## TEORI KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERKAIT PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DESA
Adang Moelyono 1

## Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Penetapan sanksi dalam Peraturan Daerah, apapun jenis dan bentuk sanksi harus didasarkan pada  kewenangan  yang  diberikan  pada  daerah  dalam  merumuskan  Peraturan  Daerah  pidana dan  diorientasikan  pada  standar  tujuan  pemidanaan.  Setelah  tujuan  pemidanaan  ditetapkan, barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelanggaran Peraturan Daerah itu Kata Kunci : Teori Kebijakan Kriminalisasi, Sanksi Pidana, Peraturan Desa.

## 1. Pendahuluan
Pada  31  Desember  2014  Kementrian Dalam  Negeri  mengeluarkan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  111  tahun  2014  tentang  Pedoman Teknis  Peraturan  di  Desa.  Jenis  Peraturan yang diatur di Permendagri 111 tahun 2014 ini adalah tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama  Kepala  Desa,  dan  Peraturan Kepala  Desa.  Peraturan  di  Desa  tersebut dijelaskan  dalam  Pasal  3  tetap  dilarang bertentangan  dengan  kepentingan  umum, dan/atau  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan yang lebih tinggi.
Permendagri  111  tahun  2014  ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  29  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pembentukan  dan  Mekanisme  Penyusunan Peraturan Desa
Pasal 4
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.
(1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi  pelaksanaan  kewenangan  desa dan  penjabaran  lebih  lanjut  dari Peraturan  Perundang-undangan  yang lebih tinggi.
(2) Peraturan  bersama  Kepala  Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
(3) Peraturan  Kepala  Desa  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi  pelaksanaan  peraturan  desa, peraturan  bersama  kepala  desa  dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hukum Pidana
dalam perkembangannya ternyata semakin banyak digunakan  dan  diandalkan  dalam  rangka mengatur  dan  menertibkan  masyarakat melalui  peraturan  perundang-undangan. Dinamika hukum dapat terlihat dari adanya kebijakan penggunaan sanksi pidana melalui pencantuman bab tentang “ketentuan sanksi pidana” pada bagian akhir sebagian besar produk peraturan perundang-
undangan  di  Indonesia.  Pencantuman  bab tentang  ketentuan  sanksi  pidana  tersebut tidak hanya terlihat dalam produk peraturan perundang-undangan  pusat  yangberbentuk “Undang-undang”, melainkan dapat terlihat pula  dalam  produk  peraturan  perundang- undangan  lokal  yang  berbentuk  “Peraturan Daerah”.    Pembentukan  Peraturan  Daerah oleh  Pemerintah  Daerah  dapat  dilakukan untuk  kebijakan  kriminalisasi5  dalam Peraturan  Daerah  dan  untuk  penegakannya dapat  membentuk  pejabat-pejabat  yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan  terhadap  dugaan  pelanggaran atas Peraturan Daerah. 2
Kebijakan kriminalisasi dalam Peraturan  Daerah  yang  tidak  sinkron  di Indonesia,  dapat  di  kelompakan  menjadi empat  macam,  yaitu: 3 1.  Kebijakan kriminalisasi dari delegasi Undang-undang, contohnya Peraturan Daerah tentang Retribusi dan Pajak; 2. Kebijakan kriminalisasi  yang  sudah  diatur  dalam hukum pidana kodifikasi, contohnya Peraturan Daerah tentang miras, pelacuran;
2 Menurut  Barda  Nawawi  Arief  proses kriminalisasi  harus  memperhatikan  berbagai  aspek pertimbangan sebagai berikut: a) Penggunaan hukum pidana  harus  memperhatikan  tujuan  pembangunan nasional,  yaitu  mewujudkan  masyarakat  adil  dan makmur  yang  merata  material  spiritual  berdasarkan Pancasila;  b)  Perbuatan  yang  diusahakan  untuk dicegah  atau  ditanggulangi  dengan  hukum  pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu  perbuatan  yang  mendatangkan  kerugian (material dan atau spritual) atas warga masyarakat; c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan  prinsip  biaya  dan  hasil  (cost  and benafit principles) juga sosial cost atau biaya sosial;
3.  Kebijakaran  kriminalisasi  dari  hukum Islam,  contohnya  Qanun  Provinsi  Nangroe Aceh  Darussalam  Nomor  11  Tahun  2002 tentang  Pelaksanaan  Syariat  Islam  Bidang Aqidah,  Ibadah  dan  Syari’at  Islam;  4. Kebijakan  kriminalisasi  dari  hukum  adat, contohnya  Peraturan  Daerah  mengenai tradisi  adat  yang  masih  dipertahankan  di daerah  itu.  Contohnya  Peraturan  Daerah Nomor  12  tahun  1999  tentang  Penggalian Jalan, Mengubah Trotoar dan Pemancangan di  Wilayah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II Badung.
Perbedaan  kebijakan  formulasi  sanksi pidana masing-masing daerah dalam menentukan jenis atau maksimumnya sanksi pidana dalam Peraturan Daerah karena tidak ada  pedoman  yang  pasti  dan  perbedaan antara satu undang-undang dengan undang- undang lain, sebagai contoh pada Pasal 143 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004. Apabila dihubungkan dengan UU Nomor 18 Tahun 1997  tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah, ternyata tidak adanya kesetaraan.
d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan  kapasitas  atau  kemampuan  daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting). Lihat Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum  Pidana,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 1996, h. 33-34
3 Teguh  Prasetyo,  Kebijakan  Kriminalisasi Peraturan  Daerah  Guna  Mewujudkan  Sinkronisasi Hukum  Pidana  Lokal  dengan  Hukum  Pidana Kodifikasi, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta,2006
Jenis pidana maupun maksimum sanksi yang  ditetapkan  Pasal  37  sampai  dengan Pasal 41 UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menunjukkan  bahwa  maksimum  sanksi pidana  berkisar  antara  6  bulan  sampai dengan  2  tahun,  sehingga  ancaman  pidana yang  dijatuhkan  dalam  hal  sanksi  pidana pajak  dan  sanksi  retribusi  daerah  dapat berupa  jenis  pidana  kurungan  atau  pidana penjara.  Keadaan  ini  tentu  saja  dapat menimbulkan  persoalan  utama  ketika Pemerintah Daerah memformulasikan perbuatan  yang  dikenai  sanksi  pidana  ke dalam Peraturan daerah khususnya mengenai pajak dan retribusi daerah.
Bagiamana implementasi teori kebijakan  kriminalisasi      dalam  perumusan ketentuan  sanksi  pidana  dalam  peraturan Desa  ?  mengingat  Kondisi  faktual  dengan adanya  Peraturan  Daerah  yang  bermasalah karena belum memperhatikan teori kebijakan  kriminalisasi  dalam  perumusan Peraturan Daerah.
2. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang  dilakukan adalah  yuridis  normatif  (hukum  normatif). Metode  penelitian  hukum  normatif  adalah suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika
4 Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum  Normatif, Banyumedia  Publishing,  Malang 2006, h..57
keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya. 4
Oleh  karena  itu  penelitian  hukum  ini difokuskan  untuk  mengkaji  penelitian hukum  tentang  kaidah-kaidah  atau  norma- norma dalam hukum positif
3. Pembahasan
A. Kebijakan Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah
Kebijakan  penggunaan  sanksi  pidana dalam  Peraturan  Daerah  pada  hakikatnya dapat dikatakan pula sebagai bagian “politik kriminal”  atau  “criminal  policy”.  Menurut Marc  Ancel,  “criminal  policy”  dapat diberikan  pengertian  sebagai the  rational organization  of  the  control  of  crime  by society.
Dalam  hubungan  dengan  masalah kriminalisasi, Muladi mengingatkan mengenai  beberapa  ukuran  yang  secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut. 5
1. Kriminalisasi  tidak  boleh  terkesan menimbulkan  “overkriminalisasi” yang masuk kategori the misuse of criminal sanction.
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc.
3. Kriminalisasi  harus  mengandung unsur  korban  (victimizing)  baik aktual maupun potensial.
4. Kriminalisasi
harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip ultimum remedium.
5 Muladi,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana, Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro,  Semarang, 1995, h. 256
5. Kriminalisasi  harus  menghasilkan peraturan yang enforceable.
6. Kriminalisasi harus mampu
memperoleh dukungan publik. 7. Kriminalisasi  harus  mengandung unsur
“subsosialitet”
(mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali).
8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan  bahwa  setiap  peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada  aparat  penegak  hukum untuk mengekang kebebasan itu. Mengingat  pentingnya  tahap  formulasi dalam  fungsionalisasi  atau  operasionalisasi kebijakan  hukum  pidana  (penal  policy), maka  kebijakan  penggunaan  sanksi  pidana dalam Peraturan Daerah sebagai bagian dari kebijakan  hukum  pidana  (penal  policy) sudah  seharusnya  memperhatikan  ukuran atau kriteria tersebut di atas.
Dasar  pertimbangan  adanya  kebijakan penggunaan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah  melalui  pencantuman  ketentuan (ancaman)  pidana  seharusnya  tidak  boleh melepaskan dari ukuran atau kriteria dalam kebijakan kriminalisasi. Pembentuk peraturan  tidak  hanya  menetapkan  tentang perbuatanperbuatan  yang  dapat  dikenai hukum  pidana,  tetapi  juga  menunjuk macammacam sanksi yang dapat diterapkan, begitu  pula  maksimum  ukuran  pidana. 6
Penentuan  sanksi  apa  yang  sebaiknya digunakan  atau  dikenakan  kepada  si pelanggar  mempunyai  hubungan  yang  erat
6 Roeslan  Saleh,  Segi  Lain  Hukum  Pidana,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h. 18.
dengan  sistem  pidana  dan  pemidanaan. Sistem  pidana  dan  pemidanaan  tersebut dapat mencakup ruang lingkup yang cukup luas.  Kebijakan  kriminalisasi  Peraturan Daerah merupakan kompetensi/ kewenangan  Pemerintah  Daerah  untuk membuat Peraturan Daerah, untuk mengetahui  kompetensi  ini,  maka  penulis menggunakan teori kompetensi/ kewenangan.
Sanksi pidana dalam Peraturan Daerah masih  menekankan  pada  sanksi  pidana pembalasan (teori retributif), yang memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan  atas  kesalahan  yang  telah dilakukan bertujuan memberikan penderitaan  kepada  pelanggar  supaya  ia merasakan  akibat  perbuatannya.  Pedoman umum  sanksi  dalam  hukum  pidana  dapat dibagi  menjadi  sanksi  pidana  dan  sanksi tindakan.  Keduanya  bersumber  dari  ide dasar yang berbeda.
Sanksi  pidana  bersumber  pada  ide dasar:  “mengapa  diadakan  pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar:  “untuk  apa  diadakan  pemidanaan itu”.  Berdasarkan  tujuannya,  sanksi  pidana dan  sanksi  tindakan  juga  bertolak  dari  ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi  penderitaan  istimewa  kepada pelanggar supaya merasakan akibat
perbuatannya,  sedangkan  sanksi  tindakan tujuannya  lebih  bersifat  mendidik.  Sesuai dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan hendaknya  lebih  menitikberatkan  pada sanksi  tindakan,  sanksi  itu  merupakan sanksi  yang  tidak  membalas,  semata-mata ditujukan  pada  prevensi  khusus,  terhadap perlindungan  masyarakat  dari  ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu.
Penetapan  sanksi  dalam  Peraturan Daerah,  apapun  jenis  dan  bentuk  sanksi harus  didasarkan  pada  kewenangan  yang diberikan  pada  daerah  dalam  merumuskan Peraturan Daerah pidana dan diorientasikan pada  standar  tujuan  pemidanaan.  Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelanggaran Peraturan Daerah itu.

## B. Materi  Muatan  Sanksi  dalam Peraturan Desa
Materi  muatan  mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam: 7
a. Undang-Undang;
b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Maria Farida Indrati Soeprapto berpendapat bahwa ketentuan pidana merupakan ketentuan yang tidak mutlak ada dalam peraturan perundang-undangan,
7 Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Kanisius: Yogyakarta. h. 99
sehingga  perumusan  ketentuan  pidana tersebut  tergantung  pada  masing-masing peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut, meskipun  peraturan  desa  merupakan  jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya  dan  mempunyai  kekuatan hukum mengikat, tetapi peraturan desa tidak dapat memuat sanksi pidana.
Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan  Peraturan  Desa  yang  telah ditetapkan,  Badan  Permusyawaratan  Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki. Itulah  salah  satu  fungsi  pengawasan  yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain  Badan  Permusyawaratan  Desa, masyarakat  Desa  juga  mempunyai  hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadappelaksanaan Peraturan Desa.
4. Kesimpulan
Teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan  dalam  konteks  penetapan sanksi pidana pada tahap kebijakan legislasi belum dipahami secara utuh sehingga jenis dan bentuk-bentuk sanksi di dalam Peraturan  Daerah  bukan  saja  menimbulkan ketidak konsistenan Peraturan Daerah yang satu dengan yang lain, tetapi juga penetapan
sanksi  dirasakan  kurang  objektif  dan rasional.  Aspek  materi  hukum  Peraturan Daerah  Pidana  harus  ditumbuhkan  acuhan dalil di samping sinkronisasi dengan hukum yang berada diatasnya dengan menggunakan prinsip “lex  superiori derogat legi inferiori ”,  juga  harus diperhatikan  aspek  kesetaraan  dengan menggunakan prinsip “lex specialis derogat
legi generali ”;
Daftar Pustaka
Barda  Nawawi  Arif,  Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian
Hukum Normatif,
Banyumedia Publishing, Malang 2006.
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto.  Ilmu
Perundang-Undangan Proses dan
Teknik Pembentukannya. Kanisius: Yogyakarta.  2007.
Muladi,  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
Roeslan  Saleh,  Segi  Lain  Hukum  Pidana,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Teguh  Prasetyo,  Kebijakan  Kriminalisasi Peraturan  Daerah  Guna  Mewujudkan
Sinkronisasi  Hukum  Pidana  Lokal dengan  Hukum  Pidana  Kodifikasi,
Disertasi, Program Pascasarjana
Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta ,2006.