## Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan
Margono Margono, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistiyani, Amri Panahatan Sihotang Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia boskukuh@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui dan  menjelaskan keabsahan pajak karbon ditinjau dari  landasan  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis  dan  pengenaan  pajak  karbon  menurut  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Penelitian  ini  sangat penting  karena das  sein tidak  selalu  sejalan  dengan das  sollen adalah  perlunya  penerapan  pajak karbon dimana  sampai  dengan  saat  ini  pajak  karbon  belum  bisa  diterapkan  karena  peraturan petunjuk  pelaksanaan  (juklak)-nya  belum  ada  atau  belum  siap.  Banyak  penelitian,  cendekiawan, dan organisasi nasional merekomendasikan pajak karbon untuk mengurangi emisi  gas rumah kaca (GRK).  Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  normatif  deskriptif.  Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis.  Hasil  penelitian  yaitu  keabsahan  pajak  karbon  ditinjau  dari  landasan  filosofis yaitu  instrumen  pengendalian  iklim  dalam  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan  sesuai prinsip  pencemar  membayar  ( polluter  pays  principle ).  Landasan  yuridis  yaitu  belum  adanya pengaturan mengenai pajak karbon. Landasan sosiologis yaitu Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% secara mandiri tahun 2030. Pengenaan pajak karbon yaitu pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.  Subjek  pajak  karbon  adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  atau  wajib  pajak  badan  yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.  Objek pajak  karbon   adalah  bahan  bakar  fosil  dan  emisi  yang  dikeluarkan.  Tarif  pajak karbon  ditetapkan  paling  rendah  sebesar  Rp.  30,00  (tiga  puluh  rupiah)  per  kilogram  karbon dioksida ekuivalen (CO 2 e) atau satuan yang setara. Kata kunci: Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Keabsahan Hukum; Pajak Karbon

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  and  explain  legality  of  carbon  tax  from  philosophical, juridical, and sociological perspective and carbon tax imposition according to Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. This research is very important  because das sein  is  not  always  in  line  with  das  sollen  is  need  for  application  of  carbon  tax  where  up  to  now carbon tax has not been implemented because implementation guidelines are not yet available or not ready. Many studies, scholars, and national organizations recommend carbon taxes to reduce greenhouse  gas  (GHG)  emissions.  This  research  type  was  descriptive  normative  qualitative. Research  specification  was  descriptive  analytical.  Results  were  carbon  tax  legality  in  terms  of philosophical basis, namely climate control instrument in achieving sustainable economic growth according  to  polluter  pays  principle.  Juridical  basis  was  that  there  is  no  regulation  regarding carbon tax. Sociological basis was that Government of Indonesia is committed to reducing carbon emissions  by  29%  independently  by  2030.  The  imposition  of  carbon  tax  is  imposed  on  carbon emissions that have negative impact on the environment. Subject of carbon tax was an individual taxpayer  or  corporate  taxpayer  who  buys  goods  containing  carbon  and/or  carries  out  activities that  produce  carbon  emissions.  Object  of  the  carbon  tax  was  fossil  fuels  and  emissions.  Carbon tax rate was set at minimum Rp. 30.00 (thirty rupiah) per kilogram of carbon dioxide equivalent (CO 2 e) or its equivalent unit.
Keywords: Carbon Tax; Harmonization of Tax Regulations; Legality
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Tujuan dari pengenaan pajak karbon  adalah agar  dapat  mengurangi  emisi. 1 Kebijakan  ini  memiliki  2  keunggulan  yaitu  instrumen  menurunkan  emisi  karbon dan  alat  fiskal  menambah  penerimaan  negara. 2 Tujuan  pajak  karbon  adalah mengubah perilaku pelaku ekonomi beralih kepada aktivitas ekonomi hijau rendah karbon. 3 Pengaturan  Nilai  Ekonomi  Karbon  (NEK)  yaitu  Perpres  Nomor  98 Tahun  2021  dan  UU  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan  (HPP)  pada  tanggal  29  Oktober  2021  (Bab  VI). 4 Pajak  karbon diterapkan mulai 1 April 2022. 5 Pajak karbon belum diatur dalam UU perpajakan merupakan langkah penting mengendalikan dampak iklim. 6
Pajak  karbon  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  penggunaan  bahan  bakar karbon. 7 Subjek  pajak  karbon  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  membeli barang  yang  mengandung  karbon  dan/atau  melakukan  kegiatan  yang menghasilkan  emisi  karbon. 8 Dasar  hukum  pembuatan  pajak  baru  yaitu  dalam UUD  1945  Pasal  23  Ayat  (1). 9 Validitas  atau  landasan  keabsahan  hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia ada tiga yaitu filosofis, sosiologis,  dan  yuridis.  Keabsahan  dapat  diartikan  sebagai  “berdasarkan  atas hukum”. 10
Ada bebeapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang pajak karbon antara    lain  penelitian  oleh  Sutartib  (2021).  Penelitian  ini  mengkaji  tentang penerapan    pajak    karbon  terhadap  sektor  transportasi  maupun  beberapa  industri tidak  dapat  dilakukan  dengan  pendekatan emisi langsung, sehingga pemerintah perlu  mempertimbangkan  juga  pemungutan  dengan  pendekatan    bahan    bakar dalam  pemberlakuan    pajak  karbon  secara  menyeluruh. 11 Sedangkan  penelitian
1 Rezky  Nur  Aisyah,  Jamaludin  Majid,  and  Suhartono,  “Carbon  Tax:  Alternatif  Kebijakan Pengurangan External Diseconomies Emisi Karbon,” ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review 1, no. 2 (2020): 48–66.
2 Ratih  Kumala  et  al.,  “Pajak  Karbon: Perbaiki  Ekonomi  Dan  Solusi  Lindungi  Bumi,”  vol. 8, 2021, 66–73.
3 Z D Nurfajrin and B Satiyawira, “Abatement Cost for Selectivity Negative Emissions Technology in Power  Plant  Indonesia  with  Aim/End-Use  Model,”  in International  Conference  on  Environmental  and Sustainability  Context ,  vol.  894  (IOP  Publishing,  2021),  1–12,  https://doi.org/10.1088/1755- 1315/894/1/012011.
4 Muh.  Sutartib  and  Aditya  Subur  Purwana,  “Tantangan  Administrasi  Pengenaan  Pajak  Karbon  di Indonesia,” Jurnal  Anggaran  dan  Keuangan  Negara  Indonesia  (Akurasi) 3,  no.  2  (January  2021):  38–55, https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss2.art127.
5 Ferry Irawan, “Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP Terhadap Pelaku UMKM Di Era Pandemi,” Pengmasku 1, no. 1 (January 2021): 22–28, https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i1.60.
6 Sulasi  Rongiyati,  “Politik  Hukum  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan,” Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis 13, no. 20 (2021): 1–6.
7 Hilwa  Nurkamila  Maghfirani,  Namira  Hanum,  and  Roidah  Dzata  Amani,  “Analisis  Tantangan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia,” Juremi: Jurnal Riset Ekonomi 1, no. 4 (2022): 314–21.
8 Alin Halimatussadiah, ed., “The Urgency of Implementing Carbon Tax in Indonesia” (LPEM FEB Universitas Indonesia, 2021).
9 UUD  1945  Pasal  23  Ayat  (1)  “Anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  sebagai  wujud  dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
10 Sofyan  Hadi  and  Tomy  Michael,  “Prinsip  Keabsahan  (Rechmatigheid)  Dalam  Penetapan Keputuisan Tata Usaha Negara,” Jurnal Cita Hukum 5, no. 2 (2017): 1–13.
11 Sutartib and Purwana, “Tantangan Administrasi Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia.”
e-ISSN : 2621-4105
oleh Saputra (2021) mengakaji tentang   potensi   pajak   karbon sebagai salah satu sumber  penerimaan  negara.  Kajian  ini  juga  memberikan  tinjauan  terhadap pengenaan  tarif  cukai  yang  dapat    diterapkan    di    Indonesia.    Penelitian  ini  juga menganalisis  tentang  prosedur  pelaporan  dan  pengawasan  pembayar  cukai  oleh wajib  bayar  cukai.  Penelitian  ini  juga  menjelaskan  bahwa  pajak  karbon  lebih mudah diterapkan daripada cap dan trade . 12
Terakhir  penelitian  oleh  Pamungkas  (2022),  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  adanya  kesesuaianataupun  perbedaan  kebijakan  pajak  karbon  di Indonesia  apabila  dibandingkan  dengan  pedoman  yang  ada  pada UN  Handbook mengenai skema   penerapan pajak karbon oleh negara berkembang. Penelitian ini mengakaji  tentang  cara  pengenaan  tarif  ajak  karbon  dan  penentuan  tarif  pajak karbon. 13 Masih  jarang  ditemukan  penelitian  tentang  pembentukan  UU  pajak karbon.  Penelitian  ini  sangat  penting  karena  sampai  saat  ini  peraturan  petunjuk pelaksanaan  pajak karbon  belum ada atau belum siap. Pertanyaan atas isu  utama yaitu bagaimana keabsahan pajak karbon ditinjau dari landasan filosofis, yuridis, dan  sosiologis  dan  bagaimana  pengenaan  pajak  karbon  menurut  UU  Nomor  7 Tahun  2021  tentang  HPP?  Tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  dan menjelaskan keabsahan pajak karbon ditinjau dari landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis  dan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  pengenaan  pajak  karbon menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP.

## 2. METODE
Penelitian  yang  dilakukan  merupakan  jenis  penelitian  hukum.  Penelitian hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip hukum  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang dihadapi. 14 Penelitian  hukum  pada  umumnya  melibatkan  bahan-bahan  yang bersifat  autoriatif  (mempunyai  otoritas)  untuk  mendukung  pendapatnya.  Bahan- bahan  hukum  autoriatif  meliputi  putusan  hakim  dan  peraturan  perundang- undangan. Argumen atau pendapat dapat juga didasarkan pada pendapat-pendapat penulis dalam buku teks, artikel atau bentuk komentar lain tentang bahan hukum autoriatif, baik yang berbentuk cetak maupun online atau elektronik. 15 Zainuddin Ali  berpendapat  bahwa  metodologi  memiliki  beberapa  pengertian,  diantaranya yaitu  (a)  logika  dari  penelitian  ilmiah,  (b)  studi  terhadap  prosedur  dan  teknik penelitian dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. 16
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  dan  tujuan  yang  bermaksud menelusuri  prinsip-prinsip  hukum,  terutama  yang  bersangkut  paut  dengan
12 Agustinus  Imam  Saputra,  “Pajak  Karbon  Sebagai  Sumber  Penerimaan  Negara  dan  Sistem Pemungutannya,” Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (Akurasi) 3, no. 1 (January 2021): 56– 71, https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss1.art96.
13 Vissia  Dewi  Hapsari  Bimo  Niko  Pamungkas,  “Analisis  Skema  Pengenaan  Pajak  Karbon  Di Indonesia  Berdasarkan  United  Nations  Handbook  Mengenai  Penerapan  Pajak  Karbon  Oleh  Negara Berkembang,” Jurnal Pajak Indonesia 6, no. 2 (2022): 357–67.
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2007).
15 Dyah  Ochtorina  and  A’an  Efendi, Penelitian  Hukum  (Legal  Research) (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2014).
16 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
e-ISSN : 2621-4105
Keabsahan  Pengenaan  Pajak  Karbon  Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pengertian yuridis diartikan sebagai sesuatu  yang  sesuai  dengan  persyaratan  keahlian  hukum.  Pengertian  normatif adalah berdasarkan norma-norma hukum yang terdapat dalam naskah hukum atau regulasi.  Berdasarkan  keterangan  di  atas  maka  yuridis  normatif  yaitu  suatu pendekatan  masalah  dengan  cara  meninjau  peraturan-peraturan  yang  telah diberlakukan  dalam  masyarakat  sebagai  hukum  positif  dengan  peraturan pelaksanaannya. 17
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  yaitu  memusatkan  perhatian  pada prinsip-prinsip  umum  yang mendasari perwujudan satuan-satuan  gejala  yang ada dalam  kehidupan  manusia,  atau  pola-pola  yang  dianalisis  gejala-gejala  sosial budaya  dengan  menggunakan  kebudayaan  dari  masyarakat  yang  bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. 18 Selain itu, jenis penelitian kualitatif cenderung menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif  dan  induktif  serta  pada  analisis  terhadap  dinamika  hubungan  antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. 19
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka spesifikasi dalam penelitian ini  adalah  deskriptif  analitis.  Deskriptif  analitis  adalah  suatu  penelitian  yang bertujuan  untuk  menggambarkan,  melaporkan  secara  rinci,  sistematik  dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perundang- perundangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan  praktek pelaksanaan peraturan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sudah ditentukan. 20 Spesifikasi penelitian ini dititik beratkan pada penelusuran terhadap Keabsahan  Pengenaan  Pajak  Karbon  Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan,  tanpa  menutup  kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.
Sumber  data  merupakan  sebuah  subjek  atau  objek  penelitian  di  mana darinya akan diperoleh sebuah data. Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data  sekunder.  Sumber  data  sekunder,  yakni  data  yang  diperoleh  dari  bahan kepustakaan  atau  literatur  yang  ada  hubungannya  dengan  objek  penelitian. 21 Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini    yaitu  bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain: Undang-Undang  Dasar (UUD) Tahun 1945,  Undang-Undang  Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021
17 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).
18 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
19 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
20 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
21 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi (Bandung: Alfabeta,
2017), http://files/1300/Ishaq - Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, TES.pdf.
e-ISSN : 2621-4105
tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan,  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Bahan-bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  erat  hubungannya dengan bahan sekunder dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum  sekunder,  meliputi:  a)  Hasil  karya  tulis  ilmiah  berupa  skripsi,  tesis, disertasi  yang  berhubungan  dengan  pajak  karbon;  b)  buku-buku  mengenai  pajak karbon; c) artikel jurnal ilmiah mengenai pajak karbon dalam media cetak maupun dari  media online (internet);  bahan  hukum  tersier  seperi  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  dan  kamus  hukum.  Teknik  yang  dilakukan  dalam  pengumpulan  data untuk  penelitian  ini  adalah  dengan  cara  pengumpulan  data  sekunder  untuk pengumpulan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  penelitian  kepustakaan (library research) . 22
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Keabsahan  Pajak  Karbon  Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Di  era  modern  sekarang  ini,  pemungutan  pajak  yang  sudah  terintegrasi dalam    sistemdigital    sebagai    standar    pemungutan    pajak    yang    lebih    efisien dan  transparan  bagi  negara,  sebenarnya  turut  bersumber  dari  Pasal  23  ayat  (2) UUD  1945      yang      berbunyi;  “Segala    pajak    untuk    keperluan    negara berdasarkan  undang-undang”.  Pasal      ini      juga      memiliki      keterkaitan      kuat dalam      hal  perwujudan    APBN    (Anggaran    Pendapatan    Belanja  Negara)yang spesifik   dan akuntabel.  Jika dikaitkan dengan data realisasi  kinerja APBN 2018 ( unaudited )  yang    secara    umum  dianggap    cemerlang,    permasalahan  tahunan mengenai  tidak  tercapainya  target  penerimaan  pajak,  masih  terus  berlanjut. 23 Berdasarkan  Lampiran  angka  4  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 24 dan Lampiran  angka  19  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2022 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, 25 landasan  filosofis  merupakan pertimbangan  atau  alasan  yang  menggambarkan  bahwa  peraturan  yang  dibentuk mempertimbangkan  pandangan  hidup,  kesadaran,  dan  cita  hukum  yang  meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 26
22 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research (Bandung: Alumni, 1998).
23 Januardo Sulung Partogi Sihombing, “Redivasi Kelembagaan Otoritas Penerimaan Pajak Indonesia Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Perpajakan Nasional Yang Progresif,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 140, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2221.
24 Lampiran  Angka  4  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
25 Lampiran  Angka  19  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
26 Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia, Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang Tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Jakarta, 2021).
e-ISSN : 2621-4105
Landasan Filosofis ( Filosofische grondslag ) merupakan unsur dalam pembentukan  peraturan  perundangan-undangan  ialah  pertimbangan  atau  alasan yang  menggambarkan  bahwa  peraturan  yang  dibentuk  mempertimbangkan pandangan  hidup,  kesadaran,  dan  cita  hukum  yang  meliputi  suasana  kebatinan serta  falsafah  bangsa  Indonesia  yang  bersumber  dari Pancasila dan  Pembukaan UUD  1945.  Landasan  ini  menitikberatkan  pada filsafat  atau  pandangan  hidup suatu  bangsa  berisi  nilai-nilai  moral  atau  etika  dari  bangsa  tersebut.  Moral  dan etika  pada  dasarnya  adalah  nilai-nilai  yang  baik  dan  yang  tidak  baik.  Nilai  yang baik  adalah  pandangan  dan  cita-cita  dijunjung  tinggi  yang  mengandung  nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  menjunjung  tinggi  hak  dan  kewajiban  warga  negara  dan penduduk  Indonesia,  perlu  menempatkan  perpajakan  sebagai  salah  satu perwujudan  kewajiban  kenegaraan  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. Untuk  menerapkan strategi  konsolidasi  fiskal yang  berfokus  pada  perbaikan  defisit  anggaran  dan  peningkatan  rasio  pajak, diperlukan  penyesuaian  kebijakan  di  bidang  ketentuan  umum  dan  tata  cara perpajakan,  pajak  penghasilan,  pajak  pertambahan  nilai,  dan  cukai  serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela  wajib  pajak  dalam  1  (satu)  Undang-Undang  secara  komprehensif. Dengan demikian perlu perlu membentuk peraturan tentang pajak karbon.
Tujuan  pengenaan  pajak  karbon  antara  lain  untuk  mengubah  perilaku  para pelaku  ekonomi  untuk  beralih  aktivitas  ekonomi  hijau  yang  rendah  karbon; mendukung  target  penurunan  emisi  GRK  dalam  jangka  menengah  dan  panjang; mendorong  perkembangan  pasar  karbon,  inovasi  teknologi,  dan  investasi  yang lebih  efisien,  rendah  karbon,  dan  ramah  lingkungan.  Tujuan  utama  pengenaan pajak  karbon  bukan  hanya  menambah  penerimaan  APBN  semata,  melainkan sebagai  instrumen  pengendalian  iklim  dalam  mencapai  pertumbuhan  ekonomi berkelanjutan  sesuai  prinsip  pencemar  membayar  ( polluter  pays  principle ). Pengenaan  pajak  karbon  diharapkan  dapat  mengubah  perilaku  para  pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon.
Pajak  karbon  bertujuan  untuk  mengurangi  emisi  karbon  dioksida  dan  gas rumah  kaca  sebagai  langkah  mengurangi  pemanasan  global.  Penerapan  pajak karbon  di  Indonesia  dapat  membantu  mengurangi  pemanasan  global  dan mengendalikan  perubahan  iklim,  serta  meningkatkan  pendapatan  pajak pemerintah  dan  meningkatkan  efisiensi  energi  bagi  konsumen  dan  bisnis.  Selain itu,  pemungutan  pajak  karbon  mengirimkan  sinyal  kuat  yang  mendorong pengembangan  pasar  karbon,  inovasi  teknologi,  dan  investasi  yang  lebih  efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan. Pendapatan pemerintah dari pajak  karbon dapat  digunakan  untuk  menambah  dana  pembangunan,  berinvestasi  dalam
e-ISSN : 2621-4105
teknologi  ramah  lingkungan  atau  mendukung  masyarakat  rendah  dalam  bentuk program sosial.
Pajak  karbon  yang  diatur  melalui  UU  HPP  tentang  skema  keadilan antargenerasi.  Skema  ini  dalam  konteks  tujuan  mengendalikan  pembahan  iklim yang  dampaknya  secara  nyata  menjadi  ancaman  bagi  dunia  dan  terutama Indonesia.  Dari  banyak  praktik  pendanaan  inovatif,  pasar  karbon,  dan  pajak karbon yang menganut filosofi polluters pay principle jamak dilakukan di banyak negara. Prinsip ini mencerminkan fungsi pajak karbon sebagai instrumen perilaku ( changing behavior ) agar masyarakat mengalihkan aktivitasnya ke arah yang lebih efisien, rendah karbon, dan ramah lingkungan.
Prinsip-prinsip Penerapan Pajak karbon antar lain: a) Adil: berdasarkan pada “prinsip  pencemar  membayar”  ( polluters-pay-principle );  b)  Terjangkau: memperhatikan  aspek  keterjangkauan  demi  kepentingan  masyarakat  luas;  c) Bertahap:  memperhatikan  kesiapan  sektor  agar  tidak  memberatkan  masyarakat. Manfaat  Pajak  Karbon,  pengenaan pajak karbon memiliki berbagai  manfaat  bagi negara,  yakni  pengurangan  emisi  gas  rumah  kaca  dari  sumber  emisi  dan penerimaan pajak karbon  dapat  digunakan untuk menambah dana pembangunan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, investasi ramah lingkungan, dan dukungan kepada  masyarakat  rendah  dalam  bentuk  bantuan  sosial.  Pertimbangan  Pajak Karbon, setidaknya terdapat 6 pertimbangan pemerintah dalam mengenakan pajak karbon  yaitu  penerapan  prinsip polluters  pay  principle ,  pajak  karbon sebagai upaya mencapai target penurunan GRK dengan kemampuan sendiri, sumber baru pembiayaan  pembangunan,  mengisi gap pembiayaan  perubahan  iklim,  sumber investasi energi ramah lingkungan dan terbarukan, dan sumber pembiayaan untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah. 27
Berdasarkan  Lampiran  Angka  4  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 28 dan  Lampiran  Angka  19  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, 29 landasan  yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan  mempertimbangkan  aturan  yang  telah  ada,  yang  akan  diubah,  atau  yang akan  dicabut  guna  menjamin  kepastian  hukum  dan  rasa  keadilan  masyarakat. Landasan  yuridis  menyangkut  persoalan hukum  yang berkaitan dengan substansi atau  materi  yang  diatur  sehingga  perlu  dibentuk  Peraturan  Perundang-Undangan yang  baru.  Beberapa  persoalan  hukum  itu,  antara  lain,  peraturan  yang  sudah ketinggalan,  peraturan  yang  tidak  harmonis  atau  tumpang  tindih,  jenis  peraturan
27 Indonesia.
28 Lampiran  Angka  4  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
29 Lampiran  Angka  19  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
e-ISSN : 2621-4105
yang  lebih  rendah  dari  Undang-Undang  sehingga  daya  berlakunya  lemah, peraturannya  sudah  ada  tetapi  tidak  memadai,  atau  peraturannya  memang  sama sekali belum ada.
Undang-Undang  PPh  saat  ini  belum  mengatur  atau  mengandung  muatan substansi yang berbeda dengan arah pengaturan dalam rancangan undang-undang ini,  sehingga  terhadap  beberapa  bagian  dalam  Undang-Undang  PPh  perlu dilakukan  penggantian,  penambahan,  atau  pengurangan  untuk  mengakomodasi kebutuhan  pengaturan  mengenai  GAAR,  kerja  sama  penagihan  antar  yurisdiksi, pengenaan AMT, pengenaan PPh atas natura dan/atau kenikmatan ( fringe benefit ), lapisan penghasilan kena pajak dan tarif PPh orang pribadi, penghapusan insentif pajak bagi Wajib Pajak berdasarkan Pasal 31E Undang-Undang PPh. 30
Undang-Undang  PPN  saat  ini  belum  mengatur  atau  mengandung  muatan substansi yang berbeda dengan arah pengaturan dalam rancangan undang-undang ini,  sehingga  terhadap  beberapa  bagian  dalam  Undang-Undang  PPN  perlu dilakukan  penggantian,  penambahan,  atau  pengurangan  untuk  mengakomodasi kebutuhan  pengaturan  mengenai  pengurangan  nonobjek  dan  fasilitas  PPN,  serta penerapan multitarif PPN. Bagian dalam Undang-Undang Cukai perlu disesuaikan untuk  mengakomodasi  kebutuhan  pengaturan  mengenai  perluasan  objek  cukai. Terkait  dengan  pajak  karbon,  belum  terdapat  undang-undang  yang  mengatur mengatur.  Beberapa  penyempurnaan  yang  dilakukan  dalam  rancangan undangundang  ini  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  lain  dan  hanya bersifat  melengkapi,  sehingga  terhadap  undang-undang  tersebut  tidak  perlu dilakukan penyesuaian, penambahan, atau pengurangan materi.
Pesatnya  perkembangan  sosial  ekonomi  serta  kebijakan  di  bidang perekonomian,  perlu  untuk  melakukan  penyempurnaan  pada  beberapa  bagian terkait  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan  tersebut. Meskipun  materi  yang  diatur  meliputi  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan,  Pajak  Penghasilan,  Pajak  Pertambahan  Nilai,  dan  Cukai,  namun karena  keterbatasan  waktu,  kebutuhan  mendesak,  dan  sifat  penyempurnaan  yang hanya  terdapat  pada  beberapa  bagian  dalam  undang-undang  dimaksud.  Terkait dengan  pajak  karbon,  belum  terdapat  undang-undang  yang  mengatur.  Landasan Hukum Pajak Karbon antara lain diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan.  Pengenaan:  biaya  atas emisi  karbon  yang  memberikan  dampak  negatif  bagi  lingkungan  hidup.  Arah pengenaan  pajak  karbon:  memperhatikan  peta  jalan  karbon  dan/atau  peta  jalan pajak  karbon  yang  memuat  strategi  penurunan  emisi  karbon,  sasaran  sektor prioritas,  keselarasan  dengan  pembangunan  energi  baru  dan  terbarukan  serta keselarasan  antar  berbagai  kebijakan  lainnya.  Prinsip  pajak  karbon:  prinsip keadilan  ( just )  dan  keterjangkauan  (terjangkau)  dengan  memperhatikan  iklim berusaha,  dan  masyarakat  kecil.  Tarif  pajak  karbon  ditetapkan  lebih  tinggi  atau
30 Indonesia, Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Kelima  Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan .
e-ISSN : 2621-4105
sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan tarif paling rendah Rp30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO 2 e).
Sedangkan Pasal  58  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  98  Tahun  2021 tentang  Penyelenggaraan  Nilai  Ekonomi  Karbon  (NEK)  mengatur  tentang pungutan  atas  karbon  sebagai  pungutan  negara  baik  di  pusat  maupun  daerah, berdasarkan  kandungan  karbon  dan/atau  potensi  emisi  karbon  dan/atau  jumlah emisi  karbon  dan/atau  kinerja  aksi  mitigasi.  Selanjutnya,  pengaturan  atas pelaksanaannya  dilakukan  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Dengan  demikian,  pungutan  atas  karbon  dapat  berupa  pungutan  negara  yang sudah ada (misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dan PPnBM), maupun pungutan lain yang akan diterapkan (misalnya pengenaan pajak karbon).
Peraturan  mengenai  pajak  karbon  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 7  Oktober  2021  dalam  Rapat  Paripurna  DPR.  Pajak  karbon  yang  semula  akan diterapkan  pada  1  April  lalu  pada  akhirnya  diundur  menjadi  1  Juli  2022  untuk sektor  PLTU  batubara.  Penerapan  pajak  karbon  mengutamakan  pengaturan  atas subjek  pajak  badan.  Tarif  pajak  karbon  akan  dibuat  lebih  tinggi  daripada  atau sama  dengan  harga  karbon  di  pasar  karbon  domestik.  Ketentuan  pajak  karbon dengan pengenaan pertama terhadap badan PLTU batu bara dengan tarif Rp30 per per  kilogram  karbon  dioksida  ekuivalen  (CO 2 e)  atau  satuan  yang  setara.  Dalam UU  HPP,  ada  pula  pemberian  pengurangan  pajak  karbon  dan/atau  perlakuan lainnya  untuk  wajib  pajak  yang  berpartisipasi  dalam  perdagangan  emisi  karbon, pengimbangan  emisi  karbon,  dan/atau  mekanisme  lain  sesuai  peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Berdasarkan  Lampiran  Angka  4  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 31 dan  Lampiran  Angka  19  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan, 32 landasan  sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis  sesungguhnya  menyangkut  fakta  empiris  mengenai  perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
Landasan  sosiologis  ( sosiologische  grondslag )  yang  sekaligus  merupakan unsur  dalam  pembentukan  peraturan  perundangan-undangan  ialah  pertimbangan atau  alasan  yang  menggambarkan  bahwa  peraturan  yang  dibentuk  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dalam  berbagai  aspek.  Apabila  ketentuan- ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
31 Lampiran  Angka  4  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
32 Lampiran  Angka  19  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2022  Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
e-ISSN : 2621-4105
Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat dan ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29%  secara  mandiri  tahun  2030  yang  tentunya  harus  didukung  bersama.  Pajak karbon  sangat  berhubungan  dan  merupakan  salah  satu  komitmen  strategi pemerintah  Indonesia  untuk  menuju Net  Zero  Emission pada  tahun  2060  dan sebelumnya.  Pajak  karbon  memaksa emitter untuk  mengontrol  emisi  melalui efisiensi alokasi sumber daya sehingga kegiatan produksi masih profitable tetapi negative externality rendah .
3.2 Pengenaan  Pajak  Karbon  Menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Pajak karbon di Indonesia akan mulai diterapkan pada tanggal 1 April 2022 diundur  pada  tanggal  1  Juli  2022  pada  sektor  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap (PLTU)  Batubara  dengan  tarif  Rp.  30  per  kilogram  karbon  dioksida  ekuivalen (CO 2 e).  Tarif  ini  lebih  rendah  jika  dibandingkan  dengan  yang  tertera  dalam  draf Rancangan  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  (RUU KUP),  yaitu  sebesar  Rp.  75  per  kilogram  CO 2 e.  Tarif  sebesar  Rp.  30/kg  CO 2 e masih  dinilai  terlalu  rendah  karena  tarif  yang  akan  diterapkan  masih  jauh  dari rekomendasi  Bank  Dunia  dan International  Monetary  Fund (IMF).  Indonesia menunjukkan  komitmennya  untuk  menjadi  bagian  dalam  upaya  menanggulangi pemanasan  global.  Semangat  mitigasi  perubahan  iklim  ini  ditunjukkan  dalam dokumen Kerangka Kebijakan Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) 2022 yang merupakan bagian dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas  UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Berbeda  dengan  rencana  semula  dalam  dokumen  kerangka  KEM  &  PPKF sebelumnya,  dalam  proses  penggodokan  tarif pajak  karbon  dengan  DPR  yang tercantum  dalam  RUU  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (RUU  HPP), akhirnya tarif pajak karbon disepakati sebesar paling rendah Rp. 30 per kg CO2e. RUU  HPP  ini  sudah  disahkan  DPR  untuk  menjadi  UU  pada  sidang  paripurna  7 Oktober  2021.  Selanjutnya  RUU  HPP  ini  akan  jadi  UU  HPP  setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkum-HAM)  maksimal  30  hari  pasca  disahkan DPR.  Tarif  pajak  karbon  dalam  RUU  HPP  ini  jauh  lebih  rendah  dari  yang diajukan pemerintah.
Kalau  dikurskan  dengan  dolar  AS,  tarif  pajak  karbon  indonesia  dibanding dengan negara-negara lain. Perhitunganya yaitu:
Rata-rata kurs rupiah terhadap USD adalah Rp. 14.000 per 1 dolar AS. Tarif pajak karbon sesuai HPP = Rp. 30 per kg CO2e atau Rp30.000 per ton CO2e
= (Tarif pajak karbon : Kurs USD)
= 30.000 : 14.000 = US$2.14 per ton CO 2 e
e-ISSN : 2621-4105
Pajak karbon indonesia sesuai HPP sebesar US$2.14 per ton CO 2 e ini lebih tinggi dari Ukraina yang sebesar US$0.26 dan lebih rendah dari Estonia US$3.35 per ton emisi karbon.
Untuk menentukan HPP, pemerintah menegaskan pelaksanaan pajak karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai roadmap (peta  jalan) yang  akan  memerhatikan  perkembangan  pasar karbon,  pencapaian  target  NDC,  kesiapan  sektor,  dan  kondisi  ekonomi. Pelaksanaan pajak karbon akan dimulai pada 1 April 2022 yang diundur menjadi tanggal 1 Juli 2022 pada sektor PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) batubara. Pengenaan pajak karbon pada PLTU batubara ini dengan skema cap and tax yang searah  dengan  implementasi  pasar  karbon  yang  sudah  mulai  berjalan  di  sektor PLTU batubara.
Roadmap pelaksanaan  pajak  karbon:  1)  Tahun  2021  meliputi  pembahasan dan  penetapan  RUU  HPP  dengan  salah  satu  klausulnya  adalah  pajak  karbon, finalisasi Perpres Nilai Ekonomi Karbon. Pengembangan mekanisme teknis pajak karbon dan bursa karbon. Piloting perdagangan karbon di sektor pembangkit oleh Kementerian  ESDM  dengan  harga  rata-rata  Rp.  30.000/tCO 2 e;  2)  Tahun  2022 meliputi  penetapan cap untuk  sektor  pembangkit  listrik  batubara  oleh Kementerian  ESDM.  Per  1  April  2022  yang  diundur  menjadi  per  1  Juli  2022, penerapan pajak karbon (cap & tax) secara terbatas pada PLTU Batubara dengan tarif  Rp.  30.000/tCO 2 e.  Cap (batas  atas  emisi)  yang  digunakan  adalah  batas  atas yang berlaku pada piloting perdagangan karbon pembangkit listrik; 3) Tahun 2025 meliputi  implementasi  perdagangan  karbon  secara  penuh melalui  bursa  karbon. Perluasan  sektor  pemajakan  pajak  karbon  dengan  pentahapan  sesuai  dengan kesiapan sektor. Penetapan aturan pelaksana tata laksana pajak karbon (cap & tax) untuk sektor lainnya.
Skema  pajak  karbon  atau  perdagangan  karbon  terbagi  menjadi  2  (dua) antar  lain:  1) Cap  and  Trade, entitas  yang  mengemisi  lebih  dari cap diharuskan membeli Izin Emisi (SIE) dari entitas yang mengemisi di bawah cap atau membeli Sertifikat  Penurunan  Emisi  (SPE/offset  karbon).  2) Cap  and  Tax,  d alam  hal entitas  tersebut  tidak  dapat  membeli  Izin  Emisi/SIE  atau  SPE  atas  emisi  di atas cap seluruhnya, maka sisa emisi akan dikenakan pajak karbon.
Subjek  pajak  karbon  yaitu  diwajibkan  bagi  penjual  dan  dibebankan  pada konsumen. Subjek  yang  dikenakan pajak karbon  lebih kepada konsumen.  Subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon  dioksida  atau  menghasilkan  emisi  karbon.  Pajak  karbon  ini  dibayar  oleh pembeli melalui penjual, sedangkan penjual punya kewajiban menyetorkan pajak karbon  dari  pembeli  tersebut  ke  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP).  Objek pajak karbon di  Indonesia  yang  dinilai  potensial  adalah  bahan  bakar  fosil  dan  emisi yang  dikeluarkan.  Bahan  bakar  fosil  dan  emisi  itu,  baik  yang  dikeluarkan  oleh pabrik  maupun  kendaraan  bermotor.  Bahan  bakar  yang  bisa  dikenakan  pajak karbon  utamanya  yang  punya  kandungan  karbon  tinggi,  seperti  batubara,  solar, dan bensin. Pengenaan emisi atas kegiatan ekonomi, pemerintah akan fokus pada
e-ISSN : 2621-4105
sektor padat  karbon, seperti  industri pulp  and paper , industri semen, pembangkit listrik,  dan  petrokimia.  Pajak  karbon  dikenakan  pada  objek  yang  menyebabkan pencemaran lingkungan atau berdampak pada perubahan iklim.
Pelaksanaan  skema  pengenaan  pajak  karbon  tahun  2022  terdapat    2 alternatif penerapan  pajak karbon Indonesia, yaitu: 33 a) Menggunakan instrumen di  tingkat  pusat  dan  daerah.  Alternatif  pertama  adalah  menggunakan  instrumen yang telah ada saat  ini di  tingkat  pusat,  seperti Cukai,  PPh, PPN, PPnBM (Pajak Penjualan  atas  Barang  Mewah),  atau  PNBP  (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak). Penggunaan instrumen pajak di tingkat daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor;  b)  Menggunakan  instrumen  baru. Alternatif  kedua  menggunakan  instrumen  baru,  yaitu  pajak  karbon,  namun  perlu didukung  dengan  revisi  UU  KUP.  Kedua  alternatif  pajak  karbon  tersebut  dibuat mengingat pajak karbon di Indonesia sejauh ini diistilahkan dengan pungutan atas karbon.  Pajak  karbon  dinilai  memiliki  beragam  bentuk,  baik  perpajakan  maupun non  perpajakan.  Di  sisi  lain,  istilah pajak  karbon  juga  belum  dikenal  dalam regulasi di Indonesia.
Dari  kedua  alternatif  tersebut,  pilihannya  dalam  pembahasan  bersama parlemen saat ini adalah penggunaan instrumen baru, yakni pajak karbon. Skema pengenaan  pajak  karbon  di  Indonesia  yaitu:  a)  Skema pajak  yang langsung dikenakan pada subjek pajak yang bersangkutan sebagai produsen/penjual  adalah Pajak  Penghasilan  (PPh)  Badan. Perusahaan  wajib menghitung dan membayar pajak penghasilannya sendiri yang dihitung dari dasar penghasilan  kena  pajak.  b)  Skema pajak  tidak  langsung atau  pajak  yang sebenarnya  dikenakan  pada  pihak  ketiga  atau  konsumen  melalui  perantara  wajib pajak pemungut pajak seperti PPh atas transaksi barang/jasa kena pajak atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Skema  kewajiban  perpajakan  perusahaan  pemungut  pajak  karbon, perusahaan  pemungut  pajak  karbon,  maka  wajib  menyetorkan  hasil  pemungutan pajak  karbon  tersebut  ke  DJP.  Cara  bayar  pajak  karbon  yaitu  selain membayarkan/menyetorkan  pajak,  perusahaan  pemungut pajak  karbon  tentunya juga  wajib  membuat  bukti  pemotongan  pajak  atas  transaksi  tersebut.  Kemudian memberikan  bukti  potong  pajak  tersebut  ke  lawan  transaksi  dalam  hal  ini perusahaan yang membeli objek yang dikenakan pajak karbon. Jenis bukti potong apa  yang  harus  dibuat  oleh  perusahaan  pemungut pajak  karbon  ini,  belum  ada regulasi pelaksanaan pajak karbon yang mengaturnya.
Dampak  pajak  karbon  terhadap  daya  beli,  pengenaan pajak  karbon  lebih ditekankan dari sisi  permintaan dalam hal  ini artinya konsumsi.  Ketika  produsen mengalami  peningkatan  biaya  produksi,  dalam  hukum  ekonomi  otomatis  akan membuat produsen menaikkan harga jual produknya. Harga jual tingkat produsen
33 Badan  Kebijakan  Fiskal  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia, Kerangka  Ekonomi  Makro Dan  Pokok-Pokok  Kebijakan  Fiskal  Tahun  2022 (Jakarta:  Badan  Kebijakan  Fiskal  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia, 2022).
e-ISSN : 2621-4105
ke  distributor  naik,  maka  selanjutnya  harga  jual  dari  distributor  ke  konsumen akhir  pun  juga  akan  mengalami  kenaikan.  Kondisi  ini  biasa  disebut  efek  ganda ( multiplier effect ) dari sebuah kebijakan baru. Contohnya bensin merupakan salah satu  objek  yang  dikenakan  pajak  karbon.  Sebagian  besar  masyarakat mengonsumsi  bensin  untuk  melakukan  berbagai  aktivitas  menggunakan kendaraan bermotor, baik pekerja maupun pelaku usaha. UMKM harus membayar lebih mahal pembelian bensin akibat ada kenaikan harga di SPBU, maka UMKM ini  pun  harus  mengeluarkan  biaya  tambahan  untuk  operasionalnya.  Akhirnya, pelaku usaha UMKM harus menaikkan harga jasa transportasi ke konsumen atau pengguna  jasanya.  Inilah  yang  dimaksud  dari  efek  ganda  dari  penerapan  suatu kebijakan baru terkait pajak.
Dampak  buruk  pajak  karbon  terhadap  perekonomian  selama  ini  belum diantisipasi  melalui  kebijakan  publik  yang  jelas  dan  terukur  (guna  memastikan efek  buruk  bagi  rakyat  tak  mengada),  ada  persoalan  lain  dalam  penerapan  pajak karbon  yang  secara  filosofis  keliru.  Pajak  karbon  dikenakan  dengan  menganut prinsip  keadilan  ( just )  dan  keterjangkauan  ( affordable )  dengan  memperhatikan iklim  usaha  dan  masyarakat  kecil.  Dana  yang  terkumpul  akan  dipakai  utamanya untuk membiayai program pengendalian perubahan iklim, dan subsidi EBT.
Putaran  pertama  pajak  karbon  akan  diberlakukan  untuk  PLTU  yang menghasilkan  emisi  melebihi  batas  atas  yang  ditetapkan.  Skemanya  adalah cap and tax , namun  terjadi  ketidakadilan karena pajak karbon hanya dikenakan pada PLTU  dan  bukan  pada  pembangkit  listrik  lain  baik  yang  bersumberkan  tenaga surya  (PLTS),  bayu  (PLTB),  panas  bumi  (PLTP),  dan  bahkan  berbasis  gas (PLTG). Padahal, semuanya memiliki jejak karbon dan memiliki efek rumah kaca. Studi  terbaru  oleh  Schernikau  dan  William  menunjukkan  bahwa  PLTG menghasilkan  efek  rumah  kaca  yang  lebih  buruk  ketimbang  PLTU.  Tambahan metana  dalam  atmosfer  tidak  menguntungkan  kehidupan  tanaman  dan  metana adalah  GRK  yang  lebih  potensial  memicu  pemanasan  global  daripada  CO 2 . Ketimpangan terjadi karena filosofi pengenaan pajak karbon hanya mengacu pada ada-tidaknya pembakaran ( combustion ) dalam pembangkitan listrik. Fakta bahwa ada jejak karbon atau metana ditemukan dalam proses produksi dan pengangkutan solar  panel,  bilah  PLTB,  semen  PLTP  dan  PLTG  diabaikan  dapat  berpeluang membuat  kebijakan  perubahan  iklim  seperti  pajak  karbon  menjadi  tidak  sesuai. Padahal  gas  emisi  PLTU  bisa  ditekan  dengan  teknologi Ultra  Super-Critical (USC)  dan  bahkan  diserap  tumbuhan,  sementara  emisi  metana  yang  lebih berbahaya justru dibiarkan memicu efek rumah kaca. 34

## 4. PENUTUP
Keabsahan  pajak  karbon  menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021 tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  ditinjau  dari  landasan  filosofis  yaitu
34 Lars  Schernikau  and  William  Hayden  Smith,  “Climate  Impacts  of  Fossil  Fuels  in  Todays Electricity  Systems,” Journal  of  the  Southern  African  Institute  of  Mining  and  Metallurgy 122,  no.  3  (June 2022): 133–45, https://doi.org/10.17159/2411-9717/1874/2022.
e-ISSN : 2621-4105
instrumen  pengendalian  iklim  dalam  mencapai  pertumbuhan  ekonomi berkelanjutan  sesuai  prinsip  pencemar  membayar  ( polluter  pays  principle ). Landasan  yuridis  yaitu  belum  adanya  pengaturan  mengenai  pajak  karbon. Landasan  sosiologis  yaitu Pemerintah  Indonesia  berkomitmen untuk  mengurangi emisi  karbon  sebesar  29%  secara  mandiri  tahun  2030.  Pengenaan  pajak  karbon menurut  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan  yaitu  pajak  karbon  dikenakan  atas  emisi  karbon  yang  memberikan dampak  negatif  bagi  lingkungan  hidup.  Subjek  pajak  karbon  adalah  wajib  pajak orang  pribadi  atau  wajib  pajak  badan  yang  membeli  barang  yang  mengandung karbon  dan/atau  melakukan  aktivitas  yang  menghasilkan  emisi  karbon. Objek pajak  karbon   adalah  bahan  bakar  fosil  dan  emisi  yang  dikeluarkan.  Tarif pajak  karbon  ditetapkan  paling  rendah  sebesar  Rp.  30,00  (tiga  puluh  rupiah)  per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO 2 e) atau satuan yang setara.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah,  Rezky  Nur,  Jamaludin  Majid,  and  Suhartono.  “Carbon  Tax:  Alternatif Kebijakan  Pengurangan  External  Diseconomies  Emisi  Karbon.” ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review 1, no. 2 (2020): 48–66. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik .  Jakarta: Bina Aksara, 2016.
Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. Bimo Niko Pamungkas, Vissia Dewi Hapsari. “Analisis Skema Pengenaan Pajak Karbon  Di  Indonesia  Berdasarkan  United  Nations  Handbook  Mengenai Penerapan  Pajak  Karbon  Oleh  Negara  Berkembang.” Jurnal  Pajak Indonesia 6, no. 2 (2022): 357–67.
Hadi,  Sofyan,  and  Tomy  Michael.  “Prinsip  Keabsahan  (Rechmatigheid)  Dalam Penetapan  Keputuisan  Tata  Usaha  Negara.” Jurnal  Cita  Hukum 5,  no.  2 (2017): 1–13.
Halimatussadiah,  Alin,  ed.  “The  Urgency  of  Implementing  Carbon  Tax  in Indonesia.” LPEM FEB Universitas Indonesia, 2021.
Indonesia,  Badan  Kebijakan  Fiskal  Kementerian  Keuangan  Republik. Kerangka Ekonomi  Makro  Dan  Pokok-Pokok  Kebijakan  Fiskal  Tahun  2022 .  Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.
Indonesia,  Kementerian  Keuangan  Republik. Naskah  Akademik  Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan . Jakarta, 2021.
Irawan,  Ferry.  “Pelatihan  Melalui  Web  Seminar  Dampak  UU  HPP  Terhadap Pelaku UMKM Di Era Pandemi.” Pengmasku 1, no. 1 (January 2021): 22– 28. https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i1.60.
Ishaq. Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta  Disertasi . Bandung: Alfabeta, 2017.
Kartono, Kartini. Pengantar Metodologi Research . Bandung: Alumni, 1998. Kumala, Ratih, Robi Ulpa, Ana Rahayu, and Martinah. “Pajak Karbon: Perbaiki
Ekonomi Dan Solusi Lindungi Bumi,” 8:66–73, 2021.
Maghfirani,  Hilwa  Nurkamila,  Namira  Hanum,  and  Roidah  Dzata  Amani. “Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia.” Juremi: Jurnal Riset Ekonomi 1, no. 4 (2022): 314–21. Mestika,  Zed. Metode  Penelitian  Kepustakaan .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2004.
Nurfajrin,  Z  D,  and  B  Satiyawira.  “Abatement  Cost  for  Selectivity  Negative Emissions  Technology  in  Power  Plant  Indonesia  with  Aim/End-Use Model.”  In International  Conference  on  Environmental  and  Sustainability Context ,  894:1–12.  IOP  Publishing,  2021.  https://doi.org/10.1088/1755- 1315/894/1/012011.
Ochtorina, Dyah, and A’an Efendi. Penelitian Hukum  (Legal  Research) . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2007. Rongiyati,  Sulasi.  “Politik  Hukum  Undang-Undang  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan.” Bidang  Hukum  Info  Singkat  Kajian  Singkat  Terhadap  Isu Aktual dan Strategis 13, no. 20 (2021): 1–6.
Saputra,  Agustinus  Imam.  “Pajak  Karbon  Sebagai  Sumber  Penerimaan  Negara dan  Sistem  Pemungutannya.” Jurnal  Anggaran  dan  Keuangan  Negara Indonesia (Akurasi) 3, no. 1 (January 2021): 56–71. https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss1.art96.
Schernikau, Lars, and William Hayden Smith. “Climate Impacts of Fossil Fuels in
Todays  Electricity  Systems.” Journal  of  the  Southern  African  Institute  of Mining and Metallurgy 122, no. 3 (June 2022): 133–45.
https://doi.org/10.17159/2411-9717/1874/2022.
Sihombing,  Januardo  Sulung  Partogi.  “Redivasi  Kelembagaan  Otoritas Penerimaan  Pajak  Indonesia  Dalam  Pembaharuan  Sistem  Hukum Perpajakan  Nasional  Yang  Progresif.” Jurnal  Ius  Constituendum 5,  no.  1 (2020): 140. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2221.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2017. Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
Sunggono,  Bambang. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2002.
Sutartib, Muh., and Aditya Subur Purwana. “Tantangan Administrasi Pengenaan Pajak  Karbon  di  Indonesia.” Jurnal  Anggaran  dan  Keuangan  Negara Indonesia (Akurasi) 3, no. 2 (January 2021):
38–55.
https://doi.org/10.33827/akurasi2021.vol3.iss2.art127.