_________________________________________________________________________________

## Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antardaerah pada Masa Kepemimpinan Jiang Zemin dan Hu Jintao

## Adi Wibawa, Puguh Toko Arisanto
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta – Indonesia Email: adi.wibawa@staff.uty.ac.id Diserahkan: 6 Agustus 2019 | Diterima: 25 Desember 2019

## Abstract
The Chinese economic revolution launched since 1978 by Deng Xiaoping put national economic growth as a priority but ruled out the aspect of equity which was one of the main characteristics of the socialist state. The reVolution resulted a spectacular national economic growth as well as inequality between regions in China. Therefore, the Chinese Government, since the leadership of Jiang Zemin and continued by Hu Jintao, has been trying to improve the condition. This article will explain the strategies and policies of equitable development between regions in China during the reign of Jiang and Hu. By using descriptive qualitative methods, the data used are secondary data obtained from official publications of the Chinese government and supported by scientific articles that can be accessed through the internet. The results obtained indicate the seriousness of the  Chinese  Government  under  Jiang  and  Hu  in  revising  national  development  priorities.  The target of economic growth is lowered and no longer became a priority of development programs. On the other hand, underdeveloped regional development programs such as infrastructure and industrial development are accelerated to catch up with the developed regions.
Keywords: Chinese, Development, Policy, Inequality, Jiang Zemin, Hu Jintao.

## Abstrak
Revolusi ekonomi Tiongkok yang digulirkan sejak tahun 1978 oleh Deng  Xiaoping menjadikan pertumbuhan  ekonomi  nasional  sebagai  prioritas  namun  mengesampingkan  aspek  pemerataan yang menjadi salah satu ciri negara sosialis. Sehingga hasil yang diperoleh dari revolusi ekonomi tersebut  adalah  pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang  spektakuler  sekaligus  angka  ketimpangan antardaerah di Tiongkok yang juga tak kalah tinggi. Oleh sebab itu, Pemerintah Tiongkok, sejak masa  kepemimpinan  Jiang  Zemin  dan  dilanjutkan  oleh  Hu  Jintao,  telah  berusaha  untuk memperbaiki  kondisi  tersebut.  Tulisan  ini  akan  menjelaskan  strategi  dan  kebijakan-kebijakan pemerataan  pembangunan  antardaerah  di  Tiongkok  pada  masa  pemerintahan  Jiang  dan  Hu. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari publikasi-publikasi resmi pemerintah Tiongkok serta didukung dengan artikel-artikel ilmiah yang dapat diakses melalui media internet. Hasil yang didapatkan menunjukkan keseriusan Pemerintah Tiongkok di bawah Jiang dan Hu dalam merevisi prioritas pembangunan nasional. Target pertumbuhan ekonomi diturunkan dan tidak lagi menjadi prioritas program pembangunan. Sebaliknya, program-program pembangunan daerah tertinggal seperti pembangunan infrastruktur dan industri dipercepat untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah yang lebih maju.
Kata Kunci : Revolusi, Pembangunan, Kebijakan, Ketimpangan, Jiang Zemin, Hu Jintao.

## PENDAHULUAN
Pada awal tahun 2018, konstelasi politik  global  digegerkan  dengan  isu
trade war atau perang dagang antara dua raksasa  ekonomi dunia  saat  ini,  yakni
_________________________________________________________________________________

## antara Tiongkok dan Amerika Serikat
(AS). Berdasarkan data yang dikeluarkan  Bank  Dunia,  pada  tahun 2017,  AS  menempati  urutan  pertama negara dengan perekonomian terbesar dengan 24,32% dari total perekonomian dunia sementara Tiongkok  menempati  urutan  kedua dengan  proporsi  14,84%  (Smith, 2018).  Digambarkan  dalam Thucydides Trap bahwa Tiongkok sebagai the rising power diprediksi  akan  mengambil  alih pimpinan  dunia  dari the  rulling  power, AS.  Dengan  kata  lain  era  ini  menjadi era  kebangkitan  Tiongkok  setelah tenggelam dalam beberapa abad silam. Kebangkitan  Tiongkok  tersebut  pada gilirannya  mengancam  dominasi  AS dalam  tatanan  internasional  (Allison, 2018).
Jauh  sebelum  perang  dagang berlangsung, Tiongkok sudah mencuri perhatian dunia saat berhasil menggeser  Jepang  pada  tahun  2010 yang  pada  saat  itu  menempati  urutan kedua  negara  dengan  perekonomian terbesar di dunia. Selain itu, Tiongkok juga berhasil menjadi negara eksportir terbesar  di  dunia  dengan  nilai  ekspor yang  mencapai  US$  2,06  triliun  pada tahun  2016  dan  selalu  mencatatkan pertumbuhan  ekonomi  di  kisaran angka 10% per tahun sejak tahun 2003 (OEC,  t.t).  Dalam  ukuran  komparasi nilai  ekspor  terhadap  GDP  ( Gross Domestic  Product ),  Tiongkok  diakui sebagai  negara megatrader terbesar
dunia  dimana  40  %  GDP  Tiongkok berasal  dari  aktifitas  ekspor  (Winanti, 2015) .
Gambaran keberhasilan ekonomi Tiongkok tersebut membuat kebanyakan pengamat memandangnya sebagai contoh keberhasilan pembangunan  negara  yang  bisa menjadi trendsetter dan  patut  diadopsi oleh  negara-negara  lain  khususnya negara-negara  berkembang.  Namun, pada  kenyataannya  pembangunan Tiongkok  tidak  sesempurna  yang kebanyakan  dilihat  para  pengamat. Perumbuhan  ekonomi  yang  melejit justru meninggalkan berbagai permasalahan  sosial  seperti  korupsi, kesenjangan  sosial,  dan  jumlah populasi yang membengkak.
Permasalahan  tersebut  tidak dapat  dilepaskan  dari  kebijakan pemerintah  Tiongkok  pada  awal reformasi  ekonomi  pada  tahun  1978. Visi  pembangunan  ekonomi  yang dijalankan  pemerintah  Tiongkok  di bawah  Deng  Xiaoping  saat  itu meyakini  bahwa  “bukan  masalah kucing itu  putih atau hitam  selama ia masih bisa menangkap tikus,” (Cable, 2017,  p.  3)  artinya  pemerintah Tiongkok  kala  itu  tidak  perlu  peduli dengan bagaimana komunisme Tiongkok  diterapkan  selama  itu  bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi  negara  mereka.  Pada  praktiknya, berbagai aspek pembagunan cenderung dikorbankan demi
_________________________________________________________________________________
mencapai  pertumbuhan  ekonomi, tidak  terkecuali  aspek  pemerataan pembangunan ( equitable development ).
Diperkenalkannya  strategi  “Tiga Daerah  Ekonomi”  pada  tahun  1985, pemerintah Tiongkok berupaya untuk memprioritaskan  daerah  timur  dalam menggenjot  pertumbuhan  ekonomi nasional dengan memberikan berbagai keistimewaan ( privileges ).  Hasilnya, daerah timur tumbuh pesat sedangkan pembangunan daerah tengah dan barat relatif terabaikan.
Gambar 1. Peta pembagian 3 daerah Tiongkok
Sumber: Liao & Wei, 2016.
Masalah ketimpangan pembangunan antardaerah di Tiongkok  baru  mendapat  perhatian khusus dari pemerintah sejak kepemimpinan  Jiang  Zemin  (1993- 2003) dan dilanjutkan oleh suksesornya,  Hu  Jintao  (2003-2013). Tulisan  ini  berusaha  memaparkan rekam jejak ketimpangan pembangunan antardaerah di Tiongkok dan bagaimana
permasalahan itu coba diatasi pemerintah  sampai  akhir  masa kepemimpinan Hu Jintao.

## KERANGKA KONSEPTUAL Perdebatan Teori-Teori Pembangunan
Istilah  “Pembangunan”  menjadi perdebatan  dalam  beberapa  dekade terakhir.  Redefinisi  secara  kontinyu terjadi  karena  adanya  kegagalan- kegagalan  pembangunan  di  masa  lalu serta  munculnya  sudut  pandang  baru dalam melihat pembangunan. Pada era tahun  1960-an,  muncul Dependency Theory (teori ketergantungan) yang lahir dari  kritik  terhadap  pembangunan  di negara-negara Dunia Ketiga, terutama di  negara-negara  Amerika  Latin  yang sangat bergantung pada negara-negara maju. Beranjak ke era tahun 1970-an, pembangunan  lebih  dimaknai  sebagai upaya pemenuhan basic needs (kebutuhan  dasar  manusia)  dibanding sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi  semata  (Winarno,  2013). Pergeseran  pandangan  ini  muncul karena  pertumbuhan  ekonomi  yang pesat  di  negara-negara  berkembang pada saat itu gagal terdistribusi secara merata dan justru hanya memunculkan serta memperlebar kesenjangan.
Berdasarkan pandangan pertumbuhan  ekonomi  tradisional, tingkat  keberhasilan  pembanguan suatu negara kerap diukur berdasarkan
_________________________________________________________________________________
besarnya Gross National Product (GNP) dan Gross  Domestic  Product (GDP).  Di luar  kedua  tolak  ukur  tersebut, keberhasilan  pembangunan  secara ekonomi  juga  dapat  dilihat  dari besarnya  GNP  maupun  GDP  per kapita.  Besaran  GNP  maupun  GDP per  kapita  dapat  menggambarkan kemakmuran  masyarakat  di  suatu wilayah dan sejauh mana pembanguan telah  dicapai.  Setelah  tahun  1970-an, pertumbuhan  ekonomi  tidak  lagi hanya  diukur  berdasarkan  indikator- indikator  tersebut.  Pertumbuhan ekonomi  yang  dicapai  belum  dapat dikatakan berhasil sebagai suatu proses pembangunan jika tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran di negara tersebut masih tinggi. Sejak saat itu, selain perhitungan GDP  danGNP,  besaran  angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan  pengangguran  dimasukkan  ke dalam  tolak  ukur  keberhasilan pembangunan secara ekonomi (Todaro, 1999).
Berbeda  dari  dimensi  ekonomi, keberhasilan  pembangunan  dalam dimensi  sosial  cenderung  lebih  sulit untuk  diukur.  Pada  tahun  1970-an, Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) melalui United Nations Research Institute on  Social  Development (UNRISD) merumuskan 16 indikator, terdiri atas 9  indikator  sosial  dan  7  indikator ekonomi, yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Sosial. Dengan
menggunakan  indeks  ini  UNRISD membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan  GNP  per  kapita  suatu negara tidak selamanya sejalan dengan pencapaian ke-16 indikator pembangunan sosial. Namun, indikator-indikator ini kemudian dikritik  karena  dua  hal.  Pertama, mereka  terlalu  menekankan  aspek perubahan struktural sehingga mengesampingkan aspek kesejahteraan  manusia  yang  riil. Kedua,  secara  implisit,  indikator- indikator tersebut menunjukkan bahwa  negara-negara  berkembang harus  mengikuti  alur  pembangunan negara maju (Todaro, 1999).
Usaha  untuk  mengukur  tingkat pembangunan  secara  sosial  terus dilakukan. Sampai akhirnya pada tahun 1990  PBB  melalui United  Nations Development Program (UNDP) mengeluarkan  terbitan  serial  berjudul Human Development Reports. Unsur yang terpenting  dalam  laporan  tersebut adalah konstruksi dan penyempurnaan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). HDI mencoba memeringkatkan semua negara berdasarkan tiga kriteria hasil  pembangunan,  yaitu  ketahanan hidup  (yang  diukur  berdasarkan tingkat  harapan  hidup  pada  saat kelahiran),  pengetahuan  (berdasarkan tingkat  literasi  dan  angka  rata-rata masa  sekolah),  serta  kualitas  standar hidup  (berdasarkan  pendapatan  per kapita  riil  yang  disesuaikan  dengan
_________________________________________________________________________________
paritas  daya  beli  atau purchasing  power parity )  (Todaro,  1999).  Meskipun mendapat  beberapa  kritik,  namun sampai saat ini HDI dianggap sebagai tolok ukur pembangunan yang paling komprehensif  dan  paling  banyak digunakan di seluruh dunia.
Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwapada awalnya pembangunan  dipandang  sebagai fenomena  ekonomi  semata.  Tinggi rendahnya  kemajuan  pembangunan hanya  diukur  berdasarkan  tingkat pertumbuhan  GNP  dan  GDP,  baik secara keseluruhan maupun per kapita, serta  indikator  lain  seperti  kemajuan infrastruktur dan indeks pembangunan manusia.  Namun,  pengalaman  pada masa  itu  menunjukkan  fakta  bahwa banyak  negara  Dunia  Ketiga  berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi  yang  tinggi  namun  gagal memperbaiki  taraf  hidup  sebagian besar penduduknya. Hal ini menunjukkan  bahwa  ada  yang  salah dalam  definisi  pembangunan  selama masa itu (Winarno, 2013).
Pada masa selanjutnya, pembangunan  mengalami  redefinisi dengan  mulai  munculnya  pandangan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan  ekonomi  bukan  lagi menciptakan  tingkat  pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan atau pengurangan  tingkat  kemiskinan, penanggulangan  ketimpangan,  dan
penyediaan  lapangan  kerja  dalam konteks  perekonomian  yang  terus berkembang.  Hal  ini  biasa  disebut dengan konsep “redistribusi kemakmuran”  (Todaro,  1999).  Sejak saat  itu,  pemerataan  dan  penurunan angka kemiskinan telah dimasukkan ke dalam agenda pembangunan diseluruh dunia.
Dari beberapa fase pendefinisian pembangunan  dapat  diambil  sebuah kesimpulan idealis bahwa pembangunan  di  masa  kini  harus dipandang  sebagai  suatu  proses  yang multidimensi  dengan  menempatkan berbagai aspek kehidupan di samping pertumbuhan ekonomi. Dengan mencoba  membatasi  pembangunan pada aspek pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan,  karena  keterbatasan kemampuan  mereka,  di  berbagai negara  kerap  muncul  perdebatan mengenai  aspek  mana  yang  harus didahulukan:  mengejar  pertumbuhan ekonomi  nasional  terlebih  dahulu, namun mengesampingkan aspek pemerataan,  atau  mengedepankan pemerataan dengan konsekuensi pertumbuhan ekonomi yang cenderung lebih lambat.Kedua tujuan ini  hampir  selalu  sangat  sulit diwujudkan secara bersamaan. Pengutamaan yang satu akan menuntut dikorbankannya yang lain.
_________________________________________________________________________________

## PEMBAHASAN Asal Mula Ketimpangan Antardaerah di Tiongkok
Tiongkok diyakini telah menjalankan  proses  pembangunan yang  tidak  seimbang  antara  daerah timur,  tengah,  dan  barat  sejak kekaisaran  dinasti  Qing  masih berkuasa. Beberapa provinsi di daerah pantai seperti Jiangsu, Zhejiang, Fujian dan  Guangdong  telah  membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk transaksi  perdagangan  internasional antara  tahun  1500  sampai  1800. Periode  ini  disebut  oleh  beberapa pengamat  sebagai  fase  “globalisasi awal”  (Zhao,  2013).  Pada  saat  itu, daerah  tengah  dan  barat  Tiongkok semata-mata hanya difungsikan sebagai  daerah  pendukung  bagi perekonomian  di  daerah  timur.  Pada masa  itu  kota-kota  di  wilayah  pesisir timur  Tiongkok  telah mampu memproduksi 70% dari total produksi industri  nasional,  sedangkan  wilayah barat belum memiliki industri modern sama  sekali.  Industrialisasi  dan perdagangan  yang  begitu  masif menjadikan beberapa kota dan daerah seperti  Shanghai,  Tianjin,  Jiangsu, Guangdong, dan Manchuria jauh lebih maju  dibandingkan  daerah  lain  di seluruh Tiongkok (Liao & Wei, 2016). Secara  garis  besar,  perjalanan  sejarah menuju pembentukan Republik Rakyat  Tiongkok  memang  telah diwarnai  dengan  kebijakan-kebijakan
pembangunan antardaerah yang kurang  berimbang.  Pada  akhirnya ketika  RRC  diproklamirkan  pada tahun  1949,  Mao  Zedong  sebagai pemimpin  pertama  RRC  dihadapkan pada kenyataan bahwa Tiongkok saat itu  merupakan  negara  miskin  dengan tingkat  ketimpangan  pembangunan antardaerah  yang  begitu  besar  (Shen, Teng & Song, 2019).
Sebagai seorang penganut sosialisme sejati, paradigma pembangunan Mao berupaya menjadikan  aspek  kesetaraan  sebagai tujuan  utamanya,  karena  hal  tersebut merupakan  ciri  utama  sebuah  negara sosialis.  Obsesi  untuk  mencapai kesetaraan ini sangat jelas ditunjukkan dalam  dua  hal:  distribusi  pendapatan yang seragam dan tingkat pembangunan  yang  seimbang  di seluruh daerah. Akibatnya, pemerintah pusat Tiongkok mulai mendistribusikan  dan  menyalurkan investasi  dalam  jumlah  besar,  yang sebagian  besar  berasal  dari  kawasan pantai di timur, ke wilayah tengah dan barat yang kurang berkembang dengan harapan  dapat  menciptakan  skenario pembangunan  yang  "seimbang"  dan "merata" dengan mempercepat pertumbuhan  ekonomi  di  daerah pedalaman (Li & Haynes, 2012).
Investasi  pemerintah  pusat  bagi pembangunan daerah tengah dan barat pada era Mao telah berlangsung sejak Rencana  Lima  Tahun  (RLT)  yang
_________________________________________________________________________________
pertama (1953-1957). Dimulai dengan program Great Leap Forward , Pemerintah Tiongkok berambisi meningkatkan  produksi  besi  dan  baja secara besar-besaran dengan menggandalkan  tenaga  para  petani yang  dimobilisasi.  Kebijakan  ini berujung  pada  bencana  kemanusiaan terbesar  dalam  sejarah  Negara Tiongkok. Mobilisasi petani ke industri besi  dan  baja  menjadikan  produksi bahan pangan jauh menurun. Kelangkaan  pangan  menyebabkan munculnya  banyak  wabah  penyakit dan  kelaparan  massal  yang  berakhir dengan  tewasnya  puluhan  juta penduduk  Tiongkok  pada  saat  itu (Jung &  Chen, 2019).
Di  saat  yang  bersamaan  dengan Great  Leap  Forward, Mao  juga menggulirkan sebuah proyek ambisius yang  dikenal  dengan  sebutan Third Front. Proyek Third Front lebih didasari oleh  kepentingan  politik  keamanan dibanding semangat pemerataan pembangunan. Third  Front sendiri merupakan  strategi  keamanan  yang ditempuh  Mao  guna  melindungi Tiongkok  dari  ancaman  dunia internasional  pada  saat  itu.  Mao bermaksud mengalihkan pembangunan  industri  berat  seperti besi, baja, dan persenjataan dari kota- kota  pesisir  ( first  front )  dan  daerah sekitarnya  ( second  front )  yang  rentan akan ancaman ke daerah daratan yang letaknya  lebih  ke  dalam  ( third  front )
(Yasuo,  t.t).    Untuk  merealisasikan kedua  program  tersebut,  Pemerintah Tiongkok  melalui  RLT  Pertama (1953–1957)  mengalokasikan  56% investasi negara ke provinsi pedalaman,  59%  di  RLT  Kedua (1958–1962) dan puncaknya pada RLT Ketiga (1966-1970) pemerintah mengalokasikan  71%  investasi  negara di  provinsi  pedalaman,  dengan sebagian  besar  di  Sichuan,  Hubei, Gansu, Shaanxi, Henan, dan Guizhou. Secara  keseluruhan,  sejak  tahun  1965 sampai  1980  pemerintah  telah menginvestasikan lebih dari 200 miliar yuan  di  wilayah  tengah  dan  barat (Global Security, t.t).
Karena  sifatnya  yang  lebih didasari pada kepentingan politik dan keamanan,  pada  akhirnya  stategi- strategi  yang  dijalankan  Mao  Zedong di atas tidak dapat memberikan banyak kemajuan  pada  upaya  pemerataan  di Tiongkok.  Sampai  akhirnya  Mao digantikan oleh Deng Xiaoping di awal dekade  1970.  Pembangunan  pada masa kepemipinan Deng berbeda jauh dengan pembangunan pada masa Mao. Melalui  reformasi  ekonomi  di  tahun 1978, Deng lebih memilih menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas, sekaligus memaksa ia untuk  mengesampingkan  masalah pemerataan  antardaerah.  Kebijakan “ open  door ”  menjadi  salah  satu  ciri reformasi ekonomi Deng. Pemerintah Tiongkok  perlahan  mulai  membuka
_________________________________________________________________________________
diri  bagi  masuknya  investasi  asing. Provinsi-provinsi  di  pesisir  pantai seperti  Guangdong  dan  Fujian ditetapkan  sebagai Special  Economic Zones (SEZ).  Letaknya  yang  dekat dengan  Hongkong  dan  Taiwan diharapkan  dapat  menjadi  jendela Tiongkok  untuk  masuk  ke  sistem perdagangan  internasional.  Penetapan SEZ  ini  memberikan  peluang  bagi provinsi-provinsi tersebut untuk menerima Foreign  Direct  Investment (FDI) yang bermanfaat bagi pembagunan daerahnya. (Azarhoushang, Wu & Zaroki, 2019).
Strategi  Deng  di  atas  telah mengubah wajah perekonomian Tiongkok  secara  signifikan.  Produk Domestik  Bruto  (PDB)  per  kapita Tiongkok meningkat sekitar empat kali lipat  dari  ¥657  menjadi  ¥2970  atau sebesar  9,3%  per  tahun.  Bahkan menurut  Bank  Dunia,  rata-rata pertumbuhan  PDB  Tiongkok  pasca reformasi  ekonomi  1978  mencapai sekitar  10%  per  tahun,  dan  menjadi negara  dengan  pertumbuhan  PDB tertinggi di dunia (World Bank, 2019). Namun pencapaian ekonomi yang luar biasa tersebut, justru menjadikanTiongkok  menjadi  salah satu  negara  yang  paling  tinggi  angka ketimpangannya,  terutama  dalam  hal pembangunan antardaerah. Pertumbuhan  ekonomi  Tiongkok sejak  reformasi  ekonomi  pada  tahun 1978  memang  tidak  diiringi  dengan
pemerataan  yang  baik.  Ketimpangan antardaerah dapat dilihat dari besaran petumbuhan PDB per kapita penduduk di daerah timur, tengah dan barat. Pada periode tahun 1978 sampai tahun  1990,  PDB  per  kapita  daerah timur  tumbuh  paling  besar  dengan pencapaian  8,29%  per  tahun  jika dibandingkan  dengan  daerah  tengah yang  tumbuh  sebesar  7,23%  dan daerah barat sebesar 7,44%. Ketimpangan ini meningkat di periode berikutnya  yaitu  antara  tahun  1990 samai  tahun  2000.  Pada  periode  ini PDB  per  kapita  masyarakat  daerah tengah  dan  barat  hanya  tumbuh sebesar  9,37%  dan  9,18%  ketika daerah  timur  dapat  tumbuh  sampai 12,31% (Liao & Wei, 2016).

## Reorientasi Kebijakan Pembangunan di Era Jiang Zemin
Besarnya ketimpangan pembangunan  pada  akhir  dekade 1980-an, membuat pemerintah Tiongkok  saat  itu  berpikir  untuk segera mengubah kebijakan reformasi ekonomi  yang  telah  berjalan  sejak 1978.  Peralihan  kekuasaan  dari  Deng Xiaoping  ke  Jiang  Zemin,  dan ditambah  dengan  terjadinya  krisis finansial Asia tahun 1997, pemerintah Tiongkok  mulai  mengalihkan  fokus pembangunannya  ke  daerah  tengah dan barat untuk memperkuat struktur perekonomian negara yang selama ini rentan terhadap ancaman krisis. Sejak
_________________________________________________________________________________
saat itu pemerintah mulai merevitalisasi  pusat-pusat  industri  di daerah  tengah  dan  barat  yang  telah diabaikan sejak reformasi 1978 (Crane, Albrecht, Duffin, & Albrecht, 2018).
Pada bulan Agustus tahun 1995, sebagai bagian dari persiapan perumusan  RLT  periode  berikutnya, para  gubernur  dari  beberapa  provinsi di  daerah  tengah  dan  barat  melobi pemerintah  pusat  untuk  segera menjalankan  langkah  nyata  dalam mengurangi ketimpangan antardaerah. Keinginan  para  pemimpin  daerah tersebut dikabulkan pemerintah pusat melalui RLT periode 1996-2000, RLT yang  pertama  di  masa  Jiang  Zemin. Seperti yang dipublikasikan dalam situs berita  resmi  pemerintah  Tiongkok (China.org.cn,  t.t.)  terdapat  enam kebijakan pokok terkait pembangunan daerah  dalam  RLT,  yakni  (1) memberikan prioritas pada pengembangan  sumber  daya  dan proyek-proyek infrastruktur dan secara bertahap  meningkatkan  dukungan keuangan  untuk  daerah  tengah  dan barat; (2) mengalihkan  industri pengolahan sumber daya dan industri padat karya ke bagian tengah dan barat;
(3) merasionalisasi  harga  produk sumber  daya  untuk  meningkatkan kemampuan  pengembangan  diri  di wilayah  tengah  dan  barat; (4) memperbaiki iklim investasi di daerah tengah  dan  barat  dan  mengarahkan lebih  banyak  investasi  asing  ke
kawasan-kawasan ini; (5) memperkuat kerjasama  ekonomi  antara  daerah timur dengan daerah tengah dan barat; (6)  mendorong  provinsi-provinsi  di daerah timur untuk berinvestasi lebih banyak di daerah tengah dan barat; dan (7) mengarahkan sumber daya manusia yang berbakat ke daerah-daerah ini.
Setelah RLT ini disahkan sebagai patokan  awal  upaya  pemerataan pembangunan,  pemerintah  Tiongkok di  bawah  Jiang  Zemin  merumuskan suatu  langkah  nyata  yang  lebih aplikatif.  Jiang  meluncurkan  suatu strategi  pembangunan  yang  secara spesifik menargetkan pengejaran pembangunan  di  daerah  barat  yang disebut  dengan Western  Development Strategy (WDS)  pada  tahun  1999.
Secara  umum,  WDS  merupakan strategi  yang  diciptakan  untuk membuat  beragam  kebijakan  yang telah dan akan dikeluarkan pemerintah menjadi  lebih  terstruktur.  Pada dasarnya  strategi  ini  ditujukan  untuk merevitalisasi  pusat-pusat  industri  di daerah barat Tiongkok yang sebelumnya  pernah  dibangun  di  era kepemimpinan  Mao.  Komponen- komponen  utama  strategi  ini  di antaranya; pembangunan infrastruktur dan  sistem  transportasi,  jaringan telekomunikasi, dan pembangkit listrik;  kebijakan-kebijakan  khusus  di sektor energi, pertambangan, pertanian dan pariwisata; peningkatan pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan;
_________________________________________________________________________________
serta  kebijakan-kebijakan  lain  untuk menarik  investasi  asing  seperti keringanan pajak dan perizinan (Crane, Albrecht, Duffin, & Albrecht, 2018).
Untuk  merealisasikan  strategi WDS, pada bulan Oktober tahun 2000 pemerintah  Tiongkok  menerbitkan dokumen Notice  of  the  State  Council  on Implementing Several Policies and Measures for  the  Western  Development  Strategy. Dokumen ini berisi panduan pelaksanaan  WDS.  Setelah  itu,  pada bulan September tahun 2001 pemerintah  kembali  mengeluarkan sejumlah kebijakan implementatif yang terangkum dalam Notice of the Opinions of  the  State  Council  Western  Development Offce on Implementing Policies and Measures for  the  Western  Development  Strategy. Melalui  kedua  dokumen  tersebut secara  keseluruhan  pemerintah  telah menerbitkan  70  kebijakan  dalam penerapan dan pengukuran keberhasilan WDS (Song, Wu & Xu., 2019).

## Implementasi Kebijakan Pemerataan di Era Hu Jintao
Baru  dua  tahun  WDS  berjalan atau  pada  tahun  2003,  tampuk kepemimpinan  Tiongkok  beralih  dari Jiang Zemin ke Hu Jintao. Hu diangkat menjadi  presiden  ketika  RLT  2001- 2005  yang  dirumuskan  Jiang  Zemin sedang  berjalan,  sehingga  Hu  hanya bertugas untuk meneruskan pelaksanaan  kebijakan  dan  program-
program  yang  telah  ditentukan sebelumnya.  Setelah  RLT  tersebut berakhir,  pemerintah  Tiongkok  di bawah Hu merumuskan RLT berikutnya  (2006-2010)  yang  disebut- sebut sebagai RLT yang revolusioner. RLT  ini  menjadi  titik  balik  yang menggambarkan keseriusan pemerintah  Tiongkok  di  bawah pemerintahan  Hu  dalam  mengubah prioritas  dan  strategi  pembangunan mereka. RLT ini memberikan peluang bagi  masyarakat  di  daerah-daerah tertinggal  untuk  dapat  turut  serta menikmati  buah  dari  pertumbuhan ekonomi  Tiongkok  yang  selama  ini belum  mereka  rasakan.Kesejahteraan yang  merata  ( common  prosperity )  telah menggeser  slogan getting  rich  first sebagai  tujuan  pembangunan  negara (Naughton, 2005, p. 2).
Untuk menafsirkan slogan pembangunan yang baru ini, pemerintah telah menetapkan berbagai target yang harus dicapai melalui RLT 2006-1010.  Di  bidang  ekonomi, pemerintah menargetkan pertumbuhan PDB per tahun “hanya” sebesar  7,6%  selama  tahun  2006 sampai tahun 2010. Angka ini berada jauh  di  bawah  pertumbuhan  PDB mereka  saat  itu  (2005)  yang  sebesar 9,3%. Selain itu, ditetapkan pula target pertumbuhan  penduduk  maksimum 0,8%  per  tahun,  tingkat  urbanisasi sebesar  47%,  menyediakan  lapangan kerja  bagi  45  juta  tenaga  kerja,
_________________________________________________________________________________
pendapatan    meningkat  sebesar  4,9% baik di kota maupun di desa, jangkauan asuransi pensiun perkotaan meningkat dari  170  juta  menjadi  223  juta  jiwa, jangkauan asuransi kesehatan meningkat  dari  23,5%  menjadi  80% total  penduduk  perkotaan,  dan  rata- rata  pendidikan  penduduk  meningkat dari  8,5  menjadi  9  tahun.  Dalam  hal pemerataan, pemerintah berkomitmen untuk  tetap  melanjutkan  upaya pembangunan  daerah  barat  dengan meningkatkan dukungan melalui kebijakan-kebijakan  yang  mendorong pembangunan  yang  ditetapkan  secara bertahap  setelah  RLT  ini  resmi berjalan (Fan, 2006).
Terdapat 18 aspek kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah Tiongkok untuk mempercepat pembangunan  di  wilayah  barat. Kedelapan belas aspek tersebut adalah (1)  meningkatkan  investasi  modal  di bidang  konstruksi;  (2)  menentukan prioritas  proyek  konstruksi;  (3) meningkatkan  transfer  pemerintah pusat;  (4)  meningkatkan  dukungan kredit  keuangan;  (5)  meningkatkan iklim investasi mikro; (6) memberikan keringanan  pajak;  (7)  memberikan kebijakan  preferensial  agraria;  (8) menentukan prioritas investasi eksplorasi  sumber  daya  mineral;  (9) mengatur  perekonomian  daerah;  (10) memperbesar  peluang  bagi  investasi asing;  (11)  memperluas  saluran  bagi pemanfaatan  modal  asing;  (12)
melonggarkan peraturan yang membatasi  pemanfaatan  modal  asing; (13)  meningkatkan  perdagangan  luar negeri;  (14)  meningkatkan  kerjasama dan bantuan regional; (15) meningkatkan daya tarik dan pemanfaatan  potensi  daerah;  (16) menekankan peran ilmudan teknologi dalam pembangunan; (17) meningkatkan input pendidikan; serta (18) memperkuat infrastruktur kebudayaan  dan  fasilitas  kesehatan (Deng  &  Bai,  2014,  20).  Kebijakan- kebijakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok kebijakan, yakni (1) transfer fiskal  dan  keringanan  pajak;  (2) dukungan  kredit  dan  finansial;  (3) pembangunan  infrastruktur;  dan  (4) panduan  kebijakan  dan  kerjasama antardaerah.

## Transfer Fiskal dan Keringanan Pajak
Transfer  fiskal  dari  pusat  ke daerah  merupakan  mekanisme  yang umum  digunakan  untuk  mendukung desentralisasi  seperti  yang  diterapkan Tiongkok untuk melimpahkan wewenang  kepada  pemerintah daerah menyediakan  berbagai  pelayanan publik.  Minimnya  pendapatan  asli daerah  di  provinsi-provinsi  barat menjadikan  mereka  amat  bergantung pada  bantuan  pemerintah  pusat  guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dalam
_________________________________________________________________________________
pembangunan.  Oleh  karena  itu, transfer  fiskal  pemerintah  pusat  ke pemerintah  daerah  memainkan  peran yang amat penting dalam pelaksanaan program-program  pemerataan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah secara bertahap meningkatkan  transfer  fiskal  mereka bagi  pembangunan  di  daerah  barat sejak  tahun  2000.  Antara  tahun  2000 dan 2005 setidaknya pemerintah pusat telah  mengalokasikan  ¥404  milyar untuk pembangunan daerah barat (Lu
& Deng, 2013).
Ketika  WDS  dirumuskan  oleh Jiang Zemin pada tahun 1999, transfer fiskal pemerintah pusat yang dialokasikan untuk daerah barat hanya sebesar  29,01%  dari  total  transfer fiskal pusat secara nasional. Di bawah pemerintahan  Hu,  setidaknya  sampai tahun  2010  rasio  ini  telah  mencapai 39,42%.  Jumlah  dan  persentase kenaikan transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah barat dari tahun  ke  tahun  dapat  dilihat  pada Diagram 1 di bawah ini (Lu & Deng, 2011, p. 4).

## Diagram 1 Jumlah dan Presentasi Fiskal Pemerintah Pusat ke Daerah
Sumber: Lu & Deng, 2011, p. 4
Diagram 1 (Lu & Deng, 2011, 4) di  atas  menunjukkan  bahwa  besaran transfer fiskal pemerintah pusat untuk pembangunan  di  daerah  barat meningkat  secara  konstan  dari  tahun ke  tahun.  Bedasarkan  persentase nasional,  transfer  fiskal  pemerintah
pusat  ke  daerah  barat  Tiongkok memang  sempat  beberapa  kali menurun, namun jika dilihat berdasarkan kuantitas, jumlah transfer fiskal  dari  secara  konsisten  terus meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Pada tahun  1999  ketka  WDS  baru  dimulai
_________________________________________________________________________________
besaran transfer pemerintah ke daerah barat hanya berkisar pada angka ¥120 juta.  Angka  tersebut  terus  meningkat selama satu dekade berikutnya hingga tahun  2009  dimana  jumlah  transfer pemerintah pusat ke daerah barat telah melebihi angka ¥1 milyar. Berdasarkan persentase  total  transfer  fiskal pemerintah  pusat,  pada  tahun  2003 transfer  pusat  ke  daerah  barat  hanya sebesar  32%,  namun  di  tahun  2009 persentase  tersebut  hampir  mencapai angka 40%.
Selain transfer fiskal dari pusat ke daerah,  kebijakan  untuk  mengurangi pajak juga menjadi faktor penting yang mempercepa pembangunan di daerah barat.  Pengurangan  pajak  perusahaan menjadi  sasaran  utama  kebijakan  ini. Perusahaan-perusahaan, baik domestik maupun asing, yang bergerak di bidang-bidang yang telah ditentukan pemerintah berhak menerima keringanan pajak sebesar 15%. Bahkan untuk  pertama  kalinya  sepanjang sejarah  Tiongkok,  sejak  tahun  2006 pemerintah  menghapuskan  secara penuh  pajak  pertanian  (Lu  &  Deng, 2013). Perusahaan-perusahaan domestik baru yang bergerak di sektor transportasi,  listrik,  konservasi  air, layanan  pos,  radio  dan  televisi  di daerah  barat  dibebaskan  dari  pajak selama dua tahun pertama. Perusahaan asing juga dapat menikmati kebijakan tersebut  jika  ia  beroperasi  selama minimal  sepuluh  tahun.  Pemerintah
juga  memberikan  pembebasan  dari tanggung  jawab  pajak  bagi  barang- barang  impor  yang  akan  digunakan dalam  pembangunan  proyek-proyek infrastruktur  di  daerah  barat  (Lu  & Deng, 2011, p. 4).

## Dukungan Kredit dan Finansial
Peningkatan  transfer  fiskal  dari pusat ke daerah barat harus didukung dengan ketersediaan lembaga keuangan  yang  memadai  untuk membantu pemerintah dalam mengelola dan menyalurkan pendanaan  pembangunan.  Untuk  itu pemerintah dan PBC ( People’s Bank of China )  mengeluarkan  regulasi-regulasi bagi  bank  dan  institusi-institusi keuangan  agar  bersedia  menambah jumlah  penyediaan  kredit  bagi pembangunan daerah barat. Hasilnya, sampai  tahun  2010  persentase pinjaman  yang  dikeluarkan  DBC ( Development  Bank  of  China )  untuk pembangunan  daerah  barat  mencapai 22,36%  dari  total  pinjaman  yang dikeluarkan. Angka tersebut meningkat dari tahun 2001 yang hanya sebesar 17,78%. Selain itu, pemerintah juga  mendorong  bank-bank  asing untuk  membuka  cabang-cabang  baru di  daerah  barat,  menggandeng  pihak swasta  dalam  pendirian  lembaga- lembaga keuangan, serta mengembangkan bank dan koperasi di pedesaan (Lu & Deng, 2011, p. 6).
_________________________________________________________________________________

## Pembangunan Infrastruktur
Ketimpangan infrastuktur antara daerah  maju  di  pesisir  timur  dengan daerah  tertinggal  di  tengah  dan  barat mencakup berbagai sektor infrastruktur  seperti  industri,  energi, transportasi  dan  sosial.  Tidak  dapat dipungkiri bahwa ketersediaan infrastruktur  memberikan  dorongan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebagai contoh, infrastruktur transportasi  yang  memadai  akan memangkas  biaya  produksi  yang
kemudian meningkatkan produktivitas daerah.
Sejak digulirkannya WDS, proporsi  investasi  pemerintah  bagi pembangunan  infrastruktur  di  daerah barat  terus  meningkat  dari  tahun  ke tahun.  Tabel  1  di  bawah  ini menunjukkan persentase alokasi investasi  infrastuktur  pemerintah Tiongkok  bagi  daerah  barat  selama sepuluh  tahun  pertama  WDS  (2000 sampai 2010).
Tabel 1. Persentase pembagian investasi pemerintah di bidang infrastruktur berdasarkan daerah (2000-2010)
Tahun Daerah timur (%) Daerah tengah (%) Daerah barat (%)
Daerah timurlaut (%) Tidak terklasifikasi (%) 2000 25,56 20,64 25,93 7,25 20,62 2001 24,46 18,39 25,61 8,82 22,71 2002 17,80 17,14 34,23 6,84 23,99 2003 24,40 19,41 38,68 7,92 9,58 2004 24,70 20,03 33,61 7,61 14,05 2005 24,01 19,86 32,84 9,01 14,28 2006 21,06 21,82 33,13 10,15 13,84 2007 22,17 24,39 32,12 11,16 10,16 2008 23,50 24,50 33,08 10,24 8,69 2009 21,81 24,46 39,24 9,70 4,79 2010 20,64 23,77 41,15 8,70 5,74
Sumber: Lu & Deng, 2011, p. 6.
Sampai  dengan  tahun  2010, daerah barat telah menjadi tujuan bagi 41,15%  dari  total  belanja  pemerintah di  bidang  infrastruktur.  Hal  ini memberikan peluang bagi daerah barat untuk memenuhi kebutuhan pembangunan proyek-proyek infrastruktur  yang  selama  ini  belum pernah  dilakasanakan.  Meningkatnya
persentase secara nasional juga diikuti dengan meningkatnya jumlah investasi pemerintah di bidang infrastruktur dari tahun  ke  tahun.  Anggaran  tersebut digunakan  untuk  berbagai  proyek pembangunan  seperti  infrastruktur transportasi,  energi,  pendidikan  dan kesehatan. Beberapa diantara kebijakan  pembangunan  infrastruktur
_________________________________________________________________________________

## tersebut kemudian dilanjutkan melalui
RLT  periode  2011-2015.  Beberapa proyek utama pembanguanan infrastruktur  yang  tercantum  dalam RLT  ini  antara  lain  (Gu,  2012);  (1) melanjutkan  pembangunan  rel  kereta antara  Lanzhou-Urumqi,  Lanzhou- Chongqing  dan  Guilin-Guangzhou; (2)  membangun  jalan  raya  yang  akan menghubungkan Beijing dengan Kunming  dan  Shanghai  dengan Chengdu pada akhir periode RLT; (3) membangun  rel  dan  jalan  raya  untuk menghubungkan  Mongolia,  Xinjiang dan  Qinghai;  (4)  melakukan  renovasi dan pembangunan bandar udara baru untuk meningkatkan hubungan antara daerah  barat  dengan  negara  lain;  (5) meningkatkan  jaringan  transportasi minyak dan gas, termasuk proyek pipa minyak  mentah  China-Kazakhstan, Dushanzi-Urumqi, dan Jiaopiao-Ruili- Kunming  sebagai  bagian  dari  proyek pipa  minyak  mentah  Tiongkok- Myanmar; (6) meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam daerah untuk mendorong rantai industri; dan (7)  meningkatkan  upaya  pelestarian alam.  Area  tutupan  hutan  harus mencakup  seperlima  dari  seluruh tanah di daerah barat dan konsumsi air harus  berkurang  sebanyak  30%  pada akhir 2015.

## Panduan Kebijakan dan Kerjasama Antardaerah
Dalam upaya merencanakan dan menata  pembangunan  daerah  barat, pemerintah  mengeluarkan  panduan pembangunan  bagi  beberapa  aspek pendukung (Lu & Deng, 2011), antara lain; (1) memastikan ketersedian modal bagi  pertumbuhan  ekonomi  daerah barat, pemerintah pusat telah mengeluarkan  panduan  bagi  institusi- institusi pembiayaan agar meningkatkan jumlah pinjaman modal mereka; (2) untuk modal yang datang dari sektor swasta maupun sumber luar negeri  juga  diberikan  panduan pengalokasian investasi dangan dikeluarkannya Catalogue  of  Priority Industries  for  Foreign  Investment  in  the Central-Western Region ; (3) selain modal pendanaan, pemerintah juga mengeluarkan panduan untuk mendorong para tenaga kerja terdidik agar  mau  bekerja  di  daerah  barat dengan Go  West  College  Graduates Volunteer  Program. Program  ini merekrut  para  sarjana  baru  untuk bekerja secara sukarela di daerah barat selama  satu  sampai  dua  tahunsebagai tenaga  pengajar,  kesehatan,  dan pengentasan  kemiskinan;  dan  (4) pemerintah juga mengeluarkan kerangka  kerjasama  antara  kota  dan provinsi daerah timur dengan provinsi-provinsi  di  daerah  barat dalam  program Hand-in-Hand  Aid
(HHA) dan East-West Interaction (EWI).
_________________________________________________________________________________
HHA  mengarah  pada  pemberian bantuan  infastruktur,  pendidikan, teknologi industri, dan investasi modal dari  daerah  timur  ke  daerah  barat, sementara EWI mendorong peningkatan  aliran  faktor  produksi antardaerah  untuk  mencapai  target produksi nasional.

## KESIMPULAN
Berbagai  dinamika  yang  dilalui dalam  pembangunan  Tiongkok  telah berhasil menempatkan negara tersebut menjadi  salah  satu  negara  dengan perekonomian  terbesar  di  dunia. Meskipun demikian, berbagai prestasi perekonomian  tersebut  tak  lantas menjadikan  seluruh  rakyat  Tiongkok dapat  menikmati  buah  pembangunan secara adil dan merata. Ini bisa dilihat dari  angka  ketimpangan  juga  tumbuh dengan subur dalam kurun waktu yang bersamaan.
Besarnya angka ketimpangan dan masalah  yang  ada  serta  kemampuan ekonomi nasional yang telah memadai kemudian  membawa  pemerintah Tiongkok  di  bawah  kepemimpinan Jiang  Zemin  untuk  mulai  melakukan reorientasi  kebijakan  pembangunan. Upaya pemerataan pembangunan bagi daerah-daerah  tertinggal  di  bagian barat Tiongkok mulai digulirkan dalam suatu  kerangka  strategi  kebijakan bernama  WDS  ( Western  Development Stategy ).  Jiang  mengawalinya  dengan mulai memberikan beberapa perlakuan
khusus  bagi  daerah  barat  melalui berbagai  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah Tiongkok.
Pemerintah Tiongkok menjadikan  RLT  yang  ke-11  (2006- 2010)  sebagai  penegasan  untuk mengubah arah kebijakan pembangunan.  Berlawanan  dengan reformasi ekonomi era Deng Xiaoping, kali ini pemerintah Tiongkok rela mengorbankan pertumbuhan ekonomi demi tercapainya common  prosperity .  Target pertumbuhan  ekonomi  diturunkan dari tahun-tahun sebelumnya, sebaliknya,  pencapaian  dalam  bidang- bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan percepatan pembangunan  daerah  tertinggal  terus ditingkatkan. Pemerintah memberikan beberapa stimulus bagi pembangunan daerah  barat  seperti  peningkatan transfer  fiskal,  kredit,  keringanan pajak,  pembagunan  infrastruktur besar-besaran, serta kerjasama antardaerah.

## REFERENSI

## Buku dan Terbitan
Azarhoushang, Behzad; Wu, Jennifer Pédussel & Zaroki, Shahryar. (2019) “Chinese regional inequality and sectoral foreign direct investment,” Working Paper, No. 119/2019 , Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, Institute for International Political Economy (IPE), Berlin.
Cable, Vince. (2017) “Deng: Architect of The Chinese Superpower,” dalam Jie,
_________________________________________________________________________________
Yu (ed), From Deng to Xi: Economic Reform, The Silk Road and The Return of The Middle Kingdom, Ideas Publishing, London.Liao, F.H., and Wei, Y.D. (2016) “Sixty Years of Regional Inequality in China: Trends, Scales and Mechanisms,” Working Paper Series N° 202. Rimisp , Santiago, Chile. Song, Xiaowu, Wu, Shiguo., & Xu, Xin. (2019) The Great Change in the Regional Economy of China under the New Normal, Zhejiang University Press, Beijing.
Winarno, Budi. (2013) Etika Pembangunan, CAPS, Yogyakarta.

## Artikel Jurnal
Crane, Bret. ( et.al ) (2018) “China’s Special Economic Zones: An Analysis of Policy to Reduce Regional Disparities,” Regional Studies, Regional Science , Vol. 5, No. 1.
Deng, Xiangzheng & Bai, Xuemei. (2014) “Sustainable Urbanization in Western China,” Environment Science and Policy for Sustainable Development , Vol. 56, No. 3.
Fan, C.C. (2006) “China’s Eleventh Five- Year Plan (2006-2010) - From Getting Rich First to Common Prosperity,” Eurasian Geography and Economics, Vol. 47, No. 6.
Jung, Hsiung-Shen & Chen, Jui-Lung., (2019) “Causes, Consequences and Impact of the Great Leap Forward in China,“ Asian Culture and History , Vol. 11, No. 2.
Li, Huaqun. & Haynes, Kingsley, (2012) “Foreign direct investment and China's regional inequality in the era of new regional development strategy,” Regional Science Policy and Practice, Vol. 4, No. 3. Lu, Zheng & Deng, Xiang. (2013) “Regional Policy and Regional Development: A Case Study of China’s Western Development Strategy,” Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica , Vol. 15, No. 1.
Naughton,B.J. (2005)“The New Common Economic Program: China’s Eleventh Five Year Plan and What It Means,” China Leadership Monitor , No. 16.
Shen, Hongyan., Teng, Fei. & Song, Jinping., (2018) “Evaluation of Spatial Balance of China’s Regional Development,” Journal Sustainability, Vol. 10, Issue 9.
Zhao, Gang. (2014) “The Qing Opening to the Ocean: Chinese Maritime Policies, 1684-1757,” The American Historical Review , Vol. 119, Issue 3.

## Artikel Internet
Gu, J. (2012) China Approves 12 Five Year Plan for Western Region [daring]. Tersedia di: http://www.china- briefing.com/news/2012/02/27/china- approves-12th-fiveyear-plan-for- western-regions.html (Diakses: 17 Juli 2019).
Lu, Zheng & Deng, Xiang. (2011) China’s Western Development Strategy: Policies, Effects and Prospects , [daring]. Tersedia di: http://mpra.ub.uni- muenchen.de/id/eprint/35201 (Diakses: 17 Juli 2019).
The Observatory of Economic Complexity: OEC. (t.t) [daring]. Tersedia di: https://atlas.media.mit.edu/en/profile /country/chn/ (Diakses: 7 Juli 2019).
Report on the Outline of the Ninth Five-Year Plan (1996-2000) for National Economic and Social Development and the Long-range Objectives to the Year 2010 (daring). Tersedia di: http://www.china.org.cn/95e/95- english1/2.htm (Diakses: 19 Desember 2019).
Smith, Rob. (2018) The World's Biggest Economies in 2018 [daring]. Tersedia di: https://www.weforum.org/agenda/201 8/04/the-worlds-biggest-economies-in- 2018/ (Diakses: 5 Juli 2019).
_________________________________________________________________________________
Third-Front / Third-Line (t.t) Global Security.org (daring). Tersedia di: https://www.globalsecurity.org/militar y/world/china/third-front.htm (Diakses: 19 Desember 2019).
Yasuo, Onishi. (2001) Chinese Economy in the 21 st Century and the Strategy for Developing the Western Region , Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization [daring]. Tersedia di: http://d- arch.ide.go.jp/idedp/SPT/SPT002200_ 003.pdf (Diakses: 25 Juli 2019).
The World Bank in China. (2019, The World Bank [daring]. Tersedia di: https://www.worldbank.org/en/countr y/china/overview (Diakses: 18 Desember 2019).

## Video
Allison, G.T. Is War Between China and the U.S Inevitable? September 2018, <https://www.ted.com/talks/graham_ allison_is_war_between_china_and_the _us_inevitable/transcript#t-71389> diakses 8 Juni 2019.

## Paper
Winanti, Poppy S. Penguatan Posisi Runding Indonesia dengan Megatraders dalam Perdagangan Internasional . Paper dipresentasikan dalam Seminar “Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri: Penguatan Kinerja Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Rezim Investasi dan Perdagangan Internasional”, UGM, 22 September 2015.