Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 7, No. 2, Desember 2018, pp. 79 – 86 ISSN 2310-6051 (Print), ISSN 2548-4907 (online) Journal hompage https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi

## DWI FUNGSI MEDIA MASSA

## Dedi Kusuma Habibie
habibiemap@gmail.com

## Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada

## Article Info
Keyword: Media Massa, komunikasi politik, partisipasi politik

## Abstract
Mass media should provide constructive information in order to full fill its function as a tool for developing nations. However, mass media usually face a conflict of interest in  doing  the  role,  for  example  in  the  Indonesian  case  there  is  a  strong  political economy interest of media owner that limiting media’s role as political control. This study  sees  those  is  a  crucial  problem  of  Indonesian  media  as  it  will  decrease  the quality  of  Indonesian  media  and  as  the  consequences,  it  will  lose  public  trust.  By using descriptive qualitative method this article doing a theoretical review to explain the role of Indonesian media in the political communication and how the media doing their  role  as  information  and  political  channel  in  the  political  communication process. This study suggests the media do a role called ‘dwifungsi media’ that suggest media to do its function comprehensively.
Copyright © 2018 Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi.

## PENDAHULUAN
Media  massa  merupakan  sarana  menyebarkan informasi  kepada  masyarakat,  menurut  Bungin (2006:72)  media  massa  diartikan  sebagai  media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi  secara  masal  dan  dapat  diakses  oleh masyarakat  banyak,  ditinjau  dari  segi  makna,  media massa merupakan alat atau sarana untuk menyebarluaskan  isi  berita,  opini,  komentar,  hiburan, dan lain sebagainya.
Menurut  Cangara,  media  adalah  alat  atau  sarana  yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator  kepada  khalayak,  sedangkan  pengertian media  massa  sendiri  alat  yang  digunakan  dalam penyampaian  pesan  dari  sumber  kepada  khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi (Canggara, 2010:123,126)
Perkembangan  teknologi  saat  ini  juga  sangat mempengaruhi  peran  media  massa,  kebebasan  media massa  dan  dukungan  dari  teknologi  tersebut  dapat menghadirkan  dua  kondisi,  satu  sisi  akses  informasi yang  semakin  mudah  untuk  masyarakat  akan meningkatkan  keasadaran  masyarakat  untuk  ikut  serta dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  pada
akhirnya  akan  menciptakan  kondisi  yang  demokratis, namun di sisi lainnya adalah kebebasan yang dimaksud tidak  diiringi  dengan  tanggung  jawab  akan menimbulkan kebebasan yang tidak terarah. Teknologi memfasilitasi  proses  keterhubungan  dalam  skala  yang lebih  besar.  Fenomena  ini  meningkat  keterkaitan ekonomi,  politik,  masyarakat  dan  budaya  dianggap sebagai globalisasi. Media disajikan sebagai alat untuk mempercepat proses ini dan menghilangkan batas. Perlu digarisbawahi bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada media akan selalu disertai oleh perubahan pada  masyarakatnya  (Straubhaar,2008:  13-15).semua aspek  tersebut  meninggalkan  masyarakat  atau  warga negara sendirian menghadapi kapitalisasi media. Tentu saja  beragam  klaim  yang  sering  dikutip  menyatakan bahwa perkembangan media merefleksikan perkembangan  masyarakat  atau  dengan  kata  lain, masyarakatlah  yang  mempengaruhi  perkembangan media  ke  arah  tertentu;  bahwa  konten  media merefleksikan selera, keinginan, dan aspirasi pasar. Sayangnya,  tidak  ada  pihak  yang  mendesakkan kepentingan  warga  negara;  tidak  ada  pihak  yang mengajukan  keberatan  atas  situasi  di  mana  sebagian besar konten media tidak memiliki komponen edukatif yang  signifikan,  yang  sangat  penting  dalam
membangun  masyarakat  yang kuat;  yang amat penting untuk negara berkembang yang rapuh seperti Indonesia.
Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan memperoleh  informasi  untuk  mengembangkan  pribadi dan  lingkungan  sosialnya, serta berhak untuk  mencari, memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala jenis  saluran  yang  tersedia  (Pasal  28F  UUD  1945, Amandemen  Kedua).  Media  berperan  sentral  dalam masyarakat  saat  ini.  Melalui  media,  informasi, pandangan,  gagasan  dan  wacana  saling  dipertukarkan dan kemajuan  masyarakat juga tercermin di dalamnya. Dalam  masyar­akat  modern,  media  tertanam  secara mendalam di dalam kehidupan sosial: tidak ada perkara sosial yang tidak melibatkan media
Tuntutan akan partisipasi dan keterlibatan publik dalam  pemerintahan  mensyaratkan  kebebasan  pers. Media  harus  mampu  mendorong  partisipasi  warga negara  dalam  memperoleh,  menghasilkan,  dan menyebarkan  informasi.  Namun,  hal  tersebut  belum cukup untuk memastikan transformasi menyeluruh dari ranah  publik.  Mekanisme-mekanisme  lain  juga  harus dijaga  agar  publik  mendapatkan  hak-haknya.  Menurut Habermas  (1989),  jaminan  konstitusional  atas  ranah publik  tidak  selalu  dapat  dijalankan  karena  sangat dipengaruhi oleh para aktor politik dan kebudayaan. Di sini,  media  berperan penting dalam  membuka wacana, memicu kesadaran,  membangun diskusi, dan  mengatur agenda. Dengan demikian, media harus selalu didorong dan diingatkan mengenai peran mediasi mereka.

## Kerangka Teoritis
Sebuah  berita    mempunyai  sumber  dan  sumber berita  ini  menjadi  isu  berita  yang  oleh  media  sering diinformasikan dengan tidak seperti adanya (netral), ia (peliput  atau  penulis  atau  pemilik  media  )  mempunyai kepentingan  tersendiri  yang  terselubung  untuk mempengaruhi  publik  (masyarakat  penggunanya), sehingga  pada  akhirnya  terjadilah  pembentukan  opini dan perubahan perilaku  masyarakat penggunanya serta juga  perubahan  pada  budayanya  .  Berangkat  dari kekhawatiran  ini  penulis  kemudian  mencoba  untuk mengingatkan  kembali  bagaimana  sebenarnya  media massa memainkan perannya didalam sistem pemerintahan yang demokratis.
Berbagai  teori,  konsep  dan  pendapat  penulis hadirkan  untuk  mengingatkan  kembali  bahwa  media massa  dan  berbagai  bentuk  media  yang  digunakannya akan  mempengaruhi  perilaku  ataupun  budaya  suatu masyarakat. Penulis menggunakan jenis penelitian studi literatur  dengan  mencari  referensi  teori  yang  relevan dengan  kasus  atau  permasalahan  yang  ditemukan. Referensi  teori  yang  diperoleh  dengan  jalan  penelitian studi  literatur  dijadikan  sebagai  fondasi  dasar  dan  alat utama  untuk  membahas  berbagai  isu  terkait  dengan dwifungsi media massa. Adapun teori atau konsep yang digunakan terkait dengan bidang keilmuan komunikasi politik, kebijakan publik, dan sosiologi politik.

## Media Massa dan Pembentukan Opini Publik
Istilah  media  massa  sendiri  berkembang penggunaannya  ketika  digunakan  untuk  menjelaskan bahwa  komunikasi  digunakan  dalam  skala  yang  lebih besar.  Menurut  (Elvinaro,  2007:14-17).  Fungsi  media massa  bisa  dibagi  menjadi  lima,  a)  Pengawasan (surveillance),  b)  Penafsiran  (Interpretation),  c) Pertalian  (Linkage),  d)  Penyebaran  Nilai  –  Nilai (Transmission of Value), e) Hiburan (Entertainment). McQuail  (Nurudin,  2004)  juga  mengemukakan beberapa  asumsi  pokok  mengenai  arti  penting  dari media massa seperti berikut :
a) Media  merupakan  industri  yang  berubah  dan berkembang  yang  menciptakan  lapangan  kerja, barang,  dan  jasa  serta  menghidupkan  industri  lain yang  terkait.  Contoh  konkret  dapat  dilihat  bahwa sejak  reformasi  tahun  1998  banyak  institusi  media baru,  seperti  jumlah  televisi  meningkat  cepat. Sebaliknya,  ditemukannya  internet  dan  munculnya majalah  digital  membuat  majalah  Newsweek kehilangan  banyak  pembacanya,  dan  akhirnya memutuskan untuk tidak terbit lagi.
b)  Media  juga  merupakan  industri  tersendiri  yang memiliki  peraturan  dan  norma-norma  yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat  dan  institusi  sosial  lainnya.  Contoh, pemberitaan  media  adakalanya  bias  atau menekankan sebuah isu dan mengabaikan isu lain karena  isu  ini  dianggap  isu  yang  sedang  hangat dan penting untuk diketahui oleh banyak audiens.
c)  Media  merupakan  sumber  kekuatan  karena  dapat
digunakan  sebagai  alat  kontrol,  yang  dapat didayagunakan  sebagai  pengganti  kekuatan  atau sumber  daya  lainnya.  Contoh  media  dapat digunakan sebagai alat penjaga demokrasi karena berperan menyajikan berbagai opini masyarakat.
d)  Media merupakan wadah yang semakin berperan menampilkan  peristiwa  kehidupan  masyarakat, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Contohnya,  sering  kali  kita  mengetahui  lebih banyak  tentang  kegiatan  pemilu  di  AS  awal November  lalu  daripada  tahu  tentang  kegiatan kampanye pilkada yang terjadi di provinsi lain di Indonesia.
e)  Media  sering  kali  berperan  sebagai  wahana pengembangan  kebudayaan,bukan  saja  dalam pengertian  pengembangan  bentuk  seni  dan simbol,tetapi juga dalam pengertian pengembangan  tata  cara,  mode,  gaya  hidup,dan norma-norma.
f)  Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi  individu  untuk  memperoleh  gambaran  dan citra  realitas  sosial,  tetapi  juga  bagi  masyarakat dan  kelompok  secara  kolektif.  Media  juga menyuguhkan  nilai-nilai  dan  penilaian  normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan.
Apapun  peran  yang  dimainkan  oleh  media massa  akan  menghasilkan  suatu  informasi,  media massa  harus  mampu  menyajikan  informasi  tentang berbagai  isu  publik  bagi  setiap  warga  negara.  Atas dasar itu, fungsi media massa atau pers mencakup: pers atau media sebagai civic  form , pers sebagai pengawas pemerintah  (Norris,2001).  Sebagai civic  fo rm  pers dapat dijadikan sebagai alat komunikasi publik.
Istilah  komunikasi  publik,  komunikasi  massa biasanya  sering  dikaitkan  dengan  media  massa,  kedua istilah  tersebut  merujuk  pada  isi  dari  informasi  yang disampaikan,  isi  informasi  ini  sangat dipengaruhi  oleh unsur  –  unsur  komunikasi,  menurut    Deddy  Mulyana (2009:  69-71)  terdapat  lima  unsur  yang  saling bergantung sama lain yakni sumber, pesan, saluran atau media,  penerima  dan  efek.  Dengan  memperhatikan berbagai  unsur  komunikasi  tersebut  dapat  dijadikan analisis  untuk  melihat  bagaimana  sebuah  informasi terbentuk  kemudian  proses  penyampainnya  serta dampak yang ditimbulkannya.
Ruben dan Steward (2006:356-357) menjelaskan  bahwa  karakter  komunikasi  publik  dan komunikasi  massa  sebagai  berikut.  1.  Memiliki audiens.  2.  Bukan  bersifat  pribadi (impersonal). 3. Direncanakan,  dapat  diprediksi  dan  bersifat  formal.  4. Kontrol  dilakukan  oleh  pembicara  atau  komunikator. Pembicara  di  sini  punya  kemampuan  untuk menciptakan  informasi apa  yang akan disampaikan. 5. Berpusat  pada  pembicara  atau  komunikator.  Di  sini pembicara  mempunyai  akses  untuk  berbicara  kepada semua  audiens,  namun  audiens  tak  punya  akses  yang sama  baik  kepada  pembicara  maupun  akses  kepada sesama  audiens.  6.  Umpan  balik (feedback) yang terbatas.
William Albiq (dalam Olii 2007:20)
menjelaskan  bagaiamana  opini  publik  terbentuk, menurutnya  opini  publik    adalah  suatu  jumlah  dari pendapat  individu  individu  yang  diperoleh  melalui perdebatan dan opini publik  merupakan hasil  interaksi antar individu dalam suatu publik. Jika dilihat dari segi ilmu  komunikasi,  opini  publik  merupakan  tindakan komunikasi  yang  mana  membawa  persoalan  kepada orang-orang  dengan  harapan  akan  memperoleh tanggapan atau umpan balik.
Untuk  menjelaskan  bagaimana  media  massa membentuk  opini  publik  ada  baiknya  memperhatikan beberapa teori ;
Pertama, teori  Analisis  Kultivasi  dikemukakan  oleh Gerbner  (1969).  Teori  ini  adalah  teori  yang memprediksikan  dan  menjelaskan  formasi  dan pembentukan jangka panjang dari persepsi, pemahaman,  dan  keyakinan  mengenai  dunia  sebagai akibat dari konsumsi akan pesan-pesan media. Analisis Kultivasi  berkembang  dengan  dua  perspektif,  yakni perspektif  transmisional  dan  perspektif  ritual. Perspektif transmisional adalah posisi yang menggambarkan  media  sebagai  pengirim  pesan-pesan ke  seluruh  penjuru  ruang.  Sedangkan  perspektif  ritual adalah  posisi  yang  menggambarkan  media  sebagai pembawa  representrasi  mengenai  keyakinan  yang dimiliki bersama (West dan Turner, 2008:82-83).
Kedua, Teori  agenda setting model  menurut Ardianto, Komala,  dan  Karlinah,  2009:77)  menekankan  adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan media pada  suatu  persoalan  tersebut,  Dengan  kata  lain,  apa
yang  dianggap  penting  oleh  media,  akan  dianggap penting  juga  oleh  masyarakat.  Apa  yang  dilupakan media,  akan  luput  juga  dari  perhatian  masyarakat. Adapun efek dari agenda setting model terdiri atas efek langsung  dan  efek  tidak  langsung.  Efek  langsung berkaitan dengan isu: apakah isu itu ada atau tidak ada dalam  agenda  khalayak;  dari  semua  isu,  mana  yang dianggap  paling  penting  menurt  khalayak;  sedangkan efek  lanjutan  berupa  persepsi  (pengetahuan  tentang peristiwa tertentu) atau tindakan.
Seperti  yang  disampaikan  sebelumnya  bahwa berita  menjadi  sesuatu  yang  dianggap  penting  oleh masyarakat,  mengingat  berita  diperolah  dari  hasil kegiatan  jurnalistik  sehingga  berita  memiliki  pengaruh terhadap  pembentukan  opini  publik.  Cahrnley  dalam Effendy  (2003:131)  mendefenisikan  berita  sebagai laporan  tercepat  mengenai  fakta  atau  opini  yang mengandung hal yang menarik minat atau penting, atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar penduduk.
Kemudian  sebuah  berita  dapat  dinilai  menurut Wilbur  Schramm  (dalam  Muis  1999:42-44),  beberapa faktor  yang  menentukan  nilai  berita,  a)  kesegaran persitiwa  atau  aktualitas,  b)  kedekatan  kejadian  dari pembaca  ( proximity, proksimitas),  c)  keterkenalan (prominence), d)  sifat  penting  suatu  kejadian (significance), e) Magnitude (  ukuran  besar  kecilnya peristiwa berita).
Oleh  karena  itu  penulis  mengingatkan  kembali melalui  pendapat  Hikmat  kusumaningrat  dan  purnama kusumaningrat (2006:48-55) mengenai etika pemberitaan,  a)  berita  harus  akurat,  b)  berita  harus lengkap,  adil  dan  berimbang,  c)  berita  harus  objektif, dan d) berita harus baru dan hangat.

## Media Massa dan Komunikasi Politik
Secara historis, Reformasi 1998 merupakan titik balik  dan  dianggap  sebagai  landasan  utama  dalam upaya  memastikan  hak-hak  warga  negara  atas  media. Setelah  itu,  muncul  amandemen  UUD  1945  dan  UU Hak  Asasi  Manusia  No.  39/1999  yang  menjamin  hak atas  informasi  dan  media  bagi  warga.  Dua  kebijakan pasca-reformasi tersebut  menjadi kerangka hukum dan peraturan  media,  yaitu  UU  Pers  No.  40/1999  dan  UU Penyiaran  No.  32/2002.  Secara  normatif,  kedua peraturan  tersebut  telah  berada  di  jalur  yang  benar,
yakni  menjamin  prasyarat  dasar  bagi  warga  negara untuk  menjalankan  kebebasan  berekspresi  dan berpendapat.  Meski  begitu,  implementasinya  punya kisah berbeda.
Kemampuan  media  untuk  membentuk  sebuah model  baru  partisipasi  ini  mendukung  penyebaran demokrasi  hingga  ke  sudut-sudut  terjauh  dunia (Castells,  2010,  Mansell,  2004).  Namun  Herman  dan Chomsky  mengingatkan,  media  selalu  berada  dalam risiko  untuk  dimanipulasi  dan  digunakan  oleh “kelompok-kelompok  istimewa”  yang  lebih  berkuasa dibanding kelompok lain dalam masyarakat. Sementara pihak  yang  lebih  kuat  mendapat  banyak  keuntungan, pihak  yang  lebih  lemah  kehilangan  hak  istimewanya sebagai  kumpulan  aktor  aktif  di  ranah  publik. Kepentingan  masyarakat,  terutama  mereka  yang  (di) lemah(kan)  dan  terpinggirkan,  dibiarkan  begitu  saja karena  aspirasi  utama  manipulasi  ini  adalah  untuk memperta­hankan dominasi kekuasaan dalam masyarakat.
Tiga  model  agen  alternatif  ini  :  a)  stabilitas,  b) pengendalian dan c) perubahan merupakan fungsi yang mungkin  dapat  diperankan  oleh  pers  sebagai  institusi politik.  Ini  dapat  memunculkan  asumsi  bahwa  bahwa pers  menampilkan  peran  politik  yang  spesifik  dalam masyarakat  tertentu  pada  suatu  titik  waktu  tertentu pula,  kajian  mengenai  media  di  negara  berkembang cenderung  lebih  menekankan  dominasi  atau  hegemoni kekuasaan  negara,  di  mana  media  digunakan  sebagai alat  propaganda  negara  atau  menjadi  alat  kepentingan untuk  melestarikan  ideologi  penguasa  (hegemoni). Dalam  hal  ini  ada  kepentingan  yang  cukup  signifikan dari  pemegang  kekuasaan  untuk  menggunakan  media sebagai alat politik dalam mencapai tujuannya.
Terdapat  3  (tiga)  pelaku  dalam  politik  media, ialah  politisi,  jurnalis,  dan  orang  -orang  yang digerakkan  oleh  dorongan  (kepentingan)  khusus.  Bagi politisi,  tujuan  dari  politik  media  adalah  dapat menggunakan  komunitas  massa  untuk  memobilisasi dukungan  publik  yang  mereka  perlukan  untuk memenangkan  pemilihan  umum  dan  memainkan program  mereka  ketika  duduk  di  ruangan  kerja.  Bagi jurnalis,  tujuan  politik  media  adalah  untuk  membuat tulisan  yang  menarik  perhatian  banyak  orang  dan menekankan  apa  yang  disebutnya  dengan  “suara  yang
independen  dan  signifikan  dari  para  jurnalis”.  Bagi masyarakat,  tujuannya  adalah  untuk  keperluan mengawasi  politik  dan  menjaga  politisi  agar  tetap akuntabel,  dengan  menggunakan  basis  usaha  yang minimal.
Konsep  pengaturan  agenda  (McCOMBS  & SHAW, 1972) menegaskan dan memadukan paradigma yang  dikenal  sebagai  "efek  terbatas."  Konsep  ini sebagian  terinspirasi  oleh  pernyataan  Bernard  Cohen bahwa  keberhasilan  utama  pers  bukan  untuk mengatakan  bagaimana  "orang  harus  berpikir,  "tetapi" apa  yang  harus  mereka  pikirkan.  "Konsep  demikian menekankan  peran  dari  pers  untuk  berbaris  topik, terutama dalam konteks pemilihan.
Dalam  kasus  Indonesia,  hal  ini  sangat  jelas terlihat.  Karena  media  merepresentasikan  dan merupakan  perwujudan  kekuasaan,  kepemilikan  media dan  kebijakan  media  sangatlah  penting.  Prinsip ‘mengikuti  ke  mana  uang  mengalir’  mampu mengungkapkan  peranan  kepentingan  bisnis  dalam perkembangan  media,  dan  bagaimana real  politik mempengaruhi  perkembangan  itu,  dan  semuanya terefleksi dalam kebijakan media di Indonesia
Penulis  menilai  asumsi  yang  mendasari penilaian tersebut adalah, pertama media adalah sebuah institusi  dan  aktor  politik  yang  memiliki  hak-hak, dengan kebebasan pers yang dimiliki serta pengawasan yang  lemah  memungkinkan  potensi  pers  sebagai  alat politik.
Menurut Oemar Seno Adji, ada  beberapa aspek dari  kebebasan  pers  yaitu  :  a) Free  Expression  Press Kemerdekaan pers harus diartikan sebagai kemerdekaan  untuk  mempunyai  dan  menyatakan pendapat  melalui  pers.  b)  Sensor  preventif  sebagai lembaga  hukum  dipandang  bertentangan  dengan  pers merdeka, oleh karena  itu harus dilarang. c) Kebebasan Pers  yang  dikehendaki,  konsep  kebebasan  pers  yang diinginkan  bukanlah  kebebasan  pers  yang  tidak  tak terbatas, tidak  bersyarat  dan  tidak  mutlak  sifatnya  .  d) Restriksi, ada kemungkinan untuk memberikan restriksi terhadap  kebebasan  pers,  namun  bersifat  represif.  e) Sifat  Kemerdekaan,  persemerdekaan  dan  kebebasan pers  di  sini  disesuaikan  dengan  tugas  pers  yang  tidak saja  negatif  dalam  karakternya  dan  yang  berupa  kritik konstruktif  namun  juga  dalam  karakter  positif  yang
menyampaikan inisiatif pemerintah.
Kedua, media  dapat  memainkan  berbagai  peran politik,  diantaranya  mendukung  proses  transisi demokrasi,  dan  melakukan  oposisi,  hal  ini  tercermin dari bagaimana sebuah berita dikemas oleh media.

## Media Massa Tantangan dan Harapan
Media  dapat  dipahami  sebagai  sebuah  titik pertemuan dari banyak kekuatan yang berkonflik dalam masyarakat  modern,  dan  karena  itu  tingkat  kerumitan isu  dalam  media  tinggi.  Hubungan  antara  pemerintah dan  media  dan  politik,  dan  media  dengan  masalah globalisasi  dan  lokalitas,  keduanya  menjadi  hal  yang controversial  dalam  kajian  media  umumnya  (Koike: 2002:13 -14)
Dalam  menceritakan  sejarah  media  massa  kita berurusan  dengan  empat  elemen  utama  yang menghasilkan  konfigurasi  aplikasi  yang  khas  dan signifikan  dalam  yang  lebih  luas  kehidupan masyarakat,  a)  tujuan,  kebutuhan,  atau  penggunaan komunikatif tertentu; b) teknologi untuk berkomunikasi secara  terbuka  kepada  banyak  orang  dari  jarak  yang jauh;  c)  bentuk  organisasi  sosial  yang  menyediakan keterampilan  dan  kerangka  kerja  untuk  produksi  dan distribusi;dan  d)  bentuk  pemerintahan  terorganisir dalam 'kepentingan publik'
Pengaruh  media  massa  yang  besar  melahirkan sebuah  teori  yang  begitu  terkenal  di  tahun  1940-an dengan nama teori peluru (bullet theory), oleh Efenddy (1994:264)  yang  mengutip  penjelasan  Melvin  Defleur (1975)  menerangkan  bahwa  pesan  yang  disampaikan oleh media massa ini dampaknya pada individu bersifat secara langsung dan segera.
Dampak  media  massa  juga  dijelaskan  dalam Social  Learning  Theories atau  Teori  Belajar  Sosial dari  Albert  Bandura,  sebagaimana  dijelaskan  di  dalam teori  ini,  dikenal  konsep reciprocal  determinism . Konsep  ini  menjelaskan  bahwa  ada  interaksi  timbal balik secara berkelanjutan antara kognitif, perilaku dan lingkungan.  Sebagaimana  secara  sosial  dan  manusia dikenal  dari  perilaku  yang  ada  berdasarkan  dimana manusia  tinggal,  bekerja  dan  bersosialisasi,  maka konsekuensinya adalah lingkungan manusia membentuk  perilaku  sebagaimana  perilaku  manusia menjadi pengenal diri manusia itu di lingkungannya
Kurangnya  penegakan  hukum  dan  lemahnya birokrasi, yang sering berjalan berdasarkan kepentingan pribadi, menambah panjang daftar permasalahan dalam pengaturan  media  massa.  Meskipun  permasalahan seperti  itu  tak  selalu  timbul  dalam  sistem  demokrasi yang masih muda seperti di Indonesia, dampaknya pada sektor  media  cukup  berbahaya:  media  kehilangan karakter  publiknya  karena  tidak  ada  pihak  yang menjaga,  termasuk  negara  melalui  hukum  dan regulasinya
Di  sektor  media,  hak  warga  negara  telah direduksi  menjadi  hak  konsumen.  Temuan  ini  selain menimbulkan keraguan tentang keberlangsungan ranah publik (public sphere) di Indonesia, juga menunjukkan bahwa kebijakan menjadi tidak berperan. Dalam sektor media,  berbagai  kebijakan  yang  diharapkan  dapat merespon dan berperan serta menjamin karakter publik media  telah  nyata-nyata  gagal.  Berkenaan  dengan  hal tersebut  pemikiran  Habermas,  Marshall  McLuhan dalam  karyanya  yang  terkenal Understanding  Media: The  Extension  of  Man (1964)  mengajukan  sebuah gagasan  untuk  “menyediakan”  sebuah  perwakilan pemerintah  yang  tidak  langsung  melalui  teknologi media  yang  terus  berkembang  untuk  memperluas partisipasi  model  baru  di  mana  setiap  orang  dapat terlibat.  Ia  menekankan  pentingnya  representasi pemerintahan  secara  tidak  langsung  karena  hal-hal yang  berkaitan  dengan  negara  dan  masyarakat  secara keseluruhan  terlalu  banyak,  terlalu  rumit,  dan  terlalu samar untuk dipahami oleh warga. Oleh sebab itu bagi McLuhan, berkembangnya teknologi media tidak hanya membuat seluruh dunia bisa diakses secara lokal tetapi juga  menciptakan  sebuah  bentuk  partisipasi  baru  di mana  setiap  orang  dapat  terlibat  dalam  setiap  isu global.  Dalam  beberapa  hal,  kondisi  ini  berpotensi meningkatkan  kesadaran  sosial  masyarakat  karena mereka  mulai  bereaksi  terhadap  isu-isu  global  dan implikasinya  terhadap  persoalan  lokal  meskipun McLuhan  juga  mengingatkan  bahwa  fenomena  ini berpotensi  untuk  tidak  tanggap  terhadap  isu-isu  lokal (McLuhan, 1964).
Kemudian seiring perkembangan komunikasi di era  modern  memungkinkan  adanya  saluran  –  saluran komunikasi  lainnya  yang  juga  memiliki  peran  yang besar,  menurut  laporan  dalam  studi  terbaru  News
Media Consumption di Amerika Serikat, Pew Research Center  melaporkan  bahwa  konsumsi  berita  online meningkat tajam antara tahun 2011 dan 2012, di mana 50% responden memperoleh berita secara online sedikit lebih kecil dari televisi, tapi  jauh  melebihi surat kabar (29  %)  dan  radio  (33%).  Studi  ini  menemukan  bahwa 19% responden mendapatkan berita dan informasi dari media  dan  jejaring  sosial  seperti  blog,  mikroblog (misalnya,  Twitter)  dan  Facebook.  8%  lainnya mengatakan  mereka mendengarkan  podcast untuk mengakses berita dan informasi
Meningkatnya  peran  media  sosial  sebagai sumber  berita,  serta  sebagai  media  untuk  mensharing berita  dan  sebagai  rujukan  bagi  media  massa, menunjukkan  bahwa  media  massa  dan  media  sosial tidak  saling  berlawanan  tetapi  semakin  terhubung  satu sama lain
Begitu  besar  peran  media  massa,  Lalu bagaimana  kemudian  negara  memainkan  peran  untuk mengatur  media  tetapi  disisilain  tidak  membatasi kebebebasanya,  perlu  dicatat  bahwa  untuk  memahami kontrol negara atas media, kita bisa meminjam gagasan yang  tertuang  dalam  Teori  Kepentingan  Publik  dan Teori  Pilihan  Publik  seperti  yang  telah  dikemukakan oleh Djankov et al. (2003). Teori  Kepentingan Publik, dikenal  sebagai  Teori  Pigouvian,  mengatakan  bahwa kepemilikan  negara  atas  media  dikehendaki  karena sedikitnya tiga alasan: informasi merupakan komoditas publik,  persebaran  informasi  mahal  dan  seharusnya ditanggung  pemerintah,  dan  netralitas  informasi  harus dijaga.  Di  sisi  lain,  Teori  Pilihan  Publik  menyatakan bahwa  media  yang  dimiliki  oleh  negara  merupakan media yang manipulatif dan akan mendistorsi informasi demi  kepentingan  partai  yang  berkuasa,  dan menanamkan  peraturan  yang  dibuat  pemerintah  serta mencegah  publik  membuat  keputusan  berdasarkan informasi  yang  mumpuni  dan  pada  akhirnya mengerdilkan  institusi  demokrasi.  Hal  ini  akan menghambat  media  independen  untuk  menyediakan suara alternatif
Asas  pembatasan  kepemilikan,  bertujuan  untuk menjamin  adanya  kebhinekaan  atau  keberagaman pendapat.  Keragaman  pendapat  atau  isi  bisa  dicapai antara  lain  melalui  keberagaman  media.  Keragaman media  bisa  dicapai  bila  terdapat  keragaman  pemilik
media.  Pembatasan  kepemilikan  dilatarbelakangi  oleh landasan  pemikiran  untuk  menumbuhkan  pemikiran yang demokratis maka diperlukan keragaman pendapat, e)  Asas  perlindungan  profesi,  perlindungan  terhadap profesi dalam aspek hasil karya juga dalam proses kerja insan media. Perlindungan ini diperlukan karena setiap karya  dari  media  massa  memiliki  nilai  ekonomi  yang tinggi.  f)  Asas  perlindungan  hak  perseorangan,  media memberikan  jaminan  bahwa  hak  pribadi  harus mendapat  perlindungan,  misalkan  perlindungan  hak privasi  ketika  media  massa  melakukan  kerja jurnalistiknya.
Menimbang  beberapa  kasus,  secara  terus menerus  terlihat  bahwa  media  berperan  dalam membentuk  dan  mereka  ulang  bagaimana  individu, masyarakat  dan  kebudayaan  mempelajari,  merasakan, dan  memahami  dunia.  Dengan  bantuan  teknologi, media  mampu  memperkuat  informasi  pada  satu  titik tunggal  ke  khalayak  ramai,  dalam  waktu  tertentu. Media  begitu  kuat  sampai  mampu  memaksakan  “bias, asumsi, dan nilai-nilai” (McLuhan, 1964).
Oleh  karena  itu  perlu  kembali  menata  ulang pemaknaan  kebebasan  pers  hal  ini  perlu  guna menciptkan pers yang ideal bagi perkembangan negara, Hari  Wiryawan  (2007:141)  mengingatkan  kembali perlunya  memperhatikan  asas  asas  hukum  dalam kegiatan  pers  yaitu  a)  Asas  kebebasan  media,  bahwa prinsip-prinsip  kebebasan  media  secara  hukum  harus tercantum  dalam  konstitusi  negara  untuk  menghindari penyelewengan dari kebebasan media sendiri.  b) Asas Anti  sensor,  ada  dua  bentuk  sensor,  yaitu  sensor preventif  dan  represif  dimana  dalam  asas  ini  dihindari sensor  preventif,  karena  sensor  preventif  akan mencegah informasi itu disebarkan yang pada akhirnya sama  saja  dengan  melanggar  hak  untuk  memperoleh informasi,  c)  Asas  pertanggungjawaban  sosial,  bahwa setiap pekerjaan  jurnalistik  yang dilakukan oleh  media massa  juga  harus  diiringi  dengan  pertanggungjawaban oleh media tersebut terhadap dampak pemberitaan yang disajikan,  d)  Asas  pembatasan  kepemilikan,  bertujuan untuk menjamin adanya kebhinekaan atau keberagaman pendapat.  Keragaman  pendapat  atau  isi  bisa  dicapai antara  lain  melalui  keberagaman  media.  Keragaman media  bisa  dicapai  bila  terdapat  keragaman  pemilik media.  Pembatasan  kepemilikan  dilatarbelakangi  oleh
landasan  pemikiran  untuk  menumbuhkan  pemikiran yang demokratis maka diperlukan keragaman pendapat, e)  Asas  perlindungan  profesi,  perlindungan  terhadap profesi dalam aspek hasil karya juga dalam proses kerja insan  media. Perlindungan  ini diperlukan karena setiap karya  dari  media  massa  memiliki  nilai  ekonomi  yang tinggi.  f)  Asas  perlindungan  hak  perseorangan,  media memberikan  jaminan  bahwa  hak  pribadi  harus mendapat  perlindungan,  misalkan  perlindungan  hak privasi  ketika  media  massa  melakukan  kerja jurnalistiknya.
Harapan  penulis  terangkum  melalui  pendapat Lasswell  (dalam  Wahyuni,  2000:10)  yang  melihat fungsi  media  massa  terhadap  masyarakat  pada  tataran ideal sebagai berikut :
a)  Media  massa  berfungsi  sebagai  pengamat lingkungan, pemberi informasi tentang hal  – hal yang  berada  diluar  jangkauan  penglihatan masyarakat luas.
b) Media  massa  berfungsi  melakukan  seleksi, evaluasi dan interpretasi informasi. Media massa menyeleksi apa yang pantas dan perlu disiarkan
c)  Media  massa  berfungsi  sebagai  sarana penyampaian  nilai  dan  warisan  sosial  budaya dari satu generasi kepeda generasi lainnya.
Kemudian  yang  lebih  penting  lagi  adalah bagaimana  media  massa  dan  kegiatan  jurnalistiknya berjalan secara profesional , menurut Akinfeleye (1991) menjelaskan sikap – sikap profesional journalism yakni a) Solidarity, b) Kepercayaan (trust), c) Objectivity,
d) Certification, e) Training, f) Reward dan g) Code Of Ethics. Amal  Jamal    dan  Rana  menambahkan “Jurnalisme  adalah  profesi,  bukan  hanya  kesenangan dan bukan pekerjaan sampingan. Para jurnalis perannya adalah  mentransfer  berita  secara  profesional  ke  publik berdasarkan standar profesional  yang didefinisikan dan dikenal. Pekerjaan tidak bisa dievaluasi dengan  jumlah jam  kerja.  Ini  adalah  pekerjaan,  dan  hasilnya  bisa sangat berat atau sangat ringan. ”

## KESIMPULAN
Dwifungsi media massa merupakan penggambaran  bagaimana  media  massa  memainkan perannya,  untuk  melihat  bagaimana  perannya  tentu harus melihat bagaimana seluruh kegiatan media massa
secara  utuh  sampai  kemudian output media  massa dikonsumsi oleh publik, penilaian terhadap peran media massa  harus  terus  dilaksanakan  mengingat  perannya yang begitu krusial terhadap perkembangan negara dan budaya negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji,  Oemar  Seno. Mass  Media  dan  Hukum .  Jakarta  : Erlangga. 1977.
Ardianto,  Komala  dan  Karlina.  2009. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Bungin, Burhan, 2006. Sosiologi komunikasi . Kencana pranada media group. Jakarta Effendy,  Onnong.  1994. Ilmu,  Teori  dan  Filsafat komunikasi . Bandung: Citra Aditya Bhakti Hari Wiryawan, Dasar-Dasar Hukum Media,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007,
Hikmat  Kusumaningrat  dan  Purnama  Kusumaningrat.
2006. Jurnalistik,  teori  dan  prkatik .  Bandung:  remaja rosdakarya.
Mulyana,  Deddy  2009, Ilmu  Komunikasi  Suatu Pengantar. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. Nurudin  2004, Komunikasi  Massa .  Pustaka  Pelajar,
Bandung Ruben, Brent D & Stewart Lea P 2006, Communication and Human Behaviour . Allyn and Bacon, United States West,  Richard  dan  Lynn  H.  Turner.  2008. Pengantar Teori Komunikasi : Jakarta: Salemba Humanika