## 144 | Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 04 Nomor 02 Februari 2020 2622-9633 (Online) 2528-5580 (Cetak) Open Access at: https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi DOI: https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i2.1460

## Kapabilitas Dynamic Governance
Dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 – 2017
Donie Tuah Fitriano Putra Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran donietuah@gmail.com

## Abstract
The  economic  growth  of  the  Riau  Islands  Province  has  decreased  from  2012  to  2017. The government as the main actor in governance has become an institution that must be more responsive, bringing up adaptive policies as a solution. Government capability is a measure  of  the  success  of  economic  performance  in  achieving  economic  growth.  This study aims to analyze the capabilities of the government in achieving economic growth in  the  Riau  Islands  Province  in  2012-2017.  Government  capabilities  are  analyzed  and described  using  six  indicators  in  the  theory  of  Dynamic  Governance,  namely:  (1) Thinking  ahead;  (2)  Thinking  again;  (3)  Thinking  across;  (4)  Able  people;  (5)  Agile Process;  (6)  Culture.  The  research  method  used  is  a  qualitative  research  method.  The results showed that the capabilities of the Riau Islands Province government did not yet reflect the capabilities of dynamic governance. Where four of the six indicators have not been  realized  in  the  administration  of  government.  Adaptive  policies  produced  in  the implementation  are  not  consistently  carried  out,  even  some  are  not  running  which ultimately is not able to increase regional economic growth.

## Keywords: Dynamic Governance Capability, Adaptive Policy, Economic Growth

## Abstrak
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan sejak tahun 2012 hingga 2017. Pemerintah sebagai aktor utama governance menjadi insititusi yang harus lebih  responsif,  memunculkan  kebijakan  yang  adaptif  sebagai  solusi.  Kapabilitas pemerintah  menjadi  ukuran  keberhasilan  kinerja  perekonomian  dalam  pencapaian pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kapabilitas pemerintah  dalam  pencapaian  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Kepulauan  Riau  tahun 2012-2017.  Kapabilitas  pemerintah  dianalisis  dan  dideskripsikan  menggunakan  enam indikator  dalam  teori Dynamic  Governance ,  yakni:  (1) Thinking  ahead; (2) Thinking again; (3) Thinking  across; (4) Able  people; (5) Agile  Process ;  (6) Culture .  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kapabilitas  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  belum mencerminkan  kapabilitas dynamic  governance .  Di  mana  empat  dari  enam  indikator belum  terwujud  pada  penyelenggaraan  pemerintahan.  Kebijakan  adapatif  yang dihasilkan  dalam  implementasinya  tidak  konsisten  dilakukan,  bahkan  ada  yang  tidak berjalan yang akhirnya tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kata  kunci:  Kapabilitas Dynamic  Governance ,  Kebijakan  Adaptif,  Pertumbuhan Ekonomi

## I. Pendahuluan
Otonomi  daerah  telah  memberikan  peluang  bagi  daerah  untuk  melakukan perubahan,  perbaikan,  dan  pembangunan  demi  kemajuan  daerah.  Ada  empat  sasaran fundamental  terkait  dengan  pembangunan  yang  ingin  dicapai  oleh  daerah  (Kuncoro, 2014:  182),  yaitu:  (1)  meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  daerah;  (2) meningkatkan  pendapatan  per  kapita; (3)  mengurangi  kemiskinan,  pengangguran,  dan ketimpangan;  (4)  meningkatkan  kualitas  sumberdaya  manusia  (IPM).  Daerah  memiliki kewenangan  dalam  menggali  potensi  dan  mengelola  keuangan  daerah  sendiri  untuk mencapai  sasaran  pembangunan  tersebut.  Artinya  pemerintah  daerah  memiliki  peran yang  sangat  dominan  dalam  merencanakan  dan  menentukan  arah  prioritas pembangunan,  menggali  sumber-sumber  penerimaan  daerah,  serta  mengelola  dan memanfaatkannya  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat.  Pemerintah  daerah  harus menunjukkan  komitmennya  dalam  mengoptimalkan  sumber-sumber  penerimaan  guna peningkatan  pembangunan  daerah.  Oleh  karena  itu,  sudah  seharusnya  pembangunan daerah  pasca  otonomi  daerah  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  dibanding sebelumnya.
Pertumbuhan  ekonomi  terkait  dengan  tata  kelola  ekonomi  ( economic governance ),  di  mana  sinergi  antar  aktor governance, yaitu:  pemerintah,  swasta,  dan masyarakat  sangat  diperlukan  guna  terciptanya  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi yang  berkualitas  dan  berkelanjutan.  Tentunya  peran  dan  keterlibatan  pemerintah  lebih dominan dibanding dengan kedua aktor governance lainnya, karena pemerintah memiliki kewenangan  yang  besar  dalam  mengatur  aktivitas  perekonomian  melalui  berbagai kebijakannya.  Oleh  karena  itu  pemerintah  harus  memiliki  kapabilitas  dalam menggerakkan  aktivitas  perekonomian.  Pemerintah  harus  memiliki  visi  pembangunan ekonomi  yang  jelas,  melihat  berbagai  peluang  dan  dapat  mengantisipasi  berbagai ancaman atau hambatan. Pemerintah tidak boleh hanya menuruti kemauan yang terjadi dalam  mekanisme  pasar,  yang  lebih  didominasi  keinginan  swasta  untuk  mendapatkan keuntungan  besar.  Di  sisi  lain  pemerintah  harus  memikirkan  masyarakat  untuk  dapat ikut terlibat dalam aktivitas perekonomian dan menikmati hasil pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, kapabilitas pemerintah diuji untuk dapat menyeimbangkan apa yang menjadi  keinginan  swasta  dan  masyarakat  dalam  rangka  mewujudkan  peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Laju  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Kepulauan  Riau  dari  tahun  2012  hingga tahun  2017  terus  mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2012  laju  pertumbuhan  ekonomi sebesar  7,63%,  kemudian  berturut-turut  mengalami  penurunan  yaitu:  tahun  2013 sebesar  7,21%,  tahun  2014  sebesar  6,60%,  tahun  2015  sebesar  6,01%,  tahun  2016 sebesar  5,03%,  dan  di  tahun  2017  hanya  tumbuh  sebesar  2%,  jauh  dari  target  yang ingin dicapai yaitu sebesar 5,85% (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2018). Bahkan angka
ini  jauh  di  bawah  angka  pertumbuhan  ekonomi  nasional  tahun  2017,  yang  tumbuh sebesar 5,07%. Apabila merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sama atau bahkan di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Turunnya pertumbuhan ekonomi  ini menunjukkan bahwa perekonomian Provinsi Kepulauan Riau sedang tidak kondusif. Dimulai dengan ambruknya 3 (tiga) sektor utama penopang perekonomian, yakni industri pengolahan; konstruksi; dan pertambangan dan penggalian.  Ketiga  sektor  ini  berkontribusi  rata-rata  sebesar  71,71%  terhadap  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  tiap  tahunnya  (BPS  Provinsi  Kepulauan  Riau,  2018). Namun,  besarnya  kontribusi  ketiga  sektor  usaha  tersebut  tidak  diikuti  dengan peningkatan  pertumbuhan  yang  signifikan.  Pertumbuhan  ketiganya  terus  mengalami penurunan  sehingga  berdampak  besar  pada  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Kepulauan Riau.  Pertumbuhan  sektor  lain  sebenarnya  cukup  menjanjikan,  namun  kontribusinya terhadap  PDRB  sangat  kecil  maka  kurang  berpengaruh  besar  pada  peningkatan pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Di  sinilah  persoalannya,  pemerintah belum banyak melakukan upaya untuk mereorientasi kebijakan pembangunan ekonomi untuk  tidak  terlalu  tergantung  pada  ketiga  sektor  tersebut.  Padahal  beberapa  sektor yang  sangat  potensial  seperti  kelautan,  perikanan  dan  pariwisata  seharusnya  bisa menjadi alternatif sektor unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kemudian,  pertumbuhan  investasi  yang  juga  mengalami  penurunan.  Di  mana tahun 2012 pertumbuhan investasi sebesar 7,53%, kemudian berturut-turut mengalami penurunan  hingga  tahun  2017,  yaitu  tahun  2013  sebesar  6,62%,  tahun  2014  sebesar 5,79%,  tahun  2015  sebesar  3,25%,  tahun  2016  sebesar  3,21%,  dan  tahun  2017 sebesar  3,13%.  (BPS  Provinsi  Kepulauan  Riau,  2018).  Investasi  merupakan  salah  satu faktor  utama  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Investasi memainkan  peran  yang  sangat  penting  sebagai  pendorong  aktivitas  perekonomian  di daerah,  karena  dengan  investasi  maka  terjadi  peningkatan  modal  untuk  memperbesar kapasitas  produksi  sehingga  mampu  menciptakan  lapangan  kerja  baru,  terbuka kesempatan  kerja  bagi  masyarakat,  yang  pada  akhirnya  mampu  meningkatkan pendapatan.
Perkembangan investasi berkaitan dengan iklim investasi dan daya saing ekonomi daerah.  Investor  menginginkan  daerah  memiliki  keunggulan  yang  menjadi  daya  tarik untuk  berinvestasi,  seperti  ketersediaan  infrastruktur,  tenaga  kerja,  bahan  baku, keamanan, kebijakan ekonomi, dan tentunya iklim investasi yang kondusif. Hasil survei Indonesia Provincial Competitiveness yang dilakukan oleh Asia Competitiveness Institute menunjukkan  bahwa  daya  saing  Provinsi  Kepulauan  Riau  berada  pada  peringkat  11  di tahun 2014, peringkat 7 di tahun 2015, peringkat 12 di tahun 2016, dan peringkat 10 di tahun 2017 dari 33 provinsi. Secara keseluruhan Provinsi Kepulauan Riau memiliki daya saing  yang  baik.  Namun,    tata  kelola  pemerintahan  daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau
belum dapat mendukung peningkatan daya saing daerah. Hal ini terlihat dari hasil survei tersebut  bahwa  daya  dukung  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  terhadap  daya  saing daerah berada diperingkat 31 di tahun 2014, peringkat 18 di tahun 2015, peringkat 32 tahun 2016, dan peringkat 32 di tahun 2017 ( Asia Competitiveness Institute , 2017).
Selain  itu,  hasil  penilaian  kepatuhan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh Ombudsman  Republik  Indonesia  tahun  2015-2017  menunjukkan  bahwa  pemerintah Provinsi  Kepulauan  Riau  masuk  dalam  zona  kuning  dengan  nilai  71,88  di  tahun  2015, 66,11  di  tahun  2016,  74,83  di  tahun  2017.  Ada  enam  Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD) yang dinilai yakni, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Koperasi dan UKM,  Dinas  Penanaman  Modal  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (DPMPTSP),  Dinas Pekerjaan  Umum  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan  (PUPRP),  Dinas  Pendidikan  (Disdik), Dinas  Sosial  (Dinsos).  Dari  keenam  OPD  tersebut  hanya  DPMPTSP  yang  mendapatkan nilai rendah dan berada di zona merah, yang mengindikasikan bahwa pelayanan publik pada  dinas  tersebut  buruk.  Padahal  DPMPTSP  merupakan  ujung  tombak  pelayanan publik yang mampu mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif.
Selain  investasi,  konsumsi  pemerintah  juga  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi.  Walaupun  kontribusinya  sangat  kecil,  namun  komponen  ini  mampu menstimulus  atau  mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Pengeluaran  yang  dialokasikan untuk  pembangunan  akan  berdampak  pada  peningkatan  aktivitas  perekonomian. Konsumsi  pemerintah  merupakan  bagian  dari  kebijakan  fiskal,  besar  kecilnya pengeluaran  dipengaruhi  oleh  komponen  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa, belanja  modal,  belanja  bantuan  sosial  dan  belanja  pemerintah  lainnya.  Faktanya, konsumsi  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  merupakan  konsumsi  pemerintah terbesar dibanding dengan pemerintah kabupaten/ kota dan instansi vertikal yang ada di daerah  mengalokasi  belanja  rutin  atau  pegawai  lebih  besar  dibanding  belanja pembangunan,  yaitu  rata-rata  51,83%  per  tahun  (Ditjen  Perimbangan  Keuangan Kemenkeu, 2018).
Ditambah  dengan  realisasi  pendapatan  dan  belanja  yang  bergerak  fluktuatif. Realisasi pendapatan di tahun 2012 sebesar 121,35%, di tahun 2013 meningkat sebesar 125,09%,  di  tahun  2014  turun  menjadi  98,27%,  lalu  di  tahun  2015  hanya  sebesar 77,92%,  kemudian  mulai  meningkat  kembali  di  tahun  2016  sebesar  83,41%,  dan  di tahun 2017 menjadi sebesar 101,58%. Perkembangan realisasi belanja mengikuti ritme realisasi  pendapatan,  tahun  2012  sebesar  94,  22%,  meningkat  di  tahun  2013  sebesar 110,58%,  di  tahun  2014  turun  menjadi    95,74%,  lalu  di  tahun  2015  hanya  sebesar 70,96%, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 79,74%, dan di tahun 2017 menjadi sebesar 97,37%. (Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, 2018).
Realisasi  pendapatan  yang  menurun  mengindikasikan  kurang  mampunya pemerintah  dalam  menggali  sumber-sumber  pendapatan,  yang  tentunya  akan
mempengaruhi  pelaksanaan  program-program  pembangunan  daerah.  Kemudian, menurunnya  realisasi  belanja  mengindikasikan  kurang  mampunya  pemerintah  dalam membelanjakan atau penyerapan anggaran dalam menjalankan program-program yang telah  disusun.  Pemerintah  biasanya  merealisasikan  anggaran  belanja  hanya  tertumpu pada  akhir  tahun  saja,  maka  ini  kurang  memberikan  dampak  yang  signifikan  pada pertumbuhan ekonomi.
Mengacu  pada  realita  di  atas,  maka  pemerintah  dituntut  untuk  melakukan berbagai  inovasi  kebijakan  yang  adaptif  sesuai  dengan  kondisi  perekonomian  yang berkembang. Pemerintah harus bergerak dinamis merencanakan dan mengimplementasikan  inovasi  kebijakan-kebijakan  untuk  menjawab  persoalan  terkait pertumbuhan  ekonomi.  Perumusan  dan  pengimplementasian  kebijakan  berkaitan  erat dengan  kapabilitas  pemerintah,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Neo  &  Chen  tentang dynamic  governance di  Singapura.  Bagaimana  kebijakan  adaptif  dihasilkan  dan dieksekusi melalui pengembangan dynamic capabilities (mencakup kemampuan thinking ahead,  thinking  again, dan thingking  across )  dan  didukung  oleh able  people, agile process, dan culture yang telah mengantarkan Singapura menjadi kekuatan ekonomi di dunia.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kapabilitas Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam  pencapaian  pertumbuhan  ekonomi  tahun 2012 – 2017 dengan menggunakan pendekatan dynamic governance.

## II. Tinjauan Pustaka

## A. Konsep Governance
Kemunculan governance dipandang sebagai suatu alternatif cara pandang dalam memahami dinamika perubahan sosial, ekonomi dan politik. Terjadinya pergeseran kata government kepada governance tidak  lepas  dari  peran World  Bank dan United  Nations Development  Programme (UNDP)  beserta  lembaga  donor  Internasional  lainnya  yang mengembangkan  istilah governance sebagai  pendamping government .  Pendamping  di sini dimaksudkan bahwa yang berperan dalam suatu negara bukan hanya “ government ” atau  pemerintah  saja.  Ada  aktor-aktor  lainnya  yang  ikut  berperan  atau  mendampingi pemerintah.  Istilah governance inilah  yang  kemudian  menjadi  populer  digunakan  oleh kalangan akademisi, pembuat kebijakan, birokrat maupun masyarakat.
World Bank (1994: vii) memberikan definisi governance secara lebih substansial, yakni:
Governance  is  epitomized  by  predictable,  open  and  enlightened  policy  making (that is transparent processes): a bureaucracy imbued with professional ethos; an executive  arm  of  government  accountable  for  its  actions;  and  a  strong  civil society participating in public affairs and all behaving under the rule of law.
Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa tata kelola pemerintahan dilambangkan sebagai proses  pembuatan  kebijakan  yang  jelas,  terbuka  dan  bisa  diprediksi  (yakni  melalui proses  yang  transparan):  birokrasi  yang  diilhami  oleh  etos  profesional;  lembaga pemerintahan  yang  akuntabel  atas  tindakan-tindakannya;  kemudian  partisipasi masyarakat  sipil  yang  kuat  dalam  masalah-masalah  publik  dan  semua  tindakan  yang dilakukan didasari atas aturan hukum.
Sedangkan United  Nations  Development  Programme (UNDP)  dalam  dokumen kebijakannya yang berjudul Governance for Sustainable Human Development , (1997: 9) mendefinisikan governance , yakni:
Governance  is  defined  as  the  exercise  of  political,  economic  and  administrative authority to manage a nation’s affairs. It is the complex mechanisms, processes, relationships  and  institutions  through  which  citizens  and  groups  articulate  their interests, exercise their rights and obligations and mediate their differences .
UNDP  mendefinisikan governance sebagai  penggunaan  kewenangan  politik,  ekonomi, dan  administratif  untuk  mengelola  urusan  negara.  Di  mana  penekanan  dari  definisi  ini adalah  mengenai  kewenangan,  kekuasaan  yang  sah  atau  kekuasan  yang  memiliki legitimasi pada aspek politik, ekonomi dan adminisratif dalam pengelolaan negara. Dari ketiga  aspek  tersebut,  UNDP  merumuskan  ke  dalam  tiga  aktor  yang  berperan  dalam governance ,  yaitu  negara  atau  pemerintah  ( state );  sektor  swasta  atau  dunia  usaha ( private sector ); dan masyarakat ( civil society ).
Boon  Siong  Neo  dan  Geraldine  Chen  (2007:  52)  memaknai governance sebagai “ the  choosen  path,  policies,  institutions  and  the  resultant  structures  that  collectively provide  the  incentives  and  constraints  to  facilitate  or  impede  interactions  that  lead  to economic  progress  and  social  wellbeing ”. Governance merupakan  penentuan  berbagai kebijakan,  institusi  dan  struktur  yang  dipilih,  yang  secara  bersama  mendorong  untuk memudahkan interaksi ke arah kemajuan ekonomi dan kehidupan sosial yang lebih baik. Governance menjadi  sebuah  pilihan  cara  atau  proses  dalam  merumuskan  kebijakan untuk mewujudkan tujuan bersama.
Dengan  memahami  definisi governance dari  berbagai  pendapat  di  atas,  maka dapat  ditarik  simpulan  bahwa governance atau  tata  kelola  pemerintahan  merupakan mekanisme atau sistem pengelolaan urusan negara yang dilakukan oleh aktor-aktor baik dari  pemerintah  maupun  non-pemerintah  dengan  segala  kekuasaan  dan  kewenangan yang dimilikinya, di mana meraka saling berinteraksi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan secara kolektif serta dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.

## B. Model Dynamic Governance
Boon  Siong  Neo  dan  Geraldine  Chen  (2007:  52)  merumuskan dynamic governance sebagai “to  how  these  choosen  paths,  policies,  institutions,  and  structures adapt to an uncertain and fast changing envinronment so that they remain relevant and
effective  in  achieving  the  long-term  desired  outcomes  of  society”. Pendapat  Neo  dan Chen ini  menunjukkan  bahwa dynamic  governance adalah  suatu  mekanisme  atau  pola tentang  bagaimana  bekerjanya  berbagai  kebijakan,  institusi  dan  struktur  yang  telah dipilih  agar  mampu    beradaptasi dengan  kondisi  yang  tidak  menentu  dan  perubahan lingkungan  yang  cepat  sehingga  kebijakan,  institusi  dan  struktur  tersebut  agar  tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan masyarakat.
Dynamic governance menekankan pemerintah untuk dapat memperhatikan faktor eksternal  lingkungan  kebijakan.  Kebijakan  yang  adaptif  bukan  hanya  sekedar  reaksi yang  pasif  terhadap  tekanan  eksternal  namun  pendekatan  proakif  terhadap  inovasi, kontekstualisasi,  dan  implementasi  (Andhika,  2017:  93).  Inovasi  kebijakan  berarti gagasan yang baru yang dimasukkan dalam kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih baik  dan  berbeda.  Namun  bukan  hanya  tentang  ide  atau  gagasan  baru  dalam  bentuk kontekstual  perencanaan  saja,  tetapi  juga  terkait  dengan  implementasi  kebijakannya. Dengan dynamic  governance dapat  tercipta  pemerintahan  yang  cepat,  responsif  dan inovatif dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan yang terjadi.
Dynamic  governance dapat  dipahami  sebagai  adanya  saling  ketergantungan antara  budaya  dan  kapabilitas  pemerintah,  yang  ditopang  dengan  kemampuan  orang/ aktor  dan  mekanisme  atau  proses  yang  baik,  di  mana  interaksi  antara  pemerintah dengan lingkungan ekternalnya mampu untuk dapat merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang adaptif seperti terlihat pada gambar berikut.

## Gambar 2.1: Framework for Dynamic Governance System
Able People Thinking Ahead Agile Process eople Adaptive Policy Future Uncertainties External Practices Dynamic Governance CAPABILITIES CHANGE Thinking Again Thinking Across Principles: Incorruptibility, Meritocracy, Markets, Pragmatism, Multi-racialism Beliefs: State Activism, Long-term, Relevance, Growth, Stability, Prudence, Self-Reliance CULTURE Conceptualize Challenge Customize Execution Policy Insights Fit Ideas Trade-offs Constraints Confronts
Catalyzes

## Sumber: Neo dan Chen, 2007: 13
Budaya  akan  sangat  mempengaruhi  setiap  aktivitas  kegiatan  pemerintah.  Neo dan  Chen  (2007:  3)  memberikan  argumentasi  tentang  cara  menjadi salah  satu  negara maju,  “ a  foundation  of  cultural  values  and  beliefs  can  work  synergistically  with  strong organizational  capabilities  to  create  a  dynamic  governance  system  that  enables continous  change.” Budaya  dapat  bersinergi  dengan  kemampuan  organisasi  yang  kuat sehingga  menciptakan  pemerintahan  dinamis  yang  memungkinkan  terjadinya perubahan.
Menurut  Neo  dan  Chen  (2007:  25)  budaya  mempengaruhi  pemerintahan  dalam tiga  cara. Pertama ,  budaya  membatasi  ( constraints )  agenda  dan  proses  dalam perumusan  kebijakan.  Isu-isu  yang  bertentang  dengan  nilai  dan  prinsip  budaya cenderung  kurang  dapat  diterima  atau  dipertimbangkan  dalam  proses  pengambilan kebijakan. Kedua , nilai-nilai budaya sering digunakan untuk mempertimbangkan pilihan kebijakan inovatif yang bertentangan ( confronts ). Efek dari adanya pertentangan antara pilihan kebijakan tersebut dengan nilai-nilai budaya ini mengakibatkan adanya hambatan atau  bahkan  tidak  diterimanya  kebijakan  tersebut. Ketiga ,  nilai-nilai  budaya mengkatalisasi  atau  mempercepat  ( catalyzes )  para  pengambil  kebijakan  untuk  secara aktif  mencari  alternatif  dan  ide-ide  yang  selaras  dan  akan  mempercepat  tercapainya tujuan.
Kapabilitas  menurut  Neo  dan  Chen  (2007:  29)  merujuk  pada “an  organization’s attitude,  knowledge,  skills  and  resources  deployed  in  conceiving  and  performing important  coordinated  tasks  to  achieve  desired  results” .  Pendapat  ini  menunjukkan bahwa  kapabilitas  dalam dynamic  governance sebagai  sikap,  pengetahuan, keterampilan,  dan  sumber  daya  organisasi  yang  digunakan  untuk  memahami  dan melaksanakan  tugas  yang  dikoordinasikan  untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Yang paling utama ialah kemampuan pemimpin, di mana pemimpin memiliki kemampuan dan pengaruh yang besar untuk menggerakkan bawahan maupun stakeholder lainnya untuk melakukan perubahan.
Ada  tiga  karakteristik  kapabilitas  dalam dynamic  governance (Neo  dan  Chen, 2007:  30-44).  Pertama, thinking  ahead (berpikir  ke  depan)  merupakan  kemampuan mengidentifikasi  faktor  lingkungan  berpengaruh  pada  pelaksanaan  pembangunan  di masa mendatang. Mendorong institusi pemerintah untuk menilai dan meninjau kembali kebijakan  dan  strategi  yang  sedang  berjalan,  memperbaharui  target  dan  tujuan,  dan menyusun konsep baru kebijakan yang dipersiapkan menyongsong masa depan.
Kedua, thinking  again (berpikir  kembali) merupakan  kemampuan  meninjau kembali  berbagai  kebijakan,  strategi,  dan  program  yang  sedang  berjalan. Apakah  hasil yang  dicapai  oleh  kebijakan,  strategi,  dan  program  telah  memenuhi  harapan  banyak
pihak atau perlu didesain ulang untuk mendapatkan kualitas hasil yang lebih baik sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi dan masa mendatang.
Ketiga, thinking  across (berpikir  lintas  batas)  merupakan  kemampuan  untuk mengadopsi  pikiran,  pendapat,  ide-ide  lain  di  luar  kerangka  berpikir  ( mindset )  yang secara  tradisional  telah  melekat  dan  menjadi  dasar  untuk  melakukan  sesuatu.  Dapat juga dikatakan sebagai cara untuk melakukan benchmarking to best practise dari negara atau pemerintahan lain yang bersifat inovatif dan kreatif.
Ketiga  kemampuan  ini  harus  didukung  oleh  orang  yang  memiliki kemampuan (able people) dan harus dilakukan dengan proses yang cepat, tangkas dan baik/  benar (agile  process ). Able  people artinya  adalah  orang-orang  yang  dapat  atau mampu  melihat  membaca  masa  depan  berdasarkan  fakta,  gejala  dan  perkembangan masa  kini  ditambah  proyeksi  akibat  perubahan  global  yang  cepat. Able  people juga bermakna orang yang memiliki kewenangan, karena banyak orang memiliki kemampuan seperti disebut di atas tetapi tidak memiliki kesempatan dan kewenangan (kewenangan formal/  kewenangan  akademik). Agile  process berkaitan  dengan  cara,  mekanisme  atau prosedur  yang  benar  dalam  melakukan thinking  ahead,  thinking  again, dan thinking across ,  cara  yang  benar  dimaksud  adalah  berdasarkan  prinsip-prinsip  ilmiah  tidak tercampur  dengan  kehendak  pribadi  atau  terkontaminasi  keinginan  politik  kelompok tertentu atau sekedar formalitas untuk menghabiskan anggaran.

