Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Vol. 8, No. 2, 2024 DOI 10.35931/am.v8i2.3469 P-ISSN: 2620-5807; E-ISSN: 2620-7184

## TATA KELOLA SARANA SERTA PRASARANA DI LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR
Sisilia Ni Wayan Dina Natasya Adelia Universitas Udayana natasyaadelia073@student.unud.ac.id
Putu Eka Purnamaningsih
Universitas Udayana ekapurnama@unud.ac.id

## Abstrak
Pedoman  nasional  pendidikan  ditujukan  dalam  rangka  memastikan  kualitas  pendidikan  nasional dengan tujuan  dalam  rangka  mengembangkan  kecerdasan  masyarakat  serta  membuat  karakter  serta  masyarakat yang  beradab.  Kriteria  yang  penting  dalam  rangka  disediakan  oleh  lembaga  pendidikan  merupakan pedoman  sarana  serta  prasarana.  Sarana  serta  prasarana  pendidikan  memiliki  peran  penting  sebagai sumber  daya  yang  mendukung  tahapan  kegiatan  belajar  mengajar  di  lembaga  pendidikan.  Studi  ini mengadopsi  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  metode  etnografi  dalam  rangka  menganalisis manajemenatis  tatakelola  fasilitas  dan  infrastruktur  di  lembaga  pendidikan  dasar.  Dalam  rangka mewujudkan  pedoman  yang  ditentukan,  diperlukan  tatakelola  yang  terstruktur  serta  terorganisir  dengan baik.  Tata  kelola  lembaga  pendidikan  adalah  pelaksanaan  prinsip-prinsip  tatakelola  dalam  konteks pendidikan.  Pengurusan  komponen-komponen  lembaga  pendidikan,  terutama  tatakelola  sarana  serta prasarana, menjadi kunci utama dalam  mewujudkan lingkungan lembaga pendidikan yang bersih, tertata dengan baik, serta menarik. Hal ini berkontribusi pada kondisi yang menyenangkan bagi seluruh anggota lembaga  pendidikan,  baik  guru  ataupun  siswa.  Tahapan  tatakelola  sarana  serta  prasarana  mencakup langkah-langkah seperti perancangan, penyuplaian, perawatan, daftar barangasi, serta peniadaan.
Kata kunci: Pedoman Nasional, Tata Kelola, Sarana Serta Prasarana

## Abstract
National  education  guidelines  are  aimed  at  ensuring  the  quality  of  national  education  with  the  aim  of developing people's intelligence and creating character and a civilized society. An important criterion to be provided by educational institutions is the facilities and infrastructure guidelines. Educational facilities and infrastructure have an important role as resources that support the stages of teaching and learning activities in educational institutions. This study adopts a qualitative descriptive approach with ethnographic methods in order to analyze the management of facilities and infrastructure in basic education institutions. In order to realize  the  specified  guidelines,  structured  and  well-organized  governance  is  needed.  Governance  of educational  institutions  is  the  implementation  of  governance  principles  in  the  educational  context. Management  of  the  components  of  educational  institutions,  especially  the  management  of  facilities  and infrastructure, is the main key in creating a clean, well-organized and attractive educational institutional environment.  This  contributes  to  pleasant  conditions  for  all  members  of  educational  institutions,  both teachers and students. Facilities and infrastructure management stages include steps such as design, supply, maintenance, inventory and disposal.
Keywords: National Guidelines, Governance, Facilities and Infrastructure

## PENDAHULUAN
Pendidikan menjadi dasar bagi perilaku manusia, memberikan hak kepada setiap individu dalam rangka memperoleh pendidikan. Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Manajemen Pendidikan Nasional, Bagian I Pasal 1 Ayat 1, ditegaskan yakni  pendidikan  yaitu  upaya  yang  sadar  serta  teratur  dalam  rangka  mewujudkan  lingkungan menuntut  ilmu  serta  tahapan  kegiatan  belajar  mengajar,  sehingga  peserta  didik  bisa  secara  aktif mengembangkan bakat diri mereka. 1
Pendidikan  yang  efektif  bisa  terwujud  melewati  pelaksanaan  manajemen  pendidikan nasional yang mampu memastikan penyebaran yang rata kesempatan pendidikan, kemajuan mutu, serta  relevansi  serta  efisiensi  tatakelola  pendidikan  dalam  melewati  berbagai  tantangan  sejalan dengan  tuntutan  perubahan  kehidupan  di  tingkat  lokal,  nasional,  serta  global.  Badan  standar Nasional Pendidikan (BSNP) menyatakan yakni pedoman nasional pendidikan mencakup berbagai aspek, seperti pedoman kompetensi lulusan, pedoman isi, pedoman tahapan, pedoman pendidikan serta  tenaga  kependidikan,  pedoman  sarana  serta  prasarana,  pedoman  pengurusan,  pedoman pembayaran pendidikan, serta pedoman penilaian pendidikan.
Tujuan  dari  pedoman  nasional  pendidikan  adalah  dalam  rangka  memastikan  kualitas pendidikan  di  seluruh  negara,  dengan  maksud  dalam  rangka  meningkatkan  kecerdasan  serta membentuk  karakter  serta  peradaban  yang  beradab  bagi  bangsa.  Salah  satu  pedoman  nasional pendidikan  yang  wajib  dipatuhi  oleh  setiap  lembaga  pendidikan  adalah  pedoman  sarana  serta prasarana. Sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  24  Tahun  2007  mengenai  Pedoman  sarana  serta  prasarana  dalam  rangka  Lembaga pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Lembaga pendidikan Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), serta Lembaga pendidikan Menengah Atas/Madrasah Tsanawiyah  (SMP/MTs),  serta  Lembaga  pendidikan  Menengah  Atas/Madrasah  Aliyah (SMA/MA). 2
Lembaga pendidikan perlu memiliki keterampilan dalam mengelola semua aspek keperluan lembaga  pendidikan,  termasuk  sarana  serta  prasarana,  atas  dasar  keperluan  serta  kapasitasnya. Awaludin & Saputra menyatakan yakni sarana serta prasarana yaitu indikator mutu pendidikan yang perlu ditingkatkan serta disejalankan dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. 3 Barnawi & Arifin menjelaskan yakni fasilitas pendidikan mencakup peralatan serta bahan langsung dipakai
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, “Manajemen Pendidikan Nasional”.
2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, “Pedoman Sarana Serta Prasarana Lembaga Pendidikan”.
3 Awaludin Awaludin  dan  Eki  Saputra,  “Sistem  Informasi Manajemen  Sarana  Prasarana  Sekolah (Studi  Kasus :  Dinas  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Kabupaten  Siak),” Jurnal  Ilmiah  Rekayasa  Dan Manajemen Sistem Informasi 2, no. 2 (2 Februari 2016): h.6, https://doi.org/10.24014/rmsi.v2i2.2601.
dalam  tahapan  pendidikan,  sedangkan  infrastruktur  mencakup  fasilitas  kelengkapan  dasar  yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan. 4
Sarana  berfungsi  secara  langsung  dalam  mendukung  tahapan  pendidikan,  sementara infrastruktur  berperan  secara  tidak  langsung  dalam  mendukung  kegiatan  belajar  mengajar  di lembaga  pendidikan.  Dalam  mewujudkan  pedoman  sarana  serta  prasarana  yang  diinginkan, tatakelola  yang  terstruktur  serta  manajemenatis  sangat  diperlukan.  Menurut  Sutomo,  tata  kelola lembaga pendidikan yaitu pelaksanaan konsep tatakelola dalam konteks pendidikan, dengan fokus utama pada pengurusan berbagai komponen lembaga pendidikan, termasuk tata kelola sarana serta prasarana  pendidikan. 5 Tata  kelola  yang  baik  diharapkan  bisa  mewujudkan  lingkungan  lembaga pendidikan  yang  bersih,  tertata  rapi, serta  indah, mewujudkan  kondisi  yang menyenangkan  bagi guru  serta  siswa.  Selain  itu,  ketersediaan  fasilitas  serta  alat  kegiatan  belajar  mengajar  yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas, ataupun relevansi dengan keperluan, diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal dalam rangka tahapan kegiatan belajar mengajar. 6

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  mengadopsi  jenis deskriptif  kualitatif yang  bertujuan  dalam  rangka  melakukan analisis  manajemenatis  dan  objektif  dengan  tingkat  analisis  yang  cermat,  sehingga  memastikan akurasi  dalam  menafsirkan  sebab-akibat  dari  fenomena  atau  gejala  yang  bersifat  totalitas. Pendekatan yang dipakai dalam studi ini adalah pendekatan etnografi , suatu pendekatan studi yang fokus pada pemahaman aktivitas kelompok orang, serta aspek sosial dan budaya melalui observasi langsung, wawancara, dan keterlibatan langsung dalam kehidupan sehari-hari. 7 Studi kualitatif ini bertujuan  dalam  rangka  memahami  fenomena  apa  adanya  yang  dialami  oleh  subjek  studi, melibatkan  aspek-aspek  seperti  perilaku,  persepsi,  motivasi,  dan  tindakan  holistik,  dengan menyajikannya  dalam  bentuk  deskripsi  verbal.  Bahasa  dipakai  secara  kontekstual  dan  alami, memanfaatkan metode-metode alami. Teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis data  interaktif,  yang  melibatkan  proses  reduksi  data,  presentasi  data,  dan  penarikan  kesimpulan secara berkelanjutan. 8
4 Barnawi dan M. Arifin, Tata Kelola Sarana Serta Prasarana Lembaga pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h.47.
5 Sutomo, Tata Kelola Lembaga Pendidikan (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2012), h.2.
6 H. E. Mulyasa, Manajemen PAUD (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h.49-50.
7 Erwin  Muslimin  dkk.,  “The  Implementation  of  Educational  Facilities  and  Infrastructure Management in Supporting Learning Process during Pandemic Covid-19 (Study at SMA Plus As-Salaam Bandung),” Bulletin of Science Education 1, no. 2 (12 Februari 2021), https://doi.org/10.51278/bse.v1i2.159.
8 Abdul  Goffar  dan  Lisda Agustin,  “Management  Of  Facilities And  Infrastructure  In  Improving Quality  Of  Graduates  |  International  Journal  of  High  Education  Scientists  (IJHES),” The  International Journal of High Education Scientists (IJHES) 2, no. 2 (31 Agustus 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perancangan Sarana Serta Prasarana Pendidikan
Tahapan  perancangan  sarana  serta  prasarana  pendidikan  memiliki  peran  penting  dalam mencegah terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan serta meningkatkan efektivitas serta efisiensi pelaksanaannya.  Tahapan  perancangan  ini  wajib  diselenggarakan  dengan  cermat  serta  teliti, mencakup berbagai aspek seperti karakteristik sarana serta prasarana yang dibutuhkan, jumlah serta jenisnya,  masalah  yang  mungkin  muncul,  manfaat  yang  diharapkan,  serta  estimasi  biaya  yang terkait.
Menurut Terry, yang dikutip oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional,  perancangan  adalah  penentuan  pekerjaan  yang  wajib  diselenggarakan  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Sementara  itu,  Dwiantoro  serta  Sumarto,  juga  yang dikutip oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, menjelaskan yakni perancangan  melibatkan  pemikiran,  studi,  perhitungan,  serta  perumusan  tindakan  yang  akan diselenggarakan  di  masa  depan.  Ini  mencakup  aktivitas  operasional  dalam  hal  penyuplaian, pengurusan,  pemakaian,  penyusunan,  serta  pengendalian  sarana  serta  prasarana.  Dari  kedua pengertian  itu,  bisa  disimpulkan  yakni  perancangan  adalah  suatu  tahapan  yang  melibatkan pemikiran serta persiapan dalam rangka suatu tindakan atau pelaksanaan. 9
Menurut Bafadal, perancangan sarana serta prasarana merujuk pada suatu tahapan dimana proyek  penyuplaian  fasilitas  lembaga  pendidikan,  baik  berwujud  fasilitas  ataupun  infrastruktur pendidikan, dipikirkan serta ditentukan dalam rangka masa depan dengan tujuan mewujudkan target yang  telah  ditentukan. 10 Pandangan  ini  sejalan  dengan  Direktorat  Tenaga  Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional yang mengungkapkan dalam bukunya, "Tata kelola sarana serta prasarana Pendidikan Perlembaga pendidikan Berbasis Lembaga pendidikan", yakni perancangan sarana serta prasarana pendidikan mencakup tahapan keseluruhan perkiraan yang matang terkait dengan rancangan pembelanjaan, penyuplaian, rehabilitasi, perpindahan, atau pembuatan peralatan serta perlengkapan yang sejalan dengan keperluan lembaga pendidikan. 11
Perancangan  sarana  serta  prasarana  pendidikan  yaitu  suatu  tahapan  penting  yang melibatkan  pengambilan  pilihan  terkait  dengan  penyuplaian  fasilitas  pendidikan  dalam  jangka waktu  tertentu.  Tujuan  utamanya  adalah  agar  pelaksanaannya  bisa  berlangsung  secara  efektif, efisien, serta bermutu dalam rangka mewujudkan target tertentu. Bafadal menyoroti yakni tujuan
9 Direktorat  Tenaga  Kependidikan,  “Tatakelola  Sarana  Serta  Prasarana  Pendidikan  Perlembaga Pendidikanan Berbasis Lembaga pendidikan” (Jakarta, 2007).
10 Ibrahim  Bafadal, Tata  Kelola  Kemajuan  Mutu  Lembaga  pendidikan  Dasar  dari  Sentralisasi Menuju Desentralisasi (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.26.
11 Direktorat  Tenaga  Kependidikan,  “Tatakelola  Sarana  Serta  Prasarana  Pendidikan  Perlembaga Pendidikanan Berbasis Lembaga pendidikan,” h.6.
dari  perancangan  penyuplaian  perlengkapan  atau  fasilitas  adalah  dalam  rangka  mewujudkan keperluan  perlengkapan. 12 Keberhasilan  perancangan  ini  bisa  diukur  dari  sejauh  mana penyuplaiannya bisa mewujudkan keperluan sarana serta prasarana sejalan dengan keperluannya, menunjukkan efektivitas perancangan di lembaga pendidikan itu.
Pentingnya perancangan ini dibarengi dengan karakteristik esensialnya, di antaranya adalah yakni  perancangan  lembaga  pendidikan  adalah  suatu  tahapan  yang  melibatkan  pemikiran  serta pengambilan  pilihan.  Prinsip-prinsip  yang  mendasari  perancangan  perlengkapan  lembaga pendidikan  melibatkan  tahapan  intelektual,  analisis  keperluan  melewati  studi  komprehensif, kerealistisan sejalan dengan biaya, serta visualisasi hasil yang jelas serta rinci, mencakup informasi mengenai jumlah, jenis, merek, serta harga perlengkapan yang diperlukan. Pentingnya perancangan ini terletak pada keterkaitannya dengan kondisi nyata di lingkungan lembaga pendidikan, keperluan spesifik  lembaga  pendidikan,  kemampuan  biaya  lembaga  pendidikan,  rincian  detail  sarana  serta prasarana  yang  akan  diperlukan,  serta  analisis  keperluan  melewati  studi  yang  menyeluruh. Perancangan yang matang menjadi kunci dalam rangka memastikan pemenuhan keperluan sarana serta  prasarana  bisa  diselenggarakan  secara  efektif,  efisien,  serta  memberikan  manfaat  optimal dalam jangka waktu yang panjang.
Dalam konteks perancangan sarana serta prasarana perlembaga pendidikanan, Direktorat Tenaga  Kependidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional  menegaskan  sejumlah  persyaratan  yang wajib  ditekankan.  Pertama,  perancangan  wajib  dianggap  sebagai  bagian  integral  dari  upaya kemajuan kualitas tahapan menuntut ilmu mengajar. 13 Kedua, perancangan wajib jelas, mencakup tujuan serta sasaran yang wajib dicapai, perkiraan biaya/harga keperluan penyuplaian, jenis serta bentuk tindakan/aktivitas yang akan diselenggarakan, petugas pelaksana, serta bahan serta peralatan yang dibutuhkan. Selain itu, perancangan yang baik wajib realistis serta bisa diselenggarakan.
Selanjutnya,  persyaratan  lainnya  melibatkan  kesepakatan  serta  pilihan  bersama  dengan pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perancangan,  pengikutan  pedoman  (pedoman)  jenis,  kuantitas, serta  kualitas  yang  disejalankan  dengan  skala  prioritas,  serta  keterkaitan  perancangan  dengan plafond biaya yang tersedia. Unsur partisipasi orang tua murid, fleksibilitas yang bisa menyesuaikan dengan  perubahan  situasi  serta  kondisi  yang  tidak  diharapkan,  serta  kemampuan  dalam  rangka bersandar  pada  jangka  pendek,  menengah,  serta  panjang  juga menjadi  aspek  krusial  yang  wajib ditekankan dalam merencanakan sarana serta prasarana pendidikan.
Tahapan perancangan sarana serta prasarana pendidikan perlembaga pendidikanan, seperti yang  dijabarkan  oleh  Direktorat  Tenaga  Kependidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional  dalam
12 Bafadal, Tata  Kelola  Kemajuan  Mutu  Lembaga  pendidikan  Dasar  dari  Sentralisasi  Menuju Desentralisasi , h.27. 13 Direktorat  Tenaga  Kependidikan,  “Tatakelola  Sarana  Serta  Prasarana  Pendidikan  Perlembaga Pendidikanan Berbasis Lembaga pendidikan,” h.6.
bukunya "Tatakelola sarana serta prasarana Pendidikan Perlembaga pendidikan Berbasis Lembaga pendidikan",  melibatkan  empat  tahapan  utama.  Pertama,  mengidentifikasi  serta  menganalisis keperluan  lembaga  pendidikan  dalam  rangka  menentukan  langkah-langkah  yang  wajib  diambil. Kedua, melaksanakan daftar barangasi sarana serta prasarana yang telah ada sebagai dasar dalam rangka pengambilan pilihan lebih lanjut. Selanjutnya, menyelenggarakan  tahapan seleksi dengan cermat  dalam  rangka  memastikan  pemilihan  yang  optimal.  Terakhir,  merencanakan  sumber biaya/dana dalam rangka mendukung penyuplaian sarana serta prasarana. 14

## Penyuplaian Sarana Serta Prasarana Pendidikan
Tahapan  penyuplaian  sarana  serta  prasarana  yaitu  kelanjutan  dari  tahapan  perancangan dalam  tatakelola  sarana  serta  prasarana  pendidikan.  Tahap  ini  memegang  peran  kunci  sebagai langkah  awal  dalam  operasionalisasi  rencana  penyediaan  fasilitas  pendidikan  sejalan  keperluan yang telah dipetakan sebelumnya. Mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 24 tahun 2007, Matin serta Fuad, merinci tahapan penyuplaian sarana serta prasarana pendidikan di lembaga pendidikan sebagai  berikut:  pertama,  melaksanakan  analisis  keperluan  serta  fungsi  fasilitas  infrastruktur; kedua,  mengklasifikasikan  jenis  sarana  serta  prasarana  yang  diperlukan;  ketiga,  merencanakan proposal  penyuplaian  sarana  serta  prasarana  yang  diajukan  kepada  pemerintah  (dalam  rangka lembaga  pendidikan  negeri)  atau  kepada  yayasan  (dalam  rangka  lembaga  pendidikan  swasta); keempat, setelah proposal disetujui,  diselenggarakan peninjauan serta penilaian kelayakan dalam rangka mendapatkan persetujuan dari pihak yang dituju; kelima, setelah mendapatkan persetujuan, sarana serta prasarana akan dikirim ke lembaga pendidikan yang mengajukan proposal penyuplaian itu. Dengan demikian, tahapan ini menjadi landasan dalam rangka memastikan terselenggaranya penyuplaian  sarana  serta  prasarana  pendidikan  sejalan  dengan  keperluan  serta  persetujuan  yang telah diakui oleh instansi terkait. 15 , 16
Tahapan  penyuplaian  sarana  serta  prasarana  pendidikan  melibatkan  sejumlah  metode, sebagaimana  dijelaskan  oleh  Bafadal.  Salah  satu  cara  yang  bisa  diambil  adalah  melewati pembelanjaan, yang bisa diselenggarakan dengan membeli langsung atau memesan dari pabrik atau toko  sebagai  bentuk  transaksi  ekonomi. 17 Selain  itu,  metode  hadiah  atau  donasi  juga  bisa diterapkan,  melibatkan  individu,  organisasi,  badan-badan,  atau  lembaga-lembaga  tertentu  yang memberikan donasi atau hadiah. Donasi bisa berasal dari berbagai pihak, seperti peserta didik yang
14 Direktorat Tenaga Kependidikan, h.9.
15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, “Pedoman Sarana Serta Prasarana Lembaga Pendidikan.”
16 Matin  dan  Nurhatti  Fuad, Tatakelola  Sarana  Serta  Prasarana  Pendidikan:  Konsep  serta Aplikasinya (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.28.
17 Bafadal, Tata  Kelola  Kemajuan  Mutu  Lembaga  pendidikan  Dasar  dari  Sentralisasi  Menuju Desentralisasi , h.32-35.
akan masuk atau lulus, guru, staf lembaga pendidikan, BP3, penerbit, lembaga pemerintah, serta lembaga  swasta.  Tahapan  tukar  menukar  juga  bisa  dijalankan,  dengan  berkerjasama  dengan pengelola  fasilitas  infrastruktur  lainnya  dalam  rangka  menukar  barang  atau  perlengkapan  yang dianggap sejalan. Selain itu, peminjaman menjadi opsi lain, di mana kepala lembaga pendidikan, wakil  kepala  lembaga  pendidikan,  guru,  atau  orang  tua  peserta  didik  bisa  meminjamkan perlengkapan dengan jangka waktu yang telah disepakati.

## Perawatan Sarana Serta Prasarana Pendidikan
Aktivitas  perawatan  sarana  serta  prasarana  pendidikan  yaitu  upaya  menjaga  agar  fungsi sarana serta prasarana bisa terus berjalan serta bisa dipakai secara berulang. Menurut penjelasan dari  Direktorat  Tenaga  Kependidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional,  perawatan  sarana  serta prasarana pendidikan adalah suatu tindakan yang bertujuan dalam rangka mengelola serta mengatur agar  semua  fasilitas  selalu  berada  dalam  kondisi  yang  baik  serta  siap  dipakai  secara  efisien, memastikan yakni sarana serta prasarana itu bisa berhasil mewujudkan tujuan pendidikan. Tujuan dari aktivitas perawatan, sebagaimana dijelaskan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, meliputi optimalisasi usia pakai peralatan, memastikan kesiapan operasional peralatan dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan guna mewujudkan hasil yang optimal, memastikan  ketersediaan  peralatan  melewati  pemeriksaan  secara  rutin  serta  teratur,  serta memastikan  keselamatan  bagi  orang  atau  peserta  didik  yang  menggunakan  alat  itu.  Dengan demikian, perawatan sarana serta prasarana pendidikan menjadi esensial dalam rangka memastikan kelancaran serta keselamatan dalam tahapan pendidikan. 18
Direktorat  Tenaga  Kependidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional  membagi  pekerjaan perawatan sarana serta prasarana pendidikan di lembaga pendidikan menjadi empat jenis, termasuk perawatan terus menerus, perawatan berkala, perawatan darurat, serta perawatan preventif. Masing- masing jenis perawatan disejalankan dengan jenis, jumlah, serta kondisi barang. Selain itu, bentuk upaya  perawatan  sarana  serta  prasarana  pendidikan,  seperti  dijelaskan  oleh  Direktorat  Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, bisa dikategorikan atas dasar kurun waktu (sehari- hari serta berkala), umur pemakaian barang (fisik serta administratif), segi pemakaian, serta keadaan barang (habis pakai serta tahan lama). 19
18 Direktorat  Tenaga  Kependidikan,  “Tatakelola  Sarana  Serta  Prasarana  Pendidikan  Perlembaga Pendidikanan Berbasis Lembaga pendidikan,” h.31-32.
19 Direktorat Tenaga Kependidikan, h.35-39.

## Daftar Barangasi Sarana Serta Prasarana Pendidikan
Bafadal,  menguraikan  yakni  daftar  barangasi  adalah  tahapan  penyusunan  secara manajemenatis,  rapi,  serta  teratur  seluruh  perlengkapan  pendidikan  yang  dimiliki  oleh  sebuah lembaga pendidikan, sejalan dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku. 20 Menurut Direktorat Tenaga  Kependidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional,  daftar  barangasi  sarana  serta  prasarana pendidikan yaitu pencatatan yang disusun secara teratur dalam daftar barang-barang, dengan tujuan umum dalam rangka meningkatkan efektivitas pengurusan serta pengawasan terhadap sarana serta prasarana pendidikan lembaga pendidikan.
Secara khusus, daftar barangasi memiliki sejumlah tujuan: (1) menjaga serta mewujudkan keteraturan  administrasi  sarana  serta  prasarana  lembaga  pendidikan,  (2)  menghemat  keuangan lembaga pendidikan dalam hal penyuplaian, perawatan, serta peniadaan sarana serta prasarana, (3) sebagai panduan dalam rangka menilai kekayaan materil lembaga pendidikan dalam bentuk uang, serta  (4)  memudahkan  pengawasan  serta  pengendalian  terhadap  sarana  serta  prasarana  lembaga pendidikan. 21 Bafadal, menjabarkan yakni aktivitas daftar barangasi melibatkan dua aspek utama, yaitu aktivitas terkait dengan pencatatan serta pemberian kode pada barang-barang perlengkapan, serta aktivitas yang terkait dengan penyusunan laporan daftar barangasi. 22
Pelaksanaan  tugas  administrasi  barang  daftar  barang  dijelaskan  oleh  Direktorat  Tenaga Kependidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional,  bisa  diselenggarakan  melewati  sejumlah dokumen, termasuk buku induk barang daftar barang, buku kelompok barang daftar barang, buku catatan non daftar barang, daftar laporan triwulan perubahan barang daftar barang, daftar isi daftar barang, serta daftar rekapitulasi barang daftar barang. 23 Matin & Fuad, dalam mencatat administrasi daftar barang, dipakai sejumlah jenis buku serta kartu, seperti buku induk barang daftar barang, buku  kelompok  barang  daftar  barang,  buku  catatan  non  daftar  barang,  daftar  laporan  triwulan perubahan  barang  daftar  barang,  serta  kartu  daftar  barang-barang. 24 Direktorat  Tenaga Kependidikan  Departemen  Pendidikan  Nasional  menekankan  yakni  dalam  aktivitas  daftar barangasi,  tahapan  klasifikasi  atau  pengkodean  barang  daftar  barang  dijalankan  dalam  rangka
20 Bafadal, Tata  Kelola  Kemajuan  Mutu  Lembaga  pendidikan  Dasar  dari  Sentralisasi  Menuju Desentralisasi , h.55. 21 Direktorat  Tenaga  Kependidikan,  “Tatakelola  Sarana  Serta  Prasarana  Pendidikan  Perlembaga Pendidikanan Berbasis Lembaga pendidikan,” h.41.
22 Bafadal, Tata  Kelola  Kemajuan  Mutu  Lembaga  pendidikan  Dasar  dari  Sentralisasi  Menuju Desentralisasi , h.56. 23 Direktorat  Tenaga  Kependidikan,  “Tatakelola  Sarana  Serta  Prasarana  Pendidikan  Perlembaga Pendidikanan Berbasis Lembaga pendidikan,” h.43.
24 Matin dan Fuad, Tatakelola Sarana Serta Prasarana Pendidikan: Konsep serta Aplikasinya , h.56.
mempermudah serta meningkatkan efisiensi pencatatan, pencarian, serta identifikasi barang, baik secara fisik ataupun melewati catatan terperinci atau memori seseorang. 25

## Peniadaan Sarana Serta Prasarana Pendidikan
Peniadaan sarana serta prasarana pendidikan yaitu langkah aktivitas yang ditujukan dalam rangka  mengeluarkan  atau  menghilangkan  sarana  serta  prasarana  pendidikan  dari  daftar  daftar barang barang karena dianggap tidak mampu beroperasi sejalan harapan, khususnya dalam rangka mendukung  pelaksanaan  kegiatan  belajar  mengajar  di  lingkungan lembaga  pendidikan. Tahapan peniadaan  ini  wajib  mematuhi  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta mempertimbangkan aspek normatif tertentu, dengan tujuan utama demi kemajuan efektivitas serta efisiensi aktivitas pendidikan di lembaga pendidikan. 26
Tahapan  peniadaan  sarana  serta  prasarana  pendidikan  melibatkan  pertimbangan  yang matang atas dasar sejumlah kriteria. Alasan peniadaan bisa meliputi kondisi barang yang sudah tua atau  mengalami  kerusakan  berat,  sehingga  tidak  layak  dalam  rangka  diperbaiki  atau  dipakai kembali. Faktor biaya juga menjadi pertimbangan, terutama jika perbaikan sarana serta prasarana itu memerlukan biaya yang besar, dianggap sebagai pemborosan, atau kegunaannya tidak sebanding dengan  biaya  perawatan.  Selain  itu,  penyesuaian  dengan  keperluan  saat  ini,  adanya  penyusutan barang,  kelebihan  jumlah barang,  serta  kerusakan  akibat  pencurian  atau  bencana  alam  juga  bisa menjadi alasan peniadaan. 27
Dalam menjalankan tahapan peniadaan, terdapat dua metode yang umum dipakai. Pertama, peniadaan melewati lelang, yang melibatkan pembentukan panitia penjualan, pelaksanaan tahapan lelang,  pembuatan  "Risalah  Lelang,"  pembayaran  uang  lelang,  serta  penjualan  melewati  kantor lelang  negara.  Kedua,  peniadaan  melewati  pemusnahan,  yang  mencakup  pembentukan  panitia peniadaan,  pemilihan  barang  yang  akan  dihapuskan,  studi  barang,  pembuatan  berita  acara, pemusnahan barang sejalan dengan Surat Pilihan, serta pemutakhiran buku daftar barang dengan mencantumkan  Nomor  serta  tanggal  SK  peniadaan.  Seluruh  tahapan ini  bertujuan  dalam  rangka mewujudkan  efektivitas  serta  efisiensi  dalam  pengurusan  sarana  serta  prasarana  pendidikan  di lingkungan lembaga pendidikan.
25 Direktorat  Tenaga  Kependidikan,  “Tatakelola  Sarana  Serta  Prasarana  Pendidikan  Perlembaga Pendidikanan Berbasis Lembaga pendidikan,” h.44.
26 Matin  dan  Fuad, Tatakelola  Sarana  Serta  Prasarana  Pendidikan:  Konsep  serta  Aplikasinya , h.127.
27 N. Nasrudin dan M. Maryadi, “Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pembelajaran di SD,” Manajemen Pendidikan 13, no. 2 (12 Januari 2019): h.21, https://doi.org/10.23917/jmp.v13i2.6363.

## KESIMPULAN
Pentingnya pedoman sarana serta prasarana dalam manajemen pendidikan yaitu kewajiban nasional  yang  wajib  dipatuhi  oleh  setiap  satuan  pendidikan.  Namun,  pada  kenyataannya,  tidak semua  lembaga  pendidikan  mampu  mewujudkan  pedoman  yang  telah  ditentukan  itu.  Faktor  ini disebabkan oleh otonomi yang diberikan kepada setiap satuan pendidikan dalam rangka mengelola tatakelola sarana serta prasarana sejalan dengan keperluan serta kondisi masing-masing. Tahapan tata  kelola  sarana  serta  prasarana  melibatkan  sejumlah  tahapan,  termasuk  perancangan, penyuplaian,  perawatan,  daftar  barangasi,  serta  peniadaan.  Perancangan  sarana  serta  prasarana pendidikan  diselenggarakan  dengan  membentuk  panitia  perencana,  melaksanakan  analisis keperluan,  merencanakan  daftar  keperluan,  menetapkan  skala  prioritas,  melaksanakan  seleksi sarana serta prasarana, serta merencanakan sumber biaya/dana. Penyuplaian sarana serta prasarana bisa  diselenggarakan  melewati  pembelanjaan,  donasi,  tukar-menukar  dengan  pihak  lain,  serta peminjaman.
Dalam  rangka  melangsungkan  kegunaan  sarana  serta  prasarana,  diperlukan  pekerjaan perawatan yang mencakup perawatan terus-menerus secara teratur, perawatan berkala, perawatan darurat,  serta  perawatan  preventif.  Tahapan  daftar  barangasi  sarana  serta  prasarana  bisa diselenggarakan melewati administrasi pada berbagai buku daftar barang, seperti buku induk barang daftar barang, buku kelompok barang daftar barang, buku catatan non daftar barang, daftar laporan triwulan  mutasi barang  daftar  barang,  daftar  isian  daftar  barang,  serta  daftar  rekapitulasi barang daftar barang. Peniadaan sarana serta prasarana pendidikan diselenggarakan melewati dua metode, yaitu peniadaan dengan lelang serta peniadaan dengan pemusnahan. Kedua cara ini diselenggarakan sejalan  dengan  tahapan  yang  telah  ditentukan,  dengan  tujuan  utama  dalam  rangka  menjaga efektivitas serta efisiensi aktivitas pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Awaludin, Awaludin,  dan  Eki  Saputra.  “Sistem  Informasi  Manajemen  Sarana  Prasarana  Sekolah (Studi  Kasus:  Dinas  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Kabupaten  Siak).” Jurnal  Ilmiah Rekayasa  Dan  Manajemen  Sistem  Informasi 2,  no.  2  (2  Februari  2016):  h.6. https://doi.org/10.24014/rmsi.v2i2.2601.
Bafadal,  Ibrahim. Tata  Kelola  Kemajuan  Mutu  Lembaga  pendidikan  Dasar  dari  Sentralisasi Menuju Desentralisasi . Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Barnawi, dan M. Arifin. Tata Kelola Sarana Serta Prasarana Lembaga pendidikan . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
Direktorat  Tenaga  Kependidikan.  “Tatakelola  Sarana  Serta  Prasarana  Pendidikan  Perlembaga Pendidikanan Berbasis Lembaga pendidikan.” Jakarta, 2007.
Goffar, Abdul,  dan  Lisda Agustin.  “Management  Of  Facilities And  Infrastructure  In  Improving Quality Of Graduates | International Journal of High Education Scientists (IJHES).” The
International  Journal of  High  Education  Scientists  (IJHES) 2,  no.  2  (31 Agustus  2021). https://ijhes.com/index.php/edu/article/view/177.
Matin,  dan  Nurhatti  Fuad. Tatakelola  Sarana  Serta  Prasarana  Pendidikan:  Konsep  serta Aplikasinya . Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Mulyasa, H. E. Manajemen PAUD . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
Muslimin,  Erwin,  Hisny  Fajrussalam,  Muhibbin  Syah,  dan  Mohamad  Erihadiana.  “The Implementation  of  Educational  Facilities  and  Infrastructure  Management  in  Supporting Learning Process during Pandemic Covid-19 (Study at SMA Plus As-Salaam Bandung).”
Bulletin of Science Education 1, no. 2 (12 Februari 2021). https://doi.org/10.51278/bse.v1i2.159.
Nasrudin, N., dan M. Maryadi. “Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Pembelajaran di SD.” Manajemen Pendidikan 13, no. 2 (12 Januari 2019). https://doi.org/10.23917/jmp.v13i2.6363.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007. “Pedoman Sarana Serta Prasarana Lembaga Pendidikan,”.
Sutomo. Tata Kelola Lembaga Pendidikan . Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2012. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. “Manajemen Pendidikan Nasional”.