Rochmawati, hal 8-19
Peran Stakeholder dalam Implementasi Full Day School di Kota Singkawang
Ida Rochmawati Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
Email: ida.rachmawati@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  dan  apa  saja  peran  para  stakeholder  dalam implementasi Full Day School Di Kota Singkawang. Penerapan kebijakan sekolah 5 hari atau yang di kenal  dengan  kebijakan full  day  school Tingkat  sekolah  dasar  dan  menegah    pada  tahun  2017  ini sudah  di  berlakukan. kebijakan  tersebut  tidak  terlalu  mulus,  ada  yang  mendukung,  tetapi  ada  juga yang menolak. Tujuan program ini ialah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan akademik dengan  keunggulan  karakter.  Jika  dilihat  dari  segi  tujuan,  program  ini  sangatlah  pantas  untuk diterapkan.  Namun  melihat  kondisi  geografis  dan  sosial-budaya  di  setiap  daerah  tidaklah  sama membuat  program ini  perlu untuk  dikaji lebih  dalam. Dalam kontek dengan program FDS ini peran stakeholder  sudah  sesuai  dengan  status  tertentu  yang  di  punyai  dalam  mendukung  program pemerintah FDS
Kata Kunci: Peran, Stakeholder, Full Day School

## Abstract
This research aims at finding out the extent and the roles of stakeholders during the implementation of  Full-day  School  (FDS)  program  in  Singkawang  City.  The  program  has  started  since  2017  and regulates a five-day schooling system which is better known as Full-day School program. Thus far, it is applied to elementary and secondary education. This program does not run very well as it triggers some  pros  and  cons.  The  purpose  of  this  program  is  to  balance  student’s  academic  skills  and characters.  If  we  look  at  its  purpose,  this  program  deserves  to  apply.  However,  geographical conditions and community’s socio-culture in every region are different provoking this program to be re-evaluated.  In  this  context,  the  roles  of  stakeholders  have  been  in  line  with  prescribed  status  in order to support the government’s FDS program.

## Keywords:
Roles, Stakeholders, Full-day School
Rochmawati, hal 8-19

## PENDAHULUAN
Seiring
dengan bergantinya pemerintahan dari era Pemerintahan Susilo Bambang  Yudhoyono  ke  Pemerintahan Joko  Widodo,  maka  kebijakan  di  semua sector  akan  mengalami  perubhan  juga. Dulu kita sering mendengar ganti presiden ganti  kebijkan…begitu  pula  ganti  mentri ganti  juga  kebijakannya.  Pendidikan  salah satu  sector  yang  mengalami  beberapa perubhan  kebijakan.  Pertama,  perubahan tata  pengelolaan  SMA  dan  SMK  yang semula di menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sekarang menjadi kewenangan propinsi.
Tingkat  sekolah  dasar  dan  menegah pada  tahun  2017  ini  sudah  di  perlakukan kebijkan  sekolah  5  hari  sekolah  atau  yang di kenal dengan kebijakan full day school. Beragam pandangan muncul sehari setelah Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Muhadjir  Effendy  mengumumkan  akan memperpanjang  jam  sekolah  dasar  dan menengah.  Ada  yang  mendukung,  tetapi tidak sedikit pula yang menentangnya.
Mereka yang mendukung mengatakan  gagasan  kebijakan  yang diambil  dari  sistem  pendidikan  dasar  dan menengah di Finlandia itu akan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas  karena  sejak  awal  siswa  diberi pendidikan  karakter.  Tetapi  mereka  yang menolak  rencana  kebijakan  itu  menilai infrastruktur  dan  luas  wilayah  Indonesia tidak memungkinkan menerapkan kebijakan  seperti  Finlandia.    Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan    Muhadjir Effendy mengatakan rencana perpanjangan jam  sekolah  dasar  dan  menengah  itu berawal
dari
keinginan mengimplementasikan Nawacita atau agenda  prioritas  pemerintahan  Presiden Joko  Widodo.    Untuk  itu,  Muhadjir  ingin mengubah  porsi  pendidikan  di  tingkat sekolah dasar menjadi 70 persen pendidikan  karakter  dan  30  persen pendidikan  pengetahuan.  Sementara  di
tingkat  sekolah  menengah,  angka  itu diubah  menjadi  60  persen  pendidikan karakter  dan  30  persen  pendidikan pengetahuan.
Tentu  kebijkan  ini  sangat  tiba-tiba menurut saya mengingat beliau baru 2 hari menjadi
Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, pertanyaan mendasar bagaimana
persiapan infrastruktur  pendidikan  di  Indonesia, bagaimana  penerimaan  dari  target  group dan  bagaiman  peran  stakeholder  dalam implementasi kebijkan tersebut dan bagaiman sebuah kebijakan dapat dirumuskan  secara  tiba-tiba  tanpa  kajian akademik yang matang.
Berikut tiga alasan Menteri Muhadjir:
1. Tidak ada mata pelajaran Menurut  Muhadjir, full  day  school adalah  pemberian  jam  tambahan.  Tapi dalam  jam  tambahan  tersebut  tidak  ada mata  pelajaran  yang  bisa  membuat  para siswa  bosan.  Kegiatan  yang  dilakukan adalah ekstrakulikuler. Kegiatan ekstrakulikuler  tersebut  akan  merangkum hingga 18 karakter, seperti jujur, toleransi, disiplin,  hingga  cinta  tanah  air.  Dengan kegiatan  tersebut,  dia  mengatakan  para siswa  bisa  dijauhkan  dari  pergaulan  yang negatif.
2. Orang tua bisa jemput anak ke sekolah Pertimbangan  lain  dari  program full day  school adalah  masalah  hubungan antara  orang  tua  dan  anak.  Menurut Muhadjir,  untuk  masyarakat  yang  tinggal di  perkotaan,  pada  umumnya  orang  tua bekerja  hingga  pukul  5  sore.  Dengan program  tersebut,  kata  dia,  orang  tua  bisa menjemput  anak  mereka  di  sekolah  saat pulang kerja.
Sata ini, kata Muhadjir, siswa pulang dari  sekolah  pukul  1  siang,  sementara orang  tua  baru  pulang  pukul  5  sore. "Antara  jam  1  sampai  jam  5  kita  enggak tahu  siapa  yang  bertanggung  jawab  pada anak,  karena  sekolah  juga  sudah  melepas
Rochmawati, hal 8-19
sementara  keluarga  juga  belum  ada,"  kata Muhadjir.
3. Membantu sertifikasi guru Program full  day  school dianggap Muhadjir  dapat  membantu  guru  untuk mendapatkan  durasi  jam  mengajar  24  jam per  minggu  sebagai  syarat  mendapatkan sertifikasi  guru.  "Guru  yang  mencari tambahan  jam  belajar  di  sekolah  nanti akan  mendapatkan  tambahan  jam  itu  dari ini," katanya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan    penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan  kualitatif  dan    hanya  terfokus penelitian,  yaitu:  melihat  peran  para stakeholder  dengan  mengidentifikasi  dan memaparkan tugas dan  peran para stakeholder.    Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah melalui :
a. Wawancara Pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan  mewawancarai  peserta  didik  dan guru,  guna  mendapatkan  gambaran  jelas terhadap  perubahan  kewenangan  dalam pengelolaan  pendidikan  atas  dan  khusus. Wawancara  di  lakukan  secara    tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara  yang  berisi  garis-garis  besar permasalahan yang akan ditanyakan.
b. Triangulasi Untuk tercapainya kredebilitas penelitian,  peneliti  melakukan  upaya membandingkan data   dari hasil penelitian baik dari  wawancara yang telah dilakukan dengan  data  lain.  Triangulasi    akan membantu  peneliti  untuk  mendapatkan data yang jelas tentang permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN
Konsep  Pilihan  Publik  dan  Perubahan Kebijakan
Sementara  itu  dalam  buku  berjudul Public  Choice  and  Policy  Change  The Political Economy of Reform in
Developing  Countries ,    Merile  S  Grindle dan  John  W  Thomas  (1991)  mengungkap banyak  sisi  tentang  konsep  pilihan  publik dan  perubahan  kebijakan  di  negara  dunia berkembang  dalam  perspektif  ekonomi politik.  Bagi Grindle perubahan kebijakan yang terjadi pada tahun 1980 sampai 1989 di negara berkembang menandai terjadinya perubahan yang mendasar dalam kebijakan publik  di  dunia.  Mereka  mencontohkan kebijakan  perestroika  di  Uni  Soviet  telah mampu  mengubah  hegemoni  dari  aparat birokrasi pemerintah yang semula sentralistik  menjadi  lebih  efisien  dan dinamis  dalam  hal  ekonomi.  Demikian halnya  yang  terjadi  di  Eropa  Barat, perbaikan  ekonomi  telah  mendukung adanya  perubahan  politik.  Sukses  Mao dalam desentralisasi di Cina, juga mengubah  watak  birokrasi  yang  semula berkuasa penuh secara hirarkis dan bersifat kaku  di  bawah  kontrol  negara  menjadi lebih baik berkat adanya persaingan pasar. Grindle  juga  menunjukkan  perubahan kebijakan  dalam  bentuk  lain  seperti  yang terjadi  di  Inggris  Raya  dan  Amerika Serikat  yang  semula  konservatif  menjadi terbuka  terhadap  perubahan  kebijakan berkat  adanya  inisiatif  kebebasan  individu dan persaingan pasar, sehingga meningkatkan  tanggungjawab  pemerintah dalam  ekonomi  dan  kesejahteraan  rakyat sebagai suatu pilihan publik.
Perubahan  kebijakan  dari  perspektif ekonomi  politik  di  negara  berkembang menjadi  pengalaman  berharga  bagi  para pejabat publik dalam melakukan reformasi kebijakan  meskipun  motivasi  mereka berbeda-beda, seperti motif untuk kepentingan  sendiri,  kepentingan  kelas atau kepentingan organisasi yang disadarinya  memiliki  peran  yang  hebat. Namun  satu  hal  yang  membuat  mereka optimis  adalah  munculnya  pemahaman tentang  konsep  pilihan  publik  bahwa perubahan  kebijakan  itu  dilakukan  untuk kepentingan  publik  demi  kesejahteraan masyarakat.  Bagi  Grindle  perubahan
Rochmawati, hal 8-19
kebijakan dengan demikian telah berorientasi kepada upaya untuk memenuhi  kepentingan  publik  baik  di tingkat  perumusan  maupun  implementasi kebijakan  menuju  masa  depan  yang  lebih baik.
Grindle secara khusus juga menjelaskan  tentang  kajian  ekonomi politik  dalam  reformasi  kebijakan,  salah satunya  diindikasi  oleh  adanya  reformasi ekonomi dan reformasi organisasi khususnya  yang  menyangkut;  bagaimana agenda setting (reformasi kebijakan menjadi  bagian  dari  agenda),  pembuatan kebijakan  (bagaimana  elit-elit  kebijakan menerima perubahan kebijakan dan perubahan kelembagaan), serta implementasi kebijakan (pandangan politik tentang  perubahan  dan  tekanan  ekonomi politik  pada  kebijakan,  dampak  keputusan atas  eksistensi  kebijakan  dan  relasi birokratik, serta keberlanjutan implementasi  pada  administrasi  yang efektif,  bukan  proses  politik  sebagaimana Grindle menjelaskan:
Our  in  the  process  of  policy  and institutional  change  has  led  us  to investigate  policy  decision  making  and impelementation  within  government.  We are  concerned  centrally  with  the  issue  of reform,  defined  here  as  deliberate  efforts on  the  part  of  government  to  redress perceived  erros  in  prior  and  existing policy  and  institutional  arrangements (Grindle, 1991 h 4). (Proses kebijakan dan perubahan  kelembagaan  telah  kita  telusuri kepada  pembuatan  keputusan  publik  dan implementasinya dalam pemerintah.
Perhatian  kami  terpusat  kepada  isu-isu reformasi  sebagai  usaha  pertimbangan yang mendalam atas bagian dari pemerintah  yang  merasa  gagal  dalam kebijakan  dan  susunan  kelembagaan  yang ada sebelumnya.
Selanjutnya  Grindle  mengajukan empat  tesis  dalam  menganalisis  situasi reformasi  yang  terkait  dengan  politik  dan kebijakan di negara berkembang, yaitu:
1) Elit-elit Kebijakan
Pada  intinya  mengasumsikan  bahwa peran dari pembuat keputusan dan manajer dalam  proses  kebijakan  bertindak  sebagai ‘ rent-seekers’ dan  didasari  oleh  hasrat pada kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang  mendasari  dari  seluruh  tindakan politik mereka, sehingga perubahan dilakukan  secara  tambal-sulam  (bersifat incremental )  karena  negara  tertawan. Tindakan elit-elit kebijakan dalam melakukan perubahan kebijakan seperti ini sebagaimana  yang  terjadi  di  Korea,  Kosta Rika, Filipina, Gana,  India, Argentina dan Kolombia. Perubahan incremental demikian dipengaruhi oleh nilai, pengalaman dan persepsi dari elit kebijakan,  sejarah,  politik  dan  konteks kelembagaan sebagai dasar dalam memahami reformasi. 2) Faktor-faktor Inisiatif Kebijakan Munculnya inisiatif kebijakan dipandang  sebagai  dampak  dari  dinamika dan  proses  pembuatan  keputusan  diantara elit-elit  kebijakan.  Dalam  perspektif  ini sebuah  reformasi  tidak  didasari  atas agenda kebijakan dan pemikiran mendalam dalam pemerintahan.
Sebaliknya  reformasi  dilakukan  akibat kondisi  krisis  sebagaimana  yang  terjadi  di Gana,  atau  reformasi  dalam  pengertian sebagai ’kebiasaan politik’ seperti kasus di Kolombia  yang  mengandaikan  tipe  dari pejabat publik dalam pembuatan keputusan,  perubahan  dan  waktu  dari pembuatan  keputusan.  Dalam  konteks  ini maka  reformasi  dipandang  sebagai  respon dari  elit-elit  kebijakan  dalam  menghadapi krisis. Perubahan kebijakan dalam konteks ini cenderung bersifat inkremental.
3) Situasi Reformasi Kebijakan Pembuat kebijakan melakukan reformasi  dengan  menggunakan  beberapa kreteria seperti; diskusi, debat, perencanaan  dimana  keputusan  direspon berdasarkan  aspek  teknis  dari  area kebijakan  di  bawah  konsiderasi  dampak dari  pilihan  kebijakan  atas  interaksi
Rochmawati, hal 8-19
birokratis  dengan  orientasi  perubahan untuk  stabilitas  politik  dan  dukungan politik serta peran aktor-aktor internasional  dalam  proses  reformasi.
Model  reformasi  seperti  itu,  terjadi  di
Kroasia,  Kosta  Rika,  Kenya,  Mali  dan Argentina.
4) Karakteristik Reformasi
Reformasi diindikasikan adanya konflik dan oposisi dalam sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi arena politik atau arena birokratik, contoh;  pengelolaan  kebijakan  dalam kasus  suplai  air  publik  di  India  dimana pembuat  keputusan  memainkan  peran penting dalam mempertajam kebijakan dan hasil  kelembagaan  dan  proses  isu-isu  atas agenda  reformasi  melalui  pertimbangan yang mendalam (deliberasi) dalam pemerintah  tentang  bagaimana,  mengapa dan  kapan  sebuah  perubahan  dilakukan. Dalam  konteks  sejarah,  koalisi,  konflik, oposisi  dan  dukungan,  hambatan  dan peluang  seputar  isu-isu  publik  dalam menjelaskan  formasi  isu,  pembuatan  dan implementasi kebijakan. Faktor-faktor sosial  demikian  menjelaskan  tindakan pemerintah  seperti;  persepsi,  motivasi, nilai,  keterampilan/skill,  peluang  dari pembuat  keputusan  dan  karakteristik dampak  dari  proses  pembuatan  keputusan atas  pilihan-pilihan  yang  dibuat  sebagai kalkulasi dalam desain kebijakan publik di negara  berkembang  dan  indikasi  faktor- faktor yang mempengaruhi pilihan.
Menyangkut elit-elit kebijakan dalam proses reformasi, Grindle menjelaskan sebagai berikut:
1. Elit-elit  kebijakan  tidak  sepenuhnya determinan  oleh  kepentingan  dari  kelas sosial,  kelompok  terorganisir,  aktor- aktor internasional atau kondisi ekonomi internasional atau oleh pengembangan sejarah dan budaya atas suatu  pilihan  kebijakan.  Faktor-faktor determinan  dari  pilihan,  termasuk  isu, pembuat kebijakan, manuver dan kemungkinan  mempengaruhi  isi,  waktu
dan ruang dari  manuver  mempengaruhi sebuah  ”ruang  kebijakan.”  Ruang kebijakan dibatasi oleh;
(1) Elit-elit  kebijakan  dan  kemampuan mereka dalam  memanfaatkan teknis, ekonomi,  politik  dan  sumberdaya birokratik.
(2) Ruang  kebijakan  juga  dibatasi  oleh area isu, karena isu-isu membedakan biaya dan keuntungan atas kelompok sosial  yang  memiliki  perbedaan kapasitas  untuk  mengenalkan  dan mempertahankan kepentingan mereka.
2. Elit-elit  kebijakan  memainkan  peran penting  dalam  mendefinisikan  isu-isu kebijakan.  Contoh;  kemiskinan  di pedesaan  sebagai  akibat  dari  relasi dengan  elit-elit  pedesaan  yang  bersifat eksploitatif.  Masalah  demikian  terkait dengan  arena  kebijakan,  profesional dalam  disiplin  khusus,  nilai  personal, ideologi atau studi, debat dan diskusi.
3. Ide  pembuat  keputusan  tentang  solusi pada  perubahan  yang  bersifat  khusus. Pembuat  keputusan  dapat  mengubah ide-ide mereka tentang kelayakan solusi pada masalah khusus, kekayaan kebijakan dan pengelolaan pengalaman; kolega, pejabat-pejabat dan yang lain di negara  berkembang  pada  potensi  untuk pembelajaran  dan  refleksi  pembuat keputusan tidak dapat dipahami sepenuhnya sebagai ” rent seeking ” atau hasil  dari  latar  belakang  kelas  atau manuver birokratik, tetapi merefleksikan  eksistensi  dari  orientasi pemecahan  masalah  para  pejabat.  Pada kenyataannya  elit-elit  kebijakan  dapat merubah  ide  mereka  tentang  konstitusi sebuah masalah dan bagaimana memecahkannya dipengaruhi oleh pengaruh  pejabat  pada  isi  dari  inisiatif reformasi.
4. Pengalaman yang mempengaruhi perubahan tidak normal dan tidak biasa. Pada kenyataannya dalam pemerintahan sejumlah  pejabat  melakukan  studi
Rochmawati, hal 8-19
harian,  diskusi  dan  debat  tentang bagaimana  memperbaiki,  mengubah dan eksistensi kebijakan dalam prakteknya.  Pada  saat  yang  sama terdapat  respon  pada  masyarakat  dan tekanan internasional, tetapi pada waktu yang  lain  terdapat  respon  dari  pejabat publik  untuk  memastikan  tujuan  secara efektif. Politik menyatu dalam penyedia layanan  disamping  ke  dalam  motivasi dari  pembuat  keputusan  dan  dampak atas  birokratik  dan  konflik  politik. Perubahan  kebijakan  di  Korea  Selatan dan  Kosta  Rika  diindikasikan  dari perhatian  elit-elit  kebijakan  dalam mengangkat isu yang bersifat konfrontatif.
Sementara  faktor  kontekstual  dari inisiatif reformasi  dipengaruhi  oleh proses agenda  setting dan  pembuatan  keputusan. Dengan  kata  lain  bahwa  perubahan kelembagaan  menjadi  faktor  determinan dari  implementasi  kebijakan  sebagaimana kasus  di  Indonesia,  Ghana,  Jamaika  dan India.  Dengan  demikian  elit-elit  kebijakan memiliki  peluang  melakukan  manuver dalam melakukan inisiatif reformasi.
Pada  kenyataannya,  sebagaimana Grindle mengasumsikan bahwa;
(1) Pembuat  keputusan  tidak  dibatasi oleh keputusan kelas sosial, kepentingan  organisasi  sosial,  aktor- aktor  internasional  atau  kondisi ekonomi  internasional,  tetapi  oleh ruang  untuk  mengartikan  komitmen, waktu  dan  konsekuensi  inisiatif kebijakan.
(2) Pembuat keputusan mengartikulasikan  penjelasan  logis dari masalah-masalah mereka didasari atas pengalaman, studi, nilai personal, ideologi, afiliasi kelembagaan atau pelatihan
profesional.
(3) Pembuat keputusan menerima aktivitas  dan  peran  formatif  dalam mempertajam reformasi pada
kepentingan  dalam  masyarakat  atau dalam pemerintah.
(4) Terkait  dengan  perubahan  dalam kebijakan  publik  dan  kelembagaan adalah  bersifat  normal  dalam  proses kebijakan.
Dari perspektif masyarakat,  perubahan  kebijakan publik  dipahami  sebagai  relasi  dari kekuasaan  dan  persaingan  individu, kelompok atau kelas dalam masyarakat atau ekstensi internasional  dari  kelas  dasar  atau kepentingan dasar masyarakat. Sebaliknya  perspektif  teori  lain berkeyakinan  bahwa  bahwa  elit-elit kebijakan tidak dibatasi oleh keputusan masyarakat. Pada konteks ini, Grindle
menggolongkan  elit-elit  kebijakan  terdiri dari  presiden,  perdana  menteri,  menteri keuangan, direktur Bank Central, kelompok  kecil  teknokrat  tingkat  tinggi, kepala  negara  dan  menteri;  birokrasi eksekutif, legislator, kepentingan masyarakat,  kepentingan  bisnis,  elit-elit agama,  militer,  organisasi  pekerja,  dan media.    Di  negara  berkembang  model perubahan kebijakan mencerminkan aktivitas  dari  kepentingan  terorganisir dalam  masyarakat.  Selanjutnya  Grindle membagi dua model pelaksanaan reformasi  yaitu  model  linier  dan  model interaktif.  Reformasi  kebijakan  sebagai proses,  salah  satunya  dengan  kepentingan partai dapat menekan perubahan. Beberapa kepentingan mungkin efektif pada pengaruh  pejabat  tingkat  tinggi  dalam pemerintahan  yang  lain  manajer  dari proses  implementasi  atau  siapa  yang mengontrol sumberdaya dalam implementasi kebijakan.

## Konsep Stakeholder
Istilah  stakeholders  sudah  sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak  dan  hubungannnya  dengan  berbagi ilmu  atau  konteks,  misalnya  manajemen bisnis,  ilmu  komunikasi,  pengelolaan
Rochmawati, hal 8-19
sumberdaya  alam,  sosiologi,  dan  lain-lain.
Lembaga-lembaga publik telah
menggunakan secara luas istilah stakeholder  ini  ke  dalam  proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara  sederhana,  stakeholder  sering dinyatakan  sebagai  para  pihak,  lintas pelaku,  atau  pihak-pihak  yang  terkait dengan suatu issu atau suatu rencana.
Freeman (1984) mendefenisikan stakeholders sebagai kelompok atau individu  yang  dapat  mempengaruhi  dan atau  dipengaruhi  oleh  suatu  pencapaian tujuan  tertentu.  Sedangkan  Biset  (1998) secara  singkat  mendefinisikan  stakeholder sebagai  orang  dengan  suatu  kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan  suatu  dasar  tertentu  sebagaimana dikemukakan  Freeman  (1984),  yaitu  dari segi  kekuatan  dan  kepentingan  relatif stakeholder  terhadap  issu,  Grimble  and Wellard  (1996),  dari  segi  posisi  penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.
Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap  suatu  issu,  stakeholder  dapat diketegorikan kedalam beberapa kelompok yaitu  stakeholder  primer,  sekunder  dan stakeholder  kunci.    Stakeholder  utama merupakan  stakeholder  yang  memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan  suatu  kebijakan,  program,  dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu  utama  dalam  proses  pengambilan keputusan.    Misalnya  masyarakat  dan tokoh masyarakat, masyarakat yang terkait dengan  proyek,  yakni  masyarakat  yang  di identifkasi  akan  memperoleh  manfaat  dan yang  akan  terkena  dampak  (kehilangan tanah  dan  kemungkinan  kehilangan  mata pencaharian)  dari  proyek  ini.  Sedangkan tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan  di  wilayah  itu  sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat.  Di  sisi  lain,  stakeholders utama  adalah  juga  pihak  manajer  Publik
yakni lembaga/badan publik yang bertanggung  jawab  dalam  pengambilan dan implementasi suatu keputusan.
Stakeholder  pendukung  (sekunder) adalah  stakeholder  yang  tidak  memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap  suatu  kebijakan,  program,  dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (concern)  dan  keprihatinan  sehingga mereka  turut  bersuara  dan  berpengaruh terhadap  sikap  masyarakat  dan  keputusan legal  pemerintah.  Yang  termasuk  dalam stakeholders ini misalnya lembaga(Aparat) pemerintah  dalam  suatu  wilayah  tetapi tidak  memiliki  tanggung  jawab  langsung, lembaga  pemerintah  yang  terkait  dengan issu  tetapi  tidak  memiliki  kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan,  Lembaga  swadaya  Masyarakat (LSM)  setempat  :  LSM  yang  bergerak  di bidang  yang  bersesuai  dengan  rencana, manfaat,  dampak  yang  muncul  yang memiliki  concern  (termasuk  organisasi massa  yang  terkait).  Perguruan  Tinggi yakni  kelompok  akademisi  ini  memiliki pengaruh  penting  dalam  pengambilan keputusan  pemerintah  serta  Pengusaha (Badan  usaha)  yang  terkait  sehingga mereka  juga  masuk  dalam  kelompok stakeholder pendukung.
Sedangkan Stakeholder kunci merupakan  stakeholder  yang  memiliki kewenangan  secara  legal  dalam  hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang  dimaksud  adalah  unsur  eksekutif sesuai  levelnya,  legislatif  dan  instansi. Misalnya,  stakeholder  kunci  untuk  suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten  adalah  Pemerintah  Kabupaten, DPR Kabupaten serta dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.
Menurut Nugroho (2 014) stakeholder  dalam  program  pembangunan dapat diklasifikiasikan berdasarkan perannya, yitu :
a. Policy  creator  ,  stakeholder    yang berperan
sebagai pengambil
Rochmawati, hal 8-19
keputusan dan penentu suatu kebijakan.
b. Koordinator, stakeholder yang berperan mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat.
c. Fasilitator, stakeholder yang berperan memfasilitasi dan
mencukupi  apa  yang  dibutuhkan kelompok sasaran.
d. Implementer,  stakeholder  pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
e. Akselerator, stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan  kontribusi  agar  suatu program dapat berjalan sesuai sasaran dan lebih cepat pencapaiannya.

## Konsep Peran
Peranan  (role)  merupakan  proses dinamis  kedudukan  (status).  Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,  dia  menjalankan  suatu peranan.  Perbedaan  antara  kedudukan dengan  peranan  adalah  untuk  kepentingan ilmu  pengetahuan.  Keduanya  tidak  dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212-213).
Levinson dalam Soekanto
(2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan  dengan  posisi  atau tempat seseorang dalam  masyarakat. Peranan  dalam  arti  ini  merupakan rangkaian  peraturan-peraturan  yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
b. Peranan  merupakan  suatu  konsep tentang  apa  yang  dapat  dilakukan oleh  individu  dalam  masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai  perilaku  individu  yang
penting bagi struktur sosial masyarakat.
Merton  dalam  Raho  (2007  :  67) mengatakan  bahwa  peranan  didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat  dari  orang  yang  menduduki status  tertentu.  Sejumlah  peran  disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan  peran  yang  dimiliki  oleh orang  karena  menduduki  status-status social khusus. Wirutomo (1981 : 99 – 101) mengemukakan  pendapat  David  Berry bahwa  dalam  peranan  yang  berhubungan dengan  pekerjaan,  seseorang  diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang  berhubungan  dengan  peranan  yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati  kedudukan  social  tertentu. Peranan  ditentukan  oleh  norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan  untuk  melakukan  hal-hal  yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita,  di  dalam  keluarga  dan  di  dalam peranan-peranan yang lain.
Selanjutnya  dikatakan  bahwa  di dalam  peranan  terdapat  dua  macam harapan,  yaitu:  pertama,  harapan-harapan dari  masyarakat  terhadap  pemegang  peran atau  kewajiban-kewajiban  dari  pemegang peran,  dan  kedua  harapan-harapan  yang dimiliki  oleh  pemegang  peran  terhadap masyarakat  atau  terhadap  orang-orang yang  berhubungan  dengannya  dalam menjalankan  peranannya  atau  kewajiban- kewajibannya.  Dalam  pandangan  David Berry,  peranan-peranan  dapat  dilihat sebagai  bagian  dari  struktur  masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai  pola-pola  peranan  yang  saling berhubungan.
Rochmawati, hal 8-19
Peran Stakeholder dalam  Implementasi

## Full Day School
Berdasarakan dari data di atas, maka prinsipnya  walaupun  kebijakan  ini  dibuat seolah  terburu-buru    namun  mendapat dukungan  yang  berarti  dari stakeholder . Peran  dari  masing-masing  yang  terlibat kebijakan  ini  seperti  yang  dikatakan Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan  bahwa  peranan  didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat  dari  orang  yang  menduduki status  tertentu.    Sejumlah  peran  disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan  peran  yang  dimiliki  oleh orang  karena  menduduki  status-status social  khusus.    Dalam  kontek  dengan program  FDS  ini  peran  stakeholder  sudah sesuai  dengan  status  tertentu  yang  di punyai dalam mendukung program pemerintah FDS.
Wirutomo  (1981  :  99  –  101) mengemukakan    pendapat    David  Berry bahwa  dalam  peranan  yang  berhubungan dengan  pekerjaan,  seseorang  diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang  berhubungan  dengan  peranan  yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati  kedudukan  social  tertentu. Peranan  ditentukan  oleh  norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan  untuk  melakukan  hal-hal  yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita,  di  dalam  keluarga  dan  di  dalam peranan-peranan yang lain.
Selanjutnya  dikatakan  bahwa  di dalam  peranan  terdapat  dua  macam harapan,  yaitu:  pertama,  harapan-harapan dari  masyarakat  terhadap  pemegang  peran atau  kewajiban-kewajiban  dari  pemegang peran,  dan  kedua  harapan-harapan  yang dimiliki  oleh  pemegang  peran  terhadap masyarakat  atau  terhadap  orang-orang yang  berhubungan  dengannya  dalam
menjalankan  peranannya  atau  kewajiban- kewajibannya.  Dalam  pandangan  David Berry,  peranan-peranan  dapat  dilihat sebagai  bagian  dari  struktur  masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai  pola-pola  peranan  yang  saling berhubungan.
Namun  dari  sisi  kebijakan  ada ketidak  mantapan  dalam  kebijakn  FDS. Full  Day  School  merupakan  istilah  di mana  pembelajaran  dilakukan  dalam sehari. Setengah hari pembelajaran akademis dan dilanjutkan kegiatan ekstrakurikuler. Istilah ini kembali menyeruak  setelah  terjadi  pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menggagas  program  tersebut.  Tujuan program ini ialah untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan akademik  dengan  keunggulan  karakter. Jika  dilihat  dari  segi  tujuan,  program  ini sangatlah pantas untuk diterapkan. Namun melihat  kondisi  geografis  dan  sosial- budaya  di  setiap  daerah  tidaklah  sama membuat  program  ini  perlu  untuk  dikaji lebih dalam, seperti apa yang dikemukakan oleh Grindle itu dalam buku berjudul Public Choice and Policy Change The  Political  Economy  of  Reform  in Developing  Countries ,    Merile  S  Grindle dan  John  W  Thomas  (1991)  mengungkap banyak  sisi  tentang  konsep  pilihan  publik dan  perubahan  kebijakan  di  negara  dunia berkembang  dalam  perspektif  ekonomi politik.  Bagi Grindle perubahan kebijakan yang terjadi pada tahun 1980 sampai 1989 di negara berkembang menandai terjadinya perubahan yang mendasar dalam kebijakan publik  di  dunia.  Mereka  mencontohkan kebijakan  perestroika  di  Uni  Soviet  telah mampu  mengubah  hegemoni  dari  aparat birokrasi pemerintah yang semula sentralistik  menjadi  lebih  efisien  dan dinamis  dalam  hal  ekonomi.  Demikian halnya  yang  terjadi  di  Eropa  Barat, perbaikan  ekonomi  telah  mendukung adanya  perubahan  politik.  Sukses  Mao dalam desentralisasi di Cina, juga
Rochmawati, hal 8-19
mengubah  watak  birokrasi  yang  semula berkuasa penuh secara hirarkis dan bersifat kaku  di  bawah  kontrol  negara  menjadi lebih baik berkat adanya persaingan pasar. Grindle  juga  menunjukkan  perubahan kebijakan  dalam  bentuk  lain  seperti  yang terjadi  di  Inggris  Raya  dan  Amerika Serikat  yang  semula  konservatif  menjadi terbuka  terhadap  perubahan  kebijakan berkat  adanya  inisiatif  kebebasan  individu dan persaingan pasar, sehingga meningkatkan  tanggungjawab  pemerintah dalam  ekonomi  dan  kesejahteraan  rakyat sebagai suatu pilihan publik.
Terkait dengan perubahan ini, sejumlah  analis  sempat  pesimis  karena reformasi  kebijakan dicurigai hanya untuk kepentingan  beberapa  kelompok  penting dalam  masyarakat  atau  kepentingan  dari pejabat  publik  yang  melakukan  praktik rent  seeking bagi  kepentingan  mereka sendiri.  Namun  seiring  dengan  adanya kebijakan utama dan inovasi kelembagaan yang  terjadi  di  negara  berkembang ditandai oleh munculnya beberapa pandangan positif dari  para pejabat  publik yang  mengadopsi  kebijakan  baru  tersebut, maka pandangan tersebut dengan sendirinya  luluh.  Perubahan  demikian berlanjut  pada  tahun  1986  dimana  secara umum  kerangka  kebijakan  difokuskan kepada  reformasi  kebijakan  di  negara berkembang  melalui  adanya  reformasi kelembagaan  sebagaimana  yang  terjadi sampai  tahun  1988.  Pada  tahun  1989 muncul dukungan dari lembaga pembangunan ekonomi Bank Dunia terhadap  adanya  modifikasi  kebijakan khususnya  yang  terkait  dengan  proses reformasi  dan  beberapa  strategi  dalam perubahan kebijakan dan kelembagaan.
Perubahan  kebijakan  dari  perspektif ekonomi  politik  di  negara  berkembang menjadi  pengalaman  berharga  bagi  para pejabat publik dalam melakukan reformasi kebijakan  meskipun  motivasi  mereka berbeda-beda, seperti motif untuk kepentingan  sendiri,  kepentingan  kelas
atau kepentingan organisasi yang disadarinya  memiliki  peran  yang  hebat. Namun  satu  hal  yang  membuat  mereka optimis  adalah  munculnya  pemahaman tentang  konsep  pilihan  publik  bahwa perubahan  kebijakan  itu  dilakukan  untuk kepentingan  publik  demi  kesejahteraan masyarakat.  Bagi  Grindle  perubahan kebijakan dengan demikian telah berorientasi kepada upaya untuk memenuhi  kepentingan  publik  baik  di tingkat  perumusan  maupun  implementasi kebijakan  menuju  masa  depan  yang  lebih baik.
Grindle secara khusus juga menjelaskan  tentang  kajian  ekonomi politik  dalam  reformasi  kebijakan,  salah satunya  diindikasi  oleh  adanya  reformasi ekonomi dan reformasi organisasi khususnya  yang  menyangkut;  bagaimana agenda setting (reformasi kebijakan menjadi  bagian  dari  agenda),  pembuatan kebijakan  (bagaimana  elit-elit  kebijakan menerima perubahan kebijakan dan perubahan kelembagaan), serta implementasi kebijakan (pandangan politik tentang  perubahan  dan  tekanan  ekonomi politik  pada  kebijakan,  dampak  keputusan atas  eksistensi  kebijakan  dan  relasi birokratik, serta keberlanjutan implementasi  pada  administrasi  yang efektif,  bukan  proses  politik  sebagaimana Grindle menjelaskan:
Our  in  the  process  of  policy  and institutional  change  has  led  us  to investigate  policy  decision  making  and impelementation  within  government.  We are  concerned  centrally  with  the  issue  of reform,  defined  here  as  deliberate  efforts on  the  part  of  government  to  redress perceived  erros  in  prior  and  existing policy  and  institutional  arrangements (Grindle, 1991 h 4). (Proses kebijakan dan perubahan  kelembagaan  telah  kita  telusuri kepada  pembuatan  keputusan  publik  dan implementasinya dalam pemerintah.
Perhatian  kami  terpusat  kepada  isu-isu reformasi  sebagai  usaha  pertimbangan
Rochmawati, hal 8-19
yang mendalam atas bagian dari pemerintah  yang  merasa  gagal  dalam kebijakan  dan  susunan  kelembagaan  yang ada sebelumnya.

## KESIMPULAN
Sebenarnya untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan
akademik dengan kualitas karakter tidaklah harus mengedepankan keberadaan siswa  di  sekolah.  Karena  kita  tahu bahwasanya di Indonesia sendiri mayoritas masyarakatnya masih mengalami keterbelakangan dalam hal semagat belajar jika dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju. Lagi pula jika dilihat dari segi ideologis  Indonesia,  Indonesia  bukanlah negara  Kapitalis  ataupun  Liberalis.  Di mana  setiap  penduduknya  mengutamakan uang  dan  kepentingan  individu.  Berbeda dengan  negara  maju,  di  sana  progran Full Day  School sangat  cocok  diterapkan.
Karena para orang tua di negara maju tidak cukup  memiliki  waktu  luang  untuk mendidik  dan  mengawasi  putra-putri mereka  dan  pihak  sekolahlah  yang  sangat dibutuhkan  untuk  membantu  masalah tersebut.  Salah  satunya  dengan  program Full  Day  School .  Keadaan  ini  sangat  jauh dengan  apa  yang  dialami  oleh  Indonesia, dimana  orang  tua  tertentu  saja  ynag  tidak punya  waktu  untuk  meamastikan  waktu dengan anak-anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  wahab,  Solichin.  1997. Analisis Kebijakan-  Dari  Formulasi  Ke Implementasi  Kebijakan  Negara , Bumi Aksara, Jakarta
---------.1998. Reformasi  Pelayanan Publik  Menuju  Sistem  Pelayanan Yang  Responsif  dan  Berkualitas ,
Program  Pasca  Sarjana  Universitas Brawijaya, Malang.
--------.1999. Reformasi  Pelayanan  Publik Kajian Dari Perspektif Teori Governance ,  Pidato Pengukuhan
Guru  Besar  dalam  Ilmu  Kebijakan, FIA UNIBRAW, Malang.
Abdul  Wahab,  Solichin.  Putra,  Fadilah. Arif,  Saiful.,  2002. Masa  Depan
Otonomi Daerah , SIC, Surabaya Astar  hadi,  2007. Teori  Pilihan Rasional(prespektif ekonomi politik) , Makalah.
Bahrum,Samsul,  2011. Memperkuat  Tiga Geo-Pembangunan di Zona Perbatasan. George  Ritzer,  2002. Ketika  Kapitalisme Berjingkrak , Pustaka Pelajar,
yogjakarta
Grindle,  Merilee  S.  (ed)  (1980), Politics and  Policy  Implementation  in  the Third  World ,  Princeton  University Press, New Jersey .
Grindle, Merilee S. and Thomas, J (1991).
Public  Choice  and  Policy  change. The  Political  Economy  of  Reform  in Developing  Countries. Baltimore. John Hopkin University Press Grindle  S  Mirrelle,  2007. Going  Local
Decentralization Democratization,
and The Promise of Good Governance, Princeton  University Press,  41  William  Street,  Princeton, New Jersey 08540.
Habermas,  Jurgen.  1979. Communication and  the  Education  of  Society .
London: Heinemann
Habermas, Jurgen, 2004. Krisi Legitimasi. Cv Qalam. Yogyakarta.
Hajer,  Maarten  A  and  Hendrik  Wagenaar.
2003. Deliberative  Policy  Analysis, Understanding  Governance  in  the Network Society. Cambridge Universit Press
Hakim  Lukman,    2007, Pengantar Administrasi pembangunan , Ar-Russ Media, Yogjakarta Husnadi 2006, Menuju Model
Pengembangan  Kawasan  Perbatasn Darat Antar  Dua Negara, UNDIP, Semarang.
Mills,  Wright,  C.,  1956, The  Power  Elite , Oxford University Press, New York.
Rochmawati, hal 8-19