Jurnal Praksis dan Dedikasi (JPDS) April, 2022, Vol. 5, No. 1, hal. 30-45 http://dx.doi.org/10.17977/um022v5i1p30-45

## ATI KAREP BONDO CUPET: STUDI ETNOGRAFI IMPLEMENTASI
PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA SAMBIGEDE KABUPATEN MALANG
(ATI KAREP BONDO CUPET: AN ETHNOGRAPHIC STUDY OF FREE HOUSING ASSISSTANCE PROGRAM IMPLEMENTATION IN SAMBIGEDE VILLAGE, MALANG, INDONESIA)
Ifan Andriado* 1
1 Corresponding author, Surel: Ifanandriado22@gmail.com
* SMA Negeri 2 Malang, Jl. Laksamana Martadinata 84 Malang, Jawa Timur, 65118, Indonesia
Diterima: 28-04-2022, dipublikasikan 30-04-2022

## Abstract
Poverty  is  a  big  problem  that  needs  to  be  solved  in  Malang  Regency.  One  form  of  poverty experienced  by  the  community  is  the  quality  of  housing/houses.  Self-help  Housing  Stimulant Assistance (BSPS) is one of the government assistance programs for Low-Income Communities (MBR) to encourage self-reliance in improving the quality of houses and building new homes. The aims  of  this  research  are  to  describe  the  implementation  of  the  Self-help  Housing  Stimulant Assistance  (BSPS)  program  and  to  describe  the  impact  of  the  Self-help  Housing  Stimulant Assistance  (BSPS)  program  in  Sambigede  Village,  Sumberpucung  District,  Malang  Regency. This study uses a qualitative method with a realist ethnographic approach. The techniques used in  collecting  data  are  observation,  interviews,  and  documentation.  Data  analysis  techniques include data collection, reduction, presentation, and conclusion. The research subjects consisted of eleven informants determined using purposive and snowball sampling techniques. At the same time,  the  theory  used  in  this  study  is  the  theory  of  rational  choice by  James  S.  Coleman.  The results of this study are the implementation of the BSPS program in Sambigede village is based on the rationale of the goals of the recipient community, which are considered rational, including maximizing the existence of assistance by taking advantage of opportunities to become BSPS recipients, people's desire to live independently, and the desire of the community to improve the quality  of  housing.  Meanwhile,  the  impact  felt  by  the  community  receiving  the  BSPS  after  the program  was  implemented,  namely  the  emergence  of  a  debt  burden  that  was  borne.  The rationality  in  debt  is  based  on  two  causes,  namely  internal  and  external  causes.  The  internal causes include the desire to own a house, self-help limitations, building homes on the provisions and  suggestions  of  the  DPKPCK  service.  External  causes,  among  others  are  the  system  for leveling the types of aid materials by the village government and the policy of dealer shops which are deemed detrimental, and the duration of development time is considered quite short.
Keywords: BSPS program; qualitative method; Sambigede Village

## Abstrak
Kemiskinan  menjadi  masalah  besar  yang  perlu  diselesaikan  di  Kabupaten Malang.  Salah satu bentuk  kemiskinan  yang  dialami  masyarakat  adalah  kualitas  hunian/rumah.  Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah salah satu program bantuan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  untuk  mendorong  keswadayaan  dalam  peningkatan  kualitas rumah  dan  pembangunan  rumah  baru.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan implementasi  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  dan  untuk mendeskripsikan  dampak  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  di  Desa Sambigede,  Kecamatan  Sumberpucung,  Kabupaten  Malang.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  jenis  pendekatan  etnografi  realis.  Teknik  yang  digunakan  dalam
mengumpulkan  data  yaitu observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Teknis  analisis  data yang digunakan  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Subjek penelitian terdiri dari sebelas informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive dan snowball sampling . Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pilihan rasional oleh James S. Coleman. Hasil penelitian ini yaitu implementasi program BSPS di desa Sambigede didasarkan atas tujuan masyarakat penerima bantuan yang dianggap rasional, antara lain:  memaksimalkan  keberadaan  bantuan  dengan  memanfaatkan  peluang  menjadi  penerima BSPS,  keinginan  masyarakat  untuk  hidup  mandiri,  dan  keinginan  masyarakat  untuk meningkatkan kualitas hunian. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat penerima BSPS pasca  pelaksanaan  program  yaitu  munculnya  beban  hutang  yang  ditanggung.  Adapun rasionalitas  dalam  berhutang  didasarkan  pada  dua  penyebab  yaitu  penyebab  internal  dan eksternal.  Penyebab  internal  tersebut  antara  lain  besarnya  keinginan  untuk  memiliki  rumah, keterbatasan  swadaya,  dan  membangun  rumah  di  atas  ketentuan  dan  saran  dinas  DPKPCK. Penyebab eksternal, antara lain sistem penyamarataan jenis material bantuan oleh pemerintah desa dan kebijakan toko penyalur yang dirasa merugikan serta durasi waktu pembangunan yang dirasa cukup pendek.
Kata kunci : program BSPS; metode kualitatif; Desa Sambigede

## PENDAHULUAN
Kemiskinan menjadi salah satu bentuk masalah sosial yang dihadapi oleh banyak negara. Kondisi ini terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang sedang mengalami kesulitan dalam memperoleh alat pemuas kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan tersebut bukan hanya dalam wujud uang  atau  materi,  tetapi  kemudahan  seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  mengakses sandang, pangan, papan, dan pendidikan pun menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Namun,  Yulifar  (2016)  menyatakan  bahwa  kebutuhan  manusia  bukanlah  hanya  pangan, sandang,  dan  papan  saja,  melainkan  terdapat  tiga  kategori  yaitu  kebutuhan  dasar  untuk kelangsungan  hidup  hayati,  kebutuhan  dasar  untuk  kelangsungan  hidup  yang manusiawi,  dan kebutuhan  dasar  untuk  memilih.  Tiga  kebutuhan  inilah  yang  memantik  perhatian  baik  bagi seseorang  pemilik  kebutuhan  tersebut  maupun  pemerintah  sebagai  aktor  pemegang  kendali pembangunan berkelanjutan.
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  berkembang  yang  terus  berjuang  mengentaskan angka  kemiskinan melalui berbagai  program pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini  dapat  dilihat dari penurunan angka kemiskinan dalam periode September 2017-Maret 2018 yang ditunjukkan oleh  data  statistik  persentase  penduduk  miskin  Indonesia.  Data  menunjukkan  bahwa  terjadi penurunan  sebesar  633,2  ribu  orang  dari  yang  awalnya  kemiskinan  di  Indonesia  pada  bulan September 2017 sebesar 26,58 juta orang (10,12%) menjadi sebesar 25,95 juta orang (9,82%) pada bulan Maret 2018. Lebih spesifik lagi, selama periode September 2017-Maret 2018 angka kemiskinan  atau  jumlah  penduduk  miskin  di daerah  perkotaan  dan  pedesaan  juga  mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan September 2017 sebesar 10,27 juta orang atau dengan persentase 7,26 %, mengalami penurunan pada bulan Maret 2018 menjadi sebesar 10,14 juta orang atau dengan persentase 7,02%. Sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan pada bulan September 2017 sebesar 16,31 juta orang atau dengan persentase 13,47%, juga mengalami penurunan pada bulan Maret 2018 menjadi sebesar 15,81 juta orang atau dengan persentase 13,20% (Badan Pusat Statistik (BPS), 2018).
Dari penurunan jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia sebenarnya telah membuktikan jika  pada  dasarnya  masalah  kemiskinan  tersebut  dapat  diatasi.  Salah  satu  hal  yang  dapat dilakukan dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah pembangunan berkelanjutan. Menurut Mukhlis  (2009),  pembangunan  adalah  proses  perubahan  multidimensional  yang  terjadi  pada struktur  sosial,  sikap  hidup,  dan  kelembagaan  masyarakat.  Di  sisi  lain,  pembangunan  juga menitikberatkan  pada  perubahan  ekonomi  seperti  pengurangan  ketimpangan  pendapatan nasional, peningkatan kualitas kesehatan, dan pendidikan masyarakat, serta pengentasan angka
kemiskinan. Hal inilah yang menuntut Indonesia bergerak untuk mengentaskan masalah sosial yang  dihadapinya  selama  ini.  Bentuk  upaya  yang  dilakukan  Indonesia  adalah  menciptakan berbagai  macam  kebijakan  yang  berorientasi  pada  pengentasan  kemiskinan  dan  permukiman masyarakat.  Salah  satu  kebijakan  yang  berupaya  mengentaskan  kemiskinan  dan  permukiman masyarakat  dapat  dilihat  dari  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Republik  Indonesia  Nomor  07/PRT/M/2018  tentang  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya (BSPS).
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini adalah program bantuan pemerintah bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  untuk  mendorong  keswadayaan  dalam peningkatan  kualitas  rumah  dan  pembangunan  rumah  baru  beserta  prasarana,  sarana,  dan utilitas  umum.  Maka  secara  substansial,  BSPS  merupakan  bantuan  dari  pemerintah  yang berfokus pada pembenahan dan perbaikan tempat singgah dalam mewujudkan rumah layak huni. Terdapat  dua  jenis  BSPS  yaitu  PKRS  (Peningkatan  Kualitas  Rumah  Swadaya)  dan  PBRS (Pembangunan  Baru  Rumah  Swadaya).  Program  yang  berfokus  pada  kemiskinan  dan permukiman  masyarakat  ini,  sebenarnya  sudah  diterapkan  di  Indonesia  sejak  tahun  2011. Namun, kebijakan ini telah mengalami enam kali revisi, hingga dikeluarkan program yang dirasa sesuai untuk mengentaskan kemiskinan yaitu BSPS.
Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi sasaran pelaksanaan BSPS. Pada tahun 2018, terdapat dua desa di Kabupaten Malang yang mendapat BSPS jenis PBRS.  Dua  desa  tersebut  yaitu  Desa  Sambigede  dan  Desa  Jatiguwi.  Desa  Sambigede merupakan salah satu desa yang telah menjadi sasaran BSPS. Desa ini berada di Kecamatan Sumberpucung,  Kabupaten  Malang.  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  baru berjalan satu periode di desa ini. Terdapat 43 Kepala Keluarga (KK) yang mendapat BSPS jenis PBRS dalam periode awal tersebut. Dari jumlah penerima yang tergolong besar dalam sebuah desa, hal tersebut membuktikan jika partisipasi masyarakat terhadap program sangat tinggi. Pada dasarnya, program BSPS ini muncul untuk mendorong masyarakat agar lebih berdaya melalui pembangunan  rumah  layak  huni  berbasis  pemberdayaan.  Dengan  adanya  program  ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yaitu dari bidang hunian, yang pada akhirnya  dapat  digunakan  sebagai  pintu  keluar  dari  masalah  kemiskinan.  Pada  dasarnya, kemiskinan  merupakan  salah  satu  masalah  sosial  yang  bisa  diselesaikan  apabila  masyarakat selalu mendukung upaya pemerintah dengan menjadikan pribadi masyarakat yang mandiri dan berdaya.
Namun,  hasil  dari  program  ini  sangatlah  di  luar  dugaan,  program  yang  pada  dasarnya memiliki  tujuan  untuk  mendorong  tingkat  keswadayaan  masyarakat  akan  perbaikan  kualitas hunian,  di  sisi  lain  juga  menimbulkan  dampak  negatif  bagi  masyarakat  penerima  bantuan tersebut. Program yang pada akhirnya diharapkan dapat menuntun masyarakat keluar dari katup kemiskinan di sisi lain tidak dapat dipungkiri juga membelenggu masyarakat untuk jatuh ke dalam kemiskinan  yang  semakin  dalam,  khususnya  dirasakan  oleh  masyarakat  yang  belum  siap mengikuti program, baik siap secara kemampuan mendirikan rumah, maupun kemampuan untuk berswadaya dalam bentuk uang dan material bangunan (memiliki swadaya yang pas-pasan). Hal ini ditunjukkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti melalui lima keluarga selaku penerima BSPS yang memiliki swadaya terbatas, menyatakan bahwa akibat terbatasnya jumlah swadaya yang membuat mereka jatuh dan terjerat banyak hutang.
Ketidakmampuan penerima bantuan dalam menyesuaikan jumlah swadaya yang dimiliki dengan  kebutuhan  rumah  yang  akan  dibangun  mendorong  seseorang  untuk  berhutang.  Hal tersebut  dikarenakan  kurang  matangnya  perencanaan  kegiatan  oleh  penerima  bantuan  yang menimbulkan  banyak  kebutuhan  tak  terduga  muncul  di  tengah-tengah  proses  pembangunan. Bermodalkan  keinginan  untuk  memiliki  rumah  tanpa  mencoba  melihat  kemampuan  swadaya yang dimilikinya, membuat penerima bantuan mengalami kesulitan dalam menjalankan program BSPS yang berujung pada munculnya berbagai dampak seperti beban hutang yang harus dipikul
oleh  penerima  bantuan  pasca  pelaksanaan  program.  Tentunya,  hal  itu  dirasa  sangat memberatkan bagi penerima bantuan yang memiliki modal swadaya sedikit, terlebih pencairan dana bantuan akan dicairkan setelah target yang telah ditentukan terpenuhi. Dari sinilah peneliti mengambil  kesimpulan  bahwa  implementasi  program  BSPS  harus  diimbangi  dengan kesanggupan masyarakat dalam berswadaya seperti halnya syarat mengikuti program BSPS itu sendiri.  Jadi,  masyarakat  penerima  bantuan  harus  benar-benar  siap  sebelum  memutuskan mengikuti program, baik siap secara kemampuan mendirikan rumah, maupun kemampuan untuk berswadaya dalam bentuk uang dan material atau bahan bangunan.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik tentang Bantuan Stimulan Perumahan  Swadaya  (BSPS),  seperti  yang  dilakukan  oleh  Arizona,  Nugroho,  dan  Rahmawati (2015);  Isabella,  Sesar,  dan  Amaliatulwalidain  (2019);  Rusli  dan Inggriani (2015);  Wibowo  dan Santoso  (2018)  hanya  melihat  BSPS  dari  kacamata  evaluasi  penerapan  program  BSPS  itu sendiri. Mereka sepakat menyatakan bahwa pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  (BSPS)  masih  belum  berjalan  sempurna  dan masih  banyak  kekurangan  yang  harus diperbaiki seperti lemahnya sosialisasi, kurangnya sumber daya manusia dalam pembangunan rumah,  dan  kurangnya  rasa  gotong-royong  masyarakat  sehingga  masih  ada  beberapa masyarakat  yang  mengerjakan  pembangunan  rumah  sendiri.  Sedangkan,  penelitian  yang dilakukan  oleh  Hariyani  (2018);  Qomaria  (2015);  Togatorop  (2014),  hanya  melihat  BSPS  dari kacamata dampak yang ditimbulkan dari penerapan program BSPS itu sendiri. Mereka sepakat menyatakan  bahwa  pelaksanaan  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS), menimbulkan  dampak  bagi  berbagai  aspek  kehidupan,  antara  lain dari  aspek  sosial,  ekonomi, budaya, hingga lingkungan.
Dari  beberapa  penelitian  terdahulu,  belum  ada  yang  spesifik  membahas  tentang  studi etnografi  implementasi  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS).  Sejauh  ini belum ada penelitian yang mendalami keluarga penerima bantuan dan dampak dari pelaksanaan program  BSPS,  salah  satunya  adalah  hutang.  Sisi  kebaharuan  penelitian  ( novelty )  diperoleh peneliti  yaitu  menggunakan  pendekatan  etnografi,  diharapkan  mampu  masuk  ke  dalam kehidupan masyarakat penerima bantuan BSPS lebih dalam, sehingga didapatkan sebuah data murni  yang  berasal  dari  kacamata  masyarakat  penerima  bantuan  (perspektif  emik)  terhadap implementasi  bantuan  BSPS  itu  sendiri.  Penggalian  data  penelitian  juga  menunjukkan  sisi urgensi dalam sebuah penelitian ini, yaitu bahwa keberadaan program bantuan ini menciptakan berbagai kesulitan bagi penerima bantuan BSPS itu sendiri khususnya oleh penerima bantuan yang memiliki swadaya terbatas. Kesulitan yang dihadapi dikarenakan adanya ketidakmampuan penerima  BSPS  dalam  menyetarakan  keinginan  membangun  rumah  dengan  kesanggupan berswadaya yang dimilikinya. Berdasarkan penggalian data dari kelima keluarga yang dijadikan informan penelitian, mereka sepakat menyatakan bahwa kesulitan tersebut diatasi dengan cara berhutang  kepada  saudara  terdekat.  Alhasil,  mereka  harus  terjerat  beban  hutang  pasca pelaksanaan  program  hingga  sekarang.  Padahal,  kondisi  ideal  atau  kondisi  yang  seharusnya terjadi  akibat  diciptakannya  sebuah  kebijakan  diharapkan  mampu  memberikan  dampak  positif bagi  penerima  kebijakan  sebagai  upaya  mengatasi  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  oleh masyarakat pada umumnya. Hal tersebut didukung oleh penjelasan Purnawati (2014), kebijakan publik adalah tindakan yang saling berhubungan dan dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk memecahkan  masalah  yang  ada  di  lingkungan  kebijakan.  Oleh  karena  itu,  dari  penjelasan tersebut, terlihat bahwa terjadi ketidakseimbangan antara tujuan program bantuan BSPS dengan realita  hasil  implementasi  yang  telah  berjalan  dari  kacamata  murni  penerima  bantuan  BSPS khususnya  penerima  bantuan  yang  memiliki  swadaya  terbatas.  Dalam  istilah  lokal  mereka menyebutnya  “ Ati  Karep  Bondo  Cupet ”  yang  memiliki  makna  besar  harapan  namun  hanya memiliki  dana/uang  yang  terbatas.  Kondisi  inilah  yang  menjadi  penting  ( urgent )  dan  menarik untuk  dikaji  lebih  dalam  melalui  penelitian  ini.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk mendeskripsikan  implementasi  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  dan
mendeskripsikan  dampak  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  di  Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  jenis  pendekatan  etnografi  realis. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan agar peneliti mampu menguak lebih dalam kehidupan para  informan  (Moleong,  2021).  Teknik  yang  digunakan  dalam  mengumpulkan  data  yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan pengamatan  pra-penelitian  dengan  mengobservasi  hasil  program  BSPS.  Kemudian,  peneliti melakukan wawancara mendalam kepada Staf Dinas Perumahan serta Pendamping BSPS dari Aparat Pemerintah Desa. Penelitian dilanjutkan dengan menggali informasi hasil program BSPS dengan mewawancarai lima anggota keluarga penerima program, dan dilanjutkan verifikasi data melalui  wawancara  pemilik  toko  penyalur  bantuan  BSPS.  Data  hasil  wawancara  diperkuat dengan  dokumen  yang  peneliti  gunakan  selama  proses  pengumpulan  data  seperti  SOP pelaksanaan  BSPS,  data  penerima  BSPS  desa  Sambigede,  dan  berbagai  literasi  pendukung lainnya  seperti  buku,  jurnal,  tesis,  dan  disertasi  seputar  implementasi  BSPS.  Adapun  teknik analisis  data  yang  digunakan  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Subjek  penelitian  terdiri  dari  sebelas  informan  (pihak  Dinas Perumahan/DPKPCK Kabupaten Malang, pendamping BSPS dari Aparat Desa, Ketua RT, lima keluarga  penerima  BSPS,  dan  toko  penyalur  BSPS)  yang  ditentukan  menggunakan  teknik purposive dan snowball sampling . Adapun pemilihan kesebelas informan di atas tidak lain karena keterlibatan  mereka  secara  langsung  dalam proses  pelaksanaan  program  BSPS.  Pihak  Dinas Perumahan  terlibat  menjadi  informan  karena  pihak  inilah  yang  mengetahui  secara  detail  SOP dan  peraturan  akan  pelaksanaan  program.  Aparat  pemerintah  desa  terlibat  menjadi  informan karena pihak ini yang menjadi pendamping dari sebelum sampai terlaksananya program BSPS. Ketua RT 5 terlibat menjadi informan karena sangat peka dan mengetahui berbagai data baru pendukung penelitian. Lima keluarga penerima bantuan terpilih menjadi informan kunci karena lima keluarga ini yang terjerat banyak hutang pasca pelaksanaan program. Adapun toko penyalur terlibat  menjadi  informan  karena  pihak  ini  yang  menentukan  harga  sekaligus  penyalur  bahan bantuan dalam bentuk material bangunan selama pelaksanaan BSPS. Dari banyaknya fakta yang didapatkan,  peneliti  memutuskan  untuk  menggunakan  teori  pilihan  rasional  oleh  James  S. Coleman sebagai pisau analisis penelitian ini. Penggunaan teori ini dianggap mampu menguak fakta hasil penelitian seputar pelaksanaan BSPS di Desa Sambigede.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sambigede dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional oleh James S. Coleman
Program BSPS jenis PBRS baru berjalan satu kali di desa Sambigede yaitu pada tahun 2018.  Jumlah  penerima  BSPS  di  desa  ini  mencapai  43  KK  pada  tahun  2018.  Jumlah  yang tergolong besar pada sebuah desa penerima bantuan di tahun itu. Hal itu dibuktikan dari Data Pokok BSPS Dinas Perumahan (DPKPCK) Kabupaten Malang yang menunjukkan bahwa hanya terdapat  dua  penerima  BSPS  jenis  PBRS  di  tahun  2018  di  Kabupaten  Malang,  yaitu  desa Sambigede  dan  Jatiguwi.  Jumlah  KK  penerima  bantuan  BSPS  di  desa  Sambigede  jauh  lebih besar  yaitu  43  KK  dibandingkan  dengan  desa  Jatiguwi  yang  berjumlah  21  KK.  Hal  ini dilatarbelakangi  dengan  banyaknya  jumlah  KK  di  desa  Sambigede  pada  tahun  2018,  yaitu sebanyak 1.739 KK. Dari ribuan ribuan KK tersebut, memang sebagian dari masyarakat belum memiliki rumah atau hunian, sehingga tidak heran jika di desa ini memiliki jumlah penerima BSPS yang tergolong besar. Penerima bantuan BSPS di desa Sambigede disebut juga dengan KPB (Kelompok  Penerima  Bantuan), hal  ini  merujuk  pada  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018. Berdasarkan hasil paparan data yang  telah  dikemukakan,  peneliti  mencoba  menganalisis  hasil  penelitian  menggunakan  kaca mata teori pilihan rasional oleh James S. Coleman, di mana dalam pilihan rasional terdapat dua unsur utama yaitu aktor dan sumber daya. Berikut penjelasan detail terkait dua konsep tersebut:

## Implementasi BSPS di Desa Sambigede dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional
Teori  pilihan  rasional  merupakan  tindakan  rasional  dari  individu/aktor  untuk  melakukan suatu  tindakan  atas  dasar  tujuan  tertentu  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  nilai  atau  pilihan (preferensi).  Di  sisi  lain,  Coleman  juga  membutuhkan  aktor  rasional  yang  berasal  dari  ilmu ekonomi  pada  pengembangan  teorinya.  Ia  menyatakan  bahwa  aktor  memilih  tindakan  yang dilakukan  tidak  lain  karena  dapat  memaksimalkan  kegunaan  atau  memuaskan  kegiatan  dan kebutuhan mereka. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dilihat sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau maksud dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Hal ini berarti adanya upaya yang dilakukan aktor dalam mencapai preferensi yang telah ditetapkannya selama bertindak tersebut. Aktor pun dipandang memiliki nilai atau pilihan, yang berujung pada pemilihan  upaya  yang  disejajarkan  dengan  nilai  atau  tujuan  yang  ditetapkan.  Teori  pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan aktor dan dari mana sumber pilihan aktor, yang terpenting adalah adanya kenyataan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas dasar untuk mencapai tujuan sesuai dengan preferensi aktor (Upe, 2010).
Dalam konteks penelitian ini, aktor yang dimaksud pada kaca mata teori pilihan rasional yaitu para penerima bantuan BSPS. Hal ini berarti penerima bantuan BSPS memiliki peran sentral terhadap  pelaksanaan  program  BSPS.  Masyarakat  penerima  bantuan  memutuskan  untuk mengikuti  program  BSPS  tidak  lain  adalah  memiliki  tujuan  tertentu  yang  ingin  mereka  capai. Tujuan  masyarakat  penerima  bantuan  memilih  tindakan  yang  dilakukan  tidak  lain  ditujukan supaya  dapat  memaksimalkan  kegunaan  atau  memuaskan  kegiatan  dan  kebutuhan  mereka. Peneliti  berhasil  menghimpun  tiga  tujuan  atau  maksud  masyarakat  mengikuti  dan  mendaftar sebagai penerima bantuan BSPS, yaitu:

## Memaksimalkan Keberadaan Bantuan dengan Memanfaatkan Peluang Menjadi Penerima Bantuan BSPS
Pada  dasarnya  masyarakat  mengikuti  program  bantuan  BSPS  ini  atas  dasar memaksimalkan  keberadaan  program  BSPS.  Maksud  dari  pernyataan  ini  yaitu  pada  awalnya mayoritas  masyarakat  tidak  mengetahui  adanya  program  ini  di  desa  Sambigede.  Bahkan sebagian  dari  mereka  mengetahuinya  dari  perangkat  desa  yang  sengaja  menyosialisasikan program melalui rumah yang telah dibidik. Bahkan juga ada yang mendapatkan informasi  akan program  ini  dari  saudara  terdekat  ataupun  tetangga.  Mereka  menganggap  bahwa  program  ini sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya kebutuhan primer akan hunian. Tanpa berpikir panjang, sebagian mereka langsung memutuskan untuk mendaftar bantuan BSPS ini. Bahkan terdapat dari mereka yang menyatakan alasan mengikuti program ini dikarenakan  mumpung  terdapat  bantuan  yang  belum  tentu  ada  lagi  di  kemudian  hari.  Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Jepri yang menganggap bahwa program in i seperti halnya “duwet kutah” (uang tumpah). Ia menganggap bahwa keberadaan program ini harus dimanfaatkan, di samping Ia memang belum mempunyai hunian, di sisi lain pun persyaratan mengikuti program BSPS yang dianggap sangat mudah. Persyaratan tersebut antara lain persyaratan administratif seperti  fotokopi  KK,  KTP,  dan  surat  pajak  tanah.  Selain  itu,  mereka  juga  harus  memiliki kesanggupan dalam berswadaya dan memiliki tanah matang yang berstatus sah. Pada dasarnya mayoritas dari informan memilih tindakan atau keputusan yang mereka ambil dianggap rasional dikarenakan  adanya  tujuan  yang  memang  ingin  dicapai  dengan  berbagai  pertimbangan preferensi  yang  telah  dipikirkan  seperti  ketidakpastian  akan  adanya  program  tersebut  di kemudian  hari  dan  menganggap  bahwa  program  itu  adalah  program  uang  tumpah  dari
pemerintah  dikarenakan  persyaratan  mengikuti  program  BSPS  yang  mudah  dijangkau  oleh masyarakat. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti program BSPS sekalipun pada saat itu hanya memiliki swadaya yang sangat terbatas.

## Keinginan Masyarakat untuk Hidup Mandiri
Program  BSPS  ditujukan  kepada  masyarakat  untuk  memperbaiki  kualitas  hunian  baik dengan program PBRS (Pembangunan Baru) maupun PKRS (Peningkatan Kualitas). Jadi, bisa dikatakan mayoritas penerima bantuan BSPS di desa Sambigede adalah masyarakat yang sudah berkeluarga dan belum memiliki rumah hunian. Biasanya masyarakat tersebut sebelumnya masih hidup satu atap bersama keluarganya. Hal ini tergambar pada kehidupan  informan Bapak Alek. Sebelum  menerima  bantuan  ini  ia  dan  keluarganya  hidup  satu  atap  dengan  orang  tua  dan keluarga adik kandungnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa dalam satu rumah terdapat tiga kepala keluarga. Begitu juga yang dialami oleh informan Bapak Jepri, Bapak Adi, dan Bapak Edi, di mana sebelumnya  juga  masih  tinggal  satu  atap  dengan  orang  tuanya.  Hal  inilah  yang  membuat masyarakat  penerima  bantuan  tersebut  memutuskan  untuk  mengikuti  program  BSPS  dengan tujuan  bisa  hidup  lebih mandiri  lagi  melalui  bangunan rumah  barunya.  Keputusan  untuk  hidup mandiri  dari  kondisi  sebelumnya  dianggap  keputusan  yang  rasional  oleh  mereka  sehingga mereka  yakin  untuk  mengikuti  program  BSPS  pada  saat  itu  sekalipun  mereka  hanya  memiliki swadaya yang sangat terbatas.

## Keinginan Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Hunian
Memang  sebagian  masyarakat  yang  mengikuti  program  ini  sebelumnya  tidak  memiliki rumah. Namun, ada beberapa masyarakat yang sudah memiliki rumah tetapi masih dalam kondisi yang tidak layak huni. Seperti yang terjadi pada informan Bapak Nyonyong. Kondisi hunian Bapak Nyonyong dan keluarga sebelumnya memang tidak layak huni. Rumahnya terbuat dari bambu. Bahkan menurut pengakuan Ibu Eka (Istri Bapak Nyonyong), terdapat beberapa dinding rumah yang bolong, beberapa genteng yang pecah sehingga banyak tetesan air masuk ke dalam rumah ketika  musim  hujan  tiba.  Memang  dari  awal  mereka  memiliki  keinginan  untuk  membenahi rumahnya  itu,  tetapi  karena  kendala  uang,  mereka  memilih  untuk  menampung  air  tersebut menggunakan wadah ketika hujan turun. Keberadaan BSPS ini mereka ketahui dari Pak Bayan yang sengaja datang ke rumahnya untuk menyosialisasikan program BSPS ini. Tanpa berpikir panjang mereka pun menerima tawaran tersebut sekalipun mereka hanya memiliki swadaya yang terbatas yaitu hanya uang sejumlah satu juta dan beberapa bahan bangunan seperti batu bata sebanyak  lima  ribu.  Pilihan  yang  dianggap  rasional  yang  mereka  putuskan  tercermin  ketika mereka dengan yakin mengikuti program BSPS karena kualitas hunian sebelumnya yang tidak layak huni sekalipun pada waktu itu mereka memiliki swadaya yang sangat terbatas.

## Tabel 1. Pilihan atau Prefensi yang Dimiliki Aktor (Masyarakat Penerima Bantuan BSPS)
Nomor Preferensi  Preferensi yang Dimiliki Oleh Masyarakat Penerima Bantuan
1.
Membangun rumah dengan menunggu program BSPS ada kembali di kemudian hari sembari mengumpulkan swadaya. 2. Membangun rumah dengan cara menabung dan ketika memiliki kesiapan dalam berswadaya baik dari segi uang maupun barang pendukung.
3. Mengikuti program BSPS meskipun dalam kondisi swadaya terbatas.
Dari ketiga pilihan (preferensi) pada Tabel 1 yang dimiliki masyarakat penerima bantuan tersebut,  mereka  dengan  pasti  memilih  pilihan  ke  tiga  sebagai  bentuk  tindakan  untuk mewujudkan keinginan mereka dalam memiliki rumah hunian. Mereka menganggap pilihan atau preferensi nomor tiga memberi banyak keuntungan dari dua pilihan lainnya. Mereka menganggap bahwa  membangun  rumah  dengan  menunggu  program  BSPS  ada  kembali  di  kemudian  hari adalah hal yang mustahil. Para penerima bantuan mengetahui jika program bantuan seperti ini
belum tentu ada setiap tahun bahkan belum bisa dipastikan akan ada lagi program yang sama di hari selanjutnya. Sekalipun memang ada, tetapi sangat kecil kemungkinan untuk terimplementasi kembali di desa yang sama. Selain itu masyarakat juga menganggap bahwa hadirnya program BSPS  di  desa  Sambigede  adalah  wujud  dhuwet  kutah  (uang  tumpah)  yang  sengaja  diberikan oleh  pemerintah.  Anggapan  itu  muncul  ketika  melihat  besar  nominal  bantuan dan  kemudahan masyarakat  untuk  mendaftar  bantuan  tersebut.  Kemudahan  akses  dalam  mendaftar  sebagai calon  penerima  bantuan  BSPS  dianggap  sebuah  kesempatan  emas  yang  tidak  boleh terlewatkan. Beberapa informan juga menyatakan bahwa menabung adalah pilihan ideal untuk menggapai  tujuan,  tetapi  ketika  dihadapkan  dengan  adanya  program  bantuan  yang  memiliki tingkat sejajar dengan menabung, membuat mereka memutuskan mengambil kesempatan untuk mendaftar program bantuan tersebut. Mereka juga mengatakan dana bantuan sebesar tiga puluh juta rupiah tersebut belum tentu bisa mereka kumpulkan dalam satu sampai tiga tahun. Hal ini seperti  yang  diketahui  akan  jenis  pekerjaan  masyarakat  yaitu  mayoritas  buruh  dengan penghasilan  rata-rata  di  bawah  satu  juta  lima  ratus  per  bulan,  membuat  mereka  yakin  bahwa keputusan  mengikuti  program  BSPS  adalah  keputusan  yang  tepat  dalam  mewujudkan keinginannya untuk memiliki rumah hunian sekalipun dalam kondisi swadaya terbatas.

## Sumber Daya pada Implementasi BSPS di Desa Sambigede dalam Teori Pilihan Rasional
Dalam  pandangan  Coleman,  sumber  daya  merupakan  sesuatu  yang  menarik  perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Di sisi lain, sumber daya merupakan setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam yaitu segala potensi yang ada di alam yang dapat dikendalikan oleh aktor untuk mencapai preferensinya. Sedangkan, sumber daya manusia yaitu kemampuan atau potensi yang ada pada diri aktor tersebut (Ritzer, 2004). Pada intinya, arti dari sumber daya dalam  konteks  ini  adalah  segala  sesuatu  atau  segala  potensi  yang  dapat  dikontrol  dan dikendalikan  oleh  aktor.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  sumber  daya  tersebut  diklasifikasikan menjadi dua wujud, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia memiliki kaitan erat dengan potensi penerima bantuan dalam menjalankan program BSPS. Hal tersebut secara otomatis juga berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan penerima bantuan dalam membuat rumah. Sedangkan, sumber daya alam dalam konteks penelitian ini, berkaitan dengan bahan bangunan yang dimiliki oleh penerima bantuan, baik yang didapatkannya melalui program  BSPS  maupun  yang  mereka  miliki  dalam  bentuk  swadaya  pribadi  sesuai  dengan ketentuan program yang ditetapkan. Berdasarkan hasil paparan data yang telah disajikan, peneliti berhasil  menghimpun  dua  jenis  sumber  daya  yang  dimiliki  masyarakat  dalam  mengikuti  dan mendaftar sebagai penerima bantuan BSPS, yaitu:

## Sumber Daya Manusia Penerima Bantuan BSPS
Sumber  daya  manusia  yaitu  kemampuan  atau  potensi  yang  ada  pada  diri  aktor  (Ritzer, 2004).  Seperti  yang  peneliti  sampaikan  sebelumnya,  bahwa  potensi  yang  dimiliki  aktor merupakan wujud dari potensi yang dimiliki para penerima bantuan BSPS. Potensi ini berkaitan dengan  kemampuan  dan  keterampilan  para  penerima  BSPS  dalam  menjalankan  program, khususnya  keterampilan  dalam  membuat  rumah.  Namun,  berdasarkan  hasil  penggalian  data mayoritas masyarakat penerima bantuan masih belum memiliki kemampuan yang cukup dalam membangun rumah. Hal ini terbukti pada keengganan mereka untuk menjadi tukang bangunan dan justru membuat mereka untuk membayar jasa tukang dalam melaksanakan program BSPS. Seperti yang dilakukan oleh beberapa informan, yaitu Bapak Jepri, Bapak Alek, Bapak Edi, dan Bapak  Adi  yang  memutuskan  untuk  menggunakan  jasa  tukang  selama  proses  pengerjaan rumahnya.  Hal  tersebut  mereka  lakukan  demi  terselesainya  target  pembangunan  rumah  yang sudah  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan  bersama  yaitu  selama  satu  bulan  pengerjaan.
Meskipun  mereka  harus  mengeluarkan  uang  banyak,  tetapi  hal  tersebut  rela  mereka  lakukan agar tujuan atau keinginan untuk memiliki rumah hunian tercapai. Hal ini juga tergambar pada keluarga Bapak Nyonyong yang menggunakan jasa tukang dengan sistem borongan. Keputusan ini  didasarkan  pada  anggapan  penggunaan  jasa  tukang  borongan  dinilai  lebih  murah dibandingkan  jasa  tukang  perorangan.  Dari beberapa  keterangan  yang  telah  dihimpun  peneliti terkait  dengan  Sumber  Daya  Manusia  dalam  pelaksanaan  BSPS,  pada  intinya  apa  yang penerima  BSPS  lakukan  bukanlah  tanpa  tujuan.  Keputusan  untuk  menggunakan  jasa  tukang dianggap  rasional  dikarenakan  kurangnya  keterampilan  pada  diri  penerima  bantuan  dan pengejaran target waktu pembangunan. Jika mereka paksakan untuk tidak menggunakan jasa tukang, kemungkinan yang akan mereka hadapi yaitu tidak bisa menyelesaikan pembangunan rumah  tepat  waktu  dan  kemungkinan  lainnya  yaitu  hasil  pembangunan  rumah  tidak  sesuai dengan  apa  yang  diharapkan  sebelumnya.  Jadi,  meskipun  harus  mengeluarkan  uang  banyak sekalipun  uang  tersebut  hasil  hutang  ke  saudara,  penggunaan  jasa  tukang  tetap  mereka prioritaskan demi kelancaran pelaksanaan program BSPS.

## Sumber Daya Alam Penerima Bantuan BSPS
Sumber daya alam yaitu segala potensi yang ada di alam yang dapat dikendalikan oleh aktor untuk mencapai preferensinya (Ritzer, 2004). Seperti yang peneliti sampaikan sebelumnya, bahwa  potensi  yang  dimiliki  aktor  merupakan  wujud  dari  potensi  yang  dimiliki  para  penerima bantuan  BSPS.  Potensi  ini  berkaitan  dengan  jumlah  bahan  bangunan  yang  dimiliki  penerima bantuan sebelum dan pada saat menjalankan program. Namun, berdasarkan hasil penggalian data, mayoritas masyarakat penerima bantuan masih belum memiliki swadaya bahan bangunan yang cukup dalam membangun rumah. Hal ini terbukti pada beberapa informan penelitian yang rela  mengikuti  program  meskipun  pada  waktu  itu  hanya  memiliki  bahan  bangunan  terbatas. Seperti halnya pada informan Bapak Jepri, demi memanfaatkan program yang Ia anggap belum tentu ada di kemudian hari, membuat keluarga ini yakin mengikuti program meskipun Ia hanya memiliki uang dua juta dan beberapa swadaya seperti kayu dan besi yang bisa dibilang cukup terbatas. Terlebih lagi sebagian swadaya tersebut ia dapatkan dari bantuan orang tua dan hutang ke saudara terdekat. Hal ini juga tercermin pada keluarga Bapak Edi yang pada waktu itu hanya memiliki  uang  dua  juta  beserta  bahan  bangunan  yang  didapatkan  dari  bantuan  saudara  yaitu pasir satu rit dan batu bata dua ribu. Kedua informan tersebut menggambarkan bahwa keputusan mengikuti BSPS dianggap rasional sekalipun besar swadaya yang mereka miliki sangat terbatas. Kerasionalan tersebut didasarkan atas keinginan memiliki rumah baru agar lebih mandiri telah mendominasi pemikiran mereka sehingga menjadi tujuan yang harus dicapai sekalipun dengan berbagai upaya untuk mewujudkannya seperti hutang ke saudara terdekat.

## Dampak Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Sambigede dalam Perspektif Teori Pilihan Rasional oleh James S. Coleman
Pada  kajian  teori  pilihan  rasional  ini,  Coleman  mengakui  bahwa  individu  tidak  selalu bertindak atau berperilaku rasional (Ritzer, 2004). Tetapi hal ini sama saja apakah aktor dapat bertindak  dengan  tepat  berdasarkan  preferensi  keuntungan  yang  telah  diperhitungkan sebelumnya. Sekalipun preferensi yang yang diputuskan tersebut sesuai atau menyimpang dari cara- cara  yang  diamati.  Di  dalam  teori  ini,  “pilihan,  keyakinan,  dan  tindakan”  adalah  hal  yang saling berhubungan satu sama lain. Sebuah tindakan akan dikatakan rasional apabila tindakan tersebut  memiliki  hubungan  dengan  pilihan  dan  keyakinan.  Teori  pilihan  rasional  memang memuatkan pandangan pada tujuan atau maksud aktor. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa teori ini  mengakui  adanya  dua  pemaksa  utama  yang  membuat  aktor  melakukan  tindakan.  Dua pemaksa tersebut antara lain yaitu keterbatasan sumber daya dan tindakan lembaga sosial.
Adapun  berdasarkan  paparan  data  yang  telah  diperoleh  peneliti,  dampak  negatif  yang dirasakan oleh para penerima bantuan pasca pelaksanaan program BSPS yaitu beban hutang.
Namun,  jika  berbicara  tentang  kerugian  yang  dialami  dikarenakan  hutang  tersebut,  sebagian informan memang sepakat menyatakan bahwa hutang adalah sebuah hal yang merugikan. Hal ini  dikarenakan  sebuah  kondisi  yang  harusnya  mereka  tenang  pasca  pelaksanaan  program, tetapi justru sebaliknya dikarenakan mereka harus bekerja keras untuk mengangsur hutang yang telah  ia  gunakan  selama  pembangunan.  Di  sisi  lain,  mereka  juga  mengakui  bahwa  keputusan berhutang adalah keputusan yang dianggap rasional oleh mereka khususnya yang mempunyai swadaya  terbatas,  karena  hanya  dengan  cara  tersebutlah  mereka  bisa  mengikuti  dan menyelesaikan target program BSPS sekaligus mencapai apa yang sudah mereka inginkan yaitu memiliki rumah hunian sekalipun harus berhutang.
Peneliti telah berhasil memetakan alasan informan memutuskan hutang sebagai preferensi utama yang dianggap rasional. Pemetaan tersebut diklasifikasikan menjadi dua penyebab yaitu penyebab internal dan penyebab eksternal. Penyebab internal hutang dalam konteks ini memiliki arti  yaitu  penyebab  yang  berasal  dari  dalam  diri  masyarakat  penerima  BSPS.  Sedangkan, penyebab eksternal hutang dalam konteks ini memiliki arti yaitu penyebab yang berasal dari luar diri  masyarakat  penerima  BSPS.  Penyebab  internal  keputusan  berhutang  didasarkan  atas beberapa  pertimbangan  yang  mereka  anggap  rasional  seperti:  1)  besarnya  keinginan  untuk memiliki rumah, 2) keterbatasan swadaya, dan 3) membangun rumah di atas ketentuan dan saran dinas. Namun, di sisi lain juga terdapat penyebab eksternal keputusan berhutang didasarkan atas beberapa pertimbangan yang mereka anggap rasional seperti: 1) kebijakan toko penyalur yang dirasa merugikan dan sistem penyamarataan jenis material bantuan oleh pendamping lapangan, 2) durasi waktu pembangunan yang dirasa cukup pendek.
Dari pemetaan kerasionalan pilihan masyarakat penerima BSPS dalam berhutang di atas, berikut penjelasan yang lebih detail terkait dengan penyebab internal keputusan berhutang pada masyarakat penerima BSPS antara lain:

## Besarnya Keinginan Masyarakat untuk Memiliki Rumah
Berdasarkan  hasil  paparan  data  yang  telah  peneliti  sajikan,  terlihat  bahwa  mayoritas masyarakat  yang  mengikuti  program  BSPS  adalah  masyarakat  sudah  berkeluarga  dan  yang belum  memiliki  rumah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  kebutuhan  primer  yang  belum terpenuhi  secara  utuh  dalam  hidupnya.  Keberadaan  BSPS  dianggap  sebuah  peluang  bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang belum mereka dapatkan selama ini. Oleh sebab itu,  terdapat  beberapa  pertimbangan  yang  dianggap  rasional  seperti  tujuan  mereka  mengikuti BSPS ini, antara lain: 1) memaksimalkan keberadaan bantuan dengan memanfaatkan peluang menjadi penerima BSPS, 2) keinginan masyarakat untuk hidup mandiri, 3) keinginan masyarakat untuk  meningkatkan  kualitas  hunian  (tiga  pertimbangan  tersebut  sudah  dijelaskan  pada pembahasan rumusan pertama). Meskipun dengan swadaya atau tabungan yang terbatas, tetapi hal tersebut tidak menggoyahkan keputusan mereka dalam mengikuti program BSPS sekalipun harus  berhutang.  Keputusan berhutang  dianggap  preferensi  rasional  yang harus  diambil guna mewujudkan tujuan yang telah mereka rumuskan dalam mengikuti program BSPS ini.

## Keterbatasan Sumber Daya Masyarakat Penerima Bantuan
Dalam  konteks  implementasi  program  BSPS  di  desa  Sambigede  cenderung  dikonsumsi oleh masyarakat yang memiliki sumber daya atau swadaya terbatas. Memang tidak ada batasan terkait jumlah swadaya yang harus dimiliki oleh calon penerima BSPS tersebut. Namun, dengan adanya  swadaya  yang  cukup  diharapkan  tidak  membuat  masyarakat  penerima  bantuan mengalami kesulitan pada saat menjalankan program pembangunan rumah. Kesulitan tersebut masih dialami oleh masyarakat penerima bantuan di desa Sambigede. Bermodal keinginan untuk mendapat  bantuan  yang  mendominasi,  tidak  diimbangi  dengan  kesiapan  berswadaya  yang memadai. Meskipun mereka sudah menyatakan kesanggupan dalam berswadaya, namun tidak bisa  dipungkiri  jika  hasil  dari  penggalian  data  menyatakan  bahwa  beberapa  masyarakat
mengalami  kesulitan  dalam  menyelesaikan  pembangunan  rumah.  Hal  tersebut  dikarenakan minimnya  tabungan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  tersebut,  baik  tabungan  dalam  wujud  uang maupun  tabungan  dalam  wujud  bahan  bangunan.  Alhasil  dari  minimnya  tabungan  tersebut membuat para masyarakat penerima bantuan mencari alternatif lain untuk menutup kekurangan dana yang ada guna mengejar target pembangunan. Dalam pandangan Coleman, alternatif yang digunakan  oleh  penerima  bantuan  merupakan  salah  satu  upaya  aktor  yang  menutupi keterbatasan  swadaya  guna  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Alternatif  yang  diambil  oleh masyarakat  tersebut  adalah  berhutang.  Beberapa  masyarakat  mengambil  alternatif  untuk berhutang tersebut kepada saudara terdekat dan atau bank. Hutang memang bukanlah hal yang asing  untuk  masyarakat  Desa  Sambigede.  Dengan  berhutang,  mereka  berharap  target pembangunan rumahnya dapat terselesaikan secara maksimal dan sesuai dengan alokasi waktu yang  ditentukan.  Secara  spesifik  hutang  pun  terjadi  bukan  untuk  membeli  kekurangan  bahan bangunan  saja,  tetapi  menurut  beberapa  informan,  hutang  tersebut  diperuntukkan  membayar jasa  tukang  dan  atau  kuli  yang  mereka  gunakan.  Mayoritas  informan  penelitian  ini  adalah masyarakat  penerima  bantuan  yang  menggunakan  jasa  tukang  dan  atau  kuli  selama  proses pembangunan rumah. Hal ini dikarenakan masyarakat penerima bantuan tersebut tidak memiliki keahlian yang cukup dalam hal pembangunan rumah. Beberapa dari mereka pun menyatakan bahwa  anggaran  terbesar  dari  pembangunan  rumah,  salah  satunya  berasal  dari  jasa  tukang bangunan. Karena selain membayar jasa tukang tersebut, masyarakat penerima bantuan harus menyediakan rokok dan konsumsi bagi masing-masing tukang bangunan yang mereka gunakan jasanya. Di sisi lain, terdapat juga masyarakat yang menggunakan jasa tukang dengan sistem borongan  lepas.  Meskipun  konsumsi  dan  rokok  tidak  ditanggung  oleh  masyarakat  penerima bantuan  tersebut,  tetapi  masyarakat  tersebut  tetap  mengakui  bahwa  pengeluaran  terbesar selama pembangunan rumah terdapat di jasa tukang borongan yang mereka gunakan.
Pada  dasarnya,  peristiwa  ini  telah  sesuai  dengan  pandangan  Coleman,  di  mana keterbatasan sumber daya yang dialami oleh penerima bantuan sebagai aktor dapat diselesaikan dengan  upaya  yang  diputuskan  melalui  preferensi  tertentu.  Kesulitan  karena  keterbatasan sumber  daya  sudah  teratasi  melalui  cara  yang  dianggap  rasional  oleh  penerima  bantuan. Meskipun penerima program sebagai aktor harus menanggung beban hutang pasca pelaksanaan program,  tetapi  hal  tersebut  dianggap  preferensi  terbaik  dari  pada  tidak  mengikuti  program bantuan  sama  sekali  dan  yang  pasti  belum  tentu  akan ada program  tersebut  lagi di  kemudian hari.

## Membangun Rumah di Atas Ketentuan dan Saran DPKPCK
Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya (bab hasil dan paparan data), terlihat bahwa terdapat  saran  yang  diberikan oleh pihak  Dinas  DPKPCK,  yaitu  agar masyarakat membangun rumah dengan ukuran luas 6 x 6 meter atau 5 x 7 meter dengan tipe dua kamar tidur. Hal ini tidak lain ditujukan agar kesulitan yang dialami masyarakat tidak begitu besar dan dana bantuan yang diberikan dan dimanfaatkan secara maksimal. Namun, saran tersebut diabaikan oleh beberapa penerima  bantuan  dengan  cara  membangun  rumah  di  atas  saran  yang  diberikan  oleh  dinas DPKPCK. Seperti halnya yang terjadi pada informan Bapak Alek, ia membangun rumah dengan ukuran luas 6 x 9 meter dan tipe tiga kamar. Pun juga oleh Bapak Jepri yang membangun rumah dengan  ukuran  luas  6  x  7  meter  dan  tiga  kamar  tidur.  Tujuan  beberapa  informan  tersebut membangun rumah di atas ukuran saran dinas DPKPCK sekaligus dengan swadaya yang sangat terbatas  yaitu  tidak  lain  dikarenakan  jumlah  anggota  keluarga  atau  anak  yang  mereka  miliki. Bapak Jepri dan Bapak Alek memiliki dua orang anak, jadi dengan membangun rumah tipe tiga kamar tersebut memiliki tujuan yaitu satu kamar untuk dirinya, dan dua kamar lainnya untuk anak- anaknya.  Keterbatasan  swadaya  bukanlah  menjadi  halangan  bagi  mereka  untuk  membangun rumah di atas saran dinas DPKPCK. Selama mereka memiliki tujuan dalam membangun tipe dan luas  rumah  yang  masuk  akal  (meskipun  di  atas  ketentuan),  maka  keputusan  hutang  yang
dilakukan,  mereka  anggap  sebagai  sebuah  tindakan  yang  rasional  dan  merupakan  preferensi yang harus dipilih guna mencapai tujuan yang mereka harapkan.
Setelah  mengetahui  penjelasan  detail  terkait  penyebab  internal  masyarakat  penerima bantuan  berhutang,  berikut  penjelasan  lain  terkait  dengan  penyebab  eksternal  keputusan berhutang pada masyarakat penerima BSPS antara lain:

## Kebijakan Toko Penyalur Bantuan dan Sistem Penyamarataan Jenis Material Bantuan oleh Pendamping Lapangan
Keberadaan  lembaga  sosial  juga  dapat  mendorong  dan  menghambat  aktor  untuk menentukan  sebuah  tindakan  dalam  pencapaian  tujuan.  Lembaga  akan  mengawasi  tindakan yang dilakukan oleh aktor, dan menjatuhkan sanksi yang dapat mendorong atau menghambat aktor dalam mencapai tujuan tersebut. Lembaga sosial yang dimaksud dapat berupa aturan yang berasal  dari  lembaga  formal,  non-formal,  maupun  informal  yang  mengikat  kehidupan  seorang aktor.  Wujud  nyata  lembaga  tersebut  antara  lain  aturan  yang  berasal  dari  lembaga  keluarga, sekolah,  keagamaan,  hingga  lembaga  pemerintahan.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  program BSPS  merupakan  produk  dari  lembaga  pemerintahan.  Di  mana,  di  dalam  program  tersebut terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelaksana dan penerima BSPS itu sendiri. Memang kebijakan dari lembaga ini dapat menghambat dan mendorong para aktor/penerima bantuan dalam melakukan tindakan. Salah satu kebijakan lembaga pemerintah dalam program BSPS yang dapat mendorong aktor untuk mencapai tujuan adalah dengan tidak adanya batasan swadaya yang ditetapkan oleh program tersebut. Hal tersebut direspon positif oleh  masyarakat  penerima  BSPS  khususnya  bagi  masyarakat  yang  memiliki  jumlah  swadaya terbatas, karena mereka tidak terlalu mengkhawatirkan jumlah swadaya yang harus mereka miliki sebelum  mengikuti  program  BSPS.  Dengan  demikian,  peluang  mereka  untuk  memperbaiki kualitas  hunian  dan  pembuatan  rumah  baru  akan  semakin  besar.  Terlebih  lagi  persyaratan pendukung  seperti  persyaratan  administratif yang  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat  pun  juga menjadi  salah  satu  pemaksa  yang  mendorong  aktor  untuk  menentukan  pilihan  atau  tindakan yang dianggap rasional.
Di sisi lain, adapun sistem pelaksanaan program yang justru menghambat seorang aktor dalam menentukan tindakan yaitu dan kebijakan toko penyalur dan sistem penyamarataan jenis material  bantuan  oleh  pendamping  lapangan  serta  durasi  pembangunan  rumah.  Dari  kondisi inilah yang justru menjadikan bentuk dorongan aktor untuk melakukan tindakan seperti berhutang sebagai  bentuk  reaksi  dari  adanya  sistem  pelaksanaan  program  tersebut.  Penentuan  toko penyalur dilakukan oleh pendamping lapangan dengan kriteria tertentu. Dengan ditetapkan toko penyalur sebagai pemasok kebutuhan bantuan khususnya pada bahan bangunan, membuat toko penyalur memegang otoritas penuh akan harga dan kuantitas barang yang  digunakan sebagai wujud  BSPS.  Hal  ini  juga  membuat  toko  penyalur  memegang  kendali  dengan  menciptakan sebuah  kebijakan  yang  sempat  disesalkan  oleh  para  penerima  BSPS.  Berdasarkan  hasil penggalian  data,  hak  dan  kuasa  yang  dimiliki  oleh  toko  penyalur  justru  sebagian  memberikan kebijakan yang memberatkan masyarakat penerima bantuan.
Menurut  sudut  pandang  masyarakat  penerima  BSPS,  kebijakan  yang  ditetapkan  toko antara lain: pertama, kebijakan harga yang ditetapkan pada beberapa barang memiliki nilai yang jauh  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  harga  di  pasaran.  Kedua,  kebijakan pemotongan  harga beberapa  barang  hingga  mencapai  50%  yang  sengaja  ditukarkan  ke  toko  penyalur.  Namun, tidaklah banyak yang dapat dilakukan oleh aktor/penerima bantuan selain menerimanya dengan lapang dada, meskipun di hati mereka tidak rela ada pemotongan harga tersebut. Bahkan akibat banyaknya  barang  yang  ditukar  ke  toko,  beberapa  masyarakat  penerima  BSPS  mengaku mengalami kerugian yang lumayan besar. Menurut keterangan salah seorang informan, Bapak Nyonyong,  Ia  sempat  mengalkulasi  kerugiannya  yaitu  sebesar  kurang  lebih  dua  juta  rupiah. Kebijakan inilah yang sempat menghambat pelaksanaan pembangunan rumah yang merupakan
hasil pilihan rasional para aktor. Hambatan dirasakan ketika para aktor mengalami kesulitan di tengah pembangunan  akibat  kebijakan  toko  tersebut.  Kebijakan  toko telah berhasil  memotong kuantitas  bahan  bangunan  akibat  proses  penukaran  barang  justru  membuat  para  aktor  tidak berdaya.
Memang sempat terjadi kekecewaan, tetapi para  aktor telah berpikir seperti tujuan yang telah  dirumuskannya  sejak  awal.  Sehingga  membuat  mereka  memilih  untuk  diam  dan melanjutkan  proses  pembangunannya  meskipun  harus  menanggung  rugi  yang  cukup  besar. Keputusan  diam  pun  didasarkan  atas  anggapan  rasa  syukur  karena  telah  diberi  kesempatan untuk  mendapatkan  program  tersebut  dan  sedikit  mengesampingkan  masalah  kebijakan  yang dilakukan oleh toko penyalur. Meskipun risiko yang harus diambil adalah mereka harus memikul beban hutang yang semakin besar, tetapi secara umum mereka pun mengakui bahwa program BSPS  sangatlah  berharga  bagi  mereka.  Hambatan  tersebut  semakin  pudar  ketika  sebuah pemikiran mendominasi pola pikirnya. Pikiran tersebut yaitu “belum tentu jika tanpa program itu, mereka  dapat membangun rumah  di  kemudian  hari.  Belum tentu  juga  uang  tabungan  mereka akan terkumpul di kemudian hari. Belum tentu juga program seperti itu ada kembali di kemudian hari, sedangkan kebutuhan rumah adalah kebutuhan primer yang harus bisa dipenuhi”. Pikiran- pikiran  tersebutlah  yang  menjadi  preferensi  aktor  untuk  melakukan  pertimbangan  dan menentukan  tindakan  bahwa  mengikuti  program  BSPS  adalah  pilihan  yang  rasional  sekalipun harus menghadapi pelaksanaan teknis yang dianggap merugikan oleh mereka.
Kemudian  terkait  dengan  sistem  penyamarataan  jenis  bantuan  bahan  material  kepada beberapa  masyarakat  penerima  bantuan.  Sistem  tersebut  juga  dianggap  sebagai  pemicu aktivitas  penukaran  bahan  bangunan  ke  toko  penyalur.  Bapak  Widarto  selaku  pendamping lapangan BSPS dari pemerintah desa mengatakan bahwa aktivitas penukaran barang bangunan memang  terjadi.  Hal  tersebut  dikarenakan  ketidakmampuan  masyarakat  dalam memanfaatkan jenis barang bantuan yang telah diterima karena keterbatasan jumlah dana yang mereka miliki. Kemudian  pernyataan  toko  dan  masyarakat  bantuan  terkait  penyamarataan  jenis  material bangunan juga di respons oleh Bapak Widarto. Dia menjelaskan bahwa penyamarataan bahan bangunan  tidak  sepenuhnya  benar.  Pihak  pendamping  lapangan  (dari  desa  dan  dinas perumahan)  telah  menawarkan  jenis  barang  apa  saja  yang  akan  diterima  penerima  bantuan nantinya.  Tetapi  memang  untuk  masyarakat  yang  memiliki  jumlah  swadaya  uang  terbatas cenderung  memasrahkan  jenis  bahan  material  kepada  pendamping  lapangan.  Pada  waktu  itu pihak pendamping lapangan memang hanya menawarkan menggunakan bahan batu bata atau batako, selebihnya pendamping lapangan yang menentukan jenis bahan material tersebut. Hal itu tentunya berdasarkan permintaan dan izin dari si penerima bantuan itu sendiri.
Dari  keterangan  tersebut,  tidak  bisa  dipungkiri  jika  kebijakan  toko  dan  sistem penyamarataan  jenis  material  bangunan  merupakan  hal  yang  terjadi  di  tengah  pelaksanaan program BSPS. Oleh karena itu, sekalipun terdapat kaca mata atau alasan yang berbeda seperti yang diutarakan pemilik toko penyalur akan kebijakannya dan pendamping lapangan akan sistem penyamarataannya.  Namun,  hal  tersebut  tetaplah  sebagai  bentuk  kendala  yang  dialami masyarakat  penerima  bantuan  sehingga  mereka  memutuskan  untuk  mengambil  jalan “berhutang” sebagai alternatif solusinya.

## Durasi Waktu Pembangunan yang Dirasa Cukup Pendek
Dalam  hal  durasi  pembangunan  rumah  memang  di  dasarkan  pada  hasil  keputusan bersama  masyarakat  penerima  bantuan  di  desa  Sambigede.  Pelaksanaan  program  tersebut dilakukan  secara  serentak  di  bulan  Desember  hingga  akhir  bulan  Desember.  Pada  realitanya masih terdapat masyarakat penerima bantuan yang mengalami kesulitan dalam mengejar target waktu tersebut. Seperti halnya diakui oleh informan Bapak Jepri dan Bapak Edi. Tetapi, sekalipun mereka sempat mengalami kesulitan, tetapi hal tersebut bukan menjadikan alasan mereka untuk menghentikan  pembangunan.  Mereka  juga  menyadari  bahwa  durasi  tersebut  merupakan
kesepakatan  bersama  pada  awal  pelaksanaan  program  dan  merupakan  aturan  yang  harus dipatuhi.  Dari  aturan  tersebutlah  yang  membuat  Bapak  Edi  dan  beberapa  penerima  bantuan lainnya  memutuskan  untuk  menggunakan  jasa  tukang  lebih  dari  satu  orang.  Bahkan  terdapat salah  satu  penerima  bantuan  yaitu  Bapak  Nyonyong  yang  menggunakan  jasa  tukang  dengan sistem borongan. Hal ini tentunya mengeluarkan anggaran sendiri yang cukup besar sejumlah dua  belas  juta  rupiah.  Namun,  menurut  Bapak  Nyonyong  penggunaan  jasa  tukang  sistem borongan dianggap lebih irit jika dibandingkan sistem perorangan. Selain itu, penggunaan sistem borongan  juga  dianggap  tepat  khususnya  untuk  mengejar  target  pembangunan  rumah  karena sudah  ada  kepastian  kesanggupan  penyelesaian  pembangunan  yang  diberikan  oleh  tukang berdasarkan permintaan  waktu  yang diminta oleh  penerima  bantuan.  Tujuan  dari  penggunaan jasa  tukang  ini  selain  karena  para  penerima bantuan  belum  memiliki  kemampuan  yang  cukup dalam membangun rumah, adapun tujuan lain yaitu untuk mempercepat proses pembangunan rumah  dan  selesai  sesuai  batas  waktu  yang  disepakati.  Hutang  dianggap  satu-satunya  cara menutup kekurangan tabungan para penerima bantuan dikarenakan mereka harus merogoh saku lebih dalam lagi untuk membayar jasa tukang.
Dari  hasil  paparan  pembahasan  rumusan  masalah  kedua  terkait  dampak  implementasi program  BSPS  di  desa  Sambigede,  dapat  ditarik  kesimpulan  menggunakan  kaca  mata  teori pilihan rasional bahwa setiap aktor memiliki sumber daya yang berbeda dengan aktor yang lain. Terlebih lagi, setiap aktor memiliki sumber atau akses yang berbeda terhadap sumber daya lain. Semakin besar atau banyak sumber daya yang dimiliki, maka semakin besar pula peluang aktor dalam mencapai tujuan yang sudah Ia tetapkan. Sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah sumber daya yang dimiliki aktor, maka semakin kecil pula kesempatan aktor dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam mengejar tujuan tertentu, aktor tentunya memperhitungkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan tindakan tertentu. Pertimbangan tersebut menentukan lanjut atau tidaknya seorang aktor untuk melakukan tindakan yang sama dalam mencapai tujuan. Hal  tersebut  dikarenakan  aktor  menyadari  bahwa  dengan  adanya  sumber  daya  yang  terbatas maka  dapat  membuat  aktor  gagal  dalam  mewujudkan  tujuannya,  begitu  pun  sebaliknya.  Jadi, pada  intinya  keterbatasan  sumber  daya  menjadi  hal  penentu  seorang  aktor  untuk  melakukan sebuah  tindakan  yang  pada  dasarnya  tidak  lepas  dari  peluang  aktor  dalam  meraih  tujuan selanjutnya yang berharga.
Beberapa  masyarakat  menyatakan  bahwa  hutang  merupakan  salah  satu  hal  yang dianggap negatif, tetapi di sisi lain mereka juga tidak memungkiri kenyataan bahwa tanpa hutang mereka  dapat  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Seperti  halnya  yang  sudah  dijelaskan  pada awal pembahasan rumusan kedua penelitian bahwa terdapat beberapa pertimbangan dan tujuan dibalik kerasionalan penerima bantuan untuk berhutang. Pertimbangan tersebut berasal dari dua penyebab yaitu penyebab internal dan penyebab eksternal. Pada masing-masing penyebab itu pun juga mengandung sebuah kerasionalan lagi yang semakin mendukung keputusan penerima bantuan untuk berhutang.

## KESIMPULAN
Kebijakan  publik  adalah  tindakan  yang  saling  berhubungan  dan  dibuat  oleh  pemerintah dengan tujuan  untuk  memecahkan  masalah yang  ada  di  lingkungan  kebijakan.  Namun,  pasca pelaksanaan  kebijakan  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  di  desa Sambigede menimbulkan sebuah masalah khususnya bagi masyarakat yang memiliki swadaya terbatas. Banyak masyarakat yang memikul beban hutang pasca pelaksanaan program BSPS. Oleh karena itu, dari fenomena tersebut, terlihat bahwa terjadi ketidakseimbangan antara tujuan program  bantuan  BSPS  dengan  realita  hasil  implementasi  yang  telah  berjalan  dari  kacamata murni penerima bantuan BSPS khususnya penerima bantuan yang memiliki swadaya terbatas. Pada dasarnya menurut perspektif teori pilihan rasional, hasil penelitian ini secara umum merujuk pada  sikap  penerima  bantuan/aktor  terhadap  keberadaan  Bantuan  Stimulan  Perumahan
Swadaya (BSPS) di desa Sambigede. Begitu besar tujuan atau keinginan yang ditetapkan oleh aktor  melalui  jembatan  program  BSPS  ini  tanpa  mencoba  melihat  kemampuan  swadaya yang dimilikinya.  Tujuan  tersebut  antara  lain:  1)  memaksimalkan  keberadaan  bantuan  dengan memanfaatkan peluang menjadi penerima BSPS, 2) keinginan masyarakat untuk hidup mandiri, 3)  keinginan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  hunian.  Dari  tujuan  tersebutlah mendominasi  pemikiran  aktor  untuk  memutuskan  menjadi  penerima  BSPS  meskipun  dengan kondisi swadaya terbatas. Seiring dengan pelaksanaan program, para aktor sempat mengalami kesulitan yang memutuskan mereka untuk berhutang. Upaya atau tindakan ini dianggap rasional atau  preferensi  terbaik  ketika  mengalami  beberapa  kesulitan  menjalankan  program  BSPS. Penyebab internal keputasn berhutang antara lain: 1) besarnya keinginan untuk memiliki rumah, 2)  keterbatasan  swadaya,  dan  3)  membangun  rumah  di  atas  ketentuan  dan  saran  dinas DPKPCK. Namun, di sisi lain juga terdapat penyebab eksternal keputusan berhutang, seperti: 1) kebijakan toko penyalur dan sistem penyamarataan jenis material bangunan oleh pendamping lapangan yang dirasa merugikan, 2) durasi waktu pembangunan yang dirasa cukup pendek. Dari keputusan  tersebutlah,  yang  membuat  mereka  tidak  bisa  memungkiri  keadaan  bahwasanya mereka harus menghadapi dampak negatif yaitu menanggung beban hutang pasca pelaksanaan program BSPS. Jadi, pada intinya penggunaan kalimat “ ati karep bondo cupet ” dianggap kalimat yang  representatif  dari  hasil  penelitian  yang  didapatkan  peneliti.  Kalimat  tersebut  tidak  lain menggambarkan keinginan yang begitu besar pada diri seorang penerima bantuan BSPS dalam memenuhi kebutuhan primernya hingga rela mengikuti program BSPS dengan kondisi swadaya terbatas  yang  berujung  pada  beban  hutang  pada  masing-masing  penerima  bantuan  pasca pelaksanaan program.

## DAFTAR PUSTAKA
Arizona, S. M., Nugroho, K. S., & Rahmawati, R. (2015). Evaluasi pelaksanaan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 . Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  (2018). Persentase  penduduk  miskin  Maret  2018  turun  menjadi 9,82% . Retrieved
from https://www.bps.go.id/presslelease/018/07/16/1483/-
persentasependuduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9,82-persen.html Hariyani,  T.  (2018).  Dampak  implementasi  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  (studi  di  Desa  Sumberjo  Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri). Jurnal Ekuivalensi , 2 (2), 77 –99.
Isabella,  I.,  Sesar,  J.,  &  Amaliatulwalidain,  A.  (2019).  Evaluasi  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  (Desa  Rejo  Mulyo  Kecamatan  Way  Serdang  Kabupaten  Mesuji Tahun 2014). Jurnal Pemerintahan dan Politik , 2 (1). Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Mukhlis, I. (2009). Eksternalitas, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dalam perspektif teoritis. Jurnal Ekonomi Bisnis , 14 (3), 191 –199. Purnawati,  P.  (2014). Penelitian  proses  formulasi  kebijakan  publik  (studi  tentang  penyusunan Peraturan  Daerah  No.  20  Tahun  2010  Tentang  Pengujian  Kendaraan  Bermotor  di Kabupaten Tulungagung . Tulungagung.
Qomaria,  A.  (2015).  Dampak  sosial  ekonomi  dan  lingkungan  Program  Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Meri Kota Mojokerto. Kebijakan dan Manajemen Publik , 3 (1), 1 –7. Ritzer, G. (2004). Teori sosiologi modern . Rusli,  Z.,  &  Inggriani,  I.  (2015). Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya . Riau University. Togatorop, S. (2014). Dampak program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya terhadap kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Parbuluan Kabupaten dari Tahun 2012 . UNIMED. Upe, A. (2010). Tradisi aliran dalam sosiologi: Dari filosofi positivistik ke post positivistik . Rajawali Pers.
Wibowo, D. R., & Santoso, R. S. (2018). Evaluasi dampak sosial bantuan perumahan masyarakat miskin di Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen periode Tahun 2010-2015. Journal of Public Policy and Management Review , 7 (4), 315 –332. Yulifar, L. (2016). Sosiologi dan Antropologi Pembangunan .