## Strategi Polres Madiun dalam manajemen konflik pencak silat

## Strategy implemented by the Madiun Police Department in conflict management of pencak silat
I Made Jata Wiranegara 
Polresta Madiun Madiun, 63471, Jawa Timur, Indonesia E-mail corresponding author: i.made.jata.wiranegara-2016@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Manajemen  konflik  Pencak  Silat  PSHT  dan  PSHW  di  Kabupaten  Madiun  mengalami  kendala  internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Polisi Daerah Madiun dalam pengelolaan konflik  seni  bela  diri  PSHT  dan  PSHW.  Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  kualitatif  dan  studi  kasus. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa konflik seni bela diri PSHT dan PSHW pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti  faktor  perbedaan  sejarah,  perbedaan  manajemen,  dan  faktor  pengiriman  pengajaran  yang  berbeda. Kemudian konflik PSHT dan PSHW terjadi pada saat-saat tertentu, seperti di Nyekar 1 Muharam oleh PSHT dan Suran Agung oleh PSHW. Pola kejahatan akibat konflik antara PSHT dan PSHW, yaitu ancaman dengan senjata,  penganiayaan,  dan  penghancuran.  Ada  tiga tahap untuk mengelola  konflik  di  Madiun  terkait  dengan konflik seni bela diri PSHW dan PSHT, yaitu pre-emptive, preventive, dan repressive .
Kata kunci: strategi; konflik; pencak silat; manajemen; kepolisian

## Abstract
The  management  of  conflict  between  Pencak  Silat  groups  of  PSHT  and  PSHW  in  Madiun  is  experiencing internal constraints. The research aims to identify and analyze the strategy of Madiun Police Department in the management of  this  conflict.  The  research  was  designed  as  qualitative  case  studies.  Data  were  collected  from interviews, observations, and documentation. Results show  that PSHT and PSHW conflict is essentially due to several  factors:  historical  differences,  managerial  differences,  and  differences  in  teaching  delivery.  The  study also finds that this conflict occurs during particular times: Nyekar 1 Muharam for PSHT and Suran Agung for PSHW.  Three  types  of  crime  commonly  accompany  the  conflict:  threats  with  weapons,  persecution,  and destruction of properties. Three stages  of conflict management implemented by the regional  police department are identified in this particular case of disputes between the two martial arts groups:   pre-emptive, preventive, and repressive.
Keywords: strategy; conflict; pencak silat; management; police

## Pendahuluan
Di  daerah Madiun  dan sekitarnya terdapat banyak  organisasi beladiri atau perguruan silat yang lahir dan  berpusat  di  Kota  Madiun.  Pencak  Silat  sebagai  warisan  budaya  dan  cabang  olah  raga  beladiri telah  menarik  minat  warga masyarakat terutama para remaja  di  daerah Madiun  dan sekitarnya untuk terlibat  di  dalamnya  (Indriatmiko  2016).  Beberapa  organisasi  beladiri  atau perguruan  pencak  silat  di Kota Madiun, antara lain: Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW), Kera Sakti, Tapak Suci, Pagar Nusa, Cempaka Putih, Pro Patria dan lain-lain.
Organisasi  beladiri  tersebut  sebagian  telah  meningkat  jumlah  pengikutnya  dan  menciptakan  fanatik kelompok  yang  berlebihan  (Mohamad  2018).  Sayangnya,  organisasi  yang  telah  diakui  oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Walikota tersebut, justru banyak menimbulkan keresahan sosial akibat  konflik  yang  berkepanjangan  (Prastya  2016).  Fanatisme  telah  menciptakan  sekat  pembatas dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  mengakibatkan  rawan  korban  jiwa  dan  harta  (Colas  1997; Laqueur  2000).  Hal  ini  disebabkan  oleh  anggota  muda  perguruan  persaudaraan  pencak  silat  yang masih labil dan saling unjuk kekuatan serta saling mengejek. Jiwa muda yang fanatik rentan terbakar masalah pribadi, kelompok  dan politik (Olson 2007; Toscano 2017). Konflik  yang  melibatkan  masa pendukung  kedua  pihak  antara  perguruan  silat  Setia  Hati  Terate  dengan  Setia  Hati  Winongo  telah
menimbulkan keresahan di berbagai lapisan masyarakat, bahkan sudah pernah mengakibatkan korban jiwa  dan  harta  benda  dari  kedua  belah  pihak  serta  masyarakat  pada  umumnya  (Maksum  2009; Rosanty 2011).
Adanya  konflik  dua  perguruan  PSHT  dan  PSHW  yang  terus  berkelanjutan  dapat  mengakibatkan terjadinya  gangguan  kamtibmas  diwilayah  Madiun  dan  sekitarnya.  Kepolisian  Resort  Madiun  telah memperkuat  peran  dan  fungsi  pemolisian  masyarakat  sebagai  imbangan  dalam  mengatasi  dan mencegah  terjadinya  konflik  antara  PSHT  dan  PSHW  di  Madiun  (Iswati  et  al.  2018).  Data menunjukkan dari 147 kasus konflik antarperguruan yang masuk di Polres Madiun 2008 sampai 2012, ternyata  hanya  dapat  ditangani  65%  saja  melalui  cara-cara  konvensional  (kawal,  jaga,  tangkap). Melalui penguatan peran pemolisian  masyarakat, maka saat ini  kasus- kasus kekerasan yang bersifat kelompok mulai dapat ditemukan solusinya.
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang  Penanganan Konflik  Sosial  menentukan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  konflik  sosial  adalah  konflik  sosial  yang selanjutnya  disebut  konflik,  adalah  perseteruan  dan/atau  benturan  fisik  dengan  kekerasan  antara  dua kelompok  masyarakat  atau  lebih  yang  berlangsung  dalam  waktu  tertentu  dan  berdampak  luas  yang mengakibatkan  ketidakamanan  dan  disintegrasi  sosial  sehingga  mengganggu  stabilitas  nasional  dan menghambat  pembangunan  nasional.  Konflik  sosial  merupakan  salah  satu  proses  disosiatif  dari interaksi  sosial,  di  samping  proses  interaksi  sosial  lainnya,  yang  tergolong  proses  disosiatif,  seperti kerja  sama,  akomodasi,  dan  yang  tergolong  proses  disosiatif  lainnya,  yaitu  persaingan  (Coser  1967; Coser  1998). Setiap  masyarakat  selalu  menyimpan  potensi  konflik,  kendati  kelihatannya  masyarakat terlihat bersepakat, akan tetapi pada hakikatnya anggota- anggota masyarakat terbagi ke dalam kubu- kubu  yang  berlawanan  walaupun  tidak  secara  terbuka  atau  tersembunyi  (Dahrendorf  1958; Dahrendorf 2011).
Pasal  5  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang  Penanganan  Konflik Sosial  menentukan  bahwa  konflik  sosial  dapat  terjadi  karena  hal-hal  berikut  :  a)  permasalahan  yang berkaitan  dengan  politik,  ekonomi,  dan  sosial  budaya;  b)  perseteruan  antarumat  beragama  dan/atau interumat  beragama,  antarsuku,  dan  antaretnis;  c)  sengketa  batas  wilayah  desa,  kabupaten/kota, dan/atau  provinsi;  d)  sengketa  sumber  daya  alam  antarmasyarakat  dan/atau  antarmasyarakat  dengan pelaku usaha; atau e) distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.
Pengertian  penanganan  konflik  diatur  dalam  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012  Tentang  Penanganan  Konflik  Sosial,  yang  menyebutkan  bahwa Penanganan  Konflik  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  terencana dalam situasi  dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan  konflik,  penghentian  konflik,  dan  pemulihan  pascakonflik.  Sedangkan  pencegahan konflik sosial disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012  Tentang  Penanganan  Konflik  Sosial,  yang  menyebutkan  bahwa  “Pencegahan  Konflik  adalah serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  Konflik  dengan  peningkatan kapasitas kelembagaan  dan sistem peringatan dini”. Pencegahan  konflik sosial  merupakan salah satu tindakan  dari  penanganan  konflik  sosial.  Pasal  4  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7 Tahun  2012  Tentang  Penanganan  Konflik  Sosial,  menentukan  bahwa  ruang  lingkup  penanganan konflik sosial  meliputi  pencegahan, penghentian konflik sosial serta pemulihan pasca konflik sosial. Pencegahan  konflik  sosial  diatur  dalam  Pasal  6,7,  8,  9,  10,  11  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
Pencak silat adalah salah satu olahraga beladiri yang berakar dari bangsa Melayu. Dari segi linguistik kawasan  orang  Melayu  adalah  kawasan  Laut Teduh  yang  membentang  dari  Easter  Island  di  sebelah timur  ke  pulau  Madagaskar  di  sebelah  barat  (Kartomi  2011;  Kumaidah  2012).  Lebih  terinci  dengan etnis  Melayu  biasanya  disebut  penduduk  yang  terdampar  di  kepulauan  yang  meliputi  Malaysia, Indonesia,  Singapura,  Brunei  Darusalam,  Filipina  dan  beberapa  pulau  kecil  yang  berdekatan  dengan negara-negara  tersebut.  Walaupun  sebetulnya  penduduk  Melayu  adalah  suatu  etnis  di  antara ratusan etnis  yang  mendiami  kawasan  itu.  Silat  adalah  intisari  pencak  untuk  secara  fisik  membela  diri  dan
tidak  dapat  digunakan  untuk  pertunjukan.  Silat  adalah  gerak  bela-serang  yang  erat  hubungannya dengan rohani, sehingga menhidup-suburkan naluri, menggerakkan hati nurani manusia dan berserah diri  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (Wilson  2002;  Mardotillah  &  Zein  2017).  Sama  halnya diungkapkan  oleh  Suharso  juga  mengatakan,  Pencak  adalah  permainan  (keahlian)  untuk mempertahankan  diri  dengan  kepandaian  menangkis,  mengelak  dan  sebagainya.  Sedangkan  Silat adalah kepandaian berkelahi dengan ketangkasan menyerang dengan membela diri.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus  ( case  study ),  dimana  dalam  kajiannya  mencoba  menjelaskan  keputusan-keputusan  tentang mengapa  studi  tersebut  dipilih,  bagaimana  mengimplementasikannya  dan  apa  hasilnya.  Hasil penelitiannya ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki, yang mana berkaitan dengan strategi Polres Madiun dalam manajemen konflik Pencak Silat PSHT dan PSHW di Kabupaten Madiun.
Data primer adalah  data yang  dikumpulkan  oleh peneliti sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah  data yang  belum  pernah  dikumpulkan  sebelumnya,  baik  dengan  cara  tertentu  atau  pada  periode  waktu tertentu.  Adapun  dalam  penelitian  ini  yang  termasuk  data  primer  yaitu  Wawancara  dan  Observasi. Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  oleh  orang  yang  melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.
Adapun  dalam  penelitian  ini  yang  termasuk  data  sekunder  yaitu  dokumen-  dokumen  yang  terkait dengan  penelitian.  Wawancara  dengan  menentukan  informan  penelitian  merupakan  orang  yang memiliki  informasi  tema  atau  hal  yang  diteliti.  Adapun  informan  dalam  penelitian  ini  yaitu:  (1) Kapolres  Madiun,  I  Made  Prasatya;  (2)  Kasat  Reskrim  Polres  Madiun,  Hanif  Fatih;  (3)  Penyidik Polres Madiun, Dwi Heroe; (4) Penyidik Pembantu Polres Madiun, Rohmawan; (5) Nanang Sucipto, Anggota PSHW; (6) Setyo Budi Utomo, Anggota PSHT; (7) Dino, Masyarakat Kecamatan Dipolo.
Dalam  penelitian  ini  observasi  juga  dilakukan  untuk  dapat  memahami  proses  terjadinya  wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris  yang  diperoleh  adalah  data  kualitatif  berupa  kumpulan  berwujud  kata-kata  dan  bukan rangkaian angka serta tidak  dapat disusun  dalam  kategori-  kategori/struktur klasifikasi.  Analisis  data dimulai  dengan  menelaah  seluruh  data  yang  tersedia  dari  berbagai  sumber  kemudian  melakukan reduksi  data  dengan  membuat  ringkasan,  mengkode,  menyesuaikan  temuan  di  lapangan  dengan konsep  teori  yang  digunakan.  Kemudian  dilakukan  pemeriksaan  keabsahan  data  dan  penafsiran  data untuk kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Strategi Polres Madiun dalam manajemen konflik pencak silat PSHT dan PSHW di Kabupaten Madiun
Pada  dasarnya,  tindakan  kepolisian  terbagi  menjadi  tiga  (3)  yaitu  pre-emtif,  preventif,  dan  represif (Sendewana  2013;  Astari  2016).  Tindakan  pre-emtif  adalah  pencegahan  secara  dini  melalui optimalisasi  kegiatan-kegiatan  dibidang  edukatif  seperti  pendidikan  masyarakat  dan  pemberdayaan masyarakat. Kemudian, tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi  dengan tujuan agar suatu tindakan pelanggaran dapat diredam atau  dicegah.  Sedangkan  tindakan  represif  adalah  tugas  pokok  kepolisian  dalam  aspek  penegakan hukum,  yang  merupakan  langkah  terakhir  setelah  pre-emtif  dan  preventif  seperti  operasi  rutin  dan operasi  gabungan.  Dalam  kaitannya  dengan  manajeman  konflik  Pencak  Silat  PSHT  dan  PSHW  di Kabupaten Madiun, tahapan strategi Polres Madiun dapat dijabarkan sebagai berikut:

## Tahapan preemtif
Tindakan  preemtif  adalah  tindakan  yang  dilakukan  jauh  hari  sebelum  terjadinya  konflik  terjadi, sehingga  lebih  tepatnya  disebut  kegiatan  ini  merupakan  kegiatan  pembinaan  masyarakat. Meskipun telah banyak  kasus konflik  yang berupa penganiayaan, pengancaman yang  muncul, namun ini tetap harus  dilakukan  untuk  mencegah  kasus  demikian  menjadi  semakin  meluas  dan  tidak  terkendali. Sehingga  perlu  bimbingan  melalui  tokoh-tokoh  organisasi  atau  masyarakat  dari  kedua  organisasi tersebut.
“Tindakan  pencegahan  adalah  hal  yang  paling  secara  kontinyu  kami  lakukan,  seperti  binluh/ Pembinaan  dan  penyuluhan,  dengan  bekerjasama  dengan  masyarakat  lokal  melalui  toko-tokoh masyarakat dan perangkat lokal tentunya.” (IMP, Kapolres Madiun)
“Ada,  kegiatan  bimbingan,  pembinaan  dan  penyuluhan  mengenai  menjaga  keamanan  dan ketertiban  bersama,  bahkan  kami  meninggalkan  beberapa  banner  yang  terdapa  slogan  untuk bersama-sama  menjaga  daerah masih-masig  dan  beberapa  nomor  penting  kepolisian  yang  bisa dihubungi jika ada laporan-laporan terkait kasus penganiyaan, pengeroyokan dan pengancaman.” (HF, Kasat Reskrim Polres Madiun)
Fungsi  preemtif  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Polres  Madiun  dengan  kemudian  meningkatkan kerja sama  dengan Polsek-polsek  di  wilayah  hukumnya, lebih bersifat kepada pemberian bimbingan, penyuluhan, dan pembinaan melalui pemasangan banner-Banner/ spanduk bertuliskan mengajak pada keamanan masyararakat serta mengarah kepada pembentukan masyarakat yang patuh dan taat hukum, serta  mampu  menolak  setiap  bentuk  kejahatan  Tindakan  preemtif  lebih  mengarah  pada  penciptaan kondisi masyarakat yang  memiliki daya tangkal tinggi terhadap semua jenis kejahatan (Azizah 2017; Sarkosi  2019).  Pelaksanaan  fungsi  preemtif  dilaksanakan  oleh  Bimmas  atau  bimbingan  masyarakat yang  sekarang  sekarang  diganti  menjadi  Binamitra.  Tindakan  preemtif  ini  sangat  bermanfaat  untuk meningkatkan  keamanan,  baik  di  wilayah  perkotaan  maupun  di  desa-  desa  di  wilayah  hukum  Polres Madiun  sebagai  langka  antisipasi  munculnya  faktor  kondusif  kejahatan.    Dalam  upaya  menekan terjadinya  kriminalitas,  tidak  terkecuali  konflik  seperti  PSHT  dan  PSHW,  dilakukan  adanya  giat opstin  yang  ditingkatkan  yaitu  menggunakan  pola  preventif  (pencegahan)  dengan  cara  bertindak tingkatkan  Patroli,  pengamanan  dan  pengawalan  oleh  Binmas  dan  Brimob  dalam  kegiatan  masing- masing organisasi, termasuk Suran Agung yang merupakan sangat penting.
Polres  Madiun  melakukan  tindakan  preventif  untuk  mencegah  terjadinya  suatu  tindak  pidana  di wilayah  hukum  Polres  Madiun  dengan  menempatkan  personil  Kepolisian  di  daerah-daerah  atau  di tempat-tempat  yang  rawan  terjadinya  konflik,  daerah  yang  rentan  menjadi  tempat-tempat  konflik organisasi  terus  dipantau  dan  di  awasi  melalui  giat  patroli  tersebut,  dengan  demikian  maka  Polres Madiun  melakukan kegiatan antisipasi (tindakan preventif)  melalui pengembangan patroli- patroli  di daerah-daerah  yang  rawan  kejahatan  dengan  membuat  pos-pos  penjagaan,  membentuk  patroli  roda dua  serta  melakukan  pengawalan-  pengawalan  terhadap  pos-pos  yang  dekat  dengan  wolayah organisasi  ini maka diharapkan dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin terjadinya konflik kedua belah  pihak.  Secara  teori,  untuk  memahami  konsep  dari  pencegahan  kejahatan,  seyogianya  tidak boleh terjebak pada  makna  kejahatannya, melainkan pada kata  pencegahan (Gilling 1997; Schneider 2014;  Purnomo  2019;  Mustolish  2019).  Hal  yang  perlu  dicoba  adalah  dengan  membongkar  konsep dari pencegahan ( prevention )  itu  dengan memecah katanya menjadi dua bagian unsur, yaitu prediksi (prediction)    danintervensi  ( intervention ).  Perihal  pengamanan,  pengawalan  serta  patroli  merupakan bentuk dari pencegahan dan intervensi tersebut.
”Perlu dilakukan intervensi, ini berarti  kita tidak hanya diam mengawasi  namun ada pengawalan sepanjang  kegiatan Suran Agung tersebut.” (HF, Kasat Reskrim  Polres Madiun)
Untuk  mencegah  terjadinya  sesuatu  hal  (kejahatan)  serta  konflik  PSHT  dan  PSHW  pada  kegiatan Suran  Agung,  yang  pertama  sekali  harus  dilakukan  adalah  memprediksi  kemungkinan  dari  tempat dan  waktu  terjadinya,  dan  kemudian  menerapkan  intervensi  yang  tepat  pada  titik  perkiraannya. Pencegahan  kejahatan  merupakan  sebuah  metode  kontrol  yang  langsung,  berbeda  dari  metode-
metode  pengurangan  kejahatan  yang  lainnya,  seperti  pelatihan  kerja,  pendidikan  remedial, pengawasan polisi, penangkapan polisi, proses pengadilan, penjara, masa percobaan dan pembebasan bersyarat,  yang  masuk  ke  dalam  metode  kontrol  kejahatan  secara  tidak  langsung  ( indirect  control ). Pencegahan kejahatan, secara operasional, juga dapat dijelaskan sebagai sebuah praktek manajemen risiko  kejahatan.  Manajemen  risiko  kejahatan  melibatkan  pengembangan  pendekatan  sistematis untuk pengurangan risiko kejahatan yang hemat biaya dan yang mempromosikan baik keamanan dan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi korban potensial (Sherman & Eck 2003; Mareti 2010).
Pencegahan  kejahatan berbasis masyarakat dapat meliputi Community policing , (Polisi Masyarakat) yaitu pendekatan kebijakan yang mempromosikan dan mendukung strategi untuk mengatasi masalah kejahatan  melalui kemitraan polisi  dengan  masyarakat, yaitu sebuah strategi pengrehan  masyarakat, di  mana  kelompok-  kelompok  dalam  masyarakat  mengatur,  mencegah,  dan  melaporkan  kejahatan yang terjadi dilingkungan mereka (Sloknick & Bayley 1988; Ganapathy 2000). Selain itu dapat juga dilakukan  dengan  pemberlakuan  program-program  seperti Comprehensive Communities ,  yang menggabungkan  beberapa  pendekatan  untuk  menanggapi  masalah  dalam  masyarakat;  dan  dengan aktivitas penegakan hukum khusus yang berhubungan dengan kejahatan.

## Tahapan represif
Tahap  ketiga,  setelah  preemtif  dan  preventif  adalah  penegakkan  hukum  (Gakkum)  dimana menjalankan  fungsi  represif.  Beberapa  upaya  represif  Polres  Madiun  dalam  menanggulangi  konflik PSHT  dan  PSHW  adalah  yaitu:  (1)  Koordinasi  dengan  jajaran  polsek  di  hukum  wilayah administratif.  Koordinasi  dapat  dilakukan  dengan  cara  melakukan  hubungan  kerjasama  yang  erat dengan  polsek  di  bawah  Polres  Madiun.  Oleh  karena  itu,  dengan  kerjasama  antar  polsek  dengan meningkatkan  kewaspadaan  di  tiap-tiap  wilayah  akan  membantu  mengurangi  tingkat  kejahatan akibat konflik organisasi bela diri di wilayah hukum Polres Madiun; (2) Analisis data residivis, salah satu hal yang merusak sistem masyarakat adalah adanya penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan  residivis  para  penjahat  ini  biasanya  mengulang  kejahatan  yang  sama,  meskipun  dia  sudah pernah  dijatuhi  hukuman.  Sebagai  contoh  seseorang  telah  melakukan  pengeroyokan  dan  kembali melakukan pengeroyokan dengan pengancaman senjata tajam.
“Pernah, yang pertama pada tahun 2014 ya ejek-ejekan di jalan, dan dia tidak terima akhirnya dia melapor sama anggotanya dan akhirnya saya dikeroyok, terus  ya saya melapor juga sama anggota dan terjadi konflik, dan saya di keroyok lagi sama orang yang sama.” (NN, Pelaku)
Terhadap  seseorang  melakukan  tindak  pidana,  seperti  contoh  diatas  dapat  dianggap  mengulangi kejahatan  yang  sama  (residivis)  dan  dapat  dijadikan  dasar  pemberat  hukuman  nya  berdasar  kan ketentuan Pasal 486 KUHP  ia dapat diancam  hukuman sepertiga lebih berat  dari ancaman  hukuman yang normal dengan catatan bahwa perbuatan yang jenis nya sama tersebut ia lakukan dalam kurang dari  waktu 5 tahun setelah  menjalani  hukuman  yang  dijatuhkan. Resivis terjadi  dalam  hal seseorang yang  melakukan  tindak  pidana  dan  telah  dijatuhi  pidana  dengan  suatu  putusan  hakim  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van  gewijsde ),  kemudian  melakukan  tindak  pidana  lagi  sama seperti  dalam concursus relais,  dalam recidive terjadi  beberapa tindak pidana  namun  dalam resividis tidak ada putusan hakim  yang telah berkekuatan  hukum tetap. Peraturan substansial  yang ada  dalam Undang-Undang  Pemasyarakatan  ini  di  jadikan  landasan  berpijak  bagi  warga  binaan  pemasyarakat dan  pembina  secara  terintegrasi  pada  satu  sitem  pemasyarakatan  di  Indonesia,  maka  undang-undang pemasyaraktan adalah sebagai kerangka berpijak perilaku yang pantas dan standar untuk bertindak.
Pada umumnya, tindakan represif  lebih  mengarah pada penerapan hukum  yang ada untuk  diterapkan pada kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi. Tindakan ini melibatkan sistem peradilan pidana dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan penyerahan terpidana ke Lapas. Hal ini juga dilakukan oleh Polres Madiun berperan dalam hal ini melaksanakan proses  penyelidikan  dan  penyidikan  (lidik  dan  sidik)  terhadap  kasus  pengeroyokkan,  pengancaman dengan senjata tajam, dan perusakan barang atau  benda milik orang lain.
”Upaya  paling  akhir  kami  adalah menyidik  kelompok-  kelompok  yang  sebenarnya  telah  pernah dihukum dan mengulangi kejahatannya lagi. Karena kita ketahui organisasi ini memang memiliki sejarah  yang  berbeda,  kepentingannya  juga  berbeda,  sehingga  konfliknya  turun  menurun  pada anggota. Hal ini yang  kini terus menjadi target pemberantasn utama.” (HF, Kasat Reskrim  Polres Madiun)
Secara prosedural, Polres Madiun akan langsung melakukan tindakan represif berupa tindakan  upaya paksa  dengan  menerapkan  hukum  pidana  (penerapan  penal)  jika  telah  terjadi  tindak  pidana sebagaimana dimaksud dalam kasus  tindak  pidana pengancaman dengan  senjata  tajam. Selanjutnya Polres  Madiun  akan menerima  laporan,  langsung melakukan olah TKP  dan melakukan penyelidikan. Selanjutnya  berdasarkan  informasi-informasi  yang  diterima  dan  hasil  olah  TKP  tersebut  dilakukan upaya  paksa  untuk  menangkap  para  pelaku  yang  kemudian  dilanjutkan  ke  proses  penyidikan  untuk dibuat berkas perkaranya. \Berkas  perkara  yang sudah lengkap dikirim ke JPU dan setelah dinyatakan lengkap  (P-21) maka Polres  Madiun  menyerahkan tersangka beserta barang    bukti dengan demikian maka  proses  selanjutnya  Jaksa  melakukan  menuntutan  dan  para  tersangka  ditingkatkan  statusnya menjadi terdakwa untuk disidangkan di sidang pengadilan.

## Kendala-Kendala  yang  Dihadapi  Polres  Madiun  dalam  manajemen  konflik  pencak  Silat  PSHT dan PSHW di Kabupaten Madiun
Faktanya,  ada  beberapa  hal  yang  masih  menjadi  kendala  untuk  menanggulangi  konflik  PSHT  dan PSHW di Kabupaten Madiun, adapun kendala tersebut yaitu:

## Kendala internal
Kendala  internal  yang  dialami  yakni:  (1)  Biaya  Operasional  yang  tersedia  kurang  memadai,  karena biaya  yang  di  keluarkan  untuk  proses  penyidikan  cukup  besar.  Sekali  dalam  melakukan  proses  dari tahapan  preemtif,  preventif  hingga  reprsif  biaya  yang  dibutuhkan  adalah  sebesar  RP.  5.000.000  s/d 10.000.000, sedangkan anggaran dasar yang  diterima  oleh penyidik Unit Reserse di setiap Polsek di wilayah hukum Polrestabes dalam melakukan proses penyidikan yakni sebesar Rp. 3.000.000. s/d Rp. 5.000.000;  (2)  Lemahnya  koordinasi  dan  kerjasama  antara  Kepolisian  dengan  pihak-pihak  dan instansi-  instansi  terkait  yang  berakaitan  dengan  penanganan  konflik  PSHT  dan  PSHW  tersebut. Terlihat  dengan  jelas  hubungan  antara  anggota  satuan  fungsi  lainya  dan  Reskrim  kurang  maksimal, belum  nampak  kegiatan  berjalan  secara  efektif  dalam  penanganan  Tindak  Pidana,  hubungan  Satuan Reskrim  dengan  masyarakat  terutama  terkait  dengan  perkara  pidana  masih  belum  maksimal,  hal  ini dapat  dilihat  dari  keluhan–keluhan  masyarakat  terhadap  pelayanan  Penyidikan  kasus  pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan pada anggota kedua perguruan Setia Hati tersebut; (3) Quick Respon , lambatnya  pihak  kepolisan  ditingkat  Polsek  mendatangi  TKP,  kurang  cekatan  dalam  merespon laporan  dari  masyarakat  terkait  dengan  kasus  pengancaman,  penganiayaan  dan  pengeroyokan  pada anggota kedua perguruan Setia Hati.

## Kendala eksternal
Kendala  eksternal  yang  dialami  yakni:  (1)  Kuranganya  kesadaran  dari  masyarakat  apabila  melihat terjadi pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan pada anggota kedua perguruan Setia Hati yang dilihat lansung di TKP, masyarakat tidak lansung melapor kepada pihak Kepolisan setempat, sehingga secara otomatis menghambat penanganan kekerasan atau konflik antara kedua organisasi tersebut. Hal ini karena masyarakat enggan terlibat oleh masalah organisasi PSHT maupun PSHW; (2) Kurangnya saksi  yang  dimintai  keterangan  dalam  kasus  pengancaman,    penganiayaan  dan  pengeroyokan  pada anggota  kedua  perguruan  Setia  Hati,  dalam  hal  ini  pasti  kepolisan  kesulitan  dalam  mengumpulkan bukti  dan  fakta  fakta  yang  terjadi  dilapangan;  (3)  Setiap  tahun  jumlah  anggota  dari  kalangan  anak remaja  meningkat.  Padahal  remaja  masih  sangat  labil,  sehingga  mudah  terpancing  emosi.  Perlu pembinaan yang kuat oleh Polres Madiun, karena masih labil tersebut.

## Simpulan
Tahapan  strategi  Polres  Madiun  dalam  manajemen  konflik  Pencak  Silat  PSHT  dan  PSHW  di Kabupaten  Madiun  yaitu  tahapan  preemtif  dengan  cara  pembinaan  dan  penyuluhan  dengan  tokoh masyarakat  dalam  organisasi  PSHT  dan  PSHW.  Tahapan  preventif  dilakukan  dengan  pelaksanana patroli  (operasi  rutin),  pengawasan  serta  operasi  gabungan.  Tahapan  represif  terkait  fungsi penegakkan hukum melalui pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 2, yaitu dengan cara koordinasi dengan jajaran polsek di hukum wilayah administratif dan analisis data residivis.
Kendala  internal  dalam  manajemen  konflik  Pencak  Silat  PSHT  dan  PSHW  di  Kabupaten  Madiun antara  lain  Biaya  Operasional  yang  tersedia  kurang  memadai,  Lemahnya  koordinasi  dan  kerjasama antara  Kepolisian  dengan  pihak-pihak  dan  instansi-instansi  terkait.  serta  lambatnya  pihak  kepolisan ditingkat  Polsek  mendatangi  TKP,  kurang  cekatan  dalam  merespon  laporan  dari  masyarakat  terkait dengan  kasus  pengancaman,  penganiayaan  dan  pengeroyokan  pada  anggota  kedua  perguruan  Setia Hati. Sedangkan kendala eksternal antara lain kuranganya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi  pengancaman,  penganiayaan  dan  pengeroyokan  pada  anggota  kedua  perguruan,  serta kurangnya  saksi  yang  dimintai  keterangan  dalam  kasus  pengancaman,  penganiayaan  dan pengeroyokan pada anggota kedua perguruan Setia Hati, dalam hal ini pasti kepolisan kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta fakta yang terjadi dilapangan.

## Daftar Pustaka
Astari P (2016) Landasan filosofis tindakan diskresi kepolisian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Arena Hukum 8 (1):1-18.
Azizah  UN  (2017)  police  barriers  in  technical  and  technical  violation  distribution  by  drivers  bike motorcycle. E-CIVICS 6 (2).
