## PENGABAIAN  HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
(Studi Kasus  Warga Moro-Moro Register 45,

## Kabupaten Mesuji Lampung)

## Oki Hajiansyah Wahab
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum KPK Universitas Diponegoro dan Tim Asistensi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji 2011-2012
e-mail :pama_mao@yahoo.com

## A bstrAct
The constitution has clearly provided legal protection toward rights of citizen. Constitutionalism regime contains the idea of power restriction and secures civil rights through constitution. Nevertheless, some places in which agrarian conflicts occur, the ignorance of civil rights seem to be prominent. People living in the forest area of register 45 Mesuji Lampung is the picture of people who, for more than twelve years, are missing their constitutional rights. Local government does not recognize them as resident just because they occupy forest area which its management is delegated to private party. The critical legal studies perspective is constantly examining legal performance with the authority behind the law and the power within a community. Critical legal theory is focusing on the importance of a legal study which not only criticizes the substance of rule but also takes the whole aspect of social life and law into account.
Keywords: Agrarian Conflict, Ignorance, Constitutional Rights, Citizen.

## A bstrAk
Konstitusi telah jelas memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara. Rezim yang konstitusionalisme memuat ide pembatasan kekuasaan dan hak-hak sipil yang penjaminannya melalui konstitusi. Namun demikian, di beberapa tempat di mana konflik agraria terjadi, ketidaktahuan hak-hak sipil tampaknya menonjol. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan register 45 Mesuji Lampung adalah gambaran orang-orang yang selama lebih dari dua belas tahun hilang hak konstitusionalnya. Pemerintah daerah tidak mengakui mereka sebagai warga hanya karena mereka menempati kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Melaui hukum kritis Studi perspektif terus mengkaji kinerja hukum dengan otoritas di balik hukum dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori hukum kritis berfokus pada pentingnya studi hukum yang tidak hanya mengkritik substansi aturan tetapi juga mengakomodir seluruh aspek kehidupan sosial dan hukum.
Kata kunci: Konflik Agraria, Ketidaktahuan, Hak Konstitusional, Citizen.

## PENDAHULUAN
k onflik AgrAriA yAng terus mencuat ke permukaan akhir-akhir ini jika kita telaah bersama sesungguhnya  merupakan implikasi dari orientasi ekonomi dan kebijakan  agraria di masa lalu.  Warisan ke- bijakan tersebut  ternyata me lahirkan ke- timpangan  penguasaan dan  konflik  agraria ber kepanjangan. Sektor alisasi un dang- undang yang  mengatur  pe ngelolaan sumber- sumber agraria ditengarai  sebagai faktor yang
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 15~31
ikut mendorong  munculnya konflik-konflik agraria.   Lahirnya   ber bagai  UU   Sektoral seperti UU Perkebunan, UU Ke hutanan berimplikasi pada semakin beragamnya aturan tentang pengelolaan  sumber-sumber agraria terutama tanah.  Beragamnya aturan ini menyebabkan di sharmonisasi hukum 1 yang justru  melahirkan persoalan-persoalan hukum disatu sisi, di sisi lain memperdalam ketimpangan   struktur  agraria. Data versi KPA menyatakan sepanjang tahun 2011 terdapat 163 konflik agraria di  Indonesia sepanjang tahun2011, dengan jumlah raky- at yang menjadi korban tewas  mencapai 22 orang, 34 orang yang  tertembak, 279 orang yang ditahan dan 147 orang yang mengalami penganiayaan. Angka ini naik dibandingkan tahun 2010 dimana  terdapat 106 konflik agraria dengan tiga orang  meninggal.
Dari 163 konflik agraria sepanjang 2011, rinciannya 97 kasus di sektor per kebunan, 36 kasus di sektor kehutanan, 21 kasus di sektor infrastruktur, delapan kasus di sektor pertambangan, dan satu kasus di wilayah tambak atau pesisir.Dari sebaran konflik, Jawa Timur sebagai wilayah yang paling banyak dengan 36 kasus, disusul Sumatera Utara (25), Sulawesi Tenggara (15), Jawa Tengah (12), Jambi (11), Riau (10),  Sumatera Selatan (9), dan sisanya ter- sebar di  sejumlah provinsi. Konflik  agraria yang terjadi pada 2011 melibatkan 69.975 kepala keluarga dengan luasan areal konflik mencapai 472.048,44 hektare.
Data Sensus Pertanian (SP)  menunjukan jumlah petani gurem dalam 10 tahun terakhir terus meningkat (1993-2003) dari 10,8 juta menjadi 13,7 juta orang. 2 Eskalasi
1 Keluhan terkait sektoralisasi dan disharmonisasi hukum ternyata juga disampaikan oleh kalangan pen- gusaha hutan, Lihat Berita Bisnis Indonesia , 29 Februari 2012, Inkonsistensi hukum dikeluhkan 2 Hasil Sensus Pertanian 2003 yang disampaikan oleh Direktur Statistik Pertanian BPS,. menunjukkan semakin miskinnya petani Indonesia. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah petani gurem pada tahun 2003 yang naik menjadi 56,5%. Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah petani gurem meningkat 2,6% per ta- hun.
konflik agraria yang terus me ningkat tidak dapat dipisahkan dari rangkaian produk kebijakan yang dihasilkan oleh negara di sektor agraria, misalnya mekanisme pengadaan tanah. Mekanisme pengadaan tanah me lalui intervensi negara ini dijalankan  melalui  penetapan berbagai jenis hak  tertentu atas tanah dan kekayaan alam yang ada  di dalamnya. Ber bagai jenis hak di perkenalkan  antara  lain  Hak Guna Usaha, Hak Pengusahaan  Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman  Industri,  Kontrak Karya Pertambangan, dan  lain-lain.
Kawasan kehutanan adalah salah satu kawasan yang juga mengalami banyak konflik. Penunjukan sepihak kawasan hutan di masa lalu oleh pemerintah menjadi salah satu faktor pemicu maraknya konflik- konflik di kawasan hutan. 3 Saat ini,  sekitar 133,6 juta Ha dari 187,9 Ha atau 71,1 persen luas daratan Indonesia masuk dalam kawasan hutan. Sebanyak 25.384.650 Ha dikuasakan dalam bentuk Hak  Pengelolaan Hutan, 8.441.976 Ha dikuasai oleh per- usahaan Hutan Taman Industri, 9 juta lebih dikuasai perkebunan besar sawit, dan 28,27 juta hektar untuk kontrak pertambangan. Dari luasan tersebut sedikitnya terdapat 33.000 desa definitif yang masuk ke dalam kawasan hutan. 4
Dominasi negara dan swasta semakin mempersempit akses masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Akses dan pemanfaatan yang
3 MK baru saja mengabulkan judicial review lima Bu- pati Kalteng terhadap UU Kehutanan. MK menghapus Frasa "Penunjukan dan atau"pasal 1 angka 3 . Dalam pertimbangan hukumnya MK berpendapat dalam pasal itu, pemerintah bisa salah tafsir dan berbuat sewenang- wenang dalam memberikan status kawasan di daerah pemohon. Pasalnya, dalam penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan cukup dengan frasa “ditunjuk dan atau”.
4 Siaran Pers Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Rakyat Indonesia menyebutkan Ada banyak versi yang menyebutkan jumlah desa di Kawasan Hutan  banding- kan dengan data Kementrian Kehutanan yang menye- butkan 24.000 desa berada di kawasan hutan, Semen- tara menurut KPA dalam siaran Persnya,  seperti dikutip dari, Konflik Agraria Semakin Eksesif, Kompas 6 Febru- ari 2011 pemulihan Hak Rakyat Indonesia menyebutkan terdapat 19.000 desa berada dalam kawasan hutan.
Oki Hajiansyah Wahab  | Pengabaian  Hak-Hak Konstitusional dalam Perspektif .............................. di berikan oleh eksploitasi sumber daya alam hanya dinikmati oleh aktor-aktor tertentu, sehingga mendorong terciptanya ke timpangan sosial dan ekonomi. Menurut data Kementerian Kehutanan, luas Hutan Tanaman Industri (HTI) hingga kini mencapai 9,39 juta hektar dan dikelola oleh 262 unit  perusahaan dengan izin hingga 100 tahun. Bandingkan dengan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sampai sekarang hanya  seluas 631.628 hektar. Sementara, luas  HPH di Indonesia 214,9 juta hektar yang dikuasai 303 perusahaan HPH. 5
Kondisi kawasan kehutanan di  Lampung dari Data Dinas Kehutanan Propin- si Lampung Tahun 2003 menyebutkan Propinsi Lampung memiliki luas wilayah 3.301.545 Ha, sebesar 32 persen dari luas tersebut berstatus kawasan hutan negara. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ke- hutanan tahun 1991 tentang Penunjuk- kan Kawasan Hutan di Propinsi Lampung melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Per aturan Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1993  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) yang disahkan oleh Menteri Dalam Ne- geri adalah seluas 1.237.200 Ha (37,47 persen) dari total luas propinsi. Luas kawasan hutan negara kembali berubah setelah di keluarkannya Keputusan Men- teri Kehutanan dan Per kebunan No. 416/ Kpts-II/1999 yaitu  menjadi 1.144.512 Ha (34,66 persen) dari luas  daratan  Lampung. Pada  tahun 1999, kembali dikeluarkan Ke- putusan  Menteri Kehutanan dan Perkebu- nan No. 256/Kpts-II/2000 sehingga luas kawasan hutan  negara di Propinsi  Lampung kembali berubah menjadi 1.004.735 Ha atau seluas 30,43 persen dari total luas Propinsi  Lampung. Per ubahan terahir ter- sebut adalah implikasi dari penunjukkan ulang peruntukan kawasan Hutan Pro- duksi Dapat Dikonversi (HPK) menjadi areal peng gunaan lain. Saat ini didominasi
5 Konflik Agraria Semakin Eksesif, Kompas 6 Februari 2011
oleh konflik- konflik antara  masyarakat se- kitar hutan dengan  pemerintah. Klaim ter- hadap status kepe milikan lahan dan akses pe ngelolaan merupakan tema konflik di kawasan  hutan. 6 Salah satu konflik terpan- jang di Lampung adalah konflik di kawasan Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji Lam- pung. 7
Laporan Tim Gabungan Pencar Fak- ta (TGPF) Kasus Mesuji 8 menyebut- kan  bahwa konflik di Register 45 adalah konflik  penguasaan dan pengelolaan  hutan tanaman industri yang sejak lama telah menjadi silang sengketa antara investor, masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, tidak terkoordinasi, minimalnya peng awasan pe merin tah,   investor  yang  tidak  menjalan- kan kewajiban, menyalahgunakan izin, masya ra kat yang tersingkir dan menjadi agresif,  beroperasinya spekulan tanah telah menye babkan per sengketaan yang ada di Register 45 terus terjadi dan tidak pernah tuntas diselesaikan. 9
Pengalaman berbagai konflik pe nge- lo laan  sumber-sumber  agraria seringkali berakhir dengan berbagai kisah ter abai- kannya hak- hak warga negara. Konflik agraria ini bukan hanya berdimensi kekerasan, tetapi lebih jauh konflik-konflik ter sebut  me ngakibatkan   hilangnya  hak-hak konstitusional warga negara. Masyarakat Moro-moro adalah masyarakat yang  berasal dari berbagai  daerah di Lampung  masuk
6 Kusworo, Pengembangan PSDHBM , Pengalaman Lampung Barat , 2002,hlm.  2.
7 Sebelumnya kawasan Hutan Register 45 masuk dalam Kabupaten Tulang Bawang. Pada tahun 2008 terjadi pemekaran dan Kawasan Register 45 masuk ke- dalam wilayah  Kabupaten Mesuji. Konflik ini telah ber- langsung selama belasan tahun dan melahirkan banyak korban.
8 Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hu- kum dan Keamanan lewat KEP.64/MENKO/POLHU- KAM/12/2011. Tim bertugas untuk melakukan pencar- ian fakta peristiwa menyangkut latar belakang, pelaku, dampak yang ditimbulkan, maupun hal-hal lain yang terkait dengan peristiwa di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.
9 Laporan TGPF Kasus Mesuji hlm 4
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 15~31
dalam kawasan Hutan Register 45 pada tahun 1997  menjelang reformasi. Periode 1997-2000 di Lampung terjadi eksodus masyarakat ke dalam kawasan  hutan akibat terbukannya iklim  demokrasi dan reformasi kala itu.  Sampai dengan saat ini  mereka telah tinggal selama 15 tahun dan me ngelola lahan seluas 2.444 hektar. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2010, terdapat setidaknya 3359 jiwa yang berada di wilayah yang disebut  Moro-Moro. Oleh pemerintah daerah  mereka disebut  sebagai penduduk ilegal maupun perambah hutan.   Register 45, Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung adalah salah satu bagian masyarakat  yang merasakannya  beratnya menghadapi tekanan dan berbagai tindakan diskriminasi lainnya. Selama 15 tahun ter- akhir pemerintah daerah  mengabaikan hak- hak  konstitusionalnya  akibat konflik agraria yang   menyelimutinya.
Tinggal di kawasan hutan Register 45 yang hak pengelolaanya dikuasai oleh PT Sylva Inhutani Lampung  (SIL) adalah merupakan perusahaan patungan antara PT. Silva  Lampung  Abadi dan PT. Inhutani V.  PT Silva Inhutani Lampung (PT SIL) di- dirikan berdasarkan akte Notaris nomor 360 tanggal 27 Oktober 1992.  PT SIL  semula merupakan perusahaan patungan antara PT Silva  Lampung  Abadi dengan salah satu perusahaan  BUMN  yaitu PT Inhutani V dengan modal  dasar Rp 42.229.000.000,-.
Dengan modal  ditempatkan Rp 19.705. 000.000,- komposisi PT Silva Lampung Abadi menguasai 60 % saham sedangkan PT Inhutani V 40%. Grup Usahannya me- meiliki banyak  konsesi hutan di Propinsi Lampung. Widarto, Pemiliknya menurut versi Globe Asia’s 150 Richest  Indonesians Juni 2011 lalu, sebagai representasi dari Sungai Budi Group berada pada peringkat 145  dengan  total kekayaan mencapai US$ 86 juta. PT Silva Inhutani dan jaringan- nya berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Kehutanan Sungai Budi Grup
menguasai 50% HTI di Propinsi Lampung yang menyebabkan masyarakat harus menyandang predikat “perambah” dan “ma- syarakat  illegal”. Konsekuensinya hak-hak konstitusional mereka sebagai  warga negara secara sengaja diabaikan. Tidak memiliki KTP, berbagai dokumen ke pendudukan lainnya, kehilangan hak-hak politiknya dalam setiap pemilu maupun pilkada, akses pendidikan dan kesehatan dasar yang me- madai adalah konsekuensi berdiam di ka- wasan hutan  register.
Pembukaan  konstitusi kita sebagai ke - sepakatan bersama tentang cita-cita  ber sama sebagai dasar konstitusionalisme  Indonesia menunjukan secara jelas tujuan bernegara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan ke sejahteraan umum, mencerdaskan kehi dupan bangsa, dan ikut melaksanakan ke ter tiban dunia yang berdasarkan kemer dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya paham negara hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (3) UUD 45 10 berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan ( welfare state ) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat pembukaan dan ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Di sini tampak jelas bahwa negara  kesejahteraan yang dituju didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD1945. 11
Dalam konteks negara kesejahteraan, salah satu kepentingan paling mendasar bagi setiap manusia adalah perlindungan ter hadap hak-haknya sebagai manusia. Per- lindungan hak asasi manusia merupakan salah satu materi inti dari naskah undang-
10 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan  bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum . Prinsip negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta menjadikan hu- kum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, ber- bangsa dan bernegara.
11 Lihat Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Kompre- hensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik In- donesia Tahun 1945, Buku II sendi-sendi/Fundamental Negara , Jakarta, 2010, hlm. 11-37, 63.
Oki Hajiansyah Wahab  | Pengabaian  Hak-Hak Konstitusional dalam Perspektif ..............................
undang dasar negara modern. Konsep negara hukum kesejahteraan mengharus- kan pemerintahan berlandaskan pada dua hlm. Pertama , pemerintahan tunduk dan di- dasarkan pada hukum yang berlaku. Kedua , negara ber tugas mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Negara atau pemerintah tidak se- mata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul uta- ma tanggung jawab mewujudkan ke adilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar- besar kemakmuran rakyat. 12
Kekuasaan negara seperti tersebut di atas tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip  negara hukum dan demokrasi.  Bagir Manan 13 menjelaskan bahwa dalam negara hukum kesejahteraan pada pokoknya memuat tiga aspek utama yaitu aspek politik (antara lain pembatasan kekuasaan negara), aspek hukum (antara lain supremasi hukum, asas legalitas dan the rule of law ), dan aspek sosial ekonomi yaitu keadilan sosial ( social justice ) dan kesejahteraan umum ( public welfare ).
UUD 1945 juga secara tegas telah me- larang berbagai tindakan diskriminasi se- bagaimana tercermin  pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2). Hal yang sama juga tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga tidak mem benarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelom- pok,  golongan status sosial, status ekono- mi, jenis kelamin,  bahasa, keyakinan poli- tik.  Ironisnya  konstitusi yang didalamnya ter dapat ber bagai  pasal yang melindungi hak-hak  konstitusional warganegara tidak pernah dirasakan oleh ribuan masyarakat Moro-Moro.
Pasca Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam
12 Abrar Saleng , Hukum Pertambangan , Disertasi, Yogyakarta: UII Press, 2004,hlm. 64.
13 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 , Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1994, hlm.19
UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Hal ini menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu undang- undang dasar yang paling lengkap memuat per lindungan terhadap hak-hak asasi warga negara. Pasal 26 UUD tahun 1945 juga  dengan jelas me ngatur tentang siapa yang disebut dengan penduduk dan  warga negara. 14
Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 me- negaskan, bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 28 I ayat (2) yang menyatakan bahwasannya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat- kan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.  Sesuai dengan prinsip kontrak sosial maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendiri bertimbal-balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya.
Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 me  nu n- jukkan tanggung jawab negara dalam peng- hormatan, perlindungan dan peme nuhan HAM. Sedangkan Pasal 28I ayat (5) me- negaskan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan  prinsip negara hukum yang demokratis.  Di  samping jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam  konstitusi, setiap Warga Negara Indonesia juga diberikan jaminan hak konstitusional dalam UUD 1945.  Konstitusi kita juga memuat ketentuan mengenai jaminan hak  asasi manusia tertentu yang hanya berlaku bagi Warga Negara, misalnya, hak atas pe kerjaan, hak atas pendidikan dan lain-lain yang menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memenuhi hak-hak  tersebut.
14 Berdasarkan Pasal 26 UUD 1945, 1.) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara. Sementara 2.) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang ber- tempat tinggal di Indonesia. 3.)  Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 15~31
Membaca UUD 1945 dengan cermat maka akan  ditemukan istilah yang meng- arah pada pemahaman bahwa Indonesia sebagai Negara hukum kesejahteraan. Makna  dari pernyataan dalam UUD 1945 dapat di kategorikan bahwa Indonesia terma- suk negara hukum kesejahteraan.  Konsep Negara kesejahteraan memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah yang hendak diangkat dalam tulisan  ini adalah :
1. Betulkah kebijakan pengabaian hak- hak konstitusional  yang  dilakukan  pe merintah daerah terhadap warga Moro-Moro Register 45, Kabupaten Mesuji Lampung?
2.  Bagaimanakah implikasi pengabaian hak- hak konstiusional yang  dilakukan pemer- intah daerah terhadap warga Moro- Moro Register 45, Kabupaten  Mesuji  Lampung?
3. Betulkah kebijakan pengabaian hak- hak konstitusional  yang    dilakukan pe- merintah daerah terhadap warga   Moro- Moro  Register 45 diakibatkan oleh   faktor- faktor  non-hukum?
Teori negara hukum kesejahteraan di- gunakan sebagai pisau analisis terhadap kebijakan hukum yang tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Teori ini merupakan per paduan an- tara  konsep negara hukum (klasik) dan neg- ara kesejahteraan. Konsep negara  hukum klasik, 15 menempatkan hukum se bagai
15 Konsep negara hukum klasik dalam kepustakaan hukum Eropa Kontinental dikenal dengan istilah rechsstaat dan di Anglo Amerika dikenal dengan istilah the rule of law. Konsep “ rechtsstaat ” pada mulanya dikem- bangkan  antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, dan Julius Stahl, sedangkan “ the rule of law ” yang dipelo- pori oleh A.V. Dicey , Lihat Jimly Asshiddiqie, “Peruba- han UUD 1945 dan Pembangunan Hukum Nasional”, Makalah ,  Disampaikan dalam seminar “UUD 1945 Sebagai Hukum Tertinggi dengan Empat Kali Peruba- han Sebagai Dasar Menuju Milenium III”. Bandingkan dengan  Philipus M. Hadjon, yang menjelaskan bahwa “ rechtsstaat ” dan “ the rule of law ” memiliki karakteristik berbeda. Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan
dasar kekuasaannya dan penyeleng garaan ke kuasaan tersebut dilakukan di bawah kekuasaan hukum.
Sementara dalam konsep negara  hukum kesejahteraan, 16 negara selain tunduk pada hukum yang berlaku, juga memiliki tugas dan tanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Negara tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi bertang- gung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum guna sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab negara, menurut Frans Magnis- Suseno, negara secara hakiki bertugas untuk mengusahakan kesejahteraan umum.  Untuk itu negara harus mengusahakan semua pra- syarat, kondisi, prasarana agar masyarakat dapat hidup dengan adil dan sejahtera. 17 Meminjam pendapat Wolfgang Friedmann, 18 tugas tersebut memiliki konsekuensi
menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the  rule of law berkembang secara evolusioner. Rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut “ civil law ” atau “ modern Ro- man Law ”, sedangkan the  rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut “ common law ”. Karakeristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial .  Philipus M. Hadjon, Per- lindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , PT. Bina Ilmu : Surabaya, 1987, hlm. 72.
16 Dalam berbagai literatur negara hukum kesejahter- aan disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Lemaire menyebutnya bestuurzorg (negara berfungsi menyeleng- garakan kesejahteraan umum) atau welvaarstaat atau verzogingsstaat, sedangkan  A.M. Donner menyebutnya sociale rechtsstaat (S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia , Yogyakarta: UII Press, 2003 , hlm. 133). Sementara Dalam kepustakaan Indonesia konsep negara hukum modern ini lazim diter- jemahkan menjadi “negara hukum kesejahteraan” atau “negara hukum dalam arti luas” atau “negara hukum dalam arti materiil” (Lihat antara lain Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945 , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 38; Abrar Saleng, Loc. Cit ; Satjipto Rahardjo menyebut den- gan istilah “negara hukum yang membahagiakan raky- atnya” (Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Mem- bahagiakan Rakyatnya , Yogyakarta: Genta Press, 2008, hlm.100-119).
17 Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prin- sip Moral Dasar Kenegaraan Modern , PT. Gramedia : Ja- karta, 1991, hlm. 316.
18 W. Friedmann, The State and The Rule of Law in A Mixed Economy , London: Steven and Sons, 1971, hlm. 3, sebagaimana dikutip Abrar Saleng, Op. Cit ., hlm.16.
Oki Hajiansyah Wahab  | Pengabaian  Hak-Hak Konstitusional dalam Perspektif ..............................
bahwa negara harus berfungsi baik sebagai pe nyedia  ( provider ) kesejahteraan rakyat maupun  sebagai pengatur ( regulator ) dalam pembangunan  ekonomi,   termasuk   dalam pengelolaan  sumber daya alam untuk me- wujudkan kesejahteraan rakyat.  Meminjam pendapat Jeremy Bentham bahwa ide dasar negara kesejahteraan  ber anjak dari abad ke- 18 ketika Bentham  mempromosikan gaga- san bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happi- ness ( atau welfare)  ofthe greatest numberof their citizens. Bentham menggunakan istilah utility (kegunaan)  untuk menjelaskan kon- sep kebahagiaan atau kesejahteraan. Menu- rut  Bentham,    aksi- aksi  pemerintah  harus selalu  di arahkan untuk meningkat-kan ke- bahagiaan se banyak mungkin orang. 19
Metode Penelitian
Sebagaimana disampaikan di atas,   Pene- litian ini berada dalam ranah Socio legal studies, yaitu  menganalisis  dan   mem per - masalahkan pertanyaan- pertanyaan hukum, namun  dalam  pendekatan  metodo logis   nya, menggunakan   pendekatan    inter disipliner. Sebagai penelitian socio-legal digunakan dua cara sekaligus, yaitu  metode analisis tekstual terhadap berbagai peraturan perundang- undangan terkait dan studi lapangan dengan cara wawancara, ob servasi, dan tinggal bersama ( live in ) masyarakat Moro-Moro.

## PEMBAHASAN
A. Kritik Atas Kebijakan Pengabaian Hak- Hak Warga Negara
Hukum modern yang kelihatan tenang dan beradab dari luar ternyata sarat den- gan desakan dan tuntutan kekuasaan bis- nis. Ketika kekuasaan bisnis ini menjadi
19 Edi Suharto, Peta dan Dinamika  Welfare State  di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Un- tuk Membangun Indonesia , makalah  disampaikan pada Seminar  Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogya- karta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
penentu lahirnya suatu produk hukum baik secara langsung maupun tidak, maka dapat diduga arah pembangunan hukum men- jadi  bisnis.  Satjipto Rahardjo menjelaskan fenomena kosmologi masyarakat industri dimana proses - proses produksi ekonomi memerlukan tatanan sosial yang mampu menciptakan medan sosial dimana proses- proses ekonomi dapat berlangsung secara baik. Masyarakat Industri menginginkan suatu sistem hukum yang formal-logis yang dapat memberikan prediktabilitas tinggi dan kalkulasi produksi ekonomi. 20
Secara formal pembuat undang-undang adalah DPR bersama pemerintah, tetapi se sungguhnya banyak peraturan dan ke- bijakan yang lahir karena pengaruh per- usahaan dan investasi. 21 George Soros me- nyebutnya sebagai “unholy alliances” antara bisnis dan pemerintah, atau pengusaha dan penguasa. Prosedur hukum tetap dipatuhi, tetapi berbagai fungsi negara sebagai welfare state telah dipangkas dan dibengkokkan oleh kepentingan bisnis. 22
Hal yang sama juga berlaku di daerah bagaimana pemerintah daerah membangun sebuah kebijakan yang juga dipengaruhi oleh kepentingan investasi di wilayahnya. Ketika hukum sudah menjadi bisnis, tujuan hukum sebagai pemberi rasa ke adilan,  ter- utama  untuk melindungi si lemah, menjadi
20 Satjipto dalam FX Adji Samekto, Justice Not For All, Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis, Genta Press : Yogyakarta, hlm.43
21 Dalam berbagai kesempatan di media Ketua MK, Mahfud MD, menyatakan bahwa sejak tahun 2003 sam- pai dengan tanggal 9 November 2011, ada 406 kali pen- gujian Undang-undang ke MK, dan 97 diantarannya dikabulkan. Menurutnya  jumlah 97 perkara dengan kon- sekuensi ratusan pasal yang dibatalkan MK itu menan- dakan begitu buruknya pembuatan UU. Salah satu sebab buruknya UU karena ada jual beli pasal. Lihat juga :Pem- buatan UU di DPR Banyak Ditunggangi Asing , Okezone 16 Niovember 2011, Politikus PDIP , Eva Sundari men- gakui bahwa banyakpembuatan Undang-Undang adalah pesanan asing. Menurutnya , draft-draft UU Liberalisasi Energi, Keuangan, Sumber Daya Alam atau pertanian bahkan disiapkan oleh konsultan-konsultan asing dan sering dibiayai oleh World Bank dan IMF yang memang merupakan agen-agen pelaksana World Trade Organiza- tion (WTO).
22 George Soros, Open Society:Reforming Global Capi- talism , New York,Public Affairs, p. xi
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 15~31
me lenceng karena hukum sudah  menjadi komoditas dan lebih me mentingkan  fasilitas bisnis. Kolaborasi antara kekuasaan dan ekonomi pada akhirnya  menyebabkan ma- syarakat sulit untuk mengakses ke  adilan.
Sikap pemerintah daerah kukuh ber - argumen bahwa berdasarkan UU 23  Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebabakan Masyarakat Moro- Moro mereka tidak bisa dikategorikan sebagai penduduk karena bertempat tinggal di kawasan hutan meski faktanya selama belasan tahun mereka sudah menjadi sebuah entitas komunitas masyarakat layaknya desa. Mereka juga dianggap melanggar UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang  Kehutanan.
Karl Llewellyn secara radikal mem- perlihatkan ‘ legal indeterminacy’ bahwa “ a statute cannot go beyond its text ”  (per undang- undangan tidak dapat melampaui teksnya), tetapi juga prinsip bahwa ” to  effect its  purpose a statute must be implemented beyond its text ” (untuk mempunyai akibat pada tujuannya sebuah peratuan perundang- undangan har- us diimplementasikan melampaui teksnya). 23 Konsideran UU 23 tahun 2006 pada bagian menimbang disebutkan :
a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia  berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan per lindungan dan pengakuan terhadap penentuan  status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
23 Karl Llewellyn dalam Widodo Dwi Putro , Mencari Kebenaran Materiil dalam Hard Case, Makalah, 2010, hlm 11. Karl Llewellyn adalah seorang penganut aliran realisme hukum. Realisme hukum menurutnya  bukan sebuah filsafat melainkan teknologi. Realisme hukum tidak lebih dari hanya sekedar teknologi. sumbangan terbesar Llewellyn adalah pada pandangannya tentang fungsionalism yakni mengartiklan hukum sebagai mesin yang punya tujuan tertentu.
b. Bahwa untuk memberikan perlind- ungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristi- wa  Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga  Negara  Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan  Republik Indonesia, perlu  dilakukan pengaturan tentang  Administrasi Kependudukan.
Konsideran UU tersebut menunjukan landasan filosofis kewajiban negara  untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa ke- pendudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia baik yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Selanjutnya dalam Bab I, Pasal 1 ayat 2 dan 3 yang disebut dengan definisi Penduduk adalah Warga Negara  Indonesia dan Orang Asing yang bertempat  tinggal di Indonesia. Warga Neg- ara  Indonesia  adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan  dengan undang-undang seb- agai Warga Negara Indonesia.
Pasal 2 UU 23 tahun 2006 Tentang Admin istrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. Dokumen Ke pen- dudukan; b. Pelayanan yang sama  dalam Pen daftaran   Penduduk  dan   Pencatatan Sipil; c. Per lindungan atas Data Pribadi; d.  Kepastian hukum atas  kepemilikan  do- kumen; e. Informasi  mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
Bila dikaitkan dengan kewajiban pen- duduk seperti diatur dalam Pasal 3 UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan  mengenai  prosedur    pe la- poran peristiwa kependudukan dikait kan dengan konteks masyarakat Moro- Moro yang masuk dalam kawasan hutan pada tahun 1997 saat UU Kependudukan belum di berlakukan. Ketika UU Kependudukan
Oki Hajiansyah Wahab  | Pengabaian  Hak-Hak Konstitusional dalam Perspektif ..............................
di ber lakukan, masyarakat
Moro-Moro telah berusaha melaporkan keberadaan mereka pada desa- desa resmi terdekat sampai kepada Dinas Kependudukan Kabupaten namun kebijakan menolak dan mengabaikan masyarakat Moro-moro sudah diberlakukan.
Kita bisa menelusuri semangat atau moral reading dalam risalah pem bahasan UU Administrasi  Kependudukan.   Pembahasan UU Administrasi Kependudukan adalah sebuah upaya untuk menciptakan  hukum nasional dimana sebelumnya selama puluhan tahun kita menggunakan produk hukum  kolonial dalam pengaturan  admin - istrasi kependudukan. 24 Kita juga bisa membaca alasan pembahasan RUU ini sebagai Pertama , upaya melaksanakan perintah pasal 26 Ayat (2) Konstitusi yang me merintahkan pengaturan memalui undang-undang segala hal yang berkaitan dengan warganegara. Kedua, menggantikan aturan-aturan  pe ninggalan  Belanda yang tidak lagi sesuai  dengan  konstitusi   karena bersifat diskriminatif. Ketiga, memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi warga  negara dalam rangka  mendapatkan hak publik dan hak ke perdataan dalam administrasi   kependudukan. Keempat, mem- berikan kepastian hukum dan mencegah kesimpangsiuran dalam pe ngurusan admin- istrasi kependudukan. 25
Bila kita tinjau lebih jauh lagi pasal 28H ayat (3) konstitusi kita juga mengamanat-
24 Meski kita tidak lagi mengenal segregasi penduduk berdasarkan suku, agama, ras dan golongan , sebelum la- hirnya UU Administrasi Kependudukan Indonesia ma- sih menggunakan  aturan yang sifatnya khusus. Seperti aturanm pecatatan sipil bagi penduduk keturunan Tiong- hoa yang menggunakan Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handersrecht van de Chinezean, Staatsblad 1927;129 jo Staatsblad 1939;288 sebagaimana diubah terakhir dalam Staatsblad 1946;136 dan bagi golon- gan Kristen menggunakan Huwelijk sordonantie voor Chris- tenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboniena, Staatsblad 1933:74 jo Staatsblad 1939;288. Lihat Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transisional , ELSHAM, 2011, hlm. 94. 25 Sekretariat Jenderal DPR RI, Risalah Pembahasan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudu- kan , Jakarta
kan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan ke- adilan. Pemerintah sesungguhnya dapat mengkategorikan masyarakat Moro-Moro sebagai penduduk yang rentan akan admin- istrasi kependudukan dimana Pasal 25 UU Kependudukan telah mengaturnya. 26
Pemerintah daerah juga bisa menggunak- an Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 471.13/2335/SJ tanggal 22 Juni 2011 yang ditujukan  kepada Kepala Daerah di seluruh Indonesia memberikan himbauan untuk melakukan pendataan terhadap bagi pen- duduk yang bertempat tinggal di lokasi milik orang lain, menempati lahan kosong milik BUMN atau perusahaan swasta, serta orang terlantar. Surat Edaran ini  me rupakan lan- jutan dari Peraturan Mendagri No 11 Ta- hun 2010 tentang Pedoman Pendaftaran dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Ke- pendudukan.
Masyarakat yang berdiam di kawasan Hutan Register 45 juga bukan tidak ber upaya mendaftarkan keberadaanya ke pada pemerintah setempat sesuai  dengan amanat UU Kependudukan. Sejak tahun 2006  ber ulang kali mereka mencoba mendaf- tarkan diri  namun pemerintahan desa ter- dekat  kesulitan menerima karena adanya kebijakan pe merintah daerah dan Provinsi yang melarang desa-desa terdekat untuk mengakomodir  masyarakat  Moro- Moro. Kebijakan peng abaian ini pada akhirnya melahirkan   berbagai  tindakan   diskriminatif.
Konstitusi kita dengan jelas  mengatur bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus  untuk me m peroleh kesempatan dan manfaat yang
26 Pasal 25 Ayat (1) UU 23 Tahun 2006  tentang kependudukan menyebutkan  ; Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :a. Penduduk korban ben- cana alam ;b. Penduduk korban bencana social; c. Orang terlantar; dan d. Komunitas terpencil
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
15~31
sama guna mencapai  persamaan dan  ke - adilan. Pasal ini menunjukan semangat negara untuk membantu  warga  negaranya untuk  mendapatkan   ke     sem  patan,   kemuda- han dan perlakuan khusus bila diperlukan untuk  mendapatkan   persamaan   perlakuan dan rasa keadilan. Pasal 28 I ayat (2) Konstitusi kita menyatakan   bahwasannya seiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar  apapun dan berhak   mendapatkan   perlindungan   terhadap perlakuan yang bersifat  diskriminatif itu. Sikap diskriminasi sendiri diterangkan pasal 1 butir 3 UU No.39 tahun 1999. 27
Selain diatur dalam konstitusi juga ada nya legal rights tentang hak untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi ma- syarakat  rentan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam Pasal 5 Ayat (3)  UU No. 39 Tahun 1999  Tentang Hak Asasi Manusia.  Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan per lindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
Meski sederet aturan baik yang ter- cantum dalam konstitusi maupun berbagai peraturan perundang-undangan lainnya,   faktanya  masyarakat  Moro- Moro selama belasan tahun kehilangan hak- hak konstitusi onalnya maupun hak-hak hukumnya yang diatur ber bagai peraturan perundang- undangan. Lewat argumentasi kepastian hukum  pemerintah  mengingkari kewajiban asasinya untuk  melindungi dan menjamin hak-hak konstitusional masyara- kat.  Pemerintah  lebih memilih  melindungi pemilik modal besar dan  investasi dibanding memberikan  penghormatan,   pemenuhan
27 Diskriminasi berdasarkan pasal 1 butir 3 UU No.39 tahun 1999 adalah : Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung di- dasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapu- san pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik in- dividual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”
dan per lindungan terhadap hak-hak ma- syarakat.
Pemerintah daerah  agaknya lebih  me - milih kebijakan yang tidak sejalan  dengan semangat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan dengan ber lindung dibalik berbagai alasan  prosedur dan teknis administrasi, maka tepatlah  kritik yang di- sampaikan Unger bahwa dalam era  negara kesejahteraan, maka wacana hukum semestinya berorientasi kebijakan. 28
Jika dirunut secara historis, kebijakan peng abaian yang dilakukan pemerin- tah dilakukan berdasarkan pemahaman hukum yang legal formal yang berasal dari pe ngaruh aliran positivisme. Hal inilah yang mendapat kritik keras dari aliran hukum kritis,  positivisme hukum dan pemahaman yang legal -formal dianggap tidak mampu menjelaskan berbagai persoalan aktual dan faktual yang ditimbulkan dari proses perubahan dan dinamika masyarakat yang begitu cepat. 29
Situasi ini mendorong kita untuk me- renungkan apa yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo untuk terus memperbaiki cara ber- hukum kita sehingga mampu melayani dan membawa rakyat kepada ke sejahteraan dan kebahagiaan. Asumsi dasar filosofis bahwa hukum adalah untuk manusia,  bukan se- baliknya. Keberadaan hukum adalah untuk melayani dan melindungi  manusia, hukum hendaknya dianggap sebagai suatu  institusi yang bertujuan me ngantarkan  manusia ke- pada kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia. Hukum progresif menganut ide- ologi hukum yang pro-keadilan dan pro- rakyat. 30 Hukum progresif yang  ditawarkan Satjipto Rahardjo mengajak kita untuk ti- dak berpikir semata-mata menurut “legal
28 Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis, Kajian Ten- tang Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern , Nusame- dia : Bandung, 2008, hlm. 23.
29 Soetandyo Wignyosoebroto, Op.cit, hlm 161 30 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 6
Oki Hajiansyah Wahab  | Pengabaian  Hak-Hak Konstitusional dalam Perspektif ..............................
way” tetapi lebih daripada itu menurut “rea- sonable way” . 31
Di sinilah sesungguhnya konteks  relasi negara-rakyat diuji, tidak hanya dalam bentuknya yang termaterialkan dalam konstitusi sebuah negara, tetapi bagaima- na negara mengimplementasikan tang- gung jawabnya atas penghormatan, per- lindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. 32 UUD 1945 semestinnya  menjadi pemandu ukuran konstitutionalitas bagi tin- dakan maupun tanggung jawab pemerintah atas nama negara terhadap rakyatnya.
B. Implikasi Pengabaian Hak-Hak Kon- stitusional Warga Moro-Moro Reg ister 45, Kabupaten Mesuji Lampung
1.  Pengabaian Hak-Hak Politik Warga  Negara
Pemerintah daerah sejak Kabupaten
Tulang Bawang sampai Kabupaten Mesuji enggan memberikan dokumen ke pendudukan dan hak politik kepada warga Moro-Moro. Pemerintah beralasan, warga Moro-Moro menempati kawasan yang tidak boleh di tempati. Pemberian dokumen kependudukan dianggap dapat membawa implikasi  politik terhadap  status ke pendudukan warga Moro-Moro ter- hadap  lahan yang mereka  diami saat ini. Lewat  Surat  Gubernur Nomor 270/0973/ II.03/2011 Tentang Tindak lanjut pe- nanganan Hak Politik masyarakat  Kawasan Hutan Register 45, Pemerintah daerah menegaskan  untuk tidak memberikan hak politik kepada masyarakat di Kawasan Hutan Register 45 dengan alasan bukan
31 Satjipto Rahardjo. Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif. Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Uni- versitas Diponegoro Bekerjasama dengan Program Dok- tor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta di Semarang, tang- gal, 15 Desember 2007, hlm. 11.
32 Herlambang Perdana Wiratraman, Konstitusional- isme dan HAM, Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol. 20, No. I Januari 2005, hlm. 2.
merupakan penduduk dan tidak memiliki KTP. 33
Hak politik warga negara  sebagaimana diuraikan diatas merupakan hak yang ber sifat  universal sebagaimana ditegas- kan  dalam kovenan hak sipil dan politik PBB  tahun 1966 34 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.12 tahun 2005. Ketentuan mengenai hak politik warga Negara dalam kovenan hak sipol tersebut diatas, sebetulnya juga diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. 35
Penegasan konstitusionalitas dan legal right hak politik warga Negara, tertuang dalam Pasal 43 Undang Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM. 36 Berdasarkan Deskripsi tersebut, dapat dipahami bahwa hak politik warga Negara baik hak politik
33 Surat ini dikeluarkan pemerintah setelah men- dapatkan kritik berbagai pihak yang meminta pemerin- tah untuk memenuhi hak politik masyarakat di kawasan hutan Sebelumnya DPRD, DPD RI, KOMNASHAM, beberapa akademisi dan  berbagai organisasi masyara- kat sipil meminta pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten) untuk menjelaskan status masyarakat dan mengembalikan hak politik warga Moro-Moro di Ka- wasan Hutan Register 45.
34 Dalam pasal 25 kovenan hak sipil dan politik dite- gaskan : Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang ti- dak layak, untuk: (a) Ikut serta dalam pelaksanaan uru- san pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) Memilih dan di- pilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan den- gan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menja- min kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaran- ya atas dasar persamaan dalam arti umum.
35 Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemer- intahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
36 Pasal 43 Undang Undang No.39 tahun 1999 ten- tang HAM berbunyi : (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum ber- dasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai den- gan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan den- gan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipili- hnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 15~31
aktif 37 maupun pasif 38 dijamin oleh  konstitusi dan peraturan hukum di  Indonesia.  Hak politik juga  adalah hak yang diakui dan di lindungi oleh Kovenan Internasional Hak-Hak  Sipil dan Politik yang juga telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada tahun  2005.   Implikasinya  pemerintah me- miliki  kewajiban untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan dalam melaksanakan kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fullfil) hak-hak setiap orang  yang tinggal di wilayah  dan yurisdiksi Indonesia.
2.  Hilangnya Hak-Hak Anak
Pengabaian hak- hak konstitusional juga dialami oleh ratusan anak di Moro-Moro. Anak-anak yang lahir di wilayah Hutan Register 45, sejak di dalam kandungan sudah merasakan beratnya tekanan hid- up akibat kebijakan pengabaian hak-hak konstitusional. Berdasarkan Sensus Pen- duduk (SP) Tahun 2010 terdapat 1.018 ke- pala keluarga dengan total penduduk men- capai 3359 jiwa. 39 Dari jumlah tersebut, terdapat 478 anak balita yang kehilangan haknya untuk mendapatkan akta ke lahiran dan pelayanan kesehatan dasar seperti Posyandu. Selain itu 539 anak usia sekolah kesulitan mendapatkan akses pendidikan dasar yang layak. 40
37 Hak aktif adalah hak warga Negara untuk memilih wakil-wakilnya maupun pimpinan Pemerintahan Pusat dan Daerah melalui Pemilihan yang bersifat Luber dan Jurdil. Hak aktif warga Negara dalam sistem penyeleng- garaan Pemilu antara lain hak untuk didata dan didaftar sebagai pemilih, hak untuk mendapat informasi secara luas dan objektif mengenai Pemilu, hak untuk memberi- kan suara dan mengadukan kepada pihak terkait jika ditemukan ada pelanggaran dan lain-lain.
38 Hak pasif adalah hak warga Negara untuk dipilih sebagai wakil rakyat atau Pimpinan Pemerintahan Pusat maupun Daerah. Hak pasif warga negera dalam sistem penyelenggaraan Pemilu antara lain hak menjadi peserta Pemilu anggota legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sepanjang memenuhi syarat.
39 Meski tidak diakui sebagai penduduk oleh pemer- intah daerah , pada Sensus Penduduk 2010 , BPS tetap mendata mereka sebagai penduduk. Beberapa orang re- lawan untuk keperluan sensus juga direkrut dari kalan- gan masyarakat
40 Laporan TGPF, Op.cit, hlm. 14.
Hak-hak anak seperti yang diatur  dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945. 41 Lewat pengaturan ini, jelas bahwa setiap anak Indonesia memunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup (rights to life and survival), hak tumbuh dan ber kembang (rights to development), dan hak per- lindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konstitusi onalitas hak anak  merupakan condition sine quanon bagi jaminan  eksistensi hak-hak anak. Frase Setiap dalam konstitu- si menunjukan berlaku untuk semua anak Indonesia tanpa terkecuali.
Hak-hak anak dalam konteks legal rights selanjutnya  tertuang dalam UU  nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pas- al 4 UU Nomor 23 Tahun 2002  menyebutkan bahwa Setiap anak berhak  untuk dapat hid- up, tumbuh, ber kembang, dan ber partisipasi secara  wajar sesuai  dengan harkat dan mar- tabat  kemanusiaan, serta mendapat perlind- ungan dari  kekerasan dan  diskriminasi. Se- lanjutnya Pasal 5   Setiap anak berhak atas suatu nama  sebagai  identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 27 ayat 1 Undang- undang yang sama kembali menegaskan bahwa  Identitas diri setiap anak harus di- berikan sejak  kelahirannya.
Hampir dapat dipastikan 90% anak di Moro-Moro tidak memiliki akta  ke lahiran. Akta kelahiran merupakan salah satu bukti kewarga negaraan. 42 Lewat akta ke lahiran, anak berhak untuk men dapat- kan   per lindungan  hak-hak  kewarga  negara- annya misalnya hak atas pendidikan, hak atas ke sehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sos- ial. 43 Akibat  konflik agraria berkepanjan-
41 Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan Setiap anak anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari ke- kerasan dan diskriminasi . 42 Terdapat dua fungsi utama dari Akta Kelahiran pertama, Menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara hokum. Kedua , Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak.
43 Dalam kerangka hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, hak atas kewarganegaraan meru- pakan hak asasi setiap manusia. Deklarasi Universal
Oki Hajiansyah Wahab  | Pengabaian  Hak-Hak Konstitusional dalam Perspektif .............................. gan  pe merintah juga  enggan membangun sekolah dan memberikan layanan kes- ehatan. Tindakan pemerintah bertolak belakang dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk  men dapatkan pendidikan. Be- gitu juga  dengan hak-hak anak yang diatur dalam  konstitusi dan UU nomor 23 tahun 2002  tentang Perlindungan Anak. 44 Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesuji  dalam  laporan  akhirnya menyim- pulkan telah terjadi penga baian hak-hak konstitusional warga di Kawasan Hutan Register 45 selama belasan tahun. 45
C. Pengaruh Faktor-Faktor Non Hukum dalam Proses Implementasi Kebijakan Pengabaian Hak Konstitusional Warga Register 45
Fenomena pengabaian hak-hak konsti- tusional masyarakat ini memang bukanlah kekerasan struktural fisik langsung  semata, tapi lebih kepada pengabaian dan juga pembangunan stigma. Stigma perambah yang berkonotasi negatif menyebabkan seakan-akan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan adalah penjahat yang tidak berhak atas hak-hak konstitusional. Kondisi ini sesungguhnya merupakan kekerasan sturktural non fisik yang apabila  diteruskan akan melanggengkan spiral kekerasan. Postulat teori kekerasan menyatakan bahwa kekerasan yang satu akan menimbulkan kekerasan lain baik fisik maupun non fisik Dom Helder Camara mengatakan bahwa
Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 15 huruf a menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan.  Kemudian Kov- enan Hak-Hak Sipil dan Politik, hak atas kewarganega- raan diatur dalam Pasal 24 ayat 3.Selanjutnya dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi Hak Anak yang secara spesifik mengatur kebutuhan anak menjadi acu- an yuridis untuk menganalisis persoalan ini. Pasal 7 KHA menyatakan anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan berhak memperoleh kewarganegaraan. Selanjutnya Pasal 8 menegaskan bahwa negara wajib menghormati hak anak atas kewarganegaraannya.
44 Pasal 9 UU nomor 23 tahun 2002 menyebutkan , Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengaja- ran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
45 Laporan Akhir TGPF, Op cit, hlm.24
ketidak adilan adalah kekerasan nomor satu, karena ketidak-adilan merupakan  kekerasan dasar yang di akibatkan oleh bekerjanya me- sin ketidakadilan sosial dalam dalam sebuah negara. 46
Hukum sementara terjebak ke dalam ke- asyikan dengan urusan ke dalam,  seperti kepastian ‘sistem’ logika peraturan dan lain-lain, tidak bisa memberi respons yang baik terhadap problem sosial baru. Menu- rut Nonet dan Selznick, cara berhukum harus dirubah agar hukum tetap bisa ber- fungsi dengan baik dalam masyarakat den- gan menggunakan ilmu-ilmu sosial. The isolation of legal order demikian Nonet dan Selznick menyebut-nya,  yang menjadi  se- bab  dari ketidakberhasilan hukum meny- elesaikan problem sosial yang muncul. Tak salah jika David M. Trubek mengajukan pertanyaan, “apakah hukum sudah mati”? 47
Equality before the law yang menjadi slogan hukum modern dimana semua orang sama kedudukannya didepan hukum ternyata hanya slogan. Idealnya persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan Prakteknya penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar hukum ( extra-legal factors ). 48
Hukum, meski dipercaya memiliki nilai- nilai dan makna penting dalam menata kehidupan social tetap merupakan hasil dari tarik-menarik politik, ekonomi yang me- miliki kekuasaan dalam  mempengaruhinya. Pada kasus Moro-moro, kebijakan pe - merintah daerah ternyata dipengaruhi ber- bagai  faktor seperti faktor politik maupun intervensi kepentingan bisnis.  Implementasi hukum ternyata tidak menjadi variabel yang   bebas  nilai melainkan menjadi faktor yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar hukum. Akibatnya keberlakuan hukum tidak dapat dilepaskan begitu saja
46 Dom Helder Camara, Op Cit, hlm. 31 47 Satjipto Rahardjo, Biarkan ...Op.Cit . hlm. 135.
48 FX Adji Samekto, Justice Not For All , Yogyakarta, Genta Publishing : Yogyakarta, 2008 , hlm. 97.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,
15~31
dari  otoritas apa yang ada dibelakangnya dan adu kekuatan dalam masyarakat yang juga fluktuatif sifatnya. Banyak kasus yang menunjukan kolaborasi kalangan pengusaha dan pemerintahan atau politisi. Marc Galanter menyatakan  hukum bersifat represif pada yang lemah dan bersifat memihak, sehingga The haves always come out ahead . 49
Pengaruh kepentingan ekonomi dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah ter- kait penanganan masyarakat di  Kawasan Register 45. Hampir dalam setiap  kebijakan pemerintah daerah pengusaha terkait  mem- berikan dukungan pembiayaan  untuk  men- jaga kepentingannya. Temuan TGPF Kasus Mesuji menunjukan bawa sejak tahun 2001 dana penertiban terhadap kawasan Hutan Register 45 dibeban kan atau selalu ditanggung oleh PT Silva  Inhutani. 50
Adriaan Bedner 51 menjelaskan bahwa salah satu hambatan yang kerap  terjadi  dalam upaya memperjuangkan akses  ter hadap ke- adilan adalah persolan relasi kekuasaan. Akibatnya terjadi ironi  penegakan hukum yang lebih terfokus pada aspek kepastian hukum mengabaikan aspek ke adilan  dan kemanfaatan.. yang didambakan masyara- kat pencari keadilan.
50 Dalam  SK Bupati Tulang Bawang Nomor 522/1018/ DISKEHUT/TB/2001 Pada bagian memutuskan poin kedua butir 3 disebutkan “Segala Biaya yang timbul  akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada PT Silva Inhutani.” Lihat juga Notulensi Rapat Lanjutan Pembahasan Pengamanan Hutan Register 45 di Ruang Rapat Dinas Ke- hutanan Provinsi Lampung pada 10 April 2010 dalam ba- gian Kesimpulan Rapat  disebutkan PT SILVA INHUTANI LAMPUNG bersedia menanggung  pendanaan yang ditimbul- kan akibat perencanaan dan pelaksanaan pengamanan hutan oleh Tim Terpadu . Lihat Juga Laporan kepolisian nomor: R/ Renpam/25/IX/2011 tertanggal 5 September 2011, disebut- kan bahwa dana pengamanan Lahan Simpang D Register 45, Mesuji, Lampung, mendapatkan dukungan anggaran dari PT Silva Inhutani Lampung.
51 Adriaan Bedner dalam Akses terhadap Keadilan: Per- juangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia , Penerbit HuMa-Jakarta, Van Vollenhoven Institute-Leiden, KITLV-Jakarta, Epistema Institute-Jakarta, hlm. 91
Perumusan Pasal 33 Ayat (3) UUDNRI 1945 52 sebenarnya mengandung per intah kepada Negara agar bumi, air, dan ke- kayaan alam yang terkandung di  dalamnya, yang diletakan dalam penguasaan Nega- ra itu di pergunakan sebesar-besar untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan ini juga secara eksplisit merumuskan kebijakan per tanahan,  dan  sebagai general principles, frase “di kuasasi oleh negara” dan ”sebesar- besar kemakmuran rakyat” seharusnya menjadi rujukan konstitusional kebijakan per tanahan di Indonesia.
Para perancang UUDNRI 1945 ber- pendapat bahwa kata dikuasai oleh negara tidak dimaksudkan bahwa negara harus memiliki  sumber daya alam. Moh. Hatta misalnya, dalam Seminar Penjabaran Pas- al 33 UUDNRI 1945 berpendapat bahwa “di kuasai oleh negara tidak berarti bahwa negara sendiri menjadi penguasa, usah- awan atau ondernemer ”. Menurut Hatta, “kekuasaan negara terdapat pada mem- buat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula “ penghisapan” orang yang lemah oleh orang yang bermodal”. 53
Intervensi kekuatan modal dalam kebijakan menyebabkan pemerintah seakan kehilangan fungsinnya untuk melindungi rakyat-nya. Produk hukum pengelolaan hutan terutama yang berbentuk undang- undang lebih mencerminkan ideologi pengelolaan hutan yang berbasis negara (State-Based Forest Management) yang kemudian diinterpretasikan secara sebagai pengelolaan hutan yang berbasis pemerintah (Government-Based Forest Management) .
52 Pasal 33 Ayat (3) UUDNRI 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”.
53 Moh. Hatta, sebagaimana dikutip Abdurrahman, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Alumni, : Bandung, 1985 , hlm. 37 ; Lihat juga Bagir Manan, Per- tumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar Maju : Bandung, 1995, hlm. 72.
Oki Hajiansyah Wahab  | Pengabaian  Hak-Hak Konstitusional dalam Perspektif ..............................
Instrumen hukum pengelolaan hutan yang dilahirkan pemerintah lebih me- nunjukan hukum pemerintah (government law) lebih kongkrit merupakan hukum birokrasi 54 (bureaucratic law ) dalam hal ini Departemen Kehutanan dan bukan hukum negara (state law) sebagaimana yang di- amanatkan UUD 1945. Hukum birokratik cenderung sarat dengan muatan penekanan, peng abaian, penggusuran, dan pembekuan akses serta hak masyarakat atas sumberdaya hutan.
Stigma perambah yang disematkan pemerintah terhadap masyarakat yang berdiam di kawasan hutan merupakan ke- kerasan struktural yang dapat melahir- kan spriral ke kerasan. Michel Foucault menyebutkan bahwa arena kuasa tidak berakhir pada represi dari struktur politis, pemerintah, klas sosial yang dominan, me- lainkan me naruh per hatian pada mekanisme dan strategi kuasa, bagaimana kekuasaan di praktekkan, di terima dan dilihat sebagai kebenaran,  bahkan menjadi ritual kebena- ran yang terus direproduksi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Michel Foucault pada halaman 152, The Subject and Power , dalam in Beyond Structuralism and Hermeneutics , yang di publish oleh University of Chicago, 1982.

## SIMPULAN
Pengabaian hak-hak konstitusional   warga negara yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Provinsi Lampung dan Pe merintah Kabupaten Mesuji adalah tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dan ber - bagai perundang-undangan lainnya. Pe- mikir an yang beranggapan hukum  sudah mem berikan  keadilan manakala sudah ber tindak diskriminatif, tidak akan ma- mpu menjawab per soalan keadilan. Hu-
54 Hukum birokratik yang dimaksudkan adalah Per- aturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang kemudian direvisi menjadi  Peraturan Pemerintah No- mor 6 Tahun 1999.
kum harus di rekonstruksi secara sosial dengan meng hubungkannya dengan basis kemasyarakatan yang lebih luas, yaitu sosial, ekonomi,  politik, dan budaya.
Negara seakan tidak lagi mampu me- lindungi hak warga Negara karena  ter jebak dalam persoalan prosedur admin istrasi kependudukan. Masyarakat Moro-Mo- ro seakan hidup di luar hukum negara ( living outside the state law) . Implikasi sosio- yuridis juga harus dialami oleh anak- anak dan perempuan yang kehilangan hak- haknya  sebagai warga negara. Implemen- tasi   hukum  ter nyata  dipe ngaruhi   berbagai faktor seperti faktor politik maupun intervensi   kepentingan   bisnis.   Hukum  ti- dak-lah  menjadi  variabel yang  bebas nilai melainkan dipengaruhi oleh faktor- faktor diluar  hukum. Pada  kasus  Moro-Moro peng- abaian hak-hak konstitusional berkait erat dengan kepentingan ekonomi pengusaha dan  konstelasi politik lokal.
Sedangkan dari segi saran terkait dengan permasalahan diatas adalah
1. Pemerintah daerah sudah seharus- nya  kembali pada kewajiban asasi dan perannya  sebagai pelindung hak-hak warga negaranya. Pemerintah  sebaiknya segera  merancang model kebijakan  untuk me lindungi hak-hak konstitusional masya- rakat di kawasan hutan dan atau wilayah- wilayah yang mengalami konflik agraria.
2. Pemerintah perlu melakukan penyele- saian konflik dengan mengutamakan proses   dialog-negosiasi  yang   trans paran, setara, dan responsif. Diperlukan pen- dekatan yuridis-sosiologis diperlukan untuk  mendekatkan  nilai-nilai  ke adilan sebagaimana diidam-idamkan oleh ke- lompok masyarakat  miskin.
J urnal IuS | Vol I | Nomor 1 | April  2013 | hlm,

## 15~31

## Daftar Pustaka
Abdurrahman, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Bandung: Alumni, 1985
Bedner Adriaan dalam Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia , Penerbit HuMa-Jakarta, Van Vollenhoven Institute-Leiden, KITLV-Jakarta, Epistema Institute- Jakarta,2010
ELSHAM, Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transisional , Jakarta 2011
Foucault, Michel “ The Subject and Power” in Beyond Structuralism and Hermeneutics ,  University of Chicago Press, 1982
Friedmann, W. , The State and The Rule of Law in A Mixed Economy , London: Steven and Sons, 1971.
_______, Teori dan Filsafat Hukum; Susunan I, (Legal Theory), terjemahan: Mohamad Arifin,Cetakan Kedua, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 1993
Kusworo, Pengembangan PSDHBM, Pengalaman Lampung Barat , 2002
Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Komprehensif Perubahan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Buku II sendi- sendi/Fundamental Negara , Jakarta, 2010
Manan, Bagir Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Bandung: Mandar Maju, 1995
Rahardjo, Satjipto , Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif. Makalah Dalam Seminar  Nasional Hukum Progresif I, Semarang, 15 Desember 2007
----------- , Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya , Yogya- karta: Genta Press, 2008.
-----------, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia , Yogya- karta: Genta Publishing, 2009.
----------- , Hukum dan Perubahan Sosial (Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman- Pengalaman di Indonesia . Cetakan Kedua. Yoyakarta:  PT. Genta Publishing. 2009.
Saleng , Abrar, Hukum Pertambangan , Disertasi,  Yogyakarta: UII Press, 2004.
Sekretariat Jenderal DPR RI, Risalah Pembahasan UU No 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi Kependudukan , Jakarta
Soros, George Open Society: Reforming Global Capitalism , New York : Public Affairs
Suseno, Franz Magnis , Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar
Oki Hajiansyah Wahab  | Pengabaian  Hak-Hak Konstitusional dalam Perspektif ..............................
Kenegaraan Modern ,  Jakarta: PT. Gramedia, 1991.
Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Departemen Pendidikan dan  Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, 1991
Unger, Roberto M , Law in Modern Society , New York, Free Press,
1976
-----------, Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern, Terjemahan ” Law dan Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory” oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowatie, Bandung: Nusa Media, 2008.