## C. Pertumbuhan Ekonomi
Simon  Kuznets  (1973:  247)  mendefinisikan  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  “ a long  term  rise  in  capacity  to  supply  increasingly  diverse  economic  goods  to  its population,  this  growing  capacity  based  on  advancing  technology  and  the  institutional and  ideological  adjustments  that  it  demands”. Pendapat  ini  menunjukkan  bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan negara untuk  menyediakan  berbagai  jenis  barang-barang  ekonomi  kepada  penduduknya  yang terus  meningkat,  kemampuan  ini  tumbuh  sesuai  dengan  kemajuan  teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.
Definisi ini memiliki tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi terlihat dari meningkatnya  secara  terus  menerus  persediaan  barang.  Kedua,  kemajuan  teknologi merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan  dalam  penyediaan  berbagai  macam  barang  kepada  penduduk.  Ketiga, penggunaan  teknologi  secara  luas  dan  efisien  memerlukan  adanya  penyesuaian  di bidang  kelembagaan  dan  ideologi  sehingga  inovasi  yang  dihasilkan  oleh  ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat.
Selanjutnya  Boediono  (1985:  5)  secara  singkat  mendefinisikan  pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi  berkaitan  dengan  kenaikan output /  pendapatan  per  kapita.  Ada  dua  sisi  yang perlu diperhatikan, yaitu output total ( Gross Domestic Product / GDP atau biasa disebut Produk  Domestik  Bruto/  PDB)  dan  jumlah  penduduk. Output per  kapita  adalah output total dibagi jumlah penduduk.
Jika disederhanakan pertumbuhan ekonomi terkait dengan peningkatan produksi dan  pendapatan  masyarakat.  Pertumbuhan  ekonomi  direfleksikan  oleh  pertumbuhan nilai  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  atau  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  atas dasar  harga  berlaku  (ADHB)  atau  atas  dasar  harga  konstan  (ADHK).  Artinya  suatu negara  atau  daerah  mengalami  pertumbuhan  secara  ekonomi  apabila  terjadi peningkatan  kapasitas  produksi  dari  semua  unit  kegiatan  ekonomi  dalam  wilayahnya secara  terukur.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  menunjukkan  adanya  peningkatan kinerja perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan terjadinya penurunan  kinerja  perekonomian  pada  negara  atau  daerah  tersebut  dibandingkan dengan periode sebelumnya.

## III. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  untuk  membahas  dan mengungkapkan  masalah penelitian secara mendalam, dan membandingkan temuan di lapangan. Dengan begitu dapat mengungkap bagaimana kapabilitas pemerintah Provinsi Kepulauan  Riau  dalam  pencapaian  pertumbuhan  ekonomi  tahun  2012-2017.    Objek dalam  penelitian ini adalah  kapabilitas  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dan pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Objek  penelitian  ini  diungkap  dan dibahas menurut model dynamic governance .
Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dengan  informan  yang  ditentukan menggunakan  teknik purposive  sampling (kepala  daerah,  pejabat  pada  Organisasi Perangkat  Daerah  (OPD)  terkait,  akademisi,  dan  pihak  swasta),  observasi  di  lapangan sesuai  dengan  obyek  yang  diteliti,  dan  studi  kepustakaan  untuk  mengutip, mendeskripsikan  dan  menelaah  berbagai  informasi  aktual  terkait  dengan  obyek  dan lokus  penelitian.  Kemudian  dalam  menganalisa  data  peneliti  mengacu  pada  langkah- langkah  meliputi:  reduksi  data;  penyajian  data;  dan  penarikan  kesimpulan.  Untuk menilai  keakuratan  hasil  penelitian,  maka  peneliti  melakukan  validasi  data  melalui triangulasi  data  yaitu cross-check dengan  cara  menanyakan  ulang  tentang  fokus  yang sama  pada  informan  yang  berbeda-beda  untuk  menemukan  jawaban  atau  informasi yang  benar-benar  valid  dan  juga  dilakukan  dengan  membandingkan  jawaban  informan dengan data yang tersedia di dokumen dan observasi yang dilakukan.

## IV. Pembahasan
Pertumbuhan  ekonomi  dimaknai  dari  dua  sisi,  positif  dan  negatif.  Bermakna positif,  jika  pertumbuhan  ekonomi  dapat  memberikan  kontribusi  nyata  terhadap peningkatan  kualitas  hidup  dan  distribusi  pendapatan  masyarakat.  Bermakna  negatif, jika  pertumbuhan  ekonomi  menyebabkan  munculnya  konsumerisme  masyarakat, kerusakan  lingkungan,  ketidakadilan  atau  ketimpangan  ekonomi.  Negara  Indonesia menganut  paham  ekonomi  Pancasila  dimana  negara  menguasai  segala  potensi  yang dimiliki untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 33. Oleh  karena  itu  perekonomian  tidak  boleh  diserahkan  seluruhnya  kepada  mekanisme pasar.  Sebab,  pasar  bukanlah  sosok  yang  sempurna.  Pasar  memiliki  berbagai kelemahan,  diantaranya  pasar  tidak  bisa  menyediakan  barang  dan  jasa  publik,  pasar tidak  bisa  mengatasi  sentimen  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  aktivitas  ekonomi produktif.  Untuk  itu,  pemerintah  berkewajiban  terlibat  dan  mengintervensi perekonomian  melalui  berbagai  kebijakan,  seperti  kebijakan  fiskal  dan  moneter, kebijakan pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  target  pembangunan  yang  ingin  dicapai  oleh pemerintah.  Laju  dan  kualitas  pertumbuhan  ekonomi  juga  menjadi  indikator keberhasilan  pembangunan  dan  evaluasi  kinerja  perekonomian  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Penurunan  pertumbuhan  ekonomi  yang terjadi  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  tahun  2012-217,  membuat  beberapa  kalangan mempertanyakan  kinerja  perekonomian  daerah.  Bagaimana  kapabilitas  pemerintah dalam  merespon  gejala-gejala  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  dan  upaya  apa  yang dilakukan  pemerintah  daerah,  terutama  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam meningkatkan perekonomian daerah.
Institusi  pemerintahan  berpengaruh  terhadap  pembangunan  ekonomi  pada sebuah negara atau daerah. Hal ini ditentukan bagaimana interaksi pemerintah dengan rakyatnya dalam memfasilitasi atau justu menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hambatan ini dapat muncul ketika pemerintah dianggap tidak terbiasa dengan kompetisi pasar dalam memproduksi barang dan jasa, dan juga kecepatan swasta dalam merespon  pasar  tidak  diiringi  oleh  pemerintah.  Pemerintah  dianggap  terlambat  untuk merespon perubahan yang terjadi. Jadi sebuah kewajaran, apabila rakyat mengehendaki dan berharap pemerintah memiliki kualitas yang baik, cepat, kreatif dan responsif untuk mewujudkan pembangunan ekonomi.
Pemerintah  harus  bersifat  dinamis  terhadap  berbagai  situasi  yang  terjadi. Pemerintah  harus  mampu  membuka  diri  melihat  perkembangan  yang  terjadi.  Karena sesungguhnya tantangan itu sendiri bersifat dinamis, dipengaruhi oleh banyak keputusan yang  terintegrasikan,  melibatkan  proses  adaptasi  yang  berkelanjutan  dan  secara
bertahap,  serta  membutuhkan  implementasi  yang  tepat.  Perlu  diingat  bahwa keberhasilan sebuah negara/ daerah dapat diukur melalui kualitas pemerintahannya.
Kata  kunci  dalam  pelaksanana dynamic  governance adalah  adanya  perubahan yang  terjadi  dalam  internal  pemerintah  itu  sendiri  sebagai  aktor  dominan  dalam governance yang mampu menghasilkan sebuah kebijakan adaptif yang didasarkan pada kemampunan berpikir ke depan ( thinking ahead ), berpikir kembali ( thinking again ), dan berpikir  lintas  batas  ( thinking  across ).  Untuk  dapat  menyesuaikan  cara  yang  ditempuh pemerintah  dalam  menghadapi  berbagai  dinamika  perubahan  yang  terjadi,  maka diperlukan  berbagai  gerakan  perubahan  baik  dari  aspek  perencanaan  maupun pelaksanaannya.  Gerakan  perubahan  tersebut  harus  didukung  oleh  kemampuan aparatur  pemerintah  dan  sistem  yang  mampu  dengan  cepat  merespon.  Di  mana keduanya  memberikan  andil  terciptanya  kapabilitas  pemerintahan  yang  mampu menghasilkan kebijakan adaptif sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi.
Seperti yang telah dipaparkan di atas bagaimana kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan  Riau  yang  sedang  dalam  kondisi  tidak  baik,  dengan  berbagai  penyebab terjadinya,  menuntut  pemerintah  untuk  segera  bertindak  untuk  mengatasi  persoalan tersebut.  Kebijakan-kebijakan  adaptif  sangat  diperlukan  untuk  merespon  segala kemungkinan  perubahan  terkait  dengan  permasalahan  ekonomi  yang  terjadi. Penyelesaian  masalah  perekonomian  ini  merupakan  tanggungjawab  bersama  baik pemerintah  pusat  maupun  daerah.  Namun  dalam  penelitian  ini,  peneliti  hanya membatasi  pada  apa  yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau dengan  menganalisa  berdasarkan  kapabilitas dynamic  governance yang  mencakup kemampuan berpikir ke depan (thinking ahead), berpikir kembali (thingking again), dan berpikir  lintas  batas  ( thinking  across) dan  didukung  oleh  orang  yang  berkemampuan (able people) , proses yang tangkas atau cepat (agile process), dan budaya ( Culture ).

## A. Thinking Ahead
Kemampuan thinking  ahead mendorong  pemerintah  untuk  menganalisa  kondisi di  masa  depan  yang  penuh  ketidakpastiaan  dari  lingkungan  eksternal  dengan  melihat peluang-peluang  baru  dan  potensi  ancaman  yang  ada.  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan Riau  seharusnya  mampu  memprediksi  perkembangan  perekonomian  di  masa  depan. Dengan  begitu  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dapat  menyiapkan  diri  untuk mengambil  kebijakan  dalam  menghadapi  kemungkinan-kemungkinan  yang  terjadi. Dalam  merespon  kondisi  pertumbuhan  ekonomi  yang  trennya  menurun  sejak  tahun 2012  hingga  2017.  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  telah  membuat  berbagai kebijakan  adaptif  yang  didasarkan  pada  kemampuan thinking  ahead yaitu: pengembangan sektor pariwisata dan kebijakan pengentasan kemiskinan.

## Pengembangan Sektor  Pariwisata
Luas  wilayah laut  Provinsi Kepulauan  Riau  yang  mencapai  98%  (RPJMD  Provinsi Kepulauan  Riau  Tahun  2016-2021),  sudah  selayaknya  pemerintah  daerah  harus  lebih memperhatikan pengembangan sektor maritim, di mana salah satunya ialah pariwisata. Provinsi  Kepulauan  Riau  memiliki  potensi  yang  besar  dalam  sektor  pariwisata.  Letak geografis  yang  strategis  berbatasan  langsung  dengan  beberapa  negara  tetangga  dan ditambah dengan keindahan alam, khususnya laut menjadi modal tersendiri. Selain itu, sektor pariwisata juga tidak terpengaruh besar dengan kondisi perekonomian global. Jadi sektor  ini  dapat  menjadi  salah  satu  motor  penggerak  perekonomian  daerah. Pembangunan  sektor  pariwisata  dapat  dikembangkan  di  semua  kabupaten/  kota,  tidak bertumpu  di  salah  satu  kabupaten/  kota  seperti halnya  sektor  industri  pengolahan  dan konstruksi  yang  dominan  berada  di  Kota  Batam  serta  sektor  pertambangan  dan penggalian yang dominan di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Komitmen  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam  pembangunan  sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi  dituangkan  dalam  sebuah  rencana  besar  pembangunan  pariwisata  daerah berupa  Peraturan  Daerah  No.  5  Tahun  2012  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Daerah  (RIPPDA)  tahun  2012-2022.  Pembangunan  pariwisata  yang difokuskan  dalam  RIPPDA  ialah:  Pertama,  pembangunan  destinasi  pariwisata  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  daya  tarik  sehingga  mampu mewujudkan destinasi pariwisata yang bersaing di pasar nasional dan internasional yang dapat  memberikan  dampak  positif  bagi  peningkatan  perekonomian  masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Koridor Pariwisata Daerah (KPD) berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh kabupaten/ kota, yaitu:
1. Pengembangan KPD Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICES ( meeting, incentive, convention, exhibition , and sports ) ;
2. Pengembangan  KPD  Bintan  sebagai  kawasan  Wisata  Terpadu  Eksklusif,  Kawasan Wisata Terbuka Umum, dan Wisata Minat Khusus;
3. Pengembangan KPD Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
4. Pengembangan KPD Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
5. Pengembangan  KPD  Natuna  sebagai  kawasan  Wisata  Bahari,  Minat  Khusus  dan Ekowisata;
6. Pengembangan KPD Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata; dan
7. Pengembangan KPD Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.
Kedua,  pembangunan  pemasaran  pariwisata  untuk  mempromosikan  produk- produk pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau baik di dalam maupun luar negeri sehingga meningkatkan  jumlah  kunjungan  wisatawan.  Memaksimalkan  kinerja  pemasaran pariwisata melalui media pemasaran inovatif dan interaktif baik konvensional (pameran/ event  promosi  wisata)  maupun  digital  (media  elektronik,  media  sosial).  Ketiga, pembangunan industri pariwisata yang mampu mewujudkan industri pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah.  Industri pariwisata terkait dengan segala jenis usaha yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  wisatawan,  seperti  akomodasi penginapan; transportasi; kuliner; biro perjalanan; pertunjukkan seni dan budaya; event olahraga, dan lain-lain.
Keempat, pembangunan kelembagaan pariwisata untuk meningkatkan peran aktif dari stakeholder pariwisata  dan  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  SDM  pelaku pariwisata  agar  dapat  memberikan  nilai  tambah  pada  kualitas  daya  tarik  destinasi wisata.  Selain  itu  program  ini  juga  bertujuan  mewujudkan  tata  kelola  pariwisata  yang mampu  mensinergikan  ketiga  program  lainnya  secara  profesional,  efektif  dan  efisen. Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  terus  mendorong  tumbuhnya  kelompok  sadar wisata  (Pokdarwis)  di  kabupaten/  kota.  Kelompok  ini  sebagai  bentuk  partisipasi  dan dukungan  para  pemangku  kepentingan  dalam  mendorong  iklim  yang  kondusif  bagi tumbuh dan berkembangnya  pariwisata. Selain itu pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga  mendorong  generasi  pesona  Indonesia  (Genpi)  sebagai  komunitas  yang  memiliki peran penting dalam mempromosikan pariwisata daerah melalui media sosial. Kemudian dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Kepulauan Riau tahun 2016-2021, program prioritas pembangunan pariwisata ditambahkan dengan program  pembangunan  ekonomi  kreatif.  Sebagai  bentuk  respon  pemerintah  terhadap perkembangan  terkini,  di  mana  ekonomi  kreatif  menjadi  sebuah  inovasi  baru  dalam sektor pariwisata.
Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  menyadari  bahwa  kebijakan  pembangunan sektor  pariwisata  bukanlah  sebuah  kebijakan  yang  diambil  untuk  jangka  pendek, kebijakan ini akan terus berkembang dan berkelanjutan. Kebijakan ini menjadi peluang bagi  daerah  untuk  membangun  perekonomiannya  melalui  suatu  pola  kebijakan  yang terintegrasi. Pariwisata perlu didukung oleh sektor-sektor lainnya, seperti: infrastruktur, budaya, pendidikan, keamanan, dan lain-lain.
Komitmen dan konsistensi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan dukungan pemerintah  pusat  dan  pemerintah  kabupaten/  kota  serta stakeholder terkait  sangat diperlukan.  Karena  pembangunan  sektor  pariwisata  bukan  hanya  untuk  kepentingan pemerintah  daerah  sebagai  peluang  untuk  pemenuhan  sumber  pendapatan  asli  daerah semata.    Melainkan  peluang  tersebut  mengandung  terbukanya  pembangunan  ekonomi daerah.  Sektor  pariwisata  dapat  dikatakan  sebagai  media  pembangunan  ekonomi  yang
tidak  memerlukan  investasi  terlalu  besar  dalam  jangka  panjang  sebelum  memberikan keuntungan.  Sektor  pariwisata  dapat  mengurangi  ketergantungan  impor  karena sebagian  besar  barang  modal  dan  barang  habis  pakai  dapat  disediakan  oleh  destinasi wisata  seperti:  kerajinan,  makanan  dan  minuman,  dan  daya  tarik  wisata  (Antariksa, 2016: 35-36).
Pembangunan  sektor  pariwisata  dapat  memberikan multiplier  effect bagi berkembangnya  kegiatan  atau  usaha-usaha  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pariwisata, seperti  industri  kerajinan,  makanan/  kuliner  dan  lain-lain.  Dengan  berkembangnya pariwisata maka akan semakin banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang datang  berkunjung  sehingga  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  perluasan  kesempatan kerja  dan  berusaha,  meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi.
Dari  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Kepulauan  Riau  tahun  2018, menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara  ke  Provinsi Kepulauan Riau  meningkat  dari  sebelumnya  pada  tahun  2012  sebanyak  1.767.439  orang  menjadi 2.074.534  orang  di  tahun  2017,  meningkat  hingga  17,38%.  Jumlah  wisatawan mancangera yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat 3 (tiga) secara  nasional  di  bawah  Povinsi  Bali  dan  Jakarta.  Jumlah  kunjungan  ini  berkontribusi sebesar 14,77% terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara secara nasional di tahun 2017 (Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, 2019).
Jumlah  kunjungan  wisatawan  nusantara  juga  menunjukkan  peningkatan  dari tahun  ke  tahun.  Di  tahun  2012  wisatawan  nusantara  yang  berkunjung  ke  Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 1.431.864 orang meningkat 147,79% di tahun 2017 menjadi 3.547.971  orang  (Dinas  Pariwisata  Provinsi  Kepulauan  Riau,  2019).  Namun  dengan jumlah  kunjungan  yang  cukup  besar  tersebut,  ternyata  rata-rata  lama  menginap wisatawan  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  hanya  1,78  hari  (BPS  Provinsi  Kepulauan  Riau, 2018).  Tentu  ini  berpengaruh  terhadap  target  ekonomi  dari  sektor  pariwisata  yang diharapkan memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian daerah. Sebagai sektor yang  menjadi  prioritas  pembangunan  ekonomi  untuk  pencapain  pertumbuhan  ekonomi yang tinggi. Faktanya sektor pariwisata hanya berkontribusi sebesar 1,8% hingga 2,3% terhadap  PDRB  Provinsi  Kepulauan  Riau  (Dinas  Pariwisata  Provinsi  Kepulauan  Riau, 2019).
Terlepas dari masih kecilnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Kepulauan  Riau.  Perlu  digarisbawahi  bahwa  pembangunan  sektor  pariwisata  bukan hanya  soal  produk  pariwisatanya  saja,  melainkan  adanya  keterlibatan  berbagai  macam bidang yang tentu membutuhkan koordinasi dan kolaborasi untuk menyatukan visi yang sama  dari  berbagai stakeholder yang  berkepentingan.  Karena  jika  tolak  ukur keberhasilan sektor pariwisata hanya berbicara tentang meningkatnya jumlah kunjungan
wisatawan  dan  seberapa  besar  devisa  atau  uang  yang  diterima.  Maka  tak  ubahnya pemerintah  daerah  seperti  sebuah  perusahaan  jasa  pariwisata  yang  hanya  mencari keuntungan  secara  ekonomis.  Pemerintah  daerah  harus  memahami  bahwa  kebijakan sektor  pariwisata  yang  baik  adalah  yang  menyangkut  kepentingan  publik  lebih  luas, tidak  hanya  kepada  kalangan  bisnis  tertentu  sehingga  evaluasi  mengenai  dampaknya secara komperehensif terhadap kehidupan masyarakat juga menjadi isu yang penting.
Dengan  kebijakan  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah (RIPPDA),  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  telah  memiliki  visi  ke  depan  untuk menjadikan  sektor  pariwisata  sebagai  sektor  unggulan  yang  mampu  menggerakkan pembangunan  ekonomi.  Pembangunan  pariwisata  juga  didasarkan  pada  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Dengan  begitu  pembangunan pariwisata sesuai dengan sistem tata ruang yang menjadi pedoman pembentukan sistem pariwisata yang terpadu dalam konteks perwilayahan.

## Program Pengentasan Kemiskinan
Seperti  yang  telah  disinggung  di  atas,  bahwa  dalam  konteks  pembangunan ekonomi  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  tidak  hanya  pro  bisnis  tetapi  juga  pro masyarakat  sebagai  bagian  dari  pelaku  aktivitas  ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi berpengaruh  kepada  kesejahteraan  masyarakat,  begitu  juga  sebaliknya  kesejahteraan masyarakat  mampu  memacu  pertumbuhan  ekonomi  melalui  konsumsi  rumah  tangga, investasi, dan sumberdaya manusia. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menginisiasi sebuah program pengentasan kemiskinan yang dituangkan ke dalam  Nota Kesepahaman bersama dengan pemerintah Kabupaten/ Kota.
Kesepakatan  ini  bertujuan  untuk  menyelaraskan  pelaksanaan  program  atau kegiatan  pengentasan  kemiskinan  dengan  sasaran  berkurangnya  jumlah  penduduk miskin  dan  berkurangnya  jumlah  desa  tertinggal  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Nota kesepahaman  bersama  ini  dilaksanakan  selama  5  (lima)  tahun  sejak  2010.  Sedangkan pembiayaan  program  ini  bersumber  dari  APBD  Kabupaten/  Kota  dan  APBD  Provinsi Kepulauan Riau dengan perbandingan satu banding dua. Jadi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau dua kali lipat dari jumlah anggaran yang bersumber dari ABPD Kabupaten/  Kota. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkualitas dan merata.
Adapun  Program  pengentasan  kemiskinan  tersebut  terdiri  dari  3  (tiga)  program (Pergub No. 1 tahun 2012 tentang Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau), yaitu:
1. Program pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :
a. Pemberian makanan tambahan balita/ anak sekolah bagi penduduk miskin/ desa tertinggal;
b. Perawatan kasus gizi buruk/ gizi kurang bagi penduduk miskin/ desa tertinggal;
c. Pelayanan  kesehatan  bagi  penduduk  miskin/  desa  tertinggal  melalui  Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA);
d. Pembangunan/ rehabilitasi posyandu, puskesmas pembantu dan puskesdes;
e. Pemberian beasiswa bagi siswa SMA dari keluarga miskin/ desa tertinggal.
2. Program rumah layak huni terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
a. Rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga;
b. Penyediaan  sarana  lingkungan  dan  sumber  air  bersih  penduduk  miskin/  desa tertinggal;
c. Penyediaan listrik rumah penduduk miskin/ desa tertinggal.
3. Program pembinaan unit usaha penduduk miskin/ desa tertinggal terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu :
a. Kegiatan  menumbuh  kembangkan  Kelompok  Usaha  Bersama  (KUBE)  dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diutamakan bagi ibu-ibu/ perempuan pada penduduk miskin/ desa tertinggal;
b. Kegiatan  menumbuh  kembangkan  usaha  nelayan,  pembudidaya  ikan  dan keluarga  pengolah  hasil  perikanan  serta  motorisasi  perikanan  tangkap penduduk miskin/ desa tertinggal;
c. Kegiatan menumbuh kembangkan usaha pertanian bagi penduduk miskin/ desa tertinggal.
Program  pengentasan  kemiskinan  ini  dapat  dikatakan  cukup  berhasil  dalam mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Di  akhir  tahun pelaksanaan  kebijakan  ini  angka  kemiskinan  jauh  menurun  dibanding  dengan  tahun- tahun  sebelumnya,  yaitu  sebesar  5,78%  dengan  jumlah  penduduk  miskin  114,83  ribu jiwa  (BPS  Provinsi  Kepulauan  Riau,  2018).  Namun  sangat  disayangkan  nota kesepahaman bersama ini tidak dilanjutkan kembali setelah masa berlakunya selesai di tahun  2015.  Padahal  program  ini  sangat  berdampak  langsung  kepada  masyarakat. Masyarakat penerima bantuan ini dapat merubah kehidupan ekonominya menjadi lebih baik.

## B. Thinking Again
Kemampuan thinking  again mendorong  pemerintah  untuk  mengevaluasi  dan mengidentifikasi perubahan kebijakan yang telah ditetapkan agar memperoleh hasil dan kualitas  yang  lebih  baik.  Dinamisnya  peraturan  perundang-undangan  harus  segera direspon  oleh  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dengan  mengevaluasi  segala kebijakan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Pemerintah juga harus
memiliki  sikap  terbuka  dari  berbagai  kritikan  yang  mengarah  padanya  terkait  dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Terkadang sebuah kebijakan tidak sesuai antara apa yang direncanakan dengan apa yang didapatkan setelah diimplementasikan. Pemerintah harus  mengevaluasi  berbagai  kebijakan  yang  kurang  mendapat  respon  atau  bahkan mendapat  respon  negatif  dari  masyarakat.  Ada  tiga  kebijakan  adaptif yang  merupakan hasil  analisa  dari  kemampuan thinking  again yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi Kepulauan  Riau,  yaitu:  kebijakan  poros  maritim  Indonesia,  pendirian  PT.  Pelabuhan Kepri, dan pengembangan E-government .

## Poros Maritim Indonesia
Visi  Provinsi  Kepulauan  Riau  2016-2021  sedikit  berbeda  dengan  visi-visi sebelumnya, yaitu adanya penambahan visi untuk mewujudkan Kepulauan Riau “unggul di bidang maritim”. Tentunya ini bukanlah hanya sekedar ingin berbeda saja. Namun ini merupakan sebuah visi yang harus dimaknai sebagai perubahan orientasi pembangunan Provinsi  Kepulauan  Riau.  Pada  periode  sebelumnya  memang  sudah  ada  pembangunan berbasis maritim, namun belum terintegrasi, masih bersifat parsial hingga pada akhirnya keunggulan  potensi  maritim  yang  dimiliki  belum  dapat  berkontribusi  besar  terhadap pembangunan daerah. Bahkan sebenarnya konsep pembangunan maritim ini sudah ada sejak  dulu.  Sejarah  menyebutkan  bahwa  pusat-pusat  perekonomian  pada  zaman kerjaaan Riau Lingga itu berada di pesisir pantai dan laut.
Dengan  adanya  kemauan  politik  yang  kuat  dari  gubernur  dan  wakil  gubernur melalui  visi  misinya  dan  diterjemahkan  ke  dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD)  Provinsi  Kepulauan  Riau  tahun  2016-2021,  maka kemaritiman  menjadi  orientasi  utama  pembangunan  yang  dilakukan  di  Provinsi Kepulauan  Riau.  Visi  “unggul  di  bidang  maritim”  ini  selaras  dengan  kebijakan pembangunan nasional, yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Unggul  di  bidang  maritim  diartikan  bahwa  Provinsi  Kepulauan  Riau  dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama sektor kelautan dan perikanan, perhubungan,  dan  pariwisata  didukung  dengan  pembangunan  sektor-sektor  lainnya . Tujuan  pembangunan  kemaritiman  dalam  RPJMD  Provinsi  Kepulauan  Riau  tahun  2016- 2021, yaitu:
a. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  khususnya  nelayan  dan  pembudidaya ikan;
b. Menghasilkan produk dan jasa kelautan yang berdaya saing tinggi;
c. Meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi perekonomian daerah;
d. Menciptakan lapangan kerja;
e. Meningkatkan konsumsi ikan;
f. Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya kelautan.
Visi  unggul  di  bidang  maritim  ini  memberikan  penegasan  bahwa  Provinsi Kepulauan  Riau  sebagai  daerah  berciri  maritim  yang  dapat  menjadi  penopang  utama mimpi  Indonesia  ke  depan  sebagai  poros  maritim  dunia.  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang memiliki potensi kemaritiman yang sangat kaya dan ditambah dengan beberapa daerah di  Provinsi  Kepulauan  Riau  yang  memiliki  keistimewaan Free  Trade  Zone (FTZ)  yang mampu  mendukung  industri  kemaritiman.  Di  mana  keunggulan  FTZ  ini  menunjukkan kesiapan Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan daerah maritim lainnya. Maka tidak ada salahnya  jika  Provinsi  Kepuluan  Riau  memiliki  mimpi  untuk  menjadikan  daerahnya sebagai poros maritim Indonesia.
Provinsi  Kepulauan  Riau  memiliki  empat  potensi  kemaritiman  yang  dapat dikembangkan,  yaitu  sumberdaya  kelautan  dan  perikanan,  jasa  transportasi  pelayaran dan  perdagangan,  wisata  bahari,  dan  energi  berkelanjutan.  Upaya  pemerintah  Provinsi Kepulauan  Riau  untuk  memaksimalkan  kontribusi  sektor  maritim  dalam  membangun perekonomian daerah melalui berbagai program (Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau, 2018): Pertama , pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berbasis masyarakat yang  lebih  memprioritaskan  perikanan  budidaya  dibanding  dengan  perikanan  tangkap guna  keberlanjutan  pemanfaatan  potensi  ini. Kedua ,  mendorong  peningkatan  investasi kelautan  dan  perikanan.  Investasi  bisa  berupa  pembangunan  pabrik  dan cold  storage , dan  pabrik  pengalengan  ikan.  Juga  investasi  ilmu  pengetahuan  berupa  pengembangan inovasi teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan daya saing produk kelautan dan perikanan.  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  berkolaborasi  dengan  pihak  industri, akademisi  dan  masyarakat  membentuk  pola-pola  kemitraan  untuk  mendorong  kualitas produk kelautan dan perikanan melalui berbagai inovasi teknologi.
Ketiga ,  peningkatan  industri  maritim.  Industri  maritim  diantaranya  mencakup industri  pengilangan  minyak  bumi  dan  LNG ( Liquefied  Natural  Gas ) serta  industri  yang menunjang  kegiatan  ekonomi  di  pesisir  dan  laut,  yaitu  industri  galangan  kapal ( shipyard ),  dan  jasa  perbaikan  kapal  ( docking ). Keempat ,  pemanfaatan  perairan  laut untuk  kegiatan  jasa  kelautan  seperti  labuh  jangkar  kapal.  Sebagai  jalur  lalu  lintas perdagangan  internasional,  perairan  Kepulauan  Riau  memiliki  potensi  sebagai  tempat parkir kapal. Kelima , pembangunan konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/ kota guna  mendukung  pemerataan  pembangunan.  Kepulauan  riau  yang  terdiri  dari  1.796 pulau  dan  tersebar  membutuhkan  transportasi  laut  untuk  mobiltas  orang  dan  barang antar  pulau.  Pembangunan  konektivitas  yang  dilakukan  pemerintah  Provinsi  Kepulauan Riau  melalui  program  peningkatan  pelayanan  angkutan  laut  dan  pembangunan transportasi laut berupa pembangunan pelabuhan dan dermaga, dan penyediaan kapal. Keenam ,  pemanfaatan  potensi  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  untuk pengembangan  pariwisata  bahari.  Provinsi  Kepulauan  Riau  memiliki  potensi  wisata bahari  yang  besar.  Berbagai  daya  tarik  wisata  yang  dapat  dikembangkan  ialah  pantai,
keragaman  biota  laut,  wisata  budaya,  dan  olahraga.  Pengembangan  potensi  wisata bahari  yang  dilakukan  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  melalui  program-program dalam  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah  yang  telah  dijelaskan  di atas.
Reorientasi kebijakan pembangunan daerah menuju pengembangan perekonomian maritim membawa pergeseran paradigma pembangunan wilayah maritim terintegrasi  dengan  pembangunan  wilayah  darat.  Jadi  inti  pembangunan  di  daerah bertumpu  pada  pengembangan  wilayah  maritim.  Pembangunan  wilayah  maritim  akan membantu  peningkatan  aktivitas  perekonomian  di  wilayah  darat.  Sehingga  secara bertahap  akan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  khususnya  masyarakat  di wilayah pesisir.

## Pendirian PT. Pelabuhan Kepri
PT. Pelabuhan Kepri ialah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepulauan Riau yang didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang  Pembentukan  Badan  Usaha  Pelabuhan  (BUP)  PT.  Pelabuhan  Kepri.  Pendirian BUMD  ini  bentuk  peran  pemerintah  sebagai entrepreneur dalam  perekonomian  daerah.
Selain itu,  pendirian  BUMD  ini  juga  sebagai  alternatif  usaha,  mengingat  2  (dua)  BUMD lainnya yang telah beroperasi yaitu PT. Pembangunan Kepri dan PDAM Tirta Kepri belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Bidang usaha kedua BUMD tersebut juga belum menyangkut dengan pengelolaan potensi  maritim  yang  dimiliki  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Oleh  karena  itu  pemerintah menganggap bahwa pendirian PT. Pelabuhan Kepri ini sebagai peluang besar untuk bisa memanfaatkan  potensi  maritim  daerah.  PT.  Pelabuhan  Kepri  didirikan  untuk  mengelola dan  memanfaatkan  perairan  Kepulauan  Riau,  termasuk  potensi  alam  dan  geografis wilayah  dan  serta  mengembangkan  industri  pelabuhan  dan  kepelabuhan  yang  terkait dengan  transportasi  laut  dan  antarmoda  lainnya.  Tentunya  dengan  pendirian  ini diharapakan  mampu  membuka  lapangan  kerja,  menstimulus  peluang  kegiatan  usaha pendukungnya,  peningkatan  penguasaan  teknologi  modern  dalam  layanan  pelabuhan dan  kepelabuhan.  Selain  itu  yang  terpenting  ialah  mampu  berkontribusi  bagi perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam  perjalanannya  sejak  tahun  2014  hingga  sekarang  PT.  Pelabuhan  Kepri hanya menjalankan dua bidang usaha. Pertama, transportasi laut dengan menyediakan Kapal  Mv.  Lintas  Kepri  bersubsidi  untuk  menjangkau  daerah-daerah  yang  tidak  dilalui oleh  kapal  komersial  lainnya.  Keberadaanya  sangat  membantu  untuk  mobilitas  orang dan barang antar pulau yang selama ini sulit dijangkau.  Namun sayangnya kapal yang
dimiliki  hanya  satu,  sehingga  belum  dapat  memenuhi  harapan  masyarakat  kepulauan yang  sangat  tergantung  pada  transportasi  laut.  Kedua,  usaha  labuh  jangkar  yang sebenarnya  menjadi  suatu  harapan  baru  bagi  peningkatan  PAD,  karena  banyaknya kapal-kapal yang berlabuh di perairan Kepulauan Riau. Namun faktanya juga masih jauh dari harapan, pemerintah pusat masih enggan untuk melepas pengelolaan labuh jangkar kepada  pemerintah  daerah.  Sehingga  sewa  labuh  jangkar  belum  dapat  dipungut  oleh daerah.  Padahal  secara  aturan  dalam  Undang-Undang  23  tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola daerah perairan 0-12 mil dari bibir pantai.
Selain itu  kondisi internal  PT.  Pelabuhan Kepri juga  turut  mempengaruhi  kinerja BUMD  ini.  Permasalahannya  ialah  kompetensi  sumberdaya  manusia  BUMD  yang  masih minim;  konflik  kepentingan  di  internal  BUMD;  dan  penunjukkan  Direksi  yang  belum mengarah  pada  profesionalitas,  dan  masih  bermuatan  politis.  Hal  ini  sangat disayangkan,  mengingat  bahwa  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  telah menggelontorkan penyertaan modal sebesar  Rp. 25 Milyar kepada PT. Pelabuhan Kepri sejak  tahun  2014.  Di  tengah  harapan  akan  kebermanfaatan  BUMD  ini,  faktanya  di internal  BUMD  malah  terus  berpolemik  sehingga  kinerjanya  tidak  optimal.  Selain  itu tidak  ada  ketegasan  dari  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau,  khususnya  gubernur melihat  kondisi  kinerja  BUMD  ini.  Seharusnya  gubernur  bersikap  lebih  tegas  terhadap kinerja BUMD ini, dan terus melakukan evaluasi. Gubernur memiliki kewenangan untuk menegur bahkan memberhentikan para direksi apabila dianggap tidak mampu.

## Pengembangan E-Government
Salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  berdaya  saing  tinggi dan  mampu  memanajemen  perubahan  adalah  mempercepat  proses  kerja  serta modernisasi  penyelenggaraan  pelayanan  kepada  masyarakat  melalui e-government . E- government merupakan tuntutan yang berkembang saat ini dan kebutuhan yang sangat mendesak.  Di  mana  pemerintah  dituntut  untuk  bekerja  lebih  efekif,  efisien,  responsif, transparan,  dan  bersih. E-government diperuntukkan  untuk  memangkas  proses birokrasi, sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, alat kontrol sosial terhadap program-program  kerja  pemerintah,  dan  meminimalisir  terjadinya  penyalahgunaan kewenangan dan anggaran. Dengan kata lain e-government mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan cara pemerintah mengelola tugas dan pekerjaannya sehari-hari guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tentunya akan berdampak pada pembangunan ekonomi daerah.
Gagasan e-government sebenarnya sudah lama digaungkan. Di mana pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. E-government tersebut merupakan upaya untuk
mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi  Kepulauan  Riau  juga  turut  mengembangkan e-government dalam  mendukung penyelenggaraan  pemerintahan  yang  profesional.  Awal  perintisannya  dimulai  sejak periode  gubernur  pertama  H.  Ismeth  Abdullah  yang  meluncurkan website resmi pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  www.kepriprov.go.id  dan website-website OPD sebagai  media  informasi  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah,  belum  pada pelayanan kepada masyarakat.
Kemudian  dilanjutkan  pada  periode  gubernur  kedua  H.  Muhammad  Sani  yang menginisiasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk meminimalisir praktik- pratik  korupsi  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  di  Provinsi Kepulauan  Riau.  Juga  ada beberapa  aplikasi  penunjang  kinerja  internal  pemerintah,  seperti  SIMPEG  (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian). Namun masih dilakukan dimasing-masing OPD dan belum terintegrasi pada satu data center . Pengembangan e-government terus dilakukan hingga  pada  tahun  2017  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  menerbitkan  Peraturan Gubernur  No.  50  tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  dan  Pengembangan E-government Provinsi  Kepulauan  Riau.  Dengan  Pergub  ini  setiap  aplikasi  pendukung e-government dari OPD terintegrasi melalui KIIS ( Kepri Integrated Information System ) yang berbasis di Dinas Komunikasi dan Informasi. Ke depannya pengintegrasian ini untuk mendukung terwujudnya Kepri Smart Province.
Beberapa aplikasi e-government yang dikembangkan yaitu: (1 ) E-planning yang dikelola  Badan  Perencanaan,  Penelitan  dan  Pengembangan  (Barenlitbang)  merupakan aplikasi  untuk  penyusunan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  dan  Kebijakan Umum  Aggaran  (KUA)/  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran  Sementara  (PPAS)  dengan mengacu  kepada  program-program  yang  telah  terdapat  pada  RPJMD.  (2)  Sistem Informasi  Monitoring  Belanja  Modal  (Sim-Bemo)  yang  dikelola  oleh  Badan  Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  merupakan  sistem  informasi  berbasis web yang mampu  menyediakan  informasi  belanja  modal  secara  akurat,  cepat, realtime ,  dan terintegrasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawalan terhadap  belanja  modal,  melakukan  monitoring  belanja  setiap  saat, check  and  balance dalam laporan keuangan dengan bagian asset, dan sebagai early warning system dalam pengadaan  barang/  jasa,  dan  untuk  mengefektifkan  pengawasan  oleh  aparat pengawasan. (3) E-simda yang juga dikelola oleh Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) berisikan Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) dan realisasi OPD. (4) Sistem  Informasi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Sipamor)  yang  dikelola  oleh  Badan Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  (BP2RD)  merupakan  aplikasi  yang  terintegrasi untuk  menangani  proses    perizinan  kepemilikan  kendaran  bermotor,  mulai  dari  awal pendaftaran kendaraan baru, pembayaran pajak, STNK hingga bea balik nama. Aplikasi
ini juga menampilkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor secara realtime pada setiap  kantor  samsat.  (5)  Sistem  Informasi  Rencana  Umum  Pengadaan  (Sirup)  yang dikelola oleh Biro Administrasi Layanan Pengadaan menampilkan data pelelangan barang dan  jasa  yang  dilakukan  secara  elektronik.  (6)  Sistem  Informasi  Perizinan-PTSP  (SIP- PTSP)  yang  dikelola  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DPMPTSP) untuk memudahkan pelaku usaha mengajukan perizinan untuk usahanya.
Aplikasi e-government tersebut  merupakan  aplikasi-aplikasi  yang  mendukung kinerja  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam  pembangunan  ekonomi  daerah. Dengan e-planning maka  program-program  pembangunan  pemerintah  sesuai  dengan RPJMD,  meminimalisir  program-program  “titipan”  yang  sarat  akan  tindak  pindana korupsi.  Sim-Bemo,  Sirup,  dan  E-Simda  membantu  pemerintah  untuk  bekerja  secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat, dan juga membantu kinerja pengelolaan keuangan daerah lebih professional dan meminimalisir penyelewengan kewenangan dan anggaran.  Sipamor  menyediakan  data  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  secara realtime sehingga  membantu  pengambilan  kebijakan  tertentu  untuk  menjaga  stabilitas penerimaan  pajak.  Terkadang  target  penerimaan  pajak  belum  tercapai  pada  tahun berjalan  sehingga  gubernur  mengeluarkan  kebijakan  berupa  insentif  pajak  kendaraan bermotor  untuk  mendongkrak  penerimaan  pajak,  seperti  pembebasan  denda  dan  bea balik nama.
Terkahir,  SIP-PTSP  yang  tentunya  sangat  berpengaruh  langsung  terhadap  iklim investasi daerah karena berhubungan langsung dengan kepentingan para pelaku usaha. Dengan  PTSP,  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  telah  melakukan  pemangkasan struktur,  melakukan  efisiensi  dan  mengintegrasikan  proses  bisnis  serta  memperpendek rentang  kendali  dan  jarak  antara  unit  layanan  dengan  masyarakat.  Desain  PTSP mengintegrasikan  sebagian  atau  seluruh  proses  pelayanan  perizinan/  non  perizinan  ke satu tempat agar persyaratan, biaya, dan prosedur menjadi lebih singkat dan sederhana tanpa  harus  menghilangkan  prinsip  kehati-hatian.  Pelaku  usaha  mendapatkan kemudahan, kepastian, dan kejelasan karena hanya perlu datang kesatu tempat, mulai dari  pengajuan  permohonan  hingga  pengambilan  surat  perizinan.  Kemudahan  tersebut kini juga didukung dengan penggunan layanan berbasis online SIP-PTSP.
E-government bukan  hanya  sekedar  penggunaan  teknologi  informasi  saja, melainkan  juga  dikombinasikan  dengan  perubahan  organisasi  dan  keterampilan  baru dalam  rangka  memperbaiki  pelayanan  publik  dan  mendukung  kebijakan  publik. Membawa perubahan kinerja dari internal pemerintah pada perubahan yang lebih besar berdampak  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  keuntungan  yang  diperoleh  dari e- government bukan hanya sekedar menyediakan pelayanan berbasis online semata tetapi lebih  luas  daripada  itu,  karena  kinerja  sektor  publik  juga  berkontribusi  pada  kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial.

## C. Thinking Across
Kemampuan thinking  across mendorong  pemerintah  untuk  dapat  melakukan benchmarking to best practice. Di mana cara ini sebagai satu cara memperbaiki kinerja pemerintah  dengan  mencontoh  daerah  yang  sudah  berhasil.  Apalagi  sekarang  sudah banyak  daerah  yang  dapat  dijadikan  percontohan  pada  bidang-bidang  tertentu. Mengadopsi sebuah inovasi yang dilakukan daerah lain ke daerah sendiri saat ini sangat mudah  dilakukan.  Kebanyakan  daerah  yang  menjadi  percontohan  selalu  terbuka  untuk memberikan  ide  atau  gagasan  tersebut.  Namun  dari  hasil  observasi  dan  wawancara  di lapangan,  peneliti  tidak  menemukan  kebijakan  terkait  dengan  perekonomian  daerah yang  diadopsi  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Jadi,  peneliti  menyimpulkan  bahwa sampai  dengan  penelitian  dibuat  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  belum  ada mengadopsi  kebijakan  ekonomi  dari  daerah  lain.  Namun  ke  depannya  besar kemungkinan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mengadopsi beberapa kebijakan dari daerah lain.

## D. Able People
Kapasitas  terbesar  untuk  mewujudkan  perubahan  dalam dynamic  governance terletak pada kapabilitas sumberdaya manusia pemerintahan, yaitu para pemimpin dan aparatur yang membantunya. Mereka adalah orang yang memiliki kapasitas untuk dapat berpikir, merasakan, membuat pilihan dan untuk mengembangkan kemampuan aparatur dan  organisiasi.  Mereka  yang  memiliki  kemampunan  unggul  inilah  yang  akan  menjadi “detak jantung” dalam mengembangkan kemampuan dynamic governance . Jelas bahwa dalam  kapabilitas dynamic  governance ,  yang  pertama  dan  terpenting  adalah  modal manusia dalam organisasi pemerintah.
Dengan  SDM  yang  mumpuni  akan  menghasilkan  berbagai  kebjakan  yang  baik dan  akan  memberikan  dampak  pada  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi.  Pemerintah harus  diisi  oleh  pejabat-pejabat  dan  aparatur  yang  berkualitas,  professional  dengan tingkat  keunggulan  kompetitif  yang  mampu  memberikan  kontribusi  yang  optimal  bagi penyelenggaran  organisasi  pemerintah.  Penempatan  orang-orang  pada  posisi  atau jabatan  tertentu  harus  didasarkan  pada  pertimbangan  kemampuan,  keahlian, keterampilan  atau  kualifikasi  tertentu  sebagaimana  sesuai  dengan  tujuan  organisasi pemerintah.
Dalam melaksanakan agenda pembangunan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen mewujudkan birokrasi yang efisien, teknokratis, dan manajemen birokrasi yang  diberdayakan  untuk  mengikuti  perkembangan  zaman.  Dimulai  dari  proses rekrutmen  yang  transparan  dan  professional.  Sejak  tahun  2014,  rekrutmen  CPNS Provinsi Kepulauan Riau sudah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yaitu
sebuah  metode  seleksi  menggunakan  komputer  untuk  mendapatkan  standar  minimal kompetensi dasar dengan penilaian kemampuan akademik dan bidang yang dibutuhkan.
Kemudian  penempatan  pegawai  sesuai  dengan  kebutuhan  organisasi  yang didasarkan pada Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab). Penempatan aparatur  ini  sangat  penting,  bukan  hanya  pejabat  saja  tetapi  staf  atau  pelaksana  juga penting  karena  akan  berpengaruh  besar  pada  kinerja  organisasi  pemerintahan.  Orang- orang  yang  ditempatkan  ke  dalam  unit  kerja  tertentu  diharapkan  mampu  memberikan kontribusi berupa gagasan, ide, kreatifvitas guna menunjang kinerja organisasi.
Kinerja  organisasi  dapat  dilihat  dari  komposisi  orang  yang  bekerja  pada organisasi  tersebut.  Komposisi  ini  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  beban  kerja organisasi.  Komposisi  ini  terkait  dengan  jumlah  aparatur,  kualifikasi  pendidikan,  dan kualifikasi  jabatan.  Dari  data  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  SDM  Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018, komposisi sumberdaya aparatur dari Organisasi Perangkat Daerah  (OPD)  teknis  yang  terkait  dengan  perekonomian  daerah 1 didominasi  oleh  PNS yang  memiliki  latar  belakang  pendidikaan  DIV,  S1,  S2,  dan  S3  sebesar  79,83%. Kemudian,  pejabat  di  OPD  teknis  dominan  diisi  oleh  PNS  yang  berlatarbelakang pendidikan DIV, S1, S2, dan S3 sebesar 94,32%, dan hanya sebagian kecil pejabat yang berlatarbelakang  pendidikan  SMA  dan  DIII.  Dari  jumlah  ini  pemerintah  Provinsi Kepulauan  Riau  memiliki  kapasitas  PNS  yang  mumpuni  dalam  penyelenggaran pemerintahannya,  khususnya  terkait  dengan  pembangunan  ekonomi.  Walaupun  dari komposisi  tersebut  belum  bisa  menjawab  secara  pasti  kapabilitas  OPD  teknis  apakah dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  dalam  pencapaian  target-target  kinerja perekonomian  yang  ditetapkan,  karena  tentunya  masih  ada  indikator  lainnya  selain hanya dari indikator pendidikan.
Peneliti  juga  melihat  pada  aspek  pengisian  jabatan-jabatan  struktural  di lingkungan  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Pengisian  jabatan  merupakan  hak prerogative gubernur, dan merupakan kebijakan strategis. Sebelum berlakunya Undang- Undang  No.  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),    gubernur  dalam mengangkat seseorang dalam jabatan hanya melalui pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan  dan  Kepangkatan  (BAPERJAKAT)  dan  walaupun  sebenarnya  hal  ini  merupakan
1 OPD yang dimaksud ialah:
a. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
b. Biro Administrasi Perekonomian;
c. Biro Administrasi Pembangunan;
d. Biro Administrasi Layanan Pengadaan;
e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
f. Dinas Koperasi dan UKM;
g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
h. Dinas Pariwisata;
i. Dinas Perhubungan;
j. Dinas Kelautan dan Perikanan;
k. Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
kegiatan formalitas belaka. Kemudian, pasca diberlakukan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  maka  pengisian jabatan  esselon  II  (Jabatan Tinggi Pratama) harus melalui mekanisme seleksi terbuka ( open bidding ) secara terbuka dan  kompetitif  di  kalangan  PNS  dengan  memperhatikan  syarat  kualifikasi,  kompetensi, kepangkatan,  pendidikan  dan  pelatihan,  rekam  jejak  jabatan,  dan  integritas  serta persyaratan  jabatan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan orang yang tepat di jabatan-jabatan yang ada di pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  guna  meningkatkan  kinerja  dan  efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Kebijakan pengisian JPT melalui seleksi terbuka telah merubah paradigma dalam manajemen kepegawaian. Selama ini pendekatan dalam pengisian jabatan di pemerintah menggunakan closed  career  system yang  sangat  berorientasi  kepada  senioritas  dan kepangkatan. Dengan diberlakukannya UU ASN, pendekatan diubah ke arah open career system yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi PNS. Perubahan pendekatan ini dimaksud  untuk  mendorong  PNS  untuk  terus  meningkatkan  kapasitasnya.  Selain  itu, penerapan  seleksi  terbuka  juga  dimaksud  untuk  mengatasi  intervensi  politik  dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS.
Dalam  kurun  waktu  periode  penelitian  ini,  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau telah  melaksanakan  pengisian  jabatan  melalui  seleksi  terbuka  sebanyak  2  (dua)  kali, yakni  pada  tanggal  7  November  2016  dan  3  Januari  2017.  Dari  pelaksanaan  kedua pengisian  jabatan  tersebut  diindikasikan  melanggar  aturan,  sebagaimana  beberapa temuan  dari  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  (KASN)  sebagai  pengawas  pelaksanaan pengisian  jabatan.  Berdasarkan surat  KASN  Nomor  B-828/KASN/3/2017 tentang  Hasil Pengawasan  Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Administrator  dan  Pengawasan  di Pemerintah  Provinsi  Kepuluan  Riau  ditemukan  3  (tiga)  permasalahan,  yaitu:  (1) pemberhentian  10  orang  pejabat  Pimpinan  Tinggi  Pratama  yang  tidak  jelas  alasan pemberhentiannya.  (2)  ada  peserta  seleksi  terbuka  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Pratama yang  tidak  memenuhi  persyaratan  namun  dinyatakan  lulus  seleksi.  (3) ketidakprofesionalan panitia seleksi (pansel) dalam mengumumkan nilai peserta. Dengan adanya  polemik  terkait  dengan  pengisian  jabatan  ini  tentunya  sangat  mengganggu penyelenggaraan pemerintahan.
Berkaca dari permasalahan di atas, seleksi terbuka seharusnya dilakukan dengan baik  dan  prosedural,  mulai  dari  penentuan  kriteria  penilaian,  tim  penilai,  keterbukaan dan  dapat  dipertanggungjawabkan,  sehingga  tidak  menimbulkan  pandangan  negatif masyarakat  terhadap  hasil  seleksi  tersebut.  Artinya  proses  dan  hasil  seleksi  harus mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sehingga hasil seleksi dapat diterima semua pihak, tidak menimbulkan rasa curiga.

## E. Agile Process
Kebijakan  adaptif  bukanlah  hanya  sebagai  reaksi  pasif  terhadap  dinamika eksternal  tetapi  ini  lebih  sebagai  sebuah  pendekatan  proaktif  terhadap  inovasi, kontekstualisasi  dan  eksekusi  kebijakan.  Pemerintah  harus  didorong  untuk  terus berinovasi.  Ruang-ruang  kebebasan  dalam  berinovasi  bagi  pemerintah  harus  terbuka. Perlu  diingat  bahwa  inovasi  kebijakan  merupakan  sebuah  ide  atau  gagasan  baru  dan segar yang dimasukkan ke dalam suatu kebijakan sehingga dapat mencapai hasil yang berbeda  dan  lebih  baik.  Inovasi  yang  dikonversi  menjadi  sebuah  kebijakan  sehingga masyarakat  akan  menghargai  dan  mendukung  kebijakan  yang  dibuat  tersebut,  yang akhirnya  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintahnya  tinggi. Mereka  yakin  bahwa  pemerintah  dapat  membantu  untuk  menyelesaikan  berbagai problematika  yang  terjadi.  Akan  tetapi,  inovasi  ini  bukan  hanya  tentang  ide  dan  dan desain kontekstual saja tetapi harus dieksekusi sehingga menjadi nyata.
Proses  formulasi  hingga  eksekusi  atau  implementasi  kebijakan  adaptif  harus tepat, tangkas dan cepat. Karena jika tidak, maka permasalahan yang ada akan semakin besar  sehingga  kebijakan  yang  telah  direncanakan  belum  tentu  dapat  menjadi  solusi terhadap  permasalahan  tersebut.  Begitu  juga  dengan  fenomena  penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Dari data BPS Provinsi Kepulauan Riau tahun  2018  sebenarnya  tren  penurunan  ini  sudah  terlihat  dari  tahun  2012.  Namun pemerintah  belum  terlalu  meresponnya  karena  angka  pertumbuhan  ekonomi  Provinsi Kepulauan  Riau  masih  dianggap  wajar.  Padahal  jika  fenomena  ini  dapat  diatasi  sejak awal,  tentu  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  hingga  2%  di  tahun  2017  tidak  akan terjadi (BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2018). Karena sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu berkelanjutan dari tahun ke tahun, kondisi perekonomian tahun ini akan berdampak pada  perekonomian  di  tahun  yang  akan  datang.  Apalagi  jika  pemerintah  tidak melakukan  apapun  untuk  menstabilkan  perekonomian.  Maka  yang  terjadi  adalah stagnasi  ekonomi.  Ketika  hal  ini  terjadi  bukan  tidak  mungkin  peran  pemerintah  dalam perekonomian  akan  terabaikan.  Sehingga  tata  kelola  ekonomi  ( economic  governance ) berjalan tanpa pemerintah.
Penurunan  pertumbuhaan  ekonomi  yang  terjadi  di  tahun  2017  membuktikan bahwa  ketika  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  terlambat  merespon  gejala-gejala perlambatan  perekonomian  maka  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi semakin parah. Terlambatnya respon pemerintah juga dikarenakan permasalahan yang terjadi diinternal pemerintah itu sendiri, seperti proses pengisian jabatan wakil gubernur, sekretaris  daerah,  hingga  pejabat-pejabat  struktural  yang  berpolemik  dan  proses legislasi  pengesahan  APBD  yang  terlambat.  Sehingga  pemerintah  tidak  mampu memikirkan  kebijakan-kebijakan  strategis  makro  ekonomi  unuk  mengatasi  fenomena penurunan pertumbuhan ekonomi ini.

## F. Culture
Budaya masyarakat Kepulauan Riau identik dengan budaya melayu yang terbuka. Keterbukaan  ini  berdampak  berkembangnya  kemajemukan  masyarakat  di  Provinsi Kepulauan  Riau.  Keterbukaan  dan  menerima  perubahan  ini  juga  berdampak  pada kehidupan  sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Masyarakat  melayu  tidak  anti  atau  sentimen terhadap orang yang berasal dari luar daerahnya. Siapapun dapat hidup di bumi melayu, bahkan untuk menjadi pemimpin sekalipun. Yang terpenting ialah orang tersebut mampu memberikan  kontribusi  bagi  daerah.  Jika  hal  ini  tidak  dilakukan,  maka  masyarakat melayu  tidak  akan  tinggal  diam.  Masyarakat  melayu  itu  juga  kritis  terhadap  sesuatu yang  dianggapnya  bertentangan  dengan  budaya  apalagi  dengan  agama  Islam.  Ada ungkapan  yang  menunjukkan  sikap  kritis  masyarakat  melayu,  yaitu “raja  alim  raja disembah,  raja  zalim  raja  disanggah”. Sikap  kritis  ini  bukan  untuk  menunjukkan  sikap merasa  paling  benar  sendiri,  karena  masyarakat  melayu  juga  tidak  anti  kritik  jika melakukan  kesalahan  dan  mau  untuk  memperbaikinya.  Budaya  melayu  mengajarkan masyarakatnya  untuk  terbuka  terhadap  perubahan  dan  akuntabel  atau  tanggungjawab dengan  apa  yang  dikerjakan.  Budaya  inilah  yang  diperlukan  untuk  mendorong  proses perubahan dan menjadi ciri organisasi yang dinamis.
Di  dalam  visi  misi  Provinsi  Kepulauan  Riau  tahun  2010-2015  dan  tahun  2016- 2021 ada sebuah frasa “berakhlak mulia” sebagai salah satu visi yang ingin diwujudkan. Berakhlak  mulia  mengandung  arti  bahwa  masyarakat  Provinsi  Kepulauan  Riau  mampu mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat melayu di mana agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha  Kuasa,  dan  bagi  masyarakat  selain  Islam  juga  dapat  melaksanakan  ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama.
Institusi  pemerintah  juga  harus  membangun  nilai-nilai  budaya  untuk  dapat bekerja  bersama-sama  dalam  membangun  tata  kelola  pemerintahan  dinamis  yang bertumpu  pada  perubahan  berkelanjutan.  Internalisasi  dan  aktualisasi  budaya  ini bertujuan untuk mendukung atau bahkan menghambat perubahan dalam formulasi dan eksekusi atau implementasi kebijakan. Sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan dan opsi kebijakan lainnya agar dapat bertindak secara efektif.
Budaya  organsasi  pemerintah  yang  dibangun  harus  sejalan  dengan  semangat reformasi  birokrasi  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik.  Budaya  organisasi terkait  dengan  kinerja  organisasi.  Ketika  budaya  telah  teriintegrasikan  ke  dalam organisasi  maka  secara  otomatis  kinerja  organisasi  juga  akan  meningkat.  Hasil  yang ingin  dicapai  dari  penanaman  budaya  ini  adalah  bagaimana  seorang  aparatur  berfikir, bersikap  dan  bertindak  sesuai  dengan  tujuan  organisasi,  tidak  melenceng  dari  norma-
norma  sosial,  budaya  dan  agama.  Secara  sederhana  penanaman  budaya  ini  untuk menghasilkan aparatur pemerintah yang baik.
Budaya  kinerja  organisasi  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  tertuang  pada Peraturan  Gubernur  No.  31  Tahun  2015  tentang  Budaya  Kerja  Aparatur  di  lingkungan pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Budaya  kerja  yang  dikembangkan  ialah  Santun, Inovatif, Gigih, Akuntabel, dan Profesional (SIGAP). Budaya santun meliputi: penerapan senyum, salam, sapa, sopan dan santun; penerapan nilai-nilai agama dan budaya; saling menghormati.  Budaya  inovatif  meliputi:  bersikap  terbuka  memberi  dan  menerima  ide/ gagasan baru; melakukan suatu nilai tambah pada organisasi; membangun breaktrough / terobosan  dalam  memberikan  solusi;  memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi;  selalu  melakukan  perbaikan  dan  penyempurnaan.  Budaya  gigih  meliputi: tidak mudah menyerah terhadap beban kerja yang diberikan; bersemangat/ tidak malas; bekerja  cepat/  responsif.  Budaya  akuntabel  meliputi:  bertanggungjawab  penuh  atas pikiran,  perbuatan,  emosi  dan  cara  kerja,  keputusan  dan  sikap  di  tempat  kerja;  tidak melempar  tanggungjawab  kepada  orang  lain;  loyalitas  dan  totalitas  pada  negara  dan pekerjaan  sesuai  aturan; jump  up  by  law (melakukan  terobosan  tanpa  melanggar aturan).  Budaya  professional  meliputi:  menguasai  pengetahuan  dan  keterampilan  di bidangnya;  tidak  menyalahgunakan  wewenang;  memahami  administrasi  dan  peraturan pendukung;  bertindak  objektif,  bebas  dari  rasa  sentimen,  benci  maupun  rasa  malas, enggan bertindak dan mengambil keputusan; selalu meningkatkan mutu kerja/ menjaga kualitas kerja; selalu mengutamakan kepentingan umum; kerja jujur dan ikhlas.
Namun  faktanya  penanaman  nilai-nilai  budaya  kerja  ini  belum  terlaksana menyeluruh  kepada  setiap  aparatur  pemerintah.  Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Biro Organisasi dan Korpri baru 1 (satu) kali di tahun 2016. Sehingga masih banyak aparatur pemerintah  yang  belum  mengetahui  budaya  kerja  ini.    Tentu  ini  sangat  disayangkan, karena  ditengah  usaha  pemerintah  untuk  membentuk  dan  menanamkan  budaya  kerja aparatur  pemerintah  SIGAP  ini,  justru  OPD  yang  diberikan  kewenangan  tidak  memiliki komitmen untuk terus melanjutkan kebijakan ini.
Fakta lainnya ialah dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan  oleh  Ombudsman  Republik  Indonesia,  provinsi  Kepulauan  Riau  berada  pada zona  kuning  atau  berprediket  sedang.  Dari  6  (enam)  OPD  yang  dinilai  hanya  Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mendapatkan nilai paling rendah dan berada di zona merah karena  pelayanan publik yang dilakukan pada dinas  tersebut  buruk.  Padahal  DPMPTSP  merupakan  ujung  tombak  pelayanan  publik yang mampu mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan berdampak pada peningkatan  pertumbuhan  ekonomi.  Salah  satu  indikator  yang  menjadi  catatan  ialah perilaku aparat dalam memberikan pelayanan yang kurang ramah dan cepat.
Pembentukan  atau  institusionalisasi  nilai-nilai  budaya  bagi  aparatur  pemerintah sangat  penting  dilakukan  agar  dapat  menjadi  sebuah  citra  diri  atau  karakter  dari pemerintah  tersebut.  Pembentukkan  nilai-nilai  budaya  ini  harus  terus  konsisten dilakukan  dan  dievaluasi  untuk  dapat  menghasilkan  aparatur  pemerintah  yang berkarakter.  Sehingga  stigma-stigma  negatif  yang  selama  ini  berkembang  di masyarakat,  perlahan  akan  terkikis  seiring  berubahnya  budaya  kinerja  aparat pemerintahnya.

## V. Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kapabilitas  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  dalam  pencapaian  pertumbuhan ekonomi  tahun  2012-2017  belum  mencerminkan  kapabilitas dynamic  governance .  Di mana  empat  dari  enam  indikator  dalam dynamic  governance, yaitu: thinking  across, able  people,  agile  process dan culture belum  terwujud  pada  penyelenggaraan pemerintahan.  Kemampuan thinking  across untuk  mengadopsi  kebijakan  ekonomi  dari daerah  lain  tidak  dilakukan.  Dukungan able  people yang  masih  kurang  optimal  karena dalam  pengisian  jabatan-jabatan  struktural,  walaupun  sudah  melalui  seleksi  terbuka ( open bidding ) masih didapati indikasi melanggar  aturan. Kemudian agile process tidak berjalan  karena  terlambatnya  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  merespon  gejala- gejala  perlambatan  perekonomian  yang  sudah  terlihat  dari  tahun  2012.  Hal  ini dikarenakan  oleh  faktor  internal  seperti  proses  pengisian  jabatan  wakil  gubernur, sekretaris  daerah,  hingga  pejabat-pejabat  struktural  yang  berpolemik  dan  proses legislasi  pengesahan  APBD  yang  terlambat.  Sehingga  pemerintah  tidak  mampu memikirkan  kebijakan-kebijakan  strategis  makro  ekonomi  untuk  mengatasi  fenomena penurunan  pertumbuhan  ekonomi  ini.  Terakhir  dari  aspek culture ,  penanaman  budaya kerja SIGAP (Santun, Inovatif, Gigih, Akuntabel, dan Profesional) yang belum maksimal karena  minim  sosialisasi.  Selain  itu  dua  indikator  lainnya,  yaitu thinking  ahead dan thinking  again ,walaupun  dari  dua  kemampuan  tersebut  dapat  berjalan  hingga menghasilkan  kebijakan  adaptif  namun  implementasi  kebijakan  adaptif  yang  dihasilkan juga  tidak  konsisten  dilakukan,  bahkan  ada  yang  tidak  berjalan  yang  akhirnya  tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2012-2017.

## Saran
Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan agar kapabilitas pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti:
1. Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  harus  lebih  mematangkan  perencanaan pembangunan  ekonomi  dengan  berkomitmen  untuk  membangun  Kepulauan  Riau
dari  pinggir  atau  daerah  yang  masih  kecil  kontribusinya  terhadap  pertumbuhan ekonomi,  seperti  Kabupaten  Natuna,  Kabupaten  Kepulauan  Anambas,  dan Kabupaten  Lingga.  Juga  meningkatkan  kontribusi  dari  sektor-sektor  lain  selain industri  pengolahan,  konstruksi,  pertambangan  dan  penggalian.  Kemudian  juga konsistensi akan keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang telah terbukti hasilnya.
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga harus berpikir out of the box , melakukan inovasi-inovasi  kebijakan  ekonomi  yang  tidak  biasa.  Di  mana  kebanyakan pemerintah  hanya  memikirkan  investasi  besar  untuk  dapat  menyerap  tenaga  kerja yang  banyak.  Padahal  pemerintah  seharusnya  lebih  berpikir  untuk  menciptakan wirausahawan-wirausahawan  melalui  UKM  yang  terbukti  stabil  kondisinya  karena pangsa pasarnya adalah dalam negeri.
3. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan  dengan stakeholder terkait.  Akan  lebih  baik  jika  persoalan pembangunan  ekonomi  dicarikan  solusi  dan  dilakukan  bersama-sama,  saling menghilangkan ego sektoral.
4. Kapabilitas  pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  perlu  ditingkatkan  dengan peningkatan  kompetensi  kepemimpinan  visioner  dan  teknis,  khususnya  di  bidang ekonomi dan kebijakan publik. Juga membuka peluang lahirnya inovasi-inovasi baru dari birokrat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Antariksa,  Basuki,  2016, Kebijakan  Pembangunan  Kepariwisataan:  Pengembangan Kepariwisataan  yang  Berkelanjutan  dan  Perlindungan  Kekayaan  Intelektual . Malang: Intrans Publishing.
Boediono, 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi , Yogyakarta: BPFE.
Creswell,  John,  W.  1994, Research  Design  Qualitative  &  Quantitative  Approaches ,  New Delhi: Sage Publication.
Jhingan, M. L, 2014. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Terjemahan D. Guritno. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Kuncoro, Mudrajad, 2014. Otonomi Daerah, Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi
3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Neo,  Boon  Siong  &  Chen,  Geraldine,  2007. Dyanmic  Governance:  Embedding  Culture, Capabilities and Change in Singapore , Singapore: World Scientific Publishing Sugiyono,  2014. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Kombinasi  (Mixed Methods). Bandung: CV. Alfabeta.
World  Bank , 1994. Governance,  The  World  Bank’s  Experience, Washington:  The  World Bank.
UNDP, 1997. Reconceptualising Governance. New York: UNDP.

## Dokumen:
Asia  Competitiveness  Institute,  2017. ACI Competitiveness  Ranking  and  Simulation Studies: 33 Provinces and Six Regions of Indonesia .
Barenlitbang  Provinsi  Kepulauan  Riau,  2018.  Kajian  Tentang  Potensi  Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018.
BPS, 2018. Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2017. BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2018. Berita Resmi Statistik Pertumbuhan
Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017.
Dinas  Pariwisata  Provinsi  Kepulauan  Riau,  2019.  Laporan  Kinerja  Dinas  Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018.
Nota  Kesepahaman  Bersama  Antara  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  Dengan Pemerintah  Kabupaten/  Kota  Se-Provinsi  Kepulauan  Riau  Tentang  Pelaksanaan Program/ Kegiatan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.
Ombudsman  Republik  Indonesia,  2017.  Laporan  Hasil  Penilaian  Kepatuhan  Standar Pelayanan  dan  Kompetensi  Penyelenggara  Pelayanan  Sesuai  Undang-Undang  No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

## Makalah:
BPS  Provinsi  Kepulauan  Riau,  2017.  “ Memaknai  Perlambatan  Pertumbuhan  Ekonomi Provinsi  Kepulauan  Riau  Semester  1/  2017  dan  Kaitannya  dengan  Daya  Beli Masyarakat” .  (Disampaikan  pada  acara  Diskusi  Pembangunan  Terkait Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Kepulauan  Riau,  Tanjungpinang  10  Oktober 2017).
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, 2017. “Diskusi Pertumbuhan Ekonomi  Provinsi  Kepulauan  Riau”. (Disampaikan  pada  acara  Diskusi Pembangunan  Terkait  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Kepulauan  Riau, Tanjungpinang 10 Oktober 2017).
Mc  Culloch,  Neil  &  Malesky,  Edmund,  2010. Apakah  Tata  Kelola  Pemerintahan  Daerah yang Lebih Baik Meningkatkan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia?
Rasyid,  Rafki,  2017. “Perekonomian  Kepulauan  Riau  Tahun  2017” .  (Disampaikan  pada acara  Diskusi  Pembangunan  Terkait  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Kepulauan Riau, Tanjungpinang 10 Oktober 2017).

## Jurnal:
Bohte,  J  &  Meier,  Kenneth  J. “The  Marble  Cake:  Introduction  Federalism  to  The Government Growth Eqution” . The Journal of Federalism, Summer 2000:  Volume 30, No. 3.
Kuznets,  Simon. “Modern  Economic  Growth:  Findings  ang  Reflections” .  The  American Economic Review, June 1973: Volume 63, No.3.
Tahir,  Muchlis  M  &  Nahruddin  Zulfan. “Kapabilitas  Dynamic  Governance  Dalam Optimalisasi Pengelolaan Lahan Terbuka Hijau Di Kota Makassar”. Cosmogov, April 2017: Vol 3, No.1.

## Rujukan Elektronik:
https://kepri.bps.go.id/site/pilihdata.html diakses pada tanggal 4 April 2019 http://www.djpk.kemenkeu.go.id/ visual/#/tabel2 diakses pada tanggal 6 April 2019

## Peraturan:
Peraturan  Daerah  No.  2  Tahun  2012  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2012-2022.
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Kepri.
Peraturan  Gubernur  No.  31  Tahun  2015  tentang  Budaya  Kerja  Aparatur  di  lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Peraturan  Gubernur  No.  50  tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  dan  Pengembangan E- government Provinsi Kepulauan Riau