## KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PUU-IX/2011
Novira Maharani Sukma 1 , Retno Saraswati 2

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk   mendeskripsikan  dan  menganalisis  pertimbangan dilaksanakannya  pengangkatan  wakil  menteri  dalam  sistem    ketatanegaraan Republik  Indonesia, untuk  mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan    wakil menteri    pasca  putusan    Mahkamah    Konstitusi  Republik  Indonesia  Nomor 79/PUU-IX/2011, dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan wakil menteri pada masa yang akan datang. Metode  penelitian  yang digunakan  dalam penelitian  ini  adalah    yuridis    normatif  dengan  menggunakan  sumber    data sekunder  sebagai    landasan  pemikiran  yang    bersifat    teoritis,  kemudian  data  itu dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan kedudukan Wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU- IX/2011 apabila dilihat dari segi kewenangannya ,  kedudukan  Wakil  Menteri  di bawah  Presiden  dan  di  bawah  Menteri,  karena  Wakil  Menteri  bertanggungjawab kepada Menteri dan bertugas sebagai pembantu Menteri. Dari segipengangkatannya , kedudukan  Wakil  Menteri  di  bawah  Presiden,  sedangkan Menteri  dan  Wakil  Menteri  kedudukannya  adalah  sama,  dikarenakan  sama-sama diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden  melalui  tata  cara  dan  prosedur  yang sama, sedangkan Wakil Menteri kedudukannya di atas Sekretariat Jenderal/Sekretariat  Kementerian.  Kedudukan  wakil  menteri  di  masa  yang  akan datang  sebaiknya  ditiadakan  saja,  karena  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur wakil menteri telah diubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi, namun belum mampu memberikan ketegasan mengenai pengaturan Wakil Menteri
Kata  Kunci: Kedudukan  Wakil  Menteri,  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia, Putusan MK
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## Abstract
The  aims  of  the  research  are  to  describe  and  analyze  the  implementation considerations appointment of deputy ministers in the constitutional system of the Republic of Indonesia, to describe and analyze the position of deputy minister of post-verdict  of  the  Constitutional  Court  of  the  Republic  of  Indonesia  Number 79/PUU-IX/2011, and to  describe and analyze the position of deputy minister in the  future.  The  research  methods  used  in  Method  normative  approach,  with secondary  data  source  is  used  as  a  theoretical  rationale,  then  the  data  were analyzed  by  descriptive  qualitative.  Based  on  the  results  of  the  study  concluded Deputy  Minister  position  after  the  Constitutional  Court's  decision  79/PUU- IX/2011  when  viewed  in  terms  of  its  authority,  the  position  of  Deputy  Minister under President  and under the Minister,  as the  Deputy Minister is  responsible to the Minister and served as assistant minister. Meanwhile, Deputy Minister of the Secretariat General / Secretariat of the Ministry of position can be said to be the same  because  both  are  equally  as  assistant  minister.  In  terms  of  the  position  of Deputy  Minister  appointment  under  the    President,    while    the    Minister    and Deputy  Minister  position is  the  same, because both appointed and dismissed by the  President  through  the  processes  and    procedures    in    the    same,    while    the Deputy  Secretary  General  of  the Secretariat of the above position/Secretariat of the Ministry. The position of deputy minister in  the future  should be  eliminated, because the legislation  governing the deputy minister has been changed after the decision of the Constitutional Court, but has not been able to provide firmness on setting the Deputy Minister.
Keywords: The  status  of  Deputy  Minister,  Indonesian  constitutional  system, Constitutional Court

## A. Latar Belakang
Dalam sistem pemerintahan presidensiil, Presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat menteri sebagaimana yang  telah  diatur  pada Pasal 17 UUD NRI Tahun  1945.  Selain  itu, Presiden  sebagai  kepala pemerintahan  mempunyai kewenangan  juga  untuk mengangkat wakil menteri sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang  Nomor 39  Tahun  2008  Tentang Kementerian Negara. Pada  masa  pemerintahan Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono, pengangkatan wakil menteri terjadi dalam
kabinet.  Wakil  Menteri merupakan  pejabat  karier
dan bukan anggota
kabinet,  berbeda  dengan menteri  yang  merupakan
jabatan politis. Wakil Menteri dijabat oleh pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural  eselon  1A.  Hal ini  telah  diatur  pada Penjelasan Pasal 10
Undang-Undang  Nomor
39 Tahun 2008 . Presiden mengangkat Wakil Menteri  dalam  rangka menangani  beban  kerja Kementerian yang
semakin berat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Apabila struktur yang baru
dibentuk  tersebut  (Wakil
Menteri)  memiliki  fungsi yang sangat urgent ,  maka tidak  akan  ada  persoalan.
Namun, jika unit organisasi yang baru dibentuk kurang memiliki
relevansi  dan  urgensitas peranan, maka akan menjadi  beban  yang  akan menyedot anggaran organisasi.  Oleh  karena
itu,  Gerakan  Nasional
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (GN-PK) mengajukab    gugatan    uji materil Pasal 10 Undang-  Undang    Nomor 39  Tahun  2008  Tentang Kementerian Negara kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan uraian  di  atas,  maka
penulis tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai    kedudukan
Wakil    Menteri  dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah    Konsititusi Nomor 79/puu-ix/2011, dan  kedudukan  Wakil Menteri di masa mendatang.
B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang digunakan  adalah  metode pendekatan
yuridis
normatif,  artinya  hukum dikonsepsikan sebagai
norma,  kaidah,  asas,  atau dogma-dogma.  Data  yang
diperoleh
dari
pengamatan  kepustakaan,
yaitu  data  sekunder,  yang kemudian disusun,
dijelaskan  dan    dianalisis
dengan memberikan kesimpulan. 3
C. Kerangka Teori Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan  di  bawah dan bertanggungjawab kepada  Presiden,  karena kedudukan  para  menteri sebagai pembantu presiden  yang  diangkat dan  diberhentikan  oleh Presiden. Dalam perubahan UUD NRI Tahun  1945  dimasukkan ketentuan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran  Kementerian dilakukan  oleh  Presiden yang diatur dalam
3 Jhony Ibrahim, 2006, Theori  dan  Metodologi Penelitian Hukum  Normatif , Malang, Banyu Media, hlm. 57
undang-undang.  Hal  itu dimaksudkan agar pelaksanaan hak prerogatif Presiden
mempunyai  aturan  baku, sehingga    tidak    hanya sesuai  kehendak Presiden saja,  tetapi  juga  harus sesuai  kehendak  rakyat yang dipresentasikan DPR. 4 Kewajiban Presiden  sebagai  kepala pemerintahan memiliki salah satu wewenang mengenai    pengangkatan wakil menteri sebagaimana dicantumkan dalam
Pasal    10    Undang- Undang    Nomor    39 Tahun    2008  Tentang Kementerian Negara.
Jabatan
Wakil 4 Abdilla Fauzi Ahmad, 2012, Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik ,  Jakarta,  PT.
Golden Terayon Press, hlm. 293
Menteri  adalah  jabatan yang bersifat politis.
Dengan  kata  lain,  wakil
menteri diangkat oleh Presiden untuk mendampingi menteri tertentu  yang  memiliki beban tugas lebih, sehingga diharapkan kinerja kementerian menjadi lebih efektif dengan adanya wakil menteri.  Dilihat  dari  segi kewenangannya,  jabatan wakil  menteri  bukanlah jabatan  yang  strategis.
Wakil menteri hanya berhak  mewakili  menteri dan  tidak  punya  hak mengambil keputusan serta  hak  suara  dalam
sidang-sidang kabinet. Wakil menteri adalah subordinasi menteri
karena kewenangan utama  tetap  berada  di tangan menteri.
Melalui  kebijakan yang    ditetapkan    oleh pejabat administrasi negara,    dalam    hal    ini
Presiden, menimbulkan konsekuensi  yang  harus dipenuhinya atas pengangkatan jabatan wakil  menteri.  Negara harus menyediakan fasilitas-fasilitas khusus
yang bersumber dari anggaran  pendapatan  dan belanja  negara  (APBN), berupa rumah dinas,
kendaraan  dinas,  biaya operasional, gaji, tunjangan jabatan,
sekretaris,  ajudan,  staf pembantu, supir, dan lain- lain,  sedangkan  anggaran
tersebut dapat dipergunakan untuk usaha-usaha  yang  bisa membuka kesempatan kerja,  menambah  biaya pendidikan,  dan  untuk meningkatkan  taraf  hidup yang baik dan sehat, serta
pelayanan kesehatan
untuk warga negara. D. Hasil dan Pembahasan
1. Pertimbangan Pengangkatan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia a. Pertimbangan Filosofis Berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia    yang telah disebutkan dalam bahasan sebelumnya, posisi Wakil Menteri    pernah diadakan, yaitu pada  era  kabinet presidensial pertama pasca- Proklamasi Kemerdekaan  17 Agustus 1945 (Periode 2 September-14 November  1945), yakni Wakil Menteri Dalam Negeri  dan  Wakil Menteri Penerangan. Padahal pada masa tersebut UUD  1945  masih digunakan,  karena
Indonesia  belum masuk  pada  era sistem pemerintahan parlementer pertama yang dipimpin oleh Perdana  Menteri
Sutan Syahrir.
b. Pertimbangan Hukum Landasan  hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD NRI  Tahun  1945 menyebutkan
bahwa:
(1) Presiden dibantu oleh menteri- menteri negara. (2) Menteri- menteri
itu
diangkat dan diperhentikan
oleh Presiden.
(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
(4) Pembentukan, pengubahan,
dan pembubaran kementerian negara  diatur dalam undang- undang.
Dalam menafsirkan  dan menjabarkan Pasal
17 UUD 1945 tidak  semata-mata melihatnya  secara
eksplisit, tetapi perlu  juga  melalui perspektif yang lebih  luas.  Dalam hal  tidak  diatur secara eksplisit, tentunya  presiden dalam rangka upaya untuk menjalankan  roda pemerintahan yang berdaya guna  dan  berhasil
guna    harus    pula diberi  keleluasaan untuk  membentuk jabatan-jabatan lain (jabatan wakil menteri) asal tidak bertentangan
dengan  Pasal  17 itu sendiri. Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat    beban kerja yang
membutuhkan
penanganan secara
khusus.  Hal  ini diatur  pada  Pasal
10 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang
Kementerian
Negara bahwa:
“Dalam  hal terdapat beban  kerja yang membutuhk
an penanganan
secara khusus,
Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementeria n tertentu." Penjelasan  Pasal 10 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengatakan bahwa: “Yang dimaksud “wakil menteri” adalah pejabat karier  dan bukan merupakan anggota kabinet”. Diadakannya jabatan Wakil Menteri merupakan  upaya untuk lebih
mengefektifkan pemerintahan presidensial, terutama dikaitkan dengan
berjalannya  secara baik    visi,  misi, dan  program  yang telah dijanjikan Presiden  sewaktu kampanye  Pemilu
dalam lingkup kementerian
masing-masing, tentu  saja  melalui kerjasama  dengan
Menteri yang
bersangkutan.
Secara tegas dapat dikatakan  bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, politik Presiden/Wakil Presiden adalah politik Menteri, dan politik Menteri  menjadi keharusan  politik Wakil Menteri. Secara teoritis, tidak  boleh  ada perbedaan atau pertentangan Presiden/Wakil Presiden,  Menteri, dan Wakil Menteri. Pengaturan mengenai Wakil Menteri merupakan hak yang melekat pada Presiden. Dalam hal Presiden merasa terdapat beban  kerja  yang membutuhkan
penanganan secara
khusus dalam suatu kementerian, maka Presiden “dapat” mengangkat Wakil Menteri. Secara umum, tujuan pengangkatan Wakil Menteri antara lain: a. dalam rangka
kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan  negara
yang  berdaya  guna dan berhasil guna;
b. untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan  fungsi  di beberapa kementerian yang membutuhkan penanganan
secara khusus;
c. dalam  rangka menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran tertentu  yang hendak  dicapai oleh suatu kementerian. 2. Kedudukan    Wakil
Menteri Pasca Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Pada    tanggal    5    juni
2012    Mahkamah    Konstitusi (MK)  mengeluarkan  putusan
Nomor 79/PUU-IX/2011 yang  intinya  mengabulkan sebagian permohonan
pengujian  Pasal  10  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun 2008  tentang  Kementerian Negara  dengan  membatalkan penjelasan  pasal    tersebut. Dalam putusannya, MK  juga menginstruksikan kepada presiden  untuk  memperbarui Keppres    yang    lama    agar sesuai    dengan  kewenangan
eksekutif dan tidak
menimbulkan  ketidakpastian hukum. Setelah adanya
putusan  MK  tersebut  terjadi
perubahan  mengenai  tatanan dan  struktur  Wakil  Menteri, selain  itu  juga  diakibatkan
oleh adanya beberapa peraturan  baru  yang  dibentuk sebagai konsekwensi dari putusan tersebut terkait jabatan Wakil Menteri. Penjelasan Pasal 10 Undang-  Undang  Nomor  39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dinyatakan  tidak  berlaku  dan tidak  mempunyai  kekuatan hukum.  Hal  itu  dikarenakan tidak memenuhi syarat formil 5 , karena
menambahkan  sebuah  norma baru  yang  sama  sekali  tidak diperintahkan  oleh  norma dasar.
5 Dalam  arti  formil  yaitu  dari  segi  prosedural dimana    telah    ditentukan    syarat-syarat pembentukan    peraturan    perundang- undangan.  Baca  Ahmad  Syahrizal, 2006 ,
Peradilan Konstitusi,    suatu    studi    tentang Adjudikasi  Konstitusional  sebagai Mekanisme
Penyelesaian  Sengketa  Normatif ,  Jakarta, Pradya Paramita, hlm. 280.
Dengan tidak diberlakukannya lagi Penjelasan  Pasal  10  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun 2008  tentang  Kementerian
Negara, maka secara langsung  mengubah  tatanan dan  susunan  Wakil  Menteri dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 60
Tahun  2012  Tentang  Wakil Menteri yang mengatur secara  khusus  mengenai  hal- hal yang menjadi permasalahan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi    Nomor    79/PUU- IX/2011. Selain itu, Presiden    juga    memperbaiki Keputusan Presiden sebelumnya,  yaitu  melalui Keputusan  Presiden  Nomor 65/M  Tahun  2012  tentang Perubahan Keputusan
Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden  Nomor  3/P  Tahun 2010,  Keputusan  Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keputusan  Presiden  Nomor 159/M Tahun 2011. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan  bahwa  posisi Wakil  Menteri  diputuskan konstitusional merupakan bentuk penegasan dari kewenangan  penuh  Presiden dalam  mengangkat  Wakil Menteri. Ke depannya, Presiden  bebas  mengangkat Wakil  Menteri  dari  unsur
manapun  dan  tidak  dibatasi oleh  ketentuan  harus  berasal dari pejabat karir sebagaimana diatur sebelumnya. Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 60
Tahun  2012  Tentang  Wakil Menteri    disebutkan    bahwa:
“Wakil    Menteri    dapat berasal  dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri”.
Dengan  demikian,  maka  dari segi  jabatannya  sangat  jelas dan    tegas    bahwa    Wakil Menteri  merupakan  jabatan karir  dan  non-karir.  Namun, dalam hal ini terdapat
ketimpangan, mengingat jabatan Wakil Menteri
awalnya  harus  berasal  dari Pegawai  Negeri  Sipil,  dan pada  saat  ini  diperbolehkan berasal  dari  bukan  Pegawai Negeri  Sipil.  Bahkan,  orang- orang  yang  diangkat  sebagai Wakil Menteri rata-rata
berstatus Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, telah terjadi politisasi pada pengangkatan Wakil Menteri.
Presiden dengan kewenangannya, mengeluarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri,  yang  menempatkan posisi Wakil Menteri tersebut berada di bawah dan
bertanggung  jawab  kepada Menteri  (Pasal  1).  Wakil Menteri  mempunyai  tugas membantu  Menteri  dalam
“memimpin”  pelaksana  tugas Kementerian  Negara  (Pasal  2
ayat (1)). Tugas Wakil Menteri  adalah  membantu untuk  “memimpin”,  maka berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1) ini, Wakil Menteri ditempatkan pada posisi pimpinan, tetapi posisi pimpinan  di  sini  ditempatkan
pada “ layer supporting to the
authority of the Minister ”. 6
6 Bistok  Simbolon, Kedudukan  Wakil  Menteri
Apabila  dilihat  dari segi hak dan fasilitas keuangan,  memang  Wakil Menteri  lebih  tinggi  dari Pembantu Menteri, Pengawas, dan Unsur
Pelaksana  pada  Kementerian tertentu.  Wakil    Menteri mendapat  hak  keuangan  dan fasilitas  lainnya  bagi  Menteri dan  di  atas  jabatan  struktural eselon  1,  sehingga  lebih tinggi  dari  pejabat  di  bawah Menteri semuanya. Meskipun dalam  hak  keuangan  dan fasilitas  lainnya  lebih  tinggi dari  jabatan  lain  di  bawah Menteri, namun Wakil Menteri  tidak  dimasukkan dalam struktur organisasi Kementerian Negara sehingga menimbulkan kerancuan dalam tataran Cukup  Jelas ,  < http://setkab.go.id/artikel-4689- .html> , diakses pada tanggal 30 Juni 2013
penerapan struktur organisasi.
Hal itu tentu sangat berkaitan dengan koordinasi dan komunikasi antar pejabat struktural  pada  Kementerian tertentu.  Ke  depannya  perlu harmonisasi pengaturan mengenai posisi dan kedudukan  Wakil  Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara. Mengenai  hak  keuangan  dan fasilitas  yang  didapat  oleh Wakil  Menteri  diatur  melalui Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak  keuangan  dan  fasilitas lainnya bagi Wakil Menteri. Terkait dengan jabatan  wakil  menteri,  telah diatur  pada  Pasal  4  ayat  (2) Peraturan Presiden Nomor 60
Tahun  2012  Tentang  Wakil
Menteri  disebutkan  bahwa: “Masa jabatan Wakil Menteri paling  lama  sama  dengan masa    jabatan    atau    berakhir bersamaan dengan berakhirnya    masa    jabatan Presiden yang bersangkutan”.  Selain  itu, dipertegas pula dalam Keputusan  Presiden  Nomor 65/M    Tahun    2012    tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/M
Tahun    2009,    Keputusan Presiden  Nomor  3/P  Tahun 2010,  Keputusan  Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keputusan  Presiden  Nomor 159/M  Tahun  2011  yang di dalamnya  juga  menyebutkan mengenai    masa  jabatan Wakil  Menteri adalah  “masa jabatan  paling  lama    sama dengan    masa  jabatan    atau
berakhir  bersamaan    dengan berakhirnya    masa  jabatan Presiden    periode    2009- 2014”.    Dengan  demikian, jelaslah  bahwa  masa  jabatan Wakil Menteri  sama  dengan masa  jabatan  Presiden  dan Menteri. Mahkamah Konstitusi dalam
pendapatnya dengan akurat membangun suatu konstruksi berpikir  yang  sistemik  tentang kedudukan Presiden dalam sistem Pemerintahan  berdasarkan  UUD 1945.  Presiden  adalah  pemegang kekuasaan  pemerintahan  menurut Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.  Bertolak  dari  Pasal  4  ayat (1)  dan  Pasal  17  ayat  (2)  UUD 1945  tersebut,  MK  sampai  pada pendapat  bahwa  pengangkatan Wamen adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk
melaksanakan tugas-tugasnya, baik  diatur  maupun  tidak  diatur dengan  UU.  Pengangkatan  Wakil menteri  sebenarnya  merupakan bagian dari kewenangan Presiden, sehingga  dari  sudut  substansi tidak terdapat persoalan
konstitusionalitas  dalam  konteks ini. Pendapat MK tersebut membuat terang hak konstitusional Presiden untuk mengangkat Wakil Menteri,
sekalipun  tidak  ada  UU  yang mengaturnya,  bahkan  sekalipun ada  uji  materi  terhadap  UU Kementerian Negara.
Berdasarkan  amanat  dari putusan MK yang menginstruksikan  Presiden  untuk membuat Peraturan Presiden (Perpres)  yang  mengatur  tentang Wakil Menteri, maka
diterbitkanlah  Perpres  Nomor  60
Tahun  2012    tentang    Wakil
Menteri. Tugas-tugas Wakil
Menteri  menurut  Perpres  Nomor 60  Tahun  2012,  sangat  lah  luas, namun  jika  mengacu  pada  pasal 10  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun  2008,  hal  ini  terlihat bertentangan.  Dalam  Pasal  10 disebutkan  bahwa  “Dalam  hal
terdapat beban kerja yang membutuhkan  penanganan  secara
khusus, presiden dapat
mengangkat Wakil Menteri ”.
Dari  pasal  di  atas  dapat  dilihat bahwa  Wakil  Menteri  merupakan sebuah  jabatan optional dimana jika di suatu Kementerian tertentu memiliki  beban  kerja  yang  berat, maka  di  saat  itulah  keberadaan Wakil  Menteri  diperlukan.  Selain itu, dalam Pasal 10 juga mengisyaratkan bahwa Wakil Menteri hanya  berwenang  untuk
mengerjakan    beban    kerja    yang membutuhkan  penanganan  secara
khusus, bukan menjalankan tugas- tugas  yang  begitu  luas  yang  ada dalam  Perpres  Nomor  60  Tahun 2012 tersebut.
Sebenarnya,    tidak    terjadi perubahan    yang    signifikan antara  tugas    dan    wewenang Wakil    Menteri    sebelum    dan sesudah adanya Putusan Mahkamah    Konstitusi    Nomor 79/PUU-IX/2011,    hanya    saja dalam  Peraturan  Presiden  Nomor
91 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketiga  Peraturan  Presiden  Nomor
47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, rincian
tugas  Wakil  Menteri  yang  belum diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  91  Tahun  2011  tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Presiden  Nomor  47  Tahun  2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi    Kementerian    Negara
tersebut,  dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan.
3. Kedudukan Wakil Menteri  di  Masa  yang Akan Datang Menurut Penulis, kedudukan  Wakil  Menteri  di masa yang akan datang
sebaiknya ditiadakan, karena terdapat  beberapa  permasalahan yang  timbul  dengan  adanya jabatan  Wakil  Menteri.  Seperti yang  telah  dibahas  sebelumnya, bahwa  dalam  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  2008  tentang Kementerian  Negara  tidak  diatur
mengenai golongan dan kepangkatan Wakil Menteri. Selanjutnya,  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  47  Tahun  2009 tentang Pembentukan dan Organisasi  Kementerian  Negara yaitu dalam Pasal 91 juncto Pasal
70A  Peraturan  Presiden  Nomor 76    Tahun  2011    tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden  Nomor  47  Tahun  2009 tentang Pembentukan
dan
Organisasi  Kementerian    Negara menyatakan    bahwa    golongan dan kepangkatan  Wakil  Menteri adalah  setara    dengan  jabatan struktural  eselon  1a.    Kemudian berdasarkan Pasal 70B Peraturan  Presiden  Nomor  91 Tahun  2011  tentang  Perubahan Ketiga Peraturan Presiden
Nomor  47  Tahun  2009  tentang Pembentukan    dan    Organisasi Kementerian Negara juncto Pasal 5 ayat  (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden  Nomor  60  Tahun  2012 tentang Wakil Menteri, golongan dan  kepangkatan  Wakil  Menteri adalah di  atas  jabatan  struktural eselon  1a .  Hal  ini  tentunya menimbulkan persoalan
tersendiri, karena Peraturan Pemerintah  Nomor  100  Tahun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai  Negeri  Sipil  Dalam Jabatan Struktural juncto Peraturan  Pemerintah  Nomor  13 Tahun  2002  tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  100  Tahun  2000  tentang Pengangkatan    Pegawai    Negeri Sipil  Dalam  Jabatan  Struktural, menyatakan bahwa eselon tertinggi adalah Eselon 1a dengan pangkat terendah Pembina Utama Madya golongan IVD dan tertinggi pangkat Pembina Utama dengan golongan  IVE,  sehingga  apabila dikatakan  bahwa  golongan  dan kepangkatan Wakil Menteri adalah di    atas    jabatan
struktural    eselon    1a ,  maka Golongan dan kepangkatan Wakil
Menteri merupakan
golongan  dan  kepangkatan  yang baru  dan  sama  sekali  tidak  ada dalam hukum kepegawaian.
Selain  itu,  masalah  lain yang  timbul  adalah  pengeluaran anggaran negara untuk membiayai Wakil Menteri sangat besar,  seperti  jaminan  kesehatan, rumah  dinas,  kendaraan  dinas, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Dilihat dari segi kewenangan dan urgensinya,  pengangkatan  Wakil Menteri    tidak  sesuai    dengan semangat    untuk  mengurangi pengeluaran  Keuangan    Negara, seperti  yang  diusahakan  dalam pembatasan  rekrutmen  Pegawai Negeri  Sipil,  yang  salah  satu alasannya  adalah  mengurangi beban  anggaran  Negara  untuk membayar    pegawai.    Selain  itu, semangat efesiensi dan efektifitas dalam
pembentukan
Kementerian tidak tercapai,
sebagaimana    yang  dimaksud pada  Pasal  13  ayat  (2)    Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2008 tentang  Kementerian  Negara. Terjadi  inkonsistensi  terhadap pembentukan Kementerian Negara yang salah satu faktornya adalah  efisiensi  dan  efektivitas. Kedudukan  Wakil  Menteri  yang ada  pada  saat  ini,  jika  dikaitkan dengan anggaran yang
dikeluarkan untuk kebutuhan
Wakil  Menteri  sangat  tidak efisien dan efektif.
Apabila dikaji secara
seksama, terdapat beberapa
kewenangan Wakil Menteri yang juga menjadi kewenangan Sekretariat  Kementerian.  Oleh karena  itu,  dimungkinkan  terjadi konflik kewenangan antara Wakil Menteri dengan Sekretariat  Kementerian.    Selain
itu, dalam tataran praktis
menimbulkan kecemburuan, mengingat  Wakil  menteri  adalah lembaga  yang  bersifat  baru  dan dibentuk langsung oleh Presiden, akan tetapi memiliki kewenangan yang  sama  atau  lebih  besar  dari
Sekretariat Kementerian, sehingga hal ini dapat
menimbulkan    persoalan  di kemudan  hari,  mengingat  peran dan fungsi Wakil Menteri
sebelumnya memang telah dilaksanakan  oleh  Sekretariat
Kementerian. Akan tetapi, dengan  adanya  lembaga  baru yang  dibentuk  oleh  Presiden, kewenangan  tersebut  diberikan kepada Wakil Menteri.  Beberapa kewenangan Wakil Menteri yang juga diberikan kepada Sekretariat Jenderal atau Sekretariat  Kementerian  telah diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  47  Tahun  2009  tentang
Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara.
Apabila    terjadi    konflik kewenangan    antara  Sekretariat
Kementerian    atau    Sekretariat
Jenderal    dengan    Wakil  Menteri,
maka    ada    beberapa  cara  yang dapat ditempuh untuk meminimalisir kemungkinan sengketa kewenangan antara Sekretariat Kementerian atau Sekretariat Jenderal dengan Wakil Menteri, yaitu dengan diadakannya  rapat  dan  koordinasi
pembagian kewenangan antar Sekretariat  Kementerian  dengan Wakil  Menteri,  dengan  demikian terjadi kesinambungan
kewenangan secara harmonis.
Sedangkan,  cara  lain  yang  dapat ditempuh  yaitu  meminta  saran dan petunjuk dari Menteri
mengenai pembagian ruang lingkup tugas, fungsi, dan
wewenang, sehingga tercipta harmonisasi  kewenangan  dalam struktur organisasi Kementerian.
E. Simpulan
Salah satu alasan diangkatnya Wakil Menteri meliputi  pertimbangan  filosofis, yaitu posisi Wakil Menteri
pernah  diadakan,  yaitu  pada  era kabinet presidensial pertama pasca  Proklamasi  Kemerdekaan 17  Agustus    1945    (Periode    2 September-14  November  1945), yakni  Wakil  Menteri  Dalam Negeri dan Wakil Menteri Penerangan. Selain itu, pertimbangan  hukumnya  adalah Pasal  10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatakan Presiden dapat
mengangkat  wakil  menteri  pada kementerian  tertentu,  Dalam  hal terdapat beban kerja yang
membutuhkan penanganan secara
khusus. Kedudukan Wakil Menteri pasca putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor 79/PUU-IX/2011  apabila    dilihat
dari segi kewenangannya ,
kedudukan  Wakil  Menteri  di bawah    Presiden    dan    di  bawah Menteri,    karena    Wakil  Menteri bertanggung    jawab    kepada Menteri    dan    bertugas  sebagai pembantu  Menteri.  Sedangkan Wakil Menteri dengan Sekretariat Jenderal/Sekretariat  Kementerian kedudukannya  dapat  dikatakan sama  karena  keduanya  sama-
sama sebagai
pembantu
Menteri.  Dari segi pengangkatannya , kedudukan
Wakil Menteri di bawah Presiden,  sedangkan    Menteri dan Wakil Menteri
kedudukannya    adalah    sama,
dikarenakan sama-sama diangkat  dan  diberhentikan  oleh Presiden  melalui  tata  cara  dan prosedur  yang  sama,  sedangkan Wakil  Menteri  kedudukannya diatas Sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian. Dari segi struktur organisasi, kedudukan Wakil Menteri  tidak  dijelaskan  secara normatif dalam peraturan perundang-undangan,    meskipun dalam  prakteknya  Wakil  Menteri berada  di  bawah  Menteri  dan  di atas Sekretariat Jenderal/Sekretariat Kementerian.Jabatan Wakil Menteri pasca putusan
merupakan  jabatan  karier  atau non  karier.  Kedudukan  wakil menteri  di  masa  yang  akan datang sebaiknya ditiadakan saja, karena peraturan perundang-
undangan  yang  mengatur  wakil menteri telah diubah pasca putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  79/PUU-IX/2011  namun belum  mampu    memberikan ketegasan  mengenai  pengaturan Wakil Menteri.

## Daftar Pustaka
Ahmad, Abdilla Fauzi, 2012, Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik , Jakarta: PT.Golden Terayon Press
Jhony  Ibrahim,  2006, Theori  dan
Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang: Banyu
Media
Syahrizal, Ahmad, 2006, Peradilan Konstitusi (Suatu studi tentang Adjudikasi Konstitusional sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa  Normatif) ,  Jakarta: Pradya Paramita Peraturan perundang-undangan : Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1945 Undang-Undang  39  Tahun  2008 Tentang Kementerian Negara Peraturan  Presiden  RI  Nomor  47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan  dan  Organisasi Kementerian Negara Peraturan  Presiden  RI  Nomor  76 Tahun 2011 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan Presiden    RI    Nomor    47 Tahun    2009    Tentang Pembentukan  dan  Organisasi Kementerian Negara Peraturan  Presiden  RI  Nomor  77 Tahun 2011 Tentang Perubahan  Kedua  Peraturan Presiden    RI    Nomor    47 Tahun    2009    Tentang Pembentukan  dan  Organisasi Kementerian Negara Peraturan  Presiden  RI  Nomor  91 Tahun 2011 Tentang Perubahan  Ketiga  Peraturan Presiden    RI    Nomor    47 Tahun    2009    Tentang Pembentukan  dan  Organisasi Kementerian Negara Peraturan  Presiden  Nomor  60  Tahun 2012  Tentang  Wakil  Menteri
Keputusan  Presiden  Nomor
111/M Tahun 2009 Keputusan  Presiden  Nomor  3/P Tahun 2010
Keputusan  Presiden  Nomor  57/P
Tahun 2010 Keputusan  Presiden  Nomor  159/M Tahun 2011 Keputusan  Presiden  Nomor  65/M Tahun    2012    tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009 Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 tentang  Pelaksanaan
dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu Peraturan Menteri Keuangan    Republik Indonesia Nomor 164/PMK.02/2012 tentang hak keuangan dan fasilitas    lainnya  bagi Wakil Menteri Peraturan  Pemerintah  Nomor
100  Tahun    2000
tentang Pengangkatan Pegawai  Negeri  Sipil Dalam Jabatan Struktural Peraturan  Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah    Nomor 100    Tahun    2000 tentang  Pengangkatan Pegawai  Negeri  Sipil Dalam Jabatan Struktural Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 79/PUU-
IX/2011
Website:
Bistok  Simbolon, Kedudukan  Wakil Menteri
Cukup Jelas ,
< http://setkab.go.id/artikel- 4689-.html> ,  diakses  pada tanggal 30 Juni 2011