Perlindungan  Warga  Negara  Terhadap  Perbuatan  Melawan  Hukum  Pemerintah Melalui Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara
Delfina Gusman a , Anton Rosari b , Arya Putra Rizal Pratama c
a. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, email: vivin.nissa@yahoo.com
b. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, email: antonrosari75@gmail.com
c. Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, email: aryarizal.pr@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 02-11-2021
Revised     : 10-11-2021 Accepted : 17-11-2021 Published  : 30-11-2021

## Keywords:
Compensation
State Administration Court Decisions Non-Litigation Dispute Court Reinforcement State  administration  dispute,  one  base  from  the  state  administration decision, that law subject prejudice have cause big harmful with society if dispute resolution very long and unefficient. This is also ruin as good will of law justice in middle of public as for social image. This is about good  topic  to  discuss  by  law  practicion,  law  academic  or  expert  and society as for sovereignty dominate, that the cause people are got court decision  in  kracht  but  always  wit  social-economy  charge  after  asking about State Administration Court implementation a court decision. Last result  of  the  research  by  law  theorical  it  can  be  recommendation  to goverment  to  change  regulation  that  affection  with  compensation punishment  after  state  administration  law  desicion  to  give  with  law subject and also find other solution for settle a dispute in non-litigation with  goverment  princple  of  law  or  good  govermental.  And  also  law practitioners  to  overcome  to  reinforcement  in  court.This  research  with dotcrinal  research  by  library  research  and  statue  approach.  The characteristic of law research a prescription that a analyzing law statue and  law  material  by  electronic  or  book  and  tell  about  solution  against this law problem. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 02-11-2021
Direvisi      : 10-11-2021 Disetujui : 17-11-2021 Diterbitkan : 30-11-2021

## Kata Kunci:
Ganti Rugi
Keputusan TUN Sengketa diluar Peradilan Penguatan  Peradilan Sengketa  Tata  Usaha  Negara,  yang  berpangkal  dari  dikeluarkannya keputusan  tata  usaha  negara,  yang  bersifat  merugikan  subjek  hukum dapat  mengakibatkan  kerugian  yang  besar  diderita  oleh  masyarakat apabila  penyelesaian  sengketa  berlarut-larut  dan  berbelit-belit,  hal  ini juga  dapat  mencoreng  kewibawaan  hukum  di  tengah  masyarakat sebagai  pranata  sosial.  Hal  ini  merupakan  topik  hangat  yang diperbincangkan  oleh  praktisi,  akademisi  hukum  dan  masyarakat, disebabkan    masyarakat  yang  telah  memperoleh  putusan  pengadilan yang  in  kracht  tetap  terbebani  oleh  beban    sosio-ekonomi  yang dikeluarkan  akibat  meminta  Pejabat  TUN  melaksanakan  Putusan Peradilan..  Hasil  akhir  dari  penelitian  adalah  secara  teoritis  dapat menjadi rekomendasi  pemerintah mengubah aturan hukum yang terkait dengan  gantirugi  akibat  keputusan  tata  usaha    negara  yang  dikenakan bagi  subjek  hukum  serta  mencarikan  solusi  lain  untuk  menyelesaikan sengketa  di  luar  peradilan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  tata pemerintahan    yang  baik.  Dan  bagi  praktisi  hukum    mengupayakan penguatan kelembagaan peradilan. Penelitian ini merupakan hukum
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
normatif  yuridis  (  doctrinal  research)  yaitu  penelitian  melalui kepustakaan  (library  research)  dan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan  (statue  research).  Sifat  penelitian  yaitu  preskriptif    yaitu menganalisa  peraturan  perundang-undangan  hukum,  bahan  hukum tertulis  baik  cetak  ataupun  elektronik  dan  memberikan  solusi  terhadap permasalahan tersebut.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  tengah  berusaha  meningkatkan  kesejahteraan  bagi seluruh  warganya  dalam  segala  bidang.  Kesejahteraan  itu  hanya  dapat  dicapai  dengan melakukan  aktivitas-aktivitas  pembangunan  di  segala  bidang.  Dalam  melaksanakan pembangunan  yang  multi  kompleks  sifatnya  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  aparatur pemerintah  memainkan  peranan  yang  sangat  besar.  Konsekuensi  negatif  atas  pemerintah tersebut  adalah  munculnya  sejumlah  penyimpangan-penyimpangan  seperti  korupsi, penyalahgunaan  kewenangan (  detournement  de  pouvoir  ) ,  pelampauan  batas  kekuasaan (  exces  de  pouvoir  ) ,  sewenang-wenang (  willekeur  ) dan  sebagainya.  Penyimpangan- penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  aparat  pemerintah  itu  tidak  mungkin  dibiarkan  begitu saja.
Negara  dalam  hal  ini  diwakili  pemerintah  sebagai  organnya  memiliki  sifat  yang dualistis dalam melakukan perbuatan hukum  yaitu perbuatan hukum  dalam lapangan hukum publik dan perbuatan hukum dalam lapangan hukum privat. Perbuatan hukum dalam lapangan hukum publik adalah perbuatan yang didasarkan pada wewenang khusus atau istimewa, atau dengan  kata  lain  yang  hanya  dimiliki  oleh  fungsionaris  tertentu 1 .  Misalnya  :  mengeluarkan keputusan  tata  usaha  negara,  izin-izin,  penetapan-penetapan.  Perbuatan  hukum  dalam lapangan hukum privat adalah perbuatan  yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya : mengadakan kontrak, jual beli, sewa menyewa.
Philipus  M.Hadjon  berpendapat  badan-badan  atau  para  pejabat  tata  usaha  negara bertindak melalui dua macam peranan ( roles) , yakni : 2
1. Selaku  pelaku  hukum  publik (public  actor) yang  menjalankan  kekuasaan  publik, yang  dijelmakan  dalam  kualitas  penguasa  seperti  halnya  badan  tata  usaha  negara dan berbagai jabatan yang diserahi wewenang penggunaan kekuasaan publik
1 Indroharto, Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,(  Jakarta,  CV.  Mulia Sari, 1991) : 233
2 Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , (1994) : 167
2. Selaku  pelaku  hukum  keperdataan (civil  actor) yang  melakukan  berbagai perbuatan  hukum  keperdataan,  seperti  mengikat  perjanjian  jual  beli,  sewa menyewa,
pemborongan  dan  sebagainya,  yang  dijelmakan  dalam  kualitas  badan  hukum

## (rechtspersoon)
Pasal  1365  KUHPerdata  tidak  membedakan  apakah  perbuatan  melawan    hukum dilakukan  oleh  perseorangan  atau  penguasa.  Ketentuan  perundang-undangan  mengenai perbuatan  melawan  hukum  sekaligus  berlaku  bagi  penguasa  dan  rakyat.  Apabila  penguasa melakukan perbuatan melawan hukum, maka ia seperti orang biasa bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkannya.
Pada  hakikatnya,  perbuatan  melawan    hukum  yang  dilakukan  oleh  pemerintah bertalian  serta  dengan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Sebelum  terbentuknya  PTUN,  maka untuk  menangani  masalah  atau  perkara  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh pemerintah  diserahkan  kepada  Peradilan  Umum,  yaitu  kompetensi  hakim  perdata.  Adapun dasar wewenang hakim perdata untuk memeriksa perkara tersebut adalah Pasal 2 Rechterlijke Organisatie ( R.O) dalam hubungannya dengan Pasal 24 UUD negara RI 1945. Pasal 2 R.O tersebut  memuat  ketentuan,  yaitu  : 3 pemeriksaan  dan  keputusan  mengenai  segala  sengketa tentang  hak  milik  tersebut,  tentang  tagihan-tagihan  utang  atau  hak-hak  keperdataan  dan pemeriksaan  dari  segala  jenis  pidana  yang  ditetapkan  secara  sah,  semata-mata  ditugaskan pada  kekuasaan  kehakiman,  menurut  pembagian  wilayah  dan  cara  yang  ditentukan  dalam reglemen  ini.  Namun,  setelah  lahirnya  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  wewenang  hakim  perdata  mulai  dibatasi.  Tidak  semua perbuatan melawan hukum pemerintah menjadi wewenang Peradilan Umum, melainkan juga wewenang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Dewasa  ini,  perlindungan  hukum  terhadap masyarakat atas perbuatan penguasa dapat dilakukan melalui 3 ( tiga) badan, yaitu : 4
1. Badan Tata Usaha Negara, dengan melalui upaya administratif
2. Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  berdasarkan  Undang-undang  nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN)
3. Peradilan  Umum,  melalui  Pasal  1365  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)
3 Ibid, Hlm.57
4 Soerjono ,  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang  Dilakukan  oleh  Penguasa  dan  Masalah  Ganti  Rugi ,  (dalam  MA, 1993) :.41
Kenyataannya,  perbuatan  melawan  hukum  oleh  pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) tidak  begitu  terdengar  kasusnya  di  masyarakat,  padahal  masalah  ini  banyak terjadi,  misalnya:  pemerintah  mengeluarkan  keputusan  di  bidang  keperdataan  untuk mengadakan  pelebaran  jalan  sehingga  tanah  masyarakat  yang  terkena  kadang-kadang  tidak diberi  ganti  rugi  yang  layak,  mengeluarkan  keputusan  mengadakan  perjanjian  pemborongan dengan  pihak  asing  yang  akan  merugikan  kontraktor  domestik  serta  penerbitan  sertifikat ganda  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional.  Perbuatan  melawan  hukum  oleh  pemerintah  juga dapat dilihat dari segi hukum publiknya yaitu pemerintah tidak melaksanakan putusan hakim Pengadilan Tata.
Usaha  Negara  yang  akibat  tidak  terlaksananya  putusan  tersebut  dapat  menimbulkan kerugian. 5 Hal yang dijelaskan ini merupakan awal sengketa tata usaha negara, pada dasarnya sengketa tata usaha negara tersebut dapat dihindari apabila pemerintah memperhatikan aspek legalitas sebuah putusan Tata Usaha Negara dan aspek sosiologis dan ekonomis yang diderita masyarakat akibat dikeluarkannya putusan tersebut. Tetapi pemerintah hanya memperhatikan aspek kewenangan (formalitas) sehingga secara materil putusan pemerintah itu sumbang atau tidak fair di mata masyarakat.
Keberadaan  PTUN  di  dalam  khasanah  Hukum  Indonesia  semenjak  tahun  1991 menjadi perdebatan masyarakat apakah peradilan dapat memberikan keadilan ditengah-tengah masyarakat  atau  malah  menimbulkan  persoalan-persoalan  hukum  baru  akibat  tidak dilaksanakannya  putusan  ganti  rugi  keperdataan  dan  beban  sosial  ekonomi  yang  diderita masyarakat akibat penyelesaian konflik yang  berbelit-belit.
Menurut  teori  memang  tampak  mudah  menyelesaikan  perkara  ganti  rugi  akibat perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, namun praktiknya sering terjadi perkara ini tidak pernah  sampai  gugatan  maupun  putusannya  di  persidangan.  Salah  satu  penyebabnya  adalah masih  awamnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap  perbuatan  melawan  hukum  pemerintah, misalnya: kemanakah mereka akan mengajukan gugatan ganti ruginya, tata cara mengajukan ganti  rugi  atau  rasa  takut  dalam  diri  masyarakat  tersebut  mengenai  anggapan  bisakah pemerintah  digugat  dan  tidak  menimbulkan  konsekuensikah  terhadap  mereka.  Pendapat seperti inilah yang perlu dihilangkan dari pemikiran masyarakat, bahwa Indonesia merupakan negara  hukum  berarti  dalam  penegakan  hukum  pemerintah  tidak  bisa  dikecualikan  dari hukum  yang  berlaku.  Alasan  lainnya,  yaitu    masih  sulit  membedakan  mana  yang  menjadi
5 Johanes Usnufan, Perbuatan Pemerintah yang Dapat Digugat , (Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002) : 13
wewenang  Peradilan  Umum  atau  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  (PTUN).  Namun kenyataannya, memang sulit membedakan atau memisahkan mengenai kewenangan Peradilan Umum  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  terhadap  perbuatan  melawan  hukum  pemerintah, bahkan  bagi  orang  yang  mendalami  ilmu  hukumpun  masih  banyak  ragu-ragu  atau  tidak mengetahui  tentang hal ini.
Secara  teoritis,  permasalahan  keraguan  kompetensi  pengadilan  bukanlah  hal  yang sulit,  karena  salah  satu  solusinya  adalah  setiap  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan oleh  pemerintah  dulu  ke  PTUN.  Pada  PTUN  dikenal  adanya  suatu  proses  yang  dilalui sebelum  pokok  sengketa  diperiksa  di  pengadilan,  proses  tersebut  dinamakan dismissal procedure. 6 Dismissal  procedure merupakan  kekhususan  dalam  Hukum  Acara  Peradilan Administrasi yang salah satu kegiatannya adalah memeriksa kewenangan pengadilan terhadap gugatan  yang  diajukan.  Pemeriksaan dismissal dilakukan  secara  singkat  oleh  Ketua Pengadilan  sebelum  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  pokok  sengketa  ditunjuk. 7 Anehnya, meskipun  telah  ada dismissal  procedure pada  PTUN,  tetap  ada  gugatan  ganti  rugi  akibat perbuatan  melawan  hukum  pemerintah  yang  tidak  diterima  ( N.O )  di  persidangan,  dengan alasan  bukan  kewenangan  PTUN.  Masalah  inilah  yang  perlu  dicari  penyebabnya,  mungkin saja salah satu penyebabnya panitera dan hakim yang memeriksanya kurang paham atau ada unsur  politis.  Oleh  karena  itu,  tidak  dapat  disalahkan  masyarakatnya  bila  gugatannya  selalu ditolak dan tidak diterima oleh Peradilan Umum atau PTUN, dengan dalih oleh peradilan itu tidak dimiliki kompetensi atau kewenangan atas gugatan tersebut.
Hal  ini  merupakan  masalah  yang  sangat  penting  dan  perlu  ditelusuri  lebih  lanjut, karena perbuatan melawan hukum oleh pemerintah ini telah sering ditemui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila dibiarkan saja mungkin masyarakat akan selalu menderita kerugian,  karena  gugatan  ganti  rugi  yang  diajukan  tidak  akan  pernah  memihak  kepada masyarakat,  sehingga  tujuan  hukum  untuk  menciptakan  keadilan  dalam  masyarakat  tidak akan  tercapai.  Hal  lain  yang  terasa  tidak  adil  dapat  dilihat  pada  putusan  PTUN  mengenai besarnya ganti rugi, sebagaimana yang terdapat dalam PP No.43 Tahun 1991 yang mengatur tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
6 SF.Marbun, Peradilan Adminstrasi  Negara dan Upaya Administratif di Indonesia , (Press Yogyakarta, 2003) : 203
7 Lihat  Pasal  62  ayat  1  huruf  a  UU  Nomor  5  Tahun  1986 Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1986 Nomor 77
Kasus-  kasus 8 yang  mencuat  di  permukaan  yang  membutuhkan  perlindungan  hukum kepada    masyarakat  misalnya  Kasus  Pengadan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Umum  Pelebaran Jalan  Baypas  Koto  tangah,  pada  Mei  2013,  Kasus  Pemberhentian  Wali  Nagari  tahun  2018, Beberapa kasus sengketa kepegawaian di Pengadialan Negeri Batusangkar tahun 2014, akibat perbuatan  Nikah  Siri,  Kasus  Drop  Out  Mahasiswa  Unand  tahun  2021.  Kasus  ini membutuhkan perhatian kami sebagai peneliti karena sangat spesifik dan dapat menjadi efek gunung  es  apabila  tidak  ditindaklanjuti  di  lapangan,  apalagi  kasus  tersebut  banyak menimbulkan perhatian masyarakat sehingga secara teori bila tidak terselesaikan secara baik akan  mengakibatkan  tercorengnya  supremasi  hukum  yang  menjadi  idaman  warga.  Beberapa kelemahan  efektifitas  pelaksanaan  Putusan  TUN    yang in  kracht adalah  enggannya  pejabat tata  usaha  negara,  melaksanakan  putusan  tersebut  dan  berbelit-belitnya  meminta  ganti  rugi kepada pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan karena terkait dengan keuangan negara dan  keuangan  daerah  yang  akan  mendanai  ganti  rugi  perdata,  sebagaimana  diatur  PP  No.43 Tahun 1991 yang mengatur tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga masyarakat tetap berada pada posisi yang lemah seacara hukum walaupun mereka telah memang di atas lembaran vonis peradilan.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  tujuan  khusus  penelitian  adalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan kewenangan peradilan tentang gugatan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum pemerintah ?
2. Bagaimana efektifitas pelaksanaan putusan in kracht terhadap  ganti rugi terhadap perbuatan  melawan  hukum  pemerintah  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Padang?
3. Bagaimana resolusi konflik Tata  Usaha Negara melalui jalur penyelesaian di Luar Peradilan ?
4. Bagaimana  jenis    beban  sosial  ekonomi  yang  diderita  masyarakat  akibat  tidak dilaksanakannya Putusan TUN yang in kracht ?
8 Sumber data,  Peradilan Tata Usaha Negara kota Padang, data diambil dari papan pengumuman di Front office, April 2021.

## PENGATURAN  KEWENANGAN  PERADILAN  TENTANG  GUGATAN  GANTI RUGI TERHADAP PERBUATAN  MELAWAN  HUKUM PEMERINTAH
Pengaturan  kewenangan  peradilan  tentang  gugatan  ganti  rugi  terhadap  perbuatan melawan  hukum  pemerintah  diatur  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1991 tentang  ganti rugi  dan tata cara pelaksanaannya  peradilan tata usaha negara 9 . Pengaturan ini mengatur  mengenai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  tata  usaha  negara dalam  putusan  peradilan  yang  berisikan  substansi  mengenai  beban  ganti  rugi.  Kewenangan peradilan dalam melaksanakan kewajiban terhadap salinan putusan yang berisi ganti rugi akan dikirimkan pula ke Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan jangka waktu membayar 3 (tiga)  hari  setelah  putusan  memiliki  hukum  tetap 10 .  Sebagaimana  diketahui  bahwa  apabila salinan putusan peradilan tentang ganti rugi kepada badan atau pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan  kewajiban  hukumnya  maka,  pembayaran  ganti  rugi  akan  dilaksanakan  dalam tahun anggaran berikutnya yang dibebankan oleh keuangan badan itu sendiri 11 .
Kewenangan  peradilan  tata  usaha  negara  dalam  permohonan  ganti  rugi  atas  gugatan yang  menjadi  bagian  dari  pengawasan  terhadap  putusan  tata  usaha  negara  yang  telah berhukum  tetap.  Bahwa  dengan  melampirkan  putusan  Pengadilan,  ketua  pengadilan  Tata Usaha  Negara  setempat  atas  permohonan  berhak  mengajukan  penyedia  dana  kepada menteri 12 .  Secara  ketentuan  hukum  terhadap  tata  cara  ganti  rugi  bahwa,  ini  menjadi  acuan berdasarkan pada tata cara pembayaran  ganti rugi diatur oleh menteri  keuangan dan menteri dalam negeri 13 .Analisa penulis bahwa dengan adanya kewenangan peradilan tata usaha negara yang  mengatur  mengenai  pengaturan  peradilan  terhadap  gugatan  ganti  rugi  menjadi  bagian dari  peran  dan  fungsi  peradilan  administrasi  sebagai  lembaga  kontrol  yuridis  terhadap tindakan pemerintah 14 .
Upaya  administrasi  yang  terdapat  pada  kewenangan  peradilan  tata  usaha  negara  suatu pengawasan terhadap hukum dalam penegakan administrasi apabila pihak penggugat ( society )
9 Ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara
10 Ketentuan  pada  Pasal  120  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara
11 Ketentuan pada Pasal 8 dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991Tentang  Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara
12 R. Wiyono, Oktober , “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”,:”Ganti Rugi”, (Jakarta, Sinar Grafika: Cetakan Ketiga, 2016) : 16
13 Pasal  4  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1991  Tentang  Ganti  Rugi  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Pada Peradilan Tata Usaha Negara
14 Maftuh Effendi , “Tuntutan Ganti Rugi Pada Peradilan Administrasi”, Jurnal Hukum, Volume XV, No.4, (2010) : 15
merasa  keberatan  atas  tindakan  keputusan  tata  usaha  negara  yang  mengakibatkan  suatu kerugian  setelah  keluar  atas  kebijakan  administrasi  yang  mencakup  kepentingan  umum. Sebagaimana gugatan ganti rugi yang telah bersifat in kracht maka upaya ganti rugi menjadi suatu  kewajiban  peradilan  terhadap  tindakan  pengendalian  secara  konstitusional.  Pengaturan kewenangan  oleh  peradilan  tata  usaha  negara  telah  ditentukan  berdasarkan  pada penyelenggaraan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan 15 .  Sejatinya  pengaturan kewenangan  peradilan  ini  menjadi  suatu  benteng  keadilan  yang  berhubungan  terhadap sengketa  individu  dengan  pejabat  atau  negara  dalam  menentukan  suatu  kebijakan  yang berlaku secara umum terutama pemenuhan gugatan ganti rugi yang telah tetap pada hukum.
Tuntutan ganti rugi yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa hakikatnya tuntutan  tambahan  yang  akan  dikabulkan  setelah  adanya  tuntutan  pokok.  Artinya  tuntutan ganti  rugi  ini  merupakan  suatu  kerugian  materiil  yang  dialami  oleh  pihak privat kepada Pejabat atau Badan TUN yang bersifat tuntutan tambahan. Objek dari sengketa gugatan TUN fokus  pada  kebijakan  yang  mengakibatkan  kerugian  pada  kepentingan  penggugat  secara sepihak.  Gugatan  TUN  ialah  untuk  membatalkan  KTUN,  sementara  gugatan  secara  perdata untuk  memperoleh  ganti  kerugian 16 .  Kewajiban  atas  kewenangan  pengadilan  TUN  hanya membantu  untuk  proses  permintaan  pelaksanaan  putusan  Pengadilan  yang  diajukan  oleh pihak  yang  bersangkutan  kepada  Badan  Tata  Usaha  Negara  dalam  jangka  waktu  paling lambat 30 (tiga puluh) hari 17 . Secara implisit terhadap tuntutan ganti rugi kepada Pejabat atau Badan TUN menjadi suatu kewenangan negara atau daerah yang telah dibiayai oleh anggaran pendapatan  dan  belanja  negara  atau  daerah 18 .  Dengan  begitu  kewenangan  terhadap  gugatan ganti  rugi  merupakan  suatu  kewajiban  pengadilan  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan yang berdasarkan pada prinsip rechstaats.
15 Ketentuan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
16 Bagus Oktafian Abrianto dkk, “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”, Jurnal Hukum. Vol.11, No. 1, (2020) : 12
17 Ketentuan pada Pasal 7 ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang  Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.
18 Ketentuan  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  133  Tahun  2018 tentang  Penyelesaian  Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

## EFEKTIFITAS  PELAKSANAAN  PUTUSAN IN  KRACHT PADA  GANTI  RUGI TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG DAN MEDAN
Putusan  Tata  Usaha  Negara  memberikan  suatu  perlindungan  kepada  warga  negara dalam  mencapai  suatu  keadilan  dan  kepastian  hukum  terhadap  kerugian-kerugian  setelah keluarnya keputusan tata usaha negara. Penyelesaian sengketa antara individu ( privat ) dengan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara dapat tercipta melalui Peradilan TUN untuk mencapai suatu keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memberikan pengayoman kepada  masyarakat 19 .  Secara  dampak  dari  putusan  tata  usaha  negara  yang  telah in  kracht maka  masing-masing  pihak  harus  melaksanakan  dan  ketika  tergugat  tidak  melaksanakan kewajiban, maka putusan tersebahut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi 20 . Secara analisis hukum  bahwa  putusan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  maka  bagi  siapapun ( erga  omnes ),  dalam  arti  putusan  tersebut  wajib  untuk  dilaksanakan  baik  oleh  penggugat maupun  tergugat 21 .  Pencari  keadilan  berharap  hasil  putusan  yang  telah  memiliki  kekuatan hukum tetap agar dapat memiliki dampak bagi para pihak yang bersengketa dan tidak hanya sebatas diatas kertas saja. Dalam putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terdapat pada  kekuatan  pembuktian,  mengikat,  dan  eksekutorial.  Dalam  substansi  pada  kekuatan mengikat  bahwa 22 :  yang  dimaksud  dengan  kekuatan  mengikat  dari  putusan  Hakim  adalah kekuatan  hukum  yang  diberikan  kepada  suatu  putusan  Hakim  bahwa  putusan  tersebut mengikat yang berkepentingan untuk menaati atau melaksanakan.
Secara  kepentingan  dalam  kekuatan  mengikat  pada  putusan  TUN  bahwa  terdapatnya pihak-pihak yaitu hak penggugat selaku korban dengan kewajiban tergugat selaku pihak yang merugikan.  Pelaksanaan  putusan in  kracht dari  pengadilan  tata  usaha  negara  secara  hukum mengalami  suatu  hambatan  secara  implikasi  terhadap  efektivitas  dalam  eksekusi  suatu putusan  tersebut.  Faktor  ini  diakibatkan  pihak  tergugat  yang  memiliki  posisi  kuat  sebagai badan  atau  pejabat  yang  mengeluarkan  putusan  tata  usaha  negara  secara  sewenang-wenang melakukan  tindakan  yang  mengindahkan  dalam  pembayaran  ganti  rugi  yang  berdasarkan
19 Ketentuan pada Meningbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
20 IdaAyu  Rara  Dwi  Maharani  dan  Putu  Tuni  Cakabawa  Landra,  “Implikasi  Hukum  Pengaturan  Eksekusi Putusan  PTUN  Dalam  UU  PTUN  Terhadap  Efektivitas  Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara”, Jurnal Hukum, (2020) : 14
21 Ibid,. Ida Ayu Rara Dwi Maharani dan Putu Tuni Cakabawa Landra, “Implikasi Hukum Pengaturan Eksekusi Putusan PTUN Dalam UU PTUN Terhadap Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
22 Op.Cit ,. R.Wiyono, “Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”,200
putusan  yang  memiliki  hukum  tetap.  Namun  secara  pengaturan  bahwa  “ pejabat  tata  usaha negara yang karena kesalahan atau kelalaian mengakibatkan negara harus membayar ganti rugi, dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  17  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 1991” 23 . Pendapat  penulis  bahwa  dengan  adanya  ketentuan  melalui  peraturan  menteri keuangan  mengenai  pembayaran  ganti  rugi  yang  diatur  melalui  PP  bahwa  ketentuan  tidak terlalu  konkrit  dan  hanya  memiliki  alasan  dapat  dibayar  pada  penentuan  anggaran  dari keuangan daerah atau negara di tahun selanjutnya apabila tidak terbayarkan 24 .
Efektivitas  terhadap  putusan  pengadilan  TUN  yang  telah in  kracht secara  lapangan belum  tentu  dapat  terlaksana  dengan  baik  apabila  partisipasi  tergugat  minim.  Seharusnya ketua  pengadilan  memiliki  andil  besar  untuk  mengawasi  eksekusi  putusan  di  wilayah hukumnya 25 .  Maksudnya  adalah  ini  menjadi  langkah  pengawasan  terhadap  perlindungan hukum  pada  warga  negara  dalam  menegakkan  keadilan  secara  perkara  administrasi  yang secara  nyatanya  telah  mengalami  suatu  kerugian  terhadap  kepentingannya  tersebut.  Dalam pengaturan  untuk  melaksanakan  putusan  dari  Pengadilan  TUN  dapat  diumumkan  melalui media massa cetak dan apabila tidak secara patuh terhadap pelaksanaan putusan oleh Pejabat TUN  maka  pengadilan  mengajukan  ketidakpatuhan  kepada  Presiden  selaku  pemegang kekuasaan tinggi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai fungsi pengawasan 26 .  Berikut kurung  waktu  2  (dua)  tahun  dari  2018-2020  terhadap  gugatan  ke  PTUN  akibat  perbuatan melawan hukum pemerintah pada tabel dibawah ini 27 :
23 Pasal  5  ayat  (1)  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  1129/KMK.01/1991  tentang  Tata  Cara  Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara
24 Ketentuan  pada  Pasal  8  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1991  tentang  Ganti  Rugi  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Peradilan Tata Usaha Negara
25 Delfina Gusman , “Efektivitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap”, Jurnal Hukum, MMH, Jilid 39, No.3, (2010)
26 Muhamad  Yasin,  Agustus  2013,  “Masalah  Eksekusi  PaksaPutusan  PTUN”,:  „Kenegaraan”,Artikel, Hukumonline, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5206db0fe239e/masalah-eksekusi-paksa- putusan-ptun/,
27 Perkara PTUN 2018-2020 Teregisrasidi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ptunpadang/tahunjenis/putus/tahun/2020/pag e/2.html,

## Tabel 1
Gugatan yang diajukan Akibat Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Tahun 2018 S/D 2020 Di PTUN Padang
Tahun  Dikalbulkan  Ditolak/Ditolak
untuk selebihnya Tidak Diterima Damai  Cabut  Gugur  Jumlah 2018 4 1 4 3 12 2019 10 4 5 1 20 2020 8 2 11 1 22
Dapat  digambarkan  melalui  tabel  yang  berisikan  jumlah  gugatan-gugatan  yang  telah diajukan  hingga  diputus  bahwa  perkara  dari  2018  s/d  2020  sebanyak  54  perkara.  Penulis melihat  bahwa  dominasi  dari  perkara-perkara  yang  diajukan  oleh  masyarakat  selaku  pihak perdata  pada  sengketa  Pertanahan  dan  Kepegawaian.  Namun  dari  perkara  PTUN  yang diajukan oleh pihak perdata selaku masyarakat yang ditolak mayoritas belum memahami dari ketentuan  pada  Pasal  6  dengan  ketentuan  kewenangan  absolut 28 .  Tetapi,  pelaksanaan  dalam putusan in  kracht PTUN  mengalami  suatu  penurunan  yang  difaktori  oleh  putusan  yang dikalbukan  pada  tahun  2019  ke  2020  mengalami  penurunan  dengan  selisih  2  putusan dikalbulkan  tersebut.  Namun,  secara  keadaan  lapangan  bahwa  untuk  pelaksanaan  suatu perkara  yang  telah  dikalbulkan  hingga  mendapatkan  status in  kracht mengalami  suatu hambatan  karena  masih  mengambang,  ketidakpastian  dalam  pembebanan  uang  paksa,  serta masalah terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang beresiko pada tindak bias 29 . Penulis telah melakukan  pengumpulan  secara  nilai  bahwa  persetanse  tertinggi  pada  perkara  PTUN  yang telah  diajukan  oleh  pihak  masyarakat  ( privat )  lebih  banyak  bersifat  pelaksanaan  substansial dalam arti proses pelaksanaan tersebut hanya berfokus pada hukum acara tersebut.
28 Ketentuan pada Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986
29 Nico  Utama  Handoko  dan  Anna  Erliyana,  “  Kekuatan  Eksekutorial  Putusan  Dan  Implikasi  Dalam Pelaksanaan” , jurnal.Hukum, Vol.06,Nomor 02, (2021) : 3

## RESOLUSI KONFLIK TATA USAHA NEGARA MELALUI JALUR PENYELESAIAN DI LUAR PERADILAN
Permasalahan  yang  mengakibatkan  suatu  kerugian  baik  terhadap  aspek  sosial  dan ekonomi terhadap penggugat  yang telah mendapatkan putusan in kracht dari pengadilan tata usaha negara sering terjadi diakibatkan pejabat atau badan TUN memiliki kekuatan yang kuat sebagai  penyelenggara  pemerintahan  baik  daerah  ataupun  negara.  Penyelesaian  perkara hukum  melalui  di  luar  peradilan  sering  dilakukan  bagi  perkara  bisnis  yang  mengarah  pada keperdataan.  Perkara  yang  sering  selesaikan  melalui  luar  peradilan  perkara  non-litigasi dimana  proses  penyelesaian  di  luar  peradilan  umum.  Resolusi  konflik  hukum  antara  para pihak yang berpekara terhadap kasus sengketa tata usaha negara belum diatur secara eksplisit oleh  peraturan  perundang-undangan.  Namun  seperti  di  luar  peradilan  umum  seperti penanganan  kasus  bisnis  dapat  dilakukan  secara  arbritrase.  Peradila  arbritrase  adalah  cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa 30 .
Sengketa  Tata  Usaha  Negara  tentu  memiliki  suatu  perbedaan  antara  kasus  hukum pidana  ataupun  perdata.  Dimana  sengketa  TUN  ini  memiliki  hubungan  secara  keperdataan dan  administrasi  yang  menjadi  suatu  konflik  antar  kepentingan  yang  berbeda.  Posisi penggugat  adalah  pihak  secara  personal  yang  dimana  hak  keperdataannya  terganggu  karena pelaksanaan  administrasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Sifat  dari  putusan  Pejabat  atau Badan  TUN  adalah  konkret,  individual,  dan  final  yang  menimbulkan  akibat  bagi  seseorang
30 Tri Jata Ayu Pramesti, Juli 2020,” Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”,Artikel, Hukumonline,https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif- penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/,
atau badan hukum perdata 31 .  Aturan hukum terhadap penyelesaian sengketa Keputusan TUN di  Indonesia  belum  mengatur  penyelesaian  melalui  di  luar  peradilan  TUN.  Hal  ini berpengaruh pada sifat dari keputusan yang jatuh oleh Pejabat atau Badan TUN adalah 32 :
i. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ii. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
iii. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
iv. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
v. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;dan vi. Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  baik  di  pusat  maupun  di  daerah  mengenai hasil pemilihan umum.
Kesulitan  dalam  penerapan  terhadap  resolusi  penyelesaian  konflik  antara  para  pihak dalam kasus sengketa TUN adalah tidak mengatur ketentuan tentang perdamaian seperti yang terdapat  di  ketentuan  acara  perdata.  Alasan  perlu  adanya  perubahan  penyelesaian  konflik sengketa TUN melalui di luar peradilan adalah tidak adanya suatu lembaga eksekutorial yang mengakibatkan  posisi  masyarakat  terbilang  masih  lemah  di  depan  hukum.  Lembaga eksekutorial ini merupakan suatu lembaga yang bersifat special for this purpose to solving a administration dispute untuk melakukan tindakan lebih lanjut terhadap pemenuhan kewajiban pejabat  atau  badan  tata  usaha  negara  mengenai  keputusan  TUN  yang  merugikan  beberapa pihak  secara  perdata.  Menurut  penulis  bahwa  gugatan  ganti  rugi  yang  telah  mendapatkan putusan in  kracht tidak  semata-mata  hukuman  pokok  melainkan  hukuman  tambahan sebagaimana objeknya adalah mencabut keputusan TUN yang disengketakan saja. Akibatnya adalah  bahwa  penegakan  hukum  di  Indonesia  tidak  berprinsip  pada rule  of  law melainkan equality  before  the  law sebagaimana  diatur  pada  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945 33 .  Namun, meskipun tergugat memiliki kewajiban dalam melaksanakan putusan yang telah diputus oleh pengadilan TUN untuk memulihkan hak penggugat sebagai pihak yang rugikan artinya tidak secara tetap melaksanakan apa yang sesuai dengan putusan pengadilan TUN yang bersifat in kracht. Dengan  hal  ini  masih  ada  pertimbangan-pertimbangan  dari  tergugat  untuk
31 Sovia  Hasanah,  Oktober  2016,  “  Alur  Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara”,artikel,  hukumonline, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt581327c457099/alur-penyelesaian-sengketa-tata-usaha- negara/#_ftn18,
32 Ibid, . Sovia Hasanah , Oktober 2016, “ Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.
33 Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam  hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
melaksanakan  kewajiban  sesuai  dengan  keadaan  keuangan  daerah  (APBD)  atau  negara (APBN) serta mengukur tingkat kerugian yang dialami oleh penggugat tersebut.
Jika melihat dari proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di Jerman dalam pemenuhan  tuntutan  ganti  rugi  dapat  diproses  melalui  peradilan  umum  (perdata) 34 .  Apabila dapat adopsi penerapan penyelesaian tuntutan ganti rugi terhadap putusan Pengadilan TUN di Indonesia  maka,  ini  menjadi  suatu  alternatif  terhadap  kepastian  hukum  dalam  penyelesaian sengketa  TUN  dan  mampu  dilaksanakan  oleh  tergugat  selaku  pihak  yang  telah  menerbitkan keputusan  TUN  yang  mengakibatkan  kerugian  penggugat.  Secara  konstitusi  bahwa  “ setiap warga  negara  berhak  mendapatkan  perlindungan,  jaminan  dan  kepastian  hukum  yang semestian  dimata  hukum ” 35 .  Pada  ketentuan  Pasal  115  UU  Nomor  5  Tahun  1986  mengenai putusan  Pengadilan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  seharusnya  perlu  adanya penambahan  ayat  dengan  dilakukan  perubahan  perundang-undang  tersebut  mengenai “ penyelesaian  sengketa  TUN  melalui  di  luar  peradilan  TUN ”.  Penulis  menganalisis  untuk menciptakan  dasar  hukum  ( legal  standing )  dengan  beracara  kasus  sengketa  TUN  di  luar peradilan TUN maka perlu adanya penambahan di UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kelanjutan teknisnya harus diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Langkah ini sebagai harmonisasi terhadap pemenuhan tuntutan yang telah adanya hukum tetap melalui pengadilan dengan penyelesaian sengketa antara para pihak di luar peradilan TUN tersebut.

## JENIS  BEBAN  SOSIAL  EKONOMI  YANG  DIDERITA  MASYARAKAT  AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN TUN  YANG IN KRACHT
Hakikatnya  bahwa  negara  merupakan  subjek  hukum  yang  terdiri  dari  hak  dan kewajiban dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan berdasarkan pada hubungan  hukum.  Negara  merupakan  kumpulan  orang-orang  yang  memiliki  tujuan  politik yang sama untuk menerapkan kebijakan-kebijakan demi kesejahteraan secara bersama. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Indonesia adalah negara hukum” dalam hal kepentingan untuk kegiatan-kegiatan  yang  berhubungan  pada  sosial,  ekonomi  dan  politik.  Pejabat  atau  Badan TUN  yang  mewakili  kepentingan  rakyat  atas  keputusan-keputusan  semestinya  memiliki tanggung jawab apabila terjadinya suatu pergesekan terhadap kepentingan perdata individu di dalam  masyarakat.  Putusan  pengadilan  TUN  setelah  mendapatkan  kekuatan  hukum  yang in
34 Dani  Habibi,  “Perbandingan  Hukum  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Verwaltungsgerecht  Sebagai Perlindungan Hukum Rakyat”, Jurnal Hukum, Vol.21, No.1, (2019) : 1
35 Ketentuan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
kracht sebaiknya  harus  diterapkan  melalui  pelaksanaan  kewajiban  tergugat  untuk memenuhinya sesuai ketentuan putusan tersebut.
Jenis beban baik secara sosial dan ekonomi akan berdampak terhadap hambatan warga negara  dalam  menjalankan  kehidupannya  di  mata  hukum.  Secara  sosial  bahwa  apabila putusan  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tidak  dilaksanakan  maka  kekuatan  hukum  itu akan hilang secara tidak langsung. Artinya ini akan mengakibatkan suatu konflik antara para pihak di dalamnya baik pihak privat dengan pemerintah sebagai pihak regulator suatu daerah ataupun  negara.  Akibat  dari  putusan  TUN  tidak  dilaksanakan  oleh  pihak  tergugat (pemerintah)  akan  mengakibatkan  suatu abuse  of  power terhadap  kewenangannya  selaku regulator dalam melindungi kepentingan rakyat 36 .
Di zaman revolusi 4.0 bahwa kepentingan-kepentingan keperdataan mengalami suatu peningkatan  baik  masalah personal ataupun business yang  berhubungan  dengan  kebijakan atau  regulasi  dalam  akan  diperoleh  dari  pemerintah . Penulis  menganalisa  dari  Pasal  97  ayat (9) bahwa “ Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum  tetap ”  apabila  ayat  (1)  “ dikirimkan  tergugat  tidak  melaksanakan  kewajibannya ” terhadap  frasa  suatu  ayat  di  dalam  pasal  tersebut  secara  tidak  langsung  lepas pertanggungjawaban atas perlindungan warga negara selaku pihak privat yang telah dirugikan oleh pemerintah. Sedangkan lemahnya tindakan bagi pihak tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban  mengalami  suatu  ketidakpastian  hukum  terhadap  upaya  paksa  yang  telah  diatur pada  UU  PTUN  tersebut.  Dalam  ketentuan  pada  Pasal  116  ayat  (4)  UU  PTUN  mengalami suatu  ketidakberdayaan  dalam  melakukan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  Ketua  Pengadilan ketika  ingin  mengajukan  kepada  instansi  atasanya  menurut  jabatanya.  Ancaman  ini  akan mengakibatkan makna dari negara hukum dalam hal penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi  Manusia.  Lazimnya  yang  dikatakan  sebagai  ketidakpatuhan  pada  putusan  sebenarnya adalah ketidakpatuhan pada perintah penundaan 37 .
Jenis beban sosial ekonomi yang diderita oleh masyarakat terhadap putusan in kracht yang  tidak  dilaksanakan  oleh  tergugat  (pemerintah)  maka  akan  mengakibatkan  penguasaan negara oleh pemerintah yang bertentangan dengan negara hukum yang diatur pada konstitusi. Penulis  memiliki  suatu  pandangan  terhadap  upaya-upaya  yang  harus  ada  untuk  dapat
36 Saartje  Sarah  Alfons,“Konsekuensi  Yuridis  Terhadap  Diabaikannya  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tata Usaha Negara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap ”,Jurnal Hukum, Vol.24, No. 2, (2018) : 3
37 Uwaisyah  Rani , “Urgensi  Upata  Paksa  Dalam  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara”, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 2, (2014) : 21
terlaksananya  hak  rakyat  atas  kerugian  yang  dikarenakan  oleh  penerbitan  keputusan  badan atau  pejabat  yang  berwenang  adalah  membuat  instrumen  hukum  oleh  Presiden  melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyelesaian kewajiban tergugat dalam hal keputusan tata usaha negara oleh pejabat atau badan yang telah merugikan rakyat selaku pihak privat. Hal  ini  untuk  menghindarkan  dari abuse  of  power pemerintah  dan  mengurangi  dominasi pemerintah  terhadap  kepentingan  keperdataan  rakyat  bahkan  telah  terjadi  perubahan  era melalui  revolusi  4.0.  secara  beban  selain  sosial  dan  ekonomi  juga  terdapat  beban  secara keadilan melalui irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di dalam putusan bahwa kekuatan dari putusan  yang memiliki hukum tetap memiliki  suatu kewajiban yang  harus  dilaksanakan 38 .  Hal  ini  secara  tidak  langsung  hubungan  manusia  dengan  Tuhan memiliki suatu penting untuk mencapai nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila serta sebagai penerapan  negara  hukum  yang  berketuhanan.  Secara  tidak  langsung  proses  mekanisme penyelesaian  sengketa  TUN  terhadap  warga  negara  dengan  pemerintah  telah  bertentangan secara implisit oleh konstitusi.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan pembahasan ini maka ditarik kesimpulan bahwa kewenangan peradilan tata usaha negara dalam permohonan ganti rugi atas gugatan diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara pelaksanaannya peradilan tata  usaha  negara  sebagaimana  kewajiban  terhadap  putusan  yang  berisi  ganti  rugi  akan dikirimkan ke Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan jangka waktu membayar 3 (tiga) hari  yang memiliki hukum  tetap. Kewenangan terhadap  gugatan  ganti rugi merupakan suatu kewajiban pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan pada prinsip rechstaats. Efektivitas terhadap putusan pengadilan TUN yang telah in kracht secara lapangan belum  tentu  dapat  terlaksana  dengan  baik  apabila  partisipasi  tergugat  minim.  Ketentuan melalui  peraturan  menteri  keuangan  mengenai  pembayaran  ganti  rugi  yang  diatur  melalui Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  1991,  bahwa  ketentuan  tidak  terlalu  konkrit  dan hanya  memiliki  alasan  dapat  dibayar  pada  penentuan  anggaran  dari  keuangan  daerah  atau negara  di  tahun  selanjutnya  apabila  tidak  terbayarkan.  Resolusi  sengketa  hukum  antara  para pihak yang berpekara terhadap kasus sengketa tata usaha negara belum diatur secara eksplisit oleh  peraturan  perundang-undangan.  Kesulitan  dalam  penerapan  terhadap  resolusi
38 Op.Cit. ,R.Wiyono, “Hukum AcaraPeradilan Tata Usaha Negara,  “Kekuatan Eksekutorial”) : 201
penyelesaian  konflik  antara  para  pihak  dalam  kasus  sengketa  TUN  adalah  tidak  mengatur ketentuan tentang perdamaian seperti perkara hukum perdata. Alasannya adalah tidak adanya suatu lembaga eksekutorial yang mengakibatkan posisi masyarakat terbilang masih lemah di depan hukum. Jenis beban sosial ekonomi yang diderita oleh masyarakat terhadap putusan in kracht yang tidak dilaksanakan oleh tergugat (pemerintah) mengakibatkan penguasaan negara oleh pemerintah  bertentangan dengan negara hukum  yang diatur pada konstitusi. Sedangkan lemahnya tindakan bagi pihak tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban mengalami suatu ketidakpastian  hukum  terhadap  upaya  paksa  yang  telah  diatur  pada  UU  PTUN  tersebut. Belum  adanya  pengaturan  khusus  mengenai  mekanisme  upaya  paksa  terhadap  tergugat apabila lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan TUN yang telah merupakan kepentingan individu ( privat ).

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Achmad, Menguak Tabir Hukum , Jakarta,  PT. Toko Gunung Agung Tbk, 2002.
Alfons  Saartje  Sarah, “ Konsekuensi  Yuridis  Terhadap  Diabaikannya  Pelaksanaan  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap”, Jurnal Hukum, Vol.24, (2018).
Abrianto Bagus Oktafian dkk,  , “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah  Pasca  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014”, Jurnal  Hukum. Vol.11, No. 1. Juni (2020).
Delfina  Gusman, “Efektivitas  Pelaksanaan  Upaya  Paksa  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  Yang  Telah  Berkekuatan  Hukum  Tetap”, Jurnal  Hukum, MMH,  Jilid  39, No.3, (2010)
Effendi  Maftuh ,  “ Tuntutan  Ganti  Rugi  Pada  Peradilan  Administrasi”, Jurnal  Hukum, VolumeXV, No.4, (2010)
Ebta Setiawan, Kamus 2.0 English-Indonesian and Indonesian –English Dictionary .
Fuady  Munir, Perbuatan  Melawan  Hukum  Pendekatan  Kontemporer ,  Citra  Aditya  Bakti, 2002.
Habibi  Dani , “Perbandingan  Hukum  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan  Verwaltungsgerecht Sebagai Perlindungan Hukum Rakyat”, Jurnal Hukum, Vol.21, No.1, (2019)
Hadjon  Philipus  M.  dkk,  “ Hukum  Administrasi  Negara” ,  Gajah  Mada,  University  Press, 1994.
Harahap  Zairin, Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2002.
Indroharto,  1991, Usaha  Memahami  Undang-Undang  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha Negara , Jakarta, CV. Mulia Sari, 2006.
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No  :  1129/KMK.01/1991  tentang  Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelaksanaannya Pada PTUN.
Koesoemahatmamadja  Djenal  Hoesen, Pokok-Pokok  Hukum  Tata  Usaha  Negara, Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
Lopa Baharuddin, Mengenai Peradilan Tata Usaha Negara , Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
Mustafa  Bachsan, Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara, Bandung:  PT  Citra  Aditya Bakti, 1990.
Marbun  S.F., Peradilan    Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di  Indonesia , Yogyakarta, Liberty,  2003.
Maharani Ida Ayu Rara Dwi dan Putu Tuni Cakabawa Landra, “Implikasi Hukum Pengaturan Eksekusi  Putusan  PTUN  Dalam  UU  PTUN  Terhadap  Efektivitas  Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara”, Jurnal Hukum.
Pramesti  Tri  Jata  Ayu, Juli  2020,”  Litigasi  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan”,Artikel,  Hukumonline,  https:  //www.  hukumonline.  com/klinik/  detail /ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar- pengadilan/.
Uwaisyah  Rani ,  ,  “Urgensi  Upata  Paksa  Dalam  Pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tata Usaha Negara”, Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014.
Usnufan Johanes, Perbuatan Pemerintah Yang Dapat Digugat , Jambatan, 2002.
Sovia  Hasanah ,  Oktober  2016,  “  Alur  Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara”,artikel, hukumonline,  https:  //www.  hukumonline.  com/klinik/detail  /ulasan/lt581327c457099 /alur-penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara/#_ftn18.
Wiyono R, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,:Ganti Rugi , Jakarta, Sinar Grafika: Cetakan Ketiga, 2016.
Yasin Muhamad, Agustus  2013,  “Masalah  Eksekusi  PaksaPutusan  PTUN”,: „Kenegaraan”,Artikel,  Hukumonline,  https:/  /www.  hukumonline.com  /klinik  /detail /ulasan/lt5206db0fe239e/masalah-eksekusi-paksa-putusan-ptun/ .