## Legalitas Badan Usaha Pada Masyarakat Desa Daratan Kempas Kecamatan  Tebing Tinggi  Kabupaten Tanjungjabung Barat  Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Kreatif
Yetniwati, Taufik Yahya, Diana Amir Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

## ABSTRAK
Penyuluhan  hukum  dilaksanakan  adalah  untuk  menambah  pengetahuan  dan  wawasan masyarakat sasaran. Adapun tujuan penyuluhan ini adalah: 1.  untuk memberikan gagasan, dan pemahaman  masyarakat  tentang  persyaratan  melegalitas  suatu  badan  usaha;  2.  untuk memberikan gagasan, dan  pemahaman masyarakat  tentang proses  melegalitas suatu  badan usaha. Sebelum penyampaian materi terlebih dahulu dilakukan survey awal terhadap 25 orang masyarakat  sasaran.  Metode  pelaksanaan  dengan  melakukan  ceramah,  tanya  jawab.    Hasil survey  awal,  sebelum  dilaksana  penyampaian  materi  hasil  survei  menunjukan  bahwa pengetahuan masyarakat tentang legalitas badan usaha sangat kurang sekali dari 12 pertanyaan yang  diajukan  pada  kuisioner  .  Pengukuran  penambahan  tingkat  pengetahuan  masyarakat sasaran dilakukan dengan melakukan survei ulang dengan mengedarkan kuisioner yang sama kembali.  Setelah  dilakukan  penyampaian  materi  penyuluhan  berupa  pengertian,  jenis, persyaratan dan prosedur mendirikan badan usaha, ditemukan  80 % dari materi penyuluhan dapat dipahami masyarakat sasaran. Akhirnya masyarakat berminat untuk mendaftarkan merek usaha  dan  berencana  akan  mendirikan  Perseroan  Terbatas  ,  hal  ini  nanti  tergantung  pada kondisi keuangan masyarakat.
Kata kunci : pengetahuan , masyarakat, legalitas, badan usaha .

## PENDAHULUAN
Desa Daratan Kempas yang terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Jabung Barat, bila ditempuh dengan angkutan  jalan darat berjarak lebih kurang 140 km dari Ibu Kota Propinsi  Jambi,  atau  berjarak  lebih  kurang  130  km  dari  Kota  Kuala  Tunggal  ibu  kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Desa ini diperintah oleh seorang Kepala Desa yang bernama Asbar  Nofendra  untuk  periode  2016  sampai  dengan  tahun  2021.  Desa  ini  dihuni  oleh  1863 penduduk, dengan 502 kepala keluarga, terdiri dari 3 dusun dan 13 Rukun Tetangga.
Desa  Daratan  Kempas  termasuk  salah  satu    desa  binaan  Universitas  Jambi,  desa  ini sudah mempunyai misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan masyarakat yang rukun, damai, dan harmonis;
2. Mewujudkan  pemerintah  desa  yang  tertib,  bersih,  dan  mampu  manjadi  pelayan masyarakat;
3. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat yang bersumber pada potensi dan sumber daya yang dimiliki desa;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan sarana prasarana umum;
5. Meningkatkan polatanah dan hasil produk sipertanian. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan lingkungan;
6. Meningkatkan mutu pendidikan;
7. Meningkatkan kegiatan sosial budaya masyarakat yang serasi dan seimbang;

## 8. Meningkatkan  pelayanan  masyarakat  dibidang  pemerintahan  .  Meningkatkan  ketertiban masyarakat.
Sebagai desa binaan Universitas Jambi menginginkan desa Daratan Kempas menjadi desa agrowisata dan eduwisata, yaitu desa tempat wisata yang sasarannya daerah pertanian juga bersifat edukatif. Desa Daratan Kempas merupakan daerah Perkebunan Sawit, yang pada tahun 2023  harus  Replanting  karena  pohon  sawitnya  sudah  berusia  20  tahun.  Untuk  mengatasi masalah Replanting yang waktu nya masih lama, karena menunggu penetapan dari pemerintah dan  untuk  mengatasi  masalah  pengangguran  maka  masyarakat  telah  melakukan  berbagai usaha, diantaranya : olah limbah tandan sawit menjadi pupuk organik sebagai Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) , home industry (industri rumah tangga) jamu jahe kering, olah limbah plastik, taman wisata. Di desa ini terdapat 17 kelompok tani yang bergerak dibidang perkebunan sawit, usaha pengembangan kompos, ternak sapi, ternak domba, budidaya ikan air tawar,  budidaya  jahe  merah,  budidaya  tanaman  pangan.  Usaha  dominan  dari  kelompok  tani adalah produksi kompos yang berasal dari limbah kering sawit yang dicampur dengan kotoran ternak.  Untuk  mengisi  kegiatan  menjelang  Replanting  semua  mereka  sudah  bersiap  diri mengatasi pengangguran menjelang  Replanting tiba, akan tetapi badan usaha mereka belum berbentuk badan hukum. Hal ini penting sekali bagi mereka dalam hal kepastian hukum untuk mengadakan transaksi menjual kompos ke pemasok.
Legalitas  badan  usaha    adalah  suatu  upaya  mendaftarkan  badan  usaha  agar  adanya kepastian  hukum  tentang  berdirinya,  status,  domicili,  struktur  organisasi,    eksistensi  dan kewenangan suatu badan usaha. Legalitas badan usaha sangat penting bagi pengurus atau organ badan usaha, agar badan usaha mereka dapat dilindungi oleh hukum. Legalitas badan usaha dimulai dari proses berdiri, kemudian pendaftaran pada instansi yang berwenang.
Badan usaha itu bermacam-macam bentuknya, ada badan usaha perseorangan dan juga badan usaha persekutuan. Badan usaha persekutuan ada yang berbentuk badan hukum dan ada juga bukan badan hukum.
Kepala  desa  bersama  beberapa  kelompok  tani  datang  ke  kampus  Program  Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi untuk meminta pendampingan dalam proses legalitas usaha    yang  bergerak  dibidang  pengembangan  kompos  dan  berbagai  macam  usaha perekonomian. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk menyampaikan materi legalitas badan usaha  secara  garis  besar  mengenai  :  pengertian,  jenis  badan  usaha,  persyaratan  dan  proses pembentukan  badan  hukum  yang  harus  dilakukan  untuk    melegalitas  badan  usaha  di  Desa Daratan Kempas.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dari survey awal sebelum penyampaian materi, penyamapian materi penyuluhan , tanya jawab, evaluasi kembali tingkat pengetahuan masyarakat sasaran setelah penyampaian materi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Survei Awal
Hasil survei awal  menunjukan bahwa Desa Daratan Kempas merupakan salah salah satu desa yang berasal dari pemekaran wilayah yang dulunya adalah Dusun Arum Sari yang merupakan bagian dari Desa Purwodadi. Pada tahun 2012 desa ini dipimpin oleh M.Hatta Nasir, kemudian Tahun 2015 sebagai Pjs kepala Desa dipimpin oleh Sudirman SE yang juga merangkap menjadi Sekretaris  Camat  Kecamatan  Tebing  Tinggi.  Pada  tanggal  19  Mei    tahun  2016  dilakukan
pemilihan Kepala Desa, dan Kepala Desa yang terpilih adalah Asbar Nofendra yang diangkat untuk masa jabatan periode 2016 sampai 2021.
Pada  hari  pelaksanaan  penyuluhan  yaitu  tanggal  9  Juli    tahun  2020  di  kantor  Desa Daratan Kempas yang dihadiri oleh Sekretaris Desa, Ketua Kelompok Tani dan beberapa orang anggota  kelompok  tani,  Ketua  PKK dan  anggota  pengurus  PKK,  pemuka  masyarakat,  dan anggota    masyarakat  ,  semua  berjumlah  22  masyarakat  sasaran,  ditambah  dengan  3  orang mahasiswa  prodi  Magister  Kenotariatan  (  2  orang  mahasiswa  yang  diundang  berhalangan hadir). Kepala Desa tidak datang karena menghadiri pemakaman saudaranya saudaranya yang meninggal  di  Kota  Jambi.    Sebelum  penyampaian  materi  dilakukan,  dilaksanakanlah pengukuran tingkat pengetahuan masyarakat sasaran, sebagaimana tabel berikut.
Tabel 1 . Tingkat Pemahaman Masyarakat Sasaran Sebelum Penyuluhan
No. Bentuk pertanyaan tentang Frekwensi jawaban yang betul Frekwensi jawaban yang salah Jumlah 1. Pengertian badan usaha 3 19 22 2. Jenis badan usaha berbadan hukum 2 20 22 3. Jenis badan usaha bukan badan hukum 2 20 22 4. syarat  mendirikan  badan  usaha  bukan badan hukum 1 21 22 5 syarat mendirikan badan usaha berbadan hukum 0 22 22 6. Proses mendirikan badan usaha  bukan berbadan hukum 0 22 22 7 Proses mendirikan badan usaha berbadan hukum 0 22 22 8. Pengertian CV 1 21 22 9. Usaha kecil,  menengah 6 16 22 10 Pengertian koperasi 8 14 22 11. Surat izin usaha 2 20 22 12. Berakhirnya/bubarnya badan usaha 4 18 22
Sumber data: hasil survei  tanggal  9Juli 2020
Dari  hasil  pertanyaan  yang  disampaikan  sebagian  besar  lebih  dari  50%  mereka  tidak  tahu tentang legalitas perusahaan.

## Penyampaian Materi Bahan Hukum

## Bentuk- bentuk Badan Usaha
Suatu  badan  usaha  selalu  mempunyai  bentuk,  baik  berbentuk  usaha  perseorangan  atau persekutuan, sedangkan badan usaha persekutuan ada yang  badan hukum atau bukan badan hukum.    Badan  usaha  perseorangan  adalah  badan  usaha  yang  dimilki  dan  dikelola    oleh perseorangan  secara  individu,  termasuk  dalam  arti  dikelola  oleh  satu  keluarga.    Sedangkan usaha  persekutuan  adalah  usaha  yang  dimiliki  dan  dikelola  oleh  beberapa  orang  yang  telah membuat perjanjian mendirikan badan usaha secara bersama. Badan usaha persekutuan terdiri atas dua jenis, yaitu badan usaha berbentuk badan hukum dan ada juga bukan badan hukum. Badan usaha persekutuan yang bukan badan hukum adalah: persekutuan perdata, firma ( Fa), Commanditair  Venootchap (CV).  Prosedur  pendirian  persekutuan  perdata  secara  garis besarnya  adalah  membuat  akta  pendirian  perusahaan  melalui  akta  notaris.  Setelah  Akta pendirian  perusahaan  diperoleh  maka  diuruslah  pengesahan  nama  perusahaan  kepada Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI  secara  online  atau  manual  .  Tujuan  pendaftaran  nama
perusahaan perlu didaftark an adalah agar nama perusaan yang diusulankan tidak sama dengan nama  perusahaan  terdahulu  telah  terdaftar.  Setelah  nama  perusahaan  disetujui,  kemudian diajukan lagi pendaftaran perusahaan kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan lampiran berupa  bukti Pembayaran  biaya  pendaftaran ,  pengisian  formulir  pendaftaran  dan  dokumen pendukung.  Kemudian Menteri  menerbitkan  Surat  Keterangan  Terdaftar  (SKT)  CV,  Firma, dan  Persekutuan  Perdata  pada  saat  permohonan  diterima.  SKT  tersebut  dikembalikan  oleh Kemenkum  dan  HAM  kepada  Notaris  untuk  ditanda  tangani,  serta  memuat  frasa  yang menyatakan “Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha”.
Berkas ini kemudian dikirim atau upload lagi kepada Kemenkum dan HAM, untuk diterbitkan Surat Keputusan Pendirian CV, atau Firma, atau Persekutuan Perdata. Kemudian untuk mulai berusaha maka diuruslah: ;   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan di kantor Pajak setempat; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

## Badan Usaha Badan Hukum
Badaan usaha berbentuk badan hukum ini dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta  melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  seperti  manusia,  bahkan  juga  dapat  memiliki kekayaan  sendiri,  proses  pendiriannya  diatur  oleh  peraturan  perundang-undang  lainnya. Namun  demikian,  yang  bertindak  ke  luar  atas  nama  badan  hukum  tersebut  adalah  para pengurusnya, atau dengan kata lain pengurusnya tersebut hanyalah merupakan alat atau organ dari badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Dan mengenai kekuasaan pengurusnya untuk  bertindak  ke  luar  atau  melakukan  perbuatan  hukum,  dapat  dilihat  dari  anggaran dasarnya/akta pendirian badan hukum tersebut, contohnya: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, BUMN,  BUMD,  BUMDES,  Yayasan.    Adapun  badan  usaha  berbadan  hukum  dijelaskan selanjutnya. .

## Perseroan Terbatas (PT)
Pengertian  Perseroan  Terbatas    menurut  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  yang  seterusnya  ditulis  UUPT  adalah  badan  hukum  yang  merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang  ini  serta  peraturan  pelaksanaannya.  Artinya  suatu  badan  usaha  yang  akan berbentuk  Perseroan  Terbatas  harus  memiliki  modal  yang  terdiri  dari  saham-saham  sebagai harta kekayaan perseroan terdiri dari  :  benda bergerak maupun  tidak bergerak, baik benda berwujud  maupun  tidak  berwujud  semua    terpisah  dari  harta  kekayaan  pribadi  anggotanya. Prosedur  pendiriannya  harus  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku, yaitu:   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2).   Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  nomor  4  tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Permohonan Pengesahan  Badan  Hukum  dan  Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  Serta  Penyampaian Pemberitahuan  Perubahan  Angaran  Dasar  dan  Perubahan  Data  Perseroan  Terbatas  ,  yang kemudian direvisi oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 1 tahun 2016 .
Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatannya akan dilaksanakan oleh organnya yaitu: Rapat Umum Pemagang Saham, Direksi, dan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham yang  dikenal  dengan  RUPS  mempunyai  kedudukan  yang  tertinggi  dalam  perusahaan,  dan berwenang  mengangkat  Direksi  dan  Komisaris.  Direksi  adalah  orang  mengurus  perusahaan dan bertanggung jawab kepada RUPS. Direksi terdiri dari Direktur Utama yang membawahi beberapa  direktur.  Sedangkan  Komisaris  adalah  Organ  Perseroan  yang  bertugas  melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi .
Pendirian  Perseroan Terbatas : setiap pendirian PT terlebih dahulu harus dibuat Akta Pendirian  Perusahaan  melalui  Notaris.  Para  pendiri  menghadap  Notaris  menyampaikan rancangan anggaran dasar, beserta dokumen NPWP, SPT Pajak,  Akta ini berisikan  rancangan Anggaran dasar dan rancangan anggaran rumah tangga perusahaan. Setelah akta pendirian dari Notaris diperoleh, kemudian diajukan pengesahan nama perusahaan kepada KementerianHukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  secara online lebih  cepat.  Setelah pengesahan nama perusahaan diperoleh , kembali diajukan permohonan untuk mendapatkan legalitas sebagai badan hukum kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ini dapat dilakukan oleh pemohon sendiri  atau notaris secara on line , namun  situs  pendaftaran secara online hanya ada pada notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Tujuan  pendaftrannya  adalah  agar  mendapatkan  pengesahan  sebagai    badan  hukum yang  bernama  PT  (nama  perusahaan)  .  Setelah  mendapatkan  sertifikat  Badan  Hukum  yang berbentuk  PT  (nama  perusahaan),  maka  pemohon  dapat  mengajukan  Surat  Izin  Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan perindustrian setempat, dan Surat izin tempat usaha yang sekarang bernama SKDP  dari Pemerintahan Daerah setempat yang tujuannya adalah agar usaha perdagangan atau  perindustrian legal melakukan usahanya. Surat izin harus diajukan ke instansi terkait sesuai dengan jenis usaha.

## Koperasi
Koperasi  ini  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian, termasuk segala peraturan pelaksanaannya yang menjadi dasar dari berdiri dan beroperasinya koperasi-koperasi  yang  ada  saat  ini.  Pada  Pasal  1  disebutkan  bahwa  koperasi  adalah  suatu badan  usaha  yang  beranggotakan  orang  seorang  atau  badan  hukum  koperasi  dengan melandaskan  kegiatannyai  berdasarkan  prinsip  koperasi  sekaligus  sebagai  gerakan  ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Dari segi fungsi dan kebutuhannya, koperasi ini antara lain dapat berupa: a). Koperasi Simpan Pinjam; b). Koperasi Konsumsi; c).  Koperasi  produksi; d). Koperasi serba usaha.  Koperasi  simpan  pinjam  yaitu  koperasi  yang  bertujuan  untuk  membantu  anggotanya melalui  perjanjian  pinjam  uang.  Kopersi  konsumsi  adalah  koperasi  yang  kegiatan  berjualan barang-barang  untuk  memenuhi  kebutuhan  anggota  yang  bersifat  konsumtif.  Koperasi produksi  yaitu  kopersi  yang  kegiatannya  bertujuan  untuk  membantu  anggotanya  dalam kegiatan yang bersifat produktif, seperti kegiatan memasok bahan baku bagi kelompok tani. Koperasi serba usaha yaitu koperasi yang melakukan berbagai kegiatannya, menggabungkan kegiatan yang bersifat produkstif dan konsumtif, bahkan ada yang memberikan jasa pelayanan.
Prosedur pendirian koperasi berawal dari rapat para pendiri ( minimal 20 orang) dan didampingi  oleh  pejabat  Dinas  Perkoperasian,  yang  membahas  mengenai  nama  koperasi, rancangan anggaran dasar dan rancangan anggaran rumah tangga koperasi, kemudian diajukan pembuatan  akta  pendirian  koperasi  di  Kantor  Notaris.  Menurut  Permenkumham  nomor  14 tahun 2019 mensyaratkan agar permohonan pengesahan akta ini dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. Setelah akta pendirian diperoleh dilakukan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat keputusan dan pengesahan sebagai  badan  hukum.  Setelah  surat  keputusan  pengesahan  sebagai  badan  hukum  diperoleh maka dilanjutkan dengan surat izin usaha dari Dinas Koperasi yang sekarang bernama Dinas Perdagangan  dan  Koperasi.  Setelah  mendapat  surat  izin  usaha  dan  izin  tempat  usaha,  maka koperasi legal beroperasi.
Tingkat  pengetahuan  masyarakat    tentang  legalitas  badan  usaha  akan  bertambah  setelah dilaksanakan  penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  sasaran  mengenai:  1.Syarat-syarat legalitas badan usaha, dan perlindungan merek usaha kerakyatan;  2. Prosedur legalitas badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun (PT, Koperasi)  badan usaha bukan badan hukum (persekutuan perdata, CV, Fa).
Dari hasil kegiatan ini, disarankan kepada masyarakat Desa Daratan Kempas segeranya melegalitas badan usaha yang belum terdaftar. Rencana akan mendirikan Perseroan Terbatas atau  Merubahan  Anggaran  Dasar  Koperasi,  perlu  dirapatkan  dulu  dengan  masyarakat, kelompok tani, perangkat desa.  Selanjutnya, perlu dilakukan pendaftaran merek atas produksi di desa mereka ke kantor Dirjend HKI melalui Kanwil Kemenkumham Propinsi Jambi, agar produksi mereka terlindungi oleh hukum .

## DAFTAR PUSTAKA
B.Arief Sidharta (alih bahasa) 2013, Struktur Ilmu Hukum, Alumni, Bandung. Herlien Budiono, 2017, Dasar Teknis Pembuatan Akta Notaris , Citra Aditya Bakti, Bandung. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Perkoperasian Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara  Pengajuan  Permohonan  Pengesahan  Badan  Hukum  dan  Persetujuan  Perubahan Anggaran  Dasar  Serta  Penyampaian  Pemberitahuan  Perubahan  Angaran  Dasar  dan Perubahan Data Perseroan Terbatas .
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  nomor  1  tahun  2016  tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan  Permohonan  Pengesahan  Badan  Hukum  dan  Persetujuan  Perubahan Anggaran  Dasar  Serta  Penyampaian  Pemberitahuan  Perubahan  Angaran  Dasar  dan Perubahan Data Perseroan Terbatas .
Republik  Indonesia,  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM nomor  14  tahun  2019  tentang Pengesahan Koperasi
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas diakses 2 Maret 2020.
https://kinciakincia.com/berita/2481-kini-pendaftaran-koperasi-dengan-sistem-online.html diakses 1 Maret 2020 .
https://jambi.tribunnews.com/2018/05/05/selain-pupuk-kompos-desa-dataran-kempas-juga- inovasikan-keuangan-mikro diakses 2 Juli 2020
https://www.infodesa.id/jambi/12/06/2019/profil-desa-dataran-kempas-kec-tebing-tinggi-kab- tanjung-jabung-barat/ diakses 2 Juli 2020