## TANGGUNGJAWAB LIKUIDATOR KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM LIKUIDASI PERSEROAN PT. RAHMAN TAMIN
(Studi Tentang Penetapan Penggantian Likuidator PT. Rahman Tamin Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2660 K/Pdt/2014 Juncto Penetapan No. 110/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Bar)

## Martry Gilang Rosadi
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti Email: martrygrosadi@gmail.com

## ABSTRACT
At  the  time  of  PT.  Rahman  tamin  dissolved  and  appointed  liquidator  to  clinch  wealth  the company had not yet there is a duty and responsibility that conducted by a liquidator to the new liquidator  by  decisions  of  the  supreme  court  to  the  court  appointing  him,  Thus  causing shareholders suffer losses.The research is normative. legal researchThe data used is the primary law, secondary and tertiary. PT. Rahman Tamin in likuidatioan namely by making it in the form of cash or liquid in order to be distributed to shareholders, a team of the liquidator Pt. Rahman tamin is in liquidation discharge of obligations in accordance with the provisions act of  limited company. Responsibility liquidator appointed the team liquidator in liquidation have carried out in  accordance  with  act.  But  the  fact  that  is  found  in  the  trial  based  on  considerations  judge through west jakarta district court decision number 110/PDT.P/2014/PN.Jkt.Bar Stated that with to misuse the authority conducted by among the very cause of the liquidator before the turn of the liquidator is in liquidation PT .Rahman Tamin. The liquidator PT .Rahman Tamin formerly wo not submit the funds that have been given by a prospective buyers by reason of these is direct to the court.
Keywords: Liquidator, Liquidation and Limited Company.

## ABSTRAK
Pada  saat  PT.  Rahman  Tamin  dibubarkan  dan  ditunjuk  Likuidator  untuk  membereskan  harta kekayaan perusahaan belum ada kewajiban dan tanggung jawab  yang dilakukan oleh likuidator sampai  dengan  terjadinya  pergantian  Likuidator  oleh  putusan  Mahkamah  Agung  kepada pengadilan yang mengangkatnya, sehingga menyebabkan pemegang saham menderita kerugian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah bahan hukum primer,  sekunder  dan tersier.  Lukudasi  PT,  Rahman Tamin  yaitu  dengan  menjadikannya  dalam bentuk  kontan  atau  liquid  agar  dapat  dibagikan  kepada  pemegang  saham,  Tim  likuidator  PT. Rahman  Tamin  dalam  likuidasi  melaksanakan  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan  UUPT. Tanggungjawab  Likuidator  yang  ditunjuk  yaitu  Tim  likuidator  dalam  likuidasi  telah
melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  UUPT.  Akan  tetapi  fakta  yang  ditemukan  dalam persidangan berdasarkan pertimbangan hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor  110/PDT.P/2014/PN.Jkt.Bar  menyatakan  bahwa  dengan  adanya  penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh salah satu tim likuidator sebelumnya menyebabkan pergantian likuidator dalam likuidasi PT. Rahman Tamin. Likuidator PT. Rahman Tamin sebelumnya tidak mau  menyerahkan  dana  yang  telah  diberikan  oleh  calon  pembeli  dengan  alasan pertanggungjawabannya adalah langsung ke pengadilan.
Kata Kunci: Urgensi, Perlindungan, Notaris

## PENDAHULUAN
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa;
“Perseroan  Terbatas  yang  selanjutnya  disebut  Perseroan,  adalah  badan  hukum  yang merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  melakukan  kegiatan usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham  dan  memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”
Pengaturan mengenai Perseroan sendiri pada awalnya dituangkan dalam Kitab Undang- undang  Hukum  Dagang  (Pasal  26  sampai  dengan  Pasal  56  KUHD),  diganti  dengan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas,  selanjutnya  diganti  dengan UndangUndang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  atau  yang  disingkat  dengan UUPT.  Para  pemilik  modal  ketika  mendirikan  sebuah  badan  usaha  berbentuk  Perseroan, menginginkan  agar  Perseroan  dapat  melaksanakan  kegiatan  usaha  dalam  waktu  yang  cukup lama, paling tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Para pemilik modal tentunya mengharapkan agar Perseroan yang didirikan dapat tetap eksis dalam lalu  lintas perekonomian selama mungkin, Akan tetapi harapan para pendiri perusahaan ini tidak selamanya dapat  terwujud  karena  keadaan  atau  karena  alasan  tertentu,  perseroan  tidak  dapat  lagi melanjutkan  aktivitasnya  atau  dengan  kata  lain  perseroan  harus  dibubarkan. 1 Perseroan  sebagai badan  hukum,  lahir  dan  diciptakan  berdasar  proses  hukum (created  by  a  legal  process), Oleh karena itu pembubarannya mesti melalui proses hukum. Mengenai pembubaran Perseroan, dalam hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, seperti: 2
1. Berdasarkan keputusan RUPS.
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
3. Berdasarkan penetapan pengadilan.
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga  yang telah mempunyai kekuatan  hukum  tetap,  karena  harta  pailit  perseroan  tidak  cukup  untuk  membayar  biaya kepailitan.
1 Binoto  Nadapdap, Hukum  Perseroan  Terbatas  Berdasarkan  UndangUndang  No.  40  Tahun  2007 ,  Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016. hlm 191.
2 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. Seluk Beluk Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 , Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 102- 103.
5. Karena  harta  pailit  Perseroan  yang  telah dinyatakan  pailit  berada  dalam  keadaan  insolvensi sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain hal tersebut Pengadilan Negeri juga dapat membubarkan Perseroan dan di dalam Penetapan Pengadilan nantinya akan ditetapkan penunjukan  Likuidator. Setelah itu berdasarkan Pasal 147 UUPT, likuidator wajib memberitahukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  pembubaran  peseroan  kepada  semua  kreditor  mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan Berita  Negara  Republik  Indonesia  dan  pembubaran  kepada  Menteri  untuk  dicatat  dalam  daftar Perseroan bahwa Perseroan tersebut dalam likuidasi. Likuidator adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi dan kepadanya dipikulkan beban kewajiban mengatur dan  menyelesaikan  harta  atau  bundel  Perseroan.  Tugas  kewajiban  pemberesan  harta  kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Likuidator dalam proses Likuidasi diantaranya adalah melakukan Pembagian aset kekayaan kepada Kreditor, melakukan pembayaraan  dividen, dan sisa kekayaan hasil  likuidasi  kepada  pemegang  saham,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  52  ayat  1  Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu contoh Perseroan yang di Likuidasi  yakni  PT.  Rahman  Tamin  berdasarkan  penetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat Nomor. 003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 12 Juni 2013, yang menetapkan PT. Rahman Tamin dalam  likuidasi  serta  mengangkat  dan  menetapkan  tiga  orang  likuidator  yakni;  Akhmad  Fajrin, S.H.,M.H.,  Dwiana  Miranti,  S.H.,  Mahyunis,  S.H.,  guna  melaksanakan  proses  pembubaran  PT. Rahman  Tamin  dan  bertanggung  jawab  kepada  pengadilan  sesuai  ketentuan  Pasal  152  ayat  (1) UUPT  yang menyatakan bahwa “Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang  mengangkatnya  atau  likuidasi  perseroan  yang  dilakukan”,  sehingga  tugas  dan  tanggung jawab direksi berpindah kepada likuidator.
Pada  tanggal  8  April  2015  keluar  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  yang  dalam  Putusan Kasasinya No. 2660 K/Pdt/2014 Juncto Penetapan No. 110/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Bar memutuskan:
1. Memberhentikan  Tim  Likuidator  Akhmad  fajrin,  S.H.,  M.H.,  Dwiana  Miranti,  S.H.,  dan Mahyunis, S.H.
2. Menetapkan Khairil Poloan, S.H.,M.H. sebagai satu- satunya  Likudator PT. Rahman Tamin dalam likuidasi.
Persoalan  yang  terjadi  yakni  sejak  perseroan  tersebut  dibubarkan  dan  ditunjuk Likuidator  untuk  membereskan  harta  kekayaan  perusahaan  belum  ada  kewajiban dan  tanggung jawab  yang  dilakukan  oleh  likuidator  sampai  dengan  terjadinya  pergantian  Likuidator  oleh putusan  Mahkamah  Agung  kepada  pengadilaan  yang  mengangkatnya,  sehingga  menyebabkan pemegang saham menderita kerugian yang menjadi satu-satunya kreditor tidak dapat menikmati hasil dari penjualan aset-aset PT. Rahman Tamin dalam likuidasi.
Permasalahan  yang  ada  adalah  Bagaimanakah  proses  pembubaran  perseroan  yang diikuti  dengan likuidasi oleh  likuidator  yang  ditunjuk.  Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri
Jakarta Barat Nomor. 003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar kepada pemegang saham setelah keluarnya Penetapan Penggantian  Likuidator PT. Rahman Tamin Berdasarkan Putusan  Mahkamah Agung RI.  No.  2660  K/  Pdt/2014?  Dan  Bagaimanakah  tanggungjawab  Likuidator  yang  ditunjuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar kepada pemegang  saham  setelah  keluarnya  Penetapan  Penggantian  Likuidator  PT.  Rahman  Tamin Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2660 K/ Pdt/2014?

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah  deskriptif  analitis,  dengan  metode  pendekatan  normatif. Jenis  data  yang  diguanakan  adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi pustaka (library  research) ,  data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisa  secara  kualitatif  serta  disajikan dengan deskriptif Analitis.

## PEMBAHASAN
A. Proses  pembubaran  perseroan  yang  diikuti  dengan  likuidasi  oleh  likuidator  yang ditunjuk Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat Nomor.003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar  kepada  pemegang  saham  setelah  keluarnya Penetapan Penggantian  Likuidator  PT.  Rahman  Tamin  Berdasarkan  Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2660 K/ Pdt/2014
Pembubaran  Perseroan Terbatas berdasarkan Penetapan  Pengadilan memiliki Proses yang  pada  umumnya  sama  seperti  proses  perkara  perdata,  yaitu  adanya  pihak  yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Terlebih dahulu. 3 Suatu perseroan yang dibubarkan akan mengikuti proses pembubaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perseroan tidak  dapat  sekaligus  bubar,  utang-utang  perseroan  harus  dilunasi,  dan  tagihan-tagihan perseroan harus ditagih, sehingga harta kekayaan rieel dalam bentuk kontan. Harta kekayaan perseroan  yang  berupa  barang-barang  tetap (fix  assets) dan  harta  perseroan  lainnya  harus dijual,  hingga  menjadi  uang  tunai.  Semua  hak-hak  perseroan  harus  menjadi  bentuk  kontan (tunai),  harus  menjadi liquit (cair)  untuk  dapat  dibagikan  kepada  pemegang  saham, sebanding dengan besarnya nilai saham yang dipunyai masing-masing pemegang saham. 4
Tim  likuidator  PT.  Rahman  Tamin  dalam  likuidasi  langsung  melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) sebagai berikut:
a) Tim  likuidator  telah  mengumumkan  penetapan  likuidasi  PT.  Rahman  Tamin  dalam likuidasi di media cetak/surat kabar harian rakyat merdeka.
b) Tim likuidator telah mengumumkan penetapan PT. Rahman Tamin dalam likuidasi dalam lembaran berita Negara republik Indonesia,  sebagaimana  tercatat  dengan  Nomor  56/13 tertanggal 12 Juli 2013.
3 Gatot Supranomo, Hukum Perseroan Terbatas , Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 165.
4 Rudy Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 167.
c) Tim  likuidator  melalui  Surat  Nomor  003/Lik.PT.RT/VII/2013  Tertanggal  15  Juli  2013 telah  menyampaikan/memberitahu  kan  mengenai  penetapan  likuidasi  PT.  Rahman Tamin. Dalam  likuidasi  tersebut  kepada  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia.
d) Tim  likuidator  PT.  Rahman  Tamin  dalam  likuidasi  tanggal  19  Juli  2013  telah mengundang  direksi  PT.  Rahman  Tamin  dalam  likuidasi  untuk  menjelaskan  dan menerangkan mengenai:
i. Konsekusensi penetapan likuidasi serta akibat- akibat hukumnya;
ii. Tugas  dan  kewenangan  likuidator  sehubungan  proses  likuidasi  PT.  Rahman  Tamin dalam likuidasi;
iii. Permintaan dokumen- dokumen PT. Rahman Tamin dalam likuidasi guna pencatatan dan pengumpulan kekayaan PT. Rahman Tamin dalam likuidasi.
Terhadap  PT.  Rahman  Tamin  dalam  likuidasi  setelah  dilakukan  pengumuman  oleh likuidator, satu- satunya kreditor adalah pemegang saham akan tetapi sampai saat ini proses likuidasi  PT.  Rahman  Tamin  tersebut  belum  selesai,  hal  ini  disebabkan  oleh  penggantian likuidator oleh pengadilan dan adanya laporan penggelapan sertifikat sebagaimana  Laporan Polisi Nomor LP/32/I/2015/SPKT tertanggal 31 Januari 2015.
Berdasarkan kasus likuidasi PT. Rahman Tamin di atas, penulis berpendapat bahwa minimnya  regulasi  pengaturan  ppembubaran  perseroan  terbatas.  Pada  PT.  Rahman  Tamin ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pembubarannya yaitu:
a. Tidak adanya batas waktu pelaksanaan likuidasi.
b. Likuidator dapat mengambil fee/honorarium terlebih dahulu.
c. Tidak adanya kejelasan mengenau batasan fee likuidator .
d. Dalam hal pembagian hasil likuidasi, dapat membayarkan utang perseroan kepada salah satu kreditor terlebih dahulu, kecuali kreditor separatis dan preferen.
e. Tidak adanya pengawasan dari hakim pengawas.
Aturan yang melandasi pelaksanaan perseroan terbatas seharusnya perlu dikaji ulang oleh  lembaga  legislatif  guna  menciptakan  tujuan  hukum  yang  berdasarkan  keadilan, kepastian dan kemanfaatan karena dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya teori fiksi yang menyatakan  bahwa  semua  orang  harus  tahu  hukum (presumtio  iures  de  iure) tanpa terkecuali.  Seharusnya  berdasarkan  teori  tersebut  apalagi  pembuat  undang-undang  harus mengetahui  apa  dampak  kebijakan  yang  mereka  keluarkan,  apakah  nantinya  akan menimbulkan  permasalahan  atau  tidak  di  masa  yang  akan  datang.  Kemudian  walaupun dalam undang-undang perseroan terbatas law in a book dan law in action nya telah berjalan sesuai  dengan  apa  yang  diamanatkan  oleh  undang-undang,  akan  tetapi  masih  saja  terdapat permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  karena  masih  terdapat  ketidak  jelasan  dalam undang-undang perseroan terbatas tersebut.
B. Tanggungjawab  Likuidator  yang  ditunjuk  berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Negeri Jakarta  Barat  Nomor.  003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar  kepada  pemegang  saham  setelah keluarnya  Penetapan  Penggantian  Likuidator  PT.  Rahman  Tamin  Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2660 K/ Pdt/2014
Likuidator dari perseroan terbatas yang telah dibubarkan wajib pula memberitahukan kepada  semua  kreditornya  dengan  surat  tercatat  mengenai  bubarnya  perseroan  terbatas. Pemberitahuan tersebut meliputi hal-ha sebagai berikut: 5
a. Nama dan alamat likuidator;
b. Tata cara pengajuan tagihan; dan
c. Jangla  waktu  mengajukan  tagihan  yang  tidak  lebih  dari  120  (seratus  dua  puluh)  hari terhitung  sejak  surat  pemberitahuan    diterima.  Akan  tetapi,  kreditor  yang  mengajukan tagihan dalam tenggang waktu tersebut dan kemudian ditolak dapat mengajukan gugatan ke  Pengadilan  Negeri  paling  lambat  90  (Sembilan  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal penolakan.  Kreditor  yang  tidak  mengajukan  tagihannya  sama  sekali,  masih  dapat mengajukan  tagihannya melalui pengadilan negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak  didaftarkan  dan  diumumkan  pembubaran  perseroan  terbatas,  tagihan  mana  hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan terbatas yang belum dibagikan kepada pemegang saham.
Tim  likuidator  PT.  Rahman  Tamin  dalam  likuidasi  telah  melaksanakan  tugasnya sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yakni  berdasarkan  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas.  Akan  tetapi  fakta  yang  ditemukan  dalam  persidangan berdasarkan pertimbangan hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta  Barat  Nomor 110/PDT.P/2014/PN.Jkt.Bar  menjelaskan  bahwa  adanya  penyeleweangan  yang  dilakukan oleh salah satu anggota tim likuidator sehingga melalui putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang  dalam Putusan Kasasinya No.  2660  K/Pdt/2014  Juncto  Penetapan No. 110/Pdt.P/2014/Pn.Jkt.Bar memutuskan:
1) Memberhentikan Tim Likuidator Akhmad fajrin, S.H., M.H., Dwiana Miranti, S.H., dan Mahyunis, S.H.
2) Menetapkan  Khairil  Poloan,S.H.,M.H.  sebagai  satu-satunya  Likudator  PT.  Rahman Tamin dalam likuidasi.
Pemegang saham dan Likuidator yang baru ditunjuk sebagaimana Putusan Kasasinya No. 2660 K/Pdt/2014 telah berusaha meminta untuk menyerahkan uang yang telah diterima Tim  Likuidator  sebelumnya,  namun  menolak  dengan  alasan  Tim  Likuidator  sebelumnya hanya bertanggung jawab pada Pengadilan karena yang menunjuknya adalah Pengadilan dan selanjutnya  dalam  Putusan  Kasasinya  No.  2660  K/Pdt/2014,  tidak  ada  menyebutkan  untuk melimpahkan tanggungjawab dengan menyerahkan sejumlah uang  yang telah diterima oleh likuidator lama kepada likuidator yang baru.
Berdasarkan  hal  diatas  penulis  berpendapat  bahwa  pada  satu  sisi  alasan  yang dikemukakan oleh Tim Likuidator PT. Rahman Tamin sebelumnya sesuai dengan apa yang
5 Munir  Fuady, Perseroan Terbatas Paradigm Baru, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2003, hlm. 190
terdapat  dalam  Pasal  152  ayat  (1)  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  yang  menyatakn bahwa “Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan  yang  mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan”. Dalam hal ini Tim Likuidator PT. Rahman Tamin sebelumnya  diangkat  melalui  putusan  pengadilan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat Nomor.  003/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Bar  dan  bukan  melalui  RUPS  sehingga  tim  likuidator tersebut menyatakan mereka bertanggung jawab kepada pengadilan. Di sisi lainnya dengan tidak  adanya  pengembalian  dana  oleh  tim  likuidator  sebelumnya  kepada  tim  pengganti likuidator  PT.  Rahman  Tamin  dalam  likuidasi  maka  akan  merugikan  pihak  calon  pembeli yang  telah  menyetorkan  dana  tersebut.  Disinilah  peran  hakim  dalam  menegakkan  hukum demi  terciptanya  keadilan  dan  kepastian  hukum.  Penulis  berpendapat  bahwa  seharusnya hakim  dalam  putusan  kasasinya  selain  mengangkat  tim likuidator pengganti  juga membebankan  kepada  tim  likuidator  sebelumnya  untuk  menyerahkan  dana  yang  telah diterima  oleh  pihak  ketiga  kepada tim  likuidator  pengganti  karena  pada  dasarnya  tanggung jawab  yang  ada  pada  tim  lukuidator  sebelumnya  telah  dipindahkan  kepada  tim  likuidator pengganti.
Terkait  dengan  perlindungan  hukum  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Philipus  M. Hadjon  yang  menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  berupa  tindakan pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  represif.  Bersifat  preventif  artinya  pemerintah  lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan  pencegahan.  Sedangkan  bersifat  represif  artinya  pemerintah  harus  lebih  bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.
Jika  kasus  likuidasi  PT.  Rahman  Tamin  diatas  dikaitkan  dengan  teori  perlindungan hukum,  maka  baik  secara  preventif  maupun  represif  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas tidak  mampu  mengakomodir  dan  memecahkan  masalah  yang  terjadi  di  kemudian  hari. Contohnya dengan adanya kasus likuidasi  yang terjadi pada PT. Rahman Tamin, likuidator sebelumnya tidak mau mengembalikan dana yang telah diterima kepada likuidator pengganti dengan  alasan  tanggung  jawabnya  adalah  pada  pengadilan  sehingga  menyebakan  kerugian pada  pihak  kreditor  sehingga  perlindungan  hukum  tidak  tercapai  sebagaimana  mestinya. Kemudian pengadilanpun dalam  putusannya tidak membebankan kepada likuidator sebelumnya  untuk  mengembalikan  dana  yang  telah  di  dapat  kepada  likuidator  pengganti sehingga dalam hal ini keadilan tidak dapat dilaksanakan.

## KESIMPULAN
Lukudasi  PT.  Rahman  Tamin  yaitu  dengan  menjadikannya  dalam  bentuk  kontan  atau liquid agar dapat dibagikan kepada pemegang saham, Tim likuidator PT. Rahman Tamin dalam likuidasi  melaksanakan  kewajiban  sesuai  dengan  ketentuan  UUPT.  Tanggungjawab  Likuidator yang  ditunjuk  yaitu  Tim  likuidator  dalam  likuidasi  telah  melaksanakan tugasnya  sesuai  dengan UUPT.  Akan  tetapi  fakta  yang  ditemukan  dalam  persidangan  berdasarkan  pertimbangan  hakim melalui  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  Nomor  110/PDT.P/2014/PN.Jkt.Bar menyatakan bahwa dengan adanya penyelewengan kewenangan  yang dilakukan oleh salah satu
tim  likuidator  sebelumnya  menyebabkan  pergantian  likuidator  dalam  likuidasi  PT.  Rahman Tamin.  Likuidator  PT.  Rahman  Tamin  sebelumnya  tidak  mau  menyerahkan  dana  yang  telah diberikan oleh kreditur dengan alasan pertanggungjawabannya adalah langsung ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Binoto  Nadapdap, Hukum  Perseroan  Terbatas  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  40  Tahun 2007 , Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.
C.S.T.  Kansil  dan  Christine  S.T.  Kansil. Seluk  Beluk  Perseroan  Terbatas  menurut  Undang- Undang No.40 Tahun 2007 , Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 102-103.
Gatot Supranomo, Hukum Perseroan Terbatas , Djambatan, Jakarta, 1996.
Rudy Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigm Baru , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.