Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## KRIMINALISASI PEKERJA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
Abdul Malik Bram Universitas Muhammadiyah Palu email : abdmalikbram01@gmail.com
Kaharuddin Syah Universitas Muhammadiyah Palu email : kaharuddinsyah1969@gmail.com

## ABSTRACT
Criminalization  often  occurs  in  work  relationships  because  one  of  the  parties committed non-compliance in carrying out the contents of the work agreement in this  case  the  employer  does  not  pay  workers'  normative  rights,  mutates  under pressure / intimidation, prohibition on organization, discrimination between female workers and male workers and actions other crimes that can harm workers. The policy in handling crime (penal policy) towards the creation of harmonization of relations between employers and workers is a concept of work relations with the model of industrial family relations based on family relations and togetherness in accordance  with  the  philosophy  of  industrial  relations.  This  paper  aims  to anticipate  the  occurrence  of  criminalization  of  employer  relations  with  Workers requiring a norm that regulates the problem of equality before the law related to labor crimes as well as supervision and criminal law enforcement especially in the process of investigating labor criminal acts handled directly by the police.

## Keywords: Criminalization, Employers, and Workers

## A. PENDAHULUAN
Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan  upaya  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  (social  welfare).  Menurut Sudarto 1 ada tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu :
1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hokum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan Polisi;
1 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
3. Dalam  arti  paling  luas,  ialah  keseluruhan  kebijakan  yang  dilakukan melalui  peundang-undangan  dan  badan-badan  resmi,  yang  bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.
Marc Ancel 2 pernah menyatakan bahwa modern criminal science terdiri dari tiga  komponen criminology , criminal  law dan penal  policy. Dikemukakan plehnya bahwa penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai  tujuan  praktis  untuk  memungkinkan  peraturan  hukum  positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat  undang-undang,  tetapi  juga  kepada  pengadilan  yang  menerapkan undang-undang  dan  juga  kepada  para  penyelenggara  atau  pelaksana  putusan pengadilan.  Selanjutnya,  Marc  Ancel  mengemukakan  bahwa  sistem  hukum pidana  abad  XX  masih  tetap  harus  diciptakan.  Sistem  demikian  hanya  dapat disusun  dan  disempurnakan  oleh  usaha  bersama  semua  orang  yang  beriktikad baik  dan  juga  oleh  semua  ahli  dibidang  ilmu-ilmu  social. 3 Kebijakan  hukum pidana  pada  hakikatnya  bukanlah  semata-mata  Pekerjaan  teknik  perundang- undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik dogmatik. Disamping  pendekatan  yuridis  normatif,  kebijakan  hukum  pidana  juga memerlukan  pendekatan  yuridis  faktual  yang  dapat  berupa  pendekatan sosiologis,  historis  dan  komperatif  bahkan  memerlukan  pula  pendekatan komprehensif  dari  berbagai  disiplin  sosial  lainnya  dan  pendekatan  integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.
Masalah  kebijakan  pidana  termasuk  salah  satu  bidang  yang  seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi. Terlebih memang “pidana” sebagai salah satu bentuk reaksi atau respons terhadap kejahatan, merupakan salah satu objek studi  kriminologi. 4 pada  studi  kriminologi  merupakan  studi  sosiologis  yang mengungkap realitas kejahatan yang pada akhirnya menjadi dasar pertimbangan hukum  pidana  untuk  merumuskan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  dapat
2 Marc Ancel, Social Defence A Modern Approach To Criminal Problems (London, Routledge & Kegan Paul, 1965).
3 Ibid.
4 Howard Jones mendefinisikan kriminologi sebagai “The Science that studies The Social Phenomenen of Crime, Its causes and the measures which society direct against”. Lihat G.P Hoefnagels, The other side of criminology, Kluwer Deventer, 1973.
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dikriminalisasi sebagai suatu bentuk kejahatan. Perumusan perbuatan kejahatan menjadi  bagian  dari  kebijakan  kriminal  atau  politik  hukum  kriminal.  Hal  ini sesuai  pandangan  Sudarto 5 bahwa  kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal yaitu usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat atau  kebijakan  dari  Negara  melalui  badan-badan  yang  berwenang  untuk menetapkan  peraturan-peraturan  yang  dikehendaki  yang  diperkirakan  bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
Selanjutnya,  Sudarto  menyatakan  bahwa  melaksanakan  politik  hukum pidana  berarti  mengadakan  pemilihan  untuk  mencapai  hasil  perundang- undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. 6
Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana dan sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa- masa  yang  akan  datang. 7 Selain  itu,  dalam  pandangan  A.  Mulder 8
Strafrechtpolitiek ialah  garis  kebijakan  untuk  menentukan  ;  (a)  seberapa  jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperaharui (b) apa yang  dapat  diperbuat  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  dan  (c)  cara bagaimana  penyidikan,  penuntutan,  peradilan  dan  pelaksanaan  pidana  harus dilaksanakan.  Beberapa  konsep  Mulder  tentang  kebijakan  politik  tersebut bertolak  dari  pengertian  sistem  hukum  pidana  menurut  Marc  Ancel  yang menyatakan  bahwa  tiap  masyarakat  yang  terorganisir  memiliki  sistem  hukum pidana  yang  terdiri  dari  beberapa  peraturan  pidana  yang  memuat  sanksinya, prosedur sebagai hukum acara dan mekanisme pelaksanaan pidana sebagai suatu sistem  yang  padu. 9 Peraturan  pidana  tersebut  tentu  saja  memiliki  tujuan  yaitu untuk  menanggulangi  kejahatan.  Dalam  usaha  penanggulangan  kejahatan dengan  hukum  pidana  pada  hakikatnya  juga  merupakan  bagian  dari  usaha
5 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masayarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983.
6 Ibid
7 Ibid
8 A. Mulder, 1980, Strafrechtpolitiek, Delikt en Delinkwent, Mei.
9 Ibid
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebiajakan penegakan hukum ( law inforcement policy ), wajar pula apabila kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  juga  merupakan  bagian  integral  dari kebijakan  atau  politik  sosial  ( social  policy) . 10 Kebijakan  sosial  (social  policy) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat  dan  sekaligus  mencakup  perlindungan  masyarakat.  Jadi,  didalam pengertian  social  policy  sekaligus  tercakup social  welfare  policy dan social defence policy. 11 Pencapaian tujuan tersebut baru dapat diperoleh ketika suatu peraturan hukum pidana dapat menentukan secara pasti perbuatan-perbuatan apa saja  yang  menjadi  tindak  pidana  yang  dalam  studi  kebijakan  pidana  disebut sebagai kriminalisasi perbuatan.
Kriminalisasi  ( criminalization) merupakan  objek  studi  hukum  pidana materiil ( substantive criminal law ) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai  tindak pidana  yang diancam  dengan sanksi  pidana tertentu. Perbuatan tercela  yang  sebelumnya  tidak  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  dan diancam dengan sanksi pidana bukan tindak pidana atau deskriminalisasi. Jadi, deskriminalisasi  merupakan  kualifikasi  terbalik  yaitu  penggolongan  suatu perbuatan yang pada mulanya dianggap sebagai peristiwa hukum pidana, tetapi kemudian  dianggap  sebagai  bukan  tindak  pidana.  Dalam  kondisi  masyarakat tertentu  kualifikasi  perbuatan  dari  bukan  tindak  pidana  menjadi  tindak  pidana dilakukan  melalui  proses-proses  sosial  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang melanggar nilai-nilai atau moralitas masyarakat. Proses kriminalisasi perbuatan dalam  masyarakat  sering  terjadi  secara  serta  merta  dan  merupakan  suatu fenomena yang sering terjadi dan dialami oleh seseorang atau sekelompok orang yang perlu ditelaah lebih komprehensif melalui studi kebijakan kriminal.
Pada dasarnya “kriminalisasi” adalah terminologi akademik tentang upaya negara  memperlakukan  suatu  perilaku,  yang  pada  awalnya  adalah  perilaku
10 Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rempai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
11 Ibid
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
bebas, menjadi perilaku yang dianggap jahat serta menyimpang dan dilanjutkan dengan  pengenaan  pidana  atasnya.  Dengan  demikian,  kriminalisasi  mengacu pada  bentuk  perilaku  tertentu,  bukan  orang.  Kriminalisasi  juga  menjadi kewenangan negara, khususnya bagi lembaga yang mempunyai  otoritas bukan sekedar  aparat  pelaksana hukum,  akan tetapi  sebagai  perumus kebijakan  yang menentukan  perbuatan  mana  merupakan  kejahatan  dan  perbuatan  mana  yang bukan  merupakan  kejahatan.  Dalam  kriminalisasi,  perumusan  perbuatan  yang tergolong sebagai tindak pidana terikat dengan asas-asas hukum menjadi dasar titik  tolak  perumusan  kebijakan.  Prinsip-prinsip  atau  dasar-dasar  perumusan pembuatan  dalam  suatu  peraturan,  dan  atau  kebijakan  menetapkan  aktivitas hidup  manusia  sebagai  suatu  tindak  pidana  seharusnya  mengacu  pada  asas legalitas  yang  menghendaki  adanya  rumusan  atau  kebijakan  pidana  terlebih dahulu  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Dalam  konteks kriminalisasi,  asas  legalitas  memuat  beberapa  konsepsi  dasar,  norma-norma, etika,  dan  prinsip-prinsip  hukum  yang  menuntut  adanya  pembentukan  hukum pidana  yang menetapkan pembuatan apa  yang merupakan suatu tindak pidana (kriminalisasi).

## B. PEMBAHASAN
1. Kriminalisasi  Terhadap Pekerja Dalam Hubungan Industrial
Pada  dasarnya  penanggulangan  kejahatan  secara  garis  besar  dapat dibagi  dua  yakni  lewat  jalur  penal  atau  hukum  pidana  dan  lewat  jalur nonpenal  atau  bukan  hukum  pidana.  Jalur  nonpenal  meliputi  pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan  melalui  media  massa.  Jalur  penal  adalah  melalui  penerapan hukum  pidana  yang  pada  umumnya  orang  menyebut  sebagai  tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Kebijakan penal ( penal policy) dalam  hubungan  pengusaha  dengan  Pekerja  dalam  bentuk  peraturan perusahaan  yang  memuat  sejumlah  aturan  tentang  hak  dan  kewajiban Pekerja dan aturan sanksi pidana bilamana Pekerja tidak mematuhinya serta melanggar  peraturan  tersebut  misalnya  seorang  Pekerja  dilarang  untuk
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
mengambil  sesuatu  barang  milik  perusahaan  tanpa  izin  kemudian  Pekerja melanggarnya,  maka  pihak  perusahaan  dapat  memberikan  sanksi  berupa pemotongan  upah/gaji  sewa  dengan  harga  nominal  yang  diambil  dan bilamana  pelanggaran  yang  lebih  berat  dampaknya  terhadap  keadaan ekonomi  perusahaan  maka  perusahaan  dapat  memberikan  sanksi  berupa PHK.  Namun  PHK  adalah  bersifat Ultimum  Remedium setelah  pemberian sanksi  yang  lain  tidak  dapat  memberikan  efek  jera  kepada  Pekerja  yang bersangkutan. Selain mempunyai makna represif, jalur penal juga bermakna preventif dalam arti luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki  sikap  atau  tingkah  laku  terpidana  sehingga  kelak  tidak  akan mengulangi  lagi  perbuatannya,  dan  di  lain  pihak,  pemidanaan  itu  juga dimaksudkan  untuk  mencegah  orang  lain  dari  kemungkinan  melakukan perbuatan  yang  serupa  (pencegahan  umum).  Oleh  karena  itu,  pandangan yang  terakhir  ini  dianggap  berorientasi  kedepan  (forward-looking).  Pada umumnya,  pandangan  terakhir  diatas  dianggap  lebih  ideal  dalam  rangka penerapan  gagasan  pemidanaan  dibandingkan  dengan  pandangan  pertama yang masih dianggap backward-looking . Pandangan yang bersifat preventif atau  pembinaan  pada  dewasa  ini  dianggap  lebih  modern  sehingga  banyak mempengaruhi kebijaksanaan politik kriminal di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.
Tindak  kejahatan  selain  masalah  kemanusiaan,  juga  merupakan permasalahan sosial. Menghadapi masalah ini, telah banyak dilakukan upaya untuk  menanggulanginya,  dan  bahkan  dimasukkan  dalam  kerangka kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Pidana  merupakan  peninggalan  kebiadaban  masa  lalu.  Pidana  merupakan tindakan  perlakuan  yang  kejam.  Selanjutnya  terjadi  gelombang  perubahan pandangan  mengenai  pidana  di  Eropa  Kontinental  dan  Inggris,  yang merupakan reaksi humanistis terhadap kekejaman pidana. Pada masa itulah berkembang pemikiran determinisme yang menyatakan , bahwa orang tidak mempunya  kehendak  bebas  dalam  melakukan  suatu  perbuatan,  karena
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dipengaruhi  oleh  watak  pribadinya,  faktor-faktor  biologis  dan  faktor lingkungan kemasyarakatannya. Kejahatan sebuah manifestasi dari keadaan jiwa  seseorang  yang  abnormal,  sehingga  dalam  perkembangannya, diperlukan  tindakan  sebagai  upaya  untuk  memperbaiki  keadaan  pelaku kejahatan. Kejahatan juga dipandang sebagai perwujudan ketidaknormalan atau  ketidakmatangan  pelaku  kejahatan,  sehingga  sikap  memidana  harus diganti dengan sikap mengobati. Perkembangan baru dari dasar pemidanaan, dimulai  pada  abad  ke  19  dan  permulaan  abad  ke  20.  Sejak  didirikannya Union Internasionale de droit penal, suatu gerakan menuju penanganan yang rasional  tentang  kejahatan,  dengan  mempergunakan  hasil  pemikiran  baru yang  diperoleh  dari  sosiologi,  antropologi,  dan  psikologi.  Tujuan  penting dari  gerakan  ini  adalah  mengacu  pada  tujuan  pokok  hukum  pidana  yaitu penentangan  terhadap  perbuatan  jahat,  dipandang  sebagai  kejahatan masyarakat,  pengetahuan  hukum  pidana  dan  perundang-undangan  pidana, harus  memperhatikan  hasil  studi  antropologi  dan  sosiologi,  dan  pidana merupakan suatu alat ampuh yang dikuasai oleh negara, dalam penentangan kejahatan,  tetapi  bukan  satu  satunya  alat,  tidak  dapat  diterapkan  sendiri, tetapi  selalu  dengan  kombinasi  dengan  tindakan  sosial,  khususnya  dengan tindakan preventif.
Pengusaha dan Pekerja adalah para pelaku utama ditingkat perusahaan, pengusaha  dan  Pekerja  mempunyai  kepentingan  yang  sama  yaitu memikirkan kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, tetapi disisi lain hubungan  antara  keduanya  juga  berpotensi  terjadinya  konflik  terutama apabila berkaitan dengan persepsi dan interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan  masing-masing  pihak  yang  kondisinya  memang  selalu  ada perbedaannya. Kriminalisasi  didalam  hubungan kerja antar pengusaha dan Pekerja  dapat  terjadi  bilamana  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  proses hubungan industrial tidak mematuhi kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku,  penulis  dapat  mengkualifikasikan  faktor  kriminogen  yang menyebabkan terjadinya konflik.

## a. Faktor Internal
Latar belakang terjadinya tindak pidana dalam hubungan kerja antara lain  adanya  tuntutan  hak-hak  Pekerja  seperti  menuntut  penyesuaian  upah, ingin  mendirikan  serikat  Pekerja,  keikutsertaan  BPJS,  pemberhentian hubungan  kerja,  dan  hak  normatif  lainnya  dengan  cara  menyampaikan aspirasinya  melalui  organisasi  Pekerja  atau  dengan  cara  melakukan  mogok kerja  atau  unjuk  rasa,  hal  ini  pemicu  timbulnya  kriminalisasi  pengusaha terhadap  Pekerja  terutama  bagi  pengurus  serikat  Pekerja.  Kriminalisasi terhadap  pengurus  serikat  Pekerja  marak  terjadi  pasca  aksi  mogok  kerja sebagaimana  yang  telah  terjadi  pada  aksi  unjuk  rasa  di  perusahaan perkebunan  kelapa  sawit  Kabupaten  Buol  pada  tahun  2014,  kronologis kejadian terhadap Ketua Serikat Pekerja PT. Hardaya Inti Plantation, Bapak Abdullah, setelah aksi  unjuk  rasa di  area perusahaan, ketua serikat  Pekerja langsung  mendapatkan  sanksi  pidana  dari  perusahaan  dengan  melaporkan kepada  pihak  kepolisian  setempat  karena  dianggap  telah  melakukan provokasi  dan  dugaan  penghasutan  kepada  Pekerja  untuk  ikut  melakukan mogok kerja dan unjuk rasa, pemogokan yang tidak sesuai dengan ketentuan dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenai denda atau pidana penjara, padahal  selama  ini  pemogokan  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hanya berakibat  pada  hilangnya  hak  atas  Pekerja  atas  upah  yang  seharusnya diterima.  Namun  aksi  mogok  dijadikan  tindak  pidana  sebagai  bentuk kriminalisasi Pekerja sebagai upaya untuk menghambat majunya organisasi Pekerja  dalam  memperjuangkan  nasib  Pekerja.  Kaum  Pekerja  menghadapi berbagai macam ancaman, baim dari pengusaha maupun dari penguasa, mulai dari  ancaman  PHK,  tuntutan  perdata,  pidana,  tindakan  represif  dari  aparat keamanan dan ancaman liberalisasi hukum ketenagakerjaan. PHK merupakan senjata  ampuh  bagi  perusahaan  untuk  meredam  aksi-aksi  Pekerja,  apalagi PHK yang disebabkan oleh kejahatan (kesalahan berat) seperti mencuri. PHK bagi Pekerja yang melakukan kesalahan berat tetap harus mendapat izin dari lembaga  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Kesalahan  berat masuk dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu Pemutusan Hubungan
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Kerja  (PHK)  tetap  harus  meminta  izin.  Dengan  demikian  sebelum  PHK diberikan, harus sudah ada putusan pengadilan yang final dan banding sesuai dengan  asas  praduga  tak  bersalah.  Namun  dalam  regulasi  ketenagakerjaan yang  berlaku  saat  ini,  PHK  bagi  Pekerja  yang  melakukan  kesalahan  berat dapat langsung diberikan oleh perusahaan. Pemberian PHK langsung tersebut dapat  diberikan  dengan  syarat  bahwa  Pekerja  yang  bersangkutan  terbukti tertangkap tangan atau ada pengakuan atau bukti berupa laporan kejadian dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Dengan demikian, undang- undang ketenagakerjaan terbaru tidak menghargai asas praduga tak bersalah. Pekerja yang di PHK tersebut dapat mengajukan gugatan.
b. Optimalisasi Pengawasan Pengusaha dan Pekerja.
Pengawasan  pada  hakekatnya  adalah  bagian  dari  upaya  penegakan hukum  khususnya  kebijakan  penegakan  hukum  pidana  ( Law  Enforcement Policy) dapat  diartikan  sebagai  usaha  yang  rasional  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat  dan  sekaligus  mencakup  aspek  perlindungan masyarakat (social defence policy) termasuk masalah pengawasan terhadap tindak  pidana  kejahatan  ketenagakerjaan.  Pengawasan  yang  dilakukan pemerintah  melalui  Kementerian  Tenaga  Kerja  adalah  untuk  menjamin kepastian  hukum  dalam  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan dibidang  ketenagakerjaan.  Pengawasan  dilakukan  ditempat  kerja  atau kawasan  industri  dengan  mengawasi  dan  memeriksa  langsung  berkenaan dengan  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  kebijakan upah,  Pekerja  wanita  dan  anak,  tenaga  kerja  asing,  serta  pengawasan mengenai  keselamatan  kerja  dan  kesehatan  kerja,  Jamsostek/BPJS,  dan organisasi  Pekerja.  Untuk  mencapai  tujuan  pengawasan  sebagai  upaya penegakan  hukum  tindak  pidana  ketenagakerjaan  secara  menyeluruh, meliputi :
c. Pengawasan Kebijakan Upah
Untuk menjamin kehidupan yang layak perlu sumber penghasilan yang tetap  dan  cukup  memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan  Pekerja  dan keluarganya.  Penghasilan  dan  jaminan  kebutuhan  dapat  berupa  upah,
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
tunjangan-tunjangan dan fasilitas baik selama melakukan Pekerjaan maupun pada saat tidak mampu melakukan Pekerjaan. Upah dan jaminan sosial juga berfungsi  sebagai  alat  perlindungan  dan  sarana  peningkatan  produktivitas. Upah  yang  rendah  tidak  dapat  mendukung  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan upah  yang  rendah,  Pekerja  mengalami  kesulitan  dalam  memenuhi  gizi  dan kesehatan, menikmati fasilitas pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.  Sebab  itu  perbaikan  upah  dan  jaminan  sosial  Pekerja  dan keluarganya perlu menjadi salah satu sasaran pembangunan sosial.
Upah  atau  gaji  merupakan  imbalan  yang  diberikan  atas  curahan  jasa Pekerja  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan  kebutuhan  hidup keluarganya.  Disamping  itu,  upah  mempunyai  implikasi  sosial-ekonomis. Tingkat upah di Indonesia pada umunya masih rendah. Upah rendah tersebut memang  dapat  terjadi  karena  rendahnya  tingkat  produktivitas  Pekerja  atau karena  ketidakmampuan  perusahaan  membayar  upah  tinggi.  Upah  rendah dapat  pula  terjadi  karena  secara  sengaja  pengusaha  menekan  upah  dengan maksud memperbesar keuntungan perusahaan.  Secara umum, produktivitas Pekerja  memang  rendah,  yaitu  karena  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan keterampilan  serta  kurangnya  pelatihan  yang  diikuti,  dan  terutama  karena rendahnya upah dan kondisi kerja. Kemampuan manajerial banyak pengusaha sekarang  ini  juga  umumnya  masih  rendah.  Banyak  pengusaha  masih mengandalkan  fasilitas  pemerintah  daripada  kemampuan  memanfaatkan peluang-peluang bisnis. Demikian juga masih cukup banyak pengusaha yang berilusi  akan  memperoleh  keuntungan  yang  sangat  besar  dengan  menekan upah Pekerja. Perlu disadari bahwa dalam abad teknologi sekarang ini, upah rendah bukan lagi keunggulan komparatif suatu negara. Upah rendah bahkan dapat  menimbulkan  kontra  produktif  serta  dapat  melemahkan  pengusaha dalam persaingan dan akan mengancam  kelangsungan perusahaan, dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan upah rendah adalah. Pertama, upah rendah  akan  mengakibatkan  rendahnya  tingkat  gizi  dan  kesehatan  Pekerja, sehingga  Pekerja  tidak  dapat  bekerja  dengan  sepenuh  hati,  dengan  penuh semangat  produktif.  Apalagi  bila  terjadi  perbedaan  penghasilan  yang
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
menyolok. Pekerja tidak merasakan sebagai bagian dari perusahaan, sehingga Pekerja  tidak  menunjukkan  tanggung  jawab  dan  dedikasi.  Kedua,  upah rendah dan tingkat kesehatan rendah mengakibatkan Pekerja merasakan cepat jenuh  dan  cepat  lelah,  sehingga  tidak  dapat  bekerja  produktif.  Dalam melaksanakan Pekerjaan sering terjadi pemborosan penggunaan bahan-bahan dan  kerusakan  alat-alat  produksi.  Ketiga,  upah  rendah  sering  digunakan menjadi  alasan  untuk  menghalalkan  kecurangan  Pekerja,  serta  memaafkan Pekerja yang kurang disiplin. Keempat, upah rendah sering menjadi sumber keresahan, unjuk rasa dan pemogokan yang mengakibatkan gangguan proses produksi  dan  kerugian  besar  bagi  perusahaan.  Dengan  peranan  dan  fungsi upah yang demikian, pemerintah berkewajiban mengatur perlindungan upah Pekerja  yaitu  supaya  tingkat  upah  memenuhi  persyaratan  keadilan  dan kehidupan  yang layak bagi  Pekerja  dan keluarganya. Untuk itu pemerintah menetapkan  upah  minimum  regional,  yaitu  upah  terendah  yang  diizinkan deiberikan oleh pengusaha kurang mampu di suatu provinsi bagi sekelompok tertentu Pekerjanya.
Upah  minimum  regional  pada  umumnya  masih  rendah,  karena  dalam penetapannya  selalu  dipertimbangkan  kondisi  perusahaan-perusahaan  yang kurang mampu. Kemampuan perusahaan membayar upah tidak sama. Upah minimum pada umumnya masih dibawah tingkat kebutuhan fisik minimum. Sebab  itu,  untuk  sektor-sektor  tertentu  yang  lebih  tinggi,  diterapkan  upah minimum regional sektoral tersebut juga pada umumnya masih lebih rendah dari  KFM.  Walaupun  demikian,  masih  sering  ditemui  beberapa  pengusaha yang  belum  mengikuti  ketetapan  upah  minimum  tersebut.  Bahkan  ada kecenderungan  beberapa  perusahaan  yang  sebenarnya  wajar  memberikan upah yang jauh lebih dari upah minimum justru hanya memberikan sekedar upah minimum. Banyak perusahaan yang telah menikmati berbagai fasilitas seperti  penggunaan  penggunaan  teknologi,  manajemen,  fasilitas  kredit, kemudahan  ekspor dan impor, serta berbagai  fasilitas prasarana dan sarana ekonomi lainnya, akan tetapi tetap memberikan upah rendah.
C. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Kriminalisasi  hubungan  pengusaha  dengan  Pekerja  terjadi  karena  faktor internal  yakni  ,  adanya  tuntutan  hak-hak  Pekerja  seperti  menuntut penyesuaian  upah,  ingin  mendirikan  serikat  Pekerja,  keikutsertaan  BPJS, pemberhentian  hubungan  kerja,  dan  hak  normatif  lainnya  dengan  cara menyampaikan  aspirasinya  melalui  organisasi  Pekerja  atau  dengan  cara melakukan  mogok  kerja  atau  unjuk  rasa,  hal  ini  pemicu  timbulnya kriminalisasi  pengusaha  terhadap  Pekerja  terutama  bagi  pengurus  serikat Pekerja. Selanjunya inkonsistensi/penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang sebenarnya norma tersebut dapat menjawab hubungan pengusaha  dengan  Pekerja  merupakan  hubungan  yang  harmonis  dengan mengedepankan  persamaan  hak  dan  kepentingan  dalam  menanggulangi kriminalisasi ketenagakerjaan.
2. Saran
Untuk mengantisipasi terjadinya kriminalisasi terhadap hubungan pengusaha dengan  Pekerja  diperlukan  sebuah  regulasi  yang  mengatur  masalah  adanya persamaan  perlakuan  didepan  hukum  berkenaan  dengan  tindak  pidana ketenagakerjaan yang diharapkan terciptanya hubungan yang harmonis antara pengusaha  dengan  Pekerja  dalam  sebuah    konsep  hubungan  kerja  dengan model  hubungan  industrial  family  yang  berbasis  kepada  hubungan kekeluargaan  dan  kebersamaan  sesuai  dengan  falsafah  Pancasila  sehingga tercipta ketenangan bekerja dan berusaha (industrial peace).

## DAFTAR PUSTAKA
A. Mulder,  Strafrechtpolitiek, Delikt en Delinkwent, Mei 1980
Barda  Nawawi  Arief,  2011,  Bunga  Rempai  Kebijakan  Hukum  Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Hoefinagels,  The  Other  Side  of  Criminology,  Kluer  Daventer,  Holland,  1993. Sebagaimana dikutip oleh Yanti Garnasih “Kriminalisasi Pencucian Uang”, Pascasarjana  Fakultas  Hukum  UI,  Jakarta,  2003.Mengenai  Prevention  Of Crime and Treatment of Offender, 1970.
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cet.I, Jakarta, 2011. Marc Ancel, Social Defence A Modern Approach To Criminal Problems (London,
Routledge & Kegan Paul, 1965)
.
Muladi  &  Barda  Nawawie  Arief, Teori-Teori  dan  Kebijakan  Penal ,  Alumni, Bandung, 1992
Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat, Edisi Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003.

## Paul Cornili, Criminality and Deviance In a Changing World, Pada Kongres PBB IV 1970
Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masayarakat, Sinar Baru, Bandung,
1983.
---------------, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
Salman Luthan, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Dibidang Keuangan, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2007.