## Building Democracy in Latin America: United States Foreign Aid for Haiti
Membangun Demokrasi Di Amerika Latin:

## Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat Untuk Haiti

## Angelica Putri Arindrayani

## Universitas Airlangga

## ABSTRACT
This article provides an overview, implications, and challenges that arise at the intersection of international political, economic, social, and environmental  dilemmas  that  intervened  in  Haiti’s  efforts  to  build  the stability of its democracy during the pre-Cold War period until the post- 2010 earthquake. This article applies an explanatory method analytically using aid failure theory to analyze the reasons behind the failure of USAID’s democratization assistance in delivering democratic life in Haiti. The results show that trends in USAID democratization assistance to Haiti are volatile and  unpredictable  and  thus  do  not  support  good  governance.  Lack  of government accountability, lack of incentives to achieve results, and lack of involvement of the Haitian people in the implementation of elections, as well as a top-down approach that was less decentralized and less responsive to local needs also contributed to the failure of democratization assistance. If Haiti is to escape its permanent political instability, a more comprehensive policy-making  paradigm  shift  is  needed  than  just  democratization assistance from USAID.
Keywords: Democratization  Assistance,  Haiti,  USAID,  Democracy, Foreign Aid
Artikel  ini  mengulas  ikhtisar,  implikasi,  dan  tantangan  yang  muncul  di persimpangan dilema politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan internasional yang  mengintervensi  Haiti  dalam  upaya  membangun  stabilitas demokratisasinya selama periode sebelum Perang Dingin hingga periode pasca-gempa bumi tahun 2010. Artikel ini menerapkan metode eksplanatif secara analitis menggunakan aid failure theory untuk menganalisa alasan dibalik kegagalan bantuan demokratisasi USAID dalam menghantarkan kehidupan  yang  demokratis  di  Haiti.  Hasil  menunjukkan  bahwa  tren bantuan  demokratisasi  USAID  untuk  Haiti  bersifat  fluktuatif  dan  tidak dapat  diprediksi  sehingga  tidak  mendukung  tata  kelola  pemerintahan yang  baik.  Kurangnya  akuntabilitas  pemerintah,  kurangnya  insentif untuk  mencapai  hasil,  dan  kurangnya  keterlibatan  masyarakat  Haiti dalam  pelaksanaan  pemilu,  serta  pendekatan top-down yang  kurang terdesentralisasi  dan  kurang  responsif  terhadap  kebutuhan  lokal  juga berkontribusi terhadap gagalnya bantuan demokratisasi. Jika Haiti ingin melepaskan  diri  dari  ketidakstabilan  politik  permanennya,  diperlukan pergeseran  paradigma  pembuat  kebijakan  yang  lebih  komprehensif daripada hanya sekedar bantuan demokratisasi dari USAID.
Kata-kata Kunci: Bantuan  Demokratisasi,  Haiti,  USAID,  Demokrasi, Bantuan Luar Negeri
Global Strategis, Th. 18, No. 1 202
Artikel  ini  bertujuan  mengidentifikasi  dampak  bantuan demokratisasi yang disediakan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) untuk Haiti, serta alasan dibalik belum berhasilnya USAID  dalam  menghantarkan  kehidupan  demokratis  di  negara tersebut.  Pertama-tama,  Haiti  adalah  salah  satu  negara  Karibia yang  terletak  di  pulau  Hispaniola,  di  antara  Laut  Karibia  dan Samudra Atlantik Utara. Selama bertahun-tahun, Haiti dikatakan sebagai negara paling tidak berkembang di Amerika Latin. Tidak berkembang baik dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Hal  ini  mencakup  tingkat  kesejahteraan  masyarakatnya  yang relatif terbelakang, sistem partai yang kacau dan tidak kompetitif— oleh  karena  pemilu  seringkali  diwarnai  oleh  manipulasi  suara, juga  tingkat  korupsi  yang  tidak  terkendali,  dan  transparansi pemerintah  yang  sangat  rendah  (Klimovich  dan  Thomas  2014). Dengan pendapatan per kapita tahunan menyentuh angka $300 AS  (Castor  2019),  Haiti  tidak  hanya  dipandang  sebagai  negara termiskin di kawasan tersebut melainkan juga yang termiskin di belahan bumi barat (Klimovich dan Thomas 2014).
Secara  umum,  sejarah  nasional  Haiti  termasuk  yang  paling tragis  di  dunia  modern,  dengan  korupsi  dan  kondisi  anarkis yang  menyelimuti  ciri  pemerintahannya.  Dalam  lebih  dari  200 tahun sejak mereka merdeka dari penjajahan Prancis pada 1804, sistem  pemerintahan  Haiti  diwarnai  oleh  pemerintahan  yang otoriter dan kediktatoran. Haiti juga memiliki sedikit pengalaman dengan demokrasi. Fauriol (2014) menggambarkan Haiti sebagai kleptokrasi,  negara  pemangsa,  politik  kemelaratan,  dan  bahkan negara yang gagal. Sebagai negara merdeka pertama di kawasan Amerika  Latin  dan  Karibia  (LAC),  sistem  politik  negara  Haiti termasuk  yang  paling  korup  di  dunia—menempati  posisi  165 dari  daftar  180  negara—menurut  Corruption  Perception  Index (CPI) tahun 2019, sebagaimana tersaji pada Tabel 1. Pada tahun 2022, Haiti menempati urutan ke-171 dari 180 negara pada CPI, dengan  skor  korupsi  dari  Transparency  International  hanya  21 dalam skala dari 0 (“sangat korup”) hingga 100 (“sangat bersih”) (Transparency  International  n.d.).  Tidak  hanya  itu,  Haiti  juga dikenal memiliki sistem yang paling korup di Amerika Latin.
Global Strategis, Th. 18, No. 1

## Tabel 1
Komparasi Statistika Demografis 4 Negara Amerika Latin: Costa Rica, Haiti, Paraguay, dan Uruguay

## Sumber: Klimovich dan Thomas (2014)
Laporan  warga  Haiti  menunjukkan  bahwa  dua  pertiga  atau 67  persen  dari  mereka  telah  menjadi  korban  korupsi  dari pemerintahan  Haiti  (Smith  et  al  2012).  Tingkat  korupsi  ini bahkan jauh lebih tinggi daripada negara terkorup berikutnya di Amerika Serikat (AS). Belum lagi adanya peristiwa gempa bumi yang  sangat  menghancurkan  Haiti.  Menurut  Smelse  dan  Lipset (2018), sejalan dengan Tabel 1, terdapat beberapa parameter yang menentukan maju atau tidaknya sebuah negara, yakni persentase masyarakat  yang  bekerja  di  sektor  pertanian,  indeks  persepsi korupsi, dan sebagainya. Tabel 1 selanjutnya memaparkan posisi Haiti  yang  kurang  menunjukkan  pembangunan  ekonomi  yang besar  jika  dibandingkan  dengan  negara  Amerika  Latin  lainnya seperti Paraguay, Uruguay, dan Costa Rica.
Tidak  hanya  itu,  laporan  Democracy  Matrix  (2020)  mengenai peringkat kualitas demokrasi suatu negara mencatat posisi Haiti yang  berada  di  peringkat  131  dari  176  negara  di  seluruh  dunia (semakin  tinggi  peringkatnya,  semakin  tidak  demokratis  suatu negara), dengan total indeks nilai sebesar 3,46 dalam skala dari 0 (“sangat otoriter”) hingga 10 (“sangat demokratis”), menjadikan Haiti  sebagai  negara  dengan  rezim  otoriter.  Kriteria  indeks  ini didasarkan pada 60 indikator yang telah dikelompokkan ke dalam lima  kategori  yang  mengukur  pluralisme,  kebebasan  sipil,  dan budaya politik. Lebih dari itu, menurut data Freedom House (2017), Haiti dinilai memiliki status Partly Free, dari skala Free (“bebas”)- Partly Free (“sebagian terikat”)-hingga Not Free (“terikat”). Status ini merupakan kombinasi skor keseluruhan yang diberikan untuk bidang hak-hak politik dan kebebasan sipil suatu negara.
Banyak donor bantuan luar negeri yang mempromosikan tujuan utama  pemerintahan  demokratis  ke  dalam  program  bantuan mereka,  termasuk  AS.  Melalui  USAID,  AS  telah  banyak  terlibat dengan Amerika Latin dan Karibia sehubungan dengan bantuan

