SANKSI ADAT BATALNYA MELAKSANAKAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK DESA
(Studi Kasus di Desa Mengkirai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang)
Gadion, SH,MH

## Fakultas Hukum Univesitas Kapuas Sintang
unkagadion@gmail.com

## Abstract
Marriage is a gift from God Almighty as  every  human  desires  to  find  a  life  partner and  build  a  household  until  separated  by death. In carrying out the marriage, there is a relationship between men and women to come together  in  family.  Hence,  in  aim  to  come together between two  families,  a  meeting are needed  between  the  men  and  women.  This meeting  are  intended  to  deals  with  the implementation  of  the  marriage  party, annulment  of  marriage  from  man  or  woman which enable to  cause a  dispute between the two parties. Thus, the recovery must be done by a customary system.
In result, the annulment  of marriage which performed one-sidedly by both men and women  in  Dayak  Desa  community  is  one  of disobedience custom. This is as a responsibility tha must be fulfilled for one party because it has  been  said  as  means  as  “lie”  (Ngemula). Customary payments formed as “Tempayan”,
1 (rinti) of pig, a chicken, 4 kl rice (6 kulak), iron  (nails),  sarong  cloth  (kain  Tapih)  for opening words of each party Rp. 50,000,
and  the  embarrassment  cover  money  of  Rp 1,000.000. These all customary range must be met by the party who annulled the  marriage. The  factors  are  caused  to  annul  a  marriage namely,  the  fear  of  building  a  household because  there  is  no  mental  readiness  and  for not  having  a  permanent  job.  Thus,  the  fear arises at the implementation of the marriage.
Based on the conclusions mentioned above,  the  researcher  suggest  that range  of customs  of  annulment  of  a  lie  marriages (Ngemula)  in  Mengkirai  Desa,  Kayan  Hilir Subdistrict,  Sintang  Regency,  It  must  be maintained based on the habits of the Dayak Desa  community.  Customary  administrators in Mengkirai Village, Kayan Hilir Subdistrict, Sintang  Regency,  it  is  need  to  be  more improved in  socializing disobedience custom in the community. The improvement is needed to reduce the marriage annulment.
Keywords: Sanctions, Customs, The Annulment Marriage

## Abstract
Perkawinan merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, salah satu keinginan
setiap umat manusia adalah mencari pasangan hidup  untuk  membina  rumah  tangga  sampai maut  memisahkan,  dalam  melaksanakan perkawinan  yang  dilakukan  tentunya  terjadi hubungan antara kedua belah pihak baik pihak laki-laki  maupun  pihak  perempuan  untuk menyatukan diantara keluarga masing- masing,  berkaitan  dengan  penyatuan  kedua keluarga  dalam  bentuk  perkawinan,  haruslah dilakukan  pertemuan  diantara  kedua  belah pihak  baik  pihak  laki-laki  maupun  pihak perempuan,  terutama  mengenai  pelaknasaan pesta  perkawinan,pembatalan  perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik laki- laki  maupun  perempuan  dapat  menimbulkan perselisihan  antara  kedua  belah  pihak, sehingga  harus  lah  dilakukan  pemulihan dengan cara adat.
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Metode  Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang  ada pada instansi yang bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif analisis, yaitu suatu  penelitan  yang  menggambarkan  secara menyeluruh dari systematis obyek dari pokok permasalahan.
Hasil Penelitian bahawa Pembatalan perkawinan  yang  dilakukan  secara  sepihak baik  laki-laki  maupun  perempuan,  dalam masyarakat  dayak  Desa  merupakan
salah satu adat ingkar, yang  mana  adat ingkar tersebut haruslah dipenuhi sebagai pertanggungjawaban  bagi  salah  satu  pihak karena telah dikatakan berbohong (ngemula). pembayaran  adat  yang  berupa  Tempayan, babi 1 rinti, ayam 1 ekor, beras 4 kl (6 kulak), besi  (paku),  Kain  sarung  (kain  Tapih)  uang pembuka  kata  masing-masing  pihak  Rp. 50.000, dan uang penutup malu Rp 1.000.00, kisaran adat  tersebut  haruslah di  penuhi  oleh pihak  yang  membatalkan  perkawinan.  Salah satu  faktor  membatalkan  perkawinan  adalah rasa ketakutan untuk membina rumah tangga karena  belum  ada  kesiapan  mental  salah satunya  adalah  belum  mempunyai  pekerjaan yang  tetap  sehingga  rasa  ketakutan  untuk membina rumah tangga timbul pada saat akan pelaksanaan perkawinan
Berdasarkan uraian-uraian yang penelitisampaikan  diatas  maka  disimpulkan sebagai berikut : Bahwa Pembatalan perkawinan  yang  dilakukan  secara  sepihak baik  laki-laki  maupun  perempuan,  dalam masyarakat    dayak    Desa    merupakan salah satu  adat  ingkar,  yang  mana  adat  ingkar tersebut haruslah dipenuhi sebagai pertanggungjawaban  bagi  salah  satu  pihak karena telah dikatakan berbohong (ngemula). faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sehingga batal melaksanakan perkawinan yaitu kesiapan yang belum sempurna, serta kehadiran orang ketiga  sehingga  mempengaruhi  pembatalan perkawinan.
Berdasarkan kesimpulan
yang penelitisampaikan diatas dapat penelitisarankan sebagai berikut : kisaran adat pembatalan  perkawinan  ingkar   (ngemula) di Desa  Mengkirai  Kecamatan  Kayan  Hilir Kabupaten  Sintang agar dipertahankan sesuai  dengan  kebiasaan  masyarakat  dayak Desa.  Pengurus  adat  di  Desa  Mengkirai Kecamatan  Kayan  Hilir  Kabupaten  Sintang dalam  mensosialisasikan  adat  ingkar  pada masyarakat  agar  lebih  ditingkatkan  kembali sehingga dalam masyarakat dapat mengurangi terjadinya  pembatalan  perkawinan  yang dilakukan.
Kata Kunci :  Sanksi Adat, Batal Perkawinan

## PENDAHULUAN
Dayak  merupakan  sebutan  bagi penduduk  asli  pulau  Kalimantan.  Pulau kalimantan  terbagi  berdasarkan  wilayah Administratif  yang  mengatur  wilayahnya masing-masing terdiri dari: Kalimantan Timur ibu  kotanya  Samarinda,  Kalimantan  Selatan dengan ibu kotanya Banjarmasin, Kalimantan Tengah  ibu  kotanya  Palangka  Raya,  dan Kalimantan Barat ibu kotanya Pontianak.
Kelompok  Suku  Dayak,  terbagi lagi dalam  sub-sub  suku  yang  kurang  lebih jumlahnya  405  sub  (menurut  J.  U.  Lontaan, 1975).  Masing-masing  sub  suku  Dayak  di pulau  Kalimantan  mempunyai  adat  istiadat dan  budaya  yang  mirip,  merujuk  kepada
sosiologi  kemasyarakatannya  dan  perbedaan adat  istiadat,  budaya,  maupun  bahasa  yang khas. Masa lalu masyarakat yang kini disebut suku  Dayak,  mendiami  daerah  pesisir  pantai dan  sungai-sungai  di  tiap-tiap  pemukiman mereka.
Etnis  Dayak  Kalimantan  menurut  seorang antropologi  J.U.  Lontaan,  1975  dalam Bukunya  Hukum  Adat  dan  Adat  Istiadat Kalimantan Barat, terdiri dari 6 suku besar dan 405 sub suku kecil, yang menyebar di seluruh Kalimantan.  Kuatnya  arus  urbanisasi  yang membawa  pengaruh  dari  luar,seperti  melayu menyebabkan  mereka  menyingkir  semakin jauh  ke  pedalaman  dan  perbukitan  di seluruh daerah Kalimantan. 1
Mereka  menyebut  dirinya  dengan kelompok  yang  berasal  dari  suatu  daerah berdasarkan  nama  sungai,  nama  pahlawan, nama  alam  dan  sebagainya.  Misalnya  suku Iban  asal  katanya  dari  ivan  (dalam  bahasa kayan,  ivan  =  pengembara)  demikian  juga menurut sumber yang lainnya bahwa mereka menyebut  dirinya  dengan  nama  suku  Batang Lupar,  karena  berasal  dari  sungai  Batang Lupar,  daerah  perbatasan  Kalimantan  Barat dengan  Serawak,  Malaysia.  Suku  Mualang, diambil  dari  nama  seorang  tokoh  yang disegani  (Manok  Sabung/algojo)  di  Tampun Juah  dan  nama  tersebut  diabadikan  menjadi sebuah nama anak sungai Ketungau di daerah
1 https://id-id.facebook.com/notes/ stevanus-agung/sejarah-asal-usul-dayak-di-kaliman- tan/205141046181327/ Hari Selasa 5 Maret 2019 Jam 12.00 wib
Kabupaten  Sintang  (karena  suatu  peristiwa) dan  kemudian  dijadikan  nama  suku  Dayak Mualang.  Dayak  Bukit  (Kanayatn/Ahe) berasal dari Bukit/gunung Bawang. Demikian juga  asal  usul  Dayak  Kayan,  Kantuk, Tamambaloh,  Kenyah,  Benuag,  Ngaju  dan lain-lain,  yang  mempunyai  latar  belakang sejarah sendiri-sendiri. 2
Namun  ada  juga   suku   Dayak yang tidak mengetahui lagi asal usul nama sukunya. Nama  “Dayak”  atau  “Daya” adalah  nama eksonim  (nama  yang  bukan  diberikan  oleh mayarakat  itu  sendiri)  dan  bukan  nama endonim (nama yang diberikan oleh masyarakat  itu  sendiri).  Kata  Dayak  berasal dari  kata  Daya”  yang  artinya  hulu,  untuk menyebutkan  masyarakat  yang  tinggal  di pedalaman atau perhuluan Kalimantan umumnya  dan  Kalimantan  Barat  khususnya, (walaupun  kini  banyak  masyarakat  Dayak yang  telah  bermukim  di  kota  kabupaten  dan propinsi)  yang  mempunyai  kemiripan  adat istiadat  dan  budaya  dan  masih  memegang teguh tradisinya. 3
Berdasarkan  wilayah   penyebaran di Kalimantan Barat Bangsa Dayak di Kalimantan Barat terbagi berdasarkan sub- sub ethnik  yang  tersebar  diseluruh  kabupaten di
Kalimantan Barat. Berdasarkan Ethno Linguistik dan cirri cultural gerak tari Dayak di  Kalimantan  Barat  menjadi  4  kelompok besar, 1 kelompok kecil yakni:
2 ibid
3 ibid
1. Kendayan / Kanayatn Grop : Dayak Bukit
(ahe),  Banyuke,  Lara,  Darit,  Belangin, Bakati” dan lain-lain. Wilayah penyebarannya  di  Kabupaten  Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang,  dan  sekitarnya.mempunyai gerak tari, enerjik, stakato, keras.
2. Ribunic   /    Jangkang    Grop/    Bidoih /  Bidayuh  :  Dayak  Ribun,  Pandu, Pompakng, Lintang, Pangkodatn,
Jangkang,  Kembayan,  Simpakng,  dll. Wilayah  penyebarannya  di  Kabupaten Sanggau  Kapuas,  mempunyai  ciri  gerak tangan membuka, tidak kasar dan halus.
3. Iban / Ibanic  :  Dayak  Iban  dan  sub- sub kecil lainnya, Mualang, Ketungau, Kantuk, Sebaruk, Banyur, Tabun, Bugau, Undup,  Saribas,  Desa,  Seberuang,  dan sebagainya.   Wilayah    penyebarannya di Kabupaten Sambas (perbatasan), Kabupaten  Sanggau  /  malenggang  dan sekitarnya (perbatasan) Kabupaten
Sekadau  (Belitang  Hilir,  Tengah,  Hulu)
Kabupaten  Sintang,  Kabupaten  Kapuas Hulu,  Serawak,  Sabah  dan  Brunai Darusalam. mempunyai ciri gerak pinggul  yang  dominan,  tidak  keras  dan tidak terlalu halus.
4. Banuaka”  Grop  :  Taman,  Tamambaloh dan  sub  nya,  Kalis,  dan  sebagainya. Wilayah  penyebarannya  di  Kabupaten Kapuas  Hulu.ciri  gerak  mirif  kelompok ibanic, tetapi sedikit lebih halus.
