Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 157-162| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN TELEPHONE SELULAR SAAT BERKENDARA
I Putu Raditya, Ida Ayu Putu Widiati, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Telepon  Selular  ialah  perangat  telekomunikasi  yang  mampu  menghubungkan  orang  dengan  orang  lain  yang terhalang  jarak.  Penggunaannya  pun  kini  sangat  menjadi  prioritas  bagi  kebanyakan  orang.  Namun,  tingkat kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh pengendara yang mengendarai kendaraannya sembari menggunakan telepon pun semakin bertambah. Berhubungan dengan hal tersebut diatas maka akan dibahas mengenai pengaturan terhadap  penggunaan  telepon  selular  saat  berkendara  dan  penegakan  hukum  bagi  pengendara  yang  melakukan pelanggaran  terhadap  penggunaan  telepon  selular  saat  berkendara.  Penulisan  metode  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  metode  hukum  normatif  yang  memakai  teknik  pengumpulan  bahan  hukum  berupa  study dokumen  dan  memakai  sumber  bahan  hukum  primer  seperti  perundang-undangan  dan  bahan  hukum  sekunder seperti buku-buku hukum yang kemudian diuraikan secara deskriptif guna memperoleh kesimpulan akhir. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pelanggaran  terhadap  penggunaan  telepon  selular  yang  sudah  diterangkan bahwa dalam berkendara bisa menghilangkan konsentrasi hingga menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan dan bahkan hingga menyebabkan kematian, diancam dengan pidana kurungan dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk upaya penegakan hukum dari pelaggaran penggunaan telepon selular, diperlukan pemberian pemahaman kepada masyarakat dari yang usia remaja  hingga  dewasa  tentang  bahaya  dan  dampak  dari  penggunaan  telepon  selular  saat  berkendara,  sehingga dapat terciptanya keselamatan saat berkendara bersama pengguna jalan umum lainnya.
Kata Kunci: Lalu Lintas; Pelanggaran; Telepon Selular

## Abstract
Cell  phone  is  a  telecommunications  device  that  enables  people  to  connect  with  others  who  are  separated  by distance. Its usage is now a priority for most people. The level of traffic accidents caused by motorists who drive their vehicles while using the telepon, however, is increasing. Refered to the background above, this study focused on describing the regulation of the use of cell phone while driving and law enforcement for motorists who violate the use of cellular phone while driving. The writing method  used in this writing was a normative legal method that  used  legal  material  collection  technique  in  the  form  of  study  documents  and used  primary  legal  material sources  such  as  legislation  and  secondary  legal  materials  such  as  legal  books  which  were  then  elaborated descriptively to obtain final conclusions. The results of this study indicated that violations of the use of cell phone that have been explained that in driving can eliminate concentration to cause an accident and even to cause death, threatened  with  imprisonment  and  fines  as  regulated  in  Law  No.  22  of  2009  concerning  Traffic  and  Road Transportation.  For  law  enforcement  efforts  to  prevent  the  use  of  cell  phones,  it  is  necessary  to  provide  an understanding to the public from adolescence to adulthood about the dangers and impacts of using cell phones while driving, so that safety can be created while driving with other public road users.
Keywords: Traffi;, Violations; Cellular Phones

## I. PENDAHULUAN
Di  Indonesia  telepon  selular  yang  sering  dikenal  dengna  ponsel  atau  HP  adalah  perangkat telekomunikasi elektronik yang memiliki kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap tetap dapat dibawa kemana saja. Terdapat perbedaan antara telepon konvensional dengan telepon masa kini, yaitu tidak adanya fasilitas untuk mengakses sosial media pada telepon konvensional. Beberapa tahun belakangan ini jumlah pengguna telepon terus menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan (Chuzaimah, Mabruroh, & Dihan, 2010; Yusrizal, 2016). Sehingga penggunaannya pun tidak mengenal waktu, keadaan dan situasi sekitar pada penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam  kehidupan  sehari-hari  alat  transportasi  yang  lebih  mudah  digunakan  dan  praktis pemakaian yang mampu membawa kita ketempat tujuan adalah kendaraan roda dua atau yang sering disebut sepeda  motor. Kendaraan  dibagi  menjadi dua  macam  yaitu  kendaraan umum  dan  kendaraan pribadi (Tahir, 2005). Kendaraan umum adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan banyak baik untuk  angkutan  penumpang  maupun  barang,  misalnya  angkutan  kota,  bus,  kereta  api,  kapal  dan pesawat.  Kendaraan  pribadi  merupakan  kendaraan  yang  sehari-hari  digunakan  banyak  orang  untuk kepentingan  pribadi.  Kendaraan  pribadi  itu  dapat  berupa  mobil  dan  motor  yang  sering  digunakan masyarakat untuk mencapai tempat tujuan.
