BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id

## METODE ISTINBA<T DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH DALAM MENETAPKAN HUKUM BPJS KESEHATAN MANDIRI

## Islahuddin Ramadhan Mubarak
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: mubarak_eni@yahoo.co.id
Sulkifli Herman
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: sulkifliherman@stiba.ac.id

## Rahmat Saputra
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Email: rahmatsaputra@gmail.com
Keywords : ABSTRACT bpjs, istinba>t, method, council, wahdah This study aimed to recognize the law of Individual Healthcare of Social Security Agency (BPJS Kesehatan Mandiri) in Islamic law by linking the fatwa of the Sharia Council of Wahdah Islamiyah regarding its legal status. This study tried to examine the flow and contract system of BPJS Kesehatan Mandiri and istinba>t method of Sharia Council of Wahdah Islamiyah in determining the law of BPJS Kesehatan Mandiri. The method in this study used qualitative research based on field research with observation, interview, and manuscript collection techniques, and descriptive analysis in summarizing research findings. The results found were as follows: First, the concept of social security prescribed in Islam to actualize ta’a>wun, tada>mun, or taka>ful is the concept of insurance conducted in a way a tabarru’ agreement is there, that is a form of contract which is conducted with the aim of goodness and helping each other. Second, BPJS
Kesehatan is a public legal entity that is responsible for providing social security for the entire community based on Law No. 40 of 2004 and Law No. 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agenc Third, the istinba>t method of the Wahdah Islamiyah Sharia Council is based on the Qur'an, Sunna, Ijmak and Qiya>s. Fourth, the recommendations from istinba>t of Sharia Council of Wahdah Islamiyah regarding the ideas and concepts of social security are that it is not a problem, however the flow and contract system are not yet in accordance with the sharia. Fifth, the recommendations of istinba>t results of Sharia Council of Wahdah Islamiyah regarding the existence of BPJS Kesehatan are that it is needed by Indonesian people, then it is not difficult to make social insurance based on sharia rules, if this is not possible, then the community should be given a choice to choose an insurance in accordance with sharia principles. Kata kunci : ABSTRAK BPJS, istinba>t , metode, dewan, wahdah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum BPJS Kesehatan mandiri dalam hukum Islam dengan menghubungkan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang status
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
hukumnya. Dalam penelitian ini berupaya mengkaji alur dan sistem akad BPJS Kesehatan Mandiri dan metode istinba>t Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan Mandiri. Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian deskiptif kualitatif berbasis field research dengan teknik observasi, wawancara, dan pengumpulan manuskrip serta analisis deskriptif dalam menyimpulkan temuan penelitian. Hasil penelitian ditemukan sebagai berikut: pertama, konsep jaminan sosial yang disyariatkan dalam Islam untuk mewujudkan ta’ ā wun , tad ā mun , atau tak ā ful adalah konsep asuransi yang dilakukan dengan cara dimana di dalamnya terdapat akad tabarru’ yaitu bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong. Kedua, BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab untuk menyenggarakan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 dan Undang- Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ketiga, metode istinba>t hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah berpatokan pada al-Qur’an, Sunah, Ijmak dan Qiya>s . Keempat, rekomendasi hasil istinba>t Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengenai gagasan dan konsep jaminan sosial tidak menjadi masalah, hanya saja alur dan sistem akadnya belum sesuai dengan syariat. Kelima, rekomendasi hasil istinba>t Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengenai keberadaan BPJS Kesehatan sangatlah diperlukan oleh masyarakat se-Indonesia, maka bukanlah sesuatu yang sulit jika membuat asuransi sosial yang berlandaskan aturan syariat, jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka berikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih asuransi yang sesuai dengan prinsip syariat.

## PENDAHULUAN
Setiap orang tidak dapat terhindar dari resiko, setiap orang pasti akan mengalami sakit, walaupun tidak mengetahui kapan ia akan sakit. Dalam kehidupan, manusia tidak cukup hanya dengan kebutuhan rohani, akan tetapi manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, yaitu kesehatan, karena kesehatan merupakan faktor terpenting baik sebagai individu yang beragama maupun sebagai warga negara yang baik. Islam telah menetapkan tujuan kehadirannya yaitu untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, harta, serta keturunan bagi manusia.
Kesehatan sangat erat kaitannya dengan pembangunan nasional yang mengarah kepada bidang sosial yang merupakan salah satu kebijakan pembangunan nasional yang mendapat perhatian yang cukup memadai dari pemerintah sehingga pembangunan dalam bidang sosial banyak mengalami kemajuan serta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28A tentang Hak Asasi Manusia
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang berbunyi: “ Setiap Orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” 1 Berdasarkan pernyataan undang-undang tersebut, maka dapat dipahami bahwa kesejahteraan rakyat dapat dinikmati secara menyeluruh. Salah satu Undang-Undang Kesehatan tahun 1992, telah menggariskan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera, jasmani dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 2 Namun, menjaga kualitas kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, seperti lingkungan, gaya hidup, demografi, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. 3 Sementara pada pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang asas, tujuan dan penyelenggaraan jaminan sosial berbunyi: “ Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” 4
Jauh sebelumnya, Islam telah lebih dahulu memberikan perhatian lebih terhadap jaminan sosial ini, dimana konsep dan prinsip-prinsip akan jaminan sosial telah diterapkan pada masa Rasulullah saw., dan pada masa Khulaf ā al- Rasyid ī n. Dalam Islam sendiri konsep tentang jaminan sosial ini merupakan bentuk implementasi dari ayat-ayat al-Qur’ ā n agar saling tolong-menolong. Allah swt., berfirman dalam Q.S. al-M ā idah/5: 2,
Ⳡଘ姘͂摫瞈ௌ瘈 Ϊ Ϊ姘 姘௃ ⺂ 姘௃ 瘈Ϯ͂Ϙ瘈姘 瘈姘 瞈Ϊ摫瞈ௌ瘈姘 Ϣ瞈˸瞈 瘈 姘 姘 瘈Ϯ˵姘 ଘ姘摫姘Ϙ 姘姘 ϯ姘Ϯ瞈͂˸ௌ瘈姘 ή˶瞈ௌ瘈 姘 姘 瘈Ϯ˵姘 ଘ姘摫姘Ϙ姘
Terjemahnya: “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” 5
Syaikh al-Sa’d ī rahimahullah mengatakan bahwa “al-Birr” yang dimaksud dari ayat tersebut adalah sebuah nama yang mengcakup segala yang Allah cintai dan ridai, berupa perbuatan-perbuatan yang ẓā hir maupun yang batin, yang
1 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Wikisource bahasa Indonesia (2002), h.11.
2 Helper Sahat P Manalu, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian TB Paru Dan Upaya Penanggulangannya ”,Journal Litbang 9, No. 4, (2010), h. 1.
3 Helper Sahat P Manalu, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian TB Paru Dan Upaya Penanggulangannya ”,Journal Litbang 9, No. 4, (2010), h. 1.
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan sosial Nasional , Jakarta: Deputi Sekretaris Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, h. 3.
5 Kementerian Agama, Qur’an Hafalan dan Terjemahan, Cet. II; Jakarta: almahira, 2018, h. 106.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
berhubungan dengan Allah swt., atau hak sesama manusia. 6 Dalam sebuag hadis Nabi saw. bersabda,
Ⳡ姘ήb 瞈⺂ Δ姘˴瞈ή b ⺂瞈ϣ⺂ 瞈姘 姘β͉ 姘˵ 瞈姘⺂ 姘ϝଘ姘 姘Ϣ 姘Ϡ姘 Ϫ瞈˸姘 姘 ௃  姘 ϲ˶Βௌ瘈 姘 Ϫ瞈Β姘 ௃ 姘ϲϟ姘΍ 姘Γ姘ή瞈 姘ήϳ 瞈ϲ˴姘ή 瞈姘 ଘ姘˸瞈˵˸Ϊௌ瘈 ϲ ⺂ Ϫ瞈˸姘 姘 ௃ 姘ή  姘 ή 瞈摫 ⺂ 姘 姘 姘ή 姘 瞈姘⺂姘 Δ姘⺂ଘ姘˸͂瞈ௌ瘈 Ύ瞈Ϯ姘 Ⳡ姘ή b 瞈⺂ Δ姘˴瞈ή b Ϫ瞈Β姘 ௃ 姘β͉ 姘˵ ଘ姘˸瞈˵˸Ϊௌ瘈 Ϫ˸ 姘ή 瞈Ϯ姘 ϲ⺂ Ϊ瞈˶姘摫瞈ௌ瘈 姘ଘ姘b ଘ姘⺂ Ϊ瞈˶姘摫瞈ௌ瘈 瞈Ϯ姘 ϲ ⺂ ௃姘 Γ姘ή 瞈˶瘈姘 ଘ姘˸瞈˵˸Ϊௌ瘈 ϲ ⺂ ௃ ϩ姘ή 姘˸姘Ϡ ଘ 瞈 ⺂ 姘ή 姘˸姘Ϡ 瞈姘⺂姘 Γ姘ή 瞈˶瘈姘
Artinya: “Barangsiapa melepaskan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin,
Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya.” 7
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka terbentuklah BPJS yang dioperasikan oleh pemerintah RI sejak tanggal 1 januari 2014 yang menjanjikan kesejahteraan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. 8 Dengan dioperasikannya program BPJS Kesehatan, maka semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan adalah jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran kepada pemerintah. 9
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang bersifat nirlaba berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 5 ayat 1-3 ditegaskan bahwa:
“(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. (3) Setiap orang berhak secara
6 Al-‘All ā mah Syaikh ‘Abdu al-Rahm ā n bin N āṣ ir al-Sa’d ī , Tafsir al-kar ī m al-Rahm ā n f ī Tafs ī r Kal ā m al-Mann ā n , Juz 6 (Cet. II; Saudi ‘Arabiyah: D ā r al-Sal ā m, 1422H./2002M.), h. 240. 7 Muslim bin Ḥ ajjaj al-Qusyairi al-Nais ā b ū ri, Ṣ a ḥīḥ Muslim, Juz 2, h. 1242.
8 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions) , h. 4.
9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , Pasal
4.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.” 10
Pelaksanaan pemerintah berdasarkan pada pancasila dan UUD RI Tahun 1945 ditujukan agar Indonesia menjadi negara yang menjamin hak asasi warga dan kesehatan. Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan lembaga yang dibentuk secara berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan. 11 Dalam UU BPJS sendiri mempunyai tujuan untuk memenuhi hak atas kesehatan masyarakat dan berprinsip gotong-royong untuk saling membantu rakyat satu sama lain. Ketika melihat hal tersebut, BPJS mempunyai peranan yang sangat penting dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Dalam UU SJSN dan UU BPJS hanya memuat hal-hal umum saja, tanpa adanya aturan teknis dan prosedur praktis menjalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 12
Ihwal asuransi syariah, khususnya asuransi sosial, harus membedakan antara tabarru ’ dengan tijarah yang jelas kepada pembayar premi. Ketika rakyat sebagai pembayar premi tidak mengetahui dasar-dasar dalam berasuransi yang merupakan bagian dari muamalah, maka sangat memungkinkan untuk terjerumus dalam hal-hal yang tidak sesuai tuntunan syar i at, prinsip-prinsip akad dalam asuransi seperti maisir (perjudian) dan gharar (ketidak pastian atau spekulasi) serta riba (bunga) pada denda keterlambatan pembayaran iuran sebesar dua persen (2%). 13 Dengan demikian, dibutuhkan peran MUI (Majelis Ulama Indonesia), alih-alih dibantu oleh ormas Islam dalam upaya sosialisasi hukum BPJS Kesehatan Mandiri ke umat, semisal Ormas Wahdah Islamiyah yang sudah terbilang besar di Provinsi Sulawesi Selatan.
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan , Jakarta: Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, h. 5-6.
11 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , Pasal 9-18. Lihat Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012.
12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004, Tentang Sistem Jaminan Sosial , Pasal 4.
13 https://www.academia.edu/34161432/Dualisme_Akad_Tabarru_dan_Tijârah_dalam_Asura nsi_Syariah_di_Indonesia_Antara_Fatwa_dan_Fakta, (5 Mei 2019).
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
Wahdah Islamiyah adalah sebuah Organisasi Massa (Ormas) Islam di Indonesia dipimpin oleh DR. KH. Muhammad Zaitun Rasmin, Lc., M.A. Organisasi ini pertama kali didirikan pada tanggal 1988 M dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM) dan kemudian berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti “persatuan Islam”. Manhaj organisasi ini mendasarkan pemahaman dan amaliahnya pada al-Qur’ a n dan sunah sesuai pemahaman salaf saleh (Ahlusunnah Wal Jam a ah). Organisasi ini bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, kewanitaan (muslimah), informasi, kesehatan dan lingkungan hidup. 14
Organisasi Massa (Ormas) Islam ini memiliki Dewan Syariah yang merupakan salah satu pengurus inti di Wahdah Islamiyah yang berfungsi sebagai lembaga penetapan dan pengawas kebijakan syariah. Selain itu, melekat juga fungsi- fungsi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang berkewajiban untuk memberikan arahan dan himbauan terhadap berbagai fenomena yang berkembang ditengah- tengah kadernya dan masyarakat secara umum, di antaranya adalah produk jasa asuransi kesehatan BPJS yang telah menjadi sebuah kebutuhan primer masyarakat luas dalam menanggulangi biaya-biaya yang timbul akibat masalah kesehatan. Produk asuaransi kesehatan BPJS adalah salah satu produk yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai program nasional untuk diikuti oleh masyarakat Indonesia, namun kedudukan hukumnya secara syar’i masih dipertanyakan khususnya di lingkungan Wahdah Islamiyah. 15
Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai status hukum BPJS Kesehatan Mandiri menurut Dewan Syariah wahdah Islamiyah. Pengkajian difokuskan pada metode istinba>t yang dilakukan oleh para anggota Dewan Syariah wahdah Islamiyah dalam menyajikan fatwa hukum BPJS Kesehatan Mandiri kepada para kadernya dan masyarakat secara umum.
Metode penelitian yang digunakan adalah field research sifatnya deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendekripsikan atau menggambarkan suatu fakta yang terjadi serta memberikan penilaian yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Adapun pendekatan sosiologis, kepustakaan, dan normatif dipilih agar penelitian berarah tujuan dengan baik dan karakteristik yang jelas.
14 Wikipedia Bahasa Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Wahdah_Islamiyah, (5 Januari 2019).
15 Wahdah Islamiyah, http://wahdah.or.id/himbauan-dewan-syariah-wahdah-islamiyah , (10 Januari 2019).
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum BPJS Kesehatan
Konsep Dasar BPJS Kesehatan
BPJS kesehatan adalah perlindungan yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk resiko-resiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan untuk menghindari peristiwa-peristiwa yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar penghasilan. Untuk memberikan pelayanan pelayanan medis atau jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya suatu peristiwa, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan anak. Artinya, ini suatu jaminan sosial bagi seluruh rakyat, agar mendapatkan kebutuhan dasar hidup yang layak tanpa harus khawatir permasalahan keuangan yang harus dihadapi atau badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 16
Program BPJS adalah bentuk dari perwujudan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Sementara pengertian program JKN adalah program jaminan sosial yang menjamin biaya pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggaraan nasional secara bergotong-royong wajib oleh seluruh penduduk Indonesia dengan membayar iuran berkala atau iurannya dibayari oleh Pemerintah kepada BJPS Kesehatan. Dua peraturan pelaksanaan UU SJSN, yaitu Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang PBI jaminan kesehatan 17 dan Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 18
Alur dan Sistem Akad BPJS Kesehatan Mandiri
Kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat wajib dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H ayat Republik Indonesia tahun 1945, dan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam TAP Nomor X/MPR/2001, yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
16 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions) , h. 3.
17 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial , Pasal 1, Ayat 1.
18 Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan , Pasal 1 Ayat 1.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu. 19 Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 20 Pasal 5 Undang-Undang tersebut mengamanatkan pembentukan badan yang melaksanakan kebijakan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang harus dibentuk dengan Undang- Undang. Pemenuhan pasal 5 UU nomor 40 tahun 2004 terlaksana dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 21
Dalam Konsep Undang-Undang BPJS ini Negara tidak lagi mengumpulkan laba dari iuran wajib yang dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara seperti konsep yang terdahulu, karena BUMN tersebut telah ditranformasikan menjadi badan publik. Sebagaimana pengertian BPJS dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bahwa definisi BPJS adalah “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial” yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.” 22 Artinya, Negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak konstitusional rakyat atas jaminan sosial dan sistem jaminan sosial nasional telah resmi keluar dari penyelenggaraan oleh badan privat dalam hal ini adalah BUMN menjadi pengelolaan oleh badan publik. Dengan demikian, BPJS Kesehatan bukan institusi keuangan yang melakukan pembiayaan kepada pihak ketiga, tetapi lembaga ini murni menyelengarakan dan mengumpulkan pungutan uang yang dikumpulkan berdasarkan prinsip gotong-royong dan dipergunakan bagi yang sakit. Gotong royong yang dimaksud adalah gotong royong dilakukan oleh orang yang tidak sakit membantu yang sakit. 23
Dalam sistem pelaksanaannya, jaminan kesehatan nasional mewajibkan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta agar prinsip jumlah besar tersebut dapat dipenuhi. Sistem pendanaan yang digunakan BPJS Kesehatan menggunakan sistem asuransi sosial. Hal ini ditegaskan oleh UU SJSN Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: “ Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas” Pasal 29, 35, 39, dan 43.
19 Muh Kadarisman, Analisis tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 07/PUU-III/2005 , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. 22 Juli 2015, h. 467–488.
20 https://djsn.go.id/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn, (6 Juni 2019).
21 https://ngada.org/uu40-2004bt.htm, (14 Juni 2019).
22
23 https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2017/462/Nilai-Pancasila-dalam- Prinsip-Gotong-Royong-JKN-KIS, (14 Juni 2019).
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
Semua pasal tersebut menyebutkan secara jelas bahwa jaminan sosial diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Prinsip asuransi sosial juga terlihat dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pada Pasal 1 huruf (g) dan Pasal 14 serta Pasal 16 disebutkan bahwa BPJS menyelenggarakan SJSN berdasarkan prinsip kepesertaan yang bersifat wajib. Pengertian prinsip asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Dengan demikian, kewajiban membayar iuran melekat kepada siapa saja yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Beban premi atau iuran menjadi beban peserta, penerima/pemberi kerja atau negara sebagai bentuk subsidi/bantuan. 24
Keharusan membayar iuran merupakan bagian dari penerapan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dalam jaminan kesehatan. Pasal 19 ayat (1) UU SJSN menegaskan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Lebih lanjut, yang dimaksud prinsip asuransi sosial menurut Pasal 1 angka 3 UU SJSN adalah mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Sementara prinsip ekuitas dimaknai bahwa setiap peserta yang membayar iuran akan mendapat pelayanan kesehatan sebanding dengan iuran yang dibayarkan. 25 Ada mekanisme subsidi silang di dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan berbasis asuransi sosial, yang kaya menyubsidi yang miskin dan yang sehat menyubsidi yang sakit. Sesuai dengan undang-undang, seluruh warga negara wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dan wajib membayar iuran agar mekanisme subsidi silang itu bisa berlangsung baik. Filosofi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, adalah gotong royong dari peserta sehat untuk membantu peserta yang sakit. Pada penyelenggaraan JKN, para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar biaya pelayanan kesehatan atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. 26 Dana jaminan sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
24 Info Singkat, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional , h. 2. 25 Info Singkat, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional , h. 2.
26 https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/2758-menata-jaminan-kesehatan,
(14 Juni 2019).
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
Berdasarkan pemahaman penulis dengan mengacu pada pendapat dan Undang- Undang di atas, penulis menyimpulkan bahwa sistem penyelenggara BPJS Kesehatan dalam mekanisme asuransi adalah berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan yang dirumuskan oleh UU SJSN pasal 4 yaitu: Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Asas gotong royong yang diemban BPJS menandakan bahwa pesertalah yang bersama- sama membiayai dirinya sendiri. 27
Peranan BPJS Kesehatan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari iuran peserta. Dengan demikian, BPJS Kesehatan hanya bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Dengan asas untuk tolong menolong, maka peserta sukarela membayar iuran untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini BPJS Kesehatan menjalankan amanatnya, maka BPJS Kesehatan bertindak sebagai wali amanat untuk mengelola dana yang dibayarkan oleh peserta ke dalam kegiatan investasi sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. 28
Sifat asuransi sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dijalankan oleh BPJS Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada Pasal 1, ayat 6 bahwa iuran sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah. Kemudian dalam PP No 12 Tahun 2013 bahwa iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan. Pada pasal 7 Undang- Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS. 29 Selanjutnya dipertegas kembali pada pasal Pasal 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS bahwa kedudukan BPJS dalam menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan prinsip nirlaba, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan peserta. Pada pasal 2 juga diterangkan bahwa program ini dijalankan atas asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 30
27 http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/aset-dan-liabilitas_132, (14 Juni 2019).
28 http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/fungsi-tugas-wewenang_25, (14 Juni 2019).
29 Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan, (14 Juni 2019).
30 http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/Transformasi/karakteristik_sjsn, (14 Juni 2019).
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka iuran yang dibayarkan peserta program SJSN adalah dianggap sebagai hibah. Berbeda dengan asuransi yang dikelola oleh perusahaan swasta dimana sifat dari pengelolaan asuransi pada perusahaan swasta adalah berorientasi pada profit, sementara pada program SJSN yang dikelola oleh BPJS sebagai badan hukum publik, dimana dalam ekonomi Islam dikenal dengan istilah akad tabarru’. Dengan prinsip memisahkan aset dan menjadikan dana iuran sebagai dana amanah kemudian diperuntukkan sebesar- besarnya untuk rakyat atau peserta dan membuktikan bahwa perjanjian yang terjadi dalam BPJS adalah akad tolong menolong atau tabarru’. 31
Metode Istinb āṭ Hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Menetapkan Status Hukum BPJS Kesehatan Mandiri
Secara umum Wahdah Islamiyah belum membukukan metode istinb āṭ hukum yang digunakan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSR-WI), namun, rumusan metode istinb āṭ hukum yang dipakai oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah untuk sementara dalam proses penyusunan dan telah dibentuk tim, kemudian Akhmad Hanafi sebagai ketua timnya. Secara aplikasi dalam pelaksanaanya dewan Syariah Wahdah Islamiyah tidak keluar dari koridor ketetapan yang telah ditetapkan oleh ulam a ahlusunah wal jamaah dalam mengeluarkan sebuah kesimpulan hukum ( istinb āṭ hukum) dalam menentukan sebuah hukum. 32 Berdasarkan hasil wawancara dengan AH menyebutkan bahwa:
“Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tidak pernah keluar dari arahan dan acuan yang dipakai oleh ulam a ahlusunah wal jamaah, seperti dalam menentukan dalil bahwa ulam a ahlusunah wal jamaah bersepakat ada empat dalil yang dianggap menjadi kreteria utama dalam penentukan hukum. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah berkomitmen untuk hal itu, jadi al-Qur’ a n sebagai sumber hukum pertama, sunah, ijmak, dan qiy ā s, itu semua dipakai oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.” 33
Adapun dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulam a, maka digunakan dalil yang dianggap kuat. Apalagi persoalan yang bersifat kontemporer yang tidak didapatkan na s secara jelas, baik itu dalam al-Qur’ a n maupun sunah, tidak ada ijmak di dalamnya dan belum diteliti oleh para ulam a terdahulu. Dengan demikian, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menggunakan pendekatan- pendekatan atau metode-metode dalil yang telah disepakati oleh para ulam a ,
31 Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional, (14 Juni 2019).
32 Akhmad Hanafi (44), Wakil Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, Wijaya Kusuma Raya No.20 Makassar, 13 Juni 2019.
33 Akhmad Hanafi (44), Wakil Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, Wijaya Kusuma Raya No.20 Makassar, 13 Juni 2019.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
seperti persoalan maslahat, perkataan para sahabat. Intinya, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tetap berpedoman dan mengacu kepada apa yang telah ditetapkan oleh ulam ahlusunah wal jamaah secara umum. 34
Adapun permasalahan yang secara mendetail, maka akan kembali kepada masing-masing pada dalil. Jadi, seperti dalam al-Qur’an dalam metode istinb āṭ hukum, di dalam al-Qur’ a n itu kembali lagi kepada apa yang ditetapkan oleh ahlusunah wal jamaah, seperti ayat yang sifatnya umum, maka tentu ada ayat- ayat yang mengikat dalil tersebut. Kemudian, ayat yang sifatnya umum dalam al- Qur’ a n dan terdapat dalam had i s ada yang mengikat, maka Dewan Syariah mengembalikan pada yang mutlak, yaitu diikat oleh dalil-dalil yang sifatnya khusus, begitu pula yang dalil yang sifatnya umum diikat oleh dalil khusus. Begitu pula dalam had i s yang kelihatan kontradiksi tetapi oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah selama hal itu masih bisa digabungkan, maka akan digabungkan pendapat itu, kalau tidak, maka ditempuh meode tarj i h dalam masalah tertentu yang berlandaskan kepada dalil yang kuat dan ini yang dilakukan oleh para ulam a . 35
Dalam persoalan ijmak, ketika menentukan had i s, maka harus berkaitan dengan penentuan apakah had i s itu kuat atau tidak, hal itu juga sangat diperhatikan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah bahwa tidak semua had i s dipakai dalam menentukan, apalagi had i s tersebut terdapat kelemahan baik di sisi sanad maupun dari sisi matan, maka Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pasti melihat dan memperhatikan masalah tersebut. Oleh karena dalam struktur Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terdapat tenaga-tenaga ahli yang memang mempunyai kemampuan dalam meneliti had i s. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah juga merujuk kepada para ulam a dalam kitab-kitab mereka yang berkaitan dengan status had i s tersebut. Adapun masalah ijmak, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tidak akan melanggar, dan ketika ulam a sudah berijmak dalam satu masalah, maka ijmak itu tidak bisa lagi digugurkan dengan alasan apapun. 36
Adapun qiy ā s, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menggunakan dalil ini dalam menentukan sebuah hukum tentunya, apalagi dalam persoalan kontemporer itu banyak menggunakan pendekatan qiy ā s, karena metode dalam dalil qiy ā s ini bisa meluas. Namun, yang perlu diperhatikan dalam qiy ā s, oleh
34 Akhmad Hanafi (44), Wakil Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara ,
Wijaya Kusuma Raya No.20 Makassar, 13 Juni 2019.
35 Akhmad Hanafi (44), Wakil Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara , Wijaya Kusuma Raya No.20 Makassar, 13 Juni 2019.
36 Akhmad Hanafi (44), Wakil Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara , Wijaya Kusuma Raya No.20 Makassar, 13 Juni 2019.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSR-WI) yakni selalu berusaha agar dalil qiy ā s itu berdasarkan illat yang kuat, karena illat itu sebab hukum yang dikeluarkan. Rahman, R. A., juga mengimbuhkan bahwa penalaran fikih ( istinb āṭ ul a ḥ k ā m) dapat dilakukan dengan pendekatan illat hukum, bahkan merupakan keharusan atas ulama Islam untuk melakukan analogi ( qiy ā s) ketika mendapatkan suatu hukum yang digantungkan kepada illat yang jelas. 37 Adapun Dewan Syariah Wahdah Islamiyah melihat bahwa persoalan tertentu dalam melakukan dalil qiy ā s, maka tidak boleh asal qiy ā s untuk mengetahui hakikat persoalan antara cabang dengan asalnya dan tidak mempunyai kesamaan illat.
Jadi, secara umum, berlaku pada dalil yang sifatnya diperselisihkan oleh ulam a , maka Dewan Syariah Wahdah Islamiyah melihat dalil yang paling kuat. 38
Dalam memutuskan suatu fatwa dari Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSR-WI), terlebih dahulu para anggotanya bermusyawarah, setelah itu proses menimbang, mengingat, memperhatikan dan menetapkan status hukum permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut, dengan melihat kondisi yang ada pada masyarakat (relevansi hukum). Begitu juga dengan fatwa tentang hukum asuransi BPJS Kesehatan, maka Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSR- WI) terlebih dahulu menimbang adanya manfaat dan bahaya yang dapat ditimbulkan dari asuransi kesehatan BPJS. 39 Sebelum memutuskan fatwa mengenai hukum asuransi kesehatan BPJS, maka DSR-WI juga terlebih dahulu memperhatikan berbagai pendapat para ulama fikih tentang asuransi jaminan kesehatan, sebab terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukum asuransi jaminan kesehatan. Ada yang menghalalkan, ada pula yang mengharamkan, ada yang menghalalkan secara keseluruhan, ada juga yang mengatakan halal atau haram tergantung pada sistem yang diterapkan dalam BPJS Kesehatan tersebut. 40
Adapun dasar atau dalil sebagai metode istinb āṭ hukum yang digunakan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSR-WI) dalam penerapan hukum asuransi BPJS Kesehatan adalah:
1. Firman Allah swt., dalam Q.S. al-Maidah/05:2,
Ⳡଘ姘͂摫瞈ௌ瘈 Ϊ Ϊ姘 姘௃ ⺂ 姘௃ 瘈Ϯ͂Ϙ瘈姘 瘈姘 瞈Ϊ摫瞈ௌ瘈姘 Ϣ瞈˸瞈 瘈 姘 姘 瘈Ϯ˵姘 ଘ姘摫姘Ϙ 姘姘 ϯ姘Ϯ瞈͂˸ௌ瘈姘 ή˶瞈ௌ瘈 姘 姘 瘈Ϯ˵姘 ଘ姘摫姘Ϙ姘
37 Rahman, R. A. (2018). Pendekatan Illat Hukum dalam Penalaran
Fikih. NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam , 4 (1), 1-8. 38 Akhmad Hanafi (44), Wakil Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara ,
Wijaya Kusuma Raya No.20 Makassar, 13 Juni 2019.
39 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, https://wahdah.or.id/category/c12-dewan-syariah/,
(14 Juni 2019).
40 Asri (35), Ketua Komisi Muamalat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, Jl. Pertanian Blok D No.122, Perdos UNHAS Antang, Makassar, 22 Juni 2019.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
Terjemahnya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.” 41
2. Had i s Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.,
Ⳡ姘ήb 瞈⺂ Δ姘˴瞈ή b ⺂瞈ϣ⺂ 瞈姘 姘β͉ 姘˵ 瞈姘⺂ 姘ϝଘ姘 姘Ϣ 姘Ϡ姘 Ϫ瞈˸姘 姘 ௃  姘 ϲ˶Βௌ瘈 姘 Ϫ瞈Β姘 ௃ 姘ϲϟ姘΍ 姘Γ姘ή瞈 姘ήϳ 瞈ϲ˴姘ή 瞈姘 ଘ姘˸瞈˵˸Ϊௌ瘈 ϲ ⺂ Ϫ瞈˸姘 姘 ௃ 姘ή  姘 ή 瞈摫 ⺂ 姘 姘 姘ή 姘 瞈姘⺂姘 Δ姘⺂ଘ姘˸͂瞈ௌ瘈 Ύ瞈Ϯ姘 Ⳡ姘ή b 瞈⺂ Δ姘˴瞈ή b Ϫ瞈Β姘 ௃ 姘β͉ 姘˵ ଘ姘˸瞈˵˸Ϊௌ瘈 Ϫ˸ 姘ή 瞈Ϯ姘 ϲ⺂ Ϊ瞈˶姘摫瞈ௌ瘈 姘ଘ姘b ଘ姘⺂ Ϊ瞈˶姘摫瞈ௌ瘈 瞈Ϯ姘 ϲ ⺂ ௃姘 Γ姘ή 瞈˶瘈姘 ଘ姘˸瞈˵˸Ϊௌ瘈 ϲ ⺂ ௃ ϩ姘ή 姘˸姘Ϡ ଘ 瞈 ⺂ 姘ή 姘˸姘Ϡ 瞈姘⺂姘 Γ姘ή 瞈˶瘈姘
Artinya: “Barangsiapa melepaskan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin,
Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat.
Barangsiapa memudahkan orang yang kesulitan, Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya.” 42
3. Had i s Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy’ari ra.,
Ϊ 瘈姘 Ⳡ瞈Ϯ姘˸ ϲ⺂ 瞈Ϣϳ姘Ϊ瞈Β 姘ଘ姘b ଘ姘⺂ 瘈Ϯ摫姘 姘˴ Δ姘Β Ϊ姘 瞈ௌଘ˴ 瞈Ϣ˶ௌଘ姘˸ Ύଘ姘摫姘 姘 瞈 姘ή 瞈 姘 瞈ௌ瘈 ϲ⺂ 瘈Ϯ 姘⺂瞈΍姘ή 瘈姘 ⺂ 姘˸ ή姘摫瞈 姘瞈˴瘈 ⺂ 瞈Ϣ˶瞈Β⺂ ଘ姘˵姘ή姘 ϲΒ⺂ 瞈Ϣ˶姘⺂ Δ Ϯ ௌଘ˴ Ϊ 瘈姘 ˯ଘ姘˵⺂ ϲ⺂ 瞈Ϣ˶姘Β瞈˸姘˴ ϩϮ 姘 姘˸瞈 瘈 Ϣ˸
Artinya: “Sesungguhnya suku al-Asy’ariyyun jika kehabisan bekal dalam peperangan atau keluarga mereka kekurangan makanan di kota Madinah, maka mereka mengumpulkan harta benda mereka secara bersama-sama pada satu wadah, lalu mereka saling berbagi sama rata masing-masing satu nampan. Mereka adalah bagian (dari)ku dan aku pun bagian (dari) mereka.” 43
4. Had i s Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.,
akaksr, , ,㌳ ˴ ˴ ˴ϥ˸,Ϯk Ϥ,ϮϠ
Artinya: “…Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat (yang telah disepakati) mereka,..” 44
41 Kementerian Agama, Qur’ ā n Hafalan dan Terjemahan, h. 106.
42 Muslim bin Ḥ ajjaj al-Qusyairi al-Nais ā b ū ri, Ṣ a ḥīḥ Muslim, Juz 2, h. 1242.
43 Muslim bin Ḥ ajjaj al-Qusyairi al-Nais ā b ū ri, Ṣ a ḥīḥ Muslim, Juz 2 (Cet. I; Riy ā d: D ā r Ṭ ayyibah li al-Nasyri wa al-Taur ī ’, 1427/2006), h. 1168.
44 ‘Abd al-Aziz Ibn Juluw ī , J ā mi’ al-Tirmiz ī , (Cet. I; Riy ā d: D ā r al-Sal ā m, 1999 M/1420H), h. 261.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
5. Had i s Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh al-Mughirah bin Syu’bah ra.,
Δ姘 ଘ姘摫瞈ௌ瘈 姘 姘 Δ姘 Ϊௌଘ˴ 姘Ϣ 姘Ϡ姘 Ϫ瞈˸姘 姘 ௃  ௃ ϝ ϮϠ姘΍ 姘 姘
Artinya: “Rasulullah saw., menetapkan diyat wajib atas al-‘aqilah (kerabat atau keluarga pembunuh).” 45
Qiy ā s hukum asuransi kesehatan dengan sistem aqilah yang mewajibkan atas keluarga dekat seseorang (kerabat) dan untuk membantu tanggungan kebutuhan finansialnya, jika terjadi perkara yang melibatkannya dan menuntut pembayaran dengan harta.
6. Kaidah u ṣū l fiqh:
Ϫ 瞈 ή瞈ϳ姘Ϙ 姘 姘 瞈˸ௌ姘˶ ϲϘ௃ ˸ Δ姘 ଘ姘˴ 瘈 ˯ଘ姘˸瞈 姘˴瘈 ϲ⺂ 瞈 姘˴瘈
Artinya: “Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan, hingga ada dalil yang mengharamkannya.” 46
Status Hukum BPJS Kesehatan Mandiri dalam Hukum Islam
Dalam hasil keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, hukum asuransi kesehatan BPJS Mandiri telah menimbang bahwa produk jasa asuransi kesehatan saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan primer masyarakat luas. Kebutuhan tersebut berfungsi dalam menanggulangi biaya-biaya yang timbul akibat masalah kesehatan, dan bahwa produk asuransi kesehatan BPJS adalah salah satu yang diterapkan oleh pemerintah sebagai program nasional untuk diikuti oleh masyarakat Indonesia. Namun, kedudukan hukumnya secara syar’i masih dipertanyakan, khususnya di lingkungan Wahdah Islamiyah. Adapun masalah denda keterlambatan yang diterapkan oleh pihak BPJS Kesehatan Mandiri, maka ini persyaratan yang dibolehkan dalam Islam, berlandaskan dalil al muslim ū na ‘al ā syur ū tihim, karenanya keikutsertaan di dalamnya dibolehkan oleh Islam sesuai dengan hasil fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. 47
45 Ab ū ‘Abdillah Muhammad bin Yaz ī d al-Qazw ī n ī al-Syahr ī r bi Ibn M ā jah, Sunan Ibni M ā jah , h. 448.
46 Al-Im ā m Jal ā ludd ī n ‘Abdu al-Rahm ā n al-Suy ū t ī , al-Asyb ā h wa al-Na ẓ ir f ī Qaw ā ’id wa Fur ū ’ Fiqh al-Sy ā fi’iyyah , Cet. I; Bair ū t: D ā r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983 M/ 1403 H, h. 60.
47 Asri (35), Ketua Komisi Muamalat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara , Jl.
Pertanian Blok D No.122, Perdos UNHAS Antang, Makassar, 22 Juni 2019.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
Kemudian, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah juga memperhatikan Anggaran Dasar Wahdah Islamiyah Pasal 5 Ayat 1 dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah Pasal 8 ayat 3 tentang Dewan Syariah, Himbauan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Asuransi Kesehatan. Ada juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. 48 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah. Kemudian terdapat hasil Musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Rabu, tanggal 6 Jumadal Ula 1436H/ 25 Februari 2015M dengan mengudang perwakilan BPJS Regional IX dan Hasil Musyawarah Pengurus Dewan Syariah pada hari Rabu, tanggal 13 Jumadal Ula 1436H/ 4 Maret 2015M. 49
Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memutuskan bahwa:
1. Asuransi Jaminan Kesehatan BPJS adalah asuransi jaminan kesehatan yang bersifat ta’awun (sosial).
2. Hukum mengikuti asuransi jaminan kesehatan BPJS pada dasarnya adalah mubah, karena bersifat ta’awun (sosial) sukarela.
3. Mengikuti asuransi jaminan kesehatan BPJS sangat ditekankan dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti:
a. Keikutsertaan yang bersifat otomatis karena kewajiban instansi perusahan yang harus mendaftarkan karyawan pekerjanya untuk program tersebut.
b. Kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah dan dikaitkan sebagai syarat mendapatkan layanan-layanan publik lainnya.
4. Denda yang dikenakan oleh pihak BPJS atas keterlambatan pembayaran iuran bulanan, dalam pandangan mayoritas anggota pengurus harian Dewan Syariah tidak dikategorikan sebagai riba, namun para peserta BPJS Kesehatan dihimbau untuk berusaha semaksimal mungkin menghindari keterlambatan tersebut.
5. Hal yang belum ditetapkan tapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sepenuhnya.
Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merekomendasi kepada pihak BPJS Kesehatan:
48 Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Hukum Asuransi Kesehatan BPJS, No. D.030/QR/DSR-WI/V/1436 H.
49 Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Hukum Asuransi Kesehatan BPJS, No. D.030/QR/DSR-WI/V/1436 H.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
1. Agar pihak BPJS dapat bekerjasama dengan lembaga Keuangan Syariah dalam hal pembayaran iuran bulanan keanggotaan.
2. Agar pihak penyelenggara lembaga keuangan Syariah dapat menjalin kerjasama dengan pihak BPJS dalam pengelolaan dana BPJS. 50

## KESIMPULAN
1. Alur dan Sistem Akad Asuransi Kesehatan BPJS Mandiri memiliki prinsip- prinsip yang hampir sama dengan asuransi syariah, namun belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak, BPJS Kesehatan Mandiri ini diselenggarakan berdasarkan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, kehati-hatian, akuntabilitas, protabilitas, kepesertaan bersigfat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan kesehatan dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk kepentingan peserta yang membutuhkan.
2. Metode Istinba>t Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada dasarnya selalu berpatokan pada keempat sumber hukum Islam yaitu al-Qur’an, sunah, ijmak, dan qiya>s. DSR-WI juga selalu berupaya mengambil pendapat terkuat dari para ulama dalam proses istinba>t hukum terhadap suatu permasalahan umat, semisal BPJS Kesehatan Mandiri.
3. Produk jasa Asuransi Kesehatan BPJS Mandiri adalah salah satu yang diterapkan oleh pemerintah sebagai program nasional untuk diikuti oleh masyarakat Indonesia, asuransi jaminan kesehatan ini yang bersifat ta’awun (sosial). Adapun mayoritas anggota pengurus harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam pandangan denda yang dikenakan oleh pihak BPJS atas keterlambatan pembayaran iuran bulanan, tidak dikategorikan sebagai riba, namun para peserta BPJS Kesehatan dihimbau untuk berusaha semaksimal mungkin menghindari keterlambatan tersebut. Kemudian hukum mengikuti asuransi jaminan kesehatan BPJS Mandiri pada dasarnya adalah mubah, karena bersifat ta’awun (sosial) sukarela, mengikuti asuransi jaminan kesehatan BPJS sangat ditekankan dalam situasi dan kondisi tertentu, seperti:
a. Keikutsertaan yang bersifat otomatis karena kewajiban instansi perusahan yang harus mendaftarkan karyawan pekerjanya untuk program tersebut.
b. Kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah dan dikaitkan sebagai syarat mendapatkan layanan-layanan publik lainnya.
50 Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Hukum Asuransi Kesehatan BPJS, No. D.030/QR/DSR-WI/V/1436 H.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA
Ab ū ‘Abdillah Muhammad bin Yaz ī d al-Qazw ī n ī al-Syahr ī r bi Ibn M ā jah, Sunan Ibni M ā jah.
Abd al-Aziz Ibn Juluw ī , J ā mi’ al-Tirmiz ī , (Cet. I; Riy ā d: D ā r al-Sal ā m, 1999 M/1420H).
Abdu al-Rahm ā n bin N āṣ ir al-Sa’d ī , Tafsir al-kar ī m al-Rahm ā n f ī Tafs ī r Kal ā m al-Mann ā n, Juz 6 (Cet. II; Saudi ‘Arabiyah: D ā r al-Sal ā m, 1422H./2002M.).
Agama, K. (2018). Qur’an Hafalan dan Terjemahan. Jakarta: Almahira. Asri. 2019. Metode Istinba>t Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Terhadap BPJS Kesehatan. Ketua Komisi Muamalat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Makassar. 30 mins.
BPJS Kesehatan. 2019. Nilai Pancasila dalam Prinsip Gotong Royong JKN-KIS. https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2017/462/Nilai- Pancasila-dalam-Prinsip-Gotong-Royong-JKN-KIS. (14 Juni 2019). BPJS. 2019. Aset dan Liabilitas. http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/aset-dan-liabilitas_132. (14 Juni 2019). BPJS. 2019. Fungsi, Tugas, Wewenang. http://www.jamsosindonesia.com/bpjs/view/fungsi-tugas-wewenang_25. (14 Juni 2019). DJSN. 2019. Asas, Tujuan dan Prinsip SJSN. https://djsn.go.id/asas-tujuan-dan- prinsip-sjsn. (6 Juni 2019). Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Hukum Asuransi Kesehatan BPJS, No. D.030/QR/DSR-WI/V/1436 H. Hanafi, Akhmad. 2019. Metode Istinba>t Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Terhadap BPJS Kesehatan. Wakil Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Makassar, 60 mins.
Helper, S. P. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Tb Paru Dan Upaya Penanggulangan. Jurnal Ekologi Kesehatan, 9(4), 1340-1346. Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Timur Putra Mandiri.
Indonesia, R. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta Republik Indones.
Indonesia, P. R. (2011). Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jakarta Republik Indones.
Indonesia, R. (2012). Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial. Jakarta Republik Indones.
Indonesia, R. (2013). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Jakarta Republik Indones.
BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 1, No. 1 (2020) : Hal. 60-78 Website: https://journal.stiba.ac.id
Irkhami, N. 2019. Dualisme Akad Tabarru' dan Tijârah dalam Asuransi Syariah di Indonesia: Antara Fatwa dan Fakta 1. https://www.academia.edu/34161432/Dualisme_Akad_Tabarru_dan_Tijâr ah_dalam_Asuransi_Syariah_di_Indonesia_Antara_Fatwa_dan_Fakta. (5 Mei 2019).
Jal ā ludd ī n ‘Abdu al-Rahm ā n al-Suy ū t ī , al-Asyb ā h wa al-Na ẓ ir f ī Qaw ā ’id wa Fur ū ’ Fiqh al-Sy ā fi’iyyah, Cet. I; Bair ū t: D ā r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983 M/ 1403 H.
Kadarisman, M. (2015). Analisis tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 07/PUU- III/2005. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 22(3), 467-488. Kemenkes, R. I. (2013). Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions) BPJS Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal, 2-
27. Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2002. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Wikisource bahasa Indonesia. Muslim bin Ḥ ajjaj al-Qusyairi al-Nais ā b ū ri, Ṣ a ḥīḥ Muslim, Juz 2 (Cet. I; Riy ā d: D ā r Ṭ ayyibah li al-Nasyri wa al-Taur ī ’, 1427/2006).
Rahman, R. A. (2018). Pendekatan Illat Hukum dalam Penalaran Fikih. NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 4(1), 1-8. Wahdah Islamiyah. 2019. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. https://wahdah.or.id/category/c12-dewan-syariah/. (14 Juni 2019). Wahdah Islamiyah. Himbauan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. http://wahdah.or.id/himbauan-dewan-syariah-wahdah-islamiyah. (10 Januari 2019). Wikipedia. 2019. Wahdah Islamiyah. https://id.wikipedia.org/wiki/Wahdah_Islamiyah. (5 Januari 2019). Wikipedia. 2019. BPJS Kesehatan. https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan. (14 Juni 2019). Wikipedia. 2019. Sistem Jaminan Sosial Nasional. https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Jaminan_Sosial_Nasional. (14 Juni 2019). _________. 2019. Menata Jaminan Kesehatan. https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/2758-menata- jaminan-kesehatan. (14 Juni 2019). _________. 2019. Transformasi Karakteristik SJSN. http://www.jamsosindonesia.com/sjsn/Transformasi/karakteristik_sjsn, (14 Juni 2019).
__________.https://ngada.org/uu40-2004bt.htm, (14 Juni 2019).