## Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak
Nur Afifah Yuliani 1 , Dewi Prastiwi 2
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya, Indonesia
Abstract.  This  Study  aims  to  examine  the  effect  of  Independent  Board  of  Commissioners,  Audit  Committee,  and Institutional  Ownership  on  Tax  Aggressiveness.  This  study  used  secondary  data  from  financial  and annual  report mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange  in the 2014-2018 period. Based on the purposive sampling method, there are 68 data sample from 17 companies used. The analytical method used in this research is descriptive analysis  and  multiple  linier  regression  analysis  using  SPSS  22.  The  result  showed  that  the  Independent  Board  of Commissioners and Audit Committee has no effect on tax aggressiveness, while Institutional Ownership can reduce of tax agressiveness.
Keywords. Audit Committee; Independent Board of Commissioner; Institutional Ownership; Tax Aggressiveness.
Abstrak .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  Dewan  Komisaris  Independen,  Komite  Audit,  dan Kepemilikan  Institusional  terhadap  Agresivitas  Pajak.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dari  laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Berdasarkan metode purposive sampling, terdapat 68 sampel data dari 17 perusahaan yang digunakan. Metode analisis yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  dan  analisis  regresi  linier  berganda  dengan menggunakan SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh  terhadap  agresivitas  pajak,  sedangkan  kepemilikan  institusional  berpengaruh  dalam  mengurangi agresivitas pajak.
Kata kunci . Agresivitas Pajak; Dewan Komisaris Independen; Kepemilikan Institusional; Komite Audit.
Corresponding author. Email: afifahani67@gmail.com 1 , dewiprastiwi@unesa.ac.id 2
How to cite this article. Yuliani, N.A & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan . 141-148. History of article. Received: Desember 2020, Revision: Februari 2021, Published: April 2021. Online ISSN: 2541-061X.Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v9i1.27573. Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  iuran  wajib  oleh wajib  pajak  yang  dibayarkan  ke  negara  yang berdasarkan  undang-undang  dan  sifatnya memaksa  serta  tidak  mendapatkan  balas  jasa secara langsung (Halim dkk, 2014). Penerimaan  negara  berupa  pajak  dapat digunakan untuk menopang menopang sebagian  pengeluaran  negara  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Namun dalam  praktiknya  pajak  yang  diterima pemerintah  belum  sesuai  dengan  target  yang sudah ditetapkan.

## Tabel 1. Pemungutan Pajak
Indonesia Tahun Target Realisasi   Persentase 2014 1.246,1 1.146,9 92% 2015 1.489,3 1.240,4 83,3% 2016 1.539,2 1.285 83,5% 2017 1.472,7 1.125,1 76,4% 2018 1.424 1.136,7 79,8% Sumber: Kemenkeu.go.id, diolah (2020) Tabel 1 menunjukkan besarnya efektivitas  pemungutan  pajak  masih  belum stabil  karena adanya kenaikan dan penurunan dari  tahun  2014-2018.  Pemerintah  berupaya semaksimal  mungkin  dalam  meningkatkan penerimaan  pajak.  Sehingga,  tidak  menutup kemungkinan  jika  banyak  perusahaan  yang mencari  celah  untuk  kelemahan  pemerintah untuk  dapat  meminimalkan  beban  pajak. Fenomena  agresivitas  pajak  salah  satunya terjadi  pada  perusahaan  pertambangan  yakni
Nur Afifah Yuliani 1, Dewi Prastiwi 2, / Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak
PT.  Adaro  Energy  Tbk.  Berdasarkan  laporan dari  Global  Witness  yang  menyatakan  bahwa PT.  Adaro  sejak  tahun  2007-2017  telah mengalihkan  keuntungan  dari  hasil  tambang batubara  di  Indonesia  ke  anak  perusahaannya yang  berada  di  Singapura  dengan  tujuan penghindaran pajak, sehingga dapat mengurangi pembayaran pajaknya di Indonesia sebesar USD 14 juta per tahun.
Agresivitas  pajak  ialah  upaya  untuk melakukan  rekayasa  beban  pajak  dengan melakukan  penghindaran  pajak  yang  secara legal  maupun  ilegal  (Imam,  2016).  Menurut Odoemela et al (2016) setiap perusahaan/lembaga yang melanggar ketentuan  undang-undang  perpajakan  pajak harus  diselidiki  dan  dituntut  dengan  benar. Perusahaan dengan kebijakan serta pengelolaan yang terstruktur dengan baik maka kepatuhan  dalam  hal  pemenuhan  pajak  juga akan  berbanding  lurus,  sehingga  tindakan agresivitas pajak dapat diminimalisir.
Beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk meminimalisir tindakan agresivitas pajak ialah dengan  adanya    dewan  komisaris  independen diyakini dapat bersifat independen dan mampu untuk melakukan pengendalian tehadap kinerja dari manajemen, sehingga manajemen perusahaan akan tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan terhadap manajemen yang semakin ketat dapat dipengaruhi dari banyaknya proporsi komisaris independen  (Sunarsih  &  Handayani,  2018). Menurut  Ayem  &  Setyadi  (2019)  tujuan dibentuknya  komite  audit  ialah  membantu tugas  dewan  komisaris  untuk  melakukan pemeriksaan dan pengendalian dalam pembuatan  laporan  keuangan,  jumlah  komite audit yang semakin banyak dapat memperketat sistem pengendalian dalam manajemen.
Agresivitas pajak juga dapat dipengaruhi oleh adanya kepemilikan institusional  ialah  saham  suatu  perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah maupun instansi lain diluar perusahaan (Ngadiman & Puspitasari,  2014).  Para  pemegang  saham institusional  memiliki andil dalam melakukan pengawasan  terhadap  kinerja  manajemen karena memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.  Jumlah  kepemilikan  institusional
yang cukup besar, mengakibatkan pengawasan yang semakin ketat, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan oleh pihak manajemen perusahaan.
Menurut  Dewi  (2019),  Imam  (2016), dan  Winata  (2014)  dalam  penelitiannya menyatakan bahwa penurunan tingkat agresivitas  pajak  dapat  dipengaruhi  oleh dewan  komisaris  independen,  komite  audit, dan kepemilikan institusional. Namun berbeda halnya dengan penelitian Syuhada dkk (2019) dan Sunarsih & Handayani (2018) Putra (2018) yang  menyatakan  bahwa  banyak  sedikitnya proporsi  tidak  dapat  memengaruhi  penurunan tingkat  agresivitas  pajak.  Berdasarkan  uraian diatas maka penulis tertarik untuk  melakukan penelitian  kembali  dengan  judul  pengaruh dewan  komisaris  independen,  komite  audit, dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan pertamangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018).
Dalam  penelitian  ini  mengacu  pada teori  keagenan  ( Agency  Theory ),  menurut
Lukviarman (2016)
agency theory memberikan  fokus  mengenai  keterkaitan antara principal dengan agent .  Manajemen akan  lebih  termotivasi  untuk  tujuan  jangka pendek  yaitu  kompensasi  kinerja,  sementara pemegang saham termotivasi akan keuntungan pada  jangka  panjang  yaitu  nilai  perusahaan (Prastiwi,  2018).  Manajer  akan  memberikan keuntungan  kepada  pemegang  saham  salah satunya  dengan  cara  melakukan  efisiensi pembayaran  pajak  dengan  mamanfaatkan celah peraturan perundang-undangan.
Selain  itu  juga  terdapat  komisaris independen  yang  merupakan  pihak  eksternal perusahaan  dan  tidak  memiliki  relasi  dengan para  pihak  internal  perusahaan,  namun berurusan langsung dengan organisasi (Syuhada  dkk,  2019).  Komisaris  independen perperan untuk melakukan pengawasan terhadap  jalannya  perusahaan  dan  sebagai penengah  antara  investor  dengan  pihak manajemen  untuk  mengurangi  konflik  antar keduanya
Selanjutnya ialah adanya komite audit, menurut  (Dewi,  2019)  komite  audit  dapat dibentuk  dan  diberhentikan  oleh  dewan
komisaris dan dapat bekerja secara profesional. Komite  audit  berpengaruh  terhadap  jalannya perusahaan  karena  memegang  peran  untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan sudah memenuhi kebijakan akuntansi  yang  berlaku.  Dalam  upaya memberikan perindungan terhadap para pemegang  saham  yang  menyangkut  laporan keuangan, maka diharapkan dengan banyaknya  jumlah  komite  audit  dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen (Winata, 2014).
Pengawasan akan semakin ketat apabila  kepemilikan  institusional  perusahaan semakin banyak, karena kepemilikan institusional memiliki andil dalam pengambilan
keputusan
perusahaan.
Kepemilikan  institusional  menurut  Wijayani (2016)  ialah  jumlah  saham  perusahaan  yang dimiliki oleh instansi lain maupun blockholders pada  akhir  tahun. Blockholders yaitu kepemilikan atas nama perorangan selain kepemilikan manajerial dan tingkat kepemilikannya  diatas  5%.  Besarnya  tingkat kepemilikan saham institusional akan menentukan  besarnya  tingkat  pengawasan terhadap pihak manajemen (Khan et al, 2017).
Agresivitas  pajak  menurut  Slemrod (2004)  adalah  kegiatan  yang  bertujuan  untuk untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan  melalui  cara  legal  maupun  ilegal. Walaupun  tidak  semua  perencanaan  pajak dilakukan  secara  ilegal,  namun  perusahaan tetap  dianggap  semakin  agresif  jika  mencari celah  untuk  menghindari  pajak.  Menurut Maulidah  &  Prastiwi  (2019)  menjelaskan bahwa  terdapat  tiga  ciri  wajib  pajak,  yakni adanya  unsur  fiktif,  diterapkannya  tarif  pajak rendah,  dan  kurangnya  pertukaran  informasi yang  efektif  antara  wajib  pajak  dengan konsultan pajak.

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh  Dewan  Komisaris  Independen Terhadap Agresivitas Pajak
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 menyatakan bahwa komisaris independen  merupakan  pihak  eksternal  yang tidak  memiliki  hubungan  dengan  para pemegang  saham  utama  dan  anggota  dewan
serta  manajemen  yang  diangkat  berdasarkan keputusan  RUPS.  Komisaris  independen menuntut  agar  dewan  komisaris  dapat mengendalikan  dan memberikan  arahan kepada  dewan  lainnya  agar  manajemen  dapat mematuhi  peraturan  yang  berlaku.  Dalam peraturan  OJK  Nomor  57/POJK.04/2017 jumlah persentase dewan komisaris independen  minimal  30%  dari  total  dewan komisaris.  Semakin  banyak  jumlah  komisaris independen,  maka  pengawasan  semakin  baik karena  fungsi  monitoring  kinerja  manajemen dapat  berjalan  secara  maksimal.  Menurut Atami (2017) posisi terbaik dalam monitoring terciptanya  struktur  pengelolaan  yang  baik dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi penyimpangan ialah dengan adanya komisaris independen.  Penelitian  terdahulu  oleh    Imam (2016)  dalam  penelitiannya  mengatakan bahwa  semakin  banyak  jumlah  komisaris independen maka tingkat pengendalian terhadap  kinerja  manajemen  semakin  tinggi, sehingga  tingkat  agresivitas  pajak  dapat berkurang.  Berdasarkan  penjelasana  tesebut, maka hipotesis pertama penelitian adalah:
H1: Dewan komisaris independen menurunkan  tingkat  agresivitas  pajak perusahaan.
Pengaruh Komite Audit
Terhadap

## Agresivitas Pajak
Komite  audit  memiliki  peran  dalam memberikan  nasihat  mengenai  kebijakan laporan  keuangan  dan  pengendalian  internal sehingga  harus  ada  dalam  perusahaan  yang menerapkan good  corporate  governance karena  dalam corporate  covernance terdapat prinsip akuntabilitas, hal ini dimaksudkan agar setiap  unsur-unsur  yang  ada  dalam  laporan keuangan  diaudit  dan  dapat  diinformasikan secara akuntable karena  analisis  keuangan yang  baik  membantu  mengurangi  asimetri informasi  (Chen  &  Lin,  2017).  Dalam peraturan  otoritas  jasa  keuangan  disebutkan bahwa  jumlah  komite  audit  minimal  3  orang. Keberadaan  komite  audit  dianggap  sebagai unsur  yang  penting,  karena  dapat  memantau tindakan  manajemen  perusahaan  sehingga dengan banyaknya jumlah komite audit maka pengawasan  terhadap  manajemen  semakin
Nur Afifah Yuliani 1, Dewi Prastiwi 2, / Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak
ketat.  Pendapat  ini  diperkuat  oleh  penelitian Winata  (2014)  yang  menyatakan  banyaknya jumlah  komite  audit  dapat  meminimalisir perbuatan  penghindaran  pajak.  Berdasarkan penjelasan  diatas,  maka  hipotesis  kedua penelitian adalah:
H2:  Komite  Audit  menurunkan  tingkat agresivitas pajak perusahaan.
Pengaruh
Kepemilikan
Institusional

## Terhadap Agresivitas Pajak
Kepemilikan  institusional  merupakan kepemilikan  saham  oleh  instansi  lain  dan blockholders yang  kepemilikan  sahamnya diatas  5%.  Investor  institusional  dapat memonitor kinerja manajemen karena pemilik saham  institusional  memiliki  andil  dalam pengambilan keputusan. Banyaknya kepemilikan  institusional  maka  hak  suara investor  semakin  besar,  sehingga  dapat pengawasi  dan  memberikan  dorongan  yang lebih  besar  terhadap  manajemen  untuk memetuhi  aturan  perpajakan.  Penelitian  oleh Ngadiman
&
Puspitasari (2014)
mengindikasikan  semakin  tinggi  kepemilikan institusional  semakin  kecil  pajak  agresif.  Hal tersebut  disebabkan  para  pemilik  saham institusional aware terhadap  dampak  jangka panjang  karena  mereka  sudah  menanamkan modal  pada  perusahaan  tersebut  dan  tidak ingin jika perusahaan mengalami masalah yang dapat  merugikan  para  pemegang  saham. Ngadiman & Puspitasari (2014) menunjukkan hasil bahwa besarnya hak suara pemilik saham institusional dapat mendorog pihak manajemen  agar  dapat  menghindari  perilaku penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan.  Hipotesis  ketiga  penelitian  ini berdasarkan uraian adalah:
H3: Kepemilikan institusional menurunkan tingkat agresivitas pajak perusahaan.

## METODOLOGI PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu  informasi  yang  ada  pada annual  report perusahaan  sektor  pertambangan  tahun  2014- 2018.

## Populasi dan Sampel
Menurut  Sugiyono  (2019)  populasi adalah objek dan subjek yang memiliki syarat khusus yang sudah ditentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sektor pertambangan  yang  tercatat  di  BEI  periode 2014-2018.  Dalam  pengambilan  sampel mempertimbangkan  kriteria-kriteria  tertentu ( purposive sampling ). Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

## Dewan Komisaris Independen
Dewan  komisaris  independen  dapat diartikan  sebagai  pihak  eksternal  yang  tidak memiliki  hubungan  dengan  dewan  maupun manajemen  perusahaan  namun  berurusan langsung  dengan  organisasi  perusahaan. Pengukuran  untuk  variabel  dapat  dihitung dengan  membagi  jumlah  dewan  komisaris independen dengan jumlah komisaris di dalam perusahaan
Komite Audit Komite audit bekerja secara profesional  yang  berjumlah  minimal  3  orang dengan  komisaris  independen  sebagai  ketua. Pengukuran  variabel  komite  audit  dilakukan dengan  menghitung  seluruh  jumlah  komite audit dalam perusahaan
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan  institusional  menurut Wijayani  (2016) ialah  proporsi  kepemilikan saham oleh instansi lain dan blockholders yang diatas  5%  pada  akhir  tahun.  Pengukuran variabel kepemilikan saham institusional dapat diukur  dengan  membagi  total  kepemilikan saham  institusional  dibagi  dengan  jumlah saham beredar

## Agresivitas Pajak
Agresivitas  pajak  merupakan  tindakan untuk mengurangi beban pajak yang dilakukan dengan cara legal maupun ilegal. Penelitian ini menggunakan  CETR  karena  menggambarkan persentase tarif pajak berdasarkan dari jumlah pajak  yang  dibayarkan.  Dikatakan  agresif terhadap  pajak  apabila  nilai  CETR  semakin rendah  (Prameswari,  2017).  CETR  dapat diketahui  dengan  mambagi  pajak  yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak.

## Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  yaitu  transformasi data  yang  dapat  diolah  dengan  mudah  untuk diinterpretasikan melalui penjabaran karakteristik pada variabel penelitian (Sugiyono, 2019).

## Uji Asumsi Klasik
Uji  kelayakan  yang  harus  memenuhi syarat-syarat  dalam  menggunakan  model regresi  agar  model  regresi  tersebut  menjadi valid.

## Analisis Regresi Berganda
Regresi  linier  berganda  digunakan apabila  dalam  penelitian  memiliki  variabel independen  lebih  dari  satu.  Rumus  yang digunakan ialah:
CETR = α + βDKI + βKA + βKI + e Uji Hipotesis Uji Koefisien Determinasi Digunakan untuk mencerminkan besarnya  dependen  variable  diterangkan  oleh independent variable (Ghozali, 2018) Uji F
Digunkana untuk mengetahui pengaruh independent  variable  dependent  variable secara simultan.
Uji t Mencerminkan  pengaruh independent variable secara  individu  terhadap  variabel dependennya (Ghozali, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Analisa
Penelitian  terhadap  47  perusahaan pertambangan  yang  terdaftar  di  BEI  mulai periode  2014-2018,  terdapat  18  perusahaan yang mengalami kerugian. Menurut Richardson  &  Lanis  (2007)  perusahaan  yang mengalami  kerugian  sebaiknya  dieliminasi, karena akan menghasilkan nilai yang terdistorsi  yang  akan  mengganggu  data. Sampel data yang digunakan dalam penelitian berjumlah 85 dan terdapat 12 perusahaan tidak publikasi laporan keuangan dan 17 data outlier yang dihapus karena dapat mengganggu proses pengujian.
Uji Asumsi Klasik
Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik Jenis Pengujian DKI KA KI Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Sig. 0,200 Kesimpulan Sig..>0,05 (terdistribusi normal) Uji Multikoliniearitas Tolerance 0,962 0,884 0,856 VIF 1,093 1,131 1,169 Kesimpulan (uji multikoliniearitas terpenuhi) Uji Autokorelasi Durbin-Watson 2,206 Kesimpulan 1,7001 (dU) < 2,206 (DW) < 2,2999 (4-dU) Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser 0,417 0,568 0,154 Kesimpulan Sig.>0,05 (lulus uji heteroskedastisitas) Sumber: Output SPSS (data diolah 2020) Analisis Regresi Linier Berganda Tabel 3. Regresi Linier Berganda Model Unstandardized Coefficients B Std. Error 1 (Consta nt) ,694 ,131 DKI -,281 ,218 KA -,042 ,031 KI -,180 ,073
Sumber: Output SPSS (data diolah)
Berdasarkan  tabel  3  maka  persamaan regresi berdasarkan nilai beta adalah:

## 𝐂𝐄𝐓𝐑  =  𝟎, 𝟔𝟗𝟒 − 𝟎, 𝟐𝟖𝟏𝐃𝐊𝐈 − 𝟎, 𝟎𝟒𝟐𝐊𝐀 − 𝟎, 𝟏𝟖𝟎𝐊𝐈 + 𝐞

## Uji Hipotesis
Tabel 4. Uji Hipotesis Jenis Pengujian DKI KA KI Koefisien Determinasi Adjusted R Square 0,117 Keimpulan 11,7% Uji F
Nur Afifah Yuliani 1, Dewi Prastiwi 2, / Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak
Nilai Sig. 0,012 Kesimpulan Sig.<0,05 Uji t Nilai Sig. 0,201 0,186 0,016 Kesimpulan Sig.>0,05  Sig.>0,05  Sig.<0,05 Sumber: Output SPSS (data diolah 2020)

## Uji Koefisien Determinasi
Berdasarkan  nilai  adjusted  R  Square senilai  0,117.  Maka  11,7%  independen variable berpengaruh terhadap variabel dependen dan 88,3% dipegaruhi oleh variabel lain.
Uji F Uji  F  mencerminkan  nilai  signifikansi 0,012 yaitu melebihi 0,05 yang artinya variabel agresivitas  pajak  secara  simultan  dipengaruhi oleh variabel independen.

## Uji t
Berdasarkan  tabel  4,  maka  dapat diinterpretasikan  bahwa  variabel  komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh  secara  parsial  terhadap  variabel agresivitas  pajak,  sementara  kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial karena nilai signifikansi kurang dari 0,05.
Dewan Komisaris Independen Tidak Berpengaruh  Dalam  Menurunkan  Tingkat Agresivitas Pajak Perusahaan
Berdasarkan  tabel  11  pada  uji  t menyatakan  bahwa  hipotesis  pertama  ditolak yang  artinya  banyak  sedikitnya  jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris tidak  menjamin  bahwa  semakin  ketatnya pengawasan  terhadap  manajemen  dan  tidak terjadi  kecurangan  dalam  hal  perpajakan. Tidak  imbangnya  proporsi  mengakibatkan fungsi pengwasan komisaris independen masih lemah  sehingga  tidak  menutup  kemungkinan masih  memberikan  kesempatan  untuk  pihak manajemen  melakukan  tindakan  agresivitas pajak.  Adanya  kebijakan  jumlah  komisaris independen  dari  seluruh  dewan  komisaris dimungkinkan  hanya  sebagai  pemenuhan persyaratan kepatuhan regulasi. Hasil penelitian ini sependapat dengan Atami (2017) dan  Syuhada  dkk  (2019) yang  menyatakan bahwa  penurunan  tingkat  agresivitas  pajak tidak  dipengaruhi  oleh  dewan  komisaris independen.
Komite  Audit  Tidak  Berpengaruh  Dalam Menurunkan  Tingkat  Agresivitas  Pajak Perusahaan
Berdasarkan pada hasil uji t menyatakan  bahwa  nilai  signifikansi  0,186 lebih  lesar  daripada  0,05  sehingga  hipotesis kedua  ditolak  yang  berarti  komite  audit  tidak berpengaruh  dalam menurunkan  tingkat agresivitas  pajak.  Komite  audit  membantu dewan  komisaris  untuk  memberikan  nasihat mengenai kebijakan akuntansi serta pengendalian internal. Namun, banyak sedikitnya  jumlah  komite  audit  masih  belum menjamin ada atau tidaknya tindakan kecurangan  dalam  hal  perpajakan  yaitu agresivitas  pajak,  hal  tersebut  dimungkinkan karena  masih  adanya  batasan  wewenang  dari dewan  komisaris.  Adanya  aturan  jumlah komite audit yang sekurang-kurangnya 3 orang dimungkinkan hanya digunakan untuk menaati peraturan  dari  pemerintah.  Penelitian  ini sependapat  dengan  (Sunarsih  &  Handayani, 2018)  dan  (Damayanti  &  Susanto,  2015) bahwa  penghindaran  pajak  tidak  dapat diturunkan  dengan  adanya  pengaruh  jumlah komite audit.
Kepemilikan  Institusional  Berpengaruh Dalam  Menurunkan  Tingkat  Agresivitas Pajak Perusahaan
Berdasarkan nilai signifikansi kepemilikan  institusional  pada  uji  t,  dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  ketiga  diterima yang  berarti  kepemilikan  institusional  dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak. Semakin  banyaknya  jumlah  kepemilikan institusional  dalam  struktur  pemegang  saham akan berdampak pada tingkat agresivitas pajak yang  juga  akan  menurun.  Kepemilikan institusional  merupakan  kepemilikan  yang berasal dari eksternal perusahaan dan memiliki proporsi  saham  cukup  besar  dalam  struktur pemegang  saham  sehingga  memiliki  hak  dan kuasa  dalam  pengambilan  keputusan  dan kebijakan perusahaan. kepemilikan institusional cenderung mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah karena pemilik saham institusional aware terhadap  dampak  jangka panjang,  sehingga  dapat  mencegah  adanya potensi  penyimpangan  yang  salah  satunya adalah  agresivitas  pajak.  Penelitian  ini
sependapat dengan (Dewi, 2019) dan (Ngadiman  &  Puspitasari,  2014)  yang mengatakan  bahwa  penghindaran  pajak  dapat dikurangi dengan banyaknya jumlah kepemilikan saham institusional.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian,  maka dapat  di  ambil  kesimpulan  bahwa  dewan komisaris  independen  tidak  berpengaruh dalam menurunkan tindakan agresivitas pajak. Hal  tersebut  dikarenakan  meskipun  komisaris independen  merupakan  posisi  terbaik  dalam monitoring  manajemen  perusahaan  serta aturan  jumlah  komisaris  independen  minimal 30% dari jumlah dewan komisaris, namun hal tersebut  belum  efektif  dalam  mengurangi agresivitas  pajak  perusahaan.  Komite  audit tidak berpengaruh dalam menurunkan agresivitas  pajak,  hal  tersebut  dikarenakan bahwa banyak sedikitnya jumlah komite audit tidak  menjamin  agresivitas  pajak  menurun. Dimungkinkan  aturan  banyaknya  jumlah komite  audit  hanya  digunakan  untuk  menaati peraturan.  Kepemilikan  institusional  dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak, dengan adanya  kepemilikan  saham  institusional  yang semakin  banyak  akan  membuat  pengawasan yang semakin ketat terhadap manajemen.

## DAFTAR PUSTAKA
Atami,  A.  G.  (2017).  Pengaruh  Corporate Governance,  Manajemen  Laba  dan Capital  Intensity  Terhadap  Agresivitas Pajak. JOM Fekon , 4 (1), 2965–2979.
Ayem,  S.,  &  Setyadi,  A.  (2019).  Pengaruh Profitabilitas  ,  Ukuran  Perusahaan  , Komite  Audit  Dan  Capital  Intensity Terhadap  Agresivitas  Pajak. Jurnal
Akuntansi  Pajak  Dewantara , 1 (2),  228–
241.
Chen, T., & Lin, C. (2017). Does Information
Asymmetry Affect Corporate Tax
Aggressiveness ? Journal  Of  Financial
And  Quantitative  Analysis , 52 (5),  2053– 2081.
Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko
Perusahaan  dan  Return  On  Assets
Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal  Bisnis Dan Manajemen , 5 (2), 187–206. Dewi,  N.  M.  (2019).  Pengaruh  Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen  dan  Komite  Audit  Terhadap Penghindaran  Pajak. Maksimum  Media Akuntansi , 9 (2), 171–189. Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi  9).  Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, Abdul. Bawono, Icuk Bangga. Dara, A.
(2014). Perpajakan  Konsep,  Aplikasi, Contoh,  dan  Studi  Kasus .  Jakarta: Salemba Empat.
Imam,  F.  (2016).  Pengaruh  Likuiditas,
Leverage, Komisaris Independen,
Manajemen  Laba,  dan  Kepemilikan Institusional  Terhadap  Agresivitas  Pajak Perusahaan. JOM  Fekon , 3 (1),  1205– 1219.
Kemenkeu.go.id  (2019).  Realisasi  APBN. (2019). Retrieved October 20, 2019, from https://www.kemenkeu.go.id/informasi- publik/realisasi-apbn/
Khan,  M.,  Srinivasan,  S.,  &  Tan,  L.  (2017). Institutional  Ownership  and  Corporate Tax Avoidance: New Evidence.
Amesican Accounting Association , 92 (2),
101–122. Lukviarman, N. (2016). Corporate
Governance .  Solo:  PT.  Era  Adicitra intermedia. Maulidah,  H.  A.,  &  Prastiwi,  D.  (2019). Pengaruh Coeporate Social
Responsibility,  Intensitas  Modal,  dan Persaingan  Terhadap  Agresivitas  Pajak Perusahaan. Jurnal  Akuntansi  Unesa ,
8 (1).
Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran  Pajak. Jurnal  Akuntansi , XVIII (03), 408–421.
Odoemela, U.,  Ironkwe,  U. ., &  Nwaiwu, J.  .
(2016). Corporate
Governance Mechanism And Tax Planning In Nigeria. International Journal of Advanced Academic Research , 2 (9), 45–59.
Prameswari,  F.  (2017).  Pengaruh  Ukuran
Nur Afifah Yuliani 1, Dewi Prastiwi 2, / Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak
Perusahaan  Terhadap  Agresivitas  Pajak Dengan  Corporate  Social  Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ekonomi Akuntansi , 3 (4), 74–90.
Prastiwi, D. (2018). Does Corporate Governance  Moderate  the  Effect  of Earnings Management on Tax
Aggressiveness ? ASSEHR , 108 (3), 8–13. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (2007). Putra,  A.  I.  R.  (2018). Pengaruh  Ukuran
Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit Terhadap
Tindakan Tax Avoidance . Richardson,  G.,  &  Lanis,  R.  (2007).
Determinants  of  the  Variability  in Corporate  Effective  Tax  Rates  and  Tax Reform :  Evidence  from  Australia.
Journal of Accounting and Public Policy ,
26 ,689–704.
Slemrod,  J.  (2004).  The  Economics  of
Corporate Tax Selfishness. National Tax
Journal , 57 , 877–899.
Sugiyono.
(2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . (Sutopo,
Ed.) (2nd ed.). Bandung: ALFABETA.
Sunarsih,  U.,  &  Handayani,  P.  (2018).
Pengaruh Corporate Governance Terhadap  Penghindaran  Pajak  Pada Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi , 12 (2), 163–184.
Syuhada,  A.,  Yusnaini,  &  Meirawati,  E.
(2019). Pengaruh Good Corporate
Governance  dan  Profitabilitas  Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan. Jurnal  Penelitian  Dan Pengembangan  Akuntansi , 13 (2),  127–
140.
Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh
Profitabilitas,  Kepemilikan  Keluarga, Corporate  Governance  dan  Kepemilikan
Institusional Terhadap Penghindaran Pajak  di  Indonesia. Jurnal  Dinamika Ekonomi & Bisnis , 13 (2), 181–192.
Winata,  F.  (2014).  Pengaruh  Corporate
Governance  Terhadap  Tax  Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa
Efek  Indonesia  Tahun  2013. Tax  &
Accounting Review , 4 (1).