## Analisis Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bandung
Nur Azizah Fauziyyah 1 , Heni Mulyani 2 , Imas Purnamasari 3
Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 1 Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 2 Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia 3

## Abstract.
This research is motivated by indications of funds that should be funded by government funds, but still taken from the community. This study aims to look at the level of effectiveness of the School Operational Assistance Fund  (BOS)  in  State  Vocational  High  Schools  (SMKN)  in  Bandung  City.  The  approach  in  this  study  uses quantitative, and descriptive research methods. The population in this study were all State Vocational High Schools (SMKN) throughout Bandung as many as 15 State Vocational High Schools (SMKN). This research is census research. So that all populations will be sampled. Data collection techniques using documentation and interviews. Furthermore, the data analysis technique uses descriptive analysis. The results of the study state that the effectiveness of the school operational assistance fund (BOS) in state vocational high schools (SMKN) throughout Bandung is quite effective with a percentage of 88.67%.
Keywords. effectiveness; school operational assistance fund

## Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi dana yang seharusnya didanai oleh dana pemerintah, tetapi masih  diambil  dari  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk    melihat  tingkat  Efektivitas  Dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Se-Kota Bandung. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif, dan metode penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah  seluruh  Sekolah  Menengah  Kejuruan  Negeri  (SMKN)  se-kota  Bandung  sebanyak  15  Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN). Penelitian ini merupakan penelitian sensus. Sehingga semua populasi akan dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat efektivitas dana  bantuan  operasional  sekolah  (BOS)  di  sekolah  menengah  kejuruan  negeri  (SMKN)  se-kota  Bandung tergolong cukup efektif dengan persentase 88.67%.
Kata Kunci. efektivitas; dana bantuan operasional sekolah
Corresponding author. Email. henimulyani@upi.edu, imaspurnamasari@upi.edu
How to cite this article. Fauziyyah, N. A., Mulyani, H., & Purnamasari, I. (2018). Analisis Efektivitas Dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (  BOS  )  di  Indonesia  atas  tanggung  jawab  Pemerintah. Jurnal  Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan , 5 (1), 21–28. Retrieved
from http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/15828
History of article. Received: Agustus 2017, Revision: November 2017, Published: Januari 2018

## Pendahuluan
Pendidikan Nasional mempunyai visi dan misi dalam mewujudkan tujuan yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi pendidikan  nasional  yaitu  terwujudnya  sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab  tantangan  zaman  yang  selalu
berubah.  Berdasarkan  visi  tersebut,  maka  misi Pendidikan Nasional salah satunya menyatakan bahwa  Pendidikan  Nasional  mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  bagi seluruh rakyat Indonesia.
Implementasi  dari  misi  Pendidikan Nasional  di  atas  tertuang  dalam    Undang- undang  No.  20  tahun  2003  pasal  5  ayat  1 menyatakan  bahwa  setiap  warga  Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan  yang  bermutu.  Untuk  memperoleh
hak  pendidikan  yang  sama  yaitu  dengan Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  yaitu kebijakan Wajib Belajar.
Wajib Belajar menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 18 adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia  atas  tanggung  jawab  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah.    Maksud  dari tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagaimana diamanatkan  dalam  UU  No.  20  tahun  2003 Pasal  34  ayat  2  tentang  Wajib  Belajar  yaitu Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  menjamin terselenggaranya  Wajib  Belajar  minimal  pada jenjang  pendidikan  dasar  tanpa  memungut biaya.
Program  pemerintah  dalam  menunjang wajib  belajar  12  tahun  adalah  dengan  adanya kebijakan  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS), dana tersebut digunakan untuk membiayai  dana  operasional  non  personalia. Sehingga dapat meringankan beban masyarakat terhadap  pembiayaan  pendidikan.  Dana  yang dialirkan pemerintah kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri khususnya sebesar Rp. 1.400.000,-/siswa. Tetapi
pada kenyataannya dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut belum sepenuhnya meringankan  beban  masyarakat.  Hal  tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:
Tabel 1. Rencana Pemasukan Dana Sekolah
(dalam Ribuan Rupiah) No Rencana Pemasukan Jumlah Dana I Dari Pemerintah 1. BOS Pusat 1,831,200 2. BOS Provinsi 392,400 3. BAWAKU 520,500 Jumlah I 2,744,100 II Iuran dari Orang Tua Iuran Peserta Didik Baru 1,813,500 Iuran bulanan siswa kelas X 1,088,100 Iuran bulanan siswa kelas XI 201,000 Iuran bulanan siswa kelas XII 633,600 Iuran Kunjungan Industri (Kelas X) 282,240 Iuran PKL Siswa (Kelas XI) 141,750 Iuran UKK (Kelas XII) 184,320 Iuran BKK (Kelas XII) 46,080 Jumlah II 4,390,590 Jumlah Total 7,134,690 Sumber : Data diolah salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Bandung
Jika  melihat  data  dalam  tabel  1.1 menunjukan bahwa masih ada biaya yang harus dikeluarkan  oleh  masyarakat  untuk  Praktek Kerja  Lapangan  (PKL),  Uji  Kompetensi Kejuruan  (UKK),  dan  Bursa  kerja  Khusus (BKK).  Tujuan  dari  dana  BOS  sendiri  adalah untuk  meringankan  beban  masyarakat  dengan memberikan  bantun  berupa  dana  untuk membiayai operasional non personalia sekolah, salah satunya yaitu untuk membiayai penyelenggaraan PKL, UKK, dan BKK. Tetapi, dapat dilihat dari tabel di atas bahwa masih ada biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  masyarakat yang seharusnya sudah dibiayai oleh pemerintah.
Dampak  dari  permasalah  di  atas  yaitu sekolah  lebih  mengutamakan  dana  dari masyarakat, sehingga program yang dijalankannya  pun lebih  banyak  mengeluarkan dana  dari  masyarakat,  yang  akibatnya  beban masyarakat  masih  berat  meskipun  sudah  ada bantuan dari pemerintah.
Undang-undang  No  17  Tahun  2003 menyatakan bahwa prinsip pengelolaan keuangan  Negara  oleh  pemerintah  baik  pusat maupun daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan efektif,  efisien,  ekonomis,  transparan  dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
Menurut  Rutter  et.  Al.  (1979)  dan Johnson (1993:167) menyatakan bahwa Keefektifan  organisasi  pendidikan  terletak pada: (1) pentingnya jam pelajaran yang penuh tidak ada yang kosong, (2) kerjasama yang baik antar  pengajar,  (3)  memperhatikan  kondisi fasilitas  fisik  dan  ketersediaan  anggaran,  (4) konsisten  dalam  memberikan  ganjaran  atau hukuman  atas  sikap  siswa.  Ketersediaan anggaran dan penggunaan anggaran pendidikan yang  tepat  sasaran,  menggunakan  prosedur perencanaan bottom up system menggambarkan bahwa  manajemen  anggaran  dilakukan  untuk memenuhi  target  dan  sasaran  yang  ditetapkan. Strategi  anggaran  ini  menjadi  jaminan  bahwa efektivitas  anggaran  yang  di  fokuskan  pada aktivitas  pembelajaran  di  sekolah  yang dilaksanakan sesuai dengan yang di programkan.
Mulyono (2010:81) mengemukakan: Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam  mekanisme  penganggaran.  Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas  kegiatan  dalam  suatu  organisasi
yang  akan  mencapai  suatu  tujuan  tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah  dan  hasilnya  mempunyai  kualitas  yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.
Berdasarkan  paparan  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  efektivitas  adalah  suatu ukuran yang menyatakan bahwa seberapa jauh target  atau  tujuan  yang  telah  tercapai,  yang kemudian  di  tindak  lanjuti  dalam  penggunaan anggaran  yang  tepat sasaran.  Efektivitas  disini lebih  menekankan  kepada  kualitatif outcomes , dimana  manajemen  keuangan  dapat  dikatakan efektif  memenuhi  prinsip  efektivitas  kalau kegiatan  yang  dilakukan  dapat  mengatur keuangan  untuk  membiayai  aktivitas  atau kegiatan  dalam  rangka  mencapai  tujuan lembaga  yang  bersangkutan  dengan outcome - nya  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  yang dituangkan  dalam  Juknis  BOS  SMK  yang menyatakan bahwa satuan pendidikan mengelola  dana  secara  professional  dengan menerapkan  prinsip  efisien,  efektif,  akuntabel, dan transparan.
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, hal tersebut menunjukkan  bahwa  dana  dari  masyarakat masih  banyak  berperan  dalam  operasional sekolah  dibandingkan  dengan  dana  dari pemerintah.    Oleh  karena  itu,  peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian dengan melakukan analisis  efektivitas  dana  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS)  di  Sekolah  Menengah  Negeri (SMKN) se-Kota Bandung dan juga menemukan jawaban yang menjadi permasalahan besar selama ini dalam pengelolaan  dana  Pemerintah  khususnya  dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (BOS)  baik  di Kabupaten maupun Kota di Indonesia.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dana Bantuan
Operasional  Sekolah  (BOS)  di  Sekolah Menengah  Kejuruan  Negeri  (SMKN)  se-Kota Bandung.
Salah satu cara untuk menilai efektivitas  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS)  adalah  dengan  membandingkan  antara realisasi  dengan  target  atau  aturan  yang  telah ditetapkan.  Dana  BOS  dapat  dikategorikan efektif apabila jumlah realisasi setiap indikator sudah  hampir  sama  dengan  target  atau  aturan yangtelah ditetapkan oleh pemerintah.

## Pertanyaan Penelitian
Bagaimana  efektivitas  dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  di  Sekolah menengah  Kejuruan  Negeri  (SMKN)  se-Kota Bandung.

## METODE
Dalam  penelitian  ini  metode  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif.  Metode deskriptif  menurut  Surakhmad  (1990:40) merupakan suatu metode yang digunakan untuk memusatkan pada masalah-masalah aktual data yang dikumpulkan, mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.
Dengan menggunakan metode deskriptif  ini  diharapkan  dapat  memberikan gambaran  atau  deskripsi  mengenai  efektivitas Dana BOS se-Kota Bandung. Dilihat dari jenis data yang digunakan, penelitian ini merupakan bentuk penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto (2010:27) penelitian kuantitatif asalah penelitian  yang  banyak  menggunakan  angka- angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut serta penampilan dari hasil ini pun diwujudkan dalam angka.
Metode  analisis  deskriptif  kuantitatif yang  mempunyai  tujuan  menggambarkan  dan efektivitas  dana  BOS  di  SMKN  se-Kota Bandung pada Tahun 2016 dengan menggunakan  studi  dokumentasi  dari  laporan Pertanggungjawaban  dan  BOS  tahun  2016, Rencana  Kegiatan  Anggaran  Sekolah  tahun anggaran  2016,  Laporan  Kinerja  Instansi Pemerintah  Kota  Bandung  tahun  2016.  Selain studi  dokumentasi,  peneliti  juga  melakukan wawancara  dengan  informan  pihak  yang berperan dalam mengelola dana tersebut.
Penelitian  ini  melibatkan  satu  variabel penelitian, dan untuk lebih memahami variabel atas penelitian ini, maka peneliti menggambarkan  batasan-batasan  atas  variabel yang  diteliti  dengan  operasionalisasi  sebagai berikut :
Tabel 2. Operasionalisasi Variabel Variabel Indikator Skala Efektivitas Dana Untuk  mengukur efektivitas dana maka  dapat  diukur melalui perbandingan antara realisasi dengan rencana yang telah di Rasio
Variabel Indikator Skala tetapkan sebelumnya. Adapun input : Program,  kegiatan tujuan, alokasi biaya,  target  yang diharapkan. Adapun output hasil pencapaian atau  realisasi  dari kegiatan yang telah  dilaksanakan dengan melihat laporan. Analisis efektivitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2016. Abdul Halim (2004:164) Untuk  mengukur  nilai  efektivitas  secara rinci digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri  No.  690.900.327.  Tahun  1996 Tentang  Pedoman  Penilaian  dan  Kinerja Keuangan yang disusun dalam tabel 3.2

## Tabel 4. Kriteria Efektivitas
Sumber : Depdagri Kemendagri No.
690.900.327  tahun 1996
Sedangkan  untuk  data  yang  diperoleh diperkuat atau diverifikasi dari hasil wawancara dengan informan.

## Hasil Dan Pembahasan
Analisis Efektivitas Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) tahun 2016
Tabel 3. Rekapitulasi Efektivitas No. Sekolah Prosentase Kriteria 1. SMKN 4 BANDUNG 86.69% Cukup Efektif 2. SMKN 6 BANDUNG 90.29% Efektif 3. SMKN 8 BANDUNG 87.63% Cukup Efektif 4. SMKN 10 BANDUNG 95.59% Efektif 5. SMKN 11 BANDUNG 92.44% Efektif 6. SMKN 14 BANDUNG 79.38% Tidak Efektif Rata-Rata Persentase 88.67% Cukup Efektif Sumber: data diolah
Tingkat  efektivitas  atas  dana  Bantuan Operasional  Sekolah  (BOS)  di  Sekolah Menengah  Kejuruan  Negeri  (SMKN)  di  kota Bandung menunjukkan bahwa efektivitas dana BOS  termasuk  kedalam  kriteria  cukup  efektif karena  tingkat  efektivitasnya  berada  pada 88.67%  atau  masih  kurang  dari  kriteria  efektif yang tingkatnya mencapai 90%.
Hasil  pengolahan  data  yang  diperoleh dari  instrument  penelitian  berupa  wawancara dan dokumentasi memiliki tujuan untuk melihat apakah sekolah sudah efektif dalam menggunakan  dana  Bantuan  Operasional Sekolah  (BOS)  atau  belum  di  Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) se-kota Bandung. Berdasarkan tabel 4.25, rata-rata hasil efektivitas  dana  BOS  di  Sekolah  Menengah Kejuruan  Negeri  (SMKN)  se-kota  bandung telah  mencapai    cukup  efektif  yaitu  sebesar 88.67%,  hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  tabel 4.25 yang menggambarkan ketercapaian indikator  program  yang  telah  mencapai  100%, ketercapaian indikator kegiatan dilihat dari sisi laporan pertanggungjawaban yang telah mencapai  76.47%,    dan  jika  dilihat  dari  sisi realisasi  ketercapaian  yang  telah  mencapai 100%  ,  ketercapain  indikator  tujuan  telah mencapai  88.89%,  ketercapaian  indikator alokasi  biaya  84.92%,  ketercapaian  target  dan realisasi yang diprogramkan Pemerintah Dinas Pendidikan  Kota  Bandung  telah  mencapai 100%.
Indikator terendah dalam efektivitas dana BOS  terdapat  pada  indikator  kegiatan  dengan persentase  76.47%,  indikator  kegiatan tersebut telah  tertuang  dalam  aturan  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah yang mana sekolah
Persentase Kriteria > 100% Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif < 60% Tidak Efektif Efektivitas = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎/𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
diperkirakan  akan  menggunakan  dana  BOS untuk  kegiatan  tersebut.  Berdasarkan  laporan pertanggungjawban   dana BOS,  kegiatan  yang banyak  tidak  dilakukan  oleh  sekolah  adalah pada  point  biaya  asuransi  keamanan  dan keselamatan serta penanggulangan bencana, hal tersebut  setelah  dikonfimasi  kepada  pihak sekolah  dikarenakan  hal  tersebut  memang jarang  terjadi,  dikarenakan  lokasi  atau  letak sekolah  yang  tidak  rawan  benacana  alam menjadikan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.  Point  selanjutnya  yang  sering tidak dilaksanakan berdasarkan aturan penggunaan  dana  pengembangan  sekolah rujukan,  setelah  dikonfimasi  kepada  pihak sekolah  ternyata  untuk  pengembangan  sekolah rujukan memang hanya beberapa sekolah yang ditunjuk  oleh  pemerintah  untuk  menjadi sekolah rujukan. Point ketiga adalah pelaksanaan praktek
kerja lapangan(PKL)/prakerin  dan  magang,  jika dilihat  dalam  laporan  pertanggungjawaban point  PKL,  3  dari  6  sekolah  yang  menjadi sampel  tidak  menggunakan  dana  BOS  untuk menyelenggarakan  kegiatan  tersebut,  yaitu SMKN  4  Bandung,  SMKN  8  Bandung,  dan SMKN 14 Bandung. Beberapa sekolah lainnya telah  melaksanakan  kegiatan  PKL  telah menggunakan  dana  BOS.  Sedangkan  untuk point pembelian komputer dana dari dana BOS sebetulnya  tidak  mencukupi  untuk  memenuhi kebtuhan  sekolah  contohnya  saja  aturan  dari dana BOS sendiri pembelian komputer dibatasi hanya  5  pcs  per  tahun  dan  laptop  1  pcs  per tahum,  sedangkan  sekolah  membutuhkan  20 komputer dalam satu tahun, maka dari itu dana BOS  belum  secara  maksimal  memenuhi kebutuhan sekolah.
Berdasarkan  uaraian  sebelumnya,  hasil konfimasi  ke  beberapa  sekolah  yang  menjadi sampel  penelitian,  menunjukkan  bahwa  rata- rata  sekolah  belum  efektif  menggunakan  dana BOS  tersebut  untuk  kegiatan  yang  telah diperkirakan  oleh  pemerintah,  sehingga  dapat dilihat  dari  laporan  pertanggungjawaban  dana BOS, kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah dalam satu tahun masih ada beberapa yang tidak menggunakan dana BOS, baik itu dikarenakan dana BOS tidak mencukupi untuk kegiatan yang lainnya, atau pun karena memang sekolah sudah merencanakan  dari  awal  untuk  kegiatan  yang seharusnya didanai oleh dana BOS diambil dari masyarakat.  Sedangkan  aturan  yang  telah dikeluakan  oleh  pemerintah  telah  berdasarkan
kebutuhan  yang  dibutuhkan  oleh  sekolah selama  satu  tahun,  maka  dari  itu  sekolah seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu dana  dari  pemerintah  sebelum  menggunakan dana dari masyarakat. Tetapi pada sisi lain dana yang  telah  diberikan  pemerintah  kepada  pihak sekolah  tidak  mencukupi  untuk  seluruh kegiatan  sekolah,  maka  dari  itu  jika  kegiatan hanya dibiayai oleh pemerintah maka kegiatan yang  dilaksanakan  tidak  maksimal,  sehingga pihak sekolah menggunakan dana dari masyarakat  untuk  memaksimalkan  kegiatan yang akan dilaksanakan.
Selain  itu,  dari  keenam  indikator efektivitas  dana  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS)  diketahui  bahwa  indikator  yang mendapat persentase terendah adalah indikator alokasi  biaya  dengan  persentase  86.09%. Indikator  alokasi  biaya  ini  menggambarkan keterserapan  dana  yang  diperoleh  dengan penggunaan dananya, jika melihat dari laporan pertanggunjawaban  dana  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) sampai dengan semester 3, dana BOS  yang  dialirkan  dari  pemerintah  tidak sesuai  dengan  yang  telah  dikonfimasikan kepada pihak sekolah, pencairan dana BOS ini dibagi  menjadi  4  kali  pencairan,  atau  dengan kata lain dibagi menjadi 4 triwulan. Dari masing masing triwulan ada persentase tersendiri untuk pemerintah  mencairkan  dana  kepada  sekolah, yaitu  dengan  triwulan  1  persentase  pencairan 20%,  triwulan  2  40%,  triwulan  3  20%,  dan triwulan  4,  20%.  Dengan  melihat  laporan pertanggungjawaban,  maka  dapat  diambil kesimpulan bahwa pemerintah belum konsisten terhadap persentase pencairannya, contohnya di SMKN 6 Bandung pada laporan pertanggungjawaban tertuang dalam triwulan 1 dana  yang  terpakai  sebesar  Rp.  717.250.000,- sedangkan  jika  melihat  dari  persentase  untuk triwulan  1  adalah  sebesar  Rp.  807.800.000,- (4.039.000.000x20%), begitupun untuk triwulan  2  yang  mana  dalam  laporan pertanggungjawaban telah terpakai sebesar Rp. 807.450.000,- sedangkan jika melihat persentase  untuk  triwulan  2  yaitu  sebesar  Rp. 1.615.600.000,-(4.039.000.000x40%), sehingga  menyebabkan  sedikit  sulit  untuk mengalisis jika setiap triwulan tidak berdasarkan persentase tersebut.
Indikator  selanjutnya  yaitu  indikator tujuan  telah  mencapai  persentase  88.87%. indikator  ini  mempunyai  6  tujuan  yang  harus dicapai,  tujuan  pertama  yaitu  membantu  biaya
opreasional non personalia sekolah, hal ini telah tercapai,  kedua  yaitu  mengurangi  angka  putus sekolah,  tujuan  kedua  ini  telah  tercapai  dilihat dari hasil wawancara kebeberapa sekolah yang memang  tidak  banyak  siswa  yang  dropout karena biaya. Tujuan ketiga, yaitu meningkatkan  APK  peserta  didik,  tujuan  ini telah tercapai dilihat dari angka kelulusan lebih sedikit dibandingkan dengan angka siswa baru yang  masuk  ke  setiap  sekolah,  maka  dari  itu, partisipasi  masyarakat  dalam  menyekolahkan anaknya  setiap  tahun  meningkat.  Tujuan keempat  yaitu  mewujudkan  keberpihakan pemerintah  bagi  peserta  didik  miskin,  tujuan kelima  yaitu  memberikan  kesempatan  yang setara  bagi  siswa  miskin  untuk  mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau, tujuan ini telah tercapai dilihat dari penurunan uang SPP dibandingkan antara sebelum adanya dana BOS dana  setelah  adanya  dana  BOS,  kemudian dilihat pembebasan biaya bagi siswa yang tidak mampu  dengan  melampirkan  SKTM  untuk menunjukkan  bahwa  siswa  tersebut  tidak mampu.  Tujuan  keenam  yaitu  meningkatkan kualitas  pembelajaran,  tujuan  ini  belum maksimal  dicapai  dikarenakan  dana  yang dialirkan  oleh  pemerintah  belum  sepenuhnya mendukung  kegiatan  atau  program  yang direnacanakan  oleh  sekolah,  hal  tersebut  bisa dilihat  dari  kesenjangan  antara  dana  yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp. 1.400.000,- dan unit cost untuk SMK yang telah mencapai Rp. 6.500.000,-.
Secara khusus, dalam penelitian ini lebih menekankan kepada penggunaan alokasi biaya atau  anggaran  yang  tepat  sasaran,  berdasarkan penjelasan di atas untuk indikator alokasi biaya hanya mencapai 86.09%, hal tersebut menandakan cukup efektif, hal tersebut sejalan dengan  pendapat  Rutter  et.  Al  (1979)  dan Jhonson (1993:167) menyatakan bahwa: Keefektifan organisasi terletak pada ketersediaan anggaran yang mana ketersediaan anggaran dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran,  menggunakan  prosedur  perencanaan bottom  up  system,  menggambarkan  bahwa manajemen  anggaran  dilakukan  memenuhi target  dan  sasaran  yang  ditetapkan.  Strategi anggaran ini menjadi jaminan bahwa efektivitas anggaran  yang  difokuskan  pada  aktivitas pembelajaran  di  sekolah  yang  dilaksanakan sesuai dengan yang di programkan.
Berdasarkan pendapat di atas di tekankan bahwa penggunaan anggaran atau dana dijamin
efektif  apabila  dana  tersebut  dilaksanakan sesuai dengan yang diprogramkan, atau dengan kata  lain  dana  tidak  dapat  dikatakan  efektif apabila  dana  tersebut  digunakan  tidak  sesuai dengan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Akdon et al  (2015:23)  menyatakan  bahwa  pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program  pendidikan  yang  telah  ditetapkan. Pendapatan atau sumber dana pendidikan yang diterima sekolah diperoleh dari APBN, APBD, dan Masyarakat atau orang tua.
Dengan  melihat  pendapat  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  penggunaan  dana  haruslah dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah di tetapkan, baik itu  dana  yang  bersumber  dari  pemerintah maupun dari masyarakat. Maka dari itu, untuk penggunaan dana BOS sendiri dalam penelitian ini  belum  sepenuhnya  berkontribusi  dalam mendukung  program  pendidikan  yang  telah ditetapkan  sekolah,  dengan  kata  lain  program pendidikan  di  Sekolah  Menengah  Kejuruan Negeri  se-kota  Bandung  yang  berkontribusi banyak  ke  dalam  ketercapaian  program pendidikan sekolah adalah masyarakat.
Persentase  rata-rata  efektivitas  dalam penelitian  ini  yaitu  88.67%  lebih  tinggi dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Mojosongo oleh Ayu Alam S (2015) dengan hasil penelitian dana BOS yang digunakan  tidak  efektif    karena  nilai  rata-rata persentasenya  berada  di  67.17%.  Sejalan  pula dengan penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Cenik dkk (2014) di SMA Negeri Karangasem dengan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  program  BOS  SMA  tergolong cukup  efektif.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Ayu  Komang  dkk  di  SMP  Negeri  4  Seririt Kabupaten  Buleleng  dengan  hasil  penelitian ditinjau  segi  konteks, input, proses  dan  hasil adalah sangat baik.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat dikatakan  bahwa  efektivitas  dana  BOS  secara umum berdasarkan 6 (indikator) telah mencapai kriteria  cukup  efektif,  karena  seluruh  target tecapai,  dan  terealiasi  lebih  dari  target  yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun berdasarkan  sampel  yang  diambil,  program/ kegiatan yang dilakukan sekolah belum secara maksimal  dilaksanakan,  seperti  beberapa
kegiatan  dana  BOS  yang  memang  seharusnya didanai  oleh  dana  BOS  tetapi  dalam  laporan pertanggungajawaban  dana  BOS  tidak  dipakai untuk  kegiatan  tersebut,  meskipun  dana  yang dialirkan  oleh  pemerintah  telah  terserap seluruhnya,  hal  tersebut  dikarenakan  oleh keterbatasan  dana  yang  harus  dibagi-bagi dengan kegiatan lainnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  mengenai dana  yang  berikan  pemerintah  untuk  sekolah yang disebut dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:
Efektivitas  dana  Bantuan  Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri  (SMKN)  se-kota  Bandung  telah  cukup efektif dilaksanakan dengan melihat persentase sebesar  88.67%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  belum  sepenuhnya  berkontribusi  dalam rangka  mendukung  kegiatan sekolah, sehingga masih  banyak  peran  masyarakat  dalam mendukung kegiatan sekolah.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas , untuk masukan sebagai bahan pertimbangan  bagi  Pemerintah  dan  satuan Pendidikan Menengah dalam rangka mengoptimalkan  kontribusi  pemerintah  dalam mendukung  pendidikan  menengah  kejuruan, maka  saran  bagi  Pemerintah yaitu  Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
merupakan  dana  yang  memberikan  harapan keringanan bagi masyarakat dalam mengenyam bangku sekolah. Akan tetapi, dana BOS sendiri belum  ada  ukuran  berapa  persen  dalam meringankan  beban  masyarakat,  dikarenakan biaya rata-rata per siswa mencapai cukup besar dikeluarkan  oleh  para  orang  tua.  Selain  itu, konsistensi dalam penyaluran dana berdasarkan persentase  per  triwulan  belum  konsisten dilaksanakan.  Maka  dari  itu,  pemerintah diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  yang seperti apa yang meringakan beban masyarakat itu,  jika  masyarakat  masih  berperan  banyak dalam  memenuhi  kebutuhan  di  sekolah  atau kegaitan sekolah.
Saran  bagi  sekolah  yaitu  dana  BOS  yang dikelola oleh pihak sekolah haruslah berdasarkan  prinsip  pengelolaan  dana  yang
tertuang  dalam  Petunjuk  Teknis  Penggunaan dan  Pertanggung  Jawaban  Dana  Operasional Sekolah (BOS), yaitu efisien, efektif, transparan dan  akuntabel.  Efisien  berarti  dana  BOS haruslah dipakai dengan cermat, maksud cermat disini adalah haruslah pintar memilih apa yang seharusnya dibelanjakan dan berapa yang harus dikeluarkan  untuk  mencapai  hasil  yang  sama tetapi  dengan  penegeluaran  yang  seminimal mungkin. Dengan penegeluaran yang seminimal mungkin diharapkan dapat mencapai prinsip  efektif  yaitu  kegiatan  dilaksanakan sesuai dengan rencana atau aturan yang telah di tetapkan.  Kemudian  transparan  berarti  sekolah diharapkan terbuka dalam pengelolaan keuangannya,  keterbukaan  itu  maksudnya publik  atau  masyarakat  dapat  mengetahui pengelolaan  keuangan  sekolah  tetapi  sesuai dengan  porsi  yang  memang  haruslah  di publikasikan untuk masyarakat umum. Sedangkan untuk akuntabel, sekolah diharapkan  dapat  mengelola  keuangan  atau dalam  hal  ini  adalah  Dana  BOS  secara akuntabel, atau dengan kata lain pencatatannya tepat  sesuai  dengan  bukti  transaksi,  sehingga pembuatan  laporan  pertanggung  jawaban  pun tidak  akan  terlambat  dilaporkan.  Dengan demikian,  harapan  peneliti  kepada  pihak sekolah dalam  mencapai efektivitas dana BOS diharapakan manajemen sekolah dalam mengelola keuangan dapat ditingkatkan, apabila  perlu  haruslah  ada  yang  memang spesifik menangani keuangan sekolah khususnya BOS.
Saran  bagi  peneliti  selanjutnya  diharapkan dapat  menyempurakan  penelitian  yang  telah dilakukah.  Diharapkan  penelitian  selanjutnya dapat  dilakukan  dengan  cakupan  objek  yang lebih  luas  dan  mengembangkan  variabel  lain yang berkaitan dengan prinsip pengelolaan dana dari pemerintah, seperti Efisiensi, Transparansi, dan  Akuntabel.  Karena  dalam  penelitian  ini hanya membahas mengenai variabel efektivitas saja.

## DAFTAR PUSTAKA
Akdon.  Kurniady,  D.A.  Darmawan,  D,  2015.
Manajemen  Pembiayaan  Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Arikunto,  S.,  2010. Prosedur  Penelitian  Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Halim,  A.  (2004). Manajemen  Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Mulyono, 2010. Konsep Pembiayaan
Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Rutter, M. M. B. M. P. &. O. J., 1979. Fifteen Thousand Hours: Secondary Schools and Their  Effect  on  Children. London: Prentice Hall. Inc.
Fitria,  H.,  2015.  Efektivitas  Pengelolaan
Program  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS) (Studi Pada SMK PGRI PANDAAN). E-Journal UNESA, Volume 3, p. 2.
Ayu  Komang  Ratna  Dewi,  I  Made  Yudana, Anak  Agung  Gede  Agung,  2015. Efektivitas Program Bantuan Operasional
Sekolah  (BOS)  Pada  SMO  Negeri  4 Seririt  Kabupaten  Buleleng. eJournal Program Pascasarjana Universitas
Pendidikan Ganesha, Volume 6, p. 1.
I  Wayan  Cenik,  A.A  Gede  Agung,  I  Made Yudana, 2014. Efektivitas Program BOS SMA  di  SMA  Negeri  Kabupaten Karangasem Dalam Rangka Mendukung Pendidikan Menengah Universal. eJournal Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha.
Setyorini,  A.  A.,  2015.  Efektivitas  Biaya Pendidikan  (BOS)  SMP  Negero  1 Mojosongo  Tahun  Ajaran  2014/2015.
SKRIPSI.
Setyoko,  A.  Tunas,  B.  Sunaryo,  W.,  2016.
Evaluation of School Operational Assistance  by  using  CIPP  Model  in
Indonesia  Private  Islamic  Elementary
School. International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), 4(3), pp. 44-49. Sumarni, 2014. Efektivitas Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Di Madrasah.
EDUKASI, Volume 12. Setyorini,  A.  A.,  2015. Efektivitas  Biaya Pendidikan  (BOS)  SMP  Negeri  1
Mojongoso  Tahun  Ajaran  2014/2015. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. Kepmendagri  No.  690.900.327  tahun  1994 tentang  Pedoman  Penilaian  dan  Kinerja Keunagan
PERMENDIKBUD No 16 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  80 Tahun  2015  Tentang  Petunjuk  Teknis Penggunaan    Dan  Pertanggung  Jawaban Keuangan  Dana  Bantuan  Oprasional Sekolah
Peraturan  Pemerintah  No.  47  Tahun  2008 Tentang Wajib Belajar Peraturan  Pemerintah  No.  48  Tahun  2008
Tentang Pendanaan Pendidikan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  No.  17  tahun  2003  tentang Keuangan Negara
Undang-Undang  No.20  Tahun  2003  Tentang Standar Nasional Pendidikan