Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019,    pp. 35-47

## HARMONISASI PENGATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ANTARA  PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DOSEN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

## HARMONIZATION OF CIVIL SERVANTS’ DISCIPLINE REGULATION BETWEEN THE REGULATIONS OF LECTURER AND THE LAW ON STATE CIVIL APPARATUS
Yusnidar 1 , Amrizal 2 , Mukhlis 3
1 Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2,3 Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh Email: aftasmile@gmail.com

## Abstract
There  is  a  difference  of  Lawful  norm  in  Civil  Servants’  Discipline  Regulation, while  the  Law  on  State  Civil  Apparatus  shows  the  obligation  of  ASN’s  working hours  is  7.5  hours  every  day,  on  the  other  hand  the  Regulations  of  Lecturer obligates  the  Lecturer  to  carry  out  the  Tridharma  Perguruan  Tinggi  with minimum workload 12 (twelve) Academic Credit Systems and maximum workload 16  (sixteen)  Academic  Credit  Systems  based  on  academic  qualifications.  The research  aims  to  explain  a  difference  lawful  norm  between  the  Regulations  of Lecturer  and  the  Law  on  State  Civil  Apparatus  in  implementing  Civil  Servants’ Discipline.  The  results  showed  that  the  difference  of  Lawful  norm  between  the Regulations  of  Teacher  and  Lecturer  with  the  Law  on  State  Civil  Apparatus  in implementing Civil Servants’ Discipline is due to difference purpose of those two law, while the Regulations of Teacher and Lecturer is used to improve the quality of teachers and lecturers as professions, the Law on State Civil Apparatus is used as a legal protection for civil servants who already have professions as teachers, lecturers, prosecutors, judges and doctors.
Keywords: Harmonization, the law, civil servants, discipline

## Intisari
Terjadinya perbedaan norma hukum dalam pengaturan disiplin PNS,sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  ASN  dalam  melaksanakan  tugas profesinya  wajib  masuk  kerja  dan  mentaati  ketentuan  jam  kerja  7,5  jam  setiap hari, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan dosen dalam melaksanakan tugasnya  wajib  melaksanakan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  dengan  beban  kerja dibebankan paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak sepadan  dengan  16  (enam  belas)  SKS  pada  setiap  semester  sesuai  dengan kualifikasi  akademik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  perbedaan norma  hukum  dalam  pengaturan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  antara  peraturan perundang-undangan Dosen dengan peraturan perundang-undangan Aparatur Sipil
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019,    pp. 35-47
Negara.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terjadinya  perbedaan  norma hukum  antara  Undang-undang    Guru  dan  Dosen  dengan  Undang-undang    ASN dalam pengaturan disiplin PNS dikarenakan bahwa tujuan pembentukan Undang- undang  Guru dan Dosen adalah untuk peningkatan mutu guru dan dosen sebagai profesi  yang  bermartabat.  Tujuan  pembentukan  Undang-undang    ASN  adalah sebagai  payung  hukum  bagi  PNS  yang  telah  memiliki  berprofesi  seperti  guru, dosen, jaksa, hakim dan dokter.
Kata Kunci: Harmonisasi, peraturan perundang-undangan, disiplin PNS

## A. Latar Belakang Masalah
Keberadaan  undang-undang  dalam  suatu  negara  mempunyai  kedudukan yang  strategis  dan  penting,  baik  dilihat  dari  konsepsi  negara  hukum,  hierarki norma hukum, maupun dilihat dari fungsi undang-undang pada umumnya. Dalam konsepsi  negara  hukum,  undang-undang  merupakan  salah  satu  bentuk  formulasi norma  hukum  dalam  kehidupan  bernegara.  Dalam  pandangan  Paul  Scholten, bahwa  hukum  itu  ada  di  dalam  perundang-undangan,  sehingga  orang  harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya. 1
Penghargaan  yang  tinggi  terhadap  peraturan  perundang-undangan  menjadi salah  satu  ciri  yang  dianut  oleh  sistem  hukum  kontinental.  Sistem  hukum kontinental  mengutamakan  hukum  tertulis  yang  berupa  peraturan  perundang- undangan  yang  merupakan  produk  legislasi  sebagai  sendi  utama  sistem hukumnya. 2 Peraturan  perundang-undangan  adalah  salah  satu  instrumen  untuk mengatur  dan  mengarahkan  kehidupan  masyarakat  menuju  cita-cita  yang diharapkan. 3
Untuk  mewujudkan  cita-cita  yang  diharapkan,  maka  Pegawai  Negeri  Sipil sebagai  unsur  aparatur  negara  yang  dituntut  setia  kepada  Pancasila,  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  bersatu  padu,  bermental  baik,  bersih, berwibawa,  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  serta  bersikap  disiplin,  jujur,  adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4
Oleh  karena  itu  pada  akhir  tahun  2013,  menjadi  momentum  yang  penting bagi  seluruh  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Indonesia,mengingat  tanggal  19  Desember 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan pemerintah telah  mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara  menjadi Undang-Undang.  Undang-Undang  ini  telah  diundangkan  dengan  nama  Undang-
1 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Cetakan Keenam, (Bandang: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 91
2 A. Rasyid Al Atok, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Edisi Revisi, (Malang: Setara Press,  2015), hlm. 1
3 Ibid , hlm. 2
4 Indonesia, Penjelasan Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin PNS , PP Nomor 53 Tahun 2010 LN No. 74, TLN No. 5135.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019,    pp. 35-47
Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494. 5
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil  sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  mengatur  lebih  khusus  dalam Pasal  3  angka 11, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
Penjelasan dalam pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor  53 Tahun 2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  dijelaskan  bahwa  dengan  kewajiban untuk  “masuk  kerja  dan  mentaati  ketentuan  jam  kerja”  adalah  setiap  pegawai negeri  sipil  wajib  datang,  melaksanakan  tugas,  dan  pulang  sesuai  ketentuan  jam kerja serta tidak berada ditempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir  wajib  memberitahukan  kepada  pejabat  yang  berwenang.  Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulaltif dan dikonversi 7,5 jam sama dengan satu hari tidak masuk kerja.
Namun,  penerapan    Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagai  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  tidak  dapat terlaksana  secara  efektif  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  berprofesi  Dosen, sebagaimana  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Heny  Yuningrum,  yang berjudul  “ Dampak Ekonomi dari Penerapan Sistem Biometrik di Kalangan PNS Perguruan  Tinggi  Islam ”,  menyatakan  bahwa  pemberlakuan  sistem  biometrik (finger print) tidak mempengaruhi pegawai khususnya dosen untuk disiplin absen kerja  7,5  jam  perhari,  disebabkan  dosen  selain  tugas  mengajar  juga  mempunyai tugas  tambahan  lainnya  di  luar  mengajar  diantaranya  penelitian  dan  pengabdian kepada  masyarakat  yang  terkadang  mewajibkan  dosen  untuk  tidak  bisa  absen  ke kantor,  namun  penggunaan finger  print lebih  dominan  kepada  pembayaran  uang makan dan tunjangan kinerja. 6
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Syahir  Badrudin,  yang  berjudul Efektivitas Pelaksanaan  Finger  Print  di  IAIN  Raden  Patah  Palembang ,  menyatakan  bahwa finger  print sebagai  alat  kontrol  kinerja  belum  dapat  diukur  secara  pasti  karena belum terjadi perubahan yang signifikan pada peningkatan kinerja. Artinya bahwa finger  print masih  dijadikan  sebagai  alat  untuk  membuktikan  bahwa  pegawai hadir datang dan pulang tepat waktu, sedangkan pada saat jam kerja masih terjadi peristiwa sebagaimana sebelum alat ini diberlakukan. 7
Kedua  penelitian  tersebut  diatas  dapatlah  diketahui  bahwa  penerapan Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disipliin  Pegawai  Negeri Sipil  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  secara
5 Akhmad  Aulawi, Penerapan  Sistem  Merit  dalam  Manajeman  ASN  dan  Netralitas  ASN dari Unsur Politik dalam Undang-Undang ASN, (Jurnal :Rechvinding).
6 Heny  Yuningrum, Dampak  Ekonomi  dari  Penerapan  Sistem  Biometrik  di  Kalangan  PNS Perguruan Tinggi Islam , (Jurnal Economica, Volume V Edisi 1 Mei 2014).
7 Syahir  Badruddin, Efektivitas  Pelaksanaan  Fingerprint  di  IAIN  Raden  Patah Palembang , Jurnal Wardah No. XXVII Juni 2014.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019,    pp. 35-47
umum  dapat  diberlakukan,  namun  khusus  untuk  Pegawai  Negeri  Sipil  yang berprofesi  Dosen  tidaklah  berpengaruh  sama  sekali.  Dosen  sebagi  pegawai aparatur  sipil  negara  dalam  jabatan  fungsional  keahlian 8 adalah  pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan,  dan  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 9
Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem  pendidikan  nasional  dalam  mewujudkan  visi  perguruan  tinggi  yaitu menyelenggarakan  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat yang  disebut  dengan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  dengan  beban  kerja sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  72  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005 tentang Guru dan Dosen berbunyi sebagai berikut:
(1)  Beban  kerja  dosen  mencakup  kegiatan  pokok  yaitu  merencanakan pembelajaran,  melaksanakan  proses  pembelajaran,  melakukan  evaluasi pembelajaran,  membimbing  dan  melatih,  melakukan  penelitian,  melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
(2)   Beban kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan  dengan  12  (dua  belas)  satuan  kredit  semester  dan  sebanyak- banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
(3)    Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  beban  kerja  dosen  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Lebih  khusus  lagi  mengenai  beban  kerja  dosen  diatur  dalam  Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen sebagai peraturan pelaksanaan dari  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen,  Pasal  8 huruf  b  melaksanakan  tridharma  perguruan  tinggi  dengan  beban  kerja  paling sedikit  sepadan  dengan  12  (dua  belas)  SKS  dan  paling  banyak  16  (enam  belas) SKS  pada  setiap  semester  sesuai  dengan  kualifikasi  akademiiknya  dengan ketentuan:
1)  Beban  kerja  pendidikan  dan  penelitian  paling  sedikit  sepadan  dengan  9 (sembilan)  SKS  yang  dilaksanakan  di  perguruan  tinggi  yang  bersangkutan; dan
2)  Beban  kerja  pengabdian  kepada  masyarakat  dapat  dilaksanakan  melalui kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  tentang  dosen,  bahwa  tugas dosen  sebagai  tenaga  aparatur  sipil  negara  secara  profesional  diwajibkan melaksanakan  tugas untuk mewujudkan  visi  perguruan  tinggi yaitu menyelenggarakan  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat
8 Indonesia, Lampiran  Keputusan  Presiden  RI  tentang  Rumpun  Jabatan  Fungsional Pegawai Negeri Sipil , Kepres RI Nomor 87 Tahun 1999.
9 Indonesia, Undang-Undang  Guru  dan  Dosen ,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005, LN No. 157, TLN No. 4586, Ps.1 Angka 2.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019,    pp. 35-47
yang  disebut  dengan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  dengan  beban  kerja  paling sedikit  sepadan  dengan  12  (dua  belas)  SKS  dan  paling  banyak  16  (enam  belas) SKS  pada  setiap  semester  sesuai  dengan  kualifikasi  akademiknya  yang  apabila tidak  dilaksanakan  dikenakan  hukuman  sanksi  dari  berupa  teguran  lisan  hingga pemberhentian tidak dengan hormat.
Berdasarkan  kedua  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  atas  terjadi perbedaan  norma  hukum  dalam  penerapan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  hal  ini sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  Aparatur  Sipil  Negara bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  profesinya  wajib  masuk  kerja  dan  mentaati ketentuan  jam  kerja  7,5  jam  setiap  hari.  Sedangkan  dalam  peraturan  perundang- undangan  dosen,  dalam  melaksanakan  tugasnya  wajib  melaksanakan  Tridharma Perguruan  Tinggi  dengan  beban  kerja  dibebankan  paling  sedikit  sepadan  dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) SKS pada setiap  semester  sesuai  dengan  kualifikasi  akademik.  Oleh  karena  itu,  penulis tertarik  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  mengenai  “Harmonisasi  Pengaturan Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  antara  Peraturan  Perundang-Undangan  Dosen dengan Peraturan Perundang-Undangan Aparatur Sipil Negara”.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  bahwa pertanyaan  yang  akandi  jawab  dalam  penelitian  ini  adalah  mengapa  terjadi perbedaan  norma  hukum  dalam  pengaturan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  antara Peraturan  Perundang-Undangan  Dosen  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan Aparatur Sipil Negara?
Berdasarkan  pertanyaan  penelitian  diatas  maka  yang  menjadi  tujuan  dalam penelitian  inia  dalah  untuk  menjelaskan  adanya  perbedaan  norma  hukum  dalam penerapan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  antara  Peraturan  Perundang-Undangan Dosen dengan Peraturan Perundang-Undangan Aparatur Sipil Negara.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  bahan  masukan  (input)  kepada instansi yang berwenang dalam mengambil kebijakan ( policy ) untuk memperbaiki dan  menyempurnakan  kekurangan  yang  ada,  khususnya  yang  berkaitan  dengan penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya yang berprofesi dosen.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian yuridis  normatif ,  hal  ini  sebagai konsekuensi  pemilihan  topik  yang  akan  dikaji.  Adapun  maksud  dari  tipe penelitian  tersebut  akan  dikonsentrasikan  pada  kaidah-kaidah  atau  norma-norma yang  ada  di  dalam  hukum  positif  atau  hukum  yang  sedang  berlaku  pada  saat sekarang  dan  yang  ada  di  Indonesia.  Dengan  demikian  terjadilah  suatu persesuaian  kehendak  dan  adanya  korelasi  antara  segala  permasalahan  yang terdapat  pada  rumusan  masalah  yang  telah  ditetapkan  menyangkut    disiplin pegawai  aparatur  sipil  negara  secara  umum  dan  pegawai  aparatur  sipil  negara dalam profesi dosen khususnya.
Adapun  penelitian  hukum  ini  dilakukan  untuk  mengkaji  dan  menganalisa pengaturan  disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  berdasarkan  Peraturan  Perundang- Undangan  Dosen  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  Aparatur  Sipil  Negara,
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019,    pp. 35-47
sedangkan hasil  yang akan dicapai  dari sebuah penelitian hukum  tersebut adalah preskriptif  mengenai  bagaimana  penerapan  disiplin  pegawai  aparatur  disiplin negara berprofesi dosen yang mempengaruhi isu hukum yang diajukan.
Pendekatan  masalah  haruslah  sesuai  dengan  tipe  penelitian  yang  telah ditetapkan. Sehubungan dengan tipe penelitian yuridis normatif maka pendekatan masalah  yang  paling  tepat  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute Approach ). Pendekatan ini dimaksudkan melakukan pengkajian hierarki dan asas- asas dalam peraturan perundang-undangan 10 dengan pokok bahasan, yaitu dengan menganalisa  aturan  hukum  terkait  antara  Peraturan  Perundang-UndanganDosen dengan Peraturan Perundang-Undangan Aparatur Sipil Negara.
Untuk  memecahkan  isu  hukum  dan  sekaligus  memberikan  preskripsi mengenai  apa  yang  seyogyanya,  diperlukan  sumber-sumber  penelitian.  Sumber- sumber  penelitian  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  sumber-sumber  penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. 11 Adapun sumber-sumber bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer, maksudnya adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tentunya  yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, diantaranya adalah:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional;
3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil membaca  buku-buku  hukum,  tesis,  disertasi  hukum  serta  jurnal-jurnal hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk mendapatkan  data-data  secara  riil  sebagai  pengetahuan  dasar  yang  dapat mendukung  dalam  pembuatan  usulan  penelitian  yang  berbentuk  karya ilmiah ini. Bahan hukum sekunder meliputi antara lain:
1) Hasil penelitian/kajian mengenai disiplin pegawai aparatus sipil negara
2) Jurnal-jurnal  hukum  tentang  asas-asas  hukum  dalam  penerapan peraturan perundang-undangan.
Bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder dipelajari atau dikaji serta diidentifikasi. Hal ini dapat dilakukan dengan  cara  studi  kepustakaan,  selanjutnya  dicari  yang  relevan  dengan  pokok permasalahan yang ada, kemudian disusun atau ditata dan dibuat secara sistematis agar terciptanya suatu karya ilmiah.
10 Peter  Mahmud    Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Edisi  Revisi,  (Jakarta:  Prenada  Media Group, 2011), hlm. 136.
11 Ibid ., hlm. 181.
Setelah bahan hukum  terkumpul, baik  bahan hukum  primer maupun bahan hukum  sekunder  maka  selanjutnya  dilakukan  analisis.  Langkah-langkah  analisis dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah  sesuai  dengan  pendapat  Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum” antara lain sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi  fakta  hukum  yang  mengeliminasi  penjelasan  substansi pasal yang tidak relevan.
2) Mengumpulkan  bahan-bahan  hukum  dan  non  hukum  yang  relevan  dengan isu hukum.
3) Menelaah isu hukum berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi sesuai dengan isu hukum;
5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun. 12

## C. Hasil Temuan dan Diskusi
Norma  hukum  dalam  suatu  undang-undang  merupakan  sebagai  perintah ( gebod ) dan larangan ( verbod ) yang apabila dilanggar dikenakan sanksi hukuman. Adapun  norma  hukum  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Dosen  pengaturan disiplin PNS  diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal  60 sebagai berikut:
a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. Merencanakan,  melaksanakan  proses  pembelajaran,  serta  menilai  dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
c. Meningkatkan  dan  mengembangkan  kualifikasi  akademik  dan  kompetensi secara  berkelanjutan  sejalan  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan, teknologi, dan seni;
d. Bertindak  objektif  dan  tidak  diskriminatif  atas  dasar  pertimbangan  jenis kelamin,  agama,  suku,  ras,  kondisi  fisik  tertentu,  atau  latar  belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
e. Menjunjung  tinggi  peraturan  perundang-undangan,  hukum,  dan  kode  etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya  Pasal  78  Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  ayat  (1)  dan  (2)
berbunyi sebagai berikut:
1) Dosen  yang  diangkat  oleh  Pemerintah  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60  dikenai  sanksi  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
a. Teguran;
b. Peringatan tertulis;
c. Penundaan pemberian hak dosen;
d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik;
e. Pemberhentian dengan hormat; atau
f. Pemberhentian tidak dengan hormat.
12 Ibid , hlm. 213.
Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem  pendidikan  nasional  dalam  mewujudkan  visi  perguruan  tinggi  yaitu menyelenggarakan  pendidikan,  penelitian,  dan  pengabdian  kepada  masyarakat yang disebut dengan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Guru dan Dosen berbunyi sebagai berikut:
1) Beban  kerja  dosen  mencakup  kegiatan  pokok  yaitu  merencanakan pembelajaran,  melaksanakan  proses  pembelajaran,  melakukan  evaluasi pembelajaran,  membimbing  dan  melatih,  melakukan  penelitian,  melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
2) Beban kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan  dengan  12  (dua  belas)  satuan  kredit  semester  dan  sebanyak- banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Lebih  khusus  lagi  mengenai  beban  kerja  dosen  diatur  dalam  Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen sebagai peraturan pelaksanaan dari  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen,  Pasal  8 huruf  b  melaksanakan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  dengan  beban  kerja  paling sedikit  sepadan  dengan  12  (dua  belas)  SKS  dan  paling  banyak  16  (enam  belas) SKS  pada  setiap  semester  sesuai  dengan  kualifikasi  akademiiknya  dengan ketentuan:
1) Beban  kerja  pendidikan  dan  penelitian  paling  sedikit  sepadan  dengan  9 (sembilan) SKS  yang dilaksanakan di  perguruan  tinggi  yang bersangkutan; dan
2) Beban  kerja  pengabdian  kepada  masyarakat  dapat  dilaksanakan  melalui kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  diselenggarakan  oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain;
Norma  hukum  dalam  Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara  yang
mengatur  tentang  disiplin  PNS  sebagaimana  yang  tersebut  dalam  Pasal  86 Undang-Undang  Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:
1) Untuk  menjamin  terpeliharanya  tata  tertib  dalam  kelancaran  pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
2) Instansi  Pemerintah  wajib  melaksanakan  penegakan  disiplin  terhadap  PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
3) PNS   yang   melakukan  pelanggaran  disiplin  dijatuhi  hukuman disiplin.
4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Untuk  menindaklanjuti  ketentuan  dari  Undang-Undang  Aparatur  Sipil
Negara  tersebut,  maka  pemerintah  membuat  kebijakan  lebih  khusus  yang  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Pasal  3  angka  11,  bahwa setiap PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
Penjelasan  dalam  Pasal  3  angka  11  Peraturan  Pemerintah  53  Tahun  2010 dijelaskan  bahwa  dengan  kewajiban  untuk  “masuk  kerja  dan  mentaati  ketentuan
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019,    pp. 35-47
jam kerja” adalah setiap pegawai negeri sipil wajib datang, melaksanakan tugas, dan  pulang  sesuai  ketentuan  jam  kerja  serta  tidak  berada  ditempat  umum  bukan karena  dinas.  Apabila  berhalangan  hadir  wajib  memberitahukan  kepada  pejabat yang  berwenang.  Keterlambatan  masuk  kerja  dan/atau  pulang  cepat  dihitung secara  kumulaltif  dan  dikonversi  7,5  jam  sama  dengan  satu  hari  tidak  masuk kerja”.
Dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut terjadi perbedaan norma hukum  dalam  pengaturan  disiplin  PNS  antara  beban  kerja  yang  diatur  dalam Peraturan  Perundang-Undangan  Dosen  dengan  jam  kerja  yang  diatur  dalam Peraturan Perundang-Undangan Aparatur Sipil Negara.
Undang-undang  adalah  salah  satu  sumber  hukum  yang  memiliki  kekuatan mengikat  bagi  semua  orang  dalam  suatu  negara.  Ketika  undang-undang  telah disahkan,  maka  undang-undang  dinyatakan  berlaku  dan  semua  warga  negara dianggap telah mengetahui keberadaan undang-undang tersebut.
Sifat  norma  hukum  yang  diatur  dalam  undang-undang  berimplikasi  pada jenis  maupun  institusi  atau  pejabat  yang  berwenang  membentuknya.  Termasuk pula  berimplikasi  terhadap  penjabaran  norma  dari  norma  yang  abstrak  menjadi norma  yang  konkret  berdasarkan  kewenangan  hingga  suatu  bentuk  undang- undang  lahir.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  kewenangan  yang  dimiliki  institusi atau pejabat dalam membentuk undang-undang diperoleh melalui atribusi ataupun delegasi kewenangan.
Pada  dasarnya  membentuk  undang-undang  merupakan  kekuasaan  yang melekat  pada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (disingkat  DPR),  selain  kekuasaan pengawasan  dan  anggaran.  Wewenang  pembentukan  undang-undang  ini diwujudkan  kedalam  fungsi  legislasi  DPR.  Kekuasaan  membentuk  undang- undang  pada  DPR  merupakan  wewenang  atribusi  yang  diberikan  oleh  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesi  Tahun  1945  Pasal  20  ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa:  “Dewan  Perwakilan  Rakyat  memegang  kekuasaan membentuk undang-undang”.
Namun  demikian,  Presiden  juga  memiliki  kekuasaan  membentuk  undang- undang dalam bentuk hak mengajukan Rancangan Undang-Undang  kepada DPR dan  sekaligus  tugas  untuk  mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang  yang  telah disetujui  bersama  untuk  menjadi  undang-undang  yang  juga  merupakan  atribusi yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat”  dan  Pasal  20  ayat  (4)  berbunyi: “Presiden  mengesahkan  rancangan  undang-undang  yang  telah  disetujui  bersama untuk menjadi undang-undang”.
Rancangan  Undang-Undang  yang  diajukan  oleh  Presiden  disiapkan  oleh Menteri  atau  pimpinan  lembaga  pemerintah  non  departemen,  sesuai  dengan lingkup  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Rancangan  Undang-Undang  yang  telah disiapkan diajukan dengan Surat Presiden (Supres) kepada Pimpinan DPR. Dalam Supres  ditegaskan  antara  lain  tentang  Menteri  yang  ditugasi  mewakili  Presiden dalam  melakukan  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  di  DPR.  Dalam
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 2, April 2019,    pp. 35-47
jangka  waktu  paling  lambat  60  (enam  puluh)  hari  sejak  Supres  diterima,  DPR harus  mulai  membahas  Rancangan  Undang-Undang.  Untuk  keperluan pembahasan  Rancangan  Undang-Undang  di  DPR,  Menteri  dan  atau  pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.
Rancangan  Undang-Undang  yang  berasal  dari  DPR  (usul  inisiatif  DPR) diusulkan  oleh  DPR,  yang  disampaikan  kepada  Presiden  dengan  Surat  Pimpinan DPR (Surpim DPR). Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalalm jangka waktu paling lambat 60 (enam  puluh)  hari  sejak  Surpim  DPR  diterima.  Menteri  yang  ditunjuk  Presiden selanjutnya mengkoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang tugas dan  tanggung  jawabnya  di  bidang  peraturan  perundang-undangan.  Untuk keperluan pembahsan, Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR ini diperbanyak (digandakan) oleh Sekretariat DPR dalam jumlah yang diperlukan.
Adapun tahapan pembentukan undang-undang, dimulai dari tahap persiapan dan  pembahasan.  Rancangan  Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  merupakan inisiatif  DPR,  dalam  rangka  meningkatkan  citra,  harkat  dan  martabat, profesionalisme,  kesejahteraan,  rasa  aman  dalam  pelaksanaan  tugas,  serta perlakuan  adil  bagi  semua  guru  dan  dosen.  Kedudukan  guru  dan  dosen  sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional,  yakni  berkembangnya  potensi  peserta didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa, berkahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga  negara  yang  demokratis  dan  bertanggungjawab.  Pengakuan  kedudukan guru  dan  dosen  sebagai  tenaga  profesional  merupakan  bagian  dari  pembaharuan sistem  pendidikan  nasional  yang  pelaksanaannya  memperhatikan  berbagai ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  pendidikan,  kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, pemerintah daerah. 13
Proses  pembahasan  Rancangan  Undang-Undang    Guru  dan  Dosen,  secara efektif  dilakukan  selama  3  (tiga)  bulan,  dengan  melibatkan  seluruh stakeholders pendidikan  melalui  Rapat  Dengar  Pendapat  Umum  (RDP),  audiensi,  konsultasi publik, dan juga rapat konsultasi dengan Panitia Ad Hoc (PAH) III DPD RI.  Dari hasil  pertemuan    tersebut,  kemudian  dijadikan  dasar  untuk  merumuskan  Draft Rancangan  Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  secara  komperehensif  dan paripurna.    Adapun  rumusan  tersbut  mencakup  8  (delapan)  bab  dan  84  (delapan puluh empat) pasal yang terdiri dari: 14
B bab I : Ketentuan Umum Bab  ini  memuat  tentang  batasan  pengertian  dan  istilah-istilah yang digunakan dalam Undang-Undang ini B bab II : Kedudukan, Fungsi dan Tujuan
Bab  ini  mengatur  tentang  kedudukan,  fungsi  dan  tujuan  guru
13 Risalah  DPR-RI, Rancangan  Undang-Undang  Guru  dan  Dosen ,  tanggal  6  Desember 2015, hlm. 21.
14 Ibid. ,hlm. 21-23.
dan dosen, sebagai tenaga pendidik profesional.
B bab III : Prinsip Profesionalitas Bab  ini  memuat  tentang  prinsip-prinsip  profesionalitas  guru dan dosen dan pemberdayaan profesi guru dan dosen. B bab IV : Guru Bab ini memuat tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru,  hak  dan  kewajiban  guru,  wajib  kerja  dan  ikatan  dinas, pengangkatan,  penempatan,  pemindahan  dan  pemberhentian, serta pembinaan dan pengembangan, penghargaan, perlindungan, cuti, organisasi profesi dan kode etik guru. Bab V : Dosen Bab ini memuat  tentang  kualifikasi,  kompetensi  dan sertifikasi dosen, hak dan kewajiban dosen, wajib kerja dan ikatan dinas, pengangkatan,  penempatan,  pemindahan  dan  pemberhentian, serta pembinaan dan pengembangan, penghargaan, perllindungan dan cuti bagi dosen. Bab VI : Sanksi Bab ini memuat tentang sanksi yang diberikan kepada guru dan dosen  yang  diangkat  oleh  Pemerintah,  pemerintah  daerah  dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajibannya. Bab VII : Ketentuan Peralihan Bab  ini  memuat  tentang  penyesuaian  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  sudah  ada,  agar  tidak  timbul permasalahan  antara  Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Bab VIII  : Ketentuan Penutup Bab  ini  menunjukkan  organ  atau  alat  perlengkapan  yang melaksanakan Undang-Undang Guru dan Dosen ini.
Rumusan tersebut akhirnya disepakati dan disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen,  walaupun terdapat  sedikit  perbedaan  dari  beberapa  fraksi,  namun  pada  dasarnya  seluruh fraksi  yang ada di DPR dan juga Pemerintah dalam hal ini didelegasikan kepada Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (sekarang  Menteri  Riset,  Teknologi  dan Perguruan Tinggi disingkat Menristek Dikti)  menyetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.
Disahkannya  Rancangan  Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dengan tujuan untuk memberikan payung hukum  bagi  pemberdayaan,  peningkatan  harkat  dan  martabat,  dan  perlindungan terhadap  profesi  guru  dan  dosen  guna  mempercepat  tercapainya  tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan.
Mencerdaskan  kehidupan  bangsa  merupakan  salah  satu  komitmen  bangsa Indonesia  yang  dituangkan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Dalam  komitmen  tersebut  tersirat amanat  akan  pentingnya  sistem  pendidikan  nasional  beserta  dengan  komponen- komponenya. Salah satu dari komponen sistem pendidikan nasional adalah dosen yang  mempunyai  peran  strategis  dalam  penyelenggaraan  pendidikan.  Kualitas manusia  yang  dibutuhkan  oleh  bangsa  Indonesia  pada  masa  yang  akan  datang adalah manusia yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa  lain  di  dunia.  Kualitas  manusia  Indonesia  tersebut  hanya  bisa  dihasilkan melalui  penyelenggaraan  pendidikan  yang  bermutu.  Pasal  39  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional  mempunyai  visi  terwujudnya  penyelenggaraan  pembelajaran  sesuai dengan prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. 15
Adapun  yang  melatar  belakangi  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  sebagaimana  dalam  Rapat  Paripurna  DPR RI  pada  tanggal  6  Desember  2005  tentang  pembahasan  Rancangan  Undang- Undang Guru dan Dosen menjadi undang-undang dalam rangka:
I. Untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan  kompetensi  dan  profesionalitas dosen;
II. Melindungi profesi dosen berikut kesejahteraannya;
III. Mengakui potensi strategis dari organisasi profesi dosen. Secara  yuridis  pembentukan Undang-Undang Guru dan Dosen  merupakan legitimasi dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (2) dan merupakan  penjabaran  norma  hukum  dari  Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3).
Pasal 31  ayat (3) UUD NRI Tahun 1945  menyatakan bahwa: “Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional,  yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.
Selanjutnya  Pasal  39  ayat  (2)  Undan-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional menyatakan  bahwa:  “Pendidik  merupakan  tenaga  profesional  yang  bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,  melakukan  pembimbingan  dan  pelatihan,  serta  melakukan penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat,  terutama  bagi  pendidik  pada perguruan tinggi”.
Secara garis besar Undang-Undang Guru dan Dosen ini terdiri dari VIII bab dan  84  pasal.  Namun,  tidak  semua  isi  bab-bab  dalam  undang-undang  ini  akan didiskripsikan, melainkan hanya beberapa substansi yang berkaitan dengan dosen yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

## D. Kesimpulan
15 Ibid .,hlm. 20.
Berdasarkan  penjelasan  pada  bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa terjadinya  perbedaan  norma  hukum  antara  Undang-undang  Guru  dan  Dosen dengan Undang-undang ASN dalam pengaturan disiplin PNS dikarenakan bahwa tujuan  pembentukan  Undang-undang  Guru  dan  Dosen  adalah  untuk  peningkatan mutu  guru  dan  dosen  sebagai  profesi  yang  bermartabat.  Tujuan  pembentukan Undang-undang  ASN  adalah  sebagai  payung  hukum  bagi  PNS  yang  telah memiliki berprofesi seperti guru, dosen, jaksa, hakim dan dokter.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad Aulawi, Penerapan Sistem Merit dalam Manajeman ASN dan  Netralitas ASN dari Unsur Politik Dalam Undang-Undang ASN , (Jurnal Rechvinding Online)
A. Rasyid Al Atok, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Edisi Revisi, (Malang: Setara Press, 2015)
HenyYuningrum, Dampak  Ekonomi  dari  Penerapan  Sistem  Biometrik  di Kalangan  PNS  Perguruan  Tinggi  Islam ,  (Jurnal  Economica,  Volume  V Edisi 1 Mei 2014)
Indonesia, Undang-Undang    Guru  dan  Dosen ,  UNDANG-UNDANG  Nomor  14 Tahun 2005, LN No. 157, TLN No. 4586
Indonesia, Undang-Undang  Pembentukan  Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, LN. 82, TLN No. 5234.
Indonesia, Undang-Undang  Aparatur  Sipil  Negara ,  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 2014, LN No. 6, TLN No. 5494
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  tentang  Dosen,  PP  Nomor  37  Tahun  2009  LN No. 76, TLN No. 5007
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil,  PP Nomor 53 Tahun 2010 LN No. 74, TLN No. 5135
Kusnu  Goesnadhie  S, Harmonisasi  Sistem  Hukum:  Mewujudkan  Tata Pemerintahan yang Baik , (Malang: Nasa Media, 2010)
-------, Harmonisasi  Hukum  dalam  Perspektif  Perundang-Undangan ,  (Jurnal Hukum Vol. 27, tanggal 11 Sepember 2004)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015) Risalah  DPR-RI, Rancangan  Undang-Undang    Guru  dan  Dosen ,  Tanggal  6 Desember 2015
Satjipto  Raharjo, Ilmu  Hukum, Cetakan  Keenam,  (Bandang:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2006).
Syahir  Badruddin, Efektivitas  Pelaksanaan  Fingerprint  di  IAIN  Raden  Patah Palembang , Jurnal Wardah No. XXVII Juni 2014.
Yuliandri, Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Baik: Gagasan  Pembentuk  Undang-Undang  Berkelanjutan ,  (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2013)