## MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI LUAR PENGADILAN (STUDI KASUS BPRS BHAKTI SUMEKAR)

## Moh. Saleh Hadi Pradipta & Asrori
Email: Saleh334@yahoo.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  beberapa  cara  dalam  menangani  seketa  diluar pengadilan,  diantaranya  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  dan  arbitrase.  Namun,  dalam penelitian  ini  lebih  terfokuskan  kepada  proses  peyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan dengan  menggunakan  metode  mediasi.  Penelitian  ini  juga  menjelaskan  tentang  bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan. memaparkan prinsip-prinsip dan  dasar  hukum  pelaksanaan  mediasi  dalam  menyelesaikan  sengketa  perbankan  dilluar pengadilan. Penelitian ini bertempat di PT. BPRS Bhakti Sumekar.
Kualitatif  diskriptif  menjadi  salah  Metode  gunakan  oleh  peneliti  dalam  melakukan penelitiand. dengan menggunakan metode kualitatif  deskriptif. Metode kualitatif  merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, fenomena, perilaku orang atau suatu  keadaan pada tempat  tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Jenis penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (field  reseacrh).  Pendekatan  yang  digunakan adalah Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah "kasus"  tertentu  dalam  konteks  atau  setting  kehidupan  nyata  kontemporer.  Studi  kasus merupakan jenis penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu.
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  metode  mediasi  dalam  penyelesaian  sengketa perbankan diluar pengadilan sebagai salah satu bentuk alternatif dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian sengketa perbankan. Terbukti dengan dibentuknya lembaga- lembaga yang menyediakakn jasa mediasi. Mekanisme penyelesaian sengketa antar nasabah dan  Bank  pada  Bank  Indonesia  dapat  ditempuh  dengan  dua  tahap.  Pertama,  Bank  ajib menyelesaikan terlebih dahulu  sengketa  dengan nasabahnya sesuai  dengan peraturan Bank Indonesia  (PBI)  N0.  7/7/PBI/2005,  tahap  kedua  adalah  apabila  sengketa  belum  dapat diselesaikan dengan baik, maka nasabah Bank dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  sesuai  PBI  No.  8/5/PBI/2006.  metode  mediasi  dapat  berjalan sesuai  dengan  fungsinya  yaitu  terbatas  pada  penyediaan  tempat,  membantu  nasabah  dan Bank  untuk  mengemukakan  pokok  permasalahan  yang  menjadi  sengketa,  penyediaan  nara sumber,  dan  mengupayakan  tercapainya  kesepakatan  penyelesaian  sengketa  antar  nasabah dan Bank.
Kata Kunci : Mediasi, Sengketa perbankan, Pengadilan

## PENDAHULUAN
Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang perorang,  kelompok  orang,  badan  usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi
kebutuhan  yang  bersifat  komersial  dan tidak komersial menurut prinsip syariah. 1
Salah  satu  prinsip  dalam  ekonomi Islam adalah larangan riba , dan menggunakan  sistem  antara  lain  prinsip
1 Mahkamah  Agung  RI, Peraturan Mahkamah Agung  (PERMA)  Nomor  2  Tahun 2008tentang  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah,  Edisi  Revisi,  (Direktorat  Jenderal
Badan Peradilan Agama, 2010) h.93
bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil,  bank syariah  dapat  menciptakan  iklim  investasi yang  sehat  dan  adil  karena  semua  pihak dapat  saling  berbagi  baik  keuntungan maupun  potensi  risiko  yang  timbul. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1  angka  13  Undang-Undang  Perbankan, yang  disebut  dengan  prinsip  syariah  : Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan  modal (musyarakah), prinsip jual  beli  barang  dengan  memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan  barang  modal  berdasarkan prinsip  sewa  murni  tanpa  pilihan (ijarah), atau  dengan  adanya  pilihan  pemindahan kepemilikan  atas  barang  yang  disewa  dari pihak  bank  oleh  pihak  lain (ijarah  wa iqtina) 2 .
Sejak  awal  dilakukan  perjanjian ekonomi, para pihak (kreditor dan debitor) dapat  menentukan  pemilihan  forum  atau lembaga penyelesai sengketa yang mungkin  timbul  di  kemudian  hari,  baik dengan  cara  litigasi  ataupun  non  litigasi. Hal  ini  sesuai  dengan  asas pacta  sunt servanda bahwa  setiap  perjanjian  yang menghendaki diperolehnya cara penyelesaian  bila  timbul  sengketa  yang dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  maka perjanjian  tersebut  mengikat  kedua  belah pihak.
Undang-undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  menyebutkan  ada enam  macam  tata  cara  penyelesaian sengketa di luar peradilan, yaitu: 3 Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi,  Pemberian  pendapat  hukum dan Arbitrase.
Apabila para pihak dalam
perjanjiannya menyatakan memilih penyelesaian  sengketa  secara  non  litigasi atau  alternatif  penyelesaian  sengketa
2 Rachmadi  Usman, Aspek  Hukum Perbankan  Syariah  di  Indonesia ,(  Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h 115.
3 Gunawan  Widjaja, Seri  Hukum Bisnis,  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa ,
(Jakarta:  PT.  Raja  Grapindo  Persada,  2005), h. 85.
( Alternative  Dispute  Resolution ),  maka pengadilan secara absolut tidak berwenang mengadili perkara tersebut. 4 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi  Peradilan  Agama  (Buku  II) menegaskan,  bahwa  dalam  memeriksa sengketa  ekonomi  syariah  harus  meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak,  jika  dalam  akta  akad  (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila  terjadi  sengketa  akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari’ah Nasional  (Basyarnas),  maka  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah  secara ex officio harus menyatakan tidak berwenang 5 .  Penyelesaian  sengketa  secara non  litigasi atau  alternatif  penyelesaian sengketa  ( Alternative  Dispute  Resolution ), tunduk  dan  berlaku  ketentuan  Undang- undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.
Putusan  lembaga  arbitrase  bersifat final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat  para  pihak  ( final  and  binding ), namun demikian terhadap putusan lembaga arbitrase dapat diajukan permohonan  pembatalan  dengan  syarat limitatif  yang  ditentukan  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999.  Permohonan dimaksud  harus  diajukan  kepada  Ketua Pengadilan  Negeri.  Namun  demikian, dalam praktek hukumnya terdapat permohonan  pembatalan  putusan  Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS)  diajukan  dan  kemudian diputus  oleh  Pengadilan  Agama  Jakarta Pusat, dengan nomor perkara 792/Pdt.G/2009/PA.JP yang telah
4 Pasal 3 Undang-Undang. Nomor 30 Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa,    dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan diLingkungan Peradilan Agama , ( Mahkamah
Agung  R.I.:  Direktorat  Jenderal  Badan PeradilanAgama, 2014), h. 480.
5 Mahkamah  Agung  R.I., Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PeradilanAgama  (Buku  II) ,  Edisi  Revisi, (Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama, 2013), h. 181
menjatuhkan putusan atas perkara pembatalan  Putusan  Badan  Arbritrase Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  Nomor
16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak,
dengan  Pemohon  PT.  BPRS  Bhakti
Sumekar melawan Majelis
Arbiter Basyarnas  dan  PT.  Atriumasta  Sakti  yang mendasarkan kewenangan lembaga peradilan tersebut dalam mengadili perkara  di  bidang  ekonomi  syari’ah, dengan membuat penafsiran hukum tentang  kewenangan  Pengadilan  Negeri menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama, sepanjang  pokok  sengketanya  berkait dengan ekonomi syari’ah.
Bahwa, kewenangan sebagai penyelesai  sengketa  di  bidang  perbankan syariah,  juga  dimuat  dalam  Pasal  55 Undang–Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syari’ah,  sebagai berikut ;
(1)   Penyelesaian  sengketa  Perbankan Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2)   Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
(3)   Penyelesaian  sengketa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012
Tanggal  29  Agustus  2013,  semakin menegaskan kewenangan absolut peradilan agama di bidang ekonomi syariah.
Bahwa, Putusan Pengadilan Agama
Jakarta Pusat Nomor 792/ Pdt.G/ 2009/PA.JP  tersebut  kemudian  dibatalkan oleh putusan banding di Mahkamah Agung RI  dengan  putuan  nomor  188K/  AG/2010 tanggal  09  Juni  2010  dengan  alasan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili putusan BASYARNAS  yang  telah  berkekuatan hukum  ( final  and  binding ),  sebagaimana Pasal  70,  71  dan  72  Undang-Undang  No.
30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yaitu mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan negeri. Keberadaan bank dalam
perekonomian  modern  sudah  menjadi kebutuhan  yang  sulit  dihindari,  karena bank  sudah  menyentuh  kebutuhan  setiap orang  dan  seluruh  lapisan  masyarakat. Kalau  dahulu  masyarakat  masih  dapat menyimpan  uang  di  bawah  bantal  atau dalam  sebuah  celengan  yang  terbuat  dari gerabah,  saat  ini  masyarakat  akan  lebih senang  menyimpan  uang  di  bank,  karena uang  tersebut  dapat  menghasilkan  bunga dan lebih aman. Sementara itu, masyarakat yang  membutuhkan  dana  akan  lebih mudah  datang  ke  bank  daripada  mencari orang  yang  dapat  dan  mau  meminjamkan dana  kepada  yang  memerlukan. Bank sebagai  badan  usaha  yang  menghimpun dana  dari  masyarakat  dan  menjalankan usahanya  terutama  dari  dana  masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada  masyarakat.  Selain  itu,  bank  juga memberikan jasajasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian ada dua  peranan  penting  yang  dimainkan  oleh bank  yaitu  sebagai  lembaga  penyimpan dana  masyarakat  dan  sebagai  lembaga penyedia  dana  bagi  masyarakat  dan  atau Dunia usaha.
Sektor perbankan  syariah  memiliki peranan  yang  sangat  vital,  antara  lain sebagai  pengatur  urat  nadi  perekonomian nasional.  Lancarnya  aliran  uang  sangat diperlukan  untuk  mendukung  kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kondisi sektor perbankan  syariah  yang  sehat  dan  kuat penting menjadi sasaran  akhir  dari kebijakan  di  sektor  perbankan  syariah. Peran  sektor  perbankan  syariah  dalam pembangunan  juga  dapat  dilihat  pada fungsinya  sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Disamping itu, perbankan syariah merupakan alat yang sangat vital dalam penyelenggarakan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Mengingat pentingnya
fungsi itu, maka upaya menjaga
kepercayaan
masyarakat
terhadap perbankan  syariah  menjadi  bagian  yang sangat  penting  untuk  dilakukan. Dalam dunia perbankan syariah, nasabah merupakan  konsumen  dari  pelayanan  jasa perbankan  syariah.  Kedudukan  nasabah dalam  hubungannya  dengan  pelayanan jasa  perbankan  syariah,  berada  pada  dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi  mana  mereka  berada.  lihat  dari  sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan  dananya  pada  bank  baik sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah  berkedudukan  sebagai  kreditur bank.
Sedangkan  pada  sisi  penyaluran dana,  nasabah  peminjam  berkedudukan sebagai debitur dan  bank sebagai kreditur. Dari  semua  kedudukan  tersebut,  pada dasarnya  nasabah  merupakan  konsumen dari  pelaku  usaha  yang  menyediakan  jasa di sektor usaha perbankan syariah.
Seiring dengan pertumbuhan dunia usaha  dan  kebutuhan  masyarakat  akan produk  serta  jasa  bank,  bisnis  perbankan syariah  kini  kian  kompleks.  Kompleksitas bisnis  bank  dapat  dilihat  baik  dari  sisi produk  dan  layanan  maupun  dari  jaringan usaha  dengan  lembaga  yang  dibangun bank  guna  memperkuat  daya  tarik  produk dan layanan bank yang bersangkutan. Kita dapat  merasakan  bahwa  setiap  bank melakukan  penambahan  outlet,  fitur  dan benefit produk banknya.
Bekerjasama  dengan  beberapa  lembaga non  bank,  dengan  beberapa  mitra  usaha seperti Telkom, Telkomsel, PLN,
Indovision/Cable  Vision  dan  sebagainya. Upaya pengembangan fitur produk, layanan  maupun  jaringan  usaha  yang dilakukan  setiap  bank,  akan  menambah jumlah  interaksi  nasabah  dengan  bank. Semakin banyaknya interaksi bisnis antara nasabah  dengan  bank,  maka  semakin banyak  pula  peluang  terjadinya  keluhan, pengaduan  bahkan  sengketa  finansial antara nasabah dengan bank.
Pada  laporan  yang  terkait  dengan sengketa  antara  nasabah  dan  perbankan
syariah,  BI  mencatat  adanya  kenaikan pengaduan  ke  BI.  Dibandingkan  dengan data  2006,  data  hingga  Februari  2008 terjadi  peningkatan  pengaduan  ke  BI sebesar 280%. Pengaduan terkait penyaluran dana menurut data BI meningkat  441%  yang  sebagian  besar terkait dengan kredit konsumsi.
Sejak diberlakukannya PBI mediasi perbankan  syariah,  BI  telah  menerima laporan  sebanyak  262  kasus,  dan  222 kasus  telah  diselesaikan.  Sedangkan  40 kasus masih dalam proses. Hal ini berawal dengan terjadinya komplain yang diajukan nasabah  kepada  bank  karena  merasa dirugikan  secara  finansial.  Upaya  yang dilakukan  nasabah  antara  lain  dengan datang  langsung  ke  bank,  menelpon  pada call  center  bank  yang  bersangkutan, menulis  di  media  cetak  misalnya  pada surat pembaca, atau menyampaikan keluhan  secara  tertulis  langsung  kepada bank. Di sisi lain terkadang ada bank yang kurang memperhatikan pengaduan nasabah,  atau  bahkan  mengabaikannya. Sengketa  finansial  dapat  terselesaikan dengan  beberapa  cara.  Disamping  melalui cara  litigasi,  juga  dapat  dilakukan  dengan cara  mediasi.  Cara  ligitasi  sebagaimana praktek  selama  ini,  disamping  memiliki kelebihan  juga  dapat  kekurangan,  antara lain  mengenai  proses,  biaya  dan  waktu. Untuk  menutup  kekurangan  cara  litigasi inilah  muncul  cara  mediasi  yang  selama ini terbukti produktif dalam menyelesaikan sengketa  finansial  antara  nasabah  dengan bank.
Sedangkan dari peraturan
perundang-undangan  di  bidang  perbankan syariah ketentuan yang memberikan perlindungan  hukum  bagi  nasabah  bank selaku  konsumen  antara  lain  adalah dengan diintrodusirnya Lembaga Penjamin Simpanan  (LPS)  dalam  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998,  yaitu  sebagai badan  hukum  yang  menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan, melalui skim asuransi,  dana  penyangga,  atau  skim lainnya.  Di  tingkat  teknis  payung  hukum
yang  melindungi  nasabah  antara  lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan syariah  dalam  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI).
Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah  oleh  bank  yang  diatur  dalam  PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tertanggal 20 Januari 2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan Nasabah  tidak  selalu  dapat  memuaskan nasabah dan apabila tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi  kepercayaan  masyarakat  pada lembaga  perbankan  dan  merugikan  hak- hak nasabah, maka perlu dibentuk lembaga Mediasi  yang  khusus  menangani  sengketa perbankan.  Ada  dua  masalah  dominan yang  sering  dikeluhkan  konsumen  jasa perbankan  syariah. Pertama ,  pengaduan soal  produk  perbankan  syariah,  seperti ATM  ( Automatic  Teller  Machine ),  Kartu Kredit,  dan  aneka  ragam  jenis  tabungan, termasuk keluhan produk perbankan syariah  terkait  dengan  janji  hadiah  dan iklan  produk  perbankan  syariah. Kedua , pengaduan  soal  cara  kerja  petugas  yang tidak  simpatik  dan  kurang  profesional khususnya petugas service point , seperti teller , customer service , dan satpam.
Penelitian  dalam  bahasa  Inggris disebut  dengan research ,  yang  pada hakekatnya  merupakan  sebuah  upaya pencarian.  Lewat  penelitian  ( research ) orang  mencari  ( search )  temuan-temuan baru,  berupa  pengetahuan  yang  benar ( truth , true knowledge ), yang dapat dipakai untuk  menjawab  suatu  pertanyaan  atau untuk memecahkan masalah. 6
Morris  L. Cohen  &  Kent C. Olson dalam buku
Legal
Research, mengemukakan  bahwa  “ legal  research  is an essential component of legal practice. It is  the  process  of  finding  the  law  that governs  an  activity  and  materials  that explain  or  analyze  that  law ”  (Penelitian hukum adalah komponen penting dari pada
6 M.  Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 1.
praktek  hukum.  Penelitian  Hukum  adalah proses  dalam  menemukan  hukum  yang mengatur    kegiatan    dan    material    yang dijelaskan    dan    dianalisa    dengan hukum). 7
Penelitian  ini  adalah  penelitian ilmu  hukum  yang  merupakan  komponen penting dari praktek hukum, ini merupakan  proses  untuk  menemukan hukum yang mengatur suatu aktivitas yang menjelaskan  atau  menganalisa  hukum material  tersebut.  Menurut  Peter  Mahmud Marzuki,  penelitian  hukum  adalah  suatu proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang  dihadapi.    Hal  ini  sesuai  dengan karakter perfektif ilmu hukum. 8
Adapun  jenis  penelitian  yang dipakai  dalam  kajian  ini  adalah  penelitian hukum kualitatif yang mempelajari masalah-masalah  yang  ada  serta  tata  cara kerja  yang  berlaku  dan  bertujuan  untuk mendeskripsikan  apa-apa  yang  saat  ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan,  mencatat,  menganalisis dan  menginterpretasikan  kondisi  yang sekarang  ini  terjadi.  Dengan  kata  lain, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk  memperoleh  informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. 9
Ada  dua  jenis  penelitian  hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu penelitian hukum normatif dan  penelitian  hukum  empiris  atau sosiologis. 10 Karena  itu  penelitian  yang digunakan  dalam  kajian ini adalah penelitian hukum normatif adalah penelitian  hukum  doktrinal  atau  disebut
7 Morris  L.  Cohen  &  Kent  C.  Olson, Legal Resarch , (ST. Paul The United States of America  :  In  A  Nutshell,  West  Group,  2000), p. 1.
8 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Prenada Media, 2005), h. 35.
9 Mardalis, Metode  Penelitian  Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 29.
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 31.
juga  sebagai  penelitian  perpustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian  ini  dilakukan  atau  ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan  hukum  yang  lain,  sedangkan disebut  sebagai  penelitian  perpustakaan atau  studi  dokumen  karena  penelitian  ini lebih banyak dilakukan pada bahan hukum yang  bersifat  sekunder  yang  ada  di perpustakaan. 11
Untuk  melalukan  penelitian  ini penulis memerlukan data-data yang terkait dengan subyek penelitian. Adapun sumber data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini berasal dari :
1.  Sumber data primer. Sumber bahan hukum penelitian  ini  berasal  dari  penelitian kepustakaan  ( library  research ).  Penelitian kepustakaan ini dilakukan terhadap berbagai  macam  sumber  bahan  hukum yang  dapat  digolongkan  atas  bahan  buku primer dan bahan hukum sekunder.
2.  Sumber  data  sekunder.  Data  sekunder bidang  hukum  dari  sudut  kekuatan mengikatnya  dibedakan  menjadi  tiga golongan,  yakni  bahan  hukum  primer, bahan  hukum sekunder, dan  bahan hukum tersier 12 ,  yaitu :
a) Bahan  hukum  primer,  yaitu  peraturan perundang-undangan perbankan dan perbankan  syari’ah  yang  memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai eksekusi  hak  tanggungan.  Sumber  bahan primer tersebut adalah :
1)
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; 3)
Undang-Undang Nomor 7
Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
11 Bambang  Waluyo, Penelitian Hukum  Dalam  Praktek, (Jakarta  :  Sinar Grafika, 1991), h.l.
12 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian…., h. 33.
sebagaimana  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998;
5) Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; 6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 7) Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PPU-X/2012; 9) Peraturan Perundang- Undangan lain yang terkait; 10) Putusan-putusan pengadilan yang terkait, antara lain : a) Putusan Pengadilan Negeri  Lamongan  Nomor  27/Pdt.Plw/ 2014/PN. Lmg. b) Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 64/Pdt.G/2013/PN. Clc. c) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 88/Pdt.Plw/2012/PN. Mdn. d) Putusan Mahkamah Agung RI., Nomor  2479 K/Pdt/2011. e) Penetapan  Eksekusi  Hak Tanggungan  Syariah  Mahkamah  Syariah Biereun  Nomor  0010/Pdt.G/Eks/2015/Ms. Bir.
b) Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer,  yang dikutip  dari  pendapat  para  ahli  yang termuat  dalam  buku,  majalah  dan  hasil penelitian.
c) Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum yang  memberikan  petunjuk    sekaligus terhadap  sumber  hukum  primer  dan sekunder,  seperti  kamus  hukum,  kamus ekonomi,  kamus  bahasa  Indonesia  serta ensiklopedi di bidang hukum.
a. Data Penelitian Adalah suatu langkah yang dilakukan  untuk  memperoleh    data  yang akan  digunakan  sebagai  bahan  penelitian. Dalam  teknik  pengumpulan  data  ada  3 cara yaitu :
a. Dengan  cara  Observasi.  “Observsi  adalah pengamatan dan pencatatan secara
sistematik  terhadap  unsur-unsur  yang tampak  dalam  suatu  gejala  atau  gejala- gejala  pada  obyek  penelitian”.  Adanya observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan pengamen jalanan yang berada di Surakarta,
dalam kesehariannya
melakukan mengamen. Berdasarkan
pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan  bahwa  observasi  merupakan kegiatan  pengamatan  dan  pencatatan  yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan
penelitian
agar mencapai hasil yang maksimal.
b. Dengan  cara  Wawancara.  Pengertian wawancara  sebagai  berikut:  Wawancara digunakan  sebagai  teknik  pengumpulan data  apabila  peneliti  akan  melaksanakan studi  pendahuluan  untuk  menemukan permasalahan  yang harus diteliti, dan  juga peneliti  ingin  mengetahui  hal-hal  dari responden  yang  lebih  mendalam  dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaanpertanyaan  terstruktur  karena peneliti menggunakan pedoman wawancara  yang disusun secara sistematis dan  lengkap  untuk  mengumpulkan  data yang  dicari.  Pada  penelitian  ini  dilakukan wawancara  tidak  tersetruktur  dengan Officer gadai PT. BPRS Bhakti Sumekar.
c. Dokumentasi adalah informasi yang berasal  dari  catatan  penting  baik  dari lembaga  atau  organisasi  maupun  dari perorangan.  Dokumentasi  penelitian  ini merupakan  pengambilan  gambar  oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.  Dokumentasi  bisa  berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentel  dari  seseorang.  Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan  cara  mengumpulkan  dokumen- dokumen  dari  sumber  terpercaya  yang mengetahui  tentang  narasumber,  misal bukti  surat  gadai.  Metode  dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa  catatan,  transkrip,  buku,  surat kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  rapat, agenda  dan  sebagainya.  Berdasarkan kedua  pendapat  para  ahli  dapat  ditarik
kesimpulan  bahwa  pengumpulan  data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan  data  dari  berbagai  hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteleti. 13 b. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan  langkah  yang  paling  strategis dalam  penelitian,  karena  inti  dari  sebuah penelitian  adalah  untuk  memperoleh  atau mendapatkan  data.    Adapun  teknik pengumpulan  data  (bahan  hukum)  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum  primer  yaitu  perundang-undangan yang  relevan  dengan  permasalahan,  dan bahan hukum sumber sekunder yaitu buku- buku  literature  ilmu  hukum  serta  tulisan- tulisan  hukum  lainnya  yang  relevan dengan permasalahan.
Studi  pustaka  dilakukan  melalui beberapa  tahapan  yaitu pertama,  editing, adalah  memeriksa  dan  menelaah  kembali semua  data  yang  telah  terkumpul  yang relevan  dengan  pokok  bahasan  tesis. Kedua, organizing, yaitu melakukan analisa  lanjutan  terhadap  hasil  bahasan yang  sudah  direncanakan  sebelumnya  dan disesuaikan  dengan  rumusan  masalah. Ketiga, actuating, yaitu melakukan penemuan hasil  dengan menganalisa lanjutan  terhadap  hasil  pengorganisasian data guna merumuskan kesimpulan.
Interpretasi data menurut L. R. Gay adalah  suatu  usaha  yang  dilakukan  untuk menemukan  arti  atau  jawaban  dari  data. Tujuan  dari  interprestasi  data  untuk menjawab 4 pertanyaan yaitu: 1. Apa yang penting  dari  data  itu?  2.  Mengapa  itu penting?  3.  Apa  yang  bisa  dipelajari  dari data itu?, 4. Jadi apa?. 14 Dengan demikian
13 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 225.
14 L.  R.  Gay, Eductional  Research: Competencies  for  Analysis  and  Applicatio , Fifth  Edition  (United  States  of  America  :
menginterprestasikan berarti menggunakan hasil  analisis  untuk  memperoleh  arti  atau makna.
Adapun  teknik  interpretasi  data dapat  dilakukan  dengan  cara  yaitu  (a) hubungkan  hasil-hasil  analisis  dengan teori-teori  pada  bab  sebelumnya;  (b) hubungkan  atau  tinjauan  dari  teori  yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi;  (c)  perluaslah  hasil  analisis dengan  mengajukan pertanyaan  berkenaan dengan  hubungan,  perbedaan  antara  hasil analisis,  penyebab,  implikasi  dari  hasil analisis sebelumnya; (d) hubungkan temuan  dengan  pengelaman  pribadi;  dan (e)  berilah  pandangan  kritis  dari  hasil analisis yang  dilakukan. 15
Dalam  penelitian  ini  h asil  analisa bahan  hukum  sebagaiman  tersebut  di  atas akan diinterpretasikan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis  dan  teleologis. 16 Pemilihan interpretasi  sistematis  ditujukan  untuk menetukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis ( systematische  interpretatie,  dogmatische interpretatie )  adalah  menafsirkan  dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain.  Jika  ditafsirkan  adalah  pasal-pasal suatu  undang-undang,  ketentuan  yang sama  apalagi  satu  asas  dalam  peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang  ada  didalamnya  saling  berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan  makna  selanjutnya.  Akan
Florida International University, 1996), h. 458- 459.
15 L. R. Gay , Eductional….. , h. 461 .
16 Interpretasi  dibedakan  menjadi interpretasi  berdasarkan  kata-kata  undang- undang  ( leterlijk ),  interpretasi  gramatikal, interpretasi  berdasarkan  kehendak  pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi  historis,  interpretasi  sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi  holistik  tematis-sistematis.  Lihat Jimly  Asshiddiqie, Teori  &  Aliran  Penafsiran Hukum  Tata  Negara, (Jakarta  :  Ind.  Hill. Co.,
1997), h. 17-18.
tetapi,  dalam  hubungan  tatanan  hukum yang  tidak  terkodifikasi,  merujuk  pada sistem  dimungkinkan  sepanjang  karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan).
Adapun    interpretasi  teleologis ( what  does  the  articles  would  like  to archieve )  yang  merupakan  yang  metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian  atau  formulasi  kaidah-kaidah hukum  menurut  tujuan  dan  jangkauannya. Tekanan tafsiran pada  fakta bahwa kaidah hukum  terkandung  tujuan  atau  asas sebagai  landasan  dan  bahwa  tujuan  atau asas  tersebut  memengaruhi  interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual. 17 Menurut Hoft,
penafsiran teleologis memiliki  fokus perhatian bahwa fakta  pada  norma  hukum  mengandung tujuan  untuk  melindungi  kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan
konteks kemasyarakatan aktual. 18
Cara  ini  tidak  terlalu  diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak  dari  pembentuk  undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan  dalam  bentuk  uraian  logis  dan sistematis  guna  memperoleh  kejelasan penyelesaian  lalu  ditarik  kesimpulan  guna menjawab  permasalah  penelitian  secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menunju yang hal bersifat khusus.
Data  yang  diperoleh  sebagaimana tersebut  di  atas,  akan  di  analisa  dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif  kualitatif,  komprehensif  dan lengkap,  yaitu  menguraikan  data  dalam bentuk  kalimat  yang  disusun  secara sistematis,  lengkap  dan  rinci  menurut kerangka  bahasan  yang  sudah  ditentukan
17 Jimly Asshiddiqie, Teori….., h. 30.
18 B.  Arief  Sidharta  (Penerjemah), Meuwissen  tentang Pengembangan  Hukum, Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum  dan  Filsafat Hukum ,  (Bandung  :  PT.  Rafika  Aditama, 2009), h. 56-57.
menurut urutan angka, sehingga memudahkan  dalam  memberikan  arti terhadap  data  sesuai  dengan  tujuan penelitian  dan  akhirnya  dapat  ditarik kesimpulan. 19
Adapun  teknik  analisis  data  atau bahan  hukum  tersebut  dilakukan  melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama , pendeskripsian atau penggambaran, dilakukan  untuk  menentukan  isi  atau makna dari suatu bahan hukum disesuaikan  dengan  pokok  permasalahan yang  ada.  Pada  tahapan  ini  dilakukan pemaparan serta penentuan terhadap makna  dari  aturan-aturan  hukum  yang terdapat  didalam  peraturan  perundang- undangan  di  bidang  sarana  dan  prasarana umum, maupun  pemaparan  terhadap berbagai pendapat sarjana yang terkait.
Kedua, dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk  tulisan,  gambar  atau  karya- karya monumental dari seseorang. 20 Dalam observasi  ini,  maka  peneliti  menggunakan dokumentasi yang berupa tulisan . Ketiga, interpretasi. Tahap interpretasi  dilakukan  untuk  memahami makna  dari  suatu  norma,  terutama  dalam hal  ditemukan  norma-norma  yang  kabur ( vogue norm ), setelah bahan-bahan hukum dapat  diindentifikasi  secara  jelas,  maka dilanjutkan melakukan sitermatisasi.
Keempat, sistematisasi. Pada tahapan  sistematisasi  akan  dilakukan pemaparan  berbagai  pendapat  hukum  dan hubungan  hirarkhis  antara  aturan-aturan hukum  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum dalam penelitian ini. Pada tahapan ini juga dilakukan koherensi antara berbagai aturan hukum  dengan  pendapat  hukum  dari  para sarjana  yang  berhubungan  agar  dapat dipahami dengan baik. Bahan hukum yang telah tersistematisasi, baik berupa pendapat  hukum  maupum  aturan-aturan
19 Abdulkadir  Muhammad, Hukum dan  Penelitian  Hukum ,  (Bandung  :  PT.  Citra Aditya Bakti, 2004) ., h. 152.
20 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 225.
hukum selanjutnya dilakukan evaluasi dan diberikan  pendapat  atau  argumentasi disesuaikan dengan koherensinya terhadap permasalahan yang dibahas.
Setelah  proses  analisis  dilakukan, maka  penarikan  kesimpulan  dilakukan dengan  menggunakan  metode  induktif, yakni  bahwa  generalisasi  yang  menjadi kesimpulan  dalam  lingkup  penelitian  ini ditarik  dengan  menganalisis  data  melalui kasus  dari obyek yang diteliti.

## PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Obyek Penelitian Berbagai cara
penyelesaian sengketa  dapat  dilakukan  seperti  melalui negosiasi,  arbitrase  dan  lain-lain  seperti yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 atau  dapat  juga  melalui  pengadilan.  Tapi sulitnya  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan ataupun arbitrase yang membutuhkan  waktu  yang  panjang  dan prosesnya  yang  berbelit-belit,  sehingga Bank  Indonesia  mengupayakan  suatu penyelesaian sengketa yang dapat dilaksanakan  dengan  proses  sederhana, murah dan cepat  melalui  lembaga  mediasi perbankan syariah. Tujuan dari pembentukan  lembaga  mediasi  perbankan syariah  ini  adalah  agar  hak-hak  nasabah sebagai  pemakai  jasa  perbankan  syariah dapat  terpenuhi  dengan  baik.  Diharapkan dengan  adanya  Peraturan  Bank  Indonesia (PBI)  ini  akan  tercipta  iklim  perbankan syariah yang semakin kondusif.
Mediasi  perbankan  syariah  adalah cara  yang  diambil  oleh  nasabah  apabila pengaduannya tidak mendapatkan tanggapan  yang  positif  dari  pihak  bank, dan  belum  mendapatkan  solusi  terbaik bagi  permasalahannya.  Sebagai  langkah pertama dari penyelesaian sengketa, terlebih  dahulu  keluhan  dari  nasabah  itu harus  bisa  dilaporkan  ke  bank  yang bersangkutan  untuk  diproses  melalui mekanisme  pengaduan  nasabah  yang  ada di  setiap  bank.  Bank  indonesia  mengatur tentang  pengaduan  nasabah  ini  dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005. Yang  dimaksud  dengan  mediasi perbankan syariah adalah proses penyelesaian  sengketa  yang  melibatkan mediator  untuk  membantu  para  pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian  dalam  bentuk  kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Bantuan  yang  diberikan  dilakukan  dengan cara  memfasilitasi  penyelesaian  sengketa dengan cara  memanggil,  mempertemukan, mendengar  serta  memotivasi  nasabah  dan bank  untuk  mencapai  kesepakatan  tanpa memberikan
rekomendasi ataupun
putusan.
2. Penyajian Data
Menurut  pendapat  Moore  C.W dalam  naskah  akademis  mediasi,  mediasi adalah  interensi  terhadap  suatu  sengketa atau  negoisasi  oleh  pihak  ketiga  yang dapat diterima, tidak  mempunyai kewenangan  untuk  mengambil  keputusan dalam memantu para pihak yang berselisih dalam  upaya  mencari  kesepakatan  secara sukarela
dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan.
Mediasi  adalah  upaya  para  pihak  yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain  yang  netral.  Mediasi  adalah  cara penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu mediator.  Kesimpulan  mediasi  apabila diuraikan mengandung
unsur-unsur sebagai berikut:
a) Mediasi adalah sebuah proses  penyelesaian  sengketa  berdasarkan asas kesukarelaan melalui
suatu perundingan.
b) Mediator yang terlibat bertugas  membantu  para  pihak  yang bersengketa untuk mencari penyelesaian,
c) Mediator yang terlibat harus  diterima  oleh  para  pihak  yang bersengketa.
d) Mediator
tidak boleh memberi  kewenangan  untuk  mengambil
keputusan
selama perundingan berlangsung. e) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau mnghasilkan kesimpulan  yang  dapat  diterima  dari pihak-pihak yang bersengketa .
Prinsip-prinip mediasi yang digunakan  pada  daarnya  adalah  sebagai berikut: a) Kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam prose mediasi. b) Upaya maksimal untuk mencapai mufakat. c) Penggunaan pendekatan rekturisasi  dengan  pola  best  commerciaal practice. d) Menghormati  hak-hak  para pihak yang terkait. Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan tentang karakteristik dari prinsip dalam suatu mediasi yaitu:
a) Accessible
Setiap  orang  yang  membutuhkan dapat  menggunakan  mediasi,  tidak  ada suatu prosedur yang kaku dalam kaitannya dengan  karakteristik  antara  mediasi  yang satu dengan yang lainnya.
b) Voluntary
Setiap  orang  yang  mengambil bagian dalam proses mediasi harus sepakat dan  dapat  memutuskan  setiap  saat  apabila ia  menginginkan  mereka  tidak  dapat memaksa  untuk  dapat  menerima  suatu hasil  mediasi  apabila  dia  meras  hasil mediasi
tidak menguntungkan atau  memuaskan dirinya. c) Confidential Para  pihak  ingin  merasa  bebas untuk  menyatakan  apa  saja  dan  menjadi terbuka untuk kepentingan mediasi.
d) Fasilitative
Mediasi  merupakan  kreatifitas  dan pendekatan  pemecahan  masalah  terhadap persoalan  yang  dihadapi  dan  bergantung pada mediator untuk membantu para pihak mencapai  kesepakatan  dengan  tetap  dan tidak dapat memihak.
Dasar hukum mediasi adalah Undang-Undang  No.4  Tahun  2004  pasal 16  ayat  (2)  tentang  kekusaan  kehakiman
yang  berbunyi  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan cara  perdamaian.  Undang-Undang  No  30 Tahun 1990 tentang arbitrese dan alternative  penyelesaian  sengketa,  yang lebih  mempertegas  keberadaan  lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian  sengketa.  Menurut  ketentuan dari  peraturan  Mahkamah  Agung  bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa  permasalahan  yang  bersumber dari Peraturan
Mahkamah
Agung Tersebut,  sehingga  Peraturan  Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  No  2  Tahun 2003  direvisi  dengan  maksud  untuk  lebih mendayagunakan  mediasi  yang  terkait dengan  proses  berperkara  di  Pengadilan. Sehingga  Peraturan  Mahkamah  agung  No 2  Tahun  2003  diubah  menjadi  Peraturan Mahkamah  Agung  No  1  Tahun  2008 tentang  prosedur  mediasi  di  Pengadilan (Perma No 1 Tahun 2008).
Mediasi  mempunyai  suatu  tujuan- tujuan. Adapun tujuan dari mediasi adalah sebagai berikut:
a) Mencapai atau menghasilkn kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak  yang  bersengketa  guna  mengakhiri sengketa. b) Merupakan  sebuah  proses
penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan atau negosiasi.
c) Mediasi  lazimnya  terjadi setelah  para  pihak  yang  bersengketa melakukan  negosiasi  (dan  gagal  mencapai kesepakatan). Karena itu sering dinyatakan bahan  mediasi  adalah  merupakan  suatu negosiasi  dengan  melibatkan  pihak  ketiga yang memiliki pengetahuan tentang prosedur  negosiasi  yang  efektif  dan berfungsi  membantu  para  pihak  yang bersengketa mengkoordinasikan negoisinya  agar  berjalan  efektif  dan efisien.Tujuan  mediasi  dalam  hal  ini dibagi  menjadi  dua  bagian  yaitu  tujuan
utama dan tujuan tambahan.Yang dimaksud  dengan  tujuan  utama  yaitu membantu  mencarikan  jalan  keluar  atau alternative  penyelesaian  atas  sengketa yang  timbul  diantara  para  pihak  yang disepakati  dan  dapat  diterima  oleh  para pihak yang bersengketa.
Dengan  demikian  proses  negosiasi adalah  proses  yang  forward  looking  dan bukan  backward  looking.  Yang  hendak dicapai  bukanlah  mencari  kebenaran  dan atau  dasar  hukum  yang  diterapkan  namun kepada penyelesaian  masalah.” the  goal  is not  truth  finding or  low  imposing  but problem  solving ”(Lovenheim,  1996:  1.4).
Sedangkan  untuk  tujuan  tambahan  disini yaitu  dengan  melalui  proses  mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi  yang  lebih  baik  diantara  para pihak  yang  bersengketa  dan  menjadikan para  pihak  yang  bersengketa  dapat mendengar, memahami alasan atau penjelasan atau argumentasi  yang  menjadi dasar  atau  pertimbangan  pihak  lain. Dengan  adanya  pertemuan  tatap  muka, diharapkan  dapat  mengurangi  rasa  marah atau  bermusuhan  antara  pihak-pihak  yang satu dengan yang lainnya”.
3. Analisis Data
Proses mediasi dalam hal ini dibagi menjadi  dua  tahap  yaitu  pra  mediasi  dan tahap  mediasi,  yang  mana  sudah  diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2008 yaitu :
a. Tahap pra Mediasi
Pada  hari  sidang  yang  telah ditentukan  yang  telah  ditentukan  oleh kedua  belah  pihak,  hakim  mewajibkan para  pihak  untuk  melakukan  mediasi. Kehadiran  dari  pihak  turut  Tegugat  tidak menghalangi pelaksanaan mediasi, sehingga hakim melalui kuasa hukum atau langsung  kepada  para  pihak  mendorong para  pihak  untuk  berperan  langsung  atau aktif  dalam  proses  mediasi.kuasa  hukum para  pihak  berkewajiban  mendorong  para pihak  sendiri  berperan  langsung  atau  aktif dalam  proses  mediasi.  hakim  wajib menunda  proses  persidangan  perkara untuk  memberikan  kesempatan  kepada
para  pihak  menempuh  mediasi  dan  hakim wajib menjelaskan
b. Tahap Mediasi Ketika  para  pihak  sepakat  untuk melakukan  proses  mediasi,  yang  mana para  pihak  berkehendak  untuk  mencapai kesepakatan penyelesaian atas sengketanya. Mediasi akan berjalan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut : 1) Mediator  adalah  seorang
fasilitator yang akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. 2) Mediator  tidak  memberi nasehat atau pendapat hukum. 3) Para pihak yang bersengketa  dapat  meminta  pendapat  par ahli  baik  dari  sisi  hukum  lainnya  selama proses mediasi berlangsung. 4) Mediator tidak dapat bertindak sebagai penasehat hukum terhadap  salah  satu  pihak  dalam  kasus yang sama ataupun yang berhubungan dan ia  juga  tidak  dapat  bertindak  sebagai arbiter atau kasus yang sama.
5) Para  pihak  paham  agar
proses mediasi dapat berjalan dengan baik maka  diperlukan  proses  komunikasi  yang terbuka  dan  jujur,  selanjutnya  segala bentuk  negosiasi  dan  pernyataan  baik tertulis  maupun  lisan  yang  dibuat  dalam proses  mediasi  akan  diperlukan  sebagai informasi  yang  bersifat  tertutup  dan rahasia.
Selanjutnya, setelah
Bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi mediasi  perbankan  syariah  menerima pengajuan  penyelesaian  sengketa  oleh nasabah kemudian Bank Indonesia memanggil bank yang bersangkutan untuk melakukan  klarifikasi  mengenai  pokok permasalahan yang dilaporkan oleh nasabah. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1)  yaitu  :  “Dalam  hal  nasabah  atau perwakilan nasabah mengajukan penyelesaian  kepada  Bank  Indonesia, Bank  wajib  memenuhi  panggilan  Bank Indonesia”.  Tujuan  dari  pemanggilan  ini adalah untuk meminta informasi mengenai permasalahan  yang  diajukan  oleh  nasabah
dan  upaya-upaya  penyelesaian  sengketa apa saja yang dilakukan oleh bank. Setelah mengetahui pokok permasalahan dan tidak ada  titik  temu  dalam  proses  pengaduan nasabah tersebut, kemudian Bank
Indonesia  memanggil  kedua  belah  pihak untuk  menjelaskan  tata  cara  penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan syariah.
Apabila  kedua  belah  pihak  sepakat menggunakan  mediasi  perbankan  syariah sebagai  upaya  penyelesaian  sengketa, maka  kedua  pihak  wajib  menandatangani perjanjian mediasi ( agreement to mediate ). Adapun  isi  dari  perjanjian  mediasi  ini disebutkan  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  yaitu: proses mediasi dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani  perjanjian  mediasi  yang memuat:
a. Kesepakatan untuk memilih mediasi  sebagai  alternative  penyelesaian sengketa; dan
b. Persetujuan  untuk  patuh dan  tunduk  pada  aturan  mediasi  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Kemudian  dalam  hal  perjanjian
Mediasi  telah  ditandatangani,  maka  bank dan  nasabah  atau  perwakilan  nasabah wajib  untuk  mengikuti  dan  mentaati perjanjian  tersebut  (pasal  9  ayat  (2)). Apabila  dalam  prakteknya  nasabah  atau bank tidak mempunyai cukup waktu untuk mengikuti proses mediasi dari awal sampai akhir karena berbagai alasan, maka mereka boleh  untuk  menunjuk  seseorang  untuk menggantikan  posisinya  melalui  suatu surat  kuasa  khusus.  Dengan  adanya  surat kuasa  khusus  tersebut,  maka  perwakilan nasabah  atau  perwakilan  bank  yang  telah ditunjuk  akan  mempunyai  hak  untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi  yang  akan  berjalan.  Penunjukan perwakilan  nasabah  atau  perwakilan  bank dengan  komitmen  penuh  dimaksudkan agar proses mediasi dapat berjalan dengan lancer  dan  cepat,  sesuai  dengan  tujuan awal  mediasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  pasal 10  ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa nasabah dan bank dapat memberikan kuasa
kepada  pihak  lain  dalam  proses mediasi. Sedangkan  ayat  (2)  berbunyi:  “Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat kuasa khusus yang paling  sedikit  mencantumkan kewenangan penerima kuasa untuk mengambil keputusan.
Untuk  dapat  melaksanakan  fungsi mediasi,  maka  Bank  Indonesia  menunjuk seorang  mediator  (pasal  5  ayat  (1)). Mediator  yang  ditunjuk  oleh  Bank Indonesia  adalah  pegawai  di  lingkungan Bank Indonesia sendiri yang berpengalaman  dalam  menangani  mediasi perbankan  sesuai  dengan  syarat  yang ditetapkan  oleh  PBI  ini.  Adapun  pasal  5 ayat (2) mengatur syarat-syarat yang harus dimiliki oleh mediator yaitu:
a. memiliki  pengetahuan  di bidang  perbankan,  keuangan,  dan  atau hukum;
b. Tidak mempunyai kepentingan  finansial  atau  kepentingan lain atas penyelesaian sengketa; dan
c. Tidak  memiliki  hubungan sedarah  atau  semenda  sampai  dengan derajat  kedua  dengan  nasabah  atau perwakilan nasabah dan bank.
Meskipun  yang  ditangani  adalah sengketa  perdata  antara  bank  dengan nasabah,  tetapi  mediator  yang  ditunjuk oleh  Bank  Indonesia  haruslah  orang  yang mempunyai integritas dan dijamin independensinya. Selain itu, karena mediator  dituntut  untuk  dapat  bersikap netral  dan  tidak  memihak  terhadap  kedua belah  pihak,  sehingga  mediator  tidak diperkenankan  memberikan  rekomendasi dan  keputusan  atas  penyelesaian  sengketa kepada  nasabah  bank.  Dalam  hal  proses mediasi  yang  akan  dilaksanakan,  para pihak  tidak  dapat  meminta  pendapat hukum atau jasa konsultasi hukum kepada mediator,  sehingga  kesepakatan  yang dihasilkan  dari  proses  mediasi  tersebut merupakan  kesepakatan  sukarela  antara nasabah dan  bank dan bukan rekomendasi dari mediator.
Selanjutnya,  nasabah  ataupun  bank dengan alasan apapun tidak dapat
mengajukan  tuntutan  hukum  terhadap mediator, pegawai maupun Bank
Indonesia sebagai fungsi Mediasi
Perbankan  syariah,  baik  atas  kerugian yang  mungkin  timbul  karena  pelaksanaan atau  eksekusi  Akta  kesepakatan,  maupun oleh  sebab-sebab  lain  yang  terkait  dengan pelaksanaan mediasi.
1. Tahap Mediasi:
Tahap  mediasi  dimulai  ketika  para pihak sepakat untuk menggunakan mediasi perbankan syariah sebagai alternatif penyelesaian  sengketa  dan  menandatangai Perjanjian Mediasi agreement to mediate ). Dengan ditandatanganinya perjanjian mediasi  ini  maka  para  pihak  harus  patuh dan taat terhadap aturan mediasi perbankan  syariah.  Pelaksanaan  proses mediasi  perbankan  syariah  sampai  dengan penandatangan Akta Kesepakatan
membutuhkan  waktu  yang  relatif  singkat yaitu paling lama 30 (tiga puluh hari kerja yang dimulai dari penandatanganan perjanjian mediasi ( agreement to mediate ). Selain  itu,  dengan  kesepakatan  para  pihak maka  jangka  waktu  proses  mediasi  dapat diperpanjang  sampai  dengan  30  (tiga puluh) hari kerja berikutnya (pasal 11 ayat (1) dan (2)). Perpanjangan waktu ini dapat dilakukan apabila menurut penilaian mediator  masih  terdapat  prospek  untuk tercapai  kesepakatan  sedangkan  jangka waktu proses mediasi hamper berakhir.
Dalam  mengikuti  proses  Mediasi sebagai  penyelesaian  sengketa,  maka nasabah dan bank bersedia untuk: pertama, melakukan  proses  mediasi  dengan  itikad baik,  kedua,  bersikap  kooperatif  dengan mediator selama proses mediasi berlangsung, dan ketiga, menghadiri pertemuan  mediasi sesuai dengan Tanggal dan  tempat  yang  telah  disepakati.  Hal  ini bertujuan  agar  proses  mediasi  dapat berjalan  dengan  lancar  dan  sesuai  dengan waktu  yang  telah  disepakati  bersama. Selain itu juga demi tercapainya kesepakatan  bersama  maka  nasabah  dan bank  wajib  untuk  menyampaikan  dan mengungkapkan  informasi  penting  terkait dengan pokok sengketa dalam pelaksanaan
mediasi.  Dan  untuk  menjaga  kerahasiaan dari  proses  mediasi  ini  maka  seluruh informasi  dari  para  pihak  yang  berkaitan dengan  proses mediasi  tidak  dapat disebarluaskan  untuk  kepentingan  pihak lain diluar pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi ini yaitu nasabah, bank dan mediator.
Kemudian dalam hal proses mediasi  mengalami  kebuntuan  dalam upaya  kesepakatan,  baik  untuk  sebagian maupun  keseluruhan  pokok  sengketa dimana  para  pihak  tidak  ada  yang mengalah, maka mediator dapat mengambil  tindakan  antara  lain:  (a). menghadirkan pihak lain sebagai narasumber atau sebagai  tenaga ahli untuk mendukung  kelancaran  proses  mediasi, (b). menangguhkan proses mediasi sementara  dengan  tidak  melampaui  batas waktu proses mediasi; atau (c)
menghentikan proses mediasi.
2. Tahap Hasil Mediasi: Akta kesepakatan yang ditandatangani  oleh  nasabah  dan  bank sudah mempunyai kekuatan mengikat para pihak  dan  bersifat  final.  Pasal  13 menjelaskan bahwa bank wajib melaksanakan  hasil  penyelesaian  sengketa perbankan  syariah  yang  telah  disepakati dan  dituangkan  dalam  Akta  Kesepakatan. Akta  kesepakatan  tersebut  merupakan hasil  musyawarah  yang  panjang  antara bank  dan  nasabah  sehingga  didapatkan keputusan win-win solutin bagi para pihak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Mediasi  sebagai  salah  satu
bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan tersebut.  Kecenderungan  yang  terjadi dalam  masyarakat  saat  ini  terlihat  bahwa mediasi  sudah  menjadi  media  masyarakat untuk menyelesaikan masalah atau sengketa  yang  dialaminya.  Hal  ini  dapat diketahui dengan banyak berdirinya lembagalembaga  yang  menyediakan  jasa mediasi, misalnya BANI dll.
2. Mekanisme penyelesaian sengketa  antara  nasabah  dan  bank  pada Kantor  Bank  Indonesia  Padang  ditempuh melalui  dua  tahap.  Pertama,  bank  wajib menyelesaikan  terlebih  dahulu  sengketa dengan  nasabahnya sesuai Peraturan Bank Indonesia  (PBI)  No.7/7/PBI/2005  tentang Penyelesaian  Pengaduan  Nasabah.  Kedua, apabila  sengketa belum dapat diselesaikan dengan baik, nasabah bank dapat mengajukan  permohonan  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  sesuai  PBI  No. 8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi  Perbankan syariah. Fungsi mediasi perbankan syariah yang  dilaksanakan  pada  Kantor  Bank Indonesia  hanya  terbatas  pada  penyediaan tempat,  membantu  nasabah  dan  bank untuk mengemukakan
pokok
permasalahan  yang  menjadi  sengketa, penyediaan nara sumber, dan mengupayakan  tercapainya  kesepakatan penyelesaian  sengketa  antara  nasabah  dan bank.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah abdul Hasan At Tariqi, Ekonomi ISlam  Prinsip  Dasar  dan  Tujuan, ( Yogyakarta:  Magistra  Insane  Press, 2004) Aziz  Dahlan  Abdul, Enkslopedi  Hukum Islam,  ( Jakarta:  PT  Ichtiar  Baru Vanvove, 1997)
A  Rahman  Ritonga  dan  Zainuddin, Fiqh
Ibadah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) A Djazuli, Lembaga-lemaga Perekonomian umat, sebuah pengantar, (Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 2002)
Ditjen  Bimas  Islam  dan  Penyelengharaan
Ibadah  Haji, Realitas  &  Tantangan
Penyelenggaraan Ibadah Haji,
(Jakarta: Ditjen BPIH, 2003) Fadhul , Fikih abdullah Ibnu Mas’ud ra. fi Fiqh’il Muamalat, Diraasah Gufron A. Mas’adi, FiqhMuamalahKonsektual, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2002)
Gunawan Imam, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2016)
Wahbah  Alzuayly,  Zakat  Kajian  Berbagai Mazhab  (  Bandung:  PT,  Remaja Rosda Karya, 2008)
Jeni  Susyanti,  Pengelolaan  Lembaga Keuangan  Syariah  (  Malang:  42, 2016) M. Hasan Ali , Berbagai macam Transaksi dalam  Islam  (Fiqh  Mu’amalat)
(Jakarta: Rajawali Pres, 2003)
Muaqarranah  (Saudi  Arabia  ,  Ummul
Qura, Perss, 2004),
Nurul Huda,Purnama Putra, Novarini, yosi Mardoni,  Baitul  Mall  Wa  Tamwil sebuah  tinjauan  teoritis  (Jakarta:
Amzah,2016)
Akhmad  Mujahidin,  Hukum  Perbankan Syariah  (  Jakarta:Pt  Raja  Grafindo Persada, 2016)
Iqbal  M  .Aris  Ali,  Kekuatan  Entitas Syariah Yang Terlupakan (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 2016)
Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi Jatim, Fiqh Zakat (
Surabaya, 2004)
Direktotat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam, Direktorat Pemberdayaan zakat, ( Jakarta,2012)
Direktotat Jenderal Bimbingan Masyarakat Panduan  Pengembangan  Usaha  bagi Mustahiq ( Jakarta,2009) Direktotat Jenderal Bimbingan Masyarakat, Panduan Organisasi
Pengelola Zakat ( Jakarta,2010)
Proyek  Pembinaan  Zakat  dan  Wakaf,
Pedoman  Zakat  9  Seri  (  Jakarta: 1985/1986)
Direktotat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam,Direktotat
Jenderal Pemberdayaan  Zakat ( Jakarta:  2012 ) Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia,
Undang-
Undang Pengelolaan Zakat nomor 23
Tahun 2011 ( Jogjakarta: 2011)
M.Ma’ruf  Abdullah,  Hukum  Keuangan
Syariah  Pada  Lembaga  keuangan
bank  dan  Non  Bank  (Jogjakarta: Aswaja Pressindo,2016)
Direktotat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam,  Direktorak  Pemberdayaan zakat,  Standar  Operasional  Prosedur Lembaga Pengellolaan Zakat,( Jakarta:2011) Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif , (Jakarta:
Referensi, 2013)
Nazir Habib dan Muhammad Hasanuddin,
Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah, (Bandung:  Kafa  Publising,
2008) Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya  Dalam  Tata  Hukum Perbankan Indonesia , (Jakarta:
Pustaka Utama Grafiti, 1999). Soemitra  Andri, Bank  dan  Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009),
Sumitro  Warkum, Asas-asas  Perbankan Islam  dan  Lembaga-lembaga  terkait BMUI dan Tafaku, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996)
Sutedi Andrian, Perbankan syariah: Tinjauan  dan Beberapa  segi  hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009,)Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:  PT  Grafindo persada, 2006)
Sugiono, Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D (Bandung:
Alfabeta, 2014) Prastowo Andi, Metode Penelitian
Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian, (  Jogjakarta:
Ar-rum Media, 2014)