LELANG BARANG AGUNAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS SALINAN PUTUSAN 1316/PD.G/2016/PA.TMK. PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA)
Asep Ridwan Hotoya Anggota Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Indonesia Email: asepridwanhotoya@gmail.com

## Abstrak
Data yang dipergunakan adalah data primer: wawancara dengan para responden. Data  sekunder  diperoleh  dari  bahan  pustaka.  Analisa  data  analisis  kualitatif  dengan maksud mengungkapkan kebenaran akan tetapi memahami kebenaran. Menurut Pasal 20 UUHT, prosedur eksekusi objek hak tanggungan hanya dapat dilakukan melalui 3 cara: (1) Eksekusi  parate  (eksekusi  langsung)  (2)  Eksekusi  dengan  pertolongan  hakim  (3)  Eksekusi penjualan  di  bawah  tangan.  UU  No.50/2009  perubahan  kedua  UU  No.7/1989  tentang Peradilan  Agama  Pasal  54  menyebutkan  bahwa  1rema  acara  yang  berlaku  di  Peradilan agama sama dengan rema acara yang berlaku dilingkungan Peradilan umum, kecuali hal- hal yang telah diatur secara khusus dalam UU. Dalam musyawarah hakim menangguhkan lelang  eksekusi  terhadap  objek  hak  tanggungan  berupa:  Sebidang  tanah  dan  bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 1612/Cipedes a.n. Nurlela, luas tanah 194 m² dan luas bangunan  125  m²,  yang  terletak  di  Jalan  Bojong  Tengah  No.5,  Kelurahan  Cipedes, Kecamatan  Cipedes,  Kota  Tasikmalaya  serta  membebankan  kepada  Pelawan,  Terlawan  I dan  Terlawan  II  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  606.000  (Enam  ratus  enam ribu rupiah).
Kata Kunci: Ekonomi Islam, Hukum Islam, Lelang

## Abstract
The  data  used  is  primary  data:  interviews  with  respondents.  Secondary  Data  is  obtained from  the  library  material.  Analysis  of  qualitative  analysis  data  with  the  intention  of revealing the truth but understanding the truth. According to article 20 of the UUHT, the execution  procedure  of  the  rights  of  objects  can  only  be  done  through  3  ways:  (1) execution of parate (direct execution) (2) execution with the help of judges (3) execution of sales  under  hand.  LAW  No.  50/2009  Amendment  of  the  second  ACT  No.  7/1989  on religious Judiciary article 54 mentions that 1rema of the event prevailing in the judiciary of religion is the same as the rema of the prevailing event in general justice, except for those things that have been specifically regulated in the LAW. In the deliberation of the judges suspending  the  auction  of  the  execution  of  the  object  of  liabilities:  a  plot  of  land  and buildings attached thereon, SHM No. 1612/Cipedes A.N. Jayaningrat Nurlela, land area of 194 m² and building area of 125 m², located in Jalan Bojong Tengah No. 5, Cipedes village, Cipedes subdistrict, Tasikmalaya City and charge to Pelawan, opponent and opponent II to pay a case fee of Rp. 606,000 (six hundred six thousand Rupiah).
Keywords: Islamic economics, Islamic law, auction

## PENDAHULUAN
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang  menjadi hak dan juga kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3  tahun  2006,  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama  yakni  menyangkut  perkara-perkara:  (a)  Perkawinan  (b) Waris (b) Wasiat (c) Hibah (d) Wakaf (e) Zakat (f) Infak (g) Shadaqah (h) Ekonomi Syariah. Umar Chapra mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan reperensi dari  al-Quran  dan  alHadits  yang  membangun  kehidupan  yang  lebih  baik  dari konsep  ekonomi  manapun.  Ekonomi  syariah  atau  yang  disebut  juga  dengan  ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang brtumpu pada system nilai dan prinsip- prinsip syariah. Penelitian ini membahas tentang Ekonomi Syariah. 1
Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya  merupakan  Pengadilan  Agama  Kelas  II yang  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2011  tanggal  24  Februari  2011,  bersamaan  dengan  pembentukan  15 Pengadilan  Agama  lainnya  di  seluruh  Indonesia,  yaitu    Pengadilan  Agama  Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi,  Pengadilan  Agama  Andoolo,  Pengadilan  Agama  Pasar  Wajo,  Mahkmah Syaríyah  Tiga  Redelong,  Pengadilan  Agama  Kota  Padang  Sidempuan,  Pengadilan Agama  Mentok,  Pengadilan  Agama  Lebong,  Pengadilan  Agama  Batu  Licin, Pengadilan  Agama  Taliwang,  Pengadilan  Agama  Labuan  Bajo,  Pengadilan  Agama Nunukan, dan Pengadilan Agama Arso.
Meskipun  demikian,  Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya  baru  mulai beroperasi  sejak  diresmikan  oleh  Dirjen  Badan  Peradilan  Agama  MARI  waktu  itu (Drs.  H.  Wahyu  Widiana,  MA)  pada  tanggal  22  Nopember  2011 2 .  Sesaat  setelah Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya  diresmikan  kemudian  dilantik  Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pertama, yaitu Drs. Uu Abdul Haris, MH. Oleh Wakil  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bandung  Drs.  H.  Hasan  Bisri,  SH,  M.Hum. Sedangkan  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya  pertama  ada  Drs. Asep M. Ali Nurdin, MH dan Panitera/sekretaris dijabat oleh Misbahul Bahri, S.Ag. Pada saat  itu Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya belum memiliki gedung sendiri, sehingga untuk beroperasi melayani para pencari keadilan  Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya  menempati  gedung  milik Kementrian Agama Kabupaten Tasikmalaya di. Jl. Sutisna Senjaya. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menempati gedung ini sekitar 6 bulan lamanya.
1 Jamaludin, Kapita  Selekta  Tasawuf,  Hukum,  &  Ekonomi  Syariah, (Tasikmalaya  :  Latifah.  2018)  h. 211
2 Bobi Saputra, Laporan PPK , Tasikmalaya, (Panwascam Pagerageung, 2017), h. 4.
Kemudian  menempati  gedung  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Tasikmalaya yang telah pinda menempati gedung baru di Singaparna. Pada awal diresmikannya, selain  ketua  Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya  baru  memiliki  12  pegawai  dan telah beroperasi sejak hari kedua diresemikan. Akan tetapi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sudah dapat beroperasi menerima dan memeriksa perkara di minggu pertama sebanyak kurang lebih  50 perkara dan pada bulan berikutnya menerima sekitar 200 perkara.
Saat  ini  Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya  menempati  gedung  baru  di Jalan  Letnan  Harun  Kel.  Sukarindik  Kec.  Bungursari  Kota  Tasikmalaya,  dan  telah memiliki 24 Pegawai dengan ratarata perkara yang diterima perbulan  sekitar 200 perkara;.  Sejak  2016  pertengahan,  Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya  dipimpin oleh  Drs.  H.  Misbah,  M.  SH.  Sebagai  Ketua    dan  Fakhrurazi,  S.Ag.,M.H.I.sebagai Wakil Ketua. 3
Konflik atau  sengketa merupakan peristiwa natural  yang dapat terjadi pada siapapun  baik  individu,  kelompok,  atau  lembaga  ekonomi,  sosial  maupun  politik. Upaya pemenuhan kebutuhan, kepentingan, dan hak menjadi sumber konflik atau sengketa umat manusia.  Sepanjang seseorang, kelompok, atau lembaga memiliki kepentingan  dan  hak,  ketika  pemenuhannya  bersentuhan,  berhimpitan,  atau bersaing dengan orang, kelompok, atau lembaga lain, maka sengketa menjadi satu ancaman.  Kebanyak  orang  tidak  ingin  berkonflik  atau  bersengketa  dengan  orang lain,  namun  sengketa  tidak  jarang  datang  dan  tidak  dapat  dihindari  dan  terpaksa harus dihadapi.
Demikian juga sengketa di bidang ekonomi syariah. Sengketa  menjadi kerap terjadi  seiring  dengan  perkembangan  bisnis  sektor  ekonomi  syariah  di  Indonesia. Bisnis  ekonomi  syariah  sudah  masuk  keberbagai  wilayah  tanah  air,  mulai  dari wilayah  perovinsi,  kabupaten  hingga  kecamatan.  di  Kabupaten  misalnya  terdapat Bank  Muamalah  Bank  Syariah,  BRI  Syariah,  BNI  Syariah,  Bank  Danamon  Syariah, Bank  Mandiri  Syariah,  BPR  Syariah,  Asuransi  Syariah,  Pegadaian  Syariah,  Koperasi Syariah dan lain sebagainya.
Bank-bank  yang  menggunakan  label  syariah  selain  tugasnya  menghimpun dana  masyarakat,  juga  mendistribusikan  dengan  menawarkan  sejumlah  pinjaman kredit kepada masyarakat. Pinjaman uang yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan  (nasabah  debitur),  tentunya  harus  disertai  syarat-syarat  yang  dapat menjamin  agar  tidak  terjadi  kredit  macet  yang  dapat  merugikan  pihak  bank sebagai kreditur.
3 Bobi Saputra, Laporan PPK , Tasikmalaya, (Panwascam Pagerageung, 2017), h. 5.
Salah  satu  syarat  yang  dijadikan  sebagai  agunan  adalah  berupa  sertifikat tanah 4 .  Apabila  terjadi  kredit  macet,  konsekuensinya  jaminan  tersebut  dapat dijadikan  pelunasan  kredit  dengan  cara  mengunakan  apa  yang  menjadi  jaminan kredit  itu.  Dalam  praktek  perbankan  biasanya  jaminan  sertifikat  tanah  tersebut dibebani  hak  tanggungan,  guna  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  kreditur apabila debitur terjadi wanprestasi atau cidera janji. Apabila terjadi kredit macet, Pihak  bank  yang  ingin  mengembalikan  uangnya  dari  debitur  yang  wanprestasi/ cidra janji, akan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama.
Eksekusi  Hak  Tanggungan,  dapat  dilihat  dari  tujuannya  suatu  Sertifikat  Hak Tanggungan yang mempunyai titel eksekutorial. Apabila pihak Debitur dinyatakan ingkar  janji  (wanprestasi)  dan  hal  itu  sungguh-sungguh  harus  dibuktikan  dan terbukti karena ia tidak dapat membayar utangnya itu sampai jatuh tempo, maka Kreditur dapat menggunakan jalan melalui permohonan eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Agama tanpa harus melalui prosedur gugatan. Sehingga hal  ini  merupakan  jalan  pintas  yang  cepat  dan  murah  untuk  menyelesaikan masalah utang piutang  yang macet dalam pelunasannya. Dengan  demikian dapat diharapkan melalui kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusi obyek Hak  Tanggungan  sebagai  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  Kreditur  dapat terwujud. 5
Pengajuan  eksekusi  dalam  sengketa  ekonomi  syariah  kepada  Pengadilan Agama ini didasarkan pada Undang Undang  No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama,  yang  memberi  kewenangan  penuh  kepada  Pengadilan  Agama  untuk melaksanakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, perbankan, keuangan dan asuransi  yang  didasarkan  pada  hukum  syariah.    Hal  ini  diharapkan  menjamin putusan Pengadilan Agama yang dihasilkan benarbenar sesuai hukum syariah.
Dalam sisi ini Pengadilan Agama di Indonesia tentunya harus siap menerima dan melaksanakan eksekusi hak tanggungan yang diminta oleh perbankan. Hampir dapat  dipastikan  nantinya  setiap  Ketua  Pengadilan  Agama  akan  menerima permohonan  eksekusi  hak  tanggungan  ini,  dan  akan  diuji  kemampuan  dan kualitasnya dengan mengangkat kewibawaan, mengingat perbakan syariah sudah banyak membuka bisnisnya diberbagai kabupaten, yang disitu masih dalam lingkup Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.
Di  sisi  yang  lain,  kewenangan  absolut  Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya untuk  menyelesaikan  sengketa  Nomor  Putusan  1316/Pdt.  G/2016/PA.Tmk.
4 Nita Triana , Eksekusi Hak Tangungan Pada Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga. (Januari,2018), h. 1
5 Yahya.M.Harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , (Sinar Grafika, Jakarta. 2007), h. 102.
dibidang  ekonomi  syariah  sampai  pelaksanaan  eksekusinya,  bukan  tanpa tantangan.  Dari  segi  substansi  hukum  beberapa  kali  ditemukan  tumpang  tindih kewenangan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Sedangkan dari segi  kultur    Perbankan  sendiri,    nampak  ada  keengganan  para  pelaku  Perbankan untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah, karena alasan keraguan akan pelaksanaan eksekusinya.
Dari  maraknya  lembaga  ekonomi  syariah  di  Kota  Tasikmalaya  Pengadilan Agama  Kota  Tasikmalaya  menunjukan  jumlah  yang  lebih  sedikit  dari  sengketa ekonomi  syariah  yang  pernah  masuk.  Fakta  di  lapangan  tersebut  menunjukkan bahwa tingkat efektivitas  penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah sampai eksekusi  di    Pegadilan  Agama  masih  sangat  rendah 6 . Kondisi  ini  ironis  dengan harapan  bahwa  Pengadilan  Agama  mampu  berfungsi  maksimal  dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tuntas sampai masalah eksekusinya.
Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam  tentang  bagaimana  peranan  Pengadilan  Agama  dalam  proses pelaksanaan  Mekanisme  Pelelangan  Barang  Agunan  Dalam  Perspektif  Hukum Ekonomi Islam, dan melihat kendala-kendala apa yang dihadapi Pengadilan Agama dalam melaksanakan eksekusi ini, sehingga dapat dibangun model yang lebih baik. Permasalahan  yang  di  bahas  dalam  penelitian  ini  adalah:  Bahwa  pada    sekitar tahun    2012 7 ,    untuk    meningkatkan    kemampuan  usaha  Pelawan  dalam  bidang percetakan,  Pelawan  telah  mengikatkan  diri  dalam  sebuah  perjanjian  kredit pembiayaan  dengan  menggunakan  sistem  syariah  (non  konvensional)  kepada Terlawan II sebagaimana dalam Rekening Pembiayaan  Nomor: 334971519, untuk jangka waktu pengembalian fasilitas kredit selama 7 (tujuh) tahun; bahwa  untuk melakukan  pengembalian  fasilitas  kredit  pembiayaan a  quo ,  Pelawan  telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang   melekat di atasnya,SHM No. 1612/Cipedes a.n. Nurlela, luas tanah 194 m² dan luas bangunan 125 m², yang terletak di Jalan Bojong Tengah No.5, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.
Bahwa  pada  awalnya,  Pelawan  telah  menjalankan  kewajiban  kreditnya kepada  Terlawan  II a  quo ,  yang  menurut  perhitungan  Pelawan,  sudah  masuk sekitar  Rp.  120.000.000,-  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  untuk  pengembalian fasilitas kredit a quo . Namun dalam perkembangannya, usaha Pelawan mengalami hambatan  dan  kemunduran  sehingga  Pelawan  tidak  dapat  melaksanakan kewajiban  kreditnya  secara  sempurna;  bahwa  atas  dasar  itikad  baik    dan
6 Ikhsan  Al Hakim. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama .  Jurnal Pandecta. Vol.9 Nomor 2 Tahun 2014. UNNES Semarang. 2014, h. 270.
7 Arsip Pengadilan Agama Tasikmalaya, Putusan 1316/Pdt. G/2016/PA.Tmk, ( PA. 2016). h. 3.
pertimbangan    jangka    waktu    yang  tersisa  atas  pengembalian  kredit  yang  telah disepakati,  Pelawan  masih  beritikad  baik  untuk  melanjutkan  dan  melunasi  sisa kewajiban kredit a quo kepada Terlawan II.
Bahwa    akan    tetapi,    pada  tanggal  10  Agustus    2016,  Terlawan    II melayangkan  Surat  Pemberitahuan  Lelang  Objek  Hak  Tanggungan,  Nomor: TSM/05/733/R,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  Terlawan  I  atas permintaan Terlawan II akan segera melaksanakan lelang objek hak tanggungan a quo ,  yang  akan  dilaksanakan  pada  tanggal  08  September  2016;  bahwa  atas rencana  pelaksanaan  lelang  objek  hak  tanggungan a  quo ,  Pelawan  berkeberatan atas  alasanalasan  hukum    sebagai  berikut:  Bahwa  Pelawan  mengajukan  gugatan perlawanan  ke  Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya  terhadap  Terlawan  I  dan Terlawan  II  (Para  Terlawan)  melalui  pertanggungjawaban  perdata  Perbuatan Melawan  Hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1365  jo.  Pasal  1366  jo.  Pasal 1367 KUHPerdata jo. Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 207 HIR. 8
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  dengan  ini  Pelawan  mohon  agar  Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan putusan sebagai berikut : Menyatakan menangguhkan lelang eksekusi terhadap objek hak tanggungan berupa : Sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 1612/Cipedes a.n. Nurlela, luas  tanah  194  m²  dan  luas  bangunan  125  m²,  yang  terletak  di  Jalan  Bojong Tengah  No.5,  Kelurahan  Cipedes,  Kecamatan  Cipedes,  Kota  Tasikmalaya. Dasar itulah  penelitian  ini  diberi  judul  Mekanisme  Pelelangan  Barang  Agunan  Dalam Persfektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Salinan Putusan
1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. di Pengadilan Agama Tasikmalaya Jawa Barat). Adapun  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengatahui  bagaimana Mekanisme  Pelelangan  Barang  Agunan  dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Islam (Studi Kasus Salinan Putusan 1316 /Pdt.G/2016/PA/Tmk. Untuk mengetahui Sejauh Mana Kepuasan Pihak Penggugat dan Tergugat Terhadap  Mekanisme  Pelelangan Barang  Agunan  Dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  Salinan Putusan 1316 /Pdt.G/2016/PA/Tmk).
.
METODOLOGI PENELITIAN
8 Ibid, h. 3.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka ( library research ). Dengan menggunakan  bahan  pustaka  sebagai  sumber  data  utama,  artinya  data  yang dikumpulkan  berasal  dari  kepustakaan,  baik  berupa  karya  ilmiah,  buku,  media online ,  jurnal,  dan  lain  sebagainya,  yang  berhubungan  dengan  objek  yang  akan diteliti yakni, pembahasan mengenai Pelelangan Hak Tanggungan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.
Penelitian  ini  bersifat  perspektif  yaitu,  menilai  dan  memaparkan  suatu ketentuan yang diatur oleh hukum, untuk memperoleh keadilan Nasabah Bank BNI Syariah di Indonesia,  yang  kemudian dihadapkan  dengan analisis materil maupun praktis yang bersumber dari Hukum Islam. Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk  penelitian  lapangan  atau  field  research  yaitu  kegiatan  penelitian  yang dilakukan  langsung  Wawancara  dengan  yang  mejadi  yang  mulia  Hakim  di pengadilan Agama Tasikmalaya. 9
Penelitian  ini  bersifat  Kualitatif,  metode  penelitian  kualitatif  sering  di  sebut metode penelitian naturalistik karena penelitianya dilakukan pada kondisi alamiah (natural  setting);  disebut  juga  sebagai  metode  etnograhi.  Karena  pada  awalnya metode  ini  lebih  banyak  di  gunakan  untuk  penelitian  bidang  antopologi  budaya; disebut  sebagai  metode  kualitatif,  karena  data  yang  terkumpul  dan  analisisnya lebih bersifat menjurus kesatu lembaga dan masalah. 10
Metode penelitian kualitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat prostivisme, digunakan pada populasi atau sample tertentu, teknik  pengumpulan  sample  umumnya  dilakukan  secara  random,  penelitian analisis yang bersifat kuantitatif/ statistic dengan tujuan untuk menguji  penelitian ini. 11
Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  penelitian  ini  adalah  penelitian  terhadap  Hukum  Islam Normatif yaitu, Penelitian untuk menemukan hukum  konkrit dari bentuk putusan Pelelangan  Hak  Tanggungan  dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Islam,  yang  telah sesuai  atau  belum  dalam  praktiknya  yang  berdasarkan  pada  ketentuan  Hukum Islam.

## Jenis Data dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  data  yang  diperlukan  adalah  data  tentang  Pelelangan Hak  Tangunggan  Dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Islam  ,  baik  dari  proses  atau
9 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian , (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,  1998), h. 22.
10 Sugiono, metode penelitian kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 13.
11 Wawan, Desain Penelitian Kualitatif , (Tasikmalaya. latifah press, 2015), h. 18.
cara  untuk  bisa  memperoleh  Keadilan  dalam  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama Tasikmalaya-Jawa Barat.
Data Primer
Terdiri dari karya tulis ilmiah baik berupa penelitian, tesis, dan buku tentang Mekanisme  Pelelangan  Barang  Agunan  dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Islam, Perundang-Undangan tentang Hukum Pelelangan Barang.

## Data Sekunder
Sebagai  penunjang  penelitian  data  primer,  saya  sebagai  penulis  juga menggunakan  data  sekunder  seperti  artiker-artikel  dan  makalah  makalah  di website, serta yang paling utama Putusan Nomor 1316/Pdt. G/2016/PA.Tmk.

## Teknik Pengumpulan Data
Wawancara
Secara  sederhana  dapat  dipahami  bahwa,  wawancara  merupakan pertemuan  antara  dua  orang  untuk  bertukar  informasi  dan  ide  melalui  tanya jawab,  sehingga  dapat  dikonstruksikan  makna  dalam  suatu  topik  tertentu. Wawancara  digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan  data  apabila  peneliti  ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang telah diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal  – hal dari responden  yang lebih mendalam kepada para Hakim yang mengadili perkara Putusan Nomor 1316/Pdt. G/2016/PA.Tmk.  Pengadilan  Agama  TasikmalayaJawabarat.    Teknik  pengumpulan data  ini  mendasarkan  diri  pada  laporan  tentang  diri  sendiri  atau  self-report. Setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 12

## Dokumen
Dokumen  diartikan  sebagai  suatu  catatan  tertulis/gambar  yang  tersimpan tentang  sesuatu  yang  sudah  terjadi.  Dokumen  merupakan  fakta  data  tersimpan dalam  berbagai  bahan  yang  berbentuk  dokumentasi.  Sebagian  besar  data  yang tersimpan adalah bentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol,  artefak,  foto,  sketsa  dan  data  lainya  yang  tersimpan.  Dokumen  tidak
12 Sugiyono, Metode penelitian Manajemen , (Yogyakarta;Alfabeta, 2013), h. 224.
terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui  hal-hal  yang  pernah  terjadi  untuk  penguat  data  observasi  dan wawancara  dalam  memeriksa  keabsahan  data,  membuat  interpretasi  dan penarikan kesimpulan. 13
Triangulasi
Dalam  teknik  pengumpulan  data,  triangulasi  diartikan  sebagai  teknik pengumpulan  data  yang  bersifat  menggabungkan  dari  berbagai  teknik pengumpulan  data  dan  sumber  data  yang  telah  ada.  Apabila  peneliti  melakukan pengumpulan  data  dengan  triangulasi,  maka  sebenarnya  peneliti  mengumpulkan data  yang  seklaigus  menguji  kredibilitas  data,  yaitu  mengecek  kredibilitas  data dengan  berbagai  teknik  pengumpulan  data  dari  berbagai  sumber  data.  Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda- beda  untuk  mendapatkan  data  yang  benar-benar  kredibel  demi  menunjang penelitian.

## Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianilisis oleh peneliti, baik secara induktif maupun deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang hal-hal  yang  menjadi  konteks  dan  konsep  Putusan  Hakim  Agama  Tasikmalaya, sehingga  dapat  diketahui  konteks riil Putusan.  Analisis  deduktif  dipergunakan untuk menganalisis mengenai Putusan Para Hakim Agama Tasikmalaya.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Analisa  Putusan  Nomor  1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk  Tentang  Mekanisme Pelelangan Barang Agunan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Pengadilan Agama  Kota  Tasikmalaya  yang  menurut  Hakim  Asep  Ridwan  Hotoya,  S.HI.,  M.Ag. Putusan  nomor 1316/PdtG/PA. Tmk ini ada 3 (tiga) putusan yang bisa jadi patokan para hakim yaitu dalam Pasal 20 UUHT, prosedur eksekusi objek hak tanggungan. Akan tetapi pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang Eksekusi dengan pertolongan hakim.
Eksekusi  dengan  pertolongan  hakim  obyek  hak  tanggungan  diatur  Pasal  20 ayat  (1)  huruf  b  jo.  Pasal  14  ayat  (2)  dan  (3)  UUHT;  Prosedur  eksekusi 14 dengan pertolongan  hakimyang  dimaksud  Pasal  20  ayat  (1)  huruf  b  UUHT  berupa permohonan eksekusi oleh kreditor kepada Ketua  Pengadilan Negeri, selanjutnya Pengadilan  Negeri  melaksanakan  eksekusi  sebagaimana  melaksanakan  eksekusi
13 Wawan, Desain Penelitian Kualitatif , (Tasikmalaya, latifah press, 2015), h. 134.
14 Arsip Pengadilan Agama Tasikmalaya, Putusan 1316/Pdt. G/2016/PA.Tmk, ( PA. 2016). h. 70.
putusan  hakim  biasa  yang  sudah  mencapai  kekuatan  hukum  pasti  (in  kracht  van gewijsde). Eksekusi dilakukan terhadap sertifikat hak tanggungan yang di dalamnya memuat irah-irah dengan kata-kata:
“Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sertifikat  hak tanggungan  yang  demikian  mempunyai  kekuatan  eksekutorial  sebagaimana putusan  pengadilan,  demikian  diatur  dalam  Pasal  14  UUHT  dan  penjelasannya; Prosedur  eksekusi  dengan  pertolongan  hakim  tersebut  adalah  prosedur  eksekusi yang  ada  dalam  Hukum  Acara  Perdata  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  224 HIR/Pasal  258  RBg.  Penggunaan  prosedur  ini  dengan  tegas  dapat  dibaca  dalam Penjelasan Umum Nomor 9 UUHT, seperti berikut ini:
Salah  satu  ciri  hak  tanggungan  yang  kuat  adalah  mudah  dan  pasti  dalam pelaksanaan  eksekusinya.  Walaupun  secara  umum  ketentuan  tentang  eksekusi telah  diatur  dalam  Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku,  dipandang  perlu  untuk memasukkan  secara  khusus  ketentuan  tentang  eksekusi  hak  tanggungan  dalam undang-undang  ini,  yaitu  yang  mengatur  lembaga  parate  executie  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg. 15
Sehubungan  dengan  itu,  pada  sertifikat  hak  tanggungan  yang  berfungsi sebagai  surat-tanda-bukti  adanya  hak  tanggungan,  (yang  pada  bagian  atasnya) dibubuhkan  irahirah  dengan  kata-kata:  “Demi  Keadilan  Berdsarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa 16 ”,  untuk  memberikan  kekuatan  eksekutorial  yang  sama  dengan putusan  pengadilan  yang  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Selain  itu, sertifikat  hak  tanggungan  tersebut  dinyatakan  sebagai  pengganti  grosse  acte hypotheek,  yang  untuk  eksekusi  hipotik  atas  tanah  ditetapkan  sebagai  syarat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg.
Dari  Penjelasan  Umum  Nomor  9  UUHT  ini  diketahui  bahwa  UUHT  tidak secara  khusus  mengatur  tentang  prosedur  eksekusi  obyek  hak  tanggungan, melainkan  memasukkan  ketentuan  tentang  eksekusi  yang  ada  di  dalam  Hukum Acara  Perdata  sebagai  ketentuan  pelaksanaan  eksekusi 17 .  Ketentuan  UUHT merupakan  ketentuan  Hukum  Materiil  Perdata,  yang  mengatur  perihal  hukum jaminan.  Di  dalam  setiap  Hukum  Jaminan,  selalu  ditemukan  ketentuan  tentang eksekusi  obyek  jaminan  apabila  debitor  wanprestasi.  Prosedur  eksekusi  obyek jaminan  yang  diatur  di  dalam  Hukum  Jaminan  selalu  sederhana,  singkat  dan mudah, yaitu begitu debitor wanprestasi kreditor langsung bertindak dalam tahap eksekusi tanpa harus menempuh jalur litigasi. Di lain pihak, ketentuan Ppasal 224 HIR/Pasal  258  RBg  tentang  eksekusi  dengan  pertolongan  hakim,  berada  dalam
15 ibid
ranah Hukum Acara Perdata. Ketentuan Hukum Acara Perdata diberlakukan dalam hal penyelesaian perkara dilakukan melalui litigasi.
Berdasarkan hal tersebut diketahui, istilah “memasukkan secara khusus” ke dalam  UUHT,  ketentuan  tentang  eksekusi  yang  berlaku  dalam  Hukum  Acara Perdata (Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg) sebagaimana dituangkan dalam Penjelasan Umum Nomor 9 UUHT, harus dibaca sebagai “meminjam”. Peminjaman ketentuan Hukum Acara Perdata tentang eksekusi berdasar Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg oleh UUHT  diperlukan  sehubungan  dengan  belum  adanya  peraturan  pelaksanaan eksekusi  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  26  UUHT.  Belum  adanya  peraturan pelaksanaan tersebut mengakibatkan ketentuan tentang eksekusi parate, eksekusi dengan pertolongan hakim dan eksekusi penjualan di bawah tangan sebagaimana diatur dalam pasal 20 UUHT belum dapat dilaksanakan. 16
Istilah  meminjam  tersebut  mengandung  makna  bahwa  eksekusi  obyek  hak tanggungan  hanya  berdasarkan  ketentuan  Pasal  224  HIR/Pasal  258  RBg.  Dengan kata lain tidak ada satu pasal pun ketentuan UUHT tentang eksekusi yang berlaku. Selanjutnya istilah “meminjam”  mengandung makna  sementara, tidak permanen. Makna ini juga terkandung di dalam pemberlakuan ketentuan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg bagi pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan, yaitu ketentuan Pasal 224  HIR/Pasal  258  RBg  diberlakukan  sampai  dengan  adanya  peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 26 UUHT.

## Pokok Masalah
Bermula dari seorang debitur bernama Bapak Tendi Rahmat selaku Pelawan, telah  melakukan  perjanjian  pembiayaan  akad  murabahah  dengan  PT  Bank  BNI Syariah  Cabang  Tasikmalaya  selaku  Terlawan  II,  dengan  jaminan  sebuah  objek tanah milik Pelawan.
Sebelum  masa  jatuh  tempo  perjanjian  berakhir,  Pelawan  tidak  mampu membayar  kewajibannya  setiap  bulan  kepada  Terlawan  II  dengan  alasan  bahwa usaha  Pelawan  mengalami  hambatan  dan  kemunduran  sehingga  Pelawan  tidak dapat melaksanakan kewajiban kreditnya secara sempurna.
Pada  akhirnya,  Terlawan  II  sebagai  kreditur  melakukan  somasi  kepada Pelawan agar melunasi kewajibannya namun tidak dihiraukan oleh Pelawan hingga tenggat  waktu  yang  telah  diberikan,  sehingga  Terlawan  II  menyatakan  bahwa Pelawan telah wanprestasi dan melelang objek Pelawan yang dijadikan jaminan di PT  Bank  BNI  Syariah  Cabang  Tasikmalaya  melalui  Kantor  Pelayanan  Kekayaan
16 Ibid, h. 72.
Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  yang  sekaligus  duduk  dalam  perkara  ini  sebagai Terlawan I.
Dengan  adanya  lelang  yang  diajukan  oleh  PT  Bank  BNI  Syariah  Cabang Tasikmalaya,  maka  Pelawan  sebagai  debitur  merasa  keberatan  dan  mengajukan sengketa ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan  masalah  yang  terbagi  menjadi  tiga  putusan  diatas,  yang  di bahas dalam penelitian ini adalam putusan pertolongan hakim dengan ini Pelawan mohon  agar  Majelis  Hakim  yang  mulia  pada  Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan seadil-adilnya. 17
Dengan  adanya  lelang  yang  diajukan  oleh  PT  Bank  BNI  Syariah  Cabang Tasikmalaya,  maka  Pelawan  sebagai  debitur  merasa  keberatan  dan  mengajukan sengketa  ke  Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya.  Berikut  ringkasan  historis perjalanan kasusnya.
Putusan Pertama :
Menyatakan  menangguhkan  lelang  eksekusi  dikarnakan  batal  demi  hukum karna melawan hukum 18 . Terhadap objek hak tanggungan berupa sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya,  SHM No. 1612/Cipedes a.n. Nurlela, luas tanah  194  m²  dan  luas  bangunan  125  m²,  yang  terletak  di  Jalan  Bojong  Tengah No.5, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 07 Tahun 2012 tentang  Rumusan  Hukum  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 19 , dikatakan bahwa pelelangan objek hak  tanggungan  yang  dilakukan  oleh  kreditur  sendiri  (Terlawan  II)  melalui  Kantor Lelang  (Terlawan  I),  apabila  terlelang  (Pelawan)  tidak  mau  mengosongkan  objek yang dilelang, tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan.
Bahwa, karena ternyata lelang objek hak tanggungan yang akan dilaksanakan pada  tanggal  8  September  2016  tidak  atas  perintah  dan/atau  penetapan  Ketua Pengadilan Agama yang berwenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tetapi dilaksanakan sendiri oleh Terlawan I atas permohonan Terlawan II maka  lelang  eksekusi  tersebut  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku, sehingga  karenanya  pelelangan  tersebut  adalah  tidak  sah  dan  batal  demi  hukum atau harus dibatalkan.
17 Ibid
18 Farida  Nur  Aini,  Ketua  Majelis  Pesidangan  Pengadilan  Agama  Tasikmalaya, Wawancara . Tasikmalaya, (21 Januari 2018).
19 Arsip Pengadilan Agama Tasikmalaya, Putusan 1316/Pdt. G/2016/PA.Tmk 2016). h. 5.
Bahwa,  perbuatan  Para  Terlawan  yang  akan  melakukan  lelang  objek  hak tanggungan  milik  Pelawan  tanpa  melalui  prosedur  hukum  yang  berlaku  adalah merupakan  perbuatan  melawan  hukum  yang  sangat  merugikan  Pelawan.  Bahwa menurut  M.  Yahya  Harahap  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Ruang  Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, halaman 314-315 dikatakan bahwa, “Salah satu  syarat  agar  perlawanan  dapat  dipertimbangkan  sebagai  alasan  untuk menunda eksekusi, harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. 23
Bahwa  atas  dasar  hal  tersebut  di  atas,  dan  untuk  mencegah  terjadinya kerugian  yang  lebih  besar  pada  diri  Pelawan,  maka  penjualan  lelang/lelang  objek hak  tanggungan  yang  dilakukan  oleh  Terlawan  I  atas  permohonan  Terlawan  II terhadap objek hak tanggungan milik Pelawan berupa:
Sebidang  tanah  dan  bangunan  yang  melekat  di  atasnya,  SHM  No. 1612/Cipedes  a.n.  Nurlela,  luas  tanah  194  m²  dan  luas  bangunan  125  m²,  yang terletak di Jalan Bojong Tengah No.5, Kelurahan Cipedes,
Kecamatan  Cipedes,  Kota  Tasikmalaya. Yang  akan  dilaksanakan  pada  tanggal  8 September  2016  harus  ditunda  atau  ditangguhkan  sampai  perkara  ini mendapatkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 20
Putusan kedua :
Berdasarkan  Surat  No.  TSM/05/733/R  tanggal  10  Agustus  2016  hal Pemberitahuan  Lelang  Obyek  Hak  Tanggungan  Teguran  I  (satu)  dan  Surat Peringatan II (dua) Surat Peringatan III (tiga) Surat No. :TSM/05/684/R tanggal 02 Agustus  2014  hal  Surat  Teguran  I  Surat  No.  :  TSM/05/685/R  tanggal  02  Agustus 2014 hal Surat Peringatan II Surat No. : TSM/05/685/R tanggal 07 Mei 2015 Surat Peringatan III. 21
Bahwa Terlawan I dengan tegas menolak dalil/alasan Pelawan poin 11 s.d 16 yang  intinya  menyatakan  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan  terhadap  obyek  Hak Tanggungan milik Pelawan harus menggunakan ketentuan pasal 224 HIR jo. Pasal 14  ayat  (2)  UUHT.  Hal  ini  sangat  tidak  berdasar  karena  Lelang  Eksekusi  Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Terlawan I didasarkan pada Pasal 6 UUHT jo. janji  untuk  menjual  atas  kekuasaan  sendiri (beding  van  eigenmachtig  verkoop) yang ada dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) bukan didasarkan pada fiat  eksekusi  atas  titel  eksekutorial  yang  tercantum  dalam  Sertifikat  Hak Tanggungan yang dalam pelaksanaan eksekusinya harus melalui Pengadilan Agama setempat.
20 Ibid , h. 7
21 Arsip Pengadilan Agama Tasikmalaya, Putusan 1316/Pdt. G/2016/PA.Tmk 2016). h. 16.
a. Bahwa dalil Pelawan yang meminta pelelangan/penjualan di muka umum a quo terhadap agunan kredit Pelawan yang dilaksanakan Terlawan I untuk di tunda atau  ditangguhkan  dengan  alasan  tidak  dilaksanakan  atas  perintah  Ketua Pengadilan Agama adalah tidak berdasar hukum. Hal ini didasarkan pada:
b. Bahwa  kewenangan  untuk  melaksanakan  lelang  Pasal  6  UUHT  merupakan hak  yang  diperoleh  dari  undang-undang  ( Ex  Lege) khusus  kepada  pemegang  HT peringkat  pertama  untuk  menjual  atas  kekuasaan  sendiri  barang  yang  diikat dengan  HT  jika  debitor  cidera  janji.  Dengan  demikian,  maka  untuk  pelaksanaan eksekusinya tidak memerlukan adanya fiat eksekusi dari pengadilan.
Putusan ketiga :
Mengadili 22 Perkara  dalam  mekanisme  pelelangan  barang  agunan  dalam perspektif hukum ekonomi islam “Studi Kasus Salinan Putusan
1316/Pdt.G/PA.Tmk.  di  Pengadilan  Agama  Tasikmalaya  Jawa  Barat”,  dalam putusan  akhir  atas  Sebidang  tanah  dan  bangunan  yang  melekat  di  atasnya,  SHM No. 1612/Cipedes a.n. Nurlela, luas tanah 194 m² dan luas bangunan 125 m², yang terletak di Jalan Bojong Tengah No.5, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya ini tidak mengunakan tiga putusan yang dibahas dalam penelitian ini di karnakan putusan akhirnya ialah  menangguhkan lelang eksekusi.
Musyawarah  Majelis  Hakim 23 pada  hari  Selasa,  tanggal  28  Februari  2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Toha Marup,  S.Ag.,  MA    sebagai  Ketua  Majelis,  serta  Farida  Nur  Aini,  S.Ag,  dan  Lia Yuliasih,  S.Ag,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  mana  dibacakan pada  hari  Selasa  tanggal  07  Maret  2017  Masehi  bertepatan  dengan  08  Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  tersebut  dengan  dihadiri  para  Hakim  anggota  dan  Drs.  M.  Jam  sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan II dan diluar hadirnya Kuasa Terlawan I.
Dalam  musyawarah  para  yang  mulia  hakim  menyatakan  menangguhkan lelang  eksekusi  terhadap  objek  hak  tanggungan  berupa:  Sebidang  tanah  dan bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 1612/Cipedes a.n. Nurlela, luas tanah 194  m²  dan  luas  bangunan  125  m²,  yang  terletak  di  Jalan  Bojong  Tengah  No.5, Kelurahan  Cipedes,  Kecamatan  Cipedes,  Kota  Tasikmalaya  serta  membebankan kepada  Pelawan,  Terlawan  I  dan  Terlawan  II  untuk  membayar  biaya  perkara sebesar Rp. 606.000 (Enam ratus enam ribu rupiah). 28
22 Arsip Pengadilan Agama Tasikmalaya, Putusan 1316/Pdt. G/2016/PA.Tmk 2016). h. 137.
23 Toha  Marup,  Ketua  Majelis  Pesidangan  Pengadilan  Agama  Tasikmalaya, Wawancara . Tasikmalaya, 21 Januari 2018.
SIMPULAN
Dalam  wawan  cara  saat  diberi  petunjuk  oleh  hakim  tentang  pelelangan barang agunan 2016 dalam Putusan 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. Ialah ada tiga cara putusan  yang  di  bahas  di  bab  IV  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  20  UUHT, prosedur  eksekusi  objek  hak  tanggungan  hanya  dapat  dilakukan  melalui  3  (tiga) cara,  yaitu:  (1)  Eksekusi  parate  (eksekusi  langsung).  (2)  Eksekusi  dengan pertolongan  hakim  (3)  Eksekusi  penjualan  di  bawah  tangan.  Yang  hasil  dari Musyawarah  3  (tiga)  hakim  dalam  ditangguhkan  dikarenakan  dalam  Putusan 1316/Pdt.G/2016/PA/Tmk, h. 29 (dua puluh Sembilan) nomor 5 (lima) bahwa dalil- dalil keberatan  yang  disampaikan  Pelawan dengan  menyatakan objek  eksekusi menjadi      objek  sengketa  di  Pengadilan  Agama  Kota  Tasikmalaya  dalam  perkara No.  1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk.  adalah  akal-akalan  saja  oleh  Pelawan  selaku Debitur guna menghindar kewajibannya untuk membayar utang kepada Terlawan II selaku Kreditur. Bahwa hal tersebut sekaligus membuktikan itikad jahat dan jati diri Pelawan yang tidak memiliki itikad baik di dalam pengajuan perlawanannya. 24

## DAFTAR PUSTAKA
Jamaludin, 2018. Kapita Selekta Tasawuf, Hukum, & Ekonomi Syariah, Tasikmalaya : Latifah.
Sahal  Mahfudh,  2011. Solusi  Problematika  Aktual  Hukum  Islam,  Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes,Surabaya: Khalista.
Bobi Saputra, 2017. Laporan PPK , Tasikmalaya, Panwascam Pagerageung.
Arsif Pengadilan Agama Tasikmalaya, 2016. Putusan 1316/Pdt. G/2016/PA.Tmk.
Nita Triana , 2018. Eksekusi Hak Tangungan   Pada Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga.
Beni Pamujihharto: Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri . Thesis Sumardi  Suryabrata,  1998. Metodologi  Penelitian ,  Jakarta,  PT  Raja  Grafindo Persada.
Sugiono, 2017. metode penelitian kombinasi, Bandung: Alfabeta. Sugiyono, 2013. Metode penelitian Manajemen , Yogyakarta;Alfabeta.
Wawan,  2015. Desain  Penelitian Kualitatif , Tasikmalaya, latifah press.
Munawir, 1999. Peradilan Agama dan kompilasi Hukum Islam , Yogyakarta. Sulaikin Lubis, 2005. Hukum Acara Peradilan  Agama di Indonesia , Jakarta. Gemala Dewi, 2005. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia ,  Jakarta: Kencana.
24 Arsip Pengadilan Agama Tasikmalaya, Putusan 1316/Pdt. G/2016/PA.Tmk, ( PA. 2016). h. 30.
Mukti  Arto,  1996. Praktik  Perkara  Perdata  Pada  Peradilan  Agama, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Qodri,   Muh.  Nanang. 2007. Pelaksanaan  Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama
Abdul  Halim,  2000. Peradilan  Agama  dalam  Politik  Hukum  di  Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.
Harahap, M. Yahya. 2007. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
Dadan  Muttaqien,  1999. Peradilan  Agama  dan  kompilasi  Hukum  Islam , Yogyakarta. Pasal 130 ayat (2) HIR/Pasal 154 ayat (2)  Pasal 224 HIR/Pasal 258
Pasal  195  ayat  (1)  HIR/Pasal  206ayat  (1)  Pasal  90  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UU  No.  7 (Tahun 1989). Pasal 66-72 UU Nomor 7 Tahun 1989
Udang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  Pasal  1  ayat  (1)
UU Nomor 4 Tahun 1996   tentang Hak Tanggungan.
Pasal 12 UU  Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pasal 13 UU Nomor 4 Tahun 1996  tentang Hak Tanggungan