## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)

## Moh. Mundzir
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban E-mail: mohamadmundzir71@gmail.com

## Pendahuluan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu lembaga kajian hukum Islam  yang   intens   menggunakan qawa >‘id   fiqhiyyah sebagai landasan      dalam      menyelesaikan  problematika  hukum  (Islam).  Sejak
Abstrak: Penggunaan qawa‘>  id    fiqhiyyah sebagai     dalil untuk    menyelesaikan    persoalan-  persoalan  hukum  yang muncul  di  tengah-tengah  masyarakat,  sebagaimana dilakukan oleh MUI, tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga serupa  yang  ada  pada  organisasi  sosial-  keagamaan  di
Indonesia  seperti  NU  dan  Muhammadiyah.  Akibatnya apabila  persoalan  tersebut  tidak  ditemukan  di  dalam pendapat  para  ulama  dalam  kitab-kitab  fikih,  keputusan yang diambil oleh MUI berbeda dengan keputusan oleh LBM NU  dan  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah    yang    sering memberikan    status mauqu>f (ditangguhkan)    terhadap persoalan  yang  dihadapi.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini dimaksudkan  untuk  menjawab  pertanyaan:  bagaiamana
qawa>‘id   fiqhiyyah digunakan   di   dalam   penetapan   fatwa- fatwa  MUI?  mengapa MUI  menggunakan qawa‘>  id  fiqhiyyah sebagai    dalil    dalam    fatwa-fatwanya?.    Sumber    data penelitian ini adalah fatwa MUI tahun 1975-2018, sementara pendekatannya  adalah content  analysis dan  yuridis  hukum Islam.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  penggunaan qawa’id  fiqhiyah sebagai  dalil  ( ‘adillah  al-ahkam ) dalam fatwa -fatwa MUI, diposisikan sama sebagaimana  posisi  al -Sunnah  terhadap  al -Qur’an yaitu  sebagai ta’kid/mu’akkid,  tabyin/mubayyin, dan taqriri/taqnin .  Dalam  kondisi  demikian  MUI menggunakan qawa’id  fiqhiyyah .  (prinsip -prinsip yang  ada  dalam  kaidah -kaidah  fikih)  sebagai pertimbangan utama (dalil  mandiri)  untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Kata kunci: Fatwa MUI, qawa’id fiqhiyyah, dalil.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
tahun  1975  sampai  2018  MUI  melalui  Komisi  Fatwa  dan  Dewan  Syariah Nasional (DSN) telah menetapkan lebih dari 380 fatwa. Dari seluruh fatwa tersebut  ada  200  fatwa  yang  mencantumkan qawa‘ >  id  fiqhiyyah sebagai dalil,  di  antara  dalil-  dalil      yang      lain    (al-Qur ‟ an,  al-Sunnah,      atau pendapat-pendapat fuqaha >'). MUI   dalam menggunakan qawa >‘id fiqhiyyah sebagai  landasan  dalam  menyelesaikan  problematika  hukum  tersebut tidak terbatas pada wilayah akidah dan ibadah, tetapi juga dalam wilayah sosial  budaya  dan  masalah-masalah  kontemporer  yang  muncul  akibat perkembangan teknologi yaitu pangan, obat-obatan, dan kosmetika serta keuangan.  Dalam  bidang  keuangan,  melalui  Dewan  Syariah  Nasional (DSN),  lebih  dari  100  fatwa  yang  dikeluarkan,  hampir  seluruhnya menyertakan qawa >‘id fiqhiyyah sebagai dalil .
Penggunaan qawa >‘id  fiqhiyyah sebagai  dalil  untuk  menyelesaikan persoalan-persoalan  hukum  ynag  muncul  di  tengah-tengah  masyarakat, sebagaimana dilakukan oleh MUI tersebut, tidak dilakukan oleh lembaga- lembaga serupa yang ada pada organisasi sosial-keagamaan di Indonesia seperti  NU  dan  Muhammadiyah.  NU  melalui  Lembaga  Bahtsul  Masail (LBM),  dalam  menetapkan  hukum  terhadap  persoalan-persoalan  yang muncul,  baik  di  tingkat  pusat,  wilayah,  maupun  cabang,  sangat  minim (untuk  mengatakan  tidak  ada)  dalam  menggunakan qawa‘ >  id    fiqhiyyah sebagai  dalil.  Lembaga  Bahtsul  Masail  (LBM)  ini  lebih  banyak  merujuk pada  pendapat  “jadi”  para  Imam  Mazhab  atau  pengikutnya  (khususnya Syafi >’iyyah ).  Hal  ini  berarti  metode qauliy yaitu  mencari  pendapat  para ulama  yang  sudah  ada  dalam  kitab-kitab  lebih      dominan      digunakan daripada qawa >‘id      fiqhiyyah sebagai  landasan  metodologis  ( manhajiy ) dalam  menyelesaikan  persoalan-persoalan  hukum  yang  dihadapi. Akibatnyaapabila  persoalan  tersebut  tidak  ditemukan  dalam  pendapat para ulama dalam kitab-kitab fikih,  sikap  atau  keputusan  yang  diambil terhadap    persoalan    yang    dihadapi    adalah mauquf > (ditangguhkan). Demikian  juga  Muhammadiyah.  Pembahasan-pembahasan  hukum  yang dilakukan  oleh  Majlis  Tarjih,  sangat  minim  dalam  menggunakan qawa‘ > id fiqhiyyah sebagai dalil.
Posisi Qawa >‘id Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI
Metode  yang  digunakan  oleh  MUI  dalam  Menetapkan  Fatwa  diatur dalam  keputusan  fatwa  MUI  Nomor  Istimewa/VII/2012  tanggal  1  Juni 2012  tentang  Pedoman  dan  Prosedur  Penetapan  Fatwa  Majelis  Ulama

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
Indonesia  (MUI). 1 Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa penetapan  fatwa  terhadap  persoalan-persoalan  hukum  (agama)  secara umum, dilakukan oleh Komisi Fatwa 2 , kecuali dalam persoalan-persoalan perekonomian dan keuangan syariah yaitu dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). 3 Persoalan-persoalan yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa ada  dua  kemungkinan, pertama atas  pertanyaan  atau  permintaan  dari masyarakat,  pemerintah,  lembaga/oraganisasi,  atau  dari  MUI  sendiri. Kedua berdasarkan  temuan  masalah  yang  muncul  akibat  perkembangan dan  perubahan  sosial  masyarakat,  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, serta seni budaya. 4
Dalam  membahas  atau  mengkaji  persoalan  yang  akan  difatwakan MUI dapat menghadirkan pakar atau ahli yang berkaitan dengan masalah yang  akan  difatwakan. 5 Penetapan  fatwa  dilakukan  harus  setelah dilakukan  pembahasan  secara  mendalam  dan  komprehensif  serta memperhatikan pendapat dan pandangan dari para peserta 6 . Beberapa hal penting yang dapat dikemukakan dari penjelasan tersebut adalah: pertama penetapan  fatwa  yang  dilakukan  oleh  MUI  tidak  dilakukan  atau
1 Pada  mulanya  MUI  belum  mempunyai  format  (prosedur)  baku  perihal  mekanisme penetapan  Fatwa.  Metodologi  penetapan  fatwa  MUI  senantiasa  berubah  sesuai  dengan kondisi dan kebutuhan sosial dan politik pada saat itu. Bahkan di bawah kepemimpinan Ghozali,  MUI  tidak  menetapkan  fatwa  apapun.  Seiring  berjalannya  waktu,  MUI  mulai menerapkan  format  penetapan  fatwa  dengan  menempatkan  madzhab  Syafii  sebagai dominasi dalam penetapan fatwa hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya, penetapan fatwa  MUI  di  Indonesia   lebih   bercorak   pada   fikih   Syafi ‟ iyyah.   Lihat   dalam   Syafiq Hasyim, Council   of  Indonesian  Ulama  (Majelis  Ulama  Indonesia,  MUI)  and  its  Role  in  the Shariatisation (Berlin: Freie Universitat , 2013), hlm. 87 - 90. Baru pada tanggal 30 Januari 1986 sebuah buku pedoman terperinci dalam mengeluarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI,  yang  menerangkan  bahwa  dasar-dasar  untuk  mengeluarkan  fatwa,  menurut urutan  tingkat,  adalah:  Al-Qur ‟ an,  Sunnah,  Ijmak,  dan qiya >s. Hal  ini  masih  harus disusuli  dengan  penelitian pendapat para imam mazhab yang ada dan fuqoha , yang telah melakukan  penelaahan  mendalam  tentang  masalah  serupa.  Lihat  dalam  Mohammad Atho Mudzhar, Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988 (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 75
2 Keputusan  Komisi  Fatwa  MUI  No.  Istimewa/VII/2012  tanggal  1  Juni  2012  tentang “Pedoman  dan  Prosedur  Penetapan  Fatwa MUI”  Bab  II  pasal  2.  Lihat  Sekretariat  MUI, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2015),hlm. 9
3 Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional MUI yang ditetapkan oleh DSN-MUI bagian “Tugas dan Wewenang” DSN. Lihat Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN MUI (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 13-14
4 Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa  MUI Bab IV pasal 9. Lihat Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa MUI , 11
5 Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Bab IV pasal 8 (2)
6 Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Bab IV pasal 11 (1)

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
diserahkan  kepada  perorangan  tetapi  kepada  beberapa  orang  yang mempunyai  kompetensi  terhadap  persoalan  yang  diajukan.  Penetapan dengan  cara  tersebut  dalam usul  fiqh disebut    dengan    metode    ijtihad kolektif  ( jama’iy ). Kedua, dalam  penetapkan  fatwa, Komisi Fatwa tidak boleh  bersikap  pasif,  menunggu  persoalan  yang  diajukan,  tetapi  harus responsif dan proaktif, bahkan antisipatif yaitu peka terhadap persoalan- persoalan yang menjadi wewenang dan tugasnya untuk diselesaikan. Selanjutnya,  dalam  pasal  3  dijelaskan  bahwa  dasar  yang  digunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa adalah al-Qur ’ an, hadis, ijmak, qiyas dan  dalil-dalil  lain  yang mu’tabar. 7 Pasal  ini  menunjukkan bahwa  MUI  masih  memegangi  dalil  yang  dipegangi  jumhur fuqaha’ ( muttafaq alaih ) sebagai rujukan  utama.  Menarik  juga  untuk diperhatikan, selain  menggunakan  dalil-dalil  tersebut,  dalam  pasal  4  (2)  disebutkan bahwa  penetapan  fatwa  harus  argumentatif,  kontekstual  ( waqi’iy ), aplikatif,  dan  moderat.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  menetapkan fatwa, MUI tidak boleh semata-mata hanya berpegangan terhadap nas an sich,  tetapi  juga  harus  didasarkan  atas  nalar  atau  logika  yang  kuat. Kekuatan argumentasi nalar atau logika tersebut antara lain ditunjukkan sejauh mana produk fatwa tersebut memperhatikan situasi dan kondisi di mana  produk  fatwa  tersebut  akan  diterapkan.  Prinsip  kontekstual ( waqi’iy )  juga  penting,  karena  dengan  prinsip  tersebut  akan  berakibat pada  efektif  atau  tidaknya  fatwa,  dan  sekaligus  menghindari  kesan ekstrim terhadap sebuah fatwa. Fatwa yang tidak memperhatikan konteks akan  mengalami  kesulitan  dalam  pelaksanaannya,  dan  fatwa  yang  tidak moderat, akan resisten terhadap kontradiktifitas.
Hal lain yang juga perlu dikemukakan adalah dalam Bab III pasal 5 (1) disebutkan;  sebelum  fatwa  ditetapkan,  dilakukan  kajian  komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi  utuh  tentang  obyek  masalah ( tas }awwur    al-mas'alah ),    rumusan    masalah    termasuk  dampak  sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma  syariah)  yang  berkaitan  dengan  masalah  tersebut.  Poin  penting dari  pasal  ini,  MUI  sebagai  organisasi  yang  salah  satu  tugasnya  adalah memberikan  jawaban  (fatwa)  atas  persoalan-  persoalan  hukum
7 Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Bab II pasal 3. Dalam pedoman tersebut tidak  ada  penjelasan  tentang  yang  dimaksud  dalil mu’tabar .  Untuk  dalil  ijmak  jarang sekali  digunakan,  sedangkan  untuk  dalil  qiya>s,  operasionalisasinya  MUI  menggunakan kaidah-kaidah fikih

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
(keagamaan) bagi umat (Islam), tidak hanya sekedar menjawab substansi hukum  an  sich.  Faktor  lain  di  luar  substansi  persoalan  hukum  yaitu dampak negatif, yang dalam pasal tersebut ada dalam kalimat “dampak sosial  keagamaan  yang  ditimbulkan”  perlu  dijaga.  Untuk  menjaga dampak negatif tersebut, dalam konteks ijtihad ada pada metode sadd az- \ z \ari‘>  ah dan  dalam  operasionalnya  MUI  menggunakan  kaidah-kaidah fikih. 8
Prinsip untuk menghindari dampak negatif fatwa ini dikuatkan dalam pasal  6  ayat  4  yaitu  “penetapan  fatwa  harus    mempertimbangkan kemaslahatan    umum    dan maqasid  syari’ah”. Dalam    konteks  ijtihad prinsip  ini  ada  dalam  metode  ijtihad istilahiy atau maslahah mursalah dan dalam  operasionalisasinya  MUI  menggunakan  kaidah-kaidah  fikih  yang berkaitan  dengan maslahah .  Selanjutnya  dalam  ayat  2  dijelaskan  tentang yang dimaksud kajian  komprehensif  yang ada  pada  ayat  1  di  atas  yaitu dalam  mengkaji  suatu  persoalan  hukum,  komisi  fatwa  harus memperhatikan  pendapat  atau  pandangan fuqaha’ > masa  lalu,  pendapat para   imam   mazhab,  fatwa-fatwa  yang  terkait,  dan  para  ahli  fikih  yang terkait dengan masalah yang difatwakan. Poin penting dari ayat yang ada pada  pasal  ini  adalah  dalam  menetapkan  fatwa  terhadap  persoalan- persoalan    yang    muncul,    MUI    masih    mencari    rujukan    pendapat- pendapat fuqaha >’ yang ada dalam kitab-kitab fikih, dan pendapat (fikih) yang  digunakan  sebagai  rujukan  dalam  menetapkan  fatwa  tidak  terikat pada satu mazhab, tetapi boleh dengan menggunakan pendapat beberapa mazhab.  Metode  ini  dalam usul  al-fiqh dikenal  dengan  istilah talfiq > (eklektik).
Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  pasal  6  (4)  yaitu  apabila  di  antara pendapat-pendapat  yang  di  kalangan  para  imam  mazhab  tidak  tercapai titik  temu  maka  dalam  keputusan  fatwa  harus  disampaikan  tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai argumen masing-masing. Ini artinya tidak  menutup   kemungkinan  dalam   suatu  keputusan  fatwa, ketentuan   hukumnya    tidak tunggal.  Keputusan  fatwa  tidak  tunggal atau  dengan  metode  eklektik  ( talfiq > )  ini  antara  lain dapat dilihat dalam
8 Kaidah-kaidah fikih yang digunakan untuk mengoperasionalkan  metode sadd az\-z\ari>’ah adalah (1) ِحِلاَصَمْلا ِبْل َج ىَلَع ٌمِّدَقُم  ِدِساَفَملا ُء ْرَد , (2) ٌبِجا َو  َوُهَف ِهِب  الَِا  ُبِجا َوْلا ُّمِتَي َلَ اَم , (3) َعَمَت ْجا ا َذِا ما َر َحْلا  َبِلُغ  ما َر َحلا َو  لَلا َحْلا dan ُه ُؤا َط ْعإ  َم َر َح  ُهُد ْخَا  َم َر َح  اَم ,  Lihat  Asrorun  Ni’am  Sholeh, Metodologi  Penetapan  Fatwa  MUI:  Penggunaan  Prinsip  Pencegahan  dalam  Fatwa ,  (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 55-56

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
fatwa  MUI  yang  dikeluarkan  pada  tanggal  12  Nopember  1984  tentang “memakan  dan  membudidayakan  kodok”.  Dalam  keputusan  fatwanya MUI  membenarkan  pendapat  mazhab  Syafii  dan  jumhur  ulama  yang mengharamkan  memakan  daging  kodok,  dan  juga  membenarkan pendapat imam Maliki yang menghalalkan daging kodok.
Kemudian dalam pasal 6 ayat 1 disebutkan, terhadap persoalan yang telah  jelas  hukum  dan  dalilnya  ( ma’lum  min  ad-din  bi  ad-darurah )  maka penetapan  fatwa  disampaikan  apa  adanya  sesuai  dalil  tersebut.  Hal  ini menunjukkan  metode qawliy tetap  dipegang  teguh  oleh  MUI.  Artinya ketika persoalan yang dipertanyakan tersebut sudah ada nass yang qath’iy , MUI  mencukupkannya  dengan  nass  tersebut.  Oleh  karena  itu  dalam keputusan  fatwanya,  MUI  tidak  mencantumkan  penjelasan  atau  tafsir terhadap  al-Qur’an  yang  dicantumkan  sebagai  dalil  fatwa  tersebut. Demikian  juga  MUI  tidak  mencantumkan  syarah  (komentar  atau pendapat) tentang hadis yang dicantumkan sebagai dalil fatwa tersebut. Terkait    dengan    problem    hukum    yang    tidak    ada    dalilnya    baik dalam nas maupun  pendapat  di  kalangan  mazhab,  dalam  ayat  3 disebutkan  penetapan  fatwa  didasarkan  pada  ijtihad    kolektif    ( ijtihad jama’iy )  dengan  menggunakan  metode bayaniy dan ta’liliy yaitu qiyasiy, istihsaniy,  ilhaqiy,  istislahiy ,  dan saad adz-dzari’ah. Ayat  ini  menunjukkan bahwa  selain  pola  pikir qauliy ,  pola  pikir  metodologis  ( manhajiy )  juga digunakan  oleh  MUI  dalam  menetapkan  fatwa.  Pola  pikir  metodologis yang ada pada konsep qiyas,  istislahiy , dan saad adz-dzari’ah tersebut secara operasional-praktis ada  dalam  konsep qawa‘id >  fiqhiyyah melalui metode ilha qiy .
Dalam pasal 6 ayat 2 bagian huruf “a” disebutkan, apabila pendapat yang  dijadikan  dasar  fatwa  terdapat  perbedaan  maka  diupayakan pencapaian  titik  temu,  sedapat  mungkin  keluar    dari    perbedan pendapat,   melalui   metode al-jam’u   wa   at-taufiq >  . Prinsip   menghindari perbedaan  pendapat  ini  dalam  konteks qawa >‘id  fiqhiyyah terdapat  dalam kaidah ب َحَتْسُم  ِف َلاِخْلا  َنِم  ُج ْوُرُخلا . Kaidah   ini   memberikan   jalan   keluar apabila   terjadi   perbedaan   dan   sekaligus memberikan peluang kepada mujtahid  atau  mufti  untuk  menemukan  hukum  baru  atau  menetapkan fatwa  dengan  tidak  merujuk  pada  berbagai  macam  pendapat  yang berbeda-beda  tersebut,  apabila  pendapat  baru  tersebut  dianggap  lebih rasional  dan  relevan.  Kemudian  pada  bagian  “b”  disebutkan,  apabila tidak  tercapai  titik  temu  maka  penetapan  fatwa  didasarkan pada  hasil

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
tarjih > (memilih   pendapat  yang  dianggap  lebih   kuat)  melalui  metode muqa >ranah (perbandingan)  dengan  menggunakan  kaidah-kaidah usul  al- Fiqh  muqarran .  Dalam  penelusuran  penulis,  kaidah usul  al-fiqh ( al-qawa’id al-usuliyah ) yang digunakan untuk mencari jalan tengah terhadap adanya khilafiyah di  kalangan  para  ulama  mazhab  sangat  minim  digunakan. Penggunaan kaidah fikih ( al-qawa’id al-fiqhiyyah ) lebih dominan dari pada kaidah usul al-fiqh ( al-qawa’id al-usuliyyah ). Dominasi penggunaan qawa’id fiqhiyyah menunjukkan  bahwa  metode ilhaqiy dengan  kemaslahatan  dan kemadaratan  sebagai  basis  pertimbangan( ‘illah )nya,  merupakan  metode yang utama digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwanya.
Secara teknis operasional, penggunaan dalil secara umum termasuk di dalamnya  penggunaan qawa‘id  fiqhiyyah sebagai  bangunan  legitimasi dalam  berfatwa,  MUI  mengaturnya  dalam  Pedoman  dan  Prosedur penetapan  Fatwa  MUI.  Di  Bab  V  tentang  Format  Fatwa  disebutkan, keputusan  fatwa  dirumuskan  dengan  bahasa  hukum  yang  mudah dipahami  oleh  masyarakat  luas  (pasal  12).  Format  fatwa  harus  memuat:
Pertama, nomor dan tema  fatwa (pasal 13 ayat 1). Kedua, kalimat basmalah (pasal 13 ayat 2). Ketiga, konsideran (pasal 13 ayat 3) yang terdiri atas; a). Menimbang;  yang  memuat  latar  belakang  dan  alasan  serta  urgensi penetapan fatwa. b). Mengingat; memuat dasar-dasar hukum ( 'adillah al- ahkam ) yang  berbentuk nass syari’ , terjemah dalam bahasa Indonesia, dan penjelasan terkait pemanfaatan dalil sebagai argumen ( wajh ad-dilalah ). c). Memperhatikan; memuat pendapat para ulama, peserta  rapat,  para  ahli, dan  hal-hal  lain  yang  mendukung  penetapan  fatwa  (walaupun  tidak semua fatwa mencantumkannya). Keempat, Diktum (pasal 13 ayat 4) yang memuat;  a).  Ketentuan  Umum;  yang  berisi  tentang  definisi  dan  batasan pengertian masalah yang terkait dengan fatwa, jika dipandang perlu.  b). Ketentuan hukum; yang berisi tentang substansi hukum yang difatwakan. c).  Rekomendasi  dan  atau  solusi  masalah  jika  dipandang  perlu.  Dan kelima, lampiran-lampiran  terkait  masalah  yang  difatwakan,  jika dipandang perlu.
Dalam  keputusan    fatwa    MUI, qawaid  fiqhiyyah dituangkan  dalam frasa “mengingat” pada bagian konsideran.  Frasa  “mengingat” memuat dasar-dasar hukum  ( 'adillah al-ahkam ) yang digunakan sebagai dalil untuk menentukan  hukum  atas  suatu  permasalahan  tertentu. Qawaid  fiqhiyyah berada dalam satu hirarki dengan nas yaitu dalam frasa “mengingat” dan peletakannya setelah al-Qur ‟ an dan hadis (as-Sunnah), dan berada di atas

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
hirarki  pendapat  para  ulama,  peserta  rapat,  para  ahli,  dan  hal-hal  lain yang  mendukung  penetapan  fatwa,  yang  ada    dalam    frasa “memperhatikan”.  Dengan  diletakkannya qawa‘ > id  fiqhiyyah dalam  satu hirarki  dengan  al-Qur ‟ an    dan  hadis  dalam  frasa    “mengingat”, menunjukkan bahwa qawa >‘id fiqhiyyah menempati posisi penting sebagai dalil fatwa.
Qawā’id Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa-Fatwa MUI Sebagaimana  diketahui  dalam  hirarki  dalil  hukum  ( ‘adillah  al-ahkam ) ada dua yaitu naqliy dan aqliy . Dalil naqliy adalah wahyu atau nass yaitu berupa  al-Qur’an  dan  as-Sunnah,  sedang  dalil aqliy berupa  akal, ratio (logika). Dikatakan hirarki karena dalam operasionalisasinya, baik untuk menetapkan hukum atau fatwa dan menyelesaikan problematika hukum, dalil naqliy harus didahulukan. Apabila tidak dapat merujuk kepada dalil naqliy maka  baru  beralih  kepada  dalil aqliy. Walaupun  keberadaan  as- Sunnah  sama-  sama  sebagai  dalil naqliy dengan  al-Qur ‟ an,  tetapi  secara hirarkis  berada  di  bawah  al-Qur ‟ an.  Dalam  konteks  hirarki  as-Sunnah  di bawah al-Qur ‟ an ini, para ulama usul fikih  membahas fungsi atau posisi as-Sunnah  tersebut  terhadap  hirarki  dalil  di  atasnya  yaitu  al-Qur ‟ an. Fungsi  tersebut pertama sebagai    penguat,    penegas,    atau    pengukuh ( ta’kid >  ,   mu’akkid )   terhadap ketentuan-ketentuan al-Qur ‟ an. Artinya pada posisi ini ketentuan-ketentuan hukum yang  di al-Qur ‟ an  dikuatkan  oleh as-Sunnah,  karena  ketentuan  yang  ada  dalam  as-Sunnah  tersebut sama dengan  yang  ada  dalam  al-Qur ‟ an. Kedua sebagai  penjelas  ( taby ḭ n >  , mubayyin) terhadap ketentuan-ketentuan  yang  ada  di  dalam  al-Qur ‟ an. Pada  fungsi  ini  as-Sunnah  diposisikan untuk  menjelaskan  secara  teknis terhadap  ketentuan-ketentuan   al-Qur ‟ an   yang  masih  umum  ( tabyi@n  al- mujmal )  atau  mengecualikan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  memiliki cakupan umum  ( takhsi@s  al-‘ām ). Ketiga, menetapkan,  membentuk,  atau menciptakan  hukum  baru ( taqrir >  ,  taqnin> )  terhadap  persoalan-persoalan yang  tidak  ada  di  dalam  al-Qur ‟ an  dan  as-Sunnah. 9 Pada fungsi ini as- Sunnah diposisikan sebagai dalil ketika suatu problem hukum tidak ada ketentuannya dalam al-Qur ’ an.
Posisi  as-Sunnah  terhadap  al-Qur ‟ an  yang  ketiga  adalah  untuk
9 Abdul   Wahhab   Khalla>f, Ilmu   Us}u>l  Fiqh (Kairo:   Maktabah  Islamiyyah,   1990), hlm. 25.    Lihat    juga    Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh  I (Jakarta:  Kencana,  2008),  93-95.  Forum Kajian  Ilmiah  PP  Lirboyo, Kilas  Balik  Teoritis  Fiqh  Islam (Kediri:  Pokja  Forum  Karya Ilmiah, 2005),hlm. 47-49.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
menetapkan  atau  membentuk    ketentuan    hukum    ( taqri >r atau taqni >n ) tentang    hukum-hukum    yang    tidak    ada  dalam     al-Qur ‟ an. 10 Posisi qawā’id      fiqhiyyah sebagai      dalil      mandiri      atau      dalil      otonom dianalogikan  dengan  posisi  as-Sunnah  terhadap  al-Qur ‟ an  yang  ketiga tersebut yaitu ketika kaidah  fikih  dijadikan  sebagai  pertimbangan  utama untuk  menyelesaikan  persoalan  hukum yang  tidak  ada nass nya  ( fi ma  la nass fih> i )  baik  al-Qur ‟ an  maupun  as-Sunnah. Qawā’id fiqhiyyah sebagai dalil  mandiri  atau  otonom  ini  dalam  metode  penemuan  hukum  disebut dengan  metode  argumentasi  atau  metode  penalaran  hukum  ( redenering atau reasoning ) yaitu metode yang digunakan untuk menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh perundang- undangan. 11
Dari penelusuran penulis, posisi qawaid fiqhiyyah sebagai dalil mandiri atau otonom antara lain diperankan oleh kaidah ىَّت َح ُة َحاَبلإا ِءاَيْشلأا  ْىِف ُل ْصَلأا ِمْي ِر ْحَّتلا  ىَلَع  ُلْيِلَّدلا  ُّلُدَي . Posisi  kaidah  ini  sebagai  dalil  mandiri  banyak digunakan  dalam  fatwa  bidang  keuangan  syari’ah.  Prinsip  kaidah  ini adalah  segala  sesuatu  yang  tidak  ada  ketentuannya  dalam  nass  ( ghairu mansusah ),  baik  ketentuan  diperintah/halal  atau  dilarang/haram,  maka hukumnya  boleh.  Dengan  kata  lain  makna  kemandirian  kaidah  tersebut adalah  ketika  “suatu  tindakan/aktifitas”  tidak  ada  dalil  yang membolehkan  atau  “sesuatu  (hewan,  tumbuhan)”  tidak  ada  ketentuan nass  yang  menghalalkan,  maka  kaidah  tersebut  dapat  dijadikan  dalil untuk menetapkan “boleh” atau “halal”.
Prinsip  yang  diusung  kaidah  tersebut  sangat  penting  dijadikan pedoman  untuk  mengantisipasi  persoalan-persoalan  yang  berkebang  di luar teks. Sebab tidak mungkin penalaran   tehadap nas dapat   mencakup detail-detail   kasus   hukum   yang   berkembang dinamis. Oleh karena itu -sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bab  sebelumnya-  berbagai  aktifitas muamalah  di  bidang  transaksi  keuangan  atau  produk  jasa  perbankan yang  tidak  pernah  ada  pada  masa  Rasul  atau  belum  ada  ketentuannya
10 Posisi  as-Sunnah  sebagai taqri>r atau taqni>n antara  lain  dicontohkan  tentang  ketentuan hadis  yang  melarang  nikah  dengan  saudara  sepersusuan  dan  ketentuan  tentang keharaman  binatang  yang  bertaring  dan  buas.  Ketentuan  hukum  tentang  dua  hal tersebut  tidak  ada  dalam  al-Qur ‟ an,  tetapi  ada  dalam  hadis  riwayat  Bukha>riy  dan Muslim.
11 Dalam  hukum  positif  terdapat  tiga  metode  penemuan  hukum,  yaitu  (1)  metode interpretasi, (2) metode argumentasi, dan (3) metode eksposisi (konstruksi hukum). Lihat Bambang  Sutiyoso, Metode  Penemuan   Hukum:  Upaya  Mewujudkan  Hukum  yang  Pasti  dan Berkeadilan (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm.104-143.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
dalam  kitab-kitab  fikih,  MUI  menggunakan  kaidah  di  atas  sebagai  dalil utama.
Kaidah   lain   yang   berperan   sebagai   dalil   mandiri   adalah   kaidah ُة َحاَبلإا ِعِفاَنَمْلا ىِف ُلْصلأا . Kaidah ini merupakan kelanjutan dari kaidah ُل ْصلأا ْىِف ِمْي ِرْحَّتلا ىَلَع  ُلْيِلَّدلا  ُّلُدَي ىَّتَح  ُةَحاَبلإا  ِءاَيْشلأا .  Artinya,  ketika  ada  persoalan yang belum ada ketentuan hukumnya, kemudian ditetapkan boleh, maka salah  satu  standarnya  adalah  “manfaat”.  Penggunaan  kaidah  tersebut sebagai  dalil  mandiri  atau  otonom  sangat  dominan  dalam  fatwa  bidang pangan,  obat-obatan,  dan  kosmetika,  yaitu  fatwa-fatwa:  (1)  Pewarna Makanan  dan  Minuman  dari  Serangga Conchineal, 12 (2)  Penggunaan Shellac Sebagai  Bahan  Pangan,  Obat  dan  Kosmetika, 13 (3)  Budi  Daya Cacing  dan  Jangkrik, 14 dan  (4)  Pemanfaatan  Bekicot  Untuk  Kepentingan Non Pangan. 15 Persoalan-persoalan tersebut muncul akibat perkembangan kemajuan teknologi, oleh  karena  itu  MUI  kesulitan  menemukan nas nya .
Maka   dalam   menyelesaikannya,    yang  dijadikan  pertimbangan  utama adalah prinsip “manfaat” dengan merujuk kaidah di atas.
Menurut  MUI,  serangga conchineal dan shellac, tidak  ada  ketentuan hukumnya baik dilarang atau diharamkan, maka MUI menetapkan fatwa halal  untuk  digunakan  sebagai  bahan  pewarna  makanan  atau  minuman maupun  kosmetika,  karena  dianggap  “bermanfaat”  dan  tidak membahayakan. 16
Tentang fatwa Budi Daya Cacing, MUI menjelaskan bahwa meskipun hukum  memakan  cacing  hukumnya  diperselisihkan  oleh  para  ulama, namun membudidayakannya untuk diambil manfaatnya, misalkan untuk pakan  burung,  hukumnya  boleh  (mubah). 17 Demikian  juga  tentang  Budi Daya Jangkrik, hukumnya boleh karena ada manfaatnya, misalnya untuk bahan  obat  atau  kosmetika. 18 Adapun  tentang  Pemanfaatan  Bekicot Untuk  Kepentingan  Non Pangan, seperti untuk obat dan kosmetika luar, MUI memperbolehkannya, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan. 19
12 Fatwa MUI No. 27 Tahun 2013 tanggal 13 Juli 2013
13 Fatwa MUI No. 33 Fatwa 2011 tanggal 10 Agustus 2011.
14 Fatwa MUI No. Kep. 139/MUI/IV/2000 tanggal 18 April 2000
15 Fatwa MUI No.24 Tahun 2012 tanggal 31 Mei 2012.
16 Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa MUI , hlm. 910
17 Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa MUI , hlm. 737
18 Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa MUI , hlm. 737
19 Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa MUI , hlm. 937

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan,  terkait  dengan  persoalan binatang  dalam  konteks  untuk  obat  dan  bahan  kosmetika,  dasar pemikiran  utama  yang  dijadikan  untuk  menetpkan  fatwa  adalah “kemanfaatan”,  dan  kaidah  yang  digunakan  sebagai  dalil  dalam  semua persoalan di atas adalah ُة َحاَبلإا  ِعِفاَنَمْلا ىِف ُلْصلأا . Sedangkan dalam konteks untuk  dikonsumsi  (dimakan),  MUI cenderung berpikir tekstual dan hati- hati  ( ikhtiyā ),  yaitu  mengikuti na ṣṣ (Al-Qur ‟ an  dan  as-Sunnah)  atau pendapat-pendapat ulama yang ada dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu diperbolehkannya cacing atau bekicot untuk kepentingan obat adalah untuk obat luar, bukan jenis obat yang dimakan atau diminum.
Prinsip  manfaat  sebagai  dasar  pertimbangan  menetapkan  fatwa sangat  strategis  untuk  mengembangkan  hukum  Islam  (fikih).  Dengan menyelesaikan persoalan hukum tidak hanya melihat  ada atau tidak ada nas , tetapi  juga  mempertimbangkan  nilai  manfaat,  maka  hukum  akan bergerak dinamis, karena nilai kemanfaatan itu sendiri juga akan bergerak dengan  perkembangan  teknologi  dan  kebutuhan  masyarakat.  Demikian juga dengan nilai kemanfaatan dijadikan pertimbangan ketetapan hukum, maka  persoalan-persoalan  hukum  yang  tidak  ada nass } nya  dapat diselesaikan,  dan  hal  itu  dibuktikan  dengan  fatwa-fatwa  yang  sudah ditetapkan oleh MUI di atas.
Prinsip  manfaat  ini  juga  penting  bila  dilihat  dari  konsep  aksiologi hukum yaitu hukum akan efektif apabila mempunyai nilai “manfaat”. 20 Hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi “manfaat” kepada setiap subyek hukum. 21 Kemanfaatan merupakan bagian dari kebahagiaan
20 Dalam filsafat, aksiologi diartikan sebagai teori yang mempelajari nilai secara umum. Aksiologi juga disebut theory of value (teori nilai). Nina W. Syam, Filsafat sebagai Akar Ilmu Komunikasi, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2013), hlm. 151. Bila aksiologi ditarik ke  wilayah ilmu,  maka  ia  masuk dalam  pembicaraan  filsafat ilmu.  Dalam  filsafat  ilmu, aksiologi  digunakan  untuk  membahas  nilai  kegunaan  ilmu.  Lihat  Mukhtar  Latif, Orientasi  ke  Arah  Filsafat  Ilmu (Jakarta:  Kencana,  2016),  hlm.  230.  Atau  untuk  mencari jawaban atas pertanyaan; untuk apa kegunaan ilmu? Lihat Biyanto, Filsafat Ilmu dan Ilmu Keislaman (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2015), hlm. 164. Dalam kaitannya dengan hukum –termasuk hukum Islam atau fikih–, aksiologi merupakan bagian yang bersifat  inheren dan  tidak  terpisahkan  dalam  proses  penciptaan  dan  pembentukan  sebuah  hukum. Aksiologi hukum mempunyai peran untuk menentukan nilai-nilai dalam hukum, seperti kemanfaatan, kepastian, dan  keadilan.  Bila  dikaitkan  dengan qawa>’id  fiqhiyyah sebagai ilmu,  maka  aksiologi  di  sini  adalah  untuk  menguji qawa>’id  fiqhiyyah ketika  digunakan sebagai  dasar  penetapan  hukum,  dalam  konteks  ini  adalah  fatwa  MUI, sejauh mana hukum yang diproduk tersebut bermanfaat.
21 Tata  Wijayanta,  “Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan,  dan  Kemanfaatan  dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Jurnal Dinamika Hukum 14, no.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
( happiness ), oleh karena itu baik buruknya suatu hukum bergantung pada apakah  hukum  itu  memberikan  kebahagiaan  atau  tidak  pada  manusia, dan  salah  satu  bentuk  kebahagiaan  adalah  kemanfaatan.  Selain  itu, validitas  hukum  tidak  hanya  ditentukan  oleh  hukum  itu  sendiri, melainkan ditentukan oleh nilai 22 dan nilai yang ada dibalik teks hukum merupakan  titik  tertinggi  dari  sebuah  hukum. 23 Oleh  karena  itu,  dalam membuat  hukum  harus  mempertimbangkan  nilai,  dan  salah  satu  dari nilai hukum adalah kemanfaatan. Kaidah حاَبلإا  ِعِفاَنَمْلا ىِف ُلْصلأا merupakan dalil    untuk    memproduk    hukum    dalam    rangka    mewujudkan    nilai manfaat tersebut.
Demikian juga fatwa tentang “kloning” pada hewan atau tumbuhan. Kloning  pada  hewan  dan  tumbuhan  merupakan  persolan  hukum  yang muncul  akibat  kemajuan  IPTEK,  karena  itu  tidak  ada  ketentuan hukumnya  apakah  dilarang  atau  diperbolehkan.  Dalam  fatwanya  MUI memperbolehkan  kloning  pada  hewan  dan  tumbuhan  karena pertimbangan “manfaat” yaitu antara lain efisiensi reproduksi. 24
Selain  prinsip  manfaat  yang  ada  dalam  kaidah حاَبلإا  ِعِفاَنَمْلا ىِف ُلْصلأا , prinsip  menghindari  mafsadah  dalam  kaidah ِبْل َج  ىَلَع  ٌمِّدَقُم  ِد ِساَفَمْلا  ُء ْرَد ِحِلَصَمْلا juga diposisikan sebagai dalil mandiri. Hal ini dapat dilihat dalam fatwa  tentang  kloning. 25 Kloning  merupakan  persolan  hukum  yang muncul  akibat  kemajuan  IPTEK,  karena  itu  tidak  ada  ketentuan hukumnya  apakah  dilarang  atau  diperbolehkan.  Kloning  terhadap manusia,  walaupun  ada  manfaatnya, 26 tetapi  di  sisi  lain  juga  ada mafsadahnya.  Oleh  karena  itu  menhindari  mafsadah 27 sesuai  prinsip
2 (Mei 2014), Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 216-226. 22 Lihat dalam Hans Kelsen, General Theory of Law and State (New York: Russel and Russel, 1971), hlm. 122.
23 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan (Yogyakarta: Kanisius, 2007) , hlm. 20- 22 24 Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa MUI , hlm. 753 25 Fatwa MUI No. 3/MUNAS VI/MUI/2000 tanggal 29 Juli 2000
26 Manfaat kloning tehadap manusia yang dikemukakan oleh MUI antara lain rekayasa genetik  lebih  efisien  dan  manusia  tidak  perlu  khawatir  akan  kekurangan  organ  tubuh pengganti (jika diperlukan) yang biasa diperoleh melalui donor. Dengan kloning ia tadak akan  lagi  kekuranfgan  ginjal,  hati,  jantung,  darah,  dan  sebagainya,  karena  ia  dapat mendapatkan  dari  manusia  hasil  teknologi  kloning.  Lihat  Sekretariat  MUI, Himpunan Fatwa MUI , hlm. 751
27 Adapun mafsadat (dampak negatif) yang ditimbulkan antara lain ketidakjelasan nasab anak hasil kloning dan institusi perkawinan yang disyariatkan oleh agama sebagai salah satu untuk melahirkan atau memproduksi generasi secara sah menjadi tidak diperlukan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
kaidah ِحِلَصَمْلا ِبْلَج ىَلَع ٌمِّدَقُم ِدِساَفَمْلا ُءْرَد merupakan satu-satunya dalil yang digunakan  oleh  MUI  dalam  menetapkan  fatwa  haram  tentang  Kloning terhadap  manusia.  Adapun  kloning  pada  hewan  dan  tumbuhan  MUI memperbolehkan  karena  pertimbangan  “manfaat”  yaitu  antara  lain efisiensi  reproduksi.  Oleh  karena  itu  tentang  Kloning  ini  ada  dua  fatwa hukum  yang  dikeluarkan  oleh  MUI,    yaitu  boleh  untuk    kloning  hewan atau    tumbuhan,  dan  prinsip    yang    digunakan  adalah ِعِفاَنَمْلا ىِف  ُلْصلأا حاَبلإا dan tidak boleh untuk kloning manusia dan kaidah yang digunakan حِلَصَمْلا ِبْل َج ىَلَع ٌمِّدَقُم ِد ِساَفَمْلا ُء ْرَد .
Selain prinsip manfaat dan menghindari mafsadah yang ada pada dua kaidah  di  atas,  kaidah ٌةَمَّك َحُم  ُةَداَعلا dan  beberapa  kaidah  cabangnya,  juga diposisikan sebagai dalil mandiri atau otonom. Hal ini dapat dilihat dalam fatwa  Metode  Pengakuan  Keuntungan at-Tanwil  bi  al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah )  di  Lembaga  Keuangan  Syari’ah. 28 Dalam keputusan  fatwa  tentang  hal  tersebut  dijelaskan  bahwa  metode pengakuankeuntungan murabahah dan  pembiayaan murabahah boleh dilakukan  apabila  memenuhi  syarat  dilakukan  secara  proporsional  dan tidak  bertentangan  dengan  kebiasaan/ ’urf /adat  ( ُةَداَعلا  ,ف ْرُعلا )  yang berlaku  di  kalangan  para  pedagang  dan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah (LKS). 29 Ketika  MUI  memperbolehkan  pembiayaan murabahah di Lemabaga Keuangan Syari’ah dengan syarat harus sesuai ‘urf /adat, dalil yang  digunakan  adalah  kaidah  (1) ٌةَمَّك َحُم ُةَداَعلا ,  (2) ِط ْوُرْشَمْلاَك اًف ْرُع  ُف ْوُرْعَملا اًط ْرَش , (3) ْمُهَنْيَب  ِط ْوُرْشَمْلاَك  ُرا َّجثتلا  َنْيَب  ُف ْوُرْعَملا ,dan (4) ِّصَّنلاِب  ِتِباَّثلاَك  ِف ْرُعلاِب  ُتِباَّثلا
. 30
Terkait  adat  atau ‘urf sebagai  dasar  penetapan  hukum,  S.  Waqar Ahmed Husaini mengemukakan, Islam sangat memperhatikan tradisi dan realitas  sosial  untuk  dijadikan  sumber  hukum  dengan  penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muh}ammad  SAW  Kebijakan-kebijakan  beliau  yang  berkaitan  dengan hukum  yang  tertuang  dalam  sunnahnya  banyak  mencerminkan  kearifan beliau  terhadap  tradisi-tradisi    para  sahabat  atau    realitas    sosial
lagi, karena reproduksi dapat dilakukan tanpa melakukan  hubungan seksual, Himpunan Fatwa MUI , hlm. 751 28 Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 16 September 2000.
29 Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, 801-802
30 Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, 793-794

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
masyarakat. 31 Pentingnya    memperhatikan  tradisi  dan  realitas  sosial (analisis  sosiologis)  yang  dikemukakan  oleh  Ahmed  Husaini  tersebut difasilitasi oleh  kaidah induk kelima  yaitu ٌةَمَّك َحُم ُةَداَعلا .  Kaidah   fikih   ini sebagai legitimasi bahwa realitas ( al-waqi’ ) yang ada di masyarakat dapat dijadikan  pertimbangan  dalam  menyelesaikan  suatu  persoalan  hukum. Realitas empiris yang ada di masyarakat tidak boleh diabaikan. Lebih rinci tentang bagaimana realitas masyarakat harus   direspon, diuraikan dalam kaidah-kaidah  cabangnya,  antara  lain  kaidah ِةَداَعْلا  ِةَل َلََدِب  ُكَرْتُت  ُةَقْيِقَحلا . Kiadah ini memberikan arahan agar dalam memahami kata dalam sebuah teks,  mempertimbangkan  makna  yang  berlaku  atau  sesuai  dengan  adat atau urf .  Makna  yang  dianggap  sebagai  makna  hakikat  ( ُةَقْيِق َحلا )  dapat dikesampingkan  ( ُك َرْتُت )  bila  bertentangan  dengan  adat  atau ‘urf .  Kaidah cabang  lain  adalah  kaidah اًط ْرَش  ِط ْوُرْشَمْلاَك  اًف ْرُع  ُف ْوُرْعَملا dan َنْيَب  ُف ْوُرْعَملا ْمُهَنْيَب  ِط ْوُرْشَمْلاَك  ُرا َّجثتلا . Dua  kaidah  tersebut  menyerahkan  sepenuhnya terhadap  masyarakat  dalam  aktifitas  perekonomian  atau  perdagangan untuk  membuat  model  atau  bentuk  transaksi  dan  kerja  sama,  apabila tidak  ada  ketentuannya  dalam nass. Ketika  suatu  ketentuan  hukum bersifat  mutlak  atau  tidak  ada  penjelasan  dari  syara’  ataupun  bahasa maka harus dirujukkan kepada tradisi atau realitas sosial( ُع ْرَّشلا ِهِب َدَر َواَم ُّلُك ِف ْرُعْلا ىَلغ ُع َج ْرُي ,ِةَغُّللا ىِف َلَ َو ,ِهْيِف ُهَل َطِباَض َلَ َو ,اًقَلْطُم ). 32
Ketentuan  hukum  yang  didasarkan  atas  adat  atau ‘urf mempunyai kekuatan  setara  dengan  nass  sebagaimana  kaidah ُنِيْعَّتلاَك  ِف ْرُعْلاِب  ُنْيِيْعَّتلا ِّصَّنلاِب dan ِّصَّنلاِب  ِتِباَّثلاَك  ِف ْرُعلاِب  ُتِباَّثلا .  kaidah  cabang  lain  yang  dapat diposisikan  sebagai  dalil  mandiri  atau  otonom  adalah  kaidah رُّيَغَت  ُرَكْنُيَلَ ِدِئا َوَعْلا َو  لا َو ْحلأا َو  ِةَنِكْملأا َو  ِةَنِم ْزلأا  رُّيَغَتِب  ِماَك ْحلأا .  terkait  dengan  kaidah  ini, ‘Abdul  ‘Aziz  Muhammad  ‘Azzam  menjelaskan  bahwa  salah  satu  faktor yang  menyebabkan  hukum  dapat  berubah  adalah  realitas  tradisi masyarakat. ia mengemukakan:
إف ,ةينمزلا لاوحلأاو عاضولأا ريغتتب ريغتت ةيداهتجلإا ةيعرشلا ماكحلأا نأ سانلا ناك اذ يف اريبَك اريثأت كلذل نإف ىرخا ةداعو فرع ىلإ ريغت مث امكح نايعدتسي ةداعو فرع مهل .مهتداعو سانلا فرع هيلإ لقتنا ام قفاوي ام ىلإ مكحلا ريغت 33
31 S.Waqar Ahmad Husaini, Sistem Pembinaan Masyarakat Islam , terj. Ahmad Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 73-74
32 Ahmad    bin    Muhammad    Mustafa    Ahmad    Az-Zarqa’, Syarhu    al-Qawaid    al-Fiqhiyyah )
(Beirut: Dar  al- Qalam, t.t.) , hlm. 136
33 Abdul Aziz Muhammad Azzam, al- Qawa>’id al-Fiqhiyyah (Kairo: Da > r al-H}adi > s\, 2005), hlm.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
Sesungguhnya  hukum-hukum  syariat  yang  bersifat ijtihadiy dapat berubah  seiring  dengan  perubahan  keadaan  dan  kondisi  waktu, apabila kebiasaan dan adat suatu masyarakat dijadikan dasar hukum kemudian  keadaan  dan  adat  tersebut  berubah,  maka  perubahan  itu membawa  pengaruh  besar  dalam  perubahan  hukum  )dari  ketentuan hukum  yang  sudah  ada)  kepada  hukum  yang  sesuai  dengan kebiasaan dan adat yang baru.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Abu Umamah Nawwar asy-Syili>. Menurutnya realitas sosial tidak hanya penting dijadikan dasar penetapan hukum, lebih dari itu realitas sosial merupakan pondasi yang dengannya hukum  menjadi  dinamis  dan  fleksibel.  Karena  realitas  sosial  (adat, ‘urf ) sangat  mungkin  mengalami  perubahan  dan  berbeda  antara  satu  tempat dengan tempat lain, maka ketetapan hukum yang didasarkan atas realitas sosial  (adat, ‘urf )  tentu  dapat  mengalami  perubahan  dan  dapat menyesuaikan  dengan  realitas  yang  ada. 34 Pernyataan  tersebut menguatkan  bahwa  adat  atau ‘urf dapat  dijadikan  dasar  pertimbangan oleh  seorang  mufti  atau  mujtahid  dalam  memberikan  jawaban-jawaban atau menyelesaikan persoalan-persoalan hukum.
Selain    kaidah  di  atas,  posisi qawā’id  fiqhiyyah sebagai  dalil  mandiri atau  otonom  juga diperankan oleh kaidah
ُهُذ ْخأ  َم َرَحاَم ُه ُؤاَط ْعإ  َم َرَح . Kaidah
ini  digunakan  sebagai  dalil  fatwa  tentang  penyitaan  aset  pelaku  tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. 35 Persoalan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi muncul ketika pemerintah pada tahun 2011  membuat  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Perampasan  Aset Tindak Pidana Korupsi. Persoalan tersebut dibahas oleh MUI karena ada sebagian masyarakat yang mempertanyakan RUU tersebut jika disyahkan sebagai  UU,  dalam  perspektif  hukum  Islam.  Sebagai  hal  baru  tentu persoalan   tersebut    tidak   ditemukan   dalam nass . Dengan   merujuk kaidah   di    atas    MUI  memperbolehkan  RUU  tersebut  dijadikan  UU. 36 Logika  penggunaan  kaidah  tersebut,  karena  harta  korupsi  diperoleh dengan  cara  haram,  maka  tidak  boleh  dipergunakan  untuk  apapun. Ketika harta tersebut tidak boleh dipergunakan maka negara yang harus mengambil  alih  (menyita)  untuk  kemaslahatan  rakyat  dan  sekaligus untuk mempersempit peluang kepada koruptor menggunakan harta hasil

## 198
34 Abu> Umamah Nawwar asy-Syiliy, al-‘Aql al-Fiqhiy (Kairo: Dar as-Salam, 2008), hlm.102 35 Keputusan Ijtima ‟ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke 4 tahun 2012 tanggal 1 Juli 2012 36 Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa MUI, 1205-1206

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
korupsi.
Demikian juga mengenai tindak pidana pencucian uang, sama dengan penyitaan  aset  pelaku  tindak  pidana  korupsi.  Persoalan  ini  menjadi pembahasan  MUI  untuk  merespons  pertanyaan  di  kalangan  masyarakat tentang  bagaimana  dalam  perspektif  hukum  Islam  terkait  UU  No.  15 Tahun  2003  tentang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  MUI  berpendapat bahwa  kebijakan  pemerintah  membuat  Undang-Undang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Berdasarkan kaidah  tersebut  dalam  fatwanya  MUI  menjelaskan:  1)  Pencucian  uang merupakan tindak pidana karena merupakan penggelapan dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan aset yang diperoleh secara tidak sah ( ُهُذ ْخأ  َم َرَحاَم ); 2)    Menerima    dalam    bentuk    apapun    (titipan,    atas   nama, dan  yang  sejenisnya)  dan memanfaatkan  uang  atau  aset  yang  berasal dari    korupsi    hukumnya    haram  ( ه ُؤاَط ْعإ  َم َرَح ). 37 Dengan  alasan  tersebut tersebut MUI memfatwakan bahwa UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Penutup
Penggunaan qawa>’id  fiqhiyyah sebagai  dalil  (' adillah  al-ah}ka>m )  dalam fatwa-fatwa  MUI,    diposisikan    sama    sebagimana    posisi    as-Sunnah terhadap  al-Qur’an    yaitu    sebagai ta’ki>d/mu’akkid,tabyin> / mubayyin, dan taqri>r / taqni>n. Posisi qawa>’id  fiqhiyyah sebagai ta’ki>d/mu’akkid digunakan apabila    persoalan  hukum  yang  dibahas  oleh  MUI  sudah  ada nas}s} nya secara   tekstual   dan qat}’iy ,   kemudian   MUI   mencantumkan   kaidah fikih   yang substansinya sama dengan nas}s yang digunakan sebagai dalil untuk menyelesaikan persoalan tersebut.  Posisi qawa>’id  fiqhiyyah sebagai tabyi>n / mubayyin digunakan    apabila    persoalan  hukum  yang  dibahas oleh  MUI, nass yang  dicantumkan  bersifat  umum.  Adapaun  posisi qawa>’id  fiqhiyyah sebagai taqrir> / taqnin> digunakan  sebagai  dalil  apabila persoalan  yang dibahas  tidak  ditemukan nas}s nya  secara  tekstual  dan qat’} iy. Dalam    kondisi    demikian    MUI  menggunakan qawaid     fiqhiyyah (prinsip-prinsip      yang      ada      dalam      kaidah-kaidah      fikih)  sebagai pertimbangan  utama  (dalil  mandiri)  untuk  menyelesaikan  persoalan tersebut.
Daftar Pustaka
Abdul Aziz Muhammad Azam. Qawai’d al-Fiqh al-Islami . Mesir: Ar-Risalad
37 Sekretariat MUI, Himpunan Fatwa MUI , 1211-1212

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
ad- Dawliyyah, 1999. Abdul  Wahhab  Khallaf. Ilmu  Usul  al-Fiqh .  Kairo:  Maktabah  Islamiyyah,
1990.
Abu Umamah Nawwar Asy-Syili. al-‘Aql al-Fiqhi . Kairo: Dar as-Salam, 2008.
Ahmad  bin  Muhammad  Mustafa  Ahmad  az-Zarqa. Syarhu  al-Qawaid  al- Fiqhiyyah . Beirut: Dar al-Qalam, 1989.
Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh I . Jakarta: Kencana, 2008.
Asrorun Ni ’ am Sholeh. Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia;
Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Islam. Jakarta: Erlangga, 2016. As-Suyuti  Jalaluddin  Abdurrahman  ibn  Abi  Bakr. al-Asybah  wa  an-Nazir .
Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
Bambang    Sutiyoso. Metode  Penemuan  Hukum:  Upaya Mewujudkan  Hukum yang pasti dan Berkeadilan . Yogyakarta: UII Press, 2015.
Biyanto. Filsafat  Ilmu  dan  Ilmu  Keislaman. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2015.
Muhammad  Sidqi  ibn  Ahmad  ibn  Muhammad Al-Burni. al-Waji  fi  I>d}ah  al- Qawa>’id    al-  Fiqhiyyah  al-K{ulliyah .  Beirut:  Mu’assasat  ar-Risa>lah, 1996.Indrati,  Maria  Farida. Ilmu  Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
Forum  Kajian  Ilmiah  PP  Lirboyo. Kilas  Balik  Teoritis  Fiqh  Islam. Kediri: Pokja Forum Karya Ilmiah, 2005.
Hans  Kelsen. General  Theory  of  Law  and  State. New  York:  Russel  and Russel, 1971.
Mukhtar Latif. Orientasi ke Arah Filsafat Ilmu . Jakarta: Kencana, 2016.
Mohammad  Atho  Mudzhar. Fatwas  of  The  Council  of  Indonesia  Ulama:  A Study  of  Islamic  Legal  Thought  in  Indonesia  1975-1988. Jakarta:  INIS, 1993.
Nina  W.  Syam. Filsafat  sebagai  Akar  Ilmu  Komunikasi. Bandung:  Simbiosa Rekatama Media, 2013.
S. Waqar Ahmad Husaini. Sistem Pembinaan Masyarakat Islam . Terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1983.
Syafiq Hasyim. Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI) and its Role in the Shariatisation. Berlin: Freie Universitat Berlin, 2013. Sekretariat MUI. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Jakarta: Erlangga, 2014.
Sekretariat MUI . Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI . Jakarta: MUI Pusat, 2001. Sekretariat MUI. Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975. Jakarta:

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 2, No. I, April, 2021, ISSN. xxx - xxx
Erlangga, 2015. Wijayanta,  Tata.  “Asas  Kepastian  Hukum,  Keadilan,  dan  Kemanfaatan Dalam  Kaitannya  dengan  Putusan  Kepailitan  Pengadilan  Niaga”, Jurnal  Dinamika  Hukum 14,  no.  2  (Mei  2014),  Yogyakarta:  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 216-226.