e-ISSN : 2621-4105

## Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia

## Arya Setya Novanto, Ratna Herawati
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang aryasetyanovanto@rocketmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peran  Undang-Undang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja) yang  efektif  dalam  pembangunan  hukum  di  Indonesia.  Setelah  UU  Cipta  Kerja  disahkan,  cukup  banyak pertentangan yang diberikan oleh masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia karena menganggap banyak regulasi  yang  termuat  didalamnya  merugikan  sebagian  masyarakat  dan  dibuat  dengan  waktu  yang  cukup cepat  sehingga  menimbulkan  kesan  negatif  dimasyarakat.  Sebetulnya  UU  Cipta  Kerja  memiliki  peran  yang cukup  baik  dalam  merealisasikan  pembangunan  hukum  yang  efektif  di  Indonesia.  Penelitian  ini  bermaksud untuk  mengangkat  tema  ini  guna  mengetahui  peran  UU  Cipta  Kerja  dalam  pembangunan  hukum  Indonesia yang efektif. Urgensi penelitian ini adalah agar masyarakat mampu melihat fenomena UU Cipta Kerja secara holistik,  Sehingga  dapat  ditemukan  sisi  positif  dari  pembentukan  UU  Cipta  Kerja.  Selanjutnya,  metode peneltian  yang  akan  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Kebaharuan pada penelitian ini terletak pada pisau analisis yang digunakan yang salah satunya merujuk pada teori hukum dan pembangunan dari  Mochtar Kusumaatmadja. Hasil  penelitian  kali  ini  adalah  UU  Cipta  Kerja  memiliki efektivitas dalam pembangunan hukum Indonesia.
Kata kunci: Cipta Kerja; Efektivitas; Hukum; Pembangunan

## The Effectiveness of the Job Creation Law in Indonesia's Legal Development

## Abstract
The purpose of this study is to determine the effective role of the Job Creation Law in legal development in Indonesia. After the work creation law was passed, there was quite a lot of opposition given by people from various  circles  in  Indonesia  because  they  considered  that  many  of  the  regulations  contained  therein  were detrimental to some people and were made in a fairly fast time so that they created a negative impression in the community. In fact, the Job Creation Law has a fairly good role in realizing effective legal development in Indonesia. This study intends to raise this theme in order to determine the role of the Job Creation Act in the development of an effective Indonesian law. The urgency of this research is for the public to be able to see the  phenomenon  of  the  Job  Creation  Act  holistically  so  that  the  positive  side  of  the  creation  of  the  Job Creation  Act  can  be  found.  Furthermore,  the  research  method  that  will  be  used  in  this  research  is  the normative  juridical  research  method.  The  novelty  of  this  research  lies  in  the  analytical  knife  used,  one  of which refers to the theory of law and development from Mochtar Kusumaatmadja. The result of this research is that the Job Creation Law has effectiveness in the development of Indonesian law.
Keywords: Effectiveness; Development; Job Creation; Law
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Presiden  Joko  Widodo  pada  pidato  pelantikannya  sebagai  Presiden  pada periode  kedua  menyampaikan  keinginannya  untuk  melakukan  simplifikasi terhadap beberapa regulasi  yang  ada di  Indonesia dengan membuat omnibus law berbentuk undang-undang  yang kemudian baru dapat disahkan pada 2 November 2020 yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja  (UU  Cipta  Kerja).  Adapun omnibus  law sendiri  lazim  dikenal  di  negara yang  menganut  sistem  hukum anglo  saxon seperti  Amerika  Serikat,  Belgia,
Inggris,  Irlandia  dan  Kanada. 1 Irlandia  telah  menggunakan  metode omnibus  law dengan membentuk satu undang-undang guna menghapus 3.225 undang-undang, 2 sedangkan  Serbia  menggunakan  metode omnibus  law guna  membentuk  undang- undang  otonomi  Provinsi  Vojvodina. 3 Omnibus  law terbukti  efisien  dan  efektif dalam  pembentukan  produk  legislasi,  serta  mendorong  harmonisasi  regulasi. O mnibus  law menjadi  satu  bentuk  langkah  konkrit  untuk  mewujudkan  regulasi yang memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. 4
UU  Cipta  Kerja  diharapkan  mampu  memberikan  efek  positif  bagi masyarakat  seperti  iklim  investasi  kondusif  yang  akan  menyerap  lebih  banyak lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan berbanding lurus dengan berkurangnya pengangguran,  produktivitas para pekerja meningkat.   Jika tujuan-tujuan  dari  UU  Cipta  Kerja  tercapai  maka  akan  memberikan  efek  yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, iklim investasi kondusif dan lapangan kerja meningkat. 5 Namun, UU Cipta Kerja cukup mendapatkan pertentangan dari masyarakat  mulai  dari  kalangan  mahasiswa,  aktivis,  akademisi,  maupun  politisi. Beberapa  resistensi  tersebut  terjadi  dikarenakan  banyak  hal  yang  dianggap mencederai  masyarakat.  Secara  formil  pembuatan  UU  Cipta  Kerja  cenderung otoriter karena terkesan tertutup dan minim partisipasi dari masyarakat.
Pasal  96  Undang-Undang  No  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  menghendaki  adanya  partisipasi  dari  masyarakat dalam  proses  penyusunan  undang-undang.  Selanjutnya  secara  materiil  banyak muatan  UU  Cipta  Kerja  yang  dianggap  merugikan  masyarakat  luas  dalam beberapa  sektor  seperti  kehidupan  demokrasi,  semangat  pemberantasan  korupsi, perlindungan  HAM,  ketahanan  UMKM,  serta  kelestarian  lingkungan  hidup. Resitensi  tersebut  bermuara  pada  demonstrasi  yang  dilakukan  oleh  kalangan mahasiswa maupun kritik yang disampaikan oleh aktivis, akademisi, dan politisi.
1 Firman  Freaddy  Busroh,  “Konseptualisasi  Omnibus  Law  Dalam  Menyelesaikan  Permasalahan Regulasi Pertanahan,” Arena Hukum 10, no. 2 (2017): 227–50,
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4.
2 Sulasi  Rongiyati,  “Menata  Regulasi  Pemberdayaan  UMKM  Melalui  Omnibus  Law,” Info  Singkat 11, no. November 2019 (2020).
3 Busroh, “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan.”
4 Christina  Aryani,  “Reformulasi  Sistem  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Melalui Penerapan Omnibus Law,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 27, https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194.
5 Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia,  “Omnibus  Law  Cipta Lapangan Kerja.”
e-ISSN : 2621-4105
Omnibus  law yang  termanifestasi  dalam  UU  Cipta  Kerja  dianggap  suatu produk  hukum  yang  kurang  demokratis  karena  dibentuk  secara  terburu-buru  dan dianggap  tidak  mewakili  suara  rakyat.    Hal  ini  bisa  dikarenakan  masyarakat kesulitan memahami isi dari UU Cipta Kerja yang mana pasal-pasalnya menyasar perubahan  ataupun  pencabutan  undang-undang  lain  yang  sulit  dipahami  oleh masyarakat  awam. 6 Sebetulnya,  UU  Cipta  Kerja  merupakan  suatu  upaya  yang efektif dalam merealisasikan pembangunan hukum di Indonesia. Meskipun proses pembentukannya kurang baik, namun UU Cipta Kerja memiliki esensi kebaikan di dalamnya. 7 Hal  ini  dikarenakan  UU  Cipta  Kerja  dengan  metodenya  yang sederhana, cepat, serta mencakup beberapa sektor yang lengkap dianggap mampu mewakili  beberapa aspek penting  yang merupakan kebutuhan  masyarakat  seperti aspek  ketenagakerjaan,  kemudahan  berusaha  dan  ekonomi.  Oleh  sebab  itu, penelitian  ini  akan  menggunakan  Teori  Hukum  dan  Pembangunan  dari  Mochtar Kusumaatmadja  sebagai  pisau  analisis  guna  menguraikan  serta  memperkuat argumentasi  penelitian  ini  bahwa  UU  Cipta  Kerja  memiliki  peran  yang  efektif dalam pembangunan hukum di Indonesia.
Ada  beberapa  penelitian  sebelumnya  yang  mengkaji  tentang  Undang- Undang  Cipta  Kerja  antara  lain  oleh  Michael  (2020)  yang  mengkaji  tentang bentuk  pemerintahan  demokrasi  secara  tepat  ketika omnibus  law diterapkan. Bentuk  pemerintahan  perspektif omnibus  law adalah  demokrasi  gabungan  Plato dan    Polybius  karena    tujuan    akhir    adalah    kesejahteraan    masyarakat. Penerapan omnibus  law tetap  harus  melalui  pengawasan  Dewan  Perwakilan Rakyat  agar  tercipta check  and  balances serta  partisipasi  masyarakat  sesuai Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Kemudian, Prabowo (2020) dalam penelitiannya menguraikan konsepsi dari omnibus  law sejatinya  merupakan  konsep  yang  lazim  dikenal  di  negara  dengan sistem hukum anglo  saxon yang kemudian  coba  diimplementasikan di  Indonesia guna  menyederhanakan  beberapa  peraturan  multi  sektor.  Penelitian  ini menimbulkan  kesan  komprehensif  dalam  pembahasan  serta  memuat  literatur sejarah sehingga asal  mula lahirnya konsep omnibus  law dapat  dipahami dengan baik.  Akan  tetapi,  dalam  penelitian  mereka  tidak  terdapat  anasir-anasir  politik hukum  seperti  UUD 45  atau terminologi  tentang politik hukum  yang seharusnya ada  untuk  menjawab  fenomena omnibus  law dari  perspektif  politik  hukum. Sehingga,  terkesan  tidak  memiliki  arah  pembahasan  secara  konseptual  karena
6 Edy Sujendro, “Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 385, https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727.
7 I  Gede  Agus  Kurniawan,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Undang-Undang  Cipta  Kerja Dalam  Perspektif  Filsafat  Utilitarianisme,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  91  (2020):  282–98, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941.
e-ISSN : 2621-4105
sekedar  mendeskripsikan  sejarah  serta  pembentukan omnibus  law di  Indonesia dan tidak memiliki kerangka analisis yang jelas. 8
Selanjutnya  penelitian  oleh  Mayasari  (2020)  yang  menguraikan  mengenai peran omnibus law sebagai suatu metode yang tepat guna mereformasi regulasi di Indonesia, terkhusus pada sektor ekonomi yang meliputi kemudahan berusaha dan iklim investasi. Mayasari setuju terhadap metode omnibus law untuk diaplikasikan di Indonesia karena dianggap memiliki pengaruh yang efektif terhadap reformasi regulasi  di  Indonesia.  Selain  itu,  data  yang  disajikan  cukup  lengkap  sebagai pembanding  dan  bahan  analisis.  Sayangnya,  sisi  negatif  dari omnibus  law tidak disinggung dalam implementasinya di Indonesia. Sehingga penelitian ini menjadi parsial  dan  kurang  komprehensif  dalam  melihat  fenomena omnibus  law di Indonesia yang berakibat kurang objekifnya kesimpulan penelitian tersebut. 9
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  dari  Michael  yang  lebih  banyak mengkaji  tentang  bentuk  pemerintahan omnibus  law .  Sedangkan,  penelitian  ini akan membahas efektifitas dari UU Cipta Kerja itu sendiri dengan menggunakan Teori Hukum dan Pembangunan. Selanjutnya, penelitian dari Prabowo (2020) dan Mayasari  (2020)  menguraikan  efektifitas  dari omnibus  law secara  global. Terlebih,  penelitian  ini  akan  lebih  dalam  dan  terfokus  untuk  menguraikan efektifitas omnibus  law yang  termanifes  dalam  UU  Cipta  Kerja  dalam pembangunan hukum Indonesia.
Berangkat  dari  latar  belakang  permasalahan  diatas,  maka  penelitian  ini Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  peran  efektif  UU  Cipta  Kerja  dalam pembangunan  hukum  di  Indonesia  agar  semua  kalangan  bisa  memandang fenomena UU Cipta Kerja secara objektif dan holistik, sehingga dapat secara bijak menyimpulkan serta menyikapi UU Cipta Kerja kedepannya.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  kali  ini  adalah  penelitian doktrinal  yang  mengacu  pada  literatur-literatur  hukum  seperti  peraturan perundang-undangan,  asas-asas  hukum  dan  doktrin-doktrin  hukum  yang  relevan dengan  penelitian  kali  ini. 10 Adapun  sifat  dari  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitik  yang  akan  menguraikan  bagaimana  peran  efektif  UU  Cipta  Kerja  dalam pembangunan  hukum  Indonesia.  Selanjutnya,  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Sebagaimana  diketahui pendekatan yuridis normatif merupakan jenis pendekatan yang memahami hukum sebagai  suatu  kaidah  atau  norma  dalam  berperilaku  yang  pantas  dimasyarakat, atau  dalam  kata  lain  pendekatan  yuridis  normatif  dianggap  sebagai  pendekatan yang memahami hukum sebagai sesuatu yang tertulis yang termaktub dalam suatu
8 Adhi Setyo Prabowo et al., “Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia,” Pamator 13, no. 1 (2020), https://doi.org/DOI: doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923.
9 Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia,” Rechts Vinding 9, no. April (2020): 1–15.
10 Taufik  H  Simatupang,  “Pemihakan  Dan  Pemilihan  Atas  Penelitian  Hukum  Doktrinal  Dan  Non Doktrinal,” Forum Ilmiah 8, no. 1 (2011): 67–71.
e-ISSN : 2621-4105
peraturan  perundang-undangan. 11 Kemudian,  sumber  penelitian  yang  digunakan pada penelitian kali ini adalah data sekunder  yang meliputi  bahan hukum  primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan  penelitian  terdahulu,  dan  bahan  hukum  tersier  berupa  informasi  yang diperoleh  dari  internet.  Teknik  pengumpulan  data  yang  akan  dipakai  pada penelitian  kali  ini  sendiri  adalah  teknik  pengumpulan  data  pustaka.  Lebih  jauh, metode  analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  kali  ini  adalah  metode kualitatif,  yang  mana  nantinya  penulis  akan  menganalisis  sumber-sumber  data menggunakan referensi yang relevan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Undang-Undang  Cipta  Kerja  Dalam  Perspektif  Teori  Hukum  dan Pembangunan
Teori  Hukum  dan  Pembangunan  merupakan  teori  hukum  yang  lahir  dari kondisi  masyarakat  Indonesia  yang  pluralistik  berdasarkan  Pancasila.  Pada dasarnya Teori Hukum dan Pembangunan ini lahir, tumbuh dan berkembang serta diciptakan  oleh  orang  Indonesia  sehingga  relatif  sesuai  apabila  diterapkan  pada masyarakat  Indonesia.  Teori  Hukum  dan  Pembangunan  dari  Mochtar Kusumaatmadja apabila diaktualisasikan pada kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya  dan  kondisi  penegakan  hukum  pada  khususnya  maka  mempunyai sinergi yang timbal balik secara selaras. Aspek ini dapat dibuktikan bahwa dalam konteks  kebijakan  legislasi  dan  aplikasi  serta  dalam  kajian  ilmiah  maka  Teori Hukum  dan  Pembangunan  tetap  dijadikan  landasan  utama  dan  krusial  yang menempatkan bahwa hukum dapat berperan aktif dan dinamis sebagai katalisator maupun  dinamisator  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat  Indonesia. Tegasnya,  bahwa  Teori  Hukum  dan    Pembangunan  dari  menjadikan  hukum sebagai  sarana  pembaruan  masyarakat  bukan  sebagai  alat  pembaharuan masyarakat atau sebagai law as a tool of social engeenering .
Menurutnya Teori Hukum dan Pembangunan bukan digagas sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum  yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “ law as a tool of social engineering ” yang berkembang di Amerika  Serikat.  Apabila  dijabarkan  lebih  lanjut  maka  secara  teoritis  Teori Hukum  Pembangunan  dari  Mochtar  Kusumaatmadja  dipengaruhi  cara  berpikir dari  Herold  D.  Laswell  dan  Myres  S.  Mc  Dougal  ( Policy  Approach )  ditambah dengan  teori  hukum  dari  Roscoe  Pound  (minus  konsepsi  mekanisnya).  Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia. Ada  sisi  menarik  dari  teori  yang  disampaikan  Laswell  dan  Mc  Dougal  dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya ( scholars ) serta pengemban hukum praktis ( specialists in decision ) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Teori Hukum dan
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UII Press, 1986).
Pembangunan  memperagakan  pola  kerja  sama  dengan  melibatkan  keseluruhan stakeholders yang ada dalam komunitas sosial tersebut.
Mochtar  Kusumaatmadja  menambahkan  adanya  tujuan  pragmatis  (demi pembangunan)  sebagaimana  masukan  dari  Roescoe  Pound  dan  Eugen  Ehrlich dimana  terlihat  korelasi  antara  pernyataan  Laswell  dan  Mc  Dougal  bahwa  kerja sama antara penstudi  hukum  dan pengemban hukum  praktis itu idealnya mampu melahirkan  teori  hukum  ( theory  about  law ),  teori  yang  mempunyai  dimensi pragmatis atau kegunaan praktis.  Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum  sebagai  alat  ( tool )  menjadi  hukum  sebagai  sarana  ( instrument )  untuk membangun  masyarakat.  Pokok-pokok  pikiran  yang  melandasi  konsep  tersebut adalah  bahwa  ketertiban  dan  keteraturan  dalam  usaha  pembangunan  dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti  norma  diharapkan  dapat  mengarahkan  kegiatan  manusia  kearah  yang dikehendaki  oleh  pembangunan  dan  pembaharuan  itu.  Maka  diperlukan  sarana berupa  peraturan  hukum  yang  berbentuk  tidak  tertulis  itu  harus  sesuai  dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Mochtar  Kusumaatmadja,  mendefinisikan  hukum  sebagai  suatu  asas  dan kaidah  yang  mengatur  kehidupan  manusia  dalam  masyarakat,  termasuk  lembaga dan  proses  dalam  mewujudkan  berlakunya  kaidah  itu  dalam  kenyataan masyarakat.  Kata  asas  dan  kaidah  menggambarkan  hukum  sebagai  gejala normatif,  sedangkan  kata  lembaga  dan  proses  menggambarkan  hukum  sebagai gejala  sosial.  Kata  "asas"  dalam  definisi  tersebut  yaitu  menggambarkan  bahwa Mochtar  Kusumaatmadja  memperhatikan  pandangan  aliran  hukum  alam,  karena asas ini ada kaitannya dengan nilai moral tertinggi, yaitu keadilan. Sementara kata "kaidah" sebagaimana dijelaskan diatas, Mochtar Kusumaatmadja memperhatikan pengaruh aliran positivisme hukum, karena kata kaidah mempunyai sifat normatif, seperti  yang  dikemukakan  oleh  John  Austin  dan  Hans  Kelsen  dalam  teori- teorinya.
Dari  penjelasan  di  atas,  menunjukkan  bahwa  Mochtar  Kusumaatmadja menempatkan  hukum  sebagaimana  dikonsepkan  dalam  aliran  hukum  alam  dan juga  sebagaimana  dikonsepkan  dalam  aliran  positivisme.  Pentingnya  asas  pada hukum  sangat  ditekankan  oleh  Mochtar  Kusumaatmadja.  Menurutnya,  hukum sebagai  kaidah  sosial  tidak  lepas  dari  nilai  ( values )  yang  berlaku  di  suatu masyarakat.  Bahkan,  dapat  dikatakan  bahwa  hukum  itu  merupakan  pencerminan dari  nilai-nilai  yang  berlaku  dalam  masyarakat.    Pernyataan  ini  menunjukkan bahwa  Mochtar  Kusumaatmadja  tidak  mengabaikan  adanya  hukum  yang berkembang  dalam  masyarakat,  termasuk  nilai-nilai  hukum  yang  menjadi  pra hukum.  Hukum  yang  berkembang  dalam  masyarakat  dalam  hal  ini  tidak  lain adalah  hukum  adat.  Jika  mengacu  pada  pernyataan  Mochtar  Kusumaatmadja hukum  sebagai  kaidah  sosial  yang  tidak  terlepas  dari  nilai  yang  berkembang dalam  masyarakat,  maka  hukum  nasional  (produk  yang  berdaulat,  positivisme hukum)  tidak  bisa  keluar  dari  nilai-nilai  hukum  atau  hukum  yang  berkembang
dalam  masyarakat  (hukum  adat,  sejarah  hukum  masyarakat).  Terbukti  pada pemikiran  Mochtar  Kusumaatmadja  dalam  pengembangan  hukum  nasional  yang menyatakan:  hendaknya  dalam menerapkan bidang hukum  mana  yang sebaiknya dikembangkan  dapat  dipertimbangkan  bidang  hukum  yang  tidak  mengandung kompilasi-kompilasi kultural, keamanan dan sosiologis.
Pandangan  tersebut  mengandung  dua  kesimpulan.  Pertama,  pengembangan hukum  nasional  adalah  proses  pengisian  kekosongan  hukum  dalam  kebutuhan hukum  yang  ada  atau  proses  mengubah  hukum  guna  mendukung  program pembangunan  atau  pembaruan  masyarakat.  Pengembangan  hukum  nasional dilakukan dengan cara melalui pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pihak  yang  berwenang  (perintah  penguasa  yang  berdaulat,  positivisme  hukum). Kedua,  proses  pengembangan  hukum  nasional  jangan  menimbulkan  kompilasi kompilasi  kultural,  keamanan  dan  sosiologis;  artinya,  pembentukan  peraturan perundang-undangan  yang  tidak  menimbulkan  benturan  dengan  hukum  yang berkembang  dalam  masyarakat.  Selain  itu,  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  tidak  boleh  meninggalkan  asas-asas  hukum  yang  berkembang  dalam masyarakat  dan  telah  menjadi  bagian  dalam  kehidupan  masyarakat  (sejarah hukum masyarakat, mazhab sejarah).
Teori  Hukum  dan  Pembangunan  bertujuan  mempertegas  keberadaan  UU Cipta Kerja. Fungsi dari Teori Hukum dan Pembangunan disini sebagai alat untuk menjelaskan  bahwa  fenomena  UU  Cipta  Kerja  sejalan  dengan  konsep  dari Mochtar  Kusumaatmadja.  Karena  karakteristik  dari  Teori  Hukum  dan Pembangunan melibatkan faktor sejarah dan kebutuhan masyarakat Indonesia dan melihat  suatu  produk  hukum  agar  tetap  menjadi  produk  hukum  positif.  Maka dapat  disimpulkan  bahwa  Teori  Hukum  dan  Pembangunan  ingin  menciptakan produk  hukum  yang  berbasis  dari  kebutuhan  masyarakat  yang  diukur  dari kebutuhan  nasional  dan  internasional.  Hal  ini  sejalan  dengan  klaster  yang  diatur dalam  UU  Cipta  Kerja  yang  meliputi  penyederhanaan  perizinan,  persyaratan investasi, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, kemudahan berusaha, dukungan riset dan  inovasi,  administrasi  pemerintahan,  pengenaan  sanksi,  kemudahan, pemberdayaan,  dan  perlindungan  UMKM,  investasi  dan  proyek  pemerintah,  dan kawasan ekonomi.
Melalui  kacamata  Teori  Hukum  dan  Pembangunan,  UU  Cipta  Kerja memiliki  fakta  yang  relevan  dengan  kebutuhan  masyarakat  Indonesia. Berdasarkan Teori Hukum dan Pembangunan, UU Cipta Kerja bukan merupakan sebuah  masalah,  melainkan  fenomena  yang  mampu  membawa  perubahan  dalam pembangunan  hukum  di  Indonesia.  Sesuai  dengan  penjabaran  Teori  Hukum  dan Pembangunan,  UU  Cipta  Kerja  dapat  membawa  dampak  positif  bagi pembangunan  hukum  di  Indonesia. Omnibus  law dapat  mengurangi  jumlah peraturan  perundang-undangan  sehingga  akan  menjadi  tujuan  mulia  yang  sesuai dengan teori simplifikasi peraturan perundang-undangan. Simplifikasi merupakan penyederhanaan  peraturan  perundang-undangan  yang  dilakukan  dalam  rangka
e-ISSN : 2621-4105
mengurangi jumlah peraturan perundang-undangan sehingga menjadi proporsional jumlahnya. 12
3.2 Peran  Efektif  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dalam  Pembangunan Hukum Indonesia
Negara hukum Indonesia dapat diibaratkan sebagai sebuah proyek rumah, di mana  dia  harus  dibangun,  kemudian  dirawat,  lalu  diwariskan  pada  penerusnya. Diperlukan  penemuan  jati  diri  atau  identitas  dalam  pembentukannya. 13 Sebagai negara  hukum  ( rechtsstaat )  Indonesia  banyak  dipengaruhi  oleh  keragaman  suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. 14 Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini juga  yang menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses  pembutan  peraturan  perundang-undangan.  Bahwa  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  harus  didasarkan  pada  asas-asas  pembentukan peraturan  perundang-undangan  yang  meliputi,  Susunan  peraturan  ( Form  der regelung ),  metode  pembentukan  peraturan  ( der  ausorbeitung  der  regelung ), Bentuk dan isi peraturan ( Inhalt der regelung ), Prosedur dan proses pembentukan peraturan  ( Verforen  der  Ausarbeitung  der  regelung ).  Maksudnya  adalah  agar produk hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwewenang ini dapat memiliki daya  mengikat  dan  daya  laku  dalam  masyarakat  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. 15
Dari hasil identifikasi  yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri  tercatat ada  860    produk  hukum  daerah  perupa  peraturan  daerah    provinsi,  870  berupa peraturan  gubernur,  9.352      peraturan      daerah      kabupaten/kota      dan      5.960 peraturan bupati/walikota yang terdampak  dengan  disahkannya  UU  Cipta Kerja ini.    Dampak    dari    adanya  UU  Cipta  Kerja  ini  salah  satunya  adalah  adanya perubahan  atau  pelimpahan  kewenangan  dari  pemerintah  daerah  menjadi  milik pemerintah  pusat. 16 UU  Cipta  Kerja  sendiri  dalam  muatannya  mengandung konsep  penyederhanaan  dalam  rangka  melakukan  transformasi  ekonomi  yang mana pada praktiknya UU Cipta Kerja telah menyederhanakan 80 undang-undang menjadi 11 klaster dalam satu undang-undang. Konsep penyederhanaan ini maka bisa  dikatakan  bahwa  spirit  UU  Cipta  Kerja  berbasis  pada  kondisi  masyarakat Indonesia  yang  membutuhkan  suatu  kesejahteraan,  maka  kemudian  dibuatlah
12 Suryati  Suryati,  Ramanata  Disurya,  and  Layang  Sardana,  “Tinjauan  Hukum  Terhadap  Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja,” Simbur Cahaya 28, no. 2 (2021): 97–111, https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.902.
13 Arif  Hidayat  and  Zaenal  Arifin,  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio-Equilibrium  Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147–59, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
14 Suparwi  Widiatama,  Hadi  Mahmud,  “Ideologi  Pancasila  Sebagai  Dasar  Membangun  Negara Hukum Indonesia,” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 310–27,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.
15 Dolfries  J  Neununy,  “Urgensi  Omnibus  Law  (Undang-Undang  Cipta  Kerja)  Terhadap  Hak Masyarakat  Adat  Di  Wilayah  Pesisir,” Balobe Law Journal 1, no. 2 (2021): 119, https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653.
16 Kukuh Sudarmanto et al., “Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  23  (2021):  702–13, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191.
suatu  regulasi  yang  sederhana  untuk  memperlancar  akses  investasi  yang selanjutnya berdampak pada transformasi ekonomi.
Metode omnibus  law itu  sendiri  diharapkan  mampu  melakukan  perubahan, pencabutan,  atau pemberlakukan beberapa karakteristik dari sejumlah fakta  yang terkait  tapi  terpisahkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dalam  berbagai lingkup  yang  diaturnya. 17 Adanya  UU  Cipta  Kerja  akan  menumbuhkan  iklim investasi  yang  kondusif.  Sehingga  selain  meningkatnya  investasi  asing, penyerapan tenaga kerja yang menjadi tujuan akhir pembuatan dan penerbitan UU Cipta Kerja juga dapat terealisasi secara positif. 18
Adanya  UU  Cipta  Kerja  akan  dapat  membantu  peningkatan  penyerapan tenaga  kerja  dan  memperbaiki  dan  mempermudah  investasi  dan  berusaha  di Indonesia,  meningkatkan  pertumbuhan  PDB,  serta  mampu  mencapai  5  besar ekonomi  terkuat  dunia. 19 UU  Cipta  Kerja  sejalan  dengan  Teori  Hukum  dan Pembangunan  karena  ada  spirit  mazhab  sejarah  didalamnya  yang  dibuktikan dengan  adanya  UU  Cipta  Kerja  sebagai  suatu  hukum  tertulis  dan  berbasis  pada norma  dasar  UUD  45,  adapun  hal  tersebut  sesuai  dengan  konsep  positivisme hukum yang dianut dalam salah satu ciri Teori Hukum dan Pembangunan yang di cetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja. 20
Selanjutnya, dengan adanya unsur keterbutuhan  masyarakat  yang dijadikan dasar  dalam  pembentukan  UU  Cipta  Kerja  semakin  mempertegas  bahwa  UU Cipta  Kerja  sejalan  dengan  Teori  Hukum  dan  Pembangunan.  Teori  Hukum  dan Pembangunan  menganut  mazhab  sejarah  yang  cirinya  mengedepankan berkembangan  hukum  yang  terjadi  dimasyarakat  serta  tetap  menghargai  hukum adat yang hidup di masyarakat Indonesia. 21 UU Cipta Kerja sejalan dengan Teori Hukum  dan  Pembangunan  karena  spirit  yang  ada  didalamnya  mengandung  2 mazhab  hukum  yang  meliputi  mazhab  sejarah  dan  mazhab  positivsime, selanjutnya  UU  Cipta  Kerja  diharapkan  mampu  menciptakan  ketertiban  serta pembaharuan bagi hukum nasional indonesianya kedepannya.
UU  Cipta  Kerja  memiliki  peran  efektif  dalam  pembangunan  hukum Indonesia.  UU  Cipta  Kerja  memiliki  suatu  metode  yang  sederhana,  cepat,  serta mewakili  berbagai  aspek  penting  yang  sedang  dibutuhkan  masyarakat  seperti ekonomi,  ketenagakerjaan,  kemudahan  berusaha  dan  investasi.  Hal  ini  didukung dengan penelitian Sujendro dan Aryani yang mengkaji efektivitas dan pentingnya omnibus  law .  Sujendro  menyimpulkan  bahwa  perlu  dilakukan  pengaturan kodifikasi  dan  unifikasi  pada omnibus  law agar  lebih  mudah  dipahami  oleh
17 Osgar  Sahim  Matompo  and  Wafda  Vivid  Izziyana,  “Konsep  Omnibus  Law  Dan  Permasalahan RUU Cipta Kerja,” Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat Nieuw 5, no. 1 (2020): 22–29.
18 Syarif Hidayatullah and Ditha Wiradiputra, “Menimbang Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi Asing,” Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 12, no. 2 (2021): 112–25.
19 Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia,  “Omnibus  Law  Cipta Lapangan Kerja.”
20 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Bandung: Alumni, 2006).
21 Mochtar Kusumaatmadja.
e-ISSN : 2621-4105
masyarakat. Penelitian Sujendro menunjukkan pentingnya omnibus law agar dapat dimengerti  oleh  masyarakat. 22 Penelitian  Aryani  (2021)  menyimpulkan  bahwa omnibus  law menjadi  langkah  efektif  dan  efisien  dalam  mengatasi  adanya  hiper regulasi,  saling tumpang tindih,  hingga produktivitas pembentukan regulasi  yang rendah.  Menurut  Aryani, omnibus  law dapat  mempersingkat  proses  pembuatan dan  pembahasan  produk  legislasi  serta  mendorong  harmonisasi  regulasi. Penelitian  Aryani  menunjukkan  bukti-bukti  efisiensi  dari  implementasi omnibus law dari berbagai negara termasuk Indonesia. 23
Adapun keselarasan yang antara UU Cipta Kerja dengan Teori Hukum dan Pembangunan  dari  Mochtar  Kusumaatmadja  merupakan  satu  bukti  bahwasanya teori tersebut masih relevan dewasa ini sekalipun telah dicetuskan puluhan tahun silam.  Sebaliknya,  UU  Cipta  Kerja  sebagai  suatu  produk  hukum  yang  baru memiliki  relevansi  dengan  Teori  Hukum  dan  Pembangunan  sebagaimana dianalisis oleh penelitian ini. Omnibus  law terbukti efektif untuk menyederhanakan regulasi yang berlebih dan tumpang tindih. Sehingga UU Cipta Kerja  juga  dapat  dikatakan  berperan  efektif  dalam  membangun  hukum  di Indonesia  karena  mewakili  berbagai  aspek  penting  yang  menjadi  kebutuhan masyarakat luas.
4. PENUTUP
UU  Cipta  Kerja  memiliki  peran  yang  efektif  dalam  pembangunan  hukum Indonesia,  hal  ini  dikarenakan  UU  Cipta  Kerja  mampu  menyederhanakan berbagai persoalan regulasi dalam satu undang-undang saja, sehingga kedepannya masyarakat  cukup  merujuk  UU  Cipta  Kerja  dalam  beberapa  aspek  tanpa  adanya tumpang  tindih  dengan  peraturan  lainnya.  Adapun  rekomendasi  penelitian  ini adalah  agar  mendukung  terus  UU  Cipta  Kerja  sebagai  satu  produk  hukum  yang sederhana,  terpusat,  dan  komprehensif. Kedua, Mendorong  pemerintah  untuk terus melakukan penyederhanaan peraturan dalam bidang lain agar pelaksanaannya  lebih  efektif. Ketiga, Mendorong  berbagai  pihak  untuk  terus mempelajari  metode omnibus  law agar  mengerti  filosofi  serta  implikasi  positif dari omnibus law.

## DAFTAR PUSTAKA
Aryani,  Christina.  “Reformulasi  Sistem  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan  Melalui  Penerapan  Omnibus  Law.” Jurnal  USM  Law  Review 4, no. 1 (2021): 27. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194.
Busroh,  Firman  Freaddy.  “Konseptualisasi  Omnibus  Law  Dalam  Menyelesaikan Permasalahan  Regulasi  Pertanahan.” Arena  Hukum 10,  no.  2  (2017):  227– 50. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4.
22 Sujendro,  “Gagasan  Pengaturan  Kodifikasi  Dan  Unifikasi  Peraturan  Perubahan  Dan  Peraturan Omnibus Law.”
23 Aryani,  “Reformulasi  Sistem  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Melalui  Penerapan Omnibus Law.”
e-ISSN : 2621-4105
Hidayat,  Arif,  and  Zaenal  Arifin.  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio- Equilibrium Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147– 59. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Hidayatullah,  Syarif,  and  Ditha  Wiradiputra.  “Menimbang  Efektivitas  Undang- Undang  Cipta  Kerja  Terhadap  Peningkatan  Investasi  Asing.” Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 12, no. 2 (2021): 112–25.
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia.  “Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.”
Kurniawan,  I  Gede  Agus.  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Undang-
Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme.” Jurnal USM Law Review 5, no. 91 (2020): 282–98. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941. Matompo, Osgar Sahim, and Wafda Vivid Izziyana. “Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan  RUU  Cipta  Kerja.” Jurnal  Ilmu  Hukum  Rechstaat  Nieuw 5, no. 1 (2020): 22–29.
Mayasari,  Ima.  “Kebijakan  Reformasi  Regulasi  Melalui  Implementasi  Omnibus Law Di Indonesia.” Rechts Vinding 9, no. April (2020): 1–15. Mochtar  Kusumaatmadja. Konsep-Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan . Bandung: Alumni, 2006.
Neununy,  Dolfries  J.  “Urgensi  Omnibus  Law  (Undang-Undang  Cipta  Kerja) Terhadap  Hak  Masyarakat  Adat  Di  Wilayah  Pesisir.” Balobe  Law  Journal 1, no. 2 (2021): 119. https://doi.org/10.47268/balobe.v1i2.653.
Prabowo,  Adhi  Setyo,  Andhika  Nugraha  Triputra,  Yoyok  Junaidi,  and  Didik
Endro  Purwoleksono.  “Politik  Hukum  Omnibus  Law  Di  Indonesia.” Pamator 13, no. 1 (2020). https://doi.org/DOI: doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923.
Rongiyati,  Sulasi.  “Menata  Regulasi  Pemberdayaan  UMKM  Melalui  Omnibus Law.” Info Singkat 11, no. November 2019 (2020).
Simatupang,  Taufik  H.  “Pemihakan  Dan  Pemilihan  Atas  Penelitian  Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal.” Forum Ilmiah 8, no. 1 (2011): 67–71.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UII Press, 1986. Sudarmanto,  Kukuh, Budi  Suryanto,  Muhammad Junaidi, and Bambang  Sadono. “Implikasi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja Terhadap Pembentukan  Produk Hukum Daerah.” Jurnal USM Law Review 4, no. 23 (2021): 702–13. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191.
Sujendro,  Edy.  “Gagasan  Pengaturan  Kodifikasi  Dan  Unifikasi  Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law.” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 385. https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727.
Suryati,  Suryati,  Ramanata  Disurya,  and  Layang  Sardana.  “Tinjauan  Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.” Simbur Cahaya 28, no. 2 (2021): 97–111. https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.902.
Widiatama,  Hadi  Mahmud,  Suparwi.  “Ideologi  Pancasila  Sebagai  Dasar Membangun Negara  Hukum  Indonesia.” Jurnal USM Law Review 3, no. 2 (2020): 310–27. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774.