Peran Partisipatif Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sitokok-Kota Batam

## Riko Riyanda
(riyanda.fisip@gmail.com)
(Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Putra Batam)

## Abstract:
The  research  is  aim  at  describing  the  implementation  of  development  planing  meeting (Musrenbang)  in  kelurahan  Sitokok,  Kecamatan  Bulang  Kota  Batam.  Beside  of,  its  aim identifitiying  and  inhibiting  fighters  of  society  role  in  planing  and  contructing  in  kelurahan Setokok.  The  research  used  qualitative  and  descriptive  approach.    There  were  two  kinds  of  data taken,  first is  primary data  and second  is  secondary data.  In    collecting  data, the  technique  used were  observation  method,  interview  method,  and  documentation  method,  in  analying  data, reduction  data  technique  was  used  furthurmore,  the  presenting  of  result  of  analysis  and verivication and draw the coclussion. The result of analisis showed that the society  in development plan meeting in kelurahan setokok ran as societys expection. How ever, there were some inhibiting factors founds such as the societyss distrust on stakeholder its caused by the socio economic gap in each  area.  The  important  of  development  planing  meeting  (musrenbang)  is  to  give  the  chance  to society to partipate in democratic way. Therefore the the society aspiration can be sent to disstrict of batam government
Keyword: Role, development plan, participation

## Pendahuluan
Pembangunan partisipatif merupakan  pendekatan  pembangunan yang  sesuai  dengan  hakikat  otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan  yang  tumbuh  berkembang dari  masyarakat,  diselenggarakan  secara sadar  dan  mandiri  oleh  masyarakat  dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. (Sumaryadi, 2005: 87). Melalui  program-program  pembangunan partisipatif  tersebut  diharapkan  semua elemen masyarakat dapat secara bersama- sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya
yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Partisipasi masyarakat ( public participation ) pada tatanan yang demokratis menghendaki adanya keterlibatan publik dalam proses
pengambilan  keputusan  ( decision-making process )  yang  semakin  penting  di  era otonomi  daerah.  Pelaksanaan  otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah membawa  perubahan  besar  dalam  setiap segmen penyelenggaraan Pemerintah
Daerah.
Fenomena  menarik  dalam  kajian penelitian  ini  adalah  pada  perencanaan
pembangunan  di  Kelurahan  Sitokok, Kecamatan  Bulang  Kota  Batam,  terutama pada akomodasi aspek partisipasi masyarakat. Diantaranya meliputi: mekanisme  perencanaan  pembangunan dari bawah ( bottom-up ) yang dilaksanakan mulai  dari  tingkat  RT  sampai  pada musrenbang  kelurahan  belum  seutuhnya untuk  memutuskan  prioritas  kegiatan, padahal  untuk  menciptakan  perencanaan pembangunan  yang  tepat  waktu,  tepat sasaran,  berdaya  guna  dituntut  adanya partisipasi
masyarakat
dalam perencanaan pembanguanan, karena masyarakatlah
yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan  yang  mereka  kehendaki, sehingga  keikutsertaan  masyarakat  dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan program pembangunan.
Permasalahan lain adalah
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan, efeknya  adalah  muncul  apatisme  dari masyarakat mengenai perencanaan pembangunan itu sendiri. Hal ini menunjukan  bahwa  proses  perencanaan pembangunan  belum  diketahui  dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat.  Sehingga  pada  waktu  proses perencanaan  tidak  ada  ‚ sense ‛  yang muncul  dari  masyarakat  untuk  ikut terlibat  di  dalamnya.  Hal  ini  disebabkan karena  belum  ada  pemberitahuan  secara rinci  dari  pihak  pemerintah  kelurahan mengenai  bagaimana  proses  perencanaan pembangunan, apa, bagaimana dan untuk kepentingan apa dan sebagainya.
Berdasarkan permasalahan
tersebut  maka  maka  focus  maslah  yang akan  dijawab  dalam  artikel  ini  adalah Bagaimana gambaran pelaksanaan Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan dan  faktor  pendukung  dan  penghambat partisipasi  peran  partisipasi  masyarakat dalam  perencanaan  dan  pembangunan  di Kelurahan  Sitokok,  Kecamatan  Bulang, Kota Batam.

## Tinjauan Pustaka
1. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi  sebagai  suatu  konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan  secara  umum  dan  luas.  Di dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, partisipasi  adalah  perihal  turut  berperan serta dalam suatu kegiatan (keikutsertaan). Partisipasi diartikan sebagai  keterlibatan  setiap  warga  negara yang  mempunyai  hak  dalam  pembuatan keputusan,  baik  secara  langsung  maupun melalui  intermediasi  institusi  legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan  berbicara  dan  berpartisipasi secara  konstruktif.  Sementara  menurut Huraerah  (2008:  100),  partisipasi  warga ialah  proses  pengambilan  keputusan langsung  dalam  kebijakan  publik.  Warga berpartisipasi  secara  langsung  dalam pengambilan  keputusan  pada  lembaga dan proses pemerintahan.
Menurut Oakley et al .  sebagaimana dalam Jim Ife (2008: 296) menyebutkan ada perbandingan  antara  partisipasi  sebagai cara dan sebagai tujuan, seperti diuraikan pada tabel berikut.

## Tabel 1.

## Perbandingan Partisipasi Sebagai Cara dan Tujuan
Partisipasi Sebagai Cara Partisipasi Sebagai Tujuan 1. Berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Merupakan  suatu  upaya  pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program.
3. Penekanan  pada  mencapai  tujuan  dan tidak  terlalu  pada  aktifitas  partisipasi itu sendiri.
4. Lebih  umum  dalam  program-program pemerintah, yang pertimbangan utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat  dan  melibatkan  mereka dalam  meningkatkan  efisiensi  system penyampaian.
5. Partisipasi umumnya jangka pendek.
6. Partisipasi  sebagai  cara  merupakan bentuk pasif dari partisipasi.
1. Berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan  mereka  sendiri  secara lebih berarti.
2. Berupaya untuk menjamin peningkatan peran  rakyat  dalam  inisiatif-inisiatif pembangunan.
3. Fokus  pada  peningkatan  kemampuan rakyat  untuk  berpartisipasi  bukan sekedar  mencapai  tujuan-tujuan  proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya.
4. Pandangan  ini  relatif  kurang  disukai oleh  badan-badan  pemerintah.  Pada prinsipnya LSM setuju dengan pandangan ini.
5. Partisipasi  dipandang  sebagai  suatu proses jangka panjang.
6. Partisipasi sebagai tujuan relatif
Untuk  pengembangan  partisipasi
masyarakat  perlu  pemahaman  dasar mengenai  tingkatan  partisipasi.  Menurut Cohen dan Uphof dikutip  oleh  Soetomo (2008: 12) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4
tingkatan yaitu:
a. Partisipasi  dalam  perencanaan  yang diwujudkan  dengan  keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Sejauh mana  masyarakat  dilibatkan  dalam proses  penyusunan  dan  penetapan program  pembangunan  dan  sejauh mana masyarakat memberikan
sumbangan  pemikiran  dalam  bentuk saran untuk pembangunan.
b. Partisipasi dalam pelaksanaan dengan  wujud  nyata  partisipasi berupa:  bentuk  tenaga,    partisipasi
dalam  bentuk  uang  dan  partisipasi dalam bentuk harta benda.
c. Partisipasi  dalam  pemanfaatan  hasil yang diwujudkan keterlibatan seseorang  pada  tahap  pemanfaatan suatu proyek yang telah dibangun.
d. Evaluasi  yang  diwujudkan  dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam  menilai  serta  mengawasi kegiatan  pembangunan  serta  hasil- hasilnya.  Penilaian  ini  dilakukan secara  langsung,  misalnya  dengan ikut  serta  mengawasi,  menilai  dan secara tidak langsung misalnya dengan memberikan saran-saran, kritikan atau protes.
2. Faktor  Pendukung  dan  Penghambat dalam Partisipasi Masyarakat
Menurut  Sutrisno  (dalam  Suparjan dan  Hempri  Suyatno,  2003:  56-57) mengungkapkan  beberapa  hal  yang menyebabkan  terhambatnya  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  yaitu; pertama,  belum  ada  satu  kesepahaman konsep  partisipasi  oleh  pihak  perencana dan  pelaksana  pembangunan.  Definisi yang  berlaku  di  lingkungan  perencana dan  pelaksana  pembangunan,  partisipasi diartikan  sebagai  kemauan  rakyat  untuk mendukung  secara  mutlak  program- program  pemerintah  yang  dirancang  dan ditentukan  tujuannya  oleh  pemerintah. Hambatan kedua adalah reaksi balik yang datang  dari  masyarakat  sebagai  akibat dari  diberlakukannya  ideologi  develop- mentalisme di negara indonesia. pengamanan yang ketat terhadap pembangunan  menimbulkan  reaksi  balik dari  masyarakat  yang  merugikan  usaha membangkitkan  kemauan  rakyat  untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hasil Penelitian dan Pembahasan Tahap  Perencanaan    Musrenbangkel
Setokok Sebagai wujud pelaksanaan pembangunan yang partisipatif, Pemerintah Kelurahan Sitokok melakukan musyawarah  perencanaan  pembangunan kelurahan (Musrenbangkel) dengan masyarakat  sitokok.  Pola  perencanaan pembangunan  di  kelurahan  Sitokok bersifat botton-up, artinya  memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam  perencanaan  pembangunan.  Di Kelurahan  Sitokok  terbagi  atas  lima  RW, yakni  RW  Sitokok    I,  Setokok  II,  Pulau Akar,  Pulau  Nipah  dan  Pulau  Panjang. Proses perencanaan pembangunan
melalui mekanisme musyawarah pembangunan
kelurahan
(musrenbangkel)  dimulai  dari  tahap undangan-undangan yang dilakukan oleh kepala lurah untuk membicarakan usulan- usulan  apa  saja  yang  akan  di  rencanakan
untuk pembangunan di Kelurahan Sitokok.
Dalam  undangan  rapat  tersebut setiap  warga  yang  ada  di  Kelurahan Sitokok  baik  dari  perwakilan  dari  kepala RW  dan  Kepala  RT  masing-masing kelurahan  ikut  memberikan  usulan- usulan dalam pembangunan di kelurahan Sitokok.  Tidak  hanya  warga  kepala  RW dan  Kepala  RT  yang  dilibatakan  namun juga datang dari tokoh-tokoh masyarakat/para  pemuka  masyarakat, dan  para  perwakilan  organisasi  dan tokoh-tokoh pemuda di Kelurahan Sitokok. Dalam musyawarah ini masyarakat cukup aktif dalam
memberikan  usulan-usulan  yang  akan  di sampaikan dalam musyawarah perencanaan  pembangunan  kelurahan
Sitokok,  warga tahu betul apa yang akan dibangun dalam rangka proses percepatan pembangunan di
kelurahannya.  Karena  perencanaannya melibatkan  masyarakat  maka  pelaksana pembangunan  dapat  dikatakan  berjalan sebagaimana mestinya.
Penyebaran  informasi  memastikan para  stakeholder  dapat  mendukung proses  perencanaan  pembangunan  di Kelurahan  Sitokok.  Arus  informasi  bisa berasal dari pemerintah kepada warganya,  seperti  melalui  undangan resmi.  Dari  masyarakat  ke  pemerintah berupa penyediaan berbagai macam data, pendapat  atau  analisis.  Menurut  Ramlan Subakti  dari  penjabaran  rangkaian  proses perencanaan Musrenbang tentang perencanaan  pembangunan  partisipasi dapat  dibedakan  menjadi  dua  bentuk yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi  aktif  adalah  partisipasi  yang mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan  umum,  mengajukan  kritik  dan saran perbaikan untuk meluruskan
kebijakan, membayar pajak dan ikut serta dalam  kegiatan  pemilihan  pimpinan pemerintah.  Sedangkan  partisipasi  pasif yaitu kegiatan mentaati
peraturan/pemerintah. Menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah. Bahwasannya dalam proses perencanaan  pembangunan  yang  ada  di Kelurahan  Sitokok  berjalan  baik  dan sesuai harapan. Dapat dikatakan partisipasi  masyarakat  di  Kelurahan Sitokok ini cukup antusias. Ini membuktikan  adanya  kepedulian  dan kesadaran  warga  dalam  pembangunan, dalam  perencanaan  misalnya  ini  dimulai dengan  kehadiran  warga  dalam  rapat musrenbangkel (Musyawarah Perencanaan  Pembangunan  Kelurahan), dalam  perencanaan  tersebut  warga  aktif dalam mengusulkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan tempat mereka masing-masing.
Apapun  keluhan  itu,  mereka sampaikan  dalam  musrenbangkel,  dan berharap  agar  pembangunan  tersebut segera  di  implementasikan.  Tahapan musrenbangkel  itu  sendiri  dimulai  dari melalui surat undangan rapat, berkumpul dengan  tokoh-tokoh  masyarakat  seperti Kepala  RT,  RW,  LPS,  tokoh-tokoh masyarakat lainnya, termasuk perwakilan pemuda  dan  baru  kemudian  diadakan rapat musyawarah. Kemudian dilanjutkan musrenbangkel tingkat kecamatan, kemudian tinggal menunggu hasil musyawarah tingkat kota.
Masyarakat  di  kelurahan  Sitokok khususnya  Pulau  Nipah  partisipasinya sangat aktif dan antusias dalam memberikan  ide-ide  atau  usulan-usulan terhadap perencanaan pembangunan, walaupun memang usulan-usulan tersebut  masih  banyak  yang  belum terealisasi  sepenuhnya,  akan  tetapi  itu tidak mengurangi antusias masyarakat RT
Pulau Nipah ini untuk terlibat aktif dalam memberikan  usulan.  Masyarakat  Pulau akar  di  sini  antusias  dalam  memberikan partisipasi  dalam  memberikan  suara terkait perencanaan pembangunan. Hanya saja  masih  terdapat  kendala-kendala dalam tahap pelaksanaannya nanti seperti:  tanah  yang  masih  banyak  punya pribadi. Jadi untuk mendukung pembangunan mestinya tanah itu
dihibahkan.
Partisipasi  pada  tingkatan  awal dalam  proses  pembangunan  ini  akan mendorong  proses  selanjutnya  berjalan dengan baik. Karenanya partisipasi menjadi semakin penting karena dipandang  sebagai  jalur  yang  paling strategis dalam mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu, program-program  yang  dirumuskan  dan dilaksanakan  secara  partisipatif  turut memberikan kesempatan dalam  hal pembangunan  infrastruktur  di  daerah, partisipasi  di  masyarakat  menjadi  kunci sukses dalam pembangunan.
Fakta  membuktikan  dengan  dana yang  seadanya  partisipasi  masyarakat mampu  menyelesaikan  pekerjaan  yang berat  dan  tidak  tergantung  dana  dari pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Intinya partisipasi masyarakat memberikan pengaruh  yang  luar  biasa  terhadap kemajuan  di  daerah    Kelurahan  Sitokok meskipun  di  dalam  prakteknya  masih terdapat pelaku perubahan yang
cenderung memanfaatkan partisipasi sebagai dasar untuk melegalkan kebijakan yang  sebetulnya  aspirasi  masyarakat  itu tidak pernah terwakilkan secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat secara  langsung  kepada  masyarakat dalam  perencanaan  yang  menyangkut kesejahteraan  mereka  telah  membuat mereka memetik hasil program pembangunan. Program tersebut
dilakukan  secara  partisipatif,  responsif berkeadilan dan berkelanjutan.
Upaya untuk mendorong berkembangnya  kegiatan  pembangunan di  Kelurahan  Sitokok  ditempuh  melalui kebijakan antara lain penguatan
keterkaitan kegiatan
pembangunan kawasan kelurahan dan kawasan perkotaan dalam sebuah kesatuan wilayah  pengembangan  ekonomi  lokal, promosi  dan  pemasaran  produk-produk hasil  penangkapan  ikan,  karena  di  sini pada  umumnya  masyarakatnya  adalah nelayan.    Maka  di  Kelurahan  Sitokok diperlukan  peningkatan  prasarana  dan sarana jalan dan kebutuan nelayan,  maka usulan-usulan dalam musrenbang kelurahan seperti, aspal jalan, penerangan jalan,  bikin  sumur  bor,  usulan  RTLH (Rumah  Tinggal  Layak  Huni),  usulan bikin  batu  miring/pemecah  ombak  dan lain  sebagainya.  Perlu  di  ketahui  setiap usulan  tersebut  berbeda-beda  di  setiap RW dan RT masing-masingnya tergantung dari kebutuhan pembangunan di daerahnya.
Potret  yang  menarik  dalam  proses musrenbang  kelurahan  Siktokok  adalah bahwa  partisipasi  mereka  tinggal  yang dihadiri  oleh  berbagai  macam  elemen, masyarakat  turun  langsung  ke  lapangan untuk membantu pembangunan yang ada di Setokok, karena semangat dan kesadaran
masyarakatlah yang mendorong  besarnya  partisipasi  mereka. Masalah  memang  selalu  ada,  tetapi masayarakat  Sitokok  menyikapi  masalah dengan  menagmbil  musyawarah  dan mufakat.  Tujuan  dari  musyawarah  dan mufakat  ini  untuk  mencari  solusi  agar kedepannya pembangunan berjalan lancar,  dan  yang  membuat  tingginya tingkat partsipasi mereka adalah kesadaran  bahwa  meraka  tidak  ingin tertinggal dengan masyarakat yang ada di Kota.

## 1. Tahapan  Implementasi  Proses Partisipasi
Dalam  proses  partisipasi  warga kelurahan Setokok terjadi beberapa tahap. Tahapannnya  berupa  pembuatan  usulan rancangan, pembahasan, dan penetapan.
Dari  hasil  wawancara  terungkap bahwasannya  fase  partisipasi  kelurahan Setokok mengalami perubahan. Keterlibatan  masyarakat  secara  fisik dalam  bentuk  tenaga  dan  waktu  dalam proses  perencanaan  pembangunan  cukup baik.  Dan  ini  dapat  dilihat  dari  absensi kehadiran  rapat  yang  pada  kebanyakan memenuhi undangan dari Lurah Setokok. Dari  beberapa  rapat  yang  diadakan pemerintah  kelurahan  sitokok  terlihat antusias  masyarakat  untuk  menghadiri rapat.  Sehingga  menandakan  bahwa masyarakat  cukup  kompak  dan  bersatu dalam perencanaan pembangunan.
Sikap  apatis  itu  cenderung  tidak diperlihatkan  oleh  masyarakat  Kelurahan Setokok.  Apapun  program-program  yang diajukan  oleh  pemerintah  sepanjang  itu memiliki  manfaat  yang  besar  bagi masyarakat  Setokok,  pada  umumnya masyarakat  mendukung.  Jika  aspirasi  itu diketahui  dan  didengarkan,  serta  ada tampak pula dalam porses pelaksanaannya  secara  nyata  maka  itulah yang  membuat  masyarakat  sering  kali antusias  setiap  diadakannya  musrenbang kelurahan (Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan) Sitokok.
Dapat  diketahui  bahwa  masukan dari  peserta  rapat  musrenbang  kelurahan Sitokok  mengambarkan  permasalahan nyata yang sedang dihadapi. Pelaksanaan musrenbang kelurahan melibatkan stakeholders  Kelurahan  yang  ada  di Setokok.    Dimulai  dari  Lurah  Ketua RT/RW,  tokoh  masyarakat,  tokoh  adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok
pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok
nelayan,  komite  sekolah  dan  lain-lain. Dan  banyaknya  keterlibatan  dari  semua elemen  masyarakat  ini  dapat  dikatakan tingginya  kemauan  dari  semua  tingkatan elemen  masyarakat  untuk  berperan  aktif untuk  kemajuan  pembangunan.  oleh sebab itu, musrenbang di tingkat kelurahan  ini  dipandang  sangat  penting dalam mewujudakan partisipasi
masyarakat
dalam perencanaan pembangunan Kelurahan Setokok.
B.  Faktor-Faktor  Penghambat  Partisipasi Masyarakat
Efektivitas
pelaksanaan perencanaan  pembangunan  Musrenbang kelurahan  Setokok  belumlah  se-efiktif dilaksanakan,  baik  dari  segi  proses maupun  hasil  perencanaan.  Pada  segi proses  kurang  dilakukan  identifikasi masalah  dan  analisis  wilayah  untuk menentukan  skala  prioritas.  Kurang aktifnya  peserta  musrenbang  baik  tingkat memberikan  ide,  tanggpan  atau  kritik, kurangnya  nuansa  demokratis  dalam perencanaan  dimana  pihak  pemerintah kelurahan masih kurang terbuka menerima  saran  dan  dalam  menetapakan alokasi  dana  pembangunan.  Musrenbang kelurahan  ini  cenderung  untuk  hanya menyetujui program pemerintahan
kelurahan.
Pada aspek hasil,
menunjukkan  beberapa  program  kurang sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat, serta  tidak  ada  kesenambungan  antar program dan kurangnya tranparan penggunan dana bantuan.
Pernyataan  tersebut  disamaikan oleh  tokoh  masyarakat  bernama  Asri  RT 02, di samping itu menurutnya, hambatan dalam  partisipasi  masyarakat,  RT  kurang sosialisasi  pada  masyarakat,  kadang inisiatif sendiri dari RT, tanpa melibatkan masyarakat.  RT  di  tenggarai  jarang komunikasi dengan masyarakat. Kemudian  yang  membuat  masyarakat
kecewa program membuat gorong-gorong tidak pernah setujui, ada oknum masyarakat yang berpendapat musrenbang  kelurahan  itu  hanya  usulan saja, tidak pernah
ditanggpai, musrenbang  kelurahan  dianggap  hanya seremonial saja. Contohnya : BAS sekolah yang  diusulkan  sampai  sekarang  belum teralisasi.  lampu  jalan  ada,  hanya  saja terealisasi setelah 5 tahun.
Kendala dalam program pembangunan  di  Kelurahan  Sitokok misalnya  bantuan  air  bersih  tidak  pada tempatnya,  akibatnya  air  tidak  berjalan,
ada sebagian warga yang tidak mendapatkan air bersih dan anggarannya cuma-cuma, tidak tepat sasarannya kadang  program  pembangunan  dan belum  efektif  dalam  pelaksanaannya  ini harus  menjadi  perhatian  serius  oleh pemerintah ke depannya. Adapun bantuan dari Dinas Pekerjaan batu miring tidak berjalan efektif
disebabkan pekerjaan  tersebut  dilakukan  asal-asalan saja,  yang  paling  penting  cepat  selesai, kualitasnya  kurang  bisa  dipertanggung jawabkan dan tahan lama.
Sementara faktor-faktor yang mempengarhui proses pelaksanaan perencanaan pembangunan adalah kurangnya penguasaan pengetahuan atau skill yang tersedia. Dalam rangka meningkatkan  efektivitas  musrenbang  di kelurahan  Setokok  maka  disarankan antara  lain:  1.  Rekruitmen  peserta musrenbang supaya lebih selektif, terutama  bagi  masyarakat  yang  memiliki kesadaran untuk mengikuti proses musrenbang,  2.  Pemerintah  kota  perlu membuat program tersendiri untuk memberikan pelatihan perencanaan kepada setiap kelurahan, terutama Kelurahan Sitokok khususnya 3. Pendamping pada saat proses perencanaan  pembagunan  kelurahan  dari instansi  yang  berkompetensi  sosialisasi
petunjuk teknis perencanaan pembangunan kelurahan, pemerintah kelurahan  anggota  harus  lebih  terbuka dalam musrenbang.
Faktor-faktor penghambat partisipasi  masyarakat  di  Kelurahan Sitokok dapat dilihat dari 2 sisi. Sisi yang pertama  yaitu  faktor  penghambat  dilhat pada  pemerintahannya  sebagai  pihak yang  harus  memberdayakan  partisipasi masyarakat.  Faktor-faktor  penghambat lainnya  akan  dilihat  dari  masyarakat  itu sendiri.  Partisipasi  secara  implementasi tidak dapat dilepaskan dari kendala yang dihadapi  pada  saat  pelaksanaanya.  Oleh karenanya partisipasi dalam pengembangnnya  sering  kali  berhadapan dengan  persoalan  yang  pada  akhirnya dapat  berpengaruh  terhadap  sasaran  dari partispasi itu sendiri maupun pemanfaatan hasil pembangunan.
Terdapat  beberapa  kendala  yang dapat  dididentifikasi  sebagai  hambatan dari  pelaksanaan  partisipasi.  Hambatan tersebut antara lain yaitu:
1. Minimnya rasa saling percaya diantara para pelaku
Kepercayaan  terhadap  kemauan maupun  kemampuan  sesama  pelaku adalah  merupakan  basis  dari  dialog  dan kerja  sama  yang  akan  mereka  lakukan. Dengan  minimnya  atau  bahkan  tidak adanya  saling  percaya  diantara  pelaku, dapat  dikatakan  dari  awal  bahwa  proses partisipasi  tidak  akan  berdampak  positif terhadap pengelolaan pembangunan. Dalam  setiap  kebijakan  yang  akan  dibuat oleh  pemerintah  seharusnya  mendapat dukungan  dan  respon  dari  masyarakat. Masyarakat harus terlibat dalam penyusunan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Perbedaan  kepentingan  yang  tidak dapat dikompromikan
Setiap  pelaku,  kelompok  maupun individu  pasti  memiliki  kepentingan
sendiri-sendiri dan apabila masing- masing  pelaku  tidak  mau  ataupun mampu berkompromi dalam
menyesuaikan  kepentingan-kepentingan mereka, maka hal tersebut akan menghambat proses partisipasi. Kekuatan kompromi tidak bisa dipungkiri
merupakan  pemicu  untuk  saling  percaya dalam program pembangunan, bagaimanapun masyarakat adalah sebagai pelaku  pembangunan  di  lapangan,  tanpa dukungan  dari  masyarakat  maka  sulit kiranya  program  pembangunan  itu  akan teralisasi.
3. Perbedaan  possisi  tawar  ( bargaining powers ) masing-masing pelaku
Untuk  mengharapkan  agar  dialog dan  kerjasama  dapat  dilkukan  secara demokratis  dan  menghasilkan  konsensus yang disepakti bersama maka para pelaku harus memiliki posisi tawar yang seimbang.  Adanya  dominasi  dari  suatu kelompok  atau  pelaku  kepada  lainya, menyebabkan manfaat dari proses partisipasi  tidak  akan  mampu  dirasakan oleh setiap pelaku.
4. Masalah Ekonomi Masyarakat Masalah ekonomi merupakan
masalah paling utama dalam pemberdayaan  masyarakat  Kelurahan Sitokok.  Dengan  adanya  otonomi  daerah diharapkan  masing  masing  kelurahan mampu mengembangkan kelurahan mereka  sendiri  dengan  potensi  yang mereka  miliki,  baik  itu  SDA  (Sumber Daya Alam) maupun SDM (Sumber Daya manusia) mereka. Untuk itulah diharapkan  partisipasi  aktif  masyarakat untuk  bekerja  sama  dengan  pemerintah kelurahan  demi  terciptanya  kelurahan yang  maju.  Dalam  proses  pelaksanaan musrenbang kelurahan Sitokok, kurangnya  partisipasi  masyarakat  karena banyak  waktu  rapat  yang  berbenturan dengan  persoalan  ekonomi  masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Al-Badri:
Masyarakat  lebih  mengutamakan ekonominya,  itu  merupakan  hal  yang wajar  bagi  masyarakat.  Dilema  bagi pemerintah  kelurahan  dalam  mengatur jadwal  rapat.  Kalau  pagi  dan  siang  hari banyak  yang  nelayan,  tetapi  kalau ditetapkan  malam  akan  seperti  ini hasilnya.  Banyak  juga  masyarakat  yang keluar  rumah  waktu-waktu  rapat,  tetapi mereka  lebih  senang  duduk  di  warung atau  berkumpul  dengan  keluarga  sehabis kerja seharian.
Selain  itu  permasalahan  dalam musrebang
keluarahan. Pertama, pemilihan  stakeholder.  Dari  rangkaian dialog  yang  dilaksanakan  masih  ada kelompok masyarakat yang tidak terwakili oleh stakeholder yang diundang. Selain  itu  beberapa  stakeholder  yang diundang  hanya  mengirimkan  wakilnya, sehingga  untuk  mencapai  kesepakatan dinilai kurang efektif.
Kedua,  persiapan  peserta.  Peserta tidak  diberikan  bahan-bahan  yang  cukup mengenai  tema  yang  akan  dibahas, sehingga  banyak  peserta  yang  datang degan  pikiran  kosong  dan  kesulitan mengikuti  jalannya  dialog.  Akibatnya peserta  menjadi  pasif  atau  memberikan pendapat  di  luar  konteks.  Bahkan  ada pelaksanaan  dilaog  dalam  rapat    yang mengajari peserta terlebih dahulu mengenai proses perencanaan yang dibuat  pemerintah,  yang  berakibat  tidak tergalinya  masukan  dan  pendapat  dari peserta  karena  sibuk  memahami  apa  itu kebijakan, program dan kegiatan.
Ketiga, dinamika kelompok. Masih terjadi  dominasi  pendapat  dari  peserta yang  mempunyai  pengaruh  cukup  besar, sehingga pendapat perserta kurangtergali. Oleh  karena  itu  setiap  anggota  kelompok sebaiknya  mempunyai  kedudukan  setra
agar satu sama lain bebas mengemukakan pendapatnya.
Ke empat, fasilitator juga berperan sangat  strategis.  Pada  beberapa  dialog fasilitator kurang menguasai materi sehingga ia tidak dapat mengarahkan atau memformulasikan  dengan  benar  hasil pemikiran  peserta.  Fasilitator  sebaiknya tidak  mengajari  peserta,  namun  hanya menampung dan memformulasikan aspirasi  peserta. Proporsi  aliran  informasi dari  peserta  sebaiknya  lebih  besar  dari pada  aliran  informasi  dari  fasililator  ke peserta.
Kelima,  pencapaian  hasil  dialog. Kadang-kadang  penyelesaian  hasil  dialog dilakukan  sendiri  oleh  seseorang  yang dianggap kurang
mampu menyelesaikannya,  tanpa  dibantu  oleh peserta  lain  dan  kurang  didukung  oleh data  yang  akurat.  Akibatnya  hasil  dialog tersebut  menjadi  tidak  optimal  dan dikhawatirkan banyak melewatkan beberapa  hal  yang  penting.  Karena peserta  musrenbang  berganti  dan  arah diskusi  kurang  sistematis  dan  kurang terarah.
Dari  segi  teknis,  ada  beberapa catatan  yang  penting  diperhatikan  untuk perbaikan  penyelenggraan  Musrenbang Keluahan Setokok:
1. Proses  partisipasi  tidak  boleh melupakan  analisis  stakeholder sebagai faktor penting pada bagian awal. Kemampuan untuk menentukan siapa saja yang harus terlibat  dalam  proses  partisipasi sangat berpengaruh terhadap tingkat  representasi  dan  legitimasi dari forum yang dibentuk, sehingga  apa  yang  dihasilkan dapat  berpengaruh  kuat  terhadap proses  pengambilan  keputusan dan  penentuan  kebijakan.  Dua kriteria  yang  penting  berkaitan dengan analisis stakeholder adalah
memiliki  informasi  yang  baik terhadap  agenda  dan  concern terhdap hal tersebut.
2. Kesiapan  eksekutif  dan  legislatif untuk mendukung dan juga terlibat  dalam  proses  partisipasi sangat  diperlukan  agar  tidak terjadi  konflik  politik  yang  tajam dan  justru  mengakibatkan  proses partisipasi menajdi bumerang bagi masyarakatnya sendiri.
3. Proses  partisipasi  harus  dapat memberikan  manfaat  nyata  baik secara komunal maupun individual agar semangat partisipasi  dapat  terjaga  untuk perkembangan  selanjutnya  masa depan
4. Dalam  penyelenggaraan  forum, peran fasilitator yang berpengalaman dan memiliki wawasan  yang  cukup  tentang perencanaan  partisipatif  sangat mempengaruhi  kelancaran  proses diskusi dan pengambilan
keputusan
5. Semakin  kecil  ruang  lingkup perencanaan,  proses  partisipasi akan  dapat  berlangsung  lebih efektif  terutama  dalam  kaitannya dengan proses analisis stake holder  untuk  menghasilkan  forum yang  representatif  dan  memiliki yang kuat
6. Satu  hal  yang  harus  dijaga  untuk selalu ada dalam proses partisipasi adalah komitmen yang kuat terhadap keputusan-keputusan yang  dibuat.  Jika  hal  ini  belum dapat  diciptakan,  maka  proses partisipasi  hanya  berulang  sia-sia. Dalam  hal  ini  proses  partisipasi hanya  membuang-buang  waktu dan biaya.
Penutup
Dari hasil penelitian tentang  peran partisipatif masyarakat dalam musyawarah  perencanaan  pembangunan di  Kelurahan  Sitokok  atau  yang  dikenal dengan  sebutan  musrenbang  kelurahan sudah berjalan baik.
Partisisipasi masyarakat  di  Kelurahan  Sitokok  dapat disimpulkan aktif dimulai dari perencanaan,  pelaksanaan  dan  evaluasi. Keaktifan itu didorong oleh rasa kesadaran  dan  kebutuhan  yang  sama terhadap
pembangunan. Proses penyebaran  informasi,  kosultasi  dan kolaborasi  diantara  elemen  masayarakat cukup  bersinergi  dalam  pogres  kemajuan pembangunan
Kelurahan Sitokok. Hampir  di  setiap  RW/RT  Kelurahan Sitokok mengalami kebutuhan yang sama terhadap  pembangunan.  Dimulai  dari pembangunan fisik sampai pada pembangunan manusia. Musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Sitokok boleh dikatakan  berbanding  lurus  dengan  hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat,  usulan yang diterima seperti: pembangunan  seminasi  jalan,  pelabuhan rakyat,  batu  miring  pantai,  alat  tangkap ikan,  sumur  bor,  bibit  ikan  dan  keramba ikan, lampu penerangan jalan, puskesmas pembantu  (Pustu),  pagar  pemakaman, pembangunan dermaga, dan lain sebagainya.  Kesemua  pembangunan  itu adalah merupakan usulan dalam musrenbang  kelurahan  yang  disetujui oleh  pemerintah.  Semangat  kebersamaan, persatuan  dan  kesatuan  masyarakat Kelurahan Sitokok juga merupakan dorongan bagi masyarakat antusias terlibat dalam proses pelaksana
pembangunan,  hampir  kesemua  elemen masyarakat hadir dalam rapat musrenbang kelurahan Sitokok.
Sungguhpun  pencapaian  usulan masyarakat  dalam  musrenbang  cukup terealisasi  dengan  optimal,  namun  tetap
saja  target  pemberdayaan  masyarakat belum  lah  belum  di  katakan  maksimal sesuai dengan harapan masyarakat seluruhnya.  Misalnya waktu yang cukup lama dalam merealisasikan usulan masyarakat,  comtohnya  :  seminisasi  jalan dan  penerangan  jalan  yang  diusulkan tahun  sekarang  namun  bisa  terealisasi  2 atau 3 tahun lagi, termasuk air bersih dan lain sebagainya. Bisa dilihat kendala yang ditemukan  dalam  proses  musyawarah perencanaan  pembangunan  keluarahan Sitokok sebagai berikut:
1. Minimnya rasa saling percaya diantara pelaku  stakeholder    di  Kelurahan Sitokok, ini juga terkait dengan kurang sosialisasi  diantara  pelau  stakeholder dan kadang ada anggapan masayarakat musrenbang  kelurahan  ini  hanya sifatnya seremonial saja.
2. Perbedaan  kompromikan  yang  tidak dapat dikompromikan
3. Perbedaan  posisi  tawar  ( bargaining power )  masing-masing  pelaku  (sulitnya untuk bulat suara dalam rapat)
4. Masalah ekonomi masyarakat,
misalnya tidak dapat menghadiri rapat dikarenakan  kebutuhan  ekonomi  yang leih urgent
5. Masalah  komunikasi  yang  belum terlihat  efektif,  dimana  terkadang  RT berinisiatif  sendiri  dalam  program usulan pembangunan tanpa melibatakan  memperhatikan  usulan masyarakat
6. Pembangunan yang tidak tepat sasaran dalam  artian  pembangunan  yang dilakukan  asal-asaan  saja  dan  kurang memperhatikan  dari  segi  mutu  dan kualitas.  Daya  tahan  pembangunan yang  tidak  memperhatikan  dampak jangka waktu yang lama 7. Sekalipun  Lurah  Sitokok  turun  ke lapangan dalam meninjau pembangunan, namun tetap saja
finishingnya  nanti  ada  di  musrenbang tingkat kelurahan kota 8. Pada umumnya masayarakat berpenapat dalam pembangunan sudah  cukup  baik,  hanya  saja  kadang masih  banyak  program  yang  usulan- usulan  masayrakat  yang  sifatnya urgent  akan  tetapi  tidak  disegerakan dalam percepatan progres
pembangunannya.
9. Masih  terdapat  kendalan  pola  sikap budaya  yang  di  tenggarai  penyebab hambatan dalam proses ppembangunan di masayarakat.
Hambatan  tersebut  bisa  merupakan faktor  pendidikan,  usia  dan  faktor lingkungan  keamanan  yang  mesti diwaspadai.    Faktor  pengrusakan moral  (Narkoba)  perlu  diwaspadai karena  bisa  menghambat  program pembangunan.
10. Kesenjangan  sosial  dan  kesenjangan ekonomi jadi penyebab dalam pembanguan  partisipasi  masyarakat. Tidak lah boleh ada sifat kecemburuan, tapi  dalam  prakteknya  ada  daerahnya yang mesti diprioritaskan dalam pembangunan  tapi  justru  daerah  yang lain yang justru mendapatkan. Dari  sekian  banyak  kendala  dan
hanbatan yang ditemukan dalam
lapangan,  bukan  berarti  pembanguan  di Kelurahan  tidak  dikatakan  berhasil, kendal  dan  masalah  itu  sesuatu  yang wajar dalam membanguan bahkan pencapaian pemerintah Kelurahan Sitokok  perlu  diapresiasi  dalam  rangka meningkataka  pmebnguanan  msayarakat di Kelurahan Sitokok.

## Saran
1. Keterbukaan  dan  komitmen  dari pelaku  pemerintahan  kelurahan Sitokok  tidak  saja  memberikan dukungan  moral,  tapi  betul-betul aktif  terlibat  dalam  gerak  langkah forum.  Keterbukaan  dari  pihak
pemerintah  keluarahan  ini  telah menciptakan atmosfer yang memberikan  rasa  aman  kepada stakeholder  lain  untuk  berani berpendapat  tanpa  merasa  takut pada efeknya.
2. Dukung  pihak  luar  yang  terdiri atas komponen LSM dan terutama
perguruan  tinggi  yang  memiliki akses terhadap informasi, keahliann  dan  dana  (walaupun dukungan dana bukan faktor yang signifikan). Dukungan dalam bentuk fasilitasi proses-proses partispatori  barang  kali  adalah konstribusi terbesar yang
diberikan  oleh  pihak  pendukung dari  luar.  Dengan  melibatakan komponen  LSM  dan  Perguruan tinggi  dapat  bekerja  sama  dalam riset/penelitian.  Dengan  adanya kolaborasi  dan  kerja  sama  antara pemerintah  kelurahan,  komponen LSM dan pergurian tinggi ini akan
menambah khasanah dalam progres pembangunan di Kelurahan Sitokok Daftar Pustaka
Abe, Alexander, (2005). Perencanaan Daerah  Partisipatif. Pembaharuan. Jakarta Adi, Isbandi Rukminto, (2001). Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Lembaga  Penelitian FE-UI. Jakarta
Adisasmita  Raharjo.  (2006). Pembangunan
Pedesaan  dan  Perkotaan ,  Graha
Ilmu. Yogyakarta
Adi, Isbandi Rukminto, (2007). Perencanaan  Partisipatoris  Berbasis Aset  Komunitas:  Dari  Pemikiran
Menuju Penerapan. FISIP UI Press. Depok
Bagong,  Suyanto  dan  Sutinah,  (2006).
Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai
Pendekatan Alternatif . Prenada Media Group. Jakarta
Huraerah,  Abu.  (2008). Pengorganisasian dan  Pengembangan  Masyarakat: Model  dan  Strategi  Pembangunan Berbasis  Kerakyatan. Humaniora. Bandung
Ife, Jim dan Tesorieso F. (2008). Community
Development, Alternatif Pengembangan  masyarakat  di  Era Globalisasi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta Mardalis. (2006).  Metode Penelitian  Suatu Pendekatan Proposal. Bumi Aksara. Jakarta
Said,  Mas’ud,  (2005). Arah  Baru  Otonomi
Daerah  Di  Indonesia .  Universitas
Muhammadiyah Malang. Malang Soetomo. (2008). Strategi-Strategi Pembangunan  Masyaraka t.  Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Sumaryadi, I Nyoman, (2005). Perencanaan Pembangunan  Daerah  Otonom  dan Pemberdayaan Masyarakat , Penerbit Citra Utama. Jakarta
Sunarti.  (2003). Partisipasi  Masyarakat dalam  Pembangunan  Perumahan secara  Kelompok .  Jurnal  Tata  Loka.
Planologi UNDIP. Semarang Peraturan Perundangan Undang-Undang Negara Republik
Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional