## HARMONISASI PENGATURAN JABATAN TERTENTU YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

## Alvian Octo Risty, Zaenal Arifin, Bambang Sadono, Kadi Sukarna
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang zaenal@usm.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  pengaturan  jabatan  tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker  RI  No.  228  Tahun  2019  serta  harmonisasi  norma  yang  dibutuhkan  atas pengaturan  jabatan  tertentu  yang  dapat  diduduki  oleh  tenaga  kerja  asing  kategori pertambangan dan penggalian. Disisi lain, Pemerintah Indonesia juga harus melindungi dan  memproritaskan  tenaga  kerja  dalam  negeri  agar  tercipta  kesinambungan  antara perekonomian dan pasar kerja nasional dan Indonesia dihadapkan dengan permasalahan mengenai peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dari beberapa negara  investor  khususnya  negara  China.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah Bagaimana  pengaturan  jabatan  tertentu  yang  dapat  diduduki  oleh  tenaga  kerja  asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 dan Bagaimana  harmonisasi  norma  yang  dibutuhkan  atas  pengaturan  jabatan  tertentu  yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian. Metode pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini  adalah Kepmenaker  RI  No.  228  tahun  2019  ditengah  modernisasi  industri  pertambangan  dan penggalian  mengubah  regulasi  untuk  mendatangkan  investor  dalam  satu  paket  tenaga kerjanya. Jabatan direksi sampai tenaga buruhnya seperti: Perwakilan Perusahaan untuk Pengeboran /lepas pantai, pengawas, teknisi operasi, penata dan staff dan golongan pokok pertambangan  panas  bumi  pada  95  jabatan  tidak  ada  keterangan  sebagai  kualifikasi jabatan. Terdapat  disharmonisasi  vertikal Kepmenaker  RI  No.  228  tahun  2019  dengan Undang-Undang No.11 tahun 2020, Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 dan Permen ESDM No. 25 tahun 2018.
Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing; Pertambangan; Penggalian.

## HARMONIZATION ON CERTAIN POSITION ARRANGEMENT THAT CAN BE OCCUPIED BY FOREIGN WORKERS MINING AND EXCAVATION CATEGORY

## Abstract
This  study  aims  to  examine  and  analyze  certain  position  arrangements  that  can  be occupied by foreign workers in the mining and excavation category in  Kepmenaker RI No.  228/2019,  as  well  as  the  harmonization  of  norms  required  for  the  regulation  of certain positions that can be occupied by foreign workers in the mining and quarrying category. On the other hand, the Indonesian government must also protect and prioritize domestic  workers  in  order  to  create  continuity  between  the  economy  and  the  national labor market. and Indonesia is faced with problems regarding the increasing number of foreign workers entering Indonesia from several investor countries, especially China. The problem  in  this  research  is  how  to  arrange  certain  positions  that  can  be  occupied  by foreign workers in the mining and excavation category in Kepmenaker RI No. 228/2019 and How is the harmonization of norms required for certain position arrangements that can be occupied by foreign workers in the mining and quarrying category. The approach method in this research is normative juridical. The results of this study are Kepmenaker RI No. 228/2019 Amid the modernization of the mining and excavation industry, changes in regulations to bring in investors in one workforce package. The positions of the board of directors to the labor force, such as: Company representatives for drilling / offshore, supervisors,  operations  technicians,  administrators  and  staff.  and  geothermal  mining main group in 95 positions there is no information as a qualification of the position. There is vertical disharmony Kepmenaker RI No. 228/2019 with UU No.11/ 2020, Perpres No. 20/2018 dan Permen ESDM No. 25/2018
Keywords: Foreign Workers; Mining; Excavation.

## A. PENDAHULUAN
Tenaga  kerja  asing  secara  umum  diatur  dalam  Undang-undang  Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja.  Untuk  peraturan  penggunaan  dan  Jabatan Tenaga Kerja Asing Diatur dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  dan  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan Republik  Indonesia  No.  228  tahun  2019  tentang  jabatan  tertentu  yang  dapat diduduki oleh tenaga kerja asing.
Tujuan pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing jika ditinjau dari aspek hukum  ketenagakerjaan  pada  dasarnya  adalah  “untuk  menjamin  dan  memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan tingkatan”. Sehingga dalam mempekerjakan TKA  di Indonesia harus secara selektif  dan  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  dimulai  dengan  seleksi  dan prosedur perizinan hingga pengawasan. 1
Penelitian  ini  terkait  dengan  penelitian  Budi  Ispriyarso  (2018)  yang mengkaji mengenai asas keadilan dalam  Peraturan Presiden  No. 20 tahun 2018 tentang  penggunaan  tenaga  kerja  asing.  Hasil  penelitian  tersebut  menjelaskan bahwa  dalam  pengaturan  yang  mengatur  tentang  penggunaan  TKA  tidak mencerminkan  rasa  keadilan  dan  kepekaan,  mengingat  di  tengah  semakin tingginya angka pengangguran di RI, pemerintah melalui perpres tersebut justru akanmembuta  semakin  mudahnya  TKA  masuk  di  wilayah  RI.  Keberpihakan tersebut berupa IMTA tidak diperlukan lagi, tetapi cukup dengan RPTKA. Selain itu TKA yang bekerja di bidang yang dibutuhkan pemerintah tidak diperlukan ijin lebih  dulu.  Frase  “bidang  yang  dibutuhkan  pemerintah”  menjadi  multitafsir sehingga hal ini akan menimbulkan celah bagi posis pekerjaan tertentu yang dapat diisi oleh TKA. Perpres tersebut dirasa tidak memiliki kepekaan mengingat masih banyak  pengangguran  di  negeri  ini,  sedangkan  jumlah TKA  yang  masuk  justru semakin meningkat. 2
1 HR  Abdussalam,  “ Hukum  Ketenagakerjaan” ,    Penerbit  Restu  Agung,    2008,  Jakarta, hlm. 322.
2 Budi Ispriarso. “ Asas Keadilan dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing”, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum 3 (1) 2018. DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p67-80
Sedangkan  penelitian  dari  I  Gede  Dharma  Suyasa,  Susilo  Handoyo,  dan Rozikin  (2020)  lebih  mengkaji  mengenai  pengaturan  tenaga  asing  di  Indonesia dalam  perspektif  pendekatan  kedaulatan  negara.  Hasil  penelitian  tersebut menjelaskan bahwa pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia dalam perspektif pendekatan  kedaulatan  negara,  yaitu  pengaturan  dan  pengendalian  TKA  yang bekerja di Indonesia didasarkan pada Pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945.  Urgensi pengendalian  Tenaga  Kerja  Asing  yang  bekerja  di  Indonesia  merupakan  suatu bentuk  dari  tanggung  jawab  negara  dalam  melindungi  warga  negaranya  sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4). Terkait dengan penggunaan TKA di Indonesia harus dibatasi  baik  dalam  jumlah  maupun  bidang-bidang  yang  dapat  diduduki  oleh TKA.  Sehingga  kehadiran  TKA  bukan  malah  mengancam  posisi  tenaga  kerja lokal  tetapi  diharapkan  dapat  menjadi  partner  dan  penyemangat  untuk  bekerja lebih baik dan profesional. Hal yang perlu diperhatikan dalam pnelrimaan TKA asing  adalah  haarus  selektif  dengan  memperhatikan  standar  kompentensi  yang tinggi, sehingga TKA yang masuk benar-benar dibutuhkan dan membantu proses transfer teknologi. Selainj itu pengawasan terkait izin TKA asing juga harus selalu dilaksanakan untuk meminimalisasi pelanggaran. 3
Penelitian  dari  Ahmad  Jazuli  (2018)  lebih  mengkaji  mengenai  eksistensi tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  dalam  perspektif  hukum  keimigrasiaan.  Hasil penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa  regulasi  terkait  pengawasan  terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) UU Keimigrasian. Penelitian ini lebih  fokus  meneliti  tentang  pengawasan  keimigrasian  terhadap  tenaga  kerja asing. Pada pelaksanaannya pengawasan dan pengendalian terhadap tenaga kerja asing masih belum belum berjalan dengan optimal, hal ini bias terlihat dari masih tingginya angka pelanggran keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. 4 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih fokus mengkaji pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga
3 I Gde Dharma Suyasa,  Susilo Handoyo, Roziqin, “ Pengaturan Tenaga Kerja  Asing  Di Indonesia Dalam Perspektif Pendekatan Kedaulatan Negara”, Jurnal De Facto 7 (1), 2020.
4 Ahmad Jazuli, “ Eksistensi Tenaga Kerja Asing Dalam Perpektif Hukum Keimigrasian ”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12 (1), 2018, hal 89-105. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.89-105
kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun  2019  serta  harmonisasi  norma  yang  dibutuhkan  atas  pengaturan  jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian.  Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian sebelumnya. penelitian ini melengkapi dari permasalahan yang belum diangkat  pada  penelitian  sebelumnya.  Penelitian  Budi  Ispriyarso  mengkaji Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dirasa masih belum memenuhi asas keadilan, mengingat masih banyaknya pengangguran sedangkan TKA semakin meningkat. Sedangkan penelitian dari I Gede  Dharma  Suyasa,  mengangkat  permasalahan  pengaturan  tenaga  asing  di Indonesia dalam perspektif pendekatan kedaulatan negara. Penelitian dari Ahmad Jazuli memberikan kesimpulan eksistensi tenaga kerja asing di Indonesia dalam perspektif  hukum  keimigrasiaan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  dan pengendalian  terhadap  tenaga  kerja  asing  masih  lemah  dan  belum  optimal. Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji pengaturan  jabatan  tertentu  yang  dapat diduduki  oleh  tenaga  kerja  asing  kategori  pertambangan  dan  penggalian  dalam Kepmenaker  RI  No.  228  Tahun  2019  dan  harmonisasi  norma  yang  dibutuhkan atas  pengaturan  jabatan  tertentu  yang  dapat  diduduki  oleh  tenaga  kerja  asing kategori pertambangan dan penggalian.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  perumusan  masalah  dalam artikel ini adalah (1) Bagaimana pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian dalam Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019?, (2) Bagaimana harmonisasi norma yang dibutuhkan atas pengaturan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian?

## C. METODE PENELITIAN
Artikel  ini  disusun  dengan  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif, yaitu “penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma  dalam  hukum  positif”.  Spesifikasi  yang  digunakan  adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder,
yaitu  “bahan  pustaka  yang  mencakup  dokumen-dokumen  resmi,  buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel”. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  studi kepustakaan.  Pengolahan  data  yang  dilakukan  dalam  artikel  ini  adalah  dengan menganalisa permasalahan yang dibahas.
D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Kategori Pertambangan Dan Penggalian Dalam  Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019.
Kepmenaker  RI  No.  228  Tahun  2019  Kategori  Pertambangan  dan Pengalian memberikan peluang pekerjaan/jabatan kepada  TKA  sebanyak 592 posisi.  Peraturan  ini  menggantikan  Kepmentenkertrans  No.  359  Tahun  2013 yang memberikan peluang pekerjaan/jabatan kepada  TKA sebanyak 34 posisi.
Tabel 1.1 Data TKA Tahun 2014-2017 NO Tahun Jumlah TKA 1. 2014 68.000 2. 2015 69.000 3. 2016 74.000 4. 2017 126.000

## Sumber: BPS dan BNP2TKI
Berdasarkan Tabel 1.1 Data TKA Tahun 2014-2017 menunjukkan bahwa dari  tahun  2014  sampai  2017  terjadi  kenaikan  jumlah TKA  setiap  tahun. Jika dilihat dengan jumlah TKA saat ini  dengan terbitnya Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 menambah naik jumlah tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia pada tahun 2019-2020. Data Kenaikan TKA, Tahun 2019 bertambah  100.000. Tahun  2020  bertambah  825.  (500  orang  terdapat  di  Kab.  Konawe,  Sulawesi Tenggara dan 325 orang Kab Bintan Kepulauan Riau.) 5
5 Kiki  Andi  Pati,  “ 500  TKA  China  Datang  ke  Sultra,  PT  VDNI:  Gunakan  Visa  Kerja, Mereka  Tenaga  Ahli” ,  2020  “ https://regional.kompas.com/read/2020/06/19/12541331/500-tka-
Sejak  tahun  2008-2019,  jumlah  TKA  bekerja  di  Indonesia  memiliki pertumbuhan  rata-rata  per  tahun  sebesar  10,15%.  Berdasarkan  data yangdiperoleh dari BKPM, di periode yang sama realisasi investasi Penanaman Modal  Asing  (PMA)  setiap  tahun  hanya  tumbuh  di  angka  9,49%.  Kondisi  ini menunjukkan bahwa rata-rata meningkatnya TKA yang bekerja tidak sebanding dengan pertumbuhan nilai investasi yang dibawanya ke Indonesia pada perioide setiap  tahunnya  atau  negatif  sebesar  0,66%  realisasi  investasi  PMA dibandingkan TKA yang bekerja. 6
Selanjutnya Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019  kategori Pertambangan dan  Penggalian  dibagi  menjadi  3  golongan,  antara  lain,  1.  Golongan  pokok pertambangan  minyak  bumi  dan  gas  alam  terdapat  482  jenis  jabatan,  2. Golongan pokok pertambangan  batu bara (mineral) terdapat 15 jenis jabatan, 3. golongan  pokok  pertambangan  panas  bumi  terdapat  95  jenis  jabatan.  dalam golongan  ketiga  keterangan  (kualifikasi)  tidak  tertulis,  tidak  memiliki  syarat minimal pendidikan dan tidak memiliki syarat pengalaman kerja seperti tertulis dalam golongan pokok pertambangan minyak bumi dan gas alam dan golongan pokok pertambangan pokok pertambangan batu bara (mineral).
Peran pemerintah di dalam ketenagakerjaan tidak semata sebagai pembuat kebijakan,  pemerintah  juga  dapat  berperan  sebagai  pengawas  dan  pengendali masukntya  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia.  Pemerintah  juga  harus  dapat memastikan adanya proses penglihan teknologi dari TKA kepada tenaga kerja Indonesia, sehingga akan mengurangi ketergantungan pada TKA. 7
Berdasarkan teori sarana rekaya sosial, law as a tool of Social Enginering , berlakunya Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 ditengah modernisasi industri pertambangan  dan  penggalian  belum  memberikan  jaminan  perubahan  yang teratur dan adil karena masih terdapat warga negara Indonesia (WNI) yang masih kesulitan  untuk  mendapatkan  pekerjaan.  Dilihat  dari  data  pusat  statistik,  5
china-datang-ke-sultra-pt-vdni-gunakan-visa-kerja-mereka-tenaga-ahli?page=all” (Diakses  Pada 08/09/2020)
6 Nurlia  R,  Nur  S,  “ Alih  Pengetahuan  Dan  Teknologi  Melalui  Kegiatan Pendampingan Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Di Yogyakarta)” , Jurnal Ketenagakerjaan 15 (1), 2020, hlm.3. 7 Syaifuddin  Zuhdi,  Wisnu Tri Nugroho, Roudlotul  Jannah. “ Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018  Jo.    Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  10  Tahun  2018” ,  Jurnal  Law  &  Justice Jurnal 4 (1), 2019. DOI: https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8061
November 2019 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja sebesar 197,91 juta orang, Pengganguran sebesar 7,05 juta orang. 8 Kemudian pada tahun 2020 (5 November 2020) Penduduk usia kerja sebesar 203,97 juta orang, Pengganguran sebesar  9,77  juta  orang.  Hal  ini  merupakan  dampak  dari  kepmenaker  karena dalam  keputusan  ini  pemerintah  menambah  kursi  jabatan  untuk  tenaga  kerja asing.
Munculnya norma hukum Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 tidak lepas dari  interaksi  antara  perubahan  sosial  yang  mempengaruhi  sektor  hukum. Perubahan sosial terkait dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam  masyarakat,  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  pemerintah  tentang penanaman modal asing (PMA). Karena dengan Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019  mempunyai  dampat  positif  pada  PMA  di  Indonesia.  Hal  ini  didasarkan pada  data  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  yang  menyatakan bahwa “data realisasi investasi untuk periode Triwulan IV (Oktober-Desember) tahun  2019  yang  mencapai  Rp  208,3  triliun,  meningkat  sebesar  12,0% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018”. 9
Ditinjau  dari  subtansi  hukum,  Kepmenaker  RI  No.  228  tahun  2019 terdapat  kelemahan,  dengan  tidak  tercantumnya  kualifikasi  pada  golongan pertambangan panas bumi, sebagai suatu persyaratan warga negara asing dapat bekerja  di  Indonesia.  Hal  ini  mempunyai  pengaruh  besar  terhadap pelaksanaannya, karena sebagai landasan hukum.
Ditinjau  dari  pranata  hukum/struktur  hukum,  yang  mengurusi  dan penanggung  jawab,  warga  negara  asing  yang  bekerja  pada  industri pertambangan  dan  penggalian  adalah  Menteri  Tenaga  Kerja.  Sesuai  dengan pasal 1 (9) Perpres No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyatakan bahwa menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang ketenagakerjaan .
8 Tulisan  ini  dimuat  dalam  bahan  tayang  Badan  Pusat  Statistik,  No.91/11/Th.XXII,  5 November  2019,  hlm.  36 https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019-- tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html (Diakses pada 15/12/2020) 9 Siaran  Pers  BKPM, “Lampaui  Target,  Realisasi  Investasi  Tahun  2019  Tembus  800 Triliun”, https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Narasi_Bahasa_Indonesia_T W_IV_2019.pdf (diakses pada 07/12/2020)
Pelaksanaan  penegakan hukum   yang   dilakukan   oleh   aparat penegak terhadap    tenaga  kerja  asing  yang  melanggar  hukum  sebagian  besar  hanya dikenakan  sanksi  administrasi  baik  itu  berupa  denda  dan  yang  paling  berat adalah dideportasi. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tidak konsisten dan perlakuan yang sama di depan hukum. 10
Akibat  lemahnya  sistem  pengawasan  terhadap  penggunaan  tenaga  kerja asing, hal ini bias menimbulkan kecemburuan tenaga kerja lokal terhadap tenaga kerja asing. Adanya perbedaaan tindakan hukum dan seolah-olah memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing, dan tingkat kesejahteraan yang diterima oleh tenaga kerja asing dapat mendorong tenaga kerja lokal bersikap negatif dengan adanya tenaga kerja asing. 11 Pemerintah RI perlu belajar dari Malaysia terkait kebijakan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan sanksi tenaga kerja asing yang ada di Malaysia. Adanya sanksi yang tegas berupa sanksi kurungan bagi tenaga  kerja  asing,  dengan  adanya  tindadakan  yang  tegas  maka  tenaga  kerja asing yang masuk diwilayah RI akan terseleksi secara alami. 12
Ditinjau dari budaya hukum, hadirnya Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 mendukung  upaya  pemerintah  dalam  modernisasi  industri  pertambangan  dan penggalian dengan mendatangkan tenaga ahli dari luar untuk bertukar teknologi dengan WNI sehingga menjadi terlatih dan profesional.
2. Harmonisasi  Norma  Yang  Dibutuhkan  Atas  Pengaturan  Jabatan Tertentu  Yang  Dapat  Diduduki  Oleh  Tenaga  Kerja  Asing  Kategori Pertambangan Dan Penggalian.
Pada  dasarnya  penggunaan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  sudah dipermudah  dengan  Terbitnya  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing akan mempermudah masuknya tenaga kerja  asing  di  Indonesia.  Hal  ini  jelas  menciderai  rasa  keadilan  bagi  rakyat Indonesia,  mengingat  disaat  masih  tingginya  angka  pengangguran  disatu  sisi
10 Dekie GG Kasenda,  “ Penegakan Hukum Tenaga Kerja  Asing dalam Konsep Omnibus Law”, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 5 (1), 2020 hal 669-681.
11 Fitratunnisa, “ Dampak Tenaga Kerja Asing Terhadap Sosial Kemasyarakat Masyarakat Kota Dumai. Pekan Baru”, JOM FISIP 4 (1), 2016.
12 Imas Novita Juaningsih, Muhammad Saef El-Islam, “Rekonsepsi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Sebagai Eksistensi Kedaulatan Negara” , Jurnal Legislasi Indonesia 17 (3), 2020, hal 326-337.
aturan yang mengatur masuknya tenaga kerja asing justru dipermudah. Hal ini tentu akan menjadikan kesempatan kerja akan semakin sulit dan lapangan kerja akan  semakin  sempit.  Faktor  ini  juga  yang  menyebabkan  semakin  tinginya pekerja  migran  Indonesia.  Pemerintah  seharusnya  memberikan  kesempatan bekerja  yang  luas  dan  menyediakan  pekerjaan  yang  layak  sebagimana  telah diamantkan oleh UUD Negra Republik Indonesia 1945. 13
Adanya Peraturan Presiden No 20 Tahun 28  yang mensyaratkan adanya kewajiban  bagi  perusahaan  untuk  memiliki  RPTKA  dan  IMTA  dalam mempekerjakan tenaga kerja asing. Adanya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing  yang  selanjutnya  disebut  RPTKA  adalah  “rencana  penggunaan  tenaga kerja asing yang merupakan dokumen awal yang harus disiapkan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang  ditunjuk  RPTKA  berguna  sebagai  dasar  untuk  mendapatkan  izin mempekerjakan tenaga asing(IMTA)”. 14
Berdasarkan Kepmenaker No. 228 tahun 2019, kategori pertambangan dan penggalian golongan pertambangan panas bumi dalam semua jabatannya tidak memiliki keterangan/kualifikasi. Kepmenaker tersebut memiliki ketidaksesuaian dengan Undang-undang  No.11 tahun  2020 Pasal 42 (4)  yang berbunyi  “tenaga  kerja  asing  dapat  dipekerjakan  di  Indonesia  hanya  dalam hubungan  kerja  untuk    jabatan    tertentu  dan  waktu  tertentu  serta    memiliki kompetensi sesuai dengan  jabatan yang akan diduduki”, Peraturan Presiden No. 20  tahun  2018  Pasal  5  (3)  yang  berbunyi  “Dalam  hal  kementerian/lembaga mensyaratkan  kualifikasi  dan  kompetensi,  atau  melarang  TKA  untuk  jabatan tertentu, menteri/kepala lembaga menyampaikan syarat atau larangan dimaksud kepada menteri untuk ditetapkan”, dan Permen ESDM No. 25 tahun 2018 Pasal 29 (2) yang berbunyi “Dalam hal tidak terdapat tenaga kerja setempat dan/atau nasional  yang  memiliki  kompetensi  dan/atau  kualifikasi  yang  dibutuhkan,
13 Ida  Hanifah,  “ Peluang  Tenaga  Kerja  Asing  Untuk  Bekerja  Di Indonesia  Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal De Lega Lata 6 (1), 2021, hal 168-173. 14 Adella Virginia Z, “Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Sebagai Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing  di Indonesia ”, Jurnal Jurisdiction 2 (2), 2019 hal  2021, hal 347-360. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i2.14213
pemegang  IUP  Eksplorasi,  IUPK  Eksplorasi,  IUP  Operasi  Produksi,  IUPK Operasi  Produksi,  IUP  Operasi  Produksi  khusus  untuk  pengolahan  dan/atau pemurnian, dan Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat menggunakan tenaga kerja asing dalam rangka alih teknologi dan/atau alih keahlian”.
Ditinjau  dari  teori Hans Nawiaky  “ theorie  von stufenufbau  der rechtsordnun” maka (1) Staatsfundamentalnorm adalah Pancasila (Pembukaan UUD 1945). (2) Staatsgrundgesetz adalah Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan  Konvensi  Ketatanegaraan.  (3) Formell  gesetz adalah Undang-undang  No.
13  tahun  2003  tentang  Keternagakerjaan,  Undang-undang  No.  11  tahun  2020 tentang  Cipta  Kerja.  (4) Verordnung  en  Autonome  Satzung adalah Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Permen ESDM RI 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja.
Kepmenaker  No.  228  tahun  2019  tentang  Jabatan  tertentu  yang  dapat diduduki  oleh  tenaga  kerja  asing  kategori  pertambangan  dan  penggalian penggunaan tenaga kerja asing kategori pertambangan dan penggalian  terdapat disharmonisasi Undang-Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 42 (4)  menyatakan  bahwa  “Tenaga  kerja  asing  dapat  dipekerjakan  di  Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk  jabatan  tertentu dan waktu tertentu serta memiliki  kompetensi  sesuai  dengan    jabatan  yang  akan  diduduki”;  Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing  Pasal 5 (3)  menyatakan  bahwa  “dalam  hal  kementerian/lembaga  mensyaratkan kualifikasi  dan  kompetensi,  atau  melarang  TKA  untuk  jabatan  tertentu, menteri/kepala lembaga menyampaikan syarat atau larangan dimaksud kepada menteri  untuk  ditetapkan”.  Dan  Permen  ESDM  No.  25  tahun  2018  tentang Pengusahaan Mineral dan Batubara Pasal 29 (2) menyatakan bahwa “dalam hal tidak  terdapat  tenaga  kerja  setempat  dan/atau  nasional  yang  memiliki kompetensi  dan/atau  kualifikasi  yang  dibutuhkan,  pemegang  IUP  Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi  khusus  untuk  pengolahan  dan/atau  pemurnian,  dan  Izin  Usaha  Jasa
Pertambangan  dapat  menggunakan  tenaga  kerja  asing  dalam  rangka  alih teknologi dan/atau alih keahlian”.
Berdasarkan norma hukum diatasnya penggunaan tenaga kerja asing harus memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk dapat dipekerjakan pada jenis jabatan tertentu. Namun pada Kepmenaker No. 228 tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang  Dapat  Diduduki  oleh  Tenaga  Kerja, kategori  pertambangan  dan penggalian terdapat ketidaksesuaian antara lain, golongan pertambangan panas bumi  kolom  keterangan  tidak  ada  kualifikasi  persyaratan  sedangkan  golongan Pokok  Pertambangan  Minyak  Bumi  dan  Gas  Alam;  dan  golongan  Pokok Pertambangan  Batu Bara (Mineral) pada kolom keterangan terdapat kualifikasi persyaratan.
Berdasarkan  asas lex  superior  derogate  legi  inferior ,  artinya  peraturan hukum  yang  lebih  tinggi  tingkatannya  akan  melumpuhkan  peraturan  hukum yang lebih rendah tingkatannya, jika terjadi konflik. Contoh UU lebih tinggi dari peraturan  dari  peraturan  pelaksana,  berarti  peraturan  pelaksana  tidak  boleh bertentangan  dengan  UU  diatasnya  karena  bila  bertentangan  maka  peraturan pelaksana tidak berlaku. Sehingga Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 kategori pertambangan dan pengalian sebagai peraturan pelaksana tidak berlaku karena bertentangan  dengan  Undang-Undang  No.11  tahun  2020,  Peraturan  Presiden No. 20 tahun 2018 dan Permen ESDM No. 25 tahun 2018
.  Dengan  kata  lain  bahwa  Kepmenaker  RI  No.  228  tahun  2019  harus memiliki kesesuaian hierarki dan kejelasan tujuan. Karena hukum itu bertumpu pada tiga nilai pedoman, yaitu “adanya kepastian, adanya keadilan dan adanya kemanfaatan. dan juga karena hukum tanpa adanya nilai yang pasti maka akan hilang maknanya dan tidak dapat jadi pedoman bagi perilaku atau tingkah laku bagi setiap orang”. 15
15 S, Atalim, dan Debora , Shierly. “ Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing  Di  Indonesia  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  Jo.    Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  10  Tahun  2018” ,  Era  Hukum  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum Volume 16 (2), 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.24912/erahukum.v17i2.5994
Tabel 2.1 Ketidaksesuaian Pasal dalam UU No. 11 tahun 2020 dengan Perpres No. 20
tahun 2018 UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal  42 (3)  point  c  :  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
c. “tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja  pada  jenis  kegiatan  produksi  yang terhenti  karena  keadaan  darurat,  vokasi, perusahaan  rintisan  ( start-up )  berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu”.
Pasal 10 (1) point c : “Pemberi Kerja TKA  tidak  wajib  memiliki  RPTKA untuk  mempekerjakan  TKA  yang merupakan:
c.  TKA  pada  jenis  pekerjaan  yang dibutuhkan oleh pemerintah”.
Berdasarkan Tabel 2.1 ketidaksesuaian pasal dalam UU No. 11 tahun 2020 dengan Perpres No. 20 tahun 2018 terdapat disharmonisasi.  Karena UU No. 11 Tahun  2020  Pasal  42  (3)  point  c  menyatakan  bahwa  Ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: c. tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi  yang terhenti karena keadaan darurat,  vokasi,  perusahaan  rintisan (start-up )  berbasis  teknologi,  kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Kemudian Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 Pasal 10 (1) point c menyatakan bahwa “Pemberi Kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan”: c. TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Penggunaan  Tenaga Kerja  Asing  ini  semata-mata  hanya  ingin  mempermudah  prosedur  pengunaan tenaga  kerja  asing,  maksud  dari  perpres  ini  agar  dapat  mendorong  mauknya
investor  asing  ke  RI.  Dengan  terbitnya  perpres  ini  diharapkan  akan mempermudah banyaknya investasi asing yang masuk sehingga lapangan kerja akan semakin terbuka luas. 16
Berdasarkan  teori  Lawrence  M.  Friedman  mengatakan  bahwa  ada  tiga elemen dari sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hokum.    Struktur  adalah  “menyangkut  lembaga-lembaga  yang  berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif)”.  Aspek  kedua,  adalah  substansi,  yaitu  “materi  atau  bentuk  dari peraturan  perundang-undangan”,  dan  aspek  ketiga  dari  sistem  hukum  adalah “apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka”.
Ditinjau dari subtansi hukum, Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 Pasal 10 (1)  point  c  menyatakan  bahwa  pemberi  kerja  TKA  tidak  wajib  memiliki RPTKA  untuk  mempekerjakan  TKA  yang  merupakan: c.  TKA  pada  jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Seharusnya tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja (perusahaan) pada jenis kegiatan produksi yang terhenti sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Ditinjau  dari  pranata  hukum/struktur  hukum,  yang  mengurusi  dan penanggung  jawab,  SDM  yang  berasal  dari/warga  negara  asing  yang  bekerja pada industri pertambangan dan penggalian adalah menteri tenaga kerja. dengan kata  lain  hal  yang  berhubungan  dengan  TKA  ditetapkan  oleh  menteri.  Sesuai dengan pasal 1 (9) Perpres No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menyatakan bahwa menteri adalah “menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintah  dibidang  ketenagakerjaan”.  Namun kebijakan yang dibuat oleh menteri tenaga kerja harus sesuai dengan peraturan perundang-undang diatasnya.
Dalam  pengertian  peraturan  perundang-undangan  disini  adalah  “segala perangkat  peraturan  yang  tingkatannya  dibawah  UU  dan  dimaksudkan  untuk melaksanakan  ketentuan  yang  termuat  dalam  bentuk  peraturan  yang
16 Nur  Syafirrah,  “ Prosedur  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  Setelah  Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018  Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing”. Tadulako Master Law Journal 4 (2), 2020, hlm. 258. DOI: https://doi.org/10.22487/tmlj.v4i2.204
tingkatannya  lebih  tinggi”.  Sebagai  konsekuensi  dianutnya  ajaran  pemisahan kekuasaan legislatif dan eksekutif secara tegas, maka para pejabat yang dianggap memiliki  kewenangan  demikian  itu  adalah  Presiden,  menteri  dan  pejabat setingkat menteri. 17
Ditinjau  dari  budaya  hukum,  Peraturan  Presiden  No.  20  tahun  2018 tentang  penggunaan  tenaga  kerja  asing  yang  mana  terdapat  pasal  yang bertentangan  dengan  pasal  ketentuan  UU  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja,  sehingga  mendatangkan  tenaga  ahli  dari  luar  untuk  bertukar  teknologi dengan  WNI  sesuai  dengan  keinginan  pemberi  kerja  dengan  keadaan  darurat bukan  dari  pemerintah  sehingga  program    pembentukan  peraturan  perundang- undangan  yang  sasarannya  adalah  menciptakan  harmonisasi  peraturan perundang-undangan  yang  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  dan  kebutuhan pembangunan.
Dengan  demikian  terdapat  disharmonisasi  vertikal  antara  Pasal  42  (3) point c UU No. 11 Tahun 2020 dengan Pasal 10 Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018. yang menyebutkan Seharusnya ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018. Tidak boleh bertentangan dengan Pasal 42 (3) point c UU No. 11 Tahun  2020,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## E. PENUTUP
Kepmenaker RI No. 228 Tahun 2019 Kategori Pertambangan dan Pengalian memberikan peluang pekerjaan/jabatan kepada TKA sebanyak 592 Jabatan. Pada golongan pokok pertambangan panas bumi, 95 jabatan tidak memiliki keterangan sebagai  kualifikasi  memperkerjakan  TKA,  berbeda  dengan  golongan  pokok pertambangan  minyak  bumi  dan  gas  alam,  dan  golongan  pokok  pertambangan batu  bara  (Mineral)  yang  memiliki  keterangan  kualifikasi.  Semestinya  perlu dilakukan suatu kajian yang komprehensif tentang Kepmenker RI No. 228 tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang dapat diduduki tenaga kerja asing. Sehingga ke depan diharapkan kehadiran Kepmenaker betul-betul dapat berdayaguna dan berhasil  guna  dalam  menyelesaikan  persoalan  ketenagakerjaan.  Disharmonisasi
17 Jimly  Asshiddiqie,  “ Konstitusi  &  Konstitusionalisme” ,  Sekertariat  Jendral  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Jakarta, hlm .326-327.
vertikal  antara  Pasal  42  (4)  Undang-Undang  No.11  tahun  2020  tentang  Cipta Kerja,  Pasal  5  (3)  Peraturan  Presiden  No.  20  tahun  2018  tentang  Penggunaan Tenaga  Kerja  Asing,  Pasal  29  (2)  Permen  ESDM  No.  25  tahun  2018  tentang Pengusahaan Mineral dan Batubara dengan Kepmenaker RI No. 228 tahun 2019. Sebagai peraturan yang lebih rendah maka harmonisasi norma yang dibutuhkan yaitu  ketentuan  Kepmenker  RI  No.  228  tahun  2019  tidak  boleh  bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.11 tahun 2020, Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018  Permen ESDM No. 25 tahun 2018. Disharmonisasi vertikal antara  Pasal  42  (3)  point  c  UU  No.  11  Tahun  2020  dengan  Pasal  10  Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018. Sehingga harmonisasi norma yang dibutuhkan yaitu ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Pasal 42 (3) point c UU No. 11 Tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad Redi, “ Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” , Sinar Grafika, 2018, Jakarta.
Muhammad Junaidi, “ Teori Perancangan Hukum” , Universitas Semarang Press, 2021, Semarang.
HR Abdussalam, “ Hukum Ketenagakerjaan ”,  Penerbit Restu Agung,  2008, Jakarta. Jimly  Asshiddiqie,  “ Konstitusi  &  Konstitusionalisme ”,  Sekretariat  Jendral  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, Jakarta.

## Jurnal
Adella  Virginia  Z, “Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Sebagai Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia ”, Jurnal Jurisdiction 2 (2), 2019 hal  2021. http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i2.14213 Ahmad Jazuli, “ Eksistensi Tenaga Kerja Asing Dalam Perpektif Hukum Keimigrasian ”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 12 (1), 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.89-105
Budi Ispriarso, “ Asas Keadilan dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing”, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1, 2018. DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p67-80 Dekie  GG  Kasenda,  “ Penegakan  Hukum Tenaga  Kerja  Asing  dalam  Konsep  Omnibus Law”, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 5 (1), 2020. Fitratunnisa, “ Dampak Tenaga Kerja Asing Terhadap Sosial Kemasyarakat Masyarakat Kota Dumai. Pekan Baru”, JOM FISIP 4 (1), 2016. Ida  Hanifah,  “ Peluang  Tenaga  Kerja  Asing  Untuk  Bekerja  Di  Indonesia  Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal De Lega Lata 6 (1), 2021
I  Gde Dharma Suyasa, Susilo Handoyo, Roziqin, “ Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Pendekatan Kedaulatan Negara”, Jurnal De Facto 7 (1), 2020.
Imas  Novita  Juaningsih,  Muhammad  Saef  El-Islam, “Rekonsepsi Pengawasan Tenaga Kerja Asing Sebagai Eksistensi Kedaulatan Negara” , Jurnal Legislasi Indonesia 17 (3), 2020.
Nur  Syafirrah,  “ Prosedur  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  Setelah  Berlakunya Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018    Tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing”, Tadulako Master Law Journal 4 (2) 2020.
DOI: https://doi.org/10.22487/tmlj.v4i2.204
Nurlia  R,  Nur  S,  “ Alih  Pengetahuan  Dan  Teknologi  Melalui  Kegiatan Pendampingan Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Di Yogyakarta)” , Jurnal Ketenagakerjaan 15 (1), 2020. DOI https://doi.org/10.47198/naker.v15i1.64
S. Atalim, dan Debora , Shierly, “ Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing  Di  Indonesia  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  Jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018” , Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 16 (2,), 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.24912/erahukum.v17i2.5994
Syaifuddin Zuhdi, Wisnu Tri Nugroho, Roudlotul Jannah, “ Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Jo.  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018”, Law & Justice Jurnal 4 (1), 2019. DOI: https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8061

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Keputusan Menteri Tenaga Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 228 tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja
Internet https://regional.kompas.com/read/2020/06/19/12541331/500-tka-china-datang-ke- sultra-pt-vdni-gunakan-visa-kerja-mereka-tenaga-ahli?page=all https://tka-online.kemnaker.go.id/syarat.asp https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1565/agustus-2019--tingkat- pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-28-persen.html https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Narasi_Bahasa_Indonesia_T W_IV_2019.pdf