## Tinjauan Yuridis Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Peraturan Perundang-Undangan
Yasser Arafat 1 , Alfi Sahrin 2 , Arnasari Merdekawati Hadis 3
1,3 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bima
2 Politeknik Medika Farma Nusada Mataram Email Coresponden: yasserarafat@003@gmail.com

## Abstrak
Pasca  reformasi  1998  terjadi  pergeseran  formulasi  kekuasaan  Negara  baik  di  tingkat pusat  maupun  tingkat  daerah  dalam  rangka  akselarasi  pembangunan  di  daerah  melalui desentralisasi  kekuasaan  Negara.  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  tentang  Otonomi Daerah  merupakan  cikal  bakal  daerah  diberikan  kewenangan  yang  nyata,  luas  dan bertanggung jawab untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri (pemerintahan) walaupun ada beberapa kewenangan yang tetap menjadi urusan pemerintahan pusat. Pemberian otonomi kepada daerah berdampak langsung pada perubahan kebijakan sistem pemerintahan di daerah tidak  terkecuali  di  tingkat  desa  mengalami  perubahan  sebagai  dampak  ikutan  dari  beberapa kali  perubahan  Undang-Undang  tentang  Pemerintah  Daerah  mulai  dari  Undang-Undang Nomor  32  tahun  2004  sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor  9 tahun 2015 perubahan kedua dari Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014.  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dibentuk bertujuan untuk mendorong  terciptanya kemitraan yang harmonis antara kepala  desa  sebagai kepala  pemerintahan  desa  dan  BPD  sebagai  wakil-wakil  rakyat  desa  yang  diformulasikan sebagai lembaga  legislatif   di  tingkat  desa.  BPD  difungsikan  untuk mengontrol kekuasaan eksekutif    di  desa,    yang    selama  ini      didominasi  oleh  kepala  desa,  sekarang    fungsi  kontrol atas  kekuasaan    eksekutif    desa    dijalankan    oleh  Badan  Permusyaratan    Desa    (BPD). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 1. Proses Pengisian Keanggotaan Badan Permusyaratan  Desa  (BPD)  menurut  peraturan  Permendagri  Nomor 110  Tahun  2016, 2. Apakah  pengisian  keanggotaan  Badan  Permusyawaran  Desa  (BPD)  Desa  Punti  sudah  sesuai amanat perintah Permendagri No.110 Tahun 2016.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis , Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

## PENDAHULUAN
Rezim  orde    baru    yang  berkuasa secara  sentralistik    selama    32  tahun  telah memasung  demokratisasi  pemerintahan  di daerah,  di  mana  sumber-sumber  kekuasaan menjadi  terpusat  pada  satu  tangan,  sehingga wajah  kekuasaan  menjadi  elitis,  birokratis, dan  oligarkis.  Dan  kekuasaan  tersebut menumpuk akibat tidak terdistriusikan dengan baik, serta menjadi sarang tersembunyi  praktek  konspirasi  terselubung
penguasa,  inilah  yang  menjadi  asal  muasal tumbuh  suburnya  praktek  KKN  (Korupsi, Kolusi,  Nepotisme),  yang  melanggengkan umur  kekuasaan orba ( Nazilah, 2020) .
Era      reformasi      menjadi      tumpuan harapan   dan    citat-cita    masyarakat   sipil untuk menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi  pembangunan  di  segala  aspek dengan  cara  reformasi  birokrasi.  Reformasi birokrasi  menjadi  solusi  perbaikan  tatanan hukum,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya
secara  massif  dan  menyeluruh  karena birokrasi merupakan ujung tombak percepatan  pembangunan    dengan    cara memperkuat    sistem    pengawasan    secara berjenjang    mulai    pusat,  daerah,  dan  desa ( Handayani, 2020) .
Pasca  reformasi  1998  terjadi  pergeseran formulasi  kekuasaan  Negara  baik  di  tingkat pusat  maupun  tingkat  daerah  dalam  rangka akselarasi  pembangunan  di  daerah  melalui desentralisasi  kekuasaan  Negara.  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Otonomi  Daerah  merupakan  cikal  bakal daerah  diberikan  kewenangan  yang  nyata, luas  dan  bertanggung  jawab  untuk  mengatur urusan  rumah  tangganya  sendiri  walaupun ada beberapa kewenangan yang tetap menjadi urusan  pemerintahan  pusat  ( Nurpitasari, 2020) .  Pemberian  otonomi  kepada  daerah berdampak langsung pada perubahan kebijakan  sistem  pemerintahan  di  daerah tidak  terkecualipun  ditingkat  desa mengalami perubahan  sebagai  dampak  ikutan  dari beberapa  kali  perubahan  Undang-Undang tentang  Pemerintah  Daerah  mulai  dari Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor.  23  Tahun  2014    tentang  Pemerintah Daerah.
Tuntutan    akselarasi    pembangunan    di tiingkat    daerah    berpenagaruh    terhadap dinamika  politik  di  pemerintahan  desa,
sehinnga  desa-desa  menuntut  hal  yang  sama agar  terjadi  akselarasi  pembangunan  di tingkat  desa  melalui  perubahan  regulasi yang  mengatur  tentang  pemerintahan  desa, karena selama ini pemerintahan desa kewenangan,  tugas  dan  fungsi  diatur  dalam UU  pemerintah  daerah,  sehingga  desa  tidak memiliki  kewenangan  karena  pengaturannya diatur secara bersama dalam Undang-Undang pemerintah  daerah,  sehingga  tahun  2014, pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  tentang pengaturan pemerintah   desa melalui Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa.  Di  mana  Undang-undang  ini  dianggap menjadi  ruh  bagi  kemandrian  dan  percepatan pembangunan  di  desa  melalui  beberapa peraturan  turunannya  dalam  memperkuat posisi pemerintah desa yang salah satu Badan Permusyaratan Desa (BPD).
Badan Permusyaratan Desa (BPD) terbentuk bertujuan untuk mendorong terciptanya  kemitraan  yang  harmonis    antara kepala desa  sebagai   kepala pemerintah desa dan  BPD  sebagai  wakil-wakil  rakyat  desa yang diformulasikan sebagai lembaga legislatif        ditingkat    desa  ( Nurhamidah, 2022) .    BPD    difungsikan    untuk  mengontrol atas  kekuasaan  eksekutif  desa, yang selama ini  didominasi  oleh      kepala      desa,  sekarang fungsi    kontrol   atas        kekuasaan   eksekutif desa    dijalankan    oleh          Badan Permusyaratan   Desa  (BPD)  sebagai badan
legislatif  desa  yang  merupakan  lembaga kepercayaan masyarakat.

## METODE
Penelitian  ini  berlokasi di  Desa  Punti Kecamatan Soromandi. Data dalam penelitian  ini  ada  2  (dua)  yaitu  primer  dan sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  langsung  oleh  peneliti  melalui wawancara  dengan  informan  yang  dianggap memiliki  pengetahuan  tentang  data  yang diperlukan.  Data  Sekunder  adalah  data  yang diperoleh  melalui  kajian  berbagai  literatur seperti  UU,  PP,  Permendagri,  Perda,  dan Perbup.  Adapun  tehnik  pengumpulan  data yang dipergunakan melalui melalui wawancara  dan  studi  dokumentasi  berupa kumpulan  peraturan  perundang-undangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis    secara    kualitatif    deskriptif yaitu  menguraikan  fakta-fakta  yang  ada dikemudian dinarasikan secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Profil Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa Punti
BPD  memiliki  tugas  bersama  dengan kepala desa untuk merencanakan dan menetapkan  kebijakan    dalam    melaksanakan pemerintahan   dan  pembangunan   desa.  BPD juga    adalah    perwakilan  masyarakat  dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan  penyelenggaraan    pembangunan serta  pemerintahan  desa.  Selain  itu  BPD
juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan  tugas  kepala  desa.  BPD  dan kepala  Desa  perlu  meningkatkan  pelaksaan koordinasi  guna  mewujudkan  kerjasama  yang baik  dalam  proses  pembangunan  di  desa ( Mardansyah  dkk,  2022) .  Desa  Punti  sesuai dengan  banyaknya  jumlah  penduduk,  maka desa  Punti  dialokasi  dengan  9  (Sembilan) anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa  yang merupakan  perwakilan  dari  11  Dusun  mulai dusun  Lia  sampai  perwakilan  Dusun  di  So Nao.

## Tata Cara Pengisian Keanggotaan  BPD
Pengisian  keanggotaan  BPD  Desa Punti berdasarkan mekanisme yang diperintahkan  oleh  Permendagri    No.110 Tahun  2016,  Perda  Kabupaten  Bima  No.1 Tahun  2017  dan Perbup No.17 Tahun 2019. Berdasarkan  ketentuan  perbup  No.17  Tahun 2019  merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari Perda  No.  1  Tahun  2017,   bahwa  pengisian keanggotaan  BPD  sebagaimana  diatur  dalam pasal 10 yang berbunyi:
Pengisian  keanggotaan  BPD  dilakukan melalui:
1. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan 2. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.
3. Pengisian    anggota  BPD  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan secara    demokratis    melalui    proses
pemilihan    secara    langsung    atau musyawarah perwakilan.
4. Pengisian    keanggotaan    BPD    melalui proses   pemilihan   langsung  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  ditetapkan dengan menyelenggarakan  pemilihan  langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat dusun yang mempunyai hak pilih.
5. Pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada  ayat  (2)  ditetapkan dengan musyawarah  perwakilan  calon  anggota BPD  oleh  unsur  wakil  masyarakat  dusun yang mempunyai hak pilih.
6. Calon  anggota  BPD  terpilih  melalui mekanisme pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak (Permendagri, 2017) .
Tabel  1.  Profil    Anggota    Terpilih    Badan Permusyawaratan    Desa    (BPD)    Desa Punti Periode 2019/2025
No Nama Pendidikan Wilayah Pemilihan 1. Fahruyadin S1 Dusun Sarita 2.  Hambali, S.Pd S1 Dusun Nanga Toi 3. Muhammad Nasir SMA Dusun Mada Oi Tula 4. Habibi SMA Dusun Wadukadera 5. Haeruduin S1 Dusun Punti 6. Hanamzah S1 Dusun Rade 7. Erwin SMA Dusun Dorombubu 8. Nurlaila SMA Dusun Lia 9. Mutmainah SMA
Perwakilan Gender

## KESIMPULAN
Bahwa pelaksanaan pengisian keanggotaan  Badan  Permusyaratan  Desa Punti Kecamatan Soromandi belum sepenuhnya  didasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan misalnya pada ketentuan  penentuan  daerah  pemilihan anggota Badan Permusyaratan Desa (BPD), misalnya  jumlah  anggota  BPD  harus berdasarkan  jumlah  penduduk  setiap  dusun pengalokasian  seperti  jumlah  anggota  BPD setiap desa ditentukan sebanyak 5, 7, dan 9, dan  anggota  BPD  desa  Punti  sebanyak  9 orang.

## DAFTAR PUSTAKA
Handayani,  Y.  (2020).  Tinjauan  Yuridis
Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Kendal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  20 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Jurnal Ekonomi,  Sosial  &  Humaniora,  1(12), 177-183. Mardansyah,  M.,  &  Zulkifli,  Z.  (2022). Penerapan Mekanisme Pengisian Keanggotaan  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  Secara  Demokratis  Di Desa  Giri  Purno  Kabupaten  Tebo. Nusantara:  Jurnal  Ilmu  Pengetahuan Sosial, 9(2), 427-437.
Nurpitasari,  R.  D.,  &  Maharani,  A.  E.  P.
(2020). Analisis Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa
Dalam  Kaitannya  Dengan  Penguatan Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  Dalam  Pembentukan  Produk Hukum  Desa.  Res  Publica,  4(3),  289-
302.
Nazilah, F. F. 2020. Implementasi
Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Permendagri
Nomor  110  Tahun  2016  Tentang Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)
Di Kabupaten Jember.
Nurhamidah,  D.  (2022).  Hubungan  Kepala
Desa  Dengan  Badan  Permusyawaratan
Desa (Bpd) Dalam Penetapan Peraturan  Desa  Di  Desa  Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten
Kuningan  (Doctoral  dissertation,  S1
Hukum  Tata  Negara  IAIN  Syekh
Nurjati Cirebon).
Permendagri  No.  110  Tahun  2017  tentang Pengisian  Keanggotaan  BPD  Perda Kabupaten  No.  1  Tahun  2017  tentang Keanggotaan BPD