licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/

## Dampak dari Penanganan Pandemi COVID-19 Terhadap Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia

## Bianda Nathania Putri
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, bianda.nathaniaputri@gmail.com

## ABSTRACT
Investment is an activity with the aim to seek long-term profits by buying stocks or securities. One of other types of  investment  is  Foreign  Direct  Investment  (FDI)  which  focused  on  investment  activity  to  do  business  in  a country carried out by foreign nationals with foreign capital or in partnership with domestic investors. FDI has many benefits for the host country and as the investing party, in the form of enriching the countries, industrial and technological progress, and increasing economic growth. But behind all benefits, in doing FDI there are risks that can be faced by foreign investors. These risks are triggered by political instability, inconsistency and incompetence of law enforcement, weak economy in a country, and can also be triggered by the spread of a disease on a massive scale. This research uses normative juridicial aapproach method and uses a qualitative approach. The result of this study shows that political, legal, and economic risks in a country have a negative impact on FDI and foreign investors. Furthermore, the COVID-19 pandemic and the handling by the Indonesian Government are in fact inconsisten and unresponsive which cause a domino effect on society, FDI, and also foreign investors.
Keywords
Effect; COVID-19; Foreign Direct Investment Cite This Paper Putri, B. N. (2023). Dampak dari Penanganan Pandemi COVID-19 Terhadap Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia. Legal Spirit, 7(2).

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  bagi  negara  dan menjadikannya  sebagai  tolok  ukur  keberhasilan  pembangunan  suatu  negara.  Untuk mewujudkan keberhasilan pertumbuhan ekonomi, negara-negara membutuhkan dana yang dapat  diperoleh  dari  kekayaan  alam  negara,  pajak,  dan  investasi  baik  yang  berasal  dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Di  Indonesia  sendiri,  investasi  merupakan  salah  satu  metode  yang  efektif  dalam penjaminan pembangunan ekonomi dan terkait hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  No. 25/2007).  Di  dalam  UU  No.25  Tahun  2007,  investasi  atau  penanaman  modal  ialah merupakan  segala  bentuk  penanaman  modal  baik  oleh  penanam  modal  dalam  negeri maupun  penanam  modal  asing yang  memiliki tujuan  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  di wilayah  negara  Indonesia. 1 Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa terdapat dua jenis penanaman modal, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
Penanaman modal dalam negeri merupakan penanaman modal yang dilakukan pleh penanam  modal  dari  dalam  negeri  dengan  menggunakan  modal  dalam  negeri.  Adapula
1 Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
kegiatan  usaha  dari  penanaman  modal  dalam  negeri  biasanya  dilakukan  di  wilayah Indonesia. Sementara itu, penanaman modal asing merupakan kegiatan penanaman modal yang  memiliki  tujuan  untuk  melakukan  usaha  di  negara  Indonesia,  dimana  kegiatan  ini dilakukan oleh warga negara asing dengan modal asing atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 2
Terdapat  dua  jenis  investasi  asing,  yaitu  investasi  asing  tidak  langsung  ( foreign indirect investment ) dan investasi asing langsung ( foreign direct investment ). Foreign Indirect Investment atau FII merupakan jenis investasi pada portofolio atau aset keuangan, dimana tidak  terdapat  aset  berwujud. 3 Sedangkan foreign  direct  investment atau  FDI  merupakan kegiatan  penanaman  modal  asing  pada  aset  berwujud  dan  investor  dapat  mendirikan ataupun  memperluas  usaha  di  negara  lain  tanpa  memindahkan  sumber  daya  ataupun pengendalian. 4
Dalam pembahasan ini, Penulis akan memfokuskan pada praktik FDI yang memiliki dua  kategori,  yaitu  secara  horizontal  dan  vertikal.  FDI  secara  horizontal  merupakan penanaman modal asing secara langsung dengan memproduksi suatu produk yang sama di beberapa negara tujuan. 5 Sementara itu, FDI secara vertikal merupakan suatu penanaman modal asing langsung yang dimulai dengan memproduksi suatu produk di negara host state dengan biaya tenaga kerja terjangkau dimana hasil produksi akan diberikan kembali kepada home state . 6
FDI memiliki banyak sekali manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu host state sebagai negara yang menerima investasi dan juga investor sebagai pihak yang berinvestasi di host state . Manfaat yang dapat diterima oleh keberadaan FDI ialah sebagai salah satu alternatif dan  cara  untuk  mengurangi  risiko  dari  kepemilikan  modal,  memperkaya  negara  yang bersangkutan,  mendorong  adanya  kemajuan  industrial  dan  di  bidang  teknologi, meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  memudahkan  investor  dalam  pembiayaan  buruh dikarenakan upah yang relatif murah, dan adanya pasar baru. 7
Berdasarkan  manfaat-manfaat  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  keberadaan  FDI merupakan  salah  satu  aspek  yang  dapat  menunjang  perkembangan  suatu  negara  dan memberi  keuntungan  secara  finansial  kepada  investor.  Meskipun  seluruh  pihak  yang berkontribusi  dalam  FDI mendapatkan  porsi  manfaatnya  masing-masing,  tetapi  investor tetap  harus  memperhatikan  beberapa  aspek  sebelum  memutuskan  untuk  melakukan investasi di negara lain. Aspek-aspek tersebut adalah: kestabilan politik di suatu negara yang berkaitan dengan kebijakan politik, kondisi pemerintahan dan juga relasi antara masyarakat dan  pemerintah;  kestabilan  hukum  yang  berkaitan  dengan  regulasi-regulasi  yang dikeluarkan  pemerintah  dan  aparat  penegak  hukum  di  suatu  negara;  dan  kestabilan ekonomi  yang  dapat  berkaitan  dengan  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat gross  domestic product (GDP), dan juga tingkat inflasi di suatu negara.  Ketiga aspek ini merupakan indikator penting bagi investor asing karena pada dasarnya dalam berinvestasi membutuhkan sebuah kepastian  ( certainty) .  Kepastian  ini  diharapkan  sebagai  jaminan  atas  keberjalanannya investasi dan operasional di suatu negara.
2 Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
3 Az-Zahran, V. Z. Z. (2020). Pengaruh Foreign Direct Investment dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia . Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawjiaya , 8 (1), 1-13.
4 Az-Zahran, V. Z. Z. (2020). Ibid.
5 Taduri, J. (2021). The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia , Lex Scientia Law Review , 5 (1), 119-138, https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46286 6 Taduri, J. (2021). Ibid .
7 Rahajeng,  L.R.,  (2016).  Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi  Masuknya  Foreign  Direct  Investment  (FDI) Negara Berkembang di Kawasan ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja dan Vietnam) Periode 1995- 2014, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya , 4 (2), 1-17.
Ketidakpastian  dalam  investasi  asing  memang  sering  dikaitkan  dengan  adanya stabilitas politik, hukum, dan juga ekonomi di suatu negara. Namun selain daripada faktor- faktor  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  terdapat  pula  situasi  tidak  terduga  yang  dapat menyebabkan  ketidakpastian  dalam  investasi  asing,  yaitu  adanya  penyakit  yang  terjadi dalam  skala  masif  dan  menyeluruh  seperti  contohnya  Pandemi  Covid-19.  Seperti  yang diketahui, Pandemi Covid-19 merupakan satu peristiwa yang banyak memengaruhi aspek kehidupan  manusia  di  seluruh  dunia,  termasuk  dengan  aspek  perekonomian  dunia. Berdasarkan pernyataan ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dampak dari Covid-19 terhadap FDI. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian terkait hal tersebut dan menuangkan hasilnya dalam suatu artikel ilmiah dengan jud ul “Dampak dari Penanganan Pandemi  COVID-19  Terhadap  Penanaman  Modal  Asing  Langsung  (Foreign  Direct Investment) di Indonesia”. Adapun yang akan menjadi rumusan masalah di dalam artikel ilmiah  ini,  yaitu:  Apa  Risiko  yang  Dapat  Dihadapi  oleh  Investor  dalam Penanaman  Modal Asing Langsung ( Foreign Direct Investment) dan Bagaimana Dampak yang Dihasilkan oleh Penanganan Pandemi Covid-19 Terhadap Investor dalam Penanaman Modal Asing Langsung ( Foreign Direct Investment ).

## METODE
Di  dalam  penulisan  ini,  metode  penelitian  yang  akan  digunakan  ialah  metode penelitian  yuridis  normatif  yang  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundangan,  dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. 8 Lebih lanjut lagi, penelitian ini akan didasari dengan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis dan menyangkut asas hukum, pandangan, doktrin hukum, serta peraturan hukum. Kemudian penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Risiko  Inkonsistensi  Hukum  bagi  Investor  Penanaman  Modal  Asing  Langsung ( Foreign Direct Investment )
Dalam  melakukan  investasi  asing,  investor  akan  melihat  beberapa  aspek  di  suatu negara  yang.  Sebagian  besar  investor  akan  memilih  untuk  berinvestasi  di  negara  yang memiliki  resiko  yang  minim.  Salah  satu  aspek  yang  menjadi  pertimbangan  utama  oleh investor  ialah  negara  dengan  regulasi  yang  baik  dan  minim  resiko  hukum  dikarenakan dengan adanya regulasi yang baik akan menghasilkan iklim politik yang baik pula. Alasan utama mengapa sebagian besar investor asing memperhatikan aspek ini ialah negara dengan track  record penegakan  hukum  yang  baik,  tingkat  korus  rendah,  peraturan  perundang- undnagan  yang  efisien  dan  adil,  serta  adanya  transparansi  kebijakan  akan  mendukung kelancaran investasi asing. 9
Dengan adanya regulasi yang tidak baik, akan menciptakan ketidakpastian hukum ( legal  uncertainty )  dan  dapat  menjadi  halangan  ataupun  ancaman  bagi  investor  yang berinvestasi di suatu negara. 10 Hal ini dikarenakan investor asing tidak memiliki kepastian mengenai  isi  dan  implementasi  hukum  di  suatu  negara  ataupun  terdapat  tendensi perubahan  peraturan  secara  tiba-tiba,  sehingga  para  investor  asing  menjadi  ragu  dan dirugikan.
Dalam menentukan apakah suatu hukum itu memiliki kepastian, dapat merujuk pada teori Lawrence Friedman (1969) yang menyatakan bahwa dalam sistem hukum terbagi dari
8 Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2011). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta:  Rajawali Press, 13
9 Taduri, J. (2021). Op.Cit .
10 Sornarajah. (2010). The International Law . Cambridge: Cambridge University Press, 79
tiga komponen, yaitu substance of law (substansi hukum), structure of law (struktur hukum), dan culture of law (budaya hukum). 11 Adapula elaborasi dari komponen tersebut ialah:
1. Substance of Law
Substance of law atau substansi hukum menitikberatkan pada bagaimana isi dan muatan  suatu  hukum  yang  mengatur  perilaku  masyarakat  termasuk  pejabat pemerintah  dan  institusi  pemerintahan  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya.  Muatan-muatan  norma  ini  dapat  dilihat  dalam  struktur peraturan  perundang-undangan  dimulai  dari  UUD  NRI  Tahun  1945  hingga peraturan turunannya termasuk norma-norma dan prinsip yang terkandung di dalam  peraturan-peraturan  tersebut.  Dalam  komponen  ini,  apabila  substansi hukum yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan tidak berkualitas maka  akan  menyebabkan  permasalahan  hukum  seperti  inkonsistensi  hingga tumpang tindih peraturan.
2. Structure of Law Structure  of  law atau  struktur  hukum  merujuk  pada  bagaimana  hukum membentuk lembaga-lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk menjalankan sistem  hukum  hingga  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Lembaga- lembaga  pemerintahan  tersebut  terdiri  dari  pejabat  hingga  aparat  penegak hukum  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  peraturan  perundang-undangan atau  hukum.  Jika  dalam  komponen  ini  lembaga  pemerintah  menggunakan kekuasaannya  secara  sewenang-wenang  maka  akan  menciptakan  institusi pemerintah yang tidak berkompeten.
3. Culture of Law
Culture of law memuat norma dan praktik-praktik yang terdapat di dalam muatan hukum  dan  juga  penegakannya,  sehingga  mencerminkan  bagaimana  budaya- budaya  yang  terdapat  di  dalam  peraturan  di  suatu  negara. 12 Jika  suatu  negara memiliki  budaya  atau  perilaku  untuk  sewenang-wenang,  maka  akan menimbulkan  praktik-praktik  seperti  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  yang mengakar baik dalam pembuatan hukum maupun penegakkan hukum itu sendiri.
Tiap tahunnya, Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan ( statement ) terkait  iklim  investasi di  lebih  dari  160  negara  di  dunia  ( Investment  Climate  Statement ). Pernyataan  tahunan  itu  dibuat  untuk  memberi  informasi  khusus  terkait  iklim  bisnis  di negara-negara  di  dunia  dan  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  investor  yang  ingin berinvestasi di suatu negara. Pada pernyataan di tahun 2022, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan  terkait  iklim  bisnis  di  Indonesia  yang  memuat  bagaimana  situasi  hukum  dan ekonomi  di  Indonesia.  Di  dalam  pernyataan  tersebut,  Pemerintah  Amerika  Serikat menyatakan  bahwa  meskipun  Pemerintah  Indonesia  sangat  terbuka  terhadap  investor asing, nyatanya terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh investor asing, seperti: kurangnya  infrastruktur,  inkonsistensi  kebijakan,  korupsi,  kurangnya  kesempatan  untuk bekerja sama di Pemerintah Daerah, serta pemerintahan Indonesia yang tidak kompeten. 13 Kemudian merujuk kepada laporan tersebut, dijelaskan bahwa Pemerintah Indonesia terkesan  enggan  untuk  menguji  terlebih  dahulu  kebijakan  baru  mereka.  Hal  ini  dapat dikaitkan dengan kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terkesan buru-buru dan minim pertimbangan. Pemerintah  Indonesia juga mengajak investor asing untuk  terlibat  dalam  rencana  pembangunan  IKN  Nusantara  dengan  kondisi  kebijakan pembangunan yang masih dirasa buru-buru dan kurang pertimbangan. Hal ini tentu akan
11 Čehulić ,  M.  (2021).  Perspectives  of  Legal  Culture:  A  systematic  Literature  Review ”, Croatian  Sociological Review , 51 (2), 257-282, https://doi.org/10.5613/rzs.51.2.4 12 Čehulić, M. (2021). Ibid . 13 United States of America Bureau of Economic and Business Affairs. (2022). Investment Climate Statements in  Indonesia  2022.  Diambil  September  5,  2023,  dari https://www.state.gov/reports/2022-investment- climate-statements/indonesia/
berpengaruh terhadap ketertarikan investor asing dalam memutuskan apakah akan terlibat atau  tidak  dikarenakan  kebijakan  yang  buru-buru  dan  minim  pertimbangan  akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum bagi para investor sehingga akan memiliki resiko yang besar bagi investor dalam melakukan investasinya.
Dampak  dari  Penanganan  Pandemi  COVID-19  Terhadap  Investor  dan  Penanaman Modal Asing Langsung ( Foreign Direct Investment ) di Indonesia
a. Dampak  Pandemi  COVID-19  Terhadap  Penanaman  Modal  Asing  Langsung ( Foreign Direct Investment ) di Indonesia
Pandemi memiliki beberapa dampak terhadap perekonomian di dunia. Hal ini dimulai pada pandemi 1918 yang memiliki dampak negatif dan mengubah perilaku konsumen,  penanaman  modal  janga  panjang,  pemasukan  dan  pengeluaran,  serta investasi. 14 Kemudian  pada  tahun  2003  terjadi  penyebaran  virus  SARS  yang menyebabkan  banyaknya  perubahan  aktivitas  ekonomi,  kerugian  investasi,  dan pengeluaran yang besar. Tidak hanya di tahun 2004, endemi virus Ebola yang terjadi di  Afrika  turut  menyebabkan  perubahan  dan  dampak negatif  pada  sosial-ekonomi dalam 15 negara di Afrika Barat, dengan setidak-tidaknya penurunan 1.2% GDP di kawasan Afrika. 15
Pada  akhir  2019,  terjadi  penyebaran  virus  corona  di  Wuhan,  Tiongkok sebelum akhirnya menyebar ke seluruh penjuru Tiongkok. Semenjak penyebaran ini, pada tahun 2020 World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa virus corona dinyatakan  sebagai  Pandemi  Covid-19  karena  tersebar  di  seluruh  penjuru  dunia. Pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada kehidupan sosial, namun stabilitas politik  hingga  ekonomi  ikut  merasakan  dampaknya.  Berdasarkan  data  dari  OECD terkait arus masuk FDI, bahwa pada tahun 2020 arus masuk FDI di  seluruh dunia turun  sebesar  36%  dan  penurunan  paling  besar  terjadi  di  Uni  Eropa  dengan  arus masuk FDI turun sebesar 73%. 16

## Grafik Arus Masuk FDI 2005-2021
Gambar 1
14 Ho, L. T., & Gan, C. (2021). Foreign Direct Investment and World Pandemic Uncertainty Index: Do Health Pandemics Matter , Journal of Risk and Financial Management , 14(107), 2-15,
https://doi.org/10.3390/jrfm14030107
15 Ho, L. T., & Gan, C. (2021). Ibid .
16 Mossa, I., & Merza, E. (2022). The effect of COVID-19 on foreign direct investment inflows: stylised facts and some explanations, Future Business Journal , 8 (20), 2-12, https://doi.org/10.1186/s43093-022-00129-5
Berdasarkan  grafik  yang  dikeluarkan  oleh  OECD  terhadap  arus  masuk  FDI, dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 hingga 2020, baik untuk negara-negara yang tergabung dalam OECD, Uni Eropa, dan G20 turut mengalami penurunan drastis. Hal ini menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang besar terhadap ketidakpastian dan resiko kepada FDI di seluruh dunia. Dengan ini dapat dikatakan bahwa  Pandemi  Covid-19  menjadi  suatu  permasalahan  tidak  terduga  dan menyebabkan adanya high level of uncertainty bagi FDI. 17
Indonesia merupakan salah satu negara yang turut terdampak oleh Pandemi Covid-19. Pada Maret 2020 ditemukan  kasus COVID-19 pertama dan semenjak itu angka penyebaran COVID-19 meningkat di seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran virus  ini  telah  banyak  mengganggu  aktivitas  masyarakat  Indonesia,  terutama  di sektor  produksi  dan  konsumsi. 18 Beriringan  dengan  kenaikkan  angka  penyebaran COVID-19,  Pemerintah  Indonesia  turut  mengeluarkan  kebijakan  pembatasan kegiatan sosial masyarakat di berbagai sektor termasuk pada sektor pertokoan, pusat pembelanjaan,  transportasi  dan  hiburan  sehingga  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penurunan harga komoditas. 19 Lebih lanjut lagi, berdasarkan proyeksi  Bank  Dunia  perekonomian  Indonesia  akan  tertekan  di  angka  2,1%  dan disusul oleh proyeksi Bank Indonesia yang semula pertumbuhan ekonomi Indonesia berada  di  angka  5%,  harus  direvisi  dan  dikalkulasikan  ulang  dikarenakan  adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan berada di angka sekitar 2.5%. 20
Dengan berdampaknya pada pertumbuhan ekonomi, penanaman modal asing menjadi salah satu aspek yang turut mengalami dampak dari COVID-19. Berdasarkan data  Realisasi  Penanaman  Modal  PMDN-PMA  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), selain daripada adanya pengaruh eksternal seperti  perang  dagang  antara  Amerika  Serikat  dengan  Tiongkok,  anjloknya  harga minyak hingga keluarnya Inggris dari Uni Eropa, COVID-19 menjadi salah satu sebab utama yang mempengaruhi FDI secara global. Hal ini kemudian dibuktikan dengan penurunan FDI di angka 30%-40% dan kemudian realisasi PMA di Indonesia pada triwulan 2 hanya naik sebesar 1,1%, berbeda dengan realisasi PMA di tahun 2019 sebesar 12,0% year-on-year (yoy). 21
Lebih  lanjut  lagi,  COVID-19  berdampak  terhadap  penanaman  modal  asing yang  bergerak  di  sektor  batu  bara  dan  perkebunan,  khususnya  untuk  daerah Kalimantan dan Sulawesi pada triwulan 1 hingga triwulan 2 (2021-2022) 22 . Kedua wilayah ini bergantung besar pada sektor batu bara dan perkebunan yang selama ini
17 Nawo, L., & Njangang, H. (2021). The effect of Covid-19 outbreak on foreign direct investment: do sovereign wealth funds matter,
Transnationall
Corporations
Review , 14 (1), 1-17,
https://doi.org/10.1080/19186444.2021.1964313
18 Kaklauskas, A.,  Zavadskas, E. K., Lepkova, N., Raslanas, S., Dauksys, K.,  Vetloviene,  I., & Ubarte, I.  (2021). Sustainable construction investment, real estate development, and COVID-19: a review of literature in the field, Sustainability , 13(13), 1-42, https://doi.org/10.3390/su13137420
19 Melati,  W.  P.  2023.  Pandemi  Covid-19  dan  Menurunnya  Perekonomian  Indonesia.  Diambil  September  6, 2023,  dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya- Perekonomian-Indonesia.html Pandemi COVID-19
20 Susilawati. (2022). Impact of COVID- 19’s Pandemic on the Economy of Indonesia, Budapest International Research and Critics Institute-Journal , 3 (2), 1147-1156, https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954
21 BKPM  RI.  2021.  Realisasi  Penanaman  Modal  PDMN-PMA.  Diambil  September  5,  2023,  dari https://bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2021
22 Syariffudin,  F.,  &  Setiawan,  M.  (2022).  The  Relationship  between  Covid-19  Pandemic,  Foreign  Direct Investment, and Gross Domestic Product in Indonesia,
Sustainability , 14(5), 2-16, https://doi.org/10.3390/su14052786
memberi  kontribusi  signifikan  terhadap  perekonomian  Sulawesi  dan  Kalimantan. Sementara  itu,  pada  tahun  2020  dan  2021  terjadi  penurunan  harga  komoditas  di sektor  pertambangan  dan  perkebunan  yang  mengakibatkan  sektor  pertambangan dan perkebenunan turut terkena dampak negatif di semua kuartal akibat Pandemi COVID-19 23 . Hal ini pun disebabkan pula dengan terbatasnya sektor perekonomian di Sulawesi dan Kalimantan Pulau Jawa dan Sumatera.
Dengan  adanya  fakta  dan  data  di  atas,  dapat  dinyatakan  bahwa  selain berdampak pada perekonomian dan FDI secara global, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup terdampak, didukung dengan data yang dikeluarkan BKPM serta melihat kondisi Kalimantan dan Sulawesi yang bergantung besar pada sektor batu bara dan perkebunan. Oleh sebab ini, penyebaran suatu penyakit yang terjadi secara  masif  dapat  berdampak baik  pada  perekonomian  negara  maupun  terhadap FDI di suatu negara.
b. Penanganan  Pandemi  COVID-19  oleh  Pemerintah  Indonesia  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19)
Pandemi COVID-19 yang menjalar hampir di seluruh bagian dunia, termasuk Indonesia  menyebabkan  Pemerintah  Indonesia  harus  mengambil  tindakan  yang responsif,  sistematis  dan  terstruktur  sebagai  upaya  untuk  menekan  angka penyebaran  COVID-19  di  Indonesia.  Upaya-upaya  yang  diambil  tindakannya  oleh Pemerintah  Indonesia  adalah  antara  lain  dengan  menyusun  dan  merumuskan program  vaksinasi,  memetakan  area-area  sentral  pusat  karantina  bagi  yang terdampak,  hingga  membuat  pedoman  aktivitas  masyarakat  dalam  rangka meminimalisir kegiatan sosial secara langsung.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia  bukan  merupakan  suatu Upaya  yang  tidak  memiliki  landasan,  tetapi  Pemerintah  Indonesia  berpedoman terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kesehatan yakni  dalam  hal  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun dikarenakan kondisi pandemi yang semakin buruk dan  terus  memberikan  dampak  terhadap  kehidupan  masyarakat,  pada  akhirnya Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  beberapa  peraturan  perundang-undangan sebagai  wujud  upaya  untuk  memberikan  pengaturan  yang  lebih  terperinci  dan spesifik terhadap kondisi yang sedang dihadapi. Peraturan-peraturan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
b. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19;
c. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  9  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar; dan
d. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020 tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistam  Keuangan  untuk Penanganan Pandemi Corona.
Ketentuan-ketentuan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  telah disebutkan di atas memiliki tujuan untuk mempercepat penanganan pandemi COVID- 19 di Indonesia. Tetapi implementasi dari peraturan-peraturan tersebut perlu dikaji apakah berjalan secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dalam hal ini Penulis akan menguji efektifitas implementasi penanganan COVID-19 oleh Pemerintah Indonesia
23 Syariffudin, F., & Setiawan, M. (2022). Ibid .
khususnya berkaitan dengan regulasi dan dampaknya terhadap curva serta capaian investasi Indonesia.
Pemerintah Indonesia  dengan  instrumen  hukum  yang  dimilikinya  mencoba untuk merumuskan pengaturan kebijakan dari sisi peraturan perundang-undangan untuk menghadapi Pandemi COVID-19 dengan upaya untuk meminimalisir dampak yang akan dihasilkan terhadap kehidupan bangsa dan negara. Kebijakan-kebijakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dimaktubkan ke dalam beberapa peraturan yang  dirumuskan  dan  dihasilkan  oleh  Pemerintah  Indonesia,  namun  dalam keberjalanannya  implementasi  peraturan-peraturan  tersebut  tidak berjalan  efektif terhadap  penanganan  COVID-19  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Dalam  tulisan  ini, Penulis akan mengkaji terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan implementasinya. Sebelum hadirnya Peraturan
Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020,  Indonesia  memiliki  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan  (UUKK).  Di  dalam  UUKK  memuat mengenai  tindakan  kekarantinaan  kesehatan 24 yang  dilakukan  dengan  dua  cara, yaitu:  1)  penyelenggaraan  kekarantinaan  kesehatan  di  pintu  masuk  melalui pelabuhan,  banda  udara,  dan  pos  lintas  batas  negara,  dan  2)  penyelenggaraan kekerantinaan  kesehatan  di  wilayah  melalui  karantina  rumah,  karantina  wilayah, karantina rumah sakit, serta PSBB. Kemudian di dalam Pasal 10 disebutkan bahwa dalam penetapan dan pencabutan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat serta terkait dengan  Pintu  Masuk  dan/atau  wilayah  yang  terjangkit,  yang  memiliki  wewenang ialah Pemerintah Pusat. Lebih lanjut lagi, disebutkan pula bahwa untuk teknis lebih lanjut  terkait  tata  cara  penetapan  dan  pencabutan  diatur  di  dalam  Peraturan Pemerintah. 25
Dengan adanya muatan di dalam Pasal 10 UUKK menyebabkan pendelegasian hierarkis pada peraturan di bawah Undang-Undang 26 , sedangkan pada saat Pandemi COVID-19  melanda  Indonesia,  Pemerintah  belum  memiliki  ataupun  mengeluarkan Peraturan  Pemerintah  terkait  dengan  aturan  teknis  Kedaruratan  Kesehatan. Berangkat  dari  hal  inilah  kemudian  menimbulkan  adanya  kekosongan  hukum  di Indonesia saat Pandemi COVID-19 dan menunjukan bahwa terdapat inkompetensi dari Pemerintah dalam membuat aturan teknis dengan tanggap ketika merumuskan UUKK itu sendiri. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan Penanganan Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  hampir  sebulan  setelah  kasus pertama  COVID-19  di  Indonesia  ditemukan. 27 Akibat  dari  kekosongan  hukum tersebut berdampak pada masifnya penyebaran COVID-19 di Indonesia, yang mana jika Peraturan Pemerintah dapat dirumuskan tidak lama setelah disahkannya UUKK, Pemerintah  dapat  menekan  angka  penyebaran  COVID-19  sesaat  setelah  kasus pertama ditemukan.
Tidak hanya lamanya pembuatan peraturan pemerintah, nyatanya Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  belum  cukup  menjadi  instrumen  hukum  yang memadai  di  tengah  pandemi.  Sebelumnya  perlu  diketahui  bahwa  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengatur tiga hal terkait dengan: 1) kewenangan Menteri Kesehatan untuk memberlakukan PSBB atas usul Ketua Satgas COVID-19 dan Pemerintah Daerah, 2) Menteri Kesehatan juga harus mempertimbangkan usul dari
24 Telaumbanua,  D.  (2020).  Urgensi  Pembentukan  Aturan  Terkait  Pencegahan  Covid-19  di  Indonesia, QALAMUNA: Jurnal Pendidikan Sosial dan Agama , 12 (1), 59-70,
https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290
25 Lihat Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018
26 Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia, Jurnal Konstitusi,
19 (1), 23-46, https://doi.org/10.31078/jk1912
27 Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). Ibid .
ahli  epidemi  dan  pertimbangan  lain  yang  mencakup  pendidikan,  politik,  ekonomi, sosial, keamanan dan lainnya, serta 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 turut mengatur mengenai tindakan apa saja yang diperbolehkan dalam PSBB seperti pembatasan kegiataan keagamaan, peliburan sekolah dan kantor, serta kegiatan di ruang terbuka ataupun tempat umum. 28
Meski demikian, merujuk pada Zainal Arifin Mochatr, seorang Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, bahwa Peraturan Pemerintah tersebut tidak mencakup permasalahan pokok dan hal-hal dari penerapan PSBB, mengingat hanya terdapat 7 pasal di dalamnya. 29 Adapula hal-hal yang tidak diatur di dalam Peraturan Pemerintah tersebut ialah:
1. Ketentuan Pidana
Jika  dicermati  dari  pasal-pasal  yang  terkandung  di  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, sama sekali tidak ada ketentuan pidana ataupun sanksi. Hal ini memang sejalan dengan apa yang terkandung dalam Pasal  15  ayat  1  Undang-Undang  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  yang  menyaratkan  bahwa  hanya  undang- undang dan Peraturan Daerah yang hanya dapat memuat ketentuan pidana. Namun, ketiadaan ketentuan pidana ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berupa  bagaimanakah  penegakkan  hukum  atas  pelanggaran  PSBB  yang dilakukan oleh masyarakat dan siapakah yang berwenang untuk menegakkan hukum.  Dengan  tidak  adanya  ketentuan  pidana,  dikhawatirkan  daoat menimbulkan  ketidakpastian  hukum  mengenai  pelaksanaan  teknis  PSBB  di Indonesia.
2. Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Instansi Lain Dalam  melaksanakan  PSBB,  Pemerintah  Daerah  dapat  membuat  peraturan daerah  masing-masing  dan  diharapkan  untuk  dapat  berkoordinasi  dengan instansi seperti Polisi dan TNI dalam memberlakukan PSBB. Fungsi dari Polisi dan TNI di sini ialah untuk mengatur, mengawasi, menjaga, serta menertibkan masyarakat  selama  PSBB.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020 nyatanya  tidak  mengatur  keterlibatan  Polisi  dan  TNI  secara  rinci,  seperti situasi  seperti  apa  yang  perlu  melibatkannya  dan  bagaimana  tata  cara pelibatannya. Oleh sebab ini, Pemerintah Daerah membutuhkan diskresi yang sangat  besar,  sedangkan  diskresi  mengandung  subyektifitas  dan  harus digunakan dengan kehati-hatian agar tidak melewati batasan diskresi. 30
3. Produktivitas Bekerja
Merujuk  pada  Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020, pembatasan sosial salah satunya ditujukan untuk sektor sekolah dan tempat kerja karena memiliki jumlah massa yang banyak di satu tempat. Pembatasan- pembatasan di tempat kerja tentu mengganggu efektifitas dan produktivitas perkantoran,  terlebih  lagi  ketika  adanya  pengumuman  untuk  berdiam  di rumah  selama  2  minggu.  Dampak  yang  dihasilkan  dari  kurangnya produktivitas  perkantoran  dapat  memengaruhi  bisnis,  perdangangan,  dan juga investasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 21  Tahun  2020  terkesan  hanya  memberi  arahan  saja  tanpa  adanya  solusi maupun  anjuran  bagi  pekerja,  perusahaan,  dan  pelaku  usaha  untuk beraktivitas  seperti  biasa.  Justru  konsep  bekerja  dari  rumah  pertama  kali diumumkan oleh Presiden Indonesia melalui telekonferensi untuk melakukan
28 Rissy, Y. Y. (2020). Pergeseran Negara Hukum Ke ‘Negara Himbauan , Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 3 (2), 214-228, https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3478
29 Rissy, Y. Y. (2020). Ibid.
30 Andreescu, M. (2021). Delimitation Of The Discretionary Power From The Power Excess In The Activity Of The Sta te’s Authorities, Challenges Of The Knowledge Society , 2(1), 832-837.
pembatasan sosial termasuk bekerja dari rumah. 31 Kemudian konsep bekerja dari rumah diatur pertama kali di dalam Peraturan Daerah, seperti Peraturan Walikota  Surabaya  Nomor  16  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) di Kota Surabaya.
Dengan  adanya  inkonsistensi  dan  inkompetensi  oleh  Pemerintah  Indonesia dalam menangani Pandemi COVID-19 menyebabkan angka laju penyebaran virus ini sulit untuk ditekan hingga akhirnya menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Seperti  yang  telah  Penulis  sampaikan  pada  pembahasan  sebelumnya,  COVID-19 sangat  memberi  pengaruh  negatif  tak  hanya  di  dunia  bisnis,  perdagangan,  dan keuangan,  namun  FDI  di  Indonesia  turut  terkenda  dampak.  Pemberlakuan  PSBB mengharuskan pekerja untuk tidak melakukan aktifitas di luar rumah, terutama bagi pekerja produksi yang tidak memiliki alternatif untuk bekerja dari rumah. Oleh sebab itu,  meski  memiliki  tujuan  yang  baik  pada  mulanya,  pemberlakuan  PSBB  dapat berpengaruh  ke  proses  produksi  dan  penjualan  pabrik  hingga  dapat  mengalami kerugian.  Kerugian  yang  dialami  oleh  investor  pun  dapat  berdampak  pada pemutusan hubungan kerja (PHK), yang mana hal ini telah dikonfirmasi oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada April 2020 silam, bahwa terjadi PHK sebesar 1.6 juta akibat COVID-19. 32
Ketidakseriusan Pemerintah Indonesia dalam merumuskan instrumen hukum terkait  Pandemi  COVID-19  dan  Regulasi  PSBB  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah tidak  menunjukan  kualitas  dan  kepastian  hukum  ( legal  certainty ),  sehingga  hal tersebut  memiliki  efek  domiono  yang  tidak  hanya  dirasakan  oleh  pekerja,  namun investor-investor  asing  di  Indonesia  turut  merasakan  dampaknya.  Jika  Pandemi COVID-19  tidak  dijadikan  sebagai  sebuah  evaluasi  untuk  memperbaiki  institusi, instrumen,  dan  budaya  di  dalam  tubuh  Pemerintah  maka  akan  menimbulkan ketidakpercayaan publik ( public distrust ) terhadap instrumen hukum di Indonesia. Tidak  hanya  bagi  masyarakat,  namun  investor  asing  akan  menganggap  bahwa Indonesia  sebagai  negara  y ang  tidak  ‘ramah’  dengan  investasi  asing  dikarenakan ketidakpastian hukumnya ( legal uncertainty ).

## PENUTUP
Foreign Direct Investment atau FDI merupakan salah satu penunjang pertumbuhan perekonomian  suatu  negara  yang  turut  membawa  manfaat  bagi  investor  asing.  Meski demikian, dalam pelaksanaannya FDI dapat mengalami kendala dengan permasalahan yang terdapat  di  suatu  negara.  Permasalahan  yang  ada  di  negara  dapat  berkaitan  dengan ketidakstabilan  politik,  hukum,  dan  ekonomi  yang  dapat  memicu  ketidakpastian ( uncertainty ) bagi para investor asing yang sedang ataupun hendak berinvestasi di suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki nilai investasi yang cukup baik  di  kawasan  Asia  Tenggara,  namun  dengan  berbagai  iklim  politik  yang  tidak  stabil, penanganan hukum yang tidak kompeten, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih memberikan adanya uncertainty dan risiko-risiko terhadap investor asing.
Selain  daripada  hal-hal  tersebut,  penyebaran  virus  dengan  skala  masif  turut memberikan risiko bagi investor asing dalam FDI. Sesaat ketika Pandemi COVID-19 melanda Indonesia,  berbagai  sektor  mulai  dari  perekonomian  hingga  perdagangan  mengalami
31 Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). Op.Cit .
32 CNN  Indonesia.  2020.  Total  16  Juta  Pekerja  Kena  PHK  dan  Dirumahkan. Diambil  September  7, 2023, dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413130936-92-
493002/corona-total-16-juta-pekerjakena-phk-dan-dirumahkan
dampak  negatif  berupa  penurunan  produksi  maupun  melemahnya  perekonomian Indonesia.  Berbagai  upaya  telah  dikerahkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  dimulai  dari penerbitan  Peraturan  Pemerintah  hingga  pemberlakuan  PSBB.  Namun  dalam keberjalanannya  upaya  tersebut  tidak  diiringi  dengan  konsistensi  dan  kompetensi  yang memadai  berupa:  penerbitan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  COVID-19  memakan waktu  lebih  kurang  satu  bulan  setelah  kasus  pertama  COVID-19  dan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Berskala  Besar  Dalam  Rangka Percepatan  Penanganan  COVID-19  terdapat  beberapa  hal  seperti  ketentuan  pidana, koordinasi  Pemerintah  Daerah  dengan  Instansi  lain,  dan  produktivas  bekerja  yang  tidak dimuat  di  dalamnya.  Permasalahan  di  atas  kemudian  menyebabkan  adanya  kekosongan hukum, ambiguitas, dan legal uncertainty terhadap investor asing dan FDI.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Henk, A. (2019). Good Governance: Concept and Context. Oxford: CPI Group.
Soekanto,  S.  &  Mamudji,  S.  (2011).  Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta: Rajawali Press
Sornaraja, M. (2010). The International Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press.

## Artikel Jurnal
Andreescu, M. (2021). Delimitation Of the Discretionary Power from The Power Excess In The Activity Of The State’s Authorities, Challenges Of The Knowledge Society , 2(1), 832-837.
Az-Zahran,  V.  Z.  Z.  (2020).  Pengaruh  Foreign  Direct  Investment  dan  Ekspor  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia .  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Brawjiaya , 8 (1), 1-13
Rahajeng,  L.R.,  (2016).  Analisis  Faktor  yang  Mempengaruhi  Masuknya  Foreign  Direct Investment  (FDI)  Negara  Berkembang  di  Kawasan  ASEAN  (Indonesia,  Malaysia, Thailand, Kamboja dan Vietnam) Periode 1995-2014, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya , 4 (2), 1-17

## Artikel Jurnal (DOI)
Čehulić, M. (2021). Perspectives of Legal Culture: A systematic Literature Review”, Croatian Sociological Review, 51(2), 257-282, https://doi.org/10.5613/rzs.51.2.4
Hadi, F., & Gandryani, F. (2022). Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia, Jurnal Konstitusi, 19 (1), 23-46, https://doi.org/10.31078/jk1912
Ho,  L.  T.,  &  Gan,  C.  (2021).  Foreign  Direct  Investment  and  World  Pandemic  Uncertainty Index:  Do  Health  Pandemics  Matter ,  Journal  of  Risk  and  Financial  Management , 14(107), 2-15, https://doi.org/10.3390/jrfm14030107
Kaklauskas, A., Zavadskas, E. K., Lepkova, N., Raslanas, S., Dauksys, K., Vetloviene, I., & Ubarte, I. (2021). Sustainable construction investment, real estate development, and COVID- 19:  a  review  of  literature  in  the  field, Sustainability ,  13(13),  1-42, https://doi.org/10.3390/su13137420
Mossa, I., & Merza, E. (2022). The effect of COVID-19 on foreign direct investment inflows: stylised  facts  and  some  explanations, Future  Business  Journal , 8 (20),  2-12, https://doi.org/10.1186/s43093-022-00129-5
Nawo,  L.,  &  Njangang,  H.  (2021).  The  effect  of  Covid-19  outbreak  on  foreign  direct investment: do sovereign wealth funds matter, Transnationall Corporations Review ,
14 (1), 1-17, https://doi.org/10.1080/19186444.2021.1964313
Rissy, Y. Y. (2020). Pergeseran Negara Hukum Ke ‘Negara Himbauan, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune , 3 (2), 214-228, https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3478
Susilawati. (2022). Impact of COVID- 19’s Pandemic on the Economy of Indonesia, Budapest International  Research  and  Critics  Institute-Journal , 3 (2),  1147-1156, https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954
Syariffudin,  F.,  &  Setiawan,  M.  (2022).  The  Relationship  between  Covid-19  Pandemic, Foreign Direct Investment, and Gross Domestic Product in Indonesia, Sustainability , 14(5), 2-16, https://doi.org/10.3390/su14052786
Taduri,  J.  (2021).  The  Legal  Certainty  and  Protection  of  Foreign  Investment  Againsts Investment  Practices  in  Indonesia ,  Lex  Scientia  Law  Review , 5 (1),  119-138, https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46286
Telaumbanua,  D.  (2020).  Urgensi  Pembentukan  Aturan  Terkait  Pencegahan  Covid-19  di Indonesia, QALAMUNA:  Jurnal  Pendidikan  Sosial  dan  Agama , 12 (1),  59-70, https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.290

## Website
BKPM RI. 2021. Realisasi Penanaman Modal PDMN-PMA. Diambil September 5, 2023, dari https://bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2021
CNN Indonesia. 2020. Total 16 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan. Diambil September 7,  2023,  dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413130936-92-
493002/corona-total-16-juta-pekerjakena-phk-dan-dirumahkan Melati, W. P. 2023. Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia. Diambil September 6, 2023, dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-
Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.html Pandemi COVID-19
United  States  of  America  Bureau  of  Economic  and  Business  Affairs.  (2022).  Investment Climate  Statements  in  Indonesia  2022.  Diambil  September  5,  2023,  dari https://www.state.gov/reports/2022-investment-climate-statements/indonesia/