Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701 Volume, 3, Issue 3, Oktober 2019

## EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KEKUATAN OLEH
KEPOLISIAN   DALAM   MENANGANI   AKSI

## UNJUK RASA ANARKIS DI KOTA PADANG
EFFECTIVENESS OF USING STRENGTH BY POLICE IN HANDLING ANARKIST FEED ACTION IN PADANG CITY
Sigit Saputra 1
1 Magister of Law Ekasakti University Email: wab30_sigit@yahoo.com

## ABSTRAK
Secara garis besar, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan  pendapat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28  (e)  Ayat  (3)  UUD  1945, kemudian diatur juga dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998  tentang Kemerdekaan Menyampaikan  Pendapat  di  Muka  Umum  dan  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian.  Dalam  praktiknya  dilapangan,  banyak  aksi  unjuk  rasa  ataupun demonstrasi  yang  berakhir  dengan  kerusuhan  yang  mengarah  pada  anarki.  Dalam melaksanakan  tugas  penanganan  kerusuhan  massa  pada  saat  terjadi  demonstrasi  Polri menggunakan  Perkap  Nomor  16  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengendalian  Massa, Protap/1/X/2010  tentang  Penanggulangan  Anarki,  Perkap  Nomor  1  Tahun  2012  tentang Peleton Pengurai Massa, Perkap Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Berdasarkan  temuan  di  lapangan  bahwa  jumlah  aksi  unjuk  rasa  baik  yang  bersifat  damai maupun  anarkis  dari  tahun  2014  s/d  Oktober  2017  sebanyak  123  kasus  aksi  unjuk  rasa yang bersifat damai, dari 123 kasus, 10 kasus bersifat anarkis. Permasalahan dalam tesis ini adalah:  penggunaan  kekuatan  oleh  Satsabhara  Polresta  Padang  dalam  menangani  aksi unjuk  rasa  anarkis  di  Kota  Padang.  Kendala-kendala  yang  ditemui  Satsabhara  Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang dan bagaimanakah upaya untuk  mengatasi  kendala  tersebut?.  Efektivitas  penggunaan  kekuatan  oleh  Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang.
Kata Kunci: penggunaan kekuatan, kepolisian, unjuk rasa

## ABSTRACT
Broadly speaking, everyone is  entitled to freedom of  association, assembly and expression as  provided for  in Pasal  28 (e)  Ayat  (3) of  the UUD 1945, then set also  in Undang-Undang Number 9 of  year 1998 about  freedom  of  expression  in Public and Pasal  2  Undang-Undang Number 2 year 2002 about  the  police  force. in practice in the field, a lot of rallies or demonstrations that resulted in violence that leads  to  anarchy . Incarry  out  the  task  of  handling  the  riots at  the  time  of  the
demonstration  Police  use Perkap Number 16 year 2006 about  time  control guidelines, Protap/1/X/2010 about  tackling  anarchy, Perkap Number 1 year 2012 about the deciphering platoon, Perkap Number 7 year 2012 about the procedures for administering  services, Security  and  Handling  Case  for  Submission  of  Opinion  in Public. Based  on  the  research  findings  that the  number  of protests  both  peace  and anarchy of  year 2014 to  October 2017 as  many  as 123 cases  of rallies  is  peaceful, out  of 123 cases , 10 cases are anarchists . The  problem  in  this  thesis  is:  the  use  of force  by Satsabhara  Polresta  Padang in  handling  anarchist  rallies  in  the  city  of Padang . The obstacles  encountered  by Satsabhara  Polresta  Padang in  dealing  with anarchist demonstrations in Padang City and how are the efforts to overcome these obstacles? effectivenessuse of force by the Police Satsabhara Padang in dealing with un action juk sense of anarchic in Padang.
Keywords: use of force, police force, demonstration

## PENDAHULUAN
Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap setiap orang berhak atas kebebasan  berserikat,  berkumpul  dan  mengeluarkan  pendapat  sebagaimana  dirumuskan dalam  Pasal  28  (e)  Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  bahwa  kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan, tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan  dengan  Undang-undang.  Namun  dengan  adanya ketentuan tersebut menimbulkan asumsi atau persepsi masyarakat yang lebih luas, bahkan dalam  melakukan  aksinya  pun  tanpa  mengontrol  diri,  yang  akhirnya  menuju  pada  anarki yakni  penjarahan,  pembakaran,  pembunuhan  dan  pemerkosaan  yang  akibatnya  dirasakan oleh masyarakat itu sendiri (Kunarto, 1999:113).
Dalam  praktiknya  dilapangan,  banyak  aksi  unjuk  rasa  ataupun  demonstrasi  yang berakhir  dengan  kerusuhan  yang  mengarah  pada  anarki.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh faktor-faktor  dari  dalam  dan  luar  demonstran    itu  sendiri.  Unjuk  rasa  yang  apabila  tidak tertangani dengan baik maka akan menjadi kekacauan yang mengakibatkan kerugian yang tidak  sedikit  yaitu  korban  jiwa  dan  korban  harta  benda  bahkan  aktivitas  transportasi  dan ekonomi  menjadi  terhambat  dikarenakan  kerusuhan  massa  yang  bersifat  anarki  tersebut. Namun  tentunya  pihak  Kepolisian  tidak  tinggal  diam  dalam  mengantisipasi  keadaan tersebut.  Hal  ini  dibuktikan  bahwa  Polri  telah  mengeluarkan  peraturan  tentang pengendalian unjuk rasa yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian  Massa,  Prosedur  Tetap  Nomor:  Protap/1/X/2010  tentang  Penanggulangan Anarki,  Peraturan  Nomor  1  Tahun  2012  tentang  Peleton    Pengurai  Massa,  Peraturan
Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan  Penanganan  Perkara  Penyampaian  Pendapat  di  Muka  Umum.  Peraturan  tersebut dikeluarkan  dengan  tujuan  untuk  memberikan  pedoman  kepada  personil  Polri  dalam melaksanakan tugas penanganan kerusuhan massa pada saat terjadi demonstrasi.
Permasalahan  yang  dihadapi  Polri  dalam  tugas  saat  ini  bagaimana  menciptakan rasa  aman  masyarakat  menghadapi  perkembangan  demokrasi  dengan  bermunculan  aksi aksi  massa seperti  demonstrasi  yang sewaktu-waktu  dapat  menyulut terjadinya kerusuhan massal. Profesionalisme Polri dituntut untuk mewujudkan kepastian hukum baik kepastian dalam  hukum  maupun  kepastian  karena  hukum,  melalui  pemupukan  pengendalian  massa secara  tegas,  berdasarkan  hukum  dan  manusiawi,  dengan  membekali  para  anggota  Poliri dan  keterampilan  menggunakan  peralatan  pengendalian  massa  (Bibit  Samad  Rianto, 2006:36).
Fokus  penelitian  ini  ditujukan  pada  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang  dihadapi  Polri  dalam  tugas  saat  ini  adalah  bagaimana  menciptakan  rasa  aman masyarakat menghadapi perkembangan demokrasi    dengan bermunculan aksi-aksi massa seperti  demonstrasi  yang  sewaktu-waktu  dapat  menyulut  terjadinya  kerusuhan  massa. Untuk  itu  diperlukan  kesiapan  dari  aparat  Kepolisian  untuk  dapat  mencegah  dan menanggulangi  jika  terjadinya  kerusuhan  massa  pada  saat  unjuk  rasa,  supaya  terjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.  Berdasarkan temuan di lapangan  jumlah aksi unjuk rasa  baik  yang  bersifat  damai  maupun  anarkis  dari  tahun  2014  s/d  2017  sebanyak  123 kasus aksi unjuk rasa yang bersifat damai, dari 123 kasus, 10 kasus bersifat anarkis.

## METODE PENELITIAN
Untuk  menjawab  permasalahan  dalam  tesis  ini  dilakukan  pendekatan yuridis normatif yang  didukung  oleh  pendekatan yuridis  empiris dengan  menggunakan  data sekunder  dan  data  primer  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dan  hasil  penelitian. Spesifikasi  penelitian  ini  adalah deskriptif  analitis yaitu  untuk  menggambarkan  sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

## Penggunaan  Kekuatan  oleh  Satsabhara  Polresta  Padang  Dalam  Menangani  Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Kota Padang
Unjuk  rasa  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  atau  lebih  untuk mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan,  tulisan,  dan  sebagainya  secara  demonstratif  di  muka umum.  Selama  pelaksanaan  unjuk  rasa,  dimana  diawali  dengan  suasana  damai  dapat berubah  drastis  menjadi  anarkis  sehingga  mengganggu  keamanan  dan  ketertiban masyarakat.  Keadaan  perubahan  secara  drastis  menjadi  kondisi  yang  mencekam  di  sebut kontinjensi.
Pada  setiap  pelaksanaan  pengendalian  massa  unjuk  rasa,  maka  setiap  anggota kepolisian  memiliki  kewajiban  dan  larangan-larangan.  Adapun  larangan  tersebut  yakni: bersikap arogan dan terpancing  oleh perilaku massa, melakukan tindakan  kekerasan  yang tidak  sesuai  dengan  prosedur,  membawa  peralatan  di  luar  peralatan  Dalmas,  membawa senjata  tajam  dan  peluru  tajam,  keluar  dari  Ikatan  Satuan/Formasi  dan  melakukan pengejaran  massa  secara  perorangan,  mundur  membelakangi  massa  pengunjuk  rasa, mengucapkan  kata-kata  kotor,  pelecehan  seksual/perbuatan  asusila,  memaki-maki pengunjuk  rasa  dan  melakukan  perbuatan  lainnya  yang  melanggar  peraturan  perundang- undangan.
Pengendalian  massa  dilakukan  berdasarkan  tempat  berlangsungnya  unjuk  rasa, yakni  di  jalan  raya,  di  gedung,  dan  di  lapangan  atau  lahan  terbuka. Kewajiban yang harus ada pada setiap anggota kepolisian saat pelaksanaan pengendalian massa unjuk rasa, antara lain: menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa, melayani  dan  mengamankan  pengunjuk  rasa  sesuai  ketentuan,  setiap  pergerakan  pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan harta benda, tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai dan  patuh  dan  taat  kepada  perintah  Kepala  Kesatuan  Lapangan  yang  bertanggung  jawab sesuai tingkatannya.
Diskresi  kepolisian  diatur  dalam  ketentuan  hukum  yang  ada  di  Indonesia, khususnya diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik  Indonesia  dan  KUHAP.  Dalam  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi
pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegakan  hukum,  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat. Ketentuan  Pasal  4  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  juga  menegaskan  “Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri  yang   meliputi   terpeliharanya keamanan dan ketertiban  masyarakat,  tertib,  dan  tegaknya  hukum,  terselenggaranya  perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Ketentuan berikutnya  sebagaimana ditegaskan dalam  Pasal  18  Ayat  (1)  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang menyatakan  bahwa  untuk  kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut penilaiannya  sendiri.  Dalam  Pasal  18  Ayat  (2)  ditentukan  bahwa  pelaksanaan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  serta  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Negara Indonesia.
Ketentuan Pasal 15 Ayat 2 huruf k Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  mengatur  bahwa  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan  kewenangan  lain  yang  termasuk  dalam  lingkup  tugas  kepolisian. Selanjutnya  ketentuan  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  l  disebutkan  pula  bahwa  dalam  rangka menyelenggarakan  tugas  dibidang  proses  pidana,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”
Pelaksanaan  tentang penggunaan kekuatan tersebut  di  atas  dikemukakan  dalam Pasal  16  Ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  dimana  tindakan  lain  dimaksud  adalah  tindakan  penyelidikan  dan penyidikan  yang  dilaksanakan  jika  memenuhi  syarat:  tidak  bertentangan  dengan  suatu aturan  hokum,  selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  tindakan  tersebut dilakukan,  harus  patut,  masuk  akal,  dan  termasuk  dalam  lingkungan  jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati HAM.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  18  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  maka  untuk  kepentingan  umum,  pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak  menurut  penilaiannya sendiri.  Ayat  (2)  mengatur bahwa pelaksanaan  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan,  serta  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang- undang Hukum  Acara Pidana  (KUHAP), menegaskan  diskresi  yang berhubungan  dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Ketentuan sebagaimana maksud Pasal 7 Ayat (1)  j  KUHAP,  yang  memberikan  wewenang  kepada  penyidik  yang  karena  kewajibannya dapat  melakukan  tindakan  apa  saja  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab.  Adapun “tindakan lain” ini dibatasi dengan syarat: tidak bertentangan dengan suatu aturan hokum, Selaras  dengan  kewajiban  hukum  yang  mengharuskan  dilakukannya  tindakan  jabatan, Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatanya, Atas pertimbangan  yang  layak  berdasarkan  keadaan  memaksa  dan  menghormati  hak  asasi manusia (penjelasan Pasal 5 Ayat (1) huruf a sub 4 dan Pasal 7 Ayat (1) sub j).
Berdasarkan  Pasal  2  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  maka  Polri  dalam  kedudukannya  sebagai  aparat  penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hokum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Dengan demikian, kewenangan diskresi  di  bidang  yudisial  yang  tertuang  dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal  18  Ayat  (1)  bahwa  untuk  kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut penilaiannya  sendiri.  Tentunya  dalam  melakukan  tindakan  tersebut  harus  sesuai  dengan Pasal  4  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  Kemudian,  istilah  Diskresi Kepolisian  menurut  ketentuan  Pasal  15  Ayat  (2)  huruf  (k)  Undang-undang  Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  dikenal  dengan  “kewenangan lain.”  Selanjutnya  berdasarkan  ketentusn  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  l  dikenal  dengan “tindakan  lain  menurut  hukum  yang  bertanggung  jawab”  dan  menurut  Pasal  7  Ayat  (1)
huruf  j  KUHAP  dikenal  dengan  istilah  “tindakan  apa  saja  menurut  hukum  yang bertanggung jawab”.
Dalam  perkembangan  yang  lebih  luas,  berbagai  aksi  unjuk  rasa  dan  atau demonstrasi  yang  awalnya  berjalan  kondusif,  namun  karena  adanya  faktor-faktor  yang mempengaruhi  terjadinya  aksi  anarkis  atau  tidak  tertangani  dengan  baik,  dalam perkembangannya  terjadi  bentrokan  dengan  aparat  keamanan  dan  cenderung  bertindak anarkis,  seperti  terjadinya  kerusuhan    yang  berdampak  pada  pembakaran,  penyanderaan dan  perusakan  fasilitas  umum  lainnya , sehingga  situasi  keamanan  dan  ketertiban masyarakat    menjadi  tidak  menentu.  Dalam  mengantisipasi  kondisi  demikian,  tentunya penggunaan kekuatan oleh Satsabhara Polresta Padang dalam menangani   aksi unjuk rasa anarkis  di  Kota  Padang,  sebagai  aparat  yang    memiliki    tugas    pokok  dalam  memelihara keamanan  dan  ketertiban,  menegakkan  hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  kepada masyarakat dituntut agar mengantisipasi keadaan tersebut dengan baik, dengan melakukan pola  pelayanan,  dengan  mengutamakan  strategi  pencegahan (pre-emtif)  dan pengamanan (preventif), dalam  mengantisipasi  aksi  unjuk  rasa  yang  bersifat  anarkis,  sehingga  dapat dieleminir dan tidak meluas.
Upaya  yang  dilakukan  Satsabhara  Polresta  Padang  dalam  menangani  aksi  unjuk rasa anarkis di Kota Padang yaitu dengan mengacu pada Standar Oprasional Prosedur dan Prosedur  Tetap  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2010  tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:
1. Upaya  pre-emtif adalah  tindakan  awal  yang  dilakukan  pihak  Kepolisian  dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi  hal-hal  yang  merugikan  masyarakat  lalu  memberitahukan  lebih  awal  kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi;
2. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas  sesuai  dengan  Prosedur  tetap  (Protap).  Hal  ini  dimaksudkan  agar  pihak Kepolisian  baik  perorangan  dan  unit  satuan  dalam  mengambil  tindakan  tidak  di pandang  berlebihan  oleh  masyarakat.  Pihak  Satsabhara  Polresta  Padang  dalam mengambil  tindakan harus jeli  dalam melihat kemungkinan-kemungkinan  yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk  rasa  dan  atau  demonstrasi  tersebut,  sehingga  tidak  terjadi  kerusuhan  massa dengan salah satu cara yaitu mengosongkan jalan;
3. Upaya Represif merupakan tidakan terakhir pihak Satsabhara Polresta Padang ketika aksi  unjuk  rasa  dan  atau  demonstrasi  sudah  tidak  terkendali  lagi  dan  mengarah  pada aksi kerusuhan. Dalam melakukan tindakan represif , pihak Satsabhara Polresta Padang
dalam  menangani  aksi  unjuk  rasa  anarkis  harus  melakukan  sesuai  dengan  Protap (prosedur tetap). Tindakan ini dilakukan karena situasi  yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan  lagi  untuk  dicegah  sehingga  pihak  penggunaan  kekuatan  oleh Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota Padang perlu  melakukan  tindakan  tersebut  guna  mengantisipasi  agar  dampak  kerusuhan tersebut  tidak  meluas,  sebagaimana  diatur  dalam  Protap  Kepolisian  Nomor  1  Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Anarki.

## Kendala-kendala Yang Ditemui Satsabhara Polresta Padang Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Kota Padang dan Upaya Untuk Mengatasi Kendala Tersebut
Satsabhara  Polresta  Padang  dalam  menangani  aksi  unjuk  rasa  anarkis  guna melaksanakan perannya sebagai pengamanan jalannya unjuk rasa dan mencegah terjadinya kerusuhan  memiliki  beberapa  kendala.  Adapun  kendala  yang  ditemui  Kepolisian  selaku pengendalian massa (Dalmas), yaitu:
1. Masalah Hak Azasi Manusia
Peran  Dalmas  untuk  menanggulangi  demonstrasi  sering  upaya represif dari Kepolisian  berbentur  dengan  Hak  Asasi  Manusia.  Pasukan  Pengendalian  Massa  yang melakukan pengejaran dan pemukulan kepada pengunjuk rasa yang anarkis sering dituding melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 butir (6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  bahwa  setiap  perbuatan  seseorang/  kelompok  termasuk  aparat  negara  baik disengaja  maupun  tidak  disengaja  atau  yang  secara  melawan  hukum  mengurangi, menghalangi,  membatasi,  atau  mencabut  HAM  seseorang  atau  kelompok  yang  dijamin oleh  Undang-undang  ini,  dan  tidak  dikhawatirkan  tidak  akan  memperoleh  penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Tugas  represif  adalah  tugas  penegakan  hukum  oleh  Polri  yang    dalam pelaksanaannya  tidak  sebebas  tugas  preventif,  tapi  harus  dibatasi  dengan  hukum  dan undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain harus didasarkan  dengan azas legalitas. Semua itu dimaksudkan agar Polri dalam bertindak tidak melampaui batas kewenangannya atau  tidak  melanggar  HAM  pada  umumnya.  Dimanapun  penyalahgunaan  wewenang  itu memang  selalu  saja  dimungkinkan  untuk  terjadi.  Luasnya  tugas  yang  harus  ditangani menyebabkan kontrol atas penggunaan kewenangan itu menjadi sulit, yang lalu membuka peluang luas terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan.

## 2. Ketidaksadaran Hukum Masyarakat
Dalam  melakukan  unjuk  rasa  ada  prosedur  yang  harus  dipenuhi  dan  ada  pula peraturan  yang  tidak  boleh  dilanggar.  Namun  pecahnya  kerusuhan  pada  saat  unjuk  rasa sering  terjadi  karena  masih  rendahnya  kesadaran  hukum.  Kurangnya  pengetahuan masyarakat  pengunjuk  rasa  akan  peraturan  yang  berlaku  dapat  menjadi  kendala  dalam penangulangan kerusuhan pada saat    unjuk rasa. Kualitas pendidikan  yang relatif rendah berpengaruh  terhadap  pengendalian  emosi  yang  gampang  meledak.  Kualitas  emosional seperti ini  akan mudah dimanfaatkan oleh orang atau kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan  kerusuhan  untuk  kepentingan  orang  atau  kelompok  tertentu.  Kepercayaan masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  oleh  aparat  pemerintah  juga  sudah  menurun sehingga masyarakat kadang berfikir untuk  main hakim sendiri.
3. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait
Kurangnya  koordinasi  bukan  hanya  pada    tahap  persiapan  saja  atau  sebelum dilakukan unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Dalmas dalam hal ini  bukan  hanya  sebagai  pengaman  dalam  aksi  demonstrasi  tetapi  juga  sebagai  perantara antara  pengunjuk  rasa  dengan  pihak  atau  instansi  yang  dituju.  Koordinasi  pada  saat terjadinya unjuk  rasa  dapat  berupa negosiasi yang dilakukan oleh pihak dan instansi yang dituju  dengan  pengunjuk  rasa  melalui  negosiator  dari  kepolisian  pada  saat  unjuk  rasa. Dalam  hal  ini  instansi  atau  pihak  terkait  haruslah  aktif  melakukan  komunikasi  dengan pihak Kepolisian supaya tidak  timbul anarkis akibat ketidakpuasan massa pengunjuk rasa dengan hasil atau solusi yang didapat dari kegiatan berunjuk rasa tersebut.
Satsabhara  Polresta  Padang  dalam  menangani  aksi  unjuk  rasa  anarkis  berupaya melakukan  tindakan  mengayomi  dan  melindungi  Demonstran,  namun  kurang  intensifnya negosiasi  dengan  Korlap  dan  kurang  intensifnya  tugas  Intelegen,  berakibat  Demonstran mudah terprovokasi sehingga berujung pada kerusuhan. Tidak intensifnya pendekatan yang bersifat preemtif,  preventif dan persuasif mempersulit  penyelesaian  konflik  ketika  terjadi demonstrasi.
Tindakan represif perlu apabila kondisi mengancam keselamatan bersama, namun para  pelanggar  ketentuan  hukum  dari  Demonstran  maupun  dari  pihak  Kepolisian  sering tidak  berlanjut  pada  sangsi  hukum,  sehingga  tidak  adanya  rasa  jera  yang  berimplikasi pada  terulangnya  kembali  pelanggaran  hukum.  Penanganan  mediasi  yang  tidak  tuntas
dalam  penyelesaian  konflik  demonstrasi  karena  mediasi  tidak  dikawal  oleh  pihak Kepolisian.
Satsabhara  Polresta  Padang  dalam  menghadapi  kendala  yang  ditemui  dalam menangani  aksi  unjuk  rasa  anarkis  terlebih  dahulu  mempersiapkan  diri  dengan  berbagai kemampuan dan keterampilan dan penanganan demonstrasi  dilaksanakan sesuai Standard Operasional Prosedure ( SOP ), yaitu:
1. Kendala  yang  dihadapi  Satsabhara  Polresta  Padang  dalam  tindakan  kepolisian  guna menangani aksi unjuk rasa anarkis
Ada  kalanya  anggota  Sat  Sabhara  Polresta  Padang  menghadapi  Demonstran dengan  peralatan  seadanya,  karena  jumlah  peralatan  yang  tidak  mencukupi,  disebabkan sebagian peralatan mengalami kerusakan, atau hilang dan rusak, maka perlu mendapatkan supply  baru.  Penanganan  demonstrasi  dibutuhkan  sarana  yang  memadai  baik  alut/alat utama  (Tameng,  Tongkat  sodok,  lecut,  Barier,  pemadam  api,  AWC/ Air  Water  Canon ) maupun  alsus  /alat  khusus  (Senjata,  Gas  air  mata)  dan  apabila  tidak  segera  mendapat perhatian pengganti, lambat laun semakin banyak kekurangan peralatan PHH. Terbatasnya alat  transportasi  terlihat  beberapa kali  menyewa  Bus  angkutan umum  dan  Bus  Pariwisata yang digunakan untuk mengangkut pasukan, hal ini menunjukkan Brimob kekurangan alat angkut  (kendaraan)  untuk  melaksanakan  tugas  operasional.  Kondisi  yang  demikian  akan menambah tingkat pemborosan dan lambannya penanganan demonstrasi bisa berimplikasi ke anarkis.
Kurang  singkronisasi  antar  fungsi  (misalnya;  tidak  ada  keterpaduan  administrasi yang ada. Seharusnya kerusuhan bisa diantisipasi dan  provokator bisa dicegah oleh kinerja intelegen,  serta  tidak  adanya  benda-benda  berbahaya  karena  dilakukan sweeping oleh Satsabhara  Polresta  Padang  sebelum  terjadinya  demonstrasi.  Kemacetan  bisa  di minimalisasi  apabila  Polisi  lalu  lintas  mempersiapkan route Demonstrasi  dengan  baik, Palang  Merah  siaga,  sehingga  ketika  terjadi  kerusuhan  korban  yang  berasal  dari  petugas atau  dari Demonstran dengan cepat mendapat pertolongan, sehingga tidak mengakibatkan sangkaan crime by ommision /pembiaran).
2. Kendala sebagai faktor internal Demonstran yang merupakan pemicu terjadinya anarkis dalam penanganan demonstrasi
Pengetahuan  tentang  demonstrasi  yang  tidak  dimiliki  oleh  para  Demonstran berdampak  pada:  Tindakan-tindakan  melanggar  hukum.  Orasi  menggunakan  kata-kata yang  tidak etis seperti  menghujat,  membakar  ban, melempar telor  busuk, mencaci maki, menyinggung  perasaan  orang  lain,  melakukan  pemblokiran  jalan,  merusak  sarana kepentingan  umum  dikarenakan  tidak  puas  dengan  kebijakan  yang  ada.  Kemudian adakalanya  para  Demonstran  tidak  memiliki  pengetahuan  tentang  tugas  Sat  Sabhara Polresta  Padang  dalam  tindakan  kepolisian  guna  menangani  aksi  unjuk  rasa  anarkis  dan sebaliknya Sat Sabhara Polresta Padang menjadi sasaran kemarahan Demonstran, sehingga muncul  tindakan yang  bersifat  memancing  emosi  personil  Sat Sabhara Polresta Padang. Kondisi  ini rawan terjadinya konflik sosial. Korlap tidak bisa mengendalikan Demonstran dan Demonstran tidak sabar menanti hasil mediasi.
3. Kendala  sebagai  faktor  eksternal  Demonstran  yang  merupakan  pemicu  terjadinya anarkis dalam penanganan demonstrasi
Dengan  kebijakan  yang  dianggap  tidak  berkeadilan  oleh  para  Demonstran dan sikap    Instansi    terkait    bersama    Pemerintah    yang    tidak    responsif  terhadap  tuntutan Demonstran,  menimbulkan  amarah  para  Demonstran,  sehingga  sulit  dikendalikan  oleh Korlap,  aparat  Satsabhara  Polresta  Padang  dalam  menangani  aksi  unjuk  rasa  anarkis mudah  terpancing dengan situasi yang ada sehingga berdampak pada tindakan Satsabhara Polresta  Padang  tidak  lagi  bersifat  nesesitas  tetapi  berlebihan,  seperti  adanya  anggota Satsabhara  Polresta  Padang  keluar  dari  kesatuan  peletonnya  mengejar  Demonstran. Anggota  melakukan  penangkapan  disertai  tendangan,  pukulan  terhadap  Demonstran,  hal ini  menunjukan  Pimpinan  pasukan  (Komandan  Kompi)  tidak  bisa  mengendalikan anggotanya  di  lapangan,  atau  karena  terjadinya  human  eror  persepsi  terhadap  instruksi Komandan.  Ditambah  lagi  adanya  provokator  atau  demonstrasi    yang  bermuatan kepentingan  individu  atau  Demonstran  bayaran  akan  mengacaukan  tujuan  demonstrasi, hal itu menunjukkan kegagalan kinerja Intelijen.
Dalam  upaya  melakukan  konstruksi  interaksi  pendekatan  dilakukan  secara bertahap  dengan  mengembangkan “civil  society  policy” membanguni  peran  Satsabhara Polresta  Padang  dalam  menangani  aksi  unjuk  rasa  anarkis  dengan:  Menumbuhkan kesadaran  penanganan  demonstrasi  dengan  mengedepankan  tindakan  preemtif,  preventif, dan  persuasif  melalui  berbagai  pendekatan  yang  humanis  (berperikemanusiaan)  dari
penanganan bersifat  crowd  control (mengendalikan  massa  dengan  persiapan  persenjataan menghadang  demonstran)  ke  penanganan  yang  bersifat mutual  respect dengan mendahulukan  komunikasi  dan  berbagai  pendekatan  dalam  rangka  pembinaan  kepada masyarakat,  diharapkan  masyarakat/Demonstran        memahami  fungsi,  peran  dan  tugas Satsabhara  Polresta  Padang  dalam  menangani  aksi  unjuk  rasa  anarkis,  agar  tumbuh persepsi    positif  terhadap  kehadiran  Satsabhara  Polresta  Padang  dalam  menangani  aksi unjuk rasa    anarkis di lapangan.
Dalam  melaksanakan  penanganan  demonstrasi  harus  ada  kepastian  hukum dan keadilan  yang  direalisasikan,  namun  masih  terdapat  pelanggar  hukum  baik  dari demonstran  ataupun  aparat  Satsabhara  Polresta  Padang  dalam  menangani  aksi  unjuk  rasa anarkis  yang  tidak  mendapatkan  sangsi  hukum,  sehingga  efek  jera  diabaikan  akibatnya pelanggaran cenderung   terulang.

## Efektifitas  Penggunaan  Kekuatan  oleh  Satsabhara  Polresta  Padang  Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa Anarkis di Kota Padang
Para  demonstran  yang  bertindak  brutal  dan  anarkhis  harus  diperiksa  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku,  tetapi  terkadang  dalam  menghadapi  situasi  di  lapangan, Polisi, khususnya Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk rasa anarkis di Kota  Padang  dihadapkan  pada  suatu  keputusan  diamana  ia  harus  memilih  suatu  tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya. Kerangka untuk menghindari berbagai macam persoalan yang muncul dalam menangani unjuk rasa, dilakukan  penetapannya  melalui  berbagai  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia. Hal demikian dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan terhadap kegiatan penyampaian  pendapat  di  muka  umum  yang  mencakup  perlindungan  hak  dan  kewajiban warga  negara  secara  berimbang  serta  petunjuk  pelaksanaan  yang  jelas  bagi  aparat sebagai  jaminan  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum  dalam  pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.
Mekanisme  penyelenggaraan  unjuk  rasa  dilakukan  dengan  penyampaian  secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya sendiri,  penyelenggara  harus  melakukan  koordinasi  dengan  aparat  dan  lembaga  terkait demi  kelancaran  dan pengamanan kegiatan  unjuk  rasa. Unjuk rasa  itu  sendiri  tidak  dapat
dilakukan  di  tempat-tempat  tertentu  yang  dilarang,  yakni:  tempat  ibadah,  rumah  sakit, pelabuhan  udara  atau  laut,  stasiun  kereta api, terminal  angkutan darat,  objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar, instalasi militer dalam radius kurang  dari  150  meter  dari  pagar  luar,  di  lingkungan  istana  kepresidenan  (Presiden  dan Wakil  Presiden)  dalam  radius  kurang  dari  100  meter  dari  pagar  luar  dan  tempat  yang rutenya  melalui  atau  melintasi  wilayah  Istana  Kepresidenan  dan  tempat-tempat  ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.
Efektifitas  penggunaan  kekuatan  oleh  Satsabhara  Polresta  Padang  dalam menangani  aksi  unjuk  rasa  anarkis  di  Kota  Padang  telah  menempatkan  antara  hak  dan kewajiban  pada  setiap  warganegara  dilakukan  secara  seimbang.  Satsabhara  Polresta Padang  dalam  menangani  aksi  unjuk  rasa  anarkis  dengan  tindakan  yang  humanis (berperikemanusiaan)  dengan  menghormati  HAM  (Hak  Asasi  Manusia),  mengedepankan musyawarah  mufakat,  dilakukan  dengan  tindakan  preemtif,  persuasif  dan  preventif.  Jika kondisi  membahayakan  kepentingan  bersama  maka  tindakan  represif  perlu  dilakukan sebagai  supremasi  hukum  dengan  berdasarkan asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
Penanganan  demonstrasi  dari  paradigma  berorientasi  menggunakan  metode Crowd  Control (mengendalikan  massa  dengan  persiapan  persenjataan  menghadang Demonstran)  kearah  memfasilitasi  kebutuhan  massa  demonstrasi,  dengan  tindakan  yang humanis,  dengan  mengutamakan  pendekatan  negosiasi  dan  mendorong  proses  mediasi. Satsabhara  Polresta  Padang  sebagai  pelindung  memberikan  fasilitas  berupa  jaminan keamanan kepada Demonstran untuk menghindari tindakan yang otoriter dari pihak-pihak terkait.

## PENUTUP
Penggunaan  kekuatan  oleh  Satsabhara  Polresta  Padang  dalam  menangani  aksi unjuk  rasa anarkis di  Kota Padang  meliputi penyelenggaraan pelayanan, penyelenggaraan pengamanan  dan  penanganan  perkara,  dilakukan  dengan  cara  menggunaan  kekuatan, seperti  dilakukan  pada  tahap  persiapan  sebelum  kegiatan  unjuk  rasa.  Pada  tahap  ini Kepolisian,  khususnya  pihak  Satsabhara  Polresta  Padang  melakukan  rapat  koordinasi, kesiapan  pasukan  Dalmas,  melakukan  pengecekan  peralatan  Dalmas,  mempelajari
karakteristik  pengunjuk, mempelajari  isu  yang  dibawakan,  mempelajari  objek  unjuk  rasa, menyiapkan  rute  pasukan  Dalmas  menuju  objek  dan  rute  penyelamatan (escape) bagi pejabat  VVIP/VIP  dan  pejabat  penting  lainnya  serta  Rencana  urutan  dan  langkah  dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas. Pada saat terjadi unjuk rasa ada tahapan yang  dilakukan  tergantung  pada  perkembangan  situasi  di  lapangan,  yaitu:  tahap   situasi tertib   (hijau).   Pada tahap ini diturunkan pasukan Dalmas  awal,  t ahap   situasi   tidak tertib   (kuning).  Pada tahap ini diturunkan pasukan  Dalmas  lanjutan,  tahap   melanggar hokum  (merah).   Pada tahap ini diturunkan   Detasemen  atau  Kompi  (PHH).  Selanjutnya setelah kegiatan unjuk rasa selesai. Setelah unjuk rasa selesai maka dilakukan konsolidasi pasukan Dalmas, pengecekan pasukan serta pasukan Dalmas
Kendala-kendala yang ditemui Satsabhara Polresta Padang dalam menangani aksi unjuk  rasa  anarkis  di  Kota  Padang  adalah  permasalahan  HAM,  adanya  provokasi    dari pihak  tertentu,  ketidaksadaran  hukum  masyarakat  dan  kurang  koordinasi  dengan  pihak Kepolisian  dan  instansi  yang  terkait.  Sedangkan  upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam penanganan  demonstrasi  di  wilayah  hukum  Polresta  Padang  yaitu;  upaya pre-emtif memberikan  himbauan  kepada  pengunjuk  rasa  tentang  tata  cara  demonstrasi  yang  baik serta  memberitahukan  kepada  instansi  terkait  yang  menjadi  titik  sasaran  unjuk  rasa  dan atau demonstrasi, upaya preventif dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai  dengan  Prosedur  tetap  (Protap).  Hal  ini  dimaksudkan  agar  pihak  Kepolisian  baik perorarangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan  oleh masyarakat, upaya represif merupakan tidakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa sudah tidak terkendali lagi dan telah mengarah pada aksi kerusuhan. Kemudian pihak Kepolisian  juga  melakukan  beberapa  upaya,  yaitu  dengan  meningkatkan  profesionalisme anggota  Kepolisian,  mengadakan  koordinasi  dengan  instansi  terkait  serta  mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
Efektifitas  penggunaan  kekuatan  oleh  Satsabhara  Polresta  Padang  dalam menangani  aksi  unjuk  rasa  anarkis  di  Kota  Padang  berdasarkan  tugas  dan  wewenangnya telah  menunjukkan  kinerja  dalam  tindakan  Kepolisian  guna  menangani  aksi  unjuk  rasa anarkis  di  Kota  Padang  yang  optimal  dengan  jumlah  aksi  unjuk  rasa  anarkis  di  Kota Padang yang sudah ditangani. Pengamanan   unjuk   rasa   merupakan   bagian   dari   peran dari  fungsi  kepolisian.  Unjuk  rasa  merupakan  salah  satu  bentuk  dalam  rangka
penyampaian  pendapat  di  muka  umum  dimana  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum tersebut  merupakan  hak  setiap  warga  negara  yang  diatur  dalam  Pasal  28  E  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku Teks
Anton  Tabah, Membangun  Polri  yang  Kuat ( Belajar  dari  Macan-macan Asia ),   Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2003.
Bibit Samad Rianto, Pemikiran Menuju Polri Yang Proesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat , Ratu Agung, Jakarta, 2006.
Kunarto, Merenungi Kiprah Polri Menghadapi Gelora Anakhi , Cipta Manunggal, Jakarta, 1999.
Suparlan, Hukum Kepolisian , Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan    Pendapat di Muka Umum.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2010  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan,  Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Peraturan  Kepala  Badan  Pemelihara  Keamanan  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 2012 tentang Peleton Pengurai Massa.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
Prosdur  Tetap  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2010  tentang Penanggulangan Anarki.
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
Himpunan  Bujuklak,  Bujuklak  dan  Bujukmin  Proses  Penyidikan  Tindak  Pidana,  Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2000.