Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur
Tirta Pandu Winata*, Dewi Ontro Wulan, Tazkia Athala Farhaturrahmah
Universitas Tidar
*Email: tpwinata@gmail.com

## Abstract
The  Covid-19  pandemic  that  hit  the  world  from  2020  to  2022  has  significantly  impacted  various  sectors,  especially  the tourism sector. Borobudur Temple became one of the tourist attractions that experienced a significant decrease in tourist visits  during  the  pandemic.  But  in  2023,  the  pandemic  status  was  officially  lifted  and  marked  the  start  of  the  post- pandemic era. This era is projected to bring significant changes to the tourism sector due to increased mobilization carried out by the community. So, it is necessary to apply the concept of agile governance by everyone involved to give birth to agile and innovative governance. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. This study's results indicate a phenomenon arising from the application of agile governance in developing the local community of Borobudur Temple.  First,  there  is  an  improvement  in  governance  through  the  development  of  regional  information  systems,  the construction  of  business-oriented  community  facilities,  efforts  to  open  up  community  participation  in  tourism management, and a quick solution orientation to overcome problems.
Keywords: a gile go verna nce; bo ro budur temple; po st -pandemic era; tourism policy

## Abstrak
Pandemi  Covid-19  yang  melanda  seluruh  dunia  pada  tahun  2020  sampai  tahun  2022  memberikan  dampak signifikan terhadap berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata. Candi Borobudur menjadi salah satu objek wisata  yang  mengalami  penurunan  signifikan  jumlah  kunjungan  dari  wisatawan  selama  masa  pendemi tersebut.  Namun  pada  tahun  2023,  status  pandemi  secara  resmi  telah  dicabut  dan  menandai  dimulainya  era pascapandemi.  Era  ini  diproyeksikan  membawa  perubahan  signifikan  pada  sektor  pariwisata  karena meningkatnya  mobilisasi  yang  dilaksanakan  oleh  masyarakat.  Sehingga  diperlukan  penerapan  konsep  agile

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
How to Cite : Winata, T, P., Wulan, D, O., Farhaturrahmah, T, A. (2023). Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Pen- erapan  Agile  Governance  dalam  Mengembangkan  Komunitas  Wisata  Candi  Borobudur . POLITICOS: Jurnal Politik  d an Pemerintahan, 3 (2): 90-105. Doi: https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.90-105
Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur

## I.  PENDAHULUAN
Sektor  pariwisata  merupakan  salah satu unsur strategis dalam aspek perekonomian  masyarakat  serta  aspek finansial  suatu  negara.  Di  Indonesia, pembangunan  sektor  pariwisata  menjadi salah  satu  target  prioritas  pembangunan nasional  (Yakup,  2019),  yang  tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan  Nasional  (RIPPARNAS). Kebijakan  ini  lahir  melalui  Peraturan Pemerintah  (PP)  tentang  Rencana  Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Nasional Tahun  2010-2025,  yang  bertujuan  untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi  pariwisata,  mengkomunikasi-kan destinasi
pariwisata Indonesia, mewujudkan  industri  pariwisata  yang memiliki  kapasitas  untuk  mendongkrak perekonomian nasional, serta
mengembangkan tata kelola lembaga kepariwisataan serta mampu
mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata,  pemasaran  pariwisata,  dan industri  pariwisata  secara  efektif,  efisien, dan profesional.
Sebagai  salah  satu  sumber  devisa negara, sektor pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan pada pendapatan negara  setiap  tahunnya.  Tercatat  semenjak kebijakan  RIPPARNAS  diimplementasikan, pen-dapatan  sektor  pariwisata  sempat mencapai  angka  hingga  16,7  miliar  USD pada tahun 2019. Namun, jumlah pendapatan  sektor  pariwisata  ini  bersifat fluktuatif  menyesuaikan  dengan  iklim kepariwisataan  serta  faktor-faktor  lainnya seperti  pandemi  Covid-19  yang  menjadi pandemi  pada  rentang  waktu  2020  hingga 2022.
Pada  tahun  2023,  pemerintah  tengah menyusun Rencana Induk Destinasi
Pariwisata  Nasional  (RIDPN)  yang  terdiri atas  RIDPN  Danau  Toba,  Borobudur  – Yogyakarta  – Prambanan,  Raja  Ampat,  dan Wakatobi.  Destinasi  pariwisata  Candi Borobudur  yang  termasuk  dalam  kawasan
RIDPN Borobudur – Yogyakarta –
Prambanan  merupakan  kawasan  wisata yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa
governance oleh setiap yang terlibat untuk mampu melahirkan tata kelola yang gesit dan inovatif. Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan adanya fenomena yang ditimbulkan dari penerapan agile governance dalam mengembangkan komunitas lokal Candi  Borobudur.  Pertama,  terdapat  perbaikan  tata  kelola  melalui  pengembangan  sistem  informasi  wilayah, terdapat  pembangunan  fasilitas  komunitas  yang  berorientasi  bisnis,  adanya  upaya  membuka  partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata, serta adanya orientasi solusi cepat untuk mengatasi permasalahan.
Kata kunci: agile governance; candi borobudur; era pascapandemi; kebij akan pariwisata
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Gambar 1 . Pendapatan Sektor Pariwisata di Indonesia
Sumber: Databoks, 2023
Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur
tengah.  Kawasan  yang  merupakan  sebuah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia ini telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 1991 dan menjadi daya tarik wisata yang berskala internasional.  Selain  menjadi  sasaran  dari kebijakan  RIDPN,  sebelumnya  pemerintah telah menetapkan Candi Borobudur sebagai salah satu kawasan wisata super prioritas di Indonesia.
Adanya objek wisata Candi Borobudur telah  berhasil  memberikan  sumbangsih dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat  di  sekitarnya.  Hal  tersebut dapat dilihat adanya sekitar 3000 pedagang di  kawasan  tersebut  dan  munculnya berbagai macam toko, kios, lapak pedagang kaki lima (PKL), dan kegiatan perekonomian lainya (Waluya, 2018).
Munculnya aktor-aktor usaha oleh
masyarakat  di  sekitar  Candi  Borobudur tersebut tidak bisa dilepaskan dari banyaknya  wisatawan  baik  domestik  atau mancanegara  yang  mengunjungi  Candi Borobudur.
Berdasarkan data kunjungan wisatawan  Candi  Borobudur  dari  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Magelang, tercatat  kunjungan  tertinggi  berada  pada tahun  2019  dengan  3.747.757  wisatawan domestik dan 242.082 wisatawan mancanegara.  Namun  di  tengah  tren kenaikan  kunjungan  wisatawan  tersebut, pada  tahun  2020  seluruh  dunia  dihantam pandemi  Covid-19  yang  menyebabkan terbatasnya akses ke lokasi wisata. Fenomena ini turut berimbas pada penurunan  secara  signifikan  kunjungan wisatawan  di  Candi  Borobudur,  dimana puncak  penurunan  wisatawan  terjadi  pada tahun  2021  dengan  hanya  terdapat  422.930 wisatawan  domestik  dan  674  wisatawan mancanegara  yang  mengunjungi  Candi Borobudur.
Namun  pada  tahun  2022,  banyak negara  yang  telah  lebih  memberikan kelonggaran  bagi  masyarakatnya  untuk bermobilisasi. Walaupun masih tetap mewajibkan  protokol  kesehatan,  namun kebijakan  ini  menjadi  tonggak  awal kebangkitan  sektor  pariwisata.  Hal  ini ditandai  dengan  meningkatnya  jumlah kunjungan  wisatawan  di  Candi  Borobudur pada  tahun  2022,  yaitu    dengan  terdapat sebanyak  1.443.286  wisatawan  domestik dan 35.936 wisatawan mancanegara.
Selanjutnya,  pada  Mei  tahun  2023 Badan  Kesehatan  Dunia/ Wo rld   Health Organization (WHO)  secara  resmi  menyatakan bahwa Covid-19 bukan lagi menjadi kondisi darurat  kesehatan  global  (Mundasad  & Roxby,  2023).  Informasi  tersebut  kemudian disusul  dengan  pencabutan  status  pademi
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Gambar 2 Data Wisatawan Candi Borobudur Sumber: BPS Kabupaten Magelang, diolah oleh peneliti.

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur
Covid-19 oleh Pemerintah
Republik Indonesia  pada  Juni  2023.  Peristiwa  ini sekaligus  memulai  babak  baru  dunia pariwisata pascapandemi, yang salah satunya  menjadi  perhatian  dari  pengelola wisata Candi Borobudur.
Dimulainya  masa  pascapandemi  pada sektor  pariwisata  meningkatkan  adanya berbagai  aktivitas  masyarakat  yang  bersifat kolektif  di  pusat  wisata  Candi  Borobudur. Dengan  adanya  aktivitas  masyarakat  yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan  tersebut,  pemerintah  daerah dituntut  untuk  bersifat  gesit  dan  responsif untuk memberdayakan dan mengintegrasikan  seluruh  aktivitas  yang ada  dalam  komunitas  lokal  penunjang pariwisata.  Melalui  kapasitasnya  sebagai regulator dan fasilitator, pemerintah daerah juga perlu menstimulasi masyarakat supaya mampu  memunculkan  inovasi  dan  juga gagasan  yang  dapat  membantu  proses percepatan pembangunan sektor pariwisata Candi Borobudur.
Kegesitan dan responsivitas pemerintah  kemudian  perlu  untuk  dilihat lebih  jauh  sebagai  bentuk  dinamis  dari  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  atau  biasa disebut  dengan agile  governance .  Konsep agile  governance atau  pemerintahan  yang cerdas,  tangkas  dan  cepat,  identik  dengan sebuah  daya  adaptasi,  responsivitas,  dan kegesitan  birokrasi  yang  berfokus  pada sarat kecepatan dan kemudahan, unik, serta mampu  berfikir o ut  o f  the  bo x . Agile governance dalam  era  pascapandemi  begitu diperlukan  untuk  beradaptasi  dengan kondisi  yang  sebelumnya  penuh  dengan
pembatasan  menuju  kondisi  yang  lebih terbuka  dan  mobilitas  yang  semakin  masif. Dengan arti lain, pemerintah dituntut untuk mampu  mengadaptasikan  keputusan  atau kebijakannya yang didasarkan pada kebutuhan  masyarakat  dan  per-kembangan lingkungannya (Lela Mazidah et al ., 2019).
Luna,  Kruchten,  dan  Moura  (2015) mendefinisikan agile  governance sebagai “ the  ability  of  human  societies  to  sense,  adapt and respond rapidly and sustainably to changes in its environment, by means of the coordinated combination  of  agile  and  lean  capabilities  with governance capabilities, in order to deliver value faster, better, and cheaper to their core business ”. Agile  governance oleh  para  ahli  lain  sebagai kapasitas organisasi untuk membaca peluang  dengan  cepat  dan  tepat  sehingga dapat  muncul  tindakan  inovatif  dan kompetitif (Huang, Pan, dan Ouyang, 2014). Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa gagasan agile  go vernance mengacu  pada kemampuan  pemerintah  untuk  merespon dengan  cepat  baik  perkembangan  yang diharapkan  maupun  yang  tidak  terduga. Agar  pemerintah  mampu  beradaptasi  dan mengambil tindakan kreatif dalam menanggapi  berbagai  situasi  yang  sedang atau akan timbul di bangsanya.
Luna,  Kruchten,  dan  Moura  (2015) menjabarkan enam prinsip agile governance, antara lain:
Good  enough  governance ,  dalam  arti latar  belakang  organisasi  harus  selalu diperhatikan dan dijadikan acuan di tingkat tata kelola;
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur
Business-driven ,  artinya  setiap  keputusan yang
dikeluarkan harus tetap mempertimbangkan aspek bisnis;
Human focused , artinya dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  perlu  ada ruang untuk partisipasi masyarakat sehingga  semua  masukan  yang  ada  perlu dihargai;
Based  on  quick  win ,  yang  berarti  setiap keputusan  yang  menghasilkan  solusi  harus lebih banyak digunakan sebagai penyemangat  untuk  tampil  lebih  baik  dari sebelumnya;
Systematic and adaptive approach ,  berarti perubahan  yang  cepat  dan  sistematis membutuhkan tim yang mampu memperluas kemampuannya, terutama yang intrinsik;
Simple  design and continuous refinement , yakni  kemampuan  tim  untuk  membuat desain  yang  sederhana  dan  dituntut  untuk memberikan  hasil  yang  cepat  dan  harus terus ditingkatkan.
Literatur mengenai agile go vernment dalam  konteks  pengembangan  komunitas lokal Candi Borobudur pada era pascapandemi  membawa  implikasi  pada aspek  pemberdayaan  komunitas  di  sekitar Candi  Borobudur.  Berdasarkan  pandangan dari Sumpeno (2011), Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh kekuatan di luar tatanan  untuk  memungkinkan  tatanan berkembang  secara  mandiri.  Dengan  kata lain,  pemberdayaan  adalah  upaya  untuk memperbaiki  bentuk  keterkaitan  yang terkandung  dalam  suatu  tatanan,  serta
upaya  untuk  memperbaiki  unsur-unsur atau  komponen  tatanan  yang  dirancang untuk  berkembang  secara  mandiri  dari tatanan tersebut. Dengan demikian, pemberdayaan  merupakan  upaya  untuk menghasilkan suatu kondisi yang memungkinkan suatu tatanan untuk membangun dirinya sendiri.
Pada  aspek  psikologi  komunitas,
Pemberdayaan adalah proses yang berlangsung dengan menempatkan masyarakat  lokal  sebagai  pusat  aktivitas. Proses ini menciptakan rasa saling menghormati  dan  saling  menguntungkan, refleksi  kritis  dan  kegiatan  partisipatif  dari berbagai  cara  untuk  mencapai  tujuan  yang bermanfaat  dengan  prinsip  kesetaraan (Wibowo, Pelupessy & Narhetali, 2013).
Anggota masyarakat dapat berpartisipasi  aktif  dalam  pemberdayaan masyarakat  melalui  proses  pemilihan, melalui upaya akar rumput (ketika individu membentuk  kelompok  dan  kemudian menentukan tujuan dan memilih cara untuk mencapai  tujuan  tersebut),  atau  melalui mandat  pemerintah  (Dinayayati,  2007). Manfaat pemberdayaan masyarakat termasuk  menumbuhkan  rasa kebersamaan (Levy  &  Litwin,  1986),  kohesi  sosial  dan kesepakatan  (Heller,  Price,  Reinharz,  Riger &  Wandersman,  1984),  dan  peningkatan partisipasi  dalam  bisnis  akar  rumput (Chavis).  &  Wandersman,  1990)  (dalam Duffy & Wong, 2003).
Dalam aktualisasinya, pember- dayaan  komunitas  bermuara  pada  upaya- upaya  pengembangan  pariwisata  Candi
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur
Borobudur  yang  secara  statistik  mengalami lonjakan  aktivitas  yang  pesat  semenjak dicabutnya  status  pandemic  Covid-19.  Hal ini  mendorong  semua  elemen  untuk mempersiapkan  segala  kebutuhan  dalam proses  pengelolaan  pariwisata.  Pengelolaan pariwisata,  atau  peran  yang  diartikan sebagai  pengelolaan  pariwisata,  adalah peran  yang  dilakukan  oleh  individu  atau sekelompok  individu,  atau  bisa  merujuk pada  kegiatan  yang  terkait  dengan  peran tersebut.  Dapat  juga  diartikan  bahwa pengelolaan  pariwisata  adalah  instrumen yang  dibuat  oleh  pengelola  pariwisata (seseorang  atau  sekelompok  orang)  yang berkaitan  dengan  kegiatan  pengelolaan pariwisata.  Laiper  (1990)  mengusulkan bahwa  pengelolaan  pariwisata  didasarkan pada  empat  prinsip  pengelolaan,  antara lain:
Fungsi perencanaan ( planning ), fungsi pengendalian ( co ntro lling ), fungsi organisasi ( co o rd inatio n ), fungsi pengendalian ( mo nito ring ).
Koordinasi  adalah  tugas  yang  paling penting dari manajemen pariwisata. Mengacu  pada  aktivitas  manajer  untuk mengubah  mengolah  informasi,  seperti pada  aspekB.  pPerencanaan,  pemantauan, dan penerapan sistematik dari informasi ini ke  semua  aktivitas  manajemen,  yang diterjemahkan  menjadi  kenyataan  dalam aktivitas  perencanaan,  manajemen,  dan pengendalian  operasional.  Sementara  itu, menurut  Soewarno  (2002),  manajemen secara  efektif  mengarahkan  atau  mengatur berbagai  sumber  daya  untuk  mencapai tujuan.  Manajemen  adalah  sarana  dasar
para pelaku yang terlibat untuk menggunakan  sumber  daya  alam  atau sumber  daya  manusia  untuk  mencapai tujuan  yang  diinginkan.  Oleh  karena  itu, dengan  pengelolaan  ini  dimungkinkan untuk mengontrol potensi sumber daya.
Adanya  dinamika  pariwisata  pada masa  pascapandemi  tersebut  menarik perhatian  peneliti  untuk  melaksanakan penelitian  yang  mampu  mengungkap  daya respon  dan  kegesitan  pemerintah  dalam mengembangkan  komunitas  lokal  pelaku pariwisata  di  tengah  lonjakan  aktivitas pariwisata dibandingkan pada masa pandemi.  Daya  respon  dan  kegesitan pemerintah  yang  tertuang  dalam  prinsip agile  governance menjadi  suatu  komponen penelitian  yang  menarik  dan  menjadi kebaruan  tersendiri  ketika  disandingkan dengan komponen pemberdayaan komunitas  lokal  pariwisata  pada  masa pascapandemi.
Berdasarkan studi yang pernah dilaksanakan  sebelumnya  oleh  Amrulloh, dkk.  (2022)  mengenai agile  go vernance dalam  mengoptimalkan  potensi  wisata berkelanjutan  di  Kelurahan  Nyamplungan, Kota  Surabaya,    ditemukan  informasi mengenai adanya peran pemerintah kelurahan dalam
menjaga dan berpartisipasi  pada  pengelolaan  pariwisata serta  membuka  akses  kerjasama  dengan pemerintah kota, BUMDes, serta Pokdarwis. Studi  tersebut  menjadi  salah  satu  referensi untuk melaksanakan penelitian guna Dengan  demikian,  penelitian  ini  akan menjawab  persoalan  mengenai  bagaimana penerapan prinsip agile go vernance
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur
Pemerintah  Kabupaten  Magelang  dalam mengembangkan komunitas lokal pariwisata  Candi  Borobudur  pada  masa pascapandemi secara lebih holistik.

## II.METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian ini  adalah  metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Menurut Perreault dan McCarthy (2006:
176)  Penelitian  kualitatif  diartikan sebagai  penelitian  yang  bertujuan  untuk memperoleh  informasi  yang  mendalam, terbuka  untuk  semua  jawaban  dan  tidak terbatas  hanya  memberikan  jawaban  ya atau tidak saja. Penelitian kualitatif bertujuan  untuk  menjelaskan  fenomena secara komprehensif dengan mengumpulkan informasi yang
komprehensif  pula.  Pendekatan  deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menggambarkan  keadaan  fenomena  yang terjadi dengan kata/kalimat yang dipisahkan  berdasarkan  kategori  untuk sampai pada suatu kesimpulan.
Penelitian  ini  membandingkan  dua sumber data yang dapat menjawab pertanyaan  penelitian.  Menurut  Lofland (dalam  Moleong,  2006),  perkataan  dan perbuatan  merupakan  sumber  informasi utama dalam penelitian kualitatif, selebihnya merupakan informasi pelengkap seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Data primer
Data  primer  merupakan  informasi yang  diperoleh  melalui  observasi  langsung dan  wawancara  dengan  informan  atau responden  .  Dalam  penelitian  ini  sumber informasi utama adalah Pemerintah Daerah KabupatenKepala  Bidang  Pemasaran  dan Kelembagaan  Pariwisata,  Dinas  Pariwisata, Kepemudaan,  dan  Olahraga  Kabupaten Magelang,  Pengelola  Kawasan  Wisata BorobudurStaf Divisi  Pengembangan Bisnis Pariwisata,  Badan  Otorita  Borobudur, Pengelola  Desa  WisataBalai  Ekonomi  Desa Borobudur,  dan  Pemerintah  Kota  Desa Wisata Borobudur.masyarakat pelaku industri di sekitar Candi Borobudur.
Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  dokumen  atau arsip dari berbagai sumber, foto dokumenter  yang  ada,  atau  foto  yang diambil  langsung  oleh  peneliti  untuk melengkapi  data  primer  yang  ada.  Data sekunder  dalam  penelitian  ini  meliputi dokumentasi, sumber tertulis lainnya seperti jurnal dan arsip informan.
Selain  itu,  peneliti  memperoleh  data penelitian ini dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:
Metode wawancara
Metode  wawancara  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara bebas  terbimbing  dimana  pewa-wancara memberikan petunjuk yang hanya menyajikan  ciri-ciri  pokok  dari  pertanyaan yang  akan  diajukan.  Sehingga  hasil  yang diperoleh  merupakan  data  yang  valid  dan fokus pada pertanyaan penelitian utama.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur
Metode pengamatan (observasi)
Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap  gejala-gejala  seseorang,  baik dalam  situasi  nyata  maupun  terencana. Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung  ke  lapangan  untuk  melakukan pengamatan dengan cara melihat, mendengar,  bertanya  dan  merekam  situasi yang  terjadi  di  masyarakat  untuk  men- dapatkan  gambaran  umum  tentang  pokok bahasan yang diteliti.
Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Hal ini menyangkut  tindakan  berupa  peneliti  yang dapat berinteraksi langsung dengan responden    informan  dan  lingkungan  yang ada  serta  yang  peka  dan  dapat  berinteraksi dengan  segala  rangsangan  yang  dianggap penting  dan  penting  bagi  penelitian  ini. Selain  itu,  dengan  peneliti  berlaku  sebagai instrumen  utama  memungkinkan  peneliti untuk beradaptasi dengan semua kemungkinan  kondisi  dan  memahami situasi  dalam  semua  aspeknya.  Melalui proses  interaktif,  peneliti  dapat  merasakan, memahami,  dan  menghayati  konteks,  yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis, menafsirkan, dan merumuskan  kesimpulan  tentatif  untuk memandu  wawancara  dan  pengamatan selanjutnya  terhadap  responden,  serta memperdalam  dan/atau  meng-klarifikasi temuan  penelitian.  Selain  itu,  peneliti berkesempatan untuk menggali lebih dalam fenomena  dan  tanggapan  yang  dianggap aneh  dan  menyimpang  atau  bahkan bertentangan dengan penelitian.
Dalam  pengolahan  data,  peneliti menggunakan tiga model utama, yaitu:
(1)  Editing,  adalah  pemeriksaan  yang cermat terhadap surat-surat yang didaftarkan.  (2)  Classifying,  adalah  proses pengumpulan  informasi  dengan  meninjau dan mengelompokkan data hasil wawancara. Dalam hal ini, peneliti mengelompokkan bahan penelitian menjadi tiga  bagian  yaitu  pemerintah  sebagai pembuat  kebijakan  dan  manajer  sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat sebagai efek penerapan kebijakan manajemen  yang  cerdas.  (3)  Verifying, adalah  suatu  tindakan  yang  bertujuan untuk  mengetahui  kebenaran  informasi yang  diterima  guna  meyakinkan  pembaca tentang  kebenaran  penyelidikan.  Proses  ini dilakukan  setelah  memastikan  kebenaran informasi  dari  hasil  wawancara  dan membandingkannya  dengan  fakta  yang ada.
Selain itu, proses analisis data penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman  (1992).  Proses  analisis  data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga akhir dan meliputi  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan. Proses pengumpulan data dengan wawancara  dan  observasi  direduksi  untuk mengetahui  makna  yang  diperlukan  sesuai dengan  tujuan  penelitian.  Setelah  reduksi data,  informasi  disajikan  dalam  bentuk tulisan atau kata-kata, grafik, tabel, dan lain -lain  untuk  memberikan  gambaran  hasil penelitian. Pada langkah selanjutnya, ketika
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur
informasi  telah  mengalami  proses  analitis yang luas, kesimpulan yang tepat kemudian dapat ditarik.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Dewasa  ini  terdapat  berbagai  macam tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah.  Terlepas  dari  aspek-aspek tantangan seperti adanya disrupsi, persaingan global, dan berkembang teknologi informasi, terdapat satu tantangan yang  perlu  menjadi  perhatian  utama  yaitu adanya gejala-gejala pada
era pascapandemi.
Setelah pembatasan mobilisasi  pada  masa  Covid-19  sejak  tahun 2020 hingga 2022, saat ini pasca dicabutnya status  pandemi  Covid-19  menghasilkan suatu  fenomena  lonjakan  aktivitas  secara masif  yang  seluruhnya  perlu  untuk diakomodir.  Pemerintah sebagai pemangku kebijakan  tentunya  perlu  cepat  tanggap terhadap kondisi ini. Responsivitas, fleksibilitas  dan  daya  adaptasi  yang  tinggi diperlukan  untuk  dapat  terus  memberikan jalan  keluar  bagi  segala  tantangan  dan permasalahan.
Salah  satu  sektor  krusial  yang  perlu menjadi perhatian pemerintah adalah sektor pariwisata.  Bagi  Pemerintah  pusat  atau Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang, terdapat  satu  destinasi  pariwisata  prioritas yaitu  Candi  Borobudur.  Dengan  segala tantangan  era  pascapandemi  yang  secara gradual namun masif yaitu adanya lonjakan kunjungan  Candi  Borobudur  dan  tuntutan mengenai  kesejahteraan  masyarakat  sekitar kawasan  pariwisata,  diperlukan  adanya kebijakan-kebijakan terobosan yang inovatif
dalam  rangka  mengatasi  permasalahan berorientasi  timbul  serta  upaya-upaya untuk terus mengembangkan potensi pariwisata yang ada. Hal tersebut disebabkan  karena  pariwisata  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan  manusia  terutama  menyangkut kegiatan  sosial  dan  ekonomi.  maka  dari  itu segala  bentuk  kemajuan  daerah  pariwisata juga  berpengaruh  terhadap  perkembangan sosial  ekonomi  masyarakat  di  wilayah tersebut.
Salah  satu  upaya  yang  relevan  untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut adalah  dengan  diterapkannya  prinsip- prinsip agile  go vernance yang  mampu mengakomodir kebutuhan pemerintah untuk  menjadi  lebih  gesit  dan  responsif. Dalam  kasus  pengelolaan  kawasan  wisata Candi  Borobudur,  pemerintah  sebagai pemangku  kebijakan  memiliki  otoritas untuk terlibat dalam pengembangan komunitas lokal pariwisata yang terdapat di dalamnya,  dengan  memperhatikan  aspek- aspek goo d  eno ugh governance (tata  kelola yang  cukup  baik), business-driven (didorong oleh bisnis), human fo cused (berfokus pada manusia), based   o n  quick   w ins (berbasis pada  solusi  cepat), systematic and  ad aptive approach (pendekatan  sistematis  dan  adaptif), dan simple d esign and co ntinuo us refinement (desain sederhana dan penyempurnaan berkelanjutan). Perbaikan Tata Kelola Melalui Pengembangan Sistem Informasi Wilayah Tata kelola
merupakan suatu instrumen  vital  dalam  aspek  kelembagaan.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur
Dalam  perspektif agile governance ,  adanya tata  kelola  yang  cukup  baik  ( go o d  eno ugh governance )  menjadi  perhatian  utama  bagi setiap lembaga untuk mampu melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi secara  adaptif  dan  responsif.  Menurut Grindle  (2004),  tata  kelola  yang  cukup  baik menjadi pijakan utama diterapkannya go o d governance secara  komprehensif,  yang  notabene merupakan suatu penyusunan ulang konsep  tata  kelola  yang  memungkinkan pemerintah  dapat  mencapai  tujuan  dengan tingkat  penerimaan  minimal.  Salah  satu rekomendasi  yang  diberikan  oleh  Grindle dalam literatur akademik terkait tata kelola yang  cukup  baik  ini  adalah  dengan melaksanakan  reformasi  tata  kelola  demi melaksanakan  efisiensi  energi  dan  sumber daya.
Pada  konteks  tata  kelola  Candi Borobudur,  salah  satu stak eho ld er yang terlibat  secara  intensif  dalam  pengelolaan Candi  Borobudur  adalah  Balai  Konservasi Borobudur  (BKB).  Secara  kelembagaan, Balai  Konservasi  Borobudur  merupakan suatu unit pelaksana teknis dari pemerintah pusat  melalui  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi.  Adanya tata kelola Candi Borobudur secara langsung  dapat  berkorelasi  pada  aspek pengelolaan  wisata  Candi  Borobudur. Dalam  hal  ini,  Balai  Konservasi  Borobudur telah meluncurkan Sistem Informasi Kawasan  (Sikawa)  dan  Sistem  Informasi Data Teknis (Sidatek). Dua sistem informasi tersebut  berupa  aplikasi  yang  berfungsi untuk  menunjang  pengelolaan  aset  digital di Balai Konservasi Borobudur.
Melalui  Sistem  Informasi  Kawasan (Sikawa)  dan  Sistem  Informasi  Data  Teknis (Sidatek) tersebut, stak eho ld er terkait dapat melakukan  pengelolaan  atas  informasi- informasi yang bisa berguna untuk menyusun  kebijakan  strategis  di  kawasan Candi  Borobudur.  Dua  sistem  informasi  ini telah  dipersiapkan  oleh  Balai  Konservasi Borobudur  sejak  era  pandemi  tahun  2020. Pada  penggunaannya,  sistem  informasi  ini akan  lebih  dioptimalkan  penggunaannya pada era pascapandemi ini, terutama dalam rangka penyusunan program-program pemberdayaan  komunitas  lokal  pariwisata di sekitar Candi Borobudur.

## Pembangunan  Fasilitas  Komunitas  yang Berorientasi Bisnis
Sebagai  daerah  pariwisata  super prioritas  di  Indonesia,  Candi  Borobudur memiliki  cakupan  wilayah  yang  dalam pengelolaannya melibatkan banyak stakeholder .  Bukan  semata  pihak-pihak  yang berada  di  sekitar  candi  itu  berada  saja, melainkan eksistensi kawasan wisata Candi Borobudur juga berdampak terhadap wilayah-wilayah  di  sekitar  candi.  Peluang tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat  untuk  dapat  meningkatkan kesejahteraannya melalui serangkaian upaya yang juga didorong oleh pemerintah atau stak eho ld er terkait.
Setiap upaya yang dilaksanakan oleh berbagai stak eho ld er memiliki  orientasi yang kuat pada  sektor bisnis dan pengembangan  ekonomi.  Dalam  kerangka konseptual agile go vernance , Luna, Kruchten, dan Moura (2015)
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur
menggambarkan  bahwa  diperlukan  aspek pengambilan  keputusan  atau  kebijakan yang  didasarkan  pada  pada  pertimbangan bisnis  ( business  d riven ).  Menurut  Cooke (2012),  prinsip  business  driven  didasarkan pada  business  value  yang  direalisasikan secara ber-kelanjutan, pemberian kepercayaan kepada setiap pelaksana tugas untuk merealisasikan proses bisnis tersebut, serta  meningkatkan  komunikasi  antara anggota tim dengan lingkungan pelaksanaan program organisasi.
Studi  yang  dilaksanakan  di  Candi
Borobudur pada masa pascapandemi menunjukkan  adanya  sinergitas  antara pemerintah daerah, BUMN, dan masyarakat dalam  mengembangkan  konsep  bisnis  di sekitar  Candi  Borobudur.  Sejak  tahun  2016, BUMN membentuk program Balai Ekonomi Desa (Balkondes) yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi  di  desa-desa  sekitar  Candi Borobudur.  Program  ini  didukung  oleh  3 perusahaan  BUMN  sebagai  pendamping Balkondes  dan  18  perusahaan  BUMN sebagai sponsor.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
No. Nama BUMN Status 1. PT. Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Dan Ratu Boko Pendamping 2. PT. Indonesia Tourism Development Corporation / ITDC (persero) Pendamping 3. PT. Patra Jasa Pendamping 4. PT.Manajemen CBT Nusantara Pendamping 5. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Sponsor 6. PT. Pertamina (Persero) Sponsor 7. PT. Hutama Karya (Persero) Sponsor 8. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Sponsor 9. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sponsor 10. PT. Angkasa Pura Airports I Sponsor 11. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Sponsor 12. PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Sponsor 13. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sponsor 14. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk Sponsor 15. PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Sponsor 16. PT. Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk Sponsor 17. PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Sponsor 18. PT. Angkasa Pura Airports II Sponsor 19. PT. Perkebunan Nusantara III Sponsor 20. PT. TWC Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Sponsor 21. PT. Jasa Raharja (Persero)
Sponsor 22. PT.Patra Jasa Sponsor
Tabel 1. BUMN Pendukung Pr ogram Balkondes
Sumber: Laman Resmi Balkondes Borobudur, 2023.
Program Balkondes tersebut kemudian bekerjasama  dengan  masyarakat  lokal  di wilayah  sekitar  Candi  Borobudur.  Sejak pertama kali diinisiasikan pada tahun 2016, saat  ini  telah  terdapat  20  Balkondes  yang tersebar  di  20  desa  di  sekitar  Candi
Borobudur.  Balkondes  ini  dipersiapkan untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi para wisatawan yang mengunjungi  Candi  Borobudur.  Dengan adanya  Balkondes  yang  dibuat  ini,  akan mampu meningkatkan partisipasi

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur
masyarakat dalam pengembangan kawasan wisata sekaligus meningkatkan pendapatan -nya.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
No. Nama BUMN 1. Balkondes Tugusongo 2. Balkondes Wringinputih 3. Balkondes Wanurejo 4. Balkondes Tanjungsari 5. Balkondes Mejaksingi 6. Balkondes Kenalan 7. Balkondes Kembanglimus 8. Balkondes Giritengah 9. Balkondes Karanganyar 10. Balkondes Karangrejo 11. Balkondes Kebonsari 12. Balkondes Bigaran 13. Balkondes Borobudur 14. Balkondes Bumiharjo 15. Balkondes Candirejo 16. Balkondes Tegalarum 17. Balkondes Sambeng 18. Balkondes Ngargogondo 19. Balkondes Ngadiharjo 20. Balkondes Giripurno
Tabel 1. Balkondes di Sekitar Candi Borobudur Sumber: Laman Resmi Balkondes Borobudur, 2023.
Banyaknya  Balkondes  yang  terdapat di  sekitar  kawasan  Candi  Borobudur sebagai  bentuk  program  yang  melibatkan berbagai stak eho ld er untuk  meningkatkan kesiapan pengelola wisata dalam menyambut  wisatawan  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  juga  dibarengi dengan
adanya program-program pendampingan  UMKM  bagi  masyarakat  di sekitar Candi Borobudur. Tercatat, berdasarkan
data dari
Pemerintah Kabupaten Magelang, pada tahun 2021 saja terdapat  3406  UMKM  di  Kecamatan Borobudur.

## Membuka  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengelolaan Wisata
Candi  Borobudur  sebagai  kawasan wisata  yang  bercorak  budaya  mampu
menghasilkan atensi khusus bagi wisatawan, baik domestik ataupun mancanegara.  Adanya  corak  budaya  yang khas  di  Candi  Borobudur  berpotensi  untuk menyuguhkan atraksi budaya yang memukau dengan diprakarsai oleh masyarakat  di  sekitar  Candi  Borobudur. Kebutuhan tersebut menuntut setiap stakeholder yang  terlibat  di  pengelolaan  Candi Borobudur  untuk  mampu  melaksanakan aktivitas yang berorientasi pada pengembangan  kompetensi  dan  kapasitas masyarakat  untuk  memberikan  pelayanan yang  prima  dan  bersifat  menyambut wisatawan dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat yang mampu memberikan  rasa  nyaman  kepada  setiap wisatawan yang berkunjung.
Dalam konsep a gile  go vernance , orientasi  pelibatan  masyarakat  dalam  tata kelola  ini  dilaksanakan  melalui  prinsip human  focused .  Menurut  Safroni  (2012), human focused merupakan  suatu  aktivitas  yang dilaksanakan dengan orientasi untuk mengoptimalkan pemberdayaan dan pelibatan  masyarakat.  Selain  itu,  Luna (2015)  juga  menjelaskan  bahwa  prinsip human focused memiliki  arti  tersedianya  ruang ruang  yang  bebas  bagi  masyarakat  untuk turut  andil  dalam  sistem  tata  kelola  yang tengah  dilaksanakan  oleh stak eho ld er tertentu, terutama pemerintah.
Berawal dari peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi inilah, lantas membuka aktivitas-aktivitas pengembangan yang relevan seiring dengan tumbuhnya kebutuhan  dalam  tata  kelola.  Adanya aktivitas  pengembangan  kompetensi  yang
Sumber: Laman Resmi Balkondes Borobudur, 2023.

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
dilaksanakan  kepada  masyarakat  sesuai seiring  pula  dengan  prinsip systematic and adaptive  approach ,  dimana  ditengah  kondisi perubahan,  diperlukan  tim  yang  mampu untuk  mengembangkan  kompetensi  dan memperluas  kemampuan  intrinsik  yang dimilikinya (Luna, 2015).
Candi Borobudur pada masa pascapandemi  ini  perlu  meningkatkan segala kesiapan untuk menyambut lonjakan wisatawan  yang  datang,  setelah  dua  tahun sebelumnya terdapat pembatasan kunjungan  wisatawan.  Adanya  potensi peningkatan  wisatawan  ini  perlu  diiringi dengan strategi khusus untuk meningkatkan  kepuasan  wisatawan  yang mengunjungi  Candi  Borobudur.  Salah  satu upaya  yang  dilaksanakan  adalah  dengan mengurangi  rasa  jenuh  yang  berpotensi dialami oleh wisatawan ketika semua orang berada  pada  satu  titik,  yaitu  Candi Borobudur.  Strategi  ini  dilakukan  dengan tujuan untuk memecah konsentrasi wisatawan  yang  hanya  mengarah ke  Candi Borobudur,  menuju  destinasi-destinasi  lain di  sekitarnya  yang  menarik  perhatian wisatawan.
Salah  satu  upaya  yang  dilaksanakan adalah  dengan  mengoptimalkan  peran Balkondes untuk menjadi alternatif kunjungan
wisatawan dengan menyuguhkan  atraksi  budaya  masyarakat lokal yang khas. Dengan adanya Balkondes ini  pula,  memungkinkan  lebih  terbukanya peluang  bagi  masyarakat  untuk  terlibat aktif  dalam  pengelolaan  pariwisata  Candi Borobudur (Adrian, 2020).

## Orientasi  Solusi  Cepat  untuk  Mengatasi Permasalahan
Pengelolaan  kawasan  wisata  Candi Borobudur  yang  saat  ini  tengah  memasuki era pascapandemi memungkinkan timbulnya  perma-salahan  ketidaksiapan pengelola  dalam  menerima  kunjungan wisatawan.  Selain  itu,  permasalahan  lain yang  berpotensi  timbul  adalah  ketika terdapat  lonjakan  kunjungan  ke  Candi Borobudur, maka akan memperbesar potensi  dampak  negatif  terhadap  fisik Candi Borobudur tersebut. Beberapa dampak  negatif  dari  adanya  aktivitas kunjungan  wisatawan  yang  padat  adalah keausan tangga dan
lantai yang disebabkan karena gesekan alas  kaki  wisatawan  serta  adanya  perilaku vandalisme (Wahyuningsih, 2022).
Langkah  konkrit  yang  harus  diambil oleh  pengelola  wisata  Candi  Borobudur adalah  dengan  meningkatkan  kerjasama antar  stakeholder  yang  terlibat.  Langkah konkrit  ini  selaras  dengan  prinsip based  o n quick  wins yang  terdapat  pada  konsep agile governance .  Menurut  Luna  (2015),  prinsip based  on  quick  wins merupakan  suatu kemampuan  menghasilkan  solusi  cepat untuk mendorong keberhasilan guna meningkatkan  motivasi  dan  moral  setiap pihak  yang  terlibat.  Adanya  solusi  yang mampu  dihasilkan  oleh stak eho ld er dalam tata  kelola  akan  menghasilkan  suatu harapan baru menuju tata kelola yang lebih baik.
Beberapa solusi yang dikeluarkan oleh

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
pengelola  Candi  Borobudur  adalah  dengan memberikan pembatasan kunjungan wisatawan,  pendampingan  wisatawan  oleh pemandu yang kompeten, kebijakan penggunaan  alas  kaki  (Upanat),  serta adanya  sistem  pendistribusian  wisatawan (Wahyuningsih, 2022). Adanya solusi-solusi yang  berupaya  untuk  dihadirkan  ini  juga seiring  dengan  prinsip  pemecahan  masalah melalui  desain  yang  sederhana  dan berkelanjutan.  Hal  ini  termasuk  dalam prinsip  Simple  design  and  continuous refinement  yang  menurut  Luna  (2015) merupakan  suatu  kemampuan  tim  dalam mendesain solusi secara sederhana, berkelanjutan,  dan  mampu  memberikan capaian yang cepat dan meningkat.
Balai  Konservasi  Borobudur  (BKB) sebagai  stakeholder  utama  pengelolaan Candi Borobudur memberikan solusi tersebut  atas  dasar  kelestarian Outstand ing Universal  Value (OUV)  Candi  Borobudur. Pembatasan  wisatawan  yang  dilaksanakan didasarkan pada perhitungan Space Carrying  Capacity (SCC)  yang  menghendaki hanya  1.200  orang  yang  dapat  menaiki struktur candi. Selanjutnya, untuk mengurangi  potensi  aus  pada  candi  maka wisatawan  yang  menaiki  struktur  candi diwajibkan  untuk  menggunakan  alas  kaki khusus  yang  mampu  mengurangi  daya gesek  terhadap  candi.  Alas  kaki  khusus tersebut  kemudian  di- branding sebagai “ Upanat Barabudur ”.
Untuk semakin meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan, maka setiap pengunjung  diwajibkan  untuk  didampingi oleh pemandu yang berkompeten.
Pendampingan oleh pemandu ini dimaksudkan untuk  memberikan  informasi yang  benar  mengenai  Candi  Borobudur. Selain  itu,  diperlukan  suatu  pemahaman bagi  wisatawan  bahwa  untuk  dapat menikmati  kunjungan  wisata  di  Candi Borobudur  tidak  hanya  bisa  dilakukan dengan  menaiki  struktur  candi.  Namun masih  terdapat  aktivitas-aktivitas  lain  yang dapat  dilaksanakan  di  tempat-tempat sekitar  Candi  Borobudur.  Hal  ini  ditujukan supaya  tercipta  pendistribusian  wisatawan dan  tidak  hanya  terkonsentrasi  di  Candi Borobudur.

## IV.SIMPULAN
Era pascapandemi yang saat ini tengah bergulir membawa dampak yang signifikan bagi  sektor  pariwisata,  khususnya  kawasan wisata  Candi  Borobudur.  Untuk  merespon hal tersebut, setiap stak eho ld er yang terlibat dalam  pengelolaan  Candi  Borobudur  harus bersinergi  satu  sama  lain  serta  dengan membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk mampu menciptakan tata kelola  yang agile .  Dengan  adanya  praktik agile  governance oleh  Pemerintah  Kabupaten Magelang,  Balai  Konservasi  Borobudur, Kementerian,  BUMN,  serta  partisipasi masyarakat diharapkan akan mampu melahirkan  tata  kelola  yang  adaptif  dan responsif untuk
meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  di  sekitar  Candi Borobudur.
Penerapan agile go vernance di
Kawasan  wisata  Candi  Borobudur  mampu mengembangkan
komunitas lokal pariwisata  yang  terdapat  di  sekitar  Candi

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Borobudur.  Hal  ini  bisa  diidentifikasi melalui  empat  faktor  utama,  yaitu:  adanya perbaikan tata kelola melalui pengembangan  sistem  informasi  wilayah, terdapat  pembangunan  fasilitas  komunitas yang  berorientasi  bisnis,  adanya  upaya membuka  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan  wisata,  serta  adanya  orientasi solusi cepat untuk mengatasi permasalahan. Atas adanya faktor-faktor tersebut, diperlukan  adanya  peningkatan  kerjasama yang  lebih  intensif,  baik  antar  stakeholder pemerintah,  BUMN,  serta  masyarakat. Diperlukan pula adanya peningkatan kerjasama dengan sektor privat, yang mana sektor  ini  memiliki  potensi  yang  besar untuk  turut  andil  dalam  mengembangkan komunitas wisata Candi Borobudur.
Faktor-faktor mengenai kerjasama dengan  pemerintah,  BUMN,  masyarakat, serta  sektor  swasta  dalam  pengelolaan pariwisata  Candi  Borobudur  juga  menjadi salah  satu  celah  yang  bisa  diperdalam melalui  aktivitas  penelitian  selanjutnya. Pasalnya,  keberhasilan  kerjasama  antar stakeholder dalam  pengelolaan  wisata  menjadi salah  satu  indikator  yang  mendorong keberhasilan pengelolaan pariwisata melalui  aspek  manajerial  secara  umum, investasi, pemasaran, perekonomian masyarakat  sekitar,  manajemen  wisatawan, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  D,  J.  (2017). Pengelo laan  Kampung Wisata  dalam  Perspektif  Community  Based Tourism  di  Kampung  Jodipan  Kota  Malang . Skripsi,  Universitas  Brawijaya.  Hlm  18-21. Diakses  dari  http://repository.ub.ac.id/5431/1/
Althea%20Nuringtyas%20Jayanti.pdf.
Chandra  K,  P.,  Ratih  N,  P.,  Suwondo.  (2013).
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa . Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1 (6) hlm 1205.
Chavis,  DM.  (1990).  Wandersman  A  Sense  of Community  In  The  Urban  Environment:  A Catalyst  for  Participation  and  Community Development. American Journal of Community Psychology. Dedi, Mulyana. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
DewiSartika.  (2019). Pengelolaan  Banjir  di  Ko ta Samarinda  Berbasis  Pemberdayaan  Masyarakat melalui  Sumur  Biopori . Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol. 14 (1) hlm 67-68.
Dwi  Pratiwi  K,  Bambang  Supriyono,  Imam  Hanafi.
(2013). Pemberdayaan  Masyarakat  di  Bidang Usaha  Ekonomi  (Studi  pada Badan  Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto) .    Jurnal  Administrasi Publik (JAP) Vol. 1 (4). hlm 10.
Grindle,  M.S.  (2004).  Good  Enough  Governance:
Poverty  Reduction and  Reform in Developing Countries.  Governance:  An  International Journal  of  Policy,  Administration,  and Institutions,  Vol.  17,  No.  4,  October  2004  (pp. 525 – 548). Doi: https://doi.org/10.1111/j.0952- 1895.2004.00256.x
Heller,  K.,  Price,  R.H.,  Reinharz,  S.,  Riger,  S.,  dan Wandersman,  A.  1984.  Psyhology  and Community  Change:  Challenges  of  the  future (2nd ed.). Homewood, II: Dorsey.
Huang,  P.  Y.,  Pan,  S.  L.  and  Ouyang,  T.  H.  (2014) ‘ Developing information processing capability for  operational  agility:  Implications  from  a Chinese  manufacturer ’, European  Journal  of Information  Systems,  23(4),  pp. 462 – 480. doi: 10.1057/ejis.2014.4.
Kartika,  Widyasmi.  (2012 ).  Strategi  Pengelolaan Pariwisata Bahari di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak . Skripsi,  Universitas  Sultan  Ageng Tirtayasa.  Hlm.  20.  Diakses  dari  http://

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (2) (2023)
Kebijakan Pariwisata Pascapandemi: Analisis Penerapan Agile Governance dalam Mengembangkan Komunitas Wisata Candi Borobudur
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
eprints.untirta.ac.id/55/1/
SKRIPSI_KARTIKA_WIDYASMI_072651.pdf.
Leiper,  Neil.  (1990).  Tourism  Systems  :  An Interdisciplinary  Perspective.  New  Zealand  : Department of Management Systems, Business
Studies Faculty, Massey University, Palmerston North.
Levi,  Y.,  and  H.  Litwin.  1986. Community  and cooperatives in participatory development . Aldershot: Gower.
Luna, A. J. H. de O., Kruchten, P. and de Moura, H. P. (2015). Agile Governance Theory. Available at: https://repositorio.ufpe.br/
handle/123456789/15494 .
Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian
Kualitatif  (Edisi  Revisi).  Bandung  :  Remaja
Rosda Karya.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang  Rencana  Induk
Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010-2025
Safroni,  2012,  Manajemen  dan  Reformasi  Pelayanan
Publik  dalam  Konteks  Birokrasi  Indonesia
(Teori, Kebijakan, dan Implementasi),
Yogyakarta : Aditya Media Publishing.
Sefira,  R,  P.,  Mardiyono,  Riyanto.  (2013). Analisis Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Daerah  (Studi pada  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Daerah Kabupaten Nganjuk) .  Jurnal  Administrasi  Publik
(JAP) Vol 1 (4) hlm 135-143.
Soewarno,  D.  (2002).  Ekologi  Pariwisata.  Bandung:
Angkasa.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  R  &  D). Bandung: Alfabeta.
Sumpeno,  W.  (2011).  Perencanaan  Desa  Terpadu
(Edisi Kedua). Banda Aceh: Read.
Ulfi  Putra  Sany.  (2019). Prinsip -Prinsip Pemberdayaan Masyarakat  dalam  Perspektif  Al-Qur ’ an .  Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 39 (1) hlm 34.
Wahyuningsih, I. (2022). Evaluasi Dampak
Pemanfatan Candi Borobudur: Pandemi Covid -19 Menjadi Langkah Awal Kebijakan Menuju Kunjungan  Berkualitas.  Borobudur,  Volume XVI, Nomor 2, Halaman 100-114.
Wibowo,  I.,  Pelupessy,  D.C.  &  Narhetali,  E.  (2011).
Psikologi. Komunitas. Depok: LPSP3 UI.
Wiyono,  G.  (2019).  Efek  Partisipasi  Masyarakat Terhadap  Kepuasan  dan  WOM  Destinasi Wisata Candi Borobudur. Upajiwa Dewantara, 3(1). 54-66.
Yakup,  A.  P.  (2019).  Pengaruh  Sektor  Pariwisata
Terhadap Pertumbuhan Eknomi DI Indonesia. Indonesia: Perpustakaan
Universitas
Airlangga.