p–ISSN: 2723 - 6609  e-ISSN : 2745-5254 Vol. 6, No. 1, Januari 2023 http://jist.publikasiindonesia.id/

## UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN PESERTA DIDIK DALAM MEMATUHI TATA TERTIB SEKOLAH DI SMK NEGERI 1 SURAKARTA MELALUI PEMBELAJARAN PPKN
Theresia Tri Hartanti SMK Negeri 1 Surakarta, Indonesia Email: theresiathartanti@gmail.com
*Correspondence: theresiathartanti@gmail.com INFO ARTIKEL ABSTRAK Diajukan : 08-01-2023 Diterima : 13-01-2023 Diterbitkan : 14-01-2023 Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  peran  PPKn  sebagai sarana  pendidikan  dalam  meningkatkan  kesadaran  peserta didik  mematuhi  tata  tertib  sekolah  SMKN  1  Surakarta  tahun pelajaran  2023/2024.  Penelitian  ini  deskriptif  kualitatif.
Sumber  data  menggunakan  primer  dan  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Agar  data  valid  dilakukan  triangluasi  sumber dan teknik. Dianalisis menggunkan teknik kualitatif interaktif. Berdasarkan  analisis  data  dapat  disimpulkan:  Peran  PPKn sebagai  sarana  pendidikan  hukum  dalam  meningkatkan kesadaran  hak  dan  kewajiban  peserta  didik  yaitu  memang benar  seperti  mendapatkan  fasilitas.  Peran  PPKn  sebagai sarana  pendidikan  hukum  dalam  meningkatkan  kesadaran kehadiran peserta didik yaitu memang benar seperti hadir tepat waktu.  Peran  PPKn  sebagai  sarana  pendidikan  hukum  dalam meningkatkan kesadaran kerapian peserta didik yaitu memang benar seperti berseragam lengkap. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran kebersihan peserta  didik  yaitu  memang  benar  seperti  mengikuti  kegiatan kerja bakti.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  role  of  PPKn as  an  educational  tool  in  increasing  students'  awareness  of complying  with  school  rules  at  SMKN  1  Surakarta  for  the 2023/2024  academic  year.  This  research  is  descriptive qualitative. Source of data using primary and secondary. Data collection  techniques  through  interviews,  observation  and documentation.  In  order  for  the  data  to  be  valid,  source  and technique  triangulation  was  carried  out.  Analyzed  using interactive qualitative techniques.
Based  on  the  data  analysis,  it  can  be  concluded:  The  role  of PPKn as a means of legal education in increasing awareness of the rights and obligations of students is indeed true, such as getting  facilities.  The  role  of  PPKn  as  a  means  of  legal education  in  increasing  awareness  of  students'  attendance  is indeed true, such as being present on time. The role of PPKn as  a  means  of  legal  education  in  raising  awareness  of  the neatness  of  students  is  indeed  like  being  in  full  uniform.
Kata kunci : PPKn; Pendidikan Hukum; Kesadaran; Peserta Didik  dan Tata Terib . Keywords: PPKn; Legal Education; Awareness; Students and Rules.
PPKn's role as a means of legal education in raising students' hygiene  awareness  is  indeed  true,  it  is  like  participating  in community service activities.

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Pendidikan  di  sekolah  merupakan  salah  satu  jalur  yang  sangat  penting  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan  di  sekolah  diharapkan  dapat  menciptakan  manusia  yang  berkualitas,  cerdas, berakhlak  mulia  dan  bertanggung  jawab.  Hal  ini  sesuai  dengan  fungsi  dan  tujuan  pendidikan nasional  yang  tertuang  dalam  Pasal  3  UU  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.
Pendiidkan  selalu  mengupayakan  untuk  mambantu  pesertta  didik  bisa  dapat  belajar dengan  benar  dan  baik  yang  ebrguna  untuk  menubumbkan  rasa  sikap  kedispilnann  dan proseskegiatan belajar memngajar dilingkungan sekolah dapat mebncapai tujuan yang baik dan benar  maka  dibuatlah  aturan  yang  disebiut  tata  tertib  yang  merupakan  kebijakn  atura  yang dibuat  untuk  mendispilinkamn  peserta  didik  pelru  ditanakman  sejka  dini  agar  menjadi kebiaaaan untuk opeserta didik
Sekolah  selalu  berupaya  untuk  membantu  peserta  didik  mmapu  belajar  dengan menumbuhkan  aturan  sekolah  atau  lebih  dikenal  sebagai  tata  tertib  sekolah  yaitu  seperangkat ketentuan  dan  aturan  yang  telah  disepakati  lembaga  sekolah  yang  mengikat  setiap  komponen sekolah  baik  itu  peserta  didik,  guru,  wakil  kepala  sekolah,  maupun  perangkat  sekolah  agar tercapainya visi misi sekolah supaya menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman.
Kenyataannya  di  sekolah  sudah  memiliki  dan  melaksanakan  tata  tertib,  namun  masih banyak  peserta  didik  yang  tidak  disiplin  dan  melakukan  pelanggaran.  Menurut  pendapat (Saurdi dan ( Riyanto , 2017)“Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan”.  Perilaku  tidak  patuh  peserta  didik  terhadap  tata  tertib  sekolah  pada  umumnya terjadi  karena rendahnya pemahaman peserta didik terhadap tata tertib atau dikarenakan  latar belakang  peserta  didik  yang  beraneka  ragam  baik  secara  pola  asuh,  pendidikan  orang  tua, lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya.
Berdasarkan kegiatan pra survey yang telah dilakukan, meskipun telah mendapat materi pelajaran  pendidikan  hukum  tentang  norma  hukum,  masih  terdapat  peserta  didik  tidak  tertib dengan  peraturan  sekolah  di  SMK  Negeri  1  Surakarta.  Pada  umumnya  seperti  kasus pelanggaran-pelanggaran  tata  tertib  di  sekolah  seperti.  terlambat  masuk,  bolos  saat  jam pelajaran,  berpakaian  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan,  merokok  di  sekolah,  tidak mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan guru, baju keluar, membuat gaduh saat kegiatan kegiatan  belajar  mengajar.  Hal  ini  menunjukan  kecenderungan  peserta  didik  SMK  Negeri  1 Surakarta dalam hal meningkatkan kesadaran peserta didik mematuhi tata tertib sekolah.
Mengurangi perbuatan dalam pelanggaran tata tertib maka diperlukan kesadaran peserta didik.  Dalam  kesadaran  peserta  didik  merupakan  bentuk  dari  kesadaran  diri  manusia  untuk mematuhi  peraturan  hukum  yang  telah  disepakati  bersama.  Menanamkan  kesadaran  peserta didik  bisa  dimulai  dari  pendidikan  di  sekolah.  Berupaya  membentuk  manusia  yang bertanggung  jawab,  toleransi,  dan  peduli  yang  menciptakan  ketertiban  dan  keharmonisan hidup bermasyarakat.
Melalui  peran  PPKn,  peserta  didik  mendapatkan  pembelajaran  untuk  menjadi  seorang warga  negara  yang  baik.  Warga  negara  yang  baik  adalah  patuh  dan  sadar  terhadap  dalam memenuhi  kewajibannya  sebagai  seorang  warga  negara.  Salah  satu  kewajiban  dari  warga negara  adalah  menaati  hukum  dan  pemerintah  ( Winarno ,  2016)  PPKn  adalah  mata  pelajaran yang  mengajarkan  mengenai  pengetahuan  norma,  pengetahuan  tindak  pidana,  ilmu  cara mengemukakan  pendapat,  ilmu  tata  krama,  pengetahuan  berkomunikasi  dengan  manusia  yang lain  serta  ilmu  mendapatkan  dan  mempertahankan  kekuasaan.  Dengan  adanya  peran  PPKn sebagai  sarana  pendidikan  hukum  diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran  peserta  didik SMK Negeri 1 Surakarta Sehingga saat dikatakan  meningkatkan kesadaran peserta didik  yaitu dengan  melihat  mengalami  penurunan  terhadap  pelanggaran  tata  tertib,  artinya  peserta  didik menjadi  lebih  patuh  terhadap  tata  tertib  di  sekolah  peserta  didik  sebagai  pendukung terlaksananya proses  dan  kegiatan pendidikan agar berjalan  lancar. Dengan  demikian, sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang aman, kondusif, tenang, tentram, tertib, dan teratur.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  mengangkat  judul “Upaya meningkatkan  Kesadaran  Peserta  Didik  Dalam  Mematuhi  Tata  Tertib  Sekolah  di  SMK Negeri 1 Surakarta melalui Pembelajaran PPKn”.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  menggunkan  jenis  penelitian  dekriptif  kualitatif.  Menurut  Nana Syaodih  ( Sukmadinata.  Nana ,  2011)  penelitian  deskriptif  kualitatif  ditujukan  untuk mendeskripsikan  dan  menggambarkan  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik  bersifat  alamiah maupun  rekayasa  manusia,  yang  lebih  memperhatikan  mengenai  karakteristik,  kualitas, keterkaitan antar kegiatan.
Penelitian  deskriptif  kualitatif  yaitu  rangkaian  kegiatan  untuk  memperoleh  data  yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu  yang  hasilnya lebih  menekankan  makna. Disini,  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  karena  penelitian  ini mengeksplor  fenomena  peran  PPKn  sebagai  sarana  pendidikan  hukum  dalam  meningkatkan kesadaran  peserta  didik.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu penelitian  tentang  data  yang  dikumpulkan  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  deskriptif  dari  hasil wawancara  antara  peneliti  dan  informan.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik  observasi, dokumentasi dan wawancara.

## Hasil dan Pembahasan
A. Peran  PPKn Sebagai Saranan  Pendidikan Hukum  Dalam  Meningktkan Kesadaran Hak dan Kewajiban Peserta Didik Kelas XI BDP 3  SMK Negeri 1 Surakarta.
Misi  Pendidikan  Kewarganegaraan  adalah  pendidikan  pengembangan  karakter warga negara melalui pengajaran tentang peraturan dan institusi masyarakat dan negara (Kalidjernih,  2010:130).  Pernyataan  tersebut  mengungkapkan  bahwa  pada  dasarnya misi Pendidikan  kewarganegaraan  adalah  untuk  mendidik  peserta  didik  dan mengembangkan peserta didik yang berkarakter agar dapat menjadi warga negara yang cerdas  dan  baik,  artinya  seorang  warga  negara  yang  tidak  hanya  pintar  dalam  aspek pengetahuan  saja  melainkan  juga  memiliki  keterampilan  sikap  dan  nilai  yang  baik sebagai  individu  makhluk  sosial  maupun  warga  negara.  Misi  tersebut  berorientasi kepada  warga negara yang paham akan  hak  dan  kewajiban serta kedudukannya  dalam
kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  yang  demokratis  dan  majemuk serta memiliki rasa kebangsaan, nasionalisme dan cinta tanah air.
Materi  pelaran  PPKn  dalam  ruang  lingkup  memuat  materi  nilai,norma,  hukum, hak  asasi  manusia,  politik.  Salah  satu  pada  mteri  kelas  XI  BDP  terdapat  materi Perlindungan  dan  Penegakan  Hukum  dalam  masyarakat untuk  menjamin  keadilan  dan kedamaian peserta didik sudah mendapatkan materi tersebut kemudian diterapkan pada kegitan  sekolah  untuk  meningktkan  kesadaran  tata  tertib  sekolah.  Salah  satu  dengan terpenuhinnya  hak  dan  kewajiban  peserta  didik  sehingga  sebagai  penunjang  dalam KBM.
Dari  wawancara  wakil  kepala  sekolah,  guru  dan  peserta  didik  sejalan  dengan hasil  observasi  dan  dokumetasi  yang telah  kami lakukan. Peran PPKn sebagai saranan pendidikan  hukum  benar.  Dalam  hak  dan  kewajiban  peserta  didik  sudah  terpenuhi semua  seperti  perlindungan.  Cara  meningkatkan  kesadaran  hak  dan  kewajiban  dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti motivasi, pengawasan, pengarahan.
B. Peran PPKn Sebagai Saranan Pendidikan Hukum Dalam Meningktkan Kesadaran Kehadiran Peserta Didik Kelas XI BDP 3 SMK Negeri 1 Surakarta.
Pendidikan  hukum  dalam  metri  PPKn  menurut  pendapat  ( Sapriya ,  2012), ( Winarno ,  2013)  mengungkapkan  bahwa  “PPKn  sebagai  kajian  yang  bersifat multidisiplin  mengambil  peran  tidak  hanya  sebagai  pendidikan  politik,  tetapi  juga berperan  sebagai  pendidikan  nilai  dan  moral,  pendidikan  hukum  dan  pendidikan  bela negara".  Hal  ini  mengisyaratkan  bahwa  misi  PPKn  tidak  hanya  mencakup  ilmu kewarganegaraan, tetapi juga mencakup politik, nilai dan moral serta hukum yang saling terintegrasi  dalam  menunjang      pembentukan      karakter      warga  negara  yang  baik  dan cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ruang  lingkup  materi  PPKn  yang  mencakup  memuat materi  nilai,norma,  hukum, hak  asasi  manusia,  politik.  Salah  satu  pada  materi  kelas  XI  BDP  terdapat  materi Perlindungan  dan  Penegakan  Hukum  dalam  masyarakat  untuk  menjamin  keadilan  dan kedaiman  peserta  didik  sudah  mendapatkan  materi  tersebut  kemudian  diterapkan  pada kegitan  sekolah  untuk  meningktkan  kesadaran  tata  tertib  sekolah.  Salah  satu  kehadiran peserta didik tertib dapat meningkatkan tata tertib sekolah.
Dari wawancara wakil kepala sekolah, guru dan peserta didik sejalan dengan hasil observasi  dan  dokumetasi  yang  telah  kami  lakukan.  Peran  PPKn  sebagai  saranan pendidikan  dalam  meningkatkan  kehadiran  peserta  didik,  sangtlah  berkaitan  dengan mematuhi tata tertib hal tersebut merupakan bentuk rasa kedisiplinan. Kehadiran peserta didik  sudah  sesuia  dengan  tata  tertib  sekolah  seperti  tepat  waktu,  ikut  serta  KBM  dan kegiatan sekolah dll.
C. Peran  PPKn Sebagai Saranan  Pendidikan Hukum  Dalam  Meningktkan Kesadaran Berpakaian Peserta Didik Kelas XI BDP  3 SMK Negeri 1 Surakarta.
PPKn  semerupakan  salah  satu  mata  pelajaran  wajib  dalam  kurikulum  pendidikan dasar, menengah di Indonesia agar peserta didik terjaman sejak dini tentang yang miliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, jiwa Pancasila, UUD 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indoensia.
Dalam  pengembangan  pendidikan  hukum  tidak  terlepas  dari  Sistem  Pendidikan Nasional dan kebijakan Depdiknas yang mengemukakan prinsip- prinsip
penyelenggaraan  sebagai  berikut  (Arifin,  2017:  188):  tidak  mengubah  sistem pendidikan,  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila  dan  penerapan  manajemen  berbasis sekolah  serta  sebagai  identitas  sekolah.  Dalam  berpakaian  merupakan  bentuk  dari kedisiplinan yang tercermin pada peserta didik.
Dari  wawancara  wakil  kepala  sekolah,  guru  dan  peserta  didik  sejalan  dengan hasil  observasi  dan  dokumetasi  yang telah  kami lakukan. Peran PPKn sebagai saranan pendidikan  dalam  meningkatkan  kesadaran  berpakaian  sudah  diatur  dalam  tata  tertib sekolah  bertujuan  sebagai  identitas.  Kesadaran  berpakaian  dapat  dilihat  dari  memakai seragam dan atribu lengkap. Dengan cara menegur, meningatkan penertiban
D. Peran PPKn Sebagai Saranan Pendidikan Hukum Dalam Meningktkan Kesadaran Kebersihan Lingkungan Peserta Didik Kelas XI BDP 3 SMK Negeri 1 Surakarta.
Materi  PPKn  memiliki  tujuan  akan  mewujudkan  peserta  didik  yang  mampu ( Winarno ,  2013)  seperti  pengalaman  nilai  dan  normal  Pancasila,  paham  UUD  1945, berfikir  kritis, rasional  dan  kreatif serta semnagat kebangsaan  dan cinta tanah air serta berpartisipasi, aktif, cerdas dan bertanggung jawab sebagai warga negara Indonesia.
Lingkungan  kebersihan  sekolah  merupakan  tugas  seluruh  warga  sekolah  peserta didik,  tenaga  pendidik  dan  karyawan  harus  menjaga  dan  memelihara  kebersihan  agar mencapai  tujuan  KBM  yang  nyaman,  aman,  bersih,  sehat  dan  bebas  poluasi  sehinga kegiatan disekolah berjalan dengna optimal dan baik.
Dari wawancara wakil kepala sekolah, guru dan peserta didik sejalan dengan hasil observasi  dan  dokumetasi  yang  telah  kami  lakukan.  Peran  PPKn  sebagai  saranan pendidikan  dalam  meningkatkan  kebersihan  sangatlah  benar.  Menjaga  kebersihan lingkungan  sudah  diatur  dalam  tata  tertib  sekolah  bertujuan  menciptakan  suasana nyaman,  bersih  dan  sehat  dan  mendukung  program  7K.  Cara  meningkatkan  kebersihan lingkungan dengan menerapkan piket dan kerja bakti.

## Pembahasan
Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum  dalam meningkatkan kesadaran peserta  didik  mematuhi  tata  tertib  sekolah  di  SMK  Negeri  1  Surakarta.  Peran  PPKn  perlu ditanamkan  sejak  dini  dalam  pendidikan  sekolah  karena  dalam  mata  pelajaran  tersebut mempunyai  konsep  dalam  pembentukan  moral  dan  budi  pekerti  seseorang  dalam  kehidupan bernegara. Salah satunya  dalam  menaati tata tertib  yang berlaku  di sekolah. Dalam  kurikulum Mata pelajaran PPKn menyebutkan bahwa ruang lingkup PPKn direalisasikan ke dalam standar kompetensi mata pelajaran PPKn pada SMA materi hukum, noram dan nilai.
Penyelenggaraan pendidikan hukum harus senantiasa mengarahkan peserta didik untuk menuju  hidup  berkualitas  dengan  mematuhi  tata  tertib,  memperoleh  pengetahuan  dan wawasan  yang  lebih  luas  untuk  bekal  menjadi  warga  negara  yang  baik  dan  memiliki  akses untuk  mampu  memenuhi  standar  hidupnya  secara  layak  aman,  teratur,  tertib  dan  harmonis. Sekolah  selalu  berupaya  untuk  membantu  peserta  didik  dalam  menjadi  warga  negara  yang baik  dengan  menerapkan  pendidikan  hukum    salah  satunya  dengan  cara  menumbuhkan kesadaran  peserta  didik  mematuhi  tata  terib  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dengan
kesadaran  peserta  didik  karena  kedisiplinan  merupakan  salah  satu  faktor  penting  di  dalam penegakan peraturan sekolah.
Disini  peran  PPKn  sebagai  sarana  pendidikan  hukum  sangatlah  penting.  Dalam kurikulum Merdeka mata pelajaran PPKn tingkat SMA/SMK kelas XI semester ganjil tentang Perlindungan  dan  Penegakan  Hukum  dalam  masyarakat  untuk  menjamin  keadilan  dan kedamaian.  menyebutkan  ruang  lingkup  memuat  UUD  1945  sebagai  dasar  negara  yang menjadi  lenadasan  konstitusi  nasional  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Mencakup  hak  asasi  manusia,  hukum,  moral  dan  norma  dan  kewarganegaraan.  PPKn  juga berpengaruh  sebagai  pendidikan  hukum  meliputi  norma  hukum  dan  kepatuhan  yang  berlaku dalam  kehidupan  berkualitas  dengan  mematuhi  tata tertib  agar  terciptanya  lingkungan  aman, nyaman,  tentram  dan  harmonis  Penyelenggaran  pendidikan  hukum  di  lingkungan  sekolah harus  senatiasa  mengarah  peserta  didik  untuk  bentuk  warga  negara  yang  baik  patuh  dan  taat pada  hukum.  Sekolah  selalu  berupaya  untuk  membantu  peserta  didik  yang  baik  dengan  cara meningkatkan  kesadaran  untuk  selalu  mematuhi  tata  tertib.  Hubungan  tata  tertib  dengan kesadaran peserta didik sangat erat karena merupakan kedisiplinan dalam penegakan peraturan sekolah.  Tingkat  kesadaran  peserta  didik  mematuhi  tata  tertib  berpengaruh  terhadap  tingkat pelanggaran  tata  tertib  sekolah.  Oleh  sebab  itu  untuk  meminimalisir  pelanggaran  tata  terib sekolah diperlukan kesadaran peserta didik sebagai tujuan KBM berjalan lancar. Berikut peran PPKn sebagai pendidikan hukum dalam mematuhi tata tertib sekolah:
A. Peran  PPKn  sebagai  sarana  pendidikan  hokum  dalam  meningkatkan  kesadaran hak dan kewajiban peserta didik kelas XI BDP 3 SMK Negeri 1 Surakarta Berdasarkan  hasil  peneliti  yang  telah  dilaksanakan  peran  PPKn  sebagai  sarana pendidikan  hukum  dalam  meningkatkan  kesadaran  hak  dan  kewajiban  peserta  didik kelas  XI  BDP    3  SMK  Negeri  1  Surakarta  yaitu  memang  benar.  Hal  tersebut  sejalan dengan  tujuan  mewujudkan  peserta  didik  yang  mampu  dalam  pembelajaran  PPKn melalui  pendapat  Winarno  (2013:50)  berpendapat  bahwa  menampilkan  karakter bermoral  Pancasila,  memiliki  komitmen  konstitusional  dan  pemahaman  utuh  tentang UUD  1945,  berfikir  kritis,  rasional,  kreatif,  semangat  kebangsaan,  cinta  tanah  air, semangat  Bhinneka  Tunggal  Ika,  berpartisipasi  aktif,  cerdas  dan  bertanggungjawab. PPKn  berperan  sebagai  pendidikan  hukum  menurut  pendapat  Darwis  (2003:28), menyatakan  bahwa  pendidikan  hukum  akan  mampu  menumbuhkan  kesadaran  peserta didik.  Dapat  dilihat  dengan  selalu  mematuhi  tata  tertib  seperti  mengikuti  kegiatan ekstrakuler,  mendapatkan  fasilitas  dan  mendukung  program  sekolah.  Hal  ini  dapat meningkatkan kesadaran peserta didik mematuhi tata tertib berjalan dengan optimal.
SMK Negeri 1 Surakarta sudah mendapatkan predikat sekolah ramah Anak yang mendukung program pemerintah Kota Surakarta sebagai kota layak anak sejak 22 Maret 2021.  Sesuai  misi  pada  sekolah  tentang  mewujudkan  sekolah  ramah  anak  dan  ramah lingkungan  dengan  menjali  kerjasama  yang  harmonis  antarwarga  sekolah,  lingkungan dan  lembaga  lain  yang  terikat  Sekolah  ramah  anak  merupakan  sekolah  yang  mampu menjamin  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  anak  dalam  proses  belajar  mengajar,  aman, nyaman,  bebas  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  serta  menciptakan  ruang  bagi  anak untuk berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan  perdamaian.  Untuk  mendukung  sekolah  ramah  anak  tersebut.  Melaksanakan kegiatan  deklarasi  sekolah  ramah  anak  yang  diikuti  oleh  semua  elemen  pendidikan
mulai dari pendidik, tenaga kependidikan, siswa, perwakilan orangtua peserta didik dan komite juga dihadiri oleh dinas pendidikan.
B. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam  meningkatkan  kesadaran kehadiran peserta didik kelas XI BDP  3 SMK Negeri 1 Surakarta
Berdasarkan  hasil  peneliti  yang  telah  dilaksanakan  peran  PPKn  sebagai  sarana pendidikan hukum  dalam  meningkatkan  kehadiran peserta didik  kelas XI BDP 3 SMK Negeri  1  Surakarta  yaitu  memang  benar.Hal  ini  sejalan  dengan  Maftuh  dan  ( Sapriya , 2012)  berpendapat  PPKn  sebagai  pendidikan  hukum,  yang  berarti  bahwa  program pendidikan  ini  diarahkan  untuk  membina  peserta  didik  sebagai  warga  negara  yang memiliki  kesadaran  hukum  yang  tinggi,  yang  menyadari  akan  hak  dan  kewajiban  dan memiliki  kepatuhan terhadap hukum  yang tinggi. Kehadiran peserta didik sudah  diatur dalam  tata  tertib  sekolah,  sangtlah  berkaitan  dengan  mematuhi  tata  tertib  hal  tersebut merupakan bentuk rasa kedisiplinan dan tanggungjawab. Kehadiran peserta didik sudah sesuia dengan tata tertib sekolah seperti tepat waktu dan  melakukan pengecekan suhu, ikut  serta  KBM,  kehadiran  disekolah,  dilarang  meninggalkan  ruang  kelas  dan  sekolah tanpa  izin,  dilarang  membolos  mengikuti  KBM  tanpa  izin  yang  jelas.  Semua  hal tersebut sudah diatur dalam tata tertib sekolah tentang kehadiran peserta didik.
C. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan  kesadaran berpakaian peserta didik kelas XIBDP  3 SMK Negeri 1 Surakarta
Berdasarkan  hasil  peneliti  yang  telah  dilaksanakan  peran  PPKn  sebagai  sarana pendidikan  hukum  dalam  meningkatkan  kesadaran  berpakaian  peserta  didik  kelas  XI BDP  3  SMK  Negeri  1  Surakarta  yaitu  memang  benar.  Hal  ini  disamapaikan  oleh (Djahiri,  2000)  penyelenggaran  pendidikan  hukum  dalam  lingkungan  lembaga pendidikan disesukaian dengan tujuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang sekolah. Pada tingkatan SMK kesadaran berpakaian sesuia  dengan  ketentuan tata tertib sekolah bertujuan  sebagai  identitas  sekolah,  bentuk  kerapaian  dan  kenyaman.  Kesadaran berpakaian  dapat  dilihat  dari  sepatu  sekolah,  tidak  memakai  seragam  dan  atribu lengkap,  berpakaian  sederhana,  rapi,  bersih,  dilarang  memakai  topi  selain  topi upacara,merobek  bagian  bawah  celana/rok,  melaksanakan  praktikum  wajib  pakai seragam  pratikum,  tidak  memakai  tata  rias,  dilarang  memakai  kaos,  dilarang  pakai kalung,  gelang,  anting,  pewarna  rambut,  tatro,  dilarang  memakai  ikat  pinggang berkepala  besi,  dilarang  memakai  jaket/sweater  selama  KBM  dan  wajib  menghormati dan  menjujung tinggi arti dan  makna pakaian seragam. Cara meningkatkan berpakaian dengan menegur, meningatkan dan penertiban.
D. Peran  PPKn  sebagai  sarana  pendidikan  hukum  dalam  meningkatkan  kesadaran kebersihan peserta didik kelas XI BDP 3 SMK Negeri 1 Surakarta
Berdasarkan  hasil  peneliti  yang  telah  dilaksanakan  peran  PPKn  sebagai  sarana pendidikan  hukum  dalam  meningkatkan  kesadaran  kebersihan  lingkungan  sekolah peserta  didik  kelas  XI  BDP    3  SMK  Negeri  1  Surakarta  yaitu  memang  benar.  Hal  ini sejalan  ( Musfidah ,  2014)  dimana  peserta  didik  dapat  mengetahui  dan  melaksanakan dengan  baik  dan  sungguh-sungguh  seluruh  kegiatan  yang  ada  disekolah  dalam kebersihan mendukung program 7K.
Lingkungan yang aman dan nyaman dapat membuat kita merasa betah untuk belajar  maupun  mengerjakan  tugas-  tugas  lainnya.  Hal  tersebut  tertuang  dalam tujuan  dari  program  kerja  7K  yang  meliputi  keamanan,  kebersihan,  keimanan, kekeluargaan,  kerindangan,  kerapihan,  keindahan.  Terciptanya  lingkungan  yang diidamkan oleh peserta didik yang tentu juga dapat meningkatkan .

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di dapatkan maka kesimpulan berkaitan sebagai berikut:
Peran  PPKn  sebagai  sarana  pendidikan  hukum  dalam  meningkatkan  kesadaran  hak  dan kewajiban peserta didik kelas XI BDP 3 SMK Negeri 1 Surakarta yaitu memang benar. Dapat dilihat  sekolah  ramah  anak  mendapatkan  hak  dan  kewajiban  mengikuti  kegitan  ekstrakuler, mendapatkan fasilitas, menaati tata tertib dan mendukung program sekolah.
1. Peran  PPKn  sebagai  sarana  pendidikan  hukum  dalam  meningkatkan  kesadaran kehadiran peserta didik kelas XI BDP  3 SMK Negeri 1 Surakarta yaitu memang benar. Dapat dilihat peserta didik tertib masuk, melakukan pengecekan suhu dan selalu meningkuti kegiatan disekolah.
2. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran kerapian peserta  didik  kelas  XI  BDP  3  SMK  Negeri  1  Surakarta  yaitu  memang  benar.  Dapat  dilihat peserta  didik  tetib  berseragam  sesuia  aturan,  tidak  menggunkan  tata  rias  dan  tidak  memakai jaket saat proses KBM.
3. Peran PPKn sebagai sarana pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran kebersihan  peserta  didik  kelas  XI  BDP  3  SMK  Negeri  1  Surakarta  Surakarta  yaitu  memang benar. Dapat dilihat peserta didik mengikuti kegiatan kerja bakti, mendukung program 7K dan tidak mencoret-coret sarana prasarana sekolah.

## Bibliografi
Djahiri, K. (2000). Strategi Pembelajaran PPKn Era Reformasi Menuju Indonesia Baru. Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung .
Musfidah,  N.  (2014). Pelaksanaan  Pembinaan  Akhlak  dalam  Menanggulangi Pelanggaran Tata Tertib Sekolah di Kelas 8 SMP Wchid Hasyim 2 .
Riyanto, Y. (2017). Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya: Penerbit SIC .
Sapriya.  (2012).  Konsep  Dasar  Pendidikan  Kewarganegaraan. Jakarta:  Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Sukmadinata.  Nana,  S.  (2011).  Landasan  Psikologi  Proses  Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya .
Winarno.  (2013).  Pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  Isi,  Strategi,  dan Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara .
Winarno.  (2016). Paradigma  Baru:  Pendidikan  Kewarganegaraan. Bandung:  PT.  Bumi Aksara .
Arifin. 2009. Implementasi Pendidikan Hukum Dalam Konteks Budaya Sekolah Di Era Global . Bandung: Universitas Islam Bandung
Darwis,R. 2003. Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum warga Negara . Departemen Pendidikan Indonesia : UPI
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor  58  Tahun  2014  Tentang Kurikulum  2013  Sekolah  Menengah  Pertama/ Madrasah Tsanawiyah.