## PENINGKATAN PERAN FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT (FKPM) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA

## Tri Wahyu Andayani
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya triwahyu@yahoo.com

## Abstrak
The  purpose  of  this  paper  is  to  improve  role  of  police  community  partnership forum (FKPM) in the prevention of crime. Methodology approach in this study uses an empirical- juridical approach, because the scope of the research is to study law in action. A prevention effort of criminal act not only as police responsibility but also as society responsibility entirely. To develop a partnership between police and society, it is formed community policing model (Perpolisian Masyarakat/ Polmas) as regulated in  Decree  of  Indonesia  Chief  Police  No.  Skep/737/X/2005  on  Policies  and Implementation  Strategy  of  Community  Policing  Model  in  Police  Duties.  In  other words, Indonesia police move or empowering the people (pemberdayaan masyarakat) in  order  to  motivate  the  rising  power  of  the  people  themselves  for  performing functions of the police. Idea of alternative police also can be called as an attempt for empowering the society to create security function in their surroundings.
Tujuan  penulisan  ini  adalah  untuk  meningkatkan  peran  forum  kemitraan  polisi masyarakat  (FKPM)  dalam  pencegahan  tindak  pidana.  Metode  pendekatan  dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis-empiris,  karena  ruang  lingkup penelitian  adalah  melakukan  studi  hukum  dalam  praktek  ( law  in  action ).  Upaya pencegahan tindak pidana bukan  saja  menjadi tanggung jawab  kepolisian, melainkan juga  menjadi  kewajiban  seluruh  lapisan  masyarakat.  Untuk  membangun  kemitraan antara  kepolisian  dengan  masyarakat,    dibentuklah  model Communtiy  Policing atau Perpolisian Masyarakat (Polmas) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.  Pol:  Skep/737/X/2005  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Penerapan  Model Perpolisian  Masyarakat  dalam  Penyelenggaraan  Tugas  Polri.  Dengan  istilah  lain, Polri    bergerak  untuk empowering  the  people ,  guna  mendorong  munculnya  daya kekuatan masyarakat sendiri untuk menjalankan berbagai fungsi kepolisian. Gagasan perpolisian  alternatif  ini  juga  dapat  disebut  sebagai  usaha  untuk    mendorong kekuatan  dalam    masyarakat    sebagai    fungsi  pengamanan  bagi  lingkungannya sendiri.
Kata  Kunci: Peningkatan,  Kemitraan,  Polisi,  Masyarakat  dan  Tindak  Pidana
Upaya  pencegahan  tindak  pidana  bukan saja  menjadi  tanggung  jawab  kepolisian, melainkan  juga  menjadi  kewajiban  seluruh lapisan  masyarakat.  Tindak  pidana  adalah perbuatan  yang  dilarang  oleh  suatu  aturan hukum  disertai  ancaman  (sanksi)  yang  berupa pidana  tertentu,  bagi  siapa  yang  melanggar
arangan  tersebut. 1 Tindak  pidana  bertetangan dengan  prinsip  keamaan  dan  ketertiban masyarakat,  yaitu  suatu  kondisi  dinamis masyarakat  sebagai  salah  satu  prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional
1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2008), h. 59
Tri Wahyu Andayani, Peningkatan Peran Forum Kemitraan Polisi …| 73 dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya  ketenteraman,  yang  mengandung kemampuan  membina  serta  mengembangkan potensi  dan  kekuatan  masyarakat  dalam menangkal,  mencegah,  dan  menanggulangi segala  bentuk  pelanggaran  hukum  dan  bentuk- bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 2 Mengacu
pada undang-undang, menciptakan ketertipan dan keamanan merupakan  tanggung  jawab  aparat  kepolisian. 3
Untuk dapat menciptakan keamanan, salah satu hal  yang  bisa  dilakukan  adalah  melakukan suatu tindakan pencegahan dan penanggulangan  yang  merupakan  bagian  dari kebijakan kriminal ( criminal policy ). Kepolisian  adalah  segala  hal-ihwal  yang berkaitan  dengan  fungsi  dan  lembaga  polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4 Kegiatan perpolisian tradisional dalam memberantas kejahatan dianggap kurang efektif  sehingga  perlu  dibangun  kemitraan antara  Polri  dengan  masyarakat.  Untuk mendukung upaya tersebut, maka diterapkanlah model  Communtiy  Policing atau  Perpolisian Masyarakat  (Polmas)  sebagaimana  diatur dalam  Surat  Keputusan  Kapolri  No.  Pol: Skep/737/X/2005  tanggal  13  Oktober  2005 tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Penerapan Model Perpolisian
Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Tugas Polri. 5

## Metode Penelitian
Salah satu wujud dari Community Policing ini adalah adanya  Forum Kemitraan Polisi  dan Masyarakat  (FKPM),  yaitu  lembaga  atau wadah  bagi  polisi  dengan  masyarakat  untuk dapat  bertukar  informasi  dan  berkonsultasi mengenai  permasalahan  sosial  yang  terjadi  di lingkungan  terutama  yang  berkaitan  dengan
2 Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3 Pasal 2 Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5 Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
masalah  keamanan  dan  ketertiban.  Terdapat beberapa  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  dan menganlisis  peran  FKPM  di  wilayah  hukum Polsek. Mengetahui dan menganalisis hambatan  dalam  pembentukan  FKPM  serta mengetahui dan menganalisis upaya meningkatkan  peran  FKPM  dalam  rangka pencegahan kejahatan.
Metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, karena  ruang  lingkup  penelitian  adalah melakukan studi hukum  dalam praktek ( law in action ).  Langkah-langkah  terkait  pemecahan masalah  melalui  FKPM  dapat  dilakukan melalui  tahap-tahap  antara  lain:  (1) Scanning , para pemangku kepentingan harus mengumpulkan setiap informasi seperti informasi tentang masalah, data, latar belakang dan informasi demografis, survei dan pengaruh seseorang;  (2) Analysis dalam  permasalahan tidak pidana; (3) Respond , tim menggabungkan ide dan mempersempitnya ke dalam perencanaan  dengan  penugasan  yang  lebih spesifik  dan  dalam  batasan  tertentu    (4) Assesment ,  tahap  ini  tim  mengembangkan sistem  untuk  memonitoring  rencana  dan menentukan strategi menilai dampak.
Pendekatan  yuridis  dilakukan  dengan menggunakan  ketentuan  hukum  yang  berlaku formal di  Indonesia, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, serta menggunakan  pendapat  para  ahli  di  bidang hukum.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa peran FKPM dalam rangka mencegah kejahatan  yaitu  mengidentifikasi  permalasahan warga,  mengadakan  pertemuan  dengan  warga dan memecahkan permasalahan warga. Hambatan  dalam  pembentukan  FKPM  antara lain  kurangnya  sosialisasi  mengenai  FKPM, sikap  dan  perilaku  anggota  Polri  yang  belum mendukung
pembentukan komunitas masyarakat. Upaya meningkatkan peran FKPM dapat  dilakukan  dengan  model  pengelolaan pemberdayaan masyarakat yang berbeda antara perkotaan  dan  pedesaan.  Pembentukan  FKPM harus  lebih  longgar  dengan  melibatkan pemerintah daerah untuk membentuk perpolisian  masyarakat.  Keanggotaan  FKPM dapat  diberdayakan  secara  optimal  dengan memberikan pelatihan khusus mengenai konsep  perpolisian  masyarakat,  penyediaan
74 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 72-78
sarana  dan  prasarana, serta penyediaan anggaran operasional yang memadai. Babinkamtibmas/  BaPolmas  yang  ditugaskan sebagai  anggota  FKPM  harus  memiliki pemahaman  terhadap  konsep Community Policing dengan baik.
Masyarakat majemuk
merupakan masyarakat  yang  terdiri  lebih  dari  dua kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik  masing-masing,  didorong  oleh latar  belakang  historis  yang  hampir  serupa, kondisi geografis, serta pengaruh dari kebudayaan  asing.  Kondisi  geografis  dari negara  Indonesia  yang  terdiri  dari  kepulauan menyebabkan  terisolasinya  para  penduduk dalam  pulau-pulau  yang  tersebar  tersebut, sehingga  memunculkan  beranekaragam  suku bangsa  yang  sesuai  dengan  adaptasi  mereka terhadap lingkungannya masing-masing. Keanekaragaman  suku  bangsa  tersebut  yang akhirnya  menumbuhkan  perbedaan  terhadap budaya,  adat-istiadat,  kultur,  bahasa,  perilaku dan  juga  pola  pikir  dari  masyarakat  Indonesia. Perbedaan  yang  terbentuk  tersebut  juga dipengaruhi  oleh  perbedaan  tempat  tinggal, yaitu dimana masyarakat yang tinggal di pesisir pantai,  akan  mempunyai  pola  pemikiran  dan kebudayaan  yang  berbeda  dengan  masyarakat yang tinggal di pegunungan ataupun lembah.
Masyarakat  dapat  kita  bedakan  dalam  dua kelompok,  yaitu masyarakat  pedesaan atau tradisional dengan  masyarakat  modern  atau perkotaan. Masyarakat pedesaan atau tradisional lebih kita kenal dimana
kehidupannya masih banyak yang mengandalkan  dari  alam,  keterikatan  dengan norma  adat  setempat  masih  terasa,  jiwa kebersamaan  atau  kekeluargaannya  serta  rasa solidaritasnya  masih  sangat  tinggi,  juga cenderung bersifat homogen. Sedangkan untuk masyarakat  perkotaan  atau  modern  yang kecendrungan  kehidupan  masyarakatnya  tidak lagi tergantung kepada alam, sehingga interaksi dengan  lingkungan  semakin  minim.    Dari kedua  kelompok  tersebut,  bila  dikaitkan dengan  konteks  pemeliharaan  keamanan  dan ketertiban masyarakat yang diemban oleh Polri, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat  di  perkotaan  membutuhkan  usaha yang ekstra dibandingkan masyarakat pedesaan.  Kurangnya  intensitas  interaksi  antar
sesama  anggota  masyarakat  di  perkotaan  ialah disebabkan  oleh  kesibukannya  masing-masing, sehingga  jarang  ada  waktu  bagi  mereka  untuk mengobrol bersama-sama tetangganya.
Tingginya  tingkat  individualisme  dan apatisme  pada  masyarakat  perkotaan,  lebih dipengaruhi  oleh  situasi  dimana  masyarakat perkotaan,  terutama  di  kota  besar,  sudah terbiasa  berangkat  ke  kantor  atau  beraktivitas dimulai  sejak  dari  pagi-pagi,  dan  kemudian pulang pada malam hari, langsung melaksanakan  istirahat  malam  untuk  persiapan beraktivitas  kembali  esok  hari.  Berbeda  lagi dengan  masyarakat  di  pedesaan,  dimana  selain rasa kekeluargaan dan solidaritas antar masyarakatnya  masih  terjalin  kuat,  namun sikap  yang  masih  menjunjung  tinggi  adat  dan budaya  terkadang  harus  berbenturan  dengan kemajuan  teknologi  dan  budaya  baru  yang mungkin  bermanfaat  bagi  mereka.  Merupakan tantangan tersendiri bagi anggota Polri yang di lapangan  untuk  dapat  melakukan  penangkalan, pencegahan dan penanganan suatu permasalahan dengan menyesuaiakan
karakteristik  dari  masyarakatnya.  Minimnya anggota masyarakat yang mempunyai hubungan  dengan  anggota  Polri,  juga  dapat menjadi  kendala  bagi  Polri  dalam  upaya menciptakan masyarakat yang aman dan tertib. Hal  tersebut  tentunya  dapat  menciptakan kerawanan daerah yaitu meningkatnya kejahatan  karena  kelengahan  dan  kurangnya kepedulian
masyarakat terhadap lingkungannya.
Menurut Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum,  memberikan perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan terhadap  masyarakat. 6 Selain  menjalankan tugas pokoknya tersebut, Polri juga mempunyai tugas untuk membina masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran  hukum  masyarakat  serta  kepatuhan masyarakat  terhadap  hukum  dan  peraturan
6 Pasal 2   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
perundang-undangan. 7 Melalui fungsi pembinaan masyarakat (Binmas), Polri berupaya menumbuhkan kesadaran dari masyarakat  untuk  turut  serta  dalam  upaya pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  di masyarakat itu sendiri.
Dalam  perkembangannya,  Polri  mencoba mengaplikasikan  suatu  program  yang  diadopsi dari  system  kepolisian  Negara  maju  (Jepang dan  Amerika  Serikat)  yaitu Community Policing ,  yang  dianggap  dapat  membantu upaya Polri dalam pembinaan masyarakat guna mewujudkan  keamanan  dan  ketertiban  dalam masyarakat  yang  lebih  baik.  Maka  munculah konsep program Perpolisian Masyarakat (Polmas),  yang  di  kuatkan  dengan  dasar  Skep Kapolri  No.  Pol.:  Skep/737/X/2005  tanggal  13 Oktober  2005  tentang  Kebijakan  dan  strategi penerapan model
Polmas dalam penyelenggaraan Tugas Polri. Polmas
(Perpolisian Masyarakat) adalah sebuah metode  perpolisian  yang  dikembangkan  di banyak  negara  di  seluruh  dunia  dan  juga merupakan  salah  satu  model  perpolisian terpenting  di  Asia.  Untuk  itulah  maka Indonesia  pun  turut  mengadopsinya.  Polmas mendorong  terciptanya  suatu  kerjasama  baru antara Polri dengan masyarakat dalam menghadapi  suatu  permasalahan  yang  terjadi, dan  bersama-sama  berupaya  menemukan  cara penyelesaiannya.
Bentuk  pendekatan  Polmas  merupakan suatu  strategi  pendekatan  masyarakat  melalui interaksi  riil,  selama  periode  tertentu  secara kontinyu.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  untuk bertatap muka serta berbincang-bincang dengan  anggota  masyarakat  yang  dikunjungi. Hal  ini  dilakukan  dengan  harapan  untuk mendapatkan informasi tentang masyarakat dan problematika  yang  terjadi  di  dalamnya,  atau untuk  dapat  memberikan  arahan,  informasi, atau pembinaan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan  kepedulian  terhadap  keamanan dan  ketertiban.  Sasaran  yang  terutama  adalah para  tokoh  atau  pemimpin  suatu  komunitas, maupun  orang-orang  yang  dianggap  memiliki pengaruh  terhadap  suatu  komunitas  ataupun wilayah tertentu dalam masyarakat.
7 Pasal 14 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Namun selain itu, anggota masyarakat dari level terbawah pun juga dapat menjadi sasaran dari kegiatan Polmas melalui dirrect  approach ini.  Adanya  pendekatan  itu  dimaksudkan  agar diperolah informasi dari segala lapisan masyarakat, dan akhirnya Polri akan mendapatkan  informasi  yang  lebih  akurat sebagai  bahan  untuk  mengambil  tindakan dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.  Selain  itu,  keuntungan  lainnya yang  akan  didapat  oleh  Polri  dari  masyarakat adalah masyarakat yang senantiasa berinteraksi dengan  anggota  Polri  akan  merasa  bahwa anggota  Polri  merupakan  bagian  dari  mereka, sehingga  terjalin  kedekatan  kekeluargaan  di dalamnya. Masyarakat juga tidak akan ragu dan takut untuk berkeluh kesah, ataupun melaporkan  mengenai  segala  hal  karena mereka  sudah  menganggap  anggota  Polri sebagai  bagian  dari  mereka  yang  akan  selalu siap untuk membantu.
Jika  hal  itu  sudah  dapat  dilakukan  oleh setiap  anggota  Polri,  maka  kegiatan  program Polmas  yang  mendasari  setiap  kebijakan  yang diambil akan berpengaruh terhadap menurunnya  angka  kriminalitas  dan  juga mempercepat  informasi  tentang  segala  sesuatu yang  terjadi  di  suatu  wilayah.  Bila  keamanan dan ketertiban terwujud, maka tujuan pembentukan Polmas berbasis kemitraan antara Polri dengan masyarakat telah tercapai.
Penelitian  diarahkan  untuk    melihat, mendeskripsi  dan  menganalisis  pola-pola implementasii FKPM melalui Pokja Community  Oriented  Policing (Pokja  COP). Melalui  proses  pengebangan  konsep  serta refleksi  teoritis,  penelitian  ini  sampai  pada penemuan-penemuan penting yaitu: (1) Implementasi  Perpolisian  Masyarakat  melalui FKPM  cenderung  menghasilkan  pola  polisi dengan  masyarakat  yang  bersifat  penaklukan. Dalam  hal  ini  polisi  yang  berposisi  superior mendominasi  masyarakat  warga.  Itu  terjadi karena rasionalitas instrumental yang berkembang di dalam sistem birokrasi kepolisian  diambil  alih  atau  diadopsi  para pengurus  FKPM  yang  pada  gilirannya  berlaku sebagai  aparat  keamanan  dan  penarik  pajak ilegal kepada mereka yang semestinya diberdayakan; (2) Secara teoritis, fenomena ini dijelaskan  melalui  teori  Habermas  sebagai
76 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 72-78
kolonisasi  sistem  atas  dunia  kehidupan, 8 atau dalam  kacamata  Jim  Ife,  sebagai  realisasi  dari prinsip  “ power  over ” 9 di  dalam  komunikasi polisi dengan masyarakat, dan antara  pengurus FKPM dengan masyarakat; (3) Untuk mewujudkan  Perpolisian  Masyarakat  yang mampu
memberdayakan masyarakat sebagaimana  disebutkan  tersebut  di  atas, diperlukan bukan hanya membangun rintangan-rintangan dan sensor untuk mengatasi  kolonisasi  sistem,  atau  menggeser prinsip power  over menjadi power  with ,  tetapi lebih  jauh  dari  itu,  diperlukan  metode, instrumen  dan  orang-orang  yang  mampu menjalankan  fungsi  sebagai  fasilitator,  serta mampu mempraktekkan metode-metode partisipatif  di  dalam  setiap  tahapan  perubahan masyarakat dalam kerangka Perpolisian Masyarakat.

## Hasil Dan Pembahasan Strategi  Implementasi  Dalam  Membangun Polmas
Untuk  mewujudkan  kebijakan  dan  strategi penerapan  Polmas  dalam  penyelenggaraan tugas  keseharian  Polri  tidaklah  mudah,  karena diperlukan  pemahaman  tentang  pentingnya membangun kemitraan dengan masyarakat dan pengetahuan  masalah  bersama-sama  dengan masyarakat.  Disampaing  itu  diperlukan  pula sejumlah  pengetahuan  dan  keterampilan  lain seperti keterampailan berkomunikasi, negoisasi,  resolusi  konflik,  dan  pengetahuan sosial  lainnya.  Tidak  kalah  pentingnya  juga adalah  pemahaman  tentang  perpolisian  yang menjunjung  tinggi  dan  melindungi  HAM seperti  korban  kejahatan,  perempuan,  anak- anak kelompok minoritas, dan para pengungsi.
Terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membangun Polmas, yaitu: (1) Memberikan  pelatihan,  pembelajaran  bagi seluruh anggota Polri mulai dari tingkat Mabes Polri  sampai  ke  tingkat  Polsek    atau  Pospol agar  sungguh-sungguh  memahami  hakekat kemitraan Polri dan masyarakat dalam
8 Lihat, Thomas McCarthy, The Critical Theory of Jürgen Habermas , diterjemahkan oleh Nurhadi, (Yogyajarta: Pustaka Pelajar, 2009)
9 Lihat,  Jim  Ife  dan  Frank  Tesoriero ,  Community Development:  Alternatif  Pengembangan  Masyarakat  di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.t.)
implementasi Polmas dalam rangka mewujudkan Polri yang profesional, tegas, dan humanis;    (2)  Melaksanakan  prinsip-prinsip dan  prosedur  dalam  membangun  kemitraan dengan  masyarakat  yakni: (a)  Analisis  situasi dan  permasalahan  (Analisa  SWOT);  (b) Identifikasi  permasalahan  yang  memerlukan kemitraan  dengan  Stakeholders  tertentu;  (c) Penetapan  tujuan  kemitraan  (goal  atau objective), Penetapan strategi kemitraan (bentuk  kemitraan),  Pengembangan  rencana kegiatan;  (d)  Rencana  Tindak  Lanjut  dan Monitoring  dan  Evaluasi ;  (3)  Kepala  kesatuan kewilayahan (Kapolda, Kapolwiltabes, Kapoltabes,  Kapolres,  Kapolsek)  melakukan pembinaan  secara  berkesinambungan  dan berlanjut  kepada  seluruh  personil  Polri  di bawahnya  agar  senantiasa  bersikap  dan berperilaku  sesuai  dengan  yang  diharapkan dalam membangun kemitraan dengan masyarakat  di  wilayahnya  masing-masing;  (4) Menyelenggarakan
program-program pendidikan  dan  pelatihan  Polmas  secara bertahap  sesuai  dengan  kualifikasi  yang dibutuhkan.  Pada  setiap  Polda  atau  sekurang- kurangnya  gabungan  dari  beberapa  Polda tetangga  harus  diselenggarakan  paling  tidak satu  kali  program  pelatihan  khusus  tentang Polmas  setiap  tahun  dalam  rangka  penyegaran pengetahuan  dan  atau  regenerasi  petugas Polmas;  (5)  Memasukkan  mata  pelajaran  atau mata kuliah Polmas ke dalam kurikulum setiap program pendidikan pertama dan pengembangan  yang  silabus  dan  satuan  acara pelajaran  atau  perkuliahannya  disesuaikan dengan  jenjang  dan  jenis  pendidikannya;  (6) Meningkatkan  sarana  dan  prasarana  secara bertahap untuk mendukung kelancaran pelaksanaan  misi  petugas  Polmas  sehingga petugas Polmas pada setiap desa atau kelurahan diharapkan  dapat  dilengkapi  dengan  sepeda motor dan alat komunikasi;
(7) Mengalokasikan biaya operasional yang selayaknya  untuk  menjamin  aktivitas  dan dinamika  pelaksanaan  tugas  Polmas  termasuk biaya  manajemen  pada  setiap  tingkatan organisasi  dalam  rangka  secara  terus  menerus memantau,  mengawasi  atau  mengendalikan, mengarahkan, dan menilai keberhasilan pelaksanaan  penerapan  Polmas;  (8)  Kepala kesatuan kewilayahan (Kapolda, Kapolwiltabes, Kapoltabes, Kapolres,
Tri Wahyu Andayani, Peningkatan Peran Forum Kemitraan Polisi …| 77
Kapolsek  melakukan  penilaian  kinerja  dengan menggunakan  parameter  tertentu  dan  indikator kinerja  yang  dtetapkan  sebelumnya,  terhadap personil  di  bawahnya  tentang  pelaksanaan kegiatan  Polmas  di  wilayahnya  kemudian memberikan  penghargaan  ( reward )  terhadap personil  yang  berprestasi  dan  penghukuman ( punishment )  terhadap  personil  yang  kurang berprestasi.
Membangun
Kemitraan
Polri dan Masyarakat Untuk menciptakan kemitraan dengan masyarakat,
Polri harus berusaha memberdayakan dua kelompok yaitu masyarakat dan petugas polisi di lapangan agar melayani  masyarakat  secara  lebih  dekat  dan teratur. Artinya masyarakat harus diberdayakan sehingga  tidak  lagi  semata-mata  sebagai  objek dalam  penyelenggaraan  fungsi  kepolisian melainkan sebagai subjek yang turut menentukan  dan  mengelola  sendiri  upaya penciptaan  lingkungan  yang  aman  dan  tertib bagi  ketentraman  dan  keselamatan  hidup mereka  bersama  yang  difasilitasi  oleh  petugas kepolisian  yang  berperan  sebagai  petugas Polmas dalam suatu kemitraan.
Ada beberapa tahapan yang dapat ditempuh  untuk  membangun  kemitraan  Polri dengan Masyarakat, yaitu: (1) Mengoptimalkan fungsi  forum  kemitraan  polisi  dan  masyarakat (FKPM)  yang  keanggotaannya  mencerminkan keterwakilan  semua  unsur  dalam  masyarakat termasuk  petugas  Polmas  dan  pemerintah setempat,  sebagai  wadah  kerjasama  antara polisi dengan masyarakat yang
mengoperasionalisasikan
Polmas dalam lingkungannya;  (2)  Meningkatkan  program- program  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh petugas Polmas dan petugas pada satuan-satuan fungsi guna meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum  dalam  rangka  membangun  kemitraan Polri  dengan  masyarakat;  (3)  Bekerja  sama dengan tokoh-tokoh sosial termasuk pengusaha,  media  massa,  dan  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM),  dalam  rangka memberikan  dukungan  bagi  kelancaran  dan keberhasilan  program-program  Polmas;  (4) Untuk  menjamin  keberlangsungan  Polmas masing-masing  kesatuan  kewilayahan  perlu melakukan  kerjasama  dengan  pemerintah
daerah  setempat,  DPRD,  dan  instansi  terkait lainnya,  sehingga  operasionalisasi  Polmas dapat  merupakan  program  pemerintah  daerah yang didukung dengan APBD; (5)
Menghimbau masyarakat agar berusaha menemukan,  mengidentifikasi,  menganalisis, dan  mencari  jalan  keluar  pemecahan  masalah- masalah  gangguan  keamanan  dan  ketertiban termasuk pertikaian  antar warga serta penyakit masyarakat  dan  masalah  sosial  lain  yang bersumber  dari  dalam  kehidupan  mereka sendiri  bagi  terwujudnya  suasana  kehidupan bersama  yang  damai  dan  tentram.  Masyarakat lokal  dimungkinkan  untuk  memelihara  dan menumbuhkembangkan  sendiri  pengelolaan keamanan  dan  ketertiban  yang  didasarkan  atas norma-norma  sosial  dan  /  atau  kesepakatan- kesepakatan  lokal  dengan  tetap  mengindahkan peraturan perundang-undangan dan menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  dan kebebasan  individu  yang  bertanggung  jawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.
Membangun Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri ( Trust Buiding)
Kekuatan  Polri  diantaranya  terletak  pada kepercayaan  masyarakat  terhadap  institusinya. Agar  mendapatkan  kepercayaan,  aparat  Polri harus  dapat  merebut  hati  masyarakat  melalui peningkatan berbagai pelayanan yang diberikan.  Membangun  kemitraan  antara  Polri dan  masyarakat  adalah  bukti  adanya  saling kepercayaan  antara  Polri  dan  masyarakat. Berikut  adalah  beberapa  upaya  Polri  untuk mendapat kepercayaan masyarakat: (1) Membangun  komunikasi  yang  intensif  dan berbicara  dengan  pengusaha,  stakeholder (LSM,  dan  Ormas),  dan  kelompok-kelompok masyarakat  yang  ada  dalam  satu  wilayah Polmas  untuk  mengidentifikasi  permasalahan dan  kekuatiran  yang  dihadapi  masyarakat;  (2) Petugas Polmas mengunjungi warga masyarakat  ke  rumah  mereka  masing-masing untuk  memberikan  saran  dan  memecahkan permasalahan  yang  mereka  hadapi  seperti menyelesaikan  konflik-konflik  dalam  rumah tangga  (kekerasan  dalam  rumah  tangga);  (3) Berpartisipasi  dalam  kegiatan  dan  pertemuan rutin warga masyarakat seperti hari Proklamasi Kemerdekaan  RI,  hari  besar  keagamaan,  dan hari-hari  besar  lainnya,  sehingga  tercipta kedekatan  Polri  dengan  masyarakat;  (4)
78 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014, hlm. 72-78
Menjelaskan  kepada  masyarakat  tentang  taktik dan  tindakan  kepolisian  yang  dianggap kontroversial  dan meresahkan masyarakat  agar tidak  timbul  persepsi  yang  salah  dalam masyarakat;  (5)  Berkerja  sama  dengan  Pemda dan  badan  sosial  swasta  /  LSM  untuk melakukan  kegiatan  bantuan  sosial  kepada masyarakat;  (6)  Turut  ambil  bagian  dalam program  bersifat  edukatif  dan  rekreatif  bagi anak-anak, remaja, pemuda, dan perempuan.

## Kesimpulan
Upaya  pencegahan  tindak  pidana  bukan  saja menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan juga  menjadi  kewajiban  seluruh  lapisan
masyarakat.  Untuk  membangun  kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat, dibentuklah  model Communtiy  Policing atau Perpolisian  Masyarakat  (Polmas).  Polmas merupakan  tindaklanjut  dari  Forum  Kemitraan Polisi  Masyarakat  (FKPM)  yang    dibentuk melalui  surat  keputusan  Kapolri  Nomor    Pol: Skep/737/X/2005  tanggal  13  Oktober  2005. Selain  memelihara  keamanan  dan  ketertipan, pembentukan  FKPM  juga  dapat  dijadikan sebagai  ajang  silaturahmi  pihak  kepolisian untuk  lebih dekat  lagi  dengan    masyarakatnya. Keanggotaan  FKPM  disamping  berasal  dari unsur  kepolisian,  juga  dari  unsur  masyarakat untuk
menyampaikan aspirasinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Penerbit  Rineka Cipta, 2008 Moleong. Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008
Nawawi,      Hadari. Metode    Penelitian
Bidang    Sosial .    Yogyakarta:      Gadjah Mada University Press, 1985
Persada,  Koentjaraningrat. Metode-metode
Penelitian  Masyarakat .  Jakarta:  Gramedia
Pustaka  Utama. 1990. Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/737/X/2005  tanggal  13  Oktober 2005  tentang  Kebijakan  dan  Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2
Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia