Volume 7 No. 2, December 2020 p. 190 - 211 P-ISSN: 2089-5739, E-ISSN: 2502-2091 DOI : https://doi.org/10.37535/101007220206 http://journal.lspr.edu/index.php/communicare
CONTACT Rendra Widyatama Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Kapas No.9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166, Indonesia. Email : rendrawidyatama@gmail.com ARTICLE HISTORY Submitted: May 2020, Accepted: November 2020, Published: December 2020

## Jangkauan Siaran Televisi Swasta di Indonesia: Sebuah Tinjauan Ekonomi Politik

## Rendra Widyatama
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia Károly Ihrig Doctoral School of Management and Business, University of Debrecen, Debrecen, Hungary

## ABSTRAK
Di setiap negara di dunia, penyiaran TV menempati posisi yang sangat penting. Tiap pemerintahan  mengendalikan  bisnis  penyiaran  TV  tersebut  sesuai  kepentingan politiknya  sendiri.  Di  Indonesia,  pemerintah  mengatur  industri  penyiaran  ini melalui  Undang-Undang  Penyiaran  nomor  32  tahun  2002,  dilengkapi  dengan beberapa peraturan pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, semua stasiun TV diwajibkan menyiarkan siarannya secara lokal, kecuali melalui siaran berjejaring. Tujuan peraturan ini, pemerintah ingin memunculkan keanekaragaman konten dan kepemilikan, sehingga dominasi dapat dihindari. Namun, dalam prakteknya, sistem jaringan siaran menempatkan jaringan TV induk lebih dominan dibanding anggota jaringan sehingga beberapa stasiun TV mendominasi penyiaran di Indonesia. Artikel ini  mengungkap  stasiun  TV  yang  mendominasi,  berdasarkan  studi  literatur. Menurut analisis data, dari 671 stasiun TV komersial yang mengudara secara gratis, 14-stasiun  TV  swasta  cenderung  mendominasi  dimana  8  perusahaan  mengelola stasiun-stasiun  TV  besar  tersebut.  Kedelapan  perusahaan  ini  terdiri  dari  MNC Group, EMTEK, Viva Media Asia, CTCorp, KKG, Media Indonesia, Rajawali Corp, dan Indigo Multimedia. Semua stasiun TV dominan berasal dari Jakarta, dan jangkauan siarannya sangat bervariasi di 22 hingga 32-provinsi di Indonesia. Cakupan siaran ini  cenderung  melanggar  peraturan  penyiaran.  Pemerintah  cenderung  abai  atas pelanggaran  ini.  Pemilik  kedelapan  perusahaan  tersebut  berasal  dari  kalangan pengusaha, jurnalis, praktisi televisi, dan politisi.
KATA KUNCI Dominasi; Jangkauan siaran; Stasiun televisi swasta; Politik pertelevisian, Jaringan penyiaran televisi.

## ABSTRACT
In every county of the world, TV broadcasting occupies a significant position, and the government controls the business according to their political interests. In Indonesia, the government regulates the industry through Broadcasting Act number 32 of 2002 and complemented by several government regulations. Based on these regulations, TV stations  are  required  to  broadcast  their  broadcasting  locally,  except  through networking. The aim of these regulations, the government, want to emerge a diversity of  content  and  ownership,  therefore  avoiding  domination.  However,  in  the  real business, the broadcast network system puts the parent TV network more dominant than  the  network  members  do;  hence,  limited  TV  stations  were  dominating  of Indonesia.  This  article  reveals  TV  stations  who  dominate  in  Indonesia,  based  on literature studies. According to the data analysis, of the 671 commercial TV stations broadcasting  free  to  air,  14  private  TV  stations  are  dominating.  Eight  companies managed those TV stations. These eight companies comprise of MNC Group, EMTEK, Viva Media Asia, CTCorp, KKG, Media Indonesia, Rajawali Corp, and Indigo Multimedia.
KEYWORDS Domination; Broadcast coverage; Private television station; Television politics, television- broadcasting network.

## PENDAHULUAN
Dewasa ini, meski media social mengalami kenaikan penggunaan yang sangat signifikan, namun  media  TV  masih  menempati  posisi  yang  sangat  penting  di  semua  negara, termasuk di Indonesia. Semua shareholders di masyarakat mempunyai kepentingan atas media  ini.  Umumnya,  semua  negara  menetapkan  aturan  tentang  penyiaran  TV, mengingat TV memiliki dampak politik (Jebril, Stetka, & Loveless, 2013; Oates & Roselle, 2000; Walker, Orttung, Walker, & Orttung, 2014). Di lain pihak, bisnis ini masih diminati pelaku bisnis karena bisa mendapatkan keuntungan (Baumann & Hasenpusch, 2016).
Dari  aspek  ekonomi,  bisnis  penyiaran  TV  memberikan  kontribusi  ekonomi  yang  tidak sedikit pada banyak negara. Dari seluruh negara di dunia, revenue paling besar diraih Amerika Serikat yaitu $31.34 billion dari TV (Woods&Poole Economics, 2019). Urutan kedua  disusul  oleh  China,  dengan  pendapatan  US$17.55  billion  (PWC,  2016).  India berada pada posisi ketiga dengan pendapatan US$ 22.1 billion (OECD, 2013). Indonesia pada  tahun  2016  menghasilkan  US$  5,4  billion  dari  industri  televisinya  (MarketLine, 2017). Dari industri yang sama, Malaysia menghasilkan RM 6,5091 di tahun 2016 (MCMC, 2018).  Philipines,  negara  tetangga  Indonesia  lainnya,  mendapatakn  revenue  sebesar PHP436 billion dari industri televisinya (Philippine Statistics Authority, 2018). Semua fakta tersebut membuktikan bahwa industri TV mampu memberikan revenue yang tidak sedikit dalam ekonomi, sehingga semua di dunia memberikan perhatian pada industri ini.
Media televisi juga memberikan keuntungan politik. Banyak pemimpin politik negara di berbagai dunia pernah memiliki karier sebagai broadcaster. Presiden Amerika Serikat ke-40, Ronald Reagan, pernah menjadi broadcaster, demikian pula presiden Amerika ke- 45 sekarang, Donald Trump, pernah menjadi TV producer and reality TV host. Philipina memiliki banyak tokoh politik seperti Edgar Ilarde (Kuya Eddie), Vicente Sotto, Ramon Revilla, Freddie Webb, Jose de Venecia, Loren Legarda, Renato Cayetano, Vicente Sotto III,  Rogelio dela Rosa, Edgar Ilarde, Noli de Castro, Lito Lapid, Ramon Revilla, Jr., Jinggoy Estrada,  Alfredo  Lim,  Orlando  Mercado,  bahkan  mantan  presiden  Joseph  Estrada, awalnya berkarier sebagai TV  broadcaster (Maniago, 2007). Di Indonesia juga banyak politisi tercatat pernah memiliki karier di industri TV. Misalnya Siti Hardijanti Rukmana (pendiri TPI, politisi Partai Golkar, mantan menteri), Surya Paloh (pemilik Metro TV, ketua Partai Nasdem); Harry Tanoesudibyo (pemilik MNC TV, ketua Partai Perindo); Abu Rizal (pemilik  TV  One  dan  ANTV,  ketua  Partai  Golkar,  dan  mantan  menteri),  Grace  Natalie (mantan presenter TV, menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia). Selain mereka, masih
All dominant TV stations are from Jakarta, and their broadcasting coverages widely vary in 22 to 32 provinces of Indonesia. This broadcasting coverage tends to violate broadcasting  regulations.  The  government  tend  to  neglect  on  this  violations.  The owner of the company comprises of entrepreneurs, journalists, television practitioners, and politicians.
banyak lagi politisi yang mengawali karier di dunia pertelevisian, baik sebagai penyiar, reporter, pembawa kuis, maupun artis pengisi acara TV. Media telah menjadi kendaraan untuk memasuki dunia politik (Grace Swestin, 2008; Kunelius & Reunanen, 2012).
Indonesia mengenal media penyiaran TV mulai tahun 1962 melalui kehadiran Stasiun Televisi  Republik  Indonesia  (TVRI)  yang  dimiliki  pemerintah.  Dunia  pertelevisian Indonesia  makin  berkembang  di  tahun  1989  dengan  hadirnya  beberapa  stasiun  TV swasta  yaitu  RCTI,  SCTV,  Indosiar,  ANTV,  dan  TPI.  Perkembangan  penyiaran  TV  terus berlanjut pada medio 1998-2000, dengan hadirnya 5 stasiun TV swasta baru, yaitu Global TV  (1998),  Metro  TV  (2000),  Trans  TV  (2001),  TV  7  (2001),  and  Lativi  (2002). Perkembangan  penyiaran  TV  mencapai  puncaknya  tahun  2002,  pada  saat  Indonesia menerapkan UU nomor 32 tentang penyiaran. UU ini mengatur semua media penyiaran, dimana media TV ada di dalamnya. Melalui UU tersebut, pemerintah mengubah sistem desentralisasi penyiaran, setelah 40 tahun menerapkan sistem sentralisasi. UU tersebut bertujuan  mewujudkan  keberagaman  kepemilikan  dan  isi  siaran.  Berdasar  aturan  itu, stasiun  penyiaran  TV  harus  bersiaran  secara  lokal,  kecuali  melalui  jaringan. Pemberlakuan  UU  ini  berdampak  menumbuhkan  keinginan  masyarakat  mendirikan perusahaan TV.
Sejak  penerapan  UU  Penyiaran,  jumlah  stasiun  TV  melonjak  drastis,  dari  11  menjadi 1.251  lembaga  pada  tahun  2016,  dimana  mayoritas  merupakan  stasiun  TV  kecil (Kominfo,  2016).  Namun  tahun  2017  jumlah  stasiun  TV  berkurang  menjadi  1.071 (Kominfo, 2017), karena sebagian stasiun TV kecil tidak mampu menghadapi persaingan (Widyatama,  2018).  Ke-1.071  stasiun  TV  tersebut,  terdiri  dari  14  TV  publik;  371  TV berlangganan; 671 TV swasta, dan 13 TV komunitas. Dari sejumlah tersebut, beberapa perusahaan TV memiliki banyak ‘anak perusahaan’ dan membangun jaringan penyiaran sehingga  cenderung  mendominasi  siaran  TV  Indonesia.  Dominasi  adalah ketidakmerataan ekstrem dalam distribusi kekuasaan social (Pansardi, 2013). Dominasi merugikan  masyarakat  karena  kepentingan  sebagian  besar  masyarakat  terpinggirkan sehingga  menumbuhkan  konflik.  Dominasi  dapat  menghilangkan  ekistensi  budaya masyarakat  dan  hanya  menguntungkan  sebagaian  kecil  masyarakat.  Dominasi  hanya mendatangkan  kerugian  bagi  sebagian  besar  rakyat.  Artikel  ini  mendeskripsikan penyiaran  TV  swasta  yang  mendominasi  udara  Indonesia,  berdasar  sudut  pandang ekonomi-politik.
Di tengah kehadiran media online yang makin massif, masyarakat masih menempatkan TV pada posisi tersendiri. Siaran TV melibatkan unsur audio, visual, dan gerak sehingga mampu  menarik  perhatian  masyarakat.  Media  TV  masih  menjadi  sumber  hiburan, informasi, dan pendidikan (Bhatt & Singh, 2017; Mehraj, Bhat, & Mehraj, 2014; Schlütz, 2015). Bagi masyarakat, TV berfungsi sebagai media untuk melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari (Shade, Kornfield, & Oliver, 2015). Televisi juga berfungsi  untuk  mengangkat talenta  tersembunyi  masyarakat  dan  sebagai  media  memanage  stress  (Gurleen  & Sukhmani, 2011), melarikan diri dari interaksi social, dan persahabatan (Balcı & Ayhan,
193
2015);  menumbuhkan  hasrat  untuk  ketenaran  di  kalangan  pemirsa  (Rui  &  Stefanone, 2016),  identifikasi  dan  interaksi  social  (Brown,  Lauricella,  Douai,  &  Zaidi,  2012),  dan sebagainya. Oleh karena itu meski mendapat saingan dari media online, TV tetap tidak tergantikan.
Meski biaya operasional TV sangat besar, namun uang yang berputar dalam bisnis ini juga tidak sedikit. Besarnya kue iklan menjadi alasan menarik untuk mendirikan stasiun TV. Anggaran iklan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana rata-rata media TV mendapat  bagian  di  atas  65%,  bahkan  tahun  2016  hampir  mencapai  67%  (Rianto  & Poerwaningtias, 2013). Pengiklan memilih stasiun TV yang mempunyai audience share besar  untuk  beriklan.  Semakin  banyak  penonton,  semakin  diminati  pemasang  iklan. Prinsip  ini  membuat  pemilik  TV  berupaya  agar  memperoleh  banyak  penonton.  Selain menciptakan  program  yang  menarik,  mereka  membentuk  siaran  berjejaring, bekerjasama dengan stasiun TV local lain. Melalui jejaring, pesan dapat disebarluaskan pada khalayak yang lebih luas.
Penyiaran  TV  merupakan  bisnis  yang  memerlukan  investasi  besar  (Sudibyo  &  Patria, 2013).  Tidak  heran  bila  pengusaha  yang  memasuki  bisnis  ini,  banyak  berasal  dari pemodal  besar.  Karena  memerlukan  banyak  investasi,  perusahaan  TV  melakukan komersialisasi  agar  memperoleh  pendapatan  yang  agresif  (Popoola,  2004).  Salah  satu usaha yang dilakukan adalah mendekati pusat kekuasaan dengan memanfaatkan media miliknya.  Akibatnya,  media  tidak  lagi  sebagai  mediator  dari  stakeholder,  melainkan menjadi pemain yang ikut menciptakan opini dan memperjuangkan agendanya sendiri (McCombs,  2004).  Situasi  ini  mendorong  simbiosis  bertemunya  antara  media,  capital, dan  kekuasaan  politik  (Sudibyo,  2004).  Elit  politik  memanfaatkan  media  untuk memperoleh dukungan masyarakat melalui penciptaan opini public; sementara media mendapatkan dukungan capital dan regulasi dari pusat kekuasaan.
Coverage  siaran  TV  yang  luas  menguntungkan  pemilik  media  dalam  berbagai  aspek, khususnya secara bisnis dan politik. Selain lebih diminati pemasang iklan, pemilik media dapat  mempromosikan  diri  secara  cepat  dan  luas.  Situasi  ini  menguntungkan  bagi broadcaster  TV  membangun  citra  dan  dukungan  politik  untuk  memudahkan  dirinya masuk ke lingkaran kekuasaan. Meski TV mendapat saingan dari media social, namun TV masih mampu memainkan pengaruh social politik yang kuat di tengah masyarakat. Media TV berpengaruh dibidang social politik secara kuat di tengah masyarakat (Bolin, 2014; Perez-Linan,  2002;  Porto,  2007).  Media  TV  mampu  menumbuhkan  kesadaran  politik (Bhatti, Ali, & Hassan, 2016), membentuk dan mengubah perilaku politik (Gautam, 2015; Straubhaar, Olsen, & Nunes, 1993). Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa TV membawa pengaruh dalam perubahan politik di berbagai negara (Enrique, 1993; Mishra, 2016; Sakr, 2012).
Diskusi tentang lisensi penyiaran TV, terbagi dalam dua kelompok, yaitu model public dan model private. Kelompok model public berpendapat bahwa gelombang radio adalah
sumber daya alam terbatas sehingga harus dimiliki public. Publik dapat memberikan hak secara  terbatas  pada  broadcasters  tertentu  untuk  menggunakannya  (Corbett,  1996), namun  kepentingan  broadcaster  harus  di  bawah  subordinasi  kepentingan  public. Penguna harus dipilih dari orang yang mempunyai kemampuan professional (Dominic, 2001). Negara sebagai representasi pemilik frekuensi harus mengatur secara demokratis untuk  menseleksi  siapa  yang  akan  menggunakan  frekuensi  radio  tersebut  (Masduki, 2006). Bila broadcaster dinilai gagal menggunakan secara professional, frekuensi radio itu harus dikembalikan kepada negara (Sudibyo, 2004).
Kelompok  kedua  berargumen,  bahwa  frekuensi  radio  dapat  menjadi  milik  pribadi, melalui  proses  transaksi  pasar.  Broadcaster  tidak  memiliki  kewajiban  apapun  pada public, kecuali mencari keuntungan. Pemerintah berperan menjadi penengah di antara banyak  pihak  yang  bersaing  memperoleh  sumber  daya  yang  berharga  dan  langka tersebut  (Corbett,  1996).  Pasar  akan  menseleksi  kemampuan  broadcaster  dalam mengelola frekuensi.
Pada  kedua  kelompok  argument  tersebut,  semua  menempatkan  pemerintah  sebagai pihak yang sangat penting, yaitu memberikan dan mencabut lisensi penyiaran. Posisi ini menjadi vital karena menempatkan negara sebagai pihak penentu hidup matinya sebuah stasiun  TV.  Penentuan  tersebut  menjadi  bersifat  subyektif  berdasar  perspektif pemerintah  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  tidak  heran  bila  pihak-pihak  yang berkepentinagn mendapat dan mempertahankan kepemilikan lisensi, akan melakukan segala cara untuk mendekati pemerintah.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  artikel  ini,  penulis  menggunakan  UU  Penyiaran  nomor  32  tahun  2002  tentang penyiaran  dan  Peraturan  Pemerintah  nomor  50  tahun  2005  tentang  penyelenggaran penyiaran  swasta  free  to  air  sebagai  parameter.  Menurut  UU  nomer  32  tahun  2002, berdasar keberadaannya, pemerintah membagi dua kategori stasiun TV, yaitu “stasiun TV eksisting” dan “stasiun TV non-eksisting.” Stasiun TV eksisting adalah stasiun TV yang telah  berdiri  dan  beroperasi  sebelum  penerapan  UU  penyiaran.  Istilah  “stasiun  TV eksisting,” sering disebut dengan istilah TV Jakarta atau TV nasional. Stasiun TV swasta eksisting meliputi RCTI, Metro TV, TV one, Trans TV, Trans 7, Indosiar, SCTV, MNCTV, AN TV, dan Global TV. Sementara stasiun TV non-eksisting adalah stasiun penyiaran TV yang berdiri setelah tahun UU Penyiaran diundangkan pada tahun 2002.
Menurut  UU  penyiaran  nomer  32  tahun  2002,  pemerintah  mewajibkan  stasiun  TV bersiaran  local,  kecuali  berjejaring.  Dalam  siaran  berjejaring,  pemerintah  menetapkan dua  aturan  bagi  stasiun  penyiaran  swasta.  Pertama,  bagi  “stasiun  TV  eksisting”  boleh bersiaran  lebih  dari  75%  propinsi,  namun  tidak  boleh  lebih  dari  90%.  Kedua,  selain “stasiun TV eksiting” tidak boleh bersiaran lebih dari 75% provinsi Indonesia. Indonesia memiliki  34  provinsi.  Berdasar  ketentuan  jejaring  tersebut,  maka  coverage  siaran

## 195
jejaring stasiun TV eksisting dibatasi paling banyak menjangkau 31 provinsi, sementara stasiun TV yang berdiri setelah tahun 2002, paling banyak bersiaran tidak boleh lebih dari 26 provinsi.
Menurut peraturan pemerintah, siaran TV berjejaring terdiri dari 1 induk jejaring dan sejumlah  anggota  jaringan.  Sistem  siaran  TV  berjejaring  di  Indonesia  menempatkan induk  jaringan  berposisi  lebih  dominan  dibanding  anggota  jaringan  yang  berperan sebagai stasiun relay, yaitu hanya meneruskan siaran induk jaringan. Menurut Peraturan Menteri Kominfo nomor 43/PER/M/Kominfo/10 tahun 2009, induk jaringan menyuplai sampai 90% durasi siaran per hari. Oleh karena itu, penulis memfokuskan pada induk jaringan,  karena  mereka  berpotensi  mendominasi.  Dalam  mengkaji  stasiun  TV  yang melakukan  dominasi,  penulis  menggunakan  data  tentang  ijin  siaran  yang  dikeluarkan Kominfo serta dokumen-dokumen dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yaitu lembaga yang mengawasi sairan TV.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Nilai Penting Penyiaran TV Bagi Indonesia
Industri TV menempati psosisi yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia, karena berkontribusi  terhadap  ekonomi  dan  memberi  manfaat  bagi  pembangunan  nasional (Alfian,  Chu,  &  Abdullah,  1981).  Bagi  pemerintah,  penyiaran  TV  juga  berguna  untuk mempromosikan  persatuan  dan  integrasi  nasional  (Kitley,  2000),  serta  menjaga pluralisme dan keragaman dalam masyarakat (Souisa, 2017). Indonesia adalah negara multikultural  yang  rawan  konflik  antar  kelompok  etnis  (Zarbaliyev,  2017).  Negara  ini terdiri dari 1.340 etnis, dengan 2.500 bahasa berbeda yang tersebar di 2.342 pulau dari seluruh 17.504 pulau di Indonesia. Media TV juga bermanfaat untuk menyediakan ruang publik  untuk  menumbuhkan  demokrasi  (Nugroho,  Putri,  &  Laksmi,  2012),  serta memenuhi fungsi ekspresi demokrasi dan media watchdog/pengawas bagi pemerintah (Hollander, D’Haenens, & Bardoel, 2009).
Menimbang  bahwa  media  TV  memberikan  manfaat  yang  sangat  besar,  pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius pada industri ini baik politik dan bisnis. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002 dan membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang berurusan dengan penyiaran radio dan TV. Undang-undang ini memiliki dua semangat besar, yaitu; Pertama, memunculkan konten siaran TV untuk mencerminkan keragaman budaya Indonesia dengan lebih baik. Kedua, mewujudkan kepemilikan stasiun TV yang lebih beragam dan tersebar di seluruh Indonesia  (Undang-Undang  Penyiaran,  2002).  Melalui  keragaman  kepemilikan, pemerintah diharapkan untuk mempromosikan demokrasi dan peningkatan ekonomi di daerah.

## Politik Lisensi Penyiaran TV di Indonesia
Dalam masalah pemberian linsensi, Indonesia cenderung menganut paradigma pertama sebagaimana ditulis pada bagian terdahulu, yaitu bahwa gelombang radio adalah sumber daya alam terbatas sehingga harus dimiliki public. Publik dapat memberikan hak secara terbatas  melalui  pengaturan  negara  sebagai  representasi  public.  Namun  dalam penerapan prinsip ini, pemerintah Indonesia cenderung bersifat tidak konsisten. Dalam praktek  di  lapangan,  broadcaster  sering  mengalihkan  haknya  pada  orang  lain  dengan memperjualbelikan  saham  perusahaan  yang  diberi  hak  mengelola  frekuensi  tersebut (Sudibyo, 2004).
Pengalihan  lisensi  terhadap  pihak  lain  tersebut  menandakan  seolah-olah  frekuensi penyiaran  tersebut  merupakan  hak  milik.    Untuk  mensiasati  peraturan,  perusahaan menggunakan dalih bahwa obyek pengalihan tersebut hanya pada saham kepemilikan perusahaan  penyiaran  yang  telah  memperoleh  lisensi.  Dalam  proses  pemindahan kepemilikan  saham  perusahaan  tersebut,  pemerintah  cenderung  hanya  mensyahkan proses pemindahan saham secara legal administratif. Banyak kasus dapat ditulis sebagai contoh. Misalnya penjualan saham Global TV dari pemilik awal ke MNC Group; penjualan TPI oleh pemilik lama, Siti Hardiyati Indrarukmana ke Harry Tanoesudibyo; penjualan TV7  dari  Kelompok  Kompas  Gramedia  (KKG)  ke  CTCorp,  dan  banyak  kasus  akuisisi televisi local oleh TV nasional (Harianto, 2014; Sudibyo, 2004; Sudibyo & Patria, 2013).
Selain dukungan dalam proses pengalihan saham, pemerintah cenderung juga cenderung mendukung TV eksisting dalam coverage siaran. Terbukti, TV eksisting mendapat hak lebih  banyak  dibanding  TV  non-eksisting.  Bahkan,  meskipun  terdapat  pelanggaran coverage  karena  bersiaran  lebih  besar  dari  ketentuan,  KPI  dan  Kominfo  melakukan teguran.  Pemerintah  terlihat  memetik  manfaat  kebijakannya  memberi  hak  jangkauan siaran lebih luas pada TV eksisting, karena pesan yang disampaikan melalui TV dapat menjangkau lebih banyak rakyat. TVRI yang sejak awal menjadi corong pemerintah (Sen &  Hill,  2007),  tidak  cukup  lagi  untuk  diandalkan  sebagai  media  desiminasi  pesan  dari pemerintah  mengingat  stasiun  ini  mengalami  penurunan  jumlah  pemirsa  secara signifikan dibanding era monopoli siaran.
Kebijakan  pembedaan  jangkauan  siaran  juga  menguntngkan  citra  pemerintah  sebagai rejim  yang  demokratis.  Citra  seperti  ini  terbangun  karena  tidak  semua  stasiun  TV eksisting mendukung pemerintah. Penelitian membuktikan bahwa pemberitaan TVOne sering  berposisi  melawan  pemerintah  (Sari,  2018).  Lebih  banyak  stasiun  TV  eksisting yang  mendukung  pemerintah,  sehingga  pemerintah  tetap  memperoleh  untung  lebih banyak  atas  kebijakan  coverage  siaran  lebih  luas  pada  TV  eksisting.    Di  sisi  lain,  TV eksisting  memperoleh  keuntungan  karena  coverage  yang  lebih  luas  memungkinkan mereka mendapat lebih banyak pemirsa yang pada gilirannya mengundang lebih banyak iklan.  Lebih  banyak  iklan,  berarti  lebih  banyak  pendapatan  bagi  perusahaan.  Karena posisinya  yang  memiliki  coverage  lebih  luas,  rata-rata  TV  nasional  memperoleh pendapatan  iklan  lebih    besar  dibanding  TV  non-eksisting.  Rata-rata  per  tahun,  TV nasional  memperoleh  65%  pendapatan  iklan  (Rianto  &  Poerwaningtias,  2013).

## 197
Penelitian lain menyebut bahwa TV lokal hanya memperoleh 2.4% kue iklan (Eriyanto & Mutmainnah, 2019).

## Penyiaran TV Swasta Besar di Indonesia
Berdasarkan  data  pemerintah,  di  Indonesia  terdapat  14  siaran  TV  swasta  yang menyiarkan siarannya secara gratis dan berjejaring luas, dimana siarannya mencapai 22- 32 provinsi, atau 65%-94% dari jumlah provinsi Indonesia. Ke-14 induk jaringan stasiun TV tersebut, seluruhnya berasal dari Jakarta. Menariknya, mereka terdiri dari 10 stasiun TV  “eksisting”  dan  4  stasiun  televisi  bukan  “eksisting”  (Tabel  1).  Mereka  inilah  yang mendominasi layar kaca penonton Indonesia dan menjadi gurita penyiaran nasional.
Tabel 1: Daftar Induk Jaringan Utama Penyiaran TV Swasta di Indonesia
No Nama Stasiun TV Berdiri Th Luas Coverage Pemilik 1  MNCTV (semula bernama/TPI) * 1991  32 (94,11%) MNC 2  RCTI * 1989  31 (91,17%) MNC 3 ANTV * 1993 30 (88,23%) Viva Media Asia 4  Trans 7 (semula bernama TV7) * 2001  30 (88,23%) CT Corp 5 TV One (semula bernama Lativi) * 2002 30 (88,23%) Viva Media Asia 6  Global TV * 1998  29 (85,29%) MNC 8 Metro TV * 1999 29 (85,29%) Media Indonesia 10  Trans TV * 2001  29 (85,29%) CT Corp 7  Kompas TV 2011  29 (85,29%) KKG 9  SCTV * 1990  28 (82,35%) EMTEK 11 R TV (semula bernama B Channel) 2009 28 (82,35%) Rajawali Corpora 12  iNews (semula bernama  SunTV/Sindo TV) 2007 27 (79,41%) MNC 13  Indosiar * 1995  23 (67,64%) EMTEK 14 NET TV (semula bernama Spacetoon) 2013 22 (64,70%) Indigo Multimedia
* Stasiun TV existing. Sumber: Kalkulasi penulis, berdasar data Kominfo (2020)
Penulis  menganalisis  bahwa  masuknya  seluruh  perusahaan  TV  “eksisting”  sebagai saluran yang mendominasi Indonesia, karena mereka telah membangun banyak stasiun relay  di  daerah  sebelum  pemerintah  menerapkan  UU  penyiaran.  Pada  periode  1999- 2002,  iklan  TV  nasional  rata-rata  tumbuh  40%  per  tahun.  Pertumbuhan  tersebut merupakan tertinggi diantara negara-negara Asia (Sudibyo, 2004). Pada saat krisis, iklan
nasional  sebesar  Rp3,757  trilyun  (1998),  namun  meningkat  pesat  menjadi  Rp5,612 trilyun ditahun 1999, dan naik lagi menjadi Rp7,889 trilyun (2000). Tahun berikutnya, meningkat lagi menjadi Rp9,7171 trilyun dan bertambah terus menjadi Rp13,41 trilyun di tahun 2002. Tahun-tahun tersebut banyak perusahaan TV swasta membangun stasiun relay  di  daerah-daerah.  Perkembangan  stasiun  TV  eksisting  tersebut  makin  didorong pada  masa  kebebasan  pers  di  awal  era  reformasi,  saat  Presiden  Abdulrahman  Wahid membubarkan  Departemen  Penerangan  tahun  1999.  Departemen  Penerangan merupakan badan yang mengatur media massa.
Data tabel 1 mengejutkan, karena 4 stasiun TV yang berdiri setelah tahun 2002, berhasil membangun jaringan penyiaran yang luas. Bahkan Kompas TV, R TV, dan iNews, mampu ‘mengalahkan’  coverage  stasiun  TV  Indosiar,  yang  berasal  dari  kelompok  “eksisting.” Namun  ‘kemenangan’  Kompas  TV,  R  TV,  dan  iNews  atas  Indosiar  tersebut  bermakna negative,  karena  menang  dalam  pelanggaran  aturan.  Sebagai  stasiun  TV  yang  berdiri setelah  tahun  2002,  semestinya  mereka  bersiaran  tidak  lebih  dari  75%  provinsi Indonesia.  Pada  kelompok  TV  “pendatang  baru”,  hanya  Net  TV  yang  taat  aturan. Sementara  itu,  diantara  stasiun  TV  “eksisting,”  MNCTV  dan  RCTI  melanggar  aturan, karena  besiaran  lebih  dari  batas  yang  ditetapkan  pemerintah.  Mereka  seharusnya bersiaran  tidak  lebih  dari  90%  provinsi.  Berdasar  data  kepemilikan,  ke-14  stasiun  TV yang dominan, ternyata hanya dimiliki oleh 8 perusahaan yaitu MNC Group, EMTEK, Viva Media Asia, CTCorp, KKG, Media Indonesia, Rajawali Corpora, dan Indigo Multimedia. Media Nusantara Citra, Tbk (MNC Group)
MNC Group merupakan induk perusahaan ( holding company ) milik Harry Tanoesudibyo yang  didirikan  tahun  1997.  Konglomerat  keturunan  Cina  asal  Surabaya  ini  memulai bisnis  dalam  bidang  sekuritas  dan  management  investasi  pada  tahun  1989  melalui bendera PT. Bhakti Investama. Harry berhasil mengembangkan bisnisnya dengan cepat dengan  cara  membeli  saham  berbagai  perusahaan,  termasuk  Bimantara  Citra, perusahaan pengendali RCTI. Menurut Harry, TV adalah bisnis yang menjanjkan sehingga ia berusaha membeli semua saham Bimantara.
Tahun 2000, Harry berhasil menguasai Bimantara Citra dan mengubah nama perusahaan menjadi  Global  Mediacom.  Tahun  2003  Harry  juga  berhasil  mendapatkan  mayoritas saham TPI dengan cara membantu menyelesaikan hutang pemilik TPI, dengan imbalan konversi 75% saham TPI. Krisis moneter 1998, telah membuat banyak pemilik stasiun TV  swasta  menjual  kepemilikannya  untuk  menutup  hutang  pada  kreditor  luar  negeri. Mereka  berhutang  untuk  membiayai  bisnis  berbagai  perusahaan  miliknya.  Menjual saham  perusahaan  TV  adalah  cara  paling  menguntungkan  untuk  melunasi  hutang. Belakangan,  skema  konversi  penyelesaian  hutang  TPI  dipermasalahkan  oleh Siti Hardijanti Rukmana.  Namun  setelah  melalui  serangkaian  persidangan  yang  alot  dan memakan waktu, Harry justru berhasil menguasai seluruh saham TPI dan mengganti nama TPI menjadi MNCTV dan mengubah format siaran menjadi TV hiburan .

## 199
Selain menguasai RCTI dan TPI, Harry juga mengakuisisi Global TV dari pemilik lama, yaitu  Nasir  Tamara  dan  organisasi  IIFTIHAR  ( International  Islamic  Forum  for  Science, Technology and Human Resources Development ). Nasir Tamara adalah wartawan senior, salah satu pendiri Surat Kabar Republika. Setelah mengganti nama TPI menjadi MNCTV dan  mengubah  isi  siaran  utama  menjadi  TV  hiburan,  Harry  juga  mengubah  format  isi siaran Global TV, dari TV pendidikan yang bermisi Islam, menjadi TV hiburan. Harry juga mendirikan stasiun TV iNews ( Indonesia News ) tahun 2008. Stasiun ini berganti nama beberapa kali, yaitu Sun TV (2008-2011), Sindo TV (2011-2015), dan mulai April 2015 menjadi iNews. Harry mendirikan 17 stasiun TV iNews local di seluruh Indonesia dan bekerjasama dengan TV local lain, sehingga siaran iNews dapat diterima di 27 wilayah provinsi Indonesia (Kominfo, 2017; KPI, 2017).
Berdasar kepemilikan stasiun TV, Harry merupakan pemilik stasiun TV terbanyak dan menguasai jaringan TV terbesar di Indonesia. Kepemilikan RCTI, MNCTV, Global TV, dan iNews, membuat Harry menguasai 45% market share nasional. Harry juga memiliki 5 TV kabel,  yaitu  Indovision,  Sky  Vision,  Oke  Vision,  dan  Top  TV  (MNC,  2017).  Untuk memenuhi  kebutuhan  materi  siaran,  MNC  membuat  5  perusahaan  penyedia  dan perdagangan  konten,  3  perusahaan  periklanan  dan  1  perusahaan  management  bakat. Diluar  bisnis  TV,  penyedia  konten,  periklanan,  dan  management  bakat,  MNC  memiliki puluhan perusahaan di bidang radio, jasa & perdagangan, property, perusahaan media cetak, lisensi, dan investasi. Sejak 2007, MNC masuk ke pasar bursa dengan kode MNCN, menjual  4.125.000.000  saham.  Harga  saham  perdana  MNC  adalah  Rp900  per  lembar, namun tahun 2017 naik menjadi sekitar Rp2000 per lembar (MNC, 2017).
Dalam menjalankan MNC, Harry melibatkan keluarganya. Anak perempuannya, Angela Herliani,  menjabat  sebagai  direktur  MNC  (MNC,  2017). Liliana  Tanaja,  istri  Harry, pernah  menjabat  sebagai  komisaris,  direktur,  direktur  Utama,  di  RCTI,  Global  Star, maupun  MNC.  Kakak  Harry, Bambang  Rudijanto  Tanoesoedibjo,  juga  menduduki beberapa jabatan penting baik di MNC, RCTI, maupun Global TV. Oleh karena itu, menurut  definisi  Lubatkin,  Ling,  dan  Szhulze  (Lubatkin,  Ling,  &  Schulze,  2007), MNC group dapat disebut sebagai perusahaan keluarga.
Harry memiliki stasiun TV tidak hanya untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga politik. Terbukti, Harry sering mengiklankan diri dan partai politiknya di semua jaringan MNC Group. Masyarakat sering melihat berita Perindo, kegiatan Harry dan istrinya di jaringan media  MNC  group,  dalam  durasi  yang  lama.  Media  telah  menjadi  alat  politik  untuk memperjuangkan  kepentingan.  KPI  beberapa  kali  memberi  surat  peringatan,  namun pelanggaran masih sering ditemukan (Widyatama, 2017b).
Aktivitas politik Harry mulai jelas tahun 2011, saat bergabung dengan partai Nasdem, namun  dua  tahun  kemudian,  Harry  mundur  dan  bergabung  dengan  Partai  Hanura. Istrinya juga aktif dalam partai yang sama dengan Harry. Tahun 2014, langkah politiknya semakin serius menjadi Calon Wakil Presiden dari Hanura berpasangan dengan Wiranto
(mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia), namun ia kalah. Tahun 2015 Harry mendirikan partai politik Perindo (Persatuan Indonesia). Perindo dikenal menjadi salah satu partai pendukung pemerintah.
Selain politik, master dalam bisnis dan administrasi lulusan Ottawa University ini aktif di beberapa organisasi social dan olahraga. Ia pernah menjadi pengurus Kominta Nasional Olahraga  Indonesia  (KONI)  tahun  2003-2007;  ketua  Asosiasi  Futsal  Indonesia  2014- 2019;  dan  menjadi  anggota  Dewan  Kehormatan  Persatuan  Tinju  Amatir  Indonesia periode  2012-2016.  Ia  juga  sering  menjadi  pembicara  seminar  dan  dosen  tamu  di berbagai perguruan tinggi.

## Elang Mahkota Teknologi (EMTEK)
EMTEK (Elang Mahkota Teknologi) adalah perusahaan milik Eddy Kusnadi Sariatmadja (lahir  tahun  1963)  yang  didirikan  pada  tahun  1983  bersama  kakak  laki-lakinya  yang bernama  Fofo  Sariatmadja,  dan  adiknya  Darwin Wahyu  Sariaatmadja.  Eddy  adalah pengusaha  asal  Surabaya,  Jawa  Timur  yang  mengawali  bisnisnya  di  bidang  computer. Awalnya  EMTEK bernama  Elang  Mahkota  Komputer  sesuai  bisnis  yang  dikerjakan, namun  tahun  1997  Eddy  mengganti  nama  menjadi  Elang  Mahkota  Teknologi,  dengan singkatan sama yang sama; EMTEK.
Eddy mulai bisnis TV melalui PT. Abhimata Mediatama tahun 2001 dengan membeli 17% saham PT. Surya Citra Media (SCM) yang mengendalikan SCTV. Saat itu pemegang saham SCTV  adalah  kroni  dan  keluarga  Cendana  seperti  Sudwikatmono  (sepupu  Soeharto), Halimah Bambang Trihatmodjo (menantu Soeharto), Peter F. Gontha, Henry Pribadi, dan Azis Mochtar. Keluarga Cendana sebutan untuk Soeharto, Presiden Indonesia ke-3.
Eddy terus menambah kepemilikan sahamnya di SCTV, sehingga kini ia memiliki 86,26% saham SCTV. Ia juga mendirikan dan menguasai saham 99,99% O Channel tahun 2007. Tahun 2011, keluarga Eddy mengakuisisi 74,08% saham Indosiar. Pada tahun yang sama Eddy mendirikan Nextmedia, perusahaan TV berbayar berbasis online (EMTEK, 2016). SCTV, Indosiar, dan O Channel (Omni Intivision) merupakan stasiun TV induk jejaring, berturut-turut memiliki anak perusahaan TV local sejumlah 28, 23, dan 5 anggota televisi local (Kominfo, 2017). Pada tahun 2017, EMTEK merupakan pemilik jaringan penyiaran TV  terbesar  kedua,  setelah  MNC.  Untuk  mendukung  kebutuhan  materi  siaran,  EMTEK membuat 7 perusahaan produksi dan perdagangan konten untuk memenuhi kebutuhan internal  dan  eksternal  group  (EMTEK,  2016).  Eddy  juga  memiliki  bisnis  di  berbagai bidang,  antara  lain  perkebunan,  pertambangan,  dan  information  technology.  Dalam menjalankan  EMTEK,  Eddy  melibatkan  anak  laki-lakinya,  Alvin  W.  Sariaatmadja  yang menjabat sebagai direktur utama EMTEK (EMTEK, 2016).
Tidak seperti Harry Tanoesudibyo, Eddy tidak terlibat dalam politik. Meski demikian, ia memiliki  relasi  dengan  tokoh  politik  nasional  dan  internasional,  termasuk  mantan presiden  Amerika  Serikat,  Barack  Obama.  Pada  saat  Obama  berkunjung  ke  Indonesia
bulan  Juni  2017  Eddy  adalah  salah  satu  orang  mengundang  makan  siang  Obama  di kediaman Eddy.

## VIVA Media Asia, Tbk
Viva Media Asia, Tbk adalah perusahaan holding milik Aburizal Bakrie (lahir tahun 1946) seorang  pengusaha  dari  dari  Lampung.  Aburizal menguasai  53,69%  saham  Viva melalui  PT.  Bakrie  Global  Ventura  (Viva,  2016).  Viva  group mengendalikan  dua stasiun penyiaran berjejaring, yaitu TV One dan ANTV, yang masing-masing bersiaran di 30  provinsi  (Kominfo,  2017).  Viva group  memiliki  satu  perusahaan  production house, serta menguasai 90% saham di 22 stasiun TV local (Viva, 2016). Awalnya TV One bernama Lativi yang dibeli dari Abdul Latif tahun 2006. Selain mengganti nama stasiun,  Aburizal  mengubah  format  siaran  Lativi  menjadi  TV  berita,  bersaing  dengan Metro TV yang sejak awal merupakan TV berita.
Orang tua Aburizal adalah pengusaha hasil bumi yang memiliki PT. Bakrie & Brothers. Saat ini, Bakrie mempunyai bisnis di berbagai bidang, yaitu media TV, telekomunikasi, informasi, pertambangan, kontraktor, dan industri baja. Beberapa perusahaan miliknya menjual saham di pasar saham. Tahun 2006 Aburizal masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia keenam menurut Forbes, dengan kekayaan bersih $1,2 miliar. Namun tahun 2012  ia  tidak  lagi  termasuk  40  orang  terkaya.  Dalam  menjalankan  bisnis,  Aburizal melibatkan  anak-anaknya,  yaitu  Anindya  Novyan  Bakrie  (anak  pertama)  sebagai presiden direktur, dan Anindra Ardiansyah Bakrie (anak ketiga) yang menjabat sebagai direktur utama Viva Media Asia.
Sejak  muda  Aburizal  aktif  di  berbagai  organisasi.  Saat  kuliah  di  Institut  Teknologi Bandung  (ITB),  ia  aktif  dalam  organisasi  kemahasiswaan.  Di  bidang  bisnis,  Aburizal adalah salah satu pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan aktif di organisasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan pernah menjadi ketua umum. Aburizal juga aktif di tingkat intenasional. Bakrie pernah dua kali menjabat Presiden Forum Bisnis ASEAN (tahun  1991  dan  1995);  menjadi  Presiden  Asean  Chamber  of  Commerce  &  Industry (1996-1998);  serta  di  forum  Kerjasama  Bisnis  Indonesia-Australia.  Aburizal  juga  aktif dalam  organisasi  olahraga,  sebagai  pengurus  di  Persatuan  Bulu  Tangkis  Indonesia. Aburizal juga aktif dalam organisasi professional, sesuai latar belakang ilmunya sebagai insinyur, dengan menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia.
Integritas  dan  kontribusi  pada  bisnis,  masyarakat,  dan  negara  membuat  Aburizal memperoleh beberapa penghargaan dari dalam dan luar negeri. Pemerintah Indonesia memberi Bintang Mahaputera Adipradana (2011) sementara Harian Republika memberi penghargaan  sebagai  Businessman  of  the  Year  (1995).  Dari  luar  negeri,  the  ASEAN Business  Forum  memberi  Aburizal  penghargaan  ‘ASEAN  Business  Person  of  the  Year’ (1997) dan the Junior Chamber of Commerce memberi penghargaan ‘The Outstanding Young People of the World’ (1986).
Aburizal masuk ke politik sejak tahun 1984. Karier politiknya meningkat melalui partai Golkar.  Ia  pernah  menjadi  menteri  di  era  Presiden  SBY  sebagai  Menteri  Koordinator Bidang  Perekonomian  (2004-2005)  dan  Menteri  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan Rakyat (2005-2009). Ia juga pernah menjadi anggota MPR selama 2 periode (1988-1993 dan  1993–1998).  Partai  Golkar  pernah  dua  kali  mengajukan  Aburizal  sebagai  calon presiden (2009 dan 2014), namun selalu kalah dalam tahap awal kompetisi.
Kegiatan  dan  orientasi  politik  Aburizal,  berpengaruh  pada  stasiun  TV  milikinya. Pemberitaan tentang Aburizal dan iklan politik Golkar, muncul di TV Ove maupun ANTV dalam  frekuensi  yang  tinggi  dan  durasi  yang  lama.  Meski  beberapa  kali  mendapat peringatan KPI, namun pelanggaran masih sering dijumpai (Widyatama, 2017b). Selain itu, stasiun TV kelompok Viva sering mengkritik pemerintah. Kecenderungan tersebut terjadi setelah selesau pemilihan presiden tahun 2014, dimana koalisi Indonesia Hebat menang  melawan  Koalisi  Merah  Putih.  Aburizal  berada  di  pihak  koalisi  Merah  Putih, bersama 7 partai. Iklan dan pemberitaan tokoh-tokoh Koaliasi Merah Putih lebih sering muncul dalam jaringan televisi milik Viva Asia Media (Ardiyanti, 2014; Belekubun, Unde, & Cangara, 2015).

## CTCorp (Chaerul Tanjung Corpora)
CTCorp adalah perusahaan milik Chaerul Tanjung (CT), seorang konglomerat sukses asal Jakarta lulusan Universitas Indonesia dari fakultas kedokteran gigi. Pria yang lahir 16 Juni 1962 ini memulai bisnis pada tahun 1987 dengan mendirikan pabrik sepatu, dan pada tahun  2017  bisnisnya  berkembang  di  berbagai  sector,  antara  lain  perbankan  &  jasa keuangan, media online, pusat hiburan, jasa & perdagangan, asuransi, tour & trafel, food & Baverages, fashion, perkebungan, serta hotel.
Di bisnis pertelevisian, awalnya CT memiliki Trans TV yang didirikan tahun 2001. Pada tahun  2006  ia  membeli  55%  saham  TV7  dari  Kelompok  Kompas  Gramedia  (KKG), sehingga  menjadi  perusahaan  yang  mengendalikan  TV7  dan  mengubah  namanya menjadi  Trans  7  (Harianto,  2014).  TV  7  sendiri  awalnya  didirikan  dan  dimiliki  oleh Sokoyo  namun  dijual  karena  selalu  merugi  kepada  Jakob  Oetama  pengusaha  pers kawakan  dari  KKG.  CTCorp  menggunakan  jaringan  Trans  TV  untuk  mengembangkan Trans 7 sehingga memiliki 32 stasiun TV local anak perusahaan di 30 provinsi. Bersama Ishadi SK (mantan direktur TV public milik negara, TVRI), CT sukses memperoleh break event point bagi Trans TV hanya 2 tahun sejak didirikan (Okky, 2008). Stasiun Trans TV sendiri memiliki 32 stasiun TV anak perusahaan yang tersebar di 29 provinsi. Trans TV dan  Trans  7  fokus  pada  hiburan  dengan  segmen  pasar  yang  sama.  Trans  Corp  juga memiliki perusahaan TV berlangganan dan mendirikan CNN Indonesia yang berformat berita.
Meskipun tidak aktif di politik, namun CT pernah menjadi elit politik Indonesia sebagai menteri  coordinator  perekonomian  (2014),  di  era  pemerintahan  Susilo  Bambang

## 203
Yudoyono. Pikiran CT yang cemerlang di bidang kewirausahaan, membuat CT diangkat sebagai professor di Unair tahun 2015.

## Kelompok Kompas-Gramedia (KKG)
KKG  dimiliki  Jakob  Utama  (lahir  tahun  1931),  seorang  wartawan  kawakan  yang menekuni dunia jurnalistik sejak tahun 1956. KKG memiliki 68 media cetak, dan 28 web site. Kompas adalah salah satu suratkabar milik KKG yang memiliki oplah paling besar di Indonesia  (Widyatama,  2017a).  Selain  media  cetak,  KKG  mempunyai  bisnis  di  bidang radio, hotel, PR agensi dan bisnis lain (Lim, 2011).
Setelah menjual saham TV7 kepada CT, tahun 2011 muncul keinginan KKG mendirikan stasiun TV kembali dengan mendirikan PT. Cipta Megaswara Televisi, sebuah perusahaan penyedia  konten,  dengan  nama  Kompas  TV.  Berdasar  pengalaman  mengelola  TV7, membuat KKG mempu mengembangkan Kompas TV secara lebih baik. Perusahaan ini bekerjasama  dengan  TV  local  di  23  provinsi  untuk  membangun  TV  jaringan  dengan callsign  Kompas  TV  (KPI,  2017).  Sebanyak  70%  isi  Kompas  TV  berisi  berita  dan  30% lainnya pendidikan dan entertainment yang mendidik.
Jakob  Oetama  dan  KKG  menjaga  jarak  pada  politik.  Jokob  Oetama  lebih  banyak menghabiskan waktunya dalam jurnalistik. Ia menerima gelar Dr (HC) dari Universitas Gadjah  Mada di  bidang  komunikasi.  Ia  juga  menerima Bintang  Mahaputra  Utama dari pemerintah Indonesia tahun 1973, atas dedikasinya di bidang jurnalistik.

## Media Group
Media Indonesia Group didirikan dan dimiliki Surya Paloh (lahir 16 Juli 1951), seorang pebisnis pers cetak dari Aceh. Surya masuk ke industri pers sejak tahun 1986. Ia adalah salah satu pelopor kebebasan pers, pemilik suratkabar Media Indonesia, yang beroplah terbesar kelima di Indonesia. Surya Paloh juga memiliki Lampung Post dan Burneo Post (Lim, 2011), dan sejak tahun 2000, memiliki Metro TV.
Surya memulai bisnis sejak masih muda, yaitu menjadi pemasok barang hasil bumi pada beberapa toko eceran. Sebelum memasuki jurnaslitik, Surya bekerja berganti-ganti dalam dalam  bidang,  antara  lain  menjadi  distributor  mobil  Ford  dan  Volkswagen  (1973), perhotelan  (1975),  kemudian  masuk  di  bidang  perdagangan.  Tahun  1986,  Surya mendirikan  suratkabar  harian  Prioritas.  Suratkabar  ini  sukses,  namun  tidak  berumur panjang, karena pemerintah mencabut ijin usahanya dengan alasan melanggar kode etik jurnalistik.  Pengalaman  berbisnis  pers  membuat  Surya  tetap  berbisnis  pers  dengan mendirikan harian Media Indonesia (1989) bersama T. Yously Syah. Surya bekerasama dengan penerbitan daerah, dan menerapkan caranya yang sukses mengelola Prioritas. Di awal era reformasi, Surya mendirikan Metro TV sebagai TV berita yang mengudara secara nasional 24 jam per hari, didukung teknologi fully digital .
Selain sebagai seorang tokoh pers, Surya aktif di organisasi social politik dan menjadi salah satu tokoh politik yang berpengaruh di Indonesia. Sebagai anak seorang tentara, Surya mendirikan organisasi anak-anak ABRI (PP-ABRI) di Medan. Ia juga ikut merintis pendirian organisasi serupa di tingkat nasional pada tahun 1978, dimana organisasi itu dinamakan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) di tingkat nasional. Di bidang politik, awalnya Surya aktif sebagai pengurus partai Golkar, namun tahun 2011, Surya mendirikan partai Nasional Demokrat.
Pada saat aktif di Golkar, tahun 2003 Surya pernah mengikuti konvensi calon presiden, namun kalah pada tahap awal. Kekalahan Golkar pada pemilu 2004, membuat partai ini pecah.  Beberapa  tokohnya  mendirikan  partai  sendiri.  Tahun  2010  Surya  mengajak puluhan tokoh nasional mendeklarasikan organisasi sosial bernama Nasional Demokrat. Logo  organisasi  mirip  dengan  logo  Metro  TV.  Surya  membesarkan  organisasi  dengan cepat,  dengan  mengusung  slogan  ‘Restorasi  Indonesia.’  sehingga  membuat  Nasional Demokrat sangat populer. Ia menggunakan stasiun televisinya untuk mempromosikan organisasi  tersebut.  Setahun  kemudian,  organisasi  berubah  menjadi  Partai  politik, dengan nama Partai NasDem (Nasional Demokrat), dimana Surya Paloh menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai, dan pada tahun 2013 menjadi ketua partai.
Kagiatan  Surya  di  politik,  sangat  memengaruhi  Metro  TV.  Stasiun  TV  ini  sering menyiarkan iklan dan kegiatan Partai Golkar saat Surya aktif di Golkar. Metro juga banyak menyiarkan iklan dan kegiatan Nasdem, baik sebelum maupun setelah menjadi partai. Saat  pemilihan  presiden  2014,  Surya  bersama  koalisi  Indonesia  Hebat,  berjasil memenangkan kompetisi, mengusung Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Saat ini, Metro TV cenderung menjadi media pendukung pemerintah  (Ardiyanti, 2014; Belekubun et al., 2015).

## Rajawali Corpora
Induk penyiaran TV berikutnya yang mendominasi langit Indonesia adalah R TV. Stasiun TV  ini  didirikan  tahun  2009  dan  dimiliki  oleh  Sofia  Koswara,  seorang  pengusaha furniture dan kerajinan melalui PT. Metropolitan Televisindo. Stasiun TV ini berkembang cepat, karena dalam waktu 1,5 tahun berhasil membangun kerjasama jaringan di 26 kota di  15  provinsi. Awalnya,  RTV  bernama  B  Channel,  namun  tahun  2014  berganti  nama menjadi RTV, setelah saham mayoritas dibeli Peter Sondakh melalui Rajawali Corpora. Peter  Sondakh  adalah  konglomerat  dan  rekan  bisnis  Bambang  Trihatmodjo  yang mendirikan RCTI (Ariyani & Evan, 2014). Rajawali Corp adalah holding company yang memiliki banyak bisnis, yaitu media, telekomunikasi, periklanan, perkebungan, property, pertambangan, transportasi, sumber daya alam dan infrastruktur. Pengalaman di RCTI membuat  Peter  Sondakh  berhasil  mengambangkan  RTV  dengan  cepat,  dimana  tahun 2017 R TV memiliki jaringan siaran di 28 provinsi (KPI, 2017).
Indigo Multimedia

## 205
TV berikutnya yang mendominasi Indonesia adalah Net TV yang didirikan tahun 2012 dan  dimiliki  oleh  PT.  Indika  Multimedia.  Perusahaan  ini  didirikan  oleh  Wishnutama Kusubandio  dan  Agus  Lasmono.  Pada  tahun  2006-2008,  Wishnutama  adalah  direktur utama  Trans  7,  sementara  Agus  adalah  pemilik  dan  direktur  Indika  Group,  sebuah Holding company yang mempunyai bisnis di bidang energy dan sumber daya. Agus bukan pemain baru di industri TV, karena ia pernah menjabat sebagai komisaris di SCTV (SCM, 2012). Ia adalah anak Sudwikatmono (mantan pemilik SCTV), sehingga Agus merupakan kerabat  keluarga  Cendana.  Net  TV  menggunakan  jaringan  terrestrial  Spacetoon  yang dimiliki Sukoyo, salah satu pendiri TV7. Indika Gorup membeli 95% saham Spacetoon dan  mengganti  namanya  menjadi  Net  TV.  Sebagai  induk  jaringan,  Net  TV  memiliki  26 anggota televisi local di 22 provinsi (Kominfo, 2017).
Pada masa pemerintahan periode kedua Joko Widodo, Wishnutama Kusubandio diangkat presiden menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Indonesia Maju. Wishnutama dikenal sebagai salah satu  tokoh  kunci  bersama  Erick  Thohir  dibalik  perancang  aksi  Presiden  Jokowi  yang menaiki motor dalam upacara pembukaan Asian Games-ke 18. Aksi motor Jokowi dalam pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia 2018 tersebut dikenang sebagai salah satu aksi paling menarik yang mengudang banyak kekaguman publik.  Dalam Asian Games tersebut, Erick Thohir menjadi Ketua Organizing Committe (Inasgoc). Belakangan, Erick juga  dipilih  Joko  Widodo  menjadi  Ketua  Tim  Sukses  Pemenangan  Kampanye  Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden 2018. Akhirnya, Arick Thohir diangkat menjadi Menteri BUMN oleh Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju. Erick Thohir sendiri juga memiliki usaha dibidang industri penyiaran TV melalui group Mahaka dan memiliki stasiun TV lokal JakTV di Jakarta.

## SIMPULAN
Dari  671  stasiun  TV  swasta  yang  bersiaran  free  to  air,  hanya  ada  14  stasiun  TV  yang mendominasi  Indonesia.  Semua  stasiun  TV  yang  mendominasi  adalah  milik  pemodal besar. Mereka berasal dari empat kelompok utama, yaitu pengusaha, jurnalis, praktisi broadcaster, dan politisi. Karena modal besar, mereka mampu membangun jaringan dan bersiaran  sampai  di  daerah-daerah.  Mereka  memperluas  siarannya  dengan  beberapa cara, yaitu akuisisi, patungan, penyertaan investasi, maupun kerjasama strategis lainnya. Cara-cara seperti ini mampu membangun kekuatan perusahaan. Pemerintah cenderung membiarkan dan menyetujui perilaku bisnis penyiaran TV yang mendominasi tersebut, meski dominasi tersebut menimbulkan dampak negative bagi masyarakat.
Dalam  prakteknya,  dijumpai  stasiun  TV  swasta  bersiaran  berjejaring  mengabaikan regulasi  sebagaimana  termaksud  dalam  UU  nomer  32  tahun  2002  tentang  penyiaran. Namun  ironisnya,  Komisi  Penyiaran  Indonesia  (KPI)  belum  menjatuhkan  sangki  atas pelanggaran tersebut. Di lain pihak, pemerintah dan broadcaster TV cenderung bersikap
melakukan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan atara kedua belah pihak. Broadcaster  TV  menggunakan  stasiun  televisinya  untuk  mendukung  pemerintah sementara pemerintah memberikan perlindungan dan iklim usaha bagi broadcaster TV melalui peraturan yang lebih mendukung TV eksisting.
Semua stasiun TV yang mendominasi siaran TV di Indonesia dan mampu menjadi induk jaringan,  adalah  perusahaan  TV  dari  Jakarta.  Kadaaan  ini  mengakibatkan  keberadaan penyiaran TV di Indonesia tidak mengalami perbedaan yang berarti antara sebelum dan sesudah  perberlakuan  UU  penyiaran  nomor  32  tahun  2002,  dimana  stasiun  TV  dari Jakarta  lebih  banyak  mendominasi  isi  siaran.  TV  local  belum  ada  yang  mampu membangun siaran berjejaring seperti 14 induk televisi yang dibahas dalam artikel ini.
Pada  stasiun  TV  yang  mendominasi,  kegiatan  dan  orientasi  politik  para  pemilik cenderung  berpengaruh  terhadap  penyiaran  TV  yang  dimilikinya.  Pemilik  cenderung menggunakan medianya untuk mendukung tujuan politiknya sendiri. Akhirnya media TV menjadi  alat  bagi  pemilik  media  untuk  memperjuangkan  kepentingannya  sendiri sehingga  menjadi  media  partisan  dan  tidak  memenuhi  fungsi  ideal  sebagai  wadah mempertemukan seluruh stakeholder.

## REFERENSI
Alfian,  Chu,  G.  C.,  &  Abdullah,  T.  (1981).  Communication  and  Development—An Indonesian Experiment. In Alfian & G. C. Chu (Eds.), Satellite Television in Indonesia (East West, pp. 1–16). Hawai.
Ardiyanti,  H.  (2014).  Keberpihakan  Televisi  pada  Pemilu  Presiden  2014. Jurnal  Info Singkat , VI (10), 14–20.
Ariyani, R. R., & Evan. (2014, May). Bikin RTV, Bisnis Peter Sondakh Kian Menggurita. Tempo.Co Bisnis , 1.
Balcı,  Ş.,  &  Ayhan,  B.  (2015).  Patterns  of  television  viewing  behavior  in  Kyrgyzstan:  A Perspective of uses and gratifications. Journal of Social Sciences of the Turkish World , 75 , 275–312.
Baumann, S., & Hasenpusch, T. C. (2016). Multi-platform television and business models: A  babylonian  clutter  of  definitions  and  concepts. Westminster  Papers  in Communication and Culture , 11 (1), 85–102.
Belekubun,  S.,  Unde,  A.  A.,  &  Cangara,  H.  (2015).  Opini  Tokoh  Partai  Politik  Terhadap Keberpihakan TV One dan Metro TV dalam Pilplres 2014 Di Sulawesi Selatan. Jurnal Komunikasi KAREBA , 4 (2), 88–100.
207
Bhatt, A., & Singh, G. (2017). A study of television viewing habits among rural women of Tehri Garhwal District. IOSR Journal of Humanities and Social Science , 22 (7), 44–56. https://doi.org/10.9790/0837-2207024456
Bhatti,  A.  A.,  Ali,  H.,  &  Hassan,  A.  (2016).  The  role  of  electronic  media  in  political awareness among youth of district okara in pakistan. International Journal for Social Studies , 7 (3), 539–541.
Bolin,  G.  (2014).  Television  Journalism,  Politics,  and  Entertainment:  Power  and Autonomy in the Field of Television Journalism. Television & New Media , 15 (4), 336– 349. https://doi.org/10.1177/1527476414525671
Brown, D., Lauricella, S., Douai, A., & Zaidi, A. (2012). Consuming television crime drama: A uses and gratifications approach. American Communication Journal , 14 (1), 47–60.
Corbett, K. (1996). The Rise of Private Property Rights in the Broadcast Spectrum. Duke Law Journal , 46 , 611–651.
Dominic, Y. R. (2001). Broadcasting, Cable, and the internet and beyond, an introduction to the modern electronic media . Singapore: McGrawhill Book & Co.
EMTEK. (2016). Boundless Possibilities Ahead . Jakarta.
Enrique, Z.-P. (1993). The Argentina case: Television in the 1989 presidential election. In S.  Thomas  E  (Ed.), Television,  politics,  and  the  transition  to  democracy  in  Latin America (pp. 55–80). Washington DC: The Woodrow Wilson Center Press.
Eriyanto, A., & Mutmainnah, N. (2019). Indonesia - Media Landscape (pp. 5–6). pp. 5–6. European Journalism Centre (EJC).
Gautam.  (2015).  Effects  of  News  Talk  Shows  in  Voting  Behavior. Journal  of  Mass Communication  &  Journalism , 05 (06),  5–7.  https://doi.org/10.4172/2165- 7912.1000262
Grace Swestin. (2008). When media and politics collide: the involvement of Indonesian media practitioners in politics in the wake of democracy. Scriptura , 2 (2), 106–116. https://doi.org/10.9744/scriptura.2.2.106-116
Gurleen,  E.  K.,  &  Sukhmani,  D.  (2011).  A  study  of  TV  viewership  patterns  among youngsters  in  Northern  India. International  Journal  of  Multidisciplinary  Research , 1 (5), 141–160.
Harianto, R. (2014). Realitas TV Lokal dan Celah Hukum : Studi Kasus Kerjasama Kompas TV dan BCTV Surabaya . 04 .
Hollander, E., D’Haenens, L., & Bardoel, J. (2009). Television performance in Indonesia:
Steering  between  civil  society,  state  and  market. Asian  Journal  of  Communication , 19 (1), 39–58. https://doi.org/10.1080/01292980802618098
Jebril, N., Stetka, V., & Loveless, M. (2013). Media and Democratisation: What is Known about the Role of Mass Media in Transitions to Democracy . London.
Kitley,  P.  (2000).  Television,  Nation,  and  Culture  in  Indonesia.  In  G.  Berchowitz  (Ed.), Media  International  Australia  incorporating  Culture  and  Policy (Vol.  1). https://doi.org/10.1177/1329878x0210300120
Kominfo. (2016). The List of Indonesia TV stations . Jakarta.
Kominfo. (2017). TV Broadcast in Indonesia, 2017 (p. 19). p. 19. Jakarta: Kominfo.
KPI. (2017). Sistem Siaran Jaringan di Indonesia . Jakarta.
Kunelius, R., & Reunanen, E. (2012). Media in political power: A parsonian view on the differentiated  mediatization  of  Finnish  decision  makers. International  Journal  of Press/Politics , 17 (1), 56–75. https://doi.org/10.1177/1940161211424207
Lim, M. (2011). @ Crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia (pp. 1–32). pp. 1–32. Participatory Media Lab & Ford Foundation.
Lubatkin, M. H., Ling, Y., & Schulze, W. S. (2007). An organizational justice-based view of self-control and agency costs in family firms. Journal of Management Studies , 44 (6), 955–971. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00673.x
Maniago,  E.  R.  D.  (2007).  Communication  Variables  Favoring  Celebrity  Candidates  in Becoming Politicians: A Case Study of the 1998 and 2004 Elections in the Philippines. Southeast Asian Studies , 44 (4), 494–518.
MarketLine. (2017). Broadcasting & Cable TV in Indonesia . London.
Masduki. (2006). Kontroversi regulasi penyiaran di Indonesia. Jurnal Komunikasi , 1 (1),
53–64.
McCombs,  M.  (2004). Setting  the  agenda,  The  mass  media  and  the  public  opinion . Cambridge, UK: Polity Press.
MCMC. (2018). Connectivity: Key to digital transformation, industry performance report 2018 .
Mehraj,  H.  K.,  Bhat,  A.  N.,  &  Mehraj,  H.  R.  (2014).  Impacts  of  media  on  society:  A sociological  perspective. International  Journal  of  Humanities  and  Social  Science Invention , 3 (6), 56–64.
Mishra, A. K. (2016). Economic and Business Television Channels in India and their role
in  propagating  the  contents  for  common  man. Online  Journal  of  Multidisciplinary Research (OJMR) , 2 (3), 32–44.
MNC. (2017). King of Prime Time, Annual Report . Jakarta.
Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia . Jakarta.
Oates, S., & Roselle, L. (2000). Russian Elections and TV News: Comparison of Campaign News  on  State-Controlled  and  Commercial  Television  Channels. International Journal of Press/Politics , 5 (2), 30–51.
OECD.  (2013). Policy  Roundtables:  Competition  Issues  in  Television  and  Broadcasting . Paris.
Okky, I. F. N. (2008). Deskripsi Kebijakan dan Proses Produksi Tayangan di Trans TV dan Trans 7 Pasca Integrasi Horozontal dibawah Trans Corpora . Universitas Indonesia.
Pansardi, P. (2013). A non-normative theory of power and domination. Critical Review of International Social and Political Philosophy , 16 (5), 614–633.
https://doi.org/10.1080/13698230.2012.691204
Perez-Linan,  A.  (2002).  Television  News  and  Political  Partisanship  in  Latin  America.
Political Research Quarterly , 55 (3), 571–588. https://doi.org/10.1177/106591290205500304
Philippine Statistics Authority. (2018). Philippines in Figures 2018 .
Popoola, I. S. (2004). Broadcast Media and the New Revenue Generation Drive: A Threat to Human Rights. International Journal of Communication , (1), 135–144.
Porto, M. (2007). TV news and political change in Brazil: The impact of democratization on  TV  Globo’s  journalism. Journal  of  Journalism , 8 (4),  363–384. https://doi.org/10.1177/1464884907078656
PWC. (2016). China entertainment and media outlook 2016-2020 .
Rianto,  P.,  &  Poerwaningtias,  I.  (2013).  TV  publik  dan  lokalitas  budaya:  Urgensinya  di tengah dominasi TV swasta Jakarta. Jurnal Komunikasi , 7 (2), 163–176.
Rui,  J.  R.,  &  Stefanone,  M.  A.  (2016).  The  Desire  for  Fame:  An  Extension  of  Uses  and Gratifications Theory. Communication Studies , 67 (4), 399–418. https://doi.org/10.1080/10510974.2016.1156006
Sakr,  N.  (2012).  Social  Media,  Television  Talk  Shows,  and  Political  Change  in  Egypt.
Television & New Media , 14 (4), 322–337.
https://doi.org/10.1177/1527476412463446
Sari, I. P. (2018). Keberpihakan media dalam pemilihan presiden 2014. Jurnal Penelitian Komunikasi , 21 (1), 73–86. https://doi.org/10.20422/jpk.v21i1.492
Schlütz,  D.  M.  (2015).  Contemporary  Quality  TV:  The  Entertainment  Experience  of Complex Serial Narratives. Annals of the International Communication Association , 40 (1), 95–124. https://doi.org/10.1080/23808985.2015.11735257
SCM. (2012). SCM Annual Report: Exciting Future . https://doi.org/10.1002/bies.201100130
Sen, K., & Hill, D. T. (2007). Media, Culture, and Politics in Indonesia (p. 51). p. 51. Retrieved from https://books.google.co.id/books?id=xMhWm38KQcsC&printsec=frontcover&hl=i d&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Shade, D. D., Kornfield, S., & Oliver, M. B. (2015). The Uses and Gratifications of Media Migration:  Investigating  the  Activities,  Motivations,  and  Predictors  of  Migration Behaviors  Originating  in  Entertainment  Television. Journal  of  Broadcasting  & Electronic
Media , 59 (2), 318–341. https://doi.org/10.1080/08838151.2015.1029121
Souisa,  H.  Y.  (2017).  Regulating  convergence:  Challenges  for  contemporary  media  in Indonesia. Asian  Journal  of  Media  and  Communication , 1 (1),  35–50. https://doi.org/10.20885/asjmc.vol1.iss1.art3
Straubhaar, J., Olsen, O., & Nunes, M. C. (1993). The Brazilian case: Influencing the voter. In  S.  Thomas  E  (Ed.), Television,  politics,  and  the  transition  to  democracy  in  Latin America (pp. 118–135). Washington DC: The Woodrow Wilson Center Press.
Sudibyo, A. (2004). Ekonomi politik media penyiaran . Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
Sudibyo, A., & Patria, N. (2013). The television industry in Post-authoritarian Indonesia.
Journal of Contemporary Asia , 43 (2), 257–275. https://doi.org/10.1080/00472336.2012.757434
Undang-Undang  Penyiaran. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2002 Tentang Penyiaran . , (2002).
Viva. (2016). Convergence for Growth .
Walker, C., Orttung, R. W., Walker, C., & Orttung, R. W. (2014). Breaking the News : The Role of State-Run Media. Journal of Democracy , 25 (1), 71–85. https://doi.org/10.1353/jod.2014.0015

## 211
Widyatama,  R.  (2017a).  A  Comparison  of  the  Television  Broadcasting  Business  in  The United States of America and Indonesia. International Journal of Social Science and Economic Research , 02 (10), 5604–5622.
Widyatama,  R.  (2017b).  Capitalism  vs  business  ethics  in  Indonesia’s  television broadcasting. SEA-Practical Applitacion of Science , VI (16), 27–35.
Widyatama,  R.  (2018).  The  impact  of  ambiguity  regulation  in  Indonesia’s  television industry. Actual Problems Of Economics , 1 (199), 28–38.
Woods&Poole  Economics.  (2019). Local  broadcasting:  An  engine  for  economic  growth . Washington DC.
Zarbaliyev,  H.  (2017).  Multiculturalism  in  globalization  era:  History  and  challenge  for Indonesia. International Journal of Scientific Studies , 13 (1), 1–16.