## PENDAHULUAN
Pasca reformasi 1998, Indonesia mengalami pergeseran yang fundamental dalam pengelolaan negara.  Sentralisme kekuasaan menjadi musuh bersama dan sebaliknya, desentralisasi kekuasaan dianggap sebagai kawan sejati.  Lebih dari satu dekade, wujud hakiki dari desentralisasi tak kunjung terlihat. Rupanya obyektivikasi masyarakat plural (multietnik) belum ditempatkan sebagai pertimbangan mendasar dalam pengambilan keputusan berdemokrasi. Padahal, persoalan etnisitas di era desentralisasi merupakan “pintu masuk” kebangkitan politik etnik 1 yang mendorong terjadinya dominasi etnisitas tertentu terhadap etnisitas lainnya diberbagai arena 2 (Sjaf, 2014).
Era desentralisasi telah membuka ruang demokrasi rakyat dalam segala hal, tetapi pilihan demokrasi liberatif memberikan konsekuensi hadirnya praktik politik etnik dalam arena politik lokal, yakni mendominasinya etnik mayoritas dan tersubordinasinya etnik minoritas (Sjaf, 2012). Kenyataan
1. Salah satu faktor pendorong bangkitnya politik etnik adalah tekanan rezim Orde Baru yang tidak memberikan “ruang ekspresi” bagi komunitas-komunitas berbasis etnik di arena sosial, politik, dan ekonomi. 2. Arena diartikan sebagai kondisi obyektif dimana terjadinya pertarungan antar aktor untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi dengan kekuasaan [politik] yang dimilikinya atau sebaliknya.
ini juga ditunjukkan Tim PEP-LIPI bahwa ketimpangan pembangunan yang paling berbahaya pasca reformasi, yakni ketimpangan antar kelompok masyarakat dalam provinsi.  Tim PEP-LIPI memperlihatkan fenomena disintegrasi yang merebak lebih berkaitan dengan ketimpangan antar kelompok dalam provinsi, ketimbang ketimpangan yang terjadi antar daerah, antar Jawa dan luar Jawa atau antar provinsi (Masyhuri dan Hidayat, 2001).
Atas realitas tersebut, pola pengorganisasian yang tidak tepat atas realitas keberagaman etnik menyebabkan potensi konflik yang akan terjadi di negara ini. Damanhuri (2009) mengingatkan bahwa Indonesia sebagai nation-state akan mengalami persoalan, apabila tidak adanya keadilan daerah secara sosial, ekonomi, dan budaya, serta kepastian dan keadilan atas hukum. Studi kanalisasi politik etnik di Makassar ini merupakan upaya “memotret” lebih dekat (mikro) kondisi obyektif etnisitas. Ada dugaan tematik bahwa kebijakan desentralisasi telah memberikan peluang tampilnya politik etnik yang terus di(re) produksi aktor atau elit lokal, sehingga terjadinya oportunity loss . 3 Oportunity loss inilah yang diramalkan Furnivall tiga 3 . Oportunity loss dimaksudkan sebagai dampak dari tindakan aktor atau elit yang secara sadar dikonstruksi untuk membuka kesempatan mendominasinya etnik tertentu dan sebaliknya, terdominasinya etnik lain.

## KANALISASI POLITIK ETNIK DI MAKASSAR

## Canalization of Ethnic Politics in Makassar

## Sofyan Sjaf
*)
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB
*) E-mail: sofyansjaf@apps.ipb.ac.id

## ABSTRACT
Liberal democracy in the multicultural society provides practical consequences for the existence of ethnic political practices in local politic arena. This research aimedto found the canalization of ethnic politic in Makassar by using qualitative research method and actor-structural perspective, it emphasize on subjectivism, objectivism, and historical perspective.The units of analysis in this study were various actors who come from different ethnic backgrounds (Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, and Chinese descent) in the city of Makassar, South Sulawesi. Data was collected by researchers through in-depth interviews, structured interviews, and Focus Group Discussion (FGD) with people from different backgrounds such as politicians, bureaucracy, academia, and NGO activists.Although the ethnic groups in Makassar have always shared the common value system, inter-ethnic relations are determined by three factors; the history of ethnicity, ethnic demographic structure, and dynamics of local politics based on ethnic. The three factors have various implications to the control of political and economic structure in the realm of ethnic politic. Thus, the result performed that is the pattern of political dynasty becomes an inevitable necessity.
Keywords: Canalization, ethnic politic, Makassar, desentralization

## ABSTRAK
Pilihan demokrasi liberatif dalam masyarakat multikulturalisme memberikan konsekuensi hadirnya praktik-praktik politik etnik dalam arena politik lokal. Penelitian yang bertujuan menemukan pola kanalisasi politik etnik di Makassar ini menggunakan metode kualitatif berperspektif aktor-struktur dengan sifat penelitian subyektivisme, obyektivisme, dan historis. Unit analisis penelitian adalah aktor yang berasal dari latar belakang etnik berbeda (Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, dan Cina) yang berdomisili di Makassar. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, wawancara terstruktur, dan Focus Group Discussion (FGD) beragam profesi (politisi, birokrasi, akademisi, dan aktivis NGO).  Terjadi pembauran kelompok etnik di Makassar dan siri’ sebagai nilai-nilai bersama yang diakui etnik Bugis maupun Makassar, namun relasi antar etnisitas di arena politik lokal ditentukan tiga faktor, yaitu sejarah etnisitas, struktur demografi etnik, dan dinamika politik lokal berbasis etnik. Selanjutnya ketiga faktor tersebut, berimplikasi terhadap penguasaan struktur politik dan ekonomi dalam kerangka politik etnik. Alhasil, pola kedinastian di arena politik lokal menjadi keniscayaan yang tidakterhindarkan.
Kata kunci: Kanalisasi, politik etnik, Makassar, desentralisasi
abad yang lalu bahwa persoalan sekaligus ancaman serius bagi Indonesia sebagai nation-state . 4 Padahal para funding futher negara ini melalui UUD 1945 telah menegaskan pembentukan Negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Penegasan UUD 1945 memberikan kepastian bahwa pluralisme sebuah keniscayaan yang membutuhkan waktu dan pendekatan yang tepat. Sejauh penulusuran referensi yang penulis lakukan bahwa kemajemukan etnisitas di Indonesia dengan ragam persoalan yang menghimpitnya (termasuk persoalan politik etnik), belum mampu dikanalisasi sebagai pencirian cara berdemokrasi Indonesia (demokrasi pancasila). Atas fakta-fakta tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana polakanalisasi politik etnik di Makassar? Pertanyaan inimengingat bahwa Makassar merupakan kota multietnik dimana masing-masing etnik memiliki histori yang selalu dikonstruksi untuk kepentingan kekuasaan ( power interest ). Untuk itulah penelitian ini hadir guna menemukan pola kanalisasi politik etnik di era desentralisasi.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan perspektif aktor-struktur. Pemahaman struktur (strukturisme) dimaksudkan bahwa sosiologi berusaha mencari proses pola relasi yang bekerja dibelakang aktor. Sementara itu, pemahaman aktor (konstruktivisme) berarti sosiologi menyelidiki persepsi commonsense dan tindakan aktor. Dengan demikian, membaca individu atau kelompok etnik(sosial) harus bolak balik antara struktur obyektif dan subyektif (Mutahir,2011). Tidak itu saja, penggunaan perspektif aktor-struktur agar pembacaan realitas politik etnik oleh peneliti mencerminkan proses “dialektika internalisasi-eksternalitas dan eksternalisasi-internalitas”.
Untuk menerapkan metode tersebut, digunakan pendekatan studi kasus yang merepresentasikan politik etnik di lokasi penelitian. Penggunaan studi kasus sebagai pendekatan dimaksudkan untuk menemukenali sebab-akibat dari fakta atau realitas yang terkait dengan tematik penelitian.  Selanjutnya pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam ( indepth interview ), wawancara terstruktur, dan Focus Group Discussion (FGD) dari aktor yang memiliki ragam profesi, seperti: politisi, birokrasi, akademisi, dan aktivis NGO.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Demokrasi liberatif memberikan keniscayaan politik etnik. Etnik bagai nukleus yang menggerakkan relasi antar etnisitas di arena politik lokal. Meski seolah pembauran kelompok etnik terjadi dan siri’ dianggap sebagai nilai-nilai bersama, namun penguasaan struktur politik lokal tidak dapat disangkal masih berbasis etnik.  Terdapat tiga faktor yang menentukan, yaitu: sejarah etnisitas, struktur demografi etnik, dan dinamika politik lokal. Ketiga faktor tersebut secara tidak langsung melanggengkan pola kedinastian dalam arena politik lokal di Makassar dan mendorong agar dibangunnya saluran (kanal) bagi politik etnik.
4. Furnivall adalah seorang pengamat ekonomi neo-klasik yang cermat. Penelitian-penelitiannya mengenai ekonomi Burma dan Indonesia sampai sekarang termasuk yang terbaik yang pernah ditulis di masa akhir penjajahan. Dalam bukunya yang berjudul “Ekonomi Majemuk”, Furnivall (2009) mengemukakan bahwa “ ...nasionalisme akan berakhir dengan mempertentangkan satu komunitas etnis melawan komunitas etnis lainnya, dan demikian semakin memperparah, bukannya meredakan, keterpecah-belahan masyarakat. Kecuali suatu formula bagi federasi pluralis bisa diciptakan, pluralis Asia Tenggara rupanya ditakdirkan akan menghadapi “anarki” yang mengerikan... ”.

## Makassar: Ruang Sosial yang Terbuka
Realitas Kota Makassar hari ini yang multietnik, bermula ketika Makassar menjadi bandar niaga dari dua kerajaan yakni Gowa dan Tallo. Salah satu naskah tertua yang membahas Makassar adalah naskah Negarakartagama yang ditulis oleh  Mpu Prapanca pada tahun 1364, Makassar telah disebut, di samping nama Luwu, Bantaeng, Selayar, dan Buton. Mengacu pada catatan Poelinggomang (2004), nama kawasan yang disebut Makassar itu belum dapat diidentifikasi hingga sekarang.Selanjutnya sebagai kota yang penting dalam peradaban maritim, Makassar menjadi ruang sosial terbuka bagi kelompok etnik dan terus mengalami perkembangan. Adapun perkembangan yang dimaksud, dipengaruhi 4 faktor penentu,pertama, letak Makassar yang berada di pusat kawasan perdagangan di kepulauan Indonesia.
Kedua, posisi Makassar berada pada jalur jaringan perdagangan dari negara-negara yang berada dibagian utara benua Asia dengan Australia yang berada di selatan, juga pada jalur pelayan  dari  Samudera  Pasifik  menuju  ke  Samudera  Hindia; ketiga, pelabuhan Makassar termasuk pelabuhan alam yang nyaman karena terlindung pulau-pulau kecil yang bertebaran di depannya, sehingga gelora laut pada muson barat laut tidak mengancam  kapal  dan  perahu  dagang  yang  berlabuh;  dan keempat, sebagian penduduk Sulawesi Selatan bergiat dalam dunia perdagangan maritim dan dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang ulung dan cekatan.
Keempat faktor di atas, menjadi daya tarik kelompok etnik untuk menetap di Makassar. Menjamurnya berbagai kelompok etnik, kemudian membentuk organisasi kedaerahan. Hampir semua etnik memiliki organisasi kerukunan keluarga yang menyatukan berbagai individu yang memiliki basis etnik yang sama. Bahkan pada level mahasiswa, organisasi berbasis etnik dan daerah juga mudah ditemukan. Sebagaimana ungkapan seorang informan yang bergabung dengan organisasi berbasis etnik: “...waktu masih kuliah, saya gabung dengan Kerukunan Pemuda Mahasiswa Indonesia Bone atau Kepmi Bone. Semua anggotanya adalah mahasiswa asal Bone. Saya juga gabung dengan La Tenritatta , organisasi mahasiswa Bone. Setelah lulus dan bekerja, saya gabung dengan kelompok arisan keluarga Bone di Makassar...”
Organisasi berbasis primordial ini berkembang pesat. Umumnya organisasi didukung pemerintah daerah dan sejumlah politisi asal daerah tersebut. Hubungan antara politisi dan massa etnik adalah hubungan saling memanfaatkan. Politisi memanfaatkan massa untuk memperkuat posisinya, sedangkan massa memanfaatkan posisi politisi untuk menegosiasikan beberapa kepentingan mereka. Beberapa organisasi daerah yang teridentifikasi menunjukkan warna identitas etnik yang melekat di dalamnya.

## Struktur Demografi
Makassar memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.359.185 jiwa (BPS Kota Makassar, 2013). Cukup tingginya populasi penduduk Makassar tersebut, dikarenakan Makassar adalah ruang sosialterbuka yang menjadi tujuan para migran dari ragam kelompok-kelompok etnik. Data Potensi Desa dan Kelurahan (2011) menyebutkan sebanyak 66,1% penduduk Makassar berasal dari etnik Makassar, 16,8% penduduk berasal dari etnik Bugis, 1,3% penduduk berasal dari etnik Cina, 0,5% penduduk dari etnik Toraja, 0,3% penduduk dari etnik Jawa, dan sisanya sebanyak 15,0% penduduk berasal dari beragam etnik lainnya, seperti: Sunda,  Batak, Tolaki, Muna, Buton, Ambon dan lain-
93 |  Sjaf Sofyan. Kanalisasi Politik Etnik di Makassar
lain.
Selanjutnya dari 143 kelurahan di Makassar, sebanyak 74,13% kelurahan didominasi etnik Makassar. Etnik Bugis hanya dominan menempati 19,58% kelurahan, sisanya 4,90% kelurahan dominan ditempati etnik Cina, dan masing-masing 0,70% kelurahan oleh etnik Toraja dan Jawa (Gambar 1).

## Dinamika Politik Lokal
Dinamika politik lokal di Makassar dipengaruhitiga hal, yaitu siri’ sebagai sistem nilai, pola relasi Ajjoareng-Joa , dan kontestasi politik etnik. Sebagai sistem nilai, siri’ yang berarti malu adalah upaya pengekangan diri terhadap perbuatan yang dianggap bertentangan dengan wujud totalitas dalam sistem budaya. Siri’ dalam arti harga diri/martabat merupakan pranata pertahanan psikis terhadap perbuatan tercela dan pelanggaran hukum.  Nilai dasar budaya politik Bugis-Makassar tersebut, ditemukan enam nilai sebagai pegangan ( akkateneningeng ) dalam menjalankan pemerintahan.
Adapun keenam pegangan yang dimaksud:(a) konsisten ( ada tongeng ), bahwa seseorang patut dijadikan pemimpin apabila kata-katanya  dapat  dipegang;  (b)  kejujuran  ( lempuk ), bahwa seorang raja/pemimpin memelihara kejujuran dan tidak mengambil  hak  rakyatnya;  (c)  ketegasan  ( getteng ), bahwa ketegasan dan keteguhan pemimpin berpegang pada prinsip pengayom  masyarakat;  (d)  kepatutan  ( asittinajang ), bahwa seseorang diangkat menjadi pemimpin berdasarkan kepatutan/ kepantasan, yang berhubungan dengan kemampuan jasmani dan  rohani;  (e)  saling  menghargai  ( sipakatau ), bahwa dalam interaksi  sosial  harus  saling  menghargai;  dan  (f)  tawakal ( mappesona ri pawinruk seuwae ), nilai religius yang menjadi pedoman tindakan manusia dan pertanggungjawaban kepada penciptanya.
Selanjutnya dari keenampegangan hidup tersebut, orang Bugis- Makassar sangat memegang kuat yang namanya siri’na pacce (perasaan malu dan sepenanggungan). Siri’ merupakan salah satu nilai penting dalam budaya masyarakat yang secara fenomenal mewarnai kebudayaan di seluruh etnik asli di Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikarenakan siri’ lebih dihayati sebagai makna kultural. Makna kultural siri’ diartikan sebagai sistem nilai kultural kepribadian anggota masyarakat Bugis-Makassar, baik yang berstatus sebagai ajjoareng (lapisan atas) maupun berstatus sebagai joa (lapisan bawah). Ajjoareng adalah istilah lain dari orang yang menjadi pemimpin. Untuk etnik Bugis,
ajjoareng dikenal dengan nama arung , sedangkan untuk etnik Makassar dikenal dengan nama Ponggawa .  Selanjutnya arung maupun ponggawa adalah tokoh yang dijadikan sumbu kegiatan integratif dan perkembangan hidup kebudayaan secara keseluruhan. Sejak Kerajaan Bone kehilangan kedaulatannya (1950) istilah ajjoareng (pemimpin) tidak lagi berarti aparat kekuasaan pemerintahan formal. Begitupun yang terjadi di Makassar. Namun keluarga pemimpin ini masih memiliki pengaruh yang kuat. Demikian halnya dengan joa (pengikut). Pengikut terdiri atas lapisan masyarakat maradeka (merdeka) yang menunjukan kesetiaan kepada ajjoareng (pemimpin). Kemudian dalam kontestasi politik etnik, masing-masing ajjoareng (etnik Bugis maupun Makassar) berupaya menanamkan dominasinya kepada joa dari etnik yang sama dalam arena politik lokal. Joa ibarat obyek yang menjadi rebutan para ajjoareng .  Realitas ini sangat beralasan karena faktor etnisitas menjadi faktor yang bersifat laten dalam artian tidak muncul di permukaan, namun sangat kuat mempengaruhi apa yang muncul.  Etnik dalam konteks ini sebagai identitas merupakan solidaritas, bentuk ikatan antara individu dan kelompok.  Ikatan itu bersifat kognitif, moral dan emosional. Ikatan solidaritas itu, jika kemudian ditarik pada persoalan etnik, akan menjadi sebuah ikatan emosional cukup kuat untuk dimobilisasi dan digunakan mencapai sebuah tujuan atau kepentingan tertentu.
Ikatan etnik pada wilayah tersebut, masih menjadi primadona yang menentukan ketika masuk dalam ranah politik praktis. Identitas etnik pada masyarakat yang masih kental dan kuat ikatan solidaritasnya, saat diperhadapkan dengan pertarungan dan perebutan kekuasaan politik, seringkali berbanding lurus dan secara horizontal,  menjadi daya dukung dan daya tarik meraih simpati dan emosi para pemilih.  Dalam kondisi seperti ini, joa seringkali dijadikan alat politik dari para ajjoareng yang mengkonstruksi kontestasi politik etnik untuk melanggengkan sistem politik kartel yang menyebabkan terjadinya involusi politik lokal.

## Kontestasi Politik Lokal dalam Pemilihan Walikota
Membaca Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Makassar, seyogyanya tidak melewatkan membaca fenomena yang terjadi saat PemilihanGubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel).  Hal ini penting karena Pilgub dan Pilwalkot memiliki garis yang kontinum.  Dalam Pilgub Sulsel, terdapat tiga aktor penting yang memainkan peran dalam politik Sulsel saat ini. 5
Kemunculan tiga sosok tersebut menjadi indikasi dari bangkitnya kembali formasi patrimonial elitis. Lahirnya spirit etnisitas yang ditunjukkan dengan menguatnya hubungan kekerabatan sebagaimana alasan pemilih dalam memberikan dukungan kepada pasangan kandidat. Hal tersebut semakin nampak dengan kecenderungan pasangan calon yang formasinya banyak ditentukan elit politik lokal yang memiliki pengaruh pada partai politik, modal dan jejaring politik.  Bahkan sudah menjadi rahasia umum, pertarungan sebenarnya bukanlah antara partai politik atau kandidat.
Pertarungan Pilwalkot Makassar semakin mengarah pada kontestasi para ‘orang-orang besar’. Sumberdaya jejaring politik yang dimiliki ‘ the big man ’ tersebut saling berebut pengaruh, dukungan dan kekuasaan diparuh akhir kekuasaan walikota incumbent . Pola yang kemudian muncul bukan kontestasi antar etnis A berhadapan dengan etnis B, namun politik gerbong dimana terdapat satu tokoh politik yang menarik gerbong
5. Ketiga aktor yang dimaksud adalah SYL, IAS, dan NKH.
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 92-97 |  94
Gambar 1.  Sebaran Penduduk Makassar dan Jumlah Kelurahan-Kecamatan Berbasis Etnik
politik yang berisikan representasi dari berbagai etnik. Alhasil, gabungan berbagai etnis dalam satu sosok, kemudian bergerak secara bersama-sama di dunia politik (Gambar 2).
Gambar 2memperlihatkan anatomi setiap kekuatan politik berisikan berbagai representasi etnik.Inti dari kekuatantersebut adalah elite politik yang memiliki modal sosial, modal budaya, modal simbolik yang lebih tinggi intensitasnya, jika dibandingkan orang lain.  Pengelompokan elite ini membawa pengaruh pada rekrutmen partai politik, kader, serta sejumlah posisi strategis yang akan diperhitungkan secara proporsional.Oleh karena itu, kondisi ini memperkeruh situasi dan melemahkan pembangunan budaya politik yang sehat di tingkat lokal. Kekuasaan politik berubah dari tujuan mewujudkan kebaikan-kebaikan yang luas menjadi usaha untuk merebut serta mempertahankan dominasi dinasti politik maupun ekonomi. Istilah bagi kondisi ini sering disebutkan sebagai smoke-filled rooms , yakni hanya segelintir elit yang punya kesempatan untuk melakukan monopoli atas calon tanpa melibatkan ruang partisipasi bagi kader partai, konstituen partai secara luas, apalagi melibatkan primary elections atau konvensi yang terbuka berdasarkan pertimbangan dukungan pemilih.
Uraian di atas, berdampak terhadap kemunculan politik kartel 6 . Walaupun ini merupakan bentuk ideal untuk mencapai stabilitas, namun hal tersebut akan menjadi sebuah masalah dalam representatif.Ambardi (2009) menjelaskan kartel dilakukan partai politik demi menjaga keberlangsungan hidup mereka sebagai kepentingannya. Kelangsungan hidup partai-partai politik ini ditentukan oleh kepentingan bersama untuk menjaga berbagai sumber keuangan yang ada, terutama yang berasal dari pemerintah. Sumber keuangan partai yang dimaksud Ambardi bukanlah uang pemerintah yang resmi dialokasikan untuk partai politik, melainkan uang pemerintah yang didapatkan partai melalui perburuan rente.  Tindakan ini hanya dapat dimungkinkan bila partai politik memiliki akses dalam jabatan pemerintahan dan parlemen.

## Involusi Politik Lokal
Istilah involusi pernah digunakan seorang antropolog bernama C. Geertz untuk mengungkapkan keadaan yang semakin rumit, proses melingkar seperti spiral ke dalam sistem, sehingga 6. Politik kartel adalah upaya kooptasi semua partai politik besar ke dalam sebuah aliansi nasional yang luas, dan meminggirkan partai- partai kecil yang berada diluar dalam prosesnya.
melahirkan keadaan yang berbalik arah keluar dari sistem tersebut.  Geertz (1983)hendak menggambarkan keadaan para petani Jawa yang seolah tak bisa keluar dari lingkaran ketergantungan dan kemiskinan.Istilah ini nampaknya tepat untuk menggambarkan keadaan politik etnik di Makassar, yaitu penguatan politik dinasti, munculnya kekuatan-kekuatan politik, dan munculnya elit boneka yang dikendalikan pihak lain.
Tentang politik dinasti Buehler(2009) telah memberikan gambaran dengan jelas tentang jaringan politik aktor SYL. Tidak hanya SYL, aktor IAS pun melakukan hal yang sama. Selain memasukkan beberapa saudaranya ke dunia politik, ia juga membesarkan jaringannya melalui skema proyek dan anggaran di pemerintah daerah. Selanjutnya IAS bisa menguatkan jaringan melalui penguasaan sumberdaya politik dan ekonomi.  Hal yang menarik adalah apakah sistem politik ini sesuatu yang baru ataukah bagian dari dinamika yang sudah ada pada sistem tradisional? Jika melihat pola dan relasi antar elite, bisa dipastikan relasi yang sesungguhnya terbangun adalah relasi patron-klien.  Ini terlihat pada posisi para “ the big man ” yang dahulu adalah bagian dari kelas berkuasa.
Umumnya patron biasanya diduduki kalangan bangsawan yang disebut ajjoareng . Sedang klien berasal dari kalangan masyarakat biasa yang disebut joa (pengikut). Hubungan patron-klien merupakan hubungan kewajiban timbal-balik. Seorang patron berkewajiban untuk melindungi joa nya dari kesewenang-wenangan dari bangsawan lain, pencurian, atau berbagai ancaman lain, serta memperhatikan kesejahteraan dan melindungi mereka dari kemiskinan. Sebaliknya, klien berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada patronnya, misalnya, dengan bekerja di lahan atau rumah tuannya, atau menjadi prajurit, dan mengerjakan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya (Pelras, 2006).
Dikaitkan dengan sistem politik orang Bugis tradisional, garis keturunan bukanlah jaminan untuk mendapatkan posisi jabatan politik. Tidak ada aturan mutlak yang dapat dijadikan pedoman dalam proses suksesi suatu kerajaan. Namun terdapat sebuah petunjuk yang menggariskan bahwa untuk jabatan tertentu, calon yang akan dipilih biasanya mesti salah seseorang dari sekian banyak keturunan pemegang jabatan sebelumnya, dan dia sendiri berasal dari status tertentu saja. Jadi akan terdapat beberapa kandidat yang memiliki hak yang kurang lebih sama untuk berkompetisi dalam suksesi tersebut. Faktor utama yang dapat memenangkan adalah kandidat yang memiliki pengikut paling banyak serta didukung oleh pengikut yang paling berpengaruh. Jadi secara mendasar pengikut ( joa ) dapat dibedakan dua jenis, yakni pertama , pengikut dari kalangan orang biasa, yang mengabdi langsung kepadanya, misalnya, menjadi  prajurit  dalam  pasukannya; kedua , pengikut dari kalangan bangsawan yang menjadi pendukung, yang juga memiliki pengikut dan pendukung sendiri (Pelras,2006).
Berangkat dari fenomena di atas, maka seorang ajjoareng harus berupaya untuk memperluas jaringan joa nya. Beberapa cara membangun dukungan jaringan joa . Pertama, menunjukkan kedermawanan dan membangkitkan rasa hormat dari kalangan pengikut ( joa ) dengan melindungi dan menjaga kesejahteraan mereka lebih baik dibanding yang lain; kedua , membangkitkan kebanggaan joa dan harapan akan masa depan yang lebih baik dengan menduduki jabatan tinggi atau tampak sebagai orang yang paling berpeluang untuk menduduki jabatan tersebut. Joa pada gilirannya merasa ikut terhormat, dan berharap memperoleh keuntungan dari jabatan pemimpinnya, karena dengan memegang jabatan tersebut meningkatkan peluang ajjoareng untuk mendistribusikan kembali kekayaan yang 95 |  Sjaf Sofyan. Kanalisasi Politik Etnik di Makassar
Gambar 2.  Aktor Penting Dibalik Pilwalkot Makassar
diperolehnya;  dan ketiga , melalui “perkawinan politik” yaitu menikahi keturunan atau keluarga bangsawan yang memiliki joa yang banyak serta pendukung yang berpengaruh atau karismatik.
Kemudian dalam konteks SYL, IAS dan NKH, mereka menempuh proses yang sama. Mereka membesarkan sejumlah orang, yang nantinya memberikan kontribusi bagi penguatan dinasti dan klan. Dikemudian hari, orang-orang tersebut diharapkan menjaga kepentingan politik mereka.Tradisi lain  yang  signifikan  dalam  perkembangan  peradaban  sosial politik, adalah nilai individualisme orang Bugis-Makassar. Ciri kekerabatan mereka adalah sistem kekerabatan bilateral atau sistem kekerabatan yang tidak mengarah pada ketatnya pembentukan kelompok kerabat serta tidak ada pengakuan nenek moyang bersama. Baik etnik Bugis maupun Makassar memiliki sistem jaringan terstruktur dalam bentuk patron-klein, yaitu hubungan antara pemimpin dan pengikut atau hubungan antara patron dan kliennya adalah hubungan antara individu.
Individualisme tercermin dalam sistem sosial yang hierarki dan kompleks. Seseorang memiliki status sosial tertentu berdasarkan status sosial orang tuanya (genetik). Terdapat formula sosial yang memungkinkan terjadinya perubahan status sosial seseorang. Status sosial bangsawan dapat dimiliki dengan jalur non genetik yaitu mobilitas status sosial. Jalur ini terdiri atas 2 cara, yaitu melalui pernikahan dan usaha individual yang secara sosial dianggap sebagai prestasi sehingga dapat merubah statusnya menjadi lebih tinggi dari status sosial sebelumnya. Prestasi individual sebagai orang kaya ( to sugi ), orang pintar ( toacca ), orang yang religius ( to panrita ), dan orang berani/ to warani (Pelras, 2006).

## Kanalisasi Politik Etnik
Membiarkan politik etnik sebagai instrumen dalam berdemokrasi memberikan ruang munculnya kembali pola relasi semu a jjoareng dengan joa . Pola relasi ini mendorong tampilnya dominasi kekuatan ajjoareng dengan kekuatan modal ekonomi dan simbolik, serta budaya yang dimilikinya. Sebaliknya untuk joa , semakin tersubordinasi dalam sistem demokrasi.  Strategi patron yang dilakukan ajjoareng telah melahirkan relasi semu yang tidak setara antara pelapisan sosial yang ada.  Tidak hanya itu saja, kontestasi politik etnik juga memberikan tampilnya pola politik kartel.  Pola politik kartel menyebabkan tampilnya sekelompok ajjoareng yang melakukan mobilisasi modal dan mendistribusikannya kepada sesama lapisannya.
Jika saja joa memperoleh “keuntungan” dari pola politik kartel tersebut, semua itu tidak lain sekedar strategi ajjoareng mempekuat sekaligus memperkokoh status dan posisinya. Sebagaimana fakta yang nampak, politik dinasti telah memperoleh tempat dalam konteks demokrasi liberatif. Mahalnya biaya politik menyebabkan mereka yang berada pada pelapisan sosial joa tidak memiliki ruang untuk berkontestasi dengan kalangan ajjoareng dalam pesta demokrasi. Kalangan joa selalu tersisih dalam hal memperoleh akses menjadi PNS maupun proyek dan program pemerintah.
Namun demikian, nilai-nilai siri’ yang dipegang kuat berbagai kalangan dan terkonsolidasinya organisasi-organisasi berbasis etnik sebagai penjaga nilai-nilai siri’ adalah peluang menciptakan dan membangun relasi setara antara ajjoareng dan joa dalam konteks demokrasi liberatif hari ini.  Untuk itu, penelitian ini menemukan dua bentuk saluran atau kanalisasi politik etnik, yakni: (1) kanalisasi kultural adalah saluran yang diorientasikan untuk mereproduksi nilai-nilai siri’ pada kalangan joa .  Enam
nilai-nilai kepemimpinan berdemokrasi yang termuat dalam siri’ dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menghadirkan keasadaran joa dan menjadikan joa sebagai alat kontrol dominasi politik etnik di arena politik lokal.  Hal ini disadari karena joa adalah lapisan sosial yang dominan dari sisi populasi saat ini; dan (2) kanalisasi struktural adalah saluran yang diorientasikan untuk mengkonsolidasikan keterlibatan organisasi-organisasi kedaerahan sebagai penjaga nilai-nilai siri’ . Hal ini ditujukan untuk menjadikan organisasi kedaerahan sebagai kekuatan penyeimbang mewujudkan representasi kelompok-kelompok etnik dalam ruang publik (Tabel 1).
Selanjutnya kedua pola tersebut, memberikan makna obyektivikasi dan subyektivikasi. Obyektivikasi dimaksudkan bahwa realitas pelapisan sosial yang ada tak dapat dipungkiri keberadaannya, sehingga perlu diorganisir untuk memberikan ketauladanan berdemokrasi dalam hal relasi sosial yang setara antar pelapisan sosial. Melalui organisasi kedaerahan, diharapkan relasi sosial yang setara tersebut sebagai jembatan untuk mewujudkan penerapan demokrasi yang substantif. Yaitu demokrasi yang memberikan ruang bagi seluruh kelompok- kelompok etnik yang ada untuk berekspresi dan memperoleh akses yang sama dalam segala hal.
Sementara itu, subyektivikasi dimaksudkan bahwa peran joa sebagai alat kontrol harus didorong sebagai kekuatan untuk mengawal demokrasi substansi di Makassar. Modal simbolik yang terkandung di dalam nilai-nilai siri’ harus diperkuat joa . Sebagai lapisan sosial yang dominan, joa harus tampil sebagai pilar demokrasi substantif pada masyarakat multietnik.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Dua pola kanalisasi politik etnik di Makassar, yaitu kanalisasi kultural dan kanalisasi struktural.  Kedua pola ini memiliki bentuk saluran dan orientasi, serta tujuan yang berbeda-beda untuk diterapkan pada masyarakat multietnik. Untuk pola kanalisasi kultural, bentuk saluran politik etnik diorientasikan mereproduksi nilai-nilai siri’ dalam konteks demokrasi di joa . Sementara itu, kanalisasi struktural lebih diorientasikan mengkonsolidasikan keterlibatan organisasi-organisasi kedaerahan sebagai penjaga nilai-nilai siri’ dalam berdemokrasi.  Pilihanatas organisasi kedaerahan tersebut dalam kanalisasi struktural, selain karena masyarakat di Makassar sudah tersegregasi ke dalam kelompok-kelompok etnik, juga dikarenakan melalui organisasi kedaerahan dapat memberikan keteladanan relasi yang setara antara ajjoareng dengan joa .  Terkait hal ini, relasi setara akan memberikan ruang dan kesempatan yang sama antar pelapisan sosial untuk berkontribusi dalam demokrasi.
Kesejarahan, segregasi pemukiman berbasis kelompok etnik,
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 92-97 |  96
Tabel 1.  Pola Kanalisasi Politik Etnik di Makassar
Pola Pembeda Orientasi Tujuan 1. Kanalisasi kultural Mereproduksi nilai-nilai siri’ pada kalangan Joa Menghadirkan kes- adaran Joa sebagai alat kontrol dominasi politik etnik di arena politik lokal 2. Kanalisasi struktural Mengkonsoli- dasikan keterlibatan organisasi-organ- isasi kedaerahan sebagai penjaga nilai-nilai siri’ Kekuatan penye- imbang sehingga terwujudnya representasi kelom- pok-kelompok etnik dalam ruang publik
dan jumlah penduduk berbasis etnik adalah faktor-faktor yang membentuk identitas etnik di Makassar.  Perjalanan panjang relasi antar etnik sedikit banyak menentukan bagaimana kelompok- kelompok (massa) etnik tergiring elit dalam arena politik lokal. Sebagaimana tercermin dalam Pilwalkot Makassar, dimana persaingan elit-elit lokal menyeret persaingan yang terjadi antar kelompok-kelompok etnik yang ada. Alhasil adanya involusi politik lokal, dimana demokrasi tidak merepresentasikan keadilan bagi kelompok-kelompok etnik, tetapi persaingan antar elit-elit lokal yang memanfaatkan struktur masyarakat multietnik di Makassar. Dalam konteks dan kondisi seperti ini, politik etnik diorientasikan menciptakan pola relasi semu antara ajjoareng-joa , melatenkan pola politik kartel, hingga bermuara pada pola politik dinasti.  Adapun dampaknya dapat dilihat pada permisifnya rekrutmen PNS dan pejabat publik berbasis klan, serta akses proyek dan program pemerintah yang terbatas pada kelompok etnik tertentu.
Oleh karena itu, temuan pola kanalisasi politik etnik dalam penelitian ini, menyarankan bahwa untuk mencegah sekaligus memberikan ruang keadilan bagi kelompok-kelompok etnik, dibutuhkan kanalisasi kultural maupun struktural yang menempatkan peran aktor sekaligus struktur untuk mencegah terjadinya dominasi kelompok etnik mayoritas disatu sisi dan memberikan ruang eksistensi bagi kelompok etnik minoritas disisi lain.  Tidak lain, semua ini ditujukan untuk terwujudnya demokrasi substansi di arena politik lokal pada masyarakat multietnik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambardi, K. 2009. Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi . Jakarta (ID): Gramedia. BPS Kota Makassar. 2013. Kota Makassar Dalam Angka 2013 .  Sulawesi Selatan. Buehler, M. 2009. The Rising Importance of Personal Networks In Indonesian Local Politics: An Analysis of District Government Head Elections in South Sulawesi in 2005dalam M. Erb & P. Sulistiyanto (eds) Deepening Democracy in Indonesia Direct Elections for Local Leaders (Pilkada) . Damanhuri, DS. 2009. Indonesia: Negara, Civil Society dan Pasar dalam Kemelut Globalisasi .  Jakarta (ID): Lembaga Penerbit FE UI.
Furnivall, J.S. 2009. Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk . Jakarta (ID): Freedom Institute. Geertz, C.  1983. Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia . Jakarta (ID): Bhratara Karya Aksara. Masyuri dan Hidayat, S. 2001. Pengembangan Ekonomi Integrasi Nasional dalam Perspektif Ekonomi Politik . Jakarta (ID): PEP-LIPI.
Mattulada,H.A. 1975. Latoa: Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis . Djakarta (ID): DisertasiUniversitas Indonesia.
Mutahir, A. 2011. Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu: Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi .  Yogyakarta (ID):
Kreasi Wacana.
Pelras, C. 2006. Manusia Bugis . Jakarta (ID): Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO.
Poelinggomang, E. L. 2004. Perubahan Politik dan hubungan Kekuasaan Makassar 1906 – 1942 .  Yogyakarta (ID): Ombak. Sjaf, S.  2014. Politik Etnik: Dinamika Politik Lokal di Kendari . Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia
Sjaf S, Kolopaking LM, Pandjaitan NK, Damanhuri DS. 2012. Pembentukan Identitas Etnik di Arena Politik . [internet].
[diakses  17 April  2016]; Jurnal Sodality ISSN: 2302- 7517. Vol 6. No. 02.