Uti Possidetis: Journal of International Law ISSN 2721-8333 (online); 2721-8031 (print) Vol. 2 No.3 (2021): 288-304

## Penanggalan Kekebalan Pejabat Diplomatik: Kebijakan Hukum Negara Pengirim atau
Negara Penerima?
Annisa Asfida Sari*; Akbar Kurnia Putra Fakultas Hukum Universitas Jambi *Corresponding Author : asfidaannisa@gmail.com
Submission : 8 Juli 2021 Revision : 24 September 2021 Publication : 12 Oktober 2021

## Abstract
Article  29  of  the  1961  Vienna  Convention  stipulates  that  diplomatic officers are inviolable, may not be arrested or detained. They must be treated  with  respect  and  receiving  countries  must  take  appropriate steps to prevent attacks on their persons, freedoms and dignity. So the consequence  arising  from  the  inviolability  of  a  diplomatic  official  is immunity from the jurisdiction of the receiving country. However, the jurisdictional immunity possessed by diplomatic officials can be waived by  the  sending country  as contained  in  Article 32  of  the  1961  Vienna Convention.  This  article  aims  to  find  out  how  the  mechanism  in  the issuance of immunity (immunity waiver) by the sending country against diplomatic officials. The results of the study show that the subject who has the right to waive the immunity of diplomatic officials who commit violations in the receiving country is the sending country. This waiver of immunity  can  be  carried  out  after  an  application  is submitted  by  the receiving  country  and  submitted  by  the  Head  of  State,  Minister  of Foreign  Affairs  or  the  Head  of  the  Diplomatic  Representative  of  the sending country.
Keywords: diplomatic agent; immunity waiver; sending state
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)

## Abstrak
Pasal  29  Vienna  Convention  1961  menyatakan  bahwa  pejabat diplomatik  tidak  boleh  diganggu  gugat,  tidak  boleh  ditangkap  dan ditahan.  Mereka  harus  diperlakukan  dengan  penuh  hormat  dan negara penerima harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah  serangan  atas  diri,  kebebasan  dan  martabatnya.  Maka akibat yang timbul dari tidak boleh diganggu gugatnya (inviolability) seorang  pejabat  diplomat  adalah  kekebalan  terhadap  yurisdiksi negara  penerima.  Namun  kekebalan  yurisdiksi  yang  dimiliki  oleh pejabat  diplomatik  ini  dapat  ditanggalkan  oleh  negara  pengirim sebagaimana yang terdapat pada Pasal 32 Vienna Convention 1961. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dalam penanggalan  kekebalan  (immunity  waiver)  oleh  negara  pengirim terhadap  pejabat  diplomatik.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa subjek  yang  berhak  untuk  menanggalkan  kekebalan  pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran di negara penerima adalah negara pengirim. Penanggalan kekebalan ini dapat dilakukan setelah adanya  permohonan  yang  diajukan  oleh  negara  penerima  serta disampaikan  oleh  Kepala  Negara,  Menteri  Luar  Negeri  atau  Kepala Perwakilan Diplomatik dari negara pengirim.
Kata  Kunci:  negara  pengirim;  pejabat  diplomatic;  penanggalan kekebalan

## A. Pendahuluan
Kemampuan  suatu  negara  dalam  menjalin  hubungan dengan negara lain pada saat ini tentunya memiliki makna yang penting bagi sebuah negara. Hal tersebut mencerminkan bahwa mereka  telah  memiliki  kecakapan  dalam  menjaga  integritas teritorialnya.  Kemampuan  tersebut  pun  dinilai  dapat menciptakan persamaan kedudukan dan derajat antar masing- masing  negara,  dan  juga  sebagai  bukti  adanya  kemerdekaan
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3  (2021)
dan  kedulatan  yang  dimiliki  oleh  suatu  negara. 1 Dalam  suatu pergaulan  masyarakat  internasional,  tidak  menjadi  hal  yang asing lagi apabila negara-negara selalu mengadakan hubungan satu sama lainnya, hubungan ini didasarkan atas kepentingan negara  masing-masing.  Kepentingan  yang  dimaksud  meliputi antara  lain,  kepentingan  ekonomi,  hukum,  pendidikan,  sosial budaya,  dan  sebagainya. 2 Adanya  hubungan  yang  tetap  dan terus menerus ini merupakan salah satu unsur dari eksistensi masyarakat  internasional. 3 Artikel  ini  mencoba  membahas bagaimana  persoalan  mekanisme  dalam  penanggalan kekebalan  (immunity  waiver)  oleh  negara  pengirim  terhadap pejabat diplomatik.
Hal-hal  semacam  itu  diperlukan  agar  dapat  menjamin para pejabat itu dapat melakukan tugas diplomatiknya secara efektif  dan  efisien. 4 Dengan  adanya  keadaan  saling membutuhkan  antar  negara-negara  dalam  berbagai  aspek kehidupan yang konstan dan berkesinambungan, maka dirasa perlu untuk menjaga dan mengatur hubungan tersebut . 5
1 Hanna  Safira  Nasution.  “Penyalahgunaan  Wewenang  Oleh  Pejabat Diplomatik  Dalam  Melaksanakan  Tugas  Diplomatiknya  Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional”. Jurnal Ilmu Hukum, 2017, hal. 4.
2 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R.  Agoes,  Pengantar  Hukum Internasional. Edisi Ke-2. Bandung: PT. Alumni. 2003. hal. 12.
3 Masyarakat  Internasional  merupakan  suatu  kompleks  kehidupan bersama  yang  terdiri  dari  aneka  ragam  masyarakat  yang  jalin- menjalin dengan erat. Ibid., hal.13.
4 Sumaryo  Suryokusumo,  Hukum  Diplomatik  Dan  Konsuler  Jilid  I. Jakarta: PT. Tatanusa. 2013. hal. 5.
5 Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R.  Agoes.  Pengantar  Hukum
Internasional. hal. 12.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
Pembukaan hubungan diplomatik antar negara tetaplah harus  mensyartkan  adanya  kesepakatan  bersama  (mutual consent) sebagaimana yang telah ditegaskan di Pasal 2 Vienna Convention  on  Diplomatic  Relations  1961  yang  berbunyi  “The establishment  of  diplomatic  relations  between  states  and  of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent”. Perlunya  kesepakatan  bersama  ini  merupakan  wujud  dari penghormatan terhadap kedaulatan suatu negara. Berdasarkan Pasal  3  Ayat  (1)  Vienna  Convention  1961  fungsi-fungsi  dari perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut: 6
1. Representation,  yaitu  mewakili  negara  pengirim  di negara penerima.
2. Protection,  yaitu  melindungi  kepentingan  negara pengirim  dan  kepentingan  warga  negara  pengirim  di negara  penerima  di  dalam  batas-batas  yng diperbolehkan oleh hukum internasional.
3. Negotiation, yaitu melakukan perundingan-
perundingan dengan pemerintah negara penerima.
4. Reporting,  yaitu  melaporkan  kepada  pemerintah tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dengan  cara  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum mengenai  berbagai  aspek  (politik,  ekonomi,  sosial, budaya, militer dan lain-lain). Dalam melaporkan atau
6 Sumaryo  Suryokusumo.  Hukum  Diplomatik  dan  Konsuler.  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2007. hal. 7.
mengawasi hanya yang sah-sah saja, tidak boleh dengan kegiatan spionase.
5. Meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara penerima  dan  mengembangkan  hubungan  ekonomi,
kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
Dalam  melaksanakan  fungsi  yang  dimiliki  oleh perwakilan diplomatik, wakil-wakil negara di negara penerima agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien perlu untuk  diberikan  kekebalan  dan  hak-hak  istimewa.  Dan  juga adanya  kekebalan  diplomatik  ini  untuk  memastikan  bahwa perwakilan  diplomatik  dapat  menjalankan  fungsi  resmi pemerintah  mereka  tanpa  ada  pengaruh  atau  campur  tangan yang  tidak  semestinya  dari  negara  tuan  rumah. 7 Vienna Convention 1961 merupakan yuridis pemberian dan pengakuan kekebalan  dan  hak  istimewa  diplomatik  dalam  pergaulan diplomatik  antar  negara. 8 Pada  Januari  2020,  perjanjian  ini telah mengikat bagi 192 negara. 9 Vienna Convention 1961 pada saat  ini  telah  menjadi  suatu  konvensi  yang  bersifat  universal
7 Rina  Goldenberg’.  “Abuse  of  Diplomatic  Immunity:  Is  the Government  doing  enough?”.  Journal  of  International  and Comparative Law. Vol. 1. 1995. hal. 207.
8 Ibid., hal. 41. 9 United Nations Treaty Collection, dalam
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mt dsg_no=III-3&chapter=3 diakses  pada  tanggal  11  Januari  2020 pukul 18:10.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
karena  seluruh  negara  didunia  telah  meratifikasi  instrumen yuridis tersebut. 10
Vienna  Convention  1961  dalam  Pasal  29  berbunyi  “The Person of a diplomatic agent shall be inviolabel. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent  any  attack  on  his  person,  freedom  or  dignity”.  Akibat yang timbul dari tidak dapat diganggu gugatnya, tidak dapat di tangkap dan ditahan seorang pejabat diplomatik adalah pejabat diplomatik  tersebut  memiliki  kekebalan  terhadap  yurisdiksi negara  penerima  baik  dalam  bidang  pidana,  perdata  dan administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 ayat (1)
Vienna Convention 1961.
Seiring  berjalannya  waktu,  dengan  diberikannya kekebalan  yurisdiksi  negara  penerima  kepada  pejabat diplomatik,  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  pejabat diplomatik  memanfaatkan  kekebalan  dan  keistimewaan  yang dimilikinya sebagai tameng dalam melakukan tindak kejahatan di  negara  penerima,  baik  tindakan  kejahatan  itu  berasal  dari kepentingannya sendiri maupun dari negara penerima.
Walaupun  pejabat  diplomatik  menikmati  kekebalan yurisdiksi negara penerima baik dalam bidang pidana, perdata ataupun  administrasi  namun  kekebalan  tersebut  dapatlah
10 Nicholas  Tandi  Dammen.  “Kewenangan  Perwakilan  RI  Di  Luar Negeri”. Jurnal Hukum Internasional. Vol. 2 No. 4. 2005. hal. 15.
ditanggalkan atau dihapus sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 32 Vienna Convention 1961.

## B. Pembahasan
Sudah  merupakan  suatu  kepastian  bahwa  seorang pejabat  diplomatik  dapat  memperoleh  kekebalan  terhadap penuntutan  pengadilan  dari  negara  penerima.  Tanpa mengurangi  kekebalan-kekebalan  yang  mereka  miliki  serta hak-hak  istimewa  yang  melekat  pada  dirinya  pejabat diplomatik  wajib  menghormati  hukum  dan  peraturan perundang-undangan di negara penerima. Selain itu,  kewajiban untuk  tidak  ikut  campur  urusan  dalam  negeri  dari  negara penerima  adalah  persyaratan  mutlak  yang  harus  ditaati  oleh pejabat diplomatik. 11
Hingga  saat  ini  masih  terdapat  pejabat  diplomatik, keluarga  bahkan  pelayan  pribadi  yang  menyalahgunakan kekebalan  dari  yurisdiksi  pidana  untuk  menghindari penuntutan dari berbagai pelanggaran mulai dari mengemudi di bawah pengaruh alcohol, pengutilan/shoplifting, penyerangan, perdagangan obat-obatan terlarang, penculikan, pemerkosaan, perbudakan dan bahkan pembunuhan. 12
11 Paul  F.  Roye.  “Reforming  the  Laws  and  Practice  of  Diplomatic Immunity”. University of Michigan Journal of Law Reform. Vol. 12.
1978. hal. 98.
12 Mitchell  S.  Ross.  “Rethinking  Diplomatic  Immunity:  A  Review  of Remedial  Approaches  to  Address  of  Diplomatic  Privileges  and Immunities”. American University International Law Review. Vol. 4. 2011. hal. 174.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran diluar fungsinya  sebagai  seorang  pejabat  diplomatik,  maka  negara penerima berhak untuk mengeluarkan pernyataan persona non grata  atau  menolak  pejabat  diplomatik  yang  bersangkutan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Vienna Convention 1961 yang  menegaskan  bahwa  negara  penerima  setiap  saat  dan tanpa penjelasan dapat memberitahu negara pengirim bahwa salah seorang pejabat diplomatiknya adalah persona non grata, karena  itu  negara  pengirim  harus  memanggil  pulang  atau mengakhiri fungsinya di perwakilan. Ayat (2) juga menyatakan bila negara pengirim menolak atau tidak mampu dalam jangka waktu  yang  pantas  melaksankan  kewajibannya,  negara penerima  dapat  menolak  untuk  mengakui  pejabat  yang bersangkutan sebagai anggota perwakilan.
Mengenai  penanggalan  atau  penghapusan  kekebalan diplomatik  ini  ditentukan  dalam  Pasal  32  Vienna  Convention 1961 sebagai berikut:
1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agent and of  persons  enjoying  immunity  under  Article  37  may  be waived by the sending state.
2. Waiver must always be express.
Mengingat yang memberikan
kekebalan dan keistimewaan  diplomatik  pada  diplomat  dan  sanak  keluarga adalah negara pengirim misi, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (1),  yang  harus  menanggalkan  kekebalan  diplomatik  adalah
negara pengirim. 13 Penanggalan kekebalan ini wajib dinyatakan secara tegas sesuai dengan Pasal 32 ayat (2). Ini artinya, negara pengirim  dalam  mengabulkan  pengajuan  penanggalan kekebalan  diplomatik  yang  diajukan  oleh  negara  penerima haruslah  menunjukkan  keinginan  yang  kuat  untuk menanggalkan kekebalan dari pejabat diplomatiknya.
Penanggalan  kekebalan  diplomatik  ini  nyatanya merupakan  suatu  pembatasan  seorang  pejabat  diplomatik terhadap kekebalan yurisdiksi negara penerima. Kementerian Luar  Negeri  negara  penerima  bisa  mengajukan  permohonan penanggalan  kekebalan  diplomatik  kepada  negara  pengirim sebelum  status  persona  non  grata  dijatuhkan  kepada  pejabat diplomat tersebut. 14
Vienna Convention 1961 memuat ketentuan bahwasannya negara penerima bisa mengajukan permohonan kepada negara pengirim  dengan  meminta  kekebalan  pejabat  diplomatiknya ditanggalkan  dengan  tujuan  setelah  ditanggalkan,  diplomat tersebut dapat diadili di pengadilan negara penerima. 15
Menurut  Boer  Mauna,  permohonan  untuk  meminta penanggalan  kekebalan  oleh  negara  penerima  nyatanya beberapa  tahun  belakangan  ini  semakin  tinggi  dikarenakan sering  terjadinya  penyalahgunaan  kekebalan  oleh  pejabat diplomatik  itu  sendiri  seperti  perbuatan  kriminal,
13 Widodo. Hukum  Kekebalan  Diplomatik .  Yogyakarta:  CV  Aswaja pressindo. 2009 . hal. 173.
14 Sumaryo Suryokusumo. Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid I. hal.
146.
15 Ibid.. hal. 145.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
penyeludupan,  pelanggaran  peraturan  lalu  lintas  atau mengendarai  mobil  dalam  keadaan  mabuk  dan  menabrak orang. 16
Namun  dalam  praktek  permohonan  penanggalan kekebalan  (immunity  waiver)  ini  tidak  semua  permohonan dikabulkan  oleh  negara  pengirim.  Apabila  permohonan  yang telah  diajukan  oleh  negara  penerima  tersebut  ditolak  oleh negara  pengirim  maka penolakan  tersebut  akan  disampaikan kepada pemerintah negara penerima. Hal ini dikarenakan tidak adanya  ketentuan  dalam  hukum  diplomatic  untuk mengharuskan  negara  pengirim  untuk  menanggalkan kekebalan yang dimiliki oleh pejabat diplomatiknya di negara penerima.
Terhadap pejabat diplomatik sepanjang kekebalan yang dimiliknya  itu  tidak  ditanggalkan  oleh  negara  pengirimnya maka pejabat diplomatic tersebut  tidak dapat diproses karena kekebalannya  bersifat  mutlak  dan  terhindar  dari  kekuasaan hukum  negara  penerima  baik  pidana,  hukum  perdata  dan administrasi. 17
Sebenarnya, kekebalan dan keistimewaan diplomatic ini bersumber  pada  hukum  internasional  sehingga  yang mempunyai hak untuk memberi dan menanggalkannya adalah subjek hukum internasional, dalam hal ini yang menjadi subjek
16 Boer  Mauna. Hukum  Internasional  Pengertian  Peranan  dan  Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni. 2018 . hal. 552. 17 Sumaryo Suryokusumo. Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid I. hal.
145.
hukum  internasional  adalah  negara,  bukan  diplomat  karena posisi diplomat disini sebagai alat perlengkapan negara, bukan individu. 18 Berdasarkan  pertimbangan  teoritis  inilah  maka pihak  yang  mempunyai  hak  memberi  dan  menanggalkan kekebalan diplomatik ini adalah negara pengirim.
Apakah penanggalan kekebalan tersebut harus dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau  kepala  perwakilan  negara  pengirim?  Permasalahan  ini muncul karena dalam Vienna Convention 1961 tidak dijelaskan secara  pasti  dan  hanya  disebutkan  secara  tegas  oleh  negara penerima.
Ko Swan Sik berpendapat bahwa penanggalan kekebalan diplomatik  tidak  mesti  dinyatakan  secara khusus  oleh  kepala negara  pengirim,  namun  pernyataan  kepala  perwakilan  yang bersangkutan telah dianggap cukup karena kepala perwakilan adalah merupakan wakil negara penerima. 19
Pendapat  tersebut  cocok  apabila  kekebalan  yang ditanggalkan  kedudukannya  ada  di  bawah  kepala  perwakilan diplomatic.  Lalu  bagaimana  andai  kata  yang  ditanggalkan kekebalannya  adalah  kepala  perwakilan  itu  sendiri.  Jika  yang ditanggalkan  adalah  kekebalan  kepala  perwakilan  maka pernyataan  penanggalan  kekebalan  dapat  disampaikan  oleh kepala  negara  pengirim  atau  menteri  luar  negeri  nya  karena
18 Widodo. Hukum Kekebalan Diplomatik . hal. 175.
19 Widodo. Hukum Kekebalan Diplomatik . hal. 175.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
dalam  hal  ini  kepala  negara  telah  mempercayai  persoalan perwakilan diplomatik kepada Menteri luar negerinya.
Namun  untuk  pengambilan  keputusan  mengenai penanggalan  kekebalan  terhadap  pejabat  diplomatik  yang bersangkutan  tetap  berada  di  tangan  kepala  negara  dengan dasar-dasar  pertimbangan  yang  diberikan  oleh  menteri  luar negerinya dan juga pengaduan dari negara penerima.
Berikut  contoh  pelanggaran-pelanggaran  di  negara penerima,  maka  negara  penerima  berhak  mengajukan permohonan  penanggalan  kekebalan  diplomatik  ke  negara pengirim: 20
1. Pelanggaran penggunaan senjata api.
2. Pemerkosaan
Baik pemerkosaan terhadap orang yang masih ada  hubungan  keluarga,  kasus-kasus  serius, tindakan yang tidak senonoh serta kasus-kasus seksual yang serius lainnya.
3. Penipuan
4. Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan mabuk baik yang mengakibatkan luka pada seseorang.
5. Kecelakaan lainnya yang menyebabkan
kematian atau luka serius lainnya.
6. Pencurian
Baik  pencurian  dalam  jumlah  besar  maupun pencurian dalam jumlah yang kecil.
7. Kejahatan-kejahatan  lainnya  dengan  sanksi lebih dari dua belas tahun.
20 Sri Wartini. “Efektifitas Penanggalan Kekebalan Diplomatik Sebagai Bentuk  Perlindungan  Negara  Penerima”.  Jurnal  Hukum  dan Keadilan. Vol. 2., No. 1, 1999, hal. 134.
Mengenai permohonan penanggalan kekebalan terhadap pejabat  diplomatik  ini  dapat  diajukan  oleh  negara  penerima pada  saat  pejabat  diplomatik  yang  bersangkutan  berada  di wilayah  negara  penerima  ataupun  ketika  pejabat  diplomatik yang bersangkutan pulang ke negara pengirim dengan maksud menghindari pelanggaran yang ia perbuat di negara penerima dan  dimana  pejabat  diplomatik  tersebut  tidak  dinyatakan persona  non  grata  oleh  negara  penerima  serta tenggat  waktu untuk fungsi-fungsinya di negara penerima belum selesai.
Pasal  32  ayat  (3)  Vienna  Convention  1961  menentukan suatu gugatan balasan terhadap perkara perdata yang dimulai oleh  seorang  pejabat  diplomatik  yang  menikmati  kekebalan dari yurisdiksi peradilan negara penerima, dapat diajukan oleh pejabat diplomatik tersebut asalkan gugatan balasan tersebut harus mempunyai hubungan dengan gugatan semula.
Jika  pejabat  diplomatik  memulai  mengguggat  warga negara penerima dan kemudian dikalahkan, maka terhadapnya tidak dapat diambil tindakan-tindakan paksaan sebagai akibat dari putusan hakim dari peradilan negara penerima dan alat- alat  negara  penerima  tidak  boleh  melakukan  langkah pemaksaan  atas  pejabat  diplomatik  tersebut  agar melaksanakan keputusan hakim. 21
Selain  itu,  Pasal  32  ayat  (4)  Vienna  Convention  1961 menyatakan “Waiver of immunity from jurisdiction in respect of
21 Widodo. Hukum Kekebalan Diplomatik . hal. 176.
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
civil  or  administrative  proceedings  shall  no  be  held  to  imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgment for wich a separate waiver shall be necessary”.
Dengan  demikian,  penanggalan  kekebalan  pejabat diplomatik dalam lapangan hukum perdata dan administrasi di pengadilan  negara  penerima  tidak  dengan  sendirinya menanggalkan  kekebalan  diplomatik  dalam  hal  eksekusi putusan  hakim,  melainkan  harus  terdapat  sendiri  suatu pernyataaan penanggalan kekebalan secara terpisah sehingga, putusan  hakim  baru  dapat  dilaksanakan  oleh  pejabat diplomatik apabila negara pengirim menyatakan penanggalan kekebalan  tersendiri  atas  hal  tersebut  pada  seorang  pejabat diplomatik.
Demikianlah  penanggalan  kekebalan  diplomatik  ini nyatanya  merupakan  suatu  pembatasan  terhadap  kekebalan yurisdiksi  bagi  pejabat  diplomatik  di  negara  penerima.  Dan yang  perlu  diketahui  juga  bahwa  pejabat  diplomatik  tidaklah kebal  dari  yurisdiksi  negara  pengirimnya.  Penanggalan kekebalan (immunity waiver) ini hanya dapat berjalan dengan baik  apabila  adanya  hubungan  atau  komitmen  antar  kedua negara untuk menyelesaikan perkara pejabat diplomatik yang melakukan  pelanggaran  di  negara  penerima  sehingga  dapat menentukan proses penanggalan dapat berlanjut atau tidak.

