ISSN Online: 2808-1676 https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/index
Teori State Auxiliary Bodies dan Trigger Mechanism Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Korupsi di Daerah

## Muhammad Taufiq Firdaus
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta , E-mail: muhammadtaufiqfirdaus@mail.ugm.ac.id

## Artikel History
Received: Nov 10, 2023; Revised: Dec 16, 2023; Accepted: Dec 16, 2023;
DOI:
10.46870/jhki.v4i2.750

## Abstract
Indonesia's  anti-corruption  institution,  namely  the  Corruption  Eradication  Commit- tee (KPK), as a state auxiliary  body (supporting  state institution) has various prob- lems. The  KPK  is only  based  in  Jakarta and  is connected centrally. This condition increases  the  freedom  for  regional  officials  to  commit  criminal  acts  of  corruption especially in the regions. The KPK as a trigger mechanism for the Prosecutor's Of- fice  and  the  Police  is  still  not  effective  in  handling  corruption  in  the  regions.  This research  is  qualitative  research  with  exploratory  nature  with  juridical-normative method. The purpose of this study is to explore more about the theory of state auxil- iary bodies, especially the design of the KPK in handling corruption in the regions, as  well  as  knowing  the  role  of  the  KPK  as  a  trigger  mechanism  together  with  the police  and  prosecutors  in  handling  and  eradicating  corruption  in  the  regions.  The finding in this research contained that the trigger mechanism function by the Corrup- tion  Eradication  Commission  is  necessary.  The  centralized  position  of  the  KPK  is less effective in handling corruption in the regions. Several factors in the KPK's in- effective handling of corruption in the regions include; Firstly, the KPK's work area is too broad, relying solely on the KPK's centralized position, resulting in the KPK being overwhelmed several times in handling cases in the regions. Second, the Cor- ruption Eradication Commission's infrastructure is very limited, starting from human resources to the KPK's very limited budget, which does not allow the KPK to handle cases  in  all  regions  in  Indonesia.  Third,  the  Corruption  Eradication  Commission needs  KPK representatives  in several regions to support handling corruption  in the regions.
Keywords: Regional Autonomy; Regional Corruption; Trigger Mechanism.

## Abstrak
Lembaga anti korupsi Indonesia yaitu KPK sebagai state auxiliary bodies (lembaga negara  penunjang)  memiliki  berbagai  permasalahan.  KPK  hanya  berkedudukan  di Jakarta  dan  terhubung  secara  sentralistik.  Kondisi  ini  menambah  oknum  pejabat daerah  leluasa  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi  khususnya  di  daerah. Otonomi  daerah  menjadi  salah  satu  celah  dari  praktik  korupsi  di  daerah.  KPK sebagai  trigger  mechanism  bagi  Kejaksaan  dan  Kepolisian,  masih  belum  efektif dalam  penanganan  korupsi  di  daerah.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif dengan sifat eksploratif dengan metode yuridis-normatif.  Tujuan pada penelitian ini ingin mendalami lebih lanjut mengenai teori state auxiliary bodies khususnya desain KPK dalam penanganan korupsi di daerah, sekaligus mengetahui peran KPK sebagai trigger mechanism bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan dan pemberantasan  korupsi  di  daerah.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  fungsi trigger  mechanism  oleh  KPK  diperlukan  di  daerah.  Kedudukan  KPK  yang
sentralistik  kurang  efektif  dalam  penanganan  korupsi  di  daerah.  Beberapa  faktor kurang  efektifnya  penanganan  korupsi  KPK  di  daerah  diantaranya;  pertama,  luas wilayah  cakupan  kerja  KPK  terlalu  luas  dengan  hanya  mengandalkan  kedudukan KPK  yang  sentralistik,  akhirnya  KPK  beberapa  kali  kewalahan  dalam  menangani kasus  di  daerah.  Kedua,  Infrastruktur  dalam  pemberantasan  korupsi  yang  dimiliki KPK  sangat  terbatas,  mulai  dari  Sumber  Daya  Manusia  hingga  anggaran  yang dimiliki  KPK  sangat  terbatas,  yang  tidak  memungkinkan  KPK  untuk  menangani kasus  di  seluruh daerah di Indonesia.  Ketiga,  KPK  membutuhkan  KPK perwakilan di beberapa daerah untuk menunjang penanganan korupsi di daerah.
Kata Kunci: Korupsi Daerah; KPK; Otonomi Daerah; Trigger Mechanism.

## PENDAHULUAN
Korupsi  di  daerah  sepanjang  tahun  semakin  mengalami  peningkatan.  Tercatat  melalui data yang didapatkan oleh Indonesia Corupption Watch (ICW) korupsi yang terjadi di kalangan pemerintah daerah sebanyak 365 kasus. 1 Meskipun reformasi memberikan satu amanat penting dalam  perubahan  tata  kelola  birokrasi  negara  yaitu  menghapuskan,  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  (KKN).  Hal  ini  seharusnya  menjadi  satu  terobosan  konstitusional  yang  penting mengingat  sepanjang  rezim  Orde  Baru  berkuasa,  praktik-praktik  tersebut  sangat  dekat  dan langgeng  di  inti  kekuasaan  ( inner  circle ). 2 Selama  berkuasa  32  tahun,  rezim  Orde  Baru menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan politik dan mempertahankan status  quo ,  sehingga  nyaris  rezim  Orde  Baru  tidak  tersentuh  oleh  penegakan  hukum  ( law  en- forcement ) . 3 Ketika reformasi politik dan hukum terjadi pada tahun 1998, diskursus mengenai pengelolaan  birokrasi  negara  yang  jauh  dari  KKN  kembali  muncul.  Sebagaimana  ungkapan dari Lord Acton yang menyatakan “ Power tends to corrupt, and absolute power corrupt abso- lutely” – kekuasaan  cenderung  untuk  korupsi  dan  kekuasaan  yang  absolut  cenderung  korupsi absolut. 4 Pernyataan  ini  sangat  relevan  dengan  semangat  reformasi  pada  waktu  itu,  yang menegaskan bahwa kekuasaan perlu dibatasi ( limited ) dan diawasi ( supervised ) karena sangat berpotensi melakukan praktik-praktik korupsi.
Pencapaian  prestisius  dalam  bidang  politik  ketatanaegaran  di  masa  reformasi  adalah berhasil melahirkan beberapa lembaga negara penunjang ( state auxiliary bodies ) yang bersifat independen. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut diupayakan sebagai penunjang dan memban- tu  proses  transisi  politik  hukum,  sekaligus  untuk  memperbaiki  lembaga-lembaga  negara  yang kinerjanya  selama  ini  kurang  memuaskan,  bahkan  beberapakali  lembaga  negara  justru  telibat dalam skandal hukum dan politik. 5 Asimow mendefinisikan lembaga negara independen ( inde- pendent  agencies )  sebagai  lembaga  yang  dibentuk  pemerintah  melalui  Undang-Undang  untuk menjalankan  tugas-tugas  khusus.  Sementara Jimly  Assihiddiqie  menyebut  lembaga  negara in- dependen  sebagai independent  supervisory  bodies, adalah  lembaga  berada  di  luar  cabang kekuasaan trias  politica, namun  tetap  menjalankan  fungsi  ketiganya  sebagai  fungsi  regulatif,
1 Diky  Anandya  and  Laola  Easter,  “Laporan  Hasil  Pemantauan  Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi  Tahun 2022  ‘Korupsi  Lintas  Trias  Politika”  (Jakarta,  2023),  https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf.
2 Zaenal  Mustopa,  Ramdani  Wahyu  Sururie,  and  Aah  Tsamrotul  Fu’adah,  “Korupsi  Dalam  Perspektif Sosiologi Hukum,” Hermeneutika 5, no. 2 (2021): 226–34, /http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5690.
3 Sekar  Anggun  Gading  Pinilih,  “Politik  Hukum  Kedudukan  Kpk  Sebagai  Lembaga  Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” Jurnal Hukum Progresif 8, no. 1 (2020): 15–27, https://doi.org/10.14710/hp.8.1.15-27.
4 Ernasjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm 4.
5 Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, “Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif),” Jurnal Konstitusi 1, no. 1 (2008): 85–106, https://doi.org/ISSN 1829-7706.
administratif  dan  penghukuman. 6 Funk  dan  Seamon  menyebutnya  sebagai  lembaga  yang mempunyai  kekuasaan  “ quasi  legislative,  executive  power dan quasi  judicial ”. 7 Meskipun demikian  lembaga  negara  penunjang  ( state  auxiliary  bodies ),  tetap  tunduk  pada  relasi checks and balances dengan lembaga negara lainnya terutama dengan lembaga negara  yang merupa- kan organ konstitusi dan tunduk pada teori pembatasan kekuasaan ( limitation of powers ). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah salah satu lembaga negara in- dependen  yang  dibentuk  di  masa  reformasi.  Dibentuknya  KPK  memberikan  pengaruh  yang sangat  signifikan  terhadap  misi  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia.  Sebelum  terbentuknya KPK, agenda pemberantasan korupsi mengalami stagnasi, Kepolisian dan Kejaksaan tidak ber- jalan maksimal, kedua lembaga tersebut juga terindikasi adanya praktik korupsi. 8 Menurut Su- san D. Baer, kehadiran lembaga negara independen berawal dari menipisnya kepercayaan pub- lik ( public distrust ), KPK diharapkan mampu melaksanakan tugas lebih dari lembaga yang su- dah  ada. 9 Konsideran  UU  No  30  Tahun  2002  tentang  KPK,  menyebut  KPK  sebagai trigger mechanism yaitu lembaga yang berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang te- lah  ada  dalam  pemberantasan  korupsi.  Namun  Saldi  Isra  menegaskan  bahwa  fungsi trigger mechanism pada  KPK  tidak  diartikan  sebagai  lembaga ad  hoc yang  bila  lembaga  penegak hukum lainnya telah berjalan efektif, maka KPK tidak diperlukan lagi. KPK lebih layak disebut sebagai lembaga khusus sebagai extra ordinary action dibanding adhoc untuk menangani tin- dak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ). 10
Dalam  menjalankan  fungsi trigger mechanism,  KPK  mengalami  tantangan  dan  dina- mika yang begitu serius dalam penanganan korupsi di daerah. Kedudukan KPK  yang terpusat di  Ibu  Kota  Negara  justru  terlihat  tidak  efektif  dalam  pemberantasan  korupsi  di  daerah.  Se- bagaimana yang dilansir oleh ICW berdasarkan pemantauan yang dilakukan ICW per Februari 2023  terdapat  365  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  pemerintah  daerah.  Menurut  data  KPK, Pemerintah  daerah  menduduki  posisi  sebagai  penyelenggara  negara  mendominasi  perkara tindak  pidana  korupsi  yang  ditangani  oleh  KPK.  Pada  rentang  waktu  tahun  2004-2019,  KPK telah  menangani  313  orang  politisi,  yang  terdiri  dari  anggota  DPR/DPRD  257  orang, Walikota/Bupati dan wakil sebanyak 119 orang, dan Gubernur sebanyak 21 orang. 11
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  oleh  pemerintah  memang  memilik  banyak  manfaat dalam  proses  penyelenggaraan  negara,  termasuk  memudahkan  urusan  birokrasi  di  setiap  dae- rah.  Namun  dampak  dari  otonomi  daerah  terhadap  penyelenggaraan  negara  juga  melahirkan persoalan yang rumit. Salah satu dampak yang paling terlihat akibat dari adanya otonomi dae- rah adalah melahirkan elit-elit lokal yang sangat dekat dengan tindakan korupsi. 12
Salah satu ciri khas negara hukum modern baik negara yang menganut civil law ataupun common law adalah menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk mele-
6 Jimly  Ashiddiqie, Perkembangan  Dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). hlm 8
7 Rizki  Ramadani  and  Moch  Andry  W  W  Mamonto,  “Independency  of  the  Corruption  Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK RI) in Indicators of Independent Regulatory Agencies (IRAs),” Substantive Justice International Journal of Law 1, no. 2 (2018): 82, https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i2.18.
8 Firmansyah  Arifin, Lembaga  Negara  Dan  Sengketa  Kewenangan  Antarlembaga  Negara (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005). Hlm 54
9 Susan D Baer, “The Public Trust Doctrine - A Tool to Make Federal Administrative Agencies Increase Protection of Public Land and Its Resources,” Environmental Affairs Law Review 15, no. 1986 (1987): 385–436.
10 Saldi  Isra,  “Ihwal  Penyidik  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,” Masalah-Masalah  Hukum 42,  no.  1 (2013): 63–70, https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.63-70.
11 Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  “Dokumen  Rencana  Strategis  KPK  2020-2024”  (Jakarta:  Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020), hlm 4.
12 Desi  Sommaliagustina,  “Implementasi  Otonomi  Daerah  Dan  Korupsi  Kepala  Daerah,” Journal  of Governance Innovation 1, no. 1 (2019): 44–58, https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290.
gitimasi tindakan-tindakan pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. 13 Pemahaman kon- sep  negara  hukum  pada  mulanya  hanya  dipahami  sebagai  negara  hukum  formal  atau  sering disebut  dengan  negara  penjaga  malam  ( nachtwakerstaat )  yang  justru  berpotensi  melahirkan kesenjangan  sosial.  Pada  perkembangannya,  pemahaman  terkait  negara  hukum  tidak  lagi  di- maknai  sebagai thinner  concept yang  hanya  mengutamakan  hukum  dalam  segi  formal,  akan tetapi sebagai thicker concept yang juga mengutamakan substantive social walfare. 14 Indonesia sebagai Negara hukum secara tegas dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan di konsep- sikan  sebagai  negara  hukum  welfare  state  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pembukaan  UUD 1945, menyatakan bahwa;
“…  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia…”
Pengalaman  bangsa  Indonesia  pada  masa  Orde  Baru  dengan  sistem  otoriter,  memaksa Pemerintah  Indonesia  untuk  lebih  serius  dalam  mengimplementasikan  konsep  negara  hukum walfare state yang ditegaskan dalam konstitusi. Salah satu simbol keseriusan Pemerintah Indo- nesia adanya upaya pemberantasan praktik korupsi khususnya di daerah. Oleh karenanya perlu rumusan  pemikiran  ketatanegaraan  dan  desain  baru  terhadap  KPK  sebagai  lembaga  negara penunjang ( state auxiliary bodies ) agar upaya penanganan dan pemberantasan korupsi di dae- rah agar dapat berjalan maksimal dengan memaksimalkan peran KPK sebagai trigger mecha- nism .  Beberapa  hal  yang  menjadi  tantangan  ialah  faktor  jarak  dan  luasnya  wilayah  cakupan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  mengkaji  tentang trigger  mechanism, antara  lain dilakukan  oleh  Surya  Dharma  Yuda  (2017)  yang  dalam  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa KPK  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai trigger  mechanism ,  tidak  menjadi  lembaga  yang memonopoli  kasus  korupsi  atau  menjadi  lembaga  satu-satunya  yang  mencegah  dan  member- antas korupsi. KPK perlu bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan sehingga terjadi sistem integrasi dalam pemberantasan korupsi. Ketiga lembaga diharapkan menghindari conflict inter- est yang  dapat  mengganggu  jalannya  pemberantasan  korupsi.  Wahib  (2017)  juga  melakukan penelitian yang mengkaji tentang peran KPK dalam penyelenggaraan yang bebas dari korupsi. Dalam penelitiannya KPK memiliki kewenangan diantaranya penindakan, pencegahan, laporan harta kekayaan pejabat negara, supervisi dan koordinasi. Namun disebutkan bahwa KPK belum bisa  berjalan  optimal,  karena  cakupan  wilayah  hukum  yang  luas  dan  jumlah  sumber  daya manusia (SDM) pada KPK tidak sebanyak Kepolisian dan Kejaksaan.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  lebih  banyak  membahas  tentang  eksistensi  KPK  se- bagai  lembaga  penegakan  hukum  dan  peran  KPK  secara  general.  Namun  pada  penelitian  ini akan berfokus untuk melakukan analisis penguatan terhadap bagaimana fungsi trigger mecha- nism KPK yang dibutuhkan dalam penanganan korupsi di daerah, sekaligus mengukur efektifi- tas kedudukan KPK di Ibu Kota dalam penanganan korupsi di daerah.  Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui  peran  KPK  sebagai trigger  mechanism bersama  dengan  kepolisian  dan  ke- jaksaan dalam penanganan dan pemberantasan korupsi di daerah. Selain itu juga akan melihat optimalisasi fungsi dari trigger mechanism KPK akan memberikan solusi alternatif dalam pe- nanganan dan pemberantasan korupsi di daerah.
13 Ari  Purwadi,  “Pokok-Pokok  Strategi  Pembangunan  Hukum  Di  Indonesia,” Jurnal  Hukum  Dan Pembangunan 3, no. 20 (1990): 262.
14 Brian Tamanaha, A Concise Guide to The Rule of Law , Legal Studies Research Paper Series (St Johns University School, 2007).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif. 15 Penelitian jenis ini  dilakukan  dalam  rangka  mendapatkan  keterangan  informasi,  penjelasan  dan  hal-hal  yang belum  diketahui. 16 Penelitian  ini  disusun  dengan  metode  penelitian  hukum  yuridis-normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder serta bahan pendukung lainnya  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia,  peraturan  perundang-undangan lainnya,  antara  lain  Undang-Undang  No.  30  tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (lama)  dan  Undang-Undang  No.  19  tahun  2019  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (baru).  Bahan  sekunder  dalam  penelitian  ini  berupa  karya  ilmiah,  buku,  jurnal  serta bentuk  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Bahan  pendukung  lainnya  juga  dirujuk untuk  mendapatkan  informasi  yang  berkaitan  dengan  Teori  lembaga  negara  penunjang  ( state auxiliary bodies ) dan fungsi Trigger Mechanism Komisi Pemberantasan Korupsi.
Beberapa  jenis  metode  pendekatan  dalam  penelitian  ini  yaitu  pendekatan  perundang- undangan yang ada ( statute approach ), dan pendekatan konseptual para ahli hukum dan doktrin ilmu  hukum  yang  berkembang  ( conseptual  approach ).  Teknik  pengumpulan  data  pada penelitian  ini  berdasarkan  prosedur  pengumpulan  bahan  hukum  (penelitian  kepustakaan  atau library  research ).  Bahan  hukum  primer,  sekunder  maupun  pendukung  lainnya  dikumpulkan berdasarkan topik  permasalahan  penelitian.    Dalam menganalisis  data  penelitian  ini  dianalisis secara  kualitatif.  Metode  yang  digunakan  adalah  dengan  menggabungkan  seluruh  informasi yang  didapatkan  dari  perundang-undangan,  peraturan-peraturan  serta  tulisan  ilmiah  lainnya yang  berkaitan  dengan  isu  penelitian  ini.  Data  yang  diperoleh  dianalisa  secara  kualitatif  dan diolah untuk melakukan pembahasan dan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti. 17

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Otonomi Daerah dan Korupsi
Pembentukan daerah otonom tidak terlepas daripada tujuan demokratis masyarakat dae- rah  untuk  mengatur  tatanan  rumah  tangganya  sendiri.  Otonomi  daerah  telah  diatur  dalam  ke- tentuan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah yaitu: 18
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk  menga- tur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pmerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”
Menurut Bagir Manan bahwa Otonomi daerah diadakan bukan hanya sekedar menjamin penyelenggaraan  yang  efisien  terhadap  pemerintahan,  bukan  juga  karena  kenyataan  wilayah yang terbentang luas hingga berpulau-pulau, bukan pula karena faktor penduduk yang banyak. Namun lebih dari itu, Otonomi daerah dipandang sebagai poin dasar untuk mewujudkan kese- jahteraan umum. Mengingat mewujudkan kesejahteraan akan dihadapkan langsung dengan re- alitas  konkret  antara  daerah  dengan  daerah  lain  memiliki  masalah  sosialnya  masing  masing. 19 Selain itu, Septi Wijayanti menambahkan bahwa otonomi daerah merupakan cara untuk mem-
15 Maria SW. Sumardjono, Metodologi  Penelitian Ilmu Hukum, (Yogyakarta:  Universitas Gadjah Mada, 2019).hlm 6.
16 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm 25-26.
17 Amiruddin  &  Zainal  Asikin., Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2012) hlm 118.
18 Lihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
19 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: PSH FH UII, 2001) hlm 3.
perluas  pelaksanaan  demokrasi  sekaligus  untuk  menjaga  negara  kesatuan.  Sehingga  daerah- daerah yang diberi kebebasan dan kemandirian untuk mengatur daerahnya sendiri tidak alasan untuk keluar dari Indonesia. 20
Senada  dengan  pernyataan  diatas,  Ni’matul  Huda  juga  berpendapat  bahwa  dalam konteks  penyelenggaraan  negara  kesatuan  ( eenheidstaat ),  Otonomi  daerah  harusnya  menjadi instrument  yang  dapat  mewujudkan  kehidupan  demokrasi.  Sehingga  Pemerintah  daerah  turut serta  secara  bebas  dan  mandiri,  menyelenggarakan  pemerintahannya. 21 Pembentukan  daerah otonom  tidak  terlepas  daripada  tujuan  demokratis  masyarakat  daerah  untuk  mengatur  tatanan rumah  tangganya  sendiri.  Pelimpahan  kewenangan  dari  pusat  ke  daerah  secara  politik  dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan dapat berlangsung secara adil dan merata di se- tiap  daerah.  Pada  hakikatnya  Otonomi  daerah  dipandang  sebagai  instrument  yang  dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih baik, dengan memberikan kewenangan kepa- da setiap daerah untuk mengurusi daerahnya masing-masing. 22
Otonomi  daerah  memikul  beban  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan tata  pemerinta- han  yang  demokratis  berdasarkan  atas  hukum  untuk  mewujudkan  kesejahteraan,  pemerataan, keadilan  ekonomi,  politik,  maupun  sosial  dengan  melihat  potensi  perbedaan  di  daerah  yang tetap  dilihat  sebagai  satu  kesatuan. 23 Tiga  misi  utama  otonomi  daerah  dalam  menjalankan penyelenggaraan  pemerintah  khususnya  di  daerah,  yaitu:  Pertama,  mampu  menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah. Kedua, mampu meningkatkan kualti- as pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mampu memberdayakan dan men- ciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. 24
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  oleh  pemerintah  memang  memilik  banyak  manfaat dalam  proses  penyelenggaraan  negara,  termasuk  memudahkan  urusan  birokrasi  di  setiap  dae- rah. Namun imbas dari otonomi daerah terhadap penyelenggaraan negara juga melahirkan per- soalan  yang  pelik.  Salah  satu  dampak  yang  paling  terlihat akibat  dari adanya  otonomi  daerah adalah melahirkan elit-elit lokal yang sangat dekat dengan tindakan korupsi Ada tiga penyebab lahirnya korupsi di daerah. Pertama, pelimpahan kewenangan dalam penerapan otonomi daerah yang bersifat adminstratif dan luput dari partisipasi masyarakat; Kedua, Infrastruktur lembaga negara  yang ketat mengawasi praktik korupsi di daerah belum memadai; ketiga, Wakil rakyat dalam tataran eksekutif dan legislatif ikut berperan dibalik terjadinya praktik korupsi.  Tumbuh suburnya  praktik  korupsi  di  pemerintah  daerah memang  menjadi  persoalan  membutuhkan  pe- nanganan yang tepat, sebab semakin hari tren korupsi di daerah semakin meningkat.
Beberapa  kasus  menunjukkan  bahwa  daerah  menjadi  ladang  yang  subur  buat  oknum pemerintah  mengambil  keuntungan  akibat  celah  otonomi  daerah  yang  diberikan  akses  bebas dan  mandiri,  hasilnya  korupsi  juga  semakin  tumbuh  subur  dalam  penyelenggaraan  otonomi daerah. Pola yang biasanya digunakan dalam praktik korupsi selalu beragam, lazimnya terkait dengan  kesepakatan  elite  pemerintah  dan  pengusaha  lokal,  apalagi  terkait  dengan  Pemilihan
20 Septi  Nur  Wijayanti,  “Hubungan  Antara  Pusat  Dan  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,” Jurnal  Media  Hukum 23,  no.  2  (2017), https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199.
21 Ni’matul  Huda, Perkembangan  Hukum  Tata  Negara,  Perdebatan  Dan  Gagasan  Penyempurnaan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm 411.
22 Josef  Mario, Pemahaman  Dasar,  Hukum  Pemerintah  Daerah,  Konsepsi,  Kewenangan,  Organisasi Dasar, Produk Hukum Desa Dan Pemerintahan Daerah. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm 4.
23 Mintarti  Indarti, Peran  Dan  Fungsi  DPRD  Dalam  Perencanaan  Dan  Penganggaran  Daerah, (Solo: Taujih, 2019) hlm 15.
24 Fransiscus Xaverius Wartoyo and Teguh Prasetyo, “Optimalisasi Badan Pemerintah Daerah Terhadap UU  No.  13  Tahun  2019  Tentang  Pemantauan  Dan  Evaluasi  Peraturan  Daerah  Perspektif  Teori  Keadilan Bermartabat,” Jurnal Lemhannas RI 10, no. 3 (October 9, 2022): 17–28, https://doi.org/10.55960/jlri.v10i3.294.
Kepala Daerah (Pilkada). 25 Ada dua pola yang lazim digunakan oleh oknum pemerintah daerah ketika  melakukan  praktik  korupsi,  yaitu:  (1)  Kepala  daerah  yang  terlibat  korupsi, memperlihatkan  bahwasanya  ada  gejala  korupsi  birokratis  karena  mengingat  kekuasaanya sebagai  kepala  daerah  yang  memunculkan  kesempatan  untuk  melakukan  penyelewengan  dan kadang  kala  melibatkan  bawahannya  sebagai  susunan  hierarki  birokrasi;  (2)  Korupsi  yang melibatkan  kepala  daerah  merupakan  korupsi  kolaboratif  yang  timbul  atas  prakarsa  beberapa pihak demi melanggengkan kedudukan mengingat tupoksi dari masing- masing pihak. Korupsi kolaboratif lahir ketika ada power yang seimbang antara eksekutif sebagai pihak yang diawasi dalam  hal  ini  kepala  daerah  dengan  legislatif  sebagai  pihak  yang  mengawasi  dalam  hal  ini DPRD. 26
Trasnparency  International mengemukakan  bahwa  praktik  korupsi  di  daerah  dipicu oleh  beberapa  faktor.  Pertama,  penegakan  hukum  tidak  konsisten;  Kedua,  penyalahgunaan kekuasaan/kewenagan;  Ketiga,  lingkungan  kekuasaan  yang  korupsi;  Keempat,  rendahnya pendapatan penyelenggara pemerintah daerah; Kelima, kemiskinan dan keserakahan; Keenam, budaya  memberi  upeti;  Ketujuh,  budaya  permisif  (serba  membolehkan);  Kedelapan,  gagalnya pendidkan agama dan etika sebagai pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi. Efek jangka  Panjang  dari  praktik  korupsi  terhadap  pemerintah  adalah  dapat  mengakibatkan menghilangnya  kepercayaan  publik  yang  dipandang  mempermainkan  amanah  dan  sumpah jabatan yang di ucapkan diawal pelantikan mereka. 27
Kegagalan  otonomi  daerah  juga  ditunjukkan  oleh  Siti  Nurul  Hidayah  bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah jauh dari tujuan awalnya. Sebagaimana yang dipaparkan pa- da penelitiannya, kegagalan otonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya. Pertama,  tingginya  angka  kemiskinan  yang  menunjukkan  ada  problem  terkait  distribusi  dan pemerataan  hasil  pendapatan;  Kedua,  rendahnya  kualitas  layanan  public  sebagai  ekses  dari kegagalan  reformasi  birokrasi  di  level  daerah.  Ketiga,  menguatnya  sentiment  politik  identitas berbasis  kesukuan  dan  kedaerahan  yang  tentunya  mengancam  integrasi  nasional;  Keempat, tumbuh  suburnya  politik  dinasti,  yakni  kekuasaan  politik  daerah  yang  hanya  dijalankan  oleh orang-orang  dalam  lingkaran  keluarga  semata;  Kelima,  maraknya  fenomena  korupsi  di  level daerah  yang  umumnya  melibatkan  oknum  pejabat  daerah  ,  anggota  legislatif  daerah  dan  elite ekonomi lokal. 28
Sementara  Agus  Susanto  menyebut  ada  3  alasan  mengapa  otonomi  daerah  justru menjadi ladang subur praktik korupsi; (1) otonomi daerah yang berjalan selama ini luput dalam penyertaan  pembagian  kekuasaan  ke  masyarakat,  sehingga  masyarakat  tidak  dapat  ikut memantau  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Akibatnya  ini  menimbulkan  peluang  untuk mengambil  sumber  daya  di  daerahnya  baik  secara  ekonomi  maupun  politik  hingga  akhirnya hanya  dinikmati  oleh  elite-elite  lokal.  Menurutnya  inilah  alasan  yang  paling  utama  dibalik adanya praktik korupsi di daerah; (2) dalam otonomi daerah yang dijalankan sangat memung- kinkan  kepala  daerah  menjalankan  kekuasaannya  tanpa  kontrol  pemerintah  pusat.  Situasi  ini menjadikan  pemerintah  pusat  tidak  dapat  mengawasi  secara  ketat  terkait  proses  penyeleng-
25 Prakoso  Bhairawa  Putera,  “Korupsi  Di  Daerah :  Salah  Jalan  Penyelenggaraan  Administrasi  Daerah,” Jurnal Borneo Administrator 8, no. 2 (1969): 161–79, https://doi.org/10.24258/jba.v8i2.87.
26 Indonesia  Corruption  Watch, Kinerja  Penindakan  Kasus  Korupsi  2020 , Indonesia  Corruption  Watch (Jakarta, 2021), https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2020.
27 Muhadam Labolo, “Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja 43, no. 2 (2017): 93–110, https://doi.org/10.33701/jipwp.v43i2.50.
28 Dian  Prayogi  Gusti,  “Faktor  Yang  Mempengaruhi  Perilaku  Tidak  Etis  Pada  Pengelolaan  Keuangan Daerah,” AKUNTABILITAS:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu-Ilmu  Ekonomi 13,  no.  2  (January  18,  2022):  36–48, https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v13i2.1887.
garaan pemerintah daerah; (3) fungsi pemerintah daerah sebagai pengontrol kekuasaan ternyata gagal. 29
Dalam  banyak  kasus  korupsi  di  daerah,  baik  eksekutif  dan  legislatif  di  daerah  sering kali menjadi aktor korupsi yang terlibat di dalamnya. Salah satu modus korupsi di daerah yang marak  terjadi  yaitu  modus  penggunaan  anggaran  dan  pendapatan  belanja  daerah  (APBD).  Bi- asanya dalam modus APBD tidak jarang ada tindakan mark up (penggelembungan) dana dalam proses  penggunaan  APBD.  Korupsi  di  daerah  marak  terjadi  karena  ada  sistem  yang  sudah mengakar dalam iklim demokrasi di setiap di daerah. Dalam kontestasi Pemilihan Kepala Dae- rah,  justru  dijadikan  sebagai  alat  tukar  kepentingan,  sehingga  siapa  pun  yang  menang  dalam kontestasi  Pilkada  akan  memuluskan  kepentingan  antara  pejabat  dan  pengusaha  yang  sudah membantu dalam proses pemenangan. 30
Dalam survey  yang dilakukan oleh  Litbang  Kompas, menemukan beberapa modus da- lam praktik korupsi di daerah, dari tahun 2003-2019 terdapat 121 Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi dengan 139 perkara. Dari survey tersebut, kasus yang paling sering terjadi dian- taranya: Suap Infrastruktur (31 kasus), Korupsi APBD (20), Korupsi Sumber Daya Alam (10), Suap APBD (10), Suap Peradilan (10), Suap Proyek (10), Korupsi Infrastruktur (9), Pengadaan Barang (6), Suap Sumber Daya Alam, Korupsi lainnya (6). Selain itu, korupsi di daerah marak terjadi karena ada sistem yang sudah mengakar dalam iklim demokrasi di setiap di daerah. Da- lam  kontestasi  Pemilihan  Kepala  Daerah,  justru  dijadikan  sebagai  alat  tukar  kepentingan,  se- hingga siapa pun yang menang dalam kontestasi Pilkada akan memuluskan kepentingan antara pejabat dan pengusaha yang sudah membantu dalam proses pemenangan. 31
Berdasarkan  Laporan  Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi  yang  dirilis Indonesia  Corrup- tion Watch (ICW), pada tahun 2020-2022, terlihat bahwa pemerintah daerah menjadi lembaga yang  menempati  posisi  teratas  dari  jumlah  kasus  penindakan  korupsi.  Tahun  2020  sebanyak 389 kasus korupsi di daerah, tahun 2021 sebanyak 287, tahun 2022 sebanyak 769 kasus korupsi di  daerah.  Dari  banyaknya  kasus  korupsi  di  daerah,  lima  lembaga  terkorup  yaitu:  Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pemerintah Provinsi, DPRD, dan BUMD. 32 Data ini mene- gaskan bahwa pemerintah daerah berada di urutan pertama sebagai lembaga yang sangat korup. Selain  itu  data  ini  juga  membuktikan  bahwa  praktik  korupsi  justru  sangat  berkembang  pesat ditataran akar rumput, bukan hanya di lingkaran kekuasaan nasional. Hal ini cukup mengafir- masi  bahwa  dalam  proses  pengawasan  baik  dari  segi  internal  (daerah)  maupun  eksternal (pusat), masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
Dalam laporan yang sama ICW, setidaknya ada 3 provinsi yang jika dilihat dari jumlah kasus korupsi di daerahnya, menjadi provinsi  yang marak terjadi tindakan korupsi, 3 provinsi itu yakni provinsi Jawa Timur dengan 141 kasus, Jawa Barat dengan 100 kasus, dan Jawa Ten- gah  dengan  67  kasus.  Selain  itu,  jika  diperhatikan  secara  seksama,  dari  temuan  ICW,  semua provinsi yang ada di Indonesia dalam kurun lima tahun terakhir, hampir semua provinsi terlibat dalam  kasus  korupsi  yang  sangat  merugikan  negara.  Kerugian  negara  yang  paling  tertinggi
29 Agus  Santoso, Menyingkap  Tabir  Otonomi  Daerah  Di  Indonesia (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2013).hlm 51.
30 Bambang Waluyo, “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,” Jurnal Yuridis 1, no. 2 (2014): 169–82, https://doi.org/ISSN 1693448.
31 Dani  Prabowo, Mayoritas  Kasus  Korupsi  Kepala  Daerah  Terkait  Infrastrukur” Litbang  Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur diakses pada tanggal, 4 November 2023, pada pukul 23.00 WIB.
32 Anandya  and  Easter,  “Laporan  Hasil  Pemantauan  Tren  Penindakan  Kasus  Korupsi  Tahun  2022 ‘Korupsi  Lintas  Trias  Politika.’  https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi  Laporan  Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf.
yang pernah tercatat pada tahun 2018 dan 2019 di provinsi yakni mencapai 1,1 Triliun di dae- rah Sumatera Utara dan Jawa Barat. 33
2. Penguatan Trigger Mechanism melalui Pembentukan Perwakilan KPK di Daerah
Dibentuknya  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sejak  tahun  2002,  telah  mem- berikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelum  terbentuknya  KPK,  agenda  pemberantasan  korupsi  mengalami  stagnasi,  kepolisian dan  kejaksaan  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  tidak  dapat  berjalan  maksimal  dan  efektif Kepolisian  dan  Kejaksaan  serta  pemerintah  beberapa  kali  membentuk  lembaga  atau  tim  yang ditugaskan untuk menangani pemberantasan korupsi diantaranya: Tim Pemberantasan Korupsi (TPK),  Komisi  Pemeriksa  Penyelenggara  Negara  (KPKPN),  Komite  Anti  Korupsi  (KAK), Komisi  Empat,  Operasi  tertib  (OPSTIB),  Tim  Koordinasi  Pemberantasan  Korupsi  Tindak  Pi- dana  Korupsi  dan  Tim  Gabungan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  karena  minimnya prestasi dan hasil yang ditemukan, lembaga-lembaga tersebut, mati dengan sendirinya. 34
Pada masa awal pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan fungsi dari  KPK  berdasarkan  Undang-Undang.  Undang-Undang  No  30  Tahun  2002  tentang  Komsi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  KPK  sebagai Trigger  mechanism yang  berfungsi sebagai  pemicu  dan  pemberdayaan  institusi  yang  telah  ada  dalam  pemberantasan  korupsi.  la- hirnya  KPK  di  tahun  2002  merupakan  amanat  dan  tuntutan  reformasi  yang  afirmatif  dan  re- sponsif.  Dengan  amanat  dan  tuntutan  tersebut,  Negara  melahirkan  formulasi  ketatanegaraan secara besar-besaran dengan membentuk lembaga  negara penunjang yang sifatnya independen ( state auxiliary body ). Mahfud MD menyebut KPK sebagai lembaga Independent Agency yang tidak terikat pada intervensi dan koopatasi kekuasaan 35 .
Menurut Zainal Arifin Mochtar, kehadiran KPK tidak lepas dari atas kritik yang besar terhadap Kejaksaan dan Kepolisian yang kinerjanya tidak begitu menggembirakan. Kedua lem- baga  tersebut  dianggap  penuh  dengan  praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Selain  itu  KPK mempunyai  kedudukan  sebagai  lembaga  negara  yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya  bersifat  independen  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun. 36 Adanya fungsi Trigger  Mechanism bagi  KPK  juga  menjadi  evaluasi  dari  kinerja  Kejaksaan  dan Kepolisian dalam menangani korupsi sering diintervensi dan tidak independent. Menurut Jimly Asshiddiqie,  pembentukan state  auxiliary  body seperti  KPK  didorong  oleh  kenyataan  bahwa birokrasi  di  lingkungkan  pemerintah  dinilai  belum  memenuhi  tuntutan  kebutuhan  terhadap pelayanan umum dengan standar mutu dan ragam yang semakin meningkat  dalam hal ini yaitu penanganan tindak pidana korupsi. 37
Secara    umum,  menurut  Evy  Trisulo,  terdapat  beberapa  alasan  lain  yang  melatarbe- lakangi terbentuknya lembaga non struktural seperti KPK, antara lain: Pertama, tiadanya kredi- bilitas  lembaga-lembaga  yang  telah  ada  akibat  asumsi  dan  bukti  mengenai  korupsi  yang  sulit diberantas (Kepolisian dan Kejaksaan); Kedua, tidak independennya suatu lembaga negara se-
33 Indonesian Corruption Watch, “Kasus Korupsi Tahun 2019,” Indonesian Corruption Watch , 2019, 1– 29.
34 Moh. Fadhil, “Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Dan Pencegahan Tindak Pidana  Korupsi,” Journal  of  Research  and  Thought  on  Islamic  Education  (JRTIE) 2,  no.  1  (2019):  44–60, https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i1.1229.
35 Mellysa  Febriani  Wardojo,  “Kedudukan  Komisi  Pemberantas  Korupsi  Sebagai  Lembaga  Negara,” Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (July 5, 2018): 73, https://doi.org/10.24269/ls.v2i1.1008.
36 Zainal  Arifin  Mochtar, Lembaga  Negara  Independe  (Dinamika  Perkembangan  Dan  Urgensi Penataanya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi) (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 67.
37 Aryas Adi Suyanto, “Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Indonesia,” JURNAL  USM  LAW  REVIEW 1,  no.  1  (May  20,  2018):  39, https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231.
hingga  tidak  imun  terhadap  intervensi  suatu  kerusakan  negara  atau  kekuasaan  lain;  Ketiga, ketidakmampuan lembaga pemerintah yang ada untuk melakukan tugas-tugas yang urgent dil- akukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan korupsi, kolusi dan nepo- tisme. 38
Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh Eka Nam Sihombing, state auxiliary body seperti KPK memiliki ciri sebagai berikut: Pertama, Independen dalam hal ini memiliki makna bahwa pemberhentian anggota hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur da- lam Undang-Undang pembentukannya, tidak seperti lembaga bisasa  yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu  oleh  Presiden;  Kedua,  memiliki  kepemimpinan  yang  kolektif;  Ketiga,  kepem- impinan  tidak  dikuasai  mayoritas  partai  tertentu;  Ke-empat,  masa  jabatan  komisi  tidak  habis bersamaan  tetapi  bergantian  ( staggered terms );    Kelima, lembaga  non  struktural  tersebut juga diidentifikasi sebagai lembaga yang berfungsi di luar fungsi legislatif ,yudikatif dan eksekutif atau mungkin campur sari diantara ketiganya. 39
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya berkedudukan di ibukota negara dalam hal ini adalah Jakarta. Pasal 19  Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, bahwa KPK berkedudukan di  ibukota  negara  Republik  Indonesia  dan  wilayah  kerjanya  meliputi  seluruh  wilayah  negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 19 Undang-Undang tersebut, menegaskan bahwa kedudukan KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat sentralistik atau terpusat.  Berbeda dengan  Undang-Undang  No  30  tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, KPK dibolehkan untuk membentuk perwakilan di daerah provinsi. Pasal 19  Undang- Undang  No  30  tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dikatakan sebagai berikut: 40
1) Komisi  Pemberantasan  Korupsi  berkedudukan  di  ibukota  negara  Republik  Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
2) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan daerah provinsi.
Penjelasan  di  dalam  Undang-Undang  No  30  tahun  2002,  bahwa  untuk  mendukung kinerja  KPK  yang  sangat  luas  dan  berat  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  maka KPK sangat perlu didukung oleh sumber keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan jika dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Kedudukan KPK yang sentralisitik sebenarn- ya menjadi problem tersendiri, sebagaimana yang telah dijelasakn sebelumnya dengan marak- nya  praktik  korupsi  di  daerah  dengan  modus  yang  beragam,  maka  KPK  yang  berkedudukan secara  sentralistik  dirasa  belum  maksimal  dan  efektif.  Bandingkan  dengan  negara  tetangga yang Indeks  Persepsi Korupsi (IPK) nya  lebih baik dibanding Indonesia,  yaitu Malaysia. Ber- dasarkan laporan Trancaparency International Indonesia (TII), pada tahun 2022, IPK Malaysia berada pada urutan  62 dari 179 negara dengan skor 47 poin (0-100), berbeda dengan Indonesia yang mengalami penurunan drastis dengan 34 poin. 41
Malaysia  yang  memiliki  lembaga  anti  rasuah  yaitu Malaysian  Anti-Corruption  Com- mision (MACC)  dan Suruhan  Jaya  Pencegahan  Rasuah  Malaysia (SPRM)  memiliki  kantor perwakilan di setiap negara bagian dan di cawan (setingkat kabupaten). Meskipun tidak mem- berikan  jaminan  terhadap  pemberantasan  korupsi  semakin  baik,  namun  setidaknya  dukungan infrastruktrur terhadap lembaga anti korupsi sangatlah perlu, sepeti halnya di negara Malaysia
38 Evy Trisulo, Kajian Kelembagaan (Jakarta: Sekretariat Komisi Informasi, 2015), hlm 24.
39 Eka Nam Sihombing, Hukum Kelembagaan Negara (Yogyakarta: Ruas Media, 2018), hlm 107.
40 Lihat Undang-Undang No 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
41 Laporan
Transparency International, “Corruption
Perceptions” (Jakarta, 2023), www.transparency.org/cpi.
yang  terbukti  IPK  negaranya  semakin  baik. 42 Negara  Republik  Indonesia  sangatlah  luas,  pe- nanganan kasus korupsi perlu mendekat menyentuh daerah. Oleh karenanya, kantor perwakilan KPK  dirasa  perlu  untuk  memaksimalkan agenda  pemberantasan  korupsi  khususnya  di  tingkat daerah. Meskipun tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur lembagaan, SDM dan anggaran KPK,  termasuk  adanya  perbaikan  sistem yang  lebih  baik lagi.  Pembentukan  perwakilan  KPK dipandang  penting,  selain  karena  luasnya  Republik  Indonesia,  fungsi  kantor  perwakilan  ini dapat mengefektifkan kerja-kerja KPK sampai pada daerah. 43
KPK  perwakilan  di  daerah  hadir  dan  dikonstruksikan  guna  menjawab  pemasalahan tersebut.  Dengan  bermodalkan  profesionalitas,  akuntabilitas,  dan  integritas  yang  tinggi kehadiran  KPK  perwakilan  di  daerah  diharapkan  bisa  jadi  akan  dapat  mengontrol  hasrat korupsi yang lahir dari kekuasaan tanpa batas. Penjelasan Undang-Undang menyebutkan peran KPK sebagai  trigger  mechanism ,  yang  berarti  mendorong  atau  sebagai  stimulus  agar  upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan  efisien.  KPK  dibutuhkan  pada  situasi  dimana  persoalan  korupsi  harus  ditangani  secara ekstra diluar sistem yang sudah ada. Jika persoalan korupsi tidak lagi menjadi ekstra cukuplah ditangani dengan sistem penegakan hukum yang sudah ada. 44
Dibandingkan  dengan  Kejaksaan  dan  Kepolisian,  KPK  sebagai trigger  mechanism dinilai  lebih  maju  dalam  penanganan  korupsi. Kepolisian  memiliki  511  kantor.  Target penanganan  kasus  korupsi  selama  2022  sebanyak  1.625  perkara  dengan  anggaran  sebesar Rp291,7  miliar.  Kepolisian  hanya  mampu  menyelesaikan  138  kasus  dengan  337  orang ditetapkan  sebagai  tersangka  (perkara).  Ada  sejumlah  satuan  kerja  kepolisian  di  daerah  yang diduga tidak menangani kasus korupsi sepanjang tahun 2022. Kejaksaan masih terbilang cukup baik  Kejaksaan  memiliki  kantor  sebanyak  536  kantor  di  seluruh  Indonesia  dengan  target penanganan  kasus  selama  2022  sebanyak  1.027  kasus.  Anggaran  yang  dikelola  sebesar Rp138,9 miliar. Kejaksaan sepanjang tahun 2022 tercatat hanya menangani sebanyak 405 kasus dengan  909  orang  ditetapkan  sebagai  tersangka.  Kejaksaan  mencatatkan  kinerja  yang  baik, sebab hampir di seluruh provinsi menangani rata-rata 3 kasus.
Ada  beberapa  alasan  rasional  untuk  mendukung  pembentukan  KPK  perwakilan  secara bertahap  di  beberapa  provinsi  di  Indonesia.  Pertama,  kapasitas  internal  KPK  masih  kurang memadai, sehingga pembentukan KPK perwakilan memerlukan realokasi dan redistribusi sum- ber daya manusia (SDM) dari KPK ke entitas perwakilan. Kondisi SDM yang terbatas saat ini membuat  sulit  dilakukannya  pembentukan  KPK  perwakilan  secara  serentak  di  34  provinsi. Kedua,  KPK  perwakilan  diharapkan  dapat  meningkatkan  strategi  pemberantasan  korupsi dengan lebih efektif. Pembentukan dapat dimulai dengan memprioritaskan wilayah yang mem- iliki pola kasus korupsi dengan dampak ekonomi dan sosial yang luas.
Kehadiran KPK perwakilan akan menciptakan efek jera yang berlipat ganda di seluruh Indonesia,  memberikan  " shock  therapy "  kepada  daerah  yang  belum  memiliki  perwakilan KPK. 45 Beberapa  daerah  sebagai  awal  pembentukan  KPK  perwakilan,  bisa  dimulai  dari  kota Medan,  Makassar,  Balikpapan,  Surabaya,  Jayapura,  dan  Denpasar.  Pemilihan  daerah  ini didasarkan pada representasi regional dan posisi strategis masing-masing wilayah di Indonesia. Selain itu, frekuensi dan persebaran korupsi serta tingkat kedalaman pola korupsi di setiap dae- rah yang direkomendasikan. Kehadiran KPK perwakilan dapat sangat dibantu dengan menjalin
42 Denny  Indrayana, Jangan  Bunuh  KPK” , Intrans  Publishing  Indonesian  Corruption  Watch  (ICW) PuKAT Korupsi UGM (Malang, 2016). hlm 94.
43 Ibid
44 Ria Casmi Arrsa, “Urgensi Membentuk KPK Di Daerah,” Integritas : Jurnal Antikorupsi 2 (1) (2016): 215–34, https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.132.
45 Pusat  Kajian  Anti  Korupsi  Fakultas  Hukum, Policy  Paper;  Studi  Kelayakan  KPK  Perwakilan (Yogyakarta, 2009). hlm 87-115.
kerja  sama  dengan  perguruan  tinggi  setempat.  Perguruan  tinggi  dianggap  dapat  memberikan dukungan dalam menjalankan tugas KPK, terutama dalam bidang pendidikan dan penelitian. 46 Dampak positif yang dapat diberikan atas kehadiran KPK Perwakilan Daerah, terutama jika dikaitkan dengan visi dan misi KPK yang strategis. Sebagaimana kita tahu,posisi dan peran KPK  sebenarnya  adalah trigger  mechanism .  Artinya,  KPK  didesain  untuk  mendorong  dan memicu  lahirnya  semangat  dan  tradisi  baru  dalam  penegakan  hukum,  khususnya  bagi  aparat penegak  hukum  konvensional.  Namun  sebagaimana  yang  disebut  oleh  Saldi  Isra,  KPK  justru bisa  menjadi  lembaga  khusus  yang  tidak  hanya  bersifat adhoc, namun  sebagai  lembaga extra ordinary  action khususnya  dibidang  tindak  pidana  korupsi. Beranjak  dari  pandangan  di  atas maka KPK sebagai state auxiliary bodies , dalam konteks penegakan pemberantasan korupsi di daerah  maka  dipandang  penting  untuk  membentuk  kelembagaan  KPK  di  daerah  sebagai komitmen untuk mewujudkan desain tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ).

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  mendapatkan  beberapa  simpulan  diantaranya;  Pertama,  Dalam  Otonomi Daerah yang kemudian memberikan kewenangan sebagaimana dalam  Undang-Undang Nomor 3  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  yaitu  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahannya  nampaknya  memberikan  celah  adanya  potensi  korupsi  dalam  pemerintahan daerah.  Kedua,    sebagaimana  dalam  laporan  KPK  dan  ICW  sebagai  lembaga  yang  fokus terhadap  isu  korupsi  di  Indonesia,  tercatat  bahwa  Pemerintah  Daerah  merupakan  instansi terkorup  di  Indonesia.  Ketiga,  dalam  melakukan  penanganan  korupsi  di  daerah,  KPK sebagaimana  dalam  Undang  Undang    Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi,  KPK  mempunyai  beberapa  tugas  diantaranya;  melakukan  pencegahan,  koordinasi, monitor,  supervisi,  serangkaian  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  melaksanakan penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan.  kinerja  KPK  dalam  menanganai  korupsi  di  daerah masih belum maksimal, adapun faktor yang menghambat adanya penanganan korupsi di daerah yaitu;  terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  di  internal  KPK,  Infrastrktur  yang  dimiliki KPK terbatas untuk ukuran wilayah se Indonesia yang sangat luas, dan Anggaran yang dimiliki KPK belum cukup untuk melakukan penanganan korupsi di daerah secara maksimal.
Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penulisan ini, dengan harapan saran  ini  dapat  dijadikan  bahan  pertimbangan  bagi  para  pihak  yang  terkait  dengan  penelitian ini. Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dalam temuan peneliti, sangat marak terjadi korupsi  di  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu,  perlu  memperkuat  sistem  pengawasan  yang lebih  ketat  lagi  dalam  penanganan  korupsi  di  daerah,  diantaranya  penambahan  anggaran operasional  KPK,  penambahan  SDM  dalam  internal  KPK,  dan  kalau  dirasa  perlu,  dibentuk KPK  perwakilan  di  daerah  dengan  tetap  memperhatikan  kebutuhan  KPK.  Dalam  pendirian KPK perwakilan di daerah, KPK tak perlu terburu-buru untuk mendirikan perwakilan KPK di daerah    secara  bersamaan.  Tetapi  KPK  dapat  membentuk  KPK  perwakilan  di  daerah  secara bertahap.

## REFERENSI
Adi  Suyanto,  Aryas.  “Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Sebagai  Lembaga  Rasuah  Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” JURNAL USM LAW REVIEW 1, no. 1 (May 20, 2018): 39. https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2231.
Anandya, Diky, and Laola Easter. “Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi
Tahun 2022 ‘Korupsi Lintas Trias Politika.’” Jakarta, 2023.
https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi  Laporan  Tren  Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf.
Anandya,  Diky,  Kurnia  Ramadhana,  and  Lalola  Easter.  “Laporan  Tren  Penindakan  Kasus Korupsi Tahun 2021.”
Indonesia Corruption Watch , 2022, 1–40. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan  Tren  Penindakan  Kasus Korupsi Tahun 2021.pdf.
Ari Purwadi. “Pokok-Pokok Strategi Pembangunan Hukum Di Indonesia.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 3, no. 20 (1990): 262. Arifin,  Firmansyah. Lembaga  Negara  Dan  Sengketa  Kewenangan  Antarlembaga  Negara . Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005.
Arrsa, Ria Casmi. “Urgensi Membentuk KPK Di Daerah.” Integritas : Jurnal Antikorupsi 2 (1) (2016): 215–34. https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.132.
Asikin.,  Amiruddin  &  Zainal. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2012.
Baer, Susan D. “The Public Trust Doctrine - A Tool to Make Federal Administrative Agencies Increase  Protection  of  Public  Land  and  Its  Resources.” Environmental  Affairs  Law Review 15, no. 1986 (1987): 385–436.
Bhairawa  Putera,  Prakoso.  “Korupsi  Di  Daerah :  Salah  Jalan  Penyelenggaraan  Administrasi Daerah.” Jurnal Borneo Administrator 8, no. 2 (1969): 161–79. https://doi.org/10.24258/jba.v8i2.87.
Brian Tamanaha. A Concise Guide to The Rule of Law . Legal Studies Research Paper Series . St Johns University School, 2007.
Eka Nam Sihombing. Hukum Kelembagaan Negara . Yogyakarta: Ruas Media, 2018.
Ernasjah Djaja. Memberantas Korupsi Bersama KPK . Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Evy Trisulo. Kajian Kelembagaan . Jakarta: Sekretariat Komisi Informasi, 2015. Fadhil,  Moh.  “Pendidikan  Agama  Islam,  Internalisasi  Nilai-Nilai  Anti  Korupsi  Dan Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi.” Journal  of  Research  and  Thought  on  Islamic Education (JRTIE) 2, no. 1 (2019): 44–60. https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i1.1229. Fransiscus  Xaverius  Wartoyo,  and  Teguh  Prasetyo.  “Optimalisasi  Badan  Pemerintah  Daerah Terhadap UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Perspektif  Teori  Keadilan  Bermartabat.” Jurnal  Lemhannas  RI 10,  no.  3  (October  9, 2022): 17–28. https://doi.org/10.55960/jlri.v10i3.294.
Gusti,  Dian  Prayogi.  “Faktor  Yang  Mempengaruhi  Perilaku  Tidak  Etis  Pada  Pengelolaan Keuangan  Daerah.” AKUNTABILITAS:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu-Ilmu  Ekonomi 13,  no.  2 (January 18, 2022): 36–48. https://doi.org/10.35457/akuntabilitas.v13i2.1887.
Indonesia Corruption Watch. Kinerja Penindakan Kasus Korupsi 2020 . Indonesia Corruption Watch .  Jakarta,  2021.  https://www.antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-kasus- korupsi-tahun-2020.
Indonesian  Corruption  Watch.  “Kasus  Korupsi  Tahun  2019.” Indonesian  Corruption  Watch , 2019, 1–29.
Indrayana,  Denny. Jangan  Bunuh  KPK” . Intrans  Publishing  Indonesian  Corruption  Watch (ICW) PuKAT Korupsi UGM . Malang, 2016. Isra,  Saldi.  “Ihwal  Penyidik  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.” Masalah-Masalah  Hukum 42, no. 1 (2013): 63–70. https://doi.org/10.14710/mmh.42.1.2013.63-70.
Jimly Ashiddiqie. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi . Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Josef  Mario. Pemahaman  Dasar,  Hukum  Pemerintah  Daerah,  Konsepsi,  Kewenangan, Organisasi  Dasar,  Produk  Hukum  Desa  Dan  Pemerintahan  Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  “Dokumen  Rencana  Strategis  KPK  2020-2024,”  4.  Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020.
Labolo,  Muhadam.  “Menutup  Celah  Korupsi  Pemerintahan  Daerah.” Jurnal  Ilmu Pemerintahan Widya Praja 43, no. 2 (2017): 93–110.
https://doi.org/10.33701/jipwp.v43i2.50.
Manan, Bagir. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, . Yogyakarta: PSH FH UII, 2001.
Maria SW. Sumardjono. Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
Mintarti Indarti. Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah, . Solo: Taujih, 2019.
Muhaimin. Metode Penelitian Hukum . Mataram: Mataram University Press, 2020.
Mustopa,  Zaenal,  Ramdani  Wahyu  Sururie,  and  Aah  Tsamrotul  Fu’adah.  “Korupsi  Dalam Perspektif  Sosiologi  Hukum.” Hermeneutika 5, no. 2 (2021): 226–34. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i2.5690.
Ni’matul  Huda. Perkembangan  Hukum  Tata  Negara,  Perdebatan  Dan  Gagasan Penyempurnaan, . Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
Nur Wijayanti, Septi. “Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” Jurnal Media Hukum 23, no. 2 (2017). https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199.
Pinilih,  Sekar  Anggun  Gading.  “Politik  Hukum  Kedudukan  Kpk  Sebagai  Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Hukum Progresif 8, no. 1 (2020): 15–27. https://doi.org/10.14710/hp.8.1.15-27.
Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum. Policy Paper; Studi Kelayakan KPK Perwakilan . Yogyakarta, 2009.
Ramadani,  Rizki,  and  Moch  Andry  W  W  Mamonto.  “Independency  of  the  Corruption Eradication  Commission  of  the  Republic  of  Indonesia  (KPK  RI)  in  Indicators  of Independent Regulatory Agencies (IRAs).” Substantive Justice International Journal of Law 1, no. 2 (2018): 82. https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v1i2.18. Santoso, Agus. Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Sommaliagustina, Desi. “Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah.” Journal of Governance Innovation 1, no. 1 (2019): 44–58. https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290. Transparency International. “Corruption Perceptions.” Jakarta, 2023.
www.transparency.org/cpi.
Waluyo, Bambang. “Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Yuridis 1, no. 2 (2014): 169–82. https://doi.org/ISSN 1693448.
Wardojo,  Mellysa  Febriani.  “Kedudukan  Komisi  Pemberantas  Korupsi  Sebagai  Lembaga Negara.” Legal  Standing :  Jurnal  Ilmu  Hukum 2,  no.  1  (July  5,  2018):  73. https://doi.org/10.24269/ls.v2i1.1008.
Zainal  Arifin  Mochtar. Lembaga  Negara  Independe  (Dinamika  Perkembangan  Dan  Urgensi Penataanya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi) . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan. “Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu  Catatan  Analisis  Komparatif).” Jurnal  Konstitusi 1,  no.  1  (2008):  85–106. https://doi.org/ISSN 1829-7706.