Jurnal Riset Bisnis Vol 7 (1) (Oktober 2023) hal: 1 – 11 e - ISSN 2598-005X    p - ISSN 2581-0863 e-jurnal:  http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrb/
PENGARUH EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABLE INTERVENING DI KOTA DEPOK
Yuli Ardianto 1* , Tryas Chasbiandani 2 , Lazarus Sinaga 3
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia
* E-mail Correspondence: yuliardianto@univpancasila.ac.id
Diterima 22 Juni 2023, Disetujui 03 Juli 2023

## Abstraks
Tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  pengaruh  pendapatan  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah  dan  bagaimana  pendapatan  daerah  mampu  memediasi  pengaruh  kedua  variable tersebut. Penelitian ini menggunakan data pertumbuhan daerah dan pendapatan asli daerah triwulanan kota Depok dengan periode waktu 2015  –  2020 sehingga penelitian  ini  mneggunakan 24 data. Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini membuktikan pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan asli daerah memperkuat hubungan pajak daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Retribusi daerah , Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Daerah

## Abtract
The main purpose of this study is to see the influence of regional income and regional levies on regional economic growth and how regional income is able to mediate the influence of these two variables. This study used data on regional growth and original income of the quarterly area of Depok city with a time period of 2015 - 2020 so that this study used 24 data. This research uses descriptive qualitative methods. This research proves that local taxes have  a  positive  effect  on  regional  economic  growth  and  local  indigenous  income  strengthens  the  relationship between local taxes and regional economic growth.
Keyword : Regional Original Income, Regional Levies, Regional Taxes, Regional Economic Growth

## PENDAHULUAN
Pembangunan  merupakan  suatu  proses yang  berkesinambungan  yang  meliputi  segala bidang. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan selaras, seimbang, dan saling menunjang  antara  bidang  yang  satu  dengan bidang  yang  lain  sehingga  tidak  terjadi kesenjangan.  Pembangunan  bertujuan  untuk menciptakan  kemakmuran  dan  meningkatkan kesejahteraan  rakyat.  Pembangunan  daerah sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan nasional  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip otonomi  daerah.  Hal  ini  ditujukan  untuk memberikan  kesempatan  bagi  peningkatan demokrasi  dan  kinerja  daerah  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di daerahnya sendiri. Penyelenggaraan pemerintah  daerah  sebagai  subsistem  negara dimaksudkan  untuk  meningkatkan  daya  guna dan  hasil  guna  penyelenggaraan  pemerintahan daerah.
Seiring  dengan  bergulirnya  otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah dimana  kekuasaan  yang  bersifat  sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan  otonomi  yang  seluas-luasnya sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  UU  No.  2  tahun  2015.  Pembangunan daerah  menjadi  cerminan  dari  pertumbuhan ekonomi  suatu  daerah  berkembang.  Dengan pembangunan  suatu  daerah  tidak  dapat dilepaskan  hubungannya  dengan  pendapatan daerah  tersebut.  Fokus  perhatian  berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi adalah persoalan pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  berbagai
jenis  sumber.  Jika  menelusuri  ketentuan  Pasal 157  tersebut  di  atas,  maka  dapat  diketahui bahwa  di  antara  sumber  pendapatan  daerah tersebut, hanya ”Pendapatan Asli Daerah” yang merupakan sumber pembiayaan sebagai indikasi  atau  ketegasan  sumber  pendapatan daerah yang otonom. Sebab sumber pendapatan daerah  yang  berupa  dana  perimbangan merupakan  hasil  penerimaan  yang  didasarkan persentase perimbangan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Adapun lain- lain  pendapatan  daerah  yang  sah  ditentukan oleh  ukuran  yuridis  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah Pusat.
Selanjutnya diantara komponen Pendapatan  Asli  Daerah,  perlu  dicermati komponen  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah aspek  yuridis  yang  berimplikasi  terhadap peranannya  dalam  memberikan  kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Kajian yuridis  landasan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah harus ditetapkan dalam sebuah undang- undang  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam Pasal 158 UU No.32/2004: ”Pajak daerah dan retribusi  daerah  ditetapkan  dengan  Undang- Undang  yang  pelaksanaannya  di  daerah  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah”.
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan  hal  yang  menarik  untuk  diteliti karena  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan  daerah  dan  pembangunan daerah  untuk  menetapkan  Otonomi  Daerah. Oleh  karena  itu  perlu  dianalisis  apakah efektivitas penarikan pajak yang dilakukan oleh KPP  kota  depok  telah  memenuhi  sasaran
dengan  baik,  kemudian  seberapa  besar kontribusinya  terhadap  PAD  Kota  Depok  itu sendiri.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  peneliti tertarik  untuk  mengangkat  kedalam  penelitian yang  berjudul “Pengaruh  Efektivitas Pemungutan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  daerah dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  sebagai variable intervening di Kota Depok”.

## KAJIAN TEORI

## A. Pendapatan Daerah
Berdasarkan  UU  No.33  tahun  2004 (sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1999), sumber-sumber  penerimaan  daerah  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi meliputi; pendapatan daerah dan pembiayaan.
Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  Karena  penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah  akan  terlaksana dengan  baik  apabila  didukung  oleh  dana yang  memadai,  disamping  dana  yang berasal  pusat.  Namun  demikian  meskipun terdapat  bantuan  transfer  dana  dari  pusat, daerah  diharapkan  tidak  selalu  bergantung kepada  pusat  dalam  artian  daerah  harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan  yang  berasal  dari  daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal
namun  tetap  dalam  koridor  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang  Nomor  33  tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah  menetapkan  bahwa penerimaan  daerah  dalam  pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan  pembiayaan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  semakin  terasa  kontribusinya  bagi pemerintah  daerah  dalam  mendukung  dan memelihara  hasil-hasil  pengembang  yang telah dilaksanakan dan kelak akan dilaksanakan dimasa yang akan datang. Hal demikian  lebih  mendorong  pemerintahan daerah untuk  lebih berupaya meningkatkan PAD  baik  dari  sektor  pajak,  retribusi maupun penerimaan daerah lainnya.
Dengan semakin meningkatnya PAD memberikan  indikasi  yang  baik  bagi kemampuan  daerah  dalam  pelaksanaan tugas-tugas  pelayan  kepada  masyarakat serta percepatan dan peningkatan pembangunan di daerahnya masing-masing. Salah satu kriteria penting untuk mengetahui  secara  nyata  kemampuan daerah  dalam  mengatur  dan  mengurus rumah  tangganya  dalam  bidang  keuangan. Dengan  perkataaan  lain,  faktor  keuangan merupakan  faktor  esensial  dalam  mengatur tingkat kemampuan daerah dalan mengatur otomoninya  atau  dengan  kata  lain  dalam penyelenggraan  urusan  rumah  tangga daerahnya membutuhkan dana atau uang.

## B. Efektivitas
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang  berarti  berhasil  atau
sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer
mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan    penggunaan,  hasil  guna  atau menunjang  tujuan.  Pengertian  efektivitas menurut Hidayat (1986) yaitu suatu ukuran yang  menyatakan  seberapa  jauh  target (kuantitas,  kualitas,  dan  waktu)  yang  telah tercapai.  Dimana  makin  besar  persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut Schemerhon  (1986:35)  efektivitas  adalah pencapaian  target  output  yang  diukur dengan cara membandingkan output anggaran  atau  seharusnya  (OA)  dengan output  realisasi  atau  sesungguhnya  (OS), jika  (OA)  >  (OS)  disebut  efektif.   Adapula
pengertian    efektivitas    menurut    Prasetyo Budi    Saksono  (1984)  yaitu  efektivitas adalah  sebagian  besar  tingkat  kelekatan output  yang  dicapai  dengan  ouput  yang diharapkan dari sejumlah input.
Efektivitas  adalah  keberhasilan  atau kegagalan  dari  organisasi  dalam  mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004) efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemeritah daerah dalam  mengumpulkan  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  sesuai  dengan  jumlah penerimaan  pajak  dan  retribusi  yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud  adalah  seberapa  besar  realisasi penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi daerah  berhasil  mencapai  target  yang seharusnya  dicapai  pada  suatu  periode tertentu.

## C. Kerangka pemikiran
Gambar 1. Kerangka Pemkiran
Menurut  Sugiyono  (2010:39)  pengertian tentang  hipotesis  adalah  jawaban  sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan  sementara  karena  jawaban  yang diberikan  baru  didasarkan  pada  fakta-fakta
yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan  data.  Berdasarkan  pendapat tersebut,  maka  disimpulkan  bahwa  hipotesis merupakan jawaban sementara yang jawabannya belum final karena harus
dibuktikan kebenarannya melalui hasil penelitian.
Berdasarkan tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan secara jelas di  atas,  maka  peneliti  dapat  mengajukan hipotesis sebagai berikut :
H1 : Efektivitas  Penarikan  Pajak  berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Depok H2 : Efektivitas  Retribusi Daerah  berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Depok H3  : Efektivitas Penarikan Pajak berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah di Kota Depok H4 : Efektivitas Retribusi Daerah berpengaruh  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah di Kota Depok H5 : Efektivitas Penarikan Pajak
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi  daerah  melalui  Pendapatan  Asli Daerah sebagai variabel intervening H6 : Efektivitas Retribusi Daerah
berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melaui Pendapatan Daerah sebagai variabel intervening H7  :   Efektivitas Penarikan Pajak dan Retribusi  Daerah    berpengaruh  terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah  melalui Pendapatan  Asli  Daerah  sebagai  variabel
intervening.

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian kuantitatif, dimana pengumpulan data berbentuk  angka-angka  dan  hasil  penelitian dianalisis  menggunakan  perhitungan  statistik. Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah desain  studi  pengujian  hipotesis  (hypothesis testing  study)  untuk  menguji  pengaruh  antar variabel  yang dihipotesiskan dalam penelitian. Penelitian ini berfokus pada Pendapatan Daerah dan Pertumbuhan ekonomi Daerah Kota Depok periode  2015  sd  2020.AFRE  Accounting  and Financial Review

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis efektivitas
Efektivitas  merupakan  kemampuan  untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Efektivitas  secara  harfiah  di  artikan  pengaruh dan  mempunyai  daya  guna  serta  membawa hasil.  Tax  efektivenes  adalah  perbandingan antara penerimaan pajak aktual dengan potensi penerimaan  pajak.  Efektivitas  pajak  secara tidak  langsung  menunjukkan  seberapa  besar keberhasilan  daerah  dalam  mengumpulkan pajak dari potensi yang dimilikinya.
Tabel 1. Efektivitas Pajak Daerah tahun 2015 – 2020 Pada Pemerintah Kota Depok Tahun Triwulan Efektivitas Kriteria 2015 TW 1 118% Sangat Efektif TW 2 131% Sangat Efektif TW 3 127% Sangat Efektif TW 4 94% Efektif 2016 TW 1 118% Sangat Efektif TW 2 123% Sangat Efektif TW 3 116% Sangat Efektif
TW 4 111% Sangat Efektif 2017 TW 1 132% Sangat Efektif TW 2 115% Sangat Efektif TW 3 133% Sangat Efektif TW 4 60% Tidak Efektif 2018 TW 1 156% Sangat Efektif TW 2 123% Sangat Efektif TW 3 199% Sangat Efektif TW 4 108% Sangat Efektif 2019 TW 1 107% Sangat Efektif TW 2 342% Sangat Efektif TW 3 135% Sangat Efektif TW 4 99% Efektif 2020 TW 1 125% Sangat Efektif TW 2 48% Tidak Efektif TW 3 228% Sangat Efektif TW 4 155% Sangat Efektif
Sumber :
Penelitian ini menunjukkan tingkat efektifitas keuangan daerah Kota Depok selama enam tahun anggaran yaitu sangat efektif dalam merealisasikan  pajak  daerah  yang  telah ditargetkan  berada  pada  persentase  >100% pada tahun anggaran 2015 sampai dengan 2020.
Hal  ini  berarti  menunjukkan  kinerja  yang positif  bagi  Pemerintah  Kota  Depok  dalam merealisasikan  pajak  daerah  yang  telah ditargetkan.  Kemampuan  Pemerintah  Kota
Depok  dalam  meraup  pajak  daerah  yang  telah ditargetkan menandakan di Kota Depok masih memiliki  banyak  sumber  PAD  yang  apabila bisa dioptimalkan dengan baik dapat membantutugas–tugas pemerintahan dan pembangunan Kota Depok.

## Analisis Regresi
Pengujian  regresi  pada  penelitian  ini ditunjukkan pada tabel 2
Tabel 2. Hasil Uji t dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai Variabel Dependen
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 10,841 ,664 16,334 ,000 LNPD ,355 ,039 ,625 9,138 ,000 LNRD -,065 ,033 -,106 -1,947 ,053 LNPAD ,140 ,035 ,266 4,001 ,000
Sumber :
1) Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi daerah. Oleh karena itu H1 yang menyatakan  terdapat  pengaruh  positif  dan
signifikan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah diterima.
2) Pengujian  Hipotesis  2  (H2)  =  Terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  retribusi daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi
daerah.  H2  yang  menyatakan  terdapat pengaruh  positif  dan  signifikan  retribusi daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi daerah ditolak.
3) Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah. Jadi H3 yang menyatakan terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan pendapatan  daerah  terhadap  pertumbuhan ekonomi daerah diterima.
Tabel  3  menujukkan  hasil  regresi  terkait pengaruh  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah terhadap pendapatan asli daerah.
Tabel 3. Hasil Uji t dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Dependen Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 9,144 1,288 7,097 ,000 LNPD ,680 ,068 ,631 10,014 ,000 LNRD ,133 ,074 ,114 1,807 ,073
Sumber :
4) Pengujian  Hipotesis  4  (H4)  =  Terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak daerah terhadap  pendapatan  asli  daerah.  Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pajak daerah  berpengaruh  secara  positif  dan signifikan terhadap pendapatan  asli daerah. Oleh  karena  itu  H4  yang  menyatakan terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli daerah diterima.
5) Berdasarkan  Tabel  4.12  hasil  analisis statistik  dengan  IBM  SPSS  v.22  pada variabel  retribusi  daerah  (RD)  diperoleh nilai  t  hitung  =  1,807  dengan  nilai signifikansi  0,073  >  0,05.  Hal  tersebut menyatakan  bahwa  retribusi  daerah  tidak berpengaruh  terhadap  literasi  keuangan. Berdasarkan  hal  tersebut  maka  dapat disimpulkan  bahwa  H5  yang  menyatakan terdapat  pengaruh  positif  retribusi  daerah terhadap pendapatan asli daerah ditolak. 6) Pengujian  Hipotesis  6  (H6)  =  pendapatan asli daerah dapat memediasi pengaruh pajak
daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi daerah. Perhitungan uji sobel  diperoleh nilai t hitung sebesar sebesar 5,879 dengan nilai signifikansi  0,0  <  0,05.  Berdasarkan  hasil tersebut  pendapatan  asli  daerah  (PAD) signifikan dalam memediasi pengaruh pajak daerah (PD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah  (PED).  H6  pendapatan  asli  daerah dapat  memediasi  pengaruh  pajak  daerah terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah diterima.
7) Pengujian  Hipotesis  7  (H7)  =  pendapatan asli  daerah  dapat  memediasi  pengaruh retribusi  daerah  terhadap  pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil uji sobel melalui  aplikasi Sobel  Test  Calculation  for Significance  of  Mediation diperoleh  nilai  t hitung  sebesar  sebesar  1,509  dengan  nilai signifikansi 0,065. Berdasarkan hasil tersebut pendapatan asli daerah (PAD) tidak mampu dalam memediasi pengaruh retribusi daerah (RD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PAD). H7 pendapatan asli
daerah  dapat  memediasi  pengaruh  retribusi daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi daerah ditolak.
Pembahasan 1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap

## Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Hipotesis  yang  menyatakan  pajak daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah diterima  berdasarkan  hasil  penelitian  yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini memiliki arti bahwa semakin meningkat besaran  pajak  daerah,  maka  pertumbuhan ekonomi  daerah  juga  akan  semakin meningkat. Sebaliknya apabila pajak daerah semakin  menurun,  maka  pertumbuhan ekonomi  daerah  juga  akan  semakin menurun.  Pemerintahan  daerah  memiliki pihak-pihak sebagai pemangku kepentingan (stakeholder).  Menurut  Freeman  (1984) bahwa  stakeholder  merupakan  kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau  dipengaruhi  oleh  proses  pencapaian tujuan  organisasi.  Peraturan  MENPAN Nomor 54 Tahun 2011 membagi stakeholder  menjadi  dua  yaitu  stakeholder internal dan eksternal. Peran para stakeholder  internal  khususnya  manajer publik maupun stakeholder eksternal khususnya  masyarakat  sebagai  pembayar pajak  dan  pengguna  layanan  publik  saling mempengaruhi dalam mencapai kemandirian  daerah.  Peningkatan  pajak daerah diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Jika pada setiap daerah
mampu  mengelola  pendapatan  atas  pajak secara  optimal,  maka  daerah  juga  akan mampu  meningkatkan  sektor-sektor  yang terkait  dengan  pertumbuhan  ekonomi.  Hal tersebut dapat dikatakan bahwa
pertumbuhan
ekonomi daerah membutuhkan  pajak  daerah  untuk  hal pembiayaan.  Pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi  dan  stabil  merupakan  kondisi  utama bagi kelangsungan daerah tersebut..Sunarto &  Sunyoto  (2016)  mengungkapkan  bahwa pendapatan  pajak  daerah  digunakan  untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah termasuk  untuk  menopang  pertumbuhan ekonomi daerah. Perpajakan dalam otonomi daerah diterapkan guna menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah maupun rakyat dalam melaksanakan  kebijakan  perpajakan  diikuti dengan aktivitas ekonomi, dalam prosesnya iuran  pajak  daerah  yang  dibayarkan  rakyat dan  aktivitas  ekonomi  itu  sendiri  telah memberikan kontribusinya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.  Pengaruh  positif  pajak  daerah terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  ini dikarenakan hasil penerimaan pajak daerah digunakan  pemerintah  untuk  pembangunan sarana  dan  prasarana  sektor  publik  yang dapat  dinikmati  oleh  masyarakat  dalam menunjang aktivitas ekonomi yang menghasilkan  produk  dan  jasa.  Aktivitas ekonomi  tersebut  merupakan  indikasi  dari pertumbuhan  ekonomi.  Sehingga  semakin besar  pajak  daerah  yang  digunakan  maka semakin besar pula pertumbuhan ekonomi.

## 2. Pengaruh  Retribusi  Daerah  terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Hipotesis  yang  menyatakan  retribusi daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi  ditolak. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  retribusi  daerah  tidak  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah. Hasil  analisis  deskriptif  variabel  retribusi daerah menunjukkan bahwa rata-rata daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 memiliki penerimaan retribusi daerah dalam kategori sedang. Penerimaan retribusi yang cukup  belum  tentu  mampu  meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah karena meskipun  daerah  mempunyai  kewenangan untuk menarik retribusi daerah, kewenangan ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan  mengenai  untung-  ruginya, misalnya  penentuan  tarif  layanan  publik dengan biaya penyediaan layanan tersebut.
Hubungan retribusi daerah dan pendapatan  asli daerah tak lepas dari peran para  stakeholder.  Menurut  Freeman  (1984) bahwa  stakeholder  merupakan  kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau  dipengaruhi  oleh  proses  pencapaian tujuan  organisasi.  adanya  Stakeholder theory  dalam  pemerintahan  memberikan konsekuensi  pemerintahan  daerah  agar mampu  meningkatkan  kemandirian  daerah yang diiringi dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil dari penelitian ini tidak selaras dengan  teori  yang  dijelaskan  tersebut, penerimaan  retribusi  daerah  sendiri  tidak sebanding  dengan  biaya  yang  dikeluarkan sehingga  untuk  memberikan  kontribusi
terhadap pembiayaan sektor untuk pertumbuhan  ekonomi  menjadi  kurang. Penelitian  terdahulu  yang  mendukung penelitian  ini  dilakukan  oleh  (Mononimbar et  al.,  2017)  menunjukkan  bahwa  variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi daerah  di  Kabupaten  Minahasa.  Hasil penelitian  lain  yang  serupa  oleh  Dewi  & Budhi  (2018)  bahwa  retribusi  daerah  tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Retribusi daerah yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
disebabkan karena ketidakseimbangan  penerimaan  retribusi daerah  dengan  biaya  penyediaan  layanan publik yang tinggi sehingga mengakibatkan penerimaan retribusi terbilang sangat sangat kurang.  Tingkat  perolehan  retribusi  daerah yang kurang mencukupi dapat mengganggu pembiayaan  sektor  pertumbuhan  ekonomi daerah, pembangunan fasilitas, dan lainnya. Demikian  dari  itu,  retribusi  daerah  belum dapat dikatakan mampu dalam menyumbang untuk membangun sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas ekonomi  dalam  menghasilkan  produk  jasa yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan  penelitian  mengenai  pengaruh pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  terhadap pendapatan  asli  daerah  melalui  pertumbuhan
ekonomi daerah sebagai variabel intervening di kota  Depok  periode  2015  –  2020  maka  dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pajak  daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi daerah, artinya semakin tinggi pajak daerah maka  pendapatan  asli  daerah  juga  akan semakin  tinggi  pertumbuhan  ekonomi daerah di kota Depok periode 2015 – 2020.
2. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah,  artinya semakin  tinggi  retribusi  daerah  maka pertumbuhan  ekonomi  daerah  juga  akan semakin  rendah di kota Depok tahun 2015 – 2022
3. Pendapatan Asli daerah berpengaruh positif dan  signifikan terhadap  pertumbuhan ekonomi  daerah,  artinya  semakin  tinggi pendapatan  asli  daerah  maka  pertumbuhan ekonomi daerah juga akan semakin tinggi di kota Depok tahun 2015 – 2022 4. Pajak  daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap pendapatan  asli daerah, artinya  semakin  tinggi  pajak  daerah  maka pendapatan  asli  daerah  juga  akan  semakin tinggi di kota Depok tahun 2015 – 2022 5. Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah,  artinya semakin  tinggi  retribusi  daerah  maka pertumbuhan  ekonomi  daerah  juga  akan semakin rendah di kota Depok tahun 2015 – 2022 6. Pendapatan  asli  daerah  dapat  memediasi pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan  ekonomi  daerah,  artinya dengan melalui pertumbuhan ekonomi maka pajak  daerah  akan  semakin  berpengaruh
terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah    di kota Depok tahun 2015 – 2022.
7. Pendapatan asli daerah tidak dapat memediasi pengaruh retribusi daerah terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah, artinya  dengan  melalui  pendaptan  asli daerah,  retribusi  tetap  tidak  berpengaruh terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  kota Depok tahun 2015 – 2022.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  saran yang  dapat  diberikan  peneliti  adalah  sebagai berikut:
1) Bagi Pemerintah
Hasil  penelitian  yang  menunjukkan pajak  daerah  berpengaruh  positif  terhadap pendapatan asli daerah dapat didukung lebih baik  lagi  dengan  intensifikasi  melalui kegiatan  sosialisasi  kepada  masyarakat untuk  menumbuhkan  kepatuhan  membayar pajak, sentralisasi program aplikasi perpajakan,  dan  peningkatan  koordinasi terkait  efisiensi  administrasi  seperti  sensus kendaraan  yang  tidak  melakukan  daftar ulang.  Selanjutnya  ekstensifikasi  melalui penambahan  wajib  pajak  baru  seperti pendataan  potensi  masyarakat  khususnya para  pelaku  usaha  yang  usahanya  menjadi objek  pajak  daerah,  untuk  itu  dilakukan pengawasan  dan  pembinaan  sampai  dapat menjadi wajib pajak.
Hasil  penelitian  yang  menunjukkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan  asli  daerah  agar  pemerintah meninjau  perencanaan  retribusi  daerah dengan  lebih  baik  terkait  pembiayaan
penyediaan  layanan  retribusi,  penentuan tarif, pengawasan, dan lain-lain.
2) Bagi Masyarakat
Masyarakat  sebagai  wajib  pajak  dan wajib retribusi agar meningkatkan kesadaran  dalam  menjalankan  hak  dan kewajiban  pajak  dan  retribusi  daerah  agar penerimaannya semakin meningkat.
Sehingga dari penerimaan tersebut digunakan  untuk  kemandirian  daerah  dan kesejahteraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Yani,  2012, Hubungan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
Azhari  Aziz  Samudra,  2015, Perpajakan  di
Indonesia.  Keuangan,  Pajak  dan  Retribusi Daerah, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta Alam  Setia  Zain,  2008, Aspek  Pembinaan  Hutan dan Strafikasi Hutan Rakyat , Rieneka Cipta, Jakarta.
Badan  Pengkajian  Ekonomi,  Keuangan  dan Kerjasama  Internasional,  Pusat  Pengkajian
Ekonomi dan Keuangan Departemen Keuangan  RI,  2005, Evaluasi  Pelaksanaan UU  No.  28  Tahun  2009  tentang  Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah , Jakarta. Bambang Pamulardi, 2005, Hukum Kehutanan dan Pembangunan  Bidang  Kehutanan ,  Raja
Grafindo Persada, Jakarta.
Deddy  K, Peta  Kemampuan  Keuangan  Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah; Tinjauan Atas
Kinerja  PAD  dan  Upaya  Yang  Dilakukan Daerah , Makalah, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah
Direktorat  Jenderal  Pajak  Direktorat  Penyuluhan Pelayanan dan Humas Menteri Keuangan RI, 2012, Susunan Dalam Satu Naskah Undang- undang Pepajakan, Jakarta Erlangga  Agustino  Landiyanto, Kinerja  Keuangan dan  Strategi  Pembangunan  Kota  di  Era Otonomi Daerah; Studi Kasus Kota
Surabaya ,  Cures  Working  Paper  05/01,
Januari 2005
Hamrolie  Harun,  2008, Menghitung  Potensi  Pajak dan  Retribusi  Daerah, BPFE  UGM, Yogyakarta.
Josef  Riwu  Kaho,  2007, Prospek  Otonomi  Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa  Faktor  Yang  Mempengaruhi Penyelenggaraannya,
Rajawali Press, Jakarta.
Machfud  Sidik,  2002, Optimalisasi  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah , Orasi Ilmiah dengan tema “Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah” ,  Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung, 10 April
2002 Muhammad  Fauzan,  2006, Hukum  Pemerintahan Daerah; Kajian Tentang Hubungan
Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah ,  UII Press, Yogyakarta.
Muhammad Zaenuddin, dalam Batam Pos, Strategi Peningkatan  PAD ,  Selasa  20  November 2007 Mustaqiem,  2008, Pajak  Daerah  Dalam  Transisi Otonomi Daerah , FH UII Press, Yogyakarta.
Nick Devas, 1989, Keuangan Pemerintah Indonesia , Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta. Rochmat  Soemitro,  2012, Pengantar  Singkat Hukum Pajak , Eresco, Bandung. Sumyar,  2012, Dasar-dasar  Hukum  Pajak  dan Perpajakan ,    Universitas  Atma  Jaya,
Yogyakarta.
Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, 2004, Hukum
Pajak dan Permasalahannya, Refika
Aditama, Bandung.
Tempo  Interaktif, Pemerintah  Batalkan  448  Perda Bermasalah, Edisi Jum’at 29 April 2005 Valentina  Sri  dan  Aji  Suryo,  2005, Perpajakan Indonesia ,  Edisi  kedua,  UPP  AMP  YKPN, 2005 Yayasan  Inovasi  Pemerintahan  Daerah  ( Centre  for Local Government Innovation ), 2003, Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi  Daerah ,  Roundtabel  Discussion YIPD/CLGI, Jakarta