## INSTRUMEN RATIFIKASI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL: REZIM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XVI/2018
Prita Amalia Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran e-mail: prita.amalia@unpad.ac.id
Garry Gumelar Pratama Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
e-mail: garry.gumelar@unpad.ac.id
Wahyu Agung Laksono
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran e-mail: wahyuagunglaksono@gmail.com
Anindya Saraswati Ardiwinata
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran e-mail: sarah.ardwnt@gmail.com disampaikan 28/03/2022 – di -review 16/04/2022 – diterima 20/06/2023 DOI: 10.25123/vej.v9i1.5714

## Abstract
The intrusive character inherent in international trade agreements makes the particular form of the treaty  unique  compared  to  other  treaties.  The  trade  agreements'  intrusiveness  means  the  treaty impacts individual rights relatively more than other treaties on its implementation. Confirming such a particular  character,  the  Indonesian  Constitutional  Court,  via  its  Decision  No.  13/PUU-XVI/2018, provides additional criteria for the treaty ratified through an act, in addition to the general forms of treaties. This study comprehensively discusses the consistency of the instrument form and the clarity of the reference regulations related to the procedure for ratifying the international trade agreement in Indonesia  after  the  ruling  of  the  2018  Constitutional  Court  Decision.  This  study  uses  a  normative juridical  approach  by  making  a  library  of  data  covering  principles,  laws,  and  regulations  or  legal theories relevant to research as the main material. The study shows that Constitutional Court Decision No. 13/PUU-XVI/2018 has allowed the international trade agreement to be ratified consistently using a legislative act replacing the past practice of using a presidential act. Moreover, the provisions on international trade agreements ratification  under Indonesian trade law and Indonesian treaty law must be enforced using "lex specialis derogat lex generalis" principle. Although they share the same norms after the Constitutional Court's Decision 13/2018, specific provisions under the trade law prevail over the general provisions of the Indonesian treaty law.
Keywords : international trade agreement; ratification, instruments; procedures; constitutional court decision;

## Abstrak
Karakter intrusif yang melekat pada perjanjian perdagangan internasional menjadikan perjanjian ini memiliki kekhususan dibandingkan dengan jenis perjanjian internasional lainnya. Salah satunya karena  perjanjian  perdagangan  internasional  merupakan  perjanjian  internasional  yang  dalam implementasinya  memungkinkan  adanya  keterlibatan  hak  individu,  dalam  hal  ini  pelaku  usaha. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  13/PUU-XVI/2018  telah  memberikan  perluasan  kriteria
perjanjian internasional yang dapat diratifikasi menggunakan undang-undang. Penelitian ini akan membahas secara komprehensif mengenai ketegasan instrumen hukum dan kejelasan peraturan terkait  prosedur  ratifikasi  perjanjian  perdagangan  internasional  di  Indonesia  pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yuridis- normatif  menggunakan  data  kepustakaan  yang  meliputi  asas,  norma,  dan  teori.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 memberikan perluasan ruang bagi perjanjian perdagangan internasional, untuk dapat diratifikasi dengan undang-undang selain  sebelumnya  hanya  diatur  dengan  peraturan  presiden.  Selanjutnya  ketentuan  perjanjian perdagangan  internasional  yang  diatur  dalam  undang-undang  perdagangan  dapat  diterapkan dengan secara “ lex specialis derogat lex generalis” dari undang-undang perjanjian internasional.
Kata Kunci: perjanjian perdagangan internasional; ratifikasi; instrumen; prosedur; putusan mahkamah konstitusi;

## Pendahuluan
Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat  internasional  tidak  mungkin terisolir dari interaksi dan komitmen-komitmen ekonomi di tingkat internasional. Aspek  ini  termasuk  ketenagakerjaan  dan  jasa  yang  berkaitan  erat  dengan  aspek kehidupan atau standar hidup masyarakat. Dengan kata lain Indonesia suka tidak suka  akan  masuk  ke  dalam  sistem  perdagangan  global. 1 Dewasa  ini  hubungan internasional khususnya yang berkaitan dengan perdagangan merupakan sebuah kebutuhan  bagi  negara,  karena  adanya  aktivitas  perdagangan  akan  memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara itu sendiri.
Pengaturan  yang  berkaitan  dengan  perdagangan  dalam  bentuk  perjanjian internasional  ataupun  hukum    nasional  dinilai  memiliki  peranan  yang  sangat penting  guna  menjamin  adanya  kepastian  hukum.    Kerja  sama  yang  diadakan negara Indonesia dengan berbagai aktor internasional lainnya, seperti negara dan organisasi internasional, baik dalam bentuk perjanjian dua pihak (bilateral) atau multi-pihak  (multilateraI)  semakin  meningkat  secara  ekponensial,  baik  dari jumlahnya  dan  kedalaman  materi  dan  komitmen  yang  diaturnya. 2 Hal  ini mengakibatkan  Indonesia  semakin  kaya  akan  pengalaman  melakukan  praktik ratifikasi  untuk  perjanjian  internasional  khususnya  dalam  bidang  perdagangan
1 Bonaraja Purba et.al., Ekonomi Internasional, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm. 2.
2 Rencana  Strategis  (Renstra)  Direktorat  Jenderal  Kerjasama  Multilateral  Kementerian  Luar Negeri, 2015-2019.
internasional  atau  yang  dikenal  dengan “ perjanjian  perdagangan  internasional .” 3 Ratifikasi tersebut mencerminkan bukan hanya sekadar konfirmasi negara untuk menyepakati perjanjian dengan negara atau organisasi internasional lain, namun sebagai  cara  negara  untuk  betul-betul  terikat  dengan  instrumen  hukum internasional. 4 Hal  ini  dikenal  dengan  istilah consent  to  be  bound  by  treaty ,  yang telah diatur secara khusus dalam Vienna Convention on the Law of Treaties tahun 1969.
Berkaitan  dengan  ratifikasi  perjanjian  internasional  di  Indonesia,  pada tahun  2018  Mahkamah  Konstitusi  telah  mengeluarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 (selanjutnya disebut Putusan MK 13/2018) yang menyatakan  bahwa  Pasal  10,  Undang – Undang  Nomor  24  Tahun  2000  tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut UU PI) bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). 5 Putusan  tersebut  menegaskan  bahwa  kriteria  ratifikasi  perjanjian internasional  menggunakan  bentuk  undang-undang  dan  harus  mendapat persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (selanjutnya  disebut  DPR)  tidak  terbatas pada enam kriteria, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU PI, melainkan kembali kepada  Pasal  11  ayat  (2)  UUD  1945  yaitu “menimbulkan  akibat  yang  luas  dan mendasar  bagi  kehidupan  rakyat  yang  terkait  dengan  beban  keuangan  negara dan/atau  mengharuskan  beban  keuangan  negara,  dan/atau  mengharuskan perubahan  atau  pembentukan  undang- undang.” Putusan  MK  13/2018  tersebut tidak menyatakan bahwa Pasal 10 UU PI sepenuhnya “ inkonstitusional ” , melainkan “ inkonstitusional bersyarat ” , yang artinya Pasal 10 UU PI ini masih tetap berlaku dengan syarat tidak  boleh ditafsirkan secara limitatif hanya enam kriteria dalam
3 Perjanjian perdagangan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat  secara  tertulis  untuk  meningkatkan  akses  pasar  serta  dalam  rangka  melindungi  dan mengamankan kepentingan nasional. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2017 tentang Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasoinal. Lihat Prita Amalia, Garry Gumelar Pratama, Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional, Penerbit Keni Media, 2020, hlm. 21.
4 J.G., Starke (terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja),  Pengantar Hukum Internasional 2, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 601.
5 Lihat Amar Putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-VI/2018.
pasal a  quo itulah  yang  mensyaratkan  persetujuan  DPR  dan  pengesahannya dilakukan menggunakan undang-undang. 6
Berkaitan  dengan  hal  di  atas,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dinilai berkaitan erat dengan perjanjian perdagangan internasional.  Undang - Undang No. 7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  (selanjutnya  disebut  UU  Perdagangan) khususnya diatur dalam Pasal 84 ayat (3) memungkinkan perjanjian perdagangan internasional diratifikasi dalam bentuk undang - undang atau peraturan presiden. Hadirnya  UU  Perdagangan  ini  pun  menunjukkan  kekhususan  dari  perjanjian perdagangan internasional dibandingkan perjanjian internasional lainnya karena landasan ketentuan atas perjanjian ini yang tidak hanya sebatas diatur dalam UU PI, namun secara lebih spesifik pada UU Perdagangan tersebut.
Satu-satunya  aturan  dalam  konstitusi  yang  berkaitan  dengan  perjanjian internasional adalah Pasal 11 UUD 1945. Namun ketentuan tersebut sangat sulit untuk menunjang landasan dan menentukan letak perjanjian internasional dalam sistem  hukum  nasional  Indonesia.    Ketentuan  ini  masih  sangat  sumir  untuk memberikan arah praktik ratifikasi perjanjian internasional, 7 bahkan melahirkan multitafsir. 8 Ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar, termasuk Amerika Serikat (AS)    dan  Belanda yang  sudah  secara  tegas  mengatur  posisi  sumber  hukum internasional  dalam  sistem  hukum  nasional  mereka.  Terdapat  alasan  utama mengapa  Indonesia  perlu  memperjelas  posisi  perjanjian  internasional  di  dalam konstitusi seperti  konstitusi AS dan Belanda. Kedua negara tersebut ada di antara negara-negara partner perdagangan terbesar Indonesia di tahun sepanjang 2016- 2020  berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia. 9 Dengan demikian  perlu  ketegasan  apakah  konstitusi  negara  memiliki  aturan  yang
6 Id.
7 Delfina Gusman, Zimtya Zora, “Amandemen  Terhadap  Pasal  11  Undang -Undang  Dasar 1945 Berkaitan  Dengan  Ratifikasi  Perjanjian  Internasional (Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara)”, UIR law review , Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 86.
8 Li hat Damos Dumoli Agusman, “The Law Approving Treaties (“UU Pengesahan”): What Does it Signify?”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.1, No. 1, 2016, hlm. 73.
9 Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2021, hlm. 589.
memberikan  kepastian  posisi  perjanjian  internasional  di  sistem  hukum nasionalnya masing-masing.
Amandemen  aturan  mengenai  posisi  perjanjian  internasional  di  dalam konstitusi Indonesia relatif tidak progresif. Dalam hal ini pelbagai literatur sering merujuk  kepada  konstitusi  Afrika  Selatan  yang  dianggap  sebagai  salah  satu konstitusi  paling  progresif  di  dunia 10 dalam  hal  mengatur  posisi  perjanjian internasional  di  dalam  sistem  hukum  nasional. 11 Saat  amandemen  konstitusi dilaksanakan, Afrika Selatan beralih dari negara yang sangat anti terhadap sumber hukum  internasional.  Perubahan  konstitusi,  dan  keterbukaan  Afrika  Selatan dilatarbelakangi  oleh  tumbangnya  rezim apartheid . 12 Saat  ini  Afrika  Selatan menjadi  negara  yang  mencerminkan  penghormatan  tinggi  terhadap  hukum
10 Cameron, Edwin, “ Constitutionalism, Rights, and International Law: The Glenister Decision ”, Duke Journal of Comparative and International Law” , 2013, hlm. 389.
11 Konstitusi Afrika Selatan 1996, bab 14, bagian 231, 232, dan 233:
“231 International agreements
1. The  negotiating  and  signing  of  all  international  agreements  is  the  responsibility  of  the national executive.
2. An international agreement binds the Republic only after it has been approved by resolution in both the National Assembly and the National Council of Provinces, unless it is an agreement referred to in subsection (3).
3. An  international  agreement  of  a  technical,  administrative  or  executive  nature,  or  an agreement which does not require either ratification or accession, entered into by the national executive, binds the Republic without approval by the National Assembly and the National Council of Provinces, but must be tabled in the Assembly and the Council within a reasonable time.
4. Any  international  agreement  becomes  law  in  the  Republic  when  it  is  enacted  into  law  by national legislation; but a self-executing provision of an agreement that has been approved by parliament is law in the Republic unless it is inconsistent with the Constitution or an Act of Parliament.
5. The republic is bound by international agreements which were binding on the Republic when this Constitution took effect.
232 Customary international law
Customary international law is law in the republic unless it is inconsistent with the Constitution or an Act of Parliament.
233 Application of international law When interpreting any legislation, every court must prefer any reasonable interpretation of the legislation  that  is  consistent  with  international  law  over  any  alternative  interpretation  that  is inconsistent with international law.”
12 Lihat,  Prasetio,  Dicky  Eko,  and  Fradhana  Putra  Disantara,  "Politik  Hukum  Pengujian  Formil Terhadap Perubahan Konstitusi," European Journal of Political Economy , Vol. 66, No. 1, 2021, hlm. 101.
internasional,  sehingga  warga  negara  mendapatkan  hak-hak  konstitusi  yang berasal pula normanya dari perjanjian internasional 13
Kedudukan  perjanjian  perdagangan  internasional  dan  prosedur  ratifikasi perjanjian  perdagangan  internasional  di  dalam  sistem  hukum  Indonesia  perlu dipertegas.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  perlu  dikaji  mengenai pengaturan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional di Indonesia sebelum dan  setelah  Putusan  MK  No.  13/2018  khususnya  mengenai  perluasan  kriteria ratifikasi  melalui  undang-undang  dan  adanya  sumber  hukum  lain  yang  secara khusus mengatur  mengenai praktik perjanjian perdagangan internasional. Hal ini diperlukan  guna  terciptanya  konsistensi  dan  kepastian  hukum  dalam  praktik ratifikasi perjanjian perdagangan internasional di Indonesia.
Dalam melakukan analisa terhadap latar belakang dan permasalahan hukum tersebut,  digunakan  penelitian  hukum  dengan  metode  pendekatan  yuridis- normatif.  Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  meneliti  data-data  sekunder, 14 termasuk data kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, serta publikasi lainnya. Sumber hukum utama yang dijadikan pisau analisis dalam menjawab  permasalahan  utama  mengenai  praktik  ratifikasi  perjanjian perdagangan  internasional, 15 adalah  mencakup  peraturan  perundang-undangan serta  sumber  hukum  internasional  berupa perjanjian  internasional,  di  antaranya Vienna  Convention  on  the  Law  of  Treaties 1969  (VCLT  1969). 16 Hasil  penelitian tersebut  kemudian  dituangkan  dalam  tulisan  ilmiah  yang  bersifat    deskriptif- analitis. Setelah dilakukan pendeskripsian serta menyajikan masalah hukum utama yang akan dijawab, isi dari karya ilmiah yang disajikan berisi analisa  penerapan aturan  dan  ketentuan  hukum  terhadap  permasalahan  dengan  didukung  oleh penggunaan  teori  hukum  serta  praktik  negara  dalam  meratifikasi  perjanjian
13 Id.
14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13-14.
15 Id.
16 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 107.
perdagangan  internasional. 17 Hasil  analisis  data  yang  dipergunakan  merupakan pemaparan kualitatif.

## Pembahasan

## Karakter Khusus Perjanjian Perdagangan Internasional
Sebagai  salah  satu “ primary  sources  of  international  law ” yang  mengatur aktivitas  masyarakat  internasional,  tercantum  dalam  Pasal  38  ayat  (1)  Statuta Mahkamah Internasional ( Statute of the International Court of Justice ), perjanjian internasional  memegang  peranan  penting  sebagai  acuan  hak  dan  kewajiban negara-negara yang memiliki kekuatan mengikat dan menghasilkan akibat-akibat hukum. 18 Ketentuan ini juga  diadaptasi dalam hukum nasional melalui UU PI dan tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) UU PI yang  berbunyi, “Perjanjian Internasional adalah  perjanjian  dalam  bentuk  dan  nama  tertentu,  yang  diatur  dalam  hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang  hukum  publik.” 19 Berdasarkan  definisi  perjanjian  internasional  ini, menegaskan  bagaimana  suatu  perjanjian  internasional  menimbulkan  hak  dan kewajiban termasuk di dalamnya akibat hukum yang timbul dari terikatnya pada perjanjian internasional.
Salah satu jenis perjanjian internasional yang memiliki karakteristik khusus ialah  perjanjian  internasional  di  bidang  perdagangan  internasional  yang merupakan  dokumen  yang  dapat  dibuat  oleh  negara  dalam  upaya  kerja  sama perdagangan internasional untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan  kepentingan  nasional 20 . Meskipun  dalam  hal  ini  perjanjian perdagangan  internasional  memenuhi  unsur-unsur  dari  definisi  perjanjian internasional  yang  tertuang  dalam  UU  PI,  namun  secara  khusus  definisi  dari perjanjian  perdagangan    internasional  tidak  diatur  secara  eksplisit  dalam VCLT 1969  yang  merupakan  cerminan  dari  hukum  kebiasaan  internasional  yang
17 Ronny  Hanitijio  Soemitro,  Metodelogi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  cetakan  ke-4,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.
18 Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi), PT. Alumni Bandung, Jakarta, 2011, hlm. 46.
19 Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
20 Pasal 83, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
mengadopsi  dan  mengatur  perihal  perjanjian  internasional. 21 VCLT  1969 mencerminkan  hukum  kebiasaan  Internasional  yang  mengikat  Indonesia,  hal  ini dipertegas  oleh International  Court  of  Justice dalam  putusan  “ Case  concerning Sove reignty  over  Pulau  Sipadan  dan  Pulau  Ligitan” ,  12  Desember  2002.  Pada paragraf 37 pengadilan menyatakan:
“The Court notes that Indonesia is not a party to the Vienna Convention of 23 May 1969 on the Law of Treaties; the Court would nevertheless recall that, in accordance with customary international law, reflected in Articles 3 1 and 32 of that Convention.”
Perjanjian perdagangan internasional, memiliki satu karakter khusus yakni berkarakter  “intrusif”  terhadap individual  rights (hak-hak  individu),  baik  yang diatur  dalam  konstitusi,  di  mana  hak  tersebut  berasal  dari  dalam  instrumen internasional hak asasi manusia mengenai perlindungan hak Ekonomi, Sosial dan Budaya  (Ekososbud). 22 Makna  dari  terminologi  intrusif  dapat  diartikan  bahwa aturan-aturan  internasional  yang  disepakati  negara  menembus  aturan-aturan dalam konstitusi yang menjamin perlindungan dan pelaksanaan hak individu dari masing-masing anggota masyarakat. 23
Karakter intrusif di perjanjian internasional dalam lapangan lain, misalnya mengenai  hak  asasi  manusia  atau  perjanjian  internasional  yang  mengatur  aspek perlindungan  lingkungan,  walaupun  tidak  memiliki  ciri  intrusif  sebagaimana perjanjian perdagangan internasional. Hal tersebut dikarenakan objek yang diatur dalam perjanjian internasional tentang lingkungan atau hak asasi manusia justru memperkuat perlindungan terhadap hak individu yang sebelumnya sudah ada di dalam  peraturan  perundang-undangan  nasional.  Dengan  adanya  perjanjian mengenai di bidang hak asasi manusia dan lingkungan, perlindungan dan jaminan hak-hak  individu  akan  semakin  diperkuat. 24 Dalam  perjanjian  perdagangan internasional  hak  individu  juga  seharusnya  menjadi  pertimbangan  khususnya
21 Case concerning Sovereignty over Pulau Sidapadan dan Pulau Ligitan, Judgment of 12 December 2002, Para. 37.
22 Emilie M. Hafner-Burton, Forced to Be Good: Why Trade Agreements Boost Human Rights, Cornell University Press, London, 2009, hlm. 90.
23 Id. 24 Neumayer, “Do International  Human  Rights  Treaties  Improve  Respect  for  Human Rights?”, Journal of Conflict Resolution , Vol. 49 No. 6,  hlm. 950.
sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian internasional  serta  adanya  sosialisasi  kepada  warga  negara  setelah  proses ratifikasi.
Hal  di  atas  ditunjukkan  dengan  klausul  dalam  perjanjian  perdagangan internasional yang memiliki hubungan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai pasal dalam  UUD  1945  yang  mengatur  tentang  perekonomian  rakyat. 25 Contohnya kehadiran  Persetujuan  Kemitraan  Ekonomi  Komprehensif  Indonesia-Australia (selanjutnya  disebut  IA-CEPA)  yang  telah  dilakukan  ratifikasi  melalui  Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif  Indonesia-Australia  ( Indonesia-Australia  Comprehensive  Economic Partnership  Agreement )  memiliki  tujuan  dan  muatan  liberalisasi  ekonomi 26 .  Bila dikaitkan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan landasan fundamental bagi pelaksanaan  sistem  perekonomian  nasional  di  Indonesia,  ayat  pertama  pasal tersebut yang menyatakan bahwa, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Hal ini bermakna bahwa sistem ekonomi yang hendak  dibangun  dan  dikembangkan  adalah  sistem  ekonomi  yang  berlandaskan kekeluargaan.  Demikian  pula  yang  termuat  dalam  ayat  kedua  dan  ketiga  yang bermakna bahwa dalam kegiatan ekonomi negara, pemerintah memiliki peran yang sangat besar untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Kaitan  antara  karakter  intrusif  perjanjian  perdagangan  internasional  dan konstitusi  khususnya  terhadap  Pasal  33  UUD  1945  berkaitan  dengan  jaminan persamaan  dan  keadilan  bagi  setiap  individu  masyarakat  atas  kesempatan  yang sama dalam pelaksanaan sistem ekonomi nasional serta hak untuk terbebas dari perlakuan  diskriminatif,  khususnya  yang  ditimbulkan  dari  ranah  perdagangan. Perlakuan  diskriminatif  terhadap  individu/masyarakat  hanya  dapat  dilakukan berdasarkan undang-undang, termasuk menyangkut komitmen Indonesia terhadap perjanjian  perdagangan  internasional  yang  memunculkan  liberalisasi  dalam perdagangan.
25 Jimly Asshiddiqqie, Konstitusi Ekonomi,  Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm.  247.
26 Pasal 1.2. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, hlm. 3.
Sebagaimana uraian di atas, perjanjian perdagangan internasional memiliki karakter  khusus  dibandingkan  jenis  perjanjian  internasional  lainnya,  maka berkenaan dengan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, Indonesia pun mengaturnya  secara  lebih  spesifik  dari  perjanjian  internasional  pada  umumnya. Selain  diatur  pada  UU  PI,  pengaturan  mengenai  perjanjian  perdagangan internasional juga termuat dalam UU Perdagangan. Meskipun terdapat pengaturan yang  lebih  khusus  berkaitan  perjanjian  internasional  mengenai  perdagangan, masih  terdapat  ketidakpastian  mengenai  bentuk  instrumen  ratifikasi  perjanjian perdagangan internasional dalam sistem hukum Indonesia, yang dalam hal ini lebih banyak  diratifikasi  melalui  Peraturan  Presiden  dibandingkan  dengan  undang- undang. Isu tersebut juga yang melatarbelakangi adanya judicial review UU PI yang dilakukan  oleh  sekelompok  masyarakat  yang  salah  satu  objek  permohonannya adalah Pasal 10 UU PI yang dalam hal ini berkenaan dengan instrumen ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, karena apabila diratifikasi melalui Peraturan Presiden artinya tidak melibatkan DPR yang merupakan representasi rakyat.
Indonesia  menganut  prinsip  negara  hukum  sehingga  hukum  wajib memberikan  kejelasan  permasalahan  tempat  perjanjian  internasional  di  dalam sistem  hukum  Indonesia, 27 sehingga  berdasarkan  argumen  tersebut  pemerintah harus  cermat  dalam  meratifikasi  perjanjian  perdagangan  internasional  karena memiliki  implikasi  bagi  perekonomian  rakyat.  Kaidah  yang  termuat  dalam perjanjian perdagangan internasional yang kemudian diratifikasi dan melahirkan hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada  setiap  negara  termasuk  warga  negara. Contohnya pada IA-CEPA disepakati penghapusan secara progresif hambatan tarif dan non-tarif dalam hampir semua perdagangan barang melalui pengurangan atau penghapusan bea kepabeanan 28 Sehingga, akan berdampak pada kepabeanan atas kegiatan ekspor ke Australia dan impor dari Australia. IA-CEPA merupakan suatu perjanjian internasional, maka wajib diterapkan di masing-masing negara sebagai perwujudan  prinsip “ pacta  sun  servanda ” bahwa  perjanjian  mengikat  dan  harus
27 Damos  Dumoli  A., Treaties  under  Indonesian  Law:  A Comparative  Study, Remaja  Rosdakarya, Jakarta, 2014, hlm. 16.
28 Pasal 1.2. huruf c, Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, hlm. 3.
ditaati  sebagai  hukum  bagi  para  pihak  yang  menyetujui.  Dalam  hukum  nasional secara  tegas  termuat  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  UU  PI  yang  berbunyi, “Pemerintah Republik  Indonesia  membuat  perjanjian  internasional  dengan  satu  negara  atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan,  dan  para  pihak  berkewajiban  untuk  melaksanakan  perjanjian tersebut dengan iktikad baik.” 29

## Ketentuan  dan  Praktik  Ratifikasi  Perjanjian  Perdagangan  Internasional  di Indonesia
Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, Indonesia memiliki cita-cita untuk ikut serta dalam “ ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan  keadilan  sosial ” . 30 Praktik  yang  dilakukan  Indonesia  untuk  mewujudkan  hal tersebut  adalah  mengikuti  berbagai  organisasi  internasional  dan  berperan  aktif dalam mewujudkan berbagai kesepakatan dan/atau perjanjian internasional, salah satunya berkenaan dengan perjanjian perdagangan internasional.
Perjanjian  perdagangan  internasional  memiliki  ruang  lingkup  khusus sebagai salah satu bagian dari perjanjian internasional. Di Indonesia selain UU PI yang  mengatur  perjanjian  internasional,  UU  Perdagangan  dan  juga  beberapa peraturan pelaksananya mengatur tentang perjanjian perdagangan internasional.
UUD  1945  dalam  hal  ini  telah  memberikan  kewenangan  kepada  presiden selaku  kepala  pemerintahan  dan  kepala  negara  untuk  mengadakan  perjanjian internasional  atas  persetujuan  DPR. 31 Hal  ini  memiliki  implikasi  bahwa  Presiden tidak serta merta melakukan perjanjian internasional sendiri, namun keterlibatan DPR  sebagai  "wakil  rakyat"  menjadi  penting  dalam  negara  demokrasi  seperti Indonesia, yang mana kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Tindakan dan/atau perbuatan  yang  dilakukan  kepala  negara  dan  kepala  pemerintahan  harus berdasarkan pada persetujuan rakyat melalui DPR.
29 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 24/ 2000 tentang Perjanjian Internasional.
30 Alinea ke-4, Pembukaan UUD 1945.
31 Pasal 5 ayat (1), Jo. Pasal 11, Jo. Pasal 20, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keterkaitan dengan perjanjian perdagangan internasional adalah ketentuan UUD  1945  menjadi  petunjuk  bahwa  segala  perundingan  dan/atau  hasil  dari perundingan  dalam  perjanjian  perdagangan  internasional  harus  melalui persetujuan DPR, termasuk jenis perjanjian internasional lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia.  Selanjutnya  adalah  UU  PI  disahkan  pada  tahun  2000  bermaksud  untuk "memperjelas" ketentuan yang tercantum pada  UUD 1945 dan perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tertentu 32 .
Dalam  sejarah  Indonesia,  ketentuan  berkenaan  dengan  pembuatan perjanjian  internasional  pernah  diatur  dalam Surat  Presiden  Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 pada tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain". Pengaturan melalui "Surat Presiden" bukan suatu ketentuan yang dibenarkan, mengingat sifat dari perjanjian internasional yang mengikat pada seluruh warga masyarakat Indonesia pada saat di tandatangani dan menyangkut pula  berbagai  aspek  penting  kenegaraan  (salah  satunya  perjanjian  internasional mengenai perdagangan yang menyangkut perihal tarif dan keekonomian negara), untuk  itu  diperlukan  dasar  hukum  yang  jelas  dan  kuat  sesuai  dengan  hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 33
Secara  substansi,  UU  PI  mengatur  mengenai:  cara  pengikatan  diri  pada perjanjian  internasional;  pembuatan  perjanjian  internasional;  pengesahan perjanjian  internasional;  pemberlakuan  perjanjian  internasional;  penyimpanan perjanjian  internasional;  dan  pengakhiran  perjanjian  internasional.  Perjanjian internasional  mengenai  perdagangan  sebagai  salah  satu  bagian  spesifik  dari perjanjian internasional wajib mengikuti seluruh ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut, terkecuali beberapa ketentuan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang akan dibahas dalam sub bab tersendiri.
32 Konsiderans Menimbang Huruf b, Undang-Undang Republik Indonesia No. 24/ 2000 tentang Perjanjian Internasional.
33 Konsiderans  Menimbang  Huruf  c  dan  d,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  24/  2000 tentang Perjanjian Internasional.
Selain  diatur  dalam  UU  PI,  secara  khusus  pengaturan  berkaitan  dengan kegiatan  perdagangan  yang  dimungkinkan  dilakukan  di  Indonesia  termuat  pula dalam  UU  Perdagangan.  Hal  yang  menarik  dari  ketentuan  ini  adalah  adanya pengaturan  mengenai  kerja  sama  perdagangan  internasional  yang  diatur  dalam BAB XII mulai dari Pasal 82 hingga Pasal 87. Hal ini berimplikasi bahwa terdapat "pengaturan  khusus"  perjanjian  perdagangan  internasional  mulai  dari:  tujuan pengikatan;  pembuatan  perjanjian;  pengesahan  perjanjian;  pemberlakuan perjanjian; penyimpanan perjanjian; dan pengakhiran perjanjian. 34 Hal yang perlu diperhatikan  adalah  pasal  yang  tercantum  dalam  ketentuan  undang-undang  ini masih berbentuk materi muatan umum, sehingga pengaturannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
Berkaitan  dengan  ketentuan  pelaksana  perjanjian  perdagangan internasional berdasarkan UU Perdagangan dalam hal ini berisikan materi muatan yang  bersifat  administratif  (tata  cara,  prosedur)  terkait  perjanjian  perdagangan internasional. Terdapat 4 (empat) peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, antara lain:
a. Peraturan  Pemerintah  No.  52  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Peninjauan Kembali Perjanjian Internasional mengenai perdagangan.
Peraturan  Presiden  yang  mengatur  pelaksanaan  evaluasi  objektif  dan sistematis  atas  perjanjian  perdagangan  internasional  yang  didasarkan  pada pertimbangan  kepentingan  nasional.  Ketentuan  ini  berimplikasi  pada pernyataan  Indonesia  atas  "pernyataan  tidak  terikat"  terhadap  perjanjian perdagangan  internasional,  atau  adanya  penyesuaian  ketentuan  perjanjian perdagangan internasional agar sesuai dengan kepentingan nasional. 35
b. Peraturan Presiden No.71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional.
Peraturan  Presiden  yang  mengatur  mengenai  tata  cara  persetujuan perjanjian perdagangan internasional yang diajukan oleh presiden kepada DPR.
34 Pasal 82-Pasal 87, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
35 Konsiderans  Menimbang,  Peraturan  Pemerintah  No.  52  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional.
c. Peraturan  Presiden  No.24  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Presiden  No.  28  No.  2017  tentang  Tim  Perunding  Perjanjian  Perdagangan Internasional.
Peraturan  Presiden  yang  mengatur  tentang  kewenangan  kepada  berbagai kementerian  dan/atau  lembaga  untuk  membentuk  sebuah  tim  dalam melaksanakan  perundingan  perjanjian  perdagangan  internasional  sesuai dengan kepentingan nasional.
d. Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional.
Peraturan  Presiden  ini  mengatur  tentang  berbagai  tahapan  dan  tata  cara pembuatan perjanjian perdagangan internasional. Tahapan yang diatur dalam membuat  perjanjian  perdagangan  internasional  antara  lain:  prakarsa;  pra perundingan; perundingan; penandatanganan; dan pasca perundingan. 36
Namun pasca Putusan MK 13/ 2018, putusan ini menjadi salah satu sumber hukum tentang ratifikasi perjanjian perdagangan internasional. Putusan tersebut secara  khusus  menyatakan  ketentuan  Pasal  10  UU  PI  adalah  inkonstitusional menurut  hukum,  sepanjang  diartikan  beberapa  macam  perjanjian  internasional yang tercantum dalam Pasal 10 tersebut perlu di ratifikasi dalam bentuk Undang - Undang.  Mahkamah  dalam  pendapatnya  mengatakan  bahwa  Pasal  10  tidak  akan mampu  menjawab  kebutuhan  dan  ketidakmampuan  teknis  administrasi  dan amanat  konstitusi  dalam  proses  ratifikasi  perjanjian  internasional. 37 Implikasi putusan  ini  berdampak  pada  perjanjian  perdagangan  internasional  yang sebelumnya  tidak  termasuk  pada  kategori  perjanjian  internasional  yang  dapat diratifikasi dalam bentuk undang-undang, namun saat ini perjanjian internasional mengenai  perdagangan  memiliki  kesempatan  untuk  dapat  diratifikasi  dalam bentuk undang-undang.
Berbagai sumber hukum yang dijelaskan sebelumnya mengenai perjanjian perdagangan  internasional  telah  melandasi  lahirnya  berbagai  perjanjian
36 Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional.
37 Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018, hlm. 264.
perdagangan internasional, salah satunya adalah perjanjian IA-CEPA yang disetujui pada tahun 2016. 38 Perjanjian internasional ini diratifikasi melalui Undang-undang Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Pengesahan  Persetujuan  Kemitraan  Ekonomi Komprehensif Indonesia- Australia atau dikenal  pula dengan sebutan “ Indonesia- Australia  Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement” (IA-CEPA).  Perjanjian ini mengatur kerja sama berkenaan dengan perdagangan dan investasi. Perjanjian ini  juga  membuka  berbagai  model  kerja  sama  lainnya,  seperti  memperluas  dan memperkuat  bidang  kesehatan,  berpartisipasi  dalam  memperkuat  ketahanan pangan nasional dan internasional, pengembangan sumber daya manusia melalui edukasi dan pelatihan, peningkatan kualitas hidup, mengakselerasi pengembangan ekonomi digital, e-commerce dan industri kreatif, serta pembangunan infrastruktur dan energi. 39
Berkenaan  dengan  pelaksanaan  perjanjian  tersebut,  telah  dikeluarkan beberapa  peraturan  pelaksana  di  antaranya  Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia ( rules of origin of indonesia )  serta  Ketentuan  Penerbitan  Dokumen  Keterangan  Asal  Untuk  Barang Asal  Indonesia  dalam  IA-CEPA,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 81/PMK.010/2020 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan IA-CEPA, kemudian Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.04/2020 mengenai  Tata  Cara  Pengenaan  Tarif  Bea  Masuk  dalam  rangka  Persetujuan Kemitraan  IA-CEPA.  Perjanjian  internasional  IA  CEPA  ini  merupakan  salah  satu perjanjian  internasional  yang  diratifikasi  melalui  undang-undang  pasca  putusan MK 13/2018. Salah satu alasan mengapa IA CEPA perlu diratifikasi dengan undang- undang adalah implementasi perjanjian internasional ini akan berdampak terhadap akses pasar dan juga adanya hak dan kewajiban yang berpotensi dilaksanakan oleh subjek hukum di dalam negara.
38 Two Neighbours Parties in Prosperity, Indonesia-Australia Business Partnership Group Submission towards the IA-CEPA , 2016, hlm. 3.
39 Id, hlm. 6.
Inkonsistensi  Instrumen  dan  Prosedur  Ratifikasi  Perjanjian  Perdagangan Internasional Setelah Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018
Prosedur  dan  tata  cara  pengikatan  diri  terhadap  perjanjian  perdagangan internasional  di  Indonesia  diatur  dalam  lebih  dari  satu  undang-undang.  Setelah keluarnya  Putusan  MK  13/2018  yang  membatalkan  kategori  perjanjian internasional  yang  membutuhkan  persetujuan  DPR.  Sebelumnya  perjanjian internasional  yang  diratifikasi  dalam  bentuk  undang-undang  adalah  perjanjian internasional  yang  berkaitan  dengan  perdamaian,  politik,  keamanan  serta pertahanan Indonesia, perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah Indonesia. Perjanjian  internasional  mengenai  lingkungan  hidup,  hak  asasi  manusia, pembentukan  kaidah  hukum  baru,  pinjaman,  dan  hibah  luar  negeri, 40 juga merupakan  perjanjian  internasional  yang  dapat  diratifikasi  melalui  undang- undang.  Sebelum  putusan  MK,  perjanjian  perdagangan  internasional  bukan merupakan  perjanjian  internasional  yang  dapat  diratifikasi  melalui  Undang- undang.  Di  sisi  lain  ketentuan  UU  Perdagangan  memberikan  landasan pembentukan  perjanjian  mengenai  perdagangan  internasional. 41 Hal  ini berimplikasi  pada  bentuk  dan  prosedur  perjanjian  internasional  mengenai perdagangan  yang  harus  ditentukan  secara  jelas  dan  tegas  untuk  menentukan kedudukan  hukum  perjanjian  perdagangan  internasional  serta  menunjang konsistensi  praktik  ratifikasi  perjanjian  perdagangan  internasional  pada  masa mendatang.
Penentuan penggunaan ketentuan perundang-undangan yang sama antara UU PI dengan UU Perdagangan, dapat dipergunakan asas hukum yakni Lex Specialis Derogat Lex Generalis dengan memperbandingkan materi muatan di antara kedua undang-undang  tersebut.  Jika  melihat  materi  muatan  pengaturan  dalam  UU  PI, maka  dapat  dicermati  ketentuan  tersebut  sebagai  ketentuan  yang  "mengatur perjanjian  internasional  pada  umumnya"  termasuk  di  dalamnya  perjanjian internasional mengenai perdagangan, di tambah dengan Putusan MK 13/2018 yang
40 Pasal 10, Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
41 Pasal 82, Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
memperluas  kategori  perjanjian  internasional yang  diperlukan  persetujuan  DPR, membuat adanya perluasan dalam ratifikasi perjanjian internasional. UU PI tidak mengatur  secara  khusus  mengenai  bentuk  pengaturan  mana  yang  dapat  dipilih dalam konteks perjanjian perdagangan internasional, membuat kedudukan hukum, prosedur, dan bentuk ratifikasi kembali diserahkan kepada "penafsiran" pembuat undang-undang.
Perjanjian perdagangan internasional dikehendaki sebagai suatu instrumen yang  membantu  terciptanya  akses  pasar,  pertumbuhan,  dan  perkembangan perekonomian  nasional  yang  berdasarkan  pada  kepentingan  nasional  Indonesia. Oleh  karenanya,  pengaturannya  harus  dibentuk  secara  komprehensif  melalui berbagai peraturan pelaksana yang diamanatkan dalam  Pasal 82 hingga Pasal 87 UU Perdagangan,  seperti Peraturan Pemerintah  No. 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara  Peninjauan  Kembali  Perjanjian  Perdagangan  Internasional,  Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional,  Peraturan  Presiden  No.24  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Presiden  No.  28  Tahun  2017  tentang  Tim  Perunding  Perjanjian Perdagangan Internasional, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2021  tentang  Tahapan  dan  Tata  Cara  Pembuatan  Perjanjian  Perdagangan Internasional.
Melihat  kedua  materi  muatan  kedua  undang  -  undang  tersebut,  dapat dipergunakan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis atas UU Perdagangan yang menjadi dasar "pengaturan komprehensif"  perjanjian perdagangan internasional, mulai  dari  tahapan  peninjauan  kembali,  persetujuan,  pembentukan  tim perundingan  hingga  tahapan  dan  tata  cara  pembuatan  perjanjian  perdagangan internasional diatur secara menyeluruh.
Ketentuan UU PI bukan berarti tidak diikuti secara menyeluruh akibat telah hadirnya  pengaturan  komprehensif  perjanjian  perdagangan  internasional  di Indonesia. Pasca Putusan MK 13/2018, pertimbangan DPR dan ratifikasi perjanjian internasional menjadi undang - undang adalah sesuatu hal yang "esensial", terlebih perjanjian perdagangan internasional yang berakibat yang luas dan mendasar bagi masyarakat, berkaitan dengan beban keuangan negara, dan kewajiban  Indonesia
untuk meratifikasi dan mengesahkan perjanjian perdagangan internasional dengan undang-undang. 42 Tiada  lagi  pembatasan  perjanjian  internasional  mana  yang dibutuhkan  persetujuan  DPR,  dan  tidak  ada  lagi  kategorisasi  perjanjian internasional yang diratifikasi dalam bentuk undang-undang.
Pada  kondisi  sebelum  Putusan  MK  13/2018,  Pasal  10  UU  PI  mengatur berbeda ketentuan perjanjian perdagangan internasional dengan UU Perdagangan. Dalam  UU  Perdagangan  diatur  bahwa  pemerintah  dalam  melaksanakan perundingan perjanjian internasional mengenai perdagangan dapat berkonsultasi dengan DPR, kemudian hasil dari perjanjian internasional mengenai perdagangan wajib disampaikan ke DPR untuk dimintakan persetujuan kepada DPR, perjanjian perdagangan  internasional  dapat  diratifikasi  dalam  bentuk  undang  -  undang apabila “ menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan  beban  keuangan  negara  dan/atau  mengharuskan  perubahan  atau pembentukan  Undang  -  Undang ” . 43 Dengan  demikian,  pada  saat  UU  Perdagangan disahkan pada tahun 2014, ketentuan ratifikasi dan pengesahan oleh DPR terhadap perjanjian  perdagangan  internasional  tentunya  menjadi  kurang  efektif,  karena kategorisasi  perjanjian  internasional  pada  Pasal  10  UU  PI  masih  dinyatakan berlaku, dan perjanjian perdagangan internasional belum tentu menjadi kategori dari perjanjian internasional yang dapat diratifikasi dengan undang-undang. Pasca tahun 2018, perjanjian perdagangan internasional baru dapat diratifikasi menjadi undang-undang apabila memenuhi kriteria.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat digambarkan terdapat inkonsistensi atas  pengaturan  perjanjian  perdagangan  internasional  sebelum  Putusan  MK 13/2018  yaitu  adanya  dua  pengaturan  terkait  ratifikasi  perjanjian  perdagangan internasional yakni UU PI dan UU Perdagangan yang memberikan norma berbeda mengenai  ratifikasi  melalui  undang-undang.  Kedua  pengaturan  tersebut  dapat dijelaskan  kedudukan  dan  status  hukumnya  dengan  mempergunakan  asas Lex
42 Pasal  84  ayat  (3)  huruf  a  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.7  Tahun  2014  tentang Perdagangan.
43 Pasal 83 Jo. Pasal 84 ayat (3)  Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Specialis  Derogat  Lex  Generalis ,  yang  mana  UU  Perdagangan  merupakan Lex Specialis dari  UU  PI  yang  merupakan Lex  Generalis .  UU  Perdagangan  dapat dikategorikan  sebagai Lex  Specialis ,  karena  telah  mengatur  secara  khusus  dan komprehensif  terkait  ratifikasi  perjanjian  perdagangan  internasional  dalam ketentuan berikut:
a. UU Perdagangan (Pasal 82 sd. Pasal 87);
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional;
c. Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional;
d. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden  Nomor  28  Tahun  2017  tentang  Tim  Perunding  Perjanjian Perdagangan Internasional; dan
e. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Tahapan  dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional.
Berkenaan dengan praktik ratifikasi  perjanjian perdagangan internasional di Indonesia pasca Putusan MK 13/2018 hingga saat ini, penulis mengidentifikasi berbagai  perjanjian  perdagangan  internasional  yang  diratifikasi  oleh  Indonesia pasca Putusan MK 13/2018 dalam tabel berikut:

## Tabel 1:  Perjanjian  dan  Bentuk  Ratifikasi  Perjanjian  Perdagangan Internasional pasca Putusan MK 13/2018.
No Perjanjian Bentuk Ratifikasi Konsiderans Mengingat 1 Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments  on  FinancialServices  under  the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) UU No. 4/ 2018 - UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan 2 Memorandum of Understanding (MoU) on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories, Indonesia – Palestine Perpres  No.  34 /2018 - UUD 1945 - UUPI
3 Protokol Perubahan Pertama Agreement Establishing  the  ASEAN-Australia-New  Zealand Free  Trade Area ( AANZFTA) Perpres  No.  108/ 2018 - UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan 4 Agreement on Trade in Services under The Framework Agreement onComprehensive Economic Cooperation, ASEAN – India Perpres  No.  109/ 2018 - UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan 5 Agreement on Medical Device Directive, ASEAN Perpres  No.  110 Tahun 2018 - UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan
6 Third Protocol to Amend The Agreement on Trade In  Goods  under  The  Framework  Agreement  on Comprehensive  Economic  Cooperation  ASEAN – Korea Perpres No.111 Tahun 2018 - UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan 7 Protocol To Amend The Framework on Comprehensive Economic Co-Operation and Certain Agreements Thereunder ASEAN - China Perpres No.112/2018
- UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan 8 Protokol Perubahan Preferential Trade Agreement, Indonesia-Pakistan Perpres No.114/2018 - UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan 9 Comprehensive Economic Partnership Agreement Indonesia – Chile Perpres No.11/2019 - UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan 10 Comprehensive Economic Partnership Agreement Indonesia – Australia UU No. 1/2020 - UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan 11 Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments  on  Financial  Services  under  the ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) UU No. 13/2020 - UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan 12 Free Trade Agreement ASEAN Hongkong Tiongkok Perpres No.34/2020 - UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan 13 First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Perpres No.84/2020 - UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan 14 Comprehensive Economic Partnership Agreement Indonesia – Negara-negara EFTA UU No. 1/2021 - UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan 15 Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik UU No. 4/2021 - UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan 16 Persetujuan Perdagangan Preferensial Indonesia – Mozambik Perpres No.90/2021
- UUD 1945 - UUPI - UU Perdagangan 17 Protokol Perubahan Pertama Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN – Jepang Perpres No.91/2021 - UUD 1945 - UUPI -
UU Perdagangan Sumber: analisa data penulis dari bpk.go.id.
Tabel  di  atas  menggambarkan  ratifikasi  perjanjian  perdagangan internasional  yang  diratifikasi  setelah  keluarnya  putusan  mahkamah  konstitusi. Dengan  demikian  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  bahwa  pasca  putusan  MK 13/2018  telah  memberikan  kepastian  khususnya  mengenai  perjanjian perdagangan  internasional  yang  dapat  diratifikasi  melalui  Undang-undang. Pengamatan  berkenaan  dengan  substansi  dan  konsiderans  mengingat  setiap bentuk  ratifikasi  yang  ada  membentuk  “alasan  pembeda”  mengapa  terjadi perbedaan  bentuk  ratifikasi  perjanjian  perdagangan  internasional  yang  penulis uraikan sebagai berikut:
a. Bentuk pengaturan Peraturan Presiden, karena:
1) dasar  pembentukan  perjanjian  perdagangan  internasional  merupakan protokol  perubahan  dari  perjanjian  perdagangan  internasional  yang berbentuk  Peraturan  Presiden  dan/atau  Keputusan  Presiden  sebelum Tahun 2018;
2) dasar  pembentukan  perjanjian  perdagangan  internasional  memiliki ukuran yang tidak menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat  terkait  beban  keuangan  negara  dan/atau  mengharuskan perubahan  atau  pembentukan  undang-undang,  berdasarkan  ketentuan Pasal 84 ayat (3) huruf b, UU Perdagangan;
b. Bentuk pengaturan undang-undang, karena:
1) dasar  pembentukan  perjanjian  perdagangan  internasional  merupakan kesepakatan yang terjadi pasca Tahun 2018;
2) dasar  pembentukan  perjanjian  perdagangan  internasional    memiliki ukuran  yang  menimbulkan  akibat  luas  dan  mendasar  bagi  kehidupan rakyat  terkait  beban  keuangan  negara  dan/atau  mengharuskan perubahan  atau  pembentukan  undang-undang,  berdasarkan  ketentuan Pasal 84 ayat (3) huruf a, UU Perdagangan;
Di  tengah  beragamnya  praktik  ratifikasi,  dari  sudut  teoretis  dapat dinyatakan  perubahan  rezim  hukum  perjanjian  perdagangan  internasional  telah mulai bergerak. Dalam literatur yang ada saat ini, terdapat pembagian tiga rezim hukum  terkait  perjanjian  internasional  yang  berasal  dari  UUD  1945. 44 Rezim pertama, dikenal  sebagai “Rezim sebelum adanya perubahan  UUD 1945 ”. Dalam rezim  pertama  terdapat  aturan  dasar  untuk  pembuatan  perjanjian  internasional pada Pasal 11 UUD 1945. Saat itu diatur bahwasanya Presiden berwenang dengan persetujuan  DPR  untuk  menyatakan  perang  dan  membuat  perjanjian  dengan negara  lain.  Dalam  rezim  yang  pertama  ini  dapat  disimpulkan,  posisi  perjanjian
44 Damos Dumoli Agusman, “Status Hukum Perjanjian Internasional Dalam Hukum Nasional RI: Dari  Perspektif Praktik Di Indonesia”, Indonesia Jurnal of International Law , Vol.5 No. 3 April 2008.
internasional dimasukkan ke dalam inventori kekuasaan Presiden untuk hubungan luar negeri. 45
Rezim  kedua ,  dikenal  dengan  “Rezim saat  Indonesia  berbentuk  Republik Indonesia Serikat ”. Aturan konstitusional untuk perjanjian internasional ada dalam Pasal 175 Konstitusi RIS, yang berbunyi:
“(1) Presiden mengadakan dan mengesahkan segala perjanjian (traktat) dan persetujuan lain dengan negara-negara lain kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang  federal,  perjanjian  atau  persetujuan  lain  tidak  disahkan, melainkan  sesudah  disetujui  dengan  Undang-Undang  (2)  Masuk  dalam  dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain dilakukan oleh Presiden dengan kuasa Undang- Undang ”
Pada rezim ini termasuk juga adanya aturan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, setelah Republik Indonesia Serikat berakhir. Aturan untuk perjanjian internasional hanya menunjukkan sedikit perbedaan dengan Pasal 175 Konstitusi RIS, sebagai berikut: 46
“(1)  Presiden mengadakan  dan  mengesahkan  perjanjian  (traktat)  dan persetujuan lain dengan negara-negara lain. Kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang perjanjian atau persetujuan lain tidak disahkan, melainkan sesudah disetujui dengan Undang-Undang (2) Masuk dalam dan memutuskan perjanjian  dan  persetujuan  lain,  dilakukan  oleh  Presiden  dengan  kuasa Undang- Undang ”
Rezim  ketiga,  yaitu  “Rezim  A mandemen  UUD  1945 ”.  Pada  periode  ini terdapat  perubahan  terhadap  Pasal  11.    Perubahan  tersebut  berupaya  mengatur lebih  jelas  lagi  mengenai  perjanjian  internasional  dengan  penekanan  terhadap adanya  persetujuan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk  proses  ratifikasi perjanjian internasional. Pasal ini kemudian menjadi dasar undang-undang organik yang  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  perjanjian  internasional,  yaitu  UU  PI. Berdasarkan ketentuan, perjanjian Internasional yang: (1) membawa dampak luas bagi  kehidupan  rakyat; (2)  terkait  dengan  beban  keuangan  negara;  dan/atau  (3) mengharuskan  adanya  perubahan  atau  pembentukan  undang-undang,  adalah perjanjian  yang  diratifikasi  dengan  persetujuan  DPR.    Permasalahan  persetujuan
45 Id.
46 Pasal 120 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.
DPR  ini  juga  yang  menjadi  salah  satu  yang  dipersengketakan  dalam  uji  materi terhadap UU PI. 47
Terlepas dari ketiga rezim tersebut, penjelasan dalam tulisan ini sebelumnya menunjukkan  ada  indikasi  pergeseran  praktik  kepada  rezim  ke-4  bahwa  pasca Putusan  MK  13/2018,  sudah  terdapat  perjanjian  perdagangan  internasional Indonesia  yang  terbentuk  menjadi  undang-undang.  Bentuk  ratifikasi  perjanjian perdagangan internasional di Indonesia saat ini merupakan implikasi atas hadirnya Putusan  MK  13/2018  dan  UU  Perdagangan  yang  memberikan  peluang  bagi perjanjian  perdagangan  internasional  untuk  dapat  diratifikasi  dalam  bentuk undang - undang, sementara perjanjian perdagangan internasional yang lama hanya dapat diratifikasi melalui Peraturan Presiden.

## Penutup
Putusan MK 13/2018 telah memberikan perkembangan  kriteria terhadap perjanjian  internasional  yang  harus  diratifikasi  dalam  bentuk  undang-undang, sehingga implikasi atas putusan tersebut berkaitan pengaturan ratifikasi perjanjian perdagangan  internasional  di  Indonesia  yaitu  adanya  ruang  bagi  perjanjian perdagangan internasional untuk dapat diratifikasi dalam bentuk Undang - Undang. Berkaitan  dengan  bentuk  instrumennya,  berdasarkan  karakteristik  khusus  yang melekat pada perjanjian perdagangan internasional, dampaknya yang dalam hal ini dirasakan secara serentak oleh seluruh masyarakat serta terintegrasinya perjanjian tersebut  dengan  ekonomi  global,  maka  sejatinya  ratifikasi  perdagangan internasional  lebih  tepat  menggunakan  bentuk  Undang  -  Undang  dibandingkan dengan  Peraturan  Presiden  khususnya  terhadap  perjanjian  perdagangan internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat.
Disisi  lain,  dengan  bekerjanya  asas Lex Specialis  dalam  perjanjian perdagangan  internasional  setelah  Putusan  MK  13/2018  atas  UU  PI  dan  UU Perdagangan, maka seharusnya prosedur terkait ratifikasi perjanjian perdagangan
internasional merujuk kepada satu ketentuan yang mengatur secara komprehensif dan spesifik termasuk di dalamnya aturan-aturan pelaksananya guna terciptanya konsistensi  dan  kejelasan  dalam  praktik  ratifikasi  perjanjian  perdagangan internasional  di  Indonesia.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  berkenaan  dengan pengaturan yang seharusnya menjadi acuan bagi prosedur pelaksanaan ratifikasi tersebut dalam hal ini dapat mendasarkan pada ketentuan Pasal 83 Jo. Pasal 84 ayat (3) UU Perdagangan yang merupakan Lex Specialis Derogat Lex Generalis dari UU PI namun  pasca  Putusan  MK  13/2018  ketentuan  ratifikasi  perjanjian  perdagangan internasional  telah  lebih  memberikan  kepastian  hukum  karena  memiliki  norma yang sama antara UU PI dengan UU Perdagangan dan Peraturan Pelaksana lainnya tentang Perjanjian Perdagangan Internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Bonaraja Purba, et. al., Ekonomi Internasional, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021. Damos  Dumoli  Agusman, Treaties  under  Indonesian  Law:  A  Comparative  Study, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2014.
Eddy  Pratomo,  Hukum  Perjanjian  Internasional:  Pengertian,  Status  Hukum,  dan Ratifikasi, Bandung, PT. Alumni Bandung, 2011.
Emilie M. Hafner-Burton, Forced to Be Good: Why Trade Agreements Boost Human Rights , London, Cornell University Press, 2009.
Jimly  Asshiddiqqie,  Konstitusi  Ekonomi,  Jakarta,  PT  Kompas  Media  Nusantara,
2010.
J.G.  Starke,  Pengantar  Hukum  Internasional  (yang  diterjemahkan  oleh  Bambang Iriana Djajaatmaja), Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2008.
Prita  Amalia,  Garry  Gumelar  Pratama,  Hukum  Perjanjian  Perdagangan Internasional, Bandung, Penerbit Keni Media, 2020.
Ronny  Hanitijio  Soemitro,  Metodelogi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,  Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003. Statistik Indonesia (Statistical Yearbook of Indonesia) 2021. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
Jurnal:
Cameron, Edwin, “Constitutionalism, Rights, and International Law: The Glenister Decision”, Duke Journal of Comparative and International Law”, 2013, hlm. 389.
Damos  Dumo li  Agusman,  “Status  Hukum  Perjanjian  Internasional  Dalam  Hukum Nasional  RI:  Dari  Perspektif  Praktik  Di  Indonesia”,  Indonesia  Jurnal  of International Law, Vol. 5 No.3 April 2008.
______________,  “The  Law  Approving  Treaties  (“UU  Pengesahan”):  What  Does  it Signify?”, Jurnal Bina Mulia Hukum,  Vol.1, No. 1, 2016.
Delfina Gusman, Zimtya Zora, “Amandemen  Terhadap  Pasal  11  Undang -Undang Dasar  1945    Berkaitan    Dengan    Ratifikasi    Perjanjian    Internasional (Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Tata Negara)”, UIR law review, Vol. 5, No. 1, 2021.
Neumayer,  E.,  “Do  International  Human  Rights  Treaties  Improve  Respect  for Human Rights? ”, Journal of Conflict Resolution , Vol. 49 No.6. Prasetio,  Dicky  Eko,  and  Fradhana  Putra  Disantara,  "Politik  Hukum  Pengujian Formil  Terhadap  Perubahan  Konstitusi,"  E uropean  Journal  of  Political Economy , Vol. 66, No. 1, 2021.
Internet: IA-BPG, Two  Neighbours,  Partner  in  Prosperity:  Indonesia-Australia  Business Partnership Group Submission towards the IA-CEPA , 2016.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24/ 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Protokol Pelaksanaan  Paket  Komitmen  Keenam  Bidang  Jasa  Keuangan  dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Bidang Jasa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2020  tentang  Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – Australia. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2020  tentang  Protokol Pelaksanaan  Paket  Komitmen  Ketujuh  Bidang  Jasa  Keuangan  dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Bidang Jasa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2021  tentang  Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia – EFTA. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2021  tentang  Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Perjanjian Perdagangan Internasional.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2018  tentang Memorandum  Saling  Pengertian  Indonesia-Palestina  tentang  Fasilitasi Perdagangan Produk Tertentu asal Palestina.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2018 tentang Protokol Perubahan  Pertama  Persetujuan  Kawasan  Perdagangan  Bebas  ASEAN- Australia-Selandia Baru.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  109  Tahun  2018  tentang Persetujuan  Perdagangan  Jasa  berdasarkan  Persetujuan  Kerja  mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh ASEAN dan India.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  110  Tahun  2018  tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN untuk Pengaturan Peralatan Kesehatan.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2018 tentang Protokol Perubahan Ketiga Persetujan Perdagangan Barang berdasarkan Persetujuan Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh ASEAN dan Korea.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2018 tentang Protokol Perubahan  Persetujuan  Kerja  Sama  Ekonomi  dan  Persetujuan  Tertentu antara ASEAN dan Tiongkok.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Protokol Perubahan Perjanjian Perdagangan Preferesial Indonesia-Pakistan.
Peraturan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Persetujuan  Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Chile.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hongkong-Tiongkok.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Perjanjian Perdagangan Internasional.
Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  84  Tahun  2020  tentang  Protokol Perubahan Pertama Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perdagangan Preferensial Indonesia-Mozambik.
Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  91  Tahun  2021  tentang  Protokol Perubahan Pertama Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN-Jepang. Peraturan  Presiden  Nomor  24  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Presiden  Nomor  28  Tahun  2017  tentang  Tim  Perunding  Perjanjian Perdagangan Internasional.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan Internasional.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.