Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat Vol. 2, No. 1 (2018) 1-11
PKM  Pengelolaan Keuangan Desa Secara Profesional Menuju  Desa  yang  Kuat  dan  Mandiri  (Sasaran Program:  Aparatur  Pemerintah  Gampong  dalam Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh)
Zainal Putra 1 , Budianto 2 , Cut Devi Maulidasari 3
1,2,3 Universitas Teuku Umar Aceh

## INFO NASKAH
Diserahkan 23 Juni 2018
Diterima 23 Juni 2018
Diterima dan disetujui 29 Juni 2018

## Kata Kunci:
Dana desa
Pengelolaan keuangan desa
Penyelewengan dana desa

## ABSTRAK
Tujuan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  ini  adalah  meningkatkan profesionalitas  aparatur  pemerintah  gampong  dalam  pengelolaan  dana desa.  Selain  itu,  program  ini  sangat  berguna  sebagai  upaya  untuk melakukan  pencegahan  dini  potensi  penyelewengan  dana  desa,  sehingga para pengelola dana desa dapat terhindar dari masalah hukum di kemudian hari.  Sasaran  progam  ini  adalah  aparatur  pemerintah  gampong  dalam Kecamatan  Meureubo  Kabupaten  Aceh  Barat,  di  mana  setiap  gampong diwakili  oleh  tiga  orang,  terdiri  dari  Keuchik,  Bendahara  Gampong,  dan Ketua  Tim  Pelaksana  Kegiatan  (TPK).  Metode  pelaksanaan  dilakukan dengan memberikan pelatihan dan praktik serta tanya jawab terkait dengan pengelolaan  keuangan  desa.  Materi  pelatihan  yang  diberikan  mencakup perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pertanggungjawaban,  dan pelaporan  keuangan  desa.  Pelatihan  ini  melibatkan  tenaga  ahli  keuangan desa  dari  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  dan  sebagai  asisten  tim pengabdian turut dilibatkan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar. Hasil  yang dicapai dari program pengabdian  ini  adalah:  (a) meningkatnya  sistem  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa;  (b) meningkatnya  keterampilan  aparatur  pemerintah  gampong  dalam penatausahaan  keuangan  desa;  (c)  terhindarnya  masalah  hukum  terkait dengan pengelolaan keuangan desa pada aparatur pemerintah desa; dan (d) meningkatnya  kepercayaan  masyarakat  kepada  aparatur  pemerintah gampong.

## 1. Pendahuluan
Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat  pencapaian  ideal  bangsa  Indonesia  pada  kedaulatan  politik,  kemandirian  ekonomi,  dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun  Indonesia  dari  pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  desa  dalam
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo

## RESONA
Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat
http://journal.stiem.ac.id/index.php/resona/index
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa adalah penyediaan dan penyaluran dana desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebagai  langkah  nyata,  pemerintah  telah  menganggarkan  secara  resmi  dana  desa  dalam APBN mulai tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2015, lampiran XXII  diperoleh  informasi  bahwa  tahun  2015  pemerintah  mengalokasikan  dana  desa  dengan jumlah  keseluruhan  sebesar  Rp20.766.200.000.000.  Jumlah  tersebut  merupakan  1,047%  dari total anggaran belanja negara tahun 2015 sebesar Rp1.984.149.714.865.000. Kemudian di tahun 2016 alokasi dana desa dalam APBN meningkat secara signifikan. Data dari Peraturan Presiden Nomor  66  Tahun  2016,  lampiran  XVIII  diketahui  alokasi  dana  desa  dalam  APBN  TA  2016 sebesar  Rp46.982.080.000.000  atau  2,256%  dari  total  anggaran  belanja  negara  tahun  2016 sebesar Rp2.082.948.885.885.000. Dana desa tersebut disalurkan kepada 74.754 desa seluruh Indonesia. Bila dirata-ratakan setiap desa mendapat alokasi dana sebesar Rp628.489.178.
Secara spesifik, untuk Kabupaten Aceh Barat mendapat alokasi dana desa TA 2016 sebesar Rp189.083.713.000, yang diperuntukkan bagi 322 desa yang terdapat dalam Kabupaten Aceh Barat. Bila dibagi rata maka setiap desa akan memperoleh dana desa sebesar Rp587.216.500. Penggunaan  dana  desa  diprioritaskan  untuk  membiayai  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (Pasal 5 ayat 1, Permendes No. 21 Tahun 2015).
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  93  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa dana desa disalurkan  dari  Rekening  Kas  Umum  Negara  (RKUN)  ke  Rekening  Kas  Umum  Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam tiga tahap yaitu pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%.
Setelah  sampai  di  desa,  dana  dikelola  oleh  aparatur  pemerintahan  desa  dengan  struktur pengelola  keuangan  desa  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi:
a. Kepala Desa  selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemdes dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
b. Sekretaris Desa, bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (TPKD).
c. Kasi bertindak selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya.
d. Bendahara, dijabat oleh staf pada urusan keuangan.
Pada  prinsipnya  dalam  pengelolaan  dana  desa  harus  transparan,  akuntabel,  partisipatif, tertib,  disiplin  anggaran,  dan  konsisten.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  pasal  41  ayat  (2),  dinyakatan  bahwa  kepala  desa wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan tersebut yang utama diinformasikan kepada  masyarakat  secara  tertulis  dengan  media  informasi  yang  mudah  diakses  masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Selain itu, laporan realisasi  dan  laporan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBDesa  kepada  bupati/walikota melalui camat.
Masalah yang muncul di sini adalah para pengelola keuangan di desa belum cakap dalam melakukan  pengelolaan  keuangan  desa.  Mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  hingga pertanggungjawabannya banyak ditemukan masalah. Berdasarkan informasi yang diberitakan media massa, pengelolaan keuangan desa banyak sekali timbul masalah. Berikut kami sajikan cuplikan beberapa informasi terkait berbagai permasalahan dalam pengelolaan dana desa yang dimuat di media massa:
a. Aparat kepolisian di Nagan Raya melakukan pengusutan dan pengejaran terhadap Sb (50), Keuchik Gampong Blang Murong, Kecamatan Seunagan, yang kini dikabarkan menghilang usai menarik dana desa dari sebuah bank yang mencapai Rp100 juta. Akibatnya dana yang seharusnya digunakan untuk melakukan sejumlah pembangunan di desa setempat, kini tidak diketahui  keberadaannya.  Bahkan  sang  keuchik  juga  tidak  diketahui  keberadaannya ( http://aceh.tribunnews.com, Senin, 14 September 2015 ).
b. Warga  Gampong  Ujong  Padang,  Kecamatan  Sawang,  Aceh  Selatan,  menuding  keuchik setempat telah menggelapkan uang desa sebesar Rp114.200.000. Menurut mereka terdapat beberapa program yang sudah dialokasikan dananya dalam APBG tahun 2015, namun tidak dilaksanakan keuchik. Selain itu juga dituding banyak realisasi dana yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan ( http://aceh.tribunnews.com, Kamis, 17 Maret 2016 ).
c. Rapat pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2015 di Gampong Biram Rayeuk, Kecamatan  Tanoh  Jambo  Aye,  Aceh  Utara  dihujani  interupsi  dan  ricuh.  Bahkan  Keuchik
Biram  Rayeuk,  Syukri  Daud  dilaporkan  pingsan  dan  dipapah  oleh  warga  ke  rumahnya ( http://aceh.tribunnews.com, Senin, 4 April 2016 ).
d. Sekitar 128 warga  Gampong  Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk,  Aceh Timur menolak laporan pertanggungjawaban (LPj) Alokasi Dana Gampong (ADG) tahun 2015 yang dibuat oleh tim pelaksana kegiatan di  Gampong.  Hal tersebut dikarenakan pembangunan beberapa proyek Gampong,  tidak  dikerjakan  sesuai  dengan  rencana  anggaran  biaya.  Selain  itu,  tidak dilakukan rapat dengan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunanan dana desa ( http://aceh.tribunnews.com, Selasa, 17 Mei 2016 ).
Beberapa  fakta  yang  ditelah  diuraikan  di  atas,  kami  dari  pihak  Fakultas  Ekonomi Universitas  Teuku  Umar,  merasa  terpanggil  untuk  melakukan  pencerahan  dan  peningkatan kapasitas kepada aparatur pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. Hal ini sangat berguna sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dini potensi penyelewengan dana desa, sehingga para pengelola dana desa dapat terhindar dari masalah hukum di kemudian hari. Selain itu,  dengan  meningkatnya  profesionalitas  pengelola  dana  desa,  maka  dapat  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  aparatur  pemerintah  desa.  Dengan  demikian  tujuan pemerintah  untuk  meningkatkan  perekonomian  desa,  mengurangi  kemiskinan  dan pengangguran dapat diwujudkan segera.
Oleh  karena  itu,  kami  kemas  kegiatan  ini  dalam  bentuk  pengabdian  kepada  masyarakat dengan tema “Pengelolaan Keuangan Desa Secara Profesional, Menuju Desa yang  Kuat dan Mandiri (Sasaran Program: Aparatur Pemerintah Desa dalam Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat).

## 2. Permasalahan Mitra
Hasil  wawancara  awal  yang  kami  lakukan  dengan  pihak  mitra,  yaitu  BPKD  Kabupaten Aceh  Barat selaku penyalur dana dari kas daerah ke rekening desa, DPMG  Kabupaten Aceh Barat selaku pembina dana desa ditingkat kabupaten, serta pihak kecamatan selaku koordinator dan  pembina  dana  desa  di  tingkat  kecamatan,  pihak  mereka  pada  dasarnya  telah  melakukan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa.
Namun demikian, hal tersebut dirasa belum cukup dikarenakan jangkauan yang sangat luas dengan sebanyak 322 desa yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat. Selain itu jumlah tenaga ahli  di  bidang  keuangan  desa  masih  sangat  terbatas,  ditambah  lagi  dengan  alokasi  dana
operasional  untuk  pendampingan  ke  desa  belum  memadai  disediakan  dari  pemerintah kabupaten.  Hal  tersebut  telah menjadi  kendala  bagi  mereka  untuk  melakukan  pendampingan secara berkelanjutan bagi seluruh lingkup desa dalam Kabupaten Aceh Barat.
Informasi  hasil  wawancara  dan  pengamatan  yang  kami  lakukan  bahwa  aparatur pemerintahan desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa masih kesulitan dalam hal mengelola dana desa (seperti membuat perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa). Secara terperinci permasalahan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa,  penatausahaan  keuangan  desa,  pertanggungjawaban,  dan  pelaporan  keuangan  desa. Timbulnya  permasalahan  tersebut  disebabkan  kebanyakan  dari  pengelola  dana  desa  tersebut belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai terhadap manajemen keuangan desa. Juga pada umumnya mereka masih berpendidikan tingkat rendah terutama pada desa-desa pelosok.
Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, kami menawarkan solusi kepada mitra dalam pengelolaan keuangan desa meliputi:
a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara perencanaan keuangan desa.
b. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara pelaksanaan keuangan desa.
c. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara penatausahaan keuangan desa.
d. Peningkatan  pengetahuan  dan  pemahaman  tentang  tata  cara  pertanggungjawanan  dan pelaporan keuangan desa.

## 3. Metode Pelaksanaan
Sasaran  PKM  ini  adalah  sebanyak  78  aparatur  pemerintahan  desa,  yang  mencakup  26 gampong  dalam  Kecamatan  Meureubo  Kabupaten  Aceh  Barat.  Tiap  gampong  diundang sebanyak  3  orang  aparatur  yang  terdiri  dari  Keuchik,  Bendahara  gampong  dan  Ketua  Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Sebagian Pemeritah Kabupaten Aceh Barat juga dilibatkan dalam kegiatan ini masing-masing satu orang dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan gampong Kabupaten Aceh Barat dan Kantor Camat Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Pelibatan tim dari Pemeritah Kabupaten Aceh Barat dipandang  sangat  perlu,  mengingat  pemerintah  desa  merupakan  bagian  dari  pemerintah kabupaten itu sendiri.
Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan/workshop plus praktik/latihan serta tanya jawab terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Kegiatan seperti
ini dirasakan sangat perlu bagi aparatur pemerintahan desa, mengingat minimnya pengetahuan mereka  terkait  dengan  sistem  pengelolaan  keuangan  desa.  Adapun  materi  pelatihan  yang diberikan  adalah  perencanaan  keuangan  desa,  pelaksanaan  keuangan  desa,  penatausahaan keuangan desa, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa, serta diakhiri dengan latihan dan tanya jawab.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Program pengabdian kepada masyarakat ini telah sukses dilaksanakan dan berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaannya dilakukan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018,  yang  bertempat  di  Aula  SMAN  1  Meureubo,  Paya  Peunaga.  Adapun  sasaran  program adalah  aparatur  pemerintah  gampong  dalam  Kecamatan  Meureubo  Kabupaten  Aceh  Barat Provinsi Aceh.  Namun demikian, secara keseluruhan kegiatan ini memakan waktu selama lebih kurang 3 bulan.
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan No. Kegiatan Bulan 1 2 3
1. Perencanaan program.
2. Komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder.
3. Pelaksanaan program, administrasi dan dokumentasi, finalisasi laporan dan penyiapan naskah jurnal.
Sedangkan  bahan  pembelajaran  yang  diberikan  pada  saat  pelaksanaan  pelatihan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pukul (WIB) Materi Keterangan 08.00 – 08.30 Registrasi Peserta Panitia 08.30 – 08.40 Pembukaan Moderator 08.40 – 08.50 Sambutan dari Ketua Panitia Ketua Tim Pengabdian 08.50 – 09.50 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa di Gampong dalam Kecamatan Meureubo Camat Meureubo 09.50 – 10.50 Perencanaan Keuangan Desa DPMG Kab. Aceh Barat 10.50 – 11.00 ISTIRAHAT 11.00 – 12.00 ▪ Perencanaan Keuangan Desa ▪ Diskusi/Tanya Jawab DPMG Kab. Aceh Barat Moderator 12.00 – 12.30 ▪ Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa
▪ Pelaksanaan Keuangan Desa
▪ Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa BPKD Kab. Aceh Barat 12.30 – 14.00
SHALAT ZUHUR / ISTIRAHAT 14.00 – 15.30 ▪ Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa
▪ Pelaksanaan Keuangan Desa
▪ Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa
▪ Diskusi/Tanya Jawab
DPMG Kab. Aceh Barat Moderator
15.30 – 16.00 Penatausahaan Keuangan Desa Ketua Tim Pengabdian 16.00 – 16.30 SHALAT ASHAR / ISTIRAHAT
16.30 – 17.30 ▪ Praktik Penatausahaan Keuangan Desa ▪ Diskusi/Tanya Jawab Ketua Tim Pengabdian Moderator 17.30 – 18.00 Penutup Moderator
Kami  turut  melibatkan  mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Teuku  Umar  dalam pelaksanaan program ini dengan tujuan supaya mereka dapat merasakan pengalaman lapangan dan belajar membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, yakni: (a) TM Zairif Luqmazi, NIM  1705906020037,  Mahasiswa  Prodi  S1  Manajemen;  (b)  Zaini,  NIM  1705906020024, Mahasiswa  Prodi  S1  Manajemen;  (c)  Zulfahmi,  NIM  1705906020026,  Mahasiswa  Prodi  S1 Manajemen; (d) Taufiq Qurrahman, NIM 1605906020025; (e) Julia Fita, NIM 1705906020060, Mahasiswa Prodi S1 Manajemen; dan (f) Agusuwantri, NIM 1605906010069, Mahasiswa Prodi S1 Ekonomi Pembangunan.
