## BAPONGKA, SISTEM BUDAYA SUKU BAJO DALAM MENJAGA KELESTARIAN SUMBER DAYA PESISIR

## Yohanes Kristiawan Artanto
Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Semarang

## Abstract
Bajo  communities  have  local  knowledge  which  contains  the  value  of  the  preservation  of marine  and  coastal  ecosystems  in  the  form  of  traditions,  rules  or  restrictions  hereditarily practiced, maintained and adhered Bajo community in protecting and utilizing coastal areas sustainably. One is the activity called Bapongka (babangi), that is, the Bajo fishing activities conducted in groups for several weeks or even months using large sized boats called leppa or sopek.  Bapongka  has  common  values  that  can  be  interpreted  as  an  attempt  to  tighten silaturrahmi  (brotherhood  relationship)  among  family  members,  as  the  activities  are generally carried  out by involving  the family  (wife and  children)  and  also  fellow  fishermen, implemented  by  way  of  a  group  to  use  3  to  4  boats  set  off  hand  in  hand.  The  Bajo  tribe's tradition is an activity that serves to safeguard the environment, preserve the resources, and prevent damage to marine and coastal ecosystems.
Key  words :  Bapongka,  Bajo  communities,  preservation  of  natural  resources,  coastal tradition.

## 1. Pendahuluan
Suku  Bajo  memiliki  sistem  etika  dan kebudayaan sendiri. Sistem tersebut menjadi  pedoman  hidup  mereka  dan mengarahkan kehidupan keseharian mereka  dari  generasi  ke  generasi.  Budaya mereka  mencakup  berbagai  aturan  yang dihasilkan dari pengalaman dan spiritualitas  mereka  dengan  kehidupan mereka  yang  bergantung  sepenuhnya  pada alam.  Sebagai  masyarakat  pesisir,  suku Bajo  memiliki  karakter  yang  keras,  tegas, dan terbuka. Karena seluruh kehidupannya yang berhadapan dengan laut, karakteristik kehidupan  sosial,  budaya  dan  ekonominya sangat dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap  kekuatan  alam  yang  melingkari kehidupan  sehari-hari.  Komunitas  Bajo yang  mendiami  suatu  daerah  pesisir memiliki  kedekatan  emosional  terhadap sumber daya alam (SDA) yang melahirkan perilaku nyata mempertimbangkan ekologis  dalam  kehidupan  mereka  sehari- hari.  Kedekatan  masyarakat  Bajo  dengan laut  dan  pesisir  memungkinkan  mereka memiliki  berbagai  pengetahuan  lokal tentang gejala-gejala alam. Terdapat gejala
alam dan tanda-tanda atmosfer yang masih digunakan  masyarakat  Bajo  saat  melaut. Pengetahuan  itu  diketahui  dan  telah diterapkan  sejak  mereka  masih  dalam kanak-kanak. Mereka belajar secara otodidak  dari  generasi  pendahulu  mereka. Meski  perkembangan  ilmu  pengetahuan makin  maju  namun  pengetahuan  lokal tentang gejala alam yang dimiliki masyarakat Bajo masih menjadi acuan bagi mereka dalam menjalani kehidupan di laut. Sistem  etika,  adat,  dan  budaya  ini terbukti mampu membuat masyarakat Bajo mampu bertahan dan hidup selaras dengan kawasan  pesisir  dan  lautan  yang  menjadi penghidupannya hingga sekarang. Kearifan dan pengetahuan lokal tersebut merupakan hasil  dari  proses  yang  sangat  panjang  dari generasi  ke  generasi.  Salah  satu  kearifan lokal  yang  dimiliki  suku  Bajo  dalam memperlakukan lingkungannya adalah kegiatan  yang  dinamakan Bapongka atau biasa  juga  disebut Babangi .  Kearifan  suku Bajo  ditunjukkan  dengan  sangat  menjaga lingkungan  laut.  Hal  ini  dilakukan  karena mereka  sadar  sangat  membutuhkan  laut sebagai  sumber  energi  atau  kehidupan.
Maka kemudian memperlakukan alam laut itu  dengan  baik  adalah  sebuah  kewajiban bagi  mereka.  Apabila  laut  dijaga  dengan baik, maka ikan-ikan juga akan mendapatkan  kehidupan  yang  baik,  yang mana  nantinya  ikan  itu  akan  diambil  oleh manusia  sebagai  sumber  energi.  Pada akhirnya  tradisi  ini  dianggap  sebagai sebuah  siklus  kehidupan,  manusia  dan makhluk  hidup  laut  butuh  laut,  manusia menjaga  laut  sehingga  laut  juga  akan memberikan  apa  yang  dibutuhkan  oleh manusia.  Kita  tidak  akan  menemukan kotoran akan dilempar dilayangkan serampangan  ke  laut  di  lingkungan pemukiman  masyarakat  Bajo.  Mereka sangat menjaga agar laut terus bersih, jauh dari kerusakan.
Sayangnya  kearifan  tersebut  kini sudah  mulai  terkikis  seiring  perubahan zaman  dan  pengaruh  budaya  masyarakat yang datang dari luar komunitas suku Bajo dengan  berbagai  jenis  alat  tangkap  dan teknologi yang lebih modern telah memicu persaingan  antar  masyarakat,  rusaknya ekosistem  perairan  laut  dan  terancamnya kelestarian  sumber  daya  alam pesisir  dan laut.  Masuknya  modernisasi  pada  suku Bajo  jelas  bersentuhan  dengan  nilai budaya,  gaya  hidup,  dan  pada  satu  sisi berdampak pada efektifitas dan peningkatan  hasil  tangkapan  nelayan.  Alih teknologi  dapat  dipastikan  meningkatkan produksi dan pendapatan nelayan. Penggunaan  armada  laut  sudah  banyak yang  berubah,  tidak  lagi  untuk  hanya keperluan  sehari-hari  dalam  memperoleh hasil  tangkapan  ikan,  sudah  banyak pencampuran  budaya  (asimilasi)  misalnya antara  Bajo-Bugis-Mandar  dalam  gaya pemanfaatan  sumber  daya  hayati  pesisir dan  laut.  Sebagai  salah  satu  dampak,  kini sulit  mendapatkan  ikan  terutama  pada musim  kemarau,  harus  keluar  pulau dengan jarak yang jauh untuk mendapatkan ikan.
Tulisan ini mencoba membahas mengenai Bapongka yang  merupakan kearifan lokal suku Bajo terkait pemanfatan  sumber  daya  alam  pesisir
secara berkelanjutan sebagai sistem budaya,  termasuk  penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dampaknya terhadap  upaya  pelestarian  ekosistem  laut dan pesisir, dan bagaimana Bapongka yang dilakukan oleh generasi Bajo sekarang.
2.   Suku  Bajo  dan  Ketergantungannya terkait Pemaanfaatan Sumber Daya
Alam Pesisir
Komunitas suku Bajo mendiami sebagian perairan di Indonesia, terutama di wilayah  timur  Indonesia  dan  selain  di Indonesia,  juga  mendiami  perairan  Johor dan  Filipina,  komunitas  mereka  terbanyak di  wilayah  Sulawesi.  Suku  Bajo  hidup berpindah-pindah secara berkelompok menuju  tempat  yang  berbeda  menurut pilihan  lokasi  penangkapan  ikan.  Laut dijadikan sebagai sumber kehidupan ( panamamie ma di lao ). Mereka mempunyai  prinsip  bahwa pinde  kulitang kadare,  bone  pinde  sama  kadare yang berarti  memindahkan  orang  Bajo  ke  darat, sama halnya memindahkan penyu ke darat (Suyuti,  1996)  atau  dengan  kata  lain merenggut  kehidupannya.  Bahkan  kepala mereka  akan  pusing  jika  tidak  mendengar suara  ombak.  Meskipun  Suku  Bajo terpisah  secara  geografis,  namun  terdapat kemiripan aturan adat, budaya, dan 53ltern nilai  yang  berlaku,  sehingga  suku  Bajo dapat  digolongkan  sebagai  satu  etnis terpisah yang memilki asal keturunan yang sama  (Anwar,  2006  dalam  Baskara  dan Astuti,  2011).  suku  Bajo  adalah  sebuah yang  tidak  terpisahkan  dengan  laut.  Laut bagi  orang  Bajo  merupakan  cermin kehidupan  masa  lalu,  kekinian,  dan harapan  masa  depan,  selain  itu  laut  juga dianggap  sebagai  kawan,  jalan,  dan persemayaman  para  leluhur.  Pendeknya, laut  adalah  segalanya.  Bajo  merupakan suku  yang sering disebut dengan suku laut karena  bergantung  pada  laut  untuk pemenuhan kehidupannya sehari-hari (Baskara  dan  Astuti,  2011).  Begitu  dekat dan  akrabnya  dengan  laut,  seorang  Bajo telah  dikenalkan  kepada  laut  sejak  dari bayinya,  bahkan  sejak  masih  dalam
kandungan. Tuhan telah memberikan dunia ini  dengan  segala  isinya,  manusialah  yang memikirkan  bagaimana  cara  memperoleh dan  mempergunakan  pemberian-Nya  itu. Begitu cara pandang hidup mereka.
Suku  Bajo  dikenal  sebagai  pelaut ulung  yang  hidup  dan  matinya  berada  di atas  lautan,  bahkan  awalnya  dulu  seluruh kehidupan  mereka  dihabiskan  di  atas perahu  di  perahu  yang  selalu  mengarungi lautan  (Suyuti,  2011).  Perahu  yang digunakan  disebut Leppa atau Soppe (Baskara  dan  Astuti,  2011).  Karena kemajuan  zaman  dan  kebutuhan  ekonomi, kini  sebagian  besar  suku  Bajo  telah menetap  di  berbagai  wilayah.  Meskipun demikian,  mereka  masih  menetap  di kawasan  pesisir  di  bagian  atas  laut,  bukan di daratan. Rumahnya harus tetap berada di sisi bagian laut, bukan di sisi bagian darat. Perkampungan suku Bajo dibangun menjorok  ke  lautan  bebas,  tempat  mencari penghidupan. Pola pemukiman masyarakat Bajo  sangat  unik,  saat  ini  perumahan penduduk berupa panggung yang dibangun di atas permukaan air laut pada ke dalaman antara  satu  sampai  delapan  meter,  dengan jembatan  kayu  sebagai  penghubung  antar rumah. Tiang rumah dan jembatan dibangun menggunakan kayu dari tanaman tahan  air, gopasa ,  yang  diambil  di  luar kawasan  mangrove.  Awalnya,  masyarakat menggunakan tanaman sudah tua dan mati disebut posi-posi ,  yang  diambil  dari  hutan mangrove.  Pola  pemukiman  menetap komunitas  Bajo  di  tepi  pantai  dan  pulau- pulau sebetulnya merupakan sebuah perkembangan mencolok dari pola pemukiman  asli  di  atas  perahu,  yang berpindah-pindah  dengan  mobilitas  tinggi dari  satu  tempat  ke  tempat-tempat  lainnya menurut  kehendak  penghuninya.  Perahu dayung  atau  bermotor  54ltern  digunakan sebagai sarana angkutan utama masyarakat antara daratan dengan permukiman penduduk,  termasuk  perdagangan  bahan makanan  pokok.  Beberapa  pemukiman suku  Bajo  di  Sulawesi,  pemerintah  daerah berusaha  membangun jembatan  konstruksi beton  dari  arah  pantai  melewati  kawasan
padat  hutan  mangrove  dan  padang  lamun, hanya  sebatas  area  pasang-surut  dan  tak mencapai  perumahan,  namun  masyarakat tak menyetujui dengan akan masuk sepeda motor  ke  permukiman  hingga  pencaharian ojek perahu penduduk akan hilang. Alasan lain  berupa  semakin  luas  kerusakan mangrove  dan  padang  lamun  akibat konstruksi  jembatan,  dan  tak  dapat dihindari kebisingan, asap dan oli buangan mesin  sepeda  motor  mencemari  perairan laut.  Secara  kultural,  orang  Bajo  masih tergolong masyarakat sederhana dan hidup menurut  tata  kehidupan  lingkungan  laut, dikenal  sebagai  pengembara  lautan  ( sea gypsies ), yaitu hidup dengan mata pencaharian yang erat hubungannya dengan lautan, serta memiliki pengetahuan dan  keterampilan  menangkap  ikan  di lautan (Mamar, 2005:1).
Pembangunan  intern  ekonomi  dan perkembangan
akses penduduk memungkinkan  penyebaran  masyarakat Bajo  ke  wilayah  pesisir  lain.  Suku  Bajo yang terkenal sebagai pelaut ulung saat ini telah  berdiapora  di  beberapa  wilayah  lain di  Indonesia.  Dalam  pergaulan  mereka harus  menguasai  bahasa  daerah  setempat, bahkan  lebih  jauh  lagi  menikah  dengan orang  etnis  setempat,  menjadi  pegawai negeri.  Kasus-kasus  dinamika  kehidupan seperti  ini  ditemui  di  daerah  Luwu, Selayar,  daerah  Kolaka,  dan  lain-lain. Kebanyakan  dari  mereka  yang  sudah  jauh berinteraksi  dengan  masyarakat  setempat, menguasai  bahasa  setempat,  dan  sudah beranak  bercucu  mengaku  sebagai  orang Bugis,  Makassar  atau  Buton.  Dalam kepustakaan  antropologi,  strategi  bertahan hidup  seperti  ini  disebut ‘ethnic  marker’ (Lampe,  2011).  Istilah  atau  sebutan  Bajo, Orang  Bajo,  atau  Suku  Bangsa  Bajo  lebih dikenal  di  kawasan  Indonesia  bagian Timur,  yaitu  suatu  kesatuan  setempat  atau kelompok masyarakat yang dapat ditemukan  di  kepulauan  dan  perairan  laut Sulawesi  Selatan  (selat  Makassar,  teluk Bone,  Bajoe),  Sulawesi  bagian  Utara (Kimabajo, pulau Nain, Torosiaje),
Sulawesi  bagian  Tengah  dan  Timur  (teluk
Tomini,  Kepulauan  Togian  dan  Banggai),
Sulawesi Tenggara (seperti, Lasolo, Tinanggea, Pulau Saponda, Tiworo Kepulauan  (Tikep),  Wakatobi  (Wanci, Kaledupa, Tomia), Pasarwajo,
Mawasangka, serta wilayah Kolaka, Pomala,  Watubangga,  Wolo,  Lasusua, Pakue); Kalimantan Timur (sekitar
Bontang,  termasuk  Sabah  Timur  dan kepulauan  Sulu);  Nusa  Tenggara  Timur (Alor, Kupang, dan Flores dan sekitarnya); Nusa  Tenggara  Barat  (Bungin);  dan Maluku  Utara  (Bacan).  Di  wilayah Indonesia  bagian  Barat  (seperti  Riau), kelompok  masyarakat  seperti  suku  Bajo disebut  Rakyat  Laut,  Orang  Laut,  atau Suku  Laut.  Sementara  di  Sabah  Malaysia, Brunei  Darussalam  dan  Philipina,  serta orang-orang  Portugis  dan  para  peneliti orang-orang  yang  mendiami  pulau-pulau kecil,  hidup  dalam  perahu  dan/atau seminomaden di  laut  dalam  wilayah  Asia Tenggara  banyak  menggunakan  sebutan Orang  Bajau,  Suku  Asli,  Sama  Bajau, Sama  Difaut,  Bajau  Laut,  orang  Samai, atau Samai Bajau Laut.
Ketergantungan masyarakat Suku Bajo di  berbagai  tempat  terkait  pemanfaatan sumberdaya  di  pesisir  pantai  memiliki  ciri yang  sama.  Pada  umumnya  mereka  hidup sebagaimana  moyangnya  yaitu  hidup  dari hasil  laut.  Selain  kepala  keluarga,  anak yang sudah remaja berkewajiban membantu  orang  tua  yang  bekerja  sebagai nelayan.  Peran  ibu  rumah  tangga  adalah membantu  suami  menjual  tangkapan  hasil lautnya  ke  pasar,  membimbing  dan mendidik anak-anaknya dalam mengajarkan tentang kearifan lokal, kejujuran, tatakrama, sopan santun, penanaman nilai-nilai agama dan tanggung jawab,  terutama  kepada  anak  yang  masih usia  balita  dan  remaja.  Masyarakat  Bajo memiliki kemampuan mengumpulkan hasil laut  yang  ditunjang  pemahaman  kondisi dan  jenis  karang  yang  diperoleh  secara turun  temurun  (Sangadji,  2009).  Mereka memiliki pembagian terhadap tipe terumbu karang  yaitu sappa,  lana, dan timpusu . Sedangkan dalam hal tehnik tangkap untuk
memanfaatkan sumber daya laut, sebagaimana juga dijelaskan oleh Hutabarat  (2001)  dalam  Sangadji  (2011), masyarakat  Bajo  memiliki  berbagai  teknik tangkap,  diantaranya missi (memancing), ngarua (memukat), mana (memanah dengan menggunakan alat tradisional), dan nyuluh/balobe atau  yang  biasa  dikenal dengan ngobor (dengan  menggunakan petromaks).  Contoh  cara  pemanfaatan sumberdaya, adat dan organisasi masyarakat yang terkait dapat dijelaskan di dalam  beberapa  contoh  kasus  pada masyarakat  suku  Bajo  yang  berbeda berikut ini.

## 2. 1. Suku Bajo di Teluk Bone
Kelompok nelayan tradisional suku Bajo di Teluk Bone masih banyak yang bergantung pada  aktifitas  nelayan  yaitu  mencari  ikan (Hasman,  2009;  Anonimus,  2013).  Luas seluruh  wilayah  Desa  Bajo  meliputi  areal seluas  5,58  km 2 .  Mata  pencaharian penduduk  yang  paling  banyak  adalah sebagai  nelayan.  Suku  Bajo  sebagai nelayan  dapat  menikmati  hasilnya  dengan segera.  Sebagai  nelayan  mereka  mengenal tiga  lokasi  penangkapan  ikan,  yaitu  di perairan  dalam,  di  gugusan  karang,  dan  di pantai.  Mereka  menggunakan  berbagai peralatan  tradisional  yang  dibuat  sesuai lokasi penangkapan. Bagi nelayan perairan dalam,  peralatan  yang  digunakan  untuk menangkap  ikan  berupa  panah,  tombak, dan  pancing.    Bagi  nelayan  yang  mencari ikan di gugusan karang selain menggunakan  panah  dan  tombak,  mereka juga  menggunakan  alat  yang  disebut bunre .
2. 2. Pola Perkampungan Menetap: Fenomena Umum Komunitas Suku Bajo di Sulawesi Selatan
Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan  Lampe  (2011)  bahwa  di Sulawesi  Selatan,  khususnya  Desa  Bajoe Bone, Pulau Sembilan Sinjai, dan beberapa tempat  di  Selayar  (Appa,  Tana,  Jampea, Kayuadi, Bonerate, Kawasan Taka Bonerate, dan lain-lain), komunitas- komunitas  Bajo  pada  umumnya  telah memiliki 56lterna atau desa induk permanen.  Bahkan  sudah  ada  beberapa keluarga  mendapatkan  lahan  perumahan yang letaknya hingga beberapa ratus meter dari bibir pantai. Karena mampu beradaptasi  fisik/alam  dan  budaya  di  darat sehingga  sebagian  di  antaranya  berkebun kecil-kecilan, beternak (memelihara beberapa  ekor),  menjual  bahan  kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam pergaulan mereka  harus  bergaul  dengan  orang  etnis setempat, juga dalam pengangkatan menjadi pegawai negeri. Mata pencaharian komunitas  Bajo  di  daerah  daerah  tersebut kini  tidak  terbatas  pada  kegiatan  nelayan semata.  Kasus-kasus  dinamika  kehidupan seperti  ini  ditemui  di  daerah  Luwu, Selayar,  daerah  Kolaka,  dan  lain-lain. Kebanyakan  dari  mereka  yang  sudah  jauh berinteraksi  dengan  masyarakat  setempat, menguasai  bahasa  56lter,  dan  sudah beranak  bercucu  mengaku  sebagai  orang Bugis,  Makasar  atau  Buton.  Meskipun demikian,  tetap  saja  masih  ada  beberapa desa  Bajo  yang  melakukan  migrasi musiman  ke  dan  tinggal  beberapa  bulan pada  musim  timur  di  beberapa  pulau karang  seperti  Pulau  Tarupa  Kecil,  Pulau Tinabo  Bungin  Belle  dan  Pasitallu  Barat untuk mendekati daerah penangkapan ikan ( fishing grounds ).

## 2.3  Budidaya  Laut  di  Batanglampe, Pulau Sembilan
Beberapa  kelompok  keluarga  nelayan Bajo kini tidak hanya melakukan ekstraksi atau  penangkapan  ikan  saja.  Nelayan  Bajo di  Pulau  Sembilan  (Sinjai)  telah  mencoba
budidaya  rumput  laut,  pembesaran  bibit lobster dan kerang (japing, mutiara) dalam keramba  sejak  beberapa  tahun  sejak  tahun 1995  (Lampe,  2011).  Usaha  budidaya  di Pulau Sembilan tersebut sebetulnya diupayakan  sebagai  usaha  56lternative nelayan  dari  aktivitas  utama  berupa menangkap  ikan,  yang  dari  hari  ke  hari hasilnya  semakin  merosot  akibat  dari penangkapan  berlebih  dan  kerusakan habitat  terumbu  karang.  Meskipun  belum lama  dicoba  oleh  sebagian  komunitas nelayan, namun praktik budidaya laut telah terbukti  menunjukkan  tanda-tanda  dampak positifnya  baik  dalam  segi  ekonomi maupun  pemulihan  kerusakan  ekosistem terumbu  karang  yang  disebabkan  perilaku nelayan  pengguna  bahan  peledak  dan  bius beracun.  Berdasarkan  beberapa  contoh kasus  di  atas,  terlihat  bahwa  suku  Bajo beradaptasi  dengan  perubahan  lingkungan dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya. Dalam  memanfaatkan  sumber  daya  alam, suku  Bajo  masih  menerapkan  cara-cara tradisional  yang  ramah  lingkungan  dan terbukti  mampu  memenuhi  kebutuhan subsistennya.  Namun,  suku  Bajo  juga ternyata  tidak  anti  terhadap  hal-hal  baru. Mereka  beradaptasi  dengan  kegiatan- kegiatan  pemanfaatan  sumberdaya  lain  di luar cara-cara tradisionalnya.

## 3. Kearifan Lokal Suku Bajo
Kearifan  lokal  merupakan  warisan nenek  moyang  kita  dalam  tata  nilai kehidupan  yang  menyatu  dalam  bentuk religi,  budaya  dan  adat  istiadat  (Basuni, 2012). Dalam perkembangannya, masyarakat  melakukan  adaptasi  terhadap lingkungannya  dengan  mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau  ide,  peralatan,  dipadu  dengan  norma adat,  nilai  budaya,  aktivitas  mengelola lingkungan  guna  mencukupi  kebutuhan hidupnya.  Konsep  kearifan  lokal  menurut Mitchell, et  al .  (2000)  berakar  dari pengetahuan dan pengelolaan atau tradisional.  Kearifan  adalah  kumpulan pengetahuan  dan  cara  berpikir  yang berakar dalam kebudayaan suatu kelompok
manusia, yang merupakan hasil pengamatan  selama  kurun  waktu  yang lama  (Babcock,  1999  sebagaimana  dikutip oleh  Arafah,  2002).  Undang-undang  No. 32  Tahun  2009  memberikan  pengertian tentang  kearifan,  yaitu  nilai-nilai  luhur yang  berlaku  dalam  tata  kehidupan masyarakat  untuk  antara  lain  melindungi dan  mengelola  lingkungan  hidup  secara lestari.  Sirtha  (2003)  sebagaimana  dikutip oleh  Sartini  (2004)  dalam  Aulia  dan Darmawan  (2010),  menjelaskan  bahwa bentuk-bentuk  kearifan  yang  ada  dalam masyarakat  dapat  berupa:  nilai,  norma, kepercayaan,  dan  aturan-aturan  khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan  fungsi  kearifan  menjadi bermacam-macam  pula.  Fungsi  tersebut antara  lain  adalah:  1).  Untuk  konservasi dan  pelestarian  sumberdaya  alam;  2). Untuk pengembangan sumber daya manusia; 3). Berfungsi untuk pengembangan  kebudayaan  dan  ilmu pengetahuan; 4). Sebagai petuah, kepercayaan,  sastra  dan  pantangan;  5). Bermakna  misalnya  upacara  integrasi komunal  atau  kerabat;  6).  Bermakna, misalnya  pada  upacara  daur  pertanian;  7). Bermakna  etika  dan  moral;  8).  Bermakna politik,  kearifan  yang  terkait  dengan kebudayaan,  memiliki  arti  penting  untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan,
sekaligus agar selalu terjaga kelestariannya. Makmur (2011)
menuturkan,  dalam  pengertian  kebahasaan kearifan,  berarti  kearifan  setempat  ( local wisdom )  yang  dapat  dipahami  sebagai gagasan-gagasan  yang  bersifat  bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang tertanam dan diikuti  oleh  warga  masyarakatnya.  Dalam konsep  antropologi,  kearifan  dikenal  pula sebagai  pengetahuan  setempat  ( indigenous or  local  knowledge ),  atau  kecerdasan setempat  ( local  genius ),  yang  menjadi dasar identitas kebudayaan ( cultural identity ).  Sementara  pengertian  kearifan (tradisional)  menurut  Keraf  (2002)  adalah semua  bentuk  pengetahuan,  keyakinan, pemahaman  atau  wawasan  serta  adat kebiasaan  atau  etika  yang  menuntun
perilaku  manusia  dalam  kehidupan  di dalam komunitas ekologis. Dijelaskan pula bahwa  kearifan  lokal/tradisional  bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman  masyarakat  tentang  manusia dan  bagaimana  relasi  yang  baik  di  antara manusia,  melainkan  juga  menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan  tentang  manusia,  alam  dan bagaimana  relasi  di  antara  penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun.
Pengertian  di  atas  memberikan  cara pandang  bahwa  manusia  sebagai  makhluk integral  dan  merupakan  satu  kesatuan  dari alam semesta serta perilaku penuh tanggung  jawab,  penuh  sikap  hormat  dan peduli  terhadap  kelangsungan  semua kehidupan di alam semesta serta mengubah cara  pandang  antroposentrisme  ke  cara pandang  biosentrisme  dan  ekosentrisme. Nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  terkandung dalam  suatu  sistem  sosial  masyarakat, dapat dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan  dari  satu  generasi  ke  genarasi lainnya  yang  sekaligus  membentuk  dan menuntun  pola  perilaku  manusia  sehari- hari,  baik  terhadap  alam  maupun  terhadap alam. Tradisi yang diwarisi turun temurun, kebiasaan  atau  perilaku  ini  tumbuh  dalam kehidupan  manusia  bermasyarakat  dan berkembang  sesuai  kedekatan  manusia dengan  alam  di  sekitarnya  dan  tantangan yang  dihadapinya.  Ini  merupakan  kearifan lokal yang mewarnai kehidupan masyarakat.  Kearifan  lokal  dipandang sebagai  tindakan  dan  sikap  manusia terhadap sesuatu objek atau peristiwa yang terjadi  dalam  ruang  tertentu.  Substansi kearifan lokal adalah berlakunya nilai-nilai yang  diyakini  kebenarannya  oleh  suatu masyarakat  dan  mewarnai  perilaku  hidup masyarakat  tersebut  (Anonimus,  2013). Nababan (2003) mengatakan bahwa masyarakat adat umumnya memiliki sistem pengetahuan  dan  pengelolaan  lokal  yang diwariskan dan ditumbuh-kembangkan terus-menerus secara turun temurun. Pengertian  masyarakat  adat  di  sini  adalah mereka  yang  secara  tradisional  tergantung dan  memiliki  ikatan  sosiokultural  dan
religius  yang  erat  dengan  lingkungan lokalnya.  Pandangan  ini  sejalan  dengan dasar  dari  Kongres  I  Masyarakat  Adat Nusantara  tahun  (1999)  yang  menyatakan bahwa  masyarakat  adat  adalah  komunitas- komunitas  yang  hidup  berdasarkan  asal- usul  secara  turun  temurun  atas  satu wilayah  adat,  yang  diatur  oleh  adat,  yang memiliki  kedaulatan  atas  tanah  dan kekayaan  alam,  kehidupan  soaial  budaya yang  diatur  oleh  adat,  dan  lembaga  adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Karakteristik masyarakat pesisir berbeda  dengan  karakteristik  masyarakat agraris karena perbedaan sumberdaya yang mereka  hadapi  atau  miliki.  Melihat  dari perspektif antropologis,  masyarakat pesisir nelayan  berbeda  dari  masyarakat  lain, seperti  masyarakat  petani,  perkotaan  atau masyarakat  di  dataran  tinggi.  Perspektif antropologis  ini  didasarkan  pada  realitas 58ating bahwa masyarakat nelayan memiliki  pola-pola  kebudayaan  yang berbeda  dari  masyarakat  lain  sebagai  hasil dari  interaksi  mereka  dengan  lingkungan berserta sumberdaya yang ada di dalamnya. Pola-pola kebudayaan itu menjadi  kerangka  berpikir  atau  referensi perilaku masyarakat nelayan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tindakan nyata, sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan  yang  mengandung  nilai-nilai pelestarian  ekosistem  adalah  bagian  dari kecerdasan  ekologis  suatu  masyarakat, misalnya  yang  berlaku  bagi  masyarakat pesisir  dan  ternyata  cukup  efektif  dalam mengelola  sumber  daya  alam,  serta  upaya pelestarian  ekosistem  laut  dari  aktifitas yang  bersifat  destruktif  dan  merusak (Anonimus, 2013).
Komunitas suku Bajo memiliki kearifan  berupa  tradisi,  aturan  atau pantangan turun temurun
yang dipraktikkan, dipelihara dan ditaati masyarakat  Bajo  dalam  menjaga  dan memanfaatkan  wilayah  pesisir  secara berkelanjutan. Kearifan tersebut
mengandung  nilai  pelestarian  ekosistem perairan  laut  dan  pesisir.  Keunikan  suku
Bajo  seperti  yang  dituturkan  Hamzah (2008),  memiliki  seperangkat  kearifan dalam  pengelolaan  pesisir  dan  laut  karena kaitannya yang sangat erat yang menjadikan  laut  sebagai  tempat  keramat dan dimiliki nenek moyang mereka dengan suku  lain  seperti  Bugis-Makassar  yang mampu  menyelenggarakan  kehidupannya di  semua  tempat.  Dengan  kearifan  58atin, masyarakat  suku  Bajo  menjaga  kelestarian ekosistem  dan  SDA  pesisir  dan  laut sebagai sumber kehidupan. Menurut
Utina(2012),  masyarakat  Bajo,  khusus generasi  tua,  masih  mempercayai  gugusan karang tertentu sebagai tempat bersemayam arwah para leluhur. Orang tua melarang  anggota  keluarga  menangkap ikan  dan  biota  lain  di  sekitar  gugusan karang,  kecuali  terlebih  dahulu  melakukan ritual  tertentu  dengan  menyiapkan  sajian bagi  leluhur.  Segala  pantangan  yang mencemari  laut  dihampar  sebagai  ritual yang  itu  kemudian  rutin  dilakukan  dalam masyarakat  Bajo.  Banyak  dari  generasi mereka  menjadikan  ritual  itu  sebagai media  menggumuli  laut,  mengintiminya, menunjukan kecintaannya. Dalam
penelitian  suku  Bajo  di  Kepuluan  Tiworo dan  Napa  Balano  Kabupaten  Muna, Sulawesi Tenggara, Bahtiar (2012) menyatakan  bahwa  suku  Bajo  memiliki seperangkat  kearifan  ekologi  yang  dapat dikreasi  dan  digunakan  sebagai  salah  satu model  dalam  pengelolaan  sumber  daya pesisir  dan  laut.  Salah  satunya  seperti pamali dan ongko .  Masyarakat  Bajo sangat  percaya  bahwa  mereka  tidak  boleh merusak  tempat  yang  melanggar pamali , jika  mereka  merusaknya  maka  dipercaya akan  mendapat  hukuman  atau  kutukan dari Mbo (pemberi rezeki). Keyakinan suku  Bajo  percaya Mbo merupakan penguasa laut yang memberikan isi lautnya untuk  semua  manusia.  Konsep  hidup secukupnya dituangkan dalam aturan batas melaut  yaitu  sejauh  kayuh  sampan,  sekuat tangan mendayung. Ketika melaut, sedikitnya  dua  ekor  ikan  hasil  tangkapan harus diberikan kepada Mbo (dikembalikan ke  laut).  Mengenai  perilaku  memperoleh
hasil  tangkapan,  suku  Bajo  menggunakan peralatan  tradisional  yang  tentunya  tidak merusak perairan laut dan terumbu karang, seperti  pancing,  tombak,  panah  dan  bubu (perangkap). Hal yang mengesankan adalah,  ikan  diberi  kesempatan  untuk mencapai  suatu  stadium  dewasa  hingga dapat  berkembangbiak,  dengan  demikian sumberdaya  hayati  laut  berpeluang  untuk meningkatkan
populasinya
guna
mempertahankan spesiesnya. Hasil  studi  Utina  (2012)  pada  suku Bajo di Desa Torosiaje, Provinsi
Gorontalo,  bahwa  kedekatan  emosional masyarakat  Bajo  dengan  sumber  daya laut memunculkan  tradisi mamia  kadialo berupa  pengelompokan  orang  ketika  ikut melaut  dalam  jangka  waktu  tertentu  serta perahu yang digunakan. Ada tiga kelompok tradisi
ini: palilibu, bapongka, dan sasakai.  Palilibu adalah kebiasaan  melaut  yang  menggunakan perahu  jenis soppe yang  digerakkan dengan  dayung,  kegiatan  melaut  ini  hanya dalam 1-2 hari, kemudian kembali ke permukiman  menjual  hasil  tangkapan dan sebagian dinikmati bersama keluarga. Bapongka ( babangi )  merupakan kegiatan  melaut  selama  beberapa  minggu bahkan bulan dengan menggunakan perahu besar  berukuran  4  x  2  yang  disebut leppa , dan  biasanya  keluarga  ikut  serta  dibawa, bahkan  ada  yang  hingga  melahirkan  anak di  atas  perahu. Sasakai ,  yaitu  kebiasaan melaut  menggunakan  beberapa  perahu untuk  melaut  selama  beberapa  bulan dengan wilayah jelajah antar pulau.
Terdapat  pamali  lain  yang  ternyata juga memiliki nilai kelestarian lingkungan. Pamali  tersebut  adalah  larangan  untuk menangkap  ikan  yang  berukuran  kecil  dan memakannya. Mereka hanya boleh mengkonsumsi ikan yang memiliki ukuran besar  atau  layak  panen.  Norma  lain  yang berlaku  adalah  menghormati  laut.  Suku Bajo  sangat  menghormati  laut  karena merupakan  sumber  penghidupannya.  Bagi suku Bajo, adalah pamali untuk mengucapkan  kata-kata  yang  tidak  pantas atau  mengumpat  di  laut.  Hal  tersebut
menunjukkan  betapa  Suku  Bajo  sangat menghargai  laut.  Suku  Bajo  sangat  takut melanggar  pamali.  Mereka  beranggapan akan mendatangkan malapetaka dan musibah apabila melanggar pamali. Malapetaka  atau  musibah  tersebut  dapat 59ating  dalam  berbagai  bentuk  seperti tidak  memperoleh  ikan,  badai,  ombak besar, dsb.
4. Bapongka sebagai  Suatu  Sistem Budaya  dalam  Kehidupan  Sehari- hari Suku Bajo
4.1. Bapongka , Aturan/Pantangan, Pelaksanaan dalam Kehidupan Sehari-hari dan Nilai yang Terkandung di Dalamnya Bapongka merupakan kegiatan memanfaatkan  sumber  daya  laut  sekaligus sebagai  kegiatan  perlindungan  eksploitasi hasil  laut  dalam  jangka  waktu  tertentu. Bapongka seringkali  dianggap  sebagai elemen  pengelolaan  sumber  daya  laut  dan pesisir dengan tujuan keberlanjutan (Walhi Sulteng, 2001: 20). Utina (2014)
mengartikan Bapongka ( babangi )  sebagai kegiatan melaut suku Bajo  yang dilakukan secara  berkelompok  selama  beberapa minggu bahkan bulan dengan menggunakan  perahu  besar  berukuran  4  x 2  yang  disebut leppa atau  juga  yang menyebutnya sopek .  Biasanya  keluarga ikut serta dibawa, bahkan ada yang hingga melahirkan anak di  atas perahu. Bapongka bagi  masyarakat  suku  Bajo  merupakan kegiatan  rutin  yang  dilaksanakan  untuk mencari  nafkah. Bapongka memiliki  sifat gotong royong dan nilai kebersamaan yang dapat  diartikan  sebagai  upaya  untuk mempererat tali silaturrahmi antara sesama anggota keluarga, karena kegiatan Bapongka umumnya  dilakukan  dengan mengikutsertakan  keluarga  (isteri  dan anak-anak)  dan  juga  sesama  nelayan, karena Bapongka juga dilaksanakan dengan cara berkelompok dengan menggunakan  3  sampai  4  perahu  yang berangkat beriringan.
Berdasarkan penelitian dengan metode wawancara  yang  dilakukan  oleh  Utina
(2014)  pada  masyarakat  suku  Bajo  di pesisir Desa Bongganan Kabupaten
Banggai  Kepulauan  Provinsi  Sulawesi Tengah, ada juga yang melakukan Bapongka tanpa membawa keluarga seperti yang dituturkan oleh Bapak Songge (60 tahun):
“Kami melakukan Bapongka jarang  membawa  istri,  tetapi  bersama dengan  beberapa  teman  laki-laki dengan  menggunakan  3  –  4  perahu. Bapongka tidak saja melakukan penangkapan  ikan  dengan  memancing tetapi juga menyelam teripang”.
Beliau  terserang  kelumpuhan  saat melakukan  penyelamanan.  Menurutnya saat menyelam dia menangkap udang yang berwarna kuning, tetapi setelah diangkat ke perahu  tiba-tiba udang  itu  menghilang  dan seluruh  tubuh  Bapak  Songge  terasa lumpuh, hal itu  terjadi sepuluh tahun  yang lalu.  Sampai  saat  ini  Bapak  Songge  masih tetap  lumpuh.  Menurut  penuturan  beliau ada  di  antara  temannya  yang  membuang air  cucian  beras  ke  laut  saat  itu,  padahal merupakan salah satu pantangan yang tidak boleh  dilakukan  saat Bapongka .  Pendapat lain  menurut  penuturan  Bapak  Udir Tanjungbulu  (56  tahun)  bahwa Bapongka biasa  dilakukan  dengan  membawa  serta anak dan istri untuk mencari nafkah di laut selama  berminggu-minggu  atau  bahkan sebulan. Tetapi saat ini anak-anaknya tidak ada lagi  yang ikut Bapongka karena sudah memasuki usia sekolah.
Kegiatan Bapongka dilakukan  untuk mengumpulkan  hasil  laut  seperti  teripang dan jenis ikan bergerombol ( schooling fish ) sejenis lolosi atau ekor kuning ( Caesio sp.)
Sangadji  (2011).  Hasil  tangkapan  dari Bapongka sama  dengan  hasil  tangkapan hari-hari biasa, hanya saja kalau Bapongka hasil tangkapan terkumpul.
Hasil
tangkapan  dijual  ke  kampung  terdekat dengan  cara  tukar-menukar,  misalnya  ikan ditukar  dengan  beras,  ubi,  sagu,  dan  lain- lain,  oleh  karena  itu  pada  saat  melakukan Bapongka para  nelayan  tidak  membawa bekal  bahan  makanan  karena  bahan
makanan  dapat  diperoleh  dengan  cara tersebut.  Hasil  tangkapan  yang  diperoleh selama melakukan Bapongka selain ditukar dengan  bahan  makanan  juga  diolah menjadi dendeng dan ikan asin.
Pengolahan  ikan  hasil  tangkapan  menjadi dendeng  atau  ikan  asin  dilakukan  di daratan terdekat, tetapi kalau daratan masih jauh  biasanya  dilakukan  di  atas  karang ( reef ) tetapi  dengan  syarat  tidak  merusak terumbu  karang.  Selain  ikan  terdapat  juga kerang-kerangan  yang  disimpan  di  dalam perahu  yang  nantinya  akan  dijual  setelah kembali dari kegiatan Bapongka .
Dalam  kehidupan  suku  Bajo  ada sejumlah  aturan-aturan  atau  pantangan khusus  yang  harus  ditaati  oleh  setiap nelayan,  baik  pada  saat  melaut  atau  pada saat  tidak  melaut,  terutama  apabila  sedang melaut  yang  mereka  sebut Bapongka . Aturan  atau  pantangan  yang  dimaksud berupa  hal-hal  yang  tidak  dapat  dilakukan antara  lain  tidak  boleh  membuang  ke  laut: 1) air cucian beras/teripang, 2)  arang kayu bekas  memasak,  3)  ampas  kopi,  4)  air cabe, 5) air jahe, 6) kulit jeruk, air perasan jeruk,  7)  abu  dapur  dan  (8)  puntung/abu rokok.  Pada  saat  mencuci  beras  air cuciannya ditampung di dalam perahu. Air cucian beras tersebut akan dibuang setelah mendekati  daratan.  Demikian  juga  dengan arang  kayu  bekas  memasak,  abu  dapur, kulit  jeruk,  air  cabe  dan  air  jahe. Pantangan-pantangan  tersebut  bagi  orang Bajo diyakini akan menyebabkan datangnya  malapetaka,  misalnya  angin kencang,  ombak  besar  dan  munculnya hantu  laut  yang  pada  gilirannya  dapat mempengaruhi  hasil  tangkapan.  Apabila aturan  atau  pantangan  ini  dilanggar  maka hasil  yang  diperoleh  akan  berkurang  atau bahkan  tidak  ada  sama  sekali.  Pantangan- pantangan  yang  ada  apabila  ditaati  maka akan  mendatangkan  hal-hal  yang  positif atau  dengan  kata  lain  menghindari  hal-hal yang  negatif  untuk  memperoleh  hal-hal yang positif.
Masyarakat suku Bajo 100% beragama Islam beranggapan bahwa Bapongka adalah  upaya  untuk  lebih
mendekatkan  diri  kepada  sang  Khaliq. Kegiatan
Bapongka lebih intensif dilaksanakan  pada  saat  menjelang  bulan suci  Ramadhan  dan  hari  raya  Idul  Adha, sebagai  upaya  untuk  menabung  guna mempersiapkan  keperluan  selama  bulan Ramadhan  sehingga  pada  bulan  tersebut semata-mata hanya untuk beribadah.
Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Lando  Mellok  (62  tahun)  sebagai  tokoh masyarakat, sebagai berikut:
“Menurut  saya Bapongka atau disebut juga Babangi adalah bermalam di  laut  selama  3  hari  sampai  sebulan dan  dilaksanakan  mendekati  bulan suci  Ramadhan  untuk  mempersiapkan kebutuhan  hidup  selama  bulan  puasa. Jadi,  saat  bulan  puasa  hanya  semata- mata untuk beribadah”.
Menurutnya, waktu melakukan Bapongka tergantung kesiapan lahir-bathin dan  ada  ketentuan-ketentuan  khusus  saat melakukan Bapongk a,  antara  lain  tidak boleh  membuang  abu  dapur  dan  garam  ke laut  karena  bisa  mendatangkan  hal-hal yang  tidak  diinginkan  misalnya  angin kencang.
Bapongka tidak saja dilakukan menjelang  bulan  suci  Ramadhan  tetapi juga  dilaksanakan  karena  ada  kebutuhan yang sudah direncanakan, misalnya menjelang  hari  raya  Idul  Adha.  Hal  ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Rauf (60  tahun)  bahwa  Bapongka  dimaksudkan sebagai  upaya  mencari  nafkah  untuk menabung  guna  memenuhi  kebutuhan yang direncanakan tanpa melanggar aturan-aturan atau pantangan yang ada.
Tetapi  dalam  kegiatan Bapangko ada sebagian kecil orang Bajo  yang melanggar pantangan-pantangan  untuk  memperoleh hal-hal  yang  positif,  seperti,  menjatuhkan panci  ke  laut  menyebabkan  datangnya angin  kencang  yang  membantu  mereka agar  bisa  mencapai  daratan  lebih  cepat dengan  menggunakan  layar.  Saat  melaut para  nelayan  sering  mendapat  kesulitan mengemudikan  perahunya,  yaitu  apabila sedang  dalam  perjalanan  tiba-tiba  angin
tidak  datang  dan  ombakpun  berkurang, maka  layarnya  tidak  dapat  berfungsi karena  sumber  tenaganya  tidak  ada. Kesulitan  seperti  ini  dapat  ditanggulangi bila  mereka  menggunakan  dayung  dan tongkat.  Ini  dapat  dilaksanakan  apabila sudah berada di tempat-tempat yang sudah agak  dangkal.  Namun,  bila  mereka  berada pada  tempat  yang  masih  dalam,  mereka terpaksa  menunggu  datangnya  angin.  Bagi nelayan  yang  ingin  cepat  sampai  kadang- kadang  melanggar  pantangan-  pantangan dengan menjatuhkan panci atau cukuran ke laut.  Hal  ini  seperti  yang  dijelaskan  oleh Bapak Taher (47 tahun) bahwa, tidak boleh menjatuhkan  cukuran  kelapa  dan  panci  ke laut  karena  dapat  menyebabkan  datangnya angin  kencang.  Menurut  pengakuan  beliau bahwa  pernah  suatu  saat  ketika  hendak pulang  dari Bapongka ,  karena  sudah kelelahan  mendayung  dan  angin  tidak bertiup  mereka  menjatuhkan  panci  ke  laut dan  mengikatnya  di  perahu  kemudian  di seret,  tak  lama  kemudian  datang  angin kencang  dan  mereka  memasang  layar sehingga  perahu  melaju  dengan  cepat, dengan  demikian  mereka  cepat  sampai  ke daratan.
Hal-hal lain yang biasanya menyulitkan  juga  bagi  nelayan  adalah apabila  sudah  tiba  waktunya  berangkat  ke laut,  sedangkan  angin  bertiup  dari  arah yang berlawanan dengan yang dituju, maka mereka  harus  memilih  jalan  yang  berliku- liku,  yaitu  berlayar  dengan  membentuk sudut enam puluh derajat. Perjalanan  yang demikian oleh orang Bajo disebut tatadaa.
Perjalanan  semacam  itu  memerlukan waktu  yang  agak  lama,  walaupun  tempat yang dituju tidak terlalu jauh.
Bapongka juga  mengandung  nilai sosial  yang  digambarkan  dengan  adanya kebiasaan  untuk  saling  menolong  apabila ada seseorang yang membutuhkan pertolongan. Satu hal yang patut diteladani adalah  seperti  yang  diungkapkan  oleh Bapak  Tibu  (57  tahun)  bahwa,  apabila hendak  melaut  kemudian  ada  seseorang yang  meminta  (misalnya  beras)  adalah sebuah  pantangan  apabila  mengatakan
tidak ada, karena ada hubungannya dengan hasil  tangkapan  maka  bisa  jadi  tidak mendapatkan  hasil  walaupun  mungkin persediaan  beras  yang  dipunyai  hanya terbatas untuk keluarga. Dengan demikian, ada  suatu  harapan  bahwa  apabila  kita memberi  maka  akan  dibalas  dengan  hasil tangkapan  yang  lumayan,  dan  itu  selalu terbukti.
Penerapan Bapongka dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari adanya upaya masyarakat  suku  Bajo  untuk  mentaati aturan-aturan  atau  pantangan-pantangan yang  ada  baik  pada  saat  melaut  maupun pada  saat  tidak  melaut.  Pantangan  juga harus  ditaati  oleh  keluarga  nelayan  yang tidak  ikut  serta  melaut,  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Ibu  Rohani  (56  tahun) bahwa,  bagi  istri  yang  ditinggalkan  di rumah diamanatkan untuk tidak membuang arang/abu  dapur,  dan  sampah  hasil menyapu dalam rumah maupun di halaman sampai suami pulang. Jadi sampah-sampah tersebut  ditampung  kemudian  dibuang setelah  suami  kembali  dari Bapongka . Hasil pengamatan dan wawancara mendalam  (Utina,  2014)  ditemukan  pada sebagian masyarakat suku Bajo beranggapan bahwa pantangan/aturan dalam Bapongka hanya  berlaku  pada  saat melaut,  sedangkan  sebagian  lainnya  tetap mematuhi  aturan/  pantangan  yang  ada yaitu dengan menerapkannya dalam kehidupan  sehari-hari  baik  pada  saat melaut maupun pada saat tidak melaut.
Adanya  pantangan-pantangan  untuk tidak  membuang  sampah  tertentu  ke  laut baik  pada  saat  melaut  maupun  bagi  yang tidak  ikut  melaut,  menggambarkan  bahwa di  dalam Bapongka terkandung  nilai-nilai pendidikan  pelestarian  lingkungan.  Tanpa disadari oleh orang Bajo, bahwa pantangan dalam Bapongka adalah  merupakan  salah satu  upaya  untuk  melestarikan  ekosistem laut dan pesisir  yang didiami oleh mereka. Sampah-sampah  yang  dibuang  ke  laut dapat  mencemari  lingkungan  pesisir  dan laut yang pada gilirannya akan menyebabkan menurunnya
hasil tangkapan.  Pantangan  yang  ada  pada
Bapongka umumnya berisi tentang larangan untuk tidak membuang sampah ke laut,  antara  lain  adalah  tidak  boleh membuang  abu  dapur,  arang  bekas memasak,  ampas  kopi,  air  cucian  beras, kulit  jeruk,  air  cabe,  air  jahe  ke  laut. Berdasarkan  hasil  wawancara  (Ramli Utina,  2014)  bahwa  abu  dapur  dapat digunakan  untuk  menghilangkan  kulit  ari pada  anemon  laut,  dengan  demikian  abu dapur merupakan salah satu bahan pencemar  bagi  ekosistem  laut.  Hal  yang masih  perlu  diteliti  lagi  apakah  abu  dapur juga  dapat  menyebabkan  kematian  bagi organisme  lain  selain  anemon  laut.  Arang kayu  bekas  memasak  juga  tidak  boleh dibuang  ke  laut,  karena  mengandung carbon  yang  dapat  dapat  menyebabkan keracunan  pada  hewan  laut  apabila berlebihan.  Membuang  air  cucian  beras juga  merupakan  salah  satu  pantangan dalam Bapongka .  Air  cucian  beras  kalau dibuang  ke  laut  akan  dapat  menyebabkan kekeruhan air laut yang dapat menghalangi masuknya  sinar  matahari  ke  dalam  laut. Air  cucian  beras  mungkin  tidak  dapat menyebabkan  kekeruhan  bagi  permukaan laut  yang  begitu  luas,  tetapi  hal  ini memberikan pendidikan lingkungan bahwa laut  dan  pesisir  harus  tetap  dilestarikan. Sementara air cabe, air jahe dan kulit jeruk sifatnya sama dengan tuba, dapat menyebabkan  kematian  bagi  organisme laut.
Menurut  penuturan  Bapak  Bardi  (56 tahun)  mantan  kepala  desa,  bahwa  ampas kopi  tidak  boleh  dibuang  ke  laut  karena ampas  kopi  sama  dengan  tinta  cumi (hitam)  yang  menyebabkan  munculnya ikan  besar.  Dengan  demikian  ikan-ikan kecil  akan  menjauh  dan  tentu  saja  hasil tangkapan  akan  berkurang.  Selanjutnya penuturan Bapak Bardi;
”Menurut  saya, Bapongka adalah mencari nafkah di  laut. Saat ini  masih ada yang melakukan tapi bukan hanya untuk  memancing  tapi  menyelam untuk mencari teripang, lolak dan tapi- tapi.  Pantangan  saat Bapongka adalah tidak  boleh  membuang  air  cucian
beras,  ampas  kopi  dan  kulit  jeruk. Ampas  kopi  dapat  menyebabkan munculnya  ikan  besar  karena  ampas kopi  sama  dengan  tinta  cumi  (hitam). Kulit  jeruk  kalau  dibuang  ke  laut menyebabkan munculnya hantu laut”.
Menurut  penuturan  Bapak  Rauf  (60 tahun)  tokoh  adat  yang  juga  pensiunan guru,  bahwa  saat  melaksanakan Bapongka harus  memperhatikan  posisi  bintang, misalnya ada bintang tertentu yang apabila tampak  pada  waktu  Magrib  berwarna merah  maka  saat  itu  tangkapan  yang diperoleh  lebih  banyak.  Lain  lagi  yang dikemukakan oleh Bapak
Udir Tanjungbulu  (56  tahun)  bahwa, Bapongka dilakukan dengan memperhitungkan posisi bintang/bulan  di  langit  misalnya  bulan  1 atau  2  di  langit  tidak  bisa  melaut  karena angin  kencang,  bulan  3  dan  4  di  langit boleh  melaut  karena  laut  dalam  keadaan (gelombang) tenang.
Menurut  Utina  (2014),  secara  umum masyarakat  suku  Bajo  yang  mendiami pesisir  desa  Bongganan  beranggapan bahwa tidak ada hubungan antara pantangan-pantangan  yang  ada  dalam kegiatan Bapongka dengan  kerusakan kerusakan  ekosistem  laut  dan  pesisir misalnya terumbu karang. Menurut mereka,  kerusakan  ekosistem  yang  ada  di desa  Bongganan  adalah  karena  adanya kegiatan  penangkapan  ikan  yang  tidak memperhitungkan  kelestarian  ekosistem yang mereka diami.
Seperti  yang  diuraikan  oleh  Bapak Usman Onde (50 tahun);
“Menurut  saya  adalah  merupakan ikhtiar bukan pantangan. Kalau hal ini dilanggar bisa mendatangkan
malapetaka,  misalnya  hantu  laut  dan anginkencang,  dan  itu  sering  terjadi. Pantangan-pantangan  misalnya  jangan membuang arang bekas memasak, abu dapur  untuk  menghindari  datangnya malapetaka  tapi  bukan  untuk  merusak kelestarian dan tidak ada pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan.”
Menurut  beliau,  bahwa  tidak  ada hubungan antara kerusakan terumbu karang  dengan  membuang  arang,  abu dapur dan ampas kopi. Kerusakan terumbu karang dan padang lamun akibat pencemaran  oleh  bahan  bakar  dari  perahu bermotor. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Udir Tanjungbulu  (56  tahun),  bahwa  rusaknya terumbu karang karena kegiatan pengeboman dan pembiusan ikan, penangkapan ikan karang dan pengambilan anemon laut. Berbeda dengan apa yang dikemukakan  di  atas,  Bapak  Rauf  (60 tahun)  berpendapat  bahwa  orang  tua dahulu  tidak  mengetahui  atau  belum memahami bahwa membuang ampas kopi, air  cucian  beras,  abu  dapur  dan  arang bekas memasak dapat menyebabkan kerusakan  terumbu  karang.  Selanjutnya Bapak Rauf menjelaskan bahwa abu dapur sifatnya  sama  dengan  bius  yang  dapat menyebabkan  ikan  mabuk  dan  akhirnya mati.  Hal  ini  dipertegas  oleh  Samra  (21 tahun)  bahwa  cara  mengolah  anemon  laut untuk  dapat  dimakan  adalah  terlebih dahulu  anemon  tersebut  dilumuri  dengan abu  dapur  agar  kulit  arinya  terkupas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa  abu  dapur  dapat  menyebabkan kematian  bagi  organisme  laut,  salah satunya adalah anemon laut.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  di atas, Utina (2014)  mendeskripsikan bahwa upaya  untuk  melestarikan  ekosistem  laut sudah diterapkan, walaupun upaya tersebut tidak  disadari.  Upaya  yang  dimaksud adalah  pantangan-pantangan  pada  saat melakukan Bapongka .
Menurut  pengamatan  Utina  (2014) dengan  bergesernya  kebutuhan  ekonomi dan  adanya  desakan  untuk  melakukan pemungutan  hasil  laut  dengan  cara  cepat, murah,  mudah  dan  hasil  besar,  maka budaya  ini  mulai  ditinggalkan.  Sebagian nelayan menggunakan bahan peledak/bom, racun dan cara-cara tidak ramah lingkungan  lain  dalam  menangkap  ikan dan  hasil  laut  lainnya.  Terdapat  sebagian
kecil  masyarakat  suku  Bajo  di  desa Bongganan  yang  tidak  peduli  terhadap kerusakan  ekosistem  laut  dan  pesisir, seperti ditemukan ada remaja atau generasi muda  suku  Bajo  yang  merakit  bom  untuk menangkap  ikan,  dimana  menurut  mereka dengan  menggunakan  bom,  sekali  melaut dapat  memperoleh  hasil  tangkapan  yang jauh  lebih  banyak  (±  50  kg)  dari  hasil tangkapan  dengan  memancing  (±3–4  kg). Hasil  pengamatan,  bahwa  ekosistem  laut yang  ada  di  pesisir  Desa  Bongganan kondisinya memprihatinkan. Hutan mangrove  yang  menjadi  formasi  awal pantai  tidak  tampak  lagi.  Padang  lamun yang  merupakan  tempat  bertelur  ikan masih dalam kondisi baik, namun demikian  kehidupannya  terganggu  akibat pembuangan limbah rumah tangga. Sedangkan  terumbu  karang  kondisinya sebagian  besar  telah  rusak.  Ekosistem  di pesisir  Bongganan  mengalami  kerusakan karena  kegiatan  penangkapan  ikan  dengan menggunakan potassium  sianida (bius)
selain bom.
Penggunaan bius
menyebabkan  terumbu  karang,  plankton dan  ikan  kecil  mati,  akibatnya  ikan  besar menjauh  untuk  mencari  hidup  di  tempat yang lebih aman, sehingga lokasi penangkapan  ikan  makin  jauh.  Adanya pengusaha  yang  menampung  ikan  hidup menyebabkan makin maraknya penangkapan ikan hidup dengan menggunakan bius sehingga nelayan pemancing  ikan  harus  menempuh  jarak yang  sangat  jauh  untuk  memperoleh  hasil tangkapan,  dan  hasil  yang  diperoleh  tidak dapat  mencukupi  kebutuhan  hidup  mereka sehari-hari.  Hal  ini  menyebabkan  nelayan kecil  makin  terhimpit  dengan  kemiskinan.
Menurut penuturan Bapak
Udir
Tanjungbulu, bahwa biasanya hasil tangkapan  berkisar  antara  10–20  ekor, tetapi  sekarang  hanya  memperoleh  4 sampai  5  ekor  sekali  melaut  atau  bahkan kadang-kadang  tidak  mendapatkan  seekor ikan  pun.  Hasil  tangkapan  5  ekor  ikan dengan  berat  10  kg  dapat  dijual  dengan harga  Rp.  8.000,-/  kg.  Dengan  demikian hasil  pendapatan  sekali  melaut  Rp.
80.000,-  masih  dipotong  dengan  biaya bahan  bakar.  Dengan  penghasilan  seperti itu  tentunya  belum  mencukupi  kebutuhan hidup keluarga Bapak Udir dengan jumlah jiwa 11 orang.
4.2. Pelaksanaan Bapongka Era
Sekarang  dan  Generasi  Muda  Suku Bajo
Hasil  penelitian  Utina(2014),  kalau dulu  keterkaitan  masyarakat  suku  Bajo  di darat  tidak  ada,  sehingga  sebagian  besar kegiatan  hidupnya  dilaksanakan  di  laut, namun Bapongka saat  ini  sudah  jarang dilakukan, kalaupun ada yang melakukannya  tidak  sampai  berminggu tetapi  hanya  beberapa  hari  yaitu  3  hari sampai seminggu. Bapongka tidak sepenuhnya hilang, hanya karena dorongan untuk  mencari  hidup  di  darat  lebih  besar misalnya  menjadi  tukang  ojek,  tukang becak  dan  buruh  bongkar  muat  di pelabuhan Salakan, maka sebagian masyarakat  suku  Bajo  sudah  jarang melakukan
Bapongka , meskipun pantangan-pantangan yang ada tetap dilaksanakan  oleh  sebagian  masyarakat. Kalaupun Bapongka masih tetap dilaksanakan,  caranya  mulai  berubah akibat  kemajuan  teknologi.  Sekarang, masyarakat  Bajo  mulai  menggunakan motor  tempel  sebagai  penggerak  perahu karena  jarak  yang  jauh  dapat  ditempuh hanya  dalam  beberapa  jam  saja,  meskipun demikian  pantangan-pantangan  yang  ada dalam Bapongka tetap dilaksanakan karena hal  ini  diyakini  sangat  berpengaruh terhadap  hasil  tangkapan.  Dengan  adanya motor  tempel  maka  bentuk  perahu  yang digunakan  untuk Bapongka juga  berubah. Sopek atau leppa adalah  perahu  yang digunakan untuk Bapongka yang berbentuk  lebar  untuk  memuat  semua keperluan hidup selama berminggu- minggu,  kini  bentuknya  telah  berubah menjadi  perahu  batang  yang  bentuknya memanjang  dan  sempit  dilengkapi  dengan motor tempel. Apabila ingin melaut sampai beberapa  hari  maka  perahu  tersebut  diberi atap.
Bapongka bagi  generasi  sekarang tidak  lagi  dianggap  sebagai  suatu  kegiatan yang  harus  dilaksanakan  sebagi  upaya untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari- hari,  karena  bagi  mereka  sudah  ada pekerjaan  lain  yang  dapat  dilakukan  dan dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari- hari.  Kalaupun  masih  ada  yang  turun melaut,  tidak  sampai  bermalam  di  laut, hanya berangkat pagi hari dan pulang sore hari atau berangkat subuh dan pulang siang hari,  sehingga  pada  sore  hari  dapat melakukan kegiatan sebagai buruh bongkar muat  di  pelabuhan.  Volume  dan  frekuensi kegiatan  melaut  yang  sudah  jarang dillakukan oleh generasi sekarang menyebabkan Bapongka jarang
dilaksanakan,  meskipun  sebagian  dari mereka tetap menerapkan pantangan dalam kehidupan  sehari-hari.  Menurut  penuturan Rusman (26 tahun), bahwa Bapongka tetap dilaksanakan  walaupun  waktunya  lebih singkat  antara  3  hari  sampai  seminggu. Aturan  atau  pantangan  saat  melakukan Bapongka masih tetap dilaksanakan. Selanjutnya  Rusman  yang  pada  saat ditemui sedang merakit bom ikan menjelaskan  bahwa  sebagian  remaja  suku Bajo  saat  ini  jarang  melaut,  tetapi  mereka memahami  tentang Bapongka dengan segala  aturan  dan  pantangan  yang  ada  di dalamnya. Hal yang sama juga dikemukakan  oleh  Hirman  (18  tahun), Sarip  (20  tahun),  Tomi  (19  tahun)  dan Andi  (18  tahun).  Menurut  mereka,  ada aturan-aturan  dan  pantangan-pantangan saat  melaut  yaitu  tidak  boleh  membuang arang  bekas  memasak,  abu  dapur,  ampas kopi,  dan  air  cucian  beras  ke  laut,  dan mereka  mengetahui  tentang  aturan-aturan dan  pantangan-pantangan  tersebut  dari orang tua. Selanjutnya dikemukakan bahwa  walaupun  mereka  jarang  melaut tetapi penerapan Bapongka dalam kehidupan  sehari-hari  tetap  dilaksanakan baik  pada  saat  melaut  maupun  pada  saat tidak melaut. Hal yang berbeda dikemukakan  oleh  Ridwan  (17  tahun) bahwa  tidak  ada  aturan  atau  pantangan waktu  melaut,  yang  ada  hanyalah  anjuran
untuk  tidak  membuang  arang  bekas memasak  dan  ampas  kopi  (Ramli  Utina, 2014).
Adanya  pedagang  yang  berasal  dari warga pendatang, menyebabkan suku lokal tertarik  untuk  berdagang  kebutuhan  pokok sehari-hari.  Pendatang  yang  ada  di  desa Bongganan berasal dari suku Bugis, Buton, dan Gorontalo, dimana motivasi kedatangan  mereka  adalah  untuk  mencari kerja,  umumnya  belum  berkeluarga.  Bagi pendatang  yang  belum  berkeluarga,  telah membaur dengan masyarakat lokal melalui perkawinan sehingga menyebabkan mereka  menetap.  Suku  Buton  yang  sudah menikah  dengan  suku  lokal  (Bajo)  ikut melaut  dan  memang  profesi  mereka sebagai  nelayan.  Sedangkan  pendatang yang bekerja sebagai pedagang berasal dari suku  Bugis  dan  Gorontalo.  Usaha  dagang dirintis  pertama  kali  oleh  pendatang. Demikian  pula  dengan  penarik  becak  dan ojek  motor,  diawali  oleh  pendatang  dan akhirnya  diikuti  oleh  suku  lokal.  Jadi kegiatan suku Bajo selain melaut, dilakukan bukan atas inisiatif sendiri tetapi mengikuti  apa  yang  dilakukan  oleh pendatang.
Hubungan  antara  masyarakat  Bajo dengan  para  pendatang  ini  terjalin  dengan baik.  Hubungan  tersebut  terjadi  karena pembauran akibat perkawinan. Bila ditinjau  dari  segi  keberadaan Bapongka maka  kehadiran  masyarakat  pendatang sangat  mempengaruhi  terhadap  penerapan Bapongka ,  yaitu  dengan  adanya  kegiatan melaut  yang  sudah  jarang  dilaksanakan bagi  generasi  sekarang.  Secara  tidak langsung keberadaan masyarakat pendatang  mempengaruhi  kehidupan  suku Bajo  yang  ada  di  desa  Bongganan.  Bagi suku Bajo yang terikat perkawinan dengan pendatang  misalnya  suku  Bugis,  maka mata  pencahariannya  akan  berubah  dari nelayan  menjadi  pedagang.  Hal  ini berpengaruh  terhadap  beberapa  warga masyarakat  lokal  yang  tertarik  menjadi pedagang,  sehingga  kegiatan  melaut  pun ditinggalkan. Dengan demikian, penerapan Bapongka dalam  kehidupan  sehari-hari
cenderung  mulai  ditinggalkan.  Meskipun demikian, ini tidak berlaku bagi masyarakat  asli  suku  Bajo,  mereka  tetap menerapkan Bapongka dalam  kehidupan sehari-hari  baik  pada  saat  melaut  maupun pada saat tidak melaut. Sesuai dengan hasil pengamatan  Utina  (2014)  di  lokasi penelitian,  bahwa  dengan  adanya  para pendatang  telah  menyebabkan  perubahan dalam  hal  mata  pencaharian.  Sebelum adanya  para  pendatang  mata  pencaharian suku  Bajo  umumnya  adalah  sebagai nelayan,  tetapi  dengan  adanya  para pendatang  telah  memunculkan  satuan- satuan  usaha,  seperti  adanya  kios-kios  dan warung-warung  yang  menyediakan  jasa jual beli pada masyarakat yang membutuhkan bahan pangan untuk kebutuhan  sehari-hari.  Selain  itu,  dengan adanya para pendatang telah memunculkan satuan-satuan  pelayanan  jasa  transportasi seperti  ojek  motor  dan  becak.  Dengan munculnya satuan-satuan pelayanan sebagai  akibat  dari  adanya  para  pendatang yang  membutuhkan  pelayanan  terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan  sehari-hari  telah  memicu  pula keinginan masyarakat 66ocal untuk membuka usaha dalam rangka
meningkatkan  pendapatan,  karena  usaha mereka  sebagai  nelayan  tidak  lagi  dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan  demikian  penerapan Bapongka sudah jarang dilaksanakan oleh masyarakat 66ocal  yang  telah  membaur  dengan masyarakat  pendatang,  karena  mereka telah  disibukkan  oleh  usaha  dagang  dan usaha  lainnya  yang  tidak  berhubungan dengan kegiatan melaut.
Kenyataan  yang  dikemukakan  di  atas tidak  berlaku  bagi  masyarakat  asli  suku Bajo.  Bagi  mereka, Bapongka harus  tetap dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan  sehari-hari.  Hal  ini  tidak  saja berlaku  bagi  orang  tua,  tetapi  juga  bagi generasi  sekarang. Bapongka sebetulnya bukan  membatasi  kehidupan  suku  Bajo, namun  justru  memandu  kehidupan  mereka agar  tetap  lestari.  Dengan  terjaganya kelestarian  alam  tempat  mereka  mencari
penghidupan  tentu  akan  berdampak  baik bagi  kehidupan  mereka.  Sesungguhnya dalam Bapongka telah  tersirat  upaya pelestarian ekosistem laut dan pesisir yang tidak  disadari  oleh  masyarakat  nelayan suku Bajo.

## 5. Pembahasan
Suku Bajo beradaptasi dengan perubahan  lingkungan  dalam  memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam memanfaatkan  sumber  daya  alam,  suku Bajo masih menerapkan cara-cara tradisional  yang  ramah  lingkungan  dan terbukti  mampu  memenuhi  kebutuhan subsistennya.  Mereka  masih  menghargai berbagai  arahan  dari  nenek  moyangnya. Namun, Suku bajo tidak anti terhadap hal- hal  baru.  Mereka  beradaptasi  dengan kegiatan-kegiatan terkait pemanfaatan sumberdaya lain di luar cara-cara tradisionalnya.  Beberapa  komunitas  suku Bajo  tidak tergantung  penuh pada  mencari ikan  saja.  Mereka  kini  sudah  ada  yang memiliki  mata  pencaharian  di  darat,  atau memiliki  lokasi  yang  tetap  di  laut  untuk memperoleh sumberdaya. Pergeseran tersebut disebabkan terutama oleh interaksi dengan  berbagai  etnis  yang  ditemuinya. Hal  positifnya,  misalnya  suku  Bajo  kini tidak hanya melakukan penangkapan tetapi mulai  melakukan  budidaya,  tentunya  ini berdampak  positif  pula  bagi  lingkungan dan  keberlanjutan  hidup  dari  suku  Bajo sendiri.  Melalui  budidaya,  diharapkan mereka dapat meningkatkan perekonomiannya  sehingga  meningkatkan taraf  hidup  terutama  kesehatan  dan pendidikannya.  Hal  negatifnya  adalah seiring berjalannya  waktu, Bapongka yang dimiliki  suku  Bajo  ini  mengalami  erosi, dimana  saat  ini  sudah  jarang  dilakukan, meskipun masih tetap dilaksanakan dengan sedikit pergeseran cara akibat perkembangan  jaman  yaitu  perubahan kondisi  sosial  masyarakat  dan  kemajuan teknologi.
Suku  Bajo  memiliki  kearifan  lokal untuk  memelihara  lingkungan  pesisir  dan laut  dalam  memanfaatkan  sumberdaya
alam. Karena Suku Bajo adalah orang yang hidup  di  laut,  mereka  harus  menjaga  dan merawat  laut  sebagai  sumber mata pencaharian,  dan  secara  umum  sebagai lingkungan  hidup.  Kearifan  lokal  Suku Bajo  diantaranya  adalah konsep Bapongka dengan  aturan  dan  pamali  yaitu  larangan membuang  limbah  tertentu  ke  laut  dan larangan  menangkap  ikan  yang  masih belum  memiliki  ukuran  dewasa.  Terkait kearifan  lokal,  dapat  diartikan  sebagai pandangan  hidup  dan  pengetahuan  serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas  yang  dilakukan  oleh  masyarakat lokal  dalam  menjawab  berbagai  masalah dalam  pemenuhan  kebutuhan  mereka. Pengertian  tentang  kearifan  lokal  tersebut sesuai  dengan  konsep  aturan  hidup  suku Bajo  dengan Bapongka dan  pamali-nya. Bapongka merupakan  kegiatan  mereka untuk  memenuhi  kebutuhan  subsistennya, sementara  pamali  menjadi  rambu-rambu pelaksanaannya.  Meskipun  kini  kegiatan Bapongka sudah  tidak  sesulit  dahulu karena kini suku Bajo pun telah menerapkan teknologi seperti motor tempel ketika melaut.
Kaitan antara Bapongka dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat  suku  Bajo  terbukti  telah membuat mereka mampu bertahan. Sebagai  suku  laut  nomaden  ( sea  nomads ), suku  Bajo  merupakan  etnis  yang  sukses menyebar  di  lautan  nusantara.  Konsep kearifan  lokal  mereka  yang  berupa larangan  sebetulnya  bukan  membatasi kehidupan mereka, namun justru memandu kehidupan  mereka  agar  tetap  lestari. Kelestarian  alam  tempat  mereka  mencari penghidupan  tentu  akan  berdampak  baik bagi kehidupan mereka. Konsep Bapongka dengan  aturan  dan  pamali  sangat  berperan dalam  mencegah  kerusakan  lautan  oleh kegiatan  suku  Bajo.  Moyang  suku  Bajo telah memikirkan hal-hal tersebut, meskipun  tentu  saja  masih  dengan  sangat sederhana.  Suku  Bajo  harus  menjaga kondisi  dan  keberlanjutan  dari  lautnya. Jika  laut  senantiasa  berada  dalam  kondisi yang  baik,  tentu  hal  tersebut  akan
menjamin  kehidupan  mereka.  Sebaliknya, jika kondisi lautan rusak, sumber penghidupannya pun berada dalam bahaya.
Tanpa  disadari,  dengan  mentaati  aturan atau pamali Bapongka , kelestarian ekosistem  laut  dan  pesisir  akan  terjaga. Dengan  demikian  secara  tidak  langsung suku  Bajo  sudah  melakukan  upaya pelestarian  ekosistem  laut  dan  pesisir. Lebih  dari  itu,  konsep  aturan  pamali  bagi suku  Bajo  sudah  bukan  hanya  soal  urusan duniawi.  Hal  tersebut  merupakan  bagian dari  kosmologi  mereka.  Konsep  tersebut merupakan  jalan  hidup,  nilai-nilai,  dan keyakinan  spiritual.  Implikasi  dari  nilai- nilai konservasi lingkungan ternyata selama  ini  telah  bersemayam  di  dalam konsekuensi  logis  dari  kosep Bapongka dengan  aturan  dan  pamali  suku  Bajo. Sedangkan konsekuensi non-logisnya tentu harus kita hargai sebagai nilai spiritual dari suku  Bajo.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya upaya  untuk  memberikan  pemahaman bahwa  konsep  pamali  memiliki  nilai-nilai pendidikan  bagi  pelestarian  ekosistem  laut dan  pesisir,  yang  pada  gilirannya  akan mempengaruhi  hasil  tangkapan.  Tanpa disadari dengan mentaati Bapongka dengan  aturan  atau  pamali,  kelestarian ekosistem  laut  dan  pesisir  akan  terjaga. Dengan  demikian  secara  tidak  langsung suku  Bajo  sudah  melakukan  upaya pelestarian  sumber  daya  alam  laut  dan pesisir.

## 6. Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Bapongka memiliki nilai-nilai filosofis,  pendidikan,  sosial,  dan pelestarian lingkungan.
2. Konsep  kearifan  lokal  suku  Bajo berupa Bapongka dengan  aturan  dan larangan  /  pantangan  bukan  hanya merupakan mekanisme kearifan lokal untuk  menjaga  lingkungan,  namun merupakan  jalan  hidup,  kosmologi, dan kepercayaan spritual Suku Bajo.
3. Konsep  kearifan  lokal  suku  Bajo berupa Bapongka dengan  aturan  dan
larangan  /  pantangan  secara  tidak langsung  merupakan  upaya  suku Bajo  dalam  menjaga  kelestarian sumber daya dan mencegah kerusakan ekosistem laut dan pesisir.

## 7. Saran
Penulis  ingin  menyampaikan  beberapa saran berikut:
1. Menghindari  punahnya  nilai-nilai Bapongka sebagai  wujud  pelestarian ekosistem  laut  dan  pesisir,  maka perlu diupayakan peningkatan kesadaran  setiap  warga  suku  Bajo terhadap fungsi dan peranan
Bapongka dalam  kehidupan  sehari- hari.
2. Bapongka yang  berlaku  di  kawasan pesisir dapat digunakan dan
direvitalisasi  lagi  agar  nilai-nilai positifnya  dapat  dimanfaatkan  untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir itu sendiri, dengan mengupayakan  untuk  memberikan pemahaman bahwa Bapongka memiliki  nilai-nilai  pendidikan  bagi pelestarian ekosistem laut dan pesisir; mengenalkan dan menerapkannya  bagi  penyelamatan ekosistem  laut  dan  pesisir  terutama pada kalangan generasi muda.
3. Diharapkan kepada tokoh masyarakat,  tokoh  adat  dan  tokoh agama,  pemimpin  formal  di  desa untuk  memberikan  panutan  dengan tetap  melakukan Bapongka dalam kehidupannya  sehari-hari  baik  pada saat melaut maupun tidak melaut.

## Daftar Pustaka
Anonimus.  2013.  Situs  http://www.orang- gu.com/2013/03/orang-bajau-laut- dan-perubahan-iklim.html. Diakses 12 Januari 2016.
Arafah, N. 2002. alam Sistem Pertanian di SulaPengetahuan Lokal Suku Moronene Dwesi Tenggara . Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Aulia T, Dharmawan AH. 2010. “Kearifan lokal  dalam  pengelolaan  sumber daya air di Kampung Kuta.”
2(2):345-355.Situs  http://download.
portalgaruda.org/article.php?article= 83579&val=223&title.  Diakses  12 Januari 2016. Bahtiar. 2012. “Kearifan Lokal Orang Bajo dalam  Pengelolaan  Sumber  Daya Laut.” Jurnal Sosial Budaya MUDRA  Volume  27 ,  Nomor  2,  Juli 2012. p 178-185. Situs http://repo.isidps.ac.id/1654/1/007._ Bahtiar.pdf. Diakses 12 Januari 2016 Baskara  B  dan  Astuti  O.  2011.  “The
Pamali  of  Wakatobi  Bajo  and  its Role for Marine Conservation. Journal  of  Indonesia  Coral  Reefs, 1(2), Situs http://coastalunhas.com/incres/data/6 8863483a175a6bf9c7411bd5f2c0439 .pdf. Diakses 12 Januari 2016.
Basuni  S.  2012.  “Mengelola  Konservasi
Sumberdaya  Alam  Hayati  Berbasis Pengetahuan Tradisional
dan
Kearifan  Lokal.” Makalah  Seminar Hasil-hasil penelitian
Balai Penelitian  Tekonologi  Konservasi Sumberdaya  Alam.  Diakses  12 Januari 2016.
Hamzah  A.  2008.  “Respons  Komunitas
Nelayan terhadap Modernisasi Perikanan  (Studi  Kasus  Nelayan Suku Bajo di Desa Lagasa
Kabupaten  Muna  Provinsi  Sulawesi Tenggara) .” Tesis  master yang  tidak dipublikasikan. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Hasman FR. 2009 . “ Kekerabatan Masyarakat  Bajou.  Medan:  Fak. Sastra  Universitas  Sumatera  Utara.” Situs http://repository.usu.ac.id. Diakses 12 Januari 2016. Keraf,  Gorys.  2002. Etika  Lingkungan . Kompas: Jakarta. Lampe.  2011 .  “ Dinamika  Kelembagaan Sosial  Ekonomi  Orang  Bajo.” Jagad Bahari  Nusantara .  Situs  http:// centerformunawareducation.files.wor
dpress.com.  Diakses  12  Januari 2016.
Makmur  A.  (Ed).  2011. Kearifan  Lokal  di Tengah  Modernisasi. Jakarta:  Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan.
Mamar S. 2005. Kebudayaan Masyarakat
Maritim, Palu: Tadulako University Press. Mitchell, et al . 2000. Pengelolaan Sumberdaya  dan  Lingkungan .  Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Nababan.  2003.  ”Pengelolaan  Sumberdaya
Alam  Berbasis  Masyarakat  Adat, Tantangan dan Peluang.” Situs
http://dte.gn.org.../makalah_ttg_psda _berb-ma_di_pplhipb.htm. Diakses 12 Januari 2016.
Ramli, Utina. 2014. Bapongka : Studi Nilai Pendidikan Pelestarian Ekosistem Laut dan Pesisir Pada Masyarakat Bajo.Situshttp://repository.ung.ac.id/
hasilriset/show/1/406.html. Diakses 12 Januari 2016. Sangadji M.N. 2009. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan SDA
di Kepulauan Togean. J.Agroland 19 (2):149-158, Agustus 2012. Sangadji  M.N  dkk.  2011.  “Strategi
Penyuluhan  di  Kawasan  Konservasi (Kasus  Taman  Nasional  Kepulauan Togean).” Jurnal Penyuluhan. September 2011. Vol.7. No.2. Suyuti N. 1996. “Kehidupan Sosial Budaya Komunitas  Nelayan  di  Boenaga, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.” (Hasil penelitian. Kerjasama  FISIP  Unhalu  Depsos Sulawesi  Tenggara  di  Desa  Sulaho Kecamatan Lasusua Kabupaten
Kolaka Utara.
Suyuti N. 2011 . “ Interaksi Orang Bajo dan
Orang Bugis: dalam Konteks Kearifan  Lokal-Global  di  Desa Sulaho,  Kabupaten  Kolaka  Utara, Sulawesi  Tenggara.  Jagad  Bahari Nusantara.” Situs http:// centerformunawareducation.files.wor dpress.com.  Diakses  12  Januari
2016.
Utina , Ramli. 2012.  “Kecerdasan Ekologis Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Bajo,  Desa  Torosiaje, Provinsi Gorontalo.” Situs http://
repository.ung.ac.id/.../kecerdasan- ekologis-dalam-kearifan-lokal- masyarakat-bajo-desa-torosijae- provinsi-gorontalo. Diakses 12 Januari 2016. Undang-undang  No.  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia.
2001. I Sesat Kelola Wilayah Pesisir Laut, Palu: Walhi Sulteng.