Jurnal InFestasi Vol. 15 No. 1 Juni 2019 Hal. 67 - 82

## PERBANDINGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
Netty Nurhayati 1 , Fahmi Rizani 2 , Kadir 3
Universitas Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received 9 April 2019 Revised 29 Mei 2019 Accepted 17 Juni 2019

## Key words:
Financial performance, Performance of local government administration, BPK Opinion, Financial Ratio, EKPPD

## A B S T R A C T
This study aims to compare the performance of  district / city governments  in Indone- sia  that  obtain  WTP  and  Non-WTP  opinion  from  BPK RI  for  2014-2016 period.  The financial  performance  variables  are  measured  by  financial  ratios  (decentralization degree ratio, independence ratio, effectiveness ratio , growth ratio) and performance of local government administration are measured by performance evaluation score of local  government  administration  (EKPPD  score).  Sampling  method  using  purposive sampling  with  judgment  sampling  technique.  The  sample  in  this  study  216  districts  / cities,  consisting  of  108 districts  /  cities  that  obtain  WTP  opinion  and  108  districts  / cities  that  obtain  Non-WTP  opinion.  Hypothesis  testing  using  nonparametric  test ‘Mann-Whitney U Test’. The results of this study, state that the financial performance of local government and performance of local government administration on district / city  governments  in  Indonesia  that  obtain  WTP  opinion  is  significantly  different  and better  than  district  /  city  governments  in  Indonesia  that  obtained  Non-WTP  opinion . This difference shows that district / city  government that obtain WTP opinion has proven to be better  in terms of  financial management and local govern- ment administration compared to those who obtain Non WTP opinions.

## A B S T R A K
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia yang memperoleh opini WTP dan Non WTP dari BPK RI periode ta- hun 2014-2016. Variabel kinerja keuangan daerah diukur dengan rasio keuangan ( rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan) dan  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diukur  dengan  skor  Evaluasi Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (EKPPD).  Metode  pengambilan sampel  yang  digunakan  adalah  purposive  sampling  dengan  teknik  judgment  sam- pling.  Sampel  dalam  penelitian  ini  216  kabupaten/kota,  terdiri  dari  108  kabupa- ten/kota  yang  beropini  WTP  dan  108  kabupaten/  kota  yang  beropini  Non  WTP. Pengujian  hipotesis  menggunakan  uji  nonparametrik  ‘Mann-Whitney  U  Test’. Hasil dari penelitian ini, menyatakan bahwa baik kinerja keuangan daerah maupun kinerja penyelenggaraan pemerintahan  daerah pada pemerintah  kabupaten/kota  se- Indonesia  yang  memperoleh  opini  WTP  berbeda  secara  signifikan  dan  lebih  baik daripada  pemerintah  kabupaten/kota  se-Indonesia  yang  memperoleh  opini  Non WTP.  Perbedaan  ini  mem-perlihatkan  bahwa  pemerintah  daerah  yang  memiliki opini  WTP  terbukti  lebih  baik  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  dan  penyelengga- raan pemerintahan daerah nya di-bandingkan dengan yang memperoleh opini Non WTP.

## 1. PENDAHULUAN
Pelaksanaan  APBD  yang  dituangkan  dalam  LKPD  merupakan  bentuk  dari  pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai agent  atas pendelegasian wewenang  yang diberikan oleh masyarakat/DPRD sebagai  principal.  Pemerintah  daerah  diharapkan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan sebaik-baiknya  melalui  penggunaan  APBD.  Untuk  menghindari  adanya  asimetris  informasi  yang  dapat menimbulkan  masalah  keagenan,  maka  LKPD  wajib  diserahkan  kepada  BPK  RI  untuk  di  audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 100 ayat (6) dan pasal 102 ayat (2). Audit atas LKPD menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan
* Corresponding author, email address: nurhayati.netty@gmail.com 1 , fahmirizani@yahoo.com 2 , akdir4321@gmail.com 3
(LHP)  yang  memuat  opini  audit.  Opini  audit  menurut  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  adalah pernyataan profesional dari auditor berupa kesimpulan terkait tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
Tahun  2017  BPK  RI  telah  melakukan  audit  atas  LKPD  tahun  2016  untuk  508  pemerintah kabupaten/kota  seluruh  Indonesia.  Berdasarkan  hasil  audit,  tercatat  bahwa  347  pemerintah kabupaten/kota  memperoleh  opini  WTP  dan  jika  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  terjadi peningkatan perolehan opini WTP oleh pemerintah kabupaten/kota atas LKPD tahun 2016. Perkembangan opini  LKPD  dari  pemerintah  kabupaten/kota  secara  nasional  untuk  audit  LKPD  tahun  2012  sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Perkembangan Opini LKPD Kabupaten/Kota Tahun 2012-2016
LKPD (Tahun) OPINI AUDIT KABUPATEN KOTA WTP  WDP  TMP  TW  WTP  WDP  TMP  TW 2012 18% 63% 17% 2% 33% 59% 8% 0% 2013 26% 61% 10% 3% 38% 59% 3% 0% 2014 41% 50% 8% 1% 60% 40% 0% 0% 2015 54% 38% 7% 1% 65% 33% 2% 0% 2016 66% 29% 5% 0% 77% 22% 1% 0%

## Sumber : IHPS II, 2017
Tabel  perkembangan  opini  LKPD  kabupaten/kota  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2016 menunjukkan  adanya  peningkatan  yang  signifikan  dari  opini  LKPD  untuk  pemerintah  kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP. Opini WTP pemerintah kabupaten tahun 2016 meningkat sekitar 48% dari tahun 2012. Sementara opini WTP untuk pemerintah kota tahun 2016 meningkat sebesar 44% dari tahun 2012.
Keberhasilan  pelaporan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  diwujudkan  dengan  perolehan  opini WTP  idealnya  juga  mencerminkan  keberhasilan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut. Keberhasilan dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan tentunya juga akan berdampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik serta didukung  dengan  kehandalan  dalam  pelaporannya  akan  diikuti  dengan  keberhasilan  dalam  kinerja penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Artinya  baik  kinerja  keuangan  ataupun  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  memperoleh  opini  WTP  harusnya  berbeda  dengan  yang  memperoleh  opini Non WTP.
Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Masdiantini  &  Erawati  (2016)  yang  mengungkapkan  bahwa opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Artinya semakin baik opini audit yang diberikan oleh BPK atas LKPD, maka seharusnya semakin baik pula kinerja  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  keuangannya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  idealnya pemerintah  daerah  yang  memperoleh  opini  WTP  juga  memiliki  kinerja  keuangan  yang  lebih  baik dibandingkan  dengan  daerah  yang  memperoleh  opini  Non  WTP.  Begitu  juga  dengan  penelitian  Sutopo, Wulandari,  Adiati,  &  Saputra  (2017)  yang  menyatakan  bahwa  opini  auditor  memiliki  hubungan  positif dengan  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  dengan  demikian  pemerintah  daerah  yang memiliki opini audit yang lebih baik cenderung memiliki kinerja yang lebih tinggi.
Pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP kenyataannya tidak selalu diikuti dengan keberhasilan dalam kinerja pemerintah daerah. Opini WTP yang diperoleh pemerintah daerah atas LKPD belum bisa menjadi acuan atas keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah, dikarenakan opini WTP hanya  sebatas  pada  keberhasilan  administratif  saja  (Evana  dalam  Khairudin,  2013).  Terbukti  beberapa pemerintah  kabupaten/kota  seperti    Kota  Madiun,  Kota  Cimahi,  Kab.Banyuasin,  Kab.Sumedang, Kab.Buton,  Kab.Tanggamus,  Kab.Nganjuk  dan  Kab.Lombok  Barat  yang  memperoleh  opini  WTP  atas LKPD  tahun  2015  namun  kepala  daerahnya  terjerat  kasus  korupsi  (Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia, 2016).
Opini WTP juga tidak menjamin suatu daerah memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi. Sementara sesuai  dengan  UUD  1945  pasal  23  ayat  (1)  berbunyi:  “anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  sebagai wujud  dari  pengelolaan  keuangan  negara  ditetapkan  setiap  tahun  dengan  undang-undang  dan
dilaksanakan  secara  terbuka  dan  bertanggung  jawab  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.” Namun,  kenyataannya  dari  segi  kesejahteraan  masyarakat  di  daerah  yang  memperoleh  opini  WTP  tidak berbeda  atau  bahkan  dibawah  daerah  yang  memperoleh  opini  Non  WTP.  Diantaranya  Kab.Asmat, Kab.Fak-fak,  Kab.Jayawijaya,  Kab.Lombok  Utara,  Kab.Maybrat,  Kab.Sorong,  Kab.Sumba  Timur  dimana presentasi penduduk miskinnya masih diatas 25% (Badan Pusat Statistik, 2018).
Keberhasilan  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  juga  belum  tergambar  dari  beberapa kabupaten/kota  yang  memperoleh  opini  WTP  diantaranya  adalah  Kab.Maybrat,  Kab.Muna,  Kab.Nabire, Kab.Simeulue yang hanya memperoleh status S. Bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP namun  masuk  dalam kategori 10 besar penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang berprestasi paling rendah secara nasional yaitu Kab.Maybrat, Kab.Muna, Kota Palangkaraya, Kota Sabang dan Kota Subulussalam (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).
Terdapat beberapa penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun terdapat adanya research gap yang masih memperlihatkan perbedaan pada hasil temuannya. Khairudin (2013) menemukan bahwa pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia yang memperoleh opini WTP memiliki kinerja keuangan yang  lebih  baik  dan  berbeda  secara  signifikan  dibandingkan  dengan  yang  memperoleh  opini  Non  WTP. Begitu juga dengan penelitian Taufik, Darwanis & Arfan (2014) serta Tarmizi, Khairudin & Jayadi (2014) yang memperlihatkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP lebih baik dibandingkan dengan yang memperoleh opini Non WTP. Namun tidak demikian dengan Dary & Yahya (2016)  yang  menemukan  bahwa  kinerja  keuangan  PAD  periode  opini  Non  WTP  tidak  berbeda  dengan kinerja  keuangan  PAD  periode  opini  WTP.  Yasmin  (2016)  menemukan  bahwa  kinerja  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  pada  pemerintah  kabupaten/kota  yang  memperoleh  opini  WTP  berbeda  secara signifikan dengan  pemerintah kabupaten/kota yang  memperoleh opini Non WTP. Berbeda dengan  hasil penelitian  Heriningsih  (2015)  yang  menemukan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  antara  kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP dengan yang memperoleh opini selain WTP.
Uraian latar belakang dan fenomena gap di atas membuat peneliti tertarik untuk menganalisis apakah terdapat  perbedaan  kinerja  pada  pemerintah  daerah  yang  memperoleh  opini  WTP  dan  opini  Non  WTP. Keinginan  untuk  melakukan  uji  beda  atas  kinerja  tersebut  juga  diperkuat  dengan  adanya  research  gap pada penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Khairudin (2013) dan Yasmin  (2016).  Variabel  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merujuk  pada  penelitian  Khairudin  (2013),  sementara  penambahan  variabel  kinerja  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang  diukur  dengan  skor  EKPPD    dalam  penelitian  ini  merujuk  pada  penelitian Yasmin  (2016).  Alasan  peneliti  menambahkan  variabel  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dikarenakan  peneliti  ingin  mengetahui  perbedaan  kinerja  pemerintah  daerah  antara  yang  memperoleh opini  WTP  dengan  opini  Non  WTP  tidak  hanya  dari  segi  keuangannya  saja,  tetapi  juga  dari  segi penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Hal ini dikarenakan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan suatu daerah harusnya juga akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

## 2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Teori Keagenan ( Agency Theory )
Jensen  &  Meckling  (1976)  menjelaskan  bahwa  hubungan  keagenan  merupakan  contract  atau kesepakatan  yang  melibatkan  principal  dan  agent,  dimana  terjadi  pendelegasian  wewenang  dari  agent kepada  principal.  Teori  keagenan  dalam  organisasi  sektor  publik  memperlihatkan  hubungan  keagenan antara pemerintah daerah sebagai agent dan masyarakat atau Dewan Perwalikan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai  principal  (Halim  &  Abdullah,  2006).  Dalam  organisasi  sektor  publik,  masalah  keagenan  dapat terjadi dikarenakan masyarakat/ DPRD meragukan apakah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah menyajikan informasi yang akuntabel dan transparan. Dalam rangka  menghindari  masalah  keagenan  ini,  maka  dibuatlah  peraturan  yang  mengharuskan  untuk dilakukan pemeriksaan atas LKPD tersebut oleh auditor eksternal (BPK RI) sehingga muncul agency cost.
Teori Stakeholder ( Stakeholder Theory )
Gray  (2001)  mendefinisikan  stakeholder  sebagai  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan  terhadap perusahaan atau organisasi, yang dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan atau organisasi, stakeholder tersebut antara lain masyarakat, pemerintah, karyawan, supplier, pasar modal
dan  lain-lain.  Mahmudi  (2016,  pp.  7-8)  menyatakan  bahwa  stakeholder  pemerintah  daerah  adalah masyarakat, investor, pegawai pemerintah daerah, penyedia barang dan jasa, DPRD, badan pengawas dan advokasi, rating agencies, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga-lembaga internasional dan manajemen.  Penerapan  teori  ini  pada  organisasi  sektor  publik  khususnya  pemerintah,  dalam  hal menegakkan  akuntabilitas  dan  transparansi,  dimana  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk mempublikasikan  hasil  pemeriksaan  dari  BPK  RI  atas  LKPD  kepada  stakeholder.  Informasi  dari  hasil pemeriksaan laporan keuangan yang disajikan tersebut bermanfaat bagi stakeholder sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  merupakan  kemampuan  suatu  daerah  dalam  mengatur  dan mengeksplorasi  sumber-sumber  keuangan  asli  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Hal  ini  guna memberikan support atas pelaksanaan sistem pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,  sehingga  dapat  mandiri  sepenuhnya  dan  tidak  tergantung  kepada  pemerintah  pusat  serta memiliki    keleluasaan  dalam  penggunaan  dana  yang  ditujukan  untuk  kepentingan  masyarakat  daerah sesuai dengan regulasi yang ditentukan (Syamsi dalam Tarmizi, Khairudin, & Jayadi, 2014).
Menurut Mardiasmo (2002, p. 121) pengukuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan.  Hal  ini  untuk  memenuhi  3  (tiga)  tujuan  yaitu  memperbaiki  kinerja  pemerintah  daerah, membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan serta memperbaiki komunikasi antar  dan  mewujudkan  pertanggungjawaban  public.  Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dapat  diukur dengan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD antara lain derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan keuangan daerah.

## Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Sesuai  dengan  Pasal  1  Permendagri  No.73/2009,  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah (KPPD) adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diukur dari input, process, output,  result,  benefit,  dan/atau  impact.  LPPD merupakan  laporan  hasil  penyelenggaraan  pemerintahan daerah dalam periode I (satu) tahun anggaran sesuai  Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat oleh Kepala Daerah.
Kinerja tata kelola pemerintah daerah yang tertuang di dalam LPPD perlu dievaluasi (Sedyaningsih & Zaky,  2015).  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.6  Tahun  2008  menyatakan  bahwa  Evaluasi Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (EPPD)  salah  satunya  adalah  Evaluasi  Kinerja  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  (EKPPD).  EKPPD  merupakan  proses  pengumpulan  dan  analysis  data  yang dilakukan  secara  sistematis  terhadap  KPPD  dengan  menggunakan  sistem  pengukuran  kinerja,  yang teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009.
Hasil  dari  EKPPD  berupa  Laporan  Hasil  Pemeringkatan  dan  status  provinsi  dan  kabupaten/kota secara nasional berisi skor yang menunjukkan status dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil EKPPD  tahunan  digunakan  oleh  pemerintah  sebagai  acuan  untuk  melakukan  pembinaan,  pengawasan, dan  kebijakan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  otonomi  atau  pembentukan,  penghapusan/ penggabungan daerah otonom.  (Menteri Dalam Negeri, 2009).

## Audit Sektor Publik
Menurut  Peraturan  BPK-RI  No.1  Tahun  2017  tentang  Standar  Pemeriksaan  Keuangan  Negara  yang dimaksud dengan pemeriksaan (auditing) adalah proses identifikasi masalah, analysis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, objective, dan professional sesuai dengan auditing standard, untuk menilai kebenaran,  kecermatan,  credibility,  dan  keandalan  informasi  dalam  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan negara. Sedangkan audit pada organisasi public sector merupakan suatu proses sistematik yang dilakukan  secara  objektif  dalam  pengujian  keakuratan  dan  kelengkapan  dari  informasi  dalam  suatu laporan keuangan organisasi public sector yang telah disajikan  (Bastian, 2014, p. 4).

## Opini Audit BPK RI
Opini audit menurut Undang-Undang  No.15 Tahun 2004 adalah pernyataan profesional dari auditor berupa  kesimpulan  terkait  tingkat  kewajaran  informasi  yang  tersaji  di  dalam  laporan  keuangan.  Tingkat kewajaran dari informasi yang disajikan tersebut didasarkan pada (1) Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) Pengungkapan  yang  cukup,  (3)  Kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  dan  (4)  Efektivitas
Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  (Heriningsih,  2015).  Undang-Undang  No.15  Tahun  2004  menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) jenis opini audit yang diberikan oleh BPK RI atas hasil pemeriksaan LKPD yaitu:
a. Unqualified opinion (Opini WTP)
Unqualified opinion adalah opini yang menunjukkan bahwa pemerintah telah menyajikan semua pos (akun) dalam laporan keuangan secara wajar. selain  itu juga tidak terdapat salah saji yang material, dan  tidak  terdapat  penyimpangan  terhadap  standar  akuntansi  atau  prinsip  akuntansi.  Opini  WTP merupakan  pendapat  yang  paling  tinggi  dilihat  dari  kualitas  laporan  keuangan  yang  disajikan (Mahmudi, 2016, pp. 40-41).
b. Qualified opinion (Opini WDP)
Qualified  opinion  menunjukan  sebagian  besar  pos  dalam  laporan  keuangan  telah  disajikan  secara wajar dalam artian terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan standar akuntansi atau prinsip akuntansi, tetapi ada beberapa pos tertentu yang disajikan secara tidak wajar (Mahmudi, 2016, p. 41).

## c. Adversed opinion (Opini TW)
Adversed  opinion  menunjukkan  laporan  keuangan  yang  diperiksa  menyajikan  pos-pos  yang didalamnya  terdapat  salah  saji  yang  material  dan  tidak  sesuai  dengan  standar  akuntansi.  Keadaan seperti  ini  disebabkan  oleh  buruknya  SPI  dan  sistem  akuntansi  yang  ada  (Mahmudi,  2016,  p.  41). Sementara  menurut  Ikhsan,  Noch,  Ningsih,  &  Hamdani  (2015,  p.  262)  opini  WDP  diberikan  ketika laporan  keuangan  dianggap  wajar  dalam  hal  yang  material,  namun  terdapat  suatu  penyimpangan atau kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Pengecualian pada pos tertentu ini  mungkin  saja  terjadi  apabila  bukti  kurang  cukup/  lengkap,  ruang  lingkup  dibatasi  dan  terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

## d. Disclaimer opinion (TMP)
Disclaimer opinion adalah opini yang menunjukkan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Menurut Mahmudi (2016, p. 41) Disclaimer opinion diberikan oleh auditor karena dua alasan, yaitu auditor terganggu independensinya  dan dibatasi untuk mengakses data tertentu.

## 3. METODE PENELITIAN Data dan Sampel Penelitian
Penelitian ini merupakan  penelitian kuantitatif komparatif, sesuai  dengan tujuan yang ingin dicapai dalam  penelitian  ini  yaitu  menganalisis  perbedaan  kinerja  pemerintah  daerah  antara  yang  memperoleh opini  WTP  dengan  opini  Non  WTP.  Objek  pada  penelitian  ini  adalah    kinerja  keuangan  daerah,  kinerja penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dan  opini  audit  dari  BPK  RI.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini adalah data kuantitatif. Data Kuantitatif digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Menurut Sekaran (2003, p. 222) “data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang,  dan  bukan  peneliti  yang  melakukan  studi  mutakhir.” Data  sekunder  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu (1) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) Tahun 2017, (2) Laporan APBD dan Realisasi APBD tahun 2014-2016, (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Peringkat dan Status Ki- nerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional atas LPPD tahun 2014-2016.
Penafsiran pemerintah daerah yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupa- ten/kota  se-Indonesia.  Pemerintah  kabupaten/kota  se-Indonesia  periode  tahun  2014-2016  berjumlah  508, sehingga populasi dalam  penelitian  ini adalah 508 kabupaten/kota. Metode pengambilan sampel dalam penelitian  ini  adalah purposive  sampling, menggunakan  teknik judgement  sampling. Dimana  sampel  yang diambil sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti sebagai berikut:
Tabel 2. Kriteria Pengambilan Sampel
Populasi kabupaten/kota se-Indonesia 508 Kabupaten/Kota Kabupaten/kota yang mendapatkan opini dari BPK atas LKPD, lengkap tahun 2014- 2016 505 Kabupaten/Kota
Kabupaten /kota yang memiliki Laporan Realisasi APBD, lengkap tahun 2014-2016   496 Kabupaten/Kota
Kabupaten /kota yang memiliki Laporan
APBD, lengkap tahun 2014-2016 490 Kabupaten/Kota
Kabupaten /Kota yang memiliki skor
EKPPD, lengkap tahun 2014-2016 yang lengkap 465Kabupaten/Kota Kabupaten /kota yang mendapatkan opini WTP (2014-2016) dan opini Non WTP (2014-2016) 291 Kabupaten/Kota - Kabupaten /kota yang memperoleh opini WTP 183 Kabupaten/Kota - Kabupaten /kota yang memperoleh opini Non WTP 108 Kabupaten/Kota Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peneliti untuk keperluan pengujian uji beda, maka  jumlah sampel harus diseimbangkan sebagai berikut: - Opini Non WTP (2014-2016) 108 Kabupaten/Kota - Opini WTP (2014-2016) 108 Kabupaten/Kota Sampel yang memenuhi kriteria 216 Kabupaten/Kota
Sumber: Data diolah, 2018
Penelitian ini menganalisis perbedaan kinerja pemerintah kabupaten/ kota antara yang memperoleh opini  WTP  dengan  opini  Non  WTP  periode  tahun  2014-2016.  Variabel  yang  digunakan  untuk  mewakili kinerja  pemerintah  daerah  adalah  kinerja  keuangan  daerah  dan  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan dae-rah.

## Sumber: Hasil Olahan Penulis (2018) Gambar 1. Model Penelitian

## Hipotesis Penelitian
Opini WTP yang diberikan BPK terhadap suatu daerah menunjukkan keberhasilan dalam hal pelapo- ran atas pengelolaan keuangan daerah tersebut. Sementara kinerja keuangan secara umum menggambar- kan kemampuan suatu daerah dalam hal pengelolaan keuangannya. Salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya adalah dengan men- ganalisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.
Beberapa  rasio  yang  dapat  dikembangkan  dari  laporan  realisasi  APBD  untuk  menilai  kinerja  keua- ngan  adalah  rasio  derajat  desentralisasi,  rasio  kemandirian  keuangan  daerah,  rasio  efektivitas  keuangan daerah dan rasio pertumbuhan pendapatan daerah. Rasio derajat desentralisasi dan kemandirian memper- lihatkan  kemampuan    pemerintah  daerah  dalam  memperoleh  PAD  dan  seberapa  besar  kontribusi  PAD tersebut  dalam  penyelenggaraan  desentralisasi.  Rasio  efektivitas  keuangan  daerah  memperlihatkan  ke- mampuan  pemerintah  daerah  dalam  merealisasikan  anggaran  pendapatan  daerah.  Sementara  rasio  per- tumbuhan  pendapatan  memperlihatkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  realisasi pendapatan daerah dari tahun ke tahun.
Keberhasilan pelaporan pengelolaan keuangan daerah harusnya juga mencerminkan keberhasilan da- lam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Didukung hasil penelitian Masdiantini & Erawati (2016) yang
Kinerja Pemerintah Daerah Yang memperoleh opini WTP Kinerja Pemerintah Daerah Yang memperoleh opini Non WTP Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Keuangan) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Skor EKPPD) Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Keuangan) Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Skor EKPPD)
menyatakan bahwa adanya pengaruh positif signifikan opini audit BPK pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Artinya semakin baik opini audit yang diberikan oleh BPK atas LKPD, maka seha- rusnya semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Dengan kata lain, pemerintah daerah yang memiliki opini WTP akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memperoleh opini Non WTP.
Hasil  penelitian  Khairudin  (2013)  menyimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  pemerintah  kabupa- ten/kota se-Indonesia yang beropini WTP lebih baik dan berbeda secara signifikan dibandingkan dengan yang beropini Non WTP. Begitu juga dengan penelitian Tarmizi, Khairudin, & Jayadi (2014) yang menyim- pulkan  bahwa  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  Kota  Bandar  Lampung  setelah  opini  WTP  berbeda dengan sebelum opini WTP, yang artinya kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung se- telah memperoleh opini WTP lebih baik dibandingkan dengan sebelum memperoleh opini WTP. Berdasar- kan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1:  KINERJA  KEUANGAN  PEMERINTAH  KABUPATEN/KOTA  YANG  MEMPEROLEH  OPINI  WTP BERBEDA DARI YANG MEMPEROLEH OPINI NON WTP.
Opini audit menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 merupakan pernyataan profesional dari auditor  berupa  kesimpulan  terkait  tingkat  kewajaran  informasi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan. Opini  WTP  yang  diberikan  BPK  terhadap  suatu  daerah  menunjukkan  keberhasilan  dalam  hal  pelaporan atas  pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut.  EKPPD  merupakan  evaluasi  terhadap  Kinerja  Penyelengga- raan Pemerintahan Daerah (KPPD).
Hasil dari EKPPD atas LPPD tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 53  Tahun  2018,  Kab.  Sidoarjo  memperoleh  status  ST  dan  meraih  peringkat  paling  tinggi  secara  nasional dalam kategori pemerintah kabupaten. Begitu juga dengan kota Malang memperoleh status ST dan meraih peringkat  paling  tinggi  secara  nasional  dalam  kategori  pemerintah  kota.  Kab.  Sidoarjo  dan  Kota  Malang juga memperoleh opini WTP dari BPK RI atas audit LKPD tahun 2016 (Badan Pemeriksa Keuangan Repub- lik Indonesia, 2018). Fenomena di atas menunjukkan adanya keberhasilan dalam pelaporan keuangan pe- merintah  daerah  dengan  perolehan  opini  WTP  turut  menunjang  dalam  hal  keberhasilan  kinerja  penye- lenggaraan pemerintahan daerah.
Keberhasilan pelaporan pengelolaan keuangan daerah idealnya juga mencerminkan keberhasilan da- lam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Keberhasilan dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan ten- tunya  juga  akan  berdampak  positif  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Pemerintah  yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik serta didukung dengan kehandalan dalam pelaporannya akan diikuti dengan keberhasilan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya kinerja penye- lenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  memperoleh  opini  WTP  berbeda  dengan  yang  memperoleh  opini Non WTP.
Hal ini sejalan dengan penelitian Sutopo, Wulandari, Adiati, & Saputra (2017) yang menyatakan bah- wa opini auditor memiliki hubungan positif dengan kinerja  penyelenggaraan pemerintahan daerah, den- gan  demikian  pemerintah  daerah  yang  memiliki  opini  audit  yang  lebih  baik  cenderung  memiliki  kinerja yang lebih tinggi. Hasil penelitian Yasmin (2016) menyatakan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerinta- han daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP berbeda secara signifikan den- gan pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini Non WTP. Berdasarkan uraian di atas dapat di- rumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2:  KINERJA  PENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN  DAERAH  PADA  PEMERINTAH  KABUPA- TEN/KOTA  YANG  MEMPEROLEH  OPINI  WTP  BERBEDA  DARI  YANG  MEMPEROLEH  OPINI  NON WTP .

## Definisi Operasional Variabel Opini Audit (X)
Opini audit menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 adalah pernyataan profesional dari au- ditor berupa kesimpulan terkait tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opi- ni audit dalam penelitian ini merupakan variabel independen, dimana pengukuran variabel bebas bersifat non metrik menggunakan skala nominal (Ghozali, 2016, p. 192). Skala nominal menyatakan kategori dari suatu subyek, dalam hal ini opini audit. Variabel opini audit dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kate- gori yaitu  WTP (opini WTP)  dan Non WTP (opini  WDP, TW dan TMP). Kedua kategori ini diberi kode
angka, untuk kategori WTP diberi kode 1 dan Non WTP diberi kode 0. Angka 1 dan 0 hanya sebagai cara untuk mengelompokkan subyek kedalam kelompok yang berbeda (Ghozali, 2015, p. 10).

## Kinerja Keuangan Daerah (Y1)
Variabel kinerja keuangan daerah diukur dengan menggunakan rasio keuangan yaitu:
1. Rasio Derajat Desentralisasi
Rasio  derajat  desentralisasi  merupakan  perbandingan  antara  total  PAD  dengan  total  pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi  PAD  maka  semakin  tinggi  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016, p. 140):
PAD Derajat Desentralisasi =
x100%
Total Pendapatan Daerah
Kriteria tingkat desentralisasi fiskal dalam penilaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3 Kriteria  Tingkat Derajat Desentralisasi Derajat Desentralisasi Kriteria 0% - 10% Sangat Kurang > 10% - 20% Kurang > 20% - 30% Sedang > 30% - 40% Cukup > 40% - 50% Baik > 50% Sangat Baik
Sumber: Tim Litbang Depdagri dalam Bisma & Susanto (2010)
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan total PAD dengan jumlah pendapatan transfer  baik  dari  pusat  maupun  provinsi  serta  pinjaman  daerah.  Rasio  ini  dapat  dirumuskan  sebagai berikut (Mahmudi, 2016, p. 140)
PAD Rasio Kemandirian = x100% Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman
Terkait  pelaksanaan  otonomi  daerah,  tingkat  kemandirian  pemerintah  daerah  dan  pola  hubungan diantara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 4 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah Kemampuan Daerah Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah sekali 0 – 25 Instruktif Rendah 25 – 50 Konsultatif Sedang 50 – 75 Partisipatif Tinggi 75 - 100 Delegatif Sumber: Halim dalam Khairudin (2013)
3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
Rasio  efektivitas  keuangan  daerah  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  pendapatan  daerah  sesuai  dengan  yang  telah  dianggarkan.  Rasio  efektivitas  dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahsun, 2016, p. 187):
Realisasi Pendapatan Daerah Rasio Efektivitas = x 100% Anggaran Pendapatan Daerah
Adapun kriteria efektivitas dalam penilaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 5
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Persentase Kinerja Keuangan Kriteria Diatas 100% Sangat Efektif 90%-100% Efektif 80%-90% Cukup Efektif 60%-80% Kurang Efektif Kurang dari 60% Tidak Efektif Sumber : No. 690.900-327 Tahun 1996
Kepmendagri
4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Rasio  pertumbuhan  mengukur  besarnya  kemampuan  dari  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan dan  mempertahankan  keberhasilan  yang  telah  diraih  dari  periode  ke  periode  berikutnya.  Rasio pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016, p. 137):
Pendapatan tahun t – Pendapatan Th (t-1) Rasio Pertumbuhan = x 100% Pendapatan Th (t-1)

## Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Y2)
Sesuai dengan pasal 1 Permendagri No.73 Tahun 2009, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (KPPD) adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintah dae-rah yang diukur dari masukan, pros- es, kelua-ran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Varia-bel Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam penelitian ini diukur dengan skor penilaian dari EKPPD yang dapat di-uraiakan sebagai berikut:
Tabel 6 Kriteria Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Skor Indeks EKPPD Status / Peringkat 3,00 <…. ≤ 4,00 Sangat Tinggi 2,00 <…. ≤ 3,00 Tinggi 1,00 <…. ≤ 2,00 Sedang 0,00 <…. ≤ 1,00 Rendah Sumber: Manual Tata Cara EKPPD
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2016

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif
Berdasarkan  hasil  statistik  deskriptif  terlihat  bahwa  pemerintah  kabupaten/kota  yang  memperoleh opini WTP periode tahun 2014-2016 memiliki nilai mean rasio keuangan sebesar 39%. Sementara pemerin- tah kabupaten/kota yang memperoleh opini Non WTP memiliki nilai mean rasio keuangan sebesar 32,5%. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara  keseluruhan  kinerja  keuangan  pemerintah  kabupaten/kota  yang memperoleh opini WTP lebih baik dibandingkan dengan yang memperoleh opini Non WTP dengan selisih nilai rata-rata sebesar 6,5%. Perbandingan secara rinci nilai mean dari tiap indikator rasio keuangan yang digunakan untuk menghitung kinerja keuangan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keua- ngan  daerah,  rasio  efektivitas  keuangan  daerah  dan  rasio  pertumbuhan  pendapatan  daerah  juga  terlihat pada hasil statistik deskriptif.
Kinerja  keuangan  dilihat  dari  aspek  derajat  desentralisasi  untuk  periode  2014-2016  menunjukkan bahwa  pemerintah  kabupaten/kota  yang  memperoleh  opini  WTP  lebih  baik  dibandingkan  dengan  yang memperoleh opini Non WTP dalam hal kontribusi PAD terhadap pendapatan daerahnya. Aspek kemandi-
rian keuangan daerah untuk periode tahun 2014-2016 pada hasil statistik deskriptif menunjukkan pemerin- tah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP lebih baik dibandingkan dengan yang memperoleh opi- ni Non WTP dengan selisih nilai mean 13,86%, sehingga dapat dikatakan pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini Non WTP memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pihak ekstern. Walau- pun jika dilihat dari kriteria, baik pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP ataupun Non WTP masuk dalam kategori yang sama untuk aspek kemandirian keuangan daerahnya yaitu rendah sekali atau memiliki pola hubungan instruktif.
Hasil analisis dalam aspek efektivitas keuangan daerah periode tahun 2014-2016 menunjukkan bahwa dalam  hal  merealisasikan  pendapatan  daerah,  baik  pemerintah  kabupaten/kota  yang  memperoleh  opini WTP ataupun Non  WTP  masuk dalam kategori yang sama yaitu sangat efektif . Namun jika dilihat dari nilai mean rasio efektivitas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP lebih baik dalam hal merealisasikan pendapatan daerahnya dibandingkan dengan pemerintah kabu- paten/kota yang memperoleh opini Non WTP.
Kinerja keuangan dari aspek pertumbuhan pendapatan daerah periode tahun 2014-2016 menunjukkan baik pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP ataupun Non WTP mengalami peningka- tan yang positif untuk pendapatan daerahnya dari tahun sebelumnya. Walaupun dari nilai mean rasio per- tumbuhan menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini Non WTP lebih baik dibandingkan dengan yang memperoleh opini WTP.
Hasil  analisis  perbandingan  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  pada  hasil  statistik  de- skriptif, menunjukkan nilai mean skor EKPPD periode tahun 2014-2016 pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP lebih tinggi dibandingkan yang memperoleh opini Non WTP, dengan selisih nilai 0,63. Berdasarkan Skor tersebut, pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP mendapatkan status ST (Sangat Tinggi)  dan yang memperoleh opini Non WTP  mendapatkan satus T (Tinggi). Artinya kinerja  pemerintah  kabupaten/kota  yang  memperoleh  opini  WTP  lebih  baik  dibandingkan  dengan  yang memperoleh opini Non WTP dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Uji Normalitas Data
Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan bantuan program SPSS 23 untuk mengetahui apakah data tiap variabel berdistribusi normal. Data berdi- stribusi secara normal apabila  signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang sudah ditentukan (≥0,05) sehingga H0 diterima. Sebaliknya data berdistribusi tidak normal apabila signifikansi uji lebih kecil dari nilai signifikansi (< 0,05) sehingga H0 ditolak (Ghozali, 2016, pp. 30-31). Uji normalitas dilakukan un- tuk  menentukan  alat  uji  statistik  apa  yang  akan  digunakan  dalam  pengujian  hipotesis.  Berikut  hasil  uji normalitas dari tiap variabel:
Tabel 7 Hasil uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Variabel WTP Non WTP Statistic df Sig. Statistic df Sig. Rasio Keuangan 0,196 108 0,000 0,105 108 0,005 Skor EKPPD 0,119 108 0,001 0,093 108 0,022
Sumber: Output SPSS 23 Hasil Uji Normalitas (Data diolah, 2018)
Hasil uji normalitas yang ditunjukkan oleh tabel 7, memperlihatkan kedua variabel dalam penelitian ini yaitu rasio keuangan yang mewakili kinerja keuangan dan skor EKPPD yang mewakili kinerja penye- lenggaraan pemerintahan daerah, baik yang memperoleh opini WTP maupun Non WTP memiliki tingkat signifikansi 0,000 dan nilainya jauh dibawah 0,05 sehingga H0 ditolak atau data tidak berdistribusi secara normal.  Berdasarkan  hasil  uji  normalitas,  maka  alat  uji  statistik  parametrik  yaitu  Independent  Sample  t- Test  tidak  dapat  digunakan  untuk  pengujian  hipotesis.  Sebagai  alternatif  karena  data  tidak  berdistribusi normal  maka  akan  digunakan  alat    uji  statistik  nonparametrik  yaitu  uji  sta-tistik  Mann-Whitney  U  Test (Ghozali, 2015, p. 132).
Alat uji statistik parametrik hanya dapat digunakan jika data yang digunakan baik un-tuk kabupa- ten/kota  yang  memperoleh  opini  WTP  ataupun  opini  Non  WTP  berdistribusi  normal.  Jika  hanya  salah
satunya saja yang berdistribusi normal dan yang satunya tidak berdistribusi normal, maka alat uji statistik parametrik juga tidak dapat digunakan dan alternatif alat uji yang digunakan adalah statistik nonparame- trik ‘Mann-Whitney U Test’.

## Analisis Data
Tabel 8 Hasil Pengujian Mann-Whitney U Test Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) Mean Rank Opini WTP Opini Non WTP Rasio Keuangan 0,000 150.39 66.61 Skor EKPPD 0,000 149.69 67,31
Sumber: Output SPSS 23 - Hasil Uji Mann-Whitney U Test (Data diolah, 2018)
Tabel 8 menunjukkan  nilai Asymp.Sig. (2-tailed) untuk rasio  keuangan yang mewakili  kinerja keua- ngan pemerintah daerah sebesar 0,000 < alpha (0,05), dengan demikian H1 diterima. Nilai mean rank rasio keuangan pemerintah kabupaten /kota yang memperoleh opini WTP lebih besar dibandingkan rasio keu- angan pemerintah kabupaten /kota yang memperoleh opini Non WTP dengan selisih nilai sebesar 83,78. sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten /kota yang memperoleh opini WTP tidak hanya berbeda, tetapi juga lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan pemerintah ka- bupaten  /kota  yang  memperoleh  opini  Non  WTP  periode  tahun  2014-2016.  Hasil  pengujian  untuk  skor EKPPD  yang  mewakili  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  pada  tabel  8,  menunjukkan  nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,000 kurang dari 5% atau 0,05, sehingga H2 diterima.  Nilai Mean rank skor EKPPD untuk pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP lebih besar dibandingkan dengan pemerintah  kabupaten/kota  yang  memperoleh  opini  Non  WTP.  Dengan  demikian,  kinerja  penyelengga- raan pemerintahan daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP berbeda secara signifikan dan lebih baik dari yang memperoleh opini Non WTP.

## Pembahasan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Hipotesis 1)
Hipotesis 1  bertujuan  untuk  membuktikan  bahwa  terdapat  perbedaan  kinerja  keuangan  pemerintah kabupaten/  kota  yang  memperoleh  opini  WTP  dengan  pemerintah  kabupaten/  kota  yang  memperoleh opini Non WTP. Hasil pengujian menunjukkan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 < alpha (0,05), ar- tinya    kinerja  keuangan  pemerintah  kabupaten/kota  se-Indonesia  yang  memperoleh  opini  WTP  berbeda secara  signifikan  dari  yang  memperoleh  opini  Non  WTP.  Nilai  mean  rank  kinerja  keuangan  pemerintah kabupaten  /kota  yang  memperoleh  opini  WTP  lebih  besar  dibandingkan  kinerja  keuangan  pemerintah kabupaten /kota yang memperoleh opini Non WTP, sehingga perbedaan ini dapat diartikan bahwa kinerja keuangan  pemerintah  kabupaten  /kota  yang  memperoleh  opini  WTP  lebih  baik  dibandingkan  dengan kinerja keuangan pemerintah kabupaten /kota yang memperoleh opini Non WTP periode tahun 2014-2016.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khairudin (2013), yang menyatakan bahwa kinerja keu- angan pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia yang beropini WTP lebih baik dan berbeda secara signifi- kan  dibandingkan  dengan  yang  beropini  Non  WTP.    Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian Tarmizi, Khairudin, & Jayadi (2014) yang menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandar  Lampung  setelah  opini  WTP  berbeda  dengan  sebelum  opini  WTP.  Namun  tidak  sejalan  dengan penelitian Dary & Yahya (2016) yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan PAD periode opini Non WTP tidak berbeda dengan kinerja keuangan PAD periode opini WTP.
Perbedaan kinerja keuangan juga terlihat dari perolehan persentase kinerja keuangan berdasarkan sta- tistik  deskriptif.  Pemerintah  kabupaten/kota  yang  memperoleh  opini  WTP  memperolehan    persentase yang lebih tinggi sebesar 6,5% dari pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini Non WTP. Secara rinci  indikator  rasio  keuangan  yang  digunakan  menunjukkan  bahwa  pemerintah  kabupaten/kota  yang memperoleh opini WTP dari aspek kemandirian daerah, kontribusi PAD/ derajat desentralisasi dan efekti-
vitas keuangan daerah memperoleh persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah kabu- paten/kota  yang  memperoleh  opini  Non  WTP.  Sementara  dari  aspek  pertumbuhan  pendapatan  daerah pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini Non WTP lebih baik dibandingkan dengan pemerin- tah kabupaten/kota yang  memperoleh opini WTP.  Walaupun pertumbuhan pemerintah kabupaten/kota yang  memperoleh  opini  Non  WTP  lebih  baik  dibandingkan  dengan  yang  memperoleh  opini  WTP  tetapi diduga  hal  tersebut  dikarenakan  presentasi  pendapatan  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat  atau  pihak ekstern mendominasi lebih dari 80%.
Menurut Ghozali & Chariri, (2014, p. 439) stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan atau or- ganisasi  merupakan entitas yang  tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri  tetapi juga harus memberi  manfaat  kepada  stakeholder.  Mahmudi  (2016,  pp.  7-8)  menyatakan  yang  menjadi  stakeholder bagi  pemerintah  daerah  adalah  masyarakat,  investor,  pegawai  pemerintah  daerah,  penyedia  barang  dan jasa,  DPRD,  badan  pengawas  dan  advokasi,  rating  agencies,  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  lain, lembaga-lembaga internasional dan manajemen.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa opini yang diberikan oleh BPK RI menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Semakin baik opini audit yang diberikan oleh BPK RI, maka akan semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerahnya, sehingga opini BPK dapat dijadikan acuan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal  ini  menunjukkan bahwa opini audit yang diperoleh pemerintah daerah, dapat bermanfaat bagi stakeholder sebagai informasi untuk me- nilai  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  yang  dapat  digunakan  untuk  keperluan  dalam  pengambilan keputusan.
Jensen  &  Meckling  (1976) menjelaskan  agency  theory  sebagai  hubungan  keagenan,  dimana  terdapat kontrak antara principal dan agent untuk melakukan suatu jasa atas nama principal yang disertai dengan pemberian wewenang pada agent untuk membuat keputusan yang terbaik bagi principal. Principal berhak menuntut pertanggungjawaban atas wewenang  yang diberikan  kepada agent. Salah satu masalah keage- nan  yang  muncul  dalam  hubungan  keagenan  adalah  asimetri  informasi.  Asimetri  informasi  merupakan keadaan  dimana  tidak  semua  informasi/  keadaan  diketahui  kedua  belah  pihak,  dalam  artian  principal tidak mengetahui informasi secara lengkap seperti agent (Hendriksen & Breda, 2000, p. 222). Untuk men- dapatkan  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  memonitor  kinerja  agents  dan  untuk  menentukan  struktur insentif  serta  monitoring  yang  efisien,  principal  sendiri  harus  mengeluarkan  biaya  yang  dikenal  dengan agency cost (Petrie, 2002).
Bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  sebagai  agent  kepada  masyarakat  (DPRD)  sebagai principal  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  daerah  dapat  dilihat  dari  kinerja  keuangannya.  Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah yang memperoleh  opini WTP memiliki kinerja yang lebih baik diban- dingkan  dengan  pemerintah  daerah  yang  memiliki  opini  Non  WTP,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  yang  memperoleh  opini  WTP  dalam  hal  pengelolaan  keuangan daerah lebih baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memperoleh opini Non WTP . Selain itu, pelaksanaan  audit  oleh  BPK  RI  sebagai  wujud  dari  agency cost  berjalan  seperti  yang  diharapkan  karena opini yang dihasilkan dapat digunakan dalam memonitor kinerja agent/ pemerintah daerah.

## Opini Audit Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Hipotesis 2)
Hipotesis 2 bertujuan untuk membuktikan bahwa terdapat perbedaan kinerja penyelenggaraan peme- rintahan  daerah  antara  pemerintah  kabupaten/  kota  yang  memperoleh  opini  WTP  dengan  pemerintah kabupaten/  kota  yang  memperoleh  opini  Non  WTP.  Hasil  pengujian  menunjukkan  nilai  Asymp.Sig.  (2- tailed) sebesar 0,000 < alpha (0,05), dimana nilai mean rank kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pemerintah kabupaten /kota yang memperoleh opini WTP lebih besar dibandingkan kinerja penye- lenggaraan  pemerintahan  daerah  pada  pemerintah  kabupaten  /kota  yang  memperoleh  opini  Non  WTP. Artinya, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang mempero- leh opini WTP berbeda secara signifikan dan lebih baik dari yang memperoleh opini Non WTP.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  Yasmin (2016) yang  menyatakan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP berbeda secara sig- nifikan dengan pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini Non WTP. Namun tidak sejalan den- gan hasil penelitian Heriningsih (2015) yang menyatakan bahwa tidak  terdapat perbedaan antara kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memperoleh opini  WTP dan yang  memperoleh opini  selain WTP.
Keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan  yang memperoleh opini WTP memperoleh skor yang tinggi dalam penilaian indeks capaian kinerja dan kesesuaian materi. Artinya dalam hal pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan daerah, pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat, pelaksanaan  urusan  pendidikan  dan  urusan  kesehatan  yang  mengacu  kepada  kesejahteraan  masyarakat, pemerintah  kabupaten/kota  yang  memperoleh  opini  WTP  lebih  baik  dibandingkan  dengan  pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini Non WTP. Keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah den- gan  kebijakan  pemerintah,  Ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  efektivitas  perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD serta transparansi da- lam pemanfaatan alokasi, pencairan, penyerapan DAU, DAK dan bagi hasil juga lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini Non WTP.
Teori keagenan menurut Halim & Abdullah (2006) adalah teori yang membahas hubungan antara dua pihak  yang melakukan kesepakatan atau kontrak,  yakni pihak pemberi  wewenang (principal) dan  pihak penerima wewenang (agent). Dengan kata lain dalam hubungan ini terjadi pendelegasian wewenang dari agent kepada principal. Hubungan ini menuntut adanya pertanggungjawaban dari agent atas pendelega- sian wewenang yang diberikan oleh principal. Salah satu masalah keagenan yang muncul dalam hubungan keagenan adalah asimetri informasi, keadaan dimana principal tidak mengetahui informasi secara lengkap seperti  agent  (Hendriksen  &  Breda,  2000,  p.  222).  Untuk  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dalam memonitor  kinerja  agents,  principal  sendiri  harus  mengeluarkan  biaya  yang  disebut  agency  cost  (Petrie, 2002) . Jensen & Meckling (1976) mengartiakan agency cost sebagai biaya yang dikeluarkan oleh principal dalam rangka melakukan pengawasan terhadap agent.
Kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berupa  skor  dan  status  EKPPD  merupakan  bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dae- rah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP memiliki per- tanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah dae- rah yang memperoleh opini Non WTP. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksa- naan audit oleh BPK RI sebagai wujud dari agency cost berjalan sesuai harapan, karena opini yang dihasil- kan dapat digunakan dalam memonitor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah/ kinerja agent.
Stakeholder menurut Gray (2001) merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada  perusa- haan atau organisasi. Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan atau organisasi merupakan enti- tas yang beroperasi tidak hanya untuk kepentingannya sendiri tetapi juga harus memberi manfaat kepada stakeholder (Ghozali & Chariri, 2014, p. 439). Para stakeholder bagi pemerintah daerah adalah masyarakat, investor,  pegawai  pemerintah  daerah,  penyedia  barang  dan  jasa,  DPRD,  badan  pengawas  dan  advokasi, rating agencies, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga-lembaga internasional dan manajemen (Mahmudi, 2016, pp. 7-8).
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan semakin baik opini audit yang diberikan oleh BPK, ma- ka akan semakin baik pula kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Pengungkapan opini audit oleh BPK dapat menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bermanfaat bagi pi- hak stakeholder karena dapat dijadikan acuan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dae- rah yang digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan bagi stakeholder.

## 5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah pada peme- rintah kabupaten/kota se-Indonesia yang memperoleh opini WTP berbeda secara signifikan dan lebih baik daripada pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia yang memperoleh opini Non WTP. Kinerja penyeleng- garaan pemerintahan daerah pada pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia yang memperoleh opini WTP juga terbukti memiliki kinerja yang berbeda secara signifikan dan lebih baik daripada pemerintah kabupa- ten/kota se-Indonesia yang memperoleh opini Non WTP.
Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP memiliki persentase rasio keuangan yang lebih tinggi sebesar 6,5% dari pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh  opini  Non  WTP.  Walaupun  secara  persentase  perbedaannya  tidak  terlalu  mencolok  tetapi berdasarkan pengujian statistik  menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sementara untuk penyelengga- raan  pemerintahan  daerah  pada  pemerintah  kabupaten/kota  yang  memperoleh  opini  WTP  berdasarkan statistik deskriptif menunjukkan nilai mean skor EKPPD periode tahun 2014-2016 yang lebih tinggi diban- dingkan yang memperoleh opini Non WTP, dengan selisih nilai 0,63. Berdasarkan skor tersebut, pemerin-
tah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP mendapatkan status ST (Sangat Tinggi) dan yang mem- peroleh opini Non WTP mendapatkan satus T (Tinggi). Artinya kinerja pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP lebih baik dibandingkan dengan yang memperoleh opini Non WTP dari sisi pe- nyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini juga sesuai dengan hasil pengujian secara statistik yang me- nunjukkan  perbedaan  yang  signifikan  antara  pemerintah  kabupaten/kota  yang  memperoleh  opini  WTP dengan yang memperoleh opini Non WTP.
Hasil penelitian ini juga memberikan implikasi secara teoritis maupun praktis. Beberapa implikasi teo- ritis berdasarkan hasil penelitian yaitu (1) temuan penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kinerja keuangan  dan  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  pada  pemerintah  kabupaten/kota  se- Indonesia  yang  memperoleh  opini  WTP  berbeda  secara  signifikan  dan  lebih  baik  daripada    pemerintah kabupaten/kota se-Indonesia yang memperoleh opini Non WTP, (2) hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dalam pengelolaan keuangan mau- pun penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih baik dibandingkan dengan yang memperoleh opini Non WTP, (3) hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit oleh BPK RI  sebagai wujud dari agency cost  berjalan  seperti  yang  diharapkan  karena  opini  yang  dihasilkan  dapat  digunakan  dalam  memonitor kinerja agent yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dae- rah. Secara praktis implikasi dari hasil penelitian ini memberikan gambaran terkait kinerja pemerintah dae- rah dari sisi pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan pada pemerintah kabupaten/kota yang  memperoleh  opini  WTP  dan  Non  WTP  untuk  digunakan  sebagai  bahan  evaluasi  bagi  pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  dimana  data  sampel  untuk  pemerintah  kabupaten/kota  yang memperoleh  opini  WTP  didapatkan  dengan  cara  judgment  sampling  dan  diacak  sebanyak  3  kali  untuk penetapan sampel nya. Walaupun sampel yang ditetapkan mewakili setiap pulau di Indonesia namun be- saran sampel pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP dari masing-masing pulau di In- donesia ini tidak proporsional. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa kinerja keuangan dari aspek derajat desentralisasi dan kemandirian daerah untuk pemerintah kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP dan Non WTP masih kurang baik. Pemerintah kabupaten/kota sebaiknya lebih meningkatkan kontribusi PAD dengan menggali potensi PAD secara maksimal misalnya pemungutan PBB dan pajak rek- lame, serta potensi pada sektor pariwisata (objek wisata) dibeberapa daerah yang masih bisa ditingkatkan jika dikelola dengan baik.
Variabel yang digunakan untuk mewakili kinerja pemerintah  daerah dalam penelitian ini adalah ki- nerja  keuangan  daerah  dan  kinerja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Disarankan  untuk  penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang dapat mewakili kinerja pemerintah daerah, seperti ki- nerja  instansi  pemerintah  daerah.  Selain  itu  dalam  penelitian  ini  besaran  sampel  pemerintah  kabupa- ten/kota yang memperoleh opini WTP dari masing-masing pulau di Indonesia ini tidak proporsional. Bagi penelitian  selanjutnya,  untuk  mendapatkan  besaran  sampel  yang  sesuai  dengan  proporsinya  untuk  tiap pulau di Indonesia, disarankan untuk menggunakan teknik cluster sampling (area sampling design).

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2018). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan BPK-RI No.1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
Badan Pusat Statistik. (2018). Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017. Badan Pusat Statistik. Bastian,  I.  (2014). Audit  Sektor  Publik:  Pemeriksaan  Pertanggungawaban  Pemerintah (3  ed.).  Jakarta:  Salemba Empat.
Bisma,  I.  D.,  &  Susanto,  H.  (2010,  Desember  ).  Evaluasi  Kinerja  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007. Ganec Swara , 75-86.
Dary, Y. W., &  Yahya, M.  (2016). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan  Pendapatan Asli  Daerah Periode Opini Non WTP dan Periode Opini WTP. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 1 , 60-73.
Dianto, A. (2017, January). Uji Normalitas Dua Sampel (Mean) Menggunakan SPSS . Retrieved Juli 2018, from
Aksiomatik Metodologi Penelitian dan Statistika :
https://aksiomatik.wordpress.com/2017/01/29/uji-normalitas-dua-sampel-mean-menggunakan- spss/
Ghozali,  I.  (2016). Aplikasi  Analisis  Multivariete  dengan  Program  IBM  SPSS  23 (8  ed.).  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ghozali,  I.  (2016).  Desain  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif  untuk  Akuntansi,  Bisnis,  dan  Ilmu  Sosial Lainnya. Semarang: Yoga Pratama.
Ghozali,  I.  (2015). Statistik  Non  Parametrik  -  Teori  dan  Aplikasi  dengan  program  IBM  SPSS  23. Semarang: Universitas Diponegoro. Ghozali,  I.,  &  Chariri,  A.  (2014). Teori  Akuntansi (Edisi  4  ed.).  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Grey,  R. (2001). Thirty Years of Social Accounting,  Reporting, and Auditing: What (if anything)  have we learnt? Business Ethics: A European Review , 10 , 9-15.
Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Kegenan di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintahan , 53-64. Hendriksen, E. S., & Breda, M. F. (2000). Teori Akunting. Jakarta: Interaksara.
Heriningsih,  S.  (2015).  Analisis  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Dan  Tingkat  Korupsi Dianalisis Dari Opini Audit. University Research Colloquium , 86-95.
Ikhsan, A., Noch, M. Y., Ningsih, H. T., & Hamdani. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Bandung: Citapustaka Media.
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976).  Theory  of  The  Firm:  Managerial  Behavior,  Agency  Cost  and Ownership structure. Journal of Financial Economics 3 , 305-360.
Khairudin.  (2013).  Does  Financial  Performance  Of  Local  Government  Influence  On  The  Audit  Agency Opinion? JURNAL Akuntansi & Keuangan , 4 , 33-54. Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. YOGYAKARTA: UPP STIM YKPN. Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
Masdiantini,  P.  R.,  &  Erawati,  N.  M.  (2016).  Pengaruh  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  Kemakmuran, Intergovernmental  Revenue,  Temuan  dan  Opini  Audit  BPK  Pada  Kinerja  Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 1150-1182. Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (1996). Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri.  Nomor  690.900.327. 1996. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja keuangan .
Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2009). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  73  Tahun  2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2018). Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  100  -  53  Tahun 2018 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional.
Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia.  (2016). Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor:  120  -  10421 Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peringkat  Dan  Status  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  Secara Nasional Tahun 2015.
Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dae- rah
Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Petrie,  M.  (2002).  A  Framework  for  Public  Sector  Performance  Contracting  . OECD  Journal  on  Budgeting , 117-153. Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Republik  Indonesia.  (2004). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Republik  Indonesia.  (2004). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Sedyaningsih, P., & Zaky, A. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Studi  pada  Pemerintah  Kabupaten  di Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2012). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya . Sekaran, U. (2003). Research Methods For Business (4th ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc. Sutopo,  B.,  Wulandari,  T.  R.,  Adiati,  A.  K.,  &  Saputra,  D.  A.  (2017).  E-Government,  Audit  Opinion,  and
Performance. Australasian Accounting, Business and Finance Journal , 11 (4), 6-22.
Tarmizi,  R.,  Khairudin,  &  Jayadi,  A.  (2014).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  daerah  kota  Bandar Lampung Sebelum dan Setelah Memperoleh Opini WTP. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 5 , 71-90. Taufik,  M.,  Darwanis,  &  Arfan,  M.  (2014).  Analisis  Perbedaan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Periode  Opini WDP Dan Periode Opini WTP (Studi  Pada Kabupaten/Kota Di  Provinsi Aceh Tahun 2011-2012). Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 3, 104-113.
Yasmin,  A.  (2016). Perbandingan  Kinerja  Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  Memperoleh  Opini  WTP  dan  Non WTP. Bandar Lampung: Tesis Program Universitas Lampung.