## Pembingkaian Citra Polisi pada Tagar #PercumaLaporPolisi (Analisis Wacana Kritis Metode Norman Fairclough)
Yudha Ikhsan 1
1) Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia/FISIP, Jakarta Email: 1) yudha.ikhsan@ui.ac.id

## PENDAHULUAN
Digitalisasi  teknologi  turut  berperan  dalam  membentuk  pola  interaksi  dan  berkomunikasi  di masyarakat.  Salah  satu  perubahan  yang  terlihat  jelas  adalah  bagaimana  masyarakat  modern  saat  ini mengonsumsi  informasi  dan  berinteraksi.  Perkembangan  teknologi  informasi  ini  turut  menghasilkan inovasi  bernama  internet,  yang  dapat  menjadi  alternatif  dalam  menghubungkan  satu  dengan  lainnya melalui komputer. Statista merilis laporan yang menunjukkan bahwa ada sekitar 63% atau sebanyak lima miliar  pengguna  internet  di  seluruh  dunia  saat  ini (Statista,  2022) .  Munculnya  internet  ini  mendorong perubahan  itu  terjadi,  mulai  dari  mencari  informasi  terbaru,  berinteraksi  dengan  rekan,  ataupun mengetahui  perbincangan  yang  menjadi  fokus  masyarakat.  Kemunculan  internet  juga  berperan  dalam menghadirkan ruang publik virtual bagi masyarakat untuk bisa berinteraksi.
Setali  tiga  uang,  pesatnya  pertumbuhan  teknologi  internet  ini  turut  mendorong  hadirnya masyarakat  maya  - sekelompok masyarakat yang tersambung dalam jaringan data internet. Masyarakat yang  terkoneksi  ini  memiliki  ketergantungan  yang  tinggi  akan  perangkat  gawai  dalam  kehidupan kesehariannya,  misalnya,  mendengarkan  lagu,  membayar,  menonton  film,  dan  paling  utama  mencari informasi.  Masyarakat  modern  saat  ini  mencari  informasi  terkini  ( breaking  news )  melalui  media  sosial, dan  surat  kabar  menjadi  sumber  data  yang  paling  lengkap  serta  terpercaya.  Selain  itu,  masyarakat menggunakan internet sebagai salah satu sarana berkomunikasi dengan individu lainnya.
Perlahan - lahan berbagai platform media sosial tidak sebatas menjadi pelengkap dalam sehari  - hari.  Ada  beberapa  kecenderungan  di  masyarakat  menjadikan  media  sosial  sebagai  sarana  dalam menunjukkan  eksistensinya.  Sosial  media  menjadi  ruang  publik  bagi  masyarakat  untuk  melakukan praktek  demokrasi.  Masyarakat  aktif  menggunakan  sosial  media  untuk  menyampaikan  aspirasi  sesuai dengan prinsip yang diyakininya. Seringkali media sosial digunakan oleh masyarakat untuk memberikan masukan pada kebijakan ataupun kritikan pada pemerintah.
Dengan  kebebasan  tersebut,  media  sosial  selayaknya  sebuah  grup  band  musik  yang  tidak kompak.  Setiap  individu,  organisasi  atau  bahkan  pemerintah  berusaha  untuk  lebih  keras  dan  lebih nyaring agar dapat didengar dan diperhatikan oleh yang lainnya. Dan itu terlihat dari bagaimana mereka meramu pesan dalam bahasa agar bisa semenarik mungkin kepada khalayak. Hal ini disebabkan bahasa memiliki  kekuatan  untuk  mempengaruhi  dan  bahkan  mengontrol  segelintir  individu  ataupun  kelompok.

## ARTICLE HISTORY
Received [25 Agustus 2022] Revised [10 November 2022] Accepted [02 Desember 2022]

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berusaha  melihat  wacana  pembingkaian  (framing)  yang  dilakukan  oleh para  aktivis  digital  dalam  menyampaikan  aspirasi  mereka  terkait  pelayanan  Kepolisian Republik  Indonesia  (Polri).    Melalui  tagar  #PercumaLaporPolisi,  seluruh  data  diakses melalui percakapan yang membahas terkait narasi pelayanan Polri termasuk tagar yang menyertai. Teknik analisis data juga dilakukan  secara mendalam dengan menggunakan metode  analisis  wacana  kritis  yang  diadaptasi  dari  model  Fairclough  (1995),  yakni  (1) deskripsi,  (2)  interpretasi,  dan  (3)  eksplanasi.  Penelitian  berhasil  menemukan  tiga strategi pembingkaian (framing) melalui hashtag #PercumaLaporPolisi, yakni (1) strategi mendeligitimasi,  (2)  strategi  bentuk  rasa  frustasi,  dan  (3)  strategi  komparasi.  Penelitian berhasil  merekam  aspirasi  dan  harapan  para  aktivis  digital  yang  secara  konsisten melakukan framing pada institusi Polri.

## ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the framing discourse used by digital activists in articulating  their  expectations  regarding  the  services  of  the  Indonesian  National  Police (Polri).  All  data  is  available  through  conversations  that  explore  the  narrative  of  Polri's services,  including  the  associated  hashtag,  using  the  hashtag  #PercumaLaporPolisi. The  data  was  also  thoroughly  analyzed  utilizing  critical  discourse  analysis methodologies  modified  from  Fairclough's  (1995)  paradigm,  namely  (1)  description,  (2) interpretation,  and  (3)  explanation.  Through  the  hashtag  #PercumaLaporPolisi,  the researchers  were  able  to  identify  three  framing  strategies:  (1)  a  delegitimization approach,  (2)  a  frustration  strategy,  and  (3)  a  comparison  strategy.  The  study  was successful in documenting the aims and hopes of digital activists who constantly interact in framing in Polri institutions.
KEYWORDS Analisis Wacana Kritis, Kepolisian Republik Indonesia, Twitter
This is an open access article under the CC –BY-SA license
Keterampilan  dalam  menggunakan  bahasa  memberi  kesempatan  seseorang  memberi  inspirasi  dan bahkan menggerakan sekelompok orang.
Twitter  menjadi  salah  satu  sosial  media  utama  pihak  pemerintah  maupun  sekelompok  orang dalam  menyampaikan  informasi.  Twitter  memiliki  keunggulan  salah  satunya  pada  pengaplikasiannya yang memudahkan proses interaksi (menerima balasan dan mengunggah teks) dalam hitungan per detik. Efektivitas  Twitter  dalam  menyebarkan  informasi  seringkali  digunakan  oleh  masyarakat  untuk menciptakan  viralitas  suatu  topik  atau  konten,  salah  satunya  menggunakan  fitur  hashtag.  Dengan  fitur hashtag atau  tagar  ( # ),  khalayak  yang  lain  dapat  dengan  mudah  mendapatkan  informasi  yang  sejenis. Fitur  tagar  juga  berperan  sebagai  identitas  dan  tanda  dari  sebuah  informasi  khusus  yang  menjadi medium dan ciri khas dari pesan yang disampaikan via Twitter. Tanda ( sign ) dalam komunikasi memiliki pemaknaan yang khusus, termasuk di media sosial Twitter hingga saat ini memberikan penandaan pada tagar ( # ) sebagai sign system .
Tagar sebagai penanda di media sosial berperan untuk mengklasifikasikan dan menggolongkan informasi  secara  daring.  Dengan  hanya  sifatnya  sebagai  penanda,  tagar ( # ) tidak  menyimpan  informasi secara lengkap. Khalayak akan dibawa ke sumber informasi awal ketika tagar diakses pada media sosial. Sehingga seringkali banyak pihak yang menggunakan tagar sebagai metode untuk mengaburkan sebuah informasi.
Dalam beberapa tahun belakangan, khususnya semenjak pemilihan umum presiden dalam satu dekade terakhir, media sosial menjadi arena pertempuran narasi para pendukung masing-masing calong untuk memberikan pengaruh pada undecided voters (pemilih yang belum menentukan pilihan) dan swing voters (pemilih  yang  masih  ragu-ragu).  Salah  satu  tagar  yang  cukup  fenomenal  adalah #2019GantiPresiden. Tagar ini menjadi sebuah harapan para oposisi agar calon yang didukungnya dapat berkesempatan  menjadi  pemimpin  tertinggi  di  Indonesia.  Beragam  macam  cara  yang  dilakukan,  mulai dari  melakukan  “kuliah  tweet”  (unggahan  cuitan  bersambung  dengan  topik  tertentu  di  Twitter), video tweet ,  dan  perbandingan  kinerja  dari  para  calon.  Semua  aktivitas  tersebut  tidak  luput  dengan membubuhkan tagar ( # ) atau hashtag #2019GantiPresiden di setiap akhir kalimat pada masing - masing aktivitas  cuitan.    Dalam  penelitian Ince  et  al.  (2017) tagar  menjadi  bentuk  kolektivitas  aktivisme  dalam menyuarakan  keadilan  pada  kasus  kematian  Zimmerman  atau  dikenal  dengan  tagar  ( # ) #BlackLivesMatter.  Bahkan pemberian tagar pada penelitian sebelumnya  menegaskan perannya untuk saling  menautkan  materi,  mendorong  muncul  pemaknaan  pada  arena  diskursus,  dan  menciptakan struktur  pada  setiap  pembicaraan.  Beranjak  pada  kasus  yang  lain,    penggunaan  tagar  ( # )  di  Twitter berperan sebagai simbol narasi kolektivisme bersama dan menjadi sumber diseminasi informasi aktivitas pergerakan  politik (Sinpeng,  2021) .    Munculnya  ribuan  atau  bahkan  jutaan  tagar  ( # )  ini  menghasilkan berbagai  macam  bentuk  cerita  ataupun  pengalaman  sehingga  menghasilkan  apa  yang  disebut  dengan narrative form (Yang, 2016) .
Kegelisahan  khalayak  yang  muncul  akibat  ketidakpercayaan  pada  institusi  Kepolisian  Republik Indonesia  diamplifikasi  melalui  berbagai  macam  tagar  #PercumaLaporPolisi.  Setiap  orang  berperan menjadi  aktor  pencipta  narasi  ( narrative  agency )  dengan  bercerita  pengalaman  yang  buruk  ketika berurusan dengan kepolisian. Berbagai cerita dikodifikasi melalui pemberian tagar #PercumaLaporPolisi sehingga setiap narasi dapat secara kolektif dibaca oleh khalayak luas. Pergerakan sosial melalui tagar #PercumaLaporPolisi  di  Twitter  muncul  karena  adanya  ketidakpuasan.  Berbagai  cerita  terkait pengalaman  ketika  berinteraksi  dengan  institusi  kepolisian  merupakan  manifestasi  kekesalan  dan ketidakpercayaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai kritik yang disampaikan oleh masyarakat melalui media sosial. Dalam perkembangannya, beberapa media dan tokoh berperan dalam memperkuat pesan  dan  harapan  atas  ketidakpercayaan  pada  institusi  ini.  Untuk  menjawabnya  peneliti  berusaha menjawab  pertanyaan  penelitian:  a)  seperti  apa  pengalaman  masyarakat  dalam  berinteraksi  dengan institusi  kepolisian,  b)  seperti  apa  harapan  dan  kondisi  ideal  pelayanan  institusi  kepolisian  untuk masyarakat.

## LANDASAN TEORI
Dalam  membongkar  seperti  apa  ketidakpercayaan  dan  harapan  masyarakat  pada  institusi kepolisian,  peneliti  memulai  kajian  pada  berbagai  macam  teks  yang  diambil dari  Twitter. Twitter  adalah salah  satu social  network  site (SNS)  yang  memiliki  kecenderungan  pada  interaktivitas  fitur  dan sistemnya. Interaktivitas inilah yang mendorong Twitter berperan penting sebagai ruang publik alternatif bagi  masyarakat  dalam  mengemukakan  pendapat.  Twitter  merupakan  arena  bagi  masyarakat  dalam menyampaikan  aspirasinya  sehingga  tercipta  konsep  ruang  publik  alternatif  lain.  Habermas mengeluarkan  konsep  ruang  publik  borjuis  dalam  gugatannya  pada  ruang  publik  yang  diambil  alih  oleh negara  karena  ketidakmampuan  negara  dalam  memberikan  pelayanan  kepentingan  publik (Habermas,
1989) .  Namun  Fraser  berpendapat  pandangan  Habermas  tersebut  bias  pada  kelas  tertentu,  sehingga mengabaikan kelompok kelas lain seperti kelas pekerja dan kelompok wanita. Fraser berpendapat bahwa ruang  publik  itu    tidak  terbatas  dan  tidak  tunggal  yang  terdapat  pada  masyarakat  dengan  lapisan  kelas berbeda ( stratified societies ) (Fraser, 1990) .
Berdasarkan  pendapat  sebelumnya  peneliti  mengonsepkan  Twitter  sebagai  ruang  publik alternatif  yakni  1)  ruang  publik  yang  berperan  sebagai pressure  platform kepada  pemerintah  2)  ruang publik  yang  berperan  untuk  menyebarkan  konsep  tertentu  termasuk  didalamnya  mobilisasi  kelompok penekan.

## Teori Distribusi Pembingkaian dan Media Sosial
Gerakan sosial memiliki kecenderungan untuk melakukan pembingkaian isu sosial ( frame social issue ) yang menjadi fokus pergerakan ( McAdam 1996 ; Miller 2000 ; Sewell 2001 ; Ferree et al. 2002 ). Ada kecenderungan  para  aktivis  berperan  dalam  proses  pengkonstruksian  makna  agar  khalayak  yang mengikuti  pergerakan  dapat  memahami  situasi  sosial  secara  spesifik.  Aktivis  melakukan framing agar dapat  menggambarkan  beberapa  kebijakan  tidak  sah  secara  legitimasi.  Berbagai  penelitian  juga menegaskan  pembingkaian  pergerakan  memiliki  peran  dalam  menghadirkan  aksi  kolektif  ( Benford  dan Snow  2000 ; Snow  et  al.  1986 ).  Twitter  sebagai  platform  media  sosial  memberikan  kesempatan  besar untuk  para  aktivis  melakukan  proses  pembingkaian  akan  sebuah  isu.  Hal  ini  disebabkan  oleh kecenderungan  masing-masing  pengguna  berperan  sebagai  pengkreasi  konten  ( content  creator ). Kesempatan  ini  digunakan  para  aktivis  untuk  melancarkan  aksi  pembingkaian  isu  di  Twitter.  Aktivis menggunakan  pelabelan  atau  pengindeksan  dalam  bentuk  tagar  ( hashtag )  agar  khalayak  atau  publik dapat berinteraksi dengan pembingkaian yang dibuat oleh pergerakan. Pada tagar #PercumaLaporPolisi, aktivis atau agen pendorong pergerakan berasal dari salah satu media nasional. Mereka merilis laporan pemberitaan  dalam  bentuk  unggahan  bersambung  (Twitter thread )  yang  membahas  ketidakbecusan institusi kepolisian dalam menangani kasus rudapaksa. Akibatnya muncul berbagai unggahan ( tweet ) dari khalayak  yang  menceritakan  pengalaman  setiap  individu  terkait  ketidakmampuan  institusi  kepolisian, dengan  diakhiri  tagar  ( hashtag )  #PercumaLaporPolisi.  Tagar  pada  media  sosial  menciptakan  jaringan pengetahuan ( semantic network ) yang saling terhubung dan menyatukan setiap ide. Tagar pada pergerakan sosial berperan besar dalam menyatukan individu yang sepaham dalam prinsip  di  satu  komunitas  termasuk  melakukan  mobilisasi  pergerakan  ataupun  mempertahankan  narasi pergerakan.  Tagar  menjadi discursive  field (proses  dimana  pembingkaian  dan  proses  produksi  makna terjadi) karena pada tagar terdapat materi, struktur perbincangan, dan proses pemaknaan.
Tagar  Twitter  (dan  media  sosial  lainnya)  dalam  Teori  Distribusi  Pembingkaian  menitikberatkan pada ketidaktergantungan pada individu untuk penyebarluasan prinsip dan ide pergerakan sosial. Tagar berperan  sebagai  pembingkai  narasi  pergerakan  sosial  dengan  setiap  individu  dapat  menciptakan pemaknaan  berdasarkan  pemahaman  pada  tagar.  Dengan  harapan,  para  individu  ini  dapat  melakukan proses pengkreasian konten atau menginisiasi pembahasan isu yang spesifik.

## Aktivisme di Twitter dan Mobilisasi Protes Politik
Media sosial memberikan akses ruang publik alternatif kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Aspirasi publik merupakan sebuah  manifestasi dari negara demokrasi, dengan tidak semua negara memiliki kemewahan memberikan akses tersebut. Negara  - negara yang didaulat demokrasi pun turut luput menghadirkan ruang aspirasi ini, sehingga dengan hadirnya platform media sosial diharapkan menjadi  alternatif.  Media  sosial  diharapkan  dapat  mendorong  partisipasi  publik  pada  aktivitas  politik, mendorong  keterbukaan  atas  kebijakan  pemerintah,  dan  menjadi  ruang  diskusi  pada  setiap  pemikiran politik  yang  ada.  Beberapa  peristiwa  penting  turut  menggarisbawahi  peran  media  sosial  dalam mendorong  terjadinya  perubahan  sistemik  di  suatu  negara,  seperti  revolusi  kemerdekaan  di  Mesir  dan Tunisia, revolusi hijau Iran di 2009,  Pergerakan Indignados di Spanyol pada 2011, dan protes besar di Hongkong  pada  periode  2019  -  2020.  Salah  satu  kasus  yang  dapat  menjadi  perhatian  ketika  Future Forward Party (FFP) menggunakan Twitter untuk memobilisasi dukungan dan mobilisasi politik. Mereka meluncurkan serangkaian aktivitas hashtag activism (aktivisme di media sosial dengan tagar menjadi alat agenda-seting dan  pembingkaian  diskursus  yang  berperan  sebagai  identitas  kolektif),  seperti #FahLovesFather, #saveFFP, #VoteNoConfidence, dan #FreeYouth.
Inspirasi  dari  tagar  #FreeYouth  mendorong  perwakilan  anak  muda  untuk  turut  andil  dalam melakukan protes kepada pemerintah Thailand. Hashtag activism menjadi salah satu bentuk connective actions khalayak kepada pergerakan sosial dengan ikut berpartisipasi menginisiasi produksi pemaknaan bersama ( co-creation of meaning ) dalam bentuk: konten di media sosial ataupun aktif dalam melakukan protes  secara  langsung  kepada  pemerintah (Bennett  &  Segerberg,  2013) .  Pada  akhirnya  tujuan  dari proses  produksi  pemaknaan  bersama  ( tagar ,  materi)  adalah  terjadinya  perubahan  sosial  ataupun menolak perubahan sosial itu terjadi (Xiong et al, 2019) .
Proses  produksi  pemaknaan  bersama  pada  studi  kasus  #PercumaLaporPolisi  hadir  dengan narasi  pada  unggahan  ( tweet )  para  pengguna  Twitter.  Narasi  dengan  makna  ketidakpercayaan  dan simbol frustasi pada aparat penegak hukum di Indonesia.

## Analisis Wacana Kritis
Critical  discourse  analysis (Analisis  Wacana  Kritis)  melihat  teks  sebagai  produk  ideologi  dan hegemoni  dengan  berbagai  praktik  sosial  di  dalamnya.  Dalam  melihat  teks  dan  ideologi,  Fairclough berpendapat  bahwa  teks  berperan  dalam  memberikan  pemahaman  pada  ideologi  tertentu (Fairclough, 1992) . Teks sebagai produk hegemoni memiliki arti penguasaan dan kepemimpinan yang berujung pada proses hegemoni kelompok tertentu di bidang kebudayaan, politik, dan ekonomi.
Analisis wacana kritis melihat teks diproduksi dengan intensi wacana tertentu yang mengikutinya ( Pitaloka,  2021) .  Ketika  melihat  teks,  peneliti  harus  menjawab  berbagai  pertanyaan  berikut:    (a)  siapa yang  melakukan  aktivitas  komunikasi,  termasuk  alasan  target  khalayak dan  mengapa  memilih  khalayak tertentu, (b) siapa khalayak yang dituju dan bagaimana situasinya, (c) teks disampaikan melalui saluran apa, (d) bagaimana perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi, dan (e) bagaimana hubungan untuk tiap-tiap  partisipan.  Wacana  memiliki  ciri  khas  dengan  konteks  yang  selalu  menyertai  teks (Santoso, 2012) . Teks  dikaji dengan  memahami sosio-cultural,  political ,  dan  ekonomi  dari  produsen  teks.  Dengan itu, teks dikaji dengan menghubungkan konteks penyertanya dan termasuk analisis kebahasaan (Darma, 2014). Analisis wacana kritis, berdasarkan pemahaman sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai proses pengungkapan makna dan maksud tersembunyi dari produsen teks pada setiap teks yang dihasilkannya. Pengungkapan  makna  teks  dapat  dilakukan  dengan  menempatkan  diri  pada  sudut  pandang  produsen teks, termasuk mengikuti bagaimana struktur pemroduksian pemaknaan sehingga wacana tersebut dapat diungkap melalui bentuk distribusi dan produksi ideologi (Darma, 2014).
Fairclough  menjabarkan  tiga  dimensi  analisis  dalam  melakukan  analisis  wacana  kritis (Fairclough, 1995) , yakni:
a.  Teks sebagai objek analisis (analisis mikro), yaitu semua yang berbentuk tulisan, grafik, tuturan atau bahkan kombinasi linguistik teks. Data dijabarkan secara deskriptif tanpa melihat adanya keterkaitan dengan konteks atau aspek lainnya. Analisis teks (deskripsi).
b.  Praktik  kewacanaan  (analisis  meso),  yaitu  proses  dimana  objek  diproduksi  dan  dikonsumsi (menuliskan,  menuturkan,  mendesain,  dan  membaca/mendengarkan/melihat)  oleh  khalayak.  Dalam dimensi ini, peneliti melihat hubungan proses produksi dan konsumsi teks. Dimensi ini juga berusaha melihat  bagaimana  produsen  teks  menentukan  wacana  pada  teks  dilihat  dari  hubungan  kekuasaan. Data  secara  khusus  melihat  keterkaitan  dan  hubungan  konteks  produksi  wacana  yang melatarbelakangi produksi teks. Menganalisis proses produksi (intepretasi).
c.  Praktik  kebudayaan  dan  sosial  (analisis  makro),  yaitu  menjelaskan  segala  hubungan  pemaknaan dalam  teks  yang  telah  dikaitkan  dengan  struktur-struktur  yang  telah  dianalisis  dengan  situasi kontekstualnya.  Kondisi  ( socio-historical )  yang  membentuk  proses  produksi  teks.  Menganalisis konteks sosial (penjelasan).
Fairclough  melihat  adanya  hubungan  dialektika  antara  wacana  dan  praktek  sosial,  dimana  ini adalah  salah  satu  karakteristik  analisis  wacana  kritis  yang  ia  kembangkan.  Adapun  lima  ciri  tersebut antara  lain:  1)  praktik  kewacanaan  berperan  dalam  membentuk  dunia  sosial.  Adanya  perubahan  pada reproduksi  sosial  budaya;  2)  wacana  memiliki  susunan  tersendiri  dimana  ia  bersifat  menetapkan (konstitutif).  Praktik  sosial  saling  berpengaruh  satu  sama  lain  dengan  wacana;  3)  bahasa  ditempatkan pada  konteks  sosial;  4)  praktik  kewacanaan  memiliki  kontribusi  pada  hubungan  kekuasaan;  5)  analisis wacana kritis sebagai pendekatan kritis terhadap perubahan sosial dan memiliki keberpihakan terhadap kelompok-kelompok sosial tertentu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis ( critical discourse analysis )  sebagai  metode  analisis  utama.  Metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan penuturan sifat individu,keadaan, gejala dari  kelompok  tertentu  yang  dapat  diamati (Moleong,  1994) .  Teks  yang  dianalisis  diambil  dari  berbagai percakapan  yang  terjadi  di  media  sosial  Twitter  pada  periode  1  Oktober  -  30  Oktober  2021,  dengan setiap unggahan tweet harus mengikutsertakan hashtag #PercumaLaporPolisi. Seluruh data dikumpulkan dengan  metode  baca  dan  catat.  Peneliti  akan  melakukan  pembacaan  secara  teliti  pada  data  verbal tertulis  (unggahan tweet )  yang  telah  terkumpul.  Setelahnya,  peneliti  akan  melakukan  pencatatan  data
penelitian  yang  berasal  dari  pembacaan  secara  detail.  Sampel  data  (teks)  yang  diambil  menggunakan pendekatan purposive sampling , yakni, data harus diunggah pada periode (1 Oktober - 30 Oktober 2021), memiliki  pengikut  sebanyak  100  orang,  dan  mengunggah tweet bertemakan  polisi  serta  menggunakan tagar #PercumaLaporPolisi.
Peneliti menjadi instrumen penting dalam penelitian analisis wacana kritis. Peneliti memiliki peran sentral  dalam  mengumpulkan  data,  menganalisis  data,  dan  mengubah  fokus  pembahasan  masalah (melihat dalam penelitian kualitatif masalah sangat dinamis). Pengumpulan data menjadi salah satu poin penting dalam penelitian kualitatif melihat proses analisis data telah terjadi pada tahap ini, yang kemudian diikuti analisis  data  komprehensif  dan  penarikan  kesimpulan (Miles  et  al.  2019). Data dianalisis dengan menerjemahkan tanda dan makna pesan verbal, serta unsur wacana di setiap unggahan tweet pengguna Twitter yang berkaitan dengan tagar #PercumaLaporPolisi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  beberapa  strategi framing yang  dilakukan  oleh  para  agen  atau aktivis dalam menyuarakan pendapat mereka melalui tagar #PercumaLaporPolisi di media sosial Twitter. Strategi  yang  digunakan  antara  lain:  (1)  strategi  mendelegitimasi,  (2)  strategi  penganalogian  atau pengandaian,  dan  (3)  strategi  komparasi.  Setiap  strategi  tersebut  berperan  untuk  memperlihatkan ketidakbecusan institusi kepolisian dalam melakukan pelayanan.

## 1.  Strategi Teks dalam Unggahan Tweet Bertagar #PercumaLaporPresiden
Dalam  melakukan framing pada  setiap  teks, aktivis  ataupun  agensi fokus pada  bagaimana teks  dapat  secara  detail  menggambarkan  kebobrokan  institusi  kepolisian.  Para  aktivis  berusaha untuk  merebut  ruang  publik  sebesar-besarnya  dengan  memobilisasi  para  pengguna  Twitter  untuk menceritakan  pengalaman  mereka  ketika  berhadapan  dengan  kepolisian.  Dengan  produsen  teks memiliki  wacana  untuk  menjatuhkan  citra  institusi  kepolisian  melalui  serangkaian  negatif  pada institusi  tersebut.    Menurut Fairclough  (1995) bagaimana  bahasa  disusun  berperan  dalam menghasilkan wacana pada interpretasi teks yang diunggah pada Twitter.

## a.  Strategi Mendelegitimasi
Penipu : Halo kami dari blabla ingin blabla, boleh diinformasikan otp yang barusan dikirimkan? Si pinter : Apaan lu minta-minta kode otp, gue laporin polisi ya ini nomor lu.
Penipu : Yaelah #PercumaLaporPolisi, gue udah dapat sekian M ga pernah tuh ditindak 😋
Teks (1) Unggahan Twitter : Teguh Aprianto / @secgron Detail waktu: 7:37 PM · Oct 8, 2021
Teks  di  atas  menggambarkan  situasi  selayaknya  percakapan  di  suatu  pesan  singkat  atau percakapan  melalui  sambungan  telepon.  Aktivitas  penipuan  melalui  pesan  singkat  ataupun sambungan telepon masih jamak terjadi di Indonesia. Produsen teks mengibaratkan bagaimana tren penipuan  menggunakan  OTP  masih  belum  tersentuh  oleh  hukum,  dengan  oknum  penipu  malah berusaha menantang balik.
Produsen  teks  berusaha  menggambarkan  bagaimana  realitas  penipuan  yang  terjadi  di Indonesia. Berdasarkan data dari Kredibel.co.id, total kerugian sejak 2018 akibat transaksi penipuan telah  mencapai  Rp  305.5  M.  Institusi  kepolisian  dibingkai  bukan  sebagai  tempat  untuk  mencari bantuan ketika tertimpa musibah penipuan.

## b.  Strategi Bentuk Rasa Frustasi
Ini  adalah  foto  Ibunda  dari  Rene  Louis  Conrad,  mahasiswa  ITB  yg  ditembak  oleh  Taruna AKABRI Polisi pasca sebuah pertandingan bola .
Ibunda Rene geram karena polisi tidak serius menangani kasus putranya. Dari sekian pelaku, hny 1 yg diadili. Dari dulu, #percumalaporpolisi

## Teks (2)
Unggahan Twitter : Ody Dwicahyo / @odydc Detail waktu: 6:37 PM · Oct 12, 2021
Teks di atas menjelaskan bagaimana bentuk pelayanan institusi dalam rentang waktu masa lampau.  Jika  ditarik  dari  masa  lalu,  tidak  ada  perubahan  yang  signifikan  dari  layanan  kepolisian kepada  masyarakat  sipil. Framing yang  ingin  disampaikan  pada  teks  ini  adalah  untuk  tidak  terlalu berharap  kepada  institusi  kepolisian  dalam  apapun.  Pelayanan  yang  memberikan  keadilanpun mereka luput dalam melaksanakannya.
Institusi  kepolisian  merupakan  institusi  yang  sudah  lama  aktif  beroperasi  di  Indonesia. Selama  ini  masyarakat  tidak  bisa  terlalu  berharap  dengan  institusi  ini  dalam  apapun,  melihat bagaimana institusi ini terkenal dengan budaya korupsinya. Perbandingan kasus masa lalu dengan produksi  teks  pada  zaman  modern  ini  berusaha  menjelaskan  kasus  yang  masih  belum  berhasil diselesaikan  oleh  institusi  kepolisian.  Secara  tidak  langsung,  pesan frame yang  ingin  disampaikan adalah mustahil dengan lapor kepolisian permasalahannya dapat diselesaikan.

## c.  Strategi Komparasi
Lapor ke Damkar : Kartu ATM saya jatuh ke got pak… Damkar : Otw satu grup Lapor ke Polisi : Tiga Anak Saya Diperkosa pak… Polisi : Bukti2nya mana ????
#Damkar #PercumaLaporPolisi
Teks (3) Unggahan Twitter : AA / @BeckzJr7 Detail waktu: 12:56 PM · Oct 9, 2021
Teks di atas menggambarkan situasi ketika dihadapkan dengan pelayanan dari dua institusi yang  berbeda.  Salah  satu  institusi  fokus  memberikan  pelayanan  terbaik,  institusi  lainnya  malah menghadirkan  rasa  frustasi  dengan  layanan  serta  jawaban  yang  tidak  diharapkan.  Perbandingan layanan ini  menjadi  bentuk framing dari bagaimana  institusi  masing-masing  bekerja,  bak bumi  dan langit.
Rasa  frustasi  ketika  melaporkan  permasalahan  kepolisian  bukan  merupakan  hal  baru.  Selain administrasi yang berbelit - belit, seringkali menambah masalah baru lagi untuk pelapor. Bahkan pelapor kasus  terpaksa  mengeluarkan  sejumlah  dana  untuk  melakukan  pelaporan.  Sehingga  perbandingan menjadi frame yang diutamakan  pada  narasi  teks  yang  diproduksi.  Berbanding  terbalik  dengan institusi satu lagi yang mengutamakan  pelayanan prima kepada publik. Institusi Pemadam Kebakaran hadir dan sigap  dalam  membantu  masyarakat  kapanpun,  dimanapun,  dan  apapun  masalah  yang  dihadapi  oleh publik, bahkan untuk membantu hal apapun yang tergolong sepele.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Media  sosial  menjadi  pilihan  paling  rasional  bagi  masyarakat  sebagai  medium  untuk menyampaikan  aspirasi.  Dengan  salah  satu  pengaruhnya  dalam  memantik  inspirasi  kepada  khalayak luas,  media  sosial  tidak  dapat  dipungkiri  menjadi  salah  satu  sarana  diseminasi  ide  dan  wacana  yang paling ampuh bagi aktivisme digital.
Tagar  #PercumaLaporPolisi  muncul  sebagai  bentuk  aspirasi  kegelisahan  dan  rasa  frustasi masyarakat  kepada  institusi  pengamanan  masyarakat  sipil  ini.  Mereka  yang  seharusnya  memberikan perlindungan dan mengayomi malah memberikan perlakuan yang sewenang-wenang kepada pihak yang seharusnya  mereka  lindungi.  Berdasarkan  hasil  analisis  wacana  kritis,  ada  tiga  strategi  yang  dilakukan para  aktivis  digital  untuk  memperlihatkan  kebobrokan  dari  institusi  kepolisian  ini,  yakni  1)  strategi mendeligitimasi, 2) strategi bentuk rasa frustasi, dan 3) strategi komparasi.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  hanya  fokus  pada  pihak  yang  kontra  saja.  Opini  dari  pihak yang  pro  terhadap  institusi  kepolisian  sebaiknya  juga  diikutsertakan  sehingga  penelitian  ini  mampu merekam narasi wacana masing-masing pemegang kepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA
Benford,  R.  D.,  &  Snow,  D.  A.  (2000).  Framing  processes  and  social  movements:  An  overview  and assessment.
Annual Review of Sociology, 26(1), 611-639 .
https://doi.org/10.1146/annurev.soc.26.1.611
Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action. Information, Communication and Society, 15(5), 739 –768.
Darma, Y. A. (2014). Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif. Refika Aditama. Fairclough, Norman. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press Fairclough,  Norman.  (1995).  Critical  Discourse  Analysis:  The  Critical  Study  of  Language. Harlow: Pearson
Ferree, M. M., Gamson, W. A., Rucht, D., & Gerhards, J. (2002). Shaping abortion discourse: Democracy and the public sphere in Germany and the United States. Cambridge University Press.
Fraser,  N.  (1990).  Rethinking  the  public  sphere:  A  contribution  to  the  critique  of  actually  existing democracy. Social Text , (25/26), 56. https://doi.org/10.2307/466240
Habermas,  J.  (1996).  Between  Facts  and  Norms:  Contributions  to  a  Discourse  Theory  of  Law  and Democracy. Cambridge: Polity Press
Ince, J., Rojas, F., & Davis, C.  A. (2017). The social media response to Black Lives Matter: how Twitter users  interact  with  Black  Lives  Matter  through  hashtag  use. Ethnic  and  Racial  Studie s,  40(11),
1814 –1830. doi:10.1080/01419870.2017.133493
Janks, Hillary. (1997). Critical Discourse Analysis as a Research Tool. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 18(3), 329 –342. doi:10.1080/0159630970180302
McAdam,  D.  1996.  The  Framing  Function  of  Movement  Tactics:  Strategic  Dramaturgy  in  the  American Civil Rights Movement. In Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing  Structures,  and  Cultural  Framings,  edited  by  D.  McAdam,  J.  D.  McCarthy  and  M.  N. Zald, 338 –356. New York: Cambridge University Press . doi:10.1017/CB09780511803987.017.
Miller,  B.  A.  (2000).  Geography  and  social  movements:  Comparing  Antinuclear  activism  in  the  Boston area. University of Minnesota Press.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2013). Qualitative data analysis. SAGE . Moleong, L. J. (1994). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Özerim,  M.  G.,  &  Tolay,  J.  (2020).  Discussing  the populist features  of  anti-refugee discourses  on  social media:  An  Anti-Syrian  hashtag  in  Turkish  Twitter. Journal  of  Refugee  Studies , 34 (1),  204-218. https://doi.org/10.1093/jrs/feaa022
Pitaloka,  H.  A.  (2021).  Analisis  Wacana  Kritis  Dalam  Kicauan  (Tweet)  Twitter  Bertagar 2019GantiPresiden.  Jurnal  Kata  :  Penelitian  tentang  Ilmu  Bahasa  dan  Sastra,  5(1). http://publikasi.lldikti10.id/index.php/kata
Santoso, A. (2012). Studi Bahasa Kritis: Menguak Bahasa Membongkar Kuasa. Mandar Maju .
Sewell Jr., W. H. (2001). Space in Contentious Politics. In Silence and Voice in the Study of Contentious Politics, edited by R. R. Aminzade, J. A. Goldstone, D. McAdam, E. J. Perry, W. H. Sewell Jr., S. Tarrow, and C. Tilly, 51 –88. Cambridge: Cambridge University Press.
Sinpeng,  A.  (2021).  Hashtag  activism:  social  media  and  the  #FreeYouth  protests  in  Thailand. Critical Asian Studies , 53(2), 192 –205. doi:10.1080/14672715.2021.1882866
Snow,  D.  A.,  Rochford,  E.  B.,  Worden,  S.  K.,  &  Benford,  R.  D.  (1986).  Frame  alignment  processes, Micromobilization,  and  movement  participation.  American  Sociological  Review,  51(4),  464. https://doi.org/10.2307/2095581
Statista (2022).
Global digital population as of April 2022. Disadur dari
https ://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/
Xiong,  Y.,  Cho,  M.,  &  Boatwright,  B.  (2019).  Hashtag  activism  and  message  frames  among  social movement  organizations:  Semantic  network  analysis  and  thematic  analysis  of  Twitter  during  the
#MeToo movement. Public Relations Review, 45(1), 10-23 .
https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2018.10.014
Yang,  G.  (2016).  Narrative  agency  in  hashtag  activism:  The  case  of  #BlackLivesMatter. Media  and Communication , 4 (4), 13-17. https://doi.org/10.17645/mac.v4i4.692