## PEMIKIRAN HUKUM  TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRI DAN ANAK DI LUAR KAWIN KAITANNYA DENGAN HAK-HAK KEPERDATAAN
Halmi Abdul Halim,  Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abd Hakim UIN Sunan Gunung Djati Bandung
a3mhalmi@yahoo.co.id

## Abstract
The  development  of  laws  and  regulations  in  Indonesia  applies  dynamically,  as well as in the development of family law in Indonesia, as we know with the phenomenon of judicial  review  of  the  marriage  law  that  was  filed  by  a  mother  who  entered  into  an unregistered  marriage  with  an  official,  then  was  subject  to  judicial  review  at  the Constitutional  Court.  and  issued  Decision  of  the  Constitutional  Court  No.  46/PUU- VIII/2010. After the issuance of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 also has implications for the Status of Children and Civil Rights. So in this article we will discuss the status of children in laws and regulations and then the relationship between child status and civil rights.
The results of the research in this article show that the status of children in laws and  regulations  is  divided  into  two,  namely  legal  children  and  children  outside  of marriage. Then the relation between child status and civil rights is that if a child is legal then he has full civil rights from his father and mother whereas if a child is out of wedlock then he only has civil rights to his mother and family but if he submits a request for child status  in  court  then  the  child  can  have  civil  rights.  from  his  biological  father  by  being proven  by  technology  that  the  child  is  related  by  blood  to  his  father,  but  guardianship rights cannot be granted.
Keywords : Civil Right, Family Laws, Status Of Children,

## Abstrak
Perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia berlaku dinamis, begitu  pun  dalam  perkembangan  hukum  keluarga  di  Indonesia,  sebagaimana  kita ketahui  dengan  adanya  fenomena  uji  materil  Undang-Undang  perkawinan  yang diajukan oleh seorang ibu yang melakukan nikah sirri dengan seorang pejabat, lalu di uji  materil  di  MK  dan  mengeluarkan  Putusan  Mahkamah  Kontitusi  No.  46/PUU- VIII/2010.Pasca  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Kontitusi  No.  46/PUU-VIII/2010 tersebut    berimplikasi  juga  terhadap  Status  Anak  dan  Hak  Keperdataan.  Maka  dalam artikel ini akan dibahas tentang Status Anak dalam Peraturan Perundang-undangan lalu kaitan antara Status Anak dengan Hak Keperdataan.
Hasil  dari  penelitian  dalam  artikel  ini  maka  status  anak  dalam  peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua yaitu Anak Sah dan Anak di Luar Kawin. Lalu kaitan Status Anak dengan Hak Keperdataaan adalah Jika anak sah maka memiliki hak keperdataan  penuh  dari  Ayah  dan  Ibunya  sedangkan  jika  Anak  di  Luar  Kawin  maka hanya  memiliki  hak  keperdataan  kepada  ibu  dan  keluarganya  saja  tetapi  jika mengajukan  pengajuan  status  anak  di  Pengadilan  maka  anak  dapat  memiliki  hak keperdataan  dari  ayah  biologisnya  dengan  dibuktikan  dengan  teknologi  bahwa  anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya, tetapi untuk hak perwalian tetap tidak bisa diberikan.
Kata Kunci: Hak Keperdataan, Hukum Keluarga, Status Anak

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  laki  laki  dengan seorang  perempuan  sebagai    suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  berdasarkan  Ketuhan yang Maha Esa Allah SWT telah menciptakan manusia dan jenis laki laki dan perempuan agar kemudian  mereka    dapat  berhubungan  satu  sama  lain,  hidup  bersama  dan saling  mencintai  sehingga    menghasilkan  keturunan,s  erta    hidup  dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk-Nya
Allah  berfirman  dalam    QS.  Arrum  ayat  21  yakni,  “Dan  dianatra  tanda tanda  kekuasaan-Nya    Dia  menciptakan  untukmu  isteri  isteri  dari  jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram  kepdanya, dan dijadikan- Nya diantarmu rasa kasih dan sayanag, sesungguhnya pada yang  demikian itu benar benar terdapat tanda tanda  bagi kaum yang berfikir”
Islam  memandang  perkawinan  merupakan  sebuah  ibadah  ketaan seorang mukmin dapat meraih dan balasan, bla mengikhlaskan niat.meluluskan kehendak,s erta memaksudkan perkawinannya, demi menjaga dirinya darri hal hal yang diharamkan, bukan sekedar dorongan hawa nafsu yang menjadi tujuan mendasar dari perkawinan, Ajaran islam  yang agung mengangkat  kenikmatan biologis  kepada  derajat  keluhuran  dan  kesucian,  yang  mengubah  kebiasaan menjadi ibadah dan yang mengubah syahwat menjadi jalan untuk meraih ridho Allah  SWT,  satu  syarat    yaitu  niat  yang  benar  untuk  mengubah  kebiasaan menjadi ibadah.
Hidup bersama anatra laki laki dan perempuan berakibat penting dalam masyarakat,  akibat  yang  paling  deket  dengan  hidup  bersama  adalah terbentuknya  sebuah    keluarga  dalam  anggota    mastyarakat.    Terkait    dengan akibat  yang  signifikan  ini,  msyarakat    membutuhkan  suatu  peraturan  yang mengenai    syarat  –syarat  untuk  peresmian  ,  pelaksanaan  kelanjutan  dan terhentinya  hidup    bersama.  Dengan    demikian  maka  adanya    peraturan tersebutlah yang  menimbulkan  perkawinan  yaitu  suatu hidup bersama dari seseoran laki laki dan perempuan yang memenuhi  syart syarat yang terdapat dalam peraturan.
Melalui lembaga  perkawinan ini kebutuhan narulilah yang paling pokok dari  manusia  tersalurkan  secara  terhormat  sekaligus  memenuhi    panggilan watak  kemasyarakatan  dalam  kehidupan    dalam  kehidupan    manusia    itu sendiri  dan  panggilan  moral  yang  ditegaskan    agama.  Dalam  undang  undang diatur  secara  rinci    mengenai  perkawinan  dalam  rangka  mengatur  dan mentertibkan,  agar  kehidupan  keluarga  damai,  sejahtera  dan  harmonis  sesuai dengan  tujuan  utama  perkawinan,  sehingga  kemaslahan  dalam  keluarga  dan masyarakat..
Dalam  hukum  perkwianan  di  Indonesia,  perkawinan  yang  sah  adalah perkawnan  yang  sah  secara  agama  maupun  sah  secara  yusridis.  Sah    secara agama  yaitu  terpenuhinya  rukun  rukun  dan  syarat  syarat  perkawinan sedangkan    secara  yuridis  yaitu  dengan  ditatakannya  prkawinan  tersebut; secara  yuridis    di  atur  dalam  undang  undang  no  1  tahun  1974  tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :
Perkawinan  adalah  sah  apabilaa  dilakukan  menurut  hukum  masing masing agama dan kepercayaan itu
Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan undangan yang berlaku.
Dalam  kompilasi  hukum  islam  (KHI)  yang  diatur  mengenai  pencatat perkawinan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk menjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat    Islam,  setiap  perkawinan harus dicatat, dilanjutkan pada ayat (2)  bahwa pencatat perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur  dalam Undang-undang nomor  2  tahun  1946  jo  Undang  undang    nomor  32  tahun  1954.  Apabila perkawinan yang dilakukan diluar pengawasaan pegawai pencatat nikah maka perkawinannya  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam KHI pasal 6 ayat (2)
Kekuatan hukum suatu perkawinan di Indonesia  adalah dengan dicatat oleh pejabat KUA. Pencatatan perkawinan di Indonesia hukumnya adalah wajib, untuk  menjaminkan  hal-hak  dan  kepastian  hukum  bagi    pihak  pihak    yang melangsungkan  perkawinan.  Seiring  perkembangan  zaman  akhir  akhir  ini banyak perkawinan yang tidak dicatatkan  karena berbagai  alasan, mulai dari
enggan  mecatatkan  karena  rumit  dengan  persyaratan  persyaratannya.  Belum cukup umur, hamil diluar nikah, tidak mempunyai biaya penelenggaraany dan lain  lain.Perkawinan  yang  tidak  dicatat    ini  sering  disebut  dengan  kawin  siri. Perkawinan  yang    tidak  di  catat  sangat  merugikan    pihak  perempuan,  karena tidak ada bukti bukti  yang otentik (akta nikah) yang terdaftar  pada pencatatn perkawinan  yang  dilakukan  oleh  pihak  KUA  dan  perkawinannya.  Dianggap tidak sah akibatnya, anak hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Selain itu anak  anak berserta  ibunya  tidak bisa menuntut  hak nafkah  dan juga tidak dapat  pula menuntut hak waris.
Pada pasal 7 ayat (2) KHI dijelaskan  perkawinan yang belum  dicatatkan oleh  pegawai  pencatat  nikah,  maka  seorang  suami    atau  pihak  yang bersangkutan    dapat  mengajukan  isbat    nikah  ke  pengadilan  agama,  karena perkawinan  yang  sah    secara  yuridis  hanya  dapat    di  buktikan  dengan  Akta Nikah yang dibuat  oleh Pegawai  Pencatat Nikah sebagaimanan diatur  dalam KHI  Pasal  7  ayat  (1)  kemudian    dilanjutkan  pada  pasal  7  ayat  (3)  mengenai kebolehan  isbat    nikah  yang  dapat  diajukan    ke  Pengadilan  Agama    terbatas mengenai  hal  hal  yang  berkenaan  dengan  :  adanya  perkawinan  dalam  rangka menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau  tidaknya  salah  satu    syarat  perkawinan,  adanya  perkawinan  yang  terjadi sebelum  berlakunya    Undang-Undang  No  1  tahun  1974  dalam    hal  pengajuan permohonan isbat nikah  yang berhak  dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan  itu  sesuai  dengan  pasal  7  ayat  (4).  Oleh  karenanya  diperlukan kajian  mendalam  terkait  perkembangan  status  anak  dalam  peraturan perundangan-undangan  dan  bagaimana  kaitan  status  anak  dengan  hak keperdataan anak di luar kawin.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Status Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan 1
Dalam lingkup hukum keluarga, diketahui bahwa terdapat beberapa jenis status  hukum  bagi  seorang  anak,  antara  lain yaitu:  anak sah,  anak luar  kawin, dan  anak  angkat  atau  adopsi.  Ketentuan  mengenai  hukum  keluarga  ini utamanya  mengacu  pada  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  mengatur  secara  terperinci mengenai status anak dalam perkawinan, demikian juga Peraturan Pemerintah No.  9  Tahun  1975  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang  Perkawinan    juga  tidak  mengaturnya.  Undang-Undang  Perkawinan hanya  mengatur  tentang  Anak  Sah  dan  Anak  Luar  Kawin,  sedangkan  anak adopsi atau anak angkat tidak diatur. Oleh karenanya, jika menyangkut masalah status  anak  dan  hak-hak  anak,  maka  peraturan  perundangan  yang  dijadikan rujukan tidak hanya mengacu pada UUP saja, tetapi juga peraturan perundang- undangan  yang  lainnya  seperti  Unang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan (UU Sisminduk).
a. Anak Sah
Anak  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  akibat  perkawinan yang  sah.  Hal  ini  diatur  dalam  UUP  khususnya  Pasal  42.  Keturunan  yang  sah didasarkan  atas  adanya  perkawinan  yang  sah.    Status  anak  sah  mendapatkan perlindungan  hukum  yang  lebih  jelas  dibandingkan  dengan  status  anak  yang lainnya.
b. Anak Luar Kawin
Ketentuan  tentang  anak  luar  kawin  diatur  dalam  Pasal  43  UUP,  yaitu anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  dan  hanya  mempunyai  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Dalam  menghadapi  persolan tentang status anak, masih diperlukan rujukan yang diatur dalam KUH Perdata, dikarenakan  penjabaran  tentang  jenis  Anak  Luar  Kawin  lebih  luas  dibanding
1 J. Satrio. Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005) . 5
Undang-Undang  Perkawinan.  Meskipun  demikian  harus  diingat  bahwa  KUH Perdata  berlandaskan  pada  hukum  masyarakat  Barat.  Kategori  Anak  Luar Kawin terdiri dari tiga, yaitu:
Pertama,  Anak  Luar  Kawin  yang  ayah  dan  ibunya  tidak  ada  larangan untuk  kawin.  Artinya  jika  nantinya  kedua  orang  tuanya  menikah,  maka  Anak Luar Kawin  dapat diakui sebagai anak sah dan masuk dalam perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jikapun kedua orang tuanya tidak menikah, maka si anak tetap dapat diakui oleh orang tuanya sebagai Anak Luar Kawin. Kedua, Anak  sumbang,  yaitu  anak  yang  dilahirkan  akibat  hubungan  antara  dua  orang yang  terlarang  untuk  menikah  karena  masih  adanya  hubungan  darah.  Ketiga, Anak Zina, yaitu anak yang lahir  dari hubungan laki-laki dan perempuan yang dilarang  kawin  atau  dari  laki-laki  dan  perempuan  yang  salah  satu  atau keduanya  terikat  dengan  perkawinan  dengan  pihak  lain.  Hal  ini  dikarenakan dipakainya asas monogami mutlak dalam KUH Perdata, sehingga mereka yang sudah menikah  dan memiliki hubungan terlarang dengan pasangan lain, maka anak yang lahir dari hubungan tidak sah tersebut tidak akan pernah bisa diakui.
Undang-Undang Sisminduk lebih memberikan aturan tentang bagaimana pelaksanaan  pengakuan  dan  pengesahan  anak  oleh  orang  tuanya.  Di  dalam Penjelasan  Pasal  49  disebutkan  tentang  anak  yang  oleh  orang  tuanya  hendak dilakukan  pengakuan,  dimana  disebutkan  bahwa  “pengakuan  anak”  adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Dengan demikian, untuk dapat memiliki  hubungan  hukum  dengan  orang  tuanya,  khususnya  ayah  kandung, maka  terhadap  Anak  Luar  Kawin  perlu  dilakukan  tindakan  hukum  pengakuan terlebih dahulu oleh ayah kandungnya.
Terminologi  pengesahan  anak  berbeda  dengan  pengakuan  anak, meskipun  diketahui  bahwa  anak  yang  dilakukan  pengakuan  ataupun pengesahan adalah sama Anak Luar Kawin. Tindakan pengesahan anak menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Sisminduk adalah “pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua  orang  tua  anak  tersebut”.  Dapat  disimpulkan  bahwa  pengakuan  anak
terjadi  dikarenakan  pada  akhirnya  kedua  orang  tuanya  bukan  merupakan pasangan  suami-isteri,  sedangkan  pengesahan  anak  dapat  dilakukan  jika  laki- laki dan perempuan orang tua si anak, akhirnya menjadi pasangan suami-isteri yang sah. Untuk kepentingan status hukum anak mereka yang dibawa masuk ke dalam  perkawinan  yang  sah,  maka  diperlukan  tindakan  hukum  pengesahan anak. Hal ini mengingat si anak lahir tidak dalam sebuah perkawinan yang sah, sehingga dalam akta kelahiran si anak hanya tercantum nama ibunya.
c. Anak Angkat
Mengenai  anak  angkat  tidak  diatur  dalam  UUP  maupun  KUH  Perdata. Ketentuan  tentang  anak  angkat  dapat  dilihat  dalam  UU  Perlindungan  Anak. Dalam  Pasal  1  angka  9  disebutkan  pengertian  anak  angkat  yaitu  “anak  yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau  orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan,  dan membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam  lingkungan  orang  tua  angkatnya berdasarkan  putusan  atau  penetapan  pengadilan”.  Terhadap  anak  angkat  ini diperlukan  tindakan  hukum  pengangkatan  anak.  Penjelasan  Pasal  47  ayat  (1) UU  Sisminduk  menyatakan  bahwa  “Yang  dimaksud  dengan  “pengangkatan anak”  adalah  perbuatan  hukum  untuk  mengalihkan  hak  anak  dari  lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab  atas  perawatan,  pendidikan  dan  membesarkan  anak  tersebut  ke  dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.
Undang-Undang  Perlindungan  anak  membedakan  pengertian  antara anak  angkat  dan  anak  asuh.  Anak  angkat  memiliki  legitimasi  yang  lebih  kuat. Anak  asuh  dalam  pengertian  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  adalah  anak yang  diasuh  oleh  seseorang  atau  lembaga,  untuk  diberikan  bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

## 2. Hubungan Hak Keperdataan dengan Anak Luar Kawin
Hak  keperdataan  adalah  hak  yang  dimiliki  seseorang  terkait  dengan urusan  perdata  seperti:  Hak  Identitas,  Hak  Waris  dsb.  Akan  tetapi  hak keperdataan ini ada yang berkaitan dengan yang apabila perkawinan sah maka hak keperdataan tersebut mucul seperti hak waris dan hak identitas. Dalam hal waris  ahli  waris  dapat  dikatakan  sebagai  ahli  waris  jika  dapat  membuktikan adanya perkawinan yang sah dibuktikan dengan dokumen perkawinan seperti Akta Nikah. Akan tetapi jika tidak dapat memuktikan maka hal hak waris akan terhalang. Lalu terkait hal tersebut hukum perkawinan Indonesia memberikan solusi dengan diberikannya ruang untuk pengesahan anak.
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  hak  adalah:  “sesuatu  yang benar,  milik,  kepunyaan,  kewenangan,  kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu (karena  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang,  aturan,  dsb),  kekuadaan  yang benar  atas  sesuatu  atau  untuk  menuntut  sesuatu,  derajad  martabat”. 2
Sedangkan  kata  keperdataan  itu  diambil  dari  kata  dasar  perdata  yang  berarti sipil atau yang mengatur tentang hak, harta berda, dan hubungan antar orang atas  dasar  logika  (formal)-(material)  yang  mengatur  hak,  harta  benda, hubungan antar orang atas dasar kebendaan.dan mendapat imbuhan ke-an dan hubungan antar orang. 3 Jadi dapat disimpulkan bahwa hak keperdataan adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang  hak,  harta  benda,  hubungan  antar  orang  berdasarkan  logika.  Hak-hak keperdataan  anak  luar  kawin  dalam  peraturan  perundangundangan  diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diperlakukan bagi warga non muslim dan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan bagi warga muslim. Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan  keluarga  orang  tuanya,  meliputi  hak  mengetahui  asal  usulnya,  hak mendapat  pemeliharaan  dan  pendidikan  dari  orang  tua,  hak  diwakili  dalam
2 Kamus besar Bahasa Indonesia,” dalam http//KBBI Digital
3 Kamus besar Bahasa Indonesia,” dalam http//KBBI Digital
segala perbuatan hukum di dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan waris. 4
Perubahan  status  hak  keperdataan  anak  luar  kawin  menimbulkan beberapa  akibat  hukum.  Pertama,  kewajiban  alimentasi  bagi  laki-laki  yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah dari anak luar kawin. Seorang  ayah  biologis  sudah  tidak  bisa  mengelak  lagi  atas  kewajiban  hukum untuk  memelihara  dan  mendidik  anak  dengan  alasan  ketiadaan  ikatan perkawinan  yang  sah  dengan  ibunya.  Ayah  harus memenuhi  kebutuhan  hidup dan  pendidikan  anak  tersebut  meskipun  ia  tidak  terikat  perkawinan  dengan ibunya,  atau  bahkan  sang  ayah  terikat  perkawinan  dengan  orang  lain. Pengahapusan  perlakuan  diskriminatif  terhadap  anak  luar  kawin  tentu  akan memberi  nilai  kebaikan  bagi  masa  depan  anak.  Kewajiban  alimentasi  yang selama ini hanya dipikul oleh ibu kini berganti dipikul bersama seorang lakilaki sebagai  ayah  yang  dapat  dibuktikan  memiliki  hubungan  darah  dengan  sang anak. Jika seorang ayah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya maka dapat digugat ke pengadilan. Pendek kata, kebaikan masa depan anak luar kawin lebih terjamin. Kedua, hak anak luar kawin atas harta warisan dari ayah biologisnya, pengakuan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah bilogisnya maka  tentu  berakibat  pada  hak  seorang  anak  untuk  mendapat  harta  warisan. Dan  kedudukan  anak  luar  kawin  yang  sudah  diakui  oleh  ayah  biologisnya menjadi  setara  dengan  anak  yang  lahir  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah. Maka dari itu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status hak keperdataan anak  luar  kawin  merupakan  ijtihad  revolusioner  karena  selama  ini  dipahami dalam konsep fiqih dan praktik hukum dalam peradilan agama anak luar kawin tidak memiliki hak mewaris dengan ayahnya karena ketidak adaan nasab yang sah.  Dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  menjadikan  anak  luar  kawin sebagai  pihak  yang  memiliki  kedudukan  hukum  (percon  in  judicio)  dalam perkara  kewarisan  di  pengadilan  dan  berhak  memperoleh harta  warisan  ayah biologisnya  dengan  keharusan  mampu  membuktikan  adanya  hubungan  darah
4 Abnan  Pancasilawati  ”Perlindungan  Hukum  Bagi  Hak-Hak  Keperdataan  Anak  Luar Kawin”, FENOMENA , Vol 6 No 2,
berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bunyi lain menurut hukum.
Putusan  pengesahan  anak  sudah  banyak  dilakukan  oleh  Pengadilan Agama di pelbagai daerah. Salah satunya adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan  Agama  Sleman,  Jawa  Tengah.  Putusan  itu  tertuang  dalam  Putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/ PA.Smn, tanggal 27 Juli 2006 tentang pengakuan anak di luar perkawinan. Dalam amar putusan disebutkan bahwa Pengadilan Agama mengabulkan  permohonan  pemohon  dan  mengatakan  bahwa  anak  di  luar perkawinan itu menjadi anak sah pemohon. Di antara pertimbangan hukumnya adalah  bahwa  hakim  tidak  melihat  adanya  aturan  yang  jelas  dalam  KHI  yang mengatur tentang pengakuan anak di luar perkawinan. Yang ada hanya aturan mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina saja. Hal ini diatur dalam pasal 53 yang didasarkan pada Q.s. al-Nûr [24]: 3, yang menurut majelis hakim, nilai filosofis  ayat  ini  adalah  untuk  melindungi  hak-hak  anak  yang  proses pembuahannya di luar nikah. 5
Kasus yang diselesaikan MK dengan putusan yang dibacakan tanggal 17 Februari 2012 ini bukanlah kasus rumit sebagaimana yang terjadi pada kasus di PA  Sleman  di  atas.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pendahuluan  putusan  saat memaparkan  tentang  duduk  perkara.  Sebenarnya,  pemohon,  terutama pemohon  II  bukanlah  anak  zina,  karena  dia  terlahir  dari  sebuah  pernikahan yang sah dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs, tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan, “...Bahwa pada tanggal 20  Desember  1993,  di  Jakarta  telah  berlangsung  pernikahan  antara  Pemohon (Hj.  Aisyah  Mochtar  alias  Machica  binti  H.  Mochtar  Ibrahim)  dengan  seorang laki-laki  bernama  Drs.  Moerdiono,  dengan  wali  nikah  almarhum  H.  Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum K.H. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat salat, uang
5 http: // pa-kotabumi.go.id / index.php?option= com_content&vie w= article&id= 74 : kajian  –  tentang  –  pengakuan  –  anak  –  di  -  luar  –  perkawinantanggapan  –  atas  –  tulisan  – muhamad  –  isna  –  wahyudi  –  dimajalah  –  hukum  –  varia  -  peradilan-tahun-xxv-no-296-juli- 2010-hlm-92- 95&catid=10:artikel&Itemid=110.
2.000  Riyal  (mata  uang  Arab),  satu  set  perhiasan  emas,  berlian  dibayar  tunai dan  dengan  ijab  yang  diucapkan  oleh  wali  tersebut  dan  kabul  diucapkan  oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono. 6
Tampaknya,  permasalahan  pokok  dalam  putusan  MK  ini  berawal  dari tidak  tercatatnya  pernikahan  yang  dilakukan  sehingga  berakibat  pada  tidak diakuinya  anak  akibat  hubungan  pernikahan  itu  dianggap  sebagai  anak  tidak sah.  Hal  ini  tentunya  berakibat  pada  tidak  adanya  kesempatan  untuk mendapatkan  hak  yang  melekat  pada  anak  dari  bapaknya  yang  oleh  Undang- Undang  tidak  diaggap  sebagai  bapaknya.  Beberapa  hak  perdata  yang  tidak dimiliki  oleh  anak  akibat  tidak  tercatatnya  pernikahan  orang  tuanya,  di antaranya:  Pertama,  tidak  mendapatkan  hak  nasab  dari  bapaknya,  karena  ia dianggap  sebagai  anak  di  luar  nikah,  sehingga  untuk  membuat  akte  kelahiran pun, ia tidak bisa mencantumkan nama bapaknya, persis seperti anak zina yang hanya  bernasab  kepada  ibunya.  Kedua,  tidak  mendapatkan  perlakuan  yang sama seperti anak yang lain. Hal ini tentunya memiliki dampak psikologis bagi perkembangannya. Ketiga, tidak mendapatkan hak nafkah dari bapaknya secara wajar.  Keempat,  tidak  mendapatkan  hak  waris,  karena  tidak  ada  kaitan  nasab dengan bapaknya. Dia hanya ada kaitan waris dengan ibu dan keluarga ibunya. Dari  pembahasan  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  anak  yang  terlahir  dari  sebuah pernikahan  yang  sah  sesuai  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,  akan  tetapi tidak  melaksanakan  pencatatan  sebagaimana  dimuat  dalam  Undang-Undang yang sama, yakni pada pasal 2 ayat (2), menyebabkan adanya perlakuan tidak adil, baik dari bapaknya, negara maupun dari masyarakat.

## C. KESIMPULAN
Hak keperdataan adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antar orang berdasarkan logika. Hak keprdataan anak luar kawin menurut UU No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan hak keperdataan anak pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi  No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa:
6 Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
1. Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan dalam Bab IX , Pasal 43  ayat  (1),  anak  luar  kawin  hanyalah  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Pasca  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Kontitusi  No.  46/PUU-VIII/2010 anak luar  kawin  mempunyai  hak  keperdataan  dengan  ayah biologisnya sebagai berikut:
a. Hak mengetahui asal usulnya
b. Hak atas pemeliharaan dan pendidikan
c. Hak untuk diwakili  dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan
d. Hak mengurus harta benda anak
e. Hak mendapat waris
Hak  keperdataan  adalah  sesuatu  yang  harus  dimiliki  seseorang berkaitan  tentang  perihal  yang  mengatur  tentang  hak,  harta  benda, hubungan antar orang berdasarkan logika. Sehingga dalam penelitian ini  mengangkat  permasalahanhak  keprdataan  anak  luar  kawin menurut  UU  No.1  Tahun  1975  tentang  Perkawinan  dan  hak keperdataan  anak  pasca  keluarnya  putusan  Mahkamah  Konstitusi No.  46/PUU-VIII/2010.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian normatif,  dengan  sfesifikasi  deskriptif  analitis,  data  yang dipergunakan adalah data sekunder, dengan analisis data kuanlitatif, hasil penelitian ini menujukan bahwa:
1) Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan dalam Bab IX ,  Pasal  43  ayat  (1),  anak  luar  kawin  hanyalah  mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2) Pasca  keluarnya  Putusan  Mahkamah  Kontitusi  No.  46/PUU-
VIII/2010 anak luar kawin mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya sebagai berikut:
a) Hak mengetahui asal usulnya
b) Hak atas pemeliharaan dan pendidikan
c) Hak untuk diwakili  dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan
d) Hak mengurus harta benda anak
e) Hak mendapat waris

## REFERENSI
Abnan, Pancasilawati ”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK
KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN”, FENOMENA, Vol 6 No 2, (Online) https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_H ukum_Bagi_HakHak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin
Al-Jurjawi,  Syeikh  Ali  Ahmad.  “Hikmatu  at-Tasyri  wa  Falsyafatahu”  terj.  Hadi Mulyo dan Shobahussurur. Semarang: C.V. Asy-Syifa.
Anderson  J.N.D.  (1994). Hukum  Islam  di  Dunia  Modern ,  Yogyakarta,  Tiara Wacana.
Arivia Gadis, Filsafat Berperspektif Feminis , Jakarta; Yayasan Jurnal Perempuan,
Bunyamin,  Mahmudin  dan  Agus  Hermanto.  (2017). Hukum  Perkawinan  Islam. Bandung: CV. Pustaka Setia.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI,  (1990). Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka.
Fathudin AW Syukri dan Vita Fitria. (2008). Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan , Penelitian.
Isnaeni,  Moch.  (2016). Hukum  Perkawinan  Indonesia .  Bandung:  PT.  Refika Aditama.
Keddie R Nikki, (1991). Women in Middle Eastern History, Shifting Boundaries in Sex and Gender , New Heaven, Yale University Press.
Khallaf Wahab Abdul. (1994), Ilmu Ushul Fiqh , ter. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib,
Dina Utama, Semarang,
Kompilasi Hukum Islam
Mukhlas,  Oyo  S.  (2011),  Perkembangan  Peradilan  Islam,  Bogor:  Ghalia Indonesia.
Oyo  Sunaryo  Mukhlas, https://uinsgd.ac.id/menakar-kekuatan-dan-implikasi- putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46-tahun-2010/ diakses 28/01/2023
Sabiq, Sayyid. “ Fikih Sunnah 7 ” terj. Pt alma’arif percetakan offset.
Suyanto Bagong. (2010), Nikah Siri, Bagaimana Menyikapinya ?. Majalah Tempo,
Tanggal 24 Februari.
Tihami dan Sohari. (2013). Fikih Munakahat: Kajian  Fikih Nikah Lengkap , cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
Yunus  Mahmud  (1996), Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam  Menurut  Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali . Jakarta: Hidakarya Agung.
Zuhaili Wahbah. (1989), Al- Fiqh al-Islam wa adillatuhu, Beirut , Dar- al-Fikr.
Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.