## PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT PESISIR BERBASIS KOPERASI NELAYAN BERKELANJUTAN DI WILAYAH PESISIR SEMARANG
(Coastal Resources Development Based Community Development Cooperation In The Coastal Fishermen Semarang)
Iin Indarti  *)

## Abstract
The general purpose of these paper is  to empowerment of fishing society  through the strengthening  of  fisher  koperasi  as  one  of  the  breakthroughs  of  capital  needs  to  increasing revenue for the break cycle of poor. Model of institutional strengthening directed to revitalized organization and business which  has been there. The respondent of these research are people of semarang coast. Primer data was collected in Participatory Rural Appraisal (PRA) method which questionnaire and interview. A data analysis used descriptive analysis. This study identified some of the benefits if fisher join with koperasi are 1. To bulid economies of scale in any transaction in input markets and output markets. So that will achieve efficiency and improved bargaining power to higher prices in the output market and reduce price in input markets. 2. To get external economics that can be encrease productivity.3. To get the benefits of non-economic because of the pooling individuals into groups. So that fishermen decision to join koperasi is a strategic decision and relevant to strengthening the bargaining power in input and output markets and strengthening cooperation in partnership with other external partie.
Key Words : Empowerment, Fisherman, Coast, Koperasi.

## Abstrak
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperdayakan masyarakat nelayan melalui penguatan kelembagaan koperasi nelayan, sebagai salah satu terobosan pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatakan pendapatan, yang akhirnya lingkaran kemiskian dapat terurai. Model penguatan kelembagaan koperasi nelayan yang disusun diarahkan untuk merevitalisasi organisasi dan usaha koperasi nelayan yang telah ada. Masyarakat pesisir kota semarang menjadi responden pada penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode Participatory Rural Appraisal (PARA) dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Analisis data menggunakan análisis deskriptif.  Beberapa manfaat  yang diperoleh nelayan jika melakukan kerja sama melalui koperasi, antara lain: 1. Membangun economies of scale dalam setiap transaksi di pasar input maupun pasar output. Dengan demikian akan tercapai efisiensi dan peningkatan daya tawar yang mendorong kenaikan harga di pasar output dan penurunan harga di pasar input. 2. Memperoleh
*)  Staff Pengajar STIE Widya Manggala Semarang
external economies yaitu meningkatnya produktivitas karena peluang kemitraan atau kerjasama dengan berbagai pihak eksternal semakin terbuka. 3. Memperoleh manfaat-manfaat non- ekonomis karena adanya penyatuan individu ke dalam kelompok. Dengan demikian, keputusan nelayan untuk bergabung ke dalam suatu koperasi merupakan keputusan strategis dan relevan untuk penguatan daya tawar di pasar input dan output, serta penguatan daya kerjasama dalam menjalin kemitraan dengan pihak eksternal lainnya.
Kata Kunci : Pemberdayaan, Nelayan, Pesisir, Koperasi

## 1. Pendahuluan
Wilayah pesisir dan laut merupakan sebuah kawasan dinamis yang strategis untuk pengembangan berbagai sektor usaha. Berkembangnya sejumlah sektor usaha, dengan sejumlah stakeholder dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut, tanpa adanya keterpaduan dalam  pengembangannya  justru  akan  menciptakan  konflik-konflik  baru.  Untuk  memecahkan permasalahan  konflik  antar  kepentingan  dalam  pembangunan  kawasan  pesisir  dan  laut, The World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987 memberikan batasan dalam pembangunan suatu kawasan, termasuk pesisir dan laut. Batasan tersebut meliputi 3 dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi (efisien serta layak), sosial (berkeadilan) dan ekologis (ramah lingkungan).
Menurut Fedriansyah (2008) dalam penelitiannya yang berjudul ”Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Muna, mengatakan bahwa masyarakat pesisir identik dengan individu yang hidup di areal sekitar pantai yang terkadang terlupakan oleh pembangunan sebab kebijakan pemerintah yang hanya terfokus pada pembangunan wilayah pesisir. Hal ini juga didukung oleh Utami (2010) bahwa kehidupan nelayan masih menggantungkan nasib kepada hasil laut, yang semakin sulit sebagai sarana para nelayan memperbaiki kualitas hidupnya. Di sisi lain hasil tangkapan yang merupakan sumber utama dijual bukan kepada konsumen langsung tapi kepada tengkulak atau kepada nelayan lain yang kondisi ekonominya lebih baik (bakul ikan atau pedagang ikan), yang mempunyai 2 fungsi yaitu sebagai pedagang ikan dan rentenir. Nelayan harus menjual ikannya dengan harga yang sangat murah sebagai kompensasi pinjaman yang telah diberikan. Kondisi ini yang menjerat leher nelayan, yang mau tidak mau harus dijalani demi kehidupan dan di sisi lain mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi. (Fedriansyah,2008)
Apabila generasi baru nelayan dilahirkan kembali, tentu generasi ini memilih untuk tidak berayah bunda nelayan. Kondisi komunitas nelayan dari dulu hingga sekarang status ekonominya lebih terpuruk dibandingkan profesi lainnya. Kesejahteraan para nelayan semakin tahun semakin memprihatinkan karena semakin berkurangnya target fishing bahkan sudah sampai pada titik over fishing, selain itu semakin menyempitnya fishing ground, dan kebutuhan hidup yang semakin membumbung tinggi, ditambah lagi lingkungan perairan serta ekosistemnya rusak baik ulah manusia maupun bencana alam (Hidayat,2012).
Peranan KOPERASI pada hakekatnya sangat dibutuhkan sekali bagi nelayan di wilayah pesisir Semarang, dengan sasaran bagi orang-orang yang mempunyai kepentingan sama dan untuk berjuang secara bersama pula . Tapi pada kenyataannya koperasi banyak yang
vakum atau tidak aktif hanya menunggu dan menunggu pemberian bantuan dari pemerintah atau pihak lain.

## 2. Tujuan Penelitian
Penelitian ini akan memberikan Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagai salah satu pengembangan dari Program Pengembangan Masyarakat Pesisir yang kurang maksimal berjalan dan kurang menyentuh masyarakat wilayah paling ujung. Selain itu,  penelitian ini mempunyai tujuan khusus untuk:
1) Mengidentifikasi kelembagaan lokal  koperasi nelayan
2)  Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kelembagaan koperasi nelayan
3)  Menyusun model penguatan kelembagaan  koperasi nelayan.
4)  Membentuk kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang dilandasi budaya local dalam rangka pembangunan wilayah pesisir.
5)  Penguatan permodalan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

## 3. Tinjauan Pustaka
Pengelolaan wilayah pesisir Kota Semarang diduga sarat kepentingan terutama dari kalangan pengusaha dan instansi yang berada diwilayah pesisir kota Semarang. Dan disisi lain bahwa selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada takaran gejala-gejala yang tampak dari luar saja yang mencakup multi dimensi baik dimensi politik, dimensi sosial,dimensi ekonomi, dan dimensi SDA serta lainnya. Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang hanya menitik beratkan pada salah satu dimensi dari gejala- gejala kemiskinan ini pada dasarnya mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, charity dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Karena program- program yang dijalankan tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat yang akhirnya tidak mampu menumbuhkan aspek berkelanjutan ( sustainability ).
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 tahun 2004 tentang “Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Pesisir (PEPM)”, mencoba meletakkan kembali dasar-dasar pengembangan kawasan industri dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Secara umum program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendaya gunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan dengan prioritas pengelolaan dan pembudidayaan skala kecil dengan sasaran:
1.  Meningkatkan akses permodalan melalui pengembangan jaringan Lembaga Keuangan Mikro Mina yang mandiri sesuai karakteristik lokal.
2.  Terfasilitasinya implementasi tekhnologi tepat guna dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam.
3.  Berkembangnya jaringan informasi usaha, permodalan dan pemasaran.
4.  Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia masyarakat pesisir kota Semarang dalam manajemen usaha dan manfaat Sumber Daya Manusia.
Sasaran program yang tertuang dalam KEPMEN No. 18 tahun 2004 adalah masyarakat
pesisir miskin. Masyarakat pesisir miskin yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan, pembudidayaan ikan, pedagang hasil perikanan serta usaha-usaha yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan. Namun kondisi dilapangan berdasarkan observasi menunjukan bahwa yang memanfaatkan kredit adalah mereka yang tergolong tidak miskin. Peserta program yang tergolong sangat miskin justru tidak pernah menerima bantuan kredit.
Dalam beberapa kasus, dana pinjaman ternyata tidak digunakan sebagai modal usaha namun digunakan untuk membiayai pendidikan anak, membangun rumah atau memenuhi kewajiban dan kebutuhan lainnya. Selain itu adanya anggapan bahwa bantuan pemerintah adalah hibah yang menyebabkan masyarakat enggan mengembalikan pinjaman secara teratur bahkan menganggap tidak perlu dikembalikan. Disisi lain kelayakan usaha dan kemampuan peminjam untuk mengangsur menjadi pertimbangan dalam menentukan sasaran program, tingkat pengembalian umumnya masih kecil dan cenderung bervariasi antar bidang usaha. Hasil produksi yang tidak menentu dan harga jual yang fluktuatif menjadi alasan bagi nelayan tidak mampu mengembalikan pinjaman. Laporan DKP kota Semarang menyebutkan tingkat pengembalian pinjaman nelayan masih berkisar 30% dari modal yang digulirkan koperasi LEPP-M3.
Pada awalnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir untuk mengatasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terhadap perekonomian masyarakat pesisir, yang difokuskan pada penguatan permodalan melalui perguliran dana ekonomi produktif (DEP). Pengelolaan DEP dilakukan oleh Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) yang dibentuk pertama kali dalam bentuk perusahaan milik masyarakat pesisir. Sumber dananya berasal dari program kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir sasarannya adalah masyarakat pesisir dengan skala usaha mikro yang berorientasi pada sektor perikanan dan kelautan (penangkapan, budidaya, pengolahan dan jasa bahari). Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir salah satunya juga memberikan pembelajaran kepada nelayan diwilayah pesisir memperoleh informasi tentang lembaga keuangan untuk memfasilitasi lembaga ekonomi pembangunan pesisir Mikro Mitra Mina.
Mekanisme program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir diawali dengan penetapan kabupaten/kota secara bottom-up, partisipatif dan transparan, kemudian dinas kelautan dan perikanan akan menunjuk konsultan manajemen (perguruan tinggi, konsultan professional, atau LSM) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pemberdayaan masyarakat sendiri sebenarnya mengacu pada ‘empowerment’, yaitu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup masyarakat nelayan adalah penekanan pada pentingnya masyarakat local, yang mandiri, sebagai system yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku ( actor ) yang menentukan hidup mereka.
Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia ( people-centered development ) ini kemudian melandasi wawasan sumberdaya local ( community-based resources management ), yang merupakan mekanisme perencanaan people centered development yang
menekankan pada teknologi pembelajaran social ( social learning ) dan strategi perumusan program. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan( empoewerment ) potensi ekonominya.
Kawasan pembangunan pesisir yang dikatakan berkelanjutan secara ekonomi apabila wilayah pesisir ini mampu menghasilkan barang dan jasa ( goods and service ) secara berkesinambungan ( on a continuing basis ) dan menghindarkan ketidakseimbangan ekstrim antar sector ( extreme sectoral embalances ) yang dapat mengakibatkan kehancuran produksi sector primer, sector sekunder maupun sector tersier.
Tingkat sosial ekonomi yang rendah dalam perangkap lingkaran kemiskinan merupakan ciri keidupan nelayan di wilayah pesisir. Tingkat kehidupan nelayan di wilayah ini jika dibandingkan kelompok masyarakat di sector pertanian dapat digolongkan dalam lapisan social yang miskin.
Perangkap lingkaran kemiskinan yang melanda wilayah pesisir kota Semarang disebabkan oleh factor-faktor yang sangat kompleks, yang tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim- musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, midal serta jaringan perdagangan ikan yang mengeksploitasi nelayan sebagai produsen. Keadaan ini terus berlangsung yang mengakibatkan semakin menurunnya tiongkat pendapata nelayan di wilayah pesisir kota Semarang.
Pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah pesisir ditujukan untuk pencegahan dan pengurangan angka kemiskinan, yang dilakukan dengan peningkatan produktivitas masyarakat sehingga akhirnya tercipta lapangan kerja atau wirausaha baru, dan didukung peranan lembaga- lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Dalam rangka pelaksanaan metode pembedayaan ini perlu adanya kerjasama dan koordinasi antar pelaksana pembangunan yaitu masyarakat pesisir itu sendiri, pemerintah daerah, lembaga keuangan dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Permasalahan yang dihadapai masyarakat pesisir secara umum dapat dirumuskan dalam bidang:
1.  Pengetahuan dan ketrampilan,
2. Permodalan,
3.  Penguasaan teknologi dan manajemen
4.  Peranan lembaga keuangan dan non keuangan.
Program PEPM secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan permodalan, kelembagaan dan kegiatan usaha ekonomi produktif yang berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan

## 4. Metode Penelitian

## 4.1. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilakukan pada tahun 2014, dengan pengambilan data dilakukan selama 5 bulan ( Bulan Maret sampai dengan Bulan Juli 2014), dengan lokasi pengambilan data di wilayah pesisir Kota Semarang yang meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk, dan tersebar dalam 11 Kelurahan, yaitu kelurahan Mangunhardjo, Kelurahan Mangkang wetan, Kelurahan Randugarut, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tugurejo, Kelurahan Tambakhardjo, Kelurahan TanjungMas, Kelurahan
bandarhardjo, Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Terboyo Wetan dan Kelurahan Trimulyo. Berdasarkan studi lapangan terdapat 9 kelurahan yang dihilangkan  dari lokasi penelitian dengan alasan :
a)  Kecamatan Tugu yang terdiri dari Kelurahan Tugu, Kelurahan Mangkang Wetan, kelurahan Randugarut, Kelurahan Karanganyar, dan kelurahan Mangunhardjo karena jumlah nelayan sangat sedikit, pekerjaan sudah bergeser jadi buruh pabrik dan pedagang, kalaupun ada cuma nelayan kecil “nelayan blanak” yang mengambil di tepi pesisir dan cukup untuk makan sehari. Selain itu terdapat 1 koperasi tapi sudah bergeser bukan lagi menjadi koperasi nelayan tapi koperasi pegawai dan pedagang.
b)  Kecamatan Semarang Barat, yaitu kelurahan  Tambakhardjo sudah bergeser jadi kuli bangunan, pedagang dan wilayahnya sudah berubah menjadi rumah-rumah penduduk. Selain itu wilayahnya juga bergeser karena pembangunan penyedot banjir.
c)  Kecamatan Genuk, yang terdiri dari kelurahan Terboyo Wetan, Kelurahan Terboyo Wetan dan Kelurahan Trimulyo, sudah bergeser menjadi buruh pabrik karena wilayah rumahnya sudah bergeser menjadi wilayah industri.
Oleh karena keadaan di lapangan seperti diatas maka peneliti memutuskan beberapa kecamatan dibawah ini menjadi lokasi pengambilan data.lokasi tersebut adalah Kecamatan Semarang Utara dengan kelurahan Tanjung Mas dan Kelurahan Bandarhardjo, dengan jumlah sampel menggunakan rumus SLOVIN. Pemakain rumus ini mempunyai asumsi bahwa populasi berdistribusi normal, dengan kelonggaran ketidaktelitian yang dipakai sebesar 5 %.
N = ukuran populasi n = Jumlah sampel e = % kelonggaran ketidaktelitian

## 4.2. Metode Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan meliputi :
a.  Peranan lembaga koperasi nelayan di wilayah pesisir Kota Semarang yang dikaitkan dengan program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Program PEMP.
b.  Potensi dan permasalahan yang dihadapai lembaga koperasi nelayan sejak dicanangkan PEMP samapi sekarang yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
c.  Pencanangan dan pelaksanaan PEPM di wilayah pesisir kota Semarang
d.  Pengetahuan masyarakat pesisir tentang perkopersian.
Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan antara lain:
a. Demografi 4 kecamatan yang tersebar dalam 11 kelurahan wilayah pesisir kota Semarang.
b.  Laporan pelaksanaan PEPM melalui laporan kegiatan.
Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode Participatory Rural Appraisal
(PRA) dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Responden ditentukan secara purposive Sampling (pemilihan disengaja) yaitu stakeholder yang terlibat langsung dengan kegiatan rutinitas nelayan untuk menangkap ikan, yaitu juragan kapal, Bakul ikan dan nelayan itu sendiri.

## 5. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan análisis diskriptif untuk menilai implikasi dari Pemberdayaan dar Sumber Daya Masyarakat Pesisir berbasis Koperasi Berkelanjutan dengan  menggunakan juga Analisis Kondisi Internal dan Eksternal Kelembagaan.
Analisis kondisi internal dan eksternal kelembagaan Koperasi di wilayah pesisir Kota Semarang yang meliputi 4 Kecamatan dan tersebar dalam 11 kelurahan menggunakan metode Internal  Factors  Analysisi  Summary  (IFAS)  dan  eksternal  Factor  Analysis  Summary  (EFAS). Analisis  IFAS  untuk  mengidentifikasi  strategi-strategi  alternatif  kelembagaan  yang  bisa dikembangkan sehingga program pemberdayaan masyarakat pesisir dapat berjalan dengan maksimal. Penilaian dengan metode ini didasarkan pada nilai penting suatu atribut dan pengaruh atribut tersebut terhadap atribut yang lainnya dalam satu faktor (Marimin, 2008).

## 6. Pembahasan

## 6.1. Identifikasi permasalahan masyarakat pesisir
Hasil identifikasi permasalahan masyarakat pesisir di Kota Semarang, antara lain:
Gambar 1: Perubahan Mainstream Pembangunan Masyarakat

## Sumber: Hikijuluw, 2001

## 6.2. Keterbatasan Pemanfaatan Sumberdaya Laut
Sumber daya wilayah pesisir Semarang secara potensial bisa dikatakan luas. Tetapi pada saat ini telah mengalami fenomena over fishing (tangkap lebih) yang menjadikan hasil laut yang didapat oleh para nelayan semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh makin bertambahnya jumlah/kepadatan nelayan namun tidak diimbangi oleh pencarian fishing ground baru yang lebih Iuas. Daerah penangkapan ikan (fishing ground) nelayan wilayah pesisir kota Semarang hanya terbatas di sekitar Laut Jawa.

## Tabel 1. Ilustrasi Penangkapan Ikan Oleh Nelayan
Potensi ikan lestari sebesar 6,18 juta ton/thn Jumlah seluruh KK nelayan tahun 1998 4 juta orang Jumlah tangkapan yang diperbolehkan 5,0 juta ton/ tahun Pendapatan kotor per KK per tahun Rp 4.750.000 Produksi tahun 1998 = 3,8 juta ton Pendapatan kotor per KK per bulan Rp 395.383 Nilai produksi tahun 1998 = Rp 19 trilyun

## 6.3. Sumber Daya Manusia (Nelayan) Masih Rendah
Ketrampilan nelayan diperoleh secara turun-temurun. Nelayan cenderung bersikap apatis dan tidak ada keinginan untuk meningkatkan ketrampilannya. Hal ini menyebabkan tidak ada peningkatan  produksi  yang  signifikan.  Nelayan  tradisional  di  wilayah  pesisir  kota  Semarang belum bisa melihat adanya insentif (keuntungan) dari peningkatan ketrampilan.

## 6.4. Teknologi Penangkapan Sederhana
Teknologi penangkapan ikan yang dipakai oleh nelayan wilayah pesisir kota Semarang sebagian besar masih bersifat tradisional. Hal ini dapat dilihat dari jenis perahu dan jenis alat tangkap yang digunakan. Perahu yang dipakai oleh nelayan wilayah pesisir Semarang untuk melaut umumnya berskala kecil dengan tonase tidak lebih dari 5-10 GT (bobot mati). Sedangkan alat tangkapnya terdiri dari pancing dan jaring insang. Kondisi ini membuat para nelayan tidak dapat melakukan penangkapan ikan di laut lepas bahkan sampai zone ZEE. Kecuali untuk kapal-kapal induk yang sekarang sudah tidak ada lagi di wilayah pesisir Semarang, bergeser ke wilayah pantai Jepara dan pantai pekalongan yang telah memiliki perlengkapan kapal yang cukup memadai. Kesulitan lain yang berkaitan dengan teknologi adalah kurangnya bahkan tidak adanya penyuluh atau fasilitator dan katalisator. Pada awalnya emang ada tapi belum berjalan dengan baik hanya bertahan pada tahun pertama.

## Tabel 2. Sifat teknologi Nelayan Industri Dan Tradisional
VARIABEL INDUSTRI TRADISIONAL Unit penangkapan Stabil, pembagian kerja, prospek karier Tenaga keluarga, tdk ada pembagian kerja Kepemilikan Non nelayan, modal besar, perbankan Nelayan senior, milik kel Komitmen Waktu Penuh waktu Umumnya separuh waktu Kapal Bermesin dalam Motor tempel Peralatan Mekanis Manual Investasi Besar, Dukungan perbankan Kecil, dukungan tengkulak Produktivitas Tinggi Rendah Penjualan hasil Pasar yang terorganisir Pedagang lokal Pengolahan hasil Umumnya segar Diolah tradisional Kondisi Sosial Terasimilasi Sering terisolasi Daerah penangkapan Jauh dari pantai Dekat pantai, terkonsentrasi Penggunaan Es Banyak Sedikit atau tidak Lama Trip Lebih dari sehari Kurang dari sehari
Upaya peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi belum banyak dilakukan, karena  kesulitan  untuk  mengidentifikasi  jenis  dan  tipe  teknologi  yang  dibutuhkan,  seringkali justru masyarakat lebih maju dalam mencari dan mengadopsi teknologi yang diinginkan, bahkan
kadang-kadang pemerintah malah tertinggal, dapat dikatakan hal teknologi masyarakat lebih maju dibanding pemerintah.

## 6.5. Teknologi Pengolahan Ikan (Pasca Panen) yang Tradisional
Industri pengolahan ikan di wilayah pesisir Semarang masih terbatas produksinya untuk produk-produk sederhana saja seperti: ikan asin, ikan kering, petis dan terasi. Belum adanya investasi dalam bidang pengolahan ikan secara modern seperti industri pengalengan ikan, ikan beku atau industri kerupuk dan tepung ikan, membuat nelayan cenderung menjual ikan segar atau hasil olahan sederhananya saja. Hal ini jelas berdampak pada penghasilan nelayan, karena produk-produk tradisional tersebut hanya memiliki nilai ekonomis yang rendah.

## 6.6. Kelembagaan Ekonomi Nelayan dan Permodalan yang Lemah
Nelayan sangat sulit untuk mendapatkan modal, karena sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi seringnya menjadi alasan dari pihak pemilik modal. Ditambah lagi status pendidikan nelayan yang umumnya rendah membuat sulit untuk memenuhi persyaratan perolehan modal, misalnya collateral, insurance dan equity.
Masalah klasik inilah yang membuat kelompok nelayan sulit untuk mengembangkan usahanya masalah permodalan yang tidak mencukupi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kredibilitas nelayan untuk mengakses modal di lembaga keuangan formal dan tidak berfungsinya Koperasi Nelayan untuk menjadi organisasi ekonomi nelayan.

## 6.7. Akses terhadap Pasar
Pasar adalah salah satu faktor terpenting dan akan menjadi kendala utama apabila pasar tidak berkembang, oleh sebab itu membuat akses pasar adalah salah satu cara mengembangkan usaha. Pada dasarnya yang dihadapi masyarakat adalah pasar yang tidak sempurna strukturnya, monopoli pada saat nelayan membeli faktor produksi dan monopsoni pada saat nelayan menjual produknya. Struktur pasar yang tidak menguntungkan petani ini karena informasi yang kurang mengenai harga, komoditas, kualitas, kuantitas serta kontinuetas produk. Hal ini disebabkan umumnya nelayan menghasilkan hasil tangkapan yang serupa, akhirnya membuat kelebihan pemasokan dan kejatuhan harga. Penyebab utamanya adalah TPI yang diharapkan dapat menciptakan mekanisme pasar dengan sehat tidak berfungsi.

## 6.8. Akses Permodalan
Masyarakat pesisir sering diidentikkan dengan masyarakat miskin. Permasalahan utama masyarakat pesisir Kota Semarang adalah masalah permodalan, terutama pada saat mereka akan melaut, para nelayan membutuhkan modal awal kurang lebih sebesar Rp 400.000,- untuk sekali melaut dengan jumlah nelayan 4-5 orang. Didukung lagi waktu kerja nelayan tidak dapat penuh sepanjang tahun, karena sangat dipengaruhi oleh musim. Dalam setahun operasi penangkapan ikan hanya 8 bulan, sisanya 4 bulan nelayan tidak melaut, karena bulan November sampai Februari sering terjadi badai besar dan gelombang besar, melaut nyawa taruhannya, tapi pada musim kemarau panjang jumlah ikan di laut juga sedikit. Akses permodalan ini yang kurang tersentuh dati program PEMP (Nurani:2003). Pergantian musim kemarau yang panjang merupakan masa kesulitan pula bagi nelayan, yang dikenal dengan sistem paceklik (Kusnadi,2007)

## 6.9. Akses Kelembagaan masyarakat pesisir
Koperasi SWAMITRA-MINA, Koperasi Usaha Mina dan Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mandiri yang ada di wilayah pesisir Kota Semarang juga terbentuknya Kedai Pesisir di Kecamatan Tugu. Tapi pada kenyataannya 3 koperasi yang terbentuk tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukan terutama untuk membantu bidang permodalan nelayan. Koperasi-koperasi ini bergeser menjadi koperasi yang membantu para pedagang, karyawan dsb, hampir sama dengan pembentukan usaha keuangan lainnya. Koperasi Serba Usaha Bina Usaha Mina Mandiri yang masih sedikit bertahan itupun tidak mengalami perkembangan yang signifikan karena lokasinya tidak berdekatan dengan nelayan dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat nelayan.
Kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat merupakan bagian tugas dari pemerintah dalam memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat pesisir. Pembinaan dan pelatihan diharapakan menjadi tigger (pemicu) tumbuh kembangkan inovasi usaha perikanan yang tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah semata.

## 6.10.  Aspek sarana prasarana penunjang
Sarana prasarana penunjang usaha merupakan urat nadi dari kegiatan nelayan yang sangat mempengaruhi berkembangnya usaha nelayan. Hal ini ditandai dengan standar dermaga belum memadai, TPI yang belum bisa bermanfaat secara maksimal malah terkesan tidak bisa berfungsi, keterbatasan fungsi pabrik es, langkanya BBM, terbatasnya energi listrik. Kondisi ini akan menyebabkan tingginya biaya operasional, kualitas rendah karena terbatasnya es batu dan akhirnya harga ikan menjadi rendah, ujung-ujungnya rendahnya pendapatan nelayan Hal yang segera bisa dilakukan adalah pembanguna SPDN khusus memenuhi kebutuhan nelayan yang ada di sentra-sentra kampung nelayan yang produktif juga pembangunan cold storage serta TPI yang dekat dengan

## 6.11.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kelembagaan koperasi nelayan
Terkait dengan pelaksanaan PEMP yang terus berlanjut hingga sekarang dan kegiatan penelitian yang berjudul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Melalui Penguatan Kelembagaan Koperasi Nelayan di Wilayah Pesisir Semarang, maka  Kecamatan Semarang Utara terutama di Kelurahan Tambakhardjo dan Kelurahan Tanjung Mas atau lebih dikenal dengan Tambak Lorok ditetapkan sebagai lokasi penelitian. Beberapa alasan yang mendasari pemilihan lokasi penelitian, antara lain:
a.  Diantara 4  kecamatan penghasil ikan di wilayah pesisir Semarang, yang mempunyai kontribusi terbesar adalah Kecamatan Semarang Utara yaitu Kelurahan Bandarhardjo dan Kelurahan Tanjung Mas, dan yang menjadi jantung penghasil ikan di wilayah Tambaklorok.
b. Masyarakat  nelayan  di  Tambaklorok  mempunyai  produktifitas  yang  tinggi  dan  masih menjadi nelayan yang murni, jika dibandingkan dengan nelayan di wilayah lain yang telah bergeser dalam diversifikasi pekerjaan.
c.  Wilayah Kecamatan Tugu yang meliputi kelurahan Mangunhardjo, Kelurahan Mangkang wetan, Kelurahan Randugarut, Kelurahan Karanganyar, dan Kelurahan Tugurejo, matapencahariannya sudah bergeser menjadi buruh pabrik, tukang batu, tukang panggul,
pedagang, terdapat nelayan tapi termasuk nelayan kecil yang menggunakan perahu kecil mencari ikan di pinggir laut sekedar mencari ikan blanak cukup untuk  biaya makan sehari.
d.  Wilayah Kecamatan Semarang Barat, kelurahan Tambakhardjo, Kelurahan Tanjung Mas sudah beralih fungsi menjadi perumahan dan wilayah pinggir laut sudah bergeser untuk pembangunan penyedot air rob kota serta pembangunan bendungan sehingga jarak kapal kecil minimal 1 km sehingga banyak kapal yang hilang terbawa ombak.
e.  Wilayah Kecamatan Genuk, yang terdiri dari kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Terboyo Wetan dan Kelurahan Trimulyo, perkampungan nelayan sudah tergeser dengan pembangunan industri-industri.
f.  Koperasi Serba Usaha yang notabene masih membela kepentingan nelayan, banyak anggotanya yang berasal dari wilayah Tambaklorok.
Dengan alasan-alasan tersebut Wilayah Tambaklorok di Kecamatan Semarang Utara dianggap sangat tepat untuk dipilih sebagai lokasi penelitian. Selain itu, koperasi serba usaha dianggap sangat potensial untuk dijadikan sarana implementasi model penguatan kelembagaan koperasi nelayan. Hasil survey merupakan bahan analisis untuk menyusun model penguatan kelembagaan koperasi nelayan.
Jumlah nelayan di Tambaklorok sebanyak 423 orang, berdasarkan rumus Slovin dengan nilai kritis sebesar 5% maka jumlah respondennya sebanyak 203 orang atau dijadikan 200 orang. Keseluruhan responden adalah sebanyak 281 responden meliputi: 3 responden (1,07%) juragan nelayan, 200 responden (71%) nelayan pekerja, dan 78 responden (27,76%) bakul ikan dari 97 keseluruhan bakul ikan di pasar dan bakul ikan sebayak 14 orang dari wilayah tambak lorok atau sebesar 5% dan 64 yang tidak berasal dari tambak lorok atau sebesar 22,8%. Pada umumnya setiap nelayan mempunyai anggota keluarga/istri yang tidak bekerja, terdapat sebagian kecil sebagai penjual ikan hasil tangkapannya. Oleh karena itu, pemilihan responden bakul ikan adalah orang yang suaminya atau anggota keluarganya (nelayan) belum  terpilih sebagai responden. Hal tersebut untuk menghindari jawaban yang sama.

## IDENTIFIKASI RESPONDEN BERDASARKAN DOMISILI, JENIS KELAMIN, STATUS PERNIKAHAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN STATUS PEKERJAAN
Keterangan Nelayan Pekerja Bakul Ikan Jurangan Nelayan Domisili • Wilayah Tambak Lorok • Di luar wilayah Tambak lorok 200 (71,2%) 64 (22,8%) 14 (5%)) 3 (1%) Jenis Kelamin • Laki-laki • Perempuan 200(71,2%%) 29(10,3%) 49(17,4%) 3(1%) Status Pernikahan • Sudah menikah • Belum menikah 176(62,6%) 24(8,6%) 62(22,1%) 16(5,7%) 3(1%)
Keterangan Nelayan Pekerja Bakul Ikan Jurangan Nelayan Tingkat Pendidikan • Tidak Sekolah • SD • SMP • SMA 179(63,7%) 16(5,7%) 5 (1,8%) 17(6,1%) 43(15,3%) 12(4,3%) 6 (2,1%) 1(0,3%) 2(0,7%) Status Pekerjaan • Utama • Sampingan 181(64,4%) 19(6,8%) 63(22,4%) 15(5,3%) 3(1%)
Jumlah responden  yang berdomisili di Tambak lorok sebesar 95% atau sebanyak 267 responden terdiri dari Nelayan 71,2%, Bakul ikan 22,8% dan juragan nelayan 1 %, dan yang bukan domisili di tambak lorok adalah 14  bakul ikan sebesar 5%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah nelayan dan bakul ikan  bahwa Tambak lorok adalah jantungnya kaum nelayan.
Jumlah responden berdasarkan jenis kelaminnya, meliputi: 82,6% laki-laki atau sebanyak 232 responden dan 17,4% perempuan atau sebanyak 49 responden. Jumlah responden laki-laki, meliputi: (1) 10,3% Bakul ikan; (2) 71,2% nelayan pekerja; dan (3) 1% juragan nelayan. Jumlah responden perempuan, meliputi: 17,4% Bakul ikan  . Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan selama ini didominasi oleh laki-laki selaku pencari ikan yang bekerja secara berkelompok. Sedangkan jumlah perempuan relatif sedikit karena perannya sebagai penjual atau pengolah ikan yang dikumpulkan dari hasil tangkapan para nelayan.
Jumlah responden berdasarkan status pernikahannya, meliputi: 85,8% sudah menikah sebanyak 141 responden dan 14,2% belum menikah, sebanyak 40 responden. Jumlah responden yang sudah menikah meliputi: (1) 22,1% Bakul ikan, sebanyak 62 responden; (2) 62,6% nelayan pekerja, sebanyak 176 responden; dan (3) 1% juragan nelayan, sebanyak 3 responden. Jumlah responden yang belum menikah, meliputi: 8,6% nelayan pekerja sebanyak 24 responden da bakul ikan sebesar 5,7% atau sebanyak bakul ikan serta 0% juragan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa para nelayan dan bakul ikan mempunyai kecenderungan menikah di usia muda dengan kondisi ekonomi serba keterbatasan dan tanpa perencanaan masa depan.
Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikannya, meliputi: (1) 63,7%  Tidak sekolah sebanyak 179 responden; nelayan yang berpendidikan (2) 5,7 %SD, sebanyak 16 responden; (3) 1,8% SLTP sebanyak 5 nelayan; dan (4) 0% SLTA. Jumlah responden yang tidak sekolah meliputi untuk bakul ikan 17 responden (6,1%), berpendidikan SD 15,3% atau sebanyak 43 responden, SMP sebanyak 12 responden atau sebesar 4,3% dan terdapat 6 bakul ikan yang berpendidikan SMA atau sebesar 2,1%%, untuk juragan nelayan terdapat 2 yang berpendidikan SMP atau sebear 0,7% dan 1 tidak berpendidikan atau sebesar 0,3%
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa para nelayan,bakul dan juragan ikan  mempunyai kecenderungan berpendidikan rendah karena kurang mempunyai kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Bahkan masih banyak nelayan yang tidak berpendidikan sama sekali, jadi tidak menjadi suatu hal yang aneh apabila ada pertemuan tidak ada daftar hadir untuk ttd atau daftar hadir dengan namanya ditulis satu orang.
Sejumlah 247 respoden menyatakan bahwa pekerjaannya sebagai bakul ikan, nelayan pekerja, dan juragan nelayan merupakan pekerjaan utamanya atau sebesar 88% tapi ada juga
12% yang menyatakan mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu terdapat 19 nelayan pekerja yang sambil membuat jala atau membantu istrinya berjualan hasil melaut (6,8%), dan terdapat 15 bakul ikan yang mempunyai pekerjaan sampingan pula yaitu mempunyai warung makan terutama pada waktu musim paceklik, tidak ada ikan atau ikan sangat mahal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan di lokasi penelitian sangat tergantung pada pekerjaannya sebagai nelayan dan tidak mempunyai alternatif pekerjaan lainnya. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga nelayan terutama pada saat tidak musim ikan (musim paceklik). Pada saat tersebut para nelayan hanya mendapat hasil tangkapan sangat sedikit bahkan tidak jarang tidak memperoleh hasil tangkapan sama sekali. Pada saat paceklik para nelayan sangat memerlukan pinjaman dana untuk biaya melaut dan kebutuhan hidup sehari-hari. Hal inilah yang selama ini menjadi penyebab utama terjeratnya para nelayan pada para rentenir yang kemudian berlanjut menjadi awal kemiskinan para nelayan secara berkelanjutan. Ikatan perjanjian antara nelayan dan rentenir pada umumnya merugikan nelayan dan berakibat pada lemahnya posisi tawar nelayan di pasar input dan output. Sementara itu manajemen keuangan rumah tangga nelayan sangat kurang terkontrol dan cenderung konsumtif. Sehingga pada saat musim ikan, pendapatannya tidak digunakan untuk membayar hutang atau berinvestasi melainkan untuk berfoya-foya.

## 6.12.  Pengetahuan Responden Tentang Koperasi
Di Wilayah pesisir Semarang terdapat 3 koperasi yang statusnya aktif, yaitu: yaitu Koperasi SWAMITRA-MINA, Koperasi Usaha Mina dan Koperasi Serba Usaha Bina Swadaya Mandiri.

## 6.12.1.  Koperasi Usaha Mina
Koperasi ini beralamat di Pondok Pati I No 8 Telp ((024) 3575281 Semarang, dan satu kantor lagi yang kurang maksimal beroperasi karena rob yang merupakan kantor awal berdirinya yaitu di Jl. Madukoro No. 67 Telp (024) 7626463. Koperasi ini telah berbadan hukum No. 6411 d/BH/PAD/KWK II/XII/96 tanggal 31 Desember 1996. Koperasi ini mempunyai bidang usaha pada awalnya Pengelolaan TPI, Wartel, Persewaan Los Pasar, Perkreditan, Perdagangan dan SPDN. Koperasi ini dibentuk oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang, yang pada waktu itu terdapat bantuan hibah yang diberikan, dengan syarat minimal anggota koperasi 800 orang. Mulai saat itu koperasi ini mempunyai anggota kurang lebih 854 anggota yang meliputi nelayan di wilayah pesisir Semarang, Tapi sejak diperlakukan otonomi daerah bahwa TPI dikelola oleh Dinas Peikanan dan Kelautan, maka koperasi ini semakin surut usahanya, sampai saat ini yang masih ada adalah pabrik es sebagai sumber operasional koperasi dan usaha perkreditan.

## 6.12.2.  Koperasi SWAMITRA-MINA
SWAMITRAMINA merupakan sebuah unit simpan pinjam koperasi yang dibentuk dari Dinas Kelautan dan Perikanan untuk masyarakat pesisir yang membutuhkan modal dalam mengembangkan usahanya, baik nelayan, petani, tambak, pengolah ikan, pedagang, jasa dll. Koperasi ini diback-up langsung oleh Bank BUKOPIN. Visi SWAMITRAMINA adalah membangun dan mengembangkan kekuatan ekonomi masyarakat pesisir, sedangkan misinya
adalah memberikan kemudahan kredit ekonomi mikro, memberikan kredit lunak masyarakat pesisir dan menghipun dana dari masyarakat. Motonya adalah Mudah, cepat dan terpercaya.

## 6.12.3.  Koperasi Serba Usaha Bina Swadaya Mandiri
Koperasi ini hanya beranggotakan per 31 Januari 2012 hanya sebanyak 213 orang, dengan alamat Jl. Ki Mangunsarkoro No. 11 Semarang, dan telah berbadan hukum  No. 180.08/ BH/XIV.34/19 tanggal 14 Juni 2007, dengan usaha pokoknya simpan pinjam dan perdagangan. Pada tahun anggaran 2012 telah memiliki nilai assetRp 370.204.648.
Jumlah  responden  sebanyak  281  orang  (100%),  yang  diidentifikasi  berdasarkan pengetahuannya tentang koperasi, yaitu: 27,5%  mengetahui tentang koperasi dan 72,5% tidak mengetahui tentang koperasi. Informasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui tentang koperasi. Hal tersebut dimungkinkan karena dengan berbagai keterbatasan yang ada menyebabkan keberadaan koperasi selama ini tidak memberikan kontribusi pengetahuan perkoperasian kepada anggotanya.

## 6.13.  Pengalaman Responden Menjadi Anggota Koperasi
Jumlah  responden  sebanyak  281  orang  (100%),  yang  diidentifikasi  berdasarkan pengalamannya  menjadi  anggota koperasi, yaitu: 3,3% responden pernah menjadi anggota koperasi dan 96,7% responden tidak pernah menjadi anggota koperasi. Informasi tersebut menunjukkan bahwa koperasi yang ada sebelumnya belum menjangkau sebagian besar masyarakat nelayan di lokasi penelitian.

## 6.14.  Kesediaan  Responden Menjadi Anggota Koperasi
Jumlah  responden  sebanyak  281  orang  (100%),  yang  diidentifikasi  berdasarkan kesediaannya menjadi anggota koperasi, meliputi: (1) bersedia 93%; (2) tidak bersedia 5,3%; dan (3) tidak tahu 2,7%. Jawaban bersedia dan tidak bersedia memberikan informasi yang jelas tentang kesediaan responden  menjadi anggota koperasi. Sementara itu, jawaban tidak tahu artinya responden belum membuat keputusan antara bersedia atau tidak bersedia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa responden yang menjawab tidak tahu mempunyai  potensi yang  lebih besar untuk diajak menjadi anggota koperasi dibandingkan dengan responden yang menjawab tidak bersedia. Dengan demikian, upaya revitalisasi anggota koperasi nelayan diperkirakan mencapai lebih dari 100 orang responden, bahkan pada waktu penelitian ini dilaksanakan informasi bahwa peneliti akan membuat koperasi di lingkungan wilayahnya sehingga banyak warga yang berduyun-duyun datang, informasi akan didirikan koperasi seakan menjadi angin segar dalam kehidupannya, dewa penolong yang mampu mengatasi masalah keuangannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota.

## 6.15.  Komitmen Responden Jika Menjadi Anggota Koperasi
Dari seluruh responden sebanyak 281 orang (100%), jumlah responden yang  bersedia menjadi anggota koperasi berjumlah 93%.  Responden yang  bersedia menjadi anggota koperasi berjumlah 261 responden, diidentifikasi berdasarkan beberapa komitmen, antara lain: (1) responden yang bersedia membayar simpanan pokok sebanyak 208 orang (87,7%); (2) responden yang bersedia menjadi pelanggan koperasi sebanyak 208 orang (74,1%); (3) responden yang bersedia
menabung di koperasi sebanyak 210 orang (80,2%); (4) responden yang bersedia menghadiri rapat koperasi sebanyak 239 orang (91,4%); (6) responden yang bersedia menyampaikan pendapat pada rapat koperasi sebanyak 274 orang (66,7%); dan (7) responden yang bersedia mengikuti Diklat koperasi sebanyak 164 orang (63,0%). Informasi tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi anggota koperasi nelayan akan mencapai jumlah anggota aktif sebanyak 164 s/d 261 orang (62,8% s/d 92,9%). Sementara itu anggota pasif sebanyak 20 s/d 5 orang (7,1% s/d 0,01%). Anggota aktif artinya anggota yang siap berpatisipasi dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.

## 6.16.  Keinginan Responden Jika Menjadi Anggota Koperasi
Responden yang  bersedia menjadi anggota koperasi berjumlah 261 orang (92,9%), diidentifikasi  berdasarkan  beberapa  keinginannya,  antara  lain:  (1)  responden  yang  ingin mengetahui misi koperasi sebanyak 174 orang (66,7%); (2) responden yang ingin mengetahui fasilitas pelayanan koperasi sebanyak 200 orang (76,5%); (3) responden yang ingin meminjam dana di  koperasi sebanyak 248 orang (95,1%); (4) responden yang ingin adanya pergantian pengurus koperasi secara teratur sebanyak 122 orang (46,9%); (6) responden yang ingin mengetahui laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi sebanyak 206 orang (79,0%); (7) responden yang ingin memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi sebanyak 226 orang (86,4%); (8) responden yang ingin agar koperasi bekerjasama dengan pemerintah sebanyak 177 orang (67,9%); (9) responden yang ingin agar koperasi bekerjasama dengan koperasi lain sebanyak 136 orang (51,9%); (10) responden yang ingin agar koperasi peduli terhadap keluarga anggota koperasi sebanyak 190 orang (72,8%); dan (11) responden yang ingin agar koperasi peduli terhadap masalah sosial sebanyak 232 orang (88,9%).  Informasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat 122 s/d 248 orang (46,9% s/d 95,1%) responden yang selama ini keinginannya belum diwujudkan oleh koperasi. Keinginan responden tersebut sebenarnya merupakan implementasi jati diri koperasi yang selama ini belum dilaksanakan oleh koperasi.
Berbagai data dan informasi tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah untuk masyarakat nelayan selama ini belum menyentuh pada upaya penguatan kelembagaan koperasi nelayan. Sehingga koperasi yang menjadi sasaran program dibiarkan tetap tergantung dengan bantuan pemerintah tanpa adanya upaya pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian yang benar terhadap para pengurus dan anggota koperasi. Akibatnya masyarakat nelayan tetap awam dengan organisasi koperasi dan hanya menjadi anggota pasif yang tidak memahami hak dan kewajibannya. Sementara itu para pengurus koperasi juga tidak memahami tugasnya dengan baik. Selain itu bergesernya visi dan misi koperasi nelayan, sehingga kelihatannya tidak terdapat koperasi nelayan yang memihak kepentingan nelayan.
Di sisi lain sebagian besar masyarakat nelayan justru sangat mengharapkan adanya koperasi yang sehat sesuai dengan jatidiri koperasi, yaitu koperasi yang menjalankan nilai- nilai  dan prinsip-prinsip koperasi. Sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sebaliknya, jika koperasi sehat maka mereka juga bersedia dan berkomitmen untuk menjadi anggota koperasi yang aktif.

## 7. Simpulan
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
1.  Tugas pokok perusahaan koperasi adalah menyelenggarakan pelayanan-pelayanan barang dan jasa yang menunjang perbaikan ekonomi rumah tangga anggota. Tugas koperasi untuk mempromosikan anggota perlu diformulasikan ke dalam ukuran-ukuran yang realistik dan operasional yang disebut sebagai cooperative effects . Tugas tersebut hanya dapat dilakukan apabila koperasi mampu bekerja dengan efisien.
2.   Nelayan memutuskan untuk bergabung dengan nelayan lain dan mendirikan koperasi didasarkan kepada keyakinan akan memperoleh manfaat ekonomis yang lebih besar dibanding dengan bekerja sendiri.
4.   Nelayan dalam kedudukannya sebagai anggota koperasi,  berperan ganda yaitu sebagai pelanggan sekaligus pemilik koperasi. Nelayan sebagai pelanggan memperoleh manfaat harga koperasi sebagai hasil efisiensi dari pencapaian skala ekonomi melalui koperasi. Tetapi di dalam kedudukan nelayan sebagai pemilik koperasi, maka ia harus  menanggung beban biaya organisasi koperasi.
5. Dengan demikian, keputusan nelayan untuk bergabung ke dalam suatu koperasi merupakan keputusan strategis untuk penguatan daya tawar di pasar input dan output, serta penguatan daya kerjasama dalam menjalin kemitraan dengan pihak eksternal lainnya.

## 8. Saran
Berdasarkan uraian  sebelumnya, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
1.  Setiap program pemerintah hendaknya bersifat terpadu antar instansi terkait, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman diantara para pelaksana program serta mendorong kemandirian dan partisipasi masyarakat secara optimal.
2.  Penguatan kelembagaan koperasi nelayan sebaiknya diawali dengan mengorganisir nelayan yang mempunyai kepentingan ekonomi dan komitmen yang sama untuk bergabung dalam organisasi koperasi
3.  Pengurus dan anggota koperasi sebaiknya diberi bekal pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian yang memadai

## Daftar Pustaka
Arikunto S, 2000, Manajemen Penelitian , Edisi baru, Jakarta, Rieneka Cipta
Bapermas, Jateng, 2012, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai
Bayu Krisnamurthi, 2007, Koperasi Indonesia: Tidak aka nada tanpa Semangat Kerjasama, Makalah Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Assosiasi Dosen dan Peneliti Perkoperasian Indonesia (ADOPKOP), berjudul Perkoperasian Indonesia yang berjatidiri, Refleksi Pemikiran Koperasi Masa Depan, Malang
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2003, Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Ekonomi masyarakat Pesisir PEMP , Departemen Kelautan dan Perikanan
Dwi, 2009, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisisr (PEMP) di Propinsi Daerah Istemewa Yogyakarta Tahun 2008 , Kompas, 18 Februari 2009
Efrizal Syarief, 2009, Pembangunan Kelautan dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Fajar Mukti ND, 2011, Kebijakan pemberdayaan Masyarakt Pesisir Hendaknya Pertimbangkan Nilai Masyarakat , UMY
Fedriansyah, Andi Muhammad, 2008, Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tugu , Semarang, UNDIP
Grass Root Community (Kelompok Akar Rumput), 2011, Membangun Desa Pesisir
Hidayat Syamsul, 2012, Koperasi Nelayan dan Pelestarian Lingkungan , Kompasiana
Joenita JD, 2012, “Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEPM) di Kabupaten Muna” , S2PPUNS
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2004, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP), 2009
Kusnadi, 2007, Jaminan Sosial Nelayan , Yogyakarta, Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta
Mubyarto, 1992, Strategi Pengembangan Kelembagaan Koperasi
Nikijuluw Victor P.H., 2001, Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu , Makalah Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Proyek Pesisir, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB
Nurani TW, 2003, Proses Hierarki Analitik (Analytical Hierarchy Process), Suatu Metoda untuk Analisis Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Konsep Pengembangan Sektor Perikanan dan Kelautan di Indonesia , Bogor, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan, IPB
Ranupandojo, Heiddjirachman, 1992, Aspek Kelembagaan Koperasi , Makalah Seminar, FE- UGM, Yogyakarta
Rangkuti R, 2002, Analisis SWOT, Teknik membedakan Kasus Bisnis , Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
Satria A, 2001, Dinamika Modernisasi Perikanan : Formasi  Sosial  dan  Mobilitas  Nelayan , Humaniora Utama Press, Bandung
Soedjono Ibnoe, 2003, Hubungan Gerakan Koperasi dengan Pemerintah ditinjau dari Pandangan Internasional, Penerbit Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I), Jakarta
--------------------, 2003, Instrumen-Instrumen Pengembangan Koperasi , LSP2I, ISBN:979-
95918-5-6, Jakarta
--------------------, 2002, Manajemen Profesional Berdasarkan Nilai-NIlai dalam Koperasi ,
Penerbit LSP2I, Jakarta
Subyantoro Arief, 2008, Strategi Pengembangan Koperasi dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Bangsa, UPN Veteran, Yogyakarta
Suyanto Igit, 2012, Studi Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP)
UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Sumber Daya Alam antara Pusat dan Daerah
UU Otonomi Daerah No. 22/1999 tentang Kewenangan yang lebih Luas antara Pusat dan Daerah
UU No. 25/ 1999 tentang “ Perimbangan Sumber Daya Alam antara Pusat dan Daerah
Umar Husein , Metode Penelitian Sosial , 2004, PT. Grafindo Persada, Jakarta
Utami, Muji Santi, 2010, Kebutuhan Dasar dan Perilaku Masyarakat (Studi sosisal Masyarakat Pesisir Kota Semarang) , Eksplanasi Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret
Badan Pusat Statistik, Semarang dalam Angka 2009/2010 , Semarang
Badan Pusat Statistik, Semarang dalam Angka 211/2012 , Semarang