## Persaingan Usaha Para Pelaku Usaha Pasar Retail Di Kabupaten Tabanan
I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha, Ni Made Puspasutari Ujianti dan Ni Made Sukariyati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia fozzielboxer.gbloyality@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi  pelaku  usaha  yang  termasuk  pesaing  dari  toko  retail  modern waralaba dalam melakukan kegiatan usaha di tengah persaingan pasar retail modern dengan pasar retail tradisional dan  untuk  mengetahui  perilaku  yang  dilakukan  oleh  toko  retail  modern  waralaba  dalam  menjalankan  usahanya yang  dapat  mengakibatkan  praktik  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat,  serta  untuk  mengetahui perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  Undang  Undang  No.  5 Tahun  1999  terhadap  kelangsungan  usaha  dari pelaku usaha di pasar tradisional sehubungan dengan semakin maraknya pelaku usaha di pasar modern  Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian empiris, yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian di Kabupaten Tabanan, yakni di Pasar Retail Modern (toko retail modern waralaba Alfamart dan Indomaret) maupun Pasar Retail Tradisional (Toko kelontong dan Pasar tradisional). Hasil penelitian menunjukkan  bahwa toko retail waralaba dalam menjalankan usaha melakukan tinda- kan-tindakan  yang  dapat  mengakibatkan  praktik  monopoli  sehingga  segera  perlu  dibentuk  perlindungan  hukum yang diberikan terhadap pasar tradisional.Aturan-aturan perlindungan hukum preventif dari pemerintah perlu dit- erapkan guna menunjang keberhasilan perlindungan hukum preventif terhadap pelaku usaha tradisional.
Keyword : Persaingan Usaha; Pasar Retail; Waralaba

## Abstract
This study aims to identify business actors including competitors from modern franchise retail stores in conducting business activities in the midst of modern retail market competition with traditional retail markets and to find out the behavior of modern franchise retail stores in conducting their businesses which can lead to monopolistic prac- tices and/or unfair business competition, and to find out the legal protection provided by Law No. 5 of 1999 con- cerning the business continuity of business actors in traditional markets due to the increasingly widespread busi- ness in modern markets. Legal research is a type of empirical research, which is descriptive in nature. The type of data used in this study are primary data and secondary data. Research locations in Tabanan Regency, namely in the Modern Retail Market (modern retail stores Alfamart and Indomaret franchises) and Traditional Retail Mar- kets (Grocery Stores and traditional Markets). The results of the study show that franchise retail stores carry out actions that can lead to monopolistic practices so that legal protection needs to be provided immediately for tradi- tional markets. Preventive legal protection regulations from the government need to be implemented to support the success of preventive legal protection for business actors. traditional.
Keywords: Business; Competition; franchises Retail market

## I.  PENDAHULUAN
Pasar  berdasarkan  ilmu  ekonomi  adalah  suatu mekanisme  dimana  para  penjual  dan  pembeli melakukan  interaksi  atas  barang  dan  jasa. Sementara  pasar  dalam  kehidupan  sehari-hari jamak  diartikan  sebagai  tempat  umum  yang melayani  jual  beli.  Sehubungan  dengan  itu,  kita mengenal  istilah  pasar  retail,  pasar  retail  pada prinsipnya  dapat  diartikan  sebagai  tempat  usaha
yang  didalamnya  terdapat  mekanisme  antara pedagang  eceran  dengan  konsumen  akhir  atas barang-barang  tertentu  dalam  partai  (jumlah) kecil/satuan.  Menurut  perkembangannya,  pasar ini  dibagi  menjadi  dua  bagian  besar,  yaitu  pasar retail  modern  dan  pasar  retail  tradisional.  Pasar retail  modern  terdiri  dari  tiga  bentuk,  yaitu: minimarket,  supermarket,  dan hypermarket . Sedangkan  Pasar  retail  tradisional  terdiri  dari
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 45
Published: 28/02/2019
How To Cite: Martha, I, D, A, G,M., Ujianti, N, M, P., Karma, N, M, S . 2019. Persaingan Usaha Para Pelaku Usaha Pasar Retail Di Kabupaten Tabanan .Volume 13, Nomor 1. Hal 45 - 50. http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.927.45-50
warung    dan  pedagang  kelontong (Suseno, 2007) .Usaha  toko  retail  waralaba  berkembang sangat  pesat  melalui  sistem  waralaba.  Sebagai pelaku  usaha,  persaingan  antara  toko  retail waralaba  mulai  terlihat  jelas,  terutama  dari mendirikan  dan  membangun  gerai  toko  retail waralaba  .  Tidak  hanya  satu  gerai  tapi  di  setiap kabupaten  di  Bali  khususnya  di  Tabanan. Sepertinya  toko  retail  waralaba  sudah  berhasil merebut  hati  masyarakat  di  Bali,  hal  ini  dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya gerai yang dibuka di berbagai tempat  di Tabanan.
Ketika  toko  retail  waralaba  modern  telah mencapai  puncak  kejayaannya,  terdapat  satu pihak  yang  merasa  dirugikan,  pihak  tersebut adalah  para  pelaku  usaha  dari  toko  retail tradisional  dan  pasar  tradisional.  Kekhawatiran para  pelaku  usaha  di  pasar  tradisional  semakin bertambah  seiring  dengan  menurunnya  transaksi jual beli yang ada di lingkungan pasar tradisional. Hal  itu  disebabkan  karena  konsumen  mulai berpindah  untuk  melakukan  transaksi  jual  beli  di gerai toko retail waralaba. Kekhawatiran ini dapat diterima dengan akal sehat, mengingat gerai pasar ritel  modern  letaknya  sangat  berdekatan  dengan lokasi  pasar  tradisional,  sehingga  mengancam keberadaan  pasar  tradisional.  Apalagi  jika  dilihat perang  harga  promosi  toko  retail  waralaba dengan  spanduk  atau  baliho  besar  bertuliskan nama  barang  dan  harga  yang  fantastis  rendah. Dibandingkan  dengan  harga  yang  ada  di  warung atau toko kelontong, harga yang ditawarkan toko retail  waralaba  memang  jauh  lebih  murah. Dewi (2018) mengatakan  bahwa  Masuknya  investasi untuk  berinvestasi  di  sektor  pasar  modern, menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  aktivitas  dan perkembangan ekonomi rakyat kecil dalam hal ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah di pasar tradisional.  Lebih  daripada  itu,  keberadaan  pasar tradisional di perkotaan semakin memprihatinkan dan  bahkan  terancam  gulung  tikar  dengan semakin  pesatnya  pertumbuh  dan  perkembangan pembangunan  pasar  modern (Komang  &  Dewi, 2018). Lebih  lanjut  disampaikan  bahwa masuknya  investasi  untuk  berinvestasi  di  sektor pasar  modern,  menjadi  tantangan  tersendiri  bagi aktivitas dan perkembangan ekonomi rakyat kecil dalam  hal  ini  adalah  usaha  mikro,  kecil  dan menengah di pasar tradisional. Dalam perkembangannya,  keberadaan  pasar  tradisional di  perkotaan  semakin  memprihatinkan  dan bahkan  terancam  gulung  tikar  dengan  semakin pesatnya pertumbuh dan perkembangan pembangunan  pasar  modern.  Masuknya  investasi
untuk  berinvestasi  di  sektor  pasar  modern, menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  aktivitas  dan perkembangan ekonomi rakyat kecil dalam hal ini adalah usaha mikro, kecil dan menengah di pasar tradisional.
Kekhawatiran sebenarnya tidak hanya dirasakan  oleh  pedagang  tradisional  saja,  tetapi antara  toko  retail  waralaba  juga  merasakannya. Kekuatan pasar memang sudah dimiliki oleh toko retail  waralaba,  tapi  jika  dibandingkan  dengan supermarket  ataupun  hypermarket,  keberadaan toko  retail  waralaba  bukanlah  termasuk  pesaing yang  berat.  Toko  retail  waralaba  memang  belum bisa memenangkan persaingan usaha yang terjadi antara  toko  retail  waralaba  dengan  supermarket dan hypermarket.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang peneliti  utarakan  agar  arah  dan  tujuan  penelitian ini  tidak  menyimpang  dari  pokok  bahasan,  maka peneliti  mengemukakan  rumusan  masalah  yang akan diteliti dalam penelitian ini (1) apakah  toko retail  waralaba  dalam  menjalankan  usaha  dapat mengakibatkan  praktik  monopoli?  Dan  (2) bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  yang diberikanterhadap  pasar  tradisional  sehubungan dengan  semakin  maraknya  pelaku  usaha  toko retail waralaba ?

## II.  METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pengumpulan data di lapangan di mana dengan menganalisa Perda Tabanan dengan perda  Bali  yang  terkait  dengan  perijinan  usaha toko  retail  modern  dengan  pendekatan  keadilan distributif.  Peneliti  akan  melakukan  teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, dan  wawancara  langsung  kadis  perdagangan kabupaten  Tabanan  dan    jajaranya.  Pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan peraturan perundang-undangan ( statue  opprach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual opprach ) .

## III.PEMBAHASAN
Klasifikasi  Praktik  Monopoli  Menurut  Hukum Persaingan Usaha
Menurut Usman (2006) , terdapat empat bentuk perbuatan  yang  dianggap  sebagai  kegiatan  atau praktik  monopoli  yang  dilarang  oleh  Undang- undang anti monopoli, yakni :
Horizontal Merger.
Tindakan ini dilakukan antara dua perusahaan
Persaingan Usaha Para Pelaku Usaha Pasar Retail Di Kabupaten Tabanan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 46
besar  yang  melakukan merger (penggabungan usaha)  untuk  dapat  menguasai  pasar.  Semula kedua  perusahaan  besar  ini  bersaing  ketat  dalam upaya  merebut  pasar.  Hasil  merger  tersebut adalah  untuk  menghapuskan  persaingan  diantara mereka guna menghadapi pengusaha lain.

## Joint Monopolization.
Praktik  monopoli  ini  tidak  harus  dilakukan oleh  satu  perusahaan  saja.  Dua  atau  lebih perusahaan  yang  berbeda  dapat  bekerja  sama dengan memilki kekuatan yang cukup besar untuk menciptakan monopoli. Misalnya, tiga perusahaan  secara  sendiri-sendiri  tidak  akan mampu  untuk  melakukan  monopoli  di  pasar, tetapi  adanya merger yang  dilakukan  oleh  ketiga perusahaan tersebut, hal ini kemudian akan dapat menimbulkan  praktik  monpoli  dalam  kegiatan bisnis.

## Predatory.
Tindakan  dalam  kegiatan  bisnis  yang membuat  pelaku  ekonomi  baru  tidak  dapat memasuki pasar dengan bebas atau menimbulkan kerugian  kepadanya,  sehinnga  ia  tidak  dapat bersaing dengan baik.
Price Discrimination (diskriminasi harga).
Pelaku  monopoli  dapat  memilki  kekuasaan dengan  insentif  untuk  melakukan  diskriminasi harga.  Melalui  berbagai  cara,  pelaku  monopoli dapat  memisah-misahkan  pembeli  dalam  kelas berlainan  dan  menetapkan  harga  dengan  ongkos lebih besar dari satu pihak kepada pihak lain. Para pelaku  monopoli  melakukan  secara  terbuka, misalnya  dengan  menawarkan  harga  yang  relatif lebih rendah kepada anak-anak muda, pensiunan, mahasiswa,  pegawai  pemerintah  atau  menjual produk  yang  sama  dengan  merk  berlainan  atau model  biasa  dengan  model  luks.  Diskriminasi harga dapat juga dilakukan secara rahasia dengan menawarkan  diskon  lebih  besar  dari  ongkos  atau harga  jual  yang  dihemat  para  pembeli  besar sebagai  hasil  jumlah  penjualan.  Diskriminasi harga demikian bertujuan untuk dapat memaksimalkan  atas benefits (keuntungan)  yang akan diperoleh seorang pengusaha atau mematikan  usaha  dari  produsen  lain  yang  secara potensial  mampu  menyaingi  kegiatan  usahanya (Usman, 2006).
Praktek  Monopoli  Dalam  Persaingan  Antar  Toko Modern dengan Pasar Tradisional
Persaingan bisnis dalam dunia usaha memaksa setiap pelaku bisnis untuk dapat bertahan bahkan
mengembangkan  usahanya,  hal  ini  disebabkan kebutuhan  konsumen  yang  semakin  beragam sehingga  para  pebisnis  harus  jeli  dalam menggunakan  strategi  untuk  menarik  pelanggan. Usaha  kecil  merupakan  salah  satu  pelaku  bisnis yang  ikut  serta  dalam  persaingan  ini.  Salah  satu persaingan  yang  harus  di  hadapi  pebisnis  kecil antara lain, pesatnya pembangunan pasar modern yang  dirasakan  oleh  banyak  pihak  berdampak terhadap  keberadaan  pasar  tradisional  yang sebagian  besar  adalah  usaha  kecil  perorangan. Disatu  sisi,  pasar  modern  dikelola  secara professional  dengan  fasilitas  yang  serba  lengkap. Di  sisi  lain  pasar  tradisional  masih  disibukkan dengan  permasalahan  klasik  seputar  pengelolaan yang  kurang  profesional  dan  ketidak  nyamanan berbelanja.  Pasar  modern  dan  pasar  tradisional bersaing dalam pasar yang sama, yaitu pasar ritel. Hampir  semua  produk  yang  dijual  dipasar tradisional  seluruhnya  dapat  ditemui  di  pasar modern,  khususnya  hypermarket.  Bisnis  ritel memang dinilai prospektif sehingga menimbulkan persaingan  yang  luar  biasa,  persaingan  lain  yang juga menjadi permasalahan baru bagi usaha kecil (kali ini toko-toko) adalah pesatnya pertumbuhan minimarket  dengan  sistem  waralaba  yang  juga bersaing  pangsa  pasar  yang  sama  yakni  pasar ritel.
Minimarket  dengan  sistem  waralaba  pertama adalah  Indomart  pada  1988,  pada  awalnya memang  tidak  menyolok  karena  masyarakat cenderung  mengandalkan  toko-toko  kelontong  di sekitar  pemukimannya  untuk  belanja  sehari- hari.Perkembangan  luar  biasa  ritel  waralaba dengan  pangsa  pasar  hingga  kini  mencapai hampir  70%  (khusus  Alfamart  dan  Indomaret) tentu mempunyai dampak bagi usaha ritel serupa yang memiliki skala lebih kecil seperti pada toko- toko  yang  ada  di  pemukiman.  Bagaimana  tidak jika  kebiasaan  belanja  masyarakat  yang  pada awalnya  di  warung  yang  berada  di  dekat pemukimannya  untuk  kebutuhan  sehari-hari, beralih menjadi kebiasaan belanja di warung ber- AC  atau  mini  market  yang  lebih  memberikan kenyamanan  dan  kebebasan  berbelanja.  Dampak yang  diberikan  mungkin  dapat  berupa  dampak positif  atau  negatif,  dampak  positif  seperti peningkatan  kemampuan  bersaing,  sedangkan dampak  negatif  dapat  berupa  penurunan  omzet penjualan(Salim Kartono, 2007).Adanya kemungkinan dampak negatif terhadap keberlangsungan kegiatan usaha perlu diantisipasi.Demikian  pula  halnya  dengan  yang terjadi  di  Kabupaten  Tabanan,  yang  merupakan
Persaingan Usaha Para Pelaku Usaha Pasar Retail Di Kabupaten Tabanan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 47
salah satu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan toko modern yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan  kabupaten  yang  ada  di  Bali,  selain  Kota Denpasar  dan  Kabupaten  Badung.  Berdasarkan data  yang  diperoleh  terdapat  311  toko  modern yang  beroperasi  di  Tabanan.  Dari  311  toko modern tersebut hanya 28 toko yang mengantongi izin,  bahkan  diantaranya  banyak  yang  sangat berdekatan  pasar  tradisional  yang  tentu  saja  hal ini sagat dikhawatirkan mematikan keberlangsungan ekonomi rakyat tersebut (Hartono, 2007).
Perda  Kabupaten  Tabanan  Nomor  1  Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan, pada Bab IV  Bagian  Kesatu  Pasal  6  yang  mengatur  jarak pendirian  minimarket  menentukan  sebagai berikut:
Minimarket dengan ukuran luas  lantai pejuala sampai  dengan  200  M2  dan  bukan  minimarker berjejaring  paling  dekat  dalam  radius  1.000  M dari  pasar  rakyat  dan  minimal  250  M  dari minimarket lainnya.
Minimarket  dengan  ukuran  luas  lantai penjualan diatas 200 M2 dan semuua minimarket berjejaring  paling  dekat  dalam  radius  1.000  M dari  pasar  rakyat  dan  minimal  250  M  dari minimarket lainnya.
fakta  dilapangan,  sepanjang  jalur  Denpasar- Singaraja  banyak  terdapat  minimarket  dan minimarket berjejaring yang jaraknya kurang dari 250  M  baik  dari  sesama  minimarket  dan minimarket berjejaring, bahkan di seputaran pasar tradisional  juga  tersebar  minimarket  dan minimarket berjejaring yang jaraknya kurang dari 1000  M.Ketika  hal  ini  dikonfirmasikan, dinyatakan  bahwa  banyak  minimarket  yang belum  mengantongi  izin.  Menurut  Bapak Suryadi,makin  liarnya  pendirian  toko  modern yang  belum  mengantongi  izin  lantaran  adanya izin  lokasi  yang  lolos  dikeluarkan  oleh  kepala desa  dan  bendesa  adat  setempat.  Tidak dipatuhinya  pengaturan  pembatasan  jarak  antara minimarket  dengan  pasar  tradisional  semakin mendesak  pedagang  pasar  tradisional  dan  toko t adisiona khususnya  dalam  bentuk  menurunnya om et  penjualan.  Hal  ini  apabila  dibiarkan  terus- menerus  tanpa  ada  pengaturan  tentu  jangka panjang  akan  dapat  memarjinalkan,  bahkan mematikan pasar tradisional diwilayah te sebut.
Berdasarkan  wawancara  mendalam  dengan pejabat  terkait  diketahui  ternyata  te dapat perbedaan  sikap  pemerintah  kabupaten  dan  di
desa  yang  mana  pihak  desa  seolah-olah  menutup mata terhadap Perda yang berlaku karena dengan adanya  minimarket  dan  minimarket  di  wilayah mereka  itu  berarti  ada  pemasukan  bagi  kas  desa. Jika  hal  ini  tetap  dibiarkan  maka  tidak  menutup kemungkinan  akan  terjadi  persaingan  tidak  sehat antara  minimarket  yang  dikelola  secara  pribadi oleh  masyarakat  dengan  minimarket  berjejaring yang notabene mempunyai pendanaan yang lebih besar. Persoalannya, ketika pasar t adisiona harus berkompetisi  dengan  took  modern  dengan  posisi status,  modal,  manajemen  yang  tidak  seimbang, apabila  dibiarkan  bersaing  secara  bebas  tanpa campur  tangan  pemerintah,  maka  distorsi    dan eksploitasi  oleh    pihak  yang  kuat  terhadap  pihak yang  lemah  tidak  dapat  dihindari.  Pasar tradisional  dengan  ka akte istik  lemah  modal, lemah manajemen pada akhirnya akan menanggung kekalahan dalam kompetisi. Berdasarkan  teori  keadilan  John  Raw ,  setiap orang  yang  masuk  kedalam  pasar  dengan  bakat dan kemampuan yang alamiah yang berbeda-beda, peluang  sama  yang  dibia kan  pasar  tidak  akan menguntungkan semua pese ta.Keadaan itu  akan menimbulkan  dist ibusi  yang  tidak  adil  atas kebutuhan-kebutuhan hidup, justru karena perbedaan  bakat  dan  kondisi-kondisi  sosial  yang kebetulan  tadi,  apabila  kondisisosial  yang kebetulan  tadi  dipe baiki  sehingga  sama  bagi semua  orang,  namun  tidak  berarti  bahwa  pasar bebas  dengan  sendirinya  akan  mendistribusikan kekayaan ekonomi secara sama, justru sebaliknya,terlepas  dari  pe baikan  kondisi  sosial yang  ada,    pasar    beba akan  melahirkan kepincangan-kepincangan karena perbedaan bakat dan  kemampuan    a amiah  antara  orang  yang  satu dengan  orang  yang  lainnya.  Oleh  karena  itu, Rawls  be pandangan  bahwa  pasar  adalah  justru merupakan  p anata  ekonomi  yang  tidak  adil. Menurut  Rawls,  sistem  sosial  harus  diatur sedemikian rupa,sehingga distribusi yang dihasilkannya  adil  apapun  yang  terjadi  (Gaffar, 2006).
Dalam  rangka  mewujudkan  tu uan  ini,  proses sosial dan ekonomi perlu diatu dalam lingkungan pranata  politik  dan  hukum  yang  sesuai.  Tanpa pengaturan p anata-p anata latar belakang tersebut secara  tepat  hasil  p oses  distribusiini  akan  tidak adil.
Adanya situasi ketidaksamaan mengakibatkan hukum (nega a) harus memberikan  keuntungan  dalam  arti  memberikan perlindungan  kepada  golongan  masyarakat  yang paling  kurang  beruntung  (pasar  t adisional), sehingga terwujud keadilan seca a sosial ekonomi
Persaingan Usaha Para Pelaku Usaha Pasar Retail Di Kabupaten Tabanan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 48
dalam  masyarakat.  ini  dilakukan  dalam  rangka menjaga keseimbangan kepentingan, bukan hanya kepentingan  toko  modern  dengan  konsumen, tetapi  juga  keseimbangan  kepentingan  dan kemajuan  dalam  kesatuan  ekonomi.  Kehadiran legislasi  daerah  tentang  penataan  toko  modern danpasar  tradisional  menjadi  sangat  urgen, khususnya  terkait  dengan  penetapan  lokasi  dan jumlah,pembatasan  jam  buka,  pembagian  produk yang  dijual,dan  pengaturan    perijinan  toko modern.  Semuanya  dilakukan  dalam  rangka memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum bagi  kompetisi  pasar  tradisional  dengan  toko modern,  karena  Satuan  Polisi  Pamong  Praja (Satpol PP) hanya berwenang menegakkan Perda dan  tidak  berwenang  menegakkan  Perpres maupun  Permendag.  Pada  tataran  yang  lebih tinggi,  problema  yang  muncul  dalam  praktik hukum,  sebenarnya  tidak  dapat  dilepaskan  dari kekaburan asas yang menjadi landasan pembentukan  UU  Anti  Monopoli,  sehingga sangat  urgensi  untuk  menuangkan  asas  keadilan dan  perlindungan  dalam  UU  Anti  Monopoli. Terdapat pendapat bahwa asas atau prinsip adalah meta  norma  yang  berarti    bahwa  asas    tidak dirumuskan  dalam    undang-undang  karena hakikatasas  adalah  meta  norma,  sehingga  asas cukup  dituangkan  dalam  Penjelasan  Umum. Namun,  ternyata  kedudukan  Penjelasan  Umum masih menimbulkan perdebatan apakah merupakan norma atau bukan. Penulis berpandangan  bahwa    sudah    saatnya  asas keadilan dan asas perlindungan dituangkan dalam UU
Anti Monopoli, sehingga dapat mengakomodasi  kepentingan  pasar  tradisional serta  dapat  menghindari  perbedaan  penafsiran dalam implementasinya. Penerapan  asas keadilan dan asas perlindungan dalam UU Anti Monopoli, distorsi  dan  kesewenang-wenangan  pasar  dapat dihindari, sehingga tujuan pembentukan UU Anti Monopoli dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat dapat
dicapai.Berdasarkan  hal  tersebut,  keberadaan tokomodern  seharusnya  memperhitungkan  rasio jumlah dengan struktur penduduk serta ketahanan dan  pertumbuhan  pasar  tradisional.  Berdasarkan studi  dokumen,  diketahui  bahwa  pendirian minimarket selain harus memiliki ijin, juga harus memperhatikan kepadatan penduduk, perkembangan  pemukiman  baru,  aksebilitas wilayah  (arus  lalulintas),  dukungan/  ketersediaan infrastruktur  serta  memperhatikan  keberadaan pasar  tradisional  dan  warung/  toko  di  wilayah sekitar  yang  lebih  kecil  daripada  minimarket tersebut. Pendirian minimarket diutamakan untuk
diberikan  kepada  pelaku  usaha  yang  domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud.
Bentuk  Perlindungan  Hukum  Yang  Diberikan Terhadap Pasar Tradisional
Perlindungan terhadap eksistensi pasar tradisional  mutlak  untuk  dilakukan  dengan melakukan  upaya  untuk  menyelaraskan  kekuatan pasar modern dengan kelemahan pasar tradisional. Keberadaan pasar modern harus tetap dapat  menjaga  eksistensi  pasar  tradisional  dan bukan sebaliknya (Sulistia, 2006) . Salah satu cara yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang0undangan  yang  secara  subtansiil mengatur  pola  hubungan  antara  pasar  tradisional dengan pasar modern. Pengaturan pola hubungan pasar  moder  dengan  pasar  tradisioal  tersebut diharapkan  ekspansi  dan  perkembangan  pasar modern bukan lagi merupakan ancaman terhadap eksistensi pasar tradisional sehingga hukum yang berbentuk  peraturan  perundang-undagan  tersebut mampu mewujukan perlindungan  terhadap pasar tradisional.
1)  Perlindungan Hukum Preventif
Konsep perlindungan terhadap pasar tradisional  sesungguhnya  sudah  diupayakan  oleh pemerintah melalui Perpres No. 112 Tahun 2007. Dalam  pasal  4  disebutkan    tentang  persyaratan pendirian  pusat  perbelanjaan  dan  toko  modern. Berkaitan  dengan  ketentuan  ketentuan-ketentuan pada  Perpres  tersebut,  Menteri  Perdagangan menerbitkan  Peraturan  Menteri  Perdagangan  No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam Peraturan Meneteri  Perdagangan  tersebut  dijelaskan  bahwa hal-hal yang dianalisa berkaitan dengan pendirian pasar ritel modern adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat  dan  keberadaan  pasar  tradisional sebagaimana  disebutkan  dalam  Perpres  no.  112 Tahun 2007.
Dalam  era  otonomi  sekarang,  pemerintah Daerah  mempunyai  peran  yang  besar  karena  dia bertanggungjawab untuk mewujudkan keberlangsungan  pasar  tradisional  di  daerahnya dengan  lebih  mmeperhatikan  lokasi  dari  ritel modern  yang  ingin  melakukan  kegiatan usahanya.Keberadaan  pasar-pasar  modern  atau minimarket  yang  berdekatan  menunjukkan lemahnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  daerah  terhadap  perkembangan  pasar modern,  salah  satunya  adalah  pembatasan  jam
Persaingan Usaha Para Pelaku Usaha Pasar Retail Di Kabupaten Tabanan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 49
operasional.  Pembatasan  jam  operasional  pasar modern harus diperketat dan dilakukan pengawasan yang sungguh-sungguh.
Disamping itu, untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional  adalah  dengan  memberlakukan  zonasi pasar sebagaimana ditentukan dalam Perpres No. 112  Tahun  2007  dan  juga  untuk  menerapkan aturan-aturan  perlindungan  hukum  preventif, pemerintah  mencanangkan  beberapa  program guna  menunjang  keberhasilan  perlindungan hukum preventif berupa:
a)  Revitalisasi dan rehabilitasi Pasar Tradisional b)  Pembinaan dan Pelatihan
c)  Legalisasi usaha dan tempat
d)  Kebijakan Pendirian Pasar Modern
2)  Perlindungan Hukum Represif
Segala  bentuk  perlindungan  kpada  para pedagang  di  pasar  tradisional  telah  ada  dalam Perda.  Hal  tersebut  tak  terkeculi  untuk  mencabut izin dari pasar modern (pasal 14 Perda Kabupaten Tabanan No. 1 Tahun 2016).
3)  Perlindungan Fungsional Bentuk perlindungan yang  dilakukan  oleh  PD  Pasar  Tabanan adalah:
a)  Menjaga kebersihan pasar
b)  Menjaga keamanan dan ketertiban pasar
c)  Menyelenggarakan air bersih dan penerangan.

## IV. SIMPULAN
Usaha kecil merupakan salah model persaingan  usaha  yang  terus  berkembang  sesuai dengan  jaman.  Persaingan  usaha  ini  banyak mengorbankan  pelaku  usaha  kecil  tradisional, yang  mana  dirasakan  dengan  makin  banyaknya bermunculan  usaha  kecil  modern  dimana  pelaku usaha kecil modern ini memiliki keunggulan dari fasilitas yang lebih modern atau dengan kata lain lebih  memberikan  pelayanan  lebih  profesional dan  nyaman  ketimbang  pelaku  usaha  kecil tradisional. Padahal pelaku usaha kecil tradisional yang  berjuang  di  pasar  tradisional  harus  sama- sama  bersaing  dengan  pelaku  usaha  modern  atau pasar modern dalam bidang pasar ritel. Kekalahan pasar  tradisional  pun  diperparah  dengan  sistem waralaba yang bisa diterapkan pada pasar modern di  era  jaman  sekarang  ini.  Upaya  perlindungan
terhadap  pelaku  usaha  kecil  di  pasar  tradisional diperlukan  saat  ini  dengan  pentingnya  adanya regulasi  peraturan  perundang-undangan  yang perlu  ditambahkan  dengan  jelas  dalam  peraturan perundang-undangan  persaingan  usaha  sekarang sehingga  ekspansi  dan  perkembangan  pasar modern  dapat  terkontrol  lebih  jelas  tanpa  harus mematikan eksistensi dari pasar tradisional di era jaman sekarang ini.
Daftar Pustaka Gaffar,  F.  (2006). Hukum  Acara  Persaingan  Usaha . Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Hartono,  H  (2007). Sukses  Mengelola  Bisnis  Toko retail waralaba . Indonesia cerdas. Kartono, S. (2007). 5 Jurus Sukses Berbisnis Retail di Modern Market . Jakarta: Trans Media. Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  75 Tahun  1999  Tanggal  8  Juli  1999  tentang  Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Keputusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha Nomor  05/KPPU/Kep/IX/2000  tentang  Tata  Cara Penyampaian  Laporan  dan  Penanganan  Dugaan Pelanggaran  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999.

## Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
Komang, N., & Dewi, D. (2018). Perlindungan Hukum Tehadap  Pasar  Tradisional  Di  Era  Liberalisasi Perdagangan. Jurnal Law Reform , 14 (1), 1–14.
Peraturan  Presiden  No.  112  Tahun  2007  Tentang Zonasi
Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  1995  tentang Ijin Usaha Industri Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  42 tahun 2007 tentang Waralaba
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tabanan  No.  1  Tahun 2016 tentang Pengaturan Pasar Swalayan Sulistia, T (2006). Aspek Hukum Usaha  Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan . Padang: Andalas University Press. Suseno,  D,  B.  (2007). Sukses  Usaha  Waralaba . Yogyakarta: Cakrawala.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.
Usman,  R.  (2006). Hukum  Persaingan  Usaha  di Indonesia . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Persaingan Usaha Para Pelaku Usaha Pasar Retail Di Kabupaten Tabanan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 1 2019 © All Right Reserved
Halaman 50