Volume (1) Nomor: 1 Januari – Juni 2021 Halaman  12-21 URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index,
Kegagalan Kebijakan Pemerintah Meksiko Mengatasi Krisis Feminicide (The Failure Of Mexico Government Policy To Overcome Feminicide Crisis)

## Rohiman Mukti Mubarok, Linda Dwi Eriyanti, Muhammad Iqbal
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail : rohimanmukti@gmail.com

## Abstrak
This study analyzes the causes of the failure of the feminicide prevention policy in Mexico. Even though the existence of women has been protected by law, they still experience forms of violence and these cases are increasing. So, the author aims to analyze why this policy failed in realizing protection for women. Based on the assumptions of socialist feminist theory and the concept of policy failure regarding the causes of policy failure and oppression against women due to the values and systems that have oppressed women. So, the failure of feminicide policies is caused by machismo as part of patriarchy and drug cartel business as a part of capitalism that oppresses women. A culture of machismo has influenced the increasing use of violence. Meanwhile, drug cartel businesses have resulted in an increase in criminal cases against women.
Keywords : Feminicide, Policy failure, Machismo.

## PENDAHULUAN
Feminicide menurut definisi Russell dan Caputi (1998) merupakan bentuk terorisme atas pembunuhan  perempuan  yang  didasarkan  atas  sikap  misogini,  penghinaan,  kesenangan, atau  rasa  kepemilikan. 1 Kondisi  ini  semakin  diperburuk  dengan  tidak  jelasnya  tatanan hukum  yang  berujung  kepada  hukum  impunitas  bagi  pelaku  kekerasan,  ketidakpekaan negara  meliputi  kelalaian  petugas,  dan  alasan  gender  karena  konstruk  sosial  sebagai komponen fundamental yang menghasilkan jenis kejahatan yang terjadi secara sistematis dan kejam.
Feminicide yang  terjadi di  Meksiko  didasarkan  atas  penggunaan  tindak kekerasan yang seringkali  dilakukan  oleh  pasangan  mereka  untuk  mengakhiri  sebuah  hubungan.  Jenis kekerasan  ini  lalu  dikenal  dengan  jenis feminicidio  intimo .  Berikutnya  kasus feminicide di Meksiko  diakibatkan  atas  meningkatnya  kasus  kriminalitas  terhadap  perempuan  yang
1 Lihat Janice Joseph, “Victims of Femicide in Latin America: Legal and Criminal Justice Responses,” Temida 20, no. 1 (2017): 4.
dilakukan oleh aktivitas bisnis kelompok kartel narkoba atau dikenal dengan jenis feminicidio sexual  sistemico . 2 Masih  terdapat  tiga  jenis  lain  dalam  bentuk feminicide yang  terjadi  di Meksiko, namun dua jenis yang telah dijelaskan merupakan jenis feminicide paling umum terjadi di negara tersebut.
Dari  dua  latar  belakang  utama  mengenai  jenis  kasus feminicide yang  sering  terjadi, Pemerintah  Meksiko  telah  merespon  untuk  mencegah  kekerasan  terhadap  perempuan khususnya tindakan feminicide dengan menerbitkan Undang- Undang La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia pada tanggal 1 Febuari 2007 yang mengatur segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan merupakan landasan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Federal untuk mencegah tindakan feminicide dengan berbagai program  kampanye  gender  untuk  merubah  persepsi  masyarakat  untuk  tidak  melakukan tindakan kekerasan dan tindakan yang melecehkan martabat perempuan.
Kebijakan berikutnya adalah menetapkan tindakan feminicide sebagai tindakan kriminal yang  disahkan  pada  tanggal  14  Juni  2012  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Federal Pasal 325. Undang- undang ini mengatur tujuh protokol dalam menetapkan kasus kekerasan feminicide dan penetapan sanksi bagi pelaku dengan kurungan penjara selama 40 hingga 60 tahun. Sanksi juga berlaku bagi pegawai negeri atau administrasi peradilan yang telah menunda atau menghalangi sebuah  penyelidikan, akan dikenakan hukuman penjara tiga sampai delapan tahun.
Pemerintah  tidak  hanya  menciptakan  undang-undang  yang  berfokus  untuk  merubah persepsi masyarakat dalam mencegah tindakan kekerasan. Pemerintah Meksiko juga telah berupaya memperkecil ruang gerak atau transaksi bisnis kartel narkoba dengan menciptakan program La alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres (AVGM) pada tahun 2014. Program ini bertujuan meningkatkan  patroli kepolisian,  memperbaiki  infrastruktur  untuk menjamin keselamatan perempuan, meningkatkan program pencegahan perlindungan dan investigasi  terhadap  kekerasan  perempuan.  Kebijakan  ini  akan  dijalankan  apabila  suatu Negara bagian dinyatakan darurat atau terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin  meningkat.  Maka  Kementerian  Dalam  Negeri  dalam  menetapkan  deklarasi peringatan gender atau AVGM di wilayah tersebut.
Kebijakan tidak selalu berjalan  sesuai apa yang diharapkan. Hal ini seperti yang terjadi di Meksiko yaitu dengan berbagai kebijakan yang telah dijalankan, namun kasus feminicide semakin memburuk dengan mengalami peningkatan kasus. Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil publikasi laporan Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) pada tahun 2007- 2017 dan laporan Pemerintah Federal hingga tahun 2019 kasus feminicide terus mengalami peningkatan dengan dijelaskan melalui gambar 1 di bawah ini:
2 Lihat Patsilí Toledo Vásquez et al., Feminicidio: Consultoria para la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (México: Naciones Unidas : Derechos Humanos : OACNUDH, 2009), 33.
Gambar 1. kasus Feminicide Meksiko 2007-2019.
(Sumber:  Diadaptasi  dari  OCNF  tahun  2007-2018;  dan  Velazquez,  2020.  “ Investigacion Homologoda ”.
Maka  dengan  peningkatan  jumlah  kasus feminicide tersebut,  kebijakan  Pemerintah Meksiko  dinilai  telah  gagal  dalam  mengurangi  dan  mencegah  kekerasan  yang  berujung kematian  terhadap  perempuan.  Sehingga  hal  ini  telah  melatarbelakangi  fokus  penelitian penulis dengan mengkaji penyebab kegagalan kebijakan tersebut.

## LANDASAN KONSEPTUAL
Untuk  mendukung  penelitian,  penulis  menggunakan  landasan  konseptual  dari  teori feminisme sosialis dan konsep policy failure .
A . Teori Feminis Sosialis
Berdasarkan asumsi dari teori feminisme sosialis ketimpangan gender dan bentuk opresi terhadap perempuan diakibatkan oleh interaksi sistem  kapitalisme dan patriarki. Alisson Jaggar berasumsi bahwa kapitalisme dan patriarki bersifat eksploitatif dan mengalienasi. Konsep alienasi dimaknai dengan hilangnya kontrol yang tidak dapat dihindarkan oleh perempuan atas diri mereka sendiri maupun hilangnya kepemilikan kontrol atas pekerjaan mereka.  Jaggar  menjelaskan  konsep  alienasi  mengenai  perkawinan  dan  pekerja  seks komersial. Di dalam kapitalisme, seksualitas perempuan menjadi sebuah komoditi. Seorang pekerja seks komersial menjual tubuh dan seksualitasnya kepada orang lain. Hal ini sama dengan makna perkawinan bagaimana perempuan yang bergantung secara finansial kepada laki-laki dengan menjual pelayanan domestik serta pelayanan mengasuh dan merawat untuk dapat  menjaga  kelangsungan  hidupnya.  Maka  ini  dimaknai  sebagai  baik  istri  maupun pelacur, mereka mengalienasi dari pekerjaannya, karena pekerjaan mereka dilakukan untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri.
Dalam  menjelaskan    kasus feminicide hal  ini  berkaitan  dengan  konsep  alienasi  dalam rubrik  seksualitas  yang  diungkapkan  oleh  Alisson  Jaggar  yaitu  seorang  perempuan  yang dialenasi  atau  dipisahkan  dari  produk  yang  dikerjakannya  termasuk  tubuhnya  sendiri. Rubrik seksualitas digambarkan dengan hilangnya kontrol dari perempuan terhadap tubuh mereka sendiri. Alienasi dimaknai bagaimana tubuh perempuan yang dipatuhkan. Tubuh sejatinya  adalah  milik  setiap individu,  bukan  milik  kelompok  atau  publik,  karena  yang mengatur  dan  melindungi  tubuhnya  adalah  si  pemilik  tersebut.  Namun  tidak  demikian, kenyataan  yang  ada  banyak  kegelisahan-kegelisahan  yang  terjadi  akan  kekuasaan  tubuh. Semua tubuh-tubuh khususnya perempuan telah menjadi objek dengan istilah tubuh yang dipatuhkan adalah tubuh yang ditundukkan, dikuasai, dikekang, yang kemudian dikontrol dengan  begitu  saja  oleh  penguasa,  pemilik  modal,  hingga  laki-laki  tanpa  mereka  sadari. Mereka menjadi objek bagi laki-laki ataupun tidak memiliki hak atas tubuh mereka yang sewaktu-waktu tubuhnya akan dipakai tanpa izin dari berbagai tindakan seperti pandangan mata  laki-  laki  hingga  pemerkosaan.  Oleh  karena  itu  kasus  pemerkosaan,  penggunan kekerasan,  dan  pembunuhan  merupakan  bentuk  alienasi  seksualitas  yang  dialami perempuan bagaimana mereka hak- hak asasi mereka sebagai perempuan telah hilang oleh
tindakan laki-laki dan bentuk kapitalisme yang mempekerjakan mereka.
B . Konsep Policy Failure
Berikutnya konsep policy failure digunakan untuk mengetahui kriteria mengenai definisi dan penyebab mengenai kebijakan yang gagal. McConell memberikan gambaran sederhana dengan  mengenali  dua  kecenderungan  yang  saling  berlawanan.  Menurut  McConell kegagalan diterjemahkan ke dalam asumsi bahwa kegagalan adalah fakta objektif. Makna kegagalan adalah ketika disandingkan dengan niat semula pemerintah, akan tetapi hal ini dapat dilihat ketika menghadirkan masalah yang tidak dapat diatasi hingga permasalah baru yang  menimbulkan  resiko  tinggi  hingga  pelanggaran  hak  asasi  manusia. 3 Hal  ini  dapat diartikan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan dapat di nyatakan gagal apabila menghasilkan dampak yang tidak diinginkan atau permasalahan yang semakin memburuk.
Penyebab  gagalnya  suatu  kebijakan  tidak  selalu  diakibatkan  oleh  masalah  internal, menurut analisa Bovens dan Hans dalam suatu kegagalan kebijakan tidak hanya diakibatkan oleh  permasalahan  teknis  seperti  keterbatasan  sumber  daya  ataupun  masalah  kualitas individu seperti kepemimpinan yang buruk. Melainkan permasalahan sosial dan politik yang dapat diamati sebagai fakta dari suatu implementasi kebijakan. Bovens dan Hans menyebut hal ini sebagai sumber bias yang tidak disengaja dalam menilai suatu kebijakan. Sumber- sumber  ini  meliputi    nilai,  posisi,  kepentingan,  waktu  dan  budaya. 4 Maka  berdasarkan asumsi  tersebut  pengaruh  budaya machismo yang  mempengaruhi  penggunaan  kekerasan terhadap perempuan yang dianggap sebagai hal yang wajar dan hasil dari persaingan kartel narkoba yang berdampak buruk terhadap keselamatan perempuan dapat dianalisis sebagai penyebab kegagalan kebijakan feminicide.

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  metode  kualitatif  yang  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  dan memahami data secara lebih mendalam dengan bantuan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN
1. Kebijakan Pencegahan Feminicide Merupakan Kebijakan yang Gagal
Menilai suatu  kebijakan  tentu  dihadapkan  dengan  apakah kebijakan tersebut berjalan dengan  sukses  atau  bahkan  dapat berjalan  dengan  tidak  sesuai tujuan  yang  di  harapkan. Dalam menganalisa kebijakan pencegahan feminicide, menurut hasil analisis penulis hal ini termasuk ke dalam kategori kebijakan yang gagal. Dengan Mengacu kepada kriteria kebijakan yang gagal menurut McConell, dapat diketahui beberapa alasan tertentu diantaranya:
3 Lihat A McConell, “Why Do Policies Fail: A Starting Point for Exploration,” 3, https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2014/McConnell%20Policy%20PSA% 20April%202014.pdf.
4 Lihat Mark Bovens and Paul ‘t Hart, “Revisiting the Study of Policy Failures,” Journal of European Public Policy 23, no. 5 (May 27, 2016): 2–3, https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1127273.
a.  Gagal  mencapai  tujuan  utama yaitu  tidak  berhasil  dalam  menurunkan  dan menghilangkan segala bentuk kekerasan perempuan.
b.  Pihak  atau  kelompok  yang  dituju  memberikan  dampak  negatif yaitu  Kebijakan  ini ditujukan  untuk  mencegah  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  kekasih  korban, masyarakat,  dan  kejahatan  bisnis  kartel  narkoba.  Namun  ketiga  pelaku  tersebut  tidak berhasil dicegah dan mengalami peningkatan.
c. Hasil dari kebijakan  mengakibatkan  masalah  yang  semakin  memburuk hal  ini ditandai  dengan  catatan  buruk  pada  tahun  2018  Meksiko  menjadi  negara  dengan  kasus tertinggi kedua di Amerika Latin. Sementara di tahun 2019 menjadi kasus tertinggi yang pernah terjadi di Meksiko dengan 1006 kasus.
d. Gagal  dalam  bertindak hal  ini  berkaitan  dengan  ketidakmampuan  negara  khususnya lembaga  peradilan  dalam  menyelidiki  kasus feminicide dan  menafsirkan  mengenai  alasan- alasan gender yang tertuang dalam undang- undang. Ketidakmampuan ini mengakibatkan ketidakjelasan hukum dan mengakibatkan kasus feminicide terus terulang.
e. Tidak ada dukungan dari pihak atau kelompok utama, hal ini dipengaruhi secara tidak langsung oleh budaya machismo yang telah mengakar kuat dalam jati diri laki-laki Meksiko yang  telah  berpengaruh  terhadap  persepsi  masyarakat  yang  tetap  merendahkan  martabat perempuan.  Pengaruh  budaya  ini  mengakibatkan  kebijakan  menjadi  bias  gender.  Tidak adanya  kepekaan  dan  keseriusan  pemerintah  untuk  menganggap  bahwa  Meksiko  telah mengalami krisis atau darurat kekerasan gender.
f. Biaya tinggi yang dikeluarkan untuk kebijakan tersebut. Pada tahun 2019 pemerintah Meksiko  memberikan  subsidi  sebesar  $ 109,  993.336,11  untuk  program  AVGM  dan berbagai proyek yang harus dijalankan oleh pemerintah negara bagian. Akan tetapi dengan jumlah biaya tersebut tidak ada peningkatan mengenai hasil investigasi dan beberapa negara bagian  seperti  Campeche  merupakan  wilayah  mendapatkan  subsidi  tertinggi,  akan  tetapi kasus feminicide di negara bagian tersebut terus meningkat.
g. Tingkat inovasi yang rendah dan respon yang lambat hal ini dikaitkan dengan sistem peradilan yang buruk disertai dengan kelalaian petugas dalam mencegah tindakan kekerasan mengakibatkan feminicide tidak berhasil diatasi.
h. Norma yang kuat di masyarakat mengakibatkan kebijakan ini tidak berbanding lurus dengan nilai yang dipertahankan masyarakat. Masyarakat Meksiko masih mempertahankan nilai-nilai machismo (Keunggulan  laki-laki) yang  mengakibatkan  kesetaraan  gender  masih belum terwujud.

## 2. Penyebab Kegagalan Kebijakan Pencegahan Feminicide
Hasil  dari  analisis  penyebab  kegagalan  kebijakan  pencegahan feminicide di  Meksiko, disebabkan oleh berbagai permasalahan yang di mana permasalahan sosial menjadi penyebab utama kegagalan kebijakan ini. Mengacu  kepada asumsi teori feminis sosialis dan asumsi Bovens dan Hans mengenai penyebab kegagalan, Maka budaya machismo yang tertanam kuat dalam jati diri laki-laki Meksiko yang merupakan bagian dari nilai-nilai patriarki dan bisnis kartel  narkoba  yang  merupakan  bagian  dari  praktek  kapitalisme  yang  sangat  kuat  telah mengakibatkan kebijakan feminicide mengalami kegagalan.

## a.Kegagalan Kebijakan disebabkan oleh budaya Machismo
Machismo atau lebih dikenal dengan menjadi   seorang   pria   sejati   telah menempatkan sebuah    rasa    kehormatan  dalam    jati    diri    laki-laki      Meksiko.  Kehormatan  ini  dapat diaplikasikan ketika bagaimana    seorang   laki-laki  berinteraksi sosial,  bertahan  hidup,
hingga      bagaimana  kepemimpinan  laki-laki  dalam  membina  suatu    keluarga.    Dalam kepercayaan machismo kehormatan  ini  menjadi  pegangan  kuat  yang    harus    mereka pertahankan meskipun harus menggunakan bentuk kekerasan yang membahayakan mereka. Kepercayaan budaya machismo dipercaya telah tertanam dalam seluruh aspek kehidupan sosial,budaya, ekonomi dan politik. Hal ini memiliki kesamaan dengan sistem patriarki yang menurut  Walby  (1990)  merupakan  sebuah  sistem  yang  di  mana  tempat  laki-laki mendominasi,  melakukan  opresi,  dan  melakukan  eksploitasi  atas  perempuan. 5 Budaya machismo dipercaya telah  berpengaruh terhadap kegagalan kebijakan. Mengenai eksistensi pengaruh machismo dapat dianalisa dari berbagai permasalahan diantaranya:
Budaya machismo terus dipertahankan dalam metode pengasuhan dan pernikahan. Dalam masa kanak-kanak hingga remaja, laki-laki Meksiko telah dididik bagaimana mereka bertahan hidup, berkelahi untuk mengalahkan siapapun yang dipandang musuh dan ancaman bagi mereka,  selain  itu  mereka  akan  mengalami  bentuk  kekerasan  apabila  dianggap  telah melanggar norma-  norma masyarakat.  Hal ini yang kemudian telah menormalkan bentuk penggunaan kekerasan dalam keluarga.
Machismo yang  terus  diagungkan  telah  menjadi  pemicu  yang  memandang  perempuan sebagai suatu objek dari kepemilikan laki-laki yang segalanya ditentukan oleh kehendak laki- laki. Maka kasus feminicide memiliki makna lain bahwa laki-laki memiliki keputusan dalam menentukan  riwayat  kematian  perempuan.  Dan  hal  ini  memiliki  keterkaitan  bagaimana kasus feminicide hingga tahun 2017 dan dipercaya sampai tahun 2019 bahwa machismo telah mempengaruhi bentuk penggunaan kekerasan hingga 70 persen dalam kasus feminicide . (El Universal,  2019). Data  ini  juga  didukung  oleh  pernyataan  INEGI  bahwa  hampir  dari separuh jumlah perempuan Meksiko telah mengalami bentuk kekerasan dari pasangan dan mantan pasangan mereka.
Dengan kuatnya pengaruh machismo dan pengaruh nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga mengenai pernikahan telah menjadikan perempuan menjadi individu yang patuh terhadap kepala  keluarga.  Akibat  dari  hal  tersebut  kemudian  berimbas  terhadap  kepatuhan perempuan  telah  mencegah  tindakan  pelaporan  kekerasan,  karena  beberapa  perempuan khususnya di wilayah Meksiko bagian barat akan bertanggung jawab atas rumah dan suami mereka yang kejam. 6 Karena itu, bahwa beberapa dari mereka tidak memberikan informasi mengenai  suami  mereka  dan  lebih  memilih  untuk  menjaga  kehormatan  dan  nama  baik mereka daripada mengajukan keluhan kekerasan yang mereka alami.
Berikutnya  di  dalam  masyarakat,  budaya Machismo telah  mengakibatkan  gagalnya kampanye  gender. Pemerintah telah berupaya untuk menghapus segala bentuk kekerasan perempuan dengan metode kampanye gender yang diatur dalam Undang-Undang La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia pasal 38. Salah satunya adalah melalui  lembaga  pendidikan,  lembaga  swasta  dan  lembaga  ketenagakerjaan  untuk mengkampanyekan sikap selalu menjaga dan menghormati martabat perempuan.
Namun  data  di  lapangan  bahwa  lingkungan  sekolah,  lingkungan  pekerjaan,  dan lingkungan masyarakat tetap menjadi tempat yang tidak mengedepankan kesetaraan gender.
5 Lihat “Dewi Candraningrum: Karier Patriarki,” Jurnal Perempuan , 1, accessed January 14, 2021, http://www.jurnalperempuan.org/2/post/2014/12/dewi-candraningrum-karier-patriarki.html.
6 Lihat María Candelaria Ochoa Ávalos and Fernando Calonge Reillo, “La violencia contra las mujeres en la región occidente, México: Entre la inoperancia institucional y el conservadurismo social,” Acta Sociológica 65 (September 1, 2014): 141, https://doi.org/10.1016/S0186- 6028(14)70239-7.
Mengutip  dari  Maria dan  Fernando  (2014) sebagian  besar  program  yang  telah dirancang untuk menjamin integritas siswa, pada kenyataannya mereka tidak secara khusus membahas tentang  tidak  untuk  menggunakan  kekerasan  antar  teman  sebaya.  Hal  ini  semakin diperparah  dengan  pihak  sekolah  seringkali  menunjukkan  kelalaian  dalam  mengenali keadaan-keadaan ini dan cenderung tidak mengetahui atau lalai mengenai kekerasan yang terjadi di ruang kelas. 7 Hal ini menandai bahwa lembaga pendidikan yang dapat berperan sebagai modal dasar dalam mengubah karakter anak secara dini tidak secara maksimal untuk mendukung program kampanye gender.
Berikutnya  dalam  dunia  kerja,  perempuan  tetap  menerima  upah  yang  rendah  serta ancaman akan pelecehan seksual. Di wilayah Barat, dikonfirmasi fakta umum bahwa wanita menerima  upah  yang  jauh  lebih  rendah  daripada  yang  diperoleh  laki-laki  dengan memperoleh upah sepertiga dari upah laki-laki. Tidak hanya upah yang rendah, tenaga kerja perempuan seringkali mendapatkan bentuk kekerasan apabila mengalami kesalahan kerja. Hal ini diperburuk dengan pelecehan seksual yang dialami perempuan dalam dunia kerja. Data  menunjukkan  bahwa  di  wilayah  negara  bagian  Barat  melaporkan  bahwa  sepertiga perempuan mengalami beberapa jenis kekerasan di tempat kerja, dan 12 dari 100 perempuan menyatakan bahwa mereka turut mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. 8 Keadaan ini juga  diperburuk  dengan  suatu  daerah  di  mana  ada  juga  pengabaian  besar  oleh  pihak berwenang.
Pengaruh  terakhir  dari  budaya machismo adalah  telah  mempengaruhi  kinerja  pihak peradilan  dan  aparatur  kepolisian. Machismo dipercaya  secara  tidak  langsung  telah berpengaruh  ke  dalam  ranah  kelembagaan  khususnya  pihak  peradilan  dan  aparatur kepolisian. Machismo tampaknya  telah  menjadikan  kasus  kekerasan  perempuan  bukan menjadi  prioritas  utama  pihak  berwajib.  hal  ini  tentu  berpengaruh  kepada  rendahnya keseriusan  atau  kelalaian  petugas.  Pernyataan  ini  diperkuat  oleh  laporan  OCNF  bahwa dalam banyak kasus, pihak berwenang tidak melaporkan pembunuhan perempuan, bahkan menganggapnya sebagai tindakan tidak disengaja atau bunuh diri dalam banyak kesempatan. Berdasarkan  data  resmi  yang  diberikan  oleh  Kantor  Kejaksaan  Kehakiman  dan  Kantor Kejaksaan  Negara  hanya  antara  2014-  2017,  sekitar  6297  wanita  terbunuh  di  Meksiko, namun,  hanya  30%  dari  kasus  yang  diselidiki  di  bawah  Protokol  Kinerja  yang  telah ditetapkan.
Tampaknya  masing-masing  kasus  kekerasan  atau  setiap  kasus feminicide adalah  folder tertutup  lain  yang  ingin  mereka  arsipkan.  Hal  ini  terbukti  dari  saat  seorang  perempuan membuat  laporan  tentang  kekerasan  karena  dia  telah  dipukuli  atau  diperkosa  oleh pasangannya,  namun  pihak  bersangkutan  membebaskan  agresor  dalam  beberapa  jam. Kelalaian  terlihat ketika orang  tua  pergi  untuk  membuat  laporan  tentang  anak  di  bawah umur yang hilang. Namun orang tua tersebut mendapatkan jawaban atau respon dari pihak berwajib yaitu: "ia pergi dengan pacarnya, mencari sebuah hotel, dan akan kembali dalam beberapa hari dan bahkan dengan membawa hadiah (hamil)”. Berbagai kejadian lain yang sering terjadi saat mereka harus pergi mengambil atau menyelidiki tubuh seorang gadis atau perempuan yang telah terbunuh, mereka menolak untuk menuju  dan mencari di tempat kejadian,  mereka  melakukan  kelalaian  fatal  yang  mengakibatkan  kontaminasi  atau kehilangan bukti, mereka gagal mengambil sampel, atau tidak melestarikan TKP, yang sangat penting  untuk  melibatkan  tersangka. 9 Hal  ini  merupakan  bentuk  impunitas  yang
7 Lihat Ochoa Ávalos and Reillo, 135–36.
8 Lihat Ochoa Ávalos and Reillo, 129–34.
9 Lihat Liga De Mujeres Revolucion should be Liga de Mujeres Revolucionarias, “Femicide in
didefinisikan sebagai “kata sandi untuk personil dan institusi penegak hukum yang tidak kompeten, korup, dan atau terlibat di tingkat kota dan negara bagian atas tuntutan kejahatan seseorang”. 10 Dalam konteks  tersebut,  kekerasan,  korupsi  dan  impunitas  bekerja bersamaan sebagai praktik patriarki dalam kekerasan terhadap perempuan.

## b. Kegagalan Kebijakan Disebabkan oleh Bisnis Kartel Narkoba
Kapitalisme  ditandai  dengan  sistem  untuk  mengakumulasi  keuntungan  sebanyak- banyaknya. Hal ini yang telah menjadi tujuan dari bisnis kartel narkoba untuk menguasai pasar dalam penyelundupan transaksi kokain dan produk ilegal dalam upaya memperoleh keuntungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kelompok ini dikenal dengan melakukan aksi kekerasan dan tindakan kriminalitas diantaranya pemerasan, pencucian uang, perdagangan dan  penyelundupan  manusia  hingga  pembunuhan  kontrak.  Bahkan  kelompok  ini  sering menyuap  atau  menyusup  ke  pasukan  keamanan  dan  membayar  atau  mengancam  politisi sehingga mereka menutup mata terhadap perusahaan ilegal mereka.
Bisnis yang mereka lakukan telah memperburuk kasus feminicide yang terjadi. Dimulai dari aksi pemerkosaan yang berujung kematian, penculikan, hingga penghilangan korban. Dari aksi tersebut, Menurut Karla Quintana, Kepala Registrasi Nasional untuk Orang Hilang menyatakan pada konferensi pers bahwa: “data resmi orang hilang adalah 61.637 orang dan sekitar 26 persen dari jumlah tersebut adalah perempuan”. Data ini diperoleh sejak kebijakan perang melawan kartel yaitu  dari tahun 2006 di masa Presiden Felipe Calderon. Saat ini pemerintah baru menemukan 1.124 mayat di 873 lubang penguburan klandestin. 11
Penculikan  perempuan  antara  lain  adalah  untuk  mengisi  kekosongan  anggota  dan memastikan  produk  mereka  sampai  pada  tujuan.  Mereka  dijanjikan  dengan  kemewahan hidup namun apabila menolak mereka dihadapkan dengan resiko kekerasan.
Dalam  menjalankan  transaksinya,  kelompok  kartel  narkoba  tidak  hanya  bertentangan dengan  pihak  keamanan,  akan  tetapi  mereka  juga  terlibat  persaingan  dengan  sesama kelompok  kartel  untuk  memperebutkan  wilayah  dan  pasar  Persaingan  tersebut  beresiko kematian yang dialami perempuan. Mereka yang terbunuh merupakan pihak yang menjadi target serangan untuk melemahkan lawan atau  mengirim pesan ancaman kepada anggota keluarga  laki-laki.  Dalam  hal  ini  perempuan  dipandang  “menjadi  bagian”  dari  musuh, dipahami sebagai objek yang dapat dimiliki, membayar dengan nyawanya karena menjadi pasangan,  anak  perempuan,  atau  kerabat  dari  musuh.  Hal  ini  yang  kemudian  ditandai dengan kasus yang paling umum terjadi terhadap gadis- gadis berusia 18 hingga 25 tahun yang mayoritas berasal dari kelurga sederhana, seperti ibu tunggal atau tanpa suami, pekerja seks, dan para pelajar. 12
Kuatnya pengaruh kelompok terorganisir direspon melalui kebijakan hipermiliterisasi oleh  Pemerintah  Federal.  Mengenai  keberhasilan  kebijakan  ini,  pemerintah  berhasil
Mexico: Symptom of a Sick System,” In Defence of Marxism, accessed January 14, 2021, https://www.marxist.com/femicide-in-mexico-symptom-of-a-sick-system.htm.
10 Lihat Heather Robin Agnew, “Reframing ‘Femicide’: Making Room for the Balloon Effect of Drug War Violence in Studying Female Homicides in Mexico and Central America,” Territory, Politics, Governance 3, no. 4 (October 2, 2015): 438, https://doi.org/10.1080/21622671.2015.1064826.
11 Lihat “Mexico Drug War: Almost 62,000 People Have Disappeared since 2006,” Sky News , accessed January 14, 2021, https://news.sky.com/story/mexico-drug-war-almost-62-000-people- have-disappeared-since-2006-11902736.
12 Revolucionarias, “Femicide in Mexico.”
menangkap  para  pemimpin  kunci,  namun  mereka  gagal  dalam  memprediksi  lahirnya kelompok- kelompok baru. Namun kebijakan ini memberikan dampak negatif yang hanya meninggalkan kasus tingginya kekerasan kemanusiaan khususnya pada perempuan. Selain banyak  dari  mereka  yang  tertuduh  terlibat  dalam  kelompok  tersebut  dan  mengalami penyiksaan, para perempuan juga mengalami tindakan pembunuhan sebagaimana anggota keluarga perempuan dari petugas polisi diketahui telah menjadi korban dengan cara yang sama begitu juga sebaliknya, hal ini menandai dengan “serangan geng terhadap polisi sering dibalaskan  oleh  polisi  terhadap  anggota  keluarga  perempuan  anggota    geng”. 13 Maka transaksi  bisnis  kartel  narkoba  dan  kebijakan  hipermiliterisasi  hanyalah  mengakibatkan kasus feminicide semakin memburuk.

## KESIMPULAN
Gagalnya  kebijakan feminicide diakibatkan  oleh  budaya machismo dan  bisnis  kartel narkoba. Nilai-nilai machismo yang terus dipertahankan telah mengakibatkan kasus kekerasan dipandang sebagai hal yang wajar. Kondisi ini semakin diperburuk ketika kasus kekerasan perempuan terus dibiarkan dan bukan merupakan prioritas utama untuk dicegah oleh pihak berwajib.  kasus  kegagalan  kebijakan  juga  diperburuk  dengan  gagalnya  pemerintah memperkecil aktivitas bisnis kelompok terorganisir. Kelompok tersebut melakukan segala aksi kriminal seperti penculikan dan pemerkosaan serta dampak lain dari perang melawan pesaing  yang  menjadikan  perempuan  sebagai  objek  untuk  dibunuh  dengan  tujuan melemahkan kekuatan dan memberikan ancaman bagi pesaing.

## Bibliography
Agnew, Heather Robin. “Reframing ‘Femicide’: Making Room for the Balloon Effect of Drug War Violence in Studying Female Homicides in Mexico and Central America.” Territory, Politics, Governance 3, no. 4 (October 2, 2015): 428–45. https://doi.org/10.1080/21622671.2015.1064826.
Bovens, Mark, and Paul ‘t Hart. “Revisiting the Study of Policy Failures.” Journal of European Public Policy 23, no. 5 (May 27, 2016): 653–66. https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1127273.
“Dewi Candraningrum: Karier Patriarki.” Jurnal Perempuan . Accessed January 14, 2021. http://www.jurnalperempuan.org/2/post/2014/12/dewi-candraningrum-karier- patriarki.html.
Joseph, Janice. “Victims of Femicide in Latin America: Legal and Criminal Justice Responses.” Temida 20, no. 1 (2017): 3–21.
McConell, A. “Why Do Policies Fail: A Starting Point for Exploration.” Presented at the
Paper presented at Political Studies Association (PSA), 2014.
https://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2014/McConnell% 20Policy%20PSA%20April%202014.pdf.
“Mexico Drug War: Almost 62,000 People Have Disappeared since 2006.” Sky News . Accessed January 14, 2021. https://news.sky.com/story/mexico-drug-war-almost- 62-000-people-have-disappeared-since-2006-11902736.
Ochoa Ávalos, María Candelaria, and Fernando Calonge Reillo. “La violencia contra las mujeres en la región occidente, México: Entre la inoperancia institucional y el
13 Agnew, “Reframing ‘Femicide,’” 441.
conservadurismo social.” Acta Sociológica 65 (September 1, 2014): 135.
https://doi.org/10.1016/S0186-6028(14)70239-7.
Revolucionarias, Liga De Mujeres Revolucion should be Liga de Mujeres. “Femicide in Mexico: Symptom of a Sick System.” In Defence of Marxism. Accessed January 14, 2021. https://www.marxist.com/femicide-in-mexico-symptom-of-a-sick-system.htm. Toledo Vásquez, Patsilí, Naciones Unidas, Derechos Humanos, and Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Feminicidio:
Consultoria para la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos . México: Naciones Unidas : Derechos Humanos : OACNUDH,
2009.