Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol.2, No.1, Juni 2018, Hal. 43-64 p-ISSN: 2597-4971

## KUALITAS BELANJA PELAYANAN DASAR URUSAN PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

## THE QUALITY OF SPENDING OF BASIC SERVICES OF EDUCATION AFFAIRS OF BANTEN PROVINCE
(disubmit 20 Februari 2018, direvisi 15 Mei 2018, diterima 30 Juni 2018)
Yunia Rahayuningsih, Yana Suharyana
Bappeda Provinsi Banten
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Serang, Banten Corresponding Author: yuniarahayuningsih@gmail.com

## ABSTRAK
Sektor  pendidikan  harus  memperoleh  perhatian  yang  khusus  sehingga  kedepan  bisa meningkatkan  kualitas  pendidikan  yang  tentunya  upaya  tersebut  bisa  di  intervensi  melalui peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  belanja  pendidikan.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui gambaran kualitas belanja pelayanan dasar urusan pendidikan di Provinsi Banten. Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  deskriptif  kualitatif.  Data  didapatkan  melalui wawancara,  FGD,  observasi,  dan  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1) APBD Provinsi Banten tahun 2016 sebesar Rp 8.811,0 miliyar, belanja urusan pendidikan yang terealisasi hanya sebesar Rp 3.96,35 milyar atau setara 5,7 %, belum terealisasi minimal 20% dari APBD Provinsi Banten; (2) Struktur belanja pendidikan terdiri dari belanja langsung 88% dan belanja tidak langsung 12%. Anggaran lebih banyak terfokus pada anggaran operasional berupa belanja pegawai dan belanja barang serta jasa sebesar 50%, sementara belanja modal hanya sebesar 46% (dari struktur belanja langsung); (3) Ketersediaan sumber daya manusia pendukung pendidikan belum dapat mengakomodir sampai ke wilayah terpencil, dimana rasio guru-siswa untuk SMA 1:18 dan 1: 15 untuk SMK. (4) Ketersediaan sarana pendidikan sekolah menengah  agak  sulit  dijangkau  khusus  untuk  anak  usia  sekolah  yang  berada  pada  kategori tingkat  kemiskinan  yang  tinggi  (kondisi  ekonomi).  Minimnya  dorongan  orang  tua  dan lingkungan masyarakat (kultur) untuk bersekolah,  ketersediaan sarana jalan menuju sekolah membuat dorongan untuk partisipasi sekolah menjadi kurang; (5) Kondisi sarana dan prasarana dibeberapa  daerah  mengalami  kerusakan,  dan  tidak  layak  digunakan  untuk  proses  belajar mengajar dengan nyaman, juga daya tampung siswa pada sekolah tertentu di beberapa wilayah melebihi kapasitas seperti di daerah yang padat penduduknya. (6) Angka Partisipasi sekolah (APS)  berdasarkan  kelompok  umur  16-18  tahun  sebesar  66.73%,  Angka  Pertisipasi  Kasar (APK) sebesar 69,73%, Angka Partisipasi Murni (APM) hanya 55,7 %.
Kata kunci: Kualitas Belanja, Pelayanan Dasar, Pendidikan, Provinsi Banten.

## ABSTRACT
The  education  sector  must  receive  special  attention  so  that  in  the  future  it  can  improve  the quality  of  education  which  of  course  these  efforts  can  be  intervened  through  improving  the quality and quantity of education spending. The purpose of this study is to find out the quality of shopping for basic services in education affairs in Banten Province. The research method used  is  qualitative  descriptive.  Data  obtained  through  interviews,  focus  group  discussions, observations, and literature studies. The results showed that (1) the Banten Province APBD in 2016 amounted to Rp. 8,811.0 billion, the realization of education affairs was only Rp. 3.96.35 billion, equivalent to 5.7%, not realized at least 20% of the Banten Province Regional Budget; (2) The structure of education spending consists of 88% direct expenditure and 12% indirect expenditure.  The  budget  focuses  more  on  the  operational  budget  in  the  form  of  personnel expenditure and goods and services expenditure by 50%, while capital expenditure is only 46% (from  the  direct  expenditure  structure);  (3)  The  availability  of  human  resources  supporting education  has  not  been  able  to  accommodate  to  remote  areas,  where  the  ratio  of  teacher- students to SMA 1:18 and 1: 15 is for SMKs. (4) Availability of facilities for secondary school education  is  rather  difficult  to  reach  specifically  for  school-age  children  who  are  in  the category of high poverty levels (economic conditions). The lack of encouragement from parents and the community (culture) to go to school, the availability of road facilities to go to school makes  encouragement  for  school  participation  less;  (5)  Conditions  of  facilities  and infrastructure in some areas are damaged, and are not suitable to be used for the teaching and learning process comfortably, as well as the capacity of students in certain schools in some areas exceeding  capacity such as in densely populated areas. (6) School  Participation Rate (APS) based on the age group of 16-18 years is 66.73%, Rough Participation Rate (APK) is 69.73%, Pure Participation Rate (APM) is only 55.7%
Keywords: Quality of Shopping, Basic Services, Education, Banten Province

## PENDAHULUAN
Kondisi  pendidikan  Indonesia  pada saat  ini  menempati  urutan  ke  57  dari  total 65  negara,  hal  tersebut menurut  World Education Ranking yang diterbitkan Organisation  for  Economic  Co-operation and  Development  (OECD) dalam  Portal Pendidikan  Indonesia  atau edupost.id (2016).  Hal  tersebut  menggambarkan bahwa sektor pendidikan harus memperoleh perhatian yang khusus sehingga  kedepan  bisa  meningkatkan kualitas  pendidikan  di  Indonesia,  tentunya upaya  tersebut  bisa  di  intervensi  melalui peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  belanja pendidikan.  Hal  tersebut  dijelaskan  oleh Todaro (2006) bahwa pendidikan memiliki peran    yang  penting  dalam  membentuk kemampuan  sebuah  negara  berkembang untuk  menyerap  teknologi  modern  dan untuk  mengembangkan  kapasitas  agar tercipta  pertumbuhan  serta  pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pembiayaan  penyelenggaraan  pendidikan sudah secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 31 bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan  besarnya  anggaran  pendidikan tersebut,  sebenarnya  banyak  harapan
masyarakat khususnya para murid dan para orang  tua  bisa  meningkatkan  mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi.
Berdasarakan  Neraca  Pendidikan Daerah Kemendikbud Tahun 2016, pembiayaan  urusan  pendidikan  (di  luar transfer  daerah)  di  Provinsi  Banten mencapai Rp. 396,35 miliyar atau 5,7% dari total  APBD  Banten.  Jadi  persentase anggaran  urusan  pendidikan  dalam  APBD (di  luar  transfer  daerah)  untuk  Provinsi Banten  setara  dengan  Rp.  196.000  per siswa per tahun, lebih tinggi persentasenya dibanding  Tahun  2015  yang  hanya  4,4%. Berdasar  hal  tersebut  Banten  berada  di posisi  ke-14  atau  dibawah  13  daerah provinsi lain di Indonesia dan DKI Jakarta di  posisi  yang  tertinggi,  artinya  amanat UUD 1945 masih menjadi pekerjaan rumah yang harus direalisasikan dengan konsisiten oleh  pemerintah  daerah  di  Banten.  Dalam konteks anggaran berbasis kinerja ini maka pengukuran  efisiensi  belanja  pemerintah daerah  sesuatu  yang  urgen  untuk  melihat kinerja  pemerintah  daerah  di  dalam melakukan pelayanan publik (Kartasasmita dalam Pertiwi, 2007).
Selanjutnya terkait kualitas pendidikan  penduduk  Banten  sepanjang periode  2013-2015  cukup  mengalami peningkatan.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk  usia  25  tahun  ke  atas  dan persentase  penduduk  usia  15  tahun  keatas
lulusan  S1/DIV/S2/S3  (APT)  hingga mencapai  8,3 tahun dan  5,8 % pada tahun 2015.  Bahkan,  kualitas  penduduk  Banten ini secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan nasional yang memiliki RLS dan  APT  hanya  7,8  tahun  dan  5,6  persen. Namun demikian, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di  Banten untuk  kelompok usia 16-18 tahun harus mendapat perhatian lebih  dari  semua  pihak.  Hal  ini  karena dengan  nilai  APS  yang  hanya  66,73  % berarti  ada  sekitar  sepertiga  penduduk Banten  usia  16-18  tahun  yang  pada  tahun 2015  tidak    bersekolah  lagi.  Selain  itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan  di  Banten  yang  salah  satu indikatornya  adalah  rasio  ketersediaan sekolah  (RKS)  mengalami  penurunan  di Tahun 2010 (BPS Provinsi Banten, 2016). Dengan  demikian,  jika  merujuk  pada kondisi  dan fenomena pada latar belakang di  atas,  maka  perlu  dilakukan  penelitian untuk  mengetahui  gambaran  kualitas belanja pelayanan dasar urusan pendidikan di Provinsi Banten.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  di  wilayah Provinsi Banten yaitu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang  dan  Kota  Cilegon.  Lokasi tersebut  dipilih  karena  secara  administrasi merupakan lokasi yang dipandang menggambarkan penyelenggaraan
pendidikan  di  wilayah  perkotaan  dan perdesaan. Kegiatan penelitian dilaksanakan  pada  bulan  Maret  sampai dengan bulan Mei 2017.
Penelitian  ini  berdasarkan  jenis datanya  merupakan  penelitian  kualitatif sedangkan berdasarkan jenis pemaparannya  yaitu  bersifat  deskriptif. Menurut Sugiyono (2013), metode kualitatif  digunakan  untuk  mendapatkan data  yang  mendalam,  suatu  data  yang mengandung  makna.  Makna  adalah  data yang  sebenarnya,  data  yang  pasti  yang merupakan  suatu  nilai  di  balik  data  yang tampak.  Kemudian,  deskriptif  menurut Nugroho  (2013)  adalah  penelitian  dengan tujuan  mengetahui  nilai  variabel  tanpa membuat pembandingan atau menghubungkan  dengan  variabel  lainnya. Metode  deskriptif  kualitatif  ini  digunakan untuk  mendeskripsikan  dan  memberikan penjelasan  tentang  fenomenologi  dari gambaran  belanja  pelayanan  dasar  urusan pendidikan di Provinsi Banten.
Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, Focus Group Discusion
(FGD),  observasi,  dan  studi  pustaka. Informan  diperoleh  secara  langsung  dari kunjungan lapangan yang di lakukan pada: (1) aktor pembuat kebijakan dalam urusan pendidikan, (2) SKPD pelaksana kebijakan urusan  pendidikan,  dan  (3)  penerima manfaat  dari  kebijakan  yang  dibuat  dalam urusan pendidikan. Informan dipilih secara
purposive ,  hal  ini  dimaksudkan  agar  data yang akan diperoleh mempunyai karakteristik/kategori yang mewakili kategori  dengan  kesesuaian  dengan  data yang diperlukan. Selanjutnya data penelitian dianalisis dengan teknik analisis data  yang  mengacu  pada  Milles  dan Huberman  (1992),  yang  mengemukakan bahwa  aktivitas  dalam  analisis  data kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus, sehingga datanya  sudah  jenuh.  Aktivitas  dalam analisis  data  yaitu data  reduction,  data organization, dan interpretation.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Pendidikan Provinsi Banten
Capaian kinerja di bidang pendidikan dapat  dijadikan  indikator  keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Berdasarkan  data  BPS  (2016)  didapatkan data  Angka  Partisipasi  Sekolah  (APS) kelompok  umur  16-18  tahun  di  Provinsi Banten Tahun 2015 untuk daerah perkotaan dan  pedesaan  yaitu  66,73  %.  Daerah pedesaan  masih  rendah  partisipasinya (54,57  %)  dibandingkan  dengan  daerah perkotaan  (73%).  Artinya  pemerintah daerah perlu melakukan upaya peningkatan APK di wilayah pedesaan. Angka Partisipasi  Kasar  (APK)  untuk  jenjang SMA  sebesar  69,73  %.  Sedangkan  Angka
Partisipasi
Murni (APM) Sekolah Menengah  Atas  (SMA)  Tahun  2016
menurut  data  Kemendikbud  (2017)  yaitu sebesar 55,7%.
Fasilitas pendidikan merupakan segala  sesuatu  (alat  dan  barang)  yang memfasilitasi  (memberikan  kemudahan) dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan.  Beberapa  data  yang  bisa ditampilkan  dari  fasilitas  pendidikan  yang ada  di  Provinsi  Banten  seperti  jumlah sekolah,  jumlah  guru,  jumlah  pegawai pendidikan  dan  jumlah  siswa  yang  ada. Jumlah sekolah di Provinsi Banten totalnya mencapai  7.223  sekolah  yang  terdiri  dari sekolah  berstatus  negeri  sebanyak  4.717 sekolah  dan  berstatus  swasta  sebanyak 2.506  sekolah.  Untuk  Sekolah  Menengah Atas (SMA) jumlahnya mencapai 520 unit dan  SMK  (kejuruan)  mencapai  664  unit, saat  ini  kita  ketahui  ketentuannya  sudah menjadi  kewenangan  Pemerintah  Provinsi dalam  pengelolaannya  sesaui  UU  No  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berkaitan  dengan  kondisi  ruang  kelas, berdasarkan  data  Dindik  Provinsi  Banten (2017)  diketahui  bahwa  ruang  kelas  SMA dengan  kondisi  baik  ada  sebanyak  2.828 ruang,  rusak  ringan  2.275  ruang,  rusak sedang  226  ruang,dan  rusak  berat  ada sebanyak  222  ruang.  Selanjutnya,  untuk jenjang  SMK  ada  sebanyak  2.705  kondisi baik,  kondisi  rusak ringan sebanyak 3.363 ruang,  rusak  sedang  sebanyak  201  ruang, dan rusak berat sebanyak 271 ruang.
Kemudian  untuk  jumlah  siswa  di Provinsi  Banten  dapat  diketahui  total jumlahnya 2.030.942 siswa. Jumlah tersebut  merupakan  akumulasi  dari  siswa SD,  SMP,  SMA/SMK.  Untuk  siswa  SMA di  Provinsi  Banten  jumlahnya  175.779 siswa.  Sedangkan  jumlah  guru  di  Banten mencapai  99.639  orang  yang  terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) Kemendikbud (2017). Untuk Guru SMA di Provinsi Banten mencapai 9.413 orang, dan guru  SMK  sebanyak  10.955  orang. Mengacu  pada  Peraturan  Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menetapkan
bahwa   guru   tetap merupakan  pemegang sertifikat pendidik yang berhak mendapatkan  tunjangan  profesi  apabila mengajar  di  satuan  pendidikan.  Di  mana rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah SMA 1:20 dan SMK 1: 15. Berdasarakan ukuran tersebut, maka kondisi rasio guru-siswa di Provinsi Banten tahun  2016  yaitu  untuk  SMA  1:18  dan SMK 1:22. Artinya jika mengacu pada PP 74  tahun  2008,  untuk  jenjang  SMA  dan SMK masih kekurangan guru karena rasio guru banding siswa belum memenuhi rasio tersebut.
Gambaran  Belanja  Pelayanan  Dasar Urusan Pendidikan Provinsi Banten
Tinjauan analisis dilakukan berdasarakan  Undang-  Undang  Nomor  20 Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional.  Pasal  49  (ayat  1)  menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan  minimal  20%  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN) pada  sektor  pendidikan  dan  minimal  20% dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD).  Kemudian  anggaran pendidikan  merupakan  alokasi  anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan  melalui  transfer  ke  daerah  dan alokasi  anggaran  pendidikan  melalui pengeluaran  pembiayaan,  termasuk  gaji pendidik,  namun  tidak  termasuk  anggaran pendidikan  kedinasan,  untuk  membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung  jawab  pemerintah.  Persentase anggaran  pendidikan  tersebut adalah perbandingan  alokasi anggaran  pendidikan terhadap  total  alokasi  anggaran  belanja negara/daerah.
Tabel 1. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan  Anggaran Dinas Pendidikan Prov. Banten, 2016
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5 BELANJA 398.961.600.000,00 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 48.700.000.000,00
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 48.700.000.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 350.261.600.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.797.940.000,00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.688.079.100,00 5 . 2 . 3 Belanja Modal 161.775.580.900,00 SURPLUS / (DEFISIT) 398.961.600.000,00
Berdasarakan  Tabel  1  di  atas, dapat  diketahui  bahwa  belanja  tidak langsung  12%  dan  belanja  tidak langsung  88%.  Dapat  dikatakan  bahwa struktur penganggaran pendidikan lebih banyak  dialokasikan  untuk  belanja langsung  yang  didalamnya  terdiri  dari belanja  pegawai,  belanja  barang  dan jasa,  dan  belanja  modal.  Pembiayaan dalam  urusan  pendidikan  (di  luar transfer  daerah)  di  Provinsi  Banten, berdasarakan Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud pada tahun 2016 mencapai Rp. 396,35 miliyar atau 5,7% dari total APBD Banten. Jadi persentase anggaran  urusan  pendidikan  dalam APBD  (di  luar  transfer  daerah)  untuk Provinsi  Banten  setara  dengan  Rp. 196.000 per siswa per tahun, lebih tinggi persentasenya  dibanding  tahun  2015 yang  hanya  4,4%.  Data  tersebut menerangkan  bahwa  APBD  Banten  (di luar  transfer  daerah)  untuk  urusan pendidikan masih jauh dari amanat  UU No.  20  Tahun 2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional.  Pasal  49  (ayat  1) menyatakan  bahwa  dana  pendidikan selain gaji pendidik dan biaya
pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan  dan  minimal  20%  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD).

## GAMBARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BIDANG PENDIDIKAN
Belanja  tidak  langsung  yaitu belanja  yang  dianggarkan  tidak  terkait secara  langsung  dengan  pelaksanaan program  dan  kegiatan.  Kelompok  belanja tidak  langsung  dibagi  menurut  jenis belanja  yang  terdiri  dari  belanja  pegawai, bunga,  subsidi,  hibah,  bantuan  sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja  tidak  terduga.  Berdasarkan  data Bappeda  Provinsi  Banten  (2017),  belanja tidak langsung pendidikan Provinsi Banten pada Tahun 2016 adalah sebesar 48.700.000.000. Di mana uraian belanjanya  terdiri  dari  belanja  gaji  dan tunjangan  sebesar  Rp.  30.279.700.00. kemudian  belanja  tambahan  penghasilan PNS  sebesar  17.815.800.000  dan  belanja penghasilan  lainnya  sebesar  Rp.  604.
500.000.  kondisi  tersebut  menunjukkan anggaran terkonsentrasi dominasinya pada belanja gaji dan tunjangan sebesar 62,18%. Belanja  pegawai  merupakan  kompensasi dalam  bentuk  uang  maupun  barang  yang diberikan  kepada  pegawai  negeri,  pejabat negara,  dan  pensiunan  serta  pegawai honorer  yang  akan  diangkat  sebagai
pegawai  lingkup  pemerintahan.  Hak tersebut  baik  yang  bertugas  di  dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan  yang  telah  dilaksanakan  dalam rangka  mendukung  tugas  dan  fungsi  unit organisasi pemerintah. Berikut ini gambaran belaja pegawai bidang pendidikan di Provinsi Banten tahun 2016.
Tabel 2. Belanja Pegawai Bidang Pendidikan Tahun 2016 No Uraian Belanja Pegawai Anggaran (Rp) Persen (%) 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 30.279.700.000,00 100% 1) Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 21.871.482.673,00 72,23 % 2) Belanja Tunjangan Keluarga 2.845.893.546,00 9,40 % 3) Belanja Tunjangan Jabatan 350.314.250,00 1,16 % 4) Belanja Tunjangan Fungsional 1.701.858.080,00 5,62 % 5) Belanja Tunjangan  Umum 280.325.500,00 0,93 % 6) Belanja Tunjangan Beras 1.915.708.531,00 6,33 % 7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 399.750.000,00 1,32 % 8) Belanja Pembulatan Gaji 20.367.420,00 0,07 % 9) Belanja Iuran BPJS 894.000.000,00 2,95 % 2 Tambahan Penghasilan PNS 17.815.800.000,00 100 % 1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 14.752.800.000,00 82,81 % 2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 48.000.000,00 0,27 % 3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 3.015.000.000,00 16,92 % 3 Belanja Penghasilan Lainnya 604.500.000,00 100 % 1) Tambahan Penghasilan Guru 604.500.000,00 100 %
Sumber: Bappeda Provinsi Banten (diolah peneliti, 2017

## GAMBARAN BELANJA LANGSUNG BIDANG PENDIDIKAN
Belanja  langsung  merupakan  belanja yang  dianggarkan  terkait  secara  langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok  belanja  langsung  dari  suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan  jasa,  dan  belanja  modal.  Ketiga  jenis
belanja  langsung  untuk  melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah ini  dianggarkan  pada  belanja  SKPD bersangkutan.  Belanja  langsung  bidang pendidikan  Provinsi  Banten  pada  tahun 2016  diketahui  strukturnya  yang  paling besar  adalah  belanja  barang  dan  jasa sebesar  50%.  Sementara  belanja  modal sebesar  46%  dan  sisanya  ada  pada  pada
belanja  pegawai  sebesar  4%.  Adapun rincian belanja langsung menurut program
pendidikan  pada  tahun  2016  dapat  dilihat pada tabel 3 berikut ini:
Tabel 3. Belanja Langsung Menurut Program Pendidikan Tahun 2016 No Uraian Belanja Anggaran (Rp) Persen (%) 1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 3.379.200.000,00 0,96 % 2 Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 45.150.400.000,00 12,89 % 3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 7.927.337.000,00 2,26 % 4 Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun 17.046.663.000,00 4,87 % 5 Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun 235.233.200.000,00 67,16 % 6 Peningkatan Mutu, Kesejahteraan dan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 14.856.800.000,00 4,24 % 7 Pendidikan Tinggi 1.340.000.000,00 0,38 % 8 Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) 17.005.000.000,00 4,85 % 9 Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan 5.713.000.000,00 1,63 % 10 Penyediaan Data Pembangunan Daerah 2.610.000.000,00 0,75 % Jumlah 350.261.600.000,00 100 %
Sumber: Bappeda Provinsi Banten (diolah peneliti, 2017)
Merujuk  pada  Tabel  3.  dapat  dilihat bahwa  struktur  anggaran  pembelanjaan didominasi  oleh  program  pendidikan menengah  wajib  12  tahun  yaitu  sebesar 67,16%.  Selanjutnya  anggaran  terbesar kedua adalah program peningkatan sarana prasaran perkantoran dan kapasitas aparatur sebesar 12,89%. Kemudian  yang ketiga, program  pendidikan dasar wajib 9 tahun  sebesar  4,87%  dan  untuk  program pendidikan  non  formal  dan  informal sebesar 4,85%. Sementara itu yang paling kecil  ada  pada  program  penyediaan  data dan  pembangunan  sebesar  0,75%.  Jadi berdasarkan  belanja  langsung  struktur belanjanya bisa dikatakan
memprioritaskan program pendidikan
menengah wajib 12 tahun.

## BELANJA PENDIDIKAN MENURUT PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH
Belanja menurut peningkatan kualitas tata  kelola  pemerintah  daerah  struktur penganggarannya paling besar pada kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan  sebesar  Rp.  878.600.000,00 (74%)  dan  kegiatan  penyusunan  laporan kinerja  keungan  dan  neraca  aset  sebesar Rp.  2.500.600.000,00  (26%)  dari  total anggaran  keseluruhannya  sebesar  Rp.
3.379.200.000.

## BELANJA  PENDIDIKAN  MENURUT PENINGKATAN SARANA,

## PRASARANA  PERKANTORAN  DAN KAPASITAS APARATUR
Kegiatan  untuk  penyediaan  barang dan jasa perkantoran pada balai pelayanan pendidikan  khusus  paling  besar  yaitu 22,17%  dari  total  anggaran  semuanya adalah  Rp.3.379.200.000.  Selain  itu,
paling  besar  kedua  adalah  belanja  untuk kegiatan  pengadaan  sarana  dan  prasarana kantor  pada  balai  pelayanan  pendidikan non  formal  sebesar  21,11%.  Sementara belanja  yang  paling  kecil  adalah  pada belanja  kegiatan  peningkatan  kapasitas aparatur pada balai teknologi dan informasi sebesar 0,30 %. Berikut rincian anggarannya dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel  4.  Belanja  Pendidikan  Menurut  Peningkatan  Sarana,  Prasarana  Perkantoran  dan Kapasitas Aparatur
No Uraian Anggaran (Rp) Persen (%) 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.050.000.000 2,33 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.033.000.000 2,29 3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 6.891.000.000 15,26 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 480.000.000 1,06 5 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal 492.000.000 1,09 6 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Teknologi dan Informasi 135.000.000 0,30 7 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah 500.000.000 1,11 8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus 607.800.000 1,35 9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal 9.530.600.000 21,11 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Teknologi dan Informasi 208.000.000 0,46 11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus 915.000.000 2,03 12 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal 956.000.000 2,12 13 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Teknologi dan Informasi 337.000.000 0,75 14 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus 10.010.000.000 22,17 15 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada  Balai Pelayanan Pendidikan Non Formal 1.749.000.000 3,87 16 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada Balai Teknologi dan Informasi 1.312.000.000 2,91 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS 284.000.000 0,63 18 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada SMAN CMBBS 994.000.000 2,20 19 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada SMAN CMBBS 6.116.000.000 13,55
No Uraian Anggaran (Rp) Persen (%) 20 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus 1.340.000.000 2,97 21 Manajemen Aset dan Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Banten 210.000.000 0,47 Total 3.379.200.000 100

## BELANJA  PENDIDIKAN  MENURUT PENDIDIKAN  ANAK  USIA  DINI (PAUD)
Total  belanja  pendidikan  menurut program  pendidikan  anak  usia  dini (PAUD)  sebesar  Rp.  7.927.337.000,00. Belanja terbesar adalah belanja pengembangan  pendidikan  anak  usia  dini sebesar  Rp.  4.375.000.000,00  atau  55,19 %.  Sementara  untuk  belanja  pembinaan dan  pengembangan  pendidikan  TK  adala sebesar  Rp.  3.552.337.000,00  atau  44,81 %.
Kemudian  berdasarakan  total  belanja sebesar  Rp.  7927.337.000  dari  belanja
pendidikan  menurut  pendidikan  dasar wajib  belajar  9  tahun,  bahwa  yang  paling besar  adalah  untuk  belanja  peningkatan mutu,  akses  dan  tata  kelola  sekolah  dasar sebesar  45,02  %.  Selanjutnya  untuk pemerataan  akses,  peningkatan  mutu  dan tata  kelola  SMP  sebesar  25,79  %.  Untuk penyelenggaraan  pendidikan  khusus  dan layanan  khusus  pada  balai  pelayanan pendidikan  khusus  sebesar  24,26  %  dan yang  paling  kecil  adalah  untuk  belanja pembinaan dan pengembangan pendidikan TK  sebesar  4,93  %.  Rinciannya  dapat dilihat pada tabel 5:
Tabel 5. Belanja Pendidikan Menurut Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun
No Uraian Anggaran (Rp) Persen (%) 1 Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar 7.675.000.000 45,02 2 Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola SMP 4.396.663.000 25,79 3 Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus 4.135.000.000 24,26 4 Tata kelola Manajemen BOS Provinsi Banten 840.000.000 4,93 Total 7.927.337.000 100

## BELANJA  PENDIDIKAN  MENURUT PENDIDIKAN  MENENGAH  WAJIB BELAJAR 12 TAHUN
Struktur  belanja  untuk  pendidikan menengah  wajib  belajar  12  tahun  yang
paling  besar  porsinya  adalah  untuk peningkatan  mutu  dan  perluasan  akses pendidikan  menengah  kejuruan  sebesar 50,78  %.  Sementara  untuk  peningkatan mutu, akses dan tata kelola SMA sebanyak
46,10  %.  Selanjutnya  untuk  perluasan akses,  sarana  dan  peningkatan  mutu pendidikan  khusus  dan  layanan  khusus pada  balai  pelayanan  pendidikan  khusus
sebesar 2,38 %. Untuk yang terakhir paling kecil  adalah  pengembangan  wawasan kebudayaan sebanyak 0,74 %. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 6:
Tabel 6. Belanja Pendidikan Menurut Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun
No Uraian Anggaran (Rp) Persen (%) 1 Peningkatan Mutu, Akses Dan Tata Kelola SMA 108.437.000.000 46,10 2 Peningkatan Mutu Dan Perluasan Akses Pendidikan Menengah Kejuruan 119.461.200.000 50,78 3 Perluasan Akses, Sarana Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus Dan Layanan Khusus Pada Balai Pelayanan Pendidikan Khusus 5.600.000.000 2,38 4 Pengembangan Wawasan Kebudayaan 1.735.000.000 0,74 Total 235.233.200.000 100 BELANJA  PENDIDIKAN  MENURUT PENINGKATAN MUTU, KESEJAHTERAAN DAN

## PERLINDUNGAN  PENDIDIK  DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pembiayaan pendidikan untuk peningkatan  mutu,  kesejahteraan  dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan belanjanya yang paling besar
adalah untuk peningkatan mutu dan tenaga pendidk formal sebesar 64,54 %. Pembiayaan  paling  kecil  adalah  untuk peningkatan  mutu  tenaga  pendidik  dan tenaga kepndidikan non formal sebesar 12, 45%.  Adapun  peningkatan  mutu  tenaga kependidikan  formal  adalah  sebesar 23,01%.  Berikut  dijelaskan  rinciannya pada tabel 7:
Tabel  7.  Belanja  Pendidikan  Menurut    Peningkatan  Mutu,  Kesejahteraan  dan  Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No Uraian Anggaran (Rp) Persen (%) 1 Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal 9.588.000.000 64,54 2 Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal 1.850.000.000 12,45 3 Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan Formal 3.418.800.000 23,01 Total 14.856.800.000 100 Belanja Pendidikan Menurut Pendidikan Tinggi
Pembiayaan menurut pendidikan tinggi dilakukan hanya pada satu kegiatan yaitu  penigkatan  daya  saing  SDM  dan
sinergitas  penanggulangan  kemiskinan melalui LPM perguruan tinggi sebesar Rp. 1.340 milyar.

## BELANJA  PENDIDIKAN  MENURUT PENDIDIKAN  NON  FORMAL  DAN INFORMAL (PNFI)
Diketahui bahwa belanja  yang paling tinggi  untuk  belanja  pendidikan  untuk
pendidikan  non  formal  dan  informal (PNFI)  adalah  pada  peningkatan  sumber daya  dan  penyediaan  peralatan  pada BPPNF sebesar 24,23%. Sementara belanja  yang  paling  kecil  pada  kegiatan pemasyarakatan  minat  dan  kebiasaan membaca  untuk  mendorong  terwujudnya masyarakat  pembelajar  sebesar  5,32%. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 8:
Tabel 8. Belanja Pendidikan Menurut Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
No Uraian Anggaran (Rp) Persen (%) 1 Pengembangan Program pada BPPNF 2.545.000.000 14,97 2 Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan pada BPPNF 4.120.000.000 24,23 3 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan 2.610.000.000 15,35 4 Gerakan Pemberantasan Buta Aksara 3.455.000.000 20,32 5 Perluasan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 3.370.000.000 19,82 6 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 905.000.000 5,32 Total 17.005.000.000 100 BELANJA  PENDIDIKAN  MENURUT PENINGKATAN MUTU TATA KELOLA DAN

## PENCITRAAN

## PENDIDIKAN
Dalam  belanja  pendidikan  menurut peningkatan mutu tata kelola dan pencitraan  pendidikan  diketahui  bahwa belanja  yang  paling  besar  yaitu  untuk Banten super portal internet sehat sebesar 36,76%.  Selanjutnya,  yang  paling  kecil
adalah pengembangan teknologi pendidikan  pada  balai  teknologi  dan informasi  sebesar  15,05%.  Selanjutnya belanja  untuk  penyelenggaraan  SMA CMBBS  sebesar  35,06%  serta  untuk pengembangan  komunikasi  dan  informasi pendidikan  pada  Balai  Tekonolgi  dan Informasi sebesar 13,13%. Rincian anggarannya dapat dilihat pada tabel 9:
Tabel  9.  Belanja  Pendidikan  Menurut  Peningkatan  Mutu  Tata  Kelola  dan  Pencitraan Pendidikan
No Uraian Anggaran (Rp) Persen (%) 1 Pengembangan Teknologi Pendidikan pada Balai Teknologi dan Informasi 860.000.000 15,05 2 Penyelenggaraan SMAN CMBBS 2.003.000.000 35,06
No Uraian Anggaran (Rp) Persen (%) 3 Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pendidikan pada Balai Teknologi dan Informasi 750.000.000 13,13 4 Banten Super Portal Internet Sehat 2.100.000.000 36,76 Total 5.713.000.000 100

## BELANJA  PENDIDIKAN  MENURUT PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam  belanja  pendidikan  menurut penyediaan  data  dan  pembangunan  daerah dianggarakan  sebesar  Rp.  2.610.000.000. Pembiayaan  100  %  dalam  satu  kegiatan. Pada  tahun  2016  realisasi  anggaran pemerintah dalam urusan pendidikan setiap tahun  dari  berbagai  sumber  data  masih dianggap minim. Berdasarakan perhitungan Kemendikbud  (2017),  bahwa  belanja pendidikan  diluar  transfer  daerah  untuk Provinsi  Banten  dari  total  APBD  sebesar Rp  8.811,0  miliyar  hanya  sebesar  Rp 3.96,35  milyar  atau  setara  5,7  %  yang dianggarkan. Sementara berdasarakan data dokumen  pelaksana  anggaran  (DPA)  dari Dinas  Pendidikan  Provinsi  Banten  total belanjanya sebesar Rp 398,66 miliyar atau sebesar  4,51%  dari  total  APBD  Banten pada  tahun  2016.  Jadi  Provinsi  Banten dalam  melakukan  belanja  pendidikan menurut  UU  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  belum  sesuai amanat  UU  tersebut.  Dalam  UU  itu disebutkan  bahwa  dana  pendidikan  selain gaji  pendidik  dan  biaya  pendidikan
kedinasan  dialokasikan  minimal  20%  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN)  pada  sektor  pendidikan  dan minimal  20%  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Merujuk pada realisasi  APBD  Provinsi  Banten  Tahun 2016, maka untuk melaksanakan sesuai UU No. 23 Tahun 2003 di atas harus menambah sekira  15%    atau  sekira  1.321  miliyar. Selanjutnya,  struktur  anggaran  belanja pendidikan  di  Provinsi  Banten  untuk belanja  langsung  88%  dan  belanja  tidak langsung 12%. Dalam pelaksanaan belanja langsung,  bahwa  perencanaan  anggaran ditemukan  lebih  banyak  terfokus  pada anggaran  operasional  dan  belanja  jasa daripada belanja modal .

## CAPAIAN  KUALITAS  BELANJA PELAYANAN DASAR URUSAN PENDIDIKAN
Menurut  PP  No.  58  Tahun  2005. Tentang  Pengelolaan  Kuangan  Daerah Pasal  21  (ayat  1),  bahwa  belanja  daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program  dan  kegiatan,  serta  jenis  belanja. Kualitas belanja daerah menunjukan karakteristik belanja yang memenuhi nilai-
nilai efisiensi, efektifitas, keadilan, akuntabilitas  dan  responsif  (Lewis,  2007 dalam Bappenas, 2011). Kemudian, belanja daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan  daerah  yang    tercermin  dalam APBD.  Oleh  karena  itu,  secara  normatif belanja  daerah  yang  berkualitas  adalah belanja  daerah  yang  sesuai  dengan  asas umum yang telah disebutkan dalam PP No. 58 Tahun 2005 tersebut. Dari asas tersebut, kemudian disusun 5 (lima) atribut kualitas belanja  daerah,  yakni  prioritas  belanja daerah, ketepatan alokasi belanja, ketepatan waktu  penetapan  APBD,  efektivitas  dan efisiensi  belanja,  serta  akuntabilitas  dan transparansi.  Pada  dasarnya  anggaran merupakan  sesuatu  yang  terbatas,  oleh sebabnya keterbatasan tersebut akan memunculkan pilihan-pilihan untuk diprioritaskan. Berkaitah hal tersebut, Mark Olsen  &  Anne-Maie  O’Neil  yang  dirujuk Riant  Nugroho  (2008)  menyatakan  bahwa kebijakan  pendidikan  merupakan  kunci bagi  keunggulan  bahkan  eksistensi  bagi negara  dalam  persaingan  global,  sehingga kebijakan  pendidikan  perlu  mendapatkan prioritas  utama  dalam  era  globalisasi. Kemudian  Nugroho  (2008)  juga  menyitir Marget  E.  Goertz  yang  mengemukakan bahwa  kebijakan  pendidikan  berkenaan dengan  efisiensi  dan  efektivitas  anggaran pendidikan.

## PRIORITAS BELANJA PENDIDIKAN
Proritas belanja pendidikan di Provinsi Banten  tentunya  harus  mengacu  pada Rencana  Program  Prioritas  dan  SKPD penanggung jawab yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Ada tujuh prioritas dalam RENJA Provinsi Banten tahun 2016 dalam urusan  pendidikan,  diantaranya  yaitu; Pendidikan  Anak  Usia  Dini  (PAUD); Pendidikan  Dasar  Wajib  Belajar  9  Tahun; Pendidikan  Menengah  Wajib  Belajar  12 Tahun;  Peningkatan  mutu,  kesejahteraan dan  perlindungan  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan; Pendidikan Tinggi; Pendidikan    Non  Formal  dan  Informal (PNFI); Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan.
Berdasarkan  data  penelitian  terkait hasil  evaluasi  program  dari  Bappeda Banten,  diketahui  bahwa  prioritas  belanja pendidikan  terjadi  ketidak  singkronan antara  visi  dan  misi  pembangunan,  dalam hal  ini  RPJMD  2012-2017,  RKPD  dan indikator kinerja utama pendidikan dengan program  pendidikan  yang  dilakukan  oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Sehingga belanja pendidikan yang dilakukan oleh SKPD tersebut banyak yang dipandang  tidak  tepat.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa prioritas belanja pendidikan di Provinsi Banten tidak terarah dengan  baik  sehinga  tolok  ukur  kegiatan dalam  peneyelenggaraan  pendidikan  tidak
tercapai  dengan  baik.  Program  yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dipandang  tidak  berbasis  permasalahan data realitas pendidikan di wilayah masing- masing  daerah.  Jadi  prioritas  belanja dipandang masih belum jelas prioritas arah pembangunannya.

## KETEPATAN  ALOKASI  BELANJA PENDIDIKAN
Terkait  dengan  ketepatan  alokasi belanja pendidikan, tentu tidak terlepas dari pendanaan  bidang  pendidikan,  pemerintah telah menetapkan ketentuan bahwa alokasi dana  untuk  pendidikan  minimal  20%  dari APBD. Hal ini tertuang dalam UU No. 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). Alokasi belanja dinilai  berdasarkan  beberapa  indikator meliputi  proporsi alokasi  belanja pegawai, alokasi  belanja  barang  dan  jasa,  alokasi belanja  modal, alokasi  subsidi,  hibah,  dan bansos.
Permasalahan untuk perbaikan pendidikan  di  Banten  memang  tidak  bisa dipungkiri.  Faktor  penyebabnya  tentu beragam,  salah  satunya  yang  bisa  dinilai dari  ketepatan  alokasi  belanja  pendidikan. Imbas dari ketidaktepatan dalam merealisasikan  belanja  pendidikan  bisa menyebabkan  keterpurukan  pendidikan, seperti  halnya  terjadi  di  Banten  Wilayah Selatan. Berdasarkan data penelitian diketahui bahwa ketepatan alokasi
anggaran  dalam  belanja  pendidikan  masih belum  jelas.  Tidak  adanya  perencanaan yang  matang  dari  pengkajian  belanja pendidikan, sehingga menyebabkan ketepatan  alokasinya  tidak  terukur  dengan baik yang singkron dengan tujuan pembangunan  pendidikan.  Selain  itu, ketepatan alokasi anggaran untuk pendidikan terutama untuk alokasi distribusi  wilayah  yang  membutuhkan belum  sampai  ke  arah  tersebut.  Ketepatan belanja  dengan  sasaran  permasalahan pendidikan  belum  terjawab  dengan  baik. Sarana  dan  prasaran  untuk  menunjang penyelenggaraan pendidikan masih banyak dibutuhkan  khususnya  di  wilayah  selatan Banten, di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

## KECUKUPAN BELANJA PENDIDIKAN
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional  Pasal  11  (Ayat  2), menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya  dana  guna  terselenggaranya pendidikan  bagi  setiap  warga  negara  yang berusia  tujuh  sampai  lima  belas  tahun. Pendidikan  merupakan  kebutuhan  primer oleh  karena  itu  negara  berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi seluruh rakyat dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi.
Berkenaan  dengan  kecukupan  belanja pendidikan, maka pemerintah daerah dalam aturan diatas memiliki kewajiban menjamin kecukupan  dalam  belanja  pendidikan. Untuk  realisasinya  di  Provinsi  Banten, dapat  disimpulkan  bahwa  kecukupan belanja pendidikan dalam menyelenggarakan  peningkatan  kualitas pendidikan  sudah  dipandang  cukup  dan perlu  dilakukan  secara  bertahap  sesuai target yang akan dicapai untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di setiap kabupaten kota yang berbeda-berda. Selain  itu,  komitmen  dari  penyelenggara pemerintahan dan penyelnggara pendidikan perlu dibangun agar belanja yang diporsikan  tepat  pada  sasaran  penerima manfaat dari program yang dibuat.

## PELAYANAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN/KOTA
Studi kasus di empat kabupaten/kota di wilayah  Provinsi  Banten  yaitu  Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang,  dan  Kota  Cilegon,  diperoleh deskripsi terkait kondisi kebutuhan pendidikan  dan  realisasi  ketepatan  belanja Pemerintah Provinsi Banten dalam belanja pelayanan pendidikan di kabupaten/kota.
Data Kemendikbud (2017) menyebutkan  bahwa  persentase  anggaran urusan pendidikan dalam APBD Kabupaten Pandeglang  (di  luar  transfer  daerah  hanya mencapai 14,9 % pada tahun 2016 dan pada
tahun  2105  lebih  tinggi  persentasenya mencapai 19,5%. Angka tersebut diketahui dari  total  APBD  Kabupaten  Pandeglang adalah  sebesar  Rp  2.622,4  miliyar. Selanjutnya mengenai permasalahan pendidikan  di  Kabupaten  Pandeglang diantaranya  berkaitan  dengan  efektivitas belanja pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Banten yaitu kurangnya sarana dan prasarana akses layanan pendidikan khususnya  perbaikan  ruang  kelas  dan penambahan  USB  (unit  sekolah  baru) terutama  di  Kecamatan  yang  belum memiliki unit sekolah SMA/SMK. Kemudian,  masalah  akses  jalan  dan  saran transportasi  menuju  sekolah  dari  tempat tinggal siswa. Kedua karena permasalahan ekonomi  dalam  hal  ini  permasalahan kemiskinan  yang  perlu  dientaskan.  Ketiga permasalahan  kultur  masyarakat  yang masih melarang menyekolahkan anaknya di lembaga  pendidikan  formal.  Keempat, yaitu permasalahan koordinasi antara KCD dan  dinas  pendidikan  kabupaten  masih belum berjalan baik, dan perlu singkronisasi dalam meningkatkan layanan pendidikan  secara  bersama-sama.  Kelima permasalahan kebutuhan guru bidang studi yang  masih  kurang,  sehingga  dibutuhkan guru  bidang  studi  lebih  banyak  lagi  guna menunjang  kualitas  pendidikan  di  daerah, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.
Untuk  melihat  fakta  permasalahan pendidikan di Kabupaten Lebak, ditemukan bahwa  anggaran  urusan  pendidikan  dalam APBD  Kabupaten  Lebak  di  luar  transfer daerah hanya mencapai 13,9 % pada tahun 2016  dan  pada  tahun  2105  lebih  tinggi persentasenya mencapai 15,6%. Persentase tersebut  diketahui  dari  total  APBD Kabupaten Lebak pada Tahun 2016 sebesar Rp  2.449,6  miliyar.  Jika  dibagi  per  siswa alokasi  pendidikan  tersebut  setara  dengan Rp  1.011.800  per  siswa.  Jadi  kondisi realisasi tersebut di Kabupaten Lebak, jika merujuk  pada  UU  No.  20  Tahun 2003 belum terlaksana realisasinya sesuai amanat  UU  tersebut.  Maka  hal  tersebut menjadi  catatan  baik  untuk  diperhatikan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan pelayanan pendidikan agar lebih baik.
Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lebak, dengan angka partisipasi sekolah yang rendah baik APK dan APM- nya disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya karena keterbatasan  ekonomi  masyarakat  dan prasarana  pelayanan  pendidikan,  seperti jauhnya  akses  menuju  sekolah  dan infrastruktur  transportasi  dan  jalan  yang sulit  terjangkau.  Hal  tersebut  terjadi  di desa-desa  terpencil,  seperti  di  Kecamatan Cigemblong dan Kecamatan Bojongmanik. Sehingga  kebijakan  penganggaran  untuk biaya  layanan  pendidikan  perlu  diarahkan
kepada perbaikan kondisi tersebut. Permasalahan  yang  lebih  penting  lagi adalah  berkaitan  dengan  motivasi  anak untuk  sekolah  dari  lingkungan  baik keluarga  maupun  masyarakat  yang  masih rendah.  Sehingga  pola  solusinya  perlu diefektifkan  PKBM  (Pusat  Kelompok Belajar  Masyarakat),  sehingga  kebijakan penganggaran dari pemerintah perlu mendorong kepada hal tersebut untuk bisa meningkatakan  angka  partisipasi  sekolah. Dengan pola Paket A, B dan C hal tersebut diyakini  bisa  mendongkrak  ketertinggalan pendidikan.
Selanjutnya kondisi pelayanan pendidikan  Kabupaten  Tangerang  dengan jumlah  penduduk  terbanyak  di  Provinsi Banten menjadi wilayah dengan karakeristik  yang  unik  untuk  di  potret keberadaannya.  Wilayah  ini  merupakan wilayah penyangga dua  kota di  tangerang, yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Berdasarakan persentase anggaran urusan pendidikan dalam APBD Kabupaten Tangerang  di  luar  transfer  daerah  hanya mencapai 15,8 % pada tahun 2016 dan pada tahun 2105 lebih kecil persentasenya hanya mencapai  12,3%.  Persentase  tersebut diketahui  dari  total  APBD  Kabupaten Tangerang pada Tahun 2016 mencapai Rp 4.776,0  miliyar.  Jika  di  bagi  alokasi pendidikan per siswa tersebut setara dengan Rp 1.218.600 per siswa. Jadi jika merujuk pada  UU  No.  20  Tahun 2003  kondisi
tersebut  belum  terealisasi  sesaui  amanat UU  tersebut.  Maka  hal  tersebut  menjadi catatan  baik  untuk  diperhatikan  oleh pemerintah  daerah  untuk  merumuskan kebijakan pelayanan pendidikan ke depan.
Kondisi  pelayanan  pendidikan  di Kabupaten  Tangerang  adalah  kurangnya sarana  dan  prasarana  layanan  pendidikan khususnya dalam ketersediaan ruang kelas yang  layak  dan  ketersediaan  unit  sekolah baru khususnya di wilayah kecamatan yang penduduknya terus bertambah.
Ketersediaan  sekolah  yang  masih  kurang menyebabkan kondisi daya tampung siswa di  sekolah menjadi  over  kapasitas.  Karena daerah  tersebut  dikatakan  pinggiran  kota dan  wilayah  industri  banyak  penduduk miskin  kota  yang  menjadi  permasalahan pembangunan  SDM  di  wilayah  tersebut. Maka  pembiayaan  layanan  pendidikan perlu  diarahkan  untuk  membangun  saran dan  prasarana  serta  membangun  unit sekolah  baru  khususnya  kecamatan  yang masih kurang sarana dan prasarana layanan pendidikannya.  Belanja  pendidikan  perlu diarahkan  kepada  peningkatan  kualitas guru,  dan  perlu  penambahan  guru  bidang studi  yang  profesional,  guna  menunjang lulusan  siswa  agar  mampu  bersaing, khususnya di dunia kerja karena Tangerang adalah  wilayah  industri  yang  menuntut SDM untuk tenaga kerja industri.
Selanjutnya,  kondisi  penyelenggaraan pendidikan  di  Kota  Cilegon  dipandang
sudah  baik  karena  wilayah  ini  merupakan wilayah industri yang menuntut SDM yang siap  pakai  untuk  kebutuhan  tenaga  kerja industri. Dari data neraca pendidikan derah dari  Kemendikbud  (2017),  Pemerintah Kota Cilegon dalam merealisasikan persentase  anggaran  urusan  pendidikan dalam  APBD  (di  luar  transfer  daerah)  di tahun  2016  hanya  mencapai  0,4%  dari totoal  APBD-nya  sebesar  1.783,8  miliyar atau  jika  dibagi  per  siswa  hanya  sebesar 72.300  per  siswa  per  tahun.  Sementara  di tahun  2015  mencapai  12,8%.  Melihat kondisi  tersebut  Pemerintah  Kota  Cilegon belum  menjalankan  amanat  UU  No  20 Tahun  2003,  karena  anggaran  pendidikan semakin kecli sehingga jauh pada pencapaian 20% dari APBD yang diamanatkan dalam UU tersebut.
Kondisi  pendidikan  Kota  Cilegon dipandang  oleh  pemerintah  daerahnya sudah  cukup  baik,  sehingga  APBD  tidak terlalu  diprioritaskan  kepada  pendidikan. Meski demikian pemerintah Kota Cilegon, terus  mendorong  kualitas  pendidikan  di wilayah  tersebut.  Ketersediaan  saran pendidikan di wilayah tersebut dibutuhkan peningkatan  kualitas  lulusan  yang  siap bersaing  di  dunia  kerja.  Karena  daerah sebagai  pusat  industri  di  pintu  gerbang Pulau Jawa dan Pulau Sumatra membutuhkan  dorongan  dari  pemerintah provinsi  untuk  meningkatkan  kualitas lulusan  siswa,  khususnya  sekolah  SMK
yang menuntut perbaikan skill yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  kualitas  belanja pelayanan  dasar  urusan  pendidikan  di Provinsi  Banten  menunjukkan  bahwa:  (1) Berdasarakan APBD Provinsi Banten tahun 2016  sebesar  Rp  8.811,0  miliyar,  belanja urusan  pendidikan  yang  terealisasi  hanya sebesar  Rp  3.96,35  milyar  atau  setara  5,7 %.  Belanja  pendidikan  Provinsi  Banten mengacu  pada  amanat  UU  No.  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional belum terealisasi minimal 20% dari APBD Provinsi  Banten;  (2)  Struktur  belanja pendidikan  terdiri  dari  belanja  langsung 88%  dan  belanja  tidak  langsung  12%. Anggaran  lebih  banyak  terfokus  pada anggaran  operasional berupa  belanja pegawai  dan  belanja  barang  serta  jasa sebesar  50%,  sementara  belanja  modal hanya  sebesar  46%  (dari  struktur  belanja langsung);  (3)  Ketersediaan  sumber  daya manusia  pendukung  pendidikan  belum dapat  mengakomodir  sampai  ke  wilayah terpencil,  dimana  rasio  guru  dengan  siswa untuk  SMA  1:18  dan  1:  15  untuk  SMK. Selain  itu,  ketersediaan  guru  khususnya guru  bidang  studi  ditemukan  masih  ada yang  tidak  sesuai  dengan  kualifikasi pendidikan keilmuannya, sehingga lulusan siswa  sekolah  kurang  berkualitas;  (4) Ketersediaan  sarana  pendidikan  sekolah
menengah  agak  sulit  dijangkau  khusus untuk anak usia sekolah yang berada pada kategori  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi (kondisi  ekonomi).  Minimnya  dorongan orang  tua  dan  lingkungan  masyarakat (kultur)  untuk  bersekolah,    ketersediaan sarana jalan menuju sekolah hingga 25 km, membuat dorongan  untuk partisipasi sekolah menjadi kurang; (5) Kondisi sarana dan prasarana dibeberapa daerah mengalami  kerusakan,  dan  tidak  layak digunakan  untuk  proses  belajar  mengajar dengan nyaman, juga daya tampung siswa pada  sekolah  tertentu  di  beberapa  wilayah melebihi  kapasitas  seperti  di  daerah  yang padat  penduduknya.  Data  yang  ditemukan pada  tahun  2016,  untuk  kondisi  ruang sekolah SMA sebanyak 2.828 kondisi baik, 2.275  kondisi  rusak  ringan,  226  rusak sedang  dan  222  kondisinya  rusak  berat. Sementara  untuk  SMK  ada  2.705  kondisi baik,  3.363  kondisi  rusak  ringan,  201 kondisi  rusak  sedang  dan  271  kondisinya rusak  berat;  (6)  Perkembangan  indikator pendidikan  di  Provinsi  Banten  ditemukan untuk pendidikan menengah masih rendah, dimana  Angka  Partisipasi  sekolah  (APS) berdasrakan  kelompok  umur  16-18  tahun (usia pendidikan menengah) sebesar 66.73%,  Angka  Pertisipasi  Kasar  (APK) sebesar  69,73%,  Angka  Partisipasi  Murni (APM) hanya 55,7 %.

## REKOMENDASI
Beberapa  rekomendasi  terkait  hasil penelitian  ini  yaitu:  (1)  Penambahan belanja  pendidikan  sebesar  14%  dari  total APBD  yang  ada  sehingga  terealisasi belanja  pendidikan  minimal  20%  dari APBD  Provinsi  Banten  ;  (2)  Perlu dilakukan perubahan struktur belanja yaitu mengurangi belanja yang bersifat operasional  pada  belanja  pegawai  untuk dialihkan  pada  belanja  modal.  Sehingga belanja  pendididikan  efektif  dan  efesien serta dapat mendorong perbaikan indikator pendidikan  di  masa  akan  datang;  (3) Belanja  pendidikan  perlu  diarahkan  pada pengingkatan  kualitas  guru  yang  masih kurang,  khususnya  penambahan  guru bidang studi di beberapa wilayah terpencil dan dibutuhkan distribusi guru yang merata sesuai  kebutuhan  guru  sehingga  lulusan siswa  bisa  terjamin  kualitasnya;  (4) Ketersediaan  sarana  pendidikan  perlu memperhatikan kondisi, jumlah penduduk, luas  wilayah  dan  jarak  tempuh  agar memudahkan  akses  anak  usia  sekolah menengah menjangkau layanan pendidikan, sehinga pelu dilakukan penambahan  Unit  Sekolah  Baru  (USB)  di beberapa  wilayah  kecamatan  yang  masih minim  jumlah  unit  sekolahnya;  (5)  Perlu diperhatikan  kondisi  sarana  (penambahan unit  sekolah  baru),  renovasi  ruang  kelas yang kondisinya sudah rusak, dan penambahan ruang kelas baru (RKB) untuk
menampung  jumlah  siswa  yang  semakin bertambah bagi wilayah yang penduduknya semakin  padat;  (6)  Untuk  mengentaskan APS, APK, dan APM, diperlukan kelompok Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  (PKBM)/  paket  A,  B,  C  agar indikator  pendidikan  tersebut  dapat  naik perkembangannya sehingga perbaikan dalam  mewujudkan  visi  pendidikan  dapat tercapai dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS Provinsi Banten, 2016. Statistik Provinsi Banten Tahun 2016 . Serang: BPS Provinsi Banten.
Edupost.id, 2016. Pendidikan Indonesia Berada di Peringkat ke 57 Dunia
Versi  OECD di  akses  pada  3  Maret  2017 dari,
(http://edupost.id/internasional/
pendidikan-indonesia-berada-di-peringkat- ke-57-dunia-versi-oecd/).
Kemendikbud, 2016. Neraca Pendidikan Daerah 2016; Provinsi Banten , dari: http ://npd.data.kemdikbud.go.id, diakses 5 Maret 2017.
Milles,  M.B.  and  A.  H.  Michael.
1992. Analisa  Data  Kualitatif .  Jakarta:  UI Press.
Nugroho,  R.  2008. Public  Policy :
Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan- Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement  dalam  Kebijakan  Publik, Kebijakan sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan. Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo.
___________. 2013. Metode
Penelitian Kebijakan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Pertiwi, LD. 2007. Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah di
Propinsi  Jawa  Tengah .  Jurnal  Ekonomi Pembangunan. 12(2).
Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian
Manajemen, Pendekatan: Kuantitatif,
Kualitatif,  Kombinasi  (Mixed  Methods), Penelitian  Tindakan,  Penelitian  Evaluasi . Bandung: CV. Alfabeta.
Todaro, M.P. and Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi  Jilid 1 Edisi Kesembilan .  Terjemahan  Haris  Munandar.
Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.