## United States Foreign Aid for Haiti
204
luar  negeri.  Bantuan  demokratisasi  kemudian  merupakan  sub- kategori bantuan luar negeri yang dirancang untuk meningkatkan fungsi  lembaga,  proses,  dan  partisipasi  demokrasi—khususnya untuk  negara  dengan  tingkat  demokratisasi  yang  rapuh  seperti Haiti (Azpuru 2008; Scott dan Carter 2015). Selain itu, bantuan demokratisasi  seringkali  berupa  anggaran  dana  atau  bantuan langsung  kepada  pemerintah,  institusi,  atau  aktor  masyarakat sipil guna memperkuat dan mendorong demokrasi di mana rezim non-demokrasi memegang kekuasaan.
USAID  sendiri  telah  bertindak  sebagai  donor  untuk  Haiti  sejak tahun 1973, dan merupakan donor terbesar untuk Haiti sejak 1975 (Pierre-Louis 2011). Pada tahun-tahun terakhir Perang Dingin, AS semakin  gencar  menjadikan  promosi  demokrasi  sebagai  tujuan kebijakan  luar  negerinya  (Peterson  dan  Scott,  2017).  Mengutip Knack (2004), USAID tercatat membelanjakan lebih dari US$700 juta per tahun untuk program-program bantuan yang berkaitan dengan  demokrasi.  Tabel  2  lalu  menunjukkan  alokasi  bantuan demokratisasi USAID untuk negara-negara Amerika Latin untuk tiga periode yang berbeda, diurutkan berdasarkan jumlah bantuan yang diberikan (Scott dan Carter 2015).
Tabel 2
Penerima utama bantuan demokratis AS di kawasan Amerika Latin dan Karibia pada tiga periode waktu yang berbeda (Dalam US$)

## Sumber: Scott dan Carter (2015)
Selanjutnya,  Tabel  3  menyajikan  bantuan  demokrasi  USAID ke  Amerika  Latin  berdasarkan  kategori  negara,  selama  tahun 1990-2005  ( Azpuru  dan  Shaw  2010).  Tabel  2  dan  3  kemudian menunjukkan posisi Haiti yang konsisten menjadi resipien utama dari  bantuan  demokratis  USAID,  meski  dalam  3  periode  waktu
yang  berbeda.  Dengan  demikian,  mengingat  ketidakstabilan politik  yang  dialami  Haiti  serta  belum  berhasilnya  Haiti  untuk keluar  dari  belenggu  sistem  demokratisasi  yang  buruk  meski telah diberi bantuan oleh USAID, artikel ini lalu hendak mengkaji implikasi  dari  bantuan  demokratisasi  USAID  terhadap good governance di  Haiti,  dengan  pertanyaan  penelitian mengapa bantuan demokratisasi AS untuk Haiti gagal dalam menghantarkan kehidupan yang demokratis di negara tersebut?

## Tabel 3
Total Bantuan Demokrasi USAID ke Amerika Latin Berdasarkan Kategori Negara Pada Tahun 1990-2005
Sumber: Azpuru dan Shaw (2010)

## Aid Failure Theory
Teori aid failure sebagaimana dikemukakan oleh William Easterly (2003,  2006,  2009)  menyoroti  tantangan  dan  kegagalan  yang terjadi dalam program bantuan pembangunan. Melalui bukunya “ The  White  Man’s  Burden ”,  Easterly  (2006)  menyampaikan sejumlah  pandangan  yang  muncul  dalam  upaya  efektivitas bantuan  pembangunan  yang  disalurkan  kepada  negara-negara miskin. Menurutnya, bantuan sering kali tidak mencapai tujuan- tujuan pembangunan karena adanya masalah seperti kurangnya akuntabilitas,  kurangnya  insentif  untuk  mencapai  hasil,  dan kurangnya  keterlibatan  masyarakat  resipien  (Easterly  2009). Dalam  konteks  kurangnya  keterlibatan  masyarakat  resipien,
Global Strategis, Th. 18, No. 1 206
yang dimaksud ialah respons atau inisiatif dari masyarakat pihak penerima bantuan, misalnya dalam pelaksanaan pemilu presiden. Selain  itu,  faktor  lain  yang  mungkin  menghambat  tercapainya tujuan  bantuan  adalah  ketidakstabilan  aliran  bantuan  serta bantuan yang cenderung pasif terhadap kebutuhan lokal. Easterly mengkritik pendekatan pembangunan top-down yang melibatkan rencana besar dan terpusat, dan lebih mendukung solusi bantuan luar  negeri  yang  lebih  terdesentralisasi  dan  lebih  responsif terhadap kebutuhan lokal (Easterly 2009). Hal ini misalnya berupa pendekatan Market-Friendly , yakni lebih terbuka terhadap pasar dan  lebih  memperhitungkan  kebutuhan  lokal  daripada  terpusat pada lembaga donor.
Sejalan  dengan  Easterly,  Peter  Bauer  (1972)  turut  bertindak sebagai  kritikus  yang  gigih  terhadap  keberadaan  bantuan  asing. Bantuan luar negeri didefinisikan sebagai “transfer sumber daya dari  pembayar  pajak  suatu  negara  donor  kepada  pemerintah negara penerima” (Bauer 1975).  Bauer memulai kritiknya ketika bantuan asing ke negara berkembang baru diluncurkan dan bersifat terus-menerus,  yakni  ketika  dunia  mengalami  pertumbuhan demokrasi dan hak asasi manusia yang luar biasa. Menurut Bauer, bantuan  luar  negeri  cenderung  menciptakan  insentif  yang  tidak diinginkan,  salah  satunya  adalah  meningkatkan  ketergantungan negara  resipien  serta  menghambat  inisiatif  lokal  (Bauer  1975). Terbatasnya kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia suatu  negara  terbuang  percuma  untuk  kegiatan-kegiatan  yang tidak  produktif  dibandingkan  kegiatan-kegiatan  yang  produktif. Bantuan  menghancurkan  insentif  ekonomi,  menyebabkan kesalahan  alokasi  sumber  daya  yang  langka,  sehingga  tidak hanya  gagal  untuk  memulai,  namun  juga  justru  menghambat pertumbuhan  (Shleifer  2009).  Padahal,  elemen  penting  dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ialah peran dari pasar  bebas  dan  kewirausahaan  lokal  itu  sendiri.  Konsensus bahwa  bantuan  telah  gagal  hampir  bersifat  universal  di  antara mereka yang melihat data tersebut (Shleifer, 2009). Argumennya ialah,  bantuan  tidak  hanya  gagal  mempercepat  pembangunan ekonomi, namun juga merugikan pembangunan (Shleifer 2009). Pernyataan ini didukung oleh beragam studi empiris yang kerap kali gagal menemukan dampak menguntungkan dari Bantuan Luar Negeri Resmi (ODA). Pada sisi lain, Easterly  (2006) membahas argumen-argumen ini secara rinci dan memberikan banyak bukti yang  mendukung  skeptisisme  Bauer  mengenai  dorongan  besar tersebut.
Easterly  (2009)  mengadakan  survei  mengenai  berbagai  alasan buruknya kinerja bantuan luar negeri, namun gagasan dasarnya kembali ke Bauer. Salah satu pendekatan lainnya adalah dengan mengikuti  jalan  panjang  dan  rumit  yang  harus  dilalui  oleh pembayar  pajak  di  negara-negara  Barat  sebelum  dana  tersebut sampai ke penerima yang membutuhkan di negara berkembang. Sekalipun  dana  bantuan  tersebut  sampai  ke  negara  bilateral dengan  tujuan  dibelanjakan  untuk  pembangunan  sebenarnya, selain  memiliki  staf  dalam  jumlah  besar,  lembaga-lembaga ini  sering  kali  mempunyai  ide  sendiri,  serta  kendala  dalam membelanjakan  dana  yang  ditentukan  oleh  prioritas  donor (Shleifer  2009).  Selain  itu,  lembaga-lembaga  pembangunan mempunyai insentif yang kuat untuk melakukan pembelanjaan – mengeluarkan dana (inilah dorongan yang sangat besar). Artinya, negara-negara  penerima  akan  menerima  dana  tersebut  sebagai hibah,  dan  bersedia  membelanjakannya  untuk  proyek-proyek terbesar. Dengan demikian, mereka menjadi kandidat yang paling menarik  untuk  menerima  bantuan.  Namun  hanya  ada  sedikit bukti bahwa bantuan tersebut dialokasikan ke negara-negara yang membelanjakannya dengan lebih bijaksana (Easterly 2006).
Dalam hal ini, sejalan dengan gagasan Easterly dan Bauer, penulis mengangkat  argumen  bahwa  bantuan  demokratisasi  USAID dikatakan  gagal  mencapai  tujuannya  oleh  karena  sejumlah alasan.  Fluktuatifnya  tren  bantuan  demokratisasi  USAID untuk  Haiti  menghasilkan  pola  dan  alokasi  sektor  bantuan yang  tidak  dapat  diprediksi.  Adapun  kurangnya  akuntabilitas pemerintah,  kurangnya  insentif  untuk  mencapai  hasil,  dan kurangnya  keterlibatan  masyarakat  Haiti  dalam  pelaksanaan pemilu  merupakan  poin  yang  berbeda.  Bersamaan  dengan  itu, pendekatan top-down yang kurang terdesentralisasi dan kurang responsif terhadap kebutuhan lokal juga berkontribusi terhadap gagalnya bantuan demokratisasi. Jika Haiti ingin melepaskan diri dari ketidakstabilan politik permanennya, diperlukan pergeseran paradigma pembuat kebijakan yang lebih komprehensif daripada hanya sekedar bantuan demokratisasi dari USAID.

## Klasifikasi Bantuan Demokratis USAID Menurut Sektor
Pada  dasarnya,  bantuan  demokratisasi  merupakan  salah  satu bentuk  bantuan  luar  negeri  yang  bertujuan  mendorong  fungsi dan efektivitas dari lembaga, proses, dan partisipasi demokrasi di
Global Strategis, Th. 18, No. 1 208
negara resipien (Scott dan Carter 2015). Dalam hal ini, kategori bantuan  demokratisasi  yang  disediakan  USAID  terbagi  menjadi empat sektor: (1) Penegakan hukum ( Rule of Law ); (2) masyarakat sipil; (3) pemilu yang kompetitif dan proses politik; dan (4) tata kelola yang dapat dipercaya ( Azpuru dan Shaw 2010). Gambar 1 menunjukkan bahwa bantuan pemilu belum menjadi sektor utama yang mendapat manfaat dari bantuan demokratisasi USAID untuk Amerika  Latin  pada  kurun  waktu  1990-2005.  Jumlah  terbesar diarahkan untuk penguatan Rule of Law (mewakili hampir 39,2 persen dari total), diikuti oleh dukungan untuk masyarakat sipil (27,9  persen)  dan  program  tata  kelola  yang  meningkat  secara konstan  dari  tahun  ke  tahun  (23,2  persen)  ( Azpuru  dan  Shaw 2010).

## Gambar 1
Klasifikasi Sektor Bantuan USAID untuk Amerika Latin dan Karibia (1990-2005)
Sumber: Apzuru dan Shaw (2010)
Mengutip  Azpuru  dan  Shaw  (2010),  sektor  penegakan  hukum mencakup  alokasi  dana  untuk  reformasi  hukum,  meningkatkan administrasi  peradilan,  legislatif,  partisipasi  serta  akses  warga negara  terhadap  keadilan  sistem  hukum.  Sektor  masyarakat sipil  mencakup  alokasi  dana  untuk  mendukung  kelompok  non- pemerintah  seperti  kinerja  kelompok  sipil,  organisasi  pemantau hak  asasi  manusia,  kelompok  pendidikan  kewarganegaraan, kelompok  media,  federasi  bisnis  dan  buruh,  dan  lain-lain
sehubungan  dengan  kemajuan  demokratisasi.  Pemilu  sendiri meliputi  sejumlah  program  yang  mendukung  pelaksanaan pemilu,  promosi  pemungutan  suara,  dukungan  teknis,  kinerja partai politik, pemantauan jalannya keadilan sistem pemilu, dan pendidikan untuk semua lapisan masyarakat (Von Hippel 1995). Kemudian,  sektor  tata  kelola  atau  pemerintahan  berkaitan  erat dengan  sejumlah  isu  yang  bertugas  memastikan  berfungsinya lembaga-lembaga  demokrasi  secara  efektif,  yakni  kegiatan anti-korupsi,  desentralisasi,  penguatan  pemerintah  daerah, implementasi  kebijakan  nasional  maupun  daerah  yang  efektif, dan peningkatan hubungan sipil dan militer.
Mengacu  pada  Gambar  1,  meskipun Rule  of  Law telah menjadi sektor  yang  paling  banyak  menerima  bantuan  demokrasi  dari waktu ke waktu, pada tahun 2002, pendanaan untuk sektor tata kelola telah melampaui lebih dari 50 persen total bantuan untuk sektor Rule  of  Law tersebut.  Dari  sini,  meskipun  jumlah  dana bantuan bervariasi selama bertahun-tahun dan beberapa negara telah menerima jumlah yang jauh lebih banyak daripada yang lain,  tingkat  keseluruhan  bantuan  demokratisasi  tetap  relatif konstan  (Azpuru  dan  Shaw  2010).  Sementara  itu,  dalam  sektor pemilu,  Organisasi  Pemantau  Pemilu  Domestik  (DMO)  menjadi pemain  kunci  dalam  memantau  dan  melaporkan  hasil  pemilu (Lean 2007). DMO mendefinisikan diri mereka dalam kaitannya dengan  potensi  demokratisasi  masyarakat  sipil,  yang  mana keberadaannya berhubungan langsung dengan donor luar negeri serta bantuan teknis yang membantu program mereka. Salah satu DMO di Haiti yang menerima lebih dari $400.000 AS dari USAID pada  tahun  2001  adalah  Conseil  National  d’Observation  (CNO), yang mana dana tersebut digunakan untuk kegiatan pemantauan pemilu dan reformasi kebijakan pemerintah Haiti (USAID 2002).
Bahkan  ketika  tidak  dikategorikan  sebagai  bantuan  demokratis pun, bantuan USAID secara tidak langsung tetap mempromosikan demokrasi,  yakni  dengan  “memodernisasi”  masyarakat  (Knack 2004).  Modernisasi  ini  dilakukan  dengan  meningkatkan literasi  masyarakat,  sehingga  mereka  sadar  akan  keinginan untuk  mendorong  bentuk  pemerintahan  yang  demokratis. Semakin  banyak  bantuan  asing,  maka  semakin  meningkat  juga pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara,  sebagaimana  banyak program bantuan ditujukan untuk mendorong tingkat melek huruf,  akses  ke  pendidikan,  dan  pendapatan  per  kapita  (Lipset 1959).  Kemudian,  melihat  satu  dekade  upaya  USAID  dalam membantu  mempromosikan  pemerintahan  yang  demokratis  di
210
Haiti, dengan sejumlah sektor bantuan demokratisasi yang unggul, lantas mengapa Haiti masih dianggap berada pada kondisi yang serupa dengan kondisi awal–yakni tidak mampu menanggulangi krisis politik?

## Dinamika Kepemimpinan Aristide dan Promosi Demokrasi AS di Haiti
Di Haiti, promosi demokrasi AS dikatakan merana dari awal hingga pertengahan 1990-an. Hal ini disebabkan oleh krisis politik yang melibatkan kudeta militer Haiti terhadap Jean Bertrand Aristide (yang  lalu  disusul  oleh  intervensi  AS);  baru  setelah  itu  bantuan demokratisasi  AS  meningkat  tajam.  Aristide  adalah  presiden pertama Haiti yang terpilih secara demokratis pada tahun 1990. Kepemimpinannya dianggap cukup kontroversial dalam kaitannya dengan  jatuh  bangun  sistem  demokratisasi  di  Haiti.  Aristide memenangkan  pemilu  tahun  1990  dengan  mendapat  dukungan mayoritas dari rakyat Haiti, khususnya dari kalangan masyarakat miskin.  Kemenangan  Aristide  sebagai  presiden  disorot  secara utama karena menandai pemilu demokratis pertama di Haiti serta sebagai tonggak penting dalam proses demokratisasi Haiti.
Meski  begitu,  kurang  dari  satu  tahun  sejak  dilantik  sebagai presiden,  Aristide  digulingkan  pada  29  September  1991  oleh karena kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Raoul Cedras. Ia sempat diasingkan dari Haiti dan melarikan diri ke AS. Setelah penggulingan  pertamanya,  Ia  berhasil  kembali  ke  Haiti  pada tahun 1994 setelah periode intervensi militer AS “Operasi Restore Democracy”  yang  dipimpin  oleh  presiden  Bill  Clinton.  Aristide kembali  memulihkan  jabatan  presiden  keduanya  pada  pemilu tahun  1994  oleh  karena  dukungan  komunitas  internasional, termasuk  AS  yang  mendesak  untuk  mengembalikan  Aristide  ke jabatan presidennya.
Selanjutnya,  pada  tahun  2004,  Aristide  sekali  lagi  dihadapkan pada  penggulingan  kekuasaan  akibat  kekacauan  politik  dan protes  massal,  serta  pemberontakan  bersenjata  dan  tekanan internasional,  yang  memaksanya  mengundurkan  diri  sebagai presiden Haiti. Aristide sendiri merupakan anggota partai politik Fanmi  Lavalas,  yaitu  partai  politik  sosial-demokratis  yang  telah berkuasa  secara  kuat  di  Haiti  sejak  tahun  1991  (Klimovich  dan Thomas  2014).  Aristide  mulai  memimpin  partai  ini  pada  1996.
Sebelumnya,  Fanmi  Lavalas  dikenal  dengan  sebutan  Organisasi Politik  Lavalas  (OPL),  yang  lalu  pecah  menjadi  dua  kubu  pada 1996, yang mana Fanmi Lavalas merupakan kubu gerakan politik Lavalas yang pro-Aristide. Lavalas sendiri adalah gerakan populer yang  mendorong  reformasi  sosial  dan  mendukung  kelompok masyarakat Haiti yang dianggap tersingkirkan. Dengan demikian, dinamika yang kompleks dan penuh gejolak dari sistem demokrasi di Haiti, sejatinya berakar dari sejumlah faktor seperti ketegangan politik,  intervensi  asing,  ketimpangan  ekonomi,  dan  konflik internal.  Semuanya  ini  berperan  dalam  pemulihan  sekaligus penggulingan Aristide sebagai presiden Haiti. Perjalanan politik Aristide  mencerminkan  tantangan  dan  kompleksitas  proses demokrasi di Haiti sebagai negara yang dilanda keras krisis politik dan sosial, serta merefleksikan tantangan untuk membangun dan mempertahankan sistem demokrasi Haiti yang stabil dan inklusif.

## Tren Bantuan Demokratisasi USAID
Secara  umum,  tren  bantuan  demokratisasi  USAID  untuk  Haiti bersifat  fluktuatif  dan  tidak  dapat  diprediksi.  Tabel  2  di  atas menyajikan tren bantuan luar negeri AS ke wilayah Amerika Latin  setelah  Perang  Dunia  II  (1975-1989)  yang  berlangsung dalam tiga periode lonjakan: (1) bantuan demokrasi relatif rendah pada 1980-an, sebelum melonjak pada akhir Perang Dingin; (2) bantuan  menurun  pada  pertengahan  1990-an;  dan  (3)  cakupan bantuan  menjadi  lebih  luas  pasca-9/11,  yang  mana  Amerika Latin  menerima  bantuan  USAID  tertinggi  mencapai  $157  AS di  bawah  kepemimpinan  George  W.  Bush  (Azpuru  dan  Shaw 2010;  Scott  dan  Carter  2016).  Dalam  pola  bantuan  luar  negeri secara  keseluruhan  ini,  peningkatan  bantuan  demokratisasi patut  diperhatikan.  Pertanyaannya  kemudian  adalah,  apa  yang menyebabkan fluktuatifnya bantuan demokratisasi AS ke Amerika Latin dan Karibia?
Mengutip  Gustavsson  (1999)  dan  Checkel  (1997),  kondisi  krisis yang  terjadi  dalam  sebuah  negara  merupakan  faktor  penting yang  memicu  ketidakstabilan  politik,  yang  akhirnya  mengarah pada  perubahan  kebijakan.  Gagasan  utamanya  adalah  bahwa kebijakan,  termasuk  dalam  memberikan  bantuan  luar  negeri, cenderung  dicirikan  oleh  periode  stabilitas  (Baumgartner  dan Jones  2010).  Menurut  Diehl  dan  Goertz  (2001),  sistem  politik internasional (termasuk dinamika geopolitik dan ideologi perang dunia) menjadi bentuk pemicu internasional yang menyebabkan pergeseran dalam kebijakan luar negeri, sehingga dapat mengubah
Global Strategis, Th. 18, No. 1 212
peluang atau malah menyebabkan masalah (misalnya perubahan rezim  di  negara  tertentu  atau  perubahan  kebijakan  di  tingkat negara dan masyarakat). Oleh karena itu, perubahan dan peristiwa di  lingkungan  internasional  yang  menentukan  alokasi  bantuan demokratisasi AS ke Haiti. Dinamika politik dalam negara serta berbagai peristiwa internasional merupakan penyebab perubahan dalam  hubungan  antar  negara,  termasuk  dalam  menghasilkan pergeseran keputusan kebijakan AS dalam memberikan bantuan demokratis ke Haiti (Diehl dan Goertz 2001).
Sepanjang  Perang  Dingin  (1975-1989),  alokasi  bantuan demokratisasi AS di Amerika Latin dicirikan relatif rendah, sebagian karena bantuan luar negeri AS merefleksikan kekhawatiran terkait kontes  ideologis  antara  AS  dan  Uni  Soviet.  Bantuan  seringkali dikaitkan dengan dukungan politik terhadap rezim yang dianggap pro-Amerika, dan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi politik di wilayah tersebut. Ketidakstabilan politik dan jatuh bangunnya pemerintahan serta kondisi anarkis dan otoriter juga memainkan peran  dalam  fluktuasi  bantuan.  Meskipun  demikian,  beberapa proyek USAID kadang-kadang diarahkan untuk mempromosikan demokrasi  di  kawasan  tersebut.  Hal  ini  misalnya  berupa  upaya militerisasi pada perubahan rezim–baik secara langsung atau pun tidak–yang seringkali didorong oleh kepentingan Realpolitik, atau dukungan yang lebih umum untuk rezim anti-komunis (Scott dan Carter 2016).
Selanjutnya,  konteks  pasca-Perang  Dingin  (1990-2001) mendorong minat yang jauh lebih besar dalam bantuan demokratis AS untuk semakin mempromosikan demokrasi di kawasan (Scott dan  Steele  2011;  Doyle  1986).  Hal  ini  sebagian  didorong  oleh mundurnya rezim otoriter di Amerika Latin, serta Perang Vietnam yang menghasilkan pergeseran prioritas kebijakan luar negeri AS yang lebih besar pada jenis rezim yang didukungnya (Fleck dan Kilby 2010; Lai 2003; Lancaster 2008). Menanggapi perubahan tantangan dan peluang internasional ini, Bill Clinton dan George W. Bush sebagai dua presiden AS pasca-Perang Dingin kemudian memperjuangkan dan menetapkan bantuan demokratisasi sebagai program  dalam  USAID,  termasuk  kepada  kawasan  Amerika Latin.  Bersama  dengan  negara-negara  Amerika  Latin  lainnya, Haiti juga menjadi target utama kebijakan AS yang berorientasi komersial, termasuk dalam hal bantuan ekonomi. Intervensi AS di Haiti pada tahun 1994 juga menghasilkan komitmen signifikan AS  dalam  mempromosikan  demokrasi  serta  membangun  dan mempertahankan  rezim  yang  lebih  demokratis  di  Haiti  (Scott
dan Carter 2016). Selama tahun 1992-2002, lebih dari $1 miliar diinvestasikan  USAID  dalam  program  bantuan  demokrasi  di Amerika Latin (US GAO 2003).
Baru setelah serangan teror 9/11, prioritas bantuan demokratisasi AS untuk wilayah Amerika Latin menjadi lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain seperti Timur Tengah dan Asia Selatan (Scott dan Carter 2015). Ini disebabkan oleh munculnya kekhawatiran dari  perumus  kebijakan  AS  pasca-9/11  bahwa  teroris  akan menggunakan Amerika Latin sebagai basis baru untuk menyelinap ke AS. Terkadang, AS dapat memberikan dukungan kepada rezim otoriter  demi  kepentingan  strategis  yang  mungkin  tidak  sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi atau good governance. Lebih jauh,  berbagai  program  bantuan  demokratis  yang  disediakan USAID dikenal dengan istilah bantuan Pemerintahan Demokratis (DG). Dari sini, fluktuatifnya bantuan demokratisasi tidak selalu mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Haiti.

## Partisipasi Politik, Akuntabilitas, dan Bentuk Pendekatan dalam Memberi Bantuan
Beberapa  dampak  bantuan  demokratisasi  yang  diberikan  oleh USAID untuk mendukung pertumbuhan demokratisasi dan good governance di  Haiti  menyoroti  sejumlah  dampak  positif  dalam tujuannya untuk memperkuat kapasitas institusi pemerintah dan non-pemerintah  di  Haiti.  Dalam  hal  ini,  pembangunan  institusi diharapkan  dapat  mempromosikan  demokrasi,  restrukturisasi pemerintah,  dan  keberhasilan  transisi  menuju  tata  kelola pemerintahan  yang  baik.  Ketiganya  ini  merupakan  kunci  untuk menekan  ketidakstabilan  politik  di  Haiti—termasuk  korupsi. Sebab,  sistem  hukum  dan  peradilan  membutuhkan  reformasi yang signifikan jika demokrasi ingin bertahan. Hal ini dilakukan misalnya  melalui  pelatihan,  pendampingan,  dan  penyediaan sumber  daya  teknis  untuk  memperbaiki  sistem  pemerintahan, hukum, dan administrasi publik. Kendati demikian, sebagaimana disebutkan  di  atas,  bantuan  demokratisasi  USAID  untuk  Haiti bersifat fluktuatif dan tidak stabil sehingga tidak mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (Burnside dan Dollar 2000). Hal ini berpotensi  menghambat  pengeluaran  pemerintah  yang  koheren atau pengembangan akuntabilitas lembaga-lembaga yang sehat di Haiti (Burnside dan Dollar 2000). Jalan panjang dan rumit serta perbedaan insentif dari USAID dan Haiti dapat menjadi kendala baru dalam membelanjakan dana yang diprioritaskan oleh USAID (Shleifer 2009).
Global Strategis, Th. 18, No. 1 214
Kemudian, bantuan demokratisasi USAID seharusnya menyoroti adanya  peningkatan  partisipasi  politik.  Hal  ini  misalnya  berupa penguatan  partisipasi  politik  masyarakat  Haiti,  termasuk pendidikan  terkait  pemilihan  umum,  pelatihan  politik,  dan dukungan  untuk  kelompok-kelompok  masyarakat  sipil  dalam menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka. Namun, banyak penelitian  sebelumnya  membuktikan  bahwa  partisipasi  pemilih pada  pemilu  tahun  2015  yang  sangat  rendah  yakni  hanya  21 persen.  Pemilu  tersebut  berlangsung  penuh  dengan  kekacauan, kecurangan, dan kekerasan. Kendala logistik, daftar pemilih yang tidak konsisten, dan tidak dapat diaksesnya tempat pemungutan suara,  terutama  di  daerah  yang  terkena  banjir  dan  badai, menghalangi sebagian orang untuk memilih.
Lebih lanjut, implikasi lainnya adalah bahwa bantuan bertujuan untuk  mendorong  transparansi  dan  akuntabilitas,  yang  tidak hanya  terbatas  pada  pemerintahan  dan  lembaga  publik.  Ini dilakukan  melalui  peningkatan  akses  informasi,  penguatan mekanisme  pengawasan,  dan  dengan  mempromosikan  prinsip good governance . Dalam konteks bantuan demokratisasi USAID untuk  Haiti,  beberapa  aspek  teori  kegagalan  bantuan  dapat diidentifikasi. Misalnya, kurangnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah  dalam  penggunaan  dana  bantuan.  Dalam  kaitannya dengan  perspektif  Easterly  (2009),  jika  bantuan  demokratisasi USAID  untuk  Haiti  cenderung  mengadopsi  pendekatan top- down dan  kurang  memperhitungkan  dinamika  lokal,  ini  dapat menghadirkan risiko inefisiensi bantuan terhadap pembangunan, yang kemudian berkaitan dengan perspektif Bauer, yakni sejauh mana  bantuan  USAID  dapat  mempertimbangkan  inisiatif  lokal, atau  bahkan  memperkuatnya;  serta  apakah  bantuan  USAID menghasilkan  ketergantungan  yang  tidak  diinginkan  dari  pihak Haiti.
Pendekatan top-down seringkali  melibatkan  perencanaan dan  implementasi  program  secara  hierarkis,  dengan  kurang memperhatikan  pandangan  dan  kebutuhan  lokal.  Hal  ini  dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara inisiatif demokratisasi yang diimpor dan dinamika sosial, politik, dan budaya di tingkat lokal. USAID  mungkin  gagal  memahami  secara  mendalam  konteks Haiti,  sehingga  implementasi  bantuan  menjadi  kurang  efektif. Pendekatan bantuan top-down yang kurang terdesentralisasi ini dapat  mengakibatkan  kurangnya  partisipasi  dan  kepemilikan lokal.  Bantuan  yang  diarahkan  dari  pusat  seringkali  tidak memperhitungkan  keberagaman  dan  kompleksitas  tingkat
lokal,  menghambat  kemampuan  komunitas  untuk  mengelola dan  memanfaatkan  bantuan  dengan  efektif.  Ketiadaan  respons terhadap  kebutuhan  lokal  dapat  terjadi  jika  desain  program tidak memperhitungkan dinamika yang berubah atau jika tidak ada  mekanisme  umpan  balik  yang  memungkinkan  adaptasi cepat  terhadap  perubahan  situasional.  Ini  dapat  menyebabkan ketidakmampuan bantuan untuk secara efektif mempromosikan demokrasi  yang  relevan  dan  berkelanjutan  di  Haiti.  Dengan demikian,  kombinasi  antara  pendekatan top-down yang kurang terdesentralisasi dan kurang responsif terhadap kebutuhan lokal dapat menjadi faktor kontributor terhadap kegagalan bantuan demokratisasi USAID di Haiti.
Padahal,  Haiti  merupakan  negara  merdeka  pertama  di  kawasan Amerika  Latin,  namun  saat  ini  adalah  negara  yang  paling bergantung  pada  pihak  lain. Selain  itu,  kurangnya  partisipasi masyarakat Haiti dalam perencanaan dan pelaksanaan program demokratisasi, termasuk pemilu presiden, juga dapat membatasi keberhasilan  upaya  tersebut.  Fakta  bahwa  keterlibatan  penuh masyarakat merupakan elemen kunci yang seringkali terabaikan dalam  implementasi  program  bantuan  demokratisasi,  termasuk dalam proses pemilu. Lebih jauh, perubahan politik yang sering kali  terjadi  di  Haiti  dan  tantangan  institusional  dapat  menjadi faktor lain yang berkontribusi terhadap kesulitan dalam mencapai hasil yang diinginkan dari bantuan demokratisasi.
Tidak  berhenti  di  situ,  dalam  konteks  sektor  pemilu,  bantuan demokratisasi  USAID  juga  dapat  dinilai  melalui  sukses  atau tidaknya  DMO  dalam  memantau  jalannya  pemilu.  Adapun parameter  kesuksesan  DMO  adalah,  pertama,  apakah  mereka memberi masyarakat sipil kesempatan untuk berpartisipasi serta memberi  pengetahuan  seputar  keterampilan  kewarganegaraan. DMO yang berhasil dalam hal ini berkontribusi secara signifikan untuk  memobilisasi  sukarelawan  dan  menawarkan  kesempatan untuk  berpartisipasi  yang  berkelanjutan  dari  waktu  ke  waktu (Lean  2007).  Selain  itu,  apakah  ada  transparansi,  akuntabilitas, penyampaian  tujuan  pluralistis  di  antara  organisasi  masyarakat sipil dalam memodelkan demokrasi (Scott dan Steele 2005). Dan DMO  yang  berhasil  cenderung  mendapatkan  pengakuan  dari otoritas politik dan warga negara sebagai perantara antara negara, masyarakat, bahkan komunitas internasional dalam mendukung keberlangsungan demokrasi (Lean 2007).
Global Strategis, Th. 18, No. 1 216

## Hubungan Bilateral AS-Haiti
Terkait kedudukan AS di Haiti sebelumnya, secara teknis, AS tidak secara  langsung  “menduduki”  atau  menguasai  dan  menginvasi Haiti. Namun, Haiti sendiri memiliki sejarah panjang intervensi dari  pihak  asing,  termasuk  dari  AS.  Ada  beberapa  faktor  yang menjadi alasan di balik intervensi AS di Haiti. Pertama, kepentingan strategis Amerika Serikat. Secara geografis, Haiti terletak di dekat pantai timur AS dan Selat Kepulauan Karibia, sehingga stabilitas politik dan keamanan di Haiti dapat berdampak pada stabilitas di kawasan  pantai  timur  AS  serta  Kepulauan  Karibia.  Oleh  karena itu, AS memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas di  Haiti.  Kedua,  dalam  hal  perdagangan  dan  ekonomi,  Haiti merupakan  pasar  potensial  penting  bagi  komoditas  produk  AS dan  Haiti  adalah  salah  satu  mitra  dagang  utama  AS  di  Karibia. AS  memiliki  kepentingan  dalam  memperluas  akses  pasar  dan mempromosikan hubungan ekonominya dengan Haiti, terutama dalam  hal  mengimpor  gula,  tembakau,  dan  kopi  (Mintz  1995). AS  juga  mengincar  perluasan  pabrik  manufaktur  dan  perakitan apparel di negara tersebut.
Ketiga,  adanya  alasan  kemanusiaan.  Krisis  kemanusiaan  dan bencana  alam  sering  terjadi  di  Haiti,  seperti  gempa  bumi  yang menghancurkan pada tahun 2010. AS kemudian telah terlibat aktif dalam upaya bantuan kemanusiaan dan pemulihan pasca-bencana di  Haiti.  Hal  ini  berhubungan  erat  dengan  poin  selanjutnya, yaitu  keempat,  migrasi.  Kondisi  ekonomi  dan  politik  yang  sulit di  Haiti  telah  menyebabkan  migrasi  besar-besaran  penduduk Haiti ke AS. AS telah terlibat dalam pengelolaan dan penanganan masalah imigran dari Haiti. Dalam beberapa kasus, intervensi dan campur tangan AS di Haiti terjadi secara kontroversial dan sering diperdebatkan. Beberapa kritikus menuduh AS melakukan campur tangan yang berlebihan dan tidak menghormati kedaulatan Haiti. Namun,  ada  juga  argumen  bahwa  intervensi  tersebut  dilakukan dengan  alasan  kemanusiaan  guna  mempromosikan  stabilitas, pembangunan, dan demokrasi di Haiti.
Keberadaan Elit Mulatto dan Gempa Bumi Haiti
Secara demografis, populasi Haiti dinilai cukup homogen secara ras dan etnis. Pembangunan politik-ekonomi Haiti terletak pada masyarakatnya yang terfragmentasi (baik secara ekonomi, sosial, dan  politik)  serta  kontribusi  eksploitasi  massal  penduduk  oleh para elit (Kimovich dan Thomas 2014). Elit tersebut ialah elit kulit
Global Strategis, Th. 18, No. 1
hitam yang mendominasi ibu kota dan memegang jabatan tertinggi di  pemerintahan,  serta  elit mulatto yang menjalankan banyak bisnis.  Keduanya  memanfaatkan  pertanian  untuk  menghasilkan pendapatan dengan memungut pajak kepada kaum tani dan mengontrol penuh kontrol kegiatan administrasi (DeWind 2019).
Dalam  banyak  hal,  ibu  kota  Port-au-Prince  dan  seluruh  Haiti adalah  dua  dunia  yang  berbeda  (Klimovich  dan  Thomas  2014). Masyarakat  pedesaan  yang  masih  sangat  bergantung  pada pertanian secara kuat masih berdomisili di Haiti, sedangkan elit menguasai perkotaan Port-au-Prince secara signifikan. Elit bisnis mulatto dan elit hitam secara utama berkolusi dalam korupsi yang sangat luas, menghasilkan tantangan ketidakstabilan politik yang tak kunjung usai. Dengan demikian, selain mengalami eksploitasi oleh  para  elit,  petani  dan  kaum  miskin  pedesaan  Haiti  juga dianggap  tidak  memiliki  hak  dan  peran  dalam  proses  kebijakan publik.
Ketika gempa bumi 7,0 Skala Richter (SR) menghancurkan Haiti pada tahun 2010, lebih dari 300.000 penduduk meninggal dunia, 1,5  juta  kehilangan  tempat  tinggal,  dan  puluhan  ribu  melarikan diri (Charles 2021; Yates 2021). Belum lagi adanya gempa 7,2 SR di  Haiti  pada  2021—serta  pembunuhan  Presiden  Jovenel  Moïse di tahun yang sama—yang semakin memperburuk jumlah migran yang melarikan diri ke AS (Yates 2021). Pada tahun 2021, lebih dari 128.000 orang tercatat bermigrasi ke perbatasan AS-Meksiko, dan hampir 80.000 warga Haiti tetap terlantar dalam perjuangan mereka untuk membangun kembali masa depan mereka yang tidak jelas (IOM 2015; Charles 2021); namun peristiwa tragis ini adalah kasus lain yang berbeda. Menanggapi gempa tahun 2010 tersebut, USAID sendiri telah membelanjakan lebih dari dua miliar dolar untuk bantuan kemanusiaan dan pembangunan jangka panjang di Haiti (Johnston dan Lorentzen 2022).
Pasca-gempa  tahun  2010,  situasi  di  Haiti  terus  menjadi  sebuah ketidakpastian  dan  ketidakstabilan  politik  masih  mengganggu setiap  aspek  kehidupan  masyarakatnya  terlepas  dari  investasi demokratisasi  besar  AS  selama  bertahun-tahun.  Efektivitas bantuan luar negeri dalam mempromosikan demokrasi kemudian bergantung  pada  berbagai  faktor,  termasuk  komitmen  atau keseriusan  pemerintah  Haiti  untuk  melakukan  reformasi, keberlanjutan program bantuan, dan koordinasi yang baik antara pemerintah donor dan pihak penerima. Penting bagi pihak donor bantuan  luar  negeri  untuk  mengakomodasi  kebutuhan  dan
Global Strategis, Th. 18, No. 1 218
tantangan  yang  spesifik  yang  dihadapi  Haiti,  serta  melibatkan partisipasi  aktif  kelompok  masyarakat  sipil  dalam  perencanaan, implementasi,  dan  pemantauan  program  bantuan.  Secara keseluruhan, bantuan demokratisasi yang disediakan oleh USAID berkontribusi dalam memperkuat sistem politik Haiti, mendukung pemilihan  yang  bebas  dan  adil,  memperkuat  lembaga-lembaga demokrasi,  membangun  kapasitas  pemerintah,  dan  melibatkan masyarakat  sipil  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Namun perubahan  dalam  sistem  demokratisasi  dan good governance yang signifikan di Haiti memerlukan upaya jangka panjang secara berkelanjutan  yang  melebihi  sekedar  bantuan  asing,  dan  juga membutuhkan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan di Haiti.

## Simpulan
Sejak  akhir  Perang  Dingin,  Amerika  Serikat  telah  gencar mempromosikan  demokrasi  di  Amerika  Latin,  dengan  Haiti sebagai  negara  penerima  bantuan  demokratisasi  terbesar  dari USAID. Bantuan demokratisasi yang ditawarkan USAID kepada Haiti  berdiri  sebagai  upaya  untuk  mendukung  pembangunan institusi demokrasi, penguatan good governance , dan peningkatan partisipasi  politik  di  negara  tersebut.  Namun,  di  Amerika Latin,  bantuan  AS  belum  tentu  menjamin  perubahan  sistem demokratisasi  yang  kuat.  Memang  benar  bahwa  selama  tahun- tahun USAID telah menyediakan bantuan demokratisasi, namun hal  ini  secara  keseluruhan  lebih  mengutamakan  pembangunan kelembagaan,  bukan  pembangunan  budaya  demokrasi  atau pun  penciptaan  mekanisme  partisipasi  demokrasi  dalam  proses pengambilan keputusan. Pandangan Easterly dan Bauer mungkin benar mengenai bantuan luar negeri, bahwa bantuan luar negeri telah  gagal  mencapai  tujuan  utamanya:  memacu  pertumbuhan ekonomi.  Alasan  kegagalannya  mungkin  beragam  dan  lebih kompleks–dibandingkan  sekadar  model  pembangunan  yang gagal. Namun bukti-bukti yang ada, salah satunya dari kasus Haiti telah secara luas menguatkan pandangan Easterly dan Bauer.
Secara keseluruhan, demokrasi di Haiti adalah suatu perjuangan yang  memerlukan  upaya  bersama  dari  pemerintah,  masyarakat sipil,  dan  komunitas  internasional.  Bantuan  luar  negeri  dalam hal  ini  memainkan  peran  penting  dalam  mempromosikan demokratisasi,  namun  upaya  secara  menyeluruh  memerlukan
komitmen politik yang kuat dari pemerintah, penegakan hukum yang  efektif,  penghapusan  korupsi,  dan  pembangunan  ekonomi yang  berkelanjutan.  Tantangan  yang  dihadapi  Haiti  dalam mengukuhkan  demokratisasinya  masih  terpampang  nyata. Bahkan  meskipun  bantuan  demokratisasi  telah  berkontribusi positif, namun perubahan dalam sistem demokratisasi dan good governance yang  signifikan  memerlukan  upaya  jangka  panjang, termasuk  reformasi  struktural  dan  perubahan  dalam  budaya politik untuk terlebih dahulu memulihkan ketidakstabilan politik di Haiti. Oleh karena itu, sementara bantuan demokratisasi dapat memberikan  dorongan  awal,  perubahan  yang  berkelanjutan membutuhkan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan di  Haiti,  serta  dukungan  yang  berkelanjutan  dari  masyarakat internasional.

## Tentang Penulis
Angelica Putri Arindrayani adalah  mahasiswa  Magister  Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Airlangga. Penulis menyelesaikan pendidikan  Sarjana  Sosial  di  Universitas  Bina  Nusantara  pada  2021, dan  saat  ini  sedang  melanjutkan  pendidikan  Magister  di  Universitas Airlangga. Penulis dapat dihubungi melalui email di angelica.putri.arin- 2022@fisip.unair.ac.id.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Baumgartner, Frank R., and Bryan D. Jones, 2010. Agendas and instability  in  American  politics .  University  of  Chicago Press.
Checkel, Jeffrey T., 1997. Ideas and international political change: Soviet/Russian behavior and the end of the Cold War . Yale University Press.
DeWind, Josh, 2019. Aiding migration: The impact of international development assistance on Haiti . Routledge.
Diehl, Paul, and Gary Goertz, 2001. War and peace in international rivalry . University of Michigan Press.

## United States Foreign Aid for Haiti
Global Strategis, Th. 18, No. 1 220
Easterly, William, 2006. The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good . New York: Penguin Press.
Fauriol GA., 2014. “Haiti: conflict and the search for democratic governance”,  In  Wiarda  HJ.,  and  Kline  HF  (eds.), Latin American  Politics  and  Development ,  Westview  Press:
Boulder.
Kapiszewski  D  (ed.).  2002.  “Encyclopedia  of  Latin  American Politics. Center for Latin American Studies”, Georgetown University. Oryx Press: Westport, Haiti.
Lancaster,  Carol,  2008. Foreign  aid:  Diplomacy,  development, domestic politics . University of Chicago Press.
Mintz, Sidney W., 1995. “Can Haiti Change?” Foreign Affairs .
Smelser,  Neil  J.,  and  Seymour  Martin  Lipset,  2018.  “Social structure, mobility and development.” Social Structure & Mobility in Economic Dovelopment . Routledge.
Smith, Amy Erica, et al., 2012. “The political culture of democracy in  Haiti  and  in  the  Americas:  Towards  equality  of opportunity.” Nashville:  Latin  American  Public  Opinion Project .

## Jurnal dan Artikel Jurnal
Azpuru, Dinorah, and Carolyn M. Shaw, 2010. “The United States and the promotion of democracy in Latin America: then, now and tomorrow”, Orbis, 54 (2): 252-267.
Bauer,  Peter  T.,  1975,  “N.  H.  Stern  on  Substance  and  Method in  Development  Economics,” Journal  of  Development Economics , 2: 387-405.
Burnside,  Craig,  and  Dollar,  David,  2000.  “Aid,  policies,  and growth”, American economic review , 90 (4): 847-868.
Castor,  Suzy,  2019.  “Democracy  and  society  in  Haiti:  structures of  domination  and  resistance  to  change”, Latin  America Faces the Twenty-First Century , 158-169.
Doyle, Michael W., 1986. “Liberalism and world politics”, American political science review, 80 (4): 1151-1169.
Easterly, William, 2003, “Can Foreign Aid Buy Growth?” Journal of Economic Perspectives , 17: 23-48.
Easterly, William, 2009. “Can the West Save Africa?” Journal of Economic Literature , 47: 373-447.
Fleck,  Robert  K.,  and  Christopher  Kilby,  2010.  “Changing  aid regimes? US foreign aid from the Cold War to the War on Terror”, Journal of Development Economics, 91 (2): 185- 197.
Gustavsson,  Jakob,  1999.  “How  should  we  study  foreign  policy change?”, Cooperation and Conflict, 34 (1): 73-95.
Johnston,  Jake,  and  Annee  Lorentzen,  2022.  “Capacity development for whom? An Agenda for USAID reform in Haiti.”
Klimovich,  Kristina,  and  Clive  S.  Thomas,  2014.  “Power groups,  interests  and  interest  groups  in  consolidated and  transitional  democracies:  Comparing  Uruguay  and Costa  Rica  with  Paraguay  and  Haiti”, Journal  of  Public Affairs, 14 (3-4): 183-211.
Knack,  Stephen,  2004.  Does  foreign  aid  promote  democracy? International studies quarterly , 48 (1), 251-266.
Lai, Brian, 2003. “Examining the goals of US foreign assistance in  the  post-cold  war  period,  1991-96”, Journal  of  Peace Research, 40 (1): 103-128.
Lean,  Sharon  F.,  2007.  “Democracy  assistance  to  domestic election  monitoring  organizations:  Conditions  for success”, Democratisation, 14 (2): 289-312.
Lipset,  Seymour  Martin,  1959.  “Some  social  requisites  of democracy:  Economic  development  and  political legitimacy1”, American political science review, 53 (1): 69- 105.
Pierre-Louis,  Francois,  2011.  “Earthquakes,  nongovernmental organizations, and governance in Haiti”, Journal of Black
Global Strategis, Th. 18, No. 1
222
Studies, 42 (2): 186-202.
Scott, James M., and Carie A. Steele, 2005. “Assisting democrats or resisting dictators? The nature and impact of democracy support  by  the  United  States  National  Endowment  for Democracy, 1990–99”, Democratization, 12 (4): 439-460.
Scott,  James  M.,  and  Carie  A.  Steele,  2011.  “Sponsoring democracy:  The  United  States  and  democracy  aid  to  the developing  world,  1988–2001”, International  Studies Quarterly, 55 (1): 47-69.
Scott, James M., and Ralph G. Carter, 2015. “From Cold War to Arab Spring: mapping the effects of paradigm shifts on the nature  and  dynamics  of  US  democracy  assistance  to  the Middle  East  and  North  Africa”, Democratization 22 (4): 738-763.
Scott, James M., and Ralph G. Carter, 2016 “Promoting democracy in Latin America: foreign policy change and US democracy assistance,  1975–2010”, Third  World  Quarterly, 37 (2): 299-320.
Shleifer,  Andrei,  (2009).  Peter  Bauer  and  the  failure  of  foreign aid. Cato Journal , 29 (3) : 379-390.
Von Hippel, Karin, 1995. Democratisation as foreign policy: The case of Haiti. The World Today , 51 (1): 11-14.

## Lain-lain
Charles, Jacqueline, 2021. “In aftermath of Haiti’s 2010 earthquake, many still face immigration uncertainty” [daring]. dalam https://www.miamiherald.com/news/nation-world/ world/americas/haiti/article248450275.html
Democracy  Matrix,  2020.  “Ranking  of  Countries  by  Quality of Democracy” [daring]. dalam https://www.
democracymatrix.com/ranking
Freedom  House,  2017.  “Freedom  In  The  World  2017”  [daring]. dalam https://freedomhouse.org/country/haiti/freedom- world/2017
Transparency  International  n.d.  “Corruption  Perception  Index” [daring]. In https://www.transparency.org/en/countries/ haiti [Diakses 21 Juni 2023].
USAID,  2002.  ‘Haiti  Activity  Data  Sheet,  Program:  Haiti, Genuinely  Inclusive  Democratic  Governance  Attained, document  number  521-005,’  (Washington,  DC:  USAID,
2002), pp. 1–2.
US  GAO,  2003.  “Foreign  Assistance:  US  Democracy  Programs in  Six  Latin  American  Countries  Have  Yielded  Modest Results.”
Yates,  Caitlin,  2021.  Haitian  Migration  through  the  Americas: A  Decade  in  the  Making  [daring].  dalam  https://www. migrationpolicy.org/article/haitian-migration-through- americas [Diakses 22 Juni 2023].

## United States Foreign Aid for Haiti
224