## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  6  No.  2 – Mei  2022 E-ISSN  2580-9695
Since  September  2017

## IMPLEMENTASI  PROGRAM  KELUARGA  HARAPAN  (PKH) DI  KECAMATAN  SUNGAI  PANDAN  KABUPATEN  HULU SUNGAI  UTARA  (STUDI  KASUS  DESA  RANTAU  KARAU HULU)

## Saidah Hasbiyah
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Corresponding Author: Saidah Hasbiyah saidah.hasbiyah1@gmail.com

## ABSTRACT
The Family Hope Program (PKH) is a social assistance program aimed at alleviating poverty. In Kecamatan Sungai Pandan, the PKH has not been effective. The PKH data still uses data from 2017, PKH participant students  are  not  diligent  in  attending  school,  and  many  PKH  participants  do  not  undergo  health  checks. Based  on  the  above,  this  research  aims  to  understand  the  implementation  of  PKH  in  Kecamatan  Sungai Pandan and the factors influencing it.
This study uses a qualitative descriptive method with data collection through interviews, observations, and documentation.  The  data  source  was  taken  through  purposive  sampling  with  a  total  of  11  people.  Data collection  techniques  include  interviews,  observations,  and  documentation.  The  analysis  techniques  used include  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusion  drawing.  Data  credibility  testing  was  done  by extending observations, increasing provisions, triangulation, and member checking.
The results of the study indicate that the implementation of PKH in Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu  Sungai  Utara,  has  not  been  effective.  First,  in  the  policy  content  sub-variable,  the  interest  indicator affects  the  implementation  of  community  welfare.  The  benefit  indicator  received  improves  the  economy  of PKH participants. The change indicator aimed at in the implementation has not changed the data used. The program  location  indicator  in  the  implementation  is  appropriate  in  Kecamatan  Sungai  Pandan.  The  policy implementer indicator is the PKH companion team. The resource indicator in the implementation still lacks PKH  companions.  Second,  in  the  implementation  environment  sub-variable,  the  actor  indicator  has  been responsible  and  directed  the  participants  they  accompany.  The  institutional  and  regime  characteristics indicator shows that the PKH companion team is not strict enough with PKH participants who still violate and  are  not  given  sanctions  or  punishments.  The  compliance  level  indicator  shows  that  many  PKH participants misuse the assistance provided.
The  factors  influencing  the  implementation  of  the  Family  Hope  Program  (PKH)  in  Kecamatan  Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, are: First, inhibiting factors include invalid data received and low education  levels.  Second,  supporting  factors  include  support  from  community  agencies,  and  participants always provide information.
To improve the implementation of PKH in Kecamatan Sungai Pandan, it is recommended that the Camat of Sungai Pandan pay attention to the implementation of PKH in Kecamatan Sungai Pandan. The Head of the Service  and  Social  Welfare  Section  needs  to  update  the  data  from  the  implementing  agency.  The implementing team should coordinate with the village head. The village head should update the data in their village. PKH participants should use the money provided according to the provisions.
Keywords: Implementation; Hope Family Program

## ABSTRAK
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial menanggulangi kemiskinan. PKH di di  Kecamatan  Sungai  Pandan    belum  efektif,  Data  PKH  masih  menggunakan  data  Tahun  2017 anak  didik  peserta  PKH  tidak  rajin  hadir  ke  sekolah,  dan    banyak  PKH  yang  tidak  memeriksa kesehatan. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PKH di Kecamatan Sungai Pandan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  pengumpulan  data  melalui  wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data melalui penarikan sampel purposive sampling berjumlah 11  orang.  Teknik  pengumpulan  data  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Teknik  analisa digunakan  meliputi reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Uji  kredibilitas  data dengan perpanjang pengamatan, meningkatkan ketentuan, triangulasi dan membercheck. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  belum  efektif.  Pertama,  pada  sub  variabel  isi  kebijakan  pada  indikator kepentingan  mempengaruhi  implementasi  kesejahteraan  masyarakat.  Indikator  manfaat  yang diterima meningkatkan perekonomian peserta PKH menjadi lebih baik. Indikator perubahan yang ingin  dicapai  dalam  implementasi  data  yang  digunakan  tidak  mengalami  perubahan.  Indikator letak  program  dalam  implementasi  sudah  sesuai  berada  di  Kecamatan  Sungai  Pandan.  Indikator pelaksana  kebijakan  tim  pendamping  PKH.  Indikator  sumber  daya  dalam  implementasi  masih kekurangan pendamping PKH. Kedua, pada sub variabel lingkungan implementasi pada indikator aktor pelaksana sudah bertanggung jawab dan mengarahkan peserta yang didampingi. Indikator karakteristik  institusi  dan  rezim  masih  kurang  tegasnya  tim  pendamping  PKH  terhadap  peserta PKH  yang  masih  melanggar  dan  tidak  diberikan  sanksi  atau  hukuman.  Indikator  tingkat kepatuhan masih banyak peserta PKH yang menyalah gunakan bantuan yang diberikan. Adapun faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  program  keluarga  harapan  PKH  di  Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu:Pertama, faktor    penghambat terdiri dari data yang diterima tidak valid, tingkat pendidikan yang masih rendah.Kedua, faktor pendukung terdiri dari dukungan instansi masyarakat, peserta selalu memberikan informasi.
Untuk meningkatkan implementasi PKH di Kecamatan Sungai Pandan, disarankan Camat Sungai Pandan  memperhatikan  tentang  implementasi  PKH  di  Kecamatan  Sungai  Pandan.Kepala  Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial perlu dilakukan pemutakhiran data dari badan pelaksana. Tim pelaksana lakukan koordinasi kepada kepala desa. Kepala desa lakukanlah pemutakhiran data di desanya. Peserta PKH gunakanlah uang yang diberikan sesuai ketentuan.
Kata Kunci: Implementasi ; Program Keluarga Harapan

## A. PENDAHULUAN
Dalam  pembentukan  Undang-Undang  Dasar  1945  mengamanatkan,  bahwa dibentuknya  Negara  Indonesia  dan  dibentuknya  pemerintah  Negara  Indonesia salah satunya adalah untuk memajukan kesejaheraan umum dan mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Artinya  pemahaman  tersebut,  fenomena  kemiskinan  adalah tanggungjawab  dari  negara  yang  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah,  adapun kutipan preambul UUD 1945 tersebut sebagai berikut ini :
“  …  Kemudian  dari  pada  itu  untuk  membentuk  suatu  pemerintahan  negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  Bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahtraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut    melaksanakan ketertiban dunia ….”
Telah  digulirkan  beberapa  program  perlindungan  sosial  yang  diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan kemiskinan dalam mendorong  kesejahteraan  masyarakat.  Program  unggulan  yang  di  klaim pemerintah  salah  satunya  adalah  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  salah  satu  program  Conditional  Cash Transfer  (CCT)    yang  juga  dikenal  di  dunia  dalam  menanggulangi  kemiskinan yang  kronis,  sebagai  bentuk  penanggulangan  sosial.  Program  ini  memberikan bantuan  dana  kepada  RTSM  (  Rumah  Tangga  Sangat  Miskin  ).  Sebagai  upaya percepatan  penanggulangan    kemiskinan,  sejak  tahun  2007  Pemerintah Indonesia  telah  mengkalim  melaksanakan  program  Bantuan  Tunai  Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama sekarang Program Keluarga Harapan (PKH).
Dalam  jangka  pendek  dana  bantuan  PKH  bertujuan  untuk  mengurangi bahan  pengeluaran  rumah  tangga,  dan  dalam  jangka  panjang  merupakan investasi  generasi  masa  depan  yang  lebih  baik  melalui  peningkatan  kesehatan dan  pendidikan  (  dampak  pengembangan  modal  manusia  ).  Artinya,  PKH diharapkan  oleh  pedmerintah  sebagai  program  yang  mampu  memutus  rantai kemiskinan  antar  generasi.  Sementara  secara  khusus,  tujuan  PKH  adalah  :  (1) meningkatkan  akses  dan  kualitas  pelayanan  pendidikan  dan  kesehatan  bagi peserta  PKH;  (2)  meningkatkan  taraf  pendidikan  peserta;  (3)  meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu nifas, bawah llima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota Keluarga Sangat Miskin (KSM); (4) meningkatkan kondisi sosial ekonomi para peserta PKH.
Berdasarkan  obesrvasi  awal  yang  peneliti  lakukan  di  Kecamatan  Sungai Pandan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  tentang  Program  Keluarga  Harapan (PKH) ditemukan permasalahan :
Pertama,  data  yang  dipandang  masih  belum  mencerminkan  keadaan  yang sebenarnya karena data yang digunakan adalah data dari beberapa tahun yang lalu,  bukan  data  yang  sekarang,  sehingga  ada  data  masyarakat  yang  kurang mampu terdaftar,    Rantau Karau Hulu dari tahun 2017-2019 = 65 Orang, Rantau Karau Raya tahun 2017-2019 = 51 Orang, Rantau Karau Tengah tahun 2017-2019 = 57 Orang (Sumber : Pendamping PKH Kecamatan Sungai Pandan)
Kedua,  Masih  banyak  anak  didik  KPM  PKH  yang  tidak  rajin  hadir  setiap bulannya  ke  sekolahpadahal  ini  adalah  kewajiban  KPM  PKH  untuk  memenuhi komitmen  kehadiran  dalam  proses  belajar  minimal  85%  dari  efektif  sekolah dalam  sebulan,  selama  tahun  ajaran  berlangsung  hal  ini  berbeda  dengan Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.
Ketiga,  Masih  banyaknya  KPM  di  desa  tersebut  yang  tidak  komitmen  untuk memeriksakan  kesehatan  (  ibu  hamil  &  anak  usia  dini  )  di  posyandu  setiap bulannya  karena  mereka  menganggap  hal  ini  tidak  akan  berpengaruh  pada bantuan  PKH  yang  mereka  terima  padahal  memeriksa  kesehatan  ke  posyandu adalah  kewajiban KPM PKH  (Sumber  : Pengetahuan  dan Kebijakan    Pelaksana PKH tahun 2018 Dinas Sosial Kab HSU Tentang Hak dan Kewajiban    Penerima
bantuan  PKH).  Penelitian  ini  mengangkat  tentang  Implementasi  Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara menggunakan teori Merilee S. Grindle Maka difokuskan pada :
1. Isi kebijakan (content of policy);
2. Lingkungan implementasi (context of implementation).

## B. METODE PENELITIAN
Tipe  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif kualitatif yang mana peneliti menggali informasi melalui wawancara, observasi atau  dokumentasi  terkait  dengan  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan (Pkh) Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Rantau Karau Hulu). Data yang digali dalam penelitian ini ada dua macam yaitu : a.Data Primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dilapangan  dengan  cara  observasi  (pengamatan  langsung),  melalui  kuesioner dan atau data dari hasil wawancara peneliti dengan informan. b.Data Sekunder, yaitu  data-data  pendukung  yang  digunakan  untuk  melengkapi  informasi  yang dibutuhkan, data tersebut bisa didapatkan dari catatan, buku, artikel, buku-buku sebagai  teori,  dan  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang ingin  diteliti.  Desain  Operasional  Penelitian  diperlukan  untuk  menjabarkan peenelitian  menjadi  konsep,  dimensi,  indikator  dan  ukuran  yang  diarahkan untuk  memperoleh  nilai  variabel  lainnya.  Disamping  itu,  tujuannya  adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan-perbedaan persepsi dalam  penelitian  mengenai  Implementasi  Program  Keluarga  Harapan  (Pkh)  Di Kecamatan  Sungai  Pandan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  (Studi  Kasus  Desa Rantau  Karau  Hulu),  maka  dirancanglah  suatu  desain  operasional  penelitian untuk  mengukur  baik  buruknya  suatu  konsep.  Adapun  teknik  pengumpulan data    yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Observasi (Pengamatan), Wawancara, Dokumentasi.    Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Analisis model ini memungkinkan analisis  data  kualitatif  yang  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara terus-menerus  sampai  tuntas  sehingga  datanya  penuh.  Proses  pelaksanaan analisis  datanya  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahap,  Miles  dan  Huberman dalam Sugiyono (2014:246) antara lain sebagai berikut : Reduksi Data Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Penyajian Data, Penyajian data merupakan  upaya  penyusunan  sekumpulan  informasi  kedalam  suatu  matriks atau  bentuk  yang  mudah  dipahami  yang  disajikan  dalam  bentuk  teks  yang bersifat  naratif.  Pengambilan  kesimpulan,  Kesimpulan  awal yang  dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti
yang  kuat  yang  mendukung  pada  tahap  pengumpulan  data  berikutnya.  Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada awal didukung bukti yang valid dan konsisten  pada  saat  di  lapangan  untuk  mengumpulkan  data,  maka  kesimpulan yang  dikeluarkan  merupakan  kesimpulan  yang  kredibel  sehingga  dengan kesimpulan  ini  diharapkan  dapat  menemukan  temuan  baru  yang  sebelumnya belum ada.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi  merupakan  tahapan  yang  paling  penting  dalam  sebuah kebijakan,  tanpa  implementasi  suatu  kebijuakan  tak  dapat  berjalan.Kebijakan merupakan  seperangkat  tindakan  yang  berorientasi  pada  tujuan  dan  bukan merupakan  keputusan  tunggal,  tetapi  terdiri  dari  beberapa  pilihan  untuk mencapai  tujuan  tertentu  demi  kepentingan  rakyat  banyak.Kebijakan  publik dibuat untuk merespon masalah atau kebutuhan kongkret yang berkembang di masyarakat. Seperangkat tindakan itu terangkum dalam Peraturan Mentri Sosial Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2018  Tentang  Program  Keluarga  Harapan (PKH)
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  dapat  dikatakan  bahwa  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  merupakan  bantuan  tunai  bersyarat  yang  diberikan tidak  secara  cuma-cuma,  namun  ada  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  peserta PKH.
Dikaji  berdasarkan  beberapa  variabel  implementasi  yang  dikemukakan oleh model Merilee S.Grindle (1980) adalah sebagai berikut :

## Isi kebijakan (content of policy)

## Kepentingan yang mempengaruhi implementasi
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi    diatas dapat disimpulkan  bahwa  kepentingan  yang  mempengaruhi  implementasi  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Sungai  Pandan    sudah  cukup  baik, karena  semua  orang  yang  terkait  sudah  sangat menyadari  tentang  kepentingan kesejahteraan  masyarakat  yang  kurang  mampu  melalui  3  akses  layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

## Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  yang dilakukan  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  manfaat  yang  di  terima  dalam implementasi  program  keluarga  harapan  (PKH)    di  Kecamatan  Sungai  Pandan Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  sudahh  cukup  baik,  yang  mana  manfaat  yang didapat  oleh  kelompok  sasaran  adalah  mampu  memberikan  manfaat  kepada KPM untuk meningkatkan perekonomian mereka c.Perubahan yang inginkan di capai dari sebuah kebijakan
Berdasarkan  hasil  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi    yang  dilakukan dapat  penulis  simpulkan  bahwa  perubahan  yang  ingin  dicapai  dalam implementasi program keluarga harapan (PKH) di Kecmatan Sungai Pandan di Desa Rantau Karau    Hulu, Rantau Karau Raya dan Rantau Karau Tengah belum cukup  baik,  walupun  perubahan  yang  ingin  dicapai  untuk  mensejahterakan masyarakat penerima manfaat, tetapi untuk masalah data yang digunkan masih sama  dengan  tahun  2017-2018-2019  tidak  ada  pengurangan  dan    penambahan anggota.

## Ketepatan letak sebuah program
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  dapat  penulis simpulkan  bahwa  letak  sebuah  programkeluarga  harapan  (PKH)  di  Kecamatan Sungai  Pandan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  di  Desa  Rantau  Karau  Hulu, Rantau  Karau  Raya  dan  Rantau  Karau  Tengah  sudah  sesuai  letak  program tersebut  berada  pada  dinas  sosial  yang  menyangkut  kemanusian  dan  sosial sesuai    hasil wawancara dan observasi oleh peneliti.

## Pelaksana Kebijakan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  dapat  penulis simpulkan  bahwa  pelaksanaanprogram  keluarga  harapan  (PKH)  di  Kecamatan Sungai  Pandan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  di  Desa  Rantau  Karau  Hulu, Rantau  Karau  Raya  dan  Rantau  Karau  Tengah  kebijakan  masih  kurang  baik, walaupun pelaksanaan pertemuan dengan KPM setiap satu bulan sekali    namun masih ada KPM yang tidak mengikuti pertemuan tersebut dikarnakan berbagai macam alasan.

## Sumber daya yang digunakan
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dapat penulis  simpulkan  bahwa  sumber  daya  yang  digunakan  dalam  implementasi Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Sungai  Pandan  Kabupaten Hulu  Sungai  Utara  di  Desa  Rantau  Karau  Hulu,  Rantau  Karau    Raya  dan Rantau  Karau  Tengah masih  kurang  baik, hal  ini  terlihat  dari  kewalahanya  tim pendamping PKH dilapangan yang harus mendampingi 5 hingga 7 desa dalam 1 orang pendamping. Sedangkan untuk pendamping PKH yang ada dikecamatan Sungai Pandan hanya ada 5 orang saja.

## Lingkungan implementasi (context of implementation)

## Aktor yang terlibat
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasiyang  dilakukan  dapat  penulis simpulkan  bahwa  aktor  pelaksana  dalam  implementasi  program  keluarga harapan (PKH) di di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Desa Rantau Karau Hulu, Rantau Karau Raya, dan Rantau Karau Tengah    sudah
cukup  baik,  karena  setiap  pendamping  PKH  diberitanggung  jawab  untuk mendampingi, mengarahkan KPM.

## Karakteristik institusi dan rezim
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dapat penulis simpulkan bahwa karakteristik institusi dan rezim yang mempengaruhi dalam    implementasi  program  keluarga  harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Sungai Pandan    Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  di  Desa  Rantau  Karau  Hulu,  Rantau Karau  Raya  dan  Rantau  Karau  Tengah    kurang  baik,  hal  ini  karena  kurangnya ketegasan  dari    tim  pendamping  PKH  yang  terkait  dalam  melaksanakan implementasi  ini  dan  peserta  PKH  yang  masih  melanggar  peraturan  tidak diberikan sanksi atau hukuman yang berat agar    peserta yang masih melanggar menimbulkan efek jera.

## Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  dapat  penulis simpulkan bahwa tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran dalam implementasi  program  keluarga  harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Sungai  Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Desa Rantau Karau Hulu, Rantau Karau Raya dan  Rantau  Karau  Tengah  masih  kurang  baik,  yang  mana  untuk  segi kepatuhannya  masih  banyak  peserta  PKH  yang  malah  gunakan  bantuan  yang diberikan.  Padahal  uang  tersebut  sudah  ditentukan  untuk  hal-hal  yang  boleh digunakan sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018

## D. SIMPULAN
Implementasi  program  keluarga  harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Sungai Pandan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  di  Desa  Rantau  Karau  Hulu,  Rantau Karau  Raya  dan  Rantau  Karau  Tengah  belum    efektip.  Dalam  variabel  isi kebijakan (content  of  policy)  yaitu  :  Pertama,  kepentingan  yang  mempengaruhi implementasi  sudah  cukup  baik,  karena  semua  orang  yang  terlibat  dalam pemanfaatan  PKH  sudah  berupaya  semaksimal  mungkin  dalam  implementasi PKH.  Kedua,  manfaat  yang  di  terima  dalam  implementasi  sudah  cukup  baik, yang  mana  manfaat  yang  didapat  oleh  kelompok  sasaran  adalah  mampu meningkatkan peerekonomian KPM Ketiga, perubahan yang ingin dicapai dalam implementasi masih kurang baik, karena    data yang digunakan masih sama dari tahun  2017  sampai  dengan  2019  tidak  ada  penambahan  dan  pengurangan. Kempat,  letak  sebuah  program  dalam  implementasi  sudah    tepat    berada  di Kecamatan  Sungai  Pandan    sudah  baik,  Hal  ini  sudah  sesuai  bahwa  tim pelaksanaan  (pendamping  PKH)  dibentuk  oleh  pihak  kecamatan  dan berkoordinasi  dengan  Dinas  Sosial.  Kelima,  pelaksanaan  kebijakan  dalam implementasi  masih  kurang  baik,  walaupun  pelaksanaan  pertemuan  dengan anggota PKH dilaksanakan dalam satu bulan sekali, tetapi masih ada yang tidak
hadir  dikarenakan  berbagai  macam  alasan..  Keenam,  sumber  daya  yang digunakan  dalam  implementasi  kurang  baik,  karena  kewalahannya  tim pendamping  yang  harus  mendamping  5  hingga  7  desa  sedangkan  untuk pendamping hanya ada 5 orang saja. Variabel lingkungan implementasi (context of  implementation)  yaitu:  Pertama,  aktor  pelaksana  sudah  cukup  baik,  karena setiap  tim  pendamping  PKH  dharus  bertanggung  jawab  dan  mengarahkan peserta  yang  didampinginya..  Kedua,  karakteristik  institusi  dan  rezim  yang mempengaruhi  dalam  implementasi  kurang  baik,  hal  ini  karena  kurangnya ketegasan  dari  tim  pendamping  PKH  yang  terkait  dalam  melaksanakan impelementasi  ini  dan  peserta  PKH  yang  masih  melanggar  tidak  diberikan sanksi  atau  hukuman  agar  peserta  yang  masih  melanggar  menimbulkan  efek jera.  Ketiga,  tingkat  kepatuhan  dan    responsivitas  kelompok  sasaran  dalam implementasi masih banyak peserta PKH yang menyalah gunakan bantuan yang diberikan , padahal hal tersebut sudah diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  program  keluarga harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Sungai  Pandan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  di Desa Rantau Karau Hulu, Rantau Karau Raya dan Rantau Karau Tengah. Faktor pendukung  yaitu:  Pertama,  dukungan  instansi  masyarakat  untuk  terus mengimplementasikan bahwa dengan adanya dukungan dari instansi pelaksana seperti  tim  pendamping  program  PKH,  Kesos  Kecamatan  Sungai  Pandan, instansi  luar  seperti  polsek/polres  maupun  masyarakat  yang  mudah dikumpulkan  saat  diadakannya  rapat  maupun  pendistribusian.  Kedua,KPM selelu memberikan informasi Sehingga memudahkan untuk mengetahui keluhan peserta  PKH.    Faktor  penghambat  yaitu:  Pertama,  data  belum  sesuai  karena data  yang  diterima  BPS  tidak  valid  dengan  data  sekarang  ini  sehingga  masih terjadi  kesalahan  dalam  sasaran  penerima  program  PKH  ini.    Kedua,  tingkat pendidikan  KPM  belum  sesuai  karena  kurangnya  pemahaman  masyarakat terkait  program  PKH  yang  disebabkan  tingkat  pendidikan  yang  rendah,  dan pola pikir masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
¬¬¬¬  Anonim.  Undang-undang  Dasar  Negaera  Republik  Indonesia Tahun1945
Anonim.  Peraturan  Menteri  Sosial  No.  1  Tahun  2018  Tentang ProgramKeluarga Harapan (PKH)
Anonim. 2018. Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
¬¬¬¬Anonim.  2019.  Kecamatan  Sungai  Pandan    Dalam  Angka 2019.Amuntai: BPS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
Afifuddin,  H  dan  Beni  Ahmad  Saebani.2012.  Metodologi  Penelitian Kualitatif, Bandung: CV.PUSTAKA SETIA.
Agustino,  Leo.  Leo  2015.  Dasar-Dasar  Kebijkan  Publik.  Bandung  :  CV Alfabeta
AksaraWinarno,Budi,2014.Kebijakan Publik. Edisi Revisi.
Gunawan,  Imam.  2015.  Metode  Penelitian  Kualitatif  Teori  &  Praktik.
Jakarta: BUMI AKSARA.
Hairunisa.  2017.  Implementasi  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  45  Tahun  2009  Tentang  Perikanan  di  Kecamatan  Sungai Pandan  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara.  Skripsi  Sarjana  STIA Amuntai: tidak diterbitkan.
Kadji  Yulianto.  2015.    Formulasi  dan  Implementasi  Kebijakan  Publik. Gorontalo: UNG Press
Niawati,  Lisda.  2018.  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel  di  Kota  Amuntai  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara.  Skripsi Sarjana STIA Amuntai: tidak diterbitkan.
Pasolong,  Harbani.  2017.  Teori  Administrasi  Publik.  Bandung: ALFABETA
STIA  Amuntai,  2018.  Pedoman  Penyusunan  Dan  Penulisan  Skripsi. Amuntai: STIA Amuntai.
STIA  Amuntai,  2019.  Pedoman  Penyusunan  Dan  Penulisan  Skripsi. Amuntai: STIA Amuntai.
Subarsino  AG,  2015.  Analisis  Kebijakan  Publik.  Yogyakarta  :  Pustaka Pelajar
Sogiyono. 2017. Metode Penelitian Kebijakan. Bandung : CV Alfabeta Surjawini,  V.  Wiratna,  2014.  Metode  Penelitian  .  Yogyakarta  :  Pustaka Barupress
Sugiyono.  2018.  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: ALFABETA
Tersedia:http://heru2273.blogspot.com/2014/04/implementasi-kebijakan- merilee-s-grindle.html?m=1    online (20 Juni 2020 )
Wahab,  Abdul,  Solichin  2014.  Analisis  Kebijakan  dari  Furmolasi  ke Penyusunan  Model-model  Implementasi  Kebijakan  Publik  Jakarta: BUMI AKSARA.