Fety Vera Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif
Etika Bisnis Islam
Fety Vera UIN Raden Fatah Palembang) Vetyvera123@gmail.com

## Abstrak
Persaingan  pasar  didalam  usaha  keperluan  primer  manusia  terletak  pada  bisnis ritel yang juga ikut mengalami persaingan. Bisnis eceran atau ritel adalah semua kegiatan  yang  terlibat  dalam  penjualan  barang  atau  jasa  secara  langsung  ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk bisnis. Sebagaimana yang  kita  ketahui  bahwa  persaingan  bisnis  merupakan  konsekuensi  dari  pelaku usaha,  tidak  terkecuali  perdagangan  ritel  yang  ada  di  Indonesia.  Masalah  yang dibahas  disini  adalah  Peran  Pemerintah  dalam  Penataan  Wilayah  Usaha Minimarket  dan  pelanggaran  Hukum  yang  dilakukan  oleh  pelaku  Usaha Minimarket  di  Kota  Palembang.  Adapun  rumusan  masalah  meliputi  tentang bagaimanakah pengembangan  usaha  minimarket  berdasarkanPeraturan  Walikota Palembang  Nomor 25 Tahun 2011. Tujuannya yaitu menganalisis pengembangan usaha  minimarket  berdasarkanPeraturan  Walikota  Palembang    Nomor  25  Tahun 2011  di  jalan  Kapten  Abdullah  Kelurahan  Plaju  Ilir  Kecamatan  Seberang  Ulu  II Kota Palembang.
Kata Kunci: Persaingan Usaha, Peraturan Pemerintah, Etika Bisnis Islam

## Abstract
The market competition in primary human need business lies in retail businesses that  also  experience  competition.  Retail  or  retail  businesses  are  all  activities involved  in  the  sale  of  goods  or  services  directly  to  the  final  consumer  for personal  and  non-business  use.  As  we  know  that  business  competition  is  a consequence  of  business  actors,  not  excluding  retail  trade  in  Indonesia.  The issues discussed here are the Government’s Role in the Regulation of Minimarket Business  Areas  and  Lawlessness  Committed  by Minimarket  Business  actors  in Palembang  City.  The  formulation  of  the  problem  includes  about  how  the development of minimarket based on the Regulation of the Mayor of Palembang Number  25  years  2011.  The  aim  is  to  analyze  the  develpoment  of  minimarket based on  Regulation  of  the  Mayor  of  Palembang  Number  25  years  2011  on  the
Fety Vera Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
road  Kapten  Abdullah  Kelurahan  Plaju  Ilir  Kecamatan  Seberang  Ulu  II  Kota Palembang.
Keywords: business  competition,  Government  Regulation,  Islamic  Business Ethics

## Pendahuluan
Ekonomi  global  mulai  berkembang  pada  tahun 2015. Hal  tersebut disampaikan  dalam  beberapa  informasi  pertemuan  ekonomi  yang  menyatakan bahwa  sektor  ekonomi  menjadi  sebuah  keniscayaan  dalam  melaksanakan kehidupan  di  dunia.Era  tersebut  juga  masuk  di  ranah  perkembangan  usaha  di Indonesia dimana dari berbagai usaha yang mengalami proses persaingan pasar.
Persaingan  pasar  didalam  usaha  keperluan  primer  manusia  terletak  pada bisnis  ritel  yang  juga  ikut  mengalami  persaingan. Bisnis  eceran  atau  ritel  adalah semua  kegiatan ataupun  aktivitas yang  terlibat  dalam  penjualan  barang  atau  jasa secara  langsung  ke  konsumen  akhir sebagai penggunaan  pribadi  dan tidak untukbisnis.  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  persaingan  bisnis  merupakan konsekuensi dari pelaku  usaha, tidak terkecuali perdagangan  ritel  yang terjadi di Indonesia. (Philip Kottler, 2005: 215)
Bisnis  Ritel  yang  dahulunya  disebut  dengan  bisnis  eceran ini,  merupakan bisnis  yang  menyelamatkan  perekonomian banyak  orang  dan  memberi keuntungan  sementara  bagi  orang  lain.  Pada  saat  krisis  moneter  melanda Indonesia  diakhir tahun  1997,  yang  kemudian  berkembang  menjadi  krisis ekonomi,  perekonomian  Indonesia  banyak  tertolong  dengan  bisnis  eceran. Dibanyak negara, termasuk negara-negara terkemuka seperti Prancis, Inggris dan AS, bisnis eceran merupakan salah satu keuntungan besar. (Hendri, 2005: 2)
Tumbuh kembangnya minimarket pada satu sisi, menunjukkan perkembangan  perekonomian  yang  bagus.  Pertumbuhan  minimarket  hingga  ke daerah-daerah  merupakan wujud dari  kemajuan  perekonomian  secara  makro. Namun  disisi  lain,  gairah  ekonomi  itu  ternyata  memicu  keresahan  dikalangan pedagang  kelontong.  Kehadiran  ritel  modern  tersebut  telah  memunculkan  iklim persaingan yang tidak sehat dan cenderung merugikan pedagang kelontong. Tidak menutup  kemungkinan  kondisi  yang  timpang  tersebut  juga  berpotensi menimbulkan  benih-benih  kecemburuan  sosial  diantara  para  pelaku  usaha. Membuat  pedagang  kelontong  khususnya  merupakan  pedagang  dengan  modal yang  sangat terbatas,  kondisi  usaha  semakin  terpuruk  bahkan  bisa  mati. Pemerintah  telah  mengupayakan  penataan  minimarket  sebagaimana  telah  diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan  pasar  tradisional,  pusat  perbelanjaan,  serta  toko  modern.  Dan  dalam
Fety Vera Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
Peraturan  Daerah    Nomor  2  Tahun  2002  tentang  perpasaran  swasta,  telah  diatur bahwa  jarak  antara  pasar  tradisional  dan  modern  minimal  2,5  kilometer.  (RI, Lembaran  Daerah  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,    Nomor  76,  Tahun 2002)
Sebagian  besar  pengusaha  kecil  yang  diwawancarai  tersebut  menyatakan berdirinya  swalayan  indomaret  memberikan  dampak  negatif  terhadap  usaha mereka,  yaitu  berupa:  penghasilan  atau  omset  penjualan  menjadi  turun  drastis, banyak  usaha  kecil  yang  tutup  atau  tidak  berjualan  lagi  karena  kalah  bersaing dalam  harga  dan  pelayanan  dengan  toko  swalayan  indomaret,  biaya  kehidupan rumah  tangga  mereka  terancam,  karena  sebelumnya  warung  tersebut  merupakan mata pencarian untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Keberadaan Minimarket tersebut  memberikan dampak  merugikan  pengusaha  kecil  yang  berada disekitarnya, disetiap toko swalayan indomaret. Padahal disekitarnya diperkirakan ada  10  usaha  kecil,  maka  apabila  ada  290  toko  swalayan  indomaret  akibatnya 2900  usaha  kecil  terancam  mati,  karena  kalah  bersaing  dengan  harga  dan kenyamanan  yang  disediakan  oleh  indomaret.  Apabila  dibiarkan  rencana berdirinya  sampai  2000  Toko  Swalayan  indomaret,  maka  diperkirakan  20.000 usaha  kecil  yang  berada  di  Jabotabek  akan  mati  atau  minimal  80.000  orang masyarakat miskin tambah melarat, resah kehilangan mata pencarian. (Keputusan Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Republik  Indonesia  Nomor:  03/KPPU-L- I/2000)
Dinamika tersebut juga berkembang dalam beberapa kasus sepertipersoalan minimarket,  persoalan  tentang  tata  letak  wilayah  minimarket  juga  menjadi Problem di mana ada  Indomaret, di situ ada pula Alfamart. Sehingga berdampak buruk  bagi  pedagang  kecil  yang  ada  di  sekitar  minimarket.Kondisi  ini  terjadi karena tidak adanya kepatuhan dari pihak perusahaan dalam mentaati regulasi dan pedoman yang secara khusus mengatur keberadaan minimarket tersebut, baik dari segi  lokasi,  jumlah  dalam  satu  wilayah,  jarak,  dan  jangkauan  pelayanan. Hingga persoalan ini akan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar dan para konsumen yang berbelanja di minimarket, di dalam bisnis ada sebuah etika bisnis yang harus di  implementasikan,  baik  dari  segi  moralitas  maupun  norma-norma  agama,  agar para pelanggan merasa tidak dirugikan. (Bernard E. Silaban Sukardi Arifin, 2012: 2)
Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  kota  Palembang,  tepatnya  di Jalan  Kapten Abdullah  Kelurahan  Plaju  Ilir  Kecamatan  Seberang  Ulu  II  Kota  Palembang Provinsi  Sumatera  Selatan.  Tepatnya  didalam  pasar  Plaju  tersebut  terdapat Indomaret,  yang  jaraknya  kurang  dari  2,5  meter.  Dan  dengan  jarak  yang  sama
Fety Vera Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
pula  terdapat  Alfamart,  yang  disisi  kanan  dan  kirinya  terdapat  toko  kelontong yang  telah  berdiri  sejak  lama.  Namun  sangat  disayangkan,  toko  kelontong yang berada  disisi  kiri  dan  kanan  minimarket  tersebut  sepi  dari  pengunjung.  Karena pengunjung lebih tertarik untuk belanja didalam minimarket tersebut.
Jusmaliani,  dkk  (2008:  6)  menyatakan  bahwa sistem dagang  dalam pandangan  Islam  merupakan  aspek  kehidupan  yang  dikelompokkan  ke  dalam masalah mu’amalah yakni  masalah  yang  berkenaan  dengan  hubungan  yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Sekalipun sifatnya adalah hubungan yang horizontal namun  sesuai  dengan  ajaran  Islam, yang  mana  mempunyai batasan yaitu tetap mengacu kepada AlQur’an dan Hadis. Sedangkan dalam ajaran Islam  perniagaan  yang  paling  menguntungkan  adalah  perniagaan  dengan  Allah. Jadi,  kita  dituntut  untuk  senantiasa  taat  pada  aturanNya.  Selain  itu,  Rasulullah SAW. Sendiri adalah seorang pedagang yang terkenal karena kejujurannya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  lapangan  (FieldResearch). Penelitian  lapangan  yang  datanya  diperoleh  dari  data  lapangan. (SuharsimiArikunto,  2010:  10)  Seperti  metode  penelitian  lapangan  pada umumnya, maka penelitian berkenaan dengan Analisis Praktik
Pengembangan  Usaha  Minimarket  Berdasarkan  Peraturan  Walikota Palembang  Nomor  25  Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Penataan  Dan Pembinaan  Pusat  Perbelanjaan  Dan  Toko  Modern  Dalam  Perspektif    Etika Bisnis  Islam. Pendekatan  yang  digunakan  dalam melakukan penelitian ini adalah  pendekatan  filosofi,  yaitu  suatu  penelitian  yang  diharapkan  dapat memberikan efek penerapan suatu aturan. (Ibrahim, 2008: 320-321)

## Kerangka Teori
Dari  keterangan  diatas,  maka  akan  digunakan  tiga  kerangka  teori  untuk membahas persoalan-persoalan tersebut.
Pertama,  Grand  Teori, tentang  keseimbangan  ekonomi.  Menurut  pendapat Sri  Edi  Swasono  dalam  bukunya  Daulat  Rakyat  versus  Daulat Pasar  dinyatakan bahwa pasar adalah suatu mekanisme lelangan belaka, yang kuat (memiliki dana) akan  memenangkan  lelang.  Bagi  yang  tidak  memiliki  kekuatan  dana  akan dikalahkan  atau  hanya  akan  menjadi  penonton  dan  berada  diluar  pagar  transaksi ekonomi.  (Sri Edi  Swasono,  2005:  15;  Euis  Amalia,  2009:  121) Teori  ini digunakan  untuk  memberikan  penjelasan  bahwa  minimarket  yang  ada  disekitar masyarakat  saat  ini  adalah  usaha  waralaba  yang  memonopoli  pasar,  sehingga dapat menggerus warung-warung kelontong disekitarnya. Ini dikarenakan sumber
Fety Vera Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
modal  atau  dana  yang  mereka  miliki  tentulah  jauh  lebih  besar  dari  pada  modal rakyat yang jauh lebih sedikit. Sehingga pemilik minimarket mampu menyediakan berbagai  macam  kebutuhan  rumah  tangga  dan  fasilitas  yang  lebih  nyaman menurutnya.  Alhasil  dengan  sendirinya  warung-warung  rakyat  pun  akan  mati dengan sendirinya, dikarenakan para pembeli beralih belanja ke minimarket.
Kedua,  Middle  Teori,  tentang Etika Ekonomi dalam  Islam. Dalam  agama Islam, aktivitas dan tujuan ekonomi dianggap sebagai suatu kaidah atau cara yang digunakan untuk mencapai kehidupan.  Keselarasan dalam  ekonomi harus diselaraskan dengan tujuan  yang  terakhir yaitu untuk mencapai falah. Prinsip ekonomi  Islam  bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana  yang dinyatakan oleh konsep falah yang terdapat dalam Al Qur’an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai falah,  dalam  menjalankan  aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar  moral. Begitupun  dalam  membuat  keputusan  yang  berkaitan  dengan ekonomi,  nilai  etika  sepatutnya  dijadikan  sebagai  norma,  dan  selanjutnya  yang berkaitan  dengan  ekonomi  haruslah  dianggap  sebagai  hubungan  moral. (Muhammad Nejatullah Siddiqi, 1996: 5)
Yusuf  Qardawi,  dalam  bukunya  norma  dan  etika  ekonomi  Islam  secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam praktik perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut: (Yusuf Qardhawi, 1997: 173)
1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang  yang diharamkan.
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
4. Menerapkan kasih saying dan mengharamkan monopoli.
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.
Adapun  macam-macam  Etika  Bisnis  dalam konsep  Ekonomi Islam terdapat dua macam etika, yaitu: (Johan Arifin, 2009: 13)

## 1. Etika Deskriptif
Adalah etika  yang  menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia,  secara apa yang  dikejar setiap  orang  dalam hidupnya sebagai sesuatu  yang  bernilai.  Artinya etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya,  yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang berhubungan dengan situasi dan
Fety Vera Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
realitas  yang  membudaya.  Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu golongan masyarakat yang dihubungkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak dan berlaku secara etis.
2. Etika Normatif
Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa  yang  seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa  yang  bernilai dalam hidup ini.  Jadi etika normative  merupakan norma-norma  yang  dapat menuntun  agar  manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal  yang  buruk,  sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku dimasyarakat.
Ketiga,  Applied  Teori, tentang    Persaingan  Usaha. Persaingan usaha bisnis adalah istilah  yang  sering muncul dalam berbagai literatur yang  menuliskan perihal aspek hokum persaingan bisnis. Persaingan adalah organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan  yang diinginkan seperti konsumen,  pangsa pasar,  peringkat  survey,  atau sumberdaya yang dibutuhkan. (Mujradad Kuncoro, 2005: 86)
Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  (UU  5/1999) bertindak aktif dalam mengawasi berbagai tindakan perilaku pelaku usaha yang  dapat  merugikan maupun  memberikan  dampak  yang  luas  bagi kesehatan  persaingan  bagi  para  pelaku  usaha  di  Wilayah  Hukum Indonesia.
Sebagai  bahan  perbandingan,  di  Ibukota  Negara  yang  dengan kepadatan  penduduk  semakin  meningkat  dan  pembangunan  semakin bertambah  dari  waktu  ke  waktu,  tetapi  pemerintah  tetap  memperhatikan dan  mengatur  keberadaan  minimarket  sebagaimana  telah  diatur  dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2002  tentang  Perpasaran  Swasta  di  Propinsi  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta.  Disebutkan  dalam  Pasal  10    Peraturan  Daerah  Propinsi  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Perpasaran  Swasta di  Propinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,  dalam  menyelenggarakan usaha  perpasaran  swasta,  jarak  sarana/  tempat  usaha  harus  memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Fety Vera Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
a. Usaha  perpasaran  swasta  yang  luas  lantainya  100  m 2 sampai dengan  200  m 2 harus  berjarak  radius  0,5  km  dari  pasar lingkungan  dan  terletak  disisi  jalan  Lingkungan/  Kolektor/ Arteri;
b. Usaha  perpasaran  swasta  yang  luas  lantainya  di  atas  200  m 2
sampai  dengan  1.000  m 2 harus  berjarak  radius  1,0  km  dari pasar  lingkungan  dan  terletak  disisi  jalan  Lingkungan/ Kolektor/ Arteri;
c. Usaha  perpasaran  swasta  yang  luas  lantainya  di  atas  1.000  m 2
sampai  dengan  2.000  m 2 harus  berjarak  radius  1,5  km dari pasar  lingkungan  dan  terletak  disisi  jalan  Lingkungan/ Kolektor/ Arteri;
d. Usaha  perpasaran  swasta  yang  luas  lantainya  di  atas  2.000  m 2 sampai dengan 4.000 m 2 harus berjarak radius 2 km dari pasar lingkungan  dan  terletak  disisi  jalan  Lingkungan/  Kolektor/ Arteri;
e. Usaha  perpasaran  swasta  yang  luas  lantainya  di  atas  4.000  m 2
harus berjarak radius 2,5 km dari pasar lingkungan dan terletak disisi  jalan  Lingkungan/  Kolektor/  Arteri;  (Lembaran  daerah Provinsi  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta,    Nomor  76,  Tahun 2002)
Dengan adanya aturan tersebut, maka para pelaku usaha kelompok (waralaba)  maupun  pelaku  usaha  individu  (warung  kecil)  akan  bersaing secara sehat dan tidak saling merugikan.
Strategi persaingan bisnis dalam pandangan syariah dibolehkan dengan kriteria persaingan secara baik. Salah satunya dijelaskan dalam Al- Qur’an Surat Al -Baqarah ayat 148 yang Artinya:
“Dan  bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya  (sendiri)  yang  ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah  (dalam membuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti  Allah  akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.
Dalam kandungan ayat  Al- Qur’an  diatas dijelaskan bahwa persaingan untuktujuan kebaikan itu diperbolehkan,  selama persaingan itu tidak melanggar prinsip syariah. Seperti  dicontohkan  oleh  Rasulullah,  ketika berdagang  Rasul  tidak  pernah  melakukan  usaha  yang  membuat  usaha
Fety Vera Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
persaingan hancur, walaupun tidak berarti gaya berdagang Rasul seadanya tanpa  memperhatikan  daya  saingnya. Yang  Beliau lakukan adalah memberikan pelayanan  yang sebaik-baiknya dan menyebutkan spesifikasi barang  yang  dijual dengan jujur,  termasuk jika ada kecacatan pada barangnya”. (M. Ismail Yusantodan M. Karebat Widjajakusuma, 2002: 96)

## Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  Pemerintah  sebagai salah  satu  pelaku  ekonomi  (rumah  tangga  pemerintah),  memiliki  peran  penting dalam  perekonomian  yaitu  fungsi  sebagai  alokasi,  distribusi  dan  stabilisasi (Suparmoko, 2000):
1. Fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyedia fasilitas penerangan, dan telepon.
2. Fungsi  Disribusi,  yakni  fungsi  pemerintah  dalam  pemerataan  dan distribusi pendapatan masyarakat.
3. Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
Peran pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak mampu menyelesaikan semua persoalan dalam praktik ekonomi. Untuk menjamin efisiensi,  pemerataan  dan  stabilitas  ekonomi,  peran  dan  fungsi  negara  mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Walaupun dalam  sistem  ekonomi  pasar,  masalah  ekonomi  utama  diserahkan  kepada mekanisme  pasar,  namun  ada  beberapa  kasus  tertentu  pemerintah  tetap  harus melakukan  campur  tangan  untuk  menghindari  kekacauan  dalam  bidang  ekonomi (Azis, 2008:115).
Pada  dasarnya,  pemerintah  ikut  serta  dalam  kegiatan  perekonomian untuk menanggulangi  kegagalan  pasar  sehingga  tidak  adanya  pihak-pihak  yang dirugikan.  Adapun  bentuk  campur  tangan yang  dilakukan pemerintah  dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan dalam tiga bentuk (Sukirno, 2013:412):
1. Membuat dan melaksanakan peraturan dan Undang-undang.
Tujuan  pokok  dari  peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  adalah  agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak  ramai,  dan  peraturan  tersebut  meliputi  pengaturan  terhadap berbagai  aspek  dari  kegiatan  ekonomi.  Baik  mengatur  kegiatan  dan pendirian  industri  tetapi  juga  kegiatan  ekspor  dan  impor,  perbaikan  lalu lintas,  pengembangan  perusahaan  dan  berbagai  aspek  ekonomi  lainnya (sukirno, 2013:45).
Fety Vera Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
2. Secara  langsung  melakukan  beberapa  kegiatan  ekonomi  (membuat perusahaan).
Dalam  beberapa  kegiatan-kegiatan  tertentu  undang-undang  saja  belum dapat  memberi  jaminan  bahwa  kegiatan-kegiatan  itu  dapat  dilaksanakan secara  efisien,  atau  akan  memberi  kemakmuran  yang  paling  tinggi kepada  masyarakat.  Bahkan  adakalanya  masyarakat  akan mendapat keuntungan  yang  sangat  besar  apabila  kegiatan-kegiatan  tersebut diserahkan  kepada  pihak  pemerintah.  Untuk  kegiatan-kegiatan  yang mempunyai  sifat  seperti  itu  pemerintah  akan  melakukan  campur  tangan secara  langsung,  yaitu  pemerintah  akan  langsung  turut  serta  melakukan kegiatan-kegiatan memproduksi barang tersebut (Sukirno, 2013:415). Salah satu tujuannya adalah untuk menjamin supaya barang atau jasa itu dapat  disediakan  kepada  masyarakat  dengan  harga  yang  murah,  tetapi tanpa mengurangi efisiensi pelayanannya. Contoh: pemerintah menjalankan sendiri perusahaan pengangkutan kereta api, dengan tujuan untuk  menjamin  agar  pengangkutan  kereta  api  dapat  disediakan  dengan efisien dan murah.
3. Melakukan kebijakan fiskal dan moneter.
Kebijakan  moneter  adalah  kebijakan  yang  dilakukan oleh  bank  sentral untuk  mengatur  jumlah  uang  dalam  perekonomian.  Kebijakan  fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya.
Sesungguhnya  aturan yang  digunakan  oleh  pemerintah  sudah  sangat  tepat untuk membatasi pergerakan bisnis waralaba  yang menyimpang dan mengancam kelangsungan bisnis toko kelontong dan pedagang kaki lima disekitarnya. Namun masih  banyak  pelanggaran-pelanggaran  dalam  pelaksanaan aturan  pemerintah tersebut.  Untuk  itu,  penggunaan  Peraturan  Walikota  Nomor  25  Tahun  2011 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu diperketat aturan demi aturan.
Perijinan  waralaba  minimarket  perlu  diperketat  mengingat banyaknya praktek  pelanggaran  yang  dilakukan  pihak-pihak  tersebut.  Pembangunan minimarket  baru  perlu  diawasi  oleh  pihak  pemerintah  dengan  melibatkan persetujuan dari warga sekitar dalam hal tersebut.
Franchise minimarket  didirikan  oleh  para  penyedia  modal yang  lebih  besar daripada pedagang kecil. Pendirian franchise minimarket yang semakin pesat dan kehadirannya  diharapkan  oleh  masyarakat  setempat  sebagai  sarana  berbelanja. Toko  dengan  konsep  modern  didirikan  oleh  pemilik  modal  besar  tentu  sangat berpengaruh terhadap politik penguasaan perdagangan dibidang ekonomi. Pemilik
Fety Vera Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
pedagang  kecil  harus  bersinergi  dalam  membangun  usahanya  sebagai  “penyedia barang  dan  jasa  distribusi  sembako,  jika  merasa  kurang  lengkap  hendaknya berupaya  untuk  meminta  bantuan  kepada  pemerintah  setempat  agar  memajukan usaha  pribumi  berupa  pinjaman  koperasi.  Penyediaan  dari  pedagang  kecil  yang modalnya dibantu oleh pemerintah niscaya akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya secara lengkap, contoh penyediaan macam-macam susu bayi  terkadang  sangat  jarang  terpenuhi  lengkap  pilihan-pilihan  menurut  usia bayi/balita.  Bantuan  dari  pemerintah  setempat  kepada  para  pedagang  kecil  akan memberikan  kesempatan  baginya  untuk  lebih  berkembang.  Selain  dari  bantuan materi,  Pedagang  kecil  juga membutuh  bantuan  dalam  bentuk  perlindungan hukum  yang  dapat    menjamin  padagang  kecil  mampu  bertahan  dengan  hadirnya franchise minimarket disekitarnya. Para pedadang kecil bukan suatu badan usaha yang mampu memiliki legalitas perusahaan seperti franchise minimarket Alfamart dan Indomaret, namun kebutuhan masyarakat pada pedagang kecil dalam bentuk toko  dan  warung  kecil  masih  banyak  diharapkan  berdiri  sebagai  perpanjangan tangan  para  produsen.  Masyarakat  juga  masih  banyak  yang  mengandalkan pencarian  sebagai pedagang  kecil  meskipun  sebagian  besar  tiddak  memiliki legalitas pendirian. (Rissa Afni Martinouva, 2017: 88-89)
Pihak  pemerintah  seharusnya  juga  bisa  mencegah  terjadinya  pelanggaran dengan  memberikan  peringatan  dan  himbauan  kepada  pemilik  usaha  waralaba minimarket mengenai aturan dalam pendirian usaha minimarket tersebut. Dengan demikian  dapat  diharapkan  terjadinya  pelanggaran  atas  pendirian  minimarket dapat berkurang sehingga kelangsungan bisnis toko kelontong dan pedagang kaki lima disekitarnya tidak terganggu.
Dalam pasal 3 ayat 9,
Pendirian minimarket baik  yang berdiri sendiri maupun  yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
a. Kepadatan penduduk;
b. Perkembangan pemukiman baru;
c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas) dan ketersediaan lahan parkir
d. Dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
e. Keberadaan  pasar  tardisional  dan  warung/  toko  di  wilayah  sekitar  yang lebih kecil dari pada minimarket tersebut.
Dari  poin-poin  diatas,  maka  kita  tau  bahwa  dalam  mendirikan minimarket wajib  memperhatikan  hal-hal  tersebut  dan  tidak  melanggar  aturan  yang  telah dibuat,  sehingga  tercipta  persaingan  yang  sehat  dan  tidak  merugikan  pihak manapun.  Tetapi  kenyataannya  praktek  yang  terjadi  dilapangan  tidak  demikian, dikarenakan  masih banyak  minimarket  yang  tidak  memperhatikan  keberadaan
Fety Vera Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
pasar tradisional dan warung-warung kecil disekitarnya, sebagaimana disebutkan dalam poin (e).
Hal  ini  tanpa  disadari  kita  bersama,  lama  kelamaan  akan  menggerus warung-warung  kecil  disekitarnya.  Tanpa  mempertimbangkan  lebih  lanjut, masyarakat dengan sendirinya akan beralih untuk berbelanja ke minimarket yang baru,  dengan  iming-iming  diskon  (potongan  harga),  barang-barang  promosi, bonus,  hadiah  menarik,  belum  lagi  ditambah  dengan  kenyamanan  tempat  dan variasi produk atau barang yang dijual.
Inilah yang akan terjadi seterusnya jika pemerintah tidak langsung turun ke lapangan,  melihat  bagaimana  dampak  yang  akan  terjadi  jika  semakin  banyak minimarket  yang  berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Warung-warung  kecil  yang telah  berdiri  puluhan  tahun  sebelumnya  terpaksa  ditutup  karena  tidak  dapat mengembalikan  modal,  semakin  hari  semakin  sepi  pembeli  yang  mampir  ke warung kecilnya.
Kondisi pedagang eceran tradisional (warung/toko tradisional) di Sumatera Selatan  bakal makin  terjepit  dengan  maraknya  pendirian  toko  modern  sejenis minimarket yang merengsek sampai pelosok kecamatan melalui sistem waralaba. Tentu saja pedagang tradisional tidak akan mampu bersaing baik dalam pelayanan mau  pun  harga  jual  bila  dibandingkan  dengan  minimarket  waralaba. (http://musiinstitute.wordpress.com/2012/01/11/butuh-regulasi-atur-minimarket- di-sumsel/ akses tanggal 14 Desember 2017, pukul 09.54 WIB)
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  langkah  pemerintah  dalam  mengeluarkan kebijakan  dalam  bentuk  Peraturan  Walikota  Palembang  Nomor  25  Tahun  2011 telah  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh  masyarakat  dan  pedagang  kecil khususnya,  akan  tetapi  langkah  ini  belum  usai,  karena  masih  banyak  praktek dilapangan  yang  belum/  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang telah  ditetapkan tersebut.
Selanjutnya,  untuk  memberikan  keseimbangan  pertumbuhan  pada  sektor perdagangan  eceran  secara  keseluruhan  maka  perlu  dilakukan  penataan  dalam setiap pendirian minimarket. Selain itu perlu dilakukan pembinaan terhadap para pedagang  tradisional  agar  mampu  mengikuti  perkembangan  zaman  dengan berubahnya orientasi dan pola berbelanja masyarakat.
Sejalan  dengan  berkembangnya  pertumbuhan  ekonomi  di  kota  Palembang, membuka peluang usaha minimarket dan waralaba untuk mendirikan lebih banyak lagi  usaha-usahanya.  Hal  inilah  yang  menjadi  bahasan  dalam  pedoman  penataan wilayah  minimarket  yang  tidak  lagi  sejalan  dan  memperhatikan  peraturan  yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Palembang.
Fety Vera Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
Dalam  kajian  etika  bisnis  Islam,  Menurut  Johan  Arifin (2009:22),  etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis juga bisa dikatakan sebagai seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus mempunyai komitmen dalam melakukan sebuah transaksi, berperilaku, dan juga  berelasi  guna  mencapai  tujuan  bisnisnya  dengan  selamat.  Dengan  demikian maka  sangat  perlu  sekali  untuk  memahami  pentingnya  kegunaan  etika  dalam berbisnis. Hal itu dimaksudkan agar seseorang terutama pelaku bisnis mempunyai bekal  untuk  berbuat the  right  thing yang  dilandasi  dengan  semangat  keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas.
Pada  dasarnya  peranan  pemerintah  dalam  perekonomian yang  Islami, memiliki  dasar  rasionalitas  yang  kokoh.  Dalam  pandangan  Islam,  peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi (UP3EI,2009:446):
1. Derivasi dari konsep kekhalifahan
Pemerintah  adalah  pemegang  amanah  Allah  SWT  yang  menjalankan tugas-tugas  kolektif  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  serta tata  kehidupan  yang  baik  bagi  seluruh  umat.  Peran  pemerintah  memiliki landasan yang kokoh dalam Al- Qur’an dan as -Sunnah.
2. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif Merupakan  suatu  kewajiban  yang ditujukan  kepada  masyarakat,  dimana jika  kewajiban  tersebut  dilanggar  maka  seluruh  masyarakat  akan menanggung  dosa,  sementara  jika  telah  dilaksanakan  maka  seluruh masyarakat akan terbebas dari kewajiban tersebut.
3. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah Kegagalan  pasar  juga  merupakan  latar  belakang  perlunya  pemerintah untuk  berperan  dalam  perekonomian.  Contoh:  persaingan  akan memberikan ruang kepada pelaku  yang kuat untuk semakin mendominasi pasar,  dan  mendorong  keluar  pelaku  yang  lemah.  Jika  ini  terjadi  maka diantaranya  akan  terjadi  monopoli,  dan  ini  tentu  saja  akan  banyak merugikan masyarakat (UP3EI, 2009:448).
Dalam  hal  penataan  wilayah  usaha  minimarket  di  kota  Palembang,  ada beberapa  titik  daerah  dimana  pendirian  usaha  minimarket  tidak  memperhatikan peraturan  pemerintah  yang  telah  ditetapkan  dan  etika  dalam  bisnis  Islam.  Salah satu  minimarket  yang  penulis  datangi  yaitu  minimarket  (Indomaret)  di  jalan Kapten  Abdullah  Kelurahan  Plaju  Ilir  Kecamatan  Seberang  Ulu  II  Kota Palembang, dimana minimarket tersebut kurang dari 2,5 km dari pasar tradisional yang ada, tidak jauh dari minimarket tersebut berdiri minimarket (Alfamart) yang hanya berjarak kurang dari 20 m. Sehingga ada beberapa warung kaki lima yang
Fety Vera Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
disisi  kiri  dan  kanannya  bahkan  hanya  berseberangan  jalan  saja  berdiri minimarket  modern,  yang  hadir  dengan  berbagai  penawaran  menarik  untuk mengalihkan masyarakat agar berbelanja di minimarket tersebut.
Dapat  dibayangkan  akan  bertahan  berapa  lama  warung-warung  kecil tersebut  berdiri,  dengan  modal seadanya  dan  pendapatan  sehari-hari  yang  sangat tipis.  Sehingga  barang-barang  dagangan  pun  akan  dikonsumsi  sendiri,  karena tidak mampu bersaing dengan minimarket modern yang berada disampingnya.
Ketika  dipahami  sebagai  seperangkat  prinsip  moral  yang  membedakan  apa yang benar dari apa yang salah maka etika diperlukan dalam bisnis, sebagaimana diketahui,  bahwa  bisnis  adalah  suatu  serangkaian  peristiwa  yang  melihatkan pelaku  bisnis.  Para  pelaku  bisnis  memiliki  kecendrungan  untuk  melakukan tabrakan  kepentingan, saling  menghalalkan  cara,  dalam  rangka  memperoleh keuntungan  sebanyak  mungkin,  sementara  yang  lemah  terperosok  di  sudut-sudut ruang bisnis. Jadi etika bisnis adalah refleksi kritis dan rasional dari prilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu  etika  sangat  berpengaruh  terhadap  para  pelaku  bisnis  terutama  dalam  hal kepribadian, tindakan dan prilakunya, jika seseorang pengusaha dapat membentuk karakter  dirinya  sendiri  sesuai  dengan  akhlak  yang  mulia,  maka  akan  berhasil mencapai  keuntungan  dalam  hidup  ini  dandalam  kehidupan  yang  akan  datang. Dalam etika pembentukan karakter mencakup nilai moral, prilaku dan melakukan pada kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pengusaha dari sudut pandang yang di perbolehkan maupun yang dilarang.
Pada  dasarnya  sumberdaya  apapun  yang  ada  di  bumi  dan  di  langit  adalah karunia  Allah  SWT  yang  seharusnya  manusia,  selama  tidak  ada  larangan  seperti ditegaskan  dalam  kaidah  diatas.  Artinya  kebolehan  dan  kebebasan  berkreasi dalam  bidang  ekonomi  haruslah  dalam  koridor  yang  dibolehkan  al- Qur’an  dan Hadis.  Kaidah  ini  memberi  keseimbangan  antara  bebas  berkreasi,  berinovasi, bertransaksi, tapi ada batasnya, selama tidak bertentangan dengan syar’i.

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut: Pengembangan usaha minimarket yang bertentangan denganPeraturan Walikota Palembang  Nomor 25 Tahun 2011, Dalam mendirikan minimarket wajib memperhatikan aturan-aturan dan tidak melanggar aturan yang telah dibuat, sehingga tercipta persaingan yang sehat dan ” tidak merugikan pihak manapun.  Tetapi  kenyataannya  praktek  yang  terjadi  dilapangan  tidak  demikian, dikarenakan  masih  banyak  minimarket  yang  tidak “ memperhatikan  keberadaan pasar  tradisional  dan  warung-warung  kecil  disekitarnya. Pengembangan  usaha
Fety Vera Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
minimarket  di  kota  Palembang  telah  melanggar  peraturan  yang  telah  ditetapkan oleh  Walikota  Palembang, yang  mana  salah  satu  minimarket  di  Jalan  Kapten Abdullah  Kelurahan  Plaju  Ilir  Kecamatan  Seberang  Ulu  II  Kota  Palembang Provinsi  Sumatera  Selatan,  telah  mendirikan  minimarket  yang  letaknya  sangat berdekatan dengan pasar tradisional dan warung kelontong, bangunan minimarket ini  juga  saling  berhadapan  dengan  minimarket  lainnya,  yang  hanya  dipisahkan oleh jalan.
Pengembangan usaha minimarket di kota Palembang belum sejalan dengan etika bisnis Islam, dikarenakan para pelaku usaha minimarket masih berdasarkan keinginan  masing-masing  pemilik  usaha  Minimarket  dalam  mencapai  tujuan meraup  untung  sebanyak-banyaknya tanpa  memperhatikan  warung-warung  kecil yang  berada  disekitarnya.    Padahal,  dalam  Islam  diajarkan  untuk  mengutamakan etika  dalam  melakukan  aktivitas  kehidupan  sehari- “ hari.  Dengan  demikian  maka sangat perlu sekali untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Hal  itu  dimaksudkan  agar  seseorang  terutama  pelaku  bisnis  mempunyai  bekal untuk  berbuat the  right  thing yang  dilandasi  dengan  semangat  keilmuan, kesadaran, serta kondisi yang berlandaskan pada nilai-nilai moralitas.

## Daftar Pustaka
Al- Qur’an
Abdullah,  Boedi  dan  Saebani,  Beni  Ahmad, Metode  Penelitian  Ekonomi  Islam Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
Arifin, Johan., Etika Bisnis Islami, Semarang: Walisongo Press, 2009.
Arikunto, Suharsimi.,prosedur  Penelitian;  suatu  pendekatan  Praktik .  Jakarta:
Rineka Cipta. 2010.
Azis, Abdul., Etika Bisnis Perspektif Islam, Bandung: Alfabeta, 2013.
Hadi, Sutrisno.,Metode Research Jilid I dan II. Yogyakarta: Andi Offset. 1987.
Ibrahim ., Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabeta, 2008.
Jusmaliani, dkk., Bisnis Berbasis Syariah, Jakarta : Bumi Aksara, 2008
Kottler, Philips., Manajemen Pemasaran, Alih Bahasa Sarwiji, Jakarta: PT. Tema Baru, 2005.
Fety Vera Analisis Praktik Pengembangan Usaha Minimarket Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam
Kuncoro, Mujradad, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Jakarta: Erlangga, 2005

## Martinouva, Rissa Afni., Perlindungan Hukum Pedagang Kecil Dari Keberadaan
Franchise  Minimarket  (Studi  Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor 17  Tahun  2009),  Jurnal  Keadilan  Progresif  Vol.  8  No.  1,  Bandar  Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2017.
Moloeng J. Lexy., Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda .2004
Nasution,S.,Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung:Tarsito.2003.
Patton,  Michael  Quinn, Metode  Evaluasi  Kualitatif,  (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1987.
P3EI., Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
Siddiqi, Muhammad Nejatullah., Kegiatan Ekonomi Dalam Islam, Jakarta : Bumi Aksara, 1996.
Sukirno., Makro EkonomiTeori Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Suparmoko., Pengantar Ekonomi Makro, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2000.
Swasono, Sri Edi, Menegakkan Ideologi Pancasila: Daulat Rakyat Versus Daulat Pasar, Yogyakarta: PUTEP-UGM, 2005
Qardhawi, Yusuf.,Norma dan Etika Ekonomi Islam, Jakarta : Gema Insani Press,
1997.
https://Marketing.co.id, di akses tanggal 30 Maret 2017, Pukul 21.09 WIB
http://musiinstitute.wordpress.com/2012/01/11/butuh-regulasi-atur-minimarket-di- sumsel/ di akses tanggal14 Desenber 2017, pukul 09.54 WIB