## EFEKTIVITAS PENGADILAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN
ANAK
oleh :

## H. RIYANTO S AKHMADI 

## ABSTRAK
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum ( onrechtmatige daad ) yang berupa tindak pidana ( strafbaar feit ) pada saat akhir- akhir ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan dilakukan juga oleh anak-anak, adapun penyebabnya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Sekitar 80% dari anak-anak yang diketahui oleh pihak Kepolisian telah melakukan pelanggaran hukum hanya akan melakukannya satu kali itu saja, jadi penggunaan sumber-sumber sistem peradilan pidana ( criminal justice system ) yang ‘menakutkan’ untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan. Permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ?, serta bagaimanakah peranan hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak ? Proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya sama dengan peradilan umum, yang dalam hal ini adalah peradilan pidana. Namun mengingat bahwa subjeknya adalah anak yang berbeda dengan subjek peradilan umum lain, maka terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang dibuat untuk kepentingan anak, serta peranan pengadilan anak dirasakan kurang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena Inti penanganan hukum pada anak lebih ditekankan kepada upaya rehabilitasi, bukan pembalasan dari apa yang telah dilakukannya. Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
 Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

## PENDAHULUAN
Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus, selain itu anak merupakan titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Namun akhir-akhir ini, anak-anak selain dari objek kekerasan dan eksploitasi oleh orang dewasa, merekapun (anak-anak) berperan sebagai subjek yang melakukan tindak pidana, seperti perkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain, sehingga anak-anak berhadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa.
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Masalah kenakalan anak-anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktuil hampir di semua negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang telah diadakan oleh organisasi-organisasi wanita atau Instansi-Instansi Pemerintah yang erat hubungannya dengan masalah ini. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa, timbulnya kenakalan anak-anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata-mata, akan tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. 1
Banyak penafsiran dan pendapat tentang kenakalan anak-anak yang telah diberikan oleh beberapa kalangan masyarakat, baik melalui mass-media ataupun pertemuan-pertemuan resmi; yang kesemuanya itu masih belum memberikan gambaran yang jelas dan tegas sehingga dapat mengaburkan kemurnian daripada masalahnya. Sejak sesudah Perang Dunia I dan II, dimana kehidupan masyarakat sedemikian buruknya, ditambah lagi dengan tumbuhnya perindustrian telah membawa perubahan besar dalam struktur kehidupan keluarga dan bertambahnya tekanan hidup yang harus dialami oleh orang tua waktu itu. Hal ini mengakibatkan semakin lemahnya keintiman hidup berkeluarga di mana hubungan antara orang tua dan anak semakin renggang atau dapat dikatakan hilang sama sekali. Keadaan sedemikian itu tentu besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan masalah kenakalan anak-anak. Sejak saat itu pulalah masalah kenakalan anak-anak menunjukkan masalah yang serius tidak hanya terbatas pada negara-negara Eropa, akan tetapi juga sampai ke negara lainnya di seluruh dunia seperti Amerika Serikat, Australia, dan Asia. Sehingga masalah ini akan menjadi masalah internasional. 2
1 Romli Atmasasmita, Problematika Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio- Kriminologis) , Armico, Bandung,1985, hlm.7.
2 Ibid, hlm.8.
Terminologi internasional yang digunakan untuk menyebut kenakalan anak yang melakukan pelanggaran hukum adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum”. Sejak disadari bahwa anak juga melakukan pelanggaran hukum, perdebatan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk menghadapinya, terus menerus berlangsung. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.
Sekitar 80 % dari anak-anak yang diketahui oleh pihak Kepolisian telah melakukan pelanggaran hukum hanya akan melakukannya satu kali itu saja, jadi penggunaan sumber-sumber sistem peradilan yang ‘menakutkan’ untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan.
Sumber-sumber daya yang khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum sangat terbatas. Jadi sumber-sumber berharga tersebut jangan disia-siakan untuk kasus-kasus yang ringan. Artinya, sumber daya dapat lebih difokuskan untuk menangani kasus-kasus yang lebih serius sehingga akan lebih banyak hasil-hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, anak, dan korban. Perkembangan dari anak menjadi dewasa adalah masa pembelajaran terus menerus, yang sebagian besar diberikan oleh orangtua dan/atau keluarga, termasuk juga peran dari sekolah dan masyarakat. Sebagai bagian dari perkembangan ini, anak sering melakukan kesalahan dan/atau melakukan penilaian yang keliru, dan orangtua atau keluarga biasanya bisa membantu memperbaikinya. Insiden-insiden seperti itu tidak memerlukan intervensi dari orang atau lembaga di luar keluarga, apalagi dari negara.
Bonger menyatakan bahwa, “Kenakalan anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sudah sejak mudanya menjadi penjahat sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.” 3
Bila anak mencuri dari keluarganya, orangtua akan menyuruh anak bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan hukuman yang sesuai, seperti penambahan tugas rumah, waktu tidur yang lebih cepat, tidak ada tv, dll. Itu hanya beberapa contoh dan keluarga dapat melakukan kombinasi sendiri. Tetapi, hukuman fisik tidak boleh diberikan dalam keadaan apapun. Hal tersebut menunjukkan bahwa orangtua dan keluarga mampu menangani pelanggaran-pelanggaran ringan yang dilakukan anak mereka dengan efektif tanpa harus melibatkan proses peradilan formal. Dan yang lebih penting, pendekatan penanganan seperti ini yang sesungguhnya disetujui dan diharapkan oleh masyarakat.
Seringnya ketika anak berhadapan dengan hukum, masyarakat menuntut dan mengharapkan agar orangtua bertanggung jawab atas anak-anak mereka, tetapi ketika anak berhadapan dengan hukum, seringnya reaksi pertama adalah mengambil alih tanggung jawab itu dari orangtua, menyangkal bahwa sebenarnya mereka punya kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal begitu
3 Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi , Pembangunan, Jakarta, 1962, hlm.105.
tanggung jawab itu dipindahkan dari orangtua, mereka akan menemui kesulitan untuk membangun kembali hubungan yang sebelumnya mereka miliki dengan anak-anak mereka.
Pihak negara harus sedapat mungkin mempertahankan dan menguatkan hubungan antara anak dengan orangtuanya. Itu juga merupakan harapan besar masyarakat. Ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak memiliki hubungan yang kuat dengan orangtua mereka. Dalam kasus seperti ini, sangat penting untuk mengidentifikasi seorang dewasa yang memiliki pengaruh positif terhadap anak, terutama yang masih anggota keluarga seperti kakek, bibi, atau paman. Sangat jarang ada seorang anak yang tidak memiliki orang dewasa yang ia sukai atau ia percaya dalam hidupnya. Agar dapat menangani anak yang berhadapan dengan hukum secara efektif, orang dewasa tersebut harus diidentifikasi.
Akhir-akhir ini pihak Kepolisian telah dapat mengungkapkan masalah kenakalan anak-anak yang melakukan tindak pidana baik individual ( individual delinquency ) maupun kelompok ( gangs delinquency ). Mereka telah berani mempergunakan senjata yang dipakai untuk menodong orang di beca atau untuk menjambret barang yang sedang dipakai bahkan menculik seorang anak kecil yang baru pulang sekolah. Perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh anak-anak yang berusia antara 14-19 tahun.
Berdasarkan hal tersebut diatas, bagaimanakah proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ? serta bagaimanakah peranan hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak ?
A . Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Anak Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa ( minderjarig/person under age ), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur ( mindejarigheid/inferiority ) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali ( minderjarige ondervoordij ). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia ( ius constitutum/ius operatum ) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan pengertian anak. 4
Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menegaskan mengenai status dan kedudukan anak, yaitu : “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin”.
Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Adapun batas usia bagi pemidanaan untuk anak merupakan pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri
4 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya , Bandung, Mandar Maju, 2005, hlm. 3.
terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak tersebut. Ketentuan batas umur bagi seorang anak kriterianya bervariasi. Ada hukum positif Indonesia yang menentukan batasan umur seorang anak dengan batas usia maksimal 18 tahun (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), batasan umur di bawah 17 tahun (Pasal 153 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), di bawah umur 21 tahun (Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979), Pasal 330 KUHPerdata), di bawah 16 Tahun (KUHP) dan dibawah 15 tahun (Pasal 171 KUHAP, pasal-pasal KUHP). Selanjutnya berapakah batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia, menurut Wagiati Soetodjo walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, namun khusus mengenai batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi sebagai berikut : 5
(1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
(2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.
Menurut Adler, wujud perilaku kenakalan anak-anak remaja dapat berupa : 6
1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu-lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketenteraman lingkungan sekitar. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan.
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak asusila.
5. Kriminalitas anak remaja seperti perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, rnenjambret, menyerang, merampok, menggarong; melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
5 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak , Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 26.
6 Adler dalam Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 21.
6. Berpesta-pora, sambil mabuk-mabukan, atau melakukan hubungan seks bebas.
7. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain- lain.
8. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.
9. Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tendeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (promiscuity) yang didorong oleh hiperseksualitas, Geltungsrieb (dorongan menuntut hak) dan usaha- usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
10. Homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai tindak-tindak sadistis.
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis remaja dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
13. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
14. Perbuatan asosial dan anti-sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, psikotik, neurotik dan menderita gangguan-gangguan jiwa lainnya.
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur ( encephalitis lethargical ), dan ledakan meningitis, juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.
16. Penyimpangan tingkah Iaku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.
Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu : 7
1. Teori absolut atau teori pembalasan ( retributive/vergeldings theorieen ).
Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana ( quia peccatum est ). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar
7 Muladi dan Barda Nawawi A, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Bandung, Alumni, 1992, hlm.10.
pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
2. Teori relatif atau teori tujuan ( utilitarian/doeltheorieen ).
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan ( Utilitarian theory ). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan " quia peccatum est " (karena orang membuat kejahatan) melainkan " ne peccetur " (supaya orang jangan melakukan kejahatan).
Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-rubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.
Secara dogmatis dapat dikatakan, bahwa di dalam hukum pidana terdapat tiga pokok permasalahan, yaitu:
1. Perbuatan yang dilarang.
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu. 8
Sejalan dengan itu menurut Sauer ada trias, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:
1. Sifat melawan hukum ( unrecht ).
2. Kesalahan ( schuld ). 3. Pidana ( strafe ). 9
Menurut Sudarto, “Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”. 10 Sedangkan menurut Roeslan Saleh, “Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu”. 11
Pidana menempati suatu posisi sentral dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana ( criminal justice system ). Hal ini disebabkan karena keputusan di
8 Dwidja Priyatno, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung, STHB Press, 2005, hlm.1.
9 Sauer., dalam Dwidja Priyatno, Ibid .,
10 Sudarto., dalam Muladi dan Barda Nawawi A, Op.Cit. , hlm.2.
11 Roeslan Saleh., dalam Muladi dan Barda Nawawi A, Ibid
dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya. 12 Tindak pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban masyarakat yang dikehendaki oleh hukum atau suatu perbuatan yang melawan hukum ( wederrechtelijk ), perbuatan tersebut merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil, menurut Moeljatno: “Perbuatan pidana atau tindak pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial, karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan, dengan demikian konsepsi perbuatan pidana atau tindak pidana dapat disamakan atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantangan yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak jaman nenek moyang.” 13
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan), sedangkan menurut istilah hukum yang dimaksud tindak pidana atau strafbaar feit adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana, Atang Ranoemihardja, menyatakan: “Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman”. 14
Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pidana mengandung unsur- unsur atau ciri-ciri sebagai berikut : 15
1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
Unsur-unsur tindak pidana menurut Atang Ranoemihardja, yaitu sebagai berikut : 16
1. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah antara peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
2. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang atau diancam dengan pidana (Pasal 1 ayat (1) KUHP).
12 Muladi dan Barda Nawawi A, Ibid , hlm.52.
13 Moeljatno, Asas-Asas Hukum pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.2.
14 Atang Ranoemihardja, Hukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori , Bandung, Tarsito,1984, hlm.34.
15 Muladi dan Barda Nawawi A, Op. Cit ., hlm. 7.
16 Ranoemihardja, Op. Cit ., hlm.34.
Ciri dari suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu : 17
a . Melawan hukum,
b . Merugikan masyarakat,
c . Dilarang oleh aturan pidana,
d . Pelakunya diancam dengan pidana.
“Melawan hukum” dan “merugikan masyarakat” menunjukan sifat perbuatan, sedangkan yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah “dilarang oleh aturan pidana” dan “pelakunya diancam dengan pidana”. Jadi, suatu perbuatan yang bersifat “melawan hukum” dan “merugikan masyarakat” belum tentu merupakan tindak pidana, sebelum dipastikan adanya “dilarang oleh aturan pidana” dan “pelakunya diancam dengan pidana”. 18 Jenis pidana menurut KUHP, seperti terdapat dalam Pasal 10, dibagi dalam dua jenis yaitu : 19
a . Pidana pokok, yaitu : 1) Pidana mati
2) Pidana penjara
3) Pidana kurungan
4) Pidana denda
5) Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 1946).
b . Pidana tambahan, yaitu :
1) Pencabutan hak-hak tertentu;
2) Perampasan barang-barang tertentu;
3) Pengumuman putusan Hakim.
Disamping jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan. Tentang jenis-jenis tindak pidana dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu :
a . Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP, yaitu :
1) kejahatan (misdrijven) dan
2) pelanggaran (overtredingen).
b . Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana, yang terdiri dari :
1) Delik formal dan delik material;
2) Delik komisi dan delik omisi;
3) Delik berdiri sendiri dan delik lanjutan;
4) Delik rampung dan delik berlanjut;
17 M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu , Bandung, Remadja Karya, 1986, hlm. 2.
18 Ibid
19 Muladi dan Barda Nawawi A., Op.Cit , hlm. 44.
5) Delik tunggal dan delik bersusun;
6) Delik sederhana, delik dengan pemberatan dan delik dengan Berprevilase;
7) Delik kesengajaan dan delik kealpaan;
8) Delik politik dan delik umum;
9) Delik khusus dan delik umum;
10) Delik aduan dan delik biasa.
Pengadilan Anak merupakan pusat mekanisme perlakuan bagi penjahat- penjahat muda, anak-anak nakal dan anak-anak terlantar. Pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya. Hal ini terjadi, mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.
Sistem Peradilan Pidana (SPP) untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam " criminal justice science " di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah "hukum dan ketertiban ( law and order approach )" dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah, " law enforcement ". 20
Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut : “ Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.” 21
Hagan membedakan pengertian antara " criminal justice process " dan " criminal justice system ", menurut Hagan : “ Criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan criminal justice system adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.” 22
20 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana , Bandung, Bina Cipta, 1996, hlm. 7.
21 Remington dan Ohlin., dalam Romli Atmasasmita, Ibid., hlm. 14.
22 Hagan., dalam Romli Atmasasmita, Ibid
Menurut Mardjono Reksodipoetro, “Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana” 23 . Selanjutnya beliau mengatakan bahwa, “Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat”.
24
Muladi menegaskan bahwa, “Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan ( network ) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana” 25 .
B . Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Tugas pokok badan-badan peradilan yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Perbuatan mengadili berintikan memberikan keadilan yaitu hakim melakukan kegiatan dan tindakan. Terlebih dahulu dicari kebenaran peristiwa yang diajukan, kemudian menghubungkan dengan hukum yang berlaku untuk memberikan putusan. Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar sesuai dengan status hakim sebagai penegak hukum.
Agung Wahyono menerangkan, “Antara fungsi dan peranan hakim tidak dapat dipisah-pisahkan termasuk pejabat peradilan. Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak baik yang dilakukan oleh polisi, jaksa, maupun hakim harus berdasar prinsip demi kesejahteraan dan masa depan anak”. 26 Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, baik pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini juga merupakan fungsi dari Pengadilan Anak. Pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal, menurut Pasal 23 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan; sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang- barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
23 Mardjono Reksodipoetro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku ke 3 , Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 13.
24 Ibid 25 Muladi, Kapita Selekta Sisitem Peradilan Pidana , Semarang, Bandan Penebit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 29.
26 Agung Wahyono dalam Emeliana Krisnawati., Op.Cit ., hlm. 62.
Sifat anak dan keadaan psikologis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus saat penahanan, yaitu dengan menahan anak secara terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan oleh bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap yang disebabkan oleh konteks kultural dengan tahanan lain. Kemudian dalam penyidikan polisi/jaksa yang bertugas dalam memeriksa dan mengoreksi keterangan tersangka di bawah umur ini tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif dan simpatik.
Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang mendorong anak melakukan kenakalan atau kejahatan perlu diketahui motivasinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikatakan “motivasi” itu adalah dorongan yang timbul pada diri sesorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.
Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu : motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri sesorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Tim Proyek "Juvenile Delinquency" Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran telah melakukan penelitian, dari hasil penelitian tersebut diperoleh data-data yang menunjukan bahwa dalam tahun 1967 kurang lebih 120 orang anak yang berusia sampai 18 tahun tersangkut dalam kejahatan terhadap harta benda, di antaranya adalah pencurian. Khusus untuk daerah Jakarta Raya, usia seorang anak yang paling banyak melakukan kenakalan dalam tahun 1963 sampai dengan 1966 adalah mereka yang berusia antara 15 sampai 17 tahun. Adapun kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak ini ialah kejahatan pencurian mencapai jumlah 355 dari 194 orang anak yang selesai diadili oleh Pengadilan Negeri bagian anak di Jakarta.
Lalu pada tahun 1998 penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, diperoleh data-data bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia antara 16 sampai 18 tahun (mencapai jumlah 119 dari 134 orang narapidana anak). Adapun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh narapidana anak ini ialah :
1. Kejahatan ketertiban sebanyak 24 orang.
2. Kejahatan susila sebanyak 15 orang.
3. Kejahatan pembunuhan sebanyak 7 orang.
4. Kejahatan penganiayaan sebanyak 16 orang.
5. Kejahatan pemerasan sebanyak 2 orang.
6. Kejahatan merusak barang sebanyak 1 orang.
7. Kejahatan lain-lain sebanyak 4 orang.
8. Kejahatan senjata tajam sebanyak 1 orang.
9. Kejahatan kenakalan dalam keluarga sebanyak 1 orang.
10. Kejahatan narkotika sebanyak 2 orang.
11. Kejahatan penculikan sebanyak 1 orang.
12. Kejahatan terhadap mata uang sebanyak 1 orang.
Mengenai kedudukan anak dalam keluarga, De Creef telah menyelidiki 200 orang anak narapidana kemudian diperoleh data bahwa, kebanyakan mereka berasal dari extreem position in the family, yakni : first born, last born dan only child. Sedangkan hasil penyelidikan oleh Glueck di Amerika Serikat, di mana didapatkan data-data yang menunjukan bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan ialah anak ketiga dan keempat, yakni dari 961 orang anak nakal, 31,3% di antaranya adalah anak ketiga dan keempat; 24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 18,8%. Namun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan kriminalitas di Indonesia, di mana Beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh anak wanita atau dia satu-satunya di antara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya). 27
Berdasarkan data yang diambil dari Kementrian Hukum dan HAM, pada tahun 2008 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebanyak 6515 anak di berbagai LP di Indonesia yang terdiri dari 6313 anak laki-laki dan 202 anak perempuan, sekitar 57% dari anak-anak tersebut bercampur dengan orang dewasa. Hal tersebut terjadi karena mayoritas penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dilakukan melalui pengadilan dan lebih dari 90 % dijatuhi hukuman pidana dan dipenjarakan. 28
Berikut ini merupakan contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak :
1. Putri seorang pengusaha Batubara yang bernama Raisya adalah gadis kecil berusia 5 tahun, murid dari salah satu sekolah TK di Jakarta merupakan korban penculikan yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2007. Drama penculikan berlangsung selama sembilan hari. Pada hari penculikan tersebut terjadi Raisya dipaksa oleh orang yang tidak dikenalnya untuk masuk mobil si pelaku, yang konon menurut penuturan pembantu Raisya dalam kejadian tersebut sempat melihat pelaku menodongkan benda yang diduga senjata. Lantas di dalam kendaraan tersebut, kemungkinan saja si anak dilarang berteriak-teriak. Kalau tidak, mereka pasti mendapatkan tindak kekerasan/bentuk hukuman dari si pelaku, hal inilah dari sekian kejadian selama sembilan hari. Drama penculikan berakhir pada tanggal 24 Agustus 2007, dengan tertangkapnya beberapa orang yang sementara diduga
27 Romli Atmasasmita., Op.Cit ., hlm. 55.
28 www.depkumham.go.id
sebagai pelaku (dan ditetapkan sebagai tersangka), tiga orang diantaranya adalah masih remaja, berstatus pelajar, duduk di bangku kelas 2 salah satu SMA terkenal di Jakarta, secara hukum ketiga remaja tersebut masuk dalam katagori " Anak Di Bawah Umur ".
2. Arif bin Muhaimin yang berumur 12 tahun dan beralamat di jalan Brintik Sari RT 04 RW 03 Semarang, pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2005 sekitar pukul 17.00 WIB telah mengambil sebuah sepeda jengki warna hijau merk Phonix No. JH 15869 di Lapangan Kalisari Semarang. Padahal sepeda tersebut adalah kepunyaan Jumrodi, sewaktu sepeda tersebut mau dijual oleh Arif bin Muhaimin ketahuan oleh Muhammad yang merupakan teman dari Jumrodi dan meminta Arif bin Muhaimin untuk mengembalikan sepeda tersebut kepada Jumrodi. Namun bukannya mengembalikan sepeda, Arif bin Muhaimin malah marah-marah kepada Muhammad. Kemudian Muhammad dan Jumrodi melaporkan Arif bin Muhaimin kepada Pihak Kepolisian atas pencurian sepeda tersebut.
3. Hendra Mulyana, lyos, Taupan Syawalludin, Deni Mulyana, Opik dan Riki merupakan anak-anak remaja yang rata-rata berusia 14 tahun, sekitar pukul 14.00 WIB hari Sabtu tanggal 9 Februari 2008 berencana hendak menonton pertunjukan musik di lapangan Sriwijaya Cimahi. Pada saat akan pergi tiba-tiba lyos memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh seorang laki-laki bernama Apri Gunawan yang membonceng Asri Nurfitriyani. Setelah Apri Gunawan menghentikan sepeda motornya, lyos meminta uang kepada Apri Gunawan untuk membeli minuman keras namun oleh Apri Gunawan permintaan tersebut tidak dipenuhi. Karena permintaannya tidak terpenuhi kemudian Iyos memukul muka Apri Gunawan dengan tangannya sebanyak satu kali. Lalu teman-teman Iyos pun ikut memukuli Apri Gumawan. Teman perempuan Apri Gunawan yaitu Asri Nurfitriyani yang pada saat itu sedang memegang handphone berusaha mencegah perlakuan Iyos, Taupan Syawalludin, dan Deni Mulyana yang memukuli Apri Gunawan. Karena tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Asri Nurfitriyani menyebabkan tangan yang sedang memegang handphone terkena pukulan para pelaku dan handphone yang sedang dipegang oleh Asri Nurfitriyani terjatuh ke tanah. Tanpa ragu-ragu Hendra Mulyana mengambil handphone itu dan menyusul Taupan Syawalludin, lyos, dan Deni Mulyana yang sudah terlebih dahulu melarikan diri karena takut kepada masyarakat sekitar yang mulai berdatangan dan ingin mengetahui kejadian di tempat itu.
Hendra Mulyana dan Taupan Syawalludin melarikan diri ke rumahnya masing-masing, sedangkan Deni Mulyana dan lyos melarikan diri ke tempat video game . Setelah kejadian tersebut Apri Gunawan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak Kepolisian Sektor Cimahi.
C . Efektivitas Pengadilan Anak Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak pada dasarnya terletak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Dengan mengingat letak peradilan anak yang eksistensinya berdasarkan fakta yang ada masih bergabung dengan badan peradilan orang dewasa, maka diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak dapat dilepaskan dari apa sebenarnya yang menjadi tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan anak itu sendiri.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (LNRI 1997 Nomor : 3, TLNRI 3668) yang mulai efektif berlaku satu tahun sejak tanggal diundangkan (3 Januari 1998, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak) merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Dengan mulai berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maka sejak tanggal 3 Januari 1998 secara teoritik dan praktik pengadilan anak sebelumnya mengacu kepada ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.
Prosedural administrasi pelimpahan berkas perkara anak yang melakukan tindak pidana dari Kejaksaan ke Pengadilan Negeri mengikuti prosedural administrasi penerimaan perkara pidana pada umumnya. Tujuan penanganan perkara pidana pada umumnya adalah mencari dan mendapatkan kebenaran material guna mempertahankan kepentingan umum.
Proses dan prosedural dalam praktik persidangan anak pada dasarnya sama dengan peradilan umum, yang dalam hal ini adalah peradilan pidana. Namun mengingat bahwa subjeknya adalah anak yang berbeda dengan subjek peradilan umum lain, maka terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang dibuat untuk kepentingan anak, perbedaan tersebut sebagai berikut :
1. Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua, Wali/Orangtua Asuh dan Saksi wajib hadir dalam sidang Anak.
2. Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan/Litmas.
3. Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum.
4. Asasnya pemeriksaan sidang Anak dengan Hakim Tunggal.
5. Pemeriksaan harus dengan kehadiran terdakwa Anak.
6. Pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu untuk mendengarkan keterangan saksi.
7. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum serta Petugas lainnya tidak memakai Toga atau Pakaian Dinas.
8. Pada dasarnya pembacaan Dakwaan/Catatan Dakwaan, Eksepsi, Putusan Sela, Pembuktian, Tuntutan Pidana, dan Pembelaan mengikuti KUHAP (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981).
9. Putusan dijatuhkan Hakim dengan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
Salah satu esensi terpenting dari proses dan prosedural perkara anak adalah "Putusan Hakim" sebagai akhir penyelesaian perkara pidana anak. Dengan adanya putusan hakim dapat ditarik asumsi dasar bahwa di satu pihak bermanfaat bagi terdakwa anak yaitu memperoleh kepastian hukum tentang "statusnya" dan mengupayakan persiapan langkah berikutnya terhadap putusan hakim tersebut dalam artian berupa : menerima putusan, pikir-pikir, menolak putusan dan melakukan upaya hukum banding, kasasi, grasi dan lain sebagainya. Sedangkan di lain pihak apabila dikaji dari kacamata hakim yang mengadili perkara maka putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran material, hak asasi manusia, penguasaan hukum/fakta secara mapan, faktual, dan visualisasi etika, moralitas dan mentalitas hakim bersangkutan. Proses akhir dari prosedural peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ialah Hakim Anak pada Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Pidana tersebut berupa pidana pokok yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
Dampak yang ditimbulkan dari proses peradilan terhadap anak menurut pendapat penulis ada dua dampak yaitu dampak secara positif anak akan menjadi lebih baik, dan dampak secara negatif dapat menghambat pendidikan, perkembangan pola pikir kedewasaan, dan keterbelakangan mental terhadap anak, sehingga dengan kembalinya anak ke lingkungan masyarakat akan menimbukan kesan kejelekan.
Menurut hemat penulis secara teoritik dan praktik eksistensi peranan peradilan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak yang ada. Namun akan lebih bijaksana apabila penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak melalui proses sistem peradilan pidana yang ada, dalam hal ini proses peradilan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, karena pada pelaksanaannya sarana dan prasana atau perangkat hukum bagi anak di bawah umur yang tersangkut masalah hukum masih kurang. Indikasi masih kurangnya sarana dan prasarana atau perangkat hukum bagi anak di bawah umur yakni masih disatukan pengadilan anak dengan orang dewasa. Dan pada saat ini masih banyak hakim atau penengak hukum yang belum paham psikologis anak yang terlibat dalam masalah hukum, menjebloskan anak di bawah umur ke sel tahanan atau penjara merupakan sebuah langkah yang kurang tepat. Proses pidana dalam sistem peradilan formil yang dialami anak seperti itu akan lebih banyak berpengaruh buruk pada masa depannya. Anak yang terlibat dan dilibatkan dalam proses hukum tadi akan menjalani penyidikan, penahanan, sampai pemidanaan sehingga menyebabkan trauma pada anak padahal dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural. Konvensi Hak Anak/ Convention on The Rights of The Child , yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 menyebutkan bahwa : “Proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak”.
Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang berorentasi pada masalah kesejahteraan atau kepentingan dengan diperlukannya pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan.
Pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak sering terungkap, bahwa anak yang melakukan tindak pidana jangan dipandang sebagai penjahat, dan dari pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan psikologis untuk menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum yang pada akhirnya dampak yang ditimbulkan berpengaruh pada perkembangan pola pikir anak ke arah dewasa. Bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak melakukan tindak pidana, jadi dalam menghadapi perbuatan anak di bawah umur hakim harus lebih teliti baik dalam mengorek keterangan terdakwa maupun saksi. Peranan pengadilan anak menurut pendapat penulis dirasakan kurang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Secara yuridis formil apabila yang menjadi tujuan hukum dari diadakannya pengadilan anak adalah kepastian hukum maka eksistensi pengadilan anak merupakan perangkat yang paling efektif dalam menegakan hukum pidana, dalam hal ini terhadap anak yang melakukan tindak pidana akan dituntut secara pidana dan jika anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana maka akan dijatuhi pidana penjara, namun di dalam mencapai ketertiban yang merupakan tujuan dari hukum, harus ditemukan satu titik keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan.
Nilai keadilan lebih tinggi dari kepastian hukum, terlebih dalam mewujudkan keadilan universal, karenanya apabila terjadi pertentangan antara dua asas tersebut maka yang didahulukan adalah prinsip yang dapat mewujudkan keadilan secara nyata, sehingga oleh karenanya akan sungguh dirasakan tidak adil apabila terhadap anak yang seharusnya tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan namun karena tersandung kasus hukum pidana anak tersebut berakhir dengan penahanan atau penjara yang bercampur dengan orang dewasa. Inti penanganan hukum pada anak lebih ditekankan kepada upaya rehabilitasi, bukan pembalasan dari apa yang telah dilakukannya. Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
Bagaimana anak ditangani ketika pertama kali melakukan pelanggaran akan sangat berpengaruh pada masa depannya dan kemungkinan pengulangan perbuatan. Kalau mereka ditangani dengan tepat, maka secara signifikan akan mengurangi kemungkinan anak untuk melakukan pengulangan perbuatan. Menurut hemat penulis, metode keadilan restoratif dinilai sebagai cara yang tepat bagi perlindungan hukum anak di bawah umur yang tersandung kasus hukum pidana di Indonesia. Metode keadilan restoratif sudah semestinya dijadikan sebagai metode penyelesaian hukum bagi para pelaku tindak pidana yang masih terbilang anak-anak, karena fokus utama pendekatan keadilan restoratif adalah memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial yang disebabkan oleh pelaku, pengembangan pemulihan bagi masyarakat dan korban serta
mengembalikan pelaku pada masyarakat. Stigmatisasi anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Untuk dapat mencapai keadilan restoratif yang sesungguhnya diperlukan peran aktif dari masyarakat, korban, dan pelaku.
Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat pula harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraaan perlindungan terhadap anak yang tersandung masalah hukum pidana, negara dan pemerintah juga bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.
D . Kesimpulan dan Saran
Undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak pada dasarnya terletak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ditentukan batasan umur untuk dapat diadili seorang anak yang melakukan tindak pidana pada sidang anak, yaitu batasan umur minimal 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Proses dan prosedural dalam praktik persidangan anak pada dasarnya sama dengan peradilan umum, yang dalam hal ini adalah peradilan pidana. Namun mengingat bahwa subjeknya adalah anak yang berbeda dengan subjek peradilan umum lain, maka terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang dibuat untuk kepentingan anak, perbedaan tersebut sebagai berikut :
1. Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Orangtua, Wali/Orangtua Asuh dan Saksi wajib hadir dalam sidang Anak.
2. Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan/Litmas.
3. Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum.
4. Asasnya pemeriksaan sidang Anak dengan Hakim Tunggal.
5. Pemeriksaan harus dengan kehadiran terdakwa Anak.
6. Pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu untuk mendengarkan keterangan saksi.
7. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum serta Petugas lainnya tidak memakai Toga atau Pakaian Dinas.
8. Pada dasarnya pembacaan Dakwaan/Catatan Dakwaan, Eksepsi, Putusan Sela, Pembuktian, Tuntutan Pidana, dan Pembelaan mengikuti KUHAP (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981).

## 9. Putusan dijatuhkan Hakim dengan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
Peranan pengadilan anak dirasakan kurang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Secara yuridis formil apabila yang menjadi tujuan hukum dari diadakannya pengadilan anak adalah kepastian hukum maka eksistensi pengadilan anak merupakan perangkat yang paling efektif dalam menegakan hukum pidana, dalam hal ini terhadap anak yang melakukan tindak pidana akan dituntut secara pidana dan jika anak tersebut terbukti melakukan tindak pidana maka akan dijatuhi pidana penjara, namun di dalam mencapai ketertiban yang merupakan tujuan dari hukum, harus ditemukan satu titik keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Nilai keadilan lebih tinggi dari kepastian hukum, terlebih dalam mewujudkan keadilan universal, karenanya apabila terjadi pertentangan antara dua asas tersebut maka yang didahulukan adalah prinsip yang dapat mewujudkan keadilan secara nyata, sehingga oleh karenanya akan sungguh dirasakan tidak adil apabila terhadap anak yang seharusnya tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan namun karena tersandung kasus hukum pidana anak tersebut berakhir dengan penahanan atau penjara yang bercampur dengan orang dewasa. Inti penanganan hukum pada anak lebih ditekankan kepada upaya rehabilitasi, bukan pembalasan dari apa yang telah dilakukannya. Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
Proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus sedapat mungkin digunakan sebagai alat terakhir di dalam menyelesaikan masalah hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, namun apabila secara terpaksa memang harus dilaksanakan proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana maka pemidanaan terhadap anak tersebut harus dihindarkan dari pidana penjara. Diperlukan kesepakatan bersama antara pemerintah dalam hal ini instansi yang terkait dengan anak yang tersandung masalah hukum dengan masyarakat, kesepakatan tersebut meliputi upaya perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak baik sebagai pelaku atau tersangka tindak pidana, korban tindak pidana, atau saksi suatu tindak pidana. Adapun tujuannya untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang tersandung masalah hukum dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif serta agar penanganannya lebih terintegrasi dan terkoordinasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adler dalam Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002 Atang Ranoemihardja, Hukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori , Bandung, Tarsito,1984
Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi , Pembangunan, Jakarta, 1962,
Dwidja Priyatno, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung, STHB Press, 2005
Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya , Bandung, Mandar Maju, 2005
Mardjono Reksodipoetro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku ke 3 , Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994 Moeljatno, Asas-Asas Hukum pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1993, M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu , Bandung, Remadja Karya, 1986 Muladi dan Barda Nawawi A, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Bandung, Alumni, 1992 Muladi, Kapita Selekta Sisitem Peradilan Pidana , Semarang, Bandan Penebit Universitas Diponegoro, 1995
Romli Atmasasmita, Problematika Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio- Kriminologis) , Armico, Bandung,1985,
---------------, Sistem Peradilan Pidana , Bandung, Bina Cipta, 1995 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak , Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 26. www.depkumham.go.id