## JURNAL AKUNTANSI
Vol. 18 No.1 April 2024 : 118 - 133
Doi: https://doi.org/10.25170/jara.v18i1.3296
DETERMINASI PEMANTAPAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN DANA DESA DI KECAMATAN PULO BANDRING

## DETERMINATION OF COMMUNITY CONSOLIDATION IN THE ORGANIZATION OF VILLAGE FUNDS IN PULO BANDRING DISTRICT
Santy Aji Sitohang *
Sahala Purba †

## ABSTRAK
Riset ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis apakah keterbukaan, akuntabilitas, dan  keterlibatan  masyarakat  berpengaruh  pada  pemantapan  masyarakat  dalam  penataan dana  desa  di  Kecamatan  Pulo  Bandring,  Kabupaten  Asahan,  Provinsi  Sumatera  Utara. Semua BPD (Badan Perwakilan Desa) yang terdapat di desa di Kecamatan Pulo Bandring menjadi populasi dalam penelitian ini. Sampel penelitian  ini menggunakan  sensus semua populasi yang berjumlah lima puluh. Waktu riset ini dilakukan pada bulan April dan Mei 2023.  Hasil  riset ini menunjukkan  bahwa  hanya variabel  keterbukaan  yang  berpengaruh positif  dan  signifikan  pada  pemantapan  masyarakat  dalam  penataan  dana  desa  di Kecamatan Pulo Bandring, sedangkan variabel akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat tidak berpengaruh pada pemantapan masyarakat dalam mengelola dana desa. Khususnya dalam  pengujian  variabel  secara  bersama-sama  variabel  keterbukaan,  akuntabilitas, keterlibatan  masyarakat  mempunyai  pengaruh  terhadap  pemantapan  masyarakat  dalam penataan  dana  desa.  Adapun  implikasi  riset  ini  adalah  semakin  kuat  keterlibatan masyarakat  dalam  proses  pembuatan  anggaran  dana  desa  akan  berakibat  terhadap penataan dana desa yang tepat sasaran.
Kata Kunci: Pemantapan Masyarakat, Penataan Dana Desa

## ABSTRACT
This research was conducted to examine and analyze whether openness, accountability, and  community  involvement  can  have  an  effect  on  strengthening  the  community  by structuring village funds in the villages of Pulo Bandring District, Asahan Regency, and North  Sumatra  Province.  All  BPD  (Village  Representative  Body)  in  the  village  of  Pulo Bandring  District  are  the  population  in  this  research,  and  the  sample  used  by  the researcher  was  a  census;  that  is,  all  the  population  was  included  in  the  sample,  so  the sample in this research was only fifty and the time this research was conducted in April and  May  2023.  The  results  of  this research  show that  only the openness variable  has  a positive and significant effect on community stability in structuring Village Funds in Pulo
* Fakultas Ekonomi, Universitas Darma Agung, Indonesia, Email: santysitohang90@gmail.com
† Fakultas Ekonomi, Universitas Methodist Indonesia, Indonesia, e-mail : sahala824@gmail.com Penulis Korespondensi : Sahala Purba
Sitasi:  Sitohang,  S.A..&  Purba,  S.  (2024).  Determinasi  Pemantapan  Masyarakat  dalam  Penataan Dana Desa di Kecamatan Pulo Bandring. Jurnal Akuntansi , 18 (1), Artikel masuk: 29 Maret 2022; Artikel diterima: 7 Mei 2024
Bandring  Subdistrict  Village,  while  the  accountability  and  community  involvement variables  do  not  affect  community  strengthening  in  managing  village  funds,  specifically in  joint  testing  of  variables  -the  variables  openness,  accountability,  community involvement  influence  community  strengthening  in  structuring  village  funds.  This research implies that the stronger involvement of the community in the process of making village fund budgets will result in structuring village funds that are right on target.
Keywords: Community consolidation, village funds management

## 1) PENDAHULUAN
Akhir-akhir ini banyak ditemukan permasalahan yang timbul dalam hal penataan dana desa yang dilakukan oleh perangkat desa dari tahun 2015 hingga 2018 yang dipantau oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), yaitu kasus korupsi dana desa yang  terdapat  di  desa-desa  di  Indonesia,  dan  banyak  tersangka    sudah dipenjarakan  disebabkan  terjadi  kerugian  negara  akibat  korupsi  yang  dilakukan. Untuk  menghindari  hal  tersebut,  pemerintah  membentuk  regulasi  yang dikeluarkan oleh   Permendagri Nomor 20 Tahun 2018  Pasal  2 yang  menyatakan bahwa  keuangan  desa  harus  dikelola  secara  terbuka,  akuntabel,  partisipatif,  dan tertib  dan  disiplin  anggaran.  Keempat  asas  ini  harus  betul-betul  dilakukan  agar dapat  menghindari  terjadinya  korupsi  yang  merajalela  serta  mengurangi  terjadi kecurangan dalam penataan keuangan desa.
Besarnya  dana  desa  yang  dikucurkan  oleh  pemerintah  untuk  setiap  desa  di seluruh  Indonesia  dapat  menimbulkan  kekhawatiran  bagi  banyak  pihak disebabkan  banyak  aparat  pemerintah  desa  tidak  dapat  menata  penggunaan  dana desa  tersebut.  Akibatnya,  hal  itu  dapat  menimbulkan  potensi  kesalahan  dalam penataan  dana  desa  dimulai  dari  pengganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan, pertanggungjawaban,  dan  pelaporan.  Untuk  itu,  dalam  rangka  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik,  dituntut  adanya  keterbukaan,  akuntabilitas,  dan keterlibatan,  baik  atas  keuangan,    kinerja,  maupun  kepatuhan  terhadap  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kejaksaan  Negeri  Asahan  berpendapat  bahwa  selama  tahun  2021  banyak pegaduan  dari  masyarakat  atas  dugaan  penyelewengan  penggunaan  dana  desa. Dari  puluhan  pengaduan  tersebut,  ada  desa  yang  diduga    telah  melakukan peyelewengan dana desa dan telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan kasus yang  lain  sedang  dalam  tahap  penyelidikan.  Jika  ada  bukti  yang  akurat,  masalah
itu  akan naik kasusnya ke tahap penyelidikan. Kejaksaan juga menyatakan bahwa mereka  telah  melakukan  sosialisasi  dalam  penataan  dana  desa  agar  tidak disalahgunakan,  yang  akibatnya  dapat  menjerat  aparatur  ke  pengadilan  dalam kasus korupsi (Sikumbang, 2022).
Riset  ini  bertujuan  mengkaji  dan  menganalisis  apakah  keterbukaan, akuntanbilitas,  dan  keterlibatan  masyarakat  dapat  berpengaruh  secara  positif  dan signifikan  pada  pemantapan  masyarakat  dalam  hal  penataan  dana  desa  di    desa Kecamatan  Pulo  Bandring,  Kabupaten  Asahan.  Adapun  riset    keterbukaan terhadap  pemantapan  masyarakat    pernah      dilakukan  oleh  (Izzah  et  al.,  2021); (Suripatty & Arce Yulita Ferdinandus, 2020); (Jaa et al., 2020); (N. A. S. Putra & Priyadi, 2019); (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019); (Lasa & Lestari, 2018). Hasil riset  tersebut  menyatakan  bahwa  keterbukaan  berpengaruh  positif  pada pemantapan  masyarakat  dalam    hal  penataan  dana  desa,      tetapi  riset  ini  tidak didukung  oleh  riset  yang  dilakukan  oleh  (Wardani  &  Utami,  2020)  bahwa keterbukaan tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Desa Sidoharjo.
Riset akuntabilitas pada pemantapan masyarakat  dalam penataan dana desa dilakukan oleh (Putri et al., 2021); (Kartika et al., 2021); (Y. N. Pratiwi et al., 2020); (Harahap et al., 2020); (Periansya & Sopiyan AR, 2020); (Umaira & Adnan, 2019), dan  (Pangemanan  et  al.,  2018).  Hasil  risetnya  menyatakan  bahwa  akuntabilitas berpengaruh pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Akan tetapi, riset  ini  tidak  sejalan  dengan  riset  yang  dilakukan  oleh  (Putri  et  al.,  2021)  yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh pada pemantapan masyarakat.
Adapun  perbedaan  riset  ini  adalah  memasukkan  variabel  dependen pemantapan  masyarakat  dalam  penataan  dana  desa.  Melalui  penelitian  ini, kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam memahami, mengawasi, dan berpartisipasi dalam  proses  penataan  dana  desa  dapat  ditingkatkan.  Dengan  meningkatnya pemantapan  masyarakat  dalam penataan  dana  desa, risiko  penyalahgunaan dana desa dapat  diminimalkan.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  penataan  dan  pengawasan penggunaan  dana  desa  sangat  penting  untuk  memastikan  transparansi,  akuntabilitas, dan  efektivitas  penggunaan  dana  tersebut.  Masih  sedikit  peneliti  yang  mengukur pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa yang diamati dari keterbukaan,
akuntabilitas,  dan  keterlibatan  masyarakat,  dan  juga  masih  banyak  gap  riset terdahulu antara variabel independen dan dependennya.

## 2) TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS

## Good Governance
Good  governance mengacu  pada  sesuatu  penyelenggaraan  pemerintahan  yang baik  dalam  menata  keuangan  yang  solid  serta  dapat  bertanggung  jawab  kepada pihak-pihak tertentu dalam hal mewujudkan prinsip demokrasi yang berlaku saat ini,  yaitu  adanya  keterbukaan  dalam  penyampaian  laporan  keuangan.  Untuk mencapai good governance dalam pemerintahan sebaiknya ditegakkan  bermacam institusi  yang  terdapat  di  dalam  pemerintahan,  yaitu  keikutsertaan  warga, tegaknya  supremasi  hukum,  keterbukaan,  peduli  dan stakeholder ,  berorientasi pada  konsensus,  kesetaraan  untuk  seluruh  masyarakat,  efektivitas  serta  efisiensi, akuntabilitas, serta visi yang strategis (Putra, 2017) .

## Keuangan Desa
Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah seluruh kewenangan desa dan tanggung jawab yang dimiliki oleh desa yang dapat diukur dengan  satu  mata  uang  atau  setara  dengan  rupiah  dan  barang  yang  berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab desa.

## Pemantapan Masyarakat
Pemantapan  masyarakat  desa,  yaitu  usaha  yang  dilakukan  dalam  meningkatkan bidang  sains,  sikap, skill ,  karakter,  kapabilitas,  intelijen,  dan  menggunakan sumber daya melalui penetapan prosedur (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Ayat  (1)  Bab  1),  Indikator  untuk  mengukur  pemantapan  masyarakat  dalam  riset ini adalah 1) kemampuan, 2) sikap dan perilaku 3) pengetahuan, dan 4) tanggung jawab (Wardani & Utami, 2020)

## Keterbukaan
Keterbukaan  adalah  prinsip  keterbukaan  atau  keleluasaan  untuk  setiap  warga dalam  memperoleh  seluruh  informasi  yang  lengkap  tentang  penyelenggaraan pemerintahan,  yaitu  informasi  dalam  kebijakan,  proses  dalam  pembuatan  dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai  pada masa yang akan datang.
Indikator  untuk  mengukur  keterbukaan  dalam  riset  ini  adalah  1)  kesediaan  dan aksesbilitas dokumen, 2) keterbukaan proses, 3) kerangka regulasi yang menjamin transparansi, 4) kejelasan dan kelengkapan informasi.

## Akuntabilitas
Menurut  Halim  (2014,  p.  83)  akuntabilitas  adalah  suatu  kewajiban  dalam melaporkan    pertanggungjawaban  dan  menjelaskan  kinerja  dan  tindakan seseorang/badan  hukum  atau  pimpinan  suatu  organisasi  kepada  pihak  yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta pelaksanaan pertanggungjawaban sehingga pertanggungjawabannya dapat dievaluasi. Indikator untuk  mengukur  akuntabilitas  dalam  riset  ini  adalah      1)  kejujuran  dan keterbukaan informasi, 2) kepatuhan dalam pelaporan, 3) kesesuaian prosedur, 4) kecukupan informasi, 5) ketepatan penyampaian laporan.

## Keterlibatan Masyarakat
Keterlibatan  masyarakat  adalah  keikutsertaan  seseorang  dalam  kelompok  untuk memberikan  masukan  dan  saran  terhadap  tujuan  kelompok  serta  memberikan tanggung  jawab  bersama  (Dwiningrum,  2011).  Terdapat  lima  indikator keterlibatan  masyarakat  nenurut  Oakley  (1991),  yaitu    kontribusi,  2) pengorganisasian,  3)  peran  dan  aksi  masyarakat,  4)  motivasi  masyarakat,  5) tanggung jawab masyarakat.
Gambar 1.

## Kerangka Berpikir
Keterbukaan
(X 1 )
H2 Akuntabilitas (X 2 )
Keterlibatan Masyarakat (X 3 ) Pemantapan Masyarakat (Y) H4 H3 H1

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh  Keterbukaan  terhadap  Pemantapan  Masyarakat  Penataan  Dana Desa
Pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa dapat diperkuat dengan adanya sifat  keterbukaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  desa,  sehingga  masyarakat akan  lebih  percaya  dengan  kinerja  pemerintahan  desa  jika  semua  kegiatan  yang dilakukan  bersifat  terbuka  di  hadapan  masyarakat.  Masyarakat  pun  akan  lebih termotivasi dalam memberikan saran dan masukan dalam hal penataan dana desa sehingga dana desa yang dikelola dapat sesuai dengan tujuan semula. Hal ini juga didukung  oleh  peneliti-peneliti  sebelumnya  (Suripatty  &  Ferdinandus,  2020); (Izzah et al., 2021); (Suripatty & Ferdinandus, 2020); (Jaa et al., 2020); (Putra & Priyadi, 2019); (Putra & Rasmini, 2019); (Lasa & Lestari, 2018) yang menyatakan bahwa  keterbukaan  berpengaruh  positif  pada  pemantapan  masyarakat  dalam penataan dana desa, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah
H 1 : Keterbukaan berpengaruh positif dan signifikan pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa

## Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pemantapan Masyarakat  dalam Penataan Dana Desa
Pemantapan  masyarakat  dalam  pengelolan  dana  desa  akan  tercapai  jika  laporan pertanggungjawaban  betul-betul  lengkap  dan  tidak  ada  yang  disembunyikan sehingga  masyarakat  desa  setempat  puas  dengan  kinerja  pemerintahan  desa tersebut dalam hal pertanggungjawaban pengalokasian dana desa yang digunakan dan  akan  memberikan  sumbangan  pemikiran  yang  lebih  inovatif  dalam pembanguan  infrastruktur  desa.  Pernyataan  ini  dikuatkan  oleh  riset  yang dilakukan  oleh    (Sugiharti  &  Hariani,  2021);  (Putri  et  al.,  2021);  (Kartika  et  al., 2021);  (  Pratiwi  et  al.,  2020);  (Harahap  et  al.,  2020);  (Periansya  &  Sopiyan  AR, 2020);  (Umaira & Adnan, 2019); (Pangemanan et al., 2018) bahwa     akuntabilitas berpengaruh  pada  pemantapan  masyarakat  dan  penataan  dana  desa,  maka hipotesis yang dapat diajukan adalah
H2  :  Akuntabilitas  berpengaruh  positif    dan  signifikan  pada  pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa.
Pengaruh  Keterlibatan  Masyarakat  terhadap  Pemantapan  Masyarakat dalam Penataan Dana Desa
Pemantapan  masyarakat  dalam  penataan  dana  desa  didukung  oleh  keikutsertaan masyarakat dalam perpatisipasi mulai dari musyarawah desa dalam membicarakan rencana-rencana  penataan  dana  desa  dan  keikutsertaan  masyarakat  dalam pengawasan  serta  keikutsertaan  masyarakat  dalam  rapat-rapat  yang  dilaksanakan pemerintahan  desa.  Maka,  keikutsertaan  masyarakat  dapat  mengoptimalkan pengunaan  dana  desa  sehingga  penggunaan  dana  desa  dapat  terhindar  dari kecurangan  atau    korupsi.  Hal  ini  dukung  oleh  riset-riset  yang  dilakakukan  oleh (Pratiwi & Dewi, 2021); (Kartika et al., 2021); (Pratiwi & Dewi, 2021); (Harahap et al., 2020); ( Pratiwi et al., 2020); (Periansya & Sopiyan AR, 2020); (Umaira & Adnan,  2019);  (Pangemanan  et  al.,  2018)  bahwa  keterlibatan  masyarakat berpengaruh  positif  pada  pemantapan  masyarakat  dan  penataan  dana  desa,  maka hipotesis yang dapat diajukan adalah
H 3 :  Keterlibatan  masyarakat  dalam  penataan  dana  desa  berpengaruh  positif  dan signifikan pada pemantapan masyarakat.

## 3) METODE PENELITIAN

## Tempat dan Waktu Riset
Riset  ini  dilaksanakan  di  desa  yang  terletak  di  Kecamatan  Pulo  Bandring, Kabupaten  Asahan,  Sumatera  Utara.  Riset  ini  mengambil  data  berdasarkan  data pertanyaan kuesioner. Waktu riset dimulai dari bulan April hingga Mei 2023.

## Populasi dan Sampel
Semua unsur BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang terdapat di sepuluh desa yang ada pada Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara  menjadi  populasi  dalam  riset  ini  karena  unsur  BPD  sebagai  perwakilan masyarakat  desa  pada  pemerinahan  desa.  Teknik  pengambilan    sampel  yang digunakan  adalah  sampel  jenuh.  Sampel  pada  riset  terdiri  atas  lima  orang  setiap desa,  sehingga  sampel  yang  diuji  45  sampel,  sedangkan  5  lagi  tidak  memenuhi karena kuesioner yang diisi tidak lengkap.

## Metode Analisis Data
Teknis  analisis  data  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  statistik deskriptif, antara lain uji instrumen data dengan menggunakan uji validitas dan uji rentabilitas. Setelah itu, dilakukan uji asumsi uji klasik, antara lain uji normalitas, uji  multikolonieritas,  dan  uji  heterokedatisitas  serta  tahap  terakhir  dilakukan  uji hipotesis dengan menggunakan analisis persamaan regresi liner berganda, uji t, uji F,  dan  koefisien  determinasi  (R 2 ).  Dalam  hal  pengolahan  data,  penulis menggunakan alat bantu statistik.

## 4) HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Validitas
Dari hasil pengujian validitas, semua variabel bebas dapat dikatakan valid karena menunjukkan  nilai  semua  variabel  bebas  di  atas  0,306  (T tabel );  dengan  demikian uji validitas dapat memenuhi untuk dilakukan uji selanjutnya.

## Uji Reliabilitas
Dari hasil uji reliabilitas, diperoleh 0,704 untuk variabel keterbukaan; 0,861 untuk variabel  akuntabilitas.  Untuk  variabel  keterlibatan  masyarakat,  diperoleh  0,811, sedangkan  untuk  variabel  pemantapan  masyarakat,  diperoleh  nilai  0,912.  Hal  ini memperlihatkan  semua  variabel  bebas  atau  terikat  di  atas  0,60,    maka  uji reliabilitas  terpenuhi dan dapat dilakukan uji selanjutnya.

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Untuk  uji  normalitas,  penulis  menggunakan  grafik  normal  plot  yang  dilihat  dari nilai sebaran pada sekitaran grais lurus. Jika nilai sebaran berada pada garis lurus, dikatakan  datanya  normal.  Selain  melihat  dari  grafik,  penulis  juga  menguji statistik kolmogrov  smirnov bahwa  jika  nilai  signifikannya  di  atas  0,05,    data dikataan berdistribusi normal.

## Uji Multikolonieritas
Hasil pengujian multikolenearitas secara jelas menunjukkan bahwa nilai tolerance di  antara  variabel  independen  <1,00  dan  nilai  nilai  dari  VIF    >  0,1.  Hal  tersebut
menyatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas antarvariabel independen dalam riset ini.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dalam riset ini dilakukan untuk melihat grafik scatterplot. Adapun hasilnya dilihat pada titik-titik atau lingkaran kecil yang menyebar secara acak  di  atas  atau  di  bawah  angka  0.  Agar  pengamatan  lebih  akurat,  penulis  juga melakukan  uji glejser. Dalam  hal  ini  penulis  melihat  nilai  signifikannya  tidak boleh  di  bawah  0,05.  Dari  hasil  pengamatan,  terlihat  nilai  signifikannya  di  atas 0,05  sehingga  dapat  disimpulkan  tidak  terjadi  heteroskedastisitas  dan  dapat dilakukan untuk pengujian tahap selanjutnya.

## Uji Hipotesis
Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 1 Analisis Regresi Linear Berganda
Sumber: Olahan data SPSS (2023)
Dari Tabel 1 dibuat persamaan regresi sebagai berikut:
Y = -2,851 + 1,05 X1 + 0,304X2 + 0,051X3 + e
Keterangan:
Y = Pemantapan masyarakat
X1 = Keterbukaan X2 = Akuntabilitas X3 = Keterlibatan masyarakat
Model B Std. Error Beta T Sig (Constant) -2.851 6.738 -.423 .676 Keterbukaan 1.053 .362 .565 2.908 .007 Akuntabilitas .304 .210 .236 1.447 .160 Keterlibatan Masyarakat .051 .316 .028 .160 .874
e = Standar error
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Tabel 2 Koefisien Determinasi Adjusted R 2 Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .752a .565 .515 3.600 Sumber: Olahan data SPSS (2023)
Dari  hasil  uji  determinasi,  diperoleh adjusted R 2 =  0,515,  artinya  sebesar  51,5% Pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel keterbukaan,  akuntabilitas,  dan  keterlibatan  masyarakat,  sedangkan  sisanya sebesar  48,5%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak  penulis  lakukan    dalam riset karena keterbatasan dan waktu.

## Uji Statistik F
Tabel 3 ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Regression 438.083 3 146.028 11.270 .000b
Sumber: Olahan data SPSS (2023)
Dari  Tabel  3  disimpulkan  bahwa  secara  bersama-sama  variabel    bebas,  yaitu keterbukaan,  akuntabilitas,  dan  keterlibatan  masyarakat  dapat  berpengaruh  pada pemantapan  masyarakat  dalam  hal  penataan  dana  desa,  yang  dilihat  dari  nilai F hitung (11,270) > 2,975 (F tabel ) dan nilai signifikansinya sebesar 0,000.
Uji t
Tabel 4 Uji t Uji Statistik t Variabel T hitung Signifikan Simpulan Keterbukaan 2.908 .007 Keterbukaan berpengaruh positif pada pemantapan masyarakat Akuntabilitas 1.447 .160 Akuntanbilitas tidak berpengaruh pada
pemantapan masyarakat Keterlibatan Masyarakat .160 .874 Keterlibatan masyarakat tidak pada pemantapan masyarakat
Sumber: Olahan data SPSS (2023)

## Pembahasan

## Pengaruh  Keterbukaan  terhadap  Pemantapan  Masyarakat  dalam  Penataan Dana Desa
Dari  penjelasan  di  atas,  hipotesis  riset  ini,  yang  menyatakan  bahwa  keterbukaan dapat  memengaruhi  secara  positif  dan  signifikan  pada  pemantapan  masyarakat dalam  pengeloaan  dana  desa,  dapat  diterima.  Hal  itu  bisa  dibuktikan  dari    nilai t hitung sebesar 2,908 > daripada nilai t tabel sebesar 1,701 serta nilai signifikannya = 0,007  <  dari  0,05.  Hal  ini  didukung  oleh  peneliti-peneliti  terdahulu  yang dilakukan oleh (Izzah et  al., 2021);; (Suripatty & Ferdinandus, 2020); (Jaa et al., 2020); (Putra & Priyadi, 2019); (Putra & Rasmini, 2019);  (Lasa & Lestari, 2018) yang mengemukakan  bahwa keterbukaan berpengaruh positif dan signifikan pada pemantapan  masyarakat  dalam  penataan  dana  desa,      tetapi  tidak  didukung  oleh riset  yang  dilakukan  oleh  (Wardani  &  Utami,  2020)  yang  menyatakan  bahwa keterbukaan tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

## Pengaruh Akuntabilitas  terhadap Pemantapan Masyarakat dalam Penataan Dana Desa
Dari  penjelasan  yang  ditemukan,  maka  hipotesis  penelitian  ini    ditolak  karena nilai    t hitung sebesar  1,447  <    nilai  t tabel sebesar  1,701  dan  juga  nilai  signifikansi sebesar  0,160,  >  dari  0,05,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  akuntabilitas  tidak berpengaruh  pada  pemantapan  masyarakat  dalam  penataan  dana  desa  yang terdapat  di  desa-desa  di  Kecamatan  Pulo  Bandring,  Kabupaten  Asahan.  Artinya, semakin  bagus  akuntanbilitas  tidak  diikuti  oleh  pemantapan  masyarakat  dalam pengolahan  dana  desa.  Pernyataan  ini  didukung  oleh  fenomena  yang  diutarakan pada  latar  belakang  penelitian  ini  yang  menyatakan  bahwa  pertanggungjawaban kepala  desa  sangat  lemah  sehingga  menimbulkan  kecurigaan  dari  warga  desa setempat  akan  laporan  pertanggungjawaban  yang  diberikan  oleh  kepala  desa. Akibat  kecurigaan  tersebut  warga  berbondong-bondong  mengadukan  kepala
desanya ke Kejaksaan Negeri Asahan. Hal  ini sejalan  dengan (Putri et  al., 2021) yang  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  tidak  berpengaruh  pada  pemantapan masyarakat,  tetapi  tidak  sejalan  dengan  peneliti-peneliti      (Putri  et  al.,  2021); (Kartika  et  al.,  2021);  (Pratiwi  et  al.,  2020);  (Harahap  et  al.,  2020);  (Periansya  & Sopiyan  AR,  2020);  (Umaira  &  Adnan,  2019);  (Pangemanan  et  al.,  2018)  yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa.
Pengaruh  Keterlibatan  Masyarakat  terhadap  Pemantapan  Masyarakat dalam Penataan Dana Desa
Dari  penjelasan  yang  ditemukan  di  atas,  hipotesis  ditolak  karena  nilai    t hitung sebesar 0,160 < nilai t tabel sebesar 1,701 dan juga nilai signifikansi sebesar 0,874, >  dari  0,05,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  keterlibatan  masyarakat  tidak berpengaruh  pada  pemantapan  masyarakat  dalam  penataan  dana  desa  di Kecamatan  Pulo  Bandring,  Kabupaten  Asahan.  Artinya,  semakin  tinggi keterlibatan masyarakat tidak diikuti oleh kenaikan pemantapan masyarakat dalam pengolahan  dana  desa.  Hasil  ini  sesuai  dengan  fenomena  yang  diutarakan  dalam latar  belakang  bahwa  keikutsertaan  masyarakat  dalam  musdes  hanya  orang tertentu,  atau  bisa  dikatakan  hanya  orang  terdekat  kepala  desa,  sedangkan  yang berlawanan dengan kebijakan dengan kepala desa yang aktif tidak diikutsertakan. Terbukti  dengan  banyaknya  pengaduan  masyarakat,  yang  terjadi  penyelewengan penggunaan  dana  desa  di  Kabupaten  Asahan.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan (Dharmakarja et al., 2020) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat tidak berpengaruh  pada  persepsi  anggaran  pendapatan  dan  belanja  desa.  Akan  tetapi, riset  ini  tidak  sejalan  dengan  riset  yang  dilakukan  oleh  (Kartika  et  al.,  2021);  ( Pratiwi & Dewi, 2021); (Harahap et al., 2020); (Pratiwi et al., 2020); (Periansya & Sopiyan  AR,  2020);  (Umaira  &  Adnan,  2019);  (Pangemanan  et  al.,  2018),  yang menyatakan  bahwa  keterlibatan  masyarakat  berpengaruh  dan  signifikan  pada pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa.

## 5) SIMPULAN DAN SARAN
Dari penjelasan di atas, disimpulkan beberapa hal berikut.  a) Keterbukaan dapat berpengaruh positif dan signifikan pada pemantapan masyarakat desa di desa yang terdapat  di  Kecamatan  Pulo  Bandring,  Kabupaten  Asahan,  Provinsi  Sumatara Utara.  Artinya, semakin  transparan yang  dilakukan oleh pemerintahan desa akan diikuti  dengan  naiknya  keikutsertaan  dalam  pemantapan  masyarakat  dalam penataan  dana  desa.  b)  Akuntabilitas  tidak  berpengaruh  pada  pemantapan masyarakat  di  desa  di  Kecamatan  Pulo  Bandring,  Kabupaten  Asahan.  Artinya, semakin meningkat akuntabilitas yang dilakukan, tetapi tidak diikuti   peningkatan pemantapan masyarakat  dalam penataan dana desa. Penyebabnya adalah terdapat kurangnya penguatan, training , supervisi dan penilaian secara berkesinambungan kepada  aparat  desa,  sehingga  kompetensi  sumber  daya  dalam  pengelola  menjadi gangguan  untuk  meningkatkan  akuntabilitas  dalam  penataan  dana  desa.  c) keterlibatan  masyarakat  tidak  berpengaruh  pada  pemantapan  masyarakat  desa  di Kecamatan  Pulo  Bandring,  Kabupaten  Asahan.  Artinya,  semakin  tinggi keterlibatan  masyarakat  tidak  diimbangi  oleh  pemantapan  masyarakat  dalam pengelolan  dana  desa.  Hal  ini  mendukung  teori  Watson  dalam  Soetomo  (2008) yang menyatakan bahwa ada beberapa  gangguan  yang dapat  menghalangi   suatu perubahan,  antara  lain  sandungan  yang  berasal  dari  karakter  pribadi,  seperti keterikatan.  Keterikatan  masyarakat  terhadap  pemerintah  dalam  pelaksanaan kegiatan  pembangunan  merupakan  hambatan  dalam  mewujudkan  keikutsertaan atau  keterlibatan  masyarakat  secara  aktif  karena  rasa  keterikatan  ini  masyarakat tidak  memiliki  gagasan  untuk  melaksanakan  pembangunan.  d)  Keterbukaan, akuntabilitas,  keterlibatan  masyarakat  secara  bersama-sama  berpengaruh  pada pemantapan  masyarakat  desa  di  Kecamatan  Pulo  Bandring,  Kabupaten  Asahan. Artinya, jika keterbukaan, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dilaksanakan  secara  bersama-sama,  hal  itu  akan  dapat  menaikkan  tingkat pemantapan  masyarakat  dalam  penataan  dana  desa  di  desa  di  Kecamatan  Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.
Implikasi    riset  ini  ialah  penguatan  partisipasi  masyarakat    memberikan kontribusi  dalam  meningkatkan  perbaikan  transparansi  dan  akuntabilitas,  yaitu dengan  pemantapan  masyarakat  dalam  penataan  dana  desa,  diharapkan  akan
terjadi  peningkatan  dalam  transparansi  dan  akuntabilitas  penggunaan  dana  desa. Hal  ini  akan  menciptakan  lingkungan  yang  lebih  sehat  untuk  mengelola  sumber daya  publik  dan  mencegah  potensi  penyalahgunaan  dana.  Tidak  hanya  itu, implikasi riset ini ialah peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan, yaitu dengan  adanya  keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  penataan  dana  desa, diharapkan  pembangunan  di  tingkat  desa  dapat  menjadi  lebih  efisien  dan  efektif karena  proyek-proyek  akan  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat setempat.
Adapun  keterbatasan  dalam  penelitian  ini  ialah  lokasi  penelitian  hanya  di sepuluh  desa  di  Kecamatan  Pulo  Bandring,  Kabupaten  Asahan  dan  tahun pengamatan hanya  2024.
Saran untuk penelitian selanjutnya agar melakukan studi komparatif dengan desa-desa di wilayah lain untuk membandingkan tingkat pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa. Menggunakan pendekatan penelitian partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam perumusan dan pelaksanaan penelitian. Melakukan  analisis  lebih  mendalam  terhadap  faktor-faktor  yang  memengaruhi pemantapan masyarakat dalam penataan dana desa, seperti faktor sosial, ekonomi, dan politik lokal.

## DAFTAR RUJUKAN
Dharmakarja,  I.  G.  M.  A.,  Kusuma,  I.  G.  K.  C.  B.  A.,  &  Putra,  C.  M.  (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Keuangan Desa terhadap Persepsi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa. Jurnal  Manajemen Keuangan Publik , 4 (2), 31–40. https://doi.org/10.31092/jmkp.v4i2.1021 Dwiningrum, Siti Irene Astusi. (2011 ). Desentralisasi dan Partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah . Jakarta: Selemba Empat.
Harahap, F. B., Junita, A., & Meutia, T. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia,  Partisipasi  masyarakat  dan  Perilaku  Kepemimpinan  terhadap Pengelolaan  Dana  Desa  dengan  Komitmen  pada  Tujuan  sebagai  Variabel Moderasi. Jurnal Samudra Ekonomika , 4 (1), 170–180.
Izzah,  D.,  Taufeni  Taufik,  &  Vera  Oktari.  (2021).  Pengelolaan  Keuangan  Desa pada  Desa-Desa  di  Kabupaten  Kampar. CURRENT:  Jurnal  Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini , 2 (1), 12–28.
https://doi.org/10.31258/jc.2.1.12-28
Jaa,  E.,  Sulistyo,  S.,  &  Setiyowati,  S.  W.  (2020).  Pengaruh  Transparansi,
Akuntabilitas,  dan  Partisipasi  Masyarakat  pada  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  (Add)  terhadap  Pembangunan  Desa. Jurnal  Riset  Mahasiswa Akuntansi , 7 (1), 1–9. https://doi.org/10.21067/jrma.v7i1.4237
Kartika,  D.,  Krisdiyawati,  &  Azarine  Sava  Vania  Slamet.  (2021).  Pengaruh Partisipasi  Masyarakat  dan  Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa di Desa Krasak. Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA) , 4 (1), 23–38. https://doi.org/10.31605/jepa.v4i1.1164 Lasa,  Y.  A.,  &  Lestari,  A.  W.  (2018).  Pengaruh  Akuntabilitas  dan  Transparansi Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (Add)  terhadap  Partisipasi  Masyarakat Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , 7 (1), 70–76.
www.publikasi.unitri.ac.id
Oakley,  Peter,  at  all.  1991.  Project  with  People,  The  Practice  of  Participation  in Rural Development. Ganevallo.
Pangemanan,  F.  M.,  Rotinsulu,  D.  C.,  &  Engka,  D.  S.  M.  (2018).  Pengaruh Partisipasi  Masyarakat  dan  Transparansi  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa terhadap Penyusunan APBDesa Talawaan Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017. Jurnal Pembanguan Ekonomi  dan Keuangan
Daerah , 19 (3), 10–27.
Periansya,  &  Sopiyan  AR.  (2020).  Dampak  Kompetensi  dan  Partisipasi Masyarakat  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Kecamatan Rambutan Banyuasin. Jurnal Riset Terapan Akuntansi , 4 (1), 12–19.
Pratiwi,  P.  I.,  &  Dewi,  R.  S.  (2021).  Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Desa  dan Partisipasi  Masyarakat  terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di Kecamatan  Namorambe  Kabupaten  Deli  Serdang. Indonesian  Journal  of Business Analytics , 1 (2), 183–198. https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.69 Pratiwi,  Y.  N.,  Fadilah,  S.,  &  Nurcholisah,  K.  (2020).  Pengaruh  Transparansi,
Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. Prosiding Akuntansi , 6 (2), 311–314. https://doi.org/10.37673/jafa.v1i2.323 Putra,  H.  S.  (2017).  Tata  Kelola  Pemerintahan  Desa  dalam  Mewujudkan  Good Governace  di  Desa  Kalibelo  Kabupaten  Kediri. Jurnal  Politik  Muda , 6 (2),
110–119.
Putra,  I.  M.  Y.  D.,  &  Rasmini,  N.  K.  (2019).  Pengaruh  Akuntabilitas,
Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. E-Jurnal Akuntansi , 28 (1), 132–158. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06
Putra,  N.  A.  S.,  &  Priyadi,  M.  P.  (2019).  Transparansi,  Akuntabilitas,  dan Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  (Add). Jurnal  Ilmu Dan Riset Akuntansi , 8 (6), 1–15.
Putri,  A.  A.  A.,  Sudiana,  I.  W.,  &  Putra,  I.  P.  D.  S.  (2021).  Hita  Akuntansi  dan Keuangan Universitas Hindu  Indonesia Edisi Januari 2021. Hita  Akuntansi
Dan Keuangan , 1 , 93–119.
Sikumbang,  I.  (2022). Kejari  Asahan  Banyak  Terima  Laporan  Dugaan Penyelewengan Dana Desa . Antara Sumut. https://sumut.antaranews.com/berita/452553/kejari-asahan-banyak-terima- laporan-dugaan-penyelewengan-dana-desa
Sugiharti,  C.  A.,  &  Hariani,  S.  (2021).  Dampak  Akuntabilitas,  Transparansi  dan Pengawasan  terhadap  Pengelolaan  Dana  Desa. JRMB  Jurnal  Riset Manajemen Dan Bisnis , 6 (1), 11–18.
Suripatty,  R.,  &  Arce  Yulita  Ferdinandus.  (2020).  Transparansi  Penyaluran  dan Pengelolaan  Dana  Desa  terhadap  Pemanfaatan  Pemberdayaan  Masyarakat Papua di Kabupaten Sorong Propinsi Papua Barat. E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 13 (2), 1–5. https://doi.org/10.51903/e- bisnis.v13i2.211
Umaira,  S.,  &  Adnan.  (2019).  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat,  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia,  dan  Pengawasan  terhadap  Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  pada  Kabupaten  Aceh  Barat  Daya). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi(JIMEKA) , 4 (3),  471–481. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580
Wardani,  D.  K.,  &  Utami,  R.  R.  P.  (2020).  Pengaruh  Transparansi  Pengelolaan
Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan  Masyarakat  Desa  Sidoharjo. Kajian  Bisnis  STIE  Widya Wiwaha , 28 (1), 35–50. https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.376