan  sebuah  perusahaan pemerntah sangatlah ambigu, hingga  studi  yang  dilakukan  oleh Kantor Akuntansi Umum mengenai organisasi-organisasi tersebut (1995) mengandalkan pada entitas-entitas untuk membedakan apakah mereka tersebut,  secara  fakta,  adalah organisasi pemerintah.”
Berdasarkan  pendapat  Keppler tersebut dan berdasarkan uraian yang telah saya  uraikan  pada  subbab  sebelumnya, tingkat publicness atau  penentuan  bahwa sebuah organisasi adalah organisasi publik ditentukan  oleh  otoritas  politik  yang membentuknya.  Ia  harus  dibentuk  oleh pemerintah, dengan surat keputusan resmi dan  pengambilan  keputusan  yang  secara musyawarah untuk mufakat, untuk mencapai  tujuan  pemerintah.  Organisasi publik  tidak  harus  mendapatkan  modal dari  pemerintah  untuk  dapat  disebut sebagai organisasi pemerintah atau organisasi  publik.  Hal  yang  terpenting adalah  organisasi  tersebut  didirikan  untuk melaksanakan  program  atau  mencapai tujuan  pemerintah.  Syarat  lainnya  adalah organisasi  tersebut  harus  bertanggung jawab  kepada  pemerintah  atau  otoritas politik  yang  membentuknya  dan  bekerja
dalam  kerangka  melayani  kepentingan warganegara ( civic interests ).
Contoh  nyata  dari  postulat  diatas adalah  mengenai  pembagian  jenis-jenis perusahaan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005,
perusahaan  pemerintah  dibagi  menjadi Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Jawatan.
Perusahaan Perseroan adalah perusahaan  pemerintah  yang  modalnya terbagi  atas  saham,  dengan  bagian kepemilikan  saham  pemerintah  minimal 51%.  Perusahaan  ini  bertujuan  mencari keuntungan  sebesar-besarnya.  Perusahaan Perseroan,  jika  kita  cermati,  sangat  kecil mengandung  nilai publicness karena keuntungannya  lebih  banyak  digunakan untuk  kepentingan  perusahaan  dan  tarif bagi  penyediaan  barang  dan  jasa  kepada pemerintahnya pun tidak terjangkau.
Mari  kita  bandingkan  dengan Perusahaan Umum dan Perusahaan Jawatan  yang  modalnya  dikuasai  oleh pemerintah sepenuhnya dan tujuan perusahaan ini adalah memberikan pelayanan  barang  dan  jasa  dengan  tetap mengejar  keuntungan.  Nilai publicness yang terkandung dalam Perusahaan Umum dan Perusahaan Jawatan jelas lebih
besar, dengan melihat keberpihakan pelayanannya kepada rakyat, untuk kepentingan  rakyat.  Contoh  Perusahaan Umum  adalah  PT.  Bank  BNI  dan  PT PLN, sedangkan contoh Perusahaan Umum adalah Perum DAMRI. Penjelasan mengenai  hal  ini  akan  lebih  banyak diterangkan  pada  pembahasan  subbab berikutnya.
Public interest dan kerakyatan
Kepentingan umum atau kepentingan  masyarakat  ( public  interests/ civic  interests )  adalah  salah  satu  pilar pokok  penyelenggaraan  pemerintahan  di seluruh  negara  di  dunia,  tak  terkecuali Indonesia.  Tujuan  didirikannya  bangsa Indonesia  yang  tertuang  dalam  teks Pembukaan  ( preambule )  Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen  aline  ke-4  yang  berbunyi, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk  suatu  Pemerintah  Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa  dan  ikutmelaksanakan ketertiban dunia.”
Pengadopsian  sistem  demokrasi dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia memiliki falsafah pemerintah “dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Untuk itu, dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara,  seluruh tindakan pemerintah harus mengarah pada terwujudnya  kepentingan  rakyat  banyak, menuju  kesejahteraan  sosial.  Banyak sekali  pasal-pasal  dalam  UUD  1945 Amandemen  yang  mengatur  tentang terwujudnya  kepentingan  rakyat ini, seperti  Pasal  33  UUD  1945  Amandemen yang berbunyi sebagai berikut:
Ayat  1.  Perekonomian  disusun  sebagai usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan.
Ayat  2.  Cabang-cabang  produksi  yang penting  bagi  negara  dan  yang menguasai  hajat        hidup  orang banyak dikuasai oleh negara.
Ayat  3.  Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Konsep kerakyatan yang membumi dalam sistem demokrasi pancasila  dan  sistem  ekonomi  pancasila sesungguhnya  sejalan  dengan  konsep public  interests atau civic  interests yang menjadi  salah  satu  versi  konseptualisasi publicness . Civic  interests yang  juga menjadi  dasar pijakan lahirnya paradigma New  Public  Service menyerukan  agar
warga  negara  diperlakukan  selayaknya warga  negara,  dengan  menghormati  hak- hak dasar mereka. Paham NPS memberikan  garis-garis  besar  prinsip paradigmanya sebagai berikut:
1. Layani warganegara, bukan konsumen
2.  Cari  apa  yang  merupakan  kepentingan publik
3.Berpikir strategis, bertindak demokratis
4.  Ingat  bahwa  pertanggungjawaban  itu tidaklah sederhana
5. Melayani daripada mengendalikan
6.  Beri  nilai  pada  masyarakat,  jangan hanya mengejar produktivitas.
Sudah menjadi sesuatu yang umum  bagi  kalangan  akademisi  dan sarjana  ahli  administrasi  publik  bahwa negara-negara  Eropa  dan  Asia  Timur adalah  negara-negara  terdepan  dalam menerapkan NPS, mereka memberi pelayanan  terbaik bagi sarana  dan prasarana  publik  seperti  pendidikan, kesehatan,  keamanan,  ketertiban  umum, dengan  harga  yang  terjangkau  rakyatnya, atau  bahkan  gratis.  Tren  tersebut  banyak diikuti  oleh  negara-negara  berkembang seperti India, Brasil, dan juga Indonesia.
Dalam  ruang  lingkup  administrasi publik  di  Indonesia,  pemerintah  sudah banyak  tersadarkan  akan  pentingnya pemenuhan hak-hak warganegaranya,
sebab  tujuan  didirikannya  negara  adalah untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial warganya. Untuk itu, di Indonesia banyak diterapkan layanan pendidikan dan kesehatan  gratis.  Begitu  pula  dengan program-program  lainnya  yang  berpihak kepada  kepentingan  rakyat,  seperti  dana Bantuan  Operasional  Sekolah,  Jaminan Kesehatan Masyarakat, Program Keluarga Harapan,  Beras  untuk  Keluarga  Miskin, subsidi  bahan  bakar  minyak,  dan  lain sebagainya.  Pemerintah  rezim  Susilo Bambang Yudhoyono sudah cukup banyak  berusaha  untuk  mengembalikan hak dan mandat rakyat kepada rakyat    itu sendiri  dengan  mengadakan  berbagai program  yang  berpihak  pada  kepentingan rakyat.  Tanggung  jawab  sosial  ekonomi sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  34 UUD  1945  Amandemen  yang  berbunyi sebagai berikut:
Ayat 1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat  2.  Negara  mengembangkan  sistem jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat dan  memberdayakan  masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat  3.  Negara  bertanggung  jawab  atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan umum yang layak.
Suatu  program  atau  kebijakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  akan semakin memiliki nilai publicness manakala  program  tersebut  menjangkau semakin  banyak  lapisan  masyarakat. Apabila suatu program hanya menguntungkan kelas masyarakat  tertentu saja,  semisal  masyarakat  kalangan  atas, maka  nilai publicness pada  program tersebut sangat kecil. Persetujuan pemerintah terhadap sistem kerja outsourcing dan lahirnya Undang-Undang No.  25  Tahun  2007  Penanaman  Modal Asing  yang  menafikan  hak  tanah  ulayat (Marpaung,  2007)  adalah  contoh-contoh kasus  yang  memiliki  sedikit  sekali  nilai publicness ,  bahkan  bertentangan,  karena kedua  program  tersebut  tidak    berpihak pada masyarakat kecil.
Contoh lainnya kebijakan pemerintah  yang  bertentangan  dengan nilai publicness dari
sisi ketidakberpihakan  terhadap  kepentingan umum  yang  teraktual  adalah  struktur APBN  2013  yang  menganggarkan  Rp 241,1  triliun  untuk  belanja  pegawai  bagi 4,7  PNS  Indonesia.  Sebagaimana  yang dikatakan
Khadafi,
koordinator Koordinator  Advokasi  dan  Investigasi Sekretariat  Nasional  Forum  Indonesia Untuk  Transparansi  Anggaran  (FITRA), dana  ini  berjumlah  tiga  kali  lipat  lebih
besar  dari  dana  yang  dialokasikan  untuk pengentasan kemiskinan penduduk Indonesia,  yang  hanya  sejumlah  Rp  75,3 triliun.  Fakta  ini  cukup  membuat  miris mengingat  kinerja  pegawai  negeri  sipil Indonesia  selama  ini  cukup  rendah,  yang dapat  dilihat  dari  persentase  penyerapan anggaran  setiap  lembaga  pemerintah  atau Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) yang  sangat  rendah  tiap  semesternya dibandingkan  jumlah  anggaran  yang disediakan untuk alokasi belanja. (Kompas, 2012).
Konsep kepublikan integratif di
Indonesia
Setelah  saya  coba  memaparkan pada berbagai  penjelasan diatas  mengenai konsep otoritas politik sebagai pendekatan inti  politik  dari publicness ,  konsep pembedaan  publik  dan  privat  sebagai pendekatan  umum  dari publicness ,  dan konsep public  interest dan  kerakyatan sebagai pendekatan normatif dari publicness ,  kini  saya  akan  menjelaskan mengenai  konsep  kepublikan  integratif  di Indonesia.
Konsep  kepublikan  integratif  atau disebut  juga  kepublikan  dimensional merupakan  idealisme  perpaduan  dari berbagai  pendekatan  konsep  kepublikan
yang  selama  ini  diterapkan  di  Republik Indonesia.  Konsep  kepublikan  integratif tetap akan mengacu pada model pendekatan  inti  politik  dari publicness sebagai pijakan utamanya. Konsep kepublikan  integratif  beranjak  dari  ide bahwa  suatu  organisasi  publik  atau kebijakan  yang  memiliki  nilai publicness yang  tinggi  harus  membawa  nilai-nilai otoritas  politik.  Nilai-nilai  otoritas  politik ini  akan  dilaksanakan  oleh  organisasi publik,  swasta,  maupun  organisasi hybrid dengan  mengejar  tujuan  utamanya,  yaitu melayani  kepentingan  masyarakat  banyak ( public interests ).
Suatu organisasi, yang
mendapatkan  mandat  otoritatif  maupun pendanaan modal dari lembaga pemerintah  atau  suatu  otoritas  politik, yang  bekerja  bagi  masyarakat,  namun tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat,  maka  organisasi  tersebut tidak  mengamalkan  nilai-nilai publicness . Sebagaimana disinggung sebelumnya, syarat  bagi  suatu  kebijakan  atau  program pemerintah itu berpihak pada kepentingan rakyat  atau public  interest adalah:  (1) menyediakan  suatu  barang  publik  yang harganya  terjangkau  oleh  masyarakat banyak  (2)  program  atau  kebijakan  itu dirasakan  manfaatnya  oleh  sebanyak- banyaknya lapisan masyarakat.
Contoh yang dapat menggambarkan tersebut
adalah kepublikan  dari  salah  satu  Badan  Usaha Milik  Daerah  di  Kota  Bandar  Lampung bernama  Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM)  Way  Rilau  Bandar  Lampung. BUMD yang bergerak di bidang pelayanan  air  bersih  ini  sehari-harinya melayani  32%  masyarakat  kota  Bandar Lampung. BUMD ini mendapatkan modal dari  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung. Sebagai  badan  usaha,  sudah  sepatutnya perusahaan daerah ini mampu memberikan  setoran  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD),  yang  diberikan dengan  menyisihkan  sebagian  labanya. Namun,  kenyataannya  tidak  demikian. Sebagai  salah  satu  dari  ratusan  PDAM lainnya  di  Indonesia  yang  terkategori PDAM  tidak  sehat,  maka  PDAM  Way Rilau  pun  memiliki  sejumlah  hutang kepada  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia  yang  harus  segera  dilunasi. Hutang  ini  disebabkan  oleh  kebakaran yang  melanda  PDAM  Way  Rilau  pada tahun 2007. Akhirnya, PDAM  Way Rilau pun terbebaskan dari kewajiban membayar PAD sukarela kepada Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung,  untuk membayar  hutang  tersebut  dan  untuk memenuhi  surat  edaran  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  690/477/SJ  Tahun  2013
tentang  Percepatan  terhadap  program penambahan  10  juta  sambungan  Rumah Air  minum  Tahun  2009/2013.  Pada  surat edaran  tersebut,  poin  3a  menyebutkan bahwa membebaskan PDAM yang cakupan  pelayanannya  belum  mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah administratif daerah kabupaten/kota pemilik PDAM. (Adhiyan, 2011).
Pada  kasus  PDAM  Way  Rilau  di atas, ia telah memenuhi prinsip kepublikan  dari  inti  politik,  prinsip kepublikan dari pendekatan umum publicness ,  namun  ia  tidak  mampu memenuhi  prinsip  kepublikan  normatif. PDAM Way Rilau tidak mampu mengembalikan  amanah  rakyat,  yaitu memberikan  setoran  laba  bagi  daerah tersebut.  Setoran  PAD  dari  PDAM  yang dapat  dijadikan  modal  pembangunan daerah  atau  untuk  pembangunan  sarana dan  prasarana  publik  tidak  mampu dipenuhi, sehingga praktis saat ini PDAM Way Rilau tidak mengakomodir nilai-nilai publicness , paling tidak hingga cakupannya menjangkau 80 persen masyarakat kota Bandar Lampung,
sehingga PDAM kembali dapat
memberikan sebagian laba atau devidennya  kepada  Pemerintah  Kota Bandar  Lampung.  Kapasitas publicness PDAM  saat  ini  hanya  bergantung  pada
keberpihakan  tarifnya  kepada  masyarakat umum  dan  program-programnya  yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat,  seperti  Corporate  Social Responsibility  pembuatan  biopori,  sumur resapan,  dan  hibah  air  bersih  bagi masyarakat  dalam  bentuk  keran-keran umum.
Sebaliknya  pula,  dengan  mengacu pada  konsep  kepublikan  integratif,  maka suatu  organisasi,  baik  publik  maupun swasta, yang mampu menyediakan barang-barang umum dan melayani kepentingan  masyarakat,  seluas  apapun jangkauannya kepada masyarakat, seberapapun terjangkau harganya, tidaklah merupakan suatu organisasi yang mengandung nilai-nilai publicness manakala otoritas  yang didapatkan, bukan dari  otoritas  politik  yang  sah.  Keppel (2010)  mengatakan  bahwa  hal-hal  yang mempengaruhi  kepentingan-kepentingan privat  murni  individu,  katakanlah,  produk pilihan  mereka—kurang  bersifat  pubik dibandingkan hal-hal  yang mempengaruhi kepentingan  warga  sipil  seperti  hak memilik  atau  hak  untuk  memiliki  suatu barang.  Barang-barang  publik  umum, dalam  konteks  ini,  lebh  publik  daripada barang-barang konsumsi individual.
Contohnya  adalah  Komisi  Tinggi  PBB untuk  Para Pencari Suaka itu lebih publik
daripada
Perusahaan
Coca-Cola, walaupun perusahaan itu melayani persentase  lebih  banyak  bagi  populasi penduduk dunia.

## SIMPULAN
Ilmu  administrasi  publik,  sebagai bagian  dari  ilmu  pengetahuan  sosial ( sosial  sciences )  adalah  konstruksi  sosial masyarakat.  Perkembangan  ilmu  sosial yang  sangat  dinamis  dan  seringkali mengundang  tafsir  ganda,  selalu  terbuka untuk  didialogkan  dan  didiskusikan  demi mendapatkan perbaikan yang lebih signifikan  terhadap  peradaban  manusia. Begitu  pula  mengenai  studi  tentang publicness di  Indonesia,  merupakan  hasil dari  ramuan  berbagai  pendapat  ahli administrasi  publik,  pengalaman  empiris di  Indonesia,  dan  tentu  saja  tidak  terlepas dari  tafsir  penulis  terhadap  sintesis  atas kedua  hal  tersebut.  Berbagai  perbaikan yang  membangun  dan  masukan  sangat dibutuhkan oleh penulis dalam mengkerangkakan konsep publicness yang lebih  komprehensif  dan  tepat  guna  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhiyan, Randi. 2012. Skripsi: Penerapan Prinsip-Prinsip  Good  Corporate Governance pada Perusahaan Daerah  Air  Minum  Way  Rilau
Bandar  Lampung .  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
Bourgon,  Jocelyn.  2007.  Responsive,
Responsible, and Respected Government:  Towards  a  New Public Administration Theory. International Review of Administrative  Sciences,  SAGE Publications , Vol. 73: 7-26.
Bozeman, Barry. 1987. Organizations are all  Public:  Bridging  Public  and Private .  San  Fransisco:  Jossey-
Bass. Bozeman,  B.  dan  Moulton,  S..  2011. Integrative Publicness: A Framework for Public Management Strategy and Performance. Journal  of  Public Administration Research and Theory , 21:i363-i380.
Denhardt,  Janer  V.  dan  Robert  B.
Denhardt.  2003.  The  New  Public
Service:  Serving  not  Steering.
Armonk, New York: M.E. Sharpe.
Fadillah,  Putra.  2003. Partai  Politik  dan Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:
Penerbit Pustaka Pelajar.
Feldman,  Martha  S.  2010.  Managing  the Organization  of  the  Future. Public Administration  Review, 70:  s159- s163.
Haque, M. Shamsul. 2001. The
Diminishing  Publicness  of  Public Service  Under  the  Current  Mode of Governance. Public Administration Review, 611:65-82.
Harian  KOMPAS.  2013. FITRA:  RAPBN
2013  Bukan  Milik  Rakyat  Miskin . KOMPAS.
Sukandar.  2011. Makna  Sila  Pancasila .
sukandaruniski.blogspot.co.id/201
1/05/makna-sila- pancasila.html?m=1.  Diakses  pada
15 Desember 2012. Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia. 2007. Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman  Penilaian  dan  Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Keppel, Jonathan G.S. 2010.
Administration  without  Borders.
Public  Administration  Review ,  70:
s46-s55.
Lindblom,  Charles  E.  1977. Politics  and markets .  New  York,  NY:  Basic Books.
Marpaung,  Boy  Raja  Pangihutan.  2011.
Opini: Peraturan Pemerintah tidak
Berpihak  kepada  Rakyat  Miskin .
Harian Analisa.
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2010 tentang  Pengadaan  Barang  dan Jasa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun
2005  tentang  Badan  Usaha  Milik
Negara.
Pesch,  Udo.  2008.  The  Publicness  of Public Administration. Administration and Society , 40:170-93. Setiawan, Ikhwan, Suryandari, dan Tanding. 2006. Pengaruh Publicness Terhadap Perencanaan Strategis Unit-Unit Kerja Pemerintahan: Laporan Penelitian . Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Surie,  H.G.  1987. Ilmu  Administrasi Negara:  Suatu  Bacaan Pengantar .
Jakarta: Gramedia.
Syafiie,  Inu  Kencana,  dkk.  o1999. Ilmu
Administrasi  Publik .  Jakarta:  PT.
Rineka Cipta.
Tansey,  Stephen  D.  2000. Politics  The Basic,  Second  Edition .  London:
Routledge.
UGM, FISIPOL. 2010. Panduan Penulisan Akademik.  Yogyakarta:  FISIPOL UGM.

## UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA
TAHUN  1945  (yang  dipadukan dengan Perubahan I, II, IIII, & IV)
Waldo, Dwight. 1968.Scope of the Theory of  Public  Administration,  dalam Theory  and  Practice  of  Public Administration:  Scope,  Objectives,
and Methods,
hal. 1-26.
Philadelphia:  American  Academy
of Political and Social Science.
Wamsley,  Gary  and  Meyer  Zald.  1973.
The  political  economy  of  public organizations .  Lexington,  MA:
D.C. Health.