Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1799-1818
Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah
Devi Rizki Zahrawani 1*) , Nining Sholikhah 2) 1,2 Politeknik Pratama Mulia Surakarta *Email korespondensi: devirizki9@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  good  corporate  governance  is  the  first  step  to  improve  company's  performance  and reputation. For Islamic People Financing Banks (BPRS), the implementation of good corporate governance can be a good magnet for consumer and is able to increase business improvement. Meanwhile, the implementation of bad  corporate  governance  will  bring  BPRS  in  a  vulnerable  situation  towards  some  problems  and  it  has  no resiliency. The low resistance of BPRS will cause a poor management of BPRS. This condition affects to financial management.  This  research  uses  descriptive  qualitative  method.  The  aim  of  this  research  is  to  realize  the implementation  of  good  corporate  governance  and  its  significance  towards  performance  and  financial performance of PT. Bank Pembiayaan Syariah Central Syariah Utama in Surakarta in year 2017-2019.

## Keywords: Good Corporate Governance, financial performance, BPRS
Saran  sitasi: Muchlis,  M.  (2021).  Analisis  Penerapan  Good  Corporate  Governance  (GCG)  dan  Pengaruhnya Terhadap  Kinerja  Lembaga  Bank  Syariah. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  7 (03),  1799-1818.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611

## 1. PENDAHULUAN
Penerapan Tata Kelola yang Baik penting untuk dilakukan karena risiko dan tantangan yang dihadapi BPRS, baik yang berasal dari intern maupun ekstern, semakin banyak dan kompleks. Secara intern, anggota Direksi  dan  anggota  Dewan  Komisaris  diharapkan mampu bertindak sebagai panutan dan penggerak agar BPRS  secara  keseluruhan  menerapkan  Tata  Kelola yang  Baik  secara  optimal.  Selain  itu,  anggota  DPS diharapkan  berperan  dalam  memastikan  kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
Penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik (Good  Corporate  Governance)  merupakan  langkah awal  dalam  meningkatkan  performa,  kinerja  dan reputasi  perusahan.  Bagi  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  (BPRS)  penerapan  tata  kelola  perusahaan yang baik dapat menjadi magnet bagi konsumen dan meningkatkan  kemajuan  bisnis.  Penerapan      Good Corporate  Governance (GCG)  atau  tata  kelola  yang baik  merupakan  pondasi  dasar  dalam  membangun BPRS yang sehat dan tangguh, yang baik dan efektif, serta  pondasi  dalam  keharusan  memenuhi  prinsip syariah  (sharia  compliance).   Penerapan  GCG
bertujuan  meningkatkan  nilai  tambah  (value  added) bagi  seluruh  stakeholder  Bank,  yakni  meningkatkan kinerja  Bank,  melindungi  kepentingan  stakeholders dan  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  serta  nilai-nilai etika  yang  berlaku  secara  umum  pada  industri perbankan syariah.
Dalam  industri  perbankan  khususnya  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS),  penerapan  tata kelola  perusahaan  yang  buruk  dapat  menyebabkan perusahaan  mengalami  situasi  rentan  terhadap berbagai  masalah  dan  tidak  memiliki  ketahanan (resiliency). Hal ini dapat memunculkan efek ledakan atomik,  buruknya  dalam  penerapan  GCG  akan berkontribusi  pada  manajemen  perusahaan  yang buruk.  Manajemen  perusahaan  yang  buruk  akan menyumbang pada pengelolaan keuangan perusahaan yang  buruk.  Jika  Pengelolaan    keuangan  perusahaan buruk,  maka  perusahaan  tersebut  hanya  menunggu waktu untuk bangkrut dan ambruk.
Penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas penerapan  GCG  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan
(CAR  dan  BOPO)  dan  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan, ROA dan ROE  (Yantiningsih, Islahuddin,  &  Musnadi,  2016).  Gambaran  ini menunjukkan  bahwa  kualitas  penerapan  GCG pada industri  perbankan    syariah  memiliki  sumbangan dalam  memperbaiki  kinerja  keuangan  perbankan Syariah,  dan  ini  dapat  mempengaruhi  daya  tarik investor  untuk meningkatkan investasinya.
PT.  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah    Central Syariah  Utama  (BPRS  CSU)  merupakan  Perseroan Terbatas  yang  bergerak  di  bidang  perbankkan  yang didirikan  berdasarkan  Akta  Notaris  No.  7  Tanggal 9 Juli  2008  oleh  Notaris  H.  Irawan  Ahmad,  SH  di Sukoharjo dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia  Direktur  Jenderal  Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-45380.AH.01.01. pada tanggal  28  Juli  2008.  Pasang  surut  dalam  dinamika pengelolaan    PT.  BPRS  CSU  sangat  menarik  untuk menjadi  obyek  kajian  penelitian.  PT.  BPRS  CSU memiliki  angka  perolehan  laba  menunjukkan  angka yang  tidak  konsisten,.  Penelitian  Leyla  Marliana (2019)  menunjukkan  perolehan  laba  PT.  BPRS Central  Syariah  Utama  pada  tahun  2015  mengalami penurunan sebesar -13%, kemudian pada tahun 2016 meningkat secara pesat menjadi 70%, sedangkan pada tahun  2017  mengalami  penurunan  kembali  menjadi 39%, dan pada tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi  34%  (Mariana,  2019).  Akumulasi  kerugian ini  menggerus  modal  inti  yang  mengakibatkan  PT. BPRS CSU pada tahun 2018 ditetapkan oleh  Otoritas Jasa  Keuangan  (OJK)  dengan  status  Bank  dalam Pengawasan  Intensif  (BDPI)  dan  pada  akhir  tahun 2019  status  bank  semakin  melorot  menjadi  Bank dalam  Pengawasan  Khusus  (BDBK).  Namun,  dalam waktu  yang  relatif  singkat  stakehorlders  PT.  BPRS  CSU mampu menjalankan strategi mendasar, sehingga PT. BPRS CSU mulai mengalami perbaikan kinerja dan performance secara  siginifikan.  Pada  saat  penelitian  ini  dijalankan,  PT. BPRS Central Syariah Utama sudah keluar dari status BDPK dan BDPI, serta sudah dinyatakan sebagai bank dalam kondisi sehat.
Berdasarkan  pada  hal  tersebut,  maka  penelitian ini  dilakukan  dengan  mengambil  judul  “Analisis Penerapan  Good  Coorporate  Government  dan Gambaran  Kinerja  Lembaga  Bank  Syariah  Studi Kasus BPRS CSU Surakarta Pada Tahun 2017 -2019”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan good  corporate  governanc  (GCG)  dalam  industri
perbankan  syariah,  dan  signifikansinya  dalam mendongkrak  performance  dan  kinerja  perusahaan. Guna  mencapai  tujuan  tersebut,  pertanyaan  utama (problem  statement)    dalam  penelitian  ini:  (1) Bagaimanakah  gambaran  penerapan  prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) di PT. BPRS CSU Surakarta?    (2)  Bagaimanakah  gambaran  kinerja Perusahaan    PT.  BPRS  CSU  Surakarta  Tahun  2017- 2019? (3) Bagaimanakah gambaran hubungan antara penerapan good corporate governance dengan kinerja perusahaan pada BPRS CSU Surakarta?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Good Corporate Governance (GCG)
Good Corporate Governance secara terminologi dapat  diartikan  secara  harafiah,  yakni  good  berarti baik,  corporate  adalah  perusahaan  termasuk  di dalamnya  adalah  Bank,  dan  governance  yang diartikan sebagai tata kelola. Dengan demikian, good corporate  governance  dapat  diartikan  sebagai  tata kelola  perusahaan/bank  yang  baik.  Istilah  good corporate  governance  masuk  ke  dalam  khasanah kajian  di  Indonesia  sejak  tahun  2000  an.  Sebagai sebuah konsep, Good Corporate Governance memiliki banyak spektrum tergantung daripada sudut pandang yang  digunakan.  Namun  demikian,  ada  beberapa patokan-patokan dasar yang dapat digunakan.
Mengacu pada buku The SAGE Encyclopedia of Corporate Reputation (2016) menyatakan, “Corporate governance  refers  to  a  system  of  practices,  policies, and procedure that guide the conduct of business. the system  and  procedures  serve  as  guidelines  for accountable  and  ethical  decision  making  in organizations”  (Carroll,  2016).  Berdasarkan  pada definisi  tersebut,  Corporate  Governance  sangat komplek.  Corporate  Governance  mengacu  pada sistem  praktik,  kebijakan,  dan  prosedur  yang memandu  pelaksanaan  bisnis.  Sistem  dan  prosedur berfungsi  sebagai  pedoman  untuk  menjadikan organisasi  lebih  akuntabel  dan  etika  pengambilan keputusan dalam organisasi. Di sini disebutkan bahwa tata  kelola  tidak  hanya  pada  aturan-aturan  dan prosedur,  namun  juga  memperhatikan  soal  etika organisasi.
Bank  Dunia  mendefinsikan  good  corporate governance  adalah  aturan,  standar  dan  organisasi  di bidang   ekonomi  yang  mengatur  perilaku  pemilik perusahaan, direktur, dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada  investor (pemegang
saham  dan  kreditur)  (Kikeri,  2016).  Syakhroza mempertegas  definisi  good  corporate  governance sebagai mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara  efisien,  efektif,  ekonomis  ataupun  produktif dengan  prinsip-prinsip  keterbukaan,  akuntabilitas, pertanggungjawaban,  independen,  dan  adil  dalam rangka  mencapai  tujuan  organisasi    (Syakkroza, 2008).  Tujuan  organisasi  jika  dikaitkan  dengan perusahaan perbankkan adalah bagaimana menciptakan sistem pengendaliaan dan keseimbangan (check  and  balances)  untuk  mencegah  kemungkinan penyalahgunaan  sumber  daya  perusahaan  dan  tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan/bank.
Good Corporate Governance (GCG) merupakan unsur penting di industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang  semakin  meningkat.  Peraturan  Menteri  Negara BUMN  nomor  PER-01/MBU/2011  menyatakan bahwa  GCG  (Good  Corporate  Governance)  adalah prinsip-prinsip  yang  mendasari  suatu  proses  dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan  peraturan  perundang-undangan  dan etika  berusaha.  Corporate  governance  merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen  perusahaan,  dewan  komisaris,  para pemegang  saham  dan  stakeholders  lainnya  (MN, 2011).
Dalam  hubungannya  dengan  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  (BPRS),  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  memberikan  definisi  Tata  Kelola  Perusahaan yang  Baik  adalah  suatu  tata  cara  pengelolaan  BPRS yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas  (accountability),  pertanggungjawaban (responsibility),  profesional  (professional),  dan kewajaran  (fairness)  (OJK,  2018),  serta  keharusan memenuhi  prinsip  syariah  (sharia  compliance). Merujuk  pada  Peraturan  BI  No.11/33/PBI/2009, prinsip-prinsip  tersebut  dapat  dijelaskan  sebagai berikut:
• Transparansi      (Transparency), Keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
• Akuntanbilitas  (Accountability) Kejelasan fungsi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
• Pertanggungjawaban  (Responsibility)
Kesesuaian  pengelolaan  bank  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip- prinsip pengelolaan bank yang sehat.
• Independen (Independency)
Memiliki    kompetensi,  mampu  bersifat  objektif dan  bebas  dari  pengaruh  dan tekanan dari pihak manapun  serta  memiliki  komitmen  yang  tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
• Kewajaran  (Fairness)
Keadilan    dan  kesetaraan  dalam  memenuhi  hak- hak  stakeholders  berdasarkan  perjanjian  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat mengimplementasikan  Good  Corporate  Governance (GCG)  secara  terus  menerus  dan  konsisten  melalui lima tindakan, yakni:
a. penetapan visi, misi, dan corporate values untuk memenuhi prinsip GCG;
b. menyusun struktur corporate governance yang tepat;
c. membangun corporate culture sesuai dengan nilai- nilai Islami;
d. penentuan  mekanisme  public  disclosures  yang tepat dan akurat;
e. serta  penyempurnaan  berbagai  kebijakan  bank syariah agar dapat memenuhi prinsip GCG.

## 2.2. Bank Syariah
Secara umum, fungsi bank syariah sama dengan perbankan  konvensional  yakni  sebagai  entitas  yang melakukan  penghimpunan dana  dari masyarakat  dan menyalurkan  kembali  ke  masyarakat  dalam  bentuk fasilitas pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (intermediary institution).
Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah,  atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (OJK;, 2017). BPRS sebagai bentuk dari  Bank  Syariah  diharuskan  menerapkan  prinsip syariah  (sharia  compliance)  dalam  menjalankan kegiatan usahanya.
Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan sistem bunga, atau  bank  tanpa  bunga.  Bank  syariah  sering  disebut interest  free  bank.  Al  Qur’an  dan  Al-Hadist  adalah menjadi  dasar  operasional  bank  syariah.  OJK memberikan  definisi  Bank  Syariah  merupakan  bank yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan
prinsip-prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  dahulu  disebut  dengan  Bank  Perkreditan Rakyat  Syariah.  Dari  pengertian  tersebut    dapat disimpulkan  bahwasanya  bank  syariah  adalah  bank yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip- prinsip syariah yaitu berlandaskan pada Alquran dan Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar, dan menegaskan larangan-larangan yang harus dijauhi (OJK, 2017).
Tujuan  Bank  Syariah  adalah:  (1)  Mengarahkan kegiatan  ekonomi  umat  agar  terhindar  dari  praktek riba  atau  jenis  usaha/  perdagangan  lain  yang mengandung unsur penipuan dengan cara bermuamalah/  beraktivitas  secara  Islami  khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan.  (2) Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Bank syariah  harus  menerapkan  peran  adil  sebagai  tujuan dari  bank  syariah  yaitu  dengan  tidak  ada  yang mendzolimi dan di dzalimi serta tidak boleh mengejar keuntungan  pribadi.  (3)  Untuk  menjaga  stabilitas ekonomi  dan  moneter.  (4)  Meningkatkan  kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar. Hal ini yang diutamakan tentu kelompok miskin,  yang  diarahkan    kepada  kegiatan  usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. (5) Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.
Dalam  operasionalnya,  perbankan syariah  harus selalu  dalam  koridor-koridor  prinsip-prinsip  sebagai berikut:
a. Keadilan,  yakni  berbagi  keuntungan  atas  dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing- masing pihak
b. Kemitraan,  yang  berarti  posisi  nasabah  investor (penyimpan  dana),  dan  pengguna  dana,  serta lembaga  keuangan  itu  sendiri,  sejajar  sebagai mitra  usaha  yang  saling  bersinergi  untuk memperoleh keuntungan
c. Transparansi,  lembaga  keuangan  Syariah  akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan  agar  nasabah  investor  dapat mengetahui kondisi dananya
d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama,  ras,  dan  golongan  dalam  masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.
Prinsip-Prinsip  syariah  yang  dilarang  dalam operasional  perbankan  syariah  adalah  kegiatan  yang mengandung unsur-unsur: Maisir (perjudian); Gharar:
ketidakjelasan,  yang  dianalogikan  dengan  membeli burung  di  udara  atau  ikan  dalam  air  atau  membeli ternak  yang  masih  dalam  kandungan  induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat gharar.   Riba:   pengambilan  tambahan  dari harta pokok atau modal secara bathil.
2.3. Perbedaan Perbankan Syariah dan Konvensional Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  memberikan penjelasan perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah sebagai berikut:
Tabel 1. Perbedaan Bank Konvensional dan
Bank Syariah No. Bank Konvensional Bank Syariah 1.  Bebas nilai Berinvestasi pada usaha yang halal 2.  Sistem bunga Atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee 3.  Besaran bunga tetap Besaran bagi hasil berubah- ubah tergantung kinerja usaha 4.  Profit oriented (kebahagia an dunia saja) Profit dan falah oriented (kebahagiaan dunia dan akhirat) 5.  Hubungan debitur- kreditur Pola hubungan: 1. Kemitraan (musyarakah dan mudharab
ah)
2. Penjual – pembeli (murabahah, salam dan istishna)
3. Sewa menyewa (ijarah)
4. Debitur – kreditur; dalam pengertian equity holder
(qard)
6.  Tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Perbedaan  antara  sistem  bunga  bank  dengan prinsip bagi hasil bank syariah adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Perbedaan Sistem Bunga Bank dan
Sistem Bagi Hasil No. Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil 1.  Asumsi selalu untung  Ada kemungkinan untung/rugi 2.  Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman Didasarkan pada rasio bagi hasil dari pendapatan/keuntungan yang diperoleh nasabah pembiayaan 3.  Nasabah kredit harus tunduk pada pemberlakuan
perubahan tingkat suku bunga tertentu secara sepihak oleh bank, sesuai dengan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang. Pembayaran bunga yang sewaktu-waktu dapat meningkat atau menurun tersebut tidak dapat dihindari oleh nasabah di dalam masa pembayaran angsuran kreditnya.
Margin keuntungan untuk bank (yang disepakati bersama) yang ditambahkan pada pokok pembiayaan berlaku sebagai harga jual yang tetap sama hingga berakhirnya masa akad. Porsi pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama, sesuai akad,
hingga berakhirnya masa perjanjian pembiayaan (untuk pembiayaan konsumtif) 4.  Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah
keuntungan berlipatganda saat keadaan ekonomi sedang baik Jumlah pembagian bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha (untuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil) 5.  Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil 6.  Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan
keuntungan maka
kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak

## 2.4. Good  Corporate  Governance  (GCG)  pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Penerapan  prinsip-prinsip  GCG  menjadi  suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi BPRS. GCG pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), memiliki keunikan bila dibandingkan  governance  pada  lembaga  keuangan non-bank  atau  perusahaan.  Hal  ini  lebih  disebabkan oleh  kehadiran  deposan  sebagai  suatu  kelompok stakeholders  yang  kepentingannya  harus  diakomodir dan  dijaga.  Pada  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS)  ada  prinsip  syariah  (sharia  complien)  yang selaras  dan  memperkuat  implementasi  prinsip  GCG, yakni  keharusan  bagi  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah (BPRS) untuk menerapkan prinsip kejujuran (shiddiq),  edukasi  kepada  masyarakat  (tabligh), kepercayaan  (amanah),  dan  pengelolaan  secara profesional (fathanah). (Salis, 2007)
Penerapan  GCG  bagi  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  (BPRS)  merupakan  kepatuhan  terhadap peraturan  perundangan.  Undang-Undang    Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  tata  kelola Perbankan  Syariah  diatur  dalam  Pasal  34  ayat  (1)  : Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  wajib menerapkan  tata  kelola  yang  baik  yang  mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,  profesional,  dan  kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya” (OJK, 2017). Dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut,  bank wajib  berpedoman  pada  berbagai  ketentuan  dan persyaratan  minimum  serta  pedoman  yang  terkait dengan  pelaksanaan  tata  kelola  yang  baik  (Good Corporate Governance).
Penerapan Good Corporate Governance atau tata kelola  bagi  bank  umum  syariah  telah  diatur  dalam Peraturan  Bank  Indonesia    (PBI,  2009).  Penerapan Good Corporate Governance pada industry perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar: a. Transparansi (transparency)
Yaitu  keterbukaan  dalam  mengemukakan informasi  yang  material  dan  relevan  serta keterbukaan dalam proses pengambilan
keputusan. Dalam penerapannya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berkewajiban memberi  informasi  tentang  kondisi  dan  prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai, jelas, dan  akurat.  Informasi  itu  juga  harus  mudah diakses  oleh stakeholders  sesuai  dengan  haknya. Hal  ini  dapat  digunakan  sebagai  dasar  bagi mereka  untuk  menilai  reputasi  dan  tanggung
jawab Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
b. Akuntabilitas (accountability)
Yaitu  kejelasan  fungsi  dan  pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya  berjalan  secara  efektif.  Dalam menjalankan  prinsip  ini,  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  (BPRS)  harus  menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi,  selaras  dengan  visi,  misi,  sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, bank harus  memastikan  ada  dan  tidaknya  check  and balance  dalam  pengelolaan  bank.  Bank  harus memiliki  ukuran  kinerja  dari  semua  jajarannya berdasarkan  ukuran  yang  disepakati  secara konsisten,  sesuai  dengan  nilai  perusahaaan (corporate  values),  sasaran  usaha,  strategi  bank, serta memiliki reward and punishment system.
c. Pertanggungjawaban (responsibility),
Yaitu  kesesuaian  pengelolaan  bank  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip  pengelolaan  bank  yang  sehat. Dalam  menjalankan  prinsip  pengelolaan  bank yang  sehat,  Bank  pembiayaan  Rakyat  syariah (BPRS)  harus  memegang  prinsip  prudential banking  practices  (prinsip  kehati-hatian).  Yakni kehati-hatian  bank  untuk  meminimalkan  risiko dengan  menerapkan  manajemen  resiko  yang mengacu  pada  ketentuan  BI-OJK  dan  ketentuan perusahaan.  Tanpa  penerapan  prinsip  kehati- hatian  oleh  bank,  akan  memberikan  dampak kerugian  dan  risiko  terhadap  bank  itu  sendiri. Bank  pembiayaan  Rakyat  syariah  (BPRS) , seharusnya  menerapkan  p rinsip  ini  secara konsisiten dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional perbankan syariah tetap  berjalan  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Bank  pun  harus  mampu  bertindak  sebagai  good corporate  citizen  (Komite  Nasional  Kebijakan Governance,  2006)  (perusahaan  yang  baik) dan menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  pada bank syariah.
d. Profesional (professional)
Yaitu    memiliki  kompetensi,  mampu bertindak obyektif dan bebas dari
pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen)  serta  memiliki  komitmen  yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Bank pembiayaan Rakyat syariah (BPRS) harus mampu
kokoh berdiri tegak dan bebas dari dominasi yang tidak  wajar  oleh  stakeholders.  Pengelola  BPRS tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak, seperti deposan besar dan atau pemegang saham mayoritas. Bank syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest). Semua  organ  dalam strukture  BPRS  harus  dapat bekerja sesuai dengan peran dan
tanggungjawabnya, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
e. Kewajaran (fairnes)
Yaitu    keadilan  dan  kesetaraan  dalam memenuhi  hak-hak  stakeholders  berdasarkan perjanjian  dan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.    Dalam  prakteknya,  Bank pembiayaan  Rakyat  syariah  (BPRS)  tidak  boleh mengabaikan stakeholders dan harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment).  Namun,  bank  juga  perlu  memberi kesempatan  kepada  stakeholders  untuk  memberi masukan dan saran demi kemajuan bank syariah (PBI, 2009).
BPRS  wajib  menerapkan  Tata  Kelola  yang Baik  dalam  setiap  kegiatan  usaha  BPRS  pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (OJK RI. , 2018). Penerapan Tata Kelola yang Baik dalam setiap  kegiatan  usaha  BPRS  termasuk  pada  saat penyusunan visi, misi, rencana bisnis, pelaksanaan  kebijakan,  dan  pengawasan  intern pada  seluruh  tingkatan  atau  jenjang  organisasi. Pada  intinya,  penerapan  GCG  merupakan pengejawantahan visi dan misi BPRS. Visi yang menjadi  panduan  bagi  BPRS  haruslah  menjadi mimpi  yang  realistis  dengan  memperhatikan prinsip  kehati-hatian  (prudential  banking)  dan pondasi  prinsip  syariah  (sharia  complien). Sedangkan  misi  haruslah  memuat  konsep  BPRS pengaturan  dan  pengawasan  berdasarkan  pada analisis  resiko  untuk  menjaga  keberlangsungan dan keberlanjutan operasional BPRS.
Penerapan  tata  kelola/Good  Corporate Governance  (GCG)  bagi  BPRS  bertujuan  untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan  stakeholders,  dan  meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan  GCG  pada  BPRS  yang  didasarkan pada lima prinsip dasar : transparansi,
akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran,  dapat  dinilai ke dalam tiga aspek, yaitu
1) Governance Structure (Struktur)
Kecukupan  struktur  dan  infrastruktur  tata kelola (governance
structure) BPRS dimaksudkan  agar  penerapan  tata  kelola mendapatkan  hasil  yang  sesuai  dengan harapan  Pemangku  Kepentingan  Bank. Struktur Tata Kelola Bank meliputi:
• Direksi,
• Dewan Komisaris,
• Dewan Pengawas Syariah (DPS),
• Komite-Komite, dan
• Satuan Kerja, Unit kerja, dan/atau Pegawai terkait pada Bank.
Sedangkan  Infrastruktur  Tata  Kelola  Bank, mencakup:
• Kebijakan dan prosedur,
• Sistem informasi manajemen, serta
• Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing struktur organisasi;
2) Governance Process (Proses); Efektivitas  proses  penerapan  tata  kelola (governance  process)  Bank  sesuai  dengan kecukupan  Struktur  dan  Infrastruktur  Tata Kelola.
3) Governance Outcome (Hasil) Hasil  penerapan  tata  kelola  (governance outcome) Bank, mencakup:
a) Kecukupan transparansi laporan;
b) Kepatuhan  terhadap  ketentuan  peraturan perundang- undangan dan Prinsip Syariah; dan
c) Peningkatan  atau  penurunan  kepatuhan terhadap:
• Ketentuan peraturan perundang- undangan,
• Prinsip Syariah, dan
• Penyelesaian  permasalahan yang dihadapi Bank seperti penyimpangan, penyalahgunaan,  fraud,  pelanggaran BMPD,  atau  pelanggaran  ketentuan terkait laporan Bank kepada OJK.
Berdasarkan  POJK  Nomor  24  /POJK.03/2018 Tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Bagi  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS wajib menerapkan Tata  Kelola  yang  Baik  dalam  setiap  kegiatan  usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (OJK  RI  ,  2018).  Penerapan  Tata  Kelola  yang  Baik paling sedikit diwujudkan dalam:
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
b. Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  Dewan Komisaris;
c. Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab  Dewan Pengawas Syariah;
d. Kelengkapan  dan  pelaksanaan  tugas  atau  fungsi komite;
e. Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  kegiatan BPRS;
f. Penanganan benturan kepentingan;
g. Penerapan  fungsi  kepatuhan,  audit  intern,  dan audit ekstern;
h. Penerapan  manajemen  risiko,  termasuk  sistem pengendalian intern;
i. Batas maksimum penyaluran dana;
j. Rencana bisnis BPRS; dan
k. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.
Bagi  BPRS  pelaksanaan  GCG  diwujudkan dalam:  Laporan  Pelaksanaann  Good  Corporate Governance  yang  didalamnya  memuat  diantaranya kesimpulan  umum  dan  hasil  peringkat  Self Assessment  atas  pelaksanaann  Good  Corporate Governance.  Self  Assessment  dilakukan  dengan menggunakan  Kertas  kerja  Self  Assessment  untuk masing-masing  faktor,  ringkasan  perhitungan  Nilai Komposit dan Predikat Komposit beserta Kesimpulan Umum  Hasil  Self  Assessment  pelaksanaan  Good Corporate  Governance  Bank.  Untuk  mendapatkan nilai komposit, Bank menjumlahkan nilai dari seluruh indikator.
Berdasarkan  pada  Peraturan  OJK  Nomor  24 /Pojk.03/2018  Tentang  Penerapan  Tata  Kelola  Bagi Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  pasal  92,  BPRS wajib  menyampaikan  laporan  hasil  penilaian  sendiri (self  assessment)  penerapan  tata  kelola  kepada Otoritas  Jasa  Keuangan  paling  sedikit  1  (satu)  kali dalam  1  (satu)  tahun.  Hasil  penilaian  sendiri penerapan  tata  kelola  merupakan  bagian  tidak terpisahkan  dari  Laporan  Penerapan  Tata  Kelola. Penilaian sendiri Tata Kelola Bank dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian:

## Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1800
Implementasi  GCG  pada  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  (BPRS)  sudah  memiliki  aturan normatif  yang  baku.  Namun,  segala  bentuk pemahaman  atas  aturan  tersebut  tidak  dapat  secara otomatis  menjadikan  GCG  dapat  diterapkan  dengan baik pada BPRS. Untuk menjalankan GCG diperlukan integritas tinggi dan komitmen pengelola BPRS dalam membangun  reputasi  bank.  Selain  itu  diperlukan partisipasi  aktif  semua  pihak  baik  internal  maupun ekternal BPRS. Melalui partisipasi aktif semua pihak meliputi  Alim  ulama,  tokoh  masyarakat,  nasabah, akademisi, dan pemerintah, BPRS dapat mengimplementasikan  GCG  yang  pada  akhirnya mendongkrak reputasi BPRS.

## 2.5. Kinerja  BPRS  dalam  penerapan  Good Corporate Governance (GCG)
Kinerja  dalam organisasi, merupakan  jawaban dari  berhasil  atau  tidaknya  tujuan  organisasi  yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan  kecuali  sudah  sangat  buruk  atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak  mengetahui  betapa  buruknya  kinerja  telah merosot  sehingga instansi  menghadapi  krisis  yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat  dan  mengabaikan  tanda-  tanda  peringatan adanya  kinerja  yang  merosot.  Kinerja  merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan  kepada  pihak  tertentu  untuk mengetahui  tingkat  pencapaian  hasil  suatu  instansi dihubungkan  dengan  visi  yang  diemban  suatu
organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif  dan  negatif  dari  suatu  kebijakan  operasional (wiki, 2021).
Kinerja  keuangan  bank  merupakan  bagian  dari kinerja  bank  secara  keseluruhan.  Secara keseluruhan kinerja  (performance)  bank  merupakan  gambaran prestasi  yang  dicapai  bank  dalam  operasionalnya, meliputi aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dana,  teknologi  maupun  sumber  daya  manusia. Dengan demikian kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun  penyaluran  dana  yang  biasanya  diukur dengan  indikator  kecukupan  modal,  likuiditas  dan profitabilitas (Haryono, 2009). Penilaian kinerja bank, bisa dilakukan dengan melakukan analisis faktor yang mempengaruhi  kinerja  bank,  serta  menggambarkan syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  sebuah  bank yang  mengacu  pada  standar  rasio  keuangan  bank (Wadiyo, SE, 2021).
Menurut Peraturan Bank Indonesia, (PBI, 2009) Nomor  11/33/PBI/2009  pasal  23,  penilaian  kinerja adalah  penentuan  secara  periodic  efektivitas  suatu organisasi,  bagian  organisasi,  dan  karyawannya berdasarkan  sasaran,  standar,  dan  kriteria  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.    Dalam  penelitian  ini, penilaian  kinerja  BPRS  CSU  Surakarta  akan dilakukan  dengan  menggambarkan  faktor  yang mempengaruhi kinerja bank, yang meliputi:
a. CAR  (Capital  Adequacy  Ratio)  atau  rasio kecukupan modal.
Penilaian  permodalan  dimaksudkan  untuk mengevaluasi  kecukupan  modal  BPRS  dalam mengelola  eksposur  risiko  saat  ini  dan  pada waktu  mendatang  melalui  Penilaian  Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:
1) kecukupan modal (rasio utama);
2) proyeksi kecukupan modal (rasio
penunjang);
3) kecukupan ekuitas (rasio pengamatan);
4) kecukupan  modal  inti  terhadap  dana  pihak ketiga (rasio pengamatan); dan
5) fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode bagi untung (rasio pengamatan).
b. Asset Quality
Penilaian  kualitas  aset  dimaksudkan  untuk mengevaluasi  kondisi  aset  BPRS  CSU  dalam mengelola  eksposur  risiko  saat  ini  dan  pada waktu  mendatang  melalui  Penilaian  Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:
1) kualitas aset produktif (rasio utama);
2) pembiayaan bermasalah (rasio penunjang);
3) rata-rata  tingkat  pengembalian  pembiayaan hapus buku per  rekening  pembiayaan (rasio pengamatan); dan
4) nasabah  pembiayaan  bermasalah  (rasio pengamatan).
c. Management (kualitas manajemen dalam mengelola organisasi dan risiko)
Penilaian  manajemen  dimaksudkan  untuk mengevaluasi  kemampuan  manajerial  pengurus BPRS dalam menjalankan usahanya, kecukupan Manajemen  Risiko,  kepatuhan  BPRS  terhadap pelaksanaan  Prinsip  Syariah,  dan  kepatuhan BPRS  terhadap  ketentuan  peraturan  perundang- undangan melalui Penilaian Kualitatif.
d. Earning (kemampulabaan) & Efficiency Akan  dilihat  dengan  membaca  bagaimana Return  on  Equity  (ROE)  dan  Return  on  Asset (ROA).
e. Liquidity.
Penilaian  likuiditas  dimaksudkan  untuk mengevaluasi  kemampuan  BPRS  CSU  dalam memenuhi  kewajiban  jangka  pendek  dan kecukupan  Manajemen  Risiko  likuiditas  BPRS CSU melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif  atas  rasio  atau  komponen  sebagai berikut:
1) cash ratio (rasio utama); dan
2) short-term mismatch (rasio penunjang).
Masing-masing  unsur  ini    memiliki  bobot  yang berbeda  tergantung  tingkat  kandungan  risikonya. Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki kandungan risiko  tertinggi  karena  BPRS  memiliki  keterbatasan modal  dan  relatif  sulit  untuk  menambah  modal, sehingga  apabila  terjadi  mismatch  akan  segera mempengaruhi  kondisi  bank  secara  keseluruhan. Unsur  lain  yang  mendapat  bobot  tertinggi  adalah Kualitas Aktiva Produktif (KAP), karena penanaman dana  utama  BPRS  adalah  pada  aktiva  produktif khususnya  pembiayaan.  Apabila  jumlah  pembiayaan bermasalah  semakin  meningkat,  akan  langsung mempengaruhi rentabilitas bank dan selanjutnya akan mengikis modal.  Untuk  itu  CAR  dan  KAP  memiliki bobot  sebesar  30%.  Selanjutnya  secara  berurutan unsur  manajemen  memiliki  bobot  20%,  sedangkan unsur kemampulabaan dan likuiditas memiliki bobot 10%.

## 2.6. Road Map
Road map dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana gambaran penerapan prinsip-prinsip good corporate  governance  (GCG),  bagaimana  gambaran kinerja Lembaga BPRS CSU Surakarta Tahun 2017- 2020  serta  bagaimana  gambaran  hubungan  antara penerapan good corporate governance dengan kinerja perusahaan pada BPRS CSU Surakarta.

## Bagan 1. Hubungan GCG dengan kinerja BPRS CSU

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  dengan  metode kualitatif  deskriptif.    Metode  kualitatif  adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif,  ucapan  pribadi,  dan  nantinya  metode  ini menghasilkan  data  deskriptif.    Dalam  penelitian  ini akan digambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  merupakan  jenis penelitian  dengan  proses  memperoleh  data  bersifat apa  adanya.  Penelitian  ini  lebih  menekankan  makna pada hasilnya.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pendekatan  kualitatif  yaitu  pendekatan penelitian  tanpa  menggunakan  angka  statistic  tetapi dengan  pemaparan  secara  deskriptif  yaitu  berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang  terjadi  menjadi  fokus  perhatianya  untuk
kemudian dijabarkan sebagaimana adanya. Penelitian ini  dapat  digolong  sebagai  penelitian  studi  kasus intrinsik,  dimana  penelitian  dilakukan  karena ketertarikan akan kasus tertentu.
Jenis data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer diperoleh  dari  sumber  data  primer,  yakni  para informan  kunci  yang  akan  memberikan  informasi akurat  terkait  penelitian.  Sedangkan  data  sekunder diperoleh  melalui  sumber  data  sekunder,  yakni dokumen atau arsip dari BPRS Central Syariah Utama dan informasi publik melalui tapak maya OJK, yang terdiri  dari  :  Laporan  neraca  BPRS Central  Syariah Utama  periode  2018-2020,  Laporan  laba  rugi  BPRS Central  Syariah  Utama  periode  2018-  2020,  buku- buku  tentang  Bank  Syariah,  Penilaian  Kinerja  Bank Syariah  dan  literatur  lainnya  yang  berkaitan  dengan penelitian.
Penerapan Prinsip-prinsip GCG Kinerja Lembaga BPRS CSU Surakarta Penerapan Prinsip-prinsip GCG sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Penggambaran kinerja BPRS CSU dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset Quality , Return on
Equity (ROE), Return on Asset (ROA), Custemer Deposit 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Pertanggungjawaban 4. Profesional
5. Kewajaran
Faktor penilian :
1. Laporan Self Assessment
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.
3. Tugas dan tanggung jawab direksi.
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
5. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas Syariah.
6. Penerapan fungsi audit internal
7. Pengawasan fungsi audit eksternal.
8. Jumlah penyimpangan internal
9. Penerapan penyelesaian masalah
10. Penerapan fungsi kepatuhan bank.
11. Rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan
12. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
Gambaran hubungan antara penerapan
GCG dengan kinerja BPRS CSU Surakarta
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 18008
Berdasarkan  pada  metode  dan  tipe  penelitian, maka untuk menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan    teknik  cuplikan  purposive  sampling atau  criterion-based  on  selection.  Teknik  purposive sampling menurut Patton digunakan untuk menyelidiki  informasi  yang  kaya  dari  suatu  kasus yang  akan  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  yang diajukan dalam suatu penelitian  (Poerwandari, 2007). Indikator yang digunakan dalam menentukan sampel atau responden atau informan penelitian, yakni: a. Seseorang yang memahami betul tentang kinerja lembaga  BPRS  Central  Syariah  Utama  (CSU) kurun waktu 2017 - 2019;
b. Seseorang yang memahami betul penerapan Good Corporate  Governance  (GCG)  BPRS  Central Syariah Utama kurun waktu 2017 - 2019;
c. Seseorang  yang  menjadi  penerima  manfaat langsung dari BPRS Central Syariah Utama kurun waktu 2017-2019.
Dari kriteria tersebut diatas, maka informan dalam penelitian  ini    adalah  :  Komisaris,  Direksi, Karyawana serta Nasabah BPRS CSU Surakarta.
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan melakukan  wawancara  mendalam,  Focus  Group Discussion dan studi dokumen. Beberapa metode ini digunakan  untuk  menggali  rumusan  masalah  yang berbeda dan digunakan untuk melakukan trianggulasi.

## Bagan 1. Tahapan Pengumpulan data
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  model analisis interaktif yaitu terdiri dari  “empat komponen yang  saling  berinteraksi  yaitu  pengumpulan  data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi”    (Sugiyono,  2015).  Proses  siklusnya dapat dilihat pada gambar berikut :
Bagan 2. Komponen-komponen analisis data: model Interaktif
Berikut tahapan analisis penelitian :
a. Membuat  catatan  lapangan  ataupun  rekap  data yang diperoleh.
b. Melakukan  refleksi  data  dengan  membaca  dan melakukan  pengelompokan  data  berdasarkan kebutuhan rumusan dan tujuan penelitian
c. Membuat  catatan masalah  dan  pertanyaan,  yang akan diperdalam dan juga masalah dan pertanyaan yang akan di probbing
d. Kembali ke lapangan untuk melengkapi data
e. Kembali  melakukan  analisis  berdasarkan  temuan sebelumnya
f. Setelah  data  dan  informasi  dirasa  cukup  untuk menjawab  rumusan  masalah  dalam  penelitian, peneliti kembali melakukan analisis
g. Dalam  menjawab  rumusan  masalah,  peneliti menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif dengan menekankan catatan yang menggambarkan situasi  yang  sebenarnya  guna  mendukung penyajian data.
Validitas  Data.Teknik  pengembangan  validitas data yang digunakan adalah Triangulasi sumber data, yaitu mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan  sumber  data  yang  berbeda  (misal: direksi  dan  nasabah).  Disemenasi  temuan  penelitian dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses pengumpulan data  (Bungin , 2003). Dalam penelitian ini diseminasi dilakukan bersama dengan Direksi dan Staf  BPRS  Central  Syariah  Utama.  Secara  skematis alur penelitian ini dapat dilihat dalam bagan diagram alur sebagai berikut:
Menyiapkan instrumen untuk penggalian data. Melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode dan panduan. Membuat catatan lapangan ataupun rekap dari data yang diperoleh. Melakukan probbing (atau pendalaman
data) kepada
informan.

## Bagan 3. diagram alur penelitian

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
PT.  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Central Syariah  Utama  (BPRS  CSU)  didirikan  berdasarkan Akta Notaris No. 7 Tanggal 9 Juli 2008 oleh Notaris H.  Irawan  Ahmad,  SH  di  Sukoharjo  dan  telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Direktur  Jenderal  Administrasi  Hukum  Umum Nomor:  AHU-45380.AH.01.01.  Tahun  2008  pada tanggal 28 Juli 2008.  Akta perubahan terakhir No 13 tertanggal  21  November  2020  oleh  Bambang Prihandoko, S.H. Notaris di Kota Surakarta, dan telah disahkan  oleh  Kemenkumham  RI  dengan  surat keputusan  no:  AHU-0081763.AHA.01.02.TAHUN 2020  tanggal  07  Desember  2020  tentang  Perubahan Anggaran  Dasar  PT.  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  Central  Syariah  Utama.  PT.  BPRS  CSU mencatatkan jumlah Modal
Dasar Rp.
15.000.000.000,-    dengan  modal  ditempatkan  Rp.
8.211.000.000,-
Bagan 4. milestone BPRS CSU
Tahun  2019  merupakan  titik  balik  PT.  BPRS Central  Syariah  Utama  menuju  industri  BPRS  yang sehat,  kuat,  dan  berkembang  signifikan  dengan kualitas baik. Tahun 2019 merupakan tahun kritis bagi PT.  BPRS  Central  Syariah  Utama.  Ibarat  tubuh manusia,  tahun  2019  PT.  BPRS  Central  Syariah Utama  menderita  komplikasi  dan  harus  dalam perawatan  khusus.  Stakeholders  PT.  BPRS  Central Syariah  Utama  menyadari  ada  banyak  kelemahan mendasar yang perlu dibenahi. Tarik ulur kepentingan antar  stakeholders  sepanjang  tahun  2019  sampai pertengahan  tahun  2020,  menjadikan  PT.  BPRS Central  Syariah  Utama  semakin  terpuruk  dengan kerugian  yang  menghabiskan  modal  ditempatkan. Sehingga PT. BPRS Central Syariah Utama masuk ke dalam  status  Bank  Dalam  Pengawasan  Khusus (BDPK) yang ditetapkan oleh OJK.  Bahkan melalui portal tapak  maya  OJK,  pada  tahun  2019  PT.  BPRS CSU  dinyatakan  sebagai  BPRS  dengan  reputasi terburuk ke 5 (lima) di Indonesia.
Tahun  2020,  PT.  BPRS  CSU  mulai  melakukan pembenahan  setapak  demi  setapak.  Pembenahan mulai dilakukan dengan pemetaan terhadap akun yang bermasalah,  pembenahan  system  dan  prosedur, mengurai permasalahan yang selama ini membelenggu,  melakukan  penambahan  modal  inti untuk  keluar  dari  status  BDPK,  dan  yang  langkah paling  mendasar  adalah  perubahan  kepemilikan  dan perubahan kepengurusan.
Ketika penelitian ini ditulis pada tahun 2021, PT. BPRS Central Syariah Utama sudah dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bank yang sehat. PT. BPRS Central Syariah Utama menempati kantor baru di jalan Dr.Rajiman No.439 Bumi Laweyan Surakarta. Good Corporate Governance mulai diterapkan secara konsisten dan bertahap. Kinerja keuangan juga mulai membaik dengan capaian asset : 53,9 m, financing : 44 m, DPK : 50,2 m, NPF: 2,9 %, dan laba rugi : 300,5 juta.
Di  bawah  ini,  peneliti  menyampaikan  hasil  dan pembahasan  penelitian  analisis  penerapan  Good Corporate  Governance  dan  pengaruhnya  terhadap kinerja PT. BPRS Central Syariah Utama tahun 2017- 2019.
4.1. Penerapan Prinsip Good Corporate Governance  di  PT.  BPRS  Central  Syariah Utama
4.1.1. Prinsip Keterbukaan (Transparancy)
Dalam  periode  tahun  2017  -2019,  peneraparan prinsip  Good  Corporate  Governance  terkait  prinsip transparansi  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  sesuai dengan  kebijakan  baik  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit  Usaha  Syariah,  maupun  Peraturan  OJK  Nomor 24  /Pojk.03/2018  Tentang  Penerapan  Tata  Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Prinsip transparansi (transparency), yaitu keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi  yang material  dan  relevan  serta keterbukaan  dalam proses pengambilan  keputusan.  Dalam  penerapannya,  PT. Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Central  Syariah Utama  berkewajiban  memberi  informasi  tentang kondisi dan prospek perbankannya secara tepat waktu, memadai,  jelas,  dan  akurat.  Informasi  itu  juga  harus mudah  diakses  oleh  stakeholders  sesuai  dengan haknya.  Hal  ini  dapat  digunakan  sebagai  dasar  bagi mereka  untuk  menilai  reputasi  dan  tanggung  jawab PT.  BPRS  Central  Syariah  Utama.  Dalam  penelitian ini,  penerapan  prinsip  transaparansi  diturunkan  ke dalam  pertanyaan  utama:  (a)  Apakah  Direksi membuat  laporan  perkembangan  bank  kepada  pihak terkait, misal kepada OJK, komisaris atau pemegang saham?  (b)  Apakah  Komisaris  membuat  laporan pengawasan realisasi rencana bisnis yang disampaikan  kepada  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) dan Pemegang Saham?
Secara formal,  direksi  secara  periodik membuat laporan perkembangan bisnis dan disampaikan kepada OJK  dan  pemegang  saham  melalui  Rapat  Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  secara  periodik.  Hal  ini dapat  ditelusur melalui  dokumen  RUPS  tahun  2017- 2019  yang  berisi  laporan  dan  rencana  bisnis  tahun berikutnya. Selain itu, informasi perkembangan bisnis PT.  BPRS  Central  Syariah  Utama  juga  diperoleh peneliti melalui portal OJK  (RI, 2017).
Beberapa  pemegang  saham  merasakan  bahwa RUPS  yang  diselenggarakan  oleh  direksi  hanyalah
formalitas.  Karena  aturan  dalam  pelaksanaan  RUPS belum dijalankan secara benar sesuai aturan, misalnya Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat  14  Hari  sebelum  pemanggilan  (OJK,  2014), laporan direksi disusun tanpa mengikutsertakan audit eksternal,  dan  tanpa  ada  laporan  hasil  pengawasan Dewan  Komisaris  dan  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS).  Termasuk  pengambilan  keputusan  dalam RUPS, para pemegang saham merasakan pengambilan keputusan tidak dilaksanakan secara demokratis.
Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Rencana  Bisnis (OJK,  2016).  Pada  periode  2017-2019,  Dewan Komisaris  PT.  BPRS  CSU  tidak  membuat  laporan pengawasan  realisasi  rencana  bisnis.  Salah  seorang responden  menyatakan  “Dari  dulu  laporan  tidak pernah  ada  sehingga  kita  (PT.  BPRS  CSU  –pen) pernah kena denda OJK itu 15 juta. Gara-gara laporan komisaris  tentang  pengawas  tidak  dikirim  selama  3 tahun” (Karim , 2021).
Prinsip  transparansi  selama  kurun  2017-2019 belum dijalankan secara konsisten oleh pengurus PT. BPRS CSU. Dalam risalah rapat penyelesaian BMPD tahun  2019,  salah  seorang  pemegang  saham menyatakan bahwa sejak awal berdiri PT. BPRS CSU tidak  terbangun  keterbukaan  hingga  ada  masalah  ini (kasus  BMPD).  Lebih  lanjut,  pemegang  saham menyampaikan  bahwa  belum  pernah  ada  pembagian deviden,  sejak  tahun  pertama  berdiri  sampai  tahun 2019.  Informasi  perkembangan  PT.  BPRS  CSU periode  2017  –  2019  belum  mudah  diakses  oleh pemangku  kepentingan.  Penyampaian  informasi belum  memenuhi  kaidah  prinsip  terbuka,  terutama keterbukaan  mengenai  situasi  dan  masalah  yang terjadi di internal bank kepada stakeholders, misalnya pemegang  saham,  dimana  masih  terdapat  hal  yang disembunyikan  dan  tidak  transparan  sehingga memunculkan persoalan kekurangan modal bank dan pemegang saham  belum  merasakan  keuntungan  atau deviden yang menjadi hak mereka.

## 4.1.2. Akuntabilitas (Accountability)
Prinsip  akuntabilitas  (accountability),  bermakna bahwa  ada  kejelasan  fungsi  dan  pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya  berjalan  secara  efektif.    Dalam menjalankan  prinsip  ini,  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  (BPRS)  CSU  harus  menetapkan  tanggung jawab  yang  jelas  dari  setiap  komponen  organisasi, selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai
kompetensi  sesuai  dengan  tanggung  jawab  masing- masing. Penerapan prinsip ini bisa dilakukan dengan Direksi  pada  BPRS  harus  memastikan  ada  dan tidaknya check and balance dalam pengelolaan bank Bank  harus  memiliki  ukuran  kinerja  dari  semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten, sesuai dengan nilai perusahaaan (corporate values),  sasaran  usaha,  strategi  bank,  serta  memiliki reward and punishment system.
Dewan Komisaris bertindak atas nama pemegang saham,  dan  tugasnya  adalah  memantau  dan mengawasi pelaksanaan tugas Direksi secara kolektif dalam  mengelola  Bank,  agar  selalu  mengacu  atau sesuai  dengan  tujuan  dan  strategis  bisnis  yang  telah ditetapkan.  Tanggung  jawab  Dewan  Komisaris lainnya  adalah  melakukan  pengawasan  terhadap temuan  audit  intern  dan  ekstern  untuk  memastikan bahwa  semua  temuan  tersebut  telah  ditindaklanjuti sesuai  dengan  komitmen  yang  telah  diberikan  oleh Direksi.  PT.  BPRS  CSU  periode  tahun  2017-2019 menggambarkan  bahwa  Dewan  Komisaris  belum memahami  benar  tugas  dan  fungsinya.  Dewan Komisaris  belum  memiliki  standar  kompetensi  yang ditunjukkan  dengan  belum  dimilikinya  sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang  diakui  oleh  negara.  Pengawasan  atas  realisasi rencana  bisnis  yang  seharusnya  dilaksanakan  setiap semester,  tidak  pernah  dijalankan.  Sehingga  PT. BPRS  CSU  harus  membayar  denda  administratif kepada OJK. Peneliti tidak menemukan risalah rapat dewan  komisaris  yang  harusnya  dilaksanakan minimal  1  kali  dalam  2  bulan    (PBI,  2009).  Tidak adanya risalah rapat dewan komisaris ini menunjukkan  lemahnya  check  and  balance  dalam pelaksanaan rencana bisnis.
Dewan  Pengawas  Syariah adalah  lembaga  yang mengawasi  aktivitas  keuangan  syariah  agar  tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktek bisnis  PT.  BPRS  CSU  periode  tahun  2017-2019, Dewan  Pengawas  Syariah  belum  difungsikan  secara optimal.  Dewan  Pengawas  Syariah  seperti  halnya sebuah organ tempelan yang hanya memenuhi syarat administrasi  lembaga  keuangan  syariah.  Adapun perannya belum kelihatan nyata. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya akad yang melenceng dari prinsip syariah yang merugikan PT.BPRS CSU dan nasabah.
Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud  dan  tujuan  perseroan  serta  mewakili
perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar.  Jika kewenangan  dan  tanggungjawab  ini  dilaksanakan dengan  baik  dan  berdedikasi,  maka  pada  periode 2017-2019  PT.  BPRS  CSU  tidak  mengalami keterpurukan. Meskipun salah satu bentuk pelaksanaan  prinsip  akuntabilitas  adalah  membuat laporan  dan  rencana  bisnis.  Namun,  laporan  dan rencana  bisnis  yang  ada  terkesan  mengulang-ulang, tanpa didasarkan pada perkembangan situasi internal dan  eksternal.  Pada  peiode  2017  –  2019  muncul fenomena “bank dalam bank” yang sangat merugikan PT.  BPRS  CSU.  Kemunculan  fenomena  ini menunjukkan  bahwa  direksi  tidak  melakukan  check and  balance  dalam  pengelolaan  bank.  Munculnya fenomena  ini  mengindikasikan  bahwa  corporate values tidak terbangun dalam tubuh PT. BPRS CSU. 4.1.3. Tanggung Jawab (Responsibility)
Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian  pengelolaan  bank  dengan  peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip- prinsip  pengelolaan  bank  yang  sehat.    Dalam menjalankan  prinsip  pengelolaan  bank  yang  sehat, Bank  pembiayaan  Rakyat  syariah  (BPRS)  harus memegang  prinsip  prudential  banking  practices (prinsip kehati-hatian). PT. Bank pembiayaan Rakyat syariah  (BPRS)  central  Syariah  Utama ,  seharusnya menerapkan  p rinsip  ini  secara  konsisiten  dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar operasional  perbankan  syariah  tetap  berjalan  sesuai dengan  yang  diharapkan.  Bank  pun  harus  mampu bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang baik) dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah.
Prinsip  prudential  banking  practices  adalah penerapan prinsip kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko dengan menerapkan manajemen resiko  yang  mengacu  pada  ketentuan  BI-OJK  dan ketentuan  perusahaan.  Peneraparan  prinsip  ini diwujudkan  dalam  Standart  Operational  Prosedur (SOP) yang memandu semua karyawan untuk berjalan sesuai  dengan  ketentuan  perusahaan. PT.  BPRS Central Syariah Utama memiliki standart operasional prosedur  (SOP)  pada  awal  pendirian,  karena  itu merupakan  prasyarat  dalam  mendirikan  perusahaan. Namun, SOP tersebut tidak pernah di review dan tidak pernah  disosialisasikan  kepada  semua  karyawan. Sehingga  tidak  pernah  menjadi  rujukan  dalam menjalankan perusahaan. Sehingga, karyawan bekerja dengan  cara  dan  pemahaman  sendiri.  Salah  seorang
informan penelitian menjelaskan“ Sejak Saya ke sini dulu, tahun 2019 nggak ada aturan dan nggak pernah ada  peraturan.  Direktur  yang  dulu  menyampaiakan saat RUPS kalau ada SOP, tapi wujudnya nggak ada. Iya disampaikan ada, tapi wujudnya tidak pernah ada. Yang  saya  rasakan,  saat  saya  masuk  BPRS  pertama kali,  saya  bekerja  dengan cara saya dan  pemahaman saya. Pemeriksaan OJK tahun 2019 juga menyatakan ketiadaan SOP yang memadai menjadikan perusahan memiliki  kinerja  yang  buruk”  (Karim  &  Cahyadi, Peran Komisaris, 2021)
Peneliti  menemukan  data-data  dari  studi dokumen yang menunjukkan ketidaksesuaian pengelolaan  PT.  BPRS  CSU  dengan  peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip- prinsip  pengelolaan  bank  yang  sehat.  Dewan Komisaris  yang  seharusnya  melaksanakan  rapat dewan  komisaris  secara  rutin  untuk  melihat  progres berjalannya bisnis bank tidak dijalankan dengan baik, yang  ditunjukkan  tidak  adanya  risalah  rapat  dewan komisaris.  Dewan  komisaris  yang  berkewajiban membuat  laporan  pengawasan  pelaksanaan  rencana bisnis, juga tidak dilaksanakan, yang mengakibatkan denda administratif.
Penetapan  status  PT.  BPRS  Central  Syariah Utama  ke  dalam  Bank  Dalam  pengawasan  Intensif (BDPI)  sejak  tahun  2017  menjadi  penanda  bahwa banyak  pelanggaran  kepatuhan  hukum  yang  terjadi. Pelanggaran  atas  kepatuhan  hukum  yang  tidak diperbaiki dan munculnya banyak permasalahan, PT. BPRS  Central  Syariah  Utama  diturunkan  statusnya menjadi  BDPK  (Bank  Dalam  Pengawasan  Khusus) pada tahun 2020.
Dalam  risalah  rapat  pemeriksaan  pelanggaran BMPD (batas maksimum penyaluran dana) dinyatakan  bahwa  Otoriats  Jasa  Keuangan  telah melakukan  pemeriksaan  investigasi  pelanggaran BMPD selama bulan April dan Mei tahun 2019. Hasil investigasi  menemukan  adanya  penempatan  dana mudharobah  dari  BPRS  lain  yang  tidak  dicatat  di pembukuan neraca  PT. BPRS Central Syariah Utama. Dana mudharobah ini disalurkan kepada debitur yang sebagian  besar  terkait  dengan  BPRS  CSU  yaitu Direktur  Utama  dan  Komisaris  saat  itu.  Hal  ini menunjukkan adanya pelanggaran pencatatan keungan  di  bank.  Kasus  ini  menunjukkan  tidak dijalankannya  prinsip  prudential  banking  practices (prinsip  kehati-hatian). Tidak  dijalankannya  prinsip prudential banking practices ini menjadikan Pt. BPRS CSU  mengalami  kerugian  finansial  dan  mengalami
resiko  reputasi.  Akibatnya  PT.  BPRS  CSU  tidak mampu membangun good corporate citizen (perusahaan yang baik).
Tidak  dijalankannya  prinsip  prudential  banking practices  juga  terjadi  pada  kasus  pembiayaan restrukturisasi yang tidak sesuai kaidah syariah pada tahun  2017.  I  nforman  yang  pernah  menjadi  kuasa hukum PT. BPRS CSU menyatakan, “Cukup banyak dan rumit, ada pembiayaan yang mengalami beberapa kali  restrukturisasi  yang  tidak  syari  yang  berakibat pada  besarnya  pembiayaan  yang  melebihi  agunan. (Kasiyati, 2021)”
Dalam  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah, direksi  BPRS  Central  Syariah  Utama  belum menerapkan  sesuai  peraturan  perbankan  yang  ada. Peraturan  Bank  Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10  Juli  2006  tentang  Laporan  Berkala  Bank  Umum, Penjelasan  Pasal  2  ayat  (4)  huruf  g  (BI,  2006)  : “Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang  dilakukan  bank  dalam  kegiatan  pembiayaan, piutang,  dan  atau  ijarah  terhadap  debitur  yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”  Lebih  jauh  secara  rinci  dijabarkan dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No.10/18/PBI/2008 bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar  dapat  menyelesaikan  kewajibannya,  antara  lain melalui:
a. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
b. Persyaratan  kembali  (reconditioning),  yaitu perubahan  sebagian  atau  seluruh  persyaratan Pembiayaan,  antara  lain  perubahan  jadwal pembayaran,  jumlah  angsuran,  jangka  waktu dan/atau  pemberian  potongan  sepanjang  tidak menambah  sisa  kewajiban  nasabah  yang  harus dibayarkan kepada Bank;
c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan  Pembiayaan  tidak  terbatas  pada rescheduling atau reconditioning.
4.1.4. Prinsip Profesional (professional)
Profesional (professional), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan  dari  pihak  manapun  (independen) serta  memiliki  komitmen  yang    tinggi  untuk mengembangkan bank syariah. PT. BPRS CSU harus mampu kokoh berdiri tegak dan bebas dari dominasi yang tidak wajar  oleh stakeholders. Pengelola BPRS tidak  boleh  terpengaruh  oleh  kepentingan  sepihak,
seperti  deposan  besar  dan  atau  pemegang  saham mayoritas. PT. BPRS CSU harus menghindari segala bentuk  benturan  kepentingan  (conflict  of  interest). Semua  organ  dalam  strukture  BPRS  harus  dapat bekerja  sesuai  dengan  peran  dan  tanggungjawabnya, dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Peneliti  menggunakan  pertanyaan    utama “Apakah  ditemukan  ada  pembiayaan  yang  tidak wajar,  yang  disetujui  oleh  Direksi?”  untuk mengidentifikasi pelaksanaan prinsip profesionalitas. Ditemukan  banyak  catatan  terkait  pembiayaan  yang tidak wajar dalam operasional PT. BPRS CSU periode tahun 2017-2019. Salah seroang informan menyatakan,  “ada  beberapa  pembiayaan  yang menyalahi  ketentuan,  misalnya  pembiayaan  yang selalu  direstrukturisasi.  Ada  juga  pembiayaan  atas nama  komisaris  dan  direksi  yang  agunannya  tidak sesuai.  Bahkan  ada  beberapa  nama  nasabah  yang merupakan  kerabat  komisaris  (Cahyadi,  2021). Beberapa dokumen risalah rapat menunjukkan bahwa komisaris pinjam nama untuk melakukan pembiayaan. Termasuk  pembiayaan  yang  melanggar  BMPD  atas nama komisaris.
PT.  BPRS  CSU  periode  tahun  2017-2019 berkecenderungan tidak mampu melaksanakan prinsip profesional. Komisaris beberapa kali melakukan tindakan diluar batas kewenangannya dan mengutamakan  kepentingan  pribadi  dibandingkan kepentingan perusahaan. Perilaku pengurus khususnya  komisaris  menjadikan  PT.  BPRS  CSU tidak  bisa menghindari  bentuk  benturan  kepentingan (conflict of interest). Posisi Komisaris yang dominan, menjadikan  dewan  direksi  tidak  mampu  berbuat banyak untuk menegakkan kepatuhan hukum maupun aturan  perusahaan.  Sehingga  penerapan  prinsip professional  dengan  penekanan  independen  atau mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan  dari  pihak  manapun  belum diterapkan  sepenuhnya  di  BPRS  Central  Syariah Utama pada tahun 2017 – 2019.
Komisaris yang merupakan representasi pemilik bank  telah  memberikan  contoh  buruk  dengan mementingkan  kepentingan  pribadi  dibandingkan kepentingan  perusahaan.  Perilaku  komisaris  ini menular  kepada  perilaku  direktur  utama.  Direktur utama  yang  berkewajiban meningkatkan  keuntungan dan  performa  bank,  justru  berperilaku  sebaliknya. Direktur utama periode 2017-2019 memanfaatkan PT. BPRS  CSU  untuk  kepentingan  pribadi.  Bentuk kepentingan  pribadi  tersebut  salah  satunya  adalah
melakukan  pembiayaan  dengan  agunan  yang  tidak sesuai.  Bahkan  direktur  utama  periode  2018 melakukan pembiayaan tanpa agunan.
Perilaku  tidak  profesional    yang  dilakukan  oleh direktur ini kemudian menurun kepada perilaku tidak profesional  pada  tingkat  karyawan.  Karyawan  yang seharusnya  bekerja  untuk  memberikan  keuntungan perusahaan,  banyak  ditemukan  melakukan  praktek ‘bank dalam bank’.
PT.  BPRS  CSU  kurun  waktu  2017-2019  tidak mampu kokoh berdiri tegak. Karena PT. BPRS CSU tidak  bisa  terbebas  dari  dominasi  yang  tidak  wajar oleh  stakeholders,  khususnya  Komisaris.  Pengelola BPRS  CSU  tidak  bisa  menghindari  pengaruh kepentingan  sepihak,  karena  dominasi  kepentingan komisaris  yang  juga  merupakan  pemegang  saham mayoritas.  Situasi  tersebut  menjadikan  PT.  BPRS CSU  tidak  bisa  menghindari  benturan  kepentingan (conflict  of  interest).  Akhirnya,  semua  organ  dalam strukture  PT.  BPRS  CSU  tidak  dapat  bekerja  sesuai dengan  peran  dan  tanggungjawabnya,  dan  sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
4.1.5. Kewajaran (Fairness)
Kewajaran (fairnes), yaitu keadilan dan kesetaraan  dalam  memenuhi  hak-hak  stakeholders berdasarkan  perjanjian  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah seharusnya senantiasa memperhatikan kepentingan-kepentingan  pemegang  saham  dan pemangku  kepentingan  berdasarkan  asas  kesetaraan dan  kewajaran  yaitu  perlakuan  yang  adil  dan  setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan  perjanjian  serta  peraturan  Undang- Undang yang berlaku. Penyajian informasi yang wajar kepada nasabah juga pemegang saham mengenai bagi hasil,  pendapatan  dari  bank  atau  pembagian keuntungan  (deviden)  bagi  pemegang  saham  adalah hal yang penting dilakukan. Namun, bank juga perlu memberi  kesempatan  kepada  stakeholders  untuk memberi  masukan  dan  saran  demi  kemajuan  bank syariah
Penerapan  prinsip  kewajaran  dilakukan  PT. BPRS CSU dengan memberikan informasi mengenai pembiayaan  dengan  nasabah.  Informasi  ini  memuat tentang    layanan  bank  dan  ketentuan  bagi  hasilnya. PT. BPRS Centra Syariah Utama juga terbuka dalam menerima  konsultasi  atau  melayani  jika  ada pertanyaan dari nasabah.
Penerapan prinsip kewajaran dalam
ketenagakerjaan,  PT.  BPRS  Central  Syariah  Utama
tidak  ditemukan  indikasi  pemberian  kesempatan kepada teman atau saudara atau kerabat untuk posisi jabatan  tertentu.  Rekrutmen  tenaga  kerja  dilakukan secara  terbuka  dengan  mekanisme  seleksi  secara wajar.
Meskipun  beberapa  indikator  dalam  penerapan prinsip  kewajaran  dijalankan,  namun  menjadi pertanyaan peneliti adalah kerugian bank yang selalu terjadi  dalam  setiap  tahun.  Beberapa  informasi  yang dihimpun peneliti menunjukkan ada beberapa nisbah (bagi  hasil)  yang  tidak  wajar  atau  terlalu  tinggi  atas nasabah  yang  menempatkan  uangnya  di  PT.  BPRS CSU.  Sehingga  membebani  bank  dan  mengurangi laba bank. Kerugian yang terjadi secara terus-menerus menjadikan pemegang saham tidak pernah merasakan hasil  bank.  Salah  seorang  informan  menyatakan, “Sejak  awal  beridiri  hingga  tahun  2019,  pemegang saham belum pernah menerima hasil/deviden.” (CSU, 2020) Dari informasi ini tergambar bahwa masih ada penerapan yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran (fairness).

## 4.2. Kinerja  Lembaga  BPRS  Central  Syariah Utama Surakarta pada Tahun 2017-2019
Menurut Peraturan Bank Indonesia, PBI Nomor 11/33/PBI/2009  pasal  23,  penilaian  kinerja  adalah penentuan secara periodic efektivitas suatu organisasi, bagian  organisasi,  dan  karyawannya  berdasarkan sasaran,  standar,  dan  kriteria  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Dalam  penelitian  ini  kinerja  keuangan PT. BPRS Central Syariah Utama pada tahun 2017 – 2019 dapat dilihat dalam sebagai berikut:
Tabel 1. Perkembangan Kinerja BPRS Central Syariah Utama Tahun 2017 – 2019 (Sumber : Laporan Keuangan Bank PD BPRS Central Syariah
Utama) 2017 2018 2019 CAR 9,56 13,85 14,56 ROA 0,09 -1,79 -4,63 ROE 1,2 -9,06 -20,33 ASET  25.448.755.581 26.341.036.187 21.887.931.533
Dari  Tabel  2  tersebut,  perkembangan  kinerja keuanga PT. BPRS Central Syariah Utama  dari tahun 2017 – 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Rasio Kecukupan Modal (CAR)
Penilaian  permodalan  dimaksudkan  untuk mengevaluasi  kecukupan  modal  BPRS  dalam mengelola  eksposur  risiko  saat  ini  dan  pada waktu  mendatang  melalui  Penilaian  Kuantitatif dan  Penilaian  Kualitatif  atas  rasio  atau
komponen:  kecukupan  modal  (rasio  utama); proyeksi  kecukupan  modal  (rasio  penunjang); kecukupan ekuitas (rasio pengamatan); kecukupan modal inti terhadap dana pihak ketiga (rasio pengamatan); dan fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode bagi untung (rasio pengamatan).    OJK  menetapkan  Penilaian peringkat Untuk CAR (Capital Adequacy Ratio) atau Rasio Kecukupan Modal sebagai berikut :
• Peringkat 1 CAR ≥ 15%
• Peringkat 2 13,5% ≤ CAR < 15%
• Peringkat 3 12% ≤ CAR < 13,5%
• Peringkat 4 8% ≤ CAR < 12%
• Peringkat 5 CAR < 8%
Dari  data  diatas,  CAR  BPRS  Central Syariah  Utama  Surakarta  pada  tahun  2017  ada pada peringkat 4, pada tahun 2018 ada peringkat 3 dan pada tahun 2019 ada pada peringkat 2. Dari data ini diperoleh informasi bahwa antara tahun 2017  –  2019  ada  keniakan  peringkat  penilaian kecukupan  modal  di  BPRS  Central  Syariah Utama.
b. Return On Asset (ROA)
Return on  Asset  (ROA)  merupakan  salah satu  rasio  profitabilitas  yang  dapat  mengukur kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Kasmir (2014) berpandangan bahwa return on asset adalah rasio keuangan  yang  menunjukkan  imbal  hasil  atas penggunaan  aktiva  perusahaan.  Sesuai  dengan SE OJK tahun 2019 bahwa ditetapkan peningkat penilaian  Return  On  Asset  (ROA)  sebagai berikut:
• Peringkat 1 ROA > 1,450%
• Peringkat 2 1,215% < ROA ≤ 1,450%
• Peringkat 3 0,999% < ROA ≤ 1,215%
• Peringkat 4 0,765% < ROA ≤ 0,999%
• Peringkat 5 ROA ≤ 0,765 Berdasarkan data yang termuat dalam tabel 2,  PT.  BPRS  Central  Syariah  Utama  dilihat Return  On  Asset  (ROA)  berada  pada  peringkat 5. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 –  2019  BPRS  Central  Syariah  Utama  memiliki kemampuan yang rendah menghasilkan laba dari aktiva  yang  digunakan.  Hal  ini  dibuktikan  dari kerugian  bank  yang  setiap  tahun  semakin bertambah, sehingga tidak mampu membagikan deviden untuk pemegang saham.
c. Return On Equity (ROE)
Menurut Kasmir (2014), return on equity adalah  suatu  rasio  yang  digunakan  untuk mengukur  laba  bersih  setelah  pajak  (EAT) dengan  modal  sendiri.  Rasio  ROE  dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi nilai ROE,  maka  semakin  baik.  Itu  mengindikasikan bahwa  posisi  perusahaan  akan  terlihat  semakin kuat,  begitu  pun  sebaliknya.    Merujuk  pada  SE OJK tahun 2019, peringkat penilaian Return On Equity (ROE) BPRS sebagai berikut :
• Peringkat 1 ROE > 23%
• Peringkat 2 18% < ROE ≤ 23%
• Peringkat 3 13% < ROE ≤ 18%
• Peringkat 4 8% < ROE ≤ 13%
• Peringkat 5 ROE ≤ 8% Berdasarkan data yang termuat dalam tabel
2,  PT.  BPRS  Central  Syariah  Utama  periode tahun 2017-2019  berada pada peringkat 5 dalam penilaian  Return  On  Equity  (ROE).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2017  –  2019 tingkat  efisiensi  PT.  BPRS  Central  Syariah Utama  dalam  penggunaan  modal  sendiri  sangat rendah.
d. Aset
Berdasarkan data yang termuat dalam tabel
2, PT. BPRS Central Syariah Utama mengalami pasang surut terkait asset bank. Dari tahun 2017- 2018,  aset  bank  mengalami  kenaikan.  Namun pada  tahun  2019  aset  mengalamai  penurunan drastis,  yaitu  Rp  4.453.104.654,-  .    Penurunan aset ini merupakan indikasi PT. BRPS CSU tidak mampu menarik sumberdaya masyarakat.
Indikasi  lainnya  adalah  PT.  BPRS  CSU mengalami  penurunan  performa  sebagai  bank yang sehat dan baik.
4.3. Hubungan  antara  penerapan  good  corporate governance (GCG) dengan kinerja  keuangan PT. BPRS CSU Surakarta
Penerapan  prinsip  Good  Corporate  Governance di BPRS Central Syariah Utama Surakarta pada tahun 2017  –  2019  tergambar  belum  dilaksanakan  dengan baik. Hal ini tercermin dari banyak hal yang terjadi di BPRS  Central  Syariah  Utama  yang  secara  kaidah tidak  memenuhi  pelaksanaan  prinsip  GCG.    Hal  ini menimbulkan  beberapa  dampak  situasi  pada  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  ini.   Sejak awal  berdiri, status  pengawasan  bank  adalah  dalam  posisi  BDPI (Bank  Dalam  Pengawasan  Intensif)  dan  kemudian
meningkat  menjadi  status  Bank  Dalam  Pengawasan Khusus.  Pada  Bulan  Juli  2020  itu  BPRS  Central Syariah Utama ditetapkan sebagai BDBK.
Hasil  penilaian  lembaga  BPRS  Central  Syariah Utama  dengan  menggunakan  pendekatan  penilaian CAR,  ROA,  ROE  dan  Aset  menggambarkan  bahwa kinarja  lembaga  berada  pada  peringkat  penilaian  5. Yang  secara  umum  berarti  BPRS  memiliki  kinerja keuangan yang tidak baik, yaitu mengalami kesulitan keuangan  yang  membahayakan  kelangsungan  usaha dan berpotensi tidak dapat diselamatkan.
Dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa ketika GCG tidak dilakasanakan secara baik di BPRS Central  Syariah  Utama  pada  tahun  2017-  2019 mempengaruhi pada kinerja lembaga tersebut.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan    hasil  penelitian  dan  pembahasan dapat disimpulkan:
a. Selama kurun waktu tahun 2017-2019, PT. BPRS Cental  Syariah  Utama  belum  dapat  menerapkan good  corporate  governance  (GCG)  dengan  baik dan konsisten.
b. Selama kurun waktu tahun 2017-2019, PT. BPRS Cental Syariah Utama memiliki kinerja keuangan bank yang berada pada peringkat bawah.
c. Penerapan  good  corporate  governance  (GCG) yang tidak dijalankan secara konsisiten memberikan  dampak  terhadap  kinerja  keuangan bank.

## 5.2. Saran
Berdasarkan    hasil  penelitian  dan  pembahasan penulis menyarankan:
a. PT.  BPRS  Cental  Syariah  Utama  perlu menerapkan  good  corporate  governance  (GCG) dengan  memastikan  adanya:  kecukupan  struktur dan  infrastruktur  tata  kelola;  Efektivitas  proses penerapan  tata  kelola;  dan  hasil  penerapan  tata kelola.
b. PT.  BPRS  Cental  Syariah  Utama  perlu membangun komunikasi dengan para pihak untuk membangun reputasi bank.
c. PT.  BPRS  Cental  Syariah  Utama  perlu  segera menyelesaikan kasus-kasus lama yang menghambat pertumbuhan bisnis bank.
6. REFERENSI
Adiwarman, A. K. (2010). Bank Islam (Analisis Fiqih dan  Keuaangan). Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
BI. (2006). Peraturan Bank Indonesia no. 8/12/PBI/2006. Jakarta: BI. Bungin  ,  B.  (2003). Analisis  Data  Penelitian Kualitatif. “Pemahaman. Filosofis dan Metodologis  ke  Arah  Penguasaan  Model Aplikasi”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cahyadi,  M.  N.  (2021,  Juni  11).  Akad  dan Pembiayaan. (N. Sholikhah, Interviewer) Carroll,  C.  E.  (2016). The  SAGE  Encyclopedia  of Corporate Reputation. Sage Publication inc. CSU,  B.  (2020).  Risalah  RUPS  2019. Rapat  Umum Pemegang Saham (p. 15). Surakarta: BPRS CSU. Darsono.  (2017). Perbankan  Syariah  di  Indonesia (kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke depan). Jakarta: Rajawali Pers. Haryono,  E.  (2009). Tesis:  Analisis  Efisiensi  Biaya
Industri Perbankan Indonesia Dengan Menggunakan  Metode  Parametrik  Scochastic Frontier Analysis. Semarang: Universitas diponegoro.
Karim  ,  M.  (2021,  Juni  18).  GCG  BPRS  CSU.  (N.
Sholikhah, Interviewer)
Karim, M., & Cahyadi, M. N. (2021, Juni 25). Peran Komisaris. (N. Sholikhah, Interviewer)
Kasiyati,  S.  (2021,  juni  28).  Kepatuhan  hukum  dan akad. (N. Sholikhah, Interviewer)
Kasmir.  (2014). .  Bank  dan  Lembaga  Keuangan.
Jakarta: Rajawali Pers. Kikeri, S. (2016, 02 24).
financialsector/brief/corporate-governance. Retrieved Juni 01, 2021, from The World Bank: https://www.worldbank.org/
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance.  (2006).
Pedoman  Umum  Good  Corporate  Governance Indonesia. Jakarta: KNKG.
Mariana,  L.  (2019). Analisis  tingkat  efesiensi  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah(BPRS)  di  Kota Surakarta  menggunakan  data  envelopment analysis (DEA) periode 2017. Surakarta: UMS. MN,  B.  (2011). Peraturan  Menteri  Negara  BUMN NO: PER-01/MBU/2011. Jakarta: Meneg BUMN.
Nugroho,  M.  S.  (2015).  Urgensi  Penerapan  Islamic Corporate  Governance  di  Baitul  Maal  Wat Tamwil (BMT). Jurnal Kajian Bisnis vol 23. no.
1 .
OJK.  (2014). POJK  Nomor:  32/POJK.04/2014 tentang  Rencana  dan  Penyelenggaraan  Rapat Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka. Jakarta: OJK.
OJK.  (2016). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan nomor: 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Binis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jakarta: OJK RI. OJK.
(2017).
perbankan/regulasi/undang- undang/pages/undang-undang-nomor-21-tahun- 2008-tentang-perbankan-syariah. Retrieved
Agustus 23, 2021, from Otoritas Jasa Keuangan : https://www.ojk.go.id/
OJK.  (2017). Syariah/Tentang  Syariah/Prinsip  dan Konsep  Dasar  Perbankan  Syariah. Retrieved Agustus 21, 2021, from Otoritas Jasa Keuangan : https://www.ojk.go.id/
OJK,  R.  (2018). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  24  /Pojk.03/2018  Tentang  Penerapan Tata  Kelola  Bagi  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah. Jakarta: OJK RI.
OJK;.  (2017). Syariah/tentang  Syariah. Retrieved Agustus 21, 2021, from Otoritas Jasa Keuangan:
https://www.ojk.go.id
PBI.  (2009). Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No. 11/33/PBI/2009  tentang  Pelaksanaan  Good Corporate  Governance  bagi  Bank  Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jakarta: BI. Poerwandari, E. (2007). Pendekatan Kualitatif untuk
Penelitian Perilaku manusia.
Jakarta:
perfecta.lpsp3 ui.
RI, O. (2017, desember). kanal/perbankan/data-dan- statistik/laporan-keuangan-perbankan/BPR Syariah/620137-PT.  BPRS  Central  Syariah Utama. Retrieved  September  01,  2021,  from Otoritas Jasa Keuangan: https://www.ojk.go.id/ Salis,  N.  F.  (2007,  02  13). Penerapan  Dan Pengembangan  Prinsip  –  Prinsip  Syari’ah Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah. Retrieved Agustus  21,  2021,  from  Media  Karya  Ilmiah  : https://cuplies.wordpress.com
Sudarsono, H. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia. Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sulaiman, M., Majid, N. A., & Arifin, N. M. (2015).
Corporate  Governance  of  Islamic  Financial Institutions  in  Malaysia. Asian  Journal  of Business and Accounting , 65-93.
Syakkroza,  A.  (2008). Corporate  Governance, Sejarah  dan  Perkembangan,  Teori,  Model  dan Sistem  Governance  serta  Aplikasinya  dan  pada Perusahaan  BUMN. Jakarta:  Lembaga  Penerbit FE UI.
Tjondro,  D.,  &  Wilopo,  R.  (2011).  Pengaruh  Good
Corporate Governance (GCG) terhadap Profitabilitas  dan  Kinerja  Saham  Perusahaan Perbankan  yang  Tercatat  di  Bursa  Efek Indonesia. Journal  of  Business  and  Banking  I No.1:1 . Wadiyo, SE. (2021, April 19). manajemenkeuangan/kinerja-keuangan-bank/. Retrieved Agustus 25, 2021, from
manajemenkeuangan: https://manajemenkeuangan.net/
wiki. (2021, Juni 22). wiki/Kinerja. Retrieved Agustus
23, 2021, from wikipedia:
https://id.wikipedia.org/
Yantiningsih,  N.  D.,  Islahuddin,  &  Musnadi,  S.
(2016).  Pengaruh  Kualitas  Penerapan  Good Corporate  Governance  (Gcg)  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pada  Perbankan  Syariah  Indonesia (Periode  2010  –2014). Jurnal  Administrasi Akuntansi : Program Pascasarjana Unsyiah . Yaya,  R.,  Martawireja,  A.  E.,  &  Abdurrahim,  A.
(2016). Akuntansi  Perbankan  Syariah.  Edisi  2.
Jakarta: Salemba Empat.