https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index

## PERAN DAN FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
Muhammad Fakhri Amir
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone fakhriamir@iain-bone.ac.id

## Abstract
The aims of this study are to find out how the role and function of the  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) in the financial system in Indonesia, and how the Islamic inspection regarding  the  existence  of  OJK  in  the  financial  system.  This  study  is  a  library research that tries to utilize data and references which are relevant to the discussion on this study, then it is followed by explanation, analysis, and conclusion that used the Islamic  law  approach.  Based  on  the  results  of  this  study,  OJK  has  the  functions, duties, and authority in regulating the regulatory system and conducting oversight of financial  service  activities.  In  Islam,  the  existence  of  OJK  and  its  role  and  function are legal, because OJK is an institution in the financial system which aims to achieve benefit  and reject  damage and harm that is  included in  the al-dharuriyat  al-khamsa part and it is closer to maintaining assets (hifz al-maal).
Keywords:  Financial  system,  Financial  Services  Authority,  Islamic  Law,  hifz  al- maal

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengatahui  bagaimana  peran  dan  fungsi  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan di Indonesia, dan bagaimana tinjauan Islam tentang keberadaan OJK dalam sistem keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang mencoba memanfaatkan data-data serta referensi yang relevan  dengan  pembahasan  pada  penelitian  ini,  yang  kemudian  dilakukan penjabaran,  analisis  yang  kemudian  ditarik  kesimpulan  dengan  pendekatan  hukum Islam.  berdasarkan  hasil  penelitian  ini  diketahui  bahwa  OJK  memiliki  fungsi,  tugas dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan  jasa  keuangan.  Dalam  Islam  keberadaan  OJK  beserta  peran  dan  fungsinya wajib  hukum  nya  karena  OJK  merupakan  lembaga  dalam  sistem  keuangan  yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan dan kemudharatan serta termasuk  ke  dalam  bagian  al-dharuriyat  al-khamsa  dan  lebih  dekat  kepada memelihara harta (hifz al-maal).
Kata Kunci: Sistem keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Hukum Islam, hifz al-maal

## PENDAHULUAN
Sistem keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dan memiliki peran yang  prinsipil  dalam  perekonomian  dan  kehidupan.  Sistem  keuangan  sendiri merupakan tatanan perekonomian dalam suatu  negara yang berperan dan  melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, yang
memiliki  tugas  dan  fungsi  utama  adalah  menyalurkan  dana. 1 Penyaluran  dana  ini diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki surplus keuangan  kepada pihak-pihak yang membutuhkan  atau  yang  mengalami  defisit  keuangan. 2 Oleh  sebab  itu,  suatu perekonomian  harus  memiliki  kestabilan  sistem  keuangan  dalam  pengalihan  dana tersebut  agar  berjalan  dengan  baik  sehingga  perekonomian  dapat  tumbuh  dan meningkatkan  standar  kehidupan,  karena  dengan  tidak  stabilnya  sistem  keuangan akan  berdampak  pada  menurunnya  perekonomian  bahkan  dapat  menyebabkan terjadinya krisis. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan dan menjalankan sistem keuangan.
Untuk  memastikan  sistem  keuangan  dapat  berjalan  dengan  sehat  dan  aman, diperlukan  penataan  kembali  terkait  dengan  struktur  organisasi  lembaga  yang menjalankan  peran  dan  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan  pada  sektor  keuangan. Penataan  tersebut  bertujuan  untuk  memperoleh  sebuah  mekanisme  keuangan  yang efektif dan saling terkoordinasi, sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang ada pada sistem keuangan. Serta diperlukan pula  adanya suatu  pengawasan yang efektif, dimana regulasi tentu tidak akan memiliki peran yang baik jika tidak disertai dengan sistem  monitoring  yang  baik. 3 Pengawasan  yang  dilakukan  tidak  hanya  melihat sesuatu  dengan  seksama  dan  melaporkan  hasil  kegiatan  mengawasi,  tetapi  juga memperbaiki dan meluruskan sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan rencana. Oleh  karena  itu,  agar  pengawasan  dapat  berjalan  dengan  efektif,  maka  tujuannya harus dinyatakan dengan jelas dan dengan mekanisme yang tepat.
Namun  dengan  semakin  kompleksnya  sistem  keuangan  global,  maka diperlukan  sebuah  lembaga  yang  memiliki  tugas  dan  peran  untuk  melakukan pengaturan dan pengawasan. Maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengantisipasi  kompleksitas  tersebut  dengan  landasan  untuk  meningkatkan  sistem pengawasan lembaga keuangan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,  yang  meliputi  akuntabilitas,  transparansi,  independensi,  pertanggungjawaban, dan kewajaran ( fairness ). Kehadiran OJK menyebabkan semua industri jasa keuangan akan disatukan pengawasannya di bawah satu atap, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun,  pasar  modal,  dan  lembaga  keuangan  non  bank  lainnya,  sehingga  tidak  ada
1 Andri Soemitro, “ Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ”, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 17.
2 Veithzal  Rivai  dkk,  “ Bank  and  Financial  Institution  Management ”,  (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 20.
3 Ali Syukron, “Pengaturan dan Pengawasan Pada Bank Syariah”, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2012 , h. 22-41.
lagi  saling  lempar  tanggung  jawab  terhadap  pengawasannya.  Sistem  pengawasan terpadu  ini  juga  akan  semakin  memudahkan  dalam  pertukaran  informasi  antar lembaga keuangan.
Secara  historis,  kehadiran  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  diawali  adanya keresahan beberapa pihak tentang fungsi pengawasan bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai  Bank  Sentral  dinilai  telah  gagal  mengawasi  sektor  perbankan.  Kegagalan tersebut  terlihat  banyak  nya  perbankan  yang  dilikuidasi  pada  saat  krisis  ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997. Untuk itulah pemerintah pada masa presiden B.J. Habibie  mengajukan  rancangan  Undang-Undang  yang  memberikan  independensi kepada  Bank  Sentral.  Namun  ide  independensi  tersebut  juga  diikuti  dengan  ide pemisahan  fungsi  pengawasan  terhadap  perbankan  oleh  Bank  Indonesia.  Bentuk pemisahan tersebut mengikuti pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank. Di Jerman, pengawasan  industri  perbankan dilakukan oleh  suatu  badan khusus  yaitu Bundesaufiscuhtsamt  fur  da  Kreditwesen. 4 Pembahasan  rancangan  Undang-undang yang di ajukan oleh Pemerintah tidak menemukan titik temu, hal tersebut disebabkan karena  terjadi  penolakan  oleh  kalangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  oleh Bank  Indonesia  itu  sendiri.  Sehingga  akibat  dari  jalan  buntu  tersebut,  disepakati pembentukan  OJK  sebagai  hasil  kompromi  untuk  menghindari  jalan  buntu tersebut. Maka  disepakatilah  bahwa  lembaga  yang  akan  menggantikan  Bank  Indonesia  di dalam  mengawasi  bank  tersebut  yang  juga  bertugas  mengawasi  lembaga  keuangan lainnya,  namun  kewenangan  untuk  mengatur  industri  perbankan  tetap  berada  pada Bank  Indonesia. 5 Hal  ini  dimaksudkan  agar  tidak  terlihat  bahwa  pemisahan  fungsi pengawasan tersebut adalah memangkas kewenangan Bank Sentral.
Secara yuridis, latar belakang pembentukan UU OJK berdasarkan amanat UU Bank  Indonesia  yang  mengamanatkan  pembentukan  lembaga  pengawas  yang independen  dan  terintegrasi  yang  mengawasi  segala  kegiatan  sektor  jasa  keuangan. Serta  pembentukan  OJK  juga  dipengaruhi  oleh  kondisi  serta  perkembangan  sistem keuangan  yang  dinamis  dan  kompleks.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sendiri merupakan  lembaga  independen  dan  bebas  dari  campur  tangan  pihak  lain,  tugas wewenang  pengaturan,  pengawasan,  pemeriksaan,  dan  penyidikan  sebagaimana
4 Annisa Arifka Sari, “ Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia ”, Supremasi: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 23-33.
5 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia , (Citra Aditya bakti, Bandung, 2012), h. 58.
dimaksud  dalam  Undang-Undang  Otoritas  Jasa  Keuangan. 6 Pembentukan  lembaga yang  bertugas  melakukan  pengawasan  pada  sektor  keuangan  sesuai  dengan  amanat yang  tertera  pada  UU  No.  3  tahun  2004  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  1999  yang  menyatakan  bahwa  tugas  mengawasi  bank  akan dilakukan  oleh  lembaga  pengawasan  sektor  jasa  keuangan  yang  independen,  dan dibentuk dengan undang-undang.  Penerbitan dan berlakunya UU OJK No. 21 Tahun 2011 menandakan terjadinya pergeseran model pengawasan dalam industri keuangan, pengawasan Bank yang selama ini berada dibawah pengawasan Bank Indonesia (BI) dan pengawasan pada lembaga keuangan non bank yang berada dibawah pengawasan Badan  Pengawas  Pasar  Modal    maupun  Lembaga  Keuangan  (Bapepam-LK),  yang dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Saat ini yaitu di era industri 4.0, perkembangan industri keuangan merupakan suatu  hal  yang  tidak  dapat  di  hindari.  Industri  keuangan  sedang  mengalami perkembangan  dan  kemajuan  yang  pesat  khususnya  dalam  bidang  informasi  dan teknologi.  Revolusi  teknologi  keuangan  ini  merupakan  akibat  dari  adanya  proses globalisasi yang menunjukkan bahwa teknologi  baru mampu memainkan peran yang strategis. 7 Namun  revolusi  keuangan  yang  pesat  tersebut  tidak  selalu  berjalan  sesuai dengan  harapan,  tentu  timbul  berbagai  problematika  dalam  perkembangannya. Revolusi  teknologi  tersebut  telah  menciptakan  sistem  keuangan  yang  sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan. 8
Sebagai  contoh  problematika  yang  timbul  adalah  kasus  yang  ditangai  oleh OJK  diantaranya   kasus  Tindak  Pidana  Perbankan  yang  dilakukan  Direktur  Utama BPR KS Bali Agung Sedana terkait pemberian kredit kepada 54 debitur dengan nilai Rp24,225 miliar yang tidak sesuai prosedur sehingga menyebabkan pencatatan palsu. 9 Demikian pula kasus Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan Komisaris BPR Multi Artha Mas Sejahtera dengan nilai Rp 6,280 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau
6 www.bi.go.id/web/id/TentangBI/Organisasi/perbankan.htm
7 Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi dan Watuniah , “ Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal ”, Al-Mustshfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2019 , h. 286-295.
8 Annisa Arifka Sari, “ Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan Di Indonesia ”, Supremasi: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 23-33.
9 www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Ungkap-Kasus- Penyelewengan-di-BPR-KS-BAS-Bali.aspx
rekening  suatu  bank. 10 Dan  masih  banyak  lagi  kompleksitas  atau  problematika transaksi  dalam  sistem  keuangan  baik  problematika  yang  terkait  dengan  adanya hubungan  kepemilikan  diberbagai  sektor  keuangan  (konglomerasi),  maupun problematika lintas sektoral dalam jasa keuangan seperti tindakan moral hazard, dll.
Dengan  demikian,  dalam  perkembangan  sektor  keuangan  di  Indonesia, kehadiran  OJK  sebagai  sebuah  lembaga  pengawasan  diharapkan  mampu menjembatani guna membantu kelancaran kegiatan-kegiatan lembaga jasa keuangan. Sehingga pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan dapat terlindungi dengan baik, dan    pada  akhirnya  akan  memberikan  dampak  yang  positif  bagi  perkembangan perekonomian  di  Indonesia  pada  umumnya. 12 Karena  OJK  merupakan  salah  satu komponen  penting  dalam  sistem  keuangan  dan  seluruh  kegiatan  jasa  keuangan  yang menjalankan  fungsi  intermediasi  bagi  berbagai  kegiatan  produktif  di  dalam perekonomian nasional.
Berdasarkan  hasil pemaparan, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menelaah  lebih  jauh  bagaimana  peran  dan  fungsi  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam sistem  keuangan  yang  ada  di  Indonesia,  dan  bagaimana  tinjauan  dalam  perspektif Islam tentang keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam sistem keuangan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  bercorak  kepustakaan  ( library  research )  yang  berdasarkan pada  data-data  serta  referensi  yang  relevan  dengan  pembahasan  pada  penelitian  ini. Penelitian  pustaka  ( library  research )  sendiri  merupakan  jenis  penelitian  yang dilakukan  dan  difokuskan  pada  penelahaan,  pengkajian,  serta  pembahasan- pembahasan  literatur-literatur baik klasik maupun modern. Oleh karena itu, penelitian ini  memanfaatkan  informasi-informasi  serta  pemikiran-pemikiran  yang  berkaitan dengan  penelitian  ini,  dalam  hal  ini  adalah  yang  berkaitan  dengan  peran  dan  fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Adapun  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitik  yaitu  penelitian  yang mengumpulkan  data  dalam  hal  ini  data  primer  yang  bersumber  dari  buku-buku, penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang kemudian dilakukan penjabaran, analisis yang kemudian ditarik kesimpulan, sedangkan dalam menarik kesimpulan, digunakan
10 https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Ungkap- Kasus-Tindak-Pidana-Perbankan-di-BPR-MAMS-Bekasi.aspx
12 Lina  Maulidian,  “Fungsi  Otoritas  Jasa  Keuangan  Sebagai  Lembaga  Pengawas  Perbanakn Nasional di Indonesia, ” Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 5, No. 1, Maret 2014 , h. 102-120.
pendekatan  hukum  normatif,  dan  berbekal  data  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK),  kemudian  menganalisisnya  dengan  norma-norma  yang  ada  dalam  hukum Islam.

## PERAN  DAN  FUNGSI  OTORITAS  JASA  KEUANGAN  (OJK)  DALAM SISTEM KEUANGAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa Keuangan  disebutkan  bahwa  OJK  adalah  lembaga  yang  terintegrasi  maupun independen  yang  memiliki  fungsi,  tugas,  dan  wewenang  dalam  mengatur  sistem regulasi    melakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa  keuangan. 13 OJK  ini merupakan lembaga yang bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi,  independensi,  pertanggungjawaban,  dan  kewajaran  ( fairness ).  Tujuan dibentuknya  OJK  ini  adalah  untuk  memenuhi  dan  melindungi  kebutuhan  dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan  terselenggaranya  sistem  keuangan  yang  teratur,  adil  akuntabel  dan  transparan. Oleh  sebab  itu,  OJK  memiliki  peran  yang  penting  dalam  menjaga  daya  saing  dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.
Sedangkan OJK  merupakan lembaga yang melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan: 14
1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
3. Kegiatan  jasa  keuangan  di  sektor  Perasuransian,  Dana  Pensiun,  Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Untuk  melaksanakan  tugas-tugas  pengaturan  dan  pengawasan,  OJK memiliki wewenang: 15
1. Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan Bank
a. Izin  pendirian  bank,  pembukaan  cabang  bank,  anggaran  dasar,  rencana kerja, kepemilikan, manajemen sumber daya manusia, merger, konsolidasi akuisisi bank, dan pencabutan izin usaha
13 www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang- nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx.
14 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
15 Abd.  Kadir  Arno  dan  A.  Ziaul  Assad,  Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 85-95.
b. Kegiatan perbankan, termasuk sumber pembiayaan, penyediaan dana, dan aktivitas bank pada sektor jasa
c. Pengaturan  dan  pengawasan  kesehatan  bank  meliputi:  likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio solvabilitas minimum, batas kredit  maksimum,  rasio  pinjaman  terhadap  deposito  dan  cadangan  bank; laporan  bank  yang  berkaitan  dengan  kesehatan  dan  kinerja  bank;  sistem informasi debitur; pengujian kredit; dan standar akuntansi bank
d. Pengaturan  dan  pengawasan  terkait  dengan  aspek  kehati-hatian  bank, termasuk:  manajemen  resiko;  manajemen  bank;  prinsip  mengetahui pelanggan;  dan  pencegahan  pencucian  uang,  pendanaan  terorisme  dan kejahatan bank lainnya.
2. Peraturan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) termasuk
a. Menetapkan regulasi-regulasi dan keputusan OJK
b. Menetapkan  regulasi-regulasi  tentang  pegawasan  pada  sektor  jasa keuangan
c. Menyusun dan menetapkan tentang pelaksanaan tugas OJK
d. Menyusun  dan  menetapkan  prosedur  tata  cara  pengelola  pada  lembaga jasa keuangan
e. menetapkan struktur organiasi serta ikut mengawasi lembaga keuangan
3. Pengawasan terhadap lembaga keuangan (bank dan non-bank), termasuk:
a. Menetapkan kebijakan pengawasan operasional lembaga keuangan
b. Melakukan  pengawasan  pelaksanaan,  perlindungan  konsumen,  tugas dari manager eksekutif dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan
c. Memberikan  instruksi  tertulis  kepada  lembaga  keuangan  dan  /  atau pihak tertentu
d. Melakukan penunjukan dan Pengangkatan pengelola statuter
e. Memberikan  sanksi  administratif  terhadap  pihak  yang  melanggar peraturan di sektor keuangan
f. Memberi  dan  /  atau  menarik  izin  usaha,  izin  pribadi,  surat  pendaftaran terdaftar,  persetujuan  untuk  melakukan  kegiatan  bisnis,  ratifikasi, persetujuan atau penentuan pembubaran dan ketentuan lainnya.
Namun  secara  umum,  tidak  sepenuhnya  fungsi  pengaturan  dan  pengawasan diberikan  kepada  OJK,  akan  tetapi  OJK  tetap  bekerjasama  dengan  Bank  Indonesia
(BI)  yang  memiliki  tanggung  jawab  dan  kewenangan  masing-masing  yang  saling koordinasi  dan  terintegrasi.  OJK  memiliki  fungsi  dan  wewenang  pengaturan  dan pengawasan  dalam  ruang  lingkup microprudential ,  yaitu  pengawasan  yang mendorong  lembaga  keuangan  secara  individu  tetap  sehat  serta  mampu  memelihara kepentinga masyarakat, seperti pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksa lembaga keuangan. Sedangkan BI memiliki fungsi dan  wewenang  pengaturan  dan  pengawasan  dalam  ruang  lingkup microprudential, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong lembaga keuangan untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter . 16
Otoritas jasa keuangan (OJK) ini merupakan lembaga yang diperlukan untuk mengatur  dan  mengawasi  akan  potensi  terjadinya  pelanggaran  atau  penyelewengan ( moral hazard ) yang terjadi dalam sistem keuangan di Indonesia. Praktik pelanggaran atau penyelewengan dalam sistem keuangan merupakan sesuatu yang bisa saja terjadi baik di sengaja maupun tidak disengaja dan juga dapat terjadi tidak hanya dilakukan oleh  lembaga  keuangan,  akan  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  moral hazard ini dilakukan  oleh  personal.  Hal  tersebut  terjadi  sebagai  dampak  lemahnya  sistem pengawasan pada lembaga keuangan. 17 Lemahnya sistem pengawasan tersebut  dapat disebabkan  karena  masih  adanya  sifat  egosentris  pada  masing-masing  pengawas lembaga  keuangan  dan  masih  kurangnya  pertukaran  informasi  yang  dilakukan  antar lembaga  pengawas. 18 Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  lembaga  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK) ini diharapkan mampu mengambil  peran dalam mengatasi masalah dalam sistem keuangan yang ada di Indonesia.

## PERAN  DAN  FUNGSI  OTORITAS  JASA  KEUANGAN  (OJK)  DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Secara  konseptual  fungsi  dan  peran  OJK  tidak  bertentangan  dengan  ajaran Islam bahkan Islam memandang bahwa peran dan fungsi OJK sebagai lembaga yang mengatur  dan  mengawasi  sistem  keuangan  sangatlah  penting,  karena  hal  tersebut
16 Rebekka  Dosma  Sinaga,  Bismar  Nasution  dan  Mahmul  Siregar,  Sistem  Koordinasi  Antar Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Pengawasan  Bank  Setelah  Lahirnya  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan, Transparency:  Jurnal  Hukum Ekonomi, Vol. I No. 2, 2013, h. 1-8.
17 Lina  Maulidian,  “Fungsi  Otoritas  Jasa  Keuangan  Sebagai  Lembaga  Pengawas  Perbanakn Nasional di Indonesia, ” Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 5, No. 1, Maret 2014 , h. 102-120.
18 Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia, (Jakarta: Kencana  Prenada  Media Grup, 2013, hlm, 215.
sangat  terkait  dengan  perlindungan  terhadap  kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat banyak serta harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Aktivitas  pengawasan  dan  pengendalian  yang  dilakukan  oleh  OJK  tersebut dijelaskan  dalam  ajaran  Islam  yang  terdapat  di  dalam  al-qur’an  dan  hadis. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 8:
م ْوَق ُنآَنَش ْمُكَّنَم ِرْجَي  َلَ َو ۖ ِطْسِقْلاِب َءاَدَهُش ِ َّ ِلِلّ َنيِماَّوَق اوُنوُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي َّلََأ  ٰىَلَع
َنوُلَمْعَت اَمِب ٌريِبَخ َ َّاللَّ َّنِإ ۚ َ َّاللَّ اوُقَّتا َو ۖ  ٰى َوْقَّتلِل ُبَرْقَأ  َوُه اوُلِدْعا ۚ اوُلِدْعَت
“ Hai  orang-orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  jadi  orang-orang  yang  selalu menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan  janganlah sekali-kali  kebencianmu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu  untuk  berlaku tidak  adil.  Berlaku  adillah,  karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan”.
Demikian pula terdapat dalam hadis nabi yang berbunyi:
فعضأ كلذو ،هبلقبف عطتسي مل نإف ،هناسلبف عطتسي مل نإف ،هديب هريغيلف اركنم مكنم ىأر نم ناميلإا
Barang  siapa  di  antara  kamu  yang  melihat  kemungkaran,  maka  hendaklah  ia merubah (mengingkari) dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah ia merubah (mengingkari)  dengan  lisannya,  jika  tidak  mampu  hendaklah  ia  merubah  dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah.” (HR. Muslim)
Berdasarkan  ayat  dan  hadis  di  atas,  kita  diperintahkan  untuk  senantiasa menegakkan  keadilan,  mencegah  kemunkaran  serta  senantiasa  berlaku  adil. Begitupula  peran  dan  fungsi  OJK  tujuannya  sesuai  dengan  apa  yang  diperintahkan dalam  ayat  dan  hadis  tersebut  yaitu  untuk  mencegah  terjadinya  kemungkaran  atau moral hazard dan senantiasa berlaku adil.
Dalam  pandangan maqashid  al-syari’ah peran  dan  fungsi  OJK  sebagai lembaga  pengawasan  dan  perlindungan  dalam  sistem  keuangan  termasuk  ke  dalam bagian al-dharuriyat  al-khamsa ,  sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  dalam  Islam terdapat  lima  hal  yang  perlu  dijaga  dan  dipelihara  ( al-dharuriyat  al-khamsa ),  yaitu: memelihara  agama  ( hifz  al-din ),  memelihara  harta  ( hifz  al-maal ),  memelihara  jiwa ( hifz al-nafs ), memelihara keturunan ( hifz al-nasl ), dan memelihara akal ( hifz al-aql ) yang  merupakan  bagian  dari  tujuan  syari’ah  ( maqashid  al-syari’ah ).  Adapun  peran dan  fungsi  OJK  lebih  dekat  kepada hifz  al-maal dan  saling  terkait  dengan  yang lainnya .
Adapun  pelanggaran  dan  penyelewengan  ( moral hazard )  dalam  sistem keuangan merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan kemaslahatan  umat.  Menurut  Al-Syatibi  kemaslahatan  yang  dianggap  (ربتعم)  adalah kemaslahatan yang sesuai dengan maqashid al-syari’ah, tidak bertentangan  dengan dasar-dasar    syariat,  beserta  dalil-dalilnya.  Hendaknya  kemaslahatan  itu  masuk  akal, apabila  dianalisa  maka  dapat  diterima  oleh  akal  sehat.  Kemaslahatan  yang  bisa diterapkan adalah kemaslahatan yang menjaga kemaslahatan yang lima. 19 Sedangkan menurut  Fath  Al-Duraini,  setiap  faktor  yang  menunjang  kemaslahatan  umat  maka wajib  direalisasikan. 20 Oleh  karena  itu,  keberadaan lembaga  yang  mengatur  dan mengawasi  guna  mencegah  terjadinya  moral  hazard  dalam  sistem  keuangan merupakan  suatu  usaha  yang  legal  dengan  tujuan  untuk  meraih  kemaslahatan  dan menolak kerusakan dan kemudharatan (دسافملا ءردو حلاصملا بلج).
Dengan  demikian,  kehadiran  lembaga  yang  mengatur  dan  mengawasi  sistem keuangan  dalam  pemerintahan  akan  mampu  mengefesienkan  dan  menggambarkan transparansi  terhadap  penyimpangan,  dan  penyalahgunaan  ( moral  hazard )  apapun yang terjadi di masyarakat. 21 Hal tersebut didasarkan pada Al-qur’an dalam surat Ali Imran ayat 104:
ْنُكَتْل َو ْمُكْنِم ٌةَّمُأ َنوُعْدَي ىَلِإ ِرْيَخْلا َنوُرُمْأَي َو ِفوُرْعَمْلاِب َن ْوَهْنَي َو ِنَع ِرَكْنُمْلا ۚ َكِئَٰلوُأ َو ُمُه َنوُحِلْفُمْلا
“ Dan  hendaklah  ada  di  antara  kamu  segolongan  umat  yang  menyeru  kepada kebajikan,  menyuruh  kepada  yang  ma'ruf  dan  mencegah  dari  yang  munkar; merekalah orang-orang yang beruntung ”.
Dalam  Islam,  kegiatan  pengawasan  terhadap  aktivitas  ekonomi  telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui hisbah. Hisbah biasa didefinisikan  sebagai  lembaga  normatif  preventif  karena  fungsi  pokoknya  adalah menghimbau  agar  masyarakat  melakukan  kebaikan  dan  menjauhi  kemungkaran. 22 Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah kehadiran hisbah bertujuan untuk memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan ( al-ma’rūf ) dan mencegah apa yang secara umum  diketahui  sebagai  keburukan  ( al-munkar )  didalam  wilayah  yang  menjadi
19 Abu Ishaq Al-Syatibi, Muwafaqat, (Kairo: Dar Ibnu Affan, 2003), h. 520.
20 Fath Al-Duraini, Nazariyat Al-Fiqhiyah , (Damaskus: Jami’ah Dimasq, 1988), h. 141.
21 M.S.  Razali, Institusi  Al-Hisbah:  Kajian  Mengenai  Organisasi  dan  Perananya  Sehingga Akhir Pemerintahan Mamluk di Mesir, Disertasi: Universitas Kebangsaan malaysia, 2012, h. 92.
22 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah, (Malang:UIN Press, 2009), h. 410.
kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. 23 Adanya hisbah tersebut, dapat  dipahami  bahwa  kehadiran  lembaga  yang  melakukan  pengawasan  terhadap kegiatan  perekonomian  merupakan  hal  yang  penting  sehingga  tidak  terjadi  suatu kezaliman, kemungkaran, dll. Dengan demikian, dipahami pula bahwa kehadiran OJK dalam  sistem  keuangan  memiliki  tugas  yang  hampir  sama  dengan hisbah yaitu mendatangkan kebaikan ( al-ma’ruf ) dan menolak keburukan ( al-munkar ).
Dengan  demikian,  keberadaan  otoritas  jasa  keuangan  (OJK)  beserta  peran  dan fungsinya wajib hukumnya karena OJK merupakan lembaga dalam sistem keuangan yang  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  moral hazard ,  dan  memastikan kesejahteraan  masyarakat  yang  sesuai  dengan  ketentuan  Allah.  Oleh  karena  itu, Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  pada  dasarnya  berkaitan  dengan  menjaga  hukum- hukum  Allah  terhadap  pelanggaran,  melindungi,  menghormati  masyarakat,  dan memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. 24

## PENUTUP
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  merupakan  lembaga  independen  yang  memiliki fungsi,  tugas  dan  wewenang  dalam  mengatur  sistem  regulasi  dan  melakukan pengawasan  terhadap  kegiatan  jasa  keuangan.  Tujuan  dibentuknya  OJK  ini  adalah untuk  memenuhi  dan  melindungi  kebutuhan  dan  kepentingan  masyarakat, mewujudkan  sistem  keuangan  yang  stabil  dan  berkelanjutan,  dan  terselenggaranya sistem  keuangan  yang  berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik,  yang meliputi  akuntabilitas,  transparansi,  independensi,  pertanggungjawaban,  dan kewajaran  ( fairness ).  Secara  konseptual  fungsi  dan  peran  OJK  tidak  bertentangan dengan ajaran Islam bahkan Islam memandang bahwa peran dan fungsi OJK sebagai lembaga  yang  mengatur  dan  mengawasi  sistem  keuangan  sangatlah  penting,  karena hal tersebut sangat terkait dengan perlindungan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak serta harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Keberadaan  OJK  yang  mengatur  dan  mengawasi  guna  mencegah  terjadinya moral hazard dalam  sistem  keuangan  merupakan  suatu  usaha  yang  legal  dengan tujuan  untuk  meraih  kemaslahatan  dan  menolak  kerusakan  dan  kemudharatan  dan
23 Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah fi Al-Islam, (Riyadh: Mansyurat Al-muassasah, 1980), h. 18.
24 Neneng  Nurhasanah,  Pengawasan  Islam  dalam  Operasional  Lembaga  Keuangan  Syariah, Mimbar: Vol. 29, No. 1, Juni 2013, h. 11-18.
setiap yang menunjang kemaslahatan umat maka wajib direalisasikan, oleh karena itu, Keberadaan  otoritas  jasa  keuangan  (OJK)  beserta  peran  dan  fungsinya  wajib hukumnya  karena  OJK  merupakan  lembaga  dalam  sistem  keuangan  yang  bertujuan untuk  melindungi  masyarakat  dari  moral hazard ,  dan  memastikan  kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Allah.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Duraini, Fath, Nazariyat Al-Fiqhiyah , (Damaskus: Jami’ah Dimasq, 1988).
Al-Syatibi, Abu Ishaq, Muwafaqat, (Kairo: Dar Ibnu Affan, 2003).
Arno,  Abd.  Kadir  dan  A.  Ziaul  Assad,  Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam Mengawasi Resiko Pembiayaan Dalam Investasi Bodong, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol. 2, No. 1, 2017 .
Bakhri, Syaeful, Mabruri Fauzi dan Watuniah , “ Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal ”,
Al-Mustshfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Ekonomi  Islam,  Vol.  4,  No.  2,
Desember 2019 .
Djakfar,  Muhammad, Hukum  Bisnis  Membangun  Wacana  Integrasi  Perundangan Nasional Dewan Syariah, (Malang:UIN Press, 2009).
Djumhana,  Muhammad, Hukum  Perbankan  di  Indonesia ,  (Citra  Aditya  bakti, Bandung, 2012).
Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia, (Jakarta: Kencana  Prenada Media Grup, 2013).
Maulidian,  Lina,  “Fungsi  Otoritas  Jasa  Keuangan  Sebagai  Lembaga  Pengawas Perbanakn Nasional di Indonesia, ” Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 5, No. 1, Maret 2014 .
Nurhasanah,  Neneng,  Pengawasan  Islam  dalam  Operasional  Lembaga  Keuangan Syariah, Mimbar: Vol. 29, No. 1, Juni 2013 .
Razali,  M.S., Institusi  Al-Hisbah:  Kajian  Mengenai  Organisasi  dan  Perananya Sehingga  Akhir  Pemerintahan  Mamluk  di  Mesir, Disertasi:  Universitas Kebangsaan malaysia, 2012.
Rivai,  Veithzal  dkk,  “ Bank  and  Financial  Institution  Management ”,  (Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada, 2007).
Sari,  Annisa  Arifka,  “ Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Mengawasi  Jasa Keuangan Di Indonesia ”, Supremasi: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018 .
Sinaga,  Rebekka  Dosma,  Bismar  Nasution  dan  Mahmul  Siregar,  Sistem  Koordinasi Antar  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Pengawasan  Bank Setelah  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas Jasa Keuangan, Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. I No. 2, 2013 . Soemitro, Andri, “ Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ”, (Jakarta: Kencana, 2009). Sujamto, “ Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia ”, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987).
Syukron,  Ali,  “Pengaturan  dan  Pengawasan  Pada  Bank  Syariah”, Economic:  Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2012 .
Taimiyah, Ibnu, Al-Hisbah fi Al-Islam, (Riyadh: Mansyurat Al-muassasah, 1980).
Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011, Tentang Otoritas Jasa Keuangan. www.bi.go.id. www.ojk.go.id.