PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Perlindungan Hukum Nasabah.. .

## PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM TRANSAKSI MELALUI INTERNET BANKING
(Studi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.)
Satrio Pradana Devanto Email: Pradana.devanto@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Munawar Kholil Munawarkholil.fhuns@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This  article  aims  to  determine  the  implementation  of  legal  protection  of  internet  banking customer users  in  Bank  Jatim,  and  the  accountability  of  banks  in  transactions  conducted using internet banking in Bank Jatim. This Articles is a descriptive  empirical legal research. Implementation of customer protection Internet Banking user service in Bank Jatim is done by  security  protection  of  internet  banking  technology,  customer  complaint  and  consumer education. Protection of internet banking technology security in Bank Jatim is done with the principle  of confidentiality principle,  integrity  principle  and  principle  of  availability.  In accountability to customers, Bank Jatim specifically regulates how Bank Jatim provides its responsibility  to  customers  or  third  parties  in  terms  and  conditions  of  internet  banking services. However, Bank Jatim still has to fulfill the principle of always responsible which regulated in Consumer Protection Act.
Keyword: Legal protection; internet banking; customer

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum nasabah pengguna layanan internet  banking di  Bank  Jatim,  dan  pengaturan  pertanggungjawaban  bank  dalam transaksi yang dilakukan menggunakan internet banking di Bank Jatim. Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskripstif. Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna  layanan internet  Banking di Bank  Jatim dilakukan dengan  bentuk  perlindungan keamanan  teknologi internet  banking, pengaduan  nasabah  dan  pendidikan  konsumen. Perlindungan  keamanan  teknologi internet  banking di  Bank  Jatim  dilakukan  dengan pendekatan  prinsip  kerahasiaan,  prinsip  integritas  dan  prinsip  ketersediaan. Dalam pertanggungjawaban kepada nasabah, Bank Jatim mengatur secara spesifik bagaimana Bank Jatim  memberikan  tanggungjawabnya  kepada  nasabah  atau  pihak  ketiga  dalam  syarat  dan ketentuan layanan internet banking. Namun, Bank Jatim tetap harus memenuhi prinsip selalu bertanggung jawab yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.
Kata kunci: Perlindungan Hukum; Internet Banking; Nasabah. A. Pendahuluan
Lembaga perbankan saat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan perekonomian  di  Indonesia.  Dari  tahun-ketahun,  lembaga  perbankan  selalu  berkembang untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan. Kemajuan besar dari dunia
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Perlindungan Hukum Nasabah.. .
perbankan  di  dunia  yaitu  dengan  adanya  penggunaan teknologi  informasi  dalam  kegiatan usaha perbankan.
Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di dunia perbankan adalah electronic transaction dalam  bentuk internet  banking . Dengan  menggunakan internet  banking ,  bank akan dipermudah dalam meningkatkan pelayanan terhadap nasabah karena layanan internet banking yang  disediakan  oleh  bank  dapat  menembus  batasan-batasan  waktu  dan  ruang.
Selain  bank,  dengan  adanya internet  banking juga  akan  memberikan  kemudahan  kepada nasabah  antara  lain  yaitu  fleksibilitas,  efisiensi  dan  kesederhanaan. Selain  membawa kemudahan baik bagi bank dan nasabah, disisi lain internet banking juga memberikan resiko yang besar apabila tidak dilakukan antisipasi sejak dini. Internet banking yang mempunyai basis teknologi informasi dalam penyelenggaraannya rawan dengan adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab baik dari dalam maupun dari luar lembaga perbankan.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  laporan  Otoritas  Jasa  Keuangan mengenai besarnya jumlah fraud yang terjadi pada transaksi mobile banking dan internet banking hinga Juni  2015  sebanyak  3.373  kasus  dengan  nilai  kerugian  yang  mencapai  Rp.  104,58  miliar (http://www.antaranews.com/berita/588783/ojk-waspadai-dampak-penggunaan-ti-perbankan diakses  pada  26  Desember  2016). Sehingga  penting  adanya  perlindungan  yang  diberikan kepada nasabah pengguna layanan internet banking .
Pada  dasarnya  perlindungan  hukum  kepada  nasabah  merupakan  hal  yang  sangat essential melihat  adanya  fungsi  bank  sebagai agent  of  trust . Bank  sebagai agen  of  trust dengan  dasar  utama  kegiatan  perbankan  adalah trust atau  kepercayaan,  baik  dalam menyalurkan  dana  maupun  dalam  menghimpun  dana. Besarnya kepercayaan  nasabah terhadap  sistem elektronik  berkaitan  dengan  besarnya kepercayaan  mereka  terhadap online banking (Doni Purnama Alamsyah dan Rizki Anugrah, 2015: 465).
Untuk mengatur adanya penggunaan teknologi informasi dalam dunia perbankan yang salah  satunya internet  banking , OJK  membuat Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 38/POJK.03/2016  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  dalam  Penggunaan  Teknologi Informasi oleh Bank Umum (POJK Manajemen Resiko TI). Adanya pengaturan baik berupa undang-undang maupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mengakomodir semua kebutuhan perlindungan hukum bagi nasabah yang akan melakukan transaksi internet banking. Namun ternyata peraturan ini masih terdapat tindakan yang melanggar hak-hak dan perlindungan  terhadap  nasabah.  Salah  satu  kasus  terkait  permasalahan internet  banking adalah hilangnya uang nasabah pengguna internet banking
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
(https://finance.detik.com/moneter/d-2882319/pakai-internet-banking-uang-nasabah-ini-raib- rp-41-juta diakses pada 25 Desember 2016).
Salah satu bank yang telah menyediakan layanan internet banking di dalam pelayanan kepada  nasabah  adalah Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Timur  (Bank  Jatim).  Bank  Jatim pertama  kali  meluncurkan  layanan internet  banking pada  tahun  2015  yang  menargetkan nasabah individu dan nasabah korporasi. Internet banking yang disedikan oleh Bank Jatim hingga  april  2017  jumlah  nasabah  pengguna internet  banking Bank  Jatim  sebesar  6005 nasabah. penggunaan  teknologi  informasi  akan  selalu  memiliki  risiko  tersendiri  tidak terkecuali internet  banking . Berdasarkan  latarbelakang  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk menulis tenhtang perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna internet banking di bank Jatim.
B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non-dictrinal research (social legal research) untuk mengetahui keadaan yang terjadi dalam praktik. Pada penulisan empiris,  maka  yang  diteliti  awalnya  adalah  data  sekunder  yang  memberikan  penjelasan mengenai  penulisan  penelitian  hukum  untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan  penelitian  data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014: 52). Sifat penelitian yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini adalah  deskriptif. Dalam  penelitian  hukum  ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  Nasabah  dalam  Transaksi  Internet  Banking  di  PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
Beberapa  perlindungan  yang  dilakukan  Bank  Jatim  kepada  nasabaha  pengguna internet banking antara lain:
a. Keamanan Teknologi Internet Banking
Bank Jatim dalam menjalankan pengaman terhadap teknologi informasinya menerapkan  3  prinsip  yaitu  prinsip  kerahasiaan  ( confidentiality ),  integritas ( integrity ),  dan  ketersediaan  ( availability ).  3  prinsip  yang  diterapkan  oleh  Bank
Jatim ini sesuai dengan Pasal 16 huruf a POJK Manajemen Risiko TI.
Dalam  menjaga prinsip  kerahasiaan  ( confidentiality )  dalam  pengaman informasi, Bank Jatim harus menjamin transmisi atau perpindahan informasi dari nasabah  pengguna internet  banking kepada  bank  tidak  dapat  diakses  oleh  pihak- pihak  yang  tidak  berkepentingan  dalam  transmisi atau  perpindahan  informasi tersebut.  Untuk  menjaga  kerahasiaan  transmisi  informasi  tersebut,  Bank  Jatim
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Perlindungan Hukum Nasabah.. .
menggunakan  teknologi  kriptografi  yaitu  penggunaan  enkripsi  dengan menggunakan layanan SSL ( Secure Socket Layer ). Teknologi ini bertujuan untuk mengacak  dan  menyandikan  informasi  agar  tidak  dapat  disadap  oleh  pihak  yang tidak bertanggung jawab.
Bank  Jatim  juga  menggunakan  teknologi firewall untuk  melindungi komputer  dari  beberapa  jenis  serangan  dari  komputer  luar. Firewall merupakan suatu  cara  untuk  memastikan  bahwa  data  pada  komputer  atau  server  web  yang terhubung tidak akan bisa dikases siapa saja di internet. Sehingga pihak lain yang tidak berwenang yang mengakses informasi pribadi atau mengubah situs web akan di  blokir  oleh firewall (http://www.pro.co.id/fungsi-firewall-pada-jaringan- komputer/,diakses pada 11 Mei 2017).
Selain  menggunakan  teknologi-teknologi  tertentu  untuk  melindungi kerahasiaan  dalam  penggunaan internet  banking ,  Bank  Jatim  juga  menggunakan metode multi factor autentication yaitu what you know ( username dan password ) dan what  you  have (token) untuk  memeriksa  apakah  pengguna internet  banking merupakan pengguna yang sah.
Fungsi username , password dan Token PIN tidak hanya merupakan bentuk autentikasi pengguna yang sah. Namun username , password dan Token PIN juga dapat dikategorikan sebagai sebuah tanda tangan elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka  12  Undang-Undang No  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE), tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi  elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  atau  terkait  dengan  informasi elektronik  lainnya  yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan  autentikasi.  Tanda tangan  elektronik  pada  prinsipnya  berkenaan  dengan  jaminan  untuk message integrity yang  menjamin  bahwa  si  pengirim  pesan  ( sender )  adalah  benar-benar orang  yang  berhak  dan bertanggungjawab  untuk  itu.  Hal ini  bebrbeda  dari  tanda tangan  biasa  yang  berfungsi  sebagai  pengakuan  dan  peneriamaan  atas  isi  pesan atau dokumen (Joan Venzka Tahapary, 2011:17).
Pemenuhan prinsip yang kedua yaitu prinsip integritas juga dapat dilakukan dengan  tanda  tangan  elektronik.  Prinsip  integritas  sendiri  berhubungan  dengan maslah  keutuhan  dari  suatu  data  yang  dikirimkan.  Prinsip  integritas  ini memberikan  keyakinan  kepada  penerima  pesan  bahwa  dalam  proses  pengiriman pesan tersebut tidak pernah dimodifikasi atau diubah. Pemenuhan prinsip integritas dengan menggunakan tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan hash fuction
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Perlindungan Hukum Nasabah.. .
yang  melekat  pada  tanda  tangan  elektronik. Hash  fuction ini  memberikan keleluasaan bagi penerima pesan untuk melakukan perbandingan hash value . Jika hash  value -nya  sama  dan  sesuai  maka  data tersebut  asli,  namun  apabila terdapat perbedaan maka patut dicurigai dan langsung dapat disimpulkan bahwa penerima data menerima data yang telah dimodifikasi atau diubah.
Selain  digunakannya  tanda  tangan  elektronik,  aspek  penting  dalam pembuktian  identitas  dalam  sistem  elektronik  adalah  sertifikat  elektronik. Penggunaan sertifikat elektronik pada dasarnya diatur dalam Pasal  59 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), menyebutkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik yang  diperuntukkan  untuk  pelayanan  publik  maka  wajib  memiliki  sertifikat elektronik.  Bank  Jatim  sendiri  sebagai  penyedia  layanan internet  banking telah melengkapi dirinya dengan serifikat elektronik. Sertifikat elektronik yang dimiliki oleh  Bank  Jatim  didapat  dari  penyelenggara  sertifikasi  elektronik  yang  bernama Symantec.  Symantec sendiri  adalah  perusahaan  asal  California,  Amerika  Serikat yang memproduksi software pengamanan data.
Prinsip terakhir dalam pemenuhan keamanan teknologi informasi di Bank Jatim  adalam  prinsip  ketersediaan.  Prinsip  ketersediaan  adalah  prinsip  yang menekankan  ketersediaan  hubungan  informasi  ketika  dibutuhkan  oleh  nasabah. dalam  Pasal  17 UU  ITE,  mengatur  salah  satu  bentuk  penerapan  prinsip ketersediaan  yaitu  penanggulangan  gangguan  atau  bencana  ( Disaster  Recovery Plan ). Bank  Jatim  untuk  menjaga  prinsip  ketersediaan  juga  membuat disaster recovery plan yang digunakan untuk pencegahan terhadap beberapa gangguan.
Selain membuat disaster recovery plan untuk memenuhi prinsip ketersediaan Bank  Jatim  juga  menyediakan  sarana backup  hardware (sarver backup  internet banking Bank  Jatim).  Untuk  memastikan  sarana  server backup  internet  banking tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  pada  saat  dibutuhkan.  Maka  Bank  Jatim melakukan  uji  coba  secara  berkala  dalam  jangka  waktu  minimal  6  bulan  sekali dengan  memperhatikan  tingkat  kritikal  yang  terjadi.  Dengan  ini  maka  Bank  Jatim telah  memenuhi  setiap  prinsip  kerahasiaan  ( confidentiality ),  integritas  ( integrity ), dan  ketersediaan  ( availability )  dalam  melakukan  pengamanan  informasi  dalam internet banking sesuai dengan Pasal 16 huruf a POJK Manajemen Resiko TI.
b. Pengaduan nasabah
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Pengaduan  nasabah  adalah  bentuk  perwujudan  dari  perlindungan  hak  yang dimiliki oleh nasabah yaitu hak untuk di dengar. Hak tersebut diatur di dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Sedangkan  pada  sektor  jasa  keuangan,  terdapat Pasal  32 Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan (POJK  PK) yang  mengatur  bahwa  pelaku  usaha  sektor  jasa  keuangan wajib memiliki dan melaksanakan pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah.
Bank  Jatim  sebagai  pelaku  usaha  sektor  jasa  keuangan  juga  telah menyediakan  sarana  untuk  nasabah  melakukan  pengaduan  yang  dapat  dilakukan secara  tertulis  maupun  secara  lisan.  Sarana  tersebut  terbagi  antara  lain:  1) Call Center 14044, 2) Media Sosial (Facebook, Twitter), 3) Layanan Konsumen OJK, 4)
Service  Assistant ,  5)  Surat  kepada  Bank  Jatim,  6) E-mail Bank  Jatim.  Pengaduan yang  dilakukan  nasabah  dengan  sarana  tersebut  akan  dicatat  dan  akan  langsung diselesaikan oleh Bank Jatim. Apabila dilakukan pada kantor cabang, penyelesaian pengaduan nasabah akan dilakukan oleh service assistant yang terdapat di masing- masing kantor cabang. Sedangkan di kantor pusat akan langsung diselesaikan oleh Divisi Pembinaan Cabang. Apabila nasabah telah puas dengan jawaban pihak bank maka pengadua nasabah akan dianggap selesai. Namun apabila nasabah belum puas maka bank akan menyelesaikan pengaduan nasabah dengan batas waktu maksimal 20  hari  kerja  sesua  dengan  Pasal  35  POJK  Perlindungan  Konsumen. Jika  dengan adanya  penambahan  waktu  hingga  20  hari  kerja  Bank  Jatim  belum  bisa menyelesaikan pengaduan nasabah, maka person in carge dalam pengaduan nasabah tersebut  akan  mengedukasi  nasabah  untuk  melakukan  eskalasi  permaslahan pengaduan nasabah tersebut kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk dilakukan mediasi permasalahan.
c. Pendidikan Konsumen
Pada Pasal 4 huruf d dan f UU PK menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapat informasi yang jelas, benar dan jujur serta mendapat pembinaan dan  pendidikan  konsumen.  Pada  dasarnya  pemberian  informasi  dan  pendidikan konsumen  tidak  hanya  sarana  pemenuhan  hak  konsumen  namun  juga  merupakan srana  menarik  nasabah  untuk  menggunakan  produk  tersebut. Bank  Jatim  dalam memasarkan  produknya  juga  melakukan  edukasi  kepada  nasabah  mengenai informasi  produk  yang  ditawarkan.  Bank  Jatim  menggunakan  2  metode  dalam memberikan  edukasi  kepada  nasabah internet  banking yaitu  menggunakan  media
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Perlindungan Hukum Nasabah.. .
dan non-media. Pendidikan menggunakan media dilakukan engan cara Bank Jatim menyediakan user  guide yang  terdapat  di  dalam website Bank  Jatim.  Sedangkan edukasi nasabah internet banking yang dilakukan dengan non-media, edukasi akan diberikan  langsung  oleh service  assistant yang  terdapat  di  dalam  masing-masing cabang.
Jika melihat isi informasi yang disampaikan oleh Bank Jatim kepada nasabah pengguna internet banking , terlihat bahwa Bank Jatim belum memberikan informasi yang lengkap kepada nasabah. karena informasi yang disampaikan oleh Bank Jatim belum melingkupi mengenai resiko yang melekat dalam penggunaan layanan nternet banking serta  bagaimana  cara  penanganan  apabila  dalam  penggunaan internet banking Bank Jatim menemui permasalahan. Permasalahan ini dapat mengakibatkan nasabah  kurang  mengetahui  segala  informasi  yang  melekat  pada  produk internet banking yang memungkinkan nasabah membuat pilihan yang keliru.
2. Pertanggungjawaban  Hukum  dalam  transaksi internet  banking di  PT.  Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
Pada  dasarnya,  konsep  pertanggungjawaban  merupakan  bentuk  dari  kewajiban hukum. Tanggung jawab sendiri timbul atas akibat dari sebuah perikatan. Perikatan ini baik  yang  disebabkan  oleh  sebuah  perjanjian  ataupun  berdasarkan  undang-undang. Dengan adanya suatu perjanjian maka kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini memiliki hubungan yang erat dengan tanggung jawab. Para pihak bertanggungjawab  atas  segala  akibat  yang  ditimbulkan  atas  perjanjian  yang  dibuat.
Apabila dilihat dari kacamata hukum, hubungan yang paling utama yang dilakukan oleh bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah  baik  nasabah  debitur,  nasabah  deposan,  atau  nasabah  nondebitur-nondeposan (Munir  Fuady,  2003:100). Sehingga  dengan  adanya  hubungan  kontraktual  yang dilakukan  oleh  nasabah  dan  bank  berlaku  peraturan  yang  tertadap  didalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  khususnya  pada  buku  ketiga  yaitu mengenai perikatan.
Pelaksanaan layanan internet banking khususnya yang dilakukan oleh Bank Jatim dilakukan berdasarkan perjanjian antara Bank jatim dengan nasabah. perjanjian tersebut berbentuk syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh Bank Jatim terlebih dahulu yang kemudian  akan  dimintakan  persetujuan  oleh nasabah  calon  pengguna  layanan internet banking .  Dengan  adanya  syarat  ketentuan  yang  telah  lebih  dahulu  dibuat  oleh  pihak bank, maka syarat dan ketentuan layanan internet banking Bank Jatim merupakan salah
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
satu bentuk dari perjanjian standar/baku. Dalam hubungan dengan pertanggungjawaban, setiap perjanjian pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Begitu  pula  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang  dibuat  dalam  layanan internet  banking Bank Jatim,  di  dalam  syarat  dan  ketentuan  tersebut  diatur  hak  dan  kewajiban  yang dimiliki oleh nasabah dan bank. Namun jika dilihat hak dan kewajiban dalam syarat dan ketentuan tersebut terdapat ketimpangan kewajiban dan hak yang dimiliki oleh Bank dan nasabah dalam syarat dan ketentuan interent banking Bank Jatim menunjukkan bahwa dalam perjanjian baku yang dibuat antara kedua belah pihak tidak terdapat keseimbangan posisi  tawar  yang  membuat  pihak  bank  menjadi  lebih  kuat  dibandingkan  dengan nasabah.
Didalam  syarat  dan  ketentuan  layanan internet  banking Bank  Jatim  juga  telah diatur  tentang  bagaimana  Bank  Jatim  memberikan  pertanggungjawaban  atas  peristiwa yang terjadi dalam layanan interent banking . Dengan adanya pengaturan tanggung jawab pada  syarat  dan  ketentuan  layanan internet  banking Bank  Jatim, maka  prinsip  yang diterapkan  adalah  prinsip  tanggung  jawab  dengan  pembatasan.  Tanggung  jawab  yang diatur pada syarat dan ketentuan layanan internet banking Bank Jatim yaitu:
1) Pasal 1 Bab IV Ketentuan Pelaksanaan Transaksi Finansial Nasabah Pengguna wajib memastikan ketepatan dan kelengkapan perintah transaksi (termasuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk transaksi telah diisi secara lengkap dan benar). Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala dampak apapun  yang  mungkin  timbul  yang  diakibatkan  kelalaian,  ketidakjelasan,  atau ketidaktepatan perintah/data dari Nasabah Pengguna.
2) Pasal 3 Bab V User ID & PIN Bank Jatim Internet Banking
Apabila  karena  suatu  sebab  Nasabah  Pengguna  tidak  dapat  melakukan  perubahan PIN  maka  Nasabah  Pengguna  wajib  memberitahukan  kepada  Bank.  Sebelum diterimanya pemberitahuan secara tertulis oleh pejabat Bank yang berwenang, maka segala perintah, transaksi dan komunikasi berdasarkan penggunaan User ID dan PIN oleh  pihak  yang  tidak berwenang  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  Nasabah Pengguna.
3) Pasal 5 Bab V User ID & PIN Bank Jatim Internet Banking
Segala  penyalahgunaan  Password  Registrasi/User  ID  dan  PIN  bankjatim  Internet Banking merupakan tanggung jawab Nasabah Pengguna. Nasabah Pengguna dengan ini membebaskan Bank dari segala tuntutan yang mungkin timbul, baik dari pihak
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
lain  maupun  Nasabah  Pengguna  sendiri  sebagai  akibat  penyalahgunaan  Password Registrasi/User ID dan PIN bankjatim Internet Banking.
4) Pasal 4 Bab X Ketentuan Pengguanan Token Bank Jatim Internet Banking
Segala  akibat  yang  timbul  sehubungan  dengan  penyalahgunaan  PIN  tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Token bankjatim Internet Banking sepenuhnya. Pemegang  Token  bankjatim  Internet  Banking  dengan  ini  membebaskan Bank dari segala  tuntutan  yang  timbul  baik  dari  pihak  lain  maupun  dari  Pemegang  Token bankjatim Internet Banking sendiri sebagai akibat menyalahgunaan PIN.
Dengan  adanya  pembatasan  tanggung  jawab  yang  dilakukan  oleh  Bank  Jatim dalam  syarat  dan  ketentuannya  maka terlihat  bahwa  banyak  tanggung  jawab  yang dibebankan kepada nasabah. Sehingga prinsip tanggung jawab dengan pembatasan akan terasa tidak adil apabila tidak diikuti dengan prinsip lainnya. Sehingga biasanya prinsip tanggung jawab dengan pembatasan akan digabungkan dengan adanya prinsip tanggung jawab  praduga  selalu  bertanggung  jawab  yang  terdapat  dalam UUPK.  Dalam  hal membuktikan  apakah  kesalahan  tersebut  dilakukan  oleh  bank  atau  nasabah  terdapat divisi pembinaan cabang yang akan melakukan investigasi dari pengaduan nasabah. dari hasil investigasi ini divisi pembinaan cabang akan ada dua kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh Bank Jatim, yaitu Bank akan mananggung dan mengganti kerugian yang diderita nasabah dan Bank tidak akan bertanggungjawab sama sekali terhadap kerugian yang diderita nasabah.
Bank  akan  melakukan  pertanggung  jawaban  kerugian  yang  diderita  nasabah sesuai  dengan  kerugian  yang  diderita.  Hal  tersebut  akan  dilakukan  apabila  hasil investigasi yang dilakukan oleh divisi pembinaan cabang menunjukkan bahwa gugatan kerugian yang diajukan oleh nasabah disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pihak  bank.  Tanggung  jawab  untuk  mengganti  kerugian  yang  diderita  oleh  nasabah merupakan bentuk pemenuhan kewajiban dari bank yang tercantum dalam Pasal 7 huruf f  dan  Pasal  19  ayat  (1) UU  PK.  Sedangkan  bank  tidak  akan  bertanggung  jawab  sama sekali terhadap kerugian yang diderita nasabah sebagaimana sesuai diatur di dalam syarat dan  ketentuan  layanan internet  bangking dikarenakan  investigasi  yang  dilakukan  oleh divisi  pembinaan  cabang  menunjukkan  bahwa  kerugian  tersebut  diakibatkan  karena kesalahan  dan/atau  kelalaian  nasabah.  Pada  dasarnya,  bank  dapat  tidak  melakukan tanggung jawab sebagaimana dijelaskan diatas sesuai dengan Pasal 19 ayat (5) UU PK dan Pasal 5 UU ITE.
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Dalam  hubungan  dengan  pertanggungjawaban,  terdapat  pengecualian  tertentu dimana  para  pihak  tidak  dapat  dimintai  pertanggungjawaban.  Salah  satu  pengecualian tersebut adalah adanya force majeure atau keadaan memaksa yang membuat salah satu pihak  tidak  dapat  melaksanakan  prestasinya.  Bank  Jatim  dalam  syarat  dan  ketentuan layanan internet  banking juga  mengatur  adanya force  majeure yang  terjadi  dalam layanan internet  banking .  Dalam  KUH  Perdata force  majeure diatur  di  dalam  Pasal 1244dan  Pasal  1245  KUH  Perdata. Ketentuan  ini  memberikan  kelonggaran  kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur, oleh karena suatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya (Salim H.S., 2008: 101).
Selain terdapat dalam KUH Perdata, pengaturan mengenai force majeure juga terdapat dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Dalam UU  ITE force majeure diatur dalam Pasal 15 ayat (3) yang menyebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik  dapat  tidak  melakukan  pertanggungjawaban  dalam  hal  dapat  dibuktikan terjadinya  keadaan  memaksa,  kesalahan,  dan/atau  kelalaian  pihak  pengguan  sistem elektronik.

## D. Simpulan
Pelaksanaan  perlindungan  nasabah  pengguna internet  banking pada  Bank  Jatim dilakukan  dengan  menekankan  ke  beberapa  aspek  yaitu kemanan  teknologi internet bangking ,  pengaduan  nasabah  dan  pendidikan  konsumen.  Dalam  hal  kemanan  teknologi internet  banking ,  Bank  Jatim  menerapkan  3  prinsip  yaitu  prinsip  kerahasiaan
( confidentiality ),  integritas  ( integrity ),  dan  ketersediaan  ( availability ). Dalam  menjaga keamanan teknologi internte banking , Bank Jatim menerapkan beberpa teknologi antara lain Teknologi SSL yang bertujuan untuk mengacak dan menyandikan informasi agar informasi tersebut  tidak  disadap  oleh  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab, multifactor  identification yang  digunakan  untuk  memeriksa  pakah  pengguna  yang  mengakses  layanan internet bangking adalah  pengguna  yang  sah,  sertifikat  elektronik  yang  digunakan  sebagai pembuktian  keaslian  website  yang  juga  berguna  untuk  mempertahankan  kepercayaan nasabah.
Pertanggungjawaban  yang  diterapkan  dalam  layanan internet  banking Bank  Jatim menerapkan  prinsip  pertanggungjawaban  dengan  pembatasan.  Pembatasan  tersebut dicantumkan di dalam syarat dan ketentuan yang disetujui nasabah ketika akan melakukan registrasi layanan internet banking . Namun jika hanya didasari dengan syarat dan ketentuan tersebut maka akan terlihat sangat tidak adil. Karena di dalam syarat dan ketentuan tersebut terlihat adanya posisi yang tidak seimbang antara Bank Jatim dan nasabah. Maka prinsip ini
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Perlindungan Hukum Nasabah.. .
harus diikuti dengan prinsip lain yaitu prinsip selalu bertanggung jawab yang terdapat dalam UU PK.
E. Saran
Pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan perlu membuat atau merancang peraturan khusus  yang  mengatur  internet  banking  yang  mengatur  mengenai  cara  pengamanan  serta bentuk tanggung jawab yang sepadan kepada nasabah.
Bank  perlu  lebih  mengedukasi  nasabah  mengenai  produk  yang  ditawarkan  kepada nasabah. karena dengan lengkap dan jelas nya edukasi yang diberikan kepada nasabah akan berhubungan dengan hak memilih yang dimiliki nasabah.
Masyarakat khususnya nasbah pengguna layanan inetrnet banking perlu lebih berhati- hati dalam  menggunakan layanan berbasis teknologi informasi. Karena dari sekian banyak kasus internet banking yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian nasbah.
F. Daftar Pustaka
Doni  Purnama  Alamsyah  dan  Rizki  Anugrah. “Membangun  Kepercayaan  Nasabah  Pada Internet Banking”. Ecodemica Vol III No.2 September 2015.
Detik  Finance. Pakai  Internet  Banking,  Uang  Nasabah  Ini  Raib  Rp  41  Juta. https://finance.detik.com/moneter/d-2882319/pakai-internet-banking-uang-nasabah- ini-raib-rp-41-juta diakses pada 11 Mei 2017
Enni Soerjati Priowirjanto. “Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaan di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen”. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol I No. 2 Tahun 2014
Joan Venzka Tahapary. “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah Ditinjau  dalam  Hukum  Acara  Perdata”.  2011. Tesis  Fakultas  Hukum.  Universitas Indonesia
Munir Fuady. 2003. Hukum Perbankan Modern . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Nimas. 2016. http://www.pro.co.id/fungsi-firewall-pada-jaringan-komputer/. Diakses pada 11 Mei 2017
Salim  H.S.  2008. Hukum  Kontrak,  Teori  dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press
(UI Press). Yashinta Difa. OJK: waspadai dampak penggunaan TI perbankan. http://www.antaranews.com/berita/588783/ojk-waspadai-dampak-penggunaan-ti- perbankan. Diakses pada 11 Mei 2017