## MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
p-ISSN: 1412-4920 e-ISSN: 2775-5614 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkmi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro
DOI : 10.14710/mkmi.21.4.238-247
Analisis Implementasi Keberhasilan Program Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Melalui Studi Kasus Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Non Fisik Tahun 2017
Djembar Wibowo 1*
1 Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia * Corresponding author: bowiedjwibowo92@gmail.com Info Artikel : Diterima 19 Juni 2022 ; Disetujui 1 Juli 2022 ; Publikasi 1 Agustus 2022

## ABSTRAK
Latar belakang: Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator utama untuk melihat kualitas hidup negara. Di  Indonesia,  Angka  Kematian  Ibu  dan  Angka  Kematian  Bayi  masih  tinggi.  Berdasarkan  data  SUPAS  Tahun 2015,  AKI  di  Indonesia  sebesar  305/100.000  Kelahiran  Hidup  (KH)  dan  berdasarkan  SDKI  2017,  Angka Kematian Bayi (AKB) 24 per 1.000 KH. Angka tersebut masih jauh dari target RPJMN untuk penurunan AKI Tahun 2024 menjadi 183/100.000 KH dan AKB menjadi 16/1000 KH. Pendanaan dari dana transfer ke daerah melalui  DAK  (Dana  Alokasi  Khusus)  ke  dalam  sistem  pendanaan  APBD  merupakan  bantuan  pembiayaan operasional  yang  disalurkan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah  (Kabupaten/Kota).  Meskipun tingkat  proporsinya  terhadap  seluruh  dana  perimbangan  nilainya  masih  kecil  (sekitar  8,5%),  sehingga  perlu dilakukan studi analisis pemanfaatan.
Metode: Studi  kasus  dilakukan  melalui  analisis  penggunaan  DAK  Non  Fisik  yang  mencakup  BOK  dan Jampersal terhadap pencapaian kinerja program penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Metode penelitian yang digunakan  merupakan  hasil  analisis  gabungan  deskriptif  dan  statistik  dengan  menggunakan software SPSS, karena  analisis  ini  memberikan  kecenderungan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  hubungan  /  pengaruh beberapa variabel penelitian  yang diujicobakan.  Instrumen penelitian  menggunakan data primer dan sekunder. Hasil: Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  analisis  hasil  implementasi  keberhasilan  program  penurunan Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  melalui  studi  kasus  pemanfaatan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Non  Fisik  Tahun 2017,  diketahui  bahwa  indikator  ketersediaan  Tim  Evaluasi  BOK  dari  Kab/Kota  memiliki  peranan  lebih potensial terhadap peningkatan realisasi penganggaran program KIA untuk penurunan  AKI  yang dilaksanakan oleh  UPT  Puskesmas.  Faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan  di  dalam  peningkatan  capaian  realisasi penganggaran  DAK  Non  Fisik  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota,  yaitu  :  1)  adanya  hambatan  dalam perencanaan DAK Non Fisik, 2) terdapat menu BOK yang tidak bisa dianggarkan menggunakan kode rekening daerah, 3) sulitnya proses pencairan BOK dan 4) sulitnya pertanggungjawaban BOK di daerah.
Simpulan: Indikator ketersediaan Tim Evaluasi BOK dari Kab/Kota memiliki peranan lebih potensial terhadap peningkatan  realisasi  penganggaran  program  KIA  untuk  penurunan  AKI  yang  dilaksanakan  oleh  UPT Puskesmas.
Kata kunci : DAK Non Fisik; Angka Kematian Ibu (AKI); BOK

## ABSTRACT
Title:  Analysis  of  The  Successful  Implementation  of  Maternal  Mortality  Rate  Reduction  Program  through Case Studies of Utilization of Non-Physical Special Allocation Funds in 2017
Background: The Maternal Mortality Rate (AKI) is a leading indicator to see the quality of life of the country. In  Indonesia,  maternal  mortality  and  infant  mortality  are  still  high.  Based  on  SUPAS  data  in  2015,  AKI  in Indonesia is 305/100,000 Live Births (KH) and based on the 2017 SDKI, the Infant Mortality Rate (AKB) is 24 per 1,000 KH. This figure is still far from the RPJMN target for reducing the 2024 AKI to 183/100,000 KH and AKB to 16/1000 KH. Funding from transfer funds to the regions through DAK (Special Allocation Fund) into the APBD funding system is operational financing assistance distributed by the Central Government to Regional
Governments (Regencies/Cities). Although the level of proportion to the entire balance fund is still small (about 8.5%), it is necessary to conduct a utilization analysis study.
Method: The  case  study  was  conducted  through  an  analysis  of  the  use  of  Non-Physical  DAK  which  includes BOK  and  Jampersal  on  the  achievement  of  the  performance  of  the  Maternal  Mortality  Reduction  Program (AKI).  The  research  method  used  is  the  result  of  a  combined  descriptive  and  statistical  analysis  using  SPSS software, because this analysis provides a tendency to research results that show the relationship / influence of several research variables being tested. The research instrument uses primary and secondary data.
Result: Based on the results  of research on the analysis of the results of the successful implementation of the Maternal  Mortality  Reduction  (AKI)  program  through  a  case  study  on  the  use  of  the  Non-Physical  Special Allocation Fund (DAK) in 2017, that the availability indicators of the BOK Evaluation Team from the District / City have a more potential role in increasing the realization of budgeting for the KIA program for reducing AKI implemented  by  the  UPT  Puskesmas.  Factors  that  become  obstacles  in  increasing  the  achievement  of  non- physical  DAK  budgeting  realization  in  the  District  /  City  Health  Office,  namely:  1)  there  are  obstacles  in  the planning  of  Non-Physical  DAK,  2)  there  is  a  BOK  menu  that  cannot  be  budgeted  using  the  regional  account code,  3)  the  difficulty  of  the  BOK  disbursement  process  and  4)  the  difficulty  of  BOK  accountability  in  the regions.
Conclusion: The  availability  indicators  of  the  BOK  Evaluation  Team  from  the  District  /  City  have  a  more potential role in increasing the realization of budgeting for the KIA program for reducing AKI implemented by the UPT Puskesmas
Keywords : Non-Physical DAK; Maternal Mortality Rate (AKI); BOK

## PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  kebijakan  desentralisasi  di Indonesia  yang  mengacu  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, maka  muncul  kebutuhan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui upaya  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan  dan peran  serta  masyarakat  serta  peningkatan  daya saing  daerah  dengan  memperhatikan  prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan suatu  daerah  dalam  sistem  NKRI.  Berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah  Daerah  yang  terbagi  ke  dalam kepentingan  absolut,  pemerintahan  umum  dan konkuren,  maka  bidang  kesehatan  menjadi  urusan mutlak  yang  merupakan  pelayanan  dasar  bagi masyarakat. 1 Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan  bagi  masyarakat  dalam  pelayanan  dasar wajib  yang  harus  dilakukan  Pemerintah  Daerah  di tingkat  kabupaten/kota,  maka  ditetapkan  Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. SPM Kesehatan  yang  dipayungi  oleh  Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  43  Tahun  2016  memiliki  12 indikator  kinerja  penilaian  pelayanan  kesehatan, dengan cakupan total coverage 100 %.
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator  utama  yang  digunakan  untuk  melihat kualitas  hidup  negara.  Di  Indonesia,  Angka Kematian  Ibu  dan  Angka  Kematian  Bayi  masih tinggi. Berdasarkan data SUPAS Tahun 2015, AKI di  Indonesia  sebesar  305/100.000  Kelahiran  Hidup (KH)  dan  berdasarkan  SDKI  2017,  Angka Kematian  Bayi  (AKB)  24  per  1.000  KH.  Angka tersebut  masih  jauh  dari  target  RPJMN  untuk penurunan  AKI  Tahun  2024  menjadi  183/100.000 KH dan AKB menjadi 16/1000 KH. 2
Sebagai  unit  pelaksana  teknis  di  daerah, Puskesmas memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan serangkaian kegiatan manajemen operasional dan upaya kesehatan berbasis perorangan maupun masyarakat. Dalam mendukung  proses  manajemen  Puskesmas  yang terdiri  atas:  Perencanaan,  Pelaksanaan  termasuk Penggerakan  serta  Monitoring  dan  Evaluasi,  maka diperlukan  unsur  pembiayaan  kesehatan  yang memadai  dalam  penyelenggaraan  kegiatan.  Upaya kesehatan  yang  dilakukan  oleh  Puskesmas  dalam rangka  mendukung  promotif  dan  preventif  di masyarakat,  mencakup:  Upaya  Kesehatan  Wajib (Esensial) yang meliputi : a) Promosi Kesehatan, b) Kesehatan  Lingkungan,  c)  KIA  dan  KB,  d)  Upaya Perbaikan  Gizi  Masyarakat,  e)  Upaya  Pencegahan dan  Pemberantasan  Penyakit  Menular.  Selain  itu, upaya kesehatan pengembangan Puskesmas ditetapkan berdasarkan pada permasalahan kesehatan  yang  ditemukan  di  masyarakat  dengan membuka kesempatan Puskesmas mengembangkan kegiatan  upaya  kesehatan  inovatif  yang  belum dilaksanakan  secara  komprehensif  di  seluruh Puskesmas.  Di  samping  kegiatan  teknis  upaya kesehatan, operasional dukungan manajemen Puskesmas perlu dilakukan seperti Lokakarya Mini yang  bertujuan  untuk  mempersiapkan  perencanaan kegiatan kerja Puskesmas dengan pelibatan jejaring lintas sektoral dan lintas bidang untuk menyelesaikan  masalah  kesehatan  di  wilayah kerjanya.
Berkenaan dengan pelaksanaan program prioritas  bidang  kesehatan  nasional  untuk  turut serta  dalam  mengimplementasikan  pendekatan Keluarga  Sehat  yang  telah  diatur  di  dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  Tahun
2016  dan  pemicuan  Gerakan  Masyarakat  Hidup Sehat  (GERMAS)  di  daerah  (Provinsi  dan Kabupaten/Kota) dengan berpedoman pada Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2017,  maka setiap  institusi  kesehatan  maupun  non  kesehatan akan  berkontribusi  dalam  upaya  pemberdayaan perilaku  masyarakat  dan  promosi  hidup  sehat melalui  integrasi  kegiatan  secara  holistik  dan tematik  dengan  mengedepankan  advokasi  dan pelembagaan  perangkat  daerah  sebagai  satu kesatuan dalam media komunikasi dengan masyarakat tentang kesehatan. 3 Penggunaan dana pembangunan di daerah untuk pelaksanaan urusan mendasar kebutuhan masyarakat, khususnya bidang pelayanan kesehatan dengan adanya komitmen Pemda dalam pengalokasian  minimal  10  %  dana  APBD digunakan  untuk    kesehatan,  maka  Pemerintah Pusat sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan  bagi  penyelenggaraan  program  dan kegiatan  kesehatan  di  daerah,  terus  mengupayakan penyempurnaan  perangkat  kebijakan.  Termasuk melakukan  revisi  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2004 tentang perimbangan  keuangan  pusat dan  daerah  serta  Peraturan  Pemerintah  Nomor  55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan agar  sesuai dengan  mobilisasi  tantangan  baru  dan  dinamika pendanaan pembangunan terdesentralisasi. Pendanaan pembangunan yang berasal dari dana transfer ke daerah melalui mekanisme DAK (Dana Alokasi  Khusus)  ke  dalam  kerangka  sistem pendanaan APBD, sebagai bentuk bantuan pembiayaan  operasional  yang  disalurkan  oleh Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah
(Kabupaten/Kota). Meskipun dari tingkat proporsinya  terhadap  seluruh  dana  perimbangan nilainya  kecil  (sekitar  8,5%),  sehingga  perlu dilakukan  studi  analisis  pemanfaatan.  Studi  kasus yang  dilakukan  melalui  utilisasi  penggunaan  DAK Non  Fisik  yang  mencakup  BOK  dan  Jampersal terhadap  pencapaian  kinerja  program  penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Indikator  yang diukur adalah  pemanfaatan  bantuan  operasional  di  bidang kesehatan  terhadap  kebijakan  keberhasilan  AKI yang  lebih  koheren  dan  efektif.  Karena  tidak dipungkiri,  daerah  tertentu  terutama  daerah-daerah yang  kemampuan  dana  fiskalnya  rendah  dan sebagian  besar  alokasi  DAU-nya  terpakai  untuk belanja  tidak  langsung  (belanja  gaji  pegawai  dan belanja  rutin  lainnya),  maka  DAK  Non  Fisik  tetap menjadi pembiayan operasional kesehatan utama.

## MATERI DAN METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  merupakan hasil  analisis  gabungan  deskriptif  dan  statistik dengan  menggunakan  program software SPSS, karena analisis ini dapat memberikan kecenderungan  hasil  penelitian  yang  menunjukkan hubungan  /  pengaruh  dari  beberapa  variabel penelitian  yang  diujicobakan.  Instrumen  penelitian ini  menggunakan  data  primer  serta  sekunder.  Data primer didapatkan melalui hasil penilaian responden  yang  merupakan  perwakilan  dari  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota  dan  telah  mengisi kuesioner  melalui  aplikasi  pertanyaan googleform serta data sekunder melalui hasil studi kepustakaan dan review kajian literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Klasifikasi Golongan/Pangkat Golongan N Persen (%) - 1 0.2 IIA 3 0.6 IIB 1 0.2 IIC 7 1.4 IID 15 3.0 IIIA 42 8.3 IIIB 75 14.8 IIIC 95 18.8 IIID 127 25.1 IVA 107 21.1 IVB 33 6.5 Total 506 100.0
Tabel 2. Klasifikasi Dinkes Kabupaten/Kota Klasifikasi Dinas Kesehatan N Persen (%) Dinas Kesehatan Kabupaten 381 81.4 Dinas Kesehatan Kota 87 18.6 Total 468 100.0
Berdasarkan tabel diatas terkait dengan karakteristik responden, diketahui persentase terbesar  sebanyak  25.1%  memiliki  golongan
jabatan  IIID  dengan  proporsi  terbanyak  hampir 81.4% berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Tabel 3. Distribusi Frekuensi Variabel Terikat N Minimum  Maximu m Sum Mean Std. Deviation Variance Statistic  Statistic Statistic Statistic Statistic  Std. Error  Statistic Statistic Laporan  Cakupan Program Kesehatan  Dinkes Kab/Kota 468 0 1 308 .66 .022 .475 .225 Laporan  Realisasi DAK  Non  Fisik Dinkes Kab/Kota 468 0 1 318 .68 .022 .467 .218
Valid N (listwise)  468
Variabel  Dependent  untuk  “Laporan  Cakupan Program  KIA  Dinkes  Kab/Kota”  memiliki  standar kesalahan mean (SDm) 0,022 dengan besar variansi 0,225 dan standar deviasi (SD) 0,475. Berdasarkan nilai  CI  ( Confidence  Interval )  dengan  nilai kepercayaan  yang  diasumsikan  mencapai  95% (taraf  kesalahan  5%),  maka  nilai mean parameter (MP) dengan deviasi 1,96 SDm (0,0392) diatas dan dibawah mean statistik  (0,66)  mencakup  95%  dari frekuensi dalam distribusi normal. Sehingga sampel yang digunakan dianggap dapat mewakili populasi.
Variabel  Dependent  terkait  dengan  “Laporan Realisasi  DAK  Non  Fisik  Dinkes  Kab/Kota” memiliki  standar  kesalahan mean (SDm)  0,022 dengan  besar  variansi  0,218  dan  standar  deviasi (SD)  0,467.  Berdasarkan  nilai  CI  ( Confidence Interval )  dengan  nilai  kepercayaan  diasumsikan mencapai  95%  (taraf  kesalahan  5%),  maka  nilai mean parameter  (MP)  dengan  deviasi  1,96  SDm (0,0392)  diatas  dan  dibawah mean statistik  (0,68) mencakup  95%  dari  frekuensi  dalam  distribusi normal. Sehingga sampel yang digunakan dianggap mewakili populasi.

## Tabel 4. Distribusi Frekuensi Variabel Bebas
Berdasarkan  analisis  deskriptif  dari  23  variabel Independent,  diketahui  bahwa standar  error pengambilan  sampel  kurang  dari  nilai  α  5% (dengan CI 95%) dengan nilai standar deviasi (SD) dan  variansi  berada  diatas  dan  dibawah  mean
statistik  dan  nilai Confidence  Interval (CI) mencakup  95%  (1,96  SDm)  dari  frekuensi  dalam distribusi normal. Sehingga sampel yang digunakan dianggap dapat mewakili populasi.
N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error  Statistic Statistic Statistic Std. Error  Statistic Std. Error 1. Hambatan dalam proses perencanaan DAK Non Fisik 468 0 1 235 .50 .023 .501 .251 -.009 .113 -2.009 .225 2. Perencanaan  DAK  Non  Fisik bottom up planning 468 0 1 405 .87 .016 .342 .117 -2.148 .113 2.625 .225 3. Penyusunan  Perencanaan  BOK melibatkan seluruh Bidang/Unit Program 468 0 1 447 .96 .010 .207 .043 -4.411 .113 17.532 .225 4. Usulan alokasi BOK disusun sesuai Bidang 468 0 1 314 .67 .022 .470 .221 -.730 .113 -1.473 .225 5. RUK  Puskesmas  diverifikasi ulang oleh Dinkes Kab/Kota 468 0 1 446 .95 .010 .212 .045 -4.294 .113 16.511 .225 6. Dinas Kab/Kota memiliki kebijakan khusus dalam pengalokasian BOK 468 0 1 315 .67 .022 .470 .221 -.740 .113 -1.458 .225 7. Kegiatan  BOK  sesuai  menu dalam Juknis yang tidak diakomodir dengan APBD 468 0 1 150 .32 .022 .467 .218 .772 .113 -1.411 .225 8. Ada  menu  BOK  tidak  dapat dianggarkan menggunakan kode rekening daerah 468 0 1 91 .19 .018 .396 .157 1.549 .113 .401 .225 9. Hambatan  dalam  pelaksanaan DAK Non Fisik 468 0 1 340 .73 .021 .446 .199 -1.019 .113 -.965 .225 10. Sosialisasi  DAK  Non  Fisik  ke Provinsi/Kab/Kota 468 0 1 362 .77 .019 .419 .176 -1.311 .113 -.282 .225 11. Pengelola  BOK  adalah  staf administratif bukan teknis 468 0 1 186 .40 .023 .490 .240 .421 .113 -1.831 .225 12. Pengelola  BOK  mendapatkan Sosialisasi tentang administratif pertanggung jawaban Keuangan 468 0 1 343 .73 .020 .443 .196 -1.056 .113 -.888 .225 13. Ketersediaan Dana diluar BOK untuk Operasional Puskesmas 468 0 1 412 .88 .015 .325 .106 -2.351 .113 3.544 .225 14. Kesulitan Pencairan BOK 468 0 1 263 .56 .023 .497 .247 -.251 .113 -1.946 .225 15. Penggunaan langsung BOK 468 0 1 329 .70 .021 .457 .209 -.891 .113 -1.211 .225 16. Penggunaan langsung Jampersal 468 0 1 205 .44 .023 .497 .247 .251 .113 -1.946 .225 17. Memiliki  Juknis  DAK  Non Fisik 468 0 1 465 .99 .004 .080 .006 -12.409 .113 152.645 .225 18. Informasi  terkait  Pemotongan DAK Non Fisik 468 0 1 348 .74 .020 .437 .191 -1.119 .113 -.750 .225 19. Kejelasan isi Juknis 468 0 1 395 .84 .017 .363 .132 -1.902 .113 1.626 .225 20. Kesulitan dalam pertanggungjawaban anggaran BOK 468 0 1 238 .51 .023 .500 .250 -.034 .113 -2.007 .225 21. Ketersediaan Tim Evaluasi BOK dari Kab/Kota 468 0 1 420 .90 .014 .304 .092 -2.628 .113 4.930 .225 22. Kab/Kota  melakukan  kegiatan evaluasi BOK 468 0 1 435 .93 .012 .256 .066 -3.366 .113 9.370 .225 23. Hambatan permasalahan dalam evaluasi BOK 468 0 1 226 .48 .023 .500 .250 .069 .113 -2.004 .225 Valid N (listwise) 468
Tabel  5.  Hasil  Analisis  Pengaruh  Cakupan  Program  KIA  di  Dinkes  Kab/Kota  Terhadap  Pemanfaatan  DAK Nonfisik
Hasil penelitian berdasarkan tabel diatas dengan menggunakan  analisis  multivariat  diketahui  bahwa terdapat  pengaruh  antara  indikator  P2D  (Pengelola BOK  mendapatkan  sosialisasi  tentang  juknis  dan pertanggungjawaban pelaporan pelaksanaan program  KIA  menggunakan  dana  BOK)  dengan cakupan  program  KIA  yang  terlaksana  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota.  Hasil  uji  statistik menunjukkan  p value =  0.000  dan  nilai  Exp  (B)  = 2.443,  yang  berarti  sosialisasi  yang  diberikan terhadap  pelaksanaan  program  KIA,  khususnya terhadap pelayanan kesehatan Ibu dengan menggunakan  dana  BOK  secara  signifikan  dapat
meningkatkan secara positif nilai cakupan program 2  kali  lebih  besar  apabila  dibandingkan  dengan pelaksanaan program tanpa ada sosialisasi.
Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat  menjadi  dasar bahwa  proses  sosialisasi  dan  pelaporan  yang dilakukan  dengan  baik  terhadap  pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan  program  KIA  menjadi  salah  satu bagian  terpenting  dalam  mewujudkan  penurunan Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  sesuai  dengan  target pembangunan kesehatan nasional di dalam RPJMN Tahun 2024 yaitu 183/100.000 Kelahiran Hidup.
Mengacu  pada  tabel  diatas  dapat  diketahui bahwa  terdapat  pengaruh  antara  indikator  P2D (Pengelola  BOK  mendapatkan  sosialisasi  tentang juknis dan pertanggungjawaban pelaporan pelaksanaan  program  KIA  menggunakan  dana BOK)  dan  P2J  (Informasi  terkait  pemotongan alokasi  BOK)  dengan  cakupan  program  KIA  yang terlaksana  di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota. Hasil uji statistik menunjukkan p value = 0.004 dan nilai Exp (B) = 2.146, yang berarti sosialisasi yang diberikan  terhadap  pelaksanaan  program  KIA, khususnya  terhadap  pelayanan  kesehatan  Ibu dengan  menggunakan  dana  BOK  secara  signifikan dapat meningkatkan secara positif realisasi penggunaan  DAK  Nonfisik  2  kali  lebih  besar apabila dibandingkan dengan pelaksanaan program tanpa  adanya  sosialisasi.  Selain  itu,  diikuti  dengan variabel pemotongan alokasi BOK dengan p value = 0.001  dan  nilai  Exp  (B)  =  2.279,  yang  artinya efektivitas  penggunaan  anggaran  BOK  untuk program  KIA  lebih  optimal  tingkat  utilisasinya  2
kali  lebih  besar  dengan  adanya  efisiensi  apabila dibandingkan realisasi tanpa adanya pemotongan. Hal tersebut sejalan dengan sistem penganggaran  di  daerah  bersumber  dari  berbagai alokasi  dana,  baik  dekonsentrasi,  DAK  Nonfisik, APBD II serta JKN yang secara general digunakan untuk  memfasilitasi  program  prioritas  nasional pembangunan  kesehatan,  salah  satunya  dalam upaya  penurunan  Angka  Kematian  Ibu  (AKI) melalui  peningkatan  program  layanan  Kesehatan Ibu  dan  Anak  (AKI).  Berdasarkan  transformasi pilar pembangunan kesehatan primer yang mendukung  terwujudnya  layanan basic  six di puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu menyusun  perencanaan  dan  penganggaran  baik secara top-down maupun bottom-up dengan pelibatan  berbagai  lintas  program  dan  sektor  guna penyerapan  anggaran  dan  ketercapaian  program lebih  mantap, agile serta  tidak overlap (tumpang tindih)  antara  satu  kegiatan  dengan  kegiatan lainnya.
Tabel 6. Hasil Analisis Pengaruh Cakupan Program KIA di Dinkes Kab/Kota Terhadap Realisasi DAK Nonfisik
Berdasarkan  hasil  tabel  diatas  diketahui  bahwa terdapat pengaruh antara indikator P1B (Perencanaan  DAK  Non  Fisik  dilakukan  secara bottom  up )  dan  P2M  (Ketersediaan  Tim  Evaluasi BOK  dari  Kab/Kota)  dengan  capaian  realisasi penganggaran  DAK Non Fisik di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.  Hasil  uji  statistik  menunjukkan  p value =  0.040  dan  nilai  Exp  (B)  =  3.195,  yang berarti  perencanaan  DAK  Non  Fisik  dengan mendapatkan masukan dari puskesmas ( bottom up ) sebagai  bahan  evaluasi  dan  umpan  balik  dapat meningkatkan secara positif realisasi penganggaran di  Dinkes  Kab/Kota  3  kali  lebih  besar  apabila
dibandingkan  dengan  perencanaan  tanpa  pelibatan puskesmas.  Selain  itu,  diikuti  dengan  variabel ketersediaan  Tim  Evaluasi  BOK  dengan  p value = 0.001  dan  nilai  Exp  (B)  =  5.188,  yang  artinya optimalisasi  kinerja  Tim  Evaluasi  BOK  di  Dinkes Kab/Kota dalam meningkatkan realisasi penganggaran  program  KIA  untuk  penurunan  AKI yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas menjadi 5 kali lebih besar dengan adanya Tim Evaluasi BOK dalam fokus percepatan program apabila dibandingkan Dinkes Kab/Kota yang secara khusus tidak memiliki Tim.
Tabel 7. Hasil Analisis Pengaruh Realisasi DAK Non Fisik di Dinkes Kab/Kota Terhadap Kab/Kota Melakukan Evaluasi DAK Non Fisik
Hasil penelitian diatas diketahui bahwa terdapat pengaruh  antara  indikator  P1A  (Hambatan  dalam proses  perencanaan  DAK  Non  Fisik),  P1H  (Ada menu  BOK  yang  tidak  dapat  dianggarkan menggunakan kode rekening daerah), P2F (Kesulitan  Pencairan  BOK),  P2L  (Kesulitan pertanggungjawaban  anggaran  BOK)  serta  P2M (Ketersediaan  Tim  Evaluasi  BOK  dari  Kab/Kota) dengan  capaian  realisasi  penganggaran  DAK  Non Fisik di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Hasil uji statistik  menunjukkan  p value =  0.000  dan  nilai Exp  (B)  =  2.626,  yang  berarti  adanya  hambatan dalam  proses  perencanaan  DAK  Non  Fisik  yang dipengaruhi  oleh  faktor  tidak  adanya  hasil  umpan balik  dan  evaluasi  atas  implementasi  program  dan kegiatan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  dalam upaya  layanan  KIA  dapat  menurunkan  tingkat capaian  realisasi  penganggaran  DAK  Non  Fisik  di Dinkes  Kab/Kota  2  kali  lebih  besar  apabila dibandingkan dengan tidak adanya hambatan dalam proses  perencanaan.  Selain  itu,  diikuti  dengan variabel  adanya  menu  BOK  yang  tidak  dapat dianggarkan  menggunakan  kode  rekening  daerah dengan  p value =  0.011  dan  nilai  Exp  (B)  =  2.428, yang  artinya  menu  BOK  untuk  program  KIA ditemukan  ada  beberapa  kegiatan  yang  tidak memiliki  akun  sehingga  berpotensi  2  kali  lebih besar  terhadap  rendahnya  tingkat  capaian  realisasi penganggaran DAK Non Fisik di Dinkes Kab/Kota.
Pada  variabel  selanjutnya,  kesulitan  pencairan dan  pertanggungjawaban  anggaran  BOK  dengan hasil  masing-masing  yang  menunjukkan  p value = 0.000  dan  nilai  Exp  (B)  =  2.521  serta  p value = 0.000  dan  nilai  Exp  (B)  =  3.968,  yang  berarti bahwa kesulitan dalam merealisasikan dan melaporkan  hasil  pelaksanaan  anggaran  BOK  di Dinkes  Kab/Kota  karena  adanya  perbedaan  sistem pertanggung-jawaban  antara  dana  transfer  daerah yang berasal dari APBN pusat dengan dana APBD murni  sehingga  ada  beberapa  daerah  tidak menggunakan anggaran / sedikit dalam merealisasikan anggaran BOK sehingga berpotensi 2 sampai 3 kali lebih besar untuk rendahnya tingkat penyerapan  realisasi  anggaran  DAK  Non  Fisik  di Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk variabel Ketersediaan  Tim  Evaluasi  BOK  dari  Kab/Kota dengan  adanya  faktor  hambatan  permasalahan dalam  evaluasi  DAK  Non  Fisik  berdampak  pada 0.2 kali lebih kecil dalam menyumbang keberhasilan  capaian  realisasi  penganggaran  DAK Non Fisik di Dinkes Kab/Kota (p value = 0.007 dan nilai Exp (B) = 0.286.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  analisis hasil implementasi keberhasilan program penurunan  Angka  Kematian  Ibu  (AKI)  melalui
Tabel 8. Hasil Analisis Pengaruh Realisasi DAK Non Fisik di Dinkes Kab/Kota Terhadap Hambatan Permasalahan dalam Evaluasi DAK Non Fisik
studi  kasus  pemanfaatan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK)  Non  Fisik  Tahun  2017,  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
a. Sosialisasi  dan  pelaporan  yang  dilakukan dengan  baik  terhadap  pelaksanaan  program dan  kegiatan  yang  mendukung  keberhasilan program  KIA  menjadi  bagian  terpenting dalam mewujudkan penurunan Angka Kematian  Ibu  (AKI)  sesuai  dengan  target pembangunan  kesehatan  nasional  di  dalam RPJMN  Tahun  2024  yaitu  183/100.000 Kelahiran Hidup
b. Transformasi pelaksanaan pilar pembangunan kesehatan  primer  yang  dapat  mendukung terwujudnya  layanan basic  six di  puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu menyusun  perencanaan  dan  penganggaran baik  secara top-down maupun bottom-up dengan  pelibatan  lintas  program  dan  sektor guna  penyerapan  anggaran  dan  ketercapaian program  lebih  mantap, agile serta  tidak overlap (tumpang tindih) antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya c. Berdasarkan keseluruhan variabel yang diteliti,  dapat  disimpulkan  bahwa  indikator ketersediaan Tim Evaluasi BOK dari Kab/Kota memiliki peran yang lebih potensial terhadap peningkatan capaian realisasi penganggaran  program  KIA  untuk  penurunan AKI yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas.
d. Faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan  di dalam peningkatan capaian realisasi penganggaran  DAK  Non  Fisik  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten/Kota,  yaitu  :  1)  adanya hambatan  dalam  perencanaan  DAK  Non Fisik,  2)  terdapat  menu  BOK  yang  tidak  bisa dianggarkan  menggunakan  kode  rekening daerah, 3) sulitnya proses pencairan BOK dan 4)  sulitnya  pertanggungjawaban  BOK  di daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Ditjen  Perimbangan  Keuangan,  Kementerian
Keuangan Republik Indonesia. 2014. Laporan
Monev 2014 : Evaluasi Kebijakan Penyaluran,  Pelaporan,  dan  Monev  DAK  di Daerah . Kementerian Keuangan:Jakarta.
2. Kementerian  Kesehatan.  2015. Rencana
Strategis  Kementerian  Kesehatan  Tahun
2015-2019 . Kementerian Kesehatan:Jakarta.
3. Rahadian,  Mukti  Eka.  2017. Rencana  Tindak Lanjut  Rakernas .  Pusat  Analisis  Determinan
Kesehatan:Jakarta.
4. Santoso, Budhi. 2011. Analisis Permasalahan dan  Dampak  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) .
Bappenas:Jakarta.
5. Peraturan  Menteri  Kesehatan.  2016. Petunjuk Teknis  Penggunaan  Dana  Alokasi  Khusus Nonfisik  Bidang  Kesehatan  Tahun  Anggaran
2017 . Kementerian Kesehatan:Jakarta.
Direktorat  Kesehatan  Keluarga.  2018. Percepatan Penurunan  Angka  Kematian  Ibu  dan  Angka  Kematian Bayi Baru Lahir . Kementerian Kesehatan:Jakarta.