## PERKAWINAN SEPERSUSUAN MENURUT HADIS DAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA
Nurmahmudah
IAIN Kediri
nurmahmudah@iainkediri.ac.id
Marriage  is  one  of  the  human  needs  in  fulfilling  their  spiritual  and  biological  needs  but  is regulated by law so as not to harm others, and provide great benefits to society. Islam itself regulates these issues through its laws, one of which is the hadith, where the hadith is one of the sources  of dalal  naqli for  Islamic law. Therefore, in  explaining the marriage of brothers and sisters, we start from the takhrij of the hadith which is selected from the method of the narrator,  then  from  the  lafadz,  and  finally  select  the  hadith  about  the  relationship  between brothers and sisters through the classification of the hadith by selecting the sahih hadith. The second  step  is  to  corroborate  the  traditions  with  the  verses  of  the  Qur'an  and  their interpretations and qiyas from Islamic scholars and groups. The last step is to look at this law from  the  perspective  of  Indonesian  positive  law,  namely  Law  No.  1  of  1974  concerning marriage  and  also  strengthened  by  Presidential  Instruction  No.  1  of  1991  concerning  the Dissemination of the Compilation of Islamic Law concerning marriage, which then specifies marriage of cousins. The criteria for cousins in the hadith are the same as those in Indonesian positive law, even more detailed. This means that Indonesian law does not contradict Islamic law.

## Keywords:
breastfeeding  siblings,  breastfeeding  marriage,  breastfeeding  hadith,  positive  law  of breastfeeding marriage

## Abstrak
Perkawinan  adalah  salah  satu  kebutuhan  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan  ruhani  dan kebutuhan  biologisnya  namun  diatur  dalam  hukum  agar  tidak  merugikan  orang  lain,  dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Islam sendiri mengatur persoalan tersebut melalui  hukum-hukumnya  salah  satunya  adalah  hadis,  dimana  hadis  menjadi  salah  satu sumber  dalal naqli bagi  hukum  Islam.  Maka  dalam  penjelasan  perkawiann  saudara seperususuan ini berangkat dari takhrij hadis  yang dipilih dari metode perawinya, kemudian dari lafadznya, terakhir  memilih  hadis  tentang  hubungan  sepersusuan  melalui  kalsifikasi hadis  yaitu  dengan  memilih  hadis  yang  sahih.  Langkah  kedua  menguatkan  hadis-hadis tersebut  denagn  ayat-ayat  al-Qur;an  berikut  tafsiran  dan  qiyasnya  dari  ulama’  maupun kelompok  Islam.  Terakhir  melihat  hukum  ini  dari  kaca  mata  hukum  positif  Indonesia  yaitu Undang-Undang  No  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  dan  juga  diperkuat  dengan  Intruksi Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Penyebaranluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang perkawinan,  yang  kemudian  dispesifikan  tentang  perkawinan  sepersusuan.  Kriteria  saudara sepersusuan dalam hadis sama dengan kriteria yang ada di undang-undang positif Indonesia, bahakan  lebih  terperinci  lagi.  Artinya  hukum  Indonesia  tidak  bertentangan  dengan  hukum Islam.

## Kata Kunci :
saudara sepersusuan, perkawinan sepersusuan, hadis sepersusuan, hukum positif perkawinan sepersusuan

## A. Pendahuluan
Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  saling  membutuhkan  dalam  memenuhi  segala kebutuhannya  baik  kebutuhan  lahir  maupun  batin.  Untuk  mewujudkan  kebutuhan  masing- masing pihak maka manusia membutuhkan kerjasama yang baik melalui interaksi harmonis. Akan tetapi, semakin dekat hubungan sesama manusia biasanya semakin banyak tuntutan dan semakin banyak tantangan untuk memeliharanya. Begitu juga hubungan pernikahan.
Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  saling  membutuhkan  untuk  memenuhi kebutuhannya,  baik  kebutuhan  jasmani  maupun  rohani,  baik  kebutuhan  utama  seperti bertahan,  tumbuh  dan  berkembang,  ada  juga  kebutuhan  tambahan  seperti  menuangkan  dan mengembangkan  ide  dan  skill.  Salah  satu  kebutuhan  dasarnya  adalah  melanjutkan  garis keturunannya  melalui  perkawinan,  juga  insting  sebagai  makhluk  hidup  dalam  menjaga populasinya.  Islam  yang  datang  sebagai rahmatan  lil  alamiin memberikan  aturan  dalam setiap  lini  kehidupun  manusia  termasuk  tentang  perkawinan,  sehingga  tetap  terjaga  dari segala marabahaya untuk manusia itu sendiri.
Islam datang dengan membawa aturannya tentu tidak luput dari sumber-sumber hukumnya sebagai landasan atauran itu sendiri, sehingga pengikutnya bisa yakin secara penuh dan mau patuh dalam menjalankannya. Islam sebagai agama samawi tentunya memiliki wahyu sebagai kalam  Ilahi  yang  disampaikan  oleh  seorang  utusan  sebagai  penjelas  terhadap  wahyu  itu sendiri kepada umatnya. Wahyu sebagai sumber hukum dalam ajaran Islam di sini adalah al- Quran  yang  disampaikan  oleh  Nabi  Muhammad  Saw.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Q.S. Al-Anfal ayat 20: “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah  kamu  berpaling  daripada-Nya  sedang  kamu  mendengar  (perintahNya).”  Q.S.  Al- Hasyr  ayat  7:  “Apa  yang  diberikan  Rasul  kepadamu  maka  terimalah  dia.  Dan  apa  yang dilarangnya  bagi  mu,  maka  tinggalkanlah;  dan  bertakwalah  kepada  Allah  sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”. Ayat-ayat ini menetapkan bahwa setelah ketaatan kepada Allah  dan  kemudian  dibarengi  juga  dengan  ketaatan  kepada  Rasulullah.  Maka  ketaatan kepada  Allah  adalah  untuk  mengikuti  semua  perintahNya  dan  merealisasikannya  dalam
kehidupan sehari-hari. 1 Dari ayat-ayat di atas tidak perlu diragukan lagi bahwa al-Quran dan segala  apa  yang  disampaikan  oleh  nabi  baik  dari  perkataan,  putusan,  maupun  perilaku- perilaku yang dicontohkannya adalah sumber utama hukum Islam.
Manusia  adalah  makhluk  Tuhan  yang  diberikan  rasa  cinta,  disamping  itu  manusia  juga merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat untuk mengembangkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian makhluk manusia. Namun keturunan ini juga diharapkan menjadi generasi  pelurus  (generasi  yang  saleh)  yang  akan  mampu  menyeru  manusia  kepada  yang makruf  dan  mencegah  dari  yang  mungkar.  Dan  Islam  menyediakan  aturannya  dalam pernikahan. 2
Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah menjaga keturunan dengan pernikahan yang sah diakui.  Mereka  merasa  tenang  dan  damai  dalam  masyarakat,  sebab  keturunan  mereka  jelas, dan  masyarakat  pun  menemukan  kedamaian. 3 Kompleksitas  kehidupan  manusia  membawa banyak permasalahan-permasalahan baru yang muncul, baik itu karena perkembangan zaman membawa kepada perkembangan teknologi dan lain sebagainya sehingga memunculkan rasa ingin  tahu  yang  lebih  dalam  dari  manusia  itu  sendiri.  Begitu  juga  termasuk  masalah perkawinan.  Dengan  begitu  banyaknya  pengaruh  yang  bermacam-macam  memunculkan hasrat  yang  bermacam-macam  juga  sehingga  memunculkan  hal-hal  baru  dalam  kehidupan manusia,  seperti  permasalahan  ingin  mempertahankan  trah  atau  keturunan  garis  keluarga, atau suku, harta, bahkan kedudukan sehingga tidak jatuh di luar dari klan keluarganya maka mereka  melakukan  perkawinan  endogami,  ada  juga  mereka  yang  merasa  jatuh  cinta  kepada saudara atau kerabatnya sendiri sehingga terjadi perkawinan sepersusuan. Selain itu ada juga perkawinan  yang dilakukan hanya untuk  mengesahkan agar dapat  menikahi  mantan istrinya kembali karena sudah jatuh talak 3, dan bentuk perkawinan-perkawinan lainnya.
Pernikahan  memiliki  peranan  yang  penting  tidak  hanya  memiliki  faktor  lahiriah  saja, namun  faktor  batiniyah  juga  harus  seimbang.  Sebagiamana  yang  tertara  pada  Undang- Undang  No  16  Tahun  2019  Perubahan  Atas  Undang-  Undang  No  1  Tahun  1974  tentang pernikahan, tujuan pernikahan ialah membentuk  suatu keluarga  yang harmonis dan bahagia. Berkembanganya  peradaban  manusia  menghadirkan  problematika  yang  unik,  yang  muncul dari  keinginan-keinginan  manusia  itu  sendiri,  mungkin  sengaja  dibentuk  karena  adanya
1 Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam , ed. Maman Adb. Djaliel (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 107–109.
2 Marhumah, Membina Keluarga Mawadda Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), 2.
3 Fuad Muhammad, PENGANTAR BISNIS , I (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 11.
tujuan-tujuan  tertentu,  tapi  adakalanya  masalah  yang  muncul  karena  adanya  dorongan- dorongan yang tidak biasa diluar dari kebiasaan norma-norma yang sudah dibentuk dan yang sudah  seharusnya,  seperti  pernikahan  itu  sendiri  memunculkan  banyak  probelmatik,  seperti pernikahan  kontrak,  pernikahan  siri  dan  termasuk  pernikahan  antar  kerabat  atau  disebut dengan  pernikahan  endogami.  Pernikahan  endogami  yaitu  pernikahan  antara  seorang  yang berasal  dari  dalam  golongannya  sendiri,  golongan  yang  dimaksud  berupa  golongan  etnis. Pernikahan dengan sistem ini biasanya bertujuan untuk menjaga kelestarian suku atau daerah. Bentuk  pernikahan  ini  dalam  Islam  dibolehkan  selama  tidak  termasuk  wanita  yang  haram dinikahi. 4 Begitu  juga  pernikahan  sedarah  marak  terjadi  di  Indonesia,  diantaranya  putusan- putusan pengadilan agama terkait permasalah terbetu yaitu:
a. Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Hubungan  Nasab  Putusan  No.  1236/Pdt.G/2017/PA.Sr.
Perkawinan  ini  terjadi  karena  adanya  paksaan,  faktor  ekonomi,  kurangnya  pengetahuan dan kehati-hatian dari pihak desa dalam pengecekan hubungan keluarga atau sedarah dari kedua calon mempelai tersebut ketika pengajuan perkawinan. 5
b. Putusan  Pengadilan  Agama  Banyumas  Nomor  1160/Pdt.G/2018/PA.Bms  Pembatalan
Perkawinan Incest (Sedarah). Perkara pembatalan perkawinan oleh hakim diputus berdasar pada  berbagai  macam  alat  bukti  yang  diperiksa  berupa  surat  maupun  keterangan  pihak yang  bersaksi  yang  mengindikasikan  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak adalah perkawinan yang tidak diperbolehkan oleh agama maupun undang-undang. 6
c. Putusan  Pengadilan  Agama  Sumber  dengan  Perkara  Nomor:  3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr
Putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan nikah disebabkan oleh hubungan sedarah yang  diketahui  setelah  pernikahan.  Proses  perkawinan  didasarkan  atas  alat  bukti  surat
4 A Darussalam, “Pernikahan Endogami Prespektif Islam Dan Sains,” Tahdis 8, no. 1 (2017): 7, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/3997/3695.
5 Ayu Istiqomah, “Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Sragen)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), http://eprints.ums.ac.id/91129/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf.
6 Nabila Falah, “Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)” (UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/10074.
maupun keterangan para saksi, bahwa perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang dan agama. 7
d. Putusan  Nomor  321/Pdt.G/2013/PA.TPI  pembatalan  perkawinan  akibat  perkawinan sedarah.  Hakim  dapat  memutus  perkara  pembatalan  perkawinan  berdasarkan  fakta-fakta yang  detail,  karena  perkawinan  dapat  dibatalkan  dengan  alasan  bahwa  perkawinan dilangsungkan  antara  dua  orang  yang  memiliki  hubungan  darah,  semenda  dan  sesusuan sampai  derajat  tertentu  yang  menjadi  penghalang  terjadinya  perkawinan,  sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974. 8
Penelitian  terkait  larangan  perkawinan  sepersusuan  beberapa  sudah  dilakukan, diantaranya: 1). Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Prespektif Hukum Islam dan Medis,  oleh    Fahrul  Fauzi,  membahas  batasan-batasan  seseorang  dikatakan  sebagai  saudara sepersusuan  dari  al-Qur’andan  Hadis  serta  tinjauan  medisnya  untuk  mengungkapkan  alasan ilmiah  terkait  larangan  tersebut; 9 2)  Larangan  Pernikahan  Sepersusuan  (Dalam  Prespektif Hadis  dan  Medis),  Tesis  oleh  Eli  Nursusanti,  membahas  hadis  larangan  perkawinan sepersususuan yang kemudian ditinjau dari sanadnya; 10 3) Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan  Islam,  Kesehatan  dan  Genetika,  Oleh  Zidni  Amaliyatul  Hidayat,  dan  Dian  Aruni Kumalwati; 11 4)  Pembatalan  Perkawinan  Akibat  Hubungan  Sesusuan    Ditinjau  Berdasarkan Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  Bobi  Riyanto; 12 5)  Akibat  Hukum  Perkawinan  Sepersusuan
7 May Rahayu, “Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Nikah Disebabkan Oleh Hubungan Sedarah Yang Diketahui Setelah Pernikahan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sumber Dengan Perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr)” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012), ttp://repository.syekhnurjati.ac.id/251/1/may rahayu_58310088__ok.pdf.
8 Eriska Megasanti Sibagariang, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI)” (Uiniversitas Sumatra Utara Medan, 2015), http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15762.
9 Fahrul Fauzi, “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam Dan Medis,” Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam , 2020, hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan&btnG=#d=gs_qabs&t=1677685902859&u=%23p%3DS80 73eqyBc8J.
10 Eli Nursusanti, “Larangan Pernikahan Sepersusuan (Dalam Prespektif Hadis Dan Medis)” (UIN Raden Intan Lampung, 2017), http://repository.radenintan.ac.id/2057/.
11 Zidni Amaliyatul Hidayat and Dian Aruni Kumalwati, “Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan Dan Genetika,” Proseding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains (KIIIS) Edisi 4 4, no. 1 (2022),
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan&btnG=#d=gs_qabs&t= 1677687277503&u=%23p%3DG21fx4NFrPsJ.
12 Bobi Riyanto, “Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sesusuan Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,” Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 8, no. 1 (2022),
Menurut  Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang    Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan Beserta Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaranluasan Kompilasi Hukum Islam,  skripsi  yang  ditulis  oleh  Andzar  Luqman. 13 Perbedaanya  dengan  tulisan  ini  adalah tulisan  ini  lebih  fokus  kepada  hadis  yang  sahih  untuk  meninjau  hukum  perkawinan sepersusuan,  dan  tidak  fokus  kepada  Hukum  Islam  secara  menyeluruh  (al-Qur’an,  Hadist, Qiyas,  Ijma’,  dan  Fatwa-Fatwa  Ulma’),  kemudian  hadis  tersebut  digunakan  untuk  meinjau hukum  positif  Indonesia  tentang  perkawinan  khususnya  tentang  hukum  perkawinan sepersusuan  dan  tidak  menijaunya  secara  medis.  Sehingga  kajian  ini  dianggap  masih  layak untuk  ditulis,  dengan  harapan  menambah  wawasan  dan  daya  analisa  kritis  yang  lebih mendalam lagi persoalan perkawinan itu sendiri.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka atau library research, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terkait termasuk penelitian- penelitian  terdahulu.  Data-data  adalah  data  yang  valid  dan  relevan,  kemudian  data-data tersebut dibandingkan dan dianalisa, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat.
Dari pemaparan di  atas  dapat  dipahami ada beberapa hal  yang menyebabkan  pembatalan nikah,  salah  satunya  adalah  ketidaktahuan  maupun  ketidakjujuran  calon  mempelai,  atau karena  ketidakjelian  petugas  dalam  pengecekan  data  ketika  pengajuan  pernikahan.  Maka tujuan  penelitian  ini  adalah  agar  para  pembaca  dan  masyarakat  luas  lebih  teliti  lagi  dalam melakukan  pengecekan  calon  pasangan,  sehingga  dapat  menghindari  kejadian  yang  tidak diinginkan  sepert  ini.  Agar  masyarakat  juga  mengetahui  bagaimana  hukum  perkawinan sepersusuan menurut ilmu hadis dan menurut hukum positif Indonesia.

## B. Pembahasan

## 1. Perkawinan Sepersusuan Menurut Hadis Nabawi
Firman Allah dalam al-Qur’an Qs al-Nisa’ 23: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu- ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu  yang  perempuan;  saudara-saudara  ibumu  yang  perempuan;  anak-anak  perempuan dari  saudarasaudaramu  yang  laki-laki;  anak-anak  perempuan  dari  saudarasaudaramu  yang perempuan;  ibu-ibumu  yang  menyusui  kamusaudara  perempuan  sepersusuan;  ibu-ibu isterimu  (mertua);  anak  anak  isterimu  yang  dalam  pemeliharaanmu  dari  isteri  yang  telah
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan&btnG=#d=gs_qabs&t= 1677687470685&u=%23p%3DrPX6dxN6xawJ.
13 Andzar Luqman, “Akibat Hukum Perkawinan Sepersusuan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaranluasan Kompilasi Hukum Islam” (UNPAS, 2016), http://repository.unpas.ac.id/4980/.
kamu  campuri,  tetapi  jika  kamu  belum  campur  dengan  isterimu  itu  (dan  sudah  kamu ceraikan),  Maka  tidak  berdosa  kamu  mengawininya;  (dan  diharamkan  bagimu)  isteri-isteri anak kandungmu  (menantu);  dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan  yang bersaudara,  kecuali  yang  telah  terjadi  pada  masa  lampau;  Sesungguhnya  Allah  Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Akibat  hukum  dari  perceraian  dan  pembatalan  perkawinan  memiliki  perbedaan  terutama dalam segi status hukum anak yang berimbas pada hak waris yang dimilikinya. Anak akibat putusnya  perkawinan  karena  perceraian  tetap  memiliki  hubungan  kepada  bapak  dan  ibunya meskipun bapak dan ibunya telah bercerai.  Status anak akibat pembatalan perkawinan tidak memiliki  hubungan  kepada  bapaknya  melainkan  hanya  memiliki  hubungan  kepada  ibu  dan keluarga ibunya. 14
Syuhudi  Ismail  seperti  yang  dikutip  oleh  Askolan  Lubis  pengertian  takhrij  hadis  ialah “Penelusuran  atau pencarian hadis  pada berbagai  kitab sebagai  sumber  asli dari hadis  yang bersangkutan,  yang  di  dalam  sumber  itu  dikemukakan  secara  lengkap  matan  dan  sanad hadis”.  Menurut  Mahmud  al-Tahhan  seperti  yang  dikutip  oleh  Askolan  Lubis,  ia mendefinisikan  takhrij:  “Menunjukkan  sumber  asli  dari  suatu  hadis,  menjelaskan  sanadnya dan menerangkan nilai hadis tersebut jika dianggap perlu”. 15
Sedangkan  tujuannya  adalah:  untuk  menemukan  suatu  hadis  dari  beberapa  buku  induk hadis;  untuk  mengetahui  eksistensi  suatu  hadis,  apakah  hadis  tersebut  benar-benar  ada  di dalam buku-buku hadis atau tidak; untuk mengetahui berbagai redaksi matan dan sanad dari mukharrij yang berbeda; untuk mengetahui kualitas dan kuantitas hadis, baik dari segi sanad maupun  matan.  Maka  dari  tujuan  ini  kita  dapat  meetapkan  apakah  hadis  tersebut  diterima atau tertolak. 16
Beberapa  cara  mencari  hadis  dengan  cara:  1)  Mencari  nama  sahabat  yang meriwayatkannya;  2) Lafadz awal  suatu  hadis;  3)  Salah  satu lafadz dari  matan;  4)  Melalui tema hadist tersebut. 17
14 Nazaruddin Lathif, “Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Suami Istri Yang Memiliki Hubungan Sepersusuan,” PALAR (Pakuan Law Review) 06, no. 02 (2020): 1–22, https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/2125/pdf#:~:text=Batalnya%20perkawinan%20me njadikan%20ikatan%20perkawinan,pernah%20kawin%20sebagai%20suami%20istri.
15 Askolan Lubis, “Urgensi Metodologi Takhrij Hadis Dalam Studi Keislaman,” Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab 2, no. 1 (2016), http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/36/48.
16 Abdul Muhdi bin Abdil Maujud, Thuruq Takhrij Al-Hadis Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wa Sallam (Mesir: Dar al-I’tisam, 1987).h.11.
17 Lubis, “Urgensi Metodologi Takhrij Hadis Dalam Studi Keislaman,” 19.
Di  dalam  pendekatan  hukum  Islam  banyak  metode  yang  digunakan  untuk  melihat  suatu hukum, misal melalui takhrij hadist, maka permasalahan yang diangkat saat ini adalah hadist tentang perkawinan sepersusuan maka penulis mencoba mencari hadist tentang hal tersebut. Penulis  mencoba  menggunakan  metode  yang  pertama  yaitu  dengan  cara  mencari  nama perawi hadist, yaitu:
( حاكنلا يف د ةدلاولا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي ثيدح 1:7 عقلا نع ) ,يبن (س ت د) نب ناميلس نع ,رانيد نب الله دبع نع ،كلام نع ( عاضرلا يف ت .هب راسي 2:1
ديعس نب ىيحي نع ,راشب نبا نع ) - (و 2:1 )
نعم نع ,ىسوم نب قاحسإ نع - نع امهلاك
( حاكنلا يف س .حيحص :لاقو ,مرح الله نإ :هوحن كلام 1:49 الله ديبع ةمادق يبأ نع )
18 .هب ديعس نب ىيحي نع ,يسخرسلا ديعس نب Penjelasannya adalah: د Abu Daud terdapat dalam bab Nikah jilid I halaman 7, selanjutnya ت Tirmizi dalam bab Susuan jilid 2 halaman 1, س Nasa’i pada bab Nikah jilid 1 halaman 49.
Lafadz hadis yang terkenal pada persoalaan pernikahan sepersusuan yaitu:
بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي
Dari lafadz hadis yang terkenal tersebut penulis mencoba melakukan takhrij hadis dari lafadz pertama hadis yaitu مرحي maka didapatkan sebagi berikut:
* 19 )حص( ساّبع نبا نع )ه ن م مح(ةشئاع نع )ه ن د ق مح( بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي Penjelasannya  adalah:  مح  menunjukan  riwayat  dari  Ahmad;  ق  menunjukan  riwayat  dari Mutafaq Alaih; د menunjukan riwayat dari Abu Daud; ن menunjukan riwayat dari Al-Nasa’i; ه menunjukan riwayat  dari  Ibnu Majah.  Beginilah cara mencari hadis-hadis  dari kitab-kitab kumpulan hadis sehingga kita tahu hadis-hadis tentang persolan yang kita ingin ketahui, serta kita  bisa  menemukan  siapa  saja  perawinya,  matan  dsb.,  sehingga  kita  bisa  langsung menemukan hadis-hadis yang sahih.
Setelah  mencari  hadis  melalui  metode-metode  di  atas,  dalam  takhrij  hadis  harusnya dilanjutkan  meneliti  keadan  matan  dan  sanad  hadis,  yang  kemudian  mencari  sumbernya  di dalam kitab-kitab hadis yang khusus membahas sanad dan matan hadis.
1) Matan  yang dilihat apakah ada tanda-tanda maudu’ baik  karena susunan  bahasanya  yang rancu ata isinya yangbertentangan dengan al-Qur’an, maka cara yang paling mudah adalah
18 al-Hafiz al-Muhaqqiq Muhaddis al-Syam Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf and bin al-Zakki Abd al- Rahman bin Yusuf al-Qadlai al-Kalbi Al-Mizzi, Tuhfatu Al Asyraf  Bi Ma’rifat Al-Atraf :فعقهثلآ( Dar al- Qayyimah, 1983.h.7
19 al-Hafiz Jalal al-Din Abu al- Fadl Abd al-Raman bin Abi Bakar and Muhammad al-Khudairi al-Suyuti Al- SyafiI, Al-Jami‘ Al-Sagir Fi Ahadis Al- Basyir Al-Nazir (Beirut: Da>r al-Kutu al-Ilmiah, 2004).589
dengan  merujuk  kepada  kitab-kitab  hadis maudu’, namun  apabila  hadis  tersebut  hadis qudsi dengan melacaknya kepada kitab-kitab khusu hadis qudsi;
2) Sanad, jika hadisnya terdapat isnad yang bertingkat, maka cari ke kitab-kitab yang khusus hadis yang diriwayatkan ayah dan anak;
3) Matan  dan  sanad,  terkadang  ada  hadis  yang  keadaannya illat  dan  ibham, maka  merujuk kepada kitab-kitab khusu yang membicarakan hadis-hadis tersebut. 20
Kritik sanad salah satu gunanya untuk menguji ketersambungan proses periwayatan hadis dengan mencermati silsilah guru-murid. Akan tetapi dari banyaknya macam metode takhrijul hadis  dan  langkah-langkah  selanjutnya,  maka  penulis  akan  mempersingkatnya  dengan  cara melihat  hadis  dari  klasifikasinya,  yaitu  mencari  hadis  yang sahih terkait  perkawinan sepersusuan.  Di  sini  penulis  langsung  mengambil  hadis  dari  klasifikasi  hadisnya  saja, sehingga  sudah  terjamin keshaihannya ,  yaitu  berkenaan  dengan  upaya  ulama  yang  telah mengumpulkan hadis-hadis berdasarkan status-satuts hadis.
( 2146 ) - ( ثيدح ىل لحت لا" :زمح ةنبا ىف ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق :سابع نبا مرحي
يلع قفتم "ةعاضرلا نم ىخأ ةنبا ىهو بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم حيحص * .ه
Hadis  yang  diriwayatkan  Ibnu  Abbas  tersebut  berstatus  Sahih. 21 Hadis  tersebut  jelas memberikan  hukum  perkawinan  diantara  saudara  yang  memiliki  hubungan  sepersusuan dilarang. Ada beberapa dalil yang menguatkan hukum trsebut, diantaranya: berdasarkan Q.S. al-nisa:  23  serta  hadis  Nabi  :    “  ...  ibu-ibumu  yang  menyusui  kamu;  saudara  perempuan sepersusuan...”,  dan  hadis  Nabi:  “Dari  Ali  b.  Abi  Ṭālib,  bahwasanya  Rasulullah  saw bersabda:  ”Sesungguhnya  Allah  mengharamkan  bagi  sesusuan  apa  yang  diharamkan  karena adanya hubungan nasab”. Berdasarkan pemahaman ayat dan hadis serta qiyas terhadap nasab, maka keharaman juga berlaku akibat adanya muṣāharah . 22
Muṣāharah adalah    Adanya  pertalian  semenda  /  pertalian  keluarga  karena  perkawinan (muṣāharah ) yang haram dinikahi selamanya ada empat :
a. Isterinya  bapak  (wanita  yang  sudah  dinikahi  bapaknya/ibu  tiri)  terus  ke  atas  (isterinya kakek  baik  dari  ibu  maupun  dari  bapak)  dan  seterusnya,  sekalipun  belum  pernah melakukan hubungan suami istri.
20 Lubis, “Urgensi Metodologi Takhrij Hadis Dalam Studi Keislaman,” 26–27.
21 Muhammad Nasir Alauddin al-Bani, Irwa Al-Galil Fi Takhrij, Ahadis Manar Al-Sabil (Beirut: al- Maktabah al-Islam, 1985).218
22 Iffah Muzammil, Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) (Tanggerang: Printing, 2019). 54- 55.
b. Isterinya  anak,  terus  ke  bawah,  baik  sudah  dikumpuli  maupun  belum  (Q.S.  al-nisa’:  23), baik  dari  jalur  anak  laki-laki  maupun  jalur  anak  perempuan  (cucu  mantu,  baik  dari  anak laki-laki  maupun  perempuan):  “...(dan  diharamkan  bagimu)  isteri-isteri  anak  kandungmu (menantu)...”
c. Orang  tua  isteri  (mertua)  seterusnya  ke  atas,  seperti  nenek  isterinya,  baik  dari  pihak  ibu atau bapaknya, baik isterinya sudah dikumpuli atau belum Q.S. al-Nisa’: 23:
... ُتاَهَّمُأ َو   مُكِئاَسِن d. Anak  dari  istri  yang  sudah  dikumpuli  (anak  tiri),  terus  ke  bawah.  Jika  wanita  tersebut belum  dikumpuli,  kemudian  ditalak  atau  meninggal,  maka  tidak  haram  menikahi  anak perempuannya  (Q.S.  al-Nisa’:  23):  “...  dan  anak-anak  isterimu  yang  dalam pemeliharaanmu  dari  isteri  yang  telah  kamu  campuri,  tetapi  jika  kamu  belum  campur dengan  isterimu  itu  (dan  sudah  kamu  ceraikan),  maka  tidak  berdosa  kamu mengawininya...” 23
Lalu  bagaimana  yang  dimaksud  dengan  saudara  sepersusuan,  berapa  tetes  hitungan  susu yang  diminum  sampai  disebut  sebagi  saudara  sepersusuan?  Menurut  Ḥanafiyah,  Mālikiyah, dan  salah  satu  riwayat  Aḥmad,  tidak  ada  batas  berapa  kali  susuan  yang  menyebabkan maḥram , sebab ayat al-Qur’an tidak membatasinya. Sementara itu, dalam pandangan Shāfi’ī, salah  satu  riwayat  Aḥmad,  serta  mayoritas  ulama  hadis,  susuan  yang  dapat  menyebabkan maḥram adalah minimal lima kali. Dasar kelompok ini adalah hadis Nabi:
“Dari  St  ‘Aishah,  isteri  Nabi,  beliau  berkata:”Dulu  yang  telah  diturunkan  dari  al-Qur’an, bahwasanya sepuluh kali susuan menyebabkan mahram, kemudian (ketentuan) itu di- nasakh (hapus)  dengan  ‘lima  kali  susuan  menyebabkan  mahram’.  Rasulullah  wafat  dan  hal  itulah bagian yang dibaca dari al-Qur’an.”
Alasan  jumhur  dibantah  oleh  Ḥanafiyah.  Dalam  pandangan  Ḥanafiyah,  hadis  tersebut merupakan  hadis aḥād, sehingga  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  dalil  untuk  men- takhṣīṣ ke- umuman  ayat  al-Qur’an  di  atas  ( ُمُكُتاَهَّمُأ َو  يِت َّلالا    مُكَن عَض  رَأ  /  dan  ibu-ibu  yang  telah  menyusui kalian),  karena  ayat  tersebut  bersifat muḥkam ,  dan  jelas  serta  tegas  maknanya.  Keharaman akibat adanya pertalian susuan ini dengan syarat  bahwa persusuan itu terjadi dalam usia 0-2 tahun  berdasarkan  Q.S.  al-  Baqarah:233:  “Para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak-anaknya selama  dua  tahun  penuh,  yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan...”,  serta  hadis nabi:

## ِنَع
ِن با    ساَّبَع  َلاَق  َلاَق  ُلوُس َر  ِلل ىلص لل هيلع ملسو  َلا  َعاَض َر  َّلاِإ اَم  َناَك
23 Ibid. 45-51
“Dari Ibn ‘Abbas, bahwasanya Rasulullah bersabda, “Tidak ada persusuan kecuali dalam masa dua tahun (sejak dilahirkan)”.
Namun  demikian,  menurut  Ḥanafiyah,  ada  dua  perbedaan  hubungan  nasab  dan sepersusuan,  yakni:  1)  Boleh  menikahi  ibu  saudara  laki-laki  atau  perempuan  dari  saudara sepersusuan,  karena  saudara  sepersusuan  tidak  menjadi  nasab  dengan  ibu  kandungnya;  2) Saudara perempuan dari anak laki-laki atau dari anak perempuan sepersusuan. Bagi ayahnya, boleh menikahi mereka . 24
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pelarangan menikahi sepersusuan yaitu:
1) Larangan menikahi Ibu yang menyusuinya
2) Saudara perempuan sepersusuan
3) Saudara sesusuan apa yang diharamkan karena adanya hubungan nasab
4) Usia saudara sepersusuan diantara usia 0-2 tahun
5) Menurut  Hanafiyah  boleh  minikahi  ibu  saudara  laki-laki  atau  perempuan  dari  saudara sepersusuan karena saudara sepersusuan tidak menjadi nasab dengan ibu kandungnya
6) Menurut  Hanafiyah  saudara  perempuan  dari  anak  laki-laki  atau  dari  anak  perempuan sepersusuan, bagi ayahnya boleh menikahi mereka
Dari  pemaparan  di  atas  maka  alangkah  lebih  baiknya  jika  ada  saudara  sepersusuan dikenalkan  sejak  dini  sehingga  anak-anak  dan  keluarga  serta  masyarakat  saling  mengetahui nasab  dan  silsilah  dari  keluarga  tersebut.  Agar  ada  kehati-hatian  dalam  menjalankan  aturan syariat tentang perkawianan.

## 2. Tinjauan Hukum Perkawinan Sepersusuan Menururt Hukum Positif Indonesia
Berdasarkan  data  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021.  Dari  jumlah  tersebut,  sebanyak  236,53  juta  jiwa  (86,88%)  beragama  Islam.  Artinya mayoritas  penduduk  Indonesia  adalah  muslim. 25 Umat  Islam  Indonesia  yang  merupakan penduduknya  mayoritas  di  negeri  ini,  salah  satu  upaya  dalam  rangka  pengamalan  syari’at Islam,  adalah  menjadikan  hukum  Islam  itu  sebagai  hukum  positif  di  Indonesia, 26 maka
24 Ibid. 54-55
25 Viva Budy Kusnandar, “Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam,” Katadat.Co.Id , accessed February 12, 2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk- indonesia-beragama-islam.
26 Hikmatullah, “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” Syakhsia; Jurnal Hukum Perdata 19, no. 1 (2018): 204, https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/syakhsia/article/download/1123/902/2710.
terwujudlah  hukum  tentang  perkawinan  dalam  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam 27 ,  yang  didalamnya  membahas  aturan mengenai larangan perkawinan sepersusuan.
Larangan  perkawinan  sepersusuan  bisa  dilihat  pada  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  menjelaskan  bahwa  antara  orang-orang  yang  memiliki hubungan  keluarga  dan  antara  dua  orang  yang  memiliki  hubungan  diatur  agamanya  atau peraturan  lain  yang  berlaku  dilarang  kawin. 28 Pada  pasal  8  tentang  Perkawinan  tersebut melarang  perkawinan  antara  dua  orang  yang:  a.  berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan lurus  kebawah  ataupun  keatas;  b.  berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping yaitu  antara  saudara,  antara  seorang  dengan  saudara  orang  tua  dan  antara  seorang  dengan saudara  neneknya;  c.  berhubungan  semenda,  yaitu  mertua,  anak  tiri  menantu  dan  ibu/bapak tiri;  d.  berhubungan  susuan,  yaitu  orang  tua  susuan,  anak  susuan,  saudara  susuan  dan bibi/paman  susuan;  e.  berhubungan  saudara  dengan  isteri  atau  sebagai  bibi  atau  kemenakan dari  isteri,  dalam  hal  seorang  suami  beristeri  lebih  dari  seorang;  f.  mempunyai  hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. 29
Perkawinan yang dilangsungkan dengan adanya hubungan sepersusuan didalamnya, maka secara otomatis perkawinan tersebut batal sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menjelaskan  bahwa  perkawinan  yang  tidak memenuhi  syarat  yang  salah  satunya  memastikan  bahwa  tidak  ada  hal-hal  yang  menjadi alasan  terlarangnya  suatu  perkawinan  dilangsungkan,  yakni  adanya  hubungan  kekerabatan, dalam kondisi kawin cerai untuk kedua kalinya, dan sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang  lain  (kecuali  terdapat  aturan  kepercayaan  masing-masing)  dapat  batal 30 dan  Pasal  70 Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam yang menjelaskan bahwa perkawinan batal ketika antara dua orang yang memiliki hubungan darah,  semenda,  dan  sesusuan  sampai  derajat  tertentu  melangsungkan  perkawinan 31 sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. 32
27 Presiden Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Hukum Kompilasi Islam,” Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Hukum Kompilasi Islam, 1 (1991), https://www.bphn.go.id/data/documents/91ip001.pdf.
28 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan,” Pub. L. No.1 Tahun 1974, 26 (n.d.), https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.
29 Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 5.
30 Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 9.
31 Presiden Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,” Pub. L. No. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Hukum Kompilasi Islam tentang Perkawinan (n.d.), https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930343435.html.
32 Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 5.
3. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## a. Syarat Perkawinan
Perkawinan di Indoensia sendiri menurut hukum di Indonesia dapat dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 33
Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia terdapat pada Pasal 6 sampai 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:
1) Perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2) Calon mempelai minimal berusia 19 tahun;
3) Tidak  ada  hal-hal  yang  menjadi  alasan  terlarangnya  suatu  perkawinan  dilangsungkan, yakni  adanya  hubungan  kekerabatan,  dalam  kondisi  kawin  cerai  untuk  kedua  kalinya, dan  sedang  dalam  ikatan  perkawinan  dengan  orang  lain  (kecuali  terdapat  aturan kepercayaan masing-masing). 34

## b. Larangan Perkawinan
Larangan  perkawinan  terdapat  dalam  Pasal  8  sampai  10  dalam  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dirangkum sebagai berikut:
1) Adanya hubungan kekerabatan, yaitu sebagai berikut:
a) Hubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  bawah  atau  ke  atas.  Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
b) Hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
c) Hubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
d) Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
e) Hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
2). Sedang dalam kondisi kawin cerai untuk kedua kalinya
3). Sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain (kecuali terdapat aturan kepercayaan masing-masing). 35

## c. Putusnya Perkawinan
Menurut Pasal 38 sampai Pasal 40 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu  perkawinan  bisa  terputus  dikarenakan  tiga  sebab,  yaitu  adanya  pihak  yang  meninggal dunia,  perceraian,  dan  berdasar  pada  putusan  pengadilan.  Putusnya  perkawinan  karena
33 Indonesia, Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 2.
34 Indonesia, Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 3-5.
35 Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 5.
perceraian  hanya  bisa  dilaksanakan  pada  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  terkait melakukan  upaya  untuk  merukunkan  kedua  pihak  dan  tidak  berhasil.  Para  pihak  dapat bercerai dengan syarat harus memiliki alasan yang memenuhi untuk menyatakan bahwa para pihak  tidak  ada  harapan  dapat  damai  kembali  sebagai  sepasang  suami  istri.  Gugatan perceraian  diajukan  kepada  Pengadilan  dan  tatacara  pengajuan  ini  akan  diatur  dalam peraturan perundang-undangan lainnya. 36

## d. Batalnya Perkawinan
Pasal 22 sampai 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa  perkawinan  dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan perkawinan yang dirangkum sebagai berikut:
1) Perkawinan dilangsungkan dengan kesepakatan kedua calon pengantin;
2) Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  umur  19  (sembilan  belas) tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun.  pasal  ini  dapat meminta dispensasi  kepada Pengadilan  atau Pejabat  lain  yang ditunjuk  oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
3) Tidak  ada  hal-hal  yang  menjadi  alasan  terlarangnya  suatu  perkawinan  dilangsungkan, yakni adanya hubungan kekerabatan, dalam kondisi kawin cerai untuk kedua kalinya, dan sedang  memiliki  ikatan  perkawinan  bersama  orang  lain  (kecuali  terdapat  aturan kepercayaan masing-masing). 37
Terdapat pula beberapa hal yang dapat  membatalkan perkawinan, diantaranya:
1) Perkawinan yang berlangsung selain di muka pegawai pencatat perkawinan yang memiliki wewenang;
2) Perkawinan berlangsung dengan adanya perbuatan mengancam yang menyalahi hukum;
3) Perkawinan berlangsung dengan adanya kesalahpahaman atau kesalahdugaan tentang diri suami atau istri. 38
2. Hukum  Perkawinan  Menurut  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
a. Syarat Perkawinan
Menurut  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang  Penyebarluasan  Kompilasi Hukum  Islam,  terdapat  rukun  dan  syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan,  yakni  terdapat
36 Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 15.
37 Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan3-5.
38 Indonesia, Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, 9-12.
pada  Pasal  14  sampai  29,  adapun  rukun  dan  syarat  tersebut  adalah  sebagai  berikut,  yaitu adanya
1) Calon suami;
2) Calon isteri;
3) Wali nikah;
4) Dua orang saksi;
5) Ijab dan kabul.
Rukun tersebut dirinci lebih lanjut dengan syarat sebagai berikut:
1) Rukun calon mempelai:
a) Calon mempelai pria minimal berusia 19 tahun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
b) Perkawinan dilangsungkan dengan adanya persetujuan calon mempelai;
c) Tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan atau sesuai undang-undang
2) Wali nikah
Wali nikah dibagi  menjadi  dua,  yakni  wali nasab dan wali hakim. Wali nasab dijelaskan sebagai wali yang memiliki susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Adapun tata urutan kedudukan kekerabatan tersebut adalah sebagai berikut:
a) Kelompok  kerabat laki-laki  garis  lurus  ke atas,  yakni  ayah, kakek dari  pihak  ayah, dan seterusnya;
b) Kelompok  kerabat  saudara  laki-laki  kandung  atau  saudara  laki-laki  seayah,  dan keturunan laki-laki mereka;
c) Kelompok kerabat  paman,  yakni  saudara  laki-laki  kandung  ayah,  saudara  seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
d) Kelompok  saudara  laki-laki  kandung  kakek,  saudara  laki-laki  seayah,  dan    keturunan laki-laki mereka.
Apabila  wali  nasab  tidak  ada  atau  tidak  mungkin  menghadirkan  perkawinan  atau  tidak diketahui  keberadaanya  atau  gaib  atau  tidak  mau,  maka  wali  hakim  baru  dapat  bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.
3) Saksi
a) Saksi merupakan seorang laki-laki muslim yang adil, sudah aqil baligh , tidak terganggu ingatan serta tidak tuna rungu;
b) Saksi  harus  hadir  dan  menyaksikan  akad  nikah  secara  langsung  serta  menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.
4) Ijab dan Kabul
a) Ijab  dan  kabul  antara  wali  dan  calon  mempelai  pria  harus  jelas  beruntun  dan  tidak berselang waktu;
b) Akad  nikah  dapat  dilaksanakan  sendiri  secara  pribadi  oleh  wali  nikah  yang bersangkutan atau mewakilkannya kepada orang lain;
c) Ijab kabul diucapkan sendiri secara langsung oleh calon mempelai pria;
d) Ijab kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan syarat calon mempelai pria memberi  kuasa  yang  tegas  secara  tertulis  tentang  penerimaan  wakil  atas  akad  nikah tersebut  ada.    Jika  calon  mempelai  wanita  atau  wali  mempelai  wanita  keberatan  atas perwakilan tersebut, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. 39

## b. Larangan Perkawinan
Larangan  perkawinan  menurut  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 39 sampai 44, yaitu:
1) Adanya pertalian nasab dengan:
a) Seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
b) Seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
c) Seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2) Adanya pertalian kerabat semenda:
a) Pertalian kerabat dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
b) Pertalian kerabat dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
c) Pertalian  kerabat  dengan  seorang  wanita  keturunan  istri  atau  bekas  istrinya,  kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla dhukul;
d) Pertalian kerabat dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3) Adanya pertalian sesusuan:
a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
4) Adanya keadaan tertentu, yaitu:
a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
39 Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 3-5.
c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam;
5) Seorang  pria  dilarang  memadu  istrinya  dengan  wanita  yang  mempunyai  hubungan pertalian  nasab  atau  sesusuan  dengan  istrinya  yakni  saudara  kandung,  seayah  atau  seibu atau  keturunannya,  dan  wanita  dengan  bibinya  atau  kemenakannya.  Larangan  tersebut tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj`i , tetapi masih dalam masa iddah ;
6) Seorang  pria  dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  wanita  ketika  pria tersebut  dalam  kondisi  mempunyai  4  (empat)  orang  istri  yang  keempat-empatnya  masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i ;
7) Seorang  pria  dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang  wanita  bekas  istrinya yang ditalak tiga kali (larangan ini dapat gugur apabila bekas istri telah kawin dengan pria lain,  kemudian  perkawinan  tersebut  putus ba`da  dukhul serta  masa iddah nya  habis)  dan dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li`an ;
8) Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. 40

## c. Putusnya Perkawinan
Menurut  Pasal  113-115  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan putusnya perkawinan, yaitu  karena  adanya  pihak  yang  meninggal  dunia,  perceraian,  dan  berdasar  pada  putusan pengadilan.  Putusnya  perkawinan  dengan  sebab  perceraian,  dapat  terjadi  karena  talak  atau berdasar  kepada  gugatan  perceraian.  Perceraian  hanya  bisa  dilaksanakan  pada  sidang pengadilan setelah pengadilan terkait melakukan  upaya untuk  merukunkan kedua pihak dan tidak berhasil. 41
Terdapat  beberapa  keadaan  yang  dapat  menjadi  alasan  perceraian  baik  cerai  talak  yang pengajuannya  dilakukan  oleh  suami  maupun  cerai  gugat  yang  pengajuannya  diajukan  oleh istri  tertuang  pada  Pasal  116,  antara  lain:  salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain  sebagainya  yang  sukar  disembuhkan;  salah  satu  pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar  kemampuannya;  salah  satu  pihak  mendapat hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan
40 Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 5-6.
41 Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 15-16.
berlangsung;  salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang membahayakan  pihak  lain;  sakah  satu  pihak  mendapat  cacat  badab  atau  penyakit  dengan akibat  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  suami  atau  isteri;  antara  suami  dan isteri terus menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Suami menlanggar taklik talak; peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. 42

## d. Batalnya Perkawinan
Menurut  Pasal  70  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat batal jika:
1) Suami  melangsungkan  akad  nikah  ketika  telah  beristri  empat  sekalipun  salah  seorang keempat istrinya dalam iddah talak raj`i ;
2) Menikahi mantan istri yang sudah di li`an ;
3) Menikah  dengan  mantan  istri  yang  pernah  ditalak  tiga  kali  oleh  dirinya,  kecuali  mantan istri  tersebut  sudah  pernah  melangsungkan  pernikahan  dengan  laki-laki  lain  lalu  bercerai lagi ba`da dukhul dan masa iddah yang dimilikinya telah habis;
4) Perkawinan  yang  dilangsungkan  antara  dua  orang  yang  memiliki  hubungan  darah, semenda,  dan  sesusuan  sampai  derajat  tertentu  yang  menghalangi  perkawinan    sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:
a) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
b) Memiliki  hubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyimpang  (antara  saudara,  antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya);
c) Memiliki hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri);
d) Memiliki hubungan sesusuan (orang tua sesusuan, anak sesusuan dan  bibi atau paman sesusuan).
5) Istri  adalah  saudara  kandung  atau  sebagai  bibi  atau  kemenakan  dan  istri  atau  istri- istrinya. 43
Selanjutnya  pada  Pasal  71  dan  72  dilanjutkan,  bahwa  suatu  perkawinan  dapat  dibatalkan jika dalam kondisi sebagai berikut:
1) Suami berpoligami tanpa mendapat persetujuan Pengadilan Agama;
42 Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 16.
43 Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 10.
2) Diketahui  dikemudian  hari  perempuan  yang  dinikahi  masih  berstatus  istri  laki-laki  lain yang mafqud ;
3) Perempuan yang dinikahi masih berada dalam masa iddah dari suami yang lain;
4) Perkawinan  yang  dilangsungkan  tanpa  kebolehan  minimal  batas  umur  untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5) Perkawinan  dilaksanakan  dengan  tidak  adanya  wali  atau  dilaksanakan  oleh  wali  namun tidak memenuhi syarat;
6) Perkawinan  yang  dilakukan  dengan  paksaan,  ancaman,  penipuan  atau  salah  sangka mengenai diri suami atau istri;
7) Poin  ke  (3)  Pasal  72  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi  Hukum  Islam  dijelaskan  bahwa  ketika  ancaman  telah  berhenti  atau  yang memiliki salah dugaan itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah  itu  masih  tetap  hidup  sebagai  suami  istri,  dan  tidak  dapat  menggunakan  haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. 44
Adapun  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan  dijelaskan  pada Pasal 73,  yaitu: para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau  istri;  pejabat  yang  memiliki    wewenang  menjadi  pengawas  terlaksananya  suatu perkawinan  menurut  undang-undang;  serta  para  pihak  yang  yang  berkepentingan  yang mengetahui akan adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 45
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  disimpulkan  hukum  perkawinan  sepersusuan  menurut Hukum postif Indonesia sebagai berikut:
Larangan  perkawinan  sepersusuan  bisa  dilihat  pada  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan poin d melarang perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan  susuan,  yaitu  orang  tua  susuan,  anak  susuan,  saudara  susuan  dan  bibi/paman susuan, dan selanjutnya diperkuat pada poin f, yaitu orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
Perkawinan yang dilangsungkan dengan adanya hubungan sepersusuan didalamnya, maka secara otomatis perkawinan tersebut batal sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang
44 Presiden Republik Indonesia Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, , 10.
45 Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, 10.
Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menjelaskan  bahwa  perkawinan  yang  tidak memenuhi  syarat  yang  salah  satunya  memastikan  bahwa  tidak  ada  hal-hal  yang  menjadi alasan  terlarangnya  suatu  perkawinan  dilangsungkan.  Pasal  70  Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  menjelaskan  bahwa perkawinan  batal  ketika  antara  dua  orang  yang  memiliki  hubungan  darah,  semenda,  dan sesusuan  sampai  derajat  tertentu  melangsungkan  perkawinan,  kedua  aturan  ini  juga  sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
Terkait  Putusnya  perkawinan  menurut  Pasal  38  sampai  Pasal  40  Undang-Undang  No.1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  suatu  perkawinan  bisa  terputus  dikarenakan  tiga  sebab, salah  satunya  adalah  berdasar  pada  putusan  pengadilan.  Maka  pada  kasus-kasus  putusan penagdilan agama terkait perkawinan yang terindikasi adanya hubungan sepersusuan maupun sedarah  seperti  pada  kasus-kasus  putusan  pengadilan  agama  yang  dijelaskan  di  atas,  maka status  perkawina  tersebut  harus  mengikuti  putusan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  agama dan putusannua sah di mata hukum.
Sedangkan batalnya perkawinan itu sendiri, berdasar pasal 22 sampai 28 Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  menjelaskan  bahwa  perkawinan  dibatalkan  apabila para  pihak  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk  melangsungkan  perkawinan,  slaah  satunya: jika  Tidak  ada  hal-hal  yang  menjadi  alasan  terlarangnya  suatu  perkawinan  dilangsungkan, yakni  adanya  hubungan  kekerabatan,  dan  perkawinan  berlangsung  dengan  adanya kesalahpahaman atau kesalahdugaan tentang diri suami atau istri. Banyak kasus perkawinan karena  kurang  telitinya  terhadap  nasab  keluarga  dan  saudara  sepersusuan  sehingga  menjadi kesalahpahaman dan kesalahdugaan yang membuat mereka akhirnya menikah.
Sedangkan hukum perkawinan menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam,  salah  sat  rukun  calon  mempelai  adalah  Tidak terdapat  halangan  untuk  melangsungkan  perkawinan  atau  sesuai  undang-undang,  misal seperti  hubungan  kekerabatan  dan  sepersusua  seperti  yang  dijelaskan  pada  Undnag-Undang No  1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  dimana  undang-undang  ini  dijadikan  salah  satu landasan utamanya.
Larangan  perkawinan  menurut  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  Tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam  terdapat  dalam  Pasal  39  sampai  44  salah  satunya dijelaskan  adanya  pertalian  sesusuan  no  3,  yaitu:  dengan  wanita  yang  menyusui  dan seterusnya  menurut  garis  lurus  ke  atas;  dengan  seorang  wanita  sesusuan  dan  seterusnya menurut  garis  lurus  ke  bawah;  dengan  seorang  wanita  saudara  sesusuan,  dan  kemenakan
sesusuan  ke  bawah;  dengan  seorang  wanita  bibi  sesusuan  dan  nenek  bibi  sesusuan  ke  atas; dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.
Putusnya  Perkawinan  sendiri  sama  dengan  Undang-Undnag  No  1  Tahun  1974  tentang perkawiann  yaitu  menurut  Pasal  113-115  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Penyebarluasan  Kompilasi  Hukum  Islam,  terdapat  beberapa  sebab  yang  mengakibatkan putusnya  perkawinan,  yaitu  karena  adanya  pihak  yang  meninggal  dunia,  perceraian,  dan berdasar pada putusan pengadilan.
Menurut  Pasal  70  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Penyebarluasan Kompilasi  Hukum  Islam,  No  4  perkawinan  dapat  batal  salah  satunya  perkawinan  yang dilangsungkan  antara  dua  orang  yang  memiliki  hubungan  darah,  semenda,  dan  sesusuan sampai  derajat  tertentu  yang  menghalangi  perkawinan    sesuai  dengan  pasal  8  Undang- Undang  No.1  Tahun  1974,  poin  d  jika  Memiliki  hubungan  sesusuan  (orang  tua  sesusuan, anak sesusuan dan  bibi atau paman sesusuan).

## C. Kesimpulan
Hukum  perkawinan  sepersusuan  sudah  dijelaskan  dalam  hukum  Islam  melalui  al-Qur’an kemudian diperjelas melalui hadis-hadis. Suatu hukum agama memang diperbolehkan untuk diajukan menjadi hukum negara jika dirasa memiliki kebermanfaatan, penjagaan atau kehati- hatian  dan  mencakup  urusan  banyak  orang.  Hukum  perkawinan  sepersusan  dapat disimpulkan:    Larangan  menikahi  Ibu  yang  menyusuinya;  Saudara  perempuan  sepersusuan; Saudara  sesusuan  apa  yang  diharamkan  karena  adanya  hubungan  nasab;  Usia  saudara sepersusuan diantara usia 0-2 tahun; Menurut Hanafiyah boleh minikahi ibu saudara laki-laki atau  perempuan  dari  saudara  sepersusuan  karena  saudara  sepersusuan  tidak  menjadi  nasab dengan ibu kandungnya; Menurut Hanafiyah saudara perempuan dari anak laki-laki atau dari anak  perempuan  sepersusuan,  bagi  ayahnya  boleh  menikahi  mereka.  Hukum  perkawinan sepersusuan  dalam  Islam  ini  sama  halnya  yang  dijelaskan  oleh  undang-undang  positif Indonesia, bahakan lebih terperinci lagi. Maka hukum postif di Indonesia tidak bertentangan dengan  hukum  Islam  itu  sendiri  khusunya  hukum  perkawianan  sepersusuan,  malah  justru memperkuat  dan  merincinya.  Maka  negara  terbukti  di  sini  sebagai  pelindung  dan  penyedia masyarakatnya  dalam  menjalankan  aturan  agamanya.  Selian  itu  hukum  Islam  itu  sendiri membuktikan  diri  bahawa  hukum  Islam  bersifat  universal  dan  memiliki  kepentingan  dalam urusan  banyak  orang  sehingga  dapat  memberikan  kebermanfaat  dan  mencegah  masyarakat dari keburukan. Maka tidak diragukan lagi bahwa hukum Islam  adalah hukum yang bersifat rahamatan lil alamiin.

## DAFTAR PUSTAKA
Bakar, al-Hafiz Jalal al-Din Abu al- Fadl Abd al-Raman bin Abi, and Muhammad al-
Khudairi al-Suyuti Al-SyafiI. Al-Jami‘ Al-Sagir Fi Ahadis Al- Basyir Al-Nazir . Beirut:
Da>r al-Kutu al-Ilmiah, 2004.
Darussalam, A. “Pernikahan Endogami Prespektif Islam Dan Sains.” Tahdis 8, no. 1 (2017):
1–20. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tahdis/article/view/3997/3695.
Falah, Nabila. “Analisis Yuridis Normatif Pembatalan Perkawinan Incest (Sedarah) (Studi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms).” UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2021.
http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/10074.
Fauzi, Fahrul. “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam
Dan Medis.” Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam , 2020.
hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan&btnG=#d=gs_qabs&t=1677685902 859&u=%23p%3DS8073eqyBc8J.
Hidayat, Zidni Amaliyatul, and Dian Aruni Kumalwati. “Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan Dan Genetika.” Proseding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains (KIIIS) Edisi 4 4, no. 1 (2022).
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan &btnG=#d=gs_qabs&t=1677687277503&u=%23p%3DG21fx4NFrPsJ.
Hikmatullah. “Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” Syakhsia; Jurnal Hukum Perdata 19, no. 1 (2018): 203–26. doi:https://doi.org/10.37035/syakhsia.v17i1.1123.
Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang (UU) Tentang Perkawinan, Pub. L. No. No.1 Tahun 1974, 26 (n.d.). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun- 1974.
Istiqomah, Ayu. “Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Nasab (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Sragen).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021. http://eprints.ums.ac.id/91129/1/NASKAH PUBLIKASI.pdf.
Kusnandar, Viva Budy. “Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam.”
Katadat.Co.Id . Accessed February 12, 2023.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk- indonesia-beragama-islam.
Lubis, Askolan. “Urgensi Metodologi Takhrij Hadis Dalam Studi Keislaman.” Ihya Al- Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab 2, no. 1 (2016).
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ihya/article/view/36/48.
Luqman, Andzar. “Akibat Hukum Perkawinan Sepersusuan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaranluasan Kompilasi Hukum Islam.” UNPAS, 2016. http://repository.unpas.ac.id/4980/.
Marhumah. Membina Keluarga Mawadda Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi .
Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
Maujud, Abdul Muhdi bin Abdil. Thuruq Takhrij Al-Hadis Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wa Sallam . Mesir: Dar al-I’tisam, 1987.
Muhammad, Fuad. PENGANTAR BISNIS . I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Muhammad Nasir Alauddin al-Bani. Irwa Al-Galil Fi Takhrij, Ahadis Manar Al-Sabil .
Beirut: al-Maktabah al-Islam, 1985.
Muzammil, Iffah. Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam) . Tanggerang: Printing, 2019.
Nursusanti, Eli. “Larangan Pernikahan Sepersusuan (Dalam Prespektif Hadis Dan Medis).”
UIN Raden Intan Lampung, 2017. http://repository.radenintan.ac.id/2057/.
Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam, Pub. L. No. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Hukum Kompilasi Islam tentang Perkawinan (n.d.).
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11e9da0c8167c5c0b9c2313930 343435.html.
———. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Hukum Kompilasi Islam, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Hukum Kompilasi Islam, 1 (1991). https://www.bphn.go.id/data/documents/91ip001.pdf.
Rahayu, May. “Putusan Pengadilan Agama Terhadap Pembatalan Nikah Disebabkan Oleh Hubungan Sedarah Yang Diketahui Setelah Pernikahan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sumber Dengan Perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr).” IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2012. ttp://repository.syekhnurjati.ac.id/251/1/may rahayu_58310088__ok.pdf.
Riyanto, Bobi. “Pembatalan Perkawinan Akibat Hubungan Sesusuan Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.” Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) 8, no. 1 (2022). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perkawinan+sepersusuan
&btnG=#d=gs_qabs&t=1677687470685&u=%23p%3DrPX6dxN6xawJ.
Saebani, Beni Ahmad. Filsafat Hukum Islam . Edited by Maman Adb. Djaliel. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
Sibagariang, Eriska Megasanti. “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat
Perkawinan Sedarah (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.TPI).” Uiniversitas Sumatra Utara Medan, 2015. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15762.
Yusuf, al-Hafiz al-Muhaqqiq Muhaddis al-Syam Jamal al-Din Abu al-Hajjaj, and bin al- Zakki Abd al-Rahman bin Yusuf al-Qadlai al-Kalbi Al-Mizzi. Tuhfatu Al Asyraf Bi Ma’rifat Al-Atraf . فعقهثلآ: Dar al-Qayyimah, 1983.