Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hal. 261-267 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3421.261-267

## PENYEBARAN IKLAN PADA MEDIA ELEKTRONIK YANG MEMUAT KONTEN PORNOGRAFI
Ratu Agung Dewangga Arinatha Gunawan, Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia agungdewangga14@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, sukariyati64@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Adapun tujuan dari undang-undang  tersebut  adalah  salah  satunya  memelihara  serta  mewujudkan  kehidupan  masyarakat  yang beretika,  berkepribadian  luhur,  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  serta  menghormati harkat  dan  martabat  kemanusiaan.  Tujuan  dari  penelitian  pengaturan  hukum  mengenai  lklan  pornografi  pada media sosial dan serta upaya pencegahan terhadap pelaku penyebaran iklan pada media elektronik yang memuat konten  pornografi.  Jenis  penelitian  yang  gunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  terbagi  atas  bahan hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  dalam  penelitian  menggunakan  teknik  studi pustaka  (library  research)  yaitu  membaca,  mencatat,  mengutip,  meringkas,  dan  menelaah  informasi  data  dari peraturan  atau  literatur  yang  terkait  dengan  masalah  tersebut.  Selanjutnya,  data  yang  dikumpulan  dianalisis rnenggunakan metode penanganan bahan hukum yang sistematis.
Kata Kunci : Iklan, Media, Pornografi

## Abstract
The  government  has issued  Law  Number  44 of  2008  concerning  pornography.  The  objectives  of  this  law  are, among  other  things,  to  maintain  and  realize  social  life  that  is  ethical,  has  a  noble  personality,  upholds  the values of the One and Only Godhead, and respects the dignity and dignity of humanity. The purpose of research on legal regulations regarding pornographic advertisements on social media and as well as efforts to prevent perpetrators  of  spreading  advertisements  on  electronic  media  containing  pornographic  content.  The  type  of research  used  is  normative  legal  research  with  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  Sources  of legal  materials  used  are  divided  into  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  The  technique  of collecting  material  in  research  uses  library  research  techniques,  namely  reading,  taking  notes,  quoting, summarizing,  and  examining  data  information  from  regulations  or  literature  related  to  the  problem. Furthermore, the data collected was analyzed using a systematic method of handling legal materials.
Keywords : Advertising, Media, Pornography

## I. PENDAHULUAN
Pada era Globalisasi saat ini teknologi  informasi (information technology)  mempunyai peranan yang sangat penting bagi setiap orang di penjuru dunia, baik yang terjadi pada masa kini maupun yang akan terjadi  pada  masa  depan  suatu  saat  nanti.  Saat  ini  perkembangan  teknologi  informasi  diyakini  dapat memberikan  keuntungan  serta  kepentingan  yang  besar  bagi  seluruh  negara  yang  ada  di  dunia.  Pada awalnya  teknologi  informasi  diharapkan  rnampu  untuk  menciptakan  dan  memberikan  suatu kemudahan  dan  kesejahteraan  bagi  setiap  orang  dalam  kehidupan  sehari-hari,  saat  ini  kita  lihat  dan ketahui  bahwa  perkembangan  teknologi  yang  sekarang  berkembang  amat  pesat  pada  zaman  modern ini yang dikenal dengan internet (Chazawi & Ferdian, 2015) .
Pada  zaman  modern  yang  terjadi  saat  ini,  pengaruh  teknologi  internet  dan  media  elektronik sudah  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sendi  kehidupan  masyarakat  unruk  dapat  mengakses  suaru informasi.  Saat  ini  terdapat  banyak  sekali  media  elektronik  yang  berlomba-lomba  unruk menyampaikan  informasi  dan  berita  yang  terbaru  untuk  masyarakat  dari  golongan  muda  hingga golongan  dewasa.  Saat  ini  media  internet  dan/atau  elektronik  yang  sering  di  akses  dan  banyak digandrungi  oleh  masyarakat  untuk  mendapatkan  suatu  informasi  dan  berita  terbaru,  seperti Whatsapp, Line, Youtube, Instagram, Facebook dan lainnya.
Pada  perkembangannya  media  internet  juga  dapat  digunakan  sebagai  media  penyampaian informasi yang disampaikan dan disematkan melalui sebuah iklan yang terdapat pad a media internet, namun pada dewasa ini, marak diternukan munculnya iklan yang mengandung unsur pornografi yang di  tam  pi  lkan  tidak  pada  tempatnya,  dengan  kata  lain,  iklan  pornografi  sering  muncul  ketika pengguna internet hendak mengunduh suatu informasi guna keperluan pendidikan maupun keperluan lainnya. Pada  masa pandemi  virus corona  yang  melanda seluruh  negara di  dunia saat ini, khususnya pada  dunia  pendidikan,  seluruh  kegiatan  belajar  dan  mengajar  yang  dilakukan  saat  ini  dilakukan secara daring di rumah masing-masing.
Pada  proses  belajar  dan  mengajar  yang  berlangsung  saat  masa  pandemi  virus  corona  yang terjadi saat ini, seluruh siswa dan/atau siswi dari pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas  maupun  para  mahasiswa  dan/atau  mahasiswi  di  perguruan  tinggi  saat  ini  yang  melakukan kegiatan  belajar  secara  daring,  ketika  hendak  mengunduh  suatu  materi  yang  berkaitan  dengan pendidikan,  sering  mereka  jumpai  suatu  iklan  di  internet  yang  mengandung  unsur  pornografi, tentunya hal tersebut memberikan rasa ketidaknyamanan ketika hendak mengunduh suatu materi yang berkaitan dengan tugas-tugas di sekolah maupun di perguruan tinggi.
Di Indonesia, menurut Kepala Humas atau dan lnformasi Kemenkominfo Dewa Brata jumlah akses  pornografi  ini  berada  di  peringkat  ketujuh  dunia.  Menurutnya  jumlah  akses  pornografi  di Indonesia saat ini banyak dilakukan oleh kalangan generasi muda, dari anak-anak hingga remaja, saat ini  pornografi  pada  media  internet  dikemas  dalam  berbagai  macam  jenis,  dari  yang  berbentuk majalah,  komik  hingga  video,  yang  dengan  sangat  mudah  di  akses  melalui  smartphone,  komputer, laptop  dan  lainnya.  Hal  tersebut  sangat  memprihatinkan,  mengingat  di  masa  pandemi  virus  corona yang melanda negara di seluruh dunia saat mewajibkan seluruh kegiatan belajar dilakukan dari rumah, yang  artinya  apabila  tidak  ada  pengawasan  dari  orangtua  terhadap  anak  ketika  menggunakan smartphone,  dikhawatirkan  terpapar  pengaruh  iklan  pornografi  yang  sering  ditampilkan  pada  media internet secara bebas (Hamzah, 1989) .
Keprihatinan  terhadap  fenomena  pornografi  saat  ini  di  tingkat  kebijakan  oleh  negara ditunjukkan  dengan  adanya  upaya  pembuatan  regulasi  hukum  guna  membatasi  pengedaran  dan penyebaran  sekaligus  konsumsinya.  Hal  ini  menjadi  produk  legal  formalnya.  Tidak  berhenti  pada diundangkannya UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi itu. Pemerintah pun pada saat awal tahun 2012  pernah  membentuk  dan  mendirikan  Gugus  Satuan  Tugas  Penanganan  dan  Pencegahan Pornografi (Satgas Antipornografi) melalui Perpres No. 25 tahun 2012.
Pornografi  adalah  ancaman  yang  sangat  serius  bagi  kesalehan  terhadap  generasi  muda  dari anak-anak hingga rernaja. Terpapar pornografi sangat berbahaya bagi tumbuh kembang dan pola pikir dari  setiap  orang,  dengan  kata  lain  apabila  sudah  terpapar  pengaruh  dari  pornografi  berarti  satu langkah  terjerumus  kepada  kerusakan  moral  terhadap  kelangsungan  generasi  muda.  Paparan pornografi  terhadap  generasi  muda  sangat  mengkhawatirkan  karena  dapat  merusak  pertumbuhan psikologis  dan  biologis  mereka.  Terpapar  lalu  mengkonsurnsi  pornografi  dapat  menyebabkan kecanduan atau keterganrungan anak akan menonton pornografi.
Memahami  penyebarluasan  pornografi,  siapa  saja  berpotensi  terpapar  dan  dapat terpengaruh pornografi.  Dalam  hal  ini  diperlukan  peran  serta  dari  orang  tua  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  kegiatan  anak  pada  saat  menggunakan  media  internet,  terlebih  lagi  di  masa  pandemi  virus corona saat ini,  yang  mengharuskan setiap kegiatan belajar dilakukan secara daring. Peran serta dari orangtua dalarn mengawasi anak-anaknya ketika menggunakan media internet sangat diperlukan guna menghindarkan  anak-anak  mereka  terpapar  pengaruh  iklan  pornografi  yang  terdapat  pada  media internet, orang tua wajib  memberikan  edukasi terhadap anak-anak  mereka  mengenai pengaruh buruk yang ditimbulkan dari internet khususnya pornografi.
Kecanduan pornografi sangat membahayakan bagi orang yang bersangkutan dan orang-orang disekitamya, salah satunya meningkatkan eksplorasi seks remaja sehingga dapat terjadi perilaku seks bebas dan perilaku seksual berisiko hal tersebut tentu saja dapat merusak tatanan norma-norma yang terdapat dalam  masyarakat, dan dapat merusak keserasian  hidup  keluarga dan  masyarakat. Selain itu kecanduan  pornografi  juga  dapat  merusak  mental  bagi  seseorang  yang  sudah  terpapar  pengaruh pornografi.
Salah satu permasalahan sosial yang terjadi saat ini yaitu pornografi dikarenakan penggunaan media massa yang semakin meningkat dan hal ini memungkinkan penyebaran pornografi berupa foto maupun  video  di  media  elektronik.  Cyberpornography  tidak  hanya  bertentangan  dengan  norma,
agama, kesusilaan, kesopanan, hukum namun juga merugikan dan merusak tatanan moral masyarakat (Frellina et al., 2021) . Pada dasarnya ketentuan spesifik mengenai pornografi diatur dalam UU No. 44 Tahun  2008  tentang  pornografi.  Pada  pasal  1  UU  Pornografi  menjelaskan  bahwa  pornografi  adalah gambar,  sketsa,  ilustrasi,  foto,  tulisan,  suara,  bunyi,  gambar  bergerak,  dan  bentuk-bentuk  pesan lainnya  melalui  berbagai  bentukmedia  komunikasi  atau  pertunjukan  di  muka  umum,  yang  memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang  melanggar norma kesusilaan  dalam  masyarakat (Hermawan, 2020) . Lebih lanjut, Siregar & Sihite (2021) Penegakan hukum pidana bagi pelaku penyebar konten pornografi di media sosial jika ditinjau dari UU Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1  UU  No  19  Tahun  2016  tentang  ITE  menjelaskan  bahwa  ancaman  pelaku  penyebaran  dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 milyar.
Maka  berdasarkan  uraian  diatas,  tujuan  dari  penelitian  pengaturan  hukum  mengenai  lklan pornografi  pada  media  sosial  dan  serta  upaya  pencegahan  terhadap  pelaku  penyebaran  iklan  pada media elektronik yang memuat konten pornografi.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif (Hartono,  1994) yaitu  penelitian dilakukan  dengan  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Mengenai  sumber bahan  hukum  yang  digunakan  terbagi  atas  Bahan  Hukum  Primer  adalah  bahan  hukum  yang  utama yang menjadi dasar kajian dari penulisan penelitian ini. Bahan Hukum sekunder adalah adalah bahan hukum  yang  digunakan  untuk  menunjang  atau  membantu  dalam  memberikan  pemahaman- pemahaman  dan  gambaran-gambaran  serta  teori-teori  hukum  yang  digunakan  untuk  mengulas  dan memecahkan  persoalan-persoalan  yang  akan  di  teliti  di  dalam  penelitian  penulisan  skripsi. Selanjutnya Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum  yang  memberikan pedoman  dan  interpretasi bagi  bahan  hukum  tingkat  pertama  dan  kedua.  Teknik  pengumpulan  bahan  dalam  penelitian menggunakan teknik studi pustaka (library research) yaitu membaca, mencatat, mengutip, meringkas, dan  menelaah  informasi  data  dari  peraturan  atau  literatur  yang  terkait  dengan  masalah  tersebut. Setelah bahan hukum telah terkumpul melalui proses studi pustaka, dalam menganalisis bahan hukum yang  telah  terkumpul  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  uraian  teknis,  sistematisasi, argumentasi  dan  interpretasi  hukum  berdasarkan  logika  deduktif  dan  induktif.  Ditinjau  sesuai kebutuhan dengan  menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya setelah bahan  hukum primer dan sekunder  terkumpul,  ini  akan  diolah  dan  dianalisis  rnenggunakan  metode  penanganan  bahan  hukum yang sistematis (Bambang, 2002) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Mengenai lklan Pornografi Pada Media
Perkembangan  dari  teknologi  informasi  dan  teknologi  yang  terjadi  saat  ini  merniliki  segudang manfaat tentang pemanfaatan transaksi bisnis tetapi ada saatnya dunia virtual/maya hanya digunakan sebagai  tempat  seorang  warganet  atau  pengguna  internet  hanya  untuk  berhubungan  seperti  dunia nyata.  Dunia  virtual/maya  juga  mempunyai  masalah  yang  muncul  diakibatkan  dari  penyalahgunaan kemajuan teknologi itu sendiri yang ujungnya menjadi masalah hukum. Masyarakat yang mengetahui tentang penyalahgunaan teknologi internet ujungnya ingin adanya peraturan yang jelas tentang dunia virtual/maya ini. problematika susila yang mulanya dirasa hanya terdapat dalam dunia nyata ujungnya banyak terbawa ke dunia virtual.
Korban dari perilaku asusila dalam dunia virtual/maya ini bisa saja anak-anak di bawah umur sampai  remaja.  Website  pornografi  yang  tersebar  di  dunia  virtual/maya  menyebabkan  pihak  yang seharusnya tidak pas untuk mengaksesnya malah melakukan browsing ke situs itu. Problematika yang muncuJ karena adanya website pornografi, baik itu  milik sekelompok  orang  yang berasal dari dalam negeri maupun sekelompok orang di luar negeri menjadikan masyarakat perlu awas terkait munculnya tingkah  laku  anak-anak  maupun  remaja  di  dalam  keluarga  mereka  supaya  tidak  mengakses  website pornografi tersebut.
Pengaturan  penyebaran  iklan  pornografi  rnelalui  media  internet  telah  diatur  dalam  Wetboek van  Strafrecht  (WvS)  KUHP  Indonesia, Tindak  Pidana Pornografi  diatur  di  dalam  Bab  XIV  tentang kejahatan  Terhadap  kesusilaan  dalam  pasal  281-283  KUHP.  Pornografi  merupakan  kejahatan  yang termasuk  golongan  tindak  pidana  rnelanggar  yang  kesusilaan  (redelijkheid).  Tindak  pornografi
berkaitan  dengan  adat  kebiasaan  yang  berhubungan  dengan  kelamin  (seks)  seseorang.  Berlandaskan pasal  tersebut  serta  pengertian  tentang  makna  pornografi  di  masyarakat,  timbul  perubahan  yang menggeser makna pornografi tersebut.
Perubahan  arti  yang  diakibatkan  oleh  berkembangnya  teknologi  informasi  sepaturnya rnengubah pengertian ten tang unsur pidana pornografi. Apabila menggunakan penafsiran lama, maka layar  komputer  yang  terdapat  pada  rental  komputer,  kantor  serta  pribadi  tidak  bisa  dimaksudkan sebagai  makna di  muka umum seperti  dimaksudkan  dalam Pasal 282 KUHP. Pada intinya apa yang dimaksud dengan di muka umum dalam hal ini harus ditafsirkan dengan lebihjelas sesuai pendekatan teknologi informasi tersebut.
Selain itu dalam Pasal 282 KUHP juga tidak disebutkan batas-batas kesusilaan dan juga yang dimaksud dengan kesusilaan itu sendiri. Disebutkan pad a bagian penjelasan, sifat cabul (kesusilaan) itu  harus  dinyatakan  berdasar  pendapat  umum.  Setiap  peristiwa  harus  diamati  masing-masing  dan sangat tergantung dengan kebiasaan lokal. Dari sana dapat dilihat, bahwa tidak ada batas yang mutlak tentang  pornografi  atau  perbuatan  cabul  tersebut.  Batasnya  hanya  keadaan  dan  perkembangan  dari masyarakat setempat. Selanjutnya pengaturan mengenai penyebaran iklan pornografi melalui internet telah  diatur di dalam pasal Pasal 27 ayat I Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan  Transaksi  Elektronik  atau  yang  biasa  disebut  dengan  UU  ITE,  dalam  Undang-Undang  No.  11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik sanksi pidana hanya dijatuhkan unruk setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam pasal 27 ayat I yakni pidana penjara paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah) (Moeljatno, 1993) .
Pasal  27  ayat  I  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  ini  menyebutkan  kata  dapat diaksesnya.  Berarti  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik  bermuatan  pornografi  atau  pelanggaran  kesusilaan  akan  terkena  sanksi  pidana  . Misalnya, seseorang mempunyai situs, jika dalam situs itu terdapat link (hubungan) ke situs lain yang rnemuat konten pornografi,  maka orang tersebut bisa  dikatakan serta merta  menyebarkan pornografi arau membuatorang lain dapat mengakses situs pornografi. Kasus lain, perbuatan seseorang mengirim pesan  lewat  surat  elektronik  (sure)  kepada  orang  lain  dan  memberitahukan  tentang  adanya  situs pomografi  yang  dapat  diakses,  maka  perbuatan  orang  tersebut  juga  tergolong  sebagai  penyebaran pornografi yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

## 2. Upaya Pencegahan Terhadap Pelaku Penyebaran Iklan Pada Media Elektronik Yang Memuat Konten Pornografi
Upaya  pencegahan  yang  dilakukan  terhadap  pelaku  penyebaran  iklan  pada  media  elektronik  yang memuat  konten  pomografi  adalah  dengan  melakukan  upaya  preventif  dan  represif,  dimana  upaya preventif tersebut adalah seperti
a) Melakukan penyuluhan atau sosialisasi
Penyuluhan  atau  sosialisasi  dapat  dilaksanakan  oleh  kepolisian  tentang  sosialisasi  serta  mendidik masyarakat  baik  itu  merupakan  orang  tua,  pelajar,  instansi  terkait,  organisasi,  karang  taruna, pemuda-pemudi  dan  yang  lainnya  secara  insidental (Hanifah,  2013) .  Sosialisasi  serta  Pendidikan dimaksud  berkaitan  tentang  aspek  hukum  yaitu  mencakup  sanksi  serta  peraturan  tindak  pidana pomografi, nilai kesusilaan dan nilai moral terhadap bahaya yang ditimbulkan pornografi.
b) Promosi stop kenakalan rernaja, pornografi dan prostitusi
Promosi  stop  kenakalan  remaja,  pornografi  dan  prostitusi  ini  dapat  dilaksanakan  dari  pihak kepolisian dapat dilakukan dengan membuat banner, baliho, pamflet,  leaflet, brosur, karikatur dan juga baliho  di sekitar warung  internet, sekolah, pinggir jalan, serta tempat umum  lainnya  dengan tujuan menambah kesadaran masyarakat.
c) Pencegahan melalui pendekatan agama dan sosial.
Pendekatan  agama  dan  sosial  dapat  juga  dilaksanakan  sebagai  upaya  sosialisasi  yang  dapat dilaksanakan pihak kepolisian dengan tujuan menambah nilai-nilai agama, akhlak yang mulia para remaja  serta  anak-anak.  Disamping  itu,  pihak  kepolisian  melakukan  bimbingan  sosial  seperti pemberian edukasi dalarn hal tindak pidana pornografi.
d) Pemberian  himbauan  kepada  orang  tua  agar  lebih  memperhatikan  dan  mengawasi  anak-anaknya (Wahid & Labib, 2005) . Pengawasan orang tua sangat penting tentang pencegahan tindak pidana pornografi. Karena peran orang tua adalah mengajarkan anak-anaknya tentang perilaku yang baik.
Maka dari iru jika pengawasan terhadap anak-anak  dilakukan  dengan benar, maka perilaku anak- anak  dapat  diawasi  dengan  baik  oleh  orang  tuanya,  lalu  dengan  tidak  langsung  menekan  angka tindak pidana pornografi.
e) Mencegah beredarnya kaset dan film porno di internet
Upaya  pencegahan  beredarnya  kaset  dan  film  porno  di  masyarakat  dapat  dilakukan  pihak kepolisian  dengan  cara  melakukan  razia  di  tempat  penjualan  dan  penyewaan  kaset  di  pinggiran jalan dan juga tempat penjualan kaset secara resmi. Dengan dilakukannya razia secara tepat, maka akan  dapat  mencegah  beredarnya  kaset  porno.  Disamping  itu  juga  polisi  dapat  melaksanakan pengaduan sirus atau halaman yang berisi muatan pornografi ke KEMENKOMINFO.
f) Menyertakan masyarakat dalam peran aktif untuk melaporkan tentang tindak pidana pornografi Peran  serta  masyarakat  dapat  dilibatkan  dalam  hal  memerangi  penyebaran  tindak  pidana pornografi. Peran  masyarakat sangat penting  karena  mereka sendiri  yang  mengetahui tentang ada atau tidaknya tindak pidana pornografi yang terjadi di masyarakat.
Selanjutnya mengenai upaya represif yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku  penyebaran  iklan  porno  yang  disebarkan  melalui  media  sosial  adalah  melakukan  beberapa upaya represif dari aparat penegak hukum karena banyaknya tindak pidana pornografi yang beredar di masyarakat  membuat  petugas  penegak  hukum  dalam  hal  ini  kepolisian  dapat  melaksanakan penindakan  hukum  dengan  lebih  aktif,  dengan  cara  melaksanakan  penyidikan  dan  penyelidikan terhadap hal-hal yang dicurigai sebagai tindak pidana pornografi. Baik yang diadukan  oleh  masyarakat  maupun  yang  tidak  diadukan,  dengan  demikian  dapat  menangkap  para pelaku  yang  melanggar  Undang-Undang  Nomor  44  tahun  2008  tentang  Pomografi  tanpa  pandang bulu.
a. Sub Sistem Kepolisian
Dalam  melaksanakan  penyelidikan,  polisi  memiliki  tujuan  agar  mendapatkan  ternyata  benar disana terdapat pelanggaran maka dapat dilakukan penyidikan. Dalam hal ini kepolisian bertugas rnelakukan  penyidikan  seperti  yang  disebutkan  di  dalam  Pasal  23  Undang-undang  Nomor  44 Tahun  2008  tentang  Pomografi,  yang  mana  penyidikan  tentang  tindak  pidana  pornografi dilakukan  sesuai  KUHAP  ,kecuali  diatur  UU  Pomografi.  Pengecualian  terhadap  proses penyidikan  oleh  Polisi  yang  diatur  di  dalam  undang-undang  tersebut  adalah  sepeni  yang disebutkan  di  dalam  Pasal  24  sampai  dengan  Pasal  27.  Penyidikan  dilaksanakan  untuk menemukan  bukti,  setelah  itu  dilanjutkan  dengan  proses  pemeriksaan  saksi  dan  korban  atau tersangka  yang  mengalami  secara  langsung  kejadian  tindak  pidana  pornografi  tersebut  dengan tujuan untuk  memperoleh secara jelas tentang peristiwa pidana yang telah terjadi  menurut hasil penyelidikan  serta  penindakan  sebelumnya.  Dalam  melaksanakan  penyelidikan  perkara  tersebut ada 2 cara yang dilakukan yaitu dengan undercover chat dan undercover buy.
b. Sub Sistem Kejaksaan
Dalam  subsistem  kejaksaan  ini  bakal  dilaksanakan  proses  penuntutan.  Dalam  hal  ini  bisa diketahui  Penuntutan  dilaksanakan  oleh  Penuntut  umum,  Penuntutan  umum  dalam  hal  ini melaksanakan penuntutan diawali dengan pra penuntutan yaitu dengan mengamati dan meninjau kembali  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  yang  diberikan  oleh  penyidik  termasuk  menyiapkan surat  dakwaan  sebelum  dilaksanakannya  penuntutan.  Apabila  sudah  terangkum  maka  bisa dilaksanakan  penuntutan,  yaitu  berkas-berkas  harus  segera  dilimpahkan  ke  Pengadilan  Negeri dengan perrnintaan supaya secepatnya mengadili perkara tersebut beserta dengan surat dakwaan.
c. Sub Sistem Hakim
Jika kepada putusan suatu perkara pidana sudah dilaksanakan penuntutan, maka perkara itu dapat diajukan  kepada  pengadilan.  Dalam  tahapan  ini  akan  dilakukan  pemeriksaan-pemeriksaan berkenaan  dengan  saksi-saksi  dan  juga  alat  bukti  yang  berkenaan  dengan  tindak  pidana pornografi.  Dalam  tahap  ini,  hakim  saat  memeriksa  selain  bersumber  dari  Undang-Undang Nomor  44  Tahun  2008  tentang  pornografi  di  dalam  Pasal  24  yang  berkaitan  dengan  alat-alat bukti yang juga telah diuraikan sebagaimana juga bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
d. Sub sistem Pemasyarakatan
Dalam  subsistem  ini  dilakukan  tata  cara  pelaksanaan  putusan  sebagai  berikut  (1)  Mendapat salinan  putusan  pengadilan  dari  panitera  pengadilan  negeri  yang  bersangkutan  dalam  waktu  I minggu,  (2)  Kepala  kejaksaan  mengeluarkan  surat  pemerintahan  surat  perintah  pelaksanaan
putusan  pengadilan,  (3)  Menyerahkan  terpidana  pada  lembaga  pemasyarakatan,  (4)  Membuat laporan pelaksanaan. Berdasarkan pemaparan mengenai upaya preventif dan represif yang sudah dijelaskan diatas, sangat penting  dalam upaya menanggulangi penyebaran iklan pornografi pada media sosial yang berpotensi merusak kesehatan rohani maupun jasmani baik dari generasi muda maupun  golongan  orang  dewasa  agar  terhindar  dari  pengaruh  buruk  yang  ditimbulkan  akibat iklan  pornografi  yang  disebarkan  melalui  media  sosial,  sehingga  upaya  preventif  dan  represif diperlukan  guna menanggulangi penyebaran iklan pornografi yang sangat  pesat di  media sosial. Diperlukan  peran  serta  dari  masyarakat  dan  aparat  penegak  hukum  untuk  bersinergi  bersama dalam hal memerangi penyebaran iklan porno pada media sosial yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  penjelasan  pada  bab-bab  sebelumnya,  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa pengaturan  dari  penyebaran  iklan  pada  media  elektronik  yang  memuat  konten  pornografi  dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (ITE),  yaitu  pasal  27  ayat  (I),  pasal  35,  pasal  50,  dan  pasal  51  ayat  (I).  Sernentara  itu,  pengaturan tentang pornografi secara umum juga  dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  yaitu  pasal  281-283  tentang  kejahatan  terhadap  kesusilaan.  Adapun  upaya  penanggulangan yang  dapat  dilakukan  untuk  menekan  penyebaran  iklan  pada  media  elektronik  yang  memuat  konten pornografi adalah dengan upaya preventif (non penal), dan represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan  melakukan  penyuluhan  atau  sosialisasi  promosi  stop  kenakalan  remaja,  pornografi  dan prostitusi  pencegahan  melalui  pendekatan  agama  dan  sosial  Memberi  sosialisasi  kepada  orang  rua supaya  lebih  mengawasi  dan  memperhatikan  anak-anaknya  Mencegah  peredaran  kaset  dan  film pornografi di internet menyertakan masyarakat untuk lebih aktif mengadu jika terdapat tindak pidana pornografi.  Sedangkan  upaya  preventif  dapat  dilakukan  dengan  melibatkan  Sub  Sistem  Kepolisian, Subsistem Kejaksaan, Sub sistem Hakim, Sub sistem Pemasyarakatan.

## 2. Saran
Pada  penelitian  ini  terdapat  saran  yang  ditujukan  dari  berbagai  kalangan.  Untuk  pemerintah  dapat lebih memperhatikan mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pornografi sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan pornografi yang dapat merusak mental generasi penerus bangsa. Untuk masyarakat terutama  orang  tua  hendaknya  lebih  memperhatikan  anak-anaknya  dan  membimbingnya dan menjauhkannya dari hal-hal yang dapat merusak mental dan masa depannya seperti pornografi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang, S. (2002). Metodologi Penelitian Hukum . PT Grafindo Persada, Jakarta. Chazawi, A., & Ferdian, A. (2015). Tindak Pidana Pers Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum yang Dilindungi dengan Mempublikasikan Tulisan . Mandar Maju. Bandung.
Frellina, A. R. C., Amatullah, N., & Azizah, S. N. (2021). Pengaturan Cyberpornography berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi. Jurnal Kertha Semaya , 9 (5), 793–804.
Hamzah, A. (1989). Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer . Sinar Grafika, Jakarta.
Hanifah,  I.  R.  U.  (2013).  Kejahatan  Pornografi  Upaya  Pencegahan  dan  Penanggulangannya  di
Kabupaten Ponorogo. Justitia Islamica , 10 (2), 331–358. Hartono, S. (1994). Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20 . Alumni, Bandung.
Hermawan,  A.  N.  (2020).  Penyebaran  Konten  Pornografi  Melalui  Media  Elektronik  ditinjau  dari Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Juncto  Undang-undang  Pornografi. Jurnal Education and Development , 8 (4), 669–673. Moeljatno. (1993). Azas-azas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta.
Siregar,  G.  T.  .,  &  Sihite,  I.  P.  S.  (2021).  Penegakan  Hukum  Pidana  bagi  Pelaku  Penyebar  Konten Pornografi  di  Media  Sosial  ditinjau  dari  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Jurnal Rectrum , 3 (1), 1–11.
Wahid, A., & Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) . Refika Aditama, Bandung.