## Rekonstruksi Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Keberlanjutan Lingkungan
Reconstruction of Penal mediation law as an alternative to environmental criminal action-based Environment sustainability solutions
Laksminarti *
Universitas Muhammadiyah
Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: laksminarti@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai konstruksi hukum mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup berbasis  keberlanjutan  lingkungan.  Di  dalam  perkara  lingkungan  hidup  dalam kaitannya dengan tidak pidana lingkungan hidup peraturan perundang-undangan tidak memberi  peluang  untuk  dilakukan  ADR  (Alternative  Dispute  Resolution)  dimana para  pihak  diijinkan  memilih  penyelesaian  sengketa  yang  mereka  hadapi  melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Hal ini terdapat dalam pasal 85 ayat (2) UUPPLH yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku bagi tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kondisi penegakan demikian itu melahirkan berbagai pemikiran yaitu memberikan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan yaitu mediasi penal.
Dengan menggunakan  analisis  deskriptif  diperoleh  gambaran bahwa  dalam  rangka penyelenggaraan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana maka diperlukan  pembaharuan  struktur  hukum  pidana.  Hasil  penelitian  menunjukkan Rekonstruksi  Hukum  pidana  mutlak  diperlukan  mengingat  bahwa  institusi penyelenggara Mediasi Penal belum terdapat di dalam struktur hukum pidana saat ini. Mengkonstruksikan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana  lingkungan  hidup  ke  dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  diharapkan dapat  memberikan  perbaikan  dan  kemajuan  dalam  penegakan  hukum  lingkungan hidup. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui Mediasi Penal sebagai bagian dari sistem hukum pidana, memerlukan pengaturan di dalam peraturan  perundang-undangan  ilmu  hukum  yang  cenderung  bersifat  kritis  dan memiliki karakteristik kepribadian sebagai “Sosiological Yurisprudence”.

## Kata Kunci:
Rekonstruksi Hukum
Meidasi Penal
Lingkungan Hidup Keberlanjutan Lingkungan Keywords : Legal reconstruction The Penal Environment Sustainability Environment Accepted June 2019 Published Oktober 2019

## Abstract
This research aims to obtain an overview of the construction of the Law on the mediation of  penal  as  an  alternative  to  environmental  criminal  action-based  sustainability.  In environmental matters, about the criminal environment, the legislation does not provide an ADR (Alternative Dispute Resolution) opportunity in which the parties are permitted to choose  a  dispute  resolution  Through  negotiations,  mediation,  and  conciliation.  This  is contained in article 85 paragraph (2) of UUPPLH stating that the settlement of disputes outside the courts does not apply to environmental criminal acts as provided for in this law. This condition of enforcement gives birth to a variety of thoughts that give alternative crime settlement of criminal act outside the Court of mediation of penal.
Using a descriptive analysis obtained the idea that to conduct mediation of the penal as an alternative criminal settlement, it is necessary to reform criminal legal structure. The results of the research show that criminal law reconstruction is necessary considering that the  institution  of  Penal  mediation  organizers  has  not  been  contained  in  the  current structure of criminal law. Constructing Penal mediation as an alternative to settlement of Environmental criminal act into the criminal law system in Indonesia is expected to provide improvement  and  progress  in  environmental  law  enforcement.  That  the  settlement  of environmental criminal acts through Penal mediation as part of the criminal law system, requires  the  arrangement  in  legal  science  legislation  that  tends  to  be  critical  and  has characteristic Personality as "sociological jurisprudence".

## PENDAHULUAN
Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua  benda,  daya,  keadaan  dan  makhluk  hidup, termasuk  manusia  dan  segala  perilakunya  yang mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kebelangsungan kehidupan  dan  kesejahteraan  manusia  serta  makhluk hidup lain . 1
Dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  manusia membentuk  dan  membangun  sumber  daya  buatan seperti  pabrik,  jembatan,  pengairan,  waduk,  gedung- gedung  bertingkat,  pusat  perbelanjaan,  objek-objek pariwisata  dan  lain-lain.  Dimana  dalam  hal  ini  manusia melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.
Aktifitas  manusia  tersebut  dalam  interaksinya dengan  lingkungan  hidup  seringkali  mengakibatkan terjadinya  pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan hidup.  Terjadinya  pencemaran  atau  kerusakan lingkungan  hidup  tersebut  sudah  barang  tentu  dapat menurunkan  kualitas  fungsi  lingkungan  hidup  secara keseluruhan.
Menurutnya  fungsi  lingkungan  hidup  di  Indonesia sudah  berlangsung  cukup  lama,  sampai  dengan  tahun 1950  Indonesia    pernah  mendapat  sebutan  “Zamrud Khatulistiwa” karena negeri memiliki hutan hijau lebat seluas 162 juta hektar . 2 Namun aktifitas pertambangan yang  tidak  terkendali  serta  maraknya  illegal  logging, rusaknya    struktur  tanah  dan  bentang  alam,  hilangnya biota  darat  dan  biota  laut,  tercemarnya  air  dan  udara bersih dan lain-lain memerlukan upaya yang lebih keras untuk menyelamatkan lingkungan hidup sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi.
Lingkungan  hidup  sebagai  subjek  hukum  secara mendasar diatur oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UUPPLH)  yang
1 Pasal (1) UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
2 Lihat Tempo, Investigasi, Edisi 3-9 Desember 2007
3 Penjelasan  Umum  UU  No.  23  Tahun  1997  sebagai Penunjang  Hukum  Administrasi,  berlakunya  ketentuan hukum  pidana  tetap  memperhatikan  asas  subsidiaritas
berlandaskan  pada  asas  yang  merubah  visi  manusia terhadap  unsur  lingkungan  hidup  “dari  pemamfaat (sampai  perusak)  menjadi  perlindung  dan  pelestari lingkungan hidup” .
Tujuan  dan  sasaran  utama  dari  adanya  ketentuan- ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  UUPPLH  adalah pengelolaan  lingkungan  hidup  secara  terpadu  dalam pemanfaatan, pemulihan, pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup.
Sehingga  dalam  hal  ini  diperlukan  peraturan- peraturan  yang  dapat  memberikan  perlindungan terhadap kelestarian dari fungsi lingkungan hidup. Selain ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif mutlak diperlukan  adanya  ketentuan-ketentuan  pidana  yaitu dengan  memberikan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku tindak pidana lingkungan hidup.
Penegakkan hukum lingkungan melalui jalur hukum pidana  terikat  pada  “Asas  Subsidiaritas”  yaitu  dalam penyelesaian  perkara  lingkungan  hidup,  penyelesaian melalui prosedur dan sanksi pidana bukanlah merupakan langkah  prioritas.  Hal  ini  terdapat  dalam  penjelasan umum UUPPLH. 3
Proses  penegakkan  dan  penjatuhan  sanksi  hukum administrasi,  untuk  peraturan  maupun  penyelesaian sengketa  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan  tentu memerlukan  waktu  yang  lama  dan  biaya  yang  tidak sedikit.
Di  dalam  perkara  lingkungan  hidup  dalam  kaitanya dengan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  peraturan perundang-undangan  tidak  memberi  peluang  untuk dilakukan  ADR  ( Alternative  Dispute  Resolution) dimana para pihak diijinkan memilih penyelesaian sengketa yang mereka hadapi melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
Hal  ini  terdapat  dalam  Pasal  85  ayat  (2)  UUPPLH yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa  di luar
yaitu  bahwa  hukum  pidana  hendaknya  didayagunakan apabila  sanksi  hukum  lain  seperti  sanksi  administratif, sanksi  perdata  dan  alternatif  penyelesaian  sengketa lingkungan  hidup  lain  tidak  efektif  dan  atau  tingkat kesalahan  pelaku  relatif  berat  dan  /  atau  akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat
Laksminarti, Laksminarti. 2019. Rekonstruksi Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Keberlanjutan Lingkungan.
pengadilan tidak berlaku bagi tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 4
Hal  ini  tentu  tidak  sejalan  dengan  prinsip perlindungan  dan  pelestarian  lingkungan  hidup.  Proses penegakkan hukum yang lama dan berbiaya besar akan menimbulkan  kerusakan  atau  pencemaran  lingkungan hidup terus berlangsung menjadi semakin parah dan sulit di atasi.
Kondisi  penegakkan  hukum  yang  demikian  itu melahirkan  berbagai  pemikiran  yaitu  memberikan alternatif  penyesaian  perkara  tindak  pidana  di  luar pengadilan.
Sementara  ketentuan  dalam  pasal  145  Konsep KUHP,  disebutkan  penyelesaian  di  luar  pengadilan diartikan  sebagai  penyelesaian  diantara  pelaku  dan korban dan tidak dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang  diancam  dengan  pidana  denda  saja.  Dalam perkembangan kajian hukum pidana, proses ini dikenal dengan istilah Mediasi Penal.
Sehingga  isu  hukum  yang  penulis  angkat  sebagai bahan tulisan ini adalah “ Bagaimana Konstruksi Hukum Mediasi  Penal  sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Keberlanjutan Lingkungan”

## TINJAUAN PUSTAKA
Memuat  Undang-Undang  Nomor    32  Tahun  2009 tentang  UUPLH,  pengertian  lingkungan  hidup    adalah kesatuan    ruang  dengan  semua    benda,  daya,  keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri,  kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makluk hidup lain. 5
Lingkungan hidup terbagi  dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :
1. Lingkungan  fisik  yaitu  segala  sesuatu  disekitar manusia yang berbentuk benda mati.
4 Pasal 85 Ayat (2) UUPPLH
5 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH
2. Lingkungan  biologis  yaitu  segala  sesuatu  disekitar manusia  yang  berupa  organisme  hidup  selain manusia itu sendiri
3. Lingkungan  sosial  yaitu  manusia-manusia  lain  yang ada disekitarnya.
Ketiga  lingkungan  tersebut  selalu  mengalami perubahan-perubahan,  agar  terjadi  keselarasan  dan keserasian  antara  manusia  dan  lingkungan  hidup  yang selalu  mengalami  perubahan  maka  hendaknya  manusia melakukan  penyesuaian  diri  atau  adaptasi  terhadap lingkungan-lingkungan  tersebut  karena  sifat  lingkungan hidup  itu  sendiri  sangat  dipengaruhi  berbagai  faktor seperti jenis, jumlah masing-masing jenis, interaksi antar unsur-unsur dan faktor non materil yaitu keadaan, suhu, energi, cahaya dan lain-lain.
Tidak  jarang  interaksi  antara  manusia  dengan lingkungan  hidup  mengakibatkan  pencemaran  atau kerusakan  lingkungan  hidup  yang  dapat  menurunkan kualitas fungsi lingkungan hidup secara keseluruhan.
Hukum lingkungan hidup ( Environmental Law) dapat diartikan  sebagai  hukum  yang  berhubungan  dengan lingkungan hidup. Istilah hukum lingkungan dimaksudkan untuk  mewujudkan  bagian  hukum  yang  bersangkutan dengan  lingkungan  fisik  dan  dapat  diterapkan  untuk mengatasi  pencemaran,  pengurasan  dan  perusakan lingkungan  fisik.  Istilah  lain  yang  digunakan  untuk menyebut  hukum  lingkungan  hidup  adalah  Hukum Perlindungan  Lingkungan  yang  secara  umum  berarti keseluruhan  Peraturan  Perundang-undangan  yang bertujuan  melindungi  kualitas  lingkungan  hidup  dan bahaya pencemaran dan atau perusakkannya. 6
Mediasi  Penal  ( Penal  Mediation )  merupakan  salah satu  istilah  yang  dapat  diartikan  sebagai  salah  satu bentuk  alternatif  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar pengadilan.  Mediasi  Penal  dapat  juga  dideskripsikan sebagai  Community  Justice,  Restorative  Justice  dan Informal  Justice  untuk  memiliki  kesamaan  cara
6 Andi  Hamzah,  Penegakkan  Hukum  Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.2005 halaman 7.
pendekatan  yakni  Teknik  Mediasi  yang  membedakan dari Pendekatan Adjudication. 7
Sedangkan  pengertian  Pembangunan  Berkelanjutan adalah  pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan  masa kini  tanpa  harus  mengurangi  kemampuan  untuk memenuhi  kebutuhan  dari  generasi  yang  akan  datang. Untuk  menjaga  kelestrarian  lingkungan  hidup  agar kualitas  lingkungan  hidup  tetap  terjaga  maka Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Lingkungan harus memperhatikan  pemanfaatan  lingkungan  hidup  dan kelestariannya.
Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha- usaha dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup.
Selain  Undang-Undang  Nomor    32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  terdapat,  Undang-Undang  lain  yang  berkaitan dengan  pengaturan  lingkungan  hidup  yaitu  UUPA (Undang-Undang  Pokok  Agraria),  Undang-Undang tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya,  Undang-Udang  tentang  Gangguan, Undang-Undang  tentang  ketenaga  nukliran,  Undang- Undang  tentang  Perikanan,  Udang-Undang  tentang Benda,  Cagar  Budaya,  Undang-Undang  tentang Kehutanan,  Undang-Undang  tentang  Pertambangan, Undang-Undang tentang Sumber Daya Air dan lain-lain. Menurut  Hyronimas  Rhiti 8 Hukum  perlindungan lingkungan  ini  mempunyai  2  (dua)  fungsi  yaitu menyiapkan  kerangka  normative  untuk  menyelesaikan persoalan lingkungan dan sebagai sarana “penyeimbang” antara  berbagai  benturan  kepentingan  dalam  rangka penggunaan lingkungan.

## METODOLOGI
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan
7 Lihat  :  Rekomendasi    Dewan  Eropa  Nomor    R  (99)  19 tentang Mediation  in  Matters dalam  Nirmalasari “Mediasi Penal Sebagai Alternatif  Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan ” Disertasi Tahun 2010 Halaman 48.
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  Hukum Normatif  yang  juga  kerap  disebut  sebagai  jenis
Penelitian Hukum Doktrinal.
Menurut Wignoyosoebroto  penelitian  jenis  ini  adalah penelitian-penelitian  atas  hukum  yang  dikonsepkan dan  dikembangkan  atas  dasar  doktrin  yang  dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya.
Upaya  menemukan  hukum  dalam  Penelitian Hukum  Doktrinal dilakukan  dengan  cara mempelajari  bahan  utamanya  berupa  peraturan perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  kasus- kasus  dan  pendapat  ahli  hukum.  Dengan  mengurai dokumen-dokumen  hukum  tersebut  diharapkan dapat  dicapai  hasil  untuk  tujuan  praktis,  berupa pemecahan  masalah  hukum  tertentu.  Pada  itu  juga dapat  dicapai  untuk  tujuan  teoritik  seperti ditemukannya  falsafah,  asas-asas  hukum  dan kerangka  berpikir  tentang  hukum  yang  mengatur suatu permasalahan tertentu.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian  Hukum  Normatif  menggunakan pendekatan  konseptual,  Pendekatan  Perundang- Undangan  ( statute  approach )  dan  Pendekatan Historis.
Pendekatan  konseptual  dilakukan  manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dan dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan  hukum  untuk  masalah  yang  dihadapi. Pendekatan  konseptual  juga  dipergunakan  untuk menelaah  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum,  dimana konseptual  juga  dapat  ditemuka  dalam  undang- undang dan keputusan pengadilan.
Dalam hal ini pendekatan konseptual ( conceptual approach )  dipergunakan  untuk  mencermati  dan
8 Dalam Nirmalasari  “Mediasi  Penal  sebagai  alternatif penyelesaian  perkara  tindak  pidana  lingkungan  hidup  di luar pengadilan” Disertasi Tahun 2010 Halaman 67.
Laksminarti, Laksminarti. 2019. Rekonstruksi Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Keberlanjutan Lingkungan.
melakukan  kajian  konsep  hukum  tentang  esensi Rekonstruksi Hukum Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana
Lingkungan Hidup Berbasis Berkelanjutan
Lingkungan.
Sedangkan  Pendekatan  Perundang-undangan ( Statue Approach ) dipergunakan dalam penelitian ini karena focus penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengaturan Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Lingkungan Hidup  Berbasis  Keberlanjutan  Lingkungan,  seperti Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2009  tentang  UUPLH,  Undang-Undang  Nomor  26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2003  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Kalimantan Tengah, SK Menteri Kehutanan dan lain-lain.
Pendekatan sejarah ( historis approach ), dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan  sejarah  Pranata  Hukum  yang berkaitan  dengan  pengaturan  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakkan  hukum  lingkungan  hidup  merupakan upaya  untuk  mencapai  ketaatan  terhadap  peraturan melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan  dan  kepidanaan.  Penegakkan  hukum tersebut dapat dilakukan secara preventif yaitu dengan mencegah  terjadinya  pencemaran  lingkungan  hidup serta  dapat  dilakukan  secara  refresif  yaitu  upaya  para penegak  hukum  melakukan  tindakan  hukum  kepada
9 Mas  Ahmad  Santosa  seperti  dikutif  dalam  Nirmalasari “Mediasi  Penal  sebagai  alternatif  penyelesaian  per kara
siapa  saja  yang  melanggar  peraturan-peraturan perudang-undangan yang berlaku.
Penegakkan  hukum  lingkungan  hidup  terkait dengan  berbagai  aspek  yang  cukup  kompleks  dengan tujuan  tetap  mempertahankan  dan  menciptakan lingkungan  yang  dapat  dinikmati  oleh  setiap  manusia dalam  pengertian  luas  dengan  tidak  mengganggu lingkungan itu sendiri.
Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh  Mas  Ahmad  Santosa  yang  menyatakan  bahwa tujuan  dari  penegakkan  hukum  lingkungan  esensinya adalah  penataan  terhadap  nilai-nilai  perlindungan  daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. 9
Dalam  penegakkan  hukum  lingkungan  dengan menggunakan sarana hukum pidana maka berlaku Asas Ultimum  Remedium  yaitu  penegakkan  hukum lingkungan hidup dengan menggunakan jalur atau proses hukum pidana hanya akan dilakukan apabila penegakkan hukum lingkungan dengan sarana hukum lain dinyatakan tidak efektif.
Semestinya  penggunaan sanksi hukum pidana sangat diperlukan  guna  mendorong  dipatuhinya  peraturan- peraturan  atau  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat dalam hukum lingkungan hidup, sehingga  Asas Ultimum Remedium  sebaiknya  diganti  dengan  Asas    Primum Redium  agar  jalur  hukum  pidana  dapat  diterapkan apabila  terjadi  kasus  pencemaran  atau  pengrusakan lingkungan  hidup,  walaupun  perubahan  asas  ini  akan mengakibatkan semakin banyaknya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana namun dengan adanya lembaga Mediasi Penal  maka  beban  pengadilan  dalam  menyelesaikan perkara    akan  terbagi  karena  pencari  keadilan  dapat memilih  untuk  menyelesaikan  perkara  melalui pengadilan  atau  melalui  Mediasi  Penal.  Untuk  itu diperlukan suatu konstruksi hukum yang dapat menjadi landasan  yuridis  atau  dasar  hukum  di  dalam  sistem hukum pidana di Indonesia.
tindak  pidana  lingkungan  hidup  di  luar  pengadilan” Disertasi Tahun 2010 Halaman 70.
Dalam rangka penyelenggara  mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana maka diperlukan pembaharuan  struktur  hukum  pidana.  Rekonstruksi Hukum  Pidana  mutlak  diperlukan  mengingat  bahwa institusi penyelenggara Mediasi Penal belum terdapat di dalam struktur hukum pidana saat ini.
Dasar  hukum  yang  menyatakan  bahwa penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan  melalui perdamaian terdapat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman  hanya  terhadap  penyelesaian  perkara perdata belum menyangkut penyelesaian perkara tindak pidana.  Walaupun  penyelesaian  perkara  pidana  di  luar pengadilan  belum  diatur  di  dalam  Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman  namun  jika  dilihat  pada pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  tersebut  menyatakan bahwa  hakim  dan  hakim  konstitusi  wajib  menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat,  berarti  tidak tertutup  kemungkinan  penyelesaian  perkara  pidana melalui proses di luar pengadilan yakni melalui  mediasi penal sepanjang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di dalam masyarakat.10
Sedangkan  konsep  keberlanjutan  lingkungan  adalah dengan mengupayakan berbagai langkah-langkah berikut ini :
1) Setiap  rencana  pembangunan  selalu  dikaitkan dengan  masalah  lingkungan  hidup  tetapi  tidak mengganggu  keutuhan  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup.
2) Setiap lingkungan kota dan desa, persawahan, hutan dan pemukiman penduduk yang sedang dikembangkan maupun yang telah ada harus selalu mendapat pengawasan dari pemerintah.
3) Pemerintah harus selalu melakukan pengembangan dan  pelestarian  lingkungan  bersama-sama  dengan rakyat.
10 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-
4) Meningkatkan  kesadaran  masyarakat  terhadap masalah  lingkungan  hidup  baik  melalui  pendidikan maupun melalui media massa lainnya.
Berdasarkan analisa saya terhadap tulisan tadi maka terdapat segi-segi filsafat hukum di dalamnya yaitu:
Dalam penegakkan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan  sarana  hukum  pidana  maka  berlakulah Asas  Ultimum  Remedium,  artinya  bahwa  penegakkan hukum lingkungan hidup dengan melalui sarana hukum pidana  hanya  dilakukan  apabila  penegakkan  hukum lingkungan  melalui  sarana  hukum  yang  lain  (Hukum Administrasi)  dinyatakan  tidak  efektif.  Namun  dalam penegakkan hukum lingkungan hidup, penggunaan sanksi hukum  pidana  masih  sangat  dibutuhkan  untuk mendorong  ditaatinya  norma-norma  dalam  hukum lingkungan  hidup  maupun  mencegah  terulangnya perbuatan  yang  membahayakan  lingkungan  hidup.  Jadi Asas  Ultimum  Remedium  dalam  penegakan  hukum lingkungan  hidup  ini  sudah  seharusnya  diganti  dengan Asas  Primum  Remedium  agar  sarana  hukum  pidana dapat segera dipergunakan untuk menyelesaikan kasus- kasus pencemaran atau pengrusakan lingkungan hidup, sehingga  pemulihan  dan  perbaikan  fungsi  lingkungan hidup dapat segera dilakukan.
Perubahan  dari  Asas  Ultimum  Remedium  menjadi Asas  Primum  Remedium    yang  berlaku  terhadap penggunaan  sarana    hukum  pidana  dalam  penegakan hukum lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib masyarakat atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan atau untuk melakukan pembaharuan yang diinginkan  sebagaimana  yang  dimaksud  oleh  Roscoe Pound dengan pemikirannya tentang  Law is a Tool of Sosial  Engineering  yaitu  hukum  yang  membuat perubahan di dalam masyarakat. Dimana Roscoe Pound dan  kaum  Sociological  Yurisprudence  lainnya  yang
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Laksminarti, Laksminarti. 2019. Rekonstruksi Hukum Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Keberlanjutan Lingkungan.
mengkonsepsikan  hukum  sebagai  Judge  Made  Law dalam tradisi sistem hukum atau Common Law System.
Didalam sistem hukum Indonesia yang berdasarkan tradisi Sistem Hukum Eropa Kontinental yang bertradisi Civil Law System , dimana seorang hakim atau Judge  dapat dikembangkan  pemahamannya  tidak  hanya  berarti seseorang  yang hanya memutuskan suatu perkara  di  - pengadilan  tetapi juga berarti “ Delicion Maker” yaitu dalam  sistem  hukum  Indonesia  adalah  pihak  yang berwenang  merumuskan  dan  memformulasikan Peraturan Perundang-undangan dan Pihak Pelaksananya.
Mengkonstruksikan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup ke dalam  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  diharapkan dapat  memberikan  perbaikan  dan  kemajuan  dalam penegakan hukum lingkungan hidup.
Melakukan  rekonstruksi  terhadap  pemikiran- pemikiran  dalam  ilmu  hukum  juga  sesuai  dengan tuntutan  perkembangan  global,  dimana  hukum  harus kita  lihat  sebagai  alat  atau  instrumen  sebuah  Negara Demokrasi.
Menurut  Muladi 11 hukum  harus  didukung  oleh pengembangan  studi  hukum  yang  “ Non  Doctrinal ” disamping yang bersifat “ Doctrinal”
Bertolak dari kenyataan bermasyarakat, situasi kultural  dan  kebutuhan  hidup  masyarakat  Indonesia maka  diperlukan  landasan  teoritis  dalam  memerankan hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  dan membangun tatanan hukum nasional.
Muchtar Kusumaatmadja mengajukan konsepsi hukum yang tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan  kaidah-kaidah  yang  mengatur  kehidupan  manusia dalam  masyarakat,  melainkan  meliputi  pula  lembaga- lembaga  dan  proses-proses  yang  mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. 12
Bahwa  penyelesaian  perkara  tindak  pidana lingkungan  hidup  melalui  Mediasi  Penal  sebagai  bagian
11 Muladi, menggali kembali Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Progresif, PDIH UNDIP, Semarang, volume I/WOI/April/2005.
dari  sistem  hukum  pidana,  memerlukan  pengaturan  di dalam peraturan perundang-undangan ilmu hukum yang cenderung  bersifat  kritis  dan  memiliki  karakteristik kepribadian  sebagai  “ Sosiological  Yurisprudence ”  dengan karakteristik sebagai berikut :
a. Tradisi kepribadian ilmu hukum sebagai “Yurisprudence”  atau  lokal  tidak  ditinggalkan, tetapi  dengan  meninggalkan  komitmen  semata- mata sebagai ajaran hukum murni.
b. Tata hukum tidak lagi berwatak positif yang sempit, tertutup tetapi sebagai hukum terbuka, yang ramah terhadap lingkungan sosial.
c. “Sociolegal  Judgement”  mempengaruhi  nilai  dari pendidikan  hukum,  perbuatan  hukum,  penegakan hukum dan kesadaran hukum.
d. Premis-premis  hukum  harus  merupakan  hasil analisa yang cermat dan terukur.
e. Kritis  terhadap  masalah-masalah  keadilan  dan demokrasi serta kontemporer.
f. Hukum harus dilihat sebagai  hukum yang ada dan berfungsi dalam masyarakat.
g. Hukum  harus  dikembangkan  sebagai  alat  untuk membela hak-hak sipil masyarakat secara luas.
Pengaturan  itu  meliputi  pengaturan  dalam substansi  berarti  penyelesaian  TPLH  melalui  Mediasi Penal telah dimasukan dan menjadi bagian dalam hukum material, yaitu peraturan perundang-undangan.
Tersedianya lembaga proses dan prosedur baku dalam melaksanakan  proses  Mediasi  Penal  merupakan pengaturan  dalam  struktur.  Sedangkan  pengaturan dalam  kultur  memungkinkan  Mediasi  Penal  dapat berajalan  dengan  baik  dan  dapat  dilaksanakan  oleh aparat-aparat lembaga-lembaga peradilan pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana khususnya TPLH.
12 Lihat : Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung.1980, halaman 11

## KESIMPULAN
Bahwa  Mediasi  Penal  baik  secara  filosofis,  yuridis maupun sosiologis dapat dibenarkan
a. Secara filosofis, Mediasi Penal  sesuai dengan nilai- nilai  yang  terkandung  di  dalam  falsafah  Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
b. Secara  yuridis,   Mediasi Penal  memberi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum,
c. secara  sosiologis  baik  masyarakat  lokal  maupun masyarakat  global  telah  mengakui  Mediasi  Penal sebagai salah satu alternatif penyelesian konflik yang timbul  di  dalam  sistem  dan  tatanan  hukum
Indonesia.

## REFERENSI
Hamzah,  Andi.  2005.  Penegakkan  Hukum  Lingkungan.
Jakarta: Sinar Grafika,
Mochtar  Kusumaatmadja.  1980.  Pembinaan  Hukum dalam  Kerangka  Pembangunan  Nasional. Bandung: Binacipta
Muladi. 2005. Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan  Ilmu  Hukum  Indonesia,  Jurnal Hukum  Progresif,  PDIH  UNDIP,  Semarang, volume I/WOI/April/2005
Nirmalasari.2010.  Media  Panel  Sebagai  Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Disertasi
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  Hakim  dan  Hakim Konstitusi  wajib  menggali,  mengikuti  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat