## KUHAP DAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU SUPRIYANTA, SH MHum Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:KUHAP  and  integrated  criminal  justice  system  need  some  pre  requisite  to conduct. Based on the elements, the integrity of criminal justice system needs to be synchronized both the structure, substance and the culture. In Criminal Law (The  Formal  Law)    as  it  is  stated  in  UU  No  8  1981  about  criminal  law  ,  it  is already put the framework to conduct the integrated criminal justice through the arrangement of functional relation mechanism between investigating officer and general prosecutor, investigating officer and court, general prosecutor and court and court/attorney and correctional institution.
Key words: KUHAP,  integrated criminal justice system.

## PENDAHULUAN
Penegakan hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai  keadilan,  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan.  Baik  dalam  tataran  teoretis  maupun praktis,  ketiga  nilai  dasar  tersebut  tidak  mudah  untuk  diwujudkan  secara  serasi. Pemenuhan  nilai  kepastian  hukum,  terkadang  harus  mengorbankan  nilai  keadilan  dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain akan bisa berakibat pada dikorbankannya nilai kepastian hukum.
Dalam literatur, penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem  dikenal dengan istilah  sistem  peradilan  pidana.  Secara  umum  sistem  peradilan  pidana  dapat  diartikan sebagai  suatu  proses  bekerjanya  beberapa  lembaga  penegak  hukum  melalui  sebuah mekanisme  yang  meliputi  kegiatan  bertahap  yang  dimulai  dari  penyidikan,  penuntutan, pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  dan  pelaksanaan  putusan  hakim  yang  dilakukan  oleh lembaga pemasyarakatan.
Proses  tersebut  bekerja  secara  berurutan  artinya  tahap  yang  satu  tidak  boleh melompati tahap lainnya. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi  antara  satu  dengan  yang  lain.  Dalam  sistem  peradilan  pidana  tersebut bekerja  komponen-komponen  fungsi  yang  masing-masing  harus  berhubungan  dan bekerja  sama.  Sebagaimana  dikatakan  oleh  Alan  Coffey  berkaitan  dengan  hal  ini  yaitu bahwa:  Criminal    justice  can  function  systematically  only  to  the  degrees  that  each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system is
no  more  systematic  than  the  relationships  between  Police  and    prosecution,  Police  and Court  Prosecution  and Corrections,  Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness  (M. Faal, 1991:25).
Jadi  adanya fragmentasi dalam arti masing-masing fungsi bekerja sendiri-sendiri dan tidak  memperhatikan  antar  hubungan  diantara  sub-subsistem  yang  ada  harus  dicegah bilamana akan dibangun suatu sistem peradilan pidana yang efektif. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan konsep “Integrated Approach” dari Hiroshi Ishikawa yang antara lain menegaskan  bahwa  komponen-komponen  fungsi    itu  walaupun  fungsinya  berbeda-beda dan  berdiri  sendiri-sendiri  (diversity)  tetapi  harus  mempunyai  suatu  tujuan  dan  persepsi yang sama sehingga merupakan suatu kekuatan yang utuh (unity), yang saling mengikat.
Hiroshi  Ishikawa  dalam  hal  ini  menyatakan  bahwa:  Criminal  justice  agencies including the  police,  prosecution,  judiciary  institution should be  compared  with  a chain of  gears,  and  each  of  them  should  be  precise  and  tenacious  in  maintaining  good combination with each other (M Faal, 1991:26).
Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan  para  ahli  dalam  criminal  justice  science  di  Amerika  Serikat  seiring  dengan ketidakpuasan  terhadap  mekanisme  kerja  aparatur  penegak  hukum  dan  institusi penegakan hukum  yang didasarkan  pada pendekatan  hukum dan ketertiban,  yang  sangat menggantungkan  keberhasilan  penanggulangan  kejahatan  pada  efektivitas  dan  efisiensi kerja  organisasi  kepolisian.  Dalam  hubungan  ini  pihak  kepolisian  ternyata  menghadapi berbagai  kendala,  baik  yang  bersifat  operasional  maupun  prosedur  legal  dan  kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya.
Frank  Remington  adalah  orang  pertama  di  Amerika  Serikat  yang  memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (system approach) dan gagasan mengenani sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama Criminal Justice System. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh The President’s Crime Commision (Romli Atmasasmita, 1996:8).
Diagram skematik Criminal Justice System  telah disusun oleh The Commision’s Task force  on  Science  and  Technology  di  bawah  pimpinan  Alfred  Blumstein.  Sebagai  ahli manajemen,  Blumstein  menerapkan  pendekatan  manajerial  dengan  bertopang  pada pendekatan  sistem  terhadap  mekanisme  administrasi  peradilan  pidana.  Sejak  saat  itu dalam  penanggulangan  kejahatan  di  Amerika  Serikat  diperkenalkan  dan  dikembangkan pendekatan  sistem  sebagai  pengganti  pendekatan  hukum  dan  ketertiban.  Melalui pendekatan  sistem  ini  kepolisian,  pengadilan  dan  lembaga  pemasyarakatan  tidak  lagi merupakan  instansi  yang  berdiri  sendiri  melainkan  masing-masing  merupakan  unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain (Atmasasmita, 1996:9).
Sistem  peradilan  pidana  yang  terpadu    atau  yang  dikenal  dengan  istilah  integrated criminal  justice  system  memerlukan  berbagai  persyaratan  untuk  mewujudkannya. Mengacu  pada    unsur-unsur  sistem,  maka  keterpaduan  dalam  sistem  peradilan  pidana memerlukan sinkronisasi baik yang menyangkut struktur, substansi maupun kultur.

## PEMBAHASAN

## 1.  Beberapa Model Peradilan Pidana
Dalam literatur dikenal beberapa model peradilan pidana. Menurut Herbert L. Packer di  Amerika  Serikat  berkembang  beberapa  model  dalam  rangka  penyelenggaraan peradilan  pidana.  Perlu  dijelaskan  di  sini  bahwa  penggunaan  model  di  sini  bukanlah sesuatu hal yang nampak secara nyata dalam suatu sistem yang dianut oleh suatu negara, akan tetapi merupakan suatu sistem nilai yang dibangun atas dasar pengamatan terhadap praktek  peradilan  pidana  di  berbagai  negara.  Berdasarkan  pengamatannya    dikatakan bahwa  dalam  penyelenggaraan  peradilan  pidana  di  Amerika  Serikat  dikenal  dua  model dalam proses pemeriksaan perkara pidana (two models of the criminal process) yaitu Due Process Model  dan Crime Control Model.
Kedua    model  di  atas,  dilandasi  oleh    Adversary  Model  (Model  perlawanan)  yang memiliki  ciri-ciri :
a. Prosedur peradilan harus merupakan suatu disputes atau combating proceeding antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan;
b. Judge  as  umpire  dengan  konsekuensi  bahwa  hakim  tidak  ikut  ambil  bagian  dalam “pertempuran”  (fight)  dalam  proses  pemeriksaan  di  pengadilan.  Ia  hanya  berfungsi
sebagai  wasit  yang  menjaga  agar  permainan  tidak  dilanggar,  baik  oleh  terdakwa maupun oleh penuntut umum;
c. Tujuan utama prosedur peradilan pidana adalah menyelesaikan sengketa yang timbul disebabkan terjadinya kejahatan;
d. Para  pihak  atau  kontestan  memiliki  fungsi  yang  otonom  dan  jelas.  Peranan  penuntut umum  adalah  melakukan  penuntutan,  peranan  terdakwa  adalah  menolak  atau menyanggah  dakwaan.  Penuntut  umum  bertujuan  menetapkan  fakta  mana  saja  yang akan dibuktikannya disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Terdakwa bertugas menentukan  fakta-fakta  mana  saja  yang  akan  diajukan  di  persidangan  yang  akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta tersebut.
Pada  Crime  Control  Model  didasarkan  pada  anggapan  bahwa  penyelenggaraan peradilan  pidana  adalah  semata-mata  untuk  menindas  perilaku  kriminal  (criminal conduct),  dan  ini  merupakan  tujuan  utama  proses  peradilan,  karena  yang  diutamakan adalah ketertiban umum (public order) dan efisiensi (Ansorie Sabuan dkk,1990:6). Proses kriminal pada dasarnya merupakan suatu perjuangan atau bahkan semacam perang antara dua  kepentingan  yang  tidak  dapat  dipertemukan  kembali  yaitu  kepentingan  negara  dan kepentingan  individu  (terdakwa).  Di  sini  berlakulah    apa    yang    disebut    sebagai presumption  of  guilt  (praduga  bersalah)  dan  “sarana  cepat”  dalam  pemberantasan kejahatan  demi  efisiensi.  Dalam  praktek  model  ini  mengandung  kelemahan  yaitu seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensi.
