## SEKRETARIS DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA

## Munif  Rochmawanto
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

## ABSTRAK
Setiap  aturan  hukum  yang  dibuat  selalu  mempunyai  tujuan,  yaitu  kepastian  hukum,  keadilan dan  manfaat.  Bagaimanakah  kedudukan  Sekretaris  Desa  dalam  pemerintahan  desa  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa? Bagaimanakah persyaratan dan tata cara pengangkatan  Sekretaris  Desa  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)?.  Untuk  mengetahui  kedudukan Sekretaris  Desa  dalam  pemerintahan  desa  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang  Desa.Untuk  mengetahui  tentang  persyaratan  dan  tata  cara  pengangkatan  Sekretaris  Desa tersebut untuk menjadi PNS. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif. Metode penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan,  tentang  pengkajian  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  pokok  permasalahan.  Sekretaris  Desa  yang  tidak  diangkat  menjadi  PNS mengikuti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa,  usia  maksimum  enam  puluh tahun. Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pemberhentian PNS usia pensiun lima puluh enam tahun. Untuk jabatan Sekretaris Desa yang  kosong  diisi  oleh  masyarakat  yang  bukan  dari  PNS  akan  tetapi  diambil  dari  masyarakat setempat.  Pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  membuat  aturan  yang  lebih  jelas  dalam  hal  Sekretaris Desa, khususnya tentang penarikan tanah bengkok Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS.
Kata kunci :  Sekretaris desa, Pemerintahan desa.
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dengan perkembangan zaman pergaulan  manusia  semakin  luas,  begitu juga dengan kebutuhan manusia.
Bertambahnya kebutuhan manusia semakin  besar,  maka  keinginan  untuk melindungi  dan  memelihara  keselamatan hidupnya  pun  semakin  tinggi  pula. Kehidupan  sosial  yang  dibangun  diatas berbagai  kepentingan  dan  kebutuhan, melahirkan kaidah yang mengatur simpang  siur  kepentingan  dan  kebutuhan antar manusia. [1] Oleh karena itu salah satu manusia  dalam  menjalani  hidupnya  untuk mewujudkan  keinginannya  dengan  cara berorganisasi.  Dengan  organisasi  manusia tidak lepas dari politik. Menurut
Aristoteles, manusia adalah Zoon
Politicon atau  makhluk  yang  hidup bermasyarakat.  Kehidupan  bermasyarakat setiap harinya menghadapi realitas absolut yang  berkaitan  dengan  strata  sosial,  status sosial,  harga  diri,  kasta-kasta  dan  kelas- kelas  sosial  lainnya  yang  merupakan indikator  bahwa  garis  nasib  dan  takdir manusia berbeda-beda. [2] Akhirnya kehidupan manusia sampai seperti sekarang  ini  yang  dimana  masyarakatnya hidup  bernegara,  berorganisasi  dan  tidak lepas  dari  peraturan  yang  dibuat  oleh negara  tersebut.  Hukum  atau  peraturan adalah  ketentuan-ketentuan  yang  menjadi peraturan  hidup  suatu  masyarakat  yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. [3] Menurut Soerjono  Soekanto,  hukum  atau  peraturan yang  tertulis  dapat  berbentuk  undang-
undang,  peraturan  pemerintah,  keputusan pengadilan, intruksi presiden, dan sebagainya,  sedangkan  peraturan  yang tidak tertulis merupakan perbuatan masyarakat yang bersifat tradisional normatif,  seperti  hukum  adat. [4] Hukum adat  sering  ditemukan  di  desa-desa.  Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan  asal-usul  dan  adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, yang berada di daerah kabupaten. Desa merupakan masuk pemerintahan  yang  terkecil  dari  suatu negara.  Setiap  desa  mempunyai  aturan yang  disebut  dengan  Peraturan  Desa (Perdes).  Peraturan  desa  dibuat  oleh
Kepala Desa beserta Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  Semua masyarakat  yang  ada  di  desa  tersebut wajib  mentaati  peraturan  desa  itu,  begitu juga  dengan  pemerintah  desanya.  Setiap desa  peraturan  desanya  tidak  selalu  sama, peraturan  tersebut  dibuat  dalam  rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati  dalam  sistim  pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Peraturan  desa  tidak  boleh  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi.  Oleh  karena  itu Peraturan  Desa  kebanyakan  merujuk  pada peraturan  yang  lebih  tinggi  derajatnya, begitu  juga  dengan  peraturan  tentang sekretaris  desa.  Sekretaris  Desa  adalah perangkat  desa  yang  bertugas  membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi
pemerintahan dan
pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Sekretaris desa termasuk  perangkat  desa  yang  tertuang  di dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun  2005  tentang  Desa,  Pasal  12  ayat (2) yang berbunyi :
“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  dari
Sekretaris  Desa  dan  Perangkat  Desa lainnya”.
Jumlah  perangkat  desa  di  setiap  desa disesuaikan dengan kebutuhan desa setempat  dan  kondisi  sosial  budaya masyarakat setempat. Usia pensiun perangkat  desa  adalah  paling  tinggi  60 (enam  puluh)  tahun,  yang  terdapat  di Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 26 ayat (3) yang berbunyi :
“Usia  Perangkat  Desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20  (dua  puluh)  tahun  dan  paling tinggi 60 (enam puluh) tahun”. dan  Peraturan  Bupati  Nomor  23  Tahun 2007  tentang  Tata  Cara  Pencalonan, Pengangkatan  dan  Pelantikan  Perangkat Desa  lainnya  Bab  V  Pasal  23  ayat  (1) berbunyi :
“Masa  Jabatan  Perangkat  Desa Lainnya  dibatasi  usia  sampai  dengan 60 (enam puluh) tahun”.
Dengan berjalannya waktu
perkembangan zaman mempengaruhi peranan  peraturan  perundang-undangan semakin  meningkat.  Akan  tetapi  patut disayangkan  dengan  peraturan  yang  baru tersebut  kadang  kala  diikuti  dengan permasalahan  yang  baru  juga.  Salah  satu penyebab  masalah  tersebut  adalah  tentang Sekretaris  Desa.  Dalam  pembuatan  suatu peraturan tidak boleh mengabaikan hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut  Hans  Kelsen  :  Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki susunan. [5] Suatu norma yang lebih rendah berlaku,  bersumber,  dan  berdasar  pada norma  lain  yang  lebih  tinggi  lagi, demikian seterusnya norma itu berlaku. [6] Norma adalah suatu ukuran yang harus  dipatuhi  oleh  seseorang  dalam hubungannya  dengan  sesamanya  ataupun dengan lingkungannya. [7] Peraturan perundang-undangan  yang  lebih  rendah derajatnya  tidak  dapat  mengubah  atau mengesampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat. [8] Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  hierarkhi  peraturan
perundang-undangan,  susunan  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  adalah sebagai berikut : 1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 2.  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat. 3.  Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 4.  Peraturan Pemerintah 5.  Peraturan Presiden.
6.  Peraturan Daerah Propinsi dan
7.  Peraturan Daerah Kabupaten / Kota. Walaupun sudah diklasifikasikan sesuai  status  sekretaris  desa  masing- masing, tidak ada salahnya kalau peraturan tentang  sekretaris  desa  itu  lebih  diperjelas dan  disosialisasikan  terlebih  dahulu  untuk mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan  itu  terjadi  dikemudian  hari.
Dalam hal ini peranan Kepala Desa sangat dibutuhkan  untuk  bertindak  tegas  bila  ada sekretaris desanya melakukan pelanggaran terutama mengenai usia pensiun.
Kekosongan  Sekretaris  Desa  di  dalam Pemerintah Desa,  sangat disayangkan.  Di sisi lain pemerintah mengangkat Sekretaris Desa menjadi PNS, karena dilihat peranan Sekretaris Desa yang begitu penting dan di sisi  lain  beberapa  Pemerintah  Desa  tidak mempunyai  Sekretaris  Desa.  Kekosongan Sekretaris Desa akan diisi dari orang PNS dan  akan  ditempatkan  di  tempat  tersebut yang  jabatan  Sekretaris  Desanya  kosong. Tetapi untuk mencari seseorang pengganti Sekretaris  Desa  yang  berhenti  tersebut sangatlah  sulit,  mengingat  Pemerintahan Desa  adalah  pemerintahan  yang  terkecil dan apabila  ada yang mengisi kekosongan Sekretaris  Desa  maka  orang  tersebut  bisa berasal dari Pemerintahan Desa,
Kelurahan  atau  dari  Kecamatan.  Dan  itu artinya  bagi  orang  tersebut  benar-benar mengutamakan  pengabdian  yang  luar biasa.  Oleh  karena  itu  alangkah  baiknya Sekretaris Desa itu diambil dari masyarakat biasa yang tidak PNS dan dari daerah  setempat  agar  kekosongan  jabatan Sekretaris  Desa  tersebut  tidak  berlama- lama.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut diatas  maka  penulis  mengetengahkan  dua permasalahan yaitu :
1. Bagaimanakah  kedudukan  sekretaris desa dalam pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ?
2. Bagaimanakah  persyaratan  dan  tata cara  pengangkatan  sekretaris  desa menjadi pegawai negeri sipil ? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini sebagai barometer untuk menguji tingkat pemahaman  penulis  atas  proses  transfer ilmu  hukum  selama  di  Fakultas  Hukum Universitas  Islam  Lamongan.  Selain  itu, untuk diajukan guna memenuhi persyaratan penulisan skripsi dan memperoleh  gelar  Sarjana  Hukum  di Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. Penulisan ini bertujuan untuk ditujukan  pada  sekretaris  desa,  agar mengikuti peraturan yang sudah ditentukan  untuk  dijalankan  semestinya menurut  statusnya  masing-masing  dan tidak  diperbolehkan  mengikuti  dua  aturan sekaligus  dalam  menjalankan  tugasnya. Berdasarkan  Pasal  3  ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS),  yang  diubah  menjadi  Peraturan Pemerintah  Nomor  65    Tahun  2008  bagi yang  diangkat  sebagai  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS)  dan  yang  tidak  diangkat menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun  2005  tentang  Desa.  Adapun beberapa  tujuan  yang  didapat  dalam penulisan ini adalah :
1. Untuk mengetahui kedudukan
Sekretaris  Desa  dalam  pemerintahan desa  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
2. Untuk  mengetahui  secara  mendalam tentang  persyaratan  dan  tata  cara pengangkatan  Sekretaris  Desa  tersebut untuk  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS).
2.  Metode Penelitian Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah  yuridis  normatif                (hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari sisi  normatifnya. [9] Maka  dari  itu  penelitian
hukum  ini  untuk  mengkaji  penelitian tentang  norma-norma dalam  hukum yuridis normatif, yang berkaitan dengan pemerintahan  desa  khususnya  tentang sekretaris  desa  yang  diangkat  menjadi Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  maupun  yang tidak  diangkat  menjadi  Pegawai  Negeri Sipil (PNS).
Karena tipe penelitian yang digunakan adalah  tipe  penelitian  yuridis  normatif, maka  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ).  Pendekatan  tersebut  melakukan pengkajian  peraturan  perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
Disamping  itu  juga  menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan
konseptual  ini  beranjak  dari  pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari konsep tersebut melalui pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin, maka peneliti akan menemukan sesuatu ide- ide yang cemerlang yang sesuai dengan isu- isu yang dihadapi.
3. Hasil dan Pembahasan Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa : 1.  Sekretaris  Desa  yang  tidak  diangkat menjadi PNS mengikuti Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005 tentang  Desa  dengan  usia  maksimal  60 (enam puluh) tahun atau Sekretaris Desa diberhentikan  dari  jabatannya  secara hormat  dengan  diberikan  tunjangan kompensasi  sesuai  dengan  masa  kerja.
Sementara tentang kekosongan
Sekretaris  Desa  yang  di  desa-desa, penulis berharap diambilkan dari masyarakat  setempat  dari  desa  tersebut kemudian  persyaratan  dan  tata  cara pengangkatan Sekretaris Desa dilakukan sama seperti Perangkat Desa lainnya.
2.  Sekretaris  Desa  yang  diangkat  menjadi PNS  mengikuti  Peraturan  Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1979 tentang  Pemberhentian  Pegawai  Negeri Sipil dengan usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun. Dan sejak SK pengangkatan  Sekretaris  Desa  menjadi PNS, tanah bengkok harus diserahkan ke desa. Tentang kekosongan jabatan Sekretaris  Desa  yang  diambil  dari  PNS, sebaiknya  diambil  dari  masyarakat setempat  yang  bukan  PNS.  Untuk  lebih jelas  aturan  tersebut  agar  Pemerintahan Daerah  membuat  peraturan  tentang Sekretaris  Desa,  terutama  tentang  tanah bengkok dan kekosongan jabatan Sekretaris Desa.
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,  berdasarkan  asal-usul  dan  adat- istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  yang berada  di  daerah  kabupaten.  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2005  tentang  Desa.  Desa  dibentuk  atas prakarsa masyarakat
dengan memperhatikan  asal-usul  desa  dan  kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Syarat pembentukan desa adalah :
1.  Jumlah penduduk
2.  Luas wilayah
3.  Bagian wilayah kerja 4.  Perangkat dan 5.  Sarana dan prasarana pemerintahan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintah  desa dan  badan  permusyawaratan  desa  dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul dan  adat-istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setiap desa pasti mempunyai Peraturan  Desa  (Perdes),  karena  Peraturan desalah  yang  mengatur  segala  sesuatu prilaku  masyarakat  desa  tersebut,  agar masyarakat  hidup  tertib,  aman  dan  damai. Masyarakat desa selain mematuhi peraturan desa  juga  mematuhi  aturan  yang  dibuat oleh negara, seperti :
1.  UUD 1945
2.  Ketetapan MPR
3.  Undang-Undang  /  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4.  Peraturan Pemerintah
5.  Peraturan Presiden
6.  Peraturan Daerah Propinsi
7.  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Setiap  aturan  hukum  yang  dibuat  selalu mempunyai tujuan yaitu :
1.  Kepastian hukum
2.  Keadilan dan
3.  Manfaat
Tiga  asas  tersebut  diatas  merupakan satu  kesatuan  yang  tidak  bisa  dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apabila dari tiga asas  tersebut  salah  satu  dari  tiga  asas  itu tidak dipergunakan, maka tujuan hukumpun tidak  sempurna  lagi.  Karena  apa  yang diharapkan  oleh  masyarakat  tidak  pernah tercapai. Dalam pembuatan  suatu peraturan tidak boleh mengabaikan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang- undangan  yang  lebih  rendah  derajatnya tidak dapat mengubah
atau
mengesampingkan
ketentuan-ketentuan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi, tetapi  yang  sebaliknya  dapat.  Sebuah peraturan  perundang-undangan  yang  baik paling sedikit harus memiliki tiga landasan, yaitu landasan filosofis ( filosofische grondslag ),
landasan
sosiologis
( sociologische  grondslag ),  dan  landasan yuridis ( rechtsgrond ). [10]
Desa  merupakan  masuk  pemerintahan yang  terkecil  dari  suatu  negara.  Desa  bisa dikatakan sebagai sumber nilai leluhur yang memiliki
karakteristik seperti kegotongroyongan,  musyawarah,  mufakat dan  kekeluargaan,  yang  dimana  tidak dimiliki  oleh  masyarakat  perkotaan.  Selain itu  juga  masyarakat  desa  tidak  lepas  dari hukum  adat  dalam  menjalani  hidupnya. Adat  itu  ada  karena  prilaku  dari  kebiasaan pribadi  seseorang  kemudian  ditiru  oleh orang  lain  lambat  laun  menjadi  kebiasaan masyarakat  tersebut  dan  akhirnya  menjadi hukum  adat  di  daerah  itu.  Hukum  adat adalah  adat  yang  diterima  dan  harus dilaksanakan
dalam masyarakat bersangkutan. [11] Pada umumnya kehidupan masyarakat di desa mempunyai  corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkrit  dan  visual,  terbuka  dan  sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, musyawarah dan mufakat. [12]
Sekretaris  Desa  merupakan  benteng bagi  pemerintah  desa  dan  secara  tidak langsung  sekaligus  sebagai  wakil  dari Kepala Desa. Terbukti apabila Kepala Desa berhalangan  dalam  menjalankan  tugasnya, maka Sekretaris Desa yang akan
menggantikannya. Mengingat peranan Sekretaris  Desa  yang  begitu  penting,  maka Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan  diangkat  menjadi  Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai Negeri adalah setiap  Warga  Negara  Republik  Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,  diangkat  oleh  pejabat  yang berwenang  dan  diserahi  tugas  dalam jabatan  negeri  atau  disertai  tugas  negara lainnya  dan  digaji  berdasarkan  perundang- undangan yang berlaku. Kedudukan Sekretaris  Desa  menjadi  Pegawai  Negeri Sipil  (PNS)  sampai  saat  ini  belum  terlihat secara  jelas  pengerjaan  administrasi  yang baik  dan  begitu  juga  pelayanan  terhadap masyarakat  secara  profesional.  Sekretaris Desa seperti itu karena persyaratan menjadi PNS  belum  dijalankan  secara  benar-benar khususnya  dalam  kemampuan  di  bidang administrasi  perkantoran,  tentunya  harus bisa  komputer.  Terbukti  banyak  Sekretaris Desa yang tidak bisa menjalankan komputer. Sementara tugas Sekretaris Desa adalah  mencatat  segala  sesuatu  kegiatan yang  ada  di  dalam  pemerintahan  desa terutama  dalam  hal  urusan  administrasi keuangan  desa  dan  buku  administrasi  desa. Pengangkatan  Sekretaris  Desa  menjadi PNS  tidak  diimbangi  dengan  kinerja  yang lebih  baik  dan  profesional,  misalnya tentang pelayanan terhadap masyarakat dan tertib  administrasi.  Artinya  Sekretaris  Desa diangkat  menjadi  PNS  oleh  pemerintah  itu baik  bagi  pribadi  Sekretaris  Desa  itu sendiri,  tetapi  tidak  baik  bagi  pemerintah desa.  Karena  bila  ditinjau  dari  kinerjanya antara  Sekretaris  Desa  yang  menjadi  PNS dengan  sebelumnya  tidak  ada  perubahan yang terlihat.
Sekretaris Desa yang diangkat menjadi  PNS  dan  sudah  pensiun  dengan usia  56  (lima  puluh  enam)  tahun,  tidak dibenarkan  jika  Sekretaris  Desa  tersebut masih  tetap  bertugas  di  balai  desa  dan masih  tetap  menguasai  tanah  bengkok tersebut.  Tanah  bengkok  harus  diserahkan kepada pemerintah desa, sejak SK pengangkatan  menjadi  PNS  itu  sudah diterimanya. Apabila Sekretaris Desa sudah pensiun  dari  PNSnya  kemudian  masih bertugas  sambil  menunggu  usia  60  (enam puluh)  tahun  dan  masih  menggarap  tanah bengkok,  maka  Sekretaris  Desa  tersebut
akan  mengembalikan  uang  gaji  dari PNSnya  selama  Sekretaris  Desa  menjabat, karena Sekretaris Desa dianggap mengikuti aturan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun  2005  tentang  Desa  dan  tidak mengikuti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun 1979  tentang  Pemberhentian  Pegawai Negeri Sipil.
Dalam  perkembangan  zaman,  sesuai dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  2005  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 32     Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Sekretaris Desa  yang  memenuhi  persyaratan  sesuai dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan  akan  diangkat  secara  bertahap menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS). Persyaratan  tersebut  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2007  tentang persyaratan  dan  tata  cara  pengangkatan Sekretaris  Desa  menjadi  Pegawai  Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut :
1.  Bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa.
2.  Setia  kepada  Pancasila  sebagai  Dasar Negara,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan kepada  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia serta Pemerintah.
3.  Tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan  putusan  pengadilan  yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
4.  Sehat jasmani dan rohani.
5.  Memiliki  ijazah  paling  rendah  Sekolah Dasar atau yang sederajat dan
6.  Berusia  paling  tinggi  51  (lima  puluh satu) tahun berdasarkan pada 15 Oktober 2006. Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 45  Tahun  2007  tentang  persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi  PNS  dalam  hal  pangkat/golongan adalah  Sekretaris  Desa  yang  memenuhi persyaratan  diangkat  sebagai  PNS  dalam pangkat  Pengatur  Muda  golongan  ruang II/a.  Sekretaris  Desa  yang  memiliki  ijazah lebih tinggi dari Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas (SLTA)  diangkat  sebagai  PNS  dalam pangkat/golongan  ruang  sesuai  dengan ijazah SLTA.  Sekretaris  Desa  yang
memiliki  ijazah  lebih  rendah  dari  STTB, SLTA  diangkat  sebagai  PNS  dalam pangkat/golongan  ruang  sesuai  dengan ijazah  yang dimiliki. Pegawai Negeri  Sipil, selanjutnya  disingkat  PNS  adalah  mereka yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan  dalam  Peraturan  Perundang- undangan,  diangkat  oleh  pejabat  yang berwenang  dan  diserahi  tugas-tugas  dalam sesuatu  jabatan  negeri  atau  diserahi  tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu  peraturan  perundang-undangan  dan digaji menurut peraturan perundang- undangan.
Tata  Cara  Pengangkatan  Sekretaris Desa  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)
adalah :
1.   Bupati/Walikota menyusun data Sekretaris Desa di wilayahnya. 2.  Bupati/Walikota mengumpulkan berkas pengangkatan Sekretaris Desa.
3.  Data  Sekretaris  Desa  dan  berkas pengangkatan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Gubernur.
4.  Menteri  Dalam  Negeri  melakukan verifikasi dan validasi data dan berkas.
5.  Menteri  Dalam  Negeri  mengajukan usulan  formasi  Sekretaris  Desa  untuk Kabupaten/Kota kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  tembusannya  disampaikan kepada  Kepala  Badan  Kepegawaian Negara.
6.  Pengangkatan  Sekretaris  Desa  menjadi Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dilakukan secara  bertahap  sesuai  formasi  yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
7.  Pengangkatan  Sekretaris  Desa  menjadi Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dilakukan secara  bertahap  mulai  formasi  tahun 2007  dan  selesai  paling  lambat  tahun 2009.
8.  Formasi  pengangkatan  Sekretaris  Desa menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS), dialokasikan pada tiap Kecamatan.
9.  Pengangkatan  Sekretaris  Desa  secara bertahap dilakukan dengan memprioritaskan usia paling tinggi.
10.  Menteri  Dalam  Negeri  mengusulkan persetujuan  pengangkatan  Sekretaris Desa  menjadi  Pegawai  Negeri  Sipil
(PNS) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. 11.  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara memberikan persetujuan dan penetapan Nomor Identitas PNS (NIP) pengangkatan  Sekretaris  Desa  menjadi
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan diteruskan  kepada  Menteri  Dalam Negeri.
12.  Persetujuan  pengangkatan  Sekretaris Desa  diteruskan  oleh  Menteri  Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota melalui Gubernur.
13.  Berdasarkan Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Surat Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota menetapkan keputusan pengangkatan  Sekretaris  Desa  menjadi
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam  hal  pengangkatan  Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS ada dua kebijaksanaan dari Pemerintah yaitu :
1.   Sekretaris  Desa  tetap  bertugas  di  balai desa  sampai  dengan  batas  usia  60 (enam puluh) tahun, seperti sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
2.  Sekretaris  Desa  yang  tidak  diangkat menjadi PNS diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati/Walikota dengan diberikan tunjangan kompensasi  yang  dihitung  berdasarkan masa  kerja  selama  yang  bersangkutan menjadi Sekretaris Desa.
Penghitungan  tunjangan  kompensasi adalah sebagai berikut:
a.   Masa  kerja  1  (satu)  sampai  dengan 5  (lima)  tahun  ditetapkan  sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
b.  Masa  kerja  lebih  dari  5  (lima) tahun dihitung sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) pertahun,  dengan  ketentuan  secara kumulatif  paling  tinggi    Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Penetapan besaran tunjangan kompensasi bagi setiap Sekretaris Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota Dana Tunjangan Kompensassi dibebankan pada Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
4.   Penutup

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan  pokok  permasalahan  maupun pembahasan  pada  bab  terdahulu,  penulis dapat menyimpulkan beberapa hal : 1.  Sekretaris  Desa  yang  tidak  diangkat menjadi PNS mengikuti aturan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  tentang  Desa  dengan usia maksimal  60  (enam  puluh)  tahun  atau Sekretaris  Desa  diberhentikan  dari jabatannya secara hormat dengan diberikan  tunjangan  kompensasi  sesuai dengan masa kerja. Sementara kekosongan  jabatan  Sekretaris  Desa yang  di  Pemerintahan  Desa  akan  diisi dari  seorang  PNS,  namun  belum  ada aturan  yang  mengatur  secara  jelas tentang  hal  itu.  Sehingga  banyak Pemerintah Desa yang tidak mempunyai Sekretaris Desa.
2.  Sekretaris  Desa  yang  diangkat  menjadi PNS,  dengan  mengacu  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979  tentang  Pemberhentian  PNS, dengan  usia  pensiun  56  (lima  puluh enam) tahun. Sementara syarat dan tata cara  pengangkatan  Sekretaris  Desa menjadi PNS mengikuti aturan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007  tentang  persyaratan  dan  tata  cara pengangkatan  Sekretaris  Desa  menjadi PNS.  Sekretaris  Desa  yang  PNS  jika sudah  pensiun  dengan  usia  56  (lima puluh  enam) tahun tidak diperbolehkan mengikuti  aturan  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa dan  memanfaatkan  tanah  bengkok untuk  digarapnya.  Apabila  itu  terjadi maka  uang  gaji  dari  PNSnya  akan diminta  untuk  mengembalikan  kepada pemerintah  karena  itu  merupakan pelanggaran.
4.2  Saran
Dalam  menunjang  perkembangan hukum  nasional  hendaknya  diciptakan atau dibuat sesuatu peraturan yang mudah dijalankan agar persoalan-persoalan tersebut diatas khususnya tentang Sekretaris  Desa  bisa  terselesaikan  secara
maksimal,  adil  dan  bijaksana.  Oleh karena  itu  alangkah  baiknya  jabatan Sekretaris  Desa  yang  kosong  diisi  oleh masyarakat  yang  bukan  dari  PNS  akan tetapi  diambil  dari  masyarakat  setempat dengan  syarat  dan  prosedur  seperti pencalonan Perangkat Desa lainnya.
Pembinaan  dan  pengawasan  yang sudah  dilakukan  oleh  pejabat  yang berwenang  kurang  maksimal  dalam  hal pembinaan  dan  pengawasan  terhadap
Pemerintah  Desa.  Penulis  berharap,  agar pemerintah daerah
Kabupaten/Kota membuat  aturan  yang  lebih  jelas  dalam hal  Sekretaris  Desa,  khususnya  tentang penarikan tanah bengkok Sekretaris Desa yang  diangkat  menjadi  PNS.  Karena selama  ini  permasalahan  tersebut  di lapangan  belum  juga  terselesaikan  secara bijaksana.  Penarikan  tanah  bengkok Sekretaris Desa, bisa ditarik dan diserahkan  ke  desa  apabila  ada  payung hukumnya yang kuat dan jelas.
Catatan Kaki :
[ 1 ] Beni Ahmad Saebani. Sosiologi Hukum. CV Pustaka Setia. Bandung. 2007. h. 146 [ 2 ] Ibid h. 11 [ 3 ] Ibid h. 12 [ 4 ] Ibid h. 16 [ 5 ] Budiman N.P.D Sinaga. Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan. UII Press. Yogyakarta. 2004. h. 18 [ 6 ] Ibid [ 7 ] Ibid h. 7 [ 8 ] Ibid h. 19 [ 9 ] Jhonny Ibrahim. Teori dan Metode Hukum Normatif. Banyumedia Publishing. Malang. 2006.    h. 57 [ 1 0] Budiman N.P.D Sinaga. Op.cit. h.32 [1 1 ] Hilman Hadikusuma. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Mandar Maju. Bandung. 1992. h.1 [ 1 2] Ibid h.33
Daftar Pustaka
LITERATUR :
Beni  Ahmad  Saebani, Sosiologi  Hukum ,  CV Pustaka Setia, Bandung, 2007.
Budiman  N.P.D  Sinaga, Ilmu  Pengetahuan Perundang-Undangan , UII Press,
Yogyakarta, 2004.
Hilman  Hadikusuma, Pengantar  Ilmu  Hukum
Adat  Indonesia ,  Mandar  Maju,  Bandung,
1992.
Jhonny  Ibrahim, Teori  &  Metode  Penelitian hukum  Normatif ,  Banyumedia,  Malang, 2006.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum , Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

## PERATURAN-PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005 tentang Desa
Peraturan  Pemerintah    Nomor  45  tahun  2007 tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pengangkatan  Sekretaris  Desa  menjadi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Pemerintahan Desa Peraturan Bupati Lamongan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa