Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 2, Agustus 2023, hlm. (125-138) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863 | e-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Penegakkan Hukum dan Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

## Hafipah Tusyadiah
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat E-mail: hafipahts@ gmail.com

## Daffa Amanullah
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat E-mail: daffaamaanullahsupriyanto @gmail.com

## Najwa Maulida Azzahra
Fakultas Hukum Universitas Pakuany Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat E-mail: najwamaulida15 @ gmail.com

## M Agung Suryatman
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat E-mail: m uhammadagungsuryatman @ gmail.com

## Herli Antoni
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat E-mail: herli.antoni@unpak.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1 .
Info Artikel
|Submitted : 11 april 2-23
|Revised : 31 Juli 2023 |Accepted : 6 Agustus 2023
How  to cite:  Hapifah  Tusyadiah,  Daffa  Amanullah,  Najwa  Maulida Azzahra,  M Agung Suryatman, Herli Antoni “ Penegakan Hukum dan Pertanggung jawaban Pidana terhadap Kasus Penganiayaan yang dilakukan anak dibawah Umur ”, Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir , Vol. 3 No. 2 (Agustus, 2023)”, hlm. 125-138.

## ABSTRACT:
The goal of this study is to get a better understanding of the legal framework that governs compounding significant crimes against children, as well as some of the legal safeguards accessible to minors who commit major crimes. The three major categories of legal basis employed in normative legal studies that lead to the founding of this publication are primary legal material, secondary legal material, and tertiary legal material. The primary goal of this legal research is to undertake a literature review; as a result, applicable and relevant statutes will be examined and diverted more fullyAccording to the research findings, juveniles who commit severe crimes may face criminal penalties  based on their acts or offenses under Law No. 11 of 2012. Only Article 69 paragraph (2) and Article 81 can be used to punish adolescents who commit crimes. Children are legally  protected  under  Law  Number  35  of  2014  amending  Law  Number  23  of  2002  concerning  Child Protection. Child protection refers to all efforts made to safeguard and maintain children's rights, including their ability to develop and interact with the world in line with their human dignity and moral ideals, as well as to protect them from harm and damage.
Keywords: Minors, Mobs, Accountability

## ABSTRAK:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka  hukum  yang  mengatur  peracikan  kejahatan  terhadap  anak  secara  signifikan,  serta beberapa  perlindungan  hukum  yang  dapat  diakses  oleh  anak  di  bawah  umur  yang  melakukan kejahatan berat. Tiga kategori besar dasar hukum yang digunakan dalam kajian hukum normatif yang menyebabkan terbitnya publikasi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan utama dari penelitian hukum ini adalah untuk melakukan kajian literatur; akibatnya, undang-undang yang berlaku dan relevan akan diperiksa dan ditransfer lebih lengkap.  11  Tahun  2012.  Hanya  Pasal  69  ayat  (2)  dan  Pasal  81  yang  dapat  digunakan  untuk menghukum remaja yang melakukan tindak pidana. Anak dilindungi secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak.  Perlindungan  anak  mengacu  pada  semua  upaya  yang  dilakukan  untuk menjaga  dan  membela  hak-hak  anak,  termasuk  kemampuan  mereka  untuk  berkembang  dan berinteraksi dengan dunia sesuai dengan martabat kemanusiaan dan cita-cita moral mereka, serta melindungi mereka dari bahaya dan kerusakan.
Kata Kunci : Anak Dibawah Umur, Pengeroyokan, Pertanggungjawaban

## Pendahuluan
Indonesia  memiliki  sejumlah masalah  yang  terus  berlanjut  yang semuanya  sangat  rumit,  terjalin  dalam mata  rantai  yang  tidak  dapat  diputus, dan  menceritakan  kisah  tragis  tentang bagaimana  anak-anak  diperlakukan  di bangsa  ini.  Banyak  kekuatan  dalam hidup  mereka  yang  mendorong  mereka untuk  melakukan  tindakan  yang  ilegal dan  bertentangan  dengan  norma sosial 1 . Pemerintah harus memberikan perhatian khusus kepada anak-anak untuk
membantu  mereka  tumbuh  menjadi sumber  daya  manusia  yang  kuat  dan unggul  karena  mereka  adalah  masa depan  negara  dan  sumber  daya manusianya. Untuk mengantisipasi segala  potensi  permasalahan,  tumbuh kembang anak membutuhkan sarana dan prasarana  hukum.  Tentang  sarana  dan prasarana
yang disengketakan,
kepentingan terbaik bagi anak, dan segala sikap atau perilaku yang tidak biasa yang mengharuskan  anak  untuk  hadir  di pengadilan.
Anak-anak  adalah  sumber  daya terbesar suatu negara dan sangat penting bagi  keberadaannya,  tetapi  mereka  juga memiliki  kapasitas  yang  terbatas  untuk memahami  dan  membela  diri  terhadap pengaruh eksternal, terutama dari sistem politik  negara  saat  ini.  Selain  mencegah kerugian  mental,  fisik,  dan  sosial  pada anak,  perlindungan  ini  juga  memberi mereka  kesempatan  untuk  memberikan kontribusi  besar  di  masa  depan  bagi pembangunan  bangsa.  Anak  dapat dianggap  dilindungi  oleh  pasal-pasal Melalui Proklamasi “ Presiden Nomor 36
Tahun  1990,  Pemerintah  Indonesia mengakui Konvensi Hak Anak.
1 Mulyati, Dewi. 2021. “ Perlindungan
Hukum  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Kejahatan .” Angewandte Chemie International  Edition,  6(11),  951 – 952.  20:
2013 – 15.
2 Purwanto, Purwanto. 2020.
“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak
Kemudian, undang-undang yang
mengatur kesejahteraan anak (UU No. 4 Tahun  1979),  Perlindungan  Anak  (UU No. 23 Tahun 2002), dan peradilan anak (UU No. 11 Tahun 2012) diubah sehingga memuat pasal-pasal tersebut 2 . ” Berdasarkan UU No 3 Tahun 1997 Tentang  “Peradilan  Anak  merupakan salah  satu  undang-undang  yang  secara tegas  mengatur  tentang  peradilan  anak dan berlandaskan hukum pidana”. Anak didefinisikan sebagai pribadi oleh Pasal 1 ayat  1  peraturan  perundang-undangan yang berisi tentang “seseorang dalam hal anak  nakal  yang  telah  mencapai  usia  8 (delapan)  tahun,  tetapi  belum  mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan belum pernah menikah”. Akibatnya, anak-anak tidak boleh menikah dan dibatasi antara usia  8  dan  18  tahun.  Anak-anak melakukan  kejahatan  ketika  mereka melanggar  batas-batas  hukum  pidana saat  ini 3 .  Misalnya,  ketentuan  KUHP tertentu  atau  hukum  pidana  lain  yang beredar  di  luar  KUHP,  seperti  yang berkaitan  dengan  narkoba,  kejahatan ekonomi,  dan  sebagainya,  bertentangan dengan  peraturan  tersebut. Menurut Pasal  23  UU  No  3  Tahun  1997  tentang “Pengad ilan Anak, ancaman pidana bagi pelaku  tindak  pidana  anak  meliputi pidana  pokok  dan  pidana  tambahan”. Hukuman  yang  paling  umum  termasuk penjara, penahanan, denda, atau latihan; hukuman  lebih  lanjut  seperti  penyitaan barang  dan/atau  pemberian  imbalan. Hukuman  lain  untuk  anak-anak  yang melakukan kejahatan termasuk mengembalikan mereka kepada keluarga mereka,  menyerahkan  mereka  kepada pemerintah,  atau  memasukkan  mereka ke  dalam  pelayanan  sosial,  selain
Sebagai  Korban  Tindak  Pidana  Dalam Perspe ktif Hukum Positif Indonesia.” Jurnal Idea Hukum 6 (1): 77 – 95.
3 Burhanudin . 2013. “ Kajian Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Di Bawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu ” 1: 1– 9.
hukuman. UU No 39 Tahun 1999 tentang “Hak  Asasi  Manusia  mem uat  ketentuan tentang  hak  anak  serta  pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga,  masyarakat,  pemerintah,  dan negara  untuk  memberikan  keselamatan anak”.  Pemerintah  dapat  menegakkan keadilan  dan  tanggung  jawab  ini  secara hukum, masih diyakini bahwa harus ada undang-undang  yang  secara  tegas membahas keselamatan anak. Perumusan undang-undang yang
berkaitan  dengan  perlindungan  anak harus mempertimbangkan bahwa upaya untuk  Peningkatan  taraf  hidup  suatu bangsa dan negara, khususnya di bidang pembangunan  nasional,  hal  ini  sangat bergantung  pada  perlindungan  anak dalam segala wujudnya 4 . Semua masyarakat haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia hal ini  tertuang  didalam  UU  NKRI.  Oleh karena  itu,  negara  dan  pemerintah Indonesia  harus  menyediakan  berbagai fasilitas dan aksesibilitas bagi anak-anak,
dengan adanya fasilitas tersebut akanmembantu
pertumbuhan dan perkembangan  mereka  yang  menjadi sehat  dan  lebih  terarah 5 .  Tindakan pencegahan  dapat  dilaksanakan  karena anak  masih  dalam  kandungan  sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Ini dibangun  di  atas  gagasan  keselamatan anak  yang  lengkap,  luas  dan  lengkap untuk  kepentingan  terbaik  anak,  serta hak  mereka  untuk  hidup,  integritas tubuh, dan perkembangan, serta menghormati
perspektif
mereka,
4 Darmini.  2020.  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Eksploitasi  Pekerja  Anak Dibawah Umur.” Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming 14 (2): 54.
5 Jainah, Zainab Ompu, Intan Nurina Seftiniara, and Sheila Monica Yohanes. 2021. “ Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus- Anak/2021/PN Tjk) Zainab” 1 (3):
130 – 36.
semuanya  harus  berfungsi  sebagai landasan  komitmen  apa  pun  untuk menjaga mereka tetap aman. ” Lembaga  keagamaan,  lembaga swadaya masyarakat, komunitas,
organisasi  sosial,  kelompok  sosial, ekonomi  global,  media,  dan  lembaga pendidikan semuanya memainkan peran penting dalam pengawasan, perkembangan  dan  perlindungan  anak. Penegakan  hukum  harus  dilakukan untuk  menangani  anak-anak  yang melakukan kejahatan pelecehan. Seorang anak  yang  melanggar  hukum  harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.  Namun,  anak-anak  juga harus  dilindungi 6 .  Terdapat  Lima  pilar yang ada yaitu terdiri dari :
1. Perlindungan anak orang tua
2. Keluarga
3. Masyarakat
4. Pemerintah daerah
5. Dan  negara  semuanya  sangat penting. Sebagai pendukung perlindungan anak,  mereka  berlima  saling  berutang. Hasilnya, Indonesia mengeluarkan beberapa undang-undang, seperti UU No 4  Tahun  1979  Tentang  “Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU SPPA),  yang  menetapkan  kerangka hukum  prakarsa  perlindungan  anak.” 7
6 Burhayan, Burhayan. 2021.
“Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Di
Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  Atas  Perubahan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak.” Jurnal  Hukum  Tri Pantang 7 (1): 52 – 69.
7 Suhaila Zulkifli. 2022. “ Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Dibawah  Umur Suhaila.” Jurnal Pengabdian Masyarakat Tjut Nyak Dhien
Pada  setiap  tahapan  penyidikan,  negara mengutamakan pada hal  mengenai hak- hak anak yang menjadi fokus penindakan hukum. Salah satunya adalah perbedaan antara  penjahat  dewasa  dan  remaja dalam sistem peradilan. Negara memberikan keringanan bagi pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anak muda hal ini diakibatkan oleh anak-anak merupakan  salah  satu  generasi  penurus bangsa  dan  negara sehingga  anak harus diperlakukan dengan baik.

## Metode Penelitian
Teknik  penelitian  merupakan kegiatan  ilmiah  yang  dilakukan  dengan menggunakan sistematika dan penalaran. Tujuannya adalah menggunakan analisis untuk  memeriksa  satu  atau  lebih  gejala dari  masalah  hukum  tertentu. 8 Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian,  penulis  akan  menentukan metodologi  penelitian  apa  yang  akan digunakan untuk menjamin kesinambungan  penelitian.  Penelitian untuk  karya  ini  dilakukan  dengan menggunakan metode penelitian normatif.  Hukum,  prinsip,  konsep,  dan doktrin  berfungsi  sebagai  pilar  utama kerangka  konseptual  dalam  pendekatan ini. 9 Fakta dan analisis, serta penggunaan pendekatan undang-undang (juga dikenal  sebagai  Pendekatan  Statuta), semuanya  membantu  mempromosikan pengembangan esai.
Pendekatan undang-undang melibatkan pemeriksaan keputusan  peradilan  yang  memiliki aturan dan peraturan yang terkait dengan subjek  yang  ada.  Jenis  penelitian multidisiplin ini tidak hanya melibatkan pertimbangan hukum tetapi juga komponen  lain  yang  dapat  membantu pengembangan  bagian  ini  pada  tingkat substantif dan material.
“ Penulis penelitian ini
menggunakan  teknik  yang  dikenal
1 (2): 7 – 13. 8 Sugiyono.  2009.  Metode  Penelitian Administrasi. Bandung: CV Alfabeta.
sebagai  penelitian  hukum  normatif,  Ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum jenis ini,  konsep  hukum  sering  dibatasi  pada apa  yang  terkandung  dalam  peraturan perundang-undangan  (laws  in  books), atau hukum dipandang sebagai kebiasaan atau kebiasaan yang
digunakan  sebagai  standar  yang  pantas dalam  tingkah  laku  manusia.  Dalam penelitian  ini  penulis  akan  mencari  dan menyelidi  asas-asas hukum, serta segala aspek  yang  berkaikan  dengan  perkara dan proses penyelesaian perkara tentang masalah  yang  tengah  terjadi  yaitu pengeroyokan anak dibawah umur yang dilakukan  oleh  AG  dan  MA.  Sumber  - sumber hukum  yang  digunakan  penulis dalam analisis data sekunder ini. ” Hal ini mengacu  pada  materi  yang  dapat menjelaskan materi hukum fundamental yang  telah  dibahas  sebelumnya,  seperti buku  hukum  pidana,  buku  pemukulan, putusan  kasus  kecil,  temuan  penelitian akhir  sebelumnya,  karya  ilmiah,  atau pendapat.  Para  profesional  hukum dengan  keahlian  dalam  hal-hal  yang menjadi  pertimbangan  dalam  penelitian ini.

## Pembahasan
Terlepas  dari  kenyataan  bahwa penganiayaan  adalah  kejahatan  yang sering terjadi di Indonesia, hanya sedikit orang  yang  benar-benar  mengambil tindakan  hukum  untuk  menghukum mereka yang bersalah. Sebagai hasil dari penuntutan  ini,  banyak  individu  yang dianiaya dibungkam. Tindakan penganiayaan yang melanggar hukum ini mencakup banyak tingkat pelecehan, dari yang  ringan  hingga  yang  berat  hingga akhirnya  berakhir  dengan  kematian
9 Kisaram.  2014.  Metode  Penelitian
Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
korban. 10 Dengan kata lain, tidak semua tindakan  pelecehan  diciptakan  sama. Tidak ada definisi hukum penganiayaan, tetapi  sesuai  dengan  hukum  kasus Pengadilan, adalah sebagai berikut:
A. Mengakibatkan kerusakan fisik
B. Menimbulkan rasa sakit pada tubuh korban
C. Sengaja membuat korban menderita
D. Fakta  bahwa  itu  melawan  hukum, yang disebut "schuld" dalam bahasa Belanda,  merupakan  faktor  penting lainnya. Penganiayaan itu sendiri
merupakan  pelanggaran  hak  asasi manusia. Hal ini terbukti dari UU RI No. 39  Tahun  1999  pasal  1  angka  6  yang menyatakan  bahwa:  “Setiap  perbuatan seseorang  atau  sekelompok  orang, termasuk  penyelenggara  negara,  baik disengaja  maupun  tidak  disengaja  atau lalai,  yang  secara  melawan  hukum mengurangi, merintangi, membatasi dan atau  mencabut  hak  asasi  seseorang  atau sekelompok  orang  yang  dijamin  oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan,  atau  dikhawatirkan  tidak akan  memperoleh,  penyelesaian  hukum yang  adil  dan  benar  berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”
Selain  itu,  pasal  33  ayat  (1) mengatur  sebagai  berikut:  “Selain  orang berhak  untuk  bebas  dari  penyiksaan, penghukuman  atau  perlakuan  yang kejam  tidak  manusiawi  derajat  dan martabat kemanusi annya”. Penganiayaan  berat  merupakan  salah satu bentuk delik berat menurut hukum karena begitu meluasnya di masyarakat. Kenyataannya,  ada  banyak  laporan tentang kejahatan ini di media cetak dan elektronik setiap hari. Tindakan 10 Burhanudin. 2013. “Kajian
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Dibawah  Umur  Sebagai  Korban  Kekerasan Di  Kota  Palu.”  Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal Opinion 1 (1): 1 – 11. 11 Ayu  Ratih  Indra  Kusumawati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh
penganiayaan  termasuk  kejahatan  yang paling  sering  dilakukan  setiap  hari. Tindak  pidana  ini  memenuhi  kriteria sangat  merugikan  masyarakat.  Cara paling  umum  yang  dilakukan  keluarga untuk melakukan kejahatan kekerasan ini adalah dengan memanfaatkan kekerasan fisik,  psikologis,  dan  bentuk  kekerasan lainnya. Hukum KUHP biasanya berlaku untuk ketidakmampuan untuk bertanggung  jawab,  bukan  untuk kemampuan  untuk  bertanggung  jawab. Misalnya  bahasa  pasal  37  tutup  W.v.S. Nederland 1886 masih digunakan dalam pasal  44  KUHP  yang  berbunyi  sebagai ber ikut:  “tidak  dapat  dipidana  ialah barang  siapa  yang  mewujudkan  suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggung  jawabkan  kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya.” 11
Saat  ini  baik  asas  legalitas maupun asas bersalah dianut oleh sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum  pidana  positif.  Tanggung  jawab pidana adalah upaya pihak pelaku untuk menebus kesalahannya. Ketika seseorang melakukan kejahatan dengan melakukan kesalahan,  yang  sudah  ilegal,  ada kesalahan  pidana  sebagai  akibatnya. Roeslan Saleh mengklaim bahwa membahas tanggung jawab pidana tanpa secara  bersamaan  menangani  beberapa masalah filosofis tidak mungkin dilakukan. Salah satunya adalah keadilan;  pertanggungjawaban  pidana adalah  perbuatan  yang  mendatangkan aib  bagi  masyarakat  dan  menuntut  agar pelakunya dimintai pertanggungjawaban atas  perbuatan  yang  dilakukannya; berbicara tentang tanggung jawab pidana akan  membantu  untuk  menentukan

## Putu  Suryani.  2022.  “Pertanggungjawaban
Pidana  Terhadap  Pengeroyokan  Oleh  Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian.” Jurnal  Interpretasi  Hukum  3  (1):  199 – 203. https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4744. 199-203.
batas-batasnya.  Jika  pelaku  juga  telah didakwa,  pelaku  pasti  akan  menerima hukuman  dalam  kasus  pertama  tetapi tidak diragukan lagi tidak dalam skenario kedua dengan dimintai pertanggungjawaban atas perilaku mengerikan tersebut. 12
Leer van het materiele feit adalah nama lain dari toerekeningsvarbaarheid, atau pertanggungjawaban tanpa partisipasi  pihak  pelanggar.  Apakah seorang  tersangka  melakukan  kejahatan atau tidak bersalah untuk itu yang telah dilakukan disebut sebagai pertanggungjawaban  pidana.  Dengan kata  lain,  apakah  terdakwa  akan dinyatakan  bersalah  atau  tidak?  Jika terdakwa  dinyatakan  bersalah,  harus dibuktikan bahwa kegiatannya melanggar hukum dan menempatkannya dalam  risiko  hukuman.  Kemampuan  ini mengidentifikasi apakah kesalahan dibuat dengan sengaja atau tidak sengaja. Akibatnya,  jika  seseorang  melakukan kejahatan  sambil  ceroboh,  mereka dianggap  bertanggung  jawab  atas tindakan  mereka.  Hal  ini  menunjukkan bahwa meskipun mengetahui akibat dari pilihan mereka, mereka tetap memutuskan untuk menyakiti masyarakat. Masalah tindak pidana penganiayaan anak tidak dapat dipisahkan  dari  pertanggungjawaban pidana anak. Karena kejahatan kekerasan terhadap anak hanya relevan jika pelaku dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya,
pertanggungjawaban pidana, yang merupakan kelanjutan dari kritik  objektif  yang  terkandung  dalam tindak  pidana,  juga  berlaku  secara
12 Jainah,  Zainab  Ompu,  Intan Nurina  Seftiniara,  and  Sheila  Monica
Yohanes. 2021. “ Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  (Studi Putusan  Nomor:  5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk) Zainab” 1 (3): 130– 36.
subyektif  bagi  mereka  yang  memenuhi kriteria  pemidanaan.  Jelas  maksud pembuat
undang-undang agar
pengertian  ini  berlaku  bagi  anak  karena UU  No  11  Tahun  2012  tentang  “Sistem Peradilan  Pidana  Anak”  mendefinisikan “anak  yang berkonflik  dengan  hukum sebagai anak yang berusia 12 (dua belas) tahun  tetapi  belum  18  (delapan  belas) tahun”.  Preseden  hukum  menyatakan bahwa  anak  yang  berusia  di  bawah  8 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban  secara  hukum  atas tindakan  yang  dilakukannya  karena belum sepenuhnya memahami apa yang dilakukannya.  ),  atau  dengan  kata  lain, belum  mencapai  usia  18  tahun,  anak tersebut  tetap  diadili  di  pengadilan anak. 13
Oleh karena itu, Pasal 351 sampai dengan 359 KUHP secara tegas melarang perbuatan  yang  dapat  menimbulkan kerugian  fisik  terhadap  orang  lain  atau bahkan  mengakibatkan  kematiannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tindakan ini terkait dengan penerapan  hukuman  Pelanggaran.  Saat ini setidaknya ada tiga jenis penganiayaan:  sedang,  berat,  dan  fatal. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit, menghalangi penyelesaian pekerjaan, atau melibatkan
penggeledahan  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.000,-kecuali yang dilindungi  Pasal  353  dan  356,  masing- masing.  Jika  seseorang  memberontak terhadap seseorang yang bekerja untuknya  atau  salah  satu  bawahannya, hukumannya bisa dilipatgandakan menjadi sepertiga. 14

## “Pertanggungjawaban  Pidana  Bagi  Anak
Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan Yang  Mengakibatkan  Hilangnya  Nyawa Orang.”
14 Luthfi,  Muhammad  Naufal,  and Yohanes  Suwanto.  2022.  “ Perlindungan Hukum  Bagi  Anak  Dibawah  Umur  Sebagai Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam  Persidangan
Ada anak yang melecehkan orang lain dengan cara yang melawan hukum, padahal  mereka  masih  di  bawah  umur. Variabel eksternal atau lingkungan sering berperan dalam pelecehan anak, bahkan ketika  anak-anak  yang  terlibat  mungkin tidak  sepenuhnya  memahami  apa  yang mereka lakukan atau bahaya yang terkait. Anak yang melanggar hukum diberikan perlindungan ekstra, sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  64  ayat  (2)  UU Perlindungan Anak. Anak-anak dilindungi dengan diperlakukan dengan hormat  atas  hak  dan  martabat  mereka, didampingi  oleh  petugas  pendamping khusus, tersedianya infrastruktur khusus, diterapkannya  sanksi  yang  diperlukan demi  kepentingan  terbaik  anak,  dan dipantau pertumbuhannya secara teratur. 15
Berdasarkan  pada  pasal  2  ayat  3 dan 4 UU No 4 Tahun 1979 menjelaskan mengenai :
“Kesejahteraan  Anak,  anak  berhak  atas pemeliharaan  dan  perlindungan  baik  selama kehamilan maupun setelah melahirkan. Anak- anak memiliki hak atas lingkungan yang aman yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan yang sehat.” Menindaklanjuti kalimat  tersebut,  UU  No  35  Tahun  2014 mengubah UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak  menyatakan  dalam Pasal  23  Ayat  1: “negara  dan  pemerintah menjamin  perlindungan,  pemeliharaan,  dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang  secara  hukum  bertanggung  jawab terhadap anak ”.
Menurut Pasal  1 Ayat 15 UU No 35  Tahun  2014  Tentang  “Perlindungan Anak,  anak  diberikan  perlindungan khusus.
Yang dimaksud dengan
"perlindungan  khusus"  adalah  bentuk perlindungan  yang  diberikan  kepada
Anak  Menurut  Peraturan  Perundang- Undangan ” 1: 107– 16.
15 Mardiana,  Devi,  and  Oci  Senjaya.
2021. “Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana  Persetubuhan  Berdasarkan  Sistem
anak dalam situasi tertentu agar mereka merasa aman dari risiko yang membahayakan nyawanya dan menghambat tumbuh kembangnya.” 16
Pembelaan  hukum  bagi  anak muda  yang  melakukan  perbuatan  yang berhubungan  dengan  kekerasan  harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
“Perlindungan  Anak  untuk  me njamin jaminan  atau  kepastian  hukum  dalam perlindungan hak- hak anak.”
A. Anak  adalah  tanggung  jawab  dan karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa; mereka layak untuk semua martabat manusia.
B. Anak  adalah  pewaris  cita-cita kebangsaan yang mempunyai tujuan strategis dan memiliki sifat serta sifat yang  diharapkan  dapat  menjamin keselamatan bangsa dan negara.
C. Anak harus diberi kesempatan untuk berkembang  secara  fisik,  mental, sosial,  dan  moral  semaksimal mungkin.
Untuk  melindungi  anak  dalam segala  aspek  kehidupan  publik  dan pribadi,  perlindungan  terhadap  anak harus  diupayakan  karena  rasa  keadilan masyarakat  dapat  ditunjukkan  dengan perlindungan  hukum  bagi  anak  yang melakukan  kekerasan  terhadap  orang lain.  Untuk  mempertahankan  hak-hak anak  dan  bertindak  demi  kepentingan terbaik  mereka,  undang-undang  yang Pastikan mereka dapat hidup, berkembang  dan  berpartisipasi  dalam masyarakat  dengan  cara  yang  sesuai dengan  martabat  kemanusiaan  mereka jika  ingin  melindungi  anak-anak  yang melakukan kejahatan kekerasan.
Peradilan Pidana Anak.” Jurnal Kertha Semaya 9 (2): 301 – 13.
16 Namirah,  Wardah  Berby.  2022.
“ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Dibawah  Umur  Korban  Kejahatan  Seksual ” 10 (1): 1933 – 47.
Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak Tahun 2014 Nomor 35.
17
Dengan  kata  lain,  seorang penjahat  mungkin  atau  mungkin  tidak dimintai pertanggungjawaban tergantung pada kredensial mereka. Hal yang sama berlaku untuk penjahat muda. terungkapnya  bahwa  dalam  kasus  yang sedang  dalam  pemeriksaan,  Anak  I  dan Anak  II  melukai  secara  fisik “ Saksi Korban Anak I dan Anak Saksi Korban II. Berdasarkan  hasil  Visum  Et  Repertum kedua  korban  diketahui  hal  tersebut.
Mengingat dapat
menimbulkan penderitaan  baik  fisik  maupun  psikis, maka  kekerasan  merupakan  salah  satu bentuk  kejahatan  yang  bertentangan dengan  hukum  positif.  Hanya  ketika seorang  anak  berbagi  tanggung  jawab pidana  kejahatan  anak  dianggap  serius. Tanggung jawab pidana adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan seseorang  yang  memenuhi  persyaratan untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya serta hukuman objektif yang dibangun menjadi kejahatan ” . 18
Apabila  terpenuhi  syarat-syarat Pasal  170  KUHP  yang  meliputi:  1)  di depan  umum,  hal  itu  menunjukkan bahwa  masyarakat  dapat  mengamati tindak  kekerasan  yang  dilakukan;  2) dengan kekuatan bersama, yaitu perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih; dan 3) dengan pengetahuan, artinya pengetahuan  tentang  perbuatan,  maka pertanggungjawaban pidana atas pemukulan terhadap
anak dapat
dipidana  dengan  pidana  penjara.  4)
17 Maulani, Lora Purnama, Bambang Daru Nugroho, Kilkoda Agus Saleh, Fakultas Hukum,  Universitas  Padjadjaran,  and Kabupaten  Sumedang.  n.d.  “Perlindungan Hukum  Bagi  Anak  Dibawah  Umur  Yang Berada Dibawah Perwalian Karena Kehilangan Kedua Orang Tuanya.” 18 Safrizal Walahe. 2017. “ Pertanggungjawaban  Pidana  Dari  Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan ” II (7): 43– 52.
adanya  kekerasan,  yang  menunjukkan penggunaan  senjata,  kontak  fisik,  dan teknik penyerangan lainnya; 4) Menimbulkan luka, yaitu perbuatan yang menimbulkan penderitaan badani.
Berdasarkan  pertimbangan  hakim  di bawah  umur,  anak  dipidana  sampai dengan  12  (setengah)  dari  pidana  yang digariskan dalam Pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP,  yang  berarti  jika  pidana  penjara paling  lama  12  tahun  tidak  dapat dilaksanakan.  ,  anak  tersebut  dipidana dengan  pidana  maksimal  12  (setengah) dari pidana yang digariskan dalam Pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP. Hal ini dilakukan agar anak yang memukuli orang sampai mati  dimintai  pertanggungjawaban  dan dipidana sesuai dengan Pasal 170 ayat. 19
Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 65 Tahun 2015 yang memberikan gambaran  secara  komprehensif  tentang “ tata  cara  pengalihan  penuntutan  anak dari  pidana,  dibuat  oleh  pemerintah selain  UU  SPPA  yang  menjadi  landasan sistem  peradilan  anak.  Sepanjang  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  pidana UU  SPPA,  maka  dapat  dikatakan kejahatan  besar  atau  kejahatan  yang disertai  kekerasan  yang  dilakukan  oleh anak  di  bawah  umur  dipidana  sesuai dengan  ketentuan  KUHP. 20 Pasal  79 UU SPPA  memuat  aturan  dan  pedoman penjatuhan  pidana  tambahan  terhadap tindak  kekerasan  (penganiayaan)  yang dilakukan oleh anak. Persyaratan pidana minimum dan pidana penjara maksimum setengah dari pidana penjara maksimum
19 Tsaniya,  Citra  Azka  Raditia,  Nur

## Rochaeti, and Pujiyono. 2019. “Perlindungan
Hukum  Bagi  Anak  Dibawah  Umur  Korban Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  (Studi Kasus  Di  Jakarta  International  School).” Diponegoro Law Jurnal 8 (3): 1854 – 75.
20 Perdana,  Rizki  Nurul.  2012. “Analisis  Yuridis  Tentang  Tindak  Pidana Penganiayaan  Berat  Yang  Dilakukan  Anak Di Bawah Umur .” Экономика Региона 12 (2):
115 – 21.
orang  dewasa  tidak  berlaku  bagi  anak- anak. 21
Pasal  2  ayat  (3)  dan  (4)  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa: “Anak  berhak  atas  pemeliharaan  dan perlindungan  baik  semasa  kandungan maupun  sesudah  dilahirkan.  Anak  berhak atas perlindungan perlindungan lingkungan hidup  yang  dapat  membahayakan  atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Sedangkan  pada  pasal  23  ayat  1
berbunyi: “negara dan pemerintah
menjamin  perlindungan,  pemeliharaan,  dan kesejahteraan  anak  dengan  memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain  yang  secara  hukum  bertanggung  jawab terhadap anak”.
Keselamatan anak harus dihargai dalam  berbagai  aspek  kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat,  dan memberikan perlindungan hukum kepada anak yang melakukan kekerasan terhadap  orang  lain  merupakan  tanda keadilan dalam suatu masyarakat. Tujuan perlindungan  hukum  bagi  anak  yang melakukan tindak pidana adalah memelihara  hak-hak  anak,  memajukan kepentingan terbaik anak, dan menjamin agar  mereka  hidup,  berkembang,  dan berpartisipasi
dalam kehidupan seutuhnya  sesuai  dengan  bakat  dan pemulihan kemanusiaannya. 22 Pelecehan dilarang berdasarkan persyaratan Undang-Undang  Perlindungan  Anak tahun 2014, Nomor 35 ” . 23 Berdasarkan  kasus  yang  baru terjadi  di  Indonesia  pada  saat  ini  yaitu aksi  kekerasan  yang  dilakukan  oleh
21 Judiasih, Sonny Dewi, and Deviana Yuanitasari.  2021.  “Perlindungan  Hukum
Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi
Kawin Dari Pengadilan.” Acta Diurnal : Jurnal Ilmu  Hukum  Kenotariatan  Fakultas  Hukum Unpad 4 (2): 210 – 25.
22 Tampi, Oktafianus. 2015.
“ Erlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Di Bawah  Umur  Dalam  Tindak  Pidana
David,  anak  pengurus  pusat  GP Anshor,  diungkap  pihak  berwajib adalah  Agnes  Gracia  (AG),  kekasih Mario  Dandy  Satriyo.  Hanya  saja, polisi  tidak  memandang  AG  sebagai tersangka  melainkan  sebagai  pelaku atau  anak  muda  yang  berkonflik dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang “Sistem Peradilan  Pidana  Anak  menetapkan aturan bagi anak yang berhadapan dengan sistem peradilan. Undang-undang mengatur  seluruh  proses  penyelesaian sengketa  yang  melibatkan  anak  yang melanggar hukum, mulai dari penyidikan awal  sampai  tahap  pembinaan  setelah menjalani masa hukuman.”
1. Anak  muda  yang  bermasalah dengan  hukum  adalah  mereka yang  berusia  12  tahun  tetapi belum  berusia  18  tahun  dan dianggap  telah  melakukan  tindak pidana.
2. Anak-anak  yang  berusia  dibawah 18 tahun yang mengalami kerugian  fisik,  mental,  atau finansial  akibat  tindak  pidana dianggap sebagai korban anak.
3. Seorang  anak  di  bawah  usia  18 tahun  yang  dapat  memberikan informasi  untuk  penyelidikan, penuntutan,  atau  pemeriksaan silang  selama  proses  pengadilan yang  melibatkan  kasus  pidana yang  pernah  didengar,  dilihat, atau  dialaminya  sendiri  disebut sebagai "anak saksi".
Anak  yang  melanggar  hukum akan menghadapi konsekuensi
Narkotika ” III (1): 1– 27.
23 Hasibuan,  Muhammad  Suwandy, Ismail  Ismail,  and  Irda  Pratiwi.  2020. “Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Dibawah  Umur  Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perlindungan  Anak.” JURNAL  RECTUM: Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak  Pidana 2
(1): 26.
berdasarkan perbuatannya.
Jika kondisi  dan  perilaku  anak  dianggap membahayakan  masyarakat,  ia  akan ditempatkan  di  lembaga  khusus pembinaan anak atau lembaga pemasyarakatan  khusus.  Meskipun demikian,  hukuman  penjara  tertinggi yang dapat diterima oleh seorang anak juga merupakan setengah dari hukuman  maksimum  yang  dapat diterima  oleh  orang  dewasa.  Seorang anak yang dijatuhi hukuman mati atau penjara  seumur  hidup,  misalnya, hanya diperbolehkan menjalani hukuman  maksimal  sepuluh  tahun penjara.  Individu muda dapat berlatih di LPKA hingga usia 18 tahun. Anak- anak  yang  berperilaku  baik  dan  telah menyelesaikan  setengah  dari  beban pembinaan  LPKA  juga  memenuhi syarat untuk pembayaran bersyarat. 24
Status  hukum  pemohon  (AG) sebagai  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  tidak  termasuk  ke  dalam  subjek perlindungan  LPSK  yang  diatur  dalam “Pasal  5  (3)  Undang -Undang  Nomor  31 Tahun 2014. anak berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.”

## Penutup
Ditinjau  dari  frekuensi,  tingkat keparahan,  dan  ragam  perbuatannya, tindak  pidana  remaja  saat  ini  lebih banyak  dan  beragam  dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Berbagai kasus, termasuk penganiayaan, memperjelas hal ini. Perilaku
menyimpang  yang  sering  menyebabkan anak muda melakukan kejahatan seperti
24 Wiryawan,  I  Wayan  Ogi,  I  Made
Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani.
2021. “Pertanggungjawaban
Pidana Terhadap  Penganiayaan  Yang  Dilakukan
perampokan  atau  pemerasan  dikenal sebagai  kenakalan  remaja.  Baik  di  kota besar  maupun  kota  kecil,  kenakalan remaja  nampaknya  telah  berdampak pada  rasa  ketertiban,  keamanan,  dan kenyamanan masyarakat. Karena penganiayaan merupakan salah satu jenis kejahatan  yang  sering  terjadi  di masyarakat  hampir  setiap  hari  cerita tentang  kejadian  tersebut  muncul  di media  cetak  dan  elektronik — hukum memperlakukannya dengan sangat serius.  Ini  terutama  benar  dalam  kasus pelecehan anak yang serius. Undang-Undang Nomor 11
Tahun  2012  Tentang “Sistem  Peradilan Pidana  Anak  (SPPA)  menyatakan  bahwa anak  di  bawah  umur  yang  melakukan penganiayaan  berat  dapat  dituntut  secara pidana atau tindakan hukum lainnya”. Satu- satunya  ketentuan  yang  berlaku  bagi tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh mereka  yang  berusia  14  (empat  belas) tahun ke bawah terdapat dalam Pasal 69 ayat  (2)  UU  Sistem  Peradilan  Pidana Anak  dan  berdasarkan  Pasal  81  ayat  (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang “Dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  pidana  atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana  adalah  paling  banyak  12  (setengah) dari  maksimum  pidana  penjara  orang dewasa”.
Menurut  UUD  NKRI  1944  yang mengatur  bahwa  “setiap  peraturan perundang-undangan harus selalu dapat memberikan  perlindungan  hukum  bagi setiap  orang  dan  bahkan  harus  dapat menjaring  aspirasi  masyarakat  akan keadilan  dan  keadilan,  setiap  warga negara  Indonesia”.  Akan  mendapat jaminan  perlindungan  hukum.  Adanya undang-undang  yang  mengatur  adanya kesamaan  status  hukum  bagi  semua warga  negara  menjadi  bukti  akan  hal
Anak  Kepada  Orang  Tua  Ditinjau  Dalam Perspektif  HAM.” Jurnal  Preferensi  Hukum 2 (1): 172 – 76.
tersebut.  Konsep  perlindungan  hukum memberikan gambaran bagaimana sistem Tujuan  hukum  adalah  untuk  mencapai tiga  tujuan  yaitu  keadilan,  keuntungan dan  kepastian  hukum.  Perlindungan hukum adalah pembelaan yang diberikan kepada  mereka  yang  tunduk  pada hukum,  baik  secara  preventif  maupun represif, guna mempertahankan supremasi hukum.
Perlindungan  hukum  terhadap anak  dituangkan  baik  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  maupun  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.  Istilah  "perlindungan  anak" mengacu  pada  setiap  tindakan  yang diambil  untuk  menjamin  dan  membela hak-hak  anak,  termasuk  kemampuan mereka  untuk  berkembang,  hidup  dan berpartisipasi dalam masyarakat dengan cara  yang  sesuai  dengan  martabat manusia dan cita-cita moral, serta untuk melindungi  mereka  dari  bahaya.  dan pemulihan.  Anak  memiliki  hak  yang harus  dilindungi  dan  dilindungi  oleh hukum  agar  mereka  dapat  hidup, berkembang
dan bersosialisasi
semaksimal  mungkin  sesuai  dengan harkat dan martabat kemanusiaan. ” Saran Penelitian  ini  diharapkan  dapat membantu aparat penegak hukum untuk bertindak  adil  dalam  menyelesaikan setiap kasus yang merupakan pelanggaran  hukum,  karena  masyarakat selama  ini  menganggap  mereka  lamban dalam  menangani  permasalahan  kasus anak. Aparat dengan cepat menyelesaikan  kasus  jika  pelakunya adalah anak pejabat, berbeda dengan jika pelakunya  adalah  anak  biasa  aparatur, dimana  seharusnya  dia  bisa  bertindak adil  dan  tegas  menjalankan  tugas  dan prosedurnya,  dan  dimana  hukum berlaku.  secara  seragam  dan  tanpa diskriminasi.  Saat  memberikan  sanksi, harus diperhatikan agar tidak
menghancurkan  semangat  anak-anak sambil  tetap  mendapatkan  konsekuensi yang diinginkan. Kedua, masyarakat dan orang  tua  perlu  memberikan  perhatian yang  lebih  besar  kepada  anak-anak, memberi mereka nasihat yang tepat, dan menahan diri dari kebiasaan membiarkan mereka melihat gambar-gambar kekerasan.  Mendidik  anak-anak  dengan hati-hati  tentang  berbagai  tema  yang akan  mereka  temui  dalam  kehidupan sehari-hari,  seperti  lingkungan  dan komunitas mereka.

## Daftar Pustaka
Ayu  Ratih  Indra  Kusumawati,  Anak
Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. 2022. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap  Pengeroyokan  Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian.” Jurnal Interpretasi  Hukum 3  (1):  199 – 203. https://doi.org/10.22225/juinhu m.3.1.4744.199-203.

## Burhanudin. 2013. “Kajian Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Korban Kekerasan Di Kota Palu.” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1 (1): 1 – 11. BURHANUDIN. 2013. “KAJIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  ANAK  DI  BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DI KOTA PALU” 1: 1 – 9. Burhayan, Burhayan. 2021. “Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Di  Bawah  Umur  Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  Atas  Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Ana k.” Jurnal
Hukum  Tri  Pantang 7  (1):  52 – 69. https://doi.org/10.51517/jhtp.v7 i1.296.
Darmini.  2020.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Eksploitasi  Pekerja
Anak Dibawah Umur.” Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming 14 (2): 54. https://doi.org/10.20414/qawwa m.v14i2.2809.
Hasibuan, Muhammad Suwandy, Ismail Ismail,  and  Irda  Pratiwi.  2020. “Analisis  Yuridis  Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana  Ditinjau  Dari  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014
Tentang  Perlindungan  Anak.” JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 2 (1): 26. https://doi.org/10.46930/jurnalr ectum.v2i1.389. Jainah,  Zainab  Ompu,  Intan  Nurina Seftiniara,  and  Sheila  Monica Yohanes. 2021. “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  TERHADAP  ANAK PELAKU  TINDAK  PIDANA KEKERASAN  (Studi  Putusan Nomor: 5/Pid.Sus- Anak/2021/PN Tjk) Zainab” 1 (3): 130 – 36.
Judiasih,  Sonny  Dewi,  and  Deviana Yuanitasari.  2021.  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  Yang Melakukan  Perkawinan  Bawah Umur  Tanpa  Dispensasi  Kawin Dari  Pengadilan.” Acta  Diurnal : Jurnal  Ilmu  Hukum  Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 4 (2): 210 – 25. Kisaram.  2008. Metodologi  Penelitian . Malang: UIN-Malang Pers. Larasati, Fifin Emilda. 2022. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang.” Luthfi, Muhammad Naufal, and Yohanes Suwanto. 2022. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  ANAK  DIBAWAH  UMUR SEBAGAI  PELAKU  TINDAK
PIDANA DALAM PERSIDANGAN ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN” 1:
107 – 16.
Mardiana,  Devi,  and  Oci  Senjaya.  2021. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku Tindak  Pidana  Persetubuhan Berdasarkan  Sistem  Peradilan Pidana  Anak.” Jurnal  Kertha Semaya 9 (2): 301 – 13.
Maulani,  Lora  Purnama,  Bambang  Daru Nugroho,  Kilkoda  Agus  Saleh, Fakultas  Hukum,  Universitas Padjadjaran, and Kabupaten Sumedang.  n.d.  “Perlindungan Hukum  Bagi  Anak  Dibawah Umur  Yang  Berada  Dibawah Perwalian  Karena  Kehilangan Kedua Orang Tuanya.”
Mulyati, Dewi. 2021. “PERLINDUNGAN
HUKUM  TERHADAP  ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN.” Angewandte Chemie  International Edition, 6(11), 951 – 952. 20: 2013 – 15. Namirah, Wardah Berby. 2022. “PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP  ANAK  DIBAWAH UMUR  KORBAN  KEJAHATAN SEKSUAL” 10 (1): 1933– 47. PERDANA,  RIZKI  NURUL.  2012. “ANALISIS  YURIDIS  TEN TANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG  DILAKUKAN  ANAK  DI BAWAH  UMUR.” Экономика Региона 12 (2): 115 – 21. Purwanto, Purwanto. 2020.
“Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Sebagai  Korban  Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif  Indonesia.” Jurnal  Idea Hukum 6 (1): 77 – 95. https://doi.org/10.20884/1.jih.20 20.6.1.133. Safrizal Walahe. 2017. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DARI ANAK

## DIBAWAH
UMUR

## YANG

## MELAKUKAN PEMBUNUHAN”
II (7): 43 – 52.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: CV Alfabeta.
——— . 2014. Metode Penelitian Pendidikan
Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, Dan R&D . Bandung: CV Alfabeta. Suhaila  Zulkifli.  2022.  “PENYULUHAN

## TENTANG
PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP  ANAK DIBAWAH  UMUR  Suhaila.” JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT TJUT NYAK DHIEN 1 (2): 7 – 13. Tampi, Oktafianus. 2015. “ERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  ANAK  DI  BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA” III (1): 1–
27.
Tsaniya,  Citra  Azka  Raditia,  Nur Rochaeti,  and  Pujiyono.  2019. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah  Umur  Korban  Tindak Pidana  Pelecehan  Seksual  (Studi Kasus  Di  Jakarta  International School).” Diponegoro  Law  Jurnal 8 (3): 1854 – 75. Wijaya, Mustika Mega. 2015. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK

## MENDAPATKAN
PENDIDIKAN” 1 (2): 6. Wiryawan, I Wayan Ogi, I Made Minggu Widyantara,  and  Luh  Putu Suryani. 2021. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap  Penganiayaan  Yang Dilakukan  Anak  Kepada  Orang Tua  Ditinjau  Dalam  Perspektif HAM.” Jurnal  Preferensi  Hukum 2 (1): 172 – 76.
https://doi.org/10.22225/jph.2.1. 2814.172-176.