## ASPEK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PIDANA DENDA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Oleh: Victor Arwadi Rambe 1)
Ahmad Ikbal 2)
Mhd. Tufiqurrahman 3) Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
victorrambe@gmail.com 1) ahmaddikbal@gmail.com 2)
Mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id 3)

## ABSTRACT
In  2004,  Attorney  General  Abdul  Rahmah  Saleh  stated  his  opinion  in  the  Tempo  National Newspaper, namely "Almost every Indonesian has become a victim of corruption, especially if  he  is  a  source  of  labor".  From  the  opinion  of  the  Attorney  General,  it  can  be  found  that corruption  in  Indonesia  since  2004  has  reached  government  sources,  corruption  as  a systemic  crime  has  become  an  extraordinary  crime  in  Indonesia  that  needs  serious  and consistent handling. This study aims at finding out the process of applying fines for convicted corruption  cases  in  Indonesia;  knowing  the  application  of  criminal  fines  to  convicts  in corruption  cases  at  the  Corruption  Court.  The  research  being  tried  is  normative  juridical research  and  it  is  descriptive  analytical.  The  type  of  information  used  in  this  research  is library research. The results of this study: First, the obstacle to the application of punishment for corruption is that the assets owned by the perpetrators are not sufficient to be confiscated to  cover  the  punishment  received.  Prosecutors  if  the  assets  owned  by  the  perpetrators  are located  in  remote  areas,  the  prosecutor will  find  it  difficult to  trace  the  whereabouts  of  the assets.  The  assets  that  will  be  confiscated  as  punishment  for  fines  cannot  be  proven  by  the prosecutor  as  assets  originating  from  the  proceeds  of  corruption.  Second,  the  process  of applying  punishment  for  corruption  in  Indonesia  is  contained  in  additional  penalties.  This means that fines are the main law in corruption.
Keywords: Corruption Crimes, Fines, Additional Crimes

## ABSTRAK
Pada tahun 2004, Jaksa Agung Abdul Rahmah Saleh menyatakan pendapatnya dalam Koran Nasional  Tempo  yakni  “ Hampir  setiap  orang Indonesia  telah  menjadi  korban  korupsi, khususnya  bila  ia  berurusan  dengan birokrasi”. Dari  pendapat  Jaksa  Agung  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  perbuatan  korupsi  di Indonesia  sejak  tahun  2004  sudah  meresap  hingga ke  persoalan  birokrasi  pemerintahan,  artinya  korupsi  sebagai  kejahatan  sistemik  menjadi sebuah ekstra  ordinary  crime di  Indonesia  yang  perlu  penanganan  serius  dan  konsisten. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses penerapan pidana denda kepada terpidana kasus korupsi di Indonesia; mengetahui hambatan penerapan pidana denda kepada terpidana kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Dan bersifat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini  adalah  riset  daftar  pustaka  (library  research).  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini:  Pertama, Hambatan penerapan hukuman denda pada tindak pidana korupsi adalah terkadang aset yang dimiliki pelaku tidak mencukupi untuk disita menutupi hukuman denda yang diterima. Jaksa
kesulitan jika harta yang dimiliki oleh pelaku berada di daerah yang jauh,  jaksa sulit melacak keberadaan  asetnya.  Harta  yang  akan  disita  sebagai  hukuman  denda  tidak  bisa  dibuktikan oleh jaksa sebagai harta  yang berasal dari hasil korupsi. Kedua,  Proses penerapan hukuman denda  pada  tindak  pidana  korupsi  di  indonesia,  dimuat  dalam  hukuman  tambahan.  Artinya hukuman denda menjadi hukum pokok pada tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pidana Denda, Pidana Tambahan
1. PENDAHULUAN
Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi yang menggunakan nomenklatur  “ kerugian  keuangan  negara” dalam  berbagai  pasal  di  Undang-Undang Nomor  31  tahun  1999  jo  Undang-Undang Nomor  20  tahun  2001,  ketika  sampai  pada pembuktian  unsur  adanya  “ kerugiaan keuangan  negara” maka  penegak  hukum meminta  keterangan  dari  BPK  atau  BPKP, untuk  melihat  ada  atau  tidak  terjadi kerugian keuangan negara, termasuk didalamnya  bukan  kerugiaan  APBN  atau APBD tetapi ada kerugian negara misalnya berupa  aset  atau  rusaknya  asset  negara. Didalam  UU  No.  31  tahun  1999,  persolan uang  pengganti  lebih  ditegaskan  yakni diatur  apabila  tidak  dibayarkan  dalam tempo  1  (satu)  bulan,  terhukum  segera dieksekusi dengan memasukkannnya kedalam penjara. Hukuman penjara tersebut  suda  ditentukan  dalam  putusan hakim,  yang  lamanya  tidak  melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.
