Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 202-212

## PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA 1
Rahayu*, Kholis Roisah, Peni Susetyorini Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang rahayu_undip@yahoo.com

## Abstract
This  study further  examines  the  protection of human  rights  of  refugees  and  asylum  seekers  in Indonesia  using  a socio legal  approach.  The data  used in the  form  of  primary  and  secondary data  obtained  by  observation,  in-depth  interviews  and  bibliography  studies  are  subsequently analyzed in an inductive qualitative manner. This study concluded that although Indonesia has not  ratified  the  Refugee  Convention  1951  and  Protocol  1967,  but  still  has  the  obligation  and responsibility to protect the human rights of refugees and asylum seekers residing in the territory of  Indonesia.  Through  the  Presidential  Decree  Number  125  Year  2016  on  the  Handling  of Refugees  from  Abroad,  the  Government  of  Indonesia  has  a  very  strong  alignments  on  the fulfillment of human rights  of refugees and asylum seekers entering Indonesia by applying the principle of non-refoulement.
Keywords : Protection of Human Rights; Refugees; Asylum Seekers

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang perlindungan hak asasi manusia pengungsi dan pencari  suaka  di  Indonesia dengan  menggunakan  pendekatan sociolegal. Data  yang  digunakan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara pengamatan, wawancara mendalam dan studi pustaka yang selanjutnya dianalisis secara induktif kualitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa  meskipun  Indonesia  belum  meratifikasi  Konvensi  Pengungsi  1951  dan  Protokol  1967, namun tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia para pengungsi  dan  pencari  suaka  yang  berada  di  wilayah  Indonesia.  Melalui  Perpres  Nomor  125 tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri,  Pemerintah  Indonesia  memiliki keberpihakan  yang  sangat  kuat  terhadap  pemenuhan  hak  asasi  manusia  para  pengungsi  dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip non-refoulement.
Kata Kunci : Perlindungan HAM; Pengungsi; Pencari Suaka
1 Ditulis  berdasarkan  penelitian  yang  berjudul:  “Kebijakan  Penerapan  Prinsip Non  Refoulement dalam  Rangka Penanganan  Pengungsi  Luar  Negeri  di  Indonesia”  yang  dibiayai  oleh  Dana  Selain  APBN  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro tahun 2017.

## A. Pendahuluan
Perpindahan  penduduk,  baik  di  dalam wilayah  suatu  negara  maupun  yang melintasi batas negara, merupakan peristiwa  yang  telah  lama  ada  dalam sejarah manusia dan semakin sering terjadi sekarang  ini  (Weiner,  1997).  Pada prinsipnya,  setiap  orang  memiliki  hak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, termasuk meninggalkan negaranya sendiri dan kembali ke negaranya (Pasal 13 UDHR).  Bahkan  setiap  orang  dijamin haknya  untuk  mencari  dan  mendapatkan suaka  di  negara  lain  guna  melindungi dirinya  dari  pengejaran  (Pasal  14  ayat  (1) UDHR).  Perlindungan  semacam  ini  tidak berlaku  untuk  kasus  pengejaran  yang timbul  karena  perbuatan  kriminal  dan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar PBB (Pasal 14 ayat (2) UDHR).
Salah satu bentuk perpindahan penduduk  adalah  pengungsian,  baik  lintas negara  maupun  di  dalam  wilayah  negara ( Internal  Displace  Person ).  Pengungsian merupakan  bentuk  perpindahan  penduduk yang  mempunyai  cirri  berbeda  dengan perpindahan  penduduk  lainnya,  sehingga berpengaruh terhadap mekanisme perlindungan  yang  diterapkan  kepada mereka  (Patrnogic,  1996). Pada  umumnya, seorang  pengungsi  yang  belum  diakui statusnya  akan  dinamakan  sebagai  pencari suaka,  tetapi  seorang  pencari  suaka  belum tentu  adalah  seorang  pengungsi.  Apabila seseorang  diakui  sebagai  pengungsi  maka akan  melekat  hak  dan  kewajiban  sebagai pengungsi  terhadap  negara  pelindungnya (Hardjaloka, 2015).
Para pengungsi ini, khususnya pengungsi  lintas  Negara  atau  pengungsi yang  berasal  dari  luar  negeri  (selanjutnya disebut  ‘pengungsi’),  biasanya  tidak memiliki  dokumen  perjalanan  lengkap, sehingga  banyak  di  antara  mereka mengalami  perlakuan  sewenang-wenang  di negara  tujuan  atau  negara  transit  seperti penyiksaan,  perkosaan,  diskriminasi,  dan juga  pemulangan  secara  paksa  (Sakharina, 2013).  Bahkan  beberapa  negara  yang merupakan  peserta  Konvensi  Pengungsi
1951 telah mengusir pengungsi untuk tidak masuk ke wilayahnya dengan alasan karena mereka  mengancam  keamanan  nasional atau  mengganggu  ketertiban  umum  di negara tersebut (Yustinar, 2011).
Pemerintah Perancis
pernah mengeluarkan  kebijakan  menyapu  bersih semua  pendatang  dari  kota  Calais,  kota yang dianggap penuh masalah dengan para pendatang gelap. Polisi membongkar kamp- kamp  dan  mencegah  para  pendatang mendirikan tenda, bahkan mereka mengambil  selimut  atau  benda-benda lainnya  lalu  membuangnya.  Hal  ini dilakukan  tanpa  melihat  dan  mencari  tahu terlebih  dahulu  bahwa  di  antara  para pendatang  yang  diusir  tersebut  juga terdapat  pencari  suaka  yang  memiliki  hak menunggu  keputusan  atas  permohonan suaka  mereka  di  Perancis.  Demikian  pula dengan  yang  dilakukan  oleh  Petugas Imigrasi  Australia  yang  telah  mengusir manusia perahu yang  berisi pengungsi dari Bangladesh,  Myanmar,  dan  Sri  Langka dengan  membayar  kapten  kapal  sebesar 5000  dollar  Australia  untuk  membawa perahu mereka masuk ke perairan Indonesia (Wagiman,  2012).  Pengungsi  Rohingya yang terpaksa harus meninggalkan
negaranya Myanmar karena tindak kekerasan yang mereka alami,
mendapatkan perlakuan kasar dan pemulangan  secara  paksa  oleh  Pemerintah Thailand,  ketika  mereka  berusaha  mencari perlindungan.  Pemerintah  Thailand  telah mengirim pulang secara paksa sekitar 1.300 pengungsi muslim Rohingya ke negara asal mereka.
Bagi negara penerima, arus pengungsian  yang  terus menerus  masuk  ke wilayahnya,  selain  merupakan  masalah kemanusiaan ternyata juga berdampak pada bidang keamanan, ekonomi dan keseimbangan  sosial  politik  di  negara tersebut (Loescher, 1993). Itulah sebabnya, meskipun bertentangan dengan prinsip non- refoulement ,  di  dalam  praktek  masih ditemui negara yang menolak pencari suaka atau  pengungsi  masuk  ke  wilayahnya bahkan memulangkannya secara paksa.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 202-212
Dilihat dari perspektif Hukum
Internasional,  sikap  negara-negara  yang menolak  pengungsi  masuk  ke  wilayahnya tersebut  sebenarnya  dapat  dipahami  dari sisi kedaulatan negara, bahwa setiap negara boleh  menolak  atau  menerima  orang  asing masuk  ke  wilayahnya.  Sikap  ini  juga merupakan  langkah  preventif  sebagai bentuk  pertahanan  negara  dari  gangguan asing,  di  samping  upaya  untuk  melindungi dan menjaga stabilitas ekonomi dan politik negara tersebut. Namun di sisi lain juga ada prinsip  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  yang harus  dihormati,  seperti  prinsip  kewajiban negara untuk melindungi setiap orang yang terancam  jiwanya  dan  hak  setiap  orang untuk mendapat perlindungan kemanusiaan dimana pun ia berada.
Indonesia memiliki
pengalaman menangani  lebih  dari  120  ribu  orang pengungsi  manusia  perahu  asal  Vietnam pada  tahun  1979-1996.  Para  pengungsi  ini merupakan  titipan  dari  beberapa  negara
tetangga untuk diproses status pengungsinya sebelum  dikirim  ke  negara  ketiga  atau dipulangkan  ke  negara  asalnya.  Mereka ditempatkan  di  Pulau  Galang,  Provinsi Kepulauan  Riau  dalam  140  barak.  Bekerja sama  dengan  UNHCR  dan  badan  khusus PBB  lainnya,  seluruh  pengungsi  tersebut akhirnya selesai direpatriasi pada tanggal 30 Juni 1996.
Pengalaman  tersebut  ternyata  belum cukup  bagi  Indonesia  untuk  menangani masalah  pengungsi  dan  pencari  suaka  yang jumlahnya  terus  meningkat  saat  ini. Akibatnya,  tidak  saja  dirasakan  oleh  para pengungsi  yang  berada  dalam  situasi ketidakpastian  akan  masa  depannya,  tapi juga  dirasakan  oleh  Pemerintah  Indonesia pada  besarnya  potensi  ancaman  dan gangguan keamanan, ketertiban dan kedaulatan Indonesia.
Jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia  yang  terus  meningkat  ini  dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1.

## Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia
Status Pengungsi 2012 2016 2017 2019 Pengungsi 1.288 8.039 9.279 10.729 Pencari Suaka 5.900 6.386 4.424 3.298 Total 7.188 14.425 13.703 14.027
Sumber: Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, Maret 2019.
Tingginya  arus  pengungsi  dan  pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia ini didorong oleh beberapa faktor, baik internal maupun  eksternal,  di  antaranya  adalah:  (1) Kondisi  geografis  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  dengan  wilayah  laut  yang  luas dan garis pantai yang panjang, namun tidak didukung  oleh  aturan  hukum  yang  tegas. Masih  banyak  wilayah  laut  dan  perbatasan yang tak terjaga serta tidak memiliki tempat pemeriksaan  imigrasi,  sehingga  dengan mudah  dimanfaatkan  bagi  para  pengungsi dan pencari suaka untuk memasuki wilayah Indonesia;  (2)  Sikap  Indonesia  yang dianggap  sangat  lemah  dalam  mengatasi
masalah  para  pengungsi  dan  pencari  suaka dari  negara  lain,  karena  tidak  memiliki peraturan  nasional  yang  secara  khusus mengatur  hal  tersebut.  Akibatnya,  terjadi tumpang-tindih  dan  tidak  jelasnya  tugas lembaga-lembaga  yang  terkait  dalam penanganan masalah pengungsi dan pencari suaka;  (3)  Keberadaan  UNHCR  di  Jakarta juga  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi pengungsi  dan  pencari  suaka.  Mereka merasa  aman  memasuki  wilayah  Indonesia, karena setiap imigran gelap yang menyatakan  dirinya  sebagai  pengungsi  atau pencari suaka akan langsung dirujuk kepada UNHCR; (4) Kultur atau budaya masyarakat
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 202-212
Indonesia yang dikenal dengan keramahannya, menimbulkan kesan masyarakat  Indonesia  dapat  dengan  mudah menerima  kedatangan  dan  keberadaan  para pengungsi yang mayoritas muslim.
Di  samping  faktor  internal  di  atas, meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia ini juga disebabkan oleh faktor  eksternal,  antara  lain  kebijakan Pemerintah Australia, ‘ The Pacific Solution ” (tahun 2001-2007), yang menolak pengungsi masuk  ke  wilayahnya,  baik  secara  resmi maupun  tidak  resmi.  Kebijakan  ini berdampak pada ribuan calon pengungsi dari wilayah  Asia  Tengah  dan  Timur  Tengah yang sedang berkonflik dan ingin meninggalkan  negaranya  untuk  mengungsi ke  Australia.  Mereka  terkatung-katung  di tengah  laut  antara  Indonesia  dan  Australia, dan  atas  alasan  kemanusiaan  mereka diselamatkan ke wilayah Indonesia.
Terkait  dengan  pemenuhan  hak  asasi manusia  para  pengungsi,  maka  pada  bulan Maret  1997 Amnesty  International pernah mengemukakan 3 (tiga) masalah utama yang selalu  dihadapi  para  pengungsi  dan  hampir selalu  diabaikan  oleh  negara/Pemerintah  di dunia  (Lambert,  2012), baik  di  negara  asal, di  negara  pemberi  suaka  maupun  di tingkat internasional. Negara asal pengungsi adalah negara  yang  memiliki  kewajiban  dan tanggung  jawab  untuk  melindungi  setiap warga  negaranya  dimana  pun  berada, termasuk  kewajiban  untuk  menciptakan kondisi agar warga negaranya tidak dipaksa untuk  meninggalkan  negaranya  sendiri untuk  mencari  tempat  yang  aman  di  negara lain.  Sementara  itu,  negara  pemberi  suaka memiliki  kewajiban  untuk  meyakinkan bahwa  para  pengungsi  dan  pencari  suaka yang  dilanggar  hak  asasinya  tersebut dijamin  haknya  untuk  mendapatkan  rasa aman  dan  memperoleh perlindungan  efektif dari  pemulangan  kembali  secara  paksa ( refoulement ). Sedangkan di tingkat internasional,  negara-negara  di  dunia  wajib mendasarkan  semua  kebijakannya  dalam menangani  pengungsi  di  wilayahnya  ini pada  prinsip  perlindungan  hak  asasi manusia.
Sebagai  bagian  warga  dunia,  Indonesia juga terikat pada berbagai ketentuan hukum internasional,  baik  yang  bersumber  pada perjanjian  internasional  maupun  hukum kebiasaan  internasional  termasuk  yang mengatur  tentang  pengungsi.  Berdasar  latar belakang  tersebut,  maka  artikel  ini  akan mengkaji  lebih  lanjut  tentang  perlindungan hak  asasi  manusia  pengungsi  dan  pencari suaka di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal  yang  mengkombinasikan  antara pendekatan  hukum  dan  pendekatan  ilmu sosial.  Pendekatan  ini  digunakan  untuk mendalami  suatu  masalah  dengan  tidak terbatas  pada  norma  atau  doktrin  hukum, tapi  juga  melihat  secara  lengkap  konteks norma dan pemberlakuannya (implementasinya).  Pendekatan  kombinatif ini  diharapkan  dapat  memperkuat  upaya pencarian  kebenaran  dengan  lebih  kreatif dan membebaskan.
Data  yang  digunakan  berupa  data primer  dan  data  sekunder  yang  diperoleh dengan  cara  pengamatan,  wawancara mendalam  dan  studi  pustaka.  Selanjutnya data  diklasifikasi  dan  setelah  data  hasil penelitian dianggap valid dan reliable , maka akan  dianalisis  secara  induktif-kualitatif untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengungsi  dan  Pencari  Suaka  dalam Hukum Internasional
Meskipun  sampai  saat  ini  belum  ada instrumen  Hukum  Internasional  yang memberikan  pengertian  tentang  suaka, secara  umum  suaka  ( asylum )  diartikan sebagai  perlindungan  yang  diberikan  oleh suatu  negara  kepada  individu  yang memintanya berdasarkan alasan peri kemanusiaan,  agama,  diskriminasi  ras, politik  dan  sebagainya  (Sulaiman,  2002). Menurut J.G. Starke, suaka memiliki 2 (dua) elemen, yaitu tempat perlindungan dan suatu usaha  perlindungan  aktif  sebagai  bagian
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 202-212
kewenangan  pemegang  kekuasaan  di wilayah  teritorial  dimana  suaka  tersebut diberikan (Starke, 1997). Seorang pengungsi yang belum diakui statusnya disebut sebagai pencari suaka, namun seorang pencari suaka belum  tentu  seorang  pengungsi,  karena permintaan  mereka  akan  perlindungan belum selesai diproses.
Sampai  saat  ini,  instrumen  Hukum Internasional yang khusus mengatur tentang suaka masih berbentuk deklarasi, yaitu ‘ The Universal Declarationon Teritorial Asylum 1967 ’  yang  disahkan  Majelis  Umum  PBB pada  14  Desember  1967  dalam  Resolusi 2312 (XXII). Deklarasi suaka territorial ini, meskipun  tidak  bersifat  mengikat  secara hukum  ( non-legally  binding ),  namun  tetap memiliki  makna  yang  sangat  penting mengingat  di  antara  para  pengungsi  itu mungkin  saja  terdapat  orang-orang  yang mencari suaka (asylum seekers). Deklarasi  tersebut  didasarkan  pada Pasal 13 dan Pasal 14 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang memberikan jaminan hak bagi setiap orang untuk mencari suaka  karena  persekusi,  serta  hak  untuk pergi  dan  kembali  ke  negaranya.  Secara garis  besar  Deklarasi  ini  mengatur  tentang pembatasan  pemberian  suaka  teritorial, larangan bagi negara menolak pencari suaka di perbatasan kecuali  bila jumlahnya sangat besar ( influx of persons ) sehingga mengancam  keamanan  negaranya,  serta berisi  hal-hal  yang  tidak  boleh  dilakukan oleh mereka yang mendapat suaka. Sedangkan  pengertian  pengungsi  dapat dirujuk  pada  Pasal  1  A  (2)  Konvensi  1951 tentang  Status  Pengungsi  yang  menyatakan bahwa pengungsi adalah:
“…as  a  result  of  events  occurring before  1  January  1951  and  owing  to well-  founded  fear  of  being  persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social  group  or  political  opinion,  is outside  the  country  of  his  nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling  to  avail  himself  of  the protection  of  that country;  or  who,  not having  a  nationality  and  being  outside
the  country  of  his  former  habitual residence  as  a  result  of  such  events,  is unable  or,  owing  to  such  fear,  is unwilling to return toit..."
Berdasar  pengertian  tersebut,  beberapa unsur  yang  harus  diperhatikan  agar seseorang  dapat  disebut  sebagai  pengungsi adalah   (Kneebone,  Susan ;  Stevens,  Dallal, and Baldassar, 2014): (a) Well-founded fear , bahwa rasa takut tersebut harus objektif dan benar-benar berdasarkan fakta yang realistis; (b) Persecution ,  bahwa  terdapat  ancaman terhadap nyawa dan kemerdekaan
pribadinya (sangat berkaitan dengan pelanggaran  hak  asasi  manusia);  (c) Convention  grounds ,  yaitu  alasan-alasan berdasar  Konvensi  1951,  meliputi  karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada  kelompok  masyarakat  atau  karena perbedaan  paham  politik;  (d) Outside  the country of nationality or habitual residence , artinya  bahwa  dia  tidak  berada  dalam wilayah  negaranya,  tapi  pergi  melintasi batas  wilayah  negaranya;  (e) Unable  or unwilling to avail himself of state protection , bahwa dia tidak mau meminta perlindungan kepada  negaranya  sendiri  atau  negaranya tidak  memberikan  perlindungan  terhadap mereka.
Pengertian pengungsi seperti
dirumuskan  Pasal  1  A  (2)  Konvensi  1951 tersebut  hanya  berlaku  bagi  mereka  yang menjadi pengungsi akibat peristiwa sebelum tanggal 1 Januari 1951. Guna mengakomodir  persoalan  pengungsi  yang terjadi  setelah  Perang  Dunia  II,  terutama pengungsi  yang  timbul  karena  konflik politik  di  Afrika  tahun  1950-an  dan tahun1960-an,  maka  Konvensi  1951  yang memberikan  batasan  waktu (date  line) dan wilayah (geographical  limitation) untuk pengungsi  yang  terjadi  di  Eropa  sebelum  1 Januari  1951  atau  kejadian  yang  terjadi  di Eropa  atau  dimana  saja  sebelum  1  Januari 1951,  direvisi  dengan  Resolusi  Majelis Umum PBB 2198 (XXI) 1966 tentang Status Pengungsi  yang  dikenal  dengan  Protokol tentang  Status  Pengungsi  1967  yang  mulai berlaku  4  Oktober  1967.  Pengertian
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 202-212
pengungsi  dalam  Protokol  ini  tidak  lagi dibatasi pada peristiwa sebelum 1951. Pasal 1  ayat  (2)  Protokol  tersebut  menghapuskan kata-kata  “ …as  a  result  of  events  occuring before  1  Januari  1951 ”  dan  kata-kata  “…. as  a  result  of  such  events ”  yang  terdapat pada Konvensi 1951. Isi  Konvensi  1951  dan  Protokol  1967 pada  prinsipnya  hampir  sama.  Ada  tiga  hal pokok  yang  diatur  oleh  Konvensi  dan Protokol tersebut, yaitu: (a) Pengertian dasar pengungsi yang diperlukan
untuk menetapkan  status  seseorang  termasuk pengungsi  atau  bukan.  Bagi  negara-negara yang  sudah  meratifikasi  Konvensi  1951 dan/atau  Protokol  1967,  maka  penetapan dilakukan  oleh  negara  tempat  orang  itu berada,  bekerja  sama  dengan  UNHCR. Sedang bagi negara yang belum meratifikasi,  penetapan  tersebut  dilakukan oleh Perwakilan UNHCR di negara tersebut;
(b)  Status  hukum,  hak  dan  kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian; (c) Implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama  menyangkut  administrasi  dan hubungan  diplomatik,  khususnya  hal-hal yang menyangkut kerjasama dengan
UNHCR untuk melakukan tugas
pengawasan terhadap negara-negara dimana pengungsi itu berada.
Terkait  dengan  hak  dan  kewajiban pengungsi, Konvensi  1951 menegaskan hak pengungsi  sebagai  berikut:  (a) Hak  untuk tidak  diperlakukan  secara  diskriminatif , Pasal  3  dan  4  Konvensi  1951  menegaskan bahwa  Negara-negara  peserta  Konvensi tidak  boleh  memperlakukan  pengungsi berdasarkan  politik  diskriminasi,  baik berdasarkan ras, agama, negara asal maupun warna  kulit;  (b) Hak  milik ,  Pasal  13,  14, dan  30  Konvensi  1951  mengatur  bahwa seorang  pengungsi  mempunyai  hak  yang sama  untuk  mempunyai  atau  memiliki  hak milik, baik bergerak maupun tidak bergerak dan  menyimpannya  seperti  halnya  orang lain.  Di  samping  itu  pengungsi  juga  dapat mentransfer  asetnya  ke  negara  dimana  dia akan  menetap;  (c) Hak  berserikat ,  Negara peserta Konvensi harus mengakui kebebasan pengungsi untuk berserikat dengan
mendirikan perkumpulan, termasuk perkumpulan dagang sepanjang
perkumpulan itu bersifat non-profit dan non- politis  (Pasal  15  Konvensi  1951);  (d) Hak berperkara  di  Pengadilan, Dalam  hal pengungsi  mengalami  suatu  perkara  dan ingin  menyelesaikannya  melalui  badan peradilan,  maka  mereka  harus  dianggap sama dengan warga negara lainnya. Artinya, mereka memiliki kebebasan untuk mengajukan  gugatannya  pada  pengadilan dimana  mereka  tinggal.  Bahkan  bila diperlukan  mereka  dapat  memperoleh bantuan  hukum  (Pasal  16  Konvensi  1951);
(e) Hak  atas  pekerjaan, Konvensi  1951 memberikan  hak  kepada  pengungsi  yang telah  ditempatkan  secara  tetap  di  suatu negara  dan  telah  diakui  menurut  hukum untuk mendapatkan pekerjaan serta mendirikan  suatu  perusahaan  dagang  dan pekerjaan bebas lainnya yang sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku  (Pasal  17,  18  dan 19);  (f) Hak  atas  kesejahteraan  social,
Pasal  20  dan  22  Konvensi  1951  mengatur bahwa  setiap  pengungsi  akan  dapat menikmati  hak-hak  atas  kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, perumahan, mendapatkan upah dari pekerjaan  yang  mereka  lakukan;  (g) Hak atas  pendidikan  dan  pengajaran, Setiap pengungsi berhak mendapat perlakuan yang sama  dengan  warga  Negara  lainnya  untuk memperoleh  pendidikan  di  sekolah  dasar, termasuk  hak  atas  pembebasan  biaya pendidikan tertentu termasuk juga hak untuk memperoleh  beasiswa  (Pasal  22);  (h) Hak kebebasan  bergerak, Setiap  pengungsi memiliki  kebebasan  yang  seluas-luasnya untuk memilih di daerah mana mereka akan menetap, sepanjang pilihan itu masih berada dalam teritorial negara dimana ia ditempatkan  (Pasal  26  Konvensi  1951);  (i) Hak  atas  tanda  pengenal  dan  dokumen perjalanan, Pasal 27 dan 28 Konvensi 1951 menentukan bahwa setiap pengungsi berhak atas  surat-surat  identitas  dan  dokumen perjalanan  keluar  dari  teritorial  negara dimana  dia  ditempatkan,  kecuali  karena alasan  keamanan  dan  kepentingan  umum. Dokumen  perjalanan  yang  dikeluarkan  ini
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 202-212
diakui  oleh  negara  peserta  Konvensi;  (j)
Hak non-refoulement, Bahwa  negara  tidak diperbolehkan mengusir ataupun
mengembalikan  pengungsi  dengan  cara apapun  ke  perbatasan  wilayah-wilayah dimana  kehidupan  atau  kebebasannya  akan terancam  karena  ras,  agama,  keanggotaan pada  kelompok  social  tertentu  atau  karena opini politiknya (Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951); (k) Hak status pribadi, Berdasarkan Pasal 12 Konvensi 1951, status pribadi para pengungsi  diatur  sesuai  dengan  hukum dimana  mereka  berdomisili.  Jika  mereka tidak  mempunyai  domisili,  status  pribadi mereka  diatur  oleh  hukum  dimana  mereka ditempatkan ( place of residence ). Termasuk hak  atas  status  pribadi  ini  adalah  hak  yang berkaitan dengan perkawinan.
Selain hak-hak pengungsi yang disebutkan di atas, Konvensi juga menggariskan kewajiban pengungsi
sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  2 Konvensi 1951 bahwa “…Every refugee has duties  to  the  country  in  which  he  finds himself,  which  require in particular  that he conform to its laws and regulations as well as  to  measures  taken  for  maintenance  of public  order...”. Artinya  bahwa  setiap pengungsi  berkewajiban  untuk  mematuhi semua hukum dan peraturan atau ketentuan- ketentuan  untuk  menciptakan  ketertiban umum di negara dimana dia ditempatkan.

## 2. Penanganan  Pencari  Suaka  dan Pengungsi di Indonesia
Berdasarkan  data  dari  Direktorat Jenderal  (Ditjen)  Imigrasi  Kementerian Hukum  dan  HAM,  sampai  dengan  bulan Maret  2019  terdapat  sekitar  14.027  orang yang  terdiri  dari  10.729  orang  pengungsi dan 3.298 orang pencari  suaka  di  Indonesia yang  berasal  dari  17  negara.  Mereka  terdiri dari  9.563  orang  laki-laki  dan  4.464  orang perempuan.  Dari  jumlah  tersebut,  5.552 orang  diantaranya  merupakan  pengungsi mandiri,  sedang  8.475  orang  lainnya merupakan  pengungsi  dan/atau  pencari suaka  yang  tinggal  di  tempat  penampungan sementara (biasanya adalah rumah detensi di bawah Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum
dan  HAM),  yang  terdapat  di  8  (delapan) kota  di  Indonesia,  dengan  sebaran  sebagai berikut:
Tabel 2. Sebaran Wilayah Keberadaan Pengungsi di Tempat Penampungan Sementara
(per Maret 2019) Kota Jumlah Medan 2.106 Makassar 1.825 Jakarta 1.674 Pekan Baru 1.125 Tanjung Pinang 998 Surabaya 384 Kupang 270 Semarang 93 Total 8.475 Sumber:  Ditjen  Imigrasi,  Kemenkumham,  Maret 2019.
Mereka  berasal  dari  17  negara  di  Asia dan Afrika, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.
Kebangsaan Pengungsi yang berada di Tempat Penampungan Sementara
(per Maret 2019) Negara Jumlah Afghanistan 4.825 Somalia 1.099 Myanmar 608 Srilanka 440 Sudan 398 Palestina 350 Irak 249 Pakistan 164 Iran 156 Ethiopia 87 Eritrea 31 Yaman 22 Vietnam 20 Mesir 12 Suriah 9 Yordania 3 Bangladesh 2 Total 8.475 Sumber:  Ditjen  Imigrasi,  Kemenkumham,  Maret 2019.
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 202-212
Lalu  lintas  orang  yang  masuk  dan keluar wilayah Indonesia dan
pengawasannya  ini  sangat  berkaitan  erat dengan  fungsi  keimigrasian.  Menurut  UU No.  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian, setiap  orang  asing  yang  akan  masuk  ke wilayah  Indonesia  wajib  memiliki  visa. Mereka akan diperiksa oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk mendapatkan tanda masuk/tanda keluar oleh petugas imigrasi, atau mendapat ijin tinggal di  wilayah  Indonesia.  Orang  asing  yang mendapatkan  ijin  tinggal  di  wilayah Indonesia  ini,  keberadaannya  harus  sesuai dengan maksud dan tujuannya, memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan  dan  ketertiban  umum  ( selective policy ).
Jika  terdapat  orang  asing  yang  tidak memenuhi persyaratan maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke wilayah Indonesia. Bila pada saat pemeriksaan  di  TPI  terdapat  orang  asing yang meminta perlindungan ( asylum), maka penting  untuk  mencermati  Pasal  14  ayat  1 Universal  Declaration  of  Human  Rights 1948,  bahwa  “… everyone  has  the  right  to seek and to enjoy in other countries asylum from  persecution… ”.  Pasal  14  ayat  2 membatasi kata “ enjoy ”, bahwa “… this right many  not  be  invoke  in  the  case  of prosecution  genuinely  arising  from  non- political crimes or from acts contrary to the purpose  and  principle  of  the  United Nation …”,  artinya  sejauh  bukan  kejahatan politik  dan  kejahatan  yang  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  yang  dimuat  dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka  kepada  mereka  dapat  diberikan perlindungan  internasional.  Praktek  seperti ini  lazim  dan  umum  di  seluruh  dunia dilakukan  oleh  petugas  imigrasi  di  TPI, karena  hal  tersebut  telah  menjadi  hukum kebiasaan dan praktek internasional. Menurut  Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor  IMI- 0352.GR.02.07,  setiap  orang  asing  yang menyatakan  diri  sebagai  pencari  suaka  atau pengungsi  pada  saat  masuk  ke  wilayah Indonesia,  maka  pada  kesempatan  pertama
saat  masuk  ke  wilayah  Indonesia  dilakukan penanganan dengan: (a) Melakukan
pengamanan dan pendataan; (b)
Menghubungi  perwakilan  negara  orang asing tersebut; (c) Menghubungi IOM untuk fasilitas  penampungan  sementara;  dan  (d) Menghubungi  UNHCR  untuk  penentuan statusnya.
Penanganan  oleh  Pejabat  Imigrasi  di TPI  tersebut  sebagai  upaya  kemanusiaan dalam  memberikan  perlindungan  ( asylum ), karena  mereka  adalah  kelompok  rentan terhadap  perlakuan  yang  tidak  manusiawi, baik  di  negara  asalnya  maupun  di  negara tempat  mereka  mengungsi.  Upaya  tersebut sesuai dengan kampanye
Amnesty International untuk  hak  asasi  manusia pengungsi  yang  dicanangkan  sejak  bulan Maret  1997,  yaitu  bahwa  negara  tempat pengungsi berada diperbolehkan mencarikan tempat  yang  aman,  diberikan  perlindungan yang efektif dan hak asasi mereka dihormati.
Setelah
regulasi tersebut diimplementasikan  pada  tanggal  19  April 2016,  maka  telah  terjadi  peningkatan  yang cukup  signifikan  jumlah  pengungsi  dan pencari  suaka  yang  masuk  ke  wilayah Indonesia.  Bila  pada  tahun  2016  terdapat 8.039  orang  pengungsi,  pada  tahun  2017 meningkat  menjadi  9.279  orang  dan  pada tahun  2019  menjadi  10.729  orang. Sementara  itu  jumlah  pencari  suaka jumlahnya  semakin  berkurang  dari  6.386 orang pada tahun 2016 menjadi 4.424 orang pada tahun 2017 dan 3.298 orang pada tahun 2018.  Berdasar  data  tersebut,  maka  tampak jelas  bahwa  Peraturan  Direktur  Jenderal Imigrasi  tersebut  telah  menjadi  faktor penarik ( pull factor ) bagi orang asing untuk meminta perlindungan ( asylum ) dan menjadi pengungsi  di  wilayah  Indonesia,  dimana pada  umumnya  mereka  masuk  melalui  TPI Bandar Udara.
Besarnya  arus  pengungsi  dari  tahun  ke tahun  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia (lihat  Tabel  1),  ternyata  tidak  seimbang dengan jumlah yang berhasil ditempatkan ke negara ketiga ( resettlement ) atau dikembalikan ke negaranya secara suka rela (AVR: Assisted  Voluntary  Returned )  yang
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 202-212
jumlahnya  cenderung  turun  dari  tahun  ke tahun.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini:
Tabel 4. Penempatan Pengungsi ke Negara Ketiga (resettlement)
dan Assisted Voluntary Returned (AVR) tahun 2009-2019 Program 2009 2012 2016 2017 2018 2019 Resettlement 108 119 1.286 754 568 136 AVR 162 130 - 495 436 70 Sumber: Ditjen Imigrasi, Kemenkumham, Maret 2019
3. Kebijakan  Penanganan  Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia yang Berperspektif  Hak  Asasi  Manusia (HAM)
Pada  dasarnya  masalah  yang  dihadapi oleh  pengungsi  dan  pencari  suaka  di samping  masalah  kemanusiaan  adalah  juga masalah  hubungan  antar  negara.  Itulah sebabnya penanganan masalah ini dilakukan dengan semaksimal mungkin
menghindarkan  terganggunya  hubungan baik  antara  Pemerintah  Indonesia  dengan negara  asal  para  pengungsi  dan  pencari suaka. Sesuai dengan  Pasal  27  ayat  (2) UU Nomor  37  Tahun  1999  tentang  Hubungan Luar  Negeri,  dalam  menangani  pengungsi dan  pencari  suaka  ini  Pemerintah  Indonesia melalui  Kementerian  Luar  Negeri  akan berkoordinasi dengan organisasi internasional terkait,  dalam hal ini UNHCR dan IOM.
Indonesia  sampai  saat  ini  belum meratifikasi  Konvensi  Pengungsi  1951 maupun  Protokol  1967,  artinya  tidak memiliki  kewajiban  hukum  terikat  pada kedua  perjanjian  internasional  tersebut. Namun  demikian,  sebagai  bagian  dari masyarakat  internasional,  Indonesia  harus tetap  menghormati  hukum  kebiasaan internasional  dan  prinsip-prinsip  hukum yang  berlaku  terkait  pengungsi  dan  pencari suaka. Salah satu di antaranya adalah prinsip non-refoulement , yaitu prinsip yang menegaskan larangan atau tidak diperbolehkannya  suatu  negara  untuk
mengembalikan atau
mengirimkan pengungsi (refugee) ke suatu wilayah tempat dia  akan  menghadapi  persekusi  atau penganiayaan yang membahayakan
hidupnya karena alasan-alasan yang berkaitan  dengan  ras,  agama,  kebangsaan, keanggotaan pada  kelompok  sosial  tertentu, atau karena keyakinan politiknya. Prinsip ini juga berlaku bagi pengungsi yang berada di negara  bukan  peserta  Konvensi  (Pasal  1  A Konvensi Pengungsi 1951).
Sesuai  dengan  prinsip  tersebut  maka Pemerintah  Indonesia  memiliki  komitmen yang  sangat  kuat  untuk  melindungi  para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah  Indonesia.  Hal  ini  dapat  dilihat dalam  berbagai  kebijakan  hukumnya,  baik dalam  Konstitusi,  UU  maupun  peraturan pelaksana  lainnya.  Salah  satu  di  antaranya adalah  Peraturan  Presiden  Nomor  125 Tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi dari  Luar  Negeri.  Secara  normatif,  Perpres No.  125  Tahun  2016  ini  mengisi kekosongan  hukum  pengaturan  pengungsi dan pencari suaka di Indonesia sebagaimana yang  ditegaskan  di  dalam  Pasal  28G  UUD dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 UU No. 37  Tahun  1999  tentang  Hubungan  Luar Negeri.
Perpres ini antara lain mengatur tentang pengamanan  terhadap  para  pengungsi  dan pencari suaka, koordinasi antara Pemerintah dengan  UNHCR  soal  status  mereka,  serta menghormati kebebasan fundamental mereka.  Di  samping  itu,  Perpres  ini  juga memberikan perhatian khusus kepada kaum
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 202-212
rentan yang berada dalam kondisi darurat di laut  dan  darat,  sakit,  hamil,  difabel,  anak, dan  lanjut  usia;  memberikan  pengakuan untuk penyatuan keluarga; kejelasan definisi pengungsi;  distribusi  peran  antar  lembaga dan  prinsip  berbagi  tanggung  jawab;  dan penggunaan  APBN  untuk  perlindungan pengungsi.  Meskipun  Perpres  ini  tidak melindungi  semua  hak  asasi  manusia pengungsi,  seperti  hak  untuk  bekerja  dan menempuh pendidikan, namun Perpres tidak melarang mereka bersekolah atau bekerja.
Menurut Perpres  ini, perumusan
kebijakan  penanganan  pengungsi  yang meliputi penemuan, penampungan, pengamanan  dan  pengawasan  keimigrasian disampaikan  kepada  Menteri  Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
(Menkopolhukam)  setelah  mendapatkan pertimbangan  dari  Menteri  Luar  Negeri. Proses  penanganannya  dilakukan  secara koordinatif  oleh  Menkopolhukam  sesuai dengan  tanggung  jawab  dan  kewenangan masing-masing instansi. Peraturan Pemerintah ini tidak memberikan
kewenangan  mutlak  kepada  satu  instansi saja, melainkan dilaksanakan secara bersama-sama  sesuai  dengan  tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan  perundang-undangan  yang  ada. Setiap  kebijakan  yang  dibuat  oleh  instansi terkait  harus  dikoordinasikan  dengan Menteri  Luar  Negeri  sebelum  diputuskan oleh Menkopolhukam.
Kondisi  ini  ternyata  memunculkan kerumitan dan kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi dan pencari  suaka.  Kesulitan  tersebut  meliputi adiminstrasi, koordinasi, pengelolaan anggaran,  personil,  penggunaan  sarana  dan prasarana,  manajemen  dan leadership .
Persoalan  semakin  rumit  ketika  beberapa negara  tujuan  para  pengungsi  mengubah kebijakan  nasional  keimigrasiannya  dengan menutup wilayahnya menjadi negara tujuan, sehingga mengganggu program resettlement dan  AVR  ( Assisted  Voluntary  Returned ). Akibatnya para pengungsi ini tetap berada di wilayah Indonesia, hidup
dalam ketidakpastian dan untuk jangka waktu yang
tidak  menentu.  Terhadap  masalah  tersebut, UNHCR  menawarkan  solusi  agar  para pengungsi  memiliki  aktivitas  dan  dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, maka berdasarkan kerjasama yang dibuat bersama dengan  masyarakat  dan  pengusaha,  para pengungsi dapat dipekerjakan agar memperoleh  penghasilan  untuk  menopang kebutuhan  hidupnya.  Selain  itu,  opsi asimilasi  dengan  negara  tempat  pengungsi berada  juga  menjadi  pilihan  lain  yang disampaikan oleh UNHCR kepada Pemerintah  Indonesia.  Dibanding  dengan peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya, Perpres Nomor125 tahun 2016 ini memiliki keberpihakan yang sangat kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah  Indonesia  dengan  menerapkan prinsip non-refoulement .  Pemenuhan  hak- hak  pengungsi  dan  pencari  suaka  ini disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Indonesia  dan  sesuai  dengan  Standar Minimum Internasional sebagaimana diterima  masyarakat  internasional  dalam Doktrin  Calvo,  bahwa  warga  negara  asing hanya  dapat  menerima  haknya  tidak melebihi  hak-hak  yang diterima  oleh  warga negara tersebut.

## D. Simpulan
Sampai  saat  ini  Indonesia  belum meratifikasi  Konvensi  Pengungsi  1951  dan Protokol  1967,  namun  tetap  memiliki kewajiban  dan  tanggung  jawab  terhadap perlindungan  hak  asasi  manusia  para pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia. Kewajiban ini tidak saja merupakan  kewajiban  konstitusional,  tapi juga  pelaksanaan  prinsip non-refoulement dan Doktrin Calvo yang diakui oleh negara- negara di dunia ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Hardjaloka,  L.  (2015).  Studi  Perbandingan Ketentuan  Perlindungan  Pencari  Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara Lainnya (Comparative Study on Asylum Seeker and Refugees Protection
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.2, April 2020, Halaman 202-212
Regulation  in  Indonesia  and  Other Countries). Jurnal  Legislasi  Indonesia ,
12 (1).
Kneebone,  Susan ;  Stevens,  Dallal,  and
Baldassar, L. (2014). Refugee
Protection  and  the  Role  of  Law : Conflicting Identities . Routdledge.
Lambert,  H.  (2012).  Safe  Third  Country  in the  European  Union :  An  Evolving Concept  in  International  Law  and Implications  for  the  UK. Journal  of Immigration,  Asylum  and  Nationality Law , 4 .
Loescher,  G.  (1993). Beyond  Charity: International Cooperationand the Global Refugee Crisis . Oxford
University Press.
Patrnogic,  J.  (1996). Introduction  to International  Refugee  Law .  Refugee Law  Courses  the  International  Institute of Humanitarian Law.
Sakharina,  I.  K.  (2013).  Pengungsi  dan HAM. Jurnal  Hukum  Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin , 2 (1).
Starke,  J.  G.  (1997). An  Introduction  to International Law . Butterworths.
Sulaiman, H. (2002). Lembaga Suaka dalam Hukum  Internasional .  Raja  Grafindo Persada.
Wagiman.  (2012). Hukum  Pengungsi Internasional . Sinar Grafika.
Weiner,  M.  (1997). Global  Movement, Global  Walls:  Responses  to  Migration 1885-1925.  Gung  Wu  (ed).  Global History and Migration . Westview Press.
Yustinar,  J.  (2011).  Penerapan  Prinsip  Non Refoulement  di  Indonesia. Pustaka Perjanjian Internasional , 3 .