## Jurnal de Facto
Volume 11 No. 1 Juli 2024 ISSN (Print): 2356-1913; ISSN (Online): 2655-8408

## Legisme Dan Overregulation Di Indonesia:
Tinjauan Pancasila Terhadap Politik Hukum Omnibus Legism And Overregulation In Indonesia: The Pancasila Review Of Omnibus Legal Politics
Anggi Fitriani Purwaningrum 1 , Enggar Wijayanto 2 1 Fakult as Syari’ah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 22203012107@student.uin-suka.ac.id 2 Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 22203011021@student.uin-suka.ac.id

## Abstrak
Legisme menjadi salah satu doktrin yang menginspirasi hukum modern bahwa tiada hukum selain  undang-undang.  Pengaruh  legisme  telah  membawa  dampak  yang  signifikan  bagi sistem  hukum  di  Indonesia  yang  berlandaskan  Pancasila.  Semangat  legisme  dalam  hal pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tanpa  dibarengi  dengan  kesiapan  sistem pendukung justru memunculkan masalah seperti tumpang tindih peraturan, over regulasi, dan materi muatan yang bermasalah. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan menganalisis pengaruh legisme di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan dialektikanya  terhadap  metode  omnibus,  dengan  tinjauan    filsafat  hukum  Pancasila  dan hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semangat legisme masih menjadi faktor dominan dalam paradigma pembangunan hukum nasional. Dalam tinjauan Pancasila sebagai rechtsidee sekaligus falsafah bangsa, konstruksi sistem hukum nasional tidak dapat melepaskan aspek-aspek seperti living law yang menjadi karakteristik khusus, yaitu hukum yang  hidup dan  dinamis  dalam masyarakat.  Tinjauan  hukum  progresif  juga menunjukan bahwasanya  pembentukan  hukum  tidak  hanya  mengakamodasi  prinsip-prinsip  formal, melainkan juga perlunya membangun keselarasan dengan karakteristik hukum yang hidup di sebagai bagian dari sistem hukum secara luas.
Kata Kunci : Legisme; Legislasi; Overregulasi; Omnibus; Pancasila .

## Abstract
Legism became one of the doctrines that inspired modern law that there is no law but the law. The influence of legism has had a significant impact on the legal system in Indonesia, which is based  on  Pancasila. The  spirit  of  legism  in terms  of  the  formation  of  laws  and  regulations without being accompanied by the readiness of the supporting system creates problems such as  overlapping  regulations,  over  regulation,  and  problematic  content  material.  Through  a literature study, this paper will analyse the influence of legism in Indonesia in the formation of laws and regulations and its dialectic towards the omnibus method, with a review of the legal philosophy of Pancasila and progressive law. The results show that the spirit of legism is still  a  dominant  factor  in  the  paradigm  of  national  legal  development.  In  the  review  of Pancasila as rechtsidee as well as the nation's philosophy, the construction of a national legal system cannot let go of aspects such as living law that become special characteristics, namely laws that are alive and dynamic in society. The progressive law review also shows that law formation does not only accommodate formal principles, but also the need to build harmony with the characteristics of living law as part of the legal system at large.
Keywords : Legism; Legislations; Omnibus; Overregulation; Pancasila

## Jurnal de Facto 11(1) :109-120

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Implementasi prinsip negara hukum salah satunya dapat dilihat dengan asas legalitas  sebagai  tiang  penyangga  jalannya  pemerintahan  berdasarkan  peraturan tertulis yang sangat dipengaruhi oleh  aliran legisme atau hukum adalah undang- undang. Legisme dengan identifikasi hukum sebagai peraturan tertulis berawal dari konstruksi pemikiran yang berkembang di Eropa Barat di masa revolusi abad 18, khususnya revolusi Prancis melalui gagasan kontrak sosial. Paham legisme sangat menjunjung  tinggi  asas  legalitas  dan  kepastian  hukum,  dan  pada  umumnya berkembang  di  negara-negara  yang  menganut  tradisi  hukum civil  law (Hukum Eropa  Kontinental)  dengan  berakar  pada  tradisi  hukum  romawi  yaitu  kodifikasi hukum.
Corak  legisme  di  era  kontemporer,  khususnya  Indonesia  dengan  berbagai rancangan  peraturan  perundang-undangan  tentunya  memunculkan  pertanyaan bagaimana arah pembangunan hukum ke depan. Perihal tersebut tidak terlepas dari faktor  pergeseran  fungsi  legislasi  pasca  amandemen  UUD  Tahun  1945  dengan menguatnya model legislasi parlementer di tengah sistem presidensial membawa implikasi berupa kewenangan dan produk legislasi yang dihasilkan, sebagai salah satu dari sekian faktor untuk mengarahkan cita hukum suatu negara di kemudian hari. 1
Pada  praktiknya,  aliran  legisme  begitu  mempengaruhi  dinamika Pembangunan  hukum  di  Indonesia.  Dalam  hal  ini,  hukum  diartikan  sebagai peraturan tertulis yang tersusun sebagai kesatuan hierarki norma, memiliki daya mengikat  secara  umum  serta  ditetapkan  oleh  pihak  yang  memiliki  otoritas  atau sering disebut dengan hukum positif. Namun pada kenyataannya penerapan prinsip legisme  tersebut  tidak  selalu  berjalan  mulus.  Timbul  persoalan  seperti  adanya overregulasi, tumpang tindih antar peraturan, dan berbagai produk hukum lainnya yang  sering  dianggap  bermasalah  hingga  pada  akhirnya  dilakukan  pengujian peraturan di lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Kajian  Pustaka  terhadap  dominasi  legisme  dalam  perkembangan  hukum  di Indonesia menunjukkan bahwasanya untuk melakukan penataan regulasi di masa yang akan datang perlu adanya perubahan mendasar terhadap paradigma regulasi dan  peran  negara  tidak  hanya  berfokus  pada  peraturan  perundang-undangan, melainkan  juga  terhadap  regulasi  (hukum)  yang  berkembang  di  masyarakat. 2 Omnibus  Law sebagai  salah  satu  metode  pembentukan  peraturan  yang  baru digunakan  di  Indonesia  dalam  rangka  mengatasi  masalah  regulasi  yang  terlalu banyak  menjadi  lebih  sederhana.  Masalah  regulasi  tidak  hanya  terkait  dengan
1 Saldi  Isra, Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  Dalam  Sistem Presidensial Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
2 Viona Wijaya, “Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia,” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 2 (2021), http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.712.
jumlah peraturan yang terlalu banyak, melainkan adanya diharmonisasi peraturan, partisipasi  publik,  ego  sektoral,  dan  materi  muatan  yang  tidak  sesuai. 3 Namun, metode penataan regulasi dengan menggunakan omnibus law menyisakan berbagai persoalan  seperti  pelanggaran  prosedural  pembentukan  peraturan  perundang- undangan,  kurangnya  transparansi  dan  partisipasi  dari  publik  untuk  mengawal jalannya proses legislasi di parlemen serta pada praktiknya, segmentasi politik di parlemen  masih  memegang  peranan  penting  terhadap  karakteristik  produk hukum. 4
Hal  penting  yang  juga  harus  diperhatikan  terhadap  proses  legislasi  adalah pendekatan berbasis hak yang masih memunculkan beberapa potensi celah dalam praktiknya.  Celah  tersebut  menimbulkan  konsekuensi  antara  lain,  terjadinya kesenjangan antara kepastian dengan keadilan terus melebar. Di sisi lain, definisi dari  kedaulatan  rakyat  dengan  representasi  suara  rakyat  belum  melahirkan alternatif untuk membuka ruang pendekatan hak. 5 Berbagai uraian telaah pustaka tersebut dalam tinjauan tersebut menunjukkan keadaan dimana fungsi komunikasi dan peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masih belum maksimal, sehingga produk legislasi yang dihasilkan sering kali tidak menjawab  rasa  akan  kebutuhan  hukum  di  masyarakat  dan  justru  menimbulkan polemik atau antipati terhadap produk hukum yang dihasilkan.
Dari  uraian  di  atas,  maka  signifikansi  tulisan  memaparkan  bagaimana pengaruh  legisme  terhadap  konfigurasi  politik  hukum  nasional  dalam  hal pembentukan  peraturan  perundang-undangan  menggunakan  tinjauan  filsafat hukum  Pancasila  dan  hukum  progresif  sebagai  perspektif  analisis  dalam menguraikan  dinamika  legislasi  di  Indonesia  yang  pada  akhirnya  melahirkan permasalahan  terkait hyper  regulation dan  efektivitas  sistem  hukum  untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana Pancasila menjadi dasar hukum .

## Metode
Penelitian berikut termasuk ke dalam jenis penelitian hukum pustaka ( library research )  dengan  pendekatan  yuridis-normatif.  Pengumpulan  data  diperoleh melalui    sekunder    terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan historis , konseptual, dan filsafat, 6 selain itu artikel ini menggunakan pendekatan sosiologis sebagai pendekatan sosio- legal atau kajian ilmu hukum menggunakan bantuan teori ilmu sosial secara luas.
3 Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi,” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020), https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602.
4 Zainal Arifin Mochtar and Idul Rishan, “Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law,” Yustisia Jurnal Hukum 11, no. 1 (April 28, 2022): 29, https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296.
5 Nurrahman  Aji  Utomo,  “Mengurai  Kerangka  Legislasi  Sebagai  Instrumen  Perwujudan  Hak  Asasi Manusia,” Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (December 20, 2016): 886, https://doi.org/10.31078/jk13410.
6 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris . Jakarta: Kencana, 2016. h 131.

## Jurnal de Facto 11(1) :109-120
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  kualitatif  untuk  memaparkan  informasi secara deskriptif-analitis.

## PEMBAHASAN

## A. Legisme Dan Overregulasi di Indonesia
Tinjauan  mengenai  pengaruh  paham  legisme  di  Indonesia  tidak  dapat dilepaskan  dari  faktor  historis  perkembangan  sistem  hukum  nasional.  Sebagai negara yang pernah dikolonisasi oleh bangsa Barat, khususnya Belanda dengan civil law system (sistem hukum Eropa Daratan) telah membawa signifikansi bagaimana dinamika pembentukan hukum nasional setelah proklamasi kemerdekaan. Prinsip fundamental civil law adalah suatu aturan mengikat di dalam peraturan perundang- undangan yang disusun sistematis menggunakan kodifikasi. 7 Diterapkannya hukum tertulis  melalui  teks  undang-undang  menjadikan  tradisi civil  law dengan  asas legalitas sebagai orientasi untuk mencapai kepastian hukum menjadi tujuan utama.
Konstruksi civil  law terinspirasi  dari  doktrin  legisme  atau  hukum  adalah undang-undang dan sangat berkaitan erat dengan positivisme hukum atau hukum positif.  Aliran  hukum  tersebut  dengan  spesifik  mendefinisikan  hukum  positif sebagai hukum yang dibuat oleh penguasa atau otoritas publik serta disusun dengan format  tertentu  yang  disepakati  dalam  sistem  perundang-undangan. 8 Secara historis, titik awal perkembangan legisme di dunia hukum berawal ketika Revolusi Prancis dengan gagasan egaliternya menguat. Adanya pluralisme hukum di negara tersebut, mendorong Napoleon Bonaparte berusaha menciptakan sebuah kodifikasi yang sejalan dengan semangat revolusi. Code Civil Prancis menjadi bukti bagaimana kerangka  awal  legisme  atau  penataan  hukum  berbasis  kodifikasi  dalam  suatu undang-undang mulai berkembang. Namun demikian secara praktik legisme sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. 9
Tabel 1. Dinamika Regulasi Tahun 2014-2019 Jenis Regulasi Jumlah Undang-Undang 131 Peraturan Pemerintah 526 Peraturan Presiden 839 Peraturan Menteri 8.684
7 Neni  Sri  Imaniyati  and  Panji  Adam, Pengantar  Hukum  Indonesia  Sejarah  Dan  Pokok-Pokok  Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). h 53.
8 Sidharta, Positivisme Hukum (Jakarta: UPT Penerbit Universitas Tarumanegara, 2020). h 11.
9 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017). h 247-248.

## Jurnal de Facto 11(1) :109-120
Peraturan Lembaga Non Kementerian 4.164 Peraturan Daerah 15.965 Sumber : (PSHK, 2020 & Katadata, 2020)
Tabel di atas menunjukan bahwa dalam rentang lima tahun, dinamika regulasi dalam  konteks  pembentukan  peraturan  tertulis  masih  menunjukan  angka  yang cukup  tinggi.  Banyaknya  regulasi  justru  berhadapan  dengan  persoalan  tumpang tindih maupun ketidaksinkronan dari peraturan itu sendiri. 10 Karakteristik civil law dengan  paradigma  legisme  nya  masih  mendominasi  paradigma  pembentukan hukum  di  Indonesia.  Banyaknya  peraturan  tertulis  menyebabkan  timbulnya persoalan lain seperti peraturan yang tumpang tindih, serta adanya diharmonisasi peraturan. Selain adanya potensi lahirnya produk legislasi yang berlebih dan tidak harmonis.  Persoalan  lainnya  adalah  terdapat  undang-undang  yang  dianggap bermasalah seperti UU KPK, UU Mahkamah Konstitusi, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat baik secara aspek formil maupun materiil. 11 Banyaknya peraturan tertulis menjadi salah satu konsekuensi dari negara hukum dengan adanya kewajiban dalam bertindak sesuai dengan asas legalitas atau hukum harus dinyatakan dalam wujud  peraturan tertulis atau  asas legalitas  formiil.  Namun  seringkali  terdapat  kelemahan  hukum  positif  seperti kurang jelas, bertentangan, tidak lengkap dan masalah-masalah lainnya. 12
Tidak  dapat  dipungkiri,  legisme  lahir  sebagai  sebuah  agenda  dan  proyek filsafat politik. Asas legalitas menjadi turunan untuk mendapatkan kepastian dalam penegakan hukum, meskipun  legisme dan legalitas yang diklaim para yuris sebagai manifestasi  dari  semangat  liberalisme  di  masa  Rousseau,  Montesquieu,  dan Beccaria.  Namun  demikian,  liberalisme  tersebut  mengandung  krisis    yang  pada akhirnya  mengakhiri  konsep  ideal  mengenai  kepastian  hukum.  Hukum  pada akhirnya hanya bermula serta berakhir di tangan pemegang kekuasaan, bukan di atas kedaulatan individu dalam sistem politik dengan kontrak sosial. 13 Problematika yang muncul diantaranya masalah keadilan dari perspektif yang berbeda. Keadilan dalam  undang-undang  seringkali  tidak  selaras  dengan  makna  keadilan  di
10 Andrea Lidwina. “10.180 Regulasi Terbit Sepanjang 2014-2019”. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-terbit-sepanjang-2014-2019  ,  Pada 15 Mei 2022
11 https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/080300365/selain-cipta-kerja-ini-daftar-uu- kontroversial-yang-disahkan-saat?page=all, diakses 25 Februari 2024.
12 Syofyan  Hadi,  “Hukum  Positif  Dan  The  Living  Law  (Eksistensi  dan  Keberlakuannya  dalam Masyarakat),” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 26 (September 3, 2018), https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588.
13 E. Fernando . Manullang, Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum (Jakarta: Kencana, 2016). h 116.
masyarakat,  dan  keadilan  menurut  masyarakat  tidak  dapat  direduksi  menjadi keadilan menurut undang-undang. 14
Dari berbagai uraian di atas, maka dapat dipahami tentang bagaimana kuatnya pengaruh  legisme  di  Indonesia  dalam  mengarahkan  paradigma  pembangunan hukum nasional. Salah satu poin yang tidak dapat dilupakan adalah prinsip negara hukum  Pancasila,  sebagai  falsafah  dasar  negara  sekaligus  cita  hukum  negara Indonesia  perlu  di  kontekstualisasi  kembali  untuk  menyikapi  berbagai problematika yang timbul akibat dinamika regulasi saat ini.

## B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional
Melihat  Pancasila  sebagai  paradigma  hukum  bukan  diartikan  norma  yang mandiri, melainkan suatu landasan filosofis atau nilai-nilai dasar yang mengarahkan kepada  tujuan  hidup  bernegara  sesuai  dengan  karakteristik  bangsa  Indonesia. Pengamalan  Pancasila  tidak  dapat  dilakukan  secara  langsung,  mengingat  poin  di dalamnya masih pada tataran sistem nilai yang abstrak. Selanjutnya nilai tersebut perlu di konkretkan melalui transformasi sistem nilai, norma, dan realisasi secara praksis di kehidupan nyata. 15
Berbeda  halnya  apabila  nilai  Pancasila  dilihat  dari  perspektif  sosiologis. Soerjono Soekanto berpandangan hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada  dan  berlaku serta menjadi cerminan konkret  di masyarakat. 16 Perspektif sosiologi hukum menjadi alat untuk memahami dari sisi realitas  mengenai  apa-apa  yang  diakui  serta  diterima  di  ruang  sosial  tersebut. Artinya  substansi  dari  Pancasila  merupakan  seperangkat  nilai  yang  hidup  dan memiliki  signifikansi  terhadap  masyarakat  terlebih  di  bidang  norma-norma kehidupan  yang  harus  ditaati.  Lebih  spesifik, living  law juga  tidak  terlepas  dari faktor-faktor seperti social structure , social stratification dan social function . Ketiga faktor tersebut, menjelaskan berbagai hal : faktor pertama keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan politik dimana setiap masyarakat terdapat lembaga-lembaga. Faktor kedua menjelaskan faktor-faktor seperti konflik kelas, rasa, dan jenis kelamin atau gender.  Selain  itu,  faktor  ketiga  lebih  mengarah  terhadap  aspek-aspek  yang memiliki manfaat sosial atau fungsi umum. 17
Di sisi lain, aspek politik hukum juga  tidak dapat  dilepaskan dari pengaruh Pancasila sebagai orientasi  yang mengarahkan pembangunan hukum nasional yang dilandasi semangat kebangsaan. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijaksanaan  hukum  ( legal  policy )  yang  akan  atau  telah  dilaksanakan  secara
14 Sunarto Sunarto, “ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM MENUJU TERWUJUDNYA KEADILAN  SUBSTANTIF,” Masalah-Masalah  Hukum 45,  no.  4  (October  22,  2016):  252, https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252-258. hlm 255-256.
15 King Faisal Sulaiman, Politik Hukum Indonesia (Yogyakarta: Thafa Media, 2017).
16 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
17 Raymond Wacks, Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory , 3rd ed (Oxford: New York : Oxford University Press, 2012). Hlm 163
nasional oleh pemerintah meliputi definisi bagaimana sistem politik mempengaruhi hukum dengan melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. 18
Fungsi  politik  hukum  menjadi  faktor  erat  bagaimana  doktrin  legisme diterapkan. Membaca relasi antara legisme dengan politik hukum adalah bagaimana faktor politik menjadi penentu arah pembangunan hukum melalui pintu legislasi di parlemen.  Hukum  dalam  hal  ini,  peraturan  perundang-undangan  merupakan produk  politik  kedaulatan  rakyat  berlandaskan  kesepakatan  suara  perwakilan. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, adanya kasus over regulasi, disharmonisasi peraturan, serta materi muatan yang dianggap bermasalah menandakan jika fungsi legislasi  belum  berjalan  seperti  yang  diharapkan.  Pancasila  sebagai  sumber  dari sumber  hukum  negara  dinyatakan  di Pasal  2  UU  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  yang  menjadi  fondasi  sekaligus parameter  untuk  menilai  bagaimana  produk  hukum  yang  dihasilkan.  Praktiknya, tinjauan  negara  hukum  berlandaskan  Pancasila  masih  sebatas  formulasi  ide-ide terhadap hukum yang dicita-citakan atau Ius Constituendum . Menurut Arief Hidayat, hukum  masih  menjadi  alat  untuk  membenarkan  diri  sendiri  atau  mencari kemenangan, bahkan berorientasi pada kebenaran melalui tafsir formal. 19
Selanjutnya, untuk melihat arah paradigma hukum nasional ke depan perlu memahami bagaimana fungsi legislasi yang bekerja. Pasca perubahan UUD Tahun 1945, peran lembaga tinggi negara  dalam pembentukan undang-undang mengarah pada legislative heavy yaitu DPR sebagai lembaga yang berwenang membuat  UU, berbeda halnya dengan sebelum amandemen yang lebih menitikberatkan ke arah executive  heavy atau  peran  lembaga  eksekutif  untuk  membuat  UU. 20 Namun demikian,  menurut  Jimly  Asshiddiqie  perubahan  arah  tersebut  bukanlah  sesuatu yang harus ditakutkan secara berlebih, karena sifat yang wajar dan sementara untuk tercapainya  titik  keseimbangan  dalam  perkembangan  politik  ketatanegaraan Indonesia di masa yang akan datang.
Jimly  Asshiddiqie  menegaskan  bahwasanya  Indonesia  telah  berhasil melaksanakan constitutional  reform (perubahan  konstitusi),  maka  untuk selanjutnya pembentukan dan pembaruan hukum perlu berorientasi bukan hanya dalam  aspek  undang-undang  saja,  namun  demikian  halnya  dengan  berbagai peraturan  lembaga  tinggi  negara  lainnya  serta  pemegang  jabatan  di  dalamnya. Selain itu, pembaruan tersebut juga diarahkan ke tingkat daerah melalui penetapan Peraturan  Daerah  dan  para  pemegang  jabatan  ditingkat  daerah.  Di  sisi  lain, menurutnya untuk mengakomodasi kebutuhan di tingkat lokal, maka perlu adanya
18 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). h 9.
19 Arief Hidayat, “Revitalisasi  Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum: Sebuah Pandangan Indonesia Terkini,” Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 2, no. 1 (2016): 1– 6.
20 Jimly  Ashiddiqie, Perkembangan  Dan  Konsolidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). h 135.

## Jurnal de Facto 11(1) :109-120
pemberdayaan  norma  hukum  adat  melalui  pembentukan  semacam  peraturan desa. 21
Dari  uraian  di  atas,  maka  konsep  negara  hukum  Pancasila  tidak  hanya berorientasi  terhadap  fungsi  legislasi  yaitu  pembentukan  peraturan  perundang- undangan  dan  berbagai  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  otoritas  terkait.  Negara Indonesia  dengan  tingkat  keberagaman  suku,  ras,  budaya,  dan  agama  telah memberikan  warna  tersendiri  dalam  perkembangan  sistem  hukum  di  kemudian hari.  Artinya,  untuk  mewujudkan  sistem  hukum  berbasis  Pancasila  yang  ideal, diperlukan  suatu  upaya  untuk  mempersiapkan  sub  sistem  yang  mendukung tercapainya tujuan bernegara sebagaimana amanat pembukaan UUD NRI 1945. Hal tersebut terkait kedudukan Pancasila sebagai staatsfundamental norms yang akan mempengaruhi pembentukan, penerapan, dan pelaksanaan hukum di Indonesia. 22 Fungsi legislasi, menurut haruslah merepresentasikan kebutuhan Bangsa dan Negara  secara  rasional.  Artinya,  legislasi  di  DPR  tidak  dijadikan  sebagai  sarana politik  untuk  melanggengkan  kepentingan  suara  fraksi  atau  kelompok  partai  di DPR. 23 Paham legisme begitu dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik masyarakat suatu negara. Interkoneksi antara politik dengan hukum dapat dilihat bahwa sistem politik memiliki korelasi terhadap lahirnya hukum melalui proses kesepakatan di dalam  suatu  lembaga  perwakilan  yang  otoritatif  mewakili  suara  rakyat 24 Segmentasi  politik  di  parlemen  adalah  kerangka  legal-formal  agar  suatu  norma memperoleh  jalan  pengesahan  sebagaimana  prinsip  negara  modern  dengan pembagian kekuasaan lembaga negara. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah, pembuat  undang-undang  tidak  serta  memiliki  kuasa  penuh  sebagai  akibat  dari kewenangan  membentuk  peraturan,  akan  tetapi  ada  sub-sistem  lain  yang  turut serta  menjadi  suksesi  berjalan  sistem hukum.  Dapat  dipahami  jika  sistem  politik memang menentukan karakteristik produk hukum, namun dalam operasionalnya, sistem hukum menjadi pengontrol jalannya suatu peraturan perundang-undangan.
Lawrance M. Friedman, menggambarkan sistem dengan adanya fungsi input untuk  selanjutnya  diubah  menjadi  output.  Struktur  sistem  hukum  memiliki kemiripan dengan program komputer yang di dalamnya diisi oleh jutaan kode untuk mengatasi  sekian  masalah  yang  setiap  harinya  dimasukkan  ke  dalam  mesin tersebut.  Peraturan  organisasi,  yurisdiksi,  dan  prosedur  adalah  bagian  dari pengkodeannya, serta tidak lupa hukum materil menjadi salah satu aspek penting
21 Jimly  Asshiddiqie, Konstitusi  Dan  Konstitusionalisme  Indonesia ,  Revisi  (Jakarta:  Konstitusi  Press, 2005). h 384-385.
22 Jimly  Asshiddiqie  and  M  Ali  Safa’at, Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum (Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). h 171.
23 Andi Mattalatta, “POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN,” Jurnal Legislasi Indonesia 6, no. 4 (2009): 14. h 578-579.
24 Richard Nobles and David Schiff, A Sociology of Jurisprudence , Legal Theory Today (Oxford ; Portland, Or: Hart Pub, 2006). h 174-175.
yang perlu diperhatikan. Ke semua itu merupakan bagian dari output sistem untuk selanjutnya membentuk output yang akan datang. 25
Dari  pendapat  Friedman  tersebut,  telah  mempertegas  bagaimana legal construction (struktur hukum) di Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai rechtsidee adalah  mengintegrasikan  antara  kepastian  hukum  melalui  kerangka hukum positif dengan makna keadilan substantif yang digambarkan sebagai nyawa hukum ( soul of law ) melalui interpretasi dan fakta-fakta sosial yang ada atau disebut ( living law ). Seperti yang penulis uraikan, adanya kecondongan sistem hukum kita terhadap civil  law  system yang  dipengaruhi  aliran  legisme  atau  hukum  adalah undang-undang adalah tradisi lama yang harus berubah.
Satjipto Raharjo memaparkan suatu konsep terkait hukum progresif  bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, dimana terdapat dinamika hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum tidak hanya diartikan sebagai  institusi  steriil,  namun  demikian  hukum  kehadirannya  selalu  teruji  di masyarakat bagaimana dampak yang dihasilkan bagi perkembangan ke depannya. 26 Membangun paradigma hukum baru yang sesuai dengan Pancasila ialah melakukan reorientasi  atau  tidak  hanya  menjadikan  aturan  tertulis  baik  berupa  peraturan perundang-undangan  beserta  regulasi  turunannya  sebagai  tujuan  dari pembangunan hukum nasional. Lebih jauh lagi, perlunya upaya pendidikan hukum sebagai  sarana  atau  instrumen  dasar  pembangunan  hukum  berkarakter  bangsa Indonesia itu sendirilah yang menjadi tantangan besar di kemudian hari.
Hal tersebut, menurut penulis dilandasi jika suatu sistem akan efektif apabila perangkat-perangkat  pendukungnya  dapat  berjalan  sesuai  fungsinya  dengan optimal.  Artinya  bila  pembangunan  hukum  diartikan  dengan  membuat  atau menambahkan bunyi pasal dalam undang-undang, maka secara epistemologi akan terjadi  ketidakselarasan  karena  pengetahuan  hukum  yang  tidak  maksimal  untuk memahami  hakikat  norma-norma  itu  sendiri.  Bahkan  Eughen  Erhlich menggambarkan  hukum  sebagai  sesuatu  yang  hidup  sesuai  dengan  realita  atau kenyataan  di  masyarakat  itu  sendiri,  artinya  terdapat  nilai-nilai  yang  di  luar kerangka hukum dalam arti formal namun memiliki daya ikat serta kepatuhan yang cukup  tinggi  serta  senantiasa  berkembang  sesuai  taraf  peradaban  masyarakat. Konsep  inilah  kemudian  dikenal  sebagai living  law atau  paradigma  hukum  yang hidup  di  masyarakat. 27 Hukum  tidak  pernah  terlepas  dari  berbagai  nilai  sosial- budaya atau nilai-nilai yang berlaku di suatu masyarakat, yang  bahkan merupakan pencerminan dan konkretisasi  nilai di suatu masyarakat. 28
25 Lawrance M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (Bandung: Nusa Media, 2013). h 14-15.
26 Satjipto  Raharjo, Sosiologi  Hukum  Perkembangan  Metode  Dan Pilihan  Masalah (Yogyakarta:  Genta Publishing, 2010). h 92-93.
27 Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of the Sociology of Law , Law & Society Series (New Brunswick: Transaction Publishers, 2002). Hlm 501.
28 Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . h 16.
Dengan  demikian,  interpretasi  secara  konseptual  terhadap  masalah  over regulasi  di  Indonesia  dengan  kuatnya  doktrin  legisme  dalam  pembentukan peraturan perundang-undangan maupun berbagai peraturan tertulis ditinjau dari pendekatan  paradigma  hukum  Pancasila  menunjukan  adanya  kebutuhan  untuk mengharmoniskan  antara  asas  hukum  secara  formal  dengan  asas  hukum  secara materiil.  Negara  hukum  berbasis  Pancasila  sebagai  landasan  ideologi menggambarkan keseimbangan antara hukum tertulis dengan hukum-hukum yang berkembang sesuai keadaan masyarakat itu sendiri.

## KESIMPULAN
Karakteristik civil law system dan semangat legisme masih mempengaruhi dinamika  pembangunan  hukum  yang  ada  Indonesia.  penerapan  legisme menghadapi tantangan adanya over regulasi, dan disharmonisasi peraturan. Di sisi lain, praktik pengambilan kebijakan melalui pintu legislasi seringkali menimbulkan polemik di masyarakat luas terkait materi muatan peraturan perundang-undangan. Negara hukum Pancasila dengan sistem prismatiknya telah mendamaikan dualisme kekuatan  sistem  hukum  berpengaruh  di  dunia  yaitu civil  law dan common  law system .  Konsep  prismatik  berusaha  memadukan  unsur-unsur  yang  saling berlawanan diantara beberapa sistem, untuk selanjutnya melahirkan sistem baru secara utuh dan integratif. Pancasila merupakan nilai-nilai yang hidup dan diakui di masyarakat serta menjadi hukum yang hidup atau living law yang mempengaruhi dinamika pembentukan hukum di Indonesia. Adanya persoalan mengenai regulasi yang  saling  tumpang  tindih  dan  terlalu  banyak,  membutuhkan  reformulasi paradigma pembangunan hukum nasional tidak lagi hanya berfokus terhadap law making process . Namun demikian, perlunya harmonisasi antara hukum dalam arti formal  melalui  berbagai  peraturan  tertulis,  maupun  hukum  yang  hidup  di masyarakat sebagai aturan yang dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  Dan  Konstitusionalisme  Indonesia .  Revisi.  Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
Asshiddiqie, Jimly, and M Ali Safa’at. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum . Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
Ehrlich, Eugen. Fundamental Principles of the Sociology of Law . Law & Society Series. New Brunswick: Transaction Publishers, 2002.
Hadi, Syofyan. “Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat).” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 26 (September 3, 2018). https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588.
Hidayat, Arief. “Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum:  Sebuah  Pandangan  Indonesia  Terkini.” Seminar  Nasional  Hukum Universitas Negeri Semarang 2, no. 1 (2016): 1 – 6.
Imaniyati, Neni Sri, and Panji Adam. Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok- Pokok Hukum Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Isra,  Saldi. Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Jimly Ashiddiqie. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi . Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi  RI, 2006.
M. Friedman, Lawrance. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial . Bandung: Nusa Media, 2013.
Mahfud MD, Moh. Politik Hukum Di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
Manullang, E. Fernando . Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum . Jakarta: Kencana, 2016.
Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Kencana, 2017.
Mattalatta,  Andi.  “POLITIK  HUKUM  PERUNDANG - UNDANGAN.” Jurnal  Legislasi Indonesia 6, no. 4 (2009): 14.
Mochtar,  Zainal  Arifin,  and  Idul  Rishan.  “Autocratic  Legalism:  The  Making  of Indonesian Omnibus Law.” Yustisia Jurnal Hukum 11, no. 1 (April 28, 2022): 29. https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296.
Nobles, Richard, and David Schiff. A Sociology of Jurisprudence . Legal Theory Today. Oxford ; Portland, Or: Hart Pub, 2006.
Putra, Antoni. “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi.” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020). https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602.
Raharjo,  Satjipto. Sosiologi  Hukum  Perkembangan  Metode  Dan  Pilihan  Masalah . Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Sidharta. Positivisme  Hukum .  Jakarta:  UPT  Penerbit  Universitas  Tarumanegara,
2020.
Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
Sulaiman, King Faisal. Politik Hukum Indonesia . Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
Sunarto,  Sunarto.  “ASAS  LEGALITAS  DALAM  PENEGAKAN  HUKUM  MENUJU TERWUJUDNYA KEADILAN SUBSTANTIF.” Masalah-Masalah Hukum 45, no.
4 (October 22, 2016): 252. https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.252- 258.
Utomo,  Nurrahman  Aji.  “Mengurai  Kerangka  Legislasi  Sebagai  Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Konstitusi 13, no. 4 (December 20, 2016): 886. https://doi.org/10.31078/jk13410.
Wacks, Raymond. Understanding Jurisprudence: An Introduction to Legal Theory . 3rd ed. Oxford: New York : Oxford University Press, 2012.
Wijaya,  Viona.  “Perubahan  Paradigma  Penataan  Regulasi  Di  Indonesia.” Jurnal Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 10,  no.  2  (2021). http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.712.