Di  dalam  penindakan  masalah penggelapan  yang  diawali  dari  investigasi, penuntutan,  usaha  hukum  yang  setelah  itu bila telah mempunyai daya hukum senantiasa,  hingga  kejaksaaan  begitu  juga Pasal  270  KUHAP  melakukan  tetapan majelis  hukum  yang  telah  berkemampuan hukum  senantiasa,  ialah  kejahatan  utama bui  serta  kejahatan  bonus  berbentuk pembayaran  duit  kompensasi  serta  duit pengganti yang mana penagihannya terletak pada  tanggungjawab  pihak  kejaksaan selaku eksekutif tetapan( pelaksana) peradilan,  yang  menjadi  persoalan  adalah, bagaimana  kemudian  jaksa  melakuka proses  penagihan  uang  pengganti  dan denda atas kerugian negara yang dilakukan oleh  terpidana  kasus  korupsi,  berapa  lama
waktu yang harus dilaluinya, dan bagaiman pembuktian  harta  atau  aset  yang  masuk dalam  perkara  korupsi  dan  yang  tidak masuk  dalam  perkara  korupsi.  Artinya, masih  ada  proses-proses  dan  akibat  hukum yang  masih  memiliki  kelemahan  dalam penerapan  uang  pengganti  dan  denda kepada  terpidana  kasus  korupsi.  Selain  itu, efektifitas  penerapan  uang  pengganti  dan denda  terhadap  terpidana  kasus  korupsi masih  menjadi  belum  dapat  dipastikan. Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan  judul Aspek  Kerugian  Keuangan Negara Dalam  Hubungannya  Dengan Pidana  Denda  Pada  Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Tentang Keuangan Negara Pengertian Keuangan Negara
menurut  Pasal  2,  Keuangan  Negara sebgaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
a.  Hak  negara  untuk  memungut  pajak, mengeluarkan,  dan  mengedarkan  uang dan melakukan pinjaman;
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan  tugas  layanan  umum pemerintahan  negara  dan  membayar tagihan pihak ketiga;
c.  Penerimaan  negara  dan  pengeluaran negara;
d.  Penerimaan  daerah  dan  pengeluaran daerah;
e.  Kekayaan  negeri  atau  kekayaan  wilayah yang  diatur  sendiri  ataupun  oleh  pihak lain  berbentuk  duit,  pesan  bernilai, piutang,  benda,  dan  hak-  hak  lain  yang bisa  ditaksir  dengan  duit,  tercantum kekayaan  yang  dipisahkan  pada  industri negeri atau industri wilayah;
f.  Kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaran tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
g.  Kekayaan  pihak  lain  yang  diperoleh dengan  menggunakan  fasilitas  yang diberikan pemerintah Berdasarkan unsur-unsur tersebut,  kerangka  pikir  keuangan  negara dapat  diklasifikasikan  ke  dalam  2  (dua) bagian  Terminologi  keuangan  negara  juga ditemukan  dalam  UU  No.  31  tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi,  yakni  didalam  penjelasan  Alenia ke  3  (tiga)  bahwa  keuangan  negara  yang dimaksud  adalah  seluruh  kekayaan  negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya  segala bagian kekayaan negara dan  segala  hak  dan  kewajiban  yang  timbul karena:
a)  Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,
dan pertanggungjawaban pejabat lembaga  negara,  baik  ditingkat  pusat maupun didaerah;
b)Terletak dalam kemampuan, pengurusan, serta pertanggungjawaban Tubuh Upaya Kepunyaan  Negeri  atau  Tubuh  Upaya Kepunyaan Wilayah( BUMN atau
BUMD),  Yayasan,  Tubuh  Hukum,  serta Industri  yang  melibatkan  modal  negeri, ataupun industri yang melibatkan modal pihak ketiga bersumber pada kesepakatan dengan negeri.
Tinjauan Tentang Tindak Pidana

## Korupsi
Penafsiran  Perbuatan  Kejahatan Penggelapan  sendiri  merupakan  aktivitas yang  dicoba  buat  memperkaya  diri  sendiri ataupun  golongan  dimana  aktivitas  itu melanggar  hukum  sebab  sudah  mudarat bangsa serta negeri. Dari ujung penglihatan hukum,  kesalahan  perbuatan  kejahatan penggelapan  melingkupi  unsur-  unsur selaku. selanjutnya:
a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
c.  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara.
Ada  3  unsur  tindak  pidana  korupsi,  antara lain :
1.  Setiap  orang  adalah  orang  atau perseorangan  atau  termasukkorporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan  hukum,  terdapat  pada  ketentua umum Undang-undang No.31
tahun1999 pasal 1 ayat (1).
2.  Melawan  hukum, yang  diartikan melawan hukum merupakan sesuatu aksi dimana  aksi  itu  berlawanan  dengan perturan perundangundangan yang legal. Sebab  di  dalam  KUHP(  buku  hukum hukum kejahatan) Novel pertama, ketentuan  biasa  Ayat  1(  satu).  Batas- batas  berlakunya  ketentuan  kejahatan dalam  perundang-  undangan  pasal  1 ayat(  1)  sesuatu  aksi  tidak  dapat dipidana,  melainkan  bersumber  pada daya  determinasi  perundang-  undangan pidana yang sudah terdapat.
3.  Aksi,  yang  diartikan  aksi  dalam  pasal  1 ayat(  1)  Undangundang  Nomor.  31 tahun 1999 merupakan sesuatu aksi yang dimana  dicoba  oleh  diri  sendiri  ataupun orang  lain  ataupun  sesuatu  korporasi menyalahgunakan  wewenang,  peluang ataupun  alat  yang  terdapat  padanya sebab  kedudukan  ataupun  peran  yang bisa  mudarat  finansial  Negeri  ataupun perekonomian  negeri,  dipidana  dengan kejahatan  bui  sama  tua  hidup  ataupun kejahatan  bui  sangat  pendek  1(  satu) tahun  serta  sangat  lama  20(  dua  puluh) tahun  serta  atau  ataupun  kompensasi sangat  sedikit  Rp  50.  000.  000,  00(  5 puluh  juta  rupiah)  serta  sangat  banyak Rp  1.  000.  000.  000,  00(  satu  miliyar rupiah). Dalam determinasi ini melaporkan  kalau  penjelasan  mengenai aksi  memperkaya  diri  sendiri  ataupun orang  lain  ataupun  korporasi  dengan metode melaksanakan perbuatan
kejahatan penggelapan ialah sesuatu aksi yang amat nyata mudarat Negeri.
Di dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU  No.  20  tahun  2001  subjek  hukum pelaku  korupsi  dapat  dilakukan  oleh perorangan  atau  badan  hukum.  UU  PTPK yang  padanya  mengandung  hukum  pidana material  khusus,  ternyata  juga  dalam beberapa  bagiannya  telah  memberikan pengaturan  hukum  acara  yang  khusus, terutama  bagi  pidana  korupsi.  Pada prinsipnya,  melalui  Pasal  20  ayat  (1)  dan ayat  (2)  UU  PTPK  ditentukan  pengaturan mengenai  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan oleh korporasi.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Untuk membahas kasus  yang sudah diformulasikan  dan  dibatasi  begitu  juga  itu diatas,  hingga  dalam  metode  kategorisasi serta  penanganan  periset  dalam  riset  ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset  begitu  juga  dibawah  ini.  Tipe  riset yang  dicoba  merupakan  riset  yuridis normatif.  Watak  riset  dalam  riset  ini merupakan  bertabiat  deskriptif  analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan  riset  daftar  pustaka(  library research).  Pangkal  informasi  yang  dipakai dalam  riset  ini  merupakan  informasi inferior  yang  berbentuk  materi  hukum pokok:  Undang-  Undan  No  31  tahun  1999 jo  Hukum  No  20  tahun  2001  mengenai Pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan, Buku Hukum Hukum Kejahatan,  Buku  Hukum  Hukum  Kegiatan Kejahatan, Hukum Nomor. 48 Tahun 2009 mengenai  Kewenangan  Peradilan,  Hukum No  2  Tahun  2002  mengenai  Kepolisian Republik  Indonesia,  Hukum  No  16  Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia.,  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berhubungan  perbuatan pidana penggelapan., materi hokum inferior:  ialah  buku-  buku  bacaan  yang ditulis oleh pakar hukum yang mempengaruhi, jurnal- jurnal hukum, opini para ahli, kasus- kasus hukum, yurisprudensi,  serta  hasil-  hasil  simposium canggih  yang  berhubungan  dengan  poin riset  ini  ialah  perkara  hal  perbuatan kejahatan  penggelapan  serta  materi  hukum
tersier  ialah  materi  hukum  yang  aksesoris karakternya  membagikan  petunjuk  ataupun uraian  bonus  kepada  materi  hukum  pokok serta materi  hukum  inferior.  Materi  hukum tersier  ini  ada  dalam  riset  misalnya  kamus hukum,  kamus  bahasa,  ensiklopedia  serta lain serupanya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASANA
A. Hambatan  Penerapan  Pidana  Denda Kepada  Terpidana  Kasus  Korupsi  Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Korupsi  ialah  aksi  yang  amat mudarat finansial negeri serta warga alhasil bisa  membatasi  jalannya  pembangunan nasional,  oleh  sebab  itu  seluruh  berbagai aksi  yang  karakternya  mudarat  finansial negeri  butuh  dikikis  habis  di  antara  lain merupakan dengan metode mengoptimalkan  energi  kegiatan  serta energi  menuntut  peraturan  perundang- undangan  yang  terdapat  lewat  penguatan hukum
Pelaku perbuatan kejahatan korupsi  diidentifikasikan  selaku  konspirasi antara  administratur  negeri  serta  warga yang  bertabiat  amat  lingkungan,  alhasil  di bermacam  negeri  maju  timbul  sebutan political corruption. Sebutan ini bertumbuh sebab  memiliki  kesedihan  para  pakar  serta masyarakat  negeri  yang  bagus  sebab perbuatan kejahatan penggelapan ini merendahkan  keyakinan  warga  kepada penguasa  dengan  cara  kasar,  di  sisi menyebabkan  melonjaknya  bayaran  jasa sosial  serta  kebalikannya  merendahkan mutu jasa sosial.
Salah satu faktor dalam perbuatan  penggelapan  yakni  terdapatnya kehilangan finansial negeri. kepada kehilangan  finansial  negeri  ini,  Penguasa membuat  Undang-  Undang  Penggelapan, bagus yang lama ialah Hukum No 3 Tahun 1971 ataupun yang terkini ialah Hukum No 31 Tahun 1999 Jo Undang- Undang No  20 Tahun  2001,  memutuskan  kebijaksanaan kalau  kehilangan  finansial  negeri  itu  wajib dikembalikan ataupun ditukar oleh pelakon penggelapan.  Hukum  No  31  Tahun  1999 mengenai Peberantasan
Perbuatan
Kejahatan Penggelapan berikan batas kalau yang diartikan dengan penggelapan  merupakan”  tiap  orang  yang dengan cara melawan hukum melaksanakan aksi memperkaya diri sendiri ataupun orang lain  ataupun  sesuatu  korporasi  yang  bisa mudarat finansial Negeri ataupun perekonomian Negeri”.
Bagi  Undang  Undang  Korupsi itu,  pengembalian  kehilangan  finansial negeri  bisa  dicoba  lewat  dua  instrumen hukum,  ialah  instrument  kejahatan  serta instrumen  awas. Instrumen kejahatan dicoba  oleh  interogator  dengan  mengambil harta  barang  kepunyaan  pelakon  serta  se lanjutnya  oleh  Penggugat  Biasa  dituntut supaya dirampas oleh Juri. Instrumen awas di  jalani  oleh  Beskal  Pengacara  Negeri( JPN)  ataupun  lembaga  yang  dibebani kepada  pelakon  penggelapan(  terdakwa, tersangka,  tahanan  ataupun  pakar  warisnya apabila tahanan tewas bumi).
Instrumen  kejahatan  lebih  umum dicoba  sebab  cara  ketetapannya  lebih simpel  serta  gampang.  Dalam  tetapan Majelis  hukum  Negara,  tidak  hanya kejahatan  utama  umumnya  juri  pula menyudahi  kejahatan  bonus  berbentuk kejahatan duit pengganti pada para tahanan permasalahan kesalahan penggelapan. Kejahatan duit pengganti yang dihubungkan dengan jumlah era narapidana tahanan,  kadangkala  kala  tidak  dipadati oleh  tahanan,  di  mana  mereka  lebih memilah kejahatan bonus berbentuk kurungan tubuh dibanding dengan kejahatan  pengganti  yang  diputuskan  oleh juri  yang  bisa  diakibatkan  oleh  sebagian perihal.  Sebutan  duit  pengganti  memiliki penafsiran  yang  terpaut  bukan  kebutuhan perorangan ataupun orang, namun kebutuhan khalayak ataupun apalagi kebutuhan  negeri.  Peraturan  perundang ajakan yang berhubungan dengan penerapan  kejahatan  pembayaran  duit pengganti  dalam  perbuatan  kejahatan penggelapan  ada  dalam  Pasal  18  ayat(  2) Hukum  No  31  Tahun  1999  mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan
Penggelapan,  ialah  bila  tahanan  tidak melunasi  duit  pengganti  begitu  juga diartikan  dalam  Pasal  18  ayat(  1)  graf  b Hukum  No  31  Tahun  1999  mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan sudah diklaim dalam pasal 18 ayat(  2):  jika  sangat  lama  dalam  durasi  1( satu)  bulan  setelah  tetapan  majelis  hukum yang  sudah  mendapatkan  daya  hukum senantiasa,  hingga  harta  bendanya  bisa disita  oleh  beskal  serta  dilelang  buat menutupi  duit  pengganti  itu.  Dan  dalam perihal tahanan tidak memiliki harta barang yang  memenuhi  buat  melunasi  duit pengganti begitu juga diartikan dalam ayat( 1) graf b, hingga dipidana dengan kejahatan bui  yang  lamanya  tidak  melampaui  bahaya maksimal  dari  kejahatan  pokoknya  cocok dengan  determinasi  dalam  undang  undang ini  serta  lamanya  kejahatan  itu  telah didetetapkan dalam tetapan majelis hukum.
Nyatanya pengembalian duit negeri  lewat  kejahatan  pembayaran  duit pengganti dalam
permasalahan penggelapan hadapi hambatan dalam penerapannya, Pelakon perbuatan kejahatan penggelapan  umumnya  sudah  menaruh anggaran  yang  diperoleh  dari  penggelapan ke  dalam  suatu  system  finansial,  tidak hanya  itu  pelakon  pula  sudah  merelaikan hartanya  lewat  sebagian  bisnis  dan  sudah mencampurkan  hasil  penggelapan  dalam aktivitas bidang usaha yang sah. Perihal ini mempersulit  kejaksaan  dalam  pencarian asset pelakon. Alhasil duit yang sepatutnya dikembalikan  oleh  tahanan  pada  negeri tidak  segenap  bisa  dilaksanakan.  Apalagi nyatanya  terdapat  tahanan  yang  belum melunasi duit pengganti walaupun masalah itu telah lebih 1 bulan sudah berkemampuan  hukum  senantiasa.  Perihal ini  bisa  menyebabkan  harta  bendanya  bisa disita  oleh  Beskal  serta  dilelang  buat menutupi  duit  pengganti  itu,  serta  dalam perihal  tersangka  tidak  memiliki  harta barang  yang  memenuhi  buat  melunasi  duit pengganti,  hingga  tersangka  bisa  dijatuhi kejahatan bui.

## B.  Penerapan  Pidana  Denda  Kepada
Terpidana Kasus Korupsi Di Indonesia Kalau  dalam  perihal  menjatuhkan kejahatan kompensasi dalam kondisi perbuatan  kejahatan  penggelapan  butuh rasanya  mengenali  cara  pembuktian  yang dilewati dalam sebagian jenjang ialah, awal terdapat  ataupun  tidaknya  informasi  dari warga;  kedua  pihak  yang  diserahkan wewenang  buat  memeriksa  membuat  regu spesial berkolaborasi dengan Tubuh Interogator  Finansial  Republik  Indonesia( BPK  RI)  ataupun  Tubuh  Interogator Finansial  Provinsi(  BPKP);  ketiga  hasil audit  BPK  RI  bisa  dijadikan  perlengkapan fakta  dari  kehilangan  negeri;  keempat dengan  cara  pembuktian  itu  pelakon perbuatan  kejahatan  penggelapan  bisa dijatuhi  kejahatan  kompensasi  dengan bersumber  pada  jumlah  kehilangan  negeri yang  ditukar  setelah  itu  terkini  kejahatan kompensasi  bisa  didetetapkan  bersumber pada UU PTPK bila pelakon tidak sanggup melunasi  kompensasi  hingga  bisa  ditukar dengan  kejahatan  kurungan.  Setelah  itu bawah  hukum  yang  bisa  dijadikan  alibi memilah pemidanaan untuk tahanan masalah  perbuatan  kejahatan  penggelapan yakni  kalau  didalam  UU  PTPK  tidak dengan  cara  nyata  menata  pengganti kejahatan  kompensasi,  oleh  sebab  itu bawah  hukum  yang  hingga  dikala  ini sedang diatur determinasi pengganti kejahatan  kompensasi  yakni  dalam  Buku Hukum  Hukum  Kejahatan(  KUHP)  Pasal 30  serta  31,  yang  bersuara  selaku selanjutnya:
Pasal 30 KUHP :
1. Kejahatan kompensasi sangat sedikit 3 rupiah 7 puluh 5 sen.
2. Bila  kejahatan  kompensasi  tidak dibayar, beliau ditukar dengan kejahatan kurungan.
3. Lamanya kejahatan kurungan pengganti  sangat  sedikit  satu  hari serta sangat lama 6 bulan.
4. Dalam tetapan juri, lamanya kejahatan kurungan pengganti
diresmikan  begitu:  bila  kejahatan dendanya  7  rupiah  5  puluh  sen ataupun  kurang,  dihitung  satu  hari; bila  lebih  dari  7  rupiah  5  puluh  sen, setiap  7  rupiah  5  puluh  sen  dihitung sangat  banyak  satu  hari  begitu  pula lebihnya  yang  tidak  lumayan  7 rupiah 5 puluh sen.
5. Bila  terdapat  pemberatan  kejahatan kompensasi diakibatkan sebab perbarengan  ataupun  klise,  ataupun sebab determinasi Artikel 52 serta 52 a, hingga kejahatan kurungan pengganti sangat lama 8 bulan.
6. Kejahatan kurungan pengganti sekali-  kali  tidak  bisa  lebih  dari  8 bulan.
Pasal 31 KUHP:
1) Tahanan  bisa  menempuh  kejahatan kurungan pengganti tanpa menunggu batasan durasi pembayaran kompensasi.
2) Beliau senantiasa berhak melepaskan dirinya  serta  kejahatan  kurungan pengganti dengan melunasi
dendanya.
3) Pembayaran beberapa dari kejahatan kompensasi,  bagus  saat  sebelum ataupun sesuda
mulai  menempuh  kejahatan  kurungan pengganti,  melepaskan  tahanan  dar  i beberapa  kejahatan  kurungan  yang  balance dengan bagian yang dibayarnya.
Memandang perumusan Pasal 30 KUHP diatas kalau tidak dipaparkan usaha lain  yang  dicoba  penegak  hukum  dalam melaksanakan pembayaran kejahatan kompensasi,  terlebih  dalam  menjamin tahanan  buat  membayarkan  dendanya, berlainan  dengan  kejahatan  bonus  duit pengganti yang usaha paksanya merupakan dengan  mengambil  harta  barang  oleh Beskal  Pelaksana  buat  menutupi  duit pengganti.
Oleh  sebab  seperti  itu  bagi KUHP  pengganti  yang  bisa  dicoba  bila tahanan  tidak  mau  melunasi  kompensasi ditukar  dengan  kejahatan  kurungan.  Dalam perihal  pembayaran  kejahatan  kompensasi Beskal  berlaku  seperti  pelaksana  yang
tercatat  dalam  P-  48  ialah  pesan  perintah penerapan  tetapan  majelis  hukum  dengan bertanya pada tahanan hendak melaksanakan pembayaran kejahatan kompensasi  ataupun  menempuh  subsidair kurungan,  sehabis  bertanya  serta  bila tahanan membayarkan kejahatan kompensasi  hingga  diserahkan  ciri  dapat serta  duit  hasil  pembayaran  kejahatan kompensasi  itu  dimasukkan  kedalam  tipe kas negeri bukan pajak yang dalam perihal ini  merujuk  Pasal  1  ayat(  1)  Peraturan Penguasa  No  39  Tahun  2016  mengenai Tipe  Serta  Bayaran  Atas  Pendapatan Negeri  Bukan  Pajak  yang  Legal  Pada Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Batasan durasi tahanan dalam membayarkan kejahatan  kompensasi  merupakan  hingga dengan  era  kejahatan  pokoknya  selesai. Setelah  itu  dalam  penerapan  kejahatan subsidair  kurungan  merupakan  sehabis tahanan  menempuh  ganjaran  utama  yang telah  diputuskan  oleh  badan  hakim  dengan status  inkract  ataupun  tetapan  yang  sudah berkemampuan  hukum  senantiasa.  Kalau dalam  penerapan  kejahatan  kompensasi merupakan  karakternya  pengganti  dengan kejahatan kurungan, bagi beskal perihal ini diucap opsi serta tahanan koruptor berkuasa memilah apakah mau membayarkan kompensasi ataupun ditukar dengan kejahatan  kurungan.  Dalam  penerapannya beskal penggugat biasa memikirkan penuntutan ganjaran kompensasi memandang  dengan  situasi  dari  pelaku indak kejahatan penggelapan serta memandang  keadaan  yang  memudahkan danmemberatkan semacam kooperatif dalam  konferensi  ataupun  memanglah tersangka perbuatan kejahatan penggelapan belum bisa mengembalikan finansial negeri.
Bersumber pada eksekusi
pemidanaan  kompensasi  yang  dicoba  oleh kejaksaan, tahanan tidak melunasi kompensasi  ataupun  menempuh  kejahatan kurungan  dengan  alibi  situasi  ekonomi yang tidak membolehkan melunasi kompensasi  sebab  amat  besar  nominal kompensasi  serta  lebih  memilah  kurungan,
terdapat  pula  yang  memilah  melunasi kompensasi  sebab  tahanan  telah  lama mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan( lapas) serta situasi ekonomi  yang  lumayan  buat  melunasi kompensasi.
Kalau  dalam  memutuskan  serta menjatuhkan kejahatan kompensasi senantiasa  wajib  diaplikasikan  prinsip proporsionalitas  yang  berarti  bila  ganjaran kejahatan  dijatuhkan  wajib  cocok  dengan beratnya  aksi  kejahatan  yang  dicoba.  Oleh sebab  seperti  itu  kejahatan  wajib  diatur cocok dengan tingkatan seriusitas kesalahan alhasil berat entengnya kejahatan memantulkan  berat  entengnya  sesuatu melotot.  Terlebih  kejahatan  kompensasi gampang  diamati,  diatur  serta  tidak menyebabkan  tercelanya  tahanan  serta membagikan  peluang  untuk  tahanan  buat membenarkan hidupnya, kejahatan kompensasi  ini  pula  bisa  jadi  pemasukan untuk  negeri.  Walaupun  dalam  praktiknya kepada  kejahatan  kompensasi  ini  ialah kejahatan  yang  bisa  serta  dibayar  ataupun dijamin oleh orang lain yang bukan pelakon perbuatan kejahatan korupsi.

## 5. SIMPULAN
a. Hambatan  penerapan  hukuman  denda pada  tindak  pidana  korupsi  adalah terkadang  aset  yang  dimiliki  pelaku tidak mencukupi untuk disita menutupi hukuman  denda  yang  diterima.  Jaksa kesulitan  jika  harta  yang  dimiliki  oleh pelaku  berada  di  daerah  yang  jauh, jaksa sulit melacak keberadaan asetnya. Harta yang akan disita sebagai hukuman  denda  tidak  bisa  dibuktikan oleh
b. penerapan hukuman denda pada tindak pidana  korupsi  di  indonesia,  dimuat dalam  hukuman  tambahan.  Artinya hukuman denda menjadi hukum pokok pada tindak pidana korupsi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  Muslan. Sosiologi  dan Metode Penelitian Hukum, Malang: UMM Press, 2009.
Agus  Rusianto, Tindak  Pidana  dan
Pertanggung Jawaban Pidana , Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
Ali  Mahrus, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Andi  Zainal  Abidin, Hukum  Pidana  I , cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika,
2007.
Atmadja, Arifin P Soeria. Keuangan Publik
Dalam  Prespektif  Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2010.
Atmasasmita,  Romli  dan  Wibowo,  Kodrat.
Analisis  Ekonomi  Mikro  tentang Hukum  Pidana  Indonesia, Kencana
Prenada  Media  Group,  Jakarta:
2016.
Davidsen, Soren. Juwono, Vishnu. Timberman,  David  G. Korupsi  di Indonesia 2004-2006 Sebuah Survei Tentang  Berbagai  Kebijakan  dan Pendekatan Tingkat Nasional, CSIS dan USINDO, Jakarta: 2007. devi,  Ria  Sintha,  Perkembangan  Hukum Dagang  di  Indonesia,  CV.  Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
Effendi Erdianto, Hukum Pidana Indonesia Suatu  Pengantar ,  Refika  Aditama,
Bandung, 2011
Hamzah  Andi, Pemberantasan  korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional , Rajawali Pers, Jakarta. 2014.
Hartanti,  Evi. Tindak  Pidana  Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta: 2005. Holidin,  Defny.,  Hariyati,  Desy.,  Sunarti, Eka Sri. Reformasi Birokrasi Dalam Transisi, Kencana  Prenadamedia
Group, Jakarta:2016. Huda  Chairul, Dari  tiada  Pidana  tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , Jakarta, Kencana, 2006.
Ibrahim,  Johny. Teori  dan  Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia, 2008.
Lubis,  M.  dan  Scott,  J.C. Korupsi  Politik ,
Yayasan Obor Indonesia, Jakarta:1997.
Makawimbang,  Harnold  Fery. Kerugian Keuangan  Negara,  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi,  Suatu  Pendekatan Hukum  Progresif, Thafa  Media, Jakarta: 2014
Purba,  Onan,  Ria  Sintha  Devi,  Hukum Acara  ,  Lembaga  Penelitian  dan Penulisan  Ilmiah  AQLI,  Medan, Maret 2021.
Devi,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda Marsaulina.  TINJAUAN  YURIDIS
TERHADAP PENDAFTARAN HAK  ATAS  TANAH  MELALUI PROYEK PENDAFTARAN TANAH  SISTEMATIS  LENGKAP (PTSL)  DI  KANTOR  BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at:
Devi,  Ria  Sintha;  SIMARSOIT,  Feryanti.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG  NO.8  TAHUN  1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , [S.l.], v.  2,  n.  2,  p.  119-128,  july  2020. ISSN 2684-7973. Available at: