## PERAN PPAT DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PERPAJAKAN
Fatmawati a , Herman Adriansyah b
a Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Email: hafizsandy07@gmail.com
b Notaris dan PPAT Kota Palembang
Naskah diterima: 20 Februari; revisi:  15 April; disetujui: 30 Mei 2023 DOI: 10.28946/rpt.v12i1.2899

## Abstrak:
Pajak sebagai kewajiban kenegaraan merupakan wujud peran serta rakyat dalam membiayai berbagai pengeluaran  negara  yang  pemungutan  pajak  dilaksanakan  berkaitan  dengan  perbuatan  hukum  yang bergerak  dalam  lingkungan  hukum  perdata,  seperti  pendapatan,  kekayaan,  perjanjian,  penyerahan, pemindahan  hak  karena  pewarisan,  dan  sebagainya.  Pajak  sumber  penerimaan  negara  untuk pelaksanaan  pembangunan  untuk  kesejahteraan  rakyat.    Peran  pajak  dalam  pengelolaan  keuangan negara sangat penting untuk mewujudkan stabilisasi ekonomi dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.    Peran  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  dalam  APBN  2021  adalah  sebesar Rp.1,546,51 triliun atau  77,20% dari APBN sebesar Rp. 2.003,06 triliun.  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara khusus mengemban tugas dalam membantu pelaksanaan administrasi  perpajakan  yang berkaitan  langsung  dengan objek pajak dalam ruang lingkup pekerjaannya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas  tanah  atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun.    Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  dan menganalisis peran PPAT dalam optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  sejarah  dan perundang-undangan,  karya  ilmiah,  buku-buku,  dan  jurnal  yang  berkaitan  dengan  tema  penulisan. Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier,  menyimpulkan  pelaksanaan PPAT dalam membantu administrasi perpajakan telah sesuai dengan  perundang-undang, apabila ada perbedaan data pada laporan PPAT ke Kantor Pelayanan Pajak dengan nilai transaksi yang seharusnya, maka Wajib Pajak dan PPAT dikenakan sanksi dan pengenaan tarif pajak terkait akta yang dibuat oleh PPAT telah sesuai dengan Undang-Undang.
Kata Kunci: BPHTB; Pajak; Penerimaan Negara; PPAT

## Abstract:
Tax as a state obligation is a form of people's participation in financing various state expenditures for which tax collection is carried out in connection with legal actions that operate within the civil law environment, such as income, wealth, agreements, delivery, transfer of rights due to inheritance, and so on. Tax is the source of state revenue for the implementation of development for people's welfare. The role of taxes in managing state finances is very important to realize economic stabilization and implement  sustainable  development.  The  role  of  state  revenue  from  the  tax  sector  in  the  2021  State Budget is Rp. 1.546.51 trillion or 77.20% of the State Budget of Rp. 2,003.06 trillion. The Land Deed Making Officer (PPAT) specifically has the task of assisting the implementation of tax administration directly related to tax objects within the scope of his work as a general official who is authorized to make  authentic  deeds  regarding  certain  legal  actions  regarding  land  rights  or  ownership  rights.
Apartment units. This study aims to determine and analyze the role of PPAT in optimizing state revenue from  the  taxation  sector.  This  study  uses  normative  legal  research  methods,  using  historical  and statutory approaches, scientific papers, books and journals related to the theme of writing. This study uses primary, secondary and tertiary legal materials, concluding that the implementation of the PPAT in assisting tax administration is in accordance with the law, if there are differences in the data in the PPAT report to the Tax Service Office with the transaction value that should be, then the Taxpayer and the PPAT are subject to sanctions and the imposition of tax rates related to deeds made by PPAT is in accordance with the law.
Keywords: BPHTB; PPAT; State Revenue; Taxes

## LATAR BELAKANG
Pajak merupakan salah satu  sumber penerimaan  negara bagi  pelaksanaan dan peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak sebagai kewajiban kenegaraan merupakan wujud  peran  serta  rakyat  dalam  membiayai  berbagai  pengeluaran  Negara.  Kewenangan pemungutan  pajak  diberikan  kepada  pemerintah  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang. Pemungutan  pajak  dilaksanakan  berkaitan  dengan  keadaan-keadaan  dan  perbuatan  hukum yang bergerak dalam lingkungan hukum perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian, penyerahan, pemindahan hak karena pewarisan, dan sebagainya.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut UU KUP, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan pajak adalah: 1 “kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat”.
Dengan pengertian lain pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. 2 Peran pajak dalam pengelolaan  keuangan  negara  sangat  besar  dan  penting,  khususnya  untuk  pemenuhan pembiayaan  suatu  program  atau  kegiatan  pemerintah      dalam      mewujudkan      stabilisasi ekonomi  di  Negara  Kesatuan  RI  dan  juga  dalam  melaksanakan  pembangunan  yang berkelanjutan. 3
Kepatuhan  pajak  merupakan  kondisi  terpenuhinya  semua  kewajiban  perpajakan  dan hak  perpajakan,  wajib  pajak  dikatakan  patuh  apabila  penghasilan  yang  dilaporkan  sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu. 4 Fiskus, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, berkewajiban untuk memberikan  pelayanan,  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  wajib  pajak  dalam  rangka pelaksanaan sistem perpajakan tersebut, sehingga wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tetap berada pada  ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
PPAT  mempunyai  kewajiban  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  antara  lain
1 Lembaga Manajemen and Kolektif Nasional, “UU Ketentuan Perpajakan,” Jurnal Hukum Dan     HAM National Collective Management Institute 1, no. 2 (2022): 93–104.
2 Siti Resmi, Perpajakan Teori & Kasus , ed. Ema Sri Suharsi, 11th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2019).
3 Dito Aditia Darma Nasution, “Analisis Pengaruh Kebijakan Eksekutif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Upaya Mendongrak Penerimaan Negara,” Jurnal Profita 12, no. 3 (2019): 445, https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.007.
4 Nita Andriyani Budiman, “Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus,” Jurnal Profita 11, no.   2 (2018): 218, https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.005.
menyangkut  pajak pribadi  atas penghasilan PPAT, penyuluhan hukum 5 termasuk dibidang perpajakan dalam setiap akta yang dibuat apabila menimbulkan hutang pajak dan pengawasan terhadap  pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan.  Dalam  menjalankan pekerjaannya,  PPAT  mempunyai  hubungan  yang  cukup  erat  dengan  perpajakan,  hal  ini disebabkan karena kedudukan PPAT sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan PPAT merupakan jabatan kepercayaan. 6 Jabatan ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai PPAT  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kepercayaan      tersebut    dengan    sebaik- baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. 7
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  bahwa  tugas  pokok  PPAT  adalah  melaksanakan  sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan  dasar  bagi  pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah  yang  diakibatkan  oleh perbuatan hukum itu. 8
Dengan  melihat  pentingnya  perannya  tersebut,  maka  PPAT  perlu  didorong  untuk memenuhi kewajibannya, baik dalam memastikan dipenuhinya kewajiban penyetoran BPHTB dan  PPh  Final  dari  transaksi  pengalihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  serta  perjanjian pengikatan  jual  beli  atas  tanah  dan/atau  bangunan  sebelum  akta  autentik  ditandatangani maupun  kewajiban  menyampaikan  laporan  bulanan  secara  tertib  dengan  melakukan koordinasi, sosialisasi, dan law enforcement.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  disebut  juga penelitian hukum doctrinal . 9 Pada penelitian hukum jenis ini akan menganalisis keberlakuan hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan-bahan  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  apa yang  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan (law  in  books) atau  hukum  dikonsepkan sebagai  kaidah  atau  norma  yang  merupakan  patokan  berperilaku  manusia  yang  dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder. Yang terdiri dari bahan hukum  primer, bahan hukum  sekunder atau data tersier. Penelitian ini dilakukan dengan  cara  menelaah  Undang-Undang,  karya  ilmiah,  buku-buku,  jurnal  yang  berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder. 10

## ANALISIS DAN DISKUSI
Pelaksanaan Hukum PPAT Dalam Membantu Administrasi Perpajakan
5 Kementerian Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan PPAT (Jakarta, 2014).
6 Pribadi Bombong Fiqtian Pintoko, “Pertanggungjawaban PPAT/PPAT Sebagai Intelectual Dader Dibidang Perpajakandalam Melaksanakan Tugas Jabatan,” Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 9, no. 4 (2021): 148–52.
7 Edwar Edwar, Faisal A.Rani, and Dahlan Ali, “Kedudukan PPAT Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8, no. 2 (2019): 207, https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p05.
8 M Zulfikar et al., “Penyelesaian Masalah Sanksi Praktik Pembantuan Pembayaran BPHTB Oleh PPAT Kepada Wajib Pajak” 5, no. 28 (2021): 49–62.
9 Tim Penyusun Buku Pedoman, Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Palembang , 1st ed. (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012), hlm. 104.
10 Ibid.
Pembuatan  akta  otentik  dan  tugas-tugas  lain  yang  dibebankan  dan  melekat  dalam  ruang lingkup  tugas  dan  kewenangan  PPAT  memegang  peranan  penting  dalam  terciptanya  lalu lintas  hukum,  terlebih  dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  akta,  sebagai  pejabat umum  mempunyai  kewenangan  atributif  dari  negara  untuk  menjalankan  sebagian  fungsi publik dari negara khususnya dalam bidang hukum perdata. 11 Pasal 6 Ayat (2) PP nomor 24 Tahun 1997 disebutkan, “dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu  menurut  Peraturan  Pemerintah  ini  dan  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan”.  Sedangkan  pada  Pasal  7  ayat  (1)  dan  Pasal  7  ayat  (2)  disebutkan,  “PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri” dan “untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT sementara”, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kepala Kecamatan atau Kepala Kelurahan. 12
Sumber potensi pajak yang patut digali sesuai situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan pembangunan bangsa sekarang ini adalah jenis Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  adalah  pajak  atas  perolehan  hak  tanah  dan/atau  bangunan. BPHTB  merupakan  salah  satu  pajak  obyektif  atau  pajak  kebendaan  dimana  pajak  terutang didasarkan pertama-tama pada apa yang menjadi obyek pajak baru kemudian memperhatikan siapa yang menjadi subjek pajak. 13
Tugas  pokok  PPAT  melaksanakan  sebagian  kegiatan  pendaftaran  tanah  dengan membuat akta sebagai alat bukti dan dasar pendaftaran tanah. Segala hal yang berhubungan dengan  akta-akta  peralihan  hak  atas  tanah,  pemberian  hak  baru  atas  tanah,  dan  pengikatan tanah sebagai jaminan hutang, merupakan tugas dan tanggung jawab PPAT serta harus dibuat dihadapannya.
Pendaftaran  atas  setiap  peralihan,  penghapusannya  dan  pembebannya,  demikian pendaftaran yang pertama kali ataupun pendaftaran karena konversi ataupun pembebasannya akan  banyak  menimbulkan  komplikasi  hukum  jika  tidak  didaftarkan  padahal  pendaftaran tersebut merupakan bukti yang kuat bagi pemegang haknya.
PPAT dalam menjalankan tugasnya sebagai pembuat akta, tidak lepas dari perpajakan. PPAT secara langsung berhadapan dengan calon wajib pajak, oleh karena itu pejabat tersebut berperan  serta  untuk  memberikan  himbauan  kepada  calon  wajib  pajak  tersebut  untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak yang timbul. Secara umum, ada tiga jenis pajak yang akan muncul dari sebuah transaksi berhubungan dengan jabatan PPAT, yaitu: 14 1. PPh Final  yang  dikenakan  kepada  si  penjual  dalam  PP  nomor  34  Tahun  2016  dijelaskan,  atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi  atau badan dari pengalihan hak atas tanah  dan/atau  bangunan  atau  perjanjian  pengikatan  jual  beli  atas  tanah  dan/atau  bangunan beserta perubahannya, terutang PPh yang bersifat final. Tarif PPh ada tiga macam, yaitu: 2,5 persen,  1  persen,  dan  0  persen.  Besaran  tarif  itu  tergantung  dari  jenis  transaksinya,  yang kemudian dikenakan dari jumlah bruto nilai pengalihan. 2. BPHTB, aturan pengenaan BPHTB adalah UU nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Besarnya tarif BPHTB adalah 5 persen dari Nilai
11 Notaris PPAT and D I Kota, “Efektivitas Pelaksanaan Pemotongan Honorarium Yang Diberikan Kepada,” 2019.
12 KJafar Kholis, “Implementasi Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik” (Universitas Islam Malang, 2021).
13 Ronal Ravianto and Purnawan Amin, “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Dengan Pendekatan Self Assessment System,” Jurnal Akta Vol. 4, no. 4 (2017): 567–74.
14 Waluyo Hanjarwadi, “Pajak Jual-Beli Tanah, Jenis Dan Cara Menghitungnya,” pajak.com, 2022.
Jual Objek Pajak (NJOP) yang sudah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Nilai dari NJOP pada tiap wilayah biasanya tidak sama, sesuai dengan kondisi setempat. 15 Landasan  hukum  bagi  PPAT  dalam  membantu    pelaksanaan  administrasi perpajakan di sektor perpajakan daerah yaitu pengawasan pembayaran BPHTB sebagaimana dalam  Pasal 91 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “PPAT/Notaris  hanya  dapat  menandatangani  akta  pemindahan  Hak  atas  Tanah  dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak’. 3. PPN, penyerahan tanah  dan/atau  bangunan  dengan  tujuan  diperjualbelikan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN. 16
Untuk  menjalankan  amanah  UU  tersebut  PPAT  memegang  prinsip  keadilan  artinya bahwa  setiap  menandatangani  akta  pemindahan  Hak  atas  Tanah  dan/atau  Bangunan  setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak tanpa melihat siapa wajib pajak tersebut semua mendapat perlakuan yang sama. Untuk itu teori yang menjadi landasan PPAT: 1.Teori Keadilan, PPAT tidak boleh berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Kata adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. 17 Hakikat keadilan juga terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang ke II juga alinea ke IV, didalam Pancasila juga terdapat hakikat keadilan yaitu pada sila ke dua (kemanusiaan yang adil dan beradap) dan di  sila yang ke lima (keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia).  Keadilan  adalah  hal-hal  yang  berkenaan  pada  sikap  dan  tindakan  dalam hubungan  antar  manusia  yang  berisi  sebuah  tuntutan  agar  sesamanya  dapat  memperlakukan sesuai  hak  dan  kewajibannya.  Dalam  bahasa  inggris  keadilan  adalah justice .  Makna justice terbagi atas dua yaitu makna justice secara atribut dan makna justice secara tindakan. Makna justice secara  atribut  adalah  suatu  kuasalitas  yang  fair  atau  adil.  Sedangkan  makna justice secara  tindakan  adalah  tindakan  menjalankan  dan  menentukan  hal  atau  hukuman.  2.  Teori Kewajiban, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, arti kewajiban adalah  sesuatu yang diwajibkan diamalkan, dilakukan, keharusan, tugas  kewajiban  ,  tugas,    pekerjaan,  perintah  yang  harus  dilakukan. 18 Menurut    Sukamto Notonagoro,  kewajiban  adalah  sesuatu  hal  yang  harus  dikerjakan  oleh  pihak-pihak  tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. 19 Selanjutnya John Salmond mengatakan bahwa kewajiban adalah suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang dan jika tidak melakukan suatu hal tersebut, maka akan memperoleh  sanksi. 20 Menurut Fredrick Pollock, bahwa kewajiban sama dengan sebuah tugas dan dalam pengertian hukum, kewajiban adalah sesuatu hal yang bisa mengikat antara dua orang atau lebih secara hukum.
15 Iswari Ramadhani Saragih, “Validasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Yang Nilai Transaksi Mengacu Pada Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan,” Jurnal Lex Justitia 2, no. 1 (2020): 59–77.
16 Rini Irianti Sundary, “Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad),” Aktualita (Jurnal Hukum) 1, no. 1 (2018): 279–94, https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3723.
17 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , 5th ed. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
18 KH. Safuan Alfandi, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Solo: Sendang Ilmu, 2005).
19 Yoseph Umarhadi, Hakikat Manusia Pancasila Menurut Notonegoro Dan Drijarka : Aktualisasinya Bagi Demokrasi Indonesia , ed. Rosa de Lima Yogyakarta: PT Kanisius
20 Restu, Pengertian Kewajiban: Jenis, Dan Contohnya (Jakarta: https://www.gramedia.com/ literasi/pengertian- kewajiban/, 2021).
Kewajiban  hukum  adalah  suatu  kewajiban  atau  keharusan  yang  di  mana  setiap  orang wajib mentaati peraturan hukum yang ada. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa konsep kewajiban awalnya adalah suatu  konsep moral  yang spesifik  dan merupakan pengertian norma moral dalam hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang. 21 Dalam ilmu hukum pengertian kewajiban yang sesungguhnya adalah beban yang  diberikan  oleh  hukum  kepada  subyek  hukum.  Misalnya  kewajiban  seseorang  untuk membayar  pajak  dari  adanya  ketentuan  undang-undang.  “hak  itu  memberi  kenikmatan  dan keleluasaan  kepada  individu  dalam  melaksanakannya,  sedang  kewajiban  merupakan pembatasan dan beban sehingga yang menonjol dalam segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak”. 22 3. Prinsip Keadilan Menurut Hukum Pajak, keadilan mempunyai pengertian yang sangat  luas  dan  pelik.  Dalam  hubungan  ini  dikemukakan  perngertian  secara  khusus,  yaitu pengertian keadilan dalam hukum pajak. Adapun salah satu sendi keadilan dalam hukum pajak ialah "perlakuan yang sama" terhadap wajib pajak yang tidak membedakan kewarganegaraan, baik pribumi maupun asing, dan tidak membedakan agama, aliran politik dan sebagainya.
Hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  penerapan  pajak  pada  suatu  negara  yaitu  adanya keadilan  yang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  pembayar  pajak.  Karena  secara  psikologi masyarakat merasa pajak tersebut adalah sebagai beban, maka masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak  oleh  negara.  Hal  ini  perlu  agar  kesadaran  masyarakat  membayar  pajak  dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan menigkatkan penerimaan negara.

## Akibat Yang Ditimbulkan Jika Terjadi Pembayaran Pajak Yang Tidak Sesuai
Dari berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah salah satunya yaitu pajak yang dikenakan akibat adanya perbuatan hukum atas peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, adalah Pajak BPHTB, ini dikarenakan negara menganggap tanah dan bangunan tersebut merupakan salah satu aset yang mendatangkan nilai ekonomis. Jenis pajak ini dikenakan bagi pihak-pihak yang mengalihkan hak ataupun yang menerima hak atas tanah dan/atau bangunan. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
Adapun  objek  dari  BPHTB  adalah  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan/atau  Bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi: a. Pemindahan hak karena: 1.  Jual  beli;  2.  Tukar  menukar;  3.  Hibah;  4.  Hibah  wasiat;  5.  Waris;  6.  Pemasukan  dalam perseroan  atau  badan  hukum  lain;  7.  Pemisahan  hak  yang  mengakibatkan  peralihan;  8. Penunjukan pembeli dalam lelang; 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. Penggabungan usaha; 11. Peleburan usaha; 12. Pemekaran usaha; atau 13. Hadiah. b. Pemberian hak baru karena: 1. Kelanjutan pelepasan hak; atau  2. Diluar pelepasan hak. Menurut Pasal 53 ayat (2) Peraturan Kepala BPN nomor 1 Tahun 2006, disebutkan bahwa Pengisian  blanko  akta  dalam  rangka  pembuatan  akta  PPAT  harus dilakukan  sesuai  dengan kejadian,  status  dan  data  yang  benar  serta  didukung  dengan  dokumen  sesuai peraturan perundang-undangan.  Selanjutnya  Pasal  55  menyebutkan  bahwa PPAT  bertanggung  jawab secara pribadi atas pelaksanaan tugas dan jabatannya dalam setiap pembuatan akta. Sementara
21 Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).
22 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019).
itu  berdasarkan  Pasal  28  ayat  (4)  huruf  d  pada  Peraturan  yang  sama, pemberian  keterangan yang  tidak  benar  dalam  akta  adalah  termasuk  pelanggaran  berat  oleh  PPAT  yang  dapat dikenakan  sanksi  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya  oleh  Kepala  Badan Pertanahaan Nasional Indonesia.
Selain itu, dalam Pasal 3 huruf f Kode Etik PPAT disebutkan salah satu kewajiban PPAT adalah bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak. Dalam prakteknya,  pencantuman  harga  dalam  akta  jual  beli  yang  lebih  rendah  dari  harga  pasaran, dapat juga terjadi atas permintaan pihak penjual atau pembeli dengan motif tertentu, misalnya menghindari atau memperkecil kewajiban perpajakannya. PPAT dalam menjalankan tugasnya sebagai  pembuat  akta,  tidak    lepas  dari  perpajakan. 23 PPAT  secara  langsung  berhadapan dengan calon wajib pajak, oleh karena itu pejabat tersebut berperan serta untuk memberikan himbauan  kepada  calon  wajib  pajak  tersebut  untuk  menyelesaikan  kewajiban  pembayaran pajak  yang  timbul,  yaitu  PPh,  PBHTB  dan  PPN  dengan  nilai  pajak  yang  harus  dibayar sebagaimana mestinya.
Pemungutan  atas  pajak  yang  timbul    dilakukan  melalui  sistem self  assessment system yaitu  dilakukan  atas  inisiatif  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  yaitu sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri dan membayar pajak yang digunakan terutang dan melaporkan tanpa diterbitkannya surat ketetapan pajak. 24 Dengan demikian diketahui dalam peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan pajak, yaitu pajak yang dikenakan kepada pihak yang menerima peralihan atau perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Ketentuan pada Peraturan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi  Daerah  terkait  sanksi  administratif  adalah  berupa  denda  yang  dikenakan  terhadap PPAT. Pengenaan sanksi denda kepada PPAT yang melakukan pelanggaran atas pembuatan akta  peralihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan  tersebut  tentunya  harus  mempunyai  dasar pengaturan  yang  jelas  mengapa  PPAT  dikenakan  sanksi  denda  tersebut.  Sanksi  dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan self assessment system dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak berhak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya.
Agar  pelaksanaannya  dapat  tertib  dan  sesuai  dengan  target  yang  diharapkan.  Jika  kita lihat  dari  sudut  pandang  yuridis,  pajak  mengadung  unsur  pemaksaan,  jika  kewajiban perpajakan  tidak  dilaksanakan,  maka  konsekuensi  hukum  yang  bisa  terjadi,  konsekuensi hukum  tersebut  adalah  pengenaan  sanksi-sanksi  perpajakan.  Pada  hakikatnya,  pengenaan sanksi  perpajakan  diperlakukan  untuk  menciptakan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan  kewajibannya,  sehingga  perlu  untuk  wajib  pajak  memahami  sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi pajak dimaksud adalah: 1.Sanksi Administrasi Perpajakan, penerapan sanksi administrasi  umumnya  dikenakan  karena  wajib  pajak  melanggar  hal-hal  yang  bersifat administratif  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  pajak.  Misalnya  saja  terlambat  membayar pajak  sesuai  batas  waktu  yang  telah  ditentukan,  wajib  pajak  salah  dalam  melakukan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Tujuan pemberian sanksi bisa dimaknai
23 Viny Dwivi and Eva Achjani Zulfa, “Tanggung Jawab PPAT Terhadap Penggelapan Paja Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 738/Pid.B/2018/PN SMG,” Indonesia Notary 3, no. 3 (2021): 22.
24 Yudi Kornelis2 Winnie Apriliani1, “Jurnal Pro Hukum: Vol . 11, No. 2, Juli 2021 Jurnal Pro Hukum:” 11, no. 2 (2022): 149–61.
sebagai  suatu  cara  menambah  penerimaan  negara  terlebih  apabila  besaran  sanksi  yang dikenakan tergolong pada nilai nominal yang cukup besar jumlahnya. Pada Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang  Ketentuan  Umum  Tata  cara  Perpajakan  berupa  kenaikan  sebesar  100% (seratus persen) atau sebesar 200% (dua ratus persen). Selain itu, besaran sanksi berupa denda sebesar  4  (empat)  kali  dari  jumlah  yang  kurang  bayar  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  44B Undang-Undang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 dasar hukum bagi pemerintah untuk mendapatkan uang pajak dari sanksi pajak.
Terhadap  wajib  pajak  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  perpajakan  dapat  dikenakan sanksi. Adapun sanksi administrasi pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: 1. Sanksi administrasi  berupa  denda;  2.  Sanksi  administrasi  berupa  bunga,  dan  3.  Sanksi  administrasi berupa kenaikan. 2.Sanksi Pidana Perpajakan, sanksi pidana pada umumnya diterapkan kepada wajib  pajak  yang  melanggar  ketentuan  yang  di  kualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  pajak. Sanksi pidana tersebut diterapkan dikarenakan karena adanya unsur kealpaan atau disebut juga dengan unsur kesengajaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara. 3.Sanksi Administrasi  Berupa  Denda,  sanksi  administrasi  berupa  denda  tergolong  sanksi  yang  masih dapat dipenuhi pelaksanaannya karena hanya mengenakan sanksi sejumlah uang kepada Wajib Pajak  yang  tidak  patuh  dalam  pelaksanaan  administrasi  perpajakan.  Besar  kecilnya  sanksi administrasi  ini  sangat  bervariasi  dan  tergantung  pada  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  formalnya  dalam  menyampaikan  surat  pemberitahuan.  Ada  beberapa ketentuan tentang sanksi denda hal  ini terdapat  pada Undang-Undang ketentuan Umum  dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
Kewajiban PPAT yang lain adalah berhubungan dengan penyampaian laporan bulanan akta yang telah dibuatnya, hal  tersebut  diatur dalam Pasal  26 ayat  (3) Peraturan Pemerintah nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  jo  Peraturan Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  nomor  1  Tahun  2006  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 62 ayat (1) menyatakan yaitu:
"PPAT  wajib  menyampaikan  laporan  bulanan  mengenai  akta  yang  dibuatnya,  yang diambil dari buku daftar akta PPAT kepada Kepala Kantor Pertanahan dan kantor-kantor lain sesuai  ketentuan  Undang-Undang  atau  Peraturan  Pemerintah  yang  berlakiu  selambat- lambatnya ranggal 10 bulan berikutnya. 25
Kantor-kantor  lain  yang  dimaksud  dalam  Pasal  62  ayat  (1)  di  atas  adalah  Kantor Pelayanan  Pajak  yang  wilayah  kerjanya  meliputi  letak  tanah  dan  atau  bangunan  untuk kepentingan PPh (Pajak Penghasilan) dan Badan Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan, PPAT melaporkan pembuatan akta atas Perolehan hak atas  Tanah  dan  atau  Bangunan  kepada  Kepala  Daerah  paling  lambat  pada  tanggal  10  bulan berikutnya. 26
Terhadap  kewajiban  PPAT  atas  tidak  disampaikannya  laporan  bulanan  perihal  semua akta  yang  dibuatnya  paling  lambat  tanggal  10  bulan  berikutnya  kepada  Kantor  Pertanahan, terdapat ancaman sanksi yaitu PPAT dapat diakhiri dengan hormat dari jabatannya oleh Kepala Badan karena melakukan pelanggaran ringan dalam  jabatannya sebagai  PPAT. Pengakhiran
25 Terry Maharani Wibowo, “Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian Laporan Bulanan Akta Yang Telah Dibuat Dihadapan PPAT Kepada Kantor Pertanahan” (Universitas Brawijaya, 2018).
26 DJKN Kemenkeu, “Mengoptimalkan Penggunaan Data Laporan Transaksi Jual Beli Tanah Dari PPAT Sebagai Obyek Pembanding Penilaian Tanah,” https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-aceh, 2019.
jabatan  PPAT  tersebut  berdasarkan  usulan  yang  diajukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan melalui Kepala Kantor Wilayah.
Berdasarkan  Pasal  26  ayat  (2) UU  nomor  20  Tahun  2000  tentang  Perubahan  atas  UU nomor  21  Tahun  1997  tentang  Bea Perolehan Hak atas Tanah, sanksi  yang  dapat  diberikan kepada  PPAT  yang  tidak  menyampaikan  laporan  bulanan  mengenai  akta  kepada  Kantor Pelayanan  Pajak  selambat-lambatnya  tanggal  10  bulan  berikutnya  dikenakan  denda  sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. 27
Atas laporan bulanan mengenai akta yang disampaikan oleh PPAT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), data dalam laporan bulanan PPAT direkam oleh Seksi Penjaminan Kualitas Data pada  aplikasi  Alat  Keterangan  (Alket)  yang  akan  menjadi  bahan  penggalian  potensi  pajak untuk  Seksi  Pengawasan,  Seksi  Pemeriksaan,  Penilaian  dan  Penagihan  serta  Fungsional Pemeriksa Pajak. Apabila wajib pajak yang tercantum dalam laporan PPAT tersebut datanya kurang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan, maka terhadap wajib pajak tersebut akan dilakukan penggalian potensi pajak melalui pemeriksaan terhadap wajib pajak. Bila hasil pemeriksaan  terhadap  wajib  pajak  berupa  ketetapan  pajak  kurang  bayar,  maka  wajib  pajak harus  menyetorkan  kekurangan  bayar  pajak  tersebut,  berdasarkan  Surat  Ketetapan  Pajak Kurang Bayar.
Pada kondisi yang sering terjadi memang sering ditemukan  nilai  pengalihan  yang  tidak wajar atau  seharusnya,  sehingga  penelitian  material ini  harus dilakukan. Wajib     pajak tidak mencantumkan nilai  pengalihan yang sebenarnya dengan  tujuan  agar  pajak terutang yang dibayarkan  menjadi  lebih  rendah  dari  yang  seharusnya.  Sehingga  perlu  dilakukan  penilaian atas  nilai  pengalihan  yang  terindikasi  memiliki nilai yang tidak wajar.
PPAT di harapkan tidak mengurangi nilai transaksi pajak yang ditetapkan pada “akta jual beli” yang dibuatnya. 28 Namun, PPAT harus berperan aktif memberi penyuluhan kepada calon pembeli dan penjual untuk tidak mengurangi nilai transaksi dibawah NJOP dan menyampaikan nilai  transaksi  secara  jujur  dan  sebenar-benarnya  untuk  kemudian  dicantumkan  dalam  AJB yang  dibubuhi  tanda  tangan  oleh  kedua  belah  pihak  di  hadapan  PPAT.  Dalam  menjalankan tugasnya  PPAT  dibatasi  oleh  kode  etik  PPAT.    Pasal  3  Kode  Etik  PPAT  nomor  112/KEP- 4.1/IV/2017 tanggal 27 April 2017 mengatur tentang tugas PPAT dan PPAT pengganti. Setiap PPAT  wajib  :  1.  Menjunjung  tinggi  kehormatan  dan  martabat  PPAT,  dan  berkelakuan  baik berdasarkan sumpah jabatan dan kode etik; 2. Menggunakan bahasa Indonesia yang benar; 3. Memprioritaskan  kepentingan  negara  dan  masyarakat;    4.  Ikut  berkontribusi  dalam  bidang hukum; 5.Menjalankan tugas dan jabatan dengan peniuh tanggung jawab dan tidak memihak, 6. Memberikan layanan terbaik kepada klien; 7. Memberi penyuluhan hukum pada masyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik;  8.  Menghormati,  menghargai  dan  saling  mempercayai  antar  sesama  rekan  sejawat;  9. Membela juga menjaga marwah dan nama baik KORP PPAT dengan berdasarkan solidaritas dan rasa saling menolong; 10. Menjunjung tinggi keramahtamahan antar sesama pejabat dan dengan seluruh masyarakat yang punya hubungan dalam menjalankan tugas dan jabatannya; 11. Menetapkan kantor yang merupakan satu-satunya tempat untuk melaksanakan tugas dan jabatannya  sehari-hari;  12.  Memperbaharui      segala    data    mengenai    kantor  PPAT    pada “Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.”
27 Ibid.
28 Harnita and Zahratul Idami , Muazzin, “Tanggung Jawab PPAT Dalam Penetapan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kota Banda Aceh,” Udayana Magister Law Journal (Universitas Udayana, 2019), https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03. p05.
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  62  PP  nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaftaran  Tanah disebutkan  bahwa  PPAT  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  mengabaikan  ketentuan- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk  yang  diberikan  oleh  Menteri  atau  Pejabat  yang  ditunjuk  dikenakan  tindakan administratif  berupa  teguran  tertulis  sampai  pemberhentian  dari  jabatannya  sebagai  PPAT, dengan  tidak  mengurangi  kemungkinan  dituntut  ganti  kerugian  oleh  pihak-pihak  yang menderita  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  diabaikannya  ketentuan-ketentuan  tersebut. Tanggung  jawab  administratif  berupa  teguran  tertulis  sampai  dengan  pemberhentian jabatannya sebagai PPAT sebagaiman diatur dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanahdan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), yaitu bagi anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenai sanksi berupa: a. Teguran; b. Peringatan; c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan IPPAT; d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan IPPAT; e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan IPPAT.
Tanggung jawab PPAT secara administratif ini, dapat pula berupa sanksi denda, terutama yang berkaitan dengan kewenangan perpajakan, yang merupakan kewenangan tambahan PPAT yang diberikan oleh undang-undang perpajakan. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, yang secara tegas menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah  dan/atau  Bangunan  setelah  Wajib  Pajak  menyerahkan  bukti  pembayaran  pajak”. Implikasi  dari  ketentuan  tersebut  adalah  PPAT  dapat  dikenakan  sanksi  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  93  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  Dan Retribusi  Daerah,  bahwa  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah/Notaris  dan  kepala  kantor  yang membidangi  pelayanan  lelang  negara,  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  91  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dikenakan  sanksi  administratif  berupa  denda  sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.

## Pengenaan Tarif Pajak Yang Digunakan Untuk Akta PPAT
Pengertian tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak (WP). Besarnya tarif pajak ini dalam bentuk persentase yang ditetapkan oleh pemerintah. 29 Menurut  Rismawati  Sudirman  dan  Antong  Amiruddin  mengemuka- kan pengertian  tarif  pajak yaitu:  “Tarif  pajak  adalah  ketentuan  persentase  (%)  atau  jumlah (rupiah)  pajak  yang  harus  dibayar  oleh  Wajib  Pajak  sesuai  dengan  dasar  pajak  atau  objek pajak”. 30 Menurut  Supramono  dan  Theresia  Woro  Damayanti  pengertian  tarif  pajak  yaitu: “Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase”. 31
Tarif  pajak  Akta  PPAT,  menurut  Pasal  2  PP  nomor  34  tahun  2016  tentang  PPh  atas Penghasilan  dari  Pengalihan  Hak  atas  Tanah  dan/atau  bangunan,  dan  Perjanjian  Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan beserta Perubahannya, menyatakan bahwa: 1). 2,5% (dua koma lima persen) dibebankan kepada wajib pajak tugas utamanya mengalihkan hak atas
29 Tim Support Klikpajak, “Jenis Tarif Pajak, Pengelompokan Tarif Pajak Dan Contohnya,” Mekari klikpajak, 2023.
30 Bambang Hariyanto, “Tips Trik Tutorial,” 20 Oktober 2013, 2013.
31 Ibid.
tanah  dan/atau  bangunan  dari  besaran  seluruh  peralihan  hak  atas  tanah  dan/atau  bangunan kecuali peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan berwujud rumah susun sederhana. 2). 1% (satu persen) dari besaran kualitas peralihan hak atas tanah dan/ataubangunan berwujud rumah susun sederhana yang dipungut dari wajib pajak yang tugas utamanya mengalihkan hak atas tanah  dan/atau  bangunan.  3).    0%  (nol  persen)  untuk  penggantian  hak  atas  tanah  dan/atau bangunan untuk negara, sedangkan badan usaha milik negara yang memiliki kewajiban utama terhadap  negara,  atau  badan  usaha  milik  daerah  yang  memperoleh  mandat  utama  dari pemerintah daerah, seperti dipersyaratkan oleh konstitusi yang mengurus tentang pengadaan tanah untuk pembangunan demi kebutuhan masyatakat. 4)  5% dari Nilai transaksi yang telah disetujui  bersumber  dari  UU  nomor  20  Tahun  2000  tentang  Perubahan  atas  UU  nomor  21 Tahun  1997  tentang  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah.  Mengenai  pihak  penerima  yang memperoleh lama maupun pihak yang menerima faedah yang dicapai  atas hasil penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan, mempunyai kepatutan saat melaksanakan penyetoran PPh dan BPHTB di lokasi pelunasan yang sudah dipilih sebelum akta jual beli (AJB) ditandatangani oleh para pihak di depan pejabat yang berhak.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan PPAT dalam membantu administrasi perpajakan telah sesuai dengan  perundang- undang  yang  berlaku.  Apabila  ada    perbedaan  data  pada  laporan  bulanan  PPAT  ke  Kantor Pelayanan Pajak dengan nilai transaksi yang seharusnya, maka kepada Wajib Pajak dan PPAT dikenakan  sanksi.  Besaran  pengenaan  tarif  pajak  terkait  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  telah sesuai sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.
Seharusnya para pihak yang menghadap PPAT pada saat melakukan transaksi di kantor PPAT    tidak  menggunakan  nilai  transaksi  fiktif,  sehingga  pajak  yang  harus  dibayar  sudah sesuai  dengan  pajak  sebenarnya.  PPAT  harus  memperhatikan  aturan  yang  berlaku,  bersifat transparan  dan  jelas  dalam  memberikan  arahan  terkait  pengenaan  pajak  terhadap  suatu transaksi  yang  terjadi  di  kantornya,  karena  perbuatan  tersebut  berpotensi  menjadi  sumber permasalahan di kemudian hari dan dapat menjerat PPAT dalam pusaran permasalahan hukum berupa sanksi pidana, perdata maupun administrasi apabila terbukti secara sah dan meyakinkan telah  melakukan  kesalahan  dan  ataupun  turut  serta  dalam  melakukan  perbuatan  yang bertentangan dengan ketentuan yang ada. Kantor Pelayanan Pajak lebih aktif dalam melakukan pengawasan  terhadap  laporan  yang  disampaikan  oleh  PPAT  dan  perlu  ada  reformulasi  atas regulasi yang ada pada undang-undang perpajakan, khususnya yang mengatur pengawasan dan kepatuhan  PPAT  dalam  memenuhi  kewajibannya  disektor  perpajakan  untuk  terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi PPAT, sehingga adanya sinkronisasi peraturan perundang- undangan mengenai PPAT dan Undang-Undang Perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Hariyanto. “Tips Trik Tutorial.” 20 Oktober 2013, 2013. Budiman, Nita Andriyani. “Kepatuhan Pajak Umkm Di Kabupaten Kudus.” Jurnal Profita 11, no. 2 (2018): 218. https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.005.
DJKN  Kemenkeu.  “Mengoptimalkan  Penggunaan  Data  Laporan  Transaksi  Jual  Beli  Tanah Dari PPAT Sebagai Obyek Pembanding Penilaian Tanah.”
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-aceh, 2019.
Dwivi, Viny, and Eva Achjani Zulfa. “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Terhadap  Penggelapan  Paja  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  (BPHTB) Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  No.  738/Pid.B/2018/PN  SMG.” Indonesia
Notary 3, no. 3 (2021): 22.
Edwar, Edwar, Faisal A.Rani, and Dahlan Ali. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau  Dari  Konsep  Equality  Before  The  Law.” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana (Udayana Master Law Journal)
8, no. 2 (2019): 207.
https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p05.
Harnita,  and  Zahratul  Idami  ,  Muazzin.  “Tanggung  Jawab  PPAT  Dalam  Penetapan  Nilai Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan Di Kota Banda Aceh.” Udayana Magister Law Journal . Universitas Udayana, 2019. https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i03. p05. Jimly  Asshiddiqie. Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum .  Jakarta:  Sekretariat  Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan. Kamus Besar Bahasa Indonesia . 5th ed. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
Kementerian  Sekretariat  Negara. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Perubahan  Dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Jakarta, 2014. KH. Safuan Alfandi. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia . Solo: Sendang Ilmu, 2005. Kholis, KJafar. “Implementasi Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik.” Universitas Islam Malang, 2021.
Manajemen,  Lembaga,  and  Kolektif  Nasional.  “UU  Ketentuan  Perpajakan.” Jurnal  Hukum Dan HAM National Collective Management Institute 1, no. 2 (2022): 93–104. Nasution, Dito Aditia Darma. “Analisis Pengaruh Kebijakan Eksekutif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Upaya Mendongrak Penerimaan Negara.” Jurnal Profita 12, no. 3 (2019): 445. https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.007.
Pedoman,  Tim  Penyusunan  Buku. Pedoman  Penulisan  Tesis  Program  Studi  Magister Kenotariatan Palembang . Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012. Pintoko, Pribadi Bombong Fiqtian. “Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Sebagai  Intelectual Dader Dibidang Perpajakandalam Melaksanakan Tugas Jabatan.” Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan 9, no. 4 (2021): 148–52. Ppat,  Notaris,  and  D  I  Kota.  “EFEKTIVITAS  PELAKSANAAN  PEMOTONGAN HONORARIUM YANG DIBERIKAN KEPADA,” 2019.
Ravianto, Ronal, and Purnawan Amin. “Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pemungutan  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Bangunan  (BPHTB)  Dengan Pendekatan Self Assessment System.” Jurnal Akta Vol. 4, no. 4 (2017): 567–74. Resmi, Siti. Perpajakan Teori & Kasus . Edited by Ema Sri Suharsi. 11th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
Restu.
Pengertian Kewajiban: Jenis,
Dan Contohnya . Jakarta: https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kewajiban/, 2021.
Saragih, Iswari Ramadhani. “Validasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Yang Nilai Transaksi Mengacu Pada Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.” Jurnal Lex Justitia 2, no. 1 (2020): 59– 77.
Sudikno  Mertokusumo. Mengenal  Hukum :  Suatu  Pengantar .  Yogyakarta:  Maha  Karya Pustaka, 2019.
Sundary, Rini Irianti. “Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad).” Aktualita (Jurnal Hukum) 1, no. 1 (2018): 279–94. https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3723.
Terry Maharani Wibowo. “Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian Laporan Bulanan Akta Yang Telah Dibuat Dihadapan PPAT Kepada Kantor Pertanahan.” Universitas Brawijaya, 2018. Tim  Support  Klikpajak.  “Jenis  Tarif  Pajak,  Pengelompokan  Tarif  Pajak  Dan  Contohnya.”
Mekari klikpajak, 2023.
Waluyo  Hanjarwadi.  “Pajak  Jual-Beli  Tanah,  Jenis  Dan  Cara  Menghitungnya.”  pajak.com, 2022.
Winnie Apriliani1, Yudi Kornelis2. “Jurnal Pro Hukum: Vol . 11, No. 2, Juli 2021 Jurnal Pro Hukum:” 11, no. 2 (2022): 149–61.
Yoseph  Umarhadi. Hakikat  Manusia  Pancasila  Menurut  Notonegoro  Dan  Drijarka : Aktualisasinya  Bagi  Demokrasi  Indonesia .  Edited  by  Rosa  de  Lima.  Yogyakarta:  PT Kanisius, 2022.
Zulfikar, M, Universitas Brawijaya, Tunggul Anshari S N, Universitas Brawijaya, Rino Arief Rachman, and Universitas Brawijaya. “Penyelesaian Masalah Sanksi Praktik Pembantuan Pembayaran BPHTB Oleh PPAT Kepada Wajib Pajak” 5, no. 28 (2021): 49–62.