HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 3(1), 1-10, DOI: 10.17509/historia.v3i1.20731.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993

## PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA (PSPB) DAN DEKONSTRUKSI SEJARAH INDONESIA PADA MASA ORDE BARU

## Hari Naredi
Prodi. Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Uhamka harinaredi@uhamka.ac.id

## A bstract
The writing of PSPB textbooks was inseparable from the policies of the New Order government, which focuses policies and strategies to embody the spirit of patriotism, instill the values of enthusiasm ‘45 to the next generation of the nation starting from policies and policies (elementary, middle and high school). This article wants to analyze the process of deconstruction of the interpretation of Indonesian History during the New Order through the Education Policy of the History of the Nation’s Struggle which was present in the form of PSPB textbooks, which had been applied at the elementary school and budget levels during the New Order. Deconstruction is part of an effort to raise criticism of critical questions, not just to accept them as a source of information. The deconstruction view will reject binary files that have a hierarchy - chosen as a narrowing of meaning - will only present a singular and universal meaning. The singularity of meaning towards the existence of a present transcendent metaphysics. The singular meaning will corner the others. In the PSPB text, it is difficult to find or not in the text that discusses the role of civil society, the development of socialism in Indonesia, Seokarno’s role as the initiator.
Keywords: Deconstruction; History education; PSPB; The new order.

## Abstrak
Penulisan buku teks PSPB tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang bersifat militeristik dan sentralistik untuk menamamkan semangat patriotisme, menanamkan nilai–nilai semangat ‘45  kepada generasi penerus bangsa mulai dari  tingkat dasar dan menengah (SD, SMP dan SMA). Artikel ini ingin menganalisis proses dekonstruksi atas tafsir Sejarah Indonesia pada masa Orde Baru melalui kebijakan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa yang hadir dalam bentuk buku teks PSPB yang secara faktual pernah diterapkan di tingkat sekolah dasar dan menengah pada masa Orde Baru. Dekonstruksi menjadi bagian dari upaya untuk bersikap kritis menginterogasi teks secara kritis sebagai bukti dalam pertanyaan itu, bukan hanya untuk menerimanya sebagai sumber informasi. Pandangan dekonstruksi akan menolak oposisi biner yang memiliki hierarki —terpusat mengakibatkan penyempitan makna—hanya akan menghadirkan  ketunggalan makna saja dan bersifat universal. Ketunggalan makna menuju pada eksistensi metafisika kehadiran transenden. Ketunggalan makna akan menyudutkan the other (dalam teks PSPB sulit dijumpai atau bahkan tidak ada didalam teks yang membahas tentang peran masyarakat sipil, perkembangan sosialisme di Indonesia, peran Seokarno sebagai penggagas Pancasila, Proklamator Bangsa atau  peran para tokoh sipil lainnya dalam upaya diplomasi). The other dalam  buku teks PSPB tidak akan mendapat tempat yang layak. Kehadiran the other tidak akan pernah masuk dalam pusat makna ia hanya akan menjadi catatan pinggiran saja. tersebut.
Kata Kunci :  Dekonstruksi; Orde Baru; Pendidikan sejarah; PSPB.
To cite this article: Naredi, H. (2020). Pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSPB) dan dekonstruksi sejarah indonesia pada masa orde baru. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 3 (1), 33-42. https://doi.org/10.17509/historia. v3i1.20731
Naskah diterima : 23 Oktober 2019, Naskah direvisi : 26 November 2019, Naskah disetujui : 28 November 2019
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Dekonstruksi Sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru

## PENDAHULUAN
Tujuan pendidikan adalah faktor yang sangat penting di dalam pendidikan, karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapainya. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dialami bangsa Indonesia. Tujuan pendidikan yang berlaku pada waktu Orde Lama berbeda dengan Orde Baru. Demikian pula sejak Orde Baru hingga sekarang, rumusan tujuan pendidikan selalu mengalami perubahan. Kedudukan teks formal negara terkait dengan kebijakan pendidikan dalan sejarahnya biasanya termaktub dalam Ketetapan MPR, GBHN (era Orde Baru), UU, Ketetapan atau Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri. Kebijakan tentang pendidikan jika di analisis akan sangat menarik karena didalamnya terdapat dialektika dan saling melakukan dekonstruksi  terhadap teks kebijakan itu sendiri dalam sejarahnya. Pertama , SK Mentri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 104/Bhg. Tanggal 1 Maret 1946:  “Tujuan pendidikan adalah untuk menanamkan jiwa patriotisme”. Kedua , Menurut UU No 4 Tahun 1950 (UU Pendidikan dan Pengajaran):  “Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. Ketiga , menurut Penetapan Presiden No 19 Tahun 1965.  “Tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila”. Keempat , Ketetapan MPRS Nomor II Tahun 1966: “Tujuan pendidikan ialah mendidik anak ke arah terbentuknya manusia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur.” Rumusan Tujuan Pendidikan Kelima, Menurut Ketetapan MPRS No XXVII Tahun 1966 : “Tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan yang dikehendaki oleh UUD 1945” Sejarah Kebijakan pendidikan nasional yang tertuang dalam teks, apakah itu ketetapan MPR atau GBHN atau keputusan menteri pendidikan, haruslah dipahami tidak dalam ruang teks semata, tetapi ada teks- teks yang tersembunyi dibalik teks itu sendiri. Ada narasi besar tengah dibangun dibalik teks yang syarat akan agenda ideologi, politik dan ekonomi yang diharapkan akan mempengaruhi cara berpikir, bertindak dan bersikap generasi bangsa atau negara. Pendidikan sejarah
lahir ditengah dialektika itu, sejarawan dihadapkan pada realitas teks yang mengalami proses dekonstuktif, ada yang menerima, ada yang memilih untuk setia pada aliran mapan seperti konstruktivisme atau rekonstruktivisme. Pedidikan sejarah di Indonesia lahir dari ibu kandung ideologi politik bangsa maka narasi yang dibangun adalah narasi yang sejak awal telah masuk dalam gaya dialektika dekonstruktif terhadap sejarah Indonesia itu sendiri. Pendidikan sejarah menurut teori kritis tertarik pada hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, cara mengetahui sejarah yang mendasari pola pendidikannya, dan hubungan sosial, identitas, dan subyektivitas yang menyertainya. Meminjam dari berbagai sikap kritis, pendekatan ini memandang sejarah dan pendidikannya bukan sebagai upaya yang netral, objektif, dan terdepolitisasi, melainkan sebagai suatu unit ideologis yang dekonstruksi secara sosial dengan tujuan tertentu.
Mengakui baik sejarah maupun pendidikannya sebagai suatu unit yang dibangun secara politis dan ideologis yang melayani minat dan perspektif tertentu memunculkan pertanyaan versi dan visi dunia apa yang dilakukan sejarah dan pendidikannya memungkinkan dan dapat dipahami? kepada siapa?, bagaimana? untuk tujuan apa? dan dengan konsekuensi apa? Pemahaman dan struktur kekuasaan apa yang mendasari narasi yang ada dalam pendidikan sejarah?  Siapa yang diistimewakan oleh mereka, dan siapa yang tidak? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu memperhatikan bagaimana ideologi, bahasa, dan bentuk representasi bekerja untuk membangun dunia dan rakyatnya. Namun, para sarjana kritis, tidak hanya mempertanyakan substansi dan mekanisme sejarah dan penelitiannya; mereka juga menantang batasan yang ada antara teori dan sejarah, antara sejarah dan historiografi, antara sejarah dan memori, dan antara pembelajaran di sekolah dan di luar sekolah. Sebuah pendekatan kritis mencoba untuk meredakan batas-batas tersebut untuk memeriksa cara kompleks dimana sejarah beroperasi dalam imajinasi publik, baik pada tingkat kolektif atau individu, dan bagaimana keduanya bercampur untuk menghasilkan (atau menolak) makna (Segall, Trofanenko, & Schmitt, 2018).
Pandangan dekonstruksi dalam kajian sejarah memang masih menjadi perdebatan dalam dimensi akademis, namun demikian ada beberapa tokoh seperti Homi K.Bhabha terkait kajiannya tentang post kolonial, peristiwa sejarah dan penulisan sejarah era kolonial terkait sejarah identitas, akan menempatkan  penduduk asli sebagai manusia terjajah ( klien ) dan diciptakan patuh pada penjajah atau penguasa sebagai patron . Sejarawan dapat saja pengaburan sejarah jika tidak ada kritik
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 3(1), 1-10, DOI: 10.17509/historia.v3i1.20731.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
terhadap karya sejarah era kolonial. Metode di balik perspektif Bhabha sangat penting. Karyanya mengubah studi kolonialisme dengan menerapkan metodologi post-strukturalis pada teks-teks kolonial (Bhabha, 1992). Post strukturalisme mengacu pada karya banyak penulis berbeda, yang karyanya tidak selalu terhubung secara eksplisit, biasanya mengacu pada karya para filsuf seperti Gilles Deleuze (1925-1995), Michel Foucault (1926–1984), dan Jacques Derrida (1930) –2004). Hayden White juga melakukan kritik terhadap sejarawan yang menciptakan makna historis, melakukannya dengan asumsi bahwa bahasa yang digunakan untuk menulis tentang masa lalu dapat sesuai dengan masa lalu sebagai narasi. Pendapat Hayden White disetujui pula oleh Louis Mink, F.R. Ankersmit dan Paul Ricoeur (Munslow, 1997). Artinya ide tentang dekonstruksi tentang teks sejarah memang telah ada, untuk mempertanyakan dan mengktitisi kebenaran penulisan atau karya sejarah. Kajian Edward W. Said dalam bukunya yang berjudul Oreintalisms memberikan gambaran bahwa barat mencoba memainkan narasi sejarah untuk kepentingannya.  Orientalisme adalah istilah umum yang Eward W Said pakai untuk menggambarkan pendekatan Barat ke Timur (Said, 2003). Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mencoba mengkaji narasi besar dibalik Kebijakan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau sering disingkat dengan istilah PSPB  di era Orde Baru sebagai fakta sejarah. Secara faktual historis, Orde Baru tengah memimpin Indonesia dengan segala sistem dan kebijakannya. Apakah ada keterkaitan antara lahirnya PSPB sebagai sebuah teks pendidikan sejarah dengan  proses dekonstruksi dalam memaknai  sejarah Indonesia? Bagaimana cara pandang Orde Baru memaknai sejarah Indonesia? Bagaimana Kebijakan Orde Baru yang melahirkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa?

## METODE
Dekonstruksi memberikan tempat bagi the other muncul ke permukaan. Kehadirannya akan melenyapkan bentuk superioritas. Pembacaan teks yang terdekonstruksi menempatkan alteritas dalam sebuah teks. Dekonstruksi membuka ruang makna terhadap the other dalam ruang diskurus (Kearney, 2005). Dekonstruksi adalah situasi pembacaan tentang makna teks yang terbuka memunculkan perbedaan sebagai alteritas, merupakan difference of difference tidak bisa ditaklukkan. Realitas perbedaan ialah pluralitas. Pluralitas adalah vaktisitas. Alteritas menandakan tidak ada lagi keseragaman dalam makna.
Seperti halnya dalam sains murni, landasan ilmiah sejarah mencakup verifikasi materi: setiap pernyataan harus bersandar pada sumber, karena setiap hasil ilmiah bersandar pada eksperimen; dan dalam sejarah, seperti dalam ilmu-ilmu lain, tujuan akhirnya adalah sintesis hasil, kombinasi fakta. Karena itu Birrell mengatakan: Fakta bukan sampah sejarah, tetapi logam yang sebenarnya, dan sejarawan adalah pekerja dalam logam itu. Dia tidak ada hubungannya dengan kebenaran abstrak, atau dengan politik praktis, atau dengan ramalan masa depan.  Pepatah yang akan dia miliki, jika dia bijak, tidak pernah satu; dan untuk moral, jika dia menceritakan kisahnya dengan baik, itu tidak perlu; jika dia mengatakan itu sakit, itu tidak akan melayani siapa pun (Hart, 1910).
Ingatan adalah konstruksi masa lalu, yang segera tersedia, dipegang teguh, sangat bermakna dan karenanya tahan terhadap kritik. Sejarah adalah produk dari investigasi berbasis bukti, dialog rasional yang seharusnya tidak memihak. Memori adalah produk pengalaman langsung; sejarah adalah produk dari pertanyaan, pernyataan, dan kritik. Membangun struktur ingatan sosial, serta hasrat mendalam yang menggerakkan orang untuk terlibat dalam sejarah. Dekonstruksi menjadi bagian dari upaya untuk bersikap kritis menginterogasi teks secara kritis sebagai bukti dalam pertanyaan itu, bukan hanya untuk menerimanya sebagai sumber informasi (Seixas, 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kebijakan Orde Baru; Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa
Pengembangan kurikulum 1984 didasarkan pada tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam TAP MPR nomor IV/MPR/1978 dan Nomor II/MPR/1983 yaitu: Pendidikan Nasional berdasarkan azas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama- sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa (Soedijarto, et.al, 2010).
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) masuk dalam GBHN berdasarkan TAP MPR Nomor II/ MPR1983, Naskah halaman 763 point d yaitu: “Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda maka di sekolah- sekolah baik negeri maupun swasta wajib diberikan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.”
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Dekonstruksi Sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru
Semenjak ditetapkannya PSPB dalam GBHN maka dengan legitimasi yang kuat itu dimulailah proyek penulisan sejarah untuk buku teks yang sangat ideologis, politis dan militeristik, buku teks PSPB akan digunakan secara masif dan sistematis,  diseluruh tingkatan pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP dan SMA). PSPB menjadi mata pelajaran mandiri (Gunawan, 1995). Nugroho Notosusanto adalah tokoh di balik kebijakan pendidikan sejarah di masa Orde Baru yang memiliki peran sentral sebagai perancang pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa sehingga masuk kedalam GBHN. Sepintas penulis akan memberikan narasi tentang siapa sosok seorang Nugroho Notosusanto ini. Nugroho Notosusanto adalah sosok akademisi yang aktif dalam dunia kemiliteran. Ide-idenya selaras dengan kepentingan rezim Orde Baru seperti selalu waspada dan mengantisipasi bahaya laten komunis, dan wujud tindakan nyatanya adalah menjadi Kepala Pusat Sejarah ABRI yang sebelumnya bernama Lembaga Sejarah Hankam, sekaligus sebagai pengajar pada Lembaga Pertahanan Nasional. Gelar militer disematkan mulai dari tituler, Letnan Kolonel sampai Brigadir Jenderal mengisaratkan bahwa Ia sangat dekat hubungan komunikasi dengan pusat militer Orde Baru. Bahkan puncak karir akademiknya mampu menjadi Rektor UI 1980 untuk kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1983  (Kasenda, 1990, Sumardi, 1966). Jabatan sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diembannya merupakan titik awal bagi perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia yang berdampak kepada perubahan kebijakan pendidikan sejarah, merubah kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984 yang terbagi menjadi program inti (wajib)  dan program pilihan.
Sebagai contoh dalam Kurikulum SMA I984 terdapat dua mata pelajaran sejarah, yaitu: 1) Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, yang lebih menekankan pada aspek afektif, dan 2) Sejarah Nasional dan Sejarah Dunia, yang lebih menekankan penguasaan kognitif. Adapun materi mata pelajaran PSPB adalah peristiwa-peristiwa sejarah nasional yang penting dari mulai proklamasi kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Esensi sebuah kebijakan merupakan tindakan politik kompromistis antara eksekutif dalam hal ini diwakili oleh pemerintah (Kementerian  Pendidikan) dan legislatif dalam hal ini sebagai representasi dari masyarakat yang dipilih melalui proses pemilihan umum yang demokratis, hal ini suatu penyelesaian di antara kepentingan yang saling bersaing. Suatu kebijakan kurikulum adalah  dinamis dan interaktif, kebijakan kurikulum pendidikan  merupakan suatu tindakan yang
kompromistis politik antara citra yang bertentangan mengenai bagaimana seharusnya perubahan harus berjalan.
Nugroho Notosusanto memiliki andil besar ketika diberikan kepercayaan pada tahun 1974  menjadi Ketua Tim Riset Pusat Sejarah ABRI dalam menyiapkan buku teks sejarah untuk sekolah pertama dan menengah tahun 1974-1975 sementara sejak tahun 1970-1975 telah dimulai untuk pendidikan tinggi, termasuk melakukan evaluasi dan koleksi buku perpustakaan serta intervensi yang kuat dalam pembentukan kurikulum sejarah yang akan diterapkan di sekolah (Mc Gregor, 2008). Demikianlah begitu masifnya peran pemerintah dalam hal ini Orde Baru untuk memastikan bahwa sejarah sebagai alat  legitimasi kekuasaan yang harus diajarkan kepada seluruh lapisan generasi muda mulai sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi agar terpola kerangka berpikir satu versi untuk memahami Pancasila dan nilai-nilai semangat 45 melalui sejarah bernuansa militeristik yang mewujud dalam buku teks Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB)

## Dekonstruksi Sejarah Indonesia dalam Buku Teks Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB)
Peristiwa Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang dipelajari berdasarkan sumber informasi yang tidak diciptakan sejarawan tetapi diciptakan orang lain, terdokumentasi dan tersedia bagi sejarawan untuk dikaji dan direkonstruksi sebagai narasi sejarah. Perkembangan terakhir dari suatu peristiwa sejarah adalah hasil narasi terakhir dari hasil rekonstruksi terakhir berdasarkan sumber yang tersedia terkini. Secara konvensional kajian peristiwa untuk suatu penelitian sejarah adalah 25 tahun yaitu ketika dokumen-dokumen negara yang terkait dengan peristiwa yang dikaji telah dinyatakan terbuka untuk masyarakat/ sejarawan. Warna kuat sejarah politik memang mempengaruhi tradisi 25 tahun ini walau pun dalam sejarah kontemporer tradisi tersebut tidak selalu berlaku (Hasan, 2019).
Narasi sejarah Indonesia (Orde Lama atau sebelumnya) oleh Orde Baru telah mengalami proses dekonstruksi dari cara padang sejarah sipil  (politik, sosial dan budaya) menjadi cara pandang militeristik, garis komando ada dalam satu tangan. Sejarah Indonesia identik dengan perjuangan militer, cara pandang militeristik mewarnai penada dan simbol-simbol dalam setiap teks sejarah dalam hal ini  kebijakan PSPB yang salah satunya tertuang dalam buku teks  PSPB. Bukti bahwa sejarah yang diajarkan di sekolah masuk pada sejarah militeristik dapat di lihat dalam bukti
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 3(1), 1-10, DOI: 10.17509/historia.v3i1.20731.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
materi PSPB untuk SMP Kelas I, dari 16 bab 11 bab semua menunjukkan simbol,  dalam bentuk kata-kata seperti;  “Perjuangan.., Pertempuran.., Perlawanan…, Perang.., Tentara..” Kata-kata tersebut adalah penanda yang bersifat dan mengandung makna komando dan militeristik, hanya 5 bab yang berisi tentang sejarah sipil hal itu pun masih dalam kerangka perang atau perlawanan. Nampak jelas dominasi simbol, penanda militerisme, bahkan Sejarah Kepolisian juga dimasukan di dalamnya.
Sejarah yang disajikan pada teks  PSPB    bersumber dari Sejarah Nasional Indonesia IV, V, dan VI dan buku 30 tahun Indonesia Merdeka yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara RI (1983). Dibalik referensi utama tersebut nama Nugroho Notosusanto menjadi salah satu tim penyusunnya.
Buku teks PSPB sungguh memberikan gambaran tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia bersifat politis karena sejarah perjuangan direduksi sebagai sejarah militeristik. Kata perjuangan, perlawanan, pertempuran, menjadi kata kunci pendidikan sejarah untuk siswa seperti istilah heroisme, patriotisme, rela berkorban dimulai dari perlawanan terhadap penjajah asing, masa pendudukan Jepang sampai akhirnya proklamasi kemerdekaan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Bagi siswa-siswa makna sejarah perjuangan bangsa dapat saja dimaknai sebagai sejarah perang, konflik, kekerasan dan pertumpahan darah, hal ini dapat menimbukan dampak seperti kebencian kepada negara-negara yang dahulu telah menjajah Indonesia.
Lakon yang dibagun dari narasi sejarah itu adalah sosok militer yang tangguh melawan musuh. Lakon ksatria menjadi tokohnya melawan angkara murka atau penjahat, musuh bangsa.  Inilah imajinasi yang hendak dibangun dari hadirnya buku teks PSPB. Nilai- nilai semangat ‘45 (yang patriotik dan militeristik) disosialisasikan dan diinternalisasikan sedalam- dalamnya didalam akal dan jiwa generasi muda Indonesia khususnya siswa SD, SMP, SMA melalui Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (Mc.Gregor, 2008).
Narasi yang dibangun adalah patriotik, lurus pada garis komando untuk mencapai cita-cita yang harus ditempuh dengan semangat dan perjuangan sebagai bagian dari pengorbanan jiwa dan raga untuk negara dan bangsa Indonesia. Sejarah yang terdapat dalam teks PSPB adalah bagian dari narasi masa lalu yang memungkinkan memberikan visualisasi bahwa perbedaan cara pandang adalah tidak patriotik dan melanggar cita-cita luhur.
Buku teks sejarah telah ditandai oleh sifat politik yang sangat eksplosif dari pendidikan sejarah, kurikulum dan penelitian sejarah (Fuchs, 2011). Debat nasional dan global tentang buku pelajaran sejarah dan pembangunan
identitas nasional dalam proses pembangunan bangsa juga ditentukan dan dikendalikan oleh hubungan ambivalen antara ideologi dan harapan politik (bahwa buku teks sejarah berkontribusi pada identitas nasional dan patriotisme), asumsi kurikuler (yang buku pelajaran sejarah berkualitas berdampak pada hasil pedagogis) dan obyektivitas akademik. (Zajda, 2015). Pendidikan sejarah dan reformasi kurikuler sejarah secara global menunjukkan bahwa buku teks sejarah dan narasi guru mereka yang baru, yang menggambarkan berbagai peristiwa penting dalam proses pembangunan bangsa, telah digunakan oleh berbagai negara untuk menanamkan nilai-nilai patriotisme, identitas nasional, dan warisan budaya (Foster, 2011).
Orde Baru memiliki kuasa untuk menggunakan kisah-kisah sejarah sekaligus mengendalikan kisah bangsanya di masa lalu untuk digunakan sebagai legitimasi keselarasan ideologi dan menanamkan nilai-nilai yang diangap luhur dan patut menjadi bagian dari alam pikir generasi bangsa. Narasi sejarah itu mengandung oposisi biner yang sangat nyata jika dianalisis menggunakan pendekatan dekonstruksi. Dalam narasi sejarah tersebut juga sesungguhnya mengalami dekonstruksi atas teksnya sendiri.
Penjelasan terkait dengan didalam teks-teks sejarah yang disusun pada masa Orde Baru telah mengadung makna dekonstruksi adalah dapat diamati dari dari  proyek narasi sejarah Indonesia menjadi lebih militeristik setelah dilaksanakan Seminar Angkatan Darat tahun 1972.  Seminar tersebut menghasilkan proyek untuk mempromosikan peran militer dalam revolusi sehingga peran dominan militer dapat di terima di tengah masyarakat Indonesia. Pewarisan nilai-nilai 45 diwujudkan melalui Penyusunan Sejarah Nasional Indonesia (SNI) terutama jilid VI, memoir pejuang, kurikulum sejarah di sekolah dan akademi militer, termasuk media cetak, film, kegiatan serimonial memperingati jasa pahlawan sampai pada pembuatan museum dan monumen adalah bagian dari agenda utama yang mewujud dalam setiap gerak teks-teks sejarah Indonesia. Agenda utama dari proyek penulisan  buku sejarah tidak lain adalah untuk menujukan peran sentral militer dalam memimpin perjuangan kemerdekaan dengan seting waktu antara tahun 1945-1949 dan upaya menawarkan ide-ide militeristik (Mc.Gregor, 2008).
Kesadaran kebangsaan dan kemerdekaan dipahami dalam dimensi politik sentralistik dan militeristik tidak mecakup dimensi kebudayaan. Sejarah sebagai produk kebudayaan dapat dicontohkan seperti peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 bersama-sama Pancasila tidak lagi dapat disebut sebagai produk politik semata,
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Dekonstruksi Sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru
melainkan sebagai kebudayaan bangsa (Purwanto, 2019). Membangun cara berfikir kebangsaan memang dilakukan dengan upaya pencitraan, citranya melalui sejarah yang menampilkan para pejuang dan pemimpin perjuangan dalam rangka merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Orde Baru mencoba membangun komunitas imajiner ( imagined community ). Anderson (1991) dalam narasi sejarah yang hendak dibangun oleh Nugroho Notosusanto adalah  melalui sejarah peran Orde Baru dalam sejarah menjadi penting dimana kekuatan militeristik menjadi penentu untuk proses perjuangan pergerakan kebangsaan, pesan inilah hendak dibangun dalam pemikiran generasi muda Indonesia sebagai komunitas yang “tercita dan tercitra” kan. Warisan masa lampau dalam bentuk sejarah perjuangan pergerakan kebangsaan, semangat pariotisme, rela berkorban untuk mencapai kemerdekaan yang oleh Renan dikatakan sebagai memori kolektif dan kehendak untuk hidup bersama sebagai warisan  sejarah (Renan, 1996) oleh Orde Baru direalisasikan menjadi imagined community dimana peran militer paling berjasa dalam membentuk negara bangsa sehingga perlu pengakuan dari rakyat Indonesia dengan cara menyusun narasi-narasi sejarah sesuai dengan ideologinya.
PSPB adalah salah satu bagian utama teks sejarah yang siap untuk menjadi bagian dari pengetahuan generasi muda Indonesia untuk meyakini bahwa inilah sejarah perjuangan bangsa di masa silam, dan spiritnya harus diwujudkan dalam perjalanan selanjutnya untuk menjadi warga bangsa yang berjiwa patriotik dan sesuai dengan dengan nilai-nilai semangat ’45 dan Pancasila. Kebenaran teks sejarah pada masa PSPB diberlakukan adalah kebenaran  sejarah dan layak dipelajari sebagai pendidikan sejarah.
Kebenaran teks sejarah pada masa PSPB diberlakukan pada saat itu jika ditafsirkan saat ini adalah kebenaran dekonstruktif dalam teks sejarah  Indonsia, proses reduksi teks sejarah begitu masif mengikuti pola ideologi politik Orde Baru yang militeristik dan sentralistik. Teks tersebut (PSPB) mendekonstuktsi dirinya sendiri dengan narasi berbeda dari narasi teks Sejarah Nasional Indonesia (walaupun sejarah Nasional Indonesia juga mengalami dekonstruksi atas teksnya sendiri).
Generasi muda yang ingin belajar sejarah yang benar adalah sejarah versi resmi dan valid yang diterbitkan pemerintah, karena saat ini dapatlah dianalisis bahwa sejarah yang berhubungan dengan berkembangnya sejarah ide atau pemikiran dan mewujud dalam peristiwa sejarah seperti sosialisme, marxisme, komunisme,
dan sektarianisme tidak akan ditemukan dalam narasi teks sejarah versi pemerintah saat itu. Inilah kritik dekonstruksi atas teks sejarah.
Sejarah sebagai sebuah pendidikan  kebangsaan semestinya meneguhkan consciousness dan Indonesianhood dalam historical consciousness sehingga melahirkan generasi muda yang berkarakter kebangsaan dan memiliki integritas terhadap bangsa sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis (Suryo, 2005). Sejarah dipelajari untuk  memahami kehidupan masa kini dan yang akan datang. Sejarah melatih kecerdasan dalam memahami dialektika perubahan yang berkesinambungan bahwa pembelajar sejarah akhirnya mampu menyadari bahwa dalam dimensi waktu terdapat perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Suryo, 2005). Pada dasarnya, sejarah diajarkan kepada peserta didik agar mampu melahirkan kesadaran sejarah dimana sebenaranya peserta didik  telah memiliki  gagasan atau pengetahuan awal yang terbangun dalam wujud skemata. Dari pengetahuan awal dan pengalaman yang ada, siswa menggunakan informasi yang berasal dari lingkungannya dalam rangka mengontruksi interpretasi pribadi serta makna-maknanya. (Susilo & Sarkowi, 2018). Memahami suatu kejadian sejarah secara berbeda dan kemudian menawarkan interpretasi yang mungkin paling masuk akal berdasarkan penilaian yang cermat dari semua bukti yang tersedia. Ini adalah cara yang kuat untuk berpikir kritis, membaca dan memahami dengan cara pandang yang luas.
Apakah teks sejarah dalam PSPB telah mencerminkan ide-ide dasar yang disampaikan Joko Suryo? PSPB sebagai pendidikan sejarah hanya menggiring narasi tunggal  sejarah ke arah sejarah militeristik tidak dibuka ruang lain untuk narasi sejarah  yang  mencerminkan kehidupan dialektika sosial, budaya, ekonomi dan politik.
Setting historis dari beragam sudut pandang inilah yang akan menjadi bagian dari menagkap fenomenanya dan mengungkap dialektika dalam proses berpikir, bersikap dan berindak serta menghasilkan, kreatifitas siswa dalam berfikir kritis (Hart, 1910). Pembelajaran sejarah tersebut tentu sangat sulit diterapkan ketika Orde Baru berkuasa.
Kebijakan negara yang tertuang dalam Tap MPR No: IV/ MPR/1973 memang mengisyaratkan pesan bahwa nilai-nilai  1945 seperti Nasionalisme,  patriotisme, rela berkorban, persatuan kesatuan, kerjasama, menjadi hal penting sebagai cara pandang menjaga NKRI dalam alam pikir generasi penerus bangsa. Buku teks pelajaran sejarah sejak kurikulum 1975 menjadi salah satu realisasi atas kebijakan tersebut.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 3(1), 1-10, DOI: 10.17509/historia.v3i1.20731.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
Apa yang dikatakan sebagai dekonstruksi penulisan sejarah adalah menuliskan sejarah dalam koridor pencarian the truth , tanpa keraguan. PSPB sebuah fakta sejarah adalah the truth . Entah itu berpihak pada siapapun, tidak mungkin sejarah itu tidak subjektif. Rusen (1990) menyatakan, “neutrality is the end of History”, ketidakmungkinan jika sejarah hanya ditulis benar dan salah, apalagi bersifat netral.
PSPB dalam narasinya  adalah merujuk pada hasil historiografi sejarawan, tidak ada yang tidak bisa di buktikan dengan sumber-sumber sejarah tersebut, ada dalam tumpukan arsip atau dokumen-dokumen sejarah. PSPB dibagun dalam wacana simbol, penanda atau interpretasi metafor terhadap event dalam sejarah sehingga menjadi memiliki sifat dekonstruksi terhadap narasi sejarah Indonesia.
Dekonstruksi berarti menangkap pesan teks yang tersembunyi atau yang sengaja disembunyikan menangkap gejala dibalik teks (Bahri, 2015). Dekonstruksi dapat juga dikatakan sebagai  perspektif baru mengungkap sesuatu yang selama ini diabaikan dalam teks sejarah. Aktivits penjelajahan intelektual membongkar segala hal yang dianggap berlaku universal. (Junus, 1996) Struktur kognitif sejarawan terutama di era post modern ini, pemakaian multi disiplin ilmu menjadi hal yang tidak terbantahkan untuk memperkuat pencarian epistemologi dalam sejarah. Bisa saja, pembahasan penulisan sejarah adalah mengenai kolonialisme dan imperialisme, atau perjuangan rakyat, perlawanan rakyat, dan pertempuran melawan penjajah untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang dapat dianalisis melalui beragam teori. Dekonstruksi bekerja dalam proses pembacaan tanpa makna akhir, berbeda dengan pembacaan non dekonstruksi atau cara konvensional yang hanya menemukan makna terakhir, yang benar atau makna optimal. Terhadap teks-teks sejarah. Salah satu contoh dalam sejarah menurut Edward Said dalam bukunya “Orientalism” (2001), perbuatan kaum orientalis, yang terdiri dari orang-orang Barat murni. Barat merampok secara keseluruhan ilmu-ilmu yang dimiliki Islam. Secara historis, ini terjadi masa pemerintahan Harun Al Rasyid, kemudian Salahudin Al Ayubi yang bertugas mengekspansi wilayah-wilayah Barat saat terjadi serbuan kaum Orientalis. Sehingga, apa yang terjadi adalah soal kekuasaan.
Periode selanjutnya, orientalisme dalam sejarah dibangun berdasarkan hegemoni 3G ( Gold, Glory, Gospel ). Berdasarkan teori Hegemoninya Antonio Gramsci, penguasa sengaja (baik itu penguasa struktural maupun kultural) meletakkan kuasanya di atas ideologi,
tujuan bersama, dan slogan-slogan penuh kepentingan penguasa. Kekayaan, dan kejayaan yang berusaha dicari penjajah Barat melalui sistem keagamaan. Untuk menjalankan politiknya, maka penjajah dapat menggunakan politik pembedaan antara beradab-tidak, berbudaya-tidak, pribumi dan asing. Narasi sejarahpun tersusun akan mengarah kepada hal tersebut. Hal ini dapat dianalisis melalui teori Michael Foucault tentang My Self and The Other, politik pembedaan ini sengaja dipakai untuk melemahkan karakter suatu suku, penduduk yang ditaklukan. Sebutan-sebutan seperti inlander (terjajah) dan nederlander (penjajah), orang- orang menjijikan yang pernah dilontarkan Inggris terhadap suku Indian akhirnya menyisakan hanya 200 penduduk Indian hasil pembantaian. Contoh lain Untold Story (Jakarta Post, 2014) yang memberitakan dibalik euforia perjuangan arek-arek Surabaya, ternyata terjadi pembunuhan dan pemerkosaan oleh pihak Jepang dan Indonesia sendiri terhadap perempuan.
Kajian post kolonial ini dapat dihubungkan dengan konstruksi identitas, dimana penduduk asli dibuat patuh dan menganggap mereka (penjajah) sebagai patron. Tak pelak cara-cara seperti ini menimbulkan memori kolektif yang diliputi kesedihan, kebencian dikalangan penduduk eks-kolonialisme. Hal ini bukan sesuatu ‘lumrah’ di masa lampau, jika sejarawan konvensional hanya berlindung dibalik fakta-fakta yang sudah ada maka yang terjadi adalah pengaburan sejarah.
Berbeda dengan pemikiran awal Jackques Derrida atau Michael Foucault yang menjadi dasar bagi sebagian besar teori sejarah postmodernisme, kesadaran dekonstruktif dalam historiografi menurut Alan Muslow tetap berdasar pada fakta kritis dan naratif. Masa depan sejarah, sekali lagi Alun Muslow menyebutkan tidak lepas dari dekonstruksi epistemologi (ilmu tentang pengetahuan), karena merupakan tantangan dari paradigma empirik (Muslow, 1997).
Dialektika sejarah Indonesia di masa Orde Baru mendasarkan kepada upaya untuk menjadikan sejarah sebagai bagian dari api semangat 45, semangat perjuangan dikemas dalam bentuk sajian historis yang heroik dan penuh perjuangan untuk memepertahankan kemerdekaan dan bahkan sampai dengan bagaimana mengisi kemerdekaan.
Konsekuensinya masuk akal sejarawan selalu membedakan apa yang dia yakini benar tentang masa lalu, dan apa yang sebenarnya benar. Keyakinan semacam itu tidak dapat dihindari didasarkan pada beberapa ide tentang bagaimana dunia masa lalu itu dan bagaimana itu diperintahkan. Ini adalah pemikiran awal, awal dari proses untuk membangun fakta sejarah. Visi paling populer dari penggunaan bukti dalam sejarah,
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Dekonstruksi Sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru
diturunkan dari E.H Carr dalam bukunya yang sangat berpengaruh tahun 1961, What is History ? Fakta sejarah diturunkan melalui  keputusan apriori sejarawan. Ini adalah cara yang digunakan sejarawan mengatur fakta- fakta yang berasal dari bukti, seperti yang ditentukan sebelumnya pengetahuan tentang konteks, yang menciptakan makna historis. Menggunakan analogi E.H Carr tentang fakta sejarah adalah, sejarah itu seperti karung: ia tidak akan berdiri sampai Anda (sejarawan) memasukkan sesuatu kedalamnya. Fakta hanya berbicara ketika sejarawan memanggil mereka: dialah yang memutuskan fakta mana yang memberikan dasar, dan dalam urutan atau konteks apa (Muslow, 1997). Bagi Himmelfarb, dekonstruksionisme hanyalah versi yang lebih merusak dari konstruksionisme: Meskipun dekonstruksi, sebagai filosofi sadar, sistematis, telah paling menonjol diantara sejarawan intelektual, cara berpikirnya mewakili, bahkan kosa katanya yang berbeda, meresapi semua aspek sejarah konstruksionis baru. Sejarawan sekarang dengan bebas menggunakan kata-kata seperti ‘ciptakan,’ ‘bayangkan,’ ‘buat’ (bukan ‘buat ulang’), dan ‘bangun’ (tidak ‘merekonstruksi’) untuk menggambarkan proses penafsiran sejarah. Kalangan dekonstruksionis, memandang sejarah (content) sama dengan karya bahasa atau sastra, melalui kaidah bahasa untuk menafsirkan isi sejarah. Contoh dalam buku PSPB selalu terdapat kata-kata Perjuangan, Perlawanan, Pertempuraan, Semangat Patriotismme, selalu hadir dalam teks-teks PSPB. Contoh lain Kalimat Bandung Lautan Api,  Insiden Bedera di Surabaya, adalah bentuk metaphor dalam teks sejarah. Kalangan Dekonstruksionis memaknai sejarah sebagai rangkaian sistem kompleks  hasil dari proses dialektika bahasa dalam strukstur narasinya, sehingga sumber sejarah berupa dokumen yang menyimpan makna wajib diperiksa ulang, karena sejarawan tidak lepas dari unsur ideologi yang menyertainya. Memahami makna Sejarah tidak akan bisa terlepas dari signifikasi bahasa, kata dan kalimat yang menyertainya.
Sejatinya Munslow ingin menekankan bahwa sejarah harus menjadi sebuah refleksi diri yang terkait erat dengan pemikiran filosofis sebagai sebuah kerangka berpikir tersendiri dalam diri individu. Maka, menurut Munslow, kita tidak bisa naïf mengatakan bahwa penulisan sejarah benar-benar murni mencerminkan sebuah realitas peristiwa yang terjadi di masa lampau. Realitas di masa lalu sebagai sebuah sejarah lebih merupakan sebuah proses interpretasi tanpa henti dari seorang sejarawan dimana tindak imajinasi, analisis, asumsi, dan gaya-gaya figuratif ambil bagian di dalamnya. Maka, bagi Munslow, sejarah selalu terkait dengan bukan hanya asumsi ideologis dan budaya dari
pembaca dan penulis sejarah, tetapi juga terkait erat dengan terminologi dan bentuk bahasa yang digunakan. (Muslow, 1997).
Sejarah adalah gambaran bagaimana proses dialektika diantara para sejarawan dari beragam aliran mencoba mempertahankan argumentasinya atau melakukan sintesa atas pemikiran ide atau ide dekonstruksi yang suka tidak suka, mau tidak mau telah menyusupi alam fikiran para sejarawan yang ada. Derrida memberikan argumennya bahwa makna teks sejarah yang hadir sebagai sebuah narasi sejarah  sekaligus akan melahirkan makna  baru dibalik teks sejarah itu sendiri. (Norris, 2003).
Gagasan makna yang terletak dalam model naratif atau representasi penjelasan sejarah, bagi kaum rekonstruksi dan konservatif, sama halnya dengan pemaksaan tipe konstruksionis sebagaimana penjelasan melalui teori sosial. Tetapi bukan hanya sejarawan rekonstruksi yang menolak apa yang disebut sejarah postmodern: sekelompok besar realis praktis pro-narrativis seperti Frederick A. Olafson, James Kloppenberg, James Winn, James F. McMillan, Joyce Appleby, Lynn Hunt dan Margaret Jacob juga secara serius meragukan jenis sejarah yang dipromosikan oleh kesadaran dekonstruktif (Munslow, 1997).
Sejarah dekonstruksionis berhadapan dengan hermeneutika empiris tradisional di bawah masing- masing dari empat hal; epistemologi, bukti, teori sosial dan bentuk narasi. Pesan dari kesadaran dekonstruktif, bahwa aliran konstruktifisme dan rekonstruktionisme masih secara naif mengejar realitas masa lalu melalui asumsi mereka tentang studi yang objektif tentang sumber-sumber,  ditolak oleh mereka yang berpendapat bahwa gambar yang dilakukan para sejarawan saat ini salah paham dan terlalu menyederhanakan sifat sejarah tradisional. Jadi, dari perspektif yang sudah ada, apa yang salah dengan sejarah dekonstruktif? Adalah sesuatu yang mustahil untuk menemukan makna tunggal dalam sebuah karya sejarah.
Bahasa yang dipakai sebagai medium didalam penulisan teks sejarah  disebut significance atau konvensi tambahan, bahasa level kedua  (Pradopo, 1995). Sehingga adalah wajar jika terjadi penafsiran yang beragam. Tidak ada makna pusat karena akan nenolak makna monosemi, pusat adalah relatif. Menurut Norris (2003), teks sejarah menurut cara dekonstruktif adalah kompleks dan tetap berada pada  bermakna polisemi. Proses penafsiran selalu berada pada posisi membedakan dan menangguhkan ( difference ). Sebuah ciri-ciri tanda yang terpecah melahirkan kebuntuan makna aphoria (Norris, 1982). Kebuntuan melahirkan Asosiasi antar makna teks di dalanya terjadi penyejajaran atau
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 3(1), 1-10, DOI: 10.17509/historia.v3i1.20731.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
pertentangan di dalam teks yang sama (retrospektif) atau bisa dengan melacaknya di luar obyek (prospektif). Dekonstruksi menempatkan makna teks tidak tunggal tetapi berada pada posisi ambigu, makna teks bergerak dari indikator bahasa yang kecil untuk bergerak menuju keseluruhan teks (Junus, 1985). Dekonstruksi metaforik suatu kondisi yang esensial tentang tuturan (Sarup, 2003). mewakili  cara dari menyusun wacana yang akan berpegaruh terhadap pemahaman teks. Dekonstruksi dapat terjadi pada teks itu sendiri atau pembaca yang mendekonstruksi sebuah teks.
PSPB sebagai buku teks sejarah bagi siswa SD, SMP dan SMA  jika dilihat dari cara pandang dekonstruksi terdapat paradigma oposisi biner didalamnya. Pandangan dekonstruksi akan menolak oposisi biner yang didalamnya terdapat hierarki, terpusat sehingga menyempitkan makna mereduksi the other karena hanya ada makna tunggal. Makna yang tunggal hanya akan menyisihkan the other (contoh seperti narasi sejarah tentang Soerkarno dengan Indonesia menggugat, Sosialisme, peran rakyat sipil, Orde Lama, Penggagas Pancasila, proklamator bangsa, peran diplomasi). The other tidak pernah akan dihargai, hanya berada di pinggiran saja, dan tertindas didalam makna tunggal sebuah teks.

## SIMPULAN
Kebijakan Orde Baru tentang Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) adalah bagian dari upaya untuk memberikan penyadaran sejarah kepada generasi muda Indonesia untuk tahu bagaimana dalam sejarah, rakyat dengan rela berkorban jiwa dan raga berjuang untuk merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan semangat ‘45 dan Pancasila. Karena dianggap sangat penting peran PSPB untuk menjaga jiwa semangat ‘45 dan Pancasila, maka PSPB oleh pemerintah Orde Baru dijadikannya program inti atau  program wajib bagi seluruh siswa sekolah dari tingkat dasar, menengah dan atas, dikuatkan dengan dimasukannya dalam Ketetapan MPR dan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1983. Kebijakan Orde Baru tentang PSPB hadir dalam wujud buku teks sejarah untuk siswa SD, SMP, SMA adalah fakta sejarah yang tidak dapat dibantah. Isi teks sejarah didalam PSPB sebagai contoh bukti atau fakta sejarah adalah PSPB tentang bagaimana sejarah Perjuangan Bangsa berawal; diawali dari perlawanan rakyat terhadap penjajahan asing sampai Proklamasi Kemerdekaan dan bagaimana pasca kemerekaan dengan di kembangkan narasi pembangunan bangsa. Buku teks PSPB mengandung sangat banyak simbol makna dan kata-kata seperti “Perlawanan”, “Perjuangan”,
“Pertempuran” maka dapat ditafsirkan bahwa narasi yang dibangun pada teks PSPB adalah bertema atau bergaya sejarah militeristik.
Pesan militeristik dalam buku teks PSPB  tertangkap jelas, sedangkan pesan lain yang ingin disampaikan adalah terbentuknya jiwa patriotik, dalam semangat nilai-nilai ‘45 dan Pancasila dimana sejarah perjuagan bangsa yang terwakili oleh sejarah heroik perjuangan para laskar rakyat dan tentara rakyat, mereka seolah menjadi paling terdepan yang memiliki inisiatif, memiliki ide dan gagasan untuk terus berjuang melawan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah Indonesia terdekonstruksi atas kehadiran teks-teks PSPB dan teks- teks PSPB mendekonstruksi teksnya sendiri. Pandangan dekonstruksi akan menolak oposisi biner tidak ada lagi makna  tunggal dan universal. Makna yang tunggal hanya akan menyisihkan the other . Dalam teks PSPB sulit dijumpai atau bahkan tidak ada didalam teks yang membahas materi tentang sosok Soekarno dengan narasinya tentang Indonesia Menggugat , Sosialisme, gerakan sosial, peran Soekarno dalam masa kolonialisme, Soekarno sebagai penggagas Pancasila, Proklamator Bangsa atau  Peran para tokoh-tokoh sipil dalam upaya diplomasi. The other dalam  buku teks PSPB dengan demikian tidak akan dihargai. Posisi the other selalu berada dipinggiran tidak akan bergerak pada posisi sental. Sebuah teks selalu memiliki wajah ganda. Ketika berfikir mengenai sebuah makna dan menarik kesimpulan dari makna tersebut, seringkali di saat itulah teks menorehkan makna lain yang berbeda dari makna yang ada. Makna itu seringkali tidak terpikirkan karena mungkin merupakan makna sekunder yang tidak dikehendaki oleh pengarang (Al-Fayyadl, 2005: 78).

## REFERENSI
Anderson,  (1991). Imagined communities: reflection on the origin and spread of nationalism . New York: Verso
Al-Fayyadl, M. (2005). Derrida . Yogyakarta: LkiS Group. Bahri. (2015). Pendekatan Dekonstruksi dalam Historiografi. Jurnal Pendidikan Sejarah , 4 (2).
Bhabha, H. (1992). Postcolonial authority and postmodern guilt. Cultural studies . New York: Routledge
Carr E.H. (1987). What Is History? London, Penguin, second edition Foster, S. (2011) . Dominant traditions in international textbook research and revision. Education Inquiry,
2(1), 5–20
Fuchs, C. (2011). Cognitive capitalism or informational capitalism? The role of clash in the information economy. In Cognitive capitalism, education, and
Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Dekonstruksi Sejarah Indonesia pada Masa Orde Baru
digital labor , ed Michael Peters and Ergin Bulut, 75- 119, New York: Peter Lang
Garis-Garis Besar Pedoman Pengajaran. (1984) . Program Pendidikan Sejarah perjuangan Bangsa.
Gunawan,  A. H. (1995). Kebijakan-kebijakan pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta. Hasan, S. H. (2019). Pendidikan sejarah untuk kehidupan abad 21. Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, 2 (2). http://ejournal.upi.edu/index.php/ historia/article/view/16630/9460 Hart, A.B. (1910). Imagination in history. The American Historical Review, 15 (2). http://www.jstor.org/ stable/1838332.
Junus, U. (1996). Stilistik: pendekatan, teori, metode, teknik, dan kiat . Yogyakarta: Unit Penebitan Sastra Asia Barat
Kearney, R. (2005). Continental philosophy in the 20th century vol.VIII. London: Routledge Kasenda, P. (1990). N ugroho notosusanto: Pendidik, sejarawan, dan pejabat tinggi. Basis. Muslow, A. (1997). Deconstructing history . London: Routledge
McGregor, K. E. (2008). Ketika sejarah berseragam: membongkar ideologi militer dalam menyusun sejarah indonesia. Yogyakarta: Syarikat Indonesia Norris, C. (2008). Membongkar teori dekonstruksi jasques derrida. Maguwoharjo: Ar-Ruzz Media. Pradopo, R. D. (1995). Beberapa teori sastra, metode kritik dan penerapannya. Yogjakarta: Pustaka Pelajar. Purwanto, B. (2019) Perspektif Historis kesadaran kebangsaan dan kemerdekaan indonesia berdimensi kebudayaan. Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 2 (2). Renan, E. (1996). “What is a nation?” dalam woolf, stuart, (ed.). Nationalism in Europe, 1815 to Present . London: Routledge.
Rusen, J. (1990). Rhetoric and aesthetics of history:
Leopold van ranke. History and theory , 29 , 190-204 Sumardi, S., dkk. (1984). Menteri-menteri pendidikan dan kebudayaan sejak tahun 1966 . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Invetarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
Susilo, A & Sarkowi. (2018). Peran guru sejarah abad 21 menghadapi tantangan arus globalisasi. Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 2 (1). Said, E. W. (2001). Orientalisme . Bandung: Penerbit
Pustaka
Sarup, M. (2003). Post-Strukturalism and postmodernism, sebuah pengantar kritis (terj. Medhy Aginta Hidayat) Yogjakarta: Jendela. Selden, R., Widdowson, P., & Broker, P. (1985). A reader guide to contemporary literary theory. Perason Longman: United Kingdom
Seixas, P., Fromowits, Hill Petra.  (2005). History, memory and learning to teach dalam understanding history recent research. History Education : International Review of History Education , 4, 105-106. Segall Avner, Trofanenko Brenda M., Schmitt Adam J. (2018). Critical theory and history education dalam The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning. Editor: Scott Alan Metzger Penn State University Lauren McArthur Harris Arizona State University.
Suryo, D. (2005). ”Paradigma sejarah di Indonesia dan kurikulum sejarah”, dalam Makalah seminar nasional dan temu alumni program studi pendidikan sejarah program pascasarjana universitas sebelas maret surakarta . Surakarta: PPS UNS. Soedijarto, dkk. (2010). Sejarah pusat kurikulum . Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional Suyono, S. U.  R. Pendidikan sejarah perjuangan bangsa untuk SMP Kelas 1 .  Jakarta:  Teguh karya. TAP MPR Nomor II/MPR1983, Lampiran GBHN 1983 Zajda (2015) Nation-Building and history education dalam global culture, globalisation, comparative education and policy, Springer Research Science, Business Media , 13 .