Vol. 07 No. 1, April 2016, Hal 8-17 ISSN: 2086-8227
PARTISIPASI PETANI DALAM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT LESTARI: KASUS DI DESA CIKEUSAL DAN DESA KANANGA KABUPATEN KUNINGAN
Farmer  Participation on Sustainable Private Forest Management: Case of Cikeusal and Kananga Villages, Kuningan District
Asep Sudrajat 1 , Hardjanto, dan Leti Sundawati
Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB
1 E-mail:  sudrajatasep876@ymail.com

## ABSTRACT
Kuningan District is one of the largest private forest in West Java. Private forests of Cikeusal and Kananga Villages have certified by SVLK (verification of wood legality system) by 2013. Meanwhile, participation pattern on private forest under  the  SVLK  certification  has  not  been  identified,  hence  it  is  important  to  know  their  performance  in  order  to maintain  and  improve  their  forest.  The  aims  of  the  research  were  :  (1)  to  know  the  farmers  participation  pattern  on private  forest,  (2)  to analyze  factors  affected to the participation on  sustainable  private  forest  management,  and  (3)  to analyze  the  impact  of  farmers  participation  on  sustainability  of  private  forest  and  farmer  welfare.  The  research  has conducted through survey approach. Data colection was conducted by sensus on 114 farmers, and the data analysis used qualitative descriptive method and pathway analysis. The result of this research showed that farmers participation were low, passive, and used a top down approach, either in Cikeusal or Kananga Villages. These participation generally were shaped by muscles and materials. It was conducted on entire private forest activities, including: planning, execution, and utilization  phases.  Internal  and  external  factors,  as  well  as  farmer  competence  were  significant  factors  to  influence farmers  participation  on  private  forest  management  and  sustainability  of  private  forest.  However  there  were  not significant to influence farmer welfare.
Key words :  certification, farmer participation, Kuningan, private forest, welfare.

## PENDAHULUAN
Hutan  rakyat  telah  banyak  berkembang  dan mendapat  tempat  dalam  alokasi  penggunaan  lahan  di Jawa.  Peran  hutan  rakyat  sangat  penting  dalam memajukan industri kehutanan, meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  memperbaiki  kualitas  lahan, dan menjaga kesuburan tanah serta tata air (Priyambodo 2010; Dewi et al. 2004).  Hutan rakyat saat ini semakin menunjukkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan  kayu  bagi  industri  perkayuan  terutama  di Jawa.  Kayu  dari  hutan  rakyat  banyak  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  kayu  untuk  keperluan  konstruksi bangunan,  mebel,  kerajinan  yang  pada  akhirnya  dapat meningkatkan taraf ekonomi petani. Produktivitas hutan rakyat mencapai 2.29 m 3 /ha/tahun, tiga kali lebih tinggi dari  produktivitas  hutan  Perhutani  yang  sebesar  0.73 m 3 /ha/tahun  (Arupa  2011).  Disamping  memiliki manfaat  secara  ekonomi,    hutan  rakyat  memiliki manfaat  secara  ekologis.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari fungsinya  dalam    menjaga  dan  mendukung  kualitas lingkungan,  menahan  erosi,  mengurangi  bahaya  banjir, menjaga  dan  memperbaiki  kondisi  tata  air,  dan sebagainya.
Hutan rakyat di Kabupaten Kuningan tercatat seluas 15  446.90  ha  yang  didominasi  oleh  jenis  sengon,  jati dan  mahoni  (Achmad et  al .  2004).  Hutan  rakyat  di Kabupaten Kuningan merupakan salah satu hutan rakyat
yang berhasil disertifikasi dengan skema SVLK (Sistem Verifikasi  Legalitas  Kayu)  pada  tahun  2013.  Dua  desa diantaranya adalah Desa Cikeusal dan Desa Kananga.
Sebagai  sebuah  capaian  strategis,  sertifikasi  hutan rakyat  idealnya  dapat  mendorong  petani  untuk berpartisipasi  mempertahankan  sertifikasi  yang  telah diterimanya.  Secara  konseptual,  partisipasi  petani dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  baik  internal  maupun eksternal  (Diniyati  &  Awang    2010;  Waskito  2000; Ndraha  1990),  serta  berproses  dalam  setiap  tahapan (perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan). Hal yang penting  lainnya  sebagai  bagian  dari  proses  partisipasi dalam  berbagai  tahapan  kegiatan  hutan  rakyat  adalah keterlibatan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan, termasuk  di  dalamnya  keputusan  menentukan  pilihan jenis,  sistem  silvikultur,  waktu  panen,  dan  pilihan operasional lainnya.
Hingga  saat  ini,  partisipasi  petani  di  Kabupaten Kuningan  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat  setelah disertifikasi  dan  dalam  rangka  mempertahankan sertifikasinya  belum  diketahui  dan  diukur.  Oleh  karena itu  penting  untuk  dievaluasi  dan  dikaji  perkembangan hutan  rakyat  di  Kuningan  pasca  sertifikasi  sampai dengan  sekarang  agar  diketahui:  bagaimana  petani berpartisipasi  dalam  mempertahankan  kelestariannya, apa  saja  yang  berpengaruh  terhadap  partisipasi  petani dimaksud,  bagaimana  representasi  gender  dalam partisipasi  pengelolaan  hutan  rakyat,  serta  bagaimana
pengaruh  partisipasi  terhadap  capaian  kelestarian  hutan rakyat  dan  kesejahteraan  petani.    Informasi-informasi tersebut  sangat  penting  untuk  mengevaluasi  kinerja hutan rakyat (evaluasi on going process ) agar sertifikasi dapat  dipertahankan  bahkan  ditingkatkan,  termasuk dapat  direplikasi  di  tempat  lain  dengan  penyesuaian tertentu.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  penelitian  ini bertujuan untuk :
1. Memahami  tingkat  partisipasi  petani  hutan  rakyat di Kabupaten Kuningan,
2. Menganalisis  faktor–faktor  yang  mempengaruhi partisipasi  petani  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat lestari
3. Menganalisis  pengaruh  partisipasi  petani  terhadap kelestarian dan kesejahteraan petani hutan rakyat di Kabupaten Kuningan.

## METODE PENELITIAN

## Kerangka Pemikiran
Konsepsi  utama  yang  melandasi  penelitian  ini adalah  partisipasi.  Konsep  partisipasi  digunakan  untuk menjelaskan  bagaimana  petani  hutan  rakyat  terlibat dalam  pengelolaan  hutan  rakyat,  seberapa  tinggi keterlibatannya, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya dan pengaruhnya terhadap kelestarian hutan rakyat dan kesejahteraan petani.
Partisipasi petani akan ditelaah pada tiga komponen. Pertama,  penelitian  ini  akan  mengidentifikasi  tingkat partisipasi petani hutan rakyat, seberapa jauh partisipasi tersebut  terjadi,  dan  pada  tahapan  apa  partisipasi tersebut  terjadi.    Kedua,  kajian  ini  mengidentifikasi faktor-faktor  yang  mempengaruhi  partisipasi  petani hutan rakyat. Ketiga, penelitian ini  mengukur pengaruh partisipasi  terhadap  kelestarian  hutan  rakyat  dan kesejahteraan petani.
Tingkat  partisipasi  petani  dapat  tercermin  dalam berbagai  tahapan  kegiatan  pengelolaan  hutan  rakyat. Tahapan  pengelolaan  terdiri  atas  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pemanfaatan.  Partisipasi  petani  pada pengelolaan hutan rakyat dapat berbentuk ide/gagasan/pemikiran, biaya, maupun tenaga.
Faktor  yang berpengaruh  terhadap partisipasi petani hutan rakyat dapat berasal dari internal, faktor eksternal, dan  kompetensi  petani  (Diniyati  &  Awang    2010; Waskito  2000;  Ndraha  1990;  Fauzi  2009).  Faktor internal  petani  meliputi:  umur,  pendidikan  formal/ nonformal,  jumlah  tanggungan  keluarga,  luas  lahan usahatani,  pengalaman  berusahatani,  dan  motivasi berusaha.  Faktor  eksternal  meliputi:  penyuluhan kehutanan, kelompok tani hutan, dan sumber informasi. Adapun  kompetensi  petani  mencakup  kompetensi teknis, kompetensi konseptual, dan kompetensi relasional.  Kompetensi  petani  dipisahkan  dari  faktor internal  karena  sifatnya  yang  lebih  komprehensif  dan faktor pembentuknya yang lebih kompleks (Fauzi 2009; Spencer  dan  Spencer  1993).  Berbeda  dengan  faktor internal lain (misalnya umur, pendapatan, dan lain-lain)
cenderung  lebih  berkarakter  dasar  internal  petani  yang faktor pembentuknya alami dan tidak kompleks.
Kemampuan atau kompetensi petani dalam mengelola  hutan  rakyat  merupakan  faktor  yang mendukung  keberhasilan  pengelolaan  hutan  rakyat (Waskito 2000). Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kompetensi atau kemampuan  awal  untuk  berkembang  secara  mandiri (Ndraha 1990).
Meningkatnya  partisipasi  petani  dalam  pengelolaan hutan  rakyat  diharapkan  berdampak  pada  kelestarian hutan  rakyat  itu  sendiri  dan  kesejahteraan  petani. Kelestarian  hutan  rakyat  sertifikasi  VLK  dicirikan  oleh indikator: 1) kepemilikan lahan, 2) aspek ketenagakerjaan,  dan  3)  aspek  sosial  dan  lingkungan dalam penebangan. Variabel-variabel tersebut digunakan juga dalam penelitian Sumarlan et al. (2012), Ritchie et  al. (2001),  dan  Suprayitno et  al. (2011), walaupun  tidak  persis  melakukan  klasifikasi  internal, eksternal dan kompetensi.
Kesejahteraan  merupakan  hasil  pencapaian  proses pemberdayaan  yang  melibatkan  citra  diri  kelompok yang diperdayakan dilengkapi ketersediaan sumberdaya. Salah satu faktor kesejahteraan adalah pendapatan (Ress 1991;  Edi  2013).  Pendapatan  petani  diperoleh  dari berbagai  jenis  tanaman  yang  diusahakan  dalam  areal hutan  rakyat.  Hasil  hutan  rakyat  berkonstribusi  bagi pendapatan  petani  dan  diharapkan  dapat  meningkatkan kesejahteraan    (Attar  2000).  Hutan  rakyat  diharapkan menjadi asset produksi bagi petani dan alternatif sumber pendapatan  keluarga.  Hubungan  antar  peubah  sebagai kerangka pemikiran penelitian disusun sebagai berikut.
Gambar 1   Diagram  model persamaan struktural untuk analisis jalur.
Keterangan : X1: faktor internal, X2: faktor eksternal, X3: kompetensi petani, Y1: partisipasi, Y2: kelestarian, Y3: kesejahteraan

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  Desa  Cikeusal  dan  Desa Kananga.  Kedua  desa  tersebut  terletak  di  Kecamatan Cimahi,  Kabupaten  Kuningan,  Jawa  Barat.  Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan, antara lain:  1)  lokasi  tersebut  merupakan  kecamatan  yang memiliki  areal  hutan  rakyat  yang  dikelola  petani  yang tergabung dalam kelompok tani hutan, dan 2) kelompok tani  hutan  rakyat  telah  memperoleh  sertifikat  SVLK. Penelitian  dilaksanakan  selama  3    bulan  (Januari  s/d Maret 2015).
X 1
X 2 X 3 Y 1 Y 2 Y 3

## Rancangan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif,  yang bertujuan  untuk    membuat  deskripsi  atau  gambaran secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta- fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang diteliti  (Nazir  2002).  Penelitian  deskriptif  adalah penelitian  yang  bertujuan  mengumpulkan  informasi tentang  keadaan-keadaan  nyata  sekarang.  Keadaan nyata  sekarang  dalam  penelitian  ini  adalah  hubungan antara peubah bebas yaitu: faktor internal (X 1 ) meliputi umur, pendidikan formal/non formal, jumlah tanggungan  keluarga, luas lahan usahatani, pengalaman berusahatani,  dan  motivasi  berusaha;  faktor  eksternal (X 2 )  meliputi  penyuluhan  kehutanan,  kelompok  tani hutan  dan  sumber  informasi;  kompetensi  petani  (X 3 ) terdiri:  atas  kompetensi  teknis,  kompetensi  konseptual, dan  kompetensi  relasional,  dan  partisipasi  petani  (Y 1 ) meliputi  partisipasi  perencanaan,  pelaksanaan  dan pemanfaatan;  peubah  terikat  yaitu  kelestarian  hutan rakyat  (Y 2 )  yang  terdiri  atas;  kepemilikan  lahan,  aspek ketenagakerjaan, dan aspek sosial dan lingkungan dalam kegiatan  penebangan,  serta  kesejahteraan  petani  hutan rakyat (Y 3 ) meliputi kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi (Sevilla et al. 1993).

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi  dan  wawancara  secara  sensus  pada  2 kelompok  tani  di  kedua  desa.  Total  responden  adalah 114  orang.  Data  sekunder  diperoleh  dari  kantor  dinas kehutanan  setempat,  kantor  kecamatan  setempat,  dan kantor desa setempat, serta instansi lain yang terkait.

## Analisis Data
Data  dianalisis  menggunakan  metode  yang  sesuai dengan  tujuan  penelitian.  Tingkat  partisipasi  petani dalam  pengelolaan  hutan  rakyat  dianalisis  dengan menggunakan  metode  analisis  deskriptif  kuantitatif  dan kualitatif.  Analisis  deskriptif  kuantitatif  dilakukan dengan  tabulasi  yang  merepresentasikan  jumlah  dan persentase. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menjelaskan  secara  mendalam  atas  fenomena  tertentu pada  faktor-faktor  yang  dianalisis.  Tingkat  partisipasi petani dianalisis pada tahap persiapan/pembukaan lahan, pelaksanaan  (penanaman,  pemeliharaan),  dan  tahap pemanfaatan (pemanenan, dan pemasaran hasil).
Hubungan  antar  faktor  untuk  mengetahui  faktor yang  mempengaruhi  partisipasi  petani,  serta  pengaruh partisipasi  terhadap  kelestarian  hutan  rakyat  dan kesejahteraan  petani  dianalisis  menggunakan    Analisis Jalur  (Rutherford et  al.. 1993;  Garson  2003).    Formula Analisis Jalur adalah :
Y 1 = γ 14 X 1 + γ 24 X 2 + γ 34 X 3 + € 1 Y 2 = γ 11 X 1 + γ 21 X 2 + γ 31 X 3 + γ 41 Y 1 € 1 Y 3 = γ 12 X 1 + γ 22 X 2 + γ 32 X 3 + γ 42 Y 1 + β 12 γ 1 + € 1
Dimana :  X 1 = Faktor Eksternal
X 2 = Faktor Internal X 3 = Kompetensi Petani Y 1 = Partisipasi Petani Y 2 = Kelestarian Hutan Rakyat
Y 3 = Kesejahteraan Petani
€ 1 = Error 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tingkat  Partisipasi  dalam  Pengelolaan  Hutan Rakyat
Partisipasi  petani  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat dalam  penelitian  ini  diidentifikasi  dalam  3  tahapan kegiatan,  yaitu  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pemanfaatan hasil hutan rakyat. Pada tahap perencanaan, partisipasi yang diukur adalah keterlibatan petani  dalam  penentuan  waktu  pertemuan,  peran  petani dalam penentuan  materi pertemuan, peran petani dalam penentuan pengurus kelompok tani, peran petani dalam memberikan  pendapat,  dan  peran  petani  dalam pendanaan  KTHR.  Pada  tahap  pelaksanaan,  partisipasi yang  dikaji  adalah  keterlibatan  petani  (apakah dikerjakan  sendiri  atau  diupahkan)  dalam  persiapan lahan,  penanaman,  dan  pemeliharaan  (pemupukan, penyiangan,  pemangkasan,  dan  penjarangan).  Adapun pada  tahap  pemanfaatan  hasil  hutan  rakyat,  partisipasi yang diukur adalah keterlibatan petani dalam pemanenan,  transaksi  penjualan,  dan  penggunaan  kayu hasil hutan rakyat.
Partisipasi  petani  pada  tahap  perencanaan  hutan rakyat  menunjukkan  pola  keterlibatan  petani  sedikit berbeda  di  kedua  desa  lokasi  penelitian.  Petani  hutan rakyat  di  Desa  Cikeusal  teridentifikasi  lebih  bervariasi dalam  kadar  keikutsertaannya  pada  tahap  perencanaan. Mayoritas  petani  di  Cikeusal  kadang-kadang  terlibat dalam  penentuan  waktu  pertemuan  dan  memberikan pendapat.  Pada  penentuan  materi  pertemuan  dan pendanaan  KTHR  tidak  terjadi  partisipasi  petani. Partisipasi  petani  yang  relatif  baik  terjadi  pada  proses penentuan  pengurus  kelompok  tani.  Adapun  partisipasi petani  di  Desa  Kananga  teridentifikasi  rendah  pada semua  kegiatan  perencanaan  pengelolaan  hutan  rakyat. Secara  keseluruhan,  partisipasi  masyarakat  di  kedua desa lokasi penelitian cenderung rendah (Tabel 1).
Partisipasi petani pada tahap pelaksanaan pengelolaan hutan rakyat terlihat lebih baik dibandingkan  pada  tahap  perencanaan.  Sebagian  besar petani  di  kedua  desa  banyak  melakukan  kegiatan  hutan rakyat  sendiri,  dan  tidak  diupahkan.  Jikapun  pekerjaan hutan  rakyat  diupahkan,  petani  melakukan  pengawasan langsung  kepada  buruh  tani  yang  bekerja  di  kebunnya. Keterlibatan petani secara langsung memiliki pola yang sama  antara  kedua  desa,  dimana  pada  pembukaan/ pembersihan lahan dan penanaman cenderung berintensitas  sedang  (mayoritas  hanya  kadang-kadang melakukan  persiapan  lahan  sendiri),  dan  keterlibatan petani dalam kegiatan pemeliharaan cenderung berintensitas  lebih  tinggi  (mayoritas  selalu  melakukan pemeliharaan dan pemangkasan sendiri).
Tabel 1  Partisipasi petani pada tahap pengelolaan hutan rakyat
Partisipasi Cikeusal Kananga Tidak pernah Kadang- kadang Selalu Tidak pernah Kadang- kadang Selalu Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Tahap perencanaan Penentuan waktu pertemuan 28 40.6 30 43.5 11 15.9 38 84.4 3 6.7 4 8.9 Penentuan materi 57 82.6 11 15.9 1 1.5 43 95.6 0 0 2 4.4 Penentuan pengurus 12 17.4 19 27.5 38 55.1 38 84.4 6 13.3 1 2.2 Memberi pendapat 17 24.6 48 69.6 4 5.8 31 68.9 11 24,4 3 6.7 Pendanaan KTHR 69 100 0 0 0 0 45 100 0 0 0 0 Tahap pelaksanaan Pembukaan/pembersihan lahan 6 8.7 42 60.9 21 30.4 2 4.4 37 82.2 6 13.3 Penanaman 4 5.8 43 62.3 22 31.9 2 4.4 35 77.8 8 17.8 Pemeliharaan 3 4.3 24 34.8 42 60.9 6 13.3 15 33.3 24 53.3 Pemangkasan 5 7.2 28 40.6 36 52.2 1 2.2 6 13.3 38 84.4 Penjarangan 28 40.6 23 33.3 18 261 14 31.1 5 11.1 26 57.8 Tahap pemanfaatan Pemanenan kayu 44 63.8 23 33.3 2 2.9 42 93.3 3 6.7 0 0 Pemanenan hasil pertanian 15 21.7 45 65.2 9 13 8 17.8 29 64.4 8 17.8 Penjualan hasil 23 33.3 17 24.6 29 42 36 80 2 4.4 7 15.6 Penggunaan kayu sendiri 21 30.4 44 63.8 4 5.8 36 80 9 20 0 0 Transaksi 26 37.7 20 28.9 23 33.3 36 80 2 4.4 7 15.6
Adapun  partisipasi  petani  dalam  tahap  pemanfaatan hutan  rakyat  juga  relatif  rendah  baik  di  Desa  Cikeusal maupun  di  Desa  Kananga.  Pada  umumnya  petani  tidak melakukan  pemanenan  dan  penjualan  kayu  sendiri. Mereka  menjual  kayu  hutan  rakyat  melalui  tengkulak karena  alasan  kemudahan  dan  kepraktisan.  Dengan demikian  maka  posisi  tawar  petani  masih  rendah, dimana  tengkulak  membeli  dengan  harga  yang dikendalikan sendiri. Teknik estimasi potensi kayu juga tidak  tepat,  dimana  tengkulak  mengukur  diameter batang  setinggi  jangkauan  tangan,  bukan  setinggi  dada (DBH,  1.30  m),  sehingga  ada  kecenderungan  hasil taksiran volumenya lebih rendah. Dalam pelaksanaannya  jual  beli  kayu  rakyat,  baik  penjual  dan pembeli  tidak  membuat  surat  perijinan.  Selain  itu, dalam proses legalisasi kayu, di Desa Cikeusal maupun Kananga belum ada penerbit SKAU.
Diantara  ketiga  tahapan  partisipasi,  partisipasi  yang signifikan  terjadi  pada  tahap  perencanaan  dan  tahap pemanfaatan. Adapun partisipasi pada tahap pelaksanaana  tidak  signifikan.  Hal  ini  menggambarkan bahwa keterlibatan petani pada pelaksanaan/operasional hutan  rakyat  tidak  begitu  mempengaruhi  partisipasi secara  substansial,  karena  bersifat  rutinitas  di  kebun atau ladang.  Lain  halnya  keterlibatan petani pada tahap perencanaan dan pemanfaatan hasil hutan rakyat mampu mempengaruhi  partisipasi  petani  secara  substansial, karena lebih melibatkan aspek psikologi petani.
Jika  merujuk  pada  tipe  partisipasi  menurut Blackburn et  al. (1997),  maka  dapat  dikatakan  bahwa
partisipasi  petani  hutan  rakyat  di  Desa  Cikeusal  dan Desa  Kananga  tergolong  partisipasi  pasif.  Pada partisipasi  pasif,  orang  berpartisipasi  dengan  diberitahu apa yang akan terjadi atau telah terjadi, dan merupakan pengumuman sepihak oleh administrasi atau manajemen proyek  tanpa  mendengarkan  tanggapan  masyarakat. Partisipasi  hutan  rakyat  di  lokasi  penelitian  didorong oleh  pemberitahuan  pihak  tertentu  (pemerintah  dan pemberi  proyek)  akan  adanya  SVLK.  Berdasarkan pemberitahuan  tersebut,  masyarakat  dengan  arahan tertentu  dari  pemerintah  dan  pemberi  proyek  kemudian mengatur  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan target  proyek.  Adapun  Aji et  al. (2011)  menyatakan bahwa  partisipasi  yang  hanya  menemui  tokoh-tokoh atau  elit  desa  lainnya  untuk  menjalankan  program disebut sebagai partisipasi yang bersifat pragmatis.
Jika  dikomparasikan  dengan  hutan  rakyat  di  daerah lain,  hasil  penelitian  ini  relatif  tidak  banyak  berbeda. Suprayitno et  al. (2011)  melaporkan  rendahnya  t ingkat partisipasi petani sekitar hutan dalam pengelolaan hutan kemiri  di  Kabupaten  Maros,  Sulawesi  Selatan. Rendahnya  partisipasi  ditunjukkan  pada  semua  tahapan partisipasi  yaitu  dalam  perencanaan,    pelaksanaan, pemafaatan,    maupun  pengawasan.  Sementara  Fauzi (2009)  mencatat  bahwa partisipasi  petani  dalam pengelolaan  hutan  rakyat  di  Kecamatan  Kertanegara Kabupaten  Purbalingga  berada  pada  kategori  sedang. Partisipasi    dalam  perencanaan  berada  pada  kategori tinggi,  partisipasi  dalam  pelaksanaan  termasuk  dalam kategori  sedang,  dan  partisipasi  dalam  pemanfaatan
hasil  termasuk  kategori  sedang.  Adapun  pada  kasus partisipasi  masyarakat  dalam program KBR  di  Kota Bajarbaru  cukup  rendah,  sebagaimana  diuraikan  oleh Hapsari et  al. (2012).  Perbedaan  tingkat  partisipasi demikian  disebabkan  oleh  perbedaan  dinamika  faktor- faktor  internal  dan  eksternal  yang  terjadi  dalam masyarakat, serta modal sosial yang dimilikinya.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi
Partisipasi  petani  dipengaruhi  secara  nyata  oleh faktor  internal,  faktor  eksternal,  dan  faktor  kompetensi petani.  Terkait  faktor  internal  petani,  menunjukkan bahwa  variasi  umur  petani,  pendidikan,    jumlah tanggungan  keluarga,  luas  lahan  hutan  rakyat,  dan pengalaman  petani  mempengaruhi  tinggi  rendahnya partisipasi  mereka  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat. Pengalaman petani yang relatif panjang menggambarkan  peningkatan  akumulasi  pengetahuan petani dalam pengelolaan hutan rakyat.
Motivasi petani yang teridentifikasi karena dorongan sendiri  dan  dorongan  pihak  luar  tidak  mempengaruhi partisipasi  petani.  Motivasi  karena  dorongan  sendiri memang  ada,  tapi  tidak  berkaitan  dengan  sertifikasi VLK,  motivasi  petani  hanya  berkebun  kayu  untuk tabungan  rumah  tangga.  Motivasi  SVLK  sangat dominan  didorong  oleh  Dinas  Kehutanan,  sehingga terbangun  partisipasi  pasif  dan  bersifat top  down . Dengan  demikian  rekayasa  dinamika  faktor  internal petani  dalam  kelembagaan  kelompok  tani  tidak  dapat digunakan  untuk  membangkitkan  partisipasi  hutan rakyat.  Petani  generasi  muda  maupun  generasi  tua, petani berpendidikan tinggi maupun rendah, tanggungan keluarga  banyak  atau  sedikit,  berpengalaman  ataupun tidak,  ternyata  pengaruhnya  sama  terhadap  dinamika partisipasi.
Faktor  eksternal  memberikan  pengaruh  nyata  bagi partisipasi  petani  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat. Perubahan pada faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi  tinggi  rendahnya  partisipasi.  Walaupun frekuensi  penyuluhan  relatif  jarang  dilakukan  pada kelompok  tani,  namun  petani  merasakan  manfaat kelompok  bagi  pertukaran  pengetahuan  dan  informasi serta  permodalan  (Tabel  2).  Dengan  demikian  dapat dikatakan  bahwa  semakin  tinggi  intensitas  kegiatan penyuluhan,  semakin  baik  fungsi  kelompok  tani,  dan semakin  tinggi  akses  informasi,  akan  secara  nyata memberikan  pengaruh  bagi  peningkatan  kualitas partisipasi  petani  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat. Demikian juga jika sebaliknya. Kompetensi petani juga memberikan  pengaruh  nyata  terhadap  partisipasi. Namun  dari  ketiga  macam  kompetensi  (teknis, konseptual, dan relasional), hanya kompetensi relasional yang  secara  nyata  memberi  pengaruh  terhadap pembentukan  kompetensi  petani.  Kompetensi  teknis petani  dalam  kegiatan  pengelolaan  hutan  rakyat  relatif merata  dimiliki  oleh  petani  hutan  rakyat.  Sebagai contoh,  para  petani  pada  umumnya  melakukan pemeliharaan dengan pemupukan 1 tahun 2 kali sampai umur 2 tahun, penyiangan 1 tahun  kali sampai umur 3 tahun,  dan  pemangkasan  dilakukan  1  kali  pada  umur  4 tahun.
Penguasaan  konseptual  mengenai  hutan  rakyat cenderung  sedang  dan  rendah  dalam  pemahaman  hutan
rakyat  dan  manfaatnya.  Mayoritas  petani  terkategori cukup  paham  (kategori  pemahaman  sedang)  mengenai hutan  rakyat  (60.9%  di  Desa  Cikeusal  dan  68.9%  di Desa  Kananga),  yaitu  sebagai  hutan  yang  dimiliki perseorangan  atau  hutan  di  tanah  milik  sendiri.  Namun ternyata masih cukup banyak juga petani di kedua desa (masing-masing  36.2%  dan  24.4%)  yang  tidak memahami  esensi  hutan  rakyat.  Pemahaman  terhadap manfaat hutan rakyat lebih bervariasi. Di Desa Cikeusal tingkat  pemahamannya  sedang  (60.9%),  tapi  di  Desa Kananga  banyak  yang  tidak  paham  (51.1%).  Kondisi tersebut menunjukkan rendahnya kompetensi konseptual petani dalam hutan rakyat.
Dalam  hubungan  relasional  petani  dengan  pihak lain,  ternyata  cukup  berpengaruh  bagi  peningkatan kompetensi  petani,  walaupun  terbatas  pada  hubungan dengan  penyuluh  dan  sesama  petani  lainnya.  Kondisi tersebut  menggambarkan  kompetensi  relasional  petani memang  patut  dijadikan  sebagai  daya  ungkit  untuk meningkatkan  kualitas  partisipasi  petani  dalam  hutan rakyat (Tabel 3).
Rendahnya  partisipasi  petani  dalam  pengelolaan hutan  rakyat  di  Desa  Cikeusal  dan  Desa  Kananga (dimana  terkategori  sebagai  partisipasi  pasif  dan bercirikan pendekatan top down ), dipengaruhi kuat oleh faktor  internal,  faktor  eksternal,  dan  kompetensi tersebut.  Faktor  penyuluhan,  kelompok  tani  dan  akses informasi diduga menjadi faktor yang berpengaruh kuat dalam  menyebabkan  rendahnya  partisipasi  petani, disamping  kapasitas  kompetensi  teknis  dan  konseptual yang  perlu  mendapat  perhatian  serius.  Kondisi  ini  juga didukung oleh frekuensi penyuluhan yang sangat jarang dan bergantung pada pendanaan proyek. Padahal fungsi kelompok tani dirasakan memiliki pengaruh positif bagi petani,  tapi  karena  frekuensi  pertemuan  kelompok  juga jarang,  tidak  mampu  meningkatkan  partisipasi  petani. Disamping  itu,  informasi  yang  tersebar  pada  kelompok tani  cukup  berguna  bagi  petani,  namun  karena frekuensinya  juga  rendah,  maka  pengetahuan  yang terdistribusi pada petani relatif sedikit dan tidak mampu memperbaiki  kualitas  partisipasi.  Dengan  demikian, faktor-faktor  tersebut  harus  diperhatikan  agar  bisa memperbaiki kualitas partisipasi di lokasi penelitian.
Sebagai komparasi, partisipasi petani dalam pengelolaan  hutan  rakyat  kemiri  di  Maros,  Sulawesi Selatan  dipengaruhi  oleh  tingkat  motivasi  petani  dan kemampuan  petani  (Suprayitno et  al. 2011).  Tingkat kemampuan  petani  dalam  mengelola  hutan  kemiri merupakan  yang  berpotensi  mempengaruhi  tingkat partisipasi  petani  dalam  pengelolaan  hutan  kemiri,  di mana  aspek  yang  memiliki  pengaruh  paling  dominan adalah  kemampuan  teknis.  Petani  sekitar  hutan  kemiri pada  dasarnya  telah  memiliki  kemampuan  teknis pengelolaan hutan kemiri yang memadai yang diperoleh secara  turun  temurun  sehingga  yakin  bahwa  mereka mampu  untuk  tetap  mengelola  hutan  kemiri.  Adapun Irawan (2011) melalukan estimasi logit yang menunjukkan bahwa partisipasi petani dipengaruhi oleh umur  petani,  pendidikan,  luas  lahan  rumah  tangga,  dan pengalaman  petani  dalam  usaha  hutan  rakyat  di  desa Tempurejo, Kabupaten Wonosobo.
Gambar 2 Diagram jalur analisis variabel yang mempengaruhi partisipasi, kelestarian dan kesejahteraan.
Tabel 2  Kehadiran petani dalam kegiatan penyuluhan
Aspek Atribut kehadiran Desa Cikeusal Desa Kananga Jml (orang) % Jml (orang) % Kehadiran dalam penyuluhan Selalu 27 39.13 4 8.89 Kadang-kadang 36 52.17 32 71.11 Tidak pernah 6 8.70 9 20 Jumlah 69 100 45 100 Alasan kehadiran Silaturahmi dan menambah pengetahuan 44 63.77 23 51.11 Menambah wawasan dan informasi 16 23.19 9 20.00 Sakit dan kepentingan lainnya 9 13.04 13 28.89 Jumlah 69 100 45 100 Tabel 3  Kompetensi petani hutan rakyat di Desa Cikeusal dan Kananga Jenis kompetensi Atribut kompetensi Tingkat pemahaman Cikeusal Kananga Jumlah % Jumlah % Teknis Persiapan lahan Tidak pernah 1 1.45 0 0 Kadang-kadang 8 11.59 5 11.11 Selalu 60 86.96 40 88.89 Pemilihan jenis tanaman HR Dipilih sendiri 54 78.26 42 93.33 Musyawarah kelompok 15 21.74 3 6.67 Pemerintah 0 0 0 0 Konseptual Pemahaman pengertian HR Tidak paham 25 36.23 11 24.44 Cukup paham 42 60.87 31 68.89 Paham 2 2.9 3 6.67 Pemahaman manfaat HR Tidak paham 15 21.74 23 51.11 Cukup paham 42 60.87 16 35.56 Paham 12 17.39 6 13.33
X1.1 0.00
X1.2 7.05 X1.3 6.04 X1.4 2.49 X1.5 7.46 X2.1 0.80* X2.2 3.45 X2.3 5.94 X3.1 7.85 X3.2 7.57 X3.3 0.00 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 Y1.1 3.95 Y1.2 7.52 Y1.3 2.27 Y2.1 7.24 Y2.2 5.37 Y2.3 2.69 Y3.1 7.69
Y3.2 0.00 Chi-Square=179.70, df=128, P-value=0.00177, RMSEA=0.060 6.25 0.05*
3.89
7.39 0.52*
-0.54*
-0.10* 1.29* 16.25 -2.90 -4.95 8.48
-1.08*
5.63
5.27 4.10 1.49* 1.56* 14.02 -6.53 0.38* 0.08* -2.39 3.22 8.68 -2.94 7.19
6.81 -0.30* -0.61* -0.66*
Jenis kompetensi Atribut kompetensi Tingkat pemahaman Cikeusal Kananga Jumlah % Jumlah % Relasional Membantu petani lain Tidak pernah 2 2,90 0 0,00 Kadang-kadang 36 52.17 28 62.22 Selalu 31 44.93 17 37.78 Tukar informasi antar petani Tidak pernah 0 0 0 0 Kadang-kadang 38 55.07 30 66.67 Selalu 31 44.93 15 33.33 Komunikasi dengan pembeli kayu Tidak pernah 17 24.64 31 68.89 Kadang-kadang 47 68.12 14 31.11 Selalu 5 7.25 0 0 Komunikasi dengan industri Tidak pernah 69 100 45 100 Kadang-kadang 0 0 0 0 Selalu 0 0 0 0
Pengaruh  Partisipasi  terhadap  Kelestarian  Hutan Rakyat dan Kesejahteraan Petani
Partisipasi  secara  konseptual  berkorelasi  langsung dengan  kelestarian  hutan  rakyat  dan  kesejahteraan petani.  Partisipasi  yang  baik  menggambarkan  perhatian yang  baik  dari  petani  terhadap  proses  dan  kegiatan hutan  rakyat  sehingga  lebih  intensif,  dan  mendorong terwujudnya  kelestarian  hutan  rakyat  dan  dapat meningkatkan  pendapatan.  Sebaliknya,  partisipasi rendah  dapat  memberi  pengaruh  negatif  terhadap kelestarian  hutan  rakyat  dan  juga  pendapatan  rumah tangga petani.
Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi petani berpengaruh  secara  nyata  bagi  kelestarian  hutan  rakyat (Gambar  2).  Faktor  internal  petani,  faktor  eksternal, serta  kompetensi  petani  juga  berpengaruh  langsung terhadap  kelestarian  hutan  rakyat  di  Desa  Cikeusal  dan Desa Kananga.
Hal  demikian  tercemin  pada  kondisi  dimana  dalam tingkat  partisipasi  pasif  ternyata  hutan  rakyat  dapat bertahan  di  tengah-tengah  masyarakat.  Keberadaan  dan kelestarian  hutan  rakyat  tersebut  juga  dipengaruhi  oleh faktor  internal  dan  eksternal  petani  serta  kompetensi yang  dimiliki  oleh  masing-masing  petani.  Hasil  ini relatif  sama  dengan  penelitian  Suprayitno et  al. (2011) di  Maros,  Sulawesi  Selatan,  dimana  partisipasi  petani dalam pengelolaan hutan kemiri memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan manfaat hutan kemiri.
Kondisi  demikian  diduga  sangat  terkait  dengan aspek  historis  dan  budaya  berkebun.  Pada  masa  lalu, masyarakat  tidak  secara  sengaja  membangun  hutan rakyat,  namun  sebagai  budaya  berkebun  yang  diantara komoditinya terdapat tanaman tahunan. Dalam perkembangan  selanjutnya,  baru  muncul  istilah  hutan rakyat  dan  disematkan  kepada  kegiatan  mereka. Identitas hutan rakyat semakin kuat ketika ada program Kebun  Bibit  Rakyat  (KBR)  dari  pemerintah  dan program sertifikasi hutan rakyat.
Selanjutnya,  pada  dasarnya  sertifikasi  belum memberikan  dampak  terhadap  pendapatan  petani terutama  tentang  harga  jual  kayu  yang  masih  sama dengan kelompok tani  yang tidak bersertifikasi, adapun
menjadi  alasan  bahwa  kebutuhan  kayu  di  Kecamatan Cimahi  hanya  untuk  mencukupi  kebutuhan  lokal, sehingga    kemampuan  tawar  petani  masih  lemah dikarenakan  para  tengkulak  sudah  menguasai  harga pasar  kayu  lokal.  Hai  ini  sebagaimana  hasil  penelitian Hardjanto  (2000),  dimana  pada  umumnya  posisi  tawar petani  hutan  rakyat  pada  saat  ini  masih  lemah dibandingkan  dengan  pihak  lain  yang  lebih  mantap secara kelembagaan.
Keberadaan  hutan  rakyat  lebih  bersifat  sebagai tabungan  bagi  petani.  Petani  memperlakukan  tanaman kayu  sebagai  cadangan  pemenuhan  kebutuhan  untuk keperluan  mendadak  yang  jumlahnya  besar,  seperti keperluan anak sekolah, hajatan keluarga, dan lain-lain. Hal ini terkonfirmasi pada alasan kenapa petani memilih pola  pemanenan  tebang  butuh.  Hal  demikian  sesuai dengan  pendapat  Achmad et  al. (2012),  Darusman  & Hardjanto (2006), dan Setyadi (2009) yang menyatakan bahwa meskipun hasil dari hutan rakyat sudah dirasakan oleh  petani  dan  keluarganya,  namun  belum  dapat dijadikan  sebagai  sumber  pendapatan  utama,  karena hasil utama berupa kayu bersifat jangka panjang.
Sejalan  dengan  itu,  ternyata  partisipasi  petani  tidak memberikan  pengaruh  nyata  bagi  kesejahteraan  petani sebagaimana  hasil  analisis  jalur.  Kesejahteraan  petani juga tidak dipengaruhi secara nyata oleh faktor internal, faktor  eksternal,  kompetensi  petani,  dan  kelestarian hutan  rakyat.  Dengan  kata  lain,  partisipasi  mungkin sebenarnya  berpengaruh  terhadap  kesejahteraan  petani, namun  tidak  secara  nyata,  dan  juga  berarti  ada  faktor lain  yang  memberikan  pengaruh  bagi  kesejahteraan petani  secara  signifikan  yang  belum  diketahui  diluar faktor  internal,  eksternal,  kompetensi  petani  dan partisipasi  petani.  Atau  dapat  juga  diduga  bahwa kesejahteraan  petani  lebih  banyak  disebabkan  oleh faktor  selain  hutan  rakyat,  seperti  pertanian,  atau  mata pencaharian lain.
Situasi  demikian  sangat  berkaitan  dengan  faktor kesejahteraan  ekonomi  rumah  tangga  petani,  dimana ternyata  rata-rata  pendapatan  petani  dari  hutan  rakyat hanya  sebesar  Rp.  2.617.683,-/tahun  di  Desa  Cikeusal dan  Rp.  2.345.807/tahun  di  Desa  Kananga.  Jumlah
tersebut  hanya  sebesar  1.9%  dan  4.2%  dari  rata-rata pendapatan  total  keluarga  responden  per  tahun  pada masing-masing  desa.  Disamping  kecilnya  proporsi kontribusi  pendapatan  hutan  rakyat  bagi  pendapatan petani secara keseluruhan, ternyata jumlah petani hutan rakyat  yang  telah  menikmati  hasil  pendapatan  dari pemanenan  kayu  hanya  31  orang  dari  69  petani  hutan rakyat  (atau  44.9%)  di  Desa  Cikeusal,  dan  hanya  14 orang dari 45 petani (31.1%) di Desa Kananga.
Hasil ini jauh lebih rendah dari hasil penelitian Attar (2000)  di  Desa  Sumberejo  Kabupaten  Wonogiri, memperlihatkan  bahwa  hasil  dari  hutan  rakyat memberikan  kontribusi  yang  tidak  sedikit  terhadap pendapatan rumah tangga petani. Hasil dari hutan rakyat memberikan  kontribusi  rata-rata  21.97%  terhadap pendapatan  rumah  tangga  petani.  Penelitian  ini  juga lebih  kecil  dibandingkan  dengan  hasil  kajian  Aji et  al.
(2011) pada petani PHBM Kecamatan Japara Kabupaten  Kuningan.  Persentase  rata-rata  pendapatan perbulan  dari  kayu  sebesar  35.79%,  dari  non  kayu sebesar 54.45%, palawija 5.03%, dan upah banjar harian 4.71%.  Demikian  juga  hasil  penelitian  Setyadi  (2009), yang  mencatat  kontribusi  pendapatan  hutan  rakyat terhadap  pendapatan  total  rata-rata  antara  17.87%- 20.30%.
Kecilnya  kontribusi  pendapatan  petani  hutan  rakyat di  Desa  Cikeusal  dan  Desa  Kananga  menunjukkan indikasi  kegagalan  revolusi  hijau  di  desa  kebun  dan hutan.  Di  lokasi  penelitian  terdapat  kesenjangan  antara pertanian  dan  kehutanan,  karena  tidak  ada  intensifikasi di  kebun  dan  hutan  rakyat.  Sebagai  perbandingan, distribusi  pendapatan  petani  hutan  rakyat  pada  masing- masing desa di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Pendapatan responden di lokasi penelitian
Pendapatan (Rp/bln) Desa Cikeusal Desa Kananga Jumlah (orang) % Jumlah (orang) % < Rp 1 juta 21 30.4 14 31.1 Rp 1-2 juta 36 52.2 27 60.0 Rp 2-4 juta 7 11.5 4 8.9 > Rp 4 juta 4 5.9 - - Jumlah 69 100.0 45   100.0
Rendahnya  kontribusi hutan  rakyat  terhadap pendapatan  petani  juga  berkaitan  dengan  luas  hutan rakyat yang dikejakan. Luas hutan rakyat di kedua desa dengan rata-rata 0.32 ha belum memenuhi luas optimum yang  dapat  memberikan  hasil break  even  point (BEP) bahkan  memberikan  keuntungan  yang  wajar.  Pendapat ini  sesuai  dengan  Rochmayanto  &  Supriadi  (2012) bahwa  rendahnya  pendapatan  dari  hutan  rakyat disebabkan  oleh  belum  dicapainya  skala  usaha    (luas) yang  optimum.  Pada  kasus  hutan  rakyat  untuk  kayu pulp  ( Acacia  mangium )  di  Kuantan  Singingi,  Provinsi Riau, skala ekonomisnya dicapai jika luasnya lebih dari 6 ha per KK.  Aji et al. (2011) juga  menekankan  syarat luas  minimal  bagi  pengelolaan  hutan  bersama masyarakat  agar  diperoleh  keuntungan  memadai.  Hasil
penelitiannya  pada  program  PHBM  Kecamatan  Japara, Kab  Kuningan,  ditemukan  luas  minimum  sebesar  3.45 ha  di  Desa  Kalimati,  1.67  ha  di  Desa  Jabaranti. Sedangkan  untuk  luas  minimun  HKm  berkisar  antara 0.57  –  1.05  ha  sesuai  penelitiannya  di  Desa  Simpang Sari, Desa Tugu Sari, dan Desa Tribudi Syukur.
Adapun menurut hasil kajian Sumarlan et al. (2012) yang juga mencatat rendahnya kinerja petani agroforestri Pegunungan Kendeng. Kondisi ini tercermin  dari  rata-rata  tingkat  pendapatan,  keragaman jenis  pangan  yang  masih  kurang,  dan  jejaring  bisnis sistem agroforestri yang tidak berkembang dengan baik. Rata-rata pendapatan petani berada di bawah pendapatan  per  kapita  per  tahun  Kabupaten  Pati.  Hal tersebut  disebabkan  antar  lain  karena  petani  menjual hasil panen palawija dan kayu masih tergantung kepada tengkulak dan pemborong.
Padahal, hutan rakyat diharapkan mampu memberikan keuntungan ekonomi yang layak bagi para petani, dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari- hari.  Pada  pengelolaan  hutan  rakyat  di  Ciamis,  Jawa Barat,  penghasilan  dari  hutan  rakyat  diekspektasikan oleh  petani  berasal  dari  penjualan  pohon,  kelapa, kapulaga,  pisang,  dan  hasil  hutan  rakyat  lainnya.  Hasil dari  penjualan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  petani untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari,  bahkan  untuk membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  (PBB),  dan  biaya anak sekolah (Achmad et al. 2012).
Jika  mencermati  indikator  kesejahteraan  sosial sebagaimana  yang  Attar  (2000)  juga  lakukan,  dimana meliputi  bukti  kepemilikan  yang  jelas,  tata  guna  lahan yang mantap, batas-batas kepemilikan lahan yang jelas, dan  hubungan  antar  petani  dalam  ikatan  kerjasama sosial  yang  kuat  dan  terpenuhinya  kebutuhan  sosial psikologis petani. Menurut indikator tersebut kesejahteraan  sosial  di  Desa  Cikeusal  dan  Desa Kananga cukup baik, dimana seluruh anggota kelompok memiliki bukti pemilikan berupa SPPT, dan batas lahan cukup  jelas.  Namun  memang  hubungan  antar  petani terlihat  kurang,  dimana  pertemuan  kelompok  sangat jarang dilakukan dan tidak terkoordinasi dengan baik.
Walaupun  faktor  partisipasi  petani  beserta  sejumlah faktor yang berpengaruh terhadapnya, partisipasi petani bukan elemen tunggal yang mempengaruhi keberhasilan hutan  rakyat  (baik  aspek  kelestarian  hutan  rakyat maupun  kesejahteraan  petani).  Hutan  rakyat  memiliki masalah  struktural  yang  kompleks  dan  bersinggungan antara  berbagai  elemen  yang  banyak,  sehingga  perlu mempertimbangkan pemecahan yang simultan (Hardjanto 2006)
sehingga tetap harus mempertimbangkan faktor lain diluar partisipasi.
Proses  sertifikasi  di  Desa  Cikeusal  dan  Desa Kananga  tidak  diinisiasi  oleh  petani  sendiri  secara mandiri,  tapi  diinisiasi  oleh  Sucofindo  yang  difasilitasi Dinas Kehutanan Kabupaten. Secara operasional proses sertifikasi  dikoordinasikan  oleh  LSM  lokal.  Jika  dalam proses  membangun  kelompok  dan  pembangunan kapasitas  petani  hutan  rakyat  berjalan  dengan  baik, inisiasi  dari  pihak  luar  tidak  menjadi  masalah.  Namun karena proses pemberdayaan tidak berjalan dengan baik, dimana  penyuluhan  tidak  berjalan  intensif,  dan
kelompok  tani  secara  mandiri  tidak  terbangun kapasitasnya  sehingga  cenderung  relatif  pasif,  serta proses pertukaran informasi hutan rakyat diantara petani tidak  berjalan  baik,  maka  partisipasi  petani  relatif rendah  di  lokasi  penelitian,  serta  tidak  mempengaruhi kualitas  kelestarian  hutan  rakyat  dan  kesejahteraan petani.
Kelompok tani hutan rakyat dibangun juga tidak atas dasar  inisiatif  petani.  Kelompok  tani  hutan  rakyat  lahir karena ada program KBR dan sertifikasi. Kelompok ini berasal  dari  kelompok  tani  biasa  yang  bergerak  pada sektor  pertanian,  bukan  sektor  kehutanan,  yang  ada  di dua  desa  kemudian  bergabung  menjadi  kelompok  tani hutan rakyat.
Dalam  proses  sertifikasi  VLK,  dijumpai  juga indikasi  elit  lokal  yang  berkoalisi  dengan  pihak eksternal  (Dinas  Kehutanan  dan  LSM)  melakukan tindakan top  down sehingga  partisipasi  bersifat  semu. Sebagai contoh, pengumpulan dokumen untuk pembuatan SPPT dilakukan kolektif atas koordinasi elit lokal.  Pemahaman  petani  yang  rendah  terhadap  esensi sertifikasi  lebih  ditunjukkan  oleh  pemahaman  sebagian besar  petani  dimana  sertifikasi  VLK  dianggap  sebagai kegiatan pembuatan sertifikasi tanah.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi  petani  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat  di Desa  Cikeusal  dan  Desa  Kananga  tergolong  rendah, bersifat  pasif,  dan  bercirikan  pendekatan top  down . Partisipasi pada umumnya berbentuk tenaga dan materi, bukan  berbentuk  ide/gagasan.  Partisipasi  terjadi  pada semua tahapan hutan rakyat (perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan).
Sifat  partisipasi  demikian  dipengaruhi  secara  nyata oleh  faktor  internal,  faktor  eksternal,  dan  kompetensi petani. Faktor internal petani dibentuk secara nyata oleh variable umur, pendidikan, luas pemilikan hutan rakyat, dan  pengalaman  petani.  Motivasi  tidak  mempengaruhi faktor  internal  karena  motivasi  petani  banyak  didorong oleh  pihak  luar.  Faktor  eksternal  petani  (penyuluhan, kelompok  tani,  dan  akses  informasi)  memberikan pengaruh nyata terhadap rendahnya partisipasi pengelolaan  hutan  rakyat.  Penyuluhan  dan  pertemuan kelompok  kendati  masih  berlangsung  relatif  jarang, telah  menjadi  sarana  transfer  pengetahuan  bagi  petani. Faktor  kompetensi  petani  juga  memberikan  pengaruh nyata terhadap pola partisipasi dalam pengelolaan hutan rakyat.  Kompetensi  relasional  sangat  berpengaruh  bagi pembentukan kompetensi petani, sementara kompetensi teknis  dan  kompetensi  konseptual  petani  tidak berpengaruh secara nyata.
Partisipasi  petani  berpengaruh  nyata  terhadap kelestarian hutan rakyat, namun tidak berpengaruh bagi kesejahteraan  petani.  Kelestarian  hutan  rakyat  juga dipengaruhi secara langsung  oleh faktor internal, faktor eksternal, dan  kompetensi petani. Namun  kesejahteraan petani  tidak  dipengaruhi  secara  nyata  baik  oleh  faktor internal, faktor eksternal, kompetensi petani, partisipasi, maupun kelestarian hutan rakyat. Hutan rakyat di kedua
desa  bersifat  statis,  turun  temurun,  dan  memberi kontribusi rendah terhadap pendapatan petani.

## Saran
Guna memperbaiki partisipasi petani dalam menunjang  keberhasilan  hutan  rakyat  di  Desa  Cikeusal dan Desa Kananga disarankan hal-hal sebagai berikut:
- Penguatan faktor internal petani melalui pendampingan yang intensif.
- Penguatan faktor eksternal petani melalui intensifikasi penyuluhan, pertemuan kelompok, dan pertukaran informasi hutan rakyat melalui berbagai media dan sumber.
- Penguatan  kompetensi  petani  melalui capacity building , meliputi pengetahuan teknis, pengetahuan administrasi,  manajerial,  informasi  pasar,  dan hubungan masyarakat.
- Ekstensifikasi  dan  intensifikasi  hutan  rakyat  perlu dilakukan  untuk  meningkatkan  kontribusi  terhadap pendapatan  petani.  Sistem  agroforestry  merupakan salah satu bentuk yang dapat dilakukan oleh petani dengan  memasukkan  tanaman  bawah/tanaman pertanian sehingga pendapatan jangka pendek dapat diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, B., H. Simon, D. Diniyati, T.S. Widyaningsih. 2012.  Persepsi  petani  terhadap  pengelolaan  dan fungsi  hutan  rakyat  di  kabupaten  ciamis. Jurnal Bumi Lestari , 12 (1):123 – 136.
Achmad B, Soleh M, Undang S, Dani SR. 2004. Kajian Tata  Niaga  Kayu  Rakyat  di  Kabupaten  Kuningan. Makalah  Seminar  Ekspose  Terpadu  Hasil-Hasil Penelitian. Yogyakarta (ID): Badan Litbang
Kehutanan. Aji,  G.B.,  J.  Suryanto,  R.  Yulianti,  A.  Wirati,  A.Y. Abdurrahman, TI. Miranda. 2011. Strategi Pengurangan  Kemiskinan  di  Desa-desa  Sekitar Hutan:  Pengembangan  Model  PHBM  dan  HKm. laporan  Penelitian.  Pusat  Penelitian  Kependudukan. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Arupa.  2011.  Hutan  Rakyat  Wonosobo  [Internet]. tersedia pada http:// arupa.or.id/mitra/aphr- wonosobo/: [diunduh pada tanggal 26 Maret 2014]. Attar  M.  2000.  Hutan  Rakyat:  Kontribusi  Terhadap Pendapatan  Rumah  Tangga Petani    dan   Perannya Dalam    Perekonomian    Desa    (Kasus    di    Desa Sumberejo  Kab.  Wonogiri,  Jawa  Tengah.  Di dalam:   Suharjito  D,  editor. Hutan  Rakyat di Jawa . Bogor: Fakultas Kehutanan  IPB.
Blackburn,  J.  and  J.  Holland.    1997.    Who  Changes? Institutionalizing Participation in Development. Darusman  D,  Hardjanto.  2006. Tinjauan  Ekonomi Hutan  Rakyat .  Prosiding  Seminar  Hasil  Penelitian Hasil Hutan. Jakarta: Departemen Kehutanan. Dewi SB, Slamet BY, Nurbaya L. 2004.  Peranan hutan rakyat dan sistem pengelolaannya terhadap pendapatan  patani  di  desa  wates  dan  tambah  rejo kecamatan gading rejo kabupaten tanggamus. Jurnal Hutan Rakyat . VI (2): 65 – 84.
Diniyati  D,  Awang  SA.  2010.  Kebijakan  penentuan bentuk  insentif  pengembangan  hutan  rakyat  di wilayah  gunung  sawal  kabupaten  ciamis.  dengan metoda ahp. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan . 7 (2): 129 – 143.
Fauzi.  A.  2009.  Partisipasi  Petani  dalam  Pengelolaan Hutan  Rakyat  (Kasus  di  Kecamatan    Kertanegara Kabupaten    Purbalingga    Provinsi    Jawa  Tengah). Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
Garson  D.2003.  Path  Analysis.  School  of  public  &
International affairs. North Carolina State University.
Hapsari, D.T., Suprijanto, M. Sangen, Susilawati. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat  pada  kebun  bibit  rakyat  (studi  kasus pengadaan  bibit  karet  untuk  petani  di  kota banjarbaru). Jurnal Enviro Scienteae. 8 (2012): 55 – 61.
Hardjanto.  2000.  Pengusahaan  Hutan  Rakyat  di  Jawa. Di  dalam:  Suharjito  D,  editor. Hutan  Rakyat  di Jawa . Bogor: Fakultas Kehutanan IPB.
Hardjanto.  2001.  Kontribusi  hutan  rakyat  terhadap pendapatan  rumah  tangga  di  sub  das  cimanuk  hulu. Jurnal Manajemen Hutan Tropika. 7 (2):  47-61.
Hardjanto.  2006.  Model  struktural  sistem  usaha  kayu rakyat. Jurnal  Manajemen  Hutan  Tropika. 12  (2): 57-68.
Irawan,  E.  2011.  Prospek  partisipasi  petani  dalam program  pembangunan  hutan  rakyat  untuk  mitigasi perubahaan  iklim  di  wonosobo. Jurnal  Ekonomi Pembangunan . 12(1): 67-76.
Nazir  M.  2011. Metode  Penelitian. Bogor  (ID):  Ghalia Indonesia
Ndraha  T.  1990. Pembangunan  Masyarakat .  Bandung (ID):  Rineka Cipta.
Priyambodo.  2010.  Hutan  Rakyat  Jawa  pasok  40% Kebutuhan  Kayu  [Internet].  tersedia  pada:  http//
www.  antaranews.  com.  [diunduh  pada  tanggal  26 Maret 2014].
Ritchie,  B.,  C.  McDougall,  M.  Haggith,  N.  B.  de Oliveira.  2001.  Pedoman  Pendahuluan:  Kriteria  dan Indikator  Kelestarian  Hutan  yang  Dikelola  oleh Masyarakat  (Community  Managed  Forest).  Jakarta:
Center for International Forestry Research.
Rochmayanto,  Y.,  R.  Supriadi.  2012.  Skala  ekonomis usaha  hutan  rakyat  kayu  pulp  di  kabupaten  kuantan singingi, provinsi riau. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan . 9 (2): 87-95.
Rutherford,  Robert  D,  Minja  Kim  Choe.  1993. Statistical  Model  for  Causa  Analysis .  New  York: John Wiley & Sons. Inc.
Setyadi,  LB.  2009.  Analisis  Kelayakan  Usaha  dan Kontribusi  Pengelolaan  Hutan  Rakyat  Koperasi Hutan  Jaya  Lestari,  Kabupaten  Konawe  Selatan, Propinsi  Sulawesi  Tenggara.  Skripsi.  Institut Pertanian Bogor. Bogor: IPB.
Sevilla  CG,  Ochave  JA,  Punsalan  TG,  Regala  BP, Uriarte  GG.  1993. Pengantar  Metode  Penelitian . Jakarta (ID): UI Press.
Sumarlan, Sumardjo, P. Tjitropranoto, D.S. Gani. 2012.
Peningkatan  kinerja  petani  sekitar  hutan  dalam penerapan  sistem  agroforestri  di  pegunungan kendeng pati. Jurnal Agro Ekonomi . 30 (1): 25-39. Suprayitno RA, Sumardjo, Gani DS,Sugihen BG. 2011.
Model  peningkatan  partisipasi  petani  sekitar  hutan dalam  pengelolaan  hutan  kemiri  rakyat:  kasus pengelolaan  hutan  kemiri  kawasan  pegunungan bulusaraung  kabupaten  maros  provinsi  sulawesi selatan. Jurnal  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi Kehutanan . 8 (3): 176-195.
Waskito  B.  2000.  Hutan  Rakyat:  Studi  Kemungkinan Pengembangan    (Kasus  di  Desa  Gunungsari Kabupaten  Boyolali,  Jawa  Tengah).  Di  dalam: Suharjito  D,  editor. Hutan  Rakyat  di  Jawa .  Bogor (ID): Fakultas Kehutanan  IPB.