The Phenomenon Of Zakah And The Legal Status Of Zakah In Muslim Countries And Some Parts Of Indonesia
Fenomena Zakat Dan Status Hukum Zakat Di Negara Muslim Dan Beberapa Wilayah Di Indonesia
Nur Azizah E-mail: nur.azizah(c_D/iain-manado.ac.id
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado E-mail: nur.azizah(c_D/iain-manado.ac.id
Abstract Zakat is often seen as a very long problem, an ordinary matter and lacks a future in terms of its development. This is due to the legal status of zakat in Law NO. 23 of 2011 is not something that is required as an Indonesian citizen, but as a form of obedience in worship. Next is the lack of awareness of obligatory zakat people to issue zakat. However, there are actually some things that can overcome these problems. basically the regional government has the authority to establish laws in its territory, there are also several articles in the Zakat Management Act (Law NO 23 of 2011) on the role of regional governments, and some regions in Indonesia are quite successful with some of their applications. In this paper some systems of zakat implementation are reviewed in the regions of Indonesia and other Muslim countries which can be taken into consideration for the progress of zakat in Indonesia.

## Keyword: Zakat, Legal Status, Law

## Abstrak
Zakat kerap dipandang sebagai persoalan yang sangat lama, perihal yang biasa dan kurang memiliki masa depan dalam hal pengembangannya. Hal ini disebabkan status hukum zakat dalam UU NO. 23 Tahun 2011 bukanlah sesuatu yang diwajibkan sebagai warganegara Indonesia, tetapi sebagai bentuk ketaatan dalam beribadah. Berikutnya adalah kurangnya kesadaran orang-orang wajib zakat untuk mengeluarkan zakat. Meskipun demikian, sebenarnya ada beberapa hal yang dapat mengatasi problem-problem tersebut. pada dasarnya pemerintah daerah berwenang dalam pembentukan hukum di wilayah kekuasaarmya, terdapat juga beberapa pasal dalam UU Pengelolaan Zakat (UU NO 23 Tahun 2011) tentang peran pemerintah daerah, serta beberapa wilayah di Indonesia cukup sukses dengan beberapa peneraparmya. Dalam tulisan ini diulas beberapa sistem penerapan zakat di wilayah—wilayah Indonesia dan negara muslim lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan untuk kemajuan zakat di Indonesia. Kata kunci: Zakat, status hukum, hukum
Pendahuluan
Zakat bukan sekedar ibadah atau manifestasi ketaatan pada Tuhan, tetapi juga merupakan bentuk hubungan sosial yang baik. Zakat memiliki peran yang besar dalam tumbuh kembang ekonomi masyarakat terkhusus ummat Islam jika hal ini diselaraskan dengan kesadasaran masyarakat terhadap zakat. Tetapi bentuk
Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
kesadaran ini cukup sulit dicapai jika tidak ada hukum yang mengikat. Meskipun pada Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia kedudukan hukum zakat tidak wajib, tetapi pasal dalam Undang-Undang serta berdasarkan kewenangan Gubernur dan Bupati, maka zakat dapat menjadi wajib berlandaskan peraturan pemerintah daerah. Dengan demikian, badan amil zakat di Indonesia akan terbantu kinerja dengan peran serta yang baik dan tegas dari pemerintah daerah.
Meskipun Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri daerah berbagai wilayah dan tunduk pada peraturan dan hukum yang sama, tetapi dalam hal penerapan sebuah hukum zakat, wilayah di Indonesia tidak sepenuhnya sama. Contoh dalam hal kedudukan, peraturan, dan sistem pengelolaan zakat memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat di Indonesia berpeluang besar untuk lebih eksis dan maju. Dalam tulisan ini, akan dipaparkan secara jelas bagaimana sistem zakat di beberapa negara Islam, zakat di beberapa wilayah Indonesia dan status hukum zakat di Indonesia terutama bidang zakat produktif.

## Pembahasan Dan Hasil Penelitian

## Zakat Produktif
Zakat adalah salah satu alat pengelola dan pengembangan ekonomi masyarakat terkhusus kesejahteraan umat Islam. Zakat adalah Syariat Islam yang menempati posisi sebagai salah satu rukun, sehingga merealisasikan zakat bukan hanya tentang hubungan antara manusia tetapi sebagai suatu bentuk ibadah dalam pendekatan diri pada Tuhan semesta alam. Oleh karena itu zakat selalu diidentikkan dengan suci, tumbuh, dan berkembang. (Masdar F. Mas”udi. Dkk, 200411). Kalimat ini menunjukkan makna luas, bahwa pemberian bukan merupakan pengurangan yang merugikan, akan tetapi merupakan sebuah upaya investasi atau perolehan bunga atas investasi terhadap Zat Yang Maha Kaya dan Maha Pemurah. Menurut Yusuf Qadhawi sifat berbagi dalam zakat adalah bentuk perjuangan untuk melepaskan diri dari kecintaan berlebihan pada harta dan menghapus sistem kapitalis yang mulai membudaya. (Hasrullah, 2012)
Sejak masa Rasulullah, sahabat, dan para Fuqaha di zamarmya, zakat terbiasa dengan sistem zakat konsumtif, di mana penerima zakat tidak diberi beban untuk mengelola maupun mengembangkan dana zakat yang diperoleh. Sistem zakat yang demikian dipandang kurang efektif untuk tujuan jangka panjang. Dengan demikian dilahirkan konsep zakat produktif, yakni zakat yang memiliki sifat menghasilkan untuk kesejateraan ekonomi masyarakat jangka panjang. Dana zakat yang diperoleh dijadikan sebagai alat produksi oleh lembaga, pemimpin, maupun langsung oleh mustahiq (penerima zakat).
Ada beberapa hal yang penting harus digaris bawahi bahwa zakat produktif hanya terealisasi apabila kebutuhan pokok mendesak mustahiq sudah terpenuhi, elebihnya dana zakat dapat diproduktifkan. (Mu”inan Rafi”, 20111130- 132). Selanjutnya zakat produktif hanya diperuntuk untuk zakat Maal bukan zakat fitrah. Zakat fitrah fokus utamanya adalah kebutuhan pokok dalam bentuk konsumtif mustahiq.
Dana zakat diperoleh dari muzakki. Ada beberapa syarat diwajibkarmya mengeluarkan zakat, yaitu: (Yusuf Qhardhawi, 1996).
Merdela
Islam
Baligh Berakal-berakal Kondisi harta itu dapat berkembang Harta mencapai haul Kepemilikan harta secara utuh atau sempurna Mencapai satu tahun, satu tahun penuh disyaratkan bagi zakat tanaman dan buah—buahan Tidak ada hutang
Lebih dari kebutuhan pokok ?WWOQOCP
Adapun macam-macam zakat adalah: (Elsi Kartika, 2006)
1. Zakat Maal
Zakat maal adalah sebagian hasil kegiatan usaha yang menghasilkan laba maupun dari harta kekayaan dibagikan pada mustahiq zakat apabila harta muzakki telah mencapai hal dan nisab serta merupakan hasl pemotongan dari kebutuhan pokok. Pada Pasal 4 Undang-undang No.
23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ada beberapa macam zakat maal:
Zakat Emas dan Perak
Zakat Binatang Temak
Zakat Hasil Pertanian Zakat Profesi baik Tenaga Pemerintahan maupun Swasta Zakat Perniagaan Zakat Rikaz (harta terpendem atau penemuan) g. Barang Tambang
Sudah menjadi ketentuan mutlak bahwa wajib zakat jika harta atau hasil yang diperoleh sudah mencapai haul (1 tahun) dan nisab (kadar atau ukuran harta wajib zakat). Selain itu, zakat dikeluarkan setelah dipisahkan dari kebutuhan pokok muzakki. Sehingga pada dasarnya zakat tidak memberatkan orang yang akan mengeluarkan zakat.
2. Zakat Fitrah
Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang dikeluarkan setiap setahun sekali setelah menunaikan puasa bulan ramadhan dalam sebulan penuh sebelum terlaksananya shalat idul fitri. Umumnya zakat yang dikeluarkan dalam bentuk beras maupun makanan pokok lainnya. Sebagian terdapat pembayaran zakat dengan uang tetapi kadarnya disesuaikan dengan harga takaran beras wajib zakat. (Elsi Kartika, 2006). Zakat fitrah ini lah bersifat zakat konsumtif, berbeda dengan zakat maal yang berpeluang besar dan boleh untuk diproduktif kan.
wapo?»
Realisasi Zakat Di Indonesia Dan Negara Muslim Lainnya Malaysia
Malaysia termasuk kepada salah satu negara muslim yang warga negaranya terdiri dari mayoritas Islam dan untuk beberapa hal menerapkan Syariat Islam, termasuk di antaranya zakat. Sistem pengelolaan zakat di Malaysia cukup unik dan berbeda dengan negara muslim dunia lainnya. Di Malaysia, zakat masih
Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
di bawah kordinasi pemerintah, tetapi pengeloaan dan pemberdayaan seutuhnya oleh Lembaga Swasta yang diberikan wewenang untuk mengumpulkan dan mengelola zakat. Pada tahun 1991, di dirikan badan zakat resmi yaitu Pusat Penghimpun Zakat (PPZ), dan masih ada badan pengumpul zakat resmi lainnya.
Badan pengumpul zakat berada di setiap wilayah, dan setiap wilayah terdapat aturan hukum dan ketentuan berbeda tentang kadar dan sistem pengumpulan zakat. Wilayah—wilayah tersebut terdiri dari Melaka, Pahang, Selangor, Pulau Pinang, dan Negeri Sembilan. (Miarti, 20121200). Pembayaran zakat pada lembaga zakat resmi dapat meringankan pembayaran pajaksistem potong pajak atau efek keringanan pada pajak. (Murtadho Ridwan, 2014: 139)

## Arab Saudi
Arab Saudi adalah satu-satunya negara Islam yang dikenal dengan kekentalarmya dalam merealisasikan Syariat Islam. Sebagai contoh dalam hal zakat. Sebagaimana dipahami bahwa zakat hanya dikeluarkan untuk kelebihan harta setelah dilakukan pemisahan atas kebutuhan pokok muzakki.
Sebelum tahun 1951 M zakat di Arab Saudi belum terdapat Undang- Undang yang mengatur. Hingga pada tahun itu tepatnya 29 Juni 1370 H/ 7 April 1951 H lahirlah Keputusan Raja (Royal Court) No. 17/2/28/8634 tentang “Zakat Syar”i” mewajibkan warga negara Arab Saudi untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan Non Warga Negara Arab Saudi dibebankan Pajak. Tetapi kemudian, disebabkan pembebanan kadar pajak perusahaan atau usaha mengacu pada tingkat keuntungan usaha, maka kadar pajak lebih tinggi dari zakat. Dengan demikian, pembelakuan pajak bagi bukan warga negara berubah seiring dengan usulan dan permohonan Mayoritas Warga Teluk yang bermukim di Saudi. Non Warga Saudi yakni Warga Teluk dilepaskan dari pajak, dan menjadi wajib zakat yang nominalnya lebih rendah daripada pajak.
Berdasarkan Keputusan Raja, Zakat dikirim maksimal setengahnya pada Departemen Agama sedangkan sisanya disalurkan oleh individu secara mandiri. Khusus bagi perusahaan, zakat seutuhnya dikirim ke Departemen Keuangan. Departemen Keuangan berwenang dalam hal menghimpun, aspek kebijakan dan teknis. Sedangkan dalam hal penyaluran sepenuhnya dalam kewenangan Departemen Sosial dan pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial. (Amiruddin K, 20151143-146)

## Indonesia
Zakat di Indonesia diatur dalam Undang—Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) yaitu UU NO. 38 Tahun 1999 dan diamandemen menjadi UU No. 23 Tahun 2011. Zakat di Indonesia diserahkan penghimpunan, pendistribusian, dan pengeloaannya pada lembaga resmi zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZDA, Lembaga Amil Zakat, dll..Setiap sistem Pengeloaan Zakat berpusat pada BAZNAS. BAZNAS berdiri secara independen dan mandiri di bawah pengawasan Presiden dan Menteri Agama. (Undang—Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat).
Zakat di Indonesia bukan merupakan sumber pendapat negara untuk tujuan pembangunan umum. Fokus penyaluran zakat di Indonesia adalah kesejahteraan
ekonomi Ummat Islam di Indonesia termasuk dalam bentuk kebutuhan pokok hidup dan pendidikan.
Hukum Zakat Produktif Dalam Syariah Dan Hukum Positif Di Indonesia Dalam Syariat, yakni Al-Qur”an, Hadits, ijma, maupun hasil ijtihad tidak terdapat pengaturan tentang zakat produktif secara eksplisit. (Asnaini: 2008, 77). Awal mula pemaparan zakat produktif secara gamblang adalah oleh ulama kontemporer yaitu Yusuf Qodhowi. Penyaluran zakat dalam Islam diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60:
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orangfakir, orang- orang miskin, pengurus—pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Ayat ini menunjukkan hukum kewajiban zakat diberikan pada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pada dasarnya zakat tujuan pokok zakat adalah membantu mebangun perekonomian ummat agar mandiri dan sejahtera. Untuk sistem pengelolaanya tidak ada aturan secara gamblang tentang teknisnya, sehingga terbuka peluang besar untuk menggunakan cara zakat produktif dengan tujuan tetap sama yakni membangun ekonomi ummat. (Asnaini: 2008).
Zakat produktif untuk tujuan jangka panjang, sehingga zakat yang dikumpulkan dikelola untuk digunakan secara produktif. Zakat produktif terbagi dua, yaitu: (Asnaini, 2008)

## 1. Zakat Produktif Tradisonal
Zakat produktif tradisional direalisasikan dengan konsep pemberian modal usaha, pelatihan, dan bisa juga dalam bentuk pemberian alat atau bahan untuk bekerja. BAZNAS menyalurkan zakat pada mustahiq untuk dijadikan modal usaha dengan diberikan pelatihan terlebih dahulu, dan juga dengan jalan memberi alat untuk menjalankan usaha, contoh: mesin penggiling padi, mesin cuci, mesin foto copy, dan alat-alat lain yang bermanfaat bagi mustahiq untuk memualai usaha. Dengan jalan ini, diharapkan para mustahiq bisa mandiri secara ekonomi..

## 2. Zakat Produktif Kreatif
Zakat produktif kreatif sebagaimana namanya, yakni kreatif, zakat ini berjalan dengan cara lembaga zakat maupun pemerintah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan zakat menjadikan dana zakat sebagai modal untuk membuka usaha besar berupa perusahaan, pabrik, maupun bentuk usaha yang menghasilkan uang lainnya. Orang-orang yang dipandang berhak untuk menerima zakat diberikan pelatihan karya atau skill untuk dapat diperkej akan sebagai karyawan di perusahaan maupun tenaga kerja di pabrik. Hasil dan perusahaan dan pabrik tersebut diberi dalam bentuk gaji, dan bisa diberikan untuk mengembangkan pendidikan dengan jalan beasiswa. Cara kreatif ini bertujuan jangka panjang,
Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
dapat mengurangi angka pengangguran, membentuk masyarakat yang mandiri, dan membantu negara untuk membuka lapangan kerj a.
Berdasarkan peraturan di Indonesia, konsep zakat produktif dapat diterapkan. Hal ini berlandaskan pada pasal 27 UU No.23 Tahun 2011. Dana zakat yang terkumpul dapat dikelola dengan cara produktif setelah kebutuhan pokok mustahiq terpenuhi. Hukum di Indonesia tidak memberikan kelejalasan lebih lanjut bagaimana strategi dan teknis zakat produktif, tetapi hal ini diserahkan kepada BAZNAS sepenuhnya. Pada dasarnya hukum zakat di Indonesia bukan suatu kewajiban sebagai warga negara, tetapi Undang—Undang maupun peraturan yang dibentuk ditujukan sebagai memfasilitasi, membantu, dan mempermudah masyarakat dalam pelaksanaan zakat.
Kedudukan Hukum Zakat Di Indonesia Dan Eksistensi Zakat Produktif Di Indonesia
Sebagimana termaktub dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011, zakat produktif dapat diberlakukan di Indonesia dengan memberikan kewenangan yang luas bagi BAZNAS untuk memberdayakan dana zakat. Sebenarnya, zakat, terutama zakat produktif sejalan dengan jiwa pancasila dan UUD 1945. Dalam poin Pancasila terdapat prinsip ketuhanan, keadilan, persatuan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan Syariat terkait zakat. Zakat, selain merupakan manifestasi sebuah ketaatan dalam beragama, keyakinan atas Syariat, dan Ketuhanan, juga merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang baik antar masyarakat. Demikian halnya dalam UUD”45 terdapat kalimat yang menunjukkan arah yang sama persis dengan zakat yaitu “...memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Konsep zakat adalah berbagi atas keberhasilan yang diperoleh untuk dinikmati bersama. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesejateraan masyarakat tidak terlepas dari peran pokok ekonomi. Kestabilan ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi kesejateraan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi sangat dibutuhkan.
Sebagaimana diketahui bahwa zakat bukan suatu hal yang diwajibkan secara gamblang di negara Indonesia, sehingga sistem dan teknik pemberdayaan zakat harus tepat, efisien, dan efektif. Hal ini dapat terwujud dengan kemampuan BAZNAS untuk mengelola zakat produktif secara kreatif dan modern. Sistem zakat yang konsumtif dikhawatirkan dapat menghimpit perkembangan zakat di Indonesia. Berita baiknya adalah di Indonesia, sistem zakat produktif teraplikasikan di beberapa BAZNAS. Tetapi Teknisnya masih terkesan tradisonal. Zakat produktif di Indonesia belum cukup efektif untuk tujuan jangka panjang. Biasanya pemberdayaan zakat produktif dengan jalan : pemberian beasiswa, pelatihan skill, dan modal usaha konsep pinjaman 9 kali angsur.
Zakat dapat berkembangan dan maju di Indonesia dengan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, BAZNAS, dan pemerintah. Tetapi sebelum ini, setiap warga negara Indonesia terkhusus ummat Islam harus menanamkan prinsip kuat bahwa zakat adalah bukan hanya sekedar tugas keagamaan atau ibadah, tetapi juga persoalan stategi pengelolaan ekonomi. Sehingga kriterian untuk menjadi tenaga di BAZNAS tidak hanya terfokus pada orang yang ahli dalam syariat dan pemahaman keislaman, tetapi juga orang-orang
Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
yang memiliki skill dan kemampuan di bidang stategi pengelolaan keuangan, pembangunan, dan bisnis. Sehingga kriteria diterimanya amil di BAZNAS adalah pemahaman kuat terhadap syariat, pemahaman tata kelola keuangan, dan pengelolaan bisnis (wiraswasta).
Selanjutnya, mungkin juga kendala dalam pelaksanaan zakat di Indonesia adalah kedudukan zakat di UU NO. 23 Tahun 2011 sebagai bentuk ketaatan dalam beribadah bukan sebagai warganegara sehingga kesadaran masyarakat akan zakat kurang. Jika diperkirakan, apabila zakat hukumnya wajib, maka tentu kesadaran masyarakat terhadap zakat lebih tinggi. Seterusnya,pembayaram zakat dapat mengurangi pembayaran pajak. Bukti pembayaran zakat di BAZNAS maupun LAZ digunakan sebagai dasar dikuranginya pembayaran pajak. (Pasal 22-23 UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Sehingga zakat lebih ringan bagi muzakki maupun ummat Islam di Indonesia yang dibebankan zakat dan pajak.
Zakat di Indonesia memang bukan suatu hal diwajibkan, tetapi UU No. 23 Tahun 2011 memberikan peluang besar terwujudnya hukum wajib zakat. Sebagaimana diketahui bahwa Budati dan gubernur memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan di wilayah kekuasaannya. (Pasal 34-35 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat). Pasal 34-35 UU NO. 23 Tahun 2011 menjelaskan luasan kewenangan gubernur dan bupati, bahwa Bupati dan Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada BAZNAS.
Beberapa BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat yang menerapkan zakat Produktif Indonesia, bahkan terdapat wajib zakat di satu wilayah di Indonesia.
Mandailing Natal, Sumatera Utara
Zakat produktif di BAZNAS Mandailing Natal (MADINA) berjalan dengan sistem produktif tradisional dan dengan versi yang cukup berbeda. Sebagimana diketahui bahwa zakat produktif tradisonal yang dimaksud sebelumnya adalah pembiayaan berupa modal usaha secara cuma-cuma tanpa harus ada pengembalian dengan dasar bahwa mustahiq dapat meyakinkan dan bertekad kuat untuk memanfaatkan modal yang diberikan sebaik-baiknya. Cara ini diharapkan dapat merupakan status dari mustahiq menjadi muzakki. Sehingga angka kemiskinan berkurang, perlahan masyarakat berdiri mandiri dalam kehidupan ekonomi. Tetapi, versi berbeda dari BAZNAS di MADINA, Sumatera Utara, BAZNAS memberikan bantuan modal dengan sistem peminjaman tanpa bunga, dengan syarat pengambilan dengan sistem angsur. (Misbah MRD, 2017: 40-100).

## Kota Semarang
Tidak berbeda jauh dengan BAZNAS di Mandailing Natal, BAZNAS di Kota Semarang menerapkan sistem pinjaman modal dengan pengembalian 10 % dari modal yang berikan hingga lunas. Bantuan zakat berikutnya adalah pemberian modal usaha ternak dengan cara memberi hewan ternak sesuai kebutuhan usaha atau dengan cara memberikan modal berupa uang untuk penguasa agar dapat membeli hewan ternak. Modal ini bisa mencapai 15.000.000. sistem ini dinamakan mudharabah dengan rincian bagi hasil 70/30 %, yaitu 70 %
keuntungan untuk mustahiq dan 30 % laba diberikan pada BAZNAS Kota Semarang. (Zainur Rosyid, 2018:44-62)
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
Zakat di Kabupaten Kendal unik dan berbeda dibanding daerrah maupun kota-kota lain. Hal ini terwujud dengan bantuan dan kerjasama dengan Bupati Kendal. Di Kenal, berdasarkan Keputusan Bupati Kw.11.7/4/BA.03.2/2012/2014, Pegawai Negeri di Kendal dibebankan pembayaran zakat. Setiap instansi yang tercatat, gaji pegawai dipotong untuk zakat sebanyak 2,5% secara otomatis oleh sistem. Tidak hanya zakat, pegawai diberikan pilihan untuk mengeluarkan infaq sebesar Rp.10.000 atau Rp.5000. tetapi untuk teknis pengelolaanya tidak jauh berbeda dengan BAZNAS lainnya, yaitu dengan cara pinjaman modal sistem 9 kali angsur. Sebagai tambahan, BAZNAS ini memberikan pelatihan maupun kursus skill dan karya bagi masyarakat dalam beberapa waktu yang ditetapkan. Selain itu, BAZNAS juga memberikan siminar-seminar tentang pengelolaan dana zakat, dan cara berwirausaha secara efektif. (Siti Lestari, 2015:94-103).

## Nanggroe Aceh Darussalam
Sebagaimana diketahui di atas, terjadi pengembangan status hukum zakat di Kabupaten Kendal setelah adanya Keputusan Bupati mewajibkan zakat jasa/penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil. Ini termasuk tahap kemajuan zakat di Indonesia dalam bisang penghimpunan. Selanjutnya, Aceh yang dikenal dengan salah satu wilayah Indonesia yang kental akan hukum syariat yang berlaku. Aceh beberapa langkah lebih maju, bahwa zakat di Aceh adalah salah satu sumber sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh. Status hukum dan rincian penghimpunan zakat jelas dan mengikat dengan status hukum “wajib”. Selain hukum wajib zakat, di Aceh juga dipaparkan secara jelas dalam peraturan bahwa zakat tidak hanya dari profesi PNS (jasa), tetapi juga emas, perak, logam mulia lainnya, dan uang; perdagangan dan perusahaan; perindustrian; pertanian, perkebunan, dan perikanan; peternakan; pertambangan; pendapatan dan jasa; rikaz. (Pasal 18 Qanun No. 10/2007).
Zakat di Aceh dikelola oleh Baitul Mal, sedangkan pemerintah daerah sebagai pengawas, pembina, dan pelindung jalarmya zakat secara teratur. Sistem penyaluran zakat bersifat konsumtif dan produktif (Pasal 29 Qanun No. 10/2007). Penyaluran Baitul Mal Aceh adalah dengan pemberian modal usaha bergilir sistem pinjam, beasiswa, pembangunan sarana prasarana ibadah di daerah rawan akidah, bantuan korban bencana, bantuan dana pengobatan baik orang tidak mampu, pelatihan skill dan kreativitas bagi pemuda/i putus sekolah, janda, modal usaha pertanian, penyaluran alat-alat produktif, dan bantuan pemeliharaan ternak masyarakat serta memberikan hewan untuk diternakkan. (Ridwan Nurdin, 2011: 138-141). Berdasarkan konsep penyaluran tersebut, dipahami bahwa zakat produktif yang diterapkan di Baitul Mal Aceh masih bentuk tradisonal, tetapi meskipun demikian, eksistensi zakat di Aceh lebih terealisasi dengan baik dan efektif. Hal tersebut diketahui dari banyaknya program-program penyaluran serta status hukum yang jelas sebagai bentuk perhatian yang baik dari pemerintah setempat.
Tasharruf: Journal Economic and Business Oflslam
Beberapa kendala yang cukup besar bagi BAZNAS Kabupaten Kendal,
MADINA, dan Kota Semarang, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat, terutama wiraswasta yang bergerak dalam usaha industri, danperdagangan. Hal ini meningkatkan kekhawatiran pihak BAZNAS, yaitu menurunnya jumlah zakat di BAZNAS dan terjadi ketidakstabilan dana zakat. Sehingga untuk memberdayakan zakat, pengurus BAZNAS penuh hati-hati untuk mempertahankan kestabilan dana zakat. Dalam pandangan penulis, zakat akan berjalan secara efektif apabila
Bupati dan Gubernur menggunakan kewenangarmya untuk mengeluarkan peraturan wajib zakat baik pengusaha dan pegawai yang hartanya sudah mencapai haul dan nisab. Dengan demikian kesadaran zakat akan tumbuh dengan sendiri seiring dengan adanya status wajib dan sanksi. Selanjutya, pengurus BAZNAS adalah orang-orang yang memiliki skill di bidang pengelolaan dan pengembangan uang, usaha, dan bisnis sehingga pengurus BAZNAS lebih profesional untuk merealisasikan zakat produktif kreatif. Zakat jenis ini adalah amil zakat bertindak sebagai pengelola modal usaha untuk membangun usaha dengan memberdayakan mustahiq sebagai karyawan atau tenaga kerja. Mustahiq yang bekerja diberi gaji, modal dikembangkan secara tepat, sedangkan keuntungan diberikan kepada mustahiq lain yang membutuhkan modal usaha untuk jalarmya roda ekonomi setiap keluarga.

## Kesimpulan
Pelaksanaan zakat adalah manifestasi ketaan sebagai hamba Allah dan Warga Negara Indonesia. Meskipun dalam UUD”45 dan Pancasila tidak sebuatkan kata zakat, tetapi kandungan di dalanmya selaras dengan jiwa zakat. Konsep keadilan, persatuan, dan kesejateraan bangsa adalah harapan dari terealisasinya hukum zakat. Sebagaimana diketahui bahwa zakat di Arab Saudi adalah suatu yang wajib, dan zakat di Malaysia dapat mengurangi jumlah pembayaran zakat, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk pengembangan zakat. UU No. 23 Tahun 2011 tidak menyebut bahwa zakat adalah suatu yang wajib, tetapi pasal-pasal pada Undang—Undang ini memberikan hak bagi pemerintah daerah yang disebut Gubernur dan Bupati memiliki wewenang untuk membuat aturan dan pembinaan di wilayah kekuasaarmya. Partisipasi pemerintah daerah dapat membantu meringankan kinerja Badan Amil Zakat yang dipercaya negara.
Ada beberapa wilayah di Indonesia di mana Badan Amil Zakat bekerjasama dengan pemerintah secara tegas dan gamblang, beberapa yaitu Kabupaten Kendal, yaitu bupati mengeluarkan keputusan wajib zakat bagi PNS. Berikutnya Aceh, terdapat Qanun dari pemerintah daerah setempat yang mewajibkan zakat tidak hanya bagi PNS, tetapi termasuk setiap badan usaha baik pertanian, perdagangan, industri, perusahaan, perikanan, dan lain-lain. Sehingga dipahami bahwa sebenarnya zakat di Indonesia memiliki peluang besar berubah status menjadi wajib
Daftar Pustaka Masdar F. Mas”udi. dkk, 2004, Reinterpretasu Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifltas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah, (Jakarta: PIRAMIDEA, Cet.1).
Asnaini, 2008, Zakat Produktif, dalam Prespektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,cet. 1)
Rafi”, Mu”inan. 2011. Potensi Zakat, Yogyakarta: Citra Pustaka.
Qardhawi, Yusuf, 1996, Hukum Zakat, (Bogor: PT Pustaka Mizan, cet. 4.
Elsi Kartika, 2006, Pedoman Pengelolaan Zakat (Semarang: UNNES Press.
Miarti, Nana. 2012. Indonesia Zakat Development Report, Jakarta: Ciputat Indah Permai. Ali, Nuruddin. 2006. Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Ridwan, Murtadho. 2014 “Zakat VS Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim”. Jurnal ZISWAF . Vol.1, No. 1.
K, Amiruddin. 2015. “Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim””.Jumal AHKAM”. Vol. III, No.1.
Djawas, Mursyid. 2016. “Implementasi Pengelolaan Zakat di Aceh”. Jurnal MAZAHAB. Vol.XV. No. 1.
Nurdin, Ridwan. 2011“Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam”. Jurnal miqot. Vol.XXXV. No. 1.
Lestari, Siti. 2015. “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”. Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Rosyid, Zainur. 2018. “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada BAZNAS Kota Semarang”. Skripsi Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ISLAM UIN Walisongo), Semarang.
MRD, Misbah. 2017. “Pengelolaan Zakat Produktif Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Kantor BAZNAS Mandailing Natal)”. Tesis Magister Hakum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.