## Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan ketika Meliput Berita dalam Aksi Demonstrasi

## Elma Hardiyanti
Universitas Jember

## Abstrak
Jurnalis perempuan berpotensi mendapatkan risiko ganda karena posisinya sebagai jurnalis dan juga sebagai perempuan. Ketika meliput berita saat demonstrasi, jurnalis perempuan harus berhadapan secara langsung dengan demonstran dan aparat kepolisian. Selain itu, topik yang akan diberitakan bersifat  sensitif  sehingga  dapat  mengancam  jurnalis  perempuan  seperti  kekerasan  dan  pelecehan verbal.  Berdasarkan  hasil  survei  AJI  Indonesia  (2019),  pelaku  kekerasan  terhadap  perempuan terbanyak diduduki oleh aparat kepolisian. Berdasarkan persoalan tersebut, ada dua persoalan yang akan dikaji  dalam artikel ini. Yang pertama adalah  terkait perlindungan jurnalis,  dan  yang kedua adalah perbandingan mekanisme perlindungan terhadap jurnalis perempuan ketika meliput aksi di beberapa negara. Artikel  ini menggunakan jenis  penulisan yuridis normatif, yang dibantu dengan menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  perbandingan,  dan  pendekatan konseptual.  Kesimpulan  artikel  ini  menunjukkan  jika  kebebasan  pers  di  Indonesia,  Filipina,  dan Australia memiliki perbedaan cukup  jauh dengan Belanda  dalam upaya memberikan penanganan kasus kejahatan pada jurnalis perempuan walaupun perlindungan hukum tentang pers telah diatur.

## Kata Kunci: Jurnalis Perempuan, Perlindungan Hukum, Demonstrasi

## Abstract
A women journalist has the potential to get a double risk because of her position as a journalist and also as a women. The problems faced are first, when reporting news during demonstrations, women journalists have to deal directly with demonstrators and police officers. In addition, the topics that will be reported are sensitive so that they can threaten women journalists such as violence and verbal harassment. Based on the results of AJI Indonesia survey (2019), the most perpetrators of violence against women are occupied by the police. Based on these problems, there are two issues that will be studied in this article. The first is related to the protection of journalists, and the second is a comparison of the  protection  mechanisms  for  women  journalists  when  reporting  actions  in  several  countries.  This  article  uses normative juridical writing, which is assisted by using a statutory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The conclusion of this article shows that press freedom in Indonesia, Philippines, and Australia is quite different from the Netherlands in its efforts to provide handling of crime cases for women journalists, even though legal protection for the press have been regulated.
Keywords: Women Journalist, Legal Protection, Demonstration

## I. PENDAHULUAN
Jurnalis  merupakan  salah  satu  pekerjaan  paling  berbahaya  didunia. 1 Namun  demikian, menjadi seorang jurnalis merupakan suatu profesi yang diminati dan dapat ditekuni oleh
1 Peter Greste, Alliance for Journalists’ Freedom , https://www.journalistsfreedom.com/how-journalism-became- one-of-the-most-dangerous-jobs-in-the-world/, accessed on September 18, 2019.
siapapun. 2 Dalam salah satu Five Core Principles of Journalism , 3 seorang jurnalis tidak selalu bisa menjamin kebenaran, akan tetapi mendapatkan fakta  dengan benar adalah prinsip utama jurnalis. Sehingga ketika seseorang memilih untuk menjalani profesi jurnalis, maka orang tersebut harus menjalankan segala tugasnya secara profesional dan tanggungjawab. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pekerjaan jurnalis, oleh karena itu seorang jurnalis harus dapat  mempertanggungjawabkan  baik  secara  hukum  maupun  secara  moral  dari  setiap produk jurnalisnya. 4
Pada  dasarnya,  setiap  orang  memiliki  hak  untuk  berpendapat  dan  menyampaikan informasi. Pengaturan mengenai hal tersebut dapat ditelusuri pada Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 dalm  Pasal  28  huruf E ayat  (3)  yang  secara jelas menekankan bahwa setiap orang bebas berserikat, berkumpul dan berpendapat. Kemudian dalam hal menyampaikan informasi diatur dalam Pasal 28 huruf F yang pada intinya setiap orang  mendapat  hak  berkomunikasi,  hak  memperoleh  informasi,  dan  hak  untuk menggunakan  segala  jenis  saluran  yang  tersedia. 5 Berkaitan  dengan  konteks  hak berpendapat  dan  menyampaikan  informasi  keberadaan  seorang  jurnalis  dalam  hal  ini memiliki peran yang sangat signifikan, karena seorang jurnalis dapat diasumsikan sebagai perantara  perolehan  hak  informasi  bagi  setiap  orang.  Sekaligus  institusi  yang  memiliki peran  sebagai  pengontrol  tindakan  pemerintah.  Jurnalis  dalam  menjalankan  profesinya dinaungi  oleh  pers.  Pers  adalah  lembaga  sosial  dan  wahana  komunikasi  massa  yang melaksanakan  kegiatan  jurnalistik  meliputi  mencari, memperoleh, memiliki,  menyimpan, mengolah,  dan menyampaikan  infromasi dalam  bentuk  tulisan,  suara,  gambar, suara  dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan saluran yang tersedia. Posisi pers dengan berbagai fungsinya telah  memberikan  konstribusi  yang  penting  bagi  pelaksanaan  demokrasi,  sehingga  pers secara konseptual ditempatkan sebagai pilar keempat demokrasi ( the fourth power ). 6
2 Galuh Savitri, https://binus.ac.id/malang/2017/09/tantangan-jurnalis-di-era-citizen-journalism/, accessed on October 16, 2019. Hlm.1
3 Five core principles of journalism: (1) Truth and Accuracy, Journalists cannot always guarantee ‘truth’ but getting  the  facts  right  is  the  cardinal  principle  of  journalism;  (2)  Independence,  Journalists  must  be independent  voices;  (3)  Fairness  and  Impartiality,  Stories  should  be  balanced  and  add  context,  also impartial  reporting builds  trust  and  confidence; (4)  Humanity,  Journalists  should  do no  harm;  and  (5) Accountability, A sure sign of professionalism and responsible journalism is the ability to hold ourselves accountable. Aidan White, Ethical Journalism Network , https://ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are/5- principles-of-journalism, accessed on October 16, 2019.
4 This “journalistic truth” is a process that begins with the professional discipline of assembling and verifying facts.  Then  journalists  try  to  convey  a  fair  and  reliable  account  of  their  meaning,  subject  to  further investigation. Journalists should be as transparent as possible about sources and methods so audiences can make  their  own  assessment  of  the  information  American  Press  Institute, American  Press  Institute , https://www.americanpressinstitute.org/journalism-essentials/what-is-journalism/elements-journalism/, accessed on June 23, 2021.
5 Selebihnya dapat dilihat dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6 Bagir Manan, 2012, Politik Publik Pers , Dewan Pers, Jakarta. Hlm.14

## 98 | Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan ketika Meliput Berita dalam Aksi Demonstrasi
Pers bukan hanya digunakan sebagai penyalur ketidakpuasan publik, melainkan juga sarana perlawanan melalui pemberitaan dan kritik. Dengan demikian dapat disimpulkan profesi  jurnalis  pada  hakikatnya  merupakan  profesi  yang  penuh  resiko  melihat  dari fungsinya. Meskipun profesi jurnalis termasuk dalam pekerjaan yang memiliki risiko yang cukup  tinggi,  namun  bukan  berarti  profesi  tersebut  mustahil  untuk  dijalani,  tanpa terkecuali juga bagi perempuan. Walaupun faktanya secara fisik porsi kekuatan perempuan berbeda  dengan  laki-laki,  namun  dalam  beberapa  hal  baik  perempuan  maupun  laki-laki memiliki  kedudukan  yang  sama  misal  terkait  dalam  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan yang layak. 7
Untuk  masalah  jurnalis  dan  perempuan,  pada  level  nasional  terdapat  dua  macam peraturan yang mengatur, yang pertama: undang-undang mengenai hak asasi perempuan seperti: (1). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi CEDAW ( Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Againts Women );  (2).  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia;  (3).  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); dan  terakhir  ke  (4). Instruksi  Presiden Nomor  9  Tahun  2000  Tentang  Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang memberikan perlindungan baik wartawan 8 atau jurnalis. 9 Meskipun sudah diatur mengenai pelaksanaannya, akan tetapi pada kenyataannya, jurnalis perempuan  di  Indonesia  masih  sering  mendapat  banyak  permasalahan  ketika  hendak menjadi seorang jurnalis. Misalnya mengenai kuota penerimaan perempuan dalam bidang jurnalistik. 10 Terlebih  lagi  posisi  jurnalis  perempuan mendapat  istilah a double attack yang dimaknai bahwa dampak yang dirasakan oleh jurnalis perempuan terasa berkali lipat karena posisinya  sebagai  jurnalis,  ditambah  faktanya  bahwa  perempuanlah  yang  memegang kendali. 11
7 Wahyuningsih, “Prinsip Kesetaraan Gender dan Non Diskriminasi dalam Kovenan ICESCR dan ICCPR”, September , Vol. 2 Nomor 1, 2008. Hlm.21
8 Dalam pengertian wartawan dan jurnalis terkadang dianggap sama dan berbeda. Maka dari itu untuk lebih menjelaskan arti kata  wartawan  terdapat  pada  Pasal  1  ayat  (4):  Wartawan  adalah  orang  yang  secara  teratur  melaksanakan  kegiatan jurnalistik , Republik Indonesia, “Undang -Undang Nom or 40 Tahun 1999 Tentang Pers”.
9 Menurut George Snell, seorang komentator media Amerika Serikat, menyatakan bahwa “Journalism is getting beneath the news.  It’s  investigation,  analysis  and  thoughtful  commentary.  It’s  in - depth  expository  reporting”.  Jad i, dapat  disimpulkan bahwa jurnalis merupakan orang yang menginvestigasi, menganalisis ataupun mengomentari dengan bijaksana suatu berita , Roy  Greenslade, the  Guardian ,  http://www.theguardian.com/media/greenslade/2009/dec/10/newspapers- pressandpublishing, accessed on September 18, 2019.
10 Ignatius Haryanto, “Menuju Jurnalis dan Media Berperspektif Gender: Kesetaraan dan Hak Perempu an Indonesia di Dunia Kerja”, 2013.
11 Free  Press  Unlimited, Gender- based  violence  against  female  journalists:  A  ‘double  attack’ , https://www.freepressunlimited.org/en/stories/gender-based-violence-against-female-journalists-a- double-attack, accessed on February 26, 2021.
Menurut  AJI  Indonesia,  tercatat  pada  tahun  2019  sebanyak  20  orang  jurnalis mengalami  kekerasan  dan  7  orang  diantaranya mengalami  kekerasan  fisik. 12 Tidak  hanya dilapangan  saja  seperti saat  aksi  demonstrasi, akan  tetapi  dalam  beberapa  kasus  jurnalis juga menjadi target reguler dari serangan secara online . Hasil survei Internat ional Women’s Media Foundation bersama TrollBusters ,  sebanyak  28  persen  jurnalis  perempuan  yang  bekerja  di United  Stated  dan  27  persen  bekerja  di  luar  negeri  mengalami  ancaman  atau  kekerasan secara online . 13 Ancaman  yang  juga  sering  di  alami  jurnalis  perempuan  berupa  ancaman gender dan ancaman kekerasan seksual, ancaman rasial, hate speech , dipermalukan di depan umum,  bahkan  ancaman  kematian  yang  digunakan  untuk  mempermalukan  dan membungkam  perempuan  karena  telah  berkontribusi  sebagai  jurnalis  sehingga  dari banyaknya  resiko  tersebut  bisa  berdampak  pada  stres  emosional  dan  trauma  psikologis jangka panjang 14 . Berbagai persoalan yang diuraikan di atas dapat dirumuskan dalam dua rumusan  masalah,  yaitu:  (a)  Apa  saja  yang  termasuk  dalam  perlindungan  hukum  bagi jurnalis  perempuan  di  Indonesia?  dan  (b)  Bagaimana  perbandingan  mekanisme perlindungan  ekstra  bagi  jurnalis  perempuan  di  Indonesia  dengan  beberapa  negara  lain ketika meliput aksi demonstrasi?

## II. PEMBAHASAN

## A. Perlindungan Jurnalis di Indonesia
Jurnalisme adalah proses dimana seorang reporter menggunakan verifikasi dan storytelling untuk  membuat  sebuah  topik  menjadi  berita. 15 Selama  proses  pencarian  atau  pembuatan berita itu sendiri, jurnalis sifatnya tidak menunggu suatu peristiwa itu muncul, 16 dan harus terjun ke lapangan, berjuang dan menggali hal-hal yang eksklusif. Hasil dari hal eksklusif dikemas menjadi berita yang layak disebarkan kepada masyarakat melalui koran, televisi, radio dan media lainnya. Itu menjadi alasan bahwa jurnalis sangat penting bagi masyarakat karena selain memberi informasi yang dibutuhkan, tetapi juga bermanfaat untuk membuat keputusan tentang berbagai hal. 17
Dalam  pekerjaan  sehari- hari,  jurnalis  memang  kerap  “menyakiti”  orang,  misalnya menulis  tentang  pejabat  yang  korupsi,  aktris  yang  tidak  sukses  atau  pengusaha  yang bangkrut, namun bila hal ini dilakukan demi melayani kepentingan yang lebih besar maka
12 Aliansi Jurnalis Independen, https://advokasi.aji.or.id/, accessed on October 1, 2019.
13 International Women’s Media Foundation, https://www.iwmf.org/attacks -and-harassment/, accessed on October 2, 2019.
14 Ibid.
15 American  Press  Institute, American  Press  Institute ,  https://www.americanpressinstitute.org/journalism- essentials/makes-good-story/, accessed on December 3, 2020.
16 Pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat, Pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat , http://tanjabbarkab.go.id/site/menyelami-jurnalistik-indonesia/, accessed on December 5, 2020.
17 Chloe Mashburn and Kaitlin O’Brien, Dobie News , https://dobienews.scuc.txed.net/, accessed on December 5, 2020.
hal  ini  dapat  dianggap  sebagai  efek  samping  yang  layak  diterima. 18 Sama  halnya  ketika seorang jurnalis mulai meliput dalam aksi demontrasi, dalam aksi tersebut terjadinya kontra terhadap  kebijakan  pemerintah  yang  dianggap  merugikan  atau  memperkosa  hak masyarakat  banyak.  Dan  ketika  aksi  tersebut  terjadi,  pasti  terdapat  dampak  yang  akan diterima oleh para jurnalis. Sesuai dengan hasil monitoring oleh Aliansi Jurnalis Independen Indonesia  (untuk  seterusnya  disingkat  AJI  Indonesia),  dampak  yang  dimaksud  adalah adanya tindakan yang termasuk kategori menghalangi kinerja jurnalis seperti yang diatur dalam Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang dirilis oleh Dewan Pers. 19 Contohnya dalam tahun 2019 telah terjadi sebanyak dua kejadian besar dan terparah seperti aksi demonstrasi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu 20-21 Mei 2019 dan aksi demonstrasi mahasiswa 23-30 September 2019 terkait dengan perkara RUU-KUHP yang memakan korban termasuk para jurnalis sebanyak 53 kasus kekerasan. 20
Dari  data  tersebut  diketahui  bahwa  kasus  kekerasan  masih  terdominasi  dengan kekerasan fisik mencapai 20 kasus. Kemudian sisanya seperti perusakan alat atau data hasil liputan (14 kasus), ancaman kekerasan atau teror (6 kasus), pemidanaan atau kriminalisasi (5  kasus),  pengusiran/pelarangan  liputan  (4  kasus),  sensor/pelarangan  pemberitaan  (3 kasus), dan intimidasi lisan oleh pejabat publik (1 kasus). 21 Dalam data advokasi kasus oleh AJI  Indonesia,  rentan  waktu  Mei-September  2019  dikatakan  terdapat  beberapa  pelaku kekerasan terhadap jurnalis yang terbanyak dikenai pada polisi (30 kasus), warga (7 kasus), organisasi masyarakat (6 kasus), orang tak dikenal (5 kasus). 22
Selama  2019  tercatat  ada  33  aparat  kepolisian  yang melakukan  kekerasan  saat  aksi demonstrasi, hal ini bisa terjadi tergantung dari bagaimana cara kepolisian mengamankan demonstrasi  dan  paham  atau  tidaknya  kepolisian  terkait  perlindungan  jurnalis  sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, kata Ade Wahyudin (Direktur LBH Pers)  dalam  wawancara  Kompas. 23 Maka  dari  itu,  dalam  penanganan  masalah  kasus
18 Prinsip “menyakiti” - harm principle -ini menyatakan bahwa kebebasan seseorang dibenarkan untuk dibatasi, bila  tindakan  orang  itu  merugikan  orang  banyak  lainnya,  dalam  Luwi  Ishwara,  2016, Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar , PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. Hlm.18
19 Dalam  peraturan  tersebut  dikatakan  bahwa  terdapat  beberapa  bentuk  kekerasan  terhadap  wartawan seperti kekerasan fisik, yang meliputi penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan penyekapan, penculikan,  dan  pembunuhan.  Sedangkan  kekerasan  non-fisik  seperti  ancaman  verbal,  penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan. Terdapat juga perusakan peralatan liputan yang merupakan upaya menghalangi kerja wartawan dan selebihnya bentuk kekerasan lain merujuk pada KUHP dan  UU  HAM.  Dapat  dilihat  dalam  Peraturan  Dewan  Pers  Nomor  1/Peraturan-DP/III/2013  tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan, 6 December 2012.
20 Abdul Manan and Ika Ningtyas, 2020, Laporan Tahunan AJI 2020: Di Bawah Pandemi dan Represi , AJI Indonesia, Jakarta. Hlm.32
21 Abdul Manan, Catatan Akhir Tahun AJI 2019 , https://aji.or.id/, accessed on December 5, 2020.
22 Aliansi  Jurnalis  Independen, Advokasi: Data Kekerasan Tim Advokasi AJI Indonesia ,  https://advokasi.aji.or.id/, accessed on December 5, 2020.
23 Kompas.com, Catatan LBH Pers soal Kekerasan Terhadap Jurnalis di 2019 , https://nasional.kompas.com/read/2020/01/14/06460651/catatan-lbh-pers-soal-kekerasan-terhadap- jurnalis-di-2019, accessed on December 5, 2020.
kekerasan  terhadap  jurnalis  dibutuhkan  banyak  pemahaman  terkait  hal  apa  saja  yang menaungi untuk terwujudnya sebuah perlindungan pada jurnalis yang dalam menjalankan tugasnya  penuh  dengan  risiko  yang  tinggi  entah  itu  berupa  kekerasan  fisik  yang  sudah dijelaskan  lebih  awal,  maupun  kekerasan  non-fisik.  Permasalahan  ini  juga  menjadi tanggungjawab  banyak  pihak,  bukan  hanya  para  pegiat  perlindungan  pers  seperti  AJI Indonesia yang sekaligus membentuk Komite Keselamatan Jurnalis bersama Dewan Pers, SAFEnet ( Southeast Asia Freedom of Expression Network ), LBH Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan lainnya, tetapi juga wujud peran perusahaan media yang menaungi dan pemerintah untuk  menuntas kasus dan memberikan hak perlindungan pada jurnalis bisa terlaksana dengan baik

## 1. Upaya Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Pers
Terdapat  beberapa  alasan  yang  memunculkan  adanya  inisiatif  untuk  melakukan  sebuah upaya  perlindungan  terhadap  pers  sendiri.  Dimulai  dari  terbentuknya  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers  yang  merupakan  tekad  para  insan  pers  yang  ingin merubah  sebagian  substansi  dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1982  ke  dalam undang-undang  baru.  Ada  enam  dasar, 24 alasan  perlunya  diundangkan  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu: (1). Pers adalah sarana mengeluarkan pikiran dan pendapat, hal ini dikarenakan kemerdekaan merupakan salah satu kedaulatan rakyat yang sangat  penting  untuk  menciptakan  kehidupan  bermasyarakat;  (2).  Pers  penting  untuk memajukan  kesejahteraan  umum,  hak  memperoleh  informasi  merupakan  hak  asasi  yang diperlukan  untuk  menegakkan  keadilan  dan  menciptakan  kesejahteraan  umum  dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa  sesuai  yang  diamanatkan  dalam  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  alinea  ke-empat;  (3).  Pers  harus bebas, maksudnya pers bebas melaksanakan kegiatan jurnalistik. Hal ini disebabkan  karena posisi  pers  nasional  sebagai  wahana  komunikasi  massa;  (4).  Pers  berperan  menjaga perdamaian  dunia,  undang-undang  pers  menegaskan  kembali  bahwa  pers  nasional  juga mempunyai peran untuk menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi yang berdasarkan kemerdekaan; (5). Aturan tentang pers yang lama sudah tidak sesuai, jika dilihat kembali sudah harus diadakan perubahan karena banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman, terutama pada jaman setelah reformasi ini; dan terakhir (6). Pers lahir karena amanat konstitusi, undang-undang pers ini lahir karena amanat konstitusi khususnya pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  serta  Ketetapan  MPR  Nomor  XVII/MPR/1998  Tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Usai pembaharuan dan tercipatanya undang-undang pers terbaru, maka dimuatlah dalam Pasal 8 bahwa ada sebuah upaya perlindungan bagi wartawan ataupun jurnalis diikuti dengan
24 Hinca  I.P.  Pandjaitan  and  Amir  Effendi  Siregar,  2006, Undang-Undang  Pers  Memang  Lex  Specialis ,  Badan Bantuan Hukum & Advokasi Kemerdekaan Pers, Jakarta.
sanksi misal pada Pasal 18 ayat (1). 25 Hal tersebut diwujudkan dengan memegang erat asas kebebasan berpendapat dikalangan pers, dan menegaskan bahwasanya kalangan wartawan ataupun jurnalis menolak adanya tindakan diskriminasi dalam menjalankan tugasnya secara profesional selama dilapangan.

## 2. Upaya Perlindungan berdasarkan Standar Perlindungan Profesi Wartawan dan Program Wartawan dan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan
Perlindungan yang dimaksud dalam Standar Perlindungan Profesi Wartawan merupakan sebuah kelanjutan dari diwujudkannya keinginan memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers, dalam rangka meningkatkan kualitas profesi  wartawan,  dan  upaya  perlindungan  terhadap  wartawan  ataupun  jurnalis.  Di dalamnya, 26 menyatakan  bahwa  perlindungan  hukum  diberikan  untuk  para  wartawan ataupun  jurnalis  yang  menaati  kode  etik  jurnalistik  dan  melaksanakan  kewajibannya memperoleh berita sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Selain  itu,  wartawan  mendapat  perlindungan  penuh  secara  hukum  oleh  negara, masyarakat,  dan  perusahaan  pers  agar  terlindung  dari  tindak  kekerasan,  pengambilan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, penyensoran, dan dihambat atau ditindas oleh  pihak  manapun.  Adapun main  point dalam  Standar  Perlindungan  ini  yaitu  dalam penugasan khusus di wilayah berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi surat penugasan, peralatan  keselamatan  yang  memenuhi  syarat,  asuransi,  serta  pengetahuan  dan keterampilan  dari  perusahaan  pers  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  penugasannya. Selama  penugasan,  seperti  yang  diketahui  bahwa  posisi  wartawan  ataupun  jurnalis merupakan posisi yang netral. 27 Artinya selama bertugas diwilayah konflik, para wartawan ataupun jurnalis menggunakan identitas atau tanda pengenal sebagai pekerja pers dan tidak memihak  siapapun  yang  betikai.  Poin  terakhir  yang  menarik  adalah  adanya  kewajiban
25 Dalam BAB VIII tentang Ketentuan Pidana Pasal 18 ayat (1) menyatakan mengenai sanksi apabila setiap orang  yang  secara  melawan  hukum  dengan  sengaja  melakukan  tindakan  yang  menghambat  atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan yang dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) adalah tindakan  kekerasan terhadap pers berupa penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Selebihnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 23 September 1999.
26 Selebihnya  dapat  dilihat  dalam  Peraturan  Dewan  Pers  Nomor:  5/Peraturan-DP/IV/2008  Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, 25 April 2008.
27 Sesuai  dengan  Chapter  III  Article  79  tentang- Measures  of  protection  for journalitsts-Langkah-Langkah Perlindungan  Untuk  Jurnalis,  mengatakan  bahwa  posisi  jurnalis  yang  sedang  berada  dalam  misi  yang berbahaya  diwilayah  konflik  merupakan  kubu  netral  atau  sebagai  warga  sipil  yang  berbeda  dengan kategori yang dijelaskan pada Article 4A (1), (2), (3), dan (6) pada Konvensi Genewa ke tiga, dan jurnalis berhak atas semua perlindungan perlindungan yang diberikan pada warga sipil dan berlaku juga dalam konflik  bersenjata  non- internasional  berdasarkan  hukum  kebiasaan  internasional  “79(2) They  shall  be protected as such under the Conventions and this Protocol ..”. Dan juga selama jurnalis tersebut tidak ikut campur serta menunjukkan identitasnya sebagai jurnalis. Dapat dilihat selebihnya dalam Protocol I Additional to The Geneva Conventions, 1977.
perusahaan  pers  untuk  menjadi  garda  utama  dari  keselamatan  maupun  perlindungan terhadap wartawan ataupun jurnalis itu sendiri.
Membicarakan mengenai keselamatan jurnalis, Pedoman Penangan Kasus Kekerasan Terhadap  Wartawan  telah  merilis  beberapa  langkah-langkah  untuk  menangani  kasus kekerasan  pada  wartawan  ataupun  jurnalis  dengan  tujuan  pencegahan  impunitas  dan amanat dari United Nations Human Rights Council agar mengembangkan lingkungan yang aman bagi  para  wartawan  sehingga  dapat  melaksanakan  pekerjaannya  secara  independen. 28 Langkah-langkah penanganan tersebut seperti :
a. Pengumpulan informasi berupa pembuatan kronologi, menentukan pihak yang terlibat termasuk saksi mata dan bukti-bukti yang terkait;
b. Verifikasi untuk menentukan kasus tersebut berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau  tidak  dan  posisi  wartawan  ataupun  jurnalis  tersebut  murni  sebagai  korban kekerasan;
c. Identifikasi  kondisi  kesehatan,  keselamatan,  dan  kemungkinan  evakuasi  korban  atau keluarganya (jika ingin dilakukan evakuasi maka harus didahulukan penanganannya);
d. Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi terkait langkah litigasi dan nonlitigasi;
e. Langkah  koordinasi  baik  tingkat  lokal  maupun  nasional  yang  melibatkan  organisasi profesi, tempat bekerja, Dewan Pers, kepolisian, LSM media atau LSM HAM;
f. Pengumpulan dana untuk penanganan jika suatu saat diperlukan.

## B. Perbandingan Mekanisme Perlindungan Ekstra bagi Jurnalis Perempuan ketika Meliput Aksi Demonstrasi
Secara internasional, bukan hanya Konvensi Genewa 1949 dengan protokol tambahannya saja  yang  memberikan  akses  perlindungan  pada  jurnalis  tetapi  ada  pula Council of Europe : Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media  actors yang  lahir  karena  faktor  semakin  banyak  aktor  media  yang  dilecehkan, diintimidasi,  perampasan  kebebasan,  diserang  secara  fisik  bahkan  dibunuh. 29 Dan korbannya  pun  bukan  hanya  para  jurnalis  yang  dianggap  profesional  atau  aktor  media tradisional yang telah diakui oleh pemerintah, 30 tetapi seluruh kalangan aktor media entah
28 Peraturan  Dewan  Pers  Nomor  1/Peraturan-DP/III/2013 Tentang  Pedoman  Penanganan  Kasus  Kekerasan Terhadap Wartawan, 15 March 2013.
29 Declaration of the Committee of Ministers  on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, 30 April 2014.
30 “ All actors-whether new or traditional-who operate within the media ecosystem should be offered a policy framework which guarantees and appropriate level of protection and provides a clear indication of their duties and responsibilities in line with Council  of  Europe  standards ”  on  Article  7  of Committee  of  Ministers  Recommendation  CM/Rec(2011)7  to member states on a new notion of media, 21 September 2011.
itu reporter, analis, blogger ataupun orang lain yang terlibat dalam bentuk publikasi mandiri di media cetak, internet, dan tempat lain. 31
Para  korban  yang  biasanya  menjalankan  fungsi  pengawas  publik  melalui  media memang seringkali berada dalam posisi rentan ketika berhadapan dengan otoritas publik atau  kepentingan  kelompok  yang  kuat  karena  dalam  pekerjaanya  sebagai  jurnalis  bisa memicu  perdebatan  tentang  isu-isu  dari  kepentingan  tersebut. 32 Sehingga  terjadilah serangan-serangan yang mengancam para jurnalis dan ancaman tersebut pastinya termasuk sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia karena bukan hanya menciderai hak individu tetapi juga  hak  publik  untuk  mendapatkan  informasi. 33 Hambatan-hambatan  semacam  ini memang  sengaja  dibuat  dengan  tujuan  untuk  menghalangi  pekerjaan  para  jurnalis  yang hendak  mendapatkan  atau  mencari  informasi  demi  kewajibannya  kepada  publik  dan dampaknya tidak hanya membuat jurnalis dan pelaku media lainnya enggan menjalankan perannya sebagai pengawas publik tetapi juga bisa membahayakan keselamatan dan ruang aman  para  jurnalis  tersebut. 34 Masalah  ini  juga  sangat  penting  terutama  bagi  jurnalis perempuan yang harus menghadapi resiko sebagai seorang jurnalis dengan tingkat bahaya yang  sama  dengan  yang  dirasakan  oleh  semua  jurnalis,  dan  yang  menjadi  alasan  jurnalis perempuan  sebagai  sasaran  empuk  adalah  mengetahui  fakta  sederhana  bahwa perempuanlah yang mengambil peran publik. 35 Berdasarkan hasil survei dalam Dart Center
31 “ Journalism is a functional shared by a wide range actors, including professional full-time reporters and analysts, as well as bloggers and others who engage in forms of self-publication in print, on the internet or elsewhere, and general State system of registration or licensing of journalists are incompatible with paragraph 3. Limited accreditation schemes are permissible only where necessary to provide journalists with privileged access to certain placess and/or events. Such schemes should be applied in a manner that is non-discriminatory and compatible with article 19 and other provisions of the Covenant, based on objective criteria and taking into account that journalism is a function shared by a wide range of actors ” on Point 44 of United Nations Human Right Committee, “International Covenant on Civil and Political Rights: General comment No.34 (CCPR/C/GC/34)”, 2011.
32 “ Journalists and others who perform public watchdog functions through the media are often in a vulnerable position vis-à-vis the public authorities or powerful interests groups because of their role in information the public and provoking debate on issues of public interest.. ” on Article 4 of Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors.
33 “ Attack againts journalists and other media actors constitute particulary serious violations of human rights because they target not only individuals, but deprive others of their rights to receive information, thus restricting public debate, which is at the very heart of pluralist democracy ” on Article 5 of Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors.
34 Seperti dalam kasus Tarsasag dimana dikatakan dalam paragraf ke 38 bahwa “ The Court considers that obstacles created in order to hinder access to information of public interest may discourage those working in the media or related fields from pursuing such matters. As a result, they may no longer be able to play their vital role as “public watchdog” and their a bility to  provide  accurate  and  reliable  information  may  be  adversely  affected ”.  Dapat  dilihat  dalam European  Court  of Human Rights, Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary (Application No. 37374/05) , 14 April 2009.
35 Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Silvia  Chocarro  menyatakan  bahwa  “ Based on research conducted by various freedom of expression groups around the world, and consultations with individual experts, the report’s author, Silvia Chocarro concludes globally, the threats women journalists face are two-fold. As journalists they are victims to the dangers all journalists work under but also targeted for the simple fact they are women taking on a public role ” on International Media
For  Journalists  and  Trauma ,  bahwa  jurnalis  perempuan  secara  signifikan  lebih  banyak melaporkan mengalami pelecehan seksual dibandingkan jurnalis laki-laki. 36
Padahal seperti yang diketahui bahwa lahirnya CEDAW ( Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ) menjadi payung untuk melindungi perempuan, namun  kenyataannya  masih  banyak  terjadi  berbagai  bentuk  diskriminasi  dan  kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil survei statistik tahun 2019 yang dilakukan oleh IFJ dalam rangka mendukung Konvensi ILO 190 untuk mengentikan kekerasan berbasis gender di  tempat  kerja,  hampir  65%  perempuan  pekerja  media  mengalami  intimidasi,  ancaman, pelecehan  bahkan  39%  kekerasan  seksual  dilapangan. 37 Maka  dari  itu,  perhatian  dalam kasus  ini  sangat  dibutuhkan,  terutama  terkait  penanganan  kasus,  penanganan  korban, memberi  ruang  aman  ataupun  bekal  kemampuan  untuk  para  pekerja  media  terutama jurnalis perempuan ketika meliput berita khususnya saat aksi demonstrasi.
Secara  internasional,  banyak  dukungan  yang  difokuskan  pada  perlindungan  ekstra terhadap jurnalis perempuan. Salah satu contohnya seperti terdapat sebuah tindakan tegas dari The UN General Assembly (UNGA) yaitu mencegah, melindungi, dan menuntut serangan terhadap  jurnalis  yang  dibangun  berdasarkan  resolusi  Dewan  Hak  Asasi  Manusia  PBB (HRC)  bulan  September  2016  Nomor  33/2  tentang  keselamatan  jurnalis  yang  berisi mengutuk  kekerasan  dan  serangan  terhadap  jurnalis,  memastikan  investigasi  yang  tidak memihak,  cepat,  dan  independen  supaya  dengan  maksimal  bisa  membawa  pelaku penyerangan  ke  pengadilan,  serta  memastikan  korban  dan  keluarga  memiliki  akses pemulihan. 38 Dan masih banyak upaya yang diberikan oleh organisasi internasional terkait perlindungan terhadap jurnalis terutama jurnalis perempuan.  Kemudian terdapat sebuah aksi  yang  diselenggarakan  oleh The  International  Federation  of  Journalists (IFJ)  untuk menghentikan  tindak  kekerasan  terhadap  jurnalis  perempuan  di  seluruh  dunia.  Aksi  ini dilakukan  agar  setiap  orang  yang  ingin  berpartisipasi  dapat  menyebarluaskan  tentang
Support,  2019, The  Safety  of  Women  Journalists:  Breaking  The  Cycle  of  Silence  and  Violence ,  International  Media Support (IMS), Denmark.
36 According to several research studies examining sexual harassment in female and male journalists that 58% of female and 35% of male journalists reported experiencing some form of sexual harassment and women were statistically significantly more likely to report experiencing sexual harassment than men. Dalam Dart Center For Journalists and Trauma, Journalists and Harassment , https://dartcenter.org/content/journalists-and-harassment, accessed on February 26, 2021.
37 Dalam survei ini dikatakan “ Almost 65% of women media workers have experienced intimidation, threats or abuse in relation in their work, almost 45% of these attacks have been committed by a boss or supervisor, nearly a quarter 22% of women media workers have experienced acts of physical violence at work, 14% of women media workers have experienced any type of sexual violence in relation to their work also the most frequently reported act of sexual violence was “touching of a sexual manner againts your will”, 39% of all reported incidents took place in the field, etc. Pada survei ini juga ditekankan bahwa hanya beberapa minoritas saja yang memiliki pengalaman kekerasan seksual karena hanya sedikit yang melaporkannya. Selebihnya dapat dilihat dalam International Federation of Journalists (IFJ), Factsheet IFJ Statistic: Support an ILO Convention to Stop Gender-Based Violence at Work , Survey Statistic.
38 Article 19, UNGA resolution calls for an end to attacks on women journalists , https://www.article19.org/resources/unga-resolution-calls-end-attacks-women-journalists/,  accessed  on February 26, 2021.
kekerasan berbasis jender, adanya urgensi peluncuran Konvensi ILO, memohon dukungan pemerintah  di  setiap  negara  untuk  mendukung  Konvensi  ILO  dan  merekomendasikan tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, serta mengajak para pemimpin media di negara masing-masing untuk mendiskusikan terkait kebijakan yang ada dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja. 39 Bisa saja seperti perhatian yang diberikan oleh Columbia Journalism Review kepada jurnalis di Columbia dan sekitarnya apabila dalam keramaian misal saat aksi demontrasi agar siaga untuk menjauh dan memberi tanda terkait keberadaan agar mudah menemukan jalan keluar saat terjadi kericuhan, harus ada seseorang yang  melindungi  disekitar  apabila  seorang  massa  terlihat  mendekat  atau  mencoba menyerang, jangan menguncir rambut atau menggunakan kalung agar tidak menjadi sasaran kekerasan, dan membawa peluit untuk berjaga-jaga apabila terjadi penarikan paksa atau penculikan. 40 Atau  seperti  beberapa  kiat  yang  diberikan  oleh International  Association  of Women  in  Radio  and  Television untuk  seorang  jurnalis  perempuan  ketika  meliput  di  area keramaian dan saat demonstrasi, seperti:
a. Menyiapkan  menyiapkan  perencanaan  ke  depan  dan  penilaian  risiko  yang  sama-sama berlaku meski hanya kerusuhan biasa atau kerusuhan sipil di kota;
b. Pintar  membaca  kerumunan,  dikarenakan  kerumunan  yang  bersifat  tenang  menjadi sangat berbahaya dalam beberapa menit dan hal ini dapat dipicu oleh penyebaran desas- desus atau pembicaraan yang menekan emosional;
c. Identifikasi kelompok atau orang yang hadir dan perkiraan risiko masing-masing karena pada  saat  demonstrasi  akan  membingungkan  dengan  begitu  banyak  jenis  orang  yang terlibat.  Misalnya  terdapat  demonstran, anti  demonstran,  polisi  atau  yang  berpakaian seperti  preman.  Wartawan  menemukan  bahwa  mereka  semakin  terbuka  terhadap serangan dari polisi dan demonstran, jadi tetap haus waspada. Ada lebih banyak orang di sana untuk dipertimbangkan seperti orang-orang media, perwakilan LSM, orang-orang yang  tinggal  di  sekitarnya,  pemilik  toko,  pedagang  kaki  lima,  pencuri,  preman  dan perusuh, dan pelaku pelecehan seksual. Tanyakan pada diri sendiri, kategori mana yang berbahaya bagi seorang jurnalis perempuan;
d. Pastikan tetap waspada dengan situasi diri dan ingat bahwa kerumunan yang damai akan berbahaya. Jika terdapat konflik etnis, maka perlu mengetahui tentang daerah yang aman dan  tidak  aman.  Hal  ini  sangat  penting  untuk  diketahui  sebanyak  mungkin  sebelum berangkat meliput. Atau ketika demonstrasi belum dimulai, akan sangat berguna untuk mengintai area tersebut untuk merencanakan rute keluar dari area tersebut;
39 The International Federation of Journalists, Stop violence against women journalists , https://www.ifj.org/actions/ifj-campaigns/stop-violence-against-women-journalists.html,  accessed  on February 26, 2021.
40 Columbia Journalism Review, Safety Tips for
Female Correspondents , https://www.cjr.org/campaign_desk/safety_tips_for_female_corresp.php, accessed on February 26, 2021.
e. Beberapa negara melindungi para wartawan saat menggunakan rompi pers yang terlihat, sementara  di  negara  lain  hal  itu  meningkatkan  eksposur  dan  menjadikan  wartawan sebagai target.
f. Membawa  identitas  pers,  dan  tunjukkan  hanya  jika    merasa  yakin  aman  untuk melakukannya,  tetapi  tetap  dapat  diakses  sehingga  wartawan  dapat    menunjukkan dengan cepat;
g. Jika posisinya sebagai seorang fotografer atau operator kamera, cobalah memotret dari titik yang lebih tinggi;
h. Sedangkan  apabila  posisinya  sebagai  seorang  reporter,  tidak  perlu  berada  ditengah keramaian  karena  tidak  dapat  melihat  apa  yang  terjadi.  Carilah  lokasi  untuk  melihat situasi dengan lengkap dan lebih baik.
Namun untuk lebih spesifik dalam mengukur kesigapan menindaklanjuti kasus terhadap jurnalis perempuan, maka akan dilakukan perbandingan untuk melihat seberapa terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dengan beberapa negara lainnya.

## 1. Mekanisme Perlindungan Ekstra Bagi Jurnalis Perempuan di Indonesia
Dalam ran gka pelaksanaan kampanye “16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan” yang dilaksanakan  setiap  tahunnya  pada  25  November  hingga  10  Desember  ini  mengingatkan kembali  kepada  seluruh  masyarakat  akan  urgensi  terhadap  kasus-kasus  kekerasan  yang menimpa kaum perempuan di Indonesia dan menggerakkan naluri pemerintah agar segera mengesahkan terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU- PKS). 41 Sejalan  dengan  pelaksanaan  kampanye  tersebut,  masih  terjadi  beberapa  tindak kekerasan terhadap perempuan terutama jurnalis perempuan ketika sedang menjalankan tugasnya mencari informasi saat aksi demonstrasi. AJI Indonesia memastikan pada tahun 2020  terdapat  sebanyak  53  kasus  kekerasan  terhadap  jurnalis,  karena  terdapat  beberapa aksi demonstrasi berakibat jumlah kasusnya lebih tinggi daripada tahun lalu yaitu 2019. 42 Seperti kasus penangkapan pers mahasiswa ke Polda Metro Jaya saat aksi demonstrasi tolak Omnibuslaw,  yang  beberapa  diantaranya  perempuan  yaitu  Syarifah  dan  Amalia  yang
41 Komnas Perempuan, Mari Menjadi Bagian dari Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (25 November- 10 Desember) 2020 , https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-mari-menjadi-bagian-dari-kampanye- 16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2020,  accessed  on  December  13, 2020.
42 Aliansi  Jurnalis  Independen, Catatan AJI di Hari Kebebasan  Pers Dunia 2020: Dibayangi Kekerasan dan Dampak Pandemi , https://aji.or.id/read/press-release/1060/catatan-aji-di-hari-kebebasan-pers-dunia-2020- dibayangi-kekerasan-dan-dampak-pandemi.html, accessed on February 26, 2021.
merupakan  anggota  Perslima  Universitas  Pendidikan  Indonesia  Bandung, 43 serta  Ajeng Putri dari Pers Mahasiswa Gema Politeknik Negeri Jakarta. 44
Kasus  berikutnya  dialami  oleh  seorang  jurnalis  perempuan  dari  media  Sulteng News.com, 45 yaitu  Alsih  Marselina  yang  saat  itu  sedang  mengambil  gambar  pada  aksi demonstrasi  penolakan  Omnibuslaw  pada  Kamis,  8  Oktober  2020  di  Kota  Palu  sekitar pukul  17.00  WITA.  Alsih  mengalami  kekerasan  fisik  dan  perusakan  alat  meliput  yang dilakukan oleh oknum kepolisian saat terjadi kekacauan yang ke dua kalinya dalam aksi demonstrasi tersebut. Meskipun Alsih telah berkata jujur bahwa Alsih dan kedua temannya merupakan pekerja media dan menunjukkan kartu persnya, namun tetap saja pelaku yang memukulnya  tidak  mempercayai  pengakuan  tersebut.  Kasus  ini  membuat  korban  lebam diarea mata dan bagian pipi serta korban harus berdiam sejenak menenangkan rasa takutnya untuk  tidak  melakukan  peliputan  sementara.  Untuk  penanganan  kasus  telah  ditanggapi secara cepat oleh Pimpinan Redaksi kantor dimana korban bekerja dengan penyampaian laporan pada Divisi Profesi dan Pengamanan (PROPAM) Polda Sulawesi Tengah. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari kasus ini sehingga membuat teman-teman AJI Palu menyarankan Alsih untuk melaporkannya kepada Ombudsman. Sofyan Farid Lembah, Kepala  Ombudsman  Sulawesi  Tengah,  sangat  menyayangkan  adanya  tindakan  semena- mena  yang  dilakukan  oknum  kepolisian  terhadap  para  jurnalis  yang  mengalami  tindak kekerasan dan bersedia mengawal kasus serupa untuk lebih serius diusut tuntas. 46
Kemudian  kasus  saat  pecahnya  aksi  demontrasi  terkait  tambang  di  Banyuwangi. 47 Pada  tahun  2017  terdapat  seorang  jurnalis  perempuan  yang  meliput  sekaligus  menjadi seorang  aktivis  yang  menolak  adanya  tambang  tersebut,  yaitu  Ira  Rachmawati,  seorang editor kompas. Ira mengalami teror setelah menulis berita terkait hilangnya seorang aktivis yang menolak tambang berupa ancaman pembunuhan, pemerkosaan, dan kalimat-kalimat sexist yang berujung pada pelecehan verbal. Kasus ini berdampak pada kondisi mental yang membuat  Ira  trauma  berlebih.  Ira  lebih  memilih  menenangkan  diri  terlebih  dulu  selama
43 Detiknews.com, Sempat  Hilang  Kontak,  2  Anggota  Persma  UPI  Ternyata  Ditahan  Polda  Metro , https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5206760/sempat-hilang-kontak-2-anggota-persma-upi- ternyata-ditahan-polda-metro, accessed on December 13, 2020.
44 Tempo, Pers  Kampus  yang  Hilang  Liput  Demo  Omnibus  Law  Dikabarkan  Ada  di  Polda  Metro , https://nasional.tempo.co/read/1394423/pers-kampus-yang-hilang-liput-demo-omnibus-law-dikabarkan- ada-di-polda-metro, accessed on December 13, 2020.
45 VOA  Indonesia, Tiga  Jurnalis  Dianiaya,  Sejumlah  Organisasi  Wartawan  Desak  Proses  Hukum , https://www.voaindonesia.com/a/tiga-wartawan-dianiaya-sejumlah-organisasi-wartawan-desak-proses- hukum/5616431.html, accessed on December 14, 2020.
46 Liputan6.com, 60  Polisi  Diperiksa  terkait  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Jurnalis  Perempuan  di  Palu , https://www.liputan6.com/regional/read/4387613/60-polisi-diperiksa-terkait-kasus-kekerasan-terhadap- jurnalis-perempuan-di-palu, accessed on December 14, 2020.
47 Alsih Marselina et al. , “Diskusi W ebinar #1 Aliansi Jurnalis Independen Indonesia: Jurnalis Perempuan dan Kekerasan Yang Mengintai”, Zoom, 2020.
kurang  lebih  dua  minggu  tidak  melakukan  peliputan  apapun  dan  tidak  membicarakan kasus ini pada siapa pun termasuk rekannya sendiri. Untuk penanganan sendiri, Ira telah melapor  pada  pihak  kantor  namun  belum  berani  untuk  menindaklanjuti  kepada  pihak kepolisian karna pelakunya tidak ditemukan. Akan tetapi, apabila sewaktu-waktu dimintai keterangan maka Ira akan menyerahkan beberapa alat bukti berupa hasil screenshot pesan teror yang ada dalam ponselnya.
Dari  kasus  yang  dialami  oleh  dua  orang  jurnalis  perempuan  tersebut  bisa  ditarik kesimpulan bahwa banyak titik lemah yang bahkan bisa menjadi pemicu kasus semacam ini bisa terulang kembali. Dari sekilas kronologi pun sudah terlihat bahwa mayoritas pelaku adalah  aparat  kepolisian,  dan  faktanya  meskipun  masih  terdapat  kepedulian  perusahaan media ataupun  rekan  kerja,  akan  tetapi  untuk  sistem  hukum  sendiri  masih  kurang  yang artinya untuk penanganan kasus seperti ini sifatnya masih tidak ada kepastian, tak satupun laporan  kasus  kekerasan  terhadap  jurnalis  perempuan sampai  kepada meja  pengadilan. 48 Kenyataannya  juga  meski  wartawan  ataupun  jurnalis  telah  melengkapkan  diri  dengan atribut pers, kartu identitas, dan pembeda seperti pita merah putih yang pernah diusulkan Polri  untuk  teman-teman  media  pakai  di  lokasi  demonstrasi,  tetap  saja  menjadi  sasaran amuk polisi yang dengan dalihnya bahwa “kartu pers wartawan tak kelihatan”. 49
Kemudian  untuk  dampak  yang  dirasakan  sama-sama  berujung  pada  trauma  berat yang membuat mereka enggan untuk melapor atau berhenti sejenak untuk tidak melakukan peliputan terkait topik yang diambil karena ditakutkan bisa semakin mempersempit ruang aman para jurnalis perempuan atau istilah dunia media “tidak ada berita seharga nyawa”. Beruntungnya dua jurnalis perempuan tersebut berada dalam lingkungan yang mendukung keamanannya termasuk pimpinan redaksi dari kantor masing-masing dengan cepat tanggap. Walau  demikian,  tidak  bisa  serta  merta  menilai  bahwa  kinerja  perusahaan  media  telah memiliki  nilai  sempurna  dalam  kinerjanya.  Terkait  kasus  pelecehan  seksual  ataupun pemerkosaan, terkadang masih belum mendapat tanggapan yang cenderung ke arah rasa aman bagi para korbannya atau bisa disebut victim blaming , contoh sebuah pengakuan yang dipublikasikan oleh website media Remotivi, 50 dimana terdapat seorang jurnalis perempuan
48 Sejalan  dengan  fakta  penting  tentang  kekerasan  terhadap  jurnalis  perempuan  yang  dirilis  oleh  AJI Indonesia pada saat pelaksanaan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bahwa kasus semacam ini tak tercatat karena jurnalis enggan melapor, pelaku pelecehan seperti narasumber, senior di newsroom , rekan sekerja, aparat kepolisian dan TNI serta masyarakat, kemudian kekerasan juga terjadi saat meliput  dan  di  ruang  redaksi,  lalu  yang  terakhir  yaitu  sistem  dan  lingkungan  tak  mendukung  untuk melapor. Dapat dilihat di Aliansi Jurnalis Independen, Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan , https://aji.or.id/read/berita/1138/kampanye-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan.html, accessed on December 13, 2020.
49 Aliansi  Jurnalis  Independen, Jurnalis  Dipukul  Bahkan  Ditangkap  Saat  Meliput  Demo  UU  Cipta  Kerja , https://aji.or.id/read/berita/1125/jurnalis-dipukul-bahkan-ditangkap-saat-meliput-demo-uu-cipta- kerja.html, accessed on December 14, 2020.
50 Remotivi, Saya  Mengalami  Pelecehan  Seksual,  Tapi  Media  Tempat  Saya  Bekerja  Menganggapnya  Biasa , https://remotivi.or.id/di-balik-layar/552/saya-mengalami-pelecehan-seksual-tapi-media-tempat-saya- bekerja-menganggapnya-biasa, accessed on December 15, 2020.
yang bertugas di bagian Pemerintah Provisi dan Ekonomi Bisnis di suatu daerah. Pada saat itu  ada  seorang  oknum  pejabat  Pemerintah  Provinsi  yang  menghubungi  korban  untuk diadakan  wawancara  dengan  iming-iming  berita  penting  atau  berita  bagus,  maka berangkatlah korban seorang diri dengan segala alat peliputannya. Setelah sampai ternyata tidak ada berita penting yang didapatkan, namun terjadi tindakan kekerasan seksual yang dilakukan  oleh  oknum  pejabat  tersebut.  Ketika  melapor  kepada General  Manajer (GM), korban  mendapatkan  pernyataan  bahwa  korbanlah  yang  salah  karena  datang  ke  tempat wawancara seorang diri dan layaknya korban yang berniat untuk “menawarkan diri” kepada oknum pejabat tersebut. Sangat sulit rasanya untuk meminta perlindungan, hanya bercerita pada  pimpinan  redaksi  saja  belum  tentu  didengar,  begitu  kata  Uni  Lubis  (Ketua  Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia dan Pimpinan Redaksi IDN Times) ketika berbicara tentang kasus pelecehan pada jurnalis perempuan di ruang redaksi. 51
Memang untuk kasus yang dipublikasi oleh Remotivi ini diluar dari konteks kasus yang terjadi dalam aksi demonstrasi, akan tetapi kasus semacam ini bisa menjadi gambaran apabila suatu saat terjadi pelecehan seksual yang menimpa jurnalis perempuan ketika dalam kerumunan  aksi  demonstrasi  kemudian  mendapat  perlakuan  tidak  senonoh  entah  oleh aparat kepolisian, para demonstran, maupun pihak lainnya yang terlibat dalam aksi tersebut. Karena dalam kasus kekerasan seksual sendiri merupakan kasus yang paling sulit untuk masuk ke dalam proses hukum, kalaupun lolos belum tentu sampai ke persidangan, kata Dian Novita yang merupakan Koordinator Divisi Perubahan Hukum LBH APIK Jakarta. 52 Dari  bermacam-macam  kasus  yang  dialami  oleh  jurnalis  perempuan,  menjadi perhatian  lembaga  pelindung  pers  untuk  segera  bertindak  membuat  perisai  bagi  para pekerja media terutama jurnalis perempuan demi kelancaran kewajibannya. Pastinya upaya perlindungan  ini  diberikan  kepada  para  jurnalis  yang  melaksanakan  tugasnya  dengan iktikad baik, dalam arti mencari dan menyampaikan informasi yang akurat sesuai dengan kode  etik  jurnalistik  yang  telah  ditetapkan. 53 Dalam  ranah  nasional,  telah  jelas  diatur dengan jelas mengenai perlindungan terhadap wartawan atau jurnalis dibantu dengan Kode Etik Jurnalistik, Standar Perlindungan Profesi Wartawan, dan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan yang dirilis oleh Dewan Pers. Aturan-aturan ini merupakan aturan dasar yang mencakup secara universal yaitu seluruh pekerja pers, walau demikian hal tersebut sangat membantu dan penting terutama bagi jurnalis perempuan baik dalam
51 Uni Lubis et al. , “Diskusi Webinar #2 Aliansi Jurnalis Independen Indonesia tentang Perempuan di Ruang Redaksi: Dampak ke Pemberitaan dan Lingkungan Kerja”, Zoom, 2020.
52 Lestari Moerdijat et al. , “Webinar Magdalene tentang Kawal RUU PKS: Gerak Bersama Lindungi Generasi”, Zoom, 2020.
53 Paragraph 203, “ By reason of the “duties and responsibilities” inherent in the exercise of freedom od expr ession, the safeguard to the proviso that they are acting in good faith and on an accurate factual basis and that they provide “reliable and precise” information in accordance with the thics of journalism (Bergens Tidende and Others v. Norway, §53; Goodwin v. the United Kingdom, §39; Fressoz and Raire v. France [GC], §54) on Council of Europe, “Guide on Article 10 of the European Convention on Human Rights”, European Court of Human Rights, 2020. Hlm.41
naungan  resmi  maupun freelancer ketika  penugasan  di  wilayah  berbahaya  atau  daerah konflik. Karena sejauh ini masih sedikit perusahaan media ditiap daerah yang menerapkan panduan internal yang sifatnya memberikan rasa aman bagi jurnalis perempuan. 54
Pihak  AJI  Indonesia  sendiri  membuat  program    pelatihan  khusus  untuk  jurnalis perempuan atau jurnalis korban kekerasan, yaitu Holistic Safety Training . 55 Program ini dibuat untuk meningkatkan kapasitas akan kesadaran jurnalis untuk memahami aspek keamanan fisik,  digital  termasuk  kasus doxing yang  marak  terjadi, 56 hukum,  dan  psikososial  dalam menjalankan  profesinya.  Psikososial  yang  dimaksud  yaitu  penanganan  kasus  kekerasan berbasis gender dimana lebih fokus pada psikologis dan lingkungan korban. Karena dalam materi penanganan ini, terdapat penyadaran keadilan gender yang bertujuan agar korban bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk masalahnya dan belajar mencegah masalah kekerasan terhadap perempuan agar tak terjadi di masa yang akan datang. 57 Semua materi pokok dalam program ini merupakan satu kesatuan yang sangat penting bagi para jurnalis perempuan  untuk  memahami  berbagai  macam  ancaman  dalam  profesinya.Untuk pelaksanaan  pelatihan  saat  ini  diadakan  secara  daring  karena  menyesuaikan  dengan keadaan  terkait  wabah covid-19 dan  penyampaiannya  dilakukan  melalui platform  learning management system , sehingga terjamin keamanannya termasuk keamanan data peserta. Dan pastinya  dengan  adanya  pelatihan  seperti  ini  bisa  meminimalisir  dampak  dari  kekerasan terhadap jurnalis perempuan dan menciptakan ruang aman selama bekerja.
Selain itu, tindakan siaga untuk penanganan korban kekerasan diwujudkan dengan adanya  kerja  sama  antara  LBH  Jakarta  dengan  lembaga  lainnya  seperti  YLBHI  (Yayasan Lembaga  Bantuan  Hukum  Indonesia),  Kontras,  LBH  Masyarakat,  LBH  Pers,  WALHI (Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia/ The  Indonesian  Forum  for  Environment ),  JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), ICJR ( Institute  for  Criminal  Justice  Reform )  dan  lainnya  yang  menyiapkan  layanan  hotline  atau saluran  siaga  apabila  pekerja  media  terutama  jurnalis  perempuan  mengalami  tindakan semena-mena oleh pihak kepolisian maupun pihak lainnya ketika mencari informasi saat
54 Alsih Marselina et al. , loc. cit. 55 Aliansi Jurnalis Independen, Open Recruitment Online Holistic Safety Training: Untuk Jurnalis Perempuan atau Jurnalis Korban Kekerasan , https://aji.or.id/read/press-release/1134/open-recruitment-online-holistic-safety- training-untuk-jurnalis-perempuan-atau-jurnalis-korban-kekerasan.html, accessed on December 17, 2020.
56 Dalam kasus yang dialami oleh jurnalis perempuan dari tempo.co, yaitu Ika Ningtyas, dijelaskan maksud dari doxing sendiri adalah pelacakan dan pembongkaran identitas seseorang, lalu menyebarkannya ke media sosial untuk tujuan negatif. Dalam kasus tersebut, pelaku menyebarkan foto korban dengan mengajak para pengikutnya  di  media  sosial facebook ,  kemudian  mencap  korban  sebagai  teroris covid-19 yang  menyebar ketakutan pada masyarakat awam. Dapat dilihat dalam  Aliansi Jurnalis Independen, AJI Kecam Intimidasi Terhadap  Dua  Jurnalis  Cek  Fakta  Tempo ,  https://aji.or.id/read/press-release/1092/aji-kecam-intimidasi- terhadap-dua-jurnalis-cek-fakta-tempo.html, accessed on December 18, 2020.
57 Anna  Mukarnawati, Savy  Amira  Wome’s  Crisis  Centre:  Pendampingan  Psikososial  Korban  Kekerasan  Terhadap Perempuan , https://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan- terhadap-perempuan/, accessed on December 18, 2020.
aksi  demonstrasi  seperti  kasus  penangkapan  pers  mahasiswa. 58 Hanya  dengan menghubungi nomor hotline yang telah diberikan, dan korban dimintai data pribadi dan isi pengaduan  yang  akan  disampaikan. 59 Sehingga  diharapkan  kepada  korban  untuk  tidak takut dan merasa tidak nyaman untuk melapor, karna semua data yang disampaikan akan diprivasi dari identitas asli korban.

## 2. Mekanisme Perlindungan Ekstra Bagi Jurnalis Perempuan di Australia
Australia  sendiri  menempati  urutan  ke  dua  puluh  lima  dalam  indeks  kebebasan  pers menurut Reporters Without Border pada tahun 2021 yang sebelumnya diposisi dua puluh enam dikarenakan  keciriannya  oleh  ancaman  terhadap  kerahasiaan  sumber  dan  jurnalis investigasi. 60 Dalam perlindungan pers sendiri, Australia masih memiliki kekurangan. Salah satu contoh kasus yang semakin meyakinkan masyarakat bahwa dibutuhkan peningkatan terhadap  urgensi  perlindungan  pers  yaitu  dengan  adanya  peristiwa  penggerebekan  oleh Polisi Federal Australia dirumah jurnalis/reporter politik yang berbasis di Canberra, Annika Smethurst dan di kantor Broadcasting Corporation . Hal ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap  kerahasiaan  sumber  jurnalis  dan  jurnalisme  kepentingan  publik,  dimana  pihak kepolisian  beralasan  bahwa  demi  keamanan  nasional  sehingga  harus  dilakukan penggerebekan  yang  secara  jelas  merupakan  tindakan  intimidasi  wartawan  investigasi ketika berurusan pada undang-undang pencemaran nama baik yang merupakan salah satu aturan  yang  paling  keras  dalam  demokrasi  liberal. 61 Sehingga  untuk  dilakukan  peliputan hampir  tidak  mungkin  bahkan  ditiadakan,  sama  halnya  dengan  peliputan  terorisme  dan lingkungan.
Dalam  pertengahan  April  2021,  kinerja  Australia  semakin  memburuk  dalam  upaya meningkatkan kebebasan pers yang dikarenakan bahwa undang-undang konstitusionalnya tidak mengandung jaminan kebebasan pers dan berdasarkan survei tahun 2021 oleh Media, Entertainment  and  Arts Alliance (selebihnya  disebut  MEAA)  bahwa  terdapat  88,8%  jurnalis Australia  khawatir  dengan  ancaman,  pelecehan,  dan  intimidasi akan meningkat. 62 Dalam
58 JawaPos.com, LBH  Sediakan  Hotline  Bantuan  Hukum  Untuk  Korban  Demo  Omnibus  Law , https://www.jawapos.com/nasional/09/10/2020/lbh-sediakan-hotline-bantuan-hukum-untuk-korban- demo-omnibus-law/, accessed on December 19, 2020.
59 Kompas.com, Tim  Advokasi  untuk  Demokrasi  Siapkan  Bantuan  Hukum  bagi  Demonstran  Tolak  UU  Cipta  Kerja , https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/18113371/tim-advokasi-untuk-demokrasi-siapkan-bantuan- hukum-bagi-demonstran-tolak-uu, accessed on December 19, 2020.
60 Reporters Without Borders, 2020 World Press Freedom Index: “Entering a decisive decade fo r journalism, exacerbated by  coronavirus” ,  https://rsf.org/en/2020-world-press-freedom-index-entering-decisive-decade-journalism- exacerbated-coronavirus, accessed on June 20, 2021.
61 Reporters Without Borders, Australia : Investigative journalism in danger , https://rsf.org/en/australia, accessed on June 20, 2021.
62 Paul Murphy, Unsafe at work — assaults on journalists (The MEAA report into the state of press freedom in Australia in 2021) ,  https://pressfreedom.org.au/unsafe-at-work-assaults-on-journalists-7e7d8c975d1,  accessed  on  June 20, 2021.
kehidupan dunia pers di Australia itu sendiri lebih banyak campur tangan politik karena permintaan  pemerintah  asing  untuk  menghalangi  kinerja  pers  padahal  seperti  yang diketahui  bahwa  Australia  terkenal  dengan  dengan  kebebasan  berekspresi  dan demokrasinya. Proses penghambatan ini disebabkan dengan adanya campur tangan media oligarki raksasa seperti News Corporation dan Nine Entertainment . 63
Bentuk usaha perlindungan terhadap jurnalis perempuan di Australia seperti adanya kerjasama antara pihak MEAA Australia dengan Gender Equality Victoria (selebihnya disebut GENVIC). Upaya ini dibentuk untuk mengembangkan moderasi pada media di Australia sehingga dapat mengurangi adanya pelecehan seksual secara online melalui media sosial yang dimana menargetkan dan mengancam jurnalis perempuan sebagai akibat melawan oligarki maupun efek kebencian masyarakat akibat menerima informasi yang salah. Kerjasama ini melahirkan beberapa moderasi media seperti 64 :
a. Unggahan  kalimat  yang  menghina,  atau  merendahkan  atau  mengancam  jurnalis, kontributor atau moderator lain harus dihapus;
b. Unggahan yang diskriminatif berdasarkan karakteristik pribadi (seperti identitas gender, ras,  etnis,  agama,  seksualitas,  kelas,  usia,  atau  disabilitas)  harus  dihapus.  Catatan unggahan  yang  diskriminatif  dapat  disimpan  oleh  moderator  dan  organisasi  untuk diteruskan ke otoritas terkait atau untuk membantu menjawab pertanyaan yang muncul setelah penghapusan ;
c. Kontributor  yang  tetap  mengunggah  materi  yang  kasar,  diskriminatif,  atau  dirancang untuk menghasut agresi terhadap orang lain harus diblokir atau penghapus akun;
d. Moderator  harus  membuat  laporan  dan  mencatat  segala  bentuk  penyalahgunaan. Organisasi dapat mengeskalasi laporan ke otoritas terkait jika diperlukan;
e. Komentar yang berusaha dengan sengaja melemahkan keahlian atau kualifikasi jurnalis dapat dihapus;
f. Membina  debat,  fungsi  penting  jurnalisme,  tidak  akan  mengorbankan  anggota komunitas yang rentan atau dipinggirkan;
g. Debat tentang isu-isu yang mempengaruhi komunitas rentan atau terpinggirkan harus dipimpin oleh anggota komunitas tersebut jika memungkinkan;
h. Moderator  sedapat  mungkin  harus  mempertanyakan  atau  mengoreksi  informasi  yang salah atau menyesatkan, dan berhati-hati untuk mengatasi kesalahan dan memberikan koreksi sesegera mungkin;
i. Jika diverifikasi bahwa anggota komunitas telah mengunggah informasi pribadi ( doxing ) orang  lain,  moderator  akan  bertindak  untuk  menghapusnya  tepat  waktu  dan  dapat memblokir atau menghapus akun tersebut;
63 Andrew Gardiner, No longer young and free, Australia an oligarchy , https://footyology.com.au/no-longer-young- and-free-australia-an-oligarchy/, accessed on June 20, 2021.
64 Media, Entertainment & Arts Alliance, Autralian Community Managers, and Gender Equality Victoria, “Australian Media: Moderation Guidelines”, MEAA and Gender Equality Victoria, 2021.
j. Organisasi harus melakukan yang terbaik untuk memastikan perilaku kontributor yang terhormat  dalam  komunitas  yang  ada.  Ini  harus  mencakup  penciptaan  pedoman yang relevan bagi anggota dalam menghasilkan budaya diskusi yang sehat.

## 3. Mekanisme Perlindungan Ekstra Bagi Jurnalis Perempuan di Filipina
Filipina merupakan negara yang menempati posisi yang cukup rendah yaitu urutan ke-138 dalam  rangka  kebebasan  pers  menurut Reporters  Without  Borders .  Beberapa  alasan  yang menjadikan Filipina mendapat penilaian buruk seperti adanya kebutuhan terhadap aturan lebih  terkait  kebebasan  pers,  pemerintah  yang  tidak  mendukung  dan  adanya  permainan politik.  Semenjak  menajabatnya  Presiden  Rodrigo  Duterte  pada  tahun  2016,  serangan terhadap  pers  semakin  meningkat  dari  30  Juni  2016  hingga  30  April  2020  setidaknya sebanyak 171 kasus ancaman dan serangan terhadap pers telah dicatat oleh Center for Media Freedom  and  Responsibility . 65 Dan  sebanyak  11  jurnalis  terbunuh  pada  tahun  2010-2020 (terdapat  beberapa  jurnalis  perempuan  didalamnya)  di  Filipina  termasuk  motif pembunuhan karena peliputan politik dan narkoba berdasarkan hasil survei oleh Committee to Protect Journalists (selebihnya disebut CPJ). 66
Peningkatan  kasus  tersebut  dilatar  belakangi  bahwa  Duterte  memiliki  niat  untuk membalaskan dendam terhadap para pihak yang bersalah padanya selama pemilihan dan pihak media yang telah kritis terhadap kebijakan yang dibuat olehnya sehingga berakibat pembungkaman  media  pers  dengan  menutup  beberapa  perusahaan  media  dihadapan Mahkamah  Agung. 67 Bahkan  dalam  kepemimpinan  Duterte  pun  sering  memberikan impunitas  kepada  pelaku  kekerasan  terhadap  jurnalis,  sehingga  rasa  aman  pun  akan menghantui karena pelaku akan bebas dengan cepat dan berkeliaran.
Beberapa  kasus  juga  bermunculan  dan  hal  ini  semakin  membuat  para  pihak  yang berkuasa terlihat buruk di mata masyarakat dan dunia. Seperti salah satunya adalah proses penangkapan kembali dan diadilinya CEO dan editor eksekutif Rappler yaitu Maria Ressa dengan  tuduhan  pencemaran  nama  baik  terhadap  pemerintah,  yang  pada  kenyataannya bahwa  penangkapan  tersebut  hanya  dilatar  belakangi  oleh  kepentingan  politik  dan berupaya melindungi para politisi yang terlibat dalam kasus transaksi narkoba. 68 Presiden dan para pengikutnya tidak akan segan untuk menjatuhkan hukuman bagi para pihak yang berani  membantah  kebijakannya.  Misalnya  seperti  penganiayaan  terhadap  media  yang
65 Michael Beltran, The News Lens International: How a Young Journalist Was Detained in the Philippines Throughout the Pandemic , https://international.thenewslens.com/article/151190, accessed on June 21, 2021.
66 Committee  to  Protect  Journalists, Committee  to  Protect  Journalists – Defending  Journalists  Worldwide. , https://cpj.org/, accessed on June 21, 2021.
67 Yvonne  T.  Chua, Philippines:  Media  under  increased  attack  from  populist  president  and  allies , https://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/philippines-2020/, accessed on June 21, 2021.
68 Ralph  Jennings, Voice  of  America:  For  Filipino  Journalists,  Local  Politics  Can  Be  a  Dangerous  Beat , https://www.voanews.com/press-freedom/filipino-journalists-local-politics-can-be-dangerous-beat, accessed on June 21, 2021.
disertai dengan kampanye pelecehan online yang diatur oleh tentara pro presiden kepada situs berita dan situs Persatuan Jurnalis Nasional Filipina, dengan tujuan untuk memblokir mereka. 69
Sejauh ini untuk perlindungan terhadap jurnalis sendiri terdapat dalam dalam salah satu  kebijakan  yang  dibuat  oleh National  Union  of  Journalists  of  the  Philippines (selebihnya disebut NUJP), yaitu 70 :
a. Ketika mendapat ancaman, dokumentasikan kata-kata yang tepat dan keadaan dimana ancaman, langsung atau terselubung, diterima, termasuk waktu, tanggal dan orang yang terlibat;
b. Beri tahu orang lain seperti keluarga, teman, editor, dan kolega di perusahaan media;
c. Laporkan ke polisi. Lebih baik jika korban dan editornya dapat membuat laporan secara tertulis, dengan menyebutkan keadaan dan sumber yang memungkinkan;
d. Laporkan  ancaman  ke  Kantor  Keamanan  Media  milik  NUJP  dan  Federasi  Jurnalis Internasional (IFJ) melalui hotline NUJP yaitu +639175155991;
e. Mempublikasikan ancaman. Meminta bantuan rekan media;
f. Lakukan tindakan pencegahan yang diperlukan (lihat poin 8-20);
g. Pertimbangkan  untuk  meminta  perlindungan  polisi  jika  menurut  korban  bahwa ancaman itu tidak datang dari anggota polisi. Laporkan juga ke Biro Investigasi Nasional dan markas besar PNP Nasional; Jika korban telah menerima ancaman sebelumnya dan ancaman tersebut tetap teratasi, lakukan tindakan pencegahan keselamatan seperti:
h. Selalu simpan nomor telepon darurat, termasuk hotline NUJP dan nomor editor, kerabat dekat, kontak polisi/militer terpercaya, dan pengacara. Program nomor tersebut ke dalam panggilan cepat diponsel;
i. Beri tahu editor kolega, dan keluarga ketika kemana saja akan pergi, waktu kedatangan yang diinginkan, dan perkiraan kepulangan;
j. Sebisa mungkin jangan bepergian sendirian;
k. Temui  kontak  yang  tidak  dikenal  di  tempat  umum  dan  beri  tahu  kantor  atau  rekan terpercaya tentang keadaan diri;
l. Pastikan untuk selalu sehat jasmani dan rohani;
m. Variasikan rute dan ruitinitas. Melanggar pola yang biasa membuat gerakan diri sendiri tidak dapat diprediksi oleh calon penyerang;
n. Ketahui berbagai titik masuk/keluar dari tempat-tempat yang sering dikunjungi, yaitu stasiun/surat  kabar  dan  kantor  sesuai  kebutuhan  dan  pelajari  kemungkinan  rute alternatif;
69 Reporters Without Borders, Philippines : Holding the line against Duterte ’ s attacks , https://rsf.org/en/philippines, accessed on June 21, 2021.
70 National Union of Journalists of the Philippines, “Philippine Journalists’ Safety Guide”, National Union of Journalists of the Philippines, 2020.
o. Memiliki “intelijen lokal” seperti tetangga terpercaya, penjual rokok di seberang jalan, atau penjaga di gedung tempat bekerja. Mereka mungkin telah mengamati sesuatu yang akan sangat membantu;
p. Berhati-hatilah dengan panggilan telepon, pesan teks, faks, email , dan bentuk komunikasi elektronik lainnya yang dapat dengan mudah dilacak. Jangan menyimpan dokumen atau rekaman sensitif dirumah, mobil, atau kantor;
q. Identifikasi tempat berlindung yang aman atau tempat dimana merasaa nyaman. Siapkan untuk  keadaan  darurat  atau  saat-saat  ketika  merasa harus berbaring  selama beberapa hari;
r. Mengikuti pelatihan atau pembekalan tentang “Kesadaran Risiko dan Keamanan bagi Jur nalis”  yang  diberikan  oleh  NUJP  dan  organisasi  media  lainnya.  Pelajari  hukum nasional  dan  perjanjian  internasional  yang  melindungi  wartawan,  termasuk  Konvensi Jenewa yang berkaitan dengan warga sipil di zona perang;
s. Bersiaplah tetapi jangan pernah paranoid .

## 4. Mekanisme Perlindungan Ekstra Bagi Jurnalis Perempuan di Belanda
Belanda  juga  memiliki  beberapa  kasus  terkait  kekerasan  terhadap  jurnalis  perempuan. Misalnya  pada  tahun  2016,  terjadi sebuah  tindak  kekerasan  berupa  pemukulan  terhadap seorang  fotografer  perempuan  yang  hendak  mengambil  gambar  dalam  aksi  demonstrasi anti-islam  yang  dilakukan  oleh  PEGIDA  ( Patriotische  Europäer  gegen  die  Islamisierung  des Abendlandes ) atau biasa dikenal dengan “Orang Eropa Patriotik Melawan Islamisasi Barat” yang dilaksanakan di Apeldoorn. 71 Dari peristiwa tersebut, polisi melakukan penangkapan terhadap empat orang, seorang pria berumur 50 tahun yang diduga melakukan penyerangan berupa  pemukulan  terhadap  fotografer  dan  tiga  orang  tersangka  lain  tidak  mau menyebutkan  identitasnya. 72 Survei  yang  dilakukan  oleh Dutch  Association  of  Journalists menemukan bahwa lebih dari 350 jurnalis perempuan pada bulan Mei 2019, dimana lebih dari setengahnya mengalami intimidasi atau kekerasan dalam pekerjaannya sebagai jurnalis dan  sekitar  70  persen  mengatakan  bahwa  ancaman  tersebut  sangat  berbahaya  bagi kebebasan  pers  di  Belanda. 73 Selain  itu,  Belanda  juga  menekankan  jika  kasus  kekerasan seperti ini sebenarnya bukan hanya terpaut pada kejadian saat aksi demontrasi saja, akan tetapi ancaman tersebut akan mengganggu di setiap tempat dimana jurnalis bekerja bahkan diluar konteks dunia jurnalis. Seperti yang dikatakan oleh Clarice Gargard, seorang blogger
71 Destentor.nl, Politie: demonstratie Pegida in Apeldoorn zonder grote incidenten , https://www.destentor.nl/nieuws/politie-demonstratie-pegida-in-apeldoorn-zonder-grote- incidenten~a7ec5836/, accessed on January 15, 2021.
72 Destentor.nl, Verdachte mishandeling Beekpark Apeldoorn weer vrij , https://www.destentor.nl/nieuws/verdachte- mishandeling-beekpark-apeldoorn-weer-vrij~a512b1ff/, accessed on January 15, 2021.
73 Committee to Protect Journalists, “It should not be accepted as normal”: Female journalists on harassment, intimidation in  the  Netherlands ,  https://cpj.org/2019/07/netherlands-female-journalist-harassed-attacked/,  accessed  on January 21, 2021.
dan  perwakilan UN  Women dari  Belanda  dalam  acara  konferensi Standing  up  against  online harassment of women journalists – What works? pada 18 Juni 2019, bahwa “pelecehan itu tentang siapa saya, bukan apa yang saya lakukan atau kerjakan”. 74 Kesimpulannya bahwa pelecehan maupun kekerasan pada jurnalis sering terjadi karena adanya sebuah karakteristik khusus salah satunya yaitu gender bahkan agama, dan yang menjadi poin bahaya terpenting pada jurnalis perempuan adalah permasalahan gender termasuk pelecehan dengan menggunakan bahasa  seksis,  misoginis,  pelecehan  yang  merendahkan  martabat,  intimidasi,  serta kekerasan seksual. 75
Masalah  seperti  ini  kerap  terjadi  secara online atau  yang  biasanya  terkenal  dengan cyber-violence . 76 Seperti kasus yang dialami oleh Imane Rachidi, 77 seorang jurnalis perempuan asal Spanyol yang tinggal di Belanda. Imane mendapat ancaman kematian yang serius dari salah  satu  media  sosial  yaitu twitter sejak  menerima  penghargaan  dari  Uni  Eropa  untuk artikel yang diterbitkan oleh Imane terkait homoseksualiatas di Arab pada Mei 2016 dalam surat kabar digital Spanyol El Confidential . Imane dianugerahi Penghargaan Jurnalis Eropa untuk kategori keanekaragaman pada 17 Oktober 2016, dan ancamanpun dimulai pada 19 Oktober  2016  dengan  menerima  ancaman  berbahasa  Spanyol  berisi  peringatan  untuk mengejar Imane ke Belanda dan akan membunuhnya disana. Ancaman tersebut juga disertai foto- foto senjata, mayat, dan rekaman audio dengan suara “Imane Rachidi, atas nama Allah, kami akan mengejarmu ke Amsterdam”.
Dengan  adanya  teror  yang  bertubi-tubi,  membuat  Imane  takut  dan  mencoba melaporkan kasus ini pada 20 Oktober 2016 di kantor polisi Denhaag. Namun, terdapat isu bahwa  polisi  Denhaag  enggan  mendaftarkan  pengaduan  dikarenakan  Imane  merupakan jurnalis  asal  Spanyol  dan  ancamanpun  datang  dari  Spanyol.    Polisi  menekankan  bahwa Belanda tidak memiliki yurisdiksi meskipun Imane adalah seorang penduduk di Belanda.
74 UNESCO, #JournalistsToo:  UNESCO  conference  puts  spotlight  on  online  harassment  of  women  journalists , https://en.unesco.org/news/journaliststoo-unesco-conference-puts-spotlight-online-harassment-women- journalists, accessed on January 27, 2021.
75 Journalists and other media actors are often specifically targeted on account of their gender, gender identity, sexual orientation, ethnic  identity,  membership  of  a  minority  group,  religion,  or  other  particular  characteristics  which  may  expose  them  to discrimination and dangers in the course of their work. Female journalists and other female media actors face specific gender- related dangers, including sexist, misogynist and degrading abuse; threats; intimidation; harassment and sexual aggression and violence. These violations are increasingly taking place online. There is a need for urgent, resolute and systemic responses . Dapat dilihat pada Article 2 dalam Recommendation CM/Rec(2016)4[1] of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, 13 April 2016.
76 Cyber-violence is the use of computer systems to cause, facilitate, or threaten violence against individuals that results in, or likely  to  result  in,  physical,  sexual,  psychological  or  economic  harm  or  suffering  and  may  include  the  exploitation  of  the individual’s  circumstances,  characteristics  or  vulnerabilities .  Dapat  dilihat  dalam  Cybercrime  Convention Committee and Council of Europe, 2018, Mapping Study on Cyberviolence (with recommendations adopted by the T- CY on 9 July 2018) , T-CY(2017)10, Strasbourg, France.
77 Council of Europe, Media Freedom Alerts: Spanish Journalist based in the Netherlands Victim of Online Death Threats , https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts, accessed on January 27, 2021.

## 118 | Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis Perempuan ketika Meliput Berita dalam Aksi Demonstrasi
Namun, setelah diselidiki terdapat ketidakjelasan yaitu terkait kantor polisi area Denhaag mana yang dijadikan tempat Imane melapor dan mengenai hak melapor bagi Imane dengan status  kewarganegaraannya  yang  berbeda.  Akhirnya,  kasus  ini  segera  mendapatkan tanggapan dari pemerintah Belanda dimana Kementerian Keamanan dan Kehakiman, baik Direktorat Jenderal Polisi dan Polisi Nasional mengatakan bahwa kasus Imane Rachidi bisa diproses karena berdasarkan undang-undang nasional bahwa Imane mempunyai hak untuk membuat pengaduan terkait kasusnya tanpa terkecuali apapun kewarganegaraannya dan meminta Imane Rachidi untuk membuat pengaduan ulang terkait kasus ini hingga selesai. 78 Hal seperti ini, jika tidak segera ditangani pasti akan menambah ancaman baru yang akan datang kepada korban begitu pula dengan dampaknya pada korban.
Menyinggung terkait dampak, sama dengan permasalahan yang mengancam jalannya jurnalisme di Indonesia bahwa dampak secara langsung yang pasti dirasakan oleh korban pun akan berujung pada gangguan mental dan adanya peningkatan pada rasa enggan untuk memberitakan  kasus  tertentu  dan  munculnya  rasa  takut  berlebih  untuk  bekerja  dalam profesi jurnalis jika kasus tersebut terjadi secara langsung, dan apabila kasus lingkup digital akan lebih susah untuk para korban mengetahui siapa pelaku yang sebenernya. Maka dari itu, beberapa hal dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk berupaya dalam penanganan berupa  perhatian  pada  kasus  kekerasan  maupun  pelecehan  yang  dialami  oleh  juranlis perempuan.  Belanda  sendiri  tergabung  dalam  salah  satu  anggota Council  of  Europe yang dimana bekerja sama dengan Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi yang bergerak dalam bidang keamanan dan kerja sama di Eropa, dan negara-negara disekitarnya maupun di seluruh dunia.
Salah satu konteks yang juga menjadi fokus terpenting dari Council of Europe adalah memantau  segala  tindakan  yang  dilakukan  untuk  melindungi  semua  orang  khususnya perempuan  dan  anak  dari  tindak  pelecehan  secara online termasuk  penguntitan  di  dunia maya, seksisme,  dan ancaman  kekerasan seksual. 79 Kemudian  untuk  mewujudkan  tujuan tersebut, terdapat platform untuk mempromosikan perlindungan jurnalisme dan keamanan jurnalis dalam Council of Europe Portal yang biasanya digunakan untuk media pelaporan dari para jurnalis yang haknya merasa terugikan atau keamanannya terancam bahaya. Platform ini digunakan untuk perantara dan menghitung tiap tahunnya pada jumlah kasus terhadap jurnalis  yang  terjadi  di  negara  anggota Council  of  Europe .  Maksud  dari  perantara  sendiri
78 “ Of  course,  based  on  national  legislation,  Ms.  Rachidi  has  the  right  report  a  crime  to  the  Dutch  Police, regardless  of  her nationality. The Police hopes that Ms. Rachidi will do so again, and this time her reporting will certainly be registered. Further, Ms. Rachidi also has the right to lodge a complaint with the Police about the fact that her earlier reporting of a crime was refused ”. Selebihnya dapat dilihat pada Jan Willem Schaper, “State Replies from the Netherland s provided by the Ministry of Security and Justice about Ms. Imane Rachidi’s case”, 2016.
79 “ Monitoring action taken to protect everyone, in particular women and children, from online abuse, such as cyber-stalking, sexism and threats of sexual violence ” poin huruf D bagian focus context dari Council of Europe dalam Council of Europe, “Internet Gov ernance - Council of Europe Strategy 2016-2019: Democracy, human rights and the rule of law in the digital world”, Council of Europe, 2016.
artinya  laporan-laporan  yang  masuk  ke  dalam platform ,  akan  disampaikan  pada  negara dimana  kasus  tersebut  terjadi  dengan  sistem follow  up kasus  sehingga  perkembangannya dapat dilihat beserta dengan tanggapan dari pemerintah negara yang bersangkutan. Seperti kasus  teror  ancaman  pembunuhan  yang  dialami  oleh  Imane  Rachidi  dan  kasus  terbaru serangan fisik pada jurnalis di Tilburg dan Urk saat aksi demonstrasi pada 24 Januari 2021 meski  korbannya  belum  diketahui  terdapat  jurnalis  perempuan  atau  tidak. 80 Apabila pelapor  tidak  ingin  melalui platform yang  disediakan  oleh Council  of  Europe ,  maka  bisa menghubungi PersVeilig atau  jika  di  Indonesia  dikenal  sama  seperti  Lembaga  Bantuan Hukum untuk pekerja media atau pers yang dibentuk oleh Asosiasi Jurnalis Belanda (untuk selanjutnya disingkat NVJ), Asosiasi Pemimpin Redaksi, Kepolisian, dan Kejaksaan. 81 Selain itu, Belanda membentuk sebuah Agreement of the Steering Group on Aggression and violence against journalists pada 19 Juli 2018 yaitu suatu kesepakatan yang muncul dari adanya urgensi  akibat  melonjaknya  ancaman  terhadap  jurnalis  tahun  2017  dan  kesepakatan  ini dinegosiasi  oleh  NVJ  dengan  Menteri  Kehakiman  Belanda, GP-Office ,  dan  Kepolisian Nasional. 82 Dalam  kesepakatan  ini  terdapat  beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Belanda  untuk  mengoptimalkan  keamanan  jurnalis  yaitu: 83 pertama ,  jurnalis diminta  untuk  meningkatkan  kesadaran  terkait  pengetahuan  dan  persiapan  rencana keselamatan yang mencakup pendekatan praktis di bidang pencegahan dan pelatihan, serta tindakan yang harus diambil setelah suatu peristiwa termasuk pelaporan suatu insiden dan perawatan setelah kejadian tersebut. Kedua , memasukkan norma kolektif dalam rencana keselamatan jurnalis untuk menetapkan jenis perilaku yang dianggap agresif dan intimidasi atau tidak termasuk diantaranya, dan jika sesuai akan diajukan pengaduan pidana. Hal ini ditekankan oleh Kelompok Pengarah untuk menyampaikan perilaku yang membahayakan jurnalis tidak dapat ditoleransi dan akan diambil tindakan untuk melawan.
Ketiga , pemerintah menciptakan aplikasi Violence Against the Media (VAM), aplikasi ini dikembangkan  sebagai  alat  praktis  atau  termasuk  salah  satu  proyek  dari  rencana keselamatan jurnalis yang berisi pemahaman seperti tindakan apa saja yang bisa dilakukan seperti pelaporan maupun cara untuk menghadapi ancaman yang akan atau telah terjadi pada jurnalis. Keempat , adanya dukungan publik dan program kursus atau pelatihan untuk memastikan  bahwa  jurnalis  dapat mempertahankan  diri  dari  berbagai  bentuk agresi  dan intimidasi. Kelima , terdapat koordinasi dan pemantauan juga terhadap aparat kepolisian dan  kejaksaan  dalam  menangani  laporan  insiden  atau  kejatahan  oleh  jurnalis.  Kemudian
80 Council  of  Europe, Media  Freedom  Alerts:  Journalists  and  Media  Workers  Assaultes  During  Protests , https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts, accessed on January 27, 2021.
81 PersVeilig  Netherlands, Menigte  en  locaties  by  PersVeilig ,  https://www.persveilig.nl/blok-1/menigte-en- locaties/, accessed on February 26, 2021.
82 European  Federation  of  Journalists, Dutch  journalists  sign  agreement  to  improve  safety  of  journalists , https://europeanjournalists.org/blog/2018/12/05/dutch-journalists-sign-agreement-to-improve-safety-of- journalists/, accessed on February 10, 2021.
83 Akkoord Stuurgroep Agressie en geweld tegen journalisten, 19 July 2018.
salah  satunya  juga  adanya  prioritas  tinggi  dalam  mendeteksi  insiden  termasuk  kualitas penyidikan,  namun  untuk  mewujudkan  poin  ini  harus  diatur  dalam  Protokol  tentang Kekerasan Terhadap Media terlebih dahulu. Dalam poin ini, kejaksaan dan kepolisian secara aktif  mengembangkan  kebijakan  agar  polisi  dan  kejaksaan  paham  dalam  prioritas keselamatan jurnalis melalui pedoman dan pelatihan.
Untuk semakin merealisasikan keinginan dalam optimalisasi perlindungan terhadap jurnalis,  membuat  Belanda  semakin  memperbaiki  kebijakan  termasuk  pada  jurnalis perempuan.  Kemudian  pada  tanggal  9  Desember  2020,  Belanda  kembali  memberikan dukungan baru pada konferensi World Press Freedom 2020 yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok. 84 Dukungan tersebut sangat beragam seperti dukungan finansial berupa  alokasi  dana  sebesar  tujuh  juta euro untuk  mempromosikan  kebebasan  pers  dan keselamatan  jurnalis  di  seluruh  dunia  termasuk  jurnalis  perempuan  dalam  rangka mengakhiri impunitas dengan bekerja sama bersama pihak UNESCO dan Kantor Komisaris PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), terdapat forum hukum (atas inisiatif UNESCO, Free Press Unlimited , dan Asser Institute for International European Law ) untuk sarana yang akan digunakan  oleh  para  praktisi  bertukar  pengalaman  dalam  melindungi  kebebasan berekspresi  dan  keselamatan  jurnalis,  adanya  pelatihan  pada  hakim  dan  jaksa  yang diselenggarakan oleh Asser Institute for International European Law dan danai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda. 85
Kemudian upaya selanjutnya adalah terbentuknya Shelter City oleh Justice and Peace yang nantinya akan sangat berguna dan mendukung perlindungan terhadap para pembela Hak Asasi baik lokal maupun asing. 86 Program ini dilaksanakan dengan kerjasama antar 17 kota di Belanda dan di seluruh dunia dengan menawarkan para jurnalis yang dalam pekerjaan vitalnya sering menjadi sasaran massal, pelecehan, kekerasan bahkan ancaman kematian, untuk tinggal sementara selama tiga bulan di salah satu Kota Penampungan sehingga para jurnalis dapat melanjutkan pekerjaan dengan aman dan efektif dalam jangka panjang. 87 Dari program  ini  juga  memberikan  informasi  terbaru  terkait  perlindungan  ekstra  terhadap jurnalis  terutama  untuk  jurnalis  perempuan  dengan  menyediakan  dua  tempat  tambahan dikarenakan  semakin  menyusutnya  ruang  sipil  dan  buruknya  situasi  jurnalis  di  seluruh
84 World  Press  Freedom  Conference  2020, New  initiatives  to  support  press  freedom  launched  at  WPFC  2020 , https://www.wpfc2020.com/latest/news/2020/12/09/new-initiatives-launched-to-support-press-freedom, accessed on February 13, 2021.
85 Government of the Netherlands, New support for press freedom at international conference hosted by foreign minister Stef Blok , https://www.government.nl/latest/news/2020/12/09/new-support-for-press-freedom-at- international-conference-hosted-by-foreign-minister-stef-blok, accessed on February 3, 2021.
86 Shelter  City  Netherlands, About Shelter City ,  https://sheltercity.nl/en/about-us/,  accessed  on  February  18, 2021.
87 Justice and Peace Netherlands, Shelter City , https://justiceandpeace.nl/en/initiatives/shelter-city/, accessed on February 18, 2021.
dunia,  terutama  jurnalis  perempuan. 88 Hal  ini  sangat  diutamakan  agar  mengakhiri impunitas atas pelanggaran yang dilakukan terutama terhadap jurnalis perempuan.
Jika membahas mengenai impunitas memang tidak ada habisnya, dan hal seperti ini yang akan menjadi penghambat dari kebebasan pers dimanapun. Impunitas dapat merusak seluruh  masyarakat  dengan  menutupi  pelanggaran  hak  asasi  manusia  yang  serius  dan seperti  yang  diketahui  bahwa  pelaku  kejahatan  bebas  alias  tidak  dihukum. 89 Sehingga menyebabkan  lebih banyak  kejahatan  yang  terulang  kembali  dan  kejadian  ini  sering  kali merupakan gejala dari konflik yang memburuk dan rusaknya sistem hukum dan peradilan. 90 Maka dari itu, pemerintah Belanda sangat berupaya keras termasuk mengadakan holistic and tailor-made security training yang menjadi pelengkap dari upaya lainnya dengan mempererat koneksi pada para lembaga yang berwenang dan lembaga bantuan hukum untuk menumpas impunitas. Holistic and tailor-made security training ini diberikan untuk para penghuni di Shelter City yang diselenggarakan oleh Justice and Peace Belanda berupa sesi pelatihan keamanan guna membangun ketahanan sehingga para pembela hak asasi manusia seperti jurnalis, bisa kembali pada rutinitasnya dengan bekal perlindungan diri yang sangat cukup. 91 Pendekatan holistik terhadap keamanan dengan mengenali berbagai ancaman (ancaman fisik, digital, dan hukum atau administratif) dan dalam pelatihan ini juga diwujudkan dengan praktik langsung seperti sesi pleno partisipatif tentang keamanan digital, simulasi keamanan fisik, dan alat manajemen keamanan dasar seperti penilaian risiko hingga manajemen stres yang saling mempengaruhi kesejahteraan psikososial maupun mental mereka yang berisiko. 92
88 Justice and Peace Netherlands, Extra safe spaces for journalists at risk, especially women journalists in Shelter City The Hague , https://justiceandpeace.nl/en/shelter-city-the-hague-will-be-providing-extra-safe-spaces-to- journalists-at-risk-especially-women/, accessed on February 18, 2021.
89 In  the  past  fourteen  years  (2006-2019),  close  to  1.200  journalists  have  been  killed  for  reporting  the  news  and  bringing information  to  the  public.  On  average,  this  constitutes  one  death  every  four  days.  In  nine  out  of  ten  cases  the  killers  go unpunished.  UNESCO  is  concerned  that  impunity  damages  whole  societies  by  covering  up  serious  human  rights  abuses, corruption,  and  crime .    Dalam  UNESCO, International  Day  to  End  Impunity  for  Crimes  against  Journalists , https://en.unesco.org/commemorations/endimpunityday, accessed on February 24, 2021.
90 United Nations, International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists: Protect Journalists, Protect the Truth , https://www.un.org/en/observances/end-impunity-crimes-against-journalists,  accessed  on  February  24, 2021.
91 The Shelter City programme offers human rights defenders a chance to take a break, escape a potentially threatening situation, get much needed rest and respite, the opportunity to re-energise and re-strategise, and strengthen their skills in holistic security so that they can continue their work safely and effectively, while also connecting with other fellow HRDs. As a tailor-made programme, what the HRDs hope to gain from their stay in the Netherlands varies and has been assessed on a case-by-case basis. A few goals expressed by our incoming HRDs include raising awareness about the gravity of human rights violations they experience in their home country, building a strong network of contacts with NGOs and individuals engaged in their field of work, creating fundraising for their organisations/causes, taking the time to rest and clear their mind, gaining new skills in security, and learning new strategies for advocay and fundraising. Dalam Justice and Peace Netherlands, Shelter Cities in the Netherlands welcome 11 human rights defenders in March 2020 , https://justiceandpeace.nl/en/shelter-cities-in- the-netherlands-welcome-11-human-rights-defenders-in-march-2020/, accessed on February 25, 2021.
92 A holistic approach to security means that we recognise the symbiotic relationship between the different aspects of security. Physical, digital and legal/administrative threats are interdependent and mutually impact the psychosocial and mental well-

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada rumusan pertama, diterangkan secara umum mengenai apa saja perlindungan hukum yang diberikan terhadap jurnalis di Indonesia. Sehingga sejauh ini masih diketahui bahwa perlindungan  yang  diberikan  masih  dalam  standar  hukum  tertulis  dan  selebihnya  hanya pemberian  pemahaman  terhadap  masyarakat  maupun  aparat  negara  tentang  adanya perlindungan terhadap pekerja pers.
Dalam  rumusan  masalah  kedua  diambil  kesimpulan  bahwa  perbandingan  yang dilakukan  antara  Indonesia  dengan  Australia,  Filipina  dan  Belanda  terdapat  beberapa kesemaan sebagai sesama dan perbedaan yang cukup jauh. Indonesia, Australia dan Filipina memiliki kesamaan latar belakang misalnya seperti penerapan hukum yang kurang, undang- undang  yang  mengatur  tidak  digunakan  dengan  efektif,  terdapat  pihak  oligarki  yang menghambat  kebebasan  pers,  perlindungan  ekstra  terhadap  jurnalis  perempuan  belum banyak diwujudkan. Berbeda dengan Belanda yang secara latar belakang memang memiliki keadaan yang sama seperti Indonesia, hanya saja Belanda lebih mengembangkan lagi terkait misalnya  pemanfaatan  media  pelaporan yang  bisa  saja  diterapkan  di  Indonesia  ke  dalam bentuk media pelaporan dan media untuk verifikasi identitas sebagai seorang jurnalis atau pekerja  pers,  pemerintah  dan  jajaran  negara  mendukung  terkait  perlindungan  terhadap jurnalis termasuk jurnalis perempuan, pelatihan yang secara berkelanjutan dan pembuatan shelter untuk tempat berlindung para pekerja media ketika mendapat atau merasa terancam. Sehingga  Belanda  bisa  meminimalisir  adanya  tindak  kekerasan  dan  lainnya  terhadap jurnalis dan mengurangi adanya impunitas terhadap pelaku.

## IV. SARAN
Untuk  saran sendiri  berisi himbauan  kepada  perusahaan  media, agar  tanggap  dalam arti bahwa perusahaan media harus menyiapkan pedoman keselamatan bagi jurnalis perempuan ketika bertugas untuk mengingatkan terkait aksi preventif and represif apa saja yang bisa dilakukan oleh jurnalis perempuan baik yang tetap maupun fleelancer ketika berada ataupun menghadapi  kondisi  yang  dapat  membahayakan  hidupnya.  Kemudian  pada  pimpinan redaksi  dan  rekan  jurnalis,  agar  tidak  acuh  dan  saling  mendukung  apabila  secara  fakta terbukti telah terjadi tindak kekerasan, pelecehan seksual, dan kejahatan lainnya pada salah satu  jurnalis  perempuan  sehingga  korban  atau  penyintas  tidak  merasa  enggan  untuk melapor  terkait  apa  yang  dialaminya  kepada  mereka  yang  yang  dianggap  bisa
being  of  those  at  risk.  A  typical  training  includes  participatory  and  hands-on  plenary  sessions  on  digital  security  and simulations on physical security as well as sessions on basic security management tools such as risk assessments. These are complemented by group sessions on wellbeing and self-care, as well as practical body work and stress-management exercises. An important part of any protection strategy, we also offer sessions on effective human rights advocacy. Dalam Justice and Peace Netherlands, Security
Training
for HRDs (Human Rights Defenders) , https://justiceandpeace.nl/en/initiatives/trainings-for-hrds/, accessed on February 25, 2021.
menyelamatkan haknya yang diciderai. Jika upaya ini berjalan lancar, maka otomatis dapat meminimalisir  terjadinya  pelanggaran  hak  asasi  manusia  lainnya  terhadap  jurnalis perempuan. Lalu untuk aparat kepolisian, agar lebih teliti kembali dalam menangani massa ketika  aksi  demonstrasi  dan  lebih  memperhatikan  titik  hak  asasi  manusia  terutama pelrindungan  jurnalis  khususnya  jurnalis  perempuan.  Dan  terakhir  untuk  pemerintah Indonesia, memberikan  pelatihan  yang  berisi  pemahaman  kepada  para  jaksa,  hakim,  dan aparat  kepolisian  agar  bisa  ikut  serta  mendukung  dalam  upaya  perlindungan  jurnalis terutama  jurnalis  perempuan.  Sehingga  dapat  mengurangi  terjadinya  impunitas  karena apabila proses penanganan dan pendampingan kasus oleh Lembaga Bantuan Hukum bisa terlaksana  dengan  baik,  maka  para  pelaku  bisa  ditindak  dengan  adil  sesuai  aturan  yang mengatur.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Adji, Oemar Seno. 1973. Mass Media dan Hukum . Jakarta: Erlangga. Azizah,  Ainul.  2009. Diktat:  Hukum  Pidana  Di  Bidang  Pers .  Fakultas  Hukum  Universitas Jember.
Budiardjo, Miriam. 1991. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Council  of  Europe.  2020. “Guide  on  Article  10  of  the  European  Convention  on  Human Rights”, European Court of Human Rights.
Equitas dan Direkotrat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak  Asasi  Manusia.  2006. Lokakarya  Pengembangan  Kapasitas  Untuk  RANHAM  (2004- 2009): Penguatan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia . Equitas - International Centre for Human Rights Education.
Equitas.  2011. Modul  Hak  Asasi  Manusia .  Equitas,  International  Center  for  Human  Rights Eduation.
Flower, Nancy. 2000. The Human Rights Education Handbook: Effective Practices for Learning, Action, and Change . Human Rights Resource Center, University of Minnesota and The Stanley Foundation.
Hadjon,  Philipus  M.  1987, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia:  Sebuah  Studi  tentang Prinsip-Prinsipnya,  Penanganannya  oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara , Bina Ilmu, Surabaya.
Hanitijo, Ronny. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Ibrahim,  Johnny.  2006. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:  Bayumedia Publishing.
Ishwara, Luwi. 2016. Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar , PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. International Media Support. 2019. The Safety of Women Journalists: Breaking The Cycle of Silence and Violence , International Media Support (IMS), Denmark.
Jauhariah. 2016. Dinamika Hukum & Hak Asasi Manusia (HAM) . Jakarta: Cintya Press. Kansil, C. S. T. 1989. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. Kusumaningrat,  Hikmat  dan  Purnama  Kusumaningrat.  2005. Jurnalistik:  Teori  dan  Praktik .
Bandung: Rosda Karya.
Manan, Abdul and Ika Ningtyas. 2020. Laporan Tahunan AJI 2020: Di Bawah Pandemi dan Represi , AJI Indonesia, Jakarta.
Manan, Bagir. 2012. Politik Publik Pers . Jakarta: Dewan Pers. Martojo,  Moempoeni.  1999. Disertasi:  Prinsip  Persamaan  Di  Hadapan  Hukum  Bagi  Wanita  Dan Pelaksanaannya Di Indonesia . Universitas Diponegoro (UNDIP). Marzuki, Peter Mahmud. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
Mertokusumo,  Sudikno.  2007. Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar .  Yogyakarta:  Liberty Yogyakarta.
Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia . Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
Oxford  University  Press.  2008. Oxford:  Learner’s  Pocket  Dictionary .  New  York:  Oxford University Press.
Pandjaitan,  Hinca  I.  P.  dan  Amir  Effendi  Siregar.  2006. Undang-Undang  Pers  Memang  Lex Specialis Cetakan  ke-3  Edisi  Revisi.  Jakarta:  Badan  Bantuan  Hukum  &  Advokasi Kemerdekaan Pers.
Pangestuti,  Naniek  dan  Muh  Khamdan.  2017. Modul  Kosep  Dasar  Hak  Asasi  Manusia Edisi Pertama. Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.
Sapardjaja, Komariah Emong. 2008. Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Sharom, Azmi and others. 2015. An Introduction to Human Rights in Southeast Asia Edisi Pertama. Swedish  International  Developmen  Cooperation  Agency  and  Raoul  Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.
Sihombing,  Radja  Toga.  2008. Daya  Ikat  Perjanjian  Internasional  (Konvensi  CEDAW) Terhadap Hukum  Nasional  Republik  Indonesia:  Suatu  Ana lisi  Yuridis  Dalam  ‘Perempuan  Dan  Hukum: Menuju  Hukum  Yang  Berperspektif  Kesetaraan  Dan  Keadilan’ .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Simorangkir, J.C.T. 1979. Hukum Dan Kebebasan Pers . Jakarta: Binacipta. Soebijakto, R. 19990. Delik Pers: Suatu Pengantar . Jakarta: In Hill Co. Suharsimi, Arikunto. 1998. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka Cipta. Susanti, Dyah  Ochtorina  dan  A’an  Efendi .  2015. Penelitian  Hukum  (Legal  Research). Jakarta: Sinar Grafika.
Strayed,  Cheryl.  2012. Wild:  From  Lost  to Found on  the  Pacific  Crest  Trail ,  Random  House  by Alfred A. Knopf, United States.
Utari, Ni Ketut Sri and others. 2016. Buku Ajar: Hukum Hak Asasi Manusia . Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Konvensi Internasional :
Protocol I Additional The Geneva Conventions 1977. International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights. International Covenant on Civil and Political Rights.
International Covenant on Civil and Political Rights: General comment No.34 (CCPR/C/GC/34)”, 2011 . Committee of Ministers Recommendation CM/Rec(2011)7 to member states on a new notion of media, 21 September 2011.
Declaration of the Committee of Ministers on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, 30 April 2014.
Recommendation CM/Rec(2016)4[1] of the Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and safety of journalists and other media actors, 13 April 2016.
Akkoord Stuurgroep Agressie en geweld tegen journalisten, 19 July 2018.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10 Agustus 2002. Jakarta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Pengesahan Convention the Elimination of all Forms of Discrimination  Againt  Women (Kovenan  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap Wanita). 24 Juli 1984. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29. Jakarta
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. 26 Oktober 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181. Jakarta
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak Asasi Manusia. 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Jakarta
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999.  Pers.  23  September  1999.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Jakarta
Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2005. Pengesahan International Covenant of Economic, and Cultural Rights (Kovenan Internasioal Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). 28  Oktober  2005.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor  118. Jakarta
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). 28 Oktober 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Jakarta
Peraturan  Dewan  Pers  Nomor  5/Peraturan-DP/IV/2008.  Standar  Perlindungan  Profesi Wartawan. 25 April 2008. Jakarta
Peraturan  Dewan  Pers  Nomor  6/Peraturan-DP/V/2008.  Pengesahan  Surat  Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. 14 Maret 2006. Jakarta
Peraturan  Dewan  Pers  Nomor  1/Peraturan-DP/III/2013.  Pedoman  Penanganan  Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan. 15 Maret 2013. Jakarta
Jurnal :
Alfath,  Mirza.  2011. ‘Relasi  Kekuasaan  Dan  Hukum  Dalam  Kasus  Kejahatan Terhadap Keamanan  Negara:  Kajian  Putusan  Nomor  78/Pid.B/2003/PN.LSK’ dalam  Jurnal Yudisial: Anatomi Penegakan Hukum Volume 6. Komisi Yudisial.
Council  of  Europe.  2016. “Internet  Governance -  Council  of  Europe  Strategy  2016-2019: Democracy, human rights and the rule of law in the digital world”, Council of Europe. Cybercrime  Convention  Committee  and  Council  of  Europe.  2018. Mapping  Study  on Cyberviolence  (with  recommendations  adopted  by  the  T-CY  on  9  July  2018) ,  T-CY(2017)10, Strasbourg, France.
Farida, Elfia. 2011. ‘Implementasi Prinsip Pokok Convention Onthe Elimination of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) Di Indon esia’ dalam Jurnal MMH Volume 40. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Hakim, F. Y. 2006. ‘International Law Making: Deklarasi Universal Hak - Hak Asasi Manusia’ dalam Jurnal Hukum Internasional Volume 4.
Haryanto,  Ignatius.  2013.  ‘Menuju  Jurnalis  Dan  Medi a  Berperspektif  Gender:  Kesetaraan Dan  Hak  Perempuan  Indonesia  Di  Dunia  Kerja’  dalam  Pelatihan  Jurnalis  oleh  AJI Jakarta.
Haugen, Hans M. 2011. ‘Human Rights Principles - Can They Be Applied to Improve the Real ization of Social Human Rights?’ dalam Jurnal Max Planck Yearbook of United Nations Law Volume 15. Koninklijke Brill N.V. Printed in The Netherlands.
Hidayat, Eko.  2016. ‘Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Negara  Hukum  Indonesia’ . Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung.
International Federation of Journalists (IFJ), Factsheet IFJ Statistic: Support an ILO Convention to Stop Gender-Based Violence at Work , Survey Statistic. Kania,  Dede.  2015. ‘Hak  Asasi  Perempuan  Dalam  Peraturan  Perundang -Undangan  Di Indonesia’ dalam  Jurnal  Konstitusi  Volume  12.  Fakultas  Syariah  dan  Hukum  UIN Sunan Gunung Djati.
Khairunnisa,  Andi  Akhirah.  2018. ‘Penerapan  Prinsip -Prinsip  Hak  Asasi  Manusia  Dalam Pembentukan  Produk  Hukum  Oleh  Pemerintah  Daerah’ dalam  Jurnal  Manajemen Pemerintahan Volume 5. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Komnas  Perempuan.  2019. ‘Siaran  Pers  Komnas  Perempuan  Untuk  Mengingat  Amanat CEDAW: Pentingnya Mengembalikan Mandat Negara Dalam Memperkuat National Women’s Machinary Di Indonesia’ . Komnas Perempuan, Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak & Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
Media,  Entertainment  &  Arts  Alliance,  Autralian  Community  Managers,  and  Gender Equality  Victoria.  2021.  “Australian  Media:  Moderation  Guidelines”,  MEAA  and Gender Equality Victoria.
National  Union  of  Journalists  of  the  Philippines.  2020.  " Philippine  Journalists’  Safety Guide", National Union of Journalists of the Philippines.
Pfeffer,  Paula  F.  1996. ‘Eleanor  Roosevelt  and  the  National  and  World  Woman’s Parties’ dalam The Historian Volume 59. Columbia University.
Sudarwati  and  D.  Jupriono.  July  1997. “Betina,  Wanita,  Perempuan:  Telaah  Semantik Leksikal, Semantik Historis, Pragmatik”, FSU in the Limelight Vol.5, No.1 .
Triputra, Yuli Asmara. 2017. ‘Implementasi Nilai -Nilai Hak Asasi Manusia Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila’ dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Volume 24. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
UF/IFAS Extension University of Florida, “Making a Newspaper In The News”, June 2015 , Vol. 4H HEL 70.13.
Wahyuningsih. 2008. ‘Prinsip Kesetaraan Gender Dan Non Diskriminasi Dalam Kovenan ICESCR Dan ICCPR’ dalam Jurnal Hukum Prioris Volume 2. Universitas Trisaksi. Wilujeng, Sri Rahayu. 2013. ‘Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis’ dalam Jurnal HUMANIKA Volume 18. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Yurino, Ari. 2019. ‘Hak Asasi Manusia’ ELSAM: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat . Kasus Internasional :
European  Court  of  Human  Rights, Társaság  a  Szabadságjogokért  v.  Hungary  (Application  No.
37374/05) , 14 April 2009.
Diskusi Seminar Online (Webinar) :
Alsih Marselina et al. , “Diskusi Webinar #1 Aliansi Jurnalis Independen Indonesia: Jurnalis Perempuan dan Kekerasan Yang Mengintai”, Zoom, 25 November 2020. Uni  Lubis et  al. ,  “Diskusi  Webinar  #2  Aliansi  Jurnalis  Independen  Indonesia  tentang Perempuan  di  Ruang  Redaksi:  Dampak  ke  Pemberitaan  dan  Lingkungan  Kerja”, Zoom, 3 Desember 2020.
Lestari  Moerdijat et  al. ,  “Webinar  Magdalene  tentang  Kawal  RUU  PKS:  Gerak  Bersama Lindungi Generasi”, Zoom, 10 Desember 2020.
Internet :
https://advokasi.aji.or.id/ https://www.americanpressinstitute.org/journalism-essentials/what-is- journalism/elements-journalism/. https://www.americanpressinstitute.org/ https://amp.theguardian.com/media/greenslade/2009/dec/10/newspapers- pressandpublishing/
https://www.article19.org/resources/unga-resolution-calls-end-attacks-women- journalists/
https://binus.ac.id/malang/2017/09/tantangan-jurnalis-di-era-citizen-journalism/ https://www.cjr.org/campaign_desk/safety_tips_for_female_corresp.php/ https://www.coe.int/en/web/media-freedom/all-alerts/ https://cpj.org/2019/07/netherlands-female-journalist-harassed-attacked/ https://dartcenter.org/content/journalists-and-harassment/.
https://www.destentor.nl/nieuws/politie-demonstratie-pegida-in-apeldoorn-zonder- grote-incidenten~a7ec5836/
https://www.destentor.nl/nieuws/verdachte-mishandeling-beekpark-apeldoorn-weer- vrij~a512b1ff/
https://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/philippines-2020/ https://digitalresource.center/content/definitions-news/ https://en.unesco.org/news/journaliststoo-unesco-conference-puts-spotlight-online- harassment-women-journalists/
https://ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are/5-principles-of-journalism/. https://europeanjournalists.org/blog/2018/12/05/dutch-journalists-sign-agreement-to- improve-safety-of-journalists/
https://www.freepressunlimited.org/en/stories/gender-based-violence-against-female- journalists-a-double-attack/
https://www.government.nl/latest/news/2020/12/09/new-support-for-press-freedom-at- international-conference-hosted-by-foreign-minister-stef-blok/
https://www.ifj.org/actions/ifj-campaigns/stop-violence-against-women-journalists.html/ https://international.thenewslens.com/article/151190 https://www.iwmf.org/attacks-and-harassment/ https://www.jawapos.com/nasional/09/10/2020/lbh-sediakan-hotline-bantuan-hukum- untuk-korban-demo-omnibus-law/
https://www.journalistsfreedom.com/how-journalism-became-one-of-the-most- dangerous-jobs-in-the-world/ https://justiceandpeace.nl/en/initiatives/shelter-city/ https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-mari-menjadi-bagian-dari-kampanye- 16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2020/
https://www.liputan6.com/regional/read/4387613/60-polisi-diperiksa-terkait-kasus- kekerasan-terhadap-jurnalis-perempuan-di-palu/
https://magdalene.co/story/seniman-ika-vantiani-pertanyakan-definisi-kata-perempuan/ https://nasional.kompas.com/read/2020/01/14/06460651/catatan-lbh-pers-soal-kekerasan- terhadap-jurnalis-di-2019/
https://nasional.kompas.com/read/2020/10/08/18113371/tim-advokasi-untuk-demokrasi- siapkan-bantuan-hukum-bagi-demonstran-tolak-uu/
https://nasional.tempo.co/read/1394423/pers-kampus-yang-hilang-liput-demo-omnibus- law-dikabarkan-ada-di-polda-metro/
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5206760/sempat-hilang-kontak-2-anggota- persma-upi-ternyata-ditahan-polda-metro/ https://www.persveilig.nl/blok-1/menigte-en-locaties/ https://pressfreedom.org.au/unsafe-at-work-assaults-on-journalists-7e7d8c975d1 https://remotivi.or.id/di-balik-layar/552/saya-mengalami-pelecehan-seksual-tapi-media- tempat-saya-bekerja-menganggapnya-biasa/ https://rsf.org/en/
https://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan- terhadap-perempuan/
https://sheltercity.nl/en/about-us/ http://tanjabbarkab.go.id/site/menyelami-jurnalistik-indonesia/ https://www.un.org/en/observances/end-impunity-crimes-against-journalists/ https://www.voanews.com/press-freedom/filipino-journalists-local-politics-can-be- dangerous-beat
https://www.voaindonesia.com/a/tiga-wartawan-dianiaya-sejumlah-organisasi-wartawan- desak-proses-hukum/5616431.html/
https://www.wpfc2020.com/latest/news/2020/12/09/new-initiatives-launched-to- support-press-freedom/