## Politea  : Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN      : 2621-0312 e-ISSN   : 2657-1560 Vol. 4  No.  2  Tahun 2021 Doi : 10.21043/politea.v4i2.11732 http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea

## Titik Temu Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme Gerakan
Jamaah Islamiyah (JI) (Studi Kasus Bom Bali I)

## M. Hasan Syamsudin
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus hasan.syamsudin@iainkudus.ac.id

## Abstract
The Bali Bombing I did not only garner the attention of the national public but also internationally.  At the same time, the first Bali Bombings became the starting point for a more serious study of the pattern of the  fundamentalist Islamic  movement that legalized  acts of terror. This study aims to determine the factors  that  generally  contribute  to  the  emergence  of  acts  of  terrorism  from  Islamic  fundamentalism groups in Indonesia at least until the beginning of the reform era. In addition, this study also aims to find common ground for the concepts of fundamentalism, radicalism, and terrorism that are 'embodied' in the actor  of  the  Bali  Bombing  I,  namely  Jamaah  Islamiyah  (JI).  This  study  uses  the  concepts  of fundamentalism, radicalism, and terrorism  followed by qualitative descriptive analysis techniques. The research findings show that various factors have contributed to acts of terrorism in Indonesia, especially terrorism from Islamic fundamentalists. These factors include the ties of past political history, economic problems, weak law enforcement, social injustice, political ideology, religious thought patterns to power political  intervention  (state-terrorism).  In  addition,  the  research  findings  show  that  there  is  a  clear meeting  point  of  fundamentalism,  radicalism,  and  terrorism  within  Jamaah  Islamiyah  (JI).  The fundamentalism of Jamaah Islamiyah (JI) is reflected in its salafi jihadi ideology, radicalism is reflected in its movement methods, while terrorism is reflected in operational practices in the field. This research is expected to fill the void in the study of radicalism and terrorism in Indonesia.
Keywords: fundamentalism, radicalism, terrorism, Jamaah Islamiyah, Bali bombing

## Abstrak
Aksi Bom Bali I tidak hanya menyita perhatian publik nasional namun juga internasional. Di saat yang bersamaan,  aksi  Bom  Bali  I  menjadi  titik  tolak  dimulainya  studi  yang  lebih  serius  atas  pola  gerakan Islam  fundamentalis  yang  melegalkan  aksi-aksi  teror.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui faktor-faktor yang secara umum berkontribusi atas munculnya aksi terorisme dari kelompok fundamentalisme Islam di Indonesia setidaknya hingga awal era reformasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan  untuk  mencari  titik  temu  atas  konsep  fundamentalisme,  radikalisme,  dan  terorisme  yang ‗menubuh‘ pada aktor aksi Bom Bali I yaitu Jamaah Islamiyah (JI). Penelitian ini menggunakan konsep fundamentalisme,  radikalisme,  dan  terorisme  yang  diikuti  dengan  teknik  analisis  deskriptif  kualitatif. Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  berbagai  faktor  turut  melatarbelakangi  aksi  terorisme  di Indonesia khususnya terorisme dari kalangan Islam fundamentalis. Faktor-faktor tersebut meliputi ikatan sejarah politik masa lalu, persoalan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, ketidakadilan sosial, ideologi politik,  corak  pemikiran  keagamaan  hingga  intervensi  politik  kekuasaan  (state-terorism).  Selain  itu, temuan  penelitian  menujukkan  terdapat  titik  temu  yang  jelas  dari  fundamentalisme,  radikalisme,  dan
terorisme dalam  Jamaah Islamiyah (JI). Fudamentalisme Jamaah Islamiyah (JI) tercemrin dari ideologi salafi  jihadi  yang  dianutnya,  radikalisme  tercermin  dalam  metode  gerakannya,  sementara  terorisme tercermin dari praktik operasionalisasi di lapangan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan atas studi radikalisme dan terorisme di Indonesia.
Kata kunci: fundamentalisme, radikalisme, terorisme, jamaah Islamiyah, bom bali

## Pendahuluan (Introduction)
Sebagai  sebuah  bangsa  yang  berdaulat,  Indonesia  dihadapkan  oleh  berbagai persoalan  pelik  yang  terus  melanda  dari  waktu  ke  waktu.  Persoalan  tersebut  diantaranya adalah  persoalan  jaminan  keamanan  atas  kehidupan  warga  negaranya.  Dalam  hal  ini,  aksi teror 1 ,  yang  terus  menjamur  dan  banyak  memakan  korban  jiwa  merupakan  bukti  bahwa negara  masih  memiliki  tanggungjawab  yang  besar  dalam  menjamin  keamanan  warga negaranya.
Mengutip dari berbagai sumber, tercatat aksi terorisme yang terjadi di Indonesia dari tahun 2000-2017 adalah sebanyak 549 peristiwa (katadata.co.id., 2021). Sementara itu, sejak tahun  2018-2021,  Badan  Nasional  Penaggulangan  Terorisme  (BNPT)  telah  berhasil menangkap  1.173  pelaku  teror  serta  mengklaim  berhasil  mencegah  berlangsungya  ratusan aksi  teror  di  Indonesia  (medcom.co.id.,  2021).  Berdasarkan  paparan  data  di  atas,  dapat dimaknai  bahwa  pada  dasarnya  terorisme  masih  menjadi  problem  krusial  yang  harus dihadapi oleh Indonesia saat ini.
Dalam  konteks  hukum,  Indonesia  telah  menetapkan  Undang-Undang  No.  5  Tahun 2018  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2003  Tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  Menjadi  Undang-Undang.  Dalam  UU  tersebut, terorisme  didefinisikan  sebagai  perbuatan  yang  menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  yang  menimbulkan  suasana  teror  atau  rasa  takut  secara  meluas,  yang  dapat menimbulkan  korban  yang  bersifat  massal,  dan/atau  menimbulkan  kerusakan  atau kehancuran  terhadap  objek  vital  yang  strategis,  lingkungan  hidup,  fasilitas  publik,  atau fasilitas  internasional  dengan  motif  ideologi,  politik,  atau  gangguan  keamanan (jdih.bssn.go.id., 2018).
Lebih dari itu, Majelis Ulama Indonesia juga menerbitkan fatwa No. 3 Tahun 2004 tentang Terorisme pada 24 Januari 2004. Salah satu keterangan dalam fatwa tersebut bahwa terorisme  merupakan  tindakan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dan  peradaban  yang menimbulkan  ancaman  serius  terhadap  kedaulatan  negara,  bahaya  terhadap  keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat (mui.or.id., 2010).
Dalam  sejarah  terorisme  di  Indonesia,  aksi  terorisme  yang  paling  menyita  simpati dunia internasional adalah meledaknya Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Aksi Bom Bali I ini  merupakan  aksi  terorisme  terbesar  yang  terjadi  pasca  runtuhnya  Orde  Baru  tepatnya  di tahun 2002. Tercatat, bahwa teror Bom Bali I tersebut telah menelan korban sebanyak 202
1 Berbagai  literatur  menyamakan  istilah  ―aksi  teror‖  dengan  ―terorisme‖.  Dalam  penelitian  ini, penulisan istilah ―aksi teror‖ dan ―terorisme‖ juga dimaknai sama satu sama lain.
korban  jiwa,  di  mana  88  korban  diantaranya  adalah  berkewarganegaraan  Australia. Disebabkan oleh banyaknya korban dari warga negara asing tersebut, maka teror Bom Bali I dikategorisasikan  sebagai  kejahatan  transnasional  ( transnational  organized  crime ) sebagaimana diatur dalam Konvensi Palermo tahun 2000 (Simanjuntak, 2016).
Terdapat beberapa penelitian yang berusaha mengekspose tragedi Bom Bali I dengan berbagai  sudut  pandang  yang  berbeda-beda  seperti  Zakiyah  (2016)  yang  mendalami keterkaitan  antara  aktor  terror  Bom  Bali  I  yaitu  Jamaah  Islamiyah  (JI)  dengan  Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dimana aktor-aktor MMI memiliki hubungan erat dengan Darul Islam  (DI),  sebuah  organisasi  yang  telah  eksis  di  era  penjajahan  kolonial.  Studi  lain  juga dilakukan  oleh  Muhammad  (2014)  yang  berusaha  mendalami  respon  jangka  panjang pemerintah  Indonesia  dalam  mengatasi  problem  terorisme  di  Indonesia  tepatnya  pasca terjadinya  Bom  Bali  I.  Sebelumnya,  Muhammad  (2012)  juga  melakukan  penelitian  untuk menjelaskan  bagaimana  dampak  tekanan  internasional  terhadap  kebijakan  pemerintah Indonesia dalam aksi perang melawan terorisme.
Sebagaimana  diuraikan  oleh  Zakiyah  (2016),  aksi  terror  Bom  Bali  I  tidak  dapat terlepas  dari  peran  Jemaah  Islamiyah  (JI),  sebuah  organisasi  Islam  radikal  yang  berskala internasional  yang  berpusat  di  Asia  Tenggara  (Simanjuntak,  2016).  Meskipun  berskala internasional, lahirnya gerakan Jemaah Islamiyah sendiri ditengarai memiliki hubungan erat dengan sejarah masa lalu gerakan  Islam radikal  di  Indonesia, khususnya  dalam masa-masa perjuangan pendirian negara Islam di era Orde Lama. Selain itu, faktor-faktor seperti corak pemikiran keagamaan dan ideologi politik yang khas dari Jemaah Islamiyah juga ditengarai menjadi  faktor lain  yang mendorong organisasi  tersebut  untuk  melakukan aksi  teror dalam Bom  Bali  1.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  melalui  kajian  ini  penulis  bermaksud  untuk menjawab  pertanyaan-pertanyaan  mengenai  faktor-faktor  yang  mendorong  lahirnya  aksi terorisme  di  Indonesia  secara  umum  serta  bagaimana  titik  temu  konsep  fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme Jamaah Islamiyah (JI) dalam kasus Bom Bali I.
Penelitian  ini  menggunakan  paradigma  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.
Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk dapat berinteraksi secara leluasa dalam pengumpulan  data  sebab  informasi  yang  didapat  merupakan  bentuk  nyata  dari  interaksi tersebut  (Creswell,  2003).  Sementara  itu,  pendekatan  studi  kasus  digunakan  untuk memahami.  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi literatur. Adapun studi literatur yang dimaksud adalah melacak berbagai bahan bacaan atau studi-studi  terdahulu  terkait  dengan  tema  dan  isu  yang  diangkat.  Sementara  itu,  terkait dengan  analisis,  strategi  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan metode analisis deksriptif kualitatif.

## Pembahasan (discussion)

## Fundamentalisme Islam
Dalam  konteks  pemikiran  politik  Islam,  unsur  penting  dalam  pandangan fundamentalisme  Islam  adalah  pandangan  bahwa  dunia  Islam  sedang  mengalami kemunduran.  Hal  ini  disebabkan  oleh  ditinggalkannya  ajaran  Islam  serta  tidak  menjadikan Islam  sebagai  pedoman  hidup  yang  menyeluruh.  Oleh  karena  itu,  terminologi fundamentalisme Islam ini mengandung arti kembali kepada fundamen-fundamen keimanan, penegakan  kekuasaan  politik  umat,  dan  pengukuhan  dasar-dasar  otoritas  yang  sah (Muthohirin, 2014).
Kemunculan fundamentalisme Islam dalam sejarah Islam modern merupakan respon terhadap  krisis  modernitas,  dominasi  barat,  kemerosotan  moral  masyarakat  Islam,  dan kegagalan  negara-bangsa  dalam  mengintegrasikan  program-program  ekonomi,  politik,  dan budaya  dengan  sistem  nilai-nilai  ( worldview )  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Selain  itu, fundamentalisme  Islam  juga  lahir  dari  ketidakpastian  relasi  antara  negara-agama  dan terjadinya deprivasi sosial akibat krisis ekonomi-politik dan degrasi moral. Dalam studi lain, munculnya  fundamentalisme  Islam  ini  juga  tidak  terlepas  dari  krisis  sosial  politik  umat Islam  setelah  jatuhnya  kekuasaan  khilafah  Turki  Ustmani  pada  tahun  1920-  an.  Bagi sebagian  muslim,  penghapusan  lembaga  kekhalifahan  Turki  Ustmani  merupakan  suatu bentuk kemunduran umat Islam (Bamualim, 2007).
Dalam perkembangannya, fundamentalisme  Islam  menjadi  isu  dan komoditi politik yang kuat terutama di Dunia Barat tepatnya sejak kekuatan komunisme jatuh. Ibnu Taimiyah menyebutkan  bahwa  fundamentalisme  sebagai  gerakan  mujaddid  (pembaharu)  yang berusaha mengecam dan mengikis segala keyakinan, kepercayaan, dan praktek-praktek dari luar  Islam  yang  masuk  dalam  ajaran  Islam.  Ibnu  Taimiyah  juga  mengajak  umat  Islam kembali kepada Al-Qur‘an dan Sunnah, membuka pintu ijtihad, dan menentang taqlid buta. Dari  pandangannya  tersebut,  banyak  yang  menyebutkan  bahwa  Ibnu  Taimiyah  adalah ―bapak‖ fundamentalisme Islam. Ia mengecam kebodohan umat Islam tentang syari‘at serta praktek-praktek  bid‘ah  dan  syirik  yang  berkembang.  Gagasan  Ibnu  Taimiyah  inilah  yang kemudian  menjadi  ruh  gerakan  Wahabi  di  Arab  (Sahrasad,  Chaidar  &  Muntasir,  2000). Maka  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa  fundamentalisme  Islam  memang  memiki keterkaitan dengan gerakan-gerakan pemurnian Islam terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, Wahabi, dan hingga Jamaluddin Al-Afghani.
Namun  demikian,  konsep  fundamentalisme  ini  tidak  serta  merta  hanya  persoalaan kembali ke Islam (pemurnian Islam) sebagaimana dijelaskan oleh berbagai pemikir di atas, dalam  studi  lain  pula  menyebutkan  bahwa  fundamentalisme  Islam  juga  mimiliki  visi perjuangan politik. Tesis ini diuraiakan oleh Fazlur Rahman bahwa fundamentalisme Islam sangat dekat dengan perjuangan politik, hal tersebut disebabkan fundamentalisme Islam itu sendiri adalah  gerakan  yang menampilkan  Islam  sebagai  sistem  alternatif  dan juga sebagai kekuatan pembebas yang membebaskan pemikiran umat, baik dari tradisi masa lalu maupun dari dominasi intelektual dan spiritual Barat (Sahrasad dkk, 2000).
Dalam  perkembangan  sejarahnya,  munculnya  fundamentalisme  Islam  juga  tidak terlepas  dari  reaksi  atas  para  pemikir  modern  Islam  pada  saat  itu.  Hal  ini  disebabkan  oleh sifat  apologetis  kaum  modernis,  serta  penafsiran  Al-Qur‘an  yang  dilakukan  oleh  kaum modernis  yang  bersifat  selektif  dengan  tidak  berusaha  merumuskan  metodologi  penafsiran Al-Qur‘an  dan  Sunnah  yang  sistematik  dan  komprehensif.  Kelompok  fundamentalis  juga mengkritik  kelompok  modernis  yang  banyak  mengadopsi  tatanan  sosial  Barat  dengan pengemasan Islam. Sehingga Fazlur Rahman menyebut bahwa kelompok modernis dituduh sebagai  agen  Barat  yang  mengorbankan  Islam.  Kelompok  fundamentalis  juga  mengkritik dan  melawan  kelompok  modernis  yang  menimbulkan  liberalisasi  Islam  (Sahrasad  dkk., 2000).
Munculnya  fundamentalisme  juga  merupakan  bentuk  reaksi  atas  westernisasi  yang terjadi di dunia Islam, terutama setalah Perang Dunia II, di mana banyak negara Islam yang memperoleh  kemerdekaan  pada  masa  itu.  Pada  awal  perjuangan  kemerdekaan,  Islam dijadikan sebagai simbol perlawanan, tetapi sesudah merdeka, secara perlahan ummat Islam disingkirkan,  dan  institusi-institusi  Barat  di  masukkan  dengan  anggapan  akan  memberikan memberikan  kemajuan  di  kemudian  hari.  Namun  demikian,  umat  Islam  menyadari  bahwa buah  dari  westernisasi  ternyata  lebih  banyak  memberikan  efek  negatif  dari  pada  dampak positifnya  diantaranya  adalah  tetap  terbelakangnya  negara-negara  muslim.  Oleh  karena itulah  kemudian  muncul  alternatif  untuk  kembali  menjadikan  Islam  sebagai  ideologi  dan sistem  alternatif.  Dalam  hal  ini,  kalangan  fundamentalis  Islam  kecewa  dengan  ideologi- ideologi barat seperti kapitalisme, sosialisme, marxisme, dan isme-isme lainnya yang secular (Sahrasad  dkk.,  2000).  Dari  sinilah  kemudian  kelompok  fundamentalis  menawarkan  Islam sebagai  alternatif  yang  menganggap  bahwa  Islam  adalah  ajaran  yang  memberikan  solusi terhadap segala permasalahan.
Dalam  perkembangannya,  pemikiran  fundamentalisme  Islam  sendiri  juga  memiliki berbagai  varian.  Terdapat  dua  varian  besar  yaitu  yang  bersifat  radikal  dan  yang  bersifat moderat.  Adapun karakteristik fundamentalisme  moderat,  yaitu (1) percaya pada nilai-nilai fundamentalisme  sebagai  dasar  pemikiran,  termasuk  obsesi  kuat  untuk  mendirikan  sistem politik  Islam  universal  berdasarkan  AlQur‘an  dan  Hadist  sebagai  cara  alternatif  dalam menciptakan  kehidupan  yang  lebih  baik  bagi  umat  (2)  tidak a  priori terhadap  ide  atau wacana asing dan bersedia membuka dialog dengan menggunakan bahasa dan wacana yang tengah  berlaku  umum  di  tengah  masyarakat,  termasuk  tentang  masalah  negara-bangsa  dan demokrasi. (3) Cenderung berkompromi sepanjang hal ini dapat membawa mereka ke dalam tujuan  politik  ideal.  Selain  itu  kelompok  ini  cenderung  melakukan  strategi  adaptasi  dari dalam  sistem,  kontekstual-historis,  menolak  cara-cara  ekstrim  dan  kekerasan  serta menggunakan  media  demokrasi.  (4)  Memfokuskan  pada  perbaikan  bertahap  atau  gradual terhadap  pengembangan  spiritual  masyarakat  dan  individu  menuju  sebuah  tatanan masyarakat  ideal,  tidak  terlalu  mengedepankan  wacana  Negara  Islam  atau  Islam  formal secara terangterangan (Noor, 2017).
Berbeda  dengan  fundamentalis  moderat,  fundamentalisme  radikal  memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut, yaitu (1) mengedepankan sikap a priori terhadap ide  atau  gagasan  apapun  yang  menurut  mereka  bukan  ―murni  Islam‖.  Sikap  inilah  yang kemudian  menyebabkan  kalangan  fundamentalis  radikal  menggunakan  istilah,  jargon,  dan
idiom yang eksklusif bahkan reaksioner, yang pada akhirnya kerap menyebabkan kebuntuan dialog,  bahkan  di  antara  umat  Islam  sendiri.  (2)  Cenderung  menafikan  sistem  politik  yang berlaku  di  beberapa  negara  Muslim  dengan  mengecapnya  sebagai  bagian  dari  Barat.  (3) Sebagai konsekuensi dari ketidakpercayaan terhadap sistem, termasuk didalamnya perangkat hukum,  maka  kalangan  ini  cenderung  menggunakan  cara-cara  di  luar  hukum  dan  gerakan- gerakan  ekstra-parlementer.  (4)  Cenderung  percaya  pada  sebuah  model  gerakan  gradual namun  akseleratif,  dalam  melakukan  perubahan,  dengan  menggunakan  mekanisme  yang eksklusif, di luar sistem, ―apa adanya‖ dan radikal (Noor, 2017).

## Radikalisme Islam
Ditinjau  dari  sisi  etimologi,  radikalisme  berasal  dari  bahasa  Latin  yaitu radix yang berarti  akar.  Radikalisme  adalah  paham  yang  menghendaki  adanya  perubahan  dan perombakan besar untuk mencapai sebuah kemajuan. Isitlah radikalisme sendiri sangat erat kaitannya  dengan  sikap  atau  posisi  yang  mendambakan  perubahan  terhadap status  quo dengan  cara  menggantinya  dengan  sesuatu  yang  sama  sekali  baru  (Susanto,  2007). Radikalisme  sendiri  merupakan  respons  terhadap  kondisi  yang  sedang  berlangsung  yang muncul  dalam  bentuk  evaluasi,  penolakan,  atau  bahkan  perlawanan  atas  ide,  asumsi, kelembagaan, atau nilai.
Secara  sederhana,  radikalisme  sendiri  memiliki  karakteristik  yang  khas  yaitu  (1) sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain (2) sikap fanatik,  yakni  sikap  yang  membenarkan  diri  sendiri  dan  menyalahkan  orang  lain  (3)  sikap eksklusif,  yakni  sikap  tertutup  dan  berusaha  berbeda  dengan  kebiasaan  orang  banyak,  dan yang  terakhir  adalah  (4)  sikap  revolusioner,  yakni  kecenderungan  untuk  menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan (Rodin, 2016).
Menurut  Azyumardi  Azra,  radikalisme  Islam  adalah  bentuk  ekstrem  dari revivalisme.  Revivalisme  merupakan  intensifikasi  keislaman  yang  lebih  berorientasi  ke dalam  ( inward  oriented ),  dengan  artian  pengaplikasian  dari  sebuah  kepercayaan  hanya diterapkan  untuk  diri  pribadi.  Adapun  bentuk  radikalisme  yang  cenderung  berorientasi keluar  ( outward  oriented ),  atau  kadang  dalam  penerapannya  cenderung  menggunakan  aksi kekerasan lazim disebut fundamentalisme (Azra, 1999).

## Terorisme
Pada  dasarnya  istilah  terorisme  merupakan  istilah  yang  bermakna  subjektif  dan bahkan  politis  sejak  awal  kehadirannya.  Dikarenakan  istilah  yang  bersifat  subjektif  dan politis  tersebut,  maka  istilah  terorisme  berusaha  dijabarkan  oleh  para  ahli  seobjektif mungkin  melalui  berbagai  macam  definisi,  baik  dari  bentuk  tindakannnya,  karakteristik gerakannya  hingga  akar  permasalahannya.  Namun  demikian,  dari  upaya  para  ahli mendefinisikan  istilah  terorisme,  tidak  ada  satu  definisi  yang  tunggal  yang  dapat  mewakili fenomena terorisme di  seluruh dunia (Bjorgo, 2005). Adapun jika ditelaah lebih jauh, sifat subjektif dan politis dari istilah terorisme tidak dapat terlepas dari akar sejarahnya.
Jika merujuk pada sejarah penggunaan istilah terorisme, pada awal mulanya, istilah terorisme  kerap  dilekatkan  pada  suatu  tindakan  rezim  penguasa  yang  diktator  atau sewenang-wenang.  Penggunaan  istilah  ini  tepatnya  terjadi  pada  masa-masa  revolusi
Perancis.  Dalam  hal  ini,  terorisme  merupakan  sebuah  istilah  yang  ditujukan  kepada pemerintah  hasil  revolusi  Perancis  yang  menggunakan  kekerasan  secara  brutal  dan berlebihan  dengan  cara  memenggal  40.000  orang  yang  dituduh  melakukan  kegiatan  anti pemerintah  (Mustofa,  2002).  Sebaliknya,  istilah  terorisme  juga  kerap  digunakan  untuk melabeli  aksi-aksi  yang  ditujukan  untuk  menggulingkan  penguasa  lalim.  Adapun  contoh penggunaan  istilah  terorisme  dalam  hal  ini  adalah  terjadi  pada  pertengahan  abad  ke-19  di Rusia. Pada saat itu terjadi aksi besar-besaran yang dimotori oleh Mikhail Bakunin melalui Narodnaya Volya (Perjuangan Kita) untuk menentang dan menggulingkan kekuasaan Tsar. Dalam  merumuskan  konsep  terorisme,  selain  melacak  dari  akar  sejarah  yang  cenderung bersifat  politis,  pandangan-pandangan  dari  para  ahli  juga  penting  untuk  dipahami  secara mendalam.  Dalam  hal  ini,  setidaknya  terdapat  tiga  kelompok  yang  memiliki  pandangan berbeda  dalam  mendefinisikan  terorisme,  kelompok-kelompok  tersebut  adalah  (1)  kaum akademisi (2) pemerintah, dan (3) kalangan pelaku teror beserta simpatisannya.
Dalam  hal  ini,  kalangan  akademisi  cenderung  bersifat  netral  dengan  berpendapat bahwa terorisme pada dasarnya merupakan sebuah metode yang disemangati oleh keinginan melakukan  aksi  kekerasan  secara  berulang  yang  dilakukan  baik  oleh  individu,  kelompok, penguasa  bawah  tanah  ( clandestine )  dengan  alasan-alasan  idiosinkratis,  kriminal  maupun politik  (Mubarak,  2012).  Berbeda  dengan  kalangan  akademisi,  kalangan  penguasa cenderung  memaknai  istilah  terorisme  secara  lebih  esktrim.  Hal  ini  disebabkan  penguasa atau  pemerintah  memiliki  tanggungjawab  untuk  memberantas  aksi-aksi  teror  tersebut. Dalam  pandangan  penguasa  atau  pemerintah,  terorisme  diartikan  sebagai  penggunaan kekerasan  untuk  tujuan  politik  yaitu  menangkal  kelompok-kelompok  teror  ( non-state terrorism )  yang  menentang  pemerintahan  yang  sah  yang  dilakukan  dengan  cara menciptakan ketakutan dalam masyarakat secara luas (Mubarak, 2012). Sama halnya dengan pandangan  pemerintah  yang  cenderung  politis,  dalam  pandangan  para  pelaku  teror, terorisme  diartikan  sebagai  bentuk  perlawanan  yang  logis  dan  adil  dari  rakyat  terhadap terorisme penguasa, kapitalisme, rasisme, dan imperialisme ( state terrorism ). Dalam hal ini para  pelaku  teror  berusaha  untuk  memperoleh  justifikasi  moral  dengan  membandingkan kekerasan yang dilakukan oleh lawan-lawannya termasuk pihak penguasa (Mubarak, 2012).
Ditengah  pengertian  yang  beragam,  pada  dasarnya  istilah  terorisme  memiliki dimensi-dimensi khusus. Dimensi-dimensi tersebut adalah (1) dimensi legalitas (2) dimensi kekerasan (3) dimensi tujuan, dan (4) dimensi kemiliteran. Pertama adalah dimensi legalitas, terorisme  dipahami  sebagai  aksi  kelompok  untuk  menentang  penguasa  sehingga  aksi tersebut  dikategorisasikan  sebagai  aksi  ilegal.  Adapun  kelemahan  dari  dimensi  legalitas adalah  dimensi  tersebut  tidak  mampu  melihat  apakah  tindakan  perlawanan  yang  dilakukan merupakan aksi atau reaksi terhadap penguasa. Kedua adalah dimensi kekerasan, dalam hal ini  terorisme  dilekatkan  dengan  aksi-aksi  kekerasan  yang  cenderung  dilakukan  secara berulang-ulang.  Ketiga  adalah  dimensi  tujuan,  di  mana  terorisme  selalu  dikaitkan  dengan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari suatu individu maupun kelompok. Tujuan- tujuan  tersebut  dapat  berupa  tujuan  politik  maupun  non-politik.  Adapun  dimensi  yang keempat  adalah  dimensi  kemiliteran.  Dalam  dimensi  ini,  terorisme  diidentikkan  dengan operasi-operasi melalui cara-cara militer (Mubarak, 2012).

## Menakar Penyebab Aksi Terorisme di Indonesia
Perkembangan  terorisme  di  Indonesia  tidak  dapat  dipisahkan  begitu  saja  dengan sejarah perkembangan  gerakan  Islam di  Indonesia. Hasani  dan Naipospos (2012) membagi tiga  fase  perkembangan  transformasi  dan  metamorfosis  gerakan  Islam  di  Indonesia.  Fase pertama  adalah  gerakan  Islam  kebangsaan  yang  bertransformasi  ke  gerakan  politik  praktis dan  ikut  dalam  kontestasi  politik  elektoral.  Pada  perkembangan  selanjutnya  transformasi gerakan  Islam ke gerakan politik praktis mengalami arus besar di hampir semua organisasi Islam.  Berbagai  organisasi  yang  awalnya  berkhittah  di  jalur  kultural,  tetapi  pada  awal kemerdekaan  bertransformasi  menjadi  gerakan  politik  misalnya  adalah  Nahdlatul  Ulama (NU),  Muhammadiyah,  dan  Persatuan  Tarbiyah  Islam  (Perti).  NU  bertransformasi  menjadi Partai  Nahdlatul  Ulama,  Perti  bertransformasi  menjadi  Perti,  dan  Muhammadiyah  sendiri tidak  bertransformai  menjadi  partai  politik,  tetapi  sebagian  besar  pengurus  organisasi  ini aktif dan bahkan menguasai Masyumi sebagai kekuatan mayoritas pada 1952.
Fase  kedua  dari  gerakan  Islam  adalah  transformasi  dari  gerakan  politik  praktis  ke gerakan dakwah. Fase ini terjadi tepatnya setelah arus politik Islam dipinggirkan oleh Orde Baru.  Fase  ini  melahirkan  dua  kelompok  besar  yaitu  kelompok  Islam  substansialistik  dan kelompok Islam legal-formalistik. Kedua arus besar Islam ini sesungguhnya juga mewakili organisasi-organisasi  Islam di  Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan organisasi Islam yang lahir di masa Orde Baru, seperti Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Orang-orang yang dikategorikan sebagai kelompok Islam substansialistik dan kelompok Islam legal formalistik ini sesungguhnya masih merupakan orang-orang lama yang terlibat dalam konstelasi politik di Pemilu 1955, 1971, dan 1977 (Hasani & Naipospos, 2012).
Namun  demikian,  pada  fase  kedua,  secara  bersamaan  juga  muncul  kembali kelompok  Islam  radikal  yang  diwakili  oleh  para  eks  Darul  Islam  atau  Negara  Islam Indonesia  (NII)  dengan  gagasan  atau  ide  negara  Islam.  Radikalisme  Islam  di  periode  ini kemudian  mewujud  dalam  Komando  Jihad,  Teror  Warman,  gerakan  Imran  dan  peristiwa Lampung.  Pada  1978,  Warman  mengangkat  dirinya  sendiri  sebagai  pewaris  semangat Kartosuwiryo.  Gerakan  Warman  ini  menyetujui  diambilnya  langkah-langkah  kekerasan dalam  mewujudkan  negara  Islam  Indonesia.  Pada  1981,  Imran  Muhammad  Zein  muncul mengobarkan semangat revolusi Islam di Indonesia, seperti konfrontasi fisik dengan jajaran militer  setempat  di  Cicendo,  Jawa  Barat  dan  pembajakan  pesawat  penerbangan  domestik, Garuda  Woyla.  Insiden  kekerasan  terus  berlanjut  pada  pertengahan  1980-an  seperti pemboman  Bank  Central  Asia  (BCA)  di  Jakarta  dan  pemboman  Candi  Borobudur  di Magelang (Effendy, 1998).
Adapun fase ketiga dalam gerakan Islam di Indonesia adalah transformasi dari Islam radikal  ke  Islam  jihadis  atau  teroris. 2 Ada  dua  argumentasi  yang  berusaha  menjelaskan mengapa  kelompok  Islam  jihadis  muncul  dan  semakin  menguat  dalam  perjalanannya. Pertama,  munculnya  kelompok  jihadis  tidak  dapat  terlepas  dari  konteks  internasional  yang
2 Gerakan  Islam  jihadis/teroris  muncul  semakin  kuat  setelah  peristiwa  Bom  Bali  I  2002  yang melibatkan  Amrozi,  Imam  Samudra,  dan  Ali  gufron.  Pada  periode  berikutnya  muncul  pengeboman  terhadap Kedutaan Australia (2004), J.W. Marriot (2003 & 2009), Ritz Carlton (2009), Bom Bali II (2005).
melatarbelakanginya yaitu praktik ketidakadilan Amerika terhadap Palestina yang kemudian melahirkan  rasa  solidaritas  di  kalangan  kaum  muslimin  secara  internasional,  tak  jarang menunjukkan  nuansa  kekerasan.  Kedua,  terbukanya  arus  kebebasan  pasca  runtuhnya  Orde Baru telah memberikan kesempatan kepada gerakan-gerakan Islam yang selama Orde Baru direpresi untuk tumbuh dan berkembang. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya meliputi Ikhwanul  Muslimin  (IM),  Hizbut  Tahrir  (HT),  Salafi  serta  gerakan  Islam  berskala  lokal- nasional  nasional  seperti  Front  Pembela  Islam  (FPI),  Majelis  Mujahidin  Indonesia  (MMI), Gerakan Reformis Islam, dan Jaringan Taliban.
Uraian  singkat  tentang  tiga  fase  perkembangan  Islam  di  atas  menunjukkan  bahwa gerakan  radikalisme  dan  terorisme  di  Indonesia  tidak  muncul  secara  tiba-tiba  melainkan memiliki akar sejarah masa lalu. Apabila dilacak dari asal-usul aktornya, hampir mayoritas aksi-aksi  terorisme  yang  bermunculan  memiliki  hubungan  genealogis  dengan  gerakan- gerakan Islam radikal di masa lalu. 3 Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok tersebut bermetamorfosis  menjadi  berbagai  macam  varian  baik  berskala  nasional  maupun internasional.  Oleh  karena  itu,  menegasikan  faktor  keterikatan  sejarah  dalam  melihat perkembangan aksi-aksi terorisme di Indonesia merupakan hal yang tidak tepat.
Namun  lebih  jauh  dari  itu,  studi  lain  menemukan  bahwa  faktor  sejarah  juga  bukan satu-satunya  faktor,  melainkan  terdapat  faktor  lain  yang  juga  mampu  menjelaskan bagaimana  radikalisme  dan  terorisme  muncul  di  Indonesia.  Faktor-faktor  tersebut diantaranya  adalah  faktor  ekonomi  atau  kemiskinan,  faktor  lemahnya  penegakan  hukum, faktor  ketidakadilan  sosial,  faktor  ideologi  politik,  dan  juga  faktor  corak  pemikiran keagamaan  (Monita,  2010).  Oleh  karena  itu,  mengklasifikasikan  setiap  aksi  teror  sebagai gerakan  yang  dimotivasi  oleh  persoalan  keagamaan  semata  pada  akhirnya  menjadi  kurang tepat. Seperti  yang diungkapkan oleh Arnett dalam Agung (2017) yang menyatakan bahwa motivasi  aksi  terorisme  dapat  bermacam-macam  seperti  tuntutan  memerdekakan  diri (nasionalisme)  maupun  memisahkan  diri  (separatisme).  Arnett  menambahkan  bahwa  tidak menutup  kemungkinan  aksi-aksi  terorisme  juga  lahir  dari  pemahaman  keagamaan  yang ekstrim  seperti  yang  terjadi  saat  ini.  Tidak  hanya  faktor-faktor  di  atas,  dalam  sejarah perkembangan  terorisme  di  Indonesia,  munculnya  aksi-aksi  terorisme  di  era  Orde  Baru misalnya  juga  terbukti  sebagai  bagian  dari  hasil  dari  operasi  intelijen  militer  ( state terorism ). 4 Dalam  hal  ini,  negara  justru  berperan  dalam  melahirkan  bibit-bibit  gerakan radikal yang berujung pada aksi-aksi terorisme di Indonesia.
3 Akar sejarah radikalisme Islam tidak dapat terlepas dari gerakan  Darul Islam (DI) yang tumbuh di masa Orde Lama yang berhasil ditumpas kemudian dihidupkan lagi di era Orde Baru oleh Ali Murtopo dengan nama  Komando  Jihad  (KOJI).  Di  fase  inilah  tokoh-tokoh  seperti  Abu  Bakar  Ba‘asyir  dan  Abdullah  Sungkar menjadi  tokoh  kunci  dalam  memfasilitasi  perekrutan  aktivis-aktivis  muslim  untuk  berjihad  di  Afghanistan melawan Uni Soviet (Fealy & Borgu, 2005).
4 Maraknya  aksi-aksi  terorisme  yang  terjadi  di  era  Orde  Baru  cenderung  lahir  dari  buah  intervensi intelijen  militer  di  bawah  komando  Ali  Murtopo.  dengan  menyusupi  eks  pejuang  Darul  Islam  (DI),  Ali Murtopo  memanfaatkan  sentimen  anti  komunis  yang  masih  melekat  pada  eks  penjuang  DI/TII  sebagai  alat untuk membersihkan anasir-anasir komunis pada saat itu. namun demikian yang terjadi justru aksi-aksi teror di berbagai  wilayah  melalui  organisasi  yang  bernama  Komando  Jihad  (KOJI).  lihat,  Mubarak  dalam  Asrori (2015).

## Melacak Akar Sejarah Jamaah Islamiyah (JI)
Jika  diruntut  berdasarkan  akar  sejarahnya,  berdirinya  Jamaah  Islamiyah  (JI)  tidak dapat  terlepas  dari  hubungan  dengan  gerakan-gerakan  Islam  di  masa  lalu  khususnya  Darul Islam  (DI)  atau  Negara  Islam  Indonesia  (NII).  Dalam  perjalanannya,  organisasi  yang didirikan  oleh  S.M.  Kartosuwiryo  tersebut  tidak  mampu  bertahan  lama.  Tepatnya  di  era Orde Lama, DI berhasil ditumpas oleh militer, namun demikian di masa Orde Baru atau era 1970-an,  DI  mulai  dihidupkan  kembali. 5 Melihat  hal  tersebut,  akhirnya  militer  melakukan langkah  represif  dengan  melakukan  penangkapan  secara  besar-besaran  terhadap  sejumlah petinggi DI (Solahudin, 2011). Pasca penangkapan besar-besaran tersebut, DI merekrut dua tokoh penting yaitu Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba‘asyir.
Disebabkan oleh iklim Orde Baru yang represif terhadap kekuatan politik umat Islam termasuk  diantaranya  pemaksaan  atas  azas  tunggal  Pancasila,  maka  sebagai  anggota  DI, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba‘asyir memutuskan untuk hijrah ke Malaysia (Dimyati, Muqoddas  &  Wardiono,  2013).  Dalam  hijrahnya  ke  Malaysia,  dua  tokoh  tersebut didampingi  oleh  satu  tokoh  DI  ternama  yaitu  Ajengan  Masduki.  Dalam  perjalanannya, ketiga  tokoh  tersebut  kemudian  mendirikan  DI  di  Malaysia  (1985)  dan  juga  mulai  terlibat dalam  situasi  internasional  (Sila  dkk.,  2015). Di  masa-masa  hijrahnya  di  Malaysia,  baik Abdullah  Sungkar,  Abu  Bakar  Ba‘asyir  maupun  Ajengan  Masduki,  ketiganya  berhasil membangun  hubungan  dengan  Jihadis  asal  Afghanistan  yaitu  Syaikh  Abdullah  Azzam. Syaikh Abdullah Azzam sendiri adalah tokoh penting dalam mengkampanyekan perang suci mujahidin Afghanistan melawan Komunis Uni Soviet pada masa itu (Solahudin, 2011). Dari hubungan tersebut, ketiga tokoh di atas beserta anggota DI lainnya mulai aktif memfasilitasi para  mujahid  baik  dari  Indonesia  maupun  luar  Indonesia  khususnya  Asia  Tenggara  untuk dikirim  ke  Afghanistan.  Pengiriman  para  mujahid  ke  Afghanistan  dimaksudkan  untuk belajar  strategi  kemiliteran  yang  akan  digunakan  sebagai  bekal  untuk  jihad  di  Indonesia (Solahudin, 2011).
Dalam  perkembangannya,  pada  tahun  1985-1991,  ratusan  kader  DI  terlibat  dalam pelatihan-pelatihan  militer  di  Afghanistan.  Dalam  hijrahnya  ke  Afghanistan,  selain mendapatkan ilmu tentang kemiliteran, para kader DI juga mendapatkan doktrin keagamaan baru yang populer disebut sebagai salafi jihadi. 6 Doktrin salafi jihadi tersebut kelak menjadi
5 Dalam  pandangan  Muqoddas,  bangkitnya  DI/TII  pada  masa  Orde  Baru  tidak  dapat  terlepas  dari peranan intelijen militer di bawah komando  Ali Murtopo. Dalam hal ini,  Ali Murtopo melakukan pendekatan terhadap  kelompok  garis  keras  seperti  eks  pejuang  PRRI  di  Sulawesi  Selatan  dan  juga  mengunjungi  para tahanan politik DI/TII sekaligus menawarkan amnesti kepada mereka yang jumlahnya ribuan orang. Tak hanya pendekatan-pendekatan  di  atas,  Ali  Murtopo  juga  membangkitkan  isu  komunisme  untuk  mendorong  gerakan eks  PRRI  dan  DI/TII  bergerak  secara  radikal.  Dalam  perkembangannya,  kelompok  eks  PRRI  dan  DI/TII tersebut  kemudian  dikenal  sebagai  Komando  Jihad  (KOJI).  Tercatat,  Komando  Jihad  sendiri  tercatat  telah melakukan aksi teror di beberapa daerah seperti pemboman  BCA, penyerbuan kantor polisi  Cicendo,  Woyla, Lampung,  Borobudur  dan  lain-lain.  Berkat  peristiwa-peristiwa  tersebut,  pemerintah  mendapatkan  legitimasi untuk menekan kelompok-kelompok Islam (Dimyati, Muqoddas & Wardiono, 2013).
6 Salafi  Jihadi  atau Jihadi  Salafism merupakan  istilah  yang  digunakan  Gilles  Kepel  untuk menggambarkan  gerakan  salafi  yang  mulai  mengembangkan  kekerasan  lewat  slogan  ―jihad‖  selama pertengahan tahun 1990-an. Menurut Kepel, salafi jihadi merupakan kombinasi antara penghormatan terhadap
motivasi  bagi  para  alumni  Afghanistan  untuk  mendirikan  negara  Islam  di  Asia  Tenggara. Diterimanya  doktrin  salafi  jihadi  oleh  alumni-alumni  Afghanistan  pada  akhirnya  memicu perselisihan  dalam  internal  DI.  Dalam  hal  ini,  Imam  DI  pada  waktu  itu  yaitu  Ajengan Masduki  dikritik  karena  dianggap  mengamalkan  praktik  keagamaan  yang  menyimpang dengan  mengamalkan  ajaran tareqat (Solahudin,  2011).  Merespon  hal  tersebut,  Ajengan Masduki tetap bertahan dalam DI yang kemudian mengubah nama DI menjadi Jamaah Darul Islam  (1987),  sementara  Abdullah  Sungkar  dan  Abu  Bakar  Ba‘asyir  memutuskan  untuk mendirikan  kelompok  sendiri  dengan  pedoman  salafi  jihadi  bernama  Jamiatul  Minal Muslimim  (1996)  yang  kemudian  berubah  nama  menjadi  Jamaah  Islamiyah  (Sila  dkk., 2015).
Di  awal  masa  berdirinya,  JI  dipimpin  oleh  Abdullah  Sungkar  yang  kemudian diteruskan  oleh  Abu  Bakar  Ba‘asyir.  Di  era  kepemimpinan  Abu  Bakar  Ba‘asyir,  JI dibesarkan  di  Solo,  Jawa  Tengah,  dengan  membentuk  Rabitatul  Mujahidin  atau perkumpulan gerakan Islam dari negara-negara di Asia Tenggara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia,  Singapura,  Filipina,  dan  Thailand.  Dalam  pertemuan  perdana  yang  diadakan  di Malaysia, disepakati oleh para utusan wakil Amir JI Malaysia, Wakil Amir JI Indonesia, dan unsur  pimpinan  dari  Aceh  untuk  mendirikan  Daulah  Islamiyah  Raya  atau  Nusantara  Islam Raya dengan wilayah kekuasaan Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Kamboja,  dan  Filipina  Selatan.  Adapun  agenda  pertemuan  selanjutnya  adalah  membentuk pembagian kawasan kerja gerakan yang meliputi tiga wilayah yang disebut Mantiqi. Dalam hal ini, Mantiqi I sebagai kawasan basis ekonomi, meliputi Singapura dan Malaysia, Mantiqi II  sebagai  basis  daerah  pelatihan  meliputi  Filipina  Selatan  (Mindanau),  Camp  Abu  Bakar, Camp  MILF,  dan  Mantiqi  III  sebagai  basis  gerakan  meliputi  Indonesia  yang  sasarannya adalah Ambon dan Poso sebagai daerah konflik agama (Sila dkk., 2015).

## Jamaah Islamiyah (JI) dan Bom Bali I
Peristiwa  Bom  Bali  I  terjadi  pada  hari  Sabtu,  tanggal  12  Oktober  2002.  Kedua sasaran  peledakan  yakni  Sari  Club  dan  Paddy‘s  Café  terletak  di  Jalan  Legian,  Kuta,  Bali. Jalan  Legian  sendiri  merupakan  salah  satu  jalan  paling  ramai  dan  paling  macet  di  daerah Kuta. Di sepanjang jalan tersebut banyak terdapat tempat-tempat hiburan seperti klub malam dan kafetaria. Kemacetan semakin memuncak di atas jam sepuluh malam terlebih ketika hari Sabtu tiba atau malam Minggu) (Mubarak, 2012).
Bom pertama meledak di dalam Paddy‘s Café pada pukul 23.15 WITA. Ledakan ini memakan  korban  jiwa  sebanyak  8  orang.  Di  lokasi  ledakan,  ditemukan  residu  RDX  dan TNT.  Bom  kedua  kemudian  meledak  di  depan  Sari  Club,  hanya  berselang  3  detik  dari ledakan di Paddy‘s Café. Sumber bom berasal dari mobil Mitsubisi L-300 yang diparkirkan di  depan  Sari  Club.  Ledakan  kedua  sedemikian  besar  dan  kerasnya  sehingga  langsung membuat listrik di sekitar lokasi ledakan seketika padam (Mubarak, 2012).
teks-teks suci dalam bentuk pemahaman yang paling literal dan komitmen berjihad melawan Amerika sebagai sasaran utamanya (Muzamil, 2013).
Selang  30  detik  setelah  ledakan  kedua  di  Jl.  Legian  (Sari  Club),  ledakan  ketiga terjadi di trotoar jalan yang berjarak diagonal 100 meter dari Konsulat Amerika Serikat (AS) tepatnya  di  Jl.  Hayam  Wuruk,  Renon  dan  300  meter  dari  Konsulat  Australia.  Ledakan  ini tidak menimbulkan korban jiwa, kerusakan hanya pada beton trotoar, dahan, ranting-ranting, dan  dedaunan  pohon  di  sekitar  trotoar.  Pada  lokasi  kejadian  ditemukan  komponen elektronika  yang  diidentifikasi  sebagai handphone merek  Nokia  dengan  kode  body  DMC 00455-3. Handphone tersebut  diduga menjadi  pemicu peledak  yang juga  digunakan pelaku di Jl. Legian, meskipun tidak tertutup kemungkinan pelaku ledakan di Renon adalah orang lain dari kelompok  yang sama. Adapun total korban akibat ketiga peledakan di atas adalah 509  orang  dengan  324  korban  terselamatkan  dan  185  orang  meninggal  dunia  (Mubarak, 2012).
Pasca  peledakan,  seketika  muncul  analisis-analisis  penyebab  aksi  pengeboman. Pertama,  di  level  nasional,  peledakan  Bom  Bali  I  dikaitkan  dengan  pembubaran  Laskar Jihad  (kemudian  disusul  dengan  pembekuan  Front  Pembela  Islam)  dan  penangkapan  Abu Bakar Ba‘asyir. Muncul anggapan yang sangat kuat bahwa kedua peristiwa nasional tersebut berkaitan langsung dengan Bom Bali I. Kelompok Muslim garis keras mendapat sorotan dan secara  tidak  langsung  menjadi  sasaran  tuduhan  sebagai  pihak  yang  bertanggung  jawab. Tuduhan  ini  dihubungkan  dengan  sikap  keras  berbagai  kelompok  ormas  Islam  terhadap banyak kebijakan dan tindakan ―Barat‖ terlebih  Amerika Serikat.  Kecurigaan ini didukung fakta  bahwa  sebelum  Bom  Bali  I,  AS  memberi  peringatan  terhadap  Presiden  Megawati mengenai kemungkinan terjadinya aksi terorisme di Indonesia. Kedua, di level internasional, tuduhan  umum  terhadap  pelaku  peledakan  Bom  Bali  I  diarahkan  kepada  jaringan  teroris internasional yaitu jaringan Al-Qaeda. Pandangan ini berkembang seiring terjadinya insiden penabrakan  pesawat  di  World  Trade  Center  (WTC)  di  Amerika  Serikat  yang  memang dilakukan oleh organisasi Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden (Mubarak, 2012).
Selain itu, tuduhan bahwa pelaku peledakan Bom Bali I adalah pelaku domestik juga muncul. Terdapat dua kemungkinan, pertama adalah kelompok yang merupakan bagian dari jaringan  teroris  internasional.  Kedua,  adalah  kelompok  teroris  domestik.  Kelompok  teroris domestik yang dimaksud tidak berarti tidak memiliki jaringan teroris lintas negara. Jaringan teroris  domestik  yang  dimaksud  adalah  Jamaah  Islamiyah  (JI).  Tekanan  Australia  dan Singapura mendominasi opini tersebut. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sendiri akhirnya memasukkan kelompok  JI sebagai  salah satu  kelompok teroris  internasional. Di  Indonesia, kelompok ini tidak berdiri secara formal dan terbuka. Kelompok ini diyakini memiliki kaitan dengan  jaringan  teroris  internasional  seperti  Al-Qaeda  yang  bekerja  di  kawasan  Asia Tenggara (Mubarak, 2012).
Berdasarkan  investigasi  pihak  berwajib,  pelaku  Bom  Bali  I  memang  memiliki hubungan  dengan  Jamaah  Islamiyah  (JI).  Naharong  (2013)  mengulas  bahwa  dalam  aksi Bom  Bali  I,  Imam  Samudra  dan  kawan-kawan  mengakui  bahwa  Bom  Bali  I  adalah implementasi  ajaran  jihad  yang  diyakini  oleh  mereka  sebagai fardu‘ain atau  ajaran  yang bersifat  wajib dilakukan  oleh setiap individu  sebagaimana seperti rukun  Islam  yaitu puasa, sholat,  dan  lainnya.  Dengan  kata  lain,  mereka  menjadikan  jihad  sebagai  rukun  Islam  yang keenam. Adapun faktor pemicu Bom Bali adalah pengeboman besar-besaran yang dilakukan oleh  tentara  Amerika  Serikat  dan  sekutunya  di  Irak  yang  berakibat  pada  jatuhnya  korban
jiwa di negara tersebut (Naharong, 2013). Lebih dari itu, aksi Bom Bali yang dilakukan oleh Imam  Samudra  dan  kawan-kawannya  merupakan  salah  satu  strategi  untuk  mendirikan Daulah Islamiah Raya  yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Moro, dan Thailand. Aksi bom yang berlangsung di Asia Tenggara dari tahun 2000-2009 tidak lepas dari gerakan Jamaah Islamiyah (JI) (Conboy, 2008).

## Jamaah Islamiyah (JI): Fundamentalisme, Radikalisme, dan Terorisme
Apabila  ditelaah  dari  sisi  ajaran,  sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  Jamaah Islamiyah  (JI)  dapat  dikategorikan  dalam  kelompok  salafi  jihadi.  Ideologi  gerakan  Jamaah Islamiyah (JI) telah memenuhi karakteristik kelompok salafi jihadi yang dikembangkan oleh Mohammed  M.  Hafez.  Dalam  pandangannya,  kelompok  salafi  jihadi  kontemporer  dapat ditandai  dalam  lima  hal.  Pertama,  adanya  penekanan  pada  konsep  tauhid  (keesaan  Allah). Kedua,  sebagai  konsekuensinya,  maka  hanya  Allah-lah  yang  memiliki  kedaulatan.  Oleh karena  itu,  haram  hukumnya  mengikuti  ideologi  di  luar  Islam.  Adapun  pemerintah  yang melanggar  aturan  Allah  dapat  secara  sah  diperangi.  Ketiga,  adanya  penolakan  dari  semua inovasi  ( bid‘ah )  Islam.  Keempat, Takfir yakni  menyatakan  muslim  yang  berada  di  luar kredo  adalah  kafir  sehingga  mereka  pun  harus  bertobat,  dan  yang  kelima  adalah  jihad melawan  rezim  kafir.  Hal  paling  menonjol  dari  gerakan  salafi  jihadi  adalah  berusaha mewujudkan gagasannya dalam bentuk tindakan terror.
Apabila  di  telaah  lebih  dalam,  ajaran  salafi  jihadi  yang  menjadi  ideologi  gerakan Jamaah  Islamiyah  (JI)  mempunyai  akar  pemikiran  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  konsep fundamentaslisme  di  dalam  tradisi  Islam.  Adapun  unsur  penting  dalam  pandangan fundamentalisme  Islam  adalah  pandangan  bahwa  dunia  Islam  sedang  mengalami kemunduran sama. Oleh karena itu, terminologi fundamentalisme Islam ini mengandung arti kembali  kepada  fundamen-fundamen  keimanan  dan  kembali  kepada  dasar-dasar  otoritas yang  sah  yaitu  teks  Al  Quran  dan  Hadist  (Muthohirin,  2014).  Apabila  diitarik  benang merahnya, pemikiran fundamentalisme Islam memang memiki keterkaitan dengan gerakan- gerakan pemurnian Islam terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, Wahabi, dan hingga Jamaluddin Al-Afghani.
Dalam  konteks  Bom  Bali  I,  apabila  ditelaah  dari  temuan-temuan  yang  ada,  guna kembali  pada  ajaran-ajaran  yang  bersifat  fundamen  dalam  Islam  yaitu  mendirikan  suatu negara Islam, Jamaah Islamiyah (JI) meyakini bahwa radikalisme adalah metode yang tepat untuk mewujudkan tujuan gerakannya. Radikalisme yang dimaksud adalah upaya mengganti sistem  pemerintahan  lama  dengan  sesuatu  yang  sama  sekali  baru  (Susanto,  2007).  Hal  ini dapat  dipahami  karena  mengganti  suatu  sistem  pemerintahan  yang  telah  mapan  memang tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang parsial melainkan harus dengan suatu tindakan revolusioner.  Adapun  sebagai  operasionalisasi  atas  cara-cara  radikal  tersebut,  Jamaah Islamiyah  (JI)  meyakini  bahwa  tindakan  teror  atau  terorisme  menjadi  jalan  yang  cukup efektif  untuk  merealisasikan  tujuan  gerakan.  Keterlibatan  Jamaah  Islamiyah  (JI)  dalam Kasus  Bom  Bali  I  menunjukkan  titik  temu  atau  kesinambungan  dari  fundamentalisme sebagai  ideologi  gerakan,  radikalisme  sebagai  metode  gerakan,  dan  terorisme  sebagai praktik atau langkah operasional dari gerakan Jamaah Islamiyah (JI).

## Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa faktor  pendorong  munculnya  aksi  terorisme  secara  umum  di  Indonesia  tidaklah  tunggal. Berbagai  faktor  dapat  melatarbelakangi  munculnya  aksi  terorisme  seperti  ikatan  sejarah politik  masa  lalu,  persoalan  ekonomi  atau  kemiskinan,  lemahnya  penegakan  hukum, ketidakadilan  sosial,  ideologi  politik,  corak  pemikiran  keagamaan  hingga  yang  paling ekstrim adalah faktor intervensi politik kekuasaan ( state-terorism ) dengan berbagai motivasi di dalamnya sebagaimana pernah terjadi di Indonesia di era Orde Baru.
Berkaitan  dengan  titik  temu  fundamentalisme,  radikalisme,  dan  terorisme, sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa kasus Bom Bali I menjadi suatu pentunjuk jelas  bagaimana  ketiga  hal  di  atas  melekat  dan  saling  berkesinambungan  dalam  Gerakan Jamaah  Islamiyah  (JI).  Dalam  hal  ini,  ideologi  salafi  jihadi  menunjukkan  bagaimana fundamentalisme  Islam  dianut  sebagai  paham  dalam  Gerakan  Jamaah  Islamiyah  (JI), radikalisme  atau  orientasi  untuk  merombak  dan  mengganti  sistem  pemerintahan  menjadi metode  yang  diyakini  efektif  diikuti  dengan  praktik-praktik  kekerasan  atau  terorisme  di kalangan masyarakat umum. Maka menjadi jelas bahwa fundamentalisme Islam merupakan ideologi  gerakan,  radikalisme  merupakan  metode  gerakan,  sementara  terorisme  merupakan operasionalisasi atau praktik riil atas ideologi dan metode yang telah dianut.

## Daftar Pustaka
Asrori,  Ahmad.  (2015).  Radikalisme  di  Indonesia:  Antara  Historisitas  dan  Antropositas.
Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam , 9(2), 1-28.
Azra, Azyumardi. (1999). Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Bamualim,  C.S.  (2007).  Fundamentalisme  Islam  dan  Jihad:  Antara  Otentisitas  dan Ambiguitas. Jakarta: CSRS.
Bjorgo,  Tore  (ed.).  (2005). Root  Causes  of  Terorism:  Myths,  Reality,  And  Ways  Forward . London and New York: Routledge.
Conboy, Ken. (2008). Medan Tempur Kedua Kisah Panjang Yang Berujung Pada Peristiwa Bom Bali II . Jakarta: Pustaka Primatama.
Creswell,  J.W.  (2003 ).  Research  Design:  Qualitative  and  Quantitative  Approaches ,  terj. Jakarta: KIK Press.
Dimyati, Khudaifah, Muhammad, B.M., & Kelik, Wardiono. (2013). Radikalisme Islam Dan Peradilan: Pola-Pola Intervensi Kekuasaan Dalam Kasus Komando Jihad di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (3), 379-391.
Effendy,  Bahtiar.  (1998). Islam  dan  Negara:  Transformasi  Pemikiran  dan  Praktik  Politik Islam di Indonesia . Jakarta: Paramadina Pers, 1998.
Fealy,  Greg.,  &  Aldo,  Borgu.  (2005). Local  Jihad:  Radical  Islam  And  Terorism  In Indonesia . Australia: The Australian Strategic Policy Institue Limited.
Hasani,  Ismail.,  &  Bonar,  T.N.  (2012). Dari  Radikalisme  Menuju  Terorisme:  Studi  Relasi dan  Transformasi  Organisasi  Islam  Radikal  di  Jawa  Tengah  dan  di  Yogyakarta . Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
Monita,  Yulia.  (2010). Faktor-Faktor  Terjadinya  Tindak  Pidana  Terorisme  Dan  Strategi Penaggulangannya di Indonesia . Majalah Hukum Forum Akademika, 1:1.
Mubarak, Zulfi. (2012). Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan. Jurnal Studi Masyarakat Islam , 15 (2), 240-254.
Muhammad,  Ali  (2012).  International  Context  of  Indonesia‘s  Counter-Terrorism  Policy, 2001 – 2004. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 8 (2), 138-156.
Muhammad,  Ali  (2014).  Indonesia‘s  Way  to  Counter  Terrorism  2002—2009:  Lesson Learned. Jurnal Studi Pemerintahan , 5 (2), 190-197.
Mustofa, Muhammad. (2002). Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. Jurnal Kriminologi , 2 (3), 30-38.
Muthohirin,  Nafi‘.  (2014). Fundamentalisme  Islam:  Gerakan  dan  Tipologi  Pemikiran Aktivis Dakwah Kampus . Jakarta: Indostrategi.
Muzamil, Iffah. (2013). Global Salafisme: Antara Gerakan dan Kekerasan. Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam , 3:1.
Naharong, A.N. (2013). Terorisme Atas Nama Agama . Jurnal Refleksi , 13 (5), 593-622.
Noor, Firman. (2017). Fundamentalisme Islam . Kuliah Pemikiran Politik Islam Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Rodin,  Dede.  (2016).  Islam  dan  Radikalisme:  Telaah  Atas  Ayat-Ayat  ―Kekerasan‖  dalam Al-Qur‘an. Addin , 10 (1), 29-60.
Salahuddin,  Zulfikar  &  Taufik,  Hidayat  (Eds).  (2000). Islam,  Fundamentalisme,  dan Ideologi Revolusi,. Jakarta: Madani Press.
Sila,  Adilin  dkk.  (2015). Profil  Keagamaan  Terpidana  Terorisme  di  Indonesia .  Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
Simanjuntak,  S.Y.  (2016).  Analisis  Kerjasama  Bilateral  Indonesia  dengan  Australia  dalam Penaggulangan Terorisme sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir (2002-2015) . Journal of International Relations , 2 (3), 117-127.
Solahudin.  (2011). NII  Sampai  JI:  Salafy  Jihadisme  di  Indonesia .  Jakarta:  Komunitas Bambu.
Susanto,  Edi.  (2007). Kemungkinan  Munculnya  Paham  Islam  Radikal  di  Pesantren .  Jurnal Tadris, 2:1.
Zakiyah.  (2016).  The  Chronicle  of  Terrorism  and  Islamic  Militancy  in  Indonesia. Analisa Journal of Social Science and Religion , 1 (1), 19-39.

## Website
Ada  Ratusan  Aksi  Teror  yang  Terjadi  di  Tanah  Air  pada  2000-2017,  diakses  dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/29/ada-ratusan-aksi-teror-yang- terjadi-di-tanah-air-pada-2000-2017, pada 27 Juli 2021 pukul 12.13 WIB.
Densus 88 Tangkap 1.173 Teroris Sepanjang 2018-2021, diakses dari https://www.medcom.id/nasional/hukum/Rb1mA2Xb-densus-88-tangkap-1-173- teroris-sepanjang-2018-2021, pada 27 Juli 2021 pukul 12.14 WIB.
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2004  Tentang  Terorisme,  diakses  dari http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/10.-Terorisme.pdf,  pada  27  Juli  2021 pukul 12.21 WIB.
UU  Nomor  5  Tahun  2018,  diakses  dari  https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/uu-nomor-5- tahun-2018-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-15-tahun-2003-tentang- penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2002- tentang-pemberantasan-tindak-pidana-ter, pada 27 Juli 2021 pukul 12.17 WIB.