## Menekan  Perkawinan  Anak  Melalui  Keberpihakan  Akses Perempuan di Indonesia
Kartika Purwaningtyas 1

## Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

## Abstract
Child marriage in Indonesia is the highest in the world. According to the Central Bureau of Statistics  recorded  1.220.990  girls  in  Indonesia  were  married  before  18.  This  article  uses literature  research  to  describe  the  impact  of  child  marriage  and  policymakers'  strategic steps and efforts to curb the high rate of child marriage in Indonesia. Early marriage leads to  a  vicious  cycle  of  low  educational  attainment,  domestic  violence,  health,  maternal  and child health, high maternal mortality, and poverty. As marriage ages, regulation has been changing  as  a  strategy  to  reduce  child  marriage.  Unfortunately,  there  is  no  specific regulation of the marriage dispensation, which creates a gap in the number of weddings and the  regulatory  aspects  of  strategic  efforts,  providing  women  with  immediate  access  to education, health, and work. Ensuring fair and equitable access between men and women is carried  out  to  the  maximum  extent  from  a  gender  perspective  in  development  policies strategies in Indonesia
Keywords : Gender, Human Rights, Child Marriages, Inequality

## Abstrak
Perkawinan  anak  di  Indonesia  merupakan  salah  satu  yang  tertinggi  di  dunia.  Badan  Pusat Statistik mencatat sebanyak 1.220.900 anak perempuan di Indonesia menikah dibawah usia 18 tahun. Melalui studi pustaka dalam artikel ini menggambarkan dampak perkawinan anak dan langkah serta upaya strategis pemangku kebijakan untuk menekan tingginya perkawinan anak  di  Indonesia.  Perkawinan  anak  mengakibatkan  tingkat  pendidikan  rendah,  kekerasan dalam rumah tangga, tingkat kesehatan khususnya ibu dan anak, tingginya angka kematian ibu  dan  anak  serta  lingkar  kemiskinan.  Dengan  perubahan  kebijakan  usia  perkawinan  di Indonesia  sebagai  langkah  strategis  untuk  mengurangi  tingkat  perkawinan  anak.  Namun sayangnya  belum  adanya  aturan  khusus  terkait  dispensasi  pernikahan  menjadi  celah terhadap tingginya angka perkawinan. Selain sisi regulasi upaya strategis dengan pemberian akses  dasar  konkret  kepada  perempuan  dalam  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  tenaga kerja. Pemberian akses secara adil dan merata antara perempuan dan laki – laki dilakukan dengan  maksimal  dengan  implementasi  Pengarusutamaan  Gender  yang  baik  dalam menentukan kebijakan pembangunan.
Kata Kunci : Gender, Hak Asasi Manusia, Perkawinan Anak, Ketimpangan
1 astatika@ymail.com

## Pendahuluan
Salah satu dari 17 tujuan global untuk mencapai pembangunan yang lebih baik  dan  berkelanjutan  di  tahun  2030  adalah  menciptakan  kesetaraan  gender  dan pemberdayaan kepada perempuan dan anak perempuan. Cita – cita yang disepakati bersama oleh 193 negara di dunia menjadi rencana aksi yang bersifat universal yang mana  tidak  ada  satupun  negara  yang  tidak  berkewajiban  menyepakati  tujuan pembangunan  berkelanjutan.  Setelah  hampir  enam  tahun  berjalan,  tantangan terhadap  isu  kesetaraan  gender  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  khususnya  di negara–negara di  Benua  Asia.  Sebagai  contohnya  negara  di  kawasan Asia  selatan ketimpangan  gender  disebabkan  oleh  keyakinan  yang  menimbulkan  nilai  patriarki yang berimplikasi terhadap pembentukan norma sosial masyarakat, pengelompokan struktur  sosial,  agama  dan  etnis  yang  mengakibatkan  diskriminasi  terhadap perkembangan antara perempuan dan laki – laki 2 . Pemahaman bahwa laki – laki dan perempuan  tidak  memiliki  akses  terhadap  hak  asasi  manusia  yang  setara menimbulkan  berbagai  persoalan  sosial  dalam  masyarakat  seperti  kemiskinan, rendahnya  pendidikan  dan  kesehatan  dan  tidak  adanya  akses  atas  manfaat pembangunan khususnya bagi perempuan.
Kondisi  yang  nyata  yang  berasosiasi  akibat  ketimpangan  gender  dengan masih tingginya angka perkawinan anak di Asia. Parahnya angka perkawinan anak di  Asia  mengalami  peningkatan  dimana  1  dari  1000  anak  di  Asia    dipaksa  untuk menikah  akibat  kesulitan  ekonomi  dampak  Pandemi  Covid-19 3 .  Perkawinan  anak sebagai salah satu cara paling cepat agar keluarga miskin tidak terbebani terhadap kebutuhan pemenuhan kebutuhan pokok anak – anaknya. Pendidikan yang rendah dan  faktor  ketidakamanan  secara  sosial  menjadi  salah  satu  penyebabnya. Perkawinan  anak  dibawah  usia  18  tahun  menjadi  hal  yang  umum  di  India, Indonesia,  Vietnam  dan  Pakistan.  Indonesia  menjadi  negara  dengan  tingkat
2 UNICEF, “Gender Equality,” last modified 2017, accessed July 3, 2021,
https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/gender-equality.
3 Haeril Halim and Tran Thi Minh Aishwarya Kumar, “Virus Despair Forces Girls across Asia into Child
Marriage,” last modified 2020, accessed July 3, 2021,
https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/01/virus-despair-forces-girls-across-asia-into-child- marriage.html.
Perkawinan anak tinggi di dunia. Berdasarkan data Susenas Badan Pusat Statistik di Tahun 2018, 1 dari 9 perempuan di Indonesia pada rentang usia 20 – 24 tahun telah menikah  sebelum  usia  18  tahun.  Statistik  mencatat  sebanyak  1.220.900  anak perempuan di Indonesia menikah dibawah usia 18 tahun. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan anak diantaranya dengan tingginya angka kematian bayi sebelum berusia  28  hari  yang  dilahirkan  ibu  dengan  usia  20  –  29  tahun,  rentan  terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan buruknya kondisi kesehatan kandungan ibu 4 .
Menyikapi  persoalan  pernikahan  anak  di  Indonesia,  Pemerintah  telah melakukan  upaya  dengan  menerbitkan  Undang  –  Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Undang  –  Undang  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang melakukan  revisi  terhadap  batas  usia  menikah  bagi  perempuan  menjadi  19  tahun dan mengatur ulang terhadap klausul dispensasi pernikahan bagi Pengadilan Agama terhadap  penetapan  perkawinan  anak  dibawah  umur.  Perubahan  terhadap  regulasi pernikahan  yang  diharapkan  mampu  menekankan  angka  perkawinan  anak  tidak efektif. Faktanya Badan Peradilan Agama mencatat sebanyak 64,2 ribu dispensasi perkawinan  anak  pada  tahun  2020  atau  meningkat  hampir  tiga  kali  lipat dibandingkan  tahun  2019  yang  hanya  sebesar  23,1  ribu  dispensasi 5 .  Pernikahan anak mengakibatkan dampak sosial, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya 6 . Lebih lanjut bahwa faktor dominan yang mengakibatkan pernikahan anak yaitu kurangnya pendidikan  dan  tingkat  ekonomi  masyarakat 7 .  Studi  yang  dilakukan  di  Indonesia menggambarkan  bahwa  pernikahan  anak  bagi  anak  perempuan  tiga  kali dibandingkan  anak  laki  –  laki. 8 Perkawinan  anak  menjadi  salah  satu  opsi  yang
4 Badan Pusat Statistik, Child Marriage in Indonesia , 2020.
5 Komnas  Perempuan,  “Perempuan  Dalam  Himpitan  Pandemi :  Lonjakan  Kekerasan Seksual,Kekerasan Siber,Perkawinan Anak,Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19,”
6 Ana  Latifatul  Muntamah,  Dian  Latifiani,  and  Ridwan  Arifin,  “Pernikahan  Dini  Di  Indonesia:  Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak),” Widya Yuridika 2, no. 1 (2019): 1; Reni Djamilah; Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia,” Jurnal Studi Pemuda 3, no. 1 (2014): 1–16.
7 Djamilah; Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia.”
8 Eka Yuli Handayani, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri  Di  Kecamatan  Tambusai  Utara  Kabupaten  Rokan  Hulu,” Faktor-Faktor  Yang  Berhubungan Dengan  Pernikahan  Usia  Dini  Pada  Remaja  Putri  Di  Kecamatan  Tambusai  Utara  Kabupaten  Rokan Hulu (2014).
diharapakan  mampu  mengurangi  persoalan  ekonomi  dan  kesejahteraan  dan berkorelasi  kuat  dengan  kondisi  bencana  alam  yang  dihadapi  oleh  masyarakat 9 . Maraknya perkawinan anak menjadi alarm penting bahwa ada indikasi kemunduran pencapaian  kesetaraan  gender  dan  penegakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di Indonesia. Tingginya perkawinan anak di Indonesia selama kurun waktu dua tahun terakhir  perlu  dilakukan  telaah  secara  komprehensif.  Melalui  studi  pustaka  dan telaah data sekunder, artikel ini bertujuan untuk menggambarkan secara deskriptif terhadap  dampak  perkawinan  anak  dan  langkah  serta  upaya  strategis  pemangku kebijakan untuk menekan tingginya perkawinan anak di Indonesia.

## Metode Penelitian
Analisa  dalam  pembahasan  mengenai  persoalan  perkawinan  anak  dan upaya  penanggulangannya  dalam  kerangka  Kebijakan  Indonesia  menggunakan pendekatan  deskriptif  yang  akan  mengurai  secara  logis  dan  komprehensid  dari sumbersekunder diantaranya artikel ilmiah, dokumen laporan tahunan dan berbagai pustaka  yang  terkait  persoalan  yang  dibahas 10 .  Untuk  mengkaji  isu  mengenai perkawinan  anak  dan  bagaimana  langkah  serta  upaya  strategis stakeholders untuk mengatasi  persoalan  dilakukan  melalui  artikel  ilmiah  isu  gender,  Laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Media pemberitaan cetak maupun online  yang  digunakan  sebagai  sumber  utama  terhadap  kajian  yang  dipaparakan dalam artikel ini.
9 Luh Putu Ratih Kumala Dewi and Teguh Dartanto, “Natural Disasters and Girls Vulnerability: Is Child Marriage a Coping Strategy of Economic Shocks in Indonesia?,” Vulnerable Children and Youth Studies 14, no. 1 (2019): 24–35, https://doi.org/10.1080/17450128.2018.1546025.
10 Bert Van Wee and David Banister, “How to Write a Literature Review Paper?,” Transport Reviews 36,  no.  2  (2016):  278–288;  Hannah  Snyder,  “Literature  Review  as  a  Research  Methodology:  An Overview  and  Guidelines,” Journal  of  Business  Research 104,  no.  July  (2019):  333–339, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039.

## Hasil dan Pembahasan

## Kesetaraan Gender bagian dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia
Hak  asasi  manusia  sebagai  sesuatu  yang  melekat  kepada  individu  tanpa terkecuali dimana tidak memperhatikan ras, suku, bahasa, agama, status sosial dan aspek  lainnya.  Hak  Asasi  Manusia  bersifat  universal  yang  mana  seorang  individu bebas  untuk mendapatkan segala  hak  sebagai  seorang  manusia  yang merdeka dan terbebas  dari  berbagai  tindakan  seperti  perbudakan,  penyiksaan,  pengekangan terhadap hak berpendapat dan berekspresi serta tidak memperoleh pendidikan yang layak,  kesehatan  yang  berkualitas  dan  menghidupi  kehidupan  secara  layak. Persatuan  Bangsa  –  Bangsa  (PBB)  telah  mendeklarasikan  tentang  Hak  Asasi Manusia  ( Universal  Declaration  Human  Rights) pada  tahun  1948  yang  pada pokoknya  bahwa  semua  orang  dilahirkan  merdeka  dan  mempunyai  martabat  dan hak-hak  yang  sama.  Pernyataan  PBB  dapat  diartikan  bahwa  laki  –  laki  dan perempuan  memiliki  hak  dan  kesempatan  yang  sama  sebagai  individu  yang merdeka.
Fakta kesempatan dan hak yang diperoleh antara laki – laki dan perempuan tidaklah  sama  sehingga  mengakibatkan  adanya  gap  yang  salah  satunya  adanya konstruksi  sosial,  agama  dan  budaya.  Konstruksi  terhadap  perempuan  dan  laki  – laki menjadi  kelompok yang  tidak  sama  dan memiliki  hak  serta  kesempatan  yang berbeda  mengakibatkan  ketimpangan  gender.  Perempuan  dianggap  sebagai kelompok  lemah  yang  dalam  perannya  berfokus  pada  urusan  domestik  sehingga kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan laki – laki, karir dan keterwakilan  dalam  berbagai  sektor  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  menyalahi konstruksi sosial. Sedangkan laki – laki dianggap sebagai kelompok superior yang memiliki kuasa tanpa batas dalam mengakses berbagai hak dan kesempatan sosial seperti dalam bidang tenaga kerja, pendidikan dan politik. Perbedaan akses atas hak antara perempuan dan laki – laki ini menekankan para pemangku kepentingan untuk mendorong kesetaraan gender. Kesetaraan gender menyiratkan bahwa kepentingan, kebutuhan  dan  prioritas  perempuan  dan  laki  –  laki  dipertimbangkan  dengan mengakui  keragaman  dari  dua  kelompok  ini  sehingga  memiliki  kesempatan  yang
adil yang berdampak terhadap pemenuhan hak asasi manusia 11 . Stigma dilekatkan kepada  perempuan  dianggap  tidak  mampu  mandiri  secara  ekonomi,  rendahnya akses  terhadap  pelayanan  publik  dasar  seperti  kesehatan  dan  pendidikan  yang berkualitas,  tidak  diberikan  posisi  dan  peran  strategis  dalam  peran  pengambil kebijakan  sehingga  mengakibatkan  adanya  gap  antara  perempuan  dan  laki  –  laki dalam  berbagai  aspek  strategis.  Kesetaraan  gender  menjadi  penting  untuk  dapat diimplementasikan  dalam  berbagai  aspek  kesehatan.  Bahwa  Mencapai  kesetaraan antara  perempuan  dan  laki  –  laki  dan  menghapus  segala  bentuk  diskriminasi terhadap  perempuan  merupakan  bagian  dalam  hak  asasi  manusia  dan  nilai  dasar persatuan bangsa – bangsa. 12 Untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki – laki memerlukan pemahaman yang menyeluruh sehingga dapat memformulasikan cara  strategis  mengurangi  diskriminasi  terhadap  perempuan    sehingga  pemenuhan hak asasi manusia dapat terwujud.

## Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia
Diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan mengancam kebebasan sebagai seorang  individu  yang  Mereka.  Pembiaran  terhadap  tindakan  diskriminasi  yang berimbas  terhadap  berbagai  tindakan  pelecehan,  kekerasan  dan  penindasan  yang dihadapi  oleh  perempuan.  Memastikan  hak  perempuan  terimplementasi  dengan maksimal  dengan  adil  menjadi  bagian  dalam  pemenuhan  hak  asasi  manusia. Diperlukan  pemahaman  secara  komprehensif  tentang  bagaimana  hubungan  dalam struktur  sosial  dan  hubungan  kekuasaan  yang  mampu  menentukan  dan mempengaruhi perempuan untuk menikmati hak-nya. Bahwa penegakan kesetaraan gender dalam struktur sosial tidak dapat maksimal tanpa didorong dengan dukungan pada  sisi  kebijakan  yang  berimplikasi  terhadap  berbagai  pengaturan  segala  aspek hak  perempuan  dan  laki-  laki  secara  normatif  melalui  strategi  pengarusutamaan
11 Vibhuti Patel, “Gender Equality and Human Rights.,” Gender Equality and Human Rights in India 1, no. 28 (2011): 1–3; Jonathan Woetzel et al., The Power of Parity: How Advancing Women’s Equality Can Add $ 12 Trillion to Global Growth , McKinsey Global Institute , 2015. 12 United Nations, “Transforming Our World : The 2030 Agenda For Sustainable Development” (2015): 12–14 .
Vol. 3 No. 2 Desember 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 139
gender (gender  mainstreaming). Pengarusutamaan  gender  (PUG)  merupakan proses demokratisasi  gender  salah  satunya berbagai pertimbangan  perempuan dari persepsi terhadap kepentingan dalam pembangunan. 13 PUG  sebagai bagian dalam strategi  pembangunan  digunakan  untuk  mencapai  kesetaraan  dan  keadilan  gender dimana proses pengintegrasian terhadap berbagai pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki – laki ke dalam seluruh tahapan kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. 14
Pendekatan  pengarusutamaan  gender  dalam  kebijakan  memberikan perhatian  khusus  kepada  kelompok  yang  mengalami  marginalisasi  atas  dampak yang ditimbulkan dari bias gender, maka perlu memastikan bahwa perempuan dan laki  –  laki  memiliki  akses  partisipasi  dan  kontrol  yang  sama. 15 Kunci  dalam pengarusutamaan  gender  bahwa  akses  yang  diperoleh  perempuan  dan  laki  –  laki sama  dan  adil  dalam  berbagai  aspek  pembangunan  sehingga  kesenjangan  gender dapat ditekan dengan maksimal. Kebijakan yang diformulasikan dengan pendekatan pengarusutamaan  gender  akan  mempertimbangkan  hambatan  dan  kemampuan terhadap mengakses hasil pembangunan. Melalui pengarusutamaan gender berbagai kebutuhan praktis gender khususnya perempuan dapat dengan baik terimplementasi dalam merespon berbagai kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Lebih lanjut PUG menjadi standar keadilan baru dimana dapat menggantikan standar yang masih  berorientasi  pada  pemenuhan  hak  laki  –  laki  secara  optimal  dibandingkan dengan  pemenuhan  setara  kepada  perempuan  bagi  individu  untuk  menggantikan standar yang berorientasi kepada laki – laki dari kebijakan bagi perempuan dan laki – laki. 16
13 Sylvia Walby, “Gender Mainstreaming: Productive Tensions in Theory and Practice,” Social Politics 12,  no.  3  (2005):  321–343;  Tri  Yumarni  and  Dilanthi  Amaratunga,  “Gender  Mainstreaming  and Sustainable  Development  Goals:  A  Systematic  Literature  Review  in  Post  Disaster  Reconstruction Area,” in MATEC Web of Conferences , 2018. 14 W. K. Rahayu, “Analisis Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus Di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah),” JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) (2017). 15 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)
16 Shirin  M.  Kai, Mainstreaming  Gender,  Democratizing  the  State , Mainstreaming  Gender, Democratizing the State , 2017; Walby, “Gender  Mainstreaming: Productive Tensions in Theory and Practice.”
Kebijakan yang disusun oleh pemangku kepentingan harus mempertimbangkan  akses  kebutuhan  dasar  kelompok  rentan  sepanjang  hayat  dari individu  khususnya  perempuan  seperti  pendidikan,  kesehatan,  penyediaan  air bersih,  lapangan  kerja  layak,  partisipasi  politik  yang  seimbang  dan  aspek  lainnya berkaitan dengan perbaikan taraf hidupnya. Mengimplementasikan Pengarustamaan Gender dalam kebijakan berbanding lurus dengan pemenuhan hak asasi manusia.

## Hasil dan Pembahasan
Perkawinan  Anak  dan  Ketimpangan  Gender  di  Indonesia  :  Sebuah  Telaah Mengenai Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Perempuan
Konvensi  Hak  Anak  ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child) mendefinisikan  perkawinan  anak  sebagai  perkawinan  yang  terjadi  untuk  individu dengan  usia  dibawah  18  tahun.  Berbanding  terbalik  dengan  Indonesia  dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perkawinan menyatakan bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  mencapai  usia  19  (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas). Diatur lebih jauh dalam  regulasi  perkawinan  di  Indonesia  bahwa  dalam  hal  adanya  penyimpangan dalam ketentuan usia perkawinan dapat meminta Dispensasi kepada pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Kondisi ini semakin menguatkan bahwa perkawinan anak tidak dapat dihindarkan di Indonesia. Bahwa tren perkawinan anak perempuan di Indonesia dapat dikatakan masih tinggi tercatat secara nasional  berdasarkan persentase perempuan usia 20 – 24 tahun menurut usia perkawinan pertama kurang dari 18 tahun  pada tahun 2018 mencapai 16,87 persen. Bahwa angka ini mengalami penurunan sebesar 3,5 persen dari tahun 2017.
Vol. 3 No. 2 Desember 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 141
Tabel 1. Tren Data Persentase Perempuan Usia 20 -24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama Tahun 2014 – 2018
Sumber : Profil Anak Indonesia, 2020
Tingginya  tren  perkawinan  anak  ini  menimbulkan  berbagai  dampak signifikan  dan  bagian  dalam  pelanggaran  hak  asasi  manusia  karena  tidak memberikan kesempatan seluas – luasnya khususnya perempuan untuk mengakses kesempatan  pendidikan,  kesehatan  dan  keamanan  sebagai  seorang  anak  yang dilindungi oleh Undang – undang. Perempuan yang menikah dibawah usia beresiko mengalami berbagai tindakan kekerasan dan penindasan yang dialami dalam rumah tangga,  kehamilan  remaja,  peningkatan  risiko  kematian  dan  cedera  ibu  dan  bayi yang  baru  lahir.  Dalam  bidang  pendidikan,  pengantin  anak  tidak  memiliki kesempatan untuk melanjut pada jenjang lanjutan bahkan cenderung hilang. Bahwa pada pernikahan sebelum usia 18 tahun mengakibatkan pengurangan kemungkinan penyelesaian sekolah menengah sebesar 6 persen 17 .
17 Badan Pusat Statistik, Laporan Profil Anak , 2020.
Tabel. 2 Rata – Rata Lama Berdasarkan Tahun Penduduk Usia 20 – 24 Tahun dan Usia Perkawinan Pertama Tahun 2018
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018
Berdasarkan  data  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  Tahun  2018,  rata–rata  lama sekolah  baik  pada  laki–laki  maupun  perempuan  yang  menikah  sebelum  usia  18 tahun lebih rendah  dibanding  yang menikah  lebih dari  18 tahun.  Pernikahan  anak menurunkan  angka  partisipasi  sekolah  khususnya  pada  Perempuan  di  jenjang pendidikan menengah.  Sebaliknya  dengan  melakukan  penundaan  pernikahan  anak selama satu tahun dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan penuntasan sekolah. 18
18 Colleen  Murray  Gastón,  Christina  Misunas,  and  Claudia  Cappa,  “Child  Marriage  among  Boys:  A Global Overview of Available Data,” Vulnerable Children and Youth Studies (2019); Marcos Delprato and Kwame Akyeampong, “The Effect of Early Marriage Timing on Women’s and Children’s Health in Sub-Saharan Africa and Southwest Asia,” Annals of Global Health (2017); Endah Ratnawaty Chotim, “A  Perspective  towards  the  Praxis  of  Child  Marriage  in  Indonesia,” International  Journal  of Innovation, Creativity and Change. (2019). 7,92 8,06
9,64 9,07 Perempuan Laki - Laki
<18 18+
Resiko lainnya yang dihadapi perempuan akibat perkawinan dibawah umur adalah tingginya angka kematian ibu yang diakibatkan rendahnya kualitas kesehatan ibu.  Selama  1991  –  2015  angka  kematian  ibu  mengalami  penurunan  dari  390 menjadi  305  per  100.000  kelahiran  hidup 19 .  Angka  ini  masih  dikategorikan  tinggi dibandingkan  dengan  target  Pemerintah  Indonesia  diharapkan  turun  menjadi  131 per 100.000 kelahiran hidup. Penurunan angka kematian ibu berkorelasi erat dengan jaminan  terhadap  akses  kesehatan  dan  kualitas  pelayanan  kesehatan  hulu  ke  hilir. Sulitnya akses kesehatan oleh Perempuan seperti tempat bersalin menjadi penyebab tingginya  angka  kematian  ibu  karena  tidak  mendapatkan  pertolongan  segera  oleh petugas  kesehatan.  Riset  Kesehatan  Dasar  Kementerian  Kesehatan  pada  2018 mencatat  bahwa  penggunaan  rumah  sebagai  tempat  bersalin  masih  cukup  tinggi sebanyak  16,7  persen  dan  62,5  rumah  tangga  menyatakan  bahwa  62,5%  rumah tangga menyatakan akses ke rumah sakit sulit 20 .
Sulitnya  akses  kesehatan  perempuan  melalui  pelayanan  kesehatan  buruk baik  sarana  maupun  tenaga  kesehatan  menunjukan  bahwa  pemenuhan  hak  asasi manusia yang rendah. Selain rendahnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, perempuan  menghadapi  berbagai  tindakan  kekerasan  Komnas  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  mencatat  angka  kekerasan  terhadap  istri  (KTI)  sepanjang tahun  2020  menempati  peringkat  pertama  sebanyak  6.555  kasus  (59%)  dan kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 2.341 kasus (21%). Angka ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat  kesejahteraan  rumah  tangga.  Kesejahteraan  rumah  tangga  yang  menjadi faktor  penyebab  utama  kekerasan  dari  rumah  tangga  salah  satunya    terjadi  pada rumah tangga yang dibangun sebelum usia pasangan kurang dari 18 tahun. Badan Pusat  Statistik  dalam  Susenas  2018  mencatat  bahwa  sebanyak  26,76  persen Perempuan  Usia  20  -  24  yang  melakukan  perkawinan  sebelum  18  tahun  masuk dalam kategori kelompok dengan tingkat kesejahteraan rendah 21 .
19 Badan Pusat Statistik, Profil Kesehatan Indonesia , 2019.
20 Badan Pusat Statistik, Riset Kesehatan Dasar , 2018.
21 UNICEF Indonesia, Statistic Indonesia (BPS) PUSKAPA UI, and Kementerian PPN/ Bappenas, “Child Marriage in Indonesia Latest Statistics of Child Marriage in Indonesia,” Badan Pusat Statistik (2020).
Perkawinan  anak  berdampak  terhadap  peningkatan  ekonomi  karena perempuan  tidak  cukup  produktif  untuk  mengakses  sumber  pendapatan  karena beban  ganda  dan  rendahnya  tingkat  pendidikan.  Dalam  aspek  tenaga  kerja perempuan  tidak  diberikan  akses  dan  pembatasan  terhadap  kontribusi  dalam berbagai  sektor  lapangan  pekerjaan  dibandingkan  laki  –  laki.  Tingkat  Partisipasi angkatan  kerja  perempuan  (51,88%)  lebih  rendah  dibandingkan  laki  –  laki (82,69%).  Selain  dalam  angka  partisipasi  angkatan  kerja,  ketimpangan  gender terjadi  dalam  aspek  upah  dimana  laki  –  laki  memiliki  upah  yang  lebih  tinggi dibanding perempuan 22 . Ketiadaan akses pekerjaan dan upah yang layak perempuan diperparah  dengan  dominasi  perempuan  sebanyak  61,80%  bekerja  di  sektor informal.  Angka  ini  lebih  tinggi  dibandingkan  laki  –  laki  yang  didominasi  dalam posisi  di  sektor  formal.  Bahwa  perkawinan  anak  dan  ketimpangan  gender berkorelasi  menimbulkan  berbagai  dampak  negatif  terhadap  perempuan  sehingga perempuan  tidak  dapat  mengakses  pemenuhan  hak  asasi  manusia  sebagai  seorang individu yang merdeka.

## Langkah dan Upaya Strategis Menekan Tingkat Perkawinan Anak
Tingginya perkawinan anak di Indonesia disebabkan salah satunya regulasi pemerintah  melalui  Undang-  Undang  Perkawinan  yang  tidak  bersinergi  dengan aturan perlindungan anak yang mana menjamin bahwa anak sampai dengan usia 18 tahun  termasuk  dalam  kategori  anak  sedangkan  Undang  –  Undang  Perkawinan mengatur  minimal  usia  anak  menikah  16  tahun  dan  aturan  dispensasi  bagi perkawinan  dibawah  usia  yang  ditentukan  oleh  Undang  –  Undang.  Hal  tersebut menjadi  peluang  dan  menyuburkan  praktek  perkawinan  anak  di  Indonesia. Pemerintah  melakukan  revisi  undang  -  undang  perkawinan  melalui  Undang  – Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  Undang  –  Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang salah satunya melakukan perubahan terhadap usia  minimal  perkawinan  menjadi  19  tahun  bagi  perempuan  dan  laki  -  laki. Perubahan  usia  minimal  pernikahan  menjadi  langkah  strategis  pemerintah  untuk
22 Badan Pusat Statistik, Profil Perempuan Indonesia , 2020.
Vol. 3 No. 2 Desember 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 145
mengurangi tingkat Perkawinan anak. Namun sayangnya Pasal 7 ayat 2 Undang – Undang  Nomor  16  Tahun  2019  terkait  dispensasi  pernikahan  belum  mengatur dengan  jelas  klasifikasi  dan  kriteria  perkawinan  dibawah  umur  yang  diberikan dispensasi.  Lebih  lanjut  kondisi  ini  dapat  memberikan  perkawinan  anak  melalui Pasal  Dispensasi  tanpa  diberikan  penekanan  terhadap  indikator  dispensasi perkawinan  yang  diberikan  oleh  Pengadilan  atau  Pejabat  yang  berwenang. Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  merumuskan  percepatan  strategi  dalam  rangka  mencegah perkawinan  anak  diantaranya  melalui  penguatan  dan  sinergi  kelembagaan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Perkawinan  Anak  dan  Kampanye  Stop  Perkawinan  Anak 23 .  Bahwa  Upaya pemerintah  terhadap  kebijakan  percepatan  pencegahan  perkawinan  anak  masih bersifat  normatif  sehingga  diperlukan  upaya  strategis  agar  perkawinan  anak  dapat dicegah dengan maksimal. Implementasi pengarusutamaan gender melalui berbagai metode  salah  satunya  dengan  melakukan  analisis  gender  (Gender  Analysis Pathway)  sejak  tahap  perencanaan  pembangunan  sampai  dengan  pelaksanaan pembangunan pada setiap level pemerintah dari Desa/kelurahan ke tingkat Nasional menjadi  penting.  Perumusan  kebijakan  yang  responsif  gender  memberikan kesempatan  terbuka  untuk  mewujudkan  kebijakan  yang  memahami  dan menyelesaikan  permasalahan  perempuan  khususnya  terhadap  akses  –  akses  dasar yang beresiko adanya ketimpangan.
Secara praktis, pemberian akses perempuan dalam berbagai aspek strategis dengan pelibatan secara aktif perempuan dalam bidang politik melalui kesempatan dan  ruang  partisipasi  perempuan  dalam  partai  politik.  Hal  ini  akan  mampu mendorong kebijakan yang merespon isu gender secara masif .termasuk pencegahan perkawinan  anak.  Lebih  lanjut  peningkatan  akses  pendidikan  kepada  perempuan melalui  berbagai  program  bantuan  pendidikan  perlu  ditingkatkan  dimana  saat  ini pemerintah  memfokuskan  bantuan  pendidikan  untuk  siswa  yang  berasal  dari
23 Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan, “KEMEN PPPA TERAPKAN LIMA STRATEGI PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK”; Riska Yunitasari Yunitasari, “Dinamika Pembaharuan Batas  Usia  Perkawinan  (Analisis  Batas  Umur  Melangsungkan  Pernikahan  Dalam  Hukum  Nasional Indonesia),” DOKTRINA: JOURNAL OF LAW 3, no. 1 (2020): 9–21.
keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar. Hal ini dapat ditingkatkan dengan pemberian  bantuan  pendidikan  sehingga  menjamin  kesempatan  seluas  –  luasnya kepada anak tanpa terkecuali untuk mengakses pendidikan sejak tingkat pendidikan dasar  sampai  dengan menengah.  Sarana  dan  prasarana  pendidikan  menjadi  bagian penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penambahan sekolah dan tenaga kependidikan  khususnya  di  wilayah  terpencil  dan  terluar.  Perbaikan  kurikulum pendidikan dimana harus responsif gender yang mana secara sistemik membentuk pola  dan  mindset  tentang  peran  perempuan  dan  laki  -  laki  menjadi  penting. Pemberian  akses  pendidikan  secara  komprehensif  dapat  mengurangi  angka perkawinan. 24 Pendidikan menjadi bagian dalam pemenuhan hak asasi manusia dan mencapai  kesetaraan  karena  dapat  meningkatkan  kualitas  perempuan  khususnya seperti dalam hal aspek literasi bagi perempuan 25 .
Akses  dasar  yang  menjadi  penting  terhadap  pelayanan  bidang  kesehatan diantaranya optimalisasi layanan informasi kesehatan reproduksi secara menyeluruh kepada  anak  usia  dibawah  18  tahun,  peningkatan  dukungan  layanan  kesehatan primer  tingkat  Desa/Kelurahan  melalui  Posyandu  dengan  terintegrasi  layanan kesehatan  pertama  dan  utama  sehingga  mampu  mencegah  kehamilan  yang  tidak diinginkan  yang  salah  satunya  dijadikan  alasan  perkawinan  anak.  Selain itu  akses terhadap  pendampingan  anak  korban  tindakan  kekerasan  dan  pelecehan  harus maksimal  diupayakan  dengan  memastikan  hak  dari  korban  dalam  pengembangan rujukan  melalui  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  bagi  anak  yang  mengalami korban tindakan yang dimaksud.
Perkawinan  anak  yang  terjadi  disebabkan  karena  lingkaran  kemiskinan rumah  tangga.  Keluarga  dengan  tingkat  kemiskinan  ekstrim  menganggap  bahwa pernikahan  anak  menjadi  cara  untuk  mengurang    ekonomi  dan  menghindari  dari kerawanan  pangan.  Kemiskinan  yang  terjadi  diakibatkan  tidak  adanya  akses
24 Quentin Wodon et al., “Educating Girls and Ending Child Marriage: A Priority for Africa.,” The cost of not educating girls notes series (2018).
25 Muntamah,  Latifiani,  and  Arifin,  “Pernikahan  Dini  Di  Indonesia:  Faktor  Dan  Peran  Pemerintah (Perspektif  Penegakan  Dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak)”;  Michelle  Kaffenberger  and  Lant Pritchett,  “Aiming  Higher:  Learning  Profiles  and  Gender  Equality  in  10  Low-  and  Middle-Income Countries,” International Journal of Educational Development (2020).
Vol. 3 No. 2 Desember 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 147
pendapatan  rumah  tangga.  Pemberian  akses  tenaga  kerja  secara  adil  antara perempuan  dan  laki  –  laki  menjadi  salah  satu  cara  memutus  tingkat  perkawinan anak.  Anak  perempuan  dianggap  sebagai  kelompok  rentan  dan  tidak  berdaya sehingga tidak mampu memberikan kontribusi secara signifikan dibandingkan laki – laki.  Stigma  sosial  ini  dapat  hilang  dengan  memberikan  kesempatan  seluas  – luasnya  melalui  berbagai  sektor  lapangan  pekerjaan  secara  rata  antara  perempuan dan  laki  –  laki.  Elaborasi  pemangku  kepentingan  pada  sisi  regulasi,  kelembagaan dan  sosial  merupakan  strategi  penting  untuk  menghasilkan  berbagai  kebijakan dalam mengakses hak perempuan secara adil.

## Kesimpulan
Perkawinan  anak  merupakan  bagian  dalam  pelanggaran  hak  asasi  manusia. Perkawinan anak khususnya bagi perempuan akan meningkatkan resiko kekerasan dalam  rumah  tangga.  Masih  tingginya  praktik  perkawinan  anak  di  Indonesia diakibatkan adanya ketimpangan gender  yang diakibatkan adanya konstruksi sosial yang  mendasari  berbagai  kebudayaan  yang  membenarkan  perkawinan  anak, ketimpangan  hasil  pembangunan  dan  ketiadaan  pelibatan  perempuan  dalam pengambilan  kebijakan.  Dampak  lainnya  bahwa  perkawinan  anak  mendorong berbagai  permasalahan  kerentanan  kepada  perempuan  dalam  pemenuhan  haknya sebagai  individu  yang  bebas.  Urgensi  implementasi  pengarusutamaan  gender terhadap  berbagai  proses  pengambilan  dan  implementasi  kebijakan  pembangunan mendesak  untuk  dilakukan.  Kebijakan  pemerintah  Indonesia  dengan  melakukan revisi  Undang  –  undang  Perkawinan  tidak  dapat  secara  maksimal  memutus perkawinan  anak  tanpa  adanya  upaya  strategis  berbagai  pemangku  kepentingan untuk  memberikan  akses  dan  kesempatan  dalam  berbagai  sektor  utama  yaitu pendidikan,  kesehatan  dan  tenaga  kerja  kepada  perempuan.  Langkah  konkret pemberian  akses  kepada  perempuan  tidak  hanya  menjadi  kewajiban  murni pemerintah  juga  diperlukan  tapi  partisipasi  aktif  dari  masyarakat  untuk  dapat melakukan  upaya  pencegahan  perkawinan  anak.  Bahwa  pembiaran  perkawinan anak berbanding lurus dengan peningkatan kemiskinan di sebuah negara.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik. 2020. Child Marriage in Indonesia . ———. Laporan Profil Anak, 2020. ———. Profil Kesehatan Indonesia, 2019. ______. Profil Kesehatan Dasar, 2020 ———. Profil Perempuan Indonesia, 2020. ———. Riset Kesehatan Dasar, 2018.
Chotim,  Endah  Ratnawaty.  2019.  A  Perspective  towards  the  Praxis  of  Child Marriage in Indonesia. International Journal of Innovation, Creativity and

## Change
Delprato, Marcos and  Akyeampong,  Kwame.  2017. The  Effect  of  Early  Marriage Timing  on  Women’s  and  Children’s  Health  in  Sub-Saharan  Africa  and Southwest Asia. Annals of Global Health .
Dewi, Luh Putu Ratih Kumala; and Dartanto, Teguh. 2019. Natural Disasters and
Girls  Vulnerability:  Is  Child  Marriage  a  Coping  Strategy  of  Economic Shocks in Indonesia?. Vulnerable Children and Youth Studies 14(1):24–35.
https://doi.org/10.1080/17450128.2018.1546025.
Djamilah  dan  Kartikawati,  Reni.  2014.  Dampak  Perkawinan  Anak  Di  Indonesia.
Jurnal Studi Pemuda 3(1): 1–16.
Gastón,  Colleen  Murray;  Misunas,  Christina;  and  Cappa,  Claudia.  2019.  Child Marriage among Boys: A Global Overview of Available Data. Vulnerable

## Children and Youth Studies
Handayani, Eka Yuli. 2014. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia  Dini  Pada  Remaja  Putri  Di  Kecamatan  Tambusai  Utara  Kabupaten Rokan Hulu. Maternity and Neonatal : Jurnal Kebidanan 1(5) Kaffenberger, Michelle and Pritchett, Lant. 2020. Aiming Higher: Learning Profiles and  Gender  Equality  in  10  Low-  and  Middle-Income  Countries. International Journal of Educational Development .
Kai,  Shirin  M.  2017.  Mainstreaming  Gender,  Democratizing  the  State. Mainstreaming Gender. Democratizing the State
Kementerian  Pemberdayaan,  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  KEMEN  PPPA TERAPKAN  LIMA  STRATEGI  PENCEGAHAN  PERKAWINAN ANAK.
Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan.  2021.  Perempuan  Dalam
Himpitan  Pandemi :  Lonjakan  Kekerasan  Seksual,  Kekerasan  Siber,
Perkawinan  Anak,  dan  Keterbatasan  Penanganan  Ditengah  Covid-19.

## Catatan Tahunan
Kumar, Aishwarya; Halim, Haeril dan Minh, Tran Thi. Virus Despair Forces Girls Across  Asia  into  Child  Marriage .  Last  modified  2020.  Accessed  July  3,
Vol. 3 No. 2 Desember 2021 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 149
2021. https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/01/virus-despair- forces-girls-across-asia-into-child-marriage.html.
Muntamah,  Ana  Latifatul;  Latifiani,  Dian;  and  Arifin,  Ridwan.  2019.  Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). Widya Yuridika 2(1).
Patel,  Vibhuti.  2011.  Gender  Equality  and  Human  Rights. Gender  Equality  and
Human Rights in India 1. 28: 1–3.
Rahayu,  W.  K.  2017.  Analisis  Pengarusutamaan  Gender  Dalam  Kebijakan  Publik (Studi Kasus Di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). JAKPP (Jurnal Analisis

## Kebijakan & Pelayanan Publik)
Snyder,  Hannah.  2019.  Literature  Review  as  a  Research  Methodology:  An Overview  and  Guidelines. Journal  of  Business  Research 104:  333–339.
https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039.
UNICEF  Indonesia,  Statistic  Indonesia  (BPS)  PUSKAPA  UI,  and  Kementerian PPN/  Bappenas.  2020. Child  Marriage  in  Indonesia  Latest  Statistics  of
Child Marriage in Indonesia . Badan Pusat Statistik UNICEF. 2017. Gender Equality . Accessed July 3, 2021.
https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/gender-equality.
United Nations. 2015. Transforming Our World : The 2030 Agenda For Sustainable Development . 12–14.
Walby,  Sylvia.  2005.  Gender  Mainstreaming:  Productive  Tensions  in  Theory  and Practice. Social Politics 12(3): 321–343.
Wee,  Bert  Van  and  Banister,  David.  2016.  How  to  Write  a  Literature  Review
Paper? Transport Reviews 36(2): 278–288.
Wodon,  Quentin;  Male,  Chata;  Montenegro,  Claudio;  Nguyen,  Hoa;  and Onagoruwa, Adenike. 2018. Educating Girls and Ending Child Marriage: A Priority for Africa. The Cost of Not Educating Girls Notes Series .
Woetzel, Jonathan; Madgavkar, Anu; Ellingrud, Kweilin; Labaye, Eric; Devillard,
Sandrine;  Kutcher,  Eric;  Manyika,  James;  Dobbs,  Richard;  and  Krishnan, Mekala.  2015.  The  Power  of  Parity:  How  Advancing  Women’s  Equality
Can Add $ 12 Trillion to Global Growth. McKinsey Global Institute .
Yumarni,  Tri;  and  Amaratunga,  Dilanthi.  2018.  Gender  Mainstreaming  and Sustainable  Development  Goals:  A  Systematic  Literature  Review  in  Post Disaster Reconstruction Area. In MATEC Web of Conferences
Yunitasari, Riska Yunitasari. 2020. Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia). DOKTRINA: JOURNAL OF LAW 3 . 1: 9–21.