Adaara, Vol. 10, No. 2, Agustus 2020

## PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA PEMBIAYAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER KEAGAMAAN DI MADRASAH ALIYAH PARADIGMA PALEMBANG
1 Nazarudin, 2 Kris Setyaningsih, 3 Masayu Nadya Ardelya Kesumah
1 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri KM.3,5 Palembang Sumatera Selatan, 30126 Indonesia email: nazarudin_uin@radenfatah.ac.id
2 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang email: krissetyaningsi_uin@radenfatah.ac.id
3 Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang email: 3 msynadyaakesuma@yahoo.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  application  of  the  principle  of  accountability  in  the financing of religious extracurricular activities in the Madrasah Aliyah Paradigma Palembang and the  factors  that  support  and  inhibit  the  application  of  the  principle  of  accountability  in  the financing  of  religious  extracurricular  activities  in  the  Madrasah  Aliyah  Paradigma  Palembang. This type of research is field research with a descriptive qualitative approach. The informants of this  research  are  the  madrasa  head,  Madrasa  deputy  head,  madrasa  treasurer  and  religious extracurricular  adviser.  The  data  collection  tools  used  were  interviews,  observation  and documentation study. After the data is collected then it is analyzed using the Milies and Huberman approach.  Activities  in  data  analysis  in  this  approach  are:  data  reduction,  data  display,  and conclusion drawing / verification. Based on the results of research and discussion, conclusions can be  drawn,  namely:  Application  of  the  Principle  of  Accountability  in  Financing  Religious Extracurricular  Activities  in  Madrasah  Aliyah  Paradigma  Palembang  has  been  going  well.  It  is clear  that  transparency  of  education  providers  is  open  to  receiving  input  and  including  various components  in  budget  management.  Meet  clear  performance  standards  in  every  activity  that  can serve  as  benchmarks  in  carrying  out  duties,  functions  and  authority  with  a  full  sense  of responsibility.  Participation  from  all  parties  to  create  a  conducive  atmosphere  for  each  other. Factors  supporting  the  application  of  the  principle  of  accountability  are  setting  clear  goals  and objectives.  Solid  institutional  structure.  Establish  a  clear  and  directed  policy.  Planning  that  is realistic,  detailed  and  in  accordance  with  needs.  The  inhibiting  factors  are  the  limitations  of research  in  obtaining  other  supporting  data  sources  regarding  the  financing  of  extracurricular activities  such  as  evidence  of  financial  allocation  /  expenditure  transactions  and  accountability reports.
Keywords : Accountability Principles, Funding and Extracurricular Activities for religious

## PENDAHULUAN
Manajemen  pembiayaan  pendidikan  merupakan  segenap  kegiatan  yang  berkenaan dengan  penataan  sumber,  penggunaan,  dan  pertanggungjawaban  dana  pendidikan dilembaga  pendidikan.  Pembiayaan  pendidikan  adalah  faktor  penting  dalam  menjamin mutu  dan  kualitas  proses  pendidikan.  Meskipun  pembiayaan  pendidikan  bukan  satu satunya  faktor keberhasilan,  tanpa adanya pembiayaan  yang mencukupi  maka pendidikan
yang berkualitas hanya ada dalam angan-angan. 1 Biaya pendidikan merupakan komponen masukan  instrumental  (instrument  input)  yang  sangat  penting  dalam  menyiapkan  SDM melalui penyelenggaraan pendidikan disekolah. 2
Biaya (cost) dalam  pengertian  ini  memiliki  cakupan  yang  luas,  yakni  semua  jenis pengeluaran  yang  berkenaan  dengan  penyelenggaran  pendidikan  baik  dalam  bentuk  uang maupun  barang  dan  tenaga. 3 Biaya  merupakan  suatu  unsur  yang  menentukan  dalam mekanismen  pengaanggaran,  penentuan  biaya  akan  mempengaruhi  tingkat  efisiensi  dan efektifitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. 4
Biaya  pendidikan  merupakan  salah  satu  komponen  masukan  instrumental (instrumental  input)  yang  sangat  penting  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah. Biaya  pendidikan  memiliki  peranan  yang  sangat  menentukan.  Hampir  tidak  ada  upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan disekolah tidak berjalan.
Dari  definisi  di  atas  pembiayaan  pendidikan  dapat  diartikan  sebagai  keseluruhan pengeluaran yang harus dikeluarkan seorang siswa sebelum mengikuti proses pendidikan.
Secara  konseptual,  besarnya  biaya  yang  digunakan  dan  kemampuan  dalam penyediaan  anggaran  merupakan  petunjuk  kelayakan (feasibility) sebuah  institusi persekolahan.  Institusi pendidikan dan pelatihan  harus mampu menggaransi  bahwa setiap item  kegiatan  yang  akan  dilakukan  dan  didukung  oleh  kemampuan  financial  yang memadai. Menurut danim, pembiayaan pendidikan mencakup  aspek antara lain: 5
1) Pembelajaran  Capital  ( capital  expenditures ),  adalah  pengeluaran  lembaga  pendidikan untuk mendapatkan asset-aset yang dibutuhkan seperti: tanah, bangunan atau peralatan- peralatan berat yang bersifat mayor lainnya.
2) Pembelajaran  rutin (current  expenditures ),  adalah  pengeluaran  lembaga  pendidikan yang  berlangsung  secara  kontinu  dan  bersifat  berulang-ulang  untuk  memperlancar operasi program akademik dan non akademik.
