## ANALISIS PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

## Mutia Evi Kristhy, Hendro Satrio
Universitas Palangka Raya e-mail : mutiaevi@law.upr.ac.id , hendrosatrio56@gmail.com

## ABSTRAK
Revolusi Industri Era 4.0 adalah era transformasi pembangunan global dan mencontohkan dasar-dasar pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Kepentingan  nasional  tergerus,  khususnya  dalam  hal  pembangunan  ekonomi  nasional, sebagai akibat dari munculnya beberapa ancaman dan tantangan global. Dalam konteks ini entitas  yang  paling  perlu  menangangi  akibat  tantangan  tersebut  adalah  Negara.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan ketentuan hukum positif dalam  pembangunan  ekonomi  nasional  di  era  Revolusi  Industri  4.0.  Metode  penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum yang terdapat dalam berbagai produk hukum yang  berkaitan  dengan  teknologi,  komunikasi  dan  iklim  investasi.  Temuan  penelitian menunjukkan  bahwa  prediksi  atau  prakiraan  dalam  penyusunan  dan  perancangan  suatu undang-undang  atau  peraturan  perundang-undangan  dengan  menggunakan  sistem  yang dimiliki  oleh  teknologi  dan  komunikasi.  Selain  itu,  dalam  konteks  iklim  investasi pembangunan  nasional, Omnibus  Law akan  efektif  jika  berpijak  pada  prinsip  peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan berpegang pada nilai dan kepentingan kemanusiaan jangka panjang.
Kata Kunci : teknologi, investasi, pembangunan nasional, Revolusi Industri 4.0

## ABSTRACT
The  Industrial  Revolution  Era  4.0  is  a  period  of  global  development  change  and demonstrates the fundamentals of homework that all countries, including Indonesia, must face. National interests, particularly in terms of economic growth, have been undermined as a result of the rise of many global dangers and problems. In this perspective, the State is the most critical entity to address as a result of these issues. The objective of this study is to explore and analyze the implementation of positive legislative provisions in the context of national growth in the Industrial Revolution 4.0 era. The research approach utilized is normative  juridical,  with  primary  and  secondary  data  gathered  from  legal  sources contained in  a variety of legal products  relating to  technology, communication, and the investment  climate.  The  study's  findings  show  that  predictions  or  forecasts  used  in  the formulation and design of a rule or regulation rely on a technology and communication- based system. Additionally, the Omnibus Law will be effective in the context of the national development investment climate if it is founded on the principles of laws and regulations that protect the rule of law and adhere to long-term humanitarian values and objectives.
Keywords : technology, investment, national development, Industrial Revolution 4.0

## PENDAHULUAN
Progresi Revolusi Industri Era 4.0 adalah bentuk transformasi pembangunan global dewasa ini. Era ini mencontohkan dasar-dasar pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh setiap negara, termasuk  Indonesia.  Dalam  menghadapi  Revolusi  Industri  4.0,  kapasitas  pemerintah  Indonesia dituntut  untuk  berorientasi  pada  negara  maju  dalam  beberapa  hal.  Era  Revolusi  Industri  4.0 merupakan  suatu  era  yang  ditandai  dengan  penerapan  kecerdasan  buatan,  komputer  pintar, komputasi  awan,  data  besar,  komunikasi  manusia-ke-mesin,  pembelajaran  fisik  siber,  pabrik pintar, inovasi digital, serta program yang menghasilkan kemampuan luar biasa dan iklim usaha serta investasi berkelanjutan sehingga berdampak langsung pada pembangunan ekonomi, sosial, pemerintahan, dan bahkan hukum-politik (Hamid et al., 2022). Untuk menjawab tantangan global yang ditimbulkan oleh Revolusi Industri 4.0, setiap negara harus memasukkan unsur-unsur yang memfasilitasi pelaksanaan Revolusi Industri ke dalam strategi pembangunan nasional.
Namun,  perkembangan  nasional  dengan  berorientasi  teknologi  dapat  dilihat  sebagai pedang  bermata  dua,  di  satu  sisi  dapat  memberikan  kontribusi  positif  bagi  kemajuan, kesejahteraan, kemajuan, dan perubahan peradaban manusia,  namun  di  sisi  lain mengakibatkan hubungan dunia tanpa batas dan mengakibatkan perubahan sosial, ekonomi, dan sosial. Budaya yang  signifikan,  peningkatan  investasi  perusahaan,  dan  peningkatan  produktivitas  dan  kualitas secara  simultan  dapat  mengakibatkan  pergeseran  peran  segala  hal  yang  bersifat  tradisional, munculnya  perselisihan,  persaingan,  tindakan  melawan  hukum  oleh  pelaku  usaha, ketidakmampuan  pemerintah  untuk  mengatur  baru  berbasis  teknologi,  model  bisnis,  dan munculnya fragmentasi, yang dapat meningkatkan inefisiensi ekonomi (Idayanti et al., 2019).
Kepentingan nasional merupakan konsep fundamental yang sering dipelajari tetapi tidak memiliki konsep dan parameter yang pasti. Kepentingan nasional tergerus, khususnya dalam hal pembangunan ekonomi nasional, sebagai akibat dari munculnya beberapa ancaman dan tantangan global. Dalam konteks ini entitas yang paling perlu menangangi akibat tantangan tersebut adalah Negara (Prasetyo et al., 2021). Proses Revolusi Industri 4.0 terus berjalan cepat dalam menghadapi kemampuan  atau  bahkan  ketidakmampuan,  terutama  mengingat  potensi  konsekuensi  negatif. Pembangunan  hukum  yang  ditangani  negara  dan  dipimpin  pemerintah  harus  menjadi  proses dinamis  yang  menjawab  tuntutan  global  dalam  menyelesaikan  kontradiksi  dan  dilema internasional yang dihadapi masyarakat. Tantangan pemerintah dalam merespon Revolusi Industri 4.0  adalah  mewujudkan  hukum  nasional  yang  berkepribadian  Indonesia  yang  berlandaskan falsafah dan ideologi Pancasila (Idayanti et al., 2019).
Oleh  karena  ini,  peneliti  akan  mengkaji  dan  menganalisis  penerapan  ketentuan  hukum positif  dalam  pembangunan  nasional  Indonesia  di  era  Revolusi  Industri  4.0.Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  sumber  data  meliputi  data  primer  dan  data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum yang terdapat dalam berbagai produk hukum yang berkaitan dengan teknologi, komunikasi dan iklim investasi.

## Pembahasan Perkembangan Globalisasi dan Disrupsi Hukum Era Revolusi Industri 4.0
Globalisasi kini telah menjadi ciri utama dunia kontemporer. Hal ini menandai era modern dan  mendefinisikan  fenomena,  hubungan,  sistem,  nilai,  dan  konsep  masyarakat  manusia kontemporer  (Cai, 2020). Berbagai penelitian menyatakan bahwa globalisasi adalah tahap  yang berbeda dalam evolusi  sistem  dunia kapitalis, dengan karakteristik  geografis,  kelas, dan  gender yang  berbeda.  Dalam  tahap  tertentu  globalisasi  menyebabkan  adanya  perkembangan  kapitalis dunia,  menekankan  tenaga  kerja  perempuan.  dalam  reproduksi  sosial,  dan  diakhiri  dengan berspekulasi apakah aspek-aspek tahap ini sedang menurun (Moghadam, 2021).
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Menurut pernyataan terkenal T. Friedman, dunia telah menjadi rata atau datar, dalam hal ini  peneliti  melihat,  bahwa  kemajuan  teknologi,  transportasi,  dan  institusi  internasional  telah menghasilkan  penciptaan  ruang  ekonomi,  politik,  dan  budaya  tunggal  di  mana  semua  negara memiliki peran penting yang sama rata. Namun, menjadi jelas bahwa globalisasi terus mengubah dunia sejak munculnya konsep dunia datar. Proses ekonomi, sosial, dan teknologi menjadi semakin kompleks, mengakibatkan pergeseran strategi  manajemen  yang dominan dan munculnya model bisnis  baru.  Peninjauan  kembali  globalisasi  pada  berbagai  tahap  perkembangan  historisnya sehubungan  dengan  perubahan  saat  ini  akan  membantu  dalam  memahami  tren  proses  saat  ini (Loktionov & Loktionova, 2021).
Globalisasi ini melahirkan sejarah Revolusi Industri, yang telah diklasifikasikan menjadi tiga tahap yang berbeda. Era ini disebut dengan era Revolusi Industri. Revolusi Industri pertama (Revolusi Industri1.0) menekankan pada pengenalan tenaga air dan tenaga uap di akhir abad ke- 18 yakni dengan mempercepat transisi dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri. Energi mekanik memungkinkan produksi dipercepat secara signifikan dibandingkan dengan tugas yang dilakukan sebelumnya secara manual. Transportasi dan logistik menjadi jauh lebih mudah karena kapal  uap  dan  kereta  api  mendapatkan  popularitas  secara  bersamaan.  Batubara  adalah  sumber energi yang dominan (Lekara & Uzoma, 2019).
Revolusi Industri kedua (Revolusi Industri 2.0) dimulai pada awal abad kedua puluh dan mengantarkan  era  baru  industrialisasi.  Dengan  memperkenalkan  tenaga  listrik,  minyak  mentah menggantikan batu bara sebagai sumber energi utama, menghasilkan perluasan produksi massal (pekerjaan perakitan) dan memfasilitasi pengembangan kelas menengah sosial dan pembentukan negara kesejahteraan. Revolusi Industri ketiga (Revolusi Industri3.0) dimulai pada tahun 1970-an dan dikenal  juga sebagai revolusi  digital.  Komputerisasi  mengantarkan transisi  dari masyarakat industri  ke  masyarakat  informasi.  Tahap  keempat  Revolusi  Industri  dapat  dipandang  sebagai kelanjutan  atau  implementasi  yang  ketat  dari  gagasan  dan  teknologi  Revolusi  Industri  ketiga. Seiring  dengan  penataan  kembali  fungsi  fasilitas  manufaktur  secara  mendasar,  dengan menghasilkan perubahan dan pembanguna nasional (Lekara & Uzoma, 2019).
Perkembangan  Revolusi  Industri  4.0  akan  memberikan  dampak  yang  mendalam  bagi kehidupan manusia di masa depan, khususnya di bidang hukum. Subjek ini percaya pada kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, super komputer seluler, robot cerdas, teknologi peningkatan saraf, kebutuhan akan data besar yang mampu keamanan siber, pengembangan bioteknologi, dan gen.  Menurut  penjelasan,  jaringan  produksi  digital  terdesentralisasi,  beroperasi  secara  mandiri, terpisah  dan  terkendali,  dan  beroperasi  secara  lengkap,  efisien,  dan  efektif  dalam  menanggapi notaris, pengacara, kejaksaan, hakim, dan penegak hukum dalam rangka meningkatkan kinerjanya. sumber  daya  manusia.  Revolusi  Industri  4.0  cukup  meyakinkan  dalam  konteks  pembangunan nasional dari segi kerangka hukum kegiatan dan kemajuan teknologi saat ini, guna bersaing dan mengatasi hambatan(Azharuddin et al., 2020).
bahwa sejarah globalisasi terjadi dalam tiga  periode Globalisasi 1.0, Globalisasi  2.0,  dan Globalisasi  3.0. Setiap  periodisasi  globalisasi  tersebut  selalu  tersigkap kekuatan yang membuat dunia terus menerus berubah.

## Analisis Peran Hukum dalam Pembangunan Nasional Era Revolusi Industri 4.0
Era  Revolusi  Industri  4.0  merupakan  salah  satu  katalisator  era  pembangunan  nasional, yang  memerlukan  sistem  hukum  nasional  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  kokoh  dan  unggul,  tetapi  juga  memiliki  tingkat integritas diri  yang adil, jujur, dan humanis. Tujuan pembangunan fundamental era industri 4.0 adalah  untuk  memberdayakan  sumber  daya  teknologi  informasi.  Tanpa  sistem  informasi  dan komunikasi hukum yang efektif, masyarakat akan kesulitan mengakses dan mengkritisi substansi hukum, yang tidak akan berpengaruh pada pembentukan struktur hukum dan budaya hukum yang
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
sehat  (Riyanto,  2020).  Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan  beberapa  peraturan  dan kebijakan  dalam  kerangka  hukum  untuk  mendukung  pembangunan  nasional  ini,  di  antara  lain yakni (Riyanto, 2020):
- Instruksi  Presiden  No.  3  Tahun  2003  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan E-Government ;
- Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan dan Informasi Hukum Nasional;
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik; dan
- Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Sejarah    globalisasi    menunjukkan    bahwa    setiap    perubahan    zaman  memiliki    core (penggeraknya)  masing-masing.  Uraian  Friedman,  Ritzer,  dan  Toffler  menunjukkan  bahwa gerak  perubahan itu  selalu dipicu oleh perkembangan teknologi yang  melahirkan  era Revolusi Industri  4.0.  Peneliti  mempertimbangkan  hukum  dari  perspektif  sistem  komunikasi  yang dikemukakan  oleh  Antony  Allott.  Allot  (1980)  dalam  penelitian  (Rahayu,  2007)  memandang hukum sebagai suatu sistem yang dihasilkan dari komunikasi dalam suatu proses. Karena hukum memiliki fungsi otonom dan berbeda dari kelompok sosial atau masyarakat politik, maka hukum dihasilkan dan dipaksakan oleh mereka yang memiliki kompetensi dan kekuasaan yang sah dalam masyarakat, dalam kapasitas mereka sebagai pemegang kekuasaan yang sah.
Jika mengacu pada hal-hal pembagunan nasional yang mengandalkan kemajuan teknologi dan komunikasi di bidang hukum, khususnya dalam penyusunan dan perancangan suatu undang- undang atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan prediksi atau prakiraan dengan menggunakan sistem yang dimiliki oleh teknologi dan komunikasi. Prediksi permintaan produk hukum di masa yang akan datang, serta kemampuan teknologi untuk pemeringkatan permintaan produk hukum di masa mendatang, akan sangat bermanfaat bagi pembentuk undang-undang dalam menentukan  rancangan  produk  hukum  (RUU)  yang  termasuk  dalam  rancangan  undang-undang (Yudoprakoso, 2019).
Dalam  mengkomunikasikan  peraturan  yang  lebih  tertib  maka  pemanfaatan  teknologi informasi dalam pengembangan bahan material hukum diharapkan dapat menghasilkan peraturan yang    harus  didasarkan  sebagai  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  dan  Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang meliputi:
1) tujuan mendasar;
2) pejabat atau pejabat pembentuk yang sesuai;
3) kesesuaian jenis, hierarki, dan isi materi; dan
4) dapat dilaksanakan(Rahayu, 2007).
Pada  kesempatan  ini,  penguasa  mengambil  keputusan  sebagai  alat  bagi  pembuat  undang- undang  atau  regulator,  dengan  harapan  pihak-pihak  tersebut  dapat  membuat  pilihan  yang  lebih tepat tentang produk hukum mana yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan produk hukum mana yang digunakan untuk mengatur apa yang menjadi masalah. Pembuat undang-undang dan  peraturan  perundang-undangan  memiliki  kepentingan  mendesak  yang  harus  direncanakan, disusun,  dan  disahkan.  Mengenai  penerapan  teknologi  tersebut,  harus  dilakukan  sesuai  dengan dasar-dasar yang dipersyaratkan ketika menyusun peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan,  khususnya  dengan  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  di  atas (Yudoprakoso, 2019).
Selain itu, jika membahas pembangunan nasional di era Revolusi Industri 4.0 maka tidak bisa  dilepaskan  dari  iklim  investasi,  perlu  dicermati  bahwa  upaya  ini  harus  memperkuat  peran hukum,  yang tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator kemudahan berusaha, tetapi juga sebagai pelindung  persaingan  usaha  yang  sehat  dalam  menghadapi  iklim  ekonomi  global.  Akibatnya, pemerintah harus memastikan proporsi yang wajar melalui pemilihan dan arahan yang tepat dari
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
kepemilikan  perseorangan.  Prinsip  ini  didasarkan  pada  gagasan  untuk  menjaga  keseimbangan kepentingan masing-masing pihak melalui saling menghormati dan perlakuan yang setara. Dalam konteks Indonesia,rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi diatur dalam Omnibus Law (Afriani & Kesuma, 2021) .
Secara  historis,  praktik  penerapan Omnibus  Law sempat  tertunda  di  beberapa  negara dengan Common Law System, dengan tujuan untuk menyempurnakan regulasi di masing-masing negara guna meningkatkan iklim investasi dan persaingan. Omnibus Law sebagai sebuah konsep hukum berpotensi memberikan kontribusi dan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan dan perkembangan  perekonomian  Indonesia  jika  memasukkan  unsur  prediktabilitas,  kemampuan prosedural, kodifikasi, faktor penyeimbang, akomodasi, definisi dan kejelasan status, sebagai ahli hukum J.D. Hart, menjelaskan terdapat enam konsep dalam ilmu hukum yang memiliki dampak terhadap pembangunan ekonomi yaitu prediktabilitas, kemampuan prosedural, kodifikasi tujuan, faktor penyeimbangan, akomodasi dan definisi terkait status (Syahrul Ansari, 2019).
Sementara Omnibus Law dapat efektif mengurangi perselisihan legislatif dan standar yang bertentangan  serta  juga  memiliki  legitimasi  demokratis  karena  dapat  dipertanggungjawabkan kepada  publik  melalui  mekanisme  pemeriksaan  publik  dan  partisipasi  publik  yang  luas  serta berpedoman  pada  prinsip  kehati-hatian.  Pembangunan  ekonomi,  khususnya  pembangunan investasi yang merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam kerangka welfare state , oleh karenya pengaturan Omnibus Law (UU Penciptaan Lapangan Kerja) harus memberikan kepastian hukum dalam merumuskan Omnibus Law dimaksud (Afriani & Kesuma, 2021). Reformasi  hukum  dalam  konsep Omnibus  Law yang  bertujuan  untuk  meningkatkan investasi  guna  mencapai  pembangunan  nasional  di  era  Revolusi  Industri4.0  harus  dilaksanakan secara  efektif  dan  transparan.  Dalam  pengertian  instrumentalis-demokratis, Omnibus  Law merupakan  “alat”  untuk  memenuhi  dan  meningkatkan  nilai-nilai  negara  hukum  dalam  waktu panjang sekaligus juga membina iklim partisipatif-demokrasi yang berkelanjutan. Tradisi hukum ( common  law  dan  civil  law )  tidak  dipandang  sebagai  sistem  tersendiri  dalam  kerangka instrumentalis-demokratis. Meskipun Omnibus Law efektif dalam mengurangi inkonsistensi dan standar yang bertentangan dalam peraturan perundang-undangan, namun juga memiliki legitimasi demokratisasi yang akuntabel melalui mekanisme pemeriksaan publik dan partisipasi publik yang luas, serta berpedoman pada prinsip kehati-hatian (Darmawan, 2020).
Dalam konteks menjamin kehati-hatian legislatif, Omnibus Law harus dirumuskan dengan terlebih dahulu mengkonsolidasikan norma, mendefinisikan konsep, dan menentukan subjek yang akan menjalankan Omnibus Law . Terobosan Pemerintah dalam menginisiasi Omnibus Law untuk menjawab era Revolusi Industri 4.0 akan efektif jika berpijak pada prinsip peraturan perundang- undangan  yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan berpegang pada nilai dan kepentingan kemanusiaan  jangka  panjang.  Advokasi  dari  seluruh  lapisan  tanah  air  dalam  perumusan  dan implementasi Omnibus Law akan memungkinkan peningkatan investasi di Indonesia, yang pada akhirnya akan menghasilkan kemakmuran bagi seluruh penduduk Indonesia.

## Kesimpulan
Mengacu  pada  hal-hal  pembagunan  ekonomi  nasional  yang  mengandalkan  kemajuan teknologi  dan  komunikasi  era  Revolusi  Industri  4.0  di  bidang  hukum,  khususnya  dalam penyusunan  dan  perancangan  suatu  undang-undang  atau  peraturan  perundang-undangan,  maka dapat dilakukan prediksi atau prakiraan dengan menggunakan sistem yang dimiliki oleh teknologi dan  komunikasi.  Selain  itu,  jika  membahas  pembangunan  ekonomi  nasional  di  era  Revolusi Industri 4.0 maka tidak bisa dilepaskan dari iklim investasi perlu dicermati bahwa upaya ini harus memperkuat  peran hukum,  yang tidak hanya berfungsi  sebagai  fasilitator kemudahan berusaha, tetapi  juga  sebagai  pelindung  persaingan  usaha  yang  sehat  dalam  menghadapi  iklim  ekonomi global.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Terobosan  Pemerintah  dalam  menginisiasi Omnibus  Law untuk  menjawab  era  Revolusi Industri  4.0  akan  efektif  jika  berpijak  pada  prinsip  peraturan  perundang-undangan  yang menjunjung  tinggi  supremasi  hukum  dan  berpegang  pada  nilai  dan  kepentingan  kemanusiaan jangka panjang.

## Daftar Pustaka
Afriani,  K.,  &  Kesuma,  D.  A.  (2021a).  Peningkatan  Pembangunan  Ekonomi  Melalui  Politik Hukum
Omnibus Law . Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2). https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.441
Afriani,  K.,  &  Kesuma,  D.  A.  (2021b).  Peningkatan  Pembangunan  Ekonomi  Melalui  Politik Hukum Omnibus Law . Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum , 7 (2), 175. https://doi.org/10.46839/lljih.v7i2.441
Azharuddin,  A.,  Cornelia,  W.,  &  ...  (2020).  Kesiapan  Sumber  Daya  Manusia  Dalam  Bidang Hukum Terhadap Revolusi Industri 4.0. Hermeneutika: Jurnal … .
Cai,  T.  (2020).  Globalization.  In Global  Studies:  Volume  1:  Globalization  and  Globality . https://doi.org/10.4324/9781351263207-2
Darmawan,  A.  (2020).  Politik  Hukum Omnibus  Law Dalam  Konteks  Pembangunan  Ekonomi Indonesia. Indonesian Journal of Law and Policy Studies , 1 (1). https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655
Hamid, M. S. R. A., Masrom, N. R., & Mazlan, N. A. B. (2022). The key factors of the industrial revolution 4.0 in the Malaysian smart manufacturing context. International Journal of Asian Business and Information Management , 13 (2). https://doi.org/10.4018/IJABIM.20220701.oa6
Idayanti,  S.,  Hartati,  S.,  &  Haryadi,  T.  (2019).  Pembangunan  Hukum  Bisnis  Dalam  Perspektif
Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Jurisprudence , 9 (1). https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8091
Lekara, P., & Uzoma, O. (2019). Industry 4.0: Issues of Globalisation and Digitalisation of Work Force. Nternational Journal of Innovative Development and Policy Studies , 7 (January). Loktionov, V., & Loktionova, E. (2021). Economic Globalization: New Insights into the Problem of  Periodization. Baikal  Research  Journal , 12 (1).  https://doi.org/10.17150/2411- 6262.2021.12(1).12
Moghadam, V. M. (2021). What was globalization? Globalizations , 18 (5). https://doi.org/10.1080/14747731.2020.1842095
Prasetyo,  N.  D.,  Istislam,  I.,  &  Hamidah,  S.  (2021).  PERLINDUNGAN  KEPENTINGAN NASIONAL  DALAM  PENANAMAN  MODAL. Jurnal  Hukum  Dan  Kenotariatan , 5 (2), 270. https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.10630
Rahayu, M. I. F. (2007). Kebebasan Pers dalam Konteks KUHP Pidana: Menyoal Undang-Undang sebagai Fungsi Komunikasi. Mediator:
Jurnal Komunikasi , 8 (1). https://doi.org/10.29313/mediator.v8i1.1232
Riyanto, H. R. B. (2020). PEMBARUAN HUKUM NASIONAL ERA 4.0. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 9 (2). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.455 Syahrul Ansari, T. (2019). State, BUMN (State Owned Enterprises - SOEs) and Role of Law in Economic Development: A Theoretical Approach. Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal , 1 (2). https://doi.org/10.33258/biohs.v1i2.32
Yudoprakoso,  P.  W.  (2019).  KECERDASAN  BUATAN  (Artificial  Intelligence)  Sebagai  Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. Simposium Hukum Indonesia , 1 (1).