## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ZAKAT PADA BAZNAS DI KOTA PALOPO
Ismail 1 , Darussalam 2
12 Universitas Islam Nergeri (UIN) Alauddin Makassar Email : ismailisma933@gmail.com

## Abstrak
Zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam, maka dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.38  Tahun  1999  tentang  Pengelolaan  Zakat  oleh  pemerintah,  dibentuklah  organisasi pengelolaan  zakat  yaitu  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah, namun kemudian pada tahun 2011  pemerintah  merevisi  UU  No.38  Tahun  1999  dengan  UU  No.23  Tahun  2011  tentang pengelolaan zakat dan mengganti nama menjadi BAZNAS.
Susunan Pengurus BAZNAS Kota Palopo terdiridari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dalam hal pengumpulan zakat, hal ini dilakukan oleh UPZ di berbagai instansi,  baik  instansi  pemerintah  maupun  swasta,  setelah  itu  disetorkan  kepada  BASNAS Kota  Palopo  untuk  didayagunakan.  Di  BAZNAS  Kota  Palopo,  pendayagunaan  hasil penerimaan  zakat  telah  sesuai  dengan  ketentuan  agama  yaitu  meliputi  delapan  ashnaf.  Di dalam  melakukan  pengelolaan  zakat,  BAZNAS  Kota  Palopo  menemui  berbagai  macam kendala  yang  dihadapi.  Dengan  adanya  kendala-kendala  di  dalam  pengelolaan  zakat  di BAZNAS  Kota  Palopo  tersebut,  BAZNAS  Kota  Palopo  meresponnya  dengan  melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut.
Kata Kunci: Zakat, BAZNAZ, Kota Palopo.

## Abstract
Zakat  is  one  of  the  Pillars  of  Islam,  so  with  the  issuance  of  Law  Number  38  of  1999 concerning  Zakat  Management  by  the  government,  a  zakat  management  organization  was formed, namely the Amil Zakat Agency (BAZ) which was formed by the government and the Government.  The  Amil  Zakat  Institution (LAZ)  which  was  inaugurated  by  the  government, but  then  in  2011  the  government  revised  Law  No.38  of  1999  with  Law  No.23  of  2011 concerning zakat management and changed its name to BAZNAS.
The composition of the Palopo City BAZNAS Management consists of the Advisory Council, the Supervisory Commission and the Implementing Body. In the case of zakat collection, this is  done  by  UPZ  in  various  agencies,  both  government  and  private,  after  which  it  is transferred  to  the Palopo  City  BASNAS  to  be  utilized.  At  BAZNAS  Palopo  City, the  use  of the  proceeds  from  zakat  acceptance  is  in  accordance  with  religious  provisions,  which includes  eight  ashnaf.  In  managing  zakat,  BAZNAS  Palopo  City  has  encountered  various obstacles.  With  the  obstacles  in  the  management  of  zakat  in  BAZNAS  Palopo  City,  the Palopo City BAZNAS responded by making efforts to overcome these obstacles.
Keywords: Zakat, BAZNAZ, Palopo City.

## A. Pendahuluan
Zakat  merupakan  ibadah  yang  memiliki  dua  dimensi  yaitu  vertikal  dan  horizontal. Zakat  adalah  ibadah  sebagai  bentuk  ketaatan  kepada  Allah  ( hablu  minallah;  vertikal ) dan  sebagai  kewajiban  kepada  sesama  manusia  ( hablu  minannass;  horizontal ).  Zakat juga  merupakan  satu-satunya  bentuk  ibadah  di  mana  hukum  Islam  secara  eksplisit menyatakan ada petugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, zakat dikelola oleh  negara  dalam  lembaga  atau  departemen  khusus  yang  dibentuk  oleh  pemerintah. Kedua, zakat yang diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat (masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengikuti aturan negara. Penyelenggaraan zakat dilakukan oleh negara  yang  artinya  tidak  memenuhi  kebutuhan  negara,  seperti  pembiayaan pembangunan dan biaya rutin lainnya.
Berbeda  dengan  sumber  pembiayaan  pembangunan  lainnya,  zakat  tidak  berakibat apa-apa, kecuali kebahagiaan dan mengharapkan pahala dari Allah saja.  Namun, bukan berarti mekanisme zakat tidak memiliki sistem kendali. Nilai strategis zakat dapat dilihat dari: Pertama, zakat adalah panggilan religius. Itu adalah cerminan dari iman seseorang. Kedua,  sumber  keuangan  zakat  tidak  akan  pernah  berhenti.  Artinya  orang  yang membayar  zakat  tidak  akan  pernah  habis  dan  yang  telah  membayar  setiap  tahun  atau periode  lainnya  akan  terus  membayar.  Ketiga,  zakat  secara  empiris  dapat  menghapus ketimpangan  sosial  dan  sebaliknya  menciptakan  redistribusi  aset  dan  pemerataan pembangunan.
Penggunaan  zakat  produktif  sebenarnya  memiliki  konsep  perencanaan  dan pelaksanaan  yang  matang  seperti  mengkaji  penyebab  kemiskinan,  kurangnya  modal kerja  dan  pengangguran  terselubung,  dengan  hal  tersebut  maka  diperlukan  suatu perencanaan yang dapat mengembangkan zakat produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif  dengan  memanfaatkan  dana  zakat  sebagai  modal  kerja,  pemberdayaan ekonomi  penerimanya,  dan  agar  masyarakat  miskin  dapat  secara  konsisten  mencukupi kebutuhan hidupnya.
Dengan  dana  zakat  ini,  masyarakat  miskin  akan  mendapatkan  penghasilan  tetap, mengembangkan usahanya, mengembangkan usahanya dan menyisihkan penghasilannya untuk  ditabung.  Sebenarnya  sistem  pengelolaan  zakat  diatur  oleh  pemerintah.  Dimulai dengan  peraturan  zakat  pertama  di  Indonesia  yaitu  Surat  Edaran  Kementerian  Agama
No.  A  /  VII  /  17367  tahun  1951  yang  menyatakan  bahwa  negara  tidak  mencampuri urusan penghimpunan dan penyaluran zakat, tetapi hanya mengawasi.
Namun  hal  ini  membuat  pengelolaan  zakat  di  Indonesia  lambat.  Selanjutnya Keputusan  Bersama  Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia Nomor  29  dan  47  Tahun  1991  tentang  Pembinaan  Badan  Amil  Zakat,  Infaq  dan Shadaqah.  Dan  disusul  dengan  Instruksi Menteri  Agama  Nomor  5  Tahun  1991 tentang Bimbingan  Teknis  Badan  Amil  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  serta  Instruksi  Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perkembangan Umum Amil Zakat - Badan Infaq dan Shadaqah.
Lembaga zakat telah mampu mengelola dana hingga puluhan miliar rupiah, dengan cakupan penyaluran yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Namun jika kita lihat saat  ini,  potensi  zakat  di  Indonesia  sangat  besar.  Dengan  komposisi  87%  muslim  dan asumsi  20%  sebagai  muzaki  atau  pemberi  zakat,  maka  potensi  nilai  zakat  berdasarkan penelitian Badan Zakat Nasional (Baznas) bersama Institut Pertanian Bogor pada Januari - April 2011 berkisar Rp. 217 triliun. Namun kenyataannya, dana zakat ditambah dengan donasi,  sedekah  dan  wakaf  yang  terkumpul  sekitar  Rp.  1,5  triliun  per  tahun.  Artinya penghimpunan  zakat  telah  mencapai  kurang  dari  1  persen  dari  potensi  zakat  yang  ada. Sepertinya  banyak  hal  yang  harus  dibenahi  saat  mengelola  zakat  di  Indonesia.  Padahal angka  ini  sangat  signifikan  untuk  mengatasi  kemiskinan.  Direktur  Eksekutif  BAZNAS Teten Setiawan mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan zakat kurang optimal.
Pertama,  masih  banyak  orang  kaya  yang  wajib  mengeluarkan  zakat  tapi  belum paham  zakat.  Kedua,  di  Indonesia  zakat  masih  bersifat  sukarela  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Berbeda dengan  Malaysia,  ada  sanksi  administratif  bagi  yang  tidak  memberikan  zakat,  seperti mempersulit  perpanjangan  paspor.  Risiko  di  Sudan  bahkan  satu  tahun  penjara.  Ada beberapa  hal  yang  masih  menjadi  kendala  dalam  mengumpulkan  zakat.  Diantaranya adalah  pengelolaan  zakat  yang  masih  memiliki  ciri  tradisional.  Zakat  umumnya diberikan kepada mustahik secara langsung oleh Muzakki . Biasanya amil zakat bukanlah pekerjaan  atau  pekerjaan  tetap.  Amil  zakat  hanya  diangkat  ketika  ada  kegiatan  zakat terbatas pada zakat fitrah saja, kemudian zakat yang diberikan umumnya hanya bersifat konsumsi  dan  objek  zakat  terbatas  pada  aset  yang  secara  eksplisit  tertuang  dalam Alquran  dan  Hadits.  Sedangkan  pengumpulan  barang  zakat  biasanya  dilakukan  oleh
pengurus masjid.
Dengan sistem pengelolaan yang terbatas dan tradisional ini, sulit untuk mengetahui berapa  sebenarnya  zakat  yang  terkumpul.  Untuk  Kota  Palopo  sendiri  potensi  zakatnya cukup  besar.  Pada  tahun  2011,  BAZ  Kota  Palopo  mengelola  dana  zakat,  infak  dan sedekah  sebesar  Rp.  2.032  milyar  dan ini  terus  meningkat  dari tahun  ke tahun.  Namun pengelolaan  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah  belum  optimal.  Data  menunjukkan  bahwa pendonor  terbesar  dari  total  dana  yang  dikelola  BAZNAS  Palopo  7  adalah  sebagian besar  guru  yang  bertugas  di  sembilan  kecamatan.  Menurut  administrasi  BAZNAS Palopo, 1.479 pejabat (PNS) Palopo aktif membayar zakatnya. Sementara itu, sebagian besar  pejabat  Pemerintah  Kota  (Pemkot),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Palopo, dan pengusaha belum membayar zakat.
Dengan  latar  belakang  Penulis,  diduga  bahwa  optimalisasi  pengelolaan  zakat  lebih disebabkan  oleh  faktor-faktor  manajemennya  mulai  dari  perencanaan  hingga pengawasan  terhadap  peran  pengelolah  zakat  tersebut  sehingga  penulis  tertarik  untuk meneliti tentang sistem pengelolaan zakat di Kota Palopo.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  deskriptif  kualitatif,  yaitu  penelitian yang  menjelaskan  bagaimana  Kepala  Baznaz  dan  masyarakat  kota  palopo  yang  berhak menerima  dan  mengeluarkan  zakat.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara  dan  dokumentasi.  Lokasi  penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  Kota Palopo Kabupaten Palopo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif dan historis sosiologi. Teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi  data,  penyajian  dan  penarikan  kesimpulan.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  sumber  data  primer  yang  melakukan  wawancara  langsung,  serta  sumber  data sekunder yang berupa bahan dari buku, majalah, dan berbagai penelitian yang berkaitan dengan zakat.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Baznas Kota Palopo.
a. Pengumpulan
Dari segi pengumpulan ada tiga hal yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam rangka merevitalisasi pengelolaan zakat diantaranya:

## 1) Sosialisasi
Pada  awal  pembentukan  BAZNAS  di  Kota  Palopo,  sosialisasi  ajaran  zakat kepada  masyarakat  masih  sangat  terbatas  dan  jarang  dilakukan,  termasuk pemotongan zakat profesional dari gaji PNS yang sebelumnya dilakukan langsung oleh bendahara.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran Muzakki tentang zakat, BAZNAS  telah  bekerja  sama  dengan  para  mubaligh  untuk  menyebarkan  ajaran zakat  melalui  sosialisasi  berkelanjutan  yang  dapat  menjangkau  seluruh  lapisan masyarakat  melalui  ceramah  dan  ceramah  sholat  Jumat.  BAZNAS  juga  bekerja sama  dengan  seluruh  OPD  (Organisasi  Pemerintah  Daerah)  dan  SKPD  (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) untuk mendorong kelembagaan pengelolaan zakat. 1
Walikota Palopo juga menunjukkan upaya untuk meningkatkan sosialisasi zakat dengan  mengundang  ASN  dan  non-ASN  di  Palopo,  termasuk  pengadilan, kepolisian,  BUMN,  dan  perbankan,  untuk  mendesak  dan  mengingatkan  ASN  dan non-ASN tentang kewajiban zakatnya. untuk memenuhi. Khusus bagi Muzakki non ASN  seperti  pedagang  dilakukan  dengan  melakukan  sosialisasi  secara  langsung yaitu  dengan  pendekatan  persuasif  mengingat Muzakki harus  memahami  terlebih dahulu  tata  cara  membayar  zakat  menurut  agama  dan  menjelaskan  dengan  baik bahwa  BAZNAS  adalah  badan  pengelola  zakat  yang  beroperasi  berdasarkan ketentuan. agama dan juga hukum. 2
2) Sistem pembayaran
Dalam hal ini, BAZNAS bekerja sama dengan pihak bank untuk  memudahkan para Muzakki dalam membayar zakat, sumbangan dan sedekah. Muzakki yang sadar akan  kewajibannya  bisa  menghitung  sendiri  besarnya  zakatnya,  setelah  itu  ia  bisa memanfaatkan  rekening  bank  yang  ada  sehingga  tidak  perlu  lagi  datang  ke BAZNAS untuk membayar zakatnya. Muzakki hanya perlu membayar printout atau
1 Bapak  Muchtar  Basir,  Wakil  Ketua  I,  Wawancara  Langsung  di  Kantor  BAZNAS  Kota  Palopo,  Tanggal  08 Agustus 2019.
2 Bapak As’ad Syam, Wakil Ketua III, Wawancara Langsung di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.
bukti pembayaran lewat bank untuk bisa salat Ami 3 . Adapun stratergi pengumpulan zakat  infak  dan  sedekah  di  Baznas  kota  Palopo  dilakukan  dengan  beberapa  cara yaitu 4 :
1) Sosialisasi Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Rustin selaku staf penghimpunan zakat menyatakan bahwa:
“Jadi kita itu biasanya melakukan sosialisasi ke kantor-kantor, kadang juga ke masyarakat atau melalui media cetak seperti kora.
2) Layanan  jemput  zakat.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  bapak Rustin selaku staf penghimpunan menyatakan bahwa:
“Ada  yang  kita  jemput,  ada  yang  datang  langsung  ke  BAZNAS.  Kalau merekanya sudah menelfon untuk minta dijemput zakatnya ya kita jemput, tapi lebih banyak ya yang minta di jemput karena katanya lebih afdol”
3) Menerapkan pola kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta,  PDAM,  perguruan  tinggi  dan  masjid  dengan  cara  membentuk  UPZ. Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan  bapak  Rustin  selaku  staf penghimpunan zakat menyatakan bahwa:
“Kan setiap masjid itu ada UPZ jadi masing-masing UPZ itu mensosialisasikan kepada masyarakatnya, kan biasa itu ada masyarakat pendatang yang nanti dia mau berzakat kalau di kampung jadi ya usahakan karena dia mencari rezekinya di  palopo  ya  bayar  zakatnya  juga  di  tempat  dimana  dia  berada  toh  di wilayahnya begitu karena zakat itu nantinya akan dibagi habis di tiap UPZ” 5
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa mekanisme penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo sudah sesuai  dengan  prinsip  penghimpunan  zakat  yaitu  kewajiban  amil  zakat  untuk mengumpulkan  zakat  langsung  dari Muzakki .  mengambil.  Hal  ini  juga  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 12
3 Bapak  Muchtar    Basir,  Wakil  Ketua  I,  Wawancara  Langsung  di  Kantor  BAZNAS  Kota  Palopo,  Tanggal  08 Agustus 2019.
4 Bapak Rustin, Staf Penghimpunan, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.
5 Bapak MH Hatta Ketua Baznas Kota Palopo, Wawancara Langsung di Kantor Baznas Kota  Palopo, Tanggal 03 Agustus 2019
ayat  1  yaitu  BAZ  atau  LAZ  dapat  menghimpun  zakat  langsung  dari Muzakki berdasarkan pemberitahuan Muzakki .
b. Pendistribusian
Ketua  BAZNAS  Kota  Palopo  MH  Hatta  Toparakkasi  SH  MH  mengatakan Sepanjang tahun  2018  BAZNAS  Kota  Palopo,  telah  mendistribusikan  Zakat  Infak dan  Sedekah  sebesar  3.2  miliar  kepada  77.617  orang  penerima  manfaat. 6 Adapun daftar pendistribusi yang dimaksud diantaranya :
1) Pendistribusian  zakat  infak  dan  sedekah  untuk  program  palopo  Sejahtera  Rp 544.500.000 (233 orang)
2) Pendistribusian  zakat  infak  dan  sedekah  untuk    program  palopo  Cerdas  Rp 28.600.000 kepada 82 orang
3)  Pendistribusian  zakat  infak  dan  sedekah  untuk    program  palopo  Taqwa  Rp 57.000.000 terhadap 16 mesjid
4)  Pendistribusian  zakat  infak  dan  sedekah  untuk    program  palopo  Peduli  Rp 118.782.700 kepada 13 orang gempa Palu dan NTB.
Adapun pendistribusian zakat infak sedekah berdasarkan asnaf, terdiri dari :
1) Asnaf miskin Rp 39.000.000 kepada 205 orang penerima manfaat
2) Asnaf muallaf Rp 39.880.000 kepada 67 orang penerima manfaat
3) Gharimin Rp 5.500.000 kepada 1 orang penerima manfaat
4) Ibnu sabil Rp 500.000 kepada 2 orang penerima manfaat
5) Fisabilillah Rp 4.250.000 kepada 12 orang penerima manfaat
6) Zakat Fitrah Rp 2.363.853.000 kepada 76.994 orang penerima manfaat.
Penyaluran  zakat  dalam  bentuk  produktif  di  BAZNAS  Kota  Palopo  awalnya menggunakan  sistem  dana  berkelanjutan  ( qardul  hasan ).  Setiap  bulan Mustahik harus  membayar  sejumlah  tertentu  kepada  BAZNAS  sebagai  bentuk  pembayaran atas  uang  yang  dipinjamkan  kepadanya.  Sistem  ini  akhirnya  dihentikan  karena dianggap  tidak  tepat  untuk  menyelesaikan  masalah  mustahik  karena  banyak mustahik yang tidak dapat melunasi pinjamannya. Setelah dihentikan, penyaluran zakat dilanjutkan dalam bentuk produktif dengan sistem / metode baru. Sistem ini harus menggantikan sistem dana bergulir dengan dukungan modal kerja. Mustahik tidak lagi harus mengembalikan modal yang diberikan ke BAZNAS, tetapi hanya
disarankan memberikan donasi setiap bulan.
Anjuran untuk mengeluarkan infak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dalam melihat kesungguhan mustahik dalam usahanya meningkatkan  taraf  hidupnya. 7 Adapun  dana  infak,  sedekah  dan  dana  sosial keagamaan  lainnya  didistribusikan  dan  didayagunakan  untuk  program  BAZNAS Kota Palopo seperti:
1) Palopo Takwa
2) Palopo Sejahtera
3) Palopo Sehat
4) Palopo Cerdas
5) Palopo Peduli
2. Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Baznas Kota Palopo
Kota  Palopo  memiliki  sumber  daya  alam  yang  memiliki  potensi  besar  untuk dikembangkan, termasuk dalam hal ini potensi zakat yang jika dikelola dengan baik dalam  pengumpulan,  penyebarluasan  dan  pemanfaatannya  akan  menghasilkan kekuatan  yang  besar  untuk  menyelamatkan  masyarakat  dari  kemiskinan.  .  Hasil penelitian menggambarkan bahwa potensi zakat di Kota Palopo bisa mencapai nilai Rp. 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) per tahun.
Data-data  tersebut  merupakan  perkiraan  potensi  zakat  yang  mungkin  akan terwujud  jika  zakat  di  Kota  Palopo  dikelola  dengan  benar,  transparan,  dan bertanggung  jawab.  Namun  dibandingkan  dengan  hasil  perolehan  zakat  oleh BAZNAS  Kota  Palopo  sebagai  lembaga  resmi  pengelola  zakat,  dapat  dikatakan masih  terdapat  selisih  yang  sangat  besar  antara  harapan  (potensi  zakat  yang  ada) dengan  kenyataan.  dari  hasil  mendapatkan  zakat  setiap  tahun.  Berikut  ini  dapat dilihat  dari  hasil  penghimpunan  zakat  oleh  BAZNAS  Kota  Palopo  berdasarkan laporan  2017-2018  sebagai  berikut:  Hasil  Penghimpunan  Zakat  Data  tersebut memberikan  informasi  tentang  kondisi  penghimpunan  zakat  di  Kota  Palopo  yang sekaligus  Dapat  dipahami  bahwa  penghimpunan  zakat  yang  dilakukan  oleh BAZNAS  Kota  Palopo  masih  sangat  jauh  dari  perkiraan  potensi  zakat  yang ada.Langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  agar  pengelolaan  zakat  dapat
7 Bapak Firman Saleh, Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo,Tanggal 18 Juli 2019.
memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam  rangka  pengentasan  kemiskinan  dan peningkatan kualitas hidup umat Islam di kota Palopo sebagai berikut :
1. Dalam aspek Yuridis (hukum)
2. Dalam aspek pengembangan social dan ekonomi
Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme penghimpunan  zakat  yang  dilakukan  oleh  BAZNAS  Kota  Palopo  sudah  sesuai dengan  prinsip  penghimpunan  zakat  yaitu  kewajiban  amil  zakat  untuk mengumpulkan  zakat  langsung  dari Muzakki .  mengambil.  Hal  ini  juga  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 12 ayat 1, yaitu BAZ atau LAZ dapat menghimpun zakat langsung dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki .
3. Studi  Analisis  Perundang-undangan  Tentang  Pelaksanaan  Zakat  Di  Kota Palopo
Dengan  keluarnya  undang-undang  nomor  23  tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, namun  hal  ini  perlu  dipertimbangkan  kembali  oleh  pemerintah  karena  terdapat beberapa  pasal  dalam  undang-undang  tersebut  yang  harus  ditingkatkan  untuk kepentingan  kemajuan  manajemen.  zakat  di  masa  depan.  Adapun  beberapa  pasal krusial menurut penulis diantaranya sebagai berikut: 8
Pasal 5 ayat (1).
Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Zakat  Nasional).  Seperti  diketahui,  pengakuan  pengelolaan  zakat  oleh  BAZNAS dan  LAZNAS.  Namun  Pasal  5  ayat  1  menunjukkan  bahwa  pemerintah  akan memusatkan  zakat  nasional.  Artikel  ini  menjelaskan  bahwa  semua  pengelolaan zakat  nasional  melalui  BAZNAS  dilakukan  melalui  satu  pintu,  artinya  siapa  pun yang  memiliki  tanggung  jawab  dan  kewenangan  penuh  dalam  pengelolaan  zakat nasional adalah BAZNAS.
Pasal 7 ayat (1)
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6,  BAZNAS menyelenggarakan  fungsi  sebagai  berikut:  Merencanakan,  mengumpulkan,
8 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengeloaan Zakat
mendistribusikan,  dan  menggunakan  zakat.  Pelaksanaan,  pengumpulan,  distribusi dan  penggunaan  zakat.  Kontrol  pengumpulan,  distribusi  dan  penggunaan  zakat. Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pengelolaan  zakat.  Dalam  pasal  tersebut  tidak disebutkan apakah BAZNAS merupakan regulator atau penyelenggara (pelaksana) pengelolaan zakat nasional. Tentu saja, hal ini menciptakan tumpang tindih antara fungsi BAZNAS dan LAZ.
Pasal 17 ayat (1)
Untuk  membantu  BAZNAS  dalam  penghimpunan,  penyaluran  dan penggunaan  zakat,  masyarakat  dapat  membentuk  LAZ.  Dalam  hal  ini  LAZNAS berada di bawah BAZNAS dan bertanggung jawab membantu pengelolaan BAZNAS. Sebagaimana  kita  ketahui,  LAZNAS  telah  berdiri  jauh  sebelum  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  38  Tahun  1999,  dan  saat  ini  LAZNAS  diposisikan  sebagai pendamping  BAZNAS  dalam  menghimpun,  mendistribusikan  dan  menggunakan zakat.
BAZNAS  sebagai  lembaga  yang  secara definitif  didefinisikan  dalam  undang- undang  juga  bersifat  mandiri.  Sifat  mandiri  ini  diatur  dalam  pasal  5  ayat  (3)  UU Pengelolaan Zakat, dua unsur lainnya diatur dalam pasal ini, yaitu BAZNAS sebagai lembaga  pemerintah  non  struktural,  dan  BAZNAS  yang  bertanggung  jawab  kepada presiden melalui menteri (dalam hal ini kasus Menteri Agama). Karakter independen sebuah  lembaga  yang  secara  definitif  dibentuk  oleh  undang-undang  tidak  tergantung pada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun, kedudukan Presiden dalam Pasal  5  ayat  (3)  sebagai  Kepala  Pemerintahan  bukanlah  Kepala  Negara,  karena dibantu  oleh  Menteri  dalam  menjalankan  tugasnya.  Dengan  ketentuan  bahwa BAZNAS  bertanggung  jawab  kepada  presiden  melalui  menteri,  hal  ini  menandakan bahwa  BAZNAS  berada  di  bawah  kekuasaan  eksekutif.  Hal  ini  secara  otomatis mereduksi makna dari sifat mandiri pada BAZNAS itu sendiri.

## 1. Faktor Pendukung
Adanya  undang-undang  yang  mengatur  tentang  pengelolaan  zakat,  sehingga pengurus memilki kekuatan hukum dalam mengambil, menetapakan dan menyalurkan zakat. Keberadaan undang-undang tersebut menambah keyakinan para pengurus untuk mengelola  zakat, faktor  pendukung  pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut :
1) Dukungan dan bantuan Pemerintah, pembentukan BAZNAS di Kota Palopo sangat
dipengaruhi  oleh  keterlibatan  Pemerintah  Kota  Palopo,  terbukti  dengan  peran Pemerintah Kota Palopo dalam memberikan dana operasional kepada pengelolaan BAZNAS  Palopo  Kota  yang  terus  mengalami  peningkatan  dalam  beberapa  tahun terakhir ini meskipun masih belum membutuhkan semua BAZNAS itu sendiri.
2) Dengan  pengalaman  di  bidang  sumber  daya  manusia,  pengelolaan  BAZNAS  di Kota  Palopo  juga  menjadi  faktor  pendukung  yang  kuat  untuk  optimalisasi pelaksanaan  zakat  dengan  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada  muzakki  dan mustahik zakat.
3) Memiliki letak yang strategis, keberadaan Baznas Kota Palopo yang strategis yaitu di  Jl.  Kompleks  Islamic  Center  Kota  Palopo  menjadikan  informasi  tentang  zakat lebih  akurat  dan  mudah  untuk  disampaikan  kepada  semua  orang,  khususnya kepada muzakki dan mustahik zakat. 9

## 2. Faktor Penghambat
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Ketua  BAZNAS  Kota  Palopo  tentang langkah-langkah  yang  diambil  dalam  upaya  menyelesaikan  hambatan  dalam pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat adalah sebagai berikut:
1) BAZNAS  Kota  Palopo  akan  membentuk  organisasi  yang  mengkoordinasikan seluruh  UPZ  yang  ada  di  Kota  Palopo.  Hal  ini  berimplikasi  pada  adanya kesenjangan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat. Untuk itu, masyarakat harus  membentuk  organisasi  koordinator  UPZ  di  Kota  Palopo.  Tujuannya  agar masjid  satu  dengan  masjid  lainnya  bisa  berkoordinasi  dengan  wilayah penghimpunan  dan  penyaluran  zakat.  Semua  masjid  memiliki  jemaah  tetap, sehingga  dalam  pengelolaan  database  penghimpunan  dan  penyaluran  zakat  harus dibuat aturan koordinasi khusus antara satu masjid dengan masjid lainnya. Selain itu,  Kepala  BAZNAS  Kota  Palopo  menambahkan,  sudah  ada  Majelis  Masjid Indonesia (DMI) sebagai wadah pengembangan profesi pengelola masjid.
2) Dengan  terbentuknya  jaringan  kerjasama  BAZNAS,  LAZ  dan  UPZ  yang  sudah ada maka cakupan wilayah kerja BAZNAS biasanya sangat terbatas, selain jumlah anggotanya yang lebih sedikit ditambah dengan alokasi dana yang terbatas, artinya
9 Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Palopo, MH Hatta, tanggal 03 Agustus 2019.
anggaran  akan  sangat  habis  jika  itu  harus  menaklukkan  daerah  terpencil  yang membutuhkan  perhatian  lebih.  Oleh  karena  itu,  untuk  kasus  di  Kota  Palopo, BAZNAS  harus  menghubungi  kembali  pengelola  UPZ  setempat  untuk  membuat jaringan kerja sama.
3) Sosialisasi peraturan pengelolaan zakat harus berorientasi kemasyarakatan
4) Kelemahan UU Zakat, menunjukkan bahwa UU ini harus diubah atau dikukuhkan dalam  petunjuk  pelaksanaan  di  lapangan.  Untuk  itu  perlu  adanya  Perda  tentang pengelolaan zakat. 10
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  diilustrasikan  bahwa  realisasi  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  yang  berkaitan  dengan  Pengelolaan  Zakat  didasarkan  pada hukum  Islam,  amanah,  distribusi,  keadilan,  kepastian  hukum,  keterpaduan  dan akuntabilitas.  Dari  asas  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  munculnya  Undang- Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal  ini  tercermin  dari  tujuan  pengelolaan  zakat  dalam  undang-undang.  -  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini. Dalam undang-undang nomor  23  tahun  2011  terkait  Pengelolaan  Zakat  juga  dibahas  beberapa  komentar mengenai  ruang  lingkup  dan  barang  yang  seharusnya  menjadi  zakat  serta  berbagai kegiatan  ekonomi  yang  harus  dikeluarkan  pelaku,  hal  ini  tercermin  pada  Pasal  4 (empat),  meskipun  lebih  lanjut  informasi  atau  penyelenggaraan  teknis  diatur  dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama.

## D. Penutup
Pelaksanaan zakat di BAZNAS Kota Palopo dilakukan dengan cara menghimpun zakat yang  terkumpul  di  UPZ-UPZ  di  masing-masing  instansi  kemudian  ditransfer  ke  BAZ Kota  Palopo  untuk  disalurkan.  Penyaluran  zakatnya  sendiri  harus  sesuai  dengan  aturan agama  yaitu  pemenuhan  delapan  ashnaf.  Kedelapan  ashnaf  tersebut  antara  lain  fakir miskin,  amil,  mualaf,  riqap,  ghorim,  sabilillah,  dan  ibnusabil.  Di  BAZ  Kota  Semarang, penggunaan  hasil  penerimaan  zakat  telah  sesuai  dengan  ketentuan  agama  yang  telah dipenuhi  delapan  ashnaf.  Umumnya  digunakan  untuk  usaha  produktif  masyarakat.
10 Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Palopo, MH Hatta, tanggal 03 Agustus 2019.
Misalnya  memberikan  pinjaman  modal  kepada  usaha  kecil  sebagai  perusahaan  modal dan tanpa bunga.
Saat mengelola zakat, BAZNAS Kota Palopo menemui beberapa kendala. Hambatan tersebut antara  lain:  kurangnya  sosialisasi  terkait  dengan  undang-undang  pengelolaan  zakat,  kurangnya pemahaman  masyarakat  tentang  zakat,  benturan  kepentingan,  kurangnya  kepercayaan masyarakat terhadap BAZ Kota Semarang, keterbatasan dana, kurangnya tokoh masyarakat yang patut dicontoh / Tokoh agama / pejabat pemerintah dan swasta dalam membayar  zakat di BAZ Kota  Semarang  dan  tidak  ada  sanksi  yang  tegas.  Dengan  adanya  kendala  dalam  pengelolaan zakat di BAZ Kota Palopo, Kota Palopo merespon BAZ tersebut dengan melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Amir, Muhammad.  Subulus  Salam-Syarah  Bulughul  Maram  Jilid  2 ,  (Jakarta:  Darus Sunnah Press, 2013).
An-Nawawi, Imam. Syarah Shahih Muslim (penjelasan kita Shahih Muslim) buku 7 , (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010).
Fuadi, Zakat dalam sistem Pemerintahan Aceh (Yokyakarta: Deepublish 2016).
Hafidhuddin, Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
Hasan,  Ali, Masail  Fiqhiyah  Zakat,  Pajak,  Asuransi  dan  Lembaga  Keuangan ,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
Huda, Masrur. Syubhat Seputar Zakat, (Solo: Tinta Medina, 2012).
Husnan, Ahmad, Zakat menurut Sunnah dan Zakat Model Baru , (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1996)
Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu Sosial , (Yogyakarta: Erlangga, 2009).
Jad, Syaikh Ahmad, Fiqih Wanta dan Keluarga , (Jakarta: Kaysa Media, 2013).
Jawad, Muhammad Munghniyah, Fiqih lima mazhab (Jakarta, Lentera, 2007).
Mustafa,  Ahmad  Al  Maraghi, Terjemah  Tafsir  Al-Maraghi ,  (Semarang:  PT.  Karya  Toha Putra, 1987).
Pemberdayaan,  Direktorat  Zakat, Panduan  Organisasi  Pengelolaan  Zakat,  ( Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).
Pendidikan  Departemen  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai  Pustaka, 2007).
Qardawi, Yusuf, Hukum Zakat, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2007).
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah , (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008).
Supani, Zakat  di  Indonesia  Kajian  Fikih  dan  Perundanga-undangan ,  (Purwokerto:  STAIN PRESS, 1994).
Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2004). Wibisono. Yusuf, Pengelolaan Zakat Indonesia , (Jakarta: Januari, 2016).

## WAWANCARA
Basir,  Muchtar,  Wakil  Ketua  I,  Wawancara  Langsung  di  Kantor  BAZNAS  Kota  Palopo,
Tanggal 08 Agustus 2019.
As’ad  Syam,  Wakil  Ketua  III,  Wawancara  Langsung  di  Kantor  BAZNAS  Kota  Palopo, Tanggal 08 Mei 2019.
Rustin,  Staf  Penghimpunan,  Wawancara di  Kantor  BAZNAS  Kota  Palopo,  Tanggal  08  Mei
2019.
Hatta  Ketua  Baznas  Kota  Palopo,  Wawancara  Langsung  di  Kantor  Baznas  Kota  Palopo,
Tanggal 03 Agustus 2019
Saleh, Firman Wakil Ketua II, Wawancara di Kantor BAZNAS Kota Palopo,Tanggal 18 Juli 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor  23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
*Penulisan nama penulis untuk daftar pustaka dibalik (nama belakang, nama depan).