Akibat seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka munculah model yang kedua yang disebut Due Process Model. Di dalam Due Process Model  ini muncul nilai- nilai  baru  yang  sebelumnya  kurang  diperhatikan,  yaitu  konsep  perlindungan  hak-hak individual  dan  pembatasan  kekuasaan  dalam  penyelengaraan  peradilan  pidana.  Proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat  otoriter  dalam  rangka  mencapai  maksimum  efisiensi.  Di  dalam  model  ini  berlaku asas yang sangat penting yaitu asas praduga tidak bersalah (presumption of innocen).
Kedua  model  yang  diperkenalkan  oleh  Packer  di  atas,  didasarkan  pada  pemikiran mengenai  hubungan  antara  negara  dan  individu  dalam  proses  kriminal  yang menempatkan  pelaku  tindak  pidana  sebagai  musuh  masyarakat  (enemy  of  the  society),
sedangkan tujuan utama dari pemidanaan adalah mengasingkan pelaku tindak pidana dari masyarakat (exile function of punishment). Menurut John Griffiths kedua model tersebut secara  filosofis  berlandaskan  pada  model  peperangan  (Battle  Model)  serta  pertentangan antara  negara  dengan  individu  yang  tidak  dapat  dipertemukan  kembali  (irreconciliable disharmony  of  interest)  sehingga  jika  terjadi  kejahatan,  maka  terhadap  si  pelaku  harus segera  diproses  dengan  menempatkannya  sebagai  obyek  di  dalam  sistem  peradilan pidana.
Sebagai  reaksi  terhadap  kedua  model  yang  diajukan  oleh  Packer  di  atas,  kemudian Griffiths memperkenalkan model yang ketiga yang oleh Griffiths disebut sebagai Family Model    (model  kekeluargaan).  Menurut  Family  Model  ini  tidak  ada  pertentangan  yang tidak  dapat  diselaraskan.  Filsafat  yang  mendasari  model  ini  adalah  kasih  sayang  sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan (mutually supportive and state of love).
Dikatakan oleh Griffiths bahwa setiap kehidupan dalam masyarakat hendaknya selalu dilandasi  oleh  kasih  sayang  yang  berlanjut  sebagaimana  yang  ada  dalam  keluarga  kecil. Di dalam keluarga misalnya bila terjadi kenakalan yang dilakukan oleh seorang anak, kita tidak  boleh  menyebut  si  anak  tersebut  adalah  jahat.  Sanksi  pidana  dalam  hal  ini  tidak berfungsi  untuk  mengasingkan,  tetapi  untuk  pengembalian  kapasitas  pengendalian  diri (capacity for self control).
Salah  satu  negara  yang  disebut-sebut  menganut  Family  Model  ini  adalah  negeri Belanda.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  kurang  ditonjolkannya  pidana  perampasan kemerdekaan,  tetapi  yang  lebih  dipentingkan  adalah  sarana  non-institusional.  Bukti  lain yang dikemukakan di sini adalah bahwa di negeri Belanda telah berkembang secara luas lembaga  pelayanan  sosial,  yang  tidak  hanya  memberikan  bantuan  finansial  tetapi  juga yang  bersifat  non  finansial,  berkembangnya  pusat-pusat  kegiatan  remaja  yang  dibina secara baik oleh pemerintah dan swasta, banyaknya pekerja sosial yang terlibat di dalam lembaga  sosial,  masmedia  yang  mendukung  secara  positif  model  kekeluargaan  tersebut dan  memberitakan  secara  selektif  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan penyelenggaraan peradilan pidana.
Disamping  ketiga  model  sistem  peradilan pidana  yang telah  diuraikan  di atas,  dalam perkembangannya  saat  ini  terdapat  berbagai  usaha  untuk  mengembangkan  apa  yang
disebut  sebagai  sistem  peradilan  pidana  terpadu  atau  integrated  criminal  justice  system. Model  terpadu  dalam  penyelenggaraan  peradilan  pidana  dapat  dikaji  dalam  sistem peradilan  pidana  di  Jepang  yang  memiliki  karakteristik:  Pertama,  adanya  sistem pendidikan  yang  memadai  dari  para  penegak  hukum  yang  memungkinkan  mereka memiliki  pandangan  yang  sama  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Seleksi  untuk  menjadi hakim, jaksa,  dan pengacara  dalam  penyelenggaraan  peradilan  pidana  dilaksanakan  oleh organisasi  pengacara  di  Jepang  dan  setelah  mereka  lulus,  kemudian  masuk  dalam pendidikan yang sama yang dikoordinasikan oleh Mahkamah Agung Jepang; Kedua,para penegak  hukum  profesional  yang  dicapai  melalui  pelatihan  yang  baik  dengan  disiplin yang  tinggi,  serta  terorganisir  dengan  baik;  Ketiga,tujuan  yang  ingin  dicapai  adalah  apa yang  disebut  sebagai  “precise  justice”  atau  keadilan  yang  pas  (tepat).  Konsep  precise justice ini tampaknya merupakan kritik orang Jepang terhadap model peradilan pidana di Amerika Serikat yang menurut mereka hanya mengejar apa yang disebut sebagai layman justice (keadilan orang-orang awam); Keempat,adanya partisipasi masyarakat yang tinggi akibat tingkat profesionalisasi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Jepang.

## 2.  KUHAP Sebagai Integrated Model
Dalam hukum acara pidana (hukum pidana formil) sebagaimana tercantum dalam UU No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  telah  dicoba  diletakkan  kerangka landasan untuk melaksanakan peradilan pidana terpadu. Hal ini tampak dalam pengaturan hal-hal sebagai berikut :
1.  Hubungan Penyidik POLRI Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
a. PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinator dan pengawasan Penyidik POLRI (Pasal 7 ayat 2);
b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat 1);
c. PPNS  melaporkan  tindak  pidana  yang  sedang  disidik  kepada  penyidik  POLRI (Pasal 107 ayat 2);
d. PPNS  menyerahkan  hasil  penyidikan  yang  telah  selesai  kepada  penuntut  umum melalui penyidik POLRI (Pasal 107 ayat 3);
e. Dalam  hal  PPNS  menghentikan  penyidikan,  segera  memberitahukan  penyidik POLRI dan Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 3).
2.   Hubungan Penyidik POLRI Dengan Penuntut Umum.
a. Penyidik  menyerahkan  berkas  perkara  kepada  penuntut  umum  (Pasal  8,  Pasal  14 huruf a, Pasal 110 ayat 1);
b. Penuntut  Umum  memberikan  perpanjangan  penahanan  atas  permintaan  penyidik ( Pasal 14 huruf c,  Pasal  24 ayat 2);
c. Dalam  hal  Penuntut  Umum  berpendapat  hasil  penyidikan  belum  lengkap,  ia segera  mengembalikan  kepada  penyidik  disertai  petunjuknya  dan  penyidik  wajib melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan tambahan (Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat 2 dan ayat 3);
d. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan/ pemeriksaan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat 1);
e. Dalam  hal  penyidik  menghentikan    penyidikan,  memberitahukan  hal  itu  kepada Penuntut  Umum  (Pasal  109  ayat  2),  sebaliknya  dalam  hal  Penuntut  Umum menghentikan  penuntutan,  ia  memberikan  Surat  Ketetapan    kepada  Penyidik (Pasal 140 ayat 2 huruf c);
f. Penuntut  Umum  memberikan  turunan  surat  pelimpahan  perkara,    surat  dakwaan kepada  penyidik   (Pasal   143  ayat  4),  demikian pula  dalam  hal  Penuntut  Umum mengubah  surat  dakwaan  ia  memberikan  turunan  perubahan  surat  dakwaan  itu kepada penyidik (Pasal 144 ayat 3);
g. Dalam  acara  pemeriksaan  cepat,  penyidik  atas  kuasa  Penuntut  Umum  (demi hukum),  melimpahkan  berkas  perkara  dan  menghadapkan  terdakwa,  saksi/ahli, juru  bahasa  dan  barang  bukti  pada  sidang  pengadilan  (Pasal  205  ayat  2). Konsekuensi  dari  hal  di  atas,  penyidik  memberitahukan  hari  sidang  kepada terdakwa  (Pasal  207  ayat  1)  dan  menyampaikan  amar  putusan  kepada  terpidana (Pasal 214 ayat 3).
3.   Hubungan Penyidik dan Hakim/Pengadilan.
a. Ketua  Pengadilan  Negeri  dengan  keputusannya  memberikan  perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 29 atas permintaan penyidik;
b. Atas  permintaan  Penyidik,  Ketua  Pengadilan  Negeri  menolak  atau  memberikan surat  izin  penggeledahan  rumah  atau  penyitaan  dan  /atau    surat  izin  khusus pemeriksaan surat (Pasal 33 ayat 1, Pasal 38 ayat 1);
c. Penyidik wajib segera melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri atas pelaksanaan penggeledahan rumah atau penyitaan yang  dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 2;
d. Penyidik  memberikan  kepada  panitera  bukti  bahwa  surat  amar  putusan  telah disampaikan kepada terpidana (Pasal 214 ayat 3);
e. Panitera  memberitahukan  kepada  penyidik  tentang  adanya  perlawanan  dari terdakwa (Pasal 214 ayat 7).
4. Hubungan Antara Pengadilan dan Jaksa Di Satu Pihak dan Lembaga   Pemasyarakatan di Lain Pihak .
Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  Pasal  36  Undang  Undang    Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan.Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman   Pasal  36 :
(1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.
(2) Pengawasan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.
(3) Pelaksanan  putusan  pengadilan  dalam  perkara  perdata  dilakukan  oleh  panitera  dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
(4) Putusan  pengadilan  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  nilai      kemanusiaan  dan keadilan.
Undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 36 ayat (2) di atas  adalah Undang Undang No. 8  Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, yang  pengaturannya  terdapat di  dalam Bab XX, Pasal 277-283. Ketentuan selengkapnya adalah sebagai berikut :
Pasal 277 :
(1) Pada  setiap  pengadilan  harus  ada  hakim  yang  diberi  tugas  khusus  untuk membantu  ketua  dalam  melakukan  pengawasan  dan  pengamatan  terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.
Pasal  278  :  Jaksa      mengirimkan  tembusan  berita  acara  pelaksanaan  putusan  pengadilan yang  ditandatangani  olehnya,  kepala  lembaga  pemasyarakatan,  dan  terpidana kepada  pengadilan  yang  memutus  perkara  pada  tingkat  pertama  dan  panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.
Pasal  279  :  Register  pengawasan  dan  pengamatan  sebagaimana  tersebut  pada  Pasal  278 wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatanani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.
Pasal 280 :
(1) Hakim  pengawas  dan  pengamat    mengadakan  pengawasan  guna  memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
(2) Hakim  pengawas  dan  pengamat  mengadakan  pengamatan  untuk  bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku  narapidana  atau  pembinaan  lembaga  pemasyarakatan  serta  pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
(3) Pengamatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  tetap  dilaksanakan  setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
(4) Pengawasan  dan  pengamatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  277  berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.
Pasal  281:  Atas  permintaan  hakim  pengawas  dan  pengamat,  kepala  lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang  perilaku  narapidana  tertentu  yang  ada  dalam  pengamatan  haikm tersebut.
Pasal 282  : Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat  dapat  membicarakan  dengan  kepala  lembaga  pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.
Pasal  283  :  Hasil  pengawasan  dan  pengamatan  dlaporkan  oleh  hakim  pengawas  dan pengamat kepada ketua pengadilan negeri secara berkala.
Maksud  diadakannya  ketentuan  ini  adalah  agar  supaya  terdapat  jaminan,  bahwa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan semestinya. Di samping itu untuk lebih  mendekatkan  pengadilan  tidak  saja  dengan  lembaga  kejaksaan  tetapi  juga  dengan pemasyarakatan.  Pengawasan  tersebut  menempatkan  pemasyarakatan  dalam  rangkaian proses  pidana  dan  menetapkan  tugas  hakim  tidak  berakhir  pada  saat  putusan  dijatuhkan olehnya.
Di  samping  itu  untuk  memenuhi  penyelenggaraan  peradilan  yang  terpadu,  oleh Mahkamah