## C. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  maka  dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penanggalan Kekebalan (immunity waiver)  terhadap  pejabat  diplomatik  haruslah  dilakukan  oleh negara  pengirim  karena  hak  untuk  memberikan  kekebalan terhadap pejabat diplomatik di negara penerima adalah negara pengirim  sesuai  dengan  Pasal  32  Vienna  Convention  1961. Penanggalan  kekebalan  ini  baru  dapat  dilakukan  setelah adanya  permohonan  yang  dilakukan  oleh  negara  penerima melalui  kementerian  luar  negeri  masing-masing  negara. Namun,  tidak  semua  permohonan  yang  diajukan  harus disetujui oleh negara pengirim sebab di Vienna Convention 1961 tidak  menyebutkan  kewajiban  bagi  negara  pengirim  untuk menyetujui permohonan penanggalan kekebalan yang diajukan oleh negara penerima.
Permohonan penanggalan kekebalan ini dapat diajukan baik  pejabat  diplomatik  yang  bersangkutan  masih  berada  di wilayah  negara  penerima  ataupun  pada  saat  ia  pulang  ke negara  pengirimnya  dengan  maksud  menghindari  kasus pelanggaran  yang  ia  lakukan  di  negara  penerima.  Walaupun yang berhak untuk menanggalkan kekebalan terhadap pejabat diplomatik  adalah  negara  pengirim  namun  pernyataan  ini dapat  dikeluarkan  oleh  Kepala  Negara,  Menteri  Luar  Negeri ataupun Kepala Perwakilan Diplomatik dari negara pengirim. Sementara  itu  untuk  menjalankan  putusan  hakim  dari peradilan perdata atau administrasi negara penerima harus ada
Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 2, No. 3 (2021)
penanggalan kekebalan terpisah yang dikeluarkan oleh negara pengirim.

## Referensi

## Instrumen Hukum
Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 Crimes Act New Zealand 1961

## Buku
Kusumaatmadja, Mochtar dan R. Agoes, Etty. Pengantar Hukum Internasional. Edisi Ke-2. Bandung: PT. Alumni. 2003. Mauna,  Boer.  Hukum  Internasional  Pengertian  Peranan  dan
Fungsi dalam Era Dinamika Global,  Bandung: PT. Alumni.
2018.
Suryokusumo, Sumaryo.  Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid
I. Jakarta: PT. Tatanusa. 2013.
Suryokusumo,  Sumaryo.  Hukum  Diplomatik  Dan  Konsuler.
Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada.  Yogyakarta.
2007.
Suryono,  Edy  dan  Arisoendha,  Moenir.  Hukum  Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaanya. Bandung: Angkasa. 1986.
Widodo. Hukum Kekebalan Diplomatik. Yogyakarta: CV Aswaja pressindo. 2009.

## Artikel/Jurnal/Karya Ilmiah
Dammen, Nicholas Tandi. “Kewenangan Perwakilan RI Di Luar Negeri”. Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No. 4, 2005. Goldenberg’,  Rina.  “Abuse  of  Diplomatic  Immunity:  Is  the Government doing enough?”,  Journal of International and Comparative Law, Vol. 1, 1995.
Nasution,  Hanna  Safira.  “Penyalahgunaan  Wewenang  Oleh Pejabat  Diplomatik  Dalam  Melaksanakan  Tugas Diplomatiknya Ditinjau Dari Aspek Hukum Internasional”, Jurnal Ilmu Hukum, 2017.
Ross, Mitchell S. “Rethinking Diplomatic Immunity: A Review of Remedial Approaches to Address of Diplomatic Privileges and  Immunities”,  American  University  International  Law Review, Vol. 4, 2011.
Roye, Paul F. “Reforming the Laws and Practice of Diplomatic Immunity”,  University of Michigan Journal  of Law Reform, Vol. 12, 1978.
Wartini,  Sri.  “Efektifitas  Penanggalan  Kekebalan  Diplomatik Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Negara  Penerima”,  Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 2., No. 1, 1999.

## Website
United Nations Treaty Collection, dalam https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TRE ATY&mtdsg_no=III-3&chapter=3 diakses pada tanggal 11 Januari 2020.