3) Pembelajaran  pendidikan (educational  expenditures )  merupakan  bagian  dari pembelajaran pendidikan dan pembelajaran umum dari lembaga pendidikan yang terkait
1 Mulyono, Konsep Pembiayaan Pendidikan (Ar-Ruzz Media, 2010).
2 Ibid.
3 Dedi  Supriadi,  “Satuan  Biaya  Pendidikan  Dasar  Dan  Menengah,  Bandung:  PT,” Remaja  Rusda Karya (2004).
4 Syaiful  Sagala,  “Manajemen  Berbasis  Sekolah  Dan  Masyarakat,” Strategi  Memenangkan Persaingan Mutu (Jakarta: Rakasta Samasta) (2004).
5 Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep Matin, “Aplikasinya,” Jakarta Cet. I (2014).
Adaara, Vol. 10, No. 2, Agustus 2020
langsung dengan kepentingan pembelajaran dan kesejahteraan siswa.
4) Pembelajaran  pendidikan  dan  umum (educational  and  general  expenditures), merupakan  pembelajaran  rutin  lembaga  pendidikan  yang  bersifat  mendukung  kegiatan pendidikan  dan  pembelajaran  penelitian  dan  pengembangan,  penelitian-penelitian teroraganisasi serta pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarlan  pendapat  di  atas  dapat  dikemukakan  bahwa  pembiayaan  dalam  suatu pendidikan  sangat  penting,  agar  tercapainya  proses  pembelajaran  yang  inovatif,  kreatif, aktif  dan  efektif  serta  menyenangkan  bagi  murid  dan  guru.  Dengan  biaya  yang  memadai serta  mendukung  proses  belajar  mengajar  akan  terselenggara  dengan  baik.  Murid  akan mendapakatkan  fasilitas  yang  memadai  begitu  pula  guru.  Dengan  pembiayaan  yang mendukung  semua  fasilitas  dan  sarana  prasarana  disekolah  mendukung  sarana pembelajaran dilembaga tersebut, seperti laboratorium, ketersediaan bahan ajar dan belajar, lingkungan  yang  bersih  dan  nyaman  dan  fasilitas-fasilitas  lain  yang  mendukung  proses belajar mengajar di sekolah.
Untuk kepentingan di atas pemerintah mengeluarkan Program Bantuan Operasional Sekolah  (BOS)  yang  dimulai  sejak  Juli  2005.  Program  Bantuan  Operasional  Sekolah merupakan  upaya  pemerintah  untuk  melaksanakan  amanat  dari  Undang-Undang  Dasar Negara RI tahun 1945 yang termuat dalam Pasal 31 ayat satu, dua, tiga dan empat. Ayat 1 berbunyi  “Setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  pendidikan”.  Ayat  2  “Setiap  warga negara  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah  wajib  membiayainya”.  Ayat  3 “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang- undang”. Ayat 4 “Negara memprioritaskan anggaran  pendidikan  sekurang  kurangnya  20%  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara  serta  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  untuk  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan  nasional.  Banyak  siswa  kurang  mampu  dalam  hal  biaya  untuk melanjutkan pendidikan, namun seringkali bantuan yang diberikan oleh pemerintah belum terlaksanakan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu  agar  program  dana  Bantuan  Operasional Sekolah  berjalan  dengan  efektif  dan  tepat  sasaran  maka  sekolah  atau  madrasah  wajib memberikan  laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  dana  secara  rutin  sesuai  dengan
waktu yang sudah ditentukan. Menurut Mulyasa, dalam implementasinya pertanggungjawaban dalam manajemen sekolah dilakukan setiap akhir tahun anggaran. 6 Dalam  sistem  Manajemen  Pembiayaan (keuangan),  pertanggungjawaban merupakan salah satu kegiatan sangat vital ini merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan  suatu  lembaga,  hal  ini  juga  berlaku  dalam  konteks  manajemen  keuangan pendidikan.  Sekolah  dan  atau  madrasah  dalam  manajemen  pembiayaan  juga  dituntut pertanggungjawabaan,  hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  dasarnya  yaitu  sekolah  dan  atau madrasah  merupakan  lembaga  sektor  publik  yang  pengelolaan  keuangannya  harus dipertanggunjawabkan  seakuntabel  mungkin  kepada  publik  yang  dalam  implementasinya pertanggungjawaban tersebut dilakukan setiap akhir tahun anggaran. 7
Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) itu sendiri merupakan proses pembuktian dan penentuan  bahwa  apa  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang  direncanakan,  hal  ini meliputi pertanggungjawaban penerimaan dana, penyimpanan dan pengeluaran dana sesuai dengan  perencanaan  (proposional),  atau  secara  lebih  rinci  bisa  ditegaskan  bahwa, pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan mencakup seluruh penerimaan hingga pengeluaran dana pendidikan yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan proses pendidikan apakah sesuai dengan perencanaan  yang telah dibuat dan sejauh mana tingkat pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Hal  ini  juga  sering  diistilahkan dengan proses evaluasi.
Prinsip  akuntabilitas  berarti  penggunanaan  dana  sekolah  yang  tersedia  sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana  dilakukan  oleh  pihak  sekolah  secara  bertanggungjawab  dan  harus  berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan serta peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban yang dilakukan tertuju pada masyarakat, orangtua siswa, dan pemerintah. Terdapat 3 pilar utama dalam membangun akuntabilitas yang baik antara lain:
1. Adanya transparansi para penyelenggara pendidikan, terbuka dalam menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam pengelolaan sekolah.
2. Adanya standar kinerja yang jelas di setiap institusi pendidikan yang bisa menjadi tolak ukur  dalam  melaksanakan  tugas,  fungsi,  dan  wewenang  dengan  penuh  rasa tanggungjawab.
3. Adanya  partisipasi  dari  semua  pihak  untuk  saling  menciptakan  suasana  yang  kondusif
6 E Mulyasa, “Manajemen Berbasis Sekolah, Cet,” V, Bandung: PT Remaja Rosda Karya (2003).
7 Ibid.
Adaara, Vol. 10, No. 2, Agustus 2020
agar  pelayanan  sekolah  kepada  masyarakat  sesuai  dengan  prosedur,  mudah,  cepat  dan murah. 8
Akuntabilitas (accountability) yaitu  berfungsinya  seluruh  komponen  penggerak jalannya  kegiatan  perusahaan,  sesuai  tugas  dan  kewenangannya  masing-masing. 9 Akuntabilitas  merupakan  kewajiban  untuk  memberikan  pertanggungjawaban  atau  untuk menjawab  dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan  seseorang/badan  hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 10
Sri  Minarti  menjelaskan  bahwa,  “Akuntabilitas  adalah  kondisi  seseorang  yang dinilai  oleh  orang  lain  karena  kualitas  performansinya  dalam  menyelesaikan  tugas  untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya”. 11
Mulyasa  mengemukakan  akuntabilitas  adalah,  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan  sekolah  dalam  implementasi  manajemen  berbasis  sekolah  dituntut  untuk memberikan  pertanggungjawaban  pada  setiap  akhir  anggaran  sekolah  dengan dikeluarkannya  dana  selama  tahun  anggaran.  Pertanggungjawaban  tersebut  dilaksanakan dalam  rapat  dewan  sekolah,  yang  diikuti  oleh  komponen  sekolah,  masyarakat,  dan pemerintah daerah. 12
Miriam  Budiarjo  dalam  Sutedi  menjelaskan  bahwa,  “Akuntabilitas  sebagai pertanggungjawaban  pihak  yang  diberi  mandat  untuk  memerintah  kepada  mereka  yang memberi mandat itu.” 13
Dari  beberapa  pemaparan  ahli  di  atas,  maka  dapat  dikemukakan  bahwa akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah  yang dapat dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  dibuat  dan  dilaporkan  kepada pemerintah, orang tua, dan masyarakat.
8 Arwildayanto  Arwildayanto,  Lamatenggo  Nina,  and  Tuna  Sumar  Warni,  “Manajemen  Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan” (Widya Padjadjaran, 2017).
9 Suherman  Toha, Penelitian  Masalah  Hukum  Tentang  Penerapan  Good  Corporate  Governance Pada  Dunia  Usaha (Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  RI, 2007).
10 Edy Sukarno, “Sistem Pengendalian Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis,” Jakarta: Gramedia Pustaka Umum (2002).
11 Sri Minarti, “Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri,” Yogyakarta: Ar-Ruzz Media (2011).
12 Mulyasa, “Manajemen Berbasis Sekolah, Cet.”
13 Adrian  Sutedi, Implikasi  Hukum  Atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah  Dalam  Kerangka  Otonomi Daerah (Sinar Grafika, 2009).
Salah satu lembaga pendidikan yang tetap eksis berkat dana BOS adalah Madrasah Aliyah Paradigma. Sebagai  lembaga pendidikan  yang mendukung program  sekolah gratis dana BOS menjadi satu-satunyo sumber pendanaan di madrasah ini. Pertanyaannya adalah apakah  sekolah  kecil  yang  hanya  memiliki  3  (tiga)  rombongan  belajar  ini  dapat melaksanakan  kegiatan  belajar  mengajarnya  termasuk  kegiatan  kstrakurikulier  sesuai dengan prosedur yang ada. Kemudian bagaimanakah penerapan prinsip akuntabilitas pada pembiayaan  kegiatan  ekstrakulikuler  keagamaan  di  Madrasah  Aliyah  Paradigma Palembang dan faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan prinsip akuntabilitas  pada  pembiayaan  kegiatan  ekstrakulikuler  keagamaan  di  Madrasah  Aliyah Paradigma Palembang.
Penelitian  ini  dilakukan  berangkat  dari  keinginan  menjawab  pertanyaan- pertanyuaan  di  atas  secara  objektif    dengan  harapan  dapat  menjadi  bahan  pertimbangan bagi  kepala  sekolah,  guru,  pemerintah  dan  instansi  yang  terkait  dalam  merencanakan pembiayaan pendidikan.

## METODE
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Madrasah  Aliyah  Paradigma  Palembang  tahun ajaran 2019/2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan  deskriptif  akualitatif.  Informan  penelitian  ini  adalah  kepala  madrasah, bendahara  madrasah  dan  pembina  ekstra  kurikuler  keagamaan.  Adapun  alat  pengumpul data  yang  digunakan  adalah  wawancara,  observasi  dan  studi  dokumentasi.  Setelah  data terkumpul  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan  Milies  and  Huberman. Aktivitas  dalam  analisis  data  dalam  pendekatan  ini  adalah: data  reduction,  data  display, dan conclusion drawing/verification. 14

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prinsip Akuntabilitas
Prinsip  akuntabilitas  yang  pertama  yang  harus  dipenuhi  oleh  sekolah/madrasah adalah  proses  pembuatan  keputusan  itu  sendiri.m  Pembuatan  sebuah  keputusan  harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi  setiap warga yang membutuhkan. Madrasah Aliyah Paradigma  dalam  menentukan  sasaran  yang  ditetapkan  diperoleh  berdasarkan  analisis SWOT dan analisis kebutuhan pendidikan saat ini dan satu tahun kedepan”.  Hal tersebut
14 Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan:(Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R  &  D) (Alfabeta, 2008).
Adaara, Vol. 10, No. 2, Agustus 2020
dilakukan  sekolah  untuk  menentukan  skala  prioritas  program/kegiatan  sehingga perencanaan  sesuai  dengan  hasil  pelaksanaan  dan  sebagai  bahan  evaluasi  yang  dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Kemudian untuk menetapkan program atau kegiatan prioritas yang perlu dilaksanakan diambil berdasarkan rapat dewan guru.
Prinsip akuntabilitas yang kedua yang harus dipenuhi oleh sekolah/madrasah adalah pembuatan  keputusan  memenuhi  standar  etika  dan  nilai-nilai  yang  berlaku.  Tujuan akuntabilitas  adalah  dapat  menentukan  sasaran  yang  tepat,  memanfaatkan  pengelolaan dana selektif mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan atas tujuan dari program tersebut. Di MA Paradigma dalam menentukan anggaran disesuaikan dengan tujuan kegiatan  yang akan  dilaksanakan.  Pengunaan  anggaran  kegiatan  ekstrakurikuler  harus  sesuai  dengan rencana (RKAS) yang telah dibuat sebelumnya.
Prinsip  akuntabilitas  yang  ketiga  yang  harus  dipenuhi  oleh  sekolah/madrasah adalah adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil dan sudah sesuai dengan visi, misi organisasi, serta standar yang berlaku.
Rencana  kegiatan  dana  anggaran  sekolah  (RKAS)  dibuat  sesuai  dengan  visi,  misi sekolah yang ada. Terkait dengan pembuatan anggaran yang disesuaikan dengan visi, misi sekolah. Salah satu point misi MA Paradigma adlah mengembangkan kecerdasan spiritual. Adanya  anggaran  untuk  meningkatkan  kualitas  baca  al-qur’an  siswa,  anggaran  pelatihan al-qur’an  untuk  guru.  Dan  menciptakan  siswa  berwawasan  internasional  dengan  adanya anggaran untuk pembelajaran Bahasa inggris, pelatihan, penggunaan buku, dan media yang mendukung semuanya untuk memenuhi misi ini.
Senada dengan pernyataan di atas, wakil kepala bidang kurikulum juga mengatakan bahwa  MA  Paradigma  terkait  dengan  pembuatan  anggaran  kegiatan  ekstrakurikuler disesuaikan dengan visi, misi sekolah. contohnya, membentuk akhlak yang baik, anggaran kegiatan  ekstrakurikuler  yang  dikeluarkan  harus  mendukung  sesuai  dengan  kebutuhan ekstrakurikuler  dan  media  belajarnya.  Setiap  kegiatan  mengacu  pada  visi,  misi  sekolah. Contohnya  saja,  visi  cerdas  dan  berakhlak  mulia,  maka  dari  itu  dibuatlah  kegiataan keagamaan seperti pesantren Ramadhan.
Dari  pemaparan  kepala  sekolah,  wakil  kurikulum  dan  bendahara  sekolah  dapat disimpulkan  bahwa  MA  Paradigma  membuat  rencana  kegiatan  berdasarkan  visi  dan  misi yang  telah  dibuat  oleh  sekolah.  MA  Paradigma  telah  menerapkan  prinsip  akuntabilitas dalam  mengelolaan  keuangan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  setiap  program  kegiatan
sekolah yang dilaksanakan, selalu mengarah kepada visi dan misi sekolah. Sehingga setiap program yang dilaksanakan, memiliki manfaat untuk siswa dan anggaran yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien.
Dokumentasi  dan  informasi  dalam  pengelolaan  anggaran  disekolah  sudah diterapkan  oleh  MA  Paradigma    yaitu  dengan  adanya  pembuatan  RKAS  dalam perencanaan  anggaran  sekolah,  pembuatan  proposal  anggaran  kegiatan,  laporan pertanggungjawaban  kegiatan  yang  disertai  dengan  bukti  fisik.  Sasaran  kebijakan  dalam pengelolaan  keuangan  di  sekolah  sangat  penting,  yaitu  untuk  menetapkan  tujuan  dan  hal yang  paling  penting  untuk  dilaksanakan.  Setelah  penetapan  sasaran  kebijakan  tercapai, maka  sekolah  harus  menilai  kebijakan  tersebut  apakah  sudah  sesuai  dengan  hasil  yang diharapakn. Tolak ukur dalam menilai sasaran kebijakan anggaran di MA Pardigma, yaitu dengan melihat anggaran yang disampaikan oleh sekolah MA Paradigma.
Prinsip  akuntabilitas  memberikan  pertanggungjawaban  yang  harus  disampaikan oleh  para  pemangku  kepentingan.  Segala  kebijakan  dan  informasi  dalam  kebijakan pengelolaan  keuangan  dana  kegiatan  ekstrakurikuler,  MA  Paradigma  melakukan penyebaran informasi melalui surat yang diberikan kepada orangtua siswa.
Prinsip  akuntabilitas  yang  keempat  yang  harus  dipenuhi  oleh  sekolah/madrasah adalah  adanya  mekanisme  untuk  menjamin  bahwa  standar  telah  terpenuhi  dengan konsekuensi pertanggungjawaban, jika standar tersebut tidak terpenuhi.
Dari hasil informasi mengenai kebijakan pengelolaan keuangan disekolah, tentunya ada  saja  hal  yang  menjadi  keluhan  atau  permasalahan  yang  dirasakan  oleh  pemangku kepentingan,  sekolah  harus  dapat  menampung  dan  memberikan  solusi  dari  setiap permasalahan  yang terjadi.  Hal tersebut di jelaskan oleh wakil kurikulum sekolah, bahwa adanya pengaduan dari guru ataupun orangtua siswa disampaikan dan diselesaikan dalam rapat  serta  mencara  solusi.  “Di  MA  Paradigma  mekanisme  pengaduan  masyarakat dilakukan dengan cara disampaikan kepada Kepala Sekolah melalui rapat”.
Prinsip  akuntabilitas  yang  kelima  yang  harus  dipenuhi  oleh  sekolah/madrasah adalah konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
Di  MA  Paradigma  melakukan  program  dan  kegiatan  sesuai  dengan  yang direncanakan,  tidak  ada  realisasi  yang  tidak  sesuai  program  yang  telah  direncanakan. Dengan demikian MA Paradigma sudah memenuhi prinsip akuntabilits yang kelima yakni
Adaara, Vol. 10, No. 2, Agustus 2020
konsistensi  maupun  kelayakan  dari  target  operasional  yang  telah  ditetapkan  maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.
Dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  prinsip  akuntabilitas  pada  pembiayaan kegiatan  ekstrakurikuler  kepada stakeholders di  MA  Paradigma  sudah  cukup  baik,  yaitu dengan adanya pembuatan dokumentasi dari setiap hasil anggaran kegiatan ekstrakurikuler, pemberian  informasi  kepada  para  pemangku  kepentingan  mengenai  informasi  kebijakan anggaran sekolah, adanya sasaran kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan visi, misi dan  tujuan  sekolah  serta  penilaian  atau  evaluasi  dari  setiap  anggaran  kegiatan ekstrakurikuler  yang  dilakukan  sebagai  bahan  pertimbangan  dan  pengambilan  keputusan. Evaluasi  Keuangan  Sekolah,  Evaluasi  merupakan  proses  penilaian  dalam  pencapaian tujuan, artinya menilai pelaksanaan proses pengelolaan keuangan  yang terjadi  di  sekolah, menilai pencapaian sasaran program, dan membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.
Hal tersebut di jelaskan oleh Waka Bid. Kurikulum, bahwa adanya pengaduan dari guru  ataupun  orangtua  siswa  disampaikan  dan  diselesaikan  dalam  rapat  serta  mencari solusi  “Pada  tahap  evaluasi  anggaran,  sekolah  membuat  laporan  keuangan  untuk  dinilai dan dipertanggungjawabkan keada pihak yang berkepentingan”.
Dengan  adanya  laporan  keuangan  sebagai  pertanggungjawaban  sekolah  kepada yayasan,  pihak  sekolah  harus  memiliki  sistem  informasi  manajemen  dan  memonitoring hasil  yang  telah  dicapai.  Sistem  informasi  manajemen  tersebut  berupa  laporan  keuangan dalam  memberikan  hasil  evaluasi  anggaran.  Hal  tersebut  senada  dengan  penjelasan Bendahara Sekolah, beliau mengatakan bahwa: “dengan adanya SOP, proses mendapatkan dana,  penggunaan  dana  kegiatan  ekstrakurikuler  disitu  menjadi  bahan  pengambilan keputusan”. … dengan adanya laporan keuangan sebagai bahan evaluasi anggaran kegiatan ekstrakurikuler  sekolah  yang  diketahui  oleh  pihak  internal  saja  dan  sebagai  bahan pengambilan keputusan.”
Sedangkan  monitoring  terhadap  hasil  pengelolaan  anggaran  dilakukan  oleh  pihak yayasan  dan  manajemen  sekolah  terhadap  laporan  keuangan  setiap  satu  tahun.  Laporan keuangan  sekolah  terdiri  dari  neraca,  laba  rugi,  perubahan  equitas,  perubahan  arus  kas, analisa  laporan  keuangan,  catatan  atas  laporan  keuangan,  dan  daftar  aktiva  tetap.  Serta laporan  pertanggungjawaban  sekolah  yang  dilakukan  setiap  bulan.  Dan  monitoring penggunaan  dana  BOS  disampaikan  setiap  triwulan  untuk  dana  BOS  Pusat  dan  BOS Kabupaten/Kota, serta dana BOS Provinsi dilaporkan per semester.

## Transparansi
Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang  untuk  memperoleh  infromasi.  Informasi  mengenai  keterbukaan  dalam  pengelolaan keuangan sekolah, merupakan salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam  menjalankan  undang-undang  sistem  pendidikan  nasional  tentang  pengelolaan  dana pendidikan.  Pengelolaan  dana  pendidikan  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas public. Transparansi dalam pengelolaan keuangan disekolah  sangat  dibutuhkan  dalam  rangka  meningkatkan  kepercayaan  orangtua  siswa, masyarakat, dan pemerintah.
Untuk  mengetahui  penerapan  prinsip  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan kegiatan  ekstrakurikuler  di  MA  Paradigma,  peneliti  melakukan  metode  wawancara  dan studi  dokumen  dalam  menggali  informasi  yang  berkaitan.  Informasi  ini  didapatkan  dari informan  yang  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  keuangan  kegiatan  ekstrakurikuler sekolah  yaitu,  Kepala  Madrasah,  Bendahara  Sekolah,  dan  Wakil  Kurikulum  Sekolah. Wawancara  juga  dilakukan  kepada infroman  untuk  mengkonfirmasi  dengan program/kegiatan sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan.
Dalam  melaksanakan  penerapan  prinsip  akuntabilitas  pada  pembiayaan  kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah dalam pengelolaan keuangan di MA Paradigma telah memiliki SOP tentang pengelolaan keuangan, namun SOP pengelolaan keuangan tersebut masih bersifat internal. Dari studi dokumen mengenai SOP, peneliti hanya dapat meringkas tentang  sub  bab  SOP,  yaitu  a)  sistem  penganggaran,  b)  sistem  penerimaan,  c)  sistem pengelolaaan  bon  sementara,  d)  prosedur  pengelolaan  hutang  dan  piutang,  e)  sistem pembayaran biaya personil, f) prosedur pengadaan barang dan jasa, g) sistem pengelolaan kas kecil (perry cash). Didalam SOP tersebut juga terdapat tabel yang menjelaskkan uraian prosedur,  pelaksana,  dan  dokumen  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  kegiatan anggaran kegiatan ekstrakurikuler.
Penerapan  prinsip  transparansi  bertujuan  untuk  membangun  kepercayaan  semua pihak  dari  rencana  anggaran  kegiatan  ekstrakurikuler  yang  dilaksanakan.  MA  Paradigma membangun  kepercayaan stakeholders dengan  memberikan  keterbukaan  informasi  dalam proses  perencanaan  kegiatan  siswa  setiap  tahunnya,  tentunya  dengan  memberikan informasi  anggaran  yang  harus  dibayarkan  siswa  pertahun.  Hal  tersebut  sesuai  dengan penuturan Kepala Sekolah MA Paradigma, bahwa keterbukaan dalam proses perencanaan anggaran  kegiatan  ekstrakurikuler  sekolah  yaitu  :  MA  Paradigma  terbuka  terhadap

## Adaara, Vol. 10, No. 2, Agustus 2020
stakeholders ,  yaitu  melibatkan  tim  manajemen  dan  yayasan  dalam  merencanakan  biaya pendidikan  peserta  didik  dalam  satu  tahun  ajaran,  guru  dan  karyawan  mengajukan kebutuhan  selama  satu  tahun  dan  membuat  dafatr  ususlan  anggaran  kegiatan ekstrakurikuler,  dan  komite  sekolah  dalam  merencanakan  anggaran  dana  komite  sesuai dengan  kebutuhan  kegiatan  siswa.  Kalau stakeholders eksternal,  yaitu  pemerintah  hanya sebatas dana BOS yang perencanaannya dilakukan dalam 3 bulan sekali.
Sedangkan  keterbukaan  dalam  proses  pelaksanaan  anggaran  kegiatan  di  MA Paradigma,  dijelaskan  oleh  Bendahara  Sekolah  bahwa:  secara  langsung  melibatkan  guru, karyawan  dan  komite  sekolah.  mereka  melaksanakan  anggaran  kegiatan  ekstrakurikuler yang  telah  diusulkan  kepada  atasan,  membelanjakan  anggaran  tersebut  sesuai  dengan kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan dan membuat laporan pertanggungjawaban disertai kuitansi atau bukti fisik.
Keterbukaan  yang dilakukan oleh MA Paradigma dalam proses perencanaan dan pelaksanaan  dimaksudkan,  untuk  memberikan  informasi  anggaran  dana  yang  akan dilaksanakan  selama  satu  tahun  ajaran.  Sehingga  memberikan  pemahaman  kepada  guru, karyawan,  dan  orang  tua  siswa  serta  saling  bekerja  sama  dalam  melaksanakan  kegiatan ekstrakurikuler sekolah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. MA Paradigma hanya mempunyai auditor internal, seperti yang diungkapkan oleh bapak Mgs. Nazarudin, bahwa MA  Paradigma  memiliki  audit  internal  saja.  Biasanya  audit  dilakukan  pada  bulan  Maret, proses dalam mengaudit laporan keuangan,  yaitu tim  audit melihat laporan keuangan dan mewawancarai  pihak  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  keuangan  kegiatan,  yaitu  direktur dan kepala keuangan dan pihak yang menerima hasil audit keuangan adalah yayasan.
Manfaat  penting  dari  adanya  transparansi  anggaran  kegiatan  ini,  ialah meningkatnya  kepercayaan  terhadap  komitmen  lembaga  untuk  memutuskan  kebijakan tertentu.  Di  MA  Paradigma  kebijakan  anggaran  yang  dikeluarkan  adalah  biaya  kenaikan gaji  guru  dan  karyawan.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  penuturan  kepala  sekolah  bahwa kebijakan  anggaran  kegiatan  ekstrakurikuler  sekolah  yang  diumumkan  kepada stakeholders mengenai:  “dalam  rapat  rutin  guru  dan  karyawan  terkait  pengajian  atau keuangan kegiatan itu saja.”
Kebijakan mengenai kenaikan gaji di MA Pardigma, dikarenakan adanya keputusan kenaikan  gaji  setiap  tahunnya  dari  sekolah  atau  pengajuan  kenaikan  gaji  yang  dilakukan oleh  guru  dan  karyawan  dengan  pertimbangan  beban  pekerjaan,  inflasi  dan  kondisi kebutuhan ekonomi.
Dalam  proses  penganggaran,  keterlibatan stakeholders sangat  diperlukan  untuk belajar  bertanggungjawab  terhadap  pilihan  keputusan  dan  pelaksanaan  kegiatan.  MA Paradigma memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran,  terkait  dengan  bentuk  partisipasi  stakeholders,  Bapak  Mawardi  selaku Bendaha  Sekolah  mengatakan:  “partisipasi  dalam  proses  penganggaran  bisa  berbentuk keterlibatan  langsung  dalam  proses  penganggaran,  usulan  kegiatan,  saran  dan  kritik  yang membangun, dukungan moral dan materi.”
Pemberian  kesempatan  kepada stakeholders untuk  berpartisipasi  dalam  proses penganggaran  disepakati  oleh  bidang  Kurikulum  yang  berpendapat  bahwa:  “…partisipasi stakeholders berupa  usulan  dan  saran  yang  disampaikan  kesekolah  baik  dari  guru  dan orang tua mengenai kegiatan sekolah.”
Senada  dengan  pendapat  Raslaini  Asmiyati  selaku  kepala  MA  Paradigma,  bahwa pemberian  partisipasi  stakeholders  dalam  proses  penganggaran.  Beliau  mengatakan:  “… partisipasi  guru  dan  karyawan,  komite  dalam  bentuk  pengajuan  kebutuhan  media/sumber belajar, operasional sekolah dan kebutuhan kegiatan siswa. Mereka mengajukan kebutuhan tersebut ke atasan dengan dana/anggaran yang dicantumkan. Setelah itu, mereka membuat proposal  atau  bon  sementara  untuk  melakukan  pembelian  barang/jasa  serta  membuat laporan pertanggungjawaban atau menyerahkan struk pembayaran ke bagian keuangan.”
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa MA Paradigma telah memberikan kesempatan kepada stakeholders dalam proses anggaran dengan adanya keterlibatan guru, karyawan, dan orangtua dalam kebutuhan proses belajar mengajar dan kegiatan yang akan dilakukan  sekolah.  Dengan  adanya  partisipasi stakeholders dapat  meningkatkan  wawasan dan  pengetahuan  mereka  dalam  proses  penganggaran  serta  meningkatkankepercayaan stakeholders kepada sekolah. Wawasan dan pengetahuan yang dididapat oleh stakeholders dijelaskan oleh Bendaha sekolah bahwa: “… mereka belajar mengenai peraturan keuangan, bagaimana  cara  membuat  proposal  yang  dibutuhkan,  kegiatan  yang  dilakukan  sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Selanjutnya penjelasan kepala madrasah mengatakan  bahwa  dengan  adanya  partisipasi stakeholders dapat  meningkatkan  wawasan dan pengetahuan terhadap pengelolaan keuangan. “…, misalnya dengan pengalaman guru- guru  dalam  kegiatan fieldtrip, mereka  tahu  bahwa  dana  yang  dibutuhkan  besar,  sehingga mereka dapat menyesuaikan anggaran dengan paket kegiatan yang akan dipilih.”
Hal tersebut dapat diartikan bahwa, peningkatan wawasan dan pengetahuan dengan adanya  keterlibatan stakeholders dalam  proses  penganggaran,  yaitu  guru,  karyawan,  dan
Adaara, Vol. 10, No. 2, Agustus 2020
komite  dapat  menentukan  anggaran  sesuai  dengan  kebutuhan  kegiatan  ekstrakurikuler. Keterbukaan  meningkatkan  kepercayaan stakeholders dalam  proses  anggaran.  Salah  satu bentuk  kepercayan  itu  adanya  dukungan  dan  kepercayaan  dari  orangtua  dalam  mebantu dana kegiatan yang kurang dalam suautu kegiatan yang dilaksanakan sekolah.”
Kepercayaan  tersebut  tentunya  sangat  dibutuhkan  oleh  sekolah  maupun stakeholders. Dari adanya kepercayaan stakeholders, sekolah dapat bekerja sama dan dapat meminimalisir tindak penyimpangan atau korupsi yang dilakukan oleh sekolah.
Penerapan  prinsip  transparansi  di  MA  Paradigma  kepada  pemerintah  dapat  dilihat dengan  adanya  pembayaran  pajak.  MA  Paradigma  memiliki  kewajiban  membayar  pajak kepada  pemerintah,  yaitu  jenis  pajak  penghasilan  atau  PPh  Pasal  21.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Bendahara  MA  Paradigma  bahwa:  “Pajak  yang  dibayarkan  atau dipotong  hanya  untuk  guru  dan  karyawan  yang  pendapatan  atau  gajinya  diatas  Rp. 3.000.000 di MA Pardigma membayar pajak tersebut melalui bank atau kantor POS paling lambat  tanggal  10  dan  melaporkan  SPT  (Surat  Pemberitahuan)  paling  lambat  tanggal  20 bulan berikutnya ke kantor pajak pratama Palembang.”
Hal  tersebut  senada dengan informasi  yang diberikan oleh Kepala MA Paradigma yang mengatakan:  “pajak yang dibayarkan oleh sekolah adalah jenis pajak PPh 21, yaitu pajak penghasilan dari gaji guru dan karyawan, disekolah tidak semua guru dan karyawan membayar  pajak.  Menurut  aturan  pemerintah  hanya  penghasilan  Rp.  3.000.000  dapat dikenakan pajak.”
Dengan  adanya  pembayaran  pajak  PPh  21  penghasilan,  merupakan  wujud keterbukaan  sekolah  kepada  pemerintah  mengenai  pengelolaan  keuangan  yang dilaksanakan  oleh  sekolah.  Penerapan  prinsip  transparansi  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan di  MA Paradigma sudah berjalan cukup baik,  dengan  adanya kerangka kerja yang  menjelaskan  tugas  dan  tanggungjawab  dari  setiap  pertanggungjawaban  kegitan ekstrakurikuler.  Dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  MA  Paradigma  memberikan informasi  anggaran  dana  kegiatan  ekstrakurikuler  yang  akan  dilaksanakan  selama  satu tahun  ajaran,  untuk  memberikan  kepercayaan  kepada  para  pemangku  kepentingan khususnya  pihak  internal  yaitu  yayasan,  MA  Paradigma  telah  memilki  audit  internal. Keputusan  anggaran  untuk  kenaikan  gaji  guru  dan  karyawan  merupakan  bentuk keterbukaan sekolah kepada stakeholders.
Dari  hasil  penelitian  mengenai  penerapan  prinsip  akuntabilitas  pada  pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di MA Paradigma dapat disesuaikan dengan teori yang
ada  di  bab  sebelumnya,  dimana  keterbukaan  secara  sungguh-sungguh,  menyeluruh  dan memberi  tempat  bagi  stakeholders  dalam  proses  perencanaan  keuangan.    Keterlibatan stakeholders dalam  mebuat  RKAS  merupakan  bentuk  partisipasi  yang  mencerminkan transparansi  pengelolaan  keuangan  sekolah.  Proses  pembuatan  RKAS  merupakan  usulan dari bawah atau bersifita botton up , proses tersebut memberikan kesempatan kepada guru dan karyawan untuk terlibat langsung dalam proses pembuatan rencana anggaran kegiatan ekstrakurikuler.
Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi di MA Paradigma sudah cukup baik, yaitu adanya keterlibatan tim manajemen, yayasan, guru, kayaan, dan komite dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  anggaran  kegiatan  yang  diusulkan  kepada  atasan, serta sesuai dengan standar operasional prosedur sekolah .

## Faktor pendukung dan penghambat Penerapan Prinsip Akuntabilitas
Faktor yang menjadi pendukung penerapan prinsip akuntabilitas yaitu, 1) penetapan tujuan  dan  sasaran  yang  jelas  baik  untuk  jangka  pendek  mauapun  jangka  menengah  2) struktur  kelembagaan  yang  solid  untuk  mendorong  terwujudnya  sistem  manajemen  yang efektif dan efisienguna mencapai tujuan 3) penetapan kebijakan  yang jelas dan terarah 4) perencanaan  yang  realistis,  terinci  dan  sesuai  dengan  kebuthan  5)  pelaksanaan  kegiatan yang  efektif  dan  efisien,  transparan  baik  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa,  pengelola keuangan, inventaris, dan 6) sistem pencatatatan yang jelas,akurat dan sederhana.
Sedangkan  untuk  penghambat  dalam  penerapan  prinsip  akuntabilitas  ialah  adanya keterbatasan  penelitian  dalam  mendapatkan  sumber  data  pendukung  lainnya  mengenai pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler seperti bukti-bukti dari transaksi alokasi/ pengeluaran keuangan,  laporan  pertanggungjawaban  dan  lain-lainnya.  Dan  penggunaan  teknik wawancara  yang  penulis  lakukan  hanya  bisa  kepada  tiga  narasumber  saja  yaitu  kepala madrasah,  bendahara,  wakil  kurikulum.  Sedangkan  masih  banyak  pihak-pihak  yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai narasumber dari wawancara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:  Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  pada  Pembiayaan  Kegiatan  Ekstrakurikuler Keagamaan  di  Madrasah  Aliyah  Paradigma  Palembang  sudah  berjalan  dengan    baik.  Hal ini  dibuktikan  dengan  indikator  berikut  ini, pertama adanya  transparansi  para penyelenggara  pendidikan,  terbuka  dalam  menerima  masukan  dan  mengikutsertakan
Adaara, Vol. 10, No. 2, Agustus 2020
berbagai komponen dalam pengelolaan sekolah dari yayasan, tim manajemen sekolah, guru dan  karyawan,  serta  komite  termasuk  dalam  pelaksanaan  dan  evaluasi  anggaran. Kedua adanya  standar  kinerja  yang  jelas  di  setiap  institusi  pendidikan  yang  bisa  menjadi  tolak ukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dengan penuh rasa tanggungjawab. Ketiga adanya  partisipasi  dari  semua  pihak  untuk  saling  menciptakan  suasana  yang kondusif agar pelayanan sekolah kepada masyarakat sesuai dengan prosedur, mudah, cepat dan murah.
Faktor  pendukung  Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  pada  Pembiayaan  Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di Madrasah Aliyah Paradigma  ialah : Penetapan tujuan dan sasaran yang jelas baik; Struktur kelembagaan yang solid; Penetapan kebijakan yang jelas dan  terarah;  Perencanaan  yang  realistis,  terinci  dan  sesuai  dengan  kebuthan;  Pelaksanaan kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  transparan  baik  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa, pengelola keuangan, inventaris; dan Sistem pencatatatan yang jelas,akurat serta sederhana. Adapun  faktor  penghambat  yaitu  adanya  keterbatasan  penelitian  dalam  mendapatkan sumber  data  pendukung  lainnya  mengenai  pembiayaan  kegiatan  ekstrakurikuler  seperti bukti-bukti dari transaksi alokasi/pengeluaran keuangan, laporan pertanggungjawaban dan lain-lainnya.

## DAFTAR RUJUKAN
Arwildayanto,  Arwildayanto,  Lamatenggo  Nina,  and  Tuna  Sumar  Warni.  “Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan.” Widya Padjadjaran, 2017.
Matin, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep. “Aplikasinya.” Jakarta Cet. I (2014). Minarti,  Sri.  “Manajemen  Sekolah:  Mengelola  Lembaga  Pendidikan  Secara  Mandiri.”
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media (2011).
Mulyasa, E. “Manajemen Berbasis Sekolah, Cet.” V,  Bandung:  PT  Remaja  Rosda  Karya (2003).
Mulyono. Konsep Pembiayaan Pendidikan . Ar-Ruzz Media, 2010.
Sagala, Syaiful. “Manajemen Berbasis Sekolah Dan Masyarakat.” Strategi Memenangkan Persaingan Mutu (Jakarta: Rakasta Samasta) (2004).
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D) . Alfabeta, 2008.
Sukarno,  Edy.  “Sistem  Pengendalian  Manajemen:  Suatu  Pendekatan  Praktis.” Jakarta:
Gramedia Pustaka Umum (2002).
Supriadi, Dedi. “Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah, Bandung: PT.” Remaja Rusda Karya (2004).
Sutedi,  Adrian. Implikasi  Hukum  Atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah  Dalam  Kerangka Otonomi Daerah . Sinar Grafika, 2009.
Toha,  Suherman. Penelitian  Masalah  Hukum  Tentang  Penerapan  Good  Corporate Governance  Pada  Dunia  Usaha .  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.