## KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PERIODE TAHUN 2012 – 2016

## Sesilia Endang Kahyati
STIA Bina Banua Banjarmasin sesiliaendang77@gmail.com

## Irawanto
STIA Bina Banua Banjarmasin irawanto@stiabinabanuabjm.ac.id

## Akhmad Abdurrahman
STIA Bina Banua Banjarmasin akhmad.abdurrahman@stiabinabanuabjm.ac.id
Abstrak:  Data  were  collected  through  interviews  and  documentation.  The  result  of  the  research indicates that: 1) The contribution of Local Original Revenue (PAD) of Kapuas Regency which is sourced from local tax to regional finance of Kapuas Regency of 2012-2016 is 61,5% which means that  local  taxes  give  high  contribution  to  regional  finance  of  Kapuas  Regency.  2)  Local  Own Revenue  Contribution  (PAD)  of  Kapuas  Regency  which  is  sourced  from  regional  retribution  to regional finance of Regency of Kapuas in 2012-2016 amounted to 82,8% which means that local retribution  gives  very  high  contribution  to  the  regional  finance  of  Kapuas  Regency.  3)  Local Original  Revenue  Contribution  (PAD)  of  Kapuas  Regency  which  is  sourced  from  the  Regional Wealth Management Result separated to Kapuas District's finance in 2012-2016 amounted to 87.6% which means that the Separate Regional Property Management Outcome contributes very high to finance  Kapuas  District,  and  4)  Local  Own  Revenue  Contribution  (PAD)  of  Kapuas  Regency originating from Other Legitimate PAD to the regional finance of Kapuas Regency in 2012-2016 on average 82.8% which means that other PAD Sah has a very high contribution to the regional finance of Kapuas Regency.
Keywords: Local Original Income, Local Tax, Levy, Regional Finance
Abstak: . Data dikumpulkan  melalui  wawancara dan dokumentasi.  Hasil penelitian  menunjukkan bahwa: 1) Kontribusi  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari pajak daerah terhadap keuangan daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016 sebesar 61,5% yang berarti bahwa  pajak  daerah  memberikan  kontribusi  yang  tinggi  terhadap  keuangan  daerah  Kabupaten Kapuas.  2)  Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kapuas  yang  bersumber  dari retribusi    daerah  terhadap  keuangan  daerah  kabupaten  Kapuas  Tahun  2012-2016  sebesar  82,8  % yang berarti bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi yang sangat tinggi di terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas. 3) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber  dari  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  terhadap  keuangan  daerah kabupaten  Kapuas  Tahun  2012-2016  sebesar  87,6%  yang  berarti  bahwa  Hasil  Pengelolaan Kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  memberikan  kontribusi  yang  sangat  tinggi  terhadap  keuangan daerah Kabupaten Kapuas, dan 4) Kontribusi Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah terhadap keuangan daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016  rata-rata  sebesar  82,8%  yang  berarti  bahwa  Lain-lain  PAD  yang  Sah  memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas.
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi, Keuangan Daerah.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  tolok  ukur  yang  penting  untuk menentukan  tingkat  kemampuan  Daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  Daerah secara  nyata  dan  bertanggungjawab.  Otonomi  Daerah  membawa  dampak  positif bagi Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan Daerah  yang  miskin  sumber  daya  alamnya,  yang  merupakan  salah  satu  masalah yang  dihadapi  pemerintah  Daerah  kabupaten/kota  pada  umumnya  adalah terbatasnya dana yang berasal dari Daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi Daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Halim (2014:67), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua  penerimaan  Daerah  yang  berasal  dari  sumber  ekonomi  asli  Daerah.  Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  terdiri  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil pengelolaan  kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) yang sah.
Pasal  157  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2014  dicantumkan  salah  satu  dari sumber-sumber  pendapatan  Daerah  adalah  Pendapatan  asli  Daerah  yang  terdiri dari:  a.  Hasil  pajak  Daerah,  b  Hasil  retribusi  Daerah,  c.  Hasil  perusahaan  milik Daerah,  hasil  penglolaan  kekayaan  Daerah  dan,  d.  Lain-lain  pendapatan  Daerah yang sah. Dalam pelaksanaan otonomi Daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan  asli  Daerah  memiliki  peranan  lebih  penting  dibandingkan  dengan
sumber-sumber diluar pendapatan asli Daerah, karena pendapatan asli Daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif Daerah.
Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah Daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan Daerahnya.  Sementara  sumber  keuangan  yang  berasal  dari  bantuan  pemerintah pusat,  umumnya  sudah  ditentukan  untuk  pembiayaan  tertentu  yang  sifatnya mengikat.  Oleh  karena  itu  sangat  wajar  jika  pemerintah  Daerah  berusaha bagaimana  memperoleh  PAD  semaksimal  mungkin  agar  bisa  memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya demi perkembangan dan pembangunan Daerah.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kapuas  dari  berbagai  sumber  PAD khususnya untuk tahun 2012 hingga tahun 2016 memiliki tingkat pencapaian atau realisasi yang berbeda-beda. Setiap tahun PAD Kabupaten Kapuas memiliki tingkat pencapaian yang berbeda-beda dan masing-masing Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan  kontribusi  yang  berbeda  terhadap  keuangan  Daerah  Kabupaten Kapuas.  Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kapuas  terhadap Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,94%, sedangkan  kontribusi  yang  paling  rendah  adalah  pada  tahun  2013  yaitu  hanya 4,07% saja. Artiya rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas  terhadap  keuangan  Daerah  selama  5  (lima)  tahun  adalah  5,18%  saja. Kontribusi tersebut dinilai masih belum optimal karena belum mencapai 10%.
Fenomena diatas secara tidak langsung menjelaskan bahwa perolehan Kabupaten Kapuas  dari  aspek  hasil  pengelolaan  kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan  masih belum maksimal sehingga memerlukan upaya  yang lebih keras khususnya dalam hal menggali potensi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan agar bisa lebih  optimal,  sehingga  diharapkan  nantinya  mampu  meningkatkan  kontribusi terhadap pendapatan Daerah.
Bertolak  dari  uraian  diatas  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis besarnya  kontribusi  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Keuangan Daerah  Kabupaten  Kapuas  Periode  Tahun  2012  –  2016  berdasarkan  unsur Pedapatan Asli  Daerah  (PAD)  yang berupa pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

## LANDASAN TEORI

## Keuangan Daerah
Pengelolaan  keuangan  Daerah  tidak  dapat  dilepaskan  dari  keberadaan  Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  dan  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara. Dengan terbitnya  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  maka  berbagai  prinsip  dasar  yang  ada  dalam Undang-Undang  Keuangan  Negara,          Undang-Undang  Perbendaharaan  Negara dan  Undang-Undang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan Negara  kembali  dipertegas  dan      menjadi  acuan  dalam  pengalihan  keuangan
Daerah.  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  meliputi  tiga  tahapan  yaitu:  Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan serta Pertanggungjawaban.
Menurut  Jaya  (2015:  11)  keuangan  Daerah  adalah  seluruh  tatanan  perangakat kelembagaan  dan  kebijaksanaan  anggaran  Daerah  yang  meliputi  pendapatan  dan belanja Daerah.
Menurut Halim  (2014:  24), kinerja keuangan pemerintah Daerah        merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat            kemampuan Daerah dalam menjalankan otonomi Daerah. Selanjutnya        pengukuran kinerja diartikan sebagai  suatu  indikator  keuangan  atau  non  keuangan  dari  suatu  pekerjaan  yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari  suatu aktivitas suatu proses atau suatu unit  organisasi.  Pengukuran  kinerja  merupakan  wujud  akuntabilitas  di  mana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pasal  1  butir  15  Undang-undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah yang di maksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui  sebagaimana  penambahan  nilai  kekayaan  bersih  dalam  priode  tahun anggaran yang bersangkutan.
Menurut  Halim  (2014:  101)  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  semua penerimaan Daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak Daerah, retribusi
Daerah,  hasil  perusahaan  milih  Daerah  dan  hasil  pengelolaan  kekayaan  milik Daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Dasar  hukum  Pendapatan  Asli  Daerah  terdapat  dalam  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah.
Dari  beberapa  kutipan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerh, yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Nurlan (2013:135) mengemukakan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah. Sumber-sumber PAD terdiri dari:
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah

## 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

## 4. Lain-Lain PAD yang sah

## Hipotesis
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1) Pajak Daerah memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap
keuangan Daerah Kabupaten Kapuas.
2) Retribusi    Daerah  memberikan  kontribusi  yang  positif  dan  signifikan terhadap keuangan Daerah Kabupaten Kapuas
3) Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan    memberikan konribusi yang positif dan signifikan terhadap keuangan Daerah Kabupaten Kapuas
4) Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi yang positif dan signifikan
terhadap keuangan Daerah Kabupate Kapuas

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran atau mixed methods.  Penelitian  ini  merupakan  suatu  langkah  penelitian  dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu penelitian kualitatif  dan  kuantitatif,  karena  dalam  penelitian  ini  terdapat  deskripsi  atau gambaran mengenai variabel  yang diteliti dan terdapat pula pemaparan data-data dalam bentuk angka yang bertujuan membuktikan sebuah hipotesis.
Populasi  dari penelitian ini  adalah laporan keuangan Kabupaten Kapuas.  Sampel dalam  penelitian  ini  adalah  laporan  keuangan  kabupaten  Kapuas  periode  tahun 2012  hingga tahun 2016.
Teknik pengumpulan data ang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.
Data dalam penelitian ini dianalisis melalui statistik deskriptif dan menggunakan analisis  korelasi  dan  koefisien  determinasi.  Uji  hipotesis  dalam  penelitian  ini dilakukan melalui uji t dan uji F.

## HASIL PENELITIAN

## Deskripsi Wilayah Penelitian
Secara astronomis, Kabupaten Kapuas terletak antara 0o8’48” – 3o27’00” Lintang Selatan  dan  112o2’36”  –  114o44’00”  Bujur  Timur.  Bata  wilayah  Kabupaten Kapuas meliputi :
1) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selayan dan Provinsi
Kalimantan Selatan (Kabupaten Barito Kuala)

## 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau

## 3) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
4) Sebelah Selatan berbatasan denngan Laut Jawa.
Jumlah  penduduk  Kabupaten  Kapuas  Tahun  2016  sebanyak  348.049  orang  yang terdiri  dari  177.648  oarang  penduduk  laki-laki  atau  51,04%  dan  170.401  orang penduduk  perempuan  atau  48,96%.  Tingkat  kepadatan  penduduk  Kabupaten Kapuas  rata-rata  sebanyak  23  orang  per  kilometer  persegi.  Kecamatan  terpadat penduduknya  adalah  Kecamatan  Selat  yaitu  rata-rata  537  orang  per  kilometer persegi dan yang terjarang penduduknya adalah di Kecamatan Mandau Talawang yaitu rata-rata 4 orang perkilometer persegi.
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Keuangan Daerah
Nilai  koefisien  korelasi  (R)  antara  varaiabel  pajak  daerah  (X1)  dengan  variabel keuangan  daerah  (Y)  Kabupaten  Kapuas  adalah  sebesar  0,784.  Apabila  di konfimasikan ke dalam tabel  interpretasi  nilai  koefisien korelasi (R)  (tabel  3.3), maka  nilai  0,784  masuk  kedalam  kategori  “kuat”.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  kuat  antara  Pajak  Daerah  dengan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas.
Koefisien determinasi (r2) dapat diketahui dengan mengkuatdratkan nilai korelasi (R) variabel pajak daerah  (X1) dengan variabel Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas.  Dengan demikian, maka:
KD = R2 = 0,7842 = 0,615
Berdasarkan pda perhitungan diatas, diperoleh nilai koefisien determinan sebesar 0,615.  Hal  ini  berarti  bahwa  variabel  Pajak  Daerah  (X1)  memberikan  kontribusi yang  positif  sebesar  61,5%  terhadap  variabel  Keuangan  Daerah  (Y)  Kabupaten Kapuas,  sedangkan  sisanya  yaitu  38,5%  berasal  dari  variabel-variabel  lain  yang tidak diteliti.
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Keuangan Daerah
Nilai koefisien korelasi (R) antara varaiabel retribusi daerah (X2) dengan variabel keuangan  daerah  (Y)  Kabupaten  Kapuas  adalah  sebesar  0,910.  Apabila  di konfimasikan ke dalam tabel  interpretasi  nilai  koefisien korelasi (R)  (tabel  3.3), maka nilai 0,910 masuk kedalam kategori “sangat kuat”. Dengan demikian dapat
disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  sangat  kuat  antara  Retribusi  Daerah dengan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas.
Koefisien determinasi (r2) dapat diketahui dengan mengkuatdratkan nilai korelasi (R)  variabel  retribusi  daerah    (X2)  dengan  variabel  Keuangan  Daerah  (Y) Kabupaten Kapuas.  Dengan demikian, maka:
KD = R2 = 0,9102 = 0,828
Berdasarkan pada perhitungan diatas, diperoleh nilai koefisien determinan sebesar 0,828. Hal ini berarti bahwa variabel retribusi Daerah (X2) memberikan kontribusi yang  positif  sebesar  82,8%  terhadap  variabel  Keuangan  Daerah  (Y)  Kabupaten Kapuas,  sedangkan  sisanya  yaitu  17,2%  berasal  dari  variabel-variabel  lain  yang tidak diteliti.
Kontribusi  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan  Terhadap  Keuangan Daerah
Nilai koefisien korelasi (R) antara varaiabel Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) dengan variabel keuangan daerah (Y) Kabupaten Kapuas adalah sebesar 0,936. Apabila di konfimasikan ke dalam tabel interpretasi nilai koefisien korelasi (R)  (tabel 3.3), maka nilai 0,936 masuk kedalam kategori “sangat kuat”. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  sangat  kuat antara Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  dengan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas.
Koefisien determinasi (r2) dapat diketahui dengan mengkuatdratkan nilai korelasi (R) variabel Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (X3) dengan variabel Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas.  Dengan demikian, maka:
KD = R2 = 0,9362 = 0,876
Berdasarkan pda perhitungan diatas, diperoleh nilai koefisien determinan sebesar 0,876.  Hal  ini  berarti  bahwa  variabel  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang Dipisahkan  (X3)  memberikan  kontribusi  yang  positif  sebesar  87,6%  terhadap variabel Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas, sedangkan sisanya yaitu 12,4% berasal dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti.
Kontribusi  Lain-Lain  Pendapatan  Asli  Daerah    Yang  Sah  Terhadap  Keuangan Daerah
Nilai  koefisien  korelasi  (R)  antara  varaiabel  Lain-Lain  Pendapatan  Asli  Daerah Yang  Sah  (X4)  dengan  variabel  keuangan  daerah  (Y)  Kabupaten  Kapuas  adalah sebesar 0,910. Apabila di konfimasikan ke dalam tabel interpretasi nilai koefisien korelasi (R)  (tabel 3.3), maka nilai 0,910 masuk kedalam kategori “sangat kuat”. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  sangat  kuat antara  Lain-Lain  Pendapatan  Asli  Daerah    Yang  Sah  dengan  Keuangan  Daerah Kabupaten Kapuas.
Koefisien determinasi (r2) dapat diketahui dengan mengkuatdratkan nilai korelasi (R) variabel  Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah  Yang Sah (X4) dengan variabel Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas.  Dengan demikian, maka:
KD = R2 = 0,9102 = 0,828
Berdasarkan pda perhitungan diatas, diperoleh nilai koefisien determinan sebesar 0,828. Hal ini berarti bahwa variabel Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah  Yang Sah (X4)  memberikan  kontribusi  yang  positif  sebesar  82,8%  terhadap  variabel Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas, sedangkan sisanya yaitu 17,2% berasal dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

## Uji Hipotesis
1) Variabel Pajak Daerah (X1), nilai t hitung sebesar 2,976 sedangkan t tabel sebesar  2,446  dengan  signifikansi  sebesar  0,000.  Karena  t  hitung  <  t  tabel (0,222<2,446)  atau  sig  t  <  5%  (0,846  >  0,05),  maka  H1  ditolak,  artinya  tidak terdapat  kontribusi  yang  signifikan  dari  variabel  Pajak  Daerah  (X1)  terhadap Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas.
2) Variabel  Retribusi  Daerah  (X2),  nilai  t  hitung  sebesar  0,502  sedangkan  t tabel  sebesar  2,446  dengan  signifikansi  sebesar  0,000.  Karena  t  hitung  >  t  tabel (0,502<2,446)  atau  sig  t  <  5%  (0,665  >  0,05),  maka  H2  ditolak,  artinya  tidak terdapat  kontribusi  yang  signifikan  darivariabel  Retribusi  Daerah  (X2)  terhadap Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas.
3) Variabel  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan  (X3),  nilai  t hitung sebesar 7,006 sedangkan t tabel sebesar 2,446 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena t hitung > t tabel (7,006>2,446) atau sig t < 5% (0,000 < 0,05), maka H3 diterima, artinya terdapat kontribusi yang signifikan dari variabel Pengelolaan Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan  (X3)  terhadap  Keuangan  Daerah  (Y) Kabupaten Kapuas.
4) Variabel Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (X4), nilai t hitung sebesar 4,780 sedangkan t tabel sebesar 2,446 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena t hitung > t tabel (4,780>2,446) atau sig t < 5% (0,000 < 0,05), maka H4 diterima,  artinya  terdapat  kontribusi  yang  signifikan  dari  variabel  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X4) terhadap Keuangan Daerah (Y) Kabupaten Kapuas.

## PEMBAHASAN
Kontribusi    pajak  Daerah  terhadap  keuangan  Daerah  kabupaten  Kapuas Tahun 2012-2016
Hasil  analisis  secara  kuantitatif  menunjukkan  bahwa  pajak  daerah  Kabupaten Kapuas  untuk  preiode  tahun  2012  hingga  tahun  2016  memberikan  kontribusi sebesar 61,5% terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas.
Pajak Daerah dapat diketahui dari nilai Rupiah (Rp) yang terdapat pada pos pajak Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas pada Tahun Anggaran 2012 – 2016.
Hasil  analisis  secara  kualitatif  menunjukkan  bahwa  penerimaan  pajak  daerah Kabupaten  Kapuas  dari  tahun  2012  hingga  tahun  2016  mengalami  turun  naik. Penerimaan pajak daerah Kabupaten Kapuas yang paling tinggi adalah pada tahun 2015  yaitu  sebesar  Rp.  18.654.680.289,  sedangkan  penerimaan  pajak  daerah Kabupaten  Kapuas  yang  paling  rendah  adalah  pada  tahun  2012  yaitu  hanya  Rp. 6.042.224.868.  Adapun  total  penerimaan  pajak  daerah  Kabupaten  Kapuas  untuk periode 2012 hingga 2016 adalah sebesar Rp. 59.901.547.328.  Pada tahun 2013
terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah  yaitu sebesar 47,98% dari tahun 2012, pada  tahun  2014  penerimaan  pajak  daerah  juga  mengalami  kenaikan  dari  tahun 2013 yaitu sebesar 39.40%, begitu juga pada tahun 2014 yang mengalami kenaikan sebesar  49,67%.  Namun  pada  tahun  2016  terjadi  penurunan  penerimaan  pajak daerah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 26,02%.
Persentasi realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari aspek Pajak  Daerah  yang  tertinggi  adalah  pada  tahun  2013  yaitu  mencapai  132,64%, sedangkan  yang terendah adalah pada tahun 2015  yaitu hanya mencapai  84,55% dari  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Berdasarkan  pada  tabel  5.2  diatas  dapat diketahui  bahwa  2012  dan  tahun  2015  realisasi  dari  pajak  daerah  Kabupaten Kapuas tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan karena pada tahun 2012 hanya  mampu  mencapai  87,63%  ,  dan  untuk  tahun  2015  hanya  mampu direalisasikan sebesar 84,55%. Sedangkan untuk tahun 2016 realisasi penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari aspek Pajak Daerah mampu melewati target karena mencapai 104,23%.
Pendapatan  Kabupaten  Kapuas  selalu  mengalami  peningkatan  khususnya  untuk periode  tahun  2012  hingga  tahun  2016.  Pada  tahun  2012  pendapatan  Kabupaten Kapuas  adalah  sebesar  Rp.  1.004.325.821.550,85,  kemudian  pada  tahun  2013 meningkat  menjadi  Rp  127.994.203.253,89,  tahun  2014    kembali    meningkat menjadi Rp 1.246.069.756.213. pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan menjadi Rp  1.499.665.182.483,29  dan  pada  tahun  2016  jumlah  pendapatan  Kabupaten Kapuas  adalah  sebesar  Rp  1.715.688.786.098,67.  Pada  gambar  5.3  tersebut  juga dapat dilketahui bahwa pendapatan Kabupaten Kapuas untuk periode tahun 2012
hingga tahun 2016 yang tertinggi adalah pada tahun 2016, sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2012.
Persentasi  realisasi  pendapatan  Kabupaten  Kapuas  periode  2012  hingga  2016 mengalami  turun  naik.  Pada  tahun  2012  realisasi  pendapatan  Kabupaten  Kapuas mampu mencapai angka 102,90%, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan karena  hanya  mampu  terealisasi  sebesar  98,91%,  kemudian  pada  tahun  2014 mengalami sedikit peningkatan karena mampu terealisasi sebesar 99,07% dan pada tahun 2015 juga mampu terealisasi sebesar 99,39% dan pada tahun 2016 realisasi Pendapatan  Kabupaten  Kapuas  mampu  direalisasikan  dengan  sangat  baik  karena mampu melebihi target yang dianggarkan dan terealiasasi sebesar 105,74%.
Selama tahun 2012 hingga tahun 2016, pajak daerah memberikan kontribusi yang bervariasi terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas, Kontribusi pajak daerah terhadap  keuangan  daerah  selama  5  (lima)  tahun,  yaitu  sejak  tahun  2012  hingga tahun 2016 adalah bervariasi. Kontribusi tertinggi berada pada tahun 2013, yaitu mencapai  1,24%  dan  kontribusi  terendah  adalah  pada  tahun  2012,  yaitu  hanya 0,6%.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Cherrya  Dhia  Wenny,  2011  dengan  judul  “Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Terhadap  Kinerja  Keuangan  pada  Pemerintahan  Kabupaten  dan Kota  di  Propinsi  Sumatera  Selatan.  Jurnal  Ilmiah  STIA  MDP”  dimana  hasil penelitian  tersebut  menyatakan  bahwa  pajak  daerah  tidak  memberikan  pengaruh dominan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Kontribusi  retribusi  Daerah terhadap keuangan Daerah kabupaten Kapuas
Tahun 2012-2016.
Analisis  secara  kualitatif  menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Kapuas  yang  bersumber  dari  retribusi  daerah  Kabupaten  Kapuas mengalami penurunan dari tahun ketahun. Penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kapuas  yang  paling  tinggi  adalah  pada  tahun  2012  yaitu  sebesar  Rp. 14.703.942.522, sedangkan penerimaan  retribusi  daerah Kabupaten Kapuas  yang paling rendah adalah pada tahun 2016 yaitu hanya Rp. 5.974.087.546. Adapun total penerimaan  retribusi daerah Kabupaten Kapuas untuk  periode 2012 hingga 2016 adalah  sebesar  Rp.  46.216.837.147,32.  Gambar  5.5  diatas  menyatakan  bahwa Penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari retribusi  daerah  untuk  periode  tahun  2013  hingga  tahun  2016  terus  mengalami penurunan.  Pada  tahun  2013  penurunan  penerimaan  retribusi  daerah  dari  tahun 2012 mencapai 29,73%, untuk tahun 2014 terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah  sebanyak  15,58%  dari  tahun  2013,  pada  tahun  2015  terjadi  penurunan penerimaan retribusi daerah dari tahun 2014 yaitu sebanyak 25,69% dan pada tahun 2016  kembali  terjadi  penurunan  penerimaan  retribusi  daerah  sebesar  7,84%  dari tahun 2015.
Selama  tahun  2012  hingga  tahun  2016,  retribusi  daerah  memberikan  kontribusi yang bervariasi namun cenderung menurun terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas,  Kontribusi  retribusi  daerah  terhadap  keuangan  daerah  selama  5  (lima) tahun,  yaitu  sejak  tahun  2012  hingga  tahun  2016  terus  mngalami  penurunan.
Kontribusi tertinggi berada pada tahun 2012, yaitu mencapai 1,46% dan kontribusi terendah adalah pada tahun 2016, yaitu hanya 0,35%.
Hasil uji Koefisien determinan menunjukkan bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi yang positif terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas yaitu sebesar 82,8%.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Cherrya  Dhia  Wenny,  2011  dengan  judul  “Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Terhadap  Kinerja  Keuangan  pada  Pemerintahan  Kabupaten  dan Kota  di  Propinsi  Sumatera  Selatan.  Jurnal  Ilmiah  STIA  MDP”  dimana  hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa retribusi daerah tidak memberikan pengaruh dominan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Kontribusi    Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan  terhadap keuangan Daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016.
Analisis  secara  kuantitatif  menunjukkan  bahwa  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari aspek Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan konribusi sebesar 87,6% terhadap keuangan daerah Kabupaten  Kapuas.  Sedangkan    analisis  secara  kualitatif  menunjukkan  bahwa penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kapuas  dari  aspek  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami  turun  naik.  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkan Kabupaten  Kapuas  yang  paling  tinggi  adalah  pada  tahun  2016  yaitu  sebesar  Rp. 3.935.747.315,29,  sedangkan  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang
Dipisahkan Kabupaten Kapuas  yang paling rendah adalah pada tahun 2012 yaitu hanya  Rp.  2.568.232.109,52  Adapun  total  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk periode 2012 hingga 2016 adalah sebesar Rp. 15.834.172.081,06. Gambar  5.5  diatas  mengungkapkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Kapuas  dari  sumber  Hasil  pengelolaan  kekayaan  Daerah  yang dipisahkan  Kabupaten  Kapuas  periode  tahun  2012  hingga  tahun  2016  selalu mengalami  kenaikan  dari  tahun  sebelumnya,  hanya  pada  tahun  2014  saja  terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi peningkatan hasil pengelolaan  kekayaan  Daerah  yang  dipisahkan  sebesar  21,24%,  kemudian  pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 16,77%, pada tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi peningkatan sebesat 17,53% dan hanya pada tahun 2013 ke tahun 2014  saja  terjadi  penurunan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  sumber  hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 7,90%.
Persentasi realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang tertinggi adalah pada tahun 2013 yaitu mencapai 119,76%, sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2014  yaitu  hanya  mencapai  95,59%  dari  anggaran  yang  telah  ditetapkan.  Degan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  periode  tahun  2012  hingga  tahun  2016 atau  selama  5  (lima)  tahun  rata-rata  realisasi  penerimaan  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah 101,97%.
Kontribusi  pengelolaan  Kekayaan  Daerah  Yang  Dipisahkanterhadap  keuangan daerah  selama  5  (lima)  tahun,  yaitu  sejak  tahun  2012  hingga  tahun  2016  terus mengalami  kenaikan  dan  kemudian  penurunan.  Kontribusi  tertinggi  berada  pada tahun 2013, yaitu mencapai 0,28% dan kontribusi terendah adalah pada tahun 2015, yaitu hanya 0,22%.
Hasil  analisis  koefisien  determinasi  menunjukkan  bahwa  Hasil  Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memberikan kontribusi yang positif terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas yaitu sebesar 87,6%. Dengan demikian Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga terbukti memberikan pengaruh dominan terhadap Keuangan daerah Kabupaten Kapuas.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahuu yang dilakukan oleh Gusti Made  Ayu  Aprilianda,  2016  dengan  judul  “Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah (Pad) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di  Provinsi  Jawa  Timur”  yang  menyatakan  bahwa    hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  berpengaruh  postif  terhadap  kinerja  keuangan  dan  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  merupakan  variabel  yang  paling dominan mempengaruhi kinerja keuangan.
Kontribusi  Lain-lain PAD yang Sah terhadap keuangan Daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016
Analisis  secara  kuantitatif  menunjukkan  bahwa  laoi-lain  PAD  yang  sah memberikan  kontribusi  sebesar  82,8%  terhadap  keuangan  daerah  Kabupaten Kapuas.  Analisis  secara  kualitatif  menunjukkan  bahwa  penerimaan  Pendapatan
Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kapuas  dari  aspek  Lain-Lain  Pendapatan  Asli daerah  Yang  sah  pada  tahun  2012  hingga  tahun  2016  mengalami  fluktuasi  atau turun naik. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang sah Kabupaten Kapuas yang paling  tinggi  adalah  pada  tahun  2016  yaitu  sebesar  Rp.  62.123.052.642,58, sedangkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber Hasil Lain-Lain Pendapatan  Asli  daerah  Yang  sah  Kabupaten  Kapuas  yang  paling  rendah  adalah pada  tahun  2013  yaitu  hanya  Rp.  223.525.544.039,11  Adapun  total  penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang sah untuk periode 2012 hingga 2016 adalah sebesar Rp.222.328.488.814,60.  Selama  periode  2012  sampai  dengan  2016  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kapuas  yang  bersumber  dari  lain-lain  PAD  yang sah selalu mengalami kenaikan dan hanya mengalami penurunan yaitu tahun 2013. Pada  tahun  2013  mengalami  penurunan  sebesar  15%  dari  tahun  2012,  kemudian pada  tahun  2014  mengalami  kenaikan  105%  dari  tahun  2013,  pada  tahun  2015 mengalami kenaikan sebesar 26% dari tahun 2014, dan pada tahun 2016 mengalami kenikan sebesar 2% dari tahun 2015.
Persentasi realisasi pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari sumber Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang sah yang tertinggi adalah pada tahun 2014 yaitu mencapai 134,10%, sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2016 yaitu hanya mencapai 92,18% dari anggaran yang telah ditetapkan. Persentasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas yang bersumber pada Lain-Lain PAD  yang sah mengalami kenaikan pada tahun 2012 hingga tahun 2014, namun
pada  tahun  selanjutnya  yaitu  pada  tahun  2015  dan  tahun  2016  mengalami penurunan.
Selama  tahun  2012  hingga  tahun  2016,  lain-lain  PAD  yang  sah  memberikan kontribusi  yang bervariasi  namun  cenderung menurun terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas.
Kontribusi  lain-lain  PAD  yang  sah  terhadap  keuangan  daerah  selama  5  (lima) tahun,  yaitu  sejak  tahun  2012  hingga  tahun  2016  terus  mengalami  turun  naik. Kontribusi tertinggi berada pada tahun 2015, yaitu mencapai 4,04% dan kontribusi terendah adalah pada tahun 2013, yaitu hanya 2,09%.
Hasil  analisis  koefisien  determinasi  menunjukkan  bahwa  Lain-Lain  Pendapatan Asli daerah Yang sah memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas yaitu sebesar 82,8%.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahuu yang dilakukan oleh Gusti Made  Ayu  Aprilianda,  2016  dengan  judul  “Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah (Pad) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di  Provinsi  Jawa  Timur”  yang  menyatakan  bahwa    PAD  lain-lain  yang  sah berpengaruh postif terhadap kinerja keuangan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1) Kontribusi    Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kapuas  yang bersumber dari pajak daerah terhadap keuangan daerah kabupaten Kapuas Tahun
2012-2016 sebesar 61,5% yang berarti bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas.
2) Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kapuas  yang bersumber  dari  retribusi    daerah  terhadap  keuangan  daerah  kabupaten  Kapuas Tahun 2012-2016 sebesar 82,8 % yang berarti bahwa retribusi daerah memberikan kontribusi yang sangat tinggi di terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas.
3) Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kapuas  yang bersumber  dari  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  terhadap keuangan daerah kabupaten Kapuas Tahun 2012-2016 sebesar 87,6% yang berarti bahwa  Hasil  Pengelolaan  Kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap keuangan daerah Kabupaten Kapuas.
4) Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Kapuas  yang bersumber  dari  Lain-lain  PAD  yang  Sah  terhadap  keuangan  daerah  kabupaten Kapuas  Tahun  2012-2016  rata-rata  sebesar  82,8%  yang  berarti  bahwa  Lain-lain PAD  yang  Sah  memberikan  kontribusi  yang  sangat  tinggi  terhadap  keuangan daerah Kabupaten Kapuas

## Saran
1) Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas dari retribusi daerah, maka yang dapat dilakukan melkukan pendataan ulang mengenai potensi  retribusi  daerah  di  Kabupaten  Kapuas  serta  mengadakan  sosialisasi mengenai objek retribusi daerah di Kabupaten Kapuas.
2) Agar Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat maka pemerinta Kabupaten
Kapuas  perlu  meningkatkan  usaha  pemungutan  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang  Dipisahkan dan  Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara intensif dan aktif.
3) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian,
menggunakan ruang lingkup yang lebih luas sehingga memberikan hasil yang lebih spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Halim.  2014.  Akuntansi  Sektor  Publik  :  Akuntansi  Keuangan  Daerah.
Jakarta: Salemba Empat.
Benny  Kalonta,  2013.  Analisis  Keuangan  Daerah  Dan  Hubungan  Kausalitas Pendapatan  Asli  Daerah  Dengan  Belanja  Pemerintah  Di  Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Pembangunan dan Keuangan Daerah Vol 12, No. 4.
Bratakusumah dan Solihin , 2014. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Cherrya  Dhia  Wenny,  2011.  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Aslu  Daerah  (PAD)
Terhadap  Kinerja  Keuangan  pada  Pemerintahan  Kabupaten  dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ilmiah STIA MDP.
Dominick  Salvatore. 2014. Mikroekonomi. Jakarta: Erlangga.
Edy  Supriyadi,  2014.  SPSS+Amos: Statistical  Data  Analysis, Perangkat  Lunak Statistik Mengolah Data Untuk Penelitian. Jakarta: In Media.
Evrintia  Dini  Putri,  2015. Pengaruh  Pendapatan  Daerah  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa Timur. Vol 4, No 2 : Semester Genap 2015/2016
Fred N Kerlinger. 2012. Asas-asas Penelitian Behavioral. Yogyakarta: Universitas Gadjahmada.
Gusti  Made  Ayu  Aprilianda,  2016.  Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (Pad) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota  Di  Provinsi  Jawa  Timur.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB Universitas Brawijaya. Volume 4, No. 2
Hair  et  al.  2014.  Multivariate  Data  Analysis:  Diterjemahkan  oleh  Budiyanto.
Jakarta: Erlangga.
Jaya  Kirana,  2015.  Analisis  Potensi  Keuangan  Daerah,  Pendekatan  Makro.
Yogyakarta: PPPEB UGM.
Josef Riwu Kaho, 2015. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.
Yogyakarta: Fak. Sospol - UGM.
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Meilen Greri Paseki, 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Langsung terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Dampaknya  terhadap Kemiskinan  di  Kota  Manado  Tahun  2004  –  2012.  Jurnal  Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 14 Nomor 3 – Oktober 2014.
Michael  P.  Todaro.  2013.  Pembangunan  Ekonomi  Di  Dunia  Ketiga.  Jakarta:
Erlangga.
Nasution. 2014. Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara
Ni  Nyoman  Suryaningsih,  2015.  Dampak  Kinerja  Keuangan  Daerah  Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten / Kota di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 4.08. ISSN: 2337-3067
Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2015  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan
Rosen, 2015. Indikator Kesejahteraan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
Sri Mulyani Erlina, 2013. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Medan: USU Press.
Sugiyono,  2015.  MetodePenelitian  Kuantitatif  Kualitatif  &  RND.  Bandung  :
Alfabeta.
Swasono, 2015. Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Perkumpulan Pra Karsa.
Thomas,  2015.  Pola  Dasar  pembangunan  Bidang  Kesejahteraan  Sosial.  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara