HAK PREROGATIF PRESIDEN MENURUT UUD 1945

## Johansyah

## Fakultas Hukum Universitas Palembang

## ABSTRACT
In practice the power of the President of the Republic of Indonesia as head of state is often referred to as the "President's prerogative" and is defined as the absolute power of the President that cannot be disturbed by other parties. Theoretically, prerogative is translated as a privilege owned by certain  institutions  that are  independent  and absolute in  the  sense  that they  cannot  be  sued  by  other state  institutions.  In  the  modern  state  government  system,  this  right  is  owned  by  the  head  of  state, either the king or the president and head of government in certain fields stated in the constitution. This right is also matched with the full authority granted by the constitution to the executive body within the scope of the power of its government. The system of government of modern states seeks to place all  models  of  power  within  the  framework  of  public  accountability.  Thus,  power  that  cannot  be controlled, is sued and accounted for, in practice it is difficult to get a place. Thus, in the practice of state  administration  of  modern  countries,  this  prerogative  is  no  longer  absolute  and  independent, except in terms of policy making in the context of governance.
Keywords: Prerogative; President; Government

## ABSTRAK
Dalam  prakteknya  kekuasaan  Presiden  RI  sebagai  kepala  negara  sering  disebut dengan  istilah  “hak  prerogatif  Presiden”  dan  diartikan  sebagai  kekuasaan  mutlak  Presiden yang  tidak  dapat  diganggu  oleh  pihak  lain.  Secara  teoritis,  hak  prerogatif  diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak  dalam  arti  tidak  dapat  digugat  oleh  lembaga  negara  yang  lain.  Dalam  sistem pemerintahan  negara-negara  modern,  hak  ini  dimiliki  oleh  kepala  negara  baik  raja  ataupun presiden  dan  kepala  pemerintahan  dalam  bidang-bidang  tertentu  yang  dinyatakan  dalam konstitusi. Hak ini juga dipadankan dengan kewenangan penuh yang diberikan oleh konstitusi kepada  lembaga  eksekutif  dalam  ruang  lingkup  kekuasaan  pemerintahannya.  Sistem pemerintahan negara-negara modern berusaha menempatkan segala model kekuasaan dalam kerangka  pertanggungjawaban  publik.  Dengan  demikian,  kekuasaan  yang  tidak  dapat dikontrol,  digugat  dan  dipertanggungjawabkan,  dalam  prakteknya  sulit  mendapat  tempat. Sehingga, dalam praktek ketatanegaraan negara-negara modern, hak prerogatif ini tidak lagi bersifat  mutlak  dan  mandiri,  kecuali  dalam  hal  pengambilan  kebijakan  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan.
Kata Kunci: Hak Prerogatif; Presiden; Pemerintahan

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Salah  satu  tuntutan  reformasi dalam  sejarah  ketatanegaraan  Indonesia adalah  diamandemennya  UUD  1945. Dengan mengamandemen Undang- Undang  Dasar  1945  Indonesia  diharapkan mampu
mewujudkan sistem ketatanegaraan yang baru menuju
Indonesia  yang  menghormati  hak-hak rakyat sipil.
Pensakralan  UUD  1945  itu  sudah mulai  sejak  Orde  Lama  dan  dilanjutkan bahkan  diperkuat  di  era  Orde  Baru  untuk pelanggengan kekuasaan, terutama kekuasaan  Presiden.  Memang  ada  pasal- pasal UUD 1945 yang cenderung memberikan kekuasaan cukup besar kepada  Presiden.  Oleh  karena  itu  selama
kurun waktu tertentu pembicaraan mengenai  amandemen  UUD  1945  tidak pernah  secara  terang-terangan  muncul kepermukaan,  sebab  pemikiran  semacam itu  tidak  popular  dan  dianggap  hanya mengganggu kehidupan ketatanegaraan.
UUD 1945 menganut asas kedaulatan  rakyat  yang  pelaksanaannya didasarkan  pada  UUD,  dengan  sistem pemerintahan
Presidensil. Dalam
pemerintahan
Presidensil,
Presiden diserahi mandat untuk memegang kekuasaan  tertinggi  pemerintahan  dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaan itu kepada MPR.
Kedaulatan merupakan konsep
yang  biasa  dijadikan  objek  dalam  filsafat politik dan hukum kenegaraan.
Didalamnya  terkandung  konsepsi  yang berkaitan  dengan  ide  kekuasaan  tertinggi yang dikaitkan dengan negara. 1
Mengenai  kedaulatan  rakyat  itu diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945 yang  menyatakan:  kedaulatan  berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.  Dalam  pelaksanaan  kedaulatan  ini didistribusikan  kepada  lembaga-lembaga negara,  yaitu  :  Majelis  Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR),    Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Mahkamah Agung  (MA),  Mahkamah  Konstitusi (MK),  Komisi  Yudisial  (KY),  Komisi Pemilihan Umum (KY), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Tentara Nasional  Indonesia  (TNI)  dan  Kepolisian Negara RI (POLRI). 2
Disamping  kedudukan  dan  tugas sebagai  Kepala  Negara,  Presiden  juga adalah Kepala Pemerintahan yang memimpin  dan  mempertanggungjawabkan
1 Jimly Asshiddiqie. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia . Sinar Grafika.
Jakarta. 2010. Hal. 95.
2 H.Marshaal, Amandemen UUD 1945 Dalam Sorotan , UMP, Palembang, 2003, Hal. 24.
pelaksanaan tugas-tugas eksekutif. Presiden  dalam  kedudukannya  sebagai Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan mempunyai  kedudukan  sebagai  Pimpinan Nasional, dan kepemimpinannya mempunyai jalur perwujudan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
Dalam  kedudukan  sebagai  Kepala Negara,  Presiden  mempunyai  hak-hak prerogatif  selain  mempunai  kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan  keluar  yang  terdapat  dalam UUD  1945.  berdasarkan  kedudukan  dan kewenangan  Presiden  sebagai  Kepala Negara,  harus  dalam  konteks  kedaulatan rakyat  yang  dilaksanakan  menurut  UUD 1945.
Presiden ialah penyelenggara pemerintahan  negara  yang  tertinggi  dan dalam  menyelenggarakan  pemerintahan negara  kekuasaan  dan  tanggungjawab adalah  di  tangan  Presiden.  Pemberhentian maupun  pengangkatan  menteri  yang  telah terjadi  selama  ini  merupakan  salah  satu contoh  yang  menyebabkan  timbulnya permasalahan  mengenai  hak  prerogatif. Secara hukum pemberhentian dan penggantian  itu  merupakan  kewenangan Presiden sebagai  pemegang hak prerogatif tersebut. Peristiwa ini kemudian memunculkan penilaian, bahwa selama ini hak  prerogatif  bukan  murni  dilaksanakan untuk memenuhi tugas kewajiban Konstitusional  Presiden,  tetapi  sering dipergunakan  sebagai  imbal  jasa  politik, artinya  diberikan  sebagai  hadiah  kepada mereka  yang secara politik berjasa kepada Presiden, karena telah memberikan dukungan kuat ketika pencalonan
Presiden. Dalam hal pembentukan,
pengubahan, dan pembubaran kementerian negara  itu  setelah  dilakukan  amandemen UUD  1945  tidak  menjadi  kewenangan penuh  Presiden,  semuanya  itu  harus didasarkan  pada  undang-undang  (Pasal  17
ayat  (4)  UUD  1945).  Sehingga  tidak terjadi lagi pembubaran suatu kementerian negara secara sepihak oleh Presiden.
B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana  Hak  Prerogatif  Presiden sebelum  dan  setelah  Amandeman UUD 1945?
2. Bagaimana  pergeseran  Hak  Prerogatif Presiden ?.
C. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  yang  termasuk  jenis penelitian normatif.

## II. PEMBAHASAN

## A. Pengertian Hak Prerogatif
Hak  prerogatif    Presiden  yaitu  hak istimewa  yang  dimiliki  oleh  Presiden untuk  melakukan  sesuatu  tanpa  meminta persetujuan  lembaga  lain. 3 Hal  ini bertujuan agar fungsi dan peran pemerintahan  direntang  sedemikian  luas sehingga  dapat  melakukan  tindakan- tindakan yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat.
Tugas  pokok  pemerintah    dalam membangun  kesejahteraan  masyarakat, bukan hanya melaksanakan undang- undang.    Untuk  itulah    dalam  konsep negara  hukum  modern  sekarang  ini terdapat  suatu  lembaga  kewenangan  yang disebut  Freises  Ermessen,  yaitu  suatu kewenangan  bagi  pemerintah  untuk  turut campur  atau  melakukan  intervensi  di dalam  berbagai  kegiatan  masyarakat  guna membangun kesejahteraan masyarakat tersebut.  Dengan  demikian  pemerintah dituntut  untuk  bersikap  aktif.  Hal  inilah dalam  bidang  pemerintahan  implikasi freises  ermessen  ini  ditandai  dengan adanya hak prerogatif.
3 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi , Gama Media, Yogjakarta, 1999, Hal. 256.

## B. Perubahan Konstitusi
Menurut Sri Soemantri kata mengamandemen  Konstitusi/UUD  sama dengan mengubah Konstitusi/UUD.
Pendapat  beliau  didasarkan  pada  arti mengubah  UUD  yang  dalam  bahasa Inggris  berarti  to  amend  the  constitution, sedangkan kata perubahan
Konstitusi/UUD berarti constitution
amandement.  Dengan  demikian  menurut
Beliau,  mengubah  Konstitusi/UUD  dapat berarti  dua,  yaitu  pertama  mengubah sesuatu yang sudah diatur dalam
Konstitusi/UUD  dan  kedua  menambahkan sesuatu yang belum diatur dalam Konstitusi/UUD. 4 Biasanya yang menyusun Konstitusi adalah
Konstituante.
Konstituante  ini  adalah  suatu  badan  yang dibentuk  berdasarkan  pilihan  rakyat, seperti Konstituante hasil pemilihan umum 1955  yang  bertugas  menyusun  UUD pengganti UUDS 1950. Tapi mungkin pula Konstitusi disusun oleh badan yang sejenis dengan  Konstituante,  walaupun  mungkin bukan hasil pemilihan umum, umpamanya,
Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia (PPKI) yang menyusun UUD 1945.
Konstituante  atau  badan  yang sejenis dengannya itu terdiri dari kelompok  manusia,  maka  Konstitusi  itu adalah  hasil  karya  mereka.  Sebagaimana layaknya  setiap  hasil  karya  manusia, walaupun  yang  membuatnya  tergolong ahli, Konstitusi itu tidak mungkin sempurna  dan  tidak  pula  akan  pernah berlaku seterusnya tanpa perubahan. Ketidak  sempurnaan  suatu  Konstitusi mungkin disebabkan oleh dua hal, pertama Konstitusi  itu  adalah  hasil  karya  yang bersifat  kompromi,  kedua  kemampuan para  penyusunnya  itu  sendiri  sangat terbatas.  Karena  Konstituante  itu  terdiri
4 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia , Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, 1988, Hal. 83.
dari  sekelompok  manusia  yang  tidak mungkin  berbeda-beda,  maka  hasil  karya mereka  itu  yaitu  Konstitusi  merupakan hasil  kompromi  dari  berbagai  aliran  dan kepentingan.
Dilihat  dari  sudut  keterbatasan manusia,  maka  hasil  karya  yang  bernama Konstitusi itu tidak akan sanggup mengatur  setiap  masalah  yang  akan menjangkau  jauh  ke  depan.  Konstitusi  itu pada  kurun  waktu  tertentu  dianggap sempurna,  tapi  di  lain  waktu  mungkin dirasakan tidak lagi memadai, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.  Maka  Konstitusi  yang  sudah tidak  dapat  menyelesaikan  permasalahan- permasalahan yang disebabkan oleh perkembangan masyarakat akan mengalami  perubahan.  Perubahan  itu dimaksudkan untuk menyesuaikan Konstitusi dengan perkembangan masyarakat.  Dari  sudut  inilah  dirasakan perlunya suatu Pasal  dan setiap Konstitusi yang
mengatur tentang prosedur
perubahan. Berbagai  cara  dalam  praktek  dapat ditempuh
untuk merubah suatu Konstitusi/UUD, tergantung kepada substansi  Pasal  perubahan  di  dalamnya. Tetapi sesuai dengan pembagian Konstitusi, rigid dan fleksibel, maka sudah barang tentu bagi Konstitusi yang tergolong fleksibel jauh lebih mudah untuk merubahnya.  K.C.  Wheare  mengatakan perubahannnya cukup dengan the ordinary legislatif process. Sedangkan untuk Konstitusi  yang  tergolong  rigid,  menurut Sri  Soemantri  yang  berpedoman  kepada pendapat C.F. Strong, maka cara perubahannya  dapat  digolongkan  sebagai berikut:
1. Oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan permasalahan-permasalahan tertentu
2. Oleh rakyat dengan suatu referendum
3. Oleh  sejumlah  negara  bagian,  khusus untuk negara serikat
4. Dengan kebiasaan ketatanegeraan, atau untuk  suatu  lembaga  negara  yang khusus dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. 5
Menurut Ismail  Suny,  bahwa proses  perubahan  Konstitusi  dapat  terjadi dengan  berbagai  cara,  karena: 6 Perubahan resmi,  Perubahan  hakim  dan  Kebiasaan ketatanegaraan/konvensi.
Dalam praktek ketatanegaraan, kebiasaan  ketatanegaraan  sering  berfungsi merubah  ketentuan  yang  telah  ada. Sebenarnya  kebiasaan  ketatanegaraan  itu secara  formal  tidak  merubah  ketentuan tersebut,  tetapi  dalam  praktek  karena berlakunya kebiasaan ketatanegaraan, maka  ketentuan  tersebut  menjadi  huruf mati. Tapi bukan tidak mungkin ketentuan tersebut  kemudian  akan  berlaku  kembali, jika kebiasaan ketatanegaraan itu ditinggalkan. C. Kekuasaan Presiden Kekuasaan Presiden dapat dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  : kekuasaan  yang  diperoleh  secara  atributif dan  kekuasaan  yang  diperoleh  secara derivatif.  Perolehan  kekuasaan  secara atributif menyebabkan terjadinya pembentukan  kekuasaan,  karena  berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada. Kekuasaan yang timbul karena pembentukan  secara  atributif  bersifat  asli
(oorspronkelijk) dan pembentukan kekuasaan  secara  atributif  menyebabkan adanya kekuasaan baru. Sedangkan kekuasaan secara derivatif disebut pelimpahan  kuasa,  karena  dari  kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada pihak lain dan sifatnya derivatif (afgeleid). Kekuasaan yang afgeleid adalah kekuasaan yang diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain.
5 Ibid , Hal. 84.
6 Ibid , Hal. 85.
Kekuasaan  yang  diperoleh  secara atributif  melalui  UUD  1945  juga  dimiliki oleh  Presiden  selaku  kepala  pemerintahan (eksekutif)  dan  selaku  Kepala  Negara. Kekuasan Presiden yang diperoleh melalui pelimpahan  kekuasaan  secara  teoritis hanya  dapat  dilaksanakan  oleh  Presiden dalam fungsi selaku kepala eksekutif.
Ditinjau  dari  sumber  formalnya, kekuasaan  Presiden  dapat  dibedakan menjadi  tiga  macam,  yaitu:  kekuasaan yang  berdasarkan  UUD  1945,  kekuasaan yang  berdasarkan  ketetapan  MPR  dan kekuasaan  yang  berdasarkan  undang- undang.  Menurut Suwoto  Mulyosudarmo untuk menentukan kekuasaan yang diperoleh secara atributif yang dilaksanakan dalam tugasnya selaku kepala  eksekutif,  adalah: 7 Sifat  kekuasaan yang  asli,  Sumber  formal  yang  utama, untuk  jenis  kekuasaan  ini  adalah  UUD 1945 dan Undang-undang,
Kekuasaan Presiden yang berkaitan dengan  tugas  selaku  kepala  pemerintahan adalah:
1. Kekuasaan  membuat  undang-undang yang meliputi kekuasaan
mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan undang-undang dan menetapkan undang-undang.
2. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah  sebagai  pengganti  undang- undang
3. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah
4. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
Pembuat  UUD  1945  mengatur secara  rinci  macam  substansi  yang  harus ditetapkan  dengan  bentuk  UU.  Substansi
7 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hal. 52.
yang  harus  ditetapkan  dengan  UU, menurut pembuat UUD 1945 adalah: 8
a. Menyatakan keadaan perang, membuat perdamaian  dan  perjanjian  dengan negara lain.
b. Menetapkan  syarat-syarat  dan  akibat negara  dalam  keadaan  bahaya  dalam bentuk UU.
c. Menetapkan  dan  menyusun  Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara  yang  dimintakan  persetujuan kepada DPR.
d. Menetapkan segala macam pajak untuk keperluan  negara  dengan  undang- undang.
Kekuasaan atributif Kepala
Negara  digunakan  untuk  kepanjangan kekuasaan  Presiden  yang  diperoleh  secara atributif. Kekuasaan yang bersifat atributif Kepala Negara itu adalah:
a. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
b. Presiden  menyatakan  keadaan  bahaya. Untuk  menyatakan  negara  dalam keadaan  bahaya,  Presiden  tidak  perlu minta  persetujuan  terlebih  dahulu  dari DPR.  Namun  syarat  dan  akibat keadaan  bahaya  harus  diatur  dengan undang-undang. Ini berarti memerlukan persetujuan DPR.
c. Presiden  mengangkat  duta  dan  konsul, serta menerima duta dari negara lain.
d. Presiden  memberi  grasi,  amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
e. Presiden  memberi  gelar,  tanda  jasa kepada orang yang berjasa pada bangsa atau negara.
D. HAK PREROGATIF PRESIDEN
1. Hak Prerogatif Menuurut UUD 1945 (Sebelum Amandemen) Untuk melihat pengaturan
mengenai  Hak  Prerogatif  Presiden  dalam ketiga  UUD  yang  pernah  berlaku  di Indonesia  tersebut,  berikut  ini  dijelaskan
8 Ibid , Hal. 53.
mengenai  sejarah  singkat  ketiga  UUD tersebut beserta ketentuan-ketentuan Pasalnya  yang  mengatur  mengenai  Hak Prerogatif Presiden.
Pada  masa  pendudukam  Japang  di Indonesia,  yaitu  pada  tanggal  29  April 1945 dibentuk suatu badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan,  yang  mulai  bekerja  pada tanggal 28 Mei 1945 dan telah melakukan sidang dua kali,  yaitu dari tanggal  29 Mei sampai  dengan  1  Juni  1945  dan  dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945.
Pada  tanggal  16  Juni  1945  Badan Penyelidik  menyetujui  rancangan  UUD untuk  negara  Indonesia  merdeka dan  pada tanggal  9  Agustus  1945  oleh  pemerintah Jepang dibentuk badan baru yang dinamakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan bertugas  menentukan  UUD  dan  hal-hal lain untuk persiapan kemeerdekaan Indonesia.  Belum  sempat  panitia  ini menjalankan  tugasnya,  pada  tanggal  15 Agustus  1945  Japang  telah  menyerah  dan dinyatakan  kalah  perang  oleh  sekutu, sehingga  tugas  dari  panitia  ini  tetap dilanjutkan dibawah kendali bangsa Indonesia  sendiri  yang  dipimpin  oleh Soekarno  dengan  menanbah  anggotanya yang berasal dari perwakilan nasional dari bangsa  Indonesia.  Termasuk  ketua  dan wakil  ketua  PPKI  menjadi  27  orang  yang berasal dari seluruh tanah air dan mewakili segala lapisan bangsa Indonesia. 9
Setelah  Proklamasi  Kemerdekaan dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945. Pada tanggal 16 Juli dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan
Kemerdekaan
Indonesia
(BPUPKI)  dengan  beberapa  perubahan. Perubahan  itu  dilakukan  oleh  Panitia
9 Pringgodigdo, Tiga Undang-Undang Dasar , Pembangunan, Jakarta, 1981, Hal. 21.
Sembilan  yang dibentuk  dengan Ketuanya Bung Karno.
Dalam  batang  tubuh  UUD  1945 tersebut  terdapat  Pasal-Pasal  tentang  hak prerogatif Presiden, yaitu:
(1) Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 : Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk  menjalankan  Undang-Undang sebagaimana mestinya. Fungsi Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) yang dimaksud  ini  adalah  untuk  mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah  lebih  dahulu  tercantum  dalam undang-undang.  Tegasnya  PP  ini dibuat  oleh  pihak  eksekutif  yaitu Presiden. Mungkin dalam suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama  pemerintah  sesuatu  hal  tidak secara  terperinci  diatur,  sehingga untuk pelaksanaannya harus diatur dan diperinci  lagi  di  dalam  PP  tersebut. Dalam  hal  ini,  instansi  pembuat undang-undang  pusat  menyerahkan kekuasaan perundang-undangan kepada instansi eksekutif untuk mengatur selanjutnya hal yang dimaksud dalam PP sebagai pelaksanaan dari undang-undang.
(2) Pasal  10  UUD  1945 :  Presiden memegang  kekuasaan  yang  tertinggi atas  Angkatan  Darat,  Angkatan  Laut dan Angkatan Udara.
Menurut penjelasan UUD 1945, kekuasaan  yang  tersebut  dalam  Pasal 10  UUD  1945  tersebut  termasuk konsekuensi  dari  kedudukan  Presiden sebagai  kepala  negara.  Kedudukan Presiden  di  dalam  Pasal  ini  bukan sebagai Commander in Chief melainkan  sebagai  konsekuensi  dari kedudukan  Presiden  sebagai  Kepala Negara  dan  yang  dimaksud  dengan kekuasaan  tersebut  di  atas  adalah bahwa  Presiden  tidak  mempunyai wewenang  komando  atas  angkatan
perang Indonesia, melainkan
wewenang  menentukan  hal-hal  yang strategis saja.
(3) Pasal 11 UUD 1945 : Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian  dan  perjanjian  dengan negara lain.
Dari ketentuan Pasal 11 UUD 1945 di atas  diketahui  apakah  akan  perang ataupun  damai  dengan  negara  lain, rakyat  turut  menentukannya  lewat perwakilannya  di  DPR.  Ini  sesuai dengan asas kerakyatan yang dipimpin oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan, mengingat  pula  bahwa  resiko  perang maupun damai pada hakikatnya terpikul dipundak rakyat.
Perang, damai dan membuat perjanjian adalah tindakan yang menyangkut  pergaulan  dan  politik nasional. Maka ketiga macam tindakan ini selain berpedoman kepada  hukum  dan  politik  nasional juga  berpedoman  kepada  hukum internasional  dan  dilakukan  oleh Presiden dengan bantuan organ politik luar negeri.
Mengenai  perjanjian  dengan  negara lain,  persetujuan  dari  DPR  biasanya harus  diperoleh  pada  waktu  akan diadakan  pengesahan  atau  ratifikasi dari  suatu  perjanjian  internasional, yang sebelumnya sudah ditandatangani  oleh  Menteri  Luar Negeri  atau  seorang  Duta  Besar  dari masing-masing pihak dan suatu negara baru  terikat  oleh  suatu  perjanjian setelah perjanjian itu diratifikasi.
(4) Pasal  12  UUD  1945 :  Presiden menyatakan  keadaan  bahaya.  Syarat- syarat  dan  akibat  keadaan  bahaya ditetapkan dalam undang-undang. Yang  di  atur  dalam  Pasal  12  UUD 1945  di  atas  pada  pokoknya  adalah
bahwa  yang  berwenang  menyatakan keadaan  bahaya  adalah  Presiden, berarti melalui suatu keputusan Presiden.  akibat  dari  keadaan  bahaya yang  diumumkan  itu  diatur  dalam suatu  undang-undang,  demikian  juga perihal syarat-syarat untuk menyatakan  bahaya  sebelum  Presiden menyatakan  keadaan  bahaya,  lebih dulu memperhatikan situasi dan memperhatikan kepada pedoman yang mengatur  persyaratan  keadaan  bahaya ataupun  Peraturan  Pengganti  Undang- Undang  (Perpu).  Dalam  ketentuan Perpu  yang  pernah  ada  yaitu  Perpu No. 23 Tahun 1959 maka dikeluarkan Keppres  No.  315  Tahun  1959  yang menyatakan seluruh wilayah Indonesia  dalam  keadaan  perang  dan berlaku  mulai  tanggal  16  Desember 1959. Dalam Perpu ini ditentukan tiga macam  tingkatan  keadaan  bahaya dengan syarat sebagai berikut:
1. Keadaan  darurat  sipil;  apabila keamanan  atau  ketertiban  hukum diseluruh  wilayah  atau  sebagian wilayah Republik Indonesia
terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan  atau  akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan  tidak  dapat  diatasi oleh  alat-alat  perlengkapan  negara secara biasa.
2. Keadaan  darurat  militer;  apabila timbul  perang  atau  dikhawatirkan perampasan  wilayah  RI  dengan cara apapun.
3. Keadaan  perang;  apabila  hidup negara  berada  dalam  keadaan bahaya  atau  dari  keadaan  khusus ternyata  ada  dikhawatirkan  ada gejala-gejala yang dapat membahayakan kehidupan negara.
(5) Pasal  13  UUD  1945 :  (1)  Presiden mengangkat  duta  dan  konsul;  (2) Presiden menerima duta negara lain.

## Johansyah, HAK PREROGATIF PRESIDEN MENURUT UUD 1945. Halaman. 195 - 207
Pengangkatan  duta  dan  konsul  oleh Presiden  ini  berarti  bahwa  duta  dan konsul  merupakan  pegawai  negeri istimewa, yang pengangkatannya tidak diserahkan  kepada  seorang  menteri. Pengangkatan  ini  dapat  dimengerti oleh  karena  mereka  mewakili  resmi negara  dalam  hubungan  internasional dengan pemerintah negara asing dimana mereka ditempatkan.
Seluruh  tindakan  dan  kebijaksanaan tentang  pengangkatan  dan  penerimaan wakil-wakil negara lain adalah termasuk kebijaksanaan mengatur relasi internasional. Selain terikat oleh norma-norma  hukum  nasional  juga terikat  oleh  norma-norma  hukum internasional.
Setiap  negara  berhak  mengirimkan wakilnya, tidak berarti wajib mengirimnya. Jadi boleh tidak mempergunakan hak itu, jika dipandang  tidak  perlu.  Tetapi  setiap negara dalam keadaan normal berkewajiban menerima wakil diplomatik  dari  negara  lain  dan seharusnya mengirim wakilnya pula ke negara yang bersangkutan.
(6) Pasal  14  UUD  1945 :  Presiden memberi  grasi,  amnesti,  abolisi  dan rehabilitasi.
Grasi adalah hak Kepala Negara untuk menghapuskan hukuman
keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim dengan keputusan yang tidak dapat diubah lagi kepada  seseorang  ataupun  menukar hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut  urutan  tersebut  dalam  Pasal 10  KUHP.  Grasi  diberikan  kepada seseorang  atas  permohonan  kepada Kepala Negara. Grasi diberikan dalam hal  kejahatan  biasa  dan  diberikan setelah  selesainya  penuntutan  dan telah dijatuhkan hukuman. Jika kepada seseorang telah berikan grasi,
kejahatan yang telah dilakukannya dan telah dijatuhkan hukuman itu dipandang  masih  ada,  sehingga  kalau ia  mengulang  berbuat  kejahatan  lagi, maka  dalam  hal  ini  dipandang  ada pengulangan recidive sehingga berakibat memberatkan hukuman. Amnesti  adalah  hak  Kepala  Negara untuk  meniadakan  akibat  hukum  yang mengancam  terhadap  suatu  perbuatan atau  sekelompok  kejahatan.  Amnesti diberikan secara massal terhadap suatu perbuatan  atau  sekelompok  kejahatan. Dalam hal ini kejahatan yang dimaksud  seolah-olah  dilupakan  dan dipandang  tidak  ada,  sehingga  tidak berakibat  hukum  apa-apa.  Amnesti lahir  atas  inisiatif  Kepala  Negara sendiri,  bukan  dimohon.  Dalam  hal amnesti, andaikata orang yang bersangkutan berbuat jahat lagi setelah adanya  amnesti,  disini  kejahatan  yang pertama yang diberi amnesti dipandang  tidak  ada  lagi,  sehingga kejahatan yang berikutnya tidak dipandang  sebagai  pengulangan  dan tidak berakibat
memberatkan hukuman.
Abolisi  adalah  hak  Kepala  Negara untuk  menggugurkan  hak  penuntutan umum  buat  menuntut  seseorang. Abolisi  berlaku  dalam  hak  kejahatan politik  seperti  amnesti  dan  abolisi diberikan  secara  massal  ataupun  satu orang  pada  saat  sebelum  adanya penuntutan.
Rehabilitasi adalah hak Kepala Negara untuk mengembalikan seseorang kepada  kedudukan  dan  nama  baiknya yang  semula  tercemar  oleh  karena suatu  keputusan  hakim  yang  tidak benar.
(7) Pasal  15  UUD  1945 :  Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

## Johansyah, HAK PREROGATIF PRESIDEN MENURUT UUD 1945. Halaman. 195 - 207
Pemberian  gelar  dan  tanda  jasa  ini tidak  hanya  diberikan  kepada  warga negara  Indonesia,  melainkan  juga kepada  pejabat-pejabat  dari  negara asing  yang  dianggap  oleh  Indonesia telah  berjasa.  Pemberian  tanda-tanda ini kepada warga negara Indonesia ada yang  disertai  peraturan  bahwa  si penerima  tanda-tanda  itu  mendapat perlakuan istimewa.
(8) Pasal  17  ayat  (2)  UUD  1945 : Menteri-menteri  itu  diangkat  dan diberhentikan oleh Presiden.
Menteri-menteri  ini  sebagai  pembantu Presiden  bertanggungjawab  kepada Presiden  bukan  kepada  DPR  atau
MPR. Presidenlah yang mempertanggungjawabkan segala
tindakan  pemerintah  kepada  MPR. Menurut sistem Presidensiil ini, dengan  adanya  Presiden  saja  telah  ada pemerintahan.
Kedudukan  menteri  itu  tergantung pada  Presiden.  Presiden  berhak  penuh mengangkat,
memberhentikan,
menggantikan  menteri  dan  tidak  lagi diperlukan  adanya  badan  sebagai formatur yang berhak menyusun komposisi  dan  personalia  kabinet, berpedoman kepada efisiensi kerja.
Menteri-menteri negara adalah pemimpin  departemen.  Dalam  praktek menteri-menteri  inilah  yang  terutama menjalankan kekuasaan eksekutif. Merekalah yang lebih mengerti tentang seluk  beluk  departemennya  dan  pada hakikatnya  mereka  berpengaruh  pada Presiden
dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah dalam lingkungan departemen masing-
masing.
(9) Pasal  22  ayat  (1)  UUD  1945 :  Dalam hal kepentingan yang memaksa,
Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang.
Dalam  Pasal  ini  memberikan  hak kepada  pemerintah  Presiden)  untuk membuat  peraturan  darurat.  Peraturan darurat yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hak membuat  peraturan  darurat  ini  hanya boleh digunakan bila ada hal kegentingan yang memaksa. Di negara yang aktif
menyelenggarakan
kesejahteraan
umum  yakni  di  negara  hukum  yang modern,  pemerintah  sebagai  organ eksekutif  diikursertakan  aktif  bahkah untuk  menetapkan  kebijaksanaan  dan langkah-langkah  tertentu  secara  tegas dan  cepat,  apalagi  dalam  keadaan mendesak buat menyelenggarakan kesejahteraan  rakyat.  Jadi  sebagian daripada kekuasaan legislatif dari DPR dialihkan  kepada  pemerintah  sepihak. Untuk pelaksanaannya pemerintah dalam  Pasal  ini  diberikan  fungsi legislatif yaitu suatu kekuasaan perundang-undangan  dalam  membuat Perpu.
Kekuasaan undang-undang atas inisiatif  sendiri  itu,  hanya  diberikan kepada  pemerintah  dalam  hal  adanya keadaan yang memaksa atau mendesak,  yaitu  pemerintah  harus bertindak  cepat  dan  tegas  yang penyelenggaraannya tidak dapat ditunda  lagi  dan  tidak  dapat  ditunggu lagi  tersusunnya  suatu  undang-undang sebagai  hasil  kompromi  antara  DPR dan  pemerintah.  Dalam  pembuatan Perpu,  memang  hak  inisiatif  diberikan sepenuhnya di tangan pemerintah yang diberikan oleh UUD. 10
10 M. Solly Lubis, Ketatanegaraan RI , Mandar Maju, Bandung, 1993, Hal. 192.
2. Hak Prerogatif Presiden Setelah Amandemen UUD 1945 MPR RI telah menetapkan perubahan  pertama  UUD  1945  dalam sidang  umum  MPR  RI  tanggal  14  sampai 21 Oktober 1999. perubahan kedua, dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari tanggal  7  sampai  dengan  tanggal  18 Agustus  2000.  perubahan  ketiga,  dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia  (MPR  RI) tahun  2001.  Dan  perubahan  keempat, dalam
Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia (MPR RI) dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2002.
Dalam  amandemen  UUD  1945 tersebut  terdapat  Pasal-Pasal  tentang  hak prerogatif Presiden, yaitu:
1. Pasal 11 ayat  (2) UUD 1945: Presiden dalam membuat
perjanjian internasional  lainnya  yang  membuat akibat  yang  luas  dan  mendasar  bagi kehidupan  rakyat  yang  terkait  dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan  undang-undang  harus dengan persetujuan DPR.
2. Pasal 13 ayat (2) UUD 1945:
(1) Dalam hal mengangkat duta, Presiden
memperhatikan pertimbangan DPR. (2) Presiden  menerima  duta  negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
3. Pasal 14 UUD 1945:
(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi  dengan  memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2) Presiden  memberi  amnesti  dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
4. Pasal 15 UUD 1945: Presiden memberi gelar,  tanda  jasa  dan  lain-lain  tanda
kehormatan yang diatur dengan undang-undang.
5. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945: Menteri- menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
6. Pasal  23F  ayat  (1)  UUD  1945:
Anggota  badan  pemeriksa  keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan  pertimbangan  DPD dan diresmikan oleh Presiden.
7. Pasal  24A  ayat  (3)  UUD  1945:  Calon Hakim Agung diusulkan Komisi
Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan
persetujuan dan selanjutnya  dan  selanjutnya  ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.
8. Pasal  24B  ayat  (3)  UUD  1945: Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan  oleh  Presiden  dengan persetujuan DPR.
9. Pasal  24C  ayat  (3)  UUD  1945: mahkamah konstitusi mempunyai sembilan  anggota  Hakim  Konstitusi yang  ditetapkan  oleh  Presiden,  yang diajukan  masing-masing  tiga  orang Mahkamah  Agung,  tiga  orang  oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden.

## b. Pergeseran Hak Prerogatif Presiden
Dari  ketiga  UUD  yang  pernah berlaku  di  Indonesia  itu,  pada  batang tubuhnya  terdapat  ketentuan-ketentuan yang  mengatur  Hak  Prerogatif  Presiden. Untuk  melihat  pengaturan  mengenai  Hak Prerogatif  Presiden  dalam  ketiga  UUD yang pernah berlaku di Indonesia tersebut, berikut  ini  dijelaskan  mengenai  sejarah singkat  ketiga  UUD  tersebut  beserta ketentuan-ketentuan Pasalnya yang mengatur mengenai Hak Prerogatif Presiden. Pada Dalam UUD 1945 pengaturan  mengenai  Hak  Prerogatif Presiden  tersebut  diatur  dalam  beberapa Pasal,  dari    ketentuan-ketentuan  Pasal- Pasal  itu  kedudukan  sebagai  pemegang
hak  prerogatif  sangat  besar  dalam  artian tanpa campur tangan pihak lain.
Dalam  KRIS  1949  juga  terdapat pengaturan mengenai hak prerogatif Presiden, namun dalam KRIS 1949 ini ada pembatasan dalam melaksanakannya seperti  harus  diisyaratkan  terlebih  dahulu dengan berdasarkan undang-undang federal.  Sedangkan  dalam  UUDS  1950 pelaksanaan hak prerogatif Presiden sangat besar  berada  dalam  kewenangan  Presiden, namun mulai adanya keikutsertaan lembaga  lain,  misalnya  MA  dalam pelaksanaan proses pemberian grasi. Walaupun  demikian  tetap  saja  hak prerogatif itu mutlak di tangan Presiden.
a. Pergeseran
Hak Prerogatif Presiden Setelah Amandemen

## UUD 1945
Setelah  dilakukannya  amandemen UUD  1945  sebanyak  tiga  kali.  Ternyata banyak  terdapat  beberapa  Pasal  saja  di dalam  batang  tubuh  UUD  1945  mengenai hak  prerogatif  Presiden  yang  berubah  dan ditambah  serta  satu  pasal  yang  tidak dirubah  tapi  berdasarkan  undang-undang penerapannya berubah. Pasal-Pasal tersebut  di  atas  adalah:  Pasal  mengenai prosedur  pengangkatan  Kapolri  diatur dalam  Pasal  11  UU  No.  2  Tahun  2002: Kapolri  diangkat  dan  diberhentikan  oleh Presiden  dengan  persetujuan  DPR.  Usul pengangkatan  dan  pemberhentian  Kapolri diajukan  oleh  Presiden  kepada  DPR, disertai alasan-alasannya. Persetujuan atau penolakan  DPR  terhadap  usul  Presiden tersebut  harus  diberikan  dalam  jangka waktu  paling  lama  20  hari  terhitung  sejak tanggal  surat Presiden diterima oleh DPR. Dalam  hal  DPR  tidak  memberikan jawaban  dalam  waktu  yang  ditentukan, calon yang  diajukan  oleh  Presiden dianggap  disetujui  oleh  DPR.  Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan  sementara  Kapolri  dan mengangkat  pelaksana  tugas  Kapolri  dan
selanjutnya  dimintakan  persetujuan  DPR. Calon  Kapolri  adalah  perwira  tinggi Kepolisian  Negara  RI  yang  masih  aktif dengan memperhatikan jenjang
kepangkatan dan karier. Dengan adanya kasus penonaktifan Kapolri  dijabat  oleh  Jenderal  Bimantoro berdasarkan Keputusan Presiden
Abdurahman  Wahid  selaku  Presiden  RI waktu  itu,  telah  menimbulkan  krisis. Penonaktifan  Kapolri  oleh  Presiden  pada waktu  itu  di  dasarkan  pada  UU  No.  28 Tahun  1997  yang  menentukan  bahwa pengangkatan  dan  pemberhentian  Kapolri itu merupakan kewenangan mutlak Presiden.
Pemberhentian  itu  terjadi  sekitar tahun  2000  setelah  dikeluarkannya  TAP MPR No. Vi/MPR/2000, yang menentukan  bahwa  pengangkatan  dan pemberhentian  Kapolri  harus  dengan persetujuan  dari  DPR.  Dalam  kasus  ini kedua  belah  pihak  saling  melontarkan argumentasi-argumentasinya masing- masing.  Dari  pihak  Kapolri  penonaktifan itu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi derajatnya,  TAP  MPR  No.  Vi/MPR/2000. Sedangkan dari pihak Presiden Keppres itu dkeluarkan karena sudah memenuhi ketentuan  dan  didasarkan  pada  Undang- Undang  No.  28  Tahun  1997  dan  TAP MPR  tersebut  berlaku  apabila  peraturan perundang-undangan lainnya yaitu undang-undang  tentang  kepolisian  yang baru sudah ditetapkan untuk menggantikan undang-undang yang lama.
Sekarang juga dalam pengangkatan
Panglima tentara Nasional Indonesia (TNI) dimintakan  persetujuannya  oleh  DPR. Pemerintah  mengusulkan  calon  panglima TNI  kepada  DPR,  kemudian  melakukan tes  terhadap  calon  panglima  TNI  untuk melihat  visi  dan  misi  calon  tersebut. Setelah  calon  panglima  TNI  tersebut memperoleh  persetujuan  dari  DPR,  maka
calon panglima TNI tersebut akan diangkat oleh Presiden sebagai panglima TNI.
Mengenai  Pasal  11  ayat  (2)  UUD 1945, mengenai kalimatnya ada perubahan,  tetapi  dari  substansi  yang diaturnya masih sama dengan Pasal 11 UD 1945  (sebelum  amandemen).  Di  dalam pembuatan  perjanjian  internasional  itu terkandung  tiga  tahapan,  yaitu:  tahapan perundingan,  tahapan  penandatanganan dan tahapan pengesahan.
Walaupun dalam membuat perjanjian  internasional  itu  mengandung beberapa  tahapan,  namun  tujuan  akhirnya adalah  menghasilkan  adnaya  perjanjian tersebut  yang  mengikat  pihak-pihak  yang bersangkutan.  Maka  yang  penting  dari tahapan  pembuatan  perjanjian  itu  adalah pada  tahap  pengesahannya  dan  disinilah DPR mempunyai peran.
Presiden dalam membuat perjanjian  internasional  itu  harus  dengan persetujuan  DPR,  ini  berarti  terjadinya perjanjian  yang  mengikat  adalah  apabila perjanjian  itu  dilakukan  dengan  disertai persetujuan  dari  DPR.  Jadi  persetujuan dari  DPR  tersebut  tidak  perlu  ada  pada tahap perundingan ataupun penandatanganan,  tetapi  cukup  pada  tahap pengesahan.  Tidak  ada  gunanya  tahap- tahap  perundingan  dan  penandatanganan itu bagi suatu perjanjian yang mensyaratkan pengesahan apabila pengesahan  itu  ternyata  tidak  dapat dilakukan.
Pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UUD  1945  terdapat  keikutsertaan  DPR dengan memberikan pertimbangannya terhadap pengangkatan duta dan penerimaan  penempatan  duta  negara  lain. Dengan adanya peran DPR dalam memberikan pertimbangan berupa pendapat tertentu baik atau buruk walaupun  keputusan  yang  diutarakan sebagai nasehat kepada Presiden. Walaupun demikian keputusan akhir tahap
pengangkatan duta dan penerimaan penempatan  duta  negara  lain  tetap  berada di pihak Presiden.
Oleh karena itu sebagai  pembantu- pembantu Presiden,
mereka bertanggungjawab atas pekerjaannya kepada  Presiden  seperti  menteri-menteri lainnya.  Sudah  semestinya  pengangkatan duta  itu  merupakan  kewenangan  Presiden. Di  dalam  hukum  internasional,  Kepala Negara  itu  dianggap  sebagai  lambang negara  dengan  segala  kehormatan  dan kewibawaan  negara,  sehingga  dengan sendirinya  sudah  seharusnya  kalau  soal pengangkatan duta dan penerimaan penempatan  duta  konsul  adalah  menjadi kewenangan Presiden sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai Kepala Negara.
Duta merupakan orang yang ditunjuk oleh negara untuk mewakilinya di negara  lain  di  mana  ia  ditempatkan. Mereka  yang  pada  umumnya  dibawah departemen  luar  negeri  setiap  negara, adalah merupakan pembantu-pembanu
Presiden dalam menjalankan kebijaksanaan politiknya yang lebih difokuskan terhadap hubungan luar negeri.
Mengenai  pengangkatan  duta  dan penerimaan  penempatan  duta  negara  lain dengan memperhatikan pertimbangan
DPR,  hal  ini  dimaksudkan  hanya  untuk mendapat dukungan saja dari DPR. Apabla dukungan dari DPR terhadap pengangkatan duta dan penerimaan penempatan duta negara lain tidak ada, dan Presiden tetap dengan keputusannya. Maka Presiden  tidak  dapat  diberhentikan  dari jabatannya  sebagai  Presiden.  Presiden dapat  diberhentukan  dari  jabatannya  itu atas usul DPR kepada MPR hanya dapat di dasarkan  pada  ketentuan  Pasal  7  A  UUD 1945.
Pada  Pasal  14  UUD  1945,  tidak ada  pemisahan  kewenangan  sebelum dilakukannya  amandemen  terhadap  UUD

## Johansyah, HAK PREROGATIF PRESIDEN MENURUT UUD 1945. Halaman. 195 - 207
1945.  Presiden  mempunyai  kewenangan untuk  memberikan  grasi,  amnesti,  abolisi dan  rehabilitasi.  Tetapi  setelah  dilakukan amandemen,  kewenangan  tersebut  tetap menjadi  kewenangan  Presiden  dengan pemisahan kewenangan memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA dan kewenangan memberi  amnesti  dan  abolisi  dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

## III. PENUTUP
1. Hak  prerogatif  Presiden  merupakan konsekuensi dari kecenderungan menganut  faham  hukum  material ( walfare state ) dan berdasarkan isi dari pembukuan  dan  batang  tubuh  UUD 1945,  negara  Indonesia  menganut konsep  negara  hukum  material  yang memungkinkan pemerintah
memperluas jaringan tugas-tugasnya di Indonesia yang meliputi bidang-bidang pemerintahan, perundang-undangan dan peradilan.
2. Dengan dilakukannya amandemen UUD  1945  sebanyak  empat  kali,
mempunyai pengaruh terhadap kedudukan Presiden dalam melaksanakan  hak  prerogatifnya.  Hak prerogatif  Presiden  yang  sebelum amandemen dilaksanakan bukan murni
untuk melaksanakan kewajiban Konstitusional  Presiden,  teapi  sering dipergunakan  sebagai  imbalan  jasa politik. Setelah amandemen UUD 1945 terjadi  pergeseran  dalam  penerapan hak  prerogatif  Presiden,  yaitu  dengan diikutsertakan  lembaga  negara  lainnya dalam pelaksanaan hak prerogatif.
3. Dalam  sistem  pemerintahan  negara Indonesia  yang  sebelum  dilakukannya amandemen menggunakan sistem pemerintahan quasi Presidensiil, ternyata setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 masih dipertahankan. Dalam amandemen UUD  1945  mengenai  hak  prerogatif
Presiden tidak mengakibatkan
berubahnya sistem pemerintahan Indonesia. DAFTAR PUSTAKA H.A.K.  Pringgodigdo, Tiga  Undang- Undang Dasar , Pembangunan, Jakarta, 1981. H.Marshaal, Amandemen  UUD  1945 Dalam Sorotan , UMP, Palembang, 2003. Jimly Asshiddiqie. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
J.C.T. Simamongkir, Hukum dan Konstitusi Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
M.  Solly  Lubis, Ketatanegaraan  RI , Mandar Maju, Bandung,
1993. Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia , Pusat Studi Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia, 1988.
Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi ,  Gama  Media,
Yogjakarta, 1999. Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan,  Kajian  Teoritis dan  Yuridis  Terhadap  Pidato Nawaksara , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
UUD 1945 sebelum amandemen

## UUD 1945 sesudah amandemen
Undang-Undang    No.  3  Tahun  1950 tentang Grasi Undang-Undang    No.  23  Tahun  1999 tentang Bank Indonesia Undang-Undang    No.  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian  Negara Republik Indonesia