INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 9521-9533 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Hukum Pengobatan Tradisional Komplementer Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kebidanan
Hetty Panggabean 1 ✉ , Ontran Sumantri Riyanto 2 , Juana Linda Simbolon 3
(1) (3) Prodi DIII Kebidanan Tapanuli Utara, Poltekkes Kemenkes Medan
(2) Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Email: hettypanggabean54@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Hasil Riskesda menunjukkan layanan kesehatan tradisional 31,4%, memanfaatkan ramuan 48%, buatan sendiri 31,8%, olah pikir 1,9% dan keterampilan energi 2,1%. Penelitian bertujuan untuk pelaksanaan dan  prosedur  perizinan  tradisional  komplementer  tenaga  kesehatan  di  fasilitas  pelayanan kesehatan. Menggunakan penelitian kualitatif jenis yuridis normatif dengan data sekunder melalui pengkajian bahan pustaka seperti teori hukum, literature, kamus hukum dan peraturan perundang- undangan.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  studi  kepustakaan  menelusuri  dan  menelaah  data, dikumpulkan,  diidentifikasi  dan  diinventarisasi.  Hasil  penelitian,  pelaksanaan  terapi  tradisonal komplementer dilakukan tenaga kesehatan dengan pendidikan tradisional komplementer profesi dan vokasi di Griya Sehat dan praktik mandiri. Rumah sakit/puskesmas penyelenggara jika tidak ada tenaga kesehatan tradisional komplementer dilakukan dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi sama. Tenaga kesehatan tradisional komplementer bekerja dan membuka praktik mandiri  memiliki  STRTKT.  Izin  praktik  mandiri  (SIPTKT)  diperoleh  dari  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota.
Kata  kunci  : tinjauan  hukum,  pengobatan  tradisional  komplementer,  tenaga  kesehatan,  fasilitas pelayanan kesehatan
Abstract
Riskesda results show traditional health services 31.4%, using herbs 48%, homemade 31.8%, mental health 1.9% and energy skills 2.1%. The research aims to implement and carry out complementary traditional licensing procedures for health workers in health service facilities. Using normative juridical qualitative research with secondary data through the study of library materials such as legal theory, literature,  legal  dictionaries  and  statutory  regulations.  The  data  collection  technique  is  a  literature study, tracing and reviewing data, collecting, identifying and inventorying. The results of the research showed  that  the  implementation  of  complementary  traditional  therapy  was  carried  out  by  health workers  with  complementary  traditional  professional  and  vocational  education  at  Griya  Sehat  and independent  practice.  If  there  are  no  complementary  traditional  health  workers  at  the  organizing hospital/puskesmas, doctors, dentists and other health workers who have the same competence will do so. Complementary traditional health workers working and opening independent practices have STRTKT. Independent practice permits (SIPTKT) are obtained from the District/City Health Service. Keywords: legal review, complementary traditional medicine, health workers, health service facilities

## PENDAHULUAN
Pelayanan kesehatan menjadi pusat perhatian pemerintah sesuai dengan tujuan dari Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN)  yang  sudah  termaktum  pada  peraturan  perundang- undangan. Peraturan pada JKN merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) tentang kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Sebagaimana yang tertuang dalam Sila Kelima Pancasila, kesejahteraan dan keadilan sosial merupakan falsafah hidup bangsa  Indonesia.  Kesehatan  dapat  dilihat  dari  dua  aspek  yaitu  kesehatan  jasmani  dan kesehatan jiwa.(Andini et al., 2021)(Risna Sumawati et al., n.d.) World Health Organization (WHO) menyebutkan orang sehat tidak hanya sehat jasmani, rohani, tetapi juga bebas dari kecacatan. Pengobatan dapat dipilih sesuai dengan keinginan dari pasien baik pengobatan konvensional  maupun  inkonvensional.(Jumiatun  &  Nani,  2020)  Pengobatan  konvensional merupakan  pengobatan  medis  dari  dokter,  dokter  gigi,  bidan  dan  perawat.  Sedangkan pengobatan non-konvensional merupakan pengobatan yang dilakukan secara tradisional disebut pengobatan alternatif.
Jika dilihat dalam literatur pengobatan alternatif, dikenal sebagai complementary and alternative medicine yang sebelumnya namanya alternative medicine. Pada beberapa buku yang  diedit  oleh  seorang  ahli  bioetika,  yaitu  Daniel  Callahan  dengan  judul The  Role  of Complementary  and  Alternative  Medicine.  (Bertens,  2008)  Sedangkan  di  Indonesia menggunakan nama “pengobatan komplementer dan alternatif” (PKA). (Liem & Wardhani, 2020)  Pengobatan  komplementer  adalah  pengobatan  inkonvensional  bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meliputi promosi, pengobatan, pencegahan,
dan rehabilitasi melalui pendidikan terstruktur yang bermutu, aman, dan efektif berdasarkan ilmu biomedis.(Nur Hidayatul & Aryunani, 2020) Terapi komplementer adalah pengobatan tradisional  yang  dapat  digunakan  sebagai  pendamping  terapi  pengobatan  tradisional dimana penerapannya bisa dikombinasikan dengan terapi obat.
Menurut WHO, 80% tenaga kesehatan  di negara berkembang  lebih  memilih terapi alternatif  daripada  obat  kimia.  (Altika  &  Kasanah,  2021)  Pengunjung  terapi  tradisional  di Amerika  Serikat  sebanyak  386  juta  orang  dan  627  juta  orang  pengguna  terapi alternatif.(Ainiyah  et  al.,  n.d.)  WHO  merekomendasikan  penggunaan  obat  tradisional sebagai  bagian  dari  teknologi  pelengkap  dalam  pencegahan  dan  pengobatan  penyakit, terutama  penyakit  kronis,  penyakit  degeneratif  dan  kanker.(Alfiyansah,  2018)  WHO  juga mendukung upaya peningkatan keamanan dan khasiat obat tradisional.(Septiani & Lestari, 2019)
Di  Indonesia,  metode  pengobatan  komplementer  dikenal  sejak  lama.  Berdasarkan Susenas,  penduduk  yang  menggunakan  pengobatan  tradisional  mengalami  peningkatan yaitu  15,04%  pada  tahun  1999  menjadi  30,24%  tahun  2001,  tahun  2002  turun  menjadi 29,73%. Pada tahun 2003-2006 mengalami peningkatan 30,67% tahun 2003, 32,87% tahun 2004,  35,25%  tahun  2005  dan  38,30%  pada  tahun  2006.  Pada  tahun  2010  penggunaan pengobatan  tradisional  meningkat  menjadi  45,17  %  dan  tahun  2011  menjadi  49,53  %. Sementara  menurut  laporan  Hasil  Riset  Kesehatan  Dasar  (Riskesda)  Tahun  2018, mendapatkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan tradisional sebanyak 31,4 %, jenis pelayanan kesehatan tradisional 48% memanfaatkan ramuan, 31,8% buatan sendiri, 1,9% olah  pikir  dan  2,1%  keterampilan  energi.  Jenis  tenaga  kesehatan  yang  dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh pengobatan tradisional dokter atau tenaga kesehatan lain 2,7% dan penyehat tradisional 98,5%.
Jika dilihat dari data di atas, hal ini menunjukkan bahwa klien bebas memilih, layanan kesehatan  yang  dibuthkan  seperti  menggunakan  alat,  obat,  tradisional  maupun komplementer. Hak memilih tersebut tercantum pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan  menjelaskan bahwa setiap orang berhak dan bertanggung jawab  atas  kesehatannya  sendiri.  Pada  Puskesmas,  berdasarkan  Renstra  Kementerian Kesehatan  tahun  2020-2024  mengenai  pembinaan  kesehatan  tradisional,  diketahui target puskesmas dari tahun 2020 sebanyak 175, 250 tahun 2021, 325 tahun 2022, 400 tahun 2023 dan 475 tahun 2024. Rumah sakit pemerintah ditagertkan sebanayk 10 pada tahun 2020, 15 pada tahun 2021, 20 pada tahun 2022, 25 pada tahun 2023 dan 30 pada tahun 2024.
Pada 18 provinsi di Indonesia terdapat 56 rumah sakit (RS) telah  mendapatkan izin pelaksanaan  pengobatan  inkonvensional,  seperti  pengobatan  herbal  alternatif  atau tradisional.(Wahyuni, 2021) Berdasarkan SK Dirjen Bina Pelayanan Medik, telah didirikan 12 rumah sakit pendidikan untuk pengobatan komplementer alternatif tradisional yaitu RS  Kanker  Jakarta  Damos,  RS  Persahabatan  Jakarta,  RSUP  Dr.  Soetomo,  Surabaya, Profesor  Kandau  Menado,  RSUP  Dr.  Sanglah  Denpasar,  Wahidin  Sudiro Husodo,Makassar,  Pringadi  Medan,  RS  TNI  AL  Mintoharjo  Jakarta,  RS.  Saif  Anwar Malang, Guru Besar RS Ortopedi, R.  Soeharso  Solo, Dr.  Sardjito  Yogyakarta  (Sardjito Yogyakarta), Dr. Suraji Tirtonegoro, Klaten. (Widowati et al., 2020) Menteri Kesehatan mengarahkan  rumah  sakit  pendidikan  vertikal  untuk  memberikan  layanan  tambahan pengobatan  tradisional  dengan  meracik  jamu  kemudian  menggunakan  obat  herbal lainnya.(I Wayan Artana, 2017)
Berdasarkan hal  tersebut di atas,  peneliti  bermaksud meneliti tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan  mengenai tinjauan hukum pengobatan tradisional komplementer  di  fasilitas  kesehatan.  Maka  dari  itu,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah mengetahui  pelaksanaan  dan  prosedur  perizinan  terapi  komplementer  oleh  tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

## METODE PENELITIAN
Model penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif ( normative law research). Yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan pada  sumber  hukum  positif    yang  berlaku  di  masyarakat,  asas  dan  doktrin  hukum, penemuan hukum, sistematik hukum, sinkronisasi, perbandingan dan sejarah hukum.(Benuf &  Azhar,  2020)  Metode  pendekatan  adalah  peraturan  perundang-undangan (statue aproach) karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan terapi komplementer oleh tenaga kesehatan di Indonesia.
Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh melalui pengkajian bahan pustaka (library research) seperti teori hukum, literature, pendapat ahli, kamus hukum dan peraturan perundang-undangan.  Data  sekunder  pada  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum  primer merupakan  peraturan  perundang-undangan  yang  erat  hubungannya  dengan  terapi komplementer alternatif yang digunakan oleh tenaga kesehatan di Indonesia. Bahan hukum sekunder; merupakan karya para ahli hukum seperti buku, karya ilmiah, dokumen, pendapat ahli  tentang  terapi  komplementer  alternatif  yang  digunakan  oleh  tenaga  kesehatan  di Indonesia.  Bahan  hukum  tersier  merupakan  rujukan  untuk  memperjelas  bahan  hukum
primer  dan  sekunder,  seperti  Kamus  Hukum,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dan Ensiklopedia.(Panggabean, 2018)
Teknik  pengumpulan  data  adalah  studi  kepustakaan  melakukan  penelusuran  dan menelaah  data  sekunder  yang  dikumpulkan,  diidentifikasi  dan  diinventarisasi  berkaitan dengan  terapi  komplementer  alternatif.  (Buulolo,  2022)  Metode  analisis  normatif  adalah menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan norma hukum, doktrin yang berhubungan dengan pelaksanaan terapi komplementer alternatif  yang dilakukan  tenaga kesehatan di Indonesia.    Norma  hukum  diperlukan  sebagai  premis  mayor,  kemudian  dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (legal fact) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses  silogisme  akan  diperoleh  kesimpulan (conclusion)  terhadap  pelaksanaan  terapi komplementer alternatif oleh tenaga kesehatan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Terapi komplementer alternatif
Tenaga kesehatan merupakan pemeran dalam implementasi pengobatan tradisional komplementer.  Banyak  tenaga  kesehatan  mengembangkan  ilmu  dan  keterampilannya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada pasien walau pengobatan komplementer ini bersifat pelengkap ataupun pengganti.
Harapannya,  tenaga  kesehatan  tersebut  mempunyai  kelebihan  atau  kekhususan (penciri) yang bisa memberikan nilai lebih serta mudah dikenal oleh masyarakat dibanding dengan  teman  sejawat  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan  yang  sama.  Tidak dipungkiri,  setiap  tahunnya  tenaga  kesehatan  dengan  pengetahuan  keterampilan  terapi komplementer ini paling dicari sehingga berkembang pesat. (Badi’ah & Kp, 2022)
Secara garis besar metode pengobatan tradisional di Indonesia dibedakan menjadi pengobatan dengan menggunakan campuran tanaman obat, metode fisik (bidan, sunat, patah tulang, implan, ketoterapi, pijat refleksi, akupunktur, dll), meditasi, pernafasan dalam, dan pengobatan spiritual ( Doa, mantra, psikoterapi, dll).(Hidayat, 2022)
Pada  Pasal  11  Permenkes  No.15  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer menyebutkan bahwa pemberian pelayanan kesehatan tradisional dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional seperti praktik mandiri tenaga  kesehatan  tradisional  dan  pelayanan  kesehatan  tradisional  lainnya.  Griya  Sehat merupakan  tempat  pemberian  pelayanan  kesehatan  tradisional.  Tenaga  kesehatan  yang memberikan pengobatan pada pasien adalah tenaga kesehatan tradisional lulusan profesi serta vokasi.
Dalam  Pasal  161  UU  No.  23  Tahun  2023  tentang  Kesehatan  menjelaskan  bahwa pemberian layanan kesehatan secara tradisional dapat dilakukan di tempat praktik mandiri, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, puskesmas, rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya.  Cara  pengobatan  pelayanan  kesehatan  tradisional  menggunakan  keterampilan, ramuan  dan  kombinasi  keterampilan  dengan  ramuan.  Pengobatan  tradisional  dengan menggunakan keterampilan seperti teknik manual, olah pikir serta  energi. Teknik manual yaitu teknik dengan manipulasi gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh. Teknik terapi energi adalah pengobatan menggunakan medan energi dari luar maupun dari dalam tubuh. Sedangkan  terapi  olah  pikir  pengobatan  yang  memanfaatkan  kemampuan  pikiran memperbaiki fungsi tubuh. Pengobatan dengan ramuan,  menggunakan obat tradisional. Cara  pengobatan  kombinasi  adalah  memadukan  antara  keterampilan  dan  ramuan  yang memiliki  kesamaan,  keharmonisan,  dan  kecocokan  yang  menjadi  satu  kesatuan  sistem keilmuan kesehatan tradisional.(Wahyuni, 2021)
Pengobatan tradisional komplementer yang diberikan kepada pasien di RS maupun puskesmas disebut pelayanan kesehatan tradisional integrasi dengan  syarat memberikan rasa aman, bermanfaat, bermutu dan dapat dijangkau. Pelayanan kesehatan integrasi adalah pelayanan  kesehatan  yang  mengombinasikan  layanan  kesehatan  konvensional  dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Untuk memberikan pengobatan/perawatan pelayanan  kesehatan  integrasi  diberikan  bersama  tenaga  kesehatan  tradisional,  bidan maupun perawat di rumah sakit atau puskesmas. Pemberian layanan kesehatan integrasi kepada  klien/pasien  apabila  terbukti  secara  ilmiah  dapat  memberikan  kesembuhan, diberikan  sesuai  kebutuhan  promosi,  pencegahan,  pengobatan,  dan  rehabilitasi  untuk meningkatkan kualitas hidup baik fisik, mental, dan sosial.
Direktur rumah sakit dan kepala puskesmas menetapkan layanan kesehatan tradisional yang  akan  dikombinasikan  di  rumah  sakit  dan  puskesmas  melalui  SK.  Di  rumah  sakit, penetapan  layanan  kesehatan  integrasi  ditetapkan  oleh  Direktur  Rumah  Sakit  dengan berdasarkan rekomendasi komite medik sesuai hasil kredensial terhadap tenaga medis dan tenaga  kesehatan  tradisional  yang  akan  memberikan  perawatan/pengobatan  layanan kesehatan  integrasi,  jenis,  modalitas  layanan  kesehatan,  dan  area  pelayanan  kesehatan tradisional integrasi.
Direktur rumah sakit menetapkan layanan kesehatan integrasi seperti jenis, modalitas pelayanan kesehatan tradisional komplementer, standar operasional prosedur, unit layanan, menetapkan dan membentuk tim yang memberikan layanan, serta menebitkan kewenangan tenaga  kesehatan.  Unit  tempat  layanan  kesehatan  tradisional  integrasi  yang  dimaksud memiliki unit sendiri seperti ruang rawat jalan atau di bawah unit layanan lainnya. Pimpinan
unit ini adalah dokter yang telah ditetapkan melalui surat keputusan (SK) oleh direktur rumah sakit tersebut.
Rumah  sakit  memiiki  tim  kesehatan  tradisional  integrasi  untuk  mengidentifikasi masalah, menentukan langkah terapi, dan evaluasi. Tim dipimpin dokter atau dokter gigi yang  mengerti  pelayanan  kesehatan  tradisional  komplementer  namun  bersifat ad  hoc. Anggota tim adalah dokter atau dokter gigi sebagai koordinator ( case manager), tenaga kesehatan tradisional profesi, serta dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP). Jika belum ada tenaga kesehatan tradisional yang lulus profesi  bisa diganti  dokter namun memiliki kompetensi  yang  sama.  Layanan  kesehatan  tradisional  integrasi  memiliki  alur  dan merupakan bagian dari alur pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit yang dituangkan dalam  standar  operasional  prosedur  dan  ditetapkan  direktur  rumah  sakit.  Alur  ini  harus mudah  dilihat/diakses  pasien  atau  pengunjung  serta  layanan  yang  diberikan  aman  dan bermutu.
Pelayanaan  kesehatan  tradisional  integrasi  di  puskesmas  ditetapkan  melalui  surat keputusan (SK) Kepala Puskesmas setelah mendapatkan rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh  kepala  dinas  kesehatan  kabupaten/kota.  Tim  terdiri  dari  unsur  dinas  kesehatan kabupaten/kota,  organisasi profesi terkait,  dan praktisi bidang terkait  serta pakar bidang kesehatan  tradisional  komplementer  atau  orang  yang  memiliki  pengetahuan  di  bidang kesehatan  tradisional.  Pengobatan/perawatan  pasien  di  puskesmas  dilakukan  oleh  tim dengan  mengidentifikasi  masalah,  menetapkan  langkah  terapi  selanjutnya,  serta mengevaluasi layanan kesehatan tradisional integrasi yang diberikan. Tim dipimpin dokter atau dokter gigi  yang mengerti layanan kesehatan tradisonanl komplementer dan bersifat ad hoc. Anggota tim terdiri dari dokter koordinator(case manager) dan tenaga kesehatan tradisional  profesi.  Jika  tenaga  kesehatan  tradisional  belum  ada  dapat  digantikan  oleh tenaga kesehatan tradisional vokasi.
Pelayanaan kesehatan tradisional integrasi di puskesmas sesuai dengan alur pelayanan kesehatan  tradisional  integrasi  yang  merupakan  bagian  dari  alur  pelayanan  kesehatan konvensional. Tertuang dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas. Alurnya harus mudah dilihat, diakses oleh pasien atau pengunjung serta dan harus memberika layanan yang aman dan bermutu.
Dalam  praktiknya  banyak  klien  maupun  pasien  yang  tertarik  untuk  mencoba pengobatan  tradisional  komplementer.  Ketertarikannya  adalah  karena  ada  sebagian  dari klien/pasien  yang  beranggapan  ini  merupakan  metode  baru  yang  tidak  umum  ada  di fasilitas  pelayanan  kesehatan,  dan  berdasarkan  pengalaman  orang  lain.  Klien/pasien mendengar pengalaman orang lain bahwa metode tersebut memberikan rasa nyaman dan
ketenangan  sehingga  memberikan  energi  positif  dalam  menghadapi  penyakit  yang dideritanya, menghadapi tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya. Ketenangan yang ditampilkan oleh klien maupun pasien memberikan ketenangan dan rasa percaya diri juga kepada tenaga kesehatan.
Sementara tatalaksana pelayanan kesehatan  tradisional komplementer pada praktik mandiri  baik  tenaga  kesehatan  tradisional  profesi  atau  vokasi.  Lingkup  layanan  yang diberikan tenaga kesehatan tradisional vokasi terbatas. Terbatas maksudnya memberikan perawatan/pengobatan  melalui  ramuan  atau  memilih  1  (satu)  jenis  metode  dari  teknik ketrampilan seperti teknik manual, terapi energi dan terapi olah pikir atau dapat meneruskan terapi yang diberikan tenaga kesehatan tradisional profesi.
Griya Sehat dan praktik mandiri harus memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan  seperti  tempat,  bangunan,  ruangan,  peralatan,  dan  sumber  daya manusia (SDM). Bangunan dan ruangan bersifat permanen serta tidak bergabung dengan rumah  tempat  tinggal  atau  tempat  kerja  lainnya,  lingkungan  sehat,  aman,  nyaman  dan mudah diakses atau dijangkau. Praktik mandiri memiliki tempat pendaftaran, tempat ruang tunggu, administrasi, konsultasi, dan kamar mandi/WC. Memiliki air bersih yang mengalir, listrik,  ventilasi  udara,  tempat  pembuanngan  limbah,  dan  APAR.  Bagi  layanan  kesehatan tradisional  dengan  menggunakan  ramuan  harus  ada  tempat  penyimpanan  dan  ruang meracik obat.  Terdapat meja, kursi, ATK, rekam medis dan formulir rujukan. Alat-alat yang digunakan untuk tindakan paling sedikit terdapat tempat tidur.
Pada 23 Juli 2020, terdapat 6 (enam) rumah sakit dengan 6 (enam) Unit Pelayanan Kesehatan  Tradisional  Integrasi yang  diresmikan  yaitu  RSPTN  Unair  Surabaya,  RSJ  Prof. Soerojo, Magelang, RSU Bangli, Bali, RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta, RSUP Sanglah, Bali, dan RSUD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang, Jawa Tengah.
RSUD  K.R.M.T.  Wongsonegoro  Kota  Semarang  dengan  Surat  Keputusan  Direktur Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang No. 375 Tahun 2020 tentang  Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang. Di dalam keputusan tersebut disebutkan pada diktum satu dan  tiga  bahwa  layanan  kesehatan  yang  diberikan  adalah  layanan  kesehatan  tradisional integrasi dan wellness. Layanan kesehatan tradisional integrasi berupa akupunktur medis, akupresure,  pijat  bayi  bawah  dua  tahun,  konsultasi  obat  herbal.  Pelayanan  kesehatan tradisional wellness berupa pijat relaksasi, refleksi dan baby spa. (KRMT, 2020)
RSPTN Unair Surabaya memiliki Poli Tradisional dan Komplementer dengan pelayanan terapi  akupunktur  dan  hipnoterapi.(Ginanjar,  2022)  RSJ  Prof.  Soerojo,  Magelang memberikan  layanan  kesehatan  tradisional  integrasi  seperti  akupuntur,  akupresure,
pelayanan jamu, bekam medis, hypnoterapi yang merupakan layanan suportif. (RS Soeroso, 2023) RSU Bangli, Bali memberikan layanan seperti Jamu Wellness, akupressure wellness, SPA  Bayi,  SPA  IBU  dan  Meditasi  Membuka  Hati.  RSUP  Dr.  Sardjito,  Yogyakarta  memiliki layanan kesehatan tradisional seperti poliklinik herbal, healing garden dan counter jamu.
Puskesmas  Jatibaru  memberikan  layanan  kesehatan  tradisional  seperti  pembuatan jamu.(Pemerintah Kota Bima, 2022) Puskesmas Kalirungkut,Surabaya memberikan layanan kesehatan tradisional seperti akupuntur, akupresure, dan pijat bayi.(Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2023)

## B. Perizinan Terapi Komplementer Alternatif
Sesuai  dengan  Pasal  8  Permenkes  No.  15  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer menyebutkan  bahwa pendidikan tenaga kesehatan  tradisional  yaitu  jenjang  profesi  dan  vokasi.  Tenaga  kesehatan  tradisional memberikan  layanan  kesehatan  harus  memiliki  surat  tanda  registrasi  tenaga  kesehatan tradisional  (STRTKT)  dan  surat  izin  praktik  tenaga  kesehatan  tradisional  (SIPTKT).  Untuk mendapatkan  STRTKT,  harus  lulus  uji  kompetensi  terlebih  dahulu.  Pemberian  pelayanan kesehatan  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  kompetensi  dan  kewenangan  berdasarkan standar profesi, pelayanan dan operasional, kode etik dan praktik disiplin.
Untuk  mendapatkan  STRTKT  maka  harus  lulus  uji  kompetensi  terlebih  dahulu. Memberikan  layanan  kesehatan  harus  sesuai  dengan  kompetensi  dan  wewenang,  sesuai standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional, taat kode etik dan disiplin.
Struktur organisasi Griya Sehat terdiri dari pimpinan (tenaga kesehatan tradisional) jika belum  ada  maka  diganti  dokter  yang  memiliki  kewenangan  tambahan  yang  diakui pemerintah,  penanggung  jawab  dan    penanggung  jawab  tata  usaha.  Griya  Sehat  harus memiliki izin penyelenggaraan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan berlaku hanya 5  (lima) tahun yang  kemudian dapat diperpanjang jika sudah habis masa berlakunya.  Izin  Griya  Sehat  dengan  mengajukan  permohonan  kepada  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota syarat fotokopi (fc) KTP, fc denah ruangan dan peta tempat praktik, fc akta badan hukum dari notaris, struktur organisasi, SDM dan surat pernyataan bersedia sebagai penanggung jawab. Paling lama 1 (satu) bulan  pemberian izin atau penerbitan izin sejak diterima surat permohonan izin.
Perpanjangan  izin  praktik  diajukan  minimal  3  (bulan)  sebelum  habis  masa  berlaku. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus harus memberi keputusan berupa penerbitan izin atau penolakan (diserta alasan tertulis) dalam waktu 1 (satu) bulan. Jika ada perubahan izin
harus melampirkan nama dan/atau jenis badan hukum, perubahan akta, dan izin pendirian asli.  Mengajukan  perubahan  izin  pendirian  mencantumkan  surat  pernyataan  mengganti alamat ditandatangani pemilik; dan izin pendirian yang asli. Jika perubahan pada pimpinan/ penanggungjawab  pelayanan,  melaporkan  kepada  Kepala  Dinas  Kesehatan Kabupaten/Kota.
Praktik mandiri atau Griya Sehat harus memasang papan nama dengan tulisan “Griya Sehat”, nama Griya Sehat; klasifikasi Griya Sehat dan nomor surat izin penyelenggaraan Griya Sehat. Syarat papan nama berukuran panjang 90 cm x lebar 60 cm, posisi horizontal, warna dasar putih, warna tulisan hijau muda shine 60 yellow 100, ditulis dengan huruf latin dan menggunakan  bahasa  Indonesia. Griya Sehat  harus memasang  papan daftar nama  SDM yang memberikan layanan.
Saat  ini,  banyak  tenaga  kesehatan  yang  memperoleh  keterampilan  komplementer alternatif  seperti  hipnoterapi,  akupuntur, baby  spa  dan  lain-lain.  Pengetahuan  mereka peroleh dengan mengikuti pelatihan maupun seminar.  Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh  melalui  pelatihan,  seminar,  workshop  dan  lain-lain  bukan  serta  merta  bisa langsung buka praktik karena tenaga kesehatan tersebut harus lulus uji kompetensi terlebih dahulu. Kompetensi yang diperoleh dibuktikan dengan adanya sertifikat. Hal ini tercantum dalam Pasal 42 PP No.103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Pada Pasal 43  dijelaskan  bahwa  setiap  tenaga  kesehatan  yang  berpraktik  memberikan  pelayanan kesehatan  tradisional  wajib  memiliki  STRTKT  dan  SIPTKT.  Sementara  pada  pasal  44 menjelaskan bahwa syarat untuk memperoleh STRTKT yaitu mempunyai ijazah, sertifikat luji kompetensi, surat keterangan sehat, surat pernyataan sumpah atau janji profesi, pernyataan kepatuhan dan penerapan peraturan etika profesi, STRTKT berlaku lima tahun dan dapat daftar  ulang. Selain  memperoleh  STRKTK  juga  wajib  memperoleh  SIPTKT.  Untuk memperoleh  SIPTKT,  terlebih  dahulu  harus  memiliki  STRTKT  yang  masih  berlaku,  surat keterangan memiliki praktik mandiri, dan surat keterangan dari direktur tempat kerja bagi yang bekerja di rumah sakit dan puskesmas.
Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap penerapan pengobatan komplementer alternatif ini kepada pasien? Ketersediaan layanan kesehatan tradisional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.  Hal ini dijelaskan pada Pasal 162 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemudian dijelaskan kembali secara rinci pada Pasal 163 ayat 2 pada undang-undang yang sama yaitu pemerintah pusat dan daerah mengatur dan mengawasi pelayanan  kesehatan  tradisional  dengan  dasar  keamanan,  manfaat,  dan  pelindungan masyarakat.  Pada  Pasal  43-45  Permenkes  No.15  Tahun  2028  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan  Kesehatan  Tradisional  Komplementer  menjelaskan  bahwa  pembinaan  dan
pengawasan  dilakukan  oleeh  menteri,  kepala  dinas  kesehatan  provinsi  maupun kabupaten/kota  untuk  mewujudkan  layanan  kesehatan  aman,  tidak  melanggar  norma, kebutuhan masyarakat terpenuhi dan terpenuhinya layanan yang bermanfaat. Pengawasan dilakukan seperti tindakan, metode, ramuan/obat,  alat, teknologi,  publikasi serta wahana pendidikan.  Dalam  memberikan  bekal  peraturan  undang-undang  tentang  pelayanan kesehatan tradisional akan dibimbing, diawasi, dan dievaluasi melalui pembinaan, advokasi, dan sosialisasi.
Menteri, gubernur, kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota, Bupati/Walikota dan kepala badan dapat memberikan sanksi administratif kepada Griya Sehat atau tenaga kesehatan tradisional yang melakukan pelanggaran yaitu sanksi administratif teguran lisan, teguran  tertulis,  rekomendasi  pencabutan  STRTKT  dan  SIPTKT,  pencabutan  STRTKT  dan SIPTKT, dan pencabutan izin penyelenggaraan.  Hal ini sejalan dengan yang diatur pada Pasal 75  ayat  1 Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan  Kesehatan Tradisional.
Kemudian secara detail dijelaskan kembali pada Pasal 19 Permenkes No. 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi bahwa Menteri, kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional  integrasi  sesuai  dengan  tugas  dan  wewenangnya.  Pemerintah  melarang  jenis pengobatan yang tidak aman dan membahayakan. Apabila larangan tidak diindahkan, maka akan ada sanksi secara administratif baik teguran secara lisan, tertulis bahkan pencabutan izin  praktik.  Pembinaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  dilaksanakan  melalui  advokasi, pembekalan  pemahaman  kesehatan  tradisional  komplementer,  bimbingan  teknis, pemantauan  dan  evaluasi.  Bagi  tenaga  kesehatan  tradisional  maupun  Griya  Sehat  yang melanggar  aturan  dapat  diberikan  sanksi  administrasi  berupa  teguran  lisan,  tertulis, rekomendasi  pencabutan  STRTKT  dan  SIPTKT,  pencabutan  STRTKT  dan  SIPTKT  dan pencabutan izin pendirian.

## SIMPULAN
Pelayanan kesehatan tradisional komplementer (PKTK) difasilitas pelayanan kesehatan tradisional (FPKT) seperti praktik mandiri, rumah sakit dan puskesmas. PKTK kepada pasien di  rumah  sakit/puskesmas  disebut  pelayanan  kesehatan  tradisional  integrasi  (PKTI).  PKTI berupa ramuan obat/jamu, akupunktur, hipnoterapi, dll yang diberikan tenaga kesehatan tradisional komplementer.  Jika rumah sakit/puskesmas  belum memiliki tenaga kesehatan tradisional  komplementer  maka  diberikan  dokter,  dokter  gigi  dan  tenaga  kesehatan  lain yang memiliki kompetensi. Tenaga kesehatan yang memberikan PKTK memiliki STRTKT dan
SIPTKT. STRTKT dan SIPTKT berlaku 5 tahun, diperpanjang minimal 3 bulan sebelum habis masa  berlaku.  Pemerintah  pusat/daerah  mengatur/mengawasi  pelayanan  kesehatan tradisional dengan dasar keamanan, manfaat, dan perlindungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ainiyah, N. H., ST, S., Kes, M., Rachmawati Ika, S., ST, S., Shania Luciaandri, B., Eka Ayuningtyas Safitri,
S.,  Samanta,  S.,  &  Zeiviella  Fonti  Istitoah,  I.  (n.d.). Sosialisasi  Terapi  Komplementer  Dalam Pelayanan Kebidanan Pada Bidan di Wilayah Kota Surabaya.
Alfiyansah, R. (2018). Pengaruh Terapi Bekam Basah terhadap Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di  Rumah  Bekam  Ruqyyah  Syar � iyyah  Kabupaten  Garut. Jurnal  Medika  Cendikia,  5(02). https://doi.org/10.33482/medika.v5i02.88
Altika,  S.,  &  Kasanah,  U.  (2021).  Survei  implementasi  pelayanan  kebidanan  komplementer  dalam mengurangi intervensi medis. Community of Publishing In Nursing, 9(1), 15 – 20.
Andini, M., Aprilia, D., & Distina, P. P. (2021). Kontribusi Psikoterapi Islam bagi Kesehatan Mental. Psychosophia: Journal of Psychology, Religion, and Humanity, 3(2), 165 – 187.
Badi’ah, A., & Kp, S. (2022). Konsep Medical Tourism Dan Health Tourism. Inovasi Medical Tourism, 55.
Benuf,  K.,  &  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  penelitian  hukum  sebagai  instrumen  mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20 – 33.
Bertens,  K.  (2008).  Refleksi  Etika  Mengenai  Pengobatan  Komplementer  dan  Alternatif. Respons: Jurnal Etika Sosial, 13(01).
Buulolo,  E.  (2022).  Analisis  Yuridis  Penjatuhan  Pidana  Pada  Tindak  Pidana  Pencabulan  Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid. B/2016/PN. Mlg). Jurnal Panah Hukum, 1(1), 26 – 35.
Dinas Kesehatan Kota Surabaya. (2023). Pelayanan Kesehatan Tradisional. https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8228836/puskesmas-kalirungkut/pelayanan- kesehatan-tradisional
Ginanjar,  D.  (2022). Menengok  Poli  Tradisional  dan  Komplementer  Pertama  di  Indonesia. https://www.jawapos.com/features/01401019/menengok-poli-tradisional-dan-komplementer- pertama-di-indonesia
Hidayat,  A.  A.  (2022). Khazanah  terapi  komplementer-alternatif:  telusur  intervensi  pengobatan pelengkap non-medis. Nuansa Cendekia.
I Wayan Artana. (2017). Analisis Fungsional Terapi Tradisional dan Terapi Komplementer Alternatif di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Ismail, S., Paramita, S., Aminyoto, M., Kosala, K., & Bakhtiar, R. (2018). Layanan Komplementer di Klinik Universitas  Mulawarman  pada  Pengembangan  Usaha  Produk  Intelektual  Kampus. Jurnal SOLMA, 7(2). https://doi.org/10.29405/solma.v7i2.2119
Jumiatun, J., & Nani, S. A. (2020). Analisis Kesiapan Bidan dalam Pelaksanaan Pelayanan Kebidanan Komplementer. Jurnal SMART Kebidanan, 7(2), 71. https://doi.org/10.34310/sjkb.v7i2.400
KRMT,  R.  W.  (2020). Pemerintah  Kota  Semarang.  https://ppid.rsud.semarangkota.go.id/wp- content/uploads/2020/09/SK-Yankestrad.pdf
Lesmana,  H.  A.  (2023).  Membangun  Jiwa  Kewirausahaan  Dibidang  Pelayanan  Kebidanan Komplementer  Dengan  Menghadirkan  10  Balita  Yang  Diberikan  Pelayanan  Mulai  Dari Penyuluhan, Pijat, Senam Dan Renang Di Desa Sumbul Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. Jurnal Pengabdian Masyarakat Arta, 3(1), 22-sd.
Liem, A., & Wardhani, R. N. P. (2020). Pengobatan Komplementer dan Alternatif Dalam Psikologi Klinis. Sanata Dharma University Press.
Nur  Hidayatul,  A.,  &  Aryunani,  A.  (2020). Analisis  Kebutuhan  Pelayanan  Komplementer  di  PMB Wilayah Surabaya.
Nuryati, N. (2022). Deteksi Dan Stimulasi Tumbuh Kembang AUD. Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini, 4(2), 13 – 22.
Panggabean, H. (2018). Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan. Deepublish.
Pemerintah Kota Bima. (2022). Program Pelayanan Kesehatan Tradisional Puskesmas Jatibaru.
Rahyani, N. K. Y., & Hakimi, M. (2021). Critical Thinking dalam Asupan Kebidanan Berbasis Bukti. UGM PRESS.
Risna  Sumawati,  N.,  Mira  Yanti,  N.,  &  Studi  DIII  Kebidanan  STIKES  Bina  Usada  Bali,  P.  (n.d.). PENERAPAN  HYPNOBREASTFEEDING  DAN  HYPNOPARENTING  PADA  IBU  2  JAM  POST PARTUM. In Jurnal Dunia Kesehatan (Vol. 5, Issue 2).
RS Soeroso. (2023). Instalasi Rawat Jalan. https://soerojohospital.co.id/LayananRawatJalan Septiani, R., & Lestari, I. (2019). HUBUNGAN KARAKTERISTIK BIDAN DENGAN PRAKTIK KEBIDANAN KOMPLEMENTER DI PRAKTEK MANDIRI BIDAN. In Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik (Vol. 15, Issue 2).
Wahyuni, N. P. S. (2021). Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional di Indonesia. Jurnal Yoga Dan Kesehatan, 4(2), 149 – 162.
Widaryanti,  R.,  &  Rizka, H.  (2019).  Terapi  Komplementer  Pelayanan  Kebidanan  berdasarkan  bukti Scientific dan Empiris. Journal of Chemical Information and Modeling.
Widowati, L., Sampurno, O. D., Siswoyo, H., Sasanti, R., Nurhayati, N., & Delima, D. (2020). Kajian Kebijakan Pemanfaatan Obat Tradisional Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Era Jaminan Kesehatan Nasional. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 23(4), 246 – 255.