## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 15 | No. 1 | Februari
2016  | Hal. 12-23

## PENCEGAHAN PRAKTEK KEJAHATAN EKONOMI DALAM PERDAGANGAN BEBAS – ORIGIN FRAUD DALAM INDUSTRI
MEBEL KAYU DI JEPARA

## Marten Hanura, Sheiffi Puspa P, Andi Akhmad Basith Dir, Shary Charlotte P

## Abstract
Indonesia has been known to have abundant natural resources and culture-based creative industries. The  country  is  therefore  vulnerable  to  the  practice  of  fraud  of  origin.  One  of  many  industrial  sectors susceptible  to  that  particular  crime  is  the  wooden  furniture  businesses.  In  many  cases,  it  is  apparent  that natural products and raw materials of Indonesia are being exported without listing the country as the place of origin.  The  most  common  Indonesian  material  falls  within  this  illegal  practice  are  timber  products.  In  the province of Central Java, Jepara has been a prominent center of timber industry producing high quality timber products and wooden raw materials. From a unique standpoint, the timber industry in Jepara is deeply rooted to the culture and identity of the natives, making the attempt to separate the discussion between timber industry and  the  people  of  Jepara  not  only  imprudent  but  virtually  impossible.  By  looking  at  the  statistic  in  which Jepara’s public education level is assessed to be still below the national standard, and as well bearing to the general fact that the timber actors in Jepara are more focused on product sales rather than important technical aspects such as certification of origin, it should be projected that crimes such as fraud of origin could be easily committed  in  Jepara.  This  study  is  using  a  comparative  advantage  theory  and  theories  or  models  of  H-O  to investigate how the practice of fraud of origin in Jepara occurs and how to resolve such problem.
Keyword: fraud of origin, wood furniture industry, Jepara

## PENDAHULUAN
Globalisasi  menciptakan  kondisi  di  mana  hampir  semua  lini  kehidupan  saat  ini  menjadi  saling berhubungan.  Ekonomi  sebagai  salah  satu  pilar  utama  globalisasi  mendorong  lahirnya  hubungan  saling ketergantungan  antara  pelaku  dan  unit  –  unit  ekonomi  melalui  aktifitas  perdagangan  dan  bisnis.  Aktifitas ekonomi  di  era  globalisasi  tidak  lagi  terkonsentrasi  pada  satu  wilayah  atau  teritori  tertentu,  melainkan menyebar  di  berbagai  lokasi  kemudian  terhubung  dalam  satu  rantai  aktifitas  ekonomi  global,  mulai  dari produksi  hingga  konsumsi.Dalam  konteks  tersebut,  terdapat  satu  ide  mendasar  mengenai  desentralisasi produksi, di mana tiap aktor memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menjalankan aktifitas ekonominya dan berjalan atas dasar prinsip production governance . Pada  kenyataannya, production  governance yang  dijalankan  dalam  kompleksitas  perdagangan  bebas global  memunculkan  regulasi  yang  tumpang  tindih,  menyebabkan  munculnya  celah-celah  yang  dapat dimanipulasi untuk  kepentingan oknum tertentu. Terbentuknya  iklim  komersial dengan  prospek profitabilitas

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 15 | No. 1 | Februari 2016  | Hal. 12-23
tinggi tanpa didampingi eksistensi otoritas tunggal yang mampu mengatur dan mengontrol secara tegas di level globalnyatanya  juga  ikut  mendorong  munculnya  praktek-praktek  ilegal  yang  berlangsung  secara transnasional,baik  dinegaraberkembang  maupun  maju.  Salah  satu  bentuk  aktiftas  ekonomi  ilegal  tersebut dapatditemukan  dalam  bentuk origin  fraud ,  atau  upayapengaburan  informasi  mengenai  asal-usul  bahan  baku yang digunakan dalam pembuatan sebuah produk.
Indonesia  merupakan  negara  yang  memainkan peran penting dalam pentas ekonomi global. Dengan potensi  sumber  daya  alam  dan  jumlah  penduduk  yang  mencapai  hampir  240  juta,  Indonesia  tidak  saja menyediakan sebuah pasar internasional yang besar dan menjanjikan, tetapi juga menawarkan potensi sumber daya  manusia  dan  bahan  baku  dalam  volume  yang  besar.Terkait  dengan origin  fraud ,  Indonesia  yang  kaya dengan  hasil  alam  serta  industri  kreatif  berbasis  kebudayaan  lokal  menjadikan  negara  ini  memiliki  potensi tinggi sebagai sasaran praktek origin fraud .Salah satu sektor industri nasional yang rentan terhadap resiko ini adalah industri kerajinan mebel kayu, di mana kondisi tersebut disebabkan setidaknya oleh dua alasan utama.
Pertama,  komoditi  perdagangan  berbasis  kayu  memiliki  sensitifitas  tinggi  terkait  dengan  asal  bahan produksinya. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan standard keamanan lingkungan yang diberlakukan negara- negara maju terhadap partner dagang negara berkembang, termasuk Indonesia. Standardisasi yang diberlakukan nyatanya  menjadi  hambatan  teknis  perdagangan,  karena  produk  yang  tidak  berasal  dari  teritorial  yang  telah memenuhi ketentuan standardisasi tidak dapat memasuki pasar tersebut.
Kedua, sektor ini juga memiliki potensi keterpaparan resiko origin fraud yang tinggi karenaharga jual yang dipengaruhi oleh faktor identitas. Terkait dengan aspek identitas, produk kerajinan berbasis kayu seperti furnitur dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi apabila terafiliasi dengan identitas, atau budaya tertentu. Di satu sisi, faktor identitas ini jika diproteksi dengan baik dapat menjadi elemen pendukung daya saing produk. Namun  di  sisi  lain,  unsur  identitas  juga  dapat  menjadi  bumerang  jika  banyak  dipalsukan,  sehingga  dapat merugikan citra produk serta menurunkan insentif ekonomi bagi produsennya.
Indonesia  sebagai  salah  satu  produsen  produk  berbasis  kayu  dunia  memiliki  sentra  industri  yang tersebar  di  berbagai  penjuru negeri.  Salah  satu  wilayah  yang  dikenal  sebagai  sentra  industri  kerajinan  mebel kayu  adalah  Jepara,  Jawa  Tengah.  Kerajinan  mebel  kayu  di  Jepara  sendiri  dapat  dikatakan  sebagai  identitas masyarakat  setempat,  karena  kerajinan  mebel  kayu  merupakan  manifestasi  kesenian  lokal  yang  tidak  hanya dilestarikan sebagai budaya, tetapi juga karena menjadi pilar ekonomi utama yang telah menyokong kehidupan masyarakat setempat selama bergenerasi lamanya. Nama Jepara sebagai pusat mebel kayu juga telah dikenal di level internasional, dibuktikan dari tingginya orientasi ekspor dari wilayah tersebut.
Dengan terintegrasinya sendi-sendi kehidupan lokal dengan globalisasi yang telah membentuk struktur ekonomi dunia era kontemporer, maka perlu adanya telaah yang cermat mengenai dampak-dampak globalisasi ekonomi  terhadap  kehidupan  masyarakat  di  level  akar  rumput.  Studi  ini  selanjutnya  akan  memfokuskan pembahasan  terhadap  dampak  negatif  globalisasi  ekonomi  dalam  bentuk origin  fraud terhadap  industri kerajinan mebel kayu di Jepara, yang diawali dengan upayapemetaan tingkat resiko yang dihadapi oleh industri tersebut. Untuk tujuan pemetaan ini, dilakukan survei sederhana dengan melibatkan 53 responden yang berlatar bekalang  pengusaha  eksportir  mebel  kayu  di  Jepara.  Selanjutnya,  akan  dibahas  pula  mengenai  cara-cara pencegahan yang telah diregulasikan oleh Pemerintah Indonesia melalui adanya Surat Keterangan Asal (SKA) serta hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasiannya.

## Vol. 15 | No. 1 | Februari 2016  | Hal. 12-23

## PEMBAHASAN
Preferential Trade Agreement (PTA)sebagai Celah K emunculan Origin Fraud Pembahasan  mengenai origin  fraud sebagai  salah  satu  bentuk  kejahatan  ekonomi  tidak  dapat dilepaskan dari konsep perdagangan internasional yang melatarbelakangi, dan kemudian memicu, munculnya tipe  kejahatan tersebut.Kompleksitas aturan perdagangan serta  eratnya  hubungan saling ketergantungan antar pelaku  ekonomi  dalam  era  globalisasi  menjadi  peluang  tersendiri  bagi  oknum-oknum  yang  ingin  mendapat keuntungan  pribadi  melalui  berbagai  bentuk  kejahatan  perdagangan  dengan  mengabaikan  etika  bisnis  yang ada. Production governance yang diterapkan dalam aktifitas ekonomi  modern  melalui penerapan global value chain serta PTA yang dibuat oleh negara-negara demi meningkatkan efisiensi dari aktifitas ekonomi nyatanya memiliki kelemahan  yang dieksploitasi oleh para  pelaku kejahatan dan  membawa  kerugian  material  maupun non-material bagi para pelaku ekonomi yang sah.
PTA  yang  merupakan  bagian  dari  kompleksitas  rezim  perdagangan  internasional  muncul  sebagai alternatif dari sulitnya pencapaian kesepakatan di level internasional di bawah negosiasi General Agreement on Tariff  and  Trade  (GATT)  –  selanjutnya  menjadi  World  Trade  Organization  (WTO)  –  sebagai  aktor  utama dalam  rezim  tersebut.  Panjangnya  negosiasi  dalam  skema  perdagangan  bebas  multilateral  di  bawah  GATT (Putaran  Uruguay)  maupun  WTO  (Putaran  Doha)  mendorong  munculnya  skeptisme  terhadap  keberhasilan rezim perdagangan bebas internasional di antara negara-negara dunia. Kebuntuan negosiasi yang berlarut-larut kemudian mendorong negara-negara untuk membentuk kerangka kerjasama perdagangan dengan lingkup yang lebih  kecilmelalui  mekanisme  PTA  sebagai  langkah  strategis  untuk  mempertahankan,  hingga  mendorong, pertumbuhan  ekonomi  yang  tengah  menanjak.  PTA  sendiri  dapat  disepakati  dalam  lingkup  regional  dalam skema custom union ( regional trade area yang juga dikenal sebagai free trade area ) dan bersifat resiprokal, maupun bersifat unilateral melalui skema Generalized System of Preferences (GSP) yang disepakati di bawah perundingan WTO dan diberikan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang (WTO, 2016).
Kerangka  kebijakan  dalam  bentuk  PTA  membawa  konsekuensi  adanya  tarif  eksternal  yang  berlaku secara  multilateral antara negara-negara anggota perjanjian untuk produk barang (dan jasa) yang berasal dari luar  negara-negara  anggota.  Strategi  tersebut  dapat  dianggap  sebagai  salah  satu  upaya  negara  dalam menciptakan  area  penyangga  terhadap  tekanan  liberalisasi  perdagangan  internasional  di  bawah  kerangka kesepakatan  WTO  yang  mengikat.  Meskipun  demikian,  fakta  akan  meningkatnya  penggunaan  PTA  dalam perdagangan  internasional  di  era  kontemporernyatanya  semakin  mempertajam  perdebatan  dalam  WTO,  di mana PTA dianggap dapat menjadi pendorong atau penghalang bagi perdagangan bebas internasional (Saggi, 2006: 26).
Dalam konteks pendorong perdagangan bebas internasional, PTA yang dibuat dapat menjadi landasan kebijakan  untuk  penghilangan  tarif  perdagangan  antar  negara,  yang  dalam  ketiadaan  perjanjian  dapat dikenakan oleh suatu negara.Eksistensi PTA dalam skema perdagangan internasional dapat berimplikasi pada berkurang,  hingga  hilangnya,  marjin  harga  antara  barang  impor  dari  negara  anggota  dan  barang  produksi domestik  (Foster  &  Stehrer,  2011:  386).  Dengan  adanya  persamaan  relatif  harga  barang,  konsumen  dapat memperoleh  keuntungan  berupa  pilihan  barang  yang  lebih  beragam  dengan  kualitas  yang  kompetitif. Sementara bagi produsen, harga relatif tersebut juga dapat berimplikasi pada penurunan besaran biaya produksi dalam komponen harga bahan baku, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produksi secara agregat. Asumsi tersebut kemudian menjadi dasar dari argumen bahwa PTA mampu mendorong perdagangan

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 15 | No. 1 | Februari 2016  | Hal. 12-23
internasional  dalam skema  WTO, karena  diharapkan setelah  memperoleh  keuntungan dari PTA, negara  akan termotivasi untuk mencari peluang lain di luar PTA yang kemudian direalisasikan dalam konteks perdagangan bebas skala global.
Pemberlakuan tarif eksternal bersama dalam PTA, baik dalam bentuk GSP maupun FTA, merupakan mekanisme  utama  untuk  mencegah  terjadinya  defleksi  perdagangan  barang  di  mana  negara  anggota  dengan tarif  bea  masuk  barang  paling  rendah  dijadikan  pintu  masuk  bagi  barang-barang  dari  luar  negara  anggota (Cadot,  et  al.,  2007:  289).  Dengan  menerapkan  tarif  eksternal  bersama,  setiap  barang  yang  akan  masuk  ke dalam  yurisdiksi  negara  anggota  PTA  akan  dikenai  tarif  yang  sama  sehingga  tidak  mengganggu  kestabilan pasar  bersama  yang  diciptakan  oleh  skema  PTA.  Untuk  memberlakukan  tarif  eksternal  tersebut,  selanjutnya dikenalkan konsep rules of origin sebagai syarat identifikasi asal barang.
Secara  garis  besar,  identifikasi  asal  barang  merujuk  pada  lokasi  di  mana  barang  terkait  mengalami transformasi substansial terakhir. Dalam prakteknya, proses identifikasi tersebut dilakukan dengan tiga metode, yaitu: tes nilai tambah ( value added ), tes perubahan kode tarif ( tariff heading ), serta tes teknis (Falvey & Reed, 2002: 393-394). Tes nilai tambah dilakukan dengan menelaah komposisi nilai barang, di mana komposisi lokal perlu memenuhi batas tertentu. Ketentuan untuk pengidentifikasian asal suatu barang dalam metode ini dapat berbeda dari satu PTA dengan PTA  yang lain. Ketentuan sederhana  dapat  ditemukan dalam skema  kerangka ASEAN-China  FTA  (ACFTA),  di  mana  suatu  barang  dapat  memenuhi  kriteria  bebas  tarif  eksternal  jika komponen  domestiknya  (dalam  konteks  ACFTA)  minimal  sebesar  40%  untuk  produk  manufaktur  atau sepenuhnya  dihasilkan  di  negara  terkait  untuk  kasus  produk  pertanian  tertentu.  Sementara  ketentuan  untuk mendefinisikan asal barang  yang lebih rumit diberlakukan  oleh Uni Eropa  atau  Amerika Serikat  dalam PTA yang dibuatnya (Cadot, et al., 2007: 289).
Metode  kedua  menggunakan  panduan  kodifikasikan  dalam Harmonised  System (HS)  enam  digit angka yanng digunakan untuk menentukan tarif masuk yang dikenakan untuk suatu barang, sesuai dengan PTA atau skema kerjasama lain yang dimiliki oleh negara. Jenis produk yang berbeda (mentah, setengah jadi, jadi) akan memiliki kode HS yang berbeda, di mana juga dibedakan tarif masuk yang dikenakan (Cadot, et al., 2007: 289).  Metode  ketiga  menggunakan  analisa  teknis  atas  verifikasi  lokasi  tahap  dalam  proses  produksi  tertentu. Metode ini dianggap merupakan cara yang paling rentan disalahgunakan (Falvey & Reed, 2002: 394).
Implikasi rules of origin dalam perdagangan internasional telah mendapat banyak kajian dalam tulisan akademik.  Augier  et  al.  (2005)  yang  meneliti  data  perdagangan  Uni  Eropa  menemukan  bahwa  terdapat peningkatan  volume  perdagangan  setelah  PTA  dan  RoO  diperkenalkan.  Augier  et  al.  juga  menjawab  kritik bahwa rules  of  origin menghambat  perdagangan  dengan  ketentuan  teknisnya,  dengan  temuannya  bahwa implementasi rules  of  origin tidak lebih  menghambat jika  dalam  waktu  yang  sama juga terdapat  tarif  masuk yang tinggi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Chase(2008) dalam aspek ekonomi politik menemukan bahwa penerapan rules of origin memiliki kontribusi positif terhadap pembentukan koalisi domestik dalam PTA.
Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, diketahui bahwa studi mengenai PTA dan rules of origin masih  terbatas  dalam  konteks  ekonomi  perdagangan  maupun  ekonomi  politik,  meskipun  pada kenyataannya  juga  terdapat  implikasi  negatif  yang  ditimbulkan  dengan  munculnya  kejahatan  perdagangan. Perbedaan  preferensi  tarif  bea  masuk  terhadap  barang  impor  dalam  praktek  bisnis  di  level  akar  rumput memunculkan  tindak  pemalsuan  perdagangan  dalam  bentuk origin  fraud .  Dengan  mengabaikan  etika  bisnis yang ada, oknum-oknum  yang ingin  memperoleh keuntungan dari kompleksitas peraturan dan  masifnya  arus
Vol. 15 | No. 1 | Februari 2016  | Hal. 12-23
perdagangan internasional mengamuflasekan identitas negara asal barang melalui pemalsuan dokumen terkait dengan tujuan menghindari tarif yang dapat menaikkan harga jual.
Dalam buku panduan yang diterbitkan oleh World Custom Organization (WCO), origin fraud muncul karena adanya kompleksitas dalam regulasi rules of origin yang prakteknya dimotivasi oleh adanya keinginan untuk menghindari batasan-batasan perdagangan seperti kuota, pajak, embargo, atau mekanisme anti-dumping serta countervailing yang dikenakan pada negara tujuan (importir). Pelaku yang terlibat biasanya juga berfungsi sebagai  agen  fasilitator  dalam  proses  perdagangan  internasional  seperti  eksportir,  importir,  hingga  broker sebagai  pihak  ketiga  yang  menghubungkan  penjual  dan  pembeli.  Untuk  mendeteksi  tindak origin  fraud , beberapa  hal  yang  dapat  dilakukan  sebagai  mekanisme  standar  adalah  pengecekan  dokumen,  konfirmasi  ke negara-negara  terkait, hingga  menelusuri jadwal  perjalanan kargo. Meskipun telah diakui dampak  negatifnya terhadap aktifitas perdagangan internasional, mekanisme hukum untuk menjerat para pelaku masih diserahkan pada hukum nasional masing-masing negara (WCO, 2012: 20).Terkait dengan adanya penerapan rules of origin dan  sebagai  salah  satu  langkah  untuk  mengantisipasi origin  fraud ,  selanjutnya  negara-negara  yang berkepentingan  dalam  aktifitas  ekspor-impor  mengisyaratkan  adanya certificate  of  origin sebagai  dokumen penjelas untuk mengetahui asal suatu barang.

## Ancaman Perdagangan Bebas Internasional dalam bentuk
Origin Fraud
Origin  fraud merupakan  salah  satu bentuk  defleksi  perdagangan  yang  merugikan  bagi setiap  aktor yang  terlibat  dalam  perdagangan  bebas,  mulai  dari  individu-individu  yang  berperan  di  level  penyedia  bahan baku  di  daerah  asal,  pemerintah  nasional  maupun  internasional,hinggadunia  industri  sendiri.  Pada  tataran penyedia  bahan  baku,  praktek origin  fraud dapat  menutup  informasi  dan  akses  mengenai  ketersediaan  bahan baku pada lokasi atau negara tertentu yang selanjutnya dapat mengerdilkan peran lokasi tersebut dalam rantai produksi  ekonomi,  terkait  dengan  peluang  untuk  membangun  reputasi  sebagai  lokasi  penyedia  bahan  baku pada pasar nasional ataupun internasional.
Hal  ini  memberikan efek  negatif pada  performa, reputasi, dan kemampuan kompetisi para  individu- individu  penyedia  bahan  baku  yang  selanjutnya  akan  berdampak  pada  kemampuan  ekonomi  dan  daya  saing mereka.  Pada  level  pemerintahan  baik  yang  berskala  lokal  maupun  internasional,  praktek origin  fraud memberikan efek negatif melalui potensi penghilangan pendapatan negara ataupun pendapatan organisasi yang dapat  diperoleh  melalui  mekanisme  tarif  masuk  yang  diberlakukan  berbasis  daerah  asal.  Dengan  hadirnya praktek origin fraud yang menghilangkan informasi asal usul sebuah barang, maka pelaksanaan bea tarif masuk menjadi tidak relevan dan sulit untuk dilaksanakan. Pada level industri, praktek origin fraud menciptakan iklim kompetisi  tidak  sehat,  padahal  prinsip  keterbukaan  informasi  dan  akses  merupakan  prakondisi  atas terwujudnyaidealisme dari sistem ekonomi liberal, yaitu struktur kehidupan yang berbasis pada sistem ekonomi yang efektif dan efisien.Dalam konteks ini, lokasi dan identitas penyedia bahan produksi yang hanya diketahui oleh oknum pelaku origin fraud dapat menyebabkan distorsi arus informasi dalam pasar, sehingga pasar tidak lagi berjalan secara efisien.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 15 | No. 1 | Februari 2016  | Hal. 12-23
Potensi Origin Fraud dalam Industri Mebel Kayu Nasional: Studi Kasus Jepara
Menjadi salah satu negara dengan hujan tropis terbesar setelah Brazil dan Kongo, Indonesia dikenal sebagai  negara  yang  kaya  akan  hasil  kayu  dan  produk  kayu.  Pemerintah  Indonesia  bahkan  menjadikan  kayu dan produk kayu sebagai salah satu komoditi ekspor yang utama. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan mencatat kayu dan produk kayu masuk pada sepuluh besar komoditi ekspor Indonesia dengan total kontribusi mencapai  USD  10  milyar(Kementerian  Perindustrian  Republik  Indonesia).  Lebih  spesifik  untuk  komoditas furnitur, Indonesia merupakan produsen ke-19 dunia dengan kontribusi sebesar 1,09% dari total perdagangan furnitur pada tahun 2014(Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2015).
Dengan  kapasitas dan kualitas produksi  yang dimiliki,  Indonesia  mampu  mengekspor produk  mebel kayunya  ke  AS,  Jepang,  Inggris,  Belanda,  Jerman,  Perancis,  Australia,  Belgia,  Korea  Selatan,  dan  Taiwan (Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia,  2015).  Negara  tujuan  ekspor  utama  tersebut  pada kenyataannya  berkorelasi dengan perjanjian dagang  yang dimiliki Indonesia dalam skema  GSP. Berdasarkan skema  tersebut,  Indonesia  menjadi beneficiary  country dari  pengurangan  maupun  penghilangan  tarif  yang diberlakukan untuk komoditi perdagangan yang diekspor, dengan catatan dapat dibuktikan keaslian asal barang melalui certificate of origin .
Berada  dalam  dua  puluh  besar  produsen  furnitur  dunia  merupakan  suatu  indikasi  atas  tingginya potensi komoditiberbasis kayu dalam perdagangan global, sekaligus menunjukkan tingginya permintaan pada produk kayu dari Indonesia. Meskipun demikian, perlu dicermati juga bahwa fakta tersebut di sisi lain secara tidak  langsung  juga  merefleksikan  besarnya  tingkat  resiko  kejahatan  perdagangan,  termasuk  di  antaranya adalah origin  fraud ,  yang  dimiliki  industri  mebel  kayu  Indonesia,  terutama  jika  tidak  dilengkapi  dengan mekanisme perlindungan yang memadai sebagai tindakan pencegahannya.

## Kerajinan Mebel Kayu sebagai Identitas Lokal Jepara
Jepara  merupakan  salah  satu  sentra  industri  kayu  utama  Indonesia  berada  di  Provinsi  Jawa  Tengah. Industri  perkayuan  di  Jepara  telah  menjadi  kultur  dan  bahkan  menjadi  identitas  yang  tidak  dapat  dipisahkan dari masyarakat Jepara. Jepara dikenal luas baik di Indonesia maupun di mancanegara sebagai penghasil utama produk dan bahan kayu bermutu dan bernilai seni tinggi dengan orientasi ekspor. Data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jepara menunjukkan bahwa Jepara memiliki setidaknya 5.312 pengusaha mebel di mana 229 dari mereka aktif melakukan ekspor ke luar negeri(Republika, 2014). Di antara kesebelas kecamatan yang ada di  Jepara,  Kecamatan  Tahunan  dan  Jepara  merupakan  sentra  industri  mebel  kayu  di  mana  para  pengusaha tersebut melakukan aktifitas ekonominya(Bappeda Kabupaten Jepara, 2010).
Perekonomian  Jepara  ditopang  oleh  tiga  bidang  utama,  yaitu  industri,  pertanian,  dan perdagangan.Sektor industri merupakan kontributor ekonomi terbesardengan didominasi oleh industri kerajinan mebel kayu yang tersentralisasi di Kecamatan Tahunan dan Jepara(Bappeda Kabupaten Jepara, 2010). Sektor- sektor  industri    Jepara  secara  garis  besar  dapat  dibagi  ke  dalam  enam  sektor  utama  yakni  sektor  industri pengolahan,  pariwisata,  perikanan  dan  kelautan,  pertanian,  peternakan,  dan  perkebunan/kehutanan.  Dari keenam  sektor  tersebut,  sektor  industri  pengolahan  yang  menaungi  komoditas  furnitur  dan  kerajinan  kayu menjadi  sektor  dengan  nilai  ekonomis  paling  tinggi,  dengan  pemasukan  mencapai  Rp  3,1  triliun  (BKPM, 2015).
Vol. 15 | No. 1 | Februari 2016  | Hal. 12-23
Sektor ekonomi unggulan di Jepara pada kenyataannya juga berkorelasi dengan data komoditas ekspor utama Jepara yang nilainya didominasi oleh industri berbasis kayu seperti furnitur, kerajinan kayu, dan kayu. Komoditas paling utama dan oleh karenanya menjadi sangat penting terhadap perekonomian masyarakat Jepara adalah furniture, dengan jumlah pengusaha eksportir mencapai 200 perusahaan dan nilai ekspor USD 98 juta atau setara Rp 1 triliun pada tahun 2013 (BKPM, 2015).
Secara keseluruhan, industri mebel menyumbang kurang lebih 27% dari pendapatan rumah  tangga di Jepara (CIFOR, 2009) yang dihasilkan oleh kurang lebih 6.798 unit usaha sektor perkayuan (BPS Kabupaten Jepara). Unit usaha sebanyak ini berhasil menyerap 80% atau sekitar 79.517 pekerja kecil dan menengah dari 117.243  angkatan  kerja  unit  usaha  kecil  dan  menengah  yang  tersebar  pada  unit  usaha  yang  lain  (BPS Kabupaten Jepara).
Industri mebel Jepara berkontribusi menyerap tenaga kerja melalui dua sektor utama. Pertama adalah sektor hulu di mana masyarakat yang terjun pada sektor ini bekerja untuk menjamin tersedianya kayu sebagai bahan baku industri mebel. Termasuk dalam sektor ini adalah masyarakat  yang berprofesi sebagai petani jati maupun  penebang,  penjual,  dan  pengolah  kayu  log  (Antara,  2012).  Pada  sektor  kedua  yakni  sektor  hilir, industri  mebel  menyerap  tenaga  kerja  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  para  seniman  dan  pengrajin kayu, pemilik toko dan showroom serta pemilik workshop dan karyawan untuk ikut mengambil bagian terjun pada bisnis mebel (CIFOR, 2009).
Dari  penjelasan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  setidaknya  ada  dua  signifikansi  industri  mebel  dan furnitur  bagi  Jepara.Pertama  adalah  kontribusi  industri  mebel  dalam  aspek  finansial  yang  mampu mendatangkan nilai ekonomi yang sangat besar bagi Jepara.Nilai finansial yang sangat besar yang dihasilkan oleh industri mebel menegaskan peran sentral industri ini dalam bidang perekonomian di Jepara.Kedua, peran sentral industri mebel dalam membangun perekonomian Jepara juga diwujudkan dengan membuka kesempatan bekerja  bagi  puluhan  ribu  masyarakat  Jepara  dalam  berbagai  sektor  baik  hulu  dan  hilir  dalam  industri mebel.Industri  mebel  dalam  hal  ini  telah  menjadi  denyut  nadi  aktivitas  perekonomian  di  Jepara  dengan memberikan begitu banyak peluang dan opsi kerja bagi masyarakat Jepara. Signikansi yang kedua yang dibawa oleh  industri  mebel  ini  kemudian  bisa  pula  mengantarkan  pada  hal  penting  lainnya,  yakni  pembangunan identitas dan kultur berbasis kesenian dan kekhasan daerah. Jepara dalam hal ini tidak hanya dikenal sebagai sentra mebel nasional tetapi juga telah mantap memperkokoh statusnya sebagai pusat furnitur internasional.
Selain  identitas,  industri  mebel  Jepara  juga  memperkenalkan  kultur  identitas  komunal  masyarakat Jepara sebagai pengrajin mebel yang handal dengan kemampuan ukir dan nilai seni yang sangat tinggi. Oleh karenanya,  selain  memberikan  signifikansi  secara  ekonomi,  industri  mebel  di  Jepara  juga  berkontribusi memberikan  keuntungan  abstrak  yang  sangat  bermakna  baik  bagi  masyarakat  Jepara  secara  khusus,  maupun bagi  Indonesia  secara  umum.Besarnya  signifikansi  yang  ditawarkan  oleh  industri  mebel  Jepara,  baik  yang bersifat  langsung  maupun  yang  bersifat  abstrak,  kemudian  membuat  upaya  yang  dapat  menjaga  harmonisasi dan pertumbuhan industri mebel di Jepara sangat diperlukan.
Melihat posisi strategisnya dalam perdagangan furnitur internasional, sudah sepantasnya para pelaku bisnis  tersebut  memiliki  pemahaman  kemungkinan-kemungkinan  yang  dapat  terjadi  dalam  praktek perdagangan internasional, termasuk di antaranya adalah ancaman kejahatan perdagangan origin fraud . Salah satu upaya pencegahan kejahatan yang dapat dilakukan adalah dengan melengkapi produk dengan certificate of origin , yang juga telah diadopsi Pemerintah Indonesia dalam bentuk penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)

## Jurnal Ilmu Sosial

## Vol. 15 | No. 1 | Februari 2016  | Hal. 12-23
Penggunaan SKA sebagai Instrumen Pencegahan Origin Fraud untuk Kalangan Industri Mebel Kayu Jepara
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  anggota  GATT/WTO  telah  ikut  mengadopsi  penggunaan instrumen certificate  of  origin ,  yang  dikenal  dengan  nama  Surat  Keterangan  Asal  (SKA).Indonesia  telah memakai  SKA  sejak  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  No.  58  Tahun  1971  yang  mengatur  tentang  pejabat yang  berwenang  mengeluarkan  SKA.  Dari  peraturan  tersebut,  Indonesia  terus  menyesuaikan  instrumen  SKA yang dimiliki dengan perkembangan kerja  sama  perdagangan  yang dilakukan, baik di level  bilateral  maupun multilateral. Peraturan terakhir mengenai SKA terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 33/M-DAG/ PER/8/2010 yang berlaku sejak 1 Januari 2011.
Berdasarkan peraturan tersebut, Indonesia menerbitkan dua jenis SKA, yaitu SKA preferensi dan SKA non-preferensi.  Kedua  instrumen  tersebut  memiliki  fungsi  yang  sama,  yaitu  sebagai  dokumen  pernyataan identitas  barang  namun  berbeda  dalam  implikasinya  terhadap  tarif  masuk  yang  dikenakan.SKA  preferensi dibuat berdasarkan PTA yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia, di mana penggunaannya dalam ekspor produk  Indonesia  dapat  mengurangi  atau  membebaskan  barang  tersebut  dari  tarif  masuk  impor  di  negara tujuan.
Tercatat  hingga  tahun  2012, Indonesia  telah  memiliki  14  perjanjian  PTA  yang  diakomodasi  dengan SKA preferensi, di mana salah satunya adalah Generalized System of Preferences Certificate of Origin (SKA Form A) yang mengiklusikan seluruh negara pemberi fasilitas GSP seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara  itu,  SKA  non-preferensi  hanya  berfungsi  sebagai  dokumen  pelengkap  ekspor-impor  untuk menyatakan asal barang, tanpa  memiliki implikasi terhadap tarif masuk yang dikenakan. Hingga tahun 2012, Indonesia  telah  memiliki  empat  SKA  non-preferensi  yang  dapat  digunakan  oleh  eksportir  sesuai  dengan kebutuhannya (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2012).
Dalam  prakteknya,  penggunaan  SKA  sebagai  instrumen  perdagangan  internasional,  baik  yang preferensi  maupun  non-preferensi,  masih  terbatas  pada  kelompok  bisnis  skala  menengah-besar.  Kondisi  ini membawa konsekuensi atas besarnya resiko pemalsuan asal produk yang dapat terpapar kepada para eksportir Indonesia,  terutama  untuk  industri  UMKM  seperti  mebel  kayu  yang  relatif  masih  dikerjakan  secara  manual ( hand made ). Salah satu refleksi dari kondisi ini dapat ditemukanpada kelompok industri mebel kayu Jepara, yang  kenyataannya  masih  sangat  rendah  kesadaran  akan  dan  penggunaan  atas  SKA  sebagai  dokumen ekspor.Padahal,  Jepara  merupakan  salah  satu  pusat  industri  kerajinan  mebel  kayu  di  Indonesia  dan  sudah mendapatkan pengakuan atas kualitas produknya tidak hanya di level nasional tetapi juga internasional, yang dapat dibuktikan dengan tingginya volume ekspor produk furnitur ke berbagai negara.
Untuk  mengetahui  tingkat  penggunaan  SKA  sebagai  dokumen  ekspor  pencegah origin  fraud , dilakukan  survei  yang  melibatkan  53  responden  yang  semuanya  merupakan  eksportir  mebel  kayu  di  Jepara. Dari jumlah responden tersebut,  sebesar  81,13%  responden survei  menyatakan kurangmemahamifungsi  SKA sebagai dokumen ekspor. Selanjutnya, sebanyak 54,72% responden menyatakanbahwa SKA bukan merupakan hal  yang penting. Dari kelompok responden yang sama,  hanya 20,75% yang merasa pernah mengisi formulir SKA.
Kemudian  terkait  dengan  konsep origin  fraud ,  rendahnya  penggunaan  SKA  juga  memberikan gambaran  atas  rendahnya  kesadaran  kelompok  industri  terhadap  bahaya origin  fraud itu  sendiri,  yang berhubungan  erat  dengan  perlunya  SKA.  Asumsi  ini  nyatanya  sesuai  dengan  hasil  survei,  yang  menemukan
Vol. 15 | No. 1 | Februari 2016  | Hal. 12-23
bahwa  hampir  semua  responden  (96,23%)  menyatakan  ketidaktahuannya  terhadap  praktek origin fraud .Rendahnya  kesadaran  para  pelaku  industri  kerajinan  mebel  kayu  di  Jepara  ini  kemudian  menjadi refleksi dari permasalahan yang lebih fundamental, yaitu lemahnya upaya proteksi negara dalampengadopsian rezim perdagangan bebas internasional.Terlepas dari fakta rendahnya penggunaan SKA dalam aktifitas ekspor oleh komunitas perajin mebel kayu di Jepara, industri kerajinan mebel kayu nyatanya memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat setempat, yang pada akhirnya membuat resiko dari origin fraud menjadi semakin signifikan bagi kehidupan dan identitas masyarakat Jepara secara khusus, serta Indonesia secara umum.

## Permasalahan dalam Upaya Proteksi Industri Mebel Kayu Jepara melalui SKA
Dengan  melihat  rendahnya  angka  penggunaan  SKA  sebagai  instrumen  perlindungan  dalam  aktifitas perdagangan  internasional  selanjutnya  memunculkan  pertanyaan  mengenai  penyebab  fenomena  tersebut. Meskipun telah diketahui bahwa kelompok industri mebel kayu Jepara juga memiliki pengetahuan yang rendah mengenai  konsep  kejahatan  ekonomi origin  fraud ,  nyatanya  permasalahan  yang  ada  lebih  fundamental, yaituadanya  paradigma  bahwa  praktek tersebut bukan  merupakan kejahatan selama  pihak  yang bersangkutan tidak secara langsung dirugikan oleh aktifitas ilegal tersebut.
Pola pemikiran yang demikian ditemukan melalui observasi dan diskusi dalam tanya jawab terhadap responden. Seperti yang telah dijelaskan, origin fraud atau pengaburan asal barang menjadi sebuah kejahatan karena  adanya  unsur kriminal dari pelanggaran peraturan perdagangan  yang sah dalam praktek umum, tanpa mempertimbangkan  apakah  tindakan  tersebut  dapat  memberi  keuntungan  atau  tidak  bagi  pelaku  atau korbannya.Meskipun  demikian,  para  eksportir  nyatanya  mempersepsikan  parameter  keuntungan-kerugian pribadi sebagai tolak ukur tindak kejahatan.
Kendala  kedua  yang  berasal  dari  pola  pikir  eksportir  adalah  keengganan  mereka  untuk  mengurus dokumen kelengkapan ekspor, termasuk di antaranya SKA, secara independen karena dinilai tidak efisien.Hal ini terjadi setidaknya karena hambatan struktural yang merupakan akumulasi dua hal, yaitu kompleksitas teknis administratif  dan  ketidaktersediaannya  instansi  otoritas  penerbit  SKA  di  Jepara.  Eksportir  kerajinan  mebel kayu  di  Jepara  pada  umumnya  merupakan  industri  turun-temurun  yang  dijalankan  oleh  keluarga  dengan menyerap tenaga kerja lokal sebagai tenaga pengrajin atau staf administrasi. Skala usaha yang masih tergolong menengah  tersebut  juga  dikarakterkan  oleh  minimnya  tata  kelola  manajemen  di  mana  satu  pekerja  harus mengurus beberapa  bidang pekerjaan sekaligus. Hal  ini kemudian berimplikasi pada  ketersediaan  waktu dan tenaga yang ada untuk melakukan pengurusan dokumen ekspor yang kompleks.
Kondisi  tersebut  nyatanya  tidak  memperoleh  dukungan  struktural  dari  pemerintah,  karena  di  Jepara tidak terdapat instansi yang memiliki otoritas untuk menerbitkan SKA sementara intensitas ekspor dari Jepara cukup tinggi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Disperidag Kabupaten Jepara, diperoleh informasi  bahwa  Disperindag  Jepara  sempat  diberi  wewenang  untuk  menerbitkan  SKA,  tetapi  kemudian dilakukan  sentralisasi  di  level  provinsi  sehingga  pengusaha  eksportir  Jepara  harus  datang  ke  Disperindag Provinsi yang berada di Semarang untuk mengurus dokumen tersebut (Hariyanta, 2015).
Akumulasi dari kedua kondisi tersebut menjadikan para eksportir enggan mengurus dokumen ekspor secara  independen.  Keputusan  tersebut  disebabkan  adanya  kalkulasi  efisiensi,  di  mana  mengurus  secara independen dapat meningkatkan biaya yang diperlukan, terutama waktu, sementara ada kepentingan lain yang lebih produktif untuk dilakukan. Hal  ini kemudian  mendorong para  eksportir  untuk  menggunakan jasa  pihak

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 15 | No. 1 | Febr uari 2016  | Hal. 12-23
ketiga  seperti forwarding yang  memang  menawarkan  pelayanan  ekspor  satu  pintu  mulai  dari  penjemputan barang, pengurusan dokumen, bea cukai, hingga pengantaran barang sampai tempat tujuan.
Jasa forwarding sendiri adalah jenis usaha yang legal di Indonesia.Meskipun demikian, dalam praktek perdagangan  internasional  ditemukan  fakta  bahwa  jasa forwarding dapat  dijadikan  bagian  kamuflase  dari jaringan  kejahatan  perdagangan  terorganisasi  seperti  dalam  kasus origin  fraud .  Hal  inilah  yang  kemudian menjadi  pertimbangan  dari  perlunya  eksportir  untuk  mengurus  dokumen  ekspor  sendiri,  atau  setidaknya mengetahui adanya potensi kejahatan tersebut sehingga dapat lebih berhati-hati dalam mencari jasa forwarding yang akan dipakai.
Dua  permasalahan  tersebut  selanjutnya  dapat  menjadi  refleksi  dari  adanya  jenjang  antara  arus globalisasi  yang  berlangsung  di  level  makro  dan  praktek  oleh  para  pelaku  di  level  mikro,  meskipun  pada kenyataannya kelompok-kelompok inilah yang akan menerima dampak dari PTA paling masif. Regulasi yang telah diatur untuk meminimalkan resiko negatif dari perdagangan bebas melalui skema  PTA nyatanya belum tersosialisasi  dan  terfasilitasi  dengan  baik  di  level  akar  rumput.  Kondisi  ini,  dibarengi  dengan  pragmatisme yang  telah  tertanam  di  dalam  pemikiran  para  pelaku  industri,  nyatanya  menjadi  kombinasi  yang  akhirnya semakin melemahkan kapasitas negara dalam melindungi warganya dari dampak-dampak negatif globalisasi.

## KESIMPULAN
Penelitian dengan topik origin fraud ini beranjak dari kritik klasik bahwa ilmu hubungan internasional mengalami kesulitan untuk membumikan konsep-konsep high politics yang dipelajari dengan kondisi di level akar  rumput.  Dengan  memilih  subjek  penelitian  industri  kerajinan  mebel  kayu  Jepara,  studi  ini  berupaya menjembatani jenjang tersebut, dengan mengaitkan arus liberalisasi perdagangan di level internasional, respon negara, hingga akhirnya melihat implikasinya terhadap masyarakat. Aspek keterkaitan tersebut dalam studi ini ditemukan dalam bentuk origin fraud , yang muncul sebagai bentuk deviasi praktek perdagangan bebas dalam skema  PTA. Origin  fraud berpotensi  mengurangi  profit  hingga  mengancam  eksistensi  pelaku  industri  kecil yang  tergantung  akses  pasar  internasionalnya  dengan  pihak  ketiga,  seperti  industri  kerajinan  mebel  kayu Jepara.  Dalam  kasus  ini, origin  fraud memiliki  konsekuensi  yang  signifikan  terhadap  masyarakat  Jepara, mengingat  besarnya  ketergantungan  dan  keterkaitan  terhadap  industri  kerajinan  mebel  kayu.  Meskipun demikian,  nyatanya  konsekuensi  ini  belum  termitigasi  dengan  baik  karena  mekanisme  SKA  yang  telah disediakan oleh pemerintah tidak dimanfaatkan secara optimal.
Hambatan  substansial  dan  struktural  yang  ditemukan  di  lapangan  selanjutnya  menjadi  refleksi  akan perlunya  upaya  komphrehensif  dari  berbagai  pemangku  kepentingan  untuk  menanggulangi  dampak-dampak negatif dari globalisasi ekonomi terkait dengan praktek origin fraud . Tanggung jawab tersebut tidak lagi dapat hanya  digantungkan  kepada  pemerintah,  karena  pada  kenyataannya  globalisasi  secara  tidak  langsung  telah mendesentralisasi kekuatan yang awalnya hanya dimiliki oleh negara dan memunculkan aktor-aktor baru yang dapat  mempengaruhi  pola  interaksi  yang  berlangsung.Terkait  dengan  hal  tersebut,  setidaknya  terdapat  tiga aktor  utama  yang  dapat  berkontribusi  dalam  program  jangka  pendek  penguatan  perlindungan  terhadap liberalisasi perdagangan terkait praktek origin fraud .
Pertama,  pemerintah  sebagai  fasilitator  perdagangan  internasional  dan  pembuat  regulasi  perlu melakukan  peningkatan  sosialisasi  manfaat  SKA  terhadap  para  pelaku  bisnis,  sehingga  SKA  tidak  hanya dimaknai sebagai fasilitas pengurangan tarif tetapi juga sebagai mekanisme proteksi industri. Pemerintah juga
Vol. 15 | No. 1 | Febr uari 2016  | Hal. 12-23
dapat  melakukan  reformasi  birokrasi  sehingga  penerbitan  SKA  dapat  dilakukan  di  lebih  banyak  tempat  agar para  pelaku  bisnis  dapat  dengan  mudah  mengaksesnya.  Kedua,  kalangan  akademis,  dengan  kapasitasnya sebagai perantara pemerintah dan masyarakatdapat ikut mendukung sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku bisnis terhadap bahaya origin fraud dan manfaat SKA.Mengubah pola pikir pragmatis para  pelaku  bisnis  adalah  tantangan  yang  perlu  diambil  oleh  kalangan  akademis,  mengingat  kapasitasnya sebagai  fasilitator  dalam  penyebaran  ilmu  pengetahuan.  Terakhir,  upaya  komprehensif  ini  perlu  ikut menyertakan kalangan bisnis sebagai aktor yang paling berkepentingan, dengan secara proaktif meningkatkan pengetahuan sehingga lebih tanggap dalam menyikapi cepatnya perubahan dalam era globalisasi.
Bappeda Kabupaten Jepara, n.d. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara.

## Jurnal Ilmu Sosial
Vol. 15 | No. 1 | Febr uari 2016  | Hal. 12-23

## DAFTAR PUSTAKA
Augier, P. et al., 2005. The Impact of Rules of Origin on Trade Flows. Economic Policy, 20(43), pp. 567+569-
624.
Chase, K. A., 2008. Protecting Free Trade: The Political Economy of Rules of Origin. International
Organization, 62(3), hal. 507-530.
Cadot, O., de Melo, J. & Portugal-Pérez, A., 2007. orgRules of Origin for Preferential Trading Arrangements:
Implications for the ASEAN Free Trade Area of EU and US Experience. Journal of Economic
Integration, 22(2), hal. 288-319.
Falvey, R. & Reed, G., 2002. Rules of Origin as Commercial Policy Instruments. International Economic Review, 43(2), hal. 393-407.
Foster, N. & Stehrer, R., 2011. Preferential Trade Agreements and the Structure of International Trade. Review of World Economics / Weltwirtschaftliches Archiv, 147(3), hal. 385-409.
Saggi, K., 2006. Preferential Trade Agreements and Multilateral Tariff
Badan Pusat Statistik Jepara, n.d. [Online]
Tersedia di: http://jeparakab.bps.go.id/webbeta/frontend/[Diakses pada Juli 2015].
WCO, 2012. Rules of Origin. [Online]
Tersedia di: http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/overview/~/media/
D6C8E98EE67B472FA02B06BD2209DC99.ashx.
[Diakses pada 29 April 2015].