Jurnal Indonesia Sosial Teknologi:p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN :2745-5254 Vol. 3, No., 2 Februari 2022

## IMPLEMENTASI  INSTRUMEN  INTERNASIONAL  TENTANG  KEBEBASAN BERSERIKAT  DAN  HAK  BERORGANISASI  PEKERJA/BURUH  DI INDONESIA
Bambang Setiawan 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Dahlia Dwi Apriani 3 , Ferdinand Pusriansyah 4 dan  Santoso 5
Politeknik Transportasi SDP Palembang 1,3,4 dan 5 , Universitas Diponegoro 2 Email: bambangsetiawan@poltektranssdp-palembang.ac.id 1 , fadjrinwira@gmail.com 2 , dahliadewiapriani@yahoo.co.id 3 , ferdi.p82@gmail.com 4 dan santoso2909@dephub.go.id 5

## Abstrak
Secara  yuridis,  hak  berserikat (union  rights) yang  di  dalamnya  memuat  prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh sebagai diakui sebagai hak dasar manusia  dan  diterima  sebagai  bagian  dari  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  diatur  dalam instrumen internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human  Rights) Perserikatan  Bangsa-Bangsa  1948  (DUHAM  PBB  1948).  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat dan  hak  berorganisasi  pekerja/buruh  ke  dalam  hukum  nasional  Indonesia.  Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Istilah “pendekatan” adalah sesuatu  yang  dekat  atau  dekat  (tindakan,  usaha).  Pendekatan  yuridis  yang  ditempuh dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menerapkan  peraturan  perundang-undangan. Pendekatan  empiris  adalah  pendekatan  yang  bertujuan  untuk  memahami  hubungan antara  hukum  dan  masyarakat  serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris adalah salah satu yang bertujuan untuk  memahami  hubungan  antara  hukum  dan  masyarakat.  Hukum  dan  masyarakat berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  memengaruhi  pelaksanaan  hukum  dalam masyarakat. Implementasi instrumen internasional prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak  berorganisasi  pekerja/buruh  yang  diatur  dalam  Konvensi,  Rekomendasi  dan  Resolusi ILO  telah  menjadi  bagian  sistem  hukum  nasional  Indonesia,  yang  bentuk  pengesahannya dilaksanakan  melalui  ratifikasi  Konvensi  tentang  Kebebasan  Berserikat  dan  Perlindungan terhadap  Hak  untuk  Berorganisasi  (Konvensi  No.  87)  dan  Konvensi  tentang  Hak  untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama (Konvensi No. 98), dan/atau melalui transplantasi hukum  terhadap  Rekomendasi  tentang  Kesepakatan-Kesepakatan  Bersama  tahun  1951 (Rekomendasi No. 91), Rekomendasi tentang Konsiliasi dan Arbitrase secara Sukarela tahun 1951 (Rekomendasi No. 92), Rekomendasi (Rekomendasi No. 163), Resolusi tahun 1952 tentang  Independensi  dari  Gerakan  Serikat  Buruh,  Resolusi  tahun  1970  tentang  Hak-hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan hubungannya dengan Kebebasan Sipil.
Kata kunci : Instrumen Internasional; Kebebasan Berserikat; Hak Organisasi; Pekerja/Buruh

## Abstract
Juridically, the right of association (union rights) which includes the principles of freedom of association and the right to organize workers/laborers as recognized as basic human rights and accepted as part of Human Rights (HAM), is regulated in the international instrument of
the Universal Declaration of Human Rights. Human Rights (Universal Declaration of Human Rights) United Nations 1948 (UN Universal Declaration of Human Rights 1948). This study aims  to  determine  the  implementation  of  the  ILO  Conventions  concerning  freedom  of association and the right to organize workers/labourers into Indonesian national law. The research method used is an empirical juridical approach. The term “approach” is something close or near (action, effort). The juridical approach taken in this research is to apply the laws and  regulations.  The  empirical  approach  is  an  approach  that  aims  to  understand  the relationship between law and society and the factors that influence the implementation of law in society. While the empirical method is one that aims to understand the relationship between law and society. Law and society are related to the factors that influence the implementation of law in society. The implementation of international instruments on the principles of freedom of  association  and  workers'  right  to  organize  as  regulated  in  ILO  Conventions, Recommendations and Resolutions has become part of the Indonesian national legal system, the ratification of which is carried out through the ratification of the Convention on Freedom of  Association  and  Protection  of  the  Right  to  Organize  (Convention  No.  87)  and  the Convention on the Right to Organize and Collective Bargaining (Convention No. 98), and/or through  legal  transplantation  of  the  Recommendation  on  Collective  Agreements  of  1951 (Recommendation  No.  91),  Recommendation  on  Voluntary  Conciliation  and  Arbitration  of 1951  (Recommendation  No.  92),  Recommendation  (Recommendation  No.  163),  Resolution 1952 on Independence from the Trade Union Movement, Resolution 1970 on Trade Union Rights and its relation to Civil Liberties.
Keywords: International  Instruments;  Freedom  of  Association;  Organizational  Rights; Workers/Labourers

## Pendahuluan
Secara  historis  DUHAM  PBB  1948  menjadi  instrumen  internasional  pertama  yang memasukkan hak berserikat (union rights) sebagai bagian dari HAM (Herlin Wijayati, 2022a). Hal  itu  dirumuskan  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  DUHAM  PBB  1948  yang  menyebutkan  bahwa (Akbar,  2021),  “Setiap  orang  mempunyai  hak  atas  kebebasan  berkumpul  dan  berserikat  tanpa kekerasan”. Kemudian dalam Pasal 23 ayat (4) DUHAM PBB 1948, dengan rumusan, “Setiap orang  berhak  mendirikan  dan  memasuki  serikat-serikat  pekerja  untuk  melindungi kepentingannya” (Rahman Amin, 2021). Secara normatif DUHAM PBB 1948 merepresentasikan pendapat  internasional  masyarakat  bangsa-bangsa  yang  tergabung  dalam  PBB (Jaelani, Syahidin, & Sumarna, 2021) , meskipun dokumen tersebut tidak mengikat secara hukum. Hak  berserikat (union  rights) yang  oleh  DUHAM  PBB   1948 dideklarasikan sebagai HAM,  diatur  lebih  lanjut  oleh  Kovenan  Internasional  Mengenai    Hak    Sipil    dan    Politik (International  Covenant  on  Civil and Political Rights/ICCPR) 1976. Pasal 22 ayat (1) ICCPR, menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk bergabung berasosiasi dengan dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk (Ningsih, Sibuea, & Nugroho, 2021) dan memasuki serikat pekerja untuk menjaga kepentingan-kepentingannya sendiri”. Ketentuan dalam DUHAM PBB 1948 juga diadopsi dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik (KIHSP) (Rasad, 2021).
Berdasarkan perkembangannya DUHAM PBB 1948 juga diadopsi oleh organisasi buruh internasional  yaitu International  Labour  Organisation (ILO)  (Herlin  Wijayati,  2022b)  dalam berbagai macam konvensi. Secara kelembagaan, menurut Jasmien Van Daele ILO merupakan Organisasi  Internasional  yang  mempunyai  otoritas  untuk  mengatur  dan  menetapkan  standar internasional mengenai prinsip-prinsip kebebasan berserikat (Sanny, Pieris, & Foekh, 2021) dan  hak  berorganisasi  pekerja/buruh  dalam  bentuk  konvensi,  rekomendasi  (dan/atau  resolusi) (Commune,  2021). ILO  menjadi  wadah  yang  menggabungkan  kepentingan  pemerintah, kepentingan  pekerja/buruh,  dan  kepentingan  pengusaha  (Sipayung  et  al.,  2022).  Berdasarkan konteks  “ intergovernmental  organization ”,  maka  perwakilan  pekerja/buruh  dan  pengusaha dikualifikasikan sebagai perwakilan non-government.
Bambang Setiawan 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Dahlia Dwi Apriani 3 , Ferdinand Pusriansyah 4 dan  Santoso 5
Menurut  Heiko  Sauer  ILO  yang  dibentuk  pada  tahun  1919,  merupakan  organisasi internasional  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kondisi  pekerja/buruh  melalui  penetapan standar  internasional  ketenagakerjaan  (Anwar,  2021).  Secara  umum  melekat  tiga  kewenangan dari ILO, yaitu wewenang normatif, wewenang pengawasan, dan wewenang sanksi. Berdasarkan wewenang normatif, ILO membuat norma-norma seperti ketentuan hukum (Rato, 2021) dan hak untuk ikut dalam membuat perjanjian internasional dengan subjek- subjek hukum internasional lainnya  sesuai  dengan  Pasal  6  Konvensi  Wina.  Kewenangan  untuk  melakukan  pengawasan dilakukan  untuk  mengawasi  negara-negara  anggota  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban- kewajiban yang telah disepakati dalam Konvensi, Rekomendasi dan/atau Resolusi (Priambudi & Oktavia, 2021) .
Kajian yang dilakukan Agusmidah menyebutkan bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja/buruh di seluruh dunia (Priambudi & Oktavia, 2021) , ILO telah  membuat  189  Konvensi,  205  Rekomendasi,  dan  6  Protokol  Tambahan,  dengan menyusunnya menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu dasar ( fundamental ), pemerintah ( governance ), dan  teknis  ( technical) (Fauzia,  Virantika,  &  Firmansyah,  2021) .  Secara  faktual  negara Indonesia telah meratifikasi 8 (delapan) Konvensi Dasar ILO dan 11 (sebelas) Konvensi Teknis yang dianggap penting dan Indonesia membutuhkannya sebagai dasar hukum nasional peraturan perundang-undangan. Ratifikasi bersifat sukarela, artinya tidak ada sanksi yang dapat diberikan kepada  negara-negara  yang  tidak  meratifikasi  konvensi  ILO  (Mita  Noveria,  2021).  Konvensi harus diratifikasi seluruhnya oleh negara anggota.
Berkaitan dengan Konvensi ILO, maka yang harus dilakukan oleh negara anggota adalah mengadopsi  konvensi-konvensi  ILO  tersebut  untuk  selanjutnya  mengaturnya  ke  dalam  sistem hukum  nasional  masing-masing  negara.  Selanjutnya  ILO  akan  melaksanakan  pemantauan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan baik dari unsur pemerintah, pengusaha, atau asosiasi pekerja/buruh  apabila  koneksi  tidak  dijalankan,  untuk  selanjutnya  dilaksanakan  mekanisme negosiasi  antara  negara  dalam  forum Conference  Committee ILO.  Dengan  diratifikasinya konvensi  dasar  ILO  oleh  Indonesia,  maka  terbentuk  norma  baru  dalam  hukum  Indonesia. Selanjutnya Indonesia, hal. 2. wajib melaksanakan semua norma yang terdapat dalam konvensi- konvensi tersebut. Di Indonesia, konvensi internasional diratifikasi dalam bentuk undang-undang (UU). Sedangkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh ILO, tidak dimaksudkan untuk diratifikasi, dan mengikat, hanya sebagai petunjuk untuk kegiatan nasional dan aplikasi dari konvensi ILO.
Lebih spesifik lagi, Konvensi ILO pertama yang mengatur tentang hak untuk berorganisasi adalah Konvensi tentang Hak untuk Berserikat (Pertanian), tahun 1921 (Konvensi No. 11). Pada tahun 1947 ditetapkan Konvensi No. 84 tentang Hak untuk Berserikat (Wilayah-wilayah bukan Metropolitan). Sementara konvensi yang mengatur tentang kebebasan untuk berserikat ditetapkan pada tahun 1948 yaitu Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk  Berorganisasi  (Konvensi  ILO  No.  87)  dan,  diikuti  Konvensi  tentang  Hak  untuk Berorganisasi  dan  Perundingan  Bersama  (Konvensi  ILO  No.  98),  yang  secara  bersama-sama membentuk instrumen-instrumen dasar yang mengatur tentang kebebasan berserikat.
Negara  Indonesia  sebagai  menjadi  anggota  Perserikatan  Bangsa-  Bangsa  dan  sekaligus anggota  ILO,  maka  konsekuensinya  adalah  bahwa  Indonesia  harus  mengimplementasikan berbagai konvensi ILO tersebut dalam sistem hukum nasional Indonesia, termasuk di dalamnya Konvensi  ILO  mengenai  prinsip-prinsip  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi pekerja/buruh.  Dalam  konteks  inilah  kajian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  implementasi Konvensi  ILO  mengenai  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi  pekerja/buruh  ke  dalam hukum nasional Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris. Istilah “pendekatan” adalah sesuatu yang dekat atau dekat (tindakan, usaha). Pendekatan yuridis yang ditempuh dalam penelitian  ini  adalah  dengan  menerapkan  peraturan  perundang-undangan.  Pendekatan  empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat
serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  hukum  dalam  masyarakat.  Sedangkan metode empiris adalah salah satu yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat.  Hukum  dan  masyarakat  berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  memengaruhi pelaksanaan  hukum  dalam  masyarakat.  Analisis  mengacu  pada  pengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pada materi dan penerapannya peraturan ketenagakerjaan dalam konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Setiap penelitian ilmiah membutuhkan data untuk memecahkan suatu masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang mendasari kesimpulan penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif terhadap bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk sampai pada suatu kesimpulan  akhir  yang  dapat  dijelaskan  secara  objektif  merupakan  jawaban  atas  pertanyaan- pertanyaan yang disajikan dalam penelitian ini.
Analisis mengacu pada pengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pada materi dan penerapannya peraturan ketenagakerjaan dalam konvensi ILO yang telah diratifikasi  oleh  pemerintah  Indonesia.  Setiap  penelitian  ilmiah  membutuhkan  data  untuk memecahkan suatu masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang mendasari kesimpulan penelitian ini adalah kualitatif. Analisis kualitatif terhadap bahan hukum yang disusun secara sistematis untuk sampai pada suatu kesimpulan akhir yang dapat dijelaskan secara objektif merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

## Analisis dan Pembahasan Konvensi ILO mengenai Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh
Menurut  J.G.  Starke  Hukum  Internasional  adalah  keseluruhan  hukum  yang  untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah- kaidah dalam mengatur perilaku subjek hukum  internasional.  Selanjutnya  di  dalam  prinsip-prinsip  yang  mengatur  subjek  hukum internasional, negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain. Dalam hukum internasional diatur tentang perjanjian internasional dan keberadaan organisasi internasional. Selanjutnya perjanjian internasional dalam tulisan ini memfokuskan pada analisis dan pembahasan terhadap konvensi ILO tentang kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh, dimana harus dituang ke dalam hukum nasional tiap tiap negara anggota, termasuk Indonesia.
Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa Konvensi ILO yang mengatur kebebasan untuk berserikat adalah Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berorganisasi (Konvensi ILO No. 87) dan Konvensi tentang Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan  Bersama  (Konvensi  ILO  No.  98).  Substansi  Konvensi  ILO  tentang  Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi 1948 (Konvensi No. 87), yaitu:
Menjamin  semua  pekerja  dan  pengusaha  tanpa  perbedaan  apapun  dan  tanpa  izin sebelumnya, hak untuk membentuk dan mengikuti organisasi pilihannya sendiri. Organisasi ini harus  memiliki  hak  untuk  membuat  konstitusi  dan  peraturannya  sendiri,  memilih  wakil- wakilnya  dengan  kebebasan  penuh,  mengatur  administrasi  dan  kegiatannya,  serta  menyusun program-programnya,  tanpa  campur  tangan  oleh  pemerintah.  Organisasi  ini  tidak  dapat dibubarkan  atau  dibekukan  oleh  pemerintah,  organisasi  ini  harus  mempunyai  hak  untuk membentuk federasi dan konfederasi, dan berafiliasi dengan organisasi internasional pekerja dan pengusaha. Hal yang sama berlaku untuk federasi dan konfederasi.
Sedangkan substansi Konvensi ILO tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Kolektif 1949 (Konvensi ILO No. 98) melengkapi Konvensi ILO 1948 (Konvensi ILO No. 87), lebih diarahkan  pada  masalah  hubungan-hubungan  antara  pengusaha  dan  pekerja.  Konvensi  ini melindungi  pekerja  terhadap  tindakan  diskriminasi  anti  serikat  pekerja/serikat  buruh  dalam
Bambang Setiawan 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Dahlia Dwi Apriani 3 , Ferdinand Pusriansyah 4 dan  Santoso 5
hubungannya  dengan  pekerjaan,  dan  khususnya  mempersyaratkan  agar  organisasi  pekerja mendapatkan perlindungan cukup terhadap campur tangan pengusaha.
Selanjutnya  Rekomendasi  ILO  mengenai  kebebasan  berserikat  dan  hak  berorganisasi pekerja/buruh adalah Rekomendasi No. 91, Rekomendasi No. 92, dan Rekomendasi No. 163. Rekomendasi  ILO  No.  91  adalah  Rekomendasi  tentang  Kesepakatan-Kesepakatan  Bersama tahun  1951.  Isi  dari  Rekomendasi  tersebut  mengatur  cara-cara  perundingan  secara  bersama, penyusunan  Perjanjian  Kerja  Bersama/Kesepakatan  Kerja  Bersama.  Sedangkankan Rekomendasi ILO No. 92 tentang Konsiliasi dan Arbitrase secara Sukarela tahun 1951 berisi cara melaksanakan konsiliasi dan mekanisme arbitrase dalam pelaksanaan perundingan antara serikat  pekerja/serikat  buruh  dengan  pengusaha,  termasuk  pelaksanaan  hak  mogok.  Terakhir Rekomendasi ILO Nomor 163 tentang perundingan bersama secara sukarela.
ILO juga telah menetapkan Resolusi terkait kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh,  diantaranya  Resolusi  ILO  tahun  1952  mengenai  independensi  gerakan  serikat pekerja/serikat  buruh,  dan  terakhir  Resolusi  ILO  tahun  1970  tentang  hak-hak  Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Terkait dengan Resolusi tahun 1952 meletakkan sejumlah prinsip dasar atau asas yang terkait dengan hubungan-hubungan antara organisasi-organisasi pekerja/buruh, pemerintah  dan  partai-partai  politik.  Resolusi  ini  menyatakan  bahwa  penting  bagi  gerakan serikat  pekerja/serikat  buruh  di  setiap  negara  untuk  menjaga  kebebasan  dan  independensi sehingga dapat menjalankan misi ekonomi dan sosial, terlepas dari perubahan-perubahan politik. Sedangkan Resolusi ILO tahun 1970 mengakui bahwa hak-hak yang diberikan kepada organisasi serikat pekerja/serikat buruh dan pemberi kerja harus berdasarkan pada penghormatan terhadap kebebasan-kebebasan sipil dan politik yang telah dicantumkan secara khusus di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Implementasi  Konvensi  ILO  tentang  Kebebasan  Berserikat  dan  Hak  Berorganisasi Pekerja/Buruh dalam Hukum Nasional Indonesia
Sebagai  organisasi  internasional  di  bawah  PBB,  maka  ILO  memiliki  kewenangan membuat  peraturan  dalam  bentuk  konvensi,  rekomendasi  dan/atau  resolusi.  Hal  itu dimaksudkan untuk menerapkan standar ketenagakerjaan di seluruh dunia, memberikan posisi yang sama antar negara dengan meminimalisir kesenjangan sosial yang secara faktual terjadi pada tiap-tiap negara anggota. Untuk itu ILO mempunyai instrumen promosi dan tugas spesifik. Instrumen promosi difungsikan pada semua bentuk umum instrumen ILO, yang bertujuan untuk mendesak setiap negara menjalankan instrumen ILO atas dasar HAM ( human rights ). Instrumen tugas  spesifik  ditujukan  khusus  untuk  lembaga  legislatif  setiap  negara  yang  langsung  terikat dengan instrumen ILO. Instrumen ILO walaupun tidak memiliki kewajiban untuk diratifikasi, tetapi  tetap  bersifat  berlaku  universal.  Beberapa  negara  dalam  hukum  nasional  menolak memberlakukan instrumen ILO, maka negara yang bersangkutan tetap menjadi pelaksana dari setiap  instrumen  dan  menerapkan  norma-norma  yang  terdapat  di  instrumen  terhadap  hukum nasional.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka konvensi-konvensi ILO merupakan perjanjian internasional,  sehingga  Indonesia  sebagai  anggota  ILO  terikat  untuk  melaksanakan  semua ketentuan  dalam  konvensi  tersebut,  mengatur  lebih  lanjut  dalam  sistem  hukum  nasional Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian.
Internasional, diberikan rumusan tentang organisasi internasional yaitu adalah  “Organisasi  antar  pemerintah  yang  diakui  sebagai  subjek  hukum  internasional  dan mempunyai  kapasitas  untuk  membuat  perjanjian  internasional”.  Selanjutnya  dalam  Pasal  4 Undang- undang Nomor 24 Tahun 2000, disebutkan bahwa, “Pemerintah Republik Indonesia berhak  membuat  perjanjian  internasional  dengan  organisasi  internasional,  dengan menjalankannya  dengan  itikad  baik”.  Prinsip  dasar  yang  harus  diingat,  bahwa  konvensi bukanlah  perjanjian  bilateral.  Konvensi  merupakan  perjanjian  internasional.  Konsekuensinya suatu  perjanjian  internasional  akan  mengikat  secara  nasional  apabila  sudah  mendapatkan pengesahan. Dalam hal ini setiap negara memiliki prosedur pengesahan perjanjian internasional, sesuai dengan hukum nasional negara tersebut..
Negara  Indonesia,  pengesahan  perjanjian  internasional  dilakukan  menurut  berdasarkan Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional.  Ketentuan  yang dirumuskan  dalam  Pasal  10  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  menyebutkan  bahwa, “Pengesahan  perjanjian  internasional  dilakukan  dengan  bentuk  Undang-  undang  apabila berkenaan dengan:
a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara
b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia
c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara
d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup
e. Pembentukan kaidah hukum baru
f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Selanjutnya  di  dalam  penjelasan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang Perjanjian  Internasional,  disebutkan  bahwa  “Bentuk  pengesahan  terbagi  menjadi  empat kategori, yakni:
a. Ratifikasi  ( ratification )  apabila  negara  yang  akan  mengesahkan  suatu  perjanjian  turut menandatangani naskah perjanjian
b. Aksesi  ( accesion )  apabila  negara  yang  akan  mengesahkan  suatu  perjanjian  internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian
c. Penerimaan  ( acceptance )  dan  penyetujuan  ( approval )  adalah  pernyataan  menerima  atau menyetujui  dari  negara-negara  pihak  pada  suatu  perjanjian  internasional  atas  perubahan perjanjian  internasional  tersebut.  Selain  itu,  juga  terdapat  perjanjian-  perjanjian internasional  yang  tidak  memerlukan  pengesahan  dan  langsung  berlaku  setelah penandatanganan.
Berdasarkan  dalam  praktik,  instrumen  hukum  ILO  yaitu  Konvensi  tentang  Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berorganisasi (Konvensi No. 87) dan Konvensi tentang Hak untuk Berorganisasi dan Perundingan Bersama (Konvensi No. 98), oleh Indonesia diratifikasi menjadi hukum nasional tidak hanya berbentuk Undang-undang, namun juga dalam bentuk Keputusan Presiden:
a. Undang-undang  Nomor  18  Tahun  1956  tentang  Persetujuan  Konvensi  Organisasi Perburuhan  Internasional  (ILO)  No.  98  mengenai  Dasar-dasar  dari  Hak  Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama.
b. Kepres  Nomor  83  Tahun  1998  tentang  Pengesahan  Konvensi  ILO  Nomor  87  Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi.
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak  Untuk  Berorganisasi  dalam  bentuk  Keputusan  Presiden  pada  dasarnya  tidak  mengubah kekuatan norma yang terkandung dalam Keputusan Presiden tersebut. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban bentuk pengesahan terhadap perjanjian internasional harus berupa UU. Namun untuk menghindari polemik, maka semua instrumen hukum internasional yang akan disahkan setelah  berlakunya  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional, akan diratifikasi dalam bentuk Undang-undang (UU).
Berdasarkan  dalam  perkembangannya,  meskipun  tidak  ada  kewajiban  seperti  halnya kalaua itu merupakan Konvensi, Indonesia merespon lebih jauh terhadap beberapa Rekomendasi dan Resolusi ILO tentang kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh dengan cara melakukan  transplantasi  hukum  substansi  hukum (legal  substance) Rekomendasi  tentang Kesepakatan-Kesepakatan Bersama tahun 1951 (Rekomendasi No. 91), Rekomendasi tentang Konsiliasi  dan  Arbitrase  secara  Sukarela  tahun  1951  (Reomendasi  No.  92),  Rekomendasi (Rekomendasi No. 163), Resolusi tahun 1952 tentang Independensi dari Gerakan Serikat Buruh, Resolusi tahun 1970 tentang Hak-hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan hubungannya dengan Kebebasan Sipil. Transplantasi hukum dilakukan dengan mengatur ketentuan yang ada dalam Rekomendasi  dan/atau  Resolusi  ILO  dalam  pasal-pasal  Undang-undang  yang  diundangkan pasca  Reformasi  Politik  1998,  yaitu  Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2000  tentang  Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Bambang Setiawan 1 , Fadjrin Wira Perdana 2 , Dahlia Dwi Apriani 3 , Ferdinand Pusriansyah 4 dan  Santoso 5
terakhir  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial.  Dalam  konteks  ini,  menegaskan  bahwa  Reformasi  Politik  1998  memberikan kontribusi  bagi  Indonesia  dimilikinya  instrumen  hukum  nasional  yang  lengkap  dan komprehensif tentang prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh.
Pengesahan Konvensi ILO Nomor 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak  Untuk  Berorganisasi  dalam  bentuk  Keputusan  Presiden  pada  dasarnya  tidak  mengubah kekuatan norma yang terkandung dalam Keputusan Presiden tersebut. Dengan kata lain, tidak ada kewajiban bentuk pengesahan terhadap perjanjian internasional harus berupa UU. Namun untuk menghindari polemik, maka semua instrumen hukum internasional yang akan disahkan setelah  berlakunya  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perjanjian  Internasional, akan diratifikasi dalam bentuk Undang-undang (UU).
Berdasarkan  dalam  perkembangannya,  meskipun  tidak  ada  kewajiban  seperti  halnya kalaua itu merupakan Konvensi, Indonesia merespon lebih jauh terhadap beberapa Rekomendasi dan Resolusi ILO tentang kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja/buruh dengan cara melakukan  transplantasi  hukum  substansi  hukum (legal  substance) Rekomendasi  tentang Kesepakatan-Kesepakatan Bersama tahun 1951 (Rekomendasi No. 91), Rekomendasi tentang Konsiliasi  dan  Arbitrase  secara  Sukarela  tahun  1951  (Reomendasi  No.  92),  Rekomendasi (Rekomendasi No. 163), Resolusi tahun 1952 tentang Independensi dari Gerakan Serikat Buruh, Resolusi tahun 1970 tentang Hak-hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan hubungannya dengan Kebebasan Sipil.  Transplantasi hukum dilakukan dengan mengatur ketentuan yang ada dalam rekomendasi atau resolusi ILO dalam pasal-pasal Undang-undang diundangkan pasca reformasi politik  1998  (Buana,  2021),  yaitu  undang-undang  Nomor  21  Tahun  200  tentang  serikat Pekerja/serikat  buruh,  Undang-undang    Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  dan terakhir  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial. Dalam konteks ini, menegaskan bahwa reformasi politik 1998 memberikan kontribusi bagi Indonesia dimiliknya instrumen hukum nasional yang lengkap dan komprehensif tentang prinsip kebebasan berserikat dan hak berorganisasi pekerja atau buruh.

## Kesimpulan
Implementasi  instrumen  internasional  prinsip-prinsip  kebebasan  berserikat  dan  hak berorganisasi pekerja/buruh yang diatur dalam Konvensi, Rekomendasi dan Resolusi ILO telah menjadi  bagian  sistem  hukum  nasional  Indonesia,  yang  bentuk  pengesahannya  dilaksanakan melalui ratifikasi Konvensi tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak untuk Berorganisasi  (Konvensi  No.  87)  dan  Konvensi  tentang  Hak  untuk  Berorganisasi  dan Perundingan  Bersama  (Konvensi  No.  98),  dan/atau  melalui  transplantasi  hukum  terhadap Rekomendasi tentang Kesepakatan-Kesepakatan Bersama tahun 1951 (Rekomendasi No. 91), Rekomendasi tentang Konsiliasi dan Arbitrase secara Sukarela tahun 1951 (Reomendasi No. 92),  Rekomendasi  (Rekomendasi  No.  163),  Resolusi  tahun  1952  tentang  Independensi  dari Gerakan Serikat Buruh, Resolusi tahun 1970 tentang Hak-hak Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan hubungannya dengan Kebebasan Sipil.

## Bibliografi
Akbar,  Asep  Opik.  (2021).  Universalisme  Minimum  Nilai-Nilai  HAM  Menuju  Universalisme Pluralis dalam Islam. Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan , 12 (1), 139– 181.
Anwar, Ahmad Syaifudin. (2021). Kebijkan Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid 19  Prespektif  Hukum  Ketenagakerjaan. Supremasi  Hukum:  Jurnal  Kajian  Ilmu  Hukum , 9 (2).
Commune,  Jurnal  Hukum  Bisnis  Bonum.  (2021). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Cuti Pekerja Perempuan Hamil (Studi Pada Perusahaan Es Krim di Bekasi) . Fauzia,  Fika,  Virantika,  Adinda,  &  Firmansyah,  Gerry.  (2021).  Langkah  langkah  Strategis Pemenuhan  Kebutuhan  SDM  Talenta  Digital  di  Lingkungan  Pemerintahan  Indonesia. Proceeding KONIK (Konferensi Nasional Ilmu Komputer) , 5 , 39–46. Herlin Wijayati, S. H. (2022a). Hukum Kewarganegaraan & Keimigrasian . Media Nusa Creative (MNC Publishing).
Herlin Wijayati, S. H. (2022b). Hukum Kewarganegaraan & Keimigrasian . Media Nusa Creative (MNC Publishing).
Jaelani, Juhri, Syahidin, Syahidin, & Sumarna, Elan. (2021). Islam and Women’s Involvement in Education  (Abu  Syuqqah  Thought  Study  in  Taḥrīr  al-Mar’ah  Fī  ‘Aṣr  al-Risālah). Jurnal Kajian Peradaban Islam , 4 (2), 99–110. Mita Noveria, D. K. K. (2021). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Ningsih, Tuty, Sibuea, Ishman L., & Nugroho, Aditya Yusup. (2021). Kajian Penerapan Sistem Sustainable Palm Oil (RSPO-ISPO) Secara Terintegrasi di PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk. Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP) 2021 , 2 (1), 283–293.
Priambudi,  Zaki,  &  Oktavia,  Avina  Nakita.  (2021). FK2H  Law  Review  2021:  Dinamika Perkembangan  Hukum  HAM,  Hukum  Internasional,  dan  Pembangunan  Hukum  di Indonesia . UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember. Rahman  Amin,  S.  H.  (2021). Hukum  Perlindungan  Anak  Dan  Perempuan  Di  Indonesia . Deepublish.
Rasad,  Fauziah.  (2021).  Perubahan  Pidana  Mati  Menjadi  Pidana  Penjara  Melalui  Pemidanaan Secara Alternatif. Jurnal HAM , 12 , 141–163. Rato,  Dominikus.  (2021). Dasar-dasar  Ilmu  Hukum:  Memahami  Hukum  Sejak  Dini .  Prenada Media.
Sanny, Honing, Pieris, John, & Foekh, Daniel Yusmic P. (2021). Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Pancasila. To-Ra , 142–156.
Sipayung,  Parlin  Dony,  Manullang,  Sardjana  Orba,  Gelong,  Hendrik  Ruben,  Nasrin,  Nasrin, Hijriani,  Hijriani,  Anggusti,  Martono,  &  Faried,  Annisa  Ilmi.  (2022). Hukum Ketenagakerjaan . Yayasan Kita Menulis.