## Instrumen Pelaporan dalam Rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berbasis Partisipasi Masyarakat
Reporting Instruments for Controlling  Agricultural  Land Conversion Based on Community Participation
Trisnanti Widi Rineksi, 1* Reza Nur Amrin, 2 Sari Sekar Ayu, 3
Dhatu Mukti Kuncoro, 4 Dian Fitriliyani Anggorowati, 5 Luluk Qoniah Khoirunisa, 6 Ricco Prasetya Bhagaskara 1
1, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Indonesia
2 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Indonesia
3 Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia
4 Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Indonesia
5 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Indonesia 6 Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Indonesia *Corresponding Author: widi@stpn.ac.id
Submitted: March 23, 2024  Accepted: April 30, 2024  Publish: May 2, 2024
Abstract: As the population grows and develops, agricultural land conversion becomes an inevitable activity. In the Special Region of Yogyakarta, Sleman Regency has the most agricultural land conversion problems. A comprehensive strategy with community involvement is needed to resolve this problem. Reporting is one way for community involvement in controlling agricultural land conversion. The aim of this study is to develop a community-supported information system and reporting instrument for monitoring agricultural  land  conversion. Using  a  participatory  qualitative approach, the  research method adapts the waterfall method to prepare a reporting application system. Spatial analysis was carried out to understand the characteristics of land use changes at the research location. The results of the research are a reporting application and a reporting dashboard in the form of a webGIS that provides  initial  information  as  input  for  the  regional  government  in  implementing  monitoring, evaluating, and controlling space utilization. A web-based reporting application allows the community to report agricultural land conversions suspected of violating spatial planning. The community can also find out the direction of spatial planning in  their  area from the  spatial planning map, which is  the application's base map The reporting dashboard is a webGIS interface designed to be  operated by authorized agencies and contains the results  of public reporting. Access  is  limited  and may not  be released until the validation procedure is complete.
Keywords: Monitoring, Reporting, Open Access, Land Conversion
Abstrak : Seiring bertambahnya dan berkembangnya jumlah penduduk, alih fungsi lahan pertanian merupakan suatu  kegiatan  yang  tidak  bisa  dihindari.  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Kabupaten Sleman mempunyai permasalahan konversi lahan pertanian yang paling banyak. Dibutuhkan strategi menyeluruh dengan keterlibatan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini.  Salah  satu bentuk keterlibatan  masyarakat  dalam  mengendalikan alih  fungsi  lahan  pertanian  adalah  dalam  bentuk pelaporan. Tujuan studi ini adalah untuk mengembangkan sistem informasi dan instrumen pelaporan yang  didukung  masyarakat  untuk  pemantauan  konversi  lahan  pertanian.  Metode  penelitian mengadaptasi  metode waterfall dalam  rangka  penyusunan  sistem  aplikasi  pelaporan  dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif  partisipatif.  Analisis  spasial  dilakukan  untuk  memahami
karakteristik perubahan penggunaan tanah di lokasi penelitian. Hasil dari penelitian adalah aplikasi pelaporan dan  dashboard pelaporan berbentuk webGIS  yang memberikan informasi awal  sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemantauan serta evaluasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Masyarakat dapat melaporkan konversi lahan pertanian yang diduga  melanggar  tata  ruang  melalui  aplikasi  pelaporan  berbasis  web.  Masyarakat  juga  dapat mengetahui arah penataan ruang di wilayahnya dari peta rencana tata ruang yang menjadi peta dasar aplikasi. Dashboard pelaporan  merupakan webGIS yang  dirancang  untuk  dapat  operasikan  oleh instansi yang berwenang, dan memuat hasil dari  pelaporan masyarakat yang aksesnya dibatasi dan tidak boleh dirilis hingga prosedur validasi selesai.
Kata Kunci : Monitoring, Pelaporan, Akses Terbuka, Alih Fungsi Lahan

## Pendahuluan
Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  alih  fungsi  lahan  pertanian  merupakan  isu  yang mempengaruhi  keberlanjutan  sistem  pangan,  ekologi,  dan  sosial  di  banyak  negara (Bengochea  Paz  et  al.,  2020;  Hasan  et  al.,  2020).  Lahan  pertanian  dikonversi  menjadi penggunaan non  pertanian, seperti:  pemukiman, industri, atau infrastruktur, telah menjadi isu kritis (Alawamy et al., 2020; Li et al., 2021). Fenomena menimbulkan berbagai tantangan yang  kompleks,  seperti:  ketidakstabilan  pangan,  degradasi  lingkungan,  terancamnya keanekaragaman  hayati,  stabilitas  lingkungan,  dan  munculnya  konflik  sosial  (Ayele  & Tarekegn, 2020; Guo et al., 2020; Kurowska et al., 2020).
Peningkatan  populasi  global  menjadi  salah  satu  faktor  utama  yang  mendorong  alih fungsi lahan pertanian (Chen et al., 2020; Molotoks et al., 2021). Pertumbuhan populasi yang pesat telah meningkatkan permintaan akan lahan untuk keperluan non pertanian (Yang Zhou et  al., 2020).  Urbanisasi  yang  terus  berlanjut  juga  menyebabkan  konversi  lahan  pertanian menjadi lahan perkotaan (Zhai et al., 2021; Yuan Zhou et al., 2021). Selain itu, perubahan iklim juga  memainkan  peran  penting  dalam  alih  fungsi  lahan  pertanian  (Huang  et  al.,  2023). Perubahan  iklim  telah  menyebabkan  peningkatan  kekeringan,  banjir,  dan  penurunan produktivitas  pertanian di beberapa wilayah (Pinuji et al., 2023; Priyanto, 2021; Ruminta et al., 2020). Hal ini mendorong pemilik lahan untuk  mencari alternatif penggunaan lahan yang lebih stabil secara iklim (Ghosh et al., 2020; Rodrigues et al., 2022). Tantangan dari fenomena ini menuntut  tercapainya keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan (Mccarl et al., 2022).
Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian juga merupakan isu penting di  Kabupaten  Sleman,  melihat  Sleman  merupakan  kabupaten  dengan  alih  fungsi  lahan pertanian ke non pertanian tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (Badan Perencanaan dan Pembangunan  Daerah Istimewa  Yogyakarta, 2023).  Fenomena  ini  didorong  oleh  tindakan yang disengaja oleh  pemilik lahan,  yang  didukung  oleh  pelaku  usaha,  untuk  menggunakan lahan tersebut  guna  kepentingan  investasi  modal  (Asmara &  Purbokusumo,  2022).  Hal ini menyebabkan meningkatnya persaingan untuk mendapatkan lahan di antara berbagai sektor (Syambudi,  2018).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  alih  fungsi  lahan  antara  lain
Rineksi et al., Instrumen Pelaporan dalam Rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian … 265
pertumbuhan  penduduk,  industrialisasi,  pembangunan  pemukiman,  panjang  jalan, Produk Domestik  Regional  Bruto,  dan  rendahnya  kesuburan  tanah  (Aryadi  et  al.,  2021; Habibatussolikhah  et  al.,  2017;  Hermansyah  et  al.,  2024).  Dinas  Pertanian,  Pangan,  dan Perikanan di Sleman memperkirakan hilangnya sekitar 50 ha sawah setiap tahunnya akibat alih fungsi lahan (Nabila, 2023; Setiawan, 2021). Beberapa dampak yang ditimbulkan adalah peningkatan  terhadap  nilai  produksi  padi  yang  hilang,  perubahan  atas  harga  lahan,  dan perubahan sumber ekonomi (Anggraeni et al., 2023; Prafitasari et al., 2020).
Pendekatan  komprehensif  dengan  melibatkan  langkah-langkah hukum,  insentif  bagi para  pemangku  kepentingan,  dan  partisipasi  masyarakat  diperlukan  untuk  mengatasi masalah ini (AS et al., 2020; Ayunita et al., 2021; Firianti, 2020; Rouillard et al., 2014). Regulasi untuk  mempertahankan  lahan  pertanian  dimulai  dari  tingkat  pusat  melalui  penerbitan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang salah satunya ditujukan untuk melindungi kawasan dan lahan  pertanian  pangan  secara  berkelanjutan.  Adanya  regulasi  tersebut  belum  dapat dikatakan  berhasil, melihat  masih  banyaknya  alih fungsi  lahan  pertanian  yang  sulit  untuk dikendalikan (Cahyaningrum, 2019; Masrukhin, 2019). Selanjutnya, regulasi untuk melindungi alih fungsi lahan kembali diterbitkan  kembali melalui Peraturan Presiden  Nomor  59  Tahun 2019  tentang  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Sawah.  Pengendalian  alih  fungsi  lahan pertanian ini dilakukan terhadap sawah secara khusus  melalui penetapan  peta lahan sawah yang dilindungi (LSD) serta program strategis berupa pengendalian alih fungsi lahan sawah (Sutaryono,  2023).  Hasil  identifikasi  dan  inventarisasi  LSD  ditetapkan  dalam  Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021  tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Dilindungi pada Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi  Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, pendekatan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian sawah diperlukan agar regulasi yang ada dapat berjalan dengan efektif (Kusuma et al., 2023).
Pemerintah  Kabupaten  Sleman  telah  menerapkan  kebijakan  dan  program  untuk mengatasi masalah alih fungsi lahan pertanian dan memastikan ketahanan pangan (Wibisono &  Widowaty,  2023).  Langkah-langkah  pengendalian  melibatkan  pendekatan  hukum  dan pemberian  insentif  bagi  para  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  kegiatan pengendalian lahan (Sutaryono  & Dewi, 2022; Widhianthini, 2018). Menyadari sifat konversi lahan yang sporadis, keterlibatan masyarakat sangat penting untuk  pengendalian alih fungsi lahan yang efektif (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2006; Iqbal & Sumaryanto, 2007).
Penelitian  mengenai  alih  fungsi  lahan  sudah  banyak  dilakukan  untuk  menjawab berbagai faktor penyebab  maupun  akibatnya. Penelitian mengenai laju pertumbuhan lahan sawah di Kabupaten  Sleman yang mengalami penurunan sangat tinggi sudah dilakukan oleh Butomo  et  al.  (2020),  sedangkan  penelitian  perubahan  penggunaan  lahan  sawah  secara spasial telah dibahas oleh Astuti & Lukito (2020). Habibatussolikhah et al. (2017) mengambil
sudut  pandang terkait faktor-faktor yang berpengaruh pada alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Hasil yang ditemukan adalah adanya pengaruh signifikan antara variabel terikat luas lahan sawah  dengan  variabel bebas  jumlah  penduduk,  jumlah industri,  jumlah  residential, panjang  jalan,  dan  PDRB.  Asmara &  Purbokusumo  (2022)  melakukan  penelitian  kualitatif deskriptif dengan hasil terdapat konsistensi  kebijakan dalam pencapaian luas wilayah LP2B, tetapi dilihat dari pemantauan dan penertibannya belum konsisten.  Penerapan sanksi hanya diberlakukan  berupa  sanksi  administratif  saja,  sedangkan  sanksi  pidana  atau  denda  bagi pelaku  alih fungsi lahan  tidak diterapkan.  Sinuraya  (2021) memberi rekomendasi  perlunya insentif kepada petani yang mempertahankan lahannya untuk melindungi wilayah LP2B serta pelibatan pemerintah daerah dalam mempertahankan wilayah pertanian perlu mendorong percepatan  atau  pemantapan  kegiatan  pertanian  dengan  sektor  lain  untuk  menghindari ketidaktaatan  petani  dan  tetap  mempertahankan  penetapan  sebagai  lumbung  pangan daerah dan  sebagai daerah tangkapan air. Dilihat dari kebijakannya, Wibisono & Widowaty (2023) telah membahas mengenai bentuk  perlindungan ahli fungsi lahan di DIY berdasarkan peraturan perudang-perundangan yang telah dibuat.
Belum adanya  penelitian mengenai instrumen  terkait mitigasi dan  pengendalian  alih fungsi  lahan  berupa  pelaporan  dan  monitoring  dalam bentuk  webGIS  menjadi  perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya di Kabupaten Sleman. Meskipun penelitian mengenai  pembangunan  webGIS  sebagai  mitigasi  alih  fungsi  lahan  sudah  dilakukan  di Kabupaten  Muara Enim  (Kanny  et  al., 2021), webGIS  tersebut  belum  terdapat  laman yang digunakan  sebagai pelaporan adanya  alih fungsi  lahan di suatu  wilayah. Berdasarkan latar belakang tersebut,  penelitian ini bertujuan  untuk  mengembangkan sistem  informasi dalam bentuk  webGIS  dan  instrumen  pelaporan  yang  didukung  partisipasi  masyarakat  sebagai penyedia data awal untuk monitoring terhadap indikasi adanya pelanggaran dalam alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan mempermudah pemerintah daerah dan  masyarakat untuk  dapat  bersinergi melakukan pengawasan  dalam rangka perlindungan lahan sawah di Kabupaten Sleman.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian mengadaptasi metode waterfall dalam rangka penyusunan  sistem aplikasi pelaporan dengan menggunakan pendekatan kualitatif partisipatif. Metode waterfall merupakan  metode  yang  diperkenalkan  oleh  Winston  Royce  pada  tahun  1970  untuk memberikan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam pengembangan sistem informasi. Pendekatan waterfall memastikan tahap-tahap  pengembangan dilakukan secara berurutan dengan fokus pada kebutuhan  pengguna (Pricillia & Zulfachmi, 2021). Pendeskripsian metode waterfall yang digunakan, sebagai berikut:
1. Analisis  Kebutuhan,  diperoleh  dari  studi  lapangan  dengan  pengumpulan  data melalui  wawancara  pemangku  kepentingan  dan Focus  Group  Discussion (FGD) dengan dinas terkait serta masyarakat, dan analisis spasial sebagai pendukung;
2. Desain  Sistem,  berfokus  pada  struktur  data,  arsitektur  perangkat  lunak,  dan representasi antarmuka. Dashboard digunakan untuk visualisasi peta online ;
3. Penerapan dan Pengujian Program, dilaksanakan untuk menguji fungsi sistem yang telah didesain. Pengujian dilaksanakan pada lokasi yang dipilih sebagai pilot project ;
4. Pengoperasian  dan  Pemeliharaan, pemeliharaan perangkat  lunak  yang  berfokus pada perubahan yang mungkin terjadi.
Pengumpulan  data  dan  informasi  dalam  rangka  melakukan  analisis  kebutuhan dilakukan  melalui  studi  lapangan  dan  analisis  spasial.  Studi  lapangan  diperoleh  melalui wawancara dengan  pemangku  kepentingan  dan  FGD  dengan  Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  terkait  di  Kabupaten  Sleman,  perangkat  kapanewon,  dan  juga  kalurahan  di  lokasi penelitian  serta  masyarakat  yang  tergabung  dalam  gabungan  kelompok  tani  (gapoktan), maupun  secara umum.  Wawancara dilakukan  dengan tujuan  untuk  memperoleh informasi serta  masukan  dari para  pemangku  kepentingan  baik  mengenai  kondisi  eksisting  wilayah maupun mengenai gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Sleman. FGD dilakukan dengan melibatkan para pemangku  kepentingan  dan masyarakat sebagai bentuk  partisipasi dalam mendukung kegiatan mitigasi dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian. OPD Kabupaten Sleman yang merupakan informan penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Pertanian,  Pangan  dan  Perikanan;  Dinas  Pertanahan  dan  Tata  Ruang;  Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Komunikasi dan Informatika; dan UPTD Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan Wilayah III Seyegan.
Data primer  penelitian  berupa  persebaran  lahan sawah  dan  alih fungsi  lahan  sawah yang terjadi diperoleh dengan melakukan survei lapang dengan sampel jenuh/sensus  di lokasi penelitian.  Data  sekunder  berupa  rencana  pola  ruang,  lokasi  sebaran  lahan  sawah  yang dilindungi (LSD), dan juga arahan pengembangan didapatkan melalui survei instansi.
Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbagi menjadi 2 (dua) ruang lingkup, yaitu ruang lingkup wilayah secara umum dan khusus. Ruang lingkup wilayah secara umum dilaksanakan di Wilayah Sleman Barat yang diara hkan untuk  dikembangkan sebagai wilayah pariwisata berbasis pertanian serta ditetapkan sebagai lokasi  perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B).  Penetapan pengembangan Wilayah Sleman Barat tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman  Nomor  13  Tahun  2021  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Sleman Tahun 2021-2041 yang selanjutnya diikuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sleman Barat Tahun 2021-2041.  Wilayah Sleman  Barat,  terdiri  dari  4  (empat)  kapanewon,  yaitu:  Kapanewon  Godean,  Kapanewon Minggir, Kapanewon Seyegan, dan Kapanewon  Moyudan. Luaran dari ruang lingkup wilayah umum  ini  berupa  peta  persebaran  lahan  sawah  eksisting,  peta  analisis  kesesuaian  lahan pertanian dengan rencana tata ruang, dan peta  perubahan tutupan  lahan multitemporal di wilayah  penelitian.  Selanjutnya,  ruang  lingkup  wilayah  secara  khusus  ditetapkan  dengan pertimbangan perlu dilakukan pilot project untuk  menguji efektivitas, dampak dan efisiensi
dari sistem informasi dan  aplikasi pelaporan yang  akan dibangun  ini sebelum  dicoba  pada skala yang  lebih  besar.  Kalurahan Margoluwih,  Kapanewon  Seyegan  dipilih  menjadi lokasi pilot project untuk trial and error aplikasi pelaporan ini.

## Hasil dan Pembahasan

## Penyusunan  Sistem Informasi  Geografis  dan Instrumen Pelaporan  Berbasis Web
Penyusunan  sistem  informasi  geografis  dan  instrumen  pelaporan  berbasis  web  ini dilakukan dengan mengadaptasi alur metode waterfall , sebagaimana berikut:

## 1. Analisis Kebutuhan
Analisis  kebutuhan  untuk  pengembangan  aplikasi  dilakukan  untuk  mengetahui kebutuhan  pengguna  terhadap  aplikasi  yang  dikembangkan.  Hal  ini  perlu  dilakukan  agar aplikasi yang  dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan  pengguna.  Dalam bagian ini  dibagi menjadi 2 (dua) analisis, yakni analisis kebutuhan berdasarkan hasil wawancara dan FGD, dan analisis spasial terkait alih fungsi lahan di Kawasan Sleman Barat.
1) Analisis Kebutuhan Berdasarkan Hasil Wawancara dan FGD
Pengumpulan  data  dan  informasi  dalam  rangka  melakukan  analisis  kebutuhan dilakukan  melalui studi  lapangan dan  analisis spasial.  Hasil dari wawancara dan  FGD  yang antara lain, sebagai berikut:
a. Alih fungsi lahan pertanian di Wilayah Sleman Barat banyak terjadi di pinggir jalan desa dengan mayoritas perubahan penggunaan tanah menjadi rumah tinggal;
b. Penyusunan  konsep  instrumen  pelaporan  dilakukan  dengan  tujuan  menyediakan sebuah  laman yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  melaporkan adanya  alih fungsi lahan pertanian yang terjadi;
c. Instrumen  pelaporan  dirancang  secara  sederhana  sebagai  sarana  partisipasi  aktif masyarakat dalam mengendalikan alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian;
d. Sebagai peta dasar untuk  melakukan pelaporan  digunakan peta rencana pola ruang yang sederhana untuk mempermudah masyarakat dalam mengidentifikasi lokasi;
e. masyarakat calon pengguna  aplikasi tidak  perlu melakukan registrasi dalam aplikasi untuk mengurangi risiko terjadi keributan antar warga, jika data pelapor bocor;
f. Pengguna aplikasi dan sistem informasi ini adalah masyarakat,  Gapoktan, perangkat desa sebagai penyedia data indikasi perubahan alih fungsi lahan pertanian. Kemudian Dispertaru  sebagai  admin  yang  dapat  mengakses dashboard hasil  input  data  alih fungsi lahan pertanian, melakukan verifikasi lapang dan validasi terhadap hasil input data,  dan  juga  dapat  menyajikan  hasil  pelaporan  tersebut  sebagai  bahan  untuk masukan analisis lanjutan; dan
g. Melakukan  uji  coba  instrumen  pelaporan  pada  kegiatan  pelatihan  di  lokasi pilot project yaitu  Kalurahan  Margoluwih, Kapanewon  Seyegan  yang selanjutnya  dicatat dan dianalisis kendala dan permasalahan yang ditemukan untuk ditemukan solusinya.
Rineksi et al., Instrumen Pelaporan dalam Rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian … 269

## 2) Analisis Spasial terkait Alih Fungsi Lahan di Kawasan Sleman Barat
Sebagai  pendukung  hasil  dari  pengumpulan  data  dan  informasi  di  lapangan,  perlu dilakukan pengolahan dan analisis data spasial menggunakan aplikasi ArcGIS Pro. Pengolahan dan  analisis  tersebut  juga  didukung  dengan  ketersediaan  data  yang  berasal dari  instansi terkait dan survei lapang untuk verifikasi data dengan kondisi lapang. Pengolahan dan analisis data menghasilkan 4 (empat) peta terkait alih fungsi lahan di Wilayah Sleman Barat, sebagai berikut:
a. Pengolahan  dan  analisis  data  untuk  memperoleh  informasi  persebaran  lahan sawah eksisting dengan hasil berupa peta lahan sawah eksisting 2023, sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1.

## Gambar 1. Sebaran lahan sawah di wilayah Sleman Barat Sumber: Olahan data penulis (2023)
Data  lahan  sawah  diperoleh  dari  deliniasi  citra  WorldView  Google  Earth  Maxar Technologies Tahun 2019 yang memiliki resolusi spasial hingga 50 cm. Hasil deliniasi kemudian  diverifikasi  dengan ground  check bersama  aparat  desa,  yang  dilakukan dengan metode sampel jenuh atau sensus di lapangan pada bulan Mei s/d Juni 2023 untuk  menghasilkan data lahan sawah eksisting. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diketahui  bahwa  luas  lahan  sawah  di  Wilayah  Sleman  Barat mencapai  45,5%  dari keseluruhan luas Wilayah Sleman Barat.
b. Pengolahan  dan analisis data untuk  memperoleh informasi perubahan  penggunaan lahan  pertanian  dengan  hasil  berupa  peta  persebaran  alih  fungsi  dan  luas  lahan pertanian yang mengalami alih fungsi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Data dan  informasi  lahan  sawah  yang  mengalami  alih  fungsi  diperoleh  berdasarkan perbandingan  antara  citra tahun  2019  dengan  hasil  sensus ground  check dan  juga wawancara kepada masyarakat, dalam hal ini adalah aparat pemerintah desa. Dalam rentang tahun  2019 sampai dengan 2023 diketahui bahwa terdapat beberapa persil- persil yang mengalami alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi yang terjadi berupa perubahan sawah menjadi bangunan, timbunan atau perkerasan kaveling, atau tidak ada pemanfaatan sama sekali.

## Gambar 2. Sebaran lokasi lahan sawah yang mengalami alih fungsi di wilayah Sleman Barat Sumber: Olahan data penulis (2023)
Alih fungsi lahan sawah dengan luasan paling besar  di lokasi penelitian  adalah pada Kapanewon  Godean  sebesar  61,01  ha  yang  disusul  Kapanewon  Moyudan  sebesar 31,28  ha,  Kapanewon  Minggir sebesar 19,51  ha, dan  Kapanewon  Seyegan  sebesar 19,16  ha.  Tingginya  tingkat  alih  fungsi  lahan  sawah  di  Kapanewon  Godean dibandingkan  dengan  3  (tiga)  kapanewon  lainnya  di  Kawasan  Sleman  Barat  salah satunya disebabkan  karena faktor lokasi yang masih berdekatan dengan Kapanewon Gamping,  Kapanewon  Mlati,  dan  Kapanewon  Sleman  yang  masuk  dalam  Wilayah Sleman Tengah.  Wilayah Sleman  Tengah pada  RTRW Kabupaten  Sleman  diarahkan untuk  kegiatan pendidikan, pusat bisnis, dan fasilitas perkotaan. Kapanewon Godean juga  merupakan  daerah  yang  memiliki  ciri  kekotaan  yang  sangat  kuat  yang ditunjukkan  dengan  perkembangan  wilayah di  sektor  sekunder  dan  tersier dengan aktivitas utama perdagangan dan  jasa. Kapanewon  ini merupakan daerah pinggiran
Rineksi et al., Instrumen Pelaporan dalam Rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian … 271
Kawasan  Perkotaan  Yogyakarta yang  termasuk daerah dengan  kategori cepat  maju dan cepat tumbuh  pada sektor sekunder, dan tersier (Wahyuhana & Prabawa, 2021). Pada Gambar 3 adalah contoh  lokasi yang mengalami alih fungsi lahan pertanian baik lahan pertanian  yang  mengalami alih fungsi  menjadi  bangunan  ataupun  yang baru berupa tanah urug.
Gambar 3. Lokasi yang mengalami alih fungsi lahan dari sawah menjadi bangunan (Kiri) dan tanah urug (Kanan)
Sumber: Dokumentasi penulis (2023)
c. Pengolahan  dan  analisis  data  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  kesesuaian lahan sawah eksisting dengan peta LSD dengan hasil berupa kesesuaian lahan sawah eksisting dengan peta LSD Wilayah Sleman Barat. Gambar 4 merupakan hasil analisis overlay untuk memperoleh sebaran lokasi kesesuaian LSD.
Gambar 4. Hasil analisis overlay kesesuaian LSD dengan persebaran sawah Sumber: Olahan data penulis (2023)
Hasil  survei  sawah  eksisting  dilakukan  tumpang  susun  dengan  Peta  LSD  untuk mengetahui  kesesuaian  lahan  sawah  eksisting  dengan  LSD.  Hasil  tumpang  susun kedua peta tersebut terdapat perbedaan luas antara ketersediaan lahan sawah pada Peta LSD dengan ketersediaan lahan sawah eksisting. Tabel 1 memberikan gambaran mengenai kondisi kesesuaian LSD dengan lahan sawah eksisting pada masing-masing kapanewon yang ada di wilayah Sleman Barat.
Tabel 1. Kesesuaian LSD dengan Lahan Sawah Eksisting
No.  Kapanewon  Sesuai (ha) Tidak Sesuai (ha) Sawah Tidak Masuk LSD  Non Sawah Masuk LSD 1. Godean 838,91 299,49 16,08 2. Minggir 1.137,67 169,41 2,36 3. Moyudan 1.040,86 201,34 8,36 4. Seyegan 1.074,99 143,23 9,28 Sleman Barat 4.092,43 813,47 36,09
Sumber: Olahan penulis (2023)
Selisih luas mencapai 849,56 ha yang terdiri dari Non  Sawah Masuk LSD seluas 36,09 ha dan Sawah Tidak Masuk LSD seluas 813,47 ha. Seluas 4.128,52 ha merupakan lahan sawah  yang  termasuk  dalam  LSD  di  Wilayah  Sleman  Barat,  dengan  99,13%  atau 4.092,43  ha  telah  benar-benar  digunakan  sebagai sawah.  Sisanya  sekitar  36,09  ha merupakan area bukan sawah, termasuk di dalamnya aktivitas pertanian lain, seperti: kebun  jati, tebu,  kolam, kandang ayam, kandang kambing, serta area non-pertanian seperti bangunan rumah, dasar fondasi, timbunan  tanah, toko,  jalur pertambangan, jalur tol, masjid, restoran, hingga stasiun pengisian bahan bakar. Dari 813,47 ha lahan sawah yang tidak termasuk dalam LSD, teridentifikasi 334,28 ha lahan sawah di luar LSD telah diverifikasi berdasarkan Keputusan  Menteri dan verifikasi lapangan. Lahan sawah  ini  berpotensi  dijadikan  sebagai  LCP2B di  Wilayah Sleman  Barat. Pemetaan lahan  sawah  eksisting  ini  diharapkan  dapat  membantu  pemerintah  daerah  dalam menetapkan lahan sawah pengganti untuk  area yang tadinya dimasukkan dalam LSD yang kemudian dikeluarkan.
d. Pengolahan  dan  analisis  data  untuk  memperoleh  informasi  mengenai  kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang dengan hasil berupa peta penggunaan tanah  Wilayah Sleman Barat. Analisis kesesuaian  peta penggunaan  tanah  dilakukan juga terhadap Peta Rencana Pola Ruang pada RDTR Sleman Barat. Kesesuaian kegiatan mengacu pada Lampiran V.A Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2021 tentang Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kawasan  Sleman  Barat  Tahun  2021-2041.  Persebaran kesesuaian kegiatan pada keempat  kapanewon  dapat dibilang merata. Hal ini dapat dilihat bahwa  kesesuaian  kegiatan yang diperbolehkan  memiliki luasan yang  paling luas  bahkan  seluruhnya  di  atas  2.000  ha  pada  setiap  kapanewon.  Gambar  5 menunjukkan  bahwa mayoritas kegiatan penggunaan tanah di Wilayah Sleman Barat sudah sesuai hingga 90,28% dari luasan Wilayah Sleman Barat.
Gambar 5. Hasil Analisis Overlay Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan RDTR Sleman Barat Sumber: olahan data penulis (2023)

## Gambar 6. Persentase Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan Pola Ruang RDTR Sumber: Olahan data penulis (2023)
Gambar 6 menunjukkan  bahwa  pola  ruang yang  mendominasi  kesesuaian  kegiatan penggunaan tanah yang diperbolehkan adalah rencana pola ruang tanaman pertanian dan  perumahan.  Artinya,  penggunaan  tanah  pada  bahwa  Wilayah  Sleman  Barat
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I T B X
merupakan  kawasan  yang  masih  sesuai  arahan  untuk  pertanian.  Kemudian, diperbolehkan bersyarat (B) dengan 7,53% seluas 810,90 ha; tidak diperbolehkan (X) dengan 1,54% seluas 166,17 ha; dan diperbolehkan terbatas (T) dengan 0,65% seluas 69,79 ha.

## 2. Desain Sistem
Desain  sistem  yang  baik  diperlukan  pemilihan  arsitektur  yang  sesuai,  perancangan antarmuka  pengguna,  pengelolaan  dependensi,  dan  dokumentasi  desain  yang  efektif (Kramer, 2018). Instrumen  pelaporan yang dibangun  berbentuk  aplikasi berbasis web  yang didesain untuk  dapat dioperasikan menggunakan komputer  (desktop  atau laptop) dan  juga telepon  genggam. Sedangkan dashboard pelaporan  merupakan  sistem  informasi geografis berbasis web (WebGIS) yang memberikan informasi mengenai lokasi atau titik, dan jenis alih fungsi lahan pertanian, yang merupakan hasil dari pelaporan masyarakat. Desain sistem yang dibangun  dapat  dijelaskan  dengan  diagram aktivitas  dan  diagram use  case sebagaimana Gambar  7  dan  Gambar 8.  Diagram aktivitas  menggambarkan bagaimana nantinya  sistem aplikasi akan  bekerja  dengan  diagram  alir  yang  telah  dibuat  untuk  memenuhi  kebutuhan. Sedangkan,  diagram use  case menggambarkan  pemodelan  perilaku  sistem  yang  akan dibangun  dengan  menggambarkan interaksi  antar aktor  yang  akan  memanfaatkan  sistem (Hutabri & Putri, 2019). Diagram use case dan diagram aktivitas ini bersumber dari hasil dari analisis kebutuhan pengguna yang disusun berdasarkan masukan dari calon pengguna.
Gambar 7. Diagram aktivitas aplikasi pelaporan alih fungsi lahan pertanian

## Sumber: Olahan penulis (2023)
Dalam desain  ini,  yang  dimaksud  u ser adalah  masyarakat, dan  administrator  adalah instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan dalam kegiatan alih fungsi lahan dalam hal  ini adalah Dinas  Pertanahan  dan  Tata  Ruang. User dapat  melakukan  pelaporan dengan cara mengisi form yang tersedia yang diantaranya berisi data pelapor, alamat email,
Rineksi et al., Instrumen Pelaporan dalam Rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian … 275
nomor telepon serta isi laporan terkait indikasi pelanggaran alih fungsi lahan. User juga dapat menerima umpan  balik  mengenai hasil  laporannya  melalui email yang  dikirimkan  setelah proses  validasi  laporan  oleh  administrator.  Pada  aplikasi  ini use r  tidak  perlu  melakukan registrasi. Hal ini berdasarkan hasil FGD, dan masukan  dari masyarakat yang khawatir akan tumbuh  perpecahan  di tengah  masyarakat jika data  pelapor  mengalami kebocoran.  Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang berperan sebagai admin yang melakukan verifikasi pun tidak berkeberatan dengan masukan tersebut, karena saat melakukan verifikasi dan validasi tetap akan  dilakukan  peninjauan  lapang.  Administrator  selain  bertindak  sebagai  pihak  yang melakukan verifikasi dan validasi hasil laporan, juga dapat mencetak hasil dari pengumpulan data untuk menjadi output kegiatan monitoring alih fungsi lahan berdasarkan hasil laporan.
Gambar 8. Diagram Use Case Aplikasi Pelaporan Alih Fungsi Lahan Pertanian

## Sumber: olahan penulis (2023)
Untuk  memperjelas desain aplikasi yang dirancang pada penelitian ini, berikut adalah tampilan  dari  instrumen  pelaporan  dan dashboard pelaporan  berbentuk  webGIS  untuk monitoring alih fungsi lahan pertanian:
a. Input data pelaporan,  terdiri dari alat pelaporan  alih fungsi  lahan pertanian  dan media informasi pola ruang. Peta yang ditampilkan pada instrumen pelaporan ini sudah berbentuk webGIS, dan sudah menunjukkan  posisi lokasi pelapor serta jenis pola  ruang  yang  terdapat  pada  lokasi  lahan  yang  akan  dilaporkan.  Oleh karena masyarakat  dapat  berperan  sebagai  pemberi  laporan,  maka  pelaporan  ini merupakan sarana masyarakat untuk  berpartisipasi aktif melakukan pengendalian alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian. Informasi yang dikumpulkan akan menjadi  masukan  bagi  instansi  terkait  dalam  rangka  mengambil  kebijakan mengenai  pemanfaatan  ruang  di  wilayah  Kabupaten  Sleman.  Aplikasi  yang dibangun tersebut berbasis web yang dapat dibuka di desktop  yang juga responsif
jika dibuka  melalui handphone .  Tampilan dari aplikasi pelaporan  yang  dimaksud dapat dilihat pada Gambar 9.
Gambar 9. Desain Pelaporan dalam Bentuk Desktop dan handphone Sumber: hasil penelitian (2023)
b. Dashboard pelaporan  berbentuk  webGIS,  yang  digunakan  untuk  memonitor laporan dari masyarakat, melakukan validasi laporan masyarakat, dan pengawasan indikasi  alih  fungsi  lahan. Dashboard ini  dirancang  untuk  dapat  dikelola  oleh instansi yang bertugas dalam kegiatan pengendalian alih fungsi lahan dalam hal ini adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Instansi yang berwenang tersebut dapat membuka dashboard hasil pelaporan dan log in sebagai admin dan melihat statistik jumlah pelaporan yang masuk dan  juga sebaran pelaporan dalam bentuk spasial. Gambar 10  menunjukkan  desain login pertama kali saat administrator membuka dashboard .
Gambar  11  merupakan  tampilan  saat  administrator  sudah  masuk  ke  dalam dashboard .  terdapat  informasi  statistik  tentang  jumlah  dan  tipologi  alih fungsi lahan pertanian yang terjadi.
Gambar 11. Desain dashboard yang memuat data statistik laporan dan tipologinya Sumber: Hasil penelitian (2023)
c. Setelah  masyarakat  melaporkan  adanya  alih  fungsi  lahan,  tahapan  selanjutnya adalah validasi laporan oleh instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Hal ini menandakan bahwa fungsi pengawasan tidak akan berjalan, jika masyarakat hanya melaporkan saja, tanpa ada tindak lanjut dari instansi yang berwenang  melakukan pengendalian  alih fungsi  lahan. Gambar 12 menampilkan data dan informasi spasial dan tekstual dari pelaporan oleh masyarakat.
Gambar 12. Tampilan data pelaporan dalam bentuk peta dan tabel Sumber: Hasil penelitian (2023)
d. Sebagai  bentuk feedback bagi  masyarakat  terkait  pelaporan  yang  sudah dilakukannya,  masyarakat  akan  menerima  notifikasi e-mail .  Notifikasi  ini  akan dikirimkan melalui e-mail untuk menginformasikan bahwa laporan telah diverifikasi dan  divalidasi  oleh  admin.  Gambar  13  merupakan  salah  satu  contoh pemberitahuan  melalui e-mail yang  mencantumkan  nomor  pelaporan  sebagai identitas alih fungsi lahan yang sudah  dilakukan. Hal ini mengingat 1 (satu) orang dapat melaporkan lebih dari 1 (satu) indikasi pelanggaran alih fungsi lahan.
Gambar 13. Pemberitahuan lewat E-mail Sumber: Hasil penelitian (2023)

## 3. Penerapan dan Pengujian Program
Dalam  rangka  penerapan  dan  pengujian  program,  metode  yang  dilakukan  adalah dengan black box testing . Teori black box testing muncul pada tahun 1979 menurut buku yang berjudul The  Art  of  Testing yang  ditulis  oleh  Glenford  J.  Myers  (2004). Black  box  testing digunakan  dalam  pengujian  instrumen  pelaporan  alih  fungsi  lahan,  melihat  target  dari pengujian instrumen ini langsung dilakukan oleh masyarakat langsung (Effendi & Nurmadewi, 2023;  Jacob & Prasanna, 2017). Black box testing dilakukan  dengan menguji fungsionalitas dari aplikasi yang sedang dikembangkan yang mana dalam pengujian ini tidak  memerlukan pengetahuan  seputar programming. Pengujian  instrumen  pelaporan  dilaksanakan  melalui pelatihan kepada perangkat desa, kepala dukuh,  gapoktan,  dan karang taruna di Kalurahan Margoluwih. Instrumen  pelaporan yang sudah  diperbaiki berdasarkan hasil FGD, uji coba di lapangan, dan  masukan dari OPD diujikan kembali kepada  masyarakat untuk  mendapatkan aplikasi yang lebih ramah pengguna namun tetap informatif.

## 4. Pengoperasian dan Pemeliharaan
Selama fase desain dan pengkodean  suatu  program dapat ditemukan kesalahan ( bug ) yang  tidak  diketahui  oleh  pengembang  dan  memerlukan  umpan  balik  pengguna  untuk digunakan  sebagai  masukan  untuk  pengembangan  lebih  lanjut  (Tang  &  Chen,  2022). Pemeliharaan  dilakukan  untuk  mengantisipasi  perubahan  yang  terjadi  baik  pada  aplikasi maupun  kebutuhan  pengguna.  Dinas  Pertanahan  dan  Tata  Ruang  dirancang untuk  dapat memiliki wewenang  secara substansi  terhadap  implementasi  atau  pengoperasian  aplikasi pelaporan  dan  juga dashboard pelaporan.  Pada  penelitian  ini,  aplikasi pelaporan  maupun dashboard yang dirancang berupa purwarupa yakni difokuskan untuk wilayah penelitian saja. Jika  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  ingin  menggunakannya,  maka  perlu  dilakukan pengembangan aplikasi terutama dalam hal penggunaan peta dasar aplikasi. Jika berdasarkan penelitian ini, peta dasar aplikasi menggunakan peta pola ruang RDTR, namun belum seluruh wilayah Kabupaten  Sleman memiliki RDTR, sehingga perlu dipertimbangkan apakah aplikasi ini  langsung  dikembangkan  untuk  skala  kabupaten,  ataukah  bertahap.  Selanjutnya  untuk pemeliharaan sistem aplikasi terutama dalam hal keamanan data server, akses data ke server, pemeliharaan infrastruktur teknologi, dan juga integrasi dengan sistem informasi yang ada di Kabupaten Sleman menjadi wewenang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

## Penutup
Penyusunan  instrumen  pelaporan  pengendalian  alih  fungsi  lahan  dan dashboard pelaporan  berbasis webGIS  merupakan  rangkaian tahapan  dalam upaya  pengendalian  alih fungsi lahan di Kabupaten  Sleman. Penelitian ini menghasilkan data dan informasi awal yang dapat  memberikan masukan  bagi Pemerintah  Daerah Kabupaten  Sleman,  khususnya  Dinas Pertanahan  dan  Tata  Ruang,  yang  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  dalam  pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Partisipasi masyarakat ditunjukkan  dengan  peran  masyarakat  sebagai  penyedia  data  indikasi  alih  fungsi  lahan
pertanian  di  wilayahnya.  Dinas  Pertanahan  dan  Tata  Ruang  diberi  akses  sebagai administrator,  untuk  mengelola  data  tersebut.  Data  indikasi  alih  fungsi  tersebut  dapat dimonitor dalam dashboard pelaporan, dan ditindaklanjuti dengan kegiatan validasi data ke lapangan. Data yang masuk  ke dalam dashboard pelaporan  merupakan data dengan  akses yang dibatasi dan tidak untuk dipublikasikan tanpa proses validasi.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih penulis diberikan kepada BAPPEDA Kabupaten  Sleman yang telah mendanai  penelitian  ini  melalui Penelitian  Terapan  Kabupaten  Sleman  2023,  Pemerintah Kalurahan  Margoluwih  serta  masyarakat yang  membantu  pelaksanaan  pengujian  aplikasi, serta seluruh pihak yang telah membantu penyelenggaraan penelitian ini.

## Daftar  Pustaka
Alawamy, J.  S., Balasundram, S.  K.,  Hanif, A. H.  M., & Sung,  C. T.  B. (2020). Detecting  and Analyzing Land Use and Land Cover Changes in the Region of Al-Jabal Al-Akhdar, Libya Using Time-Series Landsat Data from 1985 to 2017. Sustainability 2020, Vol. 12, Page 4490 , 12 (11), 4490. https://doi.org/10.3390/SU12114490
Anggraeni, R., Kadarso, K., & Arumndalu, H. S. (2023). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Sleman. Jurnal Pertanian Agros , 25 (4), 4317 – 4328. https://doi.org/10.37159/j.%20p%20agros.v25i4.3712
Aryadi,  R.,  Abdurrahman,  A.,  &  Maricar, F.  (2021).  The  Study  of  Land  Use  Change  from Agricultural  to  Residential  Infrastructure  Development  in  Takalar. IOP  Conference Series: Earth and Environmental Science , 841 (1), 012013. https://doi.org/10.1088/1755-1315/841/1/012013
AS, S. H., Barchia, M. F., & Simarmata, M. (2020). Analisis Faktor Alih Fungsi Sawah, Strategi Pengendaliannya  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Produksi  Padi  di  Kabupaten  Lebong. Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan , 9 (2), 59 – 68. https://doi.org/10.31186/NATURALIS.9.2.13507
Asmara, R., & Purbokusumo,  Y. (2022). Pilihan Instrumen  Kebijakan Penataan Ruang Untuk Manajemen  Sumber  Daya  Tanah  Pertanian  (Sawah)  Di  Kabupaten  Sleman. Widya Bhumi , 2 (2), 88 – 103. https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.40
Astuti,  F. A.,  & Lukito,  H. (2020). Perubahan  Penggunaan Lahan di Kawasan Keamanan dan Ketahanan  Pangan  di  Kabupaten  Sleman. Jurnal  Geografi :  Media  Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian , 17 (1), 1 – 6. https://doi.org/10.15294/jg.v17i1.21327
Ayele, A., & Tarekegn, K. (2020). The Impact of Urbanization Expansion on Agricultural Land in  Ethiopia:  A  Review. Environmental  and  Socio-Economic  Studies , 8 (4),  73 – 80. https://doi.org/10.2478/ENVIRON-2020-0024
Ayunita,  K.  T.,  Widiati,  I.  A.  P.,  &  Sutama,  I.  N.  (2021).  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan. Jurnal  Konstruksi  Hukum , 2 (1),  160 – 164. https://doi.org/10.22225/JKH.2.1.2987.160-164
Badan  Perencanaan dan  Pembangunan  Daerah Daerah Istimewa  Yogyakarta.  (2023). Luas Perubahan Penggunaan Lahan Data Vertikal Badan Pertanahan Nasional . Jogja Dataku. https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/321-luas-perubahan- penggunaan-lahan?id_skpd=30
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  Pusat  Sosial  Ekonomi  dan  Kebijakan Pertanian.  (2006). Penyusunan  Strategi  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian (Kerjasama  Direktorat  Pangan  dan  Pertanian-Kantor  Menteri  Negara  Perencanaan Nasional  dengan  Pusat  Analisis  Sosial  Ekonomi  dan  Kebijakan  Pertanian) .  Badan Perencanaan  Pembangunan  Nasional  dan  Pusat  Sosial  Ekonomi  dan  Kebijakan Pertanian.
Bengochea  Paz,  D.,  Henderson,  K.,  &  Loreau,  M.  (2020).  Agricultural  Land  Use  and  the Sustainability  of  Social-Ecological  Systems. Ecological  Modelling , 437 ,  109312. https://doi.org/10.1016/J.ECOLMODEL.2020.109312
Butomo,  K.  I.,  Waluyowati,  L.  R.,  &  Astuti,  A.  (2020).  Laju  Pertumbuhan  Lahan  Sawah  di
Kabupaten Sleman. Jurnal Ilmiah Agritas , 4 (1), 30 – 38. https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/agritas/article/view/14387
Cahyaningrum,  D.  (2019).  Pelindungan  Hukum  Terhadap  Lahan  Pertanian  Pangan  dari Pengalihan Fungsi  untuk  Non  Pertanian Pangan. Negara Hukum:  Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan , 10 (1), 27 – 48. https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1218
Chen, G., Li, X., Liu, X., Chen, Y., Liang, X., Leng, J., Xu, X., Liao, W., Qiu, Y., Wu, Q., & Huang, K. (2020).  Global  Projections  of  Future  Urban  Land  Expansion  Under  Shared Socioeconomic  Pathways. Nature  Communications  2020  11:1 , 11 (1),  1 – 12. https://doi.org/10.1038/s41467-020-14386-x
Effendi, P. M., & Nurmadewi, D. (2023). Development and Implementation  of a Web-Based Citizen Data Management System  for Village Administration:  A Case Study  of Keboan Anom  Village,  Sidoarjo,  Indonesia. Indonesian  Journal  of  Cultural  and  Community Development , 14 (2). https://doi.org/10.21070/ijccd2023922
Firianti, W. R. (2020). Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian di  Sleman  berdasarkan  Perspektif  Institusionalis. GOVERNMENT :  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 13 (1), 44 – 57. https://doi.org/10.31947/JGOV.V13I1.8343
Ghosh,  D. K., Hossain, M. N., Sarker, M. N. I., & Islam, S. (2020). Effects of Land-Use Changes Pattern  on  Tree  Plantation:  Evidence  from  Gher  Land  in  Bangladesh. International Journal  of  Agricultural  Policy  and  Research,  Vol  ,  Page    -  ,  2020 , 8 (3),  55 – 65. https://doi.org/10.15739/IJAPR.20.007
Guo, L., Shen, J., Li, B., Li, Q., Wang, C., Guan, Y., D’Acqui, L. P., Luo, Y., Tao, Q., Xu, Q., Li, H.,
Yang, J., & Tang, X. (2020). Impacts of Agricultural Land Use Change on Soil Aggregate
Stability and  Physical Protection  of Organic C. Science of The Total Environment , 707 , 136049. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2019.136049
Habibatussolikhah, A. T., Darsono, D., & Ani, S. W. (2017). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Alih  Fungsi  Lahan  Sawah  ke  Non  Sawah  di  Kabupaten  Sleman  Daerah  Istimewa Yogyakarta. SEPA:  Jurnal  Sosial  Ekonomi  Pertanian  Dan  Agribisnis , 13 (1),  22 – 27. https://doi.org/10.20961/sepa.v13i1.14232
Hasan, S. S., Zhen, L., Miah, M. G., Ahamed, T., & Samie, A. (2020). Impact of Land Use Change on  Ecosystem  Services:  A  Review. Environmental  Development , 34 ,  100527. https://doi.org/10.1016/J.ENVDEV.2020.100527
Hermansyah, A. D., Partoyo, P., & Virgawati, S. (2024). Status Kesuburan  Tanah Pada Lahan Sawah  Dilindungi  yang  Beralih  Fungsi  di  Kapanewon  Seyegan,  Kabupaten  Sleman, Daerah Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Tanah  Dan  Sumberdaya  Lahan , 11 (1),  205 – 214. https://doi.org/10.21776/UB.JTSL.2024.011.1.22
Huang,  S.,  Ghazali,  S.,  Azadi,  H.,  Movahhed  Moghaddam,  S.,  Viira,  A.  H.,  Janečková,  K., Sklenička, P., Lopez -Carr, D., Köhl, M., & Kurban, A. (2023). Contribution  of Agricultural Land  Conversion  to  Global  GHG  Emissions:  A  Meta-Analysis. Science  of  The  Total Environment , 876 , 162269. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2023.162269
Iqbal,  M.,  &  Sumaryanto,  S.  (2007).  Strategi  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian Bertumpu  pada  Partisipasi  Masyarakat. Analisis  Kebijakan  Pertanian , 5 (2),  167 – 182. https://doi.org/10.21082/akp.v5n2.2007.167-182
Jacob, P. M., & Prasanna, M. (2017). A Comparative Analysis on Black Box Testing Strategies. Proceedings -  2016  International  Conference on  Information  Science, ICIS  2016 ,  1 – 6. https://doi.org/10.1109/INFOSCI.2016.7845290
Kanny,  A.,  Ghazali,  K.,  &  Yulianti,  E.  (2021).  Sistem  Informasi  Geografis  Lahan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  pada  Dinas  Tanaman  Pangan,  Hortikultura  dan  Peternakan Kabupaten Muara  Enim. Jurnal  Ilmiah  Informatika  Global , 12 (1),  1 – 6. https://doi.org/10.36982/JIIG.V12I1.1538
Kurowska,  K.,  Kryszk,  H.,  Marks- Bielska,  R.,  Mika,  M.,  &  Leń,  P.  (2020).  Conversion  of Agricultural and  Forest  Land  to  Other  Purposes  in  the  Context  of  Land  Protection:
Evidence from Polish Experience. Land Use Policy , 95 , 104614. https://doi.org/10.1016/J.LANDUSEPOL.2020.104614
Kusuma, A. P. H., Yasa, I. W., Setyawan, F., Adiwibowo,  Y., & Manggala, F. P. (2023). Dampak Alih  Fungsi  Lahan  Sawah  Dilindungi  (LSD)  terhadap  Ketahanan  Pangan  Pedesaan  di
Kabupaten Jember. INICIO LEGIS , 4 (2), 167 – 181. https://doi.org/10.21107/IL.V4I2.23103
Li, C., Yang, M., Li, Z., & Wang, B. (2021). How  Will Rwandan Land Use/Land  Cover Change under High Population  Pressure and Changing Climate? Applied Sciences 2021, Vol. 11, Page 5376 , 11 (12), 5376. https://doi.org/10.3390/APP11125376
Masrukhin, M. (2019). Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Perspektif Alih  Fungsi  Lahan di  Kabupaten  Cirebon. HERMENEUTIKA :  Jurnal Ilmu  Hukum , 3 (2),
369 – 373. https://doi.org/10.33603/HERMENEUTIKA.V3I2.2598
Mccarl, B. A., Fei,  C., Mu, J.,  & Wang,  X. (2022).  Managing Land  Carrying Capacity: Key  to Achieving Sustainable  Production  Systems for Food  Security. Land 2022, Vol. 11, Page 484 , 11 (4), 484. https://doi.org/10.3390/LAND11040484
Molotoks, A., Smith, P., & Dawson, T. P. (2021). Impacts of Land Use, Population,  and Climate Change  on  Global  Food  Security. Food  and  Energy  Security , 10 (1),  e261. https://doi.org/10.1002/FES3.261
Myers, G. J., Badgett, T., Thomas, T. M., & Sandler, C. (2004). The Art of Software Testing . John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
Nabila,  D.  A.  (2023).  Pemodelan  Prediksi  dan  Kesesuaian  Perubahan  Penggunaan  Lahan Menggunakan  Cellular Automata-Artificial Neural  Network  (CA-ANN). Tunas  Agraria , 6 (1), 41 – 55. https://doi.org/10.31292/JTA.V6I1.203
Pinuji, S., de Vries, W. T., Rineksi, T. W., & Wahyuni, W. (2023). Is Obliterated Land Still Land? Tenure Security and Climate Change in Indonesia. Land 2023, Vol. 12, Page 478 , 12 (2), 478. https://doi.org/10.3390/LAND12020478
Prafitasari, D., Astuti, A., & Ratri, W. S. (2020). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Kesejahteraan  Petani  di  Kabupaten  Sleman. Jurnal  Ilmiah  Agritas , 4 (2),  66 – 77. https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/agritas/article/view/14478
Pricillia, T.,  &  Zulfachmi.  (2021).  Perbandingan  Metode  Pengembangan  Perangkat  Lunak (Waterfall, Prototype, RAD). Jurnal Bangkit Indonesia , 10 (1). https://doi.org/10.52771/bangkitindonesia.v10i1.153
Priyanto, M. W. (2021). Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sektor  Pertanian. Agritech :  Jurnal  Fakultas  Pertanian  Universitas  Muhammadiyah Purwokerto , 23 (2), 91 – 98. https://doi.org/10.30595/AGRITECH.V23I2.8879
Rodrigues, A. A., Macedo, M. N., Silvério, D. V., Maracahipes, L., Coe, M. T., Brando, P. M., Shimbo,  J.  Z.,  Rajão,  R.,  Soares-Filho,  B.,  &  Bustamante,  M.  M.  C.  (2022).  Cerrado Deforestation  Threatens  Regional Climate and  Water Availability for  Agriculture and Ecosystems. Global Change Biology , 28 (22), 6807 – 6822. https://doi.org/10.1111/GCB.16386
Rouillard, J. J., Reeves, A. D., Heal, K. V., & Ball, T. (2014). The Role of Public Participation in Encouraging Changes in Rural Land Use to Reduce Flood Risk. Land Use Policy , 38 , 637 – 645. https://doi.org/10.1016/J.LANDUSEPOL.2014.01.011
Ruminta, R., Irwan, A. W., Nurmala, T., & Ramadayanty, G. (2020). Analisis Dampak Perubahan Iklim terhadap  Produksi  Kedelai dan  Pilihan Adaptasi  Strategisnya  pada Lahan Tadah
Hujan di Kabupaten Garut. Kultivasi , 19 (2), 1089 – 1097. https://doi.org/10.24198/KULTIVASI.V19I2.27998
Setiawan, H. (2021, January 1). Tiap Tahun 50 Hektare Sawah di Sleman Lenyap . Harian Jogja. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/01/01/512/1059629/tiap-tahun-50- hektare-sawah-di-sleman-lenyap
Sinuraya, S. I. (2021). Rekomendasi Kebijakan Mengatasi Dampak LP2B di Sleman: Studi Kasus
di Kapanewon  Seyegan, Sleman. Journal of Social Politics and Governance (JSPG) , 3 (2), 97 – 117. https://doi.org/10.24076/JSPG.2021V3I2.662
Sutaryono, S. (2023, April 15). Lahan Sawah Dilindungi. SKH Kedaulatan Rakyat , 15 April 2023 ,
1.
Sutaryono,  S.,  & Dewi,  A.  R. (2022).  Peluang  dan  Tantangan Penerapan  Kebijakan  Insentif Disinsentif  Dalam  Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang  di  Kabupaten  Sleman.  In  A. Rahadiati, S. L. Munajati, T. R. N. Rachma, I. Pujawati, H. N. Sabita, A. N. Safi’i, F. E. S . Silalahi, A. W. Rudiastuti, P. Hartanto, M. I. Hariyono, M. Nashiha, & Y. A. L. Gaol (Eds.), Prosiding Seminar Nasional  Geomatika 2021:  Inovasi  Geospasial  dalam  Pengurangan Risiko Bencana (Vol. 6, pp. 815 – 826). Badan Informasi Geospasial. https://repository.stpn.ac.id/3791
Syambudi, I. A. (2018, May 15). Lahan Pertanian di Sleman sering Kalah oleh Bisnis Properti . Harian Jogja. https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/05/15/512/916214/lahan-pertanian- di-sleman-sering-kalah-oleh-bisnis-properti.
Tang,  Y.,  &  Chen,  X.  (2022).  Software  Development,  Configuration,  Monitoring,  and Management  of  Artificial  Neural  Networks. Security  and  Communication  Networks , 2022 , 1 – 11. https://doi.org/10.1155/2022/9122908
Wahyuhana, R. T., & Prabawa, B. A. (2021). Kinerja Ekonomi Kawasan Perkotaan Yogyakarta Melalui Analisis Spasial. Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota , 10 (1),
76 – 89. https://doi.org/10.24252/JPM.V10I1.15444
Wibisono, G., & Widowaty, Y. (2023). Urgensi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Terhadap Alih Fungsi  Lahan di  Daerah Istimewa  Yogyakarta. KRTHA  BHAYANGKARA , 17 (1), 93 – 106. https://doi.org/10.31599/KRTHA.V17I1.1962
Widhianthini,  W.  (2018).  Kajian  Teoritis  Dinamika  Konversi  Lahan  Pertanian. JURNAL MANAJEMEN  AGRIBISNIS  (Journal  Of  Agribusiness  Management) , 6 (2),  54 – 61. https://doi.org/10.24843/jma.2018.v06.i02.p08
Zhai, H., Lv, C., Liu, W., Yang, C., Fan, D., Wang, Z., & Guan, Q. (2021). Understanding Spatio- Temporal  Patterns  of  Land  Use/Land  Cover  Change  under  Urbanization  in  Wuhan, China,  2000 – 2019. Remote  Sensing  2021,  Vol.  13,  Page  3331 , 13 (16),  3331. https://doi.org/10.3390/RS13163331
Zhou, Yang, Li, X., & Liu, Y. (2020). Land Use Change and Driving Factors in Rural China during the Period 1995-2015. Land Use Policy , 99 , 105048. https://doi.org/10.1016/J.LANDUSEPOL.2020.105048
Zhou, Yuan, Chen, M., Tang, Z., & Mei, Z. (2021). Urbanization, Land Use Change, and Carbon Emissions: Quantitative Assessments  for City-Level Carbon Emissions in Beijing-Tianjin- Hebei Region. Sustainable Cities and Society , 66 , 102701.
https://doi.org/10.1016/J.SCS.2020.102701