## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol. 8, No. 1, Januari 2022 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.36312/ jime.v8i12840/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat
Ayatullah Hadi 1 , Muhammad Ali 2 , Ilham Zitri 3 1,2,3 Universitas Muhammadiyah Mataram Article Info ABSTRAK Article history: Accepted: 25 Januari 2022 Publish25 Januari 2022 Proses  pembentukan  hukum  (legislasi)  dalam  menetapkan  hukum  positif  akan  selalu dipengaruhi  oleh  konfigurasi  politik  tertentu  yang  berinteraksi  dalam  proses  tersebut. Proses legislasi nyatanya selalu merupakan hasil dari proses yang sarat dengan berbagai muatan nilai dan kepentingan dari para aktor yang terlibat, sebab proses tersebut terjadi di  lembaga  legislatif  yang  cenderung  bersifat  politis.  Di  dalamnya  tidak  terlepas  dari upaya  tolak  tarik,  negosiasi,  serta  subjektifitas  (keberpihakan)  politik  antarsubjek  yang terlibat.  Sehingga  sering  kali  dibutuhkan  sebuah  bentuk  koalisi  atau  kubu  yang  terdiri atas  dua  atau  lebih  partai  demi  melancarkan  proses  legislasi.  Pada  Juni  2016  DPRD Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (NTB)  menetapkan  sebuah  peraturan  daerah  Nomor  2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata  halal. Perda ini dibuat untuk mengembangkan pontensi wisata  yang  ada  di  NTB.  Penelitian  ini  berjudul  “Pola  Koalisi  Partai  Politik  Dalam Pembahasan  Perda  Nomor  2  Tahun  2016  Tentang  Pariwisata  Halal  Provinsi  Nusa Tenggara Barat”. Perumusan masalah peneltian ini adalah bagaimana  pola koalisi partai politik  DPRD  NTB  dalam  pembahasan  Perda  No.  2  tahun  2016  Tentang  Pariwisata Halal? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Secara teoritik ada dua pola  penting  dalam  koalisi  partai  politik,  yakni;  pola  koalisi  taktis,  yaitu  terdapat dominasi  kekuasaan  oleh  partai  politik  yang  lebih  besar  serta  motif  kepentingan pragmatis.  Selanjutnya,  terdapat  pola  koalisi  strategis,  yakni  koalisi  dibangun  untuk pemenuhan  kepentingan  visi  dan  ideologi  serta  pemenuhan  harapan  publik  atau preferensi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembahasan Perda tidak terdapat  dominasi  oleh  partai  politik  besar.  Pola  koalisi  lebih  mempertimbangkan prferensi  kebijakan  untuk  peningkatan  prekonomian  daerah.  Basis  koalisi  partai  politik lebih kepada penyatuan visi dan tujuan kolektif dengan meminimalisir perbedaan dalam spektrum  ideologi.  Sehingga  parpol  menyepakati  membentuk  sebuah  produk  hukum yang memberikan label halal pada pariwisata NTB.
Keywords: Political Parties,
Regional Regulations,
Halal Tourism.
Article Info
Abstract Article history: Diterima: 25 Januari 2022 Terbit: 25 Januari 2022 The  process  of  law  formation  (legislation)  in  establishing  positive  law  will  always  be influenced  by  certain  political  configurations  that  interact  in  the  process.  In  fact,  the legislative  process  is  always  the result  of a process  that  is  loaded  with  various  values and  interests  of  the  actors  involved,  because  the  process  takes  place  in  the  legislature, which  tends  to  be  political.  In  it  can  not  be  separated  from  the  efforts  of  repulsion, negotiation, and political subjectivity (partisanship) between the subjects involved. So it is often necessary to form a coalition or camp consisting of two or more parties in order to  expedite  the  legislative  process.  In  June  2016  the  DPRD  of  West  Nusa  Tenggara (NTB)  Province  enacted  a  regional  regulation  Number  2  of  2016  concerning  Halal Tourism. This regulation was made to develop tourism potential in NTB. This research is entitled  "Political  Party  Coalition  Patterns  in  the  Discussion  of  Regional  Regulation Number  2  of  2016  concerning  Halal  Tourism  in  West  Nusa  Tenggara  Province".  The formulation  of  this  research  problem  is  how  the  coalition  pattern  of  the  NTB  DPRD political  parties  in  the  discussion  of  Perda  No.  2  of  2016  About  Halal  Tourism?  This research  uses  descriptive  research  method.  Theoretically  there  are  two  important patterns  in  the  coalition  of  political  parties,  namely;  a  tactical  coalition  pattern,  i.e. there  is  domination  of  power  by  a  larger  political  party  and  a  motive  of  pragmatic interest. Furthermore, there is a pattern of strategic coalitions, namely coalitions built to fulfill  the  interests  of  vision  and  ideology  as  well  as  to  fulfill  public  expectations  or policy preferences. This study shows that in the discussion of regional regulations there is  no  domination  by  major  political  parties.  The  coalition  pattern  considers  policy preferences  to  improve  the  regional  economy.  The  basis  of  the  coalition  of  political parties is more on the unification of collective vision and goals by minimizing differences in the ideological spectrum. So that the political parties agreed to form a legal product that provides a halal label on NTB tourism.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
Corresponding Author: Ayatullah Hadi Universitas Muhammadiyah Mataram Email: hadi.ayatullah@yahoo.co.id

## 1. PENDAHULUAN
Salah  satu  perubahan  sistem  ketatanegaraan  yang  diperkenalkan  dalam  amandemen  UUD 1945 adalah pemilihan umum (pemilu) untuk memlilih presiden dan wakil presiden secara langsung yang  dilaksanakan  pertama  kali  pada  pemilu  tahun  2004  setelah  pelaksanaan  pemilu  legislatif. Amandemen  UUD  1945  juga  menghendaki  rekonstruksi  besar-besaran  terhadap  tatanan pemerintahan Indonesia, salah satunya yaitu perubahan paradigman dan sistem ketatanegaraan yang sentralistik  menuju  konsep  bernegara  yang  desentralistik  dengan  pembagian  kekuasaan  antara pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan tercapainya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan istilah Otonomi Daerah.
Secara  kontekstual  pada  prinsipnya,  kebijakan  otonomi  daerah  dilakukan  dengan mendesentralisasikan  kewenangan-kewenangan  yang  selama  ini  tersentralisasi  di  pemerintahan pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan ke pemerintah daerah sebagaimana  mestinya,  sehingga  terwujud  pergeseran  kekuasaan  dari  pusat  ke  daerah.  Jika  dalam kondisi  semula  arus  kekuasaan  pemerintahan  bergerak  dari  daerah  ke  tingkat  pusat,  maka diidealkan dalam otonomi daerah arus kekuasaan bergerak sebaliknya yaitu dari pusat ke daerah.
Dengan  adanya  otonomi  daerah  yang  memberikan  kewenangan  luas  kepada  daerah  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  sesuai  dengan  karakteristik  daerahnya  masing- masing,  maka  seyogyanya  Pemerintahan  Daerah  mampu  untuk  mendayagunakan  segala  potensi sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  daerahnya.  Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemerintahan Daerah juga diberikan kewenangan konstitusional untuk membentuk dan menetapkan produk hukum sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan pernyataan Pasal 18  Ayat  (6)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tersimpul  makna bahwa  Pemerintahan  Daerah  dapat  membentuk  peraturan  daerah  (perda)  dan  peraturan-peraturan lainnya  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  dan  kebutuhan  nyata  daerahnya  sepanjang  tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Disinilah terlihat adanya kewenangan luas dan nyata bagi  daerah  untuk  melahirkan  produk  legislasi  (hokum)  daerah,  guna  menyelenggarakan  urusan pemerintahannya berdasarkan otonomi yang dimiliki.
Raharjo (2014) [1] menyatakan bahwa inti legislasi terdiri atas dua golongan besar, yaitu tahap sosiologis  (sosio-politik)  dan  tahap  yuridis.  Dalam  tahap  sosiologis  berlangsung  proses-proses untuk  mematangkan  suatu  gagasan  dan/atau  masalah  yang  selanjutnya  akan  dibawa  ke  dalam agenda  yuridis.  Apabila  gagasan  itu  berhasil  dilanjutkan,  maka  bisa  jadi  bentuk  dan  isinya mengalami  perubahan  yakni  makin  dipertajam  (articulated)  dibandingkan  pada  saat kemunculannya. Pada titik ini selanjutnya ia akan dilanjutkan pada tahap yuridis  yang merupakan pekerjaan  yang  benar-benar  menyangkut  perumusan  dan  pengkaidahan  suatu  peraturan  hukum. Dalam tahap ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis.
Dengan  prinsip  “berdasarkan  aspirasi  masyarakat”,  maka  UU  No.  23  Tahun  2014  telah memberikan  jalan  bagi  interaksi  politik  demokratis  dalam  legislasi  Perda.  Dalam  Penjelasan  UU tersebut juga ditegaskan bahwa “… penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh  dalam  masyarakat”.    Ini  berarti,  sistem  politik  demokratis  merupakan  prasyarat  yang
niscaya (conditio sine qua non) dalam mewujudkan legislasi Perda  yang ideal tersebut. Salah satu daerah  yang  sedang  mengembangkan  potensi  lokal  dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB merupakan salah satu daerah tujuan wisata  setelah  Provinsi  Bali,  dimana  NTB  sesungguhnya  memiliki  wilayah  dan  potensi  yang  luas serta Sumber Daya Alam  yang kaya dan juga lapangan investasi  yang cukup banyak. Akan tetapi masih  perlu  adanya  strategi  maupun  upaya  pemerintah  memanfaatkan  potensi  wilayah  untuk  di kembangkan dengan menarik investasi maupun melakukan kerjasama. Untuk itu, maka pemerintah daerah  Provinsi  NTB  bersama  dengan  dinas  terkait  melaksanakan  program-program  untuk mengembangkan  kepariwisataan  di  NTB,  hingga  pada  tahun  2015  yang  lalu  meperoleh penghargaan dalam ajang World Halal Travel Awards (WHTA) 2015 yang diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
NTB  yang  diwakili  oleh  Pulau  Lombok  berhasil  meraih  dua  penghargaan  sekaligus  yaitu World’s  Best  Halal  Tourism  Destination  dan World’s  Best  Halal  Honeymoon  Destination  dan  di tahun  2016  kembali  meraih  3  penghargaan  sebagai  World’s  Best  Halal  Honeymoon  Destination, World’s Best Halal Beach Resort, World’s Best Halal Travel Website. Maka sektor pariwisata NTB mulai  terkenal  dengan  branding  pariwisata  halal.  Beberapa  Strategi  Percepatan  harus  mampu dilakukan oleh Pemerintah Daerah  NTB, diantaranya sebagai  berikut :  Perkembangan Destinasi  – kita mencoba mendekati desa desa yang ada agar dikemas menjadi destinasi desa wisata, sehingga perkembangan  pariwisata  halal  dapat  berkembang  secara  menyeluruh.  Peningkatan  infrastruktur pariwisata  halal  Pengembangan  atraksi  dan  amenitas  pariwisata  halal  kelas  dunia  –  peningkatan angka  kunjungan  yang  datang  dari  berbagai  Negara  baik  Negara  mayoritas  muslim  atau  non muslim  yang  mencari  pelayanan  dan  fasilitas  berbasis  halal  karena  wisatawan  non  muslim  juga percaya bahwa produk halal tersebut terjamin proses pengolahannya.
Untuk dapat menunjang terlaksananya strategi diatas, maka Pemerintah Daerah Provinsi NTB menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal,  yang diundangkan pada tanggal 21 Juni 2016. Dengan demikian diharapkan mampu terwujud percepatan dalam sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Salah satu persoalan dalam pembentukan Perda berangkat dari asumsi  dasar  bahwa  proses  pembentukan  hukum  (legislasi)  dalam  melahirkan  hukum  positif  (in abstracto) akan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu yang berinteraksi dalam proses tersebut.  Di  dalam  setiap  proses  legislasi  hampir  selalu  terjadi  tarik  menarik,  negosiasi,  serta subjektifitas  (keberpihakan)  politik  antarsubjek  yang  terlibat  di  dalamnya.  Proses  legislasi  dalam pembentukan  hukum  positif  nyatanya  selalu  merupakan  hasil  dari  proses  yang  sarat  dengan berbagai  muatan  nilai,  dan  kepentingan  dari  para  aktor  yang  terlibat.  Salah  satu  elemen  penting dalam  pembahasan  Perda  adalah  partai  politik.  Interaksi  kepentingan  di  antara  partai  politik  akan selalu muncul dalam bentuk koalisi-koalisi. Pola-pola koalisi yang terbentuk berpengaruh terhadap konfigurasi  kepentingan,  baik  yang  didasarkan  pada  pertimbangan  jangka  pendek  (kepentingan pragmatis)  maupun  jangka  panjang  dalam  bentuk  kepentingan  ideologis.  Menurut  Raharjo  (1980) [2],  hal  tersebut  disebabkan  karena  proses  legislasi  terjadi  di  dalam  lembaga  legislatif  yang cenderung bersifat politik.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  akan  menfokuskan  permasalahannya  pada bagaimanakah  Pola  Koalisi  Partai  Politik  dalam  Pembahasan  Peraturan  Daerah  Nomor  2  tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat? Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui Pola Koalisi Partai Politik dalam Pembahasan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Tentang  Pariwisata  Halal  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Ada  sejumlah  penelitian  yang  relevan dengan penelitian ini adalah Pertama, jurnal penelitian dengan judul “Analisis Hubungan Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo”, oleh Adithia Anbar Perkasa, Rabina  Yunus,  dan  Andi  M.  Rusli,  tahun  2013.  Kesimpulan  penelitian  penelitian  ini  yaitu  ada faktor yang bersifat mendukung maupun menghambat pembahasan Raperda yaitu komunikasi yang
terjadi  dalam  kerjasama.  Kepentingan  juga  berpengaruh  dalam  pembuatan  Perda  yang  mana komunikasi politik menjadi alat lobi kepentingan dalam mencapai kesepakatan antara pihak terkait.
Penelitian  berikutnya  berjudul  “Pembentukan  Peraturan  Daerah  Yang  Responsif  Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, oleh Muhammad Suharjono, tahun 2014. Kesimpulan penelitian ini yaitu terjadinya pemahaman yang keliru mengenai politik legislasi, sehingga hal tersebut dijadikan deal-deal politik dalam penuangan materi suatu perda. Hal ini terjadi disebabkan rendahnya kualitas anggota dewan yang direkrut oleh parpol yang lebih banyak menggunakan model politik aliran dan kepentingan pragmatis. Selanjutnya penelitian dengan judul “Penerapan Komunikasi Politik Dalam Penetapan  Peraturan  Daerah  Kota  Kendari”,  oleh  M.  Najib  Husain,  tahun  2011.  Kesimpulan penelitian  ini  bahwa  penerapan  komunikasi  politik  dalam  penetapan  perda  pemberantasan  buta aksara  Al  Qur’an  dilakukan  dalam  empat  tahapan,  yaitu  rapat  dengar  pendapat,  rapat  panitia khusus,  rapat  pleno  dan  rapat  panitia.  Keempat  proses  tahapan  ini  tidak  terlepas  dari  pergulatan pesan dalam konteks komunikasi politik, dimana ada komunikator, komunikan, pesan serta saluran yang dipakai agar keempat proses tersebut berjalan dengan lancar.
Berikutnya penelitian berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Pekanbaru Periode  2009-2014”,  oleh  Oki  Rahman  Hakim  Yusri  Munaf.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  yaitu Hambatan  yang  dihadapi  DPRD  Kota  Pekan  Baru  Periode  2009-2014  antara  lain;  kemampuan, hubungan  politik,  waktu  dan  anggaran  yang  terbatas  sehingga  berpengaruh  terhadap  kualitas produk legislasi. Kerangka teoritik penelitian ini dimulai dari pendefinisian tentang koalisi. Koalisi ialah  penggabungan  sekelompok  partai  politik  yang  berkompetisi,  secara  bersama-sama  memiliki persepsi  tentang  kepentingan,  atau  dalam  menghadapi  ancaman  serta  dalam  penggalangan  energi kolektif (Heywood, 2014) [3]
Pengertian  lain  dari  Cipto  (2012:316)  [4]  menyatakan  koalisi  adalah  sebuah  keharusan  di dalam sebuah sistem pemerintahan presidensiil yang berpadu dengan sistem kepartaian yang multi partai.  Hakikat  koalisi  sendiri  untuk  membentuk  pemerintahan  yang  kuat  (strong),  mandiri (autonomous), dan tahan lama (durable). Pemerintahan yang kuat bisa diartikan pemerintahan yang mampu menciptakan dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa khawatir mendapat penolakan atau perlawanan dari parlemen. Sementara Efriza (2012:320) [5] membagi koalisi secara garis besar Pertama,  koalisi  yang  dilatarbelakangi  oleh  kepentingan  untuk  meraih  kemenangan  di  parlemen. Kemenangan ini menjadi penting karena politik lebih dimaknai sebagai kuantitas suara di parlemen yang  akan  menentukan  kelangsungan  pemerintahan  (eksekutif).  Kedua,  koalisi  yang  didasarkan pada  kesamaan  ideologi.  Walaupun  kemenangan  tetap  menjadi  target,  namun  koalisi  ini  tetap berpijak pada kesamaan ideologi yang dianutnya.
Mengacu pada Lijphart dalam Patern of Democracy, Government Forms and Performance in Thirty Six Countries” (Efriza, 2012:316) [6], koilisi ditekankan pada aspek kebijakan yaitu Policy- variable coalitions (koalisi kebijakan aktif), prinsip dasar teori ini adalah  parpol berkoalisi dengan fokus  untuk  kebijakan  yang  lebih  baik,  dengan  menguasai  legislative,  maka  kebijakan  yang  lebih baik  dapat  dibuat.  Secara  sederhana  menurut  Craig  Volden  dan  Clifford  J.  Carruba  (Efriza, 2012:324)  [7],  faktor  koalisi  bisa  dikelompokan  kedalam  lima  faktor,  sebagai  berikut  :  Koalisi karena  persamaan  ideologi.  Koalisi  ini  akan  lebih  kuat  dalam  membentuk  kerja  sama  dan  dapat meretas  atau  mengurangi  konflik  kepentingan.  Koalisi  karena  adanya  kepentingan  parpol  besar untuk  menetralisasi  kepentingan  ideologi  ekstrim.  Untuk  itu,  diperlukan  daya  tawar  yang memungkinkan masing-masing anggota koalisi mangajukan agendanya.
Koalisi  sebagai  respon  atas  kebijakan  status  quo  yang  ekstrim.  Koalisi  ini  dibentuk  karena tidak  adanya  partai  pemenang  tunggal  mayoritas  sehingga  memungkinkan  terjadinya  kesepakatan untuk  membentuk  pemerintahan  dan  berbagi  keuntungan,  baik  pada  ranah  jabatan  maupun kebijakan, baik di eksekutif maupun legislatif. Koalisi karena adanya kebijakan balas jasa. Koalisi ini lebih didasarkan pada kepentingan pragmatis  yang saling menguntungkan karena tidak adanya partai mayoritas. Koalisi ini sulit bertahan apabila tidak disertai oleh koalisi besar yang kuat karena
masing-masing  anggota  koalisi  mempunyai  daya  tawar  tersendiri  dan  sewaktu-waktu  dapat hengkang  dari  koalisi.  Koalisi  karena  mengamankan  suara  di  parlemen.  Karena  itu  dibutuhkan koalisi  besar  (grand  coalitions)  yang  melibatkan  partai  besar.  Menurut  Lipjhart,  sistem  bikameral telah  memberikan  peluang  bagi  munculnya  koalisi  besar  di  parlemen.  Dan  koalisi  besar  dibentuk untuk memastikan kontrol parlemen dalam sistem bikameral.
Sementara menurut Ambardi (2012:325) [8], terdapat tiga faktor pembentukan koalisi, sebagai berikut:  Koalisi  berbasis  ideologi  (ideologically-connected  coalition).  Koalisi  ini  menekankan pentingnya  ideologi  partai  dalam  pembentukannya.  Meraih  kekuasaan  di  pemerintahan  bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menjalankan program ideologis dan menempatkan kebijakan  yang  berdasarkan  ideologi.  Pembentukan  koalisi  yang  semata-mata  untuk  memenangi pertarungan  politik  atau  dikenal  dengan  model  koalisi  kemenangan  minimal  (minimal-winning coalition).Pemilihan  mitra  koalisi  ditentukan  oleh  besarkan  perolehan  suara  dalam  pemilu  atau jumlah  kursi  di  parlemen.  Koalisi  torah  (oversized  coalition)  atau  koalisi  yang  merangkul  semua partai.  Koalisi  jenis  ini  merupakan  ciri  khas  dari  sistem  kepartaian  nonkompetitif  atau  sistem kepartaian  berbasis  kartel,  yakni:  Ideologi  partai  menjadi  non-faktor  dalam  menentukan  perilaku partai,  Dalam  membentuk  koalisi,  partai  bersikap  serba  boleh  (promiscuous),  Oposisi  tidak  dapat diitentifikasi,  Hasil  pemilu  tidak  berdampak  atau  berdampak  minimal  terhadap  perilaku  partai, Partai-partai cenderung bertindak sebagai satu kelompok.
Sementara  itu,  Haris  dalam  Efriza,  (2012:327)  [9],  koalisi  yang  ideal  adalah  apabila: Kesepakatan  antar  parpol  yang  berkoalisi  lebih  didasarkan  atas  platform  dan  agenda  politik  yang sama  ketimbang  semata-mata  pembagian  kekuasaan,  Kesepakatan  koalisi  mengatur  hak  dan tanggung  jawab  pihak-pihak  yang  berkoalisi,  berikut  mekanisme  ganjaran  (reward)  dan  hukuman (punishment),  Ada  semacam  kode  etik  bagi  para  pihak  yang  terlibat  di  dalam  kesepakatan, Kesepakatan bersifat publik dan mengikat pihak-pihak yang berkoalisi.
Namun dalam sejumlah kasus, pola koalisi terbelah menjadi 2 model, yakni koalisi taktis dan strategis. Koalisi taktis dibangun tidak untuk memenuhi kepentingan visi dan ideologis dari partai politik  yang bergabung.  Koalisi ini dibangun tidak berdasarkan pada asas  keseimbangan sehingga sangat  terlihat  dominasi  kekuasaan  berada  dan  ditentukan  oleh  partai  politik  yang  lebih  besar. Motivasi koalisi sangat pragmatis. Menurut Makhya, pragmatisme bisa dalam bentuk politik uang (money politics) dan juga politik dagang sapi” (Efriza, 2012:315) [9]
Sementara  itu  menurut  Wijaya  (Efriza,  2012:315)  terciptanya  koalisi  dikarenakan  kentalnya keputusan  oligarki  elit  kekuasaan  tertinggi  partai,  cenderung  menyampingkan  aspirasi  konstituen partai  di  basis  massa.  Jangan  banyak  berharap  kepada  koalisi  taktis  ini  karena  koalisi  model  ini sangat  tidak  konsisten  untuk  berpikir  dan  bertindak  untuk  memenuhi  harapan-harapan  rakyat. Koalisi  strategis  adalah  koalisi  yang  dibangun  untuk  pemenuhan  kepentingan  visi  dan  ideologis partai  politik.  Tujuan  koalisi  strategis  biasanya  ada  dua  yakni  untuk  secara  bersama-sama membentuk  pemerintahan  kuat  dan  tahan  lama,  membagi  kekuasaan  yang  adil  dan  demokratis untuk tujuan pemenuhan harapan-harapan rakyat (Efriza, 2012:315) [10].
Koalisi  strategis  terbentuk  bukan  karena  seorang  calon  presiden  belum  dapat  “kendaraan politik”,  melainkan  terbentuk  atas  dasar  kepentingan  politik  partai  secara  kelembagaan.  Pada koalisi  strategis  soal  pembagian  kekuasaan  diputuskan  secara  bersama-sama  dengan  anggota koalisi, karena koalisi ini dibangun atas dasar nilai-nilai politik yang strategis, maka terbentuknya pun  melalui  proses  yang  sangat  hati-hati  dan  memakan  waktu  yang  panjang.  Maklum  saja  sebab yang digantungkan oleh koalisi ini bukan soal siapa yang menjadi presiden dan siapa yang menjadi wakil  presiden,  tetapi  soal  pemenuhan  harapan  rakyat  (kesejahteraan)  setelah  memegang  tampuk kekuasaan.

## 2. METODE PENELITIAN
Paradigma  Penelitian  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu, jika dilakukan dengan baik dan terukur  (empiris),  penelitian  deskriptif  akan  mampu  menghilangkan  spekulasi  dan  penilaian  yang hanya  karena  kesan  semata-mata.  Penelitian  mengenai  Pola  Koalisi  Partai  Politik  dalam Pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan  pendekatan  deskriptif.  Pendekatan  tersebut  akan  menggambarkan  secara  detail  model- model koalisi partai politik yang terbentuk dalam pembasan Perda. Penggambarannya lebih banyak menyangkut konfigurasi kepentingan yang terdapat dalam koalisi partai politik. Konfigurasi partai di  dalam  pembahasan  Perda  didasarkan  pada  corak  kepentingan  politik.  Kepentingan  politik seringkali  merupakan  wujud  dari  keyakinan  ideologi,  visi-misi  partai  politik,  bahkan  kepentingan penguasaan  sumber  daya  ekonomi  dan  kekuasaan.  Penentuan  narasumber  dilakukan  dengan Observasi,  Dokumentasi  dan  wawancara  mendalam.  Narasumber  ditentukan  dengan  Purpussive Sampling  dengan  melakukan  wawancara  mendalam.  Wawancara  dilakukan  terhadap  beberapa anggota  DPRD  Provinsi  NTB  dari  sejumlah  partai  politik;  Partai  Demokrat,  Partai  Golkar,  Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem.
Tabel. 1. Narasumber Penelitian
No Nama Data Primer Nama Narasumber Fraksi Metode Pengumpulan Data 1. Pola koalisi partai Demokrat Drs. H. M. Nasihudin Bahri, SH., MH. Partai Demokrat Wawancara 2. Pertimbangan ideologi koalisi partai Demokrat H. Moh. Rais Ishak, SH. Partai Demokrat Wawancara 3. Pertimbangan ideologi koalisi partai Golkar H. Lalu Pattimura Parhan, S.Ag., MHi. Partai Golkar Wawancara 4. Pertimbangan ideologi koalisi partai PPP Dra. Hj. Wartiah, M.Pd. PPP Wawancara 5. Pertimbangan ideologi koalisi partai Nasdem Hj. Suryahartini, SP., M.AP Partai Nasdem wawancara
Analisis  Data  Adapun  tahapan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  yaitu:  Pengumpulan  data, yaitu data yang didapatkan dari sumber peneliti yang masih bersifat mentah serta belum diolah oleh peneliti.  Reduksi  data  dengan  membuat  abstraksi  dengan  maksud  untuk  membuat  rangkuman dengan maksud menyeleksi data sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti. Indentifikasi dan  Kategori.  Dalam  bagian  ini  peneliti  melakukan  identifikasi  dan  kategorisasi  sesuai  dengan rumusan  masalah  penelitian.  Hal  ini  pula  dilakukan  modifikasi  terhadap  data  dan  informasi  yang telah di peroleh melalui kuisioner, Wawancara dan Dokumentasi.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pembahasan Raperda yang kemudian menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Provinsi NTB tidak menemukan kendala yang berarti. Anggota DPRD NTB yang tergabung dalam  sejumlah  fraksi  memiliki  pandangan  yang  relatif  sama  tentang  pembangunan  sektor pariwisata  NTB.  Konsep  wisata  halal  yang  menjadi  branding  baru  pariwisata  NTB  dipandang memiliki  pasar  yang  luas  baik  dalam  skala  domestik  maupun  mancanegara.  Sebagai  branding pariwisata  baru,  konsep  wisata  halal  dipandang  penting,  bukan  saja  sebagai  pendongkrak  jumlah wisatawan  muslim  yang  memiliki  potensi  pasar  yang  cukup  besar,  tapi  juga  sebagai
pengejawantahan nilai-nilai lokal NTB yang sebagian besar beragama Islam dengan tagline pulau Seribu Masjid bagi Pulau Lombok.
Dengan pemahaman tersebut di atas, maka proses pembahasan tentang regulasi wisata halal di gedung  DPRD  NTB  tidak  menciptakan  friksi-friksi.  Secara  mayoritas  anggota  DPRD  memiliki pemahaman  yang  sama  tentang  tujuan  disusunnya  Perda  No  2  Tentang  wisata  Halal,  yaitu meningkatkan daya saing daerah dalam bidang pariwisata terutama kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut penulis akan menjelaskan gambaran tentang pola koalisi partai  politik dalam pembahasan Perda nomor 2  Tahun 2016 Tentang Wisata Halal  NTB dengan melalui sejumlah dimensi dan indikator-indikator.
3.1.Koalisi Taktis
a. Dominasi Kekuatan Parpol Besar
Dari data skunder penelitian, diketahui bahwa partai Golkkar memiliki suara mayoritas di  DPRD  Provinsi  NTB  dengan  11  kursi.  Namun,  dalam  pembahasan  Perda  hal  itu  tidak terlalu  banyak  berpengaruh,  karena  semua  fraksi  di  dalam  sidang  memang  telah  lebih  dulu sepakat  dan  setuju  terhadap  raperda  pariwisata  halal.  Dengan  kata  lain,  tidak  terjadi pembelahan  suara,  kubu  atau  friksi.  Meskipun  dengan  kursi  mayoritas,  Partai  Golkar  tidak berusaha mendominasi kekuatan partai lain dalam konteks pendapat maupun vouting.
Pada awalnya, kecemasan justru hadir dari pelaku periwisata yang telah lebih dulu ada, mereka khawatir bahwa dengan adanya konsep pariwisata halal akan mengganggu jalannya pariwisata  konvensional  yang  telah  lama  berjalan.  Namun  dalam  proses  konsultasi  public semua dijelaskan secara jelas bahwa konsep dari pariwisata halal merupakan sebuah pilihan, tidak serta merta seluruhnya menjadi pariwisata halal.
Partai Golkar merupakan salah satu fraksi yang sangat giat mendukung usulan Raperda menjadi  Perda  untuk  kemudian  di  bahas  di  dalam  sidang,  dengan  alasan  pariwisata  NTB harus  memiliki  ciri  yang  lebih  khusus  untuk  dapat  menarik  wisatawan  dan  mengisi  celah peluang  pasar  wisatawan  asing  khususnya  dari  Timur  Tengah.  Sebagai  partai  besar  tentu pendapat  ini  memiliki  pengaruh  kuat  bagi  partai  lain.  Selain  itu  dukungan  juga  kuat diberikan kerena ketua Bapemperda berasal dari partai Golkar.
Berikut  ini  petikan  wawancara  dengan  TGH.  Muammar  Arafat  selaku  selaku  anggota Pansus dari fraksi Partai Gokar, bahwa :
Tidak ada tebentuk pengkubuan selama pembahasan. Sebab saat usulan diajukan semua anggota  DPRD  setuju,  kemudian  dibentuklah  Pansus  yang  akan  menyusun  Perda  yang telah  disetujui  bersama.  Fraksi  Golkar  saat  itu  sangat  getol  mendukung  konsep pariwisata  halal  ini,  karena  pada  saat  itu  yang  menjadi  ketua  Bapemperda  merupakan anggota dari Fraksi Partai Golkar. (wawancara 25 Juli 2018 melalui pukul 13.06 WITA, di ruang Komisi V DPRD Provinsi NTB). Dalam pembahasan Raperda di DPRD, partai Golkar  sebagai  mayoritas  tidak  perlu  menunjukan  dominasi  kekuasaannya,  sebab seluruh fraksi  memang  menyetujui.  Selain itu masing-masing  fraksipun  berkesempatan menyampaikan pandangan fraksi terhadap Raperda.
b. Motif Kepentingan Pragmatis
Dalam  pembahasan  Raperda,  tidak  ada  kepentingan  pragmatis  yang  mendasari kesepakatan  seluruh  anggota  DPRD.  Alasan  yang  melandasi  seluruh  fraksi  menyetujui konsep  pariwisata  halal  adalah  semata-mata  untuk  peningkatan  ekonomi  dengan memanfaatkan  atau  membangun  potensi  daerah.  Dengan  konsep  pariwisata  halal  ini diharapkan dapat menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung ke NTB. Dengan makin bergeliatnya  sektor  wisata  dapat  menciptakan  Multiplier-Effect  bagi  sektor  prekonomian lainnya seperti  suburnya pusat-pusat  penjualan oleh-oleh, warung/restoran. Selain itu  geliat wisata dapat mendorong kegiatan wisata MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) oleh para pebisnis serta berpeluang menjadi andalan untuk meningkatkan pendapatan devisa
sektor  pariwisata  mengingat  pengeluaran  pelancong  bisnis  tersebut  rata-rata  tiga  kali  lebih besar dari wisman biasa ( leisure ).
Berikut ini wawancara dengan TGH. Muammar Arafat selaku anggota Pansus dari fraksi Partai Gokar, bahwa :
Bukan  hanya  partai  Golkar,  seluruh  fraksi  ingin  melihat  daerah  kita  ini  memiliki  ciri pariwisata  yang lebih khusus.  Dengan kekhsusan tersebut  diharapkan sektor pariwisata tumbuh serta multiplayer pada sector lain juga akan mengikuti, seperti berkembangnya pusat  oleh-oleh, kuliner dan MICE. (Wawancara 25 Juli 2018 pukul  13.06  WITA, dari ruang Komisi V DPRD Provinsi NTB).
Selain  itu  wawancara  dengan  Lalu  Jazuli  Azhar  selaku  Anggota  Pansus  Raperda  dari Partai Gerindra,, menyatakan bahwa :
Dan  berkaitan  dengan  NTB,  maka  pariwisata  menjadi  potensi  besar  yang  dapat membuka  lapangan  usaha  dan  lapangan  pekerjaan,  maka  Gerindra  setuju  dan mendorong  konsep  pariwisata  halal  ini. (wawancara  25  Juli  2018,  melalui  sambungan telepon  pada pukul 13.45 Wita, dari ruang Komisi V DPRD Provinsi NTB).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, motif seluruh parpol di DPRD Provinsi NTB dalam  mendukung  adanya  perda  pariwisata  halal  ini  adalah  untuk  mengembangkan  sektor pariwisata NTB untuk nantinya dapat meningkatkan PAD.

## 3.2.KOALISI STRATEGIS
a. Pembagian Kekuasaan Secara Demokratis
Dalam  proses  pembahasan  Raperda  Pariwisata  Halal  di  DPRD  Provinsi  NTB,  masing- masing  parpol  setara  dan  bebas  menyatakan  haknya  untuk  berpendapat.  Seluruh  fraksi diberikan  kesempatan  untuk  mengeluarkan  pandangan  fraksi  di  dalam  pembahasan. Pendapat  terhadap  Raperda  pariwisata  halal  dapat  dilihat  dalam  beberapa  pandangan  fraksi yang  di  sampaikan  dalam  pembahasan  Perda  (Berita  Sidang  I  Tahun  2016  DPRD  Provinsi NTB), diantaranya sebagai berikut
1) Pandangan fraksi Partai Golkar
Potensi  NTB  dan  pulau  Lombok  dengan  jargon  “Pulau  Seribu  Masjid”  menjadi potensi  yang  dapat  dikembangkan  untuk  wisata  halal  sebagai  suatu  program  unggulan yang  dapat  menarik  wisatawan  terutama  wisatawan  dari  Timur  Tengah,  karena  wisata halal adalah konsep pembangunan pariwisata yang mengintegrasikan nilai syari’ah yaitu pada  destinasi,  penyediaan  makanan  dan  minuman,  pramuwisata  dan  spa  (salus  per aquam).  Untuk  mewujudkan  wisata  halal  perlu  keterlibatan  pemangku  kepentingan, terutama  dalam  penyediaan  fasilitas,  produk,  dan  pelayanan  yang  dibutuhkan  oleh wisatawan supaya merasakan kenyamanan dalam berwisata. Masyarakat ikut memelihara dan menjaga serta dapat menciptakan situasi dan kondisi yang aman bagi para wisatawan baik selama perjalanan maupun di lokasi wisata.
2) Pandangan Fraksi Partai Gerindra
Fraksi  Partai  Gerindra  melalui  juru  bicaranya  memberikan  apresiasi  dan  sepakat dengan  Bapemperda  dengan  adanya  Raperda  Pariwisata  Halal.  Karena  dapat memanfaatkan  potensi  alam,  budaya  dan  keagamaan  yang  mencirikan  NTB  yang berpenduduk  mayoritas  Muslim  dengan  Pulau  Lombok  sebagai  Pulau  Seribu  Masjid, apalagi  hal  ini  didukung  oleh  Kementerian  Pariwisata  Republik  Indonesia.  Kemajuan sektor pariwisata melalui wisata halal akan memajukan sektor wisata dan akan berdampak pada  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  peningkatan  ekonomi  masyarakat  serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB.
Semua fraksi diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangannya. Dapat dipertegas bahwa secara substansi semua pandangan fraksi memiliki cara pandang sama tentang pentingnya regulasi wisata halal. Koalisi berdasarkan kepentingan masing-
masing  parta  politik  tidak  terbentuk..  Tidak  ada  satupun  partai  politik  mendominasi aspirasi  partai  lain. Pembagian kekuasaan dalam bentuk  kompromi politik dapat  ditekan seminimal  mungkin.  Dalam  pembahasan  terjadi  suasana  dialogis  layaknya  dengar pendapat satu sama lain. Diskusi berjalan lancar dan tidak alot. Hampir semua point atau pasal demi pasal dibahas dengan seksama tanpa adanya debat berkepanjangan.
b. Preferensi Fokus Tujuan Kebijakan
Dalam  proses  pembahasan  Rperda  pariwisata  halal,  seluruh  fraksi  di  DPRD  fokus  isu Raperda  sebagai  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat NTB.  Dengan  adanya  Perda  pariwisata  halal  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  sektor pariwisata  yang  merupakan  potensi  besar,  bukan  hanya  untuk  menarik  wisatawan  lokal, melainkan  juga  dapat  menarik  wisatawan  mancanegara,  seiring  dengan  trend  konsep  halal yang mulai mendunia.
Berikut  ini adalah hasil wawancara dengan  Hj. Suryahartin selaku anggota Pansus  dari Partai Nasdem menyatakan bahwa :
Pariwisata  halal  ini  harus  ada  sebagai  sebuah  pilihan  bagi  pelaku  wisata,  untuk mendongkrak tingkat  wisata kita, kemudian kita berharap akan meningkatkan ekonomi masyarakat,  yang  kami  inginkan  nanti  adalah Multiplier  Effect- nya,  pada  akhirnya meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. (Wawancara  23  Juli  2018,  pukul  11.14  Wita, bertempat di Ruang Komisi V DPRD Provinsi NTB).
Selain  itu,  wawancara  Bapak  Lalu  Jazuli  Azhar    selaku  anggpta  Pansus  dari  Partai Golkar, beliau menyatakan bahwa : Pada prinsipnya Gerindra ingin untuk mengembangkan potensi  yang  dimiliki  daerah  yang  memang  bisa  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Dan  berkaitan  dengan  NTB,  maka  pariwisata  menjadi  potensi  besar  yang  dapat  membuka lapangan  usaha  dan  lapangan  pekerjaan,  maka  Gerindra  setuju  dan  mendorong  konsep pariwisata  halal  ini. (wawancara  25  Juli  2018,  melalui  sambungan  telepon    pada  pukul 13.45 Wita, dari ruang Komisi V DPRD Provinsi NTB).
Dari  wawancara  di  atas  dapat  diketahui  bahwa,  fokus  dari  perda  ini  adalah  sebagai kebijakan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di NTB. Dengan konsep  pariwitasa  halal  maka  peluang  usaha  dan  lapangan  kerja  terbuka,  dengan  demikian akan  terjadi  peningkatan  ekonomi  yang  nantinya  kesejahteraan  pun  akan  dapat  diraih  oleh masyarakat.  Maka,  dapat  dikatakan  bahwa,  pada  sidang  pembahasan  Raperda  wisata  halal, koalisi  berdasarkan  kepentingan  masing-masing  parta  politik  tidak  terbentuk.  Semua  fraksi melebur  dalam  suatu  pandangan  bersama  yang  diikat  oleh  orientasi  kebijakan  berdasarkan kepentingan yang lebih berorientasi kepentingan publik.
c. Spektrum Ideologi dan Visi Parpol
Sudah  lazim  bahwa  ideologi  parpol  sangat  berpengaruh  dalam  arah  langkah  kebijakan yang diambil oleh parpol. Berikut ini adalah spektrum ideologi dari parpol di DPRD Provinsi NTB :
Tabel 2. Spektrum Ideologi Parpol DPRD NTB No Partai Ideologi 1 Partai Golkar Nasionalis Moderat 2 Partai Gerinda Nasionalis Moderat 3 Partai Demokrat Nasionalis Moderat 4 PKS Islamis 5 PPP Islamis 6 PKB Islam Moderat 7 PDI Perjuangan Nasionalis 8 PAN Islam Moderat
9 Hanura Nasionalis Moderat 10 partai Nasdem Nasionalis Moderat 11 PBB Islam Moderat
(Sumber : Profil Parpol DPRD NTB Tahun 2016)
Dari  tabel  dapat  dilihat  bahwa  komposisi  partai  di  DPRD  Provinsi  NTB  terdiri  atas spektrum  Ideologi,  yakni  nasionalis,  nasionalis  moderat,  Islam  moderat  (nasionalis  dengan basis suara dari pemeluk Muslim), dan Islamis. Meskipun terdapat Spektrum ideologi  yang berbeda-beda, namun semua partai politik bersama-sama sepakat terhadap konsep Pariwisata Halal  yang  kemudian  tertuang  di  dalam  Perda  No.  2  Tahun  2016,  Artinya  ideologi  dari parpol  tidak  terlalu  kaku  dalam  mengambil  langkah  kebijakan.  Hal  ini  disebabkan  karena konsep  pariwisata  halal  ini  bukan  semata-mata  merupakan  upaya  untuk  membatasi  sektor wisata  ke  dalam  konsep  syari’at  melainkan  untuk  memberikan    suatu  ciri  khusus  untuk meningkatkan  daya  tarik  wisata.  Para  pelaku  usaha  serta  para  wisatawan  diberikan  pilihan konsep dalam berwisata serta jaminan dalam menikmati wisata di NTB, yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD, membuka peluang usaha dan lapangan kerja.
Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa spektrum ideologi parpol menjadi lebih fleksibel,  parpol  dengan  ideologi  nasionalis  dapat  menjadi  nasionalis  yang  moderat,  begitu pula  parpol  dengan  ideologi  Islamis  dapat  menjadi  Islam  moderat.  Parpol  dengan  ideologi nasionalis maupun dengan ideologi Islamis sama-sama melihat kosep pariwisata halal dalam konteks  ekonomi,  sehingga  parpol  dengan  ideologi  nasionalis  mau  untuk  menyepakati membentuk  sebuah  produk  hukum  yang  memberikan  label  halal  pada  pariwisata  NTB. Begitupun dengan parpol berideologi Islamis turut sepakat terhadap konsep pariwisata halal, yang  mana  halal  disini  lebih  merupakan  pilihan  bukan  keharusan  seluruhnya  menjadi terbatasi dengan syari’at.

## 4. KESIMPULAN
Pola koalisi partai politik dalam pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal  Provinsi  NTB  adalah  pola  koalisi  yang  setara.  Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh  Partai  Golkar sebagai  partai  mayoritas  di  DPRD  tidak  menunjukkan  dominasi  kekuasaan.  Tidak  ada  intervensi dari  partai  besar  dalam  proses  pembahasan  Raperda  terhadap  partai  kecil.  Semua  partai  memiliki kesempatan  dan  kekuatan  yang  sama  dalam  menyampaikan  pendapat  serta  adu  gagasan. Pertimbangan  pragmatis  partai  politik  dapat  diminimalisir.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  semua partai  politik  menyepakati  konsep  Pariwisata  halal  sebagai  branding  wisata  NTB  dalam meningkatkan prekonomian masyarakat. Selain itu, koalisi berdasarkan kepentingan masing-masing parta  politik  tidak  terbentuk.  Tidak  ada  satupun  partai  politik  mendominasi  aspirasi  partai  lain. Pembagian  kekuasaan  dalam  bentuk  kompromi  politik  dapat  ditekan  seminimal  mungkin.  Dalam pembahasan  Raperda,  terjadi  suasana  dialogis  layaknya  dengar  pendapat  satu  sama  lain.  Diskusi berjalan lancar dan tidak alot. Hampir semua point atau pasal demi pasal dibahas dengan seksama tanpa adanya debat berkepanjangan. Tidak ada koalisi partai politik berdasarkan spektrum ideologi. Dalam pembahasan Raperda, ideologi parpol menjadi lebih fleksibel, taktis dan tidak kaku. Parpol dengan  ideologi  nasionalis  maupun  Islamis  sama-sama  melihat  kosep  pariwisata  halal  dalam konteks  ekonomi.  Sehingga  parpol  menyepakati  membentuk  sebuah  produk  hukum  yang memberikan label halal pada pariwisata NTB.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Penelitian  ini dapat  terlaksana dengan baik  berkat  kerjasama tim  peneliti serta pihak-pihak terkait baik  secara  kelembagaan  maupun  personal.  Oleh  karena  itu  kami  menyampaikan  banyak terimakasih  kepada  sesama  tim  peneliti  yang  telah  gigih  meluangkan  waktu,  pikiran  dan  tenaga untuk menyelesaikan karya ini. Terima kasih juga kepada pihak FISIP Universitas Muhammadiyah
Mataram  yang telah memberikan ijin penelitian serta kontribusi pendanaan sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Tidak lupa juga terimakasih kami yang terdalam kepada pihak Sekretariat DPRD Provinsi  NTB  dan  semua  narasumber  dari  berbagai  fraksi  dan  anggita  DPRD  NTB  yang  telah memberikan ijin penelitian serta sebagai narasumber.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
[ 1] Raharjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Citra Aditya:  Bandung [2] Raharjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Citra Aditya: Bandung
[3] Heywood, Andrew. 2014. Politik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta [4] Cipto, Bambang. 2010, Otonomi Daerah. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta [5] Efriza Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta: Bandung [6] Efriza. 2012. Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta: Bandung [7] Efriza. 2012. Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta: Bandung [8] Ambardi, Kuskridho. 2012. Mengungkap Politik Kartel.  Gramedia Pustaka Utama: Jakarta [9] Efriza. 2012. Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta: Bandung [10] Efriza. 2012. Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta: Bandung