## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA
Nisa Yulianingsih 1 , R.B. Sularto 2

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  kebijakan  hukum  pidana  terutama kebijakan  formulasi  dalam  menentukan  arah  kebijakan  pengaturan  tindak pidana korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa  di  Indonesia  saat  ini  dan  masa  yang  akan datang.  Kajian  didasarkan  pada  hasil  penelitian  normatif  untuk  menemukan kaidah-kaidah  dan  norma-norma  hukum  dalam  merumuskan  tindak  pidana korupsi  pengadaan  barang  dan  jasa. Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa pengaturan  tindak  pidana  korupsi  terutama  dalam  kegiatan  barang  dan  jasa pengaturannya  kurang  efektif  karena belum  dirumuskan  dan  diformulasikan secara jelas mengenai sanksi yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana korupsi dalam  pengadaan  barang  dan  jasa.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  reformulasi mengenai pengaturan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa agar dapat mengakomodir  pengaturan  sanksi  yang  lebih  tegas  (pidana)  atas  pelanggaran proses pengadaan barang dan jasa.
Kata  Kunci  : Kebijakan  Hukum  Pidana, Tindak  Pidana  Korupsi, Pengadaan

## Barang dan Jasa
A. Latar Belakang
Pengadaan  barang  dan  jasa  pada  hakikatnya  merupakan  upaya  pihak pengguna  untuk  mendapatkan  atau  mewujudkan  barang  dan  jasa  yang diinginkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan  harga,  waktu,  dan  kesempatan  lainnya. 3 Hakikat  atau  esensi pengadaan  barang  dan  jasa  tersebut  dapat  dilaksanakan  sebaik-baiknya, apabila kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  pengguna  dan  penyedia  selalu berpatokan  pada  filosofi  pengadaan  barang  dan  jasa,  tunduk  pada  etika  dan norma  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  berlaku,  mengikuti  prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
3 Adrian Sutedi, 2010, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3.
Namun,  berbagai  penyimpangan  terjadi  dalam proses  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah.  Kerugian  keuangan  negara  yang  ditimbulkan akibat  penyimpangan  terhadap  ketentuan  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan jasa Pemerintah ternyata nilainya sangat besar, yang mengarah pada implikasi tindak  pidana  korupsi. Pembenahan  konsep  mengenai  tindak  pidana  korupsi dalam  kegiatan  pengadaan  barang  dan  jasa penting untuk  menentukan  arah kebijakan  yang tepat agar tercapainya nilai keadilan, kemanfaatan dan sanksi hukum  bagi para  pelaku  tindak  pidana  korupsi  dalam  kegiatan  pengadaan barang dan jasa saat ini dan masa yang akan datang.

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah pendekatan  yuridis  normatif untuk menemukan  kaidah-kaidah  dan  norma- norma  hukum  dalam  merumuskan  tindak  pidana  korupsi  pengadaan  barang dan jasa.

## C. Kerangka Teori
Istilah policy dalam bahasa Inggris atau politiek dalam bahasa Belanda berarti  kebijakan.  Bertitik  tolak  dari  kedua  pengertian  tersebut, maka  istilah kebijakan  hukum  pidana  dapat  pula  disebut  dengan  istilah  politik  hukum pidana. 4 Pengertian  kebijakan  atau  politik  hukum  pidana  dapat  dilihat  dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Masalah pokok kebijakan hukum pidana biasanya adalah masalah kebijakan kriminalisasi. Kriminalisasi adalah suatu kebijakan menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana
4 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.26.
(tidak  dipidana)  menjadi  suatu  tindak  pidana  (perbuatan  yang  dapat dipidana). 5 Kriminalisasi  dalam  hal  ini  tidak  hanya  diartikan  sebagai  proses untuk  menjadikan  suatu  perbuatan  menjadi  tindak  pidana,  tetapi  juga merupakan suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana. 6
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  kebijakan  penegakan  hukum  pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. Pertama, tahap  kebijakan  formulatif  atau  tahap  kebijakan  legislatif,  yaitu  tahap penyusunan/perumusan hukum pidana. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif,  yaitu  tahap  penerapan  hukum  pidana.  Ketiga,  tahap kebijakan  eksekutif/administrasi,  yaitu  tahap  pelaksanaan/eksekusi  hukum pidana. 7 Dengan  adanya  tahap  formulasi,  maka  upaya  dalam  mencegah  dan menanggulangi  kejahatan  tidak  hanya  menjadi  tugas  dari  aparatur  penegak hukum,  tetapi  juga  aparat  pembuat  hukum,  karena  kesalahan  pada  kebijakan legislatif  menjadi  kesalahan  yang  paling  fatal  yang  dapat  menjadi  faktor penghambat  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  pada  tahap- tahap selanjutnya. Hal ini dikarenakan kebijakan legislatif merupakan tahapan paling strategis dari penal policy. 8
Pengadaan  barang  dan  jasa  pada  hakekatnya  merupakan  upaya  untuk mendapatkan  atau  mewujudkan  barang  dan  jasa  yang  diinginkan  dengan
5 Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, P.T Citra Aditya Bakti, hlm. 202.
6 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro hlm. 39.
7 Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan  Dengan  Pidana  Penjara, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.9.
8 Barda  Nawawi  Arief,  2007, Masalah  Penegakan  Hukum Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.79.
menggunakan metode dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. 9 Pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa sebelumnya diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, dicabut lagi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa. Setelah itu mengalami perubahan lagi  menjadi  Peraturan  Presiden  Nomor  35  Tahun  2011  tentang  Perubahan atas  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan Barang/Jasa.  Kemudian  mengalami  perubahan  lagi  menjadi  Peraturan Presiden  Nomor  70  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Dalam peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 diatur pengertian pengadaan barang dan jasa yang tercantum dalam Pasal 1  point  ke-1. Di  dalam  setiap  tahapan  proses  pengadaan barang  dan  jasa, berbagai  potensi  pelanggaran  dan  penyimpangan  terjadi  dalam  proses pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan tidak pidana korupsi.

## D. Hasil dan Pembahasan
1. Pengaturan Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi Pengadaan

## Barang dan Jasa Saat Ini
Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa telah diatur dalam pasal-pasal KUHP, yaitu mengenai : a. Penyuapan.
9 Indonesia, 2006, Prinsip Dasar Kebijakan dan  Kerangka Hukum Pengadaan Barang dan  Jasa, Jakarta, Indonesia Procurment Watch, hlm. 5.
b. Perbuatan Curang.
c. Kejahatan Jabatan.
d. Pemerasan.
e. Penggunaan tanah negara.
f. Turut serta pemborong.
Selain  itu,  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 dirumuskan beberapa perubahan dalam ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana  korupsi.  Dalam  undang-undang  ini  dikenal  ancaman  pidana  mati sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) yang bunyinya : “ Dalam hal tindak  pidana korupsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dilakukan dalam  keadaan  tertentu,  pidana  mati  dapat  dijatuhkan ” . Pengertian “keadaan  tertentu”  dalam  ketentuan  ini  dimaksudkan  sebagai  pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada  waktu  negara  dalam  keadaan  bahaya  sesuai  dengan  undang-undang yang  berlaku,  pada  waktu  terjadi  bencana  alam  nasional,  sebagai pengulangan  tindak  pidana  korupsi,  atau  pada  waktu  negara  dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Dengan adanya ancaman pidana mati ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang paling keras dan berat di ASEAN. 10 Namun,  dalam  perkembangannya,  penjelasan  ini  dinyatakan tidak  berlaku  karena  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2001  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang
10 Surachmin  dan  Suhandi  Cahaya,  2011, Strategi  Dan  Teknik  Korupsi:  Mengetahui  Untuk  Mencegah, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 73
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan baru penjelasan pasal  tersebut. Perubahan  ancaman  pidana  selain  ancaman  pidana  mati adalah  ancaman  pidana  minimum  baik  untuk pidana  penjara  ataupun denda.  Konsep  ancaman  pidana  minimum  ini  merupakan  konsep  baru yang tidak dikenal dalam KUHP.
Rumusan ancaman pidana minimum ini terdapat kekurangan, yakni tidak  merumuskan  pedoman  pemidanaan  untuk  menerapkan  ancaman pidana  minimum  ini.  Seharusnya  undang-undang  khusus  di  luar  KUHP membuat  aturan  tersendiri  untuk  penerapannya,  karena  ini  merupakan konsekuensi logis dari Pasal 103 KUHP.
Tanpa  adanya  pedoman  pemidanaan  pidana  minimal  ini, maka tidak dapat ditentukan apakah pidana minimal dapat diperingan atau dapat diperberat. Kejanggalan lain nampak dalam pola pidana minimalnya. Ada delik  yang  diancam  dengan  pidana  maksimalnya  20  tahun  penjara  dan pidana minimalnya pidana 4 tahun penjara seperti dalam Pasal 2 dan Pasal 12.  Sedangkan, ada  delik  yang  diancam  dengan  pidana  maksimalnya  20 tahun penjara, namun ancaman pidana minimalnya 1 tahun penjara seperti pada Pasal 3. Delik lainnya diatur pidana minimal 1 tahun diancam dengan pidana maksimal 5 tahun penjara seperti pada Pasal 9 dan Pasal 11.
Konsep  sistem  perumusan  kumulatif dan  sistem  perumusan kumulatif  alternatif  dalam  ancaman  pidana  undang-undang  ini yang dipergunakan  tidaklah  jelas  karena  konsep  tersebut  menimbulkan pertanyaan sederhana yang paling mendasar yakni mengapa delik korupsi
berupa  memperkaya  diri  dalam  Pasal  2 diancam  dengan  pidana  secara kumulatif, sedangkan  menyalahgunakan  kewenangan  dalam  Pasal  3 diancam dengan pidana secara kumulatif alternatif. Padahal kedua delik ini ancaman  pidana  maksimumnya  sama  dan  bobot  /  kualitas  deliknya  juga sama.
Dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang masih belum tepat  merumuskan  sanksi  pidana  dalam  tindak  pidana  korupsi  sehingga wajar  apabila  pada  era  reformasi  ini  tindak  pidana  korupsi  masih merajalela. Tidak terkendalinya perkembangan kriminalitas yang semakin meningkat,  justru  dapat  disebabkan  oleh  tidak  tepatnya  jenis  sanksi  yang dipilih  dan  ditetapkan.  Setidak-tidaknya  perumusan  pidana  di  dalam undang-undang  yang  kurang  tepat  dapat  menjadi  faktor  timbul  dan berkembangnya kriminalitas.
Pengaturan sanksi ada dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, terdapat di dalam Pasal 118 ayat (2) yaitu :
a. Sanksi administratif.
b. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
c. Gugatan secara perdata.
d. Pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
Berdasarkan  rumusan  sanksi yang  terdapat  dalam  Perpres  ini, maka  tampaknya  perumus  ketentuan  menganut  teori  konsekuensialis, yang menganggap suatu pemidanaan merupakan akibat perilaku yang menimbulkan kerugian, dan sudah selayaknya pelaku dikenakan suatu
kerugian  berupa  penjatuhan  sanksi  pidana.  Dalam  pandangan  ini, pencegahan  kejahatan  yang  terjadi  di  masa  yang  akan  datang merupakan  tujuan  utama  pemidanaan.  Dengan  sanksi-sanksi  yang dirumuskan,  di  mana  pelaporan  secara  pidana  menjadi  jalan  akhir tampak  bahwa  pembentuk  aturan  berpandangan  bahwa  pidana  itu dapat membawa kebaikan karena dapat mencegah kejadian yang lebih buruk  serta  berpikir  bahwa  tidak  ada  alternatif  lain  yang  setara baiknya dalam penanggulangan penyimpangan ini.
2. Kebijakan  Hukum  Pidana  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  di

## Indonesia Pada Masa Yang Akan Datang
Kebijakan formulasi Hukum Pidana dalam rangka
penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  yang  akan  datang  sebenarnya telah  diupayakan  yaitu  melalui  penyusunan  dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Konsep RUU  Tipikor  2010). 11 Konsep  RUU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  tersebut,  merujuk  pada  Konvensi  UNCAC  2003. Pada dasarnya, hampir  semua  ketentuan  tindak  pidana  korupsi  dan  tindak pidana  lain  yang  terkait  dengan  korupsi  dalam  RUU  Pemberantasan Tipikor sama dengan UU Pemberantasan Tipikor.
Dari 17 bentuk tindak pidana korupsi  yang diatur dalam Pasal 2- Pasal 13  UU  Pemberantasan  Tipikor  terdapat  3  (tiga)  jenis  tindak
pidana  korupsi  yang  tidak  lagi  ditemukan  pengaturannya,  yaitu  yang saat ini diatur dalam Pasal :
a. Korupsi  terkait  kerugian  keuangan  negara  (perbuatan  secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri/orang lain yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara) (Pasal 2)
b. suap (aktif dan pasif) terhadap advokat ( Pasal 5 dan 12 huruf c)
c. Tindak  pidana terkait  gratifikasi  (Pasal  11,  12B  ayat  2,  dan  Pasal 13).
Sementara itu, RUU Pemberantasan Tipikor mengatur berberapa jenis tindak pidana baru yang belum diatur dalam UU Pemberantasan Tipikor sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:
a. Suap terhadap pejabat publik asing atau organisasi internasional,
b. Suap terhadap pejabat di sektor swasta,
c. Suap terhadap pejabat yang menjalan kepentingan umum,
d. Suap di sektor olahraga,
e. Tindak pidana memperdagangkan pengaruh,
f. Tindak pidana illicit enrichment ,
g. Tindak  pidana  terkait penggunaan  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara/Daerah  (APBN/APBD)  yang  tidak  sesuai  dengan peruntukannya,
h. Tindak pidana terkait pengadaan barang dan jasa.
Dari 8 jenis tindak pidana baru tersebut sebenarnya hanya suap terhadap  pejabat  publik  asing  atau  organisasi  internasional,  tindak
pidana memperdagangkan pengaruh dan illicit enrichment yang benar- benar baru, yang selama ini belum ditemukan padanannya, baik dalam UU  Pemberantasan  Tipikor  maupun  peraturan  perundang-undangan lainnya.  Suap  disektor  swasta,  kepentingan  umum,  sektor  olahraga telah diatur dalam UU Tindak Pidana Suap (UU No. 11 Tahun 1980), penggelapan  di  sektor  swasta  telah  diatur  dalam  KUHP.  Sementara untuk pidana terkait APBN/APBD maupun pengadaan barang dan jasa tercakup dalam Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor, dengan kata lain  kedua  jenis  tindak  pidana  ini  hanyalah  penspesifikasian  dari kedua Pasal di UU Pemberantasan Tipikor.
Selain  masuknya  tindak  pidana-tindak  pidana  baru,  hal  yang positif  dari  RUU  ini  yaitu  perubahan  ketentuan  dalam Pasal  3  UU Pemberantasan  Tipikor  (penyalahgunaan  wewenang)  dimana  unsur “yang  dapat  merugikan  keuangan  negara...dst”  dihapuskan,  sehingga cakupannya  lebih  luas  dari  Pasal  3 tersebut.  Dengan  ketentuan  ini, maka penyalahgunaan kewenangan yang dipidana akan lebih luas lagi hingga mencakup kolusi dan nepotisme yang saat ini diatur dalam UU 28/1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
Selain pengaturan di dalam RUU Tindak Pidana Korupsi 2010, diatur  juga  di  dalam    Buku  II Konsep  KUHP  2012,  merumuskan tindak  pidana  korupsi  dalam  Bab  XXXII  mengenai  tindak  pidana korupsi, yaitu mengenai :
a. Lingkup  suap  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  680,  Pasal  681,  dan
Pasal 682 RUU KUHP,
b. Lingkup  Penyalahgunaan  wewenang  yang  merugikan  keuangan negara  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  Pasal  683,  Pasal  684,  Pasal 685, Pasal 686, dan Pasal 687 RUU KUHP,
Pada  bagian  lain  kategori  sebagai  tindak  pidana  korupsi,  diatur pula  dalam  Buku  II Konsep  KUHP  2012 mengenai  Tindak  Pidana Jabatan  yang  diatur  dalam BAB  XXXI  yang  terdapat  di  dalam  Pasal 655, Pasal 658, Pasal 659,Pasal 660 yang khusus mengatur mengenai Hakim  yang  menerima  hadiah/gratifikasi,  Pasal  662,  Pasal  663,  dan Pasal 664 RUU KUHP.
Melihat  tantangan  yang semakin  berat  dalam  menanggulangi tindak pidana korupsi ke depan, sebaiknya menjadikan Konsep KUHP 2012 sebagai Kebijakan  hukum  pidana  bagi  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  yang akan  datang,  sehingga diharapkan  menjawab kebutuhan hukum masyarakat dalam mengatasi tindak pidana korupsi. Di sisi  lain  bahwa Konsep  KUHP  2012 merupakan  hasil pemikiran- pemikiran  hukum  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  budaya  bangsa yang tentunya berbeda dengan kondisi KUHP yang saat ini berlaku.

## E. Simpulan
Pengaturan  mengenai  Tindak  Pidana  korupsi pengadaan  barang  dan jasa di  dalam  KUHP  dirumuskan  juga  di  dalam  Undang-Undang  Tindak Pidana  Korupsi  saat  ini.  Namun, masih  ada  kelemahan  yang  terkandung  di
dalam UU Tipikor saat ini, salah satunya mengenai rumusan ancaman pidana minimum, yaitu tidak  merumuskan  pedoman  pemidanaan  untuk  menerapkan ancaman  pidana  minimum  ini.  Seharusnya  undang-undang  khusus  di  luar KUHP membuat aturan tersendiri untuk penerapannya, karena ini merupakan konsekuensi  logis  dari  Pasal  103  KUHP. Perumusan  tindak  pidana  korupsi dengan  ruang  lingkup  yang dirumuskan  dalam Konsep  KUHP  2012 tersebut sudah  cukup  memberikan  daya  tangkal  atau  penanggulangan  terhadap  tindak pidana  korupsi  terutama  bagi  para White  collar  Crime yang  melibatkan pejabat negara, termasuk di dalamnya penegak hukum di masa mendatang.

## Daftar Pustaka
Indonesia, 2006, Prinsip  Dasar  Kebijakan  dan  Kerangka  Hukum  Pengadaan Barang dan Jasa, Jakarta: Indonesia Procurment Watch
Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
----------------, 2007, Masalah  Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
----------------, 2010, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana
----------------, 2010, Kebijakan  Legislatif  Dalam  Penanggulangan  Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Yogyakarta: Genta Publishing
---------------,2013, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana,  Bandung: P.T  Citra  Aditya Bakti
Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, Strategi Dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
Sutedi, Adrian, 2010, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta: Sinar Grafika

## Peraturan perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012  Tentang  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah.
Website: <Tanpa Nama>, < http://reformasihukum.org/file/peraturan/RUTipikor >