Dengan  semakin  bertambahnya  jumlah  kendaraan  pribadi  dan  kebutuhan  terhadap  kendaraan umum, maka tak heran juga akan masalah yang dihadapi. Salah satu masalah yang paling banyak terjadi yaitu semakin bertambahnya angka kecelakaan di jalan raya. Angka kecelakaan yang semakin tinggi disebabkan  oleh  kondisi  sarana  prasarana  jalan  yang  tidak  baik,  pengendara  tidak  menaati  rambu  – rambu  lalu  lintas,  kerusakan  pada  kendaraan,  dan  kurangnya  konsentrasi  pengguna  jalan  saat berkendara (Hidayah, 2017; Marsaid, Hidayat, & Ahsan, 2013).
Kurangnya konsentrasi pengguna jalan saat berkendara itu terjadi karena faktor pengendara yang mengemudikan kendaraannya sembari bermain HP atau Ponsel atau telepon (Fatah, 2019; Setyowati, Firdaus,  &  Rohmah,  2018).  Ponsel  merupakan  salah  satu  alat  komunikasi  yang  memicu  terjadinya kecelakaan  karena  dapat  mengalihkan  konsentrasi  pengguna  jalan  saat  berkendara.  Contohnya, pengguna jalan membaca dan membalas SMS atau Whatsapp atau sedang membuka situs-situs sosial media lainnya bahkan mungkin saja sedang memperbaharui status di sosial media saat berkendara. Hal tersebut juga didukung oleh banyaknya operator telekomunikasi yang memberikan layanan SMS pulsa serta telepon gratis, sehingga meningkatkan kencenderungan penggunaan ponsel yang tidak mengenal waktu dan tempat.
Di Indonesia larangan penggunaan ponsel saat berkendara telah diberlakukan. Aparat Penegak Hukum  akan  memberikan  sanksi  bagi  pengendara  yang  menggunakan  ponsel  saat  mengendarai kendaraan.  Pasal  106  ayat  (1)  UU  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan menentukan  bahwa  setiap  orang  yang  mengemudikan  kendaraan  bermotor  di  jalan  wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
Banyaknya  kendaraan  bermotor  Merek  terbaru  yang  hampir  setiap  tahun  bahkan  setiap  bulan diproduksi secara masal oleh perusahaan pabrik pembuatan kendaraan bermotor yang ada di Indonesia maupun diluar negeri. Adapun yang langsung didatangkan dari luar negeri untuk diperjual belikan di Indonesia.  Dengan  demikian,  hampir  setiap  jalan  di  Indonesia  menjadi  padat  dan  menjadi  rentan terjadinya kecelakaan serta ditambah dengan kurangnya sarana prasarana jalan yang disediakan oleh Pemerintah  Kota  yang  tidak  diiringi  dengan  peningkatan  jumlah  kendaraan  bermotor  di  jalan  raya (Putri, 2014; Saputra, 2017).
Di  dalam  kehidupan  sehari-hari  maraknya  kejadian  kecelakaan  di  jalan  raya  memberikan cerminan  bahwa  betapa  minimnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum  untuk  pengendara  sepeda motor.  Masih  banyak  orang-orang  mengemudi  sepeda  motornya  dengan  tidak  tertib  dan  taat  pada rambu-rambu lalu lintas atau sering kali ugal-ugalan (Agreda, 2017; Doly, 2019). Diuraikan dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di Pasal 58 menentukan bahwa “kendaraan hanya boleh dioperasikan dalam keadaan baik dan aman bagi pengemudinya dan bagi pihak lainnya”. Maka dalam hal ini, setiap berkendara mestilah kita mengutamakan keselamatan di jalan raya.
