## ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU
(STUDI KASUS JINAYAT NOMOR 7/JN/2021/MS ACEH)
JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGES CONSIDERATION ON WITNESS TESTIMONIUM DE AUDITU (CASE STUDY JINAYAT NUMBER 7/JN/2021/MS ACEH)
Kardono 1 , Muhammad Hatta 2 , Herinawati 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Kedudukan  Alat Bukti  Saksi Testimonium  De  Auditu Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana,  Kedudukan  Alat  Bukti  Saksi Testimonium  De  Auditu Dalam  Qanun  Nomor  7 Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat,  dan  Pertimbangan  Hakim  Menolak Keberadaan  Saksi Testimonium  De  Auditu Dalam  Mengadili  Kasus  Jinayat  Nomor 7/JN/2021/MS  Aceh.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  dengan pendekatan  konseptual  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Sumber  data  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder,  serta  bersifat  preskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan saksi testimonium de auditu setelah keluarnya putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUUVIII/2010  tersebut,  dapat  dipergunakan  sebagai alat  bukti  petunjuk  jika  dalam  proses  pembuktiannya  Hakim  memperoleh  keyakinan bahwa  terdapat  kesesuaian  antara  kesaksian  saksi testimonium  de  auditu dengan  alat bukti  lainnya.  Kedudukan  alat  bukti  saksi testimonium  de  auditu dalam  Qanun  Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tidak mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sah, namun keterangan saksi testimonium de auditu dapat saja didengar oleh Majelis Hakim sebagai awal  bukti  permulaan,  tergantung  pertimbangan  Hakim  dalam  melihat  sejauh  mana relevansi  pembuktian  dari  kesaksian testimonium  de  auditu .  Pertimbangan  Hakim terhadap  saksi testimonium  de  auditu pada  kasus  jinayat  Nomor  7/JN/2021/MS  Aceh yaitu hakim menolak kesaksian dari saksi testimonium de auditu , disebabkan karena 1. Keterangan  saksi testimonium  de  auditu didapatkan  dari  saksi  anak  korban  yang menurut  hakim  keterangan  anak  korban  bukan  yang  sebenarnya,  2.  Adanya  kesaksian testimonium  de  auditu yang  tidak  sesuai  dengan  dakwaan  jaksa  penuntut  umum.  3. Tidak  ada  keterangan  para  saksi testimonium  de  auditu yang  menerangkan  perilaku Terdakwa mengarah kepada perilaku yang menyimpang.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Saksi Testimonium De Auditu, Jinayat.

## Abstract
This  research  was  conducted  to  analyze  the  Position  of  Testimonium  De  Auditu Witnesses  in  the  Criminal  Procedure  Code,  the  Position  of  Testimonium  De  Auditu Witnesses  in  Qanun  Number  7  of  2013  concerning  Jinayat  Procedural  Law,  and  the Judge's Considerations Rejecting the Existence of Testimonium De Auditu Witnesses In Trial  of  the  Jinayat  Case  Number  7/JN/2021/MS  Aceh.  This  research  is  normative juridical research, with a conceptual approach and statutory approach. Source of data in  this  research  is  secondary  data,  and  is  prescriptive.  The  results  of  the  study  show that,  the  position  of  the  de  auditu  testimony  witness  after  the  issuance  of  the
Constitutional Court decision Number 65/PUUVIII/2010, can be used as evidence if in the  process  of  proving  it  the  Judge  obtains  confidence  that  there  is  compatibility between  the  testimony  of  the  de  auditu  testimony  witness  and  other  evidence.  The position  of  de  auditu  testimony  in  Qanun  Aceh  Number  7  of  2013  does  not  have  a position as valid evidence, but the de auditu testimony of witnesses can be heard by the Panel  of  Judges as initial evidence, depending on the Judge's considerations in  seeing the  extent  of  the  relevance  of  evidence  from  testimony  testimonium  de  auditu.  The judge's  consideration  of  the  de  auditu  testimony  witness  in  the  jinayat  case  Number 7/JN/2021/MS Aceh, namely the judge rejected the testimony of the de auditu testimony witness,  because  1.  The  de  auditu  testimony  of  the  witness  was  obtained  from  a  child victim witness which according to the judge the statement of the victim's child was not the truth, 2. There is evidence of testimonium de auditu which is not in accordance with the  indictment  of  the  public  prosecutor.  3.  There  was  no  testimony  from  the  witness testimony de auditu  which explained that  the behavior of the Defendant  led to  deviant behavior.
Keywords : Judges Consideration, Testimonium De Auditu, Jinayat.

## A. LATAR BELAKANG MASALAH.
Negara  Indonesia  menjunjung  tinggi  nilai  hukum  yang  berdasarkan  kepada Pancasila dan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas  hukum. 1 Menurut  sistem  hukum  Indonesia,  saksi Testimonium  de  auditu tidak memiliki  kekuatan  sebagai  alat  bukti,  baik  dalam  acara  perdata  maupun  acara  pidana. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak  menyebutkan  istilah Testimonium  de  auditu. Pasal  1  angka  26  membatasi  bahwa  saksi  adalah  orang  yang dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri.
Larangan  menggunakan  kesaksian testimonium  de  auditu sebagai  alat  bukti dalam  hukum  acara  pidana,  diatur  secara  lebih  tegas  daripada  penggunaan  kesaksian testimonium  de  auditu yang  terdapat  di  hukum  acara  perdata,  yaitu  bahwa  baik pendapat  maupun  rekaan,  yang  diperoleh  dari  hasil  pemikiran  saja,  bukan  merupakan keterangan  saksi. 2 Akan  tetapi,  alat  bukti  saksi  mengalami  perkembangan,  bersamaan dengan  berkembangnya  pengetahuan  masyarakat  di  bidang  hukum,  sehingga  dalam praktek peradilan Indonesia saat ini mengenal adanya saksi Testimonium de auditu. 3
Terhadap  seorang  saksi  dalam  persidangan  berlaku  syarat-syarat  kecakapan berbuat,  yaitu  kecakapan  pikiran  dari  orang  yang  bersangkutan.  Jika  terdapat  orang- orang  yang  tidak  layak  menjadi  saksi,  maka  keterangan  dari  mereka  tidak  dapat dipergunakan  sebagai  alat  bukti  keterangan  saksi.  Pada  tahun  2011,  Mahkamah Konstitusi  (MK)  sebagai  suatu  pelaku  kekuasaan    kehakiman  sebagaimana  dimaksud dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  melalui  Putusan  Nomor 65/PUU-VIII/2010  membuat  suatu  pembaharuan  dengan  mengabulkan  permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
1 Sirya  Iqbal,  Hamdani,  Yusrizal.  “Analisis  Perbandingan  Hukuman  Terhadap  Tindak Pidanapembunuhan  Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Dan  Hukum  Islam”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol. 10, No.1, Pp. 113-138.
2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 185 ayat (5) .
3 M.Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan,  Persidangan,Penyitaan  dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 661.
Dalam amar putusannya yang dibacakan  pada tanggal 8 Agustus 2011 tersebut, MK menyatakan bahwa “ Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  (KUHAP)  adalah  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD 1945) sepanjang pengertian saksi dalam Pasal-pasal tersebut tidak dimaknai orang yang selalu mendengar, melihat, serta mengalami suatu peristiwa. 4 Putusan MK tersebut telah merubah  posisi  saksi testimonium  de  auditu dari  lemah  menjadi  mempunyai  kekuatan yang  kuat  dalam  persidangan  atau  sama  kekuatannya  dengan  alat  bukti  saksi  pada umumnya.  Meskipun  saksi testimonium  de  auditu telah  mendapat  pengakuan  sebagai salah  satu  alat  bukti  keterangan  saksi,  namun  dalam  praktek  persidangan  masih  sering terdapat  penolakan  terhadap  kesaksian testimonium  de  auditu ,  sehingga  tidak  menjadi petunjuk bagi hakim karena tidak muncul keyakinan hakim atas suatu kebenaran dalam tindak pidana, sehingga terdakwa dinyatakan tidak bersalah.
Seperti  contoh  pada  kasus  perkosaan  seorang  anak  di  Kabupaten  Aceh  Besar dengan  terdakwa  ayah  kandung  dan  paman  si  korban  anak.  Pada  pengadilan  tingkat pertama  di  Mahkamah  Syar’iyah  Jantho,  semua  alat  bukti  termasuk  saksi-saksi testimoni  yang  diajukan  Jaksa  Penuntut  Umum  telah  diterima,  dipelajari  dan dipertimbangkan  oleh  Majelis  Hakim  sehingga  terdakwa  divonis  180  (seratus  delapan puluh) bulan penjara. Akan tetapi, terdakwa kemudian mengajukan banding dan Majelis Hakim pada Mahkamah Syar’iyah Aceh memutuskan bahwa terdakwa dibebaskan dan menyatakan  seluruh  alat  bukti  termasuk  saksi Testimonium  De  Auditu yang  diajukan oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  membuktikan  bahwa  terdakwa  melakukan  tindak pidana perkosaan. Dalam pertimbangan hakim, dijelaskan bahwa keterangan-keterangan yang  disampaikan  oleh  saksi  bukan  karena  saksi  tersebut  melihat  atau  mengalami sendiri  akan  tetapi  bersumber  dari  informasi  orang  lain.  Majelis  Hakim  berpendapat kesaksian dari para saksi bersifat testimonium de auditu . 5
Sifat  dari  Hukum  Acara  adalah  mengikat  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  di dalamnya,  termasuk  bagi  Hakim  yang  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  demi tercapainya  kepastian  hukum.  Oleh  karenanya  mengenai  Kasus  Jinayat  Nomor 7/JN/2021/MS Aceh  layak  untuk  dikaji  karena  pengakuan  terhadap  saksi testimonium de  auditu merupakan  suatu  kebaharuan  dalam  ranah  hukum  pidana  sedangkan pertimbangan  Majelis  Hakim  membebaskan  terdakwa  dan  menolak  seluruh  alat  bukti termasuk kesaksian testimonium de auditu . Senada dengan itu, dalam sebuah penelitian keperdataan  islam  di  Aceh  disebutkan  bahwa, kesaksian testimonium  de auditu atau istifadhah pernah  menjadi  sebuah  pertimbangan  di  Mahkamah  Syar’iyah Bireuen,  meski  dalam  peraturan  saksi  yang  tidak  melihat  secara  langsung  tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata, namun hakim di Mahkamah Syar’iyah Bireuen menggunakan  keterangan  saksi  tersebut  sebagai  landasan  untuk  menetapkan  sebuah putusan. 6
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  Adapun  permasalahan  yang  akan dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  berkaitan  dengan  kedudukan  Alat  Bukti  Saksi Testimonium De Auditu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Dalam Qanun  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayah  serta  berkaitan  dengan Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Keberadaan  Saksi Testimonium  De  Auditu Dalam Mengadili Kasus Jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh.
4 Agus Sahbani, MK Rombak Definisi Saksi dalam KUHAP, https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-definisi-saksi-dalam-kuhap---lt4e400c35027d0 , diak ses tanggal 22 Februari 2022.
5 Petikan Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh, hlm. 13.
6 Salwa Siti, Hamdani Hamdani, Yulia  Yulia, “ Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara  Itsbat  Nikah  Di  Mahkamah  Syar'iyah  Bireuen”, Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Malikussaleh. Vol.7, No.1, 2019, pp. 1-28.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yuridis  normatif, Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder,  serta  penelitian  ini  bersifat  preskriptif.  Analisis  data  dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

## C. PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Alat  Bukti  Saksi Testimonium    De  Auditu Dalam  Kitab  Undang-
Undang Hukum Acara Pidana
Pembatasan  mengenai  keterangan  saksi  berubah  sama  sekali  ketika  Mahkamah Konstitusi  melalui  Putusan  Nomor  65/PUUVIII/2010  memperluas  makna  saksi  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  KUHAP  dengan  diakuinya  saksi testimonium  de  auditu dalam  peradilan  pidana.  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  arti penting  saksi  bukan  terletak  pada  apakah  dia  melihat,  mendengar,  atau  mengalami sendiri  suatu  peristiwa  pidana,  melainkan  pada  relevansi  kesaksiannya  dengan  perkara pidana yang sedang diproses dan adalah kewajiban penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim  untuk  memanggil  dan  memeriksa  saksi  yang  menguntungkan  bagi  tersangka. Melaksanakan kewajiban yang demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip due process of law dalam proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang  adil  dalam  sebuah  negara  hukum.  Hukum  acara  pidana  menurut  Mahkamah Konstitusi  adalah  alat  agar  pelaksanaan  proses  hukum  dijalankan  secara  adil  demi penghormatan  terhadap  hak  asasi  manusia,  yang  antara  lain  mencakup  upaya perlindungan  terhadap  tindakan  sewenang-wenang  dari  pejabat  negara,  pemberian berbagai  jaminan  bagi  tersangka  dan  terdakwa  untuk  membela  diri  sepenuhnya, penerapan  asas  praduga  tidak  bersalah,  serta  penerapan  asas  persamaan  di  hadapan hukum.
Putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor 65/  PUU-VIII/2010  yang telah  final dan binding semenjak diputuskan bersifat final dan binding dan erga omnes, semenjak final dan  binding  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUUVIII/2010  telah  menjadi sumber  hukum  acara  pidana  mengenai  saksi  testimmonium testimonium  de  auditu . Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusannya  Nomor 65/PUU-VIII/2010  telah  memberikan tafsiran Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sesuai dengan original intent Undang-Undang Dasar 1945, yakni: 7
1) Pengertian saksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula “orang  yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan,  penuntutan,  dan  peradilan  suatu  tindak  pidana  yang  tidak  selalu  ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”
2) Pengertian saksi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi  tidak  dimaknai  termasuk  pula  “orang  yang  dapat  memberikan  keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUU-VIII/2010  tersebut  termasuk putusan yang bersifat declaratoir dan constitutif . Putusan declarator adalah pernyataan hakim  yang  tertuang  dalam  putusan  yang  dijatuhkannya.  Pernyataan  itu  merupakan penjelasan atau penetapan tentang  sesuatu hak atau titel  maupun  status. Pernyataan  itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.  Putusan constitutif adalah putusan yang
7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, hlm. 92.
memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun  yang  menimbulkan  keadaan  hukum  baru, 8 Sehingga  semenjak  dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat tersebut, maka Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHAP sepanjang pengertian dari saksi dan  keterangan  saksi  haruslah  orang  yang  melihat,  mendengar  dan  mengalami  suatu peristiwa dapat dikatakan tidak berlaku lagi.
Implikasi  yuridis  dari  putusan  MK  Nomor  65/PUU-VIII/2010 terjadi  perluasan makna  atau  pengertian  mengenai  saksi  dan  keterangan  saksi  dalam  perkara  pidana adalah  bahwa  setelah  adanya  putusan  tersebut  definisi  saksi  dan  keterangan  saksi menjadi  orang  yang  tidak  mesti  harus  mendengar,  melihat,  dan  mengetahui  secara langsung,  dan  keterangan  saksi  diperluas  maknanya  menjadi  keterangan  dari  saksi mengenai  suatu  peristiwa  pidana  yang  didengar,  dilihat  dan  alami  sendiri  dengan menyebut  alasan  pengetahuannya  itu,  termasuk  pula  keterangan  dalam  rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Sehingga sudah seharusnya keterangan  saksi testimonium    de  auditu dapat  dijadikan  suatu  alat  bukti  langsung  di persidangan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk.
Penafsiran  pada  undang-undang  sesuai  dengan  original  intent  Undang-Undang Dasar  1945.  Mahkamah  Konstitusi  berpendapat,  pengertian  saksi  yang  selaras  dengan original  intent  Undang-Undang  Dasar  1945  adalah  saksi  yang  dapat  memberikan keterangan  dalam  rangka  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  suatu  tindak  pidana yang  tidak  selalu  ia  dengar,  ia  lihat  dan  ia  alami  sendiri.  Mahkamah  Konstitusi berpendapat arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami  sendiri  suatu  peristiwa  pidana,  melainkan  pada  relevansi  kesaksiannya dengan  perkara  pidana  yang  sedang  diproses.  Berkenaan  dengan  dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 tersebut, maka ketentuan saksi dan keterangan saksi yang berada di dalam KUHAP telah diperluas maknanya menjadi Keterangan  dari  orang  yang  tidak  harus  melihat,  mendengar,  atau  mengalami  suatu peristiwa pidana sepanjang keterangan yang diucapkan relevan atau terdapat kesesuaian dengan  peristiwa  pidana  yang  sedang  berlangsung  dan  menjelaskan  alasan pengetahuannya itu.
Berkenaan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUUVIII/2010 tersebut dapat  diartikan bahwa saksi testimonium  de audito yang  merupakan kesaksian yang  diperoleh  dari  mendengar  ucapan  orang  lain  yang  telah  mendengar,  melihat  dan mengalami  tindak  pidana  tersebut,  dapat  dikatakan  telah  memenuhi  ketentuan  syarat saksi dan keterangan saksi  yang ada di dalam  KUHAP, sehingga saksi testimonium  de audito dapat  memberikan  kesaksiannya  dalam  rangka  penyidikan,  penuntutan,  dan peradilan suatu tindak pidana.
Semenjak  dibacakannya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  telah  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  tersebut,  maka  Pasal  1  angka  26  dan  Pasal  1  angka  27 KUHAP  sepanjang  pengertian  dari  saksi  dan  keterangan  saksi  haruslah  orang  yang melihat,  mendengar  dan  mengalami  suatu  peristiwa  dapat  dikatakan  tidak  berlaku. Implikasi  yuridis  dari  putusan  MK  Nomor  65/PUU-VIII/2010 terjadi  perluasan  makna atau  pengertian  mengenai  saksi  dan  keterangan  saksi  dalam  perkara  pidana  adalah bahwa  setelah  adanya  putusan  tersebut  definisi  saksi  dan  keterangan  saksi  menjadi orang  yang  tidak  harus  mendengar,  melihat,  dan  mengetahui  secara  langsung  dan keterangan  saksi  diperluas  maknanya  menjadi  keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu peristiwa  pidana  yang  didengar,  dilihat  dan  alami  sendiri  dengan  menyebut  alasan pengetahuannya  itu,  termasuk  pula  keterangan  dalam  rangka  penyidikan,  penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat  dan
8 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm. 876.
mengalami  suatu  peristiwa  pidana.  Sehingga  sudah  seharusnya  keterangan  saksi testimonium  de auditu dapat dijadikan suatu alat bukti  langsung di persidangan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk.
Pada prinsipnya dalam hukum Indonesia keterangan saksi testimonium de auditu tidak  mempunyai  kekuatan  sebagai  alat  bukti  saksi,  baik  dalam  acara  perdata  maupun dalam acara pidana. Tetapi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa keterangan saksi testimonium  de  auditu tersebut  sebenarnya  dapat  menjadi  alat  bukti  langsung  (dalam acara  perdata)  dan  alat  bukti  petunjuk  dalam  hukum  acara  pidana. 9 Oleh  karena  itu, Kepastian  hukum  sangat  diperlukan  untuk  dibangun  secara  strategi,  dengan  harapan dapat membangun hukum yang dikehendaki oleh masyarakat dan hukum yang berpihak pada masyarakat. 10
Keterangan  saksi testimonium  de  auditu sebenarnya  dapat  dipakai  sebagai  alat bukti  petunjuk  dalam  acara  pidana  atau  alat  bukti  persangkaan  dalam  acara  perdata. Untuk  itu,  patut  dipertimbangkan  oleh  hakim  kapan  saatnya  keterangan  saksi testimonium  de  auditu dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  petunjuk  atau  persangkaan tersebut.  Karena  keberatan  dan  yang  disangsikan  dalam  saksi testimonium  de  auditu adalah  tentang  benar  atau  tidaknya  ucapan  pihak  saksi  yang  tidak  ke  pengadilan tersebut,  maka  titik  fokus  utama  dari  dipakainya  saksi testimonium  de  auditu sebagai alat  bukti  tersebut  adalah  sejauh  mana  dapat  dipercaya  ucapan  saksi  yang  tidak  ke pengadilan itu. 11
Pasal 188 Ayat (1) KUHAP merumuskan “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau  keadaan,  yang  karena  persesuaiannya,  baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Alat bukti petunjuk hendaknya dipergunakan oleh hakim dalam  memeriksa  perkara  pidana  secara  arif  lagi  bijaksana  serta  harus  terlebih  dahulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa serta hakim telah mengadakan pemeriksaan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nuraninya. 12
Keterangan saksi testimonium de auditu tidak diatur dalam KUHAP sebagai alat bukti  petunjuk,  namun  Majelis  Hakim  dapat  mengambil  keterangan  saksi testimonium de  auditu menjadi  alat  bukti  petunjuk,  apabila  Hakim  di  persidangan  mendapatkan keterangan  saksi testimonium  de  auditu dengan  alat  bukti  lainnya  terdapat  kesesuaian, maka kesaksian testimonium de auditu tersebut dapat dijadikan  sebagai  bukti petunjuk pada  kasus  tindak  pidana  terkait.  Kesaksian testimonium  de  auditu yang  dijadikan sebagai  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  yaitu  terdapat  dalam  Putusan 22/JN/2020/MS.Jth.
Pada  Putusan  22/JN/2020/MS.Jth,  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syari’ah  Jantho mengadili  kasus  pidana  tersebut  dengan  mengunakan  berita  acara  KUHAP,  dalam pertimbangannya  Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  untuk  mendapatkan  saksi  yang dapat melihat jarimah pemerkosaan sangatlah sulit dan “hampir” tidak mungkin, maka Majelis Hakim harus menggunakan bukti-bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi  korban,  dan  saksi-saksi testimonium  de  auditu yang  lainnya  serta  Barang  Bukti dan  ditambah  dengan  keyakinan  Hakim  sebagaimana  dijelaskan  di  dalam  Pasal  180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. 13
9 Munir  Fuady, Teori  Hukum  Pembuktian  Pidana  Dan  Perdata ,  Citra  Aditya  Bakti.  Bandung, 2012, hlm. 146
10 Dian Rizki, et.al, (2022). Penerapan Hukum Responsif Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.1, pp. 31-45.
11 Ibid .
12 Kadi Sukarna, Alat Bukti Petunjuk Menurut Kuhap Dalam Perspektif  Teori Keadilan , Unnes Pres, Semarang, 2016, hlm. 11.
13 Lampiran Putusan 22/Jn/2020/Ms.Jth, hlm 28.
Majelis  Hakim  menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  petunjuk sebagaimana  dijelaskan  di  dalam  Pasal  188  ayat  (1)  &  ayat  (2)  KUHAP,  yaitu “Petunjuk  adalah  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan,  yang  karena  persesuaiannya,  baik antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  maupun  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri, menandakan  telah  terjadi  suatu  tindak  pidana  dan  siapa  pelakunya.  Petunjuk sebagaimana  dimaksud  hanya  dapat  diperoleh  dari  keterangan  saksi  dan  keterangan terdakwa yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lain”; 14
Majelis  Hakim  menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi testimonium  de  auditu ,  saksi  ahli  dan  saksi  verballisan  yang  dihubungkan  dengan barang  bukti  yang  termuat  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  pada  berkas  perkara maupun  yang  diberikan  di  dalam  pemeriksaan  persidangan,  ternyata  keterangannya saling  berhubungan  dan  bersesuaian  antara  satu  dengan  lainnya,  sehingga  menurut Majelis  Hakim  telah  membentuk  alat  bukti  petunjuk  yang  dapat  dipergunakan  Majelis Hakim untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, persesuaian tersebut sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHAP. 15
2. Kedudukan Alat Bukti  Saksi Testimonium  De Auditu Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tetang Hukum Acara Jinayat
Aceh sebagai daerah otonomi khusus, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memiliki peraturan daerah yang bersifat khusus yaitu  Qanun  Aceh  dan  Qanun  Kabupaten/Kota.  Dalam  proses  pembentukan  Qanun Aceh  disamping  harus  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  Aceh  juga  memiliki  Qanun  Nomor  5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun yang berlaku khusus di Aceh. 16
Jika  merujuk  pada  fokus  pembahasan  dalam  penelitian  ini,  sangat  jelas disebutkan  dalam  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat yang tidak mengenal dengan saksi testimonium de auditu , hal ini dapat dilihat tidak ada satu pasal pun dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 yang membahas tentang saksi testimonium de auditu . Keterangan Saksi testimonium de auditu merupakan keterangan saksi di  luar dari kategori keterangan saksi  yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka (31) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. keterangan saksi testimonium  de  auditu tidak  memiliki  nilai  kekuatan  pembuktian  dalam  hukum  acara jinayat,  karena  saksi testimonium  de  auditu memberikan  keterangan  pada  peradilan tentang suatu perkara pidana merupakan keterangan yang didapat dari mendengar orang lain,  bukan  keterangan  yang  ia  dapatkan  dari  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia alami sendiri.
Pada Hukum Acara Jinayat terdapat pernyataan tentang pengecualian keterangan saksi  yang  secara  tegas  menyatakan  bahwa  Pendapat  atau  rekaan  yang  diperoleh  dari hasil  pemikiran,  bukan  merupakan  keterangan  saksi, 17 sehingga  dalam  hal  ini  dapat diartikan bahwa keterangan saksi yang diakui dalam Hukum Acara Jinayat yaitu hanya keterangan  yang  saksi  peroleh  dengan  cara  saksi  melihat  sendiri,  mendengar  sendiri, dan mengalami sendiri tentang tindak pidana yang diperkarakan tersebut. Terkait dalam pengambilan  keputusan,  majelis  hakim  mengacu  pada  pertimbangan  yuridis  berupa fakta-fakta di persidangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian penuh sehingga keterangan  saksi testimonium  de  auditu dalam  perkara  jinayat  tidak  dipertimbangkan atau kesaksian saksi testimonium de auditu lebih dikesampingkan di dalam persidangan
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Bakillani,  Mukhlis,  Yusrizal,  “Keberadaan  Naskah  Akademik  Dalam  Pembentukan  Qanun Aceh ”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.1, pp. 1-25.
17 Pasal 182 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acera Jinayat
tersebut  karena  bukan  merupakan  alat  bukti  yang  sah  dan  tidak  mempunyai  kekuatan sebagai alat bukti saksi.
Praktek  di  Mahkamah  Syar’iyah  yang  menggunakan  Qanun  Aceh  Nomor  7 Tahun  2013  tentang  Hukum  Acera  Jinayat,  keterangan  yang  bersifat testimonium  de auditu , tidak  dinilai  sempurna  sebagai  alat  bukti  saksi,  tetapi  dapat  saja  didengar  oleh hakim  sebagai  alat  bukti  permulaan. 18 Karena  jika  merujuk  pada  ketentuan  dalam KUHAP,  bahwa  keterangan  saksi  yang  memiliki  nilai  sebagai  alat  bukti  ialah  yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yakni yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri, serta menjelaskan alasan dari pengetahuannya tersebut. 19
Dalam  mendengarkan  kesaksian,  Hakim  tidak  boleh  percaya  begitu  saja terhadap  keterangan  saksi.  Harus  diperhatikan  kesesuaian  atau  kecocokan  antara keterangan  para  saksi,  kesesuaian  kesaksian  dengan  apa  yang  diketahui  dari  alat  bukti lain  atau  dari  keterangan-keterangan  lainnya  atau  dengan  kelogisan.  Juga  perlu diperhatikan segi lainnya yang lebih meyakinkan seperti cara saksi bersikap dan berkata di depan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari- hari, kedudukan saksi di tengah  masyarakat  dan  sebagainya.  Karena  hal  ini  sulit  didetailkan,  maka  diserahkan sepenuhnya  kepada  intelegensia  hakim  untuk  menilai  dan  memutuskan  tersebut kesaksian tersebut. 20
Pasal  182  ayat  (8)  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acera Jinayat  mengatur  dalam  menilai  kebenaran  keterangan  seorang  Saksi,  hakim  harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
a. Integritas,  cara  hidup,  kesusilaan,  dan  segala  sesuatu  yang  dapat  mempengaruhi kualitas kejujuran (’adalah) Saksi;
b. persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
c. persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain; dan
d. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan.
Pada  point  b  dan  c  yang  menerangkan  hakim  dalam  menilai  kebenaran  harus memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara  keterangan  Saksi  dengan  alat  bukti  lain,  dalam  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  ada kemungkinan  jika  kesaksian  saksi testimonium  de  auditu terdapat  kesesuaian  dengan saksi korban atau saksi yang mendengar, melihat dan atau mengalami langsung perkara pidananya, serta terdapat kesesuaian dengan alat bukti lain, tidak menutup kemungkinan akan bahwa kesaksian testimonium de auditu dapat menambah keyakinan hakim tentang kebenaran tersebut.
Pada Hukum Acara Jinayat tidak terdapatnya larangan atau aturan secara khusus yang  mengatur  untuk  boleh  atau  tidak  bolehnya  saksi testimonium  de  auditu memberikan kesaksiannya di persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan Pemanggilan Saksi oleh Hakim ke ruang sidang dilaksanakan dalam  hal  ada  Saksi  baik  yang  menguntungkan  maupun  yang  memberatkan  Terdakwa yang tercantum dalam  surat pelimpahan perkara dan/atau  yang diminta Terdakwa atau penasihat  hukum  atau  Penuntut  Umum  selama  berlangsung  sidang  atau  sebelum dijatuhkannya  putusan,  Hakim  ketua  majelis  wajib  mendengar  keterangan  Saksi tersebut. 21
18 Amirudin,  Eksistensi  Alat  Bukti  Saksi  Dalam  Perkara  Perceraian  Di  Mahkamah  Syar’iyah, Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 1 Januari – Juni, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe, 2019, hlm. 41
19 Andra  Fanizha  Mendrofa,  Jamaluddin,  Budi  Bahreisy.“Penguatan  Alat  Bukti  Melalui Scientific  Crime  Investigation  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Dengan  Racun  (Analisis  Putusan  Pn Lhoksukon  Nomor:  216/Pid.B/2019/Pn  Lsk  Dan  217/Pid.B/2019/Pn  Lsk)”. Suloh:  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.1, Pp. 65-90.
20 ibid
21 Pasal 56 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acera Jinayat
Terdapat  salah  satu  kasus  jinayat  yang  ditangani  oleh  Mahkamah  Syar’iyah Aceh  yang  menolak  keberadaan  keterangan  saksi testimonium  de  auditu pada  perkara Jarimah  Pemerkosaan,  penolakan  tersebut  dikarenakan  pertimbangan  Majelis  Hakim yang menganggap keterangan yang diperoleh dari saksi testimonium de auditu tersebut merupakan  keterangan  yang  bukan  keterangan  yang  ia  lihat  sendiri,  ia  dengar  sendiri, dan ia alami sendiri, namun keterangan tersebut diperoleh dari anak saksi korban, yang mana  pada  persidangan  tersebut  majelis  hakim  mempertimbangkan  bahwa  kesaksian dari anak saksi korban tersebut bukan merupakan kesaksian yang sebenarnya. Sehingga berdasarkan  pertimbangan  tersebut  Majelis  Hakim  menolak  keterangan  saksi testimonium de auditu tersebut. 22
3. Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Keberadaan  Saksi Testimonium  De  Auditu Dalam Mengadili Kasus Jinayat Nomor 7/Jn/2021/Ms Aceh.
Majelis Hakim Mahkamah Syari’yah Aceh pada Putusan Nomor 7/JN/2021/MS Aceh  yang  merupakan  putusan  banding  dari  putusan  Nomor  22/JN/2020/MS.Jantho, telah  mempertimbangkan  beberapa  pertimbangan  terhadap  keberadaan  kesaksian testimonium  de  auditu pada  Putusan  Nomor  7/JN/2021/MS  Aceh.  Adapun pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 7/JN/2021/MS Aceh yaitu sebagai berikut:
a. Pertimbangan  Hakim  terhadap  kesaksian  anak  sebagai  korban  pemerkosaan  di persidangan.
Majelis  Hakim  menimbang,  bahwa  saksi  anak  korban  dalam  keterangannya  di depan  sidang  tidak  memberikan  keterangan  secara  lisan  (bersuara),  melainkan  hanya dengan  bahasa  isyarat  berupa  anggukan  dan  gelengan  kepala,  padahal  proses pemeriksaan terhadap anak korban telah  mengikuti prosedur persidangan perkara anak dengan tanpa mengenakan atribut persidangan. 23
Majelis  Hakim  menimbang,  bahwa  anak  korban  dalam  kesaksiannya memberikan  keterangan  dengan  bahasa  isyarat  berupa  anggukan  dan  gelengan  kepala, lalu  anggukan  dan  gelengan  kepala  saksi  anak  korban  tersebut  diterjemahkan  secara subjektif  dalam  Berita  Acara  Sidang,  sebagaimana  pertanyaan  Majelis  Hakim  kepada saksi  anak  korban  yaitu:  1.  Apakah  saksi  sehat?  (dijawab  dengan  suara)  “sehat”,  2. Apakah saksi anak korban kenal dengan Terdakwa? (dijawab dengan suara) “saksi anak korban  kenal  dengan  Terdakwa  sebagai  …..”  (abang  ayah);  3.  Apakah  saksi  anak korban  berhubungan  dekat  dengan  Terdakwa?  saksi  anak  korban  menjawab  dengan menggelengkan  kepala,  tentang  hal  ini  diterjemahkan  dalam  Berita  Acara  Sidang artinya  tidak  dekat  sama  sekali”  4.  Apakah  Terdakwa  dalam  keseharian  bersikap  baik terhadap  saksi  anak  korban?  saksi  anak  korban  menjawab  dengan  kembali menggelengkan  kepalanya  yang  dalam  Berita  Acara  Sidang  diterjemahkan  “artinya Terdakwa tidak  bersikap baik terhadap saksi anak korban, 5. Apa  yang dilakukan oleh Terdakwa  terhadap  saksi  anak  korban,  apakah  Terdakwa  membuka  baju  dan  celana saksi anak korban? jawaban saksi anak korban menganggukkan kepala yang ditafsirkan dalam Berita Acara Sidang bahwa benar Terdakwa membuka baju dan celana saksi anak korban;  6.  Hal  apa  lagi  yang  dilakukan  Terdakwa  terhadap  saksi  anak  korban,  apakah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam alat vital saksi? dijawab oleh saksi anak korban  dengan  menganggukkan  kepala  sambil  menunjukkan  tangannya  ke  arah  organ vital saksi. 24
Majelis  Hakim  menimbang,  bahwa  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  berpendapat kesaksian  anak  korban  yang  di  depan  sidang  pada  tanggal  12  Januari  2021  dengan
22 Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm 14
23 Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 12.
24 Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 12-13.
bahasa  isyarat  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  sebagai  alat  bukti  saksi,  karena  anak korban  dalam  kesehariannya  bukan  seorang  tuna  wicara  dan  bukan  pula  pengidap tunarungu sehingga harus memberikan kesaksian dengan bahasa isyarat dan terjemahan diberikan  dalam  Berita  Acara  Sidang  terhadap  jawaban  saksi  anak  korban  merupakan imajinasi yang dapat dinilai tidak bersifat objektif dalam proses pembuktian. 25
Majelis  Hakim  menimbang,  bahwa  terhadap  pertanyaan-pertanyaan  yang diajukan kepada saksi anak korban seperti yang telah diuraikan di atas yaitu “apa yang dilakukan  oleh  Terdakwa  terhadap  saksi,  apakah  Terdakwa  membuka  baju  dan  celana saksi? Jawaban saksi anak korban menganggukkan kepala yang ditafsirkan dalam Berita Acara  Sidang  bahwa  benar  Terdakwa  membuka  baju  dan  celana  saksi.  Begitu  juga pertanyaan “hal apa lagi yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi anak korban, apakah Terdakwa  memasukkan  kemaluannya  ke  dalam  alat  vital  saksi  ?  dijawab  oleh  saksi dengan  menganggukkan  kepala  sambil  menunjukkan  tangannya  ke  arah  organ  vital saksi,  dalam  hal  ini  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  ‟Aceh  menilai  adanya  upaya penggiringan  yang  mengarah  kepada  pembuktian  bahwa  Terdakwalah  sebagai  pelaku jarimah  pemerkosaan  terhadap  saksi  anak  korban,  cara  pemeriksaan  perkara  yang demikian tidak dibenarkan dalam pemeriksaan perkara jinayat sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. 26
Majelis  Hakim  menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai bahwa keterangan saksi anak korban bukanlah yang sebenarnya,  maka  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  berpendapat  keterangan  saksi  anak korban  tidak  dapat  dipertimbangkan  sebagai  alat  bukti,  karena  itu  kesaksian  anak korban  harus  ditolak. 27 Berkenaan  dengan  pertimbangan  Hakim  yang  menyatakan bahwa  pertanyaan  yang  diajukan  kepada  saksi  korban  adalah  pertanyaan  yang melanggar Pasal 162 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Menurut penulis pertimbangan majelis hakim tersebut terdapat kekeliruan karena Pasal 162  Qanun  Aceh  Nomor  7  Tahun  2013  tentang  Hukum  Acara  Jinayat  menyatakan Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada Terdakwa maupun kepada  Saksi.  Kalimat  menjerat  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  diartikan  bahwa kalimat yang mengandung tipu muslihat, Arti dari menjerat dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan menjerat dapat bukan dalam arti yang sebenarnya. 28
Berkenaan  dengan  pertanyaan  yang  diajukan  pada  saksi  anak  korban  diatas, penulis  tidak  melihat  unsur  kata  menjerat  dalam  kalimat  pertanyaan  tersebut,  untuk lebih detailnya penulis akan menguraikan kembali pertanyaan yang ditujukan pada saksi anak korban tersebut:
a. Apakah  saksi  sehat?,    pertanyaan  tersebut  menanyakan  kondisi  dari  anak  saksi korban pada saat proses persidangan, dan menurut penulis kalimat tersebut tidak ada unsur menjerat.
b. Apakah  saksi  anak  korban  kenal  dengan  Terdakwa?,  kalimat  pertanyaan  ini  juga tidak  mengandung  kata  menjerat,  karena  kalimat  pertanyaan  ini  hanya  bertujuan untuk mencari tahu apakah saksi anak korban mengenal terdakwa.
c. Apakah  saksi  anak  korban  berhubungan  dekat  dengan  Terdakwa?  kalimat pertanyaan ini juga tidak mengandung kata menjerat, karena kalimat pertanyaan ini hanya bertujuan untuk mencari tahu sejauh mana hubungan antara terdakwa dengan anak saksi korban.
25 Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 13.
26 Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm 13.
27 Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm 13.
28 Tanti  Yuniar, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia, Agung  Media  Mulia,  Jakarta,  2012,  hlm 165.
d. Apakah  Terdakwa  dalam  keseharian  bersikap  baik  terhadap  saksi  anak  korban?, kalimat  pertanyaan  ini  juga  tidak  mengandung  kata  menjerat,  karena  kalimat pertanyaan  ini  hanya  bertujuan  untuk  mencari  tahu  tentang  dikap  terdakwa  pada anak saksi korban.
e. Apa  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa terhadap  saksi  anak  korban,  apakah  Terdakwa membuka  baju  dan  celana  saksi  anak  korban?  kalimat  pertanyaan  ini  juga  tidak mengandung kata menjerat, karena kalimat pertanyaan ini ditanyakan sesuai dengan uraian  dalam  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum,  yang  menyatakan  bahwa  terdakwa dalam  melakukan  jarimah  pemerkosaan  terhadap  anak  saksi  korban  dilakukan dengan  cara  terdakwa  menarik  tangan  kanan  anak  korban  dan  membawa  anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah itu pada saat Terdakwa dan anak korban berada di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa langsung membuka celana dan baju  yang  digunakan  oleh  anak  saksi  korban,  lalu  Terdakwa  ikut  membuka  celana dan  baju  yang  digunakan  oleh  Terdakwa,  sehingga  dalam  hal  ini  menurut  penulis pertanyaan  tersebut  tidak  mengandung  kalimat  menjerat,  karena  Tujuan  dilakukan pertanyaan  ini  yaitu  majelis  Hakim  hanya  ingin  memastikan  kebenaran  dari dakwaan  Jaksa  penuntut  umum  tentang  apakah  benar  terdakwa  ada  membuka  baju dan celana saksi anak korban sebelum dilakukan jarimah pemerkosaan.
f. Hal  apa  lagi  yang  dilakukan  Terdakwa  terhadap  saksi  anak  korban,  apakah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam alat vital saksi? Pertanyaan ini juga tidak  mengandung tipu  muslihat atau kalimat yang menjerat, karena pertanyaan  ini ditanyakan hanya untuk mengetahui kebenaran dari dakwaan  jaksa penuntut  umum yang  menyatakan  bahwa  terdakwa  dalam  melakukan  jarimah  pemerkosaan  telah memasukkan  kemaluannya  ke  dalam  alat  vital  anak  saksi  korban,  dan  terhadap pertanyaan  ini  dijawab  oleh  saksi  anak  korban  dengan  menganggukkan  kepala sambil  menunjukkan  tangannya  ke  arah  organ  vital  saksi,  sehingga  dalam  hal  ini kalimat pertanyaan yang digunakan dalam menanyakan kesaksian saksi anak korban tidak  dapat  dikatakan  kalimat  menjerat,  karena  kalimat  yang  digunakan  mejelis Hakim Jantho tersebut terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Berdasarkan  uraian  penjelasan  di  atas,  menurut  penulis  terhadap  semua pertanyaan Hakim yang menanyakan pada anak saksi korban dapat dikatakan tidak ada satupun kalimat  yang  menjerat, karena semua kalimat  yang ditanyakan Majelis Hakim tersebut terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini penulis tidak  setuju  terhadap  pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  yang  menolak kesaksian dari anak korban tersebut.
b. Pertimbangan  Hakim  terhadap  kesaksian  saksi testimonium  de  auditu (saksi  yang mendengarkan dari keterngan anak saksi korban)
Majelis Hakim Mahkamah Syari’yah Aceh pada Putusan Nomor 7/JN/2021/MS Aceh  yang  merupakan  putusan  banding  dari  Putusan  Nomor  22/JN/2020/MS.Jantho menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 orang saksi yaitu saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4, yang memberikan kesaksian di depan sidang. Dalam memberikan kesaksian  saksi  1,  saksi  2,  saksi  3  dan  saksi  4  tentang  terjadinya  pemerkosaan  yang dilakukan  oleh  Terdakwa  terhadap  anak  korban,  adalah  berdasarkan  keterangan  dari saksi  anak  korban  (……)  bukan  karena  para  saksi  menyaksikan  sendiri  atau  melihat sendiri  peristiwa  pemerkosaan  tesebut,  bahkan  keterangan  saksi  4  yang  menerangkan bahwa kejadian  pemerkosaan tersebut terjadi pada tanggal 15 atau tanggal 16  Agustus 2020  sangat  bertentangan  dengan  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  mengatakan bahwa  peristiwa  pemerkosaan  terhadap  anak  korban  yang  dilakukan  Terdakwa  terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020; Menimbang, bahwa oleh karena bersumber dari informasi
orang lain, bukan karena melihat sendiri atau mengalami sendiri, maka Mahkamah Syar iyah Aceh berpendapat kesaksian para saksi tersebut ‟ bersifat testimonium de auditu . 29 Selanjutnya  Majelis  Hakim  mempertimbangkan,  bahwa  keterangan  para  saksi tersebut  selain  berdasar  informasi  dari  orang  lain  juga  tidak  ada  menerangkan  tentang pengetahuan saksi  mengenai  indikasi perilaku Terdakwa  yang  mengarah perilaku  yang menyimpang  yang  berdasarkan  norma  dan  etika  masyarakat,  tabu/  sumbang  yang dilakukan  Terdakwa  terhadap  anak  korban,  seperti  suka  memeluk  anak  korban,  suka menggendong anak korban dan lain-lain, maka Mahkamah Syar iyah Aceh berpendapat kesaksian  saksi 1, saksi 2, ‟ saksi 3 dan saksi 4, tidak dapat dipertimbangkan  sebagai alat bukti, karena itu harus ditolak. 30
Berkenaan  dengan  pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  di  atas dapat  ditarik  3  (tiga)  point  penting  mengapa  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh menolak saksi testimonium de auditu yaitu sebagai berikut:
a. Keterangan  saksi  1,  saksi  2,  saksi  3,  dan  saksi  4  yang  memberikan  keterangan kesaksian di depan sidang, didasarkan dari mendengar saksi korban anak, dan bukan merupakan kesaksian yang saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 mendengar sendiri, melihat  sendiri,  dan  mengalami  sendiri  terhadap  tindak  pidana  yang  diberikan kesaksian di depan sidang, sehingga Majelis Hakim menganggap kesaksian tersebut tidak  perlu  dipertimbangkan  dan  menolak  kesaksian  saksi  1,  saksi  2,  saksi  3,  dan saksi 4.
b. Keterangan saksi 4 yang menerangkan bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus 2020 sangat bertentangan dengan dakwaan Jaksa  Penuntut  Umum  yang  mengatakan  bahwa  peristiwa  pemerkosaan  terhadap anak korban yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020.
c. Tidak  ada  keterangan  para  saksi  tersebut  selain  berdasarkan  informasi  dari  orang lain juga tidak ada yang menerangkan tentang pengetahuan saksi mengenai indikasi perilaku  Terdakwa  yang  mengarah  perilaku  yang  menyimpang  yang  berdasarkan norma dan etika masyarakat, tabu/sumbang yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban,  seperti  suka  memeluk  anak  korban,  suka  menggendong  anak  korban  dan lain-lain
Berkenaan dengan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah pada point a yaitu keterangan saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 yang memberikan keterangan kesaksian di  depan  sidang,  didasarkan  dari  mendengar  saksi  korban  anak,  dan  bukan  merupakan kesaksian yang saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 mendengar sendiri, melihat sendiri, dan  mengalami  sendiri  terhadap  tindak  pidana  yang  diberikan  kesaksian  di  depan sidang,  sehingga  Majelis  Hakim  menanggap  kesaksian  tersebut  tidak  perlu dipertimbangkan dan menolak kesaksian saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4.
Penolakan  kesaksian  saksi  1,  saksi  2,  saksi  3,  dan  saksi  4  yang  memberikan keterangan  kesaksian  di  depan  sidang,  didasarkan  dari  mendengar  saksi  korban  anak yang  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syra’iyah  Aceh,  dapat  dikatakan Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas Pengertian saksi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat  memberikan  keterangan  dalam  rangka  penyidikan,  penuntutan,  dan  peradilan suatu  tindak  pidana  yang  tidak  selalu  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami sendiri.
Berkenaan dengan hal diatas dapat diartikan bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 yang memberikan keterangan kesaksian di depan sidang dalam perkara putusan Nomor  22/JN/2020/MS.Jantho,  yang  didasarkan  dari  mendengar  saksi  korban  anak, tidak  dapat  diabaikan  oleh  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh,  karena  setelah
29 Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 14.
30 Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 14.
keluarnya  putusan  mahkamah  konstitusi  tersebut  kedudukan  saksi testimonium  de auditu dalam KUHAP menjadi sama, maka dalam hal ini seharusnya Hakim Mahkamah Syar’iyah tidak dapat mengabaikan kesaksian testimonium de auditu , jika kesaksian itu terdapat kesesuaian antara saksi satu dengan saksi  lainnya, dan kesesuaian dengan alat bukti lainnya.
Fakta  dipersidangan  putusan  perkara  Nomor  22/JN/2020/MS.Jantho,  diketahui bahwa  saksi testimonium  de  auditu memberi  kesaksian  dipersidangan  bahwa  terdakwa yang  melakukan  tindak  pidana  jarimah  pemerkosaan  terhadap  anak  saksi  korban  dan pernyataan tersebut terdapat kesesuaian antara saksi testimonium de auditu satu dengan saksi testimonium  de  auditu lainnya,  terdapat  kesesuaian  dengan  kesaksian  anak  saksi korban,  dan  terdapat  kesesuaian  dengan  alat  bukti  lainnya,  sehingga  dalam  hal  ini Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  tidak  dapat  mengabaikan  kesaksian testimonium  de  auditu tersebut,  karena  kesaksian  saksi testimonium  de  auditu yang terdapat  kesesuaian  dengan  alat  bukti  yang  lain  tersebut  dapat  memberi  petunjuk  bagi Majelis  Hakim  tentang  permasalahan  tindak  pidana  pada  perkara  Nomor 22/JN/2020/MS.Jantho tersebut.
Berkenaan  dengan  pertimbangan  Hakim  pada  point  b  yaitu  pertimbangan terhadap  keterangan  saksi  4  yang  menerangkan  bahwa  kejadian  pemerkosaan  tersebut terjadi  pada  tanggal  15  atau  tanggal  16  Agustus  2020  sangat  bertentangan  dengan dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  yang  mengatakan  bahwa  peristiwa  pemerkosaan terhadap  anak  korban  yang  dilakukan  Terdakwa  terjadi  pada  tanggal  4  Agustus  2020, dalam  hal  ini  jika  dilihat  pada  fakta  dipersidangan  didapatkan  bahwa  tidak  adanya keterangan  saksi  4  (empat)  yang  menyatakan  bahwa  kejadian  pemerkosaan  tersebut terjadi  pada  tanggal  15  atau  tanggal  16  Agustus  2020,  namun  yang  ada  saksi  4 menyatakan Bahwa bertemu dengan korban tepat pada tanggal 16 agustus 2020  di desa Lam  Kruet,  dan  keterangan  saksi  lainnya  yang  menyatakan  bahwa  saksi  membuat laporan  di  Polres  pada  tanggal  16  Agustus  2020,  sehingga  berdasarkan  fakta dipersidangan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  tidak  adanya  saksi  yang  menyatakan bahwa  kejadian  pemerkosaan  pada  perkara  Nomor  22/JN/2020/MS.Jantho terjadi  pada tanggal  15  atau  tanggal  16  Agustus  2020,  sehingga  dalam  hal  ini  menurut  penulis Majelis Hakim telah keliru dalam  menafsirkan keterangan saksi testimonium de auditu di  persidangan  tersebut.  Maka  dalam  hal  ini  menurut  penulis  Majelis  Hakim  Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh tidak dapat mengabaikan kesaksian testimonium de auditu tersebut, karena kesaksian saksi testimonium de auditu yang terdapat kesesuaian dengan  alat  bukti  yang  lain  tersebut  dapat  memberi  petunjuk  bagi  Majelis  Hakim tentang  permasalahan  tindak  pidana  pada  perkara  Nomor  22/JN/2020/MS.Jantho tersebut.
Berkenaan  dengan  Point  c  mengenai  pertimbangan  Hakim  yang  melihat  tidak ada  keterangan  para  saksi  tersebut  selain  berdasarkan  informasi  dari  orang  lain  juga tidak  ada  yang  menerangkan  tentang  pengetahuan  saksi  mengenai  indikasi  perilaku Terdakwa  yang  mengarah  perilaku  yang  menyimpang  yang  berdasarkan  norma  dan etika  masyarakat,  tabu/  sumbang  yang  dilakukan  Terdakwa  terhadap  anak  korban, seperti  suka  memeluk  anak  korban,  suka  menggendong  anak  korban  dan  lain-lain, dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim juga melihat apa yang telah didengar oleh saksi testimonium  de  auditu yang  terdapat  kesesuaian  dengan  satu  dengan  keterangan  saksi yang  lainnya  bahwa  terdakwa  telah  melakukan  jarimah  pemerkosaan  terhadap  anak saksi korban dengan melakukan ancaman kekerasan dan dengan kekerasan, keterangan yang  diberikan  saksi testimonium  de  auditu tersebut  jelas  telah  mengarah  kepada perilaku  seks  menyimpang  yang  dilakukan  oleh  terdakwa,  sehingga  menurut  penulis berkenaan  dengan  pertimbangan  Hakim  pada  point  c  ini  dapat  dikatakan  tidak  sesuai dengan fakta dipersidangan.
c. Pertimbangan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  terhadap  kesaksian  saksi ahli pada perkara Nomor 22/JN/2020/MS.Jantho.
Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah  Aceh  mempertimbangkan saksi ahli  yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu terdiri dari saksi ahli psikolog dan saksi ahli dokter yan dapat diuraikan sebaai berikut:
1) Saksi ahli psikolog
Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  seorang  Psikolog  (ahli  kejiwaan)  yang  telah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap anak saksi korban menerangkan bahwa saksi telah  melakukan pemeriksaan  terhadap anak korban pada tanggal 9 Oktober 2020, dari hasil  pemeriksaan  saksi  menyimpulkan  bahwa  anak  korban  bersikap  ramah  dan  agak pendiam dan sulit menceritakan apa yang dialaminya, kecenderungan keperibadian anak korban  cenderung  introvert,  sangat  tertutup,  pemalu  dan  tidak  mudah  percaya  dengan orang lain serta sangat terikat akan masa lalunya. Secara psikologis pada kejiwaan anak korban ditemukan adanya traumatik berkepanjangan tentang peristiwa yang dialaminya, sehingga mudah cemas dan teridentifikasi menarik diri dari lingkungan, ketakutan serta suka  melamun.  Ditemukan  pada  diri  anak  korban  adanya  perasaan  untuk  menghindar dari peristiwa yang dialaminya, sehingga tampak anak korban cenderung tidak memiliki kepercayaan diri,  serta adanya sikap  lebih  banyak diam  yang ditunjukkan anak korban terhadap lingkungan yang dihadapinya. Anak korban memiliki sikap mudah menyerah, dikuasai  oleh  alam  sadarnya,  tidak  bisa  mengontrol  emosinya,  sehingga  nampak  tidak memiliki  keseimbangan  dalam  dirinya,  dan  cenderung  menebak  apa  yang  ditanyakan kepadanya.  Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  diketahui,  anak  korban  kurang  ceria,  tidak mau  membagi  apa  yang  telah  dialaminya,  mudah  menyerah,  tidak  konsentrasi,  merasa kecil  dan  tidak  berdaya,  juga  tidak  bahagia,  merasa  dirugikan  dan  khawatir  yang berlebihan  sehingga  anak  korban  menunjukkan  adanya  peningkatan  gangguan  pada perilakunya. 31
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari kesaksian ahli psikolog pada saat proses penyidikan di atas tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bahwa dengan kondisi  kejiwaan  anak  korban  yang  tidak  stabil  dan  cenderung  tidak  memiliki kepercayaan  diri,  maka  Mahkamah  Syar  iyah  Aceh  berpendapat  anak  korban  sangat mudah  dipengaruhi  oleh  orang  lain  dalam  memberikan  keterangan  di  depan  penyidik maupun di depan sidang;
Selanjutnya  Majelis  Hakim  menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  kesimpulan saksi  ahli  psikolog  tentang  kondisi  kejiwaan  anak  korban  yang  cenderung  tidak memiliki  kepercayaan  diri,  tidak  memiliki  keseimbangan  diri  dan  cenderung  menebak apa  yang  ditanyakan  kepadanya,  menambah  memperkuat  pertimbangan  Mahkamah Syar  iyah  Aceh  bahwa  apa  yang  diterangkan  oleh  anak  korban  di  depan  penyidik maupun di depan sidang Mahkamah Syar iyah Jantho bukanlah yang sebenarnya. 32
Berkenaan  dengan  pertimbangan  Hakim  yang  mempertimbangkan  kesaksian saksi  ahli  psikolog  di  depan  penyidik  yang  berdasarkan  hasil  kesimpulan  saksi  ahli tersebut  tentang  kondisi  kejiwaan  anak  korban  yang  cenderung  tidak  memiliki kepercayaan  diri,  tidak  memiliki  keseimbangan  diri  dan  cenderung  menebak  apa  yang ditanyakan  kepadanya,  dalam  hal  ini  menurut  penulis  kesaksian  Ahli  yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah  Aceh tersebut tidak sesuai dengan  fakta  yang saksi ahli  berikan dipersidangan, saksi ahli psikolog di persidangan memberikan kesaksiannya dibawah sumpah  bahwa anak korban bercerita kepada saksi ahli  psikolog  jika  anak  korban  telah  diperkosa  oleh  ayah  dan  pamannya  (terdakwa), pada waktu malam ayah dan pada waktu siang paman, dan korban tidak ingat kapan dan berapa kali, yang jelas 3 sampai 4 kali, dan menurut saksi ahli psikolog tersebut Bahwa keterangan  yeng  diberikan  oleh  korban  secara  keilmuan  saksi  dapat  dikatakan  anak
31 Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 15.
32 Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 15.
korban  tidak  berbohong  karena  anak  korban  belum  memahami  apa  yang  terjadi  pada dirinya, dan secara inteligensi anak sebagai korban tersebut bagus.
Berkenaan  dengan  pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iah  Aceh  tersebut yang  tidak  mempertimbangkan  kesaksian  ahli  yang  diberikan  dipersidangan  tersebut, maka  dalam  hal  ini  pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  tersebut  dapat dikatakan  telah  keliru  karena  bertentangan  dengan  Pasal  186  KUHAP  yang menerangkan  bahwa  Keterangan  ahli  ialah  apa  yang  seorang  ahli  nyatakan  di  sidang pengadilan,  Sehingga  dalam  hal  ini  seharusnya  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah Aceh  mempertimbangkan  kesaksian  ahli  psikolog  yang  dinyatakan  di  sidang pengadillan bukan kesaksian diluar persidangan.
2) Saksi ahli dokter
Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  berdasarkan  hasil  visum  et  repertum  pada tanggal 20 Nopember 2020, diketahui bahwa saksi ahli dokter menerangkan bahwa pada daerah vagina anak korban terlihat berwarna merah muda tanpa lecet maupun darah dan tidak  ditemukan  cairan  sperma.  Pada  selaput  dara  ditemukan  adanya  robekan  pada posisi  pukul  2  (dua)  dan  posisi  pukul  7  (tujuh)  yang  diduga  akibat  adanya  penetrasi benda tumpul dan robekan tersebut menandakan robekan lama dan kondisi selaput dara berwarna merah muda tidak ada peradangan. 33
Majelis  Hakim  menimbang,  bahwa  dalam  dakwaannya  Jaksa  Penuntut  Umum menguraikan  pada  hari  Selasa  tanggal  04  Agustus  2020  sekira  pukul  22.00  WIB, Terdakwa  telah  melakukan  jarimah  pemerkosaan  terhadap  anak  korban,  sedangkan dalam  keterangannya  kepada  penyidik,  anak  korban  menerangkan  bahwa  terjadinya pemerkosaan  atas  diri  anak  korban  adalah  pada  tanggal  3  Agustus  2020  pukul  23.30 WIB  dilakukan  oleh  ……  (ayah  kandung  anak  korban),  kemudian  pada  tanggal  4 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB terjadi pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan  oleh  Terdakwa  (…..)  dan  pada  tanggal  5  Agustus  2020  sekira  pukul  23.00 WIB terjadi pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan oleh ….. (ayah kandung anak korban), berarti terjadi pemerkosaan yang dialami oleh anak korban adalah selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut. 34
Majelis Hakim Menimbang, bahwa anak korban adalah seorang anak yang baru berusia 10 tahun 4 bulan, masih tergolong anak-anak belum remaja atau belum dewasa, yang  tentu  saja  secara  fisik,  organ  kelaminnya  adalah  organ  kelamin  anak-anak.  Jika terjadi  pemerkosaan  atau  rudapaksa  terhadap  anak  korban  yang  dilakukan  oleh  orang dewasa selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut, tentu dampaknya terhadap vagina anak korban  akan  sangat  terlihat  untuk  waktu  yang  cukup  lama,  mungkin  saja  anak  korban akan  mengalami  pendarahan  hebat,  atau  setidak-tidaknya  vagina  anak  korban  akan mengalami  pembengkakan  dan  lecet  yang  tidak  mudah  hilang  dalam  waktu  1  (satu) bulan,  atau  setidak-tidaknya  di  vagina  anak  korban  ada  bekas  peradangan  akibat rudapaksa tersebut. 35
Majelis  Hakim  menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  visum  et  repertum  pada tanggal  20  Nopember  2020,  diketahui  bahwa  pada  daerah  vagina  anak  korban  terlihat berwarna  merah  muda  tanpa  lecet  maupun  darah  dan  tidak  ditemukan  cairan  sperma, pada selaput dara ditemukan adanya robekan pada posisi pukul 2 (dua) dan posisi pukul 7  (tujuh)  yang  diduga  akibat  adanya  penetrasi  benda  tumpul  dan  robekan  tersebut menandakan  robekan  lama  dan  kondisi  selaput  dara  berwarna  merah  muda  tidak  ada peradangan,  maka  berdasarkan  hal  tersebut  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  berpendapat bahwa  peristiwa  pemerkosaan  terhadap  anak  korban  tidak  terjadi  pada  waktu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020, maka
33 Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 16.
34 Lampiran Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 17.
35 Lampiran putusan nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 17.
hasil visum  et  repertum tersebut  tidak  bernilai  sebagai  alat  bukti  sempurna  untuk menetapkan Terdakwa sebagai pelaku pemerkosaan terhadap anak. 36
Berkenaan  dengan  pertimbangan  Hakim  terhadap  saksi  dokter  yang menerangkan  tentang  hasil visum  et  repertum diatas,  penulis  dapat  mengemukakan Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  peristiwa  pemerkosaan  terhadap  anak  korban  tidak terjadi  pada  waktu  sebagaimana  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  yaitu  pada  tanggal  4 Agustus  2020,  hal  ini  dikarenakan  dalam visum  et  repertum tidak  ada  dijumpainya pembengkakan  dan  lecet  di  vagina  korban  serta  tidak  ada  dijumpainya  peradangan  di vagina  anak  korban  yang  menurut  Majelis  Hakim  seharusnya  masih  dijumpai  hal tersebut karena terdakwa dan ayah korban telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban  selama  3  (tiga)  hari  berturut-turut,  sehingga  dalam  hal  tersebut  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  peristiwa  pemerkosaan  terhadap  anak  korban  tidak  terjadi  pada waktu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020, maka hasil visum et repertum tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti sempurna untuk menetapkan  Terdakwa  sebagai  pelaku  pemerkosaan  terhadap  anak  korban,  karena  itu hasil visum et repertum tidak membuktikan bahwa Terdakwalah pelakunya, maka hasil visum et repertum a quo harus ditolak.
Berkenaan  dengan  pertimbangan  Hakim  terhadap  kesaksian  saksi  ahli  dokter yang  menerangkan  tentang  hasil  visum  et  repertum  diatas  menurut  penulis pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  diatas  yang  mengatakan  bahwa kondisi vagina korban yang mengalami pembengkakan dan lecet serta peradangan pada vagina  akibat  pemerkosaan  tidak  akan  mudah  hilang  dalam  waktu  lama  tidak  sesuai dengan  fakta  dipersidangan  Nomor  22/JN/2020/MS.Jantho,  dimana  pada  fakta dipersidangan  saksi  ahli  dokter  menerangkan  bahwa  dari  hasil  pemeriksaan  terhadap genital  anak  korban,  bagian  kemaluan  anak  korban  yang  diduga  telah  terjadi  tindakan seksual  terhadap  anak  korban  karena  saksi  melihat  terjadi  robekan  pada  selaput  dara anak  korban  karena  tidak  utuh  lagi  akibat  penetrasi  benda  tumpul,  dan  saksi  dokter menerangkan  Bahwa  perlukaan  yang  dialami  anak  korban  pada  genitalnya kemungkinan  telah  lebih  dari  5  (lima)  hari  dari  kejadian  penetrasi  benda  tumpul  itu sehingga peradangan telah hilang dan anak korban tidak merasakan sakit atau nyeri lagi, dan  saksi  ahli  dokter  melihat  selaput  dara  anak  korban  telah  robek  dan  tidak  akan menyatu.
Berdasarkan  fakta  dipersidangan  saksi  dokter  di  atas  dapat  diketahui  bahwa saksi  ahli  dokter  tersebut  menyatakan  perlukaan  yang  dialami  anak  korban  jarimah pemerkosaan pada genitalnya kemungkinan telah  lebih dari 5 (lima)  hari dari kejadian penetrasi  benda  tumpul  itu  sehingga  peradangan  telah  hilang  dan  anak  korban  tidak merasakan sakit atau nyeri lagi, sehingga dalam hal ini dapat  diartikan jika lebih 5 hari maka peradangan terhadap vagina anak saksi korban akan hilang, maka jika dilihat dari pertimbangan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  diatas  yang  menyatakan bahwa  kondisi  vagina  korban  yang  mengalami  pembengkakan  dan  lecet  serta peradangan  pada  vagina  akibat  pemerkosaan  tidak  akan  mudah  hilang  dalam  waktu lama dapat dikatakan  bahwa pertimbangan Majelis Hakim  Mahkamah Syar’iyah  Aceh tersebut  salah  tidak  sesuai  dengan  keterangan  saksi  ahli  dokter  pada  fakta dipersidangan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  dapat  mengemukakan  bahwa  pertimbangan Majelis Hakim terhadap keberadaan saksi testimonium de auditu dalam mengadili kasus jinayat  Nomor  7/JN2021/MS  Aceh  adalah  Hakim  menolak  atas  keberadaan  saksi testimonium de auditu tersebut, disebabkan karena:
1) Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh berpendapat keterangan saksi anak korban tidak dapat  dipertimbangkan  sebagai  alat  bukti,  karena  dalam  proses  pembuktian  saksi
36 Lampiran putusan nomor 7/JN/2021/MS.Aceh, hlm. 17.
anak korban adanya upaya penggiringan yang mengarah kepada pembuktian bahwa Terdakwalah sebagai pelaku jarimah pemerkosaan terhadap saksi anak korban yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sehingga Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh menilai bahwa keterangan  saksi  anak  korban  bukanlah  keterangan  yang  sebenarnya,  dan dinyatakan harus ditolak.
2) Pertimbangan  Hakim  yang  menilai  bahwa  keterangan  saksi  anak  korban  bukanlah yang  sebenarnya,  sehingga  dalam  hal  ini  menyebabkan  Majelis  Hakim  menolak keberadaan saksi testimonium de auditu , karena keterangan dari saksi testimonium de auditu pada putusan nomor 22/JN/2020/MS.Jantho dan putusan banding Nomor 7JN/2021/MS.  Aceh  didapatkan  dari  mendengarkan  keterangan  anak  saksi  korban yang  menurut  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  keterangan  anak  saksi  korban bukan merupakan keterangan yang sebenarnya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan Majelis Hakim menolak keterangan tersebut
3) Majelis  Hakim  menilai  kesaksian  saksi testimonium  de  auditu nomor  4  yang menerangkan  bahwa  kejadian  pemerkosaan  tersebut  terjadi  pada  tanggal  15  atau tanggal  16  Agustus  2020  sangat  bertentangan  dengan  dakwaan  Jaksa  Penuntut Umum yang mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban yang dilakukan Terdakwa terjadi pada tanggal 4 Agustus 2020. Sehingga kesaksian saksi testimonium  de  auditu tersebut  di  tolak  oleh  majelis  Hakim  kerena  tidak  terdapat kesesuaian.
4) Tidak  ada  keterangan  para  saksi testimonium  de  auditu selain  berdasarkan informasi  dari  orang  lain  juga  tidak  ada  yang  menerangkan  tentang  pengetahuan saksi  mengenai  indikasi  perilaku  Terdakwa  yang  mengarah  kepada  perilaku  yang menyimpang  yang  berdasarkan  norma  dan  etika  masyarakat,  tabu/  sumbang  yang dilakukan  Terdakwa  terhadap  anak  korban,  seperti  suka  memeluk  anak  korban, suka menggendong anak korban dan lain-lain.
5) Adanya  pertimbangan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  yang berdasarkan  dari  hasil  kesimpulan  saksi  ahli  psikolog  tentang  kondisi  kejiwaan anak korban yang tidak stabil dan cenderung tidak memiliki kepercayaan diri, tidak memiliki  keseimbangan  diri  dan  cenderung  menebak  apa  yang  ditanyakan kepadanya,  menambah  memperkuat  pertimbangan  Mahkamah  Syar  iyah  Aceh bahwa apa yang diterangkan oleh anak korban di depan penyidik maupun di depan sidang  Mahkamah  Syar  iyah  Jantho  bukanlah  keterangan  yang  sebenarnya  karena menurut Hakim Mahkamah Syar iyah Aceh berpendapat anak korban sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain dalam  memberikan keterangan. Berkenaan dengan  hal ini  dapat  menambah  keyakinan  Hakim  bahwa  keterangan  saksi testimonium  de auditu yang  didapatkan  pada  anak  saksi  korban  merupakan  keterangan  yang  tidak sebenarnya,  sehingga  mejelis  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  menolak keberadaan saksi tesimonium testimonium de auditu .
6) Adanya Pertimbangan Majelis Hakim terhadap  hasil  visum  et repertum pada anak saksi korban tanggal 20 Nopember 2020, yang menurut Mejelis Hakim berdasarkan hasil  visum  tersebut  menunjukkan  bahwa  peristiwa  pemerkosaan  terhadap  anak korban tidak terjadi pada waktu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020, maka hasil visum et repertum tersebut tidak bernilai sebagai  alat  bukti  sempurna  untuk  menetapkan  Terdakwa  sebagai  pelaku pemerkosaan  terhadap  anak.  Maka  dengan  adanya  pertimbangan  Majelis  Hakim terhadap  hasil  visum  et  repertum,  semakin  menambah  keyakinan  Hakim  bahwa keterangan  dari  anak  saksi  korban  bukan  yang  sebenarnya,  maka  terhadap keterangan  saksi testimonium  de  auditu yang  didapatkan  dari  mendengar keterangan  saksi  korban  juga  merupakan  keterangan  yang  tidak  sebenarnya,
sehingga kesaksian testimonium de auditu di tolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  keberadaan  saksi testimonium  de  auditu pada  kasus  jinayat  Nomor  7/JN/2021/MS  Aceh  yaitu  hakim menolak  keberadaannya  dikarenakan  1.  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  menilai bahwa keterangan saksi anak korban  bukanlah keterangan  yang  sebenarnya, 2. Karena keterangan saksi testimonium de auditu didapatkan dari saksi anak korban, maka hakim menolak  keterangan  saksi testimonium  de  auditu tersebut,  3.  Adanya  kesaksian testimonium  de  auditu yang  tidak  sesuai  dengan  dakwaan  jaksa  penuntut  umum.  4. Tidak  ada  keterangan  para  saksi testimonium  de  auditu yang  menerangkan  tentang pengetahuan  saksi  mengenai  indikasi  perilaku  Terdakwa  yang  mengarah  kepada perilaku  yang  menyimpang,  5.  Adanya  hasil  kesimpulan  saksi  ahli  psikolog  tentang kondisi  kejiwaan  anak  korban  yang  tidak  stabil  dan  cenderung  tidak  memiliki kepercayaan  diri,  tidak  memiliki  keseimbangan  diri  dan  cenderung  menebak  apa  yang ditanyakan  kepadanya,  sehingga  menambah  memperkuat  pertimbangan  Mahkamah Syar’iyah  Aceh  bahwa  apa  yang  diterangkan  oleh  anak  korban  di  depan  penyidik maupun  di  depan  sidang  Mahkamah  Syar  iyah  Jantho  bukanlah  keterangan  yang sebenarnya karena menurut Hakim Mahkamah Syar iyah Aceh berpendapat anak korban sangat  mudah  dipengaruhi  oleh  orang  lain  dalam  memberikan  keterangan,  6.  Adanya Pertimbangan Majelis Hakim terhadap hasil visum et repertum pada anak saksi korban tanggal  20  Nopember  2020,  yang  menurut  Mejelis  Hakim  berdasarkan  hasil  visum tersebut menunjukkan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap anak korban tidak terjadi pada waktu sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pada tanggal 4 Agustus 2020,  Maka  dengan  adanya  pertimbangan  Majelis  Hakim  terhadap  hasil visum  et repertum ,  semakin  menambah  keyakinan  Hakim  bahwa  keterangan  dari  anak  saksi korban bukan yang sebenarnya, maka terhadap keterangan saksi testimonium de auditu yang  didapatkan  dari  mendengar  keterangan  saksi  korban  juga  merupakan  keterangan yang tidak sebenarnya, sehingga kesaksian testimonium de auditu di tolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh.

## D. KESIMPULAN
Kedudukan  saksi testimonium  de  auditu dalam  KUHAP  setelah  keluarnya putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUUVIII/2010  tersebut  telah  memenuhi ketentuan  syarat  dalam  memberikan  keterangan  saksi  pada  proses  peradilan  pidana, sehingga  saksi testimonium  de  auditu dapat  memberikan  kesaksiannya  dalam  rangka penyidikan,  penuntutan,  dan  peradilan  suatu tindak  pidana,  dan  kesaksian testimonium de  auditu dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti  petunjuk  jika  dalam  proses pembuktiannya  Hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  terdapat  kesesuaian  antara kesaksian saksi testimonium de auditu dengan alat bukti lainnya. Kedudukan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun  2013  tentang  Hukum  Jinayat  adalah  tidak  mempunyai  kedudukan  sebagai  alat bukti yang sah, namun keterangan saksi testimonium de auditu dapat saja didengar oleh Majelis  Hakim  sebagai  awal  bukti  permulaan,  tergantung  pertimbangan  Hakim  dalam melihat  sejauh  mana  relevansi  pembuktian  dari  kesaksian testimonium  de  auditu tersebut dengan perkara jinayat yang sedang disidangkan.
Pertimbangan  Hakim  terhadap  keberadaan  saksi testimonium  de  auditu dalam mengadili  kasus  jinayat  Nomor  7/JN/2021/MS  Aceh  adalah  hakim  menolak  saksi testimonium  de  auditu pada  kasus  jinayat  Nomor  7/JN/2021/MS  Aceh  tersebut disebabkan  karena  1.  keterangan  saksi  anak  korban  bukanlah  keterangan  yang sebenarnya,  2.  Karena  keterangan  saksi testimonium  de  auditu didapatkan  dari  saksi anak korban, maka hakim menolak keterangan saksi testimonium de auditu tersebut, 3.
Adanya  kesaksian testimonium  de  auditu yang  tidak  sesuai  dengan  dakwaan  jaksa penuntut  umum.  4.  Tidak  ada  keterangan  para  saksi testimonium  de  auditu yang menerangkan  tentang  pengetahuan  saksi  mengenai  indikasi  perilaku  Terdakwa  yang mengarah  kepada  perilaku  yang  menyimpang,  5.  Adanya  hasil  kesimpulan  saksi  ahli psikolog  tentang  kondisi  kejiwaan  anak  korban  yang  tidak  stabil  dan  cenderung  tidak memiliki kepercayaan diri.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Adami Ghazali, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, PT. Alumni,  Bandung, 2008.
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif,   Sinar Grafika , Jakarta, 2010.
Andi  Hamzah, Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1983.
Alfitra, Hukum  Pembuktian  Dalam  Beracara  Pidana,  Perdata  Dan  Korupsi  Di Indonesia , Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
Andi  Sofyan, Hukum  Acara  Pidana  (Suatu  Pengantar) ,  Rangkang  Education, Yogyakarta, 2013.
Bambang  Poernomo, Pokok-Pokok  Tata  Cara  Peradilan  Pidana  Indonesia  Dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1981 ,  Liberty, Yogyakarta, 1986.
Bambang  Waluyo,  Sistem  Pembuktian  Dalam  Peradilan  Indonesia,  Sinar  Grafika, Jakarta, 1992.
Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum  Mencari  :  Memahami  dan  Memahami  Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
Djaja  S.  Meliala, Hukum  di  Amerika  Serikat,  Suatu  Studi  Perbandingan ,  Tarsito, Bandung, 1977.
Djoko  Prakoso, Alat  bukti  dan  Kekutan  Pembuktian  di  Dalam  Proses  Pidana, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1988.
Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012. Fernando M.Manulang, Hukum dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, 2007.
Fence  M.  Wantu, Kepastian  Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan ,  Pustaka  Pelajar,
Yogyakarta, 2011.
Hari  Sasangka  dan  Lily  Rosita, Hukum  Pembuktian  Dalam  Perkara  Pidana , Mandar Maju, Bandung, 2003.
Jenny  Barmawi, Perbandingan  Hukum  Belanda  Dalam  Hukum  Kontinental  Dan Hukum  Inggris  Amerika ,  Depatemen  Kehakiman  RI  Badan  Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1995.
Kadi  Sukarna, Alat  Bukti  Petunjuk  Menurut  KUHAP  dalam  Perspektif  Teori Keadilan, Unnes Press, Cet-1, Semarang,  2016.
Karjadi  dan  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  dengan Penjelasan Resmi da Komentar serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya , Politeia, Bogor, 1997.
Martiman  Prodjohamidjojo,  Sistem  Pembuktian  dan  Alat-alat  Bukti,  Cet.1,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP:   Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi
kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama, cetakan  V,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
Martiman  Prodjohamidjojo. Komentar  atas  KUHAP:  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana , Jakarta, 1984.
Marjanne  Termorshuizen, Kamus  Hukum  Belanda-Indonesia, Djambatan,  Jakarta, 2002.
Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Otje  Salman  dan  Anton  F.Susanto, Teori  Hukum:  Mengingat,  Mengumpulkan  dan Membuka Kembali , Refika Aditama, Bandung, 2005.
Padmo  Wahyono, Indonesia  Negara  berdasarkan  atas  hukum, Ghalia  Indonesia, Jakarta,1992.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2011.
Riduan  Syahrani, Rangkuman  Intisari  Ilmu  Hukum, Penerbit  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1999.
Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, Darul Kitabi Araby , Juzu’ II, Bairut, 1973.
Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum , Penerbit Melati, Bandung, 1989
_______________, Pengenalan Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008.
Soerjono Soekanto, Perbandingan Hukum , Penerbit Melati, Bandung, 1989
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta,  1996.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , Yogyakarta, liberty, 1998.
Sunarjati  Hartono, Kapita  Selekta  Perbandingan  Hukum ,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1988.
Tanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Agung Media Mulia, Jakarta,   2012.
W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta,  1989.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab   Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

## Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat

## C. Jurnal, Tesis dan Disertasi
Andra  Fanizha  Mendrofa,  Jamaluddin,  Budi  Bahreisy.“Penguatan  Alat  Bukti  Melalui Scientific  Crime  Investigation  Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Dengan Racun  (Analisis  Putusan  Pn  Lhoksukon  Nomor:  216/Pid.B/2019/Pn  Lsk  Dan 217/Pid.B/2019/Pn  Lsk)”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.1, 2022, Pp. 65-90.
Amirudin,  Eksistensi  Alat  Bukti  Saksi  Dalam  Perkara  Perceraian  Di  Mahkamah Syar’iyah, Jurnal Syarah, Vol. 8, No. 1 Januari – Juni , Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Lhokseumawe, 2019.
Amrullah Bustamam, Penolakan Saksi Testimonium De Auditu sebagai Alat Bukti dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.
Bakillani,  Mukhlis,  Yusrizal,  “Keberadaan  Naskah  Akademik  Dalam  Pembentukan Qanun Aceh”. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.1, 2022. pp. 1-25.
Dian  Rizki, et.al, (2022).  Penerapan  Hukum  Responsif  Dalam  Pembentukan  Undang- Undang Di Indonesia. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.1, pp. 31-45.
Salwa Siti, Hamdani Hamdani, Yulia Yulia. (2019). “ Penerapan Saksi Testimonium De Auditu  Dalam  Perkara  Itsbat  Nikah  Di  Mahkamah  Syar'iyah  Bireuen”, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.7, No.1, pp. 1-28.
Sirya  Iqbal,  Hamdani,  Yusrizal.  (2022)  “Analisis  Perbandingan  Hukuman  Terhadap Tindak Pidana pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan  Hukum  Islam”. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh. Vol. 10, No.1, Pp. 113-138.