Guna  mendapatkan  umpan  balik (feedback) dari  peserta  pelatihan,  kami  menyebarkan lembar  evaluasi  kegiatan  pada  akhir  acara,  yang  terdiri  dari  tanggapan  peserta  pelatihan terhadap  lima  aspek  yaitu:  (a)  pelaksanaan  kegiatan,  (b)  manfaat  kegiatan,  (c)  penunjang kegiatan, (d) modul pelatihan, dan (e) profesionalitas narasumber. Terdapat 21 (dua puluh satu) item  pernyataan  yang  harus  diberikan  oleh  peserta  pelatihan,  yaitu  terdiri  dari  aspek pelaksanaan kegiatan sebanyak 5 pernyataan, aspek manfaat kegiatan sebanyak 5 pernyataan, aspek  penunjang  kegiatan  sebanyak  2  pernyataan,  aspek  modul  pelatihan  sebanyak  4 pernyataan, dan aspek profesionalitas narasumber sebanyak 5 pernyataan.
Mereka diberikan empat skala yaitu:  1 = sangat tidak puas, 2 = tidak puas, 3 = puas, dan 4 = sangat puas. Kesimpulan dari hasil evaluasi kami adalah sebagai berikut:
a. Secara keseluruhan peserta memberikan tanggapan sangat puas terhadap aspek pelaksanaan kegiatan, manfaat kegiatan, modul pelatihan, dan profesionalitas narasumber. Hal ini dapat dimaknai bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bermanfaat bagi peserta pelatihan, dan didukung dengan penyiapan bahan pembelajaran yang memadai serta dilatih oleh narasumber yang sangat profesional di bidangnya.
b. Aspek penunjang kegiatan secara keseluruhan peserta memberikan tanggapan puas . Hal ini dapat dimengerti karena masih terdapat beberapa kekurangan dalam hal sarana penunjang baik berupa tempat pelatihan maupun perlengkapan pelatihan. Kondisi tersebut disebabkan kami  menggunakan  ruang  aula  SMAN  1  Meureubo  sebagai  tempat  pelatihan,  di  mana ruangan tersebut tidak dilengkapi dengan Air Conditioning (AC) dan juga mobeleur tidak tersedia, sehingga kami harus memobilisasi beberapa kipas angin pribadi dan memobilisasi
kursi  mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Teuku  Umar  ke  tempat  pelaksanaan kegiatan.
Sudut pandang masing-masing individu peserta pelatihan, diketahui bahwa sebanyak 80% peserta  pelatihan  menyatakan sangat  puas atas  penyelenggaraan  kegiatan  pelatihan  ini. Sedangkan  sisanya  sebanyak  20%  peserta  pelatihan  menyatakan puas atas  penyelenggaraan kegiatan  pelatihan.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan berhasil dan sukses. Selain itu, di akhir acara kami juga meminta testimoni terkait pelaksanaan kegiatan ini dari peserta pelatihan setiap gampong.
Tabel 3. Beberapa Testimoni Peserta Pelatihan No. Peserta Pelatihan Testimoni 1. Wadi Abdullah (Keuchik Ranub Dong) Kami dari aparatur Gampong Ranub Dong mengucapkan terima kasih kepada Tim Pengabdian Kepada Masyarakat UTU  yang  telah  menyelenggarakan  kegiatan  sangat bermanfaat  ini.  Semoga  untuk  masa  yang  akan  datang kegiatan ini terus dilakukan mengingat aparatur gampong sering berganti. 2. Jaliman (Keuchik Ranto Panyang Barat) Pelaksanaan  kegiatan  ini  dapat  menambah  keterampilan dan  ilmu  pengetahuan  kepada  kami  selaku  aparatur gampong.  Untuk  itu  kami  mengucapkan  terima  kasih kepada Tim Pengabdian Kepada Masyarakat UTU. 3. Muhammad Nur
(Keuchik Langung)
Dengan  adanya  pelatihan  ini,  kami  sebagai  aparatur gampong  sangat  bangga,  karena  telah  menambah wawasan  kami  bagaimana  mengelola  keuangan  desa secara baik dan benar.
4. Ibnu Hajar (Keuchik Masjid Tuha) Pelaksanaan  kegiatan  ini  sangat  positif  dan  menambah wawasan  kami  tentang  pengelolaan  keuangan  desa. Ditambah lagi dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. 5. Nazaruddin (Keuchik Kami  sangat  mendukung  program  semacam  ini.  Kami mengharapkan  untuk  masa  yang  akan  datang  dapat dilakukan  pelatihan  serupa  untuk  terjun  langsung  ke setiap  gampong,  sehingga  lebih  banyak  masyarakat gampong paham tentang dana desa.
Gambar 3. Tenaga Ahli Keuangan Desa dari BPKD Kabupaten Aceh Barat, Jani Janan, SE, Ak sedang memberikan materi pelatihan

## 5. Simpulan dan Saran
Pelaksanaan  kegiatan  ini  mendapat  dukungan  penuh  dari  pihak  mitra,  seperti  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Aceh  Barat,  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan
Gambar 4. Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, Zainal Putra, SE, MM sedang memberikan materi pelatihan
Gambar 1. Rektor UTU Prof. Dr. Jasman J. Ma’ruf, SE, MBA, di dampingi oleh Ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat, Zainal Putra, SE,
MM menyerahkan cinderamata kepada mitra dari BPKD Kabupaten Aceh Barat
Gambar 2. Tenaga Ahli Keuangan Desa dari DPMG Kabupaten Aceh Barat, Kemal Pasha, SIP, MPA
sedang memberikan materi pelatihan
Gambar 5. Salah seorang peserta pelatihan sedang mengajukan pertanyaan kepada narasumber
Gambar 6. Peserta pelatihan sedang mengerjakan
latihan soal
Gampong  Kabupaten  Aceh  Barat,  Sekretariat  Kecamatan  Meureubo  dan  SMA  Negeri  1 Meureubo  selaku  penyedia  aula  tempat  pelaksanaan  kegiatan.  Selain  itu  pihak  aparatur pemerintah  gampong  mendapat  sambutan  yang  baik  atas  inisiatif  pelaksanaan  kegiatan  ini, karena selama ini mereka memang menunggu kegiatan serupa, namun belum ada pihak yang menyelenggarakannya.
Terkait  dengan  hal  tersebut  kami  menyarankan  kepada  DRPM  Kemenristekdikti  supaya untuk masa yang akan datang dapat lebih mempercepat proses penandatanganan kontrak dan juga  mempercepat  proses  pencairan  dana  kepada  pihak  pelaksana  pengabdian  kepada masyarakat, sehingga waktu yang tersedia efektif dalam melaksanakan program.

## Ucapan Terima Kasih
Kami  tim  pengabdian  kepada  masyarakat  Universitas  Teuku  Umar mengucapkan terima kasih kepada:
1. DRPM Kemenristekdikti yang telah membiayai program pengabdian ini.
2. LPPM Universitas Teuku Umar yang telah banyak memfasilitasi tim pengabdian kami.
3. Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, beserta mahasiswa selaku asisten tim pengabdian yang telah begitu banyak membantu kami.
4. BPKD Kabupaten Aceh Barat, DPMG Kabupaten Aceh Barat, Camat Meureubo Kabupaten Aceh Barat dan Kepala SMA Negeri 1 Meureubo yang menjadi mitra yang baik bagi kami.
5. Seluruh aparatur pemerintah gampong dalam Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat yang telah merespon secara baik kegiatan pengabdian yang kami lakukan.

## Daftar Pustaka
Bakri. 2016. Keuchik Dituding Gelapkan Uang Desa. http://aceh.tribunnews.com .
Bakri. 2016. Rapat Dana Desa, Keuchik Pingsan. http://aceh.tribunnews.com .
Iskanda,  D.  2105.  Oknum  Kades  di  Nagan  Diduga  Kabur  dengan  Dana  Gampong. http://aceh.tribunnews.com .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa .
Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 .
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  93 Tahun  2015 Tata  Cara  Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa .
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 APBN Tahun 2015 .
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 APBN Tahun 2016 .