Dewi  Mulyati  dan  M  Adi  Saputra,  Fungsi  Ilmu  Kedokteran  Forensik  dalam  Penyidikan  Pada  Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296

## FUNGSI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM  PENYIDIKAN PADA
KASUS PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI)
Dewi Mulyati 1 dan M. Adi Saputra 2
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: dewimulyatiuzier@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang E-mail: muhamadadisaputra99@gmail.com

## Abstract
Based on the provisions of the Criminal Code ( KUHAP),an investigator must prove whether a criminal act has really occured,in this case an illegal abortion,namely by having evidence as regulated in article 184 of the Criminal Procedure Code.In accordance with this provisions, forensic medical science,in this case a forensic doctor,in conducting research to find the cause of the Crime of  illegal abortion (Abortion) in the case which caused  the death of the victim, the results of the research from a forensic doctor are outlined in the certificate of the cause of the victim,s death due to an illegal abortion (abortion) in the form of a Visum Et Refertum,this is evidence for investigators to submit the case to Court.
Keywords : forensic medical science, investigation, Abortion

## Abstrak
Berdasarkan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik  harus  membuktikan  apa  benar  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dalam  hal  ini pengguguran  kandungan (Aborsi) yang  sifatnya  ilegal,  yaitu  dengan  adanya  barang  bukti seperti  yang  diatur  di  dalam  Pasal  184  KUHAP.  Sesuai  dengan  ketentuan  ini  maka  ilmu kedokteran  forensik,dalam  hal  ini  seorang  dokter  forensik  dalam  melakukan  penelitian mencari penyebab dari terjadinya suatu tindak pidana pengguguran kandungan (Aborsi) ilegal yang ada pada kasus tersebut yang menyebabkan kematian pada si korban, hasil penelitian dari seorang  dokter  forensik  dituangkan  dalam  surat  keterangan  penyebab  si  korban  mengalami kematian  akibat  pengguguran  kandungan  (Aborsi)  ilegal  tersebut  berupa  Visum  Et Refertum,ini  merupakan  alat  bukti  bagi  penyidik  untuk  mengajukan  kasus  tersebut  ke Pengadilan.
Kata Kunci : Kedokteran Forensik, Penyidikan, Aborsi

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  menghadapi kasus  pengguguran  kandungan  atau yang  dikenal  dengan  sebutan  aborsi yang  cukup  memprihatinkan,  hal  ini sebagai  contoh  terbongkarnya  kasus pengguguran kandungan (aborsi) ilegal yang  dilakukan  oleh  seorang  dokter gigi  di  bali  di  tahun  2023  yang  secara keseluruhan berjumlah 1300 pasien.
Dengan mengingat begitu riskan  nya  perbuatan  Pengguguran kandungan (aborsi )  ilegal  ini  maka fungsi ilmu kedokteran forensik sangat di  perlukan  tidak  saja  semata-  mata bermanfaat  dalam  hal    penegakan hukum    dan  keadilan  dilingkup pengadilan,akan tetapi bermanfaat juga dalam berbagai kehidupan dimasyarakat.  Dalam  hal  ini    untuk
Dewi  Mulyati  dan  M  Adi  Saputra,  Fungsi  Ilmu  Kedokteran  Forensik  dalam  Penyidikan  Pada  Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296
terlaksananya  secara  maksimal  dalam memberikan  bantuan  data  dan  hala-hal yang  berhubungan  dengan  tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi )  tersebut  maka  seorang  dokter forensik benar-benar harus semaksimal mungkin  menunjukkan  kemampuan nya dalam bidang ilmu yang dimilikinya. 1
Pengguguran  kandungan  atau yang  dikenal  dengan Aborsi adalah menyangkut  dalam  bidang  kesehatan masyarakat hal ini berhubungan terhadap rasa sakit dan bisa menyebabkan  terjadinya  nya  kematian pada si ibu yang menjadi korban aborsi tersebut.    Ada  beberapa  hal  yang merupakan penyebab terjadinya kematian  pada  si  ibu  yang  yang melaksanakan  aborsi  tersebut  yaitu terjadinya  pendarahan,  infeksi  dan eklampisia. 2
Bagi pelaku pengguguran kandungan (Aborsi )  di  Indonesia  yang sifatnya  ilegal  akan  mendapatkan sanksi berupa pidana, selain di Indonesia  banyak  di  beberapa  negara antara  lain  di  Eropa  Barat,  negara  – negara  tersebut  memberikan  sanksi
1 Stephanie Cetra  Sari, dkk , Makalah Forensik , Fakultas  Kedokteran  Universitas  Trisakti Jakarta. 2010.
2 Stephanie
hukuman terhadap pelaku pengguguran kandungan  atau  aborsi  tersebut,  akan tetapi dengan
pengecualian yaitu bila hal tersebut berhubungan  dengan  adanya  indikasi medis yang mengancam keselamatan si ibu maka pengguguran kandungan atau aborsi  di  perbolehkan,sedangkan    di negara-negara
Eropah
Timur, pengguguran  kandungan  atau  aborsi dizinkan akan tetapi harus dilaksanakan  oleh  tenaga  dokter  yang ahli di rumah sakit dengan tanpa biaya, sedangkan  di  negara    Jerman  Barat, terhadap  pengguguran  kandungan  atau aborsi  dapat  dilakukan  dengan  batasan janin dari berumur 14 sampai dengan 3 bulan,  serta  harus  berdasarkan  izin  si ibu  dan  ini  juga  atas  saran  dokter  dan dilaksanakan oleh dokter,maka pengguguran  kandungan  atau  aborsi tersebut tidak dikenakan hukuman. 3
Di  Indonesia  untuk  kasus pengguguran  kandungan  (aborsi)  ini agak  sulit  sampai  kepengadilan,hal  ini disebabkan  karena  pada  umumnya  si ibu  sendiri  yang  merupakan  pelaku penggguguran  kandungan  atau  aborsi, sehingga tidak mungkin sipelaku tersebut  akan  melaporkan  kasus  yang
3 Ningrum, Aborsi  Dalam  Kaitannya  Dengan Ilmu  Kedokteran  Forensik  dan  Medikolegal , 2009
Dewi  Mulyati  dan  M  Adi  Saputra,  Fungsi  Ilmu  Kedokteran  Forensik  dalam  Penyidikan  Pada  Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296
dilakukannya  pada  pihak  penegak hukum,dan biasanya kasus pengguguran  kandungan  atau  aborsi bisa sampai kepengadilan apabila telah terjadinya  kematian  atau  komplikasi pada  si  ibu  yang  disebabkan  oleh pengguguran  kandungan  atau  aborsi yang secara ilegal tersebut. 4
Berdasarkan  apa  yang  telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya maka penulis akan membahas mengenai  Fungsi  Ilmu  Kedokteran Forensik  Dalam  Penyidikan  Pada
Kasus
Pengguguran Kandungan (Aborsi).

## PEMBAHASAN
Pada  saat  ini  dimana  zaman tekhnologi  yang  semakin  canggih  dan berbagai  media  elektronik  dan  media cetak semakin banyak maka pemberitaan  sekecil  apapun  terutama kasus-kasus  yang  sifat  nya  kriminal semakin mudah untuk diakses ditengah masyarakat, serta semakin canggih nya pelaku  kejahatan  melakukan  kejahatan dengan berbagai motif dan cara pelaku kejahatan tersebut dalam melaksanakan kejahatannya,  hal  ini  menuntut  para penegak  hukum  untuk  dapat  lebih berinovasi  dalam  mengungkap  suatu kasus  kriminal  tersebut,  sehingga
4 Ningrum
mereka  benar-benar  untuk  jeli  dan tanggap  terhadap  pencarian  barang bukti  yang  dapat  menjerat  si  pelaku kejahatan  tersebut  antara  lain  dalam pencarian  barang  bukti  tersebut  adalah dengan menggunakan metode scientific salah  satu  nya  dengan  menggunakan ilmu forensik 5
Dalam  Ilmu  Kedokteran  Forensik, maka  Forensik  selalu  dihubungkan dengan  perbuatan  yang  bertentangan dengan  hukum,selain  itu  dalam  buku- buku  yang  membahas  mengenai  ilmu forensik maka ilmu ini merupakan ilmu yang  bertujuan  untuk  membantu  para penegak  hukum  terutama  pada  tahap penyidikan  untuk  mendapatkan  barang bukti  berdasarkan  hasil  Visum  dari kedokteran forensik tersebut. 6
Selain  itu  selaku  seorang  Dokter yang  ahli  dibidang  forensik  maka dalam  hal  penyidikan  seorang  dokter forensik  berfungsi  untuk  membantu pemeriksaan  terhadap  objek  penyidik sesuai  dengan  bidang  keahliannya dimana  dalam  melaksanakan  tugasnya tersebut  harus sesuai  dengan ketentuan dalam  undang-undang,  hal  ini  juga tidak  terlepas  dari  keilmuan  yang  ada
6 Ayu  Siva  Budi,  dkk, Tempat    Kejadian Perkara    Dan    Bukti  Fisik ,  Makalah  Forensik Politeknik Banten, 2015.
Dewi  Mulyati  dan  M  Adi  Saputra,  Fungsi  Ilmu  Kedokteran  Forensik  dalam  Penyidikan  Pada  Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296
padanya  baik  berdasarkan  tata  laksana medeko legal, tanologi,traumalogi,taksilogi,  tekhnik pemeriksaan dan hal-hal yang berhubungan dengan objek yang berguna bagi penyidikan dan dibutuhkan dalam pengadilan. 7
Salah satu pengertian dari Forensik adalah suatu ilmu pengetahuan    yang  berfungsi  untuk membantu  dalam  hal    tegaknya  suatu keadilan,yang  berhubungan  dengan hal-hal  kejahatan  seperti  dibidang hukum  pidana,  dibidang  hukum  acara pidana  juga  dalam  beberapa  bidang kedokteran Forensik ilmu kimia forensik,psikologi forensik dan bidang- bidang  lainnya.dan  bagi  seorang  ahli dibidang  ini  dikatakan  sebagai  ahli forensik. 8
Adapun  kaitannya  kedokteran forensik  dan  pengguguran  kandungan ( aborsi), maka  kedokteran  forensik berdasarkan penelitiannya dapat mencari motif dari dilakukannya aborsi serta  cara-cara  dalam  terjadinya  aborsi tersebut  yang  dilakukan  oleh  sipelaku. Ada beberapa cara yang sering di pakai dalam abortus  provocatus ,  hal  ini
7 Stephanie Cetra  Sari, dkk , Makalah Forensik . 8 Stephanie
berkaitan  dengan  penyidikan  dan pemeriksaan mayat serta ini juga dapat
menjelaskan keterkaitan tindakan pengguguran  kandungan  ( aborsi) dan kematian pada wanita yang melakukan pengguguran kandungan ( aborsi) tersebut.  Dalam  hal  ini  cara  yang dipakai disesuaikan dengan usia kehamilan,  karena  semakin  tua  usia kehamilan  dari  seorang  wanita  maka semakin  besar  resiko  kematian  si wanita yang melakukan aborsi tersebut, hal  –hal  tersebut  harus  dipahami  oleh seorang penyidik dalam mencari bukti- bukti terhadap perbuatan aborsi tersebut. 9
Dalam melaksanakan pengguguran  kandungan  atau  aborsi terdapat  dua  jenis  aborsi  yang  dikenal dalam ilmu kedokteran, pertama aborsi spontan  yang  terjadi  secara  alamiah dan  biasanya  terjadi  pada  saat  janin masih dibawah usia 28 minggu.dan hal ini  disebabkan  karena  penyakit  yang ada  pada  si  ibu  yang  berhubungan dengan kelainan pada sistem reproduksi  pada  si  ibu.  Yang  kedua adalah  aborsi  buatan  untuk  aborsi  ini adanya unsur kesengajaan yang
9 https ://www..academia.edu/19160680/peran ilmu kedokteran forensik, 2019.
Dewi  Mulyati  dan  M  Adi  Saputra,  Fungsi  Ilmu  Kedokteran  Forensik  dalam  Penyidikan  Pada  Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296
dilakukan  oleh  seorang  wanita  untuk mengeluarkan  janin  yang  ada  di rahimnya, sehingga menyebabkan kematian si janin tersebut. 10
Dalam  hukum  aborsi  buatan terdapat  dua jenis  yaitu pertama aborsi buatan legal yaitu pengguguran kandungan dilakukan berdasarkan syarat-syarat  yang  diizinkan  oleh undang-undang dikarenakan demi menyelamatkan  si  ibu,  aborsi  ini  biasa dikenal dengan istilah abortus provocatus therapcutius. Kedua dikenal  dengan  aborsi  buatan  ilegal yaitu  aborsi  yang  dilakukan  dengan tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  undang-undang  untuk didapat dilakukan pengguguran kandungan  tersebut,dan  pengguguran ini  dilakukan  dengan  adanya  unsur kriminal  yang  dikenal  sebagai abortus provocatus criminalis: 11
Pada  kenyataannya  untuk  kasus aborsi  buatan  ilegal  ini  jarang  sampai pada tahap penyidikan hal ini disebabkan antara wanita yang melakukan aborsi buatan ilegal tersebut dengan orang yang membantu melakukan  pengguguran  kandungan atau  aborsi  secara  ilegal  sudah  sama-
10 Syarifuddin, Abortus Provocatus dan Hukum , USU, 2003 11 Syarifuddin
sama  sepakat  untuk  tidak  saling membongkar perbuatan mereka tersebut, sehingga perbuatan pengguguran kandungan ilegal ini akan sulit untuk terdeteksi oleh penyidik. 12
Dalam hukum pidana Di
Indonesia pasal-pasal mengenai pengguguran  kandungan  atau  Aborsi ini  diatur  didalam  pasal  346  KUHP sampai  dengan  pasal  350  KUHP, dimana  pasal-pasal  ini  memasukkan perbuatan pengguguran kandungan atau aborsi sebagai suatu delik kejahatan  terhadap  nyawa  serta  pasal 299  KUHP  memasukkan  pengguguran kandungan sebagai pelanggaran terhadap  delik  kesusilaan,  akan  tetapi KUHP Indonesia sekarang yang dipakai  memasukkan  semua  perbuatan pengguguran  kandungan  atau  abortus provocatus  tanpa kecuali sebagai  suatu perbuatan pidana. 13
Walaupun  didalam  hukum  positif yang ada di Indonesia tidak memperbolehkan  terhadap  perbuatan aborsi,  namun  dalam  kenyataan  aborsi masih  sering  dilakukan  oleh  praktisi medis. Adapun yang mengatur mengenai  aborsi  ini  selain  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
12 Syarifuddin
13 Syarifuddin
Dewi  Mulyati  dan  M  Adi  Saputra,  Fungsi  Ilmu  Kedokteran  Forensik  dalam  Penyidikan  Pada  Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296
(KUHP)  diatur  juga    pada  Undang- Undang  Kesehatan  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2023  diatur  dalam pasal 60, sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 472. Adapun Undang-Undang kesehatan  ini  memberikan  beberapa kriteria  untuk  dapat  dilakukan  aborsi, pertama aborsi dapat dilakukan apabila dilakukan  oleh  tenaga  medis  yang berkopetensi dan mempunyai kewenangan  dalam  hal  itu,  kedua aborsi  dapat  dilakukan  bila  memenuhi syarat  fasilitas  yang  telah  ditentukan oleh  Menteri  Kesehatan,  ketiga  Aborsi dapat  dilakukan  atas  persetujuan  si wanita  yang  hamil  beserta  sang  suami, kecuali  wanita  korban  dari  perkosaan ( pasal 60 ayat 2 Undang-undang no.17 Tahun 2023).
Selain itu KUHP mengatur mengenai beberapa pasal yang berkaitan  dengan  aborsi,  yaitu  pasal 299  KUHP  dimana  seseorang  yang memberikan pengobatan yang
bertujuan untuk menggugurkan kandungan dari seorang wanita,.kemudian orang yang
melakukan perbuatan melakukan pengguguran  tersebut  merupakan  mata pencariannya,maka  terhadapnya  dapat dikenakan  pidana  Selanjutnya  pasal
346  KUHP  melarang  terhadap  wanita yang  dengan  sengaja  menggugurkan kandungan,atau dengan meminta bantuan  orang  lain    bukan  dengan alasan  medis,  maka  terhadapnya  juga dikenai  pidana.Pasal  347  KUHP  dan Pasal  348  KUHP  juga  memberikan pidana bagi seseorang yang menggugurkan  kandungan  terhadap  se orang  wanita  dengan  tanpa  seizin  dari wanita tersebut dan apabila perbuatannya tersebut sampai menyebabkan kematian si wanita maka pidana  nya  bisa  mencapai  lima  belas tahun  penjara.Selanjutnya  Pasal  348 KUHP  sampai  menyebabkan  kematian pada wanita itu.
Dalam  Kode  Etik  Kedokteran dinyatakan  bahwa  seorang  dokter didalam  menjalankan  tugas  nya  harus benar-benar  tulus  dan  ikhalas  dalam melakukan pengobatan terhadap pasien sesuai dengan kemampuan nya dan bila tidak mampu maka bila ada persetujuan dari  si  pasien  dia  dapat  merujuk  ke dokter  lain  yang  lebih  ahli  dan  sesuai dengan bidangnya.
Selanjutnya  seorang Dokter yang    terkenal  yaitu  Dr.Handrawan Nadesul  beliau  merupakan  pengamat kesehatan,  mengatakan  ada  tujuh  hal menjadi  penyebab  pemicu    adanya
Dewi  Mulyati  dan  M  Adi  Saputra,  Fungsi  Ilmu  Kedokteran  Forensik  dalam  Penyidikan  Pada  Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296
prilaku aborsi atau pengguguran kandungan  yaitu  diakibatkan  oleh siaran televisi yang lebih vulgar dalam menayang kan hal-hal mengenai seksualitas,  kemudian  juga  disebabkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada batasan lagi berbeda dengan masa lalu., selanjut nya makin longgar nya Nilai-nilai yang ada di  masyarakat  dimana  kalau  dahulu hal-hal  yang  sifatnya  pribadi  sangat dirahasiakan tetapi sekarang alat kontrasepsi,  seks  illegal,  aksesori  seks, reparasi  selaput  dara  dan  lain  lain-lain yang  sifatnya  pribadi  untuk  sekarang tidak dipermasalahkan lagi.juga disebabkan  kesibukan  orang  tua  yang mengakibatkan  kurang  nya  pendidikan agama bagi anak-anak sehingga berdampak  bagi  perkembangan  moral anak-anak, juga diakibatkan perkembangan  untuk  usia  pubertas anak-anak sekarang lebih dini dibandingkan  orang-orang  terdahulu, serta masyarakat moderen lebih memandang  seks  sebagai  hiburan daripada prorekreasi,dan demikian
maraknya
industri dunia periklanan.Hal-hal  ini  lah  menurut Dr.Handrawan  yang  menjadi  pemicu banyak nya kasus aborsi.
Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  untuk dapat  diajukan  suatu  kasus  kejahatan harus  berdasarkan  barang  bukti,yang memenuhi  syarat  yaitu  minimal  dua barang  bukti (Unus  Testis  Nullus Testis) , ketentuan barang bukti tersebut seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  184 KUHAP,  sehingga  seorang  penyidik untuk  dapat  mengajukan  suatu  kasus kejahatan pengguguran kandungan (Aborsi) harus  melengkapi  barang bukti tersebut yang menyatakan sebagai  kasus  pengguguran  kandungan ( Aborsi). Dalam pencarian barang bukti tersebut  maka  pasal  102  KUHAP menyatakan  bahwa  bila  mengetahui serta menerima laporan atau pengaduan bahwa  telah  terjadi  tindak  pidana  atau diduga  sebagai  suatu  tindak  pidana, maka  terhadap  penyidik  wajib  untuk melakukan  penyidikan  pada  tempat- tempat  manapun  yang  ada  hubungan dengan tindak pidana tersebut,termasuk tempat  praktek  Dokter-dokter  yang  di duga  tempat  melakukan  aborsi  secara illegal. 14
Selain  itu  pada  pasal  7  KUHAP juga memberikan beberapa kewenangan  pada  penyidik  dalam  hal
14 Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Dewi  Mulyati  dan  M  Adi  Saputra,  Fungsi  Ilmu  Kedokteran  Forensik  dalam  Penyidikan  Pada  Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296
mendapat laporan atau pengaduan telah terjadinya  tindak  pidana  maka  dapat melakukan  tindakan  awal  di  tempat kejadian  perkara  pidana,  dan  dapat menghentikan seseorang tersangka serta    memeriksa  tanda  pengenalnya, selanjutnya dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan  dan  penyitaan  terhadap barang-barang yang diduga berhubungan  dengan  tindak  pidana tersebut.
Dan  apabila  seorang  penyidik kepolisian  sudah  mengetahui  dengan sendirinya suatu tempat praktek dokter yang  sedang    atau    telah  melakukan tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi ) secara ilegal dan serta ditemui bukti-bukti  untuk  hal  tersebut  yang mengarah pada seseorang maka hal ini dapat dikatakan tertangkap tangan,maka  dalam  hal  ini  penyidik berhak  untuk  melakukan  penyidikan ditempat tersebut tanpa adanya
larangan  dalam  mengungkap  kasus
aborsi yang telah terjadi. 15

## KESIMPULAN
Berdasarkan  ketentuan  pada Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHAP),  maka  seorang  penyidik
harus  membuktikan  apa  benar  telah terjadi  suatu  tindak  pidana  dalam  hal ini  pengguguran  kandungan (Aborsi) yang  sifatnya  ilegal,  yaitu  dengan adanya barang bukti seperti yang diatur di  dalam  Pasal  184  KUHAP.  Sesuai dengan  ketentuan  ini  maka  ilmu kedokteran  forensik,dalam  hal  ini seorang dokter forensik dalam melakukan penelitian mencari penyebab  dari  terjadinya  suatu  tindak pidana pengguguran kandungan (Aborsi)  ilegal yang  ada  pada  kasus tersebut  yang  menyebabkan  kematian pada  si  korban,  hasil  penelitian  dari seorang  dokter  forensik  dituangkan dalam  surat  keterangan  penyebab  si korban  mengalami  kematian  akibat pengguguran kandungan (Aborsi) ilegal  tersebut  berupa  Visum  Et Refertum,ini merupakan alat bukti bagi penyidik  untuk  mengajukan  kasus tersebut ke Pengadilan.
Dewi  Mulyati  dan  M  Adi  Saputra,  Fungsi  Ilmu  Kedokteran  Forensik  dalam  Penyidikan  Pada  Kasus Pengguguran Kandungan (Aborsi), Halaman 288-296

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah, Hukum  Acara  Pidana
Indonesia, Jakarta: Sinar
Grafika, 2008.
Ayu Siva Budi, dkk, Tempat  Kejadian
Perkara    Dan    Bukti  Fisik , Makalah  Forensik  Politeknik Banten, 2015. https  ://www..academia.edu/19160680/ peran ilmu kedokteran forensik, 2019.
Ningrum, Aborsi  Dalam  Kaitannya Dengan Ilmu Kedokteran
Forensik dan Medikolegal ,
2009.
Stephanie  Cetra    Sari,  dkk ,  Makalah
Forensik ,  Fakultas  Kedokteran
Universitas  Trisakti  Jakarta.
2010.
Syarifuddin, Abortus  Provocatus  dan
Hukum , USU, 2003.