## ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERUSAHAAN INDUSTRI KEMASAN
(Studi Kasus Pajak Penghasilan PT. Nagamas Packaging)
Lukman Hakim Siregar Universitas Dharmawangsa Email: lukman.fe@dharmawangsa.ac.id
Santi Universitas Dharmawangsa Email: umsu.santilai84@gmail.com

## Abstract
PT.  Nagamas  Packaging is  a  manufacturing  company  in the  packaging sector  with  total company sales reaching more than one hundred billion rupiah per  year and is under the supervision of the Intermediate Level Tax Office. This study uses a qualitative descriptive analysis, namely by analyzing the 2019 financial statement data. The results show that the calculation of income tax carried out by PT. Nagamas Packaging, both for the 2018 and 2019 fiscal years are not in accordance with Law Number 36 of 2008. This is evidenced by the absence of fiscal corrections for the 2018 tax year and the findings of several costs that have  not  been  made  fiscal  corrections  for  the  2019  tax  year.  Therefore,  the  company should make fiscal corrections in accordance with Law Number 36 Year 2008.
Keyword : Income Tax (PPh), Law Number 36 Year 2008

## 1. PENDAHULUAN
Potensi  pasar  untuk  produk  plastik dan turunannya di Indonesia masih sangat besar. Kementerian Perindustrian
menyatakan  Hal  ini  karena  hampir seluruh  sektor  industri  manufaktur membutuhkan  plastik,  seperti  sektor makanan  dan  minuman  (mamin),  sektor otomotif, sektor farmasi, sektor pertanian, sektor  konstruksi,  sektor  elektronika hingga kosmetika membutuhkan plastik.
Perkembangan  industri  petrokimia serta  industri  makanan  dan  minuman (mamin)  cukup  tinggi  dari  tahun  ke tahun, yaitu sekitar 8 persen – 10 persen.
Dengan pertumbuhan itu tingkat konsumsi  plastik  di  sektor  industri melebihi  50  juta  kg  perkapita  per  tahun. Dalam  hal  ini  penerimaan  pendapatan negara  dari  sektor  pajak  berpotensi sangatlah besar pada perusahaan perusahaan industri kemasan. Berdasarkan Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kementerian  Perindustrian  (Kemenperin) menetapkan  industri  plastik  hilir  sebagai sektor  prioritas  pengembangan  pada 2015-2019.Kemenperin  mencatat, jumlah industri  plastik  di  Indonesia  hingga  saat ini  mencapai  925  perusahaan  yang
memproduksi  berbagai  macam  produk plastik. Sektor  ini  menyerap tenaga kerja sebanyak  37.327  orang  dan  memiliki total  produksi  sebesar  4,68  juta  ton. Dengan  jumlah  tenaga  kerja  yang  cukup banyak  maka  dalam  hal  ini  penerimaan pendapatan  negara  dari  sektor  pajak penghasilan  berpotensi  sangatlah  besar pada  perusahaan  perusahaan  industri kemasan.
Untuk  meningkatkan  efektivitas pengawasan  kepatuhan  pajak,  maka mulai  tanggal  1  Maret  2020  terjadi perubahan fungsi dan tugas KPP Pratama dan  KPP  Madya,  yang  mana  KPP Pratama  berfokus  pada  perluasan  basis pajak  serta  peningkatan  jumlah  dan kualitas  data  lapangan,  dan  KPP  Madya lebih berfokus untuk mengawasi kepatuhan  wajib  pajak  strategis  yaitu wajib pajak yang memiliki dampak besar terhadap penerimaan suatu wilayah.
Dengan  adanya  perubahan  tingkat pengawasan  yang  lebih  ketat,  maka diharapkan  wajib  pajak  menjalankan kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan peraturan  Undang  –  Undang  Perpajakan yang berlaku. Namun permasalahan yang terjadi dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh), sering terjadi perbedaan  perhitungan  pajak  terutang yang  dihitung  oleh  wajib  pajak  dan
fiskus.
Tinggi rendahnya pajak penghasilan  (PPh)  yang  akan  dibayar tergantung pada besarnya jumlah penghasilan  yang  diperoleh  dan  beban/ biaya yang dicatat sebagai pengurang dari penghasilan tersebut.
Permasalahan  yang  terjadi  adalah wajib  pajak  akan  cenderung  untuk meminimalkan  jumlah  penghasilan  dan memaksimalkan  beban/  biaya,  sehingga jumlah  penghasilan  yang  menjadi  dasar perhitungan  pajak  penghasilan  (PPh) menjadi seminimal mungkin.
Akibat adanya perbedaan perhitungan  ini,  maka  perlu  dilakukan penilaian  mengenai  cara  perhitungan pajak  penghasilan  yang  dilakukan  oleh perusahaan dengan fiskus. Apabila dalam analisis  terjadi  perbedaan  perhitungan pajak,  maka  perlu  dilakukan  koreksi fiskal dalam penentuan pajak penghasilan terutang berdasarkan tata cara perhitungan  pajak  penghasilan  ini  diatur dalam  Undang  –  Undang  Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
Penulis  membatasi  penelitian  ini hanya pada salah satu perusahaan industri kemasan  dan  plastik  yaitu  PT.  Nagamas Packaging merupakan salah satu perusahaanyang  berlokasi  di  Medan Provinsi Sumatera Utara dengan
penghasilan  melebihi  seratus  miliar  per tahun,  sehingga  perusahaan  ini  berada  di
bawah  pengawasan  Kantor  Pelayanan Pajak  (KPP)  Madya  sejak  tanggal  1 Januari  2019,  yang  mana  KPP  Madya menangani  wajib  pajak  besar  dan jumlahnya  lebih  sedikit  dibandingkan jumlah  wajib  pajak  yang  ditangani  oleh KPP Pratama.

## 2. KAJIAN TEORI
Pasal 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun  2008  (UU  PPh)  menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan  terhadap  subjek  pajak  atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya  dalam  tahun  pajak.  Dalam Pasal  2  ayat  (1)  UU  PPh  disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:
1. a.  Orang pribadi;
b.  warisan yang belum terbagi sebagai satu  kesatuan  menggantikan  yang berhak;
2. Badan; dan
3. Bentuk usaha tetap.
Dari  sudut  pandang  Undang  – Undang  Pajak  Penghasilan  (UU  PPh) suatu  badan  menjadi  subjek  pajak  tanpa melihat  apakah  badan  tersebut  bertujuan mencari  laba  (profit  oriented)  atau  tidak. Badan yang tidak bertujuan mencari laba, misalnya  yayasan,  organisasi  sosial  atau organisasi  lainnya  dianggap  menjadi subjek  pajak  sama  halnya  dengan  badan yang  bertujuan  mencari  laba.  Apabila penghasilan suatu badan bukan
merupakan objek pajak, misalnya berasal dari  sumbangan,  maka  tidak  ada kewajiban untuk membayarar PPh badan.
Dengan  kata  lain,  kewajiban  PPh muncul  ketika  suatu  badan  memenuhi persyaratan  subjektif  dan  objektif. Memenuhi  persyaratan  subjektif  artinya badan  tersebut  masuk  dalam  pengertian subjek  pajak  badan  menurut  UU  PPh. Sedangkan,  persyaratan  objektif  artinya penghasilannya  menjadi  objek  PPh menurut  UU  PPh.  Walaupun  secara ekonomis  badan  yang  tidak  bertujuan mencari  laba  umumnya  tidak  ada kewajiban  membayar  PPh  badan,  namun secara administratif badan  ini tetap harus mendaftarkan  diri  untuk  memperoleh NPWP  dan  melaporkan  SPT  Badan meskipun “Nihil”.
Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang –
undang Nomor 36 tahun 2008, penghasilan  didefinisikan  sebagai  setiap tambahan  kemampuan  ekonomis  yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  di luar  Indonesia,  yang  dapat dipakai  untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun, termasuk:
a. Penggantian  atau  imbalan  yang berkenaan  dengan  pekerjaan  atau jasa  yang  diterima  atau  diperoleh
termasuk  gaji,  upah,  tunjangan, honorarium, komisi, bonus gratifikasi,  uang  pensiun,  atau imbalan  dalam  bentuk  lainnya, kecuali  ditentukan lain  dalam
Undang – undang ini;
b. Hadiah  dari  undian  atau  pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. Laba usaha;
d. Keuntungan  karena  penjualan  atau karena pengalihan harta;
e. Penerimaan  kembali  pembayaran pajak  yang  telah  dibebankan  sebagai biaya  dan  pembayaran  tambahan pengembalian pajak;
f. Bunga  termasuk  premium,  diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. Dividen,  dengan  nama  dan  dalam bentuk  apapun,  termasuk  dividen dari  perusahaan  asuransi  kepada
pemegang  polis,  dan  pembagian  sisa
hasil usaha koperasi;
h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan  dengan  penggunaan harta; j. Penerimaan atau perolehan
pembayarna berkala;
k. Keuntungan  karena  pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu  yang  ditetapkan  dengan Peraturan Pemerintah;
l. Keuntungan  selisih  kurs  mata  uang asing;
m. Selisih lebih  karena  penilaian kembali aktiva;
n. Premi asuransi;
o. Iuran  yang  diterima  atau  diperoleh perkumpulan  dari  anggotanya  yang terdiri  –  dari  wajib  pajak  yang menjalankan  usaha  atau  pekerjaan bebas;
p. Tambahan  kekayaan  neto  yang berasal  dari  penghasilan  yang  belum dikenakan pajak;
q. Penghasilan  dari  usaha  berbasis syariah;
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud  dalam  Undang  –  Undang yang  mengatur  mengenai  ketentuan umum dan tat cara perpajakan; dan
s. Surplus Bank Indonesia.
Menurut Undang – Undang Nomor 36  tahun  2008  Pasal  4  tentang  Pajak Penghasilan  (PPh),  penghasilan  dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
1. Penghasilan  yang  merupakan  objek pajak penghasilan.
2. Penghasilan  yang  dikenai  pajak bersifat final.
3. Penghasilan  yang  dikecualikan  dari objek pajak.
Menurut  Siti  Resmi  (2017:70),
Pajak  Penghasilan  (PPh)  adalah  pajak yang  dikenakan  terhadap  subjek  pajak atas  penghasilan  yang  diterima  atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.Berdasarkan  definisi  di  atas,  maka Pajak  Penghasilan  (PPh)  adalah  pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.
Tahun  pajak  dalam  Undang  – Undang Perpajakan adalah tahun takwim, namun  wajib  pajak  dapat  menggunakan tahun  buku  tersebut  meliputi  jangka waktu  12  bulan.  Peraturan  perundangan yang  mengatur  Pajak  Penghasilan  (PPh) di  Indonesia  adalah  UU  Nomor  7  tahun 1983  yang  telah  disempurnakan  dengan UU Nomor 7 tahun 1991, UU Nomor 10 tahun  1994,  UU  Nomor  17  tahun  2000,
UU  Nomor  36  tahun  2008,  Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur  Jenderal  Pajak  maupun  Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak. Tarif pajak penghasilan (PPh) yang berlaku di Indonesia dapat
dikelompokkan  menjadi  dua,  yaitu  tarif pajak  penghasilan  untuk  wajib  pajak orang  pribadi  dalam  negeri  dan  bentuk usaha  tetap  yang  sesuai  dengan  Pasal  17 UU  Nomor  7  Tahun  1983  sebagaimana telah  mengalami  perubahan  menjadi
Undang  –  Undang  Nomor  36  Tahun 2008.
Menurut  Undang  -  Undang  Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17, pembagian tarif Pajak  Penghasilan  (PPh)  adalah  sebagai berikut :
1. Tarif  Pajak  Penghasilan  (PPh)  untuk wajib  pajak  orang  pribadi  dalam negeri, yaitu pada tabel 1.
Tabel 1.
Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak  Tarif
Pajak Sampai dengan Rp 50.000.000 5% >  Rp  50.000.000  sampai  dengan Rp 250.000.000 15 % >  Rp  250.000.000  sampai  dengan Rp 500.000.000 25 % > Rp 500.000.000 30 %
2. Tarif  Pajak  Penghasilan  (PPh)  untuk wajib  pajak  badan  dalam  negeri  dan bentuk  usaha  tetap  adalah  25%. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) No. 1/2020, pemerintah telah menurunkan  tarif  Pajak  Penghasilan (PPh)  badan  dari  25%  menjadi  20% secara bertahap. Penurunan tarif PPh badan  mulai  berlaku  untuk  masa pajak  tahun  2020  dan  2021,  yaitu menggunakan tarif 22%.
Berdasarkan  Surat  Edaran  No.  SE-
66/PJ/2010  tentang  penegasan  atas
pelaksanaan  pasal  31E  ayat  (1)  UU Nomor 36 Tahun 2008, bahwa wajib pajak  badan  dalam  negeri  dengan peredaran  bruto  sampai  dengan  Rp 50.000.000.000  (lima  puluh  miliar rupiah)  mendapat  fasilitas  berupa pengurangan  tarif  sebesar  50%  dari tarif  sebagaimana  dijelaskan  pada nomor  2  paragraf  pertama  (Pasal  17 ayat  (1)  huruf  b  dan  ayat  (2a))  yang dikenakan  atas  penghasilan  kena pajak  dari  bagian  peredaran  bruto sampai  dengan  Rp  4.800.000.000 (empat  miliar  delapan  ratus  juta rupiah).
Secara  umum,  cara  menghitung pajak  penghasilan  (PPh)  untuk  wajib pajak badan adalah sebagai berikut:
1. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu dengan cara menentukan besarnya  penghasilan  neto  yang dikurangi kompensasi kerugian.
2. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) yang  terutang.  Perhitungan  Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan  dengan  cara  mengalikan Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)
dengan  tarif  pajak  yang  berlaku (sesuai penghasilan wajib pajak pada tabel 2.1).
Sehubungan  dengan  perhitungan Pajak  Penghasilan  (PPh)  badan,  maka koreksi  fiskal  terdiri  –  dari  dua,  yaitu
koreksi  fiskal  positif  yang  akan mengakibatkan  penghasilan  kena  pajak menjadi  meningkat  dan  koreksi  fiskal negatif yang akan mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi menurun.
Koreksi fiskal positif terjadi apabila laba  menurut  fiskal  bertambah.  Koreksi fiskal  positif  biasanya  terjadi  akibat adanya transaksi sebagai berikut:
1. Beban  yang  tidak  diakui  oleh  pajak (Pasal 9 ayat (1) UU PPh).
2. Penyusutan  komersial  lebih  besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya. Sedangkan  koreksi  fiskal  negatif terjadi  apabila  laba  menurut  fiskal berkurang.  Koreksi  negatif  biasanya terjadi adanya hal – hal berikut:
1. Penghasilan  yang  tidak  termasuk objek  pajak  (Pasal  4  ayat  (3)  UU PPh).
2. Penghasilan  yang  dikenakan  PPh bersifat  final  (Pasal  4  ayat  (2)  UU PPh).
3. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkan
pengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negaif lainnya.
Menurut  Anastasia  Diana  dan
Lilis  Setiawati  (2014:126),  adapun pembagian  koreksi  fiskal  adalah  sebagai berikut:
1. Koreksi fiskal untuk Penghasilan a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final sebagaimana diatur serta diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2) UU  PPh  yang  harus  dikoreksi negatif.
b. Penghasilan  bukan  merupakan objek  PPh  sebagaimana  diatur serta  diuraikan  dalam  Pasal  4 ayat  (3)  UU  PPh  yang  harus dikoreksi negatif.
2. Koreksi fiskal untuk Biaya Secara  umum  setiap  pengeluaran
wajib pajak badan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang: a. Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
b. Didukung  dengan  bukti  yang  valid dan reliable, dan
c. Jumlahnya  wajar  (jika  ada  transaksi dengan hubungan istimewa). Perhitungan laba akuntansi
didasarkan  pada  prinsip  akuntansi  yang berlaku  umum,  seperti  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)
dan  International  Financial  Reporting Standard  (IFRS)  sedangkan  laba  kena pajak  yang  menjadi  dasar  perhitungan pajak  penghasilan  dihitung  berdasarkan peraturan  perpajakan  yang  berlaku  saat ini  yakni  Undang  –  Undang    Nomor  36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Adanya perbedaan perhitungan laba komersial  dan  laba  fiskal,  maka  perlu dilakukan  rekonsiliasi  (koreksi)  fiskal. Rekonsiliasi  (koreksi)  fiskal  adalah proses  penyesuaian  atas  laba  akuntansi yang  berbeda  dengan  ketentuan  fiskal untuk  menghasilkan  penghasilan  neto atau  laba  yang  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan.
Dengan melakukan
rekonsiliasi fiskal maka wajib pajak tidak perlu  membuat  pembukuan  ganda  dan cukup  hanya  melakukan  1  (satu) pembukuan.
Menurut kerangka konseptual pelaporan keuangan, definisi penghasilan
(income)  yang  dikutip  dalam  buku  Hans Kartikahadi  et  al.  (2019:196)  meliputi pendapatan  (revenue)  dan  keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan  aktivitas  entitas  yang  biasa dikenal  dengan  sebutan  yang  berbeda seperti  penjualan,  penghasilan  jasa  (fee), bunga, dividen, royalti, dan sewa.
Pendapatan  merupakan  arus  masuk bruto  dari  manfaat  ekonomi  yang  timbul dari  aktivitas  normal  perusahaan  selama
suatu  periode  jika  arus  masuk  tersebut mengakibatkan  kenaikan  ekuitas,  yang tidak  berasal  dari  kontribusi  penanam modal. Sedangkan keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi  definisi  penghasilan  dan mungkin  timbul  atau  mungkin  tidak timbul  dalam  pelaksanaan  aktivitas perusahaan  yang  biasa.  Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi  dan  dengan  demikian  pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan.
Menurut  Undang  –  undang  Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal  4  ayat (1)  dijelaskan  bahwa  “Yang menjadi  objek  pajak  adalah  penghasilan, yaitu  setiap  tambahan  kemampuan ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia, yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak yang  bersangkutan  dengan  nama  dan dalam bentuk apapun.”
Pengertian  penghasilan  ini  tidak memperhatikan  adanya  penghasilan  dari sumber  tertentu,  tetapi  adanya  tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh  wajib  pajak  merupakan  ukuran terbaik  kemampuan  membayar.  Namun demikian, terdapat beberapa jenis
penghasilan  yang  bukan  merupakan Objek Pajak Penghasilan.
Menurut  Undang  -  Undang  Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal  4  ayat  (3),  jenis  penghasilan  yang bukan  merupakan  objek  pajak,  di antaranya adalah:
a. Bantuan  atau  sumbangan,  termasuk zakat  dan  sumbangan  keagamaan lainnya  yang  ketentuannya  diatur dengan  atau  berdasarkan  Peraturan Pemerintah;
b. Harta hibah yang ketentuannya diatur dengan  atau  berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan;
c. Warisan;
d. Harta  termasuk  setoran  tunai  yang diterima oleh badan sebagai pengganti  saham  atau  sebagai pengganti penyertaan modal;
e. penggantian atau imbalan sehubungan  dengan  pekerjaan  atau jasa  dalam  bentuk  natura  dan/  atau kenikmatan  dari  Wajib  Pajak  atau Pemerintah,  apabila  diberikan  oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak tertentu  akan  menjadi  Penghasilan; dan  penghasilan  lain  sebagaimana tertera  dalam  Undang  –  Undang Pajak Penghasilan.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  upaya  yang dilakukan dengan mendeskripsikan,
mencatat, dan menginterpretasikan kondisi  –  kondisi  yang  terjadi  pada perusahaan PT. PT. Nagamas Packaging. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Data primer, berupa laporan keuangan  komersial,  yaitu  laporan keuangan berupa laporan Neraca dan laba rugi tahun 2018 dan 2019, daftar aktiva tetap, buku besar, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).
b. Data  sekunder,  yaitu  Undang  –
Undang Pajak dan literatur – literatur yang  dibutuhkan  untuk  mendukung penelitian ini. penulis menggunakan teknik
pengumpulan data, yaitu:
a. Penelitian Kepustakaan
Dilakukan  dengan  cara  mencari, membaca, mengumpulkan, mencatat, dan  mempelajari  buku  –  buku literatur  maupun  sumber  –  sumber lainnya  yang  berkaitan  dengan masalah yang akan diteliti.
b. Penelitian Lapangan Dalam  hal  ini,  penulis  melakukan wawancara langsung dengan Direktur, bagian administrasi perpajakan,  dan  bagian  keuangan. Selanjutnya  melakukan  obesrvasi dengan  melihat  langsung  maupun memperhatikan  proses  dan  aktivitas yang terjadi, meliputi proses
pembuatan  faktur,  faktur  pajak, pelaporan  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN),  PPh  Pasal  21,  PPh  Pasal  25, pengeluaran  dan  proses  administrasi pembukuan  serta  penerimaan  kas harian di PT. Nagamas Packaging. Metode analisis data yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu  dengan cara  mengumpulkan  data,  menyusun, mengintrepretasikan  sehingga  diperoleh gambaran  yang  jelas  terhadap  masalah yang diteliti.
Selanjutnya data yang telah diperoleh akan dianalisis melalui langkah – langkah berikut:
a. Membandingkan  dan  melakukan koreksi fiskal sesuai dengan
peraturan  perpajakan  yang  berlaku atas  laporan  keuangan  komersial yang  telah  dibuat oleh  PT.  Nagamas Packaging.
b. Menghitung besarnya Pajak
Penghasilan  (PPh)  terutang  dari laporan  keuangan  fiskal  berdasarkan Undang  –  Undang  Nomor  36  tahun 2008  dan  membandingkan  dengan hasil  perhitungan  Pajak  Penghasilan (PPh)  terutang  yang  telah  dihitung dan  dibayar  oleh  PT.  Nagams Packaging.

## 4. HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN
PT.  Nagamas  Packaging  telah menyusun  laporan  laba  rugi  sesuai dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan (SAK)  yang  berlaku  di  Indonesia.
Adapun hasil penelitiandiantaranya
adalah sebagai berikut:

## a. Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi

## Komersial  Tahun  2019  Menurut
PT. Nagamas Packaging
Koreksi  fiskal  dilakukan  setelah adanya  laporan  laba  rugi  komersial  yang dibuat  oleh  perusahaan.  PT.  Nagamas Packaging telah melakukan koreksi fiskal positif  dan  negatif  di  pelaporan  SPT Tahunan  PPh  tahun  pajak  2019  seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.
Tabel 2. PT. Nagamas Packaging
Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi 2019
b. Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2019 Menurut PT. Nagamas Packaging
Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2019 Menurut PT. Nagamas Packaging
a. PPh Pasal 29 Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2019 25% X 3.681.350.000 =   920.337.500 Kredit pajak: PPh Pasal 22 476.053.000 PPh Pasal 25 339.884.889 + Jumlah Kredit Pajak 815.937.889 - PPh Pasal 29 (kurang bayar) = 104.399.611 b. PPh Pasal 25 Penghasilan Neto Fiskal = 4.733.372.976 Penghasilan Tidak Teratur = 1.052.022.434 - Penghasilan  yang  menjadi  dasar  perhitungan angsuran = 3.681.350.542 Kompensasi Kerugian Fiskal = 0 - Penghasilan kena pajak = 3.681.350.542 Dibulatkan menjadi = 3.681.350.000 PPh terutang (22% x Rp 3.681.350.000) = 809.897.000 Kredit  Pajak  yang  dipungut  atau  dipotong  pihak lain = 476.053.000 - PPh yang harus dibayar sendiri = 333.844.000 Angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya (1/12 x Rp 333.844.000) = 27.820.333

## PT. Nagamas Packaging melakukan
koreksi  fiskal  pada  laporan  laba rugi.seperti yang ditunjukkan pada tabel 4
Tabel 4. Perhitungan Laba Fiskal atau Penghasilan Kena Pajak 2019 Laba menurut Komersial 681.350.542 Koreksi Fiskal Positif Beban Gaji 3.000.000.000 Biaya Penyusutan 975.595.728 Biaya Amortisasi 129.778.903 Total Koreksi Fiskal Positif 4.105.374.631 Koreksi Fiskal Negatif Harga Pokok Penjualan 1.105.374.631
Total Koreksi Fiskal Negatif 1.105.374.631 Laba Fiskal atau Penghasilan Kena Pajak 3.681.350.542
PT.  Nagamas  Packaging  telah melakukan  koreksi  fiskal  positif  berupa beban  gaji,  biaya  penyusutan,  dan  biaya amortisasi.  Koreksi  fiskal  positif  yang dilakukan  oleh  PT.  Nagamas  Packaging sebesar  Rp  4.105.374.631  dan  koreksi fiskal negatif sebesar Rp 1.105.374.631.
Koreksi fiskal positif dilakukan pada beban gaji disebabkan beban gaji sebesar
Rp 3.000.000.000 merupakan biaya  upah dan  bahan  pembangunan  gudang  baru melalui kontraktor pihak ketiga, sehingga dilakukan koreksi fiskal positif.Sedangkan, untuk biaya penyusutan dan biaya amortisasi dilakukan  koreksi  fiskal  negatif  sebesar Rp  1.105.374.631  di  akun  harga  pokok penjualan  karena  biaya  penyusutan  dan biaya  amortisasi  adalah  kelompok  biaya harga pokok penjualan.
Untuk  perhitungan  laba  fiskal  atau penghasilan  kena  pajak  hasil  koreksi  PT. Nagamas  Packaging  dapat  dibulatkan menjadi  Rp  3.681.350.000.  Berdasarkan hasil  laba  tersebut  dan  jumlah  penjualan tahun  2019  adalah  lebih  dari  Rp 50.000.000.000,  maka  perhitungan  Pajak
Penghasilan  (PPh)  terutang  menurut  PT. Nagamas  Packaging  adalah  25%  x  Rp 3.681.350.000  (pembulatan  ke  bawah), dan  besarnya  Pajak  Penghasilan  (PPh) Pasal 29 adalah Rp 920.337.500.
c. Koreksi  Fiskal  Laporan  Laba  Rugi Komersial Tahun 2019 Menurut PT.

## Nagamas Packaging
Pada  laporan  SPT  Tahunan  2018, PT. Nagamas Packaging belum melakukan  koreksi  fiskal  positif  ataupun koreksi  fiskal  negatif  dan  total  penjualan tahun 2018 telah melebihi Rp 50.000.000.000. sehingga mulai tanggal 1
Januari  2019,  PT.  Nagamas  Packaging berada  di  bawah  pengawasan  KPP Madya.

## Tabel 5
Koreksi Fiskal Laporan Laba Rugi Tahun 2019 Menurut Peraturan Perpajakan

## Adapun perhitungannya sebagai berikut :
Tabel 6 Perhitungan Laba Fiskal Tahun 2019 Menurut Peraturan Perpajakan
Dari  tabel  6,  untuk  laba  fiskal  atau penghasilan  kena  pajak  hasil  menurut peraturan  perpajakan  dapat  dibulatkan menjadi  Rp  3.720.919.000  (pembulatan ke  bawah).  Berdasarkan  hasil  laba tersebut dan jumlah penjualan tahun 2019 adalah  lebih  dari  lima  puluh  miliar rupiah,  maka  jumlah  Pajak  Penghasilan
(PPh) terutang menurut peraturan perpajakan adalah 25% x Rp.3.720.919.000  yaitu  sebesar  Rp 930.229.750. Menurut peraturan perpajakan, koreksi  fiskal  positif  untuk  biaya  adalah biaya  yang  dapat  dikurangkan  sepanjang berhubungan  langsung  dengan  kegiatan usaha  dalam  hal  mendapatkan,  menagih, dan  memelihara  penghasilan.  Beban  gaji sebesar  Rp  3.000.000.000  dikoreksi

## a. PPh Pasal 29

## Pajak Penghasilan Terutang  2019
25% x 3.720.919.000 = 930.229.750 Kredit pajak: PPh Pasal 22 476.053.000 PPh Pasal 25 339.884.889 + Jumlah Kredit Pajak 815.937.889 PPh Pasal 29 (kurang bayar) = 114.291.861 b. PPh Pasal 25 Penghasilan Neto Fiskal = 4.773.642.976 Penghasilan Tidak Teratur = 1.052.723.43- Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran = 3.720.919.542 Kompensasi Kerugian Fiskal = 0- Penghasilan kena pajak = 3.720.919.542 Dibulatkan menjadi = 3.720.919.000 PPh terutang (22% x Rp 3.720.919.000) = 818.602.180 Kredit Pajak yang dipungut atau dipotong pihak lain 476.053.000- PPh yang harus dibayar sendiri = 342.549.180 Angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya (1/12 x Rp 342.549.180) = 28.545.765
2019 Laba menurut Komersial 681.350.542 Koreksi Fiskal Positif Beban Gaji 3.000.000.000 Beban Listrik 2.209.701.499 Biaya Penyusutan 793.884.617 Biaya Amortisasi 129.778.903 Beban Umum dan lainnya 40.270.000 Total Koreksi Fiskal Positif 6.173.635.019 Koreksi Fiskal Negatif Harga Pokok Penjualan - Beban Listrik Rp
2.209.701.499
- Beban Penyusutan Rp 793.884.617 - Beban Amortisasi Rp 129.778.903 3.133.365.019 Administrasi Bank 701.000 Total Koreksi Fiskal Negatif 3.134.066.019 Laba Fiskal atau Penghasilan Kena Pajak 3.720.919.542
karena  merupakan  biaya  upah  dan  bahan untuk  pembangunan  gudang  di  PT. Nagamas  Packaging,  yang  seharusnya biaya ini dicatat sebagai biaya konstruksi dalam  proses  yang  nantinya  akan  dicatat sebagai  aset  tetap  bila  pekerjaan  sudah selesai.  Adanya  koreksi  fiskal  positif pada beban listrik sebesar Rp 2.209.701.499  merupakan  beban  listrik yang  digunakan  dalam  proses  produksi, sehingga  dilakukan  juga  koreksi  fiskal negatif sebesar Rp 2.209.701.499 terhadap beban harga pokok penjualan.
Dalam  Undang  –  Undang  Nomor  36 tahun  2008  Pasal  6  ayat  (1)  disebutkan bahwa  penyusutan  atas  pengeluaran untuk  memperoleh  harta  berwujud  dan amortisasi  atas  pengeluaran untuk memperoleh  hak  yang  mempunyai  masa manfaat  lebih  dari  1  (satu)  tahun.  Maka, pengeluaran  atas  biaya  penyusutan  dan biaya  amortisasi  sebesar  Rp  793.884.617 dan  Rp  129.778.903  atas  aset  mesin  dan peralatan  yang  digunakan  dalam  proses produksi boleh dibebankan.
Dilakukannya  koreksi  karena  biaya penyusutan  dan  amortisasi  tersebut seharusnya  merupakan  bagian  dari  harga pokok  penjualan,  sehingga  dilakukan koreksi positif di bagian biaya operasional  dan  koreksi  negatif  sebesar nilai  penyusutan  dan  amortisasi  tersebut di bagian harga pokok penjualan.
Berdasarkan  Undang  –  Undang Nomor  36  tahun  2008  Pasal  9  ayat  (1) huruf  b,  pengeluaran  yang  dapat dibebankan sebagai biaya yaitu pengeluaran  yang  berhubungan  langsung dengan usaha yang pembebanannya dapat dilakukan  dalam  tahun  pengeluaran. Koreksi biaya umum dan lainnya sebesar Rp  40.270.000  adalah  biaya  pembelian meja dan kursi oleh pemegang saham dan bukan  digunakan untuk  keperluan perusahaan,  sedangkan  koreksi  fiskal negatif  atas  biaya  administrasi  bank sebesar Rp 701.000 belum dicatat sebagai beban.
d. Penyampaian  SPT  Tahunan  oleh

## PT. Nagamas Packaging
PT.  Nagamas  Packaging  melakukan koreksi  fiskal  dengan  menggunakan pendekatan  akuntansi  komersial,  yang bertujuan  agar  mempermudah  dalam pengisian  SPT  Tahunan  PPh  yang  juga dilampirkan pada SPT Tahunan PPh.
Menurut informasi dari PT. Nagamas Packaging,  PPh  Pasal  29  kurang  bayar tahun  pajak  2019  telah  dilaporkan  dan dibayar tepat waktu yaitu pada tanggal 29 April  2020.  Sedangkan,  PPh  Pasal  29 kurang  bayar  tahun  pajak  2018  telah diselesaikan  pada  tanggal  24  September 2019.  Perusahaan  telah  mengajukan penundaan pelaporan SPT Tahunan pajak tahun  2018  melalui  pelaporan  pajak
sementara  (1771Y)  tanggal  29  April
2019.Keterlambatan  pelaporan  pajak disebabkan  karena  adanya  perubahan sistem pembukuan PT. Nagamas Packaging yang sebelumnya menggunakan  sistem  manual,  yang kemudian menggunakan program pembukuan Accurate .

## 5. KESIMPULAN
Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) yang  dilakukan  oleh  PT.  Nagamas
Packaging belum sesuai dengan peraturan Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008, dengan ditemukan adanya selisih perhitungan antara PT. Nagamas
Packaging  dan  peraturan  perpajakan untuk  tahun  pajak  2019  dan  tahun  pajak 2018.
Dalam  hal  perpajakan,  PT.  Nagamas Packaging belum sesuai dengan peraturan perpajakan  yang  berlaku  karena  masih adanya biaya yang belum dikoreksi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan, baik untuk  tahun  pajak  2018  maupun  tahun pajak 2019. Perusahaan belum melakukan pembetulan untuk tahun pajak
2018  dan  2019,  sehingga  berpotensi dikenakan  denda  pajak  yang  merupakan tambahan biaya bagi perusahaan.

## REFERENSI
Anastasia  Diana,  Lilis  Setiawati.  2014.
Perpajakan  –  Teori  dan  Peraturan Terkini. CV Andi. Yogyakarta.
Hans  Kartikahadi,  Rosita  Uli  Sinaga, Ersa  Tri  Wahyuni,  Sylvia  Veronica Siregar,  Merliyana  Syamsul.  2019. Akuntansi  Keuangan  Berdasarkan SAK  Berbasis  IFRS,  Edisi  Ketiga,
Buku Satu . Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta. Republik  Indonesia.  2008.  Undang  – Undang  Nomor  36  Tahun  2008
Tentang Perubahan  Keempat  atas Undang  –  Undang  Nomor  7  Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan .
Republik  Indonesia.  2009.  Undang  – Undang  Nomor  16  Tahun  2009 Tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara Perpajakan .
Siti  Resmi.  2017. Perpajakan:Teori  dan Kasus, Edisi 10, Buku Satu. Salemba Empat.Jakarta.
Situs Web :
BERITA  INDUSTRI,  Industri  Plastik Jadi  Sektor  Prioritas  Kemenperin, https://kemenperin.go.id/artikel/16987/
Industri-Plastik-Jadi-Sektor-Prioritas-
Kemenperin, diakses tanggal 22 Desember 2020 pukul 09.00 wib