## JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

## EKSEKUSI GROSSE AKTA MERUJUK PADA PASAL 244 HIR DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
Mochammad Taufiq Arifin Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang Email : mtaufiqarifin@gmail.com

## Abstrak
Dalam  sebuah  grosse  akta  akan  memiliki  kekuatan  hukum  eksekutorial apabila  dalam  pembuatan  akta  harus  diperhatikan  syarat-  syaratnya,  baik itu  syarat  formil  maupun  syarat  materiil,  serta  grosse  akta  tersebut  harus murni  berdiri  sendiri,  yang  artinya  bahwa  grosse  akta  tersebut  tidak dicampur-aduk  dengan  perjanjian  lainnya..Bahwa  grosse  akta  harus terlebih  dahulu  meminta  fiat  putusan  pengadilan  negeri,  bertujuan  untuk menilai  adanya  cacat  yuridis  pada  suatu  akta  tersebut  atau  tidak,  dan apabila ada hakim dalam pemeriksaannya menemukan cacat yuridis dalam isi  perjanjiannya  maka  grosse  akta  tersebut  untuk  pelaksanan  eksekusinya harus melalui gugatan perdata biasa.
Kata kunci: akta, eksekusi, putusan,  hakim

## Abstract
In  a  grosse  deed,  it  will  have  executorial  legal  power  in  making  the  deed, the conditions must be considered, both formal and material requirements. As  well  as  the  grosse  deed  must  be  purely  independent,  which  means  that the grosse deed is not mixed up with other agreements. That the grosse deed must first ask for a fiat court decision, aiming to assess whether there is a juridical defect on the deed or not and if there is a judge in his examination to  find  a juridical  defect  in  the  contents of  the  agreement,  the  grosse  deed for execution must go through an ordinary civil suit.
Keywords : deed, execution, decision, judge

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945 menentukan  secara  tegas  bahwa  negara  Republik  Indonesia  adalah  negara hukum.  Prinsip  negara  hukum  menjamin  kepastian,  ketertiban,  dan perlindungan  hukum  yang  berintikan  kebenaran  dan  keadilan.Kepastian, ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  menuntut,  antara  lain,  bahwa perjalanan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  memerlukanadanya  alat bukti  yang  menentukan  dengan  jelas  hak  dan  kewajiban  seseorang  sebagai

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
subjek  hukum  dalam  masyarakat.  Akta  autentik  adalah  suatu  akta  yang  di dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang-undang,  dibuat  oleh  atau dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa  untuk  itu  di  tempat  di mana akta dibuatnya.
Dalam  berbagai  hubungan  bisnis,  kegiatan  dibidang  perbankan, pertanahan,  kegiatan  sosial,  dan  lain-lain,  kebutuhan  akanpembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan  akan  kepastian  hukum  dalam  berbagai  hubungan  ekonomi  dan sosial, baik pada tingkat nasional, maupun global, melalui akta otentik yang menentukan  secara  jelas  hak  dan  kewajiban,  menjamin  kepastian  hukum, dan  sekaligus  diharapkan  pula  dapat  dihindari  terjadinya  sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam prosespenyelesaian sengketa  tersebut,  akta  otentik  yang  merupakan  alat  bukti  tertulis  terkuat dan  terpenuh  memberi  sumbangan  nyata  bagi  penyelesaian  perkara  secara murah dan cepat.
Dalam kehidupan masyarakat perjanjian kredit sering pihak kreditur berada  dalam  posisi  yang  tidak  diuntungkan  ketika debitur lalai  dalam melaksanakan  prestasinya (wanprestasi) padahal  utangnya  telah  melewati batas  jatuh  tempo  pembayaran,  hal  ini  disebabkan  karena  proses  untuk mengambil  pelunasan  melalui  penjualan  objek  jaminan  tidak  semudah seperti yang dibayangkan, apalagi jika debitur atau si pemilik jaminan tidak beritikad  baik  untuk  menyelesaikan  kewajibannya,  maka  akan  selalu  ada cara untuk dapat menghambat proses pelunasan dengan objek jaminan, baik dengan  upaya-upaya  yang  disediakan  menurut  prosedur  hukum  acara perdata,  maupun  dengan  cara-cara  lain  yang  pada  akhirnya  dimaksudkan agar  si  kreditur  gagal  atau  tidak  berhasil  mendapatkan  pelunasan  dengan objek jaminan miliknya.
Apabila  diperhatikan  baik-baik  bunyi  Pasal  224  HIR,   bahwa  surat asli dari  pada surat  hipotik dan surat  utang, yang dibuat  di  hadapan  notaris di  Indonesia dan  yang memakai  perkataan:  "atas  nama  keadilan"  di kepalanya,  kekuatannya  sama  dengan  surat  putusan  hakim. Dalam  hal menjalankan  surat  yang  demikian, jika  tidak  dipenuhi  dengan  jalan  damai, maka  dapat  diperlakukan  peraturan  pada  bagian  ini, akan  tetapi  dengan pengertian,  bahwa paksa  badan  hanya  boleh  dilakukan  sesudah  diizinkan oleh  putusan  Hakim. Jika  hal  menjalankan  putusan  itu  harus  dijalankan sama  sekali  atau  sebagian  di  luar  daerah  hukum  pengadilan  negeri,  yang ketuanya  memerintahkan  menjalankan  itu,  maka  peraturan-peraturan  pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.
Pada  kenyataannya,  sejak  dekade  1980-an  pengadilan  di  Indonesia mengambil  sikap  berbeda.  Antara  lain  bisa  ditelusuri  dari  surat-surat  yang pada  waktu  itu  dikeluarkan  oleh  Ketua  Muda  Perdata  Tertulis  Asikin

## EKSEKUSI GROSSE AKTA MERUJUK PADA PASAL 244 HIR DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Mochammad Taufiq Arifin)
Kusumah  Atmadja  (Catatan  No.  VII/1988/Perdata,  Pebruari  1988  yang diselipkan  di  bawah  Putusan  No.  1520K/Pdt/1984,  31  Mei  1986).  Terlepas dari  pendapat  yang  dikutip  secara  salah  dari  sebuah  putusan  dalam  bahasa Belanda  yang  sebenarnya  memuat  penyataan  yang  berarti keberatan (perlawanan)  terhadap  pelaksanaan  eksekusi  ( grosse  akta tersebut)  tunduk pada  putusan  hakim,    alasan  pengadilan  sebenarnya  cukup  berdasar.  Pada kesempatan lain.
Asikin kembali menegaskan bahwa “dapat dilaksanakannya  atau  tidak  suatu  eksekusi  atas  suatu  akta grosse seperti yang  dimaksudkan  oleh  Pasal  224  HIR  merupakan  wewenang  sepenuhnya dari  hakim  yang  bersangkutan.  Pendapat  ini  secara  umum  diikuti  oleh pengadilan,  sehingga  pada  akhirnya  eksekusi  mengenai grosse  akta yang sebenarnya  telah  ditentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan  pada prakteknya tidak berjalan efektif.
Irah-irah  ini,  dalam  perkembangan  hukum  di  Indonesia  cukup penting  karena  menyangkut  landasan  mendasar  hukum,  yaitu  legitimasi. Pada  tahun  1955,  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  bahkan secara  resmi  mengganti  irah-irahnya  dari  berbahasa  Jawa “ Penget  trang dawuh  timbalan  Dalem  Sampeyan  Dalem  Hingkang  Sinuwun  Kangjeng Sultan  ing  Ngayogyakarta ”  (Peringatkanlah  atas  Perintah  dari  Sri  Paduka Kangjeng  Sultan  Yogyakarta)  menjadi  “Atas  Nama  Keadilan”  untuk menyesuaikan  dengan  irah-irah  yang  digunakan  dalam  putusan-putusan pengadilan yang berlaku di Republik Indonesia ketika itu ( Perda DIY  No. 1/1955 tentang Perubahan Salinan Pertama (Grosse) Credietverband ). Irah- irah “Atas Nama Keadilan” sendiri pada tahun 50-an sempat memenangkan persaingan  dengan  irah-irah “Atas  Nama  Negara  Republik  Indonesia”, dengan  merujuk  pada  format  putusan  Mahkamah  Agung,  sebelum  pada tahun  1970  ditetapkan  berbunyi  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa” (Dari  permasalahan  yang  digambarkan  di  ataspenulis memilih topik grosse akta dikarenakan terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akta yang mempunyai judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang  Maha  Esa”  seperti  irah-irah  putusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan  eksekutorial,  namun  masih  banyak  ditemui  dalam  putusan pengadilan  bahwa  suatu grosse  akta masih  harus  diajukan  ke  pengadilan untuk  eksekusinya.  Kesimpangsiuran  seperti  ini  penting  untuk  dikaji  lebih mendalam.

## METODE PENELITIAN
Riset  yang  ditulis  dalam  karya  ini,  berangkat  dari  suatu  metode penelitian  yang  tepat,  karena  metode  penelitian  sangat  penting  dalam penulisan  karya  ilmiah  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  analisa terhadap  data  dari  penelitian  untuk  menghasilkan  jawaban-jawaban  atas

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
permasalahan  yang  dibahas.  Setiap  penulisan  karya  ilmiah  tentunya menggunakan  cara  tertentu,  hal  ini  sudah  merupakan  suatu  ciri  dari  karya ilmiah  yang  mengandung  kebenaran,  dimana  kebenaran  tersebut  dapat dibuktikan dengan adanya data atau obyek (bahan), sehingga menunjukkan sifat ilmiahnya 1
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitianini  adalah  yuridis normatif  .  Menurut  Soerjono  Soekanto  penelitian  yuridis  normatif  adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti. 2 Bahan  hukum  dalam penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. Teknik  pengumpulan  bahan  hukumnya  menggunakan  teknik  dokumentasi. Adapun  analisis  bahan  hukumnya  menggunakan  analisis  isi  ( content analisys ) .

## PEMBAHASAN
Grosse Akta Memiliki Kekuatan Hukum Eksekutorial
Tidaklah  semua  surat  dapat  disebut  suatu  akta,  melainkan  hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru disebut akta.  Adapun  syarat-syarat  tersebut  antara  lain  surat  itu  harus ditandatangani,  memuat  peristiwa  yang  menjadi  dasar  sesuatu  hak  atau perikatan,  dan  diperuntukkan  sebagai  alat  bukti.  Berdasarkan  Pasal  1867 KUH  Perdata  ”pembuktian  dengan  tulisan  dilakukan  dengan  tulisan  (akta) autenti maupun dengan tulisan (akta dibawah tangan)”. Diantara kedua akta tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  berbeda.  Apabila  berbicara tentang grosse  akta ,  tentunya  kita  tidak  akan  terlepas  dari  akta  notaris  itu sendiri,  sebab  suatu  grosse  itu  tidak  lain  adalah  merupakan  suatu  salinan atau  turunan  akta  notaris  yang  diberi  titel  eksekutorial,  yang  artinya memiliki  sifat  dan  karakteristik  yang  khusus,  yang  berbeda  dengan  akta notaris  lain,  sebab  selain  merupakan  alat  bukti  sempurna  bagi  para  pihak juga memiliki kekuatan eksekutorial.
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 213/229/85/Um-TU/Pdt  menjelaskan  pengertian grosse  akta seperti  yang dimaksud  pasal  224  HIR  atau  258  RBg  adalah  suatu  akta  autentik  yang berisi  pengakuan  hutang  dengan  perumusan  semata-mata  suatu  kewajiban untuk  membayar/melunaskan  sejumlah  uang  tertentu.  Hal  ini  berarti  dalam
1 Hilman  Hadikusumo, Metode  Pembuatan  Kertas  Kerja  /  Skripsi  Ilmu  Hukum , (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal.58
2 Soerjono Sokanto dan Sri Mamjudji, Penelitian Hukum NOrmatf (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta. Rajawali Press, 2001), hal.13-14

## EKSEKUSI GROSSE AKTA MERUJUK PADA PASAL 244 HIR DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Mochammad Taufiq Arifin)
suatu grosse akta tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian. 3
Dalam Pasal 55 ayat (3) UUJN telah disebutkan bahwa suatu Grosse Akta pengakuan  hutang  pada  bagian  kepala  akta  memuat  frasa  “diberikan sebagai grosse pertama”,  dengan  menyebutkan  nama  orang  yang memintanya  dan  untuk  siapa grosse dikeluarkan  serta  tanggal pengeluarannya.  Namun  didalam  praktek  sering  terjadi  ketidakseragaman penerapan tentang sahnya grosse akta pengakuan hutang berdasarkan pasal 224  HIR,  disebutkan  tidak  adanya  kesepakatan  pendapat  mengenai  standar hukum.  Persyaratan  yang  merupakan Unified  legal  framework mengenai grosse pengakuan hutang, yaitu: 4
a. Syarat formil
1) Berbentuk akta notaris
a) Bisa  merupakan  lanjutan  atau  peningkatan  dari  perjanjian hutang semula (dokumen pertama);
b) Bisa  juga  perjanjian  hutang  langsung  dituangkan  dalam bentuk akta notaris.
2) Memuat titel eksekutorial
a) Lembar minut (asli) disimpan oleh notaris;
b) Grosse  (salinan  yang  memakai  irah-irah)  diberikan  kepada kreditur.
Harus  diingat  tidak  ada  kewajiban  hukum  memberikan grosse  kepada  debitur,  karenanya  tidak  diberikan  kepada  debitur tidak  melanggar  syarat  formal  dan  tidak  menghalangi  parate eksekusi
b. Syarat materiil
1) Memuat rumusan pernyataan sepihak dari debitur
a) Pengakuan berhutang kepada kreditur;
b) Dan  mengaku  wajib  membayar  pada  waktu  yang ditentukan;
c) Dengan  demikian  rumusan  akta  tidak  boleh  memuat ketentuan  perjanjian  atau  tidak  boleh  dimasukan  dan dicampurkan dengan perjanjian hipotik.
2) Jumlah  hutang  sudah  pasti  ( fixed  loan) tidak  boleh  berupa kredit plafon
a) Jadi jumlah hutang pasti dan tertentu;
3 Martias  Gelar  Imam  Radjo, Pembahasan  Hukum;  Penjelasan  Istilah  Hukum Belanda. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1987), hal. 34.
4 M.  Yahya  Harahap, kedudukan  Grosse  Akta  Dalam  Perkembangan  Hukum  di Indonesia. (Jakarta: Media Notariat. 1988), hal. 34.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
b) Berarti  pada  saat grosse  akta dibuat,  jumlah  hutang  sudah direalisir;
c) Jangkauan  hutang  yang  pasti  meliputi  hutang  pokok ditambah bunga (ganti rugi).
Selain  itu,  dalam  setiap grosse  akta pengakuan  hutang  harus memenuhi asas sepasialitas dalam arti: 5
a. Harus  menegaskan  barang  agunan  hutang  tanpa  menyebutkan  barang agunan dianggap tidak memenuhi syarat, dengan demikian grosse akta tersebut  jatuh  menjadi  ikatan  hutang  biasa  dan  pemenuhannya  tidak dapat melalui pasal 224 HIR, tapi harus melalui gugatan biasa.
b. Agunanya  harus  barang  tertentu  bisa  berupa  barang  bergerak  maupun tidak bergerak.
c. Grosse akta pengakuan hutang yang dapat dieksekusi berdasarkan pasal 224 HIR, hanya barang agunan saja sesuai dengan spesialitas, sekiranya executorial  verkoop atas  barang  aguanan  tidak  memnuhi  perlunasan hutang,  maka  tidak  boleh  diahlikan  terhadap  orang  lain  dan kekurangannya itu harus dituntut melalui gugatan perdata biasa kepada Pengadilan Negeri.
Selain syarat formil dan materiil terdapat juga syarat berbentuk dan syarat isi dari Grosse Akta pengakuan hutang adalah: 6
a. Kepala grosse  akta Pengakuan  Hutang.  Pada  bagian  kepala membuat  kata-kata:  “Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa”  (pasal  224  HIR  jo  Pasal  38  ayat  2  UUJN).
Apabila pada bagian kepala grosse akta pengakuan hutang tidak mempunyai  kekuatan  eksekutorial.  Bila  Notaris  lupa  atau  lalai mencantumkan  kata-kata  tersebut  dalam  kepala grosse  akta pengakuan hutang maka Notaris akan dikenakan sanksi denda.
b. Nomor grosse  akta pengkuan  hutang.  Nomor grosse  akta pengakuan  hutang  sama  dengan  akta  autentiknya.  Walaupun tidak ada ketentuan dalam UUJN yang menerapkan sanksi bagi Notaris  yang  mencatumkan  nomor  pada  setiap  aktanya,  namun dengan  pemberian  nomor  pada  setiap  akta  tentunya  dapat membantu administrasi dan menguntungkan bagi notaris sendiri untuk arsipnya.
5 M. Yahya Harahap. Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan  dan  Arbitrase  dan  Standar  Hukum  Eksekusi. (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti. 1993), hal. 71..
6 Nia  Mardianto. “Peranan  Grosse  Akta  Pengakuan  Hutang  dalam  Eksekusi Jaminan Kredit Harta Kekayaan” . Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 2012, hal. 67.

## EKSEKUSI GROSSE AKTA MERUJUK PADA PASAL 244 HIR
DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Mochammad Taufiq Arifin)
c. Judul akta.  Dalam peraturan jabatan notaris tidak ada ketentuan notaris harus mencantumkan judul. Walaupun demikian apabila suatu  akta  dibuat  tanpa  judul  tentunya  akan  membingungkan notaris dan para pihak yang memuat akta tersebut.
d. Awal  akta grosse  akta Pengakuan  Hutang.  Pada  awal  akta grosse  akta pengakuan  hutang  harus  dimuat  hari  dan  tanggal dibuatnya akta, nama lengkap para pihak dan tempat kedudukan notaris  serta  sanksi-sanksi  intrumentair.  Apabila  Notaris  tidak memuat syarat ini maka notaris akan dikenakan denda atau akta notaris hanya sebagai akta dibawah tangan.
e. Komparisi.  Komparisi  adalah  kewenangan  menghadap  dari masing-masing  pihak  di  depan  pejabat  yang  berwenang  untuk bertindak hukum untuk mana akta tersebut dibuat.
f. Premis.  Dalam  peraturan  jabatan  notaris  tidak  ada  ketentuan yang mengharuskan pemuatan premis dalam akta autentik. Pada bagian  premis grosse  akta pengakuan  hutan  dapat  disebutkan perjanjian  yang  menjadi  dasar  dilakukannya  utang.  Bila  dasar pengakuan hutang terdapat bunga atau denda maka perhitungan jumlah seluruh hutang dicantumkan pada bagian premis akta.
g. Isi grosse akta Pengakuan hutang
1) Pengakuan hutang sepihak oleh debitur.
2) Kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.
3) Dalam jangka waktu tertentu.
4) Tempat pembayaran.
5) Opeisbaarheid (dapat ditagih)
Permasalahan  Dalam  Pelaksanaan  Eksekusi Grosse  Akta Pengakuan Hutang
Kaitannya dengan perjanjian kredit bahwa dalam praktek pemberian grosse  akta tersebut  merupakan  alat  bukti  adanya  hutang,  adapun  alasan- alaan dibuatnya grosse akta adalah sebagai berikut: 7
a. Perjanjian kredit tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga debitur melakukan wanprestasi maka  kreditur  tidak  dapat  melakukan  eksekusi langsung  terhadap  jaminan  yang  ada  tetapi  harus  melakukan  gugatan melalui Pengadilan Negeri terlebih dahulu.
b. Akta  pengakuan  hutang  merupakan  perjanjian  sepihak,  yang  artinya didalamnya  hanya  memuat  sebuah  kewajiban  untuk  membayar  hutang sejumlah uang tertentu. Akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan
7 Febby  M.  Sukatendel. Panduan  Bantuan  Hukum  di  Indonesia:Pedoman  anda Memahani dan Menyelesaikan Masalah  Hukum (Kerdit dan Masalah  Keuangan) . Jakarta: YLBHI. 2009, hal. 90.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Notaris  berdasarkan  Pasal  224  HIR  dan  258  RBg  memiliki  kekuatan hukum  yang  sama  seperti  keputusan  hakim,  dengan  kata  lain  dapat diartikan  bahwa  akta  pengakuan  hutang  memiliki  kekuatan eksekutorial.
c. Mempercepat  proses  eksekusi  tanpa  memerlukan  gugatan  terlebih dahulu kepada debitur.
Prakteknya  masih  banyak  permasalahan  yng  menghambat  jalannya eksekusi grosse  akta pengakuan  hutang  yang  diajukan  kepada  Pengadilan Negeri  sehingga  seringkali  permohonan  eksekusi  telah  memnuhi  syarat formil, namun ditolak oleh Pengadilan Negeri berdaasarkan berbagai alasan, antara lain: 8
a. Isinya tidak merupakan pengakuan hutang sepihak;
b. Jumlahnya  tidak  pasti  karena  dalam  isi  akta  tersebut  ditentukan  bunga dan/atau denda;
c. Berdasarkan  keberatan  secara  tertulis  dari  debitur  terhadap  eksekusi grosse akta dengan alasan:
1) Jumlahnya  tidak  pasti  karena  dari  jumlah  yang  tertera  pada grosse akta pengakuan  hutang  sebagian  telah  dibayar  dengan  menunjukan kuitansi  tanda  terima  pembayaran  dari  kreditur  pemohon  eksekusi. Melihat  kembali  pengertian  akta  pengakuan  hutang  yang  dimaksud dalam Pasal 224 HIR , maka haruslah menyatakan jumlah uang yang tertuang  harus  pasti  dan  secara  langsung  disebut  dan  ditentukan dalam grosse akta pengakuan hutang tersebut.
2) Meskipun  judulnya grosse  akta pengakuan  hutang,  isinya  tidak sepihak  karena  dalam grosse  akta tersebut  dimasukkan  perjanjian yang  menjadi  sumber  hutang.  Sehingga  menurut  Ketua  Pengadilan Negeri grosse  akta tersebut  tidak  memenuhi  syarat  materiil  untuk dikabulkan  karena  isinya  tidak  berupa  pengakuan  hutang sepihak/murni.
Selain  disebutkan  diatas,  permasalahan grosse  akta pengakuan hutang adalah penafsiran yang berbeda-beda mengenai substansi dari Pasal 224 HIR dan 258 Rbg. Hal ini menyebabkan eksekusi menggunakan Grosse Akta pengakuan  hutang  tidak  diterima  oleh  Pengadilan  Negeri.  Tidak terpenuhinya  syarat  formil  maupun  syarat  materiil  juga  menyebabkan grosse  akta tidak  diterima  oleh  Pengadilan  Negeri.  Perlu  diketahui  oleh pihak-pihak  yang  berkepentingan  baik  debitur  maupun  kreditur, permohonan  eksekusi grosse  akta pengakuan  hutang  dapat  tidak  diterima ketikadilakukan aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri, pada saat debitur
8 Shendy Vianni Rangian. “Pelaksanaan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dalam Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan” . Jurnal Calyptra. Vol. 4 Nomor 1.
Surabaya: Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Surabaya. 2015, hal. 102.

## EKSEKUSI GROSSE AKTA MERUJUK PADA PASAL 244 HIR DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Mochammad Taufiq Arifin)
tidak  mengakui  jumlah  hutang  yang  pasti,  maka  permohonan  tidak  dapat diterima  dan  kepada  kreditur  dimohon  untuk  mengajukan  gugatan  perdata biasa.
Grosse Akta Harus Terlebih Dahulu Meminta Fiat Putusan Pengadilan Pengakuan  hutang  telah  memberikan  syarat-syarat  tertentu  yang didasarkan  pada  Pasal  258  Rbg/  224  HIR.  Yang  merupakan  syarat  formal yang  harus  dipenuhi  dalam  suatu Grosse  Akta pengakuan  hutang  yang berkekuatan  eksekutornya.  Namun  selain  syarat-syarat  formal,  ada  juga syarat-syarat  materialnya  yang  juga  berdasar  atas  Pasal  224  HIR/  258  Rbg yaitu  isi  daripada grosse  akta pengakuan  hutang  adalah  benar-benar  harus merupakan  suatu  pengakuan  hutang  yang  berasal  dari  suatu  perjanjian hutang  piutang  atau  dengan  kata  lain  bahwa  terjadinya  pengakuan  hutang tersebut adanya perjanjian-perjanjian yang lain yang mendasarinya. 9
Grosse akta pengakuan hutang tersebut harus berisi atau merupakan suatu  pengakuan  hutang  sepihak.  Pernyataan  ini  harus  mengandung  makna bahwa yang mengaku adanya hutang terhadap kreditur hanya pihak debitur saja  (hanya  satu  pihak),  sedangkan  pihak  kreditur  tidak  perlu  ikut  serta mengakui  didalam grosse  akta pengakuan  hutang  tersebut.  Memang  dalam praktek pelaksanaannya, banyak dalam grosse akta pengakuan hutang, yang dimohonkan  eksekusinya  di  Pengadilan  Negeri  sebagian  berisi  pengakuan kedua  belah  pihak,  yaitu  debitur  dan  kreditur  dan  bahkan  pihak  penjamin juga  masuk  dalam grosse  akta pengakuan  hutang  tersebut  yang  akhirnya terjadi pencampuradukan grosse akta . Oleh Pengadilan Negeri, grosse akta pengakuan hutang tersebut dianggap bukan lagi merupakan suatu pengakuan hutang  murni  sebab  dalam  hal  ini  ada  beberapa  pihak  yang  terdapat didalamnya  dan  juga  ada  beberapa  klausul  yang  seharusnya  tidak  dimuat dalam grosse  akta tersebut.  Sehingga  hal-hal  inilah  yang  juga  dapat menyebabkan grosse  akta pengakuan  hutang  itu  ditolak  oleh  Pengadilan Negeri Malang.
Dalam grosse akta pengakuan hutang juga harus dicantumkan secara jelas dan tegas tentang jumlah utang debitur kepada kreditur atau hutang itu harus  ditentukan  dan  pasti,  tidak  boleh  ditambah  dengan  persyaratan- persyaratan  lain.  Sehingga  jumlah  hutang  dalam grosse  akta pengakuan hutang  tersebut  dapat  diketahui  secara  langsung  dan  mudah.  Syarat  lain yang  harus  dipenuhi  adalah  tentang  bunga,  ongkos  notaris/  pengacara  dan perjanjian lainnya tidak boleh disebut dalam grosse akta pengakuan hutang. Berkaitan  dengan  syarat  keempat  inilah  yang  ternyata  didalam  beberapa grosse akta pengakuan hutang hal-hal tersebut justru disebut didalam grosse
9 Mariam Badrulzaman. Serial Hukum Perdata  Kompilasi Hukum Jaminan , Buku II. (Jakarta: Mandar Maju: 2004), hal. 54.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
akta tersebut.  Dalam  hal  ini  juga  yang  merupakan  kelemahan  dari  bentuk grosse akta yang bersangkutan.
Syarat  material  lainnya  adalah  harus  disebutkannya  jangka  waktu pengembalian  hutang,  tempat  pembayaran  hutang  dan  hal-hal  yang menyebabkan  hutang  dapat  ditagih  atau  dibayar  seketika.  Menanggapi grosse akta pengakuan hutang  yang ditolaak oleh Pengadilan Negeribahwa didalam Grosse Akta pengakuan  hutang tersebut telah terjadi pencampuradukan.  Pencampuradukan terjadi  antara grosse  akta pengakuan hutang, substansi grosse akta hipotik dan adanya pengakuan hutang dengan jaminan, yang didalam kesimpulannya bahwa grosse akta pengakuan hutang tersebut bukan grosse akta pengakuan hutang yang murni. Hal lain didalam grosse  akta pengakuan  hutang  tersebut  ada  klausul-klausul  tambahan  yang bukan  substansi  dari grosse  akta pengakuan  hutang.  Sementara  itu  yang dimaksud grosse akta pengakuan hutang adalah ”pengakuan hutang murni”. Artinya  dari  bentuk  maupun  substansinya  tidak  boleh  ditambahkan  dengan hal-hal lain.
Akibat Hukum Pencampuradukan Grosse Akta Pengakuan Hutang Grosse  Akta yang  dianggap  mengandung  cacat  yuridis,  karena dengan  sendirinya  telah  melenyapkan  kepastian  bentuk grosse  akta ,  telah dibuat  perjanjian  kredit  pokok  yang  dituangkan  dalam  bentuk grosse  akta pengakuan  hutang,  tapi  sekaligus  didalam grosse  akta pengakuan  hutang tersebut  masih  dicantumkan  syarat-syarat  perjanjian  dan  kuasa  memasang hipotik  serta  adanya  pencantuman  jaminan.  Sehingga  didalam grosse  akta tersebut tidak ada kepastian hukum yang sebenarnya. Dilihat dari bentuknya tidak  dapat  dikatakan grosse  akta pengakuan  hutang,  karena  disamping rumusan  substansi  Pasal-Pasal  aktanya  mengandung  pernyataan  pengakuan sepihak,  tetapi  aktanya  masih  bersifat  partai  yaitu  tidak  lain  persetujuan antara  pihak  debitur  dan  kreditur  yang  sama-sama  datang  menghadap didepan notaris, dan disana mereka saling mengikatkan diri didalam grosse akta pengakuan  hutang  dimaksud.  Juga  apabila  nantinya  dari grosse  akta pengakuan  hutang  tersebut  lahir grosse  akta pengakuan  hipotik  (sertifikat hak tanggungan) maka grosse akta tersebut tidak dapat disebut grosse akta karena  dokumen  yang  menjadi  sandarannya  didasarkan  atas Grosse  Akta pengakuan hutang.
Walaupun grosse  akta pengakuan  hutangnya  tidak  menurut ketentuan  hukum  (bukan  pernyataan  sepihak  dari  debitur)  sebab  dokumen yang  menjadi  sandaran  kelahiran grosse  akta hipotik  bukan grosse  akta pengakuan  hutang,  tetapi grosse  akta notaris  kuasa  memasang  hipotik, grosse akta hipotik dilahirkan dengan cara pihak debitur dan pihak kreditur sama-sama mengahadap PPAT membuat grosse akta hipotik. Didalam Pasal

## EKSEKUSI GROSSE AKTA MERUJUK PADA PASAL 244 HIR DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Mochammad Taufiq Arifin)
224  HIR/258  Rbg  melarang  menerapkan  kedua  bentuk grosse  akta itu sekaligus  bersamaan  terhadap  obyek  kredit  yang  sama  pada  saat  yang bersamaan.  Adapun yang diperkenankan hukum adalah harus tegas memilih salah satu bentuk dalam pemanfaatan dan penerapannya.
Didalam  kajian  secara  teoritis  memang  nampaknya grosse  akta pengakuan  hutang  merupakan  suatu  jalan  pintas  yang  cepat  dan  murah didalam  mengatasi  piutang  yang  macet.  Masalah grosse  akta tidaklah semudah  seperti  yang  ada  dalam  teori,  sebab  dalam  prakteknya  masih banyak  permasalahan  yang  dapat  menghambat  jalannya  eksekusi  tersebut. Bagi  kreditur  apabila  telah  berbagai  usaha  dilakukan  untuk  menyelesaikan pelunasan  hutang  yang  macet  dan  ternyata Grosse  Akta pengakuan  hutang yang  dimintakan  penetapan  eksekusi  ke  Pengadilan  tidak  berhsil,  maka langkah  kreditur  yang  harus  diambil  guna  memenuhi  pembayaran  hutang dari debitur harus melalui gugatan biasa ke Pengadilan Negeri.
Dapatlah  dikonklusikan  bahwa  prosedur  penyelesaian  kredit  macet melalui gugatan perdata dimuka Pengadilan Negeri memerlukan waktu yang cukup  lama,  dan  dalam  prakteknya  didalam  proses  peradilan  belum  sesuai dengan  harapan  kita.  Demi  mempercepat  proses  kreditur  didalam gugatannya, suatu solusinya adalah kreditur dapat meminta ”putusan dapat dilaksanakan  terlebih  dahulu” (uitvoerbaar  bij  vooraad) .  Putusan  yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu diatur dalam Pasal 180 ayat 1 dan Pasal 191 ayat 1 Rbg 10 yang mengatur persoalan  yang sama dengan persyaratan- persyaratan  yang  sangat  ketat  antara  lain  ada  syarat autentik atau  tulisan dibawah  tangan  menurut  Undang-Undang  mempunyai  kekuatan  bukti,  ada keputusan  yang  sudah  memperoleh  kekuatan  yang  pasti  ada  gugatan provisional yang dikabulkan, dan dalam sengketa mengenai perselisihan hak milik. Mengingat grosse akta pengakuan hutang adalah salah satu alat bukti yang  autentik,  artinya grosse  akta a tersebut  dapat  digunakan  sebagai  alat bukti  yang  sempurna.  Karenanya Grosse  Akta pengakuan  hutang  yang dalam  proses  pengajuan  gugatan,  dapat  disertakan  permintaan uitvoerbaar bij  vooraad .  Pelaksanaan  putusan  lebih  dahulu  atau uitvoer  baar  bij vooraad ,  merupakan  salah  satu  pengecualian  terhadap  prinsip  azas  bahwa eksekusi hanya dapat dijalankan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap,  yang  artinya  sekalipun  terhadap  putusan  itu  pihak  tergugat mengajukan banding atau kasasi putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dulu.
Dalam  kaitan  dengan  itu,  apakah uitvoer  baar  bij  vooraad tersebut sudah  dapat  menjamin  terlaksananya  suatu  putusan  yang  diinginkan  oleh
10 Yulianto. Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Membuat  Akta  Jaminan  Kredit Perbankan . (Surabaya, Mitra Media, 2012), hal. 65.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
penggugat?  Karena  berdasarkan  S.E.M.A  No.  03/  1978  Tanggal  1  April 1978  bahwa  hakim  Pengadilan  Negeri  dalam  waktu  dua  minggu  setelah keputusan  diucapkan  maka  Pengadilan  Negeri  harus  mengirim  salinan keputusan  kepada  Pengadilan  Tinggi  dan  tembusannya  kepada  Mahkamah Agung. Tujuan utama interuksi dari Mahkamah Agung itu adalah: 11
1 Memberi peringatan kepada semua hakim, terutama hakim pada tingkat pertama  dan  tingkat  banding,  agar  sangat  berhati-hati  dan  cermat menjatuhkan putusan eksekusi terlebih dahulu.
2 Memberi  kewenangan  kepada  Pengadilan  Tinggi  dan  Mahkamah Agung  untuk  mencampuri  putusan  eksekusi  terlebih  dahulu,  berupa kewenangan  untuk  memerintahkan  ”penundaan”eksekusi  terlebih dahulu yang dijatuhkan Pengadilan Negeri.
3 Oleh  karena  itu  sebagai  tindakan  pengawasandan  koreksi  sebelum Pengadilan  Negeri  hendak  menjalankan  putusan  eksekusi  terlebih dahulu, harus minta izin persetujuan dulu dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
Menurut Lubbers 12 ”notare at cavere” yang diterjemahkan sebagai catat dan jaga artinya mencatat saja tidak cukup, harus difikir juga bahwa akta itu harus  berguna  dikemudian  hari  jika  terjadi  keadaan  khas.  Tanggung  jawab notaris tidak hanya terbatas pada kebenaran lahiriah dan formil akan tetapi notaris dituntut juga atas kebenaran secara materiil. Dahulu memang dianut pendapat  bahwa  dengan  kekuatan  pembuktian  lahiriah  dan  formal  tadi habislah pembuktian dari akta autentik . Kewenangan Hakim Menilai Grosse Akta Kewenangan  hakim  pada  Pengadilan  Negeri  menjalankan grosse akta yang disebut dalam Pasal 224 HIR/ 258 Rbg, yakni: 13
a. Nilai  kekuatan grosse  akta sama  dengan  putusan  hakim  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  yang  tetap,  dengan  demikian  setiap grosse  akta dengan  sendirinya  menurut  hukum  dapat  langsung dijalankan eksekusinya.
b. Pada  waktu  debitur  tidak  memenuhi Grosse  Akta dan  pihak  kreditur mengajukan  permintaan  eksekusi  kepada  Pengadilan  Negeri,  Ketua Pengadilan Negeri harus memerintahkan pelaksanaan eksekusinya.
c. Ketua  Pengadilan  Negeri  memimpin  jalannya  perintah  eksekusi  yang dikeluarkannya.
11 Victor Sitomorang dan Sitanggang Cornentya. Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi , Cetakan Pertama. (Jakarta: Renika Cipta, 1993), hal. 32.
12 M.Yahya Harahap. Op.Cit, hal. 86. 13 Iskandar. Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Teori  Dan  Praktek ,  Cetakan  VIII.
(Bandung: Mandarmaju: 1997), hal. 34.

## EKSEKUSI GROSSE AKTA MERUJUK PADA PASAL 244 HIR DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (Mochammad Taufiq Arifin)
d. Eksekusi grosse  akta hanya  dapat  dihindari  dengan  jalan  debitur menjalankan  sendiri  dengan  sukarela  atau  terjadi  ”perdamaian”  antara pihak debitur dengan pihak kreditur.
Pihak kreditur tidak boleh berkecil hati jika Pengadilan Negeri atau Badan Perdailan:  Mahkamah Agung atau  Ketua Pengadilan Tinggi menilai sah  atau  tidaknya  suatu grosse  akta .  Sepanjang  penilaian  yang  dilakukan tidak  melampaui  kewenangan  yang  dibenarkan  hukum.  Pengadilan  Negeri dalam hal ini menilai grosse akta pengakuan hutang antara lain: 14
a. Grosse akta pengakuan hutang harus murni berdiri sendiri, agar dia sah sebagai Grosse  Akta yang  berkekuatan  eksekutorial.  Berkaitan  dengan penilaian  inilah  bahwa grosse  akta pengakuan  hutang  tidak  murni berdiri  sendiri,  yang  artinya  bahwa grosse  akta pengakuan  hutang tersebut  telah  dicampuraduk  dengan  syarat-  syarat grosse  akta hipotik dan  peletakan  jaminan.  Terhadap  hal  ini,  hakim  Pengadilan  Negeri menilai bahwa grosse akta tersebut mengandung cacat yuridis, sehingga dapat  dinyatakan  bahwa Grosse  Akta tersebut  tidak  dapat  dieksekusi sehingga  didalam  pemenuhan  pembayarannya  hanya  dimintakan melalui proses gugat biasa.
b. Dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perikatan grosse akta harus terlebih  dahulu  ditelusuri  keabsahan  perjanjian  pokonya.  Memang diakui,  bahwa  terkadang  tidak  mudah  menilai  sah  atau  tidaknya persetujuan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1320  BW.  Misalnya,  untuk menentukan  atau  menilai  apakah  terkandung  dalam  suatu  persetujuan unsur  kekhilafan (dwalling) ,  atau  paksaan (dwang), atau  penipuan (bedrog), tidak  dapat  dinilai  diluar  persidangan  peradilan  tetapi  untuk menyatakan  itu,  dalam  suatu  persetujuan  harus  melalui  putusan Pengadilan.

## KESIMPULAN
Dalam  sebuah grosse  akta akan  memiliki  kekuatan  hukum eksekutorial  apabila  dalam  pembuatan  akta  harus  diperhatikan  syarat- syaratnya,  baik  itu  syarat  formil  maupun  syarat  materiil.  Serta grosse  akta tersebut harus murni berdiri sendiri, yang artinya bahwa grosse akta tersebut tidak  dicampuraduk  dengan  perjanjian  lainnya.  G rosse  akta harus  terlebih dahulu  meminta  fiat  putusan  pengadilan  negeri,  bertujuan  untuk  menilai adanya  cacat  yuridis  pada  suatu  akta  tersebut  atau  tidak,  dan  apabila  ada hakim  dalam  pemeriksaannya  menemukan  cacat  yuridis  dalam  isi perjanjiannya  maka grosse  akta tersebut  untuk  pelaksanan  eksekusinya harus melalui gugatan perdata biasa.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Febby M. Sukatendel. 2009. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia:Pedoman  anda  Memahani  dan  Menyelesaikan  Masalah
Hukum (Kerdit dan Masalah Keuangan) . Jakarta: YLBHI.
Hilman Hadikusumo, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja/Skripsi Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju Mariam  Badrulzaman.  2004. Serial  Hukum  Perdata  Kompilasi  Hukum Jaminan , Buku II. Jakarta: Mandar Maju.
M.  Yahyah  Harahap.  1993. Perlawanan  Terhadap  Eksekusi  Grosse  Akta Serta  Putusan  Pengadilan  dan  Arbitrase  dan  Standar  Hukum Eksekusi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Iskandar. 1997. Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek , Cetakan VIII. Mandarmaju: Bandung.
Soerjono  Sokanto  dan  Sri  Mamjudji,  2001k Penelitian  Hukum  NOrmatf (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta. Rajawali Press.
Victor  Sitomorang  dan  Sitanggang  Cornentya.  1993. Grosse  Akta  Dalam Pembuktian Dan Eksekusi , Cetakan Pertama. Renika Cipta: Jakarta.
Yulianto.  2012, Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Membuat  Akta  Jaminan Kredit Perbankan . Surabaya: Mitra Media.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
H.I.R ( Herzien Inlandsch Reglement )/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B.) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan Notaris (UUJN).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang
Kekuasaan Kehakiman Perda DIY No. 1/1955 tentang Perubahan Salinan Pertama (Grosse) Credietverband

## Jurnal dan Tesis
Nia  Mardianto.  2012. “Peranan  Grosse  Akta  Pengakuan  Hutang  dalam Eksekusi  Jaminan  Kredit  Harta  Kekayaan” .  Program  Studi  Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
Soetarno  Sudja,  1988,  ” Grosse  Akte  Pengakuan  Hutang  dan  Grosse  Akte Hipotek” , Jurnal Hukum dan Pembangunan (JHP) No. 6 tahun xviii. Shendy  Vianni  Rangian.  2015. “Pelaksanaan  Eksekusi  Grosse  Akta Pengakuan  Hutang  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Macet Perbankan” .  Jurnal  Calyptra.  Vol.  4  Nomor  1.  Surabaya:  Fakultas Magister Kenotariatan Universitas Surabaya.
Yulita veni momuat , 2017. Tesis, Eksekusi Hak Tanggungan Berdasarkan Kekuatan Eksekutorial Pada Sertipikat Hak Tanggungan, Universitas Diponegoro