## PERLINDUNGAN HUKUM PENANGGUNG PERORANGAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

## TBK. CABANG WATES
Ratna Nindya Hastaning Pertiwi Email : ratnanindyahp@gmail.com Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni Email : acnugrah@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to determine the legal protection of individual insurers in credit agreements  in  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk. Wates.  This  type  of article is a descriptive empirical legal research with a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used interviews and literature studies. Based on the analysis, it can be seen that PT. Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Wates  has  provided  protection  for individual insurers in credit agreements. The form of protection is the insurer may request compensation to the debtor for what he has paid, the insurer is positioned as the companion of the debtor, and the implementation of credit restructuring by the  bank.  Legal  protection  against  the  insurer  of  PT.  Bank  Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates has been in accordance with several provisions of the Civil Code, Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of  1998,  Law  Number  2  Year  2014  on  Amendment  to  Law  Number  30  of  2004 Regarding  Position of  Notary,  Bank  Indonesia  Regulation  Number 14/15/PBI/2012  concerning  Asset  Quality  Assessment  of  Commercial  Banks, Regulation  of  the  Financial  Services Authority  Number  42/POJK.03/2017 Concerning  Obligation  of  Preparation  and  Implementation  of  Credit  Policy  Or Financing of Bank for Commercial Banks , and Circular Letter of Bank Indonesia Number  7/3/DPNP  dated  January  31,  2005  on  Asset  Quality  Rating  for Commercial Banks.
Keywords: legal protection; credit agreemen; insurance coverage

## Abstrak
Artikel ini  bertujuan  untuk  mengetahui perlindungan  hukum  penanggung perorangan dalam perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang  Wates.  Jenis artikel ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Wates  telah  memberikan  perlindungan untuk penanggung  perorangan  dalam  perjanjian  kredit.  Bentuk  perlindungan  tersebut dintaranya  yaitu  penanggung  dapat  meminta  ganti  kerugian  kepada  debitur  atas apa  yang  telah  dibayarkannya,  penanggung  berkedudukan  sebagai  pendamping debitur,  dan  adanya  penerapan  restrukturisasi  kredit  oleh  bank.  Perlindungan hukum terhadap penanggung PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates telah  sesuai  dengan  beberapa  ketentuan  pada  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata, Undang-Undang  Nomor 7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  42/POJK.03/2017  Tentang  Kewajiban  Penyusunan  Dan Pelaksanaan  Kebijakan  Perkreditan  Atau  Pembiayaan  Bank  Bagi  Bank  Umum, dan Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor  7/3/DPNP  tanggal  31  Januari  2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
Kata kunci : perlindungan hukum; perjanjian kredit; jaminan penanggungan

## A. Pendahuluan
Pemberian  kredit  merupakan  salah  satu  fungsi  bank  dalam  meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat berdasarkan  atas  asas  kepercayaan.  Kepercayaan  tersebut  timbul  karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur, antara lain jelasnya peruntukan kredit, dan lain-lain (Hermansyah, 2005 : 56). Selain berdasarkan atas asas kepercayaan, bank juga menuntut kepada debitur untuk memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya risiko di kemudian hari. Jaminan  ( warranties )  merupakan  penegasan  dari  debitur  dalam  melaksanakan kewajiban  untuk  melakukan  (tindakan  positif)  atau tidak  melakukan  (tindakan negatif)  yang  sudah  ditentukan  dalam  perjanjian  (Sutarno,  2003  :  122). Penanggungan  merupakan  salah  satu  bentuk jaminan. Penanggungan  utang  atau biasa  disebut borgtocht bersifat accesoir atau  tambahan,  sedangkan  perjanjian
pokoknya  adalah  perjanjian  kredit  atau  perjanjian  pinjam  uang  antara  debitur dengan kreditur (Salim H.S., 2004 : 219). Terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan, yaitu pemberi kredit (kreditur), penerima  kredit  (debitur),  dan    penanggung sebagai  penanggung  atas  hutang debitur. Meskipun jaminan telah ditetapkan, namun risiko dalam perjanjian kredit bukanlah  suatu  yang  mustahil  terjadi.  Dalam  perjanjian  kredit  di  perbankan banyak dijumpai debitur tidak mampu membayar utangnya atau dapat dikatakan pembayarannya  kurang  lancar.  Apabila  terjadi  kredit  macet  oleh  debitur  dalam perjanjian kredit, maka kekayaan debiturlah yang pertama kali menjadi jaminan utangnya,  jika  memang  kekayaan  debitur  tidak  mencukupi  maka  pihak  ketiga sebagai penanggung memiliki tanggung jawab dalam melunasi utang debitur.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka dalam  artikel ini  akan mendiskripsikan perlindungan  hukum terhadap  penanggung  perorangan dalam perjanjian  kredit di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero)  Tbk.  Cabang  Wates. Diharapkan  dengan  adanya artikel ini  dapat  memberikan  gambaran  dan menambah  wawasan  terkait pelaksanaan  perjanjian  kredit  dengan  jaminan penanggungan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates.

## B. Metode Penulisan
Jenis artikel yang  digunakan  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah  empiris. Artikel ini berbasis pada pengamatan terhadap pelaksanaan sistem norma di dalam masyarakat, serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.
Dalam artikel hukum ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu  tata  cara penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif-analisis,  yaitu  data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang  nyata,  yang  diteliti  dan  dipelajari  sebagai  suatu  yang  utuh.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam artikel ini  adalah  dengan  metode wawancara  atau interview dan  studi  kepustakaan.  Peneliti  melakukan  teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero) Tbk.  Cabang  Wates,  dengan  responden  yaitu  bagian  kredit  di  PT. Bank  Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kredit  menurut  Pasal  1  angka  11 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998 adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi utangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  pemberian  bunga. PT.  Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates sebagai bank umum memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya.
Pemberian  kredit  antara  bank  dengan  masyarakat  diawali  dengan  adanya proses perjanjian kredit. Perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.  Cabang  Wates  dibuat  dalam  bentuk  akta  otentik  yang  dirumuskan  dengan dan dihadapan notaris. Dalam perjanjian kredit disyaratkan adanya jaminan yang berfungsi  sebagai  pengamanan. Jaminan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata diatur pada Pasal 1131, menyatakan bahwa segala kebendaan seseorang baik  yang  bergerak  maupun  yang  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.  Kegunaan  jaminan  dalam  perjanjian  kredit  di  PT.  Bank  Rakyat Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Wates  yaitu  untuk  memudahkan  pemberian kredit  dari  kreditur atau  bank  kepada  debitur  atau  penerima  kredit  dan mempermudah dalam hal pelunasan kredit.
PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Wates  menerapkan jaminan  penanggungan  dalam  pemberian  kredit  kepada  debitur.  Jaminan penanggungan  diatur  dalam  Pasal 1820  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, yang  menjelaskan  bahwa  penanggungan  yaitu  suatu  perjanjian  dengan  mana seorang  pihak  ketiga,  guna  kepentingan  si  berpiutang,  mengikatkan  diri  untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Penanggungan yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates  yaitu coorporate  guarantee (penanggungan  perusahaan)  dan personal guarantee (penanggungan  perorangan). Artikel ini  membahas  tentang  jaminan penanggungan  perorangan ( personal  guarantee). Penanggungan  perorangan
adalah suatu bentuk penjaminan yang diberikan kepada perorangan. Penanggung memiliki  peran  sebagai  penanggung  atas  hutang  milik  debitur,  yang  mana penanggung  berkewajiban  untuk  melunasi  hutang  milik  debitur  tersebut  dengan jaminan  penanggungannya,  manakala  debitur  tidak  dapat  melunasi  hutangnya sendiri  dan  telah  dilakukannya  eksekusi  terhadap  harta  jaminan  milik  debitur. Penanggungan  perorangan ( personal  guarantee )  di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates diberikan oleh pihak keluarga dengan garis vertikal.
Kedudukan  penanggung  perorangan  selaku  penjamin  hutang  debitur memiliki kewajiban dalam memenuhi pembayaran hutang milik debitur manakala debitur tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Kewajiban penanggung tersebut baru  akan  muncul  apabila  kreditur  telah  melakukan  penagihan  terhadap  debitur dan melakukan eksekusi atas jaminan milik debitur. Hal tersebut terdapat dalam Pasal  1831  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.  Disamping  kewajiban, penanggung juga  memperoleh  hak-hak  atas  kedudukan  dirinya  sebagai penanggung.  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Wates  selaku kreditur memberikan beberapa hak yang dapat diperoleh oleh penanggung. Hak- hak yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates terhadap  penanggung  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kredit  dengan  jaminan penanggungan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata. Hak-hak  tersebut  diantaranya hak  penanggung untuk meminta kembali  dari  debitur  berupa  uang  pelunasan  hutang  atau  penggantian  segala kerugian  yang  mungkin  diderita  oleh  si  penanggung  akibat  dari  tidak dilaksanakannya  kewajiban  oleh  debitur.  Penanggung  dapat  menuntut  kembali hutang  debitur  yang  telah  dibayarkannya  kepada  kreditur.  Hal  tersebut  sama dalam  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  1839  yang menegaskan  bahwa  “si  penanggung  yang  telah  membayar,  dapat  menuntutnya kembali  dari  si  berutang  utama,  baik  penanggungan  itu  telah  diadakan  dengan maupun  tanpa  pengetahuan  si  berutang  utama.” Disamping  itu,  kedudukan penanggung  hanya  bersifat  pendamping  debitur,  yaitu  membantu  debitur  untuk melunasi  utang  manakala  debitur  wanprestasi. Hal  tersebut selaras  dengan ketentuan  Pasal  1831  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang  menyatakan
bahwa  “Si  penanggung  tidaklah  diwajibkan  membayar  kepada  si  berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berhutang ini harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya.” Hal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya penanggungan bersifat tambahan apabila terjadi harta benda milik debitur  tidak  mencukupi  untuk  melunasi  hutangnya.  Jika  hasil  lelang  sita  atas harta  benda  debitur  tersebut  tidak  mencukupi  untuk  melunasi  hutangnya,  maka harta milik penanggung baru berhak untuk disita oleh kreditur.
Setiap perjanjian, khususnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah wajib  menerapkan  asas-asas  dalam  perjanjian,  yaitu asas  keseimbangan.  Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan  perjanjian  yang  telah  disepakati. Itikad  baik  sangat  diperlukan dalam  melaksanakan  perjanjian  kredit  oleh  bank  hal  ini  bertujuan  untuk menghindari  hal-hal  yang  dapat  mengarah  pada  ketidakadilan  (Etty  Mulyati, 2016: 4).
Para  pihak  yang  terlibat  khususnya  penanggung  atau  guarantor,  dalam melakukan  perjanjian  hendaknya  memiliki  pengetahuan  yang  cukup  tentang akibat  hukum  penggunaan  jaminan personal  guarantee . Dengan  demikian  tidak hanya  sekedar  jaminan  yang  didasari  faktor  kepercayaan  saja  dalam menandatangani personal guarantee , namun setidaknya haruslah dilandasi prinsip kehati-hatian  dan  itikad  baik  dalam  kebebasan  berkontrak,  apabila  hal  tersebut digunakan maka setidaknya dapat meminimalisir resiko yang ada dalam perjanjian personal  guarantee (https://legaleraindonesia.com,  diakses  tanggal  28  April 2017).
Bank  dalam  memberikan  kredit  kepada  calon  debitur  perlu  menerapkan analisis-analisis  atau  pertimbangan,  sehingga  dapat  diprediksi  bahwa  debitur (dianggap)  mampu  untuk  mengembalikan  dana  pinjaman  dan  prediksi  tersebut meliputi  modal  awal  yang  dimiliki  nasabah.  Hal  ini  diperlukan  sebagai pertimbangan  tambahan  untuk memprediksi  kemampuan  debitur,  dimana  dana kepemilikan  debitur  mempunyai  korelasi  langsung  dengan  tingkat  kemampuan pembayaran pinjaman ketika jatuh tempo (Gentur Cahyo Setiono, 2013 : 5).
Penerapan  perjanjian  kredit  dengan  jaminan  penanggungan  di  PT.  Bank Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  lebih  menerapkan  sifat  kekeluargaan.  Apabila dalam  praktek  kredit  terjadi  kasus  dimana  debitur  lalai  atau  wanprestasi  dalam melakukan pembayaran kredit, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang  Wates  lebih  mengutamakan  dan  mengupayakan  jalan  damai  kepada debitur. Dalam mengatasi kasus debitur wanprestasi dalam membayar hutangnya sekaligus  demi  melindungi  pihak  penanggung,  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero)  Tbk.  Cabang  Wates  melakukan  upaya-upaya  penyelamatan  kredit. Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk. Cabang  Wates  tersebut  dilakukan  agar  tidak  merugikan  masing-masing  pihak yang  terlibat  seperti  debitur,  penanggung,  dan  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia (Persero)  Tbk.  Cabang  Wates  sendiri.  Upaya  juga  dilakukan  untuk  menjaga kredibilitas dan kepercayaan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates di masyarakat. Upaya-upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates, seperti diantaranya dengan dengan cara menjadwal ulang pembayaran kredit oleh debitur kepada kreditur dan memperkecil bunga kredit, merupakan upaya penyelamatan kredit yang dilakukan oleh  bank  untuk  memperbaiki  kredit  yang  bermasalah  agar  tidak  menimbulkan kerugian. Upaya-upaya  penyelamatan  kredit  tersebut  disebut  dengan restrukturisasi  kredit.  Berdasarkan Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 7/3/DPNP  tanggal  31  Januari  2005  tentang  Penilaian  Kualitas  Aktiva  Bank Umum, dinyatakan bahwa “Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah.”
Sebelum  memutuskan  untuk  melakukan  restrukturisasi  terhadap  utang debitur,  bank  harus  melakukan  analisis  terlebih  dahulu  terhadap  kredit  debitur yang  bermasalah,  seperti  kemampuan  debitur  dalam  membayar  utangnya  dan prospek  usaha  debitur. Penerapan  restrukturisasi  yang  dilakukan  oleh  PT.  Bank Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Wates  telah  selaras  dengan  Pasal  1 angka  26 Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/15/PBI/2012  tentang  Penilaian Kualitas  Aset  Bank  Umum,  menyatakan  bahwa  Restrukturisasi  Kredit  adalah
upaya  perbaikan  yang  dilakukan  Bank  dalam  kegiatan  perkreditan  terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
Jika  upaya-upaya  tersebut  tidak  berhasil  dilakukan,  maka  jaminan  debitur kemudian ditarik oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates, yang  kemudian  akan  dilelang  untuk  menutupi hutang-hutang  debitur.  Apabila dengan jaminan debitur hutang masih belum tertutupi maka penanggung memiliki kewajiban untuk menutupi hutang milik debitur.
Eksekusi  benda  jaminan  dilakukan  jika  penyelematan  kredit  benar-benar sudah  tidak  bisa  dilaksanakan. Maka  bank  akan  menarik  benda  jaminan  dan menjual  melalui  lelang  yang  diserahkan  kepada  Kantor  Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates  bekerja  sama  dengan  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL)  dalam  melakukan  lelang  benda  jaminan.  Ketentuan  tersebut  diatur dalam  Pasal  12  A  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang Perbankan  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998 yang  menyatakan “Bank  Umum  dapat  membeli sebagian  atau  seluruh agunan,  baik  melalui  pelelangan maupun  di  luar  pelelangan  berdasarkan penyerahan  secara  sukarela  oleh  pemilik agunan  atau  berdasarkan  kuasa  untuk menjual  di  luar  lelang  dari  pemilik  agunan dalam  hal  Nasabah  Debitur  tidak memenuhi  kewajibannya  kepada  bank,  dengan ketentuan  agunan  yang  dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.”

## D. Simpulan
Berdasarkan pembahasan  di  atas, maka  dapat  ditarik  simpulan bahwa PT.Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Wates  telah  menerapkan perlindungan  yang  diberikan  kepada  penanggung  perorangan  dalam  praktek perjanjian  kredit  dengan  jaminan  penanggungan. Bentuk  perlindungan  hukum tersebut  antara  lain penanggung  dapat  meminta kembali  dari  debitur berupa penggantian  segala  kerugian  yang  mungkin  diderita  oleh  si  penanggung  akibat dari  tidak  dilaksanakannya  kewajiban  oleh  debitur; penanggung  hanya berkedudukan sebagai pendamping debitur, dalam arti selama debitur lancar tidak
ada permasalahan  dalam  angsuran  pinjaman  sampai  lunas; dan adanya  upaya- upaya  penyelamatan  kredit  atau  restrukturisasi  kredit  sebelum  dilakukannya eksekusi benda jaminan khusus milik debitur maupun jaminan milik penanggung.

## E. Saran
Berdasarkan pembahasan  di  atas,  maka  dirumuskan  saran sebagai  berikut ini, yaitu :
1. Kepada PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk.  Cabang  Wates sebaiknya memberikan  pemahaman kepada  calon  penanggung  akan  fungsi  dan kedudukan  dirinya sebagai  penanggung  untuk  menghindari  terjadinya risiko kerugian di pihak penanggung.
2. Kepada debitur sebaiknya dalam menentukan penanggung adalah yang cukup dalam hal finansial dan paham kedudukannya sebagai penanggung.
3. Kepada penanggung sebaiknya harus mempunyai itikad baik dalam membantu debitur apabila terjadi wanprestasi, agar terlaksananya perjanjian kredit dapat berjalan lancar hingga pelunasan kredit.

## F. Daftar Pustaka
H.Salim H.S.  2004. Perkembangan Hukum  Jaminan  di  Indonesia .  Jakarta  :  PT Raja Grafindo Persada
Hermansyah.  2005. Hukum  Perbankan Nasional  Indonesia .  Jakarta:  Kencana Prenada Media
Sutarno. 2003. Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank . Bandung : Alfabeta
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti  dan  R.  Tjitrosudibio.  Cetakan  ke-39. Jakarta:  Pradya  Paramita.
2008
Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
Etty  Mulyati.  2016. “Asas  Keseimbangan  Pada  Perjanjian  Kredit  Perbankan Dengan  Nasabah  Pelaku  Usaha  Kecil.” Jurnal  Bina  Mulia  Hukum .  Vol.1,
No.1
Gentur  Cahyo Setiono.  2013. “Penyelesaian  Kredit  Bermasalah  Dalam
Perbankan.” Jurnal Yuris . Vol.2, No.1
Lenny Nadriana. 2016. Hati-Hati Menandatangani Personal Guarantee. Legal Era
Indonesia . Diakses pada 28 April 2017, dari https://legaleraindonesia.com