## ANALISIS SYAR’I TERHADAP PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH: Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt/Plw/2018/ PN.Kka
Zulfikri 1 , Qadir Gassing 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: 10100116025@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Berbagai  masalah  yang  muncul  mengenai  tanah  menandakan  penguasaan,  penggunaan  dan pemilikan  tanah  di  negara  ini  penerapannya  belum  berjalan  secara  tertib  sehingga  kerap memicu  terjadinya  sengketa.  Dengan  demikian,  diperlukan  upaya  untuk  melakukan pencegahan,  penanganan,  dan  penyelesaian  konflik  dengan  pertimbangan  dari  segala  aspek, baik  dari  aspek  hukum  maupun  non  hukum.  Jika  tidak,  sengketa  pertanahan  akan  terus berlangsung  dengan  tingkat  kompleksitas  yang  sangat  tinggi  .  Sebab,  eskalasi  sengketa pertanahan  di  Indonesia  meningkat  setiap  tahun.  Metode  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, dengan pendekatan penelitian adalah undang- undang dan historis. Sumber data penelitian adalah wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri  Kolaka  Kelas  IB.  Hasil  penelitian  ini adalah  pertimbangan  hakim  Pengadilan  Negeri Kolaka  yang    menyatakan  pada  diktum  putusan  verzet,  menolak  gugatan  terlawan  semula penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan putusan verstek nomor 5/Pdt.G/2018/PN Kka, merupakan  suatu  pertimbangan  yang  tidak  dipertimbangkan  secara  sempurna  disebabkan terdapat  beberapa  pertimbangan  hukum  bernilai  berat  sebelah.  Implikasi  penelitian  adalah Dalam membuat  sebuah  pertimbangan  hukum  yang akan  dituangkan  dalam  diktum  putusan, hakim  dituntut  agar  lebih  berintegritas  sebagai  upaya  untuk  menghasilkan  sebuah  putusan yang dapat dipandang memberikan hak kepada yang berhak menerimanya.
Kata Kunci: Analisis, Sengketa, Pertimbangan Hukum.

## Abstract
Various problems that arise regarding land indicate that the mastery, use and ownership of land in this country has not been implemented in an orderly manner so that it often triggers disputes.  Therefore,  efforts  are  needed  to  prevent,  handle  and  resolve  conflicts  with consideration  from  all  aspects,  both  legal  and  non-legal  aspects.  Otherwise,  land  disputes will  continue  with  a  very  high  level  of  complexity.  This  is  because  the  escalation  of  land disputes in Indonesia is increasing every year. This research method is a qualitative approach by producing descriptive data, with the research approach being statutory and historical. The research  data  source  was  an  interview  with  a  Judge  in the  IB  Class  Kolaka  District  Court. The result of this study is the consideration of a Kolaka District Court judge who stated in the verzet verdict dictum, rejected the plaintiff's original challenged case entirely and overturned the  verdict  number  5  /  Pdt.G  /  2018  /  PN  Kka,  a  consideration  which  was  not  considered perfectly  because  there  were  several  impartial  legal  considerations.  The  implication  of  the
Analisis Syar’i Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt/Plw/2018/PN.Kka
Zulfikri, Qadir Gassing
research  is  that  in  making  a  legal  consideration  that  will  be  outlined  in  the  dictum  of  the decision, the judge is required to have more integrity as an effort to produce a decision that can be seen as giving rights to those entitled to receive it.
Keywords: Analysis, Dispute, Legal Consideration

## A. Pendahuluan
Tanah adalah sumber daya manusia yang mempunyai banyak beragam manfaat. Tanah juga  merupakan  karunia  Allah  yang  diberikan  kepada  umat  manusia  untuk  dijadikan sebagai sumber kehidupan dan kebutuhan. Menyadari nilai dan arti penting dari tanah, pendiri  negara  dalam  hal  ini  pemerintah  merumuskan  tanah  dan  sumber  daya  alam secara ringkas tetapi sangat substansial, dalam konstitusi yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 3  :  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  di  kuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” 1
Proses  penguasaan  tanah,  dalam  praktik  hukum  islam  pada  masa  khalifah  Umar  bin Khattab  membuat  regulasi  atau  perbaikan  sistem  kepemilikan  tanah  yang  adil  dan mengedepankan  nilai  kemaslahatan  untuk  rakyat 2 .  Relevansinya  dapat  dikaitkan  pada QS Al-Hashr/59: 7. Sebagai berikut :
ِ نْبٱَو ِ ي كٰسَمْلٱَو ىٰمٰتَ يْلٱَو ِٰبْرُقْلٱ ي ذ لَو ِ لوُسَّرل لَو ِ هَّل لَف ىٰرُقْلٱ ِ لْهَأ ِْمُهْ ن م ِ ه لِْوُسَر ِٰىَلَع َُِّللّٱ َِءآَفَأ اَّم اْوُهَ تْ ناَف ُِهْنَع ِْمُكَٰنَ اَمَو ُِهْوُذُخَف ُِلوُسَّرلٱ ُِمُكٰتٰا ِآَمَو ِْمُكْن م ِ ءآَي نْغَلأٱ َِْيَب َِةَلْوُد َِنْوُكَي لا ِْيَك ِ لي بَّسلٱ ِ باَق عْلٱ ُِدي دَش َِللٱ َِّن إ َِللٱ اْوُِقَّ تٱَو

## ٧
Terjemahan:
Apa  saja  harta  rampasan  (fai-i)  yang  diberikan  Allah  kepada  Rasul-Nya  (dari  harta benda)  yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  maka  adalah  untuk  Allah,  untuk  Rasul, kaum  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  orang-orang  yang  dalam perjalanan,  supaya  harta  itu  jangan  beredar  di  antara  orang-orang  kaya  saja  di  antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya
1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2)
2 Ridwan, Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah (Jakarta: Badan LITBANG dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), h. 85.
Zulfikri, Qadir Gassing
bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. 3
Pemahaman  yang  didapatkan  dari  penjelasan  ayat  diatas  adalah  mengenai  pembagian harta yang pada prinsip dasarnya untuk mencegah terjadinya pemusatan kekayaan pada orang tertentu. Kesadaran akan keistimewaan tanah dari pola pikiran bangsa Indonesia terungkap dalam Undang-undang pokok agraria (UUPA) menyatakan hubungan bangsa Indonesia dan tanah adalah hubungan yang abadi 4 . Akan tetapi, dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan kata “dikuasai” maka perlu di garis bawahi dari kata tersebut tidak menyatakan  negara  adalah  pemiliknya.  Karena  itu,  dalam  UUPA  Tahun  1960  pada penjelasan secara umum dinyatakan bahwa negara (pemerintah)  hanya mengusai tanah, maka  pengertian  dikuasai  bukan    berarti  “dimiliki”,  tetapi  kewenangan  tertentu  yang diberikan  kepada  negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  untuk  memberdayakan  dan mengolah tanah.
Pada praktiknya, di kehidupan sehari-hari permasalahan tanah muncul dan dialami oleh lapisan  masyarakat.  Dari  permasalahan  itu,  menimbulkan  sengketa  antara  dua  pihak dalam  memperebutkan  kepentingan  masing-masing  dengan  dasar  penguasaan  hak  atas tanah 5 dan  sengketa  ini  adalah  sengketa  pertanahan.  Berkenaan  dengan  penyelesaian sengketa di bidang pertanahan, maka pengadilan dalam hal ini hakim yang menangani pihak  yang  bersengketa,  diharapkan  dalam  menjatuhkan  sebuah  putusan  betul-betul berdasarkan  konsep  landasan  hukum  yaitu  fakta,  hukum  dan  penalaran  hukumnya sesuai 6 sehingga dari hasil putusan dapat memberikan solusi dan bernilai keadilan serta dapat menciptakan kepastian hukum yang bermanfaat terhadap pihak yang bersengketa.
Proses  penegakan  keadilan  berdasarkan  produk  hukum  Islam,  telah  diatur  dalam  al- qur’an  mengenai  cara  menegakkan  keadilan  dan  proses  dalam  memutuskan  perkara,
3 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan , h. 546
4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 1 ayat (3)
5 Nia Kurniati, Hukum Agraria Sengketa Pertanahan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 161
6 Dhomiri, Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Syariah  Dalam  Hukum  Islam (Cet.  I;  Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017), h. 131.
Analisis Syar’i Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt/Plw/2018/PN.Kka
Zulfikri, Qadir Gassing
yang  ditujukan  kepada  para  penegak  keadilan.  Diantara  dari  sekian  ayat  tentang penegakan keadilan salah satunya adalah QS Saad/38: 26.
ِْنَع َِكَّل ضُيَ ف ِٰىَوَْلْٱ ِ ع بَّتَ ت َِلاَو ِ  قَْلْٱ ب ِ ساَّنلٱ َِْييَب ِْمُكْحٱَف ِ ضْرَلأٱ ِ ف ِ ةَفْ ي لَخ َِكَٰنْلَعَج َِّنّ إ ُِدُواَدَٰي ِ باَس ْلْٱ َِمْوَ ي ِْاوُسَن اَ بِ ِ دْي دَش ِ باَذَع ِْمَُلْ ِ َّللّٱ ِ لْي بَس ِْنَع َِنْوُّل ضَي َِنْي ذَّلٱ َِّن إ ِ َّللّٱ ِ لْي بَس .

## ٢٦
Terjemahannya :
Hai  Daud,  sesungguhnya  Kami  menjadikan  kamu  khalifah  (penguasa)  di  muka  bumi, maka  berilah  keputusan  (perkara)  di  antara  manusia  dengan  adil  dan  janganlah  kamu mengikuti  hawa  nafsu,  karena  ia  akan  menyesatkan  kamu  dari  jalan  Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan 7 .

## B. Metodologi Penelitian
Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian dalam proses pemecahan masalah yang diteliti dengan memberikan gambaran atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  terhadap  objek yang  diteliti.  Pada  penelitian  ini,  akan  digambarkan  mengenai  proses  penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau peradilan di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Adapun  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang, pendekatan Historis dan Pendekatan Konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Adapun  metode  pengumpulan  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Pengamatan  atau  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.  Teknik  pengolahan  data  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif, yaitu memberikan gambaran jelas  dan  nyata  mengenai  masalah  yang  di  teliti  kemudian  disajikan  dalam  bentuk deskriptif tentang penyelesaian sengketa yang terjadi dengan penjelasan dan gambaran yang  sesuai  kenyataan.    Dan  analisis  tersebut  dapat  disimpulkan  melalui  data  yang dihasilkan dari data primer maupun sekunder.
7 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahan, h. 453
Zulfikri, Qadir Gassing

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Kolaka
Berdasarkan  hasil  penelitian  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi  atau melalui  pengadilan  merupakan  jalur  hukum  terakhir  yang  ditempuh  oleh  pihak yang  bersengketa  setelah  sebelumnya  telah  menempuh  jalur  diluar  pengadilan. Namun,  oleh  pihak  yang  bersengketa  tidak  menemukan  sebuah  kesepakatan  atas objek  yang  disengketakan,  maka  pihak  yang  bersengketa  menempuh  jalur  litigasi atau melalui pengadilan dengan harapan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas objek yang disengketakan.
Setelah menempuh proses hukum terkhusus pada putusan verzet, berdasarkan hasil penelitian  pihak  yang  bersengketa  oleh  hakim  pengadilan  sebelumnya  telah memutus  perkara  mereka  dalam  hal  ini  pihak  yang  bersengketa,  pada  putusan verstek  dengan  nomor  5/Pdt.G/2018/Pn Kka,  dimana  dalam  hasil  putusan tersebut dimenangkan  oleh  Penggugat tanpa  hadirnya  Tergugat.  Setelah  beberapa  hari  dari hasil putusan verstek, tergugat mengajukan perlawanan atau dalam hal ini dikenal dengan  upaya  hukum  verzet.  Dari  hasil  proses  persidangan  tersebut,  hakim memutuskan perkara dengan putusan nomor 5/Pdt.Plw/2018/Pn Kka, dimana dalam hasil putusan tersebut dimenangkan oleh Pelawan semula Tergugat. Adapun uraian dan  analisis  dari  hasil  penelitian  berdasarkan  putusan  tersebut  adalah  sebagai berikut:

## 1. Duduk Perkara
Berdasarkan  hasil  putusan  verzet  nomor  5/Pdt.Plw/2018/Pn  Kka,  duduk  perkara sebelumnya  dapat  dilihat  pada  halaman  6  Putusan  Perdata  Perlawanan,  sebagai berikut:
Menimbang,  bahwa  Penggugat  di  dalam  surat  gugatannya  tertanggal  29  Januari 2018,  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Kolaka  pada  tanggal  06 Februari  2018  dengan  Reg.  Perkara  Nomor  5/Pdt.G/2018/Pn  Kka,  telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Analisis Syar’i Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt/Plw/2018/PN.Kka
Zulfikri, Qadir Gassing
Penggugat  menuntut  sebidang  tanah  perkebunan  seluas  kurang  lebih  90×160  M2 terletak  di  Dusun  IV  Desa  Leleulu  dahulu  Kecamatan  Batu  Putih,  sekarang Kecamatan Tolala Kabupaten Kolaka Utara dengan batas-batas sebagai berikut :
− Utara berbatas dengan tanah A. Lewang;
− Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
− Timur berbatas dengan kali kecil;
− Barat dahulu berbatas Pematang A. Rade sekarang berbatas dengan Jalan Tani; Adapun duduk perkaranya sebagai berikut :
1. Bahwa  awalnya  tanah  sengketa  milik  H.  Abu  Bakar  als.  Dg.  Mangati  yang dibeli Penggugat pada tahun 1998.
2. Bahwa  tanah  H.  Abu  Bakar  als.  Dg.  Mangati  yang  dibeli  Penggugat  tersebut terdiri dari 2 (dua) persil yang terdiri dari :
a. Tanah kosong di Dusun IV Desa Leleulu.
b. Kebun  cengkeh  yang  diperoleh  dari  H.  Abu  Bakar  als.  Dg.  Mangati  dari Mane di Dusun III.
Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa adalah tanah persil A.
3. Bahwa  2  (dua)  persil  tanah  H.  Abu  Bakar  als.  Dg.  Mangati  dibeli  Penggugat dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tahun 1998.
4. Bahwa  pada  tahun  2004  tanah  sengketa  Penggugat  sewakan  pada  Pengusaha Rotan untuk dijadikan tempat penjemuran rotan selama 1 (satu) tahun dan pada saat  itu  tidak  ada  orang-orang  yang  datang  mengakui  bahwa  tanah  sengketa sebagai tanah miliknya.
5. Bahwa pada tahun 2015 tanah sengketa diserobot Tergugat dan tanah sengketa ditanami  tanaman  merica  (lada)  dan  mendirikan  rumah  kebun  diatas  tanah sengketa.  Atas  tindakan  Tergugat  tersebut  Penggugat  melaporkannya  kepada Pemerintah  Desa,  Pemerintah  Kecamatan  dan  Polsek  agar  Tergugat mengembalikan tanah Penggugat.
Zulfikri, Qadir Gassing
6. Bahwa  tindakan  Tergugat  menyerobot  dan  menguasai  tanah  sengketa  adalah perbuatan  tanpa  hak  dan  melawan  hukum  karena  beralasan  menurut  hukum Pengadilan Negeri Kolaka memerintahkan agar Tergugat mengosongkan tanah sengketa selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat
7. Bahwa  Penggugat  telah  menempuh  segala  cara  agar  Tergugat  menyerahkan tanah  sengketa  kepada  Penggugat,  bahkan  Penggugat  telah  menawarkan  agar tanah  sengketa  dibagi  dua,  tetapi  Tergugat  tidak  menghiraukan  sehingga dengan terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Kolaka untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
Selanjutnya  dalam  duduk  perkara  pada  putusan  verzet  terlampir  pada  halaman  2 Putusan Perdata Perlawanan,;
Menimbang  bahwa  pihak  Pelawan  semula  Tergugat  dalam  surat  perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :
Dalam Eksepsi;
1. Pelawan  semula  sebagai  Tergugat  menyangkali  dali-dalil  Terlawan  semula sebagai  Penggugat  dalam  perkara  Nomor  5/Pdt.G/2018/Pn  Kka  kecuali  apa yang diakuinya secara tegas-tegas.
2. Bahwa  gugatan  Penggugat/  Terlawan  adalah  kabur  (obscure  libel)  oleh karena  batas-tanah  objek  sengketa  yang  dikuasai  oleh  Pelawan/  Tergugat tidak  sesuai  dengan  batas  tanah  sebagaimana  dalam  gugatan  Penggugat (Terlawan).
3. Bahwa  gugatan  Terlawan  semula  Penggugat  adalah  tidak  jelas  dan  kabur karena dasar perolehan tanah sengketa seluas kurang lebih 90×160 m2, oleh Terlawan semula Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti otentik yang dibuat oleh dan/ atau dihadapan pejabat yang berwenang.
Analisis Syar’i Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt/Plw/2018/PN.Kka
Zulfikri, Qadir Gassing
Dalam Pokok Perkara, :
1. Tida  benar  dalil  gugatan  Terlawan  semula  Penggugat  yang  mengatakan bahwa  pada  tahun  2015  tanah  sengketa  diserobot  oleh  Pelawan  semula Tergugat,  yang  selanjutnya  dialporkan  kepada  Polsek  dan  kepada Kecamatan;
Yang  benar  tanah  sengketa  adalah  tanah  milik  Pelawan  semula  Tergugat, sehingga  patut  dan  berdasar  hukum  bilamana  laporan  Terlawan  semula Penggugat tidak ditindak lanjuti oleh polsek, dan Camat oleh karena setelah dilakukan  pertemuan/  mediasi  ternyata  tanah  sengketa  benar  adalah  tanah milik Pelawan semula Tergugat.
2. Bahwa  segenap  apa  yang  Pelawan  semula  Tergugat  uraikan  dalam perlawanan  ini,  bukan  berarti  gugatan  Terlawan  semula  Penggugat  benar adanya,  melainkan  dalil  gugatan  Terlawan  semula  Penggugat  adalah  tidak benar  adanya  dan  hanya  bersifat  argumentasi  hukum  semata,  olehnya  itu patut  dan  berdasar  hukum  bilamana  dalil  gugatan  Terlawan  semula Pengguggat di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
Bahwa berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, Pelawan semula Tergugat mohon  dengan  hormat  sudilah  kiranya  Bapak  Ketua  yang  mulia  Majelis  Hakim yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara a  quo berkenan  menjatuhkan  Putusan dengan amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan perlawanan pelawan semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Kolaka  tanggal  16  Mei  2018, nomor  5/Pdt.G/2018/PN  Kka,  yang  menjatuhkan  putusan  dengan  Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);
Berdasarkan dalam pokok perkara angka 1, dalam putusan terdapat pada halaman 3  angka  7  Putusan  Perdata  Perlawanan  (Verzet),  menerangkan  “...patut  dan
Zulfikri, Qadir Gassing
berdasar  hukum  bilamana  laporan  Terlawan  semula  Penggugat  tidak  ditindak lanjuti oleh polsek, dan Camat oleh karena setelah dilakukan pertemuan/ mediasi ternyata tanah sengketa benar adalah tanah milik Pelawan semula Tergugat...”.
Dalam  pokok  perkara  tersebut,  adanya  ketidak  sesuaian  antara  isi  pokok  yang didalihkan  dengan  hasil  keterangan  saksi,  dimana  keterangan    saksi  Terlawan semula  Penggugat  dari  hasil  persidangan  atas  nama  saksi  Mugeni  menerangkan bahwa  yang  memediasi  Terlawan  semula  Penggugat  dengan  Pelawan  semula Tergugat  adalah  Camat  Tolala,  bahwa  dari  hasil  mediasi  tersebut  tidak  ada kesepakatan  antara  Pelawan  semula  Tergugat  dengan  Terlawan  semula Penggugat,  kemudian  dikaitkan  keterangan  saksi  Lanto  Nur  merupakan  saksi Terlawan  semula  Penggugat  menerangkan  bahwa  saksi  hadir  waktu  mediasi  di Kecamatan  karena  sebagai  saksi  yang  menyaksikan  pembelian  tanah  antara Terlawan semula Penggugat dengan Abu Bakar, bahwa saksi itu Terlawan semula Penggugat  memperlihatkan  semua  bukti-bukti  yang  dimiliki,  sedangkan  pihak Pelawan semula Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti apapun.
Berdasarkan  dari  hasil  keterangan  saksi  tersebut,  seharusnya  dalam  isi  pokok perkara  tidak  langsung  menyimpulkan  bahwa  tanah  sengketa  adalah  milik Pelawan semula Tergugat sedangkan dari hasil mediasi tidak terjadi kesepakatan antara  kedua  pihak,  kemudian  dari  hasil  mediasi  ketika  memperlihatkan  bukti surat  kepemilikan  terhadap  tanah  sengketa  Pelawan  semula  Tergugat  tidak menunjukkan bukti apapun. Oleh karenanya hakim mestinya mempertimbangkan isi  pokok  perkara  tersebut  dalam  pertimbangan  hukum  maupun  dalam  diktum putusan.

## 2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kolaka Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri Kolaka
Ditulis  Berdasarkan  hasil  penelitian,  melalui  proses  wawancara  oleh  hakim  di Pengadilan Negeri Kolaka. Dalam menyelesaikan sengketa, hakim tidak merujuk pada dalil yang ada dalam Al-Qur’an dan Assunah. Hakim dalam menyelesaikan sengketa  dalam  rujukannya  lebih  kepada  menggunakan  yurisprudensi  misalnya
Analisis Syar’i Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt/Plw/2018/PN.Kka
Zulfikri, Qadir Gassing
Putusan  Mahkamah  Agung,  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA),  Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA),  serta  dalam  peraturan-peraturan  dalam  bentuk undang-undang  menggunakan  rujukan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  (KUH) Perdata,  Rechtsreglement  Buitengewesten  (RBg),  dan  Herziene  Indonesisch Reglement (HIR). (Derry Wisnu Broto, hakim Pengadilan Negeri Kolaka).
Dari hasil penelitian, hakim di Pengadilan Negeri Kolaka dalam membuat sebuah pertimbangan  hukum  maupun  dalam  membuat  sebuah  putusan,  hakim  (secara person  umunya  muslim  disebabkan  ada  juga  hakim  non  muslim)  tidak menggunakan  rujukan  dari  pandangan  syar’i  akan  tetapi  hakim  akan  berusaha menuangkan nilai-nilai kedamaian dalam bentuk putusan disebabkan perdamaian merupakan  roh  tertinggi  dari  sebuah  keadilan.  Selanjutnya,  dari  hasil  penelitian mengenai  pandangan  hakim  terhadap  penyelesaian  sengketa  menggunakan persfektif syar’i dalam segala jenis perkara merupakan bukan suatu masalah. Dan dalam penerapannya penggunaan konsep syar’i harus menyesuaikan dengan jenis perkara yang dihadapi. (Yurhanudin Kona, hakim Pengadilan Negeri Kolaka).
Dari  berbagai  pandangan  hakim  mengenai  penggunaan  persfektif  syar’i, seharusnya  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Kolaka  setiap  membuat  pertimbangan maupun  dalam  membuat  sebuah  putusan  dari  segala  jenis  perkara  dihadapinya terkhusus  pada  penyelesaian  sengketa  mestinya  menggunakan  rujukan  dari perfektif syar’i, walapun Pengadilan Negeri Kolaka masuk dalam wilayah hukum Peradilan  Umum.  Sebagai  contoh  pandangan  dalam  dalil  alqur’an  dan  asunnah yang patut dijadikan sebagai rujukan.
Dalam Alqur’an sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisaa/4: 135 :
ِ نْيَد لاَوْلٱ ِ وَأ ِْمُك سُفْ نَأ ِٰىَلَع ِْوَلَو ِ َّ للّ َِءاَدَهُش ِ طس قْلٱ ب َِي ماَّوَ ق ِْاوُنوُك ِْاوُنَماَء َِني ذَّلٱ اَهُّ يََٰيَ ِْوَأ ِْاُوْلَ ت ِْن إَو ِْاوُل دْعَ ت ِْنَأ ىٰوَْلْٱ ِْاوُع بَّتَ ت لاَف اَم  بِ َِٰلْوَأ َُِّللّٱَف ا ْيْ قَف ِْوَأ اًّي نَغ ِْنُكَي ن إ َِي بَرْ قَلأٱَو ا يْ بَخ َِنوُلَمْعَ ت اَ بِ َِناَك ََِّللّٱ َِّن إَف ِْاوُض رْعُ ت .
Zulfikri, Qadir Gassing

## Terjemahan :
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar-benar penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah  biarpun  terhadap  dirimu sendiri  atau  ibu  bapak  dan  kaum  kerabatmu.  Jika  ia  kaya  ataupun  miskin, maka  Allah  lebih  tahu  kemaslahatannya.  Maka  janganlah  kamu  mengikuti hawa  nafsu  karena  ingin  menyimpang  dari  kebenaran.  Dan  jika  kamu memutar  balikkan  (kata-kata)  atau  enggan  menjadi  saksi,  maka sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Mengetahui  segala  apa  yang  kamu kerjakan. 8
Berdasarkan  ayat  tersebut,  menerangkan  agar  dalam  menegakkan  keadilan sungguh-sungguh  berdasarkan  kebenaran,  baik  itu  terhadap  ibu  bapak  maupun terhadap  sahabat  dekat  sendiri.  Oleh  karenanya  dalam  hal  ini  hakim,  dalam menegakkan  keadilan  dituntut  agar  setiap  pertimbangan  hukum  yang  dijadikan sebagai  dasar  untuk  memutus  suatu  perkara,  agar  dari  putusan  tersebut  dapat memberikan  hak  kepada  pihak  yang  seharunsya  mendapatkannya  yang berdasarkan nilai keadilan dan tidak menyimpang dari kebenaran.
Selanjutnya dalam assunnah, sebagaimana sabda Rasulullah saw :
ِ هي خَأ ِ  قَ بِ ُِهَل ُِتِْيَضَق ِْنَمَف , ِ ضْعَ ب ِْن م ِ ه تَّجُ بِ ُِنَْلَْأ ِْمُكَضْعَ ب َِّلَعَلَو ََِّل إ َِنوُم صَتَْتَ ِْمُكَّن إ َِلاَق اَهْذُخَْيَ لاَف , ِ راَّنلا ِْن م ِ ةَعْط ق ُِهَل ُِعَطْقَأ اََّنَّ إَف ِ ه لْوَق ب ا ئْ يَش
Artinya :
“Sungguh  kalian  seringkali  mengadukan  sengketa  kepadaku,  dan  barang kali sebagian kamu ada yang lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain. Maka  barangsiapa  yang  kuputuskan  menang  dengan  mencederai  hak saudaranya  berdasarkan  kepandaian  argumentasinya,  berarti  telah  kuambil potongan  api  neraka  baginya,  maka  janganlah  dia  mengambilnya"  H.R Muttafaq Alaih.
Berdasarkan  hadist  tersebut,  hakim  dituntut  agar  dalam  memutuskan  perkara, terkhusus dalam hal pembuktian terhadap perkara sengketa yang ditangani. Hakim
8 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan , h. 100
Analisis Syar’i Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt/Plw/2018/PN.Kka
Zulfikri, Qadir Gassing
diharuskan  sungguh-sungguh  dapat  menilai  berdasarkan  pengetahuaannya sehingga  dapat  membedakan  mana  pihak  yang  bersengketa  yang  sungguh- sungguh  mendalilkan  haknya  dan  mana  pihak  yang  bersengketa  yang  hanya menuntut dengan kepandaian argumentasinya sehingga dapat menyakinkan hakim bahwa  tuntutannyalah  yang  benar.  Dari  perkara  tersebut,  ketika  hakim  telah mengetahui yang hak dan membedakan yang batil serta memutuskan berdasarkan yang  hak,  maka  hakim  telah  menyelamatkan  hak  orang  yang  dituntutnya walaupun  yang  menuntut  tersebut  tak  pandai  dalam  bersilat  lidah  untuk memperkuat argumentasinya.

## D. Kesimpulan
Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang  menyatakan pada diktum putusan verzet,  menolak  gugatan  terlawan  semula  penggugat  untuk  seluruhnya  dan membatalkan  putusan  verstek  nomor  5/Pdt.G/2018/PN  Kka,  merupakan  suatu pertimbangan  yang  tidak  dipertimbangkan  secara  sempurna  disebabkan  terdapat beberapa pertimbangan hukum bernilai berat sebelah sebagaimana yang telah diuraikan dalam  hasil  penelitian.  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Kolaka  dalam  membuat  sebuah pertimbangan  sebagai  dasar  membuat  putusan,  hakim  tidak  merujuk  terhadap  konsep berdasarkan perspektif syar’i, karena pada umumnya hakim menggunakan dasar hukum yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan keperdataan misalnya KUH Perdata.

## Daftar Pustaka

## Buku
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum . Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
Dhomiri, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah Dalam Hukum Islam. Cet. I; Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.
Zulfikri, Qadir Gassing
Fauzan  dan  Baharuddin  Siagian, Kamus  Hukum  dan  Yurisprudensi ,  Edisi  I  .  Cet; I,  Jakarta:
Kencana, 2017.
Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, Edisi V. Jakarta: KBBI V 0.2.0 Beta, 2016.
Republik Indonesia, Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan
Kurniati, Nia. Hukum Agraria Sengketa Pertanahan . Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
Limbong, Bernhard. Konflik Pertanahan. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Cet; XIII, Jakarta: Kencana, 2017.
Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Murad, Rusmadi. Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan. Bandung: Mandar Maju, 2007.
Ridwan, Pemilikan  Rakyat  dan  Negara  Atas  Tanah. Jakarta:  Badan  LITBANG  dan  Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
Santoso,  Urip. Hukum  Agraria  dan  Hak-Hak  Atas  Tanah, Edisi  I.  Cet.  I;  Jakarta:  Kencana, 2008.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet; III, Jakarta: UI-Press, 2015.
Sugiyono,  Metode Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  dan  R  &  D. Cet;  IV,  Bandung: Alfabet, 2009.
Waskito  dan  Hadi  Arwono, Pertanahan,  Agraria,  dan  Tata  Ruang .  Cet.  II;  Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2017.

## Putusan
Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 5/Pdt.Plw/2018/PN Kka.

## Skripsi
Astri  Isnaini, “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Di  Kota  Makassar”, Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, 2017).

## Websites
KH. M. Shiddiq Al-Jawi. “Hukum Pertanahan Menurut Syariah Islam”. https://mediaumat.news/. Diakses 24 Oktber 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Analisis Syar’i Terhadap Proses Penyelesaian Sengketa Tanah: Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pdt/Plw/2018/PN.Kka
Zulfikri, Qadir Gassing

## Undang-Undang Dasar 1945
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  RI  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

## Wawancara
Derry Wisnu Broto K.P, Hakim Ketua, Wawancara, Kolaka, 3 Februari 2020.
Yurhanuddin Kona, Hakim Anggota I, Wawancara, Kolaka, 3 Februari 2020.