## IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-X/2012 TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN KEJAKSAAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA
Sobirin Dwi Nur Fauziah Ahmad
Kenashobirin2013@gmail.com Dwi_insiy@yahoo.com

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

## ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya tumpang tindih kewenangan penyidikan kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu tidak ada kontrol dan pengawasan cukup kuat dan tegas terhadap  kewenangan  penyidikan  kejaksaan.  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implikasi hukum  yang  ditimbulkan  oleh  putusan  Mahkamah  Konstitusi  terkait  dengan  kewenangan kejaksaan  terhadap  tindak  pidana  korupsi,  serta  bagaimana  kewenangan  penyidikan  kejaksaan pada tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif-Empiris yang menitikberatkan  pada  teori  kewenangan  khususnya  terkait kewenangan  penyidikan  tindak  pidana korupsi.  Hasil  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  dalam  pasal  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2004  Tentang  Kejaksaan  mengatakan  kejaksaan  selain  memiliki  fungsi  penuntutan  sekaligus memiliki  fungsi  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi.  Dalam  rumusan  pasal  Aquo,  jelas harus  ada  undang-undang  yang  secara  tegas  memberikan  kewenangan  kepada  kejaksaan.  Jika kewenangan tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tidak  ada satu  pasalpun  yang  tegas  memberikan  kewenangan  kejaksaan  sebagai  penyidik  tindak  pidana korupsi.  Selain  itu  dalam  pelaksanaannya  juga  terdapat  tumpang  tindih  kewenangan  antara lembaga lain yang mempunyai kewenangan yang sama.
Kata Kunci: Kewenangan, Penyidikan, Kejaksaan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Korupsi.

## ABSTRACT
This  thesis  is  motivated  by  the  overlapping  authority  of  the  prosecutor's  investigation  of corruption.  In  addition,  there  is  no  control  and  supervision  strong  enough  and  firm  on  the authority of the prosecutor's investigation. This thesis aims to determine the legal implications of the Constitutional Court's decision related to the authority of the prosecutor's office on corruption, and  how  the  authority  to  investigate  the  prosecutor's  office  on  corruption.  This  type  of  research uses a Normative-Empirical approach that focuses on the theory of authority, especially related to the  authority  to  investigate  criminal  acts  of  corruption.  The  results  of  this  study  explain  that  in Article Law No. 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office, the prosecutor's office, in addition to  having  a  prosecution  function,  also  has  a  function  of  investigating  corruption.  In  the formulation of article Aquo, it is clear that there must be a law that expressly gives authority to the prosecutor's  office.  If  the  authority  must  be  based  on  Law  Number  31  Year  1999  Concerning Corruption Acts as amended by Law Number 20 Year 2001, there is no single party that  expressly gives the authority of the prosecutor's office as an investigator of criminal acts of corruption. In addition,  in  the  implementation  there  are  also  overlapping  authorities  between  other  institutions that have the same authority.
Keywords:  Authority,  Investigations,  Prosecutors'  Office,  Constitutional  Court  Decision, Corruption.

## I. Pendahuluan
Untuk  menanggulangi  dan  memberantas  kejahatan  korupsi  yang bersifat  kejahatan  luar  biasa  maka  diperlukan  pula  sinkronisasi  atau keterpaduan  antara  sesama  penegak  hukum  dalam  sebuah  sistem  peradilan pidana yang terbagi menjadi subsistem. Subsistem tersebut yakni antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan.
Sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981Tentang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tugas  dan  kewenangan  dalam  sistem peradilan  pidana  diatur  secara  tegas  bagaimana  tugas  dan  kewenangan subsistem untuk menciptakan suatu keterpaduan diantara subsistem tersebut yang  lebih  dikenal  sebagasistem  peradilan  pidana  terpadu  ( integrated criminal  justice  system). Dalam  kaitannya,  tugas  antara  subsistem  dalam sitem peradilan pidana terlihat perbedaan antara tugas dan kewenangannya. Kepolisian  sebagai  penyidik,  kejaksaan  sebagai  penuntut  dan  pengadilan sebagai lembaga yang memutuskan perkara. Adanya pemisahan ini menurut Mardjono  reksodiputro,  tidak  boleh  mengganggu  usaha  adanya  satu kebijakan  penyidikan,  penuntutan  dan  pengadilan  yang  akan  merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana. Akan tetapi justeru pemisahan ini sebagai langkah agar proses dalam peradilannya berjalan baik yakni  suatu  sistem yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat dan individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban  kejahatan. 1
Begitu  juga  dengan  dalam  perkara  pidana  korupsi,  keterpaduan diantara  subsistem  dalam  sistem  peradilan  pidana  sangatlah  diperlukan mengingat  tindak  pidana  korupsi  merupakan  tindak  pidana  khusus  yang bersifat  kejahatan  luar  biasa  ( ordinary  crime) yang  diperlukan  tindakan khusus  juga  dalam  peradilannya.Berbeda  dengan  tindak  pidana  lainnya, dalam  tindak  pidana  korupsi  penyidikan  tidak  hanya  dilakukan  oleh kepolisian.akan  tetapi  ada  dua  institusi  lain  yang  berwenang  yakni Kejaksaan dan Komisi Pemberanatasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan KUHAP, maka kejaksaan mempunyai kewenangan ganda  yakniselain  sebagai  penuntut  umum  juga  mempunyai  kewenangan sebagai  penyidik  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.Dalam KUHAP  memang  mengatur  bahwa  kepolisian  yang  mempunyai kewenangan  penyidikan.  Pasal  6  KUHAP  menyebutkan  penyidik  adalah Pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  yang  berarti  bahwa  kepolisian adalah penyidik tunggal. Akan tetapi dalam aturan peralihan peralihan pasal 284  ayat  (2)  KUHAP  menyatakan  dalam  waktu  dua  tahun  setelah  undang-
1 Sahuri  Lasmadi,  tumpang  Tindih  Kewenangan  Penyidikan  Pada  Tindak  Pidana  Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200/177 hal. 34
undang  ini  diundangkan,  maka  terhadap  semua  perkara  diberlakukan ketentuan  undang-undang  ini,  dengan  pengecualian  untuk  sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimanatersebut pada undang- undang  tertentu,  sampai  ada  perubahan  dan  atau  dinyatakan  tidak  berlaku lagi. 2
Selanjutnya  dalam  penjelasan  Pasal  284  ayat  (2)  yang  dimaksud “dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang- undang  tertentu”yaitu  mengacu  pada  ketentuan  acara  pidana  yang menyangkut  pengusutan,  penuntutan  dan  peradilan  tindak  pidana  ekonomi (Undang- Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1971  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.sedangkan yang dimaksud dengan “ dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan” ialah bahwa kewenangan tersebut dibatasi sampai dengan dua tahun sejak KUHAP diundangkan. 6
Pasal  284  Ayat  (2)  KUHAP  inilah  yang  menjadi  landasan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.  Dalm  pasal  tersebut  sebenarnya  adanya  pembatasan  yang terkandung dalam redaksi “sementara”. Namun dalam kenyataannyasetelah sekian  banyak  ketentuan  terkait  undang-undang  pidana  korupsi  mulai  dari Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999,  sampai  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tidak  ada penyebutan  aturan  yang  secara  tegas  terkait  apakah  Kejaksaan  memiliki kewenangan untuku melakukan penyidikan terhadaptindak pidana korupsi. 3
Ketentuan  pasal  26  Undang-  Undang  Nomor  31  Tahun  1999  dan Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Pemberantasan Tindak.
Pidana  Korupsi  dikaburkan  oleh  Pasal  50  Ayat  (1),  (2),  (3)  dan  (4) Undang-  Undang  Nomor  30  Tentang  Komisi  pemberantasan  Korupsi). Dengan  permasalahan  diatas  menjadikan  kontradiksi  terkait  kewenangan jaksa  dalam  menyidik  kasus  korupsi  dimana  dalam  UU  aquo  tidak memberikan  kewenangan  yang  tegas  kepada  kejaksaan  sebagai  penyidk korupsi.
Dengan kewenangan ganda tersebut maka peranannya dalam tindak pidana  korupsi  sangatlah  dominan.  Hal  ini  menjadikan  kewenangan  ganda tersebut  rawan  diselewengkan  atau  disalahgunakan  karena  tidak  adanya kontrol  dalam  menjalankan  kedua  kewenangan,  selain  jaksa  sebagai penyidik  terhadap  tindak  korupsi,  jaksa  tetap  menjalankan  fungsi  sebagai penuntut umum.
KUHAP  secara  eksplisit  memberi  pengertian  bahwa  penuntutan adalah proses tahapan selanjutnya setelah proses penyidikan. Dalam hal ini
2 Sahuri Lasmadi, Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak  Pidana  Korupsi, Jurnal Ilmu Hukum, http://repository.unja.ac.id/597 /1/2.%20Tulisan%20Sahuri%20L.pdf, Volume 6 No.2, 2015, hal 12
3 Martuaful  Latifah,  Legalitas  Kewenangan  Jaksa  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Korupsi,JurnalNegara Hukum,https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article /view/226/ 167 vol. 3 No. 1, 2012 hal 105
bahwa  setelah  penyidikan  selesai  dan  berkas  masuk  dalam  tahap pelimpahan,  maka  diperlukan  pengecekan  kembali  berkas  tersebut  dalam tahapan  pra  penuntutan  dimana  penuntut  umum melakukan  tindakan  untuk memberikan  petunjuk  dalam  rangka  penyempurnaan  penyidikan  oleh penyidik.  Beberapa  kalangan  menilai  bagaimana  jika  peran  penyidik  dan penunutut  umum  dalam  satu  lingkup  satu  instansi,  maka  penyidikan dikoreksi  sendiri  oleh  penuntut  umum  yang  notabene  juga  merupakan penyidik.
Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa mantan Gubernur Bali yakni Ida Bagus Oka terkait kasus korupsi penjualan stiker wajib bagi pembayar pajak untuk kegiatan olahraga disidik sekaligus dituntut  oleh  Jaksa  Tri  Urip  Gunawan.  Menurut  OC.  Kaligis,  dengan  fakta tersebut,  maka  jaksa  bisa  seenaknya  menentukan  sebuah  kasus  korupsi. Bahkan  kemungkinan  kasus-  kasus  korupsi  hanya  dimanfaatkan  pihak kejaksaan.  Kaligis  menyatakan  kewenangan  penyidikan  hendaknya dilimpahkan  ke  kepolisian.  Jika  penyidikan  dan  penuntutan  dilakukan pemisahan antara penegak hukum maka akan memunculkan kontrol kinerja penegak hukum. 4
Dengan  adanya  permasalahan  diatas,  kemudian  ada  beberapa kalangan yang menilai bahwa persoalan tersebut  menimbulkan tidak hanya sengketa kewenangan antara lembaga negara akan tetapi juga menimbulkan “ketidakpastian hukum” bagi para pihakyang bersengketa didalamnya. Dan hal ini tentunya bertentangan dengan amanah UUD NRI 1945 sebagaimana yang  tertuang  dalam  Pasal  28D  Ayat  (1)  yang  secara  tegas  menyatakan bahwa:  “setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan  dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
Atas  dasar  tersebut  diatas  serta  mengingat  salah  satu  kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu undang- undang terhadap UUD NRI  1945  maka  diajukanlah  permohonan  untuk  dilakukan  pengujian  suatu undang-undang  (judicial  review)  terhadap  Pasal  30  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia, Pasal  39  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pasal  44  Ayat  (4)  dan  Ayat  (5),  Pasal  50  ayat (1), ayat  (2),  ayat  (3) dan ayat  (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK).  Undang-  undang  tersebut telah  menimbulakan  ketidakpastian  hukum.  Hasil  pengujian  ini  kemudian dituangkan dalam amar putusan dengan Nomor 16/PUU-X/2012.
Dalam  amar  putusannya  Majelis  Hakim  menolak  permohonan  para pemohon  untuk  seluruhnya  dengan  alasan  bahwa  Presiden  mempunyai kewenangan  selain  sebagai  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  (eksekutif), juga  berfungsi  sebagai  pembentuk  Undang-Undang  (legislatif)  bersama dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Dengan  demikian  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  tidak  melarang  fungsi  ganda tersebut. Sehingga begitupun dengan dengan kewenangan ganda Kejaksaan
4 O.C.Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi, (P.T. Alumni Bandung, 2006) hal 121.
selain  melakukan  penuntutan,  juga  berfungsi  bisa  melakukan  penyidikan terhadap tidak pidana korupsi.
Berdasarkan uaraian identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi pokok  kajian  sebagai  permasalahan  bagaimana  kewenangan  kejaksaan dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  dan  bagaimana implikasi  putusan  MK  Nomor  16/PUU-X/2012  terhadap  kewenangan penyidikan  kejaksaan  pada  tindak  pidana  korupsi  dalam  prespektif  sistem peradilan pidana.
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai untuk mengetahui legalitas kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana  korupsi dan  untuk  mengetahui  implikasi  hukum  Putusan  MK  Nomor  16?PUU- X/2012  terhadap  kewenangan  penyidikan  Kejaksaan  pada  tindak  pidana korupsi dalam prespektif sistem peradilan pidana.

## II. Metode Penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini adalah menggunakan jenis  penelitian  normatif  empiris  untuk  mendeskripsikan  segala  hal yang  berkaitan  dengan  rumusan  masalah  dan  pokok  permasalahan. Dalam  hal  ini  yang  berkaitan  dengan  kewenangan  kejaksaan  dalam penyidikan kasus korupsi.
Sumber data terdiri dari data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer yang digunakan dalam penulisan proposal  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang  pemberantasan  tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan KUHAP serta Putusan MK  Nomor  16/PUU-X/2012.  Sedangkan  data  sekunder  adalah  data yang  diperoleh  peneliti  dari  sumber  yang  ada  seperti  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier

## III. Hasil Penelitian Dan Analisis
1. Pelaksanaan  kewenangan  Jaksa  sebagai  Penyidik  Kejaksaan Negeri Kota Tangerang terhadap Tindak Pidana Korupsi
Peran jaksa sebagai penyidik dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi  diatur  dalam  KUHAP  dan  Undang-Undang  Nomor  16Tahun  2004 tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  dengan  tahap  penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan.  Jaksa  sebagai  penyidik  dalam  penanganan tindak  pidana  korupsi  berpegang  pada  Doktrin  Kejaksaan TRYKRAMA ADHYAKSA yaitu Satya (Kesetiaan), Adhy (kesempurnaan), Wicaksana (kebijaksanaan),  sebagai  pedoman  yang  menjiwai  setiap  warga Kejaksaan  agar  mampu  memperkokoh  pengenalan  dan  pemahamannya
(orientasi)  akan  makna  amanah  serta  tugas-tugas  yang  dipercayakan olehnegara.Kejaksaan dalammenjalankan tugas-tugas negara tetap berpegang dan sesuai dengan doktrin kejaksaan. 5
Jaksa mempunyai wewenang dalam menyidik tindak pidana. Karena tugas-tugas  penyidikan  sepenuhnya  dilimpahkan  pada  pejabat  penyidik, maka  jaksa  tidak  lagi  berwenang  dalam  melakukan  penyidikan  terhadap perkara-perkara  tindak  pidana  umum.  Jaksa  hanya  berwenang  untuk melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  khusus,  yang  salah  satunya adalah tindak pidana korupsi.
Mekanisme  pelaksanaan  kewenangan  kejaksaan  dalam  penanganan tindak pidana korupsi mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi dalam hal  ini  kejaksaan  Negeri  Kota  Tangerang  menggunakan  hukum  acara  yang berlaku  yakni  KUHAP.  Dalam  penanganannya  tindak  pidana  korupsi kejaksaan  mempunyai  bagian  yang  terdiri  dari  bagian  penyidikan  pidana khusus  dan  penuntutan  pidana  khusus.  Bidang  penyidikan  di  kepalai  oleh kepala seksi bidang penyidikan sedangkan penuntutan dikepalai oleh kepala seksi bidang penuntutan.
Secara aturan administratif dan aturan KUHAP bahwa Kedua bagian harus  terpisah  untuk  menghindari  kesewenangan  atau  penyalahgunaan wewenang jaksa. Akan tetapi dalam kenyataannya di kejaksaan Negeri Kota Tangerang  bahwa  seorang  jaksa  dapat  menjadi  penyidik  sekaligus  dapat sebagai  penuntut  dengan  dalih  memakai  aturan  Keputusan  Jaksa  Agung Republik  Indonesia  Nomor:  KEP-518/A/J.A/11/2001  Tentang  Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 132/J.A/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Pidana. 6
Adapun  mekanisme  tindak  pidana  korupsi  sebagai  berikut  seeperti pemeriksaan  awal  atau  pendahuluan  proses  pemeriksaan  pendahuluan  ini berupa  kegiatan  yang  rincinya  merupakan  pemeriksaan  persiapan,  yaitu tindakan  penyelidikan  dan  penyidikan.  Penyelidikan  merupakan  tindakan awal  pemeriksaan  perkara  dan  pembatasan  lainnya  dari  tugas  penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara-cara  yang  diatur  dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu  membuat  terang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  menemukan  tersangka. Untuk  menunjang  dan  mempermudah  kegiatan  penyidikan  biasanya  jaksa melakukan  penahanan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa  yang  tata  caranya diatur oleh aturan KUHAP.
Penuntutan dalam hal penuntutan ini Jaksa melakukan atau membuat surat dakwaan. Surat Dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke  Pengadilan  yang  memuat  nama  dan  identitas  pelaku  perbuatan  pidana,
5 Kelik  Pramudya  dan  Ananto  Widianto, Pedoman  EtikaProfesi  Aparat  Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010,hal.. 44
6 Hasil  wawancara  dengan  Reza  Pahlevi  Kasubsi  Penuntutan  Tindak  Pidana  Khusus Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 21 Agustus 2019.
kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa  yang  memenuhi  unsur-unsur  pasal-  pasal  tertentu  dari  undang- undang  tang  tertentu  pula  yang  nantinya  merupakan  dasar  dan  titik  tolak pemeriksaan terdakwa di Sidang Pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah  pelakunya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  untuk  perbuatan tersebut.
Dalam  pelaksanaannya  menurut  hasil  keterangan  Kejaksaan  Negeri Kota  Tangerang  mengatakan  bahwa  Kejaksaan  merupakan  pihak yangbertanggung  jawab  terhadap  proses  dari  awal,  sampai  di  hadapan peradilandiberikan  kewenangan  yang  sama,  karena  Kejaksaan  yang melakukan  pengawasanterhadap  penyidikan  dan  penyelidikan  yang dilakukan  oleh  polisi.  Hal  tersebutkemudian  menegaskan  bahwa  sistem peradilan  pidanamerupakan  sistemyang  memandang  proses  penyelesaian perkara  pidana  sebagai  satu  rangkaiankesatuan  sejak  penyidikan, penuntutan,  pemutusan  perkara,  hingga  penyelesaian  di  tingkat  lembaga pemasyarakatan.  Jadi,  bukan  sistem  yang  akan  menjurus  pada  pemisahan fungsi yang dapat mengakibatkan sulit dan lambatnyapenyelesaian masalah yang ada. 7
Lebih  lanjut  hal  itulah  menurut  hasil  wawancara  kejaksaan  ada keistimewaan  tersendiri  bahwa  kejaksaan  mempunyai  kewenangan penyidikan  sekaligus  penuntutan  tanpa  ada  petunjuk  pra  penuntutan. Meskipun  secara  administratif  bahwa  kewenangan  penyidikan  dan kewenangan terpisah, yakni kewenangan penyidik di bawah tanggung jawab kepala  seksi  bagian  penyidikan  sedangkan  kewenangan  penuntut  ada  di bawah  tanggung  jawab  kepala  seksi  bagian  penuntutan,  akan  tetapi  dalam pelaksanaannya penyidik bisa menjadi sekaligus penuntut.
Faktor  Kendala  dalam  Pelaksanaan  Penyidikan  Tindak  Pidana Korupsi  dari  hasil  penelitian  penulis  yang  diperoleh  dari  kejaksaan  Negeri Kota Tangerang dalam menanani kasus korupsi ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain. 8
Adanya tumpang tindih kewenangan dalam penangana kasus korupsi masih  terdapat  tumpang  tindih  kewenangan  antar  penegak  hukum (kepolisian,  kejaksaan  dan  kepolisian).dalam  menangani  tindakpidana korupsi. Dalam hal ini tidak adanya sinergi dan kerjasama yang baik antara kepolisian,  kejaksaan  dan  KPK  yang  notabene  mempunyai  kewenangan melakukan penyidikan kasus korupsi.
Adanya  kompleksitas  permasalahan  korupsi  kompleksitas  dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi kendala dalam  rangka  upaya  pemberantasan  korupsi  itu  sendiri,  oleh  karena  itu
7 Hasil  wawancara  dengan  Reza  Pahlevi  Kasubsi  Penuntutan  Tindak  Pidana  Khusus Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada tanggaL 19 Agustus 2019
8 Hasil  wawancara  dengan  Reza  Pahlevi  Kasubsi  Penuntutan  Tindak  Pidana  Khusus Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 21 Agustus 2019
proses  penegakkan  hukun  tersebut  membutuhkan  waktu  yang  cukup panjang.
Pengembalian  aset  kerugian  negara  arah  penerapan  hukum  dan moralitas penegak hukum dalam proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana  korupsi  salah  satunya  adalah  menyelamatkan  keuangan  Negara. Dalam  kenyataan  yang  terjadi  sering  kali  harta  koruptor  yang  semestinya harus dikembalikan negara itu tidak bisa dikembalikan lantaran sudah habis sebelumnya.
Selanjutnya  menurut  keterangan  Kejaksaan  Negeri  Kota  Tangerang dengan  adanya  tumpang  tindih  kewenangan  antara  penegak  hukun  antara kepolisian,  kejaksaan  dan  KPk  sehingga  Pada  tahun  2017  ketiga  institusi tersebut  membuat  nota  kesepahaman  (MOU)  dalam  penanganan  korupsi. MOU  tersebut  merupakan  pembaharuan  dari  Nota  Kesepahaman sebelumnya  dan  dianggap  sebagai  bentuk  penyempurnaan.  Maksud  dan tujuan nota kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  dan  untuk  meningkatkan sinergitas kerjasama dan koordinasi antara ketiga instansi tersebut. 9
Lebih lanjut menurut keterangannya juga nota kesepahaman ini ada beberapa  ruang  lingkup  diantaranya  sinergi  penanganan  tindak  pidana korupsi,  pembinaan  aparatur  penegak  hukum,  bantuan  narasumber/ahli, pengamanan  sarana  dan  prasarana,  permintaan  data  dan  informasi  dan peningkatan  dan  pengembangan  kapasitas  kelembagaan  serta  sumber  daya manusia.

## 2. Analisis Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Sejalan  dengan  pilar  utama  negara  hukum  yaitu  asas  legalitas,  atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  oleh  karenanya  menurut  Philipus  M. Hadjon  kewenangan  dibagi  menjadi  dua  cara  yaitu  dengan  atribusi  dan pelimpahan wewenang.
Atribusi  adalah  wewenang  yang  melekat  pada  suatu  jabatan. Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  organ  pemerintahan  dalam  menjalankan pemerintahannya  berdasarkan  kewenangan  yang  dibuat  oleh  pembuat undang-undang. Atribusi menunjuk bahwa kewenangan ini lahir dari amanat konstitusi atau peraturan perundang-undangan.
Pelimpahan  wewenang  adalah  penyerahan  sebagian  dari  wewenang pejabat  atasan  kepada  bawahan  tersebut  membantu  dalam  melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya untuk bertindak sendiri.
delegasi  adalah  wewenang  yang  bersumber  dari  pelimpahan  suatu organ pemerintahan kepada organ lain dasar peraturan perundang-undangan.
Mandate adalah wewenang yang bersumber dari prosesatau prosedur
9 Hasil  wawancara  dengan  Reza  Pahlevi  Kasubsi  Penuntutan  Tindak  Pidana  Khusus Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 19 Agustus 2019
pelimpahan  dari  pejabat  atau  badan  yang  lebih  tinggikepada  pejabat  yang lebih rendah.
Stuktur organ kejaksaan berpusat pada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung  secara  eksplisit  tidak  diatur  dalam  Konstitusi  (UUD  1945),  akan tetapi  dalam  kaitannya  kejaksaan  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang. Undang-Undang yang mengatur kejaksaan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan. Pada tahun 2004 Undang- Undang tersebut digantikan  oleh  Undang-Undang  baru,  yakni  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan.  Dalam  Undang-Undang  terkhir  ini, ditentukan  bahwa  jaksa  adalah  pejabat  fungsional  yang  diberi  wewenang oleh  Undang-Undang  untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  dan pelaksana  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  serta wewenang lain yang diberikan Undang-Undang.
Kejaksaan  Republik  Indonesia  adalah  lembaga  pemerintah  yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan agung  berkedudukan  di  ibukota  negara  dan  daerah  hukumnya  meliputi seluruh wilayah kekuasaaan negara Republik Indonesia. Kejaksaan dipimpin oleh  jaksa  agung  yang  mengendalikanpelaksanaan  dan  wewenang kejaksaan.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  jaksa  agung dibantu  oleh  seorang  wakil  jaksa  agung  dan  beberapa  jaksa  agung  muda. Wakil  jaksa  agung  dan  jaksa  agung  muda  diangkat  dan  diberhentikan  oleh presiden atas usul jaksa agung.
Sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  sangatlah  berperan  sekali dalam rangka penegakan hukum terutama pada tindak pidana korupsi,  agar kepastian  hukum  dapat  tercapai,  karena  didalam  sistem  peradilan terkandung  gerak  sistematis  dari  subsistem-subsistem  pendukung  antara Kepolisian,  Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan)  yang secara  keseluruhan  dan  merupakan  satu  kesatuan  Untuk  itu  perlu  adanya kepastian  hukum  tentang  kewenangan  masing-masing  subsistem-subsistem dalam  system  peradilan  pidana  terutama  dalam  penyidikan  pada  tindak pidana  korupsi.  Jika  keterpaduan  kewenangan  masing-masing  subsistem- subsistem  dalam  sistem  peradilan  pidana  tidak  terwujud,  masyarakat  dapat beranggapan  bahwa  sistem  peradilan  pidana  menyebabkan  timbulnya kejahatan apalagi tindak pidana korupsi.
Sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  1999  jo  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004 tentang  Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka baik  hakim,  jaksa  dan  polisi  diatur  secara  terpisah  dan  mandiri,  yang tentunya  berdampak  pada  pelaksanaan  penegakan  hukum,  yaitu  terjadinya tumpang tindih tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara polisi, jaksa dan  hakim,  bahkan  terdapat  kesan  koordinasi  fungsional  dalam  sistim
peradilan  pidana  terpadu (intergrated  Judiciary  System) tidak  berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan KUHAP, maka kejaksaan mempunyai kewenangan ganda  yakniselain  sebagai  penuntut  umum  juga  mempunyai  kewenangan sebagai  penyidik  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Dalam KUHAP  memang  mengatur  bahwa  kepolisian  yang  mempunyai kewenangan  penyidikan.  Pasal  6  KUHAP  menyebutkan  penyidik  adalah Pejabat  Polisi  Negara  Republik  Indonesia  yang  berarti  bahwa  kepolisian adalah penyidik tunggal. Akan tetapi dalam aturan peralihan peralihan pasal 284  ayat  (2)  KUHAP  menyatakan  dalam  waktu  dua  tahun  setelah  undang- undang  ini  diundangkan,  maka  terhadap  semua  perkara  diberlakukan ketentuan  undang-undang  ini,  dengan  pengecualian  untuk  sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada berlaku lagi.
Selanjutnya  dalam  penjelasan  Pasal  284  ayat  (2)  yang  dimaksud “dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang- undang  tertentu”  yaitu  mengacu  pada  ketentuan  acara  pidana  yang menyangkut  pengusutan,  penuntutan  dan  peradilan  tindak  pidana  ekonomi (Undang- Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  1971  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.sedangkan yang dimaksud dengan “ dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan” ialah bahwa kewenangan tersebut dibatasi sampai dengan dua tahun sejak KUHAP diundangkan.
Pasal  284  Ayat  (2)  KUHAP  inilah  yang  menjadi  landasan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.  Dalam  pasal  tersebut  sebenarnya  adanya  pembatasan  yang terkandung dalam redaksi “sementara”. Namun dalam kenyataannyasetelah sekian  banyak  ketentuan  terkait  undang-undang  pidana  korupsi  mulai  dari Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999,  sampai  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tidak  ada penyebutan  aturan  yang  secara  tegas  terkait  apakah  Kejaksaan  memiliki kewenangan untuku melakukan penyidikan terhadaptindak pidana korupsi.
Dengan  adanya  redaksi  sementara  itulah  menimbulkan  banyak penafsiran  tentang  apakah  Kejaksaan  memiliki  kewenangan  untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.
Menurut  analisa  penulis  semula  kewenangan  tersebut  hanya dipertahankan  dalam  waktu  dua  tahun  atau  sampai  ada  pergantian  undang- undang  khusus  seperti  undang-undang  korupsi  dan  undang-undang  tindak pidana  ekonomi.  Artinya  bahwa  kewenangan  kejaksaan  untuk  melakukan penyidikan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  telah  habis  masa  berlakunya. Kewenangan  tersebut  diberikan  hanya  samapai  undang-  undang  terkait dengan  tindak  pidana  korupsi  dan  undang-undang  tindak  pidana  ekonomi diperbarui  dan  posisi  kejaksaan  dikembalikan  sebagai  pengawas  terhadap
penyidikan  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  sesuai  sistem  peradilan  pidana yang diatur oleh KUHAP.
Selain  itu  dengan  kewenangan  ganda  tersebut  maka  peranannya dalam  tindak  pidana  korupsi  sangatlah  dominan.  Hal  ini  menjadikan kewenangan  ganda  tersebut  rawan  diselewengkan  atau  disalahgunakan karena  tidak  adanya  kontrol  dalam  menjalankan  kedua  kewenangan,  selain jaksa  sebagai  penyidik  terhadap  tindak  korupsi,  jaksa  tetap  menjalankan fungsi sebagai penuntut umum.
Persoalan  yang  muncul  apakah  tidak  menimbulkan  tumpang  tindih di  antara  para  Jaksa  yang  melakukan  penyidikan  juga  melakukan penuntutan,  Jika  wewenang  Jaksa  selaku  penyidik  (tindak  pidana  korupsi) terus dipertahankan, bukankah hal tersebut justru mengacaukan pelaksanaan penyidikan-penuntutan  menurut  aturan  KUHAP?  Tidak  adanya  kontrol terhadap  Jaksa  selaku  penyidik,  telah  menghasilkan  berbagai  pelanggaran- pelanggaran serius terhadap KUHAP; misalnya Pelanggaran terhadap Pasal 109  ayat  (1)  KUHAP  dalam  keadaan  umum,  penyidik  harus  melaporkan kepada  penuntut  umum  tentang  saat  dimulainya  penyidikan  suatu  perkara. Apabila penyidik tersebut  berasal  dari instansi  yang sama dengan penuntut umum, maka penyidik tidak pernah dan merasa tidak perlu memberitahukan kepada  penuntut  umum  pada  saat  dimulainya  penyidikan.  Dalam  perkara tindak  pidana  korupsi,  sering  penyidik  berasal  dari  Kejaksaan  Agung,  dari segi  kepangkatan,  senioritas  dan  pengalaman,  lebih  tinggi  dari  penuntut umum  yang  berada  di  Kejaksaan  Negeri.  Sehingga  Jaksa  penyidik  tidak merasa  perlu  untuk  memberitahukan  kepada  penuntut  umum,  yang berpangkat  lebih  rendah,  saat  dimulainya  penyidikan  yang  dilakukannya.
Kalaupun  ada  pemberitahuan,  maka  Jaksa  yang  pangkatnya  lebih  rendah tidak mungkin mengontrol sesuai dengan legal culture kita di mana berlaku budaya petunjuk.
Pelanggaran  Pasal  110  KUHAP  yakni  keharusan  penuntut  umum untuk  menerima  berkas  perkara  dari  hasil  penyidikan,  untuk  dipelajari  dan ditentukan  apakah  hasil  penyidikan  sudah  lengkap  atau  belum.  Apabila penyidik  dan  penuntut  umum  berada  pada  satu  instansi  yang  sama  (satu atap), maka tidak pernah terjadi, penuntut umum memberikan “formulir P- 18  atau  P-19  (berkas  penyidikan  dikembalikan  disertai  catatan-catatan) kepada penyidik. Apalagi jika penyidik memiliki pangkat yang lebih tinggi dari  penuntut  umum,  maka  apapun  bentuk  hasil  penyidikan  tersebut, penuntut  umum  akan  segera  wajib  meneruskan  perkara  tersebut  dan  tidak mungkin  menyatakan  bahwa  berkas  perkara  tersebut  tidak/belum lengkap.Dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Kaharudin Ongko, salah  seorang  Komisaris  Bank  Umum  Nasional  yang  ditutup  pemerintah, tampak  jelas  bagaimana  proses  penerapan  Pasal  109  maupun  Pasal  110 KUHAP  dilanggar  begitu  saja.  Penyidik  dalam  kasus  ini  adalah  seorang Jaksa madya. Sama halnya dalam perkara pidana korupsi Ida Bagus Oka di Pengadilan  Denpasar,  yang  penyidik  dan  penuntut  umumnya  adalah  Jaksa Urip Tri Gunawan. Dalam kedua kasus tersebut, Jaksa penyidiknya, Arnold Angkow  dan  Urip  Tri  Gunawan,  juga  sekaligus  menjadi  penuntut  umum.
Artinya,  penyidik  dan  penuntut  umum  berada  pada  wewenang  1  (satu) pejabat yang sama.
Pelanggaran Pasal 1 angka (24) jo. Pasal 7 ayat (1) point (a) jo. Pasal 14  KUHAP,  di  mana  seorang  Jaksa  bertindak  sebagai  saksi  pelapor, kemudian Jaksa yang sama bertindak juga sebagai penyidik, dan kemudian bertindak  lagi  sebagai  penuntut  umum.  Dalam  Pasal  30  Ayat  (1)  huruf  (d) UU  Kejaksaan,  merupakan  salah  satu  sumber  dalam  pendelegasian kewenangan  jaksa  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi. Hasil  dari  keterangan  kementerian  Hukum  dan  HAM  beranggapan  bahwa ketentuan  tersebut  berpotensi  menimbulkan  ketidak-pastian  hukum  karena kewenangan penyidikan  tindak pidana korupsi diletakkan dalam Penjelasan bukan di  dalam norma. Jadi  kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat  karena  diletakkan  dalam  penjelasan bukan di dalam norma.
Penulis  beranggapan  yakni  berdasarkan  UU  No.  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), Fungsi dan peran  penjelasan  suatu  peraturan  perundang-undangan  sudah  diatur  dalam Lampiran I UU P3, antara lain dalam angka-angka 176, 177 dan 186. Dalam ketentuan  lampiran  I  angka  176  disebutkan  bahwa  “Penjelasan  berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-Undangan atas norma tertentu  dalam  batang  tubuh.  Oleh  karena  itu,  penjelasan  hanya  memuat uraian  terhadap  kata,  frasa,  kalimat  atau  padanan  kata/  istilah  asing  dalam norma  yang  dapat  disertai  dengan  contoh.  Penjelasan  sebagai  sarana  untuk memperjelas  norma  dalam  batang  tubuh  tidak  boleh  mengakibatkan terjadinya  ketidakjelasan  dari  norma  yang  dimaksud”.  Selanjutnya  dalam angka  177,  dinyatakan  bahwa  “Penjelasan  tidak  dapat  digunakan  sebagai dasar  hukum  untuk  membuat  peraturan  lebih  lanjut  dan  tidak  boleh mencantumkan  rumusan  yang  berisi  norma”.  Hal  ini  berkaitan  dengan lampiran I angka 186 huruf b yang menyatakan bahwa dalam pembentukan penjelasan,  Rumusan  penjelasan  pasal  demi  pasal  “tidak  memperluas, mempersempit  atau  menambah  pengertian  norma  yang  ada  dalam  batang tubuh.
Lain  halnya  dengan  hasil  penelitian  penulisan  yang  diperoleh  dari Kejaksaan  Negeri  Kota  Tangerang  yang  mengatakan  bahwa  penjelasan dalam  pasal  30  Ayat  (1)  huruf  d  mengikat.  Pihak  kejaksaan  beralasan penjelasan  merupakan  satu  kesatuan  dangan  norma  dengan  pasal  tersebut. Pihak kejaksaaan beranggapan bahwa dalam mengartikan sebuah pasal tidak boleh  menafsirkan  secara  parsial.  kesimpulan  yang  diperoleh  menyatakan bahwa  penjelasan  harus  melekat  dengan  norma  tanpa  harus  terpisah  dalam mengartikan sebuah pasal atau norma tersebut.
3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-X/2012 Terhadap  Kewenangan  Penyidikan  Kejaksaan  Pada  Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana
Mahkamah  Konstitusi  (MK)  merupakan  salah  satu  lembaga  negara dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  yang  juga  merupakan  pemegang kekuasaan  kehakiman  bersama  -  sama  dengan  Mahkamah  Agung  (MA).
Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai hasil reformasi yang pembentukannya didasarkan pada Pasal 24 dan Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang  -  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD
NRI  1945) jo .  Pasal  III  Aturan  Peralihan  Perubahan  Keempat  UUD  NRI 1945. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945,
Mahkamah  Konstitusi  diberi  kewenangan  dalam  melaksanakan  kekuasaan kehakiman  yang  kemudian  dijabarkan  ke  dalam  empat  kewenangan  serta satu  kewajiban  Mahkamah  Konstitusi.  Dalam  kedua  ayat  tersebut disebutkan bahwa mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang - undang  terhadap  Undang  -  Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan Lembaga  Negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang  -  Undang Dasar,  memutus  pembubaran  partai  politik,  dan  memutus  perselisihan tentang hasil pemilu.
Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberi  putusan  atas  pendapat  Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan / atau Wakil Presiden menurut  Undang  -  Undang Dasar. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  pengadilan  tingkat pertama  dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final.  Artinya,  tidak  ada upaya  hukum  lain  atas  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  seperti  yang  terjadi pada pengadilan lain. Terkait    dengan   dalil   pemohon   Bahwa    tidak   ada pasal   dalam  UU 31/1999 yang secara tegas menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai  kewenangan  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana korupsi. Namun, ada setidaknya 3 pasal dalam UU 31/1999 yang ditafsirkan bahwa  Kejaksaan  masih  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan penyidikan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  26, Pasal 27, dan Pasal 39. Pasal 26: “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum  acara  pidana  yang  berlaku,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  Undang- Undang ini”.  Pasal  27:  “Dalam  hal  ditemukan  tindak  pidana  korupsi yang    sulit  pembuktiannya,  maka  dapat  dibentuk  tim  gabungan  di  bawah koordinasi Jaksa Agung”. Pasal  39:  “Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan  Penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntut  tindak  pidana korupsi  yang  dilakukan  bersama-sama  oleh  orang  yang  tunduk  pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer”.
Bahwa  ketentuan  Pasal  26  UU  31/1999  tidak  memberikan kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan, tetapi secara tegas pasal tersebut
mengakui  bahwa  KUHAP  sebagai  hukum  acara  peradilan  tindak  pidana korupsi. KUHAP tidak mengakui Kejaksaan sebagai penyidik, tetapi hanya berfungsi sebagai penuntut umum.
Selanjutnya,  di  dalam  Ketentuan  Peralihan,  Pasal  284  ayat  (2) KUHAP  menyatakan  “Dalam  waktu  dua  tahun  setelah  undang  undang  ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang 20  Undang  ini,  dengan  pengecualian  untuk  sementara  mengenai  ketentuan khusus  acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada  UndangUndang  tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.
Penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP Yang dimaksud dengan semua perkara  adalah  perkara  yang  telah  dilimpahkan  ke  pengadilan.  Sedangkan yang  dimaksud  dengan  "ketentuan  khusus  acara  pidana  sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955  dan  Undang-undang  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi (Undang-undang  Nomor  3  Tahun  1971  dengan  catatan  bahwa  semua ketentuan  khusus  acara  pidana  sebagaimana  tersebut  pada  undang-undang tertentu  akan  ditinjau  kembali,  diubah  atau  dicabut  dalam  waktu  yang sesingkat-singkatnya.
Dengan adanya UU 31/1999, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971  dinyatakan  tidak  berlaku.  Pasal  44  UU  31/1999  menyatakan  “Pada saat  mulai  berlakunya Undang-undang ini, maka  Undang-undang Nomor  3 Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan  tidak  berlaku”.  Oleh  karena  itu,  ada  tidaknya  kewenangan kejaksaan  dalam  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  diatur dalam  Ketentuan  Peralihan  Pasal  284  ayat  (2)  KUHAP,  tidak  lagi menggunakan  rujukan  UndangUndang  Nomor  3  Tahun  1971,  melainkan UU 31/1999.
Berdasarkan  pada  permasalahan  tersebutlah  maka  diajukanlah permohonan pengujian pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 44 Ayat (4) dan  Ayat  (5),  Pasal  50  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK).
Bahwa  ketentuan  tentang  kewenangan  penyidikan  oleh  kejaksaan diatur  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  d  UU  16/2004yang  menyatakan  “ Di bidang  pidana,  kejaksaan  mempunyaitugas  dan  wewenang: d) melakukan penyidikan  terhadap  tindakpidana  tertentu,  berdasarkan  undang-undang”. DalamPenjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d menyatakan “Kewenangandalam ketentuan  ini  adalah  kewewenangan  sebagaimana  diaturmisalnya  adalah Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000tentang  Pengadilan  Hak  Asasi Manusia dan Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  TindakanPidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  juncto  Undang-Undang Nomor30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ”. Dengan begitu bahwa ketentuan yang ada dalam Pasal 30 ayat  (1)  huruf  d  UU16/2004,  memberikan  kewenangan  kepada  Kejaksaan untukmelakukan penyidikan tindak pidana tertentu, asalkan di dalamUndang-Undang  yang  khusus  tersebut  dinyatakan  bahwakejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.
Berdasarkan  pada  permasalahan  tersebutlah  maka  diajukanlah permohonan  pengujian  di  Mahkamah  Konstitusi  yakni  pasal  30  ayat  (1) huruf  d  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan,  Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (1),  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pasal 1  Ayat (3) dan pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
Adapun pertimbangan Majeis Hakim dalam putusannya bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “PresidenRepublik Indonesia memegang kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang-Undang  Dasar ”  dan  Pasal  20 ayat  (2)  UUD  1945  menyatakan, “Setiap  rancanganUndang-Undang dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden  untukmendapat persetujuan  bersama.” Berdasarkan  kedua  pasal  tersebut,  makaPresiden selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif), jugaberfungsi sebagai pembentuk Undang-Undang (legislatif) bersama-sama denganDewan  Perwakilan  Rakyat.  Dengan  demikian  UUD  1945  tidak melarang  fungsiganda  tersebut.  Dengan  pertimbangan  tersebut  Hakim Mahkamah Konstitusi menolak semua perrmohanan pemohon.
Lebih  lanjut  penulis  perlu  mengutip  beberapapertimbangan  dalam Putusan Mahkamah Nomor28/PUU-V/2007 antara lain mempertimbangkan, “Dengandemikian kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari  UUD  1945tetapi  dari  Undang-Undang,”.  Kata  “sesuai”  dengan hukum  acara  pidana  danperaturan  perundang-undangan  lainnya memungkinkan  alat  penegak  hukumlainnya  seperti  kejaksaan  diberi wewenang  untuk  melakukan  penyidikan.Sementara  itu  Pasal  24  ayat  (3) UUD  1945  menyatakan,  “Badan-badan  lain  yangfungsinya  berkaitan dengan  kekuasaan  kehakiman  diatur  dengan  undang-undang.Undang- Undang  yang  diturunkan  dari  amanat  Pasal  24  ayat  (3)  UUD  1945 ituantara  lain  adalah  UU  Kejaksaan.  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  d  UU Kejaksaanberbunyi,  “Melakukan  penyidikan  terhadap  pidana  tertentu berdasarkan undang-undang”.
Mencermati pertimbangan haikim diatas, penulis beranggapan bahwa dengan  lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  disatu  sisi  memperkuat kewenangan penyidikan oleh kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi.Akan  tetapi  disisi  yang  lain  kewewenangan  ini  menimbulkan tumpang  tindih  kewenangan  antar  lembaga  lembaga  peneagak  hukum  dan peraturan  didalamnya.Pembagian  kekuasaan  penyidikan  dan  penuntutan yang  jelas  dan  tegas  antara  kepolisian  dan  kejaksaan  dalam  rangka due
processof  law guna  mencapai the  integrated  criminal  justice  system dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sesungguhnya dibutuhkan semata-mata untuk  menjamin  hak  asasi  negara.  Selain  itu.  Bahwa  KUHAP mengakomodir  asas  yang  melindungi  HAM  yakni  dengan  adanya diferensiasi  penegakan  hukum,  denganmembagi  menjadi  empat  yakni penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  pengadilan.  Hal  ini bertujuan  untukmengadakan  kontrol  satu  dengan  yang  lain.  Dengan adanyakontrol  tersebut,  maka  akan  melindungi  kepastian  hukum  danHAM bagi  tersangka  atau  terdakwa.  Di  samping  itu,  kontroltersebut  untuk meningkatkan  profesionalitas  masing-masingunsur  itu  supaya  lebih  efektif tetapi itu masih dalam satubingkai. Polisi dari menyidik pertama kali sudah mengirim  SuratPemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  kepada jaksa,  artinya  bahwa  jaksa  bisa  mengontrol  mulai  dari  penyidikan, selanjutnya  jaksa  juga  bisa  mengontrol  pada  tahap  prapenuntutan.
Kemudian  jaksa  mengirimkannya  ke  pengadilanjuga  dan  mengirimkan tembusan  kepada  polisi  jadi  sudah  adasistem  kontrol.  Sistem  diferensiasi penegakan  hukum  danadanya check  and  balance antara  penyidik  dan penuntut  umum  sebagaimana  diatur  dalam  KUHAP  sejalan  dengan ketentuanPasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan “Setiaporang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ”;
Selain  itu  menurut  analisa  penulis  Kejaksaan  yaitu  dengan kewenangan  Penyidikan  sekaligus  Penuntutan  dalam  proses  hukum  pidana sebagaimanabersumber pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang yangdiuji  dalam  perkara a  quo, maka  dapat  dipastikan  bahwamekanisme check  and  balances dalam  proses  hukum  tersebuttelah  terabaikan  atau dengan  kata  lain,  kewenangan  rangkap/ganda  yang  dimiliki  Kejaksaan dimaksud terlaksanatanpa kendali dan tanpa pengawasan horizontalmaupun vertikal, sehingga sangat rentan dan potensial untukterjadinya “kesewenang- wenangan (arbitrary) dan ketidakadilanserta ketidakpastian hukum.

## IV. Penutup
1. Kesimpulan
a. Tidak  adanya  aturan  norma  yang  secara  tegas  yang  menyatakan bahwa  kejaksaan  memliki  kewenangan  penyidikan  terhadap perkara tindak pidana korupsi serta kewenangan penegak hukum terkait perkara tindak pidana korupsi secara normatif telah sesuai dengan  sistem  peradilan  pidana  yang  termaktub  dalam  KUHAP yakni  Kepolisian  sebagai  penyidik,  Kejaksaan  sebagai  penuntut umum,  pengadilan  sebagai  yang  menjatuhkan  vonis  dan Lembaga  Pemasyarakat  sebagai  tempat  pelaksanaan  putusan hakim.  Akan  tetapi  namun  secara  empiris  masih  menimbulkan tumpang tindih  dalam penyidikan Perkara tindak pidana korupsi antara lembaga kepolisian dan kejaksaan.
b. Kewenangan  jaksa  sebagai  penyidik  sekaligus  sebagai  penuntut umum  tersebut  maka  peranannya  dalam  tindak  pidana  korupsi sangatlah  dominan.  Hal  ini  menjadikan  kewenangan  ganda tersebut  rawan  diselewengkan  atau  disalahgunakan  karena  tidak adanya  kontrol  dalam  menjalankan  kedua  kewenangan,  selain jaksa  sebagai  penyidik  terhadap  tindak  korupsi,  jaksa  tetap menjalankan fungsi sebagai penuntut umum.

## 2. Saran
a. Guna  mempertegas  dan  menyelesaikan  polemik  atas  legalitas kewenanganjaksa  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana korupsi,  maka  pembentukundang-  undang  sebaiknya  melakukan pembaruan  terhadap  Undang  undang  Nomor  16  Tanun  2004 Tentang  Kejaksaan.Pembentuk  undang-undang  harus  menegaskan apakah  jaksa  berwenang  melakukan  penyidikan  terhadap  tindak pidana korupsi atau tidak. Selain itu perlu adanya pemahaman yang sama  tentang  masing-masing  kewenangan  antar  sub  sistem  dalam sistem  peradilan  pidana  dalam  penegakan  hukum  pada  tindak pidana korupsi, mengingat kejahatan korupsi adalh kejahatan yang bersifat kejahatan luar biasa ( ordinary crime ). Sehingga dibutuhkan tindakan penegakan hukum yang luar biasa pula mingat penegakan hukum  adalah  upaya  untuk  menganggulangi  kejahatan  yang  pada gilirannya memberikan kepuasan kepada masyarakat. b. Perlu  adanya  intensitas  kontrol  dan  pengawasan  yang  tinggi  dan kuat  baik  pengawas  intern  maupun  institusi  pengawas  eksteren terhahap  kinerja  kejaksaan  dalam  penanganan  tindak  pidana korupsi  agar  peluang  terjadinya  kesewenangan  bisa  di  minimilasir sehingga tedapat menciptakan chek and balance.

## Daftar Pustaka
Romli  atsasmita, strategi  dan  kebijakan  pemberantasan  korupsi  pasca  konvensi PBB menentang korupsi tahun 2003 .
O.C.  Kaligis, Pengawasan  Terhadap  Jaksa  Selaku  Penyidik  Tindak  Pidana Khusus  dalam  Pemberantasan  Korupsi ,  (P.T.  Alumni  Bandung,  2006)  hal 121
C.S.T  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  hokum  Indonesia ,  (Jakarta: BalaiPustaka), 2011, hal. 30
Kadri  Husin  dan  Budi  Rizki  Husin, Sistem  Peradilan  Pidana  Di  Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika), 2016, hal. 7
Soerjono  soekanto,  1986, pengantar  penelitian  hukum ,  (Jakarta:  UI  Press),  hal. 124
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , (Jakarta: Rajawali Pers), 2007, hal. 93
Jimly  Asshidiqie, Perkembangan  Dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara ,  (Jakarta: sinar Grafika) 2016 hal. 187
Janedjri  M.  Gaffar, Kedudukan  Fungsi  dan  Peran  Mahkamah  Konstitusi  Dalam Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia ,  (Surakarta:  Jurnal  Mahkamah Konstitusi, 2009), Hlm. 1
Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Dari Berbagai Aspek Hukum , (Jakarta: Kencana, 2011), Hal. 111
Jimmly Asshiddiqie, Perihal Undang - Undang di Indonesia , (Jakarta: Sekretariat Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia, 2006), Hal. 87
Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 2009), Hal. 175
Marwan  Effendy, Kejaksaan  Repubik  Indonesia,  Posisi  dan  Fungsinya  dari Prespektif Hukum, ( Jakarta:Ghalia Indonesia), 2007 , hal. 127.
Adami  Chazawi ,  Pelajaran  HukumPidana  Bagian  1 ,  (Jakarta:Raja  Grafindo Persada), 2008, hal. 67.
Andi  Hamzah, Korupsi  di  Indonesia  Masalah  dan  Pemecahannya, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama),2001, hal. 7.
Ensiklopedi Hukum Islam , (Jakarta PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve), 2003 hal. 974.
Romli  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  (Criminal  Justice  System) Prespektif  Eksistensialisme  dan  Abolisionalisme ,  (Jakarta:Penerbit  Bina Cipta, Jakarta), 2012,hal. 15.
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  (Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro), 1995 hal. Viii dan 18.
Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,(Jakarta:  Sinar  Grafika),  2010, hal. 12.
Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap:
Surat  Dakwaan,  Eksepsi  dan  Putusan  Pengadilan,(Bandung: PT.  Citra Aditya Bakti), 2012, hal. 17.
Kelik  Pramudya  dan  Ananto  Widianto, Pedoman  EtikaProfesi  Aparat  Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010,hal.. 44
Jurnal/Karya Ilmiah
Sahuri  Lasmadi, tumpang  Tindih  Kewenangan  Penyidikan  Pada  Tindak  Pidana Korupsi  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana,Jurnal  Ilmu  Hukum, https://online- journal.unja.ac.id/jimih/article/view/200/177 hal. 3
Sahuri  Lasmadi, Analisis  Yuridis  Kewenangan  Kejaksaan  Dalam  Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmu  Hukum, http://repository.unja.ac.id/597/1/2.%20Tulisan%20Sahuri%20L.pdf, Volume 6 No.2, 2015, hal 12 Martuaful  Latifah ,  Legalitas  Kewenangan  Jaksa  Dalam  Penyidikan  Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Negara Hukum , https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article /view/226/ 167 vol. 3 No. 1,
2012 hal 105

## Internet
Indeks  persepsi  korupsi  2017,  Indonesia  peringkat  ke-96 ,  http://m.detik.com diakses pada tamggal 11 oktober 2018 pukul 18.50
Kasus  korupsi tahun  2017,  ICW:kerugian negara Rp6,5triliun” http://nasional.tempo.com. diakses pada tanggal 11 oktober 2018 pada pukul 19.00.
http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/ arti-kata-implikasi di  aksespadatanggal  25 Februari 2019 padapukul 17.00
https://digilib.uns.ac.id/...=/Tinjauan-Yuridis-Tentang-Kewenangan-Bpk-Dan-Bpkp- men hal. 20
https://www.zonareferensi.com/ pengertian-korupsi diakses  pada  tanggal  12  maret 2019 pukul 19.00.