Ifrianto, T (2020)  Validasi  Lokasi  Perizinan  Perkebunan  Dalam  Pengendalian  Pemanfaatan  Ruang. Buletin Profesi Insinyur 3(2) 109-117

## Validasi Lokasi Perizinan Perkebunan Dalam Pengendalian Pemanfaatan
Ruang di Kabupaten Paser
Sektor perkebunan masih menyimpan
permasalahan mendasar yaitu overlaping penguasaan  lahan  dan  batas  lokasi  yang  ditunjuk dalam  Izin  Lokasi  dan  Izin  Usaha  Perkebunan. Artikel  ini  fokus  membahas  validasi  lokasi perizinan perkebunan di Kabupaten Paser sehingga  perkembangan  seluruh  izin  perkebunan dapat  diketahui.  Hasil  validasi  ini  juga  dapat digunakan  sebagai  pertimbangan  teknis  kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan perbaikan  terhadap  izin  lokasi  dan  izin  usaha perkebunan yang bermasalah, pengendalian pemanfaatan  ruang,  dan  peninjauan  kembali RTRW  Kabupaten  Paser.  Metode  yang  digunakan adalah  metode  analisa  deskriptif  dan  analisa spasial  melalui  Sistem  Informasi  Geografis.  Dari hasil  analisa  data  spasial  diketahui  bahwa  luas areal  perkebunan  di  Kabupaten  Paser  dari  batas terluar  izin  adalah  seluas  ±  230.162  Ha  dari penguasaan  lahan  perkebunan  sebelum  validasi seluas ± 409.506 Ha (56,20%)
Kata  kunci :  Izin  Lokasi  Perkebunan,  Izin  Usaha Perkebunan, overlaping ,  analisis  spasial,  SIG,  pengendalian pemanfaatan ruang
Diajukan: 11 Juni 2020 Direvisi: 16 Juni 2020 Diterima: 29 September 2020 Dipublikasikan online: 26 Oktober 2020

## Toto Ifrianto
Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur

## 
totoifrianto@gmail.com

## Pendahuluan
Budidaya  perkebunan  kelapa  sawit  merupakan  sektor komoditi  andalan  Kabupaten  Paser,  dengan  total produksi tahun 2018 mencapai 1.979.831,30 ton untuk luasan  182.723,72  Ha  dan  menempati  urutan  kedua penyumbang PDRB terbesar setelah sektor pertambangan (BPS, 2019).
Walaupun  demikian  sektor  perkebunan  masih menyimpan  permasalahan  yang  harus  diselesaikan yaitu  permasalahan  penguasaan  dan overlaping batas lokasi/tanah  yang  ditunjuk  oleh  pejabat  berwenang melalui  Izin  Lokasi  dan/atau  Izin  Usaha  Perkebunan (IUP)  yang  kerap  berujung  di  pengadilan  perdata.  Hal ini  menjadi  preseden  buruk  bagi  pemerintah  daerah yang  dinilai  tidak  cermat  dan  lalai  dalam  pemberian izin perkebunan.
Permasalahan tersebut di atas disebabkan 1) peta perkembangan  yang  menggambarkan  seluruh  izin-izin yang  sudah  diterbitkan  tidak  di update dan  tidak dilengkapi  data  atribut; 2)  terdapat  peta  masih konvensional  dan  belum  mengacu  pada  peta  dasar yang  telah  ditetapkan  (RBI);  3)  di  beberapa  izin  tidak dilampirkan  peta  lokasi;  4)  kurangnya  SDM  terampil dalam  pemetaan  dan  analisa  geospasial;  dan  5) terdapat  beberapa  perizinan  perkebunan  yang  tidak melalui prosedur yang berlaku.
Pada  kondisi  awal  sebagaimana  Gambar  1 ditunjukan  bahwa  dari  luas  Areal  Penggunaan Lain/Kawasan  Budidaya  Non  Kehutanan  di  Kabupaten Paser  seluas  ±  477.334  Ha  dimana  lebih  dari  80% lahannya  dikuasai  oleh  izin  lokasi  perkebunan  (lokasi diarsir)  dan  di  beberapa  tempat  terdapat  adanya overlap izin  lokasi.  Sedangkan  pada  Gambar  2,  lokasi yang  di  arsir  merupakan  Izin  Usaha  Perkebunan  di Kabupaten Paser.
Dengan total luas IUP ± 280.580 Ha masih terdapat beberapa  lokasi  perusahaan  yang  masih  saling tumpang tindih.
Permasalahan ini juga berimbas pada pengendalian pemanfaatan  ruang  dimana  sebagian  besar  lokasi perkebunan  terdapat  fungsi  ruang  yang  tidak  sesuai dengan peruntukannya sehingga menyebabkan investasi di luar sektor perkebunan menjadi terhambat karena blocking area izin perkebunan.
Berkenaan  hal-hal  tersebut  di  atas,  maka  perlu dilakukan validasi lokasi perizinan perkebunan berbasis  spasial  dengan  harapan  dapat  diketahui perkembangan  seluruh  izin  perkebunan,  memberikan pertimbangan  teknis  kepada  pejabat  yang  berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap lokasi Izin Lokasi dan  Izin  Usaha  Perkebunan  yang  bermasalah,  serta sebagai  dasar  dalam  mengendalikan  pemanfaatan ruang  dan  bahan  pertimbangan  perencanaan  tata
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i2.83
ruang  pada  kegiatan  Peninjauan  Kembali  RTRW Kabupaten Paser.

## Metode
Dalam pelaksanaan validasi peta perizinan perkebunan, metode yang dilakukan dengan menggunakan  analisa  deskriptif  dan  analisa  spasial melalui Sistem Informasi Geografis (SIG).
Sebagai sebuah  metode,  analisis spasial berusaha untuk  membantu  perencana  dalam  menganalisis
kondisi  permasalahan  berdasarkan  data  dari  wilayah yang  menjadi  sasaran.  Dan  konsep-konsep  yang paling mendasari sebuah analisis spasial adalah jarak, arah,  dan  hubungan.  Kombinasi  dari  ketiganya mengenai  suatu  wilayah  akan  bervariasi  sehingga membentuk perbedaan yang signifikan yang membedakan  satu  lokasi  dengan  yang  lainnya.  Dan ketiga  hal  tersebut  merupakan  hal  yang  selalu  ada dalam  sebuah  analisis  spasial  dengan  tahapan- tahapan  tertentu  tergantung  dari  sudut  pandang perencana  dalam  memandang  sebuah  permasalahan analisis spasial (Cholid,2009:5) .
Pada  pengolahan  data  SIG,  analis  spasial  dapat digunakan  untuk  memberikan  solusi-solusi  atas permasalahan keruangan. Manfaat dari analisis spasial tergantung  dari  fungsi  yang  dilakukan,  antara  lain  :  1) membuat,  memilih,  memetakan,  dan  menganalisis data raster berbasis sel; 2) melaksanakan analisis data vektor/raster  yang  terintegrasi,  3)  mendapatkan informasi  baru  dari  data  yang  sudah  ada.  4)  memilih informasi dari beberapa layer data, dan 5) mengintegrasikan  sumber  data  raster  dengan  data vector (Pusat Infrastruktur Data Spasial, 2017) . Dalam  proses  validasi  data  perizinan  perkebunan dilakukan dengan tahapan, antara lain :
1) Persiapan,  meliputi  :  rapat  koordinasi  untuk membahas penyusunan rencana anggaran, penetapan schedule serta personil yang terlibat.
2) Pelaksanaan  Validasi  Data  Informasi  Geospasial Tematik  (IGT)  meliputi  :  kompilasi  data,  integrasi, serta  sinkronisasi  seperti  terlihat  pada  Gambar  3 (Nurwadjedi, 2016).

## Kompilasi Data
Kompilasi  data  merupakan  kegiatan  pengumpulan data  untuk  diseleksi,  ditabulasi,  dan  dikelompokan secara  sistematis  sesuai  dengan  kebutuhan  data  yang diperlukan (definisiparaahli, 2016) .
Pengumpulan  data  ini  merupakan  faktor  penting demi keberhasilan penelitian dalam penarikan kesimpulan. Hal ini terkait dengan cara mengumpulkan data, sumber data, dan alat yang digunakan (Sariwang, 2016) .
Gambar 3. Rangkaian Proses Validasi IGT
Gambar 2. Perkembangan Izin Usaha
Perkebunan Kabupaten Paser
Gambar 1. Perkembangan Izin Lokasi Perkebunan Kabupaten Paser
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i2.83
Mengingat  pentingnya  akurasi  data  dalam  validasi lokasi  perizinan  perkebunan,  maka  data  dikumpulkan secara historical berupa  dokumen  SK  dan  lampiran  peta baik  Izin  Lokasi  Perkebunan  maupun  Izin  Usaha Perkebunan  sejak  diterbitkan  sampai  dengan  perubahan dan/atau perpanjangan terakhir. Kemudian dokumen yang dikumpulkan/didokumentasikan  menjadi  suatu  metadata dalam  suatu  tabel  tabulasi  yang  berisikan  atribut sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

## Integrasi Data

## Scanning Data
Sebagai langkah awal dalam memproduksi data spasial dalam  format  digital,  peta-peta  analog  (berupa  print out  atau  cetakan)  dilakukan scan menjadi  image scanning  dalam  format  yang  dikenali  oleh  ArcGIS seperti  format  jpg,  tif,  bmp,  gif,  dan  bmg.  Hasil  scan akan  menghasilkan  data  raster  yang  akan  di convert menjadi  data  vektor.  Untuk  menjaga  kerusakan  dan hilangnya  dokumen,  scanning  dilakukan  pula  pada dokumen  SK  Izin  Lokasi  dan  Izin  Usaha  Perkebunan menjadi suatu data base.

## Georeferencing
Data raster yang diperoleh dari hasil scanning peta belum  berisi  informasi  yang  menunjukan  referensi spasial,  baik  yang  tersimpan  di  dalam  file  atau  yang disimpan  sebagai  sebuah  file  yang  terpisah.  Sehingga untuk  menggunakan  beberapa  data  raster  secara bersama  dengan  data  spasial  lain  yang  sudah  ada diperlukan  proses  georeferencing,  yaitu proses pemberian  referensi  geografi  atau  memberikan  suatu sistem  koordinat  dari  objek  berupa  raster  atau  image yang  belum  mempunyai  acuan  sistem  koordinat  ke dalam  sistem  koordinat  dan  proyeksi  tertentu  (Balai Diklat Kehutanan, 2011).
Penyamaan sistem  koordinat  disesuaikan  dengan koordinat  yang  tercantum  dalam  peta  hasil  scanning seperti koordinat geografis, UTM, TM, dll.

## Digitasi
Digitasi merupakan  suatu  proses  mengkonversi  data analog menjadi data digital dimana dapat ditambahkan  atribut  yang  berisikan  informasi  dari objek yang dimaksud. Proses digitasi akan menghasilkan  suatu  file  dengan  format  shapefile (.shp) yaitu format data vektor yang  digunakan untuk menyimpan  lokasi,  bentuk,  dan  atribut  dari  fitur geografis.  Format  data  shp  disimpan  dalam  satu  set file  terkait  dan  berisi  dalam  satu  kelas  fitur (Prasetyo, 2014).
Pada  kegiatan  validasi  ini,  digitasi  peta  analog hasil  scan  yang  telah  di georeferencing dilakukan dengan menggunakan komputer (Digitasi on Screen) dimana  komputer  telah  dilengkapi  dengan software pemetaan seperti  ArcGIS, ArcView  atau yang lainnya.  Dan  peta  setiap  izin  perkebunan  (Izin Lokasi/IUP)  yang  didigitasi  adalah  data  izin  terakhir yang  kemudian  diberi  atribut  sebagaimana  tabel format Tabel 1.

## Sinkronisasi Data

## Overlay Peta
Overlay adalah prosedur penting dalam analisis spasial melalui  Sistem Informasi Geografis (SIG). Overlay  peta merupakan  suatu  proses  penampalan/  penggabungan 2  (dua)  atau  lebih  layer  baik  format  vector  maupun raster  beserta  atribut-atributnya  menjadi  suatu  peta baru, sebagaimana ilustrasi dalam Gambar 4.
Overlay  peta  juga  menjadi  suatu  alat  untuk mengetahui  adanya  suatu  permasalahan  dalam  suatu peta  tematik  seperti  tumpang  tindih  penggunaan lahan,  celah/gaps  dari  kegiatan  yang  berbatasan,  dan cakupan data dalam fitur.
Dalam  proses ini, layer-layer shapefile perkebunan di- overlay -kan dengan peta dasar RBI dan peta tematik lainnya  seperti  Peta  Kawasan  Hutan,  Peta  RTRW,  dan Peta IUPHHK.

## Analisa Data Spasial dan Verifikasi
Dari  hasil  penampalan  peta/layer  dari  masing-masing lokasi  perkebunan  dilakukan  analisis  spasial  secara mendetail  dengan  menggunakan  fitur  topologi  pada SIG.
Topologi  yaitu  pendefinisian  secara  matematis yang menerangkan hubungan relatif antara objek satu dengan  objek  yang  lain . Dalam  GIS  topologi didefinisikan  oleh user sesuai dengan karateristik data seperti  line,  polygon  maupun  point/titik (Sudomo, 2015) .  Setiap  karateristik  data  tertentu  mempunyai rule/aturan  tertentu.  Untuk  proses  validasi    IGT perkebunan  ini,  objek  polygon  shapefile  perkebunan ditentukan aturan/rule sebagai berikut :
1) antar  polygon perusahaan perkebunan tidak boleh saling bertampalan/overlap (must not overlap) ;
2) antar  polygon perusahaan perkebunan tidak boleh ada celah/gap (must not gaps) ;
3) polygon  perusahaan  perkebunan  harus  berada dalam  wilayah  kabupaten  yang  bersangkutan sesuai kewenangan (must be covered by features).

## Tabel 1. Format Data Izin Lokasi Perkebunan dan Izin Usaha Perkebunan
No Nama Perusahaan Group usaha Penerbit Izin No, SK Tanggal SK Luas menurut SK (Ha) Masa Belaku Izin Desa Kecamatan Kabupaten Status Checklis Ketersediaan SK Peta lampiran SK Data Spasial Atribut Spasial
1. PT. A
2. PT. B 3. dst ………..
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i2.83
Berdasarkan  hasil  overlay  maupun  topologi, selanjutnya  terhadap  seluruh  permasalahan  lahan perkebunan  dilakukan  inventarisasi  permasalahan untuk ditindaklanjuti sesuai kapasitas dan kewenangan dalam melakukan perbaikan ataupun revisi.

## Hasil Kerja

## Rapat Koordinasi
Dalam menyampaikan latar belakang, maksud dan tujuan kegiatan  validasi IGT perkebunan  di Kabupaten Paser,  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang Kabupaten  Paser  telah  melakukan  rapat  koordinasi bersama Sekda Kabupaten Paser, Asisten Perekonomian  dan  Pembangunan,  Bappeda,  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas  Pertanian  dan  Perkebunan,  Dinas  Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan  Hidup,  dan  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Paser pada tanggal 16 Juli 2019.
Pelaksanaan  kegiatan  validasi  dilakukan  selama  6 bulan sejak Juli – Desember 2019 dengan pembebanan anggaran dari APBD Kabupaten Paser Tahun 2019.

## Kompilasi Data
Berdasarkan hasil pengumpulan data dari beberapa  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  terkait yang  memproses  penerbitan  Izin  Lokasi    Perkebunan dan  Izin  Usaha  Perkebunan  diperoleh  data  sebagai berikut :
1) Izin  Lokasi  Perkebunan  diperoleh  124  arsip  SK beserta  peta  lampirannya  berupa  izin  lokasi  awal dan  perubahan/perpanjangan (historical) untuk  66 perusahaan perkebunan.
2) Masih terdapat kekurangan 2 SK dan peta lampiran izin  Lokasi  Perkebunan  dimana dinas  terkait kabupaten maupun  pihak  perusahaan  tidak mempunyai  arsip  SK  Izin  Lokasi  beserta  lampiran
peta  dimaksud  karena  telah  peralihan  manajemen (take over). Hal ini dikarenakan  izin lokasi tersebut merupakan izin lokasi yang saat itu diterbitkan oleh BPN  Provinsi  dan/atau  Gubernur  KDH  Tingkat  I Kalimantan  Timur.  Dengan  demikian  data  spasial menggunakan data terakhir yaitu peta HGU.
3) Izin  Usaha  Perkebunan  diperoleh  60  arsip  SK  Izin Usaha  Perkebunan  berupa  izin  lokasi  awal  dan perubahan/perpanjangan (historical) untuk  53 perusahaan perkebunan.
4) Dari  53  IUP  tersebut  di  atas  terdapat  14  SK  IUP yang  diterbitkan  Bupati  Paser  saat  itu  hanya berupa  SK  dan  tidak  dilampiri  peta  lokasi.  Untuk melengkapi  data  spasial  maka  lokasi  IUP  mengacu pada  peta  lampiran  Izin  Lokasi  perusahaan  yang bersangkutan  dengan  diberi  keterangan  dalam attribute spasial.

## Analisa Data Spasial
Dari  hasil digitasi  on  screen terhadap  seluruh perizinan  perkebunan  yang  kemudian  di- overlay kan dengan  peta  dasar  (RBI)  dan  peta  tematik  antara  lain Peta  Bidang  Tanah  sebagai  lampiran  Hak  Guna  Usaha (HGU)  maupun  yang  dalam  tahap  proses  HGU (pengukuran  kadastral),  Peta  Kawasan  Hutan,  Peta RTRW,  dan  Peta  IUPHHK  ditemukan  bahwa  seluruh perizinan  perkebunan  baik  Izin  Lokasi  Perkebunan maupun Izin
Usaha Perkebunan terdapat permasalahan  baik  batas  lahan  perkebunan  maupun fungsi  peruntukan  lahan.  Rincian  permasalahan tersebut  diinventarisasi  dengan  rincian  sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas,  dari  jumlah  izin perkebunan yang diterbitkan dibandingkan permasalahan  batas  lahan  perkebunan  yang  ada nampak bahwa masing-masing perusahaan perkebunan  mempunyai  satu  atau  lebih  dari  satu permasalahan . Hal  ini  menunjukkan  pemberian  izin perkebunan di Kabupaten Paser kurang memperhatikan  pentingnya  batas  terluar  suatu  lokasi perkebunan  yang  seharusnya  menjadi  hal  paling mendasar dalam suatu pemanfaatan ruang.
Untuk menindaklanjuti permasalahan lahan perkebunan tersebut, harus dilakukan koreksi, verifikasi, sinkronisasi dan penyelarasan data Informasi Geospasial  Tematik,  dengan  mempertimbangkan  hal- hal sebagai berikut:
1) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2011  tentang Informasi  Geospasial,  Pasal  19  menyatakan  bahwa Informasi  Geospasial  Tematik  (IGT)  wajib  mengacu pada  Informasi  Geospasial  Dasar  (IGD).  IGD dimaksud merupakan peta dasar yang terdiri atas : a)  garis  pantai;  b)  hisoprafi;  c)  perairan;  d)  nama rupabumi; dan e) batas wilayah.
Berkenaan hal tersebut maka dalam analisa spasial IGT  perkebunan  setiap  batas  lokasi  perkebunan yang  berbatasan  dengan  bentang  alam  seperti
Gambar 4. Teknik Overlay Dalam SIG
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i2.83
sungai dan pantai harus dikoreksi dengan mengacu pada Peta Rupa Bumi sebagai peta dasar.
Tabel 2. Inventarisasi Permasalahan Izin Perkebunan
No Permasalahan Jumlah Perusahaan 1 Izin Lokasi berakhir, tidak ada perpanjangan, tidak ada IUP, tidak ada kegiatan dan belum kadastral 9 2 Izin Lokasi berakhir, tidak ada perpanjangan, ada kegiatan
perkebunan di lapangan tapi tidak ada IUP 2 3 Overlap  Ilok  dengan  Ilok  perusahaan yang sama, luas berbada 13 4 Overlap  Ilok  dengan  Ilok  perusahaan yang lain 52 5 Ilok berada dalam kawasan hutan 19 6 Ilok  berada  diluar  kawasan  hutan namun tidak sesuai peruntukan perkebunan  pada pola ruang RTRW 61 7 Ilok masih dibebani IUPHHK 3 8 Overlap  IUP  dengan  IUP  perusahaan lainnya 22 9 IUP berada dalam kawasan hutan 10 10 IUP  berada  diluar  kawasan  hutan namun  sebagian  atau  seluruh  areal tidak  sesuai  peruntukan  perkebunan pada pola ruang RTRW 50 11 IUP masih dibebani IUPHHK 2 12 Overlap  antara  IUP  dengan  HGU perusahaan lain 8 14 Lokasi IUP diluar izin lokasinya sendiri 2 15 Pergeseran hasil pengukuran kadastral dengan IUP (lokasi sama) 1 16 SK IUP dicabut 4 17 Tidak  ada  peta  lampiran  IUP  dimana luas IUP dan Izin Lokasi berbeda 2 18 Lokasi IUP berada diluar HGU/Ilok 2 19 Gap izin lokasi perkebunan 23 20 Fitur  Izin  Lokasi  Perkebunan  di  luar batas administrasi kabupaten 13 21 Gap izin usaha perkebunan 17 22 Fitur  Izin  Usaha  Perkebunan  di  luar batas administrasi kabupaten 13
2) Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  BPN Nomor 2 Tahun 1999, yang telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Kepala  BPN  Nomor  14  Tahun  2018 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa objek  izin  lokasi  merupakan  tanah  yang  menurut RTRW  diperuntukan  bagi  penggunaan  yang  sesuai dengan rencana kegiatan usaha, dan pada Pasal 20 dijelaskan bahwa Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu  3  tahun  dan  perolehan  tanah  oleh pemegang  izin  lokasi  harus  diselesaikan  dalam jangka  waktu  izin  lokasi  dan  apabila  dalam  jangka waktu  izin  lokasi  perolehan  tanah  belum  selesai maka izin lokasi dapat diperpanjang selama 1 tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% atau lebih  dari luas tanah yang  ditunjuk dalam izin lokasi.
3) Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor  :  79/Kpts- II/2001  tentang  Penunjukan  Kawasan  Hutan  dan
Perairan  di  Wilayah  Provinsi  Kalimantan  Timur, dalam  Amat  Keempat  dinyatakan Areal  yang letaknya berada di luar kawasan hutan sebagaimana  yang  telah  ditunjuk  atau  ditetapkan oleh  Menteri  Kehutanan  sebelum  keputusan  ini, sepanjang  masih dibebani Izin  Usaha Pemanfaatan atau Izin Penggunaan Kawasan atau Izin Pengusahaan  Pariwisata  Alam,  tetap  menjadi Kewenangan  Menteri  Kehutanan  sampai  hak bersangkutan habis masa berlakunya.
4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013  tentang  Pedoman Perizinan  Usaha  Perkebunan,  pada  Pasal  21 dijelaskan untuk memperoleh Izin Usaha
Perkebunan, pemohon harus melengkapi persyaratan  yang  salah  satunya  adalah  Izin  Lokasi Perkebunan dari Bupati/Walikota.
Izin  Usaha  Perkebunan  (IUP)  merupakan  izin  bagi perusahaan  untuk  melakukan  usaha  budidaya perkebunan  di  areal  yang  telah  ditunjuk  dalam  izn lokasi  dan  terintegrasi  dengan  usaha  industri pengolahan hasil perkebunan.
Dengan  demikian  luas  IUP  tidak  boleh  lebih  besar dan tidak boleh berada di luar dari izin lokasi
5) Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara  Penetapan  Hak  Guna  Usaha,  Pasal  4 dinyatakan bahwa badan hukum yang  mengajukan HGU  harus  mempunyai  Izin  Lokasi  sebagai  dasar perolehan  dan  penguasaan  tanah  yang  dimohon. Dengan  kata  lain  permohonan  HGU  harus  berada didalam  Izin  Lokasi.  Selain  itu  izin  lokasi  sebagai dasar  permohonan  HGU  harus  masih  berlaku sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035, pada Ketentuan  Peralihan  Pasal  102  dinyatakan  bahwa izin  pemanfaatan  ruang  yang  telah  dikeluarkan tetapi  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Perda  RTRW Kabupaten  Paser  untuk  yang  sudah  dilaksanakan pembangunannya,  pemanfaatan  ruang  dilakukan sampai  izin  terkait  habis  masa  berlakunya  dan dilakukan  penyesuaian  dengan  fungsi  Kawasan berdasarkan Perda RTRWK.
Berdasarkan  peraturan  perundangan  tersebut  di atas  dibandingkan  permasalahan  lahan  perkebunan yang  ada  dan  dengan  memperhatikan  kewenangan yang  dimiliki  oleh  Dinas  PU  dan  Tata  Ruang  maka untuk  validasi  IGT  perkebunan  ditentukan  aturan/rule sebagai berikut :
1) Terhadap  izin  lokasi  perkebunan  yang  telah  berakhir, tidak  ada  IUP,  tidak  kegiatan  di  lapangan  dan  belum ada  proses HGU (kadastral)  maka  data  spasial dihapus dari database.
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i2.83
2) Terhadap  Izin  Lokasi  perkebunan  yang  telah berakhir, tidak ada perpanjangan, ada kegiatan perkebunan  di  lapangan  tapi  tidak  ada  IUP  maka  perlu dicek apakah masih dalam bentuk perusahaan atau beralih ke STDP (perorangan)/plasma. Jika masih berbadan hukum maka  dicabut  dan  dihapus  dari  database,  sedangkan  jika kebun  plasma/STDP  perusahaan  berbadan  hukum dihapus dari database menjadi kebun perorangan.
3) Terhadap  overlap  Izin  Lokasi  dengan  perusahaan  yang sama, luas berbeda maka  izin lokasi  mengacu pada  SK Izin  Lokasi  terakhir  dan  jika  telah  ada  IUP,  Izin  Lokasi mengacu  pada perusahaan  yang  telah  mempunyai IUP terakhir, sebagaimana contoh kasus pada Gambar 5.
4) Terhadap lokasi perkebunan yang overlap karena error dalam  digitasi  maka  akan  diperbaiki,  sebagaimana terlihat  pada  Gambar  6.  Sedangkan  jika  overlap  cukup signifikan  maka  tidak  dilakukan  perbaikan  karena berdasarkan  hasil  tumpang  susun (overlay) dari masing-masing peta  lampiran  SK  Izin  memang  terjadi overlap  dan  menjadi  catatan  untuk  dilakukan  revisi oleh  pejabat  yang  berwenang,  seperti  ditampilkan dalam Gambar 7.
5) Terhadap  Izin  Lokasi  dan  IUP  berada  dalam  kawasan hutan diajukan revisi ke pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan kawasan hutan dari Izin Lokasi/IUP. Pada  Gambar  8  ditunjukan  lokasi  yang  di  arsir  berada dalam  Hutan  Produksi  (warna  kuning)  yang  diajukan revisi Izin Lokasi/IUP
6) Terhadap  Izin  Lokasi  dan/atau  IUP  berada  di  luar kawasan  hutan  namun  tidak  sesuai  peruntukan perkebunan    pada  pola  ruang  RTRW maka  jika  Izin Lokasi  dan/atau  IUP  diterbitkan setelah adanya  Perda RTRW  maka  diajukan  pembatalan  Izin  Lokasi  dan/atau IUP  kepada  pejabat  yang  berwenang,  sedangkan  jika Izin  Lokasi/IUP  diterbitkan sebelum adanya  Perda RTRW  maka  tidak  dilakukan  perbaikan  sampai  masa berlaku  Izin  Lokasi/IUP  habis kecuali jika  Pemerintah Daerah  mampu  memberikan  penggantian  yang  layak terhadap  kerugian  yang  diterima  pemegang  izin
Lokasi/IUP  maka  izin  yang  sudah  diberikan  tersebut dapat dibatalkan.
Gambar 9  merupakan  contoh  kasus  izin  lokasi  yang diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit dimana  berdasarkan  Pola  Ruang  RTRW  Kabupaten Paser  berada  pada  Kawasan  Resapan  Air,  namun  izin dimaksud  diberikan  sebelum  terbitnya  Perda  RTRW Kabupaten Paser
7) Terhadap  Izin  Lokasi/IUP  masih  dibebani  Izin  Usaha Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  (IUPHHK) maka  izin tetap  terdata  dalam  database/meta  data  namun  tidak diperkenankan melakukan kegiatan operasional lapangan  sebelum  areal  IUPHHK  di  addendum  oleh kementerian yang berwenang.
Pada Gambar 10 diperlihatkan contoh kasus pemberian izin  lokasi  perkebunan/IUP  (lokasi  arsir)  yang  masih dibebani Izin UPHHK.
Gambar 5. Contoh kasus overlap sesama Ilok
Gambar 6. Contoh kasus perbaikan overlap Ilok
Gambar 7. Contoh kasus overlap yang diajukan revisi
Gambar 8 . Contoh kasus Ilok/IUP berada dalam kawasan hutan yang diajukan revisi
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i2.83
8) Terhadap  overlap  IUP  dengan  IUP  perusahaan  lainnya maka  diajukan  revisi  kepada  pejabat  yang  berwenang dengan  mempertimbangkan  tanggal  terbitnya  izin  dan perolehan  lahan  sedangkan  jika  overlap  IUP  tersebut dengan HGU perusahaan lain maka HGU dipertahankan dan IUP diajukan untuk revisi perubahan. Pada Gambar 11  diperlihatkan  contoh  kasus  overlap  IUP  PTPN  XIII dengan  IUP  PT.  Pucuk  Jaya,  dimana  PT.  Pucuk  Jaya telah memperoleh HGU dari BPN.
9) Terhadap  lokasi  IUP  yang  berada  diluar  izin  lokasinya sendiri  maka  SK  IUP  diajukan  revisi  sesuai  Izin  Lokasi atau  sesuai  hasil  perolehan  lahan  dalam  areal  Izin Lokasi atau sesuai batas HGU.
Gambar  12  merupakan  contoh  kasus  dimana  IUP (lokasi arsir) yang sebelumnya sudah sesuai Izin Lokasi, di  addendum  menjadi  keluar  dari  Izin  Lokasi  yang ditunjuk dan keluar dari batas HGU.
10) Terhadap  pergeseran  hasil  pengukuran  kadastral dengan  IUP,  jika  hasil  pengukuran  kadastral  dan  IUP masih  berada  dalam  areal  yang  ditunjuk  Izin  Lokasi maka  IUP  diajukan  revisi  dengan  mengikuti  hasil kadastral  sedangkan  jika  salah  satu  IUP  ataupun kadastral  berada  di  luar  Izin  Lokasi  maka  perlu dilakukan  klarifikasi  ke  instansi  yang  berwenang  untuk mengetahui kepastian dan koordinat lokasi.
Pada  Gambar  13  merupakan  contoh  kasus  pergeseran lokasi  PTPN  antara  hasil  pengukuran  bidang  tanah dengan IUP Terhadap SK IUP yang telah dicabut maka dihapus dari database/metadata
11) Terhadap  ketiadaaan  lampiran  peta  IUP  dimana  luas dalam  SK  IUP  dan  SK  Izin  Lokasi  berbeda  maka  data spasial  IUP  tetap  mengacu  pada  peta  lampiran  SK  Izin Lokasi  dan  diajukan  perubahan  kepada  pejabat  yang berwenang memperbaharui SK IUP yang dilampiri peta.
Gambar 9 . Contoh kasus Ilok/IUP berada dalam Kawasan Resapan Air
Gambar 10 . Contoh kasus Ilok/IUP berada dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Gambar 12. Contoh kasus IUP berada diluar
Izin Lokasi
Gambar 13 . Contoh kasus pergeseran kadastral dan IUP
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i2.83
12) Terhadap  lokasi  perkebunan  yang  masih  ada  gap  akan diricek  kembali  dengan lampiran peta izin,  apabila  gap tersebut karena tingkat error dalam digitasi maka akan diperbaiki  sedangkan  apabila  gap  yang  terjadi  cukup signifikan  dan  telah  sesuai  dengan  peta  lampiran  SK pemberian  izin  maka  gap  tersebut  akan  dibiarkan  apa adanya  dan  menjadi  catatan  untuk  dilakukan  revisi oleh  pejabat  yang  berwenang,  seperti  terlihat  pada Gambar 14.
13) Terhadap adanya lokasi izin perkebunan yang berada di luar  batas  administrasi  Kabupaten  Paser  tidak dilakukan perbaikan sampai adanya batas definitif yang ditetapkan oleh Kemendagri.
Pada  Gambar  15  diperlihatkan  contoh  kasus  izin perkebunan  yang  menurut  Kemendagri  berada  diluar batas  wilayah  Kabupaten  Paser,  namun  berdasarkan RTRWK masih berada dalam wilayah Kabupaten Paser Terhadap  batas  lokasi  perkebunan  yang  tidak  sesuai dengan  unsur  IGD  sungai  dan  jalan  dari  Badan Informasi  Geospasial  (BIG)  akan  diperbaiki  seperlunya sepanjang lokasi perkebunan tersebut belum ada HGU. Sedangkan  untuk  Izin  Usaha  Perkebunan  yang  telah mengacu  pada  HGU  tidak  dilakukan  perbaikan  karena telah dilakukan penataan batas definitif oleh BPN yang dituangkan  dalam  Peta  Bidang  Tanah,  sebagaimana terlihat dalam Gambar 16.
Berdasarkan  hasil  analisa  spasial  terhadap seluruh  perizinan  perkebunan  di  Kabupaten  Paser dengan  menggabungkan  izin  lokasi  dan  izin  usaha perkebunan yang masih berlaku serta mempertimbangkan  Hak  Guna  Usaha  yang  dimiliki perusahaan,  diketahui  bahwa    areal  perkebunan  di Kabupaten Paser dari batas terluar izin adalah seluas ±
230.162 Ha dari pengusaan lahan perkebunan sebelum validasi  seluas  ±  409.506  Ha  (56,20%),  sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 17.
Terhadap  areal  perkebunan  yang  masih  terjadi overlaping menjadi  catatan  untuk  menjadi  prioritas penyelesaian  melalui  revisi  izin  yang  diterbitkan  oleh pejabat yang berwenang.
Dari luas areal yang belum dibebani izin perkebunan selanjutnya  akan  di  analisa  kembali  kesesuaian lahannya  dengan  memperhatikan  daya  dukung  dan daya  tampung  lahan  sebagai  dasar  pertimbangan Rencana Pola Ruang dalam proses Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Paser.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  spasial  maka  dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1) Sebagian besar perusahaan perkebunan di Kabupaten  Paser  bermasalah  dengan  batas  lahan
Gambar 17 . Hasil Validasi Perizinan Perkebunan di Kabupaten Paser
Gambar 14. Contoh kasus perbaikan gaps
Gambar 15 . Contoh kasus fitur pada batas administrasi kabupaten yang belum definitif
Gambar 16 . Contoh kasus unsur sungai IGD tidak ssesuai batas HGU
http://dx.doi.org/10.20527/bpi.v3i2.83
perkebunannya  terutama  tumpang  tindih  dengan izin perkebunan lainnya.
2) Dari  hasil  validasi,  luas  areal  perkebunan  di Kabupaten  Paser  dari  batas  terluar  izin  adalah  ± 230.162  Ha  dari  pengusaan  lahan  perkebunan sebelum  validasi  seluas  ±  409.506  Ha  (56,20%). Luasan tersebut belum termasuk areal overlapping yang  akan  ditindaklanjuti  kemudian  oleh  pejabat yang berwenang.

## Ucapan Terimakasih
Ucapan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada Bapak  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang Kabupaten  Paser  yang  telah  mendukung  kegiatan Validasi  Data  Lokasi  Perkebunan  untuk  pemenuhan One  Map  One  Data dari  Stranas  PK-KPK  serta  rekan kerja  Bidang  Tata  Ruang  yang  telah  membantu  dalam menganalisa data spasial seluruh perizinan perkebunan di Kabupaten Paser.

## Referensi
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Paser  (2019). Kabupaten Paser Dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Paser. Tana Paser Balai  Diklat  Kehutanan.  2011. Materi  Pelatihan  Sistem Informasi Geografis ArcGIS. Samarinda . Cholid,  Sofyan  (2009). Sistem  Informasi  Geografis:
Suatu Pengantar . Bogor: Staff Akademik Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI. 5. Definisi Para Ahli (2016). diunduh dari http://www.definisimenurutparaahli
.com/pengertian-kompilasi/  diakses  pada  29  Mei 2020 https://iam-ismail.blogspot.com/2011/09/konsep- analisis-spasial-untuk.html
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  (2001). Keputusan  Menteri  Kehutanan Nomor  :  79/Kpts-II/2001  tentang  Penunjukan Kawasan  Hutan  dan  Perairan  di  Wilayah  Provinsi Kalimantan Timur. Sekretariat Negara. Jakarta
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia (2011). Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Informasi Geospasial. Sekretariat Negara. Jakarta.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  (2013). Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor  :  98/Permentan/OT.140/9/2013  tentang Pedoman  Perizinan  Usaha  Perkebunan. Sekretariat Negara. Jakarta.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  (2017). Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  7 Tahun  2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara  Penetapan  Hak  Guna  Usaha. Sekretariat Negara. Jakarta.
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  (2018). Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor  14  Tahun  2018  tentang  Izin  Lokasi. Sekretariat Negara. Jakarta.
Nurwadjedi  (2016). Kebijakan  Satu  Peta  Dalam Mendukung  Pembangunan  Infrastruktur  Nasional . Buletin  Tata  Ruang  &  Pertanahan.  Edisi  Tahun 2016. Hal 4-8.
Sudomo, O. (2015). Topology, diunduh dari http://prohamsan.com>admin>download>2_Topology. pdf. diunduh pada 29 Mei 2020
Pemerintah  Kabupaten  Paser  (2015). Peraturan Daerah Kabupaten  Paser  Nomor  9  Tahun  2015  tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Paser  Tahun 2015 – 2035. Sekretariat Daerah. Tana Paser.
Prasetyo,  Sofyan  Hadi.  2014. GIS  dan  Remote  Sensing , diunduh  dari  http://gisdanrs.blogspot.com/2014/11/ gis-digitasi.html Diakses pada 29 Mei 2020
Pusat  Infrastruktur  Data  Spasial  ITB  (2017). Analisis Spasial . diunduh dari https://www.slideshare.net/11-1- 20-1/analisis-spasial-73557079 diunduh  pada  29  Mei 2020
Sariwang  (2016). Metode  Dalam  Pengumpulan  Data Dalam Penelitian , diunduh dari https://sariawang.wordpress.com/2016/11/06/
metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/ diunduh pada 29 Mei 2020