Vol.13, No. 1, 2022 doi: 10.14710/politika.13.1.2022.167-184
Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020 1
Muhamad Nastain 1 & Catur Nugroho 2
1 Mercu Buana Yogyakarta University & 2 Telkom University Bandung
Recieved: 31 Agustus 2021 Revised: 16 Februari 2022
Published: 30 April 2022

## Abstrak:
Artikel ini mengkaji hubungan patron klien yang terjadi antara penguasa yang memiliki kekuatan dominan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dengan masyarakat pemilih. Pertarungan politik dalam kontestasi Pilkada langsung memberikan gambaran secara langsung tentang peta kondisi politik dan demokrasi di Indonesia. Pilkada tahun 2020 di kabupaten Grobogan hanya diikuti satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati petahana yang melawan kotak kosong. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan metode studi kasus penelitian ini berusaha memberikan gambaran tentang hubungan yang terjadi antara penguasa dengan rakyatnya dalam kontestasi politik di daerah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pemilihan kepala daerah langsung yang terjadi di Kabupaten Grobogan implementasi patron klien secara pragmatis mengantarkan pada proses politik transaksional yang secara jangka panjang merugikan konstituen. Relasi kuasa antara elit politik pemilik kekuatan ekonomi dan politik dengan masyarakat pemilih dijembatani oleh elit politik di daerah, yaitu para tokoh masyarakat dan kepala desa. Pertukaran kepentingan antara bupati dengan para agen terjadi secara terbuka dengan pemberian barang atau uang kepada para tokoh masyarakat dan kepala desa agar dapat menjaga loyalitas masyarakat pemilih. Politik patron klien terjadi di Kabupaten Grobogan yang terjadi dalam skala personal (kepentingan individu) dan skala umum (kepentingan sosial) menjadi jembatan terbentuknya hubungan antara pemilik kuasa dengan pemilik suara.

## Kata Kunci:
relasi kuasa; politik; patron klien; pilkada langsung; kabupaten Grobogan.

## Korespodensi:
FIKOMM, Jl. Raya Wates-Jogjakarta, Karanglo, Argomulyo, Kec. Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55752.
Email: nastain@mercubuana-yogya.ac.id
Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020

## Pendahuluan
D emokrasi menjadi sistem politik paling mapan hingga saat ini, terutama bagi Indonesia yang mengedepankan azas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan konsep keadilan dalam praktik demokrasi mengemuka dari proses regenerasi kepemimpinan politik, nasional maupun daerah, dalam wujud Pemilihan Umum (Pemilu) dengan turunan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Indonesia menjalankan konsep keterlibatan negara dalam Pilkada sebagaimana yang terjadi di awal reformasi dilakukan atau dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Hal ini sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti oleh UU No. 32 Tahun 2004. Menurut ketentuan dalam UU No.22 Tahun 1999 kepala daerah dipilih oleh DPRD, sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.
Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa masyarakat tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memilih pemimpin daerahnya sendiri melalui pemilihan umum lokal, ini menjadi dasar awal korelasi antara masyarakat dan aktor di tingkat daerah. Pemilihan Bupati langsung mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2005 dan hampir seluruh kota/kabupaten yang ada di Indonesia telah melaksanakannya. Kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, melainkan dipilih secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan. Diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diharapkan mampu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia dalam rangka mengagendakan reformasi secara demokrasi.
Masyarakat diberikan kewenangan untuk menentukan pemimpinnya melalui mekanisme Pemilahan Kepala Daerah (Pilkada) yang dihelat secara langsung. Sebuah sistem dalam demokrasi yang pada awalnya diharapkan sebagai solusi dari akutnya permasalahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme pada zaman Orde Baru kini justru kini menjadi permasalahan tersendiri. Otonomi daerah dan desentralisasi menjadi alasan salah satu alasan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Otonomi daerah mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan menurut prakarsa sendiri, sedangkan desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan wewenang (politik dan administrasi) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Suwondo, 2020).
Penelitian terkait tinjauan yuridis perbandingan sistem pilakada langsung dan sistem pilkada tidak langsung menunjukkan bahwa pemilukada dengan menggunakan sistem secara tidak langsung cenderung lebih menguntungkan, karena dapat menghemat anggaran APBD dan sesuai dengan amanah konstitusi Pancasila sila keempat (Wawan,
Yudhitiya, & Caecia, 2015). Maraknya praktik money politics , terjadi kasus-kasus kerusuhan, menimbulkan korban jiwa, biaya tinggi sehingga memberatkan APBN/APBD, konflik horizontal di masyarakat sangat tinggi, permasalahan (kasus korupsi) adalah efek-efek negatif dari pelaksanaan Pilkada langsung (Hakim, 2018). Selain itu, penegakan hukum terkait permasalahan konflik dan sengketa Pilkada juga masih menjadi masalah serius sampai saat ini. Kekuatan hukum dan ketaatan terhadap peraturan pelaksanaan yang ada adalah salah satu faktor akan semakin menjamin kualitas Pilkada yang dihasilkan (Putra, 2009). Selain hal tersebut, menurut Nurhasim (2010) fenomena degradasi hukum menjadi distorsi baru dalam proses pergantian kepemimpinan di tingkat lokal dengan berbagai pernik pernik ketidakadilannya, termasuk pola pola bossism di tingkat lokal yang identik menggunakan cara cara kekerasan untuk mencapai kemenangan dalam Pilkada (Nurhasim, 2010).
Pada praktiknya, kontestasi demokrasi yang dihelat dalam bentuk Pilkada langsung semakin tidak terjangkau oleh masyarakat umum. Akses pada kekuasaan hanya dapat digapai oleh kaum dengan kemampuan finansial diatas rata-rata karena biaya politik yang semakin mahal (Rosenberg & Rocek, 2019). Biaya politik yang semakin mahal tidak dapat dilepaskan dari proses pragmatisme dan oportunisme yang dibangun elite politik pasca reformasi dimana mekanisme kekuasaan diberikan kepada mekanisme pasar (Haryanto, 2017). Dwipayana (2009) menyampaikan bahwa politik biaya tinggi dalam perhelatan Pilkada langsung ini adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang akan maju dan bertarung dalam proses pencalonan kepala daerah langsung. Dana tak kurang dari 7 hingga 8 milyar rupiah dibutuhkan untuk keperluan “tiket” masuk ke partai, kampanye, syukuran, dan lain-lain (Dwipayana, 2009).
Lambat laun proses tersebut menjadi sebuah kewajaran sehingga politik uang menjadi kawan seperjalanan paling setia dalam proses demokrasi. Lemahnya kaderisasi partai sebagai akibat pragmatisme tersebut juga semakin memperparah kondisi tersebut dimana dinamika kepartaian dikalahkan dengan kesediaan kader dalam “membakar uang” dalam kontestasi demokrasi (Trijono, 2011). Dibutuhkan kader-kader dengan finansial mencukupi untuk dicalonkan dan berani bertarung serta mendulang suara. Proses politik menjadi semakin mahal karena pemilih cenderung memakai pendekatan transaksional dengan partai (Muhtadi, 2019).
Dengan demikian patronase akan selalu mendapatkan keuntungan dengan berbekal keistimewaan identitas dan kekuatan finansialnya (Ansyari, Harsasto, & Fitriyah, 2019). Pada kasus pemilihan bupati kabupaten Grobogan masyarakat tidak memiliki banyak pilihan karena kontestan yakni petahana hanya melawan kotak kosong. Ketiadaan lawan
tanding politik dapat dimaknai secara sederhana bahwa petahana sukses memimpin pada periode pertama. Namun pada sisi lain, ketiadaan lawan tanding politik ditengarai sebagai matinya kaderisasi partai dan melemahnya sistem rekrutmen serta penyiapan kader sehingga tidak muncul kandidat yang cakap untuk dipertarungkan.
Kompetisi politik dengan biaya tinggi seperti Pilkada langsung membuat kontestan berpikir ulang untuk turun gelanggang. Seperti disampaikan Muhtadi (2019) bahwa praktik politik patron klien banyak terjadi pada negara ketiga dengan kualitas demokrasi masih didominasi dengan politik uang dan keistimewaan kalangan tertentu (Muhtadi, 2019). Semakin sedikit kontestan yang bertarung maka semakin sedikit pula preferensi masyarakat untuk memilih. Semakin menggejala pilkada langsung dimana petahana tidak ada lawan sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Hubungan yang terjalin antara Bupati petahana dengan masyarakat konstituennya yang terlihat dari hasil Pilkada langsung Kabupaten Grobogan, dimana pasangan tunggal tersebut mencatatkan kemenangan mutlak 86,4 % (597.463) suara sah yang masuk berbanding 13,6% (93.776) suara yang memilih kotak kosong.
Pelaksanaan Pilkada langsung Bupati-Wakil Bupati Grobogan 2020 berlangsung dengan aman, tertib dan tidak ada gejolak yang berarti. Selain sebagai calon tunggal seklaigus petahana, Sri Sumarni dan Bambang Pujiyanto didukung mayoritas partai politik sehingga hanya melawan kotak kosong. Berdasarkan data yang diperoleh dari website KPUD dapat diketahui bahwa tingkat keikutsertaan publik berkisar 62% dari keseluruhan total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemenangan mutlak yang diperoleh petahana sudah terprediksi dari awal, bahkan dalam beberapa catatan media tim sukses mentargetkan perolehan suara 95 % secara keseluruhan. Meskipun tidak mencapai target yang dicanangkan tetapi kemenangan dengan angka 86,4% dapat diasumsikan bahwa dukungan publik sangatlah tinggi. Akumulasi suara pemilih yang dominan ini merepresentasikan partisipasi politik dalam pemilu, yang juga dikaitkan dengan derajat kepercayaan warga negara pada demokrasi, sistem politik, sistem pemilu, penyelenggara pemilu dan hasil pemilu itu sendiri (Fitriyah, Alfirdaus, & Manar, 2021).
Tingginya dukungan publik yang tercermin dari perolehan suara serta dukungan mayoritas partai politik di kabupaten Grobogan sangat menarik untuk dianalisis terkait dengan strategi politik Sri Sumarni. Sebagai petahana yang telah memimpin periode sebelumnya ada fakta menarik dari kepemimpinannya yakni bagaimana proses terjadinya hubungan timbal balik dalam konteks patron klien antara Bupati dengan masyarakat Grobogan. Berikut adalah daftar perolehan suara setiap kecamatan dalam Pilkada langsung Bupati dan Wakil Bupati Grobogan tahun 2020:

## Tabel 1.
Sumber : Hasil olah data peneliti berdasarkan rilis KPUD Grobogan (2021)
Praktik patron klien tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga beberapa negara Asia, Afrika dan Eropa termasuk Asia Tenggara. Sebagaimana penelitian dari James C. Scott (1972) yang menguraikan model asosiasi patron-klien, yang telah terjadi dan diterapkan dalam system demokrasi dan politik di Asia Tenggara. Salah satu penelitian yang menggunakan konsep patron klien dari Scott adalah penelitian yang dilakukan Suyono, Nugroho, & Windyastuti (2021) yang erusaha menggali komunikasi politik dalam membangun jaringan kekuasaan politik di Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi pada masa pemilihan kepala desa (pilkades) 1998-2019 dari perspektif relasi patron-client (Suyono et al., 2021).
Penelitian dari Suyono dkk (2021) tersebut menemukan terjadinya pola kepemimpinan karismatik yang menyatakan bahwa loyalitas masyarakat desa (klien) terbentuk karena kepala desa bertindak sebagai pelindung atas kepentingan ekonomi (materi) dan non- ekonomi (non-materi). Alasan-alasan terjadinya relasi patron klien seperti otoritas dan karisma pemimpin, distribusi manfaat dari individu atau kelompok sebagai imbalan atas dukungan politik; loyalitas masyarakat desa. Selain itu, juga faktor material seperti bantuan keuangan, bantuan pembangunan infrastruktur fisik desa, atau bantuan ekonomi lainnya sebagaimana disampaikan James C. Scott.
Sedangkan penelitian dari Ansyari et al. (2019) dengan judul Analisis Patron Klien Terhadap Kemenangan Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar Sejak Reformasi. Penelitian tersebut menemukan hubungan patron klien yang terjadi antara kader Partai Golkar dengan masyarakat pendukung. Hal ini ditunjukkan oleh jaringan Partai Golkar yang sangat luas dan terstruktur mulai dari Bupati, lembaga adat, tokoh agama, pengusaha, budayawan hingga Wali Nagari (Ansyari et al., 2019). Selain itu, jaringan ketokohan, kualitas, modal sosial maupun finansial yang dimiliki oleh tokoh-tokoh atau kader Golkar juga merupakan faktor penentu dan penarik simpati masyarakat pendukung terhadap Partai Golkar sebagai pengusung Bupati terpilih.
Riset tentang patron klien juga dilakukan oleh Fadiyah (2017)terkait patron klien yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Hubungan yang terjalin antara pasangan Foke-Nara dan Forkabi sudah memperlihatkan adanya sebuah transaksi dari segi ekonomi, politik dan pengaruhnya terhadap dimensi sosial. Foke-Nara dan Forkabi mempunyai sumber daya dan daya tawar yang berbeda sehingga keduanya saling membutuhkan satu sama lain, artinya pertukaran tersebut terjadi ketika keduanya dapat menerima sumber daya yang dimiliki masing-masing. Penelitian berjudul “Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke- Nara Dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012” ini juga menjelaskan bahwa perlindungan dan pengaruh dimana Foke-Nara sebagai patron mampu melindungi Forkabi dari ancaman luar di Jakarta serta Foke-Nara juga mampu mempengaruhi agar Forkabi tetap konsisten dalam mendukung Foke-Nara dalam pilkada DKI Jakarta 2012 (Fadiyah, 2017).
Jika penelitian Fadiyah (2017) menganalisa relasi patron klien yang terjadi antara pasangan calon kepala daerah dengan organisasi masyarakat (Forkabi) dalam kontestasi politik pilkada, maka penelitian ini menganalisa relasi patron klien antara pasangan calon kepala daerah dengan masyarakat pemilih yang dijembatani oleh tokoh masyarakat dan kepala desa. Dalam penelitian Fadiyah tersebut juga terlihat terjadinya pertukaran sumber daya ekonomi dan politik antara pasangan calon kepala daerah dengan “client”. Penelitian yang dilakukan di daerah kabupaten Grobogan ini juga berusaha melihat dan menganalisa terjadinya pertukaran sumber daya ekonomi dan politik dalam relasi patron klien.
Berbeda dengan penelitian Suyono dkk, penelitian ini lebih fokus pada hubungan yang terjadi antara penguasa di tingkat Kabupaten dengan masyarakat pemilih yang ditengarai melibatkan tokoh masyarakat dan kepala desa sebagai agen penguasa. Beberapa alasan terjadinya patron klien di Kabupaten Grobogan akan dicari namun tidak hanya dalam relasi antara masyarakat dengan Kepala Desa sebagaimana penelitian Suyono dkk, penelitian ini mengungkap bagaimana posisi agen tidak hanya dijalankan Kepala Desa dan tetapi juga tokoh politik di pedesaan.
Riset dari Ansyari dkk memiliki kemiripan dengan penelitian ini, karena telah melibatkan fungsi dan kekuasaan partai politik. Temuan penelitian Ansyari dkk patron klien terjadi antara partai Golkar dengan konstituen mereka dengan melibatkan tokoh-
tokoh masyarakat, termasuk Bupati. Sedangkan penelitian kami berusaha melihat dan menganalisa patron klien yang terjadi antara Bupati dengan masyarakat pemilihnya. Hubungan ini menjadi menarik, karena mayoritas partai politik di Grobogan memberikan dukungan kepada petahana untuk maju dalam kontestasi pilkada tahun 2020. Hal ini yang pada akhirnya menjadikan pilkada langsung tahun 2020 di kabupaten Grobogan hanya diikuti satu pasangan calon, yakni petahana. Partai politik sebagai pendukung calon petahana juga akan dilihat perannya dalam hubungan patron klien Bupati dengan masyarakat Grobogan ini.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berusaha melihat dan melakukan analisa terhadap relasi kuasa pejabat Bupati dan pemilik suara (rakyat) dalam konsep patron klien. Apakah hubungan tersebut terjadi secara langsung atau terdapat agen-agen yang dimanfaatkan penguasa untuk dapat mengendalikan rakyat, dan apakah patron klien tersebut bersifat positif atau negatif bagi kelangsungan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Pilkada sebagai salah satu system yang dihasilkan dari desentralisasi kekuasaan memiliki dampak yang cukup luas dalam kehidupan demokrasi lokal di Indonesia.

## Desentralisasi dan Dampaknya di Indonesia
Demokrasi menjadi sistem politik paling mapan hingga saat ini, terutama bagi Indonesia yang mengedepankan azas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan konsep keadilan dalam praktik Demokrasi mengemuka dari proses regenerasi kepemimpinan politik, nasional maupun daerah, dalam wujud Pemilihan Umum (Pemilu) dengan turunan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Seiring berkembangnya konsep desentralisasi yang ada dalam pemerintahan di Indonesia yang berkembang yang ditandai gelombang reformasi semenjak tahun 1998, kemudian dibentuk landasan hukum terkait desentralisasi dalam UU No. 22 tahun 1999, dan kemudian disempurnakan menjadi UU No.32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Lokal, yang pada esensinya memindahkan sebagian kewenangan di pemerintah pusat menjadi pemerintah kabupaten/kota memunculkan berbagai hal positif.
Knight dan Jhonson (2011:51) memberikan pernyataan tentang ide dasar dari desentralisasi bahwa pemerintah akan semakin responsif dengan keinginan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan juga semakin dapat dipertanggung-jawabkan. Hal ini dapat terjadi apabila pengambilan keputusan tersebut dibawa sedekat mungkin dengan setiap warga yang akan terimbas oleh keputusan tersebut. Dampak dari munculnya sitem desentralisasi ini telah meningkatkan kesadaran politik masyarakat, hal ini di ungkapan oleh (Zuhro, 2009: 7). Desentralisasi kekuasaan ditandai dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam berbagai perayaan demokrasi (Pemilihan Umum) baik dalam pemilu legislatif, Pemilu Presiden, sampai dengan Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan diseluruh Indonesia.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuhro et Al. (2009:7) menghasilkan bahwa proses desentralisasi telah menghasilkan beberapa pencapaian positif, dengan meningkatnya partisipasi warga terutama dalam pengembangan transparansi dan akuntabilitas . Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bergh (2004:781) yang menjelaskan bahwa semakin tersedianya kesempatan bagi masyarakat untuk local untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan menjadi salah satu keuntungan dari proses desentralisasi. Keadaan tersebut fakta terjadi dalam masyarakat Indonesia munculnya berbagai akses ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dengan berbagai cara telah terbukti, suara yang didengar serta kesempatan negosiasi yang terfasilitas itu adalah bagian yang terlihat nyata dalam pola desentralisasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia saat ini.
Selain melahirkan dampak positif, desentralisasi juga tidak dipungkiri bahwa menimbulkan persoalan yang bisa dikatakan sebagai dampak negatif dari pelaksanaan konsep pemerintahan ini. Pemerintah daerah tidak memiliki teknis dan adsministratif yang kuat, pelayanan publik yang ada akan mengarah kepada terbalik yakni tidak efisien dan efektif dibandingkan sebelum masa desentralisasi hal iniu diingatkan oleh Bergh (2004: 782). Dalam pandangan yang sama tentang dampak negative system desentralisasi disampaikan oleh Zuhro (2009:10) memberikan argument bahwa desentralisasi dapat melahirkan berbagai peraturan pemerintah daerah yang bermasalah dikemudian hari.
Dampak signifikan yang ditimbulkan salah satunya adalah menguatnya praktik politik patron klien antara penguasa dengan organ-organ yang berkompeten untuk mengkooptasi dan mengamankan kekuasaan. Dalam praktiknya tidak sekedar ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dari kedua pihak melainkan yang lebih fatal adalah adanya kepentingan masyarakat banyak yang ditumbalkan. Beberapa penelitian menunjukkan praktik patron klien terjadi dalam kontestasi politik dalam lingkup pilkada langsung hingga pemilihan kepala desa di beberapa daerah di Indonesia. Hubungan patron klien terjadi dikarenakan adanya pertukaran sumber daya yang menjadi point utama dalam hubungan patron klien (Fadiyah, 2017).

## Relasi Patron Klien
Konsep patron klien berangkat dari konsep Teori Pertukaran Sosial dengan asumsi teori dari George C. Homans bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman (Subadi, 2008). Relasi berdasarkan kesenjangan memungkinkan terjadinya ruang transaksi antar kepentingan yang bermuara pada kepentingan materiil, kekuasaan, penghormatan dalam relasi transaksional. Hubungan patron klien tak dapat dilepaskan dari konsep tentang “power” (kuasa). Dalam ini kekuasaan dilakukan dengan persetujuan bawahan, atau setidaknya tanpa keberatan mereka dan tanpa penggunaan kekerasan (Maczak, 2018). Sebagaimana konsep kekuasaan dari Louis Althusser dalam Nugroho (2020) tentang Ideological State Apparatus, bahwa hubungan
kuasa yang bekerja dengan menerapkan cara-cara “halus” dan terlihat tidak memaksa yang mengejawantah dalam bentuk perangkat pendidikan(guru, dosen, kurikulum) dan perangkat agama (ustadz, pendeta, bhiksu) dapat meminimalkan keberatan masyarakat atas pemegang kekuasaan.
Maczak (2018) menyebut relasi patron klien sebagai “persahabatan yang berpihak” (a lop-sided friendship), yang terdiri dari kata “client” (klien), yang umumnya dikaitkan dengan seseorang yang membeli sesuatu di toko, dan istilah “patron” yang dikaitkan dengan “sang pelindung” (Maczak, 2018). Lebih lanjut Maczak menyebutkan bahwa “patronase” dan “klientelisme” terkait dengan feodalisme yang melibatkan majikan di posisi atas dengan bawahan. Terkait hubungan patron klien ini, Aspinall (2013) dalam (Widoyoko, 2018) mendefinisikan patronase sebagai distribusi sumber daya material untuk tujuan tertentu dan memberikan manfaat politik, dan secara khusus, sumber daya material didistribusikan melalui jaringan klientelistik yang berbasis pada relasi kekuasaan personal. Sedangkan klientelisme diartikan sebagai relasi kekuasaan personal dengan status sosial yang lebih tinggi (patron) dengan mereka yang memiliki status sosial lebih rendah (klien) dalam ikatan timbal balik Hutchcroft (2014) dalam (Widoyoko, 2018).
Patron klien pada awalnya banyak terjadi di pedesaan, sebagaimana disampaikan Hall (2008) mengutip dari Foster (1961), bahwa hubungan patron-klien telah berkembang di daerah pedesaan di mana kepemilikan tanah sangat terkonsentrasi di tangan kelompok yang relatif kecil dan kuat yang mampu memonopoli kekayaan, kekuasaan politik, pendidikan dan sarana komunikasi dengan dunia di luar komunitas pedesaan (Hall, 2008). Foster (1961) dalam (Hall, 2008) menjelaskan sifat hubungan patron-klien yang agak menyebar membuat mereka sulit untuk dikategorikan. Terdapat dua sifat dari patron klien ini, yakni yang didasarkan pada penerimaan terbuka nilai-nilai tradisional oleh bawahan, atau disebut patrimonial dan yang didasarkan pada bentuk-bentuk represi yang lebih jelas oleh yang kuat karena legitimasi mereka perlahan menurun (represif). Sedangkan Scott (1972) dalam Lukiyanto, Widita, & Kumalasari (2018) menjelaskan pertukaran sosial antara patron klien biasanya terjadi karena status sosial dan ekonomi dan juga kuasa lebih tinggi (patron) kepada individu dengan kemampuan sosial, ekonomi dan kuasa lemah (klien) (Lukiyanto et al., 2018).
Dalam konteks proses politik, relasi patron klien dapat terjadi sesuai dengan karakteristik hubungan itu sendiri. Dalam relasi patron klien, menurut Eisenstadt & Roniger (1984) dalam Pratama (2017) patronase adalah relasi yang bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara, dan bersifat dua arah. Sedangkan karakteristik klientelisme dalam relasi patron klien memiliki sifat timbal-balik, hierarkis, dan berulang (tidak terjadi sekali saja). Patronase dan klientelisme ini terjadi karena hubungan tidak setara namun saling membutuhkan. Proses demokrasi berupa pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah di Indonesia tidak lepas dari relasi patron klien ini. Praktik politik patron-klien
banyak terjadi pada negara ketiga dengan kualitas demokrasi masih didominasi dengan politik uang dan keistimewaan kalangan tertentu (Muhtadi, 2019).
Praktik patron klien ini bahkan telah terjadi dalam proses demokrasi pemilihan kepala desa. Sebagaimana disampaikan Hall di atas, bahwa patron klien dimulai dari pedesaan, terutama ketika terjadinya feodalisme pemilik tanah dengan para petani pekerja. Penelitian dari M. Ramli berjudul “Patronase Politik Dalam Demokrasi Lokal” yang menemukan bahwa dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Jojjolo Kabupaten Bulukumba terjadi politik patron klien (Ramli, 2016). Relasi ini terjalin melalui hubungan ekonomi dimana tokoh masyarakat (patron) yang memiliki kekayaan dan keterampilan diperlukan kehadirannya bagi masyarakat petani (klien). Para petani sebagai klien merasa terbantu atas bantuan seorang patron, kemudian mereka membalas kebaikan patron dengan cara mengabdikan dirinya pada kepentingan patron, termasuk memberikan suaranya dalam pemilihan kepala desa.
Politik Klientelisme oleh Ramadhan & Oley (2019) ditengarai lekat dengan Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. Dalam penelitiannya mereka menyampaikan terdapat dua faktor yang turut memupuk klientelisme, yaitu belum terpenuhinya hak kewarganegaraan dan tidak berjalannya fungsi representasi (Ramadhan & Oley, 2019). Klientelisme di Indonesia menurut Ramadhan dan Oley dijalankan atas dasar transaksi supply - demand yang berbasis pada relasi kuasa antara aktor politik yang memberikan sesuatu (patron) dengan pihak yang menerima (klien) yang didasari oleh penyerahan loyalitas oleh penerima (paternalistik). Fenomena patron klien ini disinyalir banyak terjadi dalam proses demokrasi pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
Penelitian ini fokus pada hubungan patron klien yang terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Pilkada serentak tahun 2020. Bagaimana relasi yang terjalin antara aktor politik (patron) yang merupakan pejabat incumbent dengan masyarakat pemilik suara sebagai klien. Peneliti juga berusaha untuk melihat bagaimana pola hubungan tersebut terjalin, apakah secara langsung dengan transaksi ekonomi atau melalui agen-agen yang ada di masing-masing wilayah? Dengan teori patron klien, patronase, dan klientelisme peneliti akan menganalisa hubungan yang terjadi antara pemilik kekuasaan dengan pemilik suara.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melihat secara khusus pada kasus praktik politik patron klien Pilkada Kabupaten Grobogan. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah studi kasus yang diterapkan untuk memberikan penekanan pada spesifikasi dari unit-unit atau kasus yang diteliti, dengan melihat pada sifat unik dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian (Pawito, 2008: 141). Penelitian studi kasus adalah tentang bagaimana, mengapa hal-hal tertentu terjadi dalam situasi tertentu, atau apa yang terjadi di suatu wilayah (Creswell, 2016). Studi kasus memiliki
karakter partikularistik, yang terfokus pada situasi, peristiwa, program atau fenomena tertentu. Kedua, deskriptif yang berarti penjelasan detail dari topik yang diteliti. Ketiga, heuristik yakni interpretasi baru, perspektif baru, dan makna baru. Keempat, induktif yakni berangkat dari fakta-fakta di lapangan kemudian menyimpulkan ke dalam tataran konsep atau teori (Kriyantono, 2010: 66).
Metode Studi Kasus dipilih oleh penulis karena melihat beberapa kejadian dan peristiwa di lapangan pada saat melakukan observasi awal penelitian. Penulis melihat pola patron klien di Kabupaten Grobogan yang terjadi tidak hanya pada satu wilayah tertentu sehingga perlu untuk melihat dan mengungkapkan bagaimana dan mengapa fakta terkait relasi patron klien terjadi. Penulis juga berusaha menjelaskan secara detail terkait relasi patron klien yang terjadi di wilayah Grobogan, sehingga pendekatan studi kasus sesuai dengan penelitian ini.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan pada pemetaan sosial untuk mendapatkan realitas masyarakat atau kondisi sosial politik di kabupaten Grobogan pada saat sebelum dan setelah pelaksaanaan Pilkada langsung tahun 2020. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah teknik pengumpulan data dari sumber atau informan tentang fenomena yang sedang diteliti secara detail dengan menggunakan pedoman semi terstruktur (Sugiyono, 2018). Lima (5) orang informan yang menjadi narasumber utama penelitian adalah tokoh masyarakat, pengurus partai politik dan kepala desa yang terlibat dalam kontestasi politik Pilkada langsung tahun 2020. Selain informan utama, peneliti juga melakukan pengamatan dan wawancara terbuka dengan warga masyarakat di kabupaten Grobogan untuk mendapatkan data pendukung.
Setelah melakukan pengamatan di lapangan sejak awal tahun 2020 hingga pelaksaanaan Pilkada langsung pada 9 Desember 2020, peneliti menemukan fakta dan informasi terkait praktik politik patron klien. Informan utama dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh partai dan kepala desa di Kabupaten Grobogan sebagai pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses politik pemilihan kepala daerah. Untuk melindungi informan dan sesuai dengan permintaan para informan, maka dalam penelitian ini nama informan hanya disebutkan inisialnya.

## Patronase dan Klientilisme Dalam Pilkada Langsung Grobogan
Relasi patron klien memiliki peranan yang cukup vital dalam memuluskan langkah politik serta menangguk dukungan yang sangat besar. Sebagai indikasi adanya praktik Patron klien adalah karena realitas sosial dalam dunia politik yang berjenjang dalam setiap posisi. Sesuai dengan asumsi teori social exchange dimana terdapat pertukaran kepentingan sosial. Ketika terjadi ketimpangan sosial, ekonomi dan kekuasaan, maka akan muncul pihak yang membutuhkan pertolongan dan pihak yang menolong. Dalam
posisinya sebagai bupati dan penguasa tunggal (ketiadaan wakil bupati) maka sangat terbuka peluang terjadinya pertukaran kepentingan (inequality of change).
Sosok Sri Sumarni yang dikenal sebagai Bupati yang “ringan bahu” dan mudah diundang tentu memiliki dampak yang signifikan dalam membangun loyalitas konstituen. Relasi kuasa dalam bentuk kebijakan, keputusan yang mungkin berdampak pada sosial dan ekonomi tentu tidak bisa dilepaskan dalam interaksi baik disengaja maupun sebagai strategi politik. Sebagaimana disampaikan informan DMSR yang menyampaikan bahwa “Bupati petahana mudah untuk diundang dan hampir selalu hadir dalam acara-acara sosial kemasyarakatan di wilayah Grobogan”. Dari karakter tersebut tumbuh ikatan secara personal, adanya hubungan kedekatan karena efek sering adanya tatap muka dan juga perhatian baik secara langsung dengan hadir ataupun berupa kebijakan yang mendukung.
Terjadinya pertemuan tatap muka Bupati petahana dengan masyarakat meskipun hanya bersifat seremonial tentu akan memberikan dampak berupa terciptanya rasa dan hubungan kedekatan yang bersifat luwes (diffuse flexibility) yakni sebuah pertukaran kepentingan tanpa perlu ada nota kesepahaman ataupun kontrak tertulis. Semuanya berlangsung secara alami, seperti tanpa konsep dan seolah bukan bagian dari strategi dan kepentingan politik. Dalam kultur masyarakat komunal relijius dimana masyarakat masih memiliki keterikatan yang kuat terhadap tokoh agama setempat, strategi membangun kedekatan personal dengan setiap individu ataupun tokoh masyarakat berpengaruh akan lebih kuat dampaknya daripada money politics.

## Hubungan Mempribadi ( Personalized Relations )
Pola relasi yang dibangun berdasarkan hubungan personal seperti ini mengarah pada patronase. Sebagaimana disampaikan Eisenstadt & Roniger (1984) bahwa patronase adalah relasi yang bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara, dan bersifat dua arah. Hubungan yang mempribadi atau hubungan yang bersifat personal antara pejabat public dengan masyarakat terbangun karena ada pertukaran jasa atau balas budi. Pola hubungan ini sering dianggap sebagai syarat utama terbentuknya patron klien dalam politik. Pola ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan dilakukan secara terus menerus sehingga tercipta kedekatan rasa antar individu. Hubungan antara petahana yakni Sri Sumarni dengan berbagai elemen politik tingkat kabupaten selama periode pertama (empat tahun) memegang peranan penting sehingga relasi dengan rakyat pemilik suara tetap terjaga hingga Pilkada 2020.
Hubungan dengan berbagai level terutama dengan eksekutif desa (kepala desa) dapat dijadikan sebagai jaminan dukungan. Hubungan antara bupati dan kepala desa dapat dikatakan sebagai hubungan berbasis patronase ketika dapat dioptimalkan dalam pembentukan rasa. Sebagaimana disampaikan informan LRH “beliau (Bupati) memiliki kesamaan tujuan dalam membangun dan memajukan desa di Grobogan ”. Pertukaran kepentingan antara Bupati dengan kepala desa sangat terbuka. Kewenangan politik dan kekuasaan
Bupati dalam pengelolaan pemerintah daerah sejalan dengan cita-cita eksekutif tingkat desa. Maka adanya kepentingan ini baik dalam skala personal (kepentingan individu) maupun kepentingan umum (kepentingan social) bisa menjadi jembatan terbentuknya hubungan antara keduanya.
Dalam menjalin hubungan dengan para kepala desa sebagai “client agent”, Bupati membagikan paket-paket sederhana seperti parsel (hampers) lebaran, sehingga dapat menumbuhkan ikatan personal. Selain rasa bangga karena mendapatkan perhatian dari pemimpin tertinggi daerah tentunya juga akan melipatgandakan rasa hutang budi, hutang jasa atas segala bentuk perhatian. Relasi patronase adalah relasi yang bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara, dan bersifat dua arah. Paket-paket bagi kepala desa tersebut tidak dapat dimaknai semata dengan kalkulasi materiil karena dalam posisi tersebut tidak ada kewajiban Bupati melakukan hal tersebut. Artinya ketika hal itu merupakan tindakan pilihan bahkan secara materiil harus mengorbankan uang maka disanalah tertanam hutang budi yang menjadi embrio terbentuknya hubungan yang mempribadi. Dalam hal ini terlihat pola klientilisme dalam relasi patron klien yang memiliki sifat timbal-balik, hierarkis, dan berulang (tidak terjadi sekali saja).
Pola hubungan ini juga dilakukan secara baik oleh Sri Sumarni dengan seluruh pimpinan partai politik tingkat kabupaten , dimana banyak agenda seremonial kepartain yang dihadiri oleh Bupati dan juga ketika konsolidasi-konsolidasi internal partai dalam pemenangan Pilkada Bupati 2020. Hal ini dipaparkan oleh petinggi partai politik islam yang sejak awal sudah memberikan dukungan kepada Sri Sumarni. Terkait apakah ada mahar politik yang diberikan atau tidak, dari hasil wawancara dikatakan tidak ada kesepakatan tersebut arena dukungan dilakukan dengan tulus dan tanpa tendensi apapun. Kedekatan dengan petinggi partai politk terlihat dari hasil wawancara dengan MRD, pengurus parpol di kabupaten Grobogan yang mengatakan “Kompetensi petahana sudah teruji pada periode pertama, dapat melakukan perannya sebagai Kepala Daerah meskipun tanpa ada wakil”.

## Hubungan Loyalitas
Hubungan loyalitas dapat ditilik dari kesediaan klien untuk membantu apa yang menjadi kepentingan Patron sebagai balas jasa. Dikatakan spesifik sebagai balas jasa karena relasi transaksional kepentingan berlangsung demikian. Patron memberikan apa yang dibutuhkan oleh klien begitupun sebaliknya klien membantu apa yang menjadi kepentingan Patron. Sebagaiman dijelaskan Scott (1972) bahwa pertukaran sosial antara patron klien biasanya terjadi karena status sosial dan ekonomi dan juga kuasa lebih tinggi (patron) kepada individu dengan kemampuan sosial, ekonomi dan kuasa lemah (klien). Dalam situasi yang terkendali seolah tidak ada yang dirugikan dalam simbiosis mutualisme politik ini. Tetapi jika tidak ada pengawasan yang ketat maka sangat dimungkinkan relasi ini akan terbawa pada hal-hal yang hanya menguntungkan satu pihak saja, atau menguntungkan kedua belah pihak tetapi merugikan rakyat.
Salah satu tanda hubungan Patron klien adalah adanya kesepakatan tidak tertulis diantara keduanya melainkan sebuah hubungan yang sifatnya personal. Patronase akan selalu mendapatkan keuntungan dengan berbekal keistimewaan identitas dan kekuatan finansialnya (Ansyari et al., 2019). Dalam keterkaitan dengan Pilkada Bupati Grobogan 2020, tidak ada kesepakatan formal dalam dukungan ataupun nota politik yang mengatur secara rigid mengenai timbal balik yang diperoleh tetapi di lapangan terlihat adanya soliditas massa untuk memilih pasangan Sri Sumarni - Bambang. Meskipun pada tataran akan rumput ada beberapa persoalan yang sering muncul pada periode pertama kepemimpinan Sri Sumarni misalnya soal ketersediaan pupuk, tetapi tidak cukup untuk menjadi issu krusial sehingga menggagalkan pencalonan untuk kedua kalinya. Suara sumbang soal pupuk juga pernah disuarakan kader PPP dalam beberapa audiensi dengan petahana dan mendapatkan jaminan soal ketersediaan dan juga harga yang kompetitif.
Hubungan loyalitas ini banyak dibangun dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh berpengaruh. Menjadi sebuah keharusan bagi pemimpin daerah untuk bisa merangkul semua elemen masyarakat baik jajaran politis maupun sipil, sehingga praktik patronase tidak selalu dimaknai sebagai sebuah citra negatif melainkan juga dapat ditilik sebagai sebuah metode pendekatan struktural positif yang perlu disikapi dengan kritis dan pengawasan yang sistematis. Potensi-potensi kecurangan selalu ada apalagi jika dikaitkan dengan perebutan kekuasaan tetapi penilaian pada ketulusan sikap, perbuatan juga tidak boleh diabaikan. Perebuatan kekuasaan menjadi panglima dalam politik tidak perlu diperdebatkan tetapi mengabaikan sisi kemanusiaan dan ketulusan hati juga harus dijauhkan.

## Hubungan Resiprokal dan Saling Ketergantungan
Hubungan resiprokal atau timbal balik sesuai dengan teori pertukaran sosial adalah sebuah keniscayaan dalam ruang politik dimana pengaruh dan kekuasaan diperebutkan. Ketimpangan kekuasaan juga tidak mungkin dihindarkan sehingga menimbulkan adanya kegiatan transaksional antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan kekuasaan, ekonomi dan sosial. Dalam terminologi ini hubungan timbal balik yang terjadi adalah sebuah realitas yang tidak terhindarkan meskipun tidak seharusnya dilakukan dengan cara-cara vulgar. Hubungan resiprokal (timbal balik) akan melahirkan ketergantungan, dalam tataran ekstrim maka akan menggadaikan kepentingan publik demi memuaskan hasarat dan kepentingan individu.
Dalam praktik patron klien Pilkada Grobogan tahun 2020 dalam kaitannya dengan asas timbal balik berlangsung dengan cara yang pantas. Kepuasan pada kinerja selama periode pertama dan adanya hubungan personal yang baik serta bentuk perhatian yang baik melahirkan asas timbal balik yang sepadan berupa dukungan dari pihak-pihak terkait. Bahkan jika dari observasi di lapangan ketika jelang hari H dan selepas hari H tidak banyak uang yang beredar sebagai “money politics”. Hal ini cukup beralasan, ketika
kandidat merasa percaya diri dengan kompetensi yang dimiliki, yakin dengan dukungan yang diperoleh, ditambah tidak ada kandidat lain yang menjadi pesaing maka politi uang tidak lagi diperlukan. Budaya politik uang lahir dari sebuah budaya politik kotor yang gagal bertarung dalam ide, konsep, dan tawaran-tawaran program kerja. Ketika semua prasyarat kepemimpinan itu dapat dipenuhi maka politk uang tidak lagi relevan.

## Penutup
Dalam pemilihan kepala daerah langsung yang terjadi di Kabupaten Grobogan implementasi patron klien secara pragmatis mengantarkan pada proses politik transaksional yang secara jangka panjang merugikan konstituen. Relasi kuasa antara elit politik pemilik kekuatan ekonomi dan politik dengan masyarakat pemilih dijembatani oleh elit politik di daerah, yaitu para tokoh masyarakat dan kepala desa. Pertukaran kepentingan antara bupati dengan para agen terjadi secara terbuka dengan pemberian barang atau uang kepada para tokoh masyarakat dan kepala desa agar dapat menjaga loyalitas masyarakat pemilih. Politik patron klien terjadi di Kabupaten Grobogan yang terjadi dalam skala personal (kepentingan individu) dan skala umum (kepentingan sosial) menjadi jembatan terbentuknya hubungan antara pemilik kuasa dengan pemilik suara.
Terdapat tiga macam hubungan antara pejabat Bupati petahana dengan masyarakat pemilih dalam relasi patron klien di Kabupaten Grobogan. Pertama, hubungan personal atau hubungan yang mempribadi, yang terbentuk antara pejabat Bupati petahana dengan para kepala desa akibat adanya hutang budi. Kedua, hubungan loyalitas yang terbangun ketika pemimpin daerah dapat merangkul semua elemen masyarakat baik jajaran politis maupun sipil, sehingga praktik patronase tidak selalu dimaknai sebagai sebuah citra negatif. Ketiga, hubungan resiprokal transaksional antara pihak Bupati petahana sebagai pemilik kekuasaan, ekonomi dan social dengan masyarakat pemilih sebagai pemilik suara. Relasi kuasa antara pejabat Bupati dengan pemilik suara di kabupaten Grobogan terjalin dalam hubungan patron klien yang dapat dimaknai secara positif karena menjadi salah satu jalan untuk mereduksi konflik social akibat proses politik Pilkada langsung.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih kepada semua kolega atas diskusinya serta reviewer Politika yang telah membantu memperbaiki tulisan ini.

## Pendanaan
Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian tim penulis yang didanai oleh Kemendikbudristek dalam skim Penelitian Dasar dengan Surat Keputusan Ketua LPPM Universitas Jenderal Soedirman No. 1309/UN23/HK.02/2021.
Relasi Kuasa dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung di Kabupaten Grobogan 2020

## Daftar Pustaka
Ansyari, I., Harsasto, P., & Fitriyah, F. (2019). Analisis Patron Klien Terhadap Kemenangan Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar Sejak Reformasi. Indonesian Journal of Religion and Society , 1 (1), 12–23.
Creswell, J. W. (2016). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Aproaches. SAGE Publications . https://doi.org/10.4135/9781849208956
Dwipayana, A. A. (2009). Dimensi Ekonomi dalam Proses Demokrasi Elektoral di Indonesia Pasca Orde Baru. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 12 (3), 257–390.
Fadiyah, D. (2017). Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. Jurnal Penelitian Politik , 14 (1),
31–44.
Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Manar, D. G. (2021). Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 12 (1), 1–10.
Hakim, S. (2018). Dampak Negatif Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah Ideal. Sawala: Jurnal Administrasi Negara , 6 (2), 140–147.
Hall, A. (2008). Patron Clients Relations: Concepts and Terms. The Journal of Peasant Studies ,
1 (4), 506–509. https://doi.org/10.1080/03066157408437908
Haryanto. (2017). Elit, Massa, Dan Kekuasaan : Suatu Bahasan Pengantar . Polgov.
Kriyantono, R. (2010). Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran . Kencana.
Lukiyanto, K., Widita, A., & Kumalasari, R. D. (2018). Patron-client Relationship in Microenterprise Development as a Cultural Heritage in Modern Era. PERTANIKA:
Journal of Social Sciences & Humanities , 26 , 155–162.
Maczak, A. (2018). Unequal Friendship The Patron-Client Relationship in Historical Perspective . Development in Vietnam . Frankfurt: Peter Lang GmbH. https://doi. org/10.1355/9789814379281-007
Muhtadi, B. (2019). Politik Uang Dan Dinamika Elektoral Di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-Id Dan Patron-Klien. Jurnal Penelitian Politik .
Nugroho, C. (2020). Ekonomi Politik Media: Sebuah Pengantar Kritis. Pamulang: Sedayu Sukses Makmur .
Nurhasim, M. (2010). Konflik dalam Pilkada Langsung: Studi tentang Penyebab dan Dampak Konflik. Jurnal Penelitian Politik LIPI: Peluang Indonesia Dalam Perdagangan Bebas , 7 (2), 105–117.
Pratama, R. A. (2017). Patronase dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017. Jurnal Wacana Politik , 2 (1), 33–44.
Putra, A. G. F. P. (2009). Peran Negara dalam Menciptakan Perdamaian: Kasus Pilkada Langsung di Kab. Gianyar dan Kab. Buleleng, Provinsi Bali. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 13 (2), 172–189.
Ramadhan, M. N., & Oley, J. D. B. (2019). Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 5 (1), 169–180.
Ramli, M. (2016). Patronase Politik dalam Demokrasi Lokal (Analisis terhadap Terpilihnya Hj. Marniwati pada Pemilukades di Desa Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba). Universitas Islam Negri Makassar.
Rosenberg, M., & Rocek, T. R. (2019). Socio-political organization in the Aceramic Neolithic of southwestern Asia: The complex evolution of socio-political complexity. Journal of Anthropological Archaeology , 54 , 17–30.
Subadi, T. (2008). Sosiologi. FKIP UMS.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D .
Suwondo, D. (2020). Pengalaman Pilkada Langsung dan Kesiapan Polri dalam Pengamana Pelaksanaan Pilkada 2020.
Suyono, S., Nugroho, K., & Windyastuti, D. (2021). Analysis of patron-client Political Communication in Building a Network of Political Power in the Village Community.
Jurnal Studi Komunikasi , 5 (1), 110–133.
Trijono, L. (2011). Reaktualisasi Politik Demokrasi: Politik Agensi dan Revitalisasi Kelembagaan Demokrasi. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 15 (2), 93–110.
Wawan, S., Yudhitiya, D. S., & Caecia, G. (2015). Tinjauan Yuridis Perbandingan Sistem Pilkada Langsung dan Tidak Langsung Berdasarkan Demokrasi Pancasila. Jurnal Dinamika Sosial Budaya , 17 (2), 300–310.
Widoyoko, J. D. (2018). Politik, Patronase dan Pengadaan; Studi Kasus Korupsi Proyek Wisma Atlet. Integritas , 4 (2), 1–23.
Zuhro, R. S. (2009). Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi . Penerbit Ombak.

## Daftar Narasumber
Informan utama penelitian hanya disebutkan inisialnya untuk melindungi informan dan atas permintaan dari para informan penelitian. Informan penelitian ini adalah sebagai berikut :
MRD, Tokoh Masyarakat di Kabupaten Grobogan, wawancara 12 September 2020, pukul 15.15 WIB
MHS, Tokoh Masyarakat di Kabuapten Grobogan, wawancara 5 November 2020, pukul 19.25 WIB
LRH, Kepala Desa di Kabupaten Grobogan, wawancara 15 November 2020, pukul 18.35 SNT, Pengurus Partai Politik di Kabupaten Grobogan, wawancara 1 Desember 2020, pukul 10.00 WIB
DMSE, Tokoh Masyarakat di Kabupaten Grobogan, wawancara 3 Desember 2020, pukul 19.20 WIB