Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah
Yang Nyata dan Yang Seharusnya
Oleh:
Dhani Kurniawan

## ABSTRAK
Demokrasi  merupakan  konsep  pemerintahan  yang  bermula  dari  konsep  yang dijalankan  di  polis  Athena  pada  masa  Yunani  kuno.  Konsep  tersebut  sempat terkubur  lama  tetapi  kembali  menemukan  jalankan  seiring  berakhirnya  abad pertengahan di Eropa. Demokrasi makin berkembang dan dianggap sebagai sistem yang  paling  baik.  Ide  demokrasi  telah  merasuk  ke  Indonesia  sejak  negeri  masih menjadi  negeri  jajahan. Sekelompok kecil pemuda Indonesia  yang  menjadi saksi perkembangan  demokrasi  di  Eropa  mencuri  ide  demokrasi  dan  membawanya  ke tanah  air.  Demokrasi  kemudian  terus  mengalami  pergumulan  dengan  cita-cita kemerdekaan.  Setelah  Indonesia  merdeka  pergumulan  tersebut  terus  berlanjut. Demokrasi  mencari  bentuknya  melalui  jalan  yang  tidak  mudah.  Negeri  ini mengalami  percobaan-percobaan  pelaksanaan  demokrasi.  Sistem  demokrasi parlementer  yang  pada  mulanya  dianut  akhirnya  harus  jatuh  karena  fragmentasi politik  yang  keras.  Indonesia  lalu  menganut  demokrasi  terpimpin.  Suatu  konsep yang  konon  merupakan  konsep  asli  Indonesia  tetapi  mendapat  kritik  keras  dari banyak pihak dan salah satunya adalah mantan wakil presiden Mohammad Hatta. Demokrasi  terpimpin  ternyata  ambruk  bersama  dengan  tersingkirnya  Sukarno. Lahirlah  orde  baru  yang  kemudian  menganut  demokrasi  Pancasila.  Pada prakteknya  demokrasi  Pancasila  bahkan  lebih  sentralistik  daripada  demokrasi terpimpinnya Sukarno. Orde baru jatuh dan demokrasi terus berubah. Demokrasi politik  secara  prosedural  berkembang  pesat.  Namun  nyatanya  demokrasi  belum membawa  hasil  yang diharapkan. Masih  banyak  bolong di  sana-sini. Dewasa  ini pun  diskusi  tentang  demokrasi  masih  terus  berlanjut.  Banyak  jalan  ditempuh banyak teori terus diimpor. Namun sayang tak banyak yang mengingat kritik dan konsepsi Hatta sebagai jalan untuk kembali menggali demokrasi Pancasila. Kata Kunci
Ide, demokrasi, praktek, konsepsi Hatta,

## A. Suatu Keinsafan Pada Warisan Yunani
Konsep awal demokrasi bisa kita lacak jauh pada peradaban Yunani kuno yang bercorak  polis.  Polis  merupakan  negara  kota  yang  otonom  dan  merupakan  ciri khas  peradaban  Yunani  kuno.  Demokrasi  nampak  pada  polis  Athena  satu  dari
banyak  polis  di  Yunani  yang  kerap  dianggap  sebagai  pusat  keilmuan. 1 Sistem pemerintahan  yang  berlaku  di  polis  Athena  didasarkan  pada  suara  mayoritas dalam  pemungutan  suara.  Setiap  permasalahan  yang  menyangkut  kehidupan berpolis  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik  diselesaikan  dengan pemungutan  suara.  Sistem  tersebut  sayangnya  lalu  terkubur  bersama  peradaban Yunani  kuno  yang  mulai  surut. 2 Yunani  kehilangan  pesonanya  sebagai  pusat peradaban  dunia.  Tidak  lama  setelah  runtuhnya  peradaban  Yunani  kuno  Eropa masuk ke masa yang berat dan panjang.
Lama  demokrasi  terkubur  tapi  ia  kembali  mendapatkan  nafasnya  bersama lahirnya  zaman  baru  di  Eropa.  Reinesance  sebuah  penemuan  kembali,  kelahiran yang baru, penggalian kembali warisan Yunani. Pada masa inilah sejumlah karya filsuf Yunani kuno untuk pertama kali mendapat perhatian serius di benua Eropa. Demikian  pula  demokrasi  Yunani  menjadi  ilham  bagi  sekian  filsuf  dan  pemikir. Bertitik tolak pada warisan Yunani dan pergumulan mereka dengan realitas zaman di mana mereka hidup demokrasi berkembang lebih lanjut. Kita mengenal nama- nama  besar  seperti  John  Locke,  Rossoe  dan  Montesqeu. 3 Mereka  memberikan sumbangsih  besar  bagi  perkembangan  teori  demokrasi  yang  kemudian  banyak diadopsi  negara  modern.  Namun  kita  tidak  akan  membahas  secara  terperinci pemikiran  mereka.  Sampai  di  sini  saya  tidak  akan  memperpanjang  lagi  tentang
1 Wasino, Demokrasi, Dulu, Kini, dan Esok , Makalah Diskusi disampaikan dalam Diskusi Sejarah “Wajah Demokrasi Indonesia, Semarang 30-31 Maret 2009.
2 Fuad  Hasan, Bab  Pengantar ,  dalam  Plato, Apologia:  Pidato  Socrates  yang  Diabadikan  Plato , (Jakarta: Bulan-Bintang, 1986), hlm. 29-31.
3 Simon  Petrus  L.  Tjahjadi, Petualanangan  Intelektual, (Yogyakarta:  Kanisius,  2014), hlm.  271- 277.
perkembangan demokrasi di Eropa terutama secara teoritis karena memang bukan itu tujuan kita.

## B. Indonesia dan Ide Demokrasi
Pemikiran  tentang  demokrasi  dan  penerapannya  semakin  menemukan bentuknya  yang  makin  sempurna  di  negara-negara  Eropa  pada  akhir  abad  19 sampai  awal  abad  20.  Namun  di  sisi  lain  kita  tidak  boleh  lupa  bahwa  Eropa  di tempat lain di tanah koloni dan jajahan justru menunjukkan wajah yang berbeda. 4
Perkembangan  demokrasi  di  Eropa  sekali-kali  tak  ingin  dibaginya  kepada  tanah jajahan.  Meski  berusaha  sekuat  tenaga  memonopoli  pencapaiannya  dalam  hal demokrasi  nyatanya  pemikiran  tentang  demokrasi  bocor  juga.  Pada  kasus Indonesia  kita  akan  melihat  bahwa  kebocoran  itu  terutama  sekali  dimotori  oleh sekolompok  mahasiswa  Indonesia  yang  dengan  susah  payah  dan  luar  biasa mendapat akses untuk melanjutkan pendidikan di Eropa.
Kelompok mahasiswa ini mereka banyak berkenalan dengan ide-ide yang luhur yang agung dan memukau. Lebih jauh lagi mereka juga menjadi saksi kehidupan bernegara  yang  jauh  lebih  baik,  lebih  demokratis.  Pengalaman  tersebut  sangat kontras  dengan  apa  yang  terjadi  di  tanah  kelahiran  mereka.  Padahal  bangsa- bangsa  Eropa  itulah  yang  sebenarnya  sekarang  berkuasa  di  tanah  kelahiran mereka. Satu contoh konkret adalah apa yang dialami oleh Mohammad Hatta. Dia mengalami sendiri betapa bedanya kehidupan bernegara antara di negeri merdeka dan negeri terjajah.
4 Werthreim  W.F, Masyarakat  Indonesia  dalam  Transisi:  Studi  Perubahan  Sosial ,  terjemahan Misbah Zulfa Ellisabet, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 51-52.
Hatta di Belanda walaupun sebagai seorang dari tanah jajahan masih mendapat hak untuk  membela diri  di pengadilan. Pembelaannya  yang terkenal  diberi  judul yang cukup  berani,  “ Indonesia  Vrij ”. 56 Namun ketika Hatta kembali ke tanah air ternyata  dia  merasa  tidak  diperlakukan  secara  layak  menurut  hukum  yang  adil. Hatta  ditangkap  lalu  diasingkan  tanpa  suatu  proses  pengadilan. 7 Jika  seorang Mohammad  Hatta  yang  cerdas,  terdidik,  dan  melek  hukum  dapat  diperlakukan seperti itu lalu bagaimana dengan rakyat kebanyakan yang buta huruf ?
Pada  generasi  Hatta  ide  demokrasi  terus  meresap  dalam  gerakan  menuntut kemerdekaan.  Ide  demokrasi  yang  ‘dicuri  dari  negeri  penjajah”  menjalin pergumulan  dengan  kondisi  real  Indonesai  dan  konsep-konsep  khas  Indonesia. Kita akan menyaksikan pergumulan itu terus berlanjut di alam Indonesai merdeka walau mengalami jalan yang seringkali terjal dan berliku.

## C. Percobaan Awal
Kekalahan  Jepang  pada  perang  dunia  II  dimanfaatkan  Indonesia  untuk memproklamirkan  kemerdekaannya.  Sebuah  negara  baru  telah  lahir  dan demokrasi  yang  lama  diidamkan  mendapat  jalannya.  Indonesia  lalu  bergumul dengan  percobaan-percobaan,  hubungan  dialektis  yang  komplek  antara  ide demokrasi, kondisi real bahkan kenyataan kembali Belanda yang masih berhasrat untuk  menggenggam  bekas  negeri  jajahannya.  Menarik  dan  barangkali  juga merupakan  sebuah  keberuntungan  bahwa  sejak  awal  kelahirannya  Indonesia 5 Mohammad  Hatta, Untuk  Negeriku  Bukittinggi-Rotterdam  Lewat  Betawi  Sebuah  Otobiografi , (Jakarta: Kompas, 2011), hlm. 290.
6 Ibid ., hlm. 298-299.
7 Ibid. , hlm. 136-138.
membuka diri terhadap demokrasi, Tidak ada penolakan tajam dari para founding father padahal mereka berasal dari latar belakang yang sangat beragam.
Kalangan  Islam  bahkan  yang  berasal  dari  tradisi  santri  yang  kental  tidak menampilkan penolakan  yang keras. Padahal di tempat  lain  seringkali Islam dan demokrasi tak bisa didamaikan. 8 Secara cukup berani di usianya yang masih muda Indonesia  mencoba  mengadopsi  sistem  demokrasi  parlementer.  Kabinet bertanggungjawab  terhadap  parlemen  yang  dibentuk  bukan  melalui  pemilu. Keadaan  masih  terlalu  gawat  untuk  melaksanakan  pemilu  nasional.  Indonesia nampaknya  masih  dipenuhi  semangat  sebagai  bangsa  yang  baru  mendapatkan kemerdekaannya. 9 Percobaan  tersebut  nyatanya  tidak  mudah.  Keadaan  terlalu komplek  dan  berat,  pertentangan  intern,  kondisi  infrastruktur  dan  suprastruktur, rakyat nyaris tidak punya pengalaman politik yang matang masih harus ditambah usaha bertahan menghadapi Belanda.
Demokrasi  parlementer  berjalan  terseok-seok.  Kabinet  jatuh  bangun  dengan cepat  sebelum  berbuat  banyak.  Kabinet  seringkali  tak  berdaya  sampai  presiden dan wakil presiden harus turun tangan, pasang badan untuk menolong kabinet dari serangan parlemen. 10 Meski berat Indonesia akhirnya mampu melewati masa sulit. Belanda  bersedia  memberikan  pengakuan  terhadap  Indonesia.  Suatu  penyerahan kedaulatan  yang  tentu  saja  tidak  dengan  gratis  dan  ikhlas.  Namun  setidaknya Indonesia  menjadi punya  lebih  banyak waktu untuk  menata dirinya. Tahun 1950 dibuat  suatu  Undang-Undang  Dasar  Sementara  untuk  menyokong  sistem
8 Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan , (Bandung: Mizan, 2009),  hlm. 161.
9 Mohammad Hatta, Demokrasi Kita , dalam Joko S. Kahar dan Adib Susila, Pokok-Pokok Pikiran Bung Hatta , (Yogyakarta: Buku Litera, 2012), hlm. 111.
10 Ibid .
parlementer yang telah berjalan. Patut diingat bahwa sebenarnya Undang-Undang Dasar  yang  disusun  tahun  1945  tidak  memadai  untuk  sebuah  republik parlementer.
Indonesia  memasuki  babak  baru  yang  seringkali  disebut  masa  Demokrasi Parlementer.  Pada  masa  ini  nyatanya  jatuh  bangun  kabinet  masih  saja  terjadi. Tidak  ada  kabinet  yang  mampu  bertahan  sampai  dua  tahun.  Namun  ada  juga capaian  yang  patut  dibanggakan  yaitu  pemilu  tahun  1955.  Sebuah  pemilu  yang dikenang  sebagai  salah  satu  pemilu  paling  demokratis  sepanjang  sejarah Indonesia.  Setelah  pemilu  itulah  parlemen  yang  sebenarnya  baru  terbentuk. Parlemen  hasil  pemilu  ini  ternyata  juga  cukup  beragam  dan  seringkali  terjadi pertentangan  yang  keras.  Kabinet-kabinet  masih  juga  tidak  berusia  panjang. 11
Menurut Hatta kemelut ini dipicu oleh hasrat “berbagi rezeki” dan mengutamakan golongan  sendiri.  Golongan,  partai,  telah  jatuh  sebagai  tujuan  bukan  kendaraan atau  alat  untuk  melangsungkan  kehidupan  bernegara  demi  tercapainya  tujuan negara. 12 Sementara itu UUD 1950 yang bersifat sementara nyatanya berlangsung hampir  selama  sepuluh  tahun.  Konstituante  sebagai  badan  yang  dibentuk berdasarkan  kekuatan  partai  hasil  pemilu  untuk  menyusun  undang-unadng  dasar yang baru tak kunjung menyelesaikan tugasnya.
Militer  yang  sejak  awal  tidak  menyukai  demokrasi  parlementer  mulai  tidak sabar  dan  mereka  mendesak  presiden  untuk  segera  mengakhirinya.  17  Oktober 1952  Meriam-meriam  di  arahkan  ke  istana  namun  pemerintah  masih  bisa
11 Vicker Adrian, Sejarah Indonesia Modern , (Yogyakarta: Insan Madani, 2011), hlm. 188-189
12 Mohammad Hatta, op.cit., hlm. 115.
mengatasi  keadaan. 13 Sukarno  jelas  terlalu  kuat,  terlalu  populer  untuk  dilawan secara  terbuka.  Demokrasi  parlementer  jalan  terus  tetapi  Sukarno  sendiri  kurang sepakat  dengan  sitem  tersebut  dan  mulai  mencari  konsepsi  baru.  Konsepsi  baru tersebut mulai nampak samar tahun 1957. Tahun 1959 Sukarno merasa waktunya sudah  tepat  dan  konsepsinya  telah  mendapatkan  bentuknya  yang  matang. Dimulailah  apa  disebut  Sukarno  sebagai  penemuan  kembali  jalan  revolusi Indonesia yang akan berjalan di bawah panji demokrasi terpimpin.

## D. Dua Konsepsi dari Dwitunggal yang Telah Tanggal
Demokrasi  terpimpin  bagi  Sukarno  adalah  suatu  demokrasi  khas  Indonesia yang  jauh  lebih  baik  dan  lebih  tepat  untuk  diterapkan.  Sukarno  mengasalkan konsepsinya pada tradisi yang telah berkembang lama di desa-desa jauh sebelum Indonesia merdeka. Suatu demokrasi yang dipimpin, dibimbing oleh seorang tetua yang bersifat kebapakan. Suatu cara yang lebih baik di mana tidak akan ada saling sikut,  pertentangan  keras  yang  tak  terdamaikan  karena  adanya  sang  pemimpin yang  mampu  menengahi. Pemimpin  yang  akan  menggodok segala  macam  bahan dari pihak-pihak  yang berlainan pendapat  menjadi  suatu masakan  yang padu dan lezat.  Sukarno  memulai  demokrasi  terpimpin  dan  mengakhiri  demokrasi parlementer  dengan  dekrit  5  Juli  1959 14 Lebih  jauh  lagi  tidak  lama  kemudian presiden  membubarkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  terbentuk  berdasarkan
13 Adams Cindy, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat , terjemahan Abdur Bar Salim, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 405-406
14 Ibid ., hlm. 423-424
pemilu 1955 karena perselisihan soal anggaran  negara. 15 Tindakan Sukarno  jelas ditentang  banyak  pihak  tetapi  dekrit  presiden  jalan  terus  terutama  karena didukung  penuh  oleh  militer.  Militer  dengan  senang  hati  mendukung  keputusan presiden karena mereka memang telah lama muak dengan sistem parlementer.
Tentangan  yang  cukup  lantang terhadap konsepsi demokrasi terpimpin  justru datang  dari  mantan  orang  ke-dua  di  Indonesia.  Hatta  yang  telah  menarik  diri karena  perbedaan  pandangan  yang  tak  terdaimakan  dengan  Sukarno  muncul sebagai  kritikus  yang  tajam.  Hatta  melontarkan  kritik  sekaligus  tawaran konsepsinya  dalam  tulisan  yang  berjudul  “Demokrasi  Kita”.  Tulisan  tersebut dimuat  dalam  majalah Pandji  Masyarakat yang  diasuh  oleh  tokoh  muslim ternama  Hamka. 16 Mereka  berdua,  Hatta  dan  Sukarno  yang  dalam  masa-masa sebelumnya  masih  bisa  berkompromi,  bahu  membahu  membangun  bangsa  kini telah  sepenuhnya  bercerai.  Kita  melihat  bahwa  pertentangan  antara  Sukarno dengan  Hatta  benar-benar  telah  mencapai  puncaknya.  Dwitunggal  telah  berubah menjadi dwitanggal
Hatta  dengan  keras  mengkritik  Sukarno  yang  dikatakannya  telah  jatuh  ke dalam  kediktatoran.  Demokrasi  terpimpin  bagi  Hatta  tidak  akan  bertahan  lebih lama  dari  usia  Sukarno  sendiri.  Konsepsi  yang  dibangun  Sukarno  mensyaratkan seorang  pemimpin  yang  kuat.  Padahal  selain  Sukarno  tidak  ada  orang  yang mampu  berada  di  posisi  pemimpin.  Tidak  ada  orang  yang  punya  kapasitas sekaliber  Sukarno.  Apa  jadinya  jika  sewaktu-waktu  Sukarno  berhalangan  tetap
15 Mohammad Hatta, op.cit., hlm. 108
16 Hamka, (1966), Pengantar, dalam S. Kahar dan Adib Susila, Pokok-Pokok Pikiran Bung Hatta , (Yogyakarta: Buku Litera, 2012), hlm. 106
dan  harus  digantikan  secara  penuh. 17 Sukarno  telah  menempatkan  Indonesia dalam krisis demokrasi. Memang benar percobaan demokrasi parlementer kurang memuaskan  tapi  bukan  berarti  lalu  demokrasi  boleh  dikebiri.  Hatta  menginsyafi bahwa sudah menjadi hukum besi, hukum sejarah jika demokrasi telah mengarah pada  baku  hantam,  ego  pribadi  dan  kelompok  bahkan  anarki  maka  akan  lahir kediktatoran.  Namun  Hatta  tetap  optimis  bahwa  surutnya  demokrasi  hanya sementara  karena  baginya  “lenyapnya  demokrasi  berarti  lenyapnya  Indonesia merdeka”. 18 Demokrasi  harus  terus  ditumbuhkan  justru  karena  itu  lalu  Hatta mengutarakan konsepsinya.
Menarik  bahwa  Hatta  sebagaimana  Sukarno  juga  mengambil  contoh  dari pelaksanaan  demokrasi  di  desa-desa.  Baik  Sukarno  maupun  Hatta  sama-sama meyakini  bahwa  demokrasi  telah  menjadi  bagian  tak terpisahkan  dari  kehidupan bangsa Indonesia. Namun kita akan melihat bahwa konsepsi yang mereka bangun justru  bertolak  belakang.  Sukarno  lebih  menekankan  pada  keberadaan  sang pemimpin,  sang  tetua,  atau  sang  kepala  desa  sementara  Hatta  lebih  menekankan pada  proses  mufakat  melalui  proses  rapat  tanpa  ada  penonjolan  yang  berlebih terhadap satu individu entah dia kepala desa atau apa pun namanya. 19 Hatta dalam membangun  konsepsinya  bergerak  lebih  jauh  daripada  Sukarno.  Hatta  juga mengambil  inspirasi  dari  demokrasi  di  Eropa.  Hatta  menyinggung  konsep Rousseau dan revolusi Perancis. Namun Hatta mengkritik keduanya karena jatuh dalam  individualisme  dan  menyebabkan  tumbuh  suburnya  kapitalisme.
17 Mohammad Hatta, op.cit., hlm. 118
18 Ibid ., hlm 128.
19 Ibid ., hlm. 124-125.
Demokrasi  model  demikian  bagi  Hatta  pada  akhirnya  hanya  menguntungkan sebagian  pihak  yaitu  kaum  kapitalis  dan  menindas  kelompok  yang  lain. Demokrasi Indonesia tidak boleh jatuh pada keadaan seperti itu.
Bagi  Hatta  demokrasi  Indonesia  haruslah  suatu  demokrasi  yang  bersifat Demokrasi-Sosial. Demokrasi di bidang politik saja tidak cukup tetapi juga harus dibarengi  dengan  demokrasi  di  bidang  ekonomi.  Demokrasi  yang  demikianlah yang  cocok  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  untuk  terciptanya  suatu  tatanan masyarakat  berkeadilan  sosial,  keadilan  yang  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan. Hatta  lebih  jauh  menerengkan  bahwa  konsep  demokrasi  sosial  ala  Indonesia berasal dari tiga sumber. Ketiga sumber tersebut yaitu paham sosialis barat, ajaran Islam, dan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kolektivisme. Demokrasi yang demikian bagi Hatta hanya mampu berjalan dengan syarat tertentu. Syarat tersebut menurut Hatta yaitu, “…adanya kesadaran akan tanggungjawab dan toleransi serta kesediaan  hati  untuk  melaksanakan  prinsip the  right  man  in  the  right  place – orang  yang  tepat  pada  tempat  yang  tepat”. 20 Hatta  dalam  konsepsinya  mampu menunjukkan  kapasitas  sebagai  seorang  pemikir.  Dia  tidak  hanya  mengekor pendapat  atau  konsepsi  yang  sudah  ada  tapi  juga  mengkritik  dan  membangun konsepsinya  sendiri.  Suatu  upaya  yang  kental  dengan  tradisi  berpikir  di  dunia barat.
Memasuki  tahun  1965  ramalan  Hatta  makin  nampak  menuju  kenyataan. Kubu-kubu  kekuatan  utama  yang  selama  ini  mampu  berjalan  seiring  karena dipimpin  Sukarno  kian  mengerucut  pada  pertentangan  tak  terdamaikan.  Mereka mulai  sangsi  pada  fungsi  Sukarno  sebagai  penyeimbang.  Dua  kutub  utama  yang
20 Ibid ., hlm. 132
nampak  kian  tak  terdaiamakan  adalah  PKI  dan  satu  sayap  dalam  tubuh  militer. Keduanya  mulai  membayangkan  suatu  keadaan  tanpa  Sukarno.  Pertentangan tersebut  akhirnya  melahirkan  satu  pantikan  keras,  menyulut  sumbu  ledakan beruntun  yang  mendongkel  Sukarno  dan  merobohkan  seluruh  bangunan konsepsinya. 21 Pada titik ini kritik dan prediksi Hatta bisa dikatakan sangat tepat.
Namun  apakah  selama  pelaksanaannya  konsepsi  demokrasi  terpimpin  Sukarno memang  sepenuhnya  berjalan  sebagaimana  yang  diharapkankan Sukarno sendiri. Apakah  Sukarno  benar-benar  sempat  menumpuk  kekuasaan  di  tangannya  dan menjadi  seorang  diktator.  Banyak  pihak  berpendapat  ya  bahwa  Sukarno  telah sempat menjadi seorang diktator yang menumpuk kekuasaan di tangannya.
Saya  sendiri  cenderung  untuk  lebih  mengikuti  pandangan  Daniel  Lev 22 dan Pramoedya Ananta Toer. 23 Menurut Daniel Lev sebenarnya Sukarno hampir tidak punya kekuasaan real. Sukarno hampir selalu dalam keadaan terdesak. Militerlah yang  lebih  banyak  mengambil  inisitaif.  Memang  benar  dia  mampu mengumpulkan  massa  lalu  secara  memukau  mengutarakan  konsepsinya  dan nyaris  tidak  ada  yang  mampu  melakukan  oposisi  terbuka  terhadap  konsepsi Sukarno.  Namun  apakah  di  luar  itu  Sukarno  punya  kekuasaan.  Pram  lebih  jauh menegaskan  bahwa  di  luar  hal  tersebut  milierlah  yang  lebih  berkuasa.  Militer seringkali  bergerak  bahkan  melakukan  penangkapan,  penahanan  paksa,  tanpa
21 John  Rossa, Dalih  Pembunuhan  Massal:  Gerakan  30  September  dan  Kudeta  Soeharto , terjemhan Hensri Setiawan, (Jakarta: Hasta Mitra, 2008), hlm. 294-300.
22 Daniel S Lev, Ketika Politik Turun ke Jalan , wawancara, dalam http://www.oocities.org/forumleuven/artikel/daniel2.html  diakses 21 September 2013 pukul 13.13.
23 Pramoedya Ananta Toer, wawancara, dalam, August Hans den Boef dan Kees Snoek, Saya Ingin Lihat  Semua  Ini  Berakhir;  Esai  dan  Wawancara  dengan  Pramoedya  Ananta  Toer ,  (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 136-137.
seizin  dan  sepengetahun  Sukarno.  Pram  sendiri  pernah  menjadi  korban penangkapan  dan  penahanan  tanpa  tuduhan  dan  proses  peradilan  yang menurutnya terjadi diluar kuasa Sukarno.

## E. Demokrasi Pancasila Gaya Orba
Robohnya  demokrasi  terpimpin  sempat  membawa  harapan  baru,  kehidupan demokrasi  yang  lebih  baik.  Banyak  pihak  termasuk  kalangan  intelektual  dan mahasiswa  menaruh  harapan  pada  aktor  baru  yang  kemudian  menyebut  dirinya sebagai  “Orde  Baru”  untuk  membedakan  diri  dengan  demokrasi  terpimpinnya Sukarno  yang  kemudian  populer  disebut  “Orde  Lama”.  Mahasiswa  dengan bersemangat  ikut  merobohkan  sisa-sisa  bangunan  konsepsi  Sukarno.  Bahkan Hatta  sendiri  awalnya  juga  menaruh  harapan  terhadap  orde  baru. 24 Perteman- pertemuan  diadakan  untuk  membahas  konsep  baru,  konsep  angkatan  66  untuk membangun orde baru. Orde baru berusaha menunjukkan diri secara meyakinkan sebagai  penyelamat  dan  pembela  Pancasila  dan  UUD  1945  yang  murni.  Mereka lahir karena “orde lama” telah terlalu jauh menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945  yang  murni.  Begitu  pula  soal  demokrasi.  Demokrasi  haruslah  dibangun berdasarkan kaidah-kaidah dalam Pancasila dan UUD 1945. Malahan setiap usaha untuk  berpaling  atau  menggeser  Pancasila  dan  UUD  1945  harus  diminimalisir sedini  mungkin  sekalipun  harus  dengan  memanipulasi  parlemen. 25 Sekilas konsepsi  baru  ini  nampak  indah  dan  menggembirakan,  sesuai  dengan  demokrasi
24 Deliar Noer, Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa ,  (Jakarta: Kompas, 2012), hlm., 163-165.
25 Nugroho  Noto  Susanto,  ed., Tercapainya  Konsensus  Nasional ,  (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1985), hlm. 49.
ala  Indonesia  yang  diharapkan  oleh  Hatta.  Namun  harapan  itu  kian  memudar. Orde  baru  dengan  segera  tumbuh  sebagai  penafsir  tunggal  atas  Pancasila  dan UUD 1945.
Orde baru mulai tumbuh sebagai kekuatan yang ingin mengontrol segala hal bahkan soal ingatan dan tafsir Pancasila. Kenyataannya setiap kebijakan orde baru terutama  upayanya  membangun  demokrasi  Pancasila  jatuh  pada  sikap  otoriter yang  sebenarnya.  Demokrasi  Pancasila  hanya  suatu  pulasan  tipis  untuk pertumbuhan  suatu  demokrasi  yang  sebenarnya  demi  kepentingan  kelompok penguasa.  Demokrasi  parodi  di  tengah  panggung  politik,  parlemen  lumpuh  dan tinggal jadi kumpulan yes man , pemilu bahkan sudah diketahui hasilnya sebelum dimulai. Rakyat dijauhkan dari politik, dari proses berdemokrasi yang sebenarnya atas  nama  hal-hal  seperti  stabilitas,  keamanan,  dan  pertumbuhan  ekonomi. Soeharto  sebagai  pemimpin  orde  baru  semakin  mengokohkan  dirinya  sebagai pemimpin  tunggal. 26 Anehnya  dunia  barat  yang  terkenal  demokratis  itu  sama sekali tak mempermasalahkan berbagai tindakan Soeharto yang kontroversial dan membiarkannya  memegang  tampuk  kekuasaan  selama  32  tahun.  Semua  itu mendapat  restu  dan  disambut  gembira  oleh  kubu  negara  demokratis,  pembela dunia  bebas  ( free  word )  yang  dipimpin  Amerika  Serikat. 27 Tidakkah  polanya terlalu  mirip  dengan  gaya  yang  pernah  dipraktekkan  pemerintah  Belanda  yang telah  disinggung  pada  awal  tulisan  ini  ?  Tidakkah  ini  bisa  dikatakan perkembangan  lebih  lanjut  dari  gaya  kolonialisme  yang  pernah  kita  alami  pada
26 Jenkins  David, Soeharto  dan  Barisan  Jenderal  Orba ,  terjemahan  Harsutedjo,  (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 17.
27 Lihat C. Korten David, The Post-Corporate World: Kehidupan Setelah Kapitalisme , terjemahan A.  Rahman  Zainuddin,  (Jakarta:  Obor,  2002).  Lihat  juga  Perkins  John, Pengakuan  Seorang Ekonom Perusak , terjemahan Herman Tirtaatmaja dan Dwi Karyani, (Jakarta: Abdi Tandur, 2004).
masa-masa  yang  telah  lalu?  Suatu  pola  yang  dengan  keras  diprotes  Sukarno  dan disampaikannya secara terbuka dalam pidato di PBB. 28

## F. Tantangan dan Harapan Baru
Setelah  bertahan  cukup  lama  orde  baru  akhirnya  kehilangan  pesonanya. Penguasa  tak  lagi  mendapat  kepercayaan  dari  mayoritas  rakyat.  Tekanan  krisis ekonomi, bencana, alam dan berbagai gerakan yang terutama dimotori mahasiswa dan  berbagai  faktor  lain  akhirnya  berhasil  merobohkan  Soeharto.  Reformasi menjadi  trend  banyak  pejabat  dan  tokoh  terkenal  berlomba-lomba  mengaku reformis  sebagaimana  dulu  mereka  berlomba-lomba  mengaku  Pancasilais. Harapan  baru  berhembus.  Kebebasan  mulai  terbuka  dan  demokrasi  seolah  mulai kembali  mendapatkan  nafasnya.  Pemilu  pertama  pasca  orde  baru  diikuti  banyak sekali partai yang seringkali membuat rakyat kebanyakan bingung.
Sampai hari ini demokrasi politik prosedural berkembang dengan sangat pesat. Secara  prosedur  demokrasi  di  Indonesia  telah  bergerak  ke  arah  yang  demokrasi liberal.  Serentak  dengan  semakin  liberalnya  demokrasi  Indonesia  demikian  juga sistem ekonominya. Negara ini terus-menerus maju (atau didorong dengan paksa) menjadi  negara  pasar  terbuka.  Seorang  Indonesianis  terkemuka  William  Lidle berpendapat  bahwa  memang  antara  demokrasi  dan  kapitalisme  pasar  tidak  bisa dipisahkan  seperti  bayi  dengan  bak  mandinya.  Liddle  yakin  bahwa  demokrasi hanya  bisa  mendapatkan  tempatnya  di  negara  yang  menerapkan  ekonomi
28 Sukarno, Membangun  Dunia  Kembali ,  pidato  di  PBB  tanggal  30  September  1960,  dalam penasoekarno.worpress.com diakses 10 Oktober 2015 pukul 19.00 wib.
kapitalisme  pasar. 29 Memang  sejak  berakhirnya  perang  dingin  seolah  sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme pasar ala Amerika Serikat telah menjadi  pemenang  mutlak.  Alternatif  gaya  yang  lain  terutama  varian  kiri (komunisme, sosilaime dan segala percabangannya) seolah kehilangan pesona dan daya hidupnya.
Meski demikian tidak sulit  bagi  kita untuk  melihat bahwa ternyata buah dari demokrasi kita hari ini masih penuh lubang. Apalagi jika yang dibicarakan adalah pemilu.  Pemilu  kita  nyatanya  belum  mampu  memunculkan  orang-orang  terbaik dan menempatkannya di tempat yang tepat. Banyak pejabat hasil pemilu ternyata jatuh dalam kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak bisa dipungkiri salah satu sebab  terbesarnya  adalah  mahalnya  biaya  demokrasi.  Mendaftar  untuk  dapat dipilih dalam pemilu mungkin saja memang gratis tetapi biaya kampanye, bahkan pembentukan citra demi meraih simpati rakyat yang akan mengantarkan perolehan suara  maksimal  seringkali  harus  dibayar  mahal. 30 Akibatnya  kesenjangan  malah kian  parah  karena  mereka  yang  terpilih  seringkali  mengutamakan  balik  modal, bahkan  membangun  suatu  lingkar  kekuasaan  dengan  menarik  para  kerabat  dan kolega demi langgengnya kekuasaan. Sementara itu di sisi lain negeri ini diminta untuk  terus  membuka  diri,  bertranfosmasi  menjadi  ladang  kapitalisme  pasar. Privatisasi,  deregulasi,  dan  pengurangan  subsidi  atas  nama  efisiensi  dan persaingan  sehat  gencar  dianjurkan  terutama  oleh  negara  kaya  melalui  lembaga donor. Pengelolaan negara dan sumber daya alam bahkan yang menyangkut hajat
29 Liddle R. William dkk., Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia , (Jakarta: PUSAD, 2012), hlm. 8-9.
30 Yudhi Latif, Revolusi Pancasila , dalam kompas.com, diakses 30 September 2015, pukul 17.00 wib.
hidup rakyat banyak kian jatuh ke pihak swasta yang seringkali merupakan swasta asing.
Lalu  harus  bagaimana  kita  membenahi  demokrasi  kita?  Tepat  disinilah  saya merasa  pemikiran  Hatta  dalam  “Demokrasi  Kita”  layak  untuk  kembali  diangkat. Pemikiran  Hatta  akan  menuntun  kita  membangun  demokrasi  yang  lebih  baik. Demokrasi  Pancasila  dalam  tafsiran  baru  guna  menapaki  tantangan  zaman  yang terus berubah.

## G. Penutup
Demokrasi  merupakan  warisan  peradaban  Yunani  kuno  yang  mengilhami banyak  negara  untuk  menata  kehidupannya.  Sampai  hari  ini  demokrasi  diterima luas  sebagai  model  yang  paling  baik  tak  terkecuali  di  Indonesia.  Sejarah  telah menunjukkan  bahwa  demokrasi  di  Indonesia  tidak  selalu  berjalan  mulus. Demokrasi  sebagai  ide  yang  dicuri  dari  negeri  penjajah  telah  bergumul  dengan realitas  kehidupan  dan  berbagai  konsepsi  yang  dikatakan  khas  Indonesia. Demokrasi mengalami pasang surut bahkan pernah mencapai pada titik kritis.
Para  elit  politik  dan  aktor  demokrasi  di  negeri  ini  tidak  jarang  mampu membangun  konsep  demokrasi  yang  baik.  Sayangnya  ada  dua  kelemahan mendasar  yang  seringkali  melanda  negeri  ini.  Pertama  konsepsi  demokrasi  yang dibangun oleh elit kemudian seringkali jatuh pada tafsir tunggal yang dipaksakan. Kedua  konsespsi  yang  telah  dibangun  seringkali  tidak  diiringi  komitmen  penuh untuk  melaksanakannya.  Akibatnya  konsep  tinggal  jadi  konsep  dan  demokrasi negeri  ini  terombang-ambing  tanpa  rel  yang  jelas.  Belajar  dari  kenyataan  itulah
untuk  menata  kehidupan  bernegara  dan  menatap  masa  depan  yang  lebih  cerah alangkah baiknya kita kembali ke demokrasi Pancasila.
Kita  tidak  boleh  lagi-lagi  jatuh  pada  kesalahan  yang  serupa.  Demokrasi Pancasila  hendaknya  dibangun  melalui  diskusi  yang  berkelanjutan  tanpa pemaksaan  kehendak  oleh  golongan  manapun.  Kita  juga  harus  belajar  untuk berkomitmen terhadap konsespsi yang kita bangun. Hanya dengan demikian akan tercipta  konsepsi  yang  bermakna  dan  mencapai  kepenuhannya  dalam  rangka membangun kehidupan berdemokrasi yang lebih baik.

## Daftar Pustaka
Adams Cindy, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat , terjemahan Abdur Bar Salim, (Jakarta: Gunung Agung, 1984).
Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan , (Bandung: Mizan, 2009).
August Hans den Boef dan Kees Snoek, Saya Ingin Lihat Semua Ini Berakhir;
Esai dan Wawancara dengan Pramoedya Ananta Toer , (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008).
C. Korten David, The Post-Corporate World: Kehidupan Setelah Kapitalisme , terjemahan A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Obor, 2002).
Deliar Noer, Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa ,  (Jakarta: Kompas, 2012).
Jenkins David, Soeharto dan Barisan Jenderal Orba , terjemahan Harsutedjo, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010).
John Rossa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto , terjemhan Hensri Setiawan, (Jakarta: Hasta Mitra, 2008).
Liddle R. William dkk., Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia, (Jakarta: PUSAD, 2012).
Mohammad Hatta, Untuk Negeriku Berjuang dan Dibuang Sebuah Otobiografi, (Jakarta: Kompas, 2011).
___________, Untuk Negeriku Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi Sebuah
Otobiografi , (Jakarta: Kompas, 2011).
Nugroho Noto Susanto, ed., Tercapainya Konsensus Nasional , (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).
Perkins John, Pengakuan Seorang Ekonom Perusak , terjemahan Herman Tirtaatmaja dan Dwi Karyani, (Jakarta: Abdi Tandur, 2004).
Plato, Apologia: Pidato Socrates yang Diabadikan Plato . (Jakarta: Bulan- Bintang, 1986).
S. Kahar dan Adib Susila, Pokok-Pokok Pikiran Bung Hatta , (Yogyakarta: Buku Litera, 2012).
Simon Petrus L. Tjahjadi, Petualanangan Intelektual, (Yogyakarta: Kanisius, 2014)
Vicker Adrian, Sejarah Indonesia Modern , (Yogyakarta: Insan Madani, 2011).
Werthreim W.F., Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial , terjemahan Misbah Zulfa Ellisabet, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999).
Internet:
Daniel S Lev, Ketika Politik Turun ke Jalan , wawancara, dalam http://www.oocities.org/forumleuven/artikel/daniel2.html  diakses 21 September 2013 pukul 13.13.
Sukarno, Membangun Dunia Kembali , pidato di PBB tanggal 30 September 1960, dalam penasoekarno.worpress.com diakses 10 Oktober 2015 pukul 19.00 wib. Wasino, Demokrasi,  Dulu,  Kini,  dan Esok ,  Makalah  Diskusi  disampaikan  dalam Diskusi Sejarah “Wajah Demokrasi Indonesia, Semarang 30-31 Maret 2009.
Yudhi Latif, Revolusi Pancasila , dalam kompas.com, diakses 30 September 2015, pukul 17.00 wib.