INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6 (1), 31-44 e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.621 ©Komisi Pemberantasan Korupsi

## Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran

## Ginanjar Hambali
SMA Negeri 7 Pandeglang
ginanjartea@gmail.com

## Abstract
Anti-Corruption Education needs to be periodically evaluated so that the results are as expected. This study evaluate the anti-corruption education program that is encouraged by the Corruption Eradication  Commission,  through  the  Context,  Input,  Process,  Product  (CIPP)  model.  This evaluation is limited since of signing the memorandum of understanding with four ministries on anti-corruption education entered the curriculum in 2018. This research is a formative evaluation study and is descriptive qualitative in nature. In terms of context, the background of the problem is sufficient reason for anti-corruption education to be included in the curriculum, while the selection of strategies and learning methods is an inseparable part. From the input side, the implementation of anti-corruption education is not enough for training, but must be accompanied by assistance. Learning materials and materials must be distributed even more. From the aspect of the process, the  practice  of  anti-corruption  learning  is  not  very  visible.  Finally,  in  terms  of  products,  anti- corruption education programs have not been carried out in many regions. The difference between regions that have carried out anti-corruption education and those who have not yet implemented it is not significant. This research recommends to increase the number of regions that implement anti-corruption education programs, improve training and mentoring anti-corruption education practices, publish anti-corruption learning innovations based on teacher practices.
Keywords :  Anti-Corruption,  Program  Evaluation,  Education,  Training,  Accompaniment, Curriculum

## Abstrak
Pendidikan  Antikorupsi  perlu  terus  dievaluasi  agar  hasilnya  sesuai  dengan  yang  diharapkan. Penelitian  ini  mengevaluasi  program  pendidikan  antikorupsi  yang  didorong  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan model Context, Input, Process, Product (CIPP). Evaluasi ini  dibatasi  sejak  nota  kesepahaman  bersama  empat  kementrian  tentang  memasukan pendidikan  antikorupsi  ke  dalam  kurikulum  pada  tahun  2018.  Penelitian  ini  merupakan evaluasi formatif, bersifat kualitatif deskriptif. Pada segi Context , latar belakang masalah cukup menjadi  alasan  pendidikan  antikorupsi  masuk  ke  dalam  kurikulum,  pemilihan  strategi  dan metode pembelajaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Input, implementasi pendidikan antikorupsi  tidak  cukup  sekedar  pelatihan,  namun  harus  disertai  pendampingan.  Materi  dan bahan  pembelajaran  harus  didistribusikan  secara  lebih  masif. Process, praktik  pembelajaran antikorupsi belum terlihat. Product, program pendidikan antikorupsi belum banyak dilakukan oleh pemangku kepentingan di daerah. Perbedaan daerah yang telah dan belum melaksanakan pendidikan  antikorupsi  belum  terlihat  signifikan.  Penelitian  ini  memberikan  rekomendasi:  (i) memperluas  daerah  implementasi  program  pendidikan  antikorupsi,  (ii)  meningkatkan pelatihan dan pendampingan praktik pendidikan antikorupsi, dan (iii) meningkatkan publikasi inovasi pembelajaran antikorupsi berdasarkan praktik guru.
Kata Kunci : Antikorupsi, Evaluasi Program, Pendidikan, Pelatihan, Pendampingan, Kurikulum

## Pendahuluan
Berbagai  upaya  dilakukan  untuk memberantas korupsi, baik melalui penindakan  maupun  pencegahan.  Salah satu  program  pencegahan  korupsi  melalui lembaga  pendidikan  formal  atau  sekolah,
yaitu dengan Program
Pendidikan Antikorupsi (PAK), yang diluncurkan secara resmi,  pada  tahun  2018,  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagaimana disebutkan Kofi A. Anan mantan  Sekjen  PBB,  2004,  UNCAC,  sebagai berikut: “Korupsi ibarat wabah mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat,  merusak  demokrasi  dan supremasi hukum, mendorong pelanggaran hak azasi manusia,
mendistorsi perekonomian, menurunkan kualitas kehidupan  dan  memungkinkan  organisasi kriminal,  terorisme  dan  berbagai  ancaman terhadap  keamanan  untuk  berkembang. Dana  bantuan  sosial  yang  dikorupsi semakin  menyengsarakan  orang  miskin, mengurangi kemampuan pemerintah untuk memberikan  layanan  dasar,  dan  membuat pembangunan  kurang  berarti.”  (Unodc.org, n.d.)
Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI)  yang  diukur  oleh  Transparency International  (TI),  CPI  Indonesia  tahun 2019  berada  pada  skor  40/100,  dan menempati  peringkat  85  dari  180  negara yang disurvei. Skor berdasarkan indikator 0 berarti  sangat  korup  hingga  100  yang berarti  sangat  bersih  (Transparency International Indonesia, 2020)
Dalam  bidang  Ekonomi  kerusakan akibat  korupsi  seperti  dicatat  TI  bahwa uang rakyat dalam bentuk APBN dan APBD menguap sekitar 30-40 persen. Lebih lanjut, dalam  penjelasan  berbentuk  grafis  KPK menguraikan dalam bidang sosial ekonomi, korupsi  mengakibatkan  mahalnya  harga jasa  dan  pelayanan  publik,  terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, pengentasan kemiskinan  berjalan  lambat,  meningkatnya
angka  kriminalitas,  solidaritas  sosial semakin langka, dan demoralisasi.
Layanan  birokrasi  menjadi  buruk. Aparat  hukum  mudah  menerima  suap, iming-iming, dan gratifikasi, untuk menyelesaikan persoalan hukum. Runtuhnya  otoritas  dan/atau  kewibawaan lembaga pemerintahan. Korupsi menyebabkan  demokrasi  rusak,  lahirnya kepemimpinan korup, menguatnya
plutokrasi,  hancurnya  kedaulatan  rakyat, hilangnya kepercayaan rakyat. Serta banyak lagi  kerusakan  yang  ditimbulkan  korupsi (Aclc.kpk.go.id, n.d.).
Pendidikan  antikorupsi  diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang  sedang  berjalan,  diantaranya  melalui reformasi  sistem  ( constitutional  reform ) dan  reformasi  kelembagaan  (institutional reforma)  serta  penegakan  hukum  ( law enforcement )  (Handoyo,  2013).  Sektor pendidikan  seperti  ditulis  Adnan  Topan Husodo,  dipandang  sebagai  lini  strategis dalam  membangun  semangat  antikorupsi, membentuk  cara  pandang  yang  kuat terhadap masalah korupsi beserta dampaknya,  serta  menciptakan  usaha pencegahan  korupsi.  Peran  pendidikan, baik  pendidikan  sektor  formal,  informal, non-formal, maupun pendidikan dalam arti luas  adalah  membangun  peradaban  baru yang lebih baik bagi masyarakat (Wisudo et al., 2019).
Menumbuhkan  budaya  antikorupsi melalui lembaga pendidikan sejalan dengan tujuan  pendidikan.  Pendidikan  bertujuan membentuk  karakter,  sikap,  dan  watak peserta  didik  yang  bermartabat  dan berakhlak mulia. Seperti dijelaskan Undang- Undang  No.  20  Tahun  2003  pasal  3,  yang menyebutkan: Pendidikan nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan dan  membentuk  watak  serta  peradaban bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang  beriman  dan  bertakwa  kepada Tuhan Yang  Maha  Esa,  berahlak  mulia,  sehat,

## Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran
berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan menjadi  warga  negara  yang  demokratis serta bertanggung jawab.
Pendidikan antikorupsi adalah tindakan  untuk  mengendalikan  atau mengurangi  serta  mencegah  sebelum  ada niat  dan  sudah  ada  niat  untuk  tidak melakukan  korupsi.  Karena  itu  pendidikan antikorupsi
dimaksud merupakan kesuluruhan  upaya  untuk  mendorong generasi-generasi mendatang
mengembangkan  sikap  menolak  secara tegas  setiap  bentuk  tindakan  korupsi (Muriman et al., 2017).
Berpuluh  tahun  lalu,  Hongkong,  bisa jadi dikenal sebagai salah satu negara yang sangat  korup,  namun  dalam  perjalanannya Hongkong dikenal sebagai salah satu negara paling  bersih.  Hongkong  dapat  mengubah sikap  masyarakat  dari “passive  acceptance” menjadi “zero  tolerance” terhadap  praktik korupsi. Komisi anti-korupsi Hongkong atau yang dikenal dengan ICAC, telah diamanatkan  oleh  Undang-Undang  untuk, antara lain, melakukan pendidikan antikorupsi serta menumbuhkan dukungan masyarakat  luas  dalam  upaya  untuk memerangi korupsi (Wong, 2019).
ICAC  menjalankan  fungsi  pendidikan antikorupsi  melalui Community  Relations Department (CRD).  Pendidikan  dilakukan oleh CRD berdasarkan segmen, untuk siswa dan  mahasiswa,  pemerintahan,  organisasi usaha, dan masyarakat luas. CRD
mempromosikan  nilai-nilai  antikorupsi kepada para siswa dengan empat strategi:
1. Penanaman  nilai-nilai  antikorupsi  yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan;
2. Keterlibatan aktif dalam menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dan menggali kreativitas; 3. Mengintegrasikan pendidikan
antikorupsi ke dalam kurikulum; dan
4. Melakukan  kolaborasi  dengan  para pemangku kepentingan.
Sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 19 Tahun 2019,
KPK berwenang menyelenggarakan program  pendidikan  antikorupsi  pada setiap jenjang pendidikan. Tahun 2018, KPK membuat  membuat  nota  kesepahaman (MoU) tentang antikorupsi masuk kurikulum  bersama  empat  Kementerian, yakni:  Menteri  Pendidikan,  Menteri  Agama (diwakilkan),  Menteri  Dalam  Negeri, Menteri  Riset  Teknologi  dan  Pendidikan Tinggi.
Delapan poin rencana aksi pendidikan antikorupsi meliputi: menyusun kebijakan  yang  mewajibkan  pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, menyusun  dan  mendistribusikan  materi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi,  melakukan  pendampingan pelaksanaan  pendidikan  karakter  dan budaya  antikorupsi,  menyiapkan  sumber daya  manusia,  anggaran  dan  sumber  daya lainnya, serta satuan pendidikan khusus/pokja yang memadai dalam realisasi  rencana  aksi  pendidikan  karakter.
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan  pendidikan  karakter  dan budaya  anti-korupsi,  melakukan  publikasi terhadap kepatuhan implemetasi pendidikan  karakter  dan  budaya  anti- korupsi;  serta  mendorong  keterbukaan informasi  publik  dengan  menerapkan transparansi  data  yang  dapat  diakses masyarakat melalui portal-portal informasi, antara  lain  melalui  platform  JAGA-KPK (Nurita, 2018).
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan  dengan  KPK,  Kementrian Pendidikan  akan  melakukan  inovasi  agar pendidikan  antikorupsi  masuk  ke  dalam pelajaran  yang  sudah  ada,  menyelipkan dalam  program  Penguatan  Pendidikan Karakter, nilai-nilai antikorupsi terintegrasi dengan  kurikulum,  dengan  melakukan insersi atau melekatkan pendidikan antikorupsi ke dalam materi yang ada.
Sampai  dengan  April  2020,  seperti diberitakan medcom.id , KPK menyayangkan masih  minimnya  pemerintah  daerah
(pemda) yang mengimplementasikan penyelenggaraan  Pendidikan  Antikorupsi, hanya  127  pemerintah  daerah  atau  23 persen  dari  542  pemda  yang  menerbitkan peraturan  kepala  daerah  yang  menjadi dasar  penyelengaraan  PAK.    Enam peraturan  gubernur  di  Jawa  Tengah, Lampung,  Bali,  Jawa  Barat,  Nusa  Tenggara Timur (NTT) dan DKI Jakarta. Selain itu, ada 24  peraturan  wali  kota    dan  97  peraturan bupati (Hafiez, 2020).
Selain rendahnya partisipasi pemerintah daerah terhadap
penyelenggaraan  pendidikan  antikorupsi, seperti  diberitakan  oleh tirto.id ,  KPK mengaku  kesulitan  menjalankan  program Pendidikan  Antikorupsi  di  lingkungan sekolah,  karena  disebabkan  kurangnya masalah  moral  serta  integritas  dalam pembelajaran,  walau  begitu  KPK  juga menemukan cara-cara unik yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan PAK (Abdi, 2019).
Sebagai  sebuah  kebijakan  yang sedang  berjalan,  pendidikan  antikorupsi, patut dievaluasi untuk penyempurnaan dan perbaikan  program,  sehingga  program kemudian  dapat  berjalan  sesuai  atau mendekati tujuan yang diharapkan. Program  Pendidikan  Antikorupsi,  harus bercermin pada program sejenis, yang bisa dikatakan  kurang  berkembang,  seperti program warung kejujuran.
Model  pendidikan  antikorupsi  di sekolah  patut  dievaluasi  supaya  tidak terjebak  dalam  formalitas,  mengulang kegagalan  Pendidikan  Moral  Pancasila  di era  Orde  Baru.  Hal  yang  paling  penting, antikorupsi  lebih  banyak  berkaitan  dengan perubahan sikap, keberanian bersuara, dan bertindak  melawan  korupsi  (Wisudo  et  al., 2019).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul  “Evaluasi  Program Pendidikan Antikorupsi dalam
Pembelajaran  di  Sekolah”.  Jangkauan
pendidikan antikorupsi cukup luas, sehingga  evaluasi  dalam  artikel  ini  hanya mencakup  yang  berkaitan  dengan  daya dukung  dan  praktik  pembelajaran  yang dilakukan  guru,  berdasarkan  kesepakatan antara  KPK  dengan  empat  kementrian, salah  satunya  Kementrian  Pendidikan  dan Kebudayaan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  seiring dengan  diselenggarakannya  Pendidikan Antikorupsi di sekolah, dengan menggunakan  metode  Evaluasi  Program. Daniel Stufflebeam, menggolongkan program  pendidikan  yang  menjadi  fokus evaluasi  ke  dalam  empat  dimensi:  konteks, masukan,  proses,  dan  produk  atau  lebih dikenal dengan model CIPP ( Context, Input, Process, Products) .
Context dilakukan untuk menganalisis  berbagai  permasalahan  dan kebutuhan  dari  tatanan  pendidikan  yang spesifik. Input ,  difokuskan  pada  penilaian terhadap  sumber  daya  dan  strategi  yang dibutuhkan  dalam  menyelesaikan  atau mencapai tujuan. Process , difokuskan pada pengumpulan  data  tentang  pelaksanaan program,  diantaranya  melalui  monitoring proses  pelaksanaan  program. Product , difokuskan  pada  sejauh mana  keberhasilan program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.    (Muhammad  &  Muhammad, 2019).
Penelitian  ini  merupakan  evaluasi formatif, yaitu ketika program masih dalam taraf pengembangan. Riset bersifat kualitatif deskriptif, mendeskripsikan makna  dan  data  yang  dapat  ditangkap pelaku  riset,  berdasarkan  pengalaman lapangan sebagai guru dengan menunjukan bukti-bukti, melalui data pustaka:
pemberitaan  media  massa,  buku,  serta jurnal  yang  berkaitan  dengan  Pendidikan Antikorupsi.

## Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran

## Pembahasan

## Latarbelakang  Masalah  dan  Kebutuhan (Context)
1. Kurikulum
Di  dalam  buku Education  and Experience ,  Dewey  menyatakan,  tujuan pendidikan untuk
pengembangan intelektual,  sosial,  emosional,  dan  moral dari  individu  di  dalam  masyarakat demokratis.  Pendidikan  dan  pengalaman merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan.  Pendidikan  haruslah berdasarkan  pengalaman  dan  bukan semata-mata mencekokan dari atas pengalaman itu (Tilaar, 2015).
Pendidikan antikorupsi sebagai usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta  didik  berupa  pengetahuan,  nilai- nilai,  sikap,  dan  keterampilan  yang dibutuhkan  agar  mereka  mau  dan  mampu mencegah  dan  menghilangkan  peluang berkembangnya  korupsi.  Sasaran  akhir, bukan hanya menghilangkan peluang, tetapi peserta  didik  juga  sanggup  menolak  segala pengaruh  yang  mengarah  pada  perilaku koruptif (Handoyo, 2013).
Pada  tahun  2019,  semua  sekolah diharapkan  sudah  menerapkan  kurikulum pendidikan antikorupsi,
dengan mengakomodasi nilai-nilai antikorupsi atau sembilan  karakter  antikorupsi:  kejujuran, tanggung jawab,
kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, keberanian dalam pembelajaran.
Kemendikbud  menyatakan  bahwa antikorupsi  bukan  pelajaran  terpisah  atau tambahan  materi  pembahasan,  namun pendidikan  antikorupsi  masuk  ke  dalam materi  pelajaran  yang  sudah  ada,  selaras dengan  program  Penguatan  Pendidikan Karakter  (PPK).  PPK  adalah  gerakan pendidikan yang jadi bagian revolusi mental Joko  Widodo,  untuk  memperkuat  karakter peserta didik.
Peraturan  Presiden  nomor  87  tahun 2017,
menyebut PPK bisa
diimplementasikan melalaui sisipan di mata pelajaran  atau  program  ekstrakulikuler khusus.  Delapan  belas  karakter  yang  akan ditanamkan  pada  peserta  didik,  dalam penguatan karakter: religius, jujur, toleransi,  disiplin,  kerja  keras,  kreatif, mandiri,  demokratis,  rasa  ingin  tahu, semangat  kebangsaan,  cinta  tanah  air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar  membaca,  peduli  lingkungan,  peduli sosial, tanggung jawab. Sebagai jantung
pendidikan, kurikulum  sebagaimana  disusun  Pusat Edukasi  Antikorupsi  KPK,  memiliki  dua kekuatan.  Pertama,  ketetapan  memilih subtansi  atau  lingkup  pengetahuan  yang diajarkan.  Kebenaran  substansi  tidak disangsikan  ( urgent ),  untuk  dipelajari, benar-benar  bermanfaat,  relevan  dengan kebutuhan  peserta  didik  dan  kehidupan, serta  memancing  peserta  didik  untuk mempelajari  lebih  lanjut  secara  mandiri. Kedua,  pengelolaan  kurikulum  melalui pembelajaran  efektif  yang  didukung  oleh sistem penilaian yang mencapai kompetensi (valid) dan realiable (dapat dipercaya, ajeg, konsisten dan andal).
Metode pendidikan karakter terintegrasi dalam kurikulum
mempergunakan  berbagai  macam  materi pembelajaran  yang  ada  dalam  kurikulum demi  pembetukan  karakter  siswa,  oleh karena  itu,  proses  pembelajaran  di  dalam kelas  mesti  didesain  sedemikian  rupa sehingga memberikan tantangan pengembangan  ilmu  pengetahuan  bagi setiap  siswa.  Pembelajaran  di  dalam  kelas mesti menghargai keunikan setiap pembelajar, dan membantu
mengembangkan  karakter  mereka  sebagai pembelajar  (Koesuma A, 2015). Bercermin  pada  program  pendidikan antikorupsi  yang  dikembangkan  oleh  ICAC, Hongkong, pendidikan antikorupsi disesuaikan  dengan  kurikulum  pendidikan sekolah  di  setiap  jenjang  sehingga  guru
dapat  memasukkan  materi  pembelajaran antikorupsi  ke  dalam  proses  mengajar  di kelas.
Sebagai contoh, pendidikan antikorupsi  dimasukan  pada  pelajaran “Liberal Studies” jenjang sekolah menengah, pada  materi  seperti  kepatuhan  terhadap aturan  hukum,  mewujudkan  masyarakat yang  adil  untuk  meningkatkan  kualitas hidup,  serta  nilai-nilai  integritas  sebagai nilai  dasar  dalam  hubungan  interpersonal. Untuk  membantu  para  guru  mengajarkan subjek  ini,  CRD  mengembangkan  paket pengajaran  yang  menjelaskan  pekerjaan anti-korupsi  di  Hong  Kong,  kejahatan korupsi dan cara-cara untuk menyelesaikan persoalan moral (Wong, 2019).
Banyak  yang  beranggapan  bahwa pelajaran
yang cocok untuk mengintegrasikan  nilai-nilai  antikorupsi melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pandangan kedua,  bila  pelajaran  antikorupsi  mau diintegrasikan ke dalam kurikulum, sebaiknya  dimasukan  ke  dalam  kelompok pelajaran  moral  seperti  PPKn,  agama, sejarah, dan olah raga.
Pandangan  pertama  dan  kedua mempunyai  kelebihan  dan  kekurangan, namun, seolah-olah pendidikan antikorupsi hanya  tanggung  jawab  guru  PPKn  atau pelajaran tertentu saja. Sementara pelajaran lain seperti ekonomi, geografi dan terutama  bidang  eksakta  seperti  Fisika, Kimia  dan  Biologi,  tidak  mempunyai tanggung  jawab  menanamkan  nilai-nilai antikorupsi.  Padahal  semua  guru  pada dasarnya  mempunyai  tugas  mengajarkan nilai-nilai antikorupsi pada peserta didik.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arni Fajar  dan  Cairul  Munirman  tentang
Efektivitas Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi dengan menggunakan  Modul  Antikorupsi  dari  KPK melalui  mata  pelajaran  PPKn  di  tingkat pendidikan dasar dan
menengah merekomendasikan
bahwa modul
antikorupsi  yang  dibuat  KPK  dapat
diimplementasikan  melalui  integrasi  pada berbagai  mata  pelajaran,  salah  satunya melalui  mata  pelajaran  PPKn  yang  harus disertai  dengan:  Memetakan  standar kompetensi  dan  kompetensi  dasar  yang dapat  disisipkan  konten  nilai  antikorupsi. Mengembangkan  nilai-nilai  antikorupsi berdasarkan  dimensi  politik,  hukum, ekonomi,  dan  sosiologis  pada  mata pelajaran PPKn (Fajar & Muriman, 2018).
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  maka pendidikan  antikorupsi  dapat  disebut sebagai  salah  satu  strategi  melakukan pencegahan  praktik  korupsi  dalam  jangka panjang.  Pendidikan  antikorupsi  menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  materi pelajaran  yang  sudah  ada.  Semua  guru mempunyai tanggung jawab untuk mengintegrasikan  nilai-nilai  antikorupsi  ke dalam mata pelajaran yang bisa disesuaikan dengan  materi  yang  diajarkan.  Latar belakang  dan  masalah  dimasukannya pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum mempunyai alasan yang cukup kuat.
Sebagai tindak lanjut pembelajaran di ruang kelas, untuk memperkaya pengalaman  belajar  siswa,  bercermin  pada praktik pendidikan antikorupsi di Hongkong. Sekolah juga dapat mengundang pegawai  KPK  untuk  memberikan  ceramah antikorupsi,  menonton  film  dan  drama tentang  antikorupsi,  atau  mangajak  siswa untuk  berkunjung  ke  KPK.  Para  siswa  juga dilibatkan  dalam  penyampaian  pesan antikorupsi  di  lingkungan  tempat  mereka berada,  terlibat  dalam  lomba  kreativitas membuat  video  atau  film  antikorupsi,  ikut terlibat  dalam  duta  antikorupsi  dan sebagainya.

## 2. Strategi dan Metode
Strategi dan/atau metode
pembelajaran  seperti  ditulis  Ani  Soetjipto (2019)  menjadi  bagian  penting  dalam proses  pendidikan.  Ajaran  terpenting mengenai nilai-nilai kejujuran, membangun etika  malu  jika  melakukan  korupsi  atau

## Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran
ajaran moral yang mengharamkan perilaku koruptif  serta  pembentukan  karakter menjadi  manusia  jujur,  terhormat,  dan berintegritas  sebagai  modal  terpenting untuk  gerakan  perang  melawan  korupsi sejak  dini,  bisa  luput  dilakukan  atau mungkin  tidak  bisa  tertanam  dengan  baik jika  metode  pembelajaran  yang  dilakukan tidak tepat (Wisudo et al., 2019).
Strategi  pembelajaran  merupakan rencana  tindakan  termasuk  penggunaan metode  dan  pemanfaatan  berbagai  sumber daya dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran  menentukan  pendekatan yang  dipilih  oleh  guru  untuk  mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu konsep yang dipilih untuk mencapai  tujuan  pembelajaran  secara efektif  dan  efisien.  Strategi  pembelajaran meliputi  pendekatan,  metode,  dan  teknik pembelajaran (Sani, 2015).
Metode penyampaian materi pembelajaran  masih  sering  menganggap anak  kertas  kosong  yang  perlu  dibantu,
diperhatikan, dan dipandu untuk mendapatkan  pengetahuan,  meningkatkan sikap dan keterampilan. Praktik pembelajaran  kebanyakan  masih  berjalan dengan
metode ceramah,
guru menerangkan
murid mendengarkan, suasana  kelas  membosankan.  Metode kedua,  model  dialog,  murid  diajak berdiskusi,  mempertanyakan,  melakukan penyelidikan  moral  dengan  dihadapkan pada  masalah  etik,  secara  otonom  dengan kemampuan kognitifnya ia dapat menemukan kebenaran dan kebajikan yang diyakininya (Wisudo et al., 2019).
Tiga  langkah  insersi  pendidikan antikorupsi  yang  bisa  dilakukan  dengan membuat  perencanaan  yang  matang  dan disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Sertakan peserta didik, lakukan kegiatan belajar yang melibatkan peserta didik, dan buat aktivitas yang  menyenangkan.  Siapkan  jejaring, jangan  berhenti  dengan  pembelajaran  di kelas,  luaskan  ke  sekolah,  keluarga,  dan
masyarakat  dengan  melibatkan  semua pihak (Anas et al., 2018).
Pemilihan metode pembelajaran yang tepat  dalam  pembelajaran  antikorupsi sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan, dalam  mendukung  keberhasilan  program Pendidikan Antikorupsi. Selama ini kebanyakan  guru  masih  mempraktikan metode  pembelajaran  ceramah  bukan hadap  masalah,  guru  terlalu  mendominasi dalam  pembelajaran  serta  pembelajaran mengabaikan  realitas  yang  dihadapi  oleh peserta didik, kalau  persoalan-persoalan di atas tidak dibenahi, pendidikan antikorupsi bisa jadi malah mengembangkan watak dan karakter korup.
Ketika  CRD  mengembangkan  materi pembelajaran antikorupsi, guru
berkonsultasi  untuk  memastikan  bahwa paket  tersebut  sesuai  dengan  tujuan pengajaran  dan  kebutuhan  siswa.  Ada  juga platform aktif  untuk  ICAC  dan  pemangku kepentingan  untuk  berbagi  sumber  dan bertukar  pandangan  tentang  pendidikan antikorupsi (Wong, 2019).
KPK, Kementrian dan Dinas Pendidikan, bukan hanya sekedar mensosialisasikan  bagaimana  Pendidikan Antikorupsi dapat terselenggara di sekolah, namun  lebih  jauh,  juga  banyak  mendengar dan  melibatkan  guru secara  aktif, bagaimana menerapkan Pendidikan Antikorupsi  yang  menyenangkan  bagi peserta  didik.  Begitu  pula  dengan  guru, ketika mempraktikan
Pendidikan
Antikorupsi,  banyak  berdiskusi  dengan peserta didik.  Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendukung program antikorupsi,  seperti  dengan  Universitas, Lembaga  Anti  Korupsi  yang  lain,  Lembaga dan Aktivis Anti Korupsi, sangat penting.
Sumber Daya dan Strategi (Input)

## 1. Kompetensi Guru
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Arni Fajar  dan  Cairul  Munirman  menemukan kenyataan  bahwa  dalam  pengamatan  awal
para guru masih
kesulitan mengintegrasikan  nilai-nilai  PAK  ke  dalam silabus  dan  RPP  serta  nilai-nilai  di  sekolah menengah  pertama.  Setelah  diberikan fasilitasi  dan  model  integrasi  pendidikan antikorupsi  melalui  mata  pelajaran  PPKn, mereka  merasa  terbantu  dan  dapat mengimplementasikannya (Fajar & Muriman, 2018). Melakukan pendampingan pelaksanaan  pendidikan  karakter  dan budaya antikorupsi bagi satuan pendidikan, merupakan salah satu MoU yang ditandatangani  antara  KPK  dengan  empat kementrian.  Metode  pendampingan  dalam pelatihan  dan  pendidikan  sebagai  upaya untuk  mengukur  keberhasilan  penyerapan pengetahuan  dan  penambahan  tingkatan keterampilan yang sesuai tujuan pelatihan.
Selain  menyelenggarakan  pelatihan bagi  guru-guru  terutama  guru  PPKn  untuk memperkuat  implementasi  pendidikan antikorupsi, KPK juga mempunyai program
Anti-Corruption
Teacher
Supercamp .
Teacher  Supercamp merupakan  salah  satu program untuk meningkatkan daya dukung terhadap implementasi pendidikan antikorupsi dengan melakukan pemberdayaan  kreativitas  guru  selaku tenaga  pendidik  dalam  menciptakan  dan mengembangkan
berbagai model implementasi  antikorupsi  di  sekolah. Teacher  supercamp ,  dilaksanakan  pada tahun 2015, 2016 dengan peserta 50 orang dan 2017 dengan peserta 100 orang.
Dalam upaya menunjang implementasi PAK sekaligus upaya meningkatkan  kapasitas  pendidik,  KPK bersama  Direktorat  Jenderal  Guru  dan Tenaga
Kependidikan Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  sedang menyusun  materi  kurikulum  pendidikan antikorupsi,  dimana  materi  tersebut  akan diberikan  kepada  para  guru  melalui program  Pendidikan  Profesi  Guru  (Yulika, n.d.).
Catatan  Masyarakat  Sipil  terhadap Kinerja  KPK  2015-2019,  bahwa  KPK  telah banyak melakukan inovasi untuk memberikan  edukasi  publik  melalui beberapa  kelompok  target,  salah  satunya guru.  Berbagai  kegiatan  yang  menyasar berbagai  kelompok  target  tersebut  tentu sangat  baik,  dimana  pengetahuan  dan kapasitas  antikorupsi  terus  meningkat. Namun,  berbagai  kegiatan  tersebut  jangan hanya  dibuat  programatik,  dan  tidak memiliki  perencanaan  jangka  panjang. Sebagai  contoh  alumni  dari Teacher Supercamp maupun Anti-Corruption  Youth Camp tidak  didampingi  atau  aktivitasnya tidak ditindaklanjuti (Sipil, 2020).
Pelatihan pendidikan antikorupsi juga diselenggarakan  oleh  Indonesia  Corruption Watch  (ICW)  dengan  pendekatan  metode pedagogik  kritis,  salah  satunya  melalui SAKTI Guru dan/atau pelatihan pembelajaran  antikorupsi  untuk  sejumlah guru,  jaringan  ICW.    Dompet  Dhuafa membuat program Sekolah
Guru Antikorupsi (Serasi). Serasi adalah program yang  berkomitmen  melahirkan  guru inovator  sebagai  duta  antikorupsi  yang fokus  menerapkan  dan  mengkampanyekan nilai  integritas  melalui  kegiatan  belajar mengajar di ruang kelas dan sekolah.
Berbagai  model  pendampingan  bisa diterapkan,  seperti  model  pendampingan pelaksanaan  kurikulum  2013.  Model pendampingan  kurikulum  2013,  dengan sistem In-On,  in  house  training dan on  job training . Para guru inti yang telah mendapat pendampingan  kemudian  bersama  guru yang  mendapat  pelatihan  melakukan pertemuan  awal (in) untuk  mendiskusikan materi pendampingan, agenda kegiatan dan informasi  yang  dibutuhkan,  selanjutnya melakukan  pendampingan  di  dalam  proses mengajar  di  kelas.  Pada  saat  melakukan pedampingan,  guru  inti  juga  melakuan evaluasi (on) kelebihan  dan  kekurangan guru yang didampingi.

## Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran
Setelah  itu,  guru  kembali  melakukan diskusi  pembahasan  jika  ada  hal-hal  yang diperbaiki  dan  merumuskan  langkah- langkah perbaikan. Kemudian, guru
mengajarkan  di  kelas  dan  melakukan perbaikan  sesuai  dengan  hasil  observasi
(on) sebagai tindak lanjut dari pendampingan.  Terakhir,  guru  kemudian menyusun  laporan  proses  dan  hasil pendampingan.
Model pendampingan yang dilakukan ICW  berdasarkan  pengalaman  penulis sebagai  peserta; Pertama ,  para  guru diberikan  pelatihan  untuk  mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan.  Pengetahuan  tentang  materi pembelajaran  antikorupsi  berbasis  literasi kritis,  serta  meningkatkan  pemahaman materi antikorupsi berbasis literasi kritis.
Kedua ,  para  guru  membuat  proposal pembelajaran antikorupsi. Konsultasi proposal,
metode serta rencana
pembelajaran  secara online . Ketiga ,  para guru kemudian
mempraktikan pembelajaran,  mendiskusikan  kesulitan- kesulitan  dalam  praktik  pembelajaran. Keempat ,
mendiskusikan hasil pembelajaran  dan  menuliskan  praktik pembelajaran.
Pelatihan  dan  pendampingan  dalam upaya  membekali  tenaga  pengajar  atau guru-guru  yang  mempunyai  kemampuan ilmu  pengetahuan  yang  berhubungan  erat dengan  materi  dan  pengetahuan  nilai-nilai antikorupsi  dan  ilmu  pendidikan  yang berhubungan  dengan  kemampuan  guru menyampaikan materi
dengan menyenangkan namun tepat sasaran. Berdasarkan penjelasan di atas dalam implementasi Pendidikan Antikorupsi, bukan hanya pelatihan, tidak kalah penting melakukan pendampingan, sehingga pelajaran  antikorupsi  dalam  praktik  di ruang-ruang  kelas  dan  atau  penanaman nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah dapat  terus  menerus  diperbaiki  dan dikembangkan.
Proses
pendampingan
dalam
implementasi pendidikan antikorupsi belum terbaca paling tidak dari publikasi yang dilakukan oleh KPK.

## 2. Materi Pendidikan Antikorupsi
Menyusun  dan  mendistribusikan materi  pendidikan  antikorupsi  di  setiap jenjang  pendidikan.  Pada  tahun  2015,  KPK menerbitkan buku dengan judul: Kompilasi Lomba  Ide  Beraksi  2014  99+1  Model Pembelajaran  Antikorupsi.  Berdasarkan penjelasan  dalam  prakata,  buku  tersebut merupakan  materi  pilihan  lomba  inovasi pembelajaran  yang  diadakan  KPK,  tahun 2014,  dengan  peserta  guru  di  semua  level pendidikan.
Buku  yang  berisi  99+1  model pembelajaran  tersebut  secara  umum  baru menceritakan latar belakang secara singkat, deskripsi, dan penerapan rencana pembelajaran. Katakanlah, model
pembelajaran yang banyak tersebut sebagai rencana pembelajaran satu halaman. Proses pelaksanaan  pembelajaran  pada  umumnya, terbaca  masih  menekankan  pada  transfer pengetahuan, bukan mendiskusikan pengalaman siswa berkaitan dengan materi pelajaran  yang  dikaitkan  dengan  nilai-nilai antikorupsi.
KPK  juga  mengembangkan  modul pembelajaran  antikorupsi  bagi  pelajar  dari tingkat  SD sampai  perguruan  tinggi.  Modul dari tingkat SD sampai SMA dikemas dalam bentuk  cerita.  Bacalah  kisah  berikut,  salah satu  isi  dalam  modul.  Modul  bermaksud untuk  menanamkan  nilai-nilai  antikorupsi seperti  penanaman  nilai-nilai  tanggung jawab, disiplin, jujur, adil, berani dan peduli.
KPK juga menerbitkan sejumlah buku panduan implementasi pendidikan antikorupsi  bagi  guru.  Buku  dan  modul tersebut  tetap  terasa  berguna  bagi  guru sebagai  sumber  pembelajaran,  dan  atau bahan  bacaan  bagi  anak-anak  dalam  usaha meningkatkan pemahaman nilai-nilai antikorupsi, kalau dimanfaatkan.
Ada baiknya juga bila buku dan modul pendidikan  antikorupsi  yang  disusun  oleh KPK  tersebut  terus  disosialisasikan  ke sekolah-sekolah.  Selain  KPK,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menerbitkan  sejumlah  buku  seperti  model pengintegrasian pendidikan antikorupsi. Sementara itu, CRD menyelenggarakan  seminar  bagi  para  guru untuk  membahas  isu-isu  terkini  tentang pendidikan antikorupsi
dan memperkenalkan  program  pengajaran. Menerbitkan  artikel  berkala  yang  berisi tentang  pendidikan  antikorupsi  yang disumbangkan oleh guru, orang tua, aktivis antikorupsi,  peneliti,  dan  siswa.  Video pelatihan  tentang  pendidikan  nilai,  materi pengajaran  berdasarkan  berita  terbaru terkait  integritas  dan  wawancara  dengan orang-orang  dengan  cerita  berisi  nilai-nilai positif antikorupsi (Wong, 2019).
Materi  pembelajaran  yang  berbentuk video  dan atau film pendek yang berkaitan dengan  upaya  pencegahan  antikorupsi, yang  diproduksi  oleh  KPK  dan  atau  juga lembaga  non-pemerintah  seperti  ICW  dan Transparency Internasional Indonesia (TII), juga  dapat  diakses  oleh  guru,  dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan  guru  memahami  antikorupsi dan korupsi.
Walaupun  dapat  diakses  gratis,  tapi persoalannya,  seberapa  banyak  guru-guru mengakses  modul,  buku,  maupun  video yang  dimaksud,  inilah  persoalannya.  Bisa jadi  karena  kurangnya  sosialisasi,  bahan bacaan  yang  kurang  menarik,  dan kemalasan  guru  untuk  belajar,  menjadi campur  baur.  Persoalan  ini  menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan  implementasi  program pendidikan antikorupsi.

## Pendidikan  Antikorupsi  dalam  Praktik (Process)
Pendidikan  Antikorupsi  juga  dapat meningkatkan  perubahan  persepsi  dan
pengetahuan  siswa,  bila  dilakukan  proses pembelajaran  dengan  baik.  Penelitian  Arni Fajar  dan  Cairul  Munirman,  menemukan perubahan terhadap persepsi dan pengetahuan  siswa  terhadap  antikorupsi karena  dalam  proses  pembelajaran  guru memberikan  contoh  dan  ilustrasi  yang konkret.
Guru melakukan tindak lanjut pembelajaran  dengan  menugaskan  siswa untuk mencari informasi dan mengeksplorasi kasus-kasus korupsi melalui  media  massa.  Antusiasme  siswa dalam menanggapi  penjelasan  guru selama proses  pembelajaran  meningkat.  Hal tersebut dapat terlihat ketika guru memberi siswa  kesempatan  untuk  mengajukan pertanyaan, siswa sering menggunakannya. Siswa  juga  mampu  menjelaskan  hubungan antara  topik  belajar  dengan  masalah korupsi (Fajar & Muriman, 2018).
Salah  satu  metode  pembelajaran dalam  pendidikan  antikorupsi  adalah pedagogi  kritis  atau  literasi  kritis.  Metode ini  sudah  dipraktikan  oleh  sejumlah  guru, dimana  praktik  pembelajaran  pendekatan antikorupsi  dapat  dibaca  dalam  buku Pendidikan  Antikorupsi  dalam  Perspektif Pedagogi Kritis; 2019.
Berbagai  media  bisa  dimanfaatkan secara  maksimal  mulai  dari  film,  berita  di media  massa,  lagu,  puisi,  hingga  cerita pendek.  Adanya  kreativitas  dan  inovasi dalam  pengajaran,  akan  memudahkan peserta didik memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi (Wisudo et al., 2019). Haetami salah seorang guru Ekonomi, menuliskan pengalaman mengajarkan materi  APBN  dan  APBD.  Pengalaman mengajar Haetami, menjadi bagian eksperimen pembelajaran antikorupsi dengan judul Belajar Antikorupsi:
Mengorek  Anggaran  Kabupaten,  dalam buku  Pendidikan  Antikorupsi  dalam Perspektif Pedagogi Kritis (2019).

## Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran
Proses  pembelajaran  dimulai  dengan menonton  video  berita  yang  menayangkan jembatan  putus  dan  berita  busung  lapar yang  terjadi  di  daerah  mereka.  Video  juga dilengkapi  dengan  data statistik  kabupaten Lebak.  Melalui  data-data  statistik,  peserta didik  dapat  membaca  angka  kemiskinan, angka  putus  sekolah,  angka  kematian  ibu, bayi, dan anak.
Kemudian muncul sejumlah pertanyaan  mengapa  di  desa  saya  masih ada  penduduk yang miskin, kasus ibu  yang meninggal pada saat proses melahirkan dan sebagainya.  Lalu,  apa  hubungan  semua  itu dengan  APBD?  Guru  dan  Peserta  didik kemudian  merencakan  untuk  mengunjungi Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) Kabupaten Lebak, melihat bagaimana DPRD membahas  dan  mengesahkan  APBD  dalam rapat paripurna.
Sebelum meluncur ke gedung dewan, anak-anak  dibagi  ke  dalam  beberapa kelompok.  Kelompok  pertama  bertugas mencari  dokumen  APBD,  kelompok  kedua mencari  kasus  kemiskinan,  diantaranya rumah  tidak  layak  huni,  dan  kelompok ketiga  pergi  ke  kantor  desa  untuk  mencari data  remaja  putus  sekolah,  kemudian kelompok  keempat  pergi  ke  puskesmas mencari  kasus  gizi  buruk,  kematian  ibu melahirkan,  dan  kematian  bayi  saat melahirkan.
Dalam  perjalanan  pulang  setelah melihat  proses  pembahasan  APBD,  peserta didik  mengungkapkan  ketidakpuasaan  atas rapat  paripurna.  Beberapa  anak  mengira jika  sidangnya  heboh,  ada  interupsi, ternyata tidak, anak-anak justru menyaksikan  anggota  DPRD  yang  sibuk main hand  phone (HP)  atau  mengobrol selama  sidang.  Setelah  mendapatkan dokumen  APBD  Lebak,  peserta  didik kemudian  menelaah  satu  persatu  dana untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Melalui  pembelajaran  di  luar  kelas, turun  ke  lingkungan  sekitar  untuk
membaca  realitas,  menumbuhkan  rasa penasaran  pada  peserta  didik,  menggali lebih  jauh  tentang  fungsi  dan  peran  APBD terutama
untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Pembelajaran, berbasis  literasi  kritis  dengan  berbasis pendidikan antikorupsi juga menumbuhkan dalam  diri  anak-anak  rasa  peduli,  berani berbuat,  mampu  menemukan  pertanyaan- pertanyaan  serta  sikap  kritis  yang diharapkan.  Semua  itu  bisa  memupuk mereka  menjadi  warga  negara  yang  tidak berkompromi dengan korupsi.
Berdasarkan
catatan yang terpublikasikan  di  sejumlah  media,  belum terbaca atau belum tersosialisasikan inovasi pembelajaran  yang  bisa  dijadikan  contoh praktik  baik  pembelajaran  pendidikan antikorupsi,  yang  bisa  diadaptasi  dan  atau dimodifikasi  oleh  guru  dan  komunitas sekolah  dalam  melaksanakan  pendidikan antikorupsi.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, program  Pendidikan  Antikorupsi  yang diselenggarakan  oleh  KPK,  juga  harus memunculkan model pembelajaran sebagai panduan atau contoh bagi para guru dalam mempraktikan  Pendidikan  Antikorupsi. Model  pembelajaran  sebagai  panduan  bisa berdasarkan best  practice pembelajaran atau  pengalaman  terbaik  guru,  dalam menerapkan model dan strategi
pembelajaran  pendidikan  antikorupsi  di ruang kelas.

## Keberhasilan Program (Product)
Evaluasi  produk  untuk  menolong keputusan  selanjutnya.  Apa  hasil  yang dicapai?  Apa  yang  dilakukan  setelah program berjalan? (Farida, 2008). Keberhasilan  sebuah  program  Pendidikan Antikorupsi dapat terlihat dari terselengaranya program pendidikan antikorupsi  di  daerah  dan  di  banyak sekolah,  serta  ketercapaian  program dengan tujuan.
Paling  tidak  berdasarkan  publikasi terhadap  pelaksanaan  program  kebijakan Pendidikan Antikorupsi, yang diselenggarakan oleh KPK, terdapat beberapa  hasil  yang  dicapai.  Tahun  2018, adanya kesepakatan bersama dengan empat kementerian  tentang  antikorupsi  masuk kurikulum.  Sesusai  dengan  kesepakatan, kewajiban memberikan
pendidikan
karakter  dan  budaya  antikorupsi  pada kurikulum  di  setiap  jenjang  pendidikan selambat-lambatnya  dilakukan  pada  Juni 2019.
Terutama  di  daerah  yang  belum menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi, banyak  sekolah,  banyak  guru,  banyak Kepala  Sekolah,  belum  mendengar  atau membaca petunjuk teknis program Pendidikan  Antikorupsi.  Sementara  di  sisi yang lain terdapat juga program yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang juga terintegrasi  dengan  kurikulum  seperti program  literasi  dan  program  peningkatan karakter.  Pendidikan  antikorupsi  melalui literasi  kritis,  dapat  menjadi  jembatan penghubung  antara  program  pendidikan antikorupsi  dengan  program  literasi sekolah.
Implementasi  program  pendidikan antikorupsi  juga  lambat.  Sementara,  hasil monitoring  dan  evaluasi,  KPK  menemukan beberapa  sekolah  telah  menanamkan pendidikan  karakter  dengan  cara  kreatif. Guru  membuat  penilaian  karakter  untuk siswa  tentang  kerapihan  berpakaian  dan ketepatan waktu kehadiran. KPK juga telah menemukan  komitmen  Kepala  Sekolah selalu  memberikan  arahan  dan  evaluasi setiap pagi untuk guru-guru agar penanaman  nilai-nilai  integritas  menjadi bagian  dalam  kegiatan  belajar  mengajar (KPK, n.d.).
Catatan atas hasil monitoring tersebut,  hampir  sama  dengan  praktik penanaman  nilai  dan  karakter  di  banyak sekolah,  termasuk  sekolah  di  daerah  yang belum  mengimplementasikan  Program
Pendidikan  Antikorupsi.  Sementara  itu, inovasi  pembelajaran  yang  bisa  dijadikan contoh  praktik  baik  dalam  pembelajaran pendidikan antikorupsi, yang bisa diadaptasi dan/atau dimodifikasi oleh guru atau komunitas sekolah, dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi belum terpublikasikan dengan baik.

## Penutup
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  berwenang  melaksanakan  langkah atau upaya pencegahan dengan menyelenggarakan  pendidikan  antikorupsi pada  setiap  jenjang  pendidikan.  Langkah- langkah  yang  ditempuh  oleh  KPK  dengan melakukan  kesepakatan  kerjasama  dengan empat kementerian, mendorong pemerintah  untuk  menerbitkan  peraturan daerah  untuk  melaksanakan  pendidikan antikorupsi,  menjadi  langkah  maju  dalam upaya pemberantasan korupsi.
Namun, ada beberapa hal yang harus diperbaiki  agar  program  pendidikan antikorupsi dapat berjalan optimal, terutama  agar  jangan  sampai  hanya pemanis saja, terutama bagaimana pendidikan  antikorupsi  yang  terintegrasi dengan  kurikulum  dapat  dipraktikan  di ruang-ruang kelas yaitu:
1. Program pelatihan dalam meningkatkan pemahaman guru terkait dengan materi antikorupsi serta bagaimana  mengintegrasikannya  ke dalam materi pelajaran;
2. Meningkatkan kemampuan guru dalam strategi  dan/atau  metode  mengajar, sehingga  materi  pembelajaran  dapat tersampaikan  dengan  baik  serta  nilai- nilai  antikorupsi  berkembang  dalam diri  peserta  didik,  yang  tercermin dalam  sikap  menolak  perilaku  dan tindakan nilai-nilai korupsi;
3. Program pelatihan harus ditindaklanjuti  dengan  pendampingan di  lapangan,  agar  proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan;

## Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran
4. Bagi daerah yang sudah menyelenggarakan Program Pendidikan  Antikorupsi,  guru  harus didorong  untuk  membuat  praktik pembelajaran  pendidikan  antikorupsi dan memanfaatkan sumber atau bahan pembelajaran  antikorupsi,  dan  KPK mempublikasikan inovasi pembelajaran praktik pendidikan antikorupsi di ruang kelas; 5. Mendorong  pihak  sekolah  untuk mengimplementasikan program pendidikan  antikorupsi,  dan  KPK menyosialisasikan contoh sekolah yang berhasil mengimplementasikan program antikorupsi; 6. Di  tengah  segala  keterbatasan  KPK dalam implementasi pendidikan antikorupsi, peran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas
Pendidikan harus ditingkatkan.
Penelitian  ini  tentu  jauh  dari  kata sempurna.  Penelitian  selanjutnya  juga dapat dilakukan dengan menggunakan data primer terkait dengan pelaksanaan pendidikan antikorusi di lapangan. Penelitian terkait dengan evaluasi program juga akan lebih lengkap jika, berbagai aspek dalam  pelaksanaan  pendidikan  antikorupsi dapat dievaluasi.

## Referensi
Abdi,  A.  P.  (2019).  KPK Mengaku  Kesulitan Terapkan  Pendidikan  Antikorupsi  di Sekolah.  Tirto.Id. Https://tirto.id/kpk- mengaku-kesulitan-terapkan- pendidikan-antikorupsi-di-sekolah.
Aclc.kpk.go.id.  (n.d.).  Materi  Bahaya  dan Dampak Korupsi.
Hhttps://aclc.kpk.go.id.
Anas,  Z.,  Supriyatna,  A.,  Kembara,  M.  D.,
Hadiana, D., Warsihna, J., Murhananto, Setiawan,  W.,  &  Dirjo.  (2018). Insersi Pendidikan  Antikorupsi  Melalui  Mata Pelajaran PPKn untuk Jenjang Pendidikan  Dasar  dan  Menengah . Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta. Fajar, A., & Muriman, C. (2018). Prevention of Corruption through Anti-Corruption Education. 251(Acec): 650–653. Https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.
145.
Farida,  Y.  T.  (2008). Evaluasi  Program  dan Instrumen  Evaluasi .  Rineka  Cipta. Jakarta.
Hafiez,  F.  A.  (2020).  KPK:  Baru  127  Pemda Implementasikan Pendidikan Antikorupsi. M.Medcom.Id. Https://m.medcom.id/nasional/hukum /GNl4WRPN-kpk-baru-127-pemda- implementasikan-pendidikan- antikorupsi
Handoyo, E. (2013). Pendidikan Antikorupsi (Edisi Revisi) . Penerbit Ombak.
Yogyakarta.
Koesuma A, D. (2015). Pendidikan Karakter Utuh  dan  Menyeluruh .  PT.  Kanisius. Yogyakarta.
KPK,  B.  (n.d.).  KPK  Lakukan  Evaluasi Pendidikan Antikorupsi. Https://www.kpk.go.id/id/berita/berit a-kpk/1353-kpk-lakukan-evaluasi- pendidikan-antikorupsi
Muhammad,  A.,  &  Muhammad,  A.  (2019). Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan . PT. Bumi Aksara. Jakarta.
Muriman, C., Supandi, & F, A. (2017). Model Pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada Mata Pelajaran PPKn Kurikulum  2013  Kelas  X .  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
Nurita,  D.  (2018).  Pendidikan  Antikorupsi Wajib  Masuk  Kurikulum  Mulai  2019. Tempo. Https://nasional.tempo.co/read/11543 66/pendidikan-antikorupsi-wajib- masuk-kurikulum-mulai-2019/ full&view=ok.
Sani,  R.  A.  (2015). Inovasi  Pembelajaran (Cetakan ke-3). Bumi Aksara. Jakarta. Sipil, K. M. (2020). Catatan Masyarakat Sipil terhadap Kinerja Komisi Pemberantasan  Korupsi  2015-2019. Https://antikorupsi.org/sites/default/fi les/evaluasi_kpk_2015-2019_icw_tii.pdf
Tilaar,  H.  (2015). Pedagogik  Teoritis  untuk Indonesia . PT Kompas Media Nusantara. Jakarta. Transparency International Indonesia. (2020).  Korupsi  dan  integritas  politik. 1–12. UNODC and Corruption. Http://www.Unodc.Org.
Wisudo, B., Irawan, A., PH Paat, J., Subkhan,
E.,  &  F  Paat,  L.  (2019). Pendidikan Antikorupsi  dalam  Persepktif  Pedagogi Kritis . Instrans Publishing. Malang.
Wong, C. (2019). Effective Practices of Anti- Corruption  Education:  Hong  Kongʼs Experience: 154–165. Https://www.unafei.or.jp/english/publi cations/Resource_Material_107.html. Yulika,  N.  C.  (n.d.).  KPK:  Baru  127  Pemda Implementasikan Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. Https://www.Liputan6.Com.