Kajian Terhadap Kekuatan-Kekuatan Sosial ( Social Forces ) Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

## Mohd. Yusuf DM
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; yusufdaeng23@gmail.com
Rainly L.
lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia;  ahrainly@gmail.com Anton Hilman
lmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; antonhilman1402@gmail.com

## Abdau Wardioso
Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia; abdau.noisy@gmail.com

## Geofani Milthree Saragih
Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia; geofanimilthree@gmail.com
*Coresponding Author Info Artikel: Dikirim: --- ; Direvisi: ---; Diterima: --- Cara  sitasi: Nama  Belakang,  Inisial  Nama  Depan.  Inisial  Nama  Tengah.,  Nama  Belakang, Inisial Nama Depan., & Nama Belakang, Inisial Nama Depan. Inisial Nama Tengah. (Tahun). Judul Artikel. JPIn: Jurnal Pendidik Indonesia , vol(yy), xx-yy.
Abstrak . Di dalam setiap masyarakat terdapat suatu kekuatan sosial (social forces) yang  dapat  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Kekuatan  sosial adalah  faktor  yang  sangat  mempengaruhi  penegakan  hukum.  Hal  ini  karena hukum  yang akan  diberlakukan  pasti akan  menghadapi  kekuatan-kekuatan  sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya, terdapat beberapa faktor-faktor berpengaruh dalam kekuatan sosial. Pembahasan ini menjadi salah satu isu krusial yang dikaji di dalam sosiologi hukum. Pada dasarnya, gejala sosial memiliki kaitan yang erat dengan pembahasan di dalam penelitian ini. Mengenai fungsi hukum di dalam  masyarakat  juga  menjadi  isu  penting  yang  akan  dibahas.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  normatif  yuridis  dengan  mengaitkan  pokok pembahasan  terhadap  topik  utama  di  dalam  penelitian  ini  yakni  mengenai  Hak Asasi  Manusia.  Hasil  dari  penelitian  ini  akan  memperlihatkan  faktor-faktor kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum yaitu kekuatan uang, kekuatan politik, kekuatan  massa  dan  teknologi  baru.  Kemudian,  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa  terdapat  manfaat  sosiologi  hukum  dalam  memahami  seberapa  jauh  fungsi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.
Kata Kunci : Kekuatan-Kekuatan Sosial, Fungsi Hukum, Masyarakat.
Abstract. In every society there is a social force that can function as a tool to achieve a  goal.  Social  power  is  a  factor  that  greatly  influences  law  enforcement.  This  is because the law that will be enacted will definitely face the social forces that exist in the  midst  of  society.  At  least,  there  are  several  influential  factors  in  social  power.
This discussion is one of the crucial issues studied in the sociology of law. Basically, social phenomena are closely related to the discussion in this study. Regarding the function of law in society, it is also an important issue to be discussed. This study uses a type of juridical normative research by linking the main topic of discussion to the main topic in this research, namely human rights. The results of this study will show  the  factors  of  social  power  that  influence  the  law,  namely  the  power  of money,  political  power,  mass  power  and  new  technology.  Then,  this  study concludes that there are benefits to the sociology of law in understanding how far the function of law enforcement is in society.
Keywords : Social Powers, Legal Functions, Society.

## Pendahuluan
Seiring perkembangan zaman, semakin luas aspek yang diatur oleh hukum. Pada dasarnya, segala sikap tindak manusia dalam berinteraksi harus diatur oleh  hukum  demi  menjaga  dan  menciptakan  situasi  damai  dan  nyaman  di tengah-tengah  pergaulan  sosial.  Ada  banyak  teori  yang  menganalisis bagaimana hubungan antara hukum dan sosial. Carl Von Savigny dan Karl Marx misalnya yang sangat skeptis terhadap peranan hukum sebagai sarana untuk  menggerakkan  perubahan,  namun  tidak  demikian  halnya  dengan pandangan-pandangan  yang  berlaku  kemudian.  Dalam  pandangan  Weber, Talcott  Parsons  lewat  tulisan  yang  berjudul The  law  and  Social  Control menegaskan  bahwa  fungsi  utama  suatu  sistem  hukum  tidak  lain  untuk mengatur, memelihara dan menjaga hubungan-hubungan sosial dalam suatu sistem sosial (Dossy Iskandar Prasetyo & Bernard L. Tanya, 2011) .
Tidak  heran  apabila  adagium  hukum  dimana  ada  masyarakat  di  situ  ada hukum menjadi salah satu adagium yang paling familiar untuk kita dengan, karena faktanya sangat erat kaitannya antara keberadaan masyarakat dalam terbentuknya  suatu  hukum,  mustahil  hukum  terbentuk  apabila  tidak  ada masyarakat.  Sebagai  makhluk  yang  sarat  akan  kepentingan,  kehidupan sosial  manusia  sangat  rentan  mewujdukan  suatu  konflik  dalam  ambisi mereka  dalam  memenuhi  kepentingannya.  Oleh  karena  itu,  untuk menciptakan  keteraturan  dibuatlah  hukum  sebagai  alat  pengatur  dan  agar hukum  tersebut  memiliki  kekuatan  untuk  mengatur  maka  perlu  suatu entitas  lembaga  kekuasaan  yang  dapat  memaksakan  berlakunya  hukum tersebut  sehingga  dapat  bersifat  imperatif (Mohd.  Yusuf  Daeng  M  &  Siti  Yulia Makkininnawa YD, 2022) .
Dalam penegakan hukum tersebut, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya.  Soerjono  Soekanto  mendefenisikan  penegakan  hukum sebagai  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabar  di  dalam kaedah-kaedah  yang  mantap  dan  mengejawantah  dan sikap  tindak  sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1993). Kemudian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut (ISHAQ, 2008):
1. Hukum itu sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.
Dalam  realitasnya,  tidak  hanya  faktor-faktor  di  atas  saja  yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat. Dalam perkembangannya, terdapat  kekuatan-kekuatan  sosial  yang  juga  mempengaruhi  penegakan hukum  dalam  tataran  implementasinya.  Hal  ini  memiliki  kaitan  erat nantinya  dengan  faktor  sarana  atau  fasilitas,  masyarakat  dan  kebudayaan yang telah ditegaskan sebelumnya.
Dari  latar  belakang  yang  telah  ditegaskan  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk mengkaji  mengenai  pengkajian  terhadap  kekuatan-kekuatan  sosial  yang mempengaruhi  penegakan  hukum.  Pembahasan  pertama  akan  mengkaji tentang  kekuatan-kekuatan  sosial  yang  mempengaruhi  hukum.  Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan pengkajian terhadap  fungsi hukum dalam masyarakat.

## Metode
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research ) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh  peneliti  di  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan  pada  pembahasan  mengenai  kekuatan-kekuatan  sosial  yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun putusan  pengadilan.  Penelitian  hukum  normatif  bisa  juga  disebut  sebagai penelitian  hukum  doctrinal (Jonaedi  Effendi  &  Johnny  Ibrahim,  2018) .  Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis  mengenai bagaimana  kekuatan-kekuatan  sosial  mempengaruhi  hukum,  kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai fungsi hukum bagi masyarakat.
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan  konsep  atau  naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul  berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed  (M.  Zed,  2008)  yang  mengatakan  bahwa  riset  Pustaka  tidak  hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Kekuatan-Kekuatan Sosial Dalam Mempengaruhi Hukum
Perkembangan  zaman  selalu  diiringi  dengan  majunya  teknologi  yang berlahan  menyebabkan  adanya  suatu  pergeseran  nilai  dan  norma  yang hidup di dalam masyarakat (Nindia Viva Pramudha  Wardani  &  Widodo Tresno Novianto, 2018) .  Salah  satu  aspek  yang  dipengaruhi  oleh  perkembangan  teknologi tersebut  adalah  sosial.  Sosial  sendiri  merupakan  bagian  yang  sangat  vital dalam  perkembangan  manusia.  Dalam  hukum,  kajian  yang  membahas mengenai  sosial  secara  spesifik  adalah  sosiologi  hukum.  Baumgartner mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial dan dengan demikian sosiologi hukum adalah kajian tentang perilaku hukum ( legal behaviour ) (Zainal Asikin, 2015).
Manusia  adalah  makhluk  yang  tidak  terlepas  dari  yang  Namanya kepentingan. Dalam memenuhi kepentingan tersebut, sering sekali manusia lalai  dalam  memenuhi  kepentingannya  tersebut.  Hukum  dibentuk  untuk menjaga  keseimbangan  kepentingan  masyarakat,  sehingga  tercipta ketertiban  dan  keadilan  yang  dapat  dirasakan  oleh  semua  masyarakat bersangkutan (Eman Sulaiman, 2013).
Di  dalam  masyarakat  itu  sendiri,  ternyata  terdapat  beberapa  kekuatan- kekuatan  sosial  yang  dapat  mempengaruhi  eksistensi  dari  suatu  hukum. Zainuddin Ali mengatakan setidaknya terdapat empat kekuatan sosial yang mempengaruhi  hukum  dalam  pelaksanaannya,  yaitu  sebagai  berikut (Zainuddin Ali, 2018):
1. Kekuatan Uang
Kebutuhan  manusia  terhadap  mata  uang  telah  ada  sejak  manusia sudah mengenal transaksi tukar-menukar dengan sistem barter (Asra, 2020).  Pada  masa  itu,  manusia  hanya  mengandalkan  kebutuhan  dan kebetulan sebagai motivasi dalam transaksi.
Dalam
perkembangannya, metode barter tersebut diganti dengan uang. Sejak Indonesia melaksanakan pembangunan nasional yang pada pokoknya berorientasi  pada  pembangunan  ekonomi  nasional,  terjadi  suatu proses  perubahan  sosial  yang  tidak  kunjung  berhenti  di  dalam masyarakat  kota  terkhususnya.  Banyak  perusahaan-perusahaan swasta  dengan  modal  dalam  negeri  dan  modal  asing  yang  semakin lama  semakin  besar.  Banyak  ketimpangan  yang  terjadi,  misalnya dalam  hal  gaji  yang  dimana  pemberian  upah  tinggi  dibandingkan dengan  upah  yang  diterima  PNS  misalnya.  Sehingga,  secara  tidak langsung  menimbulkan  kecemburuan  sosial  dengan  pertimbangan usaha  kerja  yang  telah  dilakukan.  Paradigma  di  tengah-tengah masyarakat menjadi berubah, usaha para pemuda dalam menyelesaikan studi sampai jenjang tertinggi adalah untuk mencapai materil  saja, dengan  mengesampingkan  pengabdian  terhadap  negara melalui  instansi-instansi  pemerintahan.  Dampaknya,  ukuran  status sosial bergeser dari kekuasaan jabatan kepada kekayaan. Gengsi sosial bergeser dari sektor pemerintahan ke sektori bisnis swasta. Paradigma negatif tersebut juga mempengaruhi mereka yang telah mendapatkan jabatan di pemerintahan. Uang menjadi oritentasi utama dalam setiap tujuan  sikap  tindak  yang  dilakukan.  Semua  itu  dilakukan  semata- mata untuk memenuhi kepentingan yang tidak perlu yang dalam hal ini tidak dapat dipenuhi melalui gaji yang diterima melalui pekerjaan resminya. Berkembangnya kebiasaan-kebiasaan tersebut menimbulkan  bahaya dalam beberapa bentuk, yakni Korupsi, Kolusi dan  Nepotisme  (KKN).  KKN  sendiri  di  Indonesia  bukan  lagi merupakan  sebuah  fenomena,  melainkan  sudah  menjadi  fakta  yang terkenal di mana-mana (Ismansyah & Purwanto Agung Sulistyo, 2010) .
2. Kekuatan Politik
Perdebatan  mengenai  hubungan  hukum  dan  politik  menjadi perbebatan  yang  Panjang  dalam  ilmu  hukum.  Kalangan  aliran positivisme  hukum  seperti  Jhon  Austin,  hukum  adalah  tidak  lain produk politik atau kekuasaan. Sedangkan para pemikir aliran sejarah seperti  Dzatang  akan  menegaskan  bahwa  hukum  berasal  dari kenyataan-kenyataan  sosial  yang  ada  di  masyarakat,  tidak  berasal dari  hal-hal  yang  bersifat  dogmatis  seperti  apa  yang  dipikirkan  oleh para  poritivis  (Abdus  Salam,  2015).  Di  Indonesia  sendiri,  politik merupakan  salah  satu  bagian  hak  setiap  warga  negara  yang  dijamin di  dalam  konstitusi  Indonesia,  yaitu  UUD  1945.  Hukum  itu  sendiri merupakan  hasil  dari  proses  dialetika  politik.  Tidak  heran  apabila Mahfud MD menegaskan bahwa politik determinan terhadap hukum (politik  memiliki  kedudukan  lebih  kuat  terhadap  hukum)  (Mahfud
MD,  2014).  Dalam  realisasi  hukum,  pengaruh  dari  politik  tersebut tidak hanya sampai pada proses pembentukan hukum saja, melainkan juga  pada  tataran  pelaksanaan  dari  isi  hukum  itu  sendiri.  Para penegak  hukum  pada  dasarnya  harus  tunduk  pada  hukum  positif yang  telah  dibuat  oleh  pihak  berwenang,  ini  adalah  keadaan  ideal. Namun,  di  dalam  pelaksanaanya,  para  penegak  hukum  terkadang akan  menghadapi  situasi  dimana  terdapat  pengaruh-pengaruh kepentingan  yang  dimana  ini  merupakan  bagian  dari  pengaruh politik.
3. Kekuatan Massa
Apabila pelanggaran hukum dilakukan oleh satu atau dua orang saja mungkin  menjadi  masalah  yang  muda  bagi  penegak  hukum  untuk memprosesnya,  namun  bagaimana  apabila  pelanggaran  ataupun kejahatan  tersebut  dilakukan  dalam  bentuk  massa?.  Massa  disini berarti  orang  banyak.  Contoh  pelanggaran  hukum  dalam  bentuk massa  yang  sering  terjadi  di  Indonesia  adalah  pengelolaan  tanah tanpa  memiliki  legalitas  kepemilikan.  Contoh  pelanggaran  demikian akan  sangat  buruk  pengaruhnya,  karena  akan  masif  melebar  dan mempengaruhi masyarakat lainnya.
4. Kekuatan Teknologi Baru
Alat-alat  yang  dihasilkan  oleh  ilmu  pengetahuan  atau  yang  disebut dengan  teknologi  semakin  berpengaruh  bagi  kehidupan  manusia. Salah satu aspek kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh teknologi adalah  dalam  berhukum.  Sebagai  akibat  dari  perkembangan  zaman dari  pengaruh  globalisasi,  teknologi  dengan  sendirinya  telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara masif. Perkembangan  teknologi  yang  cepat  tersebut  juga  mengakibatkan perubahan  sosial  secara  signifikan  dan  berlangsung  cepat  (Anggun Lestari  Suryamizon,  2017).  Teknologi  menjadi  salah  satu  faktor  yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari hukum.
Sehingga,  kekuatan-kekuatan  sosial  yang  mempengaruhi  eksistensi  hukum adalah  kekuatan  sosial  dalam  bentuk  kekuatan  uang,  kekuatan  politik, kekuatan massa dan kekuatan dari teknologi baru.

## B. Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat
Fungsi  hukum  secara  mendasar  adalah  sebagai  media  pengatur  interaksi sosial yang ada di masyarakat. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa saja yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan  dengan  harapan  segala  sesuatunya  berjalan  tertib  dan  teratur. Kemudian,  hukum  juga  dapat  berfungsi  sebagai  penggerak  pembangunan
yaitu  dapat  membawa  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  maju  (Mochtar Kusumaatmadja,  1986).    Sehingga,  hukum  memiliki  fungsi  yang  sangat beragam  di  tengah-tengah  masyarakat.  Zainuddin  Ali  mengatakan setidaknya  terdapat  lima  fungsi  hukum  bagi  masyarakat  yaitu  sebagai berikut:
1. Fungsi hukum sebagai sosial kontrol Dalam  memandang  hukum  sebagai  alat  kontrol  sosial  bagi  manusia, hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial  (Ashadi L. Diab, 2014). Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif  kehidupan  sosial  masyarakat  atau  dapat  disebut  pemberi defenisi  dari  tingkah  laku  yang  menyimpang  serta  akibat-akibatnya seperti  larangan-larangan,  perintah-perintah,  pemidanaan,  dan  ganti rugi.  Dengan  demikian,  tegas  bahwa  hukum  sebagai  alat  kontrol sosial,  yang  menjadikan  hukum  sebagai  salah  satu  alat  pengendali sosial (M. Guffar Harahap et al., 2021).
2. Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat Salah  satu  pakar  yang  sering  mengatakan  bahwa  hukum  adalah sebagai  alat  mengubah  masyarakat  adalah  Roscoe  Pound.  Roscoe Pound  mengatakan  bahwa  hukum  berfungsi  merubah  masyarakat yang sering Ia sebut dengan a tool of social engineering (Roscoe Pound, 1986).  Pemikiran  dari  Roscoe  Pound  itu  kemudian  dibawa  oleh Mochtar  Kusumaatmadja  ke  Indonesia  dengan  teori  hukum pembangunannya.
3. Fungsi hukum sebagai simbol
Fungsi  hukum  sebagai  simbol  yang  dimaksud  dalam  hal  ini  adalah bahwa  hukum  adalah  apa  yang  dipahami  oleh  seseorang  dari  suatu perilaku  warga  masyarakat.  Sehingga,  Tindakan  dan  perilaku  yang bertentangan dengan hukum dengan sendirinya akan ditolak oleh diri seorang manusia.
4. Fungsi hukum sebagai alat politik
Sebagaimanan  yang  telah  dibahas  sebelumnya  dalam  pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang salah satunya adalah politik, dalam  fungsi  hukum  juga  berkenaan  dengan  politik.  Hukum  dapat dijadikan  alat  politik  bagi  para  penguasa  baik  dengan  tujuan  yang baik  ataupun  dengan  tujuan  yang  buruk  karena  pada  dasarnya, hukum adalah produk dari politik itu sendiri.
5. Fungsi hukum sebagai alat integrasi Sebelumnya  juga  telah  ditegaskan  bahwa  manusia  adalah  makhluk yang sarat akan kepentingan, bahkan kepentingan tersebut terkadang menjadi  asal  muasal  suatu  konflik  yang  ada.  Maka,  hukum
dibutuhkan  untuk  menghindari  dari  adanya  kemungkinan  muncul konflik-konflik tersebut. Hukum dapat dijadikan sebagai alat integrasi dari  perbedaan-perbedaan  kepentingan  yang  ada.  Hukum  bertujuan untuk mencegah dan meredakan konflik yang telah sempat muncul di tengah-tengah masyarakat.

## Simpulan
Dalam  perjalanan  eksistensi  suatu  hukum,  terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhinya,  yaitu  kekuatan-kekuatan  sosial.  Adapun  kekuatan- kekuatan  sosial  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  dari  sisi kekuatan-kekuatan sosial yang terdiri dari kekuatan uang, kekuatan politkk, kekuatan  massa  dan  kekuatan  teknologi  baru.  Kekuatan-kekuatan  sosial tersebut  sangat  mempengaruhi  ekssitensi  hukum  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Kemudian,  dalam  implementasi  hukum,  terdapat beberapa  fungsi  hukum  dalam  tataran  implementasinya  bagi  masyarakat yaitu fungsi hukum sebagai sosial kontrol, fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, fungsi hukum sebagai simbol, fungsi hukum sebagai alat politik dan fungsi hukum sebagai alat integrasi.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terimakasih  terhadap  semua  pihak  yang  sudah  ikut serta  dalam  penyusunan  penelitian  ini.  Keempat  penulis  yang  telah meluangkan  waktu  dan  pikiran  sehingga  penelitian  dalam  bentuk  karya ilmiah jurnal ini dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya, semoga penelitian  ini  dapat  berguna  bagi  perkembangan  hukum  di  Indonesia terutama  dalam  hal  pembahasan  mengenai  keberadaan  hukum  dalam masyarakat dalam konteks Hak Asasi Manusia.

## Daftar Pustaka
Abdus  Salam.  (2015).  Pengaruh  Politik  Dalam  Pembentukan  Hukum  Di  Indonesia. MAZAHIB (Jurnal Pemikiran Hukum Islam) , XIV (2), 120.
Anggun  Lestari  Suryamizon.  (2017).  Pengaruh  Teknologi  Terhadap  Perkembangan Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Di  Indonesia. PAGARUYUANG  Law Journal , 1 (1), 61.
Ashadi L. Diab. (2014). Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare. Jurnal Al-’Adl , 7 (2), 58.
Asra.  (2020).  Dampak  Perubahan  Jenis  Dan  Fungsi  Uang  Bagi  Perekonomian Menurut Perspektif Ekonomi Islam. J-EBIS , 5 (1), 26. Dossy  Iskandar  Prasetyo,  &  Bernard  L.  Tanya.  (2011). Hukum  Etika  Dan Kekuasaan . Genta Publishing. Eman  Sulaiman.  (2013).  Hukum  Dan  Kepentingan  Masyarakat. Jurnal  Hukum Diktum , 11 (1), 100.
ISHAQ. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Hukum . Sinar Grafika.
Ismansyah, & Purwanto Agung Sulistyo. (2010). Permasalahan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Di Daerah Serta Strategi Penanganannya. DEMOKRASI , IX (1), 43. Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Kencana.
M.  Guffar  Harahap,  Muhammad  Hizbullah,  &  Haidir.  (2021).  Hukum :  Justifikasi Sosial,  Kontrol  Sosial  Dan  Engenering  Sosial. Taqnin :  Jurnal  Syariah  Dan Hukum , 3 (2), 14. M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor  Indonesia. Mahfud MD. (2014). Politik Hukum Di Indonesia . Raja Grafindo Persada. Mochtar  Kusumaatmadja.  (1986). Fungsi  Dan  Perkembangan  Hukum  Dalam Pembangunan Nasional . Penerbit Binacipta. Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkininnawa YD. (2022). Sosiologi Hukum . Taman Karya.
Nindia Viva Pramudha Wardani, & Widodo Tresno Novianto. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau  Jamur  Letong  Di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Recidive , 7 (2), 203.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian . Ar-Ruzz Media. Roscoe Pound. (1986). Interpretation of Legal History . Holmes Beach. Soerjono Soekanto. (1993). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Raja Grafindo Persada.
Zainal Asikin. (2015). Pengantar Ilmu Hukum . Raja Grafindo Persada.
Zainuddin Ali. (2018). Sosiologi Hukum . Sinar Grafika.