## Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

## Coordination Mechanism in Corruption Criminal Handling
(Study in Police Resort Of Medan )
Nova Indra Pratama Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : novaindrapratama21@gmail.com

## ABSTRACT
The  form  of  coordination  between  the  Police,  APIP,  BPKP,  and  the  Prosecutors'  Office  is  an external  coordination  that  functions  horizontally.  Managerial  principles  in  coordination  use  the Early Stage pattern. In terms of effectiveness this coordination provides clarity of authority of each institution  in  the  settlement  of  cases,  accuracy  in  acting,  and in  the  speed  of  handling  cases. An obstacle in the coordination between the Police and APIP is the potential for corrupt exemptions on the  pretext  of  "administrative  errors".  Obstacles  can  determine  financial  policy  with  BPK.  The obstacle  regarding  the  Police  with  the  Attorney  General's  Office  is  that  there  is  still  a  need  for overlapping due to the legality of the prosecutor's office in handling corruption at the beginning. Keywords: Coordination, APIP, BPKP, Prosecutor

## ABSTRAK
Bentuk  Koordinasi  antara  Kepolisian,  APIP,  BPKP  dan  Kejaksaan  adalah  koordinasi  eksternal yang bersifat  horizontal. Prinsip  manajerial dalam koordinasi  tersebut  menggunakan pola  Early Stage.  Dari  sisi  efektifitasmya  koordinasi  ini  memberikan  kejelasan  wewenang  masing-masing instansi dalam menangani perkara, ketepatan dalam bertindak, serta pada kecepatan penanganan perkara.  Hal  yang  menjadi  hambatan  dalam  koordinasi  antara  Kepolisian  dengan  APIP  adalah adanya  potensi  pembebasan  koruptor  dengan  dalih  “kesalahan  administratif”.  Hambatan koordinasi  Kepolisian  dengan  BPKP  adalah  terkait  adanya  benturan  penghitungan  kerugian keuangan negara dengan BPK. Hambatan koordinasi antara Kepolisian dengan Kejaksaan adalah dengan  masih  dimungkinkannya  terjadi  tumpang  tindih  penanganan  perkara  karena  legalitas kejaksaan dalam penangan tindak pidana korupsi di tahap awal.
Kata Kunci : Koordinasi, APIP, BPKP, Kejaksaan

## PENDAHULUAN
Ada berbagai macam penyebab tidak tercapainya kesejahteraan DI Negara ini, di antaranya ialah tindak pidana korupsi. 1 Sebagai salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia, korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi
1 Rifki  Syahriah, Efektivitas  Penanganan  Kasus  Korupsi  Oleh  Kepolisian  (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman) , Universitas Negeri Makassar, 2014, hal. 2
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ
© 2021 .Author (s). Published by Universitas Airlangga, Sekolah Pascasarjana. T
© 2021 .Author (s). Published by Universitas Airlangga, Sekolah Pascasarjana. T his article is published under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional. 2
Upaya pemberantasan korupsi adalah merupakan agenda utama yang harus segera  diwujudkan.  Agar  dapat  berjalan  efektif,  upaya  tersebut  harus  bersifat preventif dan represif. Kedua upaya tersebut harus dijalankan secara baik dan dapat saling sinergis, atau diibaratkan keduanya adalah dua sisi dalam satu mata uang. Tanpa ada upaya yang sifatnya preventif, maka upaya yang bersifat represif akan mengalami kegagalan dalam menjalankan misinya.
Polri  dan  Kejaksaan  sebagai  APH  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang penyelidikan/penyidikan dalam setiap kasus pidana Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), termasuk tindak pidana korupsi, hanya  berwenang  melakukan  penyelidikan  kasus  korupsi  yang  merugikan keuangan negara di bawah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Selebihnya ditangani  oleh  lembaga  lain  yakni  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  30  Tahun  2002  tentang  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut  dengan  UU  No.  19 Tahun 2019).
Satuan dalam Polri di tingkat Kepolisian Resort yang berwenang melakukan penyelidikan,  penyidikan,  dan  pengawasan  penyidikan  tindak  pidana  Korupsi adalah Satreskrim. Dalam penanganan suatu kasus tindak pidana korupsi oleh Polri, diperlukan  koordinasi  yang  baik  antar  Aparat  Penegak  Hukum  (terutama Kepolisian  dan  Kejaksaan),  para  Aparatur  Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP) maupun  dengan  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP). Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2017 Tentang  Pembinaan  Dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah, disebutkan  dalam  Pasal  1  bahwa  Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP) terdiri dari inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah
2 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 13.
nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Peran APIP diperlukan dalam pengawasan internal di birokrasi pemerintahan untuk mencegah dan  menanggulangi  terjadinya  korupsi  oleh  aparat  pemerintah.  Selain  APIP  dan BPKP maka Koordininasi yang baik khususnya antara para APH yakni Kepolisian dan Kejaksaan juga penting untuk menghindarkan dari tumpang tindih penanganan kasus.
Sehingga  berdasarkan  uraian  tersebut  penulis  tertarik  untuk  membatasi permasalahan pada permasalahan mengenai Bagaimanakah pola koordinasi antara Kepolisian  dengan  APIP,  Kejaksaan  serta  BPKP  dalam  penyidikan  serta kendalanya untuk mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi.

## METODE

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  karena  permasalahan berhubungan  dengan  manusia  yang  secara  fundamental  bergantung  pada pengamatan.  Menurut  Moleong  Penelitian  kualitatif  adalah  Penelitian  yang bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain-lain  secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
3 Sedangkan  definisi  pendekatan  kualitatif  menurut  Sugiyono  bahwa:  Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan  untuk  meneliti  pada  objek  alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai instrumen  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. 4
3 Moleong,  Lexy  J, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi) ,  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 6
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 9

## Jenis Penelitian
Jenis  Penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan  apa-apa  yang  saat  ini  berlaku.  Di  dalamnya  terdapat  upaya mendeskripsikan,  mencatat,  analisis  dan  menginterpretasikan  kondisi  yang sekarang  ini  terjadi  atau  ada.  Dengan  kata  lain  penelitian  deskriptif  kualitatif ini bertujuan  untuk  memperoleh  informasi-  informasi  mengenai  keadaan  yang  ada. 5 Bahwasanya  penelitian  deskriptif  kualitatif  dirancang  untuk  mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung. 6

## Sumber data
Sumber  data  di  bedakan  antara  data  yang  di  peroleh  langsung  dari masyarakat  dan  dari  bahan  pustaka. 7 Adapun  di  dalam  mendapatkan  data  atau jawaban yang tepat di dalam membahas Tesis ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang di gunakan di dalam penelitian ini maka jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini di bedakan menjadi dua, yaitu:
1. Data Primer
Data primer adalah data empiris yang di peroleh langsung dari sumber data dan metode  pengumpulan  data  primer  dengan  cara,  yaitu: 8 wawancara  yang  di lakukan dengan responden yang sudah di tentukan atau tokoh kunci ( key person ). Adapun  tokoh  kunci  dalam  penelitian  ini  antara  lain  :  3  orang  Penyidik Pembantu Tipikor Satreskrim Polrestabes Medan
2. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang  di  peroleh  melalui  studi  kepustakaan  bahan- bahan hukum, jenis data sekunder yang di gunakan dalam penulisan ini terdiri dari:
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan:
5 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal , BumiAksara, 1999, hal. 26
6 Convelo  G.  Cevilla,  dkk., Pengantar  Metode  Penelitian ,  Universitas  Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 71
7 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum,UI-Pres, Jakarta, 2007, hal. 11
8 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2004, hal.170.
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3) Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  No  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
5) Undang-undang  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik Indonesia.
6) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
7) Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia.
8) Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan
9) Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor
b.  Bahan hukum sekunder,  yaitu bahan-bahan  yang erat hubungannya dengan bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu  dalam  menganalisis  serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas di dalam Tesis ini.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang  paling  utama  dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Oleh karena itu teknik penelitian yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Studi Lapangan
Satu metode pengumpul data yang sering digunakan dalam metode penelitian studi  lapangan  ialah  wawancara  dengan  responden  untuk  mendapatkan
informasi  tentang  isu-isu  yang  menarik  minat  peneliti.  Metode  wawancara banyak dilakukan untuk penelitian eksploratif, deskriptif, maupun eksplanatif. 9 b.   Studi Dokumentasi
Menurut Danial “Studi dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang  diperlukan  sebagai  bahan  data  informasi  sesuai  dengan  masalah penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk; grafik, gambar, surat-surat, foto, akte, dsb.“ 10
c.   Studi Literatur
Danial  dan  Warsiah  menjelaskan  “studi  literatur  adalah  penelitian  yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku- buku, majalah, liflet,  yang  berkenaan  dengan  masalah  dan  tujuan  penelitian”.  Teknik  ini penulis gunakan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang  dihadapi/diteliti  sebagai  bahan  rujukan  dalam  pembahasan  hasil penelitian. 11

## Teknik Analisis Data
Menurut  Patton,  analisis  data  adalah  “proses  mengatur  urutan  data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat  dari  segi  tujuan  penelitian.  Prinsip  pokok  penelitian  kualitatif  adalah menemukan teori dari data. 12
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  langkah-langkah  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Burhan  Bungin, yaitu sebagai berikut: 13
9 Ulber  Silalahi, Metode  Penelitian  Sosial, Refika  Aditama,  Bandung,  2009,  hal. 312
10 Danial ,  E.  dan  Wasriah,  N. Metode  Penulisan  Karya  Ilmiah .  Laboratorium pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 2009, hal. 79
11 Danial, E. Op.Cit., hlm 80
12 Lexi  J  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi) ,  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hal. 103
13 Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah. Ragam Varian Kontemporer Jakarta : Rajawali Pers,2001, hal. 70
1. Pengumpulan Data ( Data Collection )
2. Reduksi Data ( Data Reduction )
3. Display Data
4.  Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan ( Conclution Drawing and Verification )

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Pola Koordinasi Antar Lembaga Kepolisian dengan APIP, Kejaksaan dan BPKP
Koordinasi  merupakan  suatu  proses  pengintegrasian  tujuan-tujuan  dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang  fungsional)  pada  suatu  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  secara efisien  dan  efektif. 14 Suatu  koordinasi  dapat  dilakukan  apabila  kedua  pihak menciptakan suatu kegiatan yang didalamnya saling berkaitan satu sama lain.
Koordinasi  antara  Kepolisian,  APIP,  BPKP  dan  Kejaksaan  dilaksanakan dengan  prinsip  manajerial  yang  disebut Early  Stage .  Berdasarkan  prinsip early stage ini, proses koordinasi harus dilakukan pada tahap awal proses manajerial atau dalam istilah penegakan hukum adalah pada tahap penyelidikan. Koordinasi harus dimulai sejak proses perencanaan sehingga dapat menghasilkan perencanaan dan implementasi  yang  baik.  Jika  koordinasi  selalu  dilakukan  di  awal  maka  semua fungsi  manajemen  yaitu  planning,  organizing,  actuating,  dan  controlling  dapat terlaksana  dengan  baik.  Selain  itu  dengan  proses  koordinasi  yang  baik,  tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih mudah dan cepat. 15
Selanjutnya  jika  dianalisis  dari  peran instansi-instansi  yang  berkoordinasi degnan  Polri  tersebut,  maka  berdasarkan  jenisnya  adalah  sebagaimana  yang disebutkan  Handayaningrat  termasuk  dalam  koordinasi  eksternal  yang  bersifat horizontal yaitu koordinasi dengan dinas-dinas atau instansi lain yang dianggap ada kaitannya  atau  hubungannya  dengan  masalah-  masalah  penegakan  hukum  yang dilaksanakan di dalam wilayah kerjanya. 16
14 Hani T. Handoko, Manajemen , Edisi 2 . BPFE, Yogyakarta, 2009, hal. 195.
15 Mary Parker Follet, Manajemen, Indeks, Jakarta, 2005, hal. 76
16 Soewarno Handayaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen, Haji Masagung, Jakarta, 2002, hal. 83
Beberapa  prinsip  yang  diterapkan  dalam  pelaksanaan  koordinasi  antar instansi sebagaimana disampaikan oleh Suganda antara lain adalah: 17

## 1. Kesepakatan Sasaran
Adanya  kesepakatan  dan  kesatuan  pengertian  mengenai  sasaran  yang  harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama adalah salah satu prinsip koordinasi. Kesepakatan kerjasama antara Instansi terkait (Satreskrim Polrestabes Medan dengan  APIP,  Kejaksaan  dan  BPKP)  ini  terwujud  dalam  berbagai  nota kesepahaman/ Memorandum of Understanding . Adapun nota kesepahaman ini telah  disepakati  oleh  Kepala  instansi  masing-masing  (Kapolri,  Kejaksaan Agung,  Inspektorat  Jenderal  Kementerian  Dalam  Negeri)  dan  berlaku  untuk seluruh  instansi  dibawahnya  termasuk  di  jajaran  Kepolisian  Resor.  Adapun bentuk nota kesepahaman tersebut antara lain diwujudkan dalam :
a) Nota  Kesepahaman  Antara  Kejaksaan  Republik  Indonesia,  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Dan  Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan Pembangunan Tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan  Pengelolaan  Keuangan  Negara  Yang  Berindikasi  Tindak Pidana Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter yang ditandatangani tanggal 28 September 2007
b) Nota  Kesepahaman  Antara  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik Indonesia  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Tentang  Kerja  Sama  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi ditandatangani Maret Tahun 2017
c) Perjanjian  Kerjasama  antara  Kemendagri,  Kejaksaan,  dan  Kepolisian tentang  Koordinasi  APIP  dan  APH  dalam  penanganan  Laporan  atau Pengaduan  Masyarakat  yang  Berindikasi  Tindak  Pidana  Korupsi  pada Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  ditandatangani  tanggal  28 Februari 2018
17 Dann  Sugandha, Koordinasi  Alat  Pemersatu  Gerak  Administrasi ,  Cetakan kedua, Intermedia, Jakarta, 1991, hal. 35

## 2. Kesepakatan Kerjasama
Dalam  setiap  nota  kesepahaman  selalu  ada  Bab  yang  membahas  mengenai ruang  lingkup  kerjasama  antar  instansi  tersebut.  Misalnya  di  Nota Kesepahaman  Antara  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik  Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Kerja  Sama  Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  diatur  ruang lingkup kerjasama untuk melakukan koordinasi dalam hal :
a.  Sinergi Penanganan Tindak Pidana Korupsi;
b.  Pembinaan Aparatur Penegak Hukum
c.  Bantuan Narasumber/ahli, Pengamanan dan Sarana/Prasarana;
d.  Permintaan Data dan/atau Informasi; dan
e.  Peningkatan  dan  Pengembangan  Kapasitas  Kelembagaan  serta  Sumber Daya Manusia.
3. Ketaatan dan loyalitas
Ketaatan  dan  loyalitas  yaitu  kepatuhan  dan  kesetiaan  serta  dari  setiap  pihak instansi  terkait  terhadap  bagian  tugasmasing-masing  serta  jadwal  yang  telah ditetapkan.  Ketaatan  dan  loyalitas  meningkatkan  kemauan  instansi  untuk bekerja sama.
Menurut Munir Fuady nota kesepahaman atau MoU hanyalah merupakan suatu gentlement  agreement saja.  Maksudnya  kekuatan  mengikatnya  suatu  MoU tidak sama dengan perjanjian biasa yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi bagi pelanggarnya. MoU mengikat sebatas pada moral belaka, dalam arti tidak punya  daya  ikat  secara  hukum  bagi  pelanggarnya  tetapi  secara  moral pelanggarnya dianggap tidak gentlement . 18

## 4. Saling Tukar Menukar Informasi
Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kerjasama dilakukan  koordinasi  antara  pejabat  instansi  Polri  dan  Kejaksaan  yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman Tahun 2007 bahwa sekurang-kurangnya
18 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek , Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2002, hal. 92
2  (dua)  bulan  sekali  harus  melakukan  rapat  koordinasi  guna  tukar  menukar informasi.
5. Adanya koordinator
Dalam setiap kegiatan koordinasi antar instansi yang dilakukan harus ada yang memimpin  dan  menggerakkan  serta  memonitor  kerja  sama  tersebut,  serta memimpin  pemecahan  masalah  bersama.  Di  wilayah  Polrestabes  Medan, koordinator dipegang oleh Kapolres dengan mendelegasikan secara struktural kebawah pada Kasatreskrim untuk mengkoordinasikan keselarasan koordinasi dalam internal Polri.
6.   Adanya  sikap  saling  menghormati  terhadap  wewenang  fungsional  masing- masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.
Sikap  menghormati  terhadap  wewenang  fungsional  ini  menjadi  poin  utama dalam  pelaksanaan  koordinasi.  Misalkan  dalam  koordinasi  antara  APIP, Kejaksaan dan Kepolisian yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tahun 2017 menyebutkan bahwa jika ada laporan aduan masyarakat pada Kejaksaan atau  Kepolisian  mengenai  dugaan  korupsi  ASN  maka  harus  diserahkan  ke APIP  sebagai  penghormatan  fungsional  APIP  yang  bertindak  sebagai pengawas  intern  ASN.  Tetapi  sebaliknya  jika  dalam  investigasi  APIP menyebutkan  tidak  adanya  kesalahan  adminstratif  tapi  ada  indikasi  pidana maka  APIP  harus  segera  menyerahkan  pada  APH  baik  kejaksaan  atau kepolisian  sebagai  instansi  yang  melakukan  fungsinya  dalam  penegakan hukum kasus korupsi.
Selanjutnya disini akan dibahas mengenai bagaimana efektifitas koordinasi yang selama ini terjalin antara Satreskrim Polrestabes Medan dengan APIP, BPKP Sumatera Utara dan Kejari Medan yang  akan ditinjau dari beberapa aspek antara lain : 19
19 Nunik  Sri  Wahyuni, Koordinasi  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  (Apip) Dan Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Banyumas , Jurnal UNSOED, Purwokerto, 2017, hal. 762

## 1) Kejelasan
Permasalahan  yang  seringkali  dalam  penanganan  tindak  pidana  korupsi misalnya antara Kepolisian dan Kejaksaan terjadi tumpang tindih pananganan kasus  karena  masing-masing  instansi  merasa  berhak  untuk  menangani. Sebelum  dilakukan  kesepahaman  tentang  koordinasi,  setiap  laporan  aduan ASN yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di Satreskrim Polrestabes Medan  maka  akan  langsung  ditangani  Satreskrim  tanpa  harus  diserahkan terlebih dulu ke APIP. Tidak hanya itu, setelah adanya pemberlakuan UU No. 30  tahun  2014  yang  mana  kewenangan  APIP  telah  diperluas  sehingga mewajibkan setiap laporan masyarakat terhadap ASN yang diduga melakukan korupsi  harus  melalui  APIP,  maka  sebelum  adanya  Nota  Kesepahaman mengenai koordinasi antara APIP-APH dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat  terkait  indikasi  korupsi,  seringkali  Satreskrim  menganggap kewajiban  melalui  APIP  adalah  dengan  melakukan  Pempermohonan penghitungan kerugian negara ke BPKP karena pada dasarnya menurut Pasal 49 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2008 BPKP adalah termasuk dalam definisi APIP.
Sehingga  sebelum  dibentuk  nota  kesepahaman  antara  APH,  Kejaksaan  dan APIP  maka  Satreskrim  Porlestabes  Medan  menganggap  bahwa  cukup berkoordinasi  dengan  BPKP  tanpa  melalui  inspektorat  Kota.  Hal  ini dikarenakan tidak adanya kejelasan koordinasi harus dilakukan dengan APIP yang  mana,  apakah  harus  Inspektorat  Kota  ataukah  BPKP  yang  selama  ini selalu  menghitung  tentang  kerugian  Negara.  Persepsi  inilah  yang mengakibatkan  pemahaman  bahwa  Inspektorat  Kota  tidak  penting  karena sudah ada BPKP.
2) Ketepatan
Dengan adanya koordinasi ini maka pihak Kepolisian yang dalam hal ini adalah Satreskrim  Polrestabes  Medan  tidak  akan  memproses  kasus-kasus  yang dinyatakan oleh APIP sebagai “kesalahan administratif” dan bagi ASN yang dinyatakan  melakukan  kesalahan  administratif  juga  sudah  mengembalikan nominal sejumlah apa yang menjadi kesalahan administratifnya sehingga tepat
sesuai apa yang diamanahkan oleh UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
c. Cepat
Menurut  Penyidik  Satreskrim  Polrestabes  Medan  jika  terjadi  indikasi  tindak pidana  korupsi,  untuk  menilai  kerugian  keuangan  negara  Satreskirm  selalu bekerja  sama  dengan  BPKP  Perwakilan  Provinsi  Sumatera  Utara,  alasannya karena BPKP mitra Polri berdasarkan atas kerja sama yang tertuang dalam satu nota  kesepakatan  atau  disebut Momarandum  Of  Undarstanding (MOU). 20
Efektifitas dari koordinasi melalui MOU tersebut terasa pada setiap permintaan audit investigatif dalam hal menghitung kerugian keuangan negara prosesnya yang mana dalam proses administratif membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama dan prosedurnya tidak tidak berbelit-belit, berbeda dengan lembaga BPK prosesurnya permintaan audit investigasi harus prosedurnya melalui BPK pusat, dan prosesnya terlalu lama dikarenakan pula tugas dan wewenangnya berpusat pada audit keuangan Negara di daerah-daerah dan bukan pengauditannya pada anggaran yang digunakan oleh daerah

## Hambatan Pelaksanaan Koordinasi
Hambatan  Koordinasi  Kepolisian  dengan  APIP  serta  Pemecahan Permasalahannya
Koordinasi antara Kepolisian dengan APIP adalah pada saat muncul aduan masyarakat  tentang  dugaan  korupsi  yang  dilakukan  oleh  ASN.  Satreskrim Polrestabes  Medan akan  berkoordinasi terlebih  dahulu  dengan  APIP  yang  dalam hal  ini  adalah  inspektorat  Kota  Medan,  untuk  kemudian  APIP  melakukan investigasi terhadap ASN tersebut. Jika setelah diselidiki ternyata dugaan tersebut adalah  pelanggaran  administrasi,  maka  akan  ditindak  lanjuti  secara  internal kelembagaan. Namun, bila dugaan tersebut merupakan tindak pidana maka APIP akan  menyerahkan  kepada  Kepolisian.  Dengan  demikian,  peran  APIP  sebagai pencegah  seharusnya  dapat  berjalan  dengan  baik.  Ketika  dugaan  pelanggaran
20 Wawancara dengan Dedhi Suprayudhi, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan, tanggal tanggal 1 Mei 2020.
administratif  telah  terdeteksi,  APIP  dapat  segera  mengingatkan  ASN  yang bersangkutan. Mekanisme ini diharapkan dapat mengurangi anggaran  penyidikan yang harus dikeluarkan oleh APH, serta mempercepat proses penyidikan. Di sisi lain, penguatan APIP melalui MoU atau Perjanjian Kerjasama antara Kemendagri (APIP),  Kejaksaan  dan  Kepolisian  ini  juga  dapat  memberi  jaminan  keamanan kepada  para  ASN  maupun  kepala  daerah,  untuk  tidak  takut  dipidana  ketika membuat kebijakan atau inovasi baru.
Dengan berbagai tujuan positif tersebut, nyatanya mekanisme penindakan aduan korupsi yang disepakati dalam MoU antara APIP, Kejaksaan dan Kepolisian oleh  beberapa  Ahli  hukum  masih  diragukan  efektifitas  implementasinya.  Tidak terpenuhinya  penegakan  hukum  yang  adil  bagi  koruptor  adalah  hal  yang  paling dikhawatirkan oleh para ahli hukum tersebut.
Salah satu pasal yang dipermasalahkan dalam MoU tersebut yang disinyalir dapat menjadi celah lebar untuk lolosnya para koruptor daerah adalah pasal 7 point b  (MoU)  yang  berbunyi  “Terdapat  kerugian  negara/daerah  dan  telah  diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 hari sejak laporan  hasil  pemeriksaan  APIP  atau  BPK  diterima  oleh  pejabat  atau  telah ditindaklanjuti  dan  dinyatakan  selesai  oleh  APIP  atau  BPK”.  Pasal  ini  mengatur apabila aparatur atau pejabat daerah sebagai ASN benar telah melakukan kerugian keuangan negera yang dengan dalih kesalahan adminstrasi kemudian ia membayar ganti  rugi  sejumlah  uang  yang  dituntut  kerugiannya,  maka  hal  tersebut  akan dinyatakan selesai atau dengan kata lain terbebas dari tuntutan pidana. Menurut ahli hukum  Hal  ini  justru  bertentangan  dengan  UU  Tipikor  pasal  4  yang  berbunyi “Pengembalian  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  tidak menghapuskan  dipidananya  pelaku  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 21
Selain  itu  belum  optimalnya  peran  APIP,  karena  ketiadaan  regulasi  yang lebih tinggi (PP atau UU), peran APIP hanya “dipahamkan” melalui berbagai Nota
21 Tisa Lestari, MoU Aduan Korupsi Di Daerah: Penguatan Apip Vs Potensi Pembebasan Koruptor, Jurnal Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, 2018, hal. 3
Kesepahaman. Hal ini tentunya akan membuka potensi penyalahgunaan wewenang oleh  APIP  untuk  “membebaskan‟  pejabat  atau  ASN  daerah  yang  benar-benar melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Saat  ini  peran  APIP  dalam  mekanisme penindakan korupsi bagi ASN adalah sebagai gerbang pertama untuk melakukan screening terhadap aduan dugaan korupsi oleh pejabat daerah dari masyarakat akan terbentur  dengan  posisinya  sebagai  bawahan  Kepala  Daerah.  Sebagaimana disampaikan  oleh  Penyidik  Pembantu  Sareskrim  Polrestabes  Medan  yang  pada intinya  menyatakan  mengenai  potensi  adanya  “main  mata”  antara  SDM  APIP dengan ASN atau pejabat daerah untuk menghentikan penyelidikan terhadap aduan dugaan  korupsi  akan  sangat  terbuka  lebar.  Faktor  yang  paling  dominan  menjadi penyebabnya adalah Posisi APIP yang berada dibawah Kepala Daerah. 22
Selain  itu,  banyaknya  pihak  yang  terlibat  dalam  mengurus  suatu  aduan tindak pidana korupsi juga patut dipertimbangkan, dengan terlibatnya APIP tentu saja  menjadikan  APH  tidak  bisa  langsung  bertindak  dalam  menyelidiki  aduan tersebut  yang  dikhawatirkan  akan  memperlama  proses  penyidikan  dan  tumpang tindih aturan dalam mengurusi perkara tersebut, bisa jadi hal ini dijadikan “tameng” bagi para pelaku untuk berdalih bahwa korupsi yang dilakukan hanyalah tindakan pelanggaran administratif semata..
Melihat adanya kontradiksi antara potensi penguatan APIP dengan potensi “pembebasan‟ koruptor dalam MoU aduan korupsi ini, berikut terdapat beberapa rekomendasi  kebijakan  terkait  isu  ini  agar  kedepannya  APH  yang  berkoordinasi dengan  APIP  tidak  mendapat  stigma  buruk  dari  masyarakat  terkait  dugaan pembebasan koruptor :
1) Regulasi  untuk  menjamin  kemandirian  dan  akuntabilitas  APIP  perlu  segera disahkan.
Regulasi  terkait  penguatan  peran  APIP,  termasuk  perubahan  struktur  APIP agar  berada  di  atas  Kepala  Daerah.  Kedepan  diharapkan  regulasi  dapat dibuatkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Undang-undang (UU). Sejauh ini regulasi terkait peningkatan kapasitas dan wewenang APIP hanya
22 Wawancara dengan Frenki Sianipar, Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 1 Mei 2020
diatur  dalam  peraturan  menteri  (Permen),  diantaranya  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  (Permendagri)  No.  71  tahun  2015  tentang  Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  tahun  2016,  dan  Permendagri  No.  110  tahun  2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2018.
Adapun  revisi  Peraturan  Pemerintah  No.  18  tahun  2016  yang  tengah berlangsung,  perlu  juga  untuk  segera  di  finalisasi.  Revisi  PP  ini  menjadi penting karena salah satunya mengatur soal tugas dan wewenang APIP. Jika nanti  disahkan,  posisi  APIP  bakal  setara  dengan  Sekretaris  Daerah,  dalam artian laporan investigasi APIP di tingkat kabupaten akan diserahkan kepada Gubernur,  bukan  lagi  kepada  bupati,  dan  laporan  di  tingkat  provinsi  akan diserahkan kepada Mendagri, bukan kepada Gubernur.
2) Perlu ada Keterlibatan KPK dalam penyusunan regulasi maupun kesepakatan terkait pencegahan korupsi.
Sebaiknya  baik  APIP  maupun  APH  tetap  mengacu  pada  Undang-Undang Tipikor  tentang  pemberantasan  tindak  korupsi  dalam  membuat  kesepakatan, maupun  tindakan  penjatuhan  hukuman  terkait  tindak  pidana  korupsi  agar terciptanya suatu kesatuan hukum yang kuat. Kerjasama antara berbagai pihak Kementerian/Lembaga  dalam  upaya  mendorong  terciptanya  suatu  ketertiban hukum  tentunya  merupakan  tindakan  yang  patut  dilakukan  namun  hal  yang disepakati dalam kerjasama tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang- undang tertinggi yang telah berlaku. Oleh karena itu, perlu peninjauan kembali MoU aduan korupsi ini dengan mempertimbangkan keiikutsertaan KPK dalam membuat kesepakatan terkait tindak pidana korupsi.
Hambatan  Koordinasi  Kepolisian  dengan  BPKP  serta  Pemecahan Permasalahannya
Kerja  sama  berdasarkan  MOU  antara  BPKP  dengan  Penyidik  membuat permintaan  audit  investigasi  kerugian  keuangan  Negara  baik  dari  Kepolisian maupun dari Penyidik Kejaksaan wilayah hukum Sumatera Utara begitu banyak, sedangkan  peronil  auditor  BPKP  tidak  cukup  atau  sangat  minim  jumlahnya
ditambah kurangnya pendidikan dan pelatihan audit investigative untuk memenuhi target  maksimal  dalam  permintaan  audit  kerugian  keuangan  Negara,  sehingga terkadang  memakan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  tuntasnya  penghitungan kerugian keuangan Negara.
Kendala  lain  adalah  Pasca  putusan  MK  Nomor  25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 4 tahun 2016 yang menerangkan terkait kerugian keuangan negara. Salah satu poinnya yaitu disebutkan  bahwa  Instansi  yang  berwenang  menyatakan  ada  tidaknya  kerugian keuangan  Negara  adalah  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  yang  memiliki kewenangan  konstitusional. 23 Hal  ini  dikarenakan  dalam  praktik  peradilan,  tak jarang  penghitungan  BPK  pun  berbeda  dengan  penghitungan  BPKP.  Selama  ini hasil audit BPK dan hasil BPKP berbeda-beda. Bahkan, terkadang pihak terdakwa dengan kesaksian (keterangan ahli) meringankan mengajukan auditor independen sehingga  dengan  SEMA  tersebut  dikeluarkan  untuk  mendapatkan  kesamaan  dan percepatan pengurusan perkara korupsi. Sehingga bisa jadi dengan adanya SEMA tersebut  koordinasi  antara  Kepolisian  dengan  BPKP  untuk  menghitung  kerugian keuangan negara bisa menjadi sia-sia dikarenakan adanya kekhawatiran penolakan hasil audit BPKP.
Adapun tumpang tindih ( overlapping ) tugas dan kewenangan antara BPKP dan  BPK  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  sebagai  rekomendasi  penulis  untuk pemecahan  permasalahnnya,  maka  sudah  saatnya  harus  dilakukan  pembaharuan substansi  peraturan  perundang-undang  sehingga  tidak  mengganggu  eksistensi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Sehingga kebocoran/kerugian negara  yang  diakibatkan  oleh  pengelolaan  dapat  diminimalisir lebih awal dan sesuai  dengan  tujuan  pengelolaan  keuangan  negara,  untuk  menjamin  eksistensi negara  dalam  rangka  menciptakan  kesejahteraan,  menjamin  pemenuhan hak- hak  masyarakat  dan  membiayai  pelayanan  kepada  masyarakat.  Selain  itu  perlu adanya koordinasi tidak hanya Kepolisian dengan BPKP saja, tetapi juga dengan BPK. Pola koordinasi antar kedua lembaga penghitung kerugian keuangan negara
23 Lihat  Bagian  A  angka  6.  SEMA  Nomor  4  Tahun  2016.  Nomor  : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016. Tanggal 9 Desember 2016
tersebut  perlu  dilakukan  agar  tidak  ada  terjadi  perbedaan  audit  serta  terjadi tumpang  tindih  pembuktian  yang  sama  tentang  kerugian  keuangan  negara  di persidangan. Dari sisi SDM dengan semakin banyaknya permintaan audit kerugian negara  maka  BPKP  harus  benar-benar  giat-giat  melakukan  pelatihan  di  bidang audit  investigative  agar  auditor  benar-benar  menguasai  permasalahan  dan  bisa bertindak efektif dan efisien demi memangkan waktu audit.

## Hambatan Koordinasi Kepolisian Dengan Kejaksaan
Walaupun  telah  dibentuk  nota  kesepahaman  yang  melibatkan  Kepolisian dengan  Kejaksaan  dalam  penananganan  tindak  pidana  korupsi  agar  tidak  terjadi tumpang tindih, tetapi pada dasarnya nota kesepahaman tersebut tidaklah mengikat secara hukum jadi tidak konsekuensi hukum bagi masing-masing pihak jika tidak melaksanakan Nota Kesepahaman tersebut. Jadi Jaksa bisa kapan saja melakukan proses penyelidikan dan penyidikan di tahap awal pada suatu kasus dan berpotensi kasus  tersebut  juga  sedang  dalam  penanganan  Kepolisian.  Jika  sudah  mulai  ada gesekan  dalam  masalah  penyidikan  suatu  kasus,  maka  tidak  dipungkiri  adanya kesan  dari  sebagian  penyidik  Polri  yang  mempertanyakan  legalitas  kewenangan Jaksa  dalam  melakukan  menyidik  pada  tingkat  pertama  kasus  Korupsi.  Tidak adanya  kontrol  terhadap  jaksa  selaku  penyidik,  telah  menghasilkan  berbagai pelanggaran-pelanggaran serius terhadap KUHAP; misalnya: 24
a. Pelanggaran terhadap Pasal 109 ayat (1) KUHAP.
Dalam  keadaan  umum,  penyidik  harus  melaporkan  kepada  penuntut  umum tentang  saat  dimulainya  penyidikan  suatu  perkara.  Apabila  penyidik  tersebut berasal  dari  instansi  yang  sama  dengan  penuntut  umum,  maka  penyidik  tidak pernah  dan  merasa  tidak  perlu  memberitahukan  kepada  penuntut  umum  pada saat  dimulainya  penyidikan.  Dalam  perkara  tindak  pidana  korupsi,  sering penyidik  berasal  dari  Kejaksaan  Agung,  dari  segi  kepangkatan,  senioritas  dan pengalaman, lebih tinggi dari penuntut umum yang berada di Kejaksaan Negeri. Sehingga  jaksa  penyidik  tidak  merasa  perlu  untuk  memberitahukan  kepada penuntut umum, yang berpangkat lebih rendah, saat dimulainya penyidikan yang
24 O.C.  Kaligis, Pengawasan  Terhadap  Jaksa  Selaku  Penyidik  Tindak  Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi P.T. Alumni, Bandung , 2006, hal. 121-123.
dilakukannya. Kalaupun ada pemberitahuan, maka jaksa yang pangkatnya lebih rendah tidak mungkin mengontrol sesuai dengan legal culture di mana berlaku budaya petunjuk.
b.  Pelangaran  Pasal  110  KUHAP  tentang  kaharusan  penuntut  umum  untuk menerima  berkas  perkara  (hasil  penyidikan),  mempelajari  dan  menentukan apakah  hasil  penyidikan  sudah  lengkap  atau  belum.  Apabila  penyidik  dan penuntut  umum  berada  pada  satu  instansi  yang  sama  (satu  atap),  maka  tidak pernah terjadi, penuntut umum memberikan “formulir P-18 atau P-19 (berkas penyidikan dikembalikan disertai catatan-catatan) kepada penyidik. Apalagi jika penyidik memiliki pangkat yang lebih tinggi dari penuntut umum, maka apapun bentuk  hasil  penyidikan  tersebut,  penuntut  umum  akan  segera  “wajib” meneruskan  perkara  tersebut  dan  tidak  mungkin  menyatakan  bahwa  berkas perkara tersebut tidak/belum lengkap.
c. Pelanggaran Pasal 1 angka (24) jo. Pasal 7 ayat (1) point (a) jo.
Pasal  14  KUHAP,  di  mana  seorang  jaksa  bertindak  sebagai  saksi  pelapor, kemudian  jaksa  yang  sama  bertindak  juga  sebagai  penyidik,  dan  kemudian bertindak lagi sebagai penuntut umum.
d.  Pelanggaran  Pasal  8  jo.  Pasal  75  KUHAP,  di  mana  di  dalam  setiap  tindakan penyidikan, penyidik wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan penyidikan.  Hal  ini  pernah  terjadi  dalam  perkara  dugaan  korupsi  mantan Presiden  RI,  H.M.  Soeharto,  yang  mana  3  (tiga)  jaksa  agung  muda  bertindak sebagai  penyidik.  Namun,  hasil  Tanya-jawab  penyidikan  tersebut,  justru dituangkan ke dalam “Berita Acara Wawancara” dan bukannya “Berita Acara Penyidikan’ sebagaimana di maksud KUHAP.
Sehingga untuk menannggulangi berbagai kendala dalam koordinasi antara Kepolisian dan kejaksaan, maka hal terpenting adalah dengan terus mewujudkan sinergitas  Aparatur  penegakan  hukum  dalam Criminal  Justice  System (CJS).
Polrestabes  Medan  harus  lebih  sering  melaksanakan  kegiatan  forum  silaturahmi antara penyidik dan penyidik pembantu dengan seluruh Kepala Seksi dan Jaksa di Kejaksaan Negeri kota Medan. Forum silaturahmi informal dengan pihak kejaksaan itu  berguna  untuk  mensinergikan  kesatuan  tindakan  serta  mempermudah
komunikasi antara penyidik polri dengan para Jaksa Penuntut Umum (JPU), dalam kelengkapan suatu berkas perkara tindak pidana yang diajukanagar dapat dengan cepat  dan  tepat  dalam  pemenuhan  syarat  materil  dan  formil  perkara  serta menghindari berbagai gesekan yang terjadi dilapangan khususnya dalam wewenang penanganan perkara Korupsi.

## KESIMPULAN
Bentuk Koordinasi antara Kepolisian, APIP, BPKP dan Kejaksaan adalah koordinasi eksternal yang bersifat horizontal. Prinsip manajerial dalam koordinasi tersebut menggunakan pola Early Stage atau melaksanaan proses koordinasi yang dilakukan pada tahap awal proses manajerial atau pada tahap penyelidikan. Prinsip yang  diterapkan  dalam  pelaksanaan  koordinasi  antar  instansi  tersebut  adalah melalui kesepakatan sasaran, kesepakatan kerjasama, ketaatan dan loyalitas, saling tukar  informasi,  adanya  koordinator,  serta  sikap  saling  menghormati  terhadap wewenang  fungsional  masing-masing.  Dari  sisi  efektifitasmya  koordinasi  ini memberikan  kejelasan  wewenang  masing-masing  instansi  dalam  menangani perkara, ketepatan dalam bertindak, serta pada kecepatan penanganan perkara. Hal yang menjadi hambatan dalam koordinasi antara Kepolisian dengan APIP adalah adanya  potensi  pembebasan  koruptor  dengan  dalih  “kesalahan  administratif”. Posisi APIP yang berada dibawah Kepala Daerah bisa membuat koordinasi tidak efektif karena faktor independensi dari APIP. Sehingga disini perlu adanya regulasi untuk  menjamin  kemandirian  dan  akuntabilitas  APIP.  Hambatan  koordinasi Kepolisian  dengan  BPKP  adalah  terkait  adanya  benturan  penghitungan  kerugian keuangan  negara  dengan  BPK  sehingga  data  yang  berbeda  mengenai  apakah seseorang itu merugikan keuangan negara atau tidak serta nominal kerugian yang dilakukan seseorang dimungkinkan berbeda saat diajukan di persidangan. Sehingga perlu adanya langkah konkrit untuk melakukan pelibatan koordinasi tripartit antara Kepolisian, BPKP dan BPK agar tidak adanya tumpang tindih antara BPK dengan BPKP.  Terakhir  mengenai  hambatan  koordinasi  antara  Kepolisian  dengan Kejaksaan  adalah  dengan  masih  dimungkinkannya  terjadi  tumpang  tindih penanganan  perkara  karena  legalitas  kejaksaan  dalam  penangan  tindak  pidana
korupsi  di  tahap  awal.  Hambatan  koordinasi  dengan  Kejaksaan  juga  terkadang terjadi  karena  adanya  perbedaan  persepsi  dalam  menangani  suatu  perkara  yang mana  satu  pihak  merasa  lebih  superior  dalam  penanganan  dibandingkan  dengan pihak lain. Untuk mengatasi hal tersebut serta untuk penguatan Nota Kesepahaman yang telah dibuat maka perlu adanya pelaksanaan kegiatan forum silaturahmi antara penyidik  dan  penyidik  pembantu  dengan  seluruh  Kepala  Seksi  dan  Jaksa  di Kejaksaan Negeri kota Medan. Forum silaturahmi informal dengan pihak kejaksaan itu  berguna  untuk  mensinergikan  kesatuan  tindakan  serta  mempermudah komunikasi antara penyidik polri dengan para Jaksa Penuntut Umum (JPU)

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  PT  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2004
Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah. Ragam Varian Kontemporer Jakarta : Rajawali Pers,2001
Convelo  G.  Cevilla,  dkk., Pengantar  Metode  Penelitian ,  Universitas  Indonesia, Jakarta, 1993
Danial ,  E.  dan  Wasriah,  N. Metode  Penulisan  Karya  Ilmiah .  Laboratorium pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. 2009
Dann Sugandha, Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi , Cetakan kedua, Intermedia, Jakarta, 1991
Ermansjah  Djaja, Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK  (Komisi  Pemberantasan Korupsi) , Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Hani T. Handoko, Manajemen , Edisi 2 . BPFE, Yogyakarta, 2009 Lexi  J  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi) ,  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 2007
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal , BumiAksara, 1999 Mary Parker Follet, Manajemen, Indeks, Jakarta, 2005 Moleong,  Lexy  J, Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi) ,  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 2007
Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek , Buku Keempat, PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2002
Nunik Sri Wahyuni, Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Dan Penyidik  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  Di  Kabupaten Banyumas , Jurnal UNSOED, Purwokerto, 2017
O.C. Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi P.T. Alumni, Bandung , 2006 Rifki  Syahriah, Efektivitas  Penanganan  Kasus  Korupsi  Oleh  Kepolisian  (Studi Pada Unit Tipikor Polres Polman) , Universitas Negeri Makassar, 2014 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum,UI-Pres, Jakarta, 2007 Soewarno Handayaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen, Haji Masagung, Jakarta, 2002
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2011
Tisa Lestari, MoU Aduan Korupsi Di Daerah: Penguatan Apip Vs Potensi Pembebasan Koruptor, Jurnal Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara, 2018
Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, Refika Aditama, Bandung, 2009