INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8917-8931 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Diplomasi Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo di Isu Siber
Yustika Citra Mahendra 1 ✉
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Email: masmahe@ub.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini memaparkan salah satu praktek diplomasi kontemporer yang dilakukan oleh negara dengan  isu  siber.  Penelitian  ini  diawali  dengan  memaparkan  konteks  siber  sebagai  salah  satu fenomena  yang  terkait  dengan  perkembangan  teknologi  informasi  internet  yang  mempengaruhi keamanan yang memungkinkan terdapatnya ancaman kejahatan berbasis siber atau disebut juga Cybercrime dalam permasalahan ini peran diplomasi sebuah negara menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan mengingat isu Cyber menjadi masalah Global. Permasalahan siber menjadi salah satu hirauan  penting bagi  sebuah  negara  mengingat  aktivitas  manusia  saat  ini  erat  kaitannya  dengan dunia  digital  Pada  data  tim  Indonesia  Security  Incident  Responses  on  the  Internet  Infrastructure Coordinator Center mendapati kasus serangan siber sebanyak 205 juta serangan cyber pada tahun 2017.  Penelitian  ini  mencoba  mengulas  praktek  diplomasi  siber  yang  dilakukan  oleh  Indonesia sebagai upaya peningkatan kapabilitas inptek dan inovasi di era pemerintahan Joko Widodo dengan memberikan  gambaran  komperhensif  mengenai  beberapa  aspek  seperti  kepentingan  nasional indonesia dalam isu siber, hal yang dilakukan pada agenda siber secara umum dan juga para aktor diplomasi yang melakukan aktivitas diplomasi ditulis dengan melakukan penjabaran dengan temuan pemetaan  konteks  siber  dalam  kepentingan  negara  Khususnya  Indonesia  di  era  Presiden  Joko Widodo melalui aktivitas diplomasi dalam isu Cyber.
Kata Kunci : Cyber Diplomacy, Cyber Issues, National Interest

## Abstract
This research describes one of the contemporary diplomatic practices carried out by countries with cyber issues. This research begins by explaining the context of cyber as one of the phenomena related to the development of internet information technology which affects security which allows the threat of cyber-based crime or also called cybercrime. In this problem the role of a country's diplomacy is one of the things that needs to be done considering that cyber issues are Global problems. Cyber problems have become an important concern for a country considering that human activities are currently closely related to the digital world. Data from the Indonesian Security Incident Responses on  the  Internet  Infrastructure  Coordinator  Center  team  found  that  there  were  205  million  cyber attacks in 2017. This research tries to review cyber diplomacy practices carried out by Indonesia as an effort to increase technological and innovation capabilities in the Joko Widodo government era by providing a comprehensive overview of several aspects such as Indonesia's national interests in cyber issues, things being done on the cyber agenda in general and also diplomatic actors carrying out activities Diplomacy is written by elaborating on the findings of mapping the cyber context in the interests of the state, especially Indonesia in the era of President Joko Widodo through diplomatic activities on cyber issues.
Keywords: Cyber Diplomacy , Cyber Issues, National Interest

## PENDAHULUAN
Laju perkembangan globalisasi yang semakin cepat setiap harinya berdampak pada berbagai  sektor  dalam  dan  luar  negeri.  Kemudahan  akses,  percepatan  informasi  serta efektifitas  waktu  merupakan  beberapa  contoh  dari  buah  manis  peningkatan  teknologi (Primawanti & Pangestu. 2020:1-15)
Namun tidak hanya membawa dampak baik, teknologi juga dapat menjadi sebuah ancaman  yang  nyata.  Penggunaan  teknologi  informasi  yang  masif  tidak  menutup kemungkinan  datangnya  ancaman  kejahatan  berbasis  siber  ( cybercrime).  Cybercrime  ini tidak hanya mengancam bagian-bagian utama dari negara seperti pemerintah, namun juga mengancam  pihak  swasta  bahkan  hingga  pada  level  individu.  Tim  Indonesia Security Incident  Response  on  the  Internet  Infrastructure  Coordinator  Center  mencatat  bahwa selama tahun 2017 Indonesia mengalami sekitar 205 juta serangan cyber. Sementara itu, data  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  menunjukkan  bahwa  lembaga  kesehatan, keuangan,  pendidikan,  dan  pemerintahan  adalah  yang  paling  banyak  rentan  menjadi sasaran serangan cyber. Disinilah isu cybersecurity mulai menjadi perhatian baik bagi pihak individu, swasta hingga negara. PBB melalui ITU ( International Telecommunication Union) merilis  indikator-indikator  yang  menentukan  sejauh  mana  komitmen  negara  perihal cybersecurity. Indeks yang disebut Global Cybersecurity Index (GCI) ini memiliki lima pilar
indikator.
1. Legal: Mengukur hukum dan regulasi negara terkait cybercrime dan cybersecurity
2. Technical: Mengukur implementasi kemampuan teknis melalui agen nasional dan sektor spesifik.
3. Organizational: Mengukur strategi nasional dan organisasi yang mengimplementasikan cybersecurity
4. Capacity  Development:  Mengukur  kampanye  awareness,  pelatihan  dan  pendidikan untuk pengembangan kapasitas cybersecurity.
5. Cooperation:  Mengukur  capaian  kerja  sama  antara  swasta  dan  negara  dalam  hal cybersecurity.
Dalam laporan yang dikeluarkan 2 tahun sekali oleh ITU- Development itu, Indonesia menempati peringkat 24 di dunia dan peringkat 6 dalam regional Asia-Pasifik degan skor 94,88. Cybersecurity Index Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang awalnya hanya  berada  di  peringkat  41.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  Indonesia  telah  memiliki kepedulian terhadap isu cybersecurity.
Kepedulian terhadap isu ini ditunjukkan pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, dimana disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2020-2024 yang dapat dilihat dalam bentuk lima poin besar yaitu pembangunan Sumber Daya  Manusia,  pembangunan  infrastruktur,  penyederhanaan  regulasi,  penyederhanaan birokrasi,  serta  transformasi  ekonomi.  Pada  periode  RPJM  ini  negara  berupaya  untuk meningkatkan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi, yang diantaranya terdapat cita-cita untuk  meningkatkan  penguasaan  teknologi  dalam  bidang-bidang  strategis  termasuk cybersecurity. Peningkatan kapabilitas Iptek ini merupakan turunan dari Prioritas Nasional 3 tentang “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing” (BPPN 2020: 313)
Data seputar cybersecurity menjadi perhatian dalam indikator Prioritas Nasional 7 yaitu “M enguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik”. Dalam indikator tersebut disajikan data dimana pada tahun 2018 skor Global Cyber Security Index Indonesia berada pada angka 0,776, yang ditargetkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan hingga ke angka 0,8387. Namun seperti yang dapat dilihat, pada tahun 2020 Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dengan menempati peringkat 24 dunia dengan  capaian  skor  94,88  (terdapat  perbedaan  jumlah  indikator  dan  metode scoring dibandingkan dengan tahun 2018 sehingga satuan skor berbeda).
Menanggapi  adanya  potensi  ancaman  terhadap cybersecurity  di  dalam  negeri, Indonesia melakukan berbagai diplomasi dan kerjasama regional, bilateral dan multilateral
dengan negaranegara di dunia. Dalam upaya pembangunan dan peningkatan cybersecurity, diperlukan  adanya  keselarasan  antara  hukum,  teknis  dan  tindakan  prosedural,  struktur organisasi, capacity  building,  dan kerja sama internasional.  Di Indonesia  sendiri tentunya telah  digalakkan  berbagai  kebijakan  dan  usaha-usaha  dalam  membangun cybersecurity. Salah satu bentuk peningkatan kapasitas cyber dalam negeri ialah adanya Keamanan Siber Nasional  ( National  Cyber  Security)  oleh  Kemenhan  yang  bertujuan  untuk  menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi serta seluruh sarana pendukungnya di tingkat  nasional  dan  bersifat  lintas  sektor.  Kemhan/TNI  juga  telah  merancang  pedoman pertahanan cyber berdasarkan Permenhan No.82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber (BPPN 2020: 313)
Di internal Indonesia, penanganan cybersecurity masih bersifat sektoral karena setiap kementerian memiliki upaya penanganan masing-masing sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.  Sebagai  contoh,  mengenai  penyensoran  konten  negatif  di  dunia cyber menjadi tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perburuan pelaku kejahatan digital ( cybercriminals) yang dilakukan oleh Unit Cyber Crime Mabes Polri dari sisi pertahanan akan bersinggungan  dengan  Kementerian  Pertahanan  yang  telah memiliki  Cyber  Operation Center  (COC).  Ada  beberapa  pekerjaan  penanganan  insiden  keamanan  informasi  oleh Kementerian  Luar  Negeri,  Penanganan  penipuan e-commerce  dengan  Kementerian Perindustrian,  Kementerian  Perdagangan,  dan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika. Kemudian,  penanggulangan  terorisme  oleh  Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme (BNPT), operasi cyber cerdas dengan Badan Intelijen Negara (BIN), kejahatan keuangan, dan ekonomi digital oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di Indonesia saat ini melalui Kemhan RI sendiri telah membentuk suatu lembaga yang terkait dengan pertahanan cyber yaitu Pusat Pertahanan Siber (Pushansiber), sebagai unsur pelaksana  tugas  dan  fungsi  badan  instalasi  Pertahanan  Strategis  Kemhan  yang  memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan, kerjasama, operasional, dan dunia maya jaminan keamanan  pertahanan.  Sebagaimana  tertuang  dalam  Peraturan  Menteri  Pertahanan (Permenhan) 14 Tahun 2019 tentang Organisasi  dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, tugas  pokok  pertahanan cyber  adalah  menanggulangi  cyberattack  yang  menyebabkan gangguan terhadap administrasi negara. Peraturan ini digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan, pengembangan, dan penerapan pertahanan siber di lingkungan Kementerian Pertahanan.
Sementara  itu  di  ranah  regional  negara-negara  anggota  ASEAN  juga  melakukan capacity building keamanan cyber di lingkup regional karena dinilai cukup mendesak. Hal
ini  dibuktikan  dengan  dilakukannya  pembahasan  mengenai  keamanan cyber  dalam berbagai diskusi di salah satu forum kerja sama politik dan keamanan yaitu Association of Southeast  Asian  Nation  Regional  Forum  (ARF)  dan  Expert  Working  Group  pada  ASEAN Defense Ministry Meeting (ADMM) Plus. ADMM Plus merupakan pertemuan pejabat tinggi dalam hal ini, menteri pertahanan negara-negara ASEAN dan negara-negara terkait, untuk membahas isu-isu keamanan di kawasan ASEAN. Tidak hanya pada ranah regional, kerja sama cyber  juga  dilakukan  di  level  global.  Pada  Desember  2019  dilakukan  pertemuan diwakili  diplomat  dari  Direktorat  Keamanan  Internasional  dan  Perlucutan  Senjata, Kementerian Luar Negeri, yang menegosiasikan bagaimana pengaturan ranah siber yang mulai  dipersenjatai.  Indonesia  terpilih  sebagai  satu  dari  25  negara  yang  duduk  dalam pertemuan PBB untuk Kelompok Ahli Pemerintah di bidang perkembangan informasi dan telekomunikasi  dalam  konteks  keamanan  internasional  atau United  Nations  Group  of Governmental Experts on Information Security (UNGGE).
UNGGE  merupakan  wadah  bagi  negara-negara  anggota  PBB  dalam  menjaga keamanan  informasi.  Upaya  yang  dilakukan  ini  merupakan  salah  satu  perwujudan  dari adanya cyber diplomacy. Cyber diplomacy terjadi di ruang cyber. Oleh karena itu, penting untuk  memahami  tentang  ruang cyber.  Menurut  Buck  (1998),  ruang  cyber  memiliki karakteristik  yang  membingkai  keterlibatan  diplomatik  di  antara  para  pemangku kepentingan.  Lebih  lanjut  ia  menjelaskan  bahwa  ruang cyber  merupakan  domain  global yang menghubungkan berbagai negara dan masyarakat di seluruh dunia dalam berbagai cara, sehingga dapat terjadi interaksi dan juga gesekan di antara negara dan masyarakat. Ruang cyber  juga  seringkali  dianggap  sebagai  global  common.  Ruang  cyber  dapat dibandingkan dengan sumber daya global lainnya, seperti laut lepas, wilayah udara, dan luar angkasa.
Dengan  demikian,  ruang cyber  membutuhkan  serangkaian  peraturan  dan  regulasi untuk memastikan akses bagi semua dalam menghindari konflik yang berpotensi. Hal ini dapat  dicapai  dengan  negosiasi  diplomatik  (Di  &  Malaka.  2020:  311-322).  Karakteristik- karakteristik ruang cyber menjadikan hubungan ruang cyber internasional dan tata kelola ruang cyber  sangat  kompleks  dan  rapuh,  tetapi  di  saat  yang  bersamaan  menjadikan diplomasi  semakin  diperlukan,  terutama  dalam  mekanisme  pembangunan  kepercayaan serta  pengembangan  norma  dan  nilai  internasional.  Merupakan  hal  yang  urgen  bagi pemerintah  Indonesia  melalui  berbagai  lembaganya  untuk  melaksanakan  pertahanan terhadap ancaman cybercrime dengan upaya diplomasi bersama negara- negara kawasan maupun global.
Hal ini menentukan posisi dan strategi diplomasi pertahanan Indonesia di ASEAN serta meningkatkan peran Indonesia dalam konstelasi dunia global sebagai aksi nyata melindungi kepentingan  nasional  dan  membangun  pertahanan  Indonesia.  Berangkat  dari  konteks tersebut  tersebut,  riset  mengenai  diplomasi  di  isu  siber  merupakan  bagian  dari  upaya pemerintah dalam merespon dampak dari era digital dalam bentuk tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan kehidupan individu dan kolektif. Jika merujuk pada RIP UB 2021- 2025 maka tema besarnya adalah digitalisasi tatakelola pemerintahan. Mengingat tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam era digital, perlu kiranya untuk memastikan upaya  diplomasi  pemerintah  Indonesia  di  isu  siber  guna  terwujudnya  tatakelola pemerintahan di sektor digital lebih baik.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Cyber Diplomacy
Dalam kajian diplomasi, praktek diplomasi siber terbilang cukup baru mengingat isu siber di era saat ini dimana perkembangan teknologi informasi menjadi perhatian banyak negara.  Konteks  dunia  siber  (dunia  maya)  cukup  berbeda  dengan  konteks  digital,  yang kemudian  menjadi  pembeda  dalam  praktek  diplomasi.  Jika  diplomasi  digital  selama  ini dikenal sebagai salah satu praktek diplomasi yang menyorot strategi penggunaan teknologi komunikasi  internet  ( Internet  communication  technologies/  ICTs)  dalam  prakteknya sedangkan diplomasi siber lebih berfokus pada isunya terlebih isu keamanan. Penggunaan media sosial dalam praktek diplomasi menjadi salah contoh bagaimana praktek diplomasi digital  dilakukan  oleh  aktor  internasional.  Maka  tidak  mengherankan  jika  kita  melihat perkembangan  dewasa  ini,  para  pemimpin  negara,  figur-figur  internasional  hingga pemimpin organisasi internasional memanfaatkan media sosial sebagai sarana melakukan diplomasi kontemporer. Sangat wajar jika kemudian praktek diplomasi digital erat dikaitkan dengan diplomasi publik dalam derajat tertentu. Pemakanaan ini pula yang kemudian erat dengan penamaan lainnnya yaitu, e-diplomacy.
E-diplomacy secara ringkas dapat dimaknai sebagai metode baru dalam menjalankan praktek diplomasi dan hubungan internasional dengan menggunakan teknologi informasi dan  internet  (  Bjola  &  Holmes.  2015) E-  diplomacy  dapat  dianggap  sebagai  sub-set-e governance termasuk didalamnya cyber diplomacy dan digital diplomacy. Berangkat dari penjelasan  ini  aktivitas  diplomasi  siber  bergeser  secara  signifikan  antara  masyarakat internasional dan dunia, itulah mengapa kita akan melihat tidak hanya dalam tataran konsep saja  tetapi  juga  prakteknya.  Beberapa  pengkaji  diplomasi  melihat cyber  diplomasi merupakan salah satu bentuk evolusi dari diplomasi publik di era digital yang berfokus pada
transformasi digital yang lebih luas, sehingga tidak mengherankan jika mereka tidak terlalu membahas proses diplomatik yang diperlukan untuk menangani aspek-aspek yang muncul dari  permasalahan  siber  (Kleiner.  2018:  321-349)  Pandangan  lain  seperti  Potter  melihat diplomasi siber juga untuk menggambarkan dampak internet dan teknologi dalam praktek diplomasi (Potter 2002).
Menurut  Andre  Barrinha, cyber  diplomacy  didefinisikan  sebagai  bentuk  diplomasi dalam  isu  siber  atau  dengan  kata  lain  penggunaan  sumber  daya  diplomatik  dan  kinerja fungsi diplomatik untuk mengamankan kepentingan nasional yang berkaitan dengan dunia maya  (siber).  (Barinha  &  Ronard.  2017:353-364).  Kepentingan  semacam  ini  umumnya diidentifikasi  dalam  dunia  maya  nasional  atau  strategi  keamanan  siber  yang  seringkali mencakup  referensi  ke  agenda  diplomatik.  Dalam  prakteknya,  diplomasi  siber  dilakukan secara keseluruhan atau sebagian oleh para diplomat dalam pertemuan baik secara bilateral atau multilateral. Selain melaksanakan fungsi diplomasi tradisional (G to G), para diplomat juga seringkali berinteraksi dengan aktor-aktor non negara seperti pemimpin perusahaan internet, perusahaan teknologi bahkan organisasi masyarakat sipil.
Definisi  menurut  Barrinha  menjadi  landasan  penting  dalam  memahami  konteks diplomasi  siber.  Meskipun  dalam  penjelasan  tersebut  menyisakan  ruang  abu-abu  dalam memaknai  apa  itu  diplomasi  siber,  setidaknya  Barrinha  memberi  peluang  lebar  dalam mengeksplor praktek diplomasi siber di era kontemporer. Hal ini dapat kita lihat tidak hanya dalam  praktek  diplomasinya  semata  tetapi  juga  pada  varibel-variabel  lainnya,  yang dijelaskan melalui komponen cyber diplomacy.

## Komponen Cyber Diplomacy
Barinha dan Renrad menjelaskan cyber diplomacy dalam beberapa komponen, yaitu diplomat  activity,  national  interest,  cyber  issue,  and  diplomat.  Diplomat  activity  adalah merujuk kepada aktivitas yang dilakukan dalam sebuah negara. Aktivitas diplomasi tersebut dianalogikan sebagai wadah komunikasi yang dapat memelihara hubungan di dunia siber antar  kedua  negara.  Beberapa  bentuk  dari  aktivitas  ini  diataranya  adalah  pertemuan diplomatic  antar  negara  yang  merundingkan  sebuah  kesepakatan  dan  pertemuan  yang mendiskusikan atau menandatangani sebuah komitmen dibidang siber. Aktivitas diplomasi siber ini juga tidak hanya seputar negosiasi seputar isu siber tetapi juga melalui aktivitas ini dapat  mengembangkan  alat  dan  sistem  teknologi  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk meningkatkan keamanan siber di sebuah negara.
National interest, dalam konteks ini adalah merujuk pada kepentingan sebuah negara dalam isu siber. Dalam hal ini kita akan melihat strategi yang dimiliki oleh negara, baik itu
melalui  arah  kebijaan  negara  dalam  rancangan  pembangunannya  hingga  keterlibatan negara dalam fora internasional dalam isu siber. Berangkat dari konteks tersebut setidaknya kita dapat menakar kepentingan nasional suatu negara. Komponen ketiga adalah cyber issue yaitu apa saja yang berkaitan seputar dunia siber. Dalam dunia siber kita dihadapkan pada ancaman di dunia siber ( cyber threats) yang kemudian dapat menjadi perhatian dalam isu keamanan siber ( cyber security). Karena permasalahan keamanan siber dapat mengancam siapa  saja,  itulah  kemudian  diangkat  menjadi  agenda  global  ( cyber  agenda).  Salah  satu harapannya adalah negara-negara dapat berpartisipasi dalam menghadapi ancaman siber dengan  mengaplikasikan  kedalam  hukum  internasional  maupun  membangun  norma perilaku bersama dalam ranah cyber space. Dalam hal ini pembahasan isu siber kemudian dapat dilakukan melalui aktivitas diplomatik. Beberapa agenda dalam diplomasi siber yang terkait dengan isu siber diantaranya adalah cyber security, cybercrime, confidencebuilding, internet freedom, dan internet governance.
Komponen  keempat  adalah cyber  diplomacy  actor,  yang  merupakan  representasi resmi suatu negara atau yang bisa dikenal sebagai diplomat. Sebagai pelaksana diplomasi suatu  negara,  diplomat  disini  tentu  bermakna  membawa  agenda  politik  serta  sebagai penangggun  jawab  dalam  aktivitas  diplomasi.  Dalam  permasalahan  diplomasi  siber  ini, diplomat memiliki peran kunci sebagai pelopor diplomasi siber karena akan membawahi kementerian dan instansi terkait dalam penanganan isu siber.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan peneltian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif dimana penulis berupaya menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai praktek diplomasi Indonesia di era presiden Joko Widodo di isu siber. Penelitian deskriptif eksploratif menurut Bhattacherjee sering kali dilakukan untuk ranah penelitian yang baru, di mana  tujuan  penelitian  adalah:  (1)  untuk  mengetahui  besaran  atau  luasnya  fenomena, masalah,  atau  perilaku  tertentu,  (2)  untuk  menghasilkan  beberapa  gagasan  awal  (atau "firasat”) tentang fenomena tersebut, atau (3) untuk menguji kelayakan untuk melakukan studi  yang  lebih  luas  tentang  fenomena  tersebut  (  Bhattacherjee  2012).  Menurut  King, Keohane  dan  Verba,  penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif  banyak  digunakan  dalam penelitian-penelitian  ilmu  sosial  dan  fokus  pada  fenomena-fenomena  sosial,  kebijakan- kebijakan,  Lembaga-lembaga  atau  organisasi,  permasalahan  sosial  atau  undangundang yang berlaku di masyarakat.
Rancangan penelitan dalam studi ini mengambil empat komponen dalam penelitian sosial yang saintifik yaitu pertanyaan penelitian, kerangka konsep, pengumpulan data dan
analisa  data  (Garry,  Keohane  &  verba  1994).  Penelitian  ini  disusun  untuk  menjawab pertanyaan bagaimana diplomasi Indonesia di masa Pemerintahan Joko Widodo dalam isu siber. Dari rumusan permasalahan tersebut, peneliti mencoba menggunakan konsep cyber diplomacy milik Andre Barrinha. Rancangan penelitian disusun melalui beberapa tahapan seperti, pengumpulan data, penggunaan teori/ model atau konse serta melakukan analisa data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam konteks ini Indonesia saat ini telah memiliki Lembaga khusus yang mengurusi permasalahan siber yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang berdiri sejak tahun 2017. Lembaga tersebut  diharapkan menjadi ujung  tombak dalam menagani isu seputar dunia siber di Indonesia. Meskipun demikian dalam aktivitasnya tentu BSSN menggandeng beberapa  lembaga  lainnya  seperti  kepolisian,  tni  dan  juga  beberapa  kementerian,  salah satunya adalah kementerian luar negeri. Kementerian Luar Negeri digandeng terkait salah satu fungsi utamanya yaitu diplomasi.

## Perkembangan Isu Siber di Indonesia
Dalam konteks keamanan siber, awal mula hukum Indonesia yang bergerak di bidang keamanan  teknologi  dan  informasi  (IT)  bisa  dilacak  dengan  diberlakukannya  UU Telekomunikasi  No.36/1999  dan  UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  No.11/2008. Kedua  UU  ini  dihitung  sebagai  bentuk  kebijakan  dari  pemerintah  Indonesia  mengenai keamanan  jalur  komunikasi  teknologi  pada  umumnya  di  Indonesia.  Ditandatangani  oleh Presiden  RI  Bacharuddin  Jusuf  Habibie  dan  Menteri  Sekretaris  Negara  Muladi,  UU Telekomunikasi merupakan salah satu contoh pertama dari dibentuknya sebuah kebijakan khusus tentang kegiatan telekomunikasi di Indonesia (UU RI 1999).  UU ini membahas semua bentuk komunikasi yang menggunakan teknologi komunikasi pada masanya seperti televisi, radio, telepon, dan lain sebagainya.
Selain  UU  Telekomunikasi,  UU  lain  yang  seringkali  menjadi  rujukan  dalam mengamankan  jaringan  teknologi  dan  informasi  di  Indonesia  adalah  UU  ITE  No.11/2008. Sebagai  sebuah  UU  yang  sudah  lebih  mengakui  keberadaan  internet  sebagai  sarana komunikasi  di  Indonesia  dibanding  dengan  UU  Telekomunikasi,  UU  ITE  secara  eksplisit membahas  tentang  konsep  internet  sendiri  sebagai  sarana  komunikasi.  Sesuai  dengan judulnya, UU ITE membahas tentang informasi elektronik yang bisa didefinisikan sebagai sekumpulan data elektronik yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau lainnya. Lebih rinci lagi, UU ITE turut membahas tentang konsep transaksi elektronik dan dokumen elektronik yang penggunaannya meluas semenjak akses internet di Indonesia menjadi semakin luas.
Meskipun begitu, kedua UU ini dianggap tidak mencukupi dalam beberapa hal untuk bisa secara signifikan menegakkan keamanan siber di Indonesia (Nugraha & Putri ). Contohnya, UU Telekomunikasi tidak menyebutkan jaringan internet sebagai sebuah media komunikasi yang telah digunakan di Indonesia. Meskipun internet sudah memasuki Indonesia beberapa tahun sebelum diberlakukannya UU
Di sisi lain, UU ITE yang dibentuk pada tahun 2008 masih membutuhkan beberapa UU lain  untuk  bisa  bekerja  secara  efektif.  Beberapa  UU  seperti  UU  Perlindungan  Konsumen No.8/1999, UU Hak Cipta No.19/2002 dan UU Pornografi No.44/2008 merupakan beberapa jenis  UU  yang  digunakan  untuk  menindak  para  pelaku  cybercrime  di  Indonesia.  Ini menimbulkan  kesan  bahwa  UU  ITE  masih  belum  memiliki  cakupan  yang  mencukupi mengenai aturan persekusi dari pihak berwenang terhadap para pelaku cybercrime. Belum lagi, di mana UU tentang keamanan siber negara lain telah membahas aturan penindakan hukum terhadap para pelaku cybercrime secara lengkap, UU ITE masih tidak bisa berdiri sendiri tanpa melibatkan UU lain. Ini menandakan bahwa UU ITE tidak memiliki cakupan yang cukup tentang definisi dan hukuman terhadap tindakan cybercrime secara spesifik di Indonesia.
Di tengah kurangnya cakupan beberapa UU di Indonesia tentang cybersecurity secara spesifik,  pemerintah  Indonesia  telah  melakukan  beberapa  tindakan  untuk  menegakkan cybersecurity sejak era 2000-an. Pada tahun 2007, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo)  memberlakukan  Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informasi No.26/PER/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Internet. Peraturan ini membahas tentang pembentukan lembaga keamanan yang relevan untuk menangani masalah cybersecurity di Indonesia,  dengan contohnya adalah Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII).

## Kepentingan Indonesia dalam isu Siber
Dalam upaya pemerintah Indonesia untuk membangun awareness tentang penegakan keamanan  siber,  pendidikan  tentang  keamanan  siber  secara  spesifik  juga  belum dilaksanakan di Indonesia dengan mencukupi. Meskipun beberapa universitas ternama di Indonesia seperti Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, dan Sekolah Tinggi Sandi Nasional  (STSN)  menyediakan  pendidikan  tentang  keamanan  siber  sampai  tingkatan tertentu (terutama bagi STSN), tidak banyak sekolah tinggi yang menyediakan pendidikan tentang  keamanan  siber  yang  mumpuni  dan  merata  di  berbagai  daerah  di  Indonesia. Walaupun  begitu,  perkembangan  sebuah  lembaga  khusus  di  bidang  keamanan  siber  di Indonesia pun terus dilanjutkan yang berujung dengan dibentuknya Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN) pada tahun 2017.
BSSN  dibentuk  pada  tahun  2017  berdasarkan  dari  Peraturan  Presiden  No.53/2017. Sebagai  sebuah  lembaga  pemerintah  non-kementerian  yang  berada  di  bawah  naungan presiden  secara  langsung,  BSSN  merupakan  kelanjutan  dari  lembaga  pemerintah sebelumnya  seperti  Lembaga  Sandi  Negara  (LSN)  yang  bertanggung  jawab  atas  urusan keamanan  sandi  Indonesia.  Hampir  mirip  seperti  ID-SIRTII,  BSSN  berfungsi  untuk melaksanakan kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemantauan keamanan siber di Indonesia.
Selain  BSSN,  berbagai  lembaga  pemerintah  lain  di  Indonesia  turut  memiliki ketertarikan yang sama mengenai konsep keamanan siber dan implikasinya bagi Indonesia. Polri, Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Tentara Nasional Indonesia masing- masing memiliki ketertarikan sendiri mengenai implementasi keamanan siber. Dari pihak Kemhan, peran keamanan siber sendiri diakui sebelum peresmian BSSN dalam  Peraturan  Menteri  Pertahanan  Republik  Indonesia  No.82/2014  tentang  Pedoman Pertahanan Siber. Diresmikannya peraturan ini merupakan bentuk kelanjutan dari berbagai UU  sebelumnya  yang  menegaskan  pada  pertahanan  nasional  Indonesia  baik  dari  aspek militer maupun non-militer. Karena cybercrime sendiri merupakan bentuk cyber threat yang bisa  mempengaruhi  Indonesia  dalam  berbagai  bidang,  pemerintah  Indonesia  tetap mengakui pentingnya penegakan keamanan siber di tengah semua kendala yang ada.
Mengingat  bahwa  secara  turun  temurun  konsep  keamanan  di  Indonesia  masih diartikan sebagai keamanan negara dan bukan keamanan individu, keluputan ini berujung pula dengan bagaimana belum adanya sebuah strategi cybsersecurity yang komprehensif di Indonesia. Menurut Deputi Direktur Riset ELSAM Wahyudi Djafar, perlindungan hak-hak individu  di  ranah  cyberspace  sangatlah  penting  dalam  penegakan  cybersecurity  sebuah negara.  Karena  para  pelaku  cybercrime  sama  sekali  tidak  terikat  dengan  sebuah  lokasi geografis, maka penanganan cyber threats membutuhkan perhatian ekstra. Meski kondisi ini telah diakui oleh berbagai pihak di Indonesia, belum adanya lagi UU tentang keamanan siber di Indonesia menjadikan penegakan keamanan ini sulit untuk dilakukan.
Pengembangan UU tentang keamanan siber sendiri pun juga menemui halangan. RUU Keamanan  dan  Ketahanan  Siber  (KKS)  di  Indonesia  yang  diharapkan  akan  menjadi  UU pertama tentang keamanan siber di Indonesia dinyatakan gagal kelanjutannya pada tahun 2019. Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS)  Bambang  Wuryanto,  RUU  ini  tidak  memenuhi  mekanisme  tata  beracara  dalam pembuatan legislasi. Tidak adanya kesepakatan mengenai definisi cybercrime dan konten- konten  internet  yang  dianggap  sebagai  ancaman  bagi  masyarakat  Indonesia  turut
mempersulit peresmian RUU tersebut. Belum lagi, tidak hadirnya Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri HAM Yasonna H. Laoly dan Menteri PAN-RB Syafruddin dalam pembahasan RUU ini menandakan halangan bagi peresmian RUU tersebut.
Dari  perkembangan  di  atas,  bisa  dilihat  bahwa  pemerintah  Indonesia  berhasil membentuk beberapa lembaga yang relevan untuk menangani masalah keamanan siber di Indonesia secara spesifik. Pembentukan BSSN pada tahun 2017 dipandang sebagai sebuah babak baru bagi upaya penegakan keamanan siber di Indonesia karena peran dan fungsi yang diemban oleh  BSSN. Walaupun  begitu, masalah dari aspek  legal dan  sumber daya tetap menjadi beberapa penghalang besar bagi penegakan keamanan ini. Pembahasan RUU KKS yang dibatalkan pada tahun 2019 juga menghalangi pemerintah Indonesia untuk bisa memiliki UU tentang keamanan siber  yang  bisa menjadi landasan hukum  semua  bentuk penegakan keamanan siber di Indonesia.

## Aktor Diplomasi Siber Indonesia
Dalam praktek diplomasi, kementerian luar negeri merupakan garda terdepan dalam melakukan kerjasama internasional. Jika melihat konteks isu siber sendiri merupakan ranah BSSN sebagai Lembaga yang menaungi isu tersebut, tetapi dalam praktek diplomasi tentu akan  melibatkan  kementerian  luar  negeri  sebagai  pembuka  jalan  dalam  melakukan negosiasi. Dalam beberapa praktek diplomasi terkait isu siber yang pernah dilakukan oleh Indonesia,  beberapa  Lembaga  dan  kementerian  lain  juga  terlibat  seperti  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika,  Kementerian  Koordinator  Bidang  Politik,  Hukum  dan Keamanan serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Keterlibatan beberapa kementerian tersebut menjadi perhatian tersendiri dalam kajian diplomasi,  khususnya  agenda  diplomasi  siber.  Jika  merujuk  isu  yang  diangkat,  agenda diplomasi siber melingkupi beberapa isu yang lain seperti keamanan siber, kejahatan siber, confidence  building,  kebebasan  dalam  menggunakan  internet  serta  tata  kelola  internet. Selain  aktor  yang  berasal  dari  pemerintah,  keterlibatan  aktor  non  pemerintah  juga  ada seperti perusahan teknologi komunikasi dan internet dan organisasi masyarakat sipil. Aktor- aktor  ini  mungkin  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  praktek  diplomasi  antar  negara, tetapi mereka berkontribusi menjadi sharing partner bagi pemerintah Indonesia.

## Diplomasi Siber Indonesia
Salah  satu  contoh  praktek  diplomasi  siber  yang  telah  dilakukan  Indonesia  adalah dengan Australia. Beberapa agenda yang pernah dilakukan oleh Indonesia adalah dialog bilateral dalam kerangka kerjasama siber ( Australia-Indonesia Cyber Policy Dialogue). Joint
Statement of 26 February 2017 menjadi penanda antara kedua negara untuk berkomitmen dalam cyberspace: open, free, and secure internet sebagai prinsip-prinsip yang disepakati sebagai  pendukung  pertumbuhan  ekonomi  dan  inovasi  serta  memperdalam  kerjasama dalam menghadapi ancaman cyberspace. Pada dialog berikutnya Indonesia dan Australia menegaskan  kembali  komitmen  mereka  untuk  mempromosikan  stabilitas  cyberspace internasional  berdasarkan  hukum  internasional  yang  ada,  norma-norma  perilaku bertanggung jawab yang sukarela dan tidak mengikat (voluntary and non- binding norms of  responsible  behavior),  practical  confidence  building  measures,  dan  pembangunan kapasitas  kerjasama  (Departement  of  Foreign  Affair  and  Trade,  2018).  Dialog  ini  juga membahas  laporan  UNGGE  tahun  2013  dan  2015  tentang  perkembangan  di  bidang informasi  dan  telekomunikasi  dalam  konteks  keamanan  internasional  (Departement  of Foreign Affair and Trade, 2018).
Australia  dan  Indonesia  menegaskan  kembali  bahwa  hukum  internasional  tentang cyberspace yang ada berlaku pada aktivitas negara-negara didunia (Departement of Foreign Affair and Trade, 2018). Tak hanya itu, kedua negara sepakat untuk terus mempromosikan seperangkat common voluntary and non-binding norms of responsible state behavior yang direkomendasikan dalam laporan UNGGE 2015, dan berkomitmen untuk bertindak sesuai dengan norma-norma tersebut (Departement of Foreign Affair and Trade, 2018). Mereka mencatat bahwa aktivitas kerjasama antar negara dan dengan mitra regional lainnya adalah kebutuhan  mendesak  sebagai  upaya  untuk  mengurangi  risiko  adanya  cyberspace (Departement of Foreign Affair and Trade, 2018).
Beberapa putaran dialog tersebut merupakan bentuk diplomasi kedua negara dalam merespon isu siber. Salah satu hasil dari diplomasi tersebut, pada tahun 2018 Indonesia dan Australia menghasilkan kesepakatan MoU dalam Cyber Cooperation yang ditandatangani oleh Presidan Joko Widodo dan PM Scott Morrison. Dalam kunjungan PM Australia tersebut kedua  negara  bersepakat  berkomitmen  untuk  mempromosikan  stabilitas cyberspace berdasarkan;  hukum  internasional  yang  ada, voluntary  and  non-binding  norms  of responsible behaviour, practical confidence building measures, and capacity building.
Menilik  ke  tahun-tahun  sebelumnya  Pemerintah  Indonesia  di  era  Jokowi  telah melakukan  beberapa  kali  upaya  yang  berkaitan  dengan  diplomasi  siber.  Indonesia  aktif dalam  kelompok  kerja  yang  dibentuk  UNODC  dalam  Menyusun  pedoman  mengatasi kejahatan  dengan  lingkup  pencegahan,  kerjasama  internasional  dan  pengembangan kapasitas. Tahun 2015 Pernyataan Bersama antara Indonesia dengan AS untuk bekerjasama di bidang cyberspace serta kerjasama di bidang keamanan siber bersama Cina. Sejak tahun 2016, kerjasama antara Indonesia dan Rusia dalam mengatasi keamanan siber juga telah
dilakukan.  Tahun  2017,  pengadopsian  ASEAN  Declaration  to Prevent  and  Combat Cybercrime juga merupakan bentuk penguatan isu siber dalam konteks kawasan.

## SIMPULAN
Akhirnya,  penelitian ini menyimpulkan bahwa  perkembangan isu  siber di Indonesia telah mengalami evolusi seiring waktu, dimulai dari regulasi awal seperti UU Telekomunikasi No.36/1999 dan UU ITE No.11/2008. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan keamanan siber, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya  cakupan  hukum  yang  memadai  untuk  menangani  tindakan  cybercrime.  UU Telekomunikasi  tidak  mencakup  internet  sebagai  media  komunikasi,  sementara  UU  ITE masih  memerlukan  dukungan  dari  undang-undang  lain  untuk  efektif  menangani cybercrime. Selain itu, pembahasan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) pada tahun 2019  juga  tidak  berhasil,  menghambat  upaya  untuk  memiliki  UU  keamanan  siber  yang komprehensif.  Pemerintah  Indonesia  telah  mendirikan  beberapa  lembaga,  seperti  Badan Siber  dan Sandi Negara (BSSN), untuk menangani masalah  keamanan siber  secara  lebih efektif. Namun, tantangan dalam aspek hukum dan sumber daya tetap ada. Diplomasi siber juga menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia, dengan kerjasama internasional dalam  upaya  mempromosikan  keamanan  siber,  kebebasan  berinternet,  dan  kerjasama antar-negara.  Beberapa  dialog  dan  perjanjian  dengan  negara  lain,  seperti  Australia, mencerminkan  upaya  diplomasi  dalam  merespons  isu  siber.  Meskipun  langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia, masih ada pekerjaan yang perlu  dilakukan,  terutama  dalam  pengembangan  hukum  yang  lebih  komprehensif  dan dalam membangun kesadaran serta pendidikan yang lebih luas tentang keamanan siber di seluruh negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Freudenthal,  H.  1991. Revisiting  Mathematics  Education.  Dordrecht:  Kluwer  Academic Publishers.
Ary, D., Jacobs, L.C., & Razavieh, A. 1976. Pengantar Penelitian Pendidikan. Terjemahan oleh Arief Furchan. 1982. Surabaya: Usaha Nasional
Prahmana,  R.C.I.  2012. Pendesainan  Pembelajaran  Operasi  Bilangan  Menggunakan Permainan  Tradisional  Tepuk  Bergambar  Untuk  Siswa  Kelas  III  Sekolah  Dasar  (SD). Unpublished Thesis. Palembang: Sriwijaya University.
Zulkardi. 2002. Developing A Learning Environment on Realistic Mathematics Education for Indonesian Student Teachers. Published Dissertation. Enschede: University of Twente.
Cobb,  P.  1994. Theories  of  Mathematical  Learning  and  Constructivism:  A  Personal  View.
Paper  presented  at  the  Symposium  on  trends  and  perspectives  in  mathematics education, Institute for mathematics, University of Klagenfurt, Austria.
Stacey, K. 2010. The View of Mathematical Literacy in Indonesia. Journal on Mathematics Education (IndoMS-JME), 2 (2), 1-24. Palembang: IndoMS.
Pitunov,  B.  13  December  2002. Sekolah  Unggulan  ataukah  Sekolah  Pengunggulan?. Majapahit Pos, page 4 & 11.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. Pedoman Penulisan Laporan Penelitian. Jakarta: Depdikbud
Hitchcock, S., Carr, L., & Hall, W. 1996. A Survey of STM Online Journals, 1990-1995: The Calm before the Storm, (Online), (http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html), diakses 12 Juni 1996
Kumaidi.  1998.  Pengukuran  Bekal  Awal  Belajar  dan  Pengembangan  Tesnya.  Jurnal  Ilmu Pendidikan. (Online), Jilid 5, No. 4, (http://www.malang.ac.id), diakses 20 Januari 2000