## JURNAL HUKUM PID ANA & KRIMINOLOGI

## Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum

## Afdhal Ananda Tomakati
Universitas Negeri Semarang, E-mail: afdhalananda53@gmail.com
INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Teori Hukum , Pemidanaan, Teori Hukum Pidana
Cara pengutipan: Afdhal Ananda Tomakati.
Konsepsi Teori Hukum
Pidana Dalam Perkembangan Ilmu
Hukum . JURNAL HUKUM PIDANA &
KRIMINOLOGI, Vol 04
No 01 Edisi April 2023
(hlm. 49-56)
Riwayat Artikel: Dikirim: 13 Agt 2023 Direview: 19 Agt 2023 Direvisi: 30 Agt 2023 Diterima: 11 Sept 2023
Topik  pidana  mencakup  isu-isu  kebijakan  dan  isu-isu  yang  secara filosofis dan teoritis relevan dengan pembenaran untuk menjatuhkan hukuman  pidana.  Prinsip  teoritis  apa  yang  paling  cocok  untuk mendukung  penerapan  hukuman  pidana  saat  ini?  Seiring  dengan filosofi  yang  berlaku  pada  zamannya,  maka  lahirlah  teori perkembangan  penuntutan  pidana  yang  mendasar  dan  terarah. Kejahatan  atau  retribusi  sebagai  dasar  penuntutan  pidana  adalah tempat pertama kali gagasan balas dendam mulai terbentuk. Argumen tujuan, yang menyatakan bahwa seorang penjahat digunakan untuk menghentikan kejahatan, sangat kritis terhadap gagasan balas dendam yang lemah. Kelemahan teori tersebut adalah mengundang kritik dan memungkinkan  munculnya  gagasan-gagasan  yang  memadukan gagasan-gagasan dari kedua teori sebelumnya. Dinamika teori pidana menunjukkan  bahwa  kebenaran  teori  relatif,  yang  merupakan kerangka teori baru tentang dasar-dasar pemidanaan, dapat mengatur peran teori sesuai dengan munculnya gagasan teorinya.

## DOI: 10.51370/jhpk.v4i1.99
Copyright © 2023 JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Hukum pidana adalah peraturan yang mengenai pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai  suatu  penderitaan,  tetapi  harus  dengan  alasan  tertetu  untuk  melimpahkan pidana ini. Bagi para penggiat ilmu hukum di Indonesia, pencarian makna atas suatu istilah yang hanya berpatok pada KBBI semata, tentu tidaklah elok. Hukum di Indonesia pada dasarnya memiliki ragam bahasanya sendiri, yakni bahasa hukum.
Menurut Simposium Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1974 di Medan, bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum. Tidak setiap bahasa Indonesia merupakan bahasa hukum, namun hanya bahasa Indonesia dengan
konteks khusus pada bidang hukum sajalah yang dibenarkan sebagai bahasa hukum. 1 Bahasa  dalam  peraturan  perundang-undangan  pada  hakikatnya  tunduk  pada  aturan gramatika,  sesuai  Lampiran  II  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Indonesia yang baik dan benar, namun dengan  corak  yang  lebih  khusus,  jelas  maknanya,  lugas,  baku,  serasi,  dan  patuh berdasarkan asas-asas dalam suatu peraturan perundang-undangan.
Istilah  hukum  pidana  menurut  Wirjono  Prodjodikoro  digunakan  sebagai  terjemahan dari istilah strafrecht dalam bahasa Belanda pada era kolonial Jepang. 2 Strafrecht dalam kamus  hukum  diartikan  sebagai  ketentuan-ketentuan  yang  di  dalamnya  terdapat perintah  dan  larangan,  terdapat  sanksi  –  yakni  sebuah  penderitaan  khas  –  yang disiapkan bagi si pelanggar sebagai karakteristik hukum pidana. 3 Dalam dua kamus yang disebutkan di atas, istilah “kriminal” biasanya digunakan bersama dengan konsep perbuatan melawan hukum (sebagai kejahatan), sanksi atau hukuman, dan cara menilai suatu  hukuman.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ketiga  aspek  tersebut  merupakan komponen  yang  melekat  ketika  kata  “kriminal”  diulang.  Pidana  mengacu  pada tindakan yang dilarang (kejahatan pidana), sanksi atau hukuman, seperti penjara, atau bahkan metode menghukum pelanggar.
Hal  ini  senada  dengan  apa  yang  disampaikan  Moeljatno,  dengan  tambahan  bahwa pengertian  hukum  pidana  mencakup  tiga  hal,  yaitu:  (1)  Perbuatan  tertentu  yang dilarang  oleh  negara  dan  ancaman  sanksi  terhadapnya;  (2)  Keadaan  di  mana pelanggarnya  dapat  dihukum;  dan  (3)  Cara  menghukum  pelanggarnya.  Kemudian, Moeljatno menguraikan bagaimana ruang lingkup pertama dan kedua dikenal dengan hukum  pidana  materil  dan  ruang  lingkup  terakhir  dikenal  dengan  hukum  pidana formil. 4 Adapun  W.L.G.  Lemaire  berpendapat  bahwa  hukum  pidana  adalah seperangkat  norma  yang  mencakup  berbagai  kewajiban  dan  larangan  serta  telah dihubungkan oleh pembuat undang-undang dengan serangkaian hukuman tertentu. 5 Analisis Lemaire terhadap  hukum  pidana  menunjukkan  bahwa  hukum  pidana mempunyai kekhasan tersendiri. Peraturan pembuat menentukan hukuman yang akan diterapkan.  Untuk  mencegah  seseorang  dijatuhi  hukuman  pidana  secara  sewenang- wenang,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  menunjukkan  adanya  kepastian  hukum  yang berlaku dalam suatu negara.
Hukum pidana seringkali ditafsirkan secara subyektif. Dalam hal ini, yang kami maksud adalah jus piniendi. Hal ini terkait dengan kekuasaan negara dan lembaga negara untuk mengaitkan hukuman dengan perilaku warga negara atau perbuatan tertentu. Dalam arti subyektif, hukum pidana juga mengacu pada penggunaan kekuasaan pemerintah untuk  memutuskan  bersalah  atau  menghukum  mereka  menurut  standar  yang ditetapkan ( Strafgewalt ). Kekuasaan negara untuk mewujudkan hal tersebut, yang hanya terbatas pada hak mengajukan tuntutan/penuntutan, menjatuhkan sanksi pidana, dan melaksanakannya,  nampaknya  lebih  terbatas  dibandingkan  kekuasaannya  untuk
1 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” kbbi.web.id, 2016, https://kbbi.web.id/hukum.
2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, 3rd ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014), 1–2.
3 Setiawan Widagdo, Kamus Hukum (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 219
4 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana (Yogyakarta: Offset Gadjah Mada Univesity Press, 1980),
1.
5 Lemaire dalam Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP (Jakarta: Kencana, 2017),12.
menegakkan  peraturan  perundang-undangan  pidana. 6 Menurut  Gross,  hukum  yang dijatuhkan itu bersifat a regrettable, necessity (keharusan yang patut disesalkan). Karena penjatuhan pidana menimbulkan derita, maka perlu suatu pembenaran dan harus dicari dasarnya. 7 Hal ini menunjukkan persoalan pidana tidak sekedar persoalan kebijakan, tapi  juga  memasuki  wilayah  perdebatan  teoretik  dan  filosofis  tentang  alasan penggunaan  sanksi  pidana.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dalam  perkembangan teoretik  pemidanaan  telah  dilahirkan  beberapa  teori  pemidanaan,  seperti  teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.

## 2.  Metode
Penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk  diteliti  dengan  cara  melakukan  penelusuran  terhadap  peraturan  perundang- undangan, literatur dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga dapat menunjang materi yang dibahas, serta ketentuan dalam pasal-pasal yang dikaitkan dengan isu yang diangkat oleh penulis.

## 3. Analisis dan Hasil

## 3.1. Teori Hukum dalam Hukum Pidana
Menurut Jan Remelink, teori hukum dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori di antaranya: teori penafsiran undang-undang, teori kausalitas, dan teori pemidanaan. 8

## a. Teori Penafsiran Undang-undang
Teori ini pada intinya menjelaskan bahwa dalam ilmu hukum pidana ada dua pedoman yang diikuti oleh hakim ketika ia melakukan penafsiran teks undang- undang.  Pertama,  dua  prinsip  regulatif  yang  saling  terkait  erat,  yaitu:  asas proporsionalitas  dan  asas  subsidiaritas.  Di  Jerman,  keduanya  disebut  sebagai Fundamentalenormen  des  Rechtstaats  (Norma-norma  dasar  Negara  Hukum). Asas  proporsionalitas  mensyaratkan  keseimbangan  antara  cara  dan  tujuan. Terkait dengan penentuan berat ringannya hukuman sesuai dengan kesalahan mengacu pada tujuan pemidanaan (efek jera?). Asas subsidiaritas menuntut jika suatu persoalan sulit memunculkan beberapa alternatif pemecahan, maka harus dipilih pemecahan yang paling sedikit menimbulkan kerugian. Sebagai ilustrasi, jika  hakim  dihadapkan  pada  suatu  penyelesaian  ancaman  pelanggaran  berat dalam kasus pencemaran lingkungan, sepatutnya diupayakan terlebih dahulu mengedepankan hukum administrasi, misalnya pencabutan izin.

## b. Teori Kausalitas
Teori sebab-akibat dihubungkan dengan penjelasan dari sudut pandang hukum untuk menjawab persoalan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat dari perilaku yang melanggar hukum. Oleh karena itu, teori kausalitas disebut  juga  teori  sebab-akibat.  Ada  beberapa  teori  kausalitas  dalam  hukum pidana yang dianalisis berturut-turut seperti di bawah ini:
6 8 J. Remmelink , Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht 1, terj. Tristam P. Moeliono (Yogyakarta: Maharsa, n.d.), 1.
7 Hyman Gross, A Theory of Criminal Justice , Oxford University Press, New York 1979, hal. 66 – 73.
8 Jan Remelink, Hukum Pidana: Komentar Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, terjemahan, tristam Pascal Moeljono, dkk, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
1) Teori Conditio Sine Quanon (Syarat mutlak) atau Teori Equivalensi dari von Burri
Teori ini menekankan bahwa suatu sebab dari sesuatu, pada hakikatnya tindak pidana atau kejahatan dipahami sebagai akibat yang menimbulkan akibat  yang  sama  dan  dapat  ditelusuri  kembali  tanpa  batas  waktu ( regrussus ad infinitum ). Akibatnya, padanan rangkaian peristiwa tersebut hilang  dan  terdistorsi.  Teori condition  sine  quanuon digunakan  dalam praktik  sebagai  alat  uji  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  hubungan  antar peristiwa  berdasarkan  bukti  empiris  dan  untuk  mendukung  hubungan tersebut.  Karena  ini  mungkin  berfungsi  sebagai  metode  (pengujian) heuristik murni.
2) Teori Causa Proxima disebut juga Teori Individualisasi
Inti  pemikiran  ini  berpendapat  bahwa  perbuatan  yang  paling  penting dan paling dekat dengan akibat adalah perbuatan yang dianggap sebagai sebab terjadinya suatu tindak pidana. Menurut G. E. Mulder, “sebab dan akibat tidak boleh terlalu berjauhan” merupakan prinsip pendorong di balik teori Causa Proxima.
3) Teori Relevansi
Teori  ini  pada  intinya  dapat  memilih  sebab  yang  sangat  relevan  yang menimbulkan akibat dari suatu kejadian atau perbuatan hukum. Sebab atau  causa  yang  dimaksudkan  ialah  yang  paling  relevan  adalah  sebab yang  dimaksud  oleh  penyususun  undang-undang.  Jan  Remelink mengatakan bahwa penyusun undang-undang, baik dari penganiayaan yang  menyebankan  matinya  orang  lain  (Pasal  359  KUHP),  jelas menkonstruksikan  bahwa  luka  yang  diderita  korban,  walaupun sebelumnya sulit dikira menimbulkan akibat kematian tetapi tetap dinilai sebagai yang menimbulkan akibat.
4) Teori Adequat
Poinnya  bahwa  hakim  akan  menentukan  sebab  yang  diduaga  yang menjadi paling wajar yang akan memenuhi syarat yang paling umum. Sebab  akan  menjadi  akibat  atas  suatu  perbuatan  yang  mungkin bersangkutan  yang  mungkin  ditemukan  dalam  rangkaian  kausalitas yang ada. Perlu dipahami, “teori adequat” awalnya hanya diberlakukan dalam  peradilan  hukum  perdata,  yang  dikenalkan  oleh  Von  Bar,  ahli hukum  Jerman,  pada  tahun  1870,  lalu  kemudian  di  abad  ke-19  iteori adequat diperkenalkan ke dalam hukum pidana oleh Von Kries (dokter fisiolog).

## c. Teori Pemidanaan
Teori  pemidana  menguraikan  tentang  dasar  pembenaran  ilmiah  dalam penjatuhan sanksi pidan termasuk adanya perspektif yang bertentangan dengan pemidanaan baik bersandara pada keberatan, keberatan biologis, relegius, dan sosial. 9 Teori-teori pemidanaan terbagi dalam tiga teori utama.
1) Teori Absolut/Teori Pembalasan (Vergelding Theorie); Teori ini menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan dengan sanksi, semata- mata karena si pelaku telah melakukan kejahatan atau tidakan pidana. Jadi,  pada  hakekatnya  pemidanaan  hanyalah  pembalasan;  diperkuat dengan  adagium  “hutang  nyawa  dibayar  nyawa”.  Vos  berpendapat bahwa “teori pembalasan absolut” terbagi atas pembalasan subyektif dan
9 Jan Remelink , op.cit. , hal. 595 dan 594
objektif.  Secara  subyektif  menekankan  bahwa  sanksi  yang  dijatuhkan pidana  hanya  pada  kesalahan  pelaku,  sedangkan  sevara  obyektif menekankan  pada  pembalasan  terhadap  apa  yang  telah  dibuat  oleh pelaku di dunia luar.
2) Teori Relatif ( Doel Theorien );
Teori  ini  menjelsakn  bahwa  dasar  dipidana  itu  sebagai  alat  untuk menegakkan  dalam  menertibkan  hukum  terhadap  masyarakat.  Kerena itu pemidanaan bukan berarti pembalasan atas keasalahan pelaku, tetapi struktural untuk mencapai kedamaian dan ketertiban masyarakat. Sanksi menekankan pada tujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan atau  mengulangi  kejahatan,  bukan  bertujuan  untuk  pemuasan  absolut atas keadilan. 10
3) Teori Gabungan/Modern (Vereniging Theorien)
Teori  ini  menjelaskan  bahwa  pemidanaan  memiliki  orientasi  yang besandar pada tujuan jamak, sebab memakai gabungan antara prinsip- prinsip “teori relatif” dan “teori absolut” sebagai satu kesatuan. Karena itu  yang dimaksud berkarakter ganda yaitu karakter yang mengandung pembalsan  sejauh  menggali  dari  kritik  moral  dalam  mengantisipasi kejahatan sebagai perbuatan yang salah.

## 3.2. Pembagian Hukum Pidana dalam Sistem Hukum
Hukum pidana sebagai bagian struktur dari sistem hukum, jika dikaji lebih mendalam maka,  ditemukan  bahwa  terdapat  bagian  bagian  yang  dapat  ditinjau  dari  segi  ruang lingkup, subtansi, unsur, dan sumber hukum yang digunakan.

## a. Pembagian Unsur Hukum Pidana
Seputar  unsur  hukum  pidana  dijelaskan  pada  bagian  dengan  maksud  untuk menguraikan  unsur-unsur  daripada  perbuatan  pidana  (tindak  pidana),  tetapi bagian  ini  hanya  diuraikan  yang  menyangkut  apa  saja  isi  daripada  hukum pidana.  Hanya  ada  dua  unsur  yang  tercakup  dalam  penjelasan  Wirjono Prodjodikoro:  aturan  sebagai  kumpulan  segala  kegiatan  yang  boleh  dan dilarang,  serta  akibat  bagi  pelanggarnya.  Apabila  berbicara  seputar  tentang hukum  pidana,  dalam  riwayat  sejarah  kurang-lebih  hanya  akan  berbicara melalui kedua unsur ini.
b. Hukum Pidana Materil dan Formil
Pembatasan  dan  ketakutan  akan  hukuman  dapat  diterapkan  pada  perbuatan terlarang  tertentu,  hal  ini  dilakukan  dengan  membagi  hukum  pidana  formal menjadi dua kategori: hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Dalam pengertian pertama dikenal dengan “hukum pidana materiil” atau yang sering disebut dengan “hukum pidana”, dan dalam pengertian kedua dikenal dengan “hukum  acara  pidana”.  Pembagian  hukum  pidana  menjadi  aspek  formil  dan materiil (hukum acara) dapat dimaklumi karena jika sesuatu diatur, mau tidak mau  masyarakat  akan  bertanya-tanya  bagaimana  cara  mengamalkannya. Misalnya,  kalau  ada  yang  mencuri  dan  bisa  dimintai  pertanggungjawaban, niscaya masyarakat akan bertanya-tanya, “lalu bagaimana caranya mengajukan kasus?  Bisakah  pelaku  diadili?  Dengan  kata  lain,  masyarakat  materil memerlukan hukuman formal di samping hukum pidana sebagai aturan yang memandu bagaimana hukum pidana materil dijalankan.
Hukum  pidana  materiil  membutuhkan  hukum  pidana  formil  sebab  agar masyarakat  yang  merasa  dirugikan  -  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  –  tidak  main  hakim  sendiri  (eigenrichting).  Sudikno  Mertokusumo
10 www.Thezmoonstar.Blogspt.Co.id.
menjelaskan bahwa eigenrichting merupakan tindakan main hakim sendiri yang pada  prakteknya  justru  akan  menimbulkan  masalah  yang  lebih  besar. Eigenrichting  hampir  selalu  menimbulkan  kesewenang-wenangan  bagi tersangka  yang  dihakimi  lantas  ia  menurut,  sedangkan  bagi  tersangka  yang bahkan  balik  melawan  saat  dihakimi  akan  menimbulkan  permasalahan  yang lebih besar. 11
Selain  itu,  peraturan  perundang-undangan  pidana  formal  akan  membuat lingkungan  sekitar  terasa  aman  dan  tenteram.  Ada  kalanya  kelakuan  buruk seseorang  begitu  meresahkan  masyarakat  sehingga  tak  seorang  pun  berani mengambil tindakan terhadapnya. Bahwa dalam hal ini negara bertindak untuk kepentingan  umum  melalui  penggunaan  alat  kekuasaannya  (penyidik, penyidik,  dan  penuntut).  Aparatur  kekuasaan  negara  juga  akan  berperan sebagai  penjamin  dan  pelaksana  putusan  hakim  apabila  sudah  dijatuhkan melalui  jalur  hukum  formil  hukum  pidana.  Dengan  kata  lain,  hukum  pidana formal akan menghasilkan tujuan hukum yang adil, pasti, dan efisien. 12

## 3.3. Hukum Pidana dalam KUHP
Mengapa  penting  memperhatikan  pembagian  hukum  pidana  dalam  KUHP  mungkin menjadi pertanyaan pertama yang terlintas setelah membaca uraian ini. atau “Apa peran KUHP dalam hukum pidana?” Dengan kata lain, sebelum menjabarkan hukum pidana dalam KUHP, kiranya perlu dilakukan pembahasan terlebih dahulu mengenai apa itu KUHP.  KUHP  tahun  1866  untuk  kelompok  di  Eropa  dan  KUHP  tahun  1872  untuk kelompok  di  Timur  Asing  dan  Putra  Bumi  berlaku  untuk  kejahatan  yang  dilakukan sebelum kemerdekaan pada masa penjajahan Belanda. Baru pada tanggal 1 Januari 1918 ditetapkan unifikasi peraturan pidana di Indonesia melalui Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie ̄ (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda). 13
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  terdiri  dari  tiga  buku,  yakni  tentang  aturan umum, kejahatan, dan pelanggaran. Buku Kesatu KUHP yang memuat aturan umum, merupakan ketentuan-ketentuan yang memuat bagaimana sistem pemidanaan dalam KUHP secara khusus dan peraturan pidana di luar KUHP secara umum. Artinya, pada Buku  Kesatu  ini  akan  dimengerti  bagaimana  pengertian,  jenis,  asas-asas  dan  kaidah dalam penegakan hukum pidana. 14

## 3.4. Pembagian Hukum Pidana dan Hukum Pidana Khusus
Pembentukan hukum pidana merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan sebagai  aturan  yang  memandu  perilaku  manusia.  Sebelumnya,  pencurian  diyakini hanya  diartikan  sebagai  tindakan  mengambil  sesuatu;  maka  menurut  Wirjono Prodjodikoro, perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari untuk menggerakkan suatu benda. Namun, dengan kemajuan teknologi modern, hal tersebut mungkin tidak lagi terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana juga telah berkembang. Dalam hal ini  hukum  pidana  dibedakan  menjadi  dua  golongan,  yaitu  hukum  pidana  biasa  dan hukum pidana khusus. Hukum pidana secara umum mengacu pada ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP tanpa ada standar khusus, sedangkan hukum pidana Aziz Syamsuddin menjelaskan ruang lingkup peminatannya dalam tiga ruang lingkup, yaitu tindak  pidana,  pertanggungjawaban  pidana,  serta  tindak  pidana  dan  pemidanaan.
11 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , VIII (Yogyakarta: Liberty, 2006), 2-3.
12 Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain, Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan . 1-2.
13 Zainal Abidin et al., Hukum Pidana ( Azas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik- Delik Chusus ) (Jakarta: Prapantja, 1962), 5’
14 Eko - Soponyono, “ Implementasi Jalinan Sistem Antara General Rules Dengan Special Rules Dalam Sistem Pemidanaan Substantif ,” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 3 (2013).
Kekhasan tersebut menyebabkan terbentuknya ketentuan pidana di luar KUHP. 15
Ketentuan  suatu  perbuatan  dapat  digunakan  untuk  menentukan  kekhususan  tindak pidana atas tindak pidana luar biasa, yang apabila hanya diatur dalam KUHP saja dirasa kurang, maka perlu dirumuskan kembali suatu norma dalam undang-undang yang lain. seperti  proses  pencucian  dan  pengumpulan  uang.  Jelas  tidak  adil  jika  seseorang memperoleh  penghasilan  dari  harta  yang  diperoleh  melalui  tindak  pidana  padahal nominal  penghasilannya  jauh  lebih  tinggi.  Paragraf  480  KUHP  hanya  memberikan penjelasan  umum  mengenai  tindak  pidana  ini,  sehingga  peraturan  tambahan  seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap diperlukan untuk mengatur perilaku melawan hukum.
Baik pidana umum maupun pidana khusus memiliki tujuan yang sama, yakni menakut- nakuti orang banyak (generale preventie); menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie).  Jadi,  hukum  pidana  ialah  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.

## 4.  Kesimpulan
Perkembangan tentang teori dasar dan tujuan pemidanaan berkembang sejalan dengan pemikirian  pada  masanya.  Mengawali  dengan  munculnya  teori  pembalasan,  yang dijadikan sebagai pembalasan atas dasar pemidanaan. Kritik atas kelemahan gagasan teori memunculkan suatu tujuan, yang dianggap sebagai pemidanaan yang dijatuhkan dengan tujuan mencegah kejahatan. Sama halnya dengan teori tujuan juga tidak dapat luput  dari  kekurangan,  sehingga  dapat  untuk  di  kritik  dan  memunculkan  pemikira teori gabungan dengan berbagai variabel, yang menggabungkan proposisi dari keudan teori sebelumnya. Dinamika teori hukum pidana menunjukkan bahwa kebenaran teori memiliki  sifat  relatif,  yang  mampu  menjalankan  fungis  teorinya  sesuai  dengan munculnya gagasan teori tersebut, sehinggan akan terus menurus melahirkan gagasan teori baru tentang dasat pemidanaan. Pada saat ini sistem hukum pidanan Indonesia terdapat kecenderungan menganut pada pandangan teori tujuan. Tetapi kenyataannya banya menimbulkan permasalahan dan perdebatan sehingga sudah pada tatanan untuk melakukan refleksi untuk memnggagas teori baru dalam hukum pidana.

## Referensi

## Buku
Dalam Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP. Hyman Gross, A Theory of Criminal Justice, Oxford University Press, New York 1979. J. Remmelink, Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht 1, terj. Tristam P.
Moeliono (Yogyakarta: Maharsa, n.d.).
_______, Hukum Pidana: Komentar Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  Indonesia,  terjemahan,  tristam  Pascal  Moeljono,  dkk,  PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
Lemaire dalam Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP (Jakarta: Kencana, 2017).
Moeljatno,  Azas-Azas  Hukum  Pidana  (Yogyakarta:  Offset  Gadjah  Mada  Univesity Press, 1980).
Setiawan Widagdo, Kamus Hukum (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012). Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain, Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan.
15 Dalam Renggong, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP ., 57
Sudikno  Mertokusumo,  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia,  VIII  (Yogyakarta:  Liberty, 2006).
Wirjono  Prodjodikoro,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia,  3rd  ed.  (Bandung: Refika Aditama, 2014).
Zainal Abidin et al., Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Chusus) (Jakarta: Prapantja, 1962).

## Jurnal
Eko - Soponyono, “Implementasi Jalinan Sistem Antara General Rules Dengan Special Rules Dalam Sistem Pemidanaan Substantif,” Yustisia Jurnal Hukum Vol 2, no. 3 (2013).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan.
Departememen Kehakiman RI. RUU KUHP Tahun 2005.

## Internet
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):
Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan),” kbbi.web.id, 2016,
https://kbbi.web.id/hukum.
Berhubung  dengan  syarat  umum  yang  merupakan  rangkaian  kausalitas  (situasi  dan kondisi)  yang  mendukung  terjadinya  akibat  yang  dimaksud,  maka  teori  adequate dinamakan juga ajaran general atau umum bukan ajaran individualisasi. www. Thez moon star. Blogspt. Co. id.