## KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023
Moch. Ichsan mochichsan00@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Anang Dony Irawan anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

## Abstrak
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  perkara  Nomor  90/PUU-XXI/2023  dalam  uji pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017, pendapat para ahli hukum dan Masyarakat saling  bertentangan.  Ada  partai  politik  yang  menyatakan  keputusan  tersebut benar,  dan  ada  juga  yang  menyatakan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  salah. Selanjutnya,  masalah  yang  dirumuskan  dalam  studi  ini  berlandaskan  pada  latar belakang  tersebut  yakni  kompetensi  Mahkamah  Konstitusi  dan  akibat  hukum putusannya.  Metode  penelitian  adalah  pendekatan  hukum  normatif  dan  aplikatif. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kepustakaan  yaitu.  studi  kualitatif  yang dijalankan  dengan  menghimpun  bahan-bahan  pustaka,  membaca  lalu  mencatat, hingga  melakukan  analisis pada bahan pustaka yang  telah dipilih untuk  dipakai. Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  mempunyai kompetensi  mengambil  keputusan  atas  hal-hal  yang  mempunyai  kaitan  dengan batasan  usia  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dimana  keputusan  pengadilan tersebut bersifat pasti dan mengikat.
Kata kunci: Putusan; Pemilihan Umum; Mahkamah Konstitusi; Indonesia

## Abstract
The  decision  of  the  Constitutional  Court  in  case  Number  90/PUU-XXI/2023  in  the general election trial Number 7 of 2017, the opinions of legal experts and the public are contradictory. There are political parties who say the decision is right, and there are  also  those  who  say  the  Constitutional  Court's  decision  is  wrong.  Furthermore, the  problem  formulated  in  this  study  is  based  on  this  background,  namely  the competence of the Constitutional Court and the legal consequences of its decisions. The  research  method  is  a  normative  and  applicable  legal  approach.  This  research

## Gorontalo

## Law Review
Volume 7 -  No. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
uses  library  research,  namely.  Qualitative  studies  are  carried  out  by  collecting library  materials,  reading  and  taking  notes,  and  carrying  out  analysis  on  library materials that have been selected for use. Based on the results of this research, the Constitutional Court has the competence to make decisions on matters relating to the age limit for candidates for President and Vice President, where the court's decision is definite and binding.
Keywords: Decision; General Election; Constitutional Court; Indonesia.

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia,  sebagai  Negara  hukum,  berupaya  menjamin  terpeliharanya konstitusi sebagai hukum dalam sebuah Negara yang paling tinggi (the supreme law of the land). Agar tujuan ini bisa terlaksana, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan  fungsi  sebagai  ‘the  guardian’  dan  ‘the  ultimate  of  the  constitution’ (Asshiddiqie,  2006).  Kedudukan,  kewenangan,  dan  kewajiban  Mahkamah Konstitusi  menjadi  landasan  utama  dalam  menjalankan  fungsinya  sebagai konstitusional. Sebagai sebuah lembaga yang independen, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang vital dalam memastikan bahwa setiap tindakan Pemerintah dan Undang-Undang yang diberlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang tercantum  dalam  konstitusi.  Dalam  kewenangan  yang  dimilikinya  mencakup pemeriksaan terhadap konstitusionalitas Undang-Undang, keputusan Pemerintah,  dan  perbuatan  hukum  lainnya  yang  dapat  memengaruhi  hak-hak dasar  Warga  Negara  (Riewanto  et  al.,  2019).  Seiring  dengan  itu,  Mahkamah Konstitusi  juga  diberi  tanggung  jawab  untuk  memutuskan  sengketa  mengenai kewenangan antar Lembaga Negara, memastikan keseimbangan kekuasaan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional individu.
Meskipun keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, faktanya keputusan akhir  Mahkamah  Konstitusi  tidak  mendapat  tanggapan  positif  dari  lembaga pemerintah  lainnya,  dan  keputusan  akhir  tersebut  mendapat  penolakan  keras dari  sebagian  kecil  pemerintahan  yang  inkonstitusional  (Lambonan,  2018). Lembaga  yudikatif  merupakan  lembaga  yang  paling  lemah,  bahkan  dalam pelaksaan keputusannya lembaga yudikatif harus dibantu oleh lembaga eksekutif dan  Legislatif,  karena  lembaga  eksekutif  mempunyai  alat  yang  kuat  seperti kekuatan hukum sedangkan Legislatif bertanggung jawab atas keuangan Negara (Samsul, 2009). Di sisi lain, otoritas kehakiman hanya mempunyai yurisdiksi atas kasus-kasus  tersebut.  Akibatnya,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  selalu dapat  dilaksanakan  karena  rumitnya  permasalahan  yang  timbul  selama  masa penerapan putusan akhir, bahkan putusan akhir Mahkamah Konstitusi seringkali disimpangi  oleh  Lembaga  Legislatif  dalam  proses  penyusunan  peraturan Perundang-Undangan (Maulidi, 2019).
Pembatasan  usia  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  cukup  banyak  menjadi perenungan  Masyarakat  sejak  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  perkara nomor  90/PUU-XXI/2023.  Persyaratan  pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf q pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang  Pemilihan  Umum  diubah  dengan  keputusan  ini  (Wiyata,  2023). Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  seseorang  yang  mencalonkan  diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden diperbolehkan mempunyai usia kurang dari empat  puluh  tahun  jika  mereka  pernah  atau  sedang  memegang  jabatan  publik yang  dipilih  melalui  pemilihan  umum,  termasuk  pemilihan  kepala  daerah. Putusan  Mahkamah  Konsitusi  ini  membuka  pintu  peluang  bagi  calon  yang umurnya  masih  dibawah  tetapi  pernah  menjabat  sebagai  Gubernur.  Selain  itu, putusan tersebut juga menimbulkan dugaan benturan kepentingan dengan ketua Mahkamah Konstitusi dimana Ketua Mahkamah dalam memutus perkara tesebut
memiliki  hubungan  keluarga  dengan  individu  yang  disoroti  dalam  perkara  yang diperiksa.  Pada  putusan  MKMK  Nomor  02/MKMK/L/11/2023  menyatakan bahwa  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  bersalah  atas  pelanggaran  kode  etik  dan perilaku  para  hakim  yang  menangani  putusan  Nomor  90/PUU-XXI/2023. Sehingga ketua Hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan dari posisinya.
Saat  melaksanakan  tugasnya,  Hakim  Konstitusi  wajib  berpegang  pada standar  perilaku  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  huruf  b  Nomor  4 Undang-Undang  8  Tahun  2011  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Tentang Hakim Konstitusi jika kode  etik  dan  perilaku  yang  diharapkan  dari  seorang  Hakim  Konstitusi  sudah dilanggar (Mahkamah Konstitusi RI, 2023), maka terdapat risiko hukum bahwa ia akan diberhentikan dengan tidak hormat. Mahkamah Konstitusi telah melakukan interpretasi  terhadap  Undang-Undang  yang  ada,  dan  putusan  ini  bersifat mengikat bagi semua pihak (Gobel, 2019).
Latar  belakang  yang  sudah  dijabarkan  di  atas  menjadi  dasar  timbulnya masalah,  yakni  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  terhadap  putusan  perkara Nomor  90/PUU-XXI/2023.  Dalam  penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  dan menganalisa  serta  memfokuskan  pada  isu  hukum  yang  terjadi,  maka  rumusan masalah sebagai Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara  batasan  usia  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan  Bagaimana  akibat hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  masuk  ke  dalam  jenis  studi  hukum  normatif,  dimana berbagai  sumber  yang  membahas  masalah  hukum  dengan  pengkajian  dan evaluasi  terhadap  berbagai  sumber  yang  berhubungan  dengan  permasalahan hukum  (Anang  Dony  Irawan,  2018).  Melihat  permasalahan  yang  dikaji  dalam penelitian  ini,  yaitu  menganalisis  tentang  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi Terhadap  Putusan  Perkara  Nomor  90/PUU-XXI/2023.  Pendekatan  Perundang- undangan  dipakai  untuk  studi  ini  dengan  menjalankan  analisis  dan  kajian Undang-undang yang mempunyai kaitan dengan persoalan atau problem hukum yang bisa saja mempunyai pengaruh di masa depan.

## 3. PEMBAHASAN
a) Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Batasan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dan Mahkamah Agung (MA) memiliki kedudukan setara  dalam konteks peradilan independen  (Yumna  &  Subekti,  2022).  Mahkamah  Konstitusi  sering  dikenal dengan  sebutan  'The  Sole  Interpreter  of  Constitution'  sebab  dalam pelaksanaan tugas yang antara lain ialah mengevaluasi peraturan perundang- undangan  yang  inkonstitusional,  Mahkamah  Konstitusi  juga  menafsirkan konstitusi  (Kurniawati  &  Liany,  2019).  Mahkamah  Konstitusi  memegang peran  sentral  dalam  mengadili,  yang  dapat  memiliki  peran  sentral  dalam mengadili,  yang  dapat  memiliki  dampak  signifikam  terhadap  kekuasan lembaga  lainnya.  Terutama  terhadap  lembaga  Legislatif yang  dimana  produk hukumnya dapat menjadi objek review.
Untuk  menguatkan  asas  konstitusionalisme  UUD  1945,  Mahkamah Konstitusi  dianggap  sebagai  pelindung  konstitusi  tersebut.  Oleh  sebab  hal tersebut,  sebagai  bentuk  penghormatan  terhadap  prinsip  konstitusionalitas, maka  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  dibatasi  (Andiraharja,  2021). Pembatasan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  merupakan  bagian  dari penyelenggaraan sistem keseimbangan kekuasaan diantara lembaga-lembaga Negara,  yang  dikenal  sebagai  (check  and  balances).  Suatu  undang-undang,
termasuk  undang-undang  yang  mempunyai  kaitan  dengan  bahasan  tentang pembatasan  umur  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  dapat  diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai komponen penting dalam sistem politik di banyak Negara, batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden sering kali menjadi topik perdebatan (Kurniawan, 2020).
Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 (Legislatif dan Eksekutif) ialah suatu dokumen yang mengikat secara hukum yang  ditetapkan  oleh  instansi  pemerintah  yang  berwenang  dengan  tujuan untuk  mengatur,  membatasi,  mengumumkan,  serta  menghukum.  Ketentuan Umum Peraturan Perundang-Undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR)  dengan  persetujuan  bulat  Presiden  diatur  dalam  Pasal  1 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Ketentuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rasyid, 2006). Fungsi hukum juga bisa menjadi  pedoman  untuk  Masyarakat  dalam  membentuk  kedudukan  politik dan  hukum  dan  juga  mengatur  tatanan  kehidupan  kelompok  Masyarakat yang  harmonis  untuk  mewujudkan  cita-cita  bangsa  yang  terorganisir  (Sami an & Prakasa, 2021). Apabila Undang-Undang itu diakui sahnya, baik dengan diumumkannya  dalam  Berita  Negara,  atau  dengan  mulai  berlakunya  pada tanggal  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  itu,  berlakulah  suatu  fiksi hukum,  yang  menganggap  bahwa  setiap  orang  mengetahui  keberadaan Undang-Undang itu, sehingga tidak ada seseorang dapat secara sah membela diri ketidaktahuan akan keberadaan Undang-Undang ini (Hariri, 2019). Asas  fiksi  hukum  tertuang  dalam  Pasal  81    Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011. Jika Undang-Undang itu sah menurut ketentuan yang berlaku, maka Undang-Undang Dasar (1945) mengatur Mahkamah Konstitusi sebagai wadah  untuk  mengambil  Tindakan,  perbuatan  yang  keberadaan  hukumnya merugikan  para  pihak  (A.  Irawan,  2019).  Apakah  kewenangan  menguji Undang-Undang  Dasar  berdasarkan  Pasal  24  C  (1)  UUD  1945  yang menyatakan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi  berhak  memutus  pada  tingkat pertama  dan  terakhir,  yang  putusannya  bersifat  final  terhadap  pengujian Undang-Undang yang inkonstitusional (Pemerintah Indonesia, 2017). Putusan tingkat  pertama  dan  terakhir  yang  bersifat  konklusif  merupakan  evaluasi terhadap Undang-Undang yang inkonstitusional menurut Pasal 10 UU Nomor 24  Tahun  2003  (Dony  Irawan  &  Prasetyo,  2022).  Tugas  pokok  dan  fungsi Mahkamah Konstitusi adalah melindungi konstitusi agar sesuai dengan asas hukum  konstitusionalitas.  Hal  inilah  yang  melatar  belakangi  Negara-Negara yang  memasukkan  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  sistem ketatanegaraannya.  Demi  melindungi  konstitusi,  tidak  mungkin  lagi  dapat dihindari  penerapan  fungsi  kontrol  yudikatif  terhadap  hukum  dalam penyelenggaraan  Negara  Indonesia,  karena  UUD  1945  telah  menegaskan bahwa  sistem  tersebut  tidak  lagi  berdasarkan  pada  supremasi  parlemen, tetapi pada supremasi Negara (Labolo, 2015).
Terlihat dari Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 bahwa apabila suatu Undang- Undang  ditentang,  kewenangan  membatalkan  Undang-Undang  tersebut  ada pada  Mahkamah  Konstitusi  yang  putusannya  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  dan  mengikat.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  tujuan  Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai pemeriksa eksklusif terhadap kewenangan Legislatif terhadap  peraturan  Perundang-Undangan  yang  menyimpang  dari  Undang- Undang.  Bambang  Sutiyoso  menyatakan,  untuk  memelihara  stabilitas pemerintahan Negara, Mahkamah Konstitusi ada dan juga untuk mengoreksi masa  lalu  kehidupan  ketatanegaraan  yang  disebabkan  oleh  banyaknya penafsiran  terhadap  konstitusi  (Sutiyoso,  2016).  Kesimpulan yang akhir dari
suatu  putusan  Mahkamah  Konstitusi  ialah  merupakan  suatu  larangan  atau perintah  yang  kekuatan  serta  akibat  hukumnya  sangat  besar.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  sifat  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat  final  dan mengikat,  yang  tentunya  dapat  mempengaruhi  peraturan  Perundang- Undangan  lain sebelum  dan sesudahnya.  Ciri ini menyatakan  bahwa  Hakim Konstitusi  selanjutnya  mempunyai  kewajiban  berpegang  pada  asas  bahwa tindakan  hukum  pasca  putusan  harus  dihalangi.  Kesimpulannya,  semua lembaga  yang  bertanggung  jawab  merumuskan  peraturan  hukum  wajib berpegang teguh pada putusan Mahkamah Konstitusi (Riewanto et al., 2019). Sifat  putusan  yang  final  dan  mengikat  (final  and  binding)  (A.  D.  Irawan,
2024) Mahkamah Konstitusi mempunyai pengaruh yang sangat aktif terhadap pengambilan  keputusan  selanjutnya.  Dengan  kata  lain,  berdasarkan Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  sebelumnya  yang  serupa,  hakim Mahkamah  Konstitusi  akan  terus  menerapan  ketetapan  hukum  ini  dalam persidangan  berikutnya.  Keadaan  demikian  berarti  setiap  produk  hukum yang  dibentuk  pembentuk  Undang-Undang  wajib  tunduk  pada  putusan Mahkamah  Konstitusi.  Tujuannya  adalah  untuk  memperoleh  kekuatan hukum  dan  kepastian  hukum.  Agar  tidak  membingungkan  aparat  penegak hukum  dan  Masyarakat  dengan  memilih  standar  hukum  sebagai  pedoman untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  dilanggar  oleh  beberapa  institusi dan melindungi hak-haknya (Riewanto et al., 2019).
Namun  berdasarkan  teori  peraturan  Perundang-Undangan,  suatu peraturan  mempunyai  kekuatan  hukum  apabila  dibuat  dan  ditetapkan  oleh lembaga  yang  berwenang.  Mahdi  Syahbandir  dalam  wawancaranya menyatakan  bahwa    pembentukan  peraturan  Perundang-Undangan  sangat ditentukan  oleh  amanat  lembaga.  Di  Indonesia,  lembaga  pembuat  Undang- Undang  adalah  parlemen,  sehingga  peraturan  yang  dibuat  oleh  parlemen adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum (Muchlis, 2019). DPR memiliki otoritas  yang  kuat  untuk  mengatur  dan  menetapkan  segala  sesuatu  yang dianggap  penting  untu  kepentingan umum.  Penyebabnya  adalah  kedudukan parlemen  sebagai  lembaga  yang  UUD  1945  mempunyai  kekuasaan langsung mengatur  Masyarakat.Tundjung  Herning,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020).
Sesuai  dengan  putusan  itu  sendiri,  berlakunya  putusan  Mahkamah Konstitusi  dimulai  sejak  saat  ditetapkan  atau  diumumkan.  Karena Mahkamah  Konstitusi  pada  dasarnya  menjalankan  kewenangan  eksekutif, maka  keputusan  ini  dapat  dilaksanakan  tanpa  penundaan.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  memberi  peluang  untuk  mengubah  Undang-Undang yang menjadi pokok persidangan. Jika suatu entitas menggugat suatu bagian Undang-Undang  dan  Mahkamah  Konstitusi  menerimanya,  berarti  Undang- Undang  tersebut  harus  diubah  karena  memuat  satu  bagian  yang  tidak berlaku  lagi.  Perubahan  ini  dapat  dilakukan  sesegera  mungkin  untuk menciptakan  kepastian  hukum  yang  disyaratkan  oleh  peraturan  Perundang- Undangan (D. A. Irawan & Sulistyo, 2021). Perubahan peraturan Perundang- Undangan  yang  tunduk  pada  keputusan  Mahkamah  Konstitusi menjadi  hak dan  kewenangan  Legislatif.  Terkait  hal  itu,  DPR  akan  mengkaji  kembali putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  berdasarkan  pendapat  dan analisisnya,  apakah  akan  ditambahkan  lagi  ke  dalam  Undang-Undang  atau tidak. Hal ini wajar, karena tidak ada ketentuan yang mewajibkan pembentuk Undang-Undang  untuk  menaati  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  sehingga pembentuk  Undang-Undang  bebas  untuk  menaati  atau  tidak  menaati putusan Mahkamah Konstitusi.
Jika dicermati lebih jauh, walaupun belum ada aturan yang jelas  bahwa Majelis Wakil Rakyat harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, namun anggapan mendasar bahwa pembentuk Undang-Undang wajib memperhitungkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  merupakan  esensi putusan  tersebut  (A.  D.  Irawan,  2019).  Tindakan  Legislatif  yang  tidak mempertimbangkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  pada  dasarnya  tak sejalan  ketika  putusan  tersebut  diajukan  ke  Mahkamah  Konstitusi, mengingat  bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  termasuk  putusan berikutnya,  berkekuatan  hukum.  Kompetensi  Mahkamah  Konstitusi  untuk menguji  Undang-Undang  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar diatur  langsung  oleh  UUD  1945.  Dengan  kata  lain,  landasan  hukum  yang mendasari eksistensi Mahkamah Konstitusi sangat kuat, begitu pula dengan setiap Keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang sah.
Namun  hal  ini  juga  berlaku  bagi  Undang-Undang  Dewan  Perwakilan Rakyat yang juga diatur dalam UUD 1945. Hal ini juga memberi kesan bahwa Dewan  Perwakilan  Rakyat  mempunyai  landasan  hukum  yang  kuat  dalam merumuskan  Undang-Undang  yang  dipandang  perlu  untuk  diatur  (Basri, Saiful  &  Irawan,  2022).  Namun  yang  menjadi  permasalahan  adalah  bagian Undang-Undang  tersebut  dinyatakan  tidak  sah  berdasarkan  putusan Mahkamah  Konstitusi  dan  dimasukkan  ke  dalam  Undang-Undang  lain,  dan hanya  bagian  Undang-Undang  yang  menjadi  pokok  gugatan  saja  yang dinyatakan  tidak  sah  berdasarkan  keputusan  konstitusi  pengadilan.  Oleh karena  itu,  patut  dipertanyakan  bagaimana  putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut  berdampak  terhadap  Undang-Undang  lain  yang  memuat permasalahan  yang  sama  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  dan bagaimana  kepastian  hukumnya.  Hal  ini  menarik,  karena  biasanya  putusan Mahkamah  Konstitusi  hanya  memutus  objek  perbuatan.  Jika  putusan Mahkamah  Konstitusi  dan  peraturan  Perundang-Undang  akan  menjadi masalah  jika  tidak  saling  berkaitan.  Maka  dalam  hal  ini,  dapat  dilihat  dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi.
Suatu  keputusan  bersifat  final  dan  mengikat  jika  diumumkan  sebelum sidang umum dan mempunyai tiga kewenangan: mengikat, pembuktian, dan eksekutif.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dapat  diterapkan  secara  langsung di lapangan tanpa menunggu perintah lembaga lain. Semua warga Indonesia tunduk  pada  keputusan  Mahkamah  Konstitusi.  Semua  orang  termasuk Hakim  Konstitusi,  terlibat  dalam  hubungan  ini.  Bahwa  keputusan  yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi berlaku bagi Hakim Mahkamah Konstitusi berikutnya,  dan  keputusan  tersebut  mengikuti  keputusan  yang  telah  dibuat sebelumnya.
b) Akibat  Hukum  Putusan  Pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 90/PUU-XXI/2023
Pasca  Mahkamah  Konstitusi  membahas  beberapa  putusan  uji konstitusionalitas  Undang-Undang  Nomor  169  (q)  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  pemilihan  umum  yang  mengatur  batasan  usia  minimal calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  menimbulkan  perbedaan  pendapat  di Masyarakat terkait evaluasi keputusan tersebut (Presiden Republik Indonesia, 2017). Pendukung dan penentang putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 (A. D. Irawan, 2020). Tak sedikit yang berkomentar  berbeda  atas  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Putusan  tersebut di antaranya adalah putusan salah satu hakim yang menimbulkan heboh dan sejumlah komentar Masyarakat, yakni putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023,  yang  menyatakan  bahwa  beberapa  permintaan  telah
dipertimbangkan  oleh  keputusannya,  yang  dimana  tertuju  pada  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  minimal  40  tahun.  Putusan  Mahkamah Konstitusi  90/PUU- XXI/2023  menyebutkan  “usia  minimal  40  tahun”; bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia (1945)  dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  kecuali  yang dimaksud adalah “berumur sekurang -kurangnya 40 tahun atau yang sedang atau sedang menduduki jabatan terpilih dalam pemilihan parlemen, termasuk pemilihan  pimpinan  daerah”  (Isra,  2016).  Terdapat  beberapa  pelanggaran dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur Pasal 169 (q) Undang-Undang  Pemilihan  Umum,  dengan  memperhatikan  Konstitusi (Alfalachu Indiantoro, Ida Yeni Rahmawati, 2019).
Menurut  beberapa  pihak,  permasalahan  yang  diputus  Mahkamah Konstitusi merupakan putusan final dan mengikat, oleh karena itu tidak ada upaya  hukum  lain,  namun  berdasarkan  beberapa  analisis,  terdapat  empat pelanggaran evaluasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Konstitusionalitas  pembatasan  usia  bagi  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden, khususnya  pada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  90/PUU-XXI/2023.  Melalui putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023,  dibaca  sebagai makna  asli  Mahkamah  Konstitusi  yaitu  menguji  standar  yang  ada  sebagai inkonstitusional  atau  inkonstitusional.  Sementara  itu,  dalam  putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyikapi permohonan penambahan standar baru  yang  sebelumnya  belum  ada  atau  tidak  diatur.  Faktanya,  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023,  dari  sudut  pandang akademis,  tidak  sesuai  dengan  konsep  awal    keberadaan  Mahkamah Konstitusi  untuk  menguji standar  yang  ada  saat  ini.  Namun  dalam  putusan Mahkamah  Konstitusi,  Mahkamah  Konstitusi  menyikapi  permohonan penambahan  standar  baru  yang  sebelumnya  belum  ada  atau  tidak  diatur. Faktanya,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  secara akademis  bertentangan  dengan  pemahaman  awal  bahwa  Mahkamah Konstitusi menguji norma yang berlaku saat ini.
Pada  saat  yang  sama,  ada  permintaan  (petitum)  untuk  menaikkan standar.  Memeriksa  apakah  standar  yang  ditetapkan  sudah  mematuhi konstitusi  merupakan  pendekatan  alternatif  terhadap  standar  pengujian. Oleh  karena  itu,  jika  batas  usia  tersebut  ditetapkan  40  tahun,  maka  harus dilakukan  penetapan  apakah  usia  tersebut  selaras  atau  tidak  dengan ketentuan  konstitusi.  Padahal,  di  sini  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (batas usia minimal 40 tahun) sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar, namun belakangan  menjadi  jelas  (diperlukan  syarat  tambahan  baru  dalam  perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023).
Korelasi  antara  iklim  politik  dengan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi tidak  bisa  dipisahkan,  mengingat  keputusan  tersebut  kini  telah  mencapai puncaknya  pada penjabaran calon Presiden dan Wakil Presiden. Khususnya, putusan  tersebut  secara  eksplisit  menyebutkan  penerima  manfaat  putusan tersebut,  Gibran  Rakabuming,  yang  diketahui  sebagai  keponakan  Ketua Mahkamah  Konstitusi  Anwar  Usman  dan  putra  Presiden  Jokowi  (Fahlevi  & Hariri,  2021).  Terkait  batas  waktu  pendaftaran  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bisa lepas dari iklim politik. Keputusan ini bisa menguntungkan suatu pihak yang bisa  jelas  dilihat  kenyataannya.  Keputusan  tersebut  jelas  menyebut  salah satu  penerima  manfaat,  yakni  Gibran  sebagai  anak  Presiden  Joko  Widodo. Oleh  karena  itu,  dikhawatirkan  akan  terlihat  salah  satu  agenda  Presiden untuk  mengusung  Gibran  sebagai  Calon  Wakil  Presiden.  Jika  Ketua
Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  Presiden,  hal ini  menimbulkan  pertanyaan  karena  hakim  tidak  bisa  dikaitkan  dengan perkara tersebut, apalagi jika merupakan hubungan keluarga.
Bahwa  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  tidak diputuskan  dengan  suara  bulat,  karena  di  antara  para  juri  terdapat perbedaan  pendapat  (different  opinion)  dan  pendapat  yang  sama  (common opinion).(Amari,  2023)  Beberapa  hakim  berpendapat  bahwa  kasus  tersebut harus  diterima,  sementara  yang  lain  berpendapat  bahwa  kasus  tersebut harus  dibatalkan  atau  bahkan  dihentikan.  Beragamnya  pendapat  hakim menimbulkan pertanyaan dan pendapat mana yang sebaiknya diikuti. Dalam konteks  hukum,  aspek  hukum  harus  didasarkan  pada  pendapat  mayoritas hakim.  Namun  penyalahgunaan  disebabkan  oleh  banyak  hal,  terutama perbedaan  pendapat  dan  konsensus  beberapa  hakim,  yang  tidak  selalu muncul  dalam  setiap  putusan  Mahkamah  Konstitusi.  Misalnya  Prof.  Arief Hidayat dan Prof. Saldi Isra bercerita tentang proses pengambilan keputusan, proses  peradilan,  dan  bagaimana  jalannya  perkara  hingga  kasus  campur aduk.  Dengan  demikian,  perbedaan pandangan  majelis  hakim  menimbulkan pertanyaan  mengenai  konsistensi  dan  pemahaman  persoalan  yang  dianut Mahkamah Konstitusi. Dissenting opinion dan concurring opinion khususnya dalam proses hukum menggambarkan perbedaan pendapat hakim.
Masyarakat  yang  menentang  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  ramai membicarakan  terkait  pelanggaran  aturan  etik  yang  dilakukan  Ketua Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada aturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang menyatakan bahwa MKMK merupakan instrument yang disetujui pengadilan. Tujuan Konstitusi adalah melindungi dan menegaan kehormatan, keluhuran, dan  martabat.  Ketentuan  ini  juga  memuat  empat  poin  penting  MKMK, diantaranya  menjaga  martabat  dan  kehormatan  Mahkamah  Konstitusi,  dan juga  memiliki  kewenangan  untuk  menyelidiki  dan  mengadili  tuduhan pelanggaran  dan  perilaku  yang  dilakukan  oleh  Hakim  Konstitusi,dugaan pelanggaran  aturan  eti  dan  perilaku  Hakim  Konstitusi  dapat  diselediki  dan harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 30 hari kerja dan paling lama 30 hari kerja setelah peninjauan selesai, dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari perkerjaan berikutnya.
Ketua  MKMK melalui  sidang  terbuka,  adanya  pelanggaran   sebagaimana dalam  Sapta  Karsa  Hutama  prinsip  ketidakberpihakan,  prinsip  integritas, prinsip  kecakapan  dan  kesetaraan,  prinsip  independensi,  dan  prinsip kepantasan dan kesopanan (Sri Pujianti, 2023). Pada putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023  memberikan  sanksi  kepada  ketua  Mahkamah Konstitusi  yaitu  Anwar  Usman  dengan  pemberhentian  dari  jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti telah melakukan pelanggaran  berat  melanggar  kode  etik  profesi  dan  perilaku  hakim.  Tidak lama, MKMK telah menerima 21 laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik  dan  perilaku  Hakim  Konstitusi  terkait  dengan  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  90/PUU-XXI/2023  tentang  pengujian  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (CNN,  2023).  Dari  semua laporan  yang  masuk,  MKMK  membagi  menjadi  empat  klasifikasi  putusan. Selanjutnya,  sebagai  akibatdari  laporan  tersebut,  MKMK  langsung mengadakan sidang dengan agenda pemeriksaan terlebih dahulu.
Hasil  dari  keterangan  yang  dikumpulkan  oleh  MKMK  selama  proses pemeriksaan  menunjukkan  bahwa  ada  fakta  yang  dapat  diputuskan  yang memerlukan  pertimbangan  mengenai  kemungkinan  konflik  kepentingan
dalam  kasus  yang  melibatkan  Anwar  Usman  sebagai  Ketua  Mahkamah Konstitusi  dalam  pengadilan  perkara  Nomor  90/PUU-XII/2023.  Dari permasalahan  tersebut  dapat  ditarik,  sebuah  kesimpulan  yang  jelas  bahwa Anwar  Usman  selaku  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  melanggar  hukum  Etika dan  perilaku  hakim.  Pihak  lain  melakukan  intervensi  dan  kekuasaan dimanipulasi  dalam  keputusan  tersebut.  Pesta  Demokrasi  yang  baru  saja dimulai  tetapi  digemparkan  oleh  putusan  Mahkamah  Konstitusi  mengenai batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden, pada putusan tersebut akan dikhawatirkan dapat mencederai proses dalam pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 yang akan mendatang.

## 4. PENUTUP
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  setingkat  dengan  peraturan  Perundang- Undangan  dan  dapat  membatalkan  keabsahannya.  Namun  dari  segi  kepastian hukum,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  kepastian  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  Undang-Undang,  karena    mengikat    putusan  Mahkamah Konstitusi selanjutnya. Pada kasus yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar  Usman  menciptakan  ketidakpastian  terhadap  integritas  lembaga  dan penurunan kepercayaan publik. Pada tataran teoritis,  etika, kode etik profesi dan Sapta  Karsa  Hutama  sebagai  pedoman  bagi  hakim  konstitusi  memberikan pemahaman  mendalam  tentang  nilai-nilai  yang  patut  dijunjung  tinggi  dalam pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Sayangnya,  prinsip  kejujuran, profesionalisme,  dan  keadilan  sepertinya  dilanggar  dalam  kasus  Anwar  Usman. Penggunaan  kekuasaan  dan  keputusan  yang  bertentangan  dengan  prinsip  etika dapat merusak reputasi pelayanan sektor publik. Oleh karena itu, pemimpin dan lembaga  pemerintahan  harus  selalu  mengikuti  prinsip  etika  dalam  segala aktivitas  dan  pengambilan  keputusan.  Usulannya  pertama,  perlu  adanya tindakan  korektif  di  Mahkamah  Konstitusi  untuk  menjaga  etika  kepemimpinan. Yang terpenting, etika profesi dan Sapta Karsa Hutama sebagai pemimpin hakim konstitusi  harus  dievaluasi  dan  ditingkatkan.  Kedua,  pentingnya  penerapan prinsip-prinsip  manajemen  yang  beretika  seperti  kejujuran,  keadilan  dan transparansi pada setiap tahapan pengambilan keputusan. Ketiga, kesadaran etis dan  pelatihan  seluruh  anggota  Mahkamah  Konstitusi  harus  ditingkatkan  guna menjaga  independensi  dan  kepercayaan  Masyarakat.  Dengan  tindakan  tersebut, diharapkan  Mahkamah  Konstitusi  mampu  mengembalikan  kepercayaan  warga Negara, berpegang teguh pada nilai-nilai etika, dan menjalankan tugasnya sesuai prinsip yang telah ditetapkan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Herning,  tundjung.  Hukum  Tata  Negara  Indonesia.  Jakarta:  Konstitusi  Press (Konpress), 2020.
Labolo,  muhadam.  Partai  Politik  Dan  Sistem  Pemilihan  Umum  Di  Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo persada, 2015.
Muchlis,  Indra.  NEGARA  HUKUM  DAN  DEMOKRASI  Dinamika  Negara  Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia, 2019.
Rasyid, Abdul. Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan  Republik  Indonesia.  Bandung:  PT.Citra  Aditya  Bakti, 2006.
Riewanto, M. Ali Safa’at Agus, Pan M. Faiz Kusuma W. Abdul Ghoffar, Andriani W. Novitasari,  Sunny  Ummul  Firdaus  Bayu  Dwi  Anggono  Bisariyadi,  and Helmi  Kasim  Luthfi  Widagdo  Eddyono.  Hukum  Acara  Mahkamah Konstitusi.  Edited  by  Fajlurrahman  Jurdi.  2nd  ed.  Jakarta:  Konstitusi,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah, 2019. https://aphamk.org/docs/Hukum Acara MK (2019).pdf. JURNAL
Alfalachu  Indiantoro,  Ida  Yeni  Rahmawati,  M.  I.  (2019).  Potensi  Tindak  Pidana Pemilu  Dalam  Pelaksanaan  Pemilukada  Serentak  Tahun  2018.  Seminar Nasional Dan Call for Paper Fakultas Hukum, 12(2), 194 – 201. Anang  Dony  Irawan.  (2018).  Pemutakhiran  Data  Pemilih  Untuk  Mewujudkan PEMILU 2019 Yang Adil Dan Berintegritas. In Seminar Nasional dan Call For Paper “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas” (pp. 650– 659).
Basri,  Saiful  &  Irawan,  A.  D.  (2022).  TINJAUAN  HUKUM  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA. 1(8), 1 – 17.
Dony  Irawan,  A.,  &  Prasetyo,  B.  (2022).  Jurnal  Pendidikan  Sosial  Keberagaman PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM KEBANGSAAN. Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, 9(1), hlm. 2.
Fahlevi, M. H., & Hariri, A. (2021). Analisis Terhadap Hilangnya Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. … Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia, 5(1). http://repository.um-surabaya.ac.id/5477/
Hariri,  A.  (2019).  Eksistensi  Pemerintahan  Desa  Ditinjau  Dari  Perspektif  Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum, 26(2), 253. https://doi.org/10.22219/jihl.v26i2.7799 Irawan,  A.  (2019).  Status  Hukum  Outsourcing  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Perkara  Nomor  27/Puu-Ix/2011.  In  Arena  Hukum  (Vol.  12, Issue 2, pp. 253 – 273). https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.3
Irawan,  A.  D.  (2019).  Penentuan  Ambang  Batas  Pencalonan  Presiden  dan  Wakil Presiden di Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak 2019. Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 121. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1888
Irawan, A. D. (2020). Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019. Jurnal Hukum Replik, 7(1), 55. https://doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2448
Irawan,  D.  A.,  &  Sulistyo,  A.  Q.  P.  (2021).  Consideration  of  Threshold Determination  for  President  Candidate  and  Vice  President  Candidate  in Indonesia.  Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities Research, 590(Inclar), 184 – 189. Andiraharja,  D.  G.  (2021).  Judicial  Review  oleh  Mahkamah  Konstitusi  sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia. Khazanah Hukum, 3(2), 70 – 79. https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012
Asshiddiqie, J. (2006). GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA. PN Gunungsitoli. https://doi.org/10.14375/np.9782725625973
Gobel, R. T. S. (2019). Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak. Jambura Law Review, 1(1), 94. https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1987
Kurniawan,  A.  (2020).  Pengaruh  Fanatisme  Dan  Kontrol  Diri  Terhadap  Agresi Verbal Pada Pendukung Calon Presiden Dan Wakil Presiden 2019 Di Kota Malang. 1 – 149.
Kurniawati,  I.,  &  Liany,  L.  (2019).  Kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai Negative  Legislator  Dalam  Pengujian  Undang-Undang  Terhadap  Undang-
Undang Dasar 1945. ADIL: Jurnal Hukum, 10(1). https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068 Lambonan,  H.  R.  C.  M. ;  M.  (2018).  AKIBAT  HUKUM  PUTUSAN  MAHKAMAH KONSTITUSI  TERKAIT  PENGUJIAN  UNDANG-  UNDANG  TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR DALAM SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. LEX ADMINISTRATUM, 6, 8.
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/ 20328/19933
Maulidi,  M.  A.  (2019).  Menyoal  Kekuatan  Eksekutorial  Putusan  Final  dan Mengikat  Mahkamah  Konstitusi.  Jurnal  Konstitusi,  16(2),  339. https://doi.org/10.31078/jk1627
Sami an, S. an, & Prakasa, & S. U. W. (2021). Analisis Politik Hukum Pengaruh Oligarki dan Budaya Korupsi di Kabupaten Bangkalan. Media of Law and Sharia, 2(4), 329 – 345. https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.11737
Samsul,  I.  (2009).  Pengkajian  Hukum  Tentang  Putusan  Mahkamah  Konstitusi.
Laporan  Akhir,  107 – 108.  file:///E:/nulis  jurnal/pak  hari  MK- MA/PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.pdf
Sutiyoso,  B.  (2016).  Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Pelaku Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia.  Jurnal  Konstitusi,  7(6),  025. https://doi.org/10.31078/jk762 Yumna,  F.,  &  Subekti,  R.  (2022).  Otoritas  Dan  Implikasi  Mahkamah  Konstitusi Dalam Sistem Hukum Indonesia. Souvereignty, 1, 485 – 493. https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/168

## WEBSITE
CNN.  “Putusan  MKMK:  9  Hakim  MK  Langgar  Etik  Bocor  Info  RPH  Putusan Cawapres.” CNN, 2023. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231107134455-12- 1021004/putusan-mkmk-9-hakim-mk-langgar-etik-bocor-info-rph- putusan-cawapres. Sri  Pujianti.  “Hakim  Konstitusi  Anwar  Usman  Berikan  Tanggapan  Terhadap Putusan MKMK.” mkri.id, 2023.
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19756&menu=2. Wiyata,  Imam  Dzaki.  “Putusan  Kontroversial  MK  Batas  Usia  Calon  Presiden:
Politik  Dinasti,  Konflik  Kepentingan  Dan  Keterkaitan  Keluarga.”  Kawan Hukum.ID,  2023.  https://kawanhukum.id/putusan-kontroversial-mk- batas-usia-calon-presiden-politik-dinasti-konflik-kepentingan-dan- keterkaitan-keluarga/.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Amari, Rizqa Oktavia. “Putusan Nomor 90/PUU - XXI/2023,” 2023, 31– 41.
Mahkamah  Konstitusi  RI.  “MAJELIS  KEHORMATAN  MAHKAMAH  KONSITUSI.”
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023. https://s.mkri.id/public/content/mkmk/mkmk_putusan_1699360420_3 a09ab30a7a22aa9d99d.pdf.
Pemerintah  Indonesia.  “Perundang -Undangan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.”  Undang -Undang  Nomor  23  (2017):  1. https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf.
Presiden  Republik  Indonesia.  “Undang -Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilu.”  Undang -Undang  Pemilu,  2017.  http://rumahpemilu.org/wp- content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf.