## MEKANISME DAN KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI E-COMMERCE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

## Santonius Tambunan
Pegawai Negeri Sipil santoniustambunan@gmail.com

## Abstract :
The  title  of  this  study  is  the  mechanism  and  the  validity  of  the  transaction  e-commerce  in  terms  of  Article 1320  Indonesian  Civil  Law.  The  research  method  used  in  this  study  is  the  kind  of  normative  research  that examines  the  norms,  principles  and  legal  doctrines  relating  to  the  issues  raised.  The  type  of  research  that researchers use in this study are the type of research on the level of horizontal sync is the norm in terms of the Information and Electronic Transaction Act with the provisions of Article1320Indonesian Civil Law. Offer and acceptance are the stages of pre online buying and selling contracts in e-commerce. In this process the good faith of the parties shall take precedence in the transaction. The momentum of the sales contract e- commerce  can  not  be  separated  from  the  pre-contract  stage.  Although  the  mechanism  is  different transactions, but in general the contract e-commerce trading has occurred since the purchaser or consumer to  send  a  message  of  acceptance  of  the  products  on  offer  to  the  seller  (merchant).  This  suggests  that  the momentum  of  buying  and  selling  contracts  e-commerce  more  closely  at  the  theory  of  acceptance (ontvangstheorie).
Subjective  terms  in  the  transaction  e-commerce  are  consent  of  the  individuals  who  are  bound  thereby  and capacity to conclude an agreement. While the objective terms are a specific subject and an admissible cause. Information and Electronic Transaction Act is a lex specialis provisions of Article1320Indonesian Civil Law. However, in this Act only regulates consent of the individuals who are bound thereby and a specific subject, while  capacity  to  conclude  an  agreement  and  an admissible  cause  has  not  been accommodated.  Therefore, capacity to conclude an agreement and an admissible cause, can refer to the Civil Code as its lex generalis.
Keywords: E-commerce, Sale and Purchase Transaction, Mechanism, Validity

## Pendahuluan
Salah  satu  bentuk  transaksi  elektronik dalam dunia bisnis adalah electronic commerce atau  biasa  disebut  dengan e- commerce maupun e-com.  E-commerce dapat diartikan  secara  gramatikal  sebagai  perda- gangan  elektronik  maksud  dari  perdagangan elektronik  ini  adalah  perdagangan  yang dilakukan  secara  elektronik  dengan  meng- gunakan  internet  sebagai  sebagai  medianya.
Selain  itu e-commerce juga  dapat  diartikan
sebagai  suatu  cara  berbelanja  atau  berdagang secara  online atau direct  selling yang memanfaatkan  fasilitas  internet  di  mana terdapat  website  yang  dapat  menyediakan layanan get  and  deliver .  Perkembangan  ini semakin  memudahkan  orang  maupun  perusa- haan  untuk  melakukan  berbagai  macam transaksi bisnis khusus-nya perdagangan. 1
1 http://rmarpaung .tripod.com/ ElectronicComm erce .doc, diakses pada tanggal 18 April 2012
E-commerce merupakan  model  bisnis modern  yang non-face (tidak  menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan non-sign (tidak me-makai tanda tangan asli). 2 Dalam transaksi e-commerce diciptakan  transaksi  bisnis  yang lebih  praktis  tanpa  kertas  ( paperless )  dan dalam  transaksi e-commerce dapat  tidak bertemu  secara  langsung  ( face  to  face )  para pihak  yang  melakukan  transaksi,  sehingga dapat  dikatakan e-commerce menjadi  peng- gerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. 3
Secara  umum,  dalam  transaksi e- commerce ,  terkandung  dua  permasalahan yang memerlukan penanganan serius.
Pertama, permasalahan yang sifatnya subtantif, yaitu: a) keaslian data massage dan tanda  tangan  elektronik.  Masalah  keotentikan data  massage  menjadi  permasalahan  yang sangat  vital  karena data  massage inilah  yang dijadikan  dasar  utama  terciptanya  suatu kontrak;  b)  Keabsahan (validity) .  Keabsahan suatu  kontrak  tergantung  pada  pemenuhan syarat-syarat  kontrak.  Apabila  syarat-syarat kontrak telah dipenuhi, maka kontrak dinyatakan  terjadi.  Dalam e-commerce ,  ter- jadinya  kesepakatan  sangat  erat  hubungannya dengan penerimaan atas absah dan otentiknya data  massage yang  memuat  kesepakatan  itu;
2 Abdul  Halim  Barkatullah,  2007,  “Urgensi Perlindungan  Hak-Hak  Konsumen  dalam  Transaksi  di E-Commerce”, Artikel dalam Jurnal Hukum No. 2 Vol.
14 April 2007 , hlm. 249-250.
3 Ibid , hlm. 250.
c)  kerahasiaan (confidentiality/privacy) .  Ke- rahasiaan yang dimaksud meliputi kerahasiaan data/atau  informasi  dan  juga  perlindungan terhadap  data  dan  informasi  dari  akses  yang tidak sah dan berwenang; d) keamanan (secu- rity) .  Masalah  keamanan  merupakan  masalah penting  karena  keberadaannya  menciptakan rasa confidence bagi  para user dan  pelaku bisnis,  untuk  tetap  menggunakan  media elektronik  guna  kepentingan  bisnisnya;  e) ketersediaan (availibility) .  Permasalahan  lain yang juga harus diperhatikan adalah keberadaan  informasi  yang  dibuat  dan ditransmisikan  secara  elektronik  yang  harus tersedia setiap kali dibutuhkan.
Kedua, permasalahan  yang  bersifat prosedural,  yaitu  media  internet  menuntut adanya perlindungan dari segi yuridis. 4
Perjanjian e-commerce yang dilakukan oleh  para  pihaknya  bukan  seperti  layaknya perjanjian  pada  umumnya,  tetapi  perjanjian tersebut  dapat  dilakukan  meskipun  tanpa adanya  pertemuan  langsung  antara  kedua belah  pihak,  namun  perjanjian  antar  para pihak  tersebut  dilakukan  secara  elektronik. Pengaturan  mengenai  perjanjian  di  Indonesia hanya mengatur pada perjanjian pada
4 Elisatris  Gultom, Perlindungan  Transaksi Elektronik  (E-Commerce)  Melalui  Lembaga  Asuransi , http: //resources.unpad.ac.id/unpadcontent/uploads/publi kasi dosen/1A%20Aspek%20Yuridis%20asuransi%20EC.p df , hlm. 3-5.
umumnya,  hal  tersebut  diatur  dalam  Pasal 1320  KUH  Perdata  yang  menyebutkan mengenai  syarat  sahsuatu  perjanjian  yang mengikat  para  pihaknya.  Menurut  Subekti, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. 5 Pemenuhan  atas  syarat  tersebut berakibat  pada  perjanjian  yang  telah  dibuat menjadi  sah.  Perjanjian  juga  mengikat  bagi para  pihak  mengenai  hak  dan  kewajibannya, sehingga  pemenuhan  syarat  sahnya  suatu perjanjian  mutlak  untuk  dipenuhi.  Hal  ini kelak  apabila  dikemudian  hari  terjadi  suatu permasalahan  atau  sengketa  maka  penyele- saiannya  dapat  didasarkan  pada  perjanjian yang telah disepakati.
Pengakuan perjanjian e-commerce sebagai  suatu  bentuk  perjanjian  dalam  KUH Perdata  Indonesia  masih  merupakan  perma- salahan  yang  pelik.  Pasal  1313  KUH  Perdata mengenai  definisi  perjanjian  memang  tidak menentukan  bahwa  suatu  perjanjian  harus dibuat  secara  tertulis.  Pasal  1313  KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi  ini  maka  suatu  kontrak  elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk
5 Subekti,  2010, Hukum  Perjanjian,  Cetakan Kedua Puluh Tiga , Jakarta: PT. Intermasa, hlm. 17.
perjanjian  yang  memenuhi  ketentuan  Pasal 1313 KUH Perdata tersebut.
Namun,  pada  prakteknya  suatu  per- janjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis ( paper- based )  dan  bila  perlu  dituangkan  dalam bentuk  Akta  Notaris.  Selanjutnya,  bila mengacu  pada  Pasal  1320  KUH  Perdata sebagaimana  penulis  sebutkan  di  atas,  suatu perjanjian  barulah  sah  jika  memenuhi  syarat subjektif  (ada  kesepakatan  antar  para  pihak dan  para  pihak  cakap  untuk  membuat perjanjian) dan syarat objekif (objek perjanjian harus jelas dan perjanjian dilakukan karena  alasan  yang  halal).  Dalam  transaksi konvensional  di  mana  para  pihak  saling bertemu,  tidak  sulit  untuk  melihat  apakah perjanjian  yang  dibuat  memenuhi  syarat- syarat  tersebut.  Permasalahan  timbul  dalam hal  transaksi  dilakukan  tanpa  adanya  per- temuan  antar  para  pihak.  Di  samping  itu, transaksi e-commerce sangat bergantung pada kepercayaan  di  antara  para  pihak.  Ini  terjadi karena  dalam  transaksi  komersial  elektronik para  pihak  tidak  melakukan  interaksi  secara fisik. Karena itu masalah mengenai keabsahan transaksi e-commerce tersebut  menjadi  hal yang sangat penting.
Perjanjian  dalam e-commerce dengan perjanjian  biasa  tidaklah  berbeda  jauh,  yang membedakan hanya pada bentuk dan
berlakunya.  Media  dalam  perjanjian  biasa yang  digunakan  adalah  tinta  dan  kertas  serta dibuat  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut  mengikat  setelah  ditandatangani, sedangkan  dalam e-commerce perjanjian menggunakan  media  elektronik  yang  ada hanya form atau  blanko  klausula  perjanjian yang  dibuat  salah  satu  pihak  yang  ditulis  dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman web ),  kemudian  pihak  yang  lain  cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan  diriterhadap  perjanjian  tersebut. Berdasarkan  uraian  di  atas,  ada  2  (dua) permasalahan pokok yang akan dibahas, yaitu: 1)  Bagaimana  mekanisme  transaksi  jual  beli e-commerce menurut  hukum  positif  di  Indo- nesia? 2) Bagaimana keabsahan transaksi jual beli e-commerce ditinjau  dari  aspek  syarat subjektif dan syarat objektif Pasal 1320 KUH Perdata?

## PEMBAHASAN
Mekanisme Transaksi Jual Beli Melalui E- Commerce Menurut Hukum Positif di
Indonesia
 Perkembangan  transaksi  jual  beli e- commerce di  indonesia  dan  keter- kaitannya  dengan  kontrak  jual  beli secara konvensional
Pada  prinsipnya,  transaksi  perdagang- an dengan menggunakan teknologi e-
commerce sesungguhnya  merupakan  suatu model kontrak yang sama dengan kontrak jual beli  konvensional  yang  dilakukan  dalam masyarakat.  Jual  beli  secara  konvensional yang  dilakukan  oleh  masyarakat  hingga  saat ini  dilakukan  baik  itu  berdasarkan  sistem KUH Perdata maupun menurut sistem hukum adat.  Menurut  hukum  adat  Indonesia,  yang dinamakan  jual  beli,  bukanlah  persetujuan belaka  yang  berada  di  antara  kedua  belah pihak,  tetapi  adalah  suatu  penyerahan  barang oleh  si  penjual  kepada  si  pembeli  dengan maksud  memindahkan  hak  milik  atas  barang itu  dengan  syarat  pembayaran  harga  tertentu, berupa  uang  oleh  pembeli  kepada  penjual. Dengan  demikian,  dalam  hukum  adat,  setiap hubungan jual beli tidak mengikat kepada asas atau  sistem  obligator  atau  sistem/asas  yang lainnya.
Wirjono  Prodjodikoro  mengemukakan bahwa  dalam  hukum  adat  ada  juga  persetu- juan  antara  kedua  belah  pihak  yang  berupa mufakat  tentang  maksud  untuk  memindahkan hak  milik  dari  tangan  penjual  ke  tangan pembeli  dan  pembayaran  harga  pembeli  oleh pembeli kepada penjual, tetapi persetujuan itu hanya  bersifat  pendahuluan  untuk  suatu perbuatan  hukum  tertentu  yaitu  berupa
penyerahan  tadi.  Selama  penyerahan  barang belum terjadi, maka belum ada jual beli. 6
Tentang  perjanjian  jual  beli,  dianggap sudah  berlangsung  antara  pihak  penjual  dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat  tentang  keadaan  benda  dan  harga barang  tersebut,  sekalipun  barangnya  belum diserahkan  dan  harganya  belum  dibayarkan (Pasal 1458 KUH Perdata). Jual beli tiada lain dari  persesuaian  kehendak (wis  overeens- teeming) antara penjual dan pembeli mengenai barang  dan  harga.  Barang  dan  hargalah  yang menjadi essensial perjanjian jual beli.
Tanpa  ada  barang  yang  hendak  dijual, tidak  mungkin  terjadi  jual  beli.  Sebaliknya jika  barang  objek  jual  beli  tidak  dibayar dengan sesuatu harga, jual beli dianggap tidak ada.  Cara  dan  terbentuknya  perjanjian  jual beli,  bisa  terjadi  secara openbaar/ terbuka, seperti  yang  terjadi  pada  penjualan  atas  dasar eksekutorial  atau  yang  disebut excutoriale verkoop .  Penjualan  eksekutorial  mesti  dilaku- kan  melalui  lelang  di  muka  umum  oleh pejabat  lelang,  akan  tetapi  cara  dan  bentuk penjualan eksekutorial yangbersifat umum ini, jarang  sekali  terjadi.  Penjualan  demikian harus memerlukan keputusan pengadilan.
Dari  pembahasan  di  atas  dapat dipahami bahwa jual beli secara konvensional
6 Wirjono Prodjodikoro, 1958, Hukum Perdata tentang  Persetujuan-Persetujuan  Tertentu ,  Bandung: Vorkink-van Hoeve,hlm. 26.
yang  terjadi  dalam  lalu  lintas  kehidupan masyarakat  sehari-hari  adalah  jual  beli  antara tangan  ke  tangan,  yakni  jual  beli  yang dilakukan  antara  penjual  dan  pembeli  tanpa campur tangan pihak resmi dan tidak perlu di muka  umum.  Bentuk  jual  belinya  pun, terutama jika objeknya barang-barang bergerak  cukup  dilakukan  dengan  lisan, kecuali mengenai benda-benda tertentu, terutama  mengenai  objek  benda-benda  tidak bergerak  pada  umumnya,  selalu  memerlukan bentuk  akta  jual  beli.  Tujuan  akta  ini  hanya sekedar  mempelajari  jual  beli  itu  dengan keperluan  penyerahan  yang  kadang-kadang memerlukan  penyerahan  yuridis  di  samping penyerahan nyata.
Memperhatikan  uraian  di  atas  menge- nai persamaan antara transaksi perdagangan e- commerce dengan  jual  beli  secara  konven- sional,  maka  dapat  dilihat  bahwa  letak perbedaan utamanya adalah hanya pada media yang  digunakan.  Pada  transaksi e-commerce , media  yang  digunakan  adalah  media  elek- tronik  atau  internet.  Sehingga  kesepakatan ataupun  kontrak  yang  tercipta  adalah  melalui online .  Kemudian,  hampir  sama  pula  dengan kontrak  jual  beli  konvensional,  kontrak  jual beli e-commerce tersebut  juga  terdiri  dari penawaran  dan  penerimaan.  Sebab  suatu kesepakatan  selalu  diawali  dengan  adanya
penawaran  oleh  salah  satu  pihak  dan penerimaan oleh pihak yang lainnya. 7
Dalam  perkembangannya  kontrak  jual beli e-commerce menghadapi  permasalahan teknis  teknologi  dan  masalah  hukum.  Per- masalahan  teknlogi  yang  meliputi  keraha- siaan,  keutuhan  pesan  ( integrity ),  identitas para  pihak  dan  hukum  yang  mengatur transaksi tersebut. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan  tersebut  dikem- bangkanlah teknik kriptografi ( crypto- graphy ). 8
Regulasi  yang  telah  ada  saat  ini,  yaitu Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik hanya membahas mengenai transaksi  elektronik  secara  umum  saja.  Haal ini terlihat pada Pasal 17 – 22 Undang-undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang membahas  tentang  Transaksi  Elektronik. Sedangkan dalam  ketentuan  Pasal  28  ayat  1 membahas  tentang  perbuatan  yang  dilarang yang  berhubungan  dengan  transaksi  elek- tronik.
Regulasi  ini  nantinya  bisa  menjadi pegangan  dari  khalayak  dalam  melakukan
7 Atip Latifulhayat, 2002,  “Perlindungan Data Pribadi  dalam  Perdagangan  Secara  Elektronik  ( E- Commerce ),  Artikel  dalam Jurnal  Hukum  Bisnis,
Volume 18 Maret , hlm. 28.
8 Dalam  teknik  kriptografi  dikenal  ada  2  (dua) kategori encryption types yang secara umum digunakan untuk pengiriman data, bertransaksi dalam perdagangan,  sistem  pembayaran  di  internet.  Metode pertama  menggunakan symmetric-key dan  metode kedua menggunakan Asimetris/public key .
transaksi  perdagangan  secara  elektronik  dan diharapkan dengan adanya regulasi ini, sistem e-commerce dapat  berjalan  dengan  baik, terstruktur,  dan  terjamin  dalam  pelaksanaan- nya.  Memang  dalam  Undang-undang  Infor- masi  dan  Transaksi  Elektronik  hal  yang seringkali  disorot  adalah  masih  belum  tegas diatur  mengenai  bentuk  perlindungan  kepada konsumen dalam transaksi e-commerce .
 Penawaran  dan  penerimaan  secara online sebagai  bentuk  pra  kontrak dalam transaksi jual beli e-commerc e
Dalam setiap kontrak jual beli maupun bentuk  kontrak  lainnya  akan  melalui  tiga rangkaian  tahapan  hingga  pelaksanaan  dari kontrak, yakni : a) tahap pra contractual , yaitu adanya  penawaran  dan  penerimaan;  b)  tahap contractual , yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; dan c) tahap post  contractual ,  yaitu  pelaksanaan perjanjian. 9 Hal  yang  paling  penting  sebelum menuju  kepada  kesepakatan  dalam  setiap kontrak  adalah  tahapan  pra  kontrak,  yaitu adanya  penawaran  dan  penerimaan  di  antara para pihak.
Sama  halnya  dengan  pra  kontrak  pada umumnya,  pra  kontrak  dalam  transaksi  jual beli yang menggunakan e-commerce biasanya
9 H.  Salim  HS,  2010, Perkembangan  Teori Dalam Ilmu Hukum , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 164.
akan  didahului  oleh  penawaran  jual,  pe- nerimaan  beli.  Sebelum  itu,  dapatsaja  terjadi penawaran  secara online ,  misalnya  melalui website, situs  internet  atau  melalui  posting  di mailing  list dan news  group atau  melalui undangan  para customer melalui  model business to business .
Penawaran  dalam  hukum  positif  Indo- nesia  merupakan  suatu  “ invitation  to  enter into  a  binding  agreement ”.  Tawaran  merupa- kan suatu tawaran jika pihak lain menganggap atau  memandangnya  sebagai  suatu  tawaran, suatu  perbuatan  seseorang  beralasan  bahwa perbuatan  itu  sendiri  sebagai  ajakan  untuk masuk  kedalam  suatu  ikatan  kontrak,  maka hal  ini  dapat  dianggap  sebagai  suatu  tawaran. Dalam  transaksi  jual  beli  yang  menggunakan e-commerce ,  khususnya  jenis business  to customer yang  melakukan  penawaran  adalah merchant atau produsen/penjual.
Para merchant atau  penjual  tersebut memanfaatkan website untuk  menjajakan produk  dan  jasa  pelayanan.  Para  penjual  ini menyediakan semacam storefront yang berisikan  katalog  produk  dan  pelayanan  yang diberikan  dan  para  pembeli  seperti  berjalan- jalan  di  depan  toko-toko  dan  melihat-lihat barang-barang di dalam etalase.
Dalam website tersebut  biasanya  di- tampilkan  barang-barang  yang  ditawarkan, harganya,  nilai rating atau poll otomatis
tentang  barang  itu  yang  diisi  oleh  pembeli sebelumnya,  spesifikasi  tentang  barang  ter- sebut  dan  menu  produk  lain  yang  ber- hubungan,  dan  penawaran  tersebut  terbuka bagi semua orang sehingga semua orang yang tertarik dapat melakukan window shopping di toko-toko online ini.  Tawaran  ini  adalah  per- nyataan mengenai syarat-syarat yang dikehen- daki oleh penawar supaya mengikat, jika suatu tawaran  diterima  sebagaimana  adanya  berarti persetujuan  itu  tercapai.  Dalam  transaksi bisnis  yang  menggunakan e-commerce ini, suatu  tawaran  boleh  dilakukan  terhadap seseorang  tertentu  dan  hanya  terbuka  baginya untuk  menerimanya.  Selain  itu  tawaran  juga boleh  diberikan  dan  hanya  terbuka  kepada kelompok  dan  dalam  hal  ini  hanya  orang- orang  yang  tergabung  dalam  kelompok  itu saja  yang  diperbolehkan  untuk  menerima tawaran tersebut.
Dalam proses penawaran, penjual juga mesti  beritikad  baik  di  dalam  memberikan informasi mengenai barang yang diperdagang- kan  melalui e-commerce tesebut.  Hal  itu juga ditegaskan  dalam  Pasal  17  ayat  (2)  Undang- undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik yang  menentukan  bahwa  para  pihak  yang melakukan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  beritikad  baik dalam  melakukan  interaksi  dan/atau  pertukar-
an  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
Dalam  kedudukannya  juga  sebagai pelaku usaha, maka penjual transaksi jual beli e-commerce ini  tidak  hanya  tunduk  pada sistematika  Undang-undang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  akan  tetapi  juga  tunduk pada  sistematika  Undang-undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (selanjutnya  disebut  Undang-undang  Perlin- dungan  Konsumen)  dalam  rangka  hubungan hukumnya  dengan  konsumen  selaku  pembeli. Sebagai  pelaku  usaha  oleh  Undang-undang Perlidungan  Konsumen  menegaskan  bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan  informasi  yang  benar  dan  tidak menyesatkan  atas  produk  barang  dan/jasa yang  ditawarkan  kepada  konsumen.  Hal tersebut  secara  tegas  diatur  dalam  Pasal  7 huruf b Undang-undang Perlindungan  Konsu- men  yang  menentukan  bahwa  pelaku  usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
Transaksi  pra  kontrak  secara online dalam e-commerce ini  menurut Research Paper  on  Contract  Law memiliki  banyak variasi,  yakni:  transaksi  melalui chatting dan
video  conference ,  transaksi  melalui e-mail ,
dan  Transaksi  melalui Web atau  Situs. 10
Transaksi melalui chatting atau video conference adalah  seseorang  dalam  melaku- kan  penawaran  sesuatu  barang  dengan menggunakan  model  dialog  interaktif  melalui internet,  seperti  melalui  telepon, chatting dilakukan  melalui  tulisan,  sedangkan video conference dilakukan  melalui  media  elek- tronik,  di  mana  seseorang  dapat  melihat langsung  gambar  dan  mendengar  suara  pihak lain  yang  melakukan  penawaran  dengan menggunakan alat ini. 11
Transaksi dengan menggunakan e-mail dapat  dilakukan  dengan  cara  mudah  di  mana dalam  hal  ini  kedua  belah  pihak  harus memenuhi  syarat,  yaitu  memiliki e-mail address .  Selanjutnya  sebelum  melakukan transaksi, konsumen sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang  akan  dibeli,  kemudian  konsumen menulis  nama  produk  dan  jumlah  produk, alamat  pengiriman,  dan  metode  pembayaran yang  digunakan.  Konsumen  selanjutnya  akan menerima konfirmasi dari merchant mengenai order barang  yang  telah  dipesan  tersebut. Model  transaksi  melalui web atau  situs  yaitu dengan  cara  di  mana merchant menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual disertai
10 Haris Faulidi Asnawi, 2004, Transaksi Bisnis E-Commerce:  Perspektif  Islam ,  Yogyakarta:  Magistra Insania Press, hlm. 5.
11 Ibid .
dengan  deskripsi  produk  yang  dijual  dalam web atau situs yang telah dibuat oleh penjual. Pada model transaksi ini dikenal istilah order form dan shopping cart . 12
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  penawaran  juga  merupakan proses  yang  penting  di  dalam  transaksi  jual beli e-commerce dan  menjadi  suatu  tahapan pra  kontrak  seperti  jual  beli  pada  umumnya. Melalui  penawaran  dapat  mempertemukan perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara  para  pihak.  Dengan  penawaran, konsumen  selaku  pembeli  dapat  mengetahui setiap  produk  yang  ditawarkan  oleh  penjual secara online . Tentunya dalam menyampaikan informasi  mengenai  produk  barang  dan diperdagangkan  tersebut,  penjual  selaku pelaku  usaha  harus  beritikad  baik  di  dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut yaitu memberikan informasi penawaran yang benar, jelas, dan jujur.
 Momentum  terjadinya  kontrak  jual  beli melalui e-commerce
Sebagaimana  transaksi  bisnis  biasa, dalam  transaksi  jual  beli  yang  menggunakan e-commerce ini,  antara  penawaran  dan penerimaan,  selalu  ada  selang  jangka  waktu tertentu  yang  bisa  singkat  saja  dan  bisa  juga memakan  waktu  yang  cukup  lama.  Dalam
12 Ibid .
transaksi  bisnis  biasa  sebelum  penawaran diakseptir oleh pihak lain, penawaran tersebut dapat  ditarik  kembali,  akan  tetapi  jika penawaran  tersebut  telah  diakseptir,  maka penawaran  tersebut  tidak  dapat  ditarik kembali,  sedangkan  dalam  transaksi  jual  beli yang  menggunakan e-commerce ,  penawaran dapat saja ditarik walaupun sudah ada akseptir oleh pihak lain.
Hal  ini  akan  menimbulkan  masalah, yaitu  berkaitan  dengan  apakah  dalam  hal sesudah  ada  penerimaan  tersebut  tetapi sebelum  jawaban  tersebut  sampai  kepada pihak yang menawarkan, orang yang menawarkan mengirimkan berita yang menyatakan  menarik  kembali  penawarannya dapat  dikatakan  telah  terjadinya  kontrak/ perjanjian atau tidak.
Terkait  dengan  hal  tersebut,  dalam teori-teori  hukum  perdata,  terdapat  beberapa teori mengenai  momentum  terjadinya  kontrak antara  lain: 13 Pertama, teori  Pernyataan ( Uitingstheorie ).  Menurut  teori  ini,  kese- pakatan  terjadi  pada  saat  pihak  yang menerima  penawaran  itu  menyatakan  bahwa ia  menerima  pernyataan  itu. Kedua, teori Pengiriman  ( Verzendtheorie ).  Menurut  teori ini ditetapkan bahwa saat pengiriman jawaban akseptasi  adalah  saat  lahirnya  perjanjian, maka orang mempunyai pegangan yang relatif
13 H. Salim HS, Op. cit , hlm. 166-167.
sedikit pasti mengenai saat terjadinya kontrak. Untuk  transaksi  bisnis  biasa  relatif  lebih mudah, karena misalnya tanggal cap pos dapat dijadikan  sebagai  salah  satu  patokan  utama. Sejak saat surat itu dikirimkan, akseptor tidak lagi mempunyai kekuasaan atas surat tersebut dan sejak saat itu pulalah kontrak telah terjadi. Ketiga, teori Pengetahuan ( Vernemings theorie ). Menurut teori ini pada saat terjadinya kontrak  kemudian  digeser  sampai  pada jawaban  akseptasinya  diketahui  oleh  orang yang  menawarkan.  Dan keempat, teori  Pe- nerimaan  ( Ontvangstheorie )di  mana  teori  ini muncul sebagai jawaban atas kekurangan teori pengetahuan, maka muncullah teori lain, yaitu teori  penerimaan.  Dalam  teori  ini,  saat diterimanya  jawaban,  terlepas  dari  apakah surat  itu  telah  dibuka  atau  dibiarkan  tidak dibuka,  menentukan  saat  lahir/terjadinya perjanjian/kontrak.  Intinya  adalah  saat  surat tersebut  sampai  pada  alamat  si  penerima, maka saat itulah kontrak terjadi.
Memperhatikan  teori  momentum  ter- jadinya  kontrak  di  atas,  maka  yang  perlu terlebih  dahulu  diperhatikan  adalah  bahwa momentum  terjadinya  transaksi  jual  beli e- commerce bergantung  pada  dari  sisi  mana penjual atau merchant dan konsumen pembeli mengganggap  kontrak  tersebut  telah  terjadi.
Menurut  Tan  Kamelo,  momentum  terjadinya kontrak  jual  beli e-commerce itu  tercipta
ketika  dalam  tahap  pra  kontrak  (tahap penawaran  dan  pene-rimaan)  di  mana  pihak yang  ditawarkan  ( offeree )  yaitu  pembeli  atau konsumen  telah  mengirimkan  pesan  kepada pihak  yang  menawarkan  ( offeror )  yaitu penjual atau merchant bahwa pembeli menerima  tawaran  dari  pihak  penjual  atau merchant. 14
Memperhatikan  pendapat  dari  Tan Kamelo mengenai momentum terjadinya kon- trak  jual  beli e-commerce tersebut,  maka menurut  hemat  penulis,  dengan  pembeli telah mengimkan  pesan  untuk  menerima  tawaran dari  penjual  atau merchant ,  secara  tidak langsung  telah  terpenuhi  adanya  unsur kesepakatan.  Oleh  karenanya,  apabila  di- integrasikan  pula  ke  dalam  keempat  teori momentum  terjadinya  kontrak  sebagaimana uraian  sebelumnya,  maka  momentum  terjadi- nya  transaksi  jual  beli e-commerce ini  lebih dekat  pada  teori  penerimaan  ( ontvangs theorie ).
Walaupun  momentum  terjadinya  kon- trak  atau  transaksi  jual  beli e-commerce telah terjadi  ketika  pihak  pembeli  atau  konsumen (pada  tahapan  itu  disebut  juga  sebagai offeree )telah  mengirimkan  pesan  kepada penjual  atau merchant (pada  tahapan  itu
14 Lihat Tan Kamelo, 2005. “Aspek
Perlindungan  Hukum  Dalam  Transaksi  Melalui  Media Internet”,  Artikel  dalam Jurnal  Equality  Vol.  10  No.1 Februari 2005 , hlm. 4.
disebut  juga  sebagai offeror ),  akan  tetapi proses  kontrak  jual  beli e-commerce secara keseluruhan  tidak  bisa  dilepaskan  dalam kerangka  mekanisme  kontrak  jual  beli  pada umumnya.  Mekanisme  transaksi  jual  beli e- commerce memang  selalu  dimulai  dari penawaran  dari  penjual  atau merchant dan kemudian  adanya  penerimaan  dari  konsumen pembeli.  Namun,  proses  yang  selanjutnya perlu  diperhatikan  adalah  dalam  rangka pelaksanaan kontrak, di mana ketika konsumen  tertarik  dan  yakin  akan  barang pilihannya,  maka  konsumen  akan  melakukan proses  pembayaran,  dan  ketika  pembayaran diterima,  tahapan  yang  terakhir  adalah pengiriman  barang  oleh  penjual merchant kepada  pembeli  atau  konsumen.  Semua tahapan itu harus dilakukan dengan itikad baik kedua  belah  pihak  agar  hak  dan  kewajiban masing-masing dapat terpenuhi.
Keabsahan Transaksi Jual Beli E-
Commerce Ditinjau  dari  Syarat  Subjektif danObjektif Pasal 1320 KUH Perdata
 Keabsahan transaksi jual beli e- commerce ditinjau  dari  syarat  subjektif Pasal 1320 KUH Perdata
Transaksi jual beli e-commerce merupakan dampak dari perkembangan teknologi  yang  memberikan  implikasi  pada berbagai  sektor.  Implikasi  tersebut  salah
satunya  berdampak  pada  sektor  hukum. Walaupun  pengaturan  mengenai  masalah e- commerce di Indonesia berpijak pada Undang- undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik, namun  untuk  keabsahannya  juga  tetap bersandar  pada    aturan  dalam  Buku  III  KUH Perdata  khususnya  pengaturan  mengenai masalah  syarat  sahnya  perjanjian  yang  terjadi dalam e-commerce.
Namun  demikian,  dalam  penelitian ini juga akan diungkap bahwa di dalam Undang- undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik ada  beberapa  ketentuan  yang  juga  mengatur mengenai keabsahan suatu kontrak e- commerce .  Ketentuan  yang  mengatur  ke- absahan kontrak e-commerce tersebut merupa- kan  ketentuan  yang  bersifat  khususdari  pada Pasal  1320  KUH  Perdata  sebagai  ketentuan umumnya.  Dengan  kata  lain,  di  sini  dapat diartikan  bahwa  secara  umum  untuk  meng- ukur  keabsahan  suatu  kontrak  jual  beli e- commerce harus berpijak pada ketentuan Pasal 1320  KUH  Perdata  dan  Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  telah diatur syarat sahnya perjanjian di mana secara umum  terdapat  2  (dua)  syarat  utama  sebagai elemen atau unsur pembentukan kontrak yaitu syarat  subjektif  (kesepakatan  dan  kecakapan para  pihak)  serta  syarat  objektif  (hal  tertentu dan  sebab  yang  halal).  Apabila  syarat
subjektif  ini  tidak  terpenuhi,  maka  sebagai konsekuensi  hukumnya  adalah  kontrak  jual beli e-commerce tersebut  terancam  dapat dibatalkan  ( viernietigbaar ).  Melalui  syarat sahnya  kontrak  dalam  Pasal  1320  KUH Perdata yang diterapkan dan diintegrasikan ke dalam  transaksi  jual  beli e-commerce akan dapat  diukur  sejauh  mana  validitas  dari transaksi jual beli e-commerce . Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan mengenai syarat sahnya  kontrak  dalam  hal  syarat  subjektif yaitu  syarat  sepakat  dan  kecakapan  para pihak.
Pertama, syarat  sepakat  para  pihak.
Pasal  1320  ke  1  KUH  Perdata  mensyaratkan adanya  kesepakatan  sebagai  salah  satu  syarat keabsahan kontrak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan  kehendak  masing-masing  untuk menutup  suatu  perjanjian  atau  pernyataan pihak  yang  satu  sesuai  dengan  pernyataan pihak  lain.  Pernyataan  kehendak  tidak  selalu harus  dinyatakan  secara  tegas  namun  dapat dengan  tingkah  laku  atau  hal-hal  lain  yang mengungkapkan  pernyataan  kehen-dak  para pihak.
Syarat  kesepakatan  yang  merupakan cerminan  dari  asas  konsensualisme,  di  mana dengan  adanya  kata  sepakat  telah  lahir kontrak,  ternyata  dalam  lalu  lintas  hukum yang  demikian  kompleks  juga  menimbulkan
problem  pelik  mengenai  pertanyaaan  kapan kontrak tersebut lahir. Penentuan saat lahirnya kontrak  menjadi  kendala,  terutama  apabila penawaran dan penerimaan dilakukan melalui korespondensi atau surat menyurat. Mengenai problematika  demikian  ini,  dalam  bab sebelumnya penulis telah menguraikan bahwa terdapat  4  (empat)  teori  yang  mencoba  mem- berikan  solusi  penyelesaiannya  yaitu:  teori pernyataan,  teori  pengiriman,  teori  penge- tahuan, dan teori penerimaan.
Dalam  KUH  Perdata  terdapat  3  (tiga) hal  yang  dapat  dijadikan  alasan  pembatalan kontrak  berdasarkan  adanya  cacat  kehendak, yaitu:  a)  kesesatan  atau dwaling (Pasal  1322 KUH Perdata); b) paksaan atau dwaling (Pasal 1323-1327);  c)  penipuan  atau bedrog (Pasal 1328 KUH Perdata). 15
Selain  berdasarkan  ketentuan  Pasal 1320  ke  1  KUH  Perdata,  syarat  sepakat  pada kontrak  jual  beli e-commerce juga  ditemukan dalam  ketentuan  Undang-undang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik.  Berdasarkan  hasil penelitian  penulis,  adapun  ketentuan  dalam Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yang  mengatur  mengenai  syarat kesepakatan  dalam  kontrak  jual  beli e- commerce ,  di  antaranya  :  Pertama,  Pasal  6  di mana  berdasarkan  ketentuan  ini  unsur
15 Agus  Yudha  Hernoko,  2010, Hukum Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial , Jakarta: Kencana, hlm. 170-171.
kesepakatan yang dimaksudkan dalam kontrak jual  beli e-commerce adalah  apabila  dalam proses  penawaran,  penjual  atau merchant telah  menampilkan  produk  barang  dan/atau jasanya  secara online untuk  dapat  menarik pembeli  atau  konsumen  dengan  memenuhi unsur-unsur  sebagaimana  disebutkan  dalam pasal  ini  yaitu  terhadap  produk  yang ditawarkan  tersebut  harus:  dapat  diakses, ditampilkan,  dijamin  keutuhannya,  dan  dapat dipertanggungjawabkan  sehingga  menerang- kan suatu keadaan.
Kedua,  Pasal  8  di  mana  berdasarkan ketentuan  ini,  maka  unsur  kesepakatan  yang dimaksudkan  dalam  kontrak  jual  beli e- commerce adalah  berkenaan  dengan  waktu pengiriman  pesan  persetujuan  pihak  pembeli atau  konsumen  kepada  pihak  penjual  atau merchant adalah apabila pembeli telah memenuhi  prosedur  pengiriman  yang  telah ditetapkan  oleh  pihak  penjual  atau merchant .
Prosedur  pengiriman  dimaksud  adalah  pihak pembeli  harus  mengisi form berupa  biodata pembeli  secara  lengkap,  jujur,  dan  jelas kemudian mengirimkan pesan tersebut kepada penjual  melalui  alamat  yang  telah  ditunjuk oleh  penjual  atau merchant .  Hal  ini  bila dikaitkan  dengan  uraikan  penulis  dalam  sub bab  3  dalam  bab  sebelumnya,  bahwa  proses sedemikian  ini  menandakan  bahwa  kontrak jual  beli e-commerce antara  pembeli  dengan
penjual  atau merchant telah  terjadi  karena telah  terjadi  pula  kesepakatan  antara  kedua pihak.
Ketiga,  Pasal  10  di  mana  berdasarkan ketentuan  ini,  unsur  kesepakatan  dalam kontrak  jual  beli e-commerce akan  terpenuhi apabila integritas dari pada pelaku usaha yaitu penjual  atau merchant telah  terjamin.  Untuk mengukur  integritas  dari  setiap  penjual  atau merchat menurut  ketentuan  ini  dibentuklah suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan. Menurut  Penjelasan  Pasal  10  ayat  (1)  Sertifi- kasi  Keandalan  dimaksudkan  sebagai  bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang  berwenang.  Bukti  telah  dilakukan Sertifikasi  Keandalan  ditunjukkan  dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada laman (home  page) pelaku    usaha  tersebut. Akan  tetapi,  ketentuan  ini  sesungguhnya  juga tidak terlalu tegas dalam mengharuskan setiap penjual  atau merchant untuk  melakukan sertifikasi.  Hal  itu  karena  apabila  dicermati dalam Pasal 10 ayat (1) terdapat kata “dapat”. Kata  dapat  merupakan  kata  yang  bermakna fakultatif,  tidak  imperatif.  Artinya,  setiap penjual  atau merchant tidak  wajib  untuk disertifikasi  dan  tetap  bebas  untuk  menjalan- kan  kegiatan  usahanya  walaupun  tanpa  harus disertifikasi  oleh  Lembaga  Sertifikasi  Ke-
andalan.  Untuk  disertifikasi  memerlukan itikad  baik  dan  keinginan  sendiri  dari  setiap penjual atau merchant . Dengan tidak diwajib- kannya  sertifikasi  ini  bagi  penjual  atau merchant ,  maka  menurut  hemat  penulis menunjukkan  ketidaktegasan  pembentuk  un- dang-undang  terutama  dalam  rangka  perlin- dungan  bagi  pembeli  atau  konsumen.  Penjual atau merchant yang  tidak  melakukan  ser- tifikasi dapat berpotensi menimbulkan informasi  yang  sesat  bagi  pembeli  atau  kon- sumen.  Di  sisi  lain  apabila  pembeli  atau konsumen  tersebut  percaya  dengan  produk yang  ditawarkan  oleh  penjual  dan  melakukan proses  pembayaran,  akan  tetapi  di  kemudian hari barang yang dipesan tersebut tidak pernah dikirim  oleh  penjual  atau merchant ,  maka terhadap  kontrak  dengan  pelaku  usaha demikian dapat dimintakan pembatalan karena adanya  unsur  penipuan  atau bedrog sebagai- mana  dirumuskan  Pasal  1321  jo  Pasal  1328 KUH Perdata.
Pasal  11  dan  12  di  mana  berdasarkan ketentuan  tersebut,  maka  untuk  keabsahan suatu  kontrak  jual  beli e-commerce terutama untuk  memenuhi  unsur  kesepakatan,  maka kontrak  tersebut  haruslah  ditandatangani. Namun, tanda tangan di sini tentunya berbeda dengan  tanda  tangan  pada  kontrak  jual  beli konvensional.  Tanda  tangan  dalam  kontrak jual  beli e-commerce dilakukan  dengan
metode  elektronik.  Mengenai  hal  ini  akan penulis  uraikan  secara  khusus  dalam  pem- bahasan tersendiri nantinya.
Ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atas merupakan  elemen  yang  harus  dipenuhi  di dalam  suatu  kontrak  jual  beli e-commerce agar  memenuhi  unsur  kesepakatan.Terkait dengan uraian di atas pula, maka dapat dilihat bahwa  untuk  mengukur  keabsahan  suatu kontrak  jual  beli  melalui e-commerce tidak hanya  mengacu  pada  ketentuan  dalam  KUH Perdata  saja,  akan  tetapi  mengenai  syarat sepakat ini juga telah diatur di dalam Undang- undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Hanya  saja,  beberapa  ketentuan  dalam Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  sebagaimana  penulis  uraikan sebelumnya belum cukup mampu mengakomodir  secara  tegas  untuk  memenuhi unsur kesepakatan yang memberikan perlindungan  kepada  pembeli  selaku  kon- sumen.
Memperhatikan  uraian  di  atas,  maka pemenuhan  syarat  kesepakatan  para  pihak dalam  membuat  kontrak  jual  beli  dalam e- commerce dapat  dipenuhi  apabila  memenuhi ketentuan  di  dalam  KUH  Perdata  dan Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  sehingga  apabila  kontrak  tersebut telah  memenuni  kedua  aturan  tersebut,  maka dari  sudut  pandang  kesepakatan  dianggap  sah
dan  dan  mengikat  para  pihaknya.  Di  dalam unsur  kesepakatan  kontrak  jual  beli e- commerce maka ada 2 (dua) hal yang menurut penulis  menarik  untuk  diperhatikan,  yaitu mengenai  itikad  baik  para  pihak  dan  juga mengenai  kesepakatan  yang  ditandai  dengan tanda tangan elektronik.
Kedua, itikad  baik  para  pihak  menuju kesepakatan. Dalam ketentuan Pasal 5 huruf b dan  Pasal  7  huruf  a  Undang-undang Perlindungan  Konsumen  ditentukan  bahwa baik  itu  konsumen  maupun  pelaku  usaha harus  beritikad  baik  di  dalam  melaksanakan transaksi  atau  kegiatan  usahanya.  Ketentuan ini senada dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  di  mana  ditentukan  bahwa  para pihak  yang  melakukan  Transaksi  Elektronik wajib  beritikad  baik  dalam  melakukan  in- teraksi  dan/atau  pertukaran  Informasi  Elek- tronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  selama transaksi berlangsung.
Memperhatikan kedua peraturan perundangan  tersebut  di  atas,  maka  kaitannya dengan  pemenuhan  unsur  sepakat  dalam transaksi  jual  beli e-commerce adalah  adanya itikad  baik  dari  para  pihak.  Itikad  baik  ini tidak  hanya  dari  penjual  semata  akan  tetapi juga dari konsumen pembeli.
Ketiga , kesepakatan  dengan  meng- gunakan  tanda  tangan  elektronik . Dalam
transaksi  jual  beli e-commerce tidak  jarang untuk  menyatakan  bahwa  kontrak  itu  sama- sama  telah  disepakati  oleh  para  pihak,  maka harus  memerlukan  tanda  tangan.  Akan  tetapi, tanda  tangan  di  sini  tidak  bisa  disamakan dengan tanda tangan sebagaimana kontrak jual beli  konvensional.  Hal  itu  karena  di  dalam kontrak  jual  beli  konvensional  kesepakatan para  pihak  dapat  dituangkan  ke  dalam  kertas dan  para  pihak  dapat  saling  berhadapan. Namun, dalam transaksi jual beli e-commerce hal  ini  tidak  akan  terjadi.  Para  pihak  hanya menuangkan  kesepakatan  di  dalam  kontrak yang dibuat melalui e-mail .
Oleh  karenanya,  instrumen  tanda tangan  yang  digunakan  adalah  tanda  tangan elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 jo. Pasal 7 jo. Pasal 11 Undang-undang Informasi dan  Transaksi  Elektronik,  maka  kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani  dengan digital  signature sama dengan  kekuatan  pembuktian  akta  otentik yang  dibuat  oleh  pejabat  umum  yang berwenang. Tanda tangan elektronik ini untuk menjamin  kepastiannya  harus  dilaksanakan dengan teknik kriptografi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  untuk mencapai  unsur  sepakat  dalam  transaksi  jual beli e-commerce para  pihak  dapat  melakukan penandatanganan  kontrak  elektronik  melalui tanda tangan yang dilakukan secara elektronik
di  mana  tanda  tangan  elektronik  ini  memiliki kekuatan  pembuktian  yang  sama  dengan  akta otentik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang  Infomasi  dan  Transaksi Elektronik.
Keempat, syarat kecakapan para pihak.
Pasal  1320  ke  2  KUH  Perdata  menyaratkan adanya  syarat  kecakapan  para  pihak  untuk melakukan  suatu  perbuatan  hukum  di  mana dalam  hal  ini  adalah  kemungkinan  untuk melakukan  perbuatan  hukum  secara  mandiri yang  mengikat  diri  sendiri  tanpa  dapat diganggu  gugat.  Kecakapan  untuk  melakukan perbuatan  hukum  pada  umumnya  diukur  dari standar  berupa: persoon (pribadi)  diukur  dari usia kedewasaan ( meerderjarig ) dan rechtspersoon (badan  hukum)  diukur  dari aspek kewenangan ( bevoegheid ).
Kecakapan untuk melakukan perbuatan  hukum  bagi  person  pada  umumnya diukur  dari  standar  usia  dewasa  atau  cukup umur  ( bekwaamheid-meerderjarig ). 16 Namun demikian  masih  terdapat  polemik  mengenai kecakapan  melakukan  perbuatan  hukum  yang tampaknya  mewarnai  praktik  lalu  lintas
16 Perlu  dicermati  bahwa  istilah  cukup  umur tidak sama dengan dewasa. Cukup umur dalam  bahasa Belanda meerderjarig sedangkan  dewasa volwassen . Dalam  bahasa  Inggris meerderjarig identik  dengan legal  age sedangkan volwassen dalam  bahasan Inggrisnya adult .  Baik  itu  dewasa, volwassen, dan adult sesungguhnyabukanlah  pengertian  hukum.  Lihat Peter  Mahmud  Marzuki,  2009, Penelitian  Hukum, Cetakan Kelima , Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 68-69.
hukum di masyarakatterkait dengan objek atau perbuatan  hukum  apa  yang  dimaksudkan dewasa.  Pada  satu  sisi  sebagian  masyarakat masih  menggunakan  standar  usia  21  (dua puluh  satu)  tahun  sebagai  titik  tolak kedewasaan  seseorang  dengan  landasan  Pasal 1330 jo Pasal 330 KUH Perdata.
Terkait  dengan  penelitian  ini  di  mana perbuatan  hukum  yang  dimaksudkan  adalah transaksi jual beli e-commerce , maka mengenai syarat kecakapan ini tidak diatur di dalam  Undang-undang  Informasi  dan  Tran- saksi  Elektronik  seperti  halnya  pada  syarat sepakat.  Oleh  karenanya,  untuk  mengukur syarat  kecakapan  para  pihak  dalam  kontrak jual beli e-commerce sepenuhnya berdasarkan pada  ketentuan  atau  sistematika  di  dalam KUH Perdata.
Memang  karena  objek  yang  diatur adalah  berupa  kontrak  jual  beli,  maka  usia dewasa  para  pihak  sehingga  dapat  dikatakan cakap  adalah  tunduk  pada  sistematika  KUH Perdata  yaitu  berumur  21  tahun.  Akan  tetapi, dalam kontrak jual beli e-commerce mensyaratkan  syarat  tertentu  bagi  pihak  yang akan  mengadakan  kesepakatan,  di  mana  hal tersebut  bergantung  pada  situs  penyedia layanan e-commerce ( webstore atau  toko maya).  Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis, ada  beberapa  penjual  atau webstore yang dalam  transaksinya  yang  tidak  perlu  men-
cantumkan  umur  konsumen  pembeli  karena dapat  dimengerti  bahwa  nominal  transaksi juga  tidak  begitu  besar  dan  objek  yang ditawarkan  juga  masih  dapat  dipertanggung- jawabkan. Hal itu dapat dilihat pada transaksi jual  beli  buku,  misalnya  dapat  dilihat  pada www.palasarionline.com di  mana webstore tidak membatasi calon konsumen pembeli dari umur  berapapun.  Namun,  sebagian  besar  dari pengamatan  penulis  juga  ditemukan  suatu syarat  bagi  konsumen  pembeliuntuk  melaku- kan transaksi haruslah telah berumur minimal 18 tahun.
Syarat  ini  dapat  ditemukan  pada  saat konsumen  pembelimengisi form pendaftaran yang berisi mengenai data diri dari  konsumen pembeli,  di  mana  terdapat  suatu  kolom  yang berisi  mengenai  tanggal  lahir,  serta  adanya suatu box yang  harus  di check (√)  yang menyatakan  bahwa  konsumen  pembelitelah berusia  18  tahun.  Sehingga,  kecakapan  kon- sumen  pembelidapat  terlihat  pada  saat  ia melakukan  pengisian form .  Sebagai  contoh dapat ditemukan dalam salah satu bagian Your
User Aggrement eBay dalam
http://www.ebay.com di  mana  disebutkan:
“ use  the  Sites  if  you  are  not  able  to  form legally binding contracts, are under the age of 18,  or  are  temporarily  or  indefinitely suspended from our Sites ”.
Dari kenyataan di atas, dapat diartikan bahwa  seseorang  yang  berusia  di  bawah  18 tahun,  hanya  boleh  menggunakan  eBay.com dengan  keterlibatan  orang  tua  atau  wali.  Hal ini menunjukan bahwa untuk dapat bertransaksi  dengan  layanan  Amazon  maka seseorang  haruslah  berusia  18  tahun  ke  atas, jika  berusia  di  bawah  18  tahun  haruslah diwakilkan kepada orang tua atau walinya.Hal tersebutmemang  tentu  saja  berbeda  dengan apa  yang  diharapkan  atau  diatur  dalam  KUH Perdata  yang  mensyaratkan  seorang  pembeli atau  konsumen  seyogyanya  telah  genap berusia  21  tahun.  Akan  tetapi,  walaupun syarat  kecakapan  ini  sulit  untuk  dipenuhi tertutama  dari  sisi  pembeli  atau  konsumen, pada  kenyataannyakontrak  jual  beli e- commerce tetap  dapat  terjadi  atau  berlaku meskipun  sebagai  konsekuensinya  terhadap pemenuhan    syarat  iniakan  sulit  untuk dibuktikan.  Pembuktiannya  hanya  sebatas yaitu dengan kembali melihat adanya kepercayaan  antar  parapihak  mengenai  apa yang dinyatakan dalam proses transaksi.
 Keabsahan transaksi jual beli e- commerce ditinjau  dari  syarat  objektif Pasal 1320 KUH Perdata
Untuk  mengukur  keabsahan  suatu kontrak atau dalam hal ini kontrak jual beli e- commerce tidak  cukup  hanya  berdasarkan
pada  aspek  subjektif  saja,  yaitu  pada  elemen kesepakatan  dan  kecakapan  para  pihak.  Perlu dipenuhi  syarat  objektif  keabsahan  perjanjian pada  umumnya.  Syarat  objektif  ini  lebih memberikan  konsekuensi  yuridis  di  mana apabila  syarat  ini  tidak  terpenuhi,  maka kontrak  yang  dibuat  akan  batal  demi hukum( nietig ).  Dalam  sub  bab  ini  penulis akan  menguraikan  syarat  objektif  yang  harus dipenuhi  dalam  kontrak  jual  beli e-commerce yaitu syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang  halal  sebagaimanadirumuskan  dalam Pasal 1320 KUH Perdata.Sama halnya dengan uraian  dalam  sub  bab  sebelumnya,  untuk pemenuhan unsur objektif kontrak jual beli e- commerce dalam penelitian ini akan diungkap bahwa  di  dalam  Undang-undang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  juga  ada  ketentuan yang  mengatur  mengenai  syarat  objektif  dari pada kontrak jual beli e-commerce .
Pertama, syarat  suatu  hal  tertentu. Adapun yang menjadi syarat suatu hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 ke 3 KUH  Perdata  adalah  prestasi  yang  menjadi pokok  kontrak  yang  bersangkutan.  Hal  ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajib- an  para  pihak.  Pernyataan-pernyataan  yang tidak  dapat  ditentukan  sifat  dan  luas kewajiban  para  pihak  adalah  tidak  mengikat (batal  demi  hukum).  Lebih  lanjut  mengenai
hal  tertentu  ini  dapat  dirujuk  dari  substansi Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata.
Memperhatikan  rumusan  ketentuan tersebut,  untuk  dapat  menyatakan  sahnya suatu  kontrak  jual  beli e-commerce ,  maka pihak  penjual  atau merchant harus  memenuhi ketentuan  dimaksud.  Adapun  maksud  dari frase  “menyediakan  informasi  yang  lengkap dan  benar”  oleh  Penjelasan  Pasal  9  tersebut meliputi:  Pertama, informasi  yang  memuat identitas  serta  status  subjek  hukum  dan kompetensinya,  baik  sebagai  produsen,  pe- masok,  penyelenggara  maupun  perantara; kedua,  informasi  lain  yang  menjelaskan  hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta  menjelaskan  barang  dan/atau  jasa  yang ditawarkan,  seperti  nama,  alamat,  dan deskripsi barang/jasa.
Berdasar uraian di atas, maka di dalam kontrak  jual  beli e-commerce juga  ada  suatu hal  tertentu  yang  menjadi  objek  dalam perjanjian  atau  kontrak e-commerce tersebut sebagaimana  yang  disyaratkan  dalam  Pasal 1320  ke  3  KUH  Perdata  jo  Pasal  9  Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kedua, syarat  suatu  sebab  yang  halal. Syarat  sebab  yang  halal  dalam  mengukur validitas  suatu  kontrak  diatur  dalam  Pasal 1320  ke  4  KUH  Perdata.  Berdasarkan penelitian penulis, terkait dengan syarat sebab yang  halal  dalam  kontrak  jual  beli e-
commerce , maka syarat ini tidak ditemukan di dalam  Undang-undang  Informasi  dan  Tran- saksi  Elektronik.  Oleh  karena  itu,  apabila mengintegrasikan  syarat  sahnya  perjanjian dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata,  maka  di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi  Elektronik  hanya  mengatur  syarat sepakat  dan  suatu  hal  tertentu  saja.  Dengan demikian,  terkait  dengan  syarat  sebab  yang halal  dalam  sub  bab  ini  sepenuhnya  akan mengacu  pada  ketentuan  atau  sistematika dalam KUH Perdata.
Pengertian sebab yang halal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1320  ke  4  KUH  perdata  harus  dihubungkan dengan  konteks  Pasal  1335  dan  1337  KUH Perdata.  Berdasarkan  kedua  ketentuan  ter- sebut,  suatu  kontrak  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  yang  mengikat  (batal) apabila  kontrak  tersebut:  tidak  mempunyai sebab, sebabnya palsu, sebabnya bertentangan dengan  undang-undang,  sebabnya  bertentang- an  dengan  kesusilaan,  dan  sebabnya  berten- tangan dengan ketertiban umum. 17
Terkait  dengan  pemenuhan  syarat sebab  yang  halal  pada  kontrak  jual  beli e- commerce ,  maka  menjadi  suatu  bukti  bahwa kontrak  tersebut  tidaklah  berbeda  dengan kontrak  atau  perjanjian  pada  umumnya.
17 J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian , Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 321-353.
Penafsiran  sebab  yang  halal  kiranya  tetap mendasarkan  pada  rumusan  Pasal  1335  jo. Pasal 1337 KUH Perdata.
Memperhatikan  keseluruhan  uraian mengenai  pemenuhan  syarat  subjektif  dan objektif  dari  transaksi  jual  beli e-commerce , maka  untuk  menjamin  kepastian  hukum  di dalam  kontrak  jual  beli e-commerce ini, seluruh  syarat  harus  dipenuhi  (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab atau kausa yang halal). Syarat sahnya kontrak ini bersifat komulatif, artinya seluruh persyaratan tersebut harus  dipenuhi,  tidak  dipenuhinya  salah  satu atau lebih syarat dimaksud akan menyebabkan kontrak tersebut akan diganggu keberadaannya,  dibatalkan  ( viernietigbaar ) karena  tidak  memenuhi  syarat  subjektif maupun  batal  demi  hukum  ( nietig )  karena tidak memenuhi syarat objektif.
Berdasarkan  hasil  analisa  penulis  pula di mana terdapat 2 (dua) peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai keabsahan transaksi jual beli e-commerce ini, maka untuk menghindari  terjadi  konflik  antara  aturan perundang-undanganyang  mengatur  tentang keabsahantransaksi  jual  beli e-commerce tersebut, perlu ditinjau asas-asas dari berlakunya suatu peraturan perundang- undangan  sebagai  berikut: 18 a) lex  specialis
18 Lihat  SudiknoMertokusumo,  2003, Mengenal Hukum  Suatu  Pengantar, Yogyakarta:    Liberty,  hlm. 92-94.
derogat  lex  generalis ,  yakni  bahwa  ketentuan hukum  yang  lebih  khusus  mengalahkan ketentuan  hukum  yang  bersifat  umum;  b) lex superior  derogat  lex  inferiori, yaitu  bahwa ketentuan  hukum  yang  lebih  tinggi  akan melumpuhkan  ketentuan  hukum  yang  lebih rendah;  dan  c) lex  posteriori  derogat  legi priori ,  yakni  bahwa  ketentuan  hukum  yang baru mengalahkan ketentuan hukum sebelumnya.
Terkait  konteks  keabsahan  transaksi jual  beli e-commerce dalam  penelitian  ini, akan  didapat  bahwa  berlakunya  asas lex specialis  derogat  lex  generalis di  mana sebagai lex  genaralis -nya  adalah  KUH Perdata,  kemudian  sebagai lex  specialis -nya
adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Undang-undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  harus mengatur  secara  lengkap  dan  komprehensif untuk mengakomodir keabsahan transaksi jual beli e-commerce sebagai  pengejawantahan Pasal  1320  KUH  Perdata  yang  merupakan ketentuan  umum.  Hal  ini  diperlukan  agar dapat  memberikan  kepastian  hukum  bagi transaksi jual beli e-commerce.
Karena  di  dalam  Undang-undang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  saat  ini hanya  mengakomodir  2  (dua)  syarat  dari  4 (empat) syarat  yaitu syarat “kesepakatan para pihak”  dan  syarat  “suatu  hal  tertentu”,  maka
dalam  rangka  mengukur  keabsahan  transaksi jual  beli e-commerce tersebut  secara  lengkap, tetap  dapat  mengacu  kepada  ketentuan  yang bersifat  umum  atau lex  generalis yaitu  KUH Perdata  untuk  memenuhi  syarat  yang  belum diakomodir  oleh  Undang-undang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  yaitu  pada  syarat “kecakapan  para  pihak”  dan  syarat  “suatu sebab  yang  halal”.  Ke  depannya  diperlukan Undang-undang  yang  mempu  mengakomodir keempat  syarat  sahnya  transaksi  jual  beli e- commerce ini secara konkrit.

## PENUTUP
Pada  prinsipnya,  transaksi  jual  beli e- commerce sesungguhnya  merupakan  suatu model kontrak yang sama dengan kontrak jual beli  konvensional  yang  dilakukan  dalam masyarakat Indonesia. Letak perbedaan utamanya  adalah  hanya  pada  media  yang digunakan.  Pada  transaksi  jual  beli e- commerce ,  media  yang  digunakan  adalah media  elektronik  atau  internet.  Adanya Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan transaksi jual beli e-commerce .
Penawaran  dan  penerimaan online adalah  tahapan  pra  kontrak  dalam  transaksi jual beli e-commerce . Dalam proses ini itikad baik  para  pihak  (penjual/ merchant dan konsumen  pembeli)  harus  diutamakan.  Itikad
baik  para  pihak  dirumuskan  dalam  Undang- undang  Informasi  dan  Transaksi  Elekronik dan Undang-undang Perlindungan Konsumen
Momentum terjadinya kontrak jual beli e-commerce tidak bisa dilepaskan dari adanya tahapan  pra  kontrak.  Hal  ini  menunjukkan bahwa momentum terjadinya kontrak jual beli e-commerce lebih dekat pada teori penerimaan ( ontvangstheorie ).
Diharapkan  Undang-undang  Informasi dan  Transaksi  Elekronik  segera  direvisi.Perlu dirumuskan syarat kecakapan dan suatu sebab yang halal pada kontrak jual beli e-commerce .
Terkait  dengan  syarat  kecakapan,  di  mana batas umur kedewasaan adalah 18 tahun. Oleh karenanya,  ketika  hendak  menyusun  aturan khususnya yang berkaitan dengan dunia maya hendaknya  memperhatikan  hal  tersebut  agar dapat memberikan kepastian hukum mengenai kecakapan seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA
Asnawi, Haris Faulidi. 2004, Transaksi Bisnis
E-Commerce: Perspektif Islam , Yogyakarta: Magistra Insania Press
Badrulzaman,  Mariam  Darus.  1996, KUH Perdata  Buku  III:  Hukum  Perikatan Dengan Penjelasan , Bandung: Alumni
Bainbridge,  David.  1996, Introduction  to Computer Law, 3 nd Edition ,  London: Pitman Publishing
Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo.    2005, Bisnis  E-Commerce
Studi  Sistem  Keamanan  dan  Sistem Hukum  di  Indonesia ,  Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Barkatullah, Abdul Halim dan Syahrida. 2010,
Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional: Pengertian, Sebab Kemunculan, dan Metode Penyelesaian yang Efektif , Cetakan I ,
Bandung:  Nusa  Media  bekerjasama dengan FH Unlam Press Banjarmasin
Burton,  Steven  J.  &  Eric  G.  Andersen,  1995,
Contractual  Goodfaith  (Formulation, Performance,  Breach,  Enforcement) , Kanada: Little Brown and Company
Chissick, Michael dan Alistair Kelman, 2002.
Electronic Commerce: Law and Practice ,  London:  Sweet  &  Maxwell
Limited
Dimyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono, ed.
Problem
Globalisasi: Perspektif Sosiologi Hukum Ekonomi dan Agama .
Surakarta:  Muhammadiyah  University Press
Fuady,  Munir.  2005. Pengantar  Hukum Bisnis:  Menata  Bisnis  Modern  di  Era Global ,  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti
HS,  H.  Salim.  2010, Perkembangan  Teori Dalam  Ilmu  Hukum ,  Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada
Harahap,  M.  Yahya.  1986, Segi-Segi  Hukum Perjanjian , Bandung: Alumni Hernoko, Agus Yudha. 2010. Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam  Kontrak  Komersial .  Jakarta: Kencana