Abstrak — Pembangunan  apartemen  di Surabaya  Metropolitan Area merupakan  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah untuk  memenuhi  kebutuhan  perumahan.  Secara  harfiah apartemen  yang  mendukung  konsep urban  compactness mayoritas  dibangun  di  pusat  perkotaan. Namun, perkembangan apartemen saat ini cenderung menyebar. Berdasarkan penelitian terdahulu  pengembang  belum  memperhatikan  preferensi penghuni  dalam  pembangunan  apartemen  sehingga  apartemen terbangun bebas mengikuti lahan yang dimiliki oleh pengembang. Selain itu, pemerintah belum memiliki regulasi spesifik mengenai pengaturan lokasi apartemen namun pemerintah tetap memberikan  peluang  besar  terhadap  pembangunan  apartemen. Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  belum  ditemukan  adanya faktor  preferensi  mengenai  penentuan  lokasi  apartemen  yang sama-sama  disetujui  oleh  ketiga stakeholders yaitu  pemerintah, pengembang,  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  merumuskan  faktor  prioritas  dalam menentukan  lokasi  pembangunan  apartemen  di Surabaya Metropolitan Area berdasarkan preferensi pemerintah. Penelitian ini  menggunakan  dua  teknik  analisis  yaitu Analytic  Network Process dan  analisis  deskriptif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah faktor  pemilihan  lokasi  apartemen  yang  disetujui  oleh pemerintah yaitu  jarak  ke  jalan  utama,  kesesuaian  dengan RTRW, harga lahan, dan jarak ke pusat pelayanan kota.
Kata Kunci — Analytical Network Process, Apartemen, Pemilihan Lokasi.

## I. PENDAHULUAN
ENOMENA  pertumbuhan  gedung-gedung  tinggi  yaitu apartemen  meningkat  di  Kota  Surabaya  selama  7  tahun terakhir.  Pembangunan  apartemen  merupakan  bentuk  upaya yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Surabaya  dalam  memenuhi kebutuhan  perumahan  [1].  Dalam  RTRW  Kota  Surabaya Tahun 2014-2034, Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan  peluang  yang  besar  dalam  pembangunan  dan pengembangan  apartemen.  Hal  ini  terlihat  dari  banyaknya distribusi  unit  apartemen  yang  telah  dibangun  hingga  tahun 2016 sebanyak 19.905 unit [2].
Menurut  teori  lokasi  apartemen  ditempatkan  berada  dekat dengan area “ two-flat ” atau area ” working men’s homes ” yang tidak jauh dari central business district (CBD) dan bright-light area [3].  Namun,  apartemen  di  Kota  Surabaya  tumbuh menyebar  secara  acak  dan  tidak  berada  dekat  dengan  sistem pusat  pelayanan  Kota  Surabaya.  Saat  ini  para  investor
menginginkan kawasan-kawasan  pinggiran  untuk  berinvestasi [4].  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  banyaknya  pengembang apartemen  yang  telah  mengajukan  pembangunan  apartemen yang  berada  di  wilayah  barat,  timur,  dan  selatan  sebanyak 16.241  unit  yang  direncanakan  beroperasi  pada  tahun  2019. Namun,  saat  ini  semakin  banyak  unit  apartemen  yang  tidak berpenghuni  dikarenakan  hanya  berfungsi  sebagai  sarana investasi  [5].  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  fungsi apartemen  tidak  tepat  guna  jika  ditinjau  sebagai  kawasan hunian.  Selain  itu,  mengingat  posisi  Kota  Surabaya  sebagai Surabaya  Metropolitan  Area maka  pertumbuhan  apartemen ini  mulai  diikuti  di  wilayah  sekitarnya  yaitu  Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik.
Pertumbuhan persebaran apartemen di Surabaya Metropolitan  Area menyebabkan  beberapa  dampak  yang timbul.  Salah  satu  buktinya  dapat  dilihat  dari  penurunan kinerja jalan yang terjadi di Jalan Arif Rahman Hakim setelah tiga apartemen beroperasi di Surabaya Timur yaitu Apartemen Puncak  Kertajaya,  Cosmopolis  Apartment,  dan  Apartemen Sukolilo  Dian  Regency  [6].  Hal  serupa  juga  terjadi  pada keberadaan  Apartemen  De  Papilio  Tamansari  di  Surabaya Selatan  yang  telah  menyebabkan  terjadinya  bangkitan perjalanan  pada  jalan  di  sekitar  lokasi  yang  berdampak  pada bertambahnya  volume  lalu  lintas  di  sekitar  lokasi  [7].  Selain itu dampak buruk dari pembangunan apartemen di lokasi yang tidak tepat dapat membuat harga lahan di sekitarnya naik dan meningkatnya harga tanah secara signifikan.
Kemunculan apartemen di Surabaya Metropolitan Area ini ditujukan untuk  masyarakat golongan  menengah ke atas  yang sedang membutuhkan hunian. Namun begitu, masyarakat yang merupakan calon penghuni dan penghuni  memiliki  perbedaan persepsi  dalam  memilih  lokasi  huniannya.  Lokasi  yang diinginkan salah satunya merupakan lokasi yang memudahkan penghuni untuk melakukan aktivitas seperti kedekatan dengan pusat kota, tempat kerja, jaringan jalan, dan jarak ke angkutan umum  [8].  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pihak-pihak  yang memegang  peran  dalam  membangun,  mengatur,  dan memberikan  ijin  apartemen  perlu  memerhatikan  permintaan masyarakatnya  khususnya  dalam  pemilihan  lokasi  apartemen. Pada  nyatanya developer dalam  melakukan  pembangunan apartemen  kurang  memerhatikan  persepsi  masyarakat  dalam memilih  lokasinya.  Di  samping  itu  pemerintah  belum memiliki  instrumen  pengaturan  lokasi  apartemen  sehingga pertumbuhan apartemen saat ini belum terarah.

## F aktor Pemilihan Lokasi Apartemen Berdasarkan Preferensi Pemerintah di Surabaya Metropolitan Area
Erisa Nur Agmelina dan Putu Gde Ariastita
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : ariastita@urplan.its.ac.id
F
Permasalahan  penyebaran  lokasi  apartemen  tersebut mengindikasikan  bahwa  belum  ada  faktor  pemilihan  lokasi apartemen  yang  disepakati  oleh  pihak-pihak  yang  berkaitan dalam  pembangunan  apartemen. Developer masih  belum memperhatikan  preferensi  masyarakat  sebagai  konsumen. Preferensi  masyarakat  menginginkan  apartemen  yang  mudah dicapai, namun preferensi developer cenderung memilih lokasi apartemen  yang  dapat  dijangkau  oleh  moda  transportasi  [9]. Dikarenakan  banyaknya  partisipasi    dalam  pembangunan apartemen  seperti  pemerintah,  pengembang,  masyarakat,  dan sebagainya  tidak  dapat  dipungkiri  akan  adanya  perbedaan preferensi  antara  beberapa  pihak.  Penelitian  ini  ingin mengetahui  faktor  pemilihan  lokasi  apartemen  berdasarkan preferensi pemerintah. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini merumuskan  faktor-faktor  prioritas  dalam  pemilihan  lokasi apartemen berdasarkan preferensi pemerintah.

## II. METODE PENELITIAN

## A. Variabel Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif  deskriptif dimana  masih  berorientasi  pada  data  kuantitatif  dimana menggunakan  angka  atau  skala  yang  menjadi  temuan  utama dari  sebuah  penelitian.  Sedangkan  metode  deskriptif digunakan  untuk  menjelaskan  peristiwa  suatu  kejadian  dalam bentuk angka-angka. Variabel penelitian didapatkan dari hasil sintesa  tinjauan  pustaka  yang  memiliki  pengaruh  dalam pemilihan lokasi apartemen dan gedung tinggi.
Tabel 1.
Indikator dan Variabel Penelitian
No. Indikator Variabel 1 Aksesibilitas Jarak ke pusat pelayanan kota Transportasi umum Jarak ke jalan utama 2 Tata ruang Kesesuaian dengan RTRW Harga lahan 3 Fisik Topografi Genangan pada lahan 4 Karakteristik lingkungan Estetika Tingkat Keamanan
5 Mekanisme pasar Permintaan pasar Proyeksi penduduk Kemampuan pengembang 6 Sarana Sarana kesehatan Sarana pendidikan Sarana rekreasi RTH 7 Prasarana Jaringan air bersih Jaringan listrik Jaringan telepon Jaringan jalan Drainase

## B. Metode Pengambilan Sampel
Pengambilan  sampel  pada  pihak  pemerintah  menggunakan teknik purposive sampling . Purposive sampling bertujuan agar sampel  terpilih  merupakan  responden  yang  memahami wilayah  dan  objek  penelitian.  Pihak  pemerintah  yang  terpilih menjadi  responden  adalah  pihak  yang  memiliki  peran  dalam pemilihan  lokasi  apartemen  dan  mengetahui  ketentuan perizinan lokasi pembangunan apartemen. Berikut merupakan responden pada penelitian ini:
Tabel 2. Responden Penelitian No. Responden Kepentingan 1 Bappeko Surabaya Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kota dengan menyusun kebijakan penataan ruang
2 Bappeda Kabupaten Sidoarjo
3 Bappeda Kabupaten Gresik
4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Penyusunan kebijakan teknis di bidang tata kota dan permukiman 5 Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sidoarjo 6 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang
Kabupaten Gresik
Sampel  di  atas  merupakan  sampel  representatif  yang mewakili seluruh populasi dari wilayah penelitian ini. Wilayah studi  pada  penelitian  adalah  Kota  Surabaya,  sebagian Kabupaten  Sidoarjo  yaitu  Kecamatan  Waru  dan  Taman  dan sebagian  Kabupaten  Gresik  yaitu  Kecamatan  Kebomas  dan Gresik. Wilayah pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 1.Peta Wilayah Studi.

## C. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  teknik  survei  primer  dan  sekunder.  Survei  primer dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner kepada stakeholders terpilih  yang  terdiri  dari  instansi pemerintah (BAPPEDA Kota Surabaya, BAPPEDA
Kabupaten  Sidoarjo,  BAPPEDA  Kabupaten  Gresik,  Dinas Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  CKTR  Kota Surabaya,  Dinas  Perumahan  dan  Permukiman  Kabupaten Sidoarjo, dan Dinas PU CKTR Kabupaten Gresik). Selain data primer,  dilakukan  pengumpulan  data  sekunder  dengan  studi literatur yang didapatkan melalui instansi-instansi terkait.

## D. Metode Analisis
Dalam  penelitian  ini  terdapat  tiga  analisis  yang  akan dilakukan.  Untuk  merumuskan  faktor  pemilihan  lokasi apartemen  berdasarkan  preferensi  pemerintah  digunakan  alat analisis  yaitu Analytic  Network  Process (ANP)  untuk mengidentifikasi  faktor  yang  diprioritaskan  oleh  responden melalui  nilai  bobot  antar  faktor  pemilihan  lokasi  apartemen. Berikut ini merupakan ilustrasi dari jaringan ANP.
Gambar 2. Ilustrasi ANP.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pembobotan  Faktor  dan  Sub  Faktor  Prioritas  Pemilihan Lokasi Apartemen Preferensi Pemerintah
Untuk  merumuskan  faktor  dan  sub  faktor  prioritas pemilihan lokasi apartemen berdasarkan preferensi pemerintah dilakukan  analisis Analytic  Network  Process (ANP).  ANP merupakan suatu teknik analisis untuk pengambilan keputusan faktor-faktor  yang  saling  berhubungan  secara  sistematik. Kelebihan  yang  dimiliki  oleh  metode  ANP  adalah dimungkinkannya  pemodelan  hubungan  keterkaitan  antar faktor  dan  sub  faktor.  ANP  menggunakan  jaringan  atau network sehingga  hubungan  antar  faktor  lebih  luas.  Terdapat dua  hubungan  yaitu outer  dependence dan inner  dependence . Inner  dependence adalah  hubungan  yang  terjadi  antar  sub faktor  di  dalam  faktor  yang  sama.  Sedangkan outer dependence adalah  hubungan  yang  terjadi  antar  sub  faktor dalam faktor-faktor yang berbeda [10].
Gambar  3.  Pemasukkan  Nilai  Gabungan  dengan  Model  Matrix  dalam  Super Decisions.
Pada pemerintah dilakukan  wawancara dan kuesioner ANP pada  6  sampel  representatif  yang  berasal  dari  instansi pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan apartemen yaitu  BAPPEKO/BAPPEDA  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang.  Dari  hasil  analisis  ANP didapatkan  nilai  bobot  faktor  dan  sub  faktor  prioritas
pemilihan lokasi apartemen menurut sudut pandang pemerintah yaitu sebagai berikut:
Tabel 3 Prioritas Faktor Pemilihan Lokasi Apartemen Berdasarkan Preferensi Pemerintah
Dapat  diketahui  bahwa  faktor  prioritas  dalam  pemilihan lokasi  apartemen  menurut  preferensi  pemerintah  adalah  tata ruang dengan bobot 0,3535; aksesibilitas dengan bobot 0,2101; sarana  dengan  bobot  0,0982;  mekanisme  pasar  dengan  bobot 0,0963;  fisik  dengan  bobot  0,0886;  prasarana  dengan  bobot 0,0841; dan karakteristik lingkungan dengan bobot 0,0692.
Tabel 4 Prioritas Sub Faktor Pemilihan Lokasi Apartemen Berdasarkan Preferensi Pemerintah
Dari  hasil  pembobotan  di  atas  bahwa  sub  faktor  yang diprioritaskan  oleh  pemerintah  ialah  kesesuaian  lokasi apartemen dengan dokumen RTRW dengan bobot 0,2326 atau 23%. Kemudian sub faktor harga lahan, jarak ke jalan utama, dan  jarak  ke  pusat  pelayanan  kota  memiliki  nilai  bobot  yang tinggi setelah kesesuaian dengan RTRW dibandingkan dengan sub  faktor  lainnya.  Menurut  pemerintah,  sub  faktor  lainnya pada  faktor  fisik,  karakteristik  lingkungan,  sarana,  dan prasarana mengikuti arahan rencana tata ruang yang ada.
Sub Faktor Normalized Cluster Limitting Kesesuaian dengan RTRW 0,6586 0,2326 Harga lahan 0,3414 0,1205 Jarak ke jalan utama 0,5723 0,1156 Jarak ke pusat pelayanan kota 0,3039 0,0614 Tingkat keamanan 0,7407 0,0473 Genangan pada lahan 0,5291 0,0433 Permintaan pasar 0,4795 0,0425 Topografi 0,4709 0,0385 Pendidikan 0,3012 0,0362 Kemampuan pengembang 0,3971 0,0352 Kesehatan 0,2550 0,0306 Rekreasi 0,2223 0,0267 RTH 0,2215 0,0266 Ketersediaan angkutan umum 0,1239 0,0250 Jaringan air bersih 0,2165 0,0196 Jaringan listrik 0,2095 0,0190 Jaringan telepon 0,2003 0,0181 Jaringan drainase 0,1922 0,0174 Estetika 0,2593 0,0166 Jaringan jalan 0,1816 0,0164 Proyeksi penduduk 0,1233 0,0109 Faktor Limitting Peringkat Aksesibilitas 0,2101 2 Fisik 0,0886 5 Karakteristik Lingkungan 0,0692 7 Mekanisme Pasar 0,0963 4 Sarana 0,0982 3 Prasarana 0,0841 6 Tata Ruang 0,3535 1
Gambar  2.  Diagram  Pembobotan Prioritas  Sub  Faktor  Pemilihan  Lokasi Apartemen Berdasarkan Preferensi Pemerintah.
Kesesuaian  dengan  RTRW  merupakan  sub  faktor  yang diprioritaskan  pertama  oleh  pemerintah.  Kesesuaian  dengan RTRW  merupakan  faktor  penting  dalam  pertimbangan perencanaan  apartemen  [11].  Peran  pemerintah  sebagai pengatur penentuan lokasi bangunan tinggi dalam regulasi dan pemberi  perijinan  pembangunan  apartemen  sehingga  dalam pemilihan lokasi apartemen pihak pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan apartemen yang sesuai dengan arahan  rencana  yang  ada.  RTRW  berfungsi  sebagai  arahan perizinan lokasi apartemen yang didetailkan kembali ke dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. RDTR dan PZ  memuat  arahan  rencana  berdasarkan  Unit  Pengembangan yang  memuat  perencanaan  presentase  koefisien  lantai bangunan,  koefisien  dasar  bangunan,  dsb.  Selain  itu,  lokasi apartemen  diizinkan  berada  di  zona  permukiman  dan  zona perdagangan dan jasa. Hal ini disebabkan bangunan apartemen merupakan  bangunan  dengan  penggunaan  lahan  campuran. Rencana-rencana  tersebut  juga  berfungsi  untuk  mengetahui apakah  pembangunan  dan  pemilihan  lokasi  apartemen  telah sesuai dengan peruntukkan zona.
Selain  rencana,  adapun  proses  perizinan  berupa  AMDAL, IMB,  dan  sebagainya  untuk  mengetahui  rencana  kota  pada lokasi yang dimohonkan seperti peruntukkan GSB, GSJ, KDB, KLB,  dll.  Proses  tersebut  wajib  dilakukan  agar  dapat mengetahui  pebangunan  telah  sesuai  dengan  arahan  rencana dan  menentukan  bentuk  peningkatan  atau  perbaikan  yang perlu dilakukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat  pembangunan  baru.  Hal  tersebut  juga  berlaku  pada pengendalian  lokasi  apartemen  di  Kabupaten  Sidoarjo  dan Kabupaten Gresik. Pemerintah Kabupaten Gresik mengarahkan  agar  lokasi  apartemen  berada  di  kawasan
perkotaan  Gresik  yaitu  Kecamatan  Gresik  dan  sebagian Kecamatan  Kebomas.  Pemerintah  Gresik  mengharapkan dengan  adanya  apartemen  yang  berfungsi  sebagai  tempat tinggal  yang  dihuni  oleh  masyarakat  dapat  mampu mengurangi adanya kebutuhan akan tempat tinggal.
Harga lahan merupakan sub faktor kedua yang diprioritaskan  dengan  bobot  nilai  sebesar  0,1205  atau  12%. Besarnya  harga  lahan  dapat  menggambarkan  kestrategisan lokasi apartemen yang dimiliki oleh pengembang. Lahan yang memiliki  kedekatan  dengan  jalan  utama  dan  pusat  pelayanan kota  memiliki  harga  lahan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan yang  berada  di  pinggiran  kota.  Dalam  Kajian  Zonasi Bangunan  Bertingkat  Tinggi  di  Kota  Surabaya,  terdapat beberapa  faktor  yang  menentukan  dalam  pengembangan kawasan  bangunan  bertingkat  tinggi  yaitu  peraturan  dan rencana  tata  ruang,  ketersediaan  lahan,  kawasan  keselamatan operasi penerbangan (KKOP), harga lahan, dan bangkitan dan tarikan  lalu  lintas  [12].  Hal  tersebut  juga  didukung  oleh  teori Von  Thunen  yang  mengatakan  bahwa  semakin  jauh  lokasi lahan  terhadap  pusat  kota  maka  akan  semakin  rendah  tingkat harga  lahannya.  Begitu  pula  sebaliknya,  semakin  mendekati pusat  perkotaan  maka  harga  lahan  akan  semakin  tinggi. Pemerintah  menganggap  bahwa  memilih  lokasi  dengan  harga lahan  yang  tinggi  dipercaya  bahwa  lokasi  tersebut  memiliki kedekatan  dengan  fasilitas  perkotaan  yang  lengkap  seperti kemudahan akses, ketersediaan sarana dan prasarana, dll.
Keberadaan  jarak  ke  jalan  utama  merupakan  faktor  yang dipertimbangkan  oleh  pemerintah  dalam  perizinan  lokasi apartemen  dengan  bobot  nilai  sebesar  0,1156  atau  12%. Apartemen  dengan  penggunaan  lahan  campuran  pada umumnya  didirikan  di  pusat-pusat  perkotaan,  sepanjang  jalan utama, ataupun dekat dengan jaringan transportasi umum [13]. Hal  tersebut  berhubungan  dengan  kemudahan  akses  keluar masuk apartemen menuju maupun ke luar apartemen. Wilayah pusat  pelayanan  kota  merupakan  pusat  kegiatan  Kota Surabaya  yang  memiliki  kelengkapan  kegiatan  mulai  dari perdagangan  dan  jasa,  pendidikan,  perkantoran,  dll.  Sesuai dengan  arahan  rencana  UP  VI  Tunjungan,  UP  II  Kertajaya, dan  UP  VIII  Dukuh  Pakis  bahwa  kegiatan  yang  berkembang di  ketiga  UP  tersebut  mengikuti  pola  jaringan  jalan.  Namun, terdapat  hal  yang  membedakan  wilayah  pusat  pelayanan  kota dengan  wilayah  peralihan  dan  pinggiran  yaitu  rencana  arahan pengembangan apartemen yang dimana memiliki kecenderungan  hunian  vertikal  di  wilayah  peralihan  berada pada  koridor-koridor  jalan  utama  salah  satunya  seperti  Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani merupakan akses utama Kota Surabaya yang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa dan  perkantoran  skala  regional.  Namun  begitu,  terdapat beberapa  apartemen  yang  tidak  berada  dekat  dengan  jalan utama  seperti  halnya  pada  Apartemen  Menara  Rungkut  yang berada  di  Jalan  Abdul  Karim.  Kemudian  Apartemen Gunawangsa Gresik dan Icon Mall Apartment yang berada di Kabupaten  Gresik  terletak  di  jalan  nasional.  Pemerintah mengharapkan  bahwa  pengembang  dapat  memanfaatkan fasilitas  kota  yang  ada  seperti  akses  jalan  nasional  yang terhubung langsung dengan jalan tol menuju Kota Surabaya.
Berdasarkan  hasil  dari  ANP,  sub  faktor  jarak  ke  pusat pelayanan  kota  memiliki  bobot  nilai  sebesar  0,03039  atau sebesar 30%. Sub faktor tersebut menjadi salah satu sub faktor yang  diprioritaskan  karena  sesuai  dengan  rencana  arahan
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 Kesesuaian dengan RTRW Harga lahan Jarak ke jalan utama Jarak ke pusat pelayanan kota Tingkat keamanan Genangan pada lahan Permintaan pasar Topografi Pendidikan Kemampuan pengembang Kesehatan Rekreasi RTH Ketersediaan angkutan umum Jaringan air bersih Jaringan listrik Jaringan telepon Jaringan drainase Estetika Jaringan jalan Proyeksi penduduk Bobot
apartemen  berdasarkan  RDTR  Kota  Surabaya  dimana apartemen diarahkan untuk dibangun di pusat pelayanan kota. Letak  pusat  pelayanan  kota  yang  telah  ditetapkan  pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Surabaya  ialah  Kecamatan  Genteng  (UP  VI  Tunjungan), Kecamatan  Mulyorejo  (UP  II  Kertajaya),  dan  Kecamatan Sukomanunggal  (UP  VIII  Dukuh  Pakis).  Sesuai  dengan  teori perencanaan high-rise  building dimana  apartemen  merupakan salah  satu  bangunan  bertingkat  tinggi  bahwa  di  dalam pemilihan  lokasi  perlu  mempertimbangkan  kedekatan  dengan pusat  kota.  Kemudian  di  dalam  teori compact  city, pembangunan  partemen  diharapkan  berkonsentrasi  di  dalam satu  wilayah  agar  dapat  mendorong  efisiensi  penggunaan lahan yang ramah lingkungan. Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi  pemerintah  telah  sesuai  dengan  teori-teori  terdahulu. Namun  di  dalam  kondisi  eksisting  saat  ini  apartemen  banyak dibangun  di  wilayah  pinggiran  seperti  Metropolis  Apartment, Apartemen  UC,  Dian  Regency  Apartment,  dsb.  Kemunculan apartemen  tersebut  diakibatkan  ingin  mendekati  lokasi pendidikan  seperti  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember, Universitas  Airlangga,  dll.  Pembangunan  apartemen  saat  ini cenderung  ke  arah mixed  use .  Selain  itu,  struktur  Kota Surabaya  telah  menjadi multiple-nuclei yaitu  struktur  kota yang memiliki titik-titik yang bertindak sebagai pusat kegiatan seperti pusat bisnis, permukiman, industri, dll.
Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik yang merupakan wilayah  pinggiran  Kota  Surabaya  saat  ini  mulai  dibangun apartemen  dengan  konsep mixed  use .  Menurut  Pemerintah Kabupaten  Gresik,  lokasi  pembangunan  apartemen  diarahkan di perkotaan Gresik dimana  memanfaatkan akses, sarana,  dan fasilitas yang ada. Akses yang digunakan di Kabupaten Gresik ialah  jalan  nasional  yang  menghubungkan  Kabupaten  Gresik dengan  Kota  Surabaya  melalui  jalan  tol.  Diharapkan  lokasi tersebut  dapat  memudahkan  pergerakan  penghuni  apartemen terutama pekerja ulang-alik. Sedangkan pengembangan hunian vertikal di Kabupaten Sidoarjo diarahkan di Kecamatan Waru dan  Kecamatan  Taman.  Kecamatan  tersebut  merupakan wilayah  yang  berbatasan  langsung  dengan  Kota  Surabaya dimana  memanfaatkan  arahan  rencana  jalan  non-tol  yang direncanakan akan terhubungkan dengan MERR-II. Selain itu, kedekatan  apartemen  dengan  fasilitas  pendidikan  merupakan salah  satu  faktor  yang  diprioritaskan  oleh  pemerintah  di wilayah pinggiran. Hal ini disebabkan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten  Gresik  yang  masih  memanfaatkan  sarana
pendidikan  yang  ada  di  Kota  Surabaya  seperti  Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, dll.

## IV. KESIMPULAN
Apartemen  yang  merupakan  salah  satu  solusi  dari pemerintah  untuk  memenuhi  kebutuhan  tempat  tinggal. Namun,  kebijakan tersebut tidak diikuti oleh regulasi  spesifik mengenai  lokasi  pembangunan  apartemen  sehingga  lokasi apartemen  di  Kota  Surabaya  tidak  merata.  Hal  tersebut menyebabkan  wilayah  sekitarnya  mulai  untuk  membangun apartemen.  Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  didapatkan  hasil  dari analisis Analytical  Network  Process bahwa  faktor  prioritas dalam  pemilihan  lokasi  apartemen  menurut  preferensi pemerintah  adalah  kesesuaian  dengan  RTRW,  harga  lahan, jarak ke jalan utama, dan jarak ke pusat pelayanan kota.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]
Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya No 12 Tahun 2014 . .
[2]
F.  Salanto, Surabaya  Apartment  Market  Report .  Colliers International Indonesia, 2015.
[3] S. Knox, P., & Pinch, Urban Social Geography: An Introduction 6th Edition . Inggris: Pearson Education Limited, 2010.
[4] Retrieved March 2016, from Koran Sindo . 2016.
[5] “Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya 2014-2034.” .
[6]
Y. Triyandani, “Pengaruh Keberadaan Apartemen Terhadap Kinerja Jalan Arief Rahman Hakim Surabaya,” J. Tek. POMITS , vol. 3, pp. C202–C206, 2014.
[7] M.  E.  Prakoso,  “Manajemen  Lalu  Lintas  Akibat  Pembangunan Apartemen De Papilio Tamansari Surabaya,” 2014.
[8] P. G. Aulia, B. U., Rahmawati, D., & Ariastita, Land Suitability for High Rise Building Based on Land Developers’ Preference and Soil Vulnerability Index . Procedia Social and Behavioral Sciences, 2014.
[9] A.  N.  Himawan,  “Konsep  Pembangunan  Apartemen  di  Kota Surabaya (Preferensi Konsumen dan Developer),” 2016.
[10] I. A. Sandy, “Penerapan Metode Analytical Network Process (ANP) Untuk  Pemilihan  Supplier  Bahan  Baku  Pada  CV  TX,”  in Seminar Nasional IENACO , 2013, pp. 1–7.
[11] A.  Farouk, High  Rise  Buildings  and  How  They  Affect  Countries Progression . Egypt, 2011.
[12] Badan  Perencanaan  Pembangunan  Kota, Laporan  Akhir  Kajian Zonasi  Bangunan  Bertingkat  Tinggi  di  Kota  Surabaya .  Surabaya, 2013.
[13] Auckland  Council,  “Guidance  for  Apartments,”  2016.  [Online]. Available: http://www.aucklanddesignmanual.co.nz/project- type/buildings-and-sites/housing/apartments/guidance/the- building/Apartment-building-types/apartment-building-types-basic- forms#/project-type/buildings-and- sites/housing/apartments/guidance/the-building/Apartm.