Jambura Accounting Review
Journal homepage: http//:jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar E-ISSN 2721-3617

## Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Pada Universitas Negeri Gorontalo
Gaffar Gaffar a , Muhammad Ichsan Gaffar b a,  b Universitas  Negeri  Gorontalo,  Jl.  Jendral  Sudirman  No.  6  Kota  Gorontalo,
Gorontalo 96128, Indonesia Gorontalo.
Email: gaffar@ung.ac.id a , michsangaffar@ung.ac.id b

## INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Received 15-01-2023
Revised 05-02-2023 Accepted 08-02-2023 Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Prosedur
Penggajian, Aplikasi Gaji Pegawai Negeri Sipil.

## Keywords:
Accounting Information Systems, Payroll
Procedures, Civil Servant Salary
Applications.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  sistem informasi  akuntansi  penggajian  pegawai  negeri  sipil  yang  diterapkan  di Universitas  Negeri  Gorontalo.  Pengumpulan  data  diperoleh  dengan  cara melakukan  wawancara  dan  observasi,  yang  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  secara  sistematis,  factual,  dan  akurat  mengenai  data  yang  ada dilapangan  tentang  Sistem  Informasi  Akuntansi  Penggajian  pegawai  negeri sipil  pada  Universitas  Negeri  Gorontalo.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan,  dapat  dikatakan  bahwa  Sistem  Akuntansi  Penggajian  yang Diterapkan  di  Universitas  Negeri  Gorontalo  sudah  baik.  Berdasarkan  hasil temuan lapangan didapati bahwa fungsi telah berjalan dengan baik mengingat fungsi  yang  saling  terkait  dan  saling  mendukung  untuk  menyelesaikan pekerjaan satu sama lain, dokumen yang digunakan ada beberapa yang tidak digunakan  karena  memiliki  kesamaan  fungsi  sehingga  dihilangkan,  catatan akuntansi sudah dijalankan meskipun hanya berupa buku kas umum tetapi hal ini  tidak  dijadikan  hambatan  bagi  Universitas  Negeri  Gorontalo  dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

## ABSTRACT
This  research  is  to  investigate  the  implementation  of  the  accounting information  system  of  civil  servant  payroll  at  the  State  University  of Gorontalo.  Data  collection  is  obtained  by  conducting  interviews  and observations,  which  aim  to  provide  a  systematic,  factual,  and  accurate description of the data in the field about the accounting information system of civil servant payroll at the State University of Gorontalo. Based on the results of  the  research  conducted,  the  accounting  information  system  of  payroll implemented  at  the  State  University  of  Gorontalo  is  good.  The  findings indicate  that  the  function  has  been  running  well  by  considering  that  the functions are interrelated and support each other to complete each other's work.
Some documents are not used because they have the same function so they are removed. The accounting statements have been carried out even though they are only in the form of a cash flow book. However, it is not an obstacle for the State University of Gorontalo in carrying out its operational activities.
@2023 Gaffar Gaffar, Muhammad Ichsan Gaffar Under The License CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  kemajuan  teknologi  yang  sangat  pesat,  organisasi membutuhkan  sistem  informasi  akuntansi  yang  baik,  karena  sistem  informasi akuntansi  sangat  penting  dalam  proses  identifikasi  aset  fisik  dan  merupakan  faktor yang mengubah data ekonomi menjadi informasi akuntansi dan berlaku untuk berbagai kelompok sosial. Dalam dunia yang sangat kompetitif dan selalu berubah, organisasi terus-menerus  dihadapkan  pada  kebutuhan  akan  cara  mendapatkan  informasi  yang baru,  lebih  cepat,  dan  lebih  andal.  Demi  memenuhi  kebutuhan  tersebut  sistem informasi harus terus mengalami perubahan dari penyesuaian kecil hingga perubahan besar. Setiap Instansi pemerintah membutuhkan kuantitas dan kualitas masing-masing tenaga  kerja  agar  instansi  tersebut  dapat  memprediksi  suatu  kemajuan  (Romney, 2016:265).
Perubahan  yang  diperlukan  sangat  drastis  sehingga  sistem  lama  diganti sepenuhnya dengan sistem yang baru. Perubahan begitu konstan dan sering sehingga sebagian  besar  organisasi  senantiasa  terlibat  dalam  beberapa  peningkatan  atau perubahan sistem. Sistem informasi akuntansi dapat mendukung proyek-proyek besar tidak hanya di sektor korporasi tetapi juga di sektor publik di instansi pemerintah. Bagi instansi  pemerintahan  yang  berdimensi  korporasi  dibidang  jasa  harus  mampu memantau  dan  menjamin  kesejahteraan  pegawainya,  setiap  pegawai  memiliki kompetensi  yang  sesuai dengan  bidang  keahliannya  dandengan  tugas  pokoknya. Sebagai  imbalan  atas  apa  yang  mereka  lakukan,  maka  para  pegawai  berhak mendapatkan balas jasa berupa gaji. (Romney, 2016:266).
Gaji didefinisikan sebagai pemberian atas prestasi kerja yang telah dicapai dari suatu  usaha  tenaga  kerja.  Seperti  gaji  harian,  gaji  mingguan,  gaji  bulanan  dan  gaji lainnya. Gaji merupakan tolak ukur suatu prestasi yang dicapai,  maka dalam proses penggolongan,  perhitungan,  penetapan,  pencatatan  serta  pembayaran  memerlukan ketelitian.  Ketelitian  diperlukan  guna  menghindari  kesalahan  dalam  proses penggolongan,  perhitungan,  penetapan,  pencatatan  serta  pembayaran.  Selain memperhatikan peraturan setiap instansi (Mulyadi,2014).
Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA)  Penggajian  mencakup  input,  proses  dan output.  Dimana  Input  mengambil  data  dan  memasukannya  kedalam  sebuah  sistem. Pemasukkan  data  ke  sistem  biasanya  dapat  memperbarui  file  induk  penggajian  dan dapat memperbarui tarif pemotongan pajak. Pembaruan file induk penggajian dan tarif pemotongan  pajak  mencerminkan  berbagai  jenis  perubahan  penggajian  seperti perubahan  tingkat  gaji.  Pada  Proses  biasanya  dilakukan  setelah  penginputan,  dalam pemrosesan  penggajian  dapat  melakukan  validasi  pengujian  gaji,  membuat  surat permintaan dan perintah membayar, kemudian output adalah hasil dari sebuah proses baik  dalam  bentuk  data  maupun  dalam  bentuk  informasi  yang  telah  di  kelolah  dan memberikan  laporan  yang  baik  kepada  pihak  kepada  pihak  pembayaran (Romney,2016:189).
Sistem  pengelolahan  data  gaji  pegawai  merupakan  kebutuhan  yang  sangat diperlukan  untuk  mencari  informasi  penggajian  dan  dapat  mengetahui  tentang tunjangan  pegawai  instansi.  Setiap  instansi  pemerintah  membutuhkan  suatu  SIA Penggajian yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan kelangsungan instansi. Sistem penggajian pada umumnya didasarkan atas jasa yang diberikan oleh
setiap pegawai yang bekerja di instansi tersebut. Besarnya gaji yang di terima setiap pegawai  berbeda-beda  tergantung  pada  posisi  dan  jabatan  yang  mereka  tempati  di dalam  instansi  tersebut.  Penggajian  menjadi  kegiatan  rutin  dalam  instansi,  sehingga menjadi pengeluaran yang relatif besar karena sistem penggajian yang baik diperlukan untuk pelaksanaan pembayaran gaji yang efisien dan lancar (Romney, 2016:190).
SIA Penggajian Universitas Negeri Gorontalo (UNG) sebelumnya dijalankan secara  manual,  mulai  dari  pencatatan  hingga  pengolahan  gaji  individu  pegawai. Kemudian  sekarang  sistem  penggajiannya  berbasis  komputerisasi  dengan menggunakan  aplikasi  khusus  pegawai  negeri  yaitu  aplikasi  Gaji  PNS  Pusat  (GPP) untuk  memasukan  data  dan  gaji  pegawai.  Aplikasi  Gaji  PNS  Pusat  (GPP)  ini merupakan alat bantu bagi setiap instansi untuk pengelolaan dan penatausahaan gaji serta  kebutuhan  lain  yang  ada  kaitannya  dengan  gaji  dan  tunjangan.  Gaji  pegawai negeri sipil dicatat berdasarkan item anggaran (MAK) 51 khususnya belanja pegawai. Sistem penggajian Universitas Negeri Gorontalo melibatkan lembaga lain yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Terkait  kendala  yang  sering  dialami  pada  saat  menggunakan  Aplikasi  Gaji PNS  Pusat  (GPP),  menurut  Ibu  Fitrianty  selaku  Petugas  Pengelolaan  Administrasi Belanja Pegawai menyatakan kendalanya pada sistem yang ada pada UNG dan Kantor Pelayanan  Perbendaharaan  Negara.  sering  terjadi  perubahan  sistem  secara  nasional mengenai pembaruan aplikasi GPP setiap waktu dikarenakan adanya perbaikan dari aplikasi, penambahan referensi jabatan, penambahan referensi tunjangan jabatan dan lain sebagainya sesuai surat edaran dari Dirjen Perbendaharaan. Pembaruan aplikasi ini biasanya membutuhkan waktu yang lama, sehingga dalam proses perhitungan gaji pokok dan tunjangan menjadi terhambat.

## KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

## 1. Analisis Sistem
Seiring  dengan  perkembangan  dan  perubahan  suatu  organisasi  maka  pihak pegawai  menyadari  perlunya  informasi  yang  lebih  banyak  dan  lebih  baik.  Langkah pertama dalam pengembangan sistem adalah analisis sistem. Selama analisis sistem, informasi  yang  diperlukan  untuk  mengembangkan  sistem  baru  yang  akan dikumpulkan.  Permintaan  atas  pengembangan  sistem  diprioritaskan  untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya pengembangan yang terbatas (Romney,2016:268).
Apabila sebuah proyek dapat melalui pemeriksaan awal, sistem yang ada saat ini  akan  disurvei  untuk  menetapkan  sifat  serta  ruang  lingkup  proyek  dan  untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahannya. Kemudian studi mendalam atas sistem yang diajukan akan dilakukan untuk menetapkan kelayakkannya. Apabila suatu sistem yang diajukan layak, maka kebutuhan informasi para pemakai dan para manager akan diidentifikasi  serta  didokumentasikan.  Hal  ini  merupakan  bagian  terpenting  dalam analisis  sistem,  karena  kebutuhan-kebutuhan  tersebut  akan  digunakan  sebagai dokumentasi  persyaratan  sistem.  Persyaratan  sistem  digunakan  untuk  memilih  atau mengembangkan  sistem  baru  guna  meringkas  pekerjaan  yang  dilakukan  selama analisis  sistem,  sebuah  laporan  dibuat  dan  diserahkan  ke  komite  pelaksana  sistem
informasi (Romney,2016:268).

## 2. Sistem Informasi Akuntansi
Seperti yang dikemukakan Romney (2016:10) yaitu SIA dapat menjadi sistem manual, sistem kompleks yang menggunakan teknologi informasi terbaru. SIA harus mengumpulkan,  memasukkan,  memproses,  menyimpan  dan  melaporkan  data  dan informasi.  Kertas  dan  pensil  atau  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  komputer adalah  alat  yang  digunakan  untuk  menghasilkan  informasi.  SIA  merupakan  suatu sistem  yang  mengumpulkan,  mencatat,  menyimpan  dan  mengolah  data  untuk menghasilkan  informasi  bagi  pengambil  keputusan.  Sistem  ini  meliputi  orang, prosedur,  intruksi,  data  perangkat  lunak,  infrastruktur  teknologi  informasi,  serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Kemudian Mardi (2014:4) berpendapat bahwa  SIA  adalah  suatu  kegiatan  yang  terintegrasi  yang  menghasilkan  laporan dibentuk  data  transaksi  bisnis  yang  diolah  dan  disajikan  sehingga  menjadi  sebuah laporan keuangan yang memiliki arti bagi pihak yang membutuhkan. SIA merupakan suatu  sistem  yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  dan  memproses  data  serta melaporkan  informasi  yang  berkaitan  dengan  transaksi  keuangan  (Diana  dan  Lilis, 2012:4).
Untuk  menghasilkan  informasi  yang  penting  dan  relevan  secara  kolektif sebagai  siklus  pengolahan  data,  dalam  proses  ini  terdapat  beberapa  tahapan  yaitu (Steinbart, 2016):
a) Input data
Langkah  dalam  penginputan  adalah  dengan  mengambil  data  transaksi  dan memasukannya  kedalam  sistem.  Proses  pengambilan  data  biasanya  dipicu  oleh aktivitas bisnis. Seperti dikumpulkan dari setiap aktivitas yang menarik, sumber daya yang diperbaharui setiap aktivitas, orang yang berpartisipasi dalam setiap aktivitas.
b) Penyimpanan data
Data organisasi adalah salah satu sumber daya yang paling penting. Data yang Relevasi  menjamin  bahwa  data  tersebut  berguna.  Agar  data  berfungsi  sebagaimana mestinya, organisasi harus siap dan bisa mengakses data tersebut dengan mudah. Oleh karena  itu,  akuntan  memahami  bagaimana  data  diatur  dan  disimpan  dalam  sistem informasi akuntansi dan bagimana data-data tersebut dapat diakses. Esensinya akuntan harus  mengetahui  bagaimana  mengelola  data  untuk  pengguna  perusahaan  secara maksimum.
c) Pengolahan Data
Setelah  aktivitas  dimasukan  kedalam  sistem,  mereka  harus  memproses  guna menjaga arus database. Aktivitas dalam pengolahan data seperti membuat record data baru  seperti  menambahkan  data  pegawai  yang  dipekerjakan  kedalam  database penggajian.  Membaca  seperti  mengambil  atau  melihat  data  yang  sudah  ada. Memperbarui data yang tersimpan sebelumnya. Menghapus data, seperti menghapus file induk.
d) Output Informasi
Langkah akhir dalam siklus pengolahan data adalah output informasi, ketika ditampilkan pada monitor, output mengacu pada softcopy, ketika dicetak dalam kertas, langkah akhir mengacu pada hardcopy. Informasi disajikan pada salah satu dari tiga bentuk yaitu dokumen, laporan atau respon pertanyaan.

## 3. Penggajian dan Prosedur Penggajian
Perencanaan  Gaji  merupakan  jumlah  keseluruhan  yang  dibayarkan  kepada pegawai atas jasa-jasa yang mereka berikan selama satu periode tertentu. Administrasi penggajian  merupakan pekerjaan  yang rutin  dan salah  satu  bagian terpenting  dalam manajemen perusahaan. Dalam proses perhitungan gaji dapat dilakukan dengan cepat, tepat  dan  akurat.  Untuk  melakukan  proses  penggajian  yang  baik,  diperlukan pengetahuan  dan  pemahaman  yang  komprehensif  atau  ketelitian  dalam  administrasi penggajian. Gaji sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan (Romney,2016).
Menurut Romney (2016:9) prosedur terdiri dari urutan klerikal yakni menulis, mendaftar,  menggandakan,  menghitung,  memilih,  memindah.  Biasanya  melibatkan beberapa  orang  dalam  satu  organisasi  atau  lebih,  yang  dibuat  untuk  menjamin penanganan  secara  bersamaan  transaksi  perusahaan  yang  terjadi  berulang-ulang. Kegiatan klerikal terdiri dari kegiatan yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam formulir,  buku  besar,  buku  jurnal  dengan  menulis,  menggandakan,  menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih atau mensortir, memindah dan membandingkan.

## 4. Sistem Informasi Akuntansi Penggajian
Sistem  penggajian  merupakan  salah  satu  komponen  terbesar  dan  terpenting dalam sistem informasi akuntansi. Sistem penggajian harus didesain untuk memenuhi peraturan  pemerintah  dan  juga  kebutuhan    informasi  pihak  manajemen.  Catatan penggajian  yang  tidak  lengkap  atau  salah  tidak  hanya  mempersulit  pengambilan keputusan,  tetapi  dapat  mengakibatkan  denda  dan  penahanan.  Jadi  dengan  sistem penggajian  yang  efisien  dan  efektif  adalah  hal  yang  sangat  penting  (Romney, 2016:184).
Menurut  Steinbart  (2016:189),  Siklus  Penggajian  merupakan  rangkaian aktivitas  bisnis  berulang  dan  operasional  pemroresan  data  terkait  dengan  cara  yang efektif dalam mengolah pegawai, serta memiliki tugas-tugas penting yakni merekrut dan  mempekerjakan  yang  baru,  melatih,  memeberikan  tugas  pekerjaan,  memberi kompensasi (penggajian), mengevaluasi kinerja, memberhentikan secara sukarela atau dipecat. Romney (2016:186) dalam bukunya menjelaskan bahwa para pegawai adalah aset  organisasi  yang  paling  berharga.  Pengetahuan  dan  keahlian  mereka  sangatlah penting, bahkan didalam organisasi jasa profesional, seperti kantor akuntan publik dan firma hukum, pengetahuan dan keahlian merupakan komponen penting dalam suatu instansi,  biaya  tenaga  kerja  mencerminkan  beban  utama  yang  terjadi  untuk menghasilkan  pendapatan.  Menurut  Mulyadi  (2013:382)  fungsi  yang  terkait  dalam sistem informasi akuntansi penggajian yaitu fungsi kepegawaian dan fungsi keuangan.
Prosedur pembayaran gaji Surat Permintaan Pembayaran Langsung(SPP-LS) menurut Halim (2012:229) yaitu:
1. Pejabat penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Kuasa Pengguna Anggaran.
2. PPK-SKPD mencatat SPP-LS yang diterima dalam register SPP-LS.
3. PPK-SKPD atas nama PA/KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS
4. Jika kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA.
5. PPK-SKPD atas nama PA/KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS
6. Jika kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA.
7. Apabila  dokumen  dinyatakan  tidak  lengkap  maka  PPK  menolak  untuk menerbitkan SPM-LS dan selanjutnya mengembalikan SPP-LS kepada bendahara pengeluaran untuk di lengkapi dan diperbaiki
8. PA/KPA  menerbitkan  SPM-LS  paling  lambat  2  hari  kerja  terhitung  sejak diterimanya pengajuan SPP yang dinyatakan lengkap dan sah.
9. PPK-SKPD  mencatat  penolakan  penerbitan  SPM-LS  yang  diterima  kedalam register penolakan SPP, apabila SPP-LS diterima maka akan diterbitkan SPM-LS yang terdiri dari 3 lembar yaitu lembar 1 dan 2 dikirim kekuasa BUD, lembar 3 sebagai arsip PPK-SKPD, lembar 2 akan kembali ke PPK-SKPD setelah dibubuhi cap “telah diterima oleh kuasa BUD tanggal sekian dan nomor sekian”.
Setelah  SPM-LS  diterbitkan  langkah  selanjutnya  adalah  penerbitan  Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D), Prosedurnya adalah sebagai berikut:
1. Kuasa BUD menerima SPM-LS yang diajukan oleh PA/KPA.
2. Kuasa BUD mencatat SPM-LS yang diterima kedalam register SPM-LS
3. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS, jika dinyatakan lengkap dan sah  kuasa  BUD  menyiapkan  SP2D  untuk  diterbitkan  Surat  Perintah  Pencairan Dana (SP2D). Jika tidak sah dan tidak lengkap kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D dan selanjutnya mengembalikan SPM-LS kepada PA/KPA untuk dilengkapi dan diperbaiki.
4. Kuasa  BUD  menerbitkan  SP2D  paling  lambat  2  hari  kerja  terhitung  sejak diterimanya  pengajuan-pengajuan  SPM-LS  yang  dinyatakan  lengkap  dan  sah, mengembalikan SPM-LS paling lambat 1 hari terhitung sejak diterimanya SPM- LS tersebut.
5. Kuasa  BUD  mencatat  penerbitan  SP2D  kedalam  register  penerbitan  SP2D  dan mencatat penolakan penerbitan SP2D kedalam register penolakan SPM Penerbitan SP2D  terdiri  dari  3  lembar  yaitu  lembar  1  untuk  dikirim  ke  bank,  lembar  2 diterima/dikirim ke SKPD setelah dibubuhi cap “telah diterbitkan SP2D tanggal sekian dan nomor sekian”. Lembar 3 sebagai arsip BUD/Kuasa BUD dilengkapi lembaran ke 1 SPM dan bukti pengeluaran asli.

## 5. Aplikasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat (GPP)
Menurut  Yunizar  (2015),  Aplikasi  Gaji  PNS  Pusat  merupakan  aplikasi pembuat  daftar  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  pusat,  aplikasi  ini  dibuat  oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Aplikasi ini termasuk aplikasi yang multifungsi,
selain membuat daftar gaji, juga menyimpan data pegawai lengkap, adapun kegunaan dari apalikasi Gaji PNS Pusat yakni:
1. Membuat  gaji  induk  (bulanan),  Gaji  Ke  13,  Tunjangan  Hari  Raya  (THR), Kekurangan gaji (rapelan), gaji susulan, gaji terusan (untuk PNS yang meninggal dunia), uang makan.
2. Mencetak KP4 (surat keterangan untuk menambahkan keluarga dalam gaji).
3. Mencetak rekap Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak Pegawai.
4. Mencetak surat keterangan penghasilan. Untuk  kelancaran  penginputan  gaji,  proses  perhitungan  gaji  dan  tunjangan,
maka  Aplikasi  Gaji  PNS  Pusat  (GPP)  sebagai  alat  bantu  bagi  setiap  instansi  untuk pengelolaan dan penatausahaan gaji serta kebutuhan lain yang ada kaitannya dengan gaji dan tunjangan.
6. Kerangka Pemikiran

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN

## 1. Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif.  Metode  kualitatif  merupakan  metode  penelitian  yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument  kunci  (Ridwan,  2011:49).  Dalam  penelitian  ini  peneliti  hanya mendeskripsikan  mengenai  Sistem  Informasi  Akuntansi  Penggajian  menganalisa, menarik kesimpulan serta memberikan saran.

## 2. Analisis Data
Teknik  Analisis  Data  Model  Miles  dan  Huberman.  Pendapat  pertama  yang menyampaikan  teknik  analisis  data  kualitatif  adalah  Miles  dan  Huberman.  Menurut
Universitas Negeri Gorontalo Prosedur Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pegawai Negeri Sipil Input Proses Output
keduanya, proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tiga tahapan Yaitu:
a) Reduksi Data
Tahap  pertama  dalam  menganalisis  data  kualitatif  menurut  Miles  dan Huberman adalah reduksi data atau data reduction . Tahap reduksi data adalah tahap mereduksi  atau  menyederhanakan  data  agar  bisa  sesuai  dengan  kebutuhan  dan tentunya  mudah  untuk  didapatkan  informasi. Data  yang  didapatkan  dari  hasil wawancara,  survei  kepuasan  pelanggan,  pengamatan  langsung  di  lapangan,  dan sebagainya tentu memiliki bentuk yang kompleks. Semua data yang sudah didapatkan kemudian  dikelompokan  dari  data  yang  sangat  penting,  kurang  penting,  dan  tidak penting. Data  yang  masuk  ke  dalam  kelompok  data  tidak  penting  kemudian  aman untuk dibuang atau tidak digunakan. Sehingga tersisa data yang sifatnya penting dan kurang  penting.  Peneliti  bisa  membuang  juga  data  kurang  penting,  yang  kemudian hanya  menyisakan  data  yang  sifatnya  penting. Data  ini  kemudian  menjadi  lebih sederhana, sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan dianggap mampu mewakili semua data  yang  sudah  didapatkan.    Sehingga  lebih  mudah  untuk  diproses  ke  tahap selanjutnya agar menjadi informasi jelas, menjawab permasalahan.
b) Penyajian Data
Dalam  macam-macam analisis data kualitatif  menurut Miles  dan Huberman, setelah  menyelesaikan tahap reduksi maka masuk ke tahap penyajian data atau data display .  Sesuai dengan namanya,  pada  tahap ini peneliti  bisa  menyajikan data  yang sudah  direduksi  atau  disederhanakan  di  tahap  sebelumnya. Bentuk  penyajian  data kemudian beragam bisa disajikan dalam bentuk grafik, chart , pictogram, dan bentuk lain.  Sehingga  kumpulan data  tersebut  bisa  lebih  mudah  disampaikan  kepada  orang lain.  Selain  itu  juga  mengandung  informasi  yang  jelas  dan  pembaca  bisa  dengan mudah  mendapatkan  informasi  tersebut. Proses  penyajian  data  diperlukan  dalam analisis  data  kualitatif  untuk  bisa  menyajikan  atau  menampilkan  data  dengan  rapi, sistematis,  tersusun  dengan  pola  hubungan  tertentu,  terorganisir,  dan  sebagainya. Sehingga data ini tidak lagi berupa data mentah akan tetapi sudah menyajikan suatu informasi.
c) Penarikan Kesimpulan
Tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah  penarikan  kesimpulan  sehingga  data  yang  sudah  disusun  dan  dikelompokan kemudian disajikan dengan suatu teknik atau pola bisa ditarik kesimpulan.   Kesimpulan  ini  menjadi  informasi  yang  bisa  disajikan  dalam  laporan penelitian  dan  ditempatkan  di  bagian  penutup.  Yakni  pada  bagian  kesimpulan, sehingga  para  pembaca  laporan  penelitian  juga  bisa  menemukan  kesimpulan tersebut. Proses  menarik  kesimpulan  baru  bisa  dilakukan  ketika  semua  data  yang variatif  disederhanakan,  disusun  atau  ditampilkan  dengan  memakai  media  tertentu, baru kemudian bisa dipahami dengan mudah.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Prosedur Penggajian di Universitas Negeri Gorontalo

## Input
Berdasarkan  wawancara  di  atas  maka  disimpulkan  bahwa  langkah  dalam penginputan  adalah  dengan  mengambil  data  transaksi  dan  memasukannya  kedalam sistem.  Proses  pengambilan  data  berdasarkan  data  dari  kepegawaian  seperti  surat keputusan  dan  daftar  hadir.  Nantinya  dalam  penginputan  berisi  rekaman  jumlah kehadiran  dan  perubahan  data  pegawai.  Aktivitas  dalam  penginputan  data  seperti record data baru menambahkan data pegawai kedalam database penggajian, membaca seperti  mengambil  atau  melihat  data  yang  sudah  ada,  memperbaharui  data  yang tersimpan sebelumnya, menghapus data seperti menghapus file induk.  Seperti yang dilampirkan sebagai berikut:
Gambar 2. Penginputan

## Process
Berdasarkan  wawancara  dapat  sisimpulkan  bahwa  setiap  pemrosesan melibatkan  beberapa  pihak.  Setelah  aktivitas  dimasukan  kedalam  sistem,  operator harus  memproses  guna  menjaga  arus  database.  Aktivitas  dalam  pemrosesan  data seperti  halnya  melakukan  perhitungan,  pengujian,  hingga  penerbitan  surat  perintah membayar.  Data  setiap  instansi  merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang  paling penting, hal ini di karenakan data yang relevansi menjamin bahwa datanya berguna. Seperti halnya yang dilampirkan sebagai berikut:

## Gambar 3. Pemrosesan
Output
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sistem penggajian pada UNG di otorisasi langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dalam hal proses pencairan dana. Langkah akhir dalam penggajian adalah output. Dalam hal ini output mengacu  pada softcopy berupa  arsip  data  komputer  dan hardcopy berupa  dokumen pendukung yang dicetak. seperti yang terlampir sebagai serikut:
Gambar 4. Output
Prosedur yang membentuk Sistem Penggajian UNG adalah sebagai berikut :
Gambar 5. Flowchart SIA Penggajian UNG Keterangan :
a) Bagian  kepegawaian  menerbitkan  Surat  Keputusan  (SK)  sebanyak  3  rangkap, kemudian  menyerahkan  Surat  Keputusan  (SK)  rangkap  ke  2  dan  3  ke  bagian bendahara gaji. Surat Keputusan (SK) rangkap ke 1 itu Sebagai arsip kepegawaian.
b) Bendahara Gaji menerima Surat Keputusan (SK) rangkap ke 2 dan 3 , rangkap ke 3 sebagai arsip bendahara. SK rangkap 2 diinput ke aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) kemudian  melakukan  pengujian  &  memproses  daftar  Perubahan  data  pegawai. Setelah itu bendahara mencetak daftar perubahan data pegawai, dan Daftar gaji. mengcopy dan mengirimkan Arsip Data Komputer (ADK) Kepada Operator SPM.
c) Operator  SPM  Membuat  Surat  perintah  membayar  kemudian  mencetaknya. Setelah  itu  menginjek  nomor barcode SPM.  Setelah  di  injek  berkas  SPM  di serahkan kepada bendahara gaji maupun PPABP untuk di paraf kabag keuangan dan di tandatangani oleh PPSPM.
d) Pejabat Penandatangan SPM Menandatangani SPM dan berkas lainnya, Kemudian Rangkap ke 2 semua berkas disimpan sebagai arsip bendahara. Rangkap ke 1 di masukan ke KPPN.
e) Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  Bertanggug  jawab  untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat permintaan dan surat perintah Membayar dari kepala instansi. KPPN menerima SPM, Daftar perubahan data pegawai dan daftar gaji,
f) Apabila  sudah  disetujui  dan  tidak  ada  kesalahan  KPPN  menerbitkan  SP2D sebanyak 2 rangkap, SP2D rangkap 2 diberikan ke BRI, SP2D rangkap 1 diberikan ke  bendahara  untuk  dimasukan  kedalam  pembukuan  umum.  BRI  cabang melakukan transfer gaji setiap tanggal 1 direkening masing-masing Pegawai.
2. Temuan Penelitian
Prosedur penggajian pada UNG, yaitu:
a) Menulis atau mengecek nama, gelar dan jabatan
b) Memberi kode, untuk mempermudah pencarian data
c) Melakukan perhitungan gaji
d) Menggandakan bukti pembayaran berupa dokumen-dokumen pendukung.
e) Monitoring atau membandingkan total gaji dengan catatan yang ada. Prosedur SIA Penggajian pada UNG:
a) Pejabat penandatanganan surat perintah membayar atas nama Kuasa Pengguna Anggaran
b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mencatat surat permintaan pembayaran yang diterima dalam register surat permintaan pembayaran
c) Pejabat Pembuat Komintmen (PPK) atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) meneliti kelengkapan dokumen
d) Apabila dokumen sudah lengkap maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atas nam Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
e) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meneliti kelengkapan dokumen dan dikirim ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),
f) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bertanggung jawab menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Berdasarkan temuan lapangan untuk aspek organisasi dapat diketahui bahwa fungsi  yang  terkait  dalam  sistem  penggajian  yaitu  fungsi  kepegawaian  dan  fungsi keuangan. Fungsi operasional dijalankan oleh bagian kepegawaian yang menerbitkan surat keputusan kenaikan pangkat, merekrut pegawai baru, pegawai pindahan, mutasi pegawai,  cuti,  pensiun  dan  pemberhentian  pegawai.  Fungsi  keuangan  melakukan perhitungan dan pemrosesan gaji baik gaji induk bulanan, terusan, gaji susulan, serta kekurangan  gaji.  Fungsi  pembayaran  dilakukan  oleh  pihak  kantor  Pelayanan Perbendaharaan  Negara  (KPPN)  dengan  menerbitkan  surat  perintah  pencairan  dana (SP2D). Berdasarkan temuan lapangan dapat dikatakan bahwa aspek organisasi sudah sesuai dengan teori mulyadi.
Berdasarkan  temuan  lapangan  untuk  aspek  sistem  otoritas  diketahui  bahwa surat  pengangkatan  pegawai  sipil  berdasarkan  surat  keputusan  pengangkatan  yang diotorisasi  oelh  bagian  kepegawaian,  setiap  perubahan  gaji  diotorisasi  oleh  bagian bendahara,  bagian  penggajian  diotorisasi  oleh  kepala  bagian  keuangan  UNG. Sedangkan Bukti kas masuk dan bukti kas keluar diotorisasi oleh pihak luar instansi UNG yaitu kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Berdasarkan teori dan temuan dilapangan dapat dikatakan untuk aspek otorisasi di UNG masih memerlukan campur tangan lembaga lain dalam hal penggajian pegawainya.
Berdasarkan  temuan  lapangan  untuk  aspek  prosedur  pencatatan  dapat diketahui  bahwa  perubahan  daftar  gaji  yang  dikeluarkan  oleh  bagian  bendahara sedangkan surat keputusan masuk ke dalam arsip data kepegawaian seperti SK CPNS, PNS,  SK  pangkat,  SK  jabatan  dan  lain  sebaginya,  berdasarkan  perubahan  yang diberikan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Berdasarkan teori dan temuan dilapangan dapat dikatakan bahwa untuk aspek prosedur pencatatan di UNG sudah sesuai dengan teori Halim.
Berdasarkan temuan lapangan aspek prosedur dokumen dapat diketahui bahwa fungsi  kepegawaian  menerbitkan  surat  keputusan  sebagai  dasar  untuk  penggajian, fungsi  keuangan  membuat  daftar  gaji,  daftar  perubahan  data  pegawai,  rekapan  gaji, surat setoran pajak, surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar sebagai dasar pembayaran gaji. Hal ini dikatakan bahwa untuk dokumen sudah sesuai dengan prosedur yang ada di UNG dan sesuai dengan teori Halim.
Berdasarkan  teori  dan  temuan  lapangan  prosedur  sistem  informasi  akuntansi penggajian dari fungsi kepegawaian, fungsi keuangan dan fungsi pembayaran sudah saling keterkaitan satu sama lain dan sesuai dengan teori yang ada.
Berdasarkan  temuan  lapangan  Sistem  Penggajian  di  UNG  menggunakan Aplikasi Gaji PNS pusat (GPP) yang merupakan alat bantu untuk penggajian, baik dari penginputan,  perhitungan,  pemrosesan  hingga  memberikan  laporan.  Dalam  hal  ini dikatakan bahwa sistem penggajiannya sudah terkomputerisasi dengan baik. Namun masih juga terdapat hambatan dalam menggunakan Aplikasi Gaji PNS Pusat tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan teori Yunizar.
Berdasarkan temuan lapangan untuk aspek praktik yang sehat dapat diketahui bahwa surat keputusan (SK) yang ada sebagai arsip data Kepegawaian yang digunakan untuk  melakukan  penggajian,  Pembuatan  daftar  gaji  diverifikasi  oleh  bagian  kepala instansi  yang  dibantu  oleh  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN). Berdasarkan teori dan temuan dilapangan dapat dikatakan bahwa untuk aspek prosedur pencatatan di UNG sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikatakan baik karena aktivas sudah tercatat secara jelas.

## 3. Analisis  Sistem  Informasi  Akuntansi  Penggajian  pada  Universitas  Negeri Gorontalo
Berdasarkan  analisis  data  yang  telah  dilakukan  penulis  terhadap  sistem akuntansi  penggajian  pegawai  pada  UNG,  maka  penulis  akan  melakukan  analisis. Analisis fungsi yang terkait masih terdapat rangkap fungsi yang dilakukan oleh fungsi keuangan  yaitu  sebagai  pembuat  daftar  perubahan  gaji  dan  sebagai  verifikator terhadapat  surat  keputusan.  Dimana  fungsi  keuangan  yang  melakukan  penginputan, pemrosesan  hingga  pelaporan  gaji.  Disamping  itu  fungsi  keuangan  juga  melakukan verifikasi  secara  langsung  terhadap  surat  keputusan  yang  diterbitkan  oleh  fungsi kepegawaian. Hal ini harus dihindarkan agar tidak memerlukan waktu yang lama pada saat penggajian pada UNG.
Sistem otorisasi sudah sesuai dengan bagian-bagiannya masing-masing, baik dari  pihak  kepegawaian,  pihak  keuangan,  bahkan  pihak  pembayaran.  Akan  tetapi pihak pembayaran diotorisasi langsung oleh pihak luar UNG dalam proses pencairan dana yaitu pihak kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dalam hal ini penggajian
UNG masih memerlukan campur tangan lembaga lain.
Analisis  Dokumen  yang  digunakan  pada  UNG  yaitu  Surat  Keputusan  (SK), Daftar  Gaji,  Daftar  Perubahan  Data  Pegawai,  Rekapan  Gaji,  Surat  Setoran  Pajak (SSP),  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP),  Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  dan Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D).  Hal  ini  dilakukan  agar  pihak  pemerintahan dalam melakukan evaluasi tidak mengalami kesulitan, karena pada setiap bagian saling memiliki  dokumen  yang  menunjang  terciptanya  kondisi  pencatatan  akuntansi  yang sehat. Dalam praktiknya ada dokumen yang tidak digunakan karena memiliki fungsi yang sama. Catatan yang digunakan dalam sistem penggajian pada UNG hanya sebatas Buku Kas Umum (BKU) yang dilakukan Fungsi Bendahara UNG. Penggunaan Buku Kas Umum (BKU) hanya semata- mata untuk formalitas dalam penggunaan dana yang diberikan  oleh  pemerintah  kepada  UNG  guna  menunjang  operasional  lembaga tersebut.
Analisis  Jaringan  prosedur  yang  membentuk  sistem  pada  UNG  yang  terdiri dari prosedurpembuatan daftar gaji, serta prosedur pembayaran gaji sudah memadai. Bagian-bagiannya  menjalankan  tugasnya  dengan  benar.  Sistem  penggajian  UNG menggunakan Aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) untuk mempermudah penggajiannya. Aplikasi ini  merekam semua data pegawai. Data  yang terekam di aplikasi gaji PNS Pusat  tersinkron  secara  langsung  dengan  pihak  pembayaran  yaitu  kantor  Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Namun Pada saat pengajuan gaji terkadang terjadi penolakan  sistem  oleh  pihak  KPPN.  Setiap  terjadi  kendala  maupun  masalah  pada sistem saat penggajian, instansi harus melibatkan pihak luar yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
Berdasarkan analisis diatas maka diketahui bahwa sistem dibangun agar dapat mencapai  tujuan  dari  instansi  tersebut,  Sistem  akuntansi  penggajian  juga  bertujuan menjamin  ketepatan  pembayaran  gaji  pegawai  baik  dalam  jumlah  maupun  waktu pembayaran.  Sistem  akuntansi  penggajian  yang  diterapkan  di  UNG  sebagian  besar telah berjalan sebagaimana mestinya.
Hal ini  sesuai  dengan  teori  Romney,  (2016:10)  yang  menyatakan  SIA  dapat menjadi  sistem  manual,  sistem  kompleks  yang  menggunakan  teknologi  informasi terbaru.  SIA  harus  mengumpulkan,  memasukkan,  memproses,  menyimpan  dan melaporkan  data  dan  informasi.  Sistem  ini  meliputi  orang,  prosedur,  intruksi,  data perangkat  lunak,  infrastruktur  teknologi  informasi  serta  ukuran  keamanan. Komponen-komponen yang terdapat pada sistem informasi akuntansi yaitu orang yang menggunakan  sistem,  prosedur  dan  intruksi  digunakan  untuk  mengumpulkan, memproses  dan  menyimpan  data,  perangkat  lunak  yang  digunakan  untuk  mengolah data,  infrastruktur  teknologi  yang  meliputi  komputer,  perangkat  peripheral,  dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA.
Penelitian terdahulu  yang  mengkonfirmasi hasil penelitian ini yaitu  Rebecka (2014)  tentang  Evaluasi  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Penggajian,  sistem  akuntansi penggajiannya  sudah  sesuai  dengan  pemendagri  karena  informasi  dapat dipertanggungjawabkan  secara  administratif  dan  benar  mulai  dari  penyimpanan, pemrosesan  hingga  melakukan  pelaporan.    Sejalan  dengan  hasil  tersebut  Natalia (2018) dalam penelitiannya tentang analisis sitem informasi akuntansi pegawai, semua komponen  sistem  informasi  akuntansi  mulai  orang  yang  mengoperasikan  sistem,
prosedur dan instruksi yang digunakan data mengenai organisasi perangkat lunak yang digunakan,  infrastruktur  teknologi  informasi  sudah  sesuai  dengan  komponen  sistem penggajiannya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Sistem Informasi Akuntansi Penggajian yang diterapkan di UNG sudah cukup baik.  Berdasarkan  hasil  temuan  lapangan  didapati  bahwa  fungsi  saling  terkait  dan saling mendukung untuk menyelesaikan pekerjaan satu sama lain. Akan tetapi fungsi yang  terkait  masih  terdapat  rangkap  fungsi  yang  dilakukan  oleh  pembuat  daftar perubahan gaji.
Aspek  otorisasi  di  Universitas  Negeri  Gorontalo  masih  memerlukan  campur tangan  lembaga  lain  dalam  hal  penggajiannya.  Prosedur  pencatatan  dan  dokumen sudah sesuai dengan prosedur yang ada pada UNG, namun dokumen yang digunakan ada  beberapa  yang  tidak  digunakan  karena  memiliki  kesamaan  fungsi.  catatan akuntansi sudah dijalankan meskipun hanya berupa buku kas umum tetapi hal ini tidak dijadikan hambatan bagi UNG dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
Sistem  penggajiannya  sudah  terkomputerisasi  menggunakan  Aplikasi  Gaji PNS  Pusat  untuk  mempermudah  proses  penggajiannya.  Untuk  aspek  praktik  yang sehat sudah berjalan dengan baik karena aktivitas sudah tercatat secara jelas.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai SIA Penggajian Pegawai Negeri Sipil pada  UNG,  peneliti  memberikan  saran  setiap  fungsi  harus  menjalankan  perannya masing-masing  dan  melakukan  pencatatan  akuntansi  agar  tidak  terjadi  kecurangan dalam  sistem  penggajian  di  UNG  dan  dokumen  harus  tertata  secara  rapi  sehingga dokumen dapat diarsipkan dan jika dibutuhkan dapat diberikan secara cepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Diana dan Lilis. (2012).  Sistem Informasi Akuntansi Perancangan Prosedur dan penerapan, Yogyakarta.
Halim. (2013). Sistem Akuntansi Sektor Publik , Yogyakarta.
Mardi. (2014). Sistem Informasi Akuntansi . Bogor: Grafika Indonesia.
Marshall B.Romney. (2016). Sistem Informasi Akuntansi, Jakarta, Salemba Empat.
Mulyadi. (2014). Sistem Akuntansi , Cetakan Keempat, Jakarta, Salemba Empat.
Ridwan. (2015). Skala Pengukuran Variabel - Variabel Penelitian , Bandung.
Steinbart. (2016). Accounting Information System (12th Edition), London, Prentice Hall.
Yunizar. (2010). Aplikasi GPP, Aplikasi Pembuat Daftar Gaji PNS Pusat.