Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 1, Issue 4, Januari 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## PENERAPAN UNSUR PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA PENYIDIKAN DIUNIT PPA SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI
APPLICATION OF ELEMENTS ARTICLE 2 VERSES (1) LAW NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING CRIMINAL ACTION ON TRADE OF PEOPLE IN

## EDUCATION OF THE BUKITTINGGI REGIONAL POLICE PPA SATRESKRIM
UNIT

## R. Rahmad Natun
Magister of Law at Ekasakti University Email: rahmadnatun@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  Bukittinggi  Regional  Police  PPA  Satreskrim  Unit  has  received  the  Police report  No:  LP  /  07  /  A  /  I  /  2018  /  SPKT  /  Res-Bkt,  dated  January  8,  2018,  concerning cases suspected of being criminal acts of Trafficking in Persons. Where there has been a suspicion of a criminal offense "Ordering to do or participate in economic and / or sexual exploitation  and  /  or  criminal  acts  of  Trafficking  in  Persons,  as  referred  to  in  Article  2 Paragraph (1) of Act Number 21 of 2007 concerning Eradication of Crime in Trafficking in Persons. This research is a descriptive analytical study. As for the results of research in the Application of Elements Article 2 Paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning Crime of Trafficking in Persons by Unit Investigators Unit of PPA Satreskrim Bukittinggi can  be  seen  from  the  facts  of  arrest,  witness  statements  and  statements  of  suspects  and application of elements of Article that is. The obstacle encountered by Bukittinggi Regional Police  PPA  Satreskrim  Unit  investigators  in  investigating  criminal  acts  of  Trafficking  in Persons  is  an  internal  factor  originating  from  a  lack  of  understanding  of  personnel  or investigators in carrying out an investigation process of the TPPO Law, in not all TPPO Law elements can be fulfilled.
Keywords: Crime of Trafficking in Persons, Investigation, Police of Bukittinggi

## PENDAHULUAN
Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO), menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  pengunaan  kekerasan,  penculikan
penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan  utang,  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang tersebut  diwilayah  Negara  Republik  Indonesia,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling sedikit  Rp.  125.000.000.-  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah).
Perdagangan  orang (human t rafficking )  bukan  merupakan  bentuk  kejahatan  yang baru  dikenal  (Maidin  Gultom,  2012:  4).  Dalam  sejarah  bangsa  Indonesia,  perdagangan orang  pernah  terjadi  yaitu  melalui  perbudakan  atau  perhambaan.  Pada  masa  kerajaan, perdagangan  perempuan  merupakan  bagian  lengkap  dari  sistem  pemerintahan  feodal (Shinta  Agustina,  2006:  31). Perdagangan  orang  lebih  terorganisir  dan  berkembang  pesat pada  masa  penjajahan  Belanda,  hal  ini  terlihat  dari  adanya  perbudakan  tradisional  dan perseliran  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  Eropa.  Perdagangan  orang  ini  dapat berbentuk  kerja  rodi,  penjualan  anak  perempuan  untuk  mendapatkan  imbalan  materi  dan kawin kontrak (Terence H. Hull dan Endang Sulistyaningsih, 1997: 18).
Tindak  pidana  perdagangan  orang  khususnya  perempuan,  telah  meluas  dalam bentuk  jaringan  kejahatan  baik  terorganisasi  maupun  tidak  terorganisasi.  Tindak  pidana perdagangan  orang  bahkan  melibatkan  tidak  hanya  perorangan  tetapi  juga  korporasi  dan penyelenggara  negara  yang  menyalahgunakan  wewenang  dan  kekuasaannya  (Barda Nawawi  Arief,  2008:  3). Jaringan  pelaku  tindak  pidana  perdagangan  orang  memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara (Yulia Nova,  2017:  2).  Salah  satunya  terjadi  di  wilayah  hukum  Kepolisian  Resor  Bukttinggi, terhadap  Laporan  Polisi    Nomor  :  LP/07/A/I/2018/SPKT/Res  -  Bkt,  tanggal  08  Januari 2018, tentang perkara dugaan tindak  pidana Perdagangan Orang.
Dugaan tindak pidana “Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara  ekonomi  dan  atau  seksual  dan  atau  tindak  pidana  Perdagangan  Orang”  tersebut diatas  diketahui  terjadi  pada  hari  Senin  tanggal  08  Januari  2018  sekira  pukul  01.30  wib dinihari,  bertempat  di  hotel  Limas  kota  Bukittinggi,  yang  dilakukan  oleh  tersangka  Leli Restini panggilan Leli dan suaminya Rizki Wihanda Utama panggilan Rizki, sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang Juncto Pasal  55  dan  Pasal  56  KUHP. Tempat  kejadian  perkara  merupakan  sebuah  hotel  yang  beralamat  di  Jalan  Kesehatan nomor  34  kecamatan  Guguk  Panjang  kota  Bukittinggi.  Tempat  kejadian  perkara merupakan sebuah hotel yang merupakan tempat penginapan.  Sewaktu kejadian di tempat kejadian  perkara  arus  lalu  lintas  dalam  keadaan  sepi,  dan  pada  saat  pengecekan  terhadap TKP tersebut dilakukan pada siang hari dan cuaca dalam keadaan cerah.
Berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  yaitu:  bagaimanakah  penerapan  Unsur Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-undang  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  oleh  penyidik  Unit PPA  Satreskrim  Polres  Bukittinggi?  apakah  kendala  yang  ditemui  penyidik  Unit  PPA Satreskrim Polres Bukittinggi dalam penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  yang  didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan  data  primer.  Terhadap  semua  data  dan  bahan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Penerapan  Unsur  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-undang  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang Oleh Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi.
Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  ini  berawal  dari  Laporan  Polisi  Nomor: LP/07/A  /I/2018/  SPKT/Res-Bkt,  tanggal  08  Januari  2018,  tentang  perkara  diduga tindak  pidana  Perdagangan  Orang,  dan  Surat  Perintah  Penyidikan  Nomor: Sp.Sidik/06/I/2018/Reskrim,  tanggal  08  Januari  2018.  Hal  ini  merupakan  tindak  lanjut dari adanya dugaan tindak pidana “Menyuruh,  melaku-kan  atau turut serta melakukan eksploitasi  secara  ekonomi  dan  atau  seksual  dan  atau  tindak  pidana  Perdagangan Orang”,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-undang  No.  21  tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Juncto  Pasal  55  dan Pasal 56 KUHP. Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018
sekira  pukul  01.30  wib  dinihari,  yang  terjadi  di  hotel  Limas  kota  Bukittinggi,  yang dilakukan oleh tersangka Leli Restini dan Rizki Wihanda Utama.
Unsur-unsur  tindak  pidana  Perdagangan  Orang  ( human  traffic-king )  yang dimaksud  tersebut  diatas  meliputi  sebagai  berikut  ini:  1)  Tipu  daya/muslihat ( deception ).  Tipu  daya/muslihat  dapat  berupa  janji-janji  palsu  (rangkaian  kata-kata bohong)  perihal  sifat,  jenis  pekerjaan,  upah  yang  akan  diterima  atau  kondisi  kerja  di tempat  kerja;  2)  Ancaman  atau  penggunaan  kekerasan  fisik  atau  seksual.  Berkenaan dengan  trafficking  untuk  pelacuran  dan  ancaman  kekerasan  misalnya  dapat  digunakan untuk  pekerja  seks  mengejar  target  pendapatan  minimum  setiap  harinya  sebelum  ia diperkenankan  untuk  berhenti  bekerja;  3)  Pekerja  menemukan  dirinya  berada  dalam situasi  serupa  perbudakan  dan/atau  pekerja  dijual  kepada/dibeli  oleh  majikan;  4) Penyalahgunaan  kekuasa  an  atau  otoritas.  Penciptaan  secara  sadar  situasi ketergantungan,  missal-nya  dengan  menyalahgunakan  ketidaktahuan  pekerja  akan bahasa dan/atau budaya dari negara dimana ia ditempatkan. Termasuk juga menyita dan menahan  surat-surat  identitas  atau  uang  pekerja  atau  memberikan  surat-surat  palsu;  5) Intimidasi  dan/atau  penggunaan  ancaman  melakukan  tindakan  balasan  jika  korban dan/atau  keluarganya  dan/atau  anak-anak  korban  menolak  bekerjasama  atau  melawan; 6)  Ancaman  untuk  menyebarkan  informasi  kepada  keluarga  atau  masyarakat  tempat tinggal pekerja perihal kegiatan pelacuran yang dilakukan jika ia melawan; 7) Diberikan surat  identitas  palsu  dengan  tujuan  menciptakan  ketergantungan;  8)  Penculikan  dalam hal  ini  seseorang  ditangkap,  ditransportasikan  dan  ditahan  di  luar  kehendaknya;  9) Perampasan  atau  pembatasan  kebebasan  seseorang  pekerja  dengan  cara  mengunci pekerja di ruang pekerja, membatasi kebebasan bergeraknya hanya dalam ruang terbatas saja;  10)  Penahanan  upah  atau  penolakan  untuk  membayar  upah  pekerja  dengan berbagai  alasan secara tidak masuk akal; 11) Pengambilan, penyitaan atau perampasan dari  barang-barang  milik  pribadi  pekerja  tersebut  dan  tidak  dikembalikan  kepada pekerja  sekalipun  telah  diminta;  12)  Ancaman  melaporkan  pekerja  kepada  pihak  yang berwajib  dengan  alasan  pekerja  tersebut  tidak  tetap  ( illegal );  dan  13)  pekerja  secara paruh waktu atau sepenuhnya bekerja hanya untuk melunasi utangnya ( debt bondage ).
Penjelasan  Unsur  Pasal  2  juncto  pasal  17  UU  No.  21  Tahun  2007  tentang Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  menyatakan  bahwa  Setiap  orang  yang  melakukan
perekrutan,  pengangkutan,  penam-pungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,  penyalahgunaan  kekuasa  an  atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang,  atau pemberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang memegang  kendali  atas  orang  lain  untuk  tujuan  mengeksploitasi  orang  tersebut diwilayah  negara  Republik  Indonesia  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  3 (tiga)  tahun  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp. 120.000.000,-  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal  3,  dan  Pasal  4,  dilakukan  terhadap  anak  maka  ancaman  pidananya  ditambah  1/3 (sepertiga).
Unsur Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkut-an, penampungan, pengiriman,  pemindahan,  atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau  posisi  rentan,  penjeratan  utang,  atau  pemberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia.
Unsur  Pasal  17  UU  No.  21  Tahun  2007,  jika  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, dilakukan terhadap anak maka ancaman pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga).  Dari  keterangan  saksi  korban  Monalisa  panggilan Mona,  adapun  pada  saat  kejadian  tersebut  saksi  korban  Monalisa  berumur  20  tahun, sedangkan  saksi  Fitria  Handayani  panggilan  Ria  pada  saat  itu  berumur  19  tahun,  dan saksi  Sri  Wahyuni  panggilan  Ai  pada  saat  itu  berumur  22  tahun.  Sedangkan  pada  saat tersangka Leli Restini dan tersangka Rizki Wihanda Utama, telah diamankan oleh pihak Kepolisian  Resor  Bukittinggi  dimana  pada  saat  itu  saksi  Fira  Asyifa  panggilan  Fira sedang berada didalam mobil jenis Daihatsu Sirion warna putih dengan nomor polisi B- 1742-RH yang dikendarai oleh tersangka Rizki Wihanda Utama, dan  saksi Fira Asyifa saat  itu  masih  berumur  16  tahun,  namun  pada  saat  itu  saksi  Fira  Asyifa  tidak  ikut dieksploitasi oleh tersangka Leli Restini.
B.  Kendala  yang  ditemui  Penyidik  Unit  PPA  Satreskrim  Polres  Bukittinggi  dalam Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Unit PPA Satreskrim Polres  Bukittinggi  melalui  wawancara  dengan  Kanit  PPA  Ipda  Aldrin  Edwin  pada tanggal  17  Juni  2018  telah  diperoleh  hasil  bahwa  dalam  melakukan  penyidikan  suatu tindak pidana khususnya tindak pidana Perdagangan Orang ( human trafficking ) di kota Bukittinggi  ditemukan  beberapa  kendala,  sehingga  dalam  pelaksanaan  penyidikan perkara  tindak  pidana  dimaksud  menjadi  sedikit  terhambat.  Hambatan  tersebut bertumpu  pada  unsur-unsur  pasal  yang  ada  dalam  Undang-undang  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  ( human  trafficking )  yang  telah  dijelaskan  pada  pembahasan sebelumnya  mengenai  unsur-unsur  tindak  pidana  itu.  Dalam  hal  ini  jika  suatu  berkas perkara  dalam  suatu  penyidikan  tindak  pidana  Perdagangan  Orang  tersebut  belum lengkap  atau  belum  mencakup  semua  unsur  dari  tindak  pidana  tersebut  maka  belum dapat  dikategorikan  kedalam  suatu  tindak  pidana  perdagangan  orang  ( human trafficking ).
Disamping  itu  penyidik  juga  mengalami  kendala  yang  lain,  kendala  tersebut disebabkan karena tidak adanya keberanian dari korban maupun saksi untuk melaporkan kejadian Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (human trafficking) tersebut kepada pihak kepolisian/penyidik  dengan  alasan  adanya  suatu  ancaman  ataupun  hal  yang  tidak diinginkan  dari  pelaku  yang  membuat  korban  maupun  saksi  menjadi  takut  untuk melapor.  Selain  tidak  adanya  keberanian  untuk  melapor,  penyidik  juga  mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan dengan alasan tidak ada laporan yang jelas dari saksi maupun korban.
Dalam mengatasi problema-tika pelaksanaan kendala penyidikan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  (human  trafficking)  pada  intinya  yaitu  diperlukan  adanya  undang- undang yang lain (juncto) yang dalam hal ini jika suatu perkara tersebut unsur-unsurnya tidak  dapat  masuk  ataupun  belum  lengkapnya  unsur  tersebut  ke  dalam  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (human  trafficking),  maka  jalan  satu-satunya  diberlakukannya undang-undang yang lain yang sesuai dengan tindak pidana tersebut. Misalkan ada suatu kasus  tentang  penipuan  terhadap  seseorang,  dalam  hal  ini  unsur  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  tersebut  hanya  ditemukan  satu  unsur  saja  yaitu  penipuan,  maka hanya dapat dikenakan pasal dalam KUHP tepatnya Pasal 378 KUHP. Dalam penerapan kedalam undang-undang lain dapat juga dipergunakan dua undang-undang, yang dalam
artian  undang-undang  tersebut  dapat  saling  melengkapi  satu  sama  lain  sehingga diharapkan  kemungkinan  terkecil  tidak  adanya  kekeliruan  dalam  penjatuhan  hukuman terhadap para pelaku dan membuat para pelakunya menjadi jera.
Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Kanit PPA dan Penyidik/Penyidik Pembantu  di Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang Kanit PPA dan Penyidik/Penyidik Pembantu di Unit PPA dalam melakukan proses penyidikan masih mendapat hambatan dalam pelaksanaannya. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Kanit PPA dan Penyidik/Penyidik  Pembantu  Unit  PPA  dalam  pelaksanaan  penyidikan  terhadap  kasus Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  juga  mendapatkan  hambatan-hambatan  dalam pelaksanaan penyidikannya.
Hambatan-hambatan  yang  ditemui  oleh  penyidik  Unit  PPA  Satreskrim  Polres Bukittinggi dalam penerapan unsur pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam hal penyidikan  terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  di  wilayah  hukum  Polres Bukittinggi  adalah  sebagai  berikut:    a)  Personil.  Mengingat  UU  TPPO  ini  merupakan undang-undang  baru,  maka  belum  banyak  sosialisasi  terkait  penerapan  unsur  pasal Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Polres Bukittinggi hanya menyediakan beberapa personil  di  Unit  Pelayanan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)  yang  ditangani  oleh  beberapa orang  anggota  Polisi  Wanita  (Polwan).  Unit  PPA  ini  sangat  penting  artinya  untuk memberikan  pelayanan  bagi  kasus-kasus  perdagangan  perempuan  dan  anak.  Namun jumlah  Polisi  Wanita  yang  bertugas  di  Unit  PPA  yang  hanya  berjumlah  2  (dua)  orang anggota, sangat kurang, mengingat persoalan yang ditangani sangat beragam, tentu tidak hanya  kasus  perdagangan  orang  saja  tapi  kasus  pidana  yang  lain  berkaitan  dengan perempuan  dan  anak.  Keterbatasan  jumlah  personel  di  Unit  PPA  Satreskrim  Polres Bukittinggi  ditambah  lagi  dengan  fakta  bahwa  para  Polwan  anggota  Unit  PPA  sehari- hari  tidak  hanya  khusus  memberikan  pelayanan  di  Unit  PPA  namun  masing-masing Polwan    juga  dibebani  tugas  penyidikan  tindak  pidana  umum  lainnya  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  beban  kerja  Polisi  Wanita  yang  menjadi  personil  di  Unit  PPA  harus melakukan  tugas  ganda  yaitu  selain  pelayanan  dan  penyidikan  di  Unit  PPA  juga melakukan  penyidikan  tindak  pidana  umum  lainnya.  Dari  fakta  tersebut  diatas,  dapat dilihat bahwa jumlah personil menentukan jalannya proses penyidikan. Apabila jumlah
personil tidak sesuai dengan jumlah kasus yang masuk, hal itu menyebabkan lambatnya proses penyidikan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ini.
Dalam menerapkan unsur-unsur pasal UU TPPO, belum semua unsur pasal UU TPPO terpenuhi,. Dari 13 Unsur Pasal 2 ayat (1) UU TPPO diatas, Penyidik Unit PPA Satreskrim  Polres  Bukitttinggi  hanya  berhasil  memenuhi  beberapa  unsur  Pasal  2  Ayat (1)  ini  yaitu:  1)  perekrutan,  2)  pengangkutan,  3)  penampungan,  4)  pengiriman,  5) pemindahan,  dan  6)  memberi  bayaran  Unsur-unsur  diatas  berhasil  dipenuhi  oleh penyidik  tanpa  ada  kendala  dalam  proses  penyidikan  UU  TPPO.  Sedangkan  ada  7 (tujuh)  unsur  pasal  UU  TPPO  tidak  terpenuhi,  yaitu:  1)  penggunaan  kekerasan,  2) penculikan,  3)  penyekapan,  4)  pemalsuan,  5)  penipuan,  6)  penyalahgunaan  kekuasaan atau  posisi  rentan,  7)  penjeratan  utang  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut. Tujuh unsur tersebut diatas, tidak dapat dipenuhi oleh penyidik Unit PPA karena dalam proses penyidikan, unsur-unsur tersebut memang tidak ditemukan oleh penyidik.

## PENUTUP
Penerapan Unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Bukittinggi bisa dilihat dari  fakta-fakta saat  penangkapan, keterangan saksi  dan keterangan tersangka dan  penerapan  atas  unsur  Pasal  tersebut.  Sesuatu  yang  nantinya  akan  tercapai  dan  atau terwujud  sebagai  akibat  dari  tindakan  pelaku  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi dalam Pasal 1 angka 1 dan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  TPPO,  dan  hal  ini  terlihat  dari  perbuatan  tersangka  Leli  Restini yang  menjual  korban  Monalisa  kepada  laki-laki  pengguna  jasa.  Kendala  yang  ditemui Penyidik  Unit  PPA  Satreskrim  Polres  Bukittinggi  dalam  penyidikan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  adalah  faktor  internal  yang  berasal  kurangnya  pemahaman  personil atau  Penyidik  dalam  melaksanakan  suatu  proses  penyidikan  UU  TTPO,    dalam menerapkan  unsur-unsur  pasal  UU  TPPO,  belum  semua  unsur  UU  TPPO  terpenuhi, Adapun  dari  13  Unsur  Pasal  2  ayat  (1)  UU  TPPO  tersebut  diatas,  Penyidik  Unit  PPA Satreskrim Polres Bukitttinggi hanya berhasil memenuhi 6 (enam) unsur Pasal 2 Ayat (1)
ini yaitu: 1) perekrutan, 2) pengangkutan, 3) penampungan, 4) pengiriman, 5) pemindahan, 6)  memberi  bayaran.  Sedangkan  7  (tujuh)  unsur  lainnya  sebagaimana  yang  telah disebutkan  diatas  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  Penyidik  Unit  PPA  karena  dalam  proses penyidikan, unsur-unsur tersebut memang tidak ditemukan oleh Penyidik.

## DAFTAR NPUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan  Hukum  Pidana,  Perkembangan  Penyusunan  Konsep KUHP Baru, Kencana, Jakarta, 2008.
Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan, Refika  Aditama, Bandung, 2012.
Shinta  Agustina, Perdagangan  Perempuan  dan  Anak  Sebagai  Kejahatan  Transnasional, Permasalahan dan Penanggulangannya Di Indonesia, Jurnal Pro Yustisia, Volume 24, Nomor 1, 2006.
Terence  H.  Hull  dan  Endang  Sulistyaningsih, Pelacuran  di  Indonesia,  Sejarah  dan Perkembangannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
Yulia Nova, Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Perempuan Dan Anak Kasus Korban Kejahatan Di Polres Kabupaten Padang Pariaman, JOM Fisip, Volume 4, Nomor 1, 2017.