## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)
Gede Pupung Januartika 1 , Komang Febrinayanti Dantes 2 , I Nengah Suastika 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { pupungjanuarta219@gmail.com , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id , nengah.suastika@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisa  akibat  hukum terhadap  sahnya  perkawinan  tanpa  adanya  akta  menurut Undang – Undang Nomor 16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan  dan  (2)  upaya  pengajuan  gugatan  perceraian tanpa adanya akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singarja. Adapun jenis penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  yuridis  empiris,  dengan  sifat  penelitian deskriptif dengan  lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singaraja 1 B. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik Non Random  Sampling dan  penentuan  subjeknya  menggunakan  teknik  Purposive Sampling.    Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  (1)  Akibat  hukum  dari  tidak  dicatatkannya  suat  perkawinan tersebut  adalah  tidak  adanya  hubungan  status  antara  suami  istri  yang  jelas, kurangnya  perlindungan  dan  tidak  adanya  status  hukum  terhadap  anak  yang  lahir nantinya,  menyulitkan  proses  pewarisan  dikarenakan  anak  hanya  mempnyai hubungan  perdata  bersama  ibunya  dan  istri  tidak  berhak  atas  harta  gono-gini  jika terjadi  perceraian.  Selain  itu  dalam  hal  perceraian  juga  sangat  berdampak  pada perkawinan yang tidak dicatatkan karena kurangnya bukti autentik dalam bentuk akta dalam  proses  pembuktiannya.  (2)  Upaya  dalam  proses  pengajuan  gugatan perceraian  tanpa  adanya  akta  perkawinan  dalam  proses  pembuktiannya  dapat menggunakan Catatan dari Desa adat bahwa telah melakukan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1776 K/ Pdt/2007 yang menjadi yurisprundensi pada perceraian tanpa adanya suatu  akta  perkawinan  tersebut  tidaklah  menjadi  masalah  jika  pihak –  pihak  yang hendak mengajukan gugatan perceraian yang tidak memiliki akta perkawinan, sebab dalam  putusan  mahkamah  agung  tersbut  hakim  tidak  bisa  menolak  atau  tidak mengabulkan gugatan  perceraian meskipun tidak memiliki akta perkawinan.
Kata kunci: Perkawinan, Akta Perkawinan, Perceraian

## Abstract
This  study  aims  to  (1)  find  out  and  analyze  the  legal  consequences  of  a  marriage without  a  certificate  according  to  Undang –  Undang  Nomor  16  Tahun  2019 concerning Marriage and (2) efforts to file a divorce suit without a marriage certificate at  the  Pengadilan  Negeri  Singarja.  This  type  of  research  is  empirical  legal,  with  the
descriptive  nature  of  the  research.  The  location  of  the  research  conducted  in Pengadilan  Negeri  Singaraj  1B.  The  data  collection  technique  used  is  to  study documents,  observation,  and  interviews.  Sampling  technique  used  is  the  Non Random  Sampling  technique  and  the  determination  of  the  subject  using  purposive sampling  technique.  Processing  technique  and  qualitative  data  and  analysis techniques.  The  results  of  the  study  show  that  (1)  The  legal  consequences  of  not registering  a  marriage  are  the  absence  of  a  clear  status  relationship  between husband and wife, lack of protection and the absence of legal status for children who are born later, complicating the inheritance process because the child only has a civil relationship  with  his  mother.  and  the  wife  is  not  entitled  to  gono-gini  property  in  the event of a divorce. Apart from that, divorce also has an impact on marriages that are not registered because of the lack of authentic evidence in the form of a deed in the proof  process.  (2)  Efforts  in  the  process  of  filing  a  divorce  suit  without  a  marriage certificate in the process of proving it can use records from the customary village that have  married  according  to  their  religion  and  belief.  In  the  Decision  of  the  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  nomor  1776  K/  Pdt/2007  which  becomes jurisprudence  on  divorce  without  a  marriage  certificate,  it  is  not  a  problem  if  the parties who want to file a divorce suit do not have a marriage certificate, because in the decision of the supreme court the judge does not can refuse or not grant a divorce suit even though they do not have a marriage certificate.

## Keywords: Marriage, Marriage Certificate, Divorce

## PENDAHULUAN
Tuhan Yang Maha Esa
menciptakan  manusia  sebagai  mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, dalam menjalani  kehidupannya  akan  senantiasa bersama  dan  bergantung pada  manusia lainnya. Perlu adanya interaksi – interaksi antar sesama manusia untuk mempertahankan hidup serta
mengembangkan  kehidupan.  Interaksi – interaksi  tersebut  yang  kemudian  akan melahirkan  sesuatu  yang  dinamakan dinamika  kehidupan  seperti  keluarga maupun kelompok social atau masyarakat,  selain  itu  manusia  sebagai mahluk sosial juga membutuhkan seorang pendamping  hidup  yang  dimana  nantinya berfungsi  untuk  mempertahankan  hidup serta  mengembngkan  kehidupan  agar kedepannya bisa melestarikan dan menjaga  keseimbangan  dalam  hidup rumah tangga maupun lingkungan masyarakat.  Pendamping  hidup  dapat diwujudkan  melalui  proses  perkawinan. Manusia  pastinya  memiliki  naluri  untuk mempertahankan  kehidupannya  dengan cara mempunyai keturunan, untuk mendapatkan
keturunan maka
dilakukannya  dengan  cara  perkawinan (Meliala  :2018)  Bukan  hanya  untuk mendapatkan pendamping hidup,
perkawinan  merupakan  suatu  jalan  yang amat  mulia  untuk  mengatur  kehidupan manusia,  baik  dalam  menjalin  rumah tangga  maupun  mendapatkan  keturunan. (Isnaeni,  2007:  35).  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  atas  perubahan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  merupakan  salah satu  wujud  aturan  tata  tertib  perkawinan yang  dimiliki  oleh  Negara  Indonesia sebagai  bangsa  yang  berdaulat,  di samping aturan-aturan tata tertib perkawinan  yang  lain  seperti  hukum  adat dan hukum agama (Pendi, 2021: 303).
Dalam  Pasal  1  Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan  merupakan  suatu  ikatan  lahir bathin antara  seorang pria  dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga.  Selanjutnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya.  Namun dalam penerapan Undang – undang yang berlaku  masih  saja  banyak  kasus  yang dimana  dalam  suatu  perkawinan,  para pihak  yang  melangsungkan  perkawinan masih  saja  enggan  untuk  mencatatkan
perkawinannya pada Kantor  Catatan Sipil karena kurang mengetahui tentang hukum  dan  juga  tata  cara  melaksanakan perkawinan  yang  sah  menurut  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Dalam  Pasal  1  Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan  menyebutkan  bahwa  tujuan perkawinan  adalah  membentuk  keluarga atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan kekal  berdasrkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.  Sehingga  untuk dapat  mewujudkan tujuan  perkawinan  tersebut,  setiap  orang yang  akan  melangsungkan  perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun  2019,  maka  harus  memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.16
Tahun 2019. Syarat-syarat untuk melangsungkan Setelah mengikuti pesyaratan serta  ketentuan  peraturan  perundang – undangan yang berlaku maka perkawinan akan  dianggap  sah  dan  tidak  hanya  sah secara  adat  saja,  secara  peraturan perundang –  undangan  juga  harus  perlu untuk  dipenuhi.  Pentingnya  melaporkan peristiwa penting seperti halnya perkawinan  maupun  yang  dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi  persyaratan  yang  diperlukan dalam  Pencatatan  Sipil  sesuai  dengan Pasal  3  Angka  17  Undang –  Undang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ada dua lembaga yang berwenang untuk mencatatkan  perkawinan,  yaitu  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  untuk  pasangan yang  beragama  muslim  dan  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau biasa  disebut  Kantor  Catatan  Sipil  untuk pasangan  yang  beragama  non-muslim maupun  yang  bergama  muslim,  karena untuk mendapatkan suatu akta perkawinan  yang  sah  tersebut,  pasangan yang  melakukan  suatu  perkawinan  harus mencatatkan  perkawinannya  pada  Kantor Catatan Sipil.
Catatan  Sipil  adalah  suatu  badan yang  diusahakan  oleh  Negara  yang bertugas untuk membukukan selengkap – lengkapnya tentang kepribadian manusia, sehingga dapat memberi kepastian
terhadap segala kenyataan yang berguna bagi  pencatatan  jiwa   dari  setiap  orang  . dikarenakan  banyaknya masyarakat  yang belum mengetahui bagaimana perkawinan  yang  sah.  Pencatatan  tiap- tiap  perkawinan  sama  halnya  dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian  yang  dinyatakan  dalam  surat- surat  keterangan,  suatu  akta  resmi  yang juga  dimuat  dalam  pencatatan.  Dengan dilakukannya pencatatan perkawinan maka  negara  secara  langsung  mengakui suatu  perkawinan  yang  diwujudnyatakan dalam  suatu  akta  resmi  yang  disebut sebagai  akta  perkawinan  yakni  dokumen tertulis yang dibuat oleh pejabat berwenang yang di dalamnya menyatakan  bahwa  kedua  orang  yang tertulis  dalam  dokumen  telah  menikah secara  sah  dan  membuktikan  bahwa terdapat ikatan lahir dan batin antar kedua orang tersebut.
Adapun  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan  menurut  Undang –  Undang tentang  perkawinan  Nomor  16  Tahun 2019  Bab  I  Pasal  2  tentang  Dasar Perkawinan  :
1) Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pada  umumnya  suatu  perkawinan bisa  dilakukan  atas  dasar  persetujuan kedua belah pihak yang ingin melangsungkan  perkawinan.  Persetujuan tersebut  menandakan bahwa kedua belah pihak telah memiliki  perasaan  yang sama yaitu  rasa  suka  sama  suka. Calon  suami dan isteri wajib melaksanakan perkawinannya berdasarkan hukum masing-masing
agama dan kepercayaannya serta mendaftarkan perkawinan  tersebut  di  Kantor  Catatan Sipil untuk mendapatkan akta perkawinan.  Perkawinan  dianggap  sah dan  legal  apabila  telah  disepakati  dan disetujui  oleh  masing-masing  pihak  serta dibukukan dalam bentuk akta perkawinan
pada  pada  kantor  catatan  sipil  (Adnyani, 2016: 2).
Dalam suatu perkawinan
khususnya  di  Indonesia,  yang  namanya perceraian  tersebut  sudah  sangat  sering terjadi.  Perceraian  dalam  hal  ini  adalah sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan  antara  suami  istri  yang kemudian  hidup  terpisah  dan  diakui secara  sah  berdasarkan  hukum  yang berlaku.  Perceraian  juga  merupakan suatu peristiwa  yang  kadang  tidak  dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka  yang  baru  saja  menikah  atau mereka yang sudah lama menikah. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan  di  Indonesia,  perceraian dinyatakan  sah  jika  dilakukan  di  depan hakim  Pengadilan  baik  itu  pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
Akta Perkawinan merupakan tulisan  yang  dibuat  untuk  dijadikan sebagai  bukti  tertulis  terhadap  suatu perkawinan  dan  ditandatangani  oleh pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Selain itu,  Akta  Perkawinan  juga  bisa  diartikan sebagai  surat  yang  dibuat  sedemikian rupa  oleh  atau  dihadapan  lembaga  yang berwenang  seperti  Kantor  Pencatatan Sipil,  sehingga  bisa  menjadi  bukti  yang cukup  kuat  bagi  kedua  belah  pihak. Akta menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang  memuat  peristiwa-peristiwa  yang menjadi  dasar  suatu  hak  atau  perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.
Akta  terdapat  beberapa  macam jenis, diantaranya adalah Akta Kelahiran , Akta  Kematian,  Akta  Perkawinan,  Akta Pengakuan  dan  Pengesahan  Anak  serta Akta Perceraian. Akta Perkawinan adalah akta  autentik  yang  diterbitkan  oleh pemerintah  daerah  atas  peristiwa  hukum mengenai  perkawinan  antara  seorang laki-laki  dan seorang  perempuan  sebagai suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga/rumah  tangga  yang  bahagia, kekal  dan  abadi  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Undang-Undang  No.  16 Tahun 2019.
Dalam pengertian perceraian dikatakan bahwa perlu alasan yang cukup
untuk  melakukan  perceraian,  dan  alasan- alasan ini akan dibuktikan dalam persidangan  di  pengadilan.  Perceraian pun  tidak  dapat  dilakukan  semudah membalik telapak tangan.
Tahapan  yang  ditempuh  untuk melakukan  suatu  perceraian  yang  sah diatas  tersebut  sesuai  dengan  Undang – Undang pasal 39 UU Perkawinan dillakukan  apabila  kedua  belah  pihak antara  laki –  laki  dan  perempuan  tidak dapat  rukun  kembali,  namun  sebelum melakukan  perceraian  harus  melalui  tata cara perceraian di depan sidang pengadilan  yang  diatur  dalam  peraturan perundang undangan tersendiri.
Salah  satu  hal  paling  penting putusnya  hubungan  perkawinan  adalah status  pernikahan  yang  sering  sekali dikesampingkan.  Permasalahan  tersebut umumya  sering  sekali  terjadi,  namun apabila  dalam  suatu  perkawinan  yang belum  memiliki  akta  perkawinan  atau dengan  kata  lain  perkawinan  yang  sah secara  adat  saja  dan  tidak  mendaftarkan perkawinannya  ke  Catatan  Sipil  karena kurangnya  pengetahuan  terhadap  hukum serta  ketidaktahuan  akan  pentingnya mendaftarkan  perkawinan. Permasalahan tersebut  pasti  menyebabkan  kesulitan bagi proses perceraian dan juga kurangnya  perlindungan  hukum  yang disebabkan  dari  tidak  didaftarkannya suatu perkawinan tersebut.
Berdasarkan  Fakta  dilapangan, saat  ini  persoalan  mengenai  perkara perceraian  di  Kota  Singaraja  setiap tahunnya  semakin  meingkat,  dimana pada  data  jumlah  perkara  perceraian  di Pengadilan  Negeri  Singaraja tahun  2019- 2021, adalah sebagai berikut:
Perceraian Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 687 Perkara 706 Perkara 719 Perkara

## Jumlah 2112 Perkara
Perceraian  selain  harus  terpenuhinya syarat-syarat dan/atau alasan-alasan perceraian, perceraian hanya dapat dilakukan  oleh  suami  isteri    yang  telah
melangsungkan perkawinan dan
dibuktikan melalui Akta Perkawinan.
Saat  ini  yang  menjadi  persoalan adalah  pihak  yang  ingin  mengajukan gugatan  perceraian ke  Pengadilan  Negeri tetapi tidak memiliki Akta Perkawinan atau perkawinannya tidak pernah dicatatkan di Catatan Sipil, hal tersebut cukup membuat  bingung  masyarakat  dalam  hal ini  pihak  yang  ingin  mengajukan  gugatan perceraian dikarenakan Pengadilan Negeri  tidak  lagi  menerima  pemeriksaan perkara  perceraian  terhadap  perceraian dalam hal pihak yang hendak mengajukan gugatan cerai tanpa adanya Akta Perkawinan  dan  bahkan  di  beberapa Pengadilan  Negeri  penolakan  terhadap perkara cerai tanpa perkawinan dilakukan sejak baru hendak mendaftarkan gugatan di  kepaniteraan  perdata,  adapun  dasar dari pengadilan melaksankan kebijakan ini adalah  adanya  surat  edaran  mahkamah agung  Nomor  3  Tahun  2018  tentang pemberlakuann rumusan hasil rapat pleno kamar  mahkamah  agung  tahun  2018 sebagai  pedoman  pelaksaan  tugas  bagi pengadilan  yaitu  rumusan  hukum  kamar perdata  pada  perdata  umum  poin  5  yang menjelaskan  bahwa  gugatan  perceraian yang  diajukan di Pengadilan yang perkawinannya tidak didaftar pada Catatan Sipil tidak dapat diterima. (Seraya, 2019)
Terhadap  peristiwa  seperti  ini, tentunya akan menjadi persoalan ketika di pengadilan  tidak  mau  menerima  gugatan cerai  tersebut  sedangkan  disisi  lain Catatan  Sipil  yang  memperoses  akta perceraian  meminta  Salinan  Putusan Pengadilan,  karena Catatan  Sipil  merujuk pada  pasal  39  Undang –  Undang  Nomor 16  Tahun  2019  tentang  perkawinan mengamanatkan  perceraian  hanya  dapat dilakukan  di  hadapan  sidang  Pengadilan. Hal  ini  juga  ditegaskan  dalam  pasal  10 Undang –Undang  Nomor 48  Tahun  2009 tentang  kekuasaan  kehakiman  yang menjelaskan  bahwa  pengadilan  dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus  suatu  perkara  yang  diajukan dengan  dalih  hukum  tidak  ada  atau kurang  jelas,  melainkan  wajib  untuk memeriksa dan mengadilinya. (Seraya,2019)
Selanjutnya  mengenai  yang  harus dilakukan  terhadap  peristiwa  seperti  ini, apakah  status  orang  akan  selamanya menjadi  tidak  jelas,  karna  tidak  bias bercerai  sedangkan  kemungkinan  untuk hidup  bersama  tidak  bias  lagi  dilakukan, dengan  adanya  surat  edaran  Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 18 tersebut secara tidak  langsung  dapat  dimaknai  bahwa perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  adalah perkawinan yang tidak sah, serta bagaimana  dengan  anak –  anak  yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan  tersebut  menjadi  anak  diluar kawin  ketika  orang  tuanya  bercerai mengingat  Anak  yang  dilahirkan  diluar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya saja (Sharfina:2019).
Mengenai prosedur gugatan perceraian menurut Pasal 40 UU Perkawinan diatur sebagai berikut: Gugatan  perceraian  diajukan  kepada Pengadilan. Tata cara  mengajukan gugatan  tersebut  pada  pasal  ini  diatur dalam  peraturan  perundangan  tersendiri. Berdasarkan  pemaparan  diatas  maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk menulis  dalam  bentuk  skripsi  dengan judul: “TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP
PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG  NOMOR  16  TAHUN 2019  (STUDI  KASUS  PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)”.

## METODE
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris salah  satu  jenis  penelitian  hukum  yang menganalisis  dan  mengkaji  bekerjanya hukum  di  dalam  masyarakat  ”  (Ishaq, 2017: 31).
Sifat  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  dan  menggunakan  data dan  sumber  data  yaitu  data  primer  dan data  sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier  yaitu  kamus  hokum  (Zaenudin, 2011).  Dalam  rangka  pengumpulan  data primer  maupun  data  sekunder,  maka penulis menggunakan tiga jenis
pengumpulan  data,  yaitu  teknik  studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan,  dan  teknik  wawancara. Teknik  penentuan  sampel  penelitiannya menggunakan teknik non random sampling dan bentuknya adalah Purposive Sampling. Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan  data  dilapangan  sehingga siap  untuk  dianalisis.  Data  yang  diperoleh untuk  penelitian  ini  dianalisis  dan  diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil waawancara yang dilakukan  oleh  peneliti  dengan  informan serta  data  yang  diperoleh  dari  studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Akibat  Hukum  Sahnya  Perkawinan
Tanpa Adanya Akta Perkawinan Menurut  Undang –  Undang  Nomor  16

## Tahun 2019 Tentang Perkawinan
Kesadaran  hukum  merupakan  sikap yang  perlu  ditanamkan  kepada  seluruh warga    masyarakat  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara (Resmini, 2020: 701). Kepastian hukum merupakan indikator  bahwa  sesuatu  undang-undang termasuk  dalam  kategori  sebagai  hukum yang baik, kenyataan yang terjadi mengenai sahnya perkawinan telah menimbulkan  multi  tafsir  dikalangan  para ahli  maupun  masyarakat  (Subekti,  2010: 330)  Sebuah  perkawinan  adalah  sah  bila dilakukan  menurut  hukum  agama  dan keyakinannya. Selain itu, setiap perkawinan  harus  didaftarkan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  Perkawinan  pada  umumnya harus  dicatatkan  di  kantor  pegawai pencatat  nikah,  akan  tetapi  sampai sekarang  masih  banyak  perkawinan  yang belum terdaftar atau dicatatkan. (Raymond, 2014)
Perkawinan dalam perspektif Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang Perkawinan Pasal 1 mendefinisikan  bahwa  perkawinan  adalah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. (Sari, 2013)
Jadi sahnya perkawinan ini di mata agama  dan  kepercayaan  masyarakt  perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini  ketentuannya  terdapat  pada  Pasal  2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tentang  Pencatatan  Perkawinan.  Dalam Pasal  2  ayat  2  disebutkan  bahwa  ”Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”.
Seluruh  peristiwa  yang  terjadi  di  dalam keluarga yang memiliki aspek hukum perlu dicatatkan  dan  dibukukan,  sehingga  baik yang  bersangkutan  maupun  orang  lain yang  berkepentingan  mempunyai  bukti autentik tentang peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang  menjadi  tegas  dan  jelas  baik bagi  yang  bersangkutan,  maupun  bagi orang lain dan masyarakat.
Di  dalam  realitas  kehidupan  atau prakteknya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai kehendak oleh pembuatnnya.  Hal  ini  bisa  dibuktikan hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan  ketentuan  yang  ada  pada Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019 tentang Perkawinan, dan hanya menyandarkan  pada  syarat  perkawinan menurut  ajaran  agama  dan  kepercayaan tertentu.  Terhadap  perkawinan  secara hukum  agama  dan  kepercayaan  yang tidak  dilaksanakan  menurut  UU  No,  16 tahun  2019  tentang  Perkawinan  yang tentunya  tidak  dicatatkan,  negara  akan mengalami  kesulitan  dalam  memberikan perlindungan  secara  maksimal  terhadap hak-hak wanita sebagai isteri dan hah-hak anak-anak  yang  kelak  dilahirkan  dari perkawinan  tersebut.  Hak  anak  yang merupakan bagian dari hak asasi manusia telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945  dan  konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  tentang  Hak-Hak  Anak  (Abnan Pancasilawati: 2014)
Dalam  ketentuan  Kitab  Undang-
Undang Hukum Perdata, sahnya perkawinan  juga  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang Perkawinan.  Hal  ini  disebutkan  dalam
pasal 2 ayat (1) yang dimana perkawinan dapat  dikatakan  sah  apabila  dilakukan menurut kepercayaan dan masing-masing agama.  Dan    dalam  pasal  2  ayat  (2) mempunyai  arti  bahwa  orang  yang hendak menikah harus melaporkan perkawinannya  kepada  Negara  atau dicatat sesuai dengan peraturan perundangan  yang  berlaku  (Neng,  2010, hal.345).  Dari  kedua  ayat  tersebut  dapat dilihat  bahwa  sahnya  suatu  perkawinan dilakukan jika sesuai dengan kepercayaan  dan  masing-masing  agama yang  dianutnya,  artinya  bahwa  jika  suatu perkawinan dilangsungkan
tanpa ketentuan-ketentuan
agama dan kepercayaannya
maka perkawinan
tersebut  dapat  dikatakan  tidak  sah. Selanjutnya dalam ayat kedua,
perkawinan  yang  akan  dicatat  menurut ketentuan undang-undang bukanlah suatu syarat sahnya perkawinan, tetapi pencatatan  yang  dilakukan  membuktikan bahwa adanya peristiwa perkawinan yang berlangsung. Dari peristiwa hukum khususnya  perkawinan,  pencatatan  ini bertujuan  untuk  adanya  kepastian  hukum yang  mencangkupi  perlindungan  bagi suami,  istri,  maupun  anak  dan  juga termasuk dalam harta kekayaan yang ada. Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan  merupakan  suatu  bentuk pembaruan (Mustika, 2011:54).
Pencatatan  perkawinan  tersebut akan  dituangkan  berbentuk  akta  yang bersifat  resmi  dan  sebagai  alat  bukti autentik untuk suatu kepentingan- kepentingan
tertentu
nantinya.
Pencatatan bagi perkawinan yang beragama islam akan dicatat oleh petugas  agama  khususnya  di  Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan
pencatatan  bagi  perkawinan  yang  selain beragama  islam,  akan  dicatat  di  Kantor Catatan Sipil.
Perkawinan  baru  dapat  dikatakan perkawinan  yang  sah  apabila  telah memenuhi  syarat-syarat  perkawinan  dan dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  serta  dicatat  sesuai  peraturan perundang-undangan,  sehingga setiap orang  yang  akan  melangsungkan  suatu perkawinan menurut Undang-undang Nomor  16  Tahun  2019,  maka  harus
memenuhi  syarat-syarat  yang  berlaku dalam UU No. 16 Tahun 2019.
Pencatatan perkawinan pada dasarnya diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan,  dan  juga  untuk  menghindari kecenderungan dari inkonsistensi
penerapan ajaran agama dan kepercayaan  secara  sempurna/utuh  pada perkawinan  yang  dilangsungkan  menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan  untuk  menghindari  penerapan hukum  agama  dan  kepercayaannya  itu dalam perkawinan secara sepotong- sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan,  sementara  kehidupan  rumah tangga  pasca  perkawinan  tidak  sesuai dengan tujuan
perkawinan.
(Pristiwiyanto.2018)
Undang-Undang  Perkawinan  tidak hanya  mengatur  bahwa  suatu  perkawinan harus  dilakukan  menurut  hukum  agama dan  kepercayaan  masing-masing,  tetapi juga  mengharuskan  suatu  perkawinan untuk dicatatkan melalui Pegawai Pencatatan Perkawinan. Sehingga terhadap perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan Perkawinan tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika berhadapan dengan persoalan hukum. Disamping  itu  tiap-tiap  perkawinan harus  dicatatkan  pada  Kantor  Catatan Sipil  menurut  peraturan  yang  berlaku. Akibat  hukum  dari  perkawinan  yang  tidak dicatatkan,  meski  secara  agama  atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan  dan  pengawasan  pegawai pencatat  nikah  tidak  memiliki  kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum Negara.
Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan mewawancarai responden dari  instansi  Pengadilan  negeri  Singaraja 1B, adapun akibat hukum dari perkawinan yang  tidak  dicatatkan  tersebut  antara  lain adalah :
a.  Tidak Adanya Hubungan Status Antara Suami Istri Yang Jelas
Hubungan hukum dalam suatu perkawinan  yang  sah  terjadi  apabila perkawinan  yang  dilakukan  tersebut berdasrkan undang-undang yang
berlaku tentang perkawinan.  Dalam hal perkawinan  yang  belum  dicatatkan tersebut tentunya belum bisa dikatakan sah secara hukum nasional akan tetapi hanya  sah  secara  hukum  adat  atau agama  dan  kepercayaannya  saja.  Hal tersebut mengakibatkan status
perkawinan  antara  suami  dan  istri menjadi tidak jelas di mata hukum.
b.  Kurangnya Perlindungan
Hukum
Terhadap Anak yang Lahir Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan tersebut  tidak  hanya  berdampak  pada hubungan  perkawinannya  saja,  akan tetapi berdampak pada anak yang lahir dari  perkawinan  tersebut.  Akibat  dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut  berdampak  pada  kurangnya perlindungan  terhadap  anak  yang  lahir nantinya.  Oleh  karena  itu  pentingnya pencatatan perkawinan di kantor
catatan sipil bertujuan untuk melindungi status  dan  kedudukan  anak  di  mata hukum,  agar    anak  memiliki  ikatan perdata dengan ayah dan ibunya. c.  Dalam Pewarisan Secara hukum, dalam system pewarisan  pada  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  tersebut  tentunya  sangat sulit,  sebab  Anak  yang  terlahir  dari orang  tua  yang  perkawinannya  tidak dicatatkan  tersebut  merupakan  anak luar  kawin  yang  dimana  dalam  sistem pewarisan tentunya sangat berpengaruh  besar  terhadap  anak. Akibatnya terhadap hak mewaris hanya bisa  memiliki  hak  mewaris  terhadap ibunya  dan  keluarga  ibunya  saja,  Oleh karna itu anak tidak dapat mewaris dari ayahnya  karena  tidak  ada  hubungan perdata  dengan  keluarga  ayahnya (Simanjuntak, 2015: 217).
d.  Proses Perceraian
Pada perkawinan yang tidak dicatatkan atau didaftarkan pada kantor Catatan sipil tentunya akan
mempersulit  jalannya  suatu  proses perceraian
yang dikarenakan kurangnya  bukti  autentik  dalam  bentu akta  perkawinan  resmi  berdasarkan pada  ketentuan  pasal  40  Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang dimana untuk melakukan  suatu  perceraian  perlu
adanya  akta  perkawinan  yang  sah. Selain  itu,  baik  istri maupun  anak  yang lahir  tersebut  tidak  berhak  atas  harta gono-gini jika terjadi perceraian dikarenakan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan sangat  berpengaruh  bagi  istri  dan  anak, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai  istri  sah,  Selain  itu  status  anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan  dianggap  sebagai  anak  tidak sah. Maka dari itu anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Meski perkawinan dilakukan
menurut  agama  dan kepercayaan,  namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor  Urusan  Agama  atau  Kantor Catatan Sipil.

## Upaya  Pengajuan  Gugatan  Perceraian Tanpa Adanya Akta Perkawinan
Perceraian  menurut  Pasal  38  Ayat
(1) UndangUndang Perkawinan
menerangkan  bahwa  perceraian  adalah salah  satu  bentuk  dari  sebab  putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan  perkawinan  menurut  Pasal  1  UU Perkawinan  adalah  “ikatan  lahir  batin antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan  sebagai  suami  istri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Ya ng Maha Esa”.
Jadi,  perceraian  adalah  putusnya  ikatan lahir  batin  antara  suami  dan  istri  yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri  tersebut  (Syaifuddin,  et  al.,  2013,  p. 18) Lebih  lanjut,  istilah  “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019  tentang  Perkawinan  yang  memuat ketentuan  fakultatif  bahwa  “Perkawinan dapat  putus  karena  kematian,  perceraian, dan  putusan  Pengadilan”  (Syaifuddin,  et al., 2013, p. 15). Pasal 39 UU Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di depan  pengadilan,  setelah  pengadilan
yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
Sehubungan dengan pasal ini, menjelaskan  bahwa  walaupun  perceraian adalah  urusan  pribadi,  baik  itu  atas kehendak  satu  di  antara  dua  pihak  yang seharusnya  tidak  perlu  campur  tangan pihak  ketiga,  dalam  hal  ini  pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-  wenang,  terutama  dari  pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior  dalam  keluarga  adalah  suami) dan  juga  untuk  kepastian  hukum,  maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia, menjelaskan hakikat dari perceraian  adalah  sebagai  berikut  : Perceraian  adalah  berakhirnya  suatu pernikahan,  saat  kedua  pasangan  tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya.  Serta  adapun  tujuan  dari perkawinan  adalah  untuk  menciptakan keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  Tujuan luhur  tersebut  pada  dasarnya  akan  selalu diniatkan  oleh  setiap  pasangan  yang melangsungkan suatu perkawinan, bahkan  dengan  dukungan  doa  kedua keluarga  ataupun  masyarakat  sekitarnya (Isnaeni, 2016, p.97)
Pada saat tertentu setiap perkawinan  pasti  akan  bubar  atau  putus. Ini  ditegaskan  oleh  Pasal  38  Undang- Undang  Perkawinan  yang  menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a.  Kematian.
b.  Perceraian.
c.  Atas keputusan pengadilan. Putusnya suatu perkawinan karena perceraian  merupakan  suatu  peristiwa yang  dilakukan  secara  sengaja  dan  sadar oleh  pasangan  suami  dan  istri  untuk mengakhiri perkawinan. Putusnya perkawinan  karena  perceraian  paling banyak  menyita  perhatian  masyarakat, terutama masyarakat  Kabupaten  Buleleng yang  sebagian  besar  bekerja  sebagai buruh harian lepas, nelayan, dan pedagang.  Perceraian  yang  meningkat setiap  tahunnya  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  akan  menimbulkan  dampak yang  berkepanjangan  bagi  anak  maupun anggota keluarga.
Perceraian sebagai penyebab putusnya  perkawinan  oleh  hukum  sudah diatur  secara  rinci  yaitu  dalam  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  Tentang  Perkawinan.  untuk melakukan  perceraian  juga  harus  dengan cukup  alasan  bahwa  sudah  tidak  terdapat kecocokan  dan  persamaan  tujuan  dalam membina rumah tangga.
Dari  beberapa  alasan  yang  dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan  atau  gugatan  cerai  tersebut, ada  beberapa  langkah –  langkah  untuk mengajukan  gugatan  cerai  baik  dari  isteri yang  akan  menggugat  suaminya  maupun suami yang menggugat istrinya juga harus mempersiapkan  bukti-bukti  dan  saksi- saksi  yang  diperlukan.  Bukti-bukti  yang diperlukan adalah sebagai berikut :
a.  Bukti Perkawinan  berupa Akta yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil
.
b.  Fotokopi surat nikah
c.  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP) dari penggugat
d.  Surat keterangan dari kelurahan
e.  Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
f.  Fotokopi  akte  kelahiran  anak  (jika memiliki anak)
g.  Materai
Selanjutnya  apabila  bukti –  bukti telah  terpenuhi,  pihak  penggugat  bisa langung  mendaftarkan  gugatannya  ke pengadilan  berbarengan  dengan  surat gugatan cerai yang telah dibuat sebelumnya.  Surat  gugatan  cerai  tersebut berisikan  tentang  Alasan  gugatan  cerai yang  nantinya  dapat  diterima  pengadilan, seperti ada unsur penganiayaan, penelantaran,  kekerasan,  pertengkaran terus menerus, dan alasan lainnya. Selain itu,  Gugatan  perceraian  dapat  berjalan lancer apabila pihak penggugat memberikan  alasan  yang  jelas  terkait pengajuan  gugatan  cerai.  Alasan  ini  juga akan disampaikan di pengadilan, termasuk menghadirkan  saksi-saksi  yang  dapat memperkuat  alasan  perceraian.  Saksi- saksi  tersebut  bakal  dihadirkan  saat sidang perceraian.
Berdasarkan langkah-langkah untuk  mengajukan  gugatan  perceraian pada umumnya tersebut, yang membedakan  pengajuan  gugatan  cerai tanpa  menggunakan  akta  perkawinan adalah pada proses pembuktiannya. Dalam  proses  pembuktian  dalam  kasus perceraian tanpa adanya akta perkawinan tersebut  biasanya  menggunakan  Catatan Adat  yang  diperoleh  dari  perbekel  desa bersama  Kelian  banjar  dinas  adatnya sebagai  bukti  bahwa  telah  melakukan perkawinan  berdasarkan  ketentuan  pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
Pada  dasarnya  suatu  perceraian itu  menimbulkan  dampak  yang  kompleks bagi  pasangan  yang  bercerai  maupun bagi anak keturunannya. Meskipun dalam perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan  suatu  masalah  rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, akan tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan  dengan  pembangunan  ekonomi rumah  tangga,  serta  hubungan  individu dan  sosial  antar  dua  keluarga  menjadi rusak,  dan  yang  lebih  berat  adalah berkaitan  dengan  perkembangan  psikis anak  mereka,  yang  pada  gilirannya  akan mempengaruhi perilakunya. Menurut dampak  negatif  perceraian yang  biasanya dirasakan adalah:
a) Pengalaman  traumatis  pada  salah satu  pasangan  hidup  (laki-laki ataupun perempuan)
b) Ketidakstabilan dalam pekerjaan. Meskipun  perkawinanynya  hanya sah  secara  agama  dan  kepercayaannya saja berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 undang –  undang  tentang  perkawinan, Pengajuan  Perceraian  kepada  hakim  dari perkawinan  yang  tidak  dicatatkan,  tidak membuat  hakim  boleh  untuk  menolak memeriksa, mengadili dan memutus perceraian dengan dalih perkawinan tersebut  dianggap  tidak  pernah  dengan berasaskanIus  Curia  Novit  yang  memberi kewajiban pada hakim harus tetap memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian tersebut, hal ini adalah penerapan dari Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.
Penjelasan  pasal  2  ayat  (2) menyebutkan:
“Pencatatan tiap-tiap perkawinan  adalah  sama  halnya  dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya kelahiran, kematian. Pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekadar
dipandang sebagai suatu peristiwa penting,  bukan  sebagai  peristiwa  hukum. Hal  tersebut  tentunya  mengampingkan pasal  1  angka  17  Undang-Undang  Nomor 24  Tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan. (Neng,2010) Berdasarkan hasil penelitian penulis  dengan  responden  di  Pengadilan
Negeri Singaraja 1 B, dalam hal pengajuan  gugatan  perceraian  tanpa adanya akta perkawinan tersebut biasanya digantikan dengan Catatan Desa Adat  sebagai  bukti  telah  melakukan perkawinan  sesuai  dengan  adat  dan kepercayaan di desanya masing – masing. Selain  itu  bisa  juga  dengan  surat pernyataan perceraian dihadapan perbekel,  kelian  banjar  dinas  maupun saksi –  saksi  dari  kedua  belah  pihak.
Seperti dalam putusan yang diperoleh dari pengadilan  Nomor  518/Pdt.G/2018/PN.
Sgr serta putusan Nomor 605/Pdt.G/2020/PN. Sgr. Dalam kedua putusan yang diperoleh  dari  pengadilan  terkait  dengan kasus  perceraian  yang  dimana  tanpa adanya  akta  perkawinan  yang  sah  secara hukum nasional dalam mengajukan gugatannya.  Dalam  proses  pembuktian untuk  mengajukan  gugatannya  terebut hanya  menggunakan  catatan  dari  Desa adat  dikarenakan  perkawinannya  tersebut tidak  pernah  didaftarkan  atau  dicaatatkan pada kantor Catatan sipil.
Dasar  dan  pertimbangan  hakim dalam mengabulkan perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan berlandaskan pada asas Kekuasaan Kehakiman Ius  Curia  Norvit ,  dengan menginterprestasikan secara fakultatif kedua  ketentuan  pasal  2  Undang-Undang Perkawinan.  Dalam  perkara  perceraian hakim  berpedoman  kepada  asas-asas hukum perceraian untuk memeriksa, pada
alasan-alasan  perceraian  yang  sudah ditentukan  dalam  pasal  39  ayat  (2) Undang-Undang  Perkawinan  juncto  pasal 19  PP  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan,  mengadili  sebelum  memutus perceraian.  Yurisprudensi  yaitu  Putusan Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia nomor  1776  K/  Pdt/2007,  dipertahankan dengan  melenturkan  ketentuan  undang- undang perkawinan pasal 2 ayat (2), maka tidak  ada  alasan  bagi  hakim  untuk  tidak mengabulkan perceraian tersebut sekalipun perkawinannya tidak dicatatkan.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  nomor  1776  K/ Pdt/2007  yang  menjadi  yurisprundensi pada  perceraian  tanpa  adanya  suatu  akta perkawinan  tersebut  tidaklah  menjadi masalah  jika  pihak –  pihak  yang  hendak mengajukan  gugatan  perceraian  yang tidak  memiliki  akta  perkawinan,  sebab dalam  putusan  mahkamah  agung  tersbut hakim  tidak  bisa  menolak  atau  tidak mengabulkan gugatan perceraian meskipun  tidak  memiliki  akta  perkawinan. (Seraya,  2019).  Selain  itu,  yang  menjadi dasar pengadilan dapat menerima gugatan  perceraian  tanpa  adanya  akta perkawinan  tersebut  adalah  surat  edaran Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2018 yang menjelaskan tentang gugatan perceraian  yang  diajukan  di  pengadilan yang  perkawinannya  tidak  didaftar  di Catatan  sipil  tidak  dapat  diterima  dan dikabulkan sepanjang perkawinannya dilangsungkan  secara  agama  atau  adat setelah  berlakunya  Undang –  Undang Nomor  16  Tahun  2019  jo  Peraturan Pemerintah  No.9  Tahun  1975.  (Seraya, 2019).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan yang telah dipaparkan, dapat
diformulasikan simpulan sebagai berikut.
1.  Akibat hukum dari tidak dicatatkannya suat perkawinan tersebut adalah tidak adanya hubungan  status  antara  suami  istri yang  jelas,  kurangnya  perlindungan dan  tidak  adanya  status  hukum terhadap  anak  yang  lahir  nantinya, menyulitkan proses pewarisan
dikarenakan  anak  hanya  mempnyai hubungan  perdata  bersama  ibunya dan  istri  tidak  berhak  atas  harta gono-gini  jika  terjadi  perceraian. Selain  itu  dalam  hal  perceraian  juga sangat berdampak pada perkawinan yang tidak dicatatkan karena kurangnya  bukti  autentik  dalam bentuk akta dalam proses pembuktiannya. 2.  Upaya  dalam  proses  pengajuan gugatan  perceraian  tanpa  adanya akta perkawinan dalam proses pembuktiannya  dapat  menggunakan Catatan dari Desa adat bahwa telah melakukan perkawinan menurut agama  dan  kepercayaannya.  Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  nomor  1776  K/  Pdt/2007 yang  menjadi  yurisprundensi  pada perceraian  tanpa  adanya  suatu  akta perkawinan tersebut tidaklah menjadi  masalah  jika  pihak –  pihak yang  hendak  mengajukan  gugatan perceraian  yang  tidak  memiliki  akta perkawinan,  sebab  dalam  putusan mahkamah  agung  tersbut  hakim tidak  bisa  menolak  atau  tidak mengabulkan  gugatan    perceraian meskipun tidak memiliki akta perkawinan.

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  diberikan yakni sebagai berikut.
1.  Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang lebih tegas kedepannya pada suatu perkawinan  yang  tidak  dicatatkan tersebut serta seringnya melakukan kegiatan sosialisasi terkait  dengan  akibat  hukum  tidak dicatatkannya  perkawinan  untuk menekan banyaknya akan
perkawinan  yang  tidak  dicatatkan.
Dalam  hal  ini  pemerintah  melalui lembaga Pengadilan
Negeri Singaraja  1  B  sebagai  instansi yang  berwenang  atas  pemutusan ikatan  perkawinan  secara  resmi seharusnya  lebih  memperhatikan setiap  masalah  yang  terjadi  antara para  pihak  yang  hendak  bercerai dengan  melakukan  mediasi  yang
maksimal agar meminimalisir kasus perceraian yang terjadi. 2.  Untuk masyarakat Indonesia sebaiknya  melakukan  perkawinan sesuai  dengan  ketentuan  hukum yang  berlaku  supaya  perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum,  dan  di  masa  yang  akan datang  perkawinan  tersebut  dapat dilindungi oleh hukum. Selanjutnya untuk  pasangan  suami  dan  istri diharapkan  memikirkan  terlebih dahulu jika benar-benar ingin bercerai,  dikarenakan  perceraian mempunyai dampak bagi pasangan suami istri, harta bersama,  serta  akan  berdampak pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abnan Pancasilawati, (2014). Perlindungan  Hukum  Bagi  Hak-Hak
Keperdataan  Anak  Luar  Kawin,
Jurnal Fenomena . 6(2)
Adnyani,  N.  K.  S.  (2016).  Bentuk
perkawinan matriarki pada masyarakat  Hindu  Bali  ditinjau  dari perspektif hukum adat dan kesetaraan  gender. Jurnal  Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(1).
Ishaq.  (2017). Metode  Penelitian  Hukum . Bandung: Alfabeta Isnaeni, Moch. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung:  PT  Refika
Aditama. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Nomor 23 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW)
Meliala,  Djaja  S.  (2007).  P erkembangan Hukum  Perdata  tentang  Orang  dan Hukum  Keluarga .  Bandung:  Nuansa
Aulia. Mustika, Dian. (2011). Pencatatan
Perkawinan  dalam  Undang-Undang Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam. Jurnal Ilmu Hukum. 4(5).
Pendi  Agus  Wibawa,  Ketut  Sudiatmaka,
Komang  Febrinayanti  Dantes.  2021.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan  Siri  Menurut  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan  Undang-Undang  Nomor
1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan
(Studi Kasus di Kampung Singaraja). Jurnal  Komunitas  Yustitia  Undiksha. Vol 4 No 2.
Raymond,  Chritian  Paul.  (2014).  Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kinerja  Organisasi,  Kepercayaan Masyarakat, Dan Kepuasan Masyarakat Kepada Dinas Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil. Institut Teknologi Nasional Malang.
Sari,  C.Dewi  Wulan.(2010). Hukum  Adat Indonesia . Bandung: Aditama Seraya, I. M. A. (2019). Pengadilan Tidak Lagi  Menerima  Perkara  Perceraian ? “Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan  Dalam  Catatan Sipil”. http://www.baliadvocate.com/artikel/ pengadilan-tidak-lagi-menerima perkara-perceraian/.  (diakses  pada 10 Februari 2022).
Sharfina,  V.  H.,  &  Sukananda,  S.  (2019). Perlindungan  Hukum  Atas  Hak Keperdataan  Bagi  Orang  Yang Berada  Dalam  Pengampuan  (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT. P/2015/PA.  BTL). Justitia  Jurnal Hukum , 3(2) Simanjuntak.  (2015). Hukum  Perdata Indonesia . Jakarta: Kencana
Suastika,  I.  N.  (2021).  The  Process  and Meaning  of  the  Manusa  Yadnya Ceremony for the Hindu Bali Community. International  Journal  of Social  Science  and  Business , 5 (1), 155-160. Syaifuddin, Muhammad,dkk. (2013). Hukum Perceraian , Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1945  (Lembar Negara  Republik  Indonesia  Nomor 75 Tahun 1959 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1974 Nomor  3050).  Sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  tentang perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401). Yulia,  N.  P.  R.  Kajian  Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. Jurnal  Magister  Hukum
Udayana  (Udayana  Master  Law Journal) , 3 (3). Zainudin,  Ali.  (2011). Metode  Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.