(Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si)

## DARI MILITER KE PANGGUNG POLITIK:

## BIOGRAFI KH. MUHAMMAD MUNASIR ALI TAHUN 1958-1998
Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si
E-mail: Faridlafruz@gmail.com
Abstract  : This  article  discusses  the  political  and  organizational  journey  of  KH. Muhammad Munasir Ali in 1958-1998. This study aims to determine the background that encouraged KH. Muhammad Munasir Ali to enter the political scene and to examine his role in NU and national politics. The results of this study indicate that political knowledge from Islamic boarding school (pesantren) and the bitter experience of Munasir Ali during the Dutch Colonial era were able to shape his character. His courage and leadership were increasingly  formed  when  he  became  the  Commander  of  the  Hezbollah  Battalion Condromowo. After retiring from the military, Munasir Ali became interested in political struggle, which then pushed him to enter the political stage. His political career began in 1958, he was withdrawn as a member of the National Council from the group of former armed fighters and the National Development Planning Board representative of veterans in  1959.  In  addition,  Munasir  Ali  was  also  active  as  the  First  Executive  Board.  His political  career  improved,  when  Munasir  Ali  was  withdrawn  to  become  an  additional member of the DPRGR in Pertanu in 1967. He worked in the DPR for twenty years until 1987,  namely  several  times  as  Deputy  Chair  of  the  Commission,  even  as  Chair  of Commission 8 and Deputy Chair of the Faction in 1982. Then he also became Chairman 1 and one of the figures who formed HKTI in 1973. Munasir Ali was also active in PBNU by becoming Secretary General of PBNU 1979, Mustasyar 1984, Rois syuriah 1989, and Mustasyar 1994. Then finally he was one of the PKB declarators in 1998.
Keywords: Muhammad Munasir Ali, Commander, Politics, Declarator.
Abstrak :  Artikel  ini  membahas  tentang  perjalanan  politik  dan  organisasi  KH. Muhammad  Munasir  Ali  tahun  1958-1998.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui latar belakang yang mendorong KH. Muhammad Munasir Ali terjun ke panggung politik dan  mengetahui  perannya  dalam  NU  dan  politik  nasional.  Hasil  penelitian  ini
Biografi KH. Muhammad Munasir Ali Tahun 1958-1998 (Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si)
menunjukkan  bahwa  pengetahuan  politik  dari  pesantren  ditambah  pengalaman  pahit Munasir  Ali  pada  jaman  Kolonial  Belanda  mampu  membentuk  karakternya.  Sikap keberanian  dan  kepemimpinannya  semakin  terbentuk  ketika  menjadi  Komandan Batalyon Hizbullah Condromowo. Pasca pensiun dari militer, Munasir Ali tertarik dalam perjuangan politik, yang kemudian mendorongnya terjun dalam panggung politik. Karir politiknya dimulai tahun 1958, ia ditarik menjadi anggota Dewan Nasional dari golongan bekas  pejuang  bersenjata  dan  Dewan  Perancang  Pembangunan  Nasional  perwakilan veteran tahun 1959. Selain itu, Munasir Ali juga aktif sebagai Pengurus Besar Pertanu. Karir  politiknya  meningkat,  ketika  Munasir  Ali  ditarik  menjadi  anggota  DPRGR tambahan  perwakilan  Pertanu  tahun  1967.  Kiprahnya  di  DPR  selama  dua  puluh  tahun sampai  tahun  1987  yaitu  beberapa  kali  menjadi  Wakil  Ketua  Komisi,  bahkan  menjadi Ketua Komisi 8 dan Wakil Ketua Fraksi tahun 1982. Kemudian ia juga menjadi Ketua 1 sekaligus salah satu tokoh yang membentuk HKTI tahun 1973. Munasir Ali juga aktif di PBNU dengan menjadi Sekretaris Jenderal PBNU  1979, Mustasyar 1984, Rois syuriah 1989,  dan  Mustasyar  1994.  Kemudian  terakhir  ia  menjadi  salah  satu  deklarator  PKB tahun 1998.
Kata kunci: Muhammad Munasir Ali, Komandan, Politik, Deklarator
Biografi KH. Muhammad Munasir Ali Tahun 1958-1998 (Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si)

## 1. Pendahuluan
Kedatangan  Jepang  di  Hindia  Belanda  dimulai  ketika  Angkatan  Darat  ke-16  Jepang menaklukkan pemerintahan Hindia Belanda pada 8 Maret 1942, setelah operasi militer selama  seminggu.  Belanda  menyerahkan  kekuasaannya  kepada  Jepang  atas  Hindia Belanda  yang  diperkuat  dalam  Perjanjian  Kapitulasi  Tuntang.  Kekalahan  Belanda atas Jepang menyebabkan wilayah Hindia Belanda berada di bawah pendudukan Jepang (Siti Sumardi, 2010: 19). Pada umumnya masyarakat Hindia Belanda menerima dengan tangan terbuka dan penuh semangat kedatangan Jepang di Hindia Belanda, bahkan Jepang tidak mendapat tantangan apapun dari kaum nasionalis dan masyarakat Hindia Belanda pada umumnya.  Bagi  masyarakat  Hindia  Belanda,  kedatangan  Jepang  merupakan  bentuk dukungan  dan  bantuan  dalam  memerdekakan  diri  dari  Kolonial  Belanda,  artinya kedatangan  Jepang  akan  membebaskan  masyarakat  Hindia  Belanda  dari  belenggu penjajahan Pemerintahan Kolonial Belanda.
Semangat  masyarakat  Hindia  Belanda  seketika  menurun  ketika  Pemerintah militer  Jepang  mulai  mengembangkan  kebijakan-kebijakan  yang  bertujuan  melakukan eksploitasi  ekonomi  secara  intensif  dan  mengendalikan  secara  ketat  kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Khususnya kondisi Jawa, semakin memburuk selama akhir masa pendudukan Jepang. Kondisi ini dikarenakan Pemerintah Pendudukan Jepang selalu membebani rakyat dengan berbagai kebijakan dan kewajiban untuk menyediakan hasil bumi dan tenaga kerja untuk kebutuhan Perang Asia Timur Raya. Di sisi lain, Pemerintah Pendudukan  Jepang  mengabaikan  sarana  dan  prasarana  fisik,  sehingga  ketimpangan ekonomi,  sosial  serta  lingkungan  semakin  menambah  penderitaan  rakyat.  Penerapan kebijakan  kerja  rodi  bagi  masyarakat  Hindia  Belanda  semakin  memperburuk  keadaan masyarakat Hindia Belanda.
Kebijakan  yang  dilakukan  selain  mengeksploitasi  sumber  daya  manusia  dan sumber  alam,  Pemerintah  Pendudukan  Jepang  juga  berusaha  melakukan  propaganda politik  dan  mobilisasi  massa,  khususnya  kepada  Islam  dalam  rangka  mempengaruhi pikiran rakyat. Pemerintah Pendudukan Jepang memandang agama sebagai alat penting untuk  memanipulasi  pikiran  rakyat.  Mereka  mulai  melakukan  indoktrinasi  terhadap tokoh-tokoh  Islam  agar  rakyat  dapat  mengikuti  keinginan  Pemerintah  Pendudukan Jepang.  Setidaknya  ada  tiga  kebijakan  yang  dilakukan  Jepang  untuk  memanfaatkan tokoh-tokoh  Islam  dalam  menjalankan  propaganda  dan  mobilisasi  massa,  yaitu
Biografi KH. Muhammad Munasir Ali Tahun 1958-1998 (Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si)
mendirikan  organisasi  Masyumi,  membentuk  seksi  urusan  keagamaan (shumuka) di setiap pemerintahan keresidenan, dan latihan alim ulama (Aiko Kurasawa, 1993: 275).
Propaganda  politik  dan  mobilisasi  massa  berlanjut  pada  tahun  1943  ketika Pemerintah Pendudukan Jepang membentuk organisasi-organisasi sosial politik berbasis kepemudaan  yang  menjadi  target  Pemerintah  Pendudukan  Jepang  adalah  masyarakat bawah dan pemuda. Pemerintah Pendudukan Jepang menyadari bahwa pemuda memiliki potensial  untuk  dimobilisasi  sebagai  pasukan  perang  Jepang.  Kemudian  Pemerintah Pendudukan  Jepang  juga  membentuk  organisasi  pemuda  bersifat  militeristik.  Salah satunya adalah membentuk tentara sukarela Pembela Tanah Air (PETA) pada 3 Oktober 1943. Anggotanya mencapai 37.000 orang di Jawa, 1.600 di Bali, dan sekitar 20.000 di Sumatra. Kemudian Pemerintah Pendudukan Jepang melalui Abdul Hamid Ono, meminta kepada Wahid Hasyim untuk mengerahkan para pemuda santri masuk ke dalam Heiho sebagai  tenaga  serdadu  cadangan  untuk  melawan  Sekutu,  namun  Wahid  Hasyim menolak.  Kemudian  Wahid  Hasyim  mengusulkan  agar  para  santri  diberi  latihan kemiliteran  dengan  nama  Hizbullah  untuk  mempertahankan  dalam  negeri,  karena mempertahankan  tanah  air  akan  lebih  menggugah  semangat  para  santri  daripada bertempur di luar tanah air. Hizbullah berdiri secara resmi pada 14 Oktober 1944 (Hasyim Latif, 1995: 17)
Muhammad  Munasir  Ali  merupakan  salah  satu  tokoh  Hizbullah  yang  turut memperjuangkan  kemerdekaan  RI  di  Jawa  Timur  sebagai  komandan  batalyon. Keterlibatannya  dalam  pertempuran  melawan  Jepang  maupun  Belanda  bermula  ketika ikut  latihan militer  dalam  Heiho,  kemudian  Munasir  Ali  bergabung  dengan  Hizbullah. Perannya yang cukup penting sebagai Wakil Komandan Hizbullah Mojokerto, membuat ia  disegani  banyak  orang  termasuk  para  prajurit  Hizbullah.  Kemudian  Hizbullah Mojokerto membentuk dua batalyon, batalyon pertama dipimpin oleh Mansur Solikhi dan batalyon  kedua  dipimpin  oleh  Munasir  Ali.  Ketika  Surabaya  diserang  oleh  pasukan Inggris dan Belanda, Munasir Ali sebagai komandan batalyon menggerakkan pasukannya untuk menyerang pasukan Inggris dan Belanda di Surabaya. Kemudian ia juga menjadi pengatur  siasat  perang  ketika  Belanda  menyerang  daerah  Pacet  dan  sekitarnya.  Begitu juga ketika Belanda menyerang daerah Jombang dan sekitarnya. Munasir Ali memiliki pribadi  yang  berani  dalam  menghadapi  segala  hal,  tegar,  dan  tenang.  Semua  itu  tidak dimiliki secara instan, melainkan ditempa melalui liku-liku pengalaman hidupnya.
Biografi KH. Muhammad Munasir Ali Tahun 1958-1998 (Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si)
Pada waktu Agresi Belanda II tahun 1947, Mojokerto dan daerah-daerah di Jawa Timur  dikuasai  kembali  oleh  Belanda.  Dalam  periode  ini  terjadi  gencatan  senjata  dan semua kesatuan bersenjata disatukan dalam satu wadah yang disebut Tentara Nasional Indonesia  (TNI),  sehingga  dari  berbagai  kelaskaran  menggabungkan  diri  ke  TNI termasuk  Munasir  Ali  dan  pasukannya  yang  ikut  bergabung  di  dalamnya.  Pada  waktu Mojokerto  dikuasai  Belanda,  Munasir  Ali  sebagai  Komando  Batalyon  membagi pasukannya menjadi dua kompi, yaitu Kompi Muhammad dan Kompi Sakir. Kemudian ia dipercaya sebagai Komandan Batalyon TNI 39 Condromowo, yang kemudian menjadi Batalyon 519 Brawijaya.
Selain  menjadi  anggota  militer,  Munasir  Ali  juga  aktif  di  Pertanu.  Kemudian pada  tahun  1953,  Munasir  Ali  mengajukan  pensiun  dari  militer  untuk  fokus  di  dunia pendidikan  dan  tertarik  dengan  perjuangan  politik,  namun  upaya  tersebut  ditolak  oleh Letjend Sudirman pimpinan Munasir Ali di Jawa Timur. Pada tahun 1955, Munasir Ali menjadi  juru  kampanye  partai  NU.  Pada  tahun  1958,  Munasir  Ali  resmi  pensiun  dari militer  dan  kemudian  ditarik menjadi  anggota  Dewan  Nasional  oleh  Pemerintah  tahun 1958 dan anggota Dewan Perancang Pembangunan Nasional tahun 1959. Karir politiknya terus meningkat ketika ia ditarik menjadi anggota DPR GR tambahan tahun 1967, yang kemudian  mengantarkannya  berkiprah  dalam  Parlemen  sampai  tahun  1987.  Selain  itu, Munasir Ali juga Aktif di Organisasi NU, berawal dari pengurus besar Pertanu sampai tahun  1973.  Berdasarkan  hasil  Muktamar  NU  di  Semarang  tahun  1979,  Munasir  Ali dipercaya sebagai Sekjen PBNU. kemudian berlanjut berdasarkan hasil Muktamar NU di Situbondo  tahun  1984,  Munasir  Ali  menjadi  anggota  Mustasyar.  Tahun  1989  hasil Muktamar  NU  di  Krapyak  Munasir  Ali  menjadi  anggota  Rois  Syuriah,  serta  pada Muktamar  NU  di  Cipasung  tahun  1994  Munasir  Ali  sebagai  ketua  panitia  Muktamar tertua sepanjang masa, yang kemudian berdasarkan hasil Muktamar Munasir Ali kembali menjadi anggota Mustasyar PBNU. Terakhir ketika Reformasi tahun 1998, Munasir Ali dipercaya sebagai salah satu deklarator Partai Kebangkitan Bangsa.
Berdasarkan  paparan  di  atas  tulisan  ini  bermaksud  menyoroti  perjalanan  dan kiprah politik Muhammad Munasir Ali tahun 1958-1998. Pokok tulisan ini adalah: (1) apa  yang  mendorong  Muhammad  Munasir  Ali  terjun  dalam  panggung  politik?,  (2) bagaimanakah peranan Muhammad Munasir Ali dalam NU?, (3) bagaimanakah peranan Muhammad Munasir Ali dalam panggung politik nasional?.
Biografi KH. Muhammad Munasir Ali Tahun 1958-1998 (Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si)
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam kajian ini adalah: (1) Untuk mengetahui latar belakang yang mendorong Munasir Ali terjun dalam panggung politik, (2) Untuk mengetahui peranan Munasir Ali dalam NU, (3) Untuk mengetahui peranan Munasir Ali dalam panggung poltik Nasional.

## 2. Hasil

## 2.1 Lingkungan Keluarga dan Karir sebelum politik
Muhammad Munasir Ali lahir pada 2 Maret 1919 di Desa Mojopuro Kecamatan Mojasari, Mojokerto.  Ia  mengenyam  pendidikan  di  sekolah  Belanda  yaitu HIS ,  dan  ketika  akan melanjutkan  masuk MULO orang  tuanya  tidak  mengizinkan,  karena  orang  tuanya menginginkan melanjutkan ke pesantren. Kemudian Munasir Ali melanjutakn ke pondok pesantren dan beberapa kali pindah pondok pesantren. Selama di pesantren, Munasir Ali tidak hanya belajar ilmu agama, namun ia juga belajar tentang politik, ilmu bela diri, dan lainnya.  Berangkat  dari  pesantren  bekal  hidup  perjuangan  ia  dapatkan,  termasuk pengetahuan  politik.  Kemudian  perang  kemerdekaan  Munasir  Ali  bergabung  dengan Hizbullah, bahkan ia menjadi Komandan Batalyon Condromowo. Ia bersama pasukannya menyerang pasukan Belanda di daerah Pacet dan sekitarnya. Kemudian ia juga ditugaskan untuk  menjaga  daerah  Tuban  dan  sekitarnya  dari  serangan  pasukan  Belanda.  Ketika laskar-laskar melebur dalam TNI, Munasir Ali menjadi salah satu tokoh yang menjadi anggota TNI. Ia menjadi komandan Batalyon 39 Condromowo.

## 2.2 Masa Demokrasi Terpimpin
Muhammad Munasir Ali Pasca pensiun dari militer dengan pangkat mayor tahun 1958, ia diusulkan oleh kabinet dalam sidangnya ke-93 sebagai anggota Dewan Nasional dari golongan  bekas  pejuang  bersenjata  dan  angkatan  darat.  Kemudian  Dewan  Nasional merespon dengan melantiknya pada 14 Agustus 1958 sebagai anggota Dewan Nasional. Selama  menjadi  anggota  Dewan  Nasional,  Munasir  Ali  dan  anggota  Dewan  Nasional lainnya  banyak  memberikan  sumbangsih  pemikiran  berupa  nasehat-nasehat  kepada pemerintah antara lain perihal pembentukan  Dewan Perancang Pembangunan Nasional, dan  kebudayaan.  Nasehat-nasehat  tersebut  disampaikan  melalui  sidang-sidang  Dewan Nasional bersama Perdana Menteri dan Presiden.
Biografi KH. Muhammad Munasir Ali Tahun 1958-1998 (Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si)
Kemudian pasca tugas Dewan Nasional berakhir pada Juli 1959, Munasir Ali diusulkan menjadi anggota Dewan Perancang Pembangunan Nasional oleh kabinet karya tahun  1959  perwakilan  golongan  veteran  (Duta  Masjarakat,  31  Djuli  1959:  1).  Tugas Dewan  Perancang  Pembangunan  Nasional  adalah  mempersiapkan  rancangan  Undang- undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraannya serta menyusun rencana pembangunan  nasional.  Selama  menjadi  anggota  Dewan  Perancang  Pembangunan Nasional, Munasir Ali aktif dalam rapat-rapat pleno yang membahas acara tunggal yaitu membentuk dasar asasi pembangunan yang berpedoman pada amanat presiden.
Selain  berkiprah  dalam  pemerintahan,  pasca  pensiun  dari  militer  Munasir  Ali juga aktif di Organisasi Pertanu yaitu organisasi di bawah NU yang fokus dalam bidang pertanian. Selama menjadi pengurus Pertanu, Munasir Ali aktif dalam menanggapi isu- isu  dan  permasalahan  pertanian  antara  lain  perihal landreform .  Pertanu  sejak  awal mendukung kebijakan landreform yang bertujuan untuk menyejahterakan petani dengan cara pengaturan ulang perjanjian bagi hasil dan redistribusi tanah pertanian. Ketika terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965, Munasir Ali menjadi salah satu tokoh penting NU dalam kelompok militan NU yang bertindak melakukan komunikasi dengan militer guna mengamankan situasi dan kondisi (Greg Fealy, 2003: 301). Munasir Ali menjadi salah satu tokoh penghubung antara NU dan militer untuk melawan gerakan-gerakan PKI yang mengancam keamanan bangsa.

## 2.3 Masa Orde Baru
Pada  masa  awal  Orde  Baru  kondisi  pemerintahan  masih  dalam masa  transisi  sehingga kondisi belum stabil akibat peristiwa 30 September 1965. Dampaknya banyak anggota legislatif  dari  golongan  kiri  dibersihkan  dari  Parlemen  ,  sehingga  kuota  DPRGR  pada waktu itu banyak terjadi kekosongan (Greg Fealy dan Greg Barton, 1997: 41). Kemudian Munasir Ali menjadi salah satu tokoh yang ditarik menjadi anggota DPRGR tambahan perwakilan  Pertanu.  Munasir  Ali  menjadi  anggota  Komisi  2  yang  menangani  Hankam dan  Luar  Negeri.  Selama  menjadi  anggota  DPRGR  Munasir  Ali  dan  anggota  lainnya mempunyai  tugas  untuk  merampungkan  Undang-Undang  Pemilu  yang  menjadi  tolak ukur  pelaksanaan  Pemilu  selanjutnya.  Undang-undang  tersebut  kemudian  rampung dengan  keluarnya  Undang-Undang  no  15  tahun  1969  tentang  Pemilu  yang  kemudian menjadi landasan Pemilu dilaksanakan pada tahun 1971.
Biografi KH. Muhammad Munasir Ali Tahun 1958-1998 (Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si)
Ketika Pemilu 1971, NU menjadi salah satu partai peserta Pemilu yang meraih posisi kedua di bawah Golkar dengan perolehan kursi 25 di DPR. Salah satu tokoh yang masuk menjadi anggota DPR adalah Munasir Ali. Munasir Ali masuk menjadi anggota Komisi 4 dalam bidang Departemen Pertanian, tenaga kerja, transmigrasi dan koperasi, bahkan kemudian ia menjadi Wakil Ketua Komisi 4 pada tahun 1972. Pada tahun 1973 Pemerintah  melakukan  kebijakan  politik  fusi  partai  yang  mendapat  perlawanan  dari anggota  parlemen  yang  tidak  sepakat  termasuk  Munasir  Ali,  namun  penolakan  demi penolakan yang dilakukan tidak berdampak hingga fusi partai tersebut tetap diterapkan. Munasir  Ali  yang  notabene  dari  NU,  melebur  dalam  Partai  Persatuan  Pembangunan. Kemudian  Pada  tahun  1974  Pemerintah  mengajukan  rancangan  Undang-Undang perkawinan kepada DPR, namun rancangan tersebut mendapat pertentangan dari anggota DPR terutama fraksi Persatuan Pembangunan yang menilai beberapa pasal tidak sesuai dengan  akidah  agama  Islam.  Munasir  Ali  dan  anggota  fraksi  Persatuan  Pembangunan menuntut agar rancangan tersebut dilakukan peninjauan kembali guna memperbaiki pasal yang tidak sesuai dengan akidah agama Islam. Berdasarkan lobi-lobi panjang perwakilan fraksi  persatuan  pembangunan,  rancangan  Undang-Undang  tersebut  dapat  diperbaiki sesuai  kesepakatan  anggota  DPR.  Peran  lain  dalam  DPR  yang  dilakukan  Munasir  Ali adalah  ketika  menjadi  panitia  khusus  Repelita  2,  yang  mana  Munasir  Ali  menjadi perwakilan  fraksi  Persatuan  Pembangunan  dalam  menyampaikan  gagasan  Repelita  2. Gagasan yang disampaikan Munasir Ali fokus pada permasalahan desa, yang mana sejauh ini  terjadi  ketimpangan  antara  pembangunan  di  kota  dan  di  desa.  Munasir  Ali menginginkan adanya keseimbangan dan pemeratan pembangunan baik di kota maupun di desa. Hal itulah yang menjadi salah satu sumbangsih Munasir Ali dalam DPR periode 1971-1977 hingga berakhir masa khidmatnya.
Berakhirnya keanggotan DPR tahun 1977, juga ditandai dengan adanya Pemilu 1977. Hasil Pemilu 1977, Munasir Ali kembali terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan wilayah Jawa Timur. Pada periode ini Munasir Ali masuk dalam komisi  2  bidang  Departemen  Dalam  Negeri,  Penyempurnaan  Aparatur  Negara, Sekretariat Negara, Kantor Urusan Agama, dan Arsip Nasional. Isu hangat yang menjadi masalah dalam DPR tahun 1978 ketika Pemerintah mengusulkan aliran kepercayaan dan P4  dalam  sidang  MPR.  Usulan  tersebut  menuai  penolakan  dari  Fraksi  Persatuan Pembangunan  yang  menilai  bahwa  pengesahan  aliran  kepercayaan  akan  memberikan
Biografi KH. Muhammad Munasir Ali Tahun 1958-1998 (Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si)
legitimasi  kuat  atas  kelompok  santri  dan  abangan  yang  dianggap  bagian  dari  aliran kepercayaan,  sehingga  ditakutkan  akan  menimbulkan  perpecahan  dalam  Islam. Sementara  P4  dikhawatirkan  akan  menjadi  tafsir  yang  akan  mengaburkan  kemurnian Pancasila.  Penolakan  tersebut  kemudian berbuntut  pada  aksi Walk  out yang  dilakukan anggota  fraksi  Persatuan  Pembangunan  termasuk  Munasir  Ali.  Kemudian  pada  tahun 1980 Munasir Ali menjadi delegasi Konperensi IPU di Berlin Jerman Timur. Ia mewakili fraksi Persatuan Pembangunan dan bertindak sebagai anggota delegasi. Konperensi  ini merupakan perkumpulan asosiasi parlemen internasional yang membahas permasalahan internasional secara umum.
Kemudian pada Pemilu 1982, Munasir Ali terpilih kembali dari perwakilan PPP menjadi  anggota  DPR.  Pada  periode  ini  Munasir  Ali  menjadi  Ketua  Komisi  8  bidang Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Menteri Negara Urusan Wanita, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Munasir Ali juga menjadi Wakil Ketua Fraksi Persatuan  Pembangunan.  pada  periode  ini  Munasir  dan  Komisi  8  fokus  pada  masalah kesehatan dan keluarga berencana.
Munasir Ali juga aktif menjadi pengurus besar Pertanu, yang kemudian melebur dalam  HKTI  tahun  1973.  Munasir  Ali  menjadi  salah  satu tokoh  yang  ikut  membentuk HKTI dari Pertanu sekaligus menjadi pengurus sebagai Ketua 1. Kemudian berdasarkan hasil  Muktamar  di  Semarang  tahun  1979,  Munasir  Ali  diamanahi  sebagai  Sekretaris Jenderal  PBNU.  Selama  menjadi  Sekretaris  Jenderal  PBNU,  Munasir  Ali  melakukan terobasan dalam melakukan tertib administrasi terutama perihal surat menyurat.  Ia juga mengatur dan menentukan standarisasi gaji pegawai PBNU guna kesejahteraan pegawai PBNU. Upaya tertib administrasi juga dilakukan Munasir Ali guna mengamankan arsip dan  dokumen  NU  dengan  menyerahkan  arsip  dan  dokumen  NU  kepada  badan  Arsip Nasional tahun 1979. Hal ini untuk mengamankan aset dan dokumen NU sebagai bagian dari sejarah bangsa.
Kemudian  Hasil  Muktamar  NU  di  Situbondo  tahun  1984,  menghasilkan keputusan NU kembali ke khittah dan asas tunggal Pancasila. Selain itu, hasil Muktamar tersebut  menempatkan  Munasir  Ali  menjadi  anggota  Mustasyar  NU  yaitu  sebagai penasehat syuriah NU. Munasir Ali menjadi salah satu tokoh yang sepakat NU kembali ke khittah karena sejak NU melebur dalam PPP, NU sudah bukan partai politik lagi dan NU juga terlampau jauh berkutat dengan politik praktis, sehingga luntur nilai organisasi
Biografi KH. Muhammad Munasir Ali Tahun 1958-1998 (Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si)
sosial  keagamaannya.  Pasca  memutuskan  kembali  ke  khittah,  NU  mulai  menerapkan pokok khittah dengan meninggalkan kegiatan politik praktis.
Pada  tahun    1989  dilaksanakan  Muktamar  NU  di  Krapyak  Yogyakarta.  Hasil Muktamar  ini  menempatkan  Munasir  Ali  sebagai  anggota  rois  syuriah  PBNU.  Rois syuriah  merupakan  badan  musyawarah  yang  mengambil  keputusan  tertinggi  dalam struktur  NU.  Dalam  Muktamar  ini  juga  memutuskan  masalah  politik  yaitu  NU memutuskan  sebagai  organisasi  sosial  keagamaan  yang  tidak  mempunyai  ikatan organisatoris  dalam  bentuk  apapun  dengan  organisasi  atau  partai  politik.  Munasir  Ali menjadi salah satu tim perumus yang menghasilkan keputusan tersebut. Selain keputusan tidak  akan  berkecimpung  dalam  politik  praktis,  namun  NU  juga  tidak  menentang organisasi maupun partai politik.
Kemudian  pada  Muktamar  selanjutnya,  tepatnya  di  Cipasung  tahun  1994, Munasir  Ali  bertindak  sebagai  Ketua  panitia  Muktamar.  Ia  menjadi  Ketua  panitia Muktamar tertua sepanjang sejarah Muktamar NU, yang kemudian mampu melakukan sindiran  dengan  nada  humornya  kepada  Presiden  Suharto  yang  sudah  lama  menjadi Presiden RI. Berdasarkan Hasil Muktamar, Munasir Ali diamanahi menjadi Mustasyar PBNU.

## 2.4 Masa Reformasi
Pasca  bergelut  dalam  panggung  politik  di  Parlemen  era  Orde  Baru,  Munasir  Ali menginjak  masa  senja  yang  kemudian  memutuskan  ia  lebih  banyak  beristirahat  dari kegiatan politik maupun organisasi. Meskipun sebenarnya Munasir Ali pada tahun 1998 masih  dipercaya  sebagai  anggota  Mustasyar  PBNU,  namun  ia  lebih  banyak  tinggal  di rumahnya  Mojokerto.  Pasca  Presiden  Suharto  diturunkan,  bangsa  Indonesia  memasuki masa transisi yang mana kemudian banyak bermunculan partai politik baru. salah satunya Partai  Kebangkitan  Bangsa  yang  menjadi  aspirasi  warga nahdlyyin dalam  politik. Munasir  Ali  menjadi  salah  satu  deklarator  sekaligus  membidani  lahirnya  Partai Kebangkitan  Bangsa.  Munasir  Ali  dipercaya  sebagai  salah  satu  deklarator  karena kiprahnya di politik selama 20 tahun dan puluhan tahun di NU, sehingga dianggap layak menjadi salah satu deklarator. Selain itu, Munasir Ali juga sebagai  Mustasyar NU yang sangat dihormati oleh warga nahdlyyin. Pasca menjadi deklarator PKB, Munasir Ali lebih banyak menikmati masa senjanya di rumah Pekukuhan Mojokerto.

## 3. Kesimpulan
Munasir  Ali  merupakan  salah  satu  tokoh  NU  yang  berkiprah  dalam  panggung  politik, khususnya  di  Parlemen.  Kiprah  politik  Munasir  Ali  tidak  lepas  dari  pendidikan  di pesantren  dan  karirnya  dalam  Hizbullah  dan  militer.  Pendidikan  pondok  pesantren membentuk  karakter  dan  kepribadiannya.  Kemudian  ditambah  ketika  Munasir  Ali menjadi  Komandan  Hizbullah  mampu  membentuk  jiwa  kepemimpinannya,  yang kemudian  menjadi  Komandan  Batalyon  Condromowo  atau  kemudian  dikenal  dengan Batalyon 39 Brawijaya
Pasca  pensiun  dari  militer  tahun  1958,  Munasir  Ali  tertarik  pada  perjuangan politik.  Dorongan  tersebut  kemudian  Munasir  Ali  ditarik  menjadi  anggota  Dewan Nasional  tahun  1958  dan  Dewan  Perancang  Pembangunan  Nasional  1959.  Karir politiknya semakin terbuka ketika awal Orde Baru, Munasir Ali ditarik menjadi anggota DPRGR  tambahan  tahun  1967-1971.  Hal  itu  kemudian  berlanjut  ketika  Munasir  Ali menjadi anggota DPR sampai tahun 1987. Selama menjadi anggota Parlemen, Munasir Ali  secara  kolektif  banyak  menyumbangkan  pikiran  dan  gagasannya  dalam  setiap kebijakan  maupun  gerakan  yang  dilakukan  DPR  atas  kebijakan  Pemerintah  maupun permasalahan  bangsa.  Setiap  pergerakan  Munasir  Ali  tidak  lepas  dari  pengaruh pengetahun  politik  dari  pesantren,  yang  kemudian  ditambah  dengan  pengalamannya dalam  militer  yang  menuntut  sikap  tegas  dan  berani  dalam  menghadapi  suatu permasalahan.  Hal itulah  kemudian  yang  diimplementasikan  Munasir  Ali  dalam  setiap sikap politiknya.
Sementara selain berkiprah dalam parlemen, Munasir Ali juga aktif di NU. Ia menjadi  Pengurus  Besar  Pertanu  sampai tahun  1973,  yang  kemudian melebur  menjadi HKTI dengan organisasi tani lainnya. Munasir Ali juga menjadi salah satu tokoh yang membentuk HKTI, sekaligus menjadi Ketua 1 HKTI.
Kemudian  dalam  struktural  NU,  Munasir  Ali  diamanahi  menjadi  Sekretaris Jenderal  PBNU  tahun  1979-1984,  Mustasyar  PBNU  tahun  1984-1989,  Rois  Syuriah tahun  1989-1994,  dan  Mustasyar  tahun  1994-1999.  Selama  menjadi  pengurus  NU,  ia banyak  melakukan  terobosan  terutama  yang  berkaitan  dengan  kesekretariatan  dan keorganisasian sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. ia juga menjadi salah satu tim perumus pemulihan Khittah NU pada Muktamar di Yogyakarta tahun 1989.
Biografi KH. Muhammad Munasir Ali Tahun 1958-1998 (Farid Hidayat, Sunarlan, S.S, M.Si)
Berdasarkan rekam jejaknya juga di NU, Munasir Ali menjadi salah satu tokoh yang  berpengaruh  dalam  NU  dan  salah  satu  tokoh  kiai  sepuh  NU.  Hal  itu  kemudian menjadikan  Munasir  Ali  dipercaya  sebagai  salah  satu  deklarator  sekaligus  salah  satu tokoh yang ikut  membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa tahun 1998.

## Daftar Pustaka
Fealy, Greg. Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 , Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang. 2003.
Fealy, Greg dan Greg Barton. Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama- Negara, Yogyakarta: LKiS. 1997.
Gosttschalk, Louis. Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah , Jakarta: Universitas Indonesia Press , 1985.
Kurasawa, Aiko. Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945, Jakarta: PT. Grasindo, 1993.
Latif,  Hasyim. Laskar  Hizbullah:  Berjuang  Menegakkan  Negara  RI, Jakarta:  LTN PBNU, 1995.
Sumardi, Siti. Sejarah Indonesia Kontemporer, Jember: Jember University Press, 2010. “Anggota-anggota Dewan Perantjang Nasional” dalam Duta Masjarakat , 31 Djuli 1959.