## PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI HAK-HAK
ATAS TANAH KARENA RUSAK DI KANTOR

## PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
Oleh: I Putu Wahyu Saputra 1 dan I Gede Surata 2
(gede.surata@unipas.ac.id)
Abstrak :  Sertipikat  hak  atas  tanah  dapat  rusak  karena  bencana  alam,  atau kejadian  lain,  sehingga  tidak  dapat  dengan  jelas  menyatakan  hak-hak  yang terkandung  di  dalamnya.  Dalam  keadaan  demikian  dimungkinkan  diterbitkan sertipikat  pengganti.  Penelitian  ini  meneliti  tentang  konsekuensi  hukum  apabila tidak dilaksanakan penggantian sertipikat hak atas tanah yang rusak, pelaksanaan penerbitan  sertipikat  pengganti  hak-hak  atas  tanah  pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Buleleng,  dan    kekuatan  hukum  sertipikat  pengganti    hak-hak  atas tanah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Konsekuensi  hukum  apabila  tidak dilaksanakan  penggantian  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  rusak  adalah  sertipat tersebut  tidak  dapat  lagi  membuktikan  secara  kuat  hal-hal  yang  tidak  dapat terbaca dari sertipikat tersebut.  Pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak- hak  atas  tanah  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  dapat  dilakukan sesuai ketentuan. Kekuatan hukum sertipikat pengganti  hak-hak atas tanah tidak berbeda dengan sertipikat hak atas tanah, karena pengertian dan fungsi sertipikat pengganti pada dasarnya tidak berbeda dengan sertipikat hak atas tanah.
Kata-kata Kunci: Konsekuensi dan Kekuatan Hukum, Sertipikat Pengganti.

## PENDAHULUAN
Peranan  tanah  bagi  pemenuhan  berbagai  keperluan  akan  meningkat,  baik  sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha, sehubungan dengan itu akan meningkat pula  kebutuhan  akan  dukungan  berupa  jaminan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan. Pemberian  jaminan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan,  pertama-tama  memerlukan tersedianya  perangkat  hukum  yang  tertulis,  lengkap  dan  jelas  yang  dilaksanakan  secara konsisten  sesuai  dengan  jiwa  dan  isi  ketentuan-ketentuannya.  Selain  itu  dalam menghadapi  kasus-kasus  konkret  diperlukan  juga  terselenggaranya  pendaftaran  tanah yang  memungkinkan  bagi  para  pemegang  hak  atas  tanah  untuk  dengan  mudah membuktikan  haknya  atas  tanah  yang  dikuasainya,  dan  bagi  para  pihak  yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk memperoleh keterangan
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti
yang  diperlukan  mengenai  tanah  yang  menjadi  obyek  perbuatan  hukum  yang  akan dilakukan,  serta  bagi  Pemerintah  untuk  melaksanakan  kebijaksanaan  pertanahan (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) .
Setiap  penguasaan  dan  penggunaan  hak  atas  tanah  harus  ada  landasan  hukumnya sehingga yang bersangkutan akan mendapatkan perlindungan hukum, terhadap gangguan dari pihak lain yang menguasai dan menggunakan tanah tanpa ada landasan haknya, baik tanah  pemerintah  maupun  tanah  kepunyaan  pihak  lain,  dilarang.  Penguasaan  dan penggunaan tanah demikian disebut dengan ocupasi illlegal ( Haryati, 2007) .
Pendaftaran  tanah  yang  merupakan  bagian  dari  urusan  agraria  yang  pada Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria terdapat dalam Pasal 19. Aturan ini kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan  pelaksana,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  1961  yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, hadirnya peraturan pelaksana ini menjadi jawaban akan kebutuhan kepastian hukum pada para  pemilik  tanah.  Mengingat  pendaftaran  tanah  diselenggarakan  untuk menjamin  kepastian  hukum,  pendaftaran  tanah  ini  diselenggarakan  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 meneguhkan untuk pertama kalinya Indonesia mempunyai suatu lembaga tanah, hal ini tambah sempurna dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997.  Sebelum  adanya  kedua  produk  hukum  ini, dikenal  Kantor  Kadaster  sebagai  Kantor  Pendaftaran  untuk  hak-hak  atas  tanah (Adrian Sutedi, 2007: 112).
Pendaftaran  tanah  bermanfaat  tidak  hanya  bagi  pemilik  tanah,  tetapi  juga bagi pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA, bahwa:
1. dengan  diterbitkannya  sertipikat  hak  atas  tanah,  maka  kepada  pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum;
2. dengan  informasi  pertanahan  yang  tersedia  di  Kantor  Pertanahan  maka pemerintah  akan  mudah  merencanakan  pembangunan  Negara  yang menyangkut  tanah,  bahkan  bagi  rakyat  sendiri  lebih  mengetahui  kondisi peruntukan tanah dan kepemilikannya;
3. dengan  administrasi  pertanahan  yang  baik  akan  terpelihara  masa  depan pertanahan yang terencana (A.P.Parlindungan, 2002: 112).
Pendaftaran tanah merupakan tugas Pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum dibidang pertanahan (suatu “ Rechts Kadaster ” atau  “ Legal  Cadastre ”).  Tujuan  pendaftaran  tanah  dinyatakan  dalam  Pasal  3 Peraturan Pemerintah Nomor  24 tahun 1997 adalah :
a. Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang hak diberikan sertipikat sebagai tanda buktinya.
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan  dengan  mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai- bidangbidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun  yang  sudah terdaftar.
c. Untuk penyajian data tersebut diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten  /  Kotamadya  tata  usaha  pendaftaran  tanah  dalam  apa  yang dikenal sebagai daftar umum yang terdiri atas peta pendaftaran, daftar tanah,  surat  ukur,  buku  tanah  dan  daftar  nama.  Para  pihak  yang berkepentingan,  terutama  calon  pembeli  atau  calon  kreditur,  sebelum melakukan  suatu  perbuatan  hukum  mengenai  suatu  bidang  tanah  atau satuan  rumah  susun  tertentu  perlu  dan  karenanya  mereka  berhak mengetahui  data  yang  tersimpan  dalam  daftar-daftar  di  Kantor Pertanahan  tersebut.  Maka  data  tersebut  diberi  bersifat  terbuka  untuk umum  ini  sesuai  dengan  asas  pendaftaran  yang  terbuka  sebagai  yang dinyatakan  dalam  Pasal  2.  Oleh  karena  terbuka  untuk  umum  daftar- daftar dan peta-peta disebut “Daftar Umum”.
d. Untuk  terselenggaranya  tertib  administrasi  pertanahan.  Terselenggara nya  pendaftaran  tanah  secara  baik  merupakan  dasar  dan  perwuju  dan tertib  administrasui  di  bidang  pertanahan.  Untuk  mencapai  tertib
administrasi  tersebut  setiap  bidang  tanah  dan  satuan  rumah  susun termasuk  peralihan,  pembebanan  dan  hapusnya  wajib  didaftar  (Boedi Harsono, 1999: 460).
Secara  etimologi  sertipikat  berasal  dari  Bahasa  Belanda  “ Certificat ”  yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Jadi sertipikat  tanah  adalah  surat  keterangan  yang  membuktikan  hak  seseorang  atas sebidang  tanah,  atau  dengan  kata  lain  keadaan  tersebut  menyatakan  bahwa  ada seseorang  yang  memiliki  bidang-bidang  tanah  tertentu  dan  pemilikan  itu mempunyai  bukti  yang  kuat  berupa  surat  yang  dibuat  oleh  instansi  yang berwenang (Ali Achmad Chomzah, 2002: 123).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Pasal  1  ayat  (20) menyebutkan:  "Sertipikat  adalah  surat  tanda  bukti  hak  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA  untuk  hak  atas  tanah,  hak  pengelolaan, tanah  wakaf,  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  dan  hak  tanggungan  yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."
Sertipikat  hak  atas  tanah  dapat  rusak  karena  bencana  alam,  atau  kejadian lain, sehingga tidak dapat dengan jelas menyatakan hak-hak yang terkandung di dalamnya.  Dalam  keadaan  demikian  dimungkinkan  diterbitkan  sertipikat pengganti. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Pasal 1 huruf d, menyatakan bahwa penggantian sertipikat adalah penggantian  sertipikat  lama  dengan  sertipikat  baru.    Pasal  2  huruf  a  angka  4 menyatakan  bahwa  salah  satu  latar  belakang  pemberian  sertipikat  baru  sebagai pengganti  sertipikat  yang  hilang,  rusak  atau  dibatalkan.  Penerbitan  sertipikat pengganti tercantum dalam Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang meliputi:
(1) Atas  permohonan  pemegang  hak  diterbitkan  sertipikat  baru  sebagai pengganti  sertipikat  yang  rusak,  hilang,  masih  menggunakan  blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi.
(2) Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya  dapat  diajukan  oleh  pihak  yang  namanya  tercantum  sebagai pemegang  hak  dalam  buku  tanah  yang  bersangkutan  atau  pihak  lain yang  merupakan  penerima  hak  berdasarkan  akta  PPAT  atau  kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan pasal 41, atau
akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, atau kuasanya.
(3) Dalam  hal  pemegang  hak  atau  penerima  hak  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  2  sudah  meninggal  dunia,  permohonan  sertipikat  pengganti dapat  diajukan  oleh  ahli  warisnya  dengan  menyerahkan  surat  tanda bukti sebagai ahli waris.
(4) Penggantian  sertipikat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  di  catat pada buku tanah yang bersangkutan
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  masalah-masalah  yang  diteliti dalam penelitian ini adalah:
1. Apa  konsekuensi  hukum  apabila  tidak  dilaksanakan  penggantian  sertipikat hak atas tanah yang rusak?
2. Bagaimana kekuatan hukum sertipikat pengganti  hak-hak atas tanah?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  yang  mengkaji pelaksanaan  norma,  dalam  hal  ini  norma  yang  mengatur  tentang  konsekuensi hukum  dan  kekuatan  hukum  sertipikat  hak-hak  atas  tanah  pengganti  karena sertipikat yang telah diterbitkan rusak.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki.
Hasil  penelitian  ini  merupakan    deskripsi  tentang    keadaan  yang  dapat menyebabkan  diterbitkannya  sertipikat  pengganti,  tata  cara  penerbitannya  pada Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng,  serta  kekuatan  hukum  sertipikat pengganti tersebut.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng. Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  yang
terpenting  adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Hal  lain  yang  juga menjadi  pertimbangan  adalah  mengingat  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng pernah diajukan permohonan untuk diterbitkan sertipikat pengganti.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Bahan hukum primer yang terutama diacu dalam penelitian ini antara lain:
a. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
c. Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993.
d. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
Dari  sumber  data  lapangan  dikumpulkan  data  primer  yang  relevan,  yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
“Pengumpulan  data  adalah  pencatatan  peristiwa-peristiwa,  hal-hal, keterangan-keterangan  atau  karakteristik-karakteristik  sebagian  atau  seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian” (Iqbal Hasan, M., 2002: 83).
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan hukum  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur
yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Teknik  wawancara  berencana/  terstruktur.  “Wawancara  berencana  adalah wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya, serta tidak menutup kemungkinan diajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  pada  saat  wawancara”  (Amiruddin  dan Asikin,  Zainal.,  2004).  “Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu” (Burhan Ashofa, 2004: 95).
Wawancara  dilakukan  dengan  petugas  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng  yang  bidang  tugasnya  sesuai  dengan  masalah  penelitian,  dalam  hal  ini Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan.
“Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian  (Moleong,  L.,  1999:  103)”.  Analisis  data  dilakukan  setelah  data terkumpul, agar dari data tersebut dapat dibuat uraian, yang pada akhirnya dapat ditarik simpulan.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata/  alamiah/  riil  ( natural setting ).  “Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak  melakukan perhitungan  ‘jumlah’  (Soejono  dan  Abdurahman  H.,  2003:  26).  Penelitian  ini tidak  didasarkan  pada  data  berupa  angka-angka  dan  tidak  juga  dilakukan perhitungan matematis untuk menarik simpulan.
Alur pengolahan data  sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan sebagai jawaban atas permasalahan. Alur pengolahan data seperti ini merupakan alur pengolahan data yang umum dilakukan dalam penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat 1 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah
menyatakan secara tegas bahwa sertipikat merupakan alat bukti yang kuat. Pasal ini  menyatakan  bahwa  sertipikat  merupakan  suatu  tanda  bukti  hak  yang  berlaku sebagai tanda bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  tanah yaitu  pada  Pasal  32  ayat  (1)  yang  berbunyi:  “Sertipikat  merupakan  surat  tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data  yuridis  yang  termuat  didalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  yang bersangkutan” .
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  peneliti  berpendapat  bahwa  betapa pentingnya sertipikat hak  atas tanah. Sertipikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses  pendaftaran  tanah,  berisi  data  fisik  (keterangan  tentang  letak,  batas,  luas bidang  tanah,  serta  bagian  bangunan  atau  bangunan  yang  ada  diatasnya  bila dianggap  perlu)  dan  data  yuridis  (keterangan  tentang  status  tanah  dan  bangunan yang  didaftar,  pemegang  hak  atas  tanah,  dan  hak-hak  pihak  lain,  serta  beban- beban  yang  berada  di  atasnya).  Memiliki  sertipikat  berati  memiliki  kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanahnya, subyek hak, dan obyek haknya menjadi nyata.
HIR dan RBg menyatakan bahwa hakim dalam perkara perdata, hanya boleh menjatuhkan  putusan  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  telah  diatur  undang- undang. Menurut ketentuan Pasal 164 HIR, 284 RBg ada 5 (lima) jenis alat bukti dalam perkara perdata, yaitu ;
1. Surat.
2. Saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.
Alat bukti surat diatur dalam Pasal 165, 167 HIR, Stb Nomor 29 tahun 1867, Pasal  285-305  RBg.  Surat  merupakan  alat  bukti  tertulis  yang  memuat  tulisan untuk menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti. Menurut bentuknya, alat
bukti tertulis diklasifikasikan dua jenis yaitu surat akta dan surat bukan akta. Surat akta adalah surat yang bertanggal dan diberi tandatangan, yang memuat peristiwa peristiwa  yang  menjadi  dasar  suatu  hak  atau  perikatan,  yang  digunakan  untuk pembuktian.  Surat  akta  diklasifikasikan  lagi  menjadi  dua  jenis,  yaitu  surat  Akta Otentik dan Akta Tidak Otentik (akta di bawah tangan).
Sertipikat hak atas  tanah, jika dihubungkan dengan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR, dapat digolongkan sebagai alat bukti surat, yang berperan  sangat  penting  dalam  pembuktian  khususnya  dalam  perkara  perdata, karena merupakan alat bukti yang utama. Fungsi terpenting dari surat/akta  adalah sebagai  alat  bukti  yang  menurut  para  ahli  mempunyai  kekuatan  pembuktian (Sudikno Mertokusumo,  2010: 221):
1. Kekuatan  pembuktian  lahir.  Maksud  kekuatan  pembuktian  lahir  ialah  akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan sendiri sebagai akta otentik  mengingat  kehadirannya  telah  sesuai  dan  tercantum  dalam  pasal 1868 KUHPerdata.
2. Kekuatan  pembuktian  formil.  Kekuatan  pembuktian  formil  itu  berupaya membuktikan  adanya  pernyataan.  Jadi  kekuatan  pembuktian  formil  ini didasarkan  atas  benar  tidaknya  ada  pernyataan  oleh  yang  bertandatangan dibawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi suatu kepastian terkait  peristiwa  bahwa  pejabat  dan  para  pihak  tersebut  adalah  benar menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.
3. Kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian materiil ini berupaya membuktikan  kebenaran  dari  pernyataan.  Jadi,  kekuatan  pembuktian materiil  ini  memberi  kepastian  tentang  materi  suatu  akta,  dan  memberi kepastian peristiwa bahwa para pihak dan pejabat adalah benar menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.
Tujuan pendaftaran tanah adalah, termasuk penerbitan sertipikat pada akhir proses  adalah  untuk  menjamin  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  yang dimaksud  adalah  kepastian  yang  menurut  J.B  Soetanto  berkaitan  dengan  (J.B. Soesanto,  2008: 73):
a. Memberikan kepastian hukum, yaitu kepastian mengenai bidang teknis
(kepastian  mengenai  letak,  luas  dan  batas-batas  tanah  yang bersangkutan).  Hal  ini  diperlukan  untuk  menghindarkan  segala sengketa  dikemudian  hari,  baik  pihak  yang  menyerahkan  maupun pihak-pihak yang mempunyai tanah.
b. Memberikan  kepastian  hak,  yaitu  ditinjau  dari  segi  yuridis  mengenai status hukum, siapa yang berhak atasnya (siapa yang mempunyai) dan ada  tidaknya  hak-hak  dan  kepentingan  pihak  lain  (siapa  yang mempunyai)  dan  ada  tidaknya  hak-hak  dan  kepentingan  pihak  lain (pihak  ketiga).  Kepastian  mengenai  status  hukum  dari  tanah  yang bersangkutan  diperlukan,  karena  dikenal  tanah-tanah  dengan bermacam-macam  status  hukum,  yang  masing-masing  memberikan wewenang dan meletakan kewajiban-kewajiban yang berlainan kepada pihak yang mempunyai hal mana akan terpengaruhi pada harga tanah.
c. Memberikan  kepastian  subyek  yaitu  kepastian  mengenai  siapa  yang mempunyai  diperlukan  untuk  mengetahui  dengan  siapa  kita  harus berhubungan  untuk  dapat  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum secara  sah  mengenai  ada  atau  tidak  adanya  hak-hak  dan  kepentingan pihak  ketiga,  diperlukan  untuk  mengetahui  perlu  atau  tidaknya diadakantindakan-tindakan  tertentu  untuk  menjamin  penguasaan  dan penggunaan tanah yang bersangkutan secara efektif dan aman.
Pasal 137 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran  Tanah  menyatakan  bahwa  sertifikat  dianggap  rusak  apabila  ada bagian yang tidak terbaca atau ada halaman yang sobek atau terlepas, akan tetapi masih  tersisa  bagian  sertifikat  yang  cukup  untuk  mengidentifikasi  adanya sertifikat  tersebut.  Rusaknya  sertipikat  menyebabkan  sebagian  dari  apa  yang dinyatakan  menjadi  tidak  jelas.  Hal  ini  menyebabkan  kekuatan  pembuktian sertpikat  mengenai  bagian-bagian  yang  tidak  jelas  tersebut  menjadi  hilang.  Jika sertipikat  yang  rusak  tidak  diganti,  maka  sertipikat  tersebut  hanya  dapat membuktikan  hal-hal  yang  secara  jelas  masih  dapat  diketahui  dari  sertipikat tersebut dan tidak dapat membuktikan hal-hal yang tidak terbaca.
Pemegang sertipikat yang rusak sebenarnya tidak punya pilihan lain, selain melakukan  pengurusan  kembali  sertipikat  yang  telah  rusak  tersebut  kepada instansi yang mengeluarkannya, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses pengurusan  kembali  sertifikat  ini  dapat  disimpulkan  sebagai  penggantian sertifikat.  Dalam Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1993 Pasal 1 huruf d, menyatakan bahwa penggantian sertifikat adalah penggantian sertifikat lama dengan sertifikat baru.  Pasal 2 huruf a angka 4 menyatakan  bahwa  salah  satu  latar  belakangnya  adalah  bahwa  pemberian sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang, rusak atau dibatalkan.
Sertipikat  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  kuat.  Kata  “ kuat ”  dalam Pasal 19 UUPA Sehubungan dengan sistem negatif adalah berarti “tidak mutlak” yaitu sertipikat tanah masih dimungkinkan digugurkan sepanjang ada pembuktian sebaliknya  yang  menyatakan  ketidak  absahan  sertipikat  tanah  tersebut.  Dengan demikian sertipikat tanah bukanlah satu-satunya surat bukti pemegangan hak atas tanah dan oleh karena itu masih ada lagi buktibukti lain tentang pemegangan hak atas  tanah  antara  lain  surat  bukti  jual  beli  tanah  adat  atau  surat  keterangan  hak milik adat.
Sesuai dengan sistem negatif yang telah dianut dalam pendaftaran tanah di Indonesia, maka berarti sertipikat tanah yang diterbitkan bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak yang tidak bisa diganggu gugat, justru berarti bahwa sertipikat tanah itu bisa dicabut atau dibatalkan. Oleh karena itu adalah tidak benar bila ada anggapan  bahwa  dengan  memegang  sertipikat  tanah  berarti  pemegang  sertipikat tersebut  adalah  mutlak  pemilik  tanah  dan  ia  pasti  akan  menang  dalam  suatu perkara  karena  sertipikat  tanah  adalah  alat  bukti  satu-satunya  yang  tidak tergoyahkan.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran tanah  yaitu  pada  Pasal  32  ayat  (1)  berbunyi  :  “Sertipikat  merupakan  surat  tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data  yuridis  yang  termuat  didalamnya,  sepanjang  data  fisik  dan  data  yuridis tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan  buku  tanah  yang bersangkutan.
Ada  beberapa  hal  yang  dibuktikan  dalam  sertipikat  hak  atas  tanah  yaitu
(Boedi Harsono, 1999: 472):
1. Jenis  hak  tanah.  Sertipikat  hak  atas  tanah  dapat  diketahui  tentang  status hukum  yang  dipunyai  apakah  berstatus  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak Guna  Bangunan  atau  Pakai  atau  Pengelolaan,  selain  hak  milik  hak-hak tersebut  kesemuanya  dapat  diketahui  juga  tentang  jangka  waktu  hak  itu diberikan dan kapan waktunya berakhir.
2. Nama  pemegang  hak.  Nama  pemegang  hak  dapat  diketahui  pada  kolom kedua bagian atas dari salinan Buku Tanah pada sertipikat tersebut. Apabila hak  berganti,  maka  nama  pemegang  terdahulu  atau  pertama  dicoret  oleh pejabat  yang  berwenang  dan  selanjutnya  pada  kolom  pencatatan  peralihan hak atau perubahan hak dituliskan nama pemegang hak yang baru dan juga ditulis  sebab  perubahannya,  bisa  dengan  dijual-beli,  hibah,  warisan,  lelang ataupun tukar-menukar.
3. Keterangan  fisik  tanah.  Sertipikat  hak  atas  tanah  memuat  data  dari  surat ukur,  maka  dari  surat  ukur  inilah  dapat  diketahui  tentang  bentuk  (gambar peta)  dari  bidang  tanah,  luas  tanah,  letak  tanah,  yang  mencakup (Desa/Kelurahan,  Kecamatan,  Kabupaten/Kota,  serta  Propinsi),  keadaan tanah dan bangunan-bangunan yang ada diatasnya.
4. Beban  di  atas  tanah  hak.  Sertipikat  menyatakan  apakah  ada  beban  hak tanggungan di atas tanah hak tersebut, atau ada hak sewa, atau ada sita atas perintah Pengadilan.
5. Peristiwa  yang  berhubungan  dengan  tanah.  Semua  peristiwa  penting sehubungan  dengan  tanah  tersebut  atau  tertentu  juga  dicatat  oleh  Kantor Pertanahan  dalam  sertipikat,  misalkan  adanya  jual-beli,  atau  hibah  serta lelang dalam suatu PT atau terjadinya pewarisan atau adanya penyitaan dan terjadinya  beban-beban  seperti  diuraikan  di  atas,  atau  sebaliknya  dengan penghapusannya.
Sertipikat  pengganti  hak-hak  atas  tanah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang sama dengan sertipikat yang digantikan, sehingga eksistensi sertipikat pengganti karena  rusak  adalah  sama  dengan  sertipikat  yang  digantikannya.  Pengertian  dan fungsi sertipikat pengganti pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sertipikat hak
atas  tanah,  hanya  saja  sertipikat  pengganti  adalah  salinan  sertipikat  yang  rusak ataupun hilang. Sertipikat pengganti dapat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan atas permintaan  pemegang  hak  atas  tanah,  namun  di  dalam  sertipikat  pengganti nantinya  oleh  Kantor  Pertanahanakan  dicatat  atau  diberi  penjelasan  bahwa sertipikat tersebut adalah sertipikat pengganti dan isi sertipikat pengganti tersebut tetap sama dengan sertipikat aslinya. Jadi, fungsi serta isi sertipikat pengganti hak atas tanah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut adalah sama dengan sertipikat hak atas tanah.
Sertipikat  pengganti  hak-hak  atas  tanah  keberadaannya  sangat  penting, sehingga perlu secepatnya dilakukan pengurusan jika terjadi kerusakan sertipikat hak-hak atas tanah yang dimiliki yang tidak dapat lagi membuktikan secara pasti hal-hal apa yang seharusnya.

## PENUTUP
Penelitian  bertujuan  untuk  mencari  jawaban  atas  permasalahan  yang  telah diidentifikasi.  Jawaban  atas  permasalahan  ini  dicantumkan  pada  simpulan. Simpulan merupakan jawaban akhir dari rumusan masalah. Dari uraian yang telah diuraikan di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Konsekuensi  hukum  apabila  tidak  dilaksanakan  penggantian  sertifikat  hak atas tanah yang rusak adalah sertipat tersebut tidak dapat lagi membuktikan secara kuat hal-hal yang tidak dapat terbaca dari sertipikat tersebut.
2. Kekuatan  hukum  sertipikat  pengganti    hak-hak  atas  tanah  tidak  berbeda dengan  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  digantinya,  karena  pengertian  dan fungsi  sertipikat  pengganti  pada  dasarnya  tidak  berbeda  dengan  sertipikat hak  atas  tanah  yang  digantinya,  memiliki  kekuatan  pembuktian  yang  sah/ kuat mengenai data fisik dan yuridis tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi.  2007. Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dan  Pendaftarannya ,  Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika.
Ali Achmad Chomzah. 2002. Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya , Cetakan Pertama. Jakarta : Prestasi Pustaka.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal.  2004. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
A.P.Parlindungan.  2002. Komentar  Atas  Undang-Undang  Pokok  Agraria , Cetakan Kesembilan. Bandung : Mandar Maju.
Boedi Harsono. 1999. Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang- undang UUPA isi dan pelaksanaannya). Jakarta: Djambatan.
Burhan Ashofa. 2004 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Haryati.  2007.  “Fungsi  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Menjamin  Kepastian Hukum”. Hukum dan  Dinamika Masyarakat. VOL.5 NO. 1 Oktober 2007.
Iqbal Hasan, M. 2002. Metode Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
J.B. Soesanto.  2008. Hukum Agraria I . Semarang : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
Moleong,  L.  1999. Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Rineka Cipta.
Sudikno  Mertokusumo.    2010. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia .  Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.