## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HASIL BUMI APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS DESA GUNUNG SARI, KABUPATEN BULELENG)
Ni Kadek Dian Yunita Adi Wardani 1 , Komang Febrinayanti Dantes 2 , I Nengah Suastika 3
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { yunitadea23@gmail.com , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id , nengah.suastika@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  perlindungan  hukum terhadap para pihak yang melakukan transaksi jual beli hasil bumi di Desa Gunung Sari serta (2) untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan apabila di dalam perjanjian  salah  satu  pihak  tidak  dapat  memenuhi  prestasinya.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat deskriptif.  Penentuan  sampel  yang digunakan  adalah non  probability  sampling dengan  bentuk purposive  sampling yakni penentuan  subjek  penelitian  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  dan  dipilih  berdasarkan pertimbangan/penelitian  subjektif  dari  peneliti.  Pengolahan  data  dan  analisa  data  dilakukan secara  deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan  penelitian  ini  dapat  diketahui  bahwa  perlindungan hukum  dalam  transaksi  jual  beli  hasil  bumi  ialah  perlindungan  secara  preventif  dan  represif. Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  apabila  di  dalam  transaksi  jual  beli  terjadi  wanprestasi melalui  jalur  litigasi  dan non litigasi,  biasanya  para  pihak  lebih  memilih  menempuh  jalur penyelesaian secara kekeluargaan karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Gunung Sari.
Kata kunci: Jual Beli, Wanprestasi, Perlindungan Hukum

## Abstract
This research aims to (1) to find out and analyze the legal protection of the parties who make transactions in the sale and purchase of agricultural products in Gunung Sari Village and (2) to find  out  and  analyze  legal  remedies  that  can  be  taken  if  in  the  agreement  one  of the  parties cannot fulfill their achievements. This type of research is descriptive empirical legal research. Determination  of the sample used  is non-probability sampling  with form,  purposive sampling; the  research  subjects  are  by  the  research  objectives,  which  are  selected  based  on  the subjective considerations/research of the researcher. Processing and data analysis was done in a descriptive qualitative manner. Based on this research, it can be seen that Based on this research, it can be seen that legal protection in the sale and purchase of agricultural products is  preventive  and  repressive  protection.  Legal  remedies  can  be  taken  if  there  is  a  default  in buying  and  selling  transactions  through  litigation  and  non-litigation  channels;  usually,  the parties prefer to make peace because it has become a habit in Gunung Sari village.
Keywords: Trade, Branch of Contract, Legal Protection

## PENDAHULUAN
Manusia merupakan mahluk sosial, hal ini  dikarenakan  manusia  tidak  dapat hidup  sendiri  dan  membutuhkan  satu sama lain untuk memenuhi kepentingan  dan  kebutuhan  setiap manusia. Pada kondisi seperti ini maka akan  muncul  kesepakatan  kehendak antar  individu.  Kesepakatan  kehendak ini  dikenal  dengan  istilah  perjanjian dalam buku III BW (Burgerlijk Wetboek) mengenai  perikatan.    Pasal 1313  KUHPerdata  menyatakan  bahwa perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang lain atau lebih. Dalam pelaksanaan  sebuah  perjanjian,  harus dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana dikatakan pada  Pasal  1320  KUHPerdata  yakni adanya kesepakatan, kecakapan, suatu  objek  atau  barang  tertentu  dan suatu  sebab  atau  kausal  yang  halal. Dalam  perjanjian  terkandung  makna “janji  harus  ditepati”  atau  “janji  adalah hutang”.  Perjanjian  merupakan  suatu jembatan  yang  akan  membawa  para pihak  untuk  mewujudkan  apa  yang menjadi tujuan dari pembuatan perjanjian  tersebut  yaitu  tercapainya perlindungan  dan  keadilan  bagi  para pihak.  Dengan  perjanjian  diharapkan masing-masing individu akan menepati janji  dan  melaksanakannya  (Wacks, 1995).  Konsep  dan  makna  keadilan sebagai tujuan dari pembuatan perjanjian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah dengan menitikberatkan  pada  peranan  asas- asas  yang  terdapat  pada  hukum perjanjian, antara lain: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (pacta  sunt  servanda) ,  asas itikad baik (good faith), asas kepribadian,  asas  kepercayaan,  asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum,
asas  moral,  asas  kepatutan,  dan  asas perlindungan.
Dalam kehidupan masyarakat kegiatan jual  beli  merupakan  suatu  kegiatan rutin  yang  terjadi  setiap  harinya, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari  sehingga jual  beli  tidak  bisa  terlepas  dari kehidupan masyarakat. Jual beli merupakan  suatu  persetujuan  dengan mana  pihak  yang  satu  mengikatkan dirinya  untuk  menyerahkan  suatu kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk membayar harga yang telah dijanjikan, demikian  rumusan  pada  Pasal  1457 KUHPerdata.
Dalam  transaksi  perdagangan sering  dilakukannya  perjanjian  secara lisan,  yang  dimana  perjanjian  lisan cukup dilakukan berdasarkan consensus para  pihak  tentang  barang dan  harga  sedangkan  perjanjian  jual beli  secara  tertulis  dibuat  oleh  para pihak  dalam  bentuk  tertulis  (Salim, 2003).  Perjanjian  lisan  merupakan perjanjian  yang  lumrah  terjadi  dalam transaksi  jual  beli  hasil  bumi  di  Desa Gunung  Sari,  hal  ini  dikarenakan sudah  menjadi  kebiasaan  masyarakat setempat  dalam  melakukan  transaksi jual beli.
Pola  transaksi  pada  jual  beli hasil  bumi  ini  ialah  dimana  pedagang hasil  bumi  dan/atau  petani  menjual hasil  bumi  yang  berskala  besar maupun kecil kepada pengepul kemudian pengepul menyerahkan uang muka yang akan dilunasi dikemudian hari ketika hasil bumi telah laku  terjual  kembali,  pada  transaksi tersebut dilakukan tanpa adanya penuangan  dalam  dokumen  tertulis, dan  perjanjian  murni  berdasarkan kebiasaan, saling percaya dan langganan.  Transaksi  jual  beli  hasil bumi  ini  dapat  memiliki  nilai  transaksi yang  berkisar  kurang  lebih  puluhan juta, sehingga dapat menjadi suatu hal yang  cukup  merugikan  bagi  kedua
belah pihak apabila
timbul permasalahan  hukum  yang  terjadi  di dalam  perjanjian  tersebut,  atau  yang sering  kita  kenal  dengan  wanprestasi. Wanprestasi  itu  sendiri  ialah  keadaan dimana tidak dipenuhinya suatu kewajiban  atau  prestasi  yang  telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terus menerus terjadi dalam pelaksanaan  transaksi  jual  beli  hasil bumi di Desa
Gunung Sari,
dikarenakan keengganan atau
kurangnya  kesadaran  kedua  belah pihak dalam mengikat perjanjian mereka ke dalam suatu  bentuk perjanjian  yang  baku  beserta  akibat hukumnya.
Berdasarkan permasalahan- permaslahan  yang  telah  diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa telah terjadi kesenjangan  antara  das  sollen  dan das  sein  sehingga  pada  akhirnya menimbulkan suatu permasalahan hukum.  Maka  penulis  memandang perlu  untuk  mengangkat  topik  ini menjadi  sebuah  penelitian  dengan judul “Perlindungan  Hukum  Dalam Transaksi Jual Beli Hasil Bumi Apabila Terjadi  Wanprestasi  (Studi  Kasus  Di
Desa
Gunung
Sari,
Kabupaten Buleleng)”.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang  hubungan  hukum  terhadap masyarakat,  yang  dilakukan  dengan cara  mendekati  masalah  yang  diteliti dengan  sifat  hukum  yang  nyata  atau yang  sesuai  dengan  kehidupan  yang nyata dalam masyarakat dan dihubungkan terhadap peraturan perundang-undangan
(Sunggono,
2005:  29).  Adapun  sifat  penelitian  ini adalah  deskriptif, yakni bertujuan menggambarkan secara nyata keadaan  atau  gejala-gejala  yang  ada
dalam masyarakat. Data yang digunakan  adalah  data  primer  (Field Research),  yaitu  data  yang  diperoleh langsung  dari  lapangan  penelitian yang  bersumber  dari  sumber  pertama di  lapangan  baik  responden  maupun informan yang berkaitan dengan penelitian  (Azikin,  2014:30).  Data sekunder  (Library  Research)  adalah suatu data yang diperoleh dan bersumber dari  penelahaan studi pustaka  berupa  literaturliteratur,  karya ilmiah  (hasil  penelitian),  peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari  berbagai  instansi  dan  data-data yang  sudah  didokumenkan  dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan  masalah  yang  diteliti  (Ishaq, 2017:30).  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  yakni  teknik  studi dokumen,  teknik  observasi  dan  teknik wawancara. Teknik pengambilan sampel  yang  digunakan  adalah non probability  sampling artinya  dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa  sampel  yang  harus  diambil agar dapat mewakili populasinya (Waluyo,  2008:46).  Data-data  yang telah  terkumpul  selanjutnya  dilakukan penyajian data secara deskriptif kualitatif dan sistematis untuk mendapatkan jawaban dari pemasalah yang timbul dalam penelitian.

## PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Bagi  Para Pihak  Dalam  Melakukan  Transaksi Jual  Beli  Hasil  Bumi  di  Desa Gunung Sari
Perjanjian jual beli hasil bumi di Desa  Gunung  Sari  sudah  memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata adapun  penjelasan  dari  syarat  sahnya perjanjian  dalam  jual  beli  hasil  bumi adalah sebagai berikut:
1.  Adanya  kata  sepakat  mereka yang mengikatkan diri
Kesepakatan  merupakan persesuaian pernyataan kehendak  antara  pihak  yang satu  dengan  pihak  lainnya.
Perjanjian  jual  beli  hasil  bumi antara  pedagang  dan  pengepul ini  lahir  setelah  tercapainya kesepakatan  dari  kedua  belah pihak  tentang  isi  perjanjian tersebut.  Lahirnya  perjanjian jual beli hasil bumi tidak memerlukan  sebuah  formalitas tertentu karena dengan kesepakatan  para  pihak  sudah cukup melahirkan perjanjian jual beli.  Dalam  transaksi  jual  beli diawali dengan offerte (penawaran)  terhadap  harga barang oleh pengepul kemudian pihak pedagang melakukan acceptasi (penerimaan) mengenai  harga  barang  yang ditawarkan. Harga yang diberikan oleh pengepul menyesuaikan  dengan  harga pasar  sehingga  pengepul  tidak semena-mena dalam memberikan harga barang,
apabila permintaan barang banyak  maka  harga  barang akan  naik  terutama  pada  hari raya. Hal ini bersesuaian dengan  Undang-Undang  No.  5 Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Pasal 5 yang berbunyi “ Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya  untuk  menetapkan harga  atas  mutu  suatu  barang dan  atau  jasa  yang  harus dibayar  oleh  konsumen  atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.”.
Sehingga hal ini dapat menghindari terjadinya monopoli  perdagangan.  Kata sepakat  tersebut  dapat  pula
ditandai  dengan  ditandatangani kuitansi  atau  nota  jual  beli, dengan demikian mengenai lahirnya  perjanjian  jual  beli tersebut  telah  sesuai  dengan ketentuan  dari Pasal 1320 KUHPerdata angka 1 KUHPerdata. Perjanjian jual beli hasil  bumi  dibuat  dalam  bentuk lisan, beberapa hak dan kewajiban  antara  pembeli  dan penjual disampaikan secara lisan. 2.  Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Dalam  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974,  kecakapan  adalah kecakapan  atau  kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.  Yang  dimaksud  dengan orang yang cakap secara hukum, yaitu :
a.  Orang  dewasa  (masing- masing  aturan  berbeda- beda)
b.  Sehat akal pikiranya (tidak  berada  di  bawah pengampuan)
c.  Tidak  dilarang  undang- undang.
Syarat kecakapan dalam penelitian  ini  sudah  terpenuhi dalam  perjanjian  jual  beli  ini karena rata-rata usia responden adalah  25  tahun  sampai  40 tahun sehingga dapat dikatakan dewasa, tidak dalam pengampuan dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. 3.  Adanya suatu hal tertentu Suatu hal tertentu juga terpenuhi  dalam  perjanjian  jual beli ini,  yaitu berupa hasil bumi. Adapun maksud suatu hal tertentu  dalam  suatu  perjanjian adalah mengenai objek perjanjian. Di dalam suatu
perjanjian, objek perjanjian harus  tertentu  atau  setidak- tidaknya dapat ditentukan, meskipun  tidak  perlu  secara individual,  cukup  jenisnya  saja sesuai  yang  diatur  dalam  Pasal 1333  KUHPerdata.  Hal  tertentu menurut Pasal 1333 KUHPerdata dapat penulis simpulkan adalah berupa prestasi  yang  menjadi  pokok perjanjian.
4.  Adanya Kausa/Sebab yang
Halal Dalam  Pasal  1337  KUHPerdata suatu  sebab  dikatakan  halal apabila dalam perjanjian tersebut: a.  Tidak bertentangan dengan undang-undang; b.  Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
c.  Tidak bertentangan dengan kesusilaan.
Perlindungan hukum merupakan  suatu  perlindungan  yang diberikan  kepada  subyek  hukum  yakni orang  atau  badan  hukum  ke  dalam bentuk  perangkat  baik  yang  bersifat preventif maupun yang bersifat represif,  baik  yang  lisan  maupun tertulis.  Perlindungan  hukum  represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan  atau  sengketa  yang timbul, perlindungan hukum ini dilakukan  dengan  cara  menerapkan sanksi  terhadap  pelaku  atau  orang yang  melakukan  pelanggaran  untuk memulihkan hukum ke keadaan sebenarnya. Perlindungan hukum represif biasanya dilakukan di
pengadilan.
Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan
hukum memiliki
pengertian  lain  yaitu  perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam  bentuk  perangkat  hukum  yang
bersifat  preventif  maupun  represif. Perlindungan  hukum  dapat  dikatakan sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi hukum  yaitu  dimana  hukum  dapat memberikan  kepastian,  kemanfaatan dan keadilan.
Apabila terjadi wanprestasi, masing-masing pihak dapat mengupayakan  perlindungan  hukum preventif  yang  dapat  dilakukan  oleh para  pihak.  perlindungan  tersebut antara lain: 1.  Perlindungan terhadap pedagang dan/atau petani Perlindungan yang dapat dilakukan adalah meminta pengepul agar segera membayarkan harga objek perjanjian  dalam  jangka  waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 1513  KUHPerdata  kewajiban utama pengepul sebagai pembeli adalah membayar harga  pembelian  pada  waktu dan  di  tempat  sebagaimana ditetapkan  menurut  perjanjian. Namun,  jika  tidak  ditentukan pada waktu membuat perjanjian berdasarkan Pasal 1514 KUHPerdata pembeli harus membayar  ditempat  dan  pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan. 2.  Perlindungan terhadap pengepul Perlindungan yang dapat dilakukan pengepul dalam pelaksanaan  perjanjian  jual  beli adalah memeriksa kualitas barang dagangan
dan keberadaan  barang  tersebut, serta  membayar  harga  yang telah  disepakatai  sebagai  mana berdasarkan Pasal 1465
KUHPerdata  harga  beli  harus ditetapkan  oleh  kedua  belah pihak.
Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila di Dalam Perjanjian  Salah  Satu  Pihak  Tidak Dapat Memenuhi Prestasinya Dalam setiap kesepakatan khususnya jual beli terdapat pemenuhan  hak  dan  kewajiban  bagi setiap  pihak  yang  melakukan  akad. Dalam  pemenuhan  hak  dan  kewajiban tersebut  terkadang  ada  yang  lancar dan  sesuai  prestasi,  akan  tetapi  juga ada  yang  mengalami  kendala.  Dalam jual beli hasil bumi yang dilakukan oleh warga  Desa  Gunung  Sari  dengan sistem  DP  (down  payment),  antara pengepul  dan  pedagang  dan/atau petani  juga  terdapat  wanprestasi. Dikatakan wanprestasi apabila:
a.  Tidak  melaksanakan  prestasi sama sekali.
b.  Melaksanakan  tetapi  tidak  tepat waktu  atau  terlambat  dari  yang diperjanjikan sebelumnya.
c.  Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.
d.  Melaksanakan  yang  menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Upaya hukum yang dapat dilakukan  apabila  terjadi  wanprestasi dalam  perjanjian  jual  beli  dapat dilakukan melalui :
1. Non Litigasi
Penyelesaian  sengketa  secara non  litigasi  merupakan  suatu bentuk  penyelesaian  sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Penyelesaian
sengketa  di  luar  pengadilan (non litigasi) dapat berupa penyelesaian  sengketa  melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Penyelesaian
sengketa melalui negosiasi (musyawarah) adalah penyelesaian yang banyak ditempuh oleh masyarakat Desa Gunung Sari. Negosiasi
merupakan  cara  penyelesaian dengan  melibatkan  langsung para  pihak  yang  bersengketa dengan  tujuan  untuk  mencapai suatu persetujuan. Pada dasarnya  negosiasi  dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa
dengan  tujuan  untuk  mencapai kesepakatan  bersama.  Sudargo Gautama  berpendapat  bahwa negosiasi  ialah  suatu  proses untuk  mencapai  kesepakatan dengan  pihak  lain,  yaitu  suatu proses interaksi dan komunikasi yang  dinamis  dan  beragam, yang  dapat  bersifat  lunak  dan bernuansa  seperti  manusia  itu sendiri (Rosita, 2017:105). Penyelesaian sengketa konsumen  melalui  jalur  non litigasi digunakan untuk mengatasi  keberlakuan  proses pengadilan,  dalam  Pasal  45 ayat 4 UUPK disebutkan bahwa
“jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen  diluar  pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya  dapat  ditempuh  jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil  oleh  salah  satu  pihak atau  oleh  para  pihak  yang bersengketa”.
2.  Litigasi Penyelesaian  sengketa  yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Upaya melalui pengadilan merupakan alternative terakhir dalam penyelesaian  sengketa  dalam perjanjian jual beli apabila upaya  melalui  jalur  non  litigasi tidak  berhasil.  Hal  ini  berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam
suatu rangkaian persidangan.  Penyelenggaraan
peradilan dilaksanakan oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan peradilan yang berada di bawahnya  dalam  lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan  tata  usaha  negara, dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi. Kelebihan penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tertentu, merupakan putusan
final,
menciptakan  kepastian  hukum dengan posisi para pihak menang  atau  kalah  (win  and lose position), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya  apabila  pihak  yang kalah  tidak  mau  melaksanakan isi putusan pengadilan
(eksekusi).

## SIMPULAN
Perjanjian jual beli hasil bumi di Desa  Gunung  Sari  sudah  memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan  Pasal  1320  KUHPerdata. Apabila  terjadi  wanprestasi,  masing- masing  pihak  dapat  mengupayakan perlindungan  hukum  preventif  dan represif  yang  dapat  dilakukan  oleh para pihak. Selain itu masyarakat  juga harus  memahami  hak  dan  kewajiban yang harus dipenuhi. Di Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen  No  8  Tahun  1999  diatur mengenai  hak  dan  kewajiban  dari pelaku usaha dan konsumen.
Selanjutnya  dalam  rumusan  Pasal 1866  KUHPerdata  disebutkan,  “alat bukti yang dapat dipakai untuk membuktikan  suatu  dalil  terdiri  atas: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah”.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang
dilakukan,  para  pihak  menggunakan nota  pembelian  sebagai  bukti  dalam melakukan  transaksi  jual  beli  hasil bumi sehingga apabila terjadi wanprestasi  maka  dapat  diselesaikan dengan
mengedepankan asas kepercayaan  dan  itikad  baik  yang dilakukan dengan cara damai.
Apabila  terjadi  sengketa,  belum pernah  ditemui  penyelesaian  melalui jalur  hukum.  Mengenai  wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli hasil bumi kerap  kali  terjadi.  Akan  tetapi  belum ada kelanjutannya jika sengketa tersebut  diselesaikan  melalui  jalur hukum.  Bagi  pengepul  dan  pedagang dan/atau  petani  hasil  bumi  lebih memilih  jalur  non  litigasi,  dengan penyelesaian sengketa melalui
negosiasi (musyawarah) yang merupakan penyelesaian yang banyak ditempuh oleh masyarakat Desa Gunung  Sari.  Negosiasi  merupakan cara  penyelesaian  dengan  melibatkan langsung para pihak yang bersengketa dengan  tujuan  untuk  mencapai  suatu persetujuan.  Untuk  itu  perlu  yang namanya kepastian atau akibat hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi  mengenai  jual  beli  hasil bumi tersebut. Supaya  tidak ada pihak yang  dirugikan  karena  menanggung risiko  dari  suatu  kesepakatan  yang dibuat  oleh  para  pihak.  Dengan begitu pelaksanaan  jual  beli  cengkeh  tidak ada hambatan dan bisnis pun berjalan dengan lancar.

## SARAN
1.  Bagi  pengepul,  diharapkan  lebih dapat  berhati  hati  dalam  memberikan uang  kepada  pedagang  dan/atau petani  apabila  barang  belum  diterima dan diharapkan pengepul dapat membayar harga yang telah disepakati di  dalam  perjanjian  sehingga  hak  dan kewajiban pengepul dapat terpenuhi.
2.  Bagi  pedagang  dan/atau  petani, diharapkan dapat memahami
mengenai hak dan kewajibannya serta dapat  berhati  hati  dalam  melakukan transaksi jual beli hasil bumi.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Subekti.  2005. Hukum  Perjanjian . Jakarta: Intermasa
Sudikno,  M.  2013. Hukum  Acara Perdata  Indonesia. Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka
Yusuf,  A.  M.  2014. Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian  Gabungan .  Jakarta: Kencana
Holijah.  2017. Analisis  Hukum  Uang Panjar  Terhadap  Konsep  dan Praktik Ganti Rugi dalam Transaksi  Jual  Beli  Produk Barang  Ekonomi  Modern  di Indonesia. Palembang: CV. Amanah Marilang.  2017. Hukum  Perikatan ,
Perikatan yang Lahir dari
Perjanjian.  Makasar:  Indonesia Prime
Marpi,  Y.  2020. Ilmu  Hukum  Suatu Pengantar .  Jakarta:  PT.  Zona Media Mandiri

## JURNAL
Dantes,  K.  F.,  &  Adnyani,  N.  K.  S. (2021).  Perlindungan  Hukum
Bagi  Debitur  Yang  Melakukan Wanprestasi  Terhadap  Objek Jaminan  Fidusia  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun  1999  Tentang  Jaminan Fidusia . Jurnal Komunitas Yustisia, 3 (3), 271-282.
Erleni, S. H. (2016). Menyisir Perlindungan  Hukum  Bagi  Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi  Jual  Beli  Melalui Internet dan Upaya Hukum Bagi
Konsumen  Terhadap  Transaksi Jual Beli Melalui Internet. Jurnal Disiplin, 22 (9), 58-66
Karima,  S.  M.  (2021).  Konsekuensi
Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Cengkeh . Jurnal de jure, 13 (1). Khairunnisa, K. (2017). Perjanjian Jual Beli  Hasil  Pertanian  (Sayuran) antara Petani dengan Pedagang  (Pengumpul). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum  Keperdataan, 1 (1),  105- 117. Ningrat, R. A. P. W., Mangku, D. G. S., &  Suastika,  I.  N.  (2020).  Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar  Hak  Cipta  Karya Cipta  Lagu  Dikaji  Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta
Nomor  28  Tahun  2014  Dan Copyright  ACT  (Chapter  63, Revised Edition 2006). Ganesha Law Review , 2 (2), 180-192.

## PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3817) Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 Tentang Perlindungan Konsumen  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)