Aldila Kun Satriya (2023) , Penguatan Tata Kelola Komunitas Intelijen Dalam Sistem Keamanan Nasional Di Indonesia, Vol. 8, No. 3, Maret 2023 , Http://Dx.Doi.Org/10.36418/ syntax-literate.v8i3.11510
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 3, Maret 2023

## PENGUATAN  TATA  KELOLA  KOMUNITAS  INTELIJEN  DALAM  SISTEM KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA
Aldila Kun Satriya Universitas Indonesia Email : aldilakunsatriya@yahoo.com

## Abstrak
Tugas  dan  fungsi  Intelijen  sangat  penting  dalam  suatu  sistem  keamanan  nasional, yaitu sebagai lini terdepan dalam deteksi dini dan cegah dini dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Lebih lanjut, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya  dalam  sistem  keamanan  nasional,  Komunitas  Lembaga  Intelijen  di  era demokrasi ini mutlak membutuhkan suatu transparansi, baik dari segi kewenangan, pelaksanaan tugas, maupun penganggaran. Salah satu kelemahan dalam tata kelola intelijen di Indonesia adalah masih lemahnya koordinasi dan masih adanya tumpang tindih  otoritas  di  dalam  Komunitas  Intelijen.  Perlu  perbaikan  terhadap  Undang- Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dalam hal diferensiasi struktur dan  spesialisasi  fungsi  masing-masing  agar  diharapkan  tidak  terjadi  lagi permasalahan  tumpang  tindih  dalam  tata  kelola  intelijen.  Di  sektor  kewilayahan, perlu  adanya  penguatan  komunitas  intelijen  daerah  (Kominda)  baik  di  wilayah setingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota. Diperlukan  langkah  yang  sinergis  dari beberapa anggota Kominda untuk dapat memperbaiki kinerja dan penguatan institusi agar dapat berhasil dan berdaya guna dalam menjaga keamanan nasional.
Kata kunci : keamanan nasional, tata kelola intelijen, komunitas intelijen, Kominda

## Abstract
The task and function of Intelligence is very important in a national security system, namely as a front line in early detection and early prevention of various threats both from within and from abroad. Furthermore, in carrying out its functions and duties in  the  national  security  system,  the  Intelligence  Agency  Community  in  this democratic  era  absolutely  needs  transparency,  both  in  terms  of  authority, implementation  of  duties,  and  budgeting.  One  of  the  weaknesses  in  intelligence governance  in  Indonesia  is  that  there  is  still  weak  coordination  and  there  is  still overlapping authority within the Intelligence Community. It is necessary to improve Law No. 17 of 2011 concerning State Intelligence in terms of differentiation of the
structure and specialization of their respective functions so that it is hoped that there will  be  no  more  overlapping  problems  in  intelligence  governance.  In  the  regional sector, it is necessary to strengthen the regional intelligence community (Kominda) both  at  the  provincial  and  district/city  levels.  Synergistic  steps  are  needed  from several Kominda members to be able to improve the performance and strengthen the institution in order to be successful and effective in maintaining national security

## Keywords: national security, intelligence governance, intelligence community, Kominda

## Pendahuluan
Pasca perang dingin dan bergulirnya era globalisasi  telah merubah pemahaman tentang  makna  ancaman  dari  sejarah  masa  lalu  yang  selalu  datang  dari  perang  yaitu ancaman militer, kemudian telah berubah menuju kearah ancaman multi dimensi  yang mencakup  aspek  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial  budaya,  maupun  pertahanan  dan keamanan.
Indonesia  kini  dihadapkan  dengan  sejumlah  problem  keamanan  dalam  negeri. Sejumlah problem di antaranya adalah adanya ancaman terorisme, konflik sosial agama, cyber crime , pemecah persatuan melalui perang opini dan maraknya hoax melalui berita dan  sosial  media,  serta  gerakan  separatisme  masih  mewarnai  persoalan  keamanan nasional di Indonesia.
Menurut UU Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, Ketentuan Umum dalam pasal 1 menjelaskan bahwa Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan,  baik  dari  dalam  negeri  maupun  luar  negeri,  yang  dinilai  dan/atau  dibuktikan dapat  membahayakan  keselamatan  bangsa,  keamanan,  kedaulatan,  keutuhan  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
Penanggulangan  terhadap  problem  keamanan  nasional  tentunya  tidak  dapat dipisahkan  dari  adanya  aktivitas  intelijen.  Intelijen  merupakan  aspek  yang  sangat menentukan  keselamatan  negara  dari  berbagai  ancaman,  tantangan,  hambatan,  dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri (Saronto & Karwita, 2012). Perkembangan  isu  keamanan  yang  terjadi  baik  di  dalam  maupun  luar  negeri  maupun dinamika  politik  yang  menuntut  profesionalitas  dan  transparansi  berimplikasi  kepada perubahan  dalam  lembaga  intelijen  di  Indonesia.  Reformasi  lembaga  intelijen diperlukkan  dalam  rangka  mengubah  persepsi  mengenai  sisi  gelap  intelijen  di  masa pemerintah sebelumnya.
Hingga  saat  ini,  lembaga-lembaga  intelijen  negara  telah  menangani  sejumlah problem  keamanan  nasional  di  antaranya  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana terorisme  dan  separatisme,  penyalahgunaan  narkoba,  serta  isu  perbatasan.  Walaupun lembaga-lembaga intelijen telah banyak memberikan kontribusi, namun lembaga intelijen Indonesia  masih  berhadapan  dengan  sejumlah  tantangan,  baik  yang  terkait  dengan problem  keamanan  nasional,  maupun  perbaikan  dalam  badan  serta  pelaksanaan  tugas intelijen itu sendiri.
Tantangan utama dalam reformasi intelijen di Indonesia adalah mengenai sistem tata  kelola  intelijen  yang  belum  maksimal.  Lemahnya  koordinasi  dan  tumpang  tindih otoritas  antar  badan  intelijen  masih  menjadi  permasalahan  besar  yang  harus diselesaiakan.  Disisi  lain,  komunitas  intelijen  di  wilayah  belum  dipergunakan  secara optimal dalam menjaga keamanan wilayah.
Maka  dari  itu,  penulisan  ilmiah  dengan  judul  “ Penguatan  Tata  Kelola Komunitas Intelijen Dalam Sistem Keamanan Nasional Di Indonesia” ini bermaksud untuk mengidentifikasi beberapa pembahasan antara lain:
1) Permasalahan Fungsi dan Tugas Komunitas Lembaga Intelijen Dalam Keamanan Nasional Indonesia
2) Lembaga-Lembaga Intelijen Indonesia
3) Tata kelola lembaga-lembaga Intelijen Indonesia,
4) Penguatan Komunitas Intelijen Daerah dalam menciptakan Keamanan Wilayah
5) Permasalahan yang dihadapi Komunitas Intelijen Daerah

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  pemecahan  permasalahan  termasuk metode analisis. Keterangan gambar diletakkan menjadi bagian dari judul gambar ( figure caption )  bukan  menjadi  bagian  dari  gambar.  Metode-metode  yang  digunakan  dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini (Kusumawati, 2022).
Pada Metode Penelitian, Alat-alat kecil dan bukan utama (sudah umum berada di lab,  seperti:  gunting,  gelas  ukur,  pensil)  tidak  perlu  dituliskan,  tetapi  cukup  tuliskan rangkaian  peralatan  utama  saja,  atau  alat-alat  utama  yang  digunakan  untuk  analisis dan/atau karakterisasi, bahkan perlu sampai ke tipe dan akurasi; Tuliskan secara lengkap lokasi  penelitian,  jumlah  responden,  cara  mengolah  hasil  pengamatan  atau  wawancara atau kuesioner, cara mengukur tolok ukur kinerja; metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara detail, tetapi cukup merujuk ke buku acuan. Prosedur percobaan harus dituliskan dalam bentuk kalimat berita, bukan kalimat perintah.

## Hasil dan Pembahasan

## Fungsi Dan Tugas Intelijen Dalam Keamanan Nasional Indonesia
Deputi  VII  Badan  Intelijen  Negara  (BIN) Wawan  Hari  Purwanto menyebutkan bahwa Intelijen sangat penting dalam suatu sistem keamanan nasional. Intelijen negara merupakan lini terdepan sistem keamanan nasional dengan menyajikan intelijen secara cepat, tepat, dan akurat dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Intelijen sebagai lini terdepan keamanan nasional harus mengoptimalkan deteksi dini dan cegah dini dari berbagai  ancaman  yang  ada  dan  disadari  bahwa  makin  komplek  persoalan  yang  harus dihadapi ke depan. Intelijen merupakan aspek yang menentukan keselamatan negara dari berbagai  ancaman,  hambatan,  tantangan,  dan  gangguan,  baik  yang  berasal  dari  dalam maupun dari luar negeri.  Ditambahkan menurut  Wawan,  fungsi intelijen dalam tataran operasional, merupakan bagian dari sistem peringatan dini negara dan sistem pertahanan
negara yang memungkinkan pembuat kebijakan memiliki kewaspadaan dini  (Rusdiana et al., 2021).
Lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang  Intelijen  Negara,  dalam  pasal  3  disebutkan  bahwa  Hakikat  Intelijen  Negara merupakan  lini  pertama  dalam  sistem  keamanan  nasional.  Dalam  pasal  4  dijelaskan bahwa  Intelijen  Negara  berperan  melakukan  upaya,  pekerjaan,  kegiatan,  dan  tindakan untuk  deteksi  dini  dan  peringatan  dini  dalam  rangka  pencegahan,  penangkalan,  dan penanggulangan terhadap setiap hakikat Ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Dalam pasal 5 dijelaskan Tujuan Intelijen Negara adalah  mendeteksi,  mengidentifikasi,  menilai,  menganalisis,  menafsirkan,  dan menyajikan  Intelijen  dalam  rangka  memberikan  peringatan  dini  untuk  mengantisipasi berbagai  kemungkinan  bentuk  dan  sifat  Ancaman  yang  potensial  dan  nyata  terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional. Dalam pasal 6, dijelaskan fungsi Intelijen Negara yaitu:
1. Intelijen  Negara  menyelenggarakan  fungsi  penyelidikan,  pengamanan,  dan penggalangan.
2. Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan,  kegiatan,  dan  tindakan  yang  dilakukan  secara  terencana  dan  terarah untuk  mencari,  menemukan,  mengumpulkan,  dan  mengolah  informasi  menjadi Intelijen,  serta  menyajikannya  sebagai  bahan  masukan  untuk  perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
3. Pengamanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  atas  serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan  upaya,  pekerjaan,  kegiatan  Intelijen,  dan/atau  Pihak  Lawan  yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
4. Penggalangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  terdiri  atas  serangkaian upaya,  pekerjaan,  kegiatan,  dan  tindakan  yang  dilakukan  secara  terencana  dan terarah  untuk  memengaruhi  Sasaran  agar  menguntungkan  kepentingan  dan keamanan nasional.Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  dan  ayat  (4)  harus  menghormati  hukum,  nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.
Dari penjelasan ketiga pasal tersebut jelas bahwa secara legalitas, intelijen negara memiliki peran yang sangat penting dalam keamanan nasional, utamanya early warning dan early  detection agar  nantinya  dapat  menjalankan  tujuan  negara  Indonesia  yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (Renggong & Madiong, 2021).
Dalam menilai fungsi dan tugas intelijen, menurut sumber dalam sebuah dalam wawancara dengan Irawan Soekarno  yang mengatakan bahwa “ bila berbicara mengenai intelijen dalam suatu  Negara maka  akan membicarakan intelijen dalam  tiga sisi  /sudut pandang dimana yang pertama, intelijen sebagai organisasi, kedua, intelijen sebagai ilmu pengetahuan, dan ketiga, intelijen sebagai aktivitas, dimana kesemuanya bermuara pada kestabilitasan nasional suatu Negara, apabila ketiganya tidak dapat berjalan sebagaimana
maestinya  maka  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  Negara  tersebut  berada  dalam  ambang kejatuhan (Budiman, 2016).”
Permasalahan  Fungsi  Dan  Tugas  Komunitas  Lembaga  Intelijen  Dalam  Keamanan Nasional Indonesia
Kenyataan  menunjukan  bahwa  intelijen  masih  belum  keluar  dari  stigma  dari sebuah badan yang dipakai untuk kepentingan golongan atau penguasa. Badan Intelijen masih  sering  membatasi  ruang  gerak  sipil  seperti  dalam  pemantauan  khusus  pada kelompok radikal, aktivitas mahasiswa, tokoh-tokoh ulama maupun tokoh politik yang anti terhadap pemerintahan. Lembaga intelijen juga masih sering dikaitkan justru dalam kegiatan  kerusuhan  yang  disinyalir  turut  menciptakan  kondisi.  Begitu  juga  dengan masalah pelanggaran HAM masih menjadi pekerjaan rumah besar. Peran Intelijen sebagai lembaga penjaga keamanan nasional belum dapat dimaksimalkan dengan baik.
Kunci  awal  dalam  reformasi  Lembaga-lemabaga  Intelijen  adalah  adanya perubahan dalam menjadi tiga tataran ruang lingkup fungsi intelijen, yakni; pada tataran strategis, operasional dan taktis,
1. Pada tataran stratejis ini harus dilakukan pemisahan antara badan/dinas intelijen yang bergerak pada ruang lingkup keamanan domestik dan luar negeri. Dilakukan juga pemisahan secara tegas antara dinas intelijen sipil dan militer (Arum, 2016). Pada tataran strategis ini fungsi intelijen keamanan dalam negeri/domestik harus dipisahkan dengan dinas intelijen fungsi penegakan hukum atau fungsi intelijen yustisi (Arum, 2016).
2. Fungsi  intelijen  pada  tataran  operasional,  kegiatan  intelijen  merupakan  bagian dari  sistem  peringatan  dini  negara  dan  sistem  pertahanan  negara  yang memungkinkan  pembuat  kebijakan  memiliki  kewaskitaan  (kewaspadaan  dini) atau foreknowledge (Namara, 2022) . Pada intelijen yang merupakan bagian dari system  peringatan  dini  negara,  kegiatan  ditujukan  untuk  mengumpulkan, mengolah  dan  menilai  informasi-informasi  yang  berkaitan  dengan  sumber- sumber  ancaman  terhadap  keamanan  nasional.  Sedangkan  pada  intelijen  yang merupakan bagian sistem pertahanan negara, kegiatan intelijen ditujukan untuk menghasilkan  pusat  data  melalui  suatu  analisis  strategis  yang  mendalam mengenai  motif,  tujuan,  identitas,  struktur  organisasi,  sumber  dukungan  dan kelemahan dari sumber-sumber ancaman potensial (Rizal, 2020).
3. Pada  tataran  taktis,  kegiatan  intelijen  terbagi  atas  kegiatan  intelijen  positif  dan kegiatan  intelijen  agresif.  Kegiatan  intelijen  di  tataran  taktis  dapat  pula  terbagi berdasarkan wilayah operasi terselubung di dalam negeri harus dihubungkan dengan  pembidangan  yang  spesifik.  Maka  dalam  pengertian  ini,  badan-badan intelijen  termasuk  bergerak  di  kekhususan-kekhususan,  misalnya  intelijen kejaksaan  agung,  bea  cukai  dan/atau  imigrasi  serta  dinas  intelijen  yang bertanggung  jawab  atas  keseluruhan  keamanan  dalam  negeri  (Ismantoro  Dwi Yuwono, 2011).
Ketiga  fungsi tersebut  harus mematuhi kaidah hukum  yang berlaku dan  selaras dengan  prinsip-prinsip  negara  demokratis  serta  instrumen  hak  asasi  manusia,  terutama tidak  menghilangkan  atau  mengabaikan  hak  dasar  dan  kebebasan  sipil.  Hal  ini dikarenakan  di  dalam  negara  hukum  demokratis,  siapapun  itu  tanpa  terkecuali  harus tunduk dan dibatasi pada hukum yang berlaku, serta selaras dengan prinsip demokrasi.
Lebih lanjut, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam keamanan nasional, Komunitas Lembaga Intelijen di era demokrasi ini membutuhkan suatu transparansi. Ciri sebuah negara demokrasi maju adalah adanya transparansi, baik dari segi kewenangan, pelaksanaan tugas, maupun penganggaran.  Sejauh menyangkut  intelijen, demokratisasi biasanya  dibahas  dalam  hal  pengendalian  dan  pengawasan  instansi:  “Pengawasan” didefinisikan sebagai sarana untuk memastikan akuntabilitas publik atas keputusan dan tindakan dinas keamanan dan intelijen (Nasution et al., 2019).
Menurut  (Bruneau  &  Dombroski,  2021)  kontrol  demokrasi  atas  Lembaga- lembaga  Intelijen  merupakan  tantangan  di  manapun.  Hal  ini  setidaknya  karena  empat alasan (Winarno, 2012), yaitu:
Pertama , seperti yang dikatakan Pat Holt “Kerahasiaan adalah musuh demokrasi” (Holt,  1995).  Intelijen  selalu  condong  kepada  kerahasiaan,  sementara  kerahasian mendorong penyalahgunaan. Kerahasiaan tidak dapat disandingkan dengan akuntabilitas dan  transparansi  yang  justru  menjadi  mekanisme  fundamental  sebuah  demokrasi. Organisasi  intelijen  juga  bersifat  rahasia.  Organisasi  intelijen  cenderung checks  and balances yang menjadi dasar demokrasi.
Kedua , badan-badan intelijen tidak hanya rahasia tetapi organisasi-organisasi ini juga  mengumpulkan  dan  menganalisis  informasi,  dan  informasi  berarti  kekuasaan. Organisasi intelijen memiliki agenda dan tujuan mereka sendiri. Kerahasiaan membatasi pengawasan  publik.  Peter  Gill  (Gill  1993:79-82)  menggunakan  analogi  negara  "Gore- Tex" untuk menggambarkan tingkat penetrasi domestik oleh badan intelijen keamanan. Intelijen  umumnya  bersifat  otonom  dari  kontrol  negara  karena  mereka  mengirim informasi  ke  atasan  tertinggi  untuk  menentukan  kebijakan  (Hari  Purwanto,  n.d.).  Hal tersebut jelas menghalangi kontrol demokratis atas organisasi intelijen.
Ketiga , petugas intelijen dan organisasinya secara rutin melanggar hukum baik di dalam maupun di luar negeri. Memang, dalam banyak kasus mereka tidak mengakui siapa mereka  atau  untuk  siapa  mereka  bekerja.  Selanjutnya,  memata-matai  adalah  ilegal  di mana-mana. Petugas intelijen memberikan sejumlah dana yang tidak diumumkan kepada warga  negara  asing  sebagai  agen  dan  penulis  artikel,  menyadap  telepon,  mencuri dokumen,  dan  sejenisnya,  yang  semuanya  ilegal.  Mungkin  ada  masalah  dalam membedakan antara melanggar hukum di luar negeri dan tidak melanggarnya di dalam negeri.
Keempat,  pembenaran  diri  bahwa  intelijen’  sangat  penting  untuk  pertahanan bangsa.  Mengutip  kata-kata  (Davies  &  Gustafson,  2013)  “Ini  (intelijen)  adalah  perang terus-menerus,  dan  Anda  menghadapi  target  yang  terus  berubah.”  Terserah  organisasi intelijen  untuk  membasmi  mata-mata  baik  domestik  maupun  asing  yang  merupakan ancaman  bagi  bangsa.  Pertanyaan  kemudian  muncul  terkait  hak-hak  rakyat  dalam
demokrasi, yaitu seberapa serius ancamannya itu, apakah rakyat menjadi korbannya atau malah justru menjadi targetnya.
Masih  menurut  (Bruneau  &  Dombroski,  2021)  ada  tiga  keputusan  umum  yang harus dibuat mengenai intelijen, yang harus ditetapkan dalam kerangka hukum yang jelas dan eksplisit, yaitu:
1) Pilihan pertama adalah menentukan mana dari berbagai fungsi intelijen yang akan dilaksanakan  dan  berapa  banyak  sumber  daya  negara  yang  akan  dialokasikan untuk mereka . Pertanyaan ini dijawab menilai situasi global dan regional, aliansi ancaman, sejarah terkini, dan sumber daya yang tersedia serta keputusan politik dari pemimpin negara itu sendiri.
2) Pilihan  kedua  menyangkut  keseimbangan  intelijen  antara  organisasi  sipil  dan militer, baik dalam hal produksi (pengumpulan dan analisis) maupun konsumsi. Di  sebagian  besar  negara,  intelijen  telah  menjadi  monopoli  militer  baik  dalam produksi maupun konsumsi. Selama konsolidasi demokrasi ada keputusan yang harus dibuat, apakah intelijen militer harus diganti seluruhnya atau sebagian oleh organisasi  sipil  baru.  Haruskah  militer  memiliki  tanggung  jawab  hanya  dalam intelijen militer dan warga sipil bertanggung jawab dalam intelijen strategis dan kontra  intelijen?  Sama  pentingnya  dengan  pengumpulan  adalah  konsumsi. Kepada siapa produk intelijen didistribusikan? Hanya presiden negara, direktur intelijennya atau kepada pihak lain juga.
3) Pilihan  ketiga  menyangkut  hubungan  antara  intelijen  dan  kebijakan.  Ini  juga secara  logis  melibatkan  masalah  koordinasi  di  antara  organisasi-organisasi intelijen.  Apakah  semua  intelijen  secara  formal  dikoordinasikan  oleh  seorang direktur intelijen pusat seperti di Amerika Serikat tetapi terpisah dari kebijakan (DCI tidak ada dalam kabinet)? Atau, apakah terpisah seperti MI 5 dan MI 6 di Inggris Raya? Namun karena keduanya berada di lingkungan Kementerian Luar Negeri, intelijen sangat terkait dengan kebijakan. Isu utama di sini menyangkut perdebatan  yang  sedang  berlangsung  tentang  implikasi  untuk  analisis  intelijen obyektif  ketika  terkait  erat  dengan  kebijakan  vs  hilangnya  efisiensi  seharusnya dengan memiliki intelijen yang tidak terkait.

## Lembaga-Lembaga Intelijen Indonesia
Pada  hakikatnya,  saat  ini  kegiatan  intelijen  di  Indonesia  di  selenggarakan  oleh beberapa  lembaga  pemerintah  ataupun  lembaga  pemerintah  non  kementrian  (LPNK) yang nantinya disesuaikan dengan tugas pokok dari masing-masing sector tersebut, hal ini  sebagaimana  diatur  oleh  UU  No.  17/2011  tetang  intelijen  Negara  pasal  7  meliputi sebagai  berikut;  (i)  intelijen  dalam  negeri,  (ii)  intelijen  luar  negeri,  (iii)  intelijen pertahanan/militer, (iv) intelijen kepolisian, (v) intelijen penegakan hukum/yustisi, dan (vi)  intelijen  kementrian/non  kementrian  (Tarigan,  2017).  Selanjutnya  dalam  pasal  9 disebutkan bahwa Penyelenggara Intelijen Negara terdiri atas: a. Badan Intelijen Negara;
b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
a) Badan Intelijen Negara (BIN)
Sebagaimana kita ketahui dalam pasal 38 UU No.17 Tahun 2011 ayat (1) Badan  Intelijen  Negara  berkedudukan  sebagai  koordinator  penyelenggara intelijen  negara,  ayat  (2)  penyelenggara  intelijen  Negara  wajib  berkoordinasi dengan  Badan  Intelijen  Negara.  Adapun  sebagaimana  pasal  10  ayat  (1)  Badan Intelijen Negara merupakan alat Negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri.
b) Intelijen Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI)
Sesuai UU No.17 Tahun 2011 pasal 11 ayat (1) Intelijen Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menyelenggarakan fungsi Intelijen  pertahanan  dan/atau  militer.  Institusi  yang  dimaksud  adalah  Badan Intelijen  Strategis  Tentara  Nasional  Indonesia  (BAIS  TNI),  di  bawah  komando Panglima TNI di lingkup Markas Besar (Mabes) TNI. Selain di lingkup Mabes TNI, masing-masing matra (AD, AL, dan AU) juga turut memiliki fungsi intelijen tempur untuk menjalankan tupoksi matra masing-masing.
c) Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia
Intelijen penindakan atau penegakan hukum atau yustisi dijalankan oleh dinas intelijen yang ada pada lembaga Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Untuk melaksanakan tugas pokok POLRI dalam bidang pemeliharaan keamanan dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat,  berdasarkan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  No.52 Tahun  2010,  dibentuk  Badan  Intelijen  Keamanan  (BAINTELKAM)  di  tingkat pusat  dan  daerah  sebagai  unsur  pelaksana  tugas  pokok  tersebut.  Baintelkam bertugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen bidang keamanan bagi  kepentingan  pelaksanaan  tugas  operasional  dan  manajemen  POLRI  guna mendukung  pelaksanaan  tugas-tugas  pemerintahan  dalam  rangka  mewujudkan keamanan dalam negeri.
d) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dinyatakan Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  9  huruf  d  menyelenggarakan  fungsi  Intelijen  penegakan hukum.
Selanjutnya  berdasarkan  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004  Pasal  30 ayat (1) dan (2) Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas di bidang pidana dan ketertiban dan ketentraman umum. Untuk mengefektifkan penegakan hukum dan  pelaksanaan  ketertiban  dan  ketentraman  umum,  maka  berdasarkan  Perpres No.38  Tahun  2010  Pasal  15  ayat  (2),  dibentuk  suatu  badan/lembaga  yang menunjang tugas pokok kejaksaan, yakni: intelijen kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda bidang Intelijen. Intelijen kejaksaan memiliki ruang lingkup
kegiatan  dalam  kegiatan  intelijen  penyelidikan,  pengamanan  dan  penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik  preventif  maupun  represif  di  bidang  ideologi,  politik,  ekonomi,  keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang  tertentu  dan/atau  turut  menyelenggarakan  ketertiban  dan ketenteraman umum
e) Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
Menurut  Undang-Undang  No.17  Tahun  2011,  terdapat  juga  Intelijen Kementrian/Lembaga  Pemerintah  non-Kementrian  yang  menyelenggarakan intelijen  Kementrian/Lembaga  Pemerintah  non-Kementrian.  Beberapa  lembaga intelijen tersebut antara lain:
1. Badan Narkotika Nasional (BNN)
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
3. Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK)
4. Intelijen Bea dan Cukai
5. Intelijen Keimigrasian
6. Intelijen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
7. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
8. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

## Tata Kelola Lembaga-lembaga Intelijen Di Indonesia
Tata  kelola  intelijen  masih  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  seluruh  lembaga intelijen  di  Indonesia.  Menurut  beberapa  kalangan  di  dalam  komunitas  Intelijen,  salah satu  kelemahan  dalam  tata  kelola  intelijen  adalah  masih  lemahnya  koordinasi  dan tumpang  tindih  otoritas  antar  badan  intelijen.  Permasalahan  koordinasi  antar  lembaga intelijen negara sangat penting untuk diperhatikan paling tidak karena beberapa alasan;
1. Pentingnya pemisahan yang tegas antara intelijen dengan fungsi law enforcement (penegakan hukum) yang biasanya dilakukan oleh kepolisian dan didukung oleh lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.
2. Pemisahan  fungsi  lembaga  tersebut  membawa  implikasi  yang  luas  dalam masyarakat  terutama  pada  hal  kepastian  hukum.  Ketidakjelasan  antara  fungsi intelijen  dan  penegakan  hukum  tersebut  dapat  membawa  implikasi  yang  serius terhadap hak azasi manusia.
3. Ketidaktegasan dari peraturan perundang-undangan yang ada tentang pembagian kerja  dan  wewenang  di  antara  instansi-instansi  ini  akan  menimbulkan  konflik kepentingan yang akan mengarah pada tindakan kekerasan di antara sesama aparat negara.
Persoalan konflik kepentingan antara lembaga intelijen negara merupakan suatu hal yang harus dihindari mengingat pentingnya fungsi lembaga intelijen yang memiliki tugas sebagai pengumpul informasi vital terkait dengan keamanan negara.
Perbaikan terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dalam hal  diferensiasi  struktur  dan  spesialisasi  fungsi  masing-masing  sudah  memberikan
peluang untuk perbaikan permasalahan tumpang tindih dalam tata kelola intelijen. Namun perlu  beberapa  penekanan  atas  perbaikan  diferensiasi  struktur  dan  spesialisasi  fungsi, yaitu antara lain:
1. Komunitas  intelijen  terbagi  atas  area  kerja,  yakni;  intelijen  dalam  negeri,  intelijen luar  negeri,  intelijen  militer,  dan  intelijen  yustisia.  Jika  tanpa  fragmentasi  maka struktur dan fungsi yang jelas akan terjadi hal-hal seperti tumpang tindih;
2. Komunitas intelijen masing-masing dinas intelijen di bagi dalam empat fungsi yang meliputi; pengumpulan informasi, analisis, kontra intelijen, dan operasi rahasia.
3. Dalam  masing-masing  dinas  intelijen,  terdapat  kewenangan-kewenanangan  umum dan yang bersifat khsusus. Rumusan kewenangan masih terlalu umum menyebabkan multi-intrepretasi dan cakupan kegiatan yang sangat luas serta memberikan diskresi penggunaan kewenangan yang berlebihan; perlunya ada peraturan lebih lanjut yang mampu memberikan uraian lebih jelas dan terstruktur atas kewenangan-kewenangan tersebut.
4. Dinas  intelijen  (terutama  intelijen  dalam  negeri)  menjalankan  kewenangan  khusus berdasarkan  analisis ancaman yang bersifat  khusus dan syarat  imminent  ancaman. Dalam  hal  ini  syarat  dari  tiga  unsur  keamanan  nasional  yaitu;  integritas  teritorial, keberadaan bangsa, dan integritas fisik penduduk;
5. Komunitas intelijen harus terdapat kompartementasi vertikal dan horizontal wilayah kerja  intelijen  dalam  negeri  dan  luar  negeri  berdasarkan  dinamika  lingkungan strategis dan analisis ancaman.

## Penguatan Komunitas Intelijen Daerah dalam Menciptakan Keamanan Wilayah
Dalam rangka pembentukan deteksi dini terhadap ancaman stabilitas nasional di dalam negeri utamanya di tingkat daerah, perlu adanya komunitas intelijen daerah baik di wilayah setingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kemudian pada tahun 2002, Presiden Republik  Indonesia  mengeluarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2002  tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini  Ancaman,  Tantangan,  Hambatan,  dan  Gangguan  (ATHG)  Terhadap  Stabilitas Nasional  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Instruksi  Presiden  ini  kemudian ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.11  Tahun  2006  tentang Komunitas Intelijen Daerah.
Komunitas  Intelijen  Daerah  (Kominda)  merupakan  forum  komunikasi  dan koordinasi  unsur  intelijen  dengan  unsur  pimpinan  daerah  di  Propinsi  dan Kabupaten/Kota. Kominda merupakan forum komunikasi dan koordinasi di antara unsur intelijen, seperti BIN, TNI, Polri, Kejaksaan dan intelijen sektoral lainnya. Kominda ini merupakan suatu forum komunikasi antarinstitusi yang bersifat lintas sektoral.
Apabila  peran  strategis  Kominda  ini  dapat  dimaksimalkan,  maka  seharusnya Komunitas  Intelijen  dapat  dengan  efektif  mendeteksi  secara  dini  berbagai  ancaman utamanya dari dalam negara yang berada di berbagai wilayah. Kominda memiliki agen intelijen di lapangan yang cepat memperoleh informasi terkait adanya ancaman terhadap keamanan yang bisa berakibat pada ancaman nasional.
Beberapa  kejadian  yang  tidak  terdeteksi,  seperti  munculnya  sarang-sarang terorisme  dan  radikalimse  di  wilayah  pedesaan/terpencil  seharusnya  menjadikan tamparan keras bagi Kominda untuk memperbaiki kinerjanya ke depan. Fungsi intelijen yang dilakukan oleh Kominda saat ini baru pada tahap sebatas aktivitas intelijen, yaitu penyelidikan,  pengamanan  dan  penggalangan.  Diperlukan  koordinasi  dan  itikad  baik dalam bekerjasama membangun keamanan wilayah masing-masing Kominda.

## Permasalahan yang dihadapi Komunitas Intelejen Daerah
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Kominda  dalam  melaksanakan  tugasnya,  dapat  dikatakan berkaitan langsung antara lain dalam kaitannya dengan (Armawi, 2013):
1. Kemampuan sumber daya manusia, antara lain:
a. Anggota Kominda yang berasal dari pemerintahan daerah yang sering pindah pada  unit  kerja  yang  lain.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  kebutuhan  organisasi pemerintah daerah, sehingga tidak ada kaderisasi.
b. Anggota Kominda non TNI, Polri, Den Intel Kodam, dan BIN tidak memilik kemampuan  intelijen.  Hal  ini  akan  berpengaruh  sekali  terhadap  kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
c. Masih  minimnya  kemampuan  dan  pengetahuan  tentang  intelijen  di  Satuan intelijen itu sendiri, seperti Polri dan TNI. Perpindahan penempatan pegawai terkadang tidak sesuai dengan kemampuan yang ada.
d. Keterbatasn  jumlah  anggota  Kominda  secara  keseluruhan  masih  belum sebanding dengan luasnya wilayah.
2. Sarana dan prasarana, antara lain:
a. Kominda tidak memiliki kantor sendiri sehingga masih belum efektif dalam hal rapat koordinasi.
b. Kominda  tidak  memiliki  peralatan  khusus  yang  dapat  digunakan  dalam kegiatan intelijen dan penyelidikan.
c. Kekurangan sarana transportasi untuk menjangkau semua wilayah kerja
3. Keterbatasan anggaran
Anggaran  bagi  Kominda  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam menunjang  keberhasilan  pelaksanaan  kegiatannya.  Anggaran  Kominda  sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 12 ayat (2) berasal dari APBD. Pemerintah Daerah membiaya Kominda secara keseluruhan, baik untuk kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, juga untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Namun, dalam kenyataannya anggaran yang diterima oleh Kominda dari Pemerintah Daerah masih sangat terbatas.

## Kesimpulan
Intelijen sangat penting dalam suatu sistem keamanan nasional. Intelijen sebagai lini terdepan keamanan nasional harus mengoptimalkan deteksi dini dan cegah dini dari berbagai  ancaman  yang  ada  dan  disadari  bahwa  makin  komplek  persoalan  yang  harus dihadapi ke depan.
Kunci  awal  dalam  reformasi  Lembaga-lemabaga  Intelijen  adalah  adanya perubahan dalam menjadi tiga tataran ruang lingkup fungsi intelijen, yakni; pada tataran strategis,  operasional  dan taktis.  Ketiga fungsi tersebut  harus mematuhi kaidah hukum yang berlaku dan selaras dengan prinsip-prinsip negara demokratis serta instrumen hak asasi  manusia.  Lebih  lanjut,  Komunitas  Lembaga  intelijen  di  era  demokrasi  juga membutuhkan suatu transparansi, baik dari segi kewenangan, pelaksanaan tugas, maupun penganggaran.
Salah  satu  kelemahan  dalam  tata  kelola  intelijen  di  Indonesia  adalah  masih lemahnya  koordinasi  dan  masih  adanya  tumpang  tindih  otoritas  di  dalam  Komunitas Intelijen. Perlu perbaikan terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara  dalam  hal  diferensiasi  struktur  dan  spesialisasi  fungsi  masing-masing  agar diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan tumpang tindih dalam tata kelola intelijen.
Di  sektor  kewilayahan,  perlu  adanya  penguatan  komunitas  intelijen  daerah (Kominda)  baik  di  wilayah  setingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota. Diperlukan langkah yang sinergis dari beberapa anggota Kominda untuk dapat memperbaiki kinerja dan penguatan institusi agar dapat berhasil dan berdaya guna dalam menjaga keamanan nasional.

## BIBLIOGRAFI
Armawi,  A.  (2013).  Kajian  Penguatan  Komunitas  Intelijen  Daerah. Jurnal  Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada , 25 (1), 68–75.
Arum, F. A. (2016). Reposisi Intelijen Dalam Badan Intelijen Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang  No.  17  Tahun  2011  Tentang  Intelijen  Negara .  Universitas  Islam Indonesia.
Bruneau,  T.  C.,  &  Dombroski,  K.  R.  (2021).  Reforming  intelligence:  the  challenge  of control in new democracies. In Who guards the guardians and how (pp. 145–177).
University of Texas Press.
Budiman,  M.  R.  (2016). Optimalisasi  Peran  Badan  Intelijen  Negara  (Bin)  Dalam Mengawal Keamanan Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomr 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara . UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
Davies, P. H. J., & Gustafson, K. C. (2013). Intelligence elsewhere: spies and espionage outside the anglosphere . Georgetown University Press.
Hari Purwanto, S. H. (n.d.). Intelijen dan Dinamika Demokrasi di Indonesia . Jakad Media Publishing.
Holt, P. M. (1995). Secret intelligence and public policy: A dilemma of democracy . CQ Press.
Ismantoro Dwi Yuwono, S. H. (2011). Kupas Tuntas Intelijen Negara dari A sampai Z .
MediaPressindo.
Kusumawati,  I.  (2022).  Implementasi  Metode  Steam  Berbasis  Media  Film  Dalam Meningkatkan  Aspek  Kognitif  Pada  Pendidikan  Anak  Usia  Dini. Seroja:  Jurnal Pendidikan , 1 (1), 38–49.
Namara, I. M. E. X. (2022). Implementasi Tugas Dan Fungsi Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi . Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Nasution, D. A. D., Ramadhan, P. R., & Barus, M. D. B. (2019). Audit Sektor Publik.
Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia .
Renggong, R., & Madiong, B. (2021). Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat . Pusaka Almaida.
Rizal,  A.  (2020). Buku  Ajar  Manajemen  Pemasaran  di  Era  Masyarakat  Industri  4.0 . Deepublish.
Rusdiana, D., Ali, Y., Thamrin, S., & Widodo, R. (2021). Strategi Pembangunan Industri Pertahanan  Pada  Negara  Kepulauan  Guna  Mendukung  Pertahanan  Negara. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik , 4 (2), 427–440.
Tarigan,  I.  J.  (2017). Peran  Badan  Narkotika  Nasional  dengan  Organisasi  Sosial Kemasyarakatan  dalam  Penanganan  Pelaku  Penyalahgunaan  Narkotika . Deepublish.
Winarno,  B.  (2012).  Ekonomi  Global  dan  Krisis  Demokrasi. Jurnal  Hubungan Internasional , 1 (1), 1–15. https://doi.org/10.18196/hi.2012.0001.1-15
Copyright holder:
Aldila Kun Satriya (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: