## KEBEBASAN BERPENDAPAT TERHADAP PEMERINTAH MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UU ITE
Nur Rahmawati, Muslichatun, M. Marizal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsan, Magelang Utara, Jawa Tengah, 56116 nurrahmawati1806@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah  menuntut  keaktifan  masyarakat  dalam  mengkritik  pemerintah.  Namun,  pernyataan  tersebut menimbulkan  polemik  berbagai  kalangan.  Tujuan  penulisan  ini  ialah  untuk  mengetahui  respons  mahasiswa terkait  pemerintah  yang  menuntut  untuk  dikritik,  namun  terancam  oleh  UU  ITE.  Dan  membahas  bentuk jaminan hukum agar masyarakat dalam mengkritik pemerintah dapat terlindung dari sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan melakukan survei melalui kuesioner, dan metode yuridis normatif yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Adanya UU ITE membuat masyarakat khawatir dalam memberi kritik dan masukan kepada pemerintah karena kurangnya jaminan atas kebebasan berpendapat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial.
Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Pemerintah, Media Sosial, dan UU ITE.

## Abstract
The government demands public activeness in criticizing the government. However, this statement caused polemic in various circles. The purpose of this paper is to determine the student's response to the government who demands to be criticized, but is threatened by the ITE Law. And discussing forms of legal guarantees so that people in criticizing the government can be protected from criminal sanctions. This research uses quantitative research methods, by conducting surveys through questionnaires, and normative juridical methods, namely analyzing problems based on statutory regulations and legal literature. The existence of the ITE Law makes the public worry about giving criticism and input to the government because of the lack of guarantees for freedom of opinion in criticizing the government through social media.
Keywords: Freedom of Opinion, Government, Social Media, dan The ITE Law.

## A. Pendahuluan
Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin pesat serta tebukti sudah memberikan kemanfaatan bagi para penggunanya. Setiap individu dapat mengakses infomasi hanya dengan ponsel atau alat komunikasi lain yang terkoneksi dengan internet. Masyarakat yang berasal dari berbagai usia dan berbagai golongan dapat dengan mudah mengakses internet sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi tanpa batasan waktu, salah satu medianya ialah melalui media sosial.
Dilihat dari satu sisi, adanya media sosial dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.  Seluruh  lapisan  masyarakat  dapat  mengakses  media  sosial  untuk mengekspresikan  diri,  salah  satunya  dengan  berpendapat  dalam  bentuk  kritik  terhadap pemerintah. Tiap individu memiliki kebebasan untuk berpendapat, di mana itu merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan adanya dasar hukum mengenai  kebebasan  berpendapat  tersebut,  masyarakat  beranggapan  untuk  bebas
mengeluarkan  pikiran  dan  gagasannya,  salah  satunya  dengan  melakukan  kritik  terhadap pemerintah.  Akan  tetapi,  dalam  prakteknya,  banyak  timbul  permasalahan  terkait  dengan penyampaian kritik oleh masyarakat terhadap pemerintah melalui media sosial tersebut.
Indonesia  merupakan  Negara  hukum  dimana  setiap  tindakan  warga  negaranya  diatur secara  yuridis  dalam  peraturan  perundang-undangan,  begitu  pula  dengan  pengaturan mengenai etika penyampaian kritik melalui media sosial. Instrumen hukum yang mengatur dalam  bidang  teknologi  informasi,  terutama  berkaitan  dengan  etika  dalam  penyampaian kritik yaitu diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.    UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran  dalam  penggunaan  teknologi  informasi,  salah  satunya  bagi  individu  yang menggunakan  media  teknologi  infomasi  seperti  media  sosial  sebagai  media  penyampaian kritik terhadap pemerintah. Ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut antara lain, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 tentang UU ITE.
Sosial  media  dalam  hal  ini  secara  tidak  langsung  memberikan  kebebasan  kepada masyarakat  untuk  bebas  berpendapat,  namun  di  sisi  lain  juga  menjadi  ancaman  bagi pengguna karena terdapat aturan dalam UU ITE yang dianggap mengintai serta membatasi kebebasan berpendapat tersebut.
Tidak sedikit orang yang telah dipidana karena dianggap telah mencemarkan nama baik dan diancam dengan UU ITE, salah satunya kasus yang menimpa seorang penulis kolom berita  surat  kabar  bernama  Bersihar  Lubis.  Kasus  tersebut  bermula  dari  tulisannya  yang dipublikasi  dalam  harian  Koran  Tempo  pada  17  Maret  2007  yang  berjudul  “Kisah Interogator yang Dungu”, dimana dalam tulisan tersebut Bersihar melakukan kritik terhadap pelarangan buku sejarah oleh Kejaksaan Agung. Tulisan Bersihar tersebut mengakibatkan staff Kejaksaan Negeri Depok merasa tersinggung. Bersihar dituntut ke pengadilan karena tulisannya  yang  berisikan  kritikan  tersebut  dianggap  menghina  Kejaksaan  Agung  yang mengakibatkan  Bersihar  terancam  hukuman  delapan  bulan  penjara.  Kasus-kasus  yang dianggap berisi pengekangan terhadap kebebasan berpendapat ini menimbulkan sebagian masyarakat merasa was-was dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, sedangkan sebagian  masyarakat  lain  memutuskan  untuk  tidak  beropini  melalui  kritik  terhadap pemerintah atas kondisi sosial politik dalam pemerintahan.
Negara Indonesia adalah Negara demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, sehingga dalam hal ini pemerintah dan  lembaga  yang  bersangkutan  sudah  seharusnya  berupaya  dalam  usaha  penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah Negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus  siap  memberikan  perlindungan  substansial  untuk  ide-ide  pengeluaran  pendapat media. 1 UU ITE sebelum direvisi maupun setelah direvisi, memang seringkali menimbulkan kontroversi terkait pasal-pasal tertentu. Meskipun demikian, UU ITE ini penting jika melihat jumlah pengguna internet di Indonesia yang cukup besar dan kian masa kian meningkat. Untuk  meminimalisasi  dampak  negatif  tentu  saja  perlu  adanya  batasan  untuk  menjamin kenyamanaan  dan  perlindungan  warga  penggunanya.  Berkaitan  dengan  problematika tersebut, dirasa sangat menarik untuk dikaji dalam sebuah artikel yang berjudul “Kebebasan Berpendapat Terhada p Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE”.
Penulis merumuskan ke dalam dua permasalahan, yang pertama membahas mengenai respons mahasiswa terkait pemerintah yang menuntut dikritik namun UU ITE mengancam. Kemudian, yang kedua ialah mengenai bentuk jaminan pemerintah terkait masyarakat yang memberikan kritik agar terhindar dari sanksi pidana.
Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  respons  mahasiswa  terkait pemerintah  yang  menuntut  untuk  dikritik,  tetapi  terancam  oleh  UU  ITE.  Lebih  lanjut penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pemahaman  mahasiswa mengenai UU ITE. Tujuan yang kedua adalah untuk mengulas dan memberikan informasi bagi pembaca mengenai bentuk jaminan pemerintah terkait masyarakat yang memberikan kritikan supaya terlindung dari sanksi pidana.

## B. Telaah Konsep

## Kebebasan Berpendapat
Secara  umum  istilah  kebebasan  biasanya  dikaitkan  dengan  tiadanya  penghalang, pembatas,  ikatan,  paksaan,  hambatan,  kewajiban  dari  hal  tertentu  atau  untuk  melakukan sesuatu. 2 Hak  dalam  kebebasan  berpendapat  adalah  bagian  dari  hak  asasi  setiap  manusia. Manusia  dilahirkan  dengan  dikaruniai  sesuatu  yang  tidak  seharusnya  diusik  oleh  pihak manapun. Tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
1 John  W,  Johnson.  “Peran  Media  Bebas”. Office  of  International  Information  Program  U.S Department of State NO. 7 Maret 2001
2 Sartini. 2008. Etika Kebebasan Beragama . Jurnal Filsafat . Vol 18 No 3. Hal. 242-243.
disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang meleka t pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ” . 3
Kebebasan  berpendapat  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  sangat  fundamental. Indonesia secara tegas mencantumkan penghargaan kebebasan berpendapat dalam Undang- Undang  Dasar  Tahun  1945  (UUD  1945)  serta  telah  memperoleh  pengakuan  secara internasional melalui Deklarasi Universal HAM (DUHAM) tahun 1948.

## Pengertian Media Sosial
Media Sosial adalah interaksi sosial antara manusia dalam memproduksi, berbagi dan bertukar informasi, hal ini mencakup gagasan dan berbagai konten dalam komunitas virtual (Ahlqvist dkk ,2008 dalam Sulianta, Feri 2015). Media sosial adalah wadah bagi setiap orang dalam membuat web page pribadi dan terhubung dengan khalayak umum sesama pengguna media sosial untuk berkomunikasi, saling bertukar informasi, dan dapat pula menjadi media dalam  menuangkan  gagasan  dan  pendapat.  Beberapa  platform  media  sosial  antara  lain facebook, twitter, dan instagram. Media sosial merupakan media online yang tentunya berbeda dengan media tradisional dalam bentuk media cetak. Media sosial ini menggunakan jaringan internet yang melibatkan partisipasi banyak orang untuk memberikan feedback dari sebuah informasi, memberi komentar, membagikan informasi, serta menciptakan gagasan dan kritik di mana semua hal tersebut dilakukan tanpa terbatas tempat dan waktu.

## Pengertian Undang-Undang
Pengertian dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan (UU 12/2011) adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau  ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau  pejabat yang  berwenang  melalui prosedur  yang ditetapkan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan.  Secara  yuridis  atau  dalam  perspektif hukum, undang-undang dapat memiliki dua makna: 4
a) Undang-undang  secara  formil  adalah  setiap  bentuk  peraturan  perundangan  yang diciptakan  oleh  lembaga  yang  kompeten  dalam  pembuatan  undang-undang  yaitu Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan  atau  setiap
3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika,2017),hal 14.
keputusan tertulis sebagai hasil kerja sama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif  yang  berisi  aturan  tingkah  laku  yang  mengikat  secara  umum.  Salah  satu contohnya  adalah  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (ITE).
b) Undang-undang  secara  materil  adalah  setiap  produk  hukum  yang  memiliki  fungsi regulasi  (pengaturan),  yang  bersumberkan  seluruh  dimensi  kehidupan  manusia, ekonomi, politik, sosial budaya, kesehatan, agama, dan dimensi kehidupan lainnya atau setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Bentuknya bisa bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai ke peraturan tingkat desa. Contoh produk hukum yang dibuat  oleh  semua  lembaga  yang  memiliki  kompetensi  membuat  peraturan perundangan, seperti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,dan Peraturan Daerah. 5

## Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Dalam  Pasal  1  angka  1 UU  No.  14  Tahun  2008 tentang  Keterbukaan  Informasi Publik,  ‘informasi’  adalah  keterangan,  pernyataan,  gagasan,  dan  tanda -tanda  yang mengandung  nilai,  makna,  dan  pesan,  baik  kata,  fakta,  maupun  penjelasan  yang  dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan  format sesuai dengan  perkembangan  teknologi  dan  komunikasi  secara  elektronik  maupun  non- elektronik. 6
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronikbahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail) , telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu  memahaminya.  Sedangkan, Transaksi  Elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Adapun UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi  secara  umum.  UU  ini  memiliki  yuridiksi  yang  berlaku  untuk  setiap  orang  yang
5 Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), hal 36.
6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum  di  wilayah  hukum  Indonesia  dan/atau  di  luar  wilayah  hukum  Indonesia  dan merugikan kepentingan Indonesia. 7

## C. Metode Penelitian
Terdapat dua jenis metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan artikel ini, yang pertama  adalah  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif,  dengan  melakukan survei  melalui  kuesioner.  Penelitian  kuantitatf  dilakukan  dengan  analisis  statistik  berupa persentase  dalam  bentuk  angka.  Sedangkan  dalam  mengalisis  data  menggunakan  statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk mengalisis data dengan cara mendeskripsikan atau  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud membuat membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 8
Kemudian metode penelitian yang kedua adalah melalui metode yuridis normatif yang mana  dilakukan  dengan  menganalisis  permasalahan  dengan  berdasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  dan  literatur-literatur  yang  meliputi  buku,  makalah  maupun  artikel berkaitan dengan pokok permasalahan yang menjadi pembaha san ini yaitu mengenai UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan berpedoman pada bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  meliputi  peraturan  perundang-undangan  yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik., sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum di luar peraturan perundang- undangan yaitu buku dan jurnal dalam bidang UU ITE.
D. Pembahasan
Analisis Mengenai Respons Mahasiswa terkait Pemerintah yang Menuntut Dikritik tetapi UU ITE Mengancam
7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ( Bandung: ALFABETA, 2008), hal. 147.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa Universitas Tidar dengan 110  responden.  Penelitian  ini  dilakukan  dalam  jangka  waktu  satu  minggu  dengan menggunakan  metode  penelitian quota  sampling ,  yaitu  dengan  cara  membagikan  kuesioner kepada mahasiswa melalui Google Docs (Google Formulir) . Kuesioner tersebut terdiri atas tujuh pertanyaan tertutup. Hasilnya sebagai berikut:
Gambar 1. Pengetahuan mahasiswa mengenai berita yang sedang ramai diperbincangkan terkait pemerintah yang ingin dikritik oleh masyarakat
Berdasarkan diagram di atas, maka mahasiswa yang mengetahui berita yang sedang ramai diperbincangkan  terkait  pemerintah  yang  ingin  dikritik  oleh  masyarakat  sebanyak  75 responden dan 35 responden tidak mengetahuinya.
Berita mengenai pemerintah yang ingin dikritik oleh masyarakat memang sedang ramai diperbincangkan.  Kritik  tersebut  digunakan  pemerintah  untuk  meningkatkan  kinerja pemerintah dalam rangka memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat, terutama dalam penanganan  pandemi Covid-19 saat  ini.  Masukan  dan  kritikan  masyarakat  sangat  penting karena merupakan wujud dari demokrasi suatu negara. Akan tetapi, pernyataan pemerintah tersebut menuai polemik berbagai kalangan.
68,20% 31,80% Apakah Anda mengetahui berita yang sedang ramai diperbincangkan terkait pemerintah yang ingin dikritik oleh masyarakat? Ya Tidak

## Gambar 2. Pernah tidaknya mahasiswa mengkritik pemerintah melalui media sosial
Berdasakan diagram di atas, maka mahasiswa yang tidak pernah mengkritik pemerintah melalui media sosial sebanyak 18 responden dan 92 responden pernah mengkritik pemerintah melalui media sosial.
Dari data di atas, masih banyak mahasiswa yang belum pernah mengkritik pemerintah melalui  media  sosial.  Hal  ini  disebabkan  berbagai  faktor  yang  mempengaruhinya.  Salah satunya  terdapat  sanksi  pidana  jika  dalam  menyampaikan  pendapat  melanggar  peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

## Gambar 3. Pengetahuan mahasiswa mengenai adanya UU ITE
Berdasakan diagram di atas, maka mahasiswa yang mengetahui adanya UU ITE sebanyak 66 responden, dan yang tidak mengetahui adanya UU ITE 23 responden, serta yang kurang tahu adanya UU ITE 21 responden.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu peraturan  yang  mengatur  tentang  kebebasan  berpendapat  melalui  media  sosial.  Jika berdasarkan data di atas, maka sudah banyak yang mengetahui tentang adanya UU ITE. Akan tetapi, ternyata masih ada mahasiswa yang tidak mengetahui adanya UU ITE bahkan terdapat responden yang kurang tahu mengenai adanya UU ITE tersebut.
16,40% 83,60% Apakah Anda pernah mengkritik pemerintah melalui media sosial? Pernah Belum Pernah 60% 20,9% 19,1% Apakah Anda mengetahui adanya UU ITE? Ya Tidak Kurang Tahu
Gambar 4. Pengetahuan mahasiswa mengenai hubungan antara masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah dengan UU ITE
Berdasakan  diagram  di  atas,  maka  mahasiswa  yang  mengetahui  hubungan  antara masyarakat  dalam  memberikan  kritikan  kepada  pemerintah  dengan  UU  ITE  sebanyak  61 responden  dan  49  responden  tidak  mengetahui  hubungan  antara  masyarakat  dalam memberikan kritikan kepada pemerintah dengan UU ITE.
Hubungan  antara  masyarakat  dalam  memberikan kritikan  kepada  pemerintah  dengan UU  ITE  yaitu  UU  ITE  merupakan  salah  satu  regulasi  yang  mengatur  tentang  kebebasan berpendapat melalui media sosisal. Itulah yang menyebabkan masyarakat merasa takut jika mengkritik pemerintah melalui media sosial yang akan dikenakan sanksi pidana jika dianggap melanggar UU ITE. Karena sebagian masyarakat menganggap pasal-pasal dalam UU ITE itu masih multitafsir sehingga menyebabkan masyarakat menjadi takut jika ingin mengkritik pemerintah melalui media sosial.
Gambar 5. Pendapat mahasiswa mengenai UU ITE yang dianggap membatasi masyarakat dalam memberikan kritik kepada pemerintah melalui media sosial
Berdasakan  diagram  di  atas,  maka  mahasiswa yang  menganggap  UU  ITE  membatasi masyarakat dalam memberikan kritik kepada pemerintah melalui media sosial sebanyak 42 responden,  dan  31  responden  menganggap  UU  ITE  tidak  membatasi  masyarakat  dalam memberikan kritik kepada pemerintah melalui media sosial, serta 37 responden menganggap UU  ITE  mungkin  membatasi  masyarakat  dalam  memberikan  kritik  kepada  pemerintah melalui media sosial.
55,5% 44,5% Apakah Anda mengetahui hubungan antara masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah dengan UU ITE? Ya Tidak 38,2% 28,2% 33,6% Apakah menurut Anda UU ITE membatasi masyarakat dalam memberikan kritik kepada pemerintah melalui media sosial?
Sangat Membatasi Tidak Membatasi Mungkin
Jika  berdasarkan  data  di  atas,  maka  masyarakat  menganggap  UU  ITE  itu  sangat membatasi ketika masyarakat ingin memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial. Masyarakat menganggap di dalam UU ITE itu masih terdapat pasal-pasal karet yang dapat menjerat masyarakat kapan saja.
Gambar 6. Pendapat mahasiswa mengenai kekhawatiran dalam mengkritik pemerintah melalui media sosial karena adanya UU ITE
Berdasakan diagram di atas, maka mahasiswa yang merasa khawatir untuk mengkritik pemerintah  melalui  media  sosial  karena  merasa  terancam  oleh  UU  ITE  sebanyak  56 responden, dan 21 responden merasa tidak khawatir untuk mengkritik pemerintah melalui media sosial karena merasa terancam oleh UU ITE, serta 33 responden merasa biasa saja untuk mengkritik pemerintah melalui media sosial karena merasa terancam oleh UU ITE.
Jika  dilihat  berdasarkan  data  di  atas,  maka  masih  banyak  mahasiswa  yang  merasa khawatir untuk mengkritik pemerintah melalui media sosial karena merasa terancam oleh UU ITE. Kekhawatiran itu yang menimbulkan pro kontra berbagai kalangan ketika pemerintah ingin masyarakat lebih aktif lagi dalam memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah.
Gambar 7. Pendapat mahasiswa mengenai jaminan atas kebebasan berpendapat masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial
50,9% 19,1% 30% Apakah Anda merasa khawatir untuk mengkritik pemerintah melalui media sosial karena merasa terancam oleh UU ITE? Sangat Khawatir Tidak Khawatir Biasa Saja
74,50% 25,50%
Apakah menurut Anda sudah cukup terlihat jelas mengenai jaminan atas kebebasan berpendapat masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial?
Belum Sudah
Berdasakan diagram di atas, maka mahasiswa yang menganggap belumh cukup terlihat jelas mengenai jaminan atas kebebasan berpendapat masyarakat dalam memberikan kritikan kepada  pemerintah  melalui  media  sosial  sebanyak  82  responden  dan  28  responden menganggap  sudah  cukup  terlihat  jelas  mengenai  jaminan  atas  kebebasan  berpendapat masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial.
Jika melihat data di atas, maka pasal-pasal di dalam UU ITE itu dianggap belum cukup terlihat jelas mengenai jaminan atas kebebasan berpendapat masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat merasa  khawatir  dan  takut  dalam  memberikan  kritikan  kepada  pemerintah  melalui  media sosial.
Akhir-akhir  ini  sedang  ramai  mengenai  berita  yang  memperbincangkan  terkait pemerintah yang ingin dikritik oleh masyarakat. Pemerintah menuntut masyarakat lebih aktif lagi dalam memberikan kritik kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperbaiki  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Namun,  pernyataan  tersebut menimbulkan polemik berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa regulasi yang dianggap membatasi masyarakat dalam
memberikan  masukan  dan  kritikan,  terutama  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  UU  ITE  ini  membuat  masyarakat  menjadi  khawatir  jika ingin memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah.
Selain itu, UU ITE dianggap belum memberikan jaminan atas kebebasan berpendapat masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial. Karena di dalam  UU  ITE  tersebut  masih  terdapat  pasal-pasal  karet  yang  menimbulkan  multitafsir berbagai kalangan. Itulah hubungan antara masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah dengan UU ITE.

## Bentuk  Jaminan  Pemerintah  terkait  Masyarakat  yang  Memberikan  Kritik  agar Terhindar dari Sanksi Pidana
Dalam  meningkatkan  pembangunan  dalam  rangka  perbaikan  pelayanan  publik  yang lebih  baik  lagi,  maka  pemerintah  Indonesia  memerlukan  peran  partisipasi  aktif  dari masyarakat untuk menyampaikan masukan dan kritikan kepada pemerintah. Dengan adanya masukan  dan  kritikan  dari  masyarakat,  pemerintah  dapat  meningkatkan  lagi  kinerjanya, terutama dalam penanganan pandemi saaat ini.
Pernyataan  pemerintah  tersebut,  menuai  pro  kontra  berbagai  kalangan.  Hal  ini dikarenakan  adanya  beberapa  regulasi  yang  dianggap membatasi  masyarakat  dalam menyampaikan  pendapatnya,  terutama  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam undang-undang tersebut, terdapat pasal- pasal  yang  dianggap  dapat  mengancam  masyarakat  ketika  memberi  kritikan  kepada pemerintah.
Adapun yang paling berpotensi jadi pasal karet, yaitu pasal 27 ayat 1 tentang asusila, pasal 27 ayat 3 tentan pencemaran, dan pasal 28 ayat 2 tantang ujaran kebencian. 9 Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi,  “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sedangkan Pasal 27  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  menegaskan  bahwa,  “Setiap  Orang  dengan  sen gaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran  nama  baik”.  Dan  Pasal  28  ayat  (2)  Undang -Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menjelaskan  bahwa,  “Setiap  Orang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Pasal -pasal tersebut dianggap membatasi masyarakat  dalam  memberikan  masukan  dan  kritikan  kepada  pemerintah.  UU  ITE  ini dianggap  beberapa  pihak  sering  digunakan  untuk  menjerat  pihak  yang  telah  mengkritik pemerintah. Masyarakat meminta kepada pemerintah agar dilakukan revisi terhadap UU ITE tersebut. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dan terbebas dari sanksi pidana ketika memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara yang demokrasi.
E. Penutup
9 Rosy Dewi Arianti Saptoyo. Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritik, Warganet: Lalu Kena UU ITE , https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/160000565/jokowi-minta-masyarakat-aktif-beri- kritik-warganet-lalu-kena-uu-ite?page=all , (Diakses pada tanggal 27 Februari 2021 pukul 12.12 WIB).
Akhir-akhir  ini  sedang  ramai  mengenai  berita  yang  memperbincangkan  terkait pemerintah yang ingin dikritik oleh masyarakat. Pemerintah menuntut masyarakat lebih aktif lagi dalam memberikan kritik kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperbaiki  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Namun,  pernyataan  tersebut menimbulkan polemik berbagai kalangan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa regulasi yang dianggap  membatasi  masyarakat  dalam  memberikan  masukan  dan  kritikan,  terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini membuat masyarakat  menjadi  khawatir  jika  ingin  memberikan  masukan  dan  kritikan  kepada pemerintah.  Selain  itu,  UU  ITE  dianggap  belum  memberikan  jaminan  atas  kebebasan berpendapat masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial. Karena  di  dalam  UU  ITE  tersebut  masih  terdapat  pasal-pasal  karet  yang  menimbulkan multitafsir berbagai kalangan. Itulah hubungan antara masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah dengan UU ITE.
Dengan demikian, maka diperlukan revisi terhadap UU ITE tersebut. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan jaminan perlindungan dan terbebas  dari  sanksi  pidana  ketika  memberikan  masukan  dan  kritikan  kepada  pemerintah sehingga dapat mewujudkan negara yang demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Bisri, Ilhami. (2005). Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia , Jakarta: Grafindo Persada.
R.  Soesilo.  (1991). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia.
Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta. Yulies Tiena Masriani,. (2008). Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

## Regulasi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Jurnal
John  W,  Johnson.  (2001).  “Peran  Media  Bebas”.  Office  of  International  Information Program U.S Department of State No. 7 Maret 2001.
Hardijan, Rusli. (2006 ). “Metode Penelitian Hukum Normatif”, Law Review , Vol. 5, No. 3, 2006.
Hasibuan, Albert. (2008). “Politik Hak Asasi Manusia dan UUD 1945”, Law Review , Vol. 8, No. 1, 2008.
Herlambang,  Perdana.  (2009).  “Kebebasan  Berekspresi, Penelusuran dalam  Konstitusi Indonesia”, Jurnal Konstitusi , Vol. 6, No. 1, 2009. Priliantini,  Anjang  dan  Damayanti.  (2018).  “Peran  Media  Sosial  “Facebook”  dalam Membentuk Solidaritas Kelompok pada Aksi 411 dan 212”, Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika , Vol. 7, No. 1, 2018.
Sartini. (2008). “ Etika Kebebasan Beragama ”. Jurnal Filsafat . Vol 18 No 3, 2008. Watie, Errika  Dwi  Setya.  (2012).  “Periklanan  dalam  Media  Baru (Advertising  In  The  New Media) ”. Jurnal The Messenger , Vol. 4, No. 1, 2012.
Artikel Khalifa,  Thea  Mutiara.  (2018). Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik:  Bentuk Perlindungan atau Alat Kepentingan Pemerintah? Dalam https://lk2fhui.law.ui.ac.id/undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik- bentuk-perlindungan-atau-alat-kepentingan-pemerintah/ ,  (Diakses  9  Maret  2021 pukul 19.18 WIB).
Ngazis  Amal  Nur.  (2012). Prita  Bebas,  Kritik  di  Internet  Tak  Boleh  Gegabah .  Dalam https://www.viva.co.id/digital/digilife/352490-prita-bebas-kritik-di-internet-tak- boleh-gegabah , (Diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pukul 10.30 WIB). Saptoyo, Rosy Dewi Arianti. (2021). Jokowi Minta Masyarakat Aktif Beri Kritik, Warganet: Lalu Kena UU ITE . Dalam https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/09/160000565/jokowi-minta- masyarakat-aktif-beri-kritik-warganet-lalu-kena-uu-ite?page=all , (Diakses pada tanggal 27 Februari 2021 pukul 12.12 WIB).