Colas D (1997) Civil Society and Fanaticism: Conjoined histories. Stanford University Press. Coser LA (1998) The Functions of Social Conflict (Vol. 9). Routledge. Coser LA (1967) Continuities in the Study of Social Conflict. Free Press. Dahrendorf R (2011) The Modern Social Conflict: The politics of liberty. Transaction Publishers. Dahrendorf R (1958) Toward a theory of social conflict. Journal of Conflict Resolution 2 (2):170-183. Ganapathy  N  (2000)  Conceptualising  community  policing,  crime  prevention  and  criminology:  A
Singapore perspective. Australian & New Zealand Journal of Criminology 33 (3):266-286.
Gilling D (1997) Crime Prevention: Theory, Policy and Politics. Psychology Press.
Indriatmiko  P  (2016)  Pengembangan  “Kampung  Pendekar  Madiun”  sebagai  Pusdiklat  Atlet  Pencak
Silat dan Wisata Raga (Doctoral dissertation, Universitas Muhaammadiyah Surakarta).
Iswati  R,  Wiyaka  A  &  Utami  SB  (2018)  Membangun  Pranata  sosial  dalam  mereduksi  konflik  di Perguruan Silat Setia Hati Terate (PSHT) dan Perguruan Silat Setia Hati Tunas Muda Winongo (PSHW) di Madiun. In Seminar Nasional Sistem Informasi (Senasif) 2 (1):1584-1592).
Kartomi  M  (2011)  Traditional  and  modern  forms  of  pencak  silat  in  Indonesia:  The  Suku  Mamak  in Riau. Musicology Australia 33 (1):47-68.
Kumaidah  E  (2012)  Penguatan  eksistensi  bangsa  melalui  seni  bela  diri  tradisional  pencak silat. HUMANIKA 16 (9).
Mardotillah  M  &  Zein  DM  (2017)  Silat:  Identitas  budaya,  pendidikan,  seni  bela  diri,  pemeliharaan kesehatan. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya 18 (2):121-133.
Mareti  B  (2010)  Implementasi  manajemen  risiko  kejahatan  perampokan  pada  pengiriman  uang  tunai (Studi  kasus  pengiriman  hasil  pendapatan  PT  ABC  Cabang  X). Indonesian  Journal  of Criminology:4195.
Maksum  A  (2009)  Konflik  kekerasan  antar  kelompok  perguruan  pencak  silat:  Proses  pembentukan identitas sosial yang terdistorsi. Dalam “Anima”, Indonesian Psychological Journal 24 (2).
Laqueur  W  (2000) The  New  Terrorism:  Fanaticism  and  the  arms  of  mass  destruction.  Oxford University Press on Demand.
Mohamad  M  (2018)  Pengaruh  regulasi  diri  terhadap  agresivitas  anggota  Perguruan  Silat  Beladiri Tangan  Kosong  Merpati  Putih  dan  Persaudaraan  Setia  Hati  Terate  di  Madiun  (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Mustolih I (2019) Program Polisi Mitra Rukun Warga dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Kota Malang. Jurnal Sosiologi Dialektika 14 (1):52-58.
Purnomo HD (2019) Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam penanggulangan tindak pidana kejahatan jalanan. Jurnal Sosiologi Dialektika 14 (1):34-43.
Olson  J  (2007)  The  freshness  of  fanaticism:  The  abolitionist  defense  of  zealotry. Perspectives  on politics 5 (4):685-701.
Prastya A (2016) Konflik Kekerasan Antara Pendekar Silat Dalam Perspektif Sosiologi (Studi Konflik antar  Pendekar  Silat  di  wilayah  Madiun). In:  Indonesia  Yang  Berkeadilan  Sosial  Tanpa Diskriminasi, 19 Oktober 2016, UTCC.
Rosanty D (2011) Sejarah dan Dinamika Konflik antara Perguruan Pencak Silat Setia Hati Terate dan Setia Hati Winongo di Kabupaten Madiun (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
Sarkosi  E  (2019)  Aplikasi  Go  Sigap  sebagai  wujud  peningkatan  pelayanan  publik  yang  lebih  mudah bagi masyarakat dengan berbasis teknologi informasi. Jurnal Sosiologi Dialektika 14 (2):84-94.
Schneider S (2014) Crime Prevention: Theory and Practice. CRC Press.
Sendewana  B  (2013)  Studi  kasus  mengenai  tembak  di  tempat  tersangka  oleh  kepolisian. LEX  ET SOCIETATIS 1 (3).
Sherman  LW  &  Eck  JE  (2003)  Policing  for  crime  prevention.  In Evidence-based  crime prevention:309-343). Routledge.
Toscano A (2017) Fanaticism: On the Uses of an Idea. Verso Books.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Wilson  ID  (2002) The  Politics  of  Inner  Power:  The  Practice  of  Pencak  Silat  in  West  Java (Doctoral Dissertation, Murdoch University).