Berdasarkan  atas  uraian  di  atas,  fokus  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  bagaimana pengaturan terhadap penggunaan telepon selular saat berkendara dan bagaimana penegakkan hukum bagi pengendara yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan telepon selular saat berkendara.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini  didesain  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  ini merupakan pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Metode pengumpulan bahan hukum yang berdasarkan dokumentasi, yaitu dengan pengkajian penelitian yang dilakukan  melalui  study  kepustakaan  (Mamudji,  2006).  Sumber  data  penelitian  ini  adalah  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2017  Tentang  Keselamatan  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Beberapa  bahan  hukum  baik  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum
sekunder dikumpulkan dan dikategorikan, sehingga dapat disusun secara sistematis. Penelitian ini juga menggunakan konsep-konsep hukum seperti sumber hukum fungsi hukum lembaga hukum. Kemudian, hasil analisis data penelitian ini disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan terhadap Penggunaan Telephone Selular saat Berkendara
Telepon selular merupakan alat komunikasi utama masa kini yang berperan sangat penting di era masa kini. Telephone selular sangat bermanfaat dalam menjadikan pekerjaan seseorang menjadi lebih mudah, cepat dan praktis. Dalam penggunaan telepon selular pun kita harus berhati-hati baik dalam situasi dan kondisi kita sedang dalam perjalanan maupun dalam aktivitas apapun.
Lalu lintas memiliki kriteria dan keunggulan tersendiri dalam pelaksanaan ketertiban pengguna jalan. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa berkembangnya mobilitas sosial masyarakat memberikan dampak  yang  semakin  pesat  terhadap  perkembangan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan.  Mengetahui bahwa  peranan  utama  transportasi  sangatlah  penting  bagi  kehidupan  sehari-hari  maka  lalu  lintas diciptakan dalam sistem transpotasi yang terpadu guna mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang bersahaja dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 lalu lintas didefinisikan sebagai laju gerak kendaraan dan orang dalam berlalu lintas di jalan.
Dalam berkendara tak banyak orang yang paham akan bahaya menggunakan telepon selular saat berkendara. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan dalam pasal 106 ayat 1 bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan  wajib  mengemudikan  kendaraannya  dengan  wajar  dan  penuh  konsentrasi”.  Dalam  hal  ini mengemudikan  kendaraan  dengan  wajar  dan  penuh  konsentrasi  yang  dimaksud  adalah  tidak mengemudikan kendaraan saat sedang sakit, sedang lelah, sedang dalam pengaruh minuman beralkohol, ataupum sedang menggunakan telepon selular.
Penggunaan  telepon  selular  saat  berkendara  dapat  menyebabkan  hilangnya  konsentrasi  dalam berkendara, dan bisa menyebabkan kita mengalami kecelakaan (Nurdjanah & Puspitasari, 2017). Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pada era modernisasi ini telepon selular digunakan dalam berbagai situasi dan  kondisi  dimana  pun  kita  berada,  contohnya  penggunaan  aplikasi  Gojek.  Gojek  bekerja  dengan menggunakan telepon selular saat berkendara, padahal menggunakan telepon selular saat berkendara dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi saat mengemudi dan mengakibatkan kecelakaan.
Mengenai larangan penggunaan telepon selular saat berkendara secara spesifik tidak diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009, tetapi pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara bisa terkena pasal 106 ayat 1 sebagaimana tersebut diatas. Sanksi terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam pasa 283 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 yakni dengan denda maksimal Rp. 750.000.- (tujuh ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  dan  subside  kurungan  3  bulan.  Pemerintah  juga  berusaha  keras  untuk memperbarahui  tindakan  yang  salah  dalam  berlalu  lintas.  Karena  semakin  berkembangnya  zaman tentunya semakin banyak pula kelalaian-kelalaian yang dibuat oleh masyarakat luas. Selama peraturan yang dibuat pemerintah adalah demi berlalu lintas yang baik dan benar tentunya peraturan tersebut tidak ada salahnya.
Salah  satu  penyebab  tingginya  angka  kecelakaan  lalu  lintas  adalah  kurangnya  kesadaran masyarakat  dalam  berkendara  seperti  contohnya saat mengendarai  sepeda  motor  banyak  pengendara kurang  focus.  Ada  juga  pengendara  yang  semena-semana  menyerobot  pengendara  lainnya  sehingga menyebabkan pengendara lain tersenggol atau menyebabkan pengendara lain mengalami kecelakaan. Ada  juga  yang  mengendarai  sepeda  motor  sembari  menelphone  atau  bermain  telepon  dan  ada  juga beberapa  factor  yang  sangat  mempengaruhi  kecelakaan  dalam  berkendara  itu  yakni  keadaan  dijalan yang kurang memungkinkan seperti kondisi jalan yang kurang baik kondisi struktur jalan yang kurang memadai dan ditambah kondisi pengendara yang kurang fit dalam berkendara.
Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Pelanggaran didefinisikan  sebagai  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  keadilan  terlepas  apakah  perbuatan  itu diancam pidana dalan suatu peraturan undang-undang atau tidak.  Menurut salah satu pendapat para ahli mengemukakan bahwa pelanggaran ialah kejahatan pada umumnya yang dilakukan dengan tanpa sengaja maupun dengan sengaja yang diancam dengan hukuman yang berat atas pelanggarannya dan
ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan (Poernomo, 2002). Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian  pelanggaran  adalah  “overtredingen”  atau  pelanggaran  berarti  suatu  perbuatan  yang melanggar  sesuatu  dan  berhubungan  dengan  hukum  berarti  tidak  lain  dari  pada  perbuatan  melawan hukum (Wirjono , 2003).
Dari kalimat tersebut di atas jika dikaitkan dengan terjadinya sebuah kecelakaan lalu lintas yang terjadi  akibat  pengemudi  lalai  dengan  kurang  hati-  hatinya  dalam  berkendara  yang  diakibatkan  oleh penggunaan telepon selular saat berkendara, pelaku bisa terjerat pasal tersebut dan atas kejadian tersebut pelaku juga mendapatkan hukuman yakni akan dijatuhi pidana berupa pidana penjara kurungan atau denda, dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.
Ketertiban  berlalu lintas  merupakan  cerminan  disiplin  diri  guna  mewujudkan  generasi  bangsa yang memberikan contoh yang baik pada generasi lainnya. Pentingnya kita tahu dan memberitahukan kepada  saudara  kita  terhadap  bahaya  penggunaan  telepon  selular  saat  berkendara  agar  kita  maupun saudara kita terbebas dari marabahaya yang dapat menyebabkan kita sampai kehilangan orang- orang terdekat  kita.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengantisipasi  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas,  masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diterapkan oleh seluruh penegak hukum untuk kepentingan bersama.

## 2. Penegakan Hukum bagi Pengendara  yang  Melakukan  Pelanggaran  terhadap  Penggunaan Telephone Selular saat Berkendara
Penegakan Hukum ialah upaya ditegakannya keadilan yang diterbitkan melalui norma- norma hukum yang dijadikan sebagai pedoman berkehidupan dan bermasyarakat yang oleh aparat penegak hukum diciptakan demi mencapainya tujuan keamanan dan ketentraman. Penegakan hukum adalah proses di lakukannya  upaya  untuk  tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai pedoman prilaku dalam hubungan-hubungan hukum  dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut (Mertokusumo, 1986).
1. Penganjuran peneguran terhadap setiap terjadinya insiden lalu lintas ringan.
2. Terhadap  kesalahan  yang  diperbuat  terdapat  tanggung  jawab  tertentu  yang  wajib  dipatuhi seperti ganti rugi pidana denda.
3. Jika  kesalahan  tersebut  merupakan  pelanggaran  hukum  atas  adat  setempat  maka  sanksi  atas tindakan  itu  adalah  pengucilan  maupun  hukuman-hukuman  yang  berada  dalam  hukum setempat.
4. Dikenai  sanksi  fisik  yaitu  sanksi  pidana  penjara  sanksi  pidana  mati.
Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakan hukum tersebut dengan bantuan aparat penegak hukum dalam meminimalisir dampak kecelakaan yang terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh sipelanggar. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dan ditegaskan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa semua orang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan harus  mengendarai  kendaraannya  dengan  hati-hati  dan  penuh  konsentrasi.  Dari  pengertian  diatas mengaplikasikan  ketentuan  sanksi  pidana  dalam  kasus  kealpaan  untuk  pengendara  kendaraan  yang berakibat  terjadinya  insiden  lalu  lintas  dimana  terdapat  pada  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan kealpaan.
Di  setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  baik  pelanggaran  berat  maupun  ringan  pasti  memiliki sanksi  yang  tegas  sesuai  dengan  pelanggarannya.  Sanksi  adalah  tindakan-tindakan  hukum  yang memaksa seseorang untuk menaati ketentuan undang-undang apabila terjadi sebuah pelanggaran yang dibuat oleh si pelaku kejahatan. Sanksi bersifat memaksa dan tidak pandang balu. Sanksi Pidana adalah sebuah ganjaran dari sebab akibat sebab yaitu perkaranya dan akibat merupakan sanksinya mereka ikut serta akan mendapatkan hukuman dipenjara maupun dikenai sanksi lain dari aparat polisi (Andrisman, 2009)
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pidana terbagi atas 2 (dua) bagian yakni Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Tujuan pemidanaan disetiap tindakan pelanggaran yang dibuat oleh  sipelanggar  adalah  guna  untuk  memberikan  efek  jera  pada  si  pelanggar  agar  tidak  mengulaki kesalahan  yang  sama  untuk  kesekian  kalinya.  Selain bertujuan  demikian  pemidanaan juga  bertujuan untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan dating. Tak banyak juga pertentangan
yang  timbul  menyinggung  makna  pidana  yaitu  mereka  yang  berpendapat  bahwa  pidana  sebagai alat pembalasan  atau  hanya  sebatas  teori  hukum  guna  menjalankan  ketertiban  sosial  dalam  kehidupan bermasyarakat.
Diera Modernisasi saat ini alat komunikasi seperti telepon selular merupakan kebutuhan pokok dalam  menyambung  kehidupan.  Dalam  penggunaan  telepon  selular  pun  kita  harus  berhati-hati  baik dalam situasi dan kondisi kita sedang dalam perjalanan maupun dalam aktivitas manapun. Dimanapun kapanpun dan setiap saat pun telepon selular memiliki peran penting sebagai alat komunikasi dan alat untuk bekerja.
Banyak pengendara yang bermain telepon selular sembari berkendara, sehingga dampaknya bisa terjadi hilangnya konsentrasi jika terdapat pengendaran lain mengalami kelalaian dalam berkendara (out of control) dan kita yang sedang mengendarai sepeda motor sembari bermain telepon selular mengalami kecelakaan  dan  menambrak  pengendara  lainnya.  Inilah  yang  dimaksud  dalam  pasal  106  ayat  1  UU Nomor  22  Tahun  2009  yakni  setiap  orang  yang  berkendara  menggunakan  kendaraan  dijalan  raya diharuskan agar mengendarai kendaraannya dengan hati-hati dan penuh konsentrasi serta ditegaskan pula  dalam  UU  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  Pasal  234  menentukan  dimana  pengandara  yang terutama mempunyai kendaraan wajib bertanggung jawab atas keselamatannya.
Sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa  menggunakan  telepon  selular  dalam  berkendara  bisa memberikan  dampak  yang  berbahaya  bagi  pengguna  jalan  lainnya.  Pengaturan  mengenai  larangan penggunaan telepon selular dalam berkendara terdapat dalam KUHP Pasal 359 yang menentukan bahwa karena kealpaannya mengakibatkankan hilangnya nyawa seseorang. Meninggalnya seseorang tersebut sama  sekali  tidak  diinginkan  si  pengendara,  namun  meninggalnya  seseorang  tersebut  diakibatkan kurangnya konsentrasi dari pengendara tersebut.” Terjadinya sebuah kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat  pengemudi  lalai,  kurang  hati-hatinya  dalam  berkendara  yang  diakibatkan  oleh  penggunaan telepon selular saat berkendara, pelaku bisa terjerat pasal tersebut. Dan, atas kejadian tersebut pelaku juga  mendapatkan  hukuman  yakni  akan  dikenakan  sanksi  pidana,  yaitu  pidana  penjara  denda  atau kurungan penjara. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan seperti dicabutnya SIM  atau  membayar  ganti  rugi  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana  lalu  lintas.  Pentingnya  kita mengetahui  setiap  larangan  yang  diterapkan  aparat  penegak  hukum  guna  keselamatan  kita  semua sebagai sesama pengguna jalan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama,  pengaturan  terhadap  penggunaan  telepon  selular  saat  berkendara  megacu  pada  Undang- Undang  Nomor  22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan. Mengemudikan  kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi yang dimaksud adalah tidak mengemudikan kendaraan saat sedang sakit,  sedang  lelah,  ataupun  sedang  dalam  pengaruh  minuman  beralkohol.  Mengenai  larangan penggunaan telepon selular saat berkendara secara khusus tidak diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tetapi pengemudi yang mempergunakan telpon genggam saat berkendara dapat dikenai pasal 106 ayat 1 sebagaimana tersebut diatas. Kedua, sanksi terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam pasal 283 UU No 22 Tahun 2009 yakni dengan denda maksimal Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan subside kurungan 3 bulan.

## 2. Saran
Selain  hasil  penelitian  yang  dipaparkan  dalam  penelitian  ini,  ada  beberapa  saran  juga  yang  perlu disampaikan  kepada  beberapa  pihak,  yaitu:  pertama,  bagi  pihak  penegak  hukum  untuk    senantiasa memberikan  penyuluhan  kepada  seluruh  masyarakat  dari  yang  usia  remaja  hingga  dewasa  terhadap bahaya  dan  dampak  dari  penggunaan  telepon  selular  saat  berkendara.  Kedua,  bagi  pengendra  untuk tidak menggunakan telepon seluler ketika sedang menjalankan kendaraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agreda, S. (2017). Optimalisasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas terhadao Modifikasi Kendaraan Bermotor  yang  Menyebabkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  di  Wilayah  Hukum  Polres  Purbalingga. Advances  in  Police  Science  Research  Journal , 1 (2),  521–566.  Retrieved  from
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XI-11-I-P3DI-Juni-2019-208.pdf Andrisman,  T.  (2009). Asas-Asas  dan  Dasar  Aturan  Hukum  Pidana  Indonesia .  Bandar  Lampung: Unila.
Chuzaimah, Mabruroh, & Dihan, F. N. (2010). Smarphone: Antara Kebutuhan dan E-Lifestyle. Journal of Petrology , 3 (1), 312–321. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran.
Bidang Hukum
INFO
Singkat , XI (11), 1–6.
Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XI-11-I-P3DI-Juni-2019-208.pdf Fatah,  Z.  (2019).  Jurnal  “Kajian  Hasil  Penelitian  Hukum.” Journal  of  Chemical  Information  and Modeling , 3 (1), 596–608. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Hidayah, A. (2017). Ensiklopedia Traffic Signs: Solusi Cerdas Memperkenalkan Road Safety Culture pada  Anak  Sekolah. Jurnal  Penelitian  Dan  Penalaran , 4 (1),  688–700.  Retrieved  from https://media.neliti.com/media/publications/248332-none-c6409c7f.pdf Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Marsaid, Hidayat, M., & Ahsan. (2013). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas  pada  Pengendara  Sepeda  Motor  di  Wilayah  Polres  Kabupaten  Malang. Jurnal  Ilmu Keperawatan , 1 (2). Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/99488-ID-faktor- yang-berhubungan-dengan-kejadian.pdf
Mertokusumo, S. (1986). Hukum Mengubah . Jogjakarta: Siberty. Nurdjanah, N., & Puspitasari, R. (2017). Faktor yang Berpengaruh terhadap Konsentrasi Pengemudi Factors . 29 (1), 141–157. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/323819834_Faktor_yang_Berpengaruh_terhadap_Kon sentrasi_Pengemudi/link/5aac72d80f7e9b4897bc9a59/download Poernomo, B. (2002). Dalam Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Putri, C. E. (2014). Analisis Karakteristik Kecelakaan dan Faktor Penyebab Kecelakaan Pada Lokasi Blackspot  di  Kota  Kayu  Agung. Teknik  Sipil  Dan  Lingkungan , 2 (1),  154–161.  Retrieved  from https://media.neliti.com/media/publications/211745-analisis-karakteristik-kecelakaan-dan-fa.pdf Saputra,  A.  D.  (2017).  Studi  Tingkat  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  di  Indonesia  Berdasarkan  Data KNKT ( Komite Nasional Keselamatan Transportasi ) Dari Tahun 2007-2016. Warta Penelitian Perhubungan , 29 (2), 179–190. Retrieved from
http://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/warlit/article/download/557/319
Setyowati, D. L., Firdaus, A. R., & Rohmah, N. (2018). Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas pada Siswa  Sekolah  Menengah  Atas  di  Kota  Samarinda. The  Indonesian  Journal  of  Occupational Safety and Health , 7 (3), 329–338. https://doi.org/10.20473/ijosh.v7i3.2018.329 Tahir,  A.  (2005).  Angkutan  Massal  sebagai  Alternatif  Mengatasi  Persoalan  Kemacetan  Lalu  Lintas
Kota Surabaya. Jurnal SMARTek , 3 (3), 1–14. Retrieved from
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/SMARTEK/article/view/365
Yusrizal.  (2016).  Survey  Penggunaan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  di  Wilayah  Perbatasan.
Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi Informasi Dan Komunikasi , 5 (1), 13–28. Retrieved from https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jtik/article/download/784/451 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan