## KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PADA TAHAPAN EVALUASI DAN KLARIFIKASI

## Devyanti Ramadhani
Kejaksaan Palangkaraya E-mail: devyantiramadhani@gmail.com

## Abstract :
This  research  is  conducted  in  the  effort  to  study  the  importance  of  the  authority  to  revoke  a  Regional Regulation.  The  reason  why  the  researcher  is  interested  to  study  this  issue  is  the  fact  that  so  far  the authority to revoke a Regional Regulation at the evaluation and clarification stages is unclear.
The method of this research is normative legal research and the approach used is statue approach related with formation of legislation in order to find out the answer to the problems on the authority to revoke a Regional Regulation at the evaluation and clarification stages.
The results of the research shows that Act Number 12 of 2011 concerning Formation of Legaslation does not  clearly  regulate  on  revocation  of  Regional  Regulation.  Thus, revocation  of  Regional  Regulations  is only regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2014 concerning Formation of Regional Legal Products. This Regulation stipulates that a Regional Regulation can be revoked at he evaluation an clarification stages.
Keywords: Authority, to revoke regional regulation, Evaluation and clarification stage.

## Abstrak :
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  rangka  untuk  mengkaji  pentingnya  kewenangan  pembatalan  Peraturan Daerah.  Yang  mendasari  penulis  melakukan  penelitian  ini  adalah  karena  selama  ini  tidak  jelasnya kewenangan  pembatalan  Peraturan  Daerah  pada  tahapan  Evaluasi  dan.  Klarifikasi  Metode  melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,  untuk  menemukan  jawaban  terhadap  permasalahan  terkait  kewenangan  pembatalan peraturan daerah pada tahapan Evaluasi dan Klarifikasi.
Pembatalan  Peraturan  Daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  tidak  diatur  secara  jelas,  sehingga  pembatalan  Peraturan  Daerah hanya  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pembentukan Produk  Hukum  Daerah.  Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pembatalan Peraturan Daerah dilakukan melalui tahapan Evaluasi dan Klarifikasi.
Kata kunci: Pengawasan, Pembatalan, Evaluasi dan Klarifikasi

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan di  Negara  Republik  Indonesia  tidak  dapat dilepaskan  dari  hubungan  penyelenggaraan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah. Hubungan penyelenggaraan antara Pemerin- tah Pusat dan Daerah harus dalam kerangka
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Hal ini  sesuai  dengan  amanat  dari  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945  menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia adalah  Negara  Kesatuan  yang  berbentuk Republik.  Ketentuan  konstitusional  ini memberikan  pesan  bahwa  Negara  Republik
Indonesia  yang  diproklamasikan  tanggal  17 Agustus  1945  dibangun  dalam  sebuah kerangka  Negara  yang  berbentuk  kesatuan (unitary) bukan berbentuk federasi (serikat). Hal  ini  senada  dengan  yang  dikemukakan Muhammad Yamin,  bahwa : “… kita hanya membutuhkan Negara yang bersifat unitarisme dan wujud Negara kita tidak lain dan  tidak  bukan  daripada  bentuk  suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Membentuk  suatu  Bangsa  Indonesia  tidak dapat  dengan  federalisme  dan  hanyalah dengan unitarisme”.
Hal ini  dapat dipahami  dalam Pasal  18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945 (setelah Amandemen Kedua) mengenai Pemerintahan Daerah,
menyatakan  sebagai  berikut  :  Pasal  18  ayat (1)  :“Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dibagi  atas 1 daerah-daerah  Provinsi  dan daerah  Provinsi  itu  dibagi  atas  Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten  dan  Kota  itu  mempunyai Pemerintahan  Daerah,  yang  diatur  dengan Undang-Undang”.
Pasal  18  ayat  (2):“Pemerintahan  Daerah Provinsi,  Daerah  Kabupaten,  dan  Kota mengurus  dan  mengatur  sendiri  urusan Pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan tugas pembantuan”.
Sementara  itu  mengenai  hubungan penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintahan  Pusat  dan  Daerah  diatur

## 1. UUD 1945
dalam  Pasal  18A  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  1945  yang  menyatakan  :  ”Hubungan wewenang  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  Kabupaten dan  Kota  atau  antara  Provinsi,  Kabupaten dan  Kota  diatur  dengan  Undang-Undang dengan  memperhatikan  kekhususan  dan keragaman daerah.”
Mengenai  hubungan  antara  tingkat- tingkat dalam Pemerintahan tersebut dibedakan antara :
1. Hubungan vertikal (pengawasan/kontrol)
Mengenai  pengawasan  yang  dilaksanakan oleh  Badan-Badan  Pemerintah  yang  lebih tinggi  terhadap  Badan-Badan  yang  lebih rendah.
2. Hubungan horizontal (perjanjian kerjasama diantara pejabat yang berada pada tingkat yang sama)
Disamping hubungan secara vertikal adapula hubungan  secara  horizontal,  umumnya diantara  kabupaten  dengan  kabupaten, provinsi  dengan  provinsi  atau  provinsi dengan  kabupaten.  Banyak  tugas-tugas Pemerintah hanya dapat dilaksanakan secara memuaskan dengan jalan kerjasama.
Pengertian Pemerintahan
Daerah seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  menurut  asas  otonomi  dan tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi
seluas-luasnya  dalam  sistem  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Kemudian  Pasal 2  ayat (1),  (2)  dan (3) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi dimana Provinsi tersebut  terbagi  atas  Kabupaten  dan  Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah dalam rangka mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan Pemerintahan  menurut  asas  otonomi  seluas- luasnya,  kecuali  urusan  Pemerintahan  yang menjadi  urusan  Pemerintah,  dengan  tujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Dalam  pelaksanaan  otonomi  seluas- luasnya,  daerah  diberikan  kewenangan untuk  membuat  kebijakan  daerah  dalam rangka  menunjang  pelaksanaan  otonomi daerah  serta  untuk  memberikan  pelayanan, peningkatan  peran  serta,  prakarsa  dan pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan  daerah  yang  dibuat  dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas  pembantuan  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  pada  Pasal 136  ayat  (2)  adalah  berbentuk  Peraturan Daerah dan selanjutnya berdasarkan
ketentuan ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan bahwa Peraturan Daerah merupakan penjabaran  lebih  lanjut  dari  Peraturan Perundang-Undangan  yang  lebih  tinggi dengan  memperhatikan  ciri  khas  masing- masing  Daerah,  serta  tidak  bertentangan dengan  kepentingan  umum  dan  Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Urusan  Pemerintahan  yang  dijalankan oleh  Pemerintah  Daerah  pelaksanaannya diatur  dengan  Peraturan  Daerah  (PERDA). Hal  ini  mengakibatkan  PERDA  mempunyai makin  mempunyai  kedudukan  strategis dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara atau  dengan  kata  lain  peran  PERDA  dalam melaksanaka  urusan  pemerintahan  menjadi lebih besar.
Dalam  peraturan  perundang-undangan, PERDA  memiliki  posisi  yang  unik  karena meski  kedudukan  PERDA  berada  dibawah Undang-Undang, tetapi tidak terdapat kesatuan  pendapat  antara  para  pakar mengenai siapa sebenarnya yang berwenang mengujinya.
Peraturan  Daerah  merupakan  bagian integral  dari  sistem  Peraturan  Perundang- Undangan.  Pembentukan  Peraturan  Daerah sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  5  Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan,  harus  berdasarkan  pada  asas pembentukan
Peraturan perundang- undangan yang baik meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian  antara  jenis,  hierarki,  dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan dan;
g. keterbukaan;
Adapun materi muatan Peraturan Daerah  sesuai  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1) harus mencerminkan :
a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhineka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dan hukum pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian dan kesetaraan. Selain
mencerminkan asas sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Peraturan perundang-undangan tertentu dapat  berisi  asas  lain  sesuai  dengan  bidang hukum  Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Pelaksanaan pengawasan peraturan daerah  sesuai  dengan  ketentuan  dilakukan oleh  Menteri  Dalam  Negeri.  Dari  hasil pengawasan  yang  dilakukan  jika  tidak
ditemukan  peraturan  daerah  tersebut  itu bertentangan    dengan  kepentingan  umum dan/atau peraturan perudang-undangan yang lebih  tinggi  maka peraturan Daerah tersebut diberlakukan  namun  apabila  ditemukan peraturan  daerah  tersebut  bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan  perudang-undangan  yang  lebih tinggi maka Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Presiden untuk membatalkan peraturan daerah dimaksud.
Dalam hal pengawasan, yang dilakukan oleh  Menteri  Dalam  Negeri  dibentuk  Tim Evaluasi  yang  ditetapkan  oleh  Sekretaris Jenderal  atas  nama  Menteri  Dalam  Negeri, terdiri  dari  tim  evaluasi  rancangan  PERDA tentang pajak daerah dan rancangan PERDA tentang retribusi daerah, tim evaluasi tentang rancangan  PERDA  tata  ruang  daerah,  tim evaluasi  rancangan  PERDA  tentang  APBD, baik  itu  pertanggungjawaban  APBD  dan perubahan  APBD,    hasil  evaluasi  PERDA sebagai bahan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
Setelah  dilakukan  tahapan  evaluasi PERDA  selanjutnya  dilakukan  tahapan klarifikasi,  pada  tahapan  ini  dibentuk  tim klarifikasi  PERDA,  hasil  klarifikasi  dapat berupa  hasil  klarifikasi  yang  sudah  sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan  yang  lebih  tinggi  dan  hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan  umum  dan/atau  peraturan  yang lebih tinggi.
Apabila  hasil  klarifikasi  bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan  yang  lebih  tinggi  maka  dapat dijadikan  bahan  pertimbangan    untuk dibatalkan.
Pakar Hukum Tata Negara, Sri Soementri menjelaskan ada berbagai macam cara  pembatalan  PERDA  karena  ada beberapa  pihak  yang  mempunyai  hak  uji terhadap  PERDA.  Hak  uji  hanya  dilakukan oleh  Mahkamah  Agung,  tapi  juga  oleh Pemerintah,  ada  yang  oleh  Presiden,  ada yangoleh Menteri Dallam Negeri. Berbeda  dengan  pendapat  tersebut menurut  Jimly  Asshiddiqie  menyatakan, bahwa  pemerintah  pusat    sudah  seharusnya tidak  diberi  kewenangan  oleh  Undang- Undang untuk mencabut Perda.

## A. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis tertarik  meneliti  untuk  mengkaji  secara mendalam mengenai Kewenangan Pembatalan Peraturan Dearah Pada Tahapan Evaluasi  dan  Klarifikasi,  dalam  suatu rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah?
Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan Peraturan Daerah   pada tahapan evaluasi dan klarifikasi?

## PENGATURAN PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH Landasan Hukum Pelaksanaan Pemerintahan Daerah
Pemerintah  Daerah  yang  merupakan sub  sistem  dari  penyelenggaraan  sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus rumah tangganya sendiri, kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus rumah  tangga  ini  mengandung  tiga  hal utamanya yaitu : 2
1. Pemberian  Tugas  dan  Wewenang  untuk menyelesaikan  suatu  kewenangan  yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
2. Pemberian  kepercayaan  dan  wewenang untuk  memikirkan,  mengambil  inisiatif,  dan menetapkan  sendiri  cara-cara  penyelesaian tugas tersebut;
3. Dalam  upaya  memikirkan,  mengambil inisiatif  dan  mengambil  keputusan  tersebut mengikutsertakan  masyarakat  baik  secara langsung maupun melalui Dewan
Perwakilan Rakyar Daerah. Menurut Hans Kelsen bahwa
desentralisasi  adalah  satu  bentuk  dari organisasi Negara, oleh karena itu desentralisasi berkaitan erat dengan pengertian  Negara  dimana  Negara  menurut Hans  Kelsen  merupakan  tatanan  hukum,
2 Setya Retnami, Makalah Sistem Pemerintahan  Daerah  Indonesia ,  Jakarta  :  Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000 .
dengan  demikian  desentralisasi  menyangkut sistem tatanan hukum dalam suatu Negara. Pembentukan  daerah  otonomi  secara stimultan merupakan kelahiran status Otonomi  yang  didasarkan  atas  aspirasi  dan kondisi  objektif  dari  masyarakat  di  daerah tertentu,  aspirasi  ini  terwujud  dengan diselenggarakannya desentralisasi yang disebut dengan Otonomisasi, karena Otonomi  diberikan  kepada  masyarakat  dan bukan  kepada  daerah  atau  pemerintah daerah.
Diakui  oleh  Pratikno 3 desentralisasi bukan  merupakan  pilihan  yang  mudah  bagi Indonesia,  dengan  wilayah  geografis  yang sangat  luas  dan  terurai  dalam  puluhan  ribu pulau serta masyarakat yang sangat heterogen, desentralisasi memang sering kali menjadi dilema , apresiasi terhadap keberagaman  menuntut  desentralisasi  yang pada akhirnya melahirkan Otonomi daerah.penghargaan  ini  bisa  menghasilkan dukungan  daerah  terhadap  pemerintah nasional.  Oleh  karena  itu  Negara  Indonesia memulai  perjalanannya  dengan  sistem desentralisasi.
Dalam  pandangan  Pratikno,  tidak  ada yang final dalam Politik. Pilihan kebijaksanaan  desentralisasi  sebagaimana dituangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor
3 Pratikno, Desentralisasi Plihan Yang Tidak Pernah  Final  ,  Dalam  Abdul  Gaffar  Karim  dkk (editor), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia (Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan FISIPOL UGM 2003.
25  Tahun  1999  sangat  mungkin  juga merupakan pilihan final. Kebijakan desentralisasi  semasa  pemerintahan  Habibie merupakan  kebijakan  yang  lahir  dari veto masyarakat dan veto Daerah.
Seandainya  pemerintah  pusat  masih mampu  mempertahankan  kebijakan  yang lama,  kebijakan  desentralisasi  itu  mungkin tidak  pernah  terjadi.  Desentralisasi  yang menjelma  dalam  Otonomi  daerah  ini melahirkan pola hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia mengalami pasang  surut  dengan  adanya  reformasi dengan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun  1999 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerntah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Berikut  ini  adalah  uraian  singkat  tentang tentang Undang-Undang diatas :
1. Kedudukan Dewan
Perwakilan Rakyat  Daerah  dalam  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1974  merupakan  bagian dari  pemerintahan  daerah  sedangkan  daam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  bukan bagian dari   Pemerintah Daerah.
2. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dilandasi oleh prinsip kemitraan yang sejajar seperti  di  Pemerintah  Pusat,  tetapi  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  mempunyai
kedudukan yang kuat karena dapat menjatuhkan  Kepala  Daerah    sedangkan Kepala  Daerah  tidak  dapat  membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Ajaran  rumah  tangga  yang  dianut, dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1974  menganut  ajaran  rumah  tangga  riil, sedangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  1999  menganut  ajaran  rumah tangga formil.
Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya  diatur  oleh  Perda,  hal  ini mengakibatkan  Perda  makin  mempunyai kedudukan  yang  strategis  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  atau  dengan  kata lain  peran  Perda  dalam  melaksanakan urusan  pemerintahan  menjadi  sangat  besar. Kedudukan  yang  strategis  dari  Perda  dalam menjalankan  urusan  pemerintahan  dapat menjadi  baik  jika  pembentukan  Perda tersebut dilakukan dengan baik dan menjadi permasalahan  jika  dilakukan  dengan  tidak baik.
Timbul persoalan bahwa materi muatan Perda  menurut  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan beserta petunjuk teknisnya  adalah  seluruh  materi  muatan dalam  rangka  penyelenggaraan  Otonomi daerah dan tugaspembantuan, dan menampung  kondisi  khusus  daerah  serta penjabaran lebih lanjut peraturan perUndang-Undangan  yang  lebih  tinggi,
bagaimana  jika  terjadi  pertentangan  antara Perda  yang  mengatur  materi  muatan  dalam penyelenggaraan  Otonomi  daerah  dengan peraturan  perUndang-Undangan  lain  yang lebih  tinggi.  Di  satu  sisi  jika  mengacu  pada tata  urutan  peraturan  perUndang-Undangan maka Perda itu yang harus dikesampingkan, tetapi di sisi lain dengan mengacu pada teori delegasi  maka  materi  muatan  peraturan perUndang-Undangan yang telah didelegasikan  hanya  dapat  diatur  oleh peraturan  yang  mendapat  delegasi  tersebut. Artinya kalau undang- undang telah mendelegasikannya pada Perda maka Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden  tidak  mempunyai  kewenangan untuk mengatur hal tersebut.
Harus dipahami bahwa Perda merupakan  sambungan  yang  menentukan keberhasilan  berbagai  kebijakan  secara nasional. Oleh karena itu kedudukan yang strategis  dari  Perda  ini  harus  dapat mengejawantahkan kepentingan umum, dimana  kepentingan  umum  ini  harus diartikan  sebagai  tidak  hanya  kepentingan rakyat  banyak  daerah  yang  bersangkutan saja  tetapi  tetap  harus  memperhatikan kepentingan  rakyat  daerah  lain  dan  lebih umum  lagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Sebagai  perwujudan  desentralisasi  Perda merupakan pengejawantahan beberapa sendi ketatanegaraan  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.
1. Pemberlakuan Peraturan PerUndang- Undangan  yang  mengatur  tentang Peraturan Daerah
Kebijakan (policy) dan  pengaturan pemerintah  di  daerah  (regulasi)  sudah berulangkali terjadi semenjak awal kemerdekaan  dan  pada  dasarnya  setiap peraturan  berganti  menurut  pergantian Undang-Undang  Dasar  (UUD)  disusul  oleh perubahan  kebijakan  lalu  disusul  lagi  oleh peraturan hukumnya. Namun, dalam prakteknya  sering  terjadi  sudah  sekian  lama UUD berganti akan tetapi peraturan pelaksanaan  berupa  Undang-Undang  (UU) belum juga berganti.
Semenjak  awal  kemerdekaan  berturut- turut  peraturan  hukumnya  itu  adalah Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1945, Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1948, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1957, Penetapan  Presiden  Nomor  6  Tahun  1959, Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1965, kemudian pernah berlaku TAP MPR Nomor XXI  Tahun  1966  mengamanatkan  Otonomi yang seluas-luasnya.
Kemudian  setelah  terbit  TAP  MPR yang  menganut  Otonomi  yang  nyata  dan bertanggung jawab yakni TAP MPR Nomor IV Tahun 1973 tentang GBHN  berdasarkan garis  politik  yang  demikan  keluar  lah Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1974 tentang  Pokok-Pokok  Pemerintah  yang berlaku  hingga  Tahun  1999,  da  Undang- Undang  ini  pulalah  yang  menjadi  sasaran analisis  dan  sorotan  publik  dalam  era
reformasi  politik  dan  Pemerintah  yang akhirnya  lahirlah  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  disusul  kemudian  dengan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Berkaitan  dengan  hukum  positif  yang masih  berlaku  yang  berhubungan  dengan Otonomi  daerah  ,khususnya  yang  berkaitan dengan penyerahan  urusan atau penggunaan ajaran  rumah  tangga  daerah  adalah  sebagai berikut :
a. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945
b. Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1948
c. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957
d. Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 1965
e. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
f. Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  1999  dan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
g. Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014
2. Peraturan  Daerah  Sebagai  Landasan Penyelenggaraan  Pemerintahan  di Daerah
Negara  Republik  Indonesia  sebagai
Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan
Pemerintah, dengan memberikan kesempatan  dan  keleluasaan  kepada  daerah
untuk  menyelenggarakan  Otonomi  Daerah. Dengan demikian, daerah otonomi mempunyai  kewenangan  dan  keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan  menurut  prakarsa  dan  aspirasi masyarakat.
Untuk  melaksanakan  penyelenggaraan Pemerintahan di daerah tersebut, Pemerintah Daerah  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (DPRD)  diberi  wewenang  untuk membuat  Peraturan  Daerah  (Perda).  Dalam Pasal  136  ayat  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  disebutkan  bahwa,  “Perda ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”.
Perda  ini  merupakan  produk  hukum yang berisi peraturan-peraturan dalam rangka  pelaksanaan  Otonomi  daerah  dan tugas  pembantuan.  Selain  itu,  Perda  ini dimaksudkan  sebagai  landasan  atau  acuan bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  menjalankan tugas  Otonomi  daerah  demi  kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Terhadap  pembuatan  suatu  Perda  yang penting  untuk  diperhatikan  adalah  bahwa fungsi  Perda  adalah  untuk  melancarkan tugas  Pemerintah  Daerah  untuk  menyeleng- garakan  Pemerintahan,  karenanya  harus diperhatikan aturan-aturan dasar yang memayunginya,  seperti  tidak  bertentangan dengan  kepentingan  umum,  peraturan  yang lebih  tinggi  dan  Perda  lainnya,  bila ketentuan  dasar  tersebut  dilanggar,  maka
Perda  itu  akan  dapat  dibatalkan  atau  batal demi hukum 4 .
Pengertian kepentingan umum memang sangat luas, ini terlihat dari berbeda-bedanya pendefinisian  kepentingan  umum  yang dipakai  oleh  Undang-Undang,  seperti  yang dikemukakan oleh Ibrahim R, yaitu : 1. merupakan  suatu  sifat  yang  dikaitkan pada  kegiatan  untuk  kepentingan  bersama dari rakyat, kepentingan bersama bangsa dan Negara dan kepentingan pembangunan (lihat ketentuan  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria).
2. Dikaitkan  dengan  suatu  keadaan,  yaitu dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum,  seperti  keadaan  bencana  alam, keadaan  luar  biasa  yang  membahayakan (lihat  ketentuan  Pasal  49  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1985  Tentang  Peradilan Tata Usaha Negara).
3. Dikaitkan  dalam  situasi  alternatif  (lihat ketentuan  Pasal  1 Dierenbeschermingordo- nantie 1931, STB 1931:1343).
4. Digunakan berdampingan sebagai peristilahan  yang  berdiri  sendiri  terhadap kepentingan  keagamaan,  pertahanan  dan istilah  kepentingan  dinas  umum  (Pasal  27 dan  35  Undang-Undang  Nomor  74  Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya).
4 Rozali  Abdullah, Pelaksanaan  Otonomi Luas  dan  Isu  Federalisme Sebagai  Suatu  Alternatif , Jakarta: Rajawali Pers, 1999
Menurut  Bagir  Manan,  ada  dua pengertian  pokok  tentang  kepentingan umum, yaitu :
1. Kepentingan  umum  sebagai  dasar  untuk membatasi  hak  seseorang.  Kepentingan umum  di  sini  memberikan  wewenang kepada Pemerintah untuk melakukan tindakan  atas  hak-hak  seseorang  yang  akan dipergunakan  untuk  kepentingan  umum, seperti  pencabutan  hak  atau  pembebasan hak.
2. Kepentingan  umum  sebagai  dasar  untuk membatasi  Pemerintah.  Pemerintah  pada asasnya tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan yang bertentangan dengan kepentingan umum.
Mengenai pembuatan suatu Perda yang harus diingat bahwa Perda merupakan suatu kaedah  hukum  yang  berkaitan  dengan  tertib hukum,  yaitu  bahwa  setiap  kaedah  hukum harus  terkait  dan  tersusun  dalam  suatu sistem  yang  satu  sama  lain  tidak  boleh saling  mengesampingkan.  Doktrin  atau ajaran  tertib  hukum  ini  mengandung beberapa hal, yakni :
1. Dalam hal peraturan perUndang- Undangan  tingkatan  lebih  rendah  tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan  yang  tingkatannya lebih  tinggi,  maka  peraturan  perUndang- Undangan tingkatan yang lebih rendah dapat dibatalkan  bahkan  dapat  dinyatakan  batal demi hukum.
2. Dalam hal peraturan perUndang- Undangan  yang  sederajat  bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan sederajat  lainnya,  maka  berlaku  peraturan perUndang-Undangan  yang  terbaru  dan peraturan  perUndang-Undangan  yang  lama dianggap telah dikesampingkan (lex posterior derogat lex priori).
3. Dalam hal peraturan perUndang- Undangan  yang  mengatur  bidang-bidang yang  merupakan  kekhususan  dari  bidang- bidang  umum  yang  diatur  oleh  peraturan perUndang-Undangan  yang  sederajat,  maka berlaku  peraturan  perundang-  undangan yang  mengatur  bidang  khusus  ( lex  specialis derogat lex generalis).
Sementara  itu  mengenai  Perda  tidak boleh  bertentangan  dengan  peraturan  yang lebih tinggi, hal ini sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip  umum  dalam  tata  urutan peraturan perUndang-Undangan, yaitu prinsip lex  superiore  derogate lex  infiriore . Artinya  prinsip  yang  mengharuskan  Norma hukum  yang  di  bawah  tidak  bertentangan dengan  Norma  hukum  yang  di  atasnya. Selain  itu,  Perda  tidak  boleh  bertentangan dengan  Perda  lainnya,  hal  ini  dimaksudkan agar  terciptanya  kepastian  hukum,  karena bila  tidak  diantisipasi  sejak  dini  tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan  di  antara  dua  atau  beberapa daerah  dikarenakan  terjadinya  dualisme kewenangan.

## AKIBAT HUKUM PEMBATALAN
PERATURAN DAERAH PADA TAHAP-

## AN EVALUASI DAN KLARIFIKASI
Pembatalan Perda dalam Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  Pemerintah  Daerah sebagai  landasan  hukum  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah,  yang  menyerahkan wewenang  pemerintahan  kepada  Daerah untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  sesuai  aspirasi  masyarakat  sebagai upaya  untuk  mempercepat  terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,  keadilan,  keistimewaan,  dan kekhususan  daerah.  Sehubungan  dengan penyerahan  kewenangan  kepada  daerah, Kepala  Daerah  dan  DPRD  diberikan kewenangan  untuk  membentuk  Peraturan Daerah  yang  berfungsi  sebagai  instrumen hukum  yang  memberikan,  mengatur  dan sekaligus mengawasi pelaksanaan wewenang  pemerintahan,  serta  sebagai  alat uji keabsahan tindakan penyelenggara pemerintahan di daerah dalam menyelenggarakan  urusan  Pemerintahan  di daerah  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Untuk  memastikan  Peraturan  Daerah yang  dibentuk  oleh  Kepala  Daerah  dan
DPRD tidak bertentangan dengan kepentingan  umum  dan/atau  peraturan perUndang-Undangan  yang  lebih  tinggi maka dilakukan pengawasan terhadap Peraturan  Daerah  dimaksud,  sebagaimana dikatakan  oleh  S.  Prayudi  Atmosudirjo  dan Muchsan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Peraturan  Daerah  pada  hakikatnya  merupa- kan  upaya  Pemerintah  untuk  mencocokan materi muatan Peraturan Daerah yang dibuat itu  sesuai  tidak  dengan  materi  muatan peraturan perUndang-Undangan di atasnya.
Diundangkannya Undang-Undang
Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan  Daerah  maka  dengan  itu Undang-Undang    Nomor.  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak berlaku kembali,  oleh  karenanya  aturan-aturan mengenai  pemerintahan  daerah  yang  masih mengacu  pada  Undang-Undang    Nomor  32 Tahun  2004  harus  menyesuaikan  kepada Undang-Undang    Nomor  23  Tahun  2014. Terdapat perbedaan dan persamaan pengaturan  mengenai  pembatalan  perda yang  diatur  pada  masing-masing  Undang- Undang  tersebut.  Pengaturan  pembatalan perda  pada  Undang-Undang    Nomor  23 Tahun 2014 dapat dilihat pada Pasal 245: (1)   Rancangan Perda Provinsi yang mengatur  tentang  RPJPD,  RPJMD,  APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD,  pajak  daerah,  retribusi daerah  dan  tata  ruang  daerah  harus
mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur.
(2)   Menteri  dalam  melakukan  evaluasi Rancangan  Perda  Provinsi  tentang  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  berkoordinasi dengan  menteri  yang  menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang  keuangan  dan untuk  evaluasi  Rancangan  Perda  Provinsi tentang  tata  ruang  daerah  berkoordinasi dengan  menteri  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang. (3)  Rancangan  Perda  kabupaten/kota  yang mengatur  tentang  RPJPD,  RPJMD,  APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD,  pajak  daerah,  retribusi daerah,  dan  tata  ruang  daerah  harus mendapat  evaluasi  gubernur  sebagai  wakil Pemerintah  Pusat  sebelum  ditetapkan  oleh bupati/wali kota.
(4) Gubernur  sebagai  wakil  Pemerintah Pusat  dalam  melakukan  evaluasi  rancangan Perda  Kabupaten/Kota  tentang  pajak  daerah dan  retribusi  daerah  berkonsultasi  dengan
Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang  keuangan,  dan  untuk  evaluasi rancangan  Perda  Kabupaten/Kota  tentang tata  ruang  daerah  berkonsultasi  dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang  tata  ruang.  Hasil  evaluasi  rancangan
Perda  Provinsi  dan  rancangan  Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  jika  disetujui diikuti dengan pemberian Nomor register. Pasal  245  ini  menentukan  bahwa Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan  dalam  rangka  mengevaluasi Ranperda  Provinsi  yang  mengatur  tentang RPJPD,  RPJMD,  APBD,  perubahan  APBD, pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah,  yang  mana  terdapat  penambahan yakni berkaitan dengan RPJPD dan RPJMD yang  pada  Undang-Undang    Nomor  32 Tahun  2004  tidak  diatur.  Pada  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  hanya mengatur mengenai Raperda APBD, PDRD, dan RTRW. Merupakan kewenangan Mendagri  untuk  membatalkan  pada  proses evaluasi  yang bentuknya  masih pengawasan secara  preventif  seperti  halnya  pengaturan yang terdapat pada Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  Pasal  185  ayat  (4)  jo  Pasal 189.
Undang-Undang    Nomor  23  Tahun 2014  memiliki  berbagai  perbedaan  dan persamaan  berkaitan  materi  yang  diatur khususnya  mengenai  Pembatalan  Perda. Persamaan  dari  pengaturan  pembatalan perda  ini  dapat  dilihat  pada  kewenangan yang dimiliki oleh Mendagri yakni Mendagri memiliki kewenangan pembatalan terhadap Ranperda APBD, pajak daerah dan retribusi  daerah  serta  rencana  tata  ruang
yang  diatur  pula  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 185 ayat (4) jo Pasal 189.
Perbedaan  yang  signifikan  terjadi ketika  melihat  kewenangan  Mendagri  yakni adanya penambahan pembatalan yang masih bentuknya  Ranperda  pada  Ranperda  RPJPD dan  RPJMD  serta  mengenai  kewenangan yang  dimiliki  Presiden  dalam  Pembatalan Perda.  Sebelumnya  dalam  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Presiden membatalkan seluruh Perda tanpa terkecuali pada  Undang-Undang    Nomor  23  Tahun 2004  ini  kewenangan  tersebut  dilimpahkan kepada  Mendagri  sehingga  mendagrilah yang memiliki kewenangan untuk membatalkan Perda. Presiden hanya memiliki  kewenangan  terhadap  keberatan yang  diajukan  pemerintah  daerah  terhadap pembatalan  yang  dilakukan  oleh  Menteri Dalam  Negeri.  Selain  itu  Mendagri  juga berwenangan  untuk  membatalkan  perda apabila Gubernur tidak melakukan pembatalan  terhadap  Perda  yang  diajukan oleh  pemerintah  Kabupaten/Kota  serta menerima keberatan yang diajukan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pembatalan  perda  yang  dilakukan  oleh Menteri Dalam Negeri.
Tahapan evaluasi Raperda Provinsi dan Raperda  Kabupaten/Kota  mengenai  APBD, pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dan RTRW diatur  pada  Pasal 76  sampai  dengan pasal 85. Tahapan evaluasi Raperda Provinsi
dan  Raperda  Kabupaten/Kota  mengenai APBD,  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah dan  RTRW  diatur  pada  Pasal  76  sampai dengan  pasal  85.Berdasarkan  pengaturan pada  Pasal  76  sampai  dengan  Pasal  80 merupakan  pengaturan  mengenai  tahapan evaluasi  Raperda  Provinsi  berkaitan  dengan APBD,  Pajak  daerah  dan  Retribusi  daerah yang  dievaluasi  oleh  Mendagri  dengan berkoordinasi dengan Menteri keuangan dan Perda  RTRW  oleh  Menteri  Dalam  Negeri dengan  berkoordinasi  dengan  Menteri  yang membidangi urusan tata ruang. Apabila hasil evaluasi menunjukan peNomorlakan terhadap  raperda  yang  diajukan  oleh Gubernur
Menteri Dalam
Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dengan Peraturan Menteri.
Pengaturan  Klarifikasi  sebagai  bentuk pengawasan  represif  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah  untuk  Provinsi untuk  Perda  APBD,  pajak  daerah  dan retribusi  daerah  dan  RTRW  hasil  klarifikasi dapat  berbentuk  persetujuan  bahwa  Perda Provinsi  dinyatakan  tidak  bertentangan dengan  kepentingan  umum  dan  peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi atau perda provinsi tersebut dinyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan  perUndang-Undangan  yang  lebih tinggi yang selanjutnya Mendagri membatalkan Perda Provinsi tersebut dengan  Peraturan  Mendagri  dan  meminta daerah  untuk  melakukan  penyempurnaan
dan/atau mencabut perda yang telah dibatalkan  tersebut.  Akan  tetapi  jika pemerintah daerah tidak mengindahkan hasil klarifikasi dan tetap menetapkannya menjadi Perda maka Mendagri akan meminta kepada Presiden untuk membatalkan Perda tersebut.

## Akibat  Hukum  Pembatalan  Peraturan Daerah Pada Tahapan Evaluasi
Berdasarkan ketentuan Pasal 251 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  di atas,  terlihat  bahwa  akibat  hukum  dari pengawasan  pemerintah  terhadap  Perda adalah  berupa  pembatalan  Perda.  Menurut Bapak  Mutia  Syafariahadi 5 (Kepala  Bagian Hukum  dan  PerUndang-Undangan  Kota Banjarbaru) indikator dari pembatalan Perda tersebut adalah apabila bertentangan dengan kepentingan  umum,  apabila  bertentangan dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dan apabila  bertentangan  dengan  peraturan daerah lainnya. Namun demikian, Pemerintah Daerah menurut Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  dapat mengajukan  keberatan  terhadap  pembatalan Perda  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah sebagai  akibat  hukum  dari  pengawasan Perda.  Dalam  Undang-  Undang  Nomor  23 Tahun 2014 disebutkan bahwa daerah dapat mengajukan  keberatan  atas  pembatalan  itu kepada Mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada Pemerintah. Ada 3 (tiga) indikator dalam menganalisa  apakah  perda  termasuk  dalam
5 Hasil Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan PerUndang-Undangan Januari 2015.
kategori  bermasalah  atau  tidak yang meliputi  kriteria  kebermasalahan  yuridis relevansi  acuan  yuridis  (apakah  acuan yuridis  yang  digunakan  relevan  dengan substansi  Perda), up  to  date acuan  yuridis (Apakah  acuan  yuridis  yang  digunakan masih  berlaku),  kelengkapan  yuridis  formal (apakah  telah  melengkapi  kelengkapan yuridis  formal).  Kriteria  kebermasalahan substansi  diskoneksi  antara  tujuan  dan  isi Perda,    kejelasan  objek  Perda,  kejelasan subjek  Perda,  tidak  diatur  atau  tidak  ada kejelasan  hak  dan  kewajiban  kejelasan prosedur  dan  birokrasi  (misalnya  :  standar dan  atau  batasan  waktu  pelayanan  serta tarif),  kesesuaian  filosofi  dan  prinsip pungutan  telah  sesuai  (Pajak,  Retribusi, Golongan Retribusi).
Kriteria kebermasalahan prinsip berpotensi  bertentangan  dengan  prinsip keutuhan wilayah ekonomi nasional (berpotensi  menyebabkan  hambatan  lalu lintas  distribusi  barang  atau  jasa  baik  yang bersifat  tarif  maupun  Nomor  tarif  sehingga bertentangan  dengan  prinsip free  internal trade ).  munculnya  persaingan  yang  tidak sehat  (monopoli,  berpotensi  menyebabkan oligopoli,  kemitraan  wajib,  dll),  berdampak negatif  terhadap  perekonomian  (menyebab- kan  ekonomi  biaya  tinggi, double  taxation , beban  berat  pada  masyarakat  atau  dunia usaha) berpotensi menghalangi atau mengurangi  akses  masyarakat  (bertentangan dengan  prinsip  keadilan  dan  pelangaran
terhadap  kepentingan  umum)  merupakan suatu  bentuk  pelanggaran  kewenangan pemerintahan.
Akibat  Hukum  Pembatalan  Peraturan Daerah Pada Tahapan Klarifikasi
Pemerintah Pusat memiliki
kewenangan pengawasan terhadap Pemerintah  daerah.  Pengawasan  tersebut dapat  dibedakan  dari  obejek  dan  sifatnya. Pengawasan bila dilihat dari objeknya terdiri dari  pengawasan  terhadap  pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan  terhadap  Peraturan  Daerah  dan Peraturan  Kepala  Daerah,  hal  tersebut tertuang  di  dalam  Pasal  218  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan  urusan  pemerintahan  di  daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin  agar  Pemerintah  daerah  berjalan sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
Apabila  pengawasan  tersebut  dilihat dari  sifatnya  terdiri  dari  pengawasan preventif dan pengawasan represif.
Pengawasan  preventif  terdapat  pada  proses evaluasi  terhadap  Rancangan  Peraturan Daerah  sedangkan  pengawasan  represif terdapat  pada  mekanisme  klarifikasi  pada Perda.  Mekanisme  evaluasi  sering  disebut juga executive preview sedangkan mekanisme  klarifikasi  disebut executive review . Mekanisme    evaluasi  diatur  oleh Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tepatnya
dari  Pasal  76  sampai  dengan  Pasal  85, sedangkan mekanisme klarifikasi diatur dari Pasal 86 sampai dengan Pasal 99.
Esensi Otonomi daerah adalah kemandirian atau keleluasan (zelfstandingheid) dan  bukan  suatu  bentuk kebebasan  sebuah  satuan  pemerintah  yang merdeka (onafhankelijkheid), kemandirian itu  sendiri  mengandung  arti  bahwa  daerah berhak  mengatur  dan  mengurus  rumah tangga pemerintahannya sendiri. Kewenang- an mengatur di sini mengandung arti bahwa daerah  yang  bersangkutan  berhak  membuat produk  hukum  yang  bernama  Peraturan Daerah (Perda). Perda merupakan instrument yuridis operasional dan insrtrumen pengendali terhadap pelaksanaan Otonomi  daerah.  Agar  kewenangan  daerah otonomi dalam menyelenggarakan desentralisasi tidak mengarah kepada kedaulatan,  pemerintah  pusat  berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  Perda dimaksud, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal  218  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  yang  menyatakan  Pengawasan  atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:  a.  Pengawasan  atas  pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; b. Pengawasan  terhadap  peraturan  daerah  dan peraturan  kepala  daerah.  Aturan  pelaksana dari  ketentuan  tersebut  adalah  Peraturan
Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  Tentang Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan  Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dengan  ketetentuan  tersebut  maka  setiap rancangan  peraturan  daerah  provinsi  yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan Gubernur  harus  ditetapkan  oleh  Gubernur paling lama 30 hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana ketentuannya berupa : - Rancangan  Perda  Provinsi  yang  telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan  oleh  pimpinan  DPRD  kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Perda.
- Penyampaian  rancangan  Perda  Provinsi dimaksud  dilakukan  dalam  jangka  waktu paling  lama  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak tanggal persetujuan bersama.
- Rancangan  Perda  Provinsi  dimaksud ditetapkan  oleh  Gubernur  paling  lama  30 (tiga  puluh)  hari  sejak  rancangan  tersebut disetujui bersama.
- Dalam  hal  rancangan  Perda  Provinsi tidak  ditetapkan  Gubernur  dalam  waktu  30 hari  rancangan  Perda  Provinsi  tersebut  sah menjadi Perda Provinsi dan wajib diundangkan  dengan  memuatnya  dalam lembaran daerah.
Terhadap  raperda  provinsi  yang  akan dilakukan  pengawasan  preventif,  maka sebelum  ditetapkan,  raperda  tersebut  harus disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri
Dalam  Negeri  (Mendagri)  untuk  dilakukan evaluasi.

## PENUTUP
Dari pembahasan terhadap permasalahan  yang  telah  dikemukakan dalam tesis ini, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
1. Pengawasan  pemerintah  terhadap  perda diaktualisasikan  dalam  bentuk  pengujian perda  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  yang kemudian disebut dengan executive review . Pengujian  atau review tersebut  dilakukan secara  preventif  (evaluasi)  dan  secara represif (klarifikasi) yang kemudian berlanjut pada mekanisme pembatalan perda yang  mana  apabila  perda  tersebut  dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih tinggi.  Sesuai  dari  jabaran  tersebut  yang menjadi batu uji pemerintah dalam melakukan  pengujian  adalah  Kepentingan umum  dan  peraturan  perUndang-Undangan yang  lebih  tinggi.  Pengawasan  pemerintah terhadap  perda  dilakukan  agar  kebijakan kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.
2. Terdapat  implikasi  hukum  yang  timbul dikarenakan  praktek  pelaksanaan  pembatal- an Perda yang tidak sesuai dengan apa yang di  atur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014.  Ketidaksesuaian  yang  terdapat
di  sini  adalah  mengenai  penggunaan instrumen hukum untuk membatalkan Perda-perda  yang  di  anggap  bermasalah tersebut.  Hal  tersebut  terjadi  karena  dalam praktek  pembatalan  Perda  ternyata  secara keseluruhan dilakukan oleh Mendagri dengan  menggunakan  instrument  Kepmen- dagri.  Hal  tersebut  jelas  menyalahi  aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  yang  mana  secara tegas  menyatakan  bahwa  instrumen  hukum yang  harus  digunakan  untuk  membatalkan Perda  adalah  harus  menggunakan  Perpres. Kemudian  dalam  Pasal  145  ayat  (7) Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 ditentukan bahwa “Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan  Peraturan  Presiden  untuk membatalkan  Perda  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3),  Perda  dimaksud  dinyatakan berlaku”.
Jadi  yang  berwenang  membatalkan Perda  tersebut  adalah  Presiden,  sedangkan Mendagri  hanya  memberi  usulan  saja.
Mendagri  hanya  memiliki  kewenangan untuk membatalkan Peraturan Kepala Daerah  dan  Perda  tentang  APBD,  pajak, retrubusi,  dan  RTRW  dengan  instrumen hukum  Permendagri.  Jadi  Perda-perda  yang dibatalkan  dengan  Kepmendagri  itu  adalah cacat  hukum  atau  tidak  sah,  sehingga implikasi dari hal tersebut adalah perda yang dibatalkan tetap berlaku.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  dapat disarankan :
1. Menurut  penulis  Mendagri  di  sini  telah melebihi kewenangannya dalam  pembatalan Perda,  karena  pembatalan  Perda  merupakan kewenangan  Presiden  dengan  instrument Perpresnya,  sedangkan  Mendagri  hanya sebatas  memberi  usulan  atau  rekomendasi saja  kepada  Presiden.  Jadi  apabila  mengacu pada  hal  tersebut  maka  Perda-Perda  yang dibatalkan dengan Kepmendagri tidak memiliki akibat hukum.
2. Jadi  Pemerintah  Daerah  tetap  dapat memberlakukan  Perda  yang  telah  dibuat tersebut  sepanjang  tidak  terbit  Perpres  yang membatalkan Perda tersebut.
3. Agar keputusan pembatalan perda tersebut  baik  saat  di  batalkan  oleh pemerintah  maupun  pengajuan keberatan ke Mahkamah  Agung  terlaksana  dengan  cepat sehingga  segera  menimbulkan  kepastian hukum bagi masyarakat sehingga masyarakat  tidak  merasa  dirugikan  ketika terjadinya pembatalan perda tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1 Tahun  2014  tentang  Produk Hukum Daerah
Abdul  Latief,  2005, Hukum  dan  Peraturan
Kebijaksanaan
(Beleidsregel)
pada  Pemerintahan  Daerah ,  UII
Press, Yogyakarta.
Asshidiqie  Jimly,    2003, Konsolidasi Naskah UUD 1945 , Yarsif Watampone, Jakarta.
Ann  Seidman,  dkk.  2002, Penyusunan
Rancangan Undang-Undanng
Dalam  Perubahan  Masyarakat
Yang  Demokrasi  diterjemahkan oleh  Johanes  Usfunan.dkk. Edisi
Kedua. Jakarta : Business Advisory Indonesia. Bagir Manan, 1994, Pelaksanaan
Demokrasi Pancasila Dalam
Pembangunan  Jangka  Panjang
II, Makalah  dalam  Lokakarya Pancasila, Jakarta: Bandung ___________,  2005, Menyongsong  Fajar Otonomi Daerah, Cet. IV,
Yogyakarta  :  Pustaka  Pelajar
Offset.
H.  R.  Sumantri  M.,  1997, Persepsi
Terhadap  Prosedur  dan  Sistem
Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh UUD 1945 ,
Bandung : Alumni.
I.C.  Van  der  Vlies.  2005. Buku  Pegangan
Perancang Peraturan Perundang-undangan diterjemahkan oleh Linus
Doludjawa.  Jakarta  Selatan  : Direktorat  Jenderal  Peraturan
Perundang-undangan Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia RI.
Lili  Romli,  2007, Potret  Otonomi  Daerah dan  Wakil  Rakyat  Di  Tingkat Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mahendra Putra Kurnia, dkk. 2007,
Pedoman Naskah Akademik Peraturan  Daerah  Partisipatif, Cet. I, Yogyakarta : Kreasi Total Media.
Mahrus  Ali  dan  Syarif  Nurhidayat,  2011,
Penyelesaian  Pelanggaran  HAM Berat  In  Court  System  and  Out Court System, Jakarta,Grama Publishing
Moh.  Kusnardi  dan  Bintan  R.  Saragih.
2005. Ilmu  Negara, Cet.  Kelima, Jakarta : Gaya Media Pratama. Marjuki  Lubis,  2011, Pergeseran  Garis Peraturan  Perundang-undangan tentang  DPRD  dan  Kepala Daerah  dalam  Ketatanegaraan Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
Miriam  Budiardjo,  1982, Dasar-dasar  Ilmu Politik , Gramedia, Jakarta Ni’matul Huda, 2005, Hukum  Tata  Negara,
PT. Rajagrafindo Persada,
Jakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian
Hukum, Cet.  I,  Jakarta  :  Prenada
Media.
Pius  A  Pratanto  dan  M  Dahlan  Al  Barry,
1994, Kamus  Ilmiah  Populer ,
Arkola, Surabaya
Rachmat  Trijono,  2013, Dasar-Dasar  Ilmu
Pengetahuan
Perundang-
undangan¸ Cet. I, Depok Timur :
Papas Sinar Sinanti.
Ridwan  HR,  2006, Hukum  Administrasi
Negara , PT RajaGrafindo,
Jakarta.
Soehino,  1985, Hukum  Tata  Negara Kesatuan RI Berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 adalah
Negara  Hukum ,  Yogyakarta  :
Liberty.
Soerjono Soekanto, 2010, Pengentar
Penelitian  Hukum, Cet.  III,
Jakarta : UI-Press.
Tahir  Azhary,  1992, Negara  Hukum ,  Bulan
Bintang, Jakarta.
Victor  M  Simatupang  dan  Cormentyna
Sitanggang, 1994, Hukum
Administrasi  Pemerintahan  di
Daerah, Jakarta: Sinar Grafika.