5. Kayaanik, punan, bukat dan lain-lain. 4
Selain terbagi menurut ethno linguistik yang terdata menurut jumlah besar groupnya,  masih  banyak  lagi  yang  belum teridentifikasikan  gerak  tarinya,  karena menyebar dan berpencar dan terbagi menjadi suku yang kecil-kecil. Misalnya Dayak Mali / ayek-ayek, terdapat dialur jalan tayan kearah kab.  ketapang.  kemudian  Dayak  Kabupaten Ketapang,Daerah  simpakng  seperti  Dayak Samanakng  dan  Dayak  Kualan,  daerah Persaguan,  Kendawangan,  daerah  Kayong, Sandai,  daerah  Krio,  Aur  kuning.  Daerah Manjau dsb.
Kemudian Dayak daerah Kabupaten Sambas,  yaitu  Dameo  /  Damea,  Sungkung daerah  Sambas  dan  Kabupaten  Bengkayang dan sebagainya. Kemudian daerah Kabupaten Sekadau  kearah  Nanga  Mahap  dan  Nanga Taman, Jawan,  Jawai,  Benawas,  Kematu dan lain-lain.  Kemudian  Kabupaten  Melawi, yaitu: dayak Keninjal(mayoritas tanah pinoh;antara  lain  desa  ribang  rabing,  ribang semalan,  madya  raya,  rompam,  ulakmuid, maris  dan  lain-lain)  dayak  Kebahan  (antara lain desa:poring,nusa kenyikap, Kayu Bunga, dan  lain-lain  yang  memiliki  tari  alu  dan  tari belonok kelenang yang hampir punah), dayak Linoh (antara lain desa:Nanga taum,sebagian ulak  muid,  mahikam  dan  lain-lain),  dayak pangen  (Jongkong,  sebagian  desa  balaiagas dan lain-lain), dayak kubing (antara lain desa
4 http://hamiddarmadi.blogspot. com/2017/02/ayak-asal-usul-dan-penyebarannya-di. htm diakses Hari Selasa 5 Maret 2019 Jam 12.00 wib
sungai bakah/sungai mangat, nyanggai, nanga raya  dan  lain-lain),  dayak  limai  (antara  lain desa  Tanjung  Beringin,  tain,  menukung,  ela dan  lain-lain),  dayak  undau,  dayak  punan, dayak  ranokh/anokh  (antara  lain  sebagian di desa  batu  buil,  sungai  raya  dan  lain-lain), dayak  sebruang  (antara  lain  didesa  tanjung rimba, piawas dan lain-lain),dayak Ot Danum ( masuk kelompok kal-teng), Leboyan. 5
Pemberian sanksi adat terhadap pihak yang  membatalkan  perkawinan  bertujuan untuk memberikan rasa jera terhadap keluarga dan  pihak  yang  membatalkan  perkawinan, oleh  sebab  itu  sanksi  adat  tersebut  haruslah dipenuhi  supaya  ada  ketenangan  diantara keluarga  yang  merasa  dirugikan  serta  warga masyarakat maupun alam disekitarnya.
Sedangkan  perkawinan  berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Pasal 1 Perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa”.
Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, Pengertian  Perkawinan  adalah  persekutuan hidup  yang  terjadi  antara  seorang  pria  dan wanita,  yang  disahkan  secara  formal  dengan undang-undang ( yuridis ) dan kebanyakan religius . 6
5 ibid
6 http://tabirhukum.blogspot. com/2016/11/definisi-perkawinan-menurut-para-ahli.
Sedangkan  Pengertian  Perkawinan Menurut  Subekti  adalah  pertalian  sah  yang terjadi  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  untuk  waktu  yang  lama.  Dengan demikian  Perkawinan  merupakan  kata  yang merujuk  pada  hal-hal  yang  terkait  dengan sebuah  ikatanatau  hubungan  pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah  pernikahan.  Jika  pernikahan  merujuk pada  sebuah  ikatan  yang  dilakukan  atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama,  dan  atau  merujuk  pada  sebuah proses  dari  ikatan  tersebut,  perkawinan merujuk  pada  hal-hal  yang  muncul  terkait dengan  proses pelaksanaan  dan  akibat  dari pernikahan. 7
Hukum  adat  merupakan  hukum  asli Indonesia.  Adat  sendiri  berasal  dari  bahasa Arab  yang  berarti  kebiasaan.  Kebiasaan tersebut  ditiru  dan  akhirnya  berlaku  untuk seluruh  anggota  masyarakat.  Hukum  adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat  adat.  Hukum  adat  merupakan bentuk dari adat yang memiliki akibat hukum. Hukum  adat  berbeda  dengan  hukum  tertulis ditinjau  dari  bentuk  sanksi  yang  diberikan kepada  orang  yang  melakukan  pelanggaran. Bentuk  sanksi  hukum  adat  menitikberatkan html Diakses hari Sabtu 18 Januari 2019 jam 11.00 wib
7 Jamhari  Makruf  dan  Asep  Saepu- din  Jahar,  Hukum  Keluarga,  Pidana  Dan  Bisnis  Kaji- an Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional  (Jakarta:  Kencana  Prenadamadia  Group, 2013), hlm. 24
pada bagian moral serta  material,  hukum adat tidak  mengenal  penjara  sebagai  tempat  para terpidana  menjalani  hukuman  yang  telah ditetapkan oleh hakim. 8
Kata  adat  berasal  dari  bahasa  Arab yang  kemudian  diadopsi  ke  dalam  bahasa Indonesia  yang  baku.  Kata  adat  berasal  dari kata  “ad”  yang  mempunyai  derivasi  kata al 中 adat  yang  berarti  sesuatu  yang  diulang- ulang atau dapat dikatakan sebagai kebiasaan.  Adat  diartikan  sebagai  “aturan (perbuatan  dsb)  yang  lazim  diturut  atau dilakukan sejak dahulu kala”. 9
Sedangkan  pengertian  Kebiasaan merupakan  perbuatan  yang  diulang-ulang dalam  bentuk  yang  sama.  Perbuatan  itu diulang-ulang  membuktikan  bahwa  orang menyukainya.  Jadi  kebiasaan  ( Folkways ) merupakan tata cara bertindak yang digemari oleh masyarakat sehingga dilakukan berulang- ulang oleh banyak orang. Kebiasaan memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada tata cara, misalnya  memberikan  salam  waktu  bertemu, berterimakasih,  menyuci  tangan  sebelum dan  sesudah  makan,  membungkukkan  badan sebagai  tanda  penghormatan  kepada  orang yang lebih tua. 10
Sedangkan     menurut      Kusumadi 8 Bushar Muhammad, 2006, Asas- Asas Hukum Adat, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Hlm. 19.
9 Wikipediabahasa Indonesia, en- siklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Adat, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pkl 16.50.
10 https://mellapuspita.wordpress.
com/2017/04/14/perbedaan-peradaban-budaya-tra- disi-adat-istiadat-dan-kebiasaan/ diakses 30 Nopem- ber 2018 Jam 09:30 WIB
Pudjojosewojo,  mengatakan  :  “Bahwa  adat adalah  tingkah  laku  oleh  dan  dalam  suatu masyarakat  (sudah,  sedang,  akan)  diadatkan, adat  itu  ada  yang  tebal  dan  ada  yang  tipis senantiasa menebal dan menipis”. 11
Menurut  Van  Vollenhoven  hukum adat  adalah  :“Aturan  prilaku  yang  berlaku bagi  orang-orang  pribumi  dan  orang-orang timur  asing,  yang  disuatu  pihak  mempunyai sanksi  (sehingga  disebut  hukum)  dan  dilain pihak tidak dikodifikasi (sehuingga dikatakan adat)”. 12
Sedangkan  pengertian  hukum  adat menurut  Soekamto  dalam  bukunya  Menuju Hukum Adat Indonesia : “Komplek adat-adat inilah  yang  kebanyakan  tidak  dikitabkan, tidak  dikodifikasikan  dan  bersifat  paksaan mempunyai  sanksi  (dari  itu  hukum),  jadi mempunyai  akibat  hukum,  komplek  ini disebut hukum adat”. 13
Hukum adat adalah hukum nonstatutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan  dan  sebagian  kecil  adalah  hukum Islam.  Ia  berurat  berakar  pada  kebudayaan tradisional.  Sebagian hukum  yang hidup,  dia menjelmakan  persatuan  hukum  yang  nyata dari masyarakat / rakyat. Ia senantiasa tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. 14
11 Kusumadi, 2004, Pedoman Pelaja- ran Tata Hukum , Aksara Baru Jakarta. Hal 45
12 I Gede A.B. Wiranata,2005 Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa Kemasa, PT.Citra Aditiya Bakti, Bandung, Hal:11
13 Soekanto, Meninjau Hukum Adat
Indonesia Suatu Pengatar Untuk Mempelajari Hukum Adat, C V Rajawali Jakarta, hal :2 14 I Gede A.B. Wiranata, 2005.
Timbulnya  reaksi  dari  masyarakat adat, atas pelanggaran hukum atau perbuatan yang  menyebabkan  terjadinya   peristiwa adat sehingga mengakibatkan ketidak seimbangan antar kelompok masyarakat dan memperngaruhi kehidupan manusia dan alam sekitarnya merupakan perbuatan yang menyelenggarakan  adat  sebagai  hukum  yang selama  ini  dijunjung  tinggi  oleh  masyarakat adat  setempat.  Dimana  di  dalam  buku  bab- bab tentang Hukum Adat karya Supomo yang dikutip  kembali  oleh  Bushar  Muhammad mengatakan :
Sanksi  adat  merupakan  salah  satu aturan  adat  yang  dijalankan  bagi  setiap pelanggarnya  oleh  sebab  itu  sanksi  adat diberikan  kepada  kelompok  maupun  orang perseorangan  yang  dikenakan  adat.  Menurut Dewa  Made  Suartha  menjelaskan  bahwa sanksi berasal dari kata sanctum yaitu bahasa latin yang berarti penegasan yang juga disebut dengan  bevestiging/bekrachtiging  .  Penegasan tersebut  bisa  berarti  hal  yang  positif  yaitu hadiah dan juga dapat bersifat negative seperti hukuman.  Oleh  karena  itu  sanksi  dikatakan sebagai perangsang dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. 15
Dara  Indrawati  menjelaskan  bahwa terdapat dua jenis pemberlakuan sanksi yakni sanksi yang diberlakukan untuk pelaku sebagai orang yang melanggar dan sanksi yang berlaku
Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa Kemasa, PT.Citra Aditiya Bakti, Bandung, Hal:17 15 I Made Suartha. 2015. Hukum dan Sanksi Adat . Malang: Setara Press, Hlm. 20
secara  kolektif  karena  berhubungan  dengan kehidupan  orang  banyak.  Contoh  kasus penerapan  sanksi  secara  perorangan  adalah kasus  pembunuhan  atau  pencurian.  Adapun pemberlakuan sanksi secara kolektif dalam hal ini  juga  berhubungan  dengan  kedudukan keluarga atas orang yang melakukan pelanggaran  sehingga  pihak  keluarga  juga menanggung  akibat  dari  perbuatan  anggota keluarganya. 16
Tujuan  pemberian  sanksi  adat  harus mengikuti  filosofi  penyelesaian  sengketa secara adat.  Sanksi yang diterapkan haruslah mendukung  tujuan  penyelesaian  sengketa/ kasus  scara  adat.  Filosofi  penyelesaian sngekata/kasus  secara  adat  berbeda  dengan penyelesaian  sengketa/kasus  di  Pengadilan Formal.  Pengadilan  bertugas  memutuskan perkara  untuk  menentukan  salah  tidaknya sesorang,  menang  atau  kalahnya  seseorang. Sebaliknya, penyelesaian sengketa/kasus scara  adat  bukan  semata-mata  untuk  itu, tetapi  lebih  untuk  memulihkan  ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Setelah diselesaikan secara adat maka para pihak yang bersenketa  akan  berbaikan  kembali  seperti semula, pelaku pelanggran adat akan kembali menjadi  bagian  dari  masayarakat  dan  bisa hidup  harmonis  lagi  dengan  masyarakat. 17
Perkawinan    merupakan    hubungan    antara seorang    laki-laki    dan    perempuan    untuk
16 http://www.sarjanaku.com/2013/01/ pengertian-perkawinan-makalah-masalah.html  diakses hari Selasa Tanggal 27 Nopember 2017 jam 11.30 wib
17 https://ajiksh.wordpress. com/2016/05/19/macam-macam-jenis-huku-
menyatukan  diri  dalam  bentuk  keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  Online  memberikan  penjelasan  kata Kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah. 18
Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antaraseorang  laki-laki  dan  seorang  wanita. 19
Menurut  Bachtiar  Definisi  Perkawinan  adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan  hidup  yang  berlangsung  dalam jangka  waktu  yang  lama,  yang  di  dalamnya terdapat  berbagai  hak  dan  kewajiban  yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk  mendapatkan  kehidupan  yang  layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan  itu  merupakan  ikatan  yang  kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam  dari  masing-masing  pihak  untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. 20
Berdasarkan berbagai definisi tentang perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa  perkawinan  merupakan  ikatan  lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami  isteri  yang  memiliki  kekuatan  hukum dan   diakui   secara   sosial   dengan   tujuan man-adat-di-indonesia/ diakses Hari Selasa 5 Maret 2019 Jam 12.00 wib
18 http://Pengertian Bahasa Indonesia .blogspot.co.id/2012/12/diakses hari Selasa Tanggal
27 Nopember 2017 jam 11.30 wib
19 Salim H,S., 2002, Pengantar Hukum Perdat Tertulis(BW), (Jakarta: Sinar Grafika,), hlm 61.
20 http://www.sarjanaku.com/2013/01/ pengertian-perkawinan-makalah-masalah.html  diakses hari Selasa Tanggal 27 Nopember 2017 jam 11.30 wib
membentuk  keluarga  sebagai  kesatuan  yang menjanjikan  pelestarian  kebudayaan  dan pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  hidup  bagi setiap  pasangan  dalam  perkawinan.  Undang- Undang Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  Tentang  Perkawinan  Bab  I  Pasal  1 menjelaskan  pengertian  dari Perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Berdasarkan  pengertian  perkawinan diatas  bahwa  perkawina  merupakan  ikatan lahir dan batin bagi laki-laki dan  wanita. Oleh sebab itu maka suatu perkawinan mempunyai asas-asas  dalam  perkawinan  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan. Asas- asas ini tercantum dalam pada penjelasan umum 3 (tiga) Undang- Undang  perkawinan,  adapun asas-  asas  yang tercantum adalah :
a. Bahwa perkawinan adalah untuk membentuk  keluarga  bahagia  dan kekal. Untuk  itu  suami  istri  perlu  saling membantu  dan  melengkapi,  keduanya dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai  kesejahteraan  yang  bersifat material dan spiritual.
b. Perkawinan  sah  bilamana  dilakukan menurut  hukum  masing-  masing  agama dan kepercayaannya,  dan  di  samping itu tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat
menurut perundangan yang berlaku.
c. Perkawinan harus memenuhi administrasi dengan  jalan  mencatatkan  diri  pada kantor  pencatatan  yang  telah  ditentukan oleh perundang- undangan.
d. Perkawinan  menurut  asas  monogami, meskipun  tidak  bersifat  mutlak  karena masih  ada  kemungkinan  untuk  beristri lebih  dari  seorang,  bila  dikehendaki olehpihak- pihak yang bersangkutan dan ajaran  agamanya  mengijinkan  untuk  itu ketentuan  harus  memenuhi  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam  undang- undang.
e. Perkawinan  dilakukan  oleh  pihak  yang telah  matang  jiwa  raganya  atau  telah dewasa,  kematangan  ini  sesuai  dengan tuntutan  jaman  di  manabaru  dilancarkan keluarga berencana dalam rangka pembangunan nasional.
f. Memperkecil dan mempersulit perceraian.
g. Kedudukan  suami  istri  dalam  kehidupan perkawinan adalah seimbang baik kehidupan  rumah  tangga  maupun  dalam kehidupan masyarakat.
Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat  adat,  sebab  perkawinan  bukan hanya  menyangkut  kedua  mempelai,  tetapi juga  orang  tua  kedua  belah  pihak,  saudara- saudaranya, bahkan keluarga mereka masing- masing.  Dalam  hukum  adat  perkawinan  itu
bukan  hanya  merupakan  peristiwa  penteng bagi  mereka  yang  masih  hidup  saja.  Tetapi perkawinan  juga   merupakan   peristiwa yang sangat  berarti  serta yang sepenuhnya mendapat  perhatina  dan  diikuti  oleh  arwah- arwah para leluhur kedua belah pihak. 21
Berkenan  dengan  adanya  hubungan antara laki-laki  dan  perempuan  untuk sebuah perkawinan  bagi  masyarakat  adat  maka menurut  Hukum  Adat  pada  umumnya  di Indonesia  perkawinan  itu  bukan  saja berarti sebagai perikatan Perdata tetapi juga merupakan  “Perikatan  Adat”  dan  sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan.  Jadi  terjadinya  suatu  ikatan perkawinan  bukan  semata-mata  membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan  adat  istiadat,  kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan ketetanggaan  serta  menyangkut  upacara- upacara  adat  dan  keagamaan.  Begitu  juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan  keagamaan,  baik  dalam  hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusui  dengan  manusia  dalam  pergaulan hidup  agar  selamat  didunia  dan  selamat  di Akhirat. 22 Demikian pula diketengahkan oleh
21 http://www.lutfichakim. com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan. html diakses hari senin tanggal 5 Maret 2018
22 Hilman Hadikusuma,2007, Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Perundangan Hu- kum Adat Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju,),
Teer  Haar  menyatakan  bahwa  :  Perkawinan adalah  urusan  kerabat,  urusan  keluarga, urusan  masyarakat,  urusan  martabak  dan urusan pribadi 23
Van  Gennep  menamakan  semua upacara  perkawinan  sebagai ”Rites  De Passage” (upacara peralihan) yang melambangkan  peralihan  status  dari  masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri  berpisah  setelah  melampaui  upacar yang  disyaratkan  menjadi  hidup  bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri. 24
Perkawinan  dalam  arti  “Perikatan Adat”  ialah  perkawinan  yang  mempunyai akibat  hukum  terhadap  hukum  adat  yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat  hukum  ini  telah  ada  sejak  sebelum perkawinan  terjadi,  yaitu  misalnya  dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “ Rasa senak “ (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan “rasa Tuha” (hubungan orang tua keluarga dari pada calon suami istri). Setelah terjadinya  ikatan  perkawinan  maka  timbul hak-hak  dan  kewajiban  orang  tua  termaksud anggota  keluarga  ,  kerabat  menurut  hukum adat  setempat  yaitu  dengan  pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran
hlm. 8.
23 Hilman Hadikusuma, 2003, Pokok- Pokok pengertian Hukum Adat, Alumni Bandung, hal:8
24
h t t p : / / s e r l a n i a . b l o g s p o t . co.id/2012/01/hukum-perkawinan-adat.html diakses Hari Jumat Tanggal 23 Maret 2018 Jam 13:30 Wib
serta  membina  dan  memelihara  kerukunan, keutuhan  dan  kelenggengan  dari  kehidupan anak-anak  mereka  yang  terlibat  dalam perkawinan. 25
Menurut  Hukum  Adat  di  Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistim perkawinan jujur dimana pelamaran dilakukan pihak  pria  kepada  pihak  wanita  dan  setelah perkawinan, isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami hal ini biasa dijumpai  di (Bantul, Lampung,  Bali) kemudian  “  Perkawinan  Semanda  “  dimana pelamar dilakukan oleh  pihak wanita kepada pihak  pria  dan  setelah  perkawinan  suami mengikuti  tempat  kedudukan  dan  kediaman istri hal ini bisa dijumpai didaerah (Minangkabau,  Semendo  Sumatera  Selatan) dan perkawinan bebas yaitu di (Jawa, Mencur, Mentas)  dimana  pelamaran  dilakukan  oleh pihak  pria  dan  setelah  perkawinan  kedua suami  istri  bebas  menentukan  tempat kedudukan  dan  kediaman  mereka,  menurut kehendak  mereka,  yang  terakhir  ini  banyak berlaku dikalangan masyarakat keluarga yang telah maju (Modern). 26
Dari  pernyataan-pernyataan  diatas dapat  penelitisampaikan  bawha  nilai-nilai budaya  dari  masyarakat  yang
25 http://serlania.blogspot. co.id/2012/01/hukum-perkawinan-adat.html diakses
bersangkutan,  asal  saja  segala  sesuatunya tidak  berkepentingan  dengan  kepentingan umum, perkawinan yang bersifat antar agama, oleh  karena  perbedaan  adat  yang  hanya menyangkut  perbedaan  masyarakat  bukan perbedaan keyakinan.
Ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan  mendapatkan  generasi  penerus  agar supaya  kehidupan  persekutuan  atau  clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep  menamakan semua upacara  perkawinan sebagai ”Rites  De Passage” (upacara peralihan) yang melambangkan  peralihan  status  dari  masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri  berpisah  setelah  melampaui  upacar yang  disyaratkan  menjadi  hidup  bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina  sendiri. Rites  De  Passage terdiri  atas  3 tingkatan :
1. Rites De Separation yaitu upacara perpisahan dari status semula.
2. Rites  De  Marga yaitu  upacara perjalanan kestatus yang baru.
3. Rites D’agreegation yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru. 27
Dari  pendapat  diatas  bahawa  ikatan perkawinan merupakan peralihan status
Hari Jumat Tanggal 23 Maret 2018 Jam 13:30 Wib
26 http://bloghukumumum.blogspot.
co.id/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-hu-
kum.html diakses Hari Jumat Tanggal 23 Maret 2018 Jam 13:30 Wib
27
http://bloghukumumum.blogspot. co.id/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-hu- kum.html diakses Hari Jumat Tanggal 20 Januari 2019 Jam 13:30 Wib
dari  masing-masing   mempelai   dimana pada walnya  hidup  sendiri  tanpa  ikatan dengan orang  lain  menjadi  hidup  bersama  sebagai suami istri. Sebelum menjalankan perkawinan yang  tentunya  perlu  adanya  penilaian  yang dilakukan  oleh  satu  sama  lain,  penilaian tersebut bertujuan untuk menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan. Oleh sebab itu beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang dapat membatalkan perkawinan
1. Ketakutan
Ketakutan  adalah  suatu  tanggapan emosi terhadap  ancaman.  Takut  adalah suatu mekanisme  pertahanan  hidup  dasar  yang terjadi  sebagai  respons  terhadap  suatu stimulus  tertentu,  seperti  rasa  sakit  atau ancaman bahaya. Beberapa ahli psikologi juga telah menyebutkan bahwa takut  adalah salah satu  dari  emosi  dasar,  selain  kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan. 28
2. Faktor Sosial
Gagal  menikah,  bisa  juga  karena status  sosial  pasangan  yang  tidak  satu level, perbedaan  budaya  atau  permusuhan  antar keluarga masing-masing pasangan. Perbedaan etnis  dan  agama  juga  jadi faktor penyebab batalnya  pernikahan. “Sudah tahu beda suku atau  agama,  pertama  kayaknya  bisa  nih (dijalankan),  tapi  baru  tahu ternyata  emang nggak siap.
3. Kehadiran Orang Ketiga Berdasarkan  faktor  ketiga,  dimana 28 https://id.wikipedia.org/wiki/Keta- kutan diakses Hari Jumat Tanggal 20 Januari 2019 Jam 13:30 Wib
calon pengantin menemukan bahwa pasangan tidak cukup untuknya, kehadiran orang ketiga sangat mungkin membuat rencana pernikahan akhirnya batal.
4. Hati yang Kurang Mantap
Dilihat  dari  sisi  psikologis,  selain ketidaksiapan  juga  ketidakmantapan.  Ratih berujar, tidak mantap belum tentu karena tidak siap.  Ada  kesiapan  secara  mental, namun terdapat  hal-hal  yang  membuat  sang  calon pengantin menjadi ragu. Misalnya saja, secara finansial maupun sosial dia merasa sudah siap. Namun  ada  sesuatu  yang  dirasa  masih mengganjal. 29

## METODE PENDEKATAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, Metode pendekatan yuridis sosiologis ini memandang hukum sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan sebab-sebab sosial yang lain. Karakteristik  yang  dimiliki  pada  penelitian hukum sosiologis; 30
1. Penelitian hukum sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya,  yang  kemudian  dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.
2. Definisi  operasionalnya  dapat  diambil
29 http://bloghukumumum.blogspot.
co.id/2010/04/pengertian-perkawinan-menurut-hu- kum.html diakses Hari Jumat Tanggal 23 Maret 2018 Jam 13:30 Wib
30
Amirudin, SH, M.Hum dan Zainal
Asikin, SH, SU ; Pengantar Methode Penelitian Hu- kum , 2004, Rajawali Press, hlm. 133
dari peraturan undang-undang, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektifitas suatu undang-undang.
3. Hipotesis  kadang-kadang  diperlukan, misalnya  penelitian  yang  ingin  mencari hubungan  (korelasi)  antara  berbagai gejala atau variabel.
4. Akibat dari  jenis  datanya  (data sekunder dan  data  primer),  maka  alat  pengumpul datanya  terdiri  dari  studi dokumen  : pengamatan   (observasi), dan wawancara (interview). Pada  penelitian hukum sosiologis  selalu  diawali  dengan  studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi)  digunakan  pada  penelitian
yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara  (interview) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, presepsi, kepercayaan,  motivasi,  informasi  yang sangat pribadi sifatnya.
5. Penetapan  sampling  harus  dilakukan, terutama   jika   hendak   meneliti perilaku (hukum)  warga  masyarakat,  dalam penarikan sampel, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. Pengolahan   data   dapat    dilakukan baik secara  kualitatif  dan  /  kumulatif. Pendekatan yuridis sosiologis ini penelitikombinasikan  dengan  deskriptif analisis,  untuk  menggambarkan  dan
menganalisa  fakta-fakta  yang  terjadi atau terkumpul dan tampak sebagaimana adanya  pada  saat  penelitian  akan dilakukan.
a. Penelitian kepustakaan (library research),
Yaitu  dengan  mempelajari  buku-buku literatur  yang  ada  hubungannya  dengan masalah penelitian
b. Penelitian lapangan (field research)
Yaitu melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data  dengan  cara  mengamati  begaimana mekanisme  Desa Mengkirai  Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang

## PEMBAHASAN
Hukum  adat  atau  hukum  tidak tertulis merupakan landasan dalam menentukan  perilaku  yang  baik  dan  buruk. Hukum adat memiliki sanksi tertentu apabila ada  perilaku  yang  menyimpang  atau  tidak sesuai  dengan  tatanan  norma  dan  kaidah- kaidah  kesusilaan.  Hasil  penelitian  terhadap batalnya  melaksanakan   perkawinan   di Desa Mengkirai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang  disampaikan  secara  langsung  oleh Ketua  Adat  Bapak  Yulianus  Bernabas mengenai  pembatalan  perkawinan  yang dilakukan  secara  sepihak,  baik  laki-laki maupun  perempuan.  Pembatalan  perkawinan yang  dilakukan  secara  sepihak  baik  laki-laki maupun perempuan, dalam masyarakat dayak
Desa merupakan salah satu adat ingkar , yang mana  adat ingkar tersebut  haruslah  dipenuhi sebagai  pertanggungjawaban  bagi  salah  satu pihak  karena  telah  dikatakan  berbohong (ngemula) . Adat Ingkar ini diberikan kepada pihak  yang  membatalkan  perkawinan  yang telah  direncanakan  oleh  masing-masing keluarga  calon  mempelai,  oleh  karena  itu terdapat beberapa sanksi  adat  tergantung dari kapan salah satu pihak membatalkan perkawinan.  Berdasarkan  Kebiasan  adat membatalkan  perkawinan  pada  masyarakat Dayak Desa, adat Ingkar terdiri dari atas :
1. Adat Ingkar setelah  pertunangan  dan sudah menentukan tanggal bulan dan tahun Perkawinan
2. Adat ingkar pada  saat  akan  dilaksnakan
Perkawinan  hari  yang  ditentukan  sudah dekat acara pelaksanaan 31
Adapun  bentuk  sanksi  adat ingkar setelah pertunangan adalah sebagai berikut :
Hantaran pertunangan yang diberikan laki-laki pihak kepada Perempuan
a) Satu Pasang Cincin untuk pertunangan
b) Kain sarung (Kain tapih)
c) Bedak
d) Lipstik
e) Sabun
f) Ember sabun
g) Odol
h) sikat gigi
i) Beras
j) Baju
k) Sandal
l) Pakaian tidur wanita
Dari semua hantaran yang diberikan  kepada  pihak  perempuan  haruslah dikembalikan  kepada  pihak  laki-laki  karena telah  membatalkan  perkawinan  baik  pihak laki-laki  maupun  perempuan,  selain  itu pembayaran  adat  yang  berupa  Tempayan, babi 1 rinti, ayam 1 ekor, beras 4 kl (6 kulak), besi (paku), Kain  sarung (kain  Tapih) uang pembuka  kata  masing-masing  pihak  Rp. 50.000, dan uang penutup malu Rp 1.000.00, kisaran adat  tersebut  haruslah di  penuhi  oleh pihak yang membatalkan perkawinan. 32
Adapun proses terjadinya adat ingkar Perkawinan adalah sebagai berikut :
1. Laporan dari salah satu keluarga baik pihak laki-laki  maupun  perempuan  kepada pengurus adat.
2. Pengurus adat akan mengundang keluarga yang melaporkan maupun yang dilaporkan kepada pengurus adat
3. Pengurus  adat  akan  menentukan  tanggal dan  bulan  untuk  mempertemukan  kedua belah pihak.
4. Menyampaikan sanksi adat ingkar kepada keluarga yang membatalkan perkawinan.
5. Pemenuhan adat Ingkar harus dilaksankan
Yulianus Bernabas Ketua adat Desa, di Desa Mengki- rai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tanggal 10 April 2019
32 Hasil  wawancara  dengan  Bapak
Yulianus Bernabas Ketua adat Desa, di Desa Mengki- rai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tanggal 10 April 2019
sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Desa.
6. Dihadiri  oleh  keluarga  kedua  belah  pihak serta pengurus adat Desa
7. Disaksikan oleh Perangkat Desa 33
Sedangkan  Adat ingkar pada  saat akan  dilaksnakan  Perkawinan  hari  yang ditentukan sudah dekat atau acara pelaksanaan pesta perkawinan sudah disiapkan, maka bagi pelanggar  adat ingkar perkawinan  baik  laki- laki  maupun  perempuan  haruslah  mengganti dari segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak, serta memenuhi sanksi adat yang sudah ditetapkan oleh ketua adat 2 (dua)  kali  lipat,  dan  mengembalikan  barang hantaran 2 (dua) kali lipat. 34
Berdasarkan Hasil wawancara penelitidengan  salah  satu  warga  di  Desa Mengkirai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang yang telah membatalkan perkawinan menyatakan   bahwa   saknsi    adat ingkar di sampaikan  oleh  keluarga  perempuan  sebagai tuntutan karena telah membatalkan perkawinan yang telah direncanakan, tuntutan tersebut  disampaikan  melalui  pengurus  adat Desa dan disaksikan oleh keluarga (laki- laki). Dalam mengisi tuntutan adat ingkar membatalkan  setelah  pertunangan  dilakukan dirumah  ketua  adat  karena  sesuai  dengan permintaan  dari  keluarga  pihak  perempuan dan  adat ingkar haruslah  dibayar  pada  saat
33 ibid
pelaksanaan adat tersebut.
Adapun tuntutan dari pihak keluarga perempuan  dalam  sanksi  adat Ingkar yaitu memenuhi  kisaran  adat  yang  disampaikan oleh  pengurus  adat  yang  berupa  Tempayan, babi 1 rinti, ayam 1 ekor, beras 4 kl (6 kulak), besi (paku), Kain  sarung (kain  Tapih) uang pembuka  kata  masing-masing  pihak  Rp. 50.000, dan uang penutup malu Rp 1.000.00,. dan pihak perempuan mengembalikan hantaran yang telah diberikan pada saat acara pertunangan.  Hantaran  tersebut  salah  satu simbol  meminta  pihak  perempuan  untuk dijadikan  istri,  karena  setelah  pertunangan saya  membatalkan  hubungan  selanjutnya, maka  dikembalikanlah  hantaran  yang  saya berikan,  yang  artinya  bahwa  melepaskan ikatan yang pernah terjadi antara saya dengan MG (inisial). 35
Berdasarkan hasil wawancara penelitidengan  Sekertaris  Desa  Mengkirai Bapak  Yohanes  Pobas  mengatakan  bahwa apabila  permasalahan  adat  yang  terjadi diwilayah Desa Mengkirai,  maka  Ketua Adat akan memberikan informasi serta mengundang  perangkat  desa  untuk  hadir dalam  setiap  penyelesaian  adat,  karena lembaga adat merupakan salah satu bagian dari pemerintahan di Desa. 36
Penyelesaian adat biasanya dilakukan dihadapan pengurus adat serta perangkat desa,
35 Hasil Wawancara dengan salah satu masyarakat yang telah membatalkan perkawinan setelah pertunangan Mengkirai 25 April 2019
36 Hasil wawancara dengan sekertaris
Desa  Mengkirai  Kecamatan  Kayan  Hilir  Kabupaten
karena  adat  yang  berlaku  pada  masyarakat Desa    secara  tidak   langsung  melibatkan perangkat desa untuk dimintai pendapat serta saran  dalam  menyelesaikan  adat,  kecuali apabila  yang  berkenaan  takaran  serta  sanksi adat,  hal  tersebut  sudah  tertuang  didalam buku  adat  yang  berlaku  pada  masyarakat, khususnya  masyarakat  di  Desa  Mengkirai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang. 37
Dalam pemberian sanksi adat ingkar perkawinan  bukan  sekedar  pemberian  dan pemenuhan  adat  yang  dilakukan  oleh  salah satu pihak baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi sebagai wujud dari pemberian rasa malu  yang  telah  dilakukan,  karena telah dianggap  mengingkari  dan  menoda  dari kesepakatan  yang  telah    dilakukan baik  keluarga  laki-laki  maupun  keluarga perempuan.  Oleh  sebab  itu  perlu  adanya sanksi adat diberikan kepada salah satu pihak yang  membatalkan  perkawinan  supaya  apa yang  telah  direncanakan  secara  bersama- sama  dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan. 38

## KESIMPULAN
Dari  beberapa  penjelasan  pada hasil pembahasan diatas maka dapat
penelitisimpulkan sebagai berikut :
1. Bahwa    Pembatalan    perkawinan    yang
Sintang Tanggal 11 April 2019 37 ibid 38 Hasil  wawancara  dengan  Bapak
Yulianus Bernabas Ketua adat Desa, di Desa Mengki- rai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang Tanggal 10 April 2019
dilakukan  secara  sepihak  baik  laki-laki maupun  perempuan,  dalam  masyarakat dayakDesamerupakansalahsatuadat ingkar , yang  mana  adat ingkar tersebut  haruslah dipenuhi sebagai pertanggungjawaban bagi salah  satu  pihak  karena  telah  dikatakan berbohong (ngemula) . Kisaran adat ingkar membatalkan  perkawinan  adalah  sebagai berikut  :  Tempayan,  babi  1  rinti,  ayam  1 ekor, beras 4 kl (6 kulak), besi (paku), Kain sarung (kain  Tapih) uang  pembuka  kata masing-masing pihak Rp. 50.000, dan uang penutup malu Rp 1.000.00, dan apabila adat ingkar sudah mempersiapkan acara perkawinan maka dikenakan dua kali lipat dari kisaran adat yang telah ditentukan.
2. Bahwa beberapa faktor sehingga masyarakat di Desa Mengkirai Kecamatan Kayan  Hilir  Kabupaten  Sintang  dalam membatalkan perkawinan diantaranya adalah  kesiapan  yang  belum  sempurna, serta  kehadiran  orang  ketiga  sehingga mempengaruhi pembatalan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Referensi Buku
Bushar  Muhhamad,  1981, Asas-Asas  Hukum Adat  Suatu  Pengantar ,  Pradya  Paramita,
Jakarta
……………………………2000, Pokok-
Pokok  Hukum  Adat ,  Pradya  Paramita, Jakarta
Bambang Sugono, Metode penelitan Hukum, raja Grafindo, Persada, Jakarta Hadari  Nawawi,  2007, Metode  Penelitian  Bidang
Sosial ,  Gajah  Mada  University  Press,
Yokyakarta,
H.R. van Heekeren.1955 Penghidupan dalam zaman  Pra  Sejarah  diIndonesia .  Edisi
terjemahan. Jakarta: Lembaga Kebudayaan
Indonesia.
I  Gede  A.B.  Wiranata,  2005, Hukum  Adat
Indonesia,  Perkembangannya  dari  Masa Kemasa, Citra Aditiya Bakti, Bandung
Hilman  Hadikusuma, Hukum  Pidana  Adat ,
rajawali Jakarta,
Kusumadi, Pedoman Pelajaran Tata Hukum ,
Aksara Baru Jakarta.
Mustaru  Pide  Suriyaman,2014, Hukum Adat
Dahulu, Kini, dan Akan Datang
Prenadamedia Group Jakarta
Ronny  Hanitijo  Soemitro,1983, Metode
Penelitian Hukum , Jakarta, Ghalia
Indonesia,
Soerojo Wigjodiporo, Pengantar dan Asas-
Asas Hukum Adat , Haji Masagung, Jakar-
ta,
Soerjono  Soekanto, Pokok-pokok  Sosiologi
Hukum , Raja Grafindo Persada Jakarta
………………. Meninjau Hukum Adat
Indonesia Suatu Pengatar Untuk
Mempelajari  Hukum  Adat, Rajawali
Jakarta,
Soemitro Ronny H, 1983, Metode Penelitian
Hukum, Jakarta, Ghalia 1983