## REFORMA AGRARIA: MOMENTUM KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN
Tri Chandra Aprianto *
Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: At least there were two types of political events at the time of the implementation of agrarian reform in Indonesia, in both the process and practice. However, both events were not adequately used. As a result, the justice and welfare  for poor Indonesian farmers were not yet fulfilled. The opportunity should be gained in order to implement the agrarian reform by the authoritative actor assisted by an institution various social sheltering social forces.
Key words Key words Key words Key words Key words: agrarian reform, political momentum, agrarian justice
Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Setidaknya ada dua momentum politik yang pernah terjadi di masa lampau pelaksanaan reforma agraria di Indonesia dengan berbagai proses dan prakteknya. Namun kedua momentum tersebut tidak terlaksana dengan baik, akibatnya keadilan dan kesejahteraan tidak segera terwujud untuk masyarakat petani miskin Indonesia.  Momentum kali ini harus dibangun kesadaran bersama untuk dilaksanakannya reforma agraria dan oleh satu pelaksana yang otoritatif, dibantu oleh satu institusi yang bisa menjadi perekat bagi berbagai kekuatan.
Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci Kata Kunci: reforma agraria, momentum politik, keadilan agrarian

## A. Pengantar
Berbicara reforma agraria di Indonesia tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong. Ia bukanlah konsep tim sukses dari seorang calon presiden untuk meraup dukungan suara. Artinya reforma agraria hanya menjadi sebuah konsepsi janji-janji politik. Secara pragmatikal politik reforma agraria harus memanfaatkan momentum politik yang tersedia dan perlu “membisikkan” gagasan ini melalui aktor-aktor politik yang berada dalam permainan penyelenggaraan negara. Akan tetapi sebagai gagasan, ia harus ideal baik dalam me- manfaatkan momentum tersebut maupun saat berdialog dengan state actors .
Seperti yang dinyatakan oleh Michael Lipton, reforma agraria tetap merupakan gagasan yang panas membara di negara-negara berkembang
dalam kurun waktu hampir tiga dekade bela- kangan. 1 Terlebih di Indonesia, reforma agraria sampai sekarang masih berada pada ruang yang mengandung kecurigaan yang disadari. Artinya, secara sadar sampai sekarang masih terus menerus direproduksi ingatan atas peristiwa- peristiwa pada paruh awal tahun 1960-an. Ter- dapat beberapa studi yang membahas mengenai konflik-konflik sosial di pedesaan di Jawa pada tahun-tahun tersebut. 2 Bahkan baru-baru ini,
* Adalah Sejarawan Universitas Jember, aktivis dan pegiat studi agraria, serta kandidat doktor pada Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya, Univer- sitas Indonesia.
1 Pendapat Lipton ini dikutip oleh Noer Fauzi Rachman, Land Reform dari Masa ke Masa; Perjalanan Kebijakan Pertanahan 1945-2009 (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012), hlm: 1-2.
2 Hermawan Sulistyo, Palu Arit di Ladang Tebu; Sejarah Pembantaian Massa yang Terlupakan (1965-1966) (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000). Lihat Gerrit Huizer, ‘Peasant Mobilization and Land Reform in Indonesia’, Review of Indonesian and Malaysian Affairs , Vol. 8, No. 1 (January-June, 1974). Lihat juga Aminuddin Kasdi, Kaum Merah Menjarah Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965 (Yogyakarta: Jendela, 2001). Lihat juga pada Margo L Lyon, ‘Dasar-Dasar Konflik di Daerah
Tri Chandra Aprianto: Reforma Agraria: Momentum .....: 356-368
kita dikejutkan dengan munculnya sebuah buku yang pada tingkatan tertentu dapat dijadikan pembenaran bahwa konflik tersebut berbasis pada gagasan reforma agraria. 3 Konflik sosial di pedesaan tersebut berujung pada terjadinya peristiwa berdarah pada tahun 1965-1966, yang melahirkan trauma sosial berkepanjangan. Sejak peristiwa berdarah tersebut, perbincangan refor- ma agraria di Indonesia ter(di)paksa dihentikan. 4 Sejak saat itu kecurigaan terhadap gagasan reforma agraria selalu dilekatkan sebagai produk komunis. Ini merupakan sebuah kewajaran, karena pendukung utama rezim politik Orde Baru adalah Tentara Nasional Indonesia Ang- katan Darat (TNI AD) yang sangat anti terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI). Bagi TNI AD, reforma agraria juga dapat mengganggu pengu- saha dalam negeri yang memiliki jaringan internasional dan mengakibatkan capital flight . Selain itu reforma agrarian juga mengurangi dukungan dari kalangan intelektual yang berbasis efisiensi dan rasionalitas terhadap TNI AD. Ditambah lagi program tersebut mengan- cam pengendalian TNI AD atas beberapa perke- bunan milik negara. 5
Akan tetapi yang harus dicatat secara serius, bahwa gagasan reforma agraria di Indonesia ada- lah untuk melakukan perubahan struktur agraria yang lebih adil. Situasi feodal dan sistem kolonial
menempatkan rakyat berada pada situasi yang tertindas. Gagasan reforma agraria menjadi pili- han para pendiri bangsa Indonesia, untuk menja- dikan tanah sebagai sarana sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6 Tidak salah bila terdapat pandangan yang menyatakan, jika sejarah kebang- saan Indonesia lahir dari perlawanan terhadap ketidakadilan struktur agraria tersebut. Struktur agraria bentukan kolonial, yang dalam perjalanan- nya telah merusak tantanan yang ada, pada sisi yang lain juga melahirkan struktur sosial-ekonomi dan politik yang menindas. Berbagai perlawanan atas ketidakadilan agraria tersebut melahirkan kesadaran akan suatu nilai kebangsaan. 7
Reforma agraria menjadi cita-cita para pendiri bangsa karena ingin memberdayakan kelompok yang selama ini berada pada posisi paling bawah dalam struktur sosial yang sedang berlangsung. Pada sisi yang lain reforma agrarian juga menu- runkan derajat keserakahan kelompok lain yang selama ini menempati posisi atas dalam struktur sosial yang sedang berlangsung. 8 Reforma agraria khususnya di Indonesia pada dasarnya adalah satu langkah drastis dalam menjadikannya pon- dasi ekonomi pembangunan nasional. Pertanya- annya apakah masih strategis membicarakan reforma agraria dalam situasi yang serba liberal seperti sekarang ini? Bagaimana langkah-lang- kah yang harus diambil?
Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut perlu kiranya dijelaskan terlebih dulu proses sejarah peminggiran gagasan reforma agraria di Indonesia. Sejarah peminggiran itu juga menjadi unsur utama pembentuk permasalahan-perma-
Pedesaan Jawa’, dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah , (Jakarta: PT Gramedia, 1984).
3 Abdul Mun’im DZ, Benturan NU-PKI 1948-1965 (Jakarta: PBNU, 2014).
4 Gagasan Reforma Agraria di Indonesia dihentikan oleh setidaknya dua hal: (i) terjadinya peristiwa 1965-66; kemudian disusul (ii) pergantian rezim politik yang berorientasi pada pembangunan yang berbasis pada kapitalisme. Dua hal tersebut menghadirkan rezim politik baru yang bernama Orde Baru. Lihat Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971 (Jakarta: PT Gramedia, 1989).
5 Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur , hlm: 60-1.
6 Gunawan Wiradi, Reforma Agraria; Perjalanan yang Belum Berakhir (Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm: 158.
7 Bandingkan dengan Eric Jacoby, Agrarian Unrest in Southeast Asia (London: Asia Publishing House, 1961), hlm: 50.
8 Lihat Noer Fauzi Rachman, Land Reform dari Masa ke Masa , hlm: 2-3.
salahan agraria selama satu dekade lebih. Pen- jelasan dimulai dari sejak berlangsungnya pera- lihan politik dari rezim politik Demokrasi Ter- pimpin ke Orde Baru. Pentingnya menjelaskan hal ini karena Orde Baru adalah realitas sosial yang sangat berlawanan dengan rezim politik sebelumnya dalam masalah keagrariaan.

## B. Realitas Reforma Agraria Hari ini
Sejak dipilihnya orientasi pembangunan ekonomi yang berbasis pada free f ight liberal- ism (1967) model mengatasi ketidakadilan agraria rezim politik Orde Baru memilih pendekatan jalan pintas ( by pass approach ). 9 Pendekatan ini secara tegas menyatakan problem utama masya- rakat Indonesia (khususnya kaum tani) bukan- lah penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil. Problem mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah masalah pangan, lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja. 10
Ketersediaan pangan menjadi hal yang sangat penting untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat itu. Keadaan eko- nomi Indonesia cukup sulit pada tahun 1965- 1966, dimana tingkat inflasi sangat tinggi. Antara tahun 1964-1965 tingkat inflasi mencapai 732%, dan antara tahun 1965-1966 tingkat inflasinya masih berkisar pada taraf 679%. 11 Situasi seperti inilah yang dijadikan oleh kekuatan Orde Baru, yang merupakan aliansi elit politik antara militer dengan kelompok borjuasi, sebagai sarana pem-
benar untuk melakukan perubahan. 12
Prioritas kerja pertama dari rezim politik Orde Baru adalah pengendalian inflasi dan pertum- buhan ekonomi yang tinggi. Ironisnya upaya pen- jinakan tersebut dilakukan dengan cara mem- bangun komitmen hutang dengan kekuatan mo- dal internasional seperti IMF dan World Bank. Bahkan pada Pembangunan Lima Tahap (PELITA) I, rezim politik Orde Baru secara terang-terangan mengundang modal asing untuk melakukan eksploitasi sumber-sumber agraria secara besar- besaran dalam rangka akumulasi kapital. 13
Secara teoritik, bentuk negara di bawah ke- kuasaan rezim politik Orde Baru adalah negara otoriter birokratis rente. Ada empat sifat utama dalam dirinya: (i) otoriter dan sangat mengan- dalkan birokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan; (ii) partisipasi masyarakat dibendung; (iii) pembangunan ekonomi dan politik dila- kukan secara top-down ; (iv) ideologi yang dipakai adalah ideologi teknokratis-birokratis. 14
Dalam struktur negara otoriter birokratis ini jabatan dalam birokrasi menjadi “alat produksi” untuk mendapatkan keuntungan, melalui sistem rente. Inilah yang pada tahun tahun 1960- an disebut dengan istilah kapitalisme birokrat (kabir). Pada titik ini negara hadir sebagai sebuah mesin birokrasi yang besar, yang berwajah dingin dan hanya punya satu tujuan: pertumbuhan ekonomi nasional harus selalu meningkat. Oleh karena itulah negara tampil menjadi penguasa- penguasa baru di tanah-tanah perkebunan dan
9 Untuk berbagai pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan konflik agrarian bisa lihat pada Gunawan Wiradi, Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir (Yogyakarta: Insist Press, 2000), hlm: 91-3.
10 Arbi  Sanit, ‘Kegiatan PKI di Kalangan Petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur Pada Tahun 50-an’, Jurnal Persepsi Untuk Mengamankan Pancasila , Tahun II, No. 1, 1980, hlm: 37-8.
11 Arif Budiman, Negara dan Pembangunan, Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991), hlm: 48.
12 Nugroho Notosusanto (ed), Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969 (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985).
13 Pada tahun 1983 Indonesia merupakan negara ketujuh terbesar dunia dalam jumlah hutang, kemudian melonjak peringkatnya ke posisi keempat pada tahun 1987 dengan jumlah 52.581 US $, di bawah Brazil, Mexico dan Argen- tina. Arif Budiman, Negara dan Pembangunan , hlm: 63-4. Untuk masalah hutang luar negeri ini lihat juga Mochtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik , 1989.
14 Arif Budiman, Negara dan Pembangunan , hlm: 14-8.
Tri Chandra Aprianto: Reforma Agraria: Momentum .....: 356-368
kehutanan. Pengelolaan tanah-tanah oleh birok- rasi penopang keberadaan negara berwujud badan-badan usaha milik negara. Tentu saja ini berbeda dengan masa kolonial, dimana penge- lolaan tanah-tanah di perkebunan oleh para pihak partikelir. 15 Badan-badan usaha tersebut lebih mirip dengan masa pendudukan peme- rintah tentara Jepang. Dimana semua urusan ta- nah menjadi urusan pihak pemerintah pendu- dukan militer Jepang. Semua energi digunakan untuk menguras tanah-tanah perkebunan demi perang. 16 Sementara badan-badan usaha milik pemerintah sekarang proses eksploitasinya digunakan untuk memperkuat kekuasaan.
Sejak saat itu posisi tanah menjadi komoditi untuk diperjualbelikan demi meraih keun- tungan (devisa negara). Birokrasi rente menjadi aktor utama dalam melahirkan tanah-tanah yang dijadikan objek komoditi. Tanah tidak untuk dibagi kepada kaum miskin, karena tidak akan melahirkan keuntungan. Dalam konsep pem- bangunan seperti ini, mengajak kaum miskin ber- partisipasi tidak efektif untuk menghadirkan ke- untungan. Tanah akan menghasilkan keuntungan jika berada ditangan golongan pengusaha. 17
Sepanjang periode berkuasanya rezim politik Orde Baru, berlangsung pengambilalihan tanah- tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Kaum birokrat rente tersebut mengedarkan pemberian surat-surat hak atas tanah yang baru. Mereka juga mencabut hak-hak tanah yang telah dikuasai oleh rakyat atas nama pembangunan. 18
Pada saat yang bersamaan, mereka juga mem- perpanjang hak-hak untuk para pengusaha perkebunan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) yang baru, 19 maupun kehutanan dalam bentuk Hak Pengelolaan Hutan (HPH). 20
Kaum birokrat rente juga tidak segan-segan mengalihkan fungsi tanah dari tanah pertanian ke perubahan dan industri. Sepanjang tahun 1969-1982, Direktorat Jenderal Agraria telah menerbitkan sebanyak 682 unit HGU dengan luasan tanah mencapai 938 ribu hektar, semen- tara untuk Hak Guna Bangunan (HGB) se- banyak 4.736 unit dengan luasan tanah lebih dari 24 ribu hektar, juga mengeluarkan Hak Pakai sebanyak 3.119 unit dengan keluasan tanah lebih dari 80 ribu hektar, dan juga mengeluarkan Hak Pengelolaan sebanyak 161 unit dengan luasan ta- nah mencapai lebih dari 522 ribu hektar. 21
Akibat perilaku dari kaum birokrasi rente inilah kemudian hadir malapetaka agraria dalam bentuk konflik-konflik agraria. Setidaknya ada tiga model konflik agraria yang menonjol di In- donesia. Pertama , antara masyarakat melawan badan-badan usaha milik negara, seperti perke- bunan dan kehutanan. Kedua , antara masyarakat melawan pengusaha perkebunan, kehutanan dan (akhir-akhir ini) tambang swasta yang men- dapat fasilitas dari negara. Ketiga , antara masya- rakat dengan pihak aparatur negara, militer. Beragam konflik tersebut lebih dapat dikatakan sebagai konflik yang berbentuk struktural, kare- na terjadi antara masyarakat dengan struktur sosial yang mendapat keuntungan dari negara.
15 Lihat Karl J Pelzer, Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani (Jakarta: Sinar Harapan, 1991). Lihat juga pada Ann Laura Stoler, Kapitalisme dan Kon- frontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra, 1870-1979 (Yogya- karta: KARSA, 2005).
16 Aiko Kurasawa, Mobilisasi dan Kontrol; Studi Ten- tang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945 (Jakarta: Grasindo,1993).
17 Gunawan Wiradi, Reforma Agraria , hlm: 94-5.
18 Endang Suhendar dan Ifdal Kasim, Tanah Sebagai Komoditas; Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde
Baru (Jakarta: ELSAM, 1996).
19 Jos Hafid, Perlawanan Petani Jenggawah; Kasus Tanah Jenggawah (Jakarta: LSPP dan Latin, 2001).
20 Untuk kasus berbeda namun serupa adalah Perhutani yang bisa dilihat pada tulisan Nancy Peluso, Rich Forests, Poor People: Resource Control and Resistance in Java (Ber- keley, CA: University of California Press, 1992).
21 Lihat Noer Fauzi Rachman, Land Reform dari Masa ke Masa , hlm: 65-7.
Kendati telah berlangsung pergantian keku- asaan dari Soeharto ke pemerintahan baru (reformasi) dari Gus Dur, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, tampaknya propaganda rezim politik Orde baru tentang reforma agraria tetap bermakna pejoratif, yaitu melahirkan konflik horisontal, produk komunis, pemecah belah persatuan-kesatuan sosial dan makna negatif lainnya yang masih melekat. Tentu saja ini merupakan sesat pikir dan cara bertindak a- historis yang tidak bisa dilanjutkan, walaupun sampai sekarang, belum ada partai politik yang secara berani meletakkan gagasan reforma agra- ria sebagai pusat dari programnya. Reforma agra- ria hanya menjadi program kampanye yang ber- sifat retorika belaka.
Hal ini terjadi pula pada pemerintahan SBY. Menjelang pemilu 2004, SBY telah menjadikan reforma agraria sebagai bahan kampanyenya, sebatas bahan kampanye yang ternyata tidak secara otomatis menjadi program di pemerin- tahannya. Seiring berjalannya waktu, secara mengejutkan pada awal tahun 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan rencana pemerintah untuk melaksanakan pro- gram Reforma Agraria. Pemerintah akan mem- bagikan 410.361 hektar tanah pada tahun 2005, kemudian membagikan lagi seluas 591.000 hektar pada tahun 2006, dan menargetkan kembali lahan seluas 1.113.130 hektar pada tahun 2007. 22
Ini merupakan pidato yang terlambat, mengingat janji kampanye pada tahun 2004. Keseluruhan langkah tersebut merupakan awal realisasi Ren- cana Kerja Pemerintah (RKP) di bidang perta- nahan yang akan dimulai pada tahun 2009. Ber- dasar RKP tersebut diharapkan mampu membagi 310.000 bidang tanah seluas 9,25 juta hektar
tanah (1,25 juta hektar merupakan tanah negara yang dikelola Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sisanya adalah tanah hutan). Hingga saat itu, program tersebut tidak jelas realisasinya. Tidak salah bila kemudian terdapat kesan bahwa apa yang dikerjakan oleh SBY hanya untuk meng- hadapi pemilu 2009.
Satu dekade lebih belakangan, kita disuguh- kan dengan keragu-raguan tentang reforma agraria, baik itu secara pemahaman maupun pelaksanaannya. Sementara berbagai kebijakan anti reforma agraria terus berjalan, sehingga konflik-konflik agraria sampai saat ini masih terus tejadi di berbagai sektor. Merujuk pada data-data dari Jaringan Tambang (Jatam) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepan- jang tahun 2010 telah berlangsung 106 konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Luas lahan yang disengketakan mencapai 535,197 hektar dengan melibatkan 517,159 KK yang terlibat konflik. Intensitas konflik paling tinggi terjadi karena sengketa atas lahan perkebunan besar (45 kasus), kemudian diikuti dengan pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan (41 kasus), kehutanan (13 kasus), pertambangan (3 kasus), pertambakan (1 kasus), perairan (1 kasus) dan lain-lain (2 kasus).

## C. Strategiskah Gagasan Reforma Agraria?
Merunut dari penjelasan di atas, justru ini merupakan momentum untuk menjadikan reforma agraria menjadi pondasi bagi pem- bangunan ekonomi nasional bangsa ini. Seti- daknya dalam perjalanan sejarah reforma agraria di Indonesia ada dua momentum yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankannya.

## Momentum Pertama
Momentum pertama berlangsung pada periode 1945-1950. Terdapat tiga inisiatif utama yang hadir dalam rangka menata ulang sumber-
22 Antara News, ‘Reforma Agraria, Tanah Tanpa HGU Bakal Disita Pemerintah’, lihat di: http:// www.antara.co.id/arc/2008/7/8/reforma-agraria-tanah- tanpa-hgu-bakal-disita-pemerintah/
Tri Chandra Aprianto: Reforma Agraria: Momentum .....: 356-368
sumber agraria yang lebih adil di Indonesia kala itu. Inisiatif pertama datang dari pemerintah RI yang baru lahir. Kedua, inisiatif yang datang dari organisasi masyarakat. Ketiga, inisiatif yang datang dari masyarakat sendiri.
Untuk inisiatif dari pemerintah RI setidaknya ada dua kegiatan guna mewujudkan inisiatif tersebut: (i) menyiapkan wacana penataan ulang sumber-sumber agraria yang lebih adil; (ii) praktek politik yang berwujud dalam kebijakan politik; (iii) penyiapan kebijakan payung yang menggantikan kebijakan kolonial.
Untuk penyiapan wacana setidaknya ada be- berapa kegiatan yang hadir saat itu. Pertama , Menteri Kemakmuran Ir. Darmawan Mangun- kusumo memprakarsai konferensi ekonomi yang membahas kesulitan ekonomi pasca kolonial pada Februari 1946. Salah satu keputusan pen- tingnya adalah membahas keberadaan perke- bunan. Kedua , pemerintah juga menyeleng- garakan konferensi ekonomi yang membahas masalah perkebunan yang sudah rusak akibat perang di Solo pada bulan Mei 1946. 23 Ketiga , dibentuk Badan Perancang Ekonomi ( Planning Board ) oleh Menteri Kemakmuran A.K. Gani. Badan tersebut menyusun rencana pem- bangunan ekonomi jangka pendek 2-3 tahun dan jangka panjang (Rencana Pembangunan Sepu- luh Tahun). Adapun rencana tersebut adalah: (i) pengambilalihan seluruh bangunan perke- bunan dan industri bekas milik pemerintah Belanda; (ii) menasionalisasi seluruh bangunan dan gedung milik asing yang dianggap vital dengan cara pembayaran ganti rugi; (iii) menyita perusahaan milik Jepang sebagai ganti rugi akibat Perang; (iv) mengembalikan perusahaan Belan- da kepada yang berhak setelah diadakan perjan- jian antara pemerintah RI dengan Belanda; (v)
pemerintah membuka kesempatan penanaman modal asing di Indonesia; dan (vi) tanah-tanah partikelir akan dihapus. 24
Untuk praktek politik yang dilakukan peme- rintahan RI, setidaknya ada tiga hal yang dija- lankan. Pertama , pembatalan desa-desa perdi- kan berdasar UU No. 23/1946 di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Berbagai hak istimewa yang secara tradisional melekat pada status desa tersebut dicabut oleh pemerintah Republik. Tanah-tanah desa yang dikuasai oleh hak-hak keturunan pada kepala desa sebagai pendapatan pribadi diambil alih oleh pemerintah untuk dibagi ke petani yang sebelumnya telah meng- garap. Kedua , penghapusan hak-hak konversi berdasar UU No. 13/1948 dalam wilayah peme- rintah otonom di Yogyakarta dan Surakarta. Semua tanah itu kemudian dibagi ke petani yang sudah menggarap dan memanfaatkan tanah ter- sebut. Ketiga , penghapusan tanah-tanah parti- kelir yang jumlah totalnya mencapai 598.829 hektar di Jawa.
Sementara untuk pemerintah RI juga menyi- apkan perubahan kebijakan agraria dari kolonial ke nasional. Presiden Soekarno membentuk Panitia Agraria Yogyakarta (PAY) (1948). Kepani- tiaannya tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari berbagai unsur: (i) wakil organisasi tani; (ii) wakil dari Serikat Buruh Perkebunan; (iii) anggota KNIP; serta (iv) para ahli hukum (khu- susnya ahli hukum adat). 25 Intinya panitia terse- but ingin menghilangkan sistem dualistik, yang membedakan antara hak-hak agraria orang Barat dan orang Timur. 26
23 Bisuk Siahaan, Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir (Jakarta: Pustaka Data, 1996), hlm: 138.
24 Bisuk Siahaan, Industrialisasi di Indonesia , hlm: 138- 9. Bandingkan juga dengan Bondan Kanumoyoso, Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm: 5.
25 Noer Fauzi, Petani dan Penguasa: Dinamika Perja- lanan Politik Agraria Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm: 64-7.
26 Lihat pada Karl J. Pelzer, Sengketa Agraria , hlm: 46-7.
Momentum tersebut tidaklah berada dalam ruang kosong yang memperlancar gerak linier sejarah. Kembalinya kekuatan kolonial yang merasa masih memiliki hak atas sumber-sumber agraria di Indonesia. Perang kolonial (1947 dan 1948) mampu memaksa pemerintah RI untuk berkompromi di Konferensi Meja Bundar (KMB) dan “membatalkan” berbagai rencana di atas.
Sementara itu untuk inisiatif yang kedua, datang dari organisasi masyarakat yang menyu- arakan adanya penataan ulang atas sumber- sumber agraria yang tidak adil. Hadirnya BTI tidak hanya untuk perbaikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tani dengan mem- bebaskan mereka dari beban ganda, yaitu impe- rialisme dan feodalisme. 27 BTI pada tahun 1946 mendesak pemerintah Indonesia guna mengam- bilalih semua tanah milik perkebunan swasta, baik melalui jalan konsesi maupun sewa jangka panjang. 28 Kemudian pada tahun 1947, BTI mengajukan resolusi panghapusan hak konversi dan semua hak istimewa lainnya dari pengusaha asing di tanah Jawa yang padat penduduknya. Pada tahun-tahun ini organisasi masyarakat semakin tumbuh subur dan mendorong untuk perubahan struktur agraria yang tidak adil, khu- susnya dari kalangan kiri, 29 dan mereka mem- buat berbagai konferensi untuk membahas hal itu pada tahun 1946 di Jember, Jawa Timur. 30
Sementara itu inisitif dari masyarakat adalah secara langsung menduduki, memanfaatkan dan mengelola tanah-tanah bekas hak erfpacht yang ditinggal pemiliknya akibat krisis dan pe- rang. Mereka mengelola berbagai tanah tersebut
bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan subsistensi, tapi juga tanaman perkebunan.
Pada tahun 1945-50 ini juga ada kerjasama dalam berbagai inisiatif tersebut. Antara peme- rintah dengan masyarakat terdapat kerjasama dalam mengelola tanah-tanah perkebunan untuk budidaya tanaman seperti tembakau, kopi, karet dan lain-lain dengan sistem maro , keuntungan dibagi dua. 31 Kerjasama antar ini- siatif juga hadir antara pemerintah dengan orga- nisasi masyarakat. Pada tahun 1946 pemerintah membuat Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara (BPPGN) dan Pusat Perkebunan Negara (PPN). Untuk BPPGN bekerja sama dengan Serikat Buruh Gula (SBG). Sementara untuk PPN bekerja sama dengan Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Sarbupri). 32 Dengan ada- nya unsur buruh (perkebunan maupun industri perkebunan) dalam kegiatan badan-badan tersebut, tentu saja kepentingan rakyat dapat diakomodasi.

## Momentum Kedua
Adapun momentum kedua adalah pada paruh awal tahun 1960. Pada tahun-tahun ini terdapat beberapa faktor pendukung yang me- lahirkan momentum strategis untuk dilaksana- kanya reforma agraria di Indonesia. Adapun faktor-faktor tersebut adalah: (i) dukungan dari berbagai organisasi rakyat; (ii) berlangsungnya proses pengambilalihan aset asing di Indonesia; (iii) kebijakan politik agraria nasional; (iv) hadirnya legalitas politik agraria pada tahun 1960. Dua faktor pertama berlangsung secara gegap gempita pada sepanjang tahun 1950-an. Semen-
27 Lihat pada Karl Pelzer, Sengketa Agraria , hlm: 219.
28 Karl Pelzer, Sengketa Agraria , hlm: 44.
29 Lihat Laporan Antara 13 Februari 1946. Ada juga studi mengenai hal ini bisa dilihat Ben Anderson, Revolusi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944- 1946 (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), hlm: 287.
30 Lihat Laporan Antara yang dimuat tanggal 11, 12 dan tanggal 16 Februari 1946.
31 Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur, Propinsi , hlm: 328-9.
32 Kedua badan pemerintah tersebut (BPPG dan PPN) berkantor pusat di Surakarta. Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa Timur,
Propinsi , hlm: 328-9.
Tri Chandra Aprianto: Reforma Agraria: Momentum .....: 356-368
tara dua faktor kedua kendati kehadirannya sebelum tahun 1960, namun juga memiliki latar belakang historis yang cukup panjang.
Pada paruh awal tahun 1950, tercatat dalam berbagai media tentang dukungan berbagai organisasi rakyat dalam rangka penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil di Indonesia. Mereka mengeluarkan resolusi kepa- da pemerintah yang isinya, mempertahankan tanah-tanah perkebunan yang telah digarap oleh rakyat. Resolusi sebagai jawaban atas hasil KMB karena pemerintah harus mengembalikan tanah- tanah kepada pemilik hak erfpacht . 33 Selain itu berbagai organisasi rakyat juga menentang adanya tuduhan bagi rakyat yang telah mendu- duki, menggarap dan memanfaatkan tanah- tanah perkebunan dianggap sebagai penduduk liar, tidak hanya terjadi di Sumatera Timur, tapi juga di Jawa Timur. 34 Selain itu dukungan penuh dari 3 partai politik besar saat itu, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Nahdla- tul Ulama (PNU) dan Partai Komunis Indone- sia (PKI). 35
Begitu juga dengan proses pengambilalihan atas modal asing di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah nasionalisasi pada tahun 1957-1958. Dalam perspektif sejarah Indonesia proses nasionalisasi tersebut bukanlah Indone- sianisasi seperti perspektif kolonial, karena pihak kolonial menganggap telah ada proses melibat- kan kalangan bumi putera untuk terlibat dalam pengelolaan perkebunan. 36 Nasionalisasi itu adalah mengubah stelsel (sistem) pemerintahan
Belanda ke pemerintahan RI, sebagaimana cita- cita nasional. Nasionalisasi merupakan upaya mewujudkan ekonomi nasional yang dilakukan dengan proses pengambilalihan berbagai peru- sahaan milik Belanda. Hal ini dipandang sebagai perwujudan dari kedaulatan politik. Sebelum berlakunya UU nasionalisasi atas berbagai perusahaan modal asing pada tahun 1958, proses pengambilalihan tersebut merujuk pada Onteigenings Ordonanntie (peraturan penyitaan hak milik) tahun 1920. 37
Kendati begitu periode ini juga harus dicatat tampilnya militer yang memiliki logika politik ekonominya sendiri. Secara politik mereka sudah tampil sebagai kekuatan yang berlawanan dengan kekuatan komunis di Indonesia, se- hingga mereka memanfaatkan proses nasiona- lisasi dengan harapan tidak jatuh di tangan pihak komunis. Pada tingkat yang lain pihak militer saat itu juga memainkan logika ekonominya untuk menguasai tanah-tanah perkebunan yang telah diambil oleh gerakan rakyat. Praktek ekonomi politik ini dimainkan secara serius oleh kalangan militer untuk memperkuat posisi poli- tiknya di Indonesia, 38 sehingga sejak saat itu eko- nomi perkebunan berada dalam kendali keku- atan militer di Indonesia. 39
Sementara itu dua faktor terakhir pendukung momentum dilaksanakannya reforma agraria di Indonesia adalah kehadiran kebijakan politik agraria nasional dan hadirnya legalitas politik agraria pada tahun 1960. Akan tetapi adanya per-
33 Berita Organisasi Sarbupri, no. 23 Th ke – I, Oktober 1953, Tanah jang digarap oleh Tani dipertahankan , halaman. 162.
34 Terompet Masjarakat , 30 November 1954, hlm:1.
35 Terompet Masjarakat , 5 Desember 1958, hlm:1
36 Hal itu sebagaimana dicatat Surabaya Post dalam artikelnya tanggal 4 Pebruari 1958 yang melakukan wawancara khusus dengan Safiudin, seorang bekas hoofd- administrateur NV LMOD.
37 Lihat Warta Niaga dan Perusahaan, 13 Desember 1958, hlm: 1. Lihat juga Bondan Kanumoyoso, Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia (Jakarta: Sinar Harapan, 2001), hlm: 45-6.
38 Mengenai hal ini untuk lebih detailnya lihat pada Daniel Lev, The Transition to Guided Democracy: Indone- sia Politics, 1957-1959 (Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University, 1966), hlm: 60.
39 Varia Kebun Negara , No. Istimewa, 1982, hlm: 70-
1; Lihat juga Sasaran : No. 7 tahun II, 1987, hlm: 36.
tarungan politik yang terjadi hingga di pede- saan 40 menyebabkan reforma agraria tersendat pelaksanaannya. Ditambah lagi terdapat kele- mahan yang ada dalam pelaksanaannya, (i) ku- rang tersedianya data tanah; (ii) kurangnya sosialisasi atas manfaatnya; (iii) lemahnya ker- jasama dalam pelaksanaan; (iii) lemahnya urutan prioritas yang akan direform, 41 karena tanah- tanah perkebunan keluar dari objek reform. 42

## D. Pilihan Jalan yang Harus Diambil
Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa membicarakan reforma agraria adalah mela- kukan perubahan struktur yang mendasar, tidak saja ekonomi, tapi juga sosial politik, sehingga dapat dipastikan akan hadir keguncangan kehidupan sosial-politik yang sifatnya sesaat. Terlebih lagi jika kekuatan politik lama masih bertahan dan memegang posisi strategis dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Setidak- nya ada pengalaman sejarah yang pernah singgah dalam ingatan kita dalam menjalankan reforma agraria.
Satu dekade lebih pasca Orde Baru, arah pembangunan nasional semakin meninggalkan cita-cita proklamasi 1945. Di tambah lagi telah berlangsung amandemen terhadap UUD 1945, yang ujungnya mengubahnya menjadi UUD 2002, yang merombak pondasi berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya tidak saja pada sis- tem tatanegara yang sekarang berlangsung, tapi juga pada tata kelola sumber-sumber agraria. Realitas agraria sekarang ini sangat jelas menun- jukkan adanya struktur agraria yang tidak menguntungkan rakyat, serta mengganggu kedaulatan bangsa dan negara.
Oleh karenanya, ini adalah momentum yang sangat strategis bagi gerakan reforma agraria untuk dilaksanakan. Setidaknya ada beberapa dukungan yang memuluskan momentum dilak- sanakannya reforma agraria sekarang. Pertama , dukungan dari berbagai organisasi independen seperti KPA, AMAN, dan serikat-serikat tani dari berbagai daerah. Kedua , maraknya studi-studi agraria dan pedesaan pada satu dekade terakhir yang menambah dinamika pemikiran reforma agraria di Indonesia. 43 Ketiga , adanya dorongan dari badan-badan keuangan internasional yang membicarakan kembali masalah-masalah agraria di dunia ketiga. 44
Sebagai momentum ia bukan berada di ruang kosong, bahkan dalam perjalanan sejarah secara sekilas telah digambarkan bahwa kegagalan konsepsi pembangunan yang menaf ikan refor- ma agraria tidak menguntungkan bagi rakyat, bangsa dan negara. Pilihan mengembalikan per- kebunan ke pengelola awal dengan harapan mendapatkan keuntungan sebagai akibat KMB secara nyata mengalami kegagalan. Pilihan tersebut justru melahirkan konflik agraria dima- na-mana. Begitu juga pada saat mengubur ge- rakan reforma agraria pada periode rezim orde baru, 45 tidak hanya melahirkan konflik agraria tapi juga ketergantungan ekonomi pada pihak asing.
Pilihan meminggirkan reforma agraria adalah pilihan sadar dari kekuatan yang anti penataan
40 Lihat Gerrit Huizer, ‘Peasant Mobilization, 1974. Lihat juga Aminuddin Kasdi, Kaum Merah Menjarah , 2001. Lihat juga pada Margo L Lyon, ‘Dasar-Dasar Konflik, 1984.
41 Ernst Utrecht, ‘Landreform in Indonesia’, Bulletin of Indonesia Economic Studies , Vol 5, No. 3, 1969, hlm: 79.
42 Noer Fauzi Rachman, Land Reform dari Masa ke Masa , hlm: 25-32.
43 Lihat pada Tri Chandra Aprianto, ‘Wajah Prakarsa Partisipatif: Dinamika Gagasan Reforma Agraria dan Gerakan Sosial Pasca 1998’, dalam JISP , Universitas Gadjah Mada, vol. 12. No. 1. Juli 2008.
44 Noer Fauzi, ‘Kebangkitan Studi dan Agenda Reforma Agraria di Awal Abad Dua Puluh Satu (Kata Pengantar)’ dalam Henry Bernstein dkk, Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad XXI . Yogyakarta: STPN, 2008).
45 Malah menggantinya dengan revolusi hijau yang sangat bercorak kapitalistik. Akibatnya meminggirkan perananan rakyat dalam tanah, melahirkan urbaninasi, lapar tanah untuk pembangunan yang prestisius dan seterusnya.
Tri Chandra Aprianto: Reforma Agraria: Momentum .....: 356-368
ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil. Mereka juga merupakan bagian dari ben- tukan sejarah panjang yang berbasis pada ideologi kekuasaan. Oleh karena itu, gerakan anti reforma agraria bukan hanya faktor ekonomi, tapi juga sangat terkait dengan argumentasi politik dan ideologi kekuasaan. Dalam sejarah Indonesia, upaya untuk mewujudkan reforma agraria juga diwarnai oleh pertarungan dan pere- butan seperti yang tercatat dalam berbagai studi akademik. 46
Situasi perebutan pada saat sekarang ini, di- mana dominasi kekuatan asing mulai dan sudah semakin kuat, 47 setidaknya ada beberapa langkah yang harus menjadi gerakan perwujudan reforma agraria di Indonesia. Langkah pertama dan utama adalah kembali kecita-cita proklamasi 1945, 48 karena kata kunci dari proses proklamasi pada dasarnya adalah revolusi nasional. Suatu perubahan yang cepat dan radikal menyeluruh dari tatanan masyarakat lama (tradisi feodal, sistem kolonial, dan mobilisasi politik Jepang) menuju tatanan masyarakat yang baru (nasio- nal), sehingga yang dibutuhkan kemudian ada- lah suatu tatanan yang menjadi dasar bagi hidup bersama, suatu dasar negara ( philosof ische grondslag , staatsfundamentalnorm , pokok kaidah fundamental negara), yang mengatur
perilaku negara, bukan orang per orang warga negara, yaitu Pancasila. Perilaku negara ini ter- wujud dalam pembuatan dan pelaksanaan pera- turan perundang-undangan, serta terungkap dalam praktek dan kebiasaan bertindak para penyelenggara kekuasaan negara, yang itu harus berdasar pada Pancasila. Kendati demikian, Pancasila tidak saja berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana disebutkan di atas, tapi juga sebagai Rechtsidee . Sebuah tuntunan menuju cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa yang merujuk pada perasaan keadilan masyarakat. 49
Sejalan dengan gagasan kemerdekaan nasional yang merupakan jembatan emas untuk meninggalkan tradisi feodal, mengakhiri sistem kolonial dan menghentikan cara-cara fasisme Jepang menuju cita-cita luhur “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana termaktub dalam mukadimah UUD 1945. Refor- ma agraria adalah jalan yang telah dipilih oleh para pemimpin bangsa di awal masa republik untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial itu. Gagasan reforma agraria tidak saja mengubah struktur penguasaan sumber-sumber agraria yang lebih berkeadilan. Lebih jauh dari itu reforma agraria juga mensyaratkan perubahan struktur sosial yang lebih setara tanpa adanya “penindasan si lemah oleh si kuat” dan “cara-cara penghisapan manusia atas manusia, explotation de l’home par l’homme .
Selanjutnya langkah yang kedua adalah refor- ma agraria adalah urusan (program utama) dari pemerintah. Reforma agraria harus dijadikan basis utama dari pembangunan nasional oleh pemerintah. Banyak studi yang menyebutkan kegagalan tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dibangun oleh
46 Lihat Gerrit Huizer, ‘Peasant Mobilization and Land Reform ,1974. Lihat juga Aminuddin Kasdi, Kaum Merah Menjarah , 2001. Lihat juga pada Margo L Lyon, Dasar-Dasar Konflik , 1984. Dan lihat juga Ernst Utrecht, Landreform in Indonesia , 1969.
47 Belum lagi nanti pada tahun 2020, dinama AFTA dan NAFTA diberlakukan, tentu saja itu merupakan hal yang sangat berat akan dihadapi oleh bangsa Indonesia terutama masalah kedaulatan sebagai bangsa.
48 Sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (iv) ikut melasanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemer- dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
49 Paragraf ini mengacu pada pikiran Sudaryanto dalam Naskah-naskah Pemikiran Pergerakan Kebangsaan : Membasiskan Pancasila (Buku 1), (Untuk kalangan sendiri, 2008).
pemerintah Orde Baru akibat membekukan reforma agraria. Negara Orde Baru yang bercorak birokrasi rente 50 dan otoritarian 51 justru mendo- rong tanah menjadi sumber korupsi. Hal menye- babkan pemerintah kemudian tidak mengurus keadilan rakyat sebagai wujud dari keadilan agraria, tapi mengejar keuntungan dengan menjadi tanah sebagai ladang usaha. Reforma agraria sebagai program utama pemerintah itu artinya pemerintah mengurus keadilan rak- yatnya. 52

## E. Penutup
Reforma agraria harus dijadikan basis utama untuk pembangunan nasional. Oleh sebab itu ia merupakan urusan utama pemerintah yang membutuhkan tahapan-tahapan yang jelas. Oleh karena itu tanggung jawab urusan ini sangat besar, sehingga harus ditangan kekuasaan yang paling otoritatif terhadap pelaksanaan pem- bangunan, yaitu presiden. Sebagaimana disebut- kan di atas, kebijakan politik reforma agraria bukan hanya meningkatkan satu sisi dan meren- dahkan sisi yang lain, tapi juga ada unsur pemak- sanya, sehingga yang memegang unsur pemaksa tertinggilah yang paling otoritatif pelaksanaanya.
Tentu saja tugas itu perlu dibantu oleh satu institusi yang mampu menjalankan mandat kebijakan payung tentang reforma agraria, UUPA 1960. Institusi ini menjadi pembantu uta- ma dalam pengurusan penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil. Artinya institusi ini mampu menjadi “perekat” bagi sektor-sektor yang menguasai sumber-sumber agraria di In- donesia, seperti pertambangan, kehutanan,
50 Richard Robison, Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012).
51 Arif Budiman, Negara dan Pembangunan: Studi Tentang Indonesia dan Korea Selatan , (Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991).
52 Bandingkan dengan Noer Fauzi Rachman, Land Reform dari Masa ke Masa , hlm: 121-39.
53 Gunawan Wiradi, Reforma Agraria , hlm: 188-91.
perkebunan, pertanian, transmigrasi dan lain- lain. 53
Mengingat reforma agraria adalah program yang sangat mendasar, institusi ini juga harus mampu mendapat dukungan dari kalangan aka- demik, dalam hal ini perguruan tinggi-pergu- ruan tinggi di Indonesia. Mengingat pengalaman sejarah pelaksanaannya mengalami keman- degan karena salah satunya akibat kurangnya data-data tanah, diperlukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian mendasar tentang semua masalah agraria dan kultur yang menyertainya.
Selain itu institusi ini juga harus mampu mendorong partisipasi aktif dari semua kom- ponen masyarakat di Indonesia. Partisipasi masyarakat dapat mendorong pelaksanaan reforma agraria pada awal-awal kemerdekaan, dimana terdapat kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah dalam mengelola tanah- tanah perkebunan. Selain itu keberadaan orga- nisasi masyarakat yang mandiri menjadi faktor penting dalam rangka menjaga artikulasi kepen- tingan politik para petani di pedesaan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan meng- ingat adanya peristiwa di masa lampau. Pada titik ini, partisipasi organisasi masyarakat yang mandiri menjadi sangat strategis guna tepat sasarannya program ini nantinya.
Tri Chandra Aprianto: Reforma Agraria: Momentum .....: 356-368

## Daftar Pustaka

## Media
Antara News, ‘Reforma Agraria, Tanah Tanpa HGU Bakal Disita Pemerintah’, lihat di: http://www.antara.co.id/arc/2008/7/8/ reforma-agraria-tanah-tanpa-hgu-bakal- disita-pemerintah/
Antara , tanggal 11, 12, 13 dan 16 Februari 1946. Berita Organisasi Sarbupri, no. 23 Th ke – I,
Oktober 1953, Tanah jang digarap oleh Tani dipertahankan , halaman. 162.
Terompet Masjarakat , tanggal 30 November 1954 dan 5 Desember 1958.
Sasaran : No. 7 tahun II, 1987.
Surabaya Post , tanggal 4 Pebruari 1958 Warta Niaga dan Perusahaan , tanggal 13 Desember 1958.
Varia Kebun Negara , No. Istimewa, 1982.

## Buku
Anderson, Bennedict. 1988. Revolusi Pemoeda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946 . Jakarta: Sinar Harapan.
Aprianto, Tri Chandra. 2008. ‘Wajah Prakarsa Partisipatif: Dinamika Gagasan Reforma Agraria dan Gerakan Sosial Pasca 1998’, dalam JISP , Universitas Gadjah Mada, vol. 12. No. 1. hlm: 25-39.
Fauzi, Noer. 1999. Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indo- nesia Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
____, 2008. ‘Kebangkitan Studi dan Agenda Reforma Agraria di Awal Abad Dua Puluh Satu (Kata Pengantar)’ dalam Henry Bernstein dkk, Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad XXI . Yogyakarta: STPN. Haf id, Jos. 2001. Perlawanan Petani Jenggawah; Kasus Tanah Jenggawah . Jakarta: LSPP dan Latin.
Huizer, Gerrit. ‘Peasant Mobilisation and Land Reform in Indonesia’. Review of Indonesian and Malayan Affairs , Vol 8, No. 1, 1974, hlm: 81-138.
Jacoby, Eric. 1961. Agrarian Unrest in Southeast Asia . London: Asia Publishing House, 1961.
Kanumoyoso, Bondan. 2001. Nasionalisasi Peru- sahaan Belanda di Indonesia . Jakarta: Sinar Harapan.
Kasdi, Aminuddin. 2001. Kaum Merah Menjarah Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960- 1965 . Yogyakarta: Jendela. Kurasawa, Aiko. 1993. Mobilisasi dan Kontrol; Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945 . Jakarta: Grasindo. Lev, Daniel. 1966. The Transition to Guided De- mocracy: Indonesia Politics, 1957-1959 . Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University.
Lyon, Margo L. 1988. ’Dasar-dasar Konflik di Daerah Pedesaan Jawa’ dalam Soediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (eds). Dua Abad Penguasaan Tanah; Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa . hlm: 202-286. Jakarta: Ya- yasan Obor.
Mas’oed, Mochtar. 1989. Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971 . Jakarta: PT Gramedia.
Mun’im DZ, Abdul. 2014. Benturan NU-PKI 1948- 1965 . Jakarta: PBNU.
Notosusanto, Nugroho (ed). 1985. Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969 . Jakarta: PN Balai Pustaka.
Peluso, Nancy. 1992. Rich Forest Poor People; Resource Control and Resistance in Java .
Barkeley, Los Angles, Oxford: University of California Berkeley.
Pelzer, Karl J. 1991. Sengketa Agraria: Pengusaha Perkebunan Melawan Petani . Jakarta: Sinar Harapan.
Rachman, Noer Fauzi. 2012. Land Reform dari Masa ke Masa; Perjalanan Kebijakan Per- tanahan 1945-2009 . Yogyakarta: Tanah Air Beta.
Robison, Richard. 2012. Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia . Jakarta: Komunitas Bambu.
Sanit, Arbi. 1980. ‘Kegiatan PKI di Kalangan
Petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur Pada Tahun 50-an’, Jurnal Persepsi Untuk Menga- mankan Pancasila , Tahun II, No. 1.
Siahaan, Bisuk. 1996. Industrialisasi di Indone- sia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Ban- ting Stir . Jakarta: Pustaka Data.
Stoler, Ann Laura. 2005. Kapitalisme dan Kon- frontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra,
1870-1979 . Yogyakarta: KARSA.
Sudaryanto. 2008. Naskah-naskah Pemikiran Pergerakan Kebangsaan : Membasiskan Pancasila . (untuk kalangan sendiri). TP.
2008. Suhendar, Endang dan Ifdal Kasim. 1996. Tanah
Sebagai Komoditas; Kajian Kritis atas
Kebijakan Pertanahan Orde Baru . Jakarta:
ELSAM.
Sulistyo, Hermawan. 2000. Palu Arit di Ladang Tebu; Sejarah Pembantaian Massa yang Terlupakan (1965-1966) . Jakarta: Kepusta- kaan Populer Gramedia.
Utrecht, Ernst. 1969. ‘Landreform in Indonesia’,
dalam Bulletin of Indonesia Economic Stud- ies , Vol 5, No. 3. hlm: 71-88.
Wiradi, Gunawan. 2000. Reforma Agraria; Per- jalanan yang Belum Berakhir . Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.