Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 1 Juli 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN : 2654-5837, Hal 883 – 890
PENGARUH KESADARAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS, TINGKAT PEMAHAMAN PAJAK, TINFKAT PENDAPATAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta)
Oleh: Safina Fatmawati 1
Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta Email: safinaftmw@gmail.com
Suyatmin Waskito Adi 2
Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
.Article Info Abstract Article History : Received  16  July - 2022 Accepted  25 July - 2022 Available Online 31 July - 2022 This study aims to analyze the effect of tax awareness, tax service quality, level of tax understanding, income and tax levels on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes at SAMSAT Surakarta City. This research uses  data  analysis  method  using  multiple  linear  regression  analysis, descriptive  analysis,  classical  assumption  test,  and  hypothesis  testing using  SPSS  version  25  program.  Primary  data  obtained  from questionnaires using incidental sampling technique from 100 respondents who  are  taxpayers  who  are  paying  motor  vehicle  tax  in  Indonesia. SAMSAT Surakarta City. The results of this study indicate that taxes and income levels affect taxpayer compliance. The quality of tax service, the level  of  understanding  of  taxes  and  taxes  have  no  effect  on  taxpayer compliance.
Keyword :
Taxpayer  Compliance,  Tax Awareness,  Fiscal  Service Quality,  Tax  Understanding Level,  Income  Level  and  Tax Sanctions.

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  pungutan  wajib yang  dibayar  rakyat  untuk  negara  dan  akan digunakan  untuk  kepentingan  pemerintahan dan masyarakat umum. Pajak adalah salah satu pendapatan  negara  untuk  melakukan  aktifitas pemerintahan,  baik  pemerintah  pusat  maupun daerah.  Menurut  (UU  No.  28  Tahun  2007) pajak  merupakan  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan  yang  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk  pemungut  atau  pemotong  pajak tertentu.  Pajak  merupakan  sumber  pendanaan dalam  melaksanakan  tanggung  jawab  negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan  dan  kemakmuran  serta  menjadi
kontrak  sosial  antara  warga  negara  dengan pemerintah (Ruyadi, 2009).
Diwilayah  Indonesia  hampir  semua menggali pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus meningkatkan  sumber  potensi  daerah  yang salah satunya dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).  Wajib  pajak  Jumlahnya  meningkat untuk setiap tahunnya diharapkan penerimaan pajaknya juga akan bertambah, akan tetapi ada beberapa wajib pajak yang menunggak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Data  tunggakan  pajak  kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Surakarta tahun 2019-  2020  menunjukkan  bahwa  masih terdapat  wajib  pajak  yang  tidak  patuh  dalam kewajiban perpajakannya. Berdasarkan laporan di  UPPD Kota Surakarta  penerimaan pajak  pada  tahun  2019  di  SAMSAT  Kota Surakarta sebesar Rp 233.316.112.350 dengan tunggakan  sebesar  Rp  2.283.275.101  untuk tahun  2020  sebesar  Rp  215.745.937.450 dengan  tunggakan  sebesar  Rp  5.525.295.675 ini  menunjukkan  bahwa  masih  banyak  wajib
pajak  yang  lalai  akan  kewajibannya.  Oleh sebab  itu  pemerintah  daerah  harus  berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.
Jumlah angka tunggakan yang begitu tinggi  tentu  akan  mempengaruhi  penerimaan pajak.  Tunggakan  tersebut  terjadi  karena sebagian  wajib  pajak  tidak  patuh  dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.  Akibat  timbulnya  penunggakan  dan jumlah penerimaan pajak menurun maka perlu adanya  faktor-faktor  yang  mampu  untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kepatuhan pajak merupakan persoalan  yang  sejak  dulu  ada  di  perpajakan. Di  dalam  negeri  rasio  kepatuhan  wajib  pajak dalam  melaksanakan  pemenuhan  kewajiban perpajakannya  dari  tahun  ke  tahun  masih menunjukan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada  perbandingan  jumlah  wajib  pajak  yang memenuhi  syarat  patuh  di  Indonesia  sedikit sekali  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  total wajib pajak terdaftar (Winerungan, 2013).
Menurut  Mutia  (2014)  kesadaran Wajib  pajak  akan  perpajakan  adalah  dimana rasa  yang  timbul  dalam  diri  Wajib  pajak  atas kewajibannya  membayar  pajak  dengan  ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran Wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk  memenuhi  kewajiban  membayar  pajak berdasarkan  hati  nuraninya  yang  tulus  ikhlas Susilawati dan Budiarthi, (2013). Wajib pajak yang  memiliki  kesadaran  untuk  memenuhi kewajiban  membayar  pajak  maka  akan  lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya  Wardani  dan  Rumiyatun, (2017).
Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas pelayanan  diharapkan  dapat  meningkatkan kepuasan  kepada  Wajib  Pajak  sebagai pelanggan  sehingga  meningkatkan  kepatuhan dalam  bidang  pajak.  Paradigma  baru  yang menempatkan  aparat  pemerintah  sebagai  abdi negara  dan  masyarakat  sebagai  Wajib  Pajak harus  diutamakan  agar  dapat  meningkatkan kinerja  pelayanan.  Eka  Irianingsih  (2015) dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa Pelayanan  Fiskus  tidak  dapat  meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tinggi rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan.  Semakin  baik  kualitas  pelayanan akan  menyebabkan  semakin  tingginya  tingkat kepatuhan wajib pajak.
Tingkat pemahaman perpajakan merupakan  salah  satu  faktor  potensial  bagi pemerintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan Wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya.  Kualitas  pelayanan  dapat mendorong kepatuhan dalam membayar pajak, sedangkan  sanksi  pajak  dimaksudkan  agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajiban pajaknya.  Sebagai  konsekuensinya,  fiskus, dalam  hal  ini  Direktorat  Jendral  Pajak, berkewajiban  mendukung  upaya  Wajib  pajak dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya melalui  pelayanan  prima  dan  penyuluhan intensif.
Tingkat  pendapatan  seseorang  dapat mempengaruhi
kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan hukum dan kewajiban pajaknya.  Semakin  baik  tingkat  pendapatan wajib  pajak,  semakin  besar  juga  kepatuhan wajib  pajak  melakukan  kewajibannya  (Widia &  Yasa,  2021).  Hal  ini  dibuktikan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Syah  dan Krisdiyawati  (2017)  menyatakan  bahwa tingkat  pendapatan  berpengaruh  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Ketegasan  sanksi  diperlukan  untuk memberikan  pelajaran  bagi  pelanggar  pajak, sehingga diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi  oleh  Wajib  pajak.  Agar  peraturan perpajakan  dipatuhi,  maka  harus  ada  sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib  pajak  akan  memenuhi  kewajiban perpajakannya  bila  memandang  bahwa  sanksi perpajakan  akan  lebih  banyak  merugikannya. Di Indonesia menerapkan sistem self assessment yaitu  suatu  sistem  pemungutan pajak  yang  memberi  wewenang  kepada  wajib pajak  untuk  menentukan  sendiri  besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011).
2. KAJIAN PUSTAKA DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori Atribusi Atribusi adalah teori yang membahas  tentang  penyebab  perilaku seseorang atau diri kita sendiri, yang akan membentuk  suatu  kesan.  Kesan  yang dibentuk  akan  ditarik  kesimpulan  sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang  lain.  Teori  atribusi  memandang individu yang mencoba memahami sebab- sebab  terjadinya  suatu  peristiwa  yang dihadapi  sebagai  psikologi  amatir.  Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu
ditimbulkan  secara  internal  atau  eksternal
(Robbins, 2001). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang  diyakini  berada  dibawah  kendali individu  itu  sendiri,  sedangkan  perilaku yang  disebabkan  secara  eksternal  adalah perilaku  yang  dipengaruhi  dari  luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena  situasi  atau  lingkungan.  (Apriani Purnamasari, 2016).
Menurut Ayuningtyas  (2012), teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman  bagaimana  reaksi  seseorang terhadap  peristiwa  yang  dialami,  dengan mengetahui  penyebab  atas  kejadian  yang dialami.  Teori  atribusi  dijelaskan  bahwa terdapat  perilaku  yang  berhubungan dengan sikap danlkarakteristik individu,.maka dapat diartikan bahwanhanya denganlmelihat perilakunya maka akan dapat diketahui sikap ataupkarakteristik seseorang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang  dalam  menghadapi  situasi tertentu.
Compliance Theory (Teori Kepatuhan)
Kepatuhan berasal dari kata patuh.
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau  aturan,  dan  berdisiplin.  Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Teori kepatuhan
( compliance theory ) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang  taat  terhadap  perintah  atau aturan  yang  diberikan.  Kepatuhan  wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada  kesadaran  seorang  wajib  pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan
perundang-undangan yang telah
ditetapkan.
Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang  berlaku,  sama  halnya  dengan  wajib pajak  yang  berusaha  untuk  memenuhi kewajibannya  yaitu  membayar  pajak secara  tepat  waktu.  Pembayaran  pajak yang  dilakukan  dengan  tepat  waktu  akan dapat  menguntungkan  bagi  wajib  pajak sendiri karena tidak akan dikenakanwsanksi akibat
keterlambatansmembayar  pajak  dan  juga akan  dapat  membantu  negara  didalam memenuhi  kewajibannya  yaitu  untuk meningkatkan  pembangunan  infrastruktur mendukung pelayanan publik.

## Pajak
Pajak merupakan sumber pendapatan  kas  negara  yang  digunakan untuk  pembelanjaan  dan  pembangunan negara  dengan  tujuan  akhir  kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Definisi menurut pasal  1  nomor  1  Undang  Undang  Nomor 28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  menjelaskan bahwa  pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Kendaraan Bermotor adalah atas  kepemilikan  atau  penguasaan  atas kendaraan  bermotor.  Pajak  ini  dikenakan pada  perorangan  atau  Badan  yang memiliki dan/atau menguasai kendaraanabermotor.  Menurut  Zuraida (2011)  objek  pajak  kendaraan  bermotor adalah  Kepemilikan  atau  penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadilatau  badan  yang  memiliki  atau menguasai  kendaraan  bermotor.  Wajib pajak  kendaraan,bermotor  ialah  orang pribadi  atau  badan  yang  memiliki kendaraan bermotor.
Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan pajak ( tax compliance ) adalah  wajib  pajak  mempunyai  kesediaan untuk  memenuhi  kewajiban  pajaknya sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  tanpa perluh diadakannya pemeriksaan, investigasi  seksama,  peringatan  ataupun ancaman dalam penerapan sanksi baik dari segi  hukum  atau  administrasi  (James  & Alley,  1999).  Kepatuhan  dalam  hal perpajakan  merupakan  suatu  kedisiplinan yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  untuk melaksanakan  kewajibannya  di  bidang perpajakan  sesuai  dengan  undang-undang yang  berlaku.  Wajib  pajak  patuh  akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan  terhadap  pajak  adalah  suatu norma (Lederman, 2003). Semakin banyak wajib pajak yang dapat memenuhi hak dan kewajiban  perpajakannya,  maka  wajib pajak  dapat  dikatakan  patuh  terhadap peraturan perpajakan.
Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran Wajib Pajak merupakan  sikap  wajib  pajak  yang  telah memahami dan mau melaksanakan kewajiban  untuk  membayar  pajak  dan telah  melaporkan  semua  penghasilannya tanpa  ada  yang  disembunyikan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 20113).  Keadaan  masyarakat  yang  tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat yang memenuhi kewajibannya untuk  mendaftarkan  diri  sebagai  wajib pajak,  melaporkan,  dan  membayarkan pajaknya  dengan  benar  sebagai  wujud tanggung  jawab  berbangsa  dan  bernegara (James & Nobes, 1997). Apabila kesadaran  masyarakat  pada  perpajakan masih  rendah,  maka  akan  menyebabkan banyak  potensi  pajak  yang  tidak  dapat dijaring.

## Kualitas Pelayanan Fiskus
Pelayanan  adalah  cara  melayani (membantu  mengurus  atau  menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak  dalam  membantu,  mengurus,  atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan  seseorang  yang  dalam  hal  ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).

## Tingkat Pemahaman Pajak
Menurut Soemarso (2007:2) pajak adalah  perwujudan  atas  suatu  kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat  dalam  memenuhi  keperluan pembiayaan  negara  dan  pembangunan nasional  guna  tercapainya  keadilan  sosial dan  kemakmuran  yang  merata  baik material  maupun  spiritual.  Pemahaman wajib  pajak  terhadap  undang-undang  dan peraturan  perpajakan  serta  sikap  wajib pajak  mempengaruhi  perilaku  perpajakan WP  dan  akhirnya  perilaku  perpajakan mempengaruhi  keberhasilan  perpajakan (sholichah, 2005).

## Tingkat Pendapatan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan  adalah  hasil  kerja  (usaha  atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus  manajemen  adalah  uang  yang diterima  oleh  perorangan,  perusahaan  dan organisasi  lain  dalam  bentuk  upah,  gaji, sewa,  bunga,  komisi,  ongkos  dan  laba. Dalam  kamus  ekonomi,  penghasilan
adalah  uang  yang  diterima  seseorang dalam perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan lain sebagainya, bersama dengan tunjangan pengangguran,
uang pensiun dan lain sebagainya.

## Sanksi Pajak
Menurut  Samudra,  (2015)  Sanksi pajak  adalah  hukuman  negatif  yang diberikan  kepada  wajib  pajak  yang melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah  diatur  dapat  ditaati  dan  tidak dilanggar.  Di  dalam  pemungutan  Pajak Kendaraan  Bermotor,  dikenal  dua  macam sanksi,  yaitu  sanksi  administrasi  berupa kenaikan  dan  sanksi  administrasi  berupa bunga.
3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode analisis  deskriptif  dengan  pendekatan kuantitatif.  Pada  penelitian  ini,  yang menjadi  subyek  penelitian  adalah  wajib pajak di SAMSAT Kota Surakarta. Peneliti memperoleh  data  dengan  mengirimkan kuesioner kepada wajib pajak di SAMSAT Kota Surakarta secara langsung.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di SAMSAT Kota Surakarta. Metode yang digunakan  dalam  penarikan  sampel  ini adalah  sampling,  teknik  ini  merupakan penentuan  sampel  bila  semua  anggota populasi  digunakan  sebagai sampel. Penelitian  ini  menggunakan  metode Non- probability sampling dengan teknik sampling yang digunakan adalah incidental  sampling .    Penelitian  ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel sebanyak 100 sampel.

## 4. HASIL PENELITIAN Uji Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  bertujuan untuk  melihat  seberapa  besar  kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen  secara  simultan  variabel dependen. Jika angka koefisien determinasi  semakin  mendekati  1,  maka pengaruh  variabel  independen  terhadap variabel dependen semakin kuat.
Tabel 1 Hasil Uji F Model F hitung F tabel Sig. Keterangan 1 17,660 2,31 0,000 Model Fit Sumber: Hasil Analisis Data, 2022 Tabel 2 Hasil Uji t Variabel t hitung t tabel Sig Keterangan Constant 2,958 0,004 Kesadaran Pajak 2,465 1,983 0,016 H 1 Diterima Kualitas Pelayanan Fiskus 1,082 1,983 0,282 H 2 Ditolak Tingkat Pemahaman -0,934 1,983 0,353 H 3 Ditolak Tingkat Pendapatan 5,497 1,983 0,000 H 4 Diterima Sanksi Pajak 1,041 1,983 0,300 H 5 Ditolak Sumber: Hasil Analisis Data, 2022 Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 0,696 a 0,484 0,457 2,695 Sumber: Hasil Analisis Data, 2022 Pembahasan Kesadaran pajak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor
Pada  hasil  pengujian  hipotesis dengan  menggunakan  program  SPSS dalam  penelitian  ini  diperoleh  nilah signifikansi  0,016  <  0,05  sehingga H1 diterima. Maka  dapat  disimpulkan bahwa  kesadaran  wajib  pajak  (X1) berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor.
Hasil  penelitian  ini  memperkuat sesuai dengan penelitian yang dilakukan  Sulistyawati,  dkk.  (2020), Diah,  dkk.  (2019)  dan  Lina  Nurlaela
(2018) yang menyatakan bahwa
kesadaran  pajak  mempunyai  pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena bila wajib pajak sadar akan kewajibannya  dalam  membayar  pajak maka  akan  membuat  wajib  pajak tersebut patuh.
Kualitas  Pelayanana  Fiskus  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
Pada  hasil  pengujian  hipotesis dengan  menggunakan  program  SPSS dalam  penelitian  ini  diperoleh  nilah signifikansi 0,282 lebih besar dari 0,05 sehingga H2  ditolak .  Maka  dapat disimpulkan  bahwa  kualitas  pelayanan fiskus (X2) tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.
Namun  penelitian  ini  berbeda dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh dilakukan  Rusmayani  dan  Supadmi (2017),  Sarifah  dan  Hartanto  (2020) dan  Ilhamsyah,  dkk.  (2016)  yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak kendaraan bermotor.
Tingkat  Pemahaman  Pajak  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
Pada  hasil  pengujian  hipotesis dengan  menggunakan  program  SPSS dalam  penelitian  ini  diperoleh  nilah signifikansi 0,353 lebih besar dari 0,05 sehingga H3  ditolak. Maka  dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan bermotor.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh  Adhimatra  dan  Noviari  (2018), dan  Ilhamsyah,  dkk.  (2016)  yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman
pajak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Tingkat  Pendapatan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak
dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor
Pada  hasil  pengujian  hipotesis dengan  menggunakan  program  SPSS dalam  penelitian  ini  diperoleh  nilah signifikansi  0,000  <  0,05  sehingga H4 diterima. Maka  dapat  disimpulkan bahwa tingkat pendapatan (X4) berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan bermotor.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Noerman  Syah  dan  Wati  (2017)  serta Sari dan Susanti (2015) yang menyatakan  bahwa  variabel  tingkat pendapatan  wajib  pajak  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sanksi  pajak  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam  membayar  pajak  kendaraan bermotor
Pada  hasil  pengujian  hipotesis dengan  menggunakan  program  SPSS dalam  penelitian  ini  diperoleh  nilah signifikansi 0,300 lebih besar dari 0,05 sehingga H5  ditolak. Maka  dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan (X5)  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ilhamsyah, dkk. (2016)  serta Miyanah (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  dalam  membayar  pajak kendaraan bermotor.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang telah
dilakukan,  maka  diambil  kesimpulan sebagai berikut: Kesadraan pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak atau  hipotesis  pertama  diterima.
Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak atau hipotesis kedua ditolak. Tingkat pemahaman  pajak  tidak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak atau
hipotesis ketiga ditolak.Tingkat pendapatan
berpengaruh terhadap
kepatuhan  wajib  pajak atau  hipotesis
pertama  diterima.  Sanksi  pajak tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak atau hipotesis pertama ditolak.
Peneliti  memberikan  saran  untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai
berikut: (1) Peneliti berikutnya diharapkan dapat  memperluas  objek  penelitian  dan menambah  jumlah  responden  di  daerah lain yang belum pernah diteliti sebelumnya tidak  hanya  wajib  pajak  yang  sedang membayar  PKB  di  SAMSAT  Kota Surakarta  saja.  (2)  Penelitian  selanjutnya sebaiknya menambahkan variable independen lain seperti modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan,  samsat  keliling,  motivasi membayar pajak, tarif pajak, dan variabel- variabel  lain  yang  belum  dijelaskan  pada penelitian ini.

## 6. REFERENSI
Adi,  Titis  Wahyu.  2018.  Pengaruh Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap TahunY2018. Skripsi. Yogyakarta:  Universitas  Negeri Yogyakarta
Ardianti,  Desty.  2014.  “Pelaksanaan
Pemungutan  Pajak  Kendaraan Bermotor  Oleh  Dinas  Pendapatan Daerah  Provinsi  Jawa  Timur (Studi  Kasus  Di  Kantor  Dinas Pendapatan  Daerah  Provinsi  Jawa Timur  Unit  Pelaksana  Teknis Dinas  (UPTD)  Malang  Kota)”. Jurnal  Kementerian  Pendidikan Nasional,  Universitas  Brawijaya Fakultas Hukum Malang.
Ariska,  Elia  Yuni.  2016.  “Faktor-  Faktor Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib  pajak  Dalam  Membayar Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi Kasus  Di  Satuan  Administrasi Manunggal  Satu  Atap  Patrang Kabupaten  Jember)”.  Universitas Muhammdiyah Jember. Artanada, I Made. 2012. Pengaruh Persepsi
Wajib  pajak  Tentang  Sanksi Perpajakan Dan Kualitas
Pelayanan  Pada  Kepatuhan  Wajib pajak  Dalam  Membayar  Pajak
Kendaraan  Bermotor  Di  Kantor Bersama Samsat Tabanan. Skripsi. Fakultas  Ekonomi  Universitas Warmadewa Denpasar. Awaluddin, I., Nurnaluri, S., & Damayanti, W.  O.  R.  (2017).  Pengaruh Kualitas  Pelayanan  dan  Kepuasan Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan
Membayar Pajak Kendaraan
Bermotor  (Studi  pada  Kantor Besama SAMSAT Kendari). Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan, II, 109–122. Badan Pusat Statistik. 2019. Perkembangan  Jumlah  Kendaraan Bermotor  Menurut  Jenis  (Unit),
2017-2019. https://www.bps.go.id/indicator/1 7/57/1/jumlah-kendaraan- bermotor.html BN. Marbun, Kamus Manajemen, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230.
Budi,  Taufik.  2020.  317.000  Penunggak Pajak di Jateng Bebas Denda, Kok Bisa. https://jateng.inews.id/berita/3170 00-penunggak-pajak-di-jateng- bebas-denda-kok-bisa/2
Burhan.  2015.  Pengaruh  Sosialisasi
Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan,  Persepsi  Wajib  pajak Tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun
2013  Terhadap  Kepatuhan  Wajib pajak  Orang  Pribadi.  Skripsi. Universitas Diponegoro.
Dewi,  Arista  Ni  Putu.  2014.  Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus, melakukan Kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada wilayah Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Denpasar  Timur,  Jurnal  Fakultas
Ekonomi Universitas Warmadewa Denpasar. Dewi,  A.A.  Sri  Intan  Komala  dan Setiawan, Putu Ery. 2016. Pengaruh  Kesadaran,  Kualitas Pelayanan,  Kewajiban  Moral,  dan Persepsi  Sanksi  Perpajaka  Pada Kepatuhan Wajib pajak Reklame,E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302- 8556,  VOl.17.1,Oktober  (2016): 84-111. Endrayanti,  ratih  novi.  2017.  Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak,  penerapan  e-filling  dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan  wajib  pajak  (studi empiris pada KPP Pratama Surakarta).  Skripsi.  Surakarta: Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Erly  Suandy.  (2011).  Perencanaan  Pajak.
Jakarta: Salemba Empat. Esti Rizqiana dan Wahyu Meiranto. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan  Fiskus,  Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  pajak.  Jurnal
Akuntansi  Volume  6,  Nomor  3, Tahun 2017. Ghozali,  Imam.  2018. Aplikasi  Analisis Multivariate  dengan  Program IBM  SPSS  25. Badan  Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. Hardiningsih, dkk. 2020. The Determinants of Taxpayer Compliance  with  Tax  Awareness as  a  Mediation  and  Education  for Moderation. Jurnal Ilmiah Akuntansi  dan  Bisnis  (JIAB), Volume 15 Issue 1. Irianingsih, Eka. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Pelayanan Fiskus  dan  Sanksi  Administrasi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib pajak  Dalam  Membayar  Pajak Kendaraan Bermotor. Skripsi. Universitas PGRI Yogyakarta. Lestari,  Nur  Wachida  Cinitya.  (2016). Faktor –Faktor Yang Memengaruhi  Kepatuhan  Wajib pajak  Dalam  Membayar  Pajak
Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat  Kabupaten  Kepulauan Selayar). Universitas Hasanudin Mahdi,  dan  Windi  Ardiati.  (2017).
Pengaruh  Kesadaran  Wajib  pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan  Wajib  pajak  Orang Pribadi  Pada  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi Vol.3 No.1 Tahun 2017. Meiyanti,  T  dan  Mulyani.  2019.  Faktor- Faktor yang Memberikan Kontribusi  terhadap  Kepatuhan Wajib  pajak  Ojek  Online  (OJOL) di  Jakarta. Jurnal  Akuntansi, Vol.
8 No. 2.
Mujiyati,  Dra.  M.Si  dan  Aris,  Drs.  M. Abdul,  M.Si.  (2014).  Perpajakan Kontemporer. Surakarta.
Muhammadiyah University Press.
Muliari,  Ni  Ketut  dan  Putu  Ery  Setiawan. 2011.  Pengaruh  Persepsi  Tentang Sanksi  Perpajakan  dan  Kesadaran
Wajib  pajak  Pada  Kepatuhan Pelaporan  Wajib  pajak  Orang Pribadi  di  KPP  Denpasar  Timur.
Jurnal akuntasi bisnis Vol.6.1.
Novitasari,  Rosalina.  2015.  Pengaruh
Kesadaran Wajib pajak, Sosialisasi  Perpajakan,  Kualitas Pelayanan  Pada  Kepatuhan  Wajib pajak  di  Samsat  Semarang  III.
UdiNus Repository. Nur  Wachida  Cinitya  Lestari.  (2015).
Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan  Wajib  pajak  Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor  (Studi  Kasus  Samsat Kabupaten  Kepulauan  Selayar). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas Hasanuddin Makassar Randi Ilhamsyah. (2015). Pengaruh Pemahaman  Dan  Pengetahuan Wajib  pajak  Tentang  Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib pajak,  Kualitas  Pelayanan,  Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor  (Studi  Samsat  Kota Malang). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Rengki  dkk.  2014.  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Motivasi  Wajib pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jurnal Akuntansi. Program Studi Akuntansi Universitas Bung Hatta.
Rusmayani,  N.  M.  L.,  &  Supadmi,  N.  L.
(2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan  Pada  Kepatuhan  Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor.  E- Jurnal Akuntansi
Universitas
Udayana, Vol.20, No(ISSN: 2302- 8556), 173–201. Samudra, Hananto Dhony. 2014. Pengaruh
SPPT,  Sanksi,  Pendapatan  Wajib pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib pajak  Bumi  Bangunan.  Jurnal Universitas Dian Nuswantoro.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 tentang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi
Undang-Undang.
Yanti, Widia Dwi Ratna. (2018). Pengaruh kualitas  pelayanan,  sanksi  pajak, dan  tingkat  pendapatan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan
bermotor. Surabaya. Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.