## SISTEM DESENTRALISASI DALAM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

## Roziqin

## Kaprodi Magister Ilmu Hukum UNIBA Kaltim

## Abstrak
Desentralisasi  dan  demokrasi  sudah  berkembang  seiring  dengan perkembangan  wacana  di  tingkat  dunia.  Pada  Orde  Lama  digunakan  sistem politik  yang  dinamakan  demokrasi  terpimpin,  walapun  dalam  istilah  demokrasi terpimpin  terdapat  contradictio  in  terminus  (di  dalam  terminilogi  mengandung kontradiksi)  antara  kata  demokrasi  yang  bersifat  egalitarian,  dengan  kata terpimpin  yang  lebih  bersifat  hierarkhis,  tetapi  sebagaian  besar  rakyat  pada waktu itu tidak terlampui mempersalahkan, sebabnya rakyat masih percaya pada diri  presiden.  Setelah  Orde  lama  muncul  dengan  istilah  Orde  Baru, dikembangkan  istilah  demokrasi  Pancasila,  dengan  ciri  utama  tidak  hanya oposisi,  serta  menghindari  adanya  dominasi  oleh  mayoritas  maupun  tirani  oleh minoritas.
Keywords: decentralitation

## PENDAHULUAN
Demokrasi nampaknya telah menjadi  sebuah  kosakata  yang  dikenal  di seluruh  dunia,  meskipun  dengan  nuansa yang  berbeda-beda  sesuai  sejarah  politik masing-masing negara yang menganutnya, negara  Jerman  (dahulu)  juga  menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, meskipun dalam prakteknya pemerintahannya bersifat tirani dan otoriter,  begitu  juga  negara  Korea  Utara menyebut dirinya negara demokrasi, meskipun sistem dan pratek pemerintahannya tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi universal. 1
Demokrasi  adalah  pemerintahan yang  dijalankan  oleh  rakyat,  terutama
1 Held,  David,  2006,  Models  of  Democracy. Terjemahan  oleh  Abdul  Haris,  Jakarta,  Akbar Tanjung Institute, hal. x-xi
kekuasaan  yang dijalankan oleh kelompok mayoritas  yang  terpilih  melalui  pemilihan secara langsung maupun melalui perwakilan  yang  dilaksanakan  secara periodik,  pandangan  ini  sejalan  dengan “ the Gettyburg Formula ” mengenaidemokrasi  yang  dikemukakan oleh
Abraham Lincoln yakni:
“ Government  of  the people, by the people,
for the people ”. 2
Di Indonesia wacana tentang demokrasi  juga  sudah  berkembang  seiring dengan  perkembangan  wacana  di  tingkat dunia, pada orde lama di bawah kepemimpinan  Presiden  Ir.  Soekarno, digunakan  sistem  politik  yang  dinamakan demokrasi  terpimpin,  meskipun  dalam
2 Ziegenhain,  Pattrick,  2008,  The  Indonesian Parliament  and  Democratization,  Singapore, Institute of Sautheast Asian, hal. 15
istilah demokrasi terpimpin terdapat “ contradiction  in  terminus ”  (di  dalam terminologinya  mengandung  kontradiksi) antara  kata  demokrasi  yang  bersifat egalitarian,  dengan  kata  terpimpin  yang lebih  bersifat  hierarkhis,  tetapi  sebagaian besar  rakyat  Indonesia  pada  waktu  itu tidak terlampau mempersalahkan.
Sebabnya  rakyat  Indonesia  masih  percaya pada diri Presiden, yang sudah teruji dalam perjuangan mencapai proklamasi kemerdekaan, apalagi pola pikir masyarakat pada saat itu masih berorentasi vertikal  keatas,  dengan  istilah  “Sabdo Pandito  Ratu”,  yang  menggambarkan bahwa pernyataan sang pemimpin merupakan sesuatu yang harus ditaati.
Dalam gegap gempitanya demokrasi  di  Indonesia,  menurut  Markoff oleh Heru Nugroho, strategi dasar perubahan  yang ditempuh begitu  jelas dan kecepatannya karena peraturan perundang- undangan  silih  berganti  oleh  desakan kepentingan  kekuasaan  jangka  pendek, akankah  perubahan  demokrasi  Indonesia menuju  demokrasi  yang  beku  (frozen democracy) dengan ciri-ciri sebagai berikut:  (1)  sempoyongan  ekonominya baik di tingkat nasional  maupun  lokal;  (2) berhentinya proses pembentukan masyarakat  warga  (civil  society);  (3) konsolidasi sosial-politik yang tidak pernah mencapai soliditas namun
cenderung  semu;  dan  (4)  penyelesaian masalah-masalah  sosial,  politik,  hukum yang  tidak  pernah  tuntas  yang  diwariskan oleh rejim-rejim terdahulu. 3
Sistem  politik  yang  demokrasi harus  diikuti  dengan  penegakkan  hukum, tanpa  adanya  peneggakan  hukum  yang tegas,  konsisten,  dan  transparan,  sistem demokrasi  akan  mengarah  pada  anarki, yang diawali dengan adanya pembangkangan  sosial,  tekanan-tekanan masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan publik  yang  mengarah  pada  “ mobocracy atau ochlocracy ,  menggantikan  fungsi birokrasi.
Setelah  orde  lama  tumbang  dan digantikan  olehorde  baru  di  bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, dikembangkan istilah demokrasi Pancasila, dengan  ciri  utama  tidak  adanya  oposisi, serta  menghindari  adanya  dominasi  oleh mayoritas  maupun  tirani  oleh  minoritas, keputusan  terpenting  ditetapkan  melalui musyawarah mufakat, musyawarah menggambarkan proses, sedangkan mufakat menggambarkan hasilnya, peranan  elit  menjadi  sangat  dominan dibandingkan kelompok masyarakat awam lainnya,  sehingga  terjadi  bias  elit  pada masyarakat yang masih berorentasi
3 Dalam  Pengantar  buku  Markoff  oleh  Heru Nugroho, Huntington, Samuel P, 1991, Gelombang Demokrasi ketiga, Terjemahan oleh Asril Marjohan, Jakarta, Pustaka Grafiti, hal. xix
vertikal ke atas seperti di Indonesia, sistem ini cocok dengan sistem budaya masyarakatnya.
Pada masa reformasi sampai sekarang,  muncul  lagi  istilah  demokrasi tanpa disertai tambahan kata dibelakangnya, yang mencoba mengadopsi nilai-nilai  demokrasi  universal.  Tata  nilai berbangsa  dan  bernegara  yang  diatur dalam  konstitusi  dicoba  disusun  ulang, Undang-Undang  Dasar  1945  yang  selama ini disakaralkan karena memberi kekuasaan  yang  sangat  besar  kepada presiden  sebagai  satu-satunya  mandataris Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR), kemudian diamandemen sampai 4 (empat) kali dan masih terbuka untuk diamandemen kembali, dalam posisi sebagai  satu-satunya  mandataris  MPR, kekuasaan Presiden sangat besar meskipun tidak sampai bersifat mutlak.
Dalam bahasa konstitusi disebutkan  bahwa:  “Kekuasaan  Presiden tak  terbatas”  melalui  posisi  tersebut, Presiden  kemudian  mengkooptasi  cabang- cabang  kekuasaan  pemerintahan  lainnya, seperti  legislatif,  yudikatif,  dan  audif, bahkan  kalangan  pers  pun  dibungkam dengan  diberi  “lebel  yang  bebas  dan bertanggung jawab.”
Menurut  Boediono  dalam  orasi ilmiah  pengukuhan  guru  besarnya  di Universitas Gagjah Mada Yogyakarta pada tanggal  24  Februari  2007,  mengingatkan
bahwa  demokrasi  harus  dikembangkan sejalan  dengan  kemakmuran  di  bidang ekonomi,  perbaikan  tata  pemerintahan, serta supremasi hukum. Selanjutnya menegaskan  bahwa:  demokrasi  harus diartikan  secara  subtantif  dan  mencakup tidak  hanya  formal  demokrasi  (pemilihan umum yang bebas, multi partai, pembagaian  kekuasaan  antara  eksekutif dan  legislatif,  peran  pers  dan  organisasi kemasyarakatan dan sebagainya). 4
Berangkat dari pandangan Boediono, dapat dikembangkan pemahaman  bahwa  demokrasi  bukanlah satu-satunya pilar untuk mencapai kesejahteraan  masyarakat,  masih  ada  3 (tiga)  pilar  lainnya  yang  perlu  juga dikembangkan  secara  simultan  yakni penegakkan hukum, pertumbuhan ekonomi,  serta  manjemen  pemerintahan yang baik.
Demokrasi  tanpa  hukum  hanya akan  menciptakan  anarkisme  yang  dapat menciptakan  situasi  “chaos,”  demokrasi tanpa  penegakkan  hukum  yang  adil, pertumbuhan ekonomi, hanya akan menciptakan  gejolak  karena  “perutnya kosong”  sebaliknya,  demokrasi  tanpa penegakkan hukum yang adil,
4 Boediono,  2007,  Dimensi  Ekonomi  Politik Pembangunan  Indonesia,  Pidato  Pengkuhan  , jabatan  Guru  Besar  Pada  Fakultas  Ekonomi Universitas  Gadjah  Mada,  tanggal  24  Februari 2007, tidak di publikasikan.
pertumbuhan ekonomi yang cukup disertai manajemen  pemerintahan  yang  baik, hanya  akan  menciptakan  kebangrutan karena terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme,  serta  pemborosan  keuangan dan kekayaan negara.
Secara  teoritis  dapat  dikemukakan bahwa  menurut  Rondinelli  dan  Cheema dari sudut pandang kebijakan dan administrasi,  desentralisasi  adalah  transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau otoritas  administratif,  dari  pemerintah pusat  kepada  organisasinya  di  lapangan, unit-unit  administratif  lokal,  organisasi semi otonomi dan organisasi pemerintahan lokal, atau organisasi non pemerintah. 5
Pada sisi  lain  menurut Litvack dan Seddon  desentralisasi  adalah  transfer kewenangan dan tanggung jawab berkaitan dengan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintah  yang  ada  dibawahnya,  atau organisasi  semi  bebas,  ataupun  sektor privat. 6
Dalam negara demokrasi keberadaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
5 Rondinell,  Dennis,  and  Shabir  Cheema,  1983, Decentralization and Development: Policy Implementation  in  Developing  Countries,  Sage, Publications, hal.18
6 Ohmae,  Kenichi,  2002,  Hancurnya  Negara Bangsa-Bangkitnya  Negara  Kawasan  dan  Geliat Ekonomi  Regional  di  Dunia  Tak  Terbatas, Terjemahan oleh Ruslani, Yogyakarta, Qalam, hal.2
Daerah  (DPRD)  atau  lembaga  Legislatif adalah  suatu  keharusan,  kerena  lembaga legislatif  merupakan  perwakilan  rakyat dalam  membuat  undang-undang  ataupun Peraturan  Daerah  yang  akan  diberlakukan bagi rakyat. 7
Negara  Indonesia  mengenal  tiga jenis  lembaga  yang  berperan  besar  dalam pelaksanaan pemerintahan, masing-masing lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Judikatif.Ketiga lembaga tersebut memainkan  peran  dan  fungsinya  dalam sistem  pelaksanaan  pemerintahan  negara. Ketiganya  merupakan  lembaga  yang  oleh kekuasaan  negara  diberi  kewenangan masing-masing  dan  diatur  melalui  suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di negara Republik Indonesia,  ketiga  lembaga  tersebut  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dapat  dibedakan tiga  ranah  (domain)  yaitu  kekuasaan eksekutif atau pelaksana, kekuasaan legislatif  dan  fungsi  pengawasan,  dan kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.
alaupun  ketiganya  telah  diberi kewenangan  masing-masing,  hal  itu  tidak berarti  masing-masing  dalam  keadaan terpisah satu sama lain dan berdiri sendiri. Terhadap  hal  ini,  pilihan  ketatanegaraan
7 Hans Kelsen, 2007 Teori Hukum Murni, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, hal.97
Indonesia  menetapkan  bahwa  tidak  ada pemisahan  yang  mutlak  ketiga  bidang kekuasaan  dimaksud  melainkan  hanya pada  pembagian  kekuasaan  yang  ditandai dengan  penentuan  kewenangan  melalui Konstitusi,  yakni  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Konstitusi  menentukan  suatu  pembagian kekuasaan dan bukan pemisahan ( separation of power ). 8
Hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif berarti melibatkan diri dalam upaya  mencermati  sejauh  mana  keduanya saling  berinteraksi  dalam  wujud  saling mendukung satu sama lain atau sebaliknya berpotensi  saling  meniadakan  satu  atau lainnya.  Demikian  pula  menganalisis keduanya dalam perspektif sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Persamaan  dalam  peran,  dalam batasan tertentu, masih dapat dinilai positif oleh  karena  landasan  teoretis  maupun tatanan  yang  ada  memang  menghendaki demikian,  lembaga  eksekutif  dan  lembaga legislatif  merupakan  bidang  kekuasaan dalam  kehidupan  bernegara  dan  keduanya memiliki tujuan yang sama yakni mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat  Pembukaan  Undang  Undang
8 Mukthie  Fadjar,  2003,  Reformasi  Konstitusi Dalam  Masa  Transisi  Paradigmatik,  Malang, Penerbit In-Trans, hal. 5
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Demikian  pula  dalam  hal  terjadinya perbedaan-perbedaan,  masih  pula  patut untuk  dinilai  wajar  sebab  legislatif bukanlah  eksekutif  maupun  sebaliknya. Keduanya  oleh  hukum  positif  diberi  hak dan kewenangan masing-masing sebagaimana tersirat dalam konsep demokrasi  dan  pembagian  kekuasaan (destribution of power).
Dalam  berbagai  kasus,  misalnya, dalam proses dan mekanisme pertanggungjawaban seorang kepala daerah (unsur eksekutif), 9 proses pencalonan  dan  pemilihan  kepala  Daerah sering menimbulkan ekses terhadap keduannya.
Konsep  dari  hubungan  antara legislatif  dan  eksekutif  berpangkal  pada konsep yang dikenal dengan istilah checks and  balances .  Konsep  ini  berada  pada ranah  mempersoalkan  antara  tugas  dan kewenangan keduanya dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  baik  pada tingkat nasional, regional  maupun  lokal di Indonesia.  Pada  dasarnya,  apa  yang hendak diperhatikan di dalam suatu istilah Checks  and  Balances tidak  lain  adalah untuk mengukur apakah tugas dan kewenangan itu telah berjalan dengan baik
9 Ryaas  Rasyid.  2002.  Otonomi  Daerah  Dalam Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hal. 194.
atau tidak, telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau belum dan sebagainya termasuk apakah dalam tindakan  masing-masing  yakni  eksekutif maupun  legislatif  tidak  keluar  dari  apa yang telah ditetapkan di dalam aturan yang telah ditentukan oleh negara.
Kehadiran perwakilan rakyat dalam sebuah  negara  demokrasi  bukanlah  untuk mengurangi kewenangan dari pada eksekutif  tetapi  harus  dipandang  sebagai upaya  untuk  terjaminnya  kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, fungsi Legislatif dipahami bukan sebagai pembentuk semua norma hukum, melainkan hanya pembentuk norma umum oleh  organ  khusus  yang  disebut  lembaga Legislatif. 10
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh  Pemerintah  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan  dengan  prinsip  otonomi seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
10 Hans Kelsen, Op.,Cit, hal.314

## PEMBAHASAN
1. Arah Perkembangan Desentralisasi
di Indonesia
a. Perkembangan Demokrasi di

## Indonesia
Dimensi  demokrasi  di  Indonesia mengalami  perkembangan  sangat  pesat setelah reformasi antara lain bertambahnya jumlah  Partai  Politik,  berubahnya  sistem pengisian pejabat publik, maupun bertambahnya  jumlah  daerah  otonom  di Indonesia.  Sejak  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1999  Tentang Pemerintahan Daerah.
Untuk dapat disebut sebagai negara demokrasi, sebuah negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) competitive  elections,  (2)  freedom  of speech,  (3)  freedom  of  the  press,  (4)  rule of  law,  (5)  civilian  control  of  the military. 11
Selain itu di dalam negara demokrasi  juga  ada  kebebasan  berbicara, kebebasan  pres,  penegakan  hukum  serta pengawasan  meliter  oleh  kekuasaan  sipil, bahkan  di  negara  demokrasi,  pers  telah dianggap  sebagai  cabang  pemerintahan  di luar  cabang  eksekutif,  legislatif  dan yudikatif.
Sistem  politik  yang  demokratis harus  diikuti  dengan  penegakan  hukum
11 Merriem,  2008,  Kamus  Webster  Online Dictionary
tanpa  adanya  penegakan  hukum  yang tegas, konsisten, transparan, sistem demokrasi  akan  mengarah  pada  anarki, yang diawali dengan adanya pembangkangan  sosial,  tekanan-tekanan masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan publik  yang  mengarah  pada  mobocracy atau  achocracy,  menggantikan  fungsi birokrasi.
Gambaran  di  Indonesia  sendiri wacana  tentang  demokrasi  juga  sudah berkembang seiring dengan perkembangan wacana  di  tingkat  dunia.  Pada  Orde  Lama digunakan  sistem  politik  yang  dinamakan demokrasi  terpimpin,  walapun  dalam istilah demokrasi terpimpin terdapat contradictio in terminus (di dalam terminilogi mengandung kontradiksi) antara  kata  demokrasi  yang  bersifat egalitarian,  dengan  kata  terpimpin  yang lebih  bersifat  hierarkhis,  tetapi  sebagaian besar  rakyat  pada  waktu  itu  tidak terlampui mempersalahkan, sebabnya rakyat masih percaya pada diri presiden.
Setelah  Orde  lama  muncul  dengan istilah  Orde  Baru,  dikembangkan  istilah demokrasi  Pancasila,  dengan  ciri  utama tidak  hanya  oposisi,  serta  menghindari adanya  dominasi  oleh  mayoritas  maupun tirani oleh minoritas.
Keputusan  terpenting  ditetapkan melalui musyawarah mufakat, musyawarah menggambarkan proses, sedangkan mufakat menggambarkan
hasilnya.  Dalam  mekanisme  pengambilan keputusan  melalui  musyawarah  mufakat, peranan  elit  menjadi  sangat  dominan dibandingkan  kelompok  msyarakat  awam lainnya,  pada  masyarakat  yang  masih berorentasi  vertikal  ke  atas  seperti  di Indonesia, sistem  ini  sesuai dengan sistem budaya masyarakat.
Sebagaian rakyat juga tidak mempermasalahkan  istilah  dan  isi  dari demokrasi  Pancasila,  karena  rakyat  masih percaya  pada  pemimpin,  apalagi  pada awalnya,  sistem  politik  tersebut  telah mampu menciptakan kestabilan politik dan pertumbuhan  ekonomi  dalam  jangka  yang relatif  lama.  Sistem  politik  demokrasi Pancasila  telah  mampu  membawa  rakyat menjadi  lebih  makmur  dan  sejahtera dibanding masa sebelumnya.
Pada masa reformasi sampai sekarang,  muncul  lagi  istilah  demokrasi, tanpa disertai tambahan kata dibelakangnya, yang mencoba mengadopsi nilai-nilai  demokrasi  universal.  Tata  nilai berbangsa  dan  bernegara  yang  diatur dalam  konstitusi  dicoba  disusun  ulang, UUD  1945  yang  lama  ini  disakralkan karena  memberi  kekuasaan  yang  sangat besar  kepada  Presiden  sebagai  satu- satunya mandataris MPR, kemudian diamandemen samapai 4 (empat)  kali, dan masih terbuka untuk diamandemen kembali.  Dalam  posisi  sebagai  satu- satunya  mandataris  MPR,  kekuasaan
presiden  sangat  besar  meskipun  tidak sampai  bersifat  mutlak,  dalam  bahasa konstitusi  disebutkan  bahwa  kekuasaan Presiden tidak terbatas.
Melalui posisinya tersebut Presiden kemudian  mengkooptasi  cabang-cabang kekuasaan  pemerintahan  lainnya  seperti legislatif,  yudikatif,  dan  auditif,  bahkan kalangan  pers  pun  dibungkam  dengan diberi  lebel  ”pers  yang  bebas  dan bertanggungjawab”.
Sekarang  ini  Indonesia  sedang memasuki  masa  ujicoba  dengan  sistem demokrasi  yang  merujuk  pada  nilai-nilai universal,  meskipun  tidak  ada  jaminan bahwa  sistem  yang  dugunakan  sekarang akan  membawa  Indonesia  lebih  maju  dan makmur  dibandingkan  masa  lalu.  Bagi  di Indonesia  desentralisasi  bukan  hal  yang baru,  karena  sistem  pemerintahan  tersebut sudah ada sejak tahun 1903 dengan adanya decentralisatie wet. Sejak Indonesia merdeka  sampai  saat  ini  sudah  ada  8 (delapan)  undang-undang  yang  secara mengatur  tentang  desentralisasi.  Pilihan politik pemerintahan yang bergerak seperti pendahulu antara sentralisasi dan desentralisasi  telah  memberi  warna  yang membuat  bangsa  Indonesia  menjadi  lebih dewasa  dalam  berpemerintahan,  dalam setiap  undang-undang  yang  mengatur tentang  desentralisasi.  Secara  filosofi  dan paradigma  yang  berbeda-beda  sesuai
dengan suasana kebatinan dan sistem nilai yang berlaku pada masa itu. Secara teoritis dapat  di  kemukakan  bahwa  menurut Rondinelli  dan  Cheema,  yang  dilihat  dari sudut  pandang kebijakan dan administrasi, desentralisasi adalah; transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau otoritas administratif lokal, organisasi semi otonom dan organisasi parastatal, pemerintah  lokal,  atau  organisasi  non pemerintah. 12 Selain  itu  menurut  Litvack dan  Seddon  desentralisasi  adalah:  transfer kewenangan dan tanggung jawab berkaitan dengan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintah  yang  ada  dibawahnya,  atau organisasi  semi  bebas,  ataupun  sektor privat. 13 Dari  beberapa  definisi  tentang desentralisasi  di  atas,  dapat  ditarik  intisari desentralisasi  yakni:  (1)  adanya  transfer kewenangan dan tanggung jawab mengenai fungsi-fungsi publik; (2) transfer tersebut  berasal  dari  pemerintah  pusat, (3) transfer  tersebut  diberikan  kepada  entitas, yang dapat berbentuk; organisasi pemerintah subnasional, badan-badan pemerintah  semi  otonom,  organisasi  atau pejabat  pemerintah  pusat  yang  berada  di luar  ibukota  negara,  organisasi  non
12 Rondinelli,  Dennis,  and  Shabir  Cheema,  1983, Decentralization and Development: policy Implementation  in  developing  Countries,  sage Publication, hal.18
13 Wikipedia, The Free Encylopedia
pemerintah.  Secara  legalistik  formal, menurut  Pasal  1  huruf  b  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1974  Tentang  Pokok- Pokok Pemrintahan di Daerah, desentralisasi  adalah  penyerahan  urusan pemerintahan  dari  Pemerintah  Pusat  atau Daerah  tingkat  atasannya  kepada  Daerah menjadi urusan rumah tanggganya, menurut  Pasal  1  huruf  e  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah desentralisasi adalah Penyerahan  wewenang  pemerintahan  oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  menurut  Pasal  1  butir  7 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004
Tentang Pemerintahan Daerah,
Desentralisasi adalah: penyerahan wewenang  pemerintahan  oleh  Pemerintah kepada  Daerah  Otonom  untuk  mengatur dan  mengurus  pemerintahan  dalam  sistem Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia. Dari ketiga peraturan perundang-undangan tentang pemerintaham daerah sebagaimana dikemukakan  di  atas,  dapat  diketahui bahwa  dalam  negara  berbentuk  kesatuan (unitaris)  seperti  di  Indonesia,  yang membentuk daerah otonom adalah pemerintah pusat.
Sumber  kewenangan  atau  urusan yang  ditransfer  berasal  dari  pemerintah pusat,  hal  ini  sejalan  dengan  Pasal  4  ayat (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  asli maupun  yang  telah  diamandemen  yaitu:
Presiden  Republik  Indonesia  memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1974,  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  serta  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004,  menegaskan  bahwa  yang menerima  desentralisasi  adalah  daerah otonom,  bukan  hanya  pemerintah  daerah, daerah otonom itu sendiri adalah Kesatuan masyarakat  hukum  yang  mempunyai batas-batas  wilayah yang  berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## b. Arah Perkembangan Desentralisasi di Indonesia
Perkembangan  desentralisasi  di Indobnesia  sejak  jaman  Hindia  Belanda sampai  saat  ini  yakni  dari  sentralistik bergerak ke desentralisasi yang lain, kajian yang  lengkap  mengenai  perkembangan pemerintahan  daerah  di  Indonesia  sejak masa kemerdekaan sampai tahun 1965.
Arah pendulum desentralisasi diputuskan  berdasarkan  suasana  politik pada jamannya, yang kemudian diformalisasikan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan, sebagai contoh: Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965
Tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah  sifatnya  sangat  desentralistik, prinsip otonomi yang digunakan adalah riil dan  seluas-luasnya,  pada  masa  itu  kata otonomi yang seluas-luasnya sesuai suasana  batin  para  penyusun  undang- undang  maupun  tuntutan  jaman,  prinsip tersebut  oleh  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1974 sebagai undang-undang penggantinya,  dikoreksi  secara  total, pendulum  yang  semula  berada pada kutub desentralisasi,  ditarik  ke  kutub  lainnya yang bersifat sentralistik.
Prinsip  yang  dipakai  bukan  lagi Otonomi  yang  riil  dan  seluas-luasnya, tetapi otonomi yang nyata dan bertanggung  jawab,  dengan  demikian prinsip  otonomi  yang  riil  atau  nyata  tetap merupakan  prinsip  yang  harus  melandasi pelaksanaan  pemberian  otonomi  kepada daerah,  sedangkan  istilah  seluas-luasnya tidak lagi dipergunakan karena berdasarkan  pengalaman  selama  ini  istilah tersebut  ternyata  dapat  menimbulkan kecenderungan  pemikiran  yang  dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dan  tidak  serasi dengan  maksud  dan  tujuan  pemeberian otonomi  kepada  daerah  sesuai  dengan prinsip-prinsip  yang  digariskan  di  dalam GBHN.
Pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, prinsip otonomi yang nyata
dan bertanggung jawab ternyata diwujudkan  dalam  bentuk  pemerintahan yang  sentralistik,  peran  instansi  vertikal dalam  melaksanakan  asas  dekonsentrasi lebih  dominan  dibandingkan  peran  dinas daerah dalam menjalankan asas desentralisasi.
Melalui  prinsip  uniteritorial  dan unipersonal, kepala daerah karena jabatannya  adalah  juga  kepala  wilayah sebagai  wakil  pemerintah  pusat  di  daerah, melalui  posisinya  yang  ganda,  kepala daerah  menjadi  lebih  kuat  dibanding DPRD sebagai wakil rakyat.
Pada masa Undang-Undang Nomor 22  Tahun  1999  sebagaimana  buah  dari gerakan  reformasi,  pendulum  pembagian kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  otonom  bergerak  kembali menuju  ke  kutup  lainnya  yang  bersifat sangat  desentralistik,  bahkan  rumusan pembagian kewenangan pemerintahan yang  tertuang  dalam  Pasal  7  ayat  (1) menyebutkan: Kewenangan daerah mencakup  kewenangan  dalam  seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan  keamanan,  peradilan,  moneter dan  fiskal,  agama  serta  kewenangan bidang lain.
Pemahaman  dari  Pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa
undang-undang
tersebut sangat
desentralistik,  karena  sebagaian  besar kewenangan penmerintahan di sentralisasikan  kepada  daerah  otonom, seperti  pengalaman  sejarah  pemerintahan daerah  di  Indonesia  pada  masa  lalu, apabila  memilih  salah  satu  kutup  secara berlebihan,  segera  akan  gerakan  untuk mendorong  kembali  pendulum  pembagian kewenangan pemerintah pada titik keseimbangan baru.
Berbeda  dengan  berbagai  undang- undang  pemerintahan  daerah  yang  pernah disusun, pendulum pembagian kewenangan  antara  pemerintah  pusat dengan  daerah  otonom  tidak  lagi  memilih salah satu kutup yang sangat desentralistik ataupun yang sangat sentralistik, melainkan memilih keseimbangan diantara keduannya,  oleh  karena  itu,  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dapat disebut  sebagai  undang-undang  yang menggunakan prinsip desentralisasi bersekeimbangan.
Prinsip ini bukanlah hal yang baru, karena  sudah  banyak  pandangan  para  ahli antara  lain  dari  Litvak  menyebutkan: adanya  keseimbangan  pembagian  urusan pemerintahan maupun sumber-sumber keuangan yang menyertainya antar pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah.
Prinsip
desentralisasi berkeseimbangan  sebenarnya  justru  yang
paling  sesuai  dengan  falsafah  negara Pancasila,  yang  pada  dasarnya  adalah ideologi  jalan  tengah.  Pancasila  juga menggunakan pendekatan dalam pengambuilan keputusan ataupun memcahkan  masalah,  seperti  tersirat  pada sila  ke  empat  yakni  Kerakyatan  yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Melalui desentralisasi
berkeseimbangan dapat dilakukan pembagian  urusan  pemerintahan  antara pemerintah  pusat  dengan  daerah  otonom secara proposonal dengan mempertimbangkan  nilai-nilai  efektifitas, efesiansi, keadilan, dan kesetaraan, ekonomi,  serta  nilai  demokrasi,  dalam bidang urusan pemerintahan yang dialokasikan kepada setiap entitas pemerintahan,  sudah  tergambar  adanya tugas, wewenang, serta tanggung jawab.
Pembagian  urusan  pemerintahan yang  dilakukan  secara  proposonal  harus diikuti  dengan  pembagian  sumber-sumber keuangan yang sepadan pula sesuai dengan prinsip  ”  uang  mengikuti  fungsi”. Kemudian  diikuti  dengan  pengalokasian sumber  daya  aparatur  sesuai  jenis  dan kualitas urusan pemerintahan yang ditangani oleh setiap entitas
pemerintahan(pemerintah pusat, pemerintah  daerah  provinsi,  pemerintah daerah kabupaten/kota).
Melalui prinsip desentralisasi berkeseimbangan konflik kepentingan antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah otonom  maupun  antar  daerah  otonom diharapkan  dapat  dikurangi,  karena  ada pembagian  urusan  pemerintahan  dan pembagian sumber-sumber keuangan secara  proposonal,  dengan  mengingat kepentingan  nasional  serta  persatuan  dan kesatuan bangsa dan negara.
Melalui desentralisasi berkeseimbangan,  dilakukan  pembagian fungsi yang jelas antara kepala daerah dan DPRD.  Dalam  pengertian  desentralisasi terkandung adanya penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, kewenangan  mengatur  yang  diwujudkan dalam  bentuk  membuat  peraturan  daerah lebih  banyak  menjalankan  kewenangan mengurus  yang  bersifat  implementasikan dari kewenangan mengatur.
Salah satu cabang kekuasaan negara  adalah  kekuasaan  yudikatif,  yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dalam bentuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
Kekuasaan  yudikatif,  yang  dalam  UUD NRI  TAHUN  1945  disebut  dengan  istilah kekuasaan  kehakiman,  diselenggarakan untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan. Jika dilihat dari hasil Perubahan UUD NRI 1945, ketentuan tentang kekuasaan
kehakiman  merupakan  salah  satu  materi muatan yang mengalami perubahan mendasar.  Secara  kuantitatif,  perubahan tersebut  dapat  dilihat  dari  penambahan butir ketentuan. Sebelum
perubahan,ketentuan
kekuasaan
kehakiman  dan  UUD  NRI  1945  hanya  2 pasal yang terdiri atas 3 ayat.
Setelah perubahan, ketentuan tersebut  menjadi  5  pasal  terdiri  atas  19 ayat.  Dari  sisi  kelembagaan,  Perubahan UUD NRI Tahun 1945 melahirkan 2 (dua) lembaga di lingkungan kekuasaan kehakiman,  yaitu  Mahkamah  Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman  dan  Komisi  Yudisial  (KY) sebagai  lembaga  yang  terkait  dengan keberadaan Mahkamah  Agung (MA).Agar kekuasaan  kehakiman  dapat  menjalankan fungsi dengan  baik,dibutuhkan pengaturan lebih  lanjut  sesuai  dasar  konstitusional yang ada.
Apabila kita menilik proses perdebatan  dalam  Perubahan  UUD  NRI Tahun  1945,  akan  kita temukan  empat  isu penting terkait dengan kekuasaan kehakiman.  Keempat  isu  tersebut  adalah pentingnya menegaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka, perlunya menjamin  penegakan  hukum  dengan mengatur badan-badan yang terkait dengan itu,perlunya  pengawasan  terhadap  hakim, dan  perlunya  penerapan  judicial  review.
Penegasan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  menjadi  perhatian  utama  karena kondisi  masa  lalu  yang  menempatkannya di bawah kendali kekuasaan eksekutif.
Perekrutan hakim, karier,serta administrasi,dan keuangan lembaga peradilan  di  bawah  kendali  pemerintah, yaitu  Departemen  Kehakiman.Di  sisi lain,terdapat  badan  peradilan  yang  berada di bawah institusi pemerintah,yaitu pengadilan  agama  di  bawah  Departemen Agama  dan  pengadilan  militer  di  bawah ABRI.Kedudukan dan ketergantungan tersebut mengakibatkan terganggunya independensi  lembagalembaga  peradilan tersebut  dalam  memeriksa,  mengadili,  dan memutus perkara.
Untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pengelolaan kekuasaan  kehakiman  baik  dari  sisi sumber daya, administrasi, maupun keuangan  harus  diselenggarakan  oleh kekuasaan  kehakiman  sendiri.  Selain itu,semua  lingkungan  peradilan  yang  ada berada di bawah lembaga pelaku kekuasaan  kehakiman,  tidak  ada  yang berada  di  bawah  instansi  pemerintah. Jaminan tersebut diwujudkan dalam rumusan  Pasal  24  ayat  (1)  UUD  NRI Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. meliputi
kebebasan dalam mengambil putusan serta kemandirian pengelolaan organisasi. Adapun  penempatan  semua  lingkungan peradilan  di  bawah  kekuasaan  kehakiman diwujudkan  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  yang menentukan  bahwa  salah  satu  pelaku kekuasaan  kehakiman  adalah  MA  yang  di bawahnya  terdapat  empat  lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
Selain  keberadaan  MA,  MK,  dan KY yang ada pada UUD NRI Tahun 1945 pascaperubahan, dalam proses pembahasannya  terdapat  usulan  agar memasukan pemikiran bahwa keberhasilan kekuasaan  mengadili  untuk  menegakkan hukum dan keadilan tidak hanya ditentukan  oleh  lembaga  peradilan,  tetapi juga  ditentukan  oleh  badan-badan  lain yang bergerak di wilayah hukum.
Karena itu, diperlukan juga pengaturan badanbadan lain seperti kejaksaan,  kepolisian,  advokat,  notaris, dan  lembaga  pemasyarakatan.  Setelah melalui perdebatan, keberadaan kejaksaan, kepolisian,  advokat,  notaris,  dan  lembaga pemasyarakatan tidak secara khusus masuk  dalam  rumusan  hasil  tersebut.Hal itu  karena  badan-badan  tersebut  dari  sisi kelembagaan  tidak  sepenuhnya  berada  di bawah  kekuasaan  kehakiman,  walaupun fungsinya terkait erat.
Selain
itu,keberadaannya dipandang  cukup  diatur  dengan  undang- undang.  Kepolisian  negara  diatur  dalam bab  tersendiri,  yaitu  Pertahanan  dan Keamanan  Negara.  Sebagai  landasan, pengaturan  badan-badan  tersebut  dalam undang-undang  terdapat  pada  Pasal  24 ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  badan- badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undangundang.
Permasalahan berikutnya yang muncul dalam perdebatan Perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah perlunya pengawasan  terhadap  hakim.  Hal  itu terkait  dengan  kondisi  peradilan  di Indonesia pada masa lalu yang dinilai sarat dengan  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme serta  praktik  mafia  peradilan.  Selain itu,pengawasan juga  diperlukan  agar kemerdekaan  yang  dimiliki  oleh  hakim tidak disalahgunakan.
Pengawasan  tidak  dapat  dilakukan oleh  lembaga  politik  seperti  DPR  atau presiden  karena  akan  mengurangi  hakikat kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
Karena  itu,  diperlukan  keberadaan  badan pengawasan  ter-sendiri.  Pada  awalnya, usulan  yang  muncul  adalah  perlunya pengaturan  Dewan  Kehormatan  Hakim atau  Dewan  Kehormatan  MA.  Namun, kelemahan  dari  lembaga  tersebut  adalah statusnya  sebagai  alat  kelengkapan  MA
sehingga  merupakan  bagian  dari  MA  itu sendiri.  Pengawasan  internal  semacam  itu biasanya  tidak  efektif  dan  cenderung muncul semangat korps.
Karena  itu,pengawasan  terhadap hakim  harus diformat sebagai pengawasan eksternal.Lembaga yang memiliki wewenang  pengawasan  tersebut  harus mandiri  dari  lembaga  yang  diawasi. Pemikiran  tersebut  mendasari  munculnya KY  yang bersifat mandiri. Wewenang KY adalah  terkait  dengan  pengawasan  untuk menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat, serta perilaku  hakim.  Dalam  pembahasan  juga mengemuka bahwa wewenang KY termasuk  memberikan  rekomendasi  sanksi untuk dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
Dengan  wewenang  tersebut,  KY dinilai  nantinya  akan  mengetahui  rekam jejak  dan  kualitas  hakim.  Karena  itu,  KY juga  diberikan  wewenang  mengusulkan pengangkatan  hakim  agung  kepada  DPR dan  selanjutnya  ditetapkan  oleh  presiden. Dengan demikian, hakim agung diharapkan benar-benar memiliki integritas dan  kepribadian  yang  tidak  tercela,  adil, profesional,  dan  berpengalaman  di  bidang hukum.
Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum.  Penegasan  Indonesia  sebagai negara yang berdasarkan hukum
dituangkan  dalam  pasal  1  ayat  (3)  UUD NRI  Tahun  1945  dan  perubahannya  yang menyatakan  bahwa  negara  Indonesia adalah  negara  hukum.  Konsekuensi  dari penegasan tersebut adalah adanya perlindungan  hak  asasi  manusia,  adanya kekuasaan  kehakiman yang merdeka dengan  menyelenggarakan  peradilan  yang bebas  dan  tidak  memihak,  serta  adanya legalitas  dalam  arti  hukum  dalam  segala bentuknya.
Untuk mewujudkan cita-cita kekuasaan kehakiman yang merdeka, pasal 24  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  menyatakan bahwa  kekuasaan  kehakiman  merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Pada hakikatnya  cita-cita  untuk  menciptakan kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dan mandiri merupakan cita-cita universal. Hal ini  bisa  dilihat  dalam Basic  Principles  On Independence  of  The  Judiciary ,  yang diajukan  oleh  Majelis  Umum  PBB (Resolusi  40/32  tanggal  29  Nopember 1985  dan  resolusi  40/146  tanggal  13 Desember  1985).  Juga  bisa  dilihat  pada Beijing  Statement  Of  Principles  Of  The Independence  The  Law  Asia  Region  Of The  Judiciary di  Manila  tanggal  28 Agustus 1997, dimana didalamnya ditegaskan bahwa:
1) kehakiman  merupakan  institusi  nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat;
2) kemerdekaan  hakim  mempersyaratkan bahwa  hukum  memutuskan  sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas  dari  pengaruh  dari  manapun, baik  langsung  maupun  tidak  langsung, hakim  memiliki  yurisdiksi  atas  segala isu yang memerlukan keadilan.
Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Agung  dan Badan  Peradilan  yang  ada  dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilanagama, peradilan TUN, peradilan militer,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi.  Demikian  ketentuan  yang terdapat  dalam  pasal  24  ayat  (2)  UUD 1945.
Untuk  mendukung  terwujudnya kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  telah diadakan  perubahan  terhadap  UU  No.  14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasan kehakiman  dan  UU  No.  35  Tahun  1999 tentang  perubahan  UU  No.  14 tahun  1970 yang  diganti  dengan  UU  No.  4  Tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Dan yang  terakhir  UU  No.  4  Tahun  2004 tersebut  dirubah  menjadi  UU  No.  48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman. Salah  satu  inti  dari  UU  No.  4  tahun  2004 adalah  pelaksanaan  prinsip  satu  atap  ( one roof  system )  terhadap  lembaga  peradilan baik  itu  terkait  dengan  kelembagaan maupun  tehnis  administrasi  dan  finansial peradilan  sebagaimana  ketentuan  pasal  13
ayat  (1)  UU  No.  4  Tahun  2004.  Adapun alasan yang mengharuskan adanya perubahan  atas  UU  No.  4  Tahun  204 menjadi  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasan  Kehakiman  adalah  karena  UU No. 4 Tahun 2004 belum  mengatur secara komprehensif  tentang  penyelenggaraan kekuasaan  kehakiman  dan  perubahan tersebut untuk memperkuat penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman dan  mewujudkan  sistem  peradilan  yang terpadu ( integrated justice system ).
Di samping itu juga untuk memenuhi  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  005/PUU/2006  yang  salah  satu amarnya  telah  membatalkan  pasal  34  UU No.  4  Tahun  2004.  Putusan  MK  tersebut juga  telah  membatalkan  ketentuan  yang terkait  dengan  pengawasan  hakim  dalam UU  No.  22  Tahun  2004  tentang  Komisi Yudisial.  Adapaun  hal-hal  penting  yang ada dalam UU No. 48 Tahun 2009, antara lain sebagai berikut:
1) Mereformulasi dan mereposisi sistematika  UU  No.  4  Tahun  2004 terkait dengan pengaturan secara komprehensif  subtansi  UU  No.  48 Tahun  2009,  misalnya  adanya  bab
tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman; 2) Pengaturan umum
mengenai pengawasan hakim dan hakim
konstitusi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan dan  mendasarkan pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
3) Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian
hakim dan hakim konstitusi;
4) Pengaturan mengenai pengadilan khusus  yang  mempuyai  kewenangan untuk  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkara  tertentu  yang  hanya dapat  dibentuk  dalam  salah  satu lingkungan  badan  peradilan  yang berada di bawah Mahkamah Agung;
5) Pengaturan  mengenai  hakim  ad  hoc yang  bersifat  sementara  dan  memiliki keahlian  serta  pengalaman  di  bidang tertentu  untuk  memeriksa,  mengadili dan memutus suatu perkara;
6) Pengaturan  umum  mengenai  arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
7) Pengaturan  umum  mengenai  bantuan umum bagi pencari keadilan yang tidak mampu  dan  pengaturan  mengenai  pos bantuan hukum pada setiap pengadilan;
8) Penegasan  bahwa  hakim  dan  hakim konstitusi adalah pejabat negara; dan
9) Pengaturan  umum  mengenai  jaminan keamanan  dan  kesejahteraan  hakim dan hakim konstitusi.
2. Sistem  Desentralisasi  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia
a. Perubahan  Paradigma  dalam  Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
Reformasi yang terjadi di Indonesia  pada  Tahun  1997-1998  telah merubah secara mendasar sistem kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  serta berpemerintahan,  UUD  1945  yang  selama masa  orde  baru  telah  dibuat  sakral  dan dilakukan  indoktrinasi  menurut  tafsiran sepihak  dari  pemerintahan  melalui  P4, pada masa reformasi diamendemen sampai empat kali, bahkan ada kemungkinan akan diamandemen kembali.
Melalui  reformasi  telah  dilakukan de-sakralisasi UUD 1945, meskipun kemudian  juga  menimbulkan  dampak negatif  berupa  de-ligitimasi  konstitusi, sebagai contoh Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2004,  kususnya  Bab  tentang pemilihan kepala daerah jelas tidak sejalan dengan  konstitusi.  Pada  Pasal  18  ayat  (4) UUD  1945  disebutkan  bahwa  Gubernur, Bupati,  Walikota  masing-masing  sebagai kepala  pemerintahan  provinsi,  kabupaten, kota dipilih secara demokratis, isi pasal ini tersebut  sangat  jelas,  tetapi  oleh  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan  daerah,  khususnya  pasal  24 ayat  (3)  dan  ayat  (5)  dibuat  aturan  yang berbeda,  sehingga  muncul  jabatan  wakil kepala  daerah  yang  dipilih  dalam  satu paket.
Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berjalan kemudian ditemui berbagai masalah berkaitan dengan pengisian jabatan  Wakil  Kepala  Daerah  yang  dipilih dalam  satu  paket,  ada  konflik  mengenai pembagian kewenangan, pembagian sumber penghasilan, saling reputan pengaruh,  ataupun  menjadi  pesaing  pada periode jabatan berikutnya.
Perubahan  penting  yang  terjadi pada  amandemen  UUD  1945  antara  lain adalah  digantinya  paradigma  pemencaran kekuasaan pemerintahan secara horisontal, yang  semula  menggunakan  paradigma pembagian  kekuasaan  (distribution  of power)  merubah  paradigma  pemisahan kekuasaan  (separation  of  power).  Sejarah pemerintahan  telah  memberikan  bukti yang nyata pada masa pemerintahan yakni luasnya kekuasaan presiden yang kemudian  pada  akhirnya  menunjukan anomali-anomali yang membawa kesengsaraan bagi rakyat karena menderita kemiskinan  maupun  konflik  antara  anak bangsa,  sebagai  satu-satunya  mandataris MPR,  presiden  melakukan  intervensi kekuasaan pada cabang-cabang pemerintahan lainnya seperti cabang legislatif  (DPR),  Yudikatif  (MA)  maupun auditif (BPK), intervensi tersebut diperkuat oleh  UUD  1945  yang  asli.  Pada Pasal  5  ayat  (1)  UUD  1945  (asli) dikemukakan  bahwa  Presiden  memegang
kekuasaan  membentuk  undang-undang dengan persetujuan DPR, padahal membentuk undang-undang adalah kekuasaan  legislatif  yang  seharusnya menjadi kekuasaan DPR. Sejarah pemerintahan kemudian memberikan bukti bahwa  masa  itu  hampir  semua  undang- undang  datang  dari  pihak  pemerintah. DPR sebagai penyelenggara fungsi legislasi  hanya  lebih  banyak  berposisi sebagai  pembahas  terhadap  rancangan undang-undang yang datang dari pemerintah.  Terlebih  pada  waktu  itu  ada hegemoni  satu  partai  (Golkar)  sehingga sebagaian  besar anggota DPR tidak berani bersuara  vokal,  khawatir  drecall  oleh partainya. Intervensi pada  fungsi  yudikatif nampak dari  mekanisme pengisian  jabatan ketua Mahkamah Agung yang sepenuhnya tergantung  pada  presiden  sebagai  kepala negara,  hal  tersebut  terjadi  karena  UUD 1945  yang  asli  memberikan  cek  kosong kepada Presiden sebagai pembuat undang- undang, untuk mengisinya sendiri menurut kepentingannya. Adanya departemen kehakiman  yang  dipimpin  oleh  menteri dan  berada  di  bawah  kekuasaan  presiden, kemudian  membuat  lembaga  yudikatif mandul dalam penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah. Pada  akhirnya  korupsi  merajarela  dimana- mana  tanpa  ada  penindakan  hukum  yang
sepadan. Indonesia dikenal  sebagai  negara yang  korup,  tetapi  koruptornya  terutama yang berasal dari pejabat negara, sehingga Indonesia  terjadi  krisis  multidimensional yang  nyaris  membuat  negara  masuk  ke dalam jurang kebangrutan.
Pada  sisi  lain,  berdasarkan  UUD 1945  (asli),  fungsi  BPK  sebagai  auditor negara diintervensi oleh pemerintah melalui  cara  membentuk  BPKP  (Badan Pemeriksa  Keuangan  dan  Pembangunan), apabila  BPK  merupakan  satuan  pengawas ekternal  dari  pemerintah,  maka  BPKP merupakan  satuan  pengawas  internal pemerintah yang berada dibawah lingkungan Departemen Keuangan, berada di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada menteri keuangan. Jumlah unit-unit cabang BPKP  di  berbagai  daerah  di  seluruh Indonesia lebih banyak dibandingkan unit- unit  BPK,  hal  ini  pada  gilirannya mengurangi peran BPK karena tergantikan oleh BPKP, dalam perjalannya kedudukan BPKP diperkuat menjadi lembaga independen  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung jawab kepada presiden, tetapi lembaga  tersebut  tetap  tidak  dapat  bebas dari pengaruh kekuasaan Presiden. Dikaitkan  dengan  sistem  pemerintahan, perubahan  paradigma  pemerintahan  dari paradigma pembagian kekuasaan ke paradigma pemisahan kekuasaan menimbulkan  berbagai  konsekuensi  logis,
(1) penguatan peran DPR sebagai lembaga legislatif, hal ini terlihat pada Pasal 20 ayat 1  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  berbunyi Dewan  Perwakilan  Rakyat  memegang kekuasaan  membentuk  undang-undang. Melalui  amandemen  UUD  1945,  fungsi yudikatif  diperkuat  dan  dipisahkan  dari fungsi eksekutif, bentuknya adalah menempatkan korp hakim berada di bawah Mahkamah  Agung,  tidak  lagi  dalam sebuah  depaertemen.  Pengisian  jabatan Ketua  MA  juga  tidak  lagi  sepenuhnya dilakukan  oleh  Presiden,  tetapi  juga melibatkan  DPR  sebagai  wakil  rakyat sebagaimana  menurut  Pasal  24  ayat  (1) UUD  NRI  Tahun  1945  menegaskan Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Pemisahan  kekuasaan  Yudikatif  dari pengaruh  kekuasaan  Eksekutif  di  tingkat nasional  tentunya  berdampak  pada  tingkat daerah, keanggotaan Muspida yang selama ini memasukan unsur Pengadilan Negeri di tingkat  Kabupaten/Kota  dan  Pengadilan Tinggi  di  tingkat  Provinsi  perlu  ditinjau kembali,  kerena  bertentangan  dengan semangat yang terkandung dalam konstitusi,  dengan  berada  di  bawah koordinasi  Kepala  Daerah,  Kekuasaan kehakiman  menjadi  tidak  merdeka  lagi dalam menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Perubahan paradigma alokasi kekuasaan di tingkat  nasional  berpengaruh  pula  pada alokasi  kewenangan  di  daerah  antara Kepala  Daerah  dengan  DPRD  dengan perubahan  fungsi  legislatif  di  tingkat pusat,  di  tingkat  daerah  terjadi  pergeseran titik  kewenangan  menyusun  Peraturan Daerah.  Penguatan  fungsi  legislatif  bagi DPRD  di  satu  sisi  sejalan  dengan semangat  demokrasi,  tetapi  di  sisi  lain menimbulkan  ketidakkonsistenya  sistem, penguatan  fungsi  legislatif  di  tangan  DPR di tingkat nasional tepat  dilakukan, karena antar  DPR  dengan  Presiden  merupakan dua  lembaga  yang  terpisah.  Tingkat pemerintahan daerah, baik menurut Undang-Undang  Nomor  1974,  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  antara Kepala  Daerah  dan  DPRD  berada  pada satu kotak, yakni kotak unsur penyelenggara pemerintahan daerah, penguatan  fungsi  legislasi  di  tingkat daerah di tingkat nasional.

## b. Kekuasaan  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia
Dalam Penyelenggaraan pemerintahan  terdapat  tiga  pilar  utama, yakni  kekuasan  legislatif,  eksekutif  dan legislatif.  Ketiganya  memainkan  peran penting  sesuai  dengan  kewenangannya masing-masing.  Kedua  kekuasaan  yakni legislatif  dan  eksekutif  lebih  dinamis sifatnya dan lebih memiliki frekuensi yang
cukup  tinggi  di  mana  kedua  dapat bersinggungan  satu  sama  lain. 14 Adanya keadaan  yang  amat  memungkinkan  di mana  kedua  jenis  kekuasan  di  atas (legislatif  dan  eksekutif)  bersinggungan, maka  menjadi  penting  untuk  ditinjau terlebih dahulu keduanya, terutama menyangkut pengertian dan wewenangnya masing-masing.  Pengertian  dasar  dari kekuasaan legislatif adalah diartikan sebagai kekuasaan untuk membuat undang-undang.  Pengertian  legislatif  ini sering pula diterjemahkan sebagai pengertian  parlemen  atau  sering  diartikan sebagai lembaga wakil rakyat.
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  sesuai dengan  teori  pemisahan  kekuasaan,  orang membayangkan  bahwa  fungsi  legislatif dari  kekuasan  negara  dapat  dikaitkan dengan  lembaga  parlemen.  Pada  hal, menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi legislatif itu hanyalah menyangkut kegiatan  pembuatan  hukum  dalam  salah satu  bentuk  saja,  yakni  misalnya  Undang- Undang  Dasar  atau  undang-undang  saja. Untuk  tingkat  yang  lebih  rendah  tidak dibuat oleh lembaga parlemen. Selebihnya, parlemen  hanya  sebagai  pengawas  saja bukan sebagai produsen. 15
14 Jimly Asshiddiqie, 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar  Demokrasi,  Jakarta,  Penerbit  Konstitusi Press, hal. 5
15 Ibid, hal. 7.
Dalam kehidupan bernegara, pengertian  legislatif  itu  diperluas  dengan adanya  pembagian  pemerintahan  dari  segi kewilayahan,  yakni  pusat  dan  daerah. Daerah  dalam  pengertian  di  atas  merujuk kepada kewilayahan provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan begitu, maka pengertian  legislatif  menjadi  istilah  yang dapat  pula  diterapkan  dalam  arti  lembaga yang  memproduk  peraturan  perundang- undangan di daerah. Peraturan perundangan  yang  demikian  diberi  inisial sebagai  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh pemerintahan  yang  ada  di  daerah  yang lebih  dikenal  dengan  sebutan  Peraturan Daerah  (Perda).  Sedangkan  Tugas  dan kewenangan  lembaga  legislatif  dalam  arti fungsinya menurut
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  terdiri  dari  tiga  hal, yakni  fungsi  legislasi,  anggaran,  dan pengawasan. 16
Menurut  Pasal  42  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut :
1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
a. membentuk  Perda  yang  dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
16 Lihat, Pasal 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
b. membahas dan menyetujui rancangan  Perda  tentang  APBD bersama dengan kepala daerah;
c. melaksanakan pengawasan
terhadap  pelaksanaan  Perda  dan peraturan perundang-undangan
lainya,  peraturan  kepala  daerah,
APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan
program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
d. mengusulkan  pengangkatan  dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala  daerah  kepada  Presiden melalui  Menteri  Dalam  Negeri melalui  Gubernur  bagi  DPRD kabupaten/kota;
e. memilih  wakil  daerah  dalam  hal terjadi  kekosongan  jabatan  wakil kepala daerah;
f. memberikan pendapat dan pertimbangan  kepada  pemerintah daerah  terhadap  rencana  perjanjian internasional di daerah;
g. Memberikan  persetujuan  terhadap rencana terhadap kerja sama internasional  yang  dilakukan,  oleh pemerintah daerah;
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban  kepala  daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
j. Melakukan pengawasan dan meminta  laporan  KPUD  dalam penyelenggaraan  pemilihan  kepala daerah;
k. Memberikan  persetujuan  terhadap rencana  kerja  sama  antar  daerah dan  dengan  pihak  ketiga  yang membebani masyarakat dan
daerah. 2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain diatur dalam perundang-undangan. 17
Dari  gambaran  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  sebenarnya  terdapat beberapa  fungsi  yang  melekat  pada lembaga  lembaga  legislatif  yang  dinamai sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD).  Fungsi-fungsi  dimaksud adalah  fungsi  legislasi,  anggaran  dan pengawasan, yang kemudian diikuti dengan  adanya  hak-hak  tertentu  yang dimiliki.  Jimly Asshiddiqie  akhirnya mencatat bahwa:
“Dalam berbagai literatur hukum dan politik lazim dipahami oleh berbagai sarjana,  bahwa  tugas-tugas  pokok lembaga  lembaga  parlemen  itu  di mana-mana  adalah:  (a)  mengambil inisiatif atau upaya pembuatan undang-undang;  (b)  mengubah  atau amandemen terhadap berbagai peraturan  perundang-undangan;  (c)
17 Lihat, Pasal 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
mengadakan  perdebatan  mengenai kebijaksanaan umum; dan (d)
mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembelanjaan negara.” 18
Dari  uraian  di  atas,  dengan mengacu  pada  penelusuran  di  atas,  maka dengan  mengingat  pengertian  parlemen yang  diperluas  sebelumnya,  maka  apa-apa yang menjadi tugas pokok Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  akan  menjadi pula tugas pokok lembaga Dewan Perwakilan  Rakyat  di  Daerah  (provinsi maupun  kabupaten  dan  kota).  Yang  dapat disimpulkan sementara dari tinjauan fungsi lembaga legislatif dalam hal ini adalah apa yang  dibuat  oleh  lembaga  dimaksud sebagai  suatu  produk  hukum  menjadi acuan dari apa yang hendak dilakukan oleh lembaga eksekutif. Dengan pengertian lain bahwa  produk  inilah  pula  dapat  menjadi titik pangkal pertemuan dan persinggungan antar dua lembaga, legislatif  dan  eksekutif  di  dalam  suatu penyelenggaraan negara. Di tingkat nasional,  DPR  dengan  unsur  eksekutif pusat  sedang  di  tingkat  daerah,  DPRD dengan  unsur  eksekutif  daerah,  baik jajaran  pemerintahan  daerah  provinsi maupun kabupaten dan kota.
Pemerintah  dalam  arti  yang  luas menyangkut  tiga  kekuasaan  yang  masing- masing mempunyai tugas dan kewenangan
18 Ibid., hal. 39
yang  berbeda.  Tetapi,  dalam  pengertian yang  sempit,  pemerintah  tidak  lain  adalah lembaga yang berfungsi eksekutif. Pengertian  lain  dari  fungsi  demikian menunjuk  tentang  adanya  suatu  lembaga negara  yang  menjalankan  pemerintahan  di luar  dari  dua  lembaga  sebelumnya  yakni legislatif dan yudikatif.
Eksekutif dalam banyak penjelasan dinamai  pula  dengan  istilah  Pemerintah atau Government .  Menurut  pengertian dasarnya berasal dari bahasa Inggris yakni to  govern yakni yang memerintah. Sebelumnya  telah  disinggung,  bahwa  kata dasar dari pemerintah berasal dari kata “to govern” yakni memerintah. Ia seakan-akan mewakili  negara  untuk  mengatur  rakyat, yakni dalam pengertian memerintah rakyat sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  oleh negara.  Jimly  Asshiddiqie  menyimpulkan bahwa kepentingan negara biasanya diwakili oleh Pemerintah sedang kepentingan  rakyat  diintisusionalisasikan atau dilembagakan melalui parlemen. 19
Salah satu cabang kekuasaan negara  adalah  kekuasaan  yudikatif,  yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan dalam bentuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
Kekuasaan yudikatif, yang dalam Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
19 Jimly Asshiddiqie., op cit., hal. 37
Tahun1945 disebut dengan istilah kekuasaan  kehakiman,  diselenggarakan untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan. Jika  dilihat  dari  hasil  Perubahan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  ketentuan  tentang  kekuasaan kehakiman  merupakan  salah  satu  materi muatan yang mengalami perubahan mendasar.  Secara  kuantitatif,  perubahan tersebut  dapat  dilihat  dari  penambahan butir ketentuan.
Perubahan  Undang-Undang  Dasar Negara  Rrepublik  Indonesia  Tahun  1945 melahirkan 2 (dua) lembaga di lingkungan kekuasaan  kehakiman,  yaitu  Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dan Komisi Yudisial  (KY)  sebagai  lembaga  yang terkait  dengan  keberadaan  Mahkamah Agung  (MA).Agar  kekuasaan  kehakiman dapat menjalankan fungsi dengan baik,dibutuhkan  pengaturan  lebih  lanjut sesuai  dasar  konstitusional  yang  ada. Apabila  kita  menilik  proses  perdebatan dalam  Perubahan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, akan  kita  temukan  empat  isu  penting terkait  dengan  kekuasaan  kehakiman. Keempat  isu  tersebut  adalah  pentingnya menegaskan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka,  perlunya  menjamin  penegakan hukum  dengan  mengatur  badan-badan yang terkait dengan itu,perlunya pengawasan terhadap hakim, dan perlunya
penerapan  judicial  review.  Penegasan kekuasaan  kehakiman yang merdeka menjadi  perhatian  utama  karena  kondisi masa lalu yang menempatkannya di bawah kendali kekuasaan eksekutif.
Untuk menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman, pengelolaan kekuasaan  kehakiman  baik  dari  sisi sumber daya, administrasi, maupun keuangan  harus  diselenggarakan  oleh kekuasaan  kehakiman  sendiri.  Selain itu,semua  lingkungan  peradilan  yang  ada berada di bawah lembaga pelaku kekuasaan  kehakiman,  tidak  ada  yang berada  di  bawah  instansi  pemerintah. Jaminan tersebut diwujudkan dalam rumusan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  yang  menyatakan  bahwa  kekuasaan kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan  demi  menegakkan  hukum  dan keadilan. meliputi kebebasan dalam mengambil  putusan  serta  kemandirian pengelolaan organisasi. Adapun penempatan  semua  lingkungan  peradilan di bawah kekuasaan kehakiman diwujudkan  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  yang menentukan  bahwa  salah  satu  pelaku kekuasaan  kehakiman  adalah  MA  yang  di bawahnya  terdapat  empat  lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan
peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
Selain itu,keberadaannya dipandang  cukup  diatur  dengan  undang- undang.  Kepolisian  negara  diatur  dalam bab  tersendiri,  yaitu  Pertahanan  dan Keamanan  Negara.  Sebagai  landasan, pengaturan  badan-badan  tersebut  dalam undang-undang  terdapat  pada  Pasal  24 ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  badan- badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. 20
Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum.  Penegasan  Indonesia  sebagai negara yang berdasarkan hukum dituangkan  dalam  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  perubahannya yang  menyatakan  bahwa  negara  Indonesia adalah negara hukum. 21
Konsekuensi dari penegasan tersebut  adalah  adanya  perlindungan  hak asasi manusia, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan menyelenggarakan  peradilan  yang  bebas dan  tidak  memihak,  serta  adanya  legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. Untuk  mewujudkan  cita-cita  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka,  Pasal  24  ayat
20 Lihat,  Pasal  24  ayat  (3)  Undang-Undang  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
21 Lihat,  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan  bahwa  kekuasaan  kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 22

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Desentralisasi dan demokrasi sudah berkembang seiring dengan perkembangan wacana  di  tingkat  dunia.  Pada  Orde  Lama digunakan  sistem  politik  yang  dinamakan demokrasi  terpimpin,  walapun  dalam istilah demokrasi terpimpin terdapat contradictio in terminus (di dalam terminilogi mengandung kontradiksi) antara  kata  demokrasi  yang  bersifat egalitarian,  dengan  kata  terpimpin  yang lebih  bersifat  hierarkhis,  tetapi  sebagaian besar  rakyat  pada  waktu  itu  tidak terlampui mempersalahkan, sebabnya rakyat  masih  percaya  pada  diri  presiden. Setelah  Orde  lama  muncul  dengan  istilah Orde Baru, dikembangkan istilah demokrasi  Pancasila,  dengan  ciri  utama tidak  hanya  oposisi,  serta  menghindari adanya  dominasi  oleh  mayoritas  maupun tirani oleh minoritas.
Reformasi yang terjadi di Indonesia  pada  Tahun  1997-1998  telah
22 Lihat,  Pasal  24  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
merubah secara mendasar sistem kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  serta berpemerintahan,  UUD  1945  yang  selama masa  orde  baru  telah  dibuat  sakral  dan dilakukan  indoktrinasi  menurut  tafsiran sepihak  dari  pemerintahan  melalui  P4, pada masa reformasi diamendemen sampai empat kali, bahkan ada kemungkinan akan diamandemen  kembali.  Melalui  reformasi telah  dilakukan  de-sakralisasi  UUD  1945, meskipun  kemudian  juga  menimbulkan dampak negatif berupa de-ligitimasi konstitusi.

## 2. Saran
Melalui
desentralisasi perlu berkeseimbangan dapat dilakukan pembagian  urusan  pemerintahan  antara pemerintah  pusat  dengan  daerah  otonom secara proposonal dengan mempertimbangkan  nilai-nilai  efektifitas,
efesiansi, keadilan, dan kesetaraan, ekonomi,  serta  nilai  demokrasi,  dalam bidang urusan pemerintahan yang dialokasikan kepada setiap entitas pemerintahan,  sudah  tergambar  adanya tugas, wewenang, serta tanggung jawab.
Sejarah pemerintahan telah memberikan  bukti  yang  nyata  pada  masa pemerintahan  yakni  luasnya  kekuasaan presiden  yang  kemudian  pada  akhirnya menunjukan anomali-anomali yang membawa kesengsaraan bagi rakyat karena  menderita  kemiskinan  maupun konflik  antara  anak  bangsa,  sebagai  satu- satunya mandataris MPR, presiden melakukan  intervensi  kekuasaan  pada cabang-cabang pemerintahan lainnya seperti  cabang  legislatif  (DPR),  Yudikatif (MA)  maupun  auditif  (BPK),  intervensi tersebut  diperkuat  oleh  UUD  1945  yang asli.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Rozali,  Pelaksanaan  Otonomi  Luas  &  Isu  Federalisme  Sebagai  Suatu  Alternatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
Boediono,  2007,  Dimensi  Ekonomi  Politik  Pembangunan  Indonesia,  Pidato  Pengkuhan  , Jabatan  Guru  Besar  Pada  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Gadjah  Mada,  tanggal  24 Februari 2007, tidak di publikasikan.
Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2007
Held,  David,  2006,  Models  of Democracy.  Terjemahan  oleh  Abdul  Haris,  Jakarta, Akbar Tanjung Institute
Johny  Ibrahim,  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,  Bayumedia  Publishing, Surabaya, 2005
Jimly  Asshiddiqie,  Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi,  Jakarta,  Penerbit Konstitusi Press, 2005
------------------------,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara  Jilid  II,  Konstitusi  Press,  Jakarta, 2006
-----------------------,  Format  Kelembagaan  Negara  Dan  Pergeseran  Kekuasaan  Dalam  UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2005
-----------------------,  Perkembangan  &  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi,  Sinar Grafika, 2010
Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  Telaah  Peran  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD), 2005
Stoner,  James  A.F.  and  Freeman,  Edward,  (Alih  Bahasa  Bakowatn  Wilhelmus  W), Manajemen, Itermedia, Jakarta, 1994
Sunarno, Siswanto. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Sadu  Wasistiono  dan  Yonata  Wiyoso,  Meningkatkan  Kinerja  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD), Fokusmedia, 2009
Tri Ratnawati, Pemekaran Daerah, Politik Lokal & Beberapa Isu Terseleksi, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2009
Mukthie Fadjar, Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik, Malang, Penerbit In-Trans, 2003
Markoff  oleh  Heru  Nugroho,  Huntington,  Samuel  P,  1991, Gelombang Demokrasi  ketiga, Terjemahan oleh Asril Marjohan, Jakarta, Pustaka Grafiti
Ryaas  Rasyid.  2002.  Otonomi  Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, 2002
Rondinell,  Dennis,  and  Shabir  Cheema,  1983,  Decentralization  and  Development:  Policy Implementation in Developing Countries, Sage, Publications
Ohmae,  Kenichi,  2002,  Hancurnya  Negara  Bangsa-Bangkitnya  Negara  Kawasan  dan  Geliat Ekonomi  Regional  di  Dunia  Tak  Terbatas,  Terjemahan  oleh  Ruslani,  Yogyakarta, Qalam
Ziegenhain,  Pattrick,  2008,  The  Indonesian  Parliament  and  Democratization, Singapore, Institute of Sautheast Asian
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2003  tentang  Susunan  dan  Kedudukan  Anggota  MPR,
DPR, DPD, dan DPRD.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Kedudukan  Protokoler  dan  Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Pedoman  Penyusunan  Tata  Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.