## UMKM DI INDONESIA DAN PERSIAPAN MENUJU ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

## Lokot Zein Nasution
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI
Jl. Wahidin No. 1 Jakarta Gedung R.M Notohamiprodjo Email: lokot.nasution@yahoo.com Diterima :19/10/2014 Direvisi: 09/12/2014 Disetujui : 31/12/2014

## ABSTRAK
Terbentuknya  ASEAN  Economic  Community  (AEC)  pada  Desember  2015  menjadikan  ASEAN sebagai  kawasan  perdagangan  terintegrasi  bebas  hambatan.  Tujuannya  adalah  untuk  menciptakan kawasan  regional  yang  mempunyai  daya  saing  tinggi  dan  pembangunan  ekonomi  yang  lebih  merata. Namun, rencana pelaksanaan AEC 2015 mendapatkan kritik karena dinilai akan merugikan perekonomian domestik, terlebih bagi pelaku lemah seperti UMKM. Sehingga, tujuan dari kajian ini adalah untuk melihat kesiapan,  tantangan,  dan  strategi  pengembangan  UMKM  dalam  menghadapi  AEC  2015.  Hasil  analisis berdasarkan  pengolahan  data  sekunder  dan  tinjauan  literatur  kritis  menunjukkan  bahwa  UMKM  di Indonesia  masih  mempunyai  tingkat  resiko  yang  tinggi,  khususnya  dalam  pasar  internasional.  Masih tingginya  resiko  UMKM  disebabkan    permasalahan  internal  dan  eksternal.  Aspek  internal  adalah  dari kondisi  UMKM  yang  masih  mempunyai  nilai  tambah  yang  rendah  dan  inefisiensi  produksi;  sedangkan aspek  eksternal  adalah  dari  sisi  kebijakan  seperti  lemahnya  perbaikan  infrastruktur,  tingginya  biaya transaksi,  dan  tingginya  resiko  makro  ekonomi  yang  belum  mendukung.  Kondisi  demikian  memposisikan UMKM  mempunyai  daya  saing  yang  lemah  dalam  menghadapi  AEC  2015.  Dari  posisi  UMKM  yang demikian,  maka  kesiapannya  dalam  menghadapi  AEC  juga  menjadi  sangat  lemah.  Sehingga  orientasi kebijakan  yang  dilakukan  harus  ditekankan  pada  perbaikan  aspek  internal  maupun  eksternal.  Perbaikan aspek  internal  melalui:  (i)  penguatan  aksesbilitas  permodalan;  (ii)  perbaikan  kapasitas  dan  kualitas produksi;  dan  (iii)  perbaikan  kualitas  pemasaran.  Sedangkan  aspek  eksternal  melalui:  (i)  perbaikan infrastruktur; dan (ii) perbaikan dalam efisiensi birokrasi. Strategi lain yang perlu diupayakan jika perbaikan aspek  internal  dan  eksternal  memerlukan  waktu  lama  (time  lag)  adalah  dengan  mengoptimalkan  potensi pasar  domestik    melalui  peran  pemerintah  dan  perbankan.  Diharapkan,  beberapa  strategi  tersebut  dapat memperkuat kesiapan UMKM dalam menghadapi AEC 2015.
Kata Kunci: AEC 2015, Permasalahan Internal dan Eksternal, Resiko UMKM, Daya Saing

## SMEs IN INDONESIA AND THE READINESS FOR ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015

## ABSTRACT
The  establishment  of  the  ASEAN  Economic  Community  (AEC)  in  December  2015  is  to  create ASEAN  an  integrated  free  trade  economy  in  this  region.  The  goal  is  to  create  a  region  which  has  a  high competitiveness  and  more  equitable  economic  development.  However,  the  implementation  plan  of  AEC 2015  is  criticized  for  it  is  like  to  harm  the  domestic  economy,  especially  for  the  smaller economic  sectors such  as  small  and  medium  enterprises  (SMEs).The  purpose  of  this  study  is  to  assess  at  the  readiness, challenge as well as strategic development of SMEs to face of the AEC 2015. The results of the analysis were  based  on  secondary  data  processing  and  critical  literature  review  which  showed  that  SMEs  in Indonesia still have high level of risks, particularly in the international markets. The high risks of Indonesian SMEs are due to both internal and external problems. Internal aspect is such as the small SMEs with still low  additional  production  values  and  inefficiency;  while  the  external  aspect  is  concerned  with  the  policies such as weak infrastructure developments, high transaction costs, and high macroeconomic risks which are not supportive. This condition has positioned SMEs in weak competitiveness in the face of AEC 2015. From that position, then the readiness in the face of the AEC 2015 would also be very weak. It is advisable that the policy making process should be emphasized on the improvement of the internal and external aspects. Improvements internal aspects: (i) strengthening the capital of accessibility; (ii) improving the capacity and quality  of  production;  and  (iii)  improving  the  quality  of  marketing.  While  the  external  aspects:  (i) improvement of infrastructure; and (ii) improvements in the efficiency of the bureaucracy. Another strategy is necessary if the internal and external aspects of the repair takes a long time (time lag) is to optimize the market potential domestic through the role of government and banking. It is expected that the improvement in both aspects may increase the readiness of SMEs in Indonesia to face of the AEC in 2015.
Keywords: AEC 2015, internal and external problems, SMEs risks, competitiveness

## PENDAHULUAN
Sejak  awal  terbentuknya  ASEAN, negara-negara  anggota  sudah  sepakat untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi.  Kerjasama  ini  muncul  karena perkembangan  liberalisasi  pasar  yang telah  menciptakan  tingkat  persaingan yang sangat ketat, sehingga diperlukan pengintegrasian  kawasan  yang  diyakini sebagai cara  meningkatkan daya saing para anggotanya (Pawitan, 2012; Tambunan,  2013).  Pengintegrasian  ini diwujudkan  dalam  bentuk  kesepakatan penghapusan  semua  atau  sebagian hambatan perdagangan, yang
diharapkan dapat memberikan keuntungan  yang  sama  besarnya  bagi negara anggota.
Sehingga dibentuklah ASEAN Vision 2020  yang  merupakan  tekad  negara- negara  ASEAN  untuk  mewujudkan kawasan  yang stabil,  makmur,  berdaya saing tinggi, mempersempit gap pembangunan  antara  negara-negara ASEAN, dan keinginan untuk membentuk  komunitas  yang  lebih  kuat dan  kohesif  (Tambunan,  2013).  Dalam perkembangannya,  rencana  ASEAN Vision 2020 diharapkan dapat dilakukan  lebih  awal,  yang  kemudian dilakukan  Konferensi  Tingkat  Tinggi ASEAN  di  Cebu, Filipina  tahun  2007 untuk  mempercepat  ASEAN  Vision
2020  menjadi  tahun  2015.  Kemudian pada  tahun  2007  ditandatanganilah
Blue Print ASEAN Economic
Community (AEC)  2015. Blue  Print dalam  AEC  2015  berisi  (Association  of Southeast  Asian  Nations,  2008):  (i) menuju single  market dan production base ,  yaitu  arus  perdagangan  bebas untuk  sektor  barang,  jasa,  investasi, para  terampil,  dan  modal;  (ii)  menuju penciptaan  kawasan  regional  ekonomi yang  berdaya  saing  tinggi;  (iii)  menuju suatu  kawasan  dengan  pembangunan ekonomi  yang  merata  ( region  of equitable economic development ) melalui  pengembangan  UMKM  dan program-program  lainnya;  dan  (iv) menuju  integrasi  penuh  paa  ekonomi global.
Namun, pelaksanaan AEC 2015 juga ditanggapi dengan ragam kritik, khususnya
menyangkut
kebermanfaatnya  bagi  perekonomian domestik.  Kekhawatiran  ini  mengacu dari konsekuensi yang dapat ditimbulkan  dari  pemberlakuan  AEC 2015,  diantaranya  (Basu,  2012;  Chia, 2013):  (i)  adanya  penghapusan  tarif dan hambatan non-tarif dalam perdagangan  yang  sebenarnya  malah merugikan;  (ii) akan  menimbulkan liberalisasi  secara  progresif  dalam perdagangan jasa; dan (iii) keterbukaan
perdagangan  bebas  akan  membangun rezim  investasi  yang  kompetitif  dan terbuka.  Beberapa  konsekuensi  ini dapat  menimbulkan  resiko  yang  tinggi bagi para pelaku perekonomian domestik,  khususnya  pelaku  usaha yang lemah seperti UMKM . Suyatna (2012) mengemukakan bahwa  UMKM  masih  sangat  beresiko dalam  perdagangan  bebas.  Resiko  ini akibat  dua  persoalan,  yaitu  karena aspek internal dan eksternal. Persoalan internal adalah menyangkut keterbatasan  usaha,  mulai  dari  sisi permodalan,  input,  proses  produksi, sampai kepada pemasaran. Sedangkan aspek eksternal menyangkut lingkungan  yang  kurang  mendukung
pengembangan UMKM,
seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi. Masih menurut Suyatna (2012),  permasalahan  aspek  internal dan  eksternal  ini  berdampak  pada masih  lemahnya  tingkat  daya  saing UMKM, khususnya di level
internasional (Hartanto, Cahyono&
Dewani, 2013).
Beberapa  uraian  tersebut  diatas merupakan kekhawatiran akan
pelaksanaan AEC 2015 terhadap keberlangsungan usaha UMKM, mengingat daya saingnya masih lemah. Di  sisi  yang  lain,  pelaksanaan  AEC 2015 tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, tujuan dalam kajian ini adalah untuk melihat  lebih  jauh  (kondisi  eksisting) bagaimana  kesiapan  UMKM  dalam menghadapi  AEC  2015.  Berpedoman pada  Suyatna  (2012),  kesiapan  ini dapat  dieksplorasi  berdasarkan  kondisi internal  dan  eksternal.  Sehingga  dari gambaran kondisi internal dan eksternal dapat  dilihat  bagaimana tantangan  yang  kemudian  sebagai masukan  dalam  penyusunan  strategi UMKM dalam menghadapi AEC 2015.

## Kerangka Pemikiran
Kajian ini berusaha melihat kesiapan UMKM  dalam  menghadapi  AEC  2015. Kesiapan ini dilihat berdasarkan kondisi internal  dan  eksternal  (berpedoman pada  Suyatna,  2012).  Dari  kondisi internal  dan  eksternal  ini,  maka  dapat diperoleh  tantangan  UMKM  dalam menghadapi  AEC  2015.  Gambaran tantangan  ini  sangat  penting  sebagai masukan  dalam  penyusunan  strategi UMKM  dalam  menghadapi  AEC  2015.

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODOLOGI
Untuk mengoperasionalkan kerangka  pemikiran,  maka  metodologi dalam kajian ini dibedakan menjadi dua bagian,  yaitu  menyangkut  data  dan metode analisis.

## Data
Sebelum  penyusunan  strategi,  dilakukan analisis kesiapan UMKM dalam menghadapi AEC 2015. Gambaran kesiapan  ini  didapat  dari  hasil  analisis deskriptif  data  sekunder  yang  diperoleh dari  beberapa  lembaga  yang  relevan dengan tema kajian, seperti: (i) Kementerian  Koperasi  dan  UMKM;  (ii) Badan  Pusat  Statistik  (BPS);  dan  (iii) organisasi APEC. Data yang dikumpulkan adalah  data  dalam  5  tahun  terakhir (2008-2012).
Metode Analisis
Metode dalam kajian ini menggunakan  analisis  deskriptif  yang diperkuat  dengan  literatur  kritis.    Metode deskriptif  dilakukan  dalam  menganalisis data  sekunder,  dan  metode  literatur  kritis yang  dilakukan  dalam  menunjang  dan mengeksplorasi dari hasil analisis deskriptif. Metode literatur kritis dilakukan dengan  cara  membaca  dan  mengkaji berbagai sumber, baik buku, ensikopedia, dan terutama jurnal.  Prinsip  literatur kritis dalam  kajian  ini  adalah  mendapatkan sumber  atau  referensi  yang  benar-benar menjadi  rujukan  dalam  menjelaskan kesiapan UMKM yang dilihat berdasarkan kondisi  internal  dan  eksternal.  Kondisi dari  kedua  aspek  ini  kemudian  menjadi bahan  analisis  dalam  melihat  tantangan sekaligus bagaimana seharusnya strategi UMKM  dalam  menghadapi  AEC  2015. Secara lebih rinci, metode kajian ini dapat
disistematisasikan  dalam  Gambar  02 berikut:
Gambar 2.
Metode dan Tahapan Kajian

## HASIL
Kesiapan  UMKM  dalam  Menghadapi AEC 2015
Kesiapan UMKM dalam menghadapi AEC  2015  dapat  dilihat  berdasarkan dua  aspek,  yaitu  kondisi  internal  dan eksternal. Aspek internal adalah kondisi UMKM  yang  mencakup  karakteristik usaha.  Sedangkan  aspek  eksternal adalah  kondisi  lingkungan  usaha,  baik mikro  maupun  makro,  yang  dalam kajian  ini  didasarkan  pada  posisi UMKM  baik  di  level  nasional  maupun ASEAN,  terutama  kaitannya  dengan kebijakan pemerintah.

## Kondisi Internal UMKM
Menilai  kesiapan  UMKM  dari  aspek internal  dalam  era  persaingan  AEC 2015 adalah dengan melihat
karaktersitik usahanya. Faktanya, terdapat  ragam  sudut  pandang  yang berbeda  dalam  melihat  karakteristik usaha  pada  pelaku  UMKM.  Namun mengacu  pada  Hartanto,  Cahyono& Dewani  (2013),  secara  garis  besar karakteristik usaha ini dapat diklasifikasikan  menjadi  tiga  bagian, yaitu:  (i)  permodalan;  (ii)  perolehan input;  (iii)  proses  produksi;  dan  (iv) pemasaran.
Dari  aspek  permodalan,  rata-rata UMKM membutuhkan modal yang kecil, sehingga  sebagian  besar  berbentuk informal (Marijan, 2005). Pelaku UMKM jumlahnya  sangat  banyak  berkenaan modal  uasaha  relatif  kecil  dan  setiap orang  bisa  dengan  mudah  masuk
menjadi  pelaku  UMKM.  Faktanya, dalam  kurun  waktu  tahun  2008-2012, UMKM  selalu  mengalami  kenaikan (Tabel  01).  Kenaikan  ini  mayoritas adalah  jenis  Usaha  Mikro  dengan jumlah lebih dari 98%. Berbeda dengan Usaha Besar (UB) yang hanya berjumlah kurang dari 0,5%.
Kuantitas UMKM yang besar karena faktor permodalan yang kecil sebenarnya menandakan bahwa UMKM  merupakan  sektor  yang  mudah masuk  keluar  pasar  ( barrier  to  entry ),
sehingga  daya  tahan  keberlanjutan usahanya diduga sangat rendah. Artinya,  intensitas  persaingan  usaha UMKM yang tinggi (karena pelaku yang banyak) menimbulkan resiko kegagalan usaha  ( risk  of  loss )  yang  dihadapi  juga sangat  tinggi.  Hal  ini  karena  kualitas SDM para pelaku UMKM masih kurang kompeten dalam mengembangkan usaha  akibat  kurangnya  kemampuan atau strategi dalam menghadapi keterbatasan modal (Chittithaworn et.al, 2010).
Tabel 1.
Perkembangan Jumlah UMKM dan Usaha Besar (2008-2012)
Skala Usaha 2008 2009 2010 2011 2012 UMKM 51.409.612 52.764.750 54.114.821 55.206.444 56.534.592 Usaha Mikro 50.847.771 52.176.771 53.504.416 54.559.969 55.856.176 Usaha Kecil 522.124 546,643 568.397 602.195 629.418 Usaha Menengah 39.717 41.336 42.008 44.280 48.997 Usaha Besar 4.650 4.676 5.150 4.952 4.968 Sumber: Kementerian Koperasi& UMKM, 2012
Sedangkan  dari  aspek  perolehan input, banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan  mendapatkan  pasokan  yang murah dan berkualitas karena keterbatasan informasi pasar (Hendrawan,  2012).  Hal  ini  berdampak pada  kapasitas  dan  kualitas  produksi UMKM  yang  masih  sangat  rendah. Selain keterbatasan aksesbilitas informasi  pasar,  hambatan  kapasitas produksi  pada  UMKM  juga  sangat terkait  dengan  keterbatasan  akses terhadap sumberdaya produktif,
terutama  penguasaan  teknologi  dan pengelolaan manajemen usaha (Barbara& Busquets, 2006).
Implikasinya,  pengembangan  UMKM dari  aspek  produksi  yang  menuntut manajemen  strategi  modern  sampai saat ini masih sulit dilakukan. Selain itu, keterbatasan  kapasitas  produksi  juga dapat mempersempit tingkat profatibilitas UMKM yang dapat memperlemah  tingkat  investasi  usaha, pengembangan riset, dan inovasi
dalam  jangka  panjang  (Chittithaworn et.al, 2011).
Inovasi  produksi  yang  digunakan UMKM  sejauh  ini  memang  masih sangat  lemah.  Hal  ini  dibuktikan  oleh beberapa  penelitian,  seperti  Pawitan (2012)  dan  Hendrawan  (2012)  yang menemukan bahwa: (i) hampir setengah UMKM
hanya mempergunakan kapasitas kurang lebih  60%  dari  sumberdaya  yang dimiliki;  dan  (ii)  lebih  dari  setengahnya merupakan  perusahaan  kecil  dengan manajemen  usaha  yang  rendah.  Dua karakter  ini  berimplikasi  pada  sifat UMKM, diantaranya: (i) rata-rata mempunyai  volume  penjualan  yang rendah;  dan  (ii)  rata-rata  mempunyai nilai  aset  yang  rendah.  Implikasi  dari rata-rata nilai aset yang rendah merupakan  pembeda  antara  UMKM  di Indonesia  dengan  UMKM  dari  negara ASEAN  lainnya  (disamping  jumlah karyawan) (Tabel 02). Rendahnya rata-
rata  nilai  aset  UMKM  di  Indonesia menandakan bahwa kapasitas produksinya rata-rata juga sangat rendah.  Hal  ini  karena  keterbatasan aset dapat membatasi kapasitas produksi.  Padahal  kategori  UMKM  di beberapa negara ASEAN lainnya mempunyai  tingkat  aset  yang  lebih tinggi, sehingga memungkinkan kapasitas  produksinya  lebih  tinggi. Dengan  tingkat  kapasitas  usaha  yang relatif  rendah  dari  negara  ASEAN lainnya,  dapat  diduga  bahwa  tingkat penyerapan  tenaga  kerjanya  memang tidak  terlalu  tinggi,  bahkan  cenderung fluktuatif.  Hal  ini  karena  kapasitas produksi  berbanding  lurus  dengan tingkat  kebutuhan  tenaga  kerja.  Tabel 02  memperlihatkan  bahwa  rata-rata penyerapan  tenaga  kerja  UMKM  di Indonesia memang tidak setinggi dengan  UMKM  dari  negara  ASEAN lainnya.

## Tabel 2
Definisi UMKM di Negara-Negara ASEAN

## Berdasarkan Jumlah Karyawan dan Nilai Aset
Definisi Berdasarkan Jumlah Karyawan Definisi Berdasarkan Nilai Aset Negara Mikro Kecil Menengah Mikro Kecil Menengah Brunei 1-5 6-50 51-100 Tidak Terdefinisikan Kamboja 1-10 11-50 51-100 Tidak termasuk tanah <USD 50,000 USD  50,000- 250,000 USD  25,000- 500,000 Indonesia 1-5 6-50 51-100 IDR 50 mil >IDR 50 mil&<IDR  200 mil IDR  200  mil- IDR 10 bio Laos 1-19 20-99 <LAK 250 mil <LAK  1200 mil Malaysia Manu faktur <5 5-50 51-150
Jasa <5 5-19 20-50 Myanmar <9 10-50 51-100 <MMK 1 mil MMK 1-5 mil Singapura <200 <SGD 15 mil Filipina 1-9 10-99 100-199 Tidak termasuk tanah Sampai PHP 3 mil >PHP  3  mil-15 mil >PHP 15 mil-100 mil Produ ksi 1-5 <=50 51-200 Produksi <-THB 50 mil >THB 50- 200 mil Thailand Jasa 1-5 <=50 51-200 Jasa <-THB 50 mil >THB 50- 200 mil Grosir 1-5 <=25 26-50 Grosir <-THB 50 mil >THB 50- 100 mil Ritel 1-5 <=15 16-30 Ritel <-THB 50 mil >THB  30-60 mil Vietnam <300 <USD=620.000
Sumber: Kenan Institute Asia, The ASEAN SME Regional Development Fund Conceptual Framework, 2012
Meski  rata-rata  penyerapan  tenaga kerja  UMKM  di  Indonesia  lebih  rendah daripada  rata-rata  penyerapan  tenaga kerja  di  beberapa  negara  ASEAN lainnya,  namun  tetap  saja  UMKM berkontribusi  besar  terhadap  tingkat penyerapan tenaga kerja secara nasional.  Dari  total  penyerapan  tenaga kerja  pada  UMKM,  rata-rata  Usaha Mikro  dapat  menyerap  tenaga  kerja lebih  dari  90%,  sisanya  adalah  Usaha Kecil  dan  Menengah  (Tabel  03). Jumlah ini sangat jauh bila dibandingkan  dengan  Usaha  Besar yang  rata-rata  menyerap  tenaga  kerja kurang dari  2,5% dari total penyerapan
tenaga  kerja  di  semua  level  skala usaha.  Peran  penting  penyerapan tenaga kerja pada  UMKM saat ini tidak berbeda  jauh  dengan  tahun  1990-an, dimana UMKM rata-rata memang mampu  menampung  lebih  dari  92% dari total jumlah tenaga kerja (Tambunan, 2013). Karakteristik UMKM dalam  menyerap  tenaga  kerja  tersebut sangat penting dalam menopang stabilitas perekonomian nasional (Hamid, 2010).
Gambaran ini mengindikasikan  bahwa  peran  UMKM dalam  perekonomian  memang  cukup penting,  khususnya  dalam  penyerapan tenaga kerja.
Tabel 3. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja pada UMKM dan Usaha Besar (2008-2012) Skala Usaha 2008 2009 2010 2011 2012 UMKM 94.024.278 96.193.623 98.238.913 101.722.458  107.657.509 Usaha Mikro 87.810.366 89.960.695 91.729.384 94.957.797 99.859.517 Usaha Kecil 3.519.843 3.520.497 3.768.885 3.919.992 4.535.970 Usaha Menengah 2.694.069 2.712.431 2.740.644 2.844.669 3.262.023 Usaha Besar 2.756.205 2.692.374 2.753.049 2.891.224 3.150.645
Sumber: Kementerian Koperasi& UMKM, 2008-2012
Sebagian penjelasan diatas sekaligus  menandakan  bahwa  UMKM di  Indonesia  cukup  penting.  Menurut Constantin  (2002),  selain  dari  aspek tenaga  kerja,  UMKM  juga  sangat penting dalam pembangunan perekonomian  daerah.  Hal  ini  karena sifatnya  fleksibel  dalam  menentukan lokasi usaha  yang tidak dapat  dijamah oleh  Usaha  Besar.  Karena  tingkat fleksibilitasnya,  maka  peran  penting UMKM  dalam  perekonomian  nasional sebenarnya tidak saja sebagai sumber lapangan kerja, tetapi juga seharusnya dalam memaksimalkan efisiensi alokasi dan distribusi dengan memobilisasi dan memanfaatkan sumberdaya  lokal,  serta  mendorong pembangunan ekonomi daerah (Hendrawan,  2012).  Namun,  masih terdapatnya ragam keterbatasan
internal  UMKM  masih  menyulitkan peran potensial UMKM dalam mendorong  pembangunan  ekonomi
daerah.
Beberapa kelemahan lain menyangkut keterbatasan internal pada  UMKM  adalah  (Panggabean, 2007): (i) usaha yang tidak memisahkan kedudukan antara pemilik dengan  struktur  manajerial;  dan  (ii) masih  menggunakan  tenaga  kerja  dari kalangan keluarga. Kedua karakteristik ini menandakan bahwa UMKM sebagai sektor  usaha  yang  masih  bercorak tradisional.  Corak  tradisional  pada UMKM  berimplikasi  pada  manajemen usaha  yang  buruk,  sehingga  berimbas pada  rata-rata  omzet  penjualan  juga sangat kecil.
Omzet  penjualan  menjadi  salah satu pengukuran definisi UMKM (Tabel 03). Rendahnya omzet UMKM menguatkan  fenomena  bahwa  UMKM dihadapkan  pada  faktor  kritis  yang bersifat klasik, yakni persoalan kapasitas  produksi  sehingga  daya pengembangan usahanya sangat terbatas (Cunningham& Rolley, 2007). Tabel 4. Definisi UMKM dari Aset Bersih dan Omzet Penjualan (Berdasarkan UU. No. 20, Tahun 2008) Kategori UMKM Aset Bersih (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan) Omzet Penjualan/ Tahun Usaha Mikro <Rp. 50.000.000 <Rp. 300.000.000 Usaha Kecil Rp. 50.000.000-Rp. 500.000.000 Rp. 300.000.000-Rp. 2.500.000.000 Usaha Menengah Rp. 500.000.000-Rp. 10.000.000.000  Rp. 2.500.000.000-Rp. 50.000.000.000
Sumber: Kementerian Koperasi& UMKM, 2012
Rendahnya kapasitas produksi UMKM  juga  dapat  dilihat  dari  kinerja ekspor  UMKM  yang  begitu  rendah (Tabel  05).  Berbeda  dengan  Usaha
Besar  yang  meskipun  secara  kuantitas hanya  berjumlah  0,5%,  namun  tingkat ekspor yang dihasilkan begitu besar.
Tabel 5. Tingkat Ekspor Non-Migas pada UMKM dan Usaha Besar (dalam Milyar) (2008-2012) Skala Usaha 2008 2009 2010 2011 2012 UMKM 178.008.3 162.254.5 54.114.821 187.441.82  166.626.5 Usaha Mikro 16.464.8 14.375.3 16.687.5 17.249.3 15.235.2 Usaha Kecil 40.062.5 36.839.7 38,001,0 39.311.7 32.508.8 Usaha Menengah 121.481.0 111.039.6 121.206.4 130.880.8 118.882.4 Usaha Besar 805.532.1 790.835.3 936.825.0 953.009.3 1.018.764.5 Sumber: Kementerian Koperasi& UMKM, 2012
Beberapa pendapat mengemukakan bahwa rendahnya tingkat ekspor UMKM    dikarenakan  karakteristiknya yang  mempunyai tingkat resiko sedang ( moderate  risk )  dan  resiko  tinggi  ( high risk )  (Idar,  2012).  Hal  ini  sekaligus menandakan bahwa UMKM mempunyai  kinerja  pemasaran  yang masih  sangat  lemah.  Kondisi  ini menjadi  penyebab  mengapa  target pasar  UMKM  di  Indonesia  relatif  kecil dan mudah dikalahkan oleh produk dari negara lain (Hartanto, Cahyono& Dewani, 2013).

## PEMBAHASAN

## Kondisi Eksternal UMKM
Posisi  UMKM  dalam  Perekonomian Nasional
Berdasarkan  kondisi  permasalahan internal UMKM dan sebagian perannya dalam  perekonomian,  maka  dapat mengerucut  pada  dua  tipikal  UMKM, yaitu kondisi yang selama ini menjelaskan ragam kelemahan dari sisi karakteristik  usaha,  namun  di  sisi  lain juga menjelaskan tentang peran pentingnya terhadap perekonomian nasional (meskipun dalam skala rendah). Kondisi demikian dapat merepresentasikan bahwa peran penting  UMKM  dalam  perekonomian nasional sangat tergantung pada kondisi  internal  UMKM  yang  nyatanya masih sangat lemah.
Lemahnya  kondisi  internal  sebagai penghambat  tidak  maksimalnya  peran UMKM  dalam  perekonomian  domestik
masih dihambat dengan kondisi
eksternal. Beberapa argumen menyatakan  bahwa  kondisi  eksternal UMKM  ini  sangat  dipengaruhi  oleh kebijakan  pemerintah  (Sudarno,  2012; Nasution, 2013). Salah satu permasalahan eksternal terbesar UMKM  yang  berasal  dari  kebijakan pemerintah  adalah  munculnya  biaya transaksi  yang  tinggi  ( high  transaction costs economics ). Biaya transaksi yang sering  muncul  pada  UMKM  adalah (Yustika,  2008):    (i)  biaya  dalam mencari informasi, (ii) biaya pembuatan, penegakan, dan monitoring kontrak;  (iii)  biaya  menunggu  dalam melakukan  produksi  dari  satu  periode ke  periode  yang  lain,  (iv)  biaya manajemen,  dan  (v)  biaya  dalam melakukan  distribusi.  Beberapa  biaya transaksi  ini  akibat  infrastruktur  dan
birokrasi yang tidak mendukung. Lemahnya  infrastruktur  dan  birokrasi yang  inefisien  memiliki  kecenderungan merugikan dalam pengembangan UMKM dalam jangka panjang (Hartanto,  Cahyono&  Dewani,  2013).
Oleh karena itu, beberapa permasalahan  ini  semakin  mereduksi potensi peran UMKM dalam perekonomian, sehingga posisinya dalam pasar menjadi sangat beresiko. Disamping  kebijakan  pemerintah, juga dipengaruhi oleh peran perbankan yang kurang begitu mendukung. Implikasinya,  sistem  keuangan  yang dapat  diakses  oleh  UMKM  masih bersifat  eksklusif  ( financial  exclusion ). Tabel  06  memperlihatkan  posisi  kredit UMKM  dan  total  kredit  yang  disalurkan pihak perbankan.
Tabel 6. Perbandingan Kredit (Miliar Rupiah) Tahun Kredit Perbankan Kredit UMKM % 2008 2.046.534 633.945 30,98% 2009 2.318.255 737.385 31,81% 2010 2.809.789 926.782 32,98% 2011 3.465.997 1.609.556 46,44% 2012 4.237.425 1.877.003 44,30% Sumber: Bank Indonesia (diolah), 2014 Bila dilihat, memang terdapat peningkatan  porsi  kredit  UMKM  pada tahun-tahun terakhir, akan tetapi sebagian  besar  kredit  masih  mengalir pada  pengusaha  besar  (Karyawati, 2014).  Selain  itu  sebagian  besar  kredit
UMKM  juga  mengalir  pada  pihak-pihak yang  menggunakannya  untuk  tujuan yang  bukan  mengembangkan  UMKM. Hal  ini  kontra-produktif  apabila  dilihat keterlibatan UMKM pada perekonomian Indonesia  yang  menyumbangkan  lebih dari  50%  dari  Produk  Domestik  Bruto (PDB).
Posisi  UMKM  Indonesia  di  Kawasan ASEAN
Berdasarkan pembahasan sebelumnya,  dapat  dikatakan  bahwa kondisi  internal  UMKM  masih  sangat lemah,  sedangkan  aspek  eksternal kaitannya dengan kebijakan pemerintah juga  kurang  mendukung.  Kondisi  ini berimplikasi  pada  posisi  daya  saing UMKM  Indonesia  yang  masih  relatif tertinggal  dari  negara-negara  ASEAN lainnya,  seperti  Thailand,  Malaysia, Singapura, bahkan Filipina.
Gambar 3.
Daya Saing UMKM di Sejumlah Negara ASEAN dan APEC

## Sumber: APEC, 2013
Nilai  daya  saing  UMKM  Indonesia tidak  melebihi  skala  4,  sedangkan negara-negara  ASEAN  lain  (termasuk negara  anggota  APEC  non-ASEAN) berada  di  atas  skala  4,  bahkan  ada yang berada di atas skala 6. Berdasarkan  dari  beberapa  penelitian, seperti  Wiyadi  (2009),  bahwa  faktor penentu  indeks  daya  saing  UMKM  di Indonesia  lebih  dipengaruhi  oleh aspek
internal,  yaitu  karena  faktor  informasi pasar,  SDM,  dan  teknologi  :  1) Beberapa  penelitian  (seperti  Hartanto, Cahyono&  Dewani,  2013;  Irjayanti& Azis,  2012)  menunjukkan  bahwa  biaya produksi  per  unit  dari  UMKM  di Indonesia  sangat  tinggi,  yaitu  rata-rata berindeks 5,68 (lebih tinggi dari industri menengah  yang  hanya  5,50).  Hal  ini dikarenakan  rata-rata  usaha  mikro
mengalami  persoalan  terkait  dengan keterbatasan informasi pasar, khususnya  terkait  perolehan  input  dan pemasaran  output;  2)  APEC  (2013) menyebutkan  bahwa  nilai  indeks  daya saing  unsur  pengetahuan  pada  UMKM di Indonesia adalah rendah, khususnya informasi  pasar,  yaitu  hanya  sebesar 7,02  untuk  skala  kecil  dan  6,08  untuk skala  menengah.  Rendahnya  indeks daya saing pengetahuan ini disebabkan rendahnya kualitas sumberdaya
manusia  pelaku  UMKM,  dimana  rata- rata  berpendidikan  SD  dan  SMP;  3) Rendahnya  daya  saing  selanjutnya karena rendahnya indeks unsur teknologi,  dimana  hanya  7,02  untuk skala  kecil,  dan  6,08  untuk  skala menengah.  Rendahnya  indeks  untuk faktor  teknologi  ini  karena  teknologi UMKM  di  Indonesia  rata-rata  sangat rendah dan kurang mengikuti perkembangan global.
Tabel 7. Faktor-Faktor Penghambat Daya Saing UMKM di Indonesia No Faktor Bisnis Skor 1 Korupsi 15.4 2 Birokrasi yang tidak efisien 14.3 3 Infrastruktur yang tidak memadai 9.5 4 Ketidakstabilan politik 7.4 5 Akses pada pembiayaan 7.2 6 Tenaga kerja terdidik yang memadai 6.3 7 Etika kerja yang buruk 6.2 8 Ketidakstabilan pemerintah 6.1 9 Inflasi 6.1 10 Peraturan pajak 6.0 11 Tingkat pajak 4.2 12 Peraturan buruh yang membatasi 3.6 13 Kriminalitas 2.7 14 Kesehatan umum yang buruk 2.5 15 Peraturan mata uang asing 2.3 Sumber: World Economic Forum, 2011
Meskipun  aspek  internal  sebagai faktor  utama  rendahnya  daya  saing UMKM  Indonesia  di  level  ASEAN,
namun  faktor  eksternal  juga  masih menimbulkan ragam permasalahan penghambat daya saing UMKM.
Berdasarkan  publikasi World  Economic
Forum (2011), beberapa faktor eksternal yang mempunyai skor
tertinggi penghambat daya saing
UMKM  adalah:  (i)  korupsi;  (ii)  birokrasi yang  tidak  efisien;  dan  (iii)  infrastruktur yang tidak memadai.
Gambar 4.

## Hambatan Pengembangan UMKM
Sumber: APEC, 2013
Sedangkan  publikasi  APEC  (2013), hambatan pengembangan UMKM masih terkendala pada ragam permasalahan  baik  internal  maupun eksternal.  Berdasarkan  Gambar  04, skor tertinggi adalah pada keterbatasan akses permodalan, kedua adalah kemampuan  pemasaran,  dan  ketiga keterbatasan  kemampuan  aksesbilitas informasi pasar. Permasalahan permodalan  yang  diungkapkan  APEC (2013)  sesuai  dengan  penemuan  dari Ramdhansyah&  Silalahi,  2013),  bahwa permasalahan terberat UMKM memang berasal  dari  permodalan.  Mengingat total kredit bagi UMKM hanya Rp583,74  triliun,  atau  hanya  19,46% dari  total  kredit  perbankan.  Dari  angka
ini,  jumlah  kredit  UMKM  terbesar  pada Usaha Menengah yaitu sebesar
Rp300,068 triliun atau 51,4%. Tantangan UMKM dalam Menghadapi AEC 2015 Berdasarkan
penjelasan sebelumnya,  dapat  ditegaskan  bahwa kekhawatiran pada UMKM untuk masuk dalam  AEC  2015  cukup  beralasan, yaitu  karena  masih  lemahnya  aspek internal  dan  eksternal.  Faktor  internal dan eksternal menyebabkan daya saing UMKM  di  Indonesia  menjadi  sangat rendah (Tambunan, 2013). Berdasarkan  penjelasan  sebelumnya, permasalahan internal UMKM
mencakup  permodalan,  input,  proses produksi, dan pemasaran. Kesemuanya
menunjukkan masih terdapatnya ragam permasalahan.  permasalahan  dari  sisi permodalan  hingga  pemasaran  ini berimplikasi  pada  tiga  hal,  yaitu:  a) Faktor keterbatasan permodalan berdampak  pada  karakteristik  UMKM yang  mudah  masuk  keluar  pasar ( barrier  to  entry )  sehingga  daya  tahan keberlanjutan  usaha  sangat  rendah. Daya tahan usaha yang rendah
menandakan
bahwa UMKM mempunyai  resiko  kegagalan  usaha yang  tinggi  ( risk  of  loss );  b)  Kapasitas dan  kualitas  produksi  UMKM  masih sangat rendah, sehingga tingkat profitabilitasnya  juga  sangat  rendah. Kondisi  ini  berdampak  pada  lemahnya pengembangan  investasi  usaha,  riset, dan inovasi; 3) Rendahnya manajemen usaha berimbas pada lemahnya pengembangan produksi maupun
pemasaran.  Sehingga  UMKM  masih mempunyai karakteristik beresiko sedang  ( moderate  risk )  dan  resiko tinggi ( high risk ).
Sedangkan  dari  aspek  eksternal, baik  kondisi  nasional  maupun  dalam lingkup  ASEAN  sama-sama  masih menunjukkan ragam keterbatasan.
Keterbatasan  ini  akibat  dua  faktor utama,  yaitu  kebijakan  pemerintah (lingkungan  infrastruktur  yang  kurang mendukung)  dan  peran  perbankan
yang  juga  kurang  mendukung  :  a) Salah  satu  permasalahan  eksternal UMKM  yang  berasal  dari  kebijakan pemerintah  adalah  munculnya  biaya transaksi  yang  tinggi  ( high  transaction costs economics ); b) Lemahnya infrastruktur dan birokrasi yang inefisien memiliki kecenderungan merugikan dalam  pengembangan  UMKM  dalam jangka  panjang;  c)  Peran  perbankan yang tidak mendukung masih menghadirkan  sistem  keuangan  yang eksklusif bagi UMKM
Bila  permasalahan  internal  dan eksternal  lini  sulit  diperbaiki,  dapat dipastikan  bahwa  UMKM  akan  kalah bersaing  dengan  pelaku  usaha  dari negara-negara anggota AEC lainnya.
Strategi Pengembangan UMKM
dalam Menghadapi AEC 2015
Untuk  menghadapi  kendala-kendala sebagaimana  yang  telah  diuraikan sebelumnya,  maka  diperlukan  usaha- usaha  perbaikan  kinerja  UMKM  di Indonesia.  Perbaikan  ini  mencakup aspek internal dan eksternal.
Perbaikan  internal  dan  eksternal  ini dapat mengadopsi sebagaimana strategi pengembangan UMKM di beberapa negara ASEAN.
Sebagaimana  diungkapkan  Irjayanti& Azis  (2012),  beberapa  program  sukses
pengembangan  UMKM  di  negara- negara  ASEAN  dapat  dijelaskan  dalam
Tabel 08 berikut:
Tabel 8.

## Program Sukses Pengembangan UMKM di Beberapa Negara ASEAN
Aspek Program Regulasi  Fasilitasi dan pengembangan infrastruktur (Kamboja)  Sistem pendaftaran usaha (Laos)  Forum dialog publik-swasta di level provinsi (Laos) Inovasi dan teknologi  Peringkat daya saing UKM melalui peningkatan
program bantuan teknologi industri (Thailand) Pengembangan SDM Paket kemampuan SDM (Singapura) Internasionalisasi& eksport  Desain produk dan pusat pengembangan ekspor (Filipina)
 Pusat bantuan teknis (Singapura)  UKM expo (Thailand) Klaster& rantai nilai  One village one product (Indonesia)
 Kerjasama pengembangan INUDTSRI Kecil
Menengah (IKM) Malaysia-jepang (Malaysia)  Program klaster industry (Thailand)  Data-base tentang pemeringkat kapasitas dan keterampilan pemasok lokal Inkubasi  centre (Brunei) Aksesbilitas keuangan  Kredit usaha rakyat (KUR) (Indonesia)

##  Kredit masyarakat (Filipina)
Sumber: Irjayanti& Azis, 2012
Salah  satu  contoh  keberhasilan pengembangan  UMKM  adalah  negara Thailand  dan  Malaysia.  Kontribusi UMKM  di  Thailand  pada  tahun  2013 terhadap  ketersediaan  tenaga  kerja mencapai  80,4%  dan  kontribusinya terhadap  GDP  nasional  mencapai 37,8%.  Kontribusi  UMKM  ini  pada  nilai ekspor  nasional  Thailand  mencapai 29% (Chittithaworn, 2011). Fokus utama pengembangan usaha UMKM  di Thailand  adalah  pemanfaatan  bahan baku lokal yang diolah oleh masyarakat
lokal  dan  memiliki  keunggulan  tertentu. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah Thailand merumuskan SMEs  Master  Plan berjangka  waktu menengah  (lima  tahun).  Selain  itu, pemerintah  Thailand  juga  membantu dalam  hal  promosi  dengan  disusunnya SME  Promotion  Plan yang  sudah diimplementasikan tahun 2007. Kelembagaan khusus juga
dipersiapkan untuk mendukung UMKM. Kelembagaan  tersebut  adalah The Departemen  of  Industrial  Promotion
yang  berada  di  bawah  kewenangan
Kementerian Industri. Selain
kelembagaan tersebut, pemerintah Thailand  juga  menyiapkan  ISMED ( Institute for SME Development ). ISMED  bertugas  untuk  memberikan konsultasi  dan  analisa  kepada  UMKM sehingga  kesenjangan  SDM  dapat dijembatani melalui lembaga ini. Komitmen Thailand di dalam pengembangan  UMKM  tidak  sampai disitu  saja.  Thailand  juga  mendirikan bank  khusus  UMKM  dengan  nama Small and Medium Enterprise Development  Bank  of  Thailand .  Bank ini  bertugas  untuk  mengembangkan, mempromosikan dan menyediakan bantuan  asistensi  untuk  UMKM  melalui pemberian  pinjaman,  garansi, venture capital ,  jasa  konseling  dan  berbagai jasa-jasa  lainnya.  Kesemua  kebijakan ini  dapat  mereduksi  kesulitan  UMKM Thailand  dalam  menghadapi  persoalan internal dan eksternal.
Selain Thailand, Malaysia merupakan salah satu anggota ASEAN yang  sukses  dalam  pengembangan UMKM.  Jumlah  UMKM  di  Malaysia mencapai  99%  dari  total  unit  usaha, dan kontribusinya terhadap GDP mencapai  32%.  Angkatan  kerja  dari sektor  UMKM  mencapai  56,4%  dari total  angkatan  kerja.  Selain  itu,  indeks
teknologi  produk  unggulan  negara  ini mencapai  1,72,  jauh  lebih  tinggi  dari pada  Thailand  dan  Indonesia  (Sin, 2010). Nilai indeks tersebut menggambarkan bahwa
pengembangan  riset  sudah  lebih  baik dari  pada  negara  lain.  Sedangkan dalam menunjang perkembangan UMKM,  pemerintah  Malaysia  telah merumuskan  agenda  pembangunan nasional,  yaitu  dalam Ninth  Malaysia Plan dan Industrial Master Plan . Target yang ingin dicapai dalam pengembangan  melalui  program  ini adalah  peningkatan  kontribusi  UMKM terhadap  GDP  dari  32%  menjadi  37%, terhadap nilai  ekspor dari 19%  menjadi 22%,  dan  peningkatan  penyediaan tenaga  kerja  dari  56%  menjadi  57%. Dalam implementasi kebijakan tersebut,  pemerintah  Malaysia  telah membentuk National
SME Development  Council .  Lembaga  ini bertujuan  untuk  menjamin  efektifitas dan  koordinasi  yang  lebih  baik  dalam menjalankan program-program pemerintah.  Selain  itu,  pemerintah Malaysia  juga  membangun SME  Bank Malaysia yang bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan kepada UMKM.
Strategi branding juga dilakukan pemerintah Malaysia di
dalam  membantu  UMKMnya  untuk lebih berkembang.
Kasus  dari  kedua  negara  (Thailand- Malaysia)  dan  berdasarkan  kompilasi keberhasilan  pengembangan  UMKM  di negara-negara  ASEAN  (Tabel  08), maka  dapat  dikembangkan  beberapa faktor  sebagai  upaya  perbaikan  aspek internal dan eksternal UMKM di Indonesia, yaitu:

## Aspek internal
Lin, et all (2001) mengatakan bahwa permasalahan  paling  urgent  dari  aspek internal  UMKM  di  Indonesia  untuk dipecahkan  mencakup  tiga  komponen, yaitu:  (i)  permodalan;  (ii)  peningkatan kualitas  produksi;  dan  (iii)  peningkatan strategi  pemasaran  :  a)  Alasannya permodalan  merupakan  kunci  dalam pengembangan  kondisi  internal  UMKM karena  dengan  perbaikan  permodalan dapat sekaligus mengembangkan kapasitas produksi dan perbaikan manajemen keuangan usaha (Hartanto, Cahyono&  Dewani,  2013).  Bantuan permodalan  kepada  UMKM  dapat dioptimalkan  dengan  mengembangkan lembaga  keuangan  skala  kecil  dan menengah  (sebagaimana  dicontohkan oleh Thailand dan Malaysia); b)
Peningkatan
kualitas produksi
dilakukan dengan mekanisme
pendampingan. Moore&
Manring (2009) mengemukakan bahwa mekanisme pendampingan juga mencakup pengembangan relasi pelanggan  dan  jejaring  bisnis  UMKM. Hal  ini  berfungsi  dalam  menghadapi kendala  sistemik  dalam  hal  ekologi industri, ketahanan UMKM, dan keberlanjutan tata niaga. ; c) Sedangkan dalam meningkatkan strategi pemasaran, Mourougane (2012) mengungkapkan perlunya komunikasi pemasaran dan relasi pelanggan secara simultan. Karena hal ini  merupakan  faktor  dominan  dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan. Beberapa  perbaikan  internal  ini sangat  penting  bagi  UMKM  Indonesia dalam menghadapi AEC 2015.

## Aspek eksternal
Sedangkan  dari  aspek  eksternal, yang perlu ditekankan adalah pentingnya  upaya  mereduksi  biaya transaksi  :  a)  Biaya  transaksi  sangat tergantung  pada  efisiensi  transportasi dan  birokrasi,  sehingga  strategi  untuk mereduksi biaya transaksi adalah dengan  cara  perbaikan  infrastruktur dan  mengefisiensikan  birokrasi;  b) Pentingnya  kebijakan  pemerintah  yang lebih  memihak  UMKM  yang  bertujuan agar lingkungan usaha dapat
menghadirkan  biaya  yang  murah  dan kemudahan usaha. Untuk itu, beberapa peneliti  mengungkapkan  strategi  yang berbeda.  Seperti  Gilberto,  et  all  (2011) menyarankan pentingnya sertifikasi usaha  sebagai  salah  satu  contoh memudahkan fleksibilitas dan legitimasi usaha.    Ia  juga  menemukan  bahwa mencapai  suatu  sertifikasi  itu  tidak mudah,  namun  dengan  diperolehnya sertifikasi  akan  menurunkan  biaya. Selain  sertifikasi,  Panggabean  (2007) mengusulkan untuk membuat pemetaan kegiatan pemberdayaan UMKM, seperti: (i) tersedianya database UMKM yang belum mendapat pelayanan permodalan; (ii) peningkatan sosialisasi  dari  pemerintah  kepada bank;  dan  (iii)  jumlah  koperasi  dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
anggota  dan  masyarakat  yang  akan dilayani. Sedangkan untuk melaksanakan usaha, maka
peningkatannya dapat berupa: (i) peningkatan koordinasi di tingkat kabupaten/kodya,  propinsi  dan  pusat dalam  pelaksanaan  kerjasama;  dan  (ii) komitmen secara nasional dari pemerintah  untuk  membantu  usaha UMKM secara berkesinambungan. Pengembangan  dari  aspek  internal dan  eksternal  diatas  dapat  lebih ditingkatkan  ketika  peran  perbankan
dapat  dimaksimalkan.  Hal  ini  sangat penting,  mengingat  peran  perbankan dapat  mereduksi  tingkat  keterbatasan aksesbilitas
UMKM terhadap permodalan,  disamping  juga  dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan  perbaikan  dari  aspek eksternal.  Ada  beberapa  pertimbangan yang  menjadikan  posisi  UMKM  sangat penting  dalam  sektor  perbankan,  yaitu: (i) nyatanya, kredit macet sektor UMKM lebih  rendah  dari  sektor  korporasi;  (ii) kredit  sektor  UMKM  membantu  dalam penyebaran  resiko  perbankan,  yaitu nominal  kecil  namun  nasabah  yang banyak;  dan  (iii)  sektor  UMKM  relatif bertahan  dalam  fluktuasi  mata  uang dan  tidak  tergantung  pada  bahan impor. Beberapa permasalahan keterbatasan  aksesbilitas  permodalan pada  perbankan  ini  dapat  diatasi melalui perbaikan kapasitas UMKM dan kebijakan  perkreditan  secara  massif. Perbaikan  kapasitas  UMKM  dilakukan melalui peran pemerintah seperti pendampingan  dan  mekanisme  tata kelola  kebijakan  fiskal,  seperti  subsidi, pajak,  dan  kemudahan  lain  yang  dapat memberikan insentif bagi pengembangan usaha UMKM.
Upaya  lain  dalam  meningkatkan kinerja UMKM disampaikan oleh
Alvarez (2004) yang menemukan
bahwa  semakin  besar  usaha  untuk memasuki  bisnis  internasional  seperti AEC,  maka  proses    inovasi  dan pemanfaatan  program  promosi  ekspor perlu ditingkatkan. Sehingga harus ada komite  ekspor  dalam  memberikan kontribusi  yang  positif  terhadap  kinerja UMKM. Bruhn, et all (2012) menambahkan bahwa pemberikan konsultasi bisnis kepada UMKM sangat penting dalam membantu meningkatkan kinerja UMKM. Berdasarkan  program  kesuksesan  di beberapa  negara  ASEAN,  keberadaan lembaga  konsultan  bisnis  bagi  UMKM nyatanya  dapat  memberikan  dampak perbaikan kinerja UMKM yang signifikan.
Jika  strategi  pengembangan  UMKM baik  dari  sisi  internal  dan  eksternal masih  cukup  waktu  lama  ( time  lag ) sedangkan  AEC  sudah  diberlakukan, maka alternatif lain adalah memperkuat potensi  pemasaran  dalam  negeri.  Hal ini sebagai strategi yang dapat memaksimalkan pengembangan
UMKM,  karena  daya  saing  UMKM domestik  masih  kalah  jauh  dari  UMKM dari  negara  ASEAN  lainnya.  Oleh karena  itu,  peran  pemerintah  dan perbankan  sangat  diperlukan  sebagai mediator  pengembangan  pemasaran domestik.  Dikatakan,  pemerintah  dan
perbankan  juga  sebagai  agen  yang difungsikan dalam membangun kekuatan  jaringan  UMKM    (Jiang, 2009).  Secara  operasional,  UMKM dapat memanfaatkan keterkaitan ( linkage )  melalui  sistem  informasi  yang difasilitasi oleh pemerintah.
Implikasinya,  akan  membawa  pada keunggulan
bersaing yang berkelanjutan  ( sustainable  competition advantage ),  (Utama,  2003;  Hutagaol et.al,  2011;  Pawitan,  2012).  Maka, dapat  dikatakan  bahwa  terjadi  rantai yang  menghubungkan  berbagai  aspek spesifik  dari value  chain para  anggota atau  mitra  yang  terdiri  dari  teknologi, kapabilitas  (produksi,  pemasaran,  dan manajemen),  serta  produk  (Utama, 2003). Penjelasan ini konsisten dengan apa  yang  dikatan  Setiawan  (2004), bahwa  kegiatan  ekonomi  yang  optimal tak  terlepas  dari  aspek  tujuan  dalam hubungan  jaringan  sehingga  menjadi kekuatan dasar secara sosial.

## KESIMPULAN
1.  Berdasarkan  uraian  sebelumnya, nampak  bahwa  karaktersitik  UMKM di  Indonesia  mempunyai  tingkat daya  saing  yang  masih  sangat rendah.  Rendahnya  daya  saing UMKM  dikarenakan  permasalahan aspek internal dan eksternal. Hal ini
akan  sangat  riskan  bila  memasuki pasar bebas seperti AEC.
2.  Orientasi  kebijakan  yang  patut dikembangkan  dalam  menguatkan UMKM  menghadapi  AEC  2015 adalah    memperbaiki  aspek  internal dan eksternal:
a.  Aspek  internal  lebih  berorientasi pada  perbaikan:  (i)  aksesbilitas permodalan; (ii) perbaikan
kapasitas  dan  kualitas  produksi; dan (iii) perbaikan kualitas pemasaran.
b.  Sementara aspek eksternal lebih berorientasi pada perbaikan infrastruktur dan kebijakan pemerintah  yang  selama  ini masih  menimbulkan  ekonomi berbiaya tinggi.
c.  Strategi  internal  dan  eksternal membutuhkan cukup waktu ( time lag ),  sehingga  alternatif  strategi lain  UMKM  dalam  menghadapi
AEC 2015 adalah dengan mengoptimalkan
potensi
pemasaran domestik
yang
dimediasi  oleh  pemerintah  dan
perbankan.

## SARAN
Kebijakan  yang  dibuat  pemerintah dalam mengembangkan UMKM sebagai strategi menghadapi AEC 2015
harus  melalui  dua  sisi,  yaitu  aspek internal dan eksternal.
a.  Perbaikan  aspek  internal  harus dapat  mengembangkan  mulai  dari sisi  hulu  hingga  hilir,  yaitu  seperti perbaikan akses permodalan, perbaikan  jaringan  bahan  baku, teknik produksi, dan teknik pemasaran.
b.  Sedangkan  aspek  eksternal  adalah lebih banyak pada ranah pemerintah seperti perbaikan infrastruktur dan kemudahan usaha.
c.  Mediasi  optimalisasi  faktor  internal dan eksternal adalah melalui perbankan  dan  pemerintah.  Peran perbankan adalah dalam hal pengucuran  kredit  dalam  rangka mengembangkan  sistem  keuangan yang inklusif bagi UMKM. Sedangkan peran pemerintah
sebagai fasilitator pemasaran dalam mengoptimalkan potensi pasar domestik.

## DAFTAR PUSTAKA
1.  Alvarez,  R.E.  Sources  of  export success in small- and medium-sized enterprises:  the  impact  of  public programs.  International  Business Review.  2004  Volume  13,  Issue  3, pp.383 –400. 2.  APEC, Small and Medium Enterprises.  (internet)  2013.  (cited
2013  05  December  2014)  Avaliable from: http://www.apec.org
3.  Association  of  Southeast  Asian
Nations.  2008.  ASEAN  Economic Community Blueprint.
ASEAN Secretariat: Jakarta 4.  Bank  Indonesia.  Kredit  UMKM.
(internet)  2014.  (cited  2014  28
Januari) Available from:http://www.bi.go.id 5.  Barbara,  F.,  Fliess,  B.  The  Role Trade Barriers in SME Internalization.  2006  OECD  Trade Policy Working Paper, No. 45 6.  Basu,  S.B.  A  Cricital  Look  at  the ASEAN Economic Community Scorecard.  (internet)  2012.  (cited 2014 Dec 14) Available from:http://www.eastasiaforum.org
7.  BPS.  2014.  Profil  Industri  Kecil  dan Mikro 2010, Desember, Jakarta
8.  BPS.  2014.  Perkembangan  UMKM pada Periode 1997-2012, Jakarta
9.  Bruhn,  Miriam  and  Karlan,  Dean  S. and Schoar A. 2012.  The Impact of Consulting  Services  on  Small  and Medium  Enterprises:  Evidence  from a  Randomized  Trial  in  Mexico.
CEPR Discussion Paper No. DP8887.
http://ssrn.com/abstract=2034105.
10. Chia,  S.Y.  The  ASEAN  Economic Community:  Progress,  Challenges, and Prospects. ADBI Working Paper Series. 2013 No. 440
11. Chittithaworn,  C.,  et  all.  Factors Affecting Business Success of Small &  Medium  Enterprises  (SMEs)  in
Thailand.  Asian  Social  Science. 2011 Vol. 7, No. 5, May.
12. Constantin, D. L. Small and Medium Enterprises,  Regional  Development and  Networking:  The  Emerging
Framework in Romania. 2002
Romanian  Journal  of  European
Affairs. Vol. 2, No.4. 13. Cunningham,  L.  X.  &  Rowley,  C. Human  resource  management  in Chinese small and medium enterprises. Personnel Review.
2007 36(3), 415-439.
14. Gilberto  Santosa,  Fátima  Mendesb, Joaquim  B.    Certification  and integration of management systems: the  experience  of  Portuguese  small and  medium  enterprises.  Journal  of Cleaner  Production.  2012  Volume 19, Issues 17 –18, pp. 1965–1974.
15. Hamid,  E.S.  2010.  Pengembangan UMKM untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Simposium Nasional: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif. 16.  Hartanto, A.D., Cahyono, T., Dewani, N.A.T. SMEs Competitiveness Analysis in Probolinggo  East  Java  Province,
Journal  of  Global  Entrepreneurship. 2013 Vol 5 No. 1, pp 24-38.
17. Hendrawan,  B.  The  Small  Medium- Sized  Enterprise’s  Characteristic  in Batam Free Trade Zone that Able to Acquire  Debt.  Procedia  Economics and Finance. 2012 Vol 4, 76-85.
18. Hutagaol,  P.,  et  all.  Analisis  Daya Saing Susu Murni Produksi
Koperasi  dan  Formulasi  Kebijakan Peningkatan  Daya  Saingnya  di
Pasar  Dalam  Negeri:  Studi  Kasus
Pada  Koperasi  Susu  di  Provinsi Jawa  Barat. Jurnal  Ekonomi .  2011
Vol. XXI. No. 2, 60-77.
19. Idar,  R.,  Yussof,  Y.,  and  Mahmood, R.  The  Effect  of  Market  Orientation as  Mediator  to  Strategic  Planning
Practices and Performance Relationship: Evidence from Malaysian SMEs. Procedia Economics  and  Finance.  2012  Vol 4, 68-75. 20. Irjayanti, M., and Azis, A. M. Barrier
Factors  and  Potential  Solution  for Indonesian
SMEs. Procedia Economics  and  Finance .  2012  Vol 4, 3-12.
21. Jiang, B. Flexible  Business Process Integration  for  Clusters  of  Small- Medium Sized Enterprises in Heterogenous  Environment.  Journal of  Software.  2009  Vol.  4,  No.  4, June.
22. Karyawati,  G.  Laporan  Keuangan UMKM  Alternatif  Agunan  Kredit
UMKM. UMKM Outlook 2014, Membangun Kewirausahaan Berbasis Usaha Masyarakat. 2014 23. Kementerian  Koperasi  dan  Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.  2014.  Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)  dan  Usaha  Besar  (UB)
Tahun 2008-2012.
24. Kementerian  Koperasi  dan  Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia.  2014.  Kriteria  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Menurut  UU  No.  20  Tahun  2008 Tentang UMKM. 25. Kenan  Institute  Asia.  2012.  The ASEAN SME Regional Development Fund Conceptual
Framework.  Ministry  of  Foreign Affairs, Kingdom of Thailand.
26. Lin,  Justin  Yifu  &  Yongjun  Li. Promoting  the  Growth  of  Medium and Small-sized Enterprises through the  Development  of  Medium  and Small-sized  Financial  Institutions. Economic  Research  Journal  2011- 01.
27. Marijan K. Mengembangkan Industri Kecil Menengah Melalui Pendekatan  Kluster.  INSAN.  2005 Vol. 7 No. 3, Desember.
28. Moore Samuel B.; Susan L.
Manring.    Strategy  development  in small and medium sized enterprises for  sustainability  and  increased value  creation.  Journal  of  Cleaner Production.  2009  Vol.  17,  Issue  2, Pages 276 –282.
29. Mourougane,  A.  Promoting  SME Development  in  Indonesia.  OECD Economics Department  Working Papers.  2012  No.  995,  OECD
Publishing. 30. Nasution, D. Membangun Kelembagaan Ekonomi untuk Mendukung  Daya  Tahan  dan  Daya Saing.  Prosiding  Seminar  Nasional
&  Sidang  Pleno  ISEI  XVI.  Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. 2013
31.  Panggabean R. 2007. Profil Inkubator dalam Penciptaan Wirausaha Baru. Kementerian KUKM: Jakarta.
32. Pawitan, G. Characteristics of Small Medium  Manufacturing  Industries  in The  Era  of  ACFTA  :  Case  Study From West Java. Procedia
Economics  and  Finance.  2012  Vol 4, 130-139.
33. Ramdhansyah& Silalahi, S.A. Pengembangan  Model  Pendanaan UMKM Berdasarkan Persepsi UMKM. Jurnal Keuangan dan Bisnis. 2013 Vol.5, No. 1
34. Setiawan, A. H. Fleksibilitas Strategi
Pengembangan  Usaha  Kecil  dan Menengah.
Dinamika
Pembangunan.  Vol.  2004  1,  No.  2,
Desember, 118-124.
35. Sin,  K.C.  The  Success  Stories  of Malaysian  SMEs  in  Promoting  and Penetrating  Global  Markets  through Business
Competitiveness Strategies.  Asia  Research  Centre, CBS, Copenhagen Discussion Papers. 2010, No. 33
36. Sudarno.  Kontribusi  Usaha  Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)
dalam  Penyerapan  Tenaga  Kerja  di
Depok. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Humaniora Epigram. 2012 Vol 9, No 1 37. Suyatna, H. 2012. Reorientasi
Kebijakan  UMKM  di  Era  Asia  China Free Trade Area (ACFTA). Fakultas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik:  UGM
Yogyakarta.
38. Tambunan,  T.  Masyarakat  Ekonomi ASEAN  2015:  Peluang,  Tantangan dan Ancaman Bagi UMKM Indonesia. Prosiding Seminar Nasional  &  Sidang  Pleno  ISEI  XVI. Ikatan  Sarjana  Ekonomi  Indonesia. 2013
39. Utama,  A.  Perusahaan  Dalam  Era Persaingan  Global  Melalui  Aliansi Strategis. Kajian  Bisnis .  2003  No. 30, Desember, 57-73.
40. Wiyadi.  Pengukuran  indeks  daya saing industry kecil menengah (IKM) di  Jawa  Tengah.  Jurnal  Siasat Bisnis.  2009  Vol.  13,  No.  1,  pp.  77- 92.
41. World  Economic  Forum  (WEF). (internet)  2011.  (cited  2015  Jan  29)
Available from http://www.bappenas.go.id 42.  Yustika, A.E; 2008. Ekonomi Kelembagaan  ;  Definisi,  Teori  dan Strategi.  Bayu  Media  Publishing: Malang.
43.  Yustika, A.E. 2009. Ekonomi Politik: Kajian  Teoritis  dan  Analisis  Empiris; Pustaka Pelajar; Yogyakarta.