## PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA APARATUR SIPIL NEGARA
Sigit Yuwono Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang Email : sigityw@gmail.com

## Abstrak
Banyak faktor yang mendorong seseorang  Aparatur Sipil Negara (ASN) individu untuk  melakukan  tindak  tindak  pidana  korupsi  yang  salah  satunya  adalah  latar belakang pendidikan dan status sosial . Diharapkan dengan semakin tinggi tingkat pendidikan  maka  tingkat  korupsi  dapat  ditekan  karena  seseorang  akan menyalurkan  kemampuannya  sesuai  dengan  skillnya.  Selain  itu  juga  tingkat mental dan penguasaan dari seorang individu . Selain itu juga upaya reformasi dan pencerahan  kualitas  mental  dan  moral  manusia,  sehingga  diharapkan  dengan adanya  pencerahan  ini  seorang  individu  mempunyai  pertahanan  diri  dan  mental yang kuat untuk dapat menghindari melakukan korupsi.
Kata kunci: korupsi, akibat, penanggulangan, pegawai

## Abstract
Many factors encourage a person of the State Civil Apparatus (ASN) individuals to  commit  acts  of  corruption,  one  of  which  is  an  educational  background  and social  status.  It  is  expected  that  the  higher  the  level  of  education,  the  level  of corruption  can  be  suppressed  because  someone  will  channel  their  abilities according  to  their  skills.  In  addition,  the  mental  level  and  mastery  of  an individual. In addition,  efforts to  reform and enlighten human mental and moral qualities,  so  that  it  is  expected  that  with  this  enlightenment  an  individual  has  a strong mental and self defense to be able to avoid corruption.
Keywords: corruption, effects, countermeasures, employees

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  manusia  disadari  bahwa  yang  benar,  yang  indah  dan yang  baik  itu  menyenangkan,  membahagiakan,  menentramkan,  dan  memuaskan manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek, dan yang buruk itu menyengsarakan, menyusahkan,  dan  membosankan  manusia.  Berdasarkan  dua  sisi  yang  bertolak belakang  ini,  manusia  adalah  sumber  penentu  yang  menimbang,  menilai, memutuskan  untuk  memilih  yang  paling  menguntungkan  (nilai  moral)  atau merugikan  banyak orang (dalam pendekatan norma yuridis), 1 termasuk memilih melakukan kejahatan ataukah tidak.
Soerjono Soekanto mengutip pendapat pakar ilmu sosial dan humaniora A. Laccasagne  yang  berpendapat,  bahwa  yang  terpenting  adalah  keadaan  sosial lingkungan  kita,  karena  lingkungan  merupakan  suatu  wadah  pembenihan  untuk
1 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , (Bandung: Citra Adtya, Bandung, 1997), hal. 1-2.
kejahatan  dan  kuman  adalah  penjahatnya.  Demikian  pula  G.  Tarde  menyatakan bahwa  kejahatan  bukanlah  gejala  antropologik,  melainkan  gejala  sosiologik dimana semua perbuatan penting manusia dilakukan karena proses peniruan atau imitasi,  dilakukan  di  bawah  kekuasaan  contoh  sebagaimana  kejadian-kejadian  di dalam  masyarakat  yang  lain.  Karena  itu  R.  Owen  juga  mengatakan,  bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat. 2
Kejahatan  merupakan  kata  yang  tidak  asing  dalam  kehidupan  suatu masyarakat. Ada sedikit perbuatan yang dinilai merugikan seperti menggangu dan merugikan  sesama  manusia  sudah  disebut  sebagai  tindak  kejahatan.  Masyarakat akhirnya gampang memberikan julukan pada seseorang yang sering berbuat keji, merugikan  orang  lain,  dan  melanggar  norma-norma  hukum  negara    dengan sebutan sebagai “orang jahat”. 3
Dewasa  ini  tindak  kejahatan  semakin  bermacam-macam  dan  punya kecenderungan meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Pelakunya (kejahatan) juga  dari  berbagai  status.  Ada  yang  menjadi  pelaku  kejahatan    yang  tingkat pendidikannya rendah, dan ada pula pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan berpendidikan  tinggi.  Masing-masing  pelaku  ini  mempunyai  tujuan  dalam melakukan kejahatan.
Terbukti  bisa  dibaca,  bahwa  kejahatan,  diantarnay  akorupsi    di  tengah masyarakat  bisa  berkembang  atau  tidak,  adalah  sejalan  dengan  kondisi masyarakat.  Seseorang  atau  sekelompok  orang  bisa  saja  melakukan  suatu kejahatan, yang perilakunya ini bisa disebabkan oleh alasan  atau factor tertentu.
Tidak  selalu  sama  factor  yang  menyebabkan  terjadinya  suatu  kejahatan korupsi bagi seseorang aparatur sipil negara (ASN) tertentu dengan orang lainnya. Latarbelakang  kehidupan  atau  keadaan  bisa  berbeda  atau  sama,  tapi  pilihan melakukan kejahatannya tidak selalu sama.

## METODE PENELITIAN
Dalam  riset  ini,  jenis  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiric,  yang  Menurut Ronny  Hanitijo  Soemitro,  yuridis  sosiologis  artinya  adalah    mengidentifikasikan dan  mengkonsepsikan  hukum  sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan  fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. 4
Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, teknik pengambilan bahan yang digunakan  adalah teknik wawancara, dokumentasi,  dan pengamatan,  sumberdatanya  dari  informan  di  lapangan  dan  bahan  hukumnya menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.  Sedangkan  analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif

## PEMBAHASAN
Jika dibaca dari segi semantik, "korupsi" berasal dari bahasa Inggris, yaitu corrupt, yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Istilah "korupsi" juga bisa disebut sebagai suatu perbuatan tidak jujur ( unfair ) atau penyelewengan atau  penyalahgunaan  ( abuse )  yang  dilakukan  karena  adanya  suatu  pemberian.
2 Abdurrahman, Biarlah Kejahatan Memberi Tantangan , Makalah, (Surabaya, 2012), hal. 2.
3 Gusmian Mawas, Kejahatan dan Negara, (Jakarta: Pembaruan-Press, 2011), hal. 2.
4 Ronny Hanitijo Soemitro, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta, 1994),  hal. 45.
Dalam  prakteknya,  korupsi  lebih  dikenal  sebagai  menerima  uang  yang  ada hubungannya  dengan  jabatan  tanpa  ada  catatan  administrasinya. 5 Baharuddin Lopa  mengutip  pendapat  dari  David  M.  Chalmers,  mendeskripsikan  makna  atau istilah  korupsi  dalam  berbagai  bidang,  yakni  yang  menyangkut  masalah penyuapan,  yang  berhubungan  dengan  manipulasi  di  bidang  ekonomi,  dan  yang menyangkut bidang kepentingan umum. 6
Dalam  tulisan  Andi  Hamzah,  (2005)  juga  disebut  bahwa  korupsi  berawal dari  bahasa  latin corruptio atau corruptus . Corruptio berasal  dari  kata corrumpere ,  suatu  kata  latin  yang  lebih  tua.  Dari  bahasa  latin  itulah  turun  ke banyak  bahasa  Eropa  seperti  Inggris  yaitu corruption,  corrupt ;  Prancis  yaitu corruption ;  dan  Belanda  yaitu corruptie,  korruptie .  Dari  Bahasa  Belanda  ini kemudian turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi. 7
Banyak  ahli  yang  mencoba  merumuskan  korupsi,  yang  jika  dilihat  dari struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai  makna  yang  sama.  Kartono  (1983)  memberi  batasan  korupsi  sebagi tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan  pribadi,  merugikan  kepentingan  umum  dan  negara.  Jadi  korupsi merupakan  gejala  salah  pakai  dan  salah  urus  dari  kekuasaan,  demi  keuntungan pribadi,  salah  urus  terhadap  sumber-sumber  kekayaan  negara  dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.
Pakar  yang  banyak  mengamati  tentang  dinamika  peradaban,  Samuel Huntington  (1968)  memberikan  pengertian  korupsi  sebagai  perilaku  pejabat publik  yang  menyimpang  dari  norma-norma  yang  diterima  oleh  masyarakat,  dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi.
Korupsi  juga  dipahami  sebagai  tingkah  laku  individu  yang  menggunakan wewenang  dan  jabatan  guna  mengeduk  keuntungan  pribadi,  merugikan kepentingan  umum.  Korupsi  juga  sering  dimengerti  sebagai  penyalahgunaan kekuasaan  dan  kepercayaan  untuk  keuntungan  pribadi.  Namun  korupsi  juga  bisa dimengerti  sebagai  perilaku  tidak  mematuhi  prinsip  “mempertahankan  jarak”. “Mempertahankan  jarak”  ini  maksudnya  adalah  dalam  mengambil  sebuah keputusan,  baik  di  bidang  ekonomi,  politik,  dan  sebagainya,  permasalahan  dan kepentingan pribadi atau keluarga tidak memainkan peran (Agus Suradika, 2009). Selain  itu,  korupsi  juga  dapat  dikatakan  sebagai  representasi  dari  rendahnya akuntabilitas birokrasi publik. 8
Nye,  J.S.  (1967)  dalam  “ Corruption  and  political  development ” mendefiniskan korupsi  sebagai  prilaku yang menyimpang dari aturan  etis formal yang  menyangkut  tindakan  seseorang  dalam  posisi  otoritas  publik  yang disebabkan  oleh  motif  pertimbangan  pribadi,  seperti  kekayaan,  kekuasaan  dan status. 9
Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta) adalah sebagai perbuatan curang, dapat disuap, dan tidk bermoral. adapun menurut Kamus Besar
5 Alfan Hasib, Korupsi dari Masa Ke Masa, (Surakarta: Lalunggung Media, 2012), hal. 2.
6 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi . (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 9.
7 Gusmiaan Mawas, Op.Cit , hal. 3.
8 Himawan Sukotjo, Koruptor Tanpa Tanding , (Jakarta: EM-Pres, 2011), hal. 2.
9 Ibid , hal.2-3.
Bahasa  Indonesia,  korupsi  adalah  penyelewengan  atau  penggelapan  uang  negara atau  perusahaan  dan  sebagainya  untuk  kepentingan  pribadi  maupun  orang lain.sedangkan  di  dunia  internasional  pengertian  korupsi  berdasarkan Black  Law Dictionary yang  mempunyai  arti  bahwa  suatu  perbuatan  yan  dilakukan  dengan sebuah  maksud  untuk  mendapatkan  beberapa  keuntungan  yang  bertentangan dengan  tugas  resmi  dan  kebenaran-kebenaran  lainnya  "sesuatu  perbuatan  dari suatu  yang  resmi  atau  kepercayaan  seseorang  yang  mana  dengan  melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau  orang  lain  yang  bertentangan  dengan  tugas  dan  kebenaran-kebenaran lainnya. 10 Korupsi  merupakan  tindak  kejahatan  serius,  sehingga  siapapun  yang melakukannya  tergolong  penjahat”istimewa”  dari  segi  cara,  pola  dan  akibat- akibatnya. 11
Korupsi merupakan masalah besar bagi Negara kita apabila tidak ditangani secara  serius,  karena  hal  ini  berdampak  pada  kehidupan  sosial  dan  ekonomi Negara  kita.  Untuk  itu  pihak  berwenang  harus  disiplin  dalam  menegakkan kebenaran  terutama  dalam  hal  korupsi.  Selain  itu  juga  dari  faktor  individunya harus diberikan pengarahan tentang pendidikan korupsi sehingga mentalnya akan terbentuk  dengan  baik  tanpa  adanya  korupsi.  Faktor  lainnya  adalah  faktor birokrasi  sebagai  organisasi  publik  penyelenggara  pemerintahan  dan  pelayanan publik sehari-hari. Birokrasi sebagai salah satu ciri dari masyarakat modern tidak dapat dielakkan lagi pasti muncul dalam proses pembangunan.
Permasalahan  korupsi  berkaitan  dengan    segi-segi  moral,  sifat,  jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena  pemberian,  faktor    ekonomi  dan  politik,  serta  penempatan  keluarga  atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Untuk itu  penegak hukum  harus  mempunyai  kemampuan  untuk  melihat  secara  jauh  permasalahan yang terjadi berkaitan dengan adanya korupsi ini.
Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945  bertujuan  untuk  mewujudkan  Indonesia  adil,  makmur  dan  sejahtera.  Untuk itu perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha pencegahan dan pemberantasan tindak  pidana  korupsi  yang  semakin  meluas  dan  meningkat  dalam  kuantitas  dan kualitas.    Hal  ini  menujukkan  bahwa  korupsi  merupakan  tindak  kejahatan  yang mempunyai  dampak  sangat  besar  terhadap  kehidupan  masyarakat  baik  dari  segi ekonomi maupun sosial. Korupsi mengakibatkan sebagian besar rakyat Indonesia menderita  dan  hidup  dalam  kemiskinan,  penanggulangan  korupsi  menjadi problem  bersama  mengingat  korupsi  berkembang  begitu  pesat  bagaikan  jamur hingga  merambah  ke  instansi  terbawah  sekalipun.  KOrupsi  ini  cermin pelanggaran  hukum  yang  serius  yang  dilakukan  oleh  ASN.  Menurut  E.Utrecht hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan- larangan) yang mengurus tata tertib  suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. 12
Salah satu faktor untuk mengukur adanya perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan politisi maka digunakanlah indeks persepsi korupsi (IPK). Sebagai  conotoh,  berdasarkan  IPK  pada  tahun  2007  yang  diluncurkan  oleh
10 Alfan Hasib, Op.Cit , hal. 3-4.
11 Gusmian Mawas , Op.Cit , hal. 2.
12 CST.  Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia ,  (Jakarta:  Sinar Grafika,  2000), hal. 9

## Jurnal Negara dan Keadilan
Transparancy  Internasional menujukkan  bahwa  Indonesia  berada  diurutan  142 dengan  nilai  2.3.  Dengan  nilai  ini  Indonesia  termasuk  negara  terkorup  di  dunia bersama-sama  71  negara  lainnya  yang  nilai  skornya  kurang  dari  3.Hal;  ini  akan berdampak pada pandangan Negara lain terhadap Indonesia yang akan membawa multiplier efek dari segala aspek (Chrisna Suhendi dan Zaenuddin, 2015).
Banyaknya  permasalahan  kasus  korupsi  di  wilayah  hukum  Polres Pasuruan, memerlukan penanganan secara khusus agar dapat terselesaikan dengan baik.  Salah  satu  kasus  korupsi  yang  perlu  segera  ditangani  di  Wilayah  hukum Polres  Pasuruan  adalah  pemerasan  yang  dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara, dimana  hal  ini  akan  membawa  dampak  yang  kurang  baik    bagi  jajaran Pemerintahan  di  Kab.  Pasuruan.  Selain  itu  melanggar  ketentuan  dalam  Pasal 12 huruf e UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Permasalahan  korupsi  dii  Pasuruan  berkaitan  dengan    segi-segi  moral,
sifat, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam  jabatan  karena  pemberian,  Untuk  itu  perlu  secara  terus  menerus ditingkatkan  usaha  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  yang semakin  meluas  dan  meningkat.  Banyaknya  permasalahan  kasus  korupsi  di wilayah  hukum  Polres  Pasuruan,  memerlukan  penanganan  secara  khusus  agar dapat  terselesaikan  dengan  baik.  Salah  satu  kasus  korupsi  yang  perlu  segera ditangani  di  Wilayah  hukum  Polres  Pasuruan  adalah  penggelapan  dana  Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Dana Operasional Kegiatan (DOK), dimana hal ini akan  membawa  dampak  yang  kurang  baik    bagi  jajaran  Pemerintahan  di  Kab. Pasuruan. Selain itu melanggar ketentuan dalam Pasal 12 huruf e UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

## KESIMPULAN
Kasus  tindak  tindak  pidana  korupsi  yang  melibatkan  ASN  mengandung banyak  aspek.  Banyak  faktor  yang  mendorong  seseorang    ASN  individu  untuk melakukan tindak tindak pidana korupsi yang salah satunya adalah latar belakang pendidikan  dan  status  sosial  .  Diharapkan  dengan  semakin  tinggi  tingkat pendidikan  maka  tingkat  korupsi  dapat  ditekan  karena  seseorang  akan menyalurkan  kemampuannya  sesuai  dengan  skillnya.  Selain  itu  juga  tingkat mental dan penguasaan dari seorang individu.
Selain itu juga upaya reformasi dan pencerahan kualitas mental dan moral manusia  atau  ASN,  sehingga  diharapkan  dengan  adanya  pencerahan  ini  seorang individu  mempunyai  pertahanan  diri  dan  mental  yang  kuat  untuk  dapat menghindari  melakukan  korupsi.  Hal  inilah  yang  penting  untuk  setidaknya mencegah tindak pidana korupsi terjadi atau meluas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, 1997, Etika Profesi Hukum , Bandung: Citra Adtya/ Abdurrahman, Biarlah Kejahatan Memberi Tantangan , Makalah, Surabaya, 2012. Alfan Hasib, 2012, Korupsi dari Masa Ke Masa, Surakarta: Lalunggung Media. CST. Kansil,  2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika.
Evi Hartanti,  2005, Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika Gusmian Mawas, 2011, Kejahatan dan Negara, Jakarta: Pembaruan-Press, Jakarta.
Himawan Sukotjo, 2011, Koruptor Tanpa Tanding , Jakarta: EM-Pres. Ronny Hanitijo Soemitro,  1994, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta.