## PERSPEKTIF HUKUM: PERANAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA

## LEGAL PERSPECTIVE: THE ROLE OF SHARIA BANKING IN THE MONEY WAQF MANAGEMENT IN INDONESIA

## Nun Harrieti dan Etty Mulyati
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipatiukur No. 35 Bandung Indonesia, nun_harrieti@yahoo.com
Abstract: Islamic banking has a very strategic function in the national economic system. So interesting to investigate about the role of Islamic banking in the management of money waqf in Indonesia. This research was conducted by using normative juridical approach.. The role of sharia banking in the management of money waqf in Indonesia based on Law no. 41 Year 2004 About Waqf and its implementation regulation is as Sharia Financial Institution Receiver of Waqf of Money which issue certificate of endowment of money, and place wakaf of money in the product of receipt of fund by akad titipan (wadi'ah) on behalf of Nazhir and can man- age the fund until nazhir determine otherwise.
Keywords: Syariah Banking, Endowment of Money, LKS-PWU
Abstrak: Perbankan syariah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam system perekonomian nasional,selain fungsi intermediasi perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial. Sehingga  menarik untuk diteliti mengenai peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang  di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan  peraturan pelak- sanaannya adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang menerbitkan sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk penerimaan dana dengan akad titipan (wadi’ah) atas nama Nazhir dan dapat mengelola dana tersebut sampai nazhir menentukan lain.
Kata Kunci: Perbankan Syariah, LKS-PWU, Wakaf Uang,

## Pendahuluan
Indonesia adalah Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Jumlah penduduk muslim yang sangat besar di Indonesia mer- upakan salah satu potensi yang sangat besar
pula dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Mahka- mah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan definisi menge- nai ekonomi syariah, yaitu usaha atau kegiatan

## Al-Risalah

## Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 17, No. 2, Desember 2017 (hlm. 137-146)
yang dilakukan oleh orang per orang, kelom- pok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka me- menuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan prinsip syari- ah. Selain itu disebutkan pula bahwa ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits yang mengatur perekonomian umat manusia. 1
Wakaf adalah salahsatu ruang lingkup dari kegiatan ekonomi syariah. Wakaf meru- pakan pranata keagamaan yang selain meru- pakan ibadah juga memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang sangat besar terutama dalam memajukan kesejahteraan umum. Di Indonesia Secara khusus wakaf sudah dia- tur di dalam undang-undang tersendiri yaitu melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya ditulis Undang- Undang Wakaf).
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Wakaf memberikan definisi mengenai wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntu- kannya disebut sebagai nazhir. Dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, dibentuklah Badan Wakaf In- donesia (BWI) sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang wakaf. BWI hadir untuk membina nazhir agar asset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan man-
1 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta, Sinar Grafika,  2008), 4
faat lebih besar kepada masyarakat, baik da- lam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. 2
Pengaturan baru di dalam undang-undang wakaf adalah mengenai peruntukan harta ben- da wakaf tidak semata-mata untuk kepentin- gan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diar- ahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal tersebut me- mungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan terse- but sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.
Salah satu harta benda wakaf berdasar- kan undang-undang wakaf adalah uang. Se- cara umum uang dalam islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekono- mian. 3 Dalam sistem keuangan syariah, uang diakui memiliki fungsi sebagai media pertu- karan untuk transaksi barang dan jasa, peny- impan kekayaan baik untuk motif transaksi/ investasi maupun berjaga-jaga, namun motif spekulasi ditolak dalam islam karena uang bu- kanlah barang dagangan (komoditas), satuan hitung, dan standar pembayaran cicilan. 4 Se- bagaimana ditentukan didalam Undang-Un- dang wakaf, uang digolongkan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/ atau manfaat jangka panjang serta mempu- nyai nilai ekonomi menurut syariah yang da- pat diwakafkan oleh wakif.
Pasal 28 Undang-Undang Wakaf menen-
2  “Sekilas Badan Wakaf Indonesia,”akses 22 Maret 2017, http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/ sekilas-bwi.html
3 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta,Kencana,  2010),  51
4 Ibid.
tukan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuan- gan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Yang dimaksud lembaga keuangan syariah di dalam pasal tersebut adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan de- positori syariah ( depository  financial institu- tion syariah ) yang disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depositori ( non depository financial insti- tution syariah ) yang disebut lembaga keuan- gan syariah bukan bank. 5 Lembaga keuangan non bank antara lain terdiri dari pasar modal ( capital market ), pasar uang ( money market ), perusahaan asuransi, dana pension, perusa- haan modal ventura, lembaga pembiayaan, perusahaan pegadaian, dan lembaga keuangan syariah mikro. 6
Perbankan syariah sebagai bagian dari lembaga keuangan syariah memegang peranan yang sangat penting dalam system perekono- mian, sebagai lembaga intermediasi perbank- an syariah menghubungkan pihak-pihak yang mengalami surplus of fund dengan pihak-pihak yang mengalami lack of fund. Pihak yang mengalami surplus of fund menempatkan da- nanya di bank syariah dalam bentuk simpanan dan bank syariah menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang mengalami lack of fund dalam bentuk pembiayaan, seh- ingga dengan fungsinya sebagai intermediary institution tersebut perbankan syariah mampu menggerakkan roda perekonomian. Perbank- an syariah di Indonesia secara khususdiatur didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah). Berdasarkan Pasal 1
5 Ahmad Rodoni, Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta, Zikrul hakim,  2008),  5 6 Andri Soemitro, op.cit , 46
Angka 1 Undang-Undang tersebut, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyang- kut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Sya- riah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksankan keg- iatan usahanya .
Selain memiliki fungsi intermediasi, per- bankan syariah juga memiliki fungsi sosial sebagaimana ditentukankan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah, salah satunya yaitu dengan menghimpun dana so- sial yang berasal dari wakaf uang. Undang- Undang Perbankan Syariah tidak memberikan definisi secara khusus mengenai fungi social ini, padahal fungsi perbankan syariah yang sangat strategis dalam system perekonomian memiliki potensi yang sangat besar pula da- lam pengelolaan wakaf uang demi tercapa- inya kesejahteraan umum. Sehingga  menarik untuk diteliti mengenai peranan dan tanggung jawab perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang  di Indonesia mengingat pelak- sanaan wakaf sudah diatur secara khusus di didalam undang-undang wakaf dan perbank- an syariah sebagai lembaga intermediasi yang heavy regulated harus patuh terhadap berba- gai ketentuan khususnya dibidang perbankan syariah.
Artikel ini difokuskan untuk melihat aspek hukum pengelolaan dana wakaf uang oleh per- bankan syariah, terutama mengenai masalah- masalah hukum yang telah diidentifikasi. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu membuat pencandraan secara sistematis mengenai fakta-fakta termasuk didalamnya menggambarkan peraturan-pera- turan yang berlaku. Dengan demikian artikel ini akan menggambarkan berbagai masalah hukum yang diperoleh melalui inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum dan penemuan hukum in concerto mengenai peran dan tanggung jawab perbankan syariah dalam
pengelolaan wakaf uang yang bertujuan un- tuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum mengenai per- bankan syariah dan wakaf uang.

## Peranan Perbankan Syariah Dalam Pen- gelolaan Wakaf Uang
System perbankan Indonesia dijalankan den- gan system perbankan ganda ( dual banking system ). Perbankan konvensional dan per- bankan syariah menjalankan kegiatan usah- anya secara berdampingan dalam manajemen dan gedung yang berbeda. Perbedaan men- dasar antara perbankan konvensional dan per- bankan syariah adalah dari prinsip yang digu- nakan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perbankan konvensional melandaskan kegia- tannya pada prinsip konvensional, sedangkan perbankan syariah melandaskan kegiatannya pada prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbank- an berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Kewenangan DSN-MUI dalam menetap- kan fatwa dibidang syariah khususnya dalam kegiatan perbankan syariah sebagaimana dia- manatkan di dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang- Undang perbankan Syariah. Ketika belum ada peraturan perundang-undangan yang men- gakui eksistensi DSN-MUI dan produknya berupa fatwa, maka daya ikat fatwa lebih didasarkan pada konsep hukum yang hidup ( living law ). 7 Dengan demikian, meminjam
7  Khotibul Umam, “Legislasi Fikih Ekonomi Per- bankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Na- sional dan Komite Perbankan Syariah,” Mimbar
ajaran dari Eugen Ehrlich bahwa keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum mela- lui perundang-undangan, yakni di bidang perbankan syariah telah seimbang dengan kesadaran atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. 8 Konsekuensinya peraturan pe- rundang-undangan yang ada, yakni Undang- Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia sebagai peraturan pelaksa- naannya akan mempunyai daya laku efektif, begitu pula dengan fatwa DSN-MUI. 9
Perbankan syariah sebagai bagian dari system perekonomian nasional memiliki fungsi yang sangat starategis dalam pemban- gunan. Fungsi intermediasi perbankan syariah mampu menghubungkan pihak-pihak yang mengalami surplus of fund dengan pihak- pihak yang mengalami lack of fund . Perbank- an syariah menghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana dalam ben- tuk simpanan dan menyalurkan dana yang terhimpun tersebut kepada masyarakat yang mengalami lack of fund dalam bentuk pembi- ayaan. Terhubungnya pihak-pihak yang men- galami surplus of fund dengan pihak-pihak yang mengalami lack of fund tersebut mampu meningkatkan daya guna uang dan lebih jauh lagi mampu menggerakkan perekonomian, sehingga dengan fungsi strategisnya tersebut perbankan syariah disebut juga sebagai urat nadi perekonomian
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah , transaksi sewa-menyewa da- lam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik , transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah , salam , dan istishna , transaksi pinjam meminjam dalam
Hukum 24, No. 2, (2012):  369.
8 Ibid
9 Ibid
bentuk piutang qardh , dan transaksi sewa-me- nyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk tran- saksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang me- wajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah , tanpa imbalan, atau bagi hasil. Hal tersebut sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah.
Eksistensi bank syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran islam secara menyeluruh ( kaffah ) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah. 10 Perbankan sya- riah telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional dengan melakukan fungsi intermediasi keuangan dan menjaga stabilitas keuangan nasional. 11 Peran lain yang kini dituntut dari perbankan syariah adalah partisipasi aktifnya dalam pembiayaan pada sektor primer di Indonesia dan mempraktek- kan prinsip syariah terutama prinsip bagi hasil dalam operasionalnya. 12
Selain fungsi intermediasi, perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial seba- gaimana diamanatkan di dalam Undang-Un- dang Perbankan Syariah. Salah satu bentuknya adalah dengan menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang. Sebagaimana diten- tukan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Un- dang Wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum
10 Haniah Ilhami, “Pertanggungjawaban Dewan pengurus Syariah Sebagai Otoritas pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah,” Mimbar Hukum 2 No. 3, ( 2009):  477
11  Yuli Andriansyah,”Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi
Pembangunan Nasional,” La_Riba Jurna III, No. 2, (2009): 195
wakif untuk memisahkan dan/atau menyer- ahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam peristilahan syara’ secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal ( tah- bisul ashli ), lalu menjadikan manfaatnya ber- laku umum. 13 Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, di- gadaikan, disewakan dan sejenisnya. 14
Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan social, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat. 15 Sebuah riset M.A. Mannan berjudul “ Structure Adjust- ment and Islamic Voluntary Sector With Spe- cial Reference to Awqaf in Bangladesh yang dipublikasikan oleh IDB Jeddah pada tahun 1995, menunjukkan bahwa “wakaf uang” juga dikenal dalam Islam. 16 Tata cara ini te- lah dikenal pada periode Utsmaniyah dan juga di Mesir. 17 Meski begitu, penggunaan wakaf uang sebagai instrument keuangan sungguh merupakan inovasi dalam keuangan public Islam. 18 Wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang kea- gamaan, pendidikan, dan pelayanan social. 19
Agar wakaf uang tersebut lebih produk- tif, maka perlu diciptakan sebuah lembaga
13  Suparman, “Strategi Fundraising Wakaf uang ,” AL-AWQAF II, No.2, (2009): 14
14 Ibid
15 Jafril Khalil, “Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh,” AL-AWQAF II, No.2,
(2009): 51
16 Ibid , hlm. 52
17 Ibid 18 Ibid 19 Ibid
pengelolanya, karena itu wakaf uang juga memerlukan pengelola yang bermoral bersih dan berpengetahuan tingi dalam pengelolaan modal. 20 Perbankan syariah sebagai interme- diary institution yang memiliki peran startegis dalam system perekonomian juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam pengelo- laan wakaf uang mengingat perbankan sya- riah juga memiliki fungsi sosial sebagaimana diatur didalam undang-undang perbankan syariah.
Perbankan syariah sebagai lembaga in- termediasi memiliki peran yang sangat starat- egis dalam system perekonomian nasional, selain itu sebagaimana ditentukan didalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah, perbankan syariah juga memiliki fungsi sosial yang salah satunya adalah dengan menghim- pun dana social yang berasal dari wakaf uang. Namun, Undang-Undang perbankan syariah tidak memberikan definisi dan pengaturan yang jelas mengenai fungsi sosial perbank- an syariah ini, selain itu dalam pengelolaan wakaf uang diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelonya secara professional agar dapat lebih bernilai produktif.
Pasal 4 Angka 3 Undang-Undang Per- bankan Syariah menentukan bahwa Bank Sya- riah dan Unit Usaha Syariah dapat menghim- pun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf ( nazhir ) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf ( wakif ). Selanjutnya dalam Pasal 4 Angka 4 Undang-Undang Perbankan Syariah menentukan bahwa Pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah tersebut harus dilaksana- kan sesuai dengan peraturan perundang-un- dangan, sehingga ketentuan mengenai wakaf dalam Undang-Undang Wakaf dan peraturan
20 Anwar Ibrahim, “Waqf An-Nuqud (Wakaf uang) dalam Perspektif Hukum Islam,” AL-AWQAF II, No. 2,( 2009): 11
pelaksanaannya sangat terkait denganpelaksa- naan  fungsi social perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang ini.
Unsur-Unsur Wakaf berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Wakaf adalah meliputi Wakif, Nazhir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Wakif sebagai pihak yang mewakafkan harta benda miliknya dapat meliputi perseorangan, organisasi, maupun badan hukum, begitu pula dengan nazhir se- bagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dnegan peruntukkannya dapat meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Nazhir memiliki tugas untuk melakukan pen- gadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf ses- uai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukkan- nya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
Salah satu bentuk harta benda wakaf ada- lah benda bergerak berupa uang. Wakif da- pat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditun- juk oleh Menteri Agama. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan syariah. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif secara tertulis kepada lem- baga keuangan syariah. Wakaf benda berg- erak berupa uang tersebut diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat- lambatnya tujuh hari kerja sejak diterbitkan-
nya sertifikat wakaf uang tersebut.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pen- gelolaan wakaf uang ini diatur di dalam Pera- turan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf (se- lanjutnya ditulis PP Wakaf).  Pasal 1 Angka 7 PP Wakaf memeberikan definisi mengenai sertifikat Wakaf Uang yaitu surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang. Lembaga keuangan syariah yang menerima wakaf uang dan telah ditunjuk oleh Menteri Agama disebut Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang (LKS-PWU). LKS-PWU ditunjuk atas dasar saran dan per- timbangan dari BWI. Untuk memperoleh sa- ran dan pertimbangan tersebut terlebih dahulu Lembaga Keuangan Syariah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu menyampaikan permohonann secara tertulis kepada Menteri Agama, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indo- nesia, bergerak di bidang keuangan syariah, dan memiliki fungsi titipan (wadi’ah).
Pasal 25 PP Wakaf menentukan bah- wa LKS-PWU memiliki beberapa tugas yaitu mengumumkan kepada public atas ke- beradaannya sebagai LKS-PWU, menye- diakan blanko sertifikat wakaf uang, mener- ima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir, menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi’ah) atas nama Nazhir yang ditunjuk oleh wakif, menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan ke- hendak wakif, menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut ke- pada wakif dan menyerahkan tembusan serti- fikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh wakif, serta mendaftarkan wakaf uang kepada men- teri atas nama nazhir. LKS-PWU harus memi-
liki produk penerimaan dana dengan akad titi- pan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dalam hal ini LKS-PWU dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai na- zhir menentukan lain.
Sertifikat wakaf uang sekurang-kurang- nya memuat keterangan mengenai nama LKS-PWU, nama dan alamat wakif, jumlah wakaf uang, peruntukkan dan jangka waktu wakaf, nama dan alamat nazhir yang dipilih, serta tenpat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang. Wakif dapat melakukan perbua- tan hukumwakaf untuk jangka waktu terba- tas (muaqqat) atau tidak terbatas (muabbad), maka apabila dilakukan untuk jangka waktu terbatas dan  jangka waktu tersebut habis nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/ penerus haknya melalui LKS-PWU. Saat ini sudah ada 12 LKS-PWU yang keseluru- hannya berbentuk Perbankan Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank DKI Syariah, Bank Mega Syariah Indonesia, Bank BTN Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syariah, BPD Kalimantan Barat Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Riau Sya- riah, dan BPD Jatim Syariah.

## Tanggung Jawab Perbankan Syariah da- lam Pengelolaan Wakaf uang
Sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 25 PP Wakaf, maka perbankana syariah sebagai LKS-PWU salah satunya bertugas untuk men- empatkan uang wakaf ke dalam rekening titi- pan (wadi’ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif. Wakif mewakafkan uang melalui LKS- PWU yang dilakukan secara tertulis selanjut- nya LKS-PWU menerbitkan sertifikat wakaf uang. Yang dimaksud melalui LKS-PWU ada- lah bahwa uang wkaaf harus ditempatkan di
LKS sebagai titipan (wadi’ah) dan selanjutnya dapat dikelola Nazhir dengan memperhatikan kehendak wakif serta rekomendasi manajer investasi jika ada. Penjelasan Pasal 24 huruf € menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan LKS-PWU memiliki fungsi menerima titipan (wadi’ah) adalah LKS-PWU memiliki produk penerimaan dana dengan akad titipan dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dalam hal ini adalah LKS-PWU dapat men- gelola dana titipan dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.
Produk penerimaan dana pada perbankan syariah tergolong ke dalam produk simpanan. Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Perbankan Syarih memeberikan definisi mengenai sim- panan yaitu dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan Akad Wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabun- gan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan adalam Simpanan ber- dasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari- ah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan den- gan prinsip syariah yang penarikanya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasar- kan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau unit usaha syariah. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunkaan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya,
atau dengan perintah pemindahbukuan. Ber- dasarkan definisi tersebut, maka dua produk simpanan yang dapat menggunakan akad wadi’ah adalah tabungan dan giro.
Ketentuan mengenai tabungan berdasar- kan prinsip wad’ah ini diatur di dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan. Ketentuan umum tabungan ber- dasarkan wadi’ah ini adalah bahwa tabungan wadi’ah bersifat simpanan yang bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepak- atan dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukrela dari pihak bank. Sedan- gkan Giro wadi’ah diatur didalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro. Ke- tentuan umum giro berdasarkan wadi’ah yaitu bersifat titipan yang bisa diambil kapan saja ( on call ) dan tidak ada imbalan yang disyarat- kan kecuali dalam bentuk pemberian ( ‘atha- ya ) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Ketentuan lebih lanjut mengenia tabungan dan giro wadi’ah ini terdapat di dalam Surat Edaran Babk Indoesia No. 10/14/DPbs Ta- hun 2008 sebagai ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Sya- riah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa dalam kegiatan giro dan taabungan atas dasar akad wadi’ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana, dalam keg- iatan wakaf uang ini maka bertindak sebagai penitip dana adalah Nazhir. Bank wajib men- jelaskan kepada nasabah mengenai karakter- istik produk, serta hak dan kewajiban nasbaah sebagaimana diatur di dalam ketentuan Bank Indonesia menegnai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi,
bank tidak diperkenankan menjanjikan pem- berian imbalan atau bonus kepada nasbaah.
Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau tabungan atas dasar akad Wadi’ah dalam bentuk perjanjian tertulis. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/ cek/bilyetgiro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, bank menjamin pengem- balian dana titipan nasabah, dan dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.
Selain itu pada tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan melalui Suat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah membuat Kodi- fikasi produk dan aktivitas standar bank umum syariah dan unit usaha syariah. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam produk tabungaan berdasarkan akad wadi’ah, maka bank ber- tindak ssebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Bank tidak diperkennakan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
Bank menjamin pengembalian dana titi- pan nasabah dan dana titipan dapat diambil sewaktu-waktu. Kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan tabungan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersa- makan dengan itu. Bank menerapkan trans- paransi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Se- suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkit tabungan, bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. Bank memiliki system pencatatan dan pen- gadministrasian rekening yang memadai. Per-
syaratan pembukaan rekening tabungan wajib memperhatikan ketentuan terkait yaitu anti pencucian uang atau program pemberantasan terorisme, transparansi informasi, perlindun- gan nasabah sector jasa keuangan, penjami- nan simpanan oleh LPS, kelembagaan bank dan ketentuan terkait lainnya.
Rekening titipan yang digunakan dalam mekanisme wakaf uang ini adalah produk simpanan berdasarkan akad wadi’ah, sehing- ga selain bertanggung jawab untuk menjamin pengembalian dana titipan, perbankan syari- ah juga diberikan hak untuk mengelola dana titipan tersebut sampai nazhir menentukan lain, sehingga jenis wadi’ah yang digunakan termasuk kedalam jenis Al-Wadi’ah yad adh- dhamanah yaitu dimana bank sebagai pihak yang menerima titipan simpanan dari nasabah meminta izin kepada nasabah yang bersang- kutan untuk mempergunakan simpanan terse- but dengan catatan bank akan mengembalikan simpanan tersebut secara utuh, atau dengan kata lain bank bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada objek titipan tersebut.

## Penutup
Peranan perbankan syariah dalam pengelo- laan wakaf uang di Indonesia adalah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang menerima wakaf uang dari wakif dan menerbitkan sertifikat wakaf uang, serta menempatkan wakaf uang tersebut di dalam produk penerimaan dana dengan akad titipan (wadi’ah) atas nama Na- zhir dan dapat mengelola dana tersebut sampai nazhir menentukan lain, sehingga Tanggung jawab perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang dihubungkan dengan undang-un- dang perbankan syariah dan undang-undang wakaf adalah menerbitkan Sertifikat Wakaf
Uang dan mendaftarkannya kepada Menteri atas nama Nazhir.

## Bibliography

## Journals
Anwar Ibrahim, “Waqf An-Nuqud (Wakaf uang) dalam Perspektif Hukum Islam,” AL-AWQAF II, No. 2, 2009.
Haniah Ilhami, “Pertanggungjawaban Dewan pengurus Syariah Sebagai Otoritas pen- gawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah,” Mimbar Hukum 2 No. 3, 2009. Jafril Khalil, “Social Investment Bank Lim- ited (SIBL) di Bangladesh,” AL-AWQAF II, No.2, 2009.
Khotibul Umam, “Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbank- an Syariah,” Mimbar Hukum 24, No. 2,
2012.
Suparman, “Strategi Fundraising Wakaf uang,” AL-AWQAF II, No.2, 2009. Yuli Andriansyah, “Kinerja Keuangan Per- bankan Syariah di Indonesia dan Kontri- businya bagi Pembangunan Nasional,”
La_Riba Jurnal III, No. 2, 2009

## Books
Ahmad Rodoni, Lembaga Keuangan Syariah , Jakarta: Zikrul hakim, 2008. Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah ,
Jakarta:Sinar Grafika, 2008.
Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuan- gan Syariah , Jakarta: Kencana, 2010.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pene- litian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Jakarta: Rajawali, 2006.

## Website dan Internet Resource
“Sekilas Badan Wakaf Indonesia,” akses 22 Maret 2017, http://bwi.or.id/index.php/ in/tentang-bwi/sekilas-bwi.html

## Laws
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang
Wakaf
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Ten- tang Pelaksanaan Undang-Undang No.
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf