## EVALUASI PENGELOLAAN DANA ALOKASI DESA (DAD) DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KONAWE
Jabal Arfah * , Yuliana Musin **

## Abstrak
Dana Alokasi Desa (DAD) atau saat ini dikenan dengan Dana Desa (DD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar  tingkat  pemerintahan  yaitu  hubungan  keuangan  antara pemerintahan pusat,  pemerintah  daerah dengan  pemerintah desa. Dana tersebut digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya  sesuai  dengan  undang-undang  dan  ketentuan  yang berlaku,  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  Indonesia. Sehingga  dengan dana  desa dan  melalui  partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut mampu meningkatkan pembangunan  desa. Untuk  mencegah  agar dana  desa  tidak  menjadi  potensi  penyimpangan,  maka diperlukan  mekanisme  kontrol  dari  masyarakat  dan penguatan  fungsi  pembinaan  dan  pengawasan  atasan  untuk mengawasi  Dana  Desa  agar    dipergunakan  sesuai  dengan tujuannya  yaitu  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat untuk pembangunan.
Kata Kunci: Evaluasi, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan
* Dosen  Fakultas Ilmu  Administrasi Universitas  Lakidende  Unaaha Sulawesi Tenggara, Mahasiswa S3 Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana FISIP UNPAD.
** Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lakidende Unaaha Sulawesi Tenggara.

## Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  sudah  tentu menginginkan adanya perbaikan dan peningkatan di segala bidang dan hal ini adalah keinginan  yang luhur dari masyarakat kita secara umum oleh  karena  itu,  perlu  dilaksanakannya  pembangunan  yang  juga  dapat diartikan  sebagai  perubahan  terus-menerus  dan  berkelanjutan  menuju perbaikan  serta  kemajuan  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan. Dalam  Pemerintahan  Daerah  dan  juga  keberadaan  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  maka  peran  dan  fungsi  organisasi pemerintah  desa  sangatlah  strategis.  Desa  merupakan  tingkatan  rangka pelaksanaan otonomi daerah seperti  yang diamanatkan dalam  Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pemerintah  terendah  di  dalam struktur  pemerintahan  di  Indonesia  tetapi  merupakan  wilayah  yang mempunyai otonomi paling luas.
Pelaksanaan  pembangunan  di  desa,  banyak  peran  yang  sangat penting  dalam  penyelenggaraannya  termasuk  peran  dari  kepala  desa, sebagai  pemimpin  dari  desa  yang  merupakan  ujung  tombak pembangunan. Untuk itu,  pembangunan yang diharapkan harus mampu dilakukan  suatu  perencanaan,  implementasi,  pengawasan  keuangan tahunan  sebagai  langkah  dalam  pembagunan  desa.  Proses  tersebut berada pada suatu bentukan Keputusan Pemerintah Desa dalam rangka pengelolaan  keuangan  desa  untuk pembangunan desa.  Terdapat  292 desa  dari  27  Kecamatan  di  Kabupaten  Konawe  (data  2015),  dan pengelola  Dana  Desa  berjumlah  241  desa  yang  sekaligus  dapat dimaknai  berdasarkan  pendekatan  kualitatif  administrasi  bahwa dokumen  terkait  pengelolaan  dana  desa  yang  telah  dibuat  oleh pemerintah desa baik dalam bentuk perencanaan hingga pelaporan tidak dapat  dilaksanakan  dengan  baik,  sebab  pada  proses  perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan  maupun  evaluasi  terhadap  suatu  kebijakan yang tidak dipersiapkan  dengan baik tujuan-tujuan pembangunan  yang akan dicapai sukar untuk diwujudkan.

## Teori Evaluasi
Menurut  Dunn menegaskan  bahwa dalam  arti  yang  lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau  manfaat  hasil  kebijakan.  Ketika  hasil kebijakan pada  kenyataan mempunyai nilai, yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi. hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan  pada  tujuan  atau  sasaran,  dalam  hal  ini  dikatakan  bahwa kebijakan  atau  program  telah  mencapai  tingkat  kinerja. 1 Lebih  lanjut dikemukakan oleh Dunn dalam Wibawa Samudra, bahwa ada dua tipe evaluasi,  antara  lain: Sumetive Evaluation, yaitu  penilaian  dampak dari suatu program, atau dikenal dengan istilah evaluasi dampak. Dan kedua  adalah Formative  Evaluation, yaitu  penilaian  terhadap  proses dari suatu program, atau disebut juga evaluasi proses. 2
Berdasarkan teori atau konsep tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  evaluasi  yaitu  suatu  usaha  untuk  mengukur  dan  memberi  nilai secara  objektif  pencapaian  hasil-hasil  yang  telah  direncanakan sebelumnya  dimana  hasil  evaluasi tersebut  dimaksudkan  menjadi umpan  balik  untuk  perencanaan  yang  akan  dilakukan  di  depan. Berdasarkan hakikat tersebut, penilaian atau evaluasi merupakan sebuah indikator  dalam  menilai  sebuah  hasil  kerja  yang  telah  disusun sebelumnya sehingga evaluasi dijadikan sebagai rujukan selanjutnya.

## Konsep Pengelolaan
Menurut  Stoner  bahwa  pengelolaan  adalah  proses  perencanaan, pengorganisasian,  kepemimpinan  dan  pengendalian upaya anggota organisai  dengan  menggunakan  semua  sumberdaya  organisasi  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Di  sini  pengelolaan  diartikan sebagai  suatu  proses  karena  semua  pemimpin  usaha  apapun  keahlian
1 Dunn,  William  M.  2000. Publik  Policy  Analisis  An  Introduction  Second Edition  (Pengantar Analisis Kebijakan  Publik).  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press. Hlm. 11.
2 Wibawa,  Samodra.  2009. Administrasi  Negara  Isu-isu  Kontemporer, (editor) Yogyakarta : Graha Ilmu.
dan  keterampilannya,  terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan  yang  saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi. 3 Sejalan dengan pendapat tersebut  di  atas,  Fayol  dalam  Siagian mengemukakan bahwa  fungsi- fungsi pengelolaan ada 5 (lima) macam yaitu: 4
1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pemberi komando
4. Pengkoordinasian
5. Pengawasan.
Dari  uraian  diatas  maka  penulis  menyimpulkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  pengelolaan  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  yang berintikan  perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakan,  implementasi dan pengawasan  yang bertujuan menggali dan  memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

## Teori Pembangunan Desa
Sutoro Eko mengemukakan bahwa tujuan  yang  substansial dari desentralisasi dan  otonomi  desa  itu  adalah: Pertama,  mendekatkan perencanaan  pembangunan  ke  masyarakat, Kedua, memperbaiki pelayanan  publik  dan  pemerataan  pembangunan, Ketiga, menciptakan efisiensi  pembiayaan  pembangunan  yang  sesuai  dengan  kebutuhan lokal, Keempat, mendongkrak  kesejahteraan  masyarakat  desa, Kelima, menggairahkan  ekonomi  lokal  dan  penghidupan  masyarakat  desa, Keenam, memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa  untuk  membangkitkan  prakarsa  dan  potensi  desa, Ketujuh, menempa  kapasitas  desa  dalam  mengelola  pemerintahan  dan
3 James  A.F.  Stoner.  1982. Management. Edisi Kedua.  Prentice  Hall International, Inc. New York: Englewood Cliffs. Hlm. 9.
4 Siagian.1993. Manajemen Sumber daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hlm. 62.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
pembangunan, Kedelapan, membuka  arena  pembelajaran  yang  sangat baik  bagi  pemerintah  desa,  BPD  dan  masyarakat,  dan Kesembilan, merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat”. 5
Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  atau
postpositivisme  phenomenologis-interaktif,  yaitu  membuat  telaah holistik,  mencari esensi  dan  mengimplementasikan  nilai ilmiah (mendalami  dan  netral) dalam  observasi,  analisis  dan  pembuatan kesimpulan. Penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.
Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).
Jenis  penelitian  deskriptif ini dengan  pendekatan  kualitatif dan sumber  data/informasi  adalah  informan  penelitian  maka  metode penetapan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode purposive  technik,  yaitu  metode  penentuan informan yang  sesuai dengan  karakteristik  yang  ditentukan,  antara  lain:  Kepala  Desa, Anggota  BPD  (Badan  Permusyawaratan  Desa),  Anggota  LKD (Lembaga  Kemasyarakatan  Desa)  dan  Masyarakat.  Dan  instansi pemerintah  daerah  terkait  antara  lain:  Kepala  BPMD  dan  Camat  di Wilayah  Penelitian. Teknik analisis    data    yang    digunakan    dalam penelitian  ini  adalah sebagai berikut seperti yang terlihat pada gambar berikut:
5 Sutoro  Eko.  2005. Transformasi  Ekonomi-Politik  Desa: APMD  Press, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta.

## 96
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut;
a. Wawancara (interview) yaitu  bertanya  secara  langsung  kepada informan  penelitian  yang  berdasarkan  pada  pedoman  wawancara dan kebutuhan informasi yang dikembangkan.
b. Observasi  yaitu  dengan  mengamati  langsung  proses  kegiatan  di lokasi yang menjadi obyek penelitian.
c. Studi  dokumentasi  yaitu  proses  pengumpulan  data  dengan mempelajari atau menganalisis seluruh dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.
Analisis data merupakan  upaya  mencari  dan  menata  secara sistematis  catatan  hasil  wawancara  dan  observasi  dan  lainnya  untuk meningkatkan pemahaman  peneliti  tentang  temuan  yang  diteliti. Pembahasan  yang  dilakukan  menggunakan  metode  komparatif  atas hasil  wawancara  dengan  informan,  studi  kepustakaan  serta  sekaligus membandingkan  dengan  hasil  observasi.  Untuk  mempertinggi keabsahan dan langkah selanjutnya adalah analisis terhadap wawancara. Analisis  kualitatif  menggunakan  kata-kata,  yang  biasanya  disusun dalam bentuk teks yang diperluas.

## A. Evaluasi Dampak (Sumetive Evaluation)
Jumlah  desa  di  Kabupaten  Konawe  dari  27  kecamatan  adalah 292  desa,  sedangkan  pengelola  dana  desa  dimaksud  terdiri  dari  241 desa  sedangkan  desa-desa  persiapan  yang  ada  sebagaimana  tersebut belum mendapatkan jatah untuk pengelolaan dana desa yang bersumber dari  APBN  sejak  Tahun  2015. Setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  memerlukan  suatu  pengelolaan  yang  lebih  baik  agar hasilnya lebih baik pula, pengelolaan berarti mengurus, melakukan dan menyelenggarakan  pekerjaan. Tema  utama  dalam  menyelenggarakan pekerjaan  pemerintahan  desa  adalah,  pembangunan,  pengaturan  dan pelayanan publik.
Bentuk Realisasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Konawe umumnya  adalah  Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  Penunjang Sektor-sektor Pertanian dan Peternakan dan juga sebagian kecil adalah Pemberdayaan  Masyarakat  Desa.  Dalam konteks ini  belum  sesuai sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11  Peraturan  Menteri  Desa  Nomor  5 Tahun 2015 bahwa penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk  pemberdayaan  masyarakat  Desa  yaitu  untuk  penanggulangan kemiskinan  dan  peningkatan  akses  atau  sumber  daya  ekonomi,  sejalan dengan  pencapaian  target  RPJM  Desa  dan  RKP Desa  setiap  tahunnya. Artinya  bahwa  pemberdayaan  masyarakat  merupakan  kegiatan  yang penunjang usaha ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pembangunan  sarana  dan  prasarana  lainnya  (selain  bentuk  jalan  usaha tani)  nampak  tidak  mampu  memberikan  kepuasan  masyarakat  untuk prioritas pemberdayaan dan pembngunannya.
Prioritas  penggunaan  dana  desa  untuk  pembangunan  Desa dialokasikan  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  Desa  yaitu meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup manusia  serta  penaggulangan  kemiskinan  melalui  (a)  Pemenuhan kebutuhan  dasar  (b)  Pembangunan  sarana  dan  prasarana  Desa.  (c) Pengembangan  potensi  ekonomi  lokal  dan  (d).  Pemanfaatan  sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
Evaluasi terhadap penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa oleh  Kabupaten/Kota  dilakukan  untuk  memastikan  pembagian  Dana
Desa  setiap  desa  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan Perundang-Undangan.  Selain  peneliti  eksternal,  peneliti  evaluasi  lain dilakukan  oleh  Menteri  melalui  Direktur  Jendral  Perimbangan Keuangan  atas  pengalokasian,  penyaluran  dan  penggunaan  Dana  Desa dengan  cara  penghitungan  pembagian  rincian  Dana  Desa  setiap  Desa oleh  Kabupaten/Kota  dan  realisasi  penggunaan  Dana  Desa  dilakukan berdasarkan  laporan  realisasi  penggunaan  Dana  Desa  dan  dapat meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota  juga  dapat  melakukan  pemantauan  dan  evaluasi atas sisa  lebih  perhitungan  anggaran  Dana  Desa  yang  merupakan  selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu  periode  anggaran.  Dengan  diadakannya  evaluasi  perhitungan mengenai Dana Alokasi Desa dapat dilihat perincian belanja kebutuhan rumah  tangga  Desa  sehingga  akan  menghambat  seseorang  untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Evaluasi  dampak  juga  merupakan  penilaian  terhadap  tujuan dana desa. Tujuan tersebut adalah mewujudkan desa yang layak disebut sebagai  Desa  Swasembada,  sebab  di  beberapa  daerah  masih  banyak desa  yang  belum  mencapai  tahapan/tingkat  tersebut. Upaya swasembada  pangan  nasional  yang  menjadi  target  utama  program pembangunan  pemerintah  beberapa  pecan  kedepan,  setiap  daerah berperan  serta  turut  serta  mensukseskan  program atau  upaya  khusus dengan ditetapkannya sasaran target produksi dari tahun-ketahun.
Upaya  peningkatan  produksi  pangan  dengan  sasaran  target produksi seperti tersebut dapat dicapai dengan dukungan berbagai pihak baik  dari  Pemerintah  Pusat,  SKPD terkait,  Camat,  Kepala  Desa dan pengawalan  oleh  TNI-POLRI,  melalui  pelaksanaan  program  atau kegiatan  dari  fasilitas  APBN,  APBD  maupun  seluruh  lintas  pemangku kepentingan terutama terkait dengan kegiatan perbaikan jaringan irigasi, ketersediaan benih/bibit, kemudahan mendapatkan pupuk, pendampingan  penyuluhan  dan  pengawasan  pemberian  alat  mesin pertanian. Selain  itu,  selama  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan tentang desa, secara kreatif disetiap desa di daerah
untuk  diberikan  nama  inisial  (jenis-jenis  pertanian).  Artinya  untuk mempertahankan  dan  mengembangkan  identitas  atau  potensinya tersebut.
Anggaran  harus  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  untuk mendukung upaya khusus ini pada peningkatan produksi padi atau jenis lainnya melalui program-program dan kegiatan yang telah dialokasikan pula  pada  APBD,  sehingga  sasaran  produksi  yang  telah  ditetapkan dapat  tercapai. Kondisi  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  iklim,  jaminan ketersediaan air, serta serangan organisme pengganggu tanaman/hama/penyakit  dan  bencana  alam  (banjir/kekeringan).  Untuk itu kita berharap semuanya dapat di antisipasi dan terkendali.
Selain  aspek-aspek  tersebut,  beberapa  permasalahan  yang dihadapi perlu diselesaikan segera antara lain; Perbaikan jaringan irigasi yang  harus  direspon positif  oleh  kepala  daerah  melalui  dinas  yang terkait. Pendampingan  penyuluh  pertanian  ditingkat  desa  dari  Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKPP) diharapkan dapat membantu  kegiatan  ditingkat  lapang. Peran  serta  Camat,  Kepala  Desa secara  berjenjang dapat membentuk  tim khusus di daerah  masing- masing dalam upaya khusus swasembada pangan sebagai target utama. Untuk  itu  percepatan  pencapaian  swasembada  berkelanjutan  padi, jagung,  kedelai,  tomat  atau  dll tahun  anggaran  2016  dan  seterusnya dilaksanakan  melalui  program  perbaikan  dan  rehabilitasi  jaringan irigasi  serta  sarana  pendukung  lainnya.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan, jaringan irigasi, sarana  produksi  (pupuk  dan  benih),  alat  dan  mesin  pertanian dalam bentuk  bantuan  kepada  petani/kelompok  tani sebagai program khusus ini.
Dalam  pencapaian  swasembada  tersebut  tentunya  lahan merupakan  salah  satu  faktor  produksi  utama  yang  tidak  tergantikan. Dalam rangka mensukseskan swasembada pangan (sebagai tugas pokok masyarakat  desa) yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat,  maka kepala  daerah  diberikan  tanggung  jawab  yang  cukup  serius  agar pelaksanaan dan realisasi sasaran produksi dapat terpenuhi.

## Evaluasi Proses (Formative Evaluation)
Dana  desa  dikelola secara  tertib,  taat  terhadap  ketentuan peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan dan  bertanggungjawab,  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatutan  serta  mengutamakan  kepentingan  masyarakat  setempat. Untuk mengetahui pengelolaan atau pelaksanaan tersebut, maka penting diperlukan  pengamatan  dan  perhatian  dalam  proses  implementasi sampai  evaluasi  guna  mengetahui  gambaran  praktis-empiris  dan  juga untuk  menggambarkan  berbagai  faktor  yang  dapat  mempengaruhinya dalam  implementasi  tersebut.  Sebagai  harapan  tersebut,  maka  ada beberapa  hal  yang  sangat  perlu  menjadi  perhatian  para  pengambil kebijakan  tentang  penguatan  desa  seiring  dengan  lahirnya  Undang- undang  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  disusul  dengan  PP  No 43/2014  yang  beberapa  pasal  dirubah  dalam  PP  No  47/2015,  PP  No 60/2014  yang  beberapa  pasal  telah  dirubah  dalam  PP  No  22/2015, Permendagri  No  113  dan  No  114  Tahun  2014,  Permendes  No  5/2015, Permenkeu  No  93/2015,  dan  Peraturan  Bersama  Menteri  (keputusan bersama)  No  49/2015  (sebagai penyatuan  aturan terhadap  arah penguatan kapasitas pembangunan desa) dan peraturan lainnya.
Alur Implementor Pemerintahan Desa untuk Tujuan Negara
Dalam  konteks  dan  konten  tersebut,  maka  secara  garis  besar bahwa arah dari proses tersebut adalah (1). Pemerintahan, (Sebab-sebab pemerintahan yang baik yaitu daya saing desa, tata kelola, dan kualitas pelayanan,  sedangkan  akibatnya  terwujudnya  profesionalitas,  efisien dan  efektif,  terbuka,  dan  bertanggung-jawab.  (2).  Pembangunan,  yaitu sarana  dan  prasarana,  ekonomi,  dan  sosial-budaya  (sosbud  ini dilaksanakan  secara  mandiri  sebagai  suatu  bentuk  kearifan  lokal).  (3). Pemberdayaan  masyarakat,  yang  juga  termasuk  dalam  program ekonomi  (melalui  program-program  desa).  Ketiga  item  tersebut  akan mengarahkan  pada  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  desa,  dan terwujudnya kekuatan desa terhadap berbagai aspek kehidupan. Proses implementasi  setidaknya  memiliki  elemen-elemen  sebagai  berikut;  (1) Penjabaran  kebijakan  ke  dalam  berbagai  aktivitas  operasional pelaksanaan;  (2)  Pengorganisasian  aparat  pelaksana di  desa (3) Pengalokasian  sumber-sumber  untuk  mencapai  tujuan  (4)  Koordinasi berbagai  sumber  dan  pengeluaran  kepada  kelompok  sasaran  (5) pembagian tugas di dalam pada pelaksana pembangunan desa.
Jadi,  setiap  implementasi  kebijakan  yang  telah  diterjemahkan kedalam  program-program  dan  proyek  lalu  diikuti  dengan  tindakan fisik,  kebijakan  tersebut  menimbulkan  suatu  konsekwensi  hasil, efek/dampak atau akibat yang diharapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  implementasi dalam  konteks  ini adalah  keseluruhan  aktivitas pelaksanaan  yang  dilakukan  oleh  para  aktor  yang  berwenang  dalam institusi pemerintahan guna merealisasikan tujuan dan sasaran stratejik yang  telah  ditetapkan. Aktivitas  implementasi  rencana  stratejik mencakup  4  aktivitas  pokok,  yaitu;  (l)  penjabaran  rencana  stratejik kedalam kegiatan operasional pelaksanaan; (2) pengorganisasian aparat pelaksana;  (3)  pengalokasian  sumberdaya  yang  dibutuhkan  untuk melaksanakan  kegiatan;  (4)  koordinasi  dengan  pihak-pihak  terkait. Untuk  memudahkan  pengukuran  dilapangan  maka  konsep-konsep  ini memerlukan penjelasan lebih lanjut.

## Faktor Strategis dalam Pembangunan Desa
1. Sumber Daya Manusia di Desa
Kemampuan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pada  organisasi pemerintahan  desa  yang  mestinya  dipersiapkan  lebih  awal  khususnya dalam  menyikapi kepemimpinan, kemampuan  teknis  administrasi, organisasi dan pelaporan keuangan. Tidak hanya pemerintah desa tetapi juga  masyarakatnya.  Bekal  ini  sebagai  pemberi  kesadaran  individu tentang  peran,  tugas  dan  fungsinya  sebagai  makhluk  yang  berbudaya dan  selalu  melakukan  inovasi  dan  kemajuan  untuk  kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek.
Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana telah diatur dalam Permendesa  Nomor  5  tahun  2015  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa.  Salah  satu  program  diprioritaskan  adalah capacity  building atau  peningkatan  kapasitas  masyarakat  desa  sebagai bagian  penting  dari  program  pemberdayaan  masyarakat. Capacity building masyarakat  desa  ini  sangat  mendesak  dan  sifatnya  prioritas, karena peningkatan kapasitas inilah  yang akan menjadikan masyarakat desa  lebih  berdaya,  memiliki  pengetahuan,  wawasan  dan  keterampilan atau skill yang lebih baik dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Salah satu masalah mendasar yang dihadapi desa saat ini adalah masih relatif rendahnya  kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa, termasuk  aparatur  desa  yang  memegang  kekuasaan  administrasi pemerintahan dan pengelolaan dana desa. Tidak  sedikit kalangan  yang masih  meragukan  kualitas  pemahaman  dan  penguasaan  aparatur  desa terhadap tata kelola administrasi pemerintahan desa yang tertib dan tata kelola  keuangan  desa  yang  transparan  dan  akuntabel.  Sehingga  timbul kekhawatiran  terjadinya  ketidakcakapan  yang  berpotensi  menimbulkan salah kelola dana desa yang berujung pada munculnya masalah hukum di  kemudian  hari.  Kepala  desa  agar  melakukan capacity  building khususnya  untuk  meningkatkan  kualitas  tata  kelola  keuangan  desa sehingga  dana  desa  benar-benar  dipergunakan  sebagaimana  mestinya, sehingga  dalam  penggunaan  dana  desa  nantinya  tidak  timbul  masalah hukum di kemudian hari.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
2. Pemberdayaan Masyarakat
Memperhatikan  pemberdayaan  masyarakat  desa  sebagai penunjang  sumberdaya  masyarakat  khususnya  di  sektor  ekonomi (stimulan),  yang  bukan  saja  berfokus  pada  pembangunan  infrastruktur atau  sarana  dan  prasarana. Gagasan  pemberdayaan  berangkat  dari realitas  obyektif  yang merujuk  pada  kondisi  struktural  yang  timpang dari  sisi  alokasi  kekuasaan  dan  pembagian  akses  sumberdaya masyarakat.Konsep  pemberdayaan  ini  bertujuan  untuk  menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan  masyarakat  diletakkan  dan  diorientasikan  searah  dan selangkah  dengan  paradigma  baru  pendekatan  pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat top-down direorientasikan menuju  pendekatan bottom-up yang  menempatkan  masyarakat  atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan.
3. Peran Pemerintah/Atasan (minimal Camat)
Mengoptimalisasikan  peranan  pemerintah  kecamatan dalam koordinasi,  pembinaan  dan  pengawasan  pemerintahan  desa,  sebab Camat selain merupakan kepanjangantangan dari Bupati/Walikota, juga merupakan  akses  atau  hubungan  yang  paling  dekat  dengan  urusan pemerintahan  desa,  khususnya  dalam  menyikapi  keberadaan  desa-desa di  ujung/perbatasan  daerah. Dengan  fungsi  yang  dijalankan  Camat tersebut  maka  bisa  dipastikan  terlaksananya  kebijakan  penguatan  desa di  era  ini.  Peran  Camat  dalam  konteks  ini  juga  dapat  memotivasi pemerintah dan masyarakat desa dalam pencapaian tujuan swasembada pangan di desa sebagai tugas primernya.
4. Peran Kepala Daerah
Pola  ini  mestinya  perlu diperkuat  (middle-top-lower)  yaitu perwujudan peran  dan fungsi kepala daerah  dalam  membina,
mengawasi  dan  terutama  pelaksanaan  tugas  kebijakan  menyangkut pembuatan  peraturan  daerah atau  peraturan  bupati tentang  desa.Tata
cara  pelaporan  Alokasi  Dana  Desa, Dana  Desa  dan  Bagi  Hasil  Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota. Tata  cara  pelaporan  dan  penggunaan  dana  diatur  sesuai  dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan keuangan desa.
Khusus pelaporan Dana Desa untuk semester I dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli, Sedangkan untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya. Kepala daerah menyampaikan  laporan  konsolidasi  penyaluran  Dana  Desa  dengan tembusan  ke  kementerian terkait paling  lambat  minggu  keempat  bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
Keterlambatan  penyampaian  laporan  akan  mengakibatkan penundaan penyaluran Dana Desa ke RKUD, di tingkat kabupaten/kota penyampaian  laporan  diatur  lebih  ketat  dengan  tujuan  agar  sistem pengendalian  intern  dapat  berjalan  dengan  maksimal  sehingga terjadinya  penyelewengan  dapat  dihindari. Dalam  pelaksanaannya, kewajiban Desa  adalah juga menyampaikan  Laporan Konfirmasi Dana Transfer ke Desa agar rekonsiliasi penyaluran dari RKUD ke Rekening Kas Desa dapat disajikan secara akuntabel.

## 5. Kesadaran Masyarakat
Perlunya  pemberian  kesadaran  kepada  masyarakat  desa mengenai;  (a).  Arti  penting  desa  sebagai  wilayah  atau  tempat berlangsungnya  kegiatan-kegiatan  pembangunan  dasar  (primer)  selaku kegiatan utamanya,  termasuk  merubah  stigma  (anggapan  negatif), perilaku  masyarakat  bahwa  kehidupan  di  desa  adalah  kehidupan  yang tertinggal dibandingkan kota (khususnya masyarakat desa di luar pulau jawa).  (b).  Adanya  berbagai  inisiatif  masyarakat  atau  pemerintah  desa sampai  pemerintah  daerah  untuk  memekarkan  desanya  sebagai  status desa  baru,  yang  belum  memenuhi  syarat  berdasarkan  UU  No  6/2014 pada Pasal 8 ayat (3) tentang pembentukan desa.
Pembangunan pedesaan merupakan satu diantara bagian integral dari  pembangunan  Nasional,  yang  didalamnya  terdapat  usaha peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  pengelolaan  sumber
daya  alam  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan  dan  terencana berdasarkan  pada  potensi  dan  kemampuan  pedesaan.  Dalam pelaksanaannya, pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat  pedesaan  yang  mandiri,  maju,  berkeadilan  dan  untuk kesejahteraan.  Oleh  karenanya,    pembangunan  yang  diharapkan  harus mampu  dilakukan  suatu  perencanaan,  implementasi,  pengawasan  dan pelaporan keuangan tahunan sebagai langkah dalam pembangunan desa. Proses  tersebut  berada  pada  suatu  implementasi  kebijakan  penguatan desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa untuk pelayanan publik yang lebih baik.
Hal tersebut akan terwujud manakala dibuat suatu perencanaan, program atau implementasi kebijakan yang tepat dan semua komponen pemerintahan  atau  terkait  mau  dan  sungguh-sungguh  bekerjasama sesuai tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. Kerjasama tersebut semata- mata untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (sebagai tugas pokok pemerintah) dengan sebaik-baiknya sebagai cita-cita bersama.

## Kesimpulan
Pada  penelitian  ini  memfokuskan  pada  evaluasi  dampak (pembangunan  desa).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  DAD  atau DD  sangatlah  berperan  bagi pembangunan  Desa  karena  dana  tersebut merupakan stimulan bagi Desa dalam pembangunan di Desa.
Pengelolaan  dana  tersebut  akan  menjadi  baik  apabila memerhatikan saran berikut:
1. Proses  penyaluran,  proses  pemantauan  dan  proses  evaluasi dilaksanakan secara jujur, transparan dan tanggung jawab
2. Penguatan  fungsi  pembinaan,  koordinasi  dan  pengawasan  yang dilakukan  oleh  atasan  para  kepala  desa  mesti  diperkuat.  Selain  itu harus  mampu  menunjukkan  pembeda  lain  antara  kota  dan  desa adalah  mewujudkan  desa  swasembada  hingga  desa  industri (modernisasi  pedesaan)  sehingga  dapat  terjadi  percepatan pembangunan.
3. Pemerintah NKRI melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  perlu  menyusun  kebijakan penggunaan dana desa meliputi beberapa kewenangan: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 4. Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  perlu  menetapkan kebijakan  terutama  untuk  pengembangan  BUMDesa  dalam  rangka peningkatan  PAD  desa  sehingga  berdampak  bagi  kesejahteraan aparatur  desa  dan  masyarakat  serta  melakukan  pembinaan  upaya percepatan  pembangunan  desa  dengan  prioritas  pembanguan infrastruktur pedesaan. 5. Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Konawe  perlu  menyusun  kebijakan teknis tentang peraturan disiplin kepala desa, pedoman penyusunan sasaran  kerja  perangkat  desa,  pedoman  pengelolaan  asset  desa, pedoman  kewenangan  lokal  berskala  desa,  pedoman  tata  ruang kantor desa, pedoman struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa,  dan  menyusun  program  pendidikan  pelatihan  berbasis kompetensi  bagi  aparatur  dan  masyarakat  desa  dengan  melibatkan perguruan tinggi serta melakukan pembinaan lapangan secara terus menerus dengan mengoptimalkan peran Camat.

## Daftar Pustaka
Dunn, William M. 2000. Publik Policy Analisis An Introduction Second
Edition  (Pengantar
Analisis  Kebijakan  Publik).  Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press.
Eko, Sutoro. 2005. Transformasi Ekonomi-Politik Desa: APMD Press,
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta.
James  A.F.  Stoner.  1982. Management. Edisi  Kedua.  Prentice  Hall
International, Inc. New York: Englewood Cliffs.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Organisasi dan Perangkat Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tentang  Dana  Desa  yang  bersumber dari APBN.
Permendagri  Nomor  111  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknis Peraturan di Desa
Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.
Permendagri  Nomor  83  Tahun  2015  tentang  Pengangkatan  dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Permendesa  Nomor  21  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
Permendesa  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Pembangunan  Kawasasn
Perdesaan. Siagian. 1993. Manajemen Sumber daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.UU RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU RI Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa Wibawa,  Samodra.  2009. Administrasi  Negara  Isu-isu  Kontemporer,
(editor) Yogyakarta: Graha Ilmu.