http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)

## FENOMENA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KOTA BIMA
Zuhrah 1 , Husnatul Mahmudah 2 , Juhriati 3
STIH Muhammadiyah Bima 1 , IAI Muhammadiyah Bima 2 , STIH Muhammadiyah Bima 3 zhoemacy@gmail.com 1 , arraynez@gmail.com , juhriati@stihm-bima.ac.id 3
Abstrak. Perkawinan  adalah  pelembagaan  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  dalam membentuk  sebuah  keluarga.  Tetapi  pelembagaan  tersebut  tentunya  semua  masyarakat menginginkan  pelembagaan  yang  sah  dan  tercatat  pada  lembaga  perkawinan  Negara.  Hal  tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Akan tetapi keinginan tersebut tidak serta  merta  berjalan  sesuai  kehendak,  sehingga  muncullah  fenomena  perkawinan  tidak  tercatat. Pada  tulisan  ini  diangkat  tentang  Fenomena  Perkawinan  Tidak  Tercatat  di  Kota  Bima  dengan spesikasi  lokus  di  kecamatan  Raba,  Kecamatan  Asakota  dan  Kecamatan  Rasanae  Barat  yang masing-masing  mengambil  sampel  tiga  kelurahan  per  kecamatan.  Perkawinan  tidak  tercatat merupakan  sebuah  pelembagaan  perkawinan  yang  tidak  sah  dan  tidak  tercatat  pada  lembaga perkawinan  Negara.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  beberapa  factor,  diantaranya  adalah  pendidikan pasutri yang rendah sehingga tidak berpikir akibat hokum perkawinan yang dilakukan  dengan tidak tercatat.  Yang  kedua  adalah  poligami  dimana  suami  menikah  tanpa  izin  istri  terdahulu,  ketiga adalah  Married  by  Accident  (MBA)  yakni  adanya  insiden  hamil  di  luar  nikah  sehingga  dianggap sebagai  aib  lalu  dikawinkan  oleh  masyarakat.  Keempat  adalah  perkawinan  kedua  dan  seterusnya setelah  menduda  atau  menjanda.  Ketika  pasangan  suami  isri  sudah  tidak  memikirkan  tentang keabsahan  secara  administrasi  Negara  atau  konsekuensi  hokum  lain  seperti  waris  mewarisi  atau lainnya, sehingga mereka berpikir bahwa perkawinan tersebut merupakan bentuk kebersamaan yang tidak mempertentangkan tentang harta perkawinan atau harta warisan.

## Kata Kunci: Fenomena Perkawinan Tidak Tercatat

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Setiap  manusia  memiliki  hak  asasi untuk  melanjutkan  keturunannya  melalui perkawinan, yakni  melaksanakan  suatu perkawinan yang  dilaksanakan  menurut kebudayaan dan kepercayaan (agama) masing-masing. Perkawinan merupakan ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang   wanita   sebagai   suami istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (selanjutnya disebut  UU  Perkawinan).  Setiap  orang  atau pasangan  yang  sudah  melakukan  perkawinan maka  terhadapnya  ada  ikatan  kewajiban  dan hak  diantara  mereka  berdua  dan  anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
Sebelum  lahirnya  UU  Perkawinan, ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan  bagi  orang  Indonesia  pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan
hukum  adat  masing-masing.  Menurut  hukum adat,  perkawinan  adalah  suatu  ikatan  antara seorang  laki-laki  dengan  seorang  perempuan untuk  membentuk  rumah  tangga  yang dilaksanakan  secara  adat  dan  agamanya dengan  melibatkan  keluarga  kedua  belah pihak saudara maupun kerabat.
Aturan ini kemudian dirasa sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan permasalahan-permasalahan  yang  timbul  saat ini.  Syarat  perkawinan  yang  hanya  dilakukan berdasarkan  agama  dan  hukum  adat,  tidak menjamin  adanya  kepastian  hukum  bilamana dikemudian  hari  terjadi  suatu  peristiwa hukum  atau  konflik  diantara  kedua  belah pihak.
Setelah  berlakunya  UU  Perkawinan, maka terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan  di  Indonesia,  dimana  perkawinan mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat dengan  agama.  Pengaturan  hukum  tentang perkawinan  telah  berlaku  sama  terhadap semua  warga  Negara.  Oleh  karena  itu,  setiap warga  Negara  harus  patuh  terhadap  hukum
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan  yang  menjadi  landasan  untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum  keluarga,  harta  benda,  dan  akibat hukum dari suatu perkawinan.
Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan menjelaskan bahwa “ Perkawinan adalah  sah apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agama  dan  kepercayaan  itu.” Ketentuan itu menggambarkan prinsip Pancasila  yang  pertama  yaitu  “ Ketuhanan Yang  Maha  Esa”. Hal  itu  merupakan prinsip  utama  dari  sahnya  perkawinan  dan suatu bentuk tolerasansi antar umat beragama. Berlanjut pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan  menerangkan  bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.” Artinya di Indonesia, yang mennetukan sahnya sebuah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hokum  agama  dan  kepercayaan,  bukan  pada sisi pencatatannya.
Terkait  hal  tersebut,  dapat  dipahami bahwa  pencatatan  perkawinan  bukan  menjadi penentu  sah  tidaknya  suatu  perkawinan.  Hal ini  yang  kemudian  menjadi  faktor  yang mengakibatkan banyak orang tidak melakukan  pencatatan  pada  Kantor  Catatan Sipil atau Kantor Urusan  Agama (KUA)  bagi orang  Muslim.    Pada  sisi  lain,  ketentuan  ini merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipilih  keberlakuannya.  Pada  saat  hanya memenuhi  salah  satu  ketentuan  saja,  maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang.  Hal tersebut berarti, apabila ada  suatu  sengketa  antara  suami  istri  yang perkawinannya  tidak  dicatatkan,  maka  salah satu  pihak  yang  bersengketa  tidak  dapat melakukan penuntutan.
Persoalannya  adalah  pada  saat  ini banyak sekali anak-anak yang tidak mendapat pengakuan  dari  ayah  biologisnya  karena perkawinan  antara  ibu-bapaknya  dilakukan tanpa  melalui  prosedur  pencatatan  atau  lazim dalam masyarakat disebut sebagai pernikahan siri.  Akibatnya,  anak  tidak  memiliki  akta lahir,  padahal  akta  lahir  sangat  penting sebagai bukti otentik yang menjamin kepastian  hukum.  Selain  itu,  apabila  ada kekerasan  dalam  rumah  tangga  atau  hak  istri
tidak  dipenuhi  oleh  suami,  istri  tidak  dapat mengajukan tuntutan karena status perkawinannya  tidak  sah  dimata  hukum, sehingga  negara  tidak  dapat  memberikan perlindungan  hukum  untuk  menjamin  hak- haknya.
Pencatatan perkawinan bukan persoalan  sepele,  karena  hal  ini  berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga khusunya  berkaitan  dengan  kepentingan  sang anak.  Belum  adanya  pemahaman  secara mendalam  mengenai  pencatatan  perkawinan membuat  masyarakat  terutama  di  daerah pelosok  daerah  kerap  melakukan  pernikahan sirri yang biasanya berujung perceraian.

## TINJAUAN PUSTAKA
Perkawinan  yang  tidak  dicatatkan menjadi  problema  kekinian  tetapi  pelaku nikah  tidak  tercatat  tidak  jera  melakukannya. Hal  ini  dikarenakan  tidak  tegasnya  sanksi yang  diberikan  dan  sekalipun  ada  regulasi masih  bisa  ditinjau  kembali  melalui  judicial review  di  Mahkamah  Konstitusi.  Adapun tulisan tentang Perkawinan yang tidak tercatat pernah  ditulis  oleh  Khoirul  Abror  dalam makalahnya  yang  berjudul  Problematika Nikah Tidak Tercatat Antara Hukum Nasional dan  Hukum  Islam.  Dalam  makalah  tersebut, Khoirul Abror menjelaskan bahwa Nikah sirri dilakukan  karena  hubungan  yang  tidak direstui oleh orang tua dari kedua belah pihak atau  salah  satu  pihak,    nikah  sirri  dilakukan karena  alasan  tidak  memiliki  anak  bertahun- tahun,  nikah  siri  dilakukan  karena  terjadinya perselingkuhan,  nikah  sirri  dilakukan  karena menghindari dosa karena zina.
Muhammad  Lukman Hakim menulis tentang  Kebijakan  Itsbat  Nikah  Terhadap Pernikahan  Tidak  Tercatat  Dalam  Buku Register  Nikah  (Studi  Analisis  di  KUA Kecamatan  Singorojo  Kabupaten  Kendal). Penelitian  ini  menghasilkan  beberapa  poin, yakni pertama kebijakan itsbat nikah terhadap pernikahan  yang  tidak  tercatat  dalam  buku register  tersebut  kebijakan  diambil  dari Pengadilan  Agama  itu,  di  dalam  ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena pertimbangan  maslahah  bagi  umat  Islam untuk mengurus dan mendapatkan hakhaknya
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
yang  berupa  surat-surat  atau  dokumen pribadi.
Menelusuri  makna  dibalik  fenomena perkawinan  di  bawah  umur  dan  perkawinan tidak  tercatat  yang  dieditori  oleh  Kustini adalah
kumpulan
tulisan yang
mendeskripsikan tentang fenomena
perkawinan  di  bawah  umur  dan  perkawinan tidak tercatat pada beberapa daerah diantaranya  Tangerang  Banten,  Indramayu Jawa Barat, Brebes Jawa Timur, Cianjur Jawa Barat,  Kota  Yogyakarta,  Bangkalan  Madura, Malang  Jawa  Timur,  Nusa  Tenggara  Barat, Balangan  dan  Amuntai  Kalimantan  Timur. Semua  tulisan  yang  tersebar  di  wilayah tersebut  memaparkan  data  tentang  fenomena perkawinan  di  bawah  umur  dan  perkawinan yang tidak dicatatkan.
Anisahuri menulis tentang Kemudharatan  Nikah  yang  tidak  Tercatat (Analisa  Fatwa  MUI  Nomor  10  Tahun  2008 tentang  Nikah  di  Bawah  Tangan)  pada  tahun 2017.  Tulisan  ini  mendeskripsikan bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia, nikah yang tidak  dicatat  diharamkan  karena  terdapat beberapa unsur negatif (mudharat) di dalamnya.
Namun demikian, MUI memandang  pernikahan  tersebut  tetap  sah. Adapun  dalil  yang  digunakan  oleh  MUI terdiri  dari  dalil  Alquran  dan  hadis  yang berkaitan  dengan  keharusan  bagi  masyarakat untuk  mentaati  pemerintah  (ulil  amri).  Salah satunya  yaitu  memenuhi  ketentuan  Pasal  2 ayat  (2)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  dan  Pasal  5  ayat  (1) Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  pencatatan nikah.  Adapun  metode  yang  digunakan  MUI adalah  metode  sadduz-zari’ah  dan  metode mashlahah mursalah.
Andi  Mutmainnah  A.  Mirri  pada tahun 2018 menulis tentang Perkawinan tidak Tercatat  di  Kecamatan  Tanasitolo  Kabupaten Wajo  (Tinjauan  UU  No.  1  Tahun  1974  dan Kompilasi Hukum Islam). Hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa  perilaku  atau  peristiwa terjadinya perkawinan tidak tercatat di kantor urusan  agama,  itu  terjadi  karena  dipicu  oleh beberapa faktor yaitu faktor usia, faktor biaya dari  para  pelaku  nikah,  sulitnya  aturan berpoligami,  kawin  lari,  faktor  agama,  hamil diluar  nikah,  kurangnya  pemahaman  dan
kesadaran  masyarakat  tentang  pencatatan. Adapun  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari perkawinan yang tidak tercatat yaitu perkawinan  dianggap  tidak  sah,  anak  hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga  ibu,  istri  maupun  anak  tidak  dapat menuntut  nafkah  dan  warisan  dari  ayahnya. Selain  itu,  dampak  sosial  yang  ditimbulkan dari  peristiwa  tersebut  yaitu  sang  istri  dan anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  tidak tercatat  akan  sulit  bersosialisasi  dengan masyarakat lainnya. Guna mengatasi berbagai faktor  penghambat  dan mencegah  munculnya akibat  hukum  dan  dampak  sosial  dari peristiwa  perkawinan  tidak  tercatat  maka KUA  bersama  dengan  pemerintah  setempat lebih berperan aktif dalam mengatasi terjadinya perkawinan yang tidak tercatat.
Kebijakan  Itsbat  Nikah  Terhadap Pernikahan Yang Tidak Tercatat Dalam Buku Register  Nikah  (Studi  Analisis  di  KUA Kecamatan  Singorojo  Kabupaten  Kendal) Penelitian  ini  berhasil  ditelusuri  dengan beberapa poin yaitu pertama kebijakan   itsbat nikah    terhadap    pernikahan    yang  tidak tercatat    dalam    buku    register    tersebut kebijakan  diambil    dari    Pengadilan    Agama itu, di  dalam  ketentuan  pasal   7 Kompilasi Hukum   Islam   (KHI) karena   pertimbangan maslahah bagi  umat  Islam  untuk  mengurus dan    mendapatkan    hak-haknya        yang berupa    surat-surat atau    dokumen    pribadi yang  dibutuhkan    dari    instasi    yang berwenang    serta    memberikan    jaminan perlindungan      kepastian      hukum      terhadap masing-masing      pasangan  suami  istri, termasuk  perlindungan  terhadap  status  anak yang  lahir  dari  perkawinan    itu,    dan perlindungan  terhadap    akibat    hukum    yang akan  muncul    kemudian.  Kedua  penyebab pernikahan  yang  tidak  tercatat dalam  buku register    nikah        disebabkan    kelalaian Pengawai    Pencatat  Nikah    (PPN),    karena pada    waktu    itu    Kantor    Urusan    Agama (KUA)  tempatnya    belum    menetap sedangkan  pernikahannya    tersebut    juga dilaporkan  di  Kelurahan  sehingga  tercatat dalam  buku  register  Desa  di  kelurahan Merbuh dan secara resmi.

## METODE PENELITIAN
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan  ( field  research) dimana  peneliti berada  langsung  di  lapangan  yang  dalam  hal ini  melakukan  wawancara  terhadap  Subjek ataupun stake holder yang khusus menangani kasus  Perkawinan  tidak  tercatat  dengan menggunakan purposive sampling yakni pengambilan sampel untuk tujuan tertentu. Data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data  primer  merupakan  data  utama  yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam ( in depth interview ), diantaranya:
1) Pemerintah  Kelurahan,  Kepala  Dusun, Ketua-ketua RT
2) Subyek pelaku perkawinan tidak tercatat.
Pada  penelitian  ini  diambil  lokasi  di  Kota Bima  dengan  mengambil  2  (dua)  kecamatan yang terdiri dari 6 (Enam) kelurahan. Data-data  dalam  penulisan  ini  diperoleh dengan empat metode.
a. Metode observasi yakni dengan pengamatan  terhadap  gejala  yang  diteliti. Dalam  hal  ini  panca  indera  manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk  menangkap  gejala  yang  diamati. Apa  yang  ditangkap  tadi  dicatat  yang selanjutnya  untuk  dianalisis.  Pengamatan dalam hal ini adalah pengamatan terhadap realita  Perkawinan  tidak  tercatat  pada masyarakat  Kota  Bima  maupun  data-data yang  ada  di  Kelurahan  atau  Kepala Dusun.
b. Metode in-depth  interview (wawancara mendalam)  yaitu  metode  pengumpulan data  dengan  jalan  komunikasi,  yakni melalui  kontak  atau  hubungan  pribadi antara  pengumpul  data  (pewawancara) dengan sumber data (responden).
c. Metode  dokumentasi,  yaitu  mendapatkan data  sekunder  untuk  mendukung  data primer  penelitian.  Adapun  dokumentasi yang  dilakukan  adalah  data  Perkawinan tidak  tercatat  pada  pemerintah  Kelurahan setempat.
d. Studi pustaka pada referensi yang relevan.
Prosedur  penelitian  ini  dimaksudkan untuk  mendapatkan  data  primer  maupun data sekunder  selengkap  mungkin,  sebagai  bahan penjelasan terhadap permasalahan  yang diteliti. Dalam tulisan ini, penulis
menggunakan  analisis  deduktif  yakni  dengan memaparkan  secara  umum  lalu  diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Penggunaan  analisis  deskriptif  yaitu  untuk memberi gambaran atau menjelaskan fenomena  perkawinan  tidak  tercatat  di  Kota Bima, sedangkan
untuk analisis eksplanatorinya  untuk  menguji  suatu  teori atau  hipotesis  guna  memperkuat  atau  bahkan menolak teori dari hasil penelitian yang sudah ada
Data Perkawinan Tidak Tercatat A. Kecamatan Raba
Kecamatan  kota  Bima  terdiri  dari  sebelas kelurahan/desa  diantaranya  Kendo,  nitu,  Ntobo, penanae, penaraga, Rabadompu barat, Rabadompu timur, Rabadompu Selatan,
Rabadompu  Utara,  Rite,  dan  Rontu.  Untuk penelitian ini hanya menggunakan tiga sampel di tiga kelurahan/desa yang ada di kecematan Raba yaitu kelurahan penanae, Ntobo, dan nitu

## 1. Kelurahan penane
Wilayah  kelurahan  Penanae  dengan luas  5,34  km2,  Kelurahan  penanae  yang berbatasan  dengan  keluharan  Ntobo  sebelah timurnya,  kelurahan  Rite  sebelah  barat, kelurahan  Penatoi  sebelah  utara,  dan Rabadompu  Timur  sebelah  selatan.  Jumlah penduduk  kelurahan  penanae  sebanyak 4.335  jiwa  dengan  kepadatan  penduduk sebanyak  812  jiwa,  dengan  jumlah  laki-laki sebanyak  2.145  jiwa  dan  perempuan sebanyak  2.190  jiwa.  Dengan  rata-rata anggota rumah tangga 4 orang.
Di  kelurahan  tersebut  berdasarkan  hasil wawancara dengan pegawai kantor kelurahan  terdapat  14  keluarga  yang pernikahannya tidak tercatat oleh negara. Ini membuktikan  bahwa  masih  saja  ada  warga negara yang pernikahannya tidak melibatkan pegawai pencatat nikah.
2. Kelurahan Ntobo
Kelurahan  Ntobo  dengan  luas  31,19 km2,  Jumlah  penduduk  sebanyak  3.113 jiwa,  jumlah  penduduk  laki-laki  sebanyak 1.561  jiwa  dan  perempuan  1.552  jiwa, dengan  kepadatan  penduduk  100.  Dan  rata- rata anggota rumah tangga 4 orang.
Di  kelurahan  Ntobo  Untuk  data  nikah tidak tercatat sesuai dengan hasil wawancara kami  deangan  pegawai  kantor  kelurahan
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
setempat  bahwa  mereka  menyatakan  sejauh ini  tidak  ditemukan  kasus  nikah  tidak tercatat  dan  kami  juga  turun  langsung  di salah  satu  Ketua  RT  setempat  dan menyatakan  tidak  ada  dari  warganya  yang nikah tidak tercatatkan.

## 3. Kelurahan Nitu
Kelurahan Nitu dengan luas 6,19 km2, Jumlah  penduduk  sebanyak  1.208  jiwa, jumlah  penduduk  laki-laki  sebanyak  634 jiwa  dan  perempuan  574  jiwa,  dengan kepadatan  penduduk  195.  Dan  rata-rata anggota rumah tangga 4 orang.
Kelurahan  Nitu  yang  berada  pada geografisnya di atas gunung sebelah  selatan kota  Bima,  sehingga  mayoritas  penduduk bekerja sebagai petani dan juga terdapat ibu- ibu  yang  bekerja  sebagai  penenun  sarung adat  Bima.  Dengan  kondisi  tersebut  ketika musim  hujan  banyak  masyarakat  yang menanam jagung disekitar jalan hingga jauh mata  memandangnya  dengan  indahnya gunung yang dimiliki desa nitu,
Kelurahan  Nitu  tediri  dari  8  RT, berdasarkan  penelitian  terdapat  pernikahan tidak  tercatat  sebanyak  3  kasus,  yang terdapat  di  RT  5,  dan  dua  kasus  terdapat  di RT 2.

## B. Kecamatan Asakota
Meskipun keharusan melakukan pencatatan  perkawinan  telah  diatur  dalam undang-undang,  namun  masalah  pencatatan perkawinan  sebagai  tanda  sahnya  sebuah perkawinan  masih  terus  disosialisasikan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada  masyarakat  dalam  hal  mengurus administrasi  kependudukan  dan  berbagai keperluan lain. Adapun sebaran data pernikahan  yang  tercatat  dapat  dilihat  dalam table berikut: No  Lokasi Tahun 2016  2017  2018  2019 1 Di KUA 176 161 82 - 2 Di Luar KUA 13 15 12 - Jumlah  189 176 104
C. Kecamatan Rasanae Barat
Adapun  hasil  penelitian  di  tiga kelurahan  kec.  Rasana’e  Barat terkait  dengan data nikah tidak tercatat
1. Kelurahan sarae
Merupakan  Salah  satu  dari kelurahan  yang  berada  di  kec.  Rasana,e Barat  dengan  jumlah  penduduk:  6.014 jiwa  dengan  rincian  jumlah  kk:  1.  382 yang  laki:  2.996  dan  perempuan:  3.018. Adapun  jumlah  nikah  yang  tidak  tercatat di  kel.  Sarae  dengan  hasil  wawancara dengan  pegawai  di  kel.  Sarae  yakni  di  rt 03  rw  01.  Sebanyak  3  kasus  sedangkan rt.04 rw.02 sebanyak 03 kasus juga namun untuk  rt.03  rw.01  tersisa  tinggal  1 dikarenakan  akhir  tahun  kemarin  mereka mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan  legalitas  ataupun  buku nikah. Jadi hasil untuk nikah tidak tercatat di kel. Sarae yakni sebanyak 4.
2. Kelurahan Paruga Dengan jumlah penduduk:  7043
jiwa  dengan  rincian  jumlah  kk  sebanyak:
1765 dengan jumlah laki: 3250
perempuan:  3793.  Adapun  nikah  yang tidak tercatat sesuai dengan hasil wawancara  di  kantor  kel.  Paruga  dengan perwakilan  2  rt  yakni  ketua  rt.17  dan  rt.
18.
Dari pengakuan masing2 ke 2 narasumber tersebut  ada  sebanyak  ada  2  kasus  dan juga ada pengakuan juga dari rt lain yang saya  datangi  ada  2  kasus  juga  terkait dengan nikah tidak tercatat tsb.
3. Kelurahan Pane
Adapun  data  terkait  masalah  nikah  tidak tercatat  di  kel.  Pane  yakni  dengan  jumlah penduduk:  3.100  dengan  jumlah  kk:1.153 dan  jumlah  laki:1.463  dan  perempuan:  1. 637. Untuk data nikah tidak tercatat di kel. Pane sesuai dengan hasil wawancara kami bahwa  mereka  menyatakan  sejauh  ini tidak  di  temukan  kasus  nikah  tidak tercatat  dan  kami  juga  turun  langsung  di salah  satu  ketua  rt  setempat  dan menyatakan tidak ada dari warganya yang nikah tidak tercatatkan.
Faktor Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
Dilihat  dari  data  perkawinan  tidak tercatat  pada  tiga  kecamatan  di  Kota  Bima yang  dijadikan  sampling  penelitian  tidak terlalu  signifikan.  Dan  setelah  dilakukan wawancara  maka  diketahui  faktor  terjadinya perkawinan tidak tercatat sebagai berikut: 1. Berpendidikan Rendah Prosesi  perkawinan  tidak  mensyaratkan harus berpendidikan tinggi, karena perkawinan  merupakan  urusan  sacral  dan fundamental  bagi  setiap  warga  Negara. Akan  tetapi,  secara  interaksi  social, tingkat pendidikan berpengaruh pada pola piker hidup dan kehidupan. Dalam hal ini, subjek  yang melakukan perkawinan tanpa mengetahui  wawasan  tentang  hak  dan kewajiban  maupun  konsekuensi  menikah berdampak  pada  kehidupan  akan  dating. Sebagai  contoh  kasus,  yakni  perkawinan yang tidak dilaporkan ke pegawai pencatat nikah  oleh  warga  Negara  yang  memiliki latar belakang pendidikan rendah sehingga  tidak  mengetahui  konsekuensi hokum secara administrasi akibat perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  di kantor urusan perkawinan.
Secara administrasi, tidak legalnya perkawinan  melalui  akta  Nikah  akan mengakibatkan  sang  anak  tidak  diakui oleh  Negara  apabila  berurusan  dengan pendidikan,  nafkah,  waris  atau  lainnya. Begitu  juga  dengan  perempuan  sebagai istri,  apabila  dikemudian  hari  terjadi  hal- hal  diluar  dugaan,  maka  dia  tidak  bisa mengajukan keberatan pada hal waris atau nafkah.
2. Keinginan  Poligami  (Tanpa  Izin  Istri Terdahulu)
Secara  Islam,  sunnah  Nabi  yang  berisitri lebih  dari  satu  seringkali  menjadi  tameng bagi  laki-laki  untuk  berpoligami  dengan alasan  belum  memiliki  keturunan,  istri yang  memiliki  penyakit  menahun  atau alasan lainnya. Sehingga fenomena dalam masyarakat saat ini adalah poligami tanpa izin  istri  terdahulu  untuk  beristri  lagi. Poligami tersebut dilakukan tanpa dicatatkan  pada  pegawai  pencatat  nikah, karena syarat menikah lebih dari satu istri atau  poligami  pada  lembaga  perkawinan
negara  harus  mendapat  izin  dari  istri terdahulu.
Fenomena  poligami liar  ini  menjadi  salah satu factor adanya kasus perkawinan yang tidak  dicatatkan.  Tetapi  secara  hokum tetap  memiliki  konsekuensi  yang  tidak baik  bagi  sang  anak  ataupun  istri.  Karena tidak  memiliki  legalitas  administrasi secara  hokum  nasional,  maka  kedudukan anak  dan  istri  di  depan  hokum  tidak  sah dan dianggap sebagai anak diluar perkawinan.
3. Married By Accident (MBA)
Married  by  Accident (MBA)  dianggap sebagai  faktor  X  dalam  perkawinan.  Hal ini  menjadi  kejadian  luar  biasa  sehingga dalam  kondisi  social  kemasyarakatan menjadi sebuah aib yang harus ditindaklanjuti  dengan  cepat.  Meskipun dalam  keadaan  batas  usia  yang  belum mencapai  usia  perkawinan,  tidak  dalam persetujuan  keluarga  atau  alasan  lainnya maka  MBA  menjadi  solusi  ampuh  bagi masyarakat  bagi  pasutri  yang  mengalami insiden luar biasa ini.
4. Pernikahan  kedua  setelah  duda  atau menjanda
Bagi laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah dan setelahnya menyandang  status  janda  atau  duda terkadang  merasa  sudah  tidak  perlu mengurus syarat administrasi untuk melangsungkan  perkawinan  kedua  atau seterusnya sehingga mereka merasa bahwa  perkawinan  bisa  dilangsungkan tanpa  harus  mengurus  surat  menyurat pada kantor pegawai pencatat nikah, yang penting sah secara agama.

## KESIMPULAN
Sebagai  Negara  hukum,  Indonesia memiliki  regulasi  untuk  mengatur  hidup  dan kehidupan warganya. Tetapi secara pelaksanaannya  regulasi  tersebut  tidak  secara penuh  diikuti  oleh  warga  Negara,  sehingga terjadi  pelanggaran.  Hal  ini  juga  dikarenakan tidak  adanya  sanksi  berat  bagi  yang  tidak melaksanakan regulasi tersebut.
Dalam  bidang  perkawinan  pun  tidak terlepas  dari  pelanggaran  administrasi  yang berkonsekuensi  terhadap  akibat  hokum  yang
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/index terakreditasi Peringkat 4 (No. SK: 36/E/KPT/2019)
merugikan  bagi  pihak  istri  dan  anak  yakni perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  di  depan pegawai pencatat nikah (PPN-KUA). Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  dua kecamatan  dan  6  kelurahan  di  Kota  Bima diperoleh data penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat sebagai berikut:
1. Berpendidikan Rendah
2. Keinginan  Poligami  (Tanpa  Izin  Istri Sebelum)
3. Married By Accident (MBA)
4. Pernikahan  kedua  setelah  duda  atau menjanda

## SARAN
Dengan  adanya  fenomena  seperti  yang sudah  diurai  di  atas,  maka  hal  ini  menjadi perhatian  semua  pihak  untuk  dapat  memberi pemahaman  kepada  masayarakat  tentang pentingnya  menikah  atau  melaksanakan perkawinan  melalui  pegawai  pencatat  nikah. Agar  kedepannya  tidak  terjadi  penyesalan setelah  membentuk  keluarga  dan  memiliki keturunan.  Karena  secara  administrasi  tidak bisa  ditolerir,  dimana  sang  anak  tidak  akan mendapatkan  akte  kelahiran  dan  tidak  bisa melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan,  dan  lain permasalahan  yang  timbul  kemudian  hari. Oleh  karena  itu  dalam  tulisan  ini  disarankan kepada  semua  pihak  untuk  ikut  terlibat memberi  pemahaman  atau  sosialisasi  tentang pentingnya  perkawinan  yang  dicatatkan  di depan pegawai pencatat nikah.

## DAFTAR PUSTAKA
.Mirri,  Mutaminnah  A,  Kebijakan  Itsbat
Nikah  Terhadap  Pernikahan  Yang
Tidak Tercatat Dalam Buku Register
Nikah  (Studi  Analisis  di  KUA
Kecamatan  Singorojo  Kabupaten
Kendal), 2018, Makasar: UIN Alauddin Makasar Press
Abror,  Khoirul  “Problematika  Nikah  Tidak Tercatat Antara Hukum Nasional dan Hukum Islam”, 2013
Anisahuri,  2017,  Kemudharatan  Nikah  yang tidak  Tercatat  (Analisa  Fatwa  MUI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di  Bawah  Tangan),  Skripsi  tidak diterbitkan.
Fajar,  Mukti  dan  Achmad,  Yulianto, 2010 ,
Dualisme
Penelitian Hukum:
Normatif  &  Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hakim,  Muhammad  Lukman,  “Kebijakan Itsbat  Nikah  Terhadap  Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Buku Register
Nikah  (Studi  Analisis  di  KUA Kecamatan  Singorojo Kabupaten Kendal)”, Tahun 2017, UIN Walisongo Semarang. Kustini (Ed), 2013, Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat , Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Raco, J.R. 2013. Metode Penelitian Kualitatif:  Jenis,  Karakteristik  dan Keunggulannya , Jakarta: PT Grasindo Susanti,  Dyah  Ochtorina;  Shoimah,  Siti  Nur, “Urgensi  Pencatatan  Perkawinan (Perspektif Utilities),” Jurnal
Rechtidee, Vol. 2 No. 11 tahun 2016
W.  Gulo, Metodologi  Penelitian,  2010.
Jakarta: PT Grasindo Waluya, Bagja,  2007. Sosiologi:  Menyelami Fenomena  Sosial  di  Masyarakat, Bandung: PT Setia Purna Inves