## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN NASABAH AKIBAT ERROR SYSTEM (Studi Kasus pada Bank Mandiri)
Gede Ngurah Ganesha Giri Putra 1
1 Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional,  E-mail: eshagiriputra99 @gmail.com Info Artikel Abstract
Masuk: Diterima: Terbit:
Keywords: Error System, Customer Legal Protection, Consumer Protection System errors that occur in cases at Bank Mandiri can be defined as the presence of mistakes made accidentally when moving data from the core system to the back-up system. Thus, causing some losses  such  as  the  appearance  of  confusion  and  even  concern customers  if  their  savings  balance  is  lost.  Seeing  that  currently there  are  no  regulations  governing  customer  losses  in  the  error system, this research presents several laws and regulations that can  be  applied  as  a  reference  to  overcome  this  problem.  The aforementioned statutory regulations include Law Number 10 of 1998  concerning  Banking,  Law  Number  8  of  1999  concerning Consumer  Protection,  Law  Number  11  of  2008  concerning Information and Electronic Transactions, as well as other laws and regulations.

## Abstrak
Kata kunci: Error System, Perlindungan Hukum Nasabah, Perlindungan Konsumen
Corresponding Author: Gede Ngurah Ganesha Giri Putra, E-mail: eshagiriputra99@gmail.com
DOI: xxxxxxx Error  System  yang  terjadi  pada  kasus  di  Bank  Mandiri  dapat didefinisikan  sebagai  adanya  kesalahan  yang  dilakukan  secara tidak sengaja pada saat data dipindahkan dari core system ke back- up  system.  Sehingga,  menimbulkan  beberapa  kerugian  seperti munculnya kebingungan bahkan kekhawatiran nasabah jika saldo tabungan mereka hilang. Melihat bahwa saat ini belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai kerugian nasabah pada error system, maka pada penelitian ini dipaparkan beberapa perundang- undangan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengatasi permasalahan  ini.  Peraturan  perundang-  undangan  yang dimaksud  meliputi  UU  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan,  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  serta  peraturan  perundang-undangan lainnya.
.

## 1. Pendahuluan
Bank adalah salah satu mitra bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya serta  sebagai  suatu  tempat  untuk  melaksanakan  berbagai  jenis  transaksi  keuangan. Sederhananya, bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki kegiatan usaha dalam
menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan pelayanan atas berbagai jasa bank lainnya.1 Keberadaan bank  dalam  kehidupan  masyarakat  sangat  penting  karena  lembaga  perbankan merupakan  roh  dari  sistem  keuangan  suatu  Negara,  dimana  fungsinya  yang  meliputi agent  of  development,  agent  of  trust,  dan  agent  of  services.2 Perbankan  didefinisikan sebagai  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  bank  baik  dari  segi  kelembagaan, kegiatan usaha, maupun dari segi cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya yang telah  diatur  dalam  UU  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan juncto UU Nomor 10 Pasal 1 Angka 1 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Hukum  perbankan  mengatur  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perbankan dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan,  doktrin,  yurisprudensi,  dan  lainnya.3 Perbankan sebagai lembaga keuangan berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi seperti menghimpun dana (funding), menyalurkan dana (lending), serta memberikan jasa bank lainnya (services).4 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Perbankan, peran perbankan adalah  sebagai  perantara  pihak  yang  memiliki  kelebihan  dana  dengan  pihak  yang kekurangan atau memerlukan dana.5
Perkembangan perbankan semakin pesat dan modern seiring berjalannya zaman yang telah memasuki era digital.  Kecanggihan teknologi  informasi digunakan oleh lembaga perbankan  dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi  kegiatan  operasional  dan  mutu pelayanan bank kepada nasabah, seperti e-banking atau layanan perbankan elektronik. Layanan  perbankan  elektronik  (electronic  banking)  merupakan  suatu  layanan  yang ditujukan  bagi  nasabah-nasabah  bank  dalam  rangka  mendapatkan  informasi, melaksanakan komunikasi, dan melakukan berbagai transaksi perbankan melalui suatu media  elektronik. 6  Kemajuan  besar  E-Banking  telah  mempermudah  nasabah  untuk bertransaksi  secara  real  time  dan  cepat,  tanpa  adanya  batasan  waktu  dan  tempat. Sehingga untuk melaksanakan transaksi-transaksi perbankan, nasabah sudah tidak harus pergi ke bank ataupun ke ATM terdekat, kecuali untuk melakukan transaksi setoran dan tarikan uang tunai.7
Selain  membawa  kemudahan  bagi  pihak  nasabah  ataupun  bank,  kemajuan  teknologi informasi  juga  dapat  memunculkan  resiko  yang  besar  jika  tidak  dilakukan  antisipasi. Kasus yang terjadi error system pada IT Bank Mandiri pada Sabtu, 27 Juli 2019 saat data dipindahkan dari core system ke back-up system. Sehingga mengakibatkan sekitar 10% nasabah Bank Mandiri mengalami perubahan-perubahan pada saldo rekeningnya baik itu  saldonya  berkurang  maupun  bertambah.  Gangguan  yang  terjadi  pada  sistem informasi  teknologi  Bank  Mandiri  ini  tentunya  telah  membuat  banyak  nasabah  bank mandiri itu kebingungan. Bank Mandiri telah menyampaikan permintaan maaf terkait adanya perubahan data saldo nasabahnya yang diakibatkan oleh adanya gangguan pada
1 Kasmir. 2014. Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014. PT RajaGrafindo Persada. Depok. h. 3-4 2 Sentosa Sembiring. 2012. Hukum Perbankan Edisi Revisi .  CV. Mandar Maju. Bandung. h. 15-16 3 H. Zainal Asikin. 2015. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. PT RajaGranfndo Persada.
Jakarta. h. 19
4 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Hukum Perbankan , K E N C A N A, Depok, 2017, hlm. 1
5 Irham Fahmi. 2016. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi . Alfabeta. Bandung. h.
9
6 Loc cit . h. 95
7 Maryanto Supriyono. 2011. Buku Pintar Perbankan , ANDI. Yogyakarta. h. 65
ISSN: 1978-1520
sistem Bank Mandiri. Maka dari itu, sangatlah penting adanya perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menggunakan atau memanfaatkan layanan bank, mengingat bahwa salah satu fungsi bank merupakan sebagai agent of trust. Besarnya kepercayaan nasabah kepada layanan bank berkaitan dengan image dari bank itu sendiri. Pengaturan berupa Undang-Undang  maupun  peraturan  lainnya  dari  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa Keuangan  diharapkan  dapat  mengakomodir  seluruh  kebutuhan  perlindungan  hukum bagi nasabah bank dalam melakukan transaksi keuangan.

## 2. Metode Penelitian

## A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data (Library Research) yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dengan membaca literatur, mencatat literatur, Undang-Undang, serta pendapat para ahli hukum.

## B. Jenis Bahan Hukum
Jenis bahan hukum menurut sumbernya yang digunakan adalah bahan hukum primer (berupa  perundang-undangan,  catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim8); bahan hukum sekunder (berupa buku- buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.9); dan bahan hukum tersier (berupa surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia).

## C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  studi  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  dokumentasi yakni dengan membaca, mencatat, peraturan perundang-undangan, buku literature, artikel (internet), yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang hendak diteliti.

## D. Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  deskriptif  analisis,  yaitu  dengan menjelaskan,  menguraikan,  menggambarkan  dan  atau  menjabarkan  berdasarkan data-data  dan  teori-teori  yang  didapat  melalui  buku-buku,  serta  Peraturan Perundang- Undangan.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## A. Kerugian Nasabah Akibat Error System
Nasabah didefinisikan sebagai konsumen dari pelayanan jasa yang diberikan oleh pihak bank. Pihak bank dan nasabah memiliki suatu hubungan kepercayaan atau yang dapat disebut  dengan  fiduciary  relation,  dimana  hal  ini  berarti  mebebankan  kewajiban- kewajiban  kepercayaan  atau  fiduciary  obligation  kepada  bank  terhadap  nasabahnya, maka hubungan antara bank dengan nasabahnya merupakan hubungan kepercayaan.10 Dalam  bidang  perbankan,  pihak  nasabah  merupakan  salah  satu  unsur  yang  sangat
8 Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi . Kencana.  Jakarta. h. 181
9 Ibid . h. 195-196
10 Sjahdeni, 1992. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia. Jakarta. h. 13
penting  dan  perlindungan  terhadap  nasabah  merupakan  suatu  tuntutan  yang  tidak dapat  diabaikan.  Fokus  dari  perlindungan  nasabah  disini  tertuju  pada  peraturan perundang-  undangan  dan  perjanjian  yang  telah  mengatur  hubungan  antara  bank dengan nasabahnya. Jadi, hubungan hukum yang terjadi antara pihak bank dan pihak nasabah dapat diwujudkan dari suatu perjanjian, baik itu perjanjian dalam bentuk akta dibawah tangan maupun dalam bentuk otentik.11
Dengan diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta adanya perjanjian antara bank dan nasabah, telah memberikan konsekuensi yang logis terhadap suatu pelayanan jasa perbankan. Sehingga pelaku usaha jasa perbankan oleh  karenanya  dituntut  untuk  dapat  beritikad  baik  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya;  menyampaikan  informasi  secara  jelas,  jujur,  dan  benar  baik  itu  mengenai kondisi  maupun  jaminan  jasa  yang  diberikannya;  memperlakukan  dan  melayani konsumennya  secara  jujur,  benar,  serta  tidak  diskriminatif;  menjamin  kegiatan usahanya  didasarkan  atas  ketentuan  standar  perbankan  yang  berlaku;  dan  lain sebagainya.  Jadi,  pada  saat  suatu  bank  tidak  dapat  memenuhi  perjanjian  atau melakukan wanprestasi, maka pihak nasabah dapat menuntut bank.
Secara umum error system dapat di definisikan sebagai kekeliruan, ketidaktepatan, atau kesalahan yang dapat disebabkan oleh software atau perangkat lunak, hardware atau perangkat keras, dan human error yang berarti kesalahan dikarenakan pengguna. Error system yang terjadi pada Bank Mandiri adalah adanya kesalahan secara tidak sengaja pada  saat  data  dipindahkan  dari  core  system  ke  back  up  system.  Adapun  dampak kerugian yang dialami nasabah Bank Mandiri akibat error system tersebut adalah saldo nasabah  mengalami  perubahan  akibat  gangguan  sistem  IT  Bank  Mandiri  yaitu berkurangnya dan bertambahnya saldo nasabah, dari yang ada saldo menjadi tidak ada saldo dan dari yang tidak ada saldo menjadi ada saldo.
Pada kasus ini tidak tergolong kedalam wanprestasi. Secara umum, wanprestasi dapat didefinisikan  sebagai  wujud  dari  tidak  terpenuhinya  suatu  perikatan  dimana  wujud tersebut  terdiri  dari  tiga  jenis  yaitu  debitur  sama  sekali  tidak  memenuhi  perikatan, debitur  terlambat  dalam  memenuhi  perikatan,  dan  debitur  keliru  atau  tidak  pantas memenuhi  perikatan.12 Sedangkan  berdasarkan  KUHPerdata,  wanprestasi  memiliki arti bahwa tidak terlaksananya prestasi karena adanya kesalahan debitur baik itu secara kesengajaan atau kelalaian. Jadi, dapat dikatakan bahwa kasus ini tidak dapat disebut sebagai wanprestasi karena kesalahan atau kelalaian yang terjadi diakibatkan oleh pihak bank itu sendiri, bukan dari pihak debitur.

## B. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Bank
Pemerintah  berperan  dalam  melindungi  rakyat-rakyatnya  dari  tindakan  yang  tidak bertanggung jawab, yang dilakukan oleh lembaga ataupun oknum pegawai suatu bank yang  berdampak  pada  rusaknya  kepercayaan  masyarakat.  Perlindungan  terhadap nasabah  selaku  konsumen  dari  layanan  jasa  perbankan  didasarkan  dengan  adanya
11 Sari, Y. M. (2016). Perlindungan Hukum Nasabah Yang Dirugikan Akibat Likuidasi Bank (Sebuah Tinjauan Teoritik Dan Normatif). Jurnal Hukum Uniski , 5 (1), 67-78.
12 Mariam Darus Badrulzaman. 2011. Kompilasi Hukum Perikatan . PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. h. 18
sejumlah  hak  konsumen  yang  wajib  untuk  dilindungi  agar  dapat  terhindar  dari tindakan-  tindakan  yang  menimbulkan  kerugian  dari  pihak  lain.  Adapun  beberapa peraturan- peraturan yang mengatur tentang perlindungan nasabah sebagai konsumen yaitu, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Pasal  1  Angka  1  UU  Nomor  10  Tahun  1998  mendefinisikan  perbankan  sebagai segala  sesuatu  yang  berhubungan  atau  menyangkut  tentang  bank  baik  dilihat secara  kelembagaan,  kegiatan  usaha  serta  cara  dan  proses  dalam  menjalankan kegiatan usahanya. Ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan layanan internet banking dapat dicermati pada Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank berkewajiban untuk menyediakan dan menyampaikan informasi mengenai kemungkinan adanya risiko kerugian terkait dengan transaksi nasabah  yang  dilakukan  oleh  bank  demi  tercapainya  kepentingan  nasabahnya. Pada permasalahan perlindungan hukum terhadap kerugian nasabah akibat error system, penerapan peraturan ini wajib untuk dilakukan oleh bank secara pro aktif dalam memberikan informasi-informasi sehubungan dengan risiko kerugian atas pemanfaatan layanan bank oleh nasabah.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan  ini  telah  dijadikan  dasar  bagi  perlindungan  konsumen  termasuk nasabah bank secara umum. Berdasarkan Pasal  1 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 1999, tujuannya adalah untuk memberikan segala upaya yang dapat mendukung adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan secara hukum kepada konsumen.13 Pasal  19  ayat  (1),  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dalam  hal  ini pihak bank memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dirasakan oleh konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan. Jadi, jika  dikaitkan  dengan  permasalahan  perlindungan  hukum  terhadap  kerugian nasabah  akibat  error  system,  bank  diwajibkan  untuk  bertanggung  jawab  untuk memberikan  ganti  rugi  apabila  error  tersebut  mengakibatkan  kerugian  seperti berkurang  atau  bertambahnya  saldo  sesuai  dengan  perundang-undangan tersebut. Namun, jika nasabah tidak mengalami kerugian, bank tidak diwajibkan untuk melakukan ganti rugi.
Pasal  4  huruf  a  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  berisi  tentang  hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa.  Bank  sebagai  penyedia  jasa  wajib  untuk  memberikan pelayanan  dan  fasilitas  yang  terbaik  kepada  nasabah  terutama  dalam  hal  yang berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan nasabah sendiri. Pada permasalahan  error  system  yang  terjadi  di  Bank  Mandiri,  nasabah  belum mendapatkan  hak-hak  tersebut  karena  saat  error  system  terjadi,  saldo  nasabah mengalami perubahan baik itu berkurang maupun bertambah sehingga nasabah merasa kebingungan dan khawatir. Selain itu, nasabah juga merasakan ketakutan
13 Pratiwi, N. T., & Chintya, A. (2017). Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam. Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya , 2 (1), 141-172.
akan  hilangnya  saldo  secara  permanen  akibat  error  system  tersebut.  Walaupun pada kasus ini Bank Mandiri telah memastikan bahwa saldo akan kembali normal dan menyampaikan permintaan maaf, hak-hak nasabah masih belum terpenuhi. Untuk kedepannya, Bank Mandiri harus selalu memastikan kepada nasabahnya terkait kemanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam melakukan transaksi dan menyimpan dana pada Bank Mandiri.
Pasal  4 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan tentang hak konsumen untuk didengar baik itu pendapat maupun keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Bank disini wajib untuk mendengarkan pendapat dan keluhan dari pihak nasabahnya. Pada kasus error system di Bank Mandiri ini, nasabah sudah menyampaikan keluhan-keluhan atas kejadian error system yang menimpa  nasabah.  Sebagai  timbal  baliknya,  Bank  Mandiri  telah  mendengarkan dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Untuk kedepannya, Bank Mandiri harus dapat  menanggapi  lebih  serius  lagi  terkait  keluhan  yang  dialami  oleh  nasabah dengan meningkatkan sistem keamanan bank dan terus melakukan pembaharuan Risk Technology yang dimiliki.
3. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Undang-Undang ITE disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan dibentuk dengan tujuan  khusus  untuk  mengatur  berbagai  aktivitas  manusia  dibidang  teknologi informasi  dan  komunikasi14.  UU  Nomor  11  Tahun  2008  Pasal  9  menyatakan bahwa  produk  yang  ditawarkan  melalui  sistem  elektronik,  pelaku  usaha  wajib untuk  menyediakan  informasi  secara  benar  dan  lengkap  yang  berhubungan dengan syarat produsen, kontrak, serta produk yang ditawarkan”.15 Pada kasus ini,  Bank  Mandiri  telah  menyediakan  fasilitas  yang  memudahkan  nasabahnya dalam  melakukan  transaksi  keuangan  baik  secara  konvensional  maupun  secara digital.  UU  Nomor  11  Tahun  2008  Pasal  15  juga  menyebutkan  bahwa  setiap penyelenggara  sistem  elektronik  wajib  menyediakan  sistem  elektronik  yang handal, aman, dan bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana  mestinya.  Pada  kasus  ini,  error  system  yang  terjadi  pada  Bank Mandiri belum memenuhi kriteria pada pasal 15 ini. Sehingga untuk kedepannya, Bank Mandiri dapat meningkatkan lagi keamanan teknologi informasinya. Setiap orang berhak untuk mengajukan gugatan dalam melakukan penegakan hukum perdata,  adapun  gugatan  itu  antara  lain  a)  Pembatalan  atas  penggunaan  nama domain  secara  tanpa  hak  oleh  orang  lain  (Pasal  23  ayat  (3)  UU  ITE);  b)  Ganti kerugian atas penggunaan informasi data pribadi oleh orang lain (Pasal 26 ayat (2) UU  ITE);  dan  c)  Ganti  kerugian  atas  penyelenggaraan  sistem elektronik/penggunaan teknologi informasi yang dapat mengakibatkan kerugian (Pasal 38 ayat (1) UU ITE).
14 Astrini,  D.  A.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Pengguna  Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime. Lex Privatum , 3 (1).
15 Maulina, S., Dahlan, D., & Mujibussalim, M. (2016). Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah yang  Mengalami  Kerugian  dalam  Penggunaan  Elektronik  Banking. Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum , 18 (3), 353-365.
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Bank  Indonesia  memiliki  langkah  dalam  memberikan  perlindungan  konsumen, dimana  perlindungan  konsumen  menjadi  salah  satu  pilar  perbankan  nasional. Beberapa  peraturan  yang  telah  diterbitkan  guna  melindungi  hak  konsumen, adalah:
a. PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Perbankan, mewajibkan pihak bank untuk memberikan informasi produk bank dan fasilitas layanan e- banking  secara  transparan  sehingga  dapat  mengurangi  keluhan  atau pengaduan nasabah. PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 16
b. PBI  No.  8/5/PBI/2006  tanggal  30  Januari  2006  tentang  Mediasi  Perbankan yang  ditindak  lanjuti  dengan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 8/14/DPNP
c. PBI  No.  9/15/PBI/2007  tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko  dalam Penggunaan  Teknologi  Informasi  oleh  Bank  bertujuan  agar  diterapkan  oleh bank umum untuk mencegah atau meminimalisir risiko yang terkait dengan penyelenggaraan teknologi informasi. 17
d. PBI No. 16/1/2014 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam pasal 10 disebutkan  bahwa  “Penyelenggara  wajib  bertanggung  jawab  kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara”.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  No.  1/POJK.07/2013  tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan beberapa kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan yaitu, sebagai berikut: 18
a. Pasal 25 mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab dari pelaku usaha di bidang jasa keuangan.
b. Pasal 27 mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan laporan kepada konsumen mengenai posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, asset, atau kewajiban konsumen dengan akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana yang sesuai dengan perjanjian dengan konsumen.
c. Pasal 29 mengatur tentang kewajiban pelaku usaha di bidang jasa keuangan untuk  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  dialami  nasabah,  yang ditimbulkan  dari  kelalaian  dan/atau  kesalahan,  pengurus,  pegawai  Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
16 Mokoginta, M. (2016). Perlindungan Nasabah Bank Dari Kejahatan Pembobolan Atm Menurut Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lex Privatum , 4 (6).
17 Murdiat,  A.  (2013).  PERLINDUNGAN  HUKUM  NASABAH  PENGGUNA  ELEKTRONIK BANKING DALAM SISTIM HUKUM INDONESIA. Jurnal Hukum Unsrat , 1 (1), 57-70.
18 Musrifah, R., & Sukananda, S. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Transaksi E-Banking di Indonesia. DIVERSI: Jurnal Hukum , 4 (1), 98-124.

## 5. Perlindungan Terhadap Nasabah
Perlindungan  hukum  bagi  nasabah  juga  dapat  dibagi  berdasarkan  ketentuan administrative  dan  jaminan  asuransi  deposito.  Berdasarkan  sistem  perbankan Indonesia,  perlindungan  yang  didasarkan  atas  ketentuan  administrative  dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu sebagai berikut 19 :
Perlindungan  secara  eksplisit  (explicit  deposit  protection):  Perlindungan  yang diperoleh nasabah melalui pembetukkan lembaga yang dapat menjamin simpanan nasabah atau masyarakat yang sesuai dengan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Bank Umum.
Perlindungan  secara  implisit  (implicit  deposit  protection):  Perlindungan  yang diberikan  kepada  nasabah  yang  berupa  pengawasan  ataupun  pembinaan  bank yang dilakukan secara efektif, dengan tujuan untuk menghindari jika bank yang diawasi mengalami kebangkrutan.

## 4. Kesimpulan
Perlindungan  konsumen  bersumber  pada  undang-undang  dan  perjanjian.  Bank memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang termuat dalam Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  dan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Error  system  pada  kasus  ini dapat  didefinisikan  sebagai  adanya  kesalahan  secara  tidak  sengaja  pada  saat pemindahan  data  dari  core  system  ke  back-up  system.  Sehingga,  menimbulkan beberapa kerugian seperti munculnya kebingungan bahkan kekhawatiran nasabah jika saldo pada tabungan mereka hilang, terganggunya transaksi yang mendesak, gagalnya peluang bisnis, serta denda dan waktu yang terbuang yang menjadi beban konsumen. Mengingat bahwa saat ini belum adanya regulasi yang mengatur tentang error system dalam perbankan yang berlaku di Indonesia, maka sangatlah penting bagi pemerintah maupun Otoritas  Jasa Keuangan untuk merancang peraturan khusus yang mengatur tentang error system pada perbankan ini baik dari mekanisme perlindungan maupun bentuk tanggung jawab yang sepadan kepada nasabah.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi

## Buku
Abdullah.  Thamrin  dan  Francis  Tantri.  2012. Bank  dan  Lembaga  Keuangan .  PT  Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Ahmad,  Miru.  2008. Hukum  Perjanjian  dan  Perancangan  Perjanjian .  PT  RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Asikin,  Zainal.  2016. Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia .  PT  RajaGrafindo  Persada.
Jakarta.
Dirdjosisworo. Soedjono. 2003. Hukum Bisnis , Mandar Maju. Bandung.
19 Tiffany,  M.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Nasabah  atas Tindakan/Perilaku Fraud yang dilakukan oleh Pegawai Bank
ISSN: 1978-1520
Djumhana.  Muhammad,  2018. Hukum  Perbankan  di  Indonesia .  PT  Citra  Aditya  Bakti. Bandung.
Fahmi,  Irham.  2016. Bank  &  Lembaga  Keuangan  Lainnya  Teori  dan  Aplikasi .  Alfabeta, Bandung.
Kasmir. 2014. Bank Dan Lembaga  Keuangan  Lainnya  Edisi  Revisi  2014 . PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
Kasmir. 2014. Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014 . PT RajaGrafindo Persada, Depok.
Mahmud, Marzuki, Peter. 2016. Penelitian Hukum Edisi Revisi . K E N C A N A. Jakarta.
Mariam  Darus  Badrulzaman,  et.al..  2011. Kompilasi  Hukum  Perikatan .  PT.Citra  Aditya Bakti. Bandung.
Maryanto,  Supriyono.  2011. Buku  Pintar  Perbankan  dilengkapi  dengan  Studi  Kasus  dan Kamus Istilah Perbankan . CV ANDI OFFSET. Yogyakarta.
Maskun. 2013. Cyber Crime . K E N C A N A.  Jakarta.
Mertokusumo. Sudikno. 2004. Penemuan Hukum . Liberty. Yogyakarta.
Niniek, Suparni. 2009. CyberSpace Problematika & Antisipasi Pengaturannya . Sinar Grafika, Jakarta.
Rahardjo.Satjipto. 2000. Ilmu Hukum . Citra Aditya Bakti. Bandung.
Salim,  2008.  Hukum Perjanjian  Teori  dan  Praktik  Penyusunan  Perjanjian .  Sinar  Grafika. Jakarta.
Sentosa. Sembiring. 2012. Hukum Perbankan Edisi Revisi . CV Mandar Maju. Bandung.
Sjahdeni.  1992. Kebebasan  Berkontrak  dan  Perlindungan  Yang  Seimbang  Bagi  Para  Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia . Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
Subekti  dan  Tjitrosudibio.  1976. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata :  Burgerlijk Wetboek. Pradnya Paramita. Jakarta.
Syahmin,  2006. Hukum  Perjanjian  International .  PT  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta. Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. 201., Hukum Perbankan. K E N C A N A. Depok.

## Jurnal
Astrini, Dwi Ayu, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime’ , Lex Privatum, 3 (2015), 232–39
Barkatullah, Abdul Halim, ‘Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E- Commerce’ , Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 14 (2007), 247–70
Maulina, Selly, Dahlan, and Mujibussalim, ‘Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami  Kerugian  Dalam  Penggunaan  Elektronik  Banking’ ,  Kanun:  Jurnal  Ilmu Hukum, 18 (2016), 353–65
Mokoginta, Megi, ‘Perlindungan Nasabah Bank Dari Kejahatan Pembobolan ATM Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’ , Lex Privatum, IV (2016), 100– 107
Murdiat,  Ali, ‘Perlindungan  Hukum  Nasabah  Pengguna  Elektronik  Banking  Dalam  Sistim Hukum Indonesia’ , Jurnal Hukum Unsrat, I (2013), 57–70
Musrifah,  Rizqi,  and  Satria  Sukananda, ‘ANALISIS  PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP  NASABAH  DALAM  TRANSAKSI  E-BANKING  DI  INDONESIA’ , Journal DIversi, 4 (2019), 98–124
Nazrian, Adli, and Paidi Hidayat, ‘Studi Tentang Keputusan Nasabah Dalam Menabung Di Bank  Sumut  Cabang  Usu  Medan  Metode  Analytical  Hierarchy  Process  (Ahp)’ , Ekonomi Dan Keuangan, 1 (2012)
Nugrahaningsih,  Widi,  and  Mira  Erlinawati, ‘Implementasi  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Terhadap  Bisnis  Online’ ,  Serambi Hukum, 11 (2017), 27–40
Pratiwi, Nurul T, and Apriana Chintya, ‘Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam’ , Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya, 2 (2017), 141–72
Putra, Albertus Yudhistira Rahadian , ‘Pelaksanaan Pengambilan Jaminan Kredit Oleh Pihak Ketiga Karena Debitur Tidak Diketahui Keberdayaanya Di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta’ , Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 1 (2017), 1– 13
Rusli,  Tami, ‘Perlindungan  Hukum  Konsumen  (  Nasabah  )  Electronic  Banking  Melalui Anjungan Tunai Mandiri ( ATM )’ , PRANATA HUKUM, 5 (2010), 67–76
Sari,  Yessy  Meryantika, ‘Perlindungan  Hukum  Nasabah  Yang  Dirugikan  Akibat  Likuidasi Bank (Sebuah Tinjauan Teoritik Dan Normatif)’ , Jurnal Hukum UNISKI, 5 (2016), 67–78
Sinaga,  Niru  Anita, ‘Peranan  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Dalam  Mewujudkan  Tujuan Perjanjian’ , Binamulia Hukum, 7 (2018), 107–20
Tiffany, Mutiara, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan / Perilaku Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank’ , FH UNISBA, XIII (2012), 244–64
Wiwoho, Jamal, ‘Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan  Distribusi  Keadilan  Bagi  Masyarakat’ ,  Masalah-Masalah  Hukum,  43 (2014), 87–97

## Internet
Idon Tanjung, Kasus Saldo Hilang, Bank Mandiri Akui Terjadi Error, Hanya Menimpa
10 Persen Nasabah, https://regional.kompas.com/read/2019/07/20/ 11383151/kasus-saldo-hilang-bank-mandiri-akui-terjadi-error-hanya-menimpa- 10-persen , diakses pada tanggal 23 Januari 2020.