## BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERSANGKA/TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU

## LEGAL ASSISTANCE IS NOT JUST PRO BONO PUBLICO WORK BUT IT IS A RESPONSIBILITY OF AN ADVOCATE
Bq. Ishariaty Wika Utary Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram E-mail : hariwikatary@gmail.com
Naskah diterima : 10/02/2014; revisi : 12/02/2014; disetujui : 23/02/2014

## A bstrAct
Legal assistance for free is the right of the poor to get a plea of an advocate or public defender who works for a legal assistance organization. The principle of equality before the law is guaranteed in the Indonesian legal system for recognition of individual rights. If there is no equality before the law, individual right is absolutely nothing. There is no exception for the equality before the law such as occupation, position, background, origin, immunity, socio-economic strata, rich-poor, race, ethnicity, color, ancestry, culture, etc. Legal obligation of an advocate is the responsibility of an advocate to provide legal assistance for free , especially for those client who can not afford the lawyer fees. In developed countries where the law has been advanced, legal assistance for free for the poor is no longer the mercy of the lawyers, but has become the right of the society where the lawyers live. It has been the consequence of the profession of the advocate living in the midst of the poor that are aware of  their rights .

## Key word: legal assistance for the poor

## A bstrAk
Bantuan hukum bukanlah semata-mata pro bono publico work tetapi merupakan suatu kewajiban advokat. Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah hak orang miskin untuk memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela umum yang bekerja untuk organisasi bantuan hukum. Sebagai pengakuan hak individu ( individual right ) maka prinsip persamaan di hadapan hukum ( equality before the law ) dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Kalau tidak ada persamaan di hadapan hukum maka sebenarnya hak individu itu sama sekali tidak ada. Persamaan di hadapan hukum tidak mengenal pengecualian seperti jabatan, kedudukan, latar belakang, asal-usul, immunitas, strata sosial-ekonomi, kaya-miskin, ras, etnik, warna kulit, keturunan, budaya dan lain-lain. Kewajiban hukum bagi seorang advokat adalah kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma, khususnya terhadap klient yang tergolong tidak mampu membayar fee advokat. Di negara- negara demokrasi yang hukumnya sudah maju, bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu bukan lagi sebagai belas kasihan dari para advokat, melainkan sudah menjadi hak dari masyarakat dimana advokat tersebut berada. Hal tersebut sudah merupakan konsekuensi dari eksistensi profesi advokat di tengah-tengah masyarakat miskin, tetapi sudah mulai sadar akan hak-haknya.

## Kata Kunci : bantuan hukum bagi masyarakat miskin

## PENDAHULUAN
s aat iNi diNamika yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada pranata hukum kita ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks. Masalah-ma- salah hukum dan keadilan bukan lagi seke-
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
105~123
dar masalah teknis prosedural untuk me- nentukan apakah suatu perbuatan berten- tangan atau tidak dengan peraturan perun- dang-undangan, atau apakah sesuai atau ti- dak dengan hukum kebiasaan yang ber- laku dalam masyarakat Indonesia.
Hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu, apabila berbicara tentang nilai- nilai maka telah masuk pula kegiatan me- nilai dan memilih. Keadaan tersebut mem- berikan arah-arah tertentu kepada jalan- nya hukum di suatu negara. 1
Berlakunya Undang-Undang No. 8 Ta- hun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia menim- bulkan perubahan yang funda mental terh- adap Hukum Acara Pidana. Dikatakan demikian karena KUHAP lebih memberi- kan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.
Dalam sistem hukum berlaku asas fiksi hukum, artinya setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang. Prinsip rule of law , yang memberikan status tertinggi kepada hukum, mendalilkan tak seorang pun tidak boleh mengingkari berlakunya hukum, setinggi apapun kedu- dukan dan kekuasaannya. Setiap orang, dalam hubungannya dengan orang lain, negara dan masyarakat, hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Da- lam hal ini setiap orang berhak mem bela diri atau mendapatkan  bantuan  hukum. 2
Bantuan hukum merupakan salah satu hak setiap individu untuk memper- tahankan hak-hak dari tingkat penyidikan sampai proses persidangan. Bagi masyara- kat yang tidak mampu maka menjadi ke- wajiban Negara untuk menyediakan ban- tuan hukum. Penyediaan  dana bantuan hukum oleh pemerintah adalah merupa-
1 Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis , Genta Publishing,Semarang, 2009 hlm. 137.
2 AusAID,YLBHI,PSHK dan IALDF, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 33.
kan perwujudan usaha pemerintah untuk menegakkan hukum dalam rangka pemer- ataan kesempatan memperoleh keadilan di dalam negara hukum Republik Indonesia, oleh karena itu seseorang yang didakwa melakukan kejahatan, apabila kepadanya ditawarkan seseorang pembela karena menurut pertimbangan Majelis Hakim dan KUHAP perlu adanya seseorang pembela berasal dari pemerintah (dana bantuan hu- kum), untuk itu pula diharapkan baik ke- pada pengacara maupun Lembaga Bantuan Hukum dapat ikut berpartisipasi pada usa- ha pemerintah ini, walaupun dengan dana seadanya sesuai kemampuan keuangan negara. 3
Peran penasehat hukum tentunya san- gat penting dalam melindungi dan mem- bela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses persidangan di Pengadilan. Dalam penggunaan jasa Advokat juga tentunya membutuhkan biaya, tetapi tidak semua pelaku tindak pidana mampu me nyewa ja- sa Penasehat hukum sendiri Suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu dengan dalih mencukupi ke- butuhan hidupnya, bagai mana mungkin orang yang untuk men cukupi kebutuhan hidupnya saja tidak mampu apalagi mem- bayar jasa Advokat, apalagi jika tindak pidana yang dilakukan tersebut dapat di- ancam dengan hukuman penjara di atas li- ma tahun.
Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi dalam kehidupan- nya, maka KUHAP menyatakan tentang mereka yang tidak mampu mem bayar pe- nasehat hukum untuk mendampinginya dalam hal mereka melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih. Maka men- jadi kewajiban negara untuk meny ediakan penasehat hukum bagi masya rakat yang ti-
3 Departeman kehakiman RI, Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu , Dir Jederal Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 1998, hlm. 9.
Bq. Ishariaty Wika Utary | Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa ..................
dak mampu tersebut. Hal ini di atur dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP.
Berdasarkan ketentuan tersebut tentun- ya setiap pelaku tindak pidana yang dian- cam dengan hukuman di atas lima tahun wajib didampingi penasehat hukum. Apa- bila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum ten- tunya pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna men- dampingi pelaku tindak pidana tersebut. Dalam upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan di Indo- nesia, masalah penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam menegakan hu- kum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integ- ritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan. Demikian pula keberadaan bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana, diharapkan turut serta membantu jalannya proses peradilan yang jujur dan tidak memihak, agar apa yang menjadi tujuan hukum di Indonesia dapat terwu- jud. Apabila demikian halnya, maka per- masalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini bukan lagi sekedar masalah legali- tas formal, penafsiran dan penerapan pas- al-pasal suatu peraturan hukum, melaink- an lebih dari itu, telah bergerak ke arah menyusun suatu tata kehidupan yang menunjang pembangunan yang ber- kelanjutan bagi usaha-usaha peningkatan kesejahteraan manusia. 4
Berdasarkan uraian tersebut di atas ma- ka ada 2 (dua) permasalahan yang penulis angkat dalam tulisan ini yaitu; pertama; Apakah prinsip pemberian bantuan hu- kum secara cuma-cuma bagi Tersangka/ Terdakwa yang tidak mampu; kedua; Bagaimanakah peran dan fungsi advokat dalam pemberian bantuan hukum secara
4 Bambang Sunggono,dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia , Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 2.
cuma-cuma bagi Tersangka/Terdakwa yang tidak mampu.Tulisan ini me rupa kan hasil penelitian yang meng gunakan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
Pada pe nelitian hukum normatif (hukum doktri nal), hukum dikonsepkan se bagai apa yang tertulis dalam peraturan per undang-undangan  ( law in book ) atau hukum dikonsepkan sebagai kidah atau norma yang merupakan patokan ber- prilaku manusia yang dianggap pantas. 5 Adapun metode pendekatan yang diguna- kan adalah Pendekatan peraturan per- undang-un dangan  ( statute approach ), dan Pendekatan konseptual ( conceptual appro- ach ). Bahan hukum yang digunakan ada- lah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ada- pun mengenai teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan studi dokumen, yaitu meng himpun, meng- kaji bahan-bahan hukum yang ber upa peraturan perundang-undangan, buku- buku, artikel ilmiah, laporan-laporan pe- nelitian dan bahan ke pustakaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, se hingga dari semua bahan hukum yang berhasil dikumpulkan ter- sebut, kemudian diolah, dan dianalisis secara kualitatif dengan maksud untuk memperoleh suatu jawaban tentang Ban- tuan Hukum Secara Cuma-cuma Bagi Tersangka/terdakwa Yang Tidak Mampu, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang signifikan dengan pokok permasalahan yang diangkat melalui metode deskriptif yaitu dalam bentuk uraian yang di- rumuskan dengan pola pikir yang runtun dan logis. Menarik suatu kesimpulan yang sifatnya umum ke khusus untuk mem- peroleh kejelasan terhadap suatu ke-
5 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 118.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
105~123
sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab. 7 Hubungan yang adil dan beradab dapat di umpamakan sebagai cahaya dan api, bila api besar maka cahayanya pun terang, maka bila peradabannya tinggi maka keadilan pun jelas. 8
Apabila dihubungkan dengan “ keadilan sosial ”, maka keadilan harus dikaitkan de- ngan hubungan kemasyarakatan. Ke adilan sosial ini dapat diartikan sebagai:
1).Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak
2).Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu pengusaha- pengusaha, dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar. 9
Sebagaimana keadilan dan ketidak- adilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat, keadilan sosial ini menyangkut kepentingan ma- syarakat luas, dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu haruslah me- nyi sihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Ke- adilan sosial ini juga termaktub dalam ke- ten tuan Undang-undang Dasar 1945, yang diberi title “kesejahteraan sosial”,  tujuan pokok kesejahteraan disini ditujukan un- tuk mewujudkan “ kemakmuran rakyat ”. 10
c.  Teori Kemanfaatan
Ajaran Bentham dikenal sebagai utili- tarianisme yang individual, sedang re- kannya Rudolf von Jhering mengembang- kan ajaran yang bersifat sosial. Teori Von Jhering merupakan antara teori Betham,
7 Suhrawardi K Lubis, Etika Profesi Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 50.
8 Purnadi Purbacaraka, Soerjono Seokanto, Renungan Tentang Filafat Hukum , CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 82. 9 Kahar Masyur, Membina Akhlak dan Moral , Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 71.
10 Suhrawardi K Lubis, op cit , hlm. 52.
benaran, sehingga memperoleh gam baran yang jelas terkait masalah yang diteliti.

## PEMBAHASAN
A. Kerangka Teoretik dan Konseptual
1.  Teori Perjanjian
Berbicara tentang keadilan,tentu inga- tan kita segera tertuju pada dasar negara kita yaitu Pancasila, yang mana sila ke- limanya berbunyi: ” keadilan sosial bagi se- luruh rakyat Indonesia ”.
W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberikan pe- ngertian adil itu dengan:
1).Tidak berat sebelah (tidak memihak) pertimbangan yang adil; putusan itu di anggap adil.
2).Sepatutnya; tidak sewenang-wenang, misalnya; mengemukakan tuntunan yang adil; masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat per- lakuan (jaminan dan sebagainya) yang sama. 6
Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, apabila ada perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, den- gan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaliknya kita harus mem- pertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugiaan terhadap orang lain, sebab orang lain juga memiliki hak yang sama se- bagaimana halnya hak yang ada pada kita.
Bila dikaitkan dengan sila kedua dari Pancasila, pada hakikatnya menginstruksi- kan agar kita melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya,
6 WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 16.
Bq. Ishariaty Wika Utary | Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa ..................
Stuart Mill, dan positivisme hukum John Anstin. 11
Jeremy Bentham menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme ke dalam lingkungan hukum, yaitu manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahag- iaan yang sebesar-besarnya dan mengu- rangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung ke- pada apakah perbuatan itu men da tangkan kebahagiaan atau tidak. 12
Bentham selanjutnya berpendapat bah- wa pembentuk undang-undang hendak nya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang ter- sebar bagi sebagian besar masyarakat. 13
Konsep  Jeremy Bentham mendapat kritikan yang cukup keras. Karena adanya kritik-kritik ini maka John  Rawls me- ngembangkan teori baru yang meng hindari banyak masalah yang tidak di jawab oleh utilitarianisme . Teori kritikan terhadap utilitis ini dapat kita namakan sebagai teori Rawls dan teori justice as fairness . 14
3.  Teori Perlindungan
Pengkajian mengenai perlindungan hu- kum terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu, ada beberapa konsep atau teori yang digunakan sebagai lan- dasan teoritis dalam mengkaji dan meng - analisis masalah ini. Asas-asas per- lindungan hukum bersumber dari Panca- sila sebagai landasan Idiil, UUD 1945 se- bagai asas konstitusional (struktural), dan UndangUndang sebagai asas opera sional. Dalam Pancasila konsep perlindu ngan
11 Lili Rasidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 44.
12 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, pengantar filsafat hukum , Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 60.
13 Ibid . hlm. 61.
14 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan , Kencana, Jakarata, 2012, hlm. 274.
hukum mempunyai landasan idiil ( filo- sofis ) hukumnya pada sila ke -5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indo- nesia. Pengertian keadilan bagi seluruh rakyat  Indonesia di dalamnya ter kandung suatu hak seluruh rakyat Indo nesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Konsep perlindungan hukum juga mem- peroleh landasan konstitusional (struk - tural) dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia ke-4 yang menyatakan sebagai berikut : Kemudian dari pada itu untuk mem bentuk suatu pemerintahan negara Indo nesia yang melindungi segenap Ba- ngsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejah- teraan umum, mencerdaskan ke hidupan bangsa dan ikut melaksanakan ke tertiban dunia yang didasarkan ke merdekaan, perdamaian abadi atau ke adilan sosial.
Dari kutipan di atas, ada dua kata yang menjadi landasan konstitusional bagi lahir- nya konsep perlindungan hukum yaitu kata segenap bangsa dan kata me lindungi. Dari dua kata ini terkandung asas perlindungan hukum pada segenap bangsa tanpa kecuali, baik laki-laki ataupun wanita, orang kaya atau miskin, orang kota atau desa, orang Indonesia asli atau keturunan, anggota TNI/Polri, Jaksa, Hakim, Pengacara dalam melaksanakan ke giatan/pekerjaan/tugas  sehari-hari.
Kedamaian sejati dapat terwujud apa- bila warga masyarakat telah merasakan baik lahir maupun batin penerapan perlindungan hukum yang berkeadilan sosial. Begitu juga dengan ketentraman dianggap sudah ada jika warga masyarakat merasa yakin bahwa kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada kekuatan fisik maupun non fisik belaka.
Berbagai kebijakan dan program telah dilakukan untuk  memperjuangkan  hak tersangka/terdakwa tersebut, dan hasilnya masih harus dan perlu terus ditingkatkan.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
105~123
mem perjuangkan tegaknya dan dihormati- nya hak-hak asasi manusia oleh semua pihak, baik penguasa negara ataupun anggota masyarakat. 17
B. Konsep Bantuan Hukum
Bukanlah hal yang mudah untuk mem- berikan suatu batasan atau pengertian dari bantuan hukum mengingat kompleksitas permasalahannya, tidak hanya yang me- nyangkut hukum dan perkembangan ma- syarakat, akan tetapi juga keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri.
Bantuan hukum yang dimaksud dalam Instruksi Menteri Kehakiman adalah bantuan memberikan jasa untuk :
1.  Memberikan nasehat hukum
2. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa seseorang untuk menyelesaikan masalah yang timbul karena adanya perselisihan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang di muka pengadilan,
3. Bertindak sebagai pendamping dan pembela seseorang yang disangka/di- dakwa melakukan kejahatan dalam per- kara pidana atau perdata di muka peng- adilan. 18 Bantuan hukum merupa kan upaya untuk membentuk orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberi- kan secara cuma-cuma ke pada klien tidak mampu. 19
Bantuan hukum dalam pengertian yang luas dapat di artikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. 20
Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di negara kita pada hakikat-
17 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op Cit ., hlm. 135.
18 Departemen Kehakiman RI, Op., cit hlm. 11.
19 Ausaid, YLBHI, PSHK, Op., cit, hlm. 33
20 A. Buyung Nasution, bantuan hukum di Indonesia , LP3ES, Jakarta, 1988  hlm 95-96
Salah satu kebijakan melalui perangkat perundang-undangan adalah dengan di- rativikasinya Konvensi Penghapusan se- gala bentuk diskriminasi terhadap tersangka/terdakwa yang tidak mampu.
4.  Teori Hak Asasi Manusia
Negara bantuan hukum merupakan suatu dimensi negara demokratis, khusus- nya adanya hukum yang harus dihormati oleh rakyat maupun penguasa di negara ini. Hukum haruslah dibentuk secara demokratis dan memuat substansi hak asa- si manusia. Hukum harus selalu mengcu pada Hak Asasi Manusia karena hukum harus melindungi hak-hak rakyat, se- hingga rakyat merasa aman hak-haknya terlindungi dan dapat memperjuangkan kepentingannya yang sah secara damai. 15
Kembali pada substansi hukum, meletakkan hukum itu harus dibuat secara demo kratis dan menjamin hak asasi manusia, mengacu pada kebenaran dan ke- adilan. Hak Asasi Manusia rakyat miskin telah cukup lama ditawan orang-orang kaya dan hak asasi manusia itu, tidak akan diberikan begitu saja. Melalui gerakan bantuan hukum kita harus merebutnya meski harus disadari bahwa bantuan hukum tidak cukup. Kita perlu merombak struktur yang jelas tidak adil dan meng- gantikannya dengan pola hubungan yang lebih adil. 16
Gerakan bantuan hukum juga harus ber usaha ikut memperkuat kesadaran hukum dan kemampuan kekuatan-ke- kuatan sosial, dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang sah. Sebab hanya dengan perjuangan merekalah, hukum yang dapat melindungi kepentingan rakyat ter laksana secara efektif. Gerakan bantuan hukum juga tidak boleh henti-hentinya
15 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, op cit, hlm. 130.
16 Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusuma, Beberapa Pemikiraan Mengenai Bantuan Hukum , Alumni, Bandung, 1981, hlm. 13.
Bq. Ishariaty Wika Utary | Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa ..................
nya tidak luput dari arus per kembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju. Pe- ngertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda :
1. Legal aid , yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara.
a. Pemberian bantuan hukum dilaku- kan dengan cuma-cuma.
b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
c. Motivasi utama dalam konsep  legal aid adalah penegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang buta hukum
2. Legal assistance , yang mengandung pengertian lebih luas dari legal aid . Karena pada legal assistance, di samping mengandung makna dan tujuan mem- beri jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat yang memberi bantuan :
a. Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi.
b. Maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma- cuma.
3. Legal service , dapat diterjemahkan dengan  “ pelayanan hukum ”. Pada umu-
m nya kebanyakan orang lebih cen- derung memberi pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna legal service di bandingkan dengan konsep dan tujuan legal aid atau legal assis- tance . Karena pada konsep dan ide legal service terkandung makna dan tujuan :
a. Memberi bantuan kepada anggota masya rakat yang operasionalnya ber  tujuan  menghapuskan  kenyatan kenyataan diskriminatif dalam pe-
negakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpeng- hasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi  kekuasaan.
b. Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujud- kan kebenar hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibena- rkan hukum bagi setiap anggota ma- syarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.
c.  Disamping untuk menegakkan  hu kum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, legal service didalam operasi onalnya lebih cenderung untuk menyele- saikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara per  damaian. 21
Bagi kita di Indonesia, dalam kenyataan sehari-hari jarang sekali membedakan keti- ga istilah tersebut. Dan memang sangat su- lit memilih istilah bahasa hukum Indone- sia bagi bentuk bantuan hukum. Baik dika- langan profesi dan praktisi hukum dan apalagi bagi masyarakat awam hanya mem- pergunakan istilah bantuan hukum
Menurut Undang-undang 18 tahun 2003 tentang advokat, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Menurut Undang- undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar ( pro bono publico ) sebagai penjabaran per- samaan hak di hadapan hukum. Hal ini
21 M. Yahya harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan , Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 344.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm

## 105~123
sesuai dengan ketentuan pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bah- wa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persa- maan di hadapan hukum ( equality before the law ) dan hak untuk di bela Advokat ( access to legal counsel ) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indo- nesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.
Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 me- nyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh negara”. Se- cara ekstensif pasal ini juga berarti negara bertanggung jawab mem berikan jaminan hak ekonomi, sosial, politik, dan budaya serta hukum bagi fakir miskin, termasuk di dalamnya hak atas bantuan hukum. Ter- lebih lagi pasal 28D menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jami- nan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan  hukum. International Covenant on Civil and Poli tical Rights yang telah dirati- fikasi Indo nesia dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 pada pasal 14 juga melindungi hak setiap orang untuk men- dapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dengan demi   kian hak men dapat kan bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi masyarakat di negara ini, tanpa terkecuali juga terhadap masya rakat miskin. Jenis bantuan hukum yang ada di Indonesia ada tiga macam yaitu :
1.  Bantuan hukum konvensional
Bantuan hukum ini merupakan tanggung jawab moral maupun profe- sional para advokat, bersifat individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan.
2.  Bantuan hukum konstitusional
Merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk me- nyadar kan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain bersifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak ter batas formal legal.
C. Bantuan Hukum Struktural
Bantuan hukum ini bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk ma- syarakat miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dalam belenggu struktural politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang syarat dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman ma- syarakat miskin tentang kepentingan-ke- pentingan bersama untuk masyaraka miskin. Adanya pengertian ber sama di kalangan masyarakat miskin tentang per- lunya kepentingan-kepentingan mereka di lindungi oleh hukum, adanya pe ngetahuan dan pemahaman di kalangan masya rakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah di akui oleh hukum, adanya kecakapan dan kemandirian dari kalangan masyara- kat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat. 22
Pemberian bantuan (pembelaan) hu- kum bagi masyarakat tidak mampu. Hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang sudah terdaftar pada Pengadilan Tinggi setempat. Pemberian bantuan hukum ter sebut dapat dilakukan melalui Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat secara perorangan; Bantuan (pembelaan) hukum yang dilakukan oleh Advokat
22 Ausaid, YLBHI, PSHK, Op., cit , hlm. 46.
Bq. Ishariaty Wika Utary | Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa .................. secara kelembagaan melalui Lembaga Bantuan Hukum setempat.
Adapun tujuan dari bantuan hukum itu sendiri adalah:
1.  Tujuan kemanusiaan
Program bantuan hukum diberikan dalam rangka meringankan beban hidup bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat me nikmati kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.
2.  Tujuan peningkatan kesadaran hukum
Program bantuan hukum diharap- kan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, se- hingga setiap anggota masyarakat me- nya dari dan menghayati hak dan kewajiban warga negara dan warga mas- ya   rakat. 23
Menurut pedoman bantuan hukum tujuan bantuan hukum adalah untuk :
1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan
2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindun- gan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.
3.  Meningkatkan akses terhadap keadilan ; dan
4. Meningkatkan kesadaran dan pengeta- huan mayarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlind- ungan terhadap hak dan kewajiban. 24
Meskipun warga masyarakat telah me- lakukan suatu perbuatan tercela (tindak pidana), hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang, apalagi bila disadari bahwa tidak seorangpun dapat
23 Departemen Kehakiman RI, Op,. cit. hlm. 9.
24 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Buku Pedoman Bantuan Hukum, Jakarta, 2011, hlm. 10
mendisiplinkan diri untuk tidak me- lakukan pelanggaran hukum, sehingga semua tidak pernah bebas dari resiko men- jadi tersangka atau terdakwa. 25
Berbicara mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari penomena hukum itu sendiri. Seperti telah kita ketahui keberadaan program bantuan hukum adalah salah satu cara untuk me- ratakan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum khususnya di Indo- nesia. 26
Hukum saat ini lebih merupakan suatu usaha yang sistematis untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki, maka dapatlah kita katakan bahwa hukum itu sendiri mempunyai tujuan untuk mengatur masy- a  rakat secara efektif dengan meng gunakan peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. 27
Perbincangan di seputar permasalahan bantuan hukum tidak terlepas pula dari masyarakat atau sistem sosial sebagai basis sosial hukum, yang memiliki pengaruh tersendiri dalam praktik pelaksanaan ban- tuan hukum. Hal seperti ini berimplikasi dalam pelaksaan suatu peraturan perun- dang-undangan, perilaku seseorang dan kondisi sosial memegang peranan yang cu- kup menentukan.
Untuk mendeskripsikan pemikiran di atas, kita dapat berpijak pada dua konsep berkaitan dengan hakikat dan peran hu- kum. Pertama, konsep klasik yang barang kali paralel dengan apa yang disebut oleh Selznik dengan konsep nor matif. Kedua, konsep yang ada pada masa akhir-akhir ini dan yang nyata-nyata kian berpengaruh,
25 Heri Tahir, Proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia,Laksbang PPRESSindo yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 119.
26 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Op., cit . hlm. 20.
27 Ibid .  hlm. 21.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
105~123
yang oleh Selznick disebut konsep fung- sional. 28
Untuk menuju pada pemerataan keadi- lan, bantuan hukum sebagai salah satu jalur untuk atau dalam rangka menegak- kan hukum sudah barang tentu bukanlah sebuah jalan yang mulus, hal ini terlatar belakangi oleh beberapa kendala. Pertama , tidak dapat di duga banyaknya orang yang masih belum mengetahui fungsi bantuan hukum, apalagi kalau mereka ini termasuk orang-orang yang buta hukum. Kedua, kita harus tetap mencermati perkembangan masyarakat secara keseluruhan, karena hal ini penting artinya untuk dapat melihat se- jauh mana tempat dan implementasi hukum dalam proses-proses kenegaraan yang secara praktis. Ketiga, dilihat dari kaca mata konsep stabilitas tidak menutup kemungkinan munculnya kecenderungan berupa kekhawatiran bahwa bantuan hukum itu sendiri baik sebagai sebuah ger- akan sosial maupun sebagai suatu institusi muncul sebagai kekuatan yang besar yang justru dapat menimbulkan permasalahan bagi stabilitas.
C. Tugas dan Fungsi Advokat di Indonesia
Pengacara atau advokat di angkat secara resmi berdasarkan surat keputusan Men- teri Kehakiman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa; A dvokat adalah ahli hukum yang ber- wenang bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan (peng- acara). Dan menurut Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam mau- pun di luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan undang- undang ini.
28 Philip Silzinck, Law,Society, And Industrial Justice dalam Bambang Sunggono, dan Aries Harianto, bantuan hukum dan hak asasi manusia , Mandar Maju, Bandung,1994
Sejak di sahkannya undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pada tanggal 5 April 2003, istilah pe- nasehat hukum dan pengacara dilebur dan diseragamkan menjadi advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang telah memenuhi persya- ratan tertentu. Adapun jasa hukum yakni jasa yang di berikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjelankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. 29
Sebelum lahirnya undang-undang no- mor 18 tahun 2003 tentang advokat, pelak- sanaan atau penegakkan kode etik advokat di Indonesia sangatlah sulit. Karena ada berbagai organisasi advokat yang masing- masing memiliki kode etik sendiri-sendiri, tidak ada kewajiban bagi advokat untuk masuk organisasi advokat, dan tidak ada larangan bagi advokat untuk keluar masuk atau pindah organisasi advokat. 30
Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma bagi orang yang tidak mampu (pasal 7 huruf h). Sejalan dengan itu, diatur dalam pasal 3 huruf b, bahwa: advokat dalam melakukan tugasnya tidak ber- tujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga- negara yang tidak mampu (pasal 22 UU advokat). Hal ini merupakan bentuk pengabdian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum. Perkara yang dapat diminta bantuan hukum meliputi perkara
30 Hadi Herdiansyah dkk, Kode Etik Advokat Indonesia , PSHK,Jakarta 2004, hlm. 37.
Bq. Ishariaty Wika Utary | Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa ..................
bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer.
Pada dasarnya advokat yang menolak memberi bantuan hukum secara cuma- cuma dapat dikenakan sanksi. Demikian halnya dengan advokat yang tidak sepenuh hati atau setengah-setengah dalam mem- berikan bantuan hukum dapat dikenakan sanksi. Penjatuhan sanksi tehadap advokat akan dilakukan melalui pemeriksaan atas adanya pengaduan yang diterima oleh or- ganisasi advokat atau dewan kehormatan advokat. 31
D. Dasar Konsep Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (legal aid) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (legal service). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.
Hambatan perundang-undangan yang dialami selama ini adalah tidak adanya jaminan untuk memperoleh pembelaan baik bagi orang mampu maupun fakir miskin baik di dalam UUD 1945 maupun di dalam KUHAP.
Semenjak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat disahkan, pemberian bantuan hukum pro bono bukan lagi menjadi hal yang menyangkut etika ataupun kesukarelaan tiap advokat, namun
31 Ausaid, YLBHI, PSHK, Op., cit. hlm. 45.
merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan bahwa, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.
Melihat dari rumusannya, setidaknya ada dua unsur yang terkandung dalam Pas- al 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut yaitu “secara cuma- cuma” dan “kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Dalam prakteknya selama ini, tiap advokat memiliki penafsiran mas- ing-masing mengenai bantuan hukum cu- ma-cuma. Karena ditafsirkan berbeda-be- da, otomatis bentuk bantuan hukum pro bono yang diberikanpun berbeda-beda dari satu advokat dengan advokat lain.
Jaminan untuk menunjuk advokat atau pembela umum harus berlaku untuk semua perkara dan bukan hanya se- bagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KU- HAP, yang menyatakan untuk tindak pidana yang dituntut hukuman lima belas tahun atau lebih atau dituntut hukuman mati, sedangkan bagi tersangka atau ter- dakwa yang tergolong fakir miskin baru dapat diberikan bantuan hukum secara cu- ma-cuma apabila diancam hukuman pidana selama lima tahun atau lebih. Hal ini adalah dalam rangka menjamin agar se- tiap orang dapat memperoleh pembelaan advokat atau pembela umum secara maksi- mal dalam rangka memastikan pelaksa- naan dari proses peradilan yang adil ( due process of law ).
Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; hak untuk mendapatkan bantuan hukum Pasal 18 Ayat 4 :setiap orang yang diperiksa
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
105~123
berhak mendapatkan batuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah menyedia- kan sarana bagi mereka yang kurang mampu untuk membiayai penasihat hukum mereka, yang dilakukan me- lalui lembaga bantuan hukum. 32
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) Pasal 237 HIR/273 RBG tentang : Barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.
Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petun- juk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Me- lalui Lembaga Bantuan Hukum Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03UM. 06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Me- lalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK Pelaksanaan Bantu- an Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu.
Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :
“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang dian- cam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penase- hat hukum sendiri, pejabat yang ber-
32 Lalu Husni, Hukum Hak Asasi Manusia, PT Indeks Kelompok Gramedia Jakarta, Mataram, 2009, hlm. 97.
sangkutan pada semua tingkat pemer- iksaan pada proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mere- ka,”.
Maka sebenarnya setiap pejabat yang memeriksa tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan, meliputi polisi pada tingkat penyidikan, jaksa pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, mem- punyai kewajiban untuk me nyediakan ban tuan hukum, atau memastikan bahwa tersangka atau terdakwa yang diperiksa didampingi oleh seorang penasehat hukum.
Bahkan menurut ayat (2) dari Pasal yang bersangkutan, yang menyatakan bah- wa : “ Setiap penasehat hukum yang ditun- juk untuk bertindak sebagaimna dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma ”, para advokat juga tidak luput dari kewajiban serupa, yaitu me nyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa berdasarkan permintaan yang diajukan oleh para pejabat di lingkungan peradilan se bagaimana disebutkan di atas.
Agar bantuan hukum yang diberikan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, maka perlu dalam pelaksanaannya dilakukan se- cara merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organ- isasi advokat, maupun organisasi-organisa- si masyarakat yang bergerak di bidang ban- tuan hukum.
E. Prinsip Bantuan Hukum.
a. Prinsip Hukum
Prinsip atau azas adalah kata benda
(nomina) yang merupakan dua kata yang asalnya benda tetapi mempunyai arti yang ekuivalen atau disejajarkan. Secara etimologis azas berasal dari bahasa Arab dari kata “assasu atau al-
Bq. Ishariaty Wika Utary | Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa ..................
assasu yang berasal dari kata azasu”. Azas sama dengan ussa atau al-ussu dan asazu atau al-asazu , jamak dari ussu adalah isassu . Azas berarti aslu al-bina (permulaan bangunan). 33 Prinsip dalam bahasa Inggris adalah principle (azas, dasar) dalam bahasa latin principium (permulaan, awal mula, sumber asal, pangkal, pokok, dasar, sebab) asal kata princeps (yang pertama) dari kata primus (yang pertama) dan capio (me- nangkap), 34 azas atau prinsip dalam bahasa Belanda beginselen asal kata begin (permulaan). 35
Prinsip hukum dapat dipandang sebagai suatu tipe kaidah yang berkenaan dengan kaidah perilaku, dan dengan demikian secara prinsipil dapat dibedakan dari jenis kaidah ini. Mereka yang menganut pandangan ini, misal- nya menunjuk prinsip hukum sebagai kaidah argumentasi yang ber kenaan dengan penerapan kaidah peri laku.
Prinsip-prinsip hukum hanya mem- berikan argumen-argumen bagi pe- doman perilaku yang harus diterapkan dan prinsip-prinsip itu sendiri tidak memberikan pedoman. 36
b.  Prinsip Bantuan Hukum
Dalam negara hukum, negara me- ngakui dan melindungi hak asasi manu- sia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.
Hak-hak atas bantuan hukum bagaimanapun juga merupakan hak konsti tusional dari warga negara dan juga hak-hak yang dijamin berdasarkan
33 Ibnu Manzur Al-Ifriqi Al-Misri, Lisanu Al Arabi , Daru Al Fikri, Beirut, 1994, juz 6
34 K Prent.E.m. et.al, Kamus Latin Indonesia , Kanisius, Yogyakarta, 1969, Hlm. 165.
35 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu,Semarang, 1977, hlm. 113.
36 Bruggink, JJ, H, Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hlm. 120.
peraturan perundang-undangan yang telah menjadi bagian dari hukum Nasional Indonesia. Beberapa ketentu- an konstitusi itu adalah: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan “ Segala war- ga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerin- tahan itu dengan tidak ada kecuali” pas- al ini mewakili prinsip persamaan, den- gan kata lain kedudukan semua warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa terkecuali.
Prinsip perlindungan terhadap se- tiap warga negara yang berhak untuk mendapat perlakuan yang sama terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta per- lakuan yang sama di hadapan hukum ” Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan “ Fakir miskin dan anak- anak yang terlantar dipelihara oleh negara ”
Hak atas bantuan hukum merupa- kan kewajiban hukum bagi negara untuk menyediakannya. Beberapa ke- tentuan yang relevan adalah:
Pasal 18 ayat (4) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “ Setiap orang yang di- periksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .
Hak warga negara untuk mem- peroleh bantuan hukum diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, bagi setiap warga negara yang mencari keadilan untuk memperoleh keadilan yang sama di hadapan hukum. Sehingga ter capai tujuan hukum untuk memberikan keadilan, kesejahteraan, dan kestabilan
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
105~123
hidup bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali.
Berdasarkan teori keadilan dan teori perlindungan yang telah dikemu- ka kan di atas, dikaitkan dengan tesis ini maka dapat diketahui bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma ini me- rupakan hak masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan yang sama dengan masyarakat yang lainnya, sehingga perlindungan terhadap hak-haknya ter- penuhi dengan baik dan prinsip equality before the law tidak hanya menjadi sekedar mitos bagi kalangan masyarakat miskin, demikian pula dengan hak dilindungi, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mem pertahankan hak- nya dari gangguan atau ancaman pihak manapun, tetapi pada kenyataannya keadilan hukum di Indo nesia tidak mudah didapat terutama bagi masya- rakat miskin karena masih berpihaknya keadilan kepada uang dan kekuasaan, sehingga mereka masih merasakan ada- nya perlakuan yang berbeda dalam mencari keadilan antara yang kaya dan yang miskin, begitu pula dengan per- lindungan hukum masih dirasa kurang memihak pada masya rakat miskin, sehingga hak mereka masih rentan terhadap berbagai pelang garan yang di- lakukan oleh penguasa. Sampai saat ini equality before the law atau justice for all masih belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masya rakat secara merata.
c. Hak Tersangka atau Terdakwa
Dalam kaitannya dengan pemberi- an bantuan hukum, tersangka atau ter- dakwa mempunyai hak-hak tertentu. Hak-hak tersangka atau terdakwa dalam kaitannya pemberian Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 60 sampai dengan 68 KUHAP.
Tersangka/terdakwa berhak mem- peroleh bantuan hukum, terlebih bagi mereka yang tidak mampu berhak un- tuk mendapatkan bantuan hukum se- cara cuma-cuma, sehingga tidak ada perbedaan antara mereka yang mampu dan tidak mampu dalam mencari keadi- lan.
Berdasarkan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman di atas lima tahun wajib didampingi penasehat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penas- ehat hukum  tentunya pengadilan berke- wajiban untuk menunjuk penasehat hu- kum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut.
Dalam upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan di Indonesia, masalah penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam menegakkan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tang- guh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mam- pu menegakkan hukum, tetapi juga ke- adilan. Demikian pula keberadaan ban- tuan hukum dalam sistem peradilan pidana, diharapkan turut serta mem- bantu jalannya proses peradilan yang jujur dan tidak memihak, agar apa yang menjadi tujuan hukum di Indonesia dapat terwujud.
Kewajiban hukum bagi seorang advokat adalah kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma, khususnya terhadap klien yang tergolong tidak mampu membayar fee advokat. Di negara-negara demo krasi yang hukumnya sudah maju,  bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu bukan lagi sebagai belas kasihan dari para advokat, melainkan sudah menjadi hak
Bq. Ishariaty Wika Utary | Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa ..................
dari masyarakat di mana advokat ter- sebut berada. Hal tersebut sudah me- rupakan konsekuensi dari eksistensi profesi advokat di tengah-tengah mas y a- rakat miskin, tetapi sudah mulai sadar akan hak-haknya. 37
Bantuan hukum secara cuma-cuma di atur dalam Pasal 22 UU No 18 tahun 2003 tentang advokat, disebutkan dengan tegas bahwa tugas memberikan ban tuan hukum secara cuma-cuma ter- sebut dipikul kepundak advokat.
F. Peran/Fungsi Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Mampu.
1.  Advokat Sebagai Penegak Hukum
Telah lama advokat Indonesia men- ginginkan legitimasi. Legitimasi untuk diakui eksistensinya sejajar dengan court officer lainnya seperti hakim dan jaksa, sebagai penegak hukum. Setelah puluhan tahun para advokat Indonesia berjuang untuk meminta legitimasi tersebut, harapan mulai muncul dengan mulai seriusnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Membahas Rancan- gan Undang-undang advokat, yang akhirnya pada tanggal 5 April 2003 telah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advo- kat. 38
Di Indonesia sudah lama disebut- kan bahwa advokad adalah salah satu unsur dari catur wangsa penegak hu kum, bahkan sebelum berlakunya Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun  2003.
Pada dasarnya advokat merupakan profesi bebas, dalam arti tidak ada batas kewenangan dalam melakukan bantuan, pembelaan, perwakilan, atau pendam-
37 Munir Fuady, Etika Profesi Hukum, Profesi Mulia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 28.
38 Munir Fuady, op cit , Hlm. 14.
pingan terhadap klienya. Terlebih dalam tindak pidana, maka tugasnya se- bagai kewajiban profesinya sebagai mana diamanatkan oleh undang-undang. Demikian juga advokat bebas melaku- kan tugasnya, baik yang ber kaitan den- gan kewenangan materi hukum atau wilayah praktik di lembaga peradilan manapun. 39
Dalam beracara di depan pengadilan tugas pokok advokat adalah meng- ajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara ter- sebut, sehingga dengan itu memu- ngkin kan bagi hakim untuk mem- berikan putusan yang seadil-adilnya. 40
Dalam memperjuangkan kepentin- gan kliennya, seorang advokat melak- sanakan tugasnya tidak lain untuk men- egakkan keadilan, pemanfa atan dan kepastian hukum. ia selalu bersentuhan dan berorientasi pada perjuangan kema- nusiaan, dan bukan sekedar membela perkara karena menerima honorarium. Profesi advokat tentu berbeda dengan seorang pebisnis yang mencari profit untuk mendapat kan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang di- jalankan. Profesi advokat adalah profesi yang meng utama kan pemahaman bahwa profesi advokat dalam lingkup ke giatan etis yang bernilai adanya kedudukan profesi ter hormat, adanya pe  mahaman  ke ilmuan  serta  mempunyai tindakan-tindakan yang dapat diukur secara moral. Dengan demikian, inde- pendensi advokat dapat terlaksana seb- agai imple mentasi dari profesionalisme advokat yang tidak cenderung melak- sanakan tugas profesinya hanya dibayar klien. 41
39 Rahmad Rosyadi dan Sri hartini, op cit, Hlm. 83. 40 Suhrawaardi K Lubis, op cit . Hlm. 28.
41 Ahmad Suyanto S, Fungsi Peran Organisasi Advokat , materi pendidikan khusus profesi advokat di Fakultas Hukum Universitas Sebelas maret, dalam Kelik
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm

## 105~123
Peran/Fungsi Advokat dalam Un- dang-undang No 18 tahun 2003 Ten- tang Advokat. Dalam pelaksanaan funsi advokat, diperlukan adanya profesi advokat yang independent, artinya dalam menjalankan profesinya mem bela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapat tekanan dari pihak manapun juga. Kebebasan profesi advokat harus dijamin dan dilindungi oleh Undang- undang, agar jelas status dan kedu- dukannya dalam masyarakat sehingga bisa berfungsi secara maksimal. 42
Adapun peran/fungsi advokat dalam membela kepentingan masyara- kat telah disebut dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi :
Dalam menjalankan tugas profesinya advokat dilarang membedakan per- lakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, ketu- runan, ras atau latar belakang sosial dan budaya.
Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang- undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi :
“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.
Berdasarkan Pasal di atas, fungsi pe nasihat hukum (advokat) adalah mem berikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka/terdakwa yang tidak mampu, untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam pemer- iksaan ditingkat pengadilan, advokat mempunyai fungsi yang aktif, yakni harus  ber usaha  membantu  me ringan- kan ancaman hukuman yang didak-
Pramudya dan Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum , Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 93. 42 Ishaq, Op Cit ., hlm. 36.
wakan oleh jaksa penuntut umum kepa- da terdakwa.
2.  Peran/Fungsi Advokat Dalam Kode Etik Advokat
Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma prilaku yang sudah di- anggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apa- bila norma prilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuas- kan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan dan kepen tingan profesi yang bersangkutan. Kode etik dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang men- cerminkan nilai moral anggota kelom- pok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersang kutan. 43
Kode etik yang diberlakukan oleh organisasi advokat sekarang ini me- rupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. kode etik advokat dimaksudkan untuk mengatur dan mem beri kualitas kepada pelaksana pro- fesi, untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi, serta untuk melindungi publik yang memer- lukan jasa-jasa baik profesional. Kode etik merupakan meka nisme pen- disiplinan, pembinaan dan pengontrol etos kerja anggota-anggota organisasi profesi. 44
Profesi advokat nampaknya sema- kin strategi dan segala prilaku advokat semakin penting di Indonesia yang me- nyatakan diri sebagai negara hukum. Menurut Pasal 22 ayat 1 Undang-
43 Abdulkadir Muhammad, op cit, hlm. 79.
44 Ibid .,
Bq. Ishariaty Wika Utary | Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa ..................
undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, dikemukakan bahwa advokat berfungsi untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersang- ka atau terdakwa yang tidak mampu un- tuk menjunjung tinggi hak asasi manu- sia, agar tidak diperlakukan sewenang -wenang, sehingga advokat dapat ber- manfaat bagi masyarakat miskin yang mencari keadilan dan perlindungan ter- hadap hak-haknya, namun pada ke- nyataannya yang terjadi dimasyarakat tidak semua advokat memiliki nilai sos- ial yang tinggi, masih ada advokat yang memihak kepada uang dan kekuasaan, sehingga manfaat adanya advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cu- ma-cuma bagi masyarakat miskin untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dirasa belum berfungsi secara maksimal dan menyeluruh.

## KESIMPULAN
Bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan hak masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan yang sama dengan masyarakat yang lainnya, sehingga perlind- ungan terhadap hak-haknya terpenuhi dengan baik dan prinsip equality before the law tidak hanya menjadi sekedar mitos bagi kalangan masyarakat miskin, tetapi pada kenyataannya keadilan hukum di In- donesia tidak mudah didapat terutama bagi masyarakat miskin, sehingga mereka ma- sih merasakan adanya perlakuan yang ber- beda dalam mencari keadilan antara yang kaya dan yang miskin, begitu pula dengan perlindungan hukum masih dirasa kurang memihak pada masyarakat miskin, se- hingga hak mereka masih rentan terhadap ber bagai pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa. Sampai saat ini equality before the law atau justice for all masih belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, memungkinkan advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar tidak diper- lakukan sewenang-wenang, namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat tidak semua advokat memiliki nilai sosial yang tinggi, masih ada advokat yang me- mihak kepada uang dan kekuasaan, se- hingga manfaat adanya advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma  bagi masyarakat miskin untuk men- junjung tinggi hak asasi manusia dirasa be- lum berfungsi secara maksimal dan me- nyeluruh.
Saran yang bisa diberikan penyusun antara lain: UU No. 16 tahun 2011 tentang Advokat, oleh pemerintah harus lebih di- sosialisasikan kepada masyarakat khusus- nya masyarakat miskin agar lebih me- ngetahui tentang hak-haknya untuk mem- peroleh keadilan yang sama dengan ma- syarakat yang lainnya, agar prinsip-prinsip bantuan hukum dapat tercapai dengan baik, sehingga equality before the law atau justice for all bukan hanya sekedar mitos yang dalam praktiknya banyak di lihat dan dirasakan adalah sebaliknya. Pemerintah juga seharusnya menambah dana untuk pro gram bantuan hukum se hingga ma sya   rakat  yang  tidak  mampu  lebih banyak lagi yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk mem- peroleh keadilan yang sama dan merata. Serta Para advokat seharusnya lebih aktif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu, tanpa harus mem bedakan ras, golongan dan kedudukan untuk mencapai tegaknya keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
J urnal IuS | Vol II | Nomor 4 | April  2014 | hlm
105~123

## Daftar Pustaka
Satjipto Raharjo , Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis, ( Genta Publishing,Semarang, 2009)
AusAID,YLBHI,PSHK dan IALDF, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia , Yayasan Obor Indonesia,Jakarta, 2009) Departeman kehakiman RI, Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu , (Dir Jederal Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 1998) Bambang Sunggono,dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia , (Mandar Maju, Bandung, 1994) WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , (Balai Pustaka, jakarta, 1986)
Suhrawardi K Lubis, Etika Profesi Hukum, (Sinar Grafika, Jakarta, 1994)
Purnadi Purbacaraka, Soerjono Seokanto, Renungan Tentang Filafat Hukum , (CV. Rajawali, Jakarta, 1982)
Kahar Masyur, Membina Akhlak dan Moral ,Kalam Mulia, Jakarta, 1985)
Lili Rasidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990)
Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, pengantar filsafat hukum , Mandar Maju, Bandung 2010)
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan , Kencana, Jakarata, 2012)
Abdul Hakim G Nusantara dan Mulyana W Kusuma, Beberapa Pemikiraan Mengenai Bantuan Hukum, (Alumni, Bandung, 1981)
A. Buyung Nasution, bantuan hukum di Indonesia , LP3ES, (Jakarta, 1988)
M. Yahya harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan , sinar grafika, Jakarta, 2006) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Buku Pedoman Bantuan Hukum, (Jakarta, 2011)
Heri Tahir, Proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia , (Laksbang PPRESSindo Yogyakarta, 2010) Philip Silzinck, law,society, and ndustrial justice dalam Bambang sunggono,dan Aries harianto, bantuan hukum dan hak asasi manusia , mandar maju, bandung,1994) Hadi Herdiansyah dkk, Kode Etik Advokat Indonesia , (PSHK,Jakarta 2004)
Lalu Husni, hukum hak asasi manusia, (PT Indeks Kelompok Gramedia Jakarta, Mataram, 2009)
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Cetakan Kedua, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2004),
Bq. Ishariaty Wika Utary | Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa ..................
Ibnu Manzur Al-Ifriqi Al-Misri, Lisanu Al Arabi , (Daru Al Fikri, Beirut, 1994)
K Prent.E.m. et.al, Kamus Latin Indonesia , (Kanisius, Yogyakarta, 1969)
Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum , (Aneka Ilmu,Semarang, 1977) Bruggink, JJ, H, Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar
Dalam Teori Hukum , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 Hal 120
Munir Fuady, Etika Profesi Hukum, Profesi Mulia, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005)
Ahmad Suyanto S, fungsi peran organisasi advokat , materi pendidikan khusus profesi advokat di Fakultas Hukum Universitas Sebelas maret, dalam Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, ( pedoman Etika Profesi Aparat Hukum , Pustaka Yustisia, 2010)