TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 5 Nomor 2 Maret 2024: TheJournalish Hal. 183-195
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DESA DI DESA MANERA KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE
Fitrawati (1), Dini Ikayanti (2), Jusniaty (3) Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai, Indonesia, Telp. +6281342448840 Email Korespondensi: abfitrawati@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  prinsip  good  governance  dalam pengelolaan desa di Desa Manera Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah  kualitatif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan  tahap  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  1)  Penerapan  prinsip  akuntabilitas  di  Desa  Manera  belum optimal,  dikarenakan  tidak  adanya  mekanisme  sanksi  terhadap  pelanggaran  aturan.  2)  Penerapan  prinsip transparansi  di  Desa  Manera  belum  optimal,  dikarenakan  masih  ada  kendala  akses  informasi  dan  kurangnya forum  reguler.  3)  Penerapan  prinsip  partisipasi  di  Desa  Manera  belum  optimal,  dikarenakan  tidak  adanya mekanisme  untuk  menyalurkan  aspirasi  masyaraka  dan  absennya  keterlibatan  perempuan  dalam  SOTK Pemerintah  Desa  Manera.  4)  penerapan  prinsip  supremasi  hukum  di  Desa  Manera  dapat  dikatakan  sudah optimal,  dikarenakan  tidak  ada  lagi  kasus  pelanggaran  hukum  yang  terjadi  dalam  kepemimpinan  terkini, menunjukkan efektivitas penegakan hukum di desa tersebut. Penelitian ini dapat menjadi panduan penting bagi pemerintah Desa Manera dalam meningkatkan praktik Good Governance di masa yang akan datang. Diharapkan hal  ini  dapat  mendukung  Desa  Manera  untuk  mengelola  desanya  dengan  lebih  akuntabel,  transparan, partisipatif, dan berorientasi pada supremasi hukum.
Kata kunci; Prinsip Good Governnce , Pengelolaan Desa, Desa Manera
Abstract: This  research  aims  to  find  out  how  the  principles  of  good  governance  are  implemented  in  village management  in  Manera  Village,  Salomekko  District,  Bone  Regency.  The  research  method  used  is  descriptive qualitative  with  data  collection  techniques  through  observation,  interviews,  and  documentation.  The  data analysis  technique  includes  data  collection,  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing  conclusions.  The research  results  show  that  1)  The  implementation  of  the  principle  of  accountability  in  Manera  Village  is  not optimal due to the absence of a sanction mechanism for rule violations. 2) The implementation of the principle of transparency is not optimal because there are issues with information access and a lack of regular forums. 3) The implementation of the principle of participation is not optimal due to the lack of a mechanism to channel community aspirations and the absence of women's involvement in the village government. 4) The application of the  principle  of  the  rule  of  law  is  optimal,  as  no  law  violations  have  occurred  under  the  current  leadership, indicating  effective  law  enforcement.  This  research  can  guide  the  Manera  Village  government  in  improving good governance practices. It is hoped that this will help Manera Village manage its affairs more accountably, transparently, participatorily, and with a focus on the rule of law..
Keywords: Principles of Good Governance, Village Management, Manera Village
Article History : Received; Revised; Accepted 10 Juli 2024

## PENDAHULUAN
Desa sebagai entitas sosial memiliki identitas dan kekayaan budaya asli, beragam tradisi, dan pranata sosial lokal. Desa juga dikenal dengan pemerintahan yang demokratis dan memiliki otonomi dalam mengelola tatakuasa serta tatakelola atas penduduk, pranata lokal, dan sumberdaya ekonomi  (Rifan & Rahmawati, 2020). Otonomi  Desa  adalah  kemandirian  penuh,  bukan  pemberian  pemerintah.  Desa  memiliki  kewenangan  penuh dalam  mengatur  pemerintahannya,  menjadikannya  sistem  terendah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang memiliki  otonomi  dan  kewenangan  penuh  untuk  mengurus  urusan  pemerintahannya  (Hasyim  et  al.,  2023). Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan mendorong kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya demi kesejahteraan. Ini diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang  mengatur  pengembangan  jangka  panjang,  kebijakan,  peraturan  desa,  dan  pembiayaan  pembangunan, dengan perhatian pada penerapan Good Governance . Lembaga  Administrasi  Negara  (LAN)  mendefinisikan Good  Governance sebagai  suatu  proses pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik. Lebih lanjut, LAN menyatakan bahwa aspek fungsional tata kelola dapat dievaluasi dari sejauh mana pemerintah beroperasi dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau sebaliknya  (Prasetyo et al., 2023). Sedangkan UNDP menyatakan  bahwa Good  Governance merujuk  pada  kualitas  hubungan  antara  pemerintah  dan  masyarakat dalam proses tata kelola pemerintahan. Dalam sektor publik, governance melibatkan pengambil kebijakan untuk berbagai kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan pemanfaatan sumber daya, dengan prinsip keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Anggraeni et al., 2022).
Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bone  Nomor  3  Tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip:  kepastian  huku,  tertib  penyelenggaraan  pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan  lokal,  keberagaman,  dan  partisipatif.  Sedangkan  menurut  Sadarmayanti  (2009),  administrasi  publik yang  baik  mencirikan  empat  unsur  utama,  yaitu  akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi,  dan  supremasi  hukum. Terlaksananya Good Governance tergantung pada pelaksanaan prinsip-prinsipnya (Pelu et al., 2023). Menurut UU  No  6  Tahun  2014  pengelolaan  desa  memiliki  empat  ruang  lingkup,  yaitu  Penyelenggaran  Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  adalah  bagian  dari  kualitas  pelayanan  pemerintahan  di daerah. Setiap daerah memiliki hambatan sendiri dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance , terutama di desa. Salah satunya adalah masyarakat yang "terbiasa" dengan ketentuan lama, sehingga mereka butuh waktu untuk  beradaptasi  dengan  ketentuan  baru.  Namun,  pemerintah  desa  yang  tertib  dan  disiplin  dapat  mengatasi kondisi  tersebut  (Janah  et  al.,  2021).  Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintahan yang lebih baik adalah melalui penerapan prinsip-prinsip Good Governance, dimana Kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dengan dibantu oleh perangkat desa (Raheni & Asri Dwija Putri, 2019).  Dari  pernyataan  tersebut  dipahami  bahwa  Kepala  Desa  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Perangkat desa juga berperan sebagai pembantu kepala desa. Namun, perangkat  desa  yang  mayoritas  hanya  memiliki  pendidikan  sampai  SMP/SMA  dianggap  kurang  memahami tentang Good  Governance .  Selain  dari  perangkat  desa,  keberadaan  di  daerah  terpencil  juga  menyebabkan kurangnya  akses  terhadap  informasi  dan  pengetahuan  terbaru  tentang  prinsip-prinsip  tata  pemerintahan  yang baik. Hal ini tentu akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut (Janah et al., 2021).
Di  Desa  Manera  sendiri  terdapat  sejumlah  permasalahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa yang  mengindikasikan  belum  optimalnya  penerapan  prinsip-prinsip Good  Governance. Observasi  yang dilakukan  pada  tanggal  13/12/2023  menunjukkan  bahwa  pendidikan  perangkat  desa  rata-rata  hanya  lulusan SMA,  tidak  ada  perempuan  yang  menjabat  pada  struktur  pemerintahan  desa  Manera  (ketidakadilan  dalam keterlibatan pemerintahan), serta tidak adanya kotak saran dan mekanisme penyampaian tanggapan masyarakat desa.  Pendidikan  perangkat  desa  yang  rata-rata  lulusan  SMA  dapat  mempengaruhi  kualitas  pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Ketidakadilan dalam keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan desa dapat mengurangi perspektif yang beragam dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ketiadaan kotak saran dan mekanisme  penyampaian  tanggapan  masyarakat  desa  dapat  menghambat  partisipasi  masyarakat  dalam  proses pengambilan keputusan. Berikut ini peneliti sajikan data perangkat desa Manera pada tahun 2023.
Tabel 1. Data Pendidikan Terkahir dan Gender Perangkat Desa Manera
No Nama Jabatan Pendidikan Terakhir Gender L P 1 Fathur Rahman Kepala Desa SMA ✔ 2 Taufri Sekertaris Desa SMA ✔ 3 Guntur Kepala Seksi Pemerintahan SMA ✔ 4 Syarifuddin Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan SMA ✔ 5 Muh. Darwis Kepala Urusan Umum dan Perencanaan SMA ✔ 6 Alfian, S.Sos Kepala Urusan Keuangan S1 ✔ 7 Eka Junaedi Rahmat, S.M Kepala Dusun Maroanging S1 ✔ 8 Kasman Kepala Dusun Ulunipa SMA ✔
Sumber: Data Observasi di Kantor Desa Manera 2023.
Desa  Manera  merupakan  desa  yang  memiliki  status  IDM  Desa  Maju  pada  tahun  2023  dengan  nilai IDM Desa mencapai 0,7919 (idm.kemendesa.go.id). Untuk mencapai status desa mandiri, diperlukan berbagai faktor dan upaya yang terkoordinasi, termasuk memastikan pemerintahan desa berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan  partisipatif.  Oleh  karena  itu,  penelitian  akan  mengeksplorasi  lebih  lanjut mengenai  “Penerapan Prinsip Good Governance dalam pengelolaan Desa di Desa Manera, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone” dengan  fokus  pada  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dengan  lingkup  pemerintah  desa  yang  tertuang  pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  yang  berharga  bagi  pemerintah  desa  Manera  dalam  upaya meningkatkan kualitas pemerintahan desa.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Jenis  penelitian  ini  digunakan untuk  memberikan gambaran mengenai  penerapan prinsip Good  Governance dalam  pengelolaan  desa  di  Desa Manera.  Jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  digunakan  karena  beberapa  pertimbangan.  Pertama,  lebih  mudah dalam  menyelesaikan  masalah  ketika  berhadapan  dengan  situasi  yang  kompleks.  Kedua,  jenis  peneltian  ini secara langsung melibatkan interaksi antara peneliti dengan responden. Ketiga, jenis peneltian ini lebih peka dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai faktor yang mempengaruhi serta pola nilai yang dihadapi. Penelitian ini  akan  berlangsung  selama  45  Hari  dari  semenjak  dikeluarkannya  surat  izin  penelitian  dari  pihak  kampus. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder .
Tahapan terpenting dalam proses penelitian adalah pengumpulan data, karena tujuan utama dari setiap peneltian adalah mengumpulkan data. Tanpa pemahaman yang baik tentang teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan berhasil mengumpulkan data sesui dengan standar yang telah ditentuka (Sugiyono, 2020) . Adapun teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  :  1.  Observasi,  cara  pengumpulan  data  dengan  melihat langsung kejadian di lokasi penelitian. Fokus penelitian ini adalah penerapan prinsip Good Governance dalam pengelolaan  desa  Manera,  di  mana  peneliti  akan  mengunjungi  desa  dan  mengamati  layanan  di  lapangan.  2. Wawancara,  proses  ini  melibatkan  pertanyaan  dan  jawaban,  dengan  opsi  menggunakan  rekaman  audio  atau media  lainnya  untuk  meningkatkan  efektivitas  pencatatan  hasil  wawancara.  Pendekatan  ini  membantu peneliti mengingat dan menganalisis data lapangan dengan lebih efisien. 3. Dokumentasi, teknik pengumpulan data yang memanfaatkan  dokumen-dokumen  aktual  terkait  dengan  objek  penelitian.  Dokumen  ini  mencakup  berbagai bentuk,  seperti  tulisan,  berita,  gambar,  buku,  peraturan  perundang-undangan,  laporan  resmi  pemerintah  desa (arsip), dan lainnya.
Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  orang  yang  berada  pada  lingkup  penelitian,  artinya  orang  yang dapat  memberikan  informasi  tentang  situasi  dan  kondisi  latar  penelitian.  Untuk  memperoleh  data  secara representatif, maka diperlukan narasumber kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Adapun narasumber tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pegawai Pemerintahan Desa Manera
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Manera 3. Tokoh Masyarakat Desa Manera
Teknik  analisis  data  adalah  cara  mengelola  data menjadi  informasi.  Analisis  data  kualitatif  dilakukan dengan  menganalisis  konteks  pernyataan  hasil  data,  baik  dari  data  primer  maupun  sekunder,  yang  diuraikan sebagai  berikut  :  1.  Pengumpulan,  merupakan  proses  awal  dalam  melakukan  teknik  analisis  data  untuk mengumpulkan  fakta  di  lapangan  dengan  tetap  menyesuaikan  objek  dan  subjek  penelitian.  2.  Reduksi  Data,
dilakukan  dengan  menyelesaikan  setiap  data  yang  diperoleh  dari  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi selanjutnya  data  tersebut  diolah  menjadi  lebih  sederhana  sehingga  mudah  untuk  dipahami  dan  memberikan gambaran  yang  jelas.  3.  Penyajian  Data,  langkah  dalam  menyajikan  data  melibatkan  perbandingan  dan menghubungkan semua data, termasukk data primer dan data sekunder untuk menghasilkan konsep yang lebih berarti.  4.  Penarikan  Kesimpulan,  berdasarkan  pada  data  yang  telah  diorganisir  tersebut,  peneliti  memberi interprestasi  dan  kemudian  menarik  kesimpulan  mengenai  pola  keteraturan  ataupun  penyimpangan  yang  ada dalam fenomena yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberhasilan  penerapan  prinsip Good  Governance dalam  pengelolaan  Desa  Manera  Kecamatan Salomekko  Kabupaten  Bone dapat  diukur  dari  tingkat keberhasilan  akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi,  dan supremasi  hukum.  Penelitian  ini  merujuk  pada  teori  Sadarmayanti  (2009)  sebagai  landasan  teoritis  untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Good Governance dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan desa.

## Akuntabilitas
Tolak  ukur  optimalisasi  dari  penerapan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  desa  di  desa  Manera dapat dilihat sebagai berikut :
1. Pergantian pemerintah desa Manera secara berkala dan adanya pembagian tugas yang jelas
Pergantian  pejabat  secara  berkala  penting  untuk  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  korupsi, karena  pejabat  tidak  memiliki  cukup  waktu  untuk  memanfaatkan  posisi  mereka.  Pembagian  tugas  yang  jelas memastikan  setiap  pejabat  memahami  tanggung  jawab  mereka,  mengurangi  kebingungan  dan  tumpang  tindih tugas, serta meningkatkan efisiensi dan organisasi kerja pemerintahan desa. Berdasarkan  hasil observasi terkait hal tersebut ditemukan bahwa di desa Manera telah terjadi pergantian pemerintah desa setiap 6 thn dan terdapat pembagian tugas yang jelas. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Manera (Bapak Fathur Rahman) tentang hal tersebut, mengatakan bahwa:
“Untuk  periode  ini  yang  terganti  itu  hanya  lah  kepala  desa  yang  tentunya  dipilih  melalui  Pilkades pada  tahun  2021.  Untuk  aparat  desa,  komitemne  saya  tetap  mempertahankan  aparat  periode  sebelumnya karena  kinerja  mereka  sudah  bagus.  Sedangkan  untuk  pembagian  tugas,  semua  tugas  dibagi  berdasarkan tupoksi masing-masing” (04 April 2024).
Hasil  wawancara  diatas  menunjukkan  bahwa  dalam  pemilihan  kepala  desa  di  Desa  Manera,  hanya kepala  desa  yang  mengalami  pergantian,  sementara  aparat  desa  lainnya,  seperti  sekretaris  desa  dan  pelaksana teknis,  tetap  dipertahankan  dari  periode  sebelumnya  karena  dianggap  telah memiliki  kinerja  yang  baik.  Selain itu, pembagian tugas di Desa Manera dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat desa, untuk memastikan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa.
Tabel 2. Nama-Nama Kepala Desa Manera Dari Setiap Periode
No Nama Kepala Desa Periode 1. Andi Syarifuddin 1993-2003 2. Andi Jumaidil 2003-2021 3. H. Fathur Rahman 2021-2027
Sumber: Kantor Desa Manera 2024
Tabel tersebut mencatat tiga pergantian Kepala Desa di Desa Manera selama periode 1993-2021. Pertama, Andi Syarifuddin  memegang  jabatan  dari  1993  hingga  2003.  Kemudian, Andi  Jumaidil  menjabat  selama  tiga  periode,  dari 2003 hingga 2021, menjadikannya Kepala Desa dengan masa jabatan terpanjang. Saat ini, H. Fathur Rahman menjabat sejak  tahun  2021  dan  diperkirakan  akan  memimpin  hingga  tahun  2027.  Pergantian  kepemimpinan  ini  mencerminkan dinamika dalam struktur pemerintahan desa serta potensi perubahan arah kebijakan selama periode tersebut.
Berdasarkan  hasil  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi,  penerapan  prinsip  akuntabilitas  di  Desa  Manera untuk indikator tersebut menunjukkan bahwa Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Manera terlihat baik. Pergantian kepala desa dilakukan setiap 6 tahun melalui Pilkades, sementara aparat desa lainnya dipertahankan karena kinerjanya dinilai  baik.  Pembagian  tugas  yang  jelas  memastikan  setiap  pejabat  memahami  tanggung  jawab  mereka,  mengurangi kebingungan,  tumpang  tindih  tugas,  serta  meningkatkan  efisiensi  dan  organisasi  kerja.  Penggantian  aparat  desa  juga dilakukan  berdasarkan  kondisi  tertentu,  menunjukkan  fleksibilitas  dalam  penyesuaian  personel.  Dengan  demikian, prinsip akuntabilitas di Desa Manera sudah berjalan baik dan cukup optimal.

## 2. Pembuatan  laporan  pertanggungjawaban  atas  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang disampaikan kepada masyarakat
Transparansi dalam pemerintahan desa dapat dicapai melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat. Laporan ini harus mencakup detail dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, termasuk penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai. Dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintahan desa, serta memastikan bahwa dana  publik  digunakan  secara  bertanggung  jawab.  Laporan  pertanggungjawaban  juga  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintahan  desa,  karena  mereka  merasa  dilibatkan  dan  dihargai  dalam proses  pengambilan  keputusan.Berdasarkan  hasil  observasi  terkait  hal  tersebut,  ditemukan  bahwa  di  Desa Manera  laporan  pertanggungjawabannya  disajikan  dalam  bentuk  baliho  desa  yang  ditempatkan  di  lokasi strategis untuk memastikan akses informasi yang mudah bagi seluruh warga desa. Hasil oleh Ketua BPD (Bapak Zainuddin) dan Anggota BPD Manera yang mengatakan Bahwa:
“Benar  adanya  pemerintah  desa  Manera  itu  menyajikan  laporan  pertanggung  jawabannya  kepada masyarakat melalui Baliho desa, karena aturan memang mengharuskan adanya transparansi dan baliho desa kalau tidak ada maka itu akan jadi masalah di pemerintahan desa tersebut. Meskipun baliho itu ada dan sudah dipampang  dengan  ukuran  besar  di  depan  kantor  desa  tapi  kecenderungan  masyarakat  tidak  memperhatikan hal  tersebut  sehingga  ini  yang  menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  desa  untuk  memastikan  pertanggung jawaban itu tersampaikan kepada masyarakat desa Manera” (06 April 2023).
Dari  hasil  waancara  ditemukan  adanya  kecenderungan  masyarakat  tidak  memperhatikan  baliho  desa menjadi  tantangan  bagi  pemerintah  desa.  Meskipun  demikian,  pemerintah  desa  telah  berupaya  meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas,  tetapi  perlu  upaya  lebih  lanjut  untuk  memastikan  informasi  tersampaikan  dan dipahami  masyarakat.  (Dokumentasi  Baliho  Desa  terlampir  pada  halaman  20).  Berdasarkan  hasil  observasi, wawancara, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Manera melalui pembuatan  laporan  pertanggungjawaban  menunjukkan  kemajuan  yang  signifikan.  Laporan  disajikan  secara terbuka  melalui  baliho  desa,  yang  mencakup  informasi  lengkap  tentang  kegiatan  pemerintahan,  penggunaan anggaran,  dan  capaian  program  desa,  serta  diperbarui  setiap  awal  tahun.  Namun,  masih  terdapat  tantangan dalam memastikan masyarakat memperhatikan dan memahami laporan tersebut. Pemerintah desa perlu mencari cara  yang  lebih efektif untuk menyampaikan  informasi  ini kepada  masyarakat  agar  prinsip  akuntabilitas  dapat terlaksana dengan optimal.

## 3. Evaluasi terhadap kinerja aparatur desa untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi
Evaluasi  rutin  terhadap  kinerja  aparatur  desa  adalah  kunci  untuk  memastikan  bahwa  mereka  bekerja sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  dan  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Proses  evaluasi  ini  harus mencakup penilaian terhadap kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi dalam menjalankan tugas, serta pencapaian target kerja. Evaluasi yang objektif dan transparan memungkinkan identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memberikan kesempatan untuk pelatihan atau peningkatan kapasitas. Dengan demikian, pemerintahan desa dapat berfungsi lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan  hasil  observasi  terkait  hal  tersebut,  ditemukan  bahwa  di  Desa  Manera  terdapat  evaluasi terhadap  kinerja  aparatur  desa  untuk  memastikan  kepatuhan  dan  efisiensi,  dibuktikan  dengan  dokumen  yang terlampir pada lampiran 8 hlm. 15-18. Sekertaris Desa (Bapak Taufri), dalam wawancara menambahkan bahwa:
“Evaluasi  kinerja  aparatur  desa  untuk  kepatuhan  dan  efisiensi  dilakukan  dengan  langkah-langkah seperti  menetapkan  kriteria  evaluasi  berdasarkan  target,  mengumpulkan  data,  dan  menganalisis  target. Hasilnya  digunakan  untuk  memberikan  umpan  balik  dan  apresiasi  kepada  kami  aparatur  desa  Manera  yang berprestasi. Dengan evaluasi yang terstruktur, diharapkan kinerja aparatur desa dalam pemerintahan semakin baik” (16 April 2024).
Berdasarkan  hasil  wawancara,  pemerintah  desa  Manera  melakukan  evaluasi  kinerja  aparatur  desa setiap  bulan  untuk  memastikan  kepatuhan  dan  efisiensi.  Evaluasi  dilakukan  dengan  menetapkan  kriteria berdasarkan  target  kinerja,  mengumpulkan  data,  dan  menganalisis  capaian.  Hasil  evaluasi  digunakan  untuk memberikan  umpan  balik  dan  apresiasi  kepada  aparatur  yang  berprestasi.  Dengan  evaluasi  yang  terstruktur, diharapkan kinerja aparatur desa semakin baik. Pemerintah desa juga melibatkan tokoh masyarakat seperti tokoh agama, pendidik, pemuda, dan Kader PKK dalam evaluasi untuk memastikan akuntabilitas dalam pengawasan pemerintahan desa. (Dokumen hasil evaluasi terlampir pada halaman 15). Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  evaluasi  kinerja  aparatur  desa  di  Desa  Manera  sudah menunjukkan  komitmen  terhadap  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  pemerintahan.  Ini  tercermin  dari praktik  evaluasi  rutin  setiap  bulan  yang  melibatkan  berbagai  pihak,  termasuk  tokoh  masyarakat,  dalam memastikan transparansi, kepatuhan, dan efisiensi dalam menjalankan tugas pemerintahan desa.

## 4. Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian terhadap aparatur desa
Penerapan sanksi yang tegas dan adil untuk setiap kesalahan atau kelalaian adalah elemen penting dari akuntabilitas.  Sanksi  ini  mencegah  penyimpangan  oleh  pejabat  dan  memastikan  setiap  pelanggaran  ditangani dengan  serius.  Keberadaan  sanksi  yang  jelas  dan  konsisten  menciptakan  budaya  kerja  yang  menghargai integritas  dan  tanggung  jawab,  serta  meningkatkan  kredibilitas  pemerintahan  desa  di  mata  masyarakat. Berdasarkan  hasil  observasi  terkait  hal  tersebut,  ditemukan  bahwa  di  Desa  Manera  belum  ada  yang  terkena sanksi  terkait  pelanggaran  atau  kelalaian  dalam  menjalankan  tugas.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun aturan  sanksi  telah  ditetapkan,  penerapannya  belum  berjalan  optimal.  Kondisi  ini  dapat  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  termasuk  kurangnya  mekanisme  pemantauan  yang  efektif  atau  kecenderungan  untuk menyelesaikan  masalah  secara  informal  tanpa  tindakan  tegas.  Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Manera (Bapak Fathur Rahman) tentang hal tersebut, mengatakan bahwa:
“Alhamdulillah selama saya menjabat sebagai kepala desa belum pernah ada aparatur desa Manera yang terkena sanksi dan semoga kedepannya seperti itu, aparatur desa bekerja sesuai dengan tunggung jawab masing-masing  sehingga  tidak  terjadi  pelanggaran-pelanggaran  yang  dapat  menimbulkan  kerugian.  Saya sebagai  kepala  desa  juga  tidak  menuntut  aparat  desa  selalu  hadir  di  Kantor,  karena  mereka  juga  bekerja sebagai petani dan nelayan yang pasti sudah ada 1-2 orang di kantor dan pelayanan tetap berjalan maka tidak ada masalah” (04 April 2024).

## Dari  hasil  wawancara  tersebut,  dibenarkan  oleh  Ketua  BPD  (Bapak  Zainuddin)  Manera  yang  mengatakan Bahwa:
“Dari pengamatan kami selaku BPD  selama ini memang tidak  ada yang melangaran aturan, semua berjalan aman-aman saja dan sesuai dengan apa yang menjadi tupoksi-nya. Apa bila nanti ada yang melakukan pelanggaran, semestinya dilakukan musyawarah terlebih dahulu tidak langsung mengenakan sanksi” (06 April 2024).
Dari  hasil  wawancara  ditemukan  bahwa  mekanisme  sanksi  yang  diterapkan  di  desa  Manera  diatur dalam  Perda  Kabupaten  Bone  No.  3  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dan  UU  No.  6 Tahun 2014 Tentang desa. Namun, di tingkat internal Desa Manera belum ada mekanisme khusus yang disusun karena  belum  ada  pelanggaran  yang  terjadi.  Rencana  untuk  menyusun  mekanisme  sanksi  khusus  ada,  namun belum  selesai  hingga  sekarang.  Berdasarkan  analisis  dari  hasil  observasi  dan  wawancara,  dapat  disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas di Desa Manera, khususnya terkait penerapan sanksi, belum optimal. Meskipun ada aturan yang mengatur sanksi di tingkat kabupaten dan nasional, penerapan di tingkat internal desa masih kurang efektif. Kurangnya mekanisme pemantauan yang jelas dan kecenderungan untuk menyelesaikan masalah secara informal  menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  belum  sepenuhnya  terwujud.  Untuk  mencapai  akuntabilitas  yang optimal, perlu adanya penyelesaian mekanisme khusus penerapan sanksi di internal desa serta penegakan aturan yang lebih konsisten.

## Transparansi
Tolak  ukur  optimalisasi  dari  penerapan  prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan  desa  di  desa  Manera, sebagai berikut :
1. Adanya  dokumen  resmi  yang  memuat  informasi  mengenai  kebijakan,  program  dan  anggaran  desa Manera
Dokumen resmi yang memuat informasi kebijakan, program, dan anggaran desa adalah langkah awal untuk  transparansi.  Dokumen  ini  harus  disusun  rinci  dan  dapat  diakses  oleh  seluruh  warga  desa.  Dengan dokumen  resmi,  masyarakat  dapat  mengetahui  rencana  dan  penggunaan  dana  desa,  memungkinkan  mereka mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan desa secara objektif, serta memberikan masukan konstruktif. Berdasarkan  hasil  observasi  terkait  hal  tersebut,  ditemukan  bahwa  di  Desa  Manera  sudah  terdapat  dokumen yang  memuat  informasi  mengenai  kebijakan,  program  dan  anggaran  desa  Manera.  Pernyataan  tersebut dibenarkan  dalam  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Manera  (Bapak  Fathur  Rahman)  tentang  hal  tersebut, mengatakan bahwa:
“Ya,  terdapat  dokumen  resmi  yang  memuat  informasi  mengenai  kebijakan,  program,  dan  anggaran desa  Manera.  Dokumen-dokumen  tersebut  meliputi  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta berbagai  kebijakan  dan  program  lainnya  yang  telah  disusun  dan  disahkan  oleh  pemerintah  desa  bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta melalui musyawarah dengan masyarakat” (04 April 2024).
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  Desa  Manera  memiliki  dokumen  resmi  yang  transparan  dan dapat  diakses  oleh  masyarakat,  memuat  informasi  kebijakan,  program,  dan  anggaran.  Kepala  Desa  dan Sekretaris  Desa  menyatakan  dokumen-dokumen  tersebut  digunakan  sebagai  acuan  dalam  pembangunan  dan pelayanan masyarakat. Namun, Pemuda Desa Manera mengungkap bahwa meskipun dokumen penting tersedia, beberapa dokumen pelengkap seperti standar pelayanan dan banner pelayanan belum diperbarui sejak pandemi. Ini  menunjukkan  upaya  transparansi  yang  baik,  tetapi  masih  ada  ruang  untuk  perbaikan  dalam  penyediaan dokumen pelengkap. (Dokumen tersebut terlampir pada halaman 23).
Dari  hasil  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa ketersediaan dokumen resmi yang memuat informasi mengenai kebijakan, program dan anggaran desa Manera menunjukkan  adanya  upaya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa. Meskipun  demikian,  masih  terdapat  beberapa  kekurangan  yang  perlu  diperbaiki,  seperti  kurangnya  dokumen standar pelayanan dan desain banner pelayanan yang belum diperbarui.

## 2. Ketersediaan informasi publik terkait kebijakan, program, dan anggaran desa
Transparansi  melibatkan  penyediaan  informasi  publik  yang  relevan  dan  mudah  diakses  oleh masyarakat,  termasuk  detail  tentang  kebijakan,  program,  dan  alokasi  anggaran.  Ini  membangun  kepercayaan, mengurangi korupsi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pemahaman  yang  jelas  tentang  pengelolaan  desa.  Berdasarkan  hasil  observasi  terkait  hal  tersebut,  ditemukan bahwa di Desa Manera sudah tersediaan informasi publik terkait kebijakan, program, dan anggaran desa melalui baliho  desa.  (Dokumentasi  baliho  desa  terlampir  pada  halaman  20).  Hasil  wawancara  dengan  Sekertaris  Desa (Bapak Taufri), dalam wawancara mengatakan bahwa:
“Langkah-langkah yang telah diambil oleh Desa Manera untuk menjaga ketersediaan informasi publik terkait  kebijakan,  program,  dan  anggaran  desa  melalui  baliho  desa  dan  rapat  pemerintah  desa  dengan masyarakat.  Langkah  ini  bertujuan  untuk  menyediakan  informasi  yang  jelas  dan  mudah  diakses  oleh  seluruh masyarakat, serta memastikan transparansi dalam penyampaian informasi” (16 April 2024).
Namun hal lain disampaiakn oleh Kasi Pemerintahan (Bapak Guntur) dalam wawancara mengatakan bahwa:
“Pemerintah  desa  untuk  menyampaikan  informasi  menggunakan  media  komunikasi,  biasanya langsung kita hubungi orang/masyarakat yang bersangkutan untuk menyampaiakn informasi. Di setiap wilayah ada  Kepala  Dusun  ada  juga  RT  nya,  merekelah  yang  kemudian  ditugaskan  untuk  menyampaikan  informasi tersebut kepada masyarakat di wiliyahnya” (16 April 2024).
Hasil  wawancara  dengan  Kasi  Pemerintahan  (Bapak  Guntur)  menunjukkan  bahwa  pemerintah  desa Manera  menggunakan  komunikasi  langsung  melalui  Kepala  Dusun  dan  RT  untuk  menyampaikan  informasi kepada  masyarakat.  Ini  memungkinkan  penyampaian  informasi  yang  personal  dan  langsung,  namun  juga menunjukkan  ketergantungan  pada  peran  individu  untuk  menyampaikan  informasi  secara  efektif.  Meskipun beigitu dalam observasi peneliti masih ditemukan Masyarakat yang belum mengetahui apa itu baliho desa, tidak ikut  berpartisipasi  dalam  rapat  serta  tidak  mendapatkan  informasi  apaun  dari  pelaksana  wilayah.  Mereka basanya  mendaptkan  informasi  dari  tetangga  maupun  dihubungi  oleh  aparat  desa  diman  informasi  itu  berupa penyampaian untuk menerima Bantuan BLT dan mengikuti kegiatan PKK.
Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa Manera telah  menggunakan  berbagai  metode  untuk  menyampaikan  informasi,  terdapat  risiko  terhadap  konsistensi  dan akurasi informasi yang diterima oleh masyarakat. Ketergantungan pada perantara seperti Kepala Dusun dan RT dapat  menyebabkan  variasi  dalam  cara  informasi  disampaikan  dan  dipahami  oleh  masyarakat.  Selain  itu, kurangnya penggunaan media yang lebih luas atau teknologi informasi modern dapat membatasi jangkauan dan kecepatan  penyampaian  informasi.  Oleh  karena  itu,  transparansi  dalam  penyediaan  informasi  publik  terkait kebijakan,  program,  dan  anggaran  desa  Manera  belum  optimal.  Ada  ruang  untuk  perbaikan,  terutama  dalam diversifikasi  saluran  informasi  dan  peningkatan  penggunaan  teknologi  informasi  untuk  memastikan  bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu.

## 3. Publikasi laporan keuangan desa secara berkala dan mudah diakses oleh masyarakat
Menerbitkan  laporan  keuangan  secara  berkala  adalah  cara  efektif  untuk  menunjukkan  transparansi dalam  pengelolaan  keuangan  desa.  Laporan  keuangan  ini  harus  mencakup  detail  tentang  pemasukan  dan pengeluaran  desa,  serta  bagaimana  dana  tersebut  digunakan  untuk  berbagai  program  dan  proyek.  Laporan  ini harus mudah diakses oleh masyarakat, misalnya melalui papan pengumuman desa atau situs web resmi. Dengan adanya akses mudah ke laporan keuangan, masyarakat dapat memantau penggunaan dana desa dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana.
Berdasarkan  hasil  observasi,  ditemukan  bahwa  di  Desa  Manera,  publikasi  laporan  keuangan  desa dilakukan secara berkala dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui baliho desa yang diperbarui setiap tahunnya (Dokumentasi baliho desa terlampir pada halaman 20). Hasil wawancara dengan Kepala Desa Manera (Bapak Fathur Rahman) tentang hal tersebut, mengatakan bahwa:
“Laporan  keuangan  desa  Manera  secara  detail  tidak  bisa  diakses  oleh  masyarakat,  tapi  sudah dipublikasi  dan  dilaporkan  oleh  Kaur  Keuangan  untuk  diperiksa  oleh  inspektorat/BPK.  Untuk  trasanparansi kepada  masayarakat  itu  melalui  Baliho  desa  yang  selalu  di  ganti  setiap  tahun,  disitu  sudah  lengkap  secara garis besar anggaran dan belanja desa” (04 April 2024).
Sedangkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa Manera, mengatakan bahwa:
“Menurut  saya  perlu  adanya  informasi  melalui  media  online  selain  melalui  baliho  untuk menginformasikan  keuangan  desa  dan  informasi  desa  lainnya,  seperti  website  desa.  Karena  kita  sekarang sudah  berada  di  era  digital  dan  selalu  menggunakan  internet,  kalau  ada  website  kita  bebas  mengakses informasi itersebut tidak harus kekantor desa yang membutuhkan waktu dan tenaga” (18 April 2024).
Wawancara  dengan  masyarakat  Desa  Manera  menunjukkan  bahwa  informasi  keuangan  desa disampaikan oleh Kepala Desa pada acara-acara khusus seperti hari Lebaran. Selain itu, ada usulan dari warga untuk  menyediakan  informasi  melalui  media  online,  seperti  website  desa,  agar  memudahkan  akses  informasi tanpa harus ke kantor desa, mengingat era digital saat ini yang memungkinkan akses informasi secara cepat dan efisien  melalui  internet.  Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara,  transparansi  dalam  publikasi  laporan keuangan  di  Desa  Manera  belum  optimal.  Meskipun  ada  upaya  untuk  menyediakan  informasi  melalui  baliho desa  dan  papan  pengumuman,  akses  informasi  yang  lebih  detail  masih  terbatas  dan  kurangnya  penggunaan media online mengindikasikan bahwa transparansi keuangan desa bisa ditingkatkan lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

## 4. Penyelenggaraan  forum  reguler  untuk  menyampaikan  informasi  dan  mendengar  masukan masyarakat
Mengadakan  forum  reguler  adalah  langkah  penting  dalam  memastikan  komunikasi  dua  arah  antara pemerintah  desa  dan  masyarakat.  Melalui  forum  ini,  pemerintah  desa  dapat  menginformasikan  kebijakan, program,  dan  anggaran  terbaru,  sambil  mendengarkan  langsung  masukan  dan  keluhan  masyarakat.  Partisipasi dalam  forum  ini  membuat  masyarakat  merasa  lebih  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan memungkinkan  mereka  untuk  aktif  berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa.  Selain  itu,  forum  ini  membantu pemerintah  desa  memahami  lebih  baik  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat,  sehingga  kebijakan  yang  diambil dapat lebih responsif dan sesuai dengan harapan warga. Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa di Desa Manera,  forum  seperti  musrenbang  dijadikan  sebagai  wadah  penyampaian  aspirasi  masyarakat  (Dokumentasi musrembang terdapat pada lampiran 17 hlm. 24). Hasil wawancara dengan Kepala Desa Manera (Bapak Fathur Rahman) tentang hal tersebut, mengatakan bahwa:
“Tidak  ada  forum  khusu  untuk  penyampaian  informasi  dan  mendengar  masukan  masyarakat  karena sudah ada BPD di setiap wilayah yang bertugas menampung aspirasi masyarakat. Forum reguler pemerintah desa  untuk  hal  ini  biasanya  disampaiakan  kalau  sedang  pembagaian  BLT,  dikesempatan  ini  pemerintah  desa mempertanyakan apa masalah yang dihadapi masyarakat ataupun masukannya, kalau ada kita musyawarakan” (04 April 2024).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  ditemukan  bahwa  tidak  ada  forum  reguler  yang diselenggarakan  secara  resmi  oleh  pemerintah desa  atau  BPD  untuk  menyampaikan  informasi  dan  mendengar masukan masyarakat di Desa Manera. Pemerintah desa mengandalkan kesempatan seperti pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk berinteraksi dengan masyarakat dan mendengar aspirasi mereka. BPD juga tidak memiliki forum reguler diselenggarakan tujuan yang sama, namun anggotanya melakukan pengamatan langsung terhadap  kondisi  masyarakat  di  wilayahnya.  Selain  itu,  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  struktur pemerintahan  desa,  seperti  BPD,  juga  menjadi  masalah  tersendiri.  Masyarakat  cenderung  lebih  menghubungi pemerintah desa langsung daripada melalui BPD untuk menyampaikan masalah atau keluhan mereka.
Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran forum reguler di Desa Manera menyebabkan kurangnya transparansi dalam komunikasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Hal ini mengakibatkan  terputusnya  aliran  informasi  yang  penting  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam pengambilan keputusan desa. Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang struktur  pemerintahan  desa dan  pentingnya  forum reguler untuk  berkomunikasi,  sehingga  dapat  meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses pembangunan desa.

## Partisipasi
Tolak  ukur  optimalisasi  dari  penerapan  prinsip  Patrisipasi  dalam  pengelolaan  desa  di  desa  Manera, sebagai berikut:

## 1. Adanya mekanisme yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan keluhan
Mekanisme ini mencakup segala bentuk yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan keluhan mereka terkait dengan pengelolaan desa. Hal ini dapat mencakup keberadaan sarana seperti kotak saran atau mekanisme lainnya yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.  Berdasarkan  hasil  observasi,  ditemukan  bahwa  di  Desa  Manera  tidak  ada  mekanisme  yang memfasilitasi  partisipasi  masyarakat  dalam  menyalurkan  aspirasi  dan  keluhan.  Hal  ini  dibernarkan  dari  hasil wawancara  dengan  kepala  desa  Manera.  Hasil  wawancara  dengan  oleh  Kepala  Dusun  Maroanging  yang mengatakan bahwa:
“Biasanya masyarakat Maroangin ketika terdapat kendala atau kebutuhan datang kerumah langsung atau menghubungi saya menyampaikan maksud dan tujuannnya, kemudian saya koordinasi dengan kepala desa dan aparat desa untuk jalan keluarnya ataupun saya arahkan langsung ke kantor desa biala memang kebutuhnnya itu terpenuhi di kantor” (06 April 2024).
Pernyataan itu juga dibenarkan oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:
“Saya langsung ke kantor jika ada yang diperlukan mapuan sekedar menyampaikan suatu hal, biasa saya suruh anak saya hubungi aparat desa untuk bertanya terlebih dahulu berkas apa yang perlu disiapkan jika saya ingin mengurus ini baru saya bawa ke kantor” (05 April 2024).
Dari hasil observas dan wawancara ditemukan bahwa Desa Manera belum memiliki mekanisme yang memadai  untuk  memfasilitasi  partisipasi  masyarakat  dalam  menyalurkan  aspirasi  dan  keluhan.  Mayoritas masyarakat  cenderung  langsung  menghubungi  pemerintah  desa  atau  datang  langsung  ke  kantor  desa  jika  ada yang  ingin  disampaikan,  tanpa  melewati  mekanisme  formal  yang  terstruktur.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah dan perbedaan dalam pemahaman mereka. Meskipun ada rencana untuk membuat kotak saran di depan kantor desa, namun implementasinya belum optimal karena belum dibuat secara resmi.
Berdasarkan  temuan  tersebut maka  dapat  disimpulkan  bahwa  ketidakhadiran mekanisme  formal  yang memadai  untuk  memfasilitasi  partisipasi  masyarakat  dalam  Desa  Manera  menghambat  penerapan  prinsip partisipasi dalam pemerintahan desa. Mayoritas masyarakat cenderung langsung menghubungi pemerintah desa tanpa  melalui  mekanisme  formal.  Perlunya  upaya  meningkatkan  pemahaman  masyarakat  tentang  partisipasi dalam  pengambilan  keputusan  desa,  seperti  dengan  sosialisasi  dan  pembentukan  mekanisme  partisipasi  yang lebih mudah diakses.

## 2. Keterlibatan  perempuan  dalam  forum-forum  dan  kegiatan  desa  untuk  meningkatkan representasi dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan desa
Keterlibatan Perempuan dalam forum dan kegiatan ini menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam  forum  dan  kegiatan  desa  untuk  meningkatkan  representasi  dan  partisipasi  mereka  dalam  pengambilan keputusan  desa  serta    keterlibatan  perempuan  dalam  struktur  desa.  Keterlibatan  perempuan  dalam  proses  ini dianggap  penting  untuk  memastikan  bahwa  suara  mereka  didengar  dan  dipertimbangkan  dalam  pengambilan keputusan.  Hasil  observasi  ditemukan  bahwa,  di  desa  Manera  melibatkan  perempuan  dalam  rapat  ataupun musyawarah  namun  untuk  keterlbatan  dalam  struktural  itu  tidaka  ada  hal  ini  dapat  dilihat  dari  biodata  SOTK pemerintah berikut ini:
Tabel 3. Gender Perangkat Desa Manera
No Nama Jabatan Pendidikan Terakhir Gender L P 1 Fathur Rahman Kepala Desa SMA ✔ 2 Taufri Sekertaris Desa SMA ✔ 3 Guntur Kepala Seksi Pemerintahan SMA ✔ 4 Syarifuddin Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan SMA ✔ 5 Muh. Darwis Kepala Urusan Umum dan Perencanaan SMA ✔ 6 Alfian, S.Sos Kepala Urusan Keuangan S1 ✔ 7 Eka Junaedi Rahmat, S.M Kepala Dusun Maroanging S1 ✔ 8 Kasman Kepala Dusun Ulunipa SMA ✔
Sumber: Kantor Desa Manera Tahun 2024
Hasil wawancara dengan Kepala Desa Manera (Bapak Fathur Rahman) tentang hal tersebut, mengatakan bahwa:
"Keterlibatan  perempuan  dalam  forum-forum  dan  kegiatan  desa  di  Desa  Manera  cukup  baik. Meskipun tidak ada perempuan yang secara langsung terlibat sebagai perangkat desa, akan tetapi kami secara aktif  mendorong  partisipasi  perempuan  dalam  berbagai  kegiatan  desa,  termasuk  melalui  organisasi  seperti PKK, Posyandu, dan kelompok lansia. Perempuan memiliki peran yang penting dalam pembangunan desa dan pengambilan keputusan. Kami juga mengundang perempuan untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa dan kegiatan  lainnya  untuk  memastikan  suara  mereka  didengar  dan  diakui  dalam  pembangunan  desa  yang  lebih baik” (04 April 2024).
Dari pernyataan narasumber tersebut dibenarkan oleh salah satu kader PKK yang mengatakan bahwa:
“Kami selalu dilibatkan disetiap kegiatan di desa, baru-baru ini kader PKK ikut berpartisipasi dalam kegiatan  Musrembang  yang  diadakan  bulan  Januari  2024,  kegiataan  pembinaan  BKB  dan  pembinaan ketahanan keluarga pada bulan Desember 2023” (17 April 2024).
Wawancara dengan BPDesa Manera dan seorang kader PKK menunjukkan bahwa perempuan di Desa Manera  aktif  terlibat  dalam  forum-forum  pengambilan  keputusan.  Mereka  berperan  dalam  kader  PKK, Posyandu,  dan  kelompok  lansia,  serta  diundang  untuk  berpartisipasi  dalam  musyawarah  desa.  Hal  ini menunjukkan komitmen desa untuk meningkatkan peran dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Berdasarkan  hasil  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  dapat  disimpulkan  bahwa  keterlibatan  perempuan dalam forum-forum dan kegiatan desa di Desa Manera cukup baik. Meskipun tidak ada perempuan yang secara langsung terlibat sebagai perangkat desa, namun pemerintah desa secara aktif mendorong partisipasi perempuan dalam  berbagai  kegiatan  desa  melalui  organisasi  seperti  PKK,  Posyandu,  dan  kelompok  lansia.  Perempuan  di Desa Manera memiliki peran yang penting dalam pembangunan desa dan pengambilan keputusan, serta mereka diundang  untuk  berpartisipasi  dalam  musyawarah  desa  dan  kegiatan  lainnya  untuk  memastikan  suara  mereka didengar  dan  diakui  dalam  pembangunan  desa  yang  lebih  baik.  (Dokumentasi  kegiatan  dan  partisipasi  Kader PKK terlampir pada halaman 21 dan 19).

## 3. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan desa
Hal ini dapat mencakup partisipasi dalam program-program pembangunan desa, pengawasan terhadap penggunaan  dana  desa,  serta  partisipasi  dalam  kegiatan-kegiatan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  dan  pembangunan  desa  secara  keseluruhan.  Hasil  observasi  ditemukan  bahwa,  di  desa  Manera ketelibatan masyarakat dalam pembangunan itu mencakup keterlibatan dalam perumusan dan ketelibatan dalam eksekusi proyek tersebut (Dokumen pendukung terlampir pada lampiran 9 hlm. 19).
Hasil wawancara dengan Kepala Desa Manera (Bapak Fathur Rahman) tentang hal tersebut, mengatakan bahwa:
“Masyarakat aktif terlibat dalam pembanguanan desa, akan tetapi tidak semua masyarakat dapat kita libatkan  dalam  pembanguna  tersebut.  Pemerintah  desa  membagi  proyek-proyek  pembangunan  itu,  yang dianggab  memiliki  kapasitas  dan  kapabilitas  dan  maka  itu  yang  diberi  kesempatan.  Selanjutnya  dalam perumusan  perencanaan  pembangunan  masyarakat  juga  aktif  terlibat,  masyarakat  ikut  menyampaikan  saran dan  masukan  terkait  pembanguna  seperti  apa  yang  akan  dilakukan  di  desa  dan  apa  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat” (04 April 2024).
Hal tersebut juga diperkuat dalam wawancara dengan pemuda desa yang mengakatan bahwa:
“Masyarakat  disini  masih  sangat  tinggi  budaya  gotong  royongnya,  setiap  ada  penyampaian  atau perintah dari pemerintah desa selagi untuk kepentingan umum pastinya masyarakat bergerak cepat, selain itu proyek  pembangunan  sperti  drainase  di  Dusun  Ulunipa  yang  mengerjakannya  adalah  masyarakat  yang tentunya  bisa  melakukan  pekerjaan  itu.  Drainase  juga  ini  adalah  hasil  aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat terhadap pemerintah desa, dimana tampa drainase ini maka lahan pertanian masyarakat tidak bisa difungsikan (06 April 2024).
Kesimpulan  dari  wawancara  di  Atas  adalah  bahwa  Masyarakat  Desa  Manera  aktif  dalam  kegiatan pembangunan  seperti  gotong-royong  membersihkan  lingkungan  dan  memperbaiki  infrastruktur  jalan.  Mereka juga aktif dalam forum musyawarah desa untuk menyampaikan ide dan usulan pembangunan. Budaya gotong- royong  masih  tinggi,  sehingga  setiap  perintah  atau  penyampaian  dari  pemerintah  desa  direspon  cepat  oleh masyarakat.  Proyek  pembangunan  seperti  pembangunan  drainase  dilakukan  oleh  masyarakat  sebagai  hasil aspirasi  dan  kebutuhan  mereka,  karena  tanpa  drainase  tersebut  lahan  pertanian  tidak  bisa  difungsikan. Bedasarkan  hasil  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  ditemukan  bahwa  Masyarakat  Desa  Manera  aktif terlibat  dalam  pembangunan.  (Dokumentasi  musyawarah  desa  terlampir  pada  halaman  24).  Kesimpulannya, masyarakat  Desa  Manera  memiliki  partisipasi  yang  aktif  dalam  pembangunan  desa  baik  dalam  perumusan maupun dalam realisasinya.

## Supermasi Hukum
Tolak  ukur  optimalisasi  dari  penerapan  prinsip  supermasi  hukum  dalam  pengelolaan  desa  di  desa Manera, sebagai berikut :

## 1. Adanaya kepastian dan penegakan hukum
Hal ini mencakup kejelasan dalam regulasi dan ketegasan dalam penerapan hukum. Dapat dilihat dari sejauh  mana peraturan  dan  kebijakan  yang diterapkan  di  desa  tersebut  sudah memenuhi standar  kejelasan  dan ketegasan tersebut. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Manera (Bapak Fathur Rahman) tentang hal tersebut, mengatakan bahwa:
“Kepastian dan penegakan hukum di Desa Manera cukup baik. Terdapat ketentuan hukum yang jelas dalam peraturan desa dan perundang-undangan yang ditegakkan secara konsisten oleh pemerintah desa salah satunya iyalah UU No. 6 Tahun 2024, Pergub dan Perda serta juga Perdes” (04 April 2024).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Manera,  ditemukan  bahwa  kondisi  kepastian  dan penegakan hukum di Desa Manera tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan hukum yang jelas dalam peraturan desa serta perundang-undangan yang ditegakkan secara konsisten oleh pemerintah desa. Salah satu contohnya adalah penerapan UU No. 6 Tahun 2024, peraturan gubernur, peraturan daerah, serta peraturan desa.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  keseriusan  dalam  menjalankan  pemerintahan  desa  dengan  berlandaskan hukum  yang  berlaku.  Dapat  disimpulkan  bahwa  kepastian  dan  penegakan  hukum  di  Desa  Manera  dianggap baik.  Terdapat  ketentuan  hukum  yang  jelas  dalam  peraturan  desa  dan  perundang-undangan  yang  ditegakkan secara  konsisten  oleh  pemerintah  desa,  memberikan  pedoman  dalam  menjalankan  pemerintahan  dan menegakkan hukum dalam aspek kehidupan masyarakat desa.

## 2. Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum
Ini  mencakup  keberadaan  mekanisme  penegakan  hukum  yang  efektif  dan  efisien  dalam  menangani setiap  pelanggaran  hukum.  Di  Desa  Manera,  hal  ini  dapat  tercermin  dari  sejauh  mana  penegakan  hukum dilakukan  secara  adil  dan  konsisten  terhadap  setiap  pelanggaran  hukum  yang  terjadi  di  desa  tersebut.  Hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip supremasi hukum di Desa Manera terwujud melalui langkah-langkah preventif yang efektif dan kerja sama yang erat antara berbagai pihak terkait.

## 3. Adanya pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
Hal ini mencakup pemahaman masyarakat dan aparat desa mengenai pentingnya mematuhi hukum dan peraturan  yang  berlaku.  Di  Desa  Manera,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  sejauh  mana  masyarakat  dan  aparat  desa memiliki  kesadaran  dan  pengetahuan  yang  memadai  mengenai  pentingnya  kepatuhan  terhadap  hukum  dan peraturan  dalam  menjalankan  kegiatan  sehari-hari  serta  dalam  mengelola  desa  secara  umum.  Dari  hasil observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  diperlukan  peningkatan pemahaman terkait pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Selain itu perlunya perhatian terhadap program-program yang akan mendorong peningkatan pemahan tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  terkait  dengan  Penerapan  Prinsip  Good  Governance dalam  Pengelolaan  Desa  di  Desa  Manera  Kecamatan  Salomekko  Kabupaten  Bone,  maka  dapat  disumpulkan bahwa:
1. Akuntabilitas:  penerapan  prinsip  akuntabilitas  di  Desa  Manera  belum  optimal,  dikarenakan  tidak adanya mekanisme sanksi terhadap pelanggaran aturan.
2. Transparansi:  penerapan  prinsip  transparansi  di  Desa  Manera  belum  optimal,  dikarenakan  masih  ada kendala akses informasi dan kurangnya forum reguler.
3. Partisipasi:  penerapan  prinsip  partisipasi  di  Desa  Manera  belum  optimal,  dikarenakan  tidak  adanya mekanisme untuk menyalurkan aspirasi masyaraka dan absennya keterlibatan perempuan dalam SOTK Pemerintah Desa Manera.
4. Supermasi  Hukum  (Rule  Of  Law):  penerapan  prinsip  supremasi  hukum  di  Desa  Manera  dapat dikatakan  sudah  optimal,  dikarenakan  tidak  ada  lagi  kasus  pelanggaran  hukum  yang  terjadi  dalam kepemimpinan terkini, menunjukkan efektivitas penegakan hukum di desa tersebut..

## REFERENSI
Anggraeni,  S.  I.  et  al.  (2022).  Pengaruh  Penerapan  Prinsip Good  Governance Terhadap  Peningkatan  Kualitas Pelayanan Publik di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pandeglang. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1), 15–26. https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1974/pdf
Hasyim, S., Juniati, S. R., & Syam, A. B. (2023). Implementing the Functions of Village Consultancy Boards in Government  Implementation  in  Pattongko  Village,  Sinjai  Central  District.  International  Journal  of Management Science, 1(2), 57–64.
Janah,  B.  R.  et  al.  (2021).  Implementasi  Prinsip-prinsip  Good  Governance:  Partisipasi,  Transparansi,  dan Akuntabilitas  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa. Journal  of  Public  Administration  and  Local Governance, 5(2), 132–143. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadminis/article/view/4806
L utfi,  M, et.al (Eds.) 2020. Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Iv Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Sinjai: UMSI Press.
Pelu,  A.,  Madubun,  J.,  &  Wance,  M.  (2023).  Peran  Pemerintah  Desa  dalam  Mewujudkan Good  Governance Pada  Pemerintah  Negeri  Hila  Kabupaten  Maluku  Tengah. Journal  of  Government Science  Studies,  2(2), 124–139.
Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Prasetyo, Y. et al. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jurug Kecamatan Sooko
Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia. JI@ P , 12(2).
https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/view/9010
Raheni, N. P. R., & Asri Dwija Putri, I. G. A. (2019). Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi pada Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi, 28(2), 1295 . https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p19
Rifan,  M.,  &  Rahmawati,  L.  (2020).  Konstitusi  Desa  dan  Eksistensinya  dalam  Regulasi  Di  Indonesia  ( The Village Constitution and Its Existence in Indonesian Regulation) . Jurnal Konstitusi , 18 .
Sedarmayanti,  (2009).  Reformasi  Administrasi  Publik,  Reformasi  Birokrasi,  dan  Kepemimpinan  Masa  Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama.
Sugiyono,  (2020).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  Kombinasi  ( Mixed  Methods )  Edisi  Revisi. Bandung: Alfabeta
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahuan 2014 Tentang Desa.