## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 - 1104

## PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI
Redin
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM  RUMAH TANGGA (KDRT) DI  KECAMATAN SINTANG Kartika Agus Salim AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK  TANPA PENETAPAN PENGADILAN

## Rini Safarianingsih
HUKUM ADAT TERHADAP PENCEMARAN DAN PENGERUSAKAN LINGKUNGAN DI DESA SUNGAI ULUK PADA MASYARAKAT SUB SUKU KANTUK KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT Genpepa Sedia
AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME

## Patrisia Mutia Jersi Hartiana

## Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang PERAHU Volume 9 Nomor 2 Halaman 1 - 55 Sintang September 2021 ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104

## PERAHU
ISSN 2338 – 333X e-ISSN 2775-1104 Volume 9, Nomor 2, September 2021, Halaman 1- 55

## DAFTAR ISI

## PENGAWASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN MELAWI
Redin ............................................................................................................................................. 1-10

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG
Kartika Agus Salim ...................................................................................................................... 11-20

## AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
Rini Safarianingsih ...................................................................................................................... 21-32

## HUKUM  ADAT  TERHADAP  PENCEMARAN  DAN  PENGERUSAKAN  LINGKUNGAN  DI DESA  SUNGAI  ULUK  PADA  MASYARAKAT  SUB  SUKU  KANTUK  KOTA  PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU KALIMANTAN BARAT
Genpepa Sedia ............................................................................................................................. 33-44

## AMBIGU PENDIDIKAN DERADIKALISASI BAGI TERPIDANA TERORISME
Patrisia Mutia Jersi Hartiana ...................................................................................................... 45-55

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal PERAHU, Volume 9 Nomor 2, September 2021 kali ini menyajikan topik-topik mengenai :  Hpengawasan  Pekerjaan  Konstruksi  Oleh  Pejabat  Pembuat  Komitmen  Terhadap  Penyedia  Jasa Konstruksi Di Kabupaten Melawi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (Kdrt)  Di  Kecamatan  Sintang,  Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  Tanpa Penetapan Pengadilan, Hukum Adat Terhadap Pencemaran Dan Pengerusakan Lingkungan Di Desa Sungai Uluk Pada Masyarakat Sub Suku Kantuk Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat , Ambigu Pendidikan Deradikalisasi Bagi Terpidana Terorisme
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan  hukum  sebagai  upaya  meningkatkan  pengetahuan  mahasiswa  dan  dapat  menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SINTANG

## Kartika Agus Salim
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Y.C. Oevaang Oeray No. 92 Sintang Email:agussalimkartika40@gmail.com

## Abstract
At  the  the  case  of  of  domestic  violence, the perpetrator usually thinks that he is the highest in the family so that the perpetrator can arbitrarily do whatever he wants, the perpetrator deliberately and consciously in carrying out his actions against the victim.
In sociological juridical approach method, law  as  a  social  institution  that  is  linked  to  other social  causes.  A  legal  services  and  protection  at Sintang  Resort  Police  are  enable  the  victims  to
use  legal  assisstance  from  advocates.  In  fact,  it is  not  happen.  The  investigators  coordinate  with relevant  agencies  such  as  the  Social  Service  and Protection  of  women  and  children  to  assist  the victims of doestic violence. This aim to assist the victims at the investigation stage, prosecution, and trial.  Furthermore,  there  are  some  of  limitation faced on this case. The unsupported infrastructure,  shelters  that  have  not  been  well prepared,  and  the  limited  of  police  personnel (policewomen) in providing services to victims of
domestic violence. Meanwhile, the responsibility for building a shelter is the authority of the Social Service  of  Sintang  Regency,  while  the  police are  partners  who  are  members  of  the  P2TPA (Integrated  Service  Center  for  the  Protection  of
Women and Children) in Sintang Regency.
There  are  some  Efforts  nust  be  done through  socializing  the  Law  on  Domestic Violence  to  the  community.  This  community especially  means  the  women  of  neighborhood unit, the Women’s Association, and seminars of family integrity by PPA SATRESKRIM Unit of the Sintang Resort Police. In conclusion, Sintang Police Resort has provided maximum protection to  victims  of  domestic  violence.  The  police officer  are  providing  1x24  hour  service  through coordination with the specialists doctors to make sure  whether  there  are  minor  or  serious  injuries to the victim and asking social workers to assist when  submitting  a  police  report.  There  is  no shelter  house  yet.  The  Efforts  have  been  made to  protect  victims  under  applicable  laws  and regulations.
Keywords: Protection, Law, Domestic Violence.

## PENDAHULUAAN
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  tentu  saja  setiap  warga  negaranya memiliki hak asasi manusia yang sama, maka dari itu  setiap  orang  harus  mampu  mengembangkan
dirinya  dalam  kehidupan  bermasyarakat demi kelangsungan hidupnya, karena sebagai manusia tidak akan bisa hidup sendiri sebagai makhluk sosial dan sudah menjadi kordat alam bahwa  manusia  hidup  berkelompok.  Dalam kehidupan  berkelompok  sekurang-kurangnya terdiri dari dua atau tiga orang. Seperti dalam keluarga  kecil  dalam  rumah  tangga  yaitu terdiri  dari  suami,  istri  dan  anak.  Kelompok ini  timbul  dari  adanya  suatu  perkawinan, namun adanya ikatan perkawinan
Kekerasan dalam rumah  tangga menurut UU PKDRT adalah: “setiap perbuatan terhadap  seseorang  terutamaperempuan,yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,  atauperampasan  kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”Mengapa dikatakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena antara palaku dan  korban  dalam  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT)  memiliki  hubungan  yang erat  seperti  hubungan  darah,  kekeluargaan, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dan  bekerja  dalam  keluarga  tersebut  dalam kurun  waktu  tertentu.  Kekerasan  dalam rumah tangga tak luput dari peran pelaku dan korban, entah kekerasan tersebut diakibatkan murni  oleh  pelaku  ataupun  ada  faktor pendorong dari Peran pelaku dalam terjadinya kekerasan dalam  rumah  tangga  sangat  besar,
sebab  biasanya  yang  menjadi  pelaku  dalam kekerasan  tersebut  adalah  suami.  Melihat kedudukan  tertinggi  dalam  rumah  tangga adalah  suami  sebagai  nahkoda  dari  rumah tangga karena suami dianggap lebih kuat dari perempuan,sedangkan  yang  menjadi  korban biasanya  adalah  istri  atau  anak  yang  dalam hakikatnya istri haruslah patuh pada suami.
Polres  Sintang  telah  menerima laporan  pengaduan  korban  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  dilakukan  oleh  pelaku seperti pada tabel dibawah ini:
Tabel.1.1. Perkembangan Kasus
KDRT di Polres Sintang
Sumber : Data Polres Sintang 2020.
Metode  penelitian  yang  akan  dilakukan dalam  penyusunan  Proposal  penlitian  ini adalah  penelitian  hukum  empiris  sosioogi. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan  dengan  cara  meneliti  data  primer, yang diperoleh langsung di lapangan. 1
Untuk itu penulis menggunakan pendekatan  Yuridis  Sosiologis  ( empiris ) dengan meengunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan  dan  menganalisa  fakta  – fakta yang terjadi atau terkumpul  dan tampak
1 Ibid, hal 14. No Tahun Cabut Laporan Sidang Jumlah Kasus 1 2013 4 3 7 2 2014 10 1 11
3 2016 1 5 6 4 2017 3
1 4
5 2018 1
3 4
6 2019 4 0 4 Total 36
sebagaimana adanya pada saat penelitian akan dilakukan.
a. Penelitian kepustakaan ( Library Research )
Yaitu dengan mempelajari buku  –  buku  literatur  yang  ada hubungannya  dengan  masalah 6 2019 4 7 2020 4
Sumber data: Polres Sintang November 2020
Dari  data  yang  penulis  sajikan  diatas bahwa terdapat penambahan 1 (satu) kasu dari tahun  2019  ke  tahun  2020,  atas  peningkatan angkat  kasus  tersebut  menunjukkan  bahwa
penelitian.
b. Penelitian lapangan ( Field Research )
Yaitu melakukan penelitian
secara  langsung  ke  lapangan untuk  mendapatkan  data  dengan cara mengamati bagaimana perlindungan  hukum  terhadap korban  kekerasan  dalam  rumah tangga yang ditangani oleh Polres Sintang.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan        hasil        oberservasi yang  dilakukan  oleh  penulis  di  Kantor Polres  Sintang 2 berikut  penulis  sajikan  data perkembangan  kasus  yang  ditangani  oleh Polres Sintang dari tahun 2013 sampai tahun 2020.
Tabel  4.1.  Data  Kasus  KDRT  tahun
2013 s/d 2020 No Tahun Jumlah Kasus 1 2013 7 2 2014 11 3 2016 6 4 2017 4 5 2018 4
masih  kurangnya  kesadaran  keluarga  akan tindak  pidana  yang  terjadi  dalam  lingkungan keluarga.  Selain  itu  dari  5  kasus  itu  yang sudah  berakhir  tanpa  sampai  ke  persidangan hanya  3  kasus  sedangkan  2  kasus  masih dalam tahap persidangan. Akan hal itu penulis menyatakan  bahwa  tindak  pidana  kekerasan dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  di  wilayah kepolisian  resort  sintang  telah  mengalami kenaikan baik dari segi motif maupun modus yang dilakukan.
A. Perlindungan  Hukum  terhadap  korban tindak pidana Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Sintang.
Terdapat  empat  orang  pelaku  di  atas merupakan  bahan  kajian  penulis  setelah penulis melakukan wawancara terkait dengan  faktor  terjadinya  kekerasan  terhadap isteri  yang  dilakukan  pelaku.  Keempat pelaku  tersebut  yaitu  saudara  BJ  MHA,  SN dan  RF  kemudian  dari  wawancara  dengan BJ,  bahwa  motif  yang  mendasari  pelaku memukul  istrinya  sampai  mengalami  luka berat  dikarena  mabuk.  Lain  halnya  dengan MHD  yang  memukul  istrinya  karena  merasa jengkel  selalu  dicurigai  oleh  istrinya  bahwa
MHD  selingkuh,  padahal  menurut  MHD  dia tidak  selingkuh  hanya  istrinya  terbujuk  oleh tetangga yang seakan – akan suaminya MHD selingkuh  dengan  wanita  lain.  Kasus  yang lain  juga  menimpa  saudari  Bta  diselingkuhi suaminya  disaat  Bta  melihat  handphone pelaku  ada  foto  mesra  pelaku  dan  wanita lain  dengan  dalih  tersebut  pelaku  langsung marah  dan  memukul  Bta  si  korban.  Pria  dan wanita yang belum lama menikah dan istrinya sering  memarahi  suaminya  karena  tidak  ada pekerjaan  atau  pendapatan  dan  istri  malu karena masih menumpag di rumah orang tua karena selalu beretngkar  dan di omelin sama istri  si  suami  lalu  memukuli  istrinya  sendiri sampai memar mata istri nya .
Dari      sekulumit        keempat        cerita dan  kasus  yang  memilukan  diatas  penulis mencoba  untuk  merenungkan  bahwa  suami melakukan  kekerasan  terhadap  istri  karena perselingkuhannya      diketahui      oleh        istri dan  karena  faktor  ekonomi.  Kemiskinan merupakan  akar  permasalahan  yang  utama di  Indonesia  ini  menjadi  penyebab  mengapa seseorang  melakukan  kejahatan  demikian dikatakan  ,  Soerjono  Soekanto 3 ,  dalam bukunya  Suatu Pengantar Kriminologi bahwa  salah  satu  masalah  struktutral  yang perlu diperhatikan dalam analisa kriminologi di  Indonesia  adalah  masalah  kemiskinan. Kemiskinan  tersebut  merupakan  bentuk  dari proses  pemelaratan  atas  ketidakadilan  social yang  memerlukan  perubahan  –  perubahan
sturuktural  guna  merengutkan  cengkeraman struktural yang memiskinkan tersebut. Korban mengatakan bahwa perselingkuhan dapat kita lihat  apabila  suami  tersebut  sudah  memiliki tanda – tanda beberapa hal berikut ini:
1. Suami Menyembunyikan Alat komunikasi  (HP)  sehingga  tidak mau  dipinjamkan  kepada  orang  lain termasuk anak dan istrinya. Takutnya sms dan telponan dari selingkuhannya ketahuan.
2. Suami  akan  marah  –  marah  kepada istri  apabila  sudah  pulang  kerumah dengan  tidak  memiiki  alasan.  Agar istri  memarahinya  dan  bertengkar sehingga suami mengajak cerai.
3. Suami sudah jarang memberikan uang belanja dan uang jajan untuk anak –  anaknya  dengan  dalih  uang  selalu habis.
4. Suami  susah  dihubungi  baik  melalui telponan  dan  pesan  singkat  dengan dalih suami istri sedang sibuk.
Empat  point  diatas  juga  berlaku  kepada istri  yang  melakukan  perselingkuhan  dengan suaminya,  oleh  sebab  itu  penulis  merasa terharu  dan  sekaligus  risih  dengan  apa yang  sudah  penulis  ketahui,  karena  banyak sekali  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  suami terhadap  istri  ataupun  istri  menipu  suaminya karena hanya dia melihat diluar sana ada yang lebih baik dari istri/suami yang ada dirumah. Kemiskinan merupakan  factor kedua  yang
menyebabkan        kejahatan,          kemiskinan yang  terjadi  pada  sebuah  keluarga  akan mengakibatkan suami atau istri akan membuat keluarga tersebut menemui masalah.
Pelayanan  terhadap  korban  KDRT  ini harus  menggunakan  ruang  pelayanan  khusus di  kantor  kepolisian  dengan  sistem  dan mekanisme  kerja  sama  program  pelayanan yang mudah diakses oleh korban. Pemerintah dan  masyarakat  perlu  segera  membangun rumah  aman  (shelter)  untuk  menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas  dan  kewenangannya  dapat  melakukan penyelidikan,  penangkapan  dan  penahanan dengan  bukti  permulaan  yang  cukup  dan disertai  dengan  perintah  penahanan  terhadap pelaku  KDRT.  Bahkan  kepolisian  dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat  perintah  terhadap  pelanggaran  perintah perlindungan, artinya surat  penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam.  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan  AIPDA  Budi  Wijayadi  Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang 4 terkait bentuk  perlindungan  yang  di  berikan  oleh pihak  kepolisian  terhadap  korban  KDRT dengan berbagai cara:
Perlindungan hukum yaitu dimana proses pelaporan korban KDRT sampai pemberkasan oleh penyidik sampai dilimpahkannya tersangka  ke  Kejaksaan.  Kemudian  dengan
bentuk  Konseling  dimana  korban  datang  ke unit  PPA  Polres  Sintang  dan  berkordinasi terkait  permasalahan  KDRT  yang  dialami korban  dan      petugas      memberikan      saran dan  masukan  kepada  korban.  Selanjutnya menurut Bapak AIPDA Budi Wijayadi terkait tanggapan  korban  yang  diberikan  korban kepada  Polres  Sintang  karena  korban  KDRT bias langsung berkoordinasi ke petugas bidang unit  PPA.  Kemudian  terkait  perkembangan kasus dalam kurun waktu 3 tahun dilihat dari data  rata  –  rata  Polres  Sintang  menangani KDRT lebih banyak seorang perempuan yang sudah berkeluarga dibandingkan dengan anak – anak yang menjadi korban.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan  Bapak  AIPDA  Budi  Wijayadi Anggota  Unit  PPA  Sat  Reskrim  Polres Sintang dalam memberikan pelayanan kesehatan  kepada  korban,  terdapat  Dokter yang  memeriksa  korban  dengan  standar profesinya dan membuat laporan tertulis atas hasil  pemeriksaan  itu  kepada  korban  dan visum  et  repertum  atas  permintaan  penyidik kepolosian atau surat  keterangan medis  yang dimiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  sebagai alat bukti.
Kemudian  kata  bapak  AIPDA  Budi Wijayadi  Anggota  Unit  PPA  Sat  Reskrim Polres  Sintang  yang  saya  wawancarai dipersilahkan  untuk  korban  menginap  di rumah  aman  atau  selter  yang  mana  sudah ada  petugas  berada  disana,  tetapi  seringkali
korban  menolak  untuk  tinggal  di  rumah aman  atau  selter  dengan  memilih  tinggal dirumah  sendiri  atau  dirumah  keluarga. Selanjutnya  kepada  korban  kekerasan  dalam rumah tangga juga ditawarkan oleh penyidik dapat  menggunakan  pendampingan  hukum dari  advokat  namun  biasa  nya  korban  tidak menggunkan  pendampingan  hukum,  dan biasanya  untuk  pendampingan  terhadap korban penyidik berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan  Prempuan  dan  Anak  dalam rangka  memberikan  pendampingan  kepada korban baik dari tahap penyidikan, penuntutan dan  sampai  persidangan  yang  dilakkan  oleh pekerja sosial.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan Bapak AIPDA Budi Wijayadi Anggota Unit  PPA  Sat  Reskrim  Polres  Sintang  yang menjadi  factor  terjadinya  kekerasan  dalam rumah tangga yaitu dikarenakan:
1. Wanita lain
Terdapatnya  selingkuhan  atau  wanita lain.
2. Ekonomi
Suami  tidak  atau  belum  mampu memberikan atau mencukupi
kebutuhan rumah tangga.
3. Perkawinan usia muda
Pasangan  suami/istri  yang  belum dewasa seringkali melakukan kekerasan kepada pasangannya karena
tidak  mampu  mengendalaikan  emosi disaat mereka bertengkar.
B. Faktor – Faktor penghambat perlindungan  Hukum  terhadap  korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kecamatan Sintang
Menurut  Bapak  AIPDA  Budi  Wijayadi Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres Sintang terkait  dengan  factor  penghambat  pemberian perlindungan  hukum  dapat  dibedakan  baik fisik  maupun  non  fisik.  Untuk  fisik  yaitu apabila  kasusnya  menyangkut  korban  akibat kekerasan  tetapi  pada  saat  setelah  dilakukan Visum ET Repertum tidak ada tanda kekerasan fisik dimana hasil kekerasannya tidak muncul (kejadian  sudah  lama)  sehingga  mempersulit petugas  melakukan  penyidikan.  Secara  non fisik  apabila  korban  mengalami  kekerasan fisik  dan  yang  Nampak  namun  korban  tidak memiliki  hubungan  dengan  pelaku  (ikatan perkawinan sah) atau tidak adanya surat nikah.
Solusi  yang  diberikan  oleh  pihak  Unit PPA   Polres   Sintang   terhadap   hambatan di  atas  berupa  non  fisik  yaitu  dengan  cara petugas/ penyidik menambah ancaman pidana kepada  pelaku  dengan  pasal  351  KUHP (Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Pidana) tentang  penganiayan  agar  syaratnya  mudah dibuktikan.  Solusi  yang  dilakukan  oleh  unit PPA  terhadap  hambatan  yang  berupa  Fisik adalah  dengan  cara  Pelaku  dan  telrapor dipanggil   oleh   penyidik   untuk   dilakukan
mediasi dan pelaku dibuatkan surta pernyataan agar  tidak  mengulangi  perbuatannya  kepada korban  yang  dihadiri  oleh  dinas  terkait  yaitu DKBP3A.
Berbagai      kendala        yang        diahadapi oleh  pihak  kepolisian  dalam  memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah  tangga,  menurut  Bapak  AIPDA  Budi Wijayadi  Anggota  Unit  PPA  Sat  Reskrim Polres Sintang bahwa kendala  yang dihadapi yaitu sarana prasarana yang tidak mendukung, seperti  rumah  aman  (shelter)  yang  belum disiapkan  pemerintah,  serta  keterbatasan personil  Polri  (polwan)  dalam  melakukan pelayanan  kepada  korban  kekerasan  dalam rumah tangga. Tanggungjawab pembangunan rumah  aman      merupakan      kewenangan Dinas  Sosial  Kabupaten  Sintang  sedangkan pihak  kepolisian  adalah  mitra  kerja  yang tergabung  dalam  P2TPA  (Pusat  Pelayanan Terpadu perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten  Sintang.  Dalam  wawancara  awal dengan  korban,  sebuah  diskusi  dibutuhkan mengenai  apakah  korban  membutuhkan tempat  penampungan  yang  aman  atau  tidak. Staf  harus  menginformasikan  kepada  korban bahwa tersedia tempat penampungan, bantuan dan layanan apa saja  yang tersedia di tempat penampungan,  pilihan  yang  dimiliki  korban jika  korban  memutuskan  untuk  pindah  ke tempat  penampungan  (misalnya  kembali  ke Indonesia,  tuntutan  legal,  ganti  majikan), dan tidak ada paksaan dalam memilih apakah
korban  bersedia  masuk  ke  penampungan atau  tidak.  Pihak  Kepolisian  tidak  memiliki personil  dan  tempat  (shelter)  namum  pihak kepolisian  berkoordinasi  bersama  dengan instani  terkait  yaitu  dinas  sosial  dan  dinas perlindungan  perempuan  dan  anak  untuk menampung korban sementara selama terjadinya penyidikan terhadap tersangka.
C. Upaya  –  upaya  perlindungan  hukum terhadap korban tindak pidana
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Sintang
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Unit  PPA SATRESKRIM Polres Sintang terhadap korban KDRT adalah dengan cara mensosialisasikan Undang –  Undang  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  kepada  masyarakat  seperti di  kalangan  ibu  –  ibu  Rukun  Tetangga, Perkumpulan  Arisan  Ibu  –  Ibu,  bapak-bapak dan  seminar  yang  mengundang  pihak  Unit PPA  SATRESKRIM  Polres  Sintang  yang berkaitan dengan keutuhan keluarga.
Menurut kami  upaya  sosialisasi tersebut  sudah  baik  namun  ada  upaya  baru juga  yang dilakukan petugas Unit  PPA  yaitu dengan  cara  penyidik  harus  berkoordinasi dengan  Ketua  RT/RW  setempat  agar  bisa mencegah  pelaku  melakukan  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap korban.
Menurut Bapak AIPDA Budi Wijayadi Anggota Unit PPA Sat Reskrim Polres
Sintang  bahwa  selain  upaya  diatas  mereka juga berkoordinasi dengan pekerja sosial dari dinas  sosial  dan  dinas  perempuan  dan  anak untuk memberikan pendampingan baik dalam persidangan  maupun  diluar  persidangan. Selain  advokat  yang  mendampingi  korban didalam  persidangan  terdapat  juga  pekerja sosial  yang  mendampingi  korban  agar memberikan  semangat  dan      kepercayaan diri  korban  dalam  menghadapi  kasus  yang menimpanya.

## KESIMPULAN
Bahwa  pihak  Kepolisian  Resort  Sintang sudah  berusaha  memberikan  perlindungan secara  maksimal  kepada  korban  Kekerasan dalam  rumah  tangga  dengan  dengan  kondisi yang  ada  terhadap  korban  Kekerasan  dalam rumah  tangga.  Faktor  penghambat  tidak maksimalnya  perlindungan  diberikan  oleh Kepolisian  Resort  Sintang  disebabkan  oleh kekurangan  sumber  daya  manusia  yang dimiliki  oleh  Polres  Sintang  dan  Belum adanya  Rumah  Aman.  Upaya  yang  telah dilakukan  untuk  memberikan  perlindungan kepada korban sudah dilakukan sesuai dengan peraturan  –  perundang  –  undangan  yang berlaku hanya saja terdapat beberapa kendala seperti belum adanya rumah aman atau selter.

## SARAN
Sebaiknya  Kepolisian  Resort  Sintang memiliki  Rumah  Aman  serta  didukung oleh  sumber  daya  manusia  yang  kompeten. Seharusnya ditingkatkan lagi sosialisasi
kepada  masyarakat  akan  meningkatnya kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  wilayah kecamatan  sintang  dengan  didukung  pada sumber  daya  manusia.  Seharusnya  terdapat upaya  kreatif  yang  baru  namun  tidak melanggar  peraturan  yang  berlaku  seperti adanya  pranikah  terhadap  pasangan  yang ingin menikah.

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, Adami  , Pelajaran  Hukum  Pidana Bagian 1, Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2001. Wahid,Abdul
Perlindungan     Korban
Kekerasan Seksual,
Bandung : Rafika Aditama, 2001.
Sudiarti Luhulima, Achie Pemahaman Bentuk- Bentuk  Tindak  Kekerasan Terhadap  Perempuan  dan Altematif Pemecahannya , Alumni, 2000.
Gosita,        Arief         Masalah         Korban K e j a h a t a n , J a k a r t a :
Akademika
Pressindo, 1993.
Amrullah, Aref Politik Hukum Pidana: Dalam
Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di BIdang Perbankan , Bayumedia Publishing, Malang, 2003
Hamzah, Andi  Perlindungan  Hak-Hak Asasi Manusia      dalam      Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana,Bandung: Binacipta, 1986.
Nawawi  Arief,  Barda Kebijakan   Legislatif
Dalam Penanggulangan
Kejahatan  Dengan  Hukum Pidana ,  A  Semarang  :
Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, 1996.
Nawawi    Arief,    Barda Beberapa    Aspek
Kebijakan Penegakan dan Pengembangan HukumPidana ,  Bandung  :
Citra Aditya Bakti,1998. Sampurna,  Budi Pemahaman  Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan  Dan  Alternatif Pemecahannya, Bandung: PT ALUMNI. 2000. Dikdik.Arief Mansur,M Urgensi Perlidungan Korban  Kejahatan  Antara Norma  dan  Realita ,Jakarta:
PT.  RajaGrafindo  Persada,
2007.
O.S. Hiariej,Edy Prinsip  –  Prinsip  Hukum Pidana , Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2016.
N  Hasbianto,  Elli Kekerasan  Dalam  Rumah
Tangga : Sebuah Kejahatan Yang  Tersembunyi,  Dalam
Buku Menakar Harta
Perempuan, Jakarta : Mizan
Khazanah Ilmu-ilmu  Islam,
1998.
Jannah,  Fathul Kekerasan  Terhadap  Isteri,
LKIS  Yogyakarta  bekerja sama  dengan  PSWIAIN- SU Medan, 2003.
Rasjidi, Lili  dan  Wysa  Putra,  I.B  “ Hukum
Sebagai Suatu Sistem”, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993. Mulyadi,   Lilik Kapita    Selekta    Hukum
Pidana Kriminologi dan Victimologi ,Jakarta: Djambatan, 2007, Hal 120.
J.  Moleong    Lexy Metodologi    penelitian
kualitatif . Bandung: PT Remaja Roskarya, 1993.
Sutopo,  HB Pengantar  Penelitian  Kualitatif Dasar-Dasar  Teoritis  dan Praktis. Pusat  Penelitian Surakarta, 2002.
Harkrisnowo, Harkristuti Kekerasan Terhadap Perempuan  (Tinjauan  Segi Kriminologi  dan  Hukum). Makalah      disampaikan pada  Penataran  Hukum Pidana  dan  Kriminologi Yang      Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang,   tanggal   23-30 November 1998.
Harkrisnowo,  Harikrsistuti Hukum  Pidana dan   Kekerasan   Terhadap
Perempuan,.  Dimuat  dalam  bunga  rampai  Pemahaman  Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan  Terhadap Perempua n, Alumni, 2000.
Halim  Hamzah  &  Redindo  Syahrul  Putera,
Kemai Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (suatu kajian teoritis & Praktis Disertai manual), Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2009.
Mochammad  Anwar  Dading  HAK  , Hukum
Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I , Bandung : Alumni Bandung, 1986.
Hakimi Muhammad, Membisu Demi Harmoni,
Kekerasan Terhadap Isteri, Yogyakarta : LPKGM FK UGM, 2001 Mudzakir,  Viktimologi    Studi    Kasus    di
Indoesia, Penataran Nasional  Hukum  Pidana  dan Kriminologi  XI, Surabaya, 14-16 Maret, 2005.
Reksodiputro  Mardjono, Kriminologi  Dan
Sistem  Peradilan  Pidana Buku  Kedua, Jakarta  :  Pusat Pelayanan  Keadilan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga  Kriminologi  UI  ,
2007.
Windhu Marsana, Kekuasaan dan Kekerasan
Menurut  Johan  Galtung,  dalam  Noeke  Sri  Wardani,  Persepsi Masyarakat BengkuluTentangKejahatan K e k e r a s a n , U N D I   P , Semarang, 1995.
Moejiatno, Asas–Asas     Hukum     Pidana ,
Yogyakarta  :  Universitas
Gadjah Mada, 1987.
Undang –  Undang  Nomor  23  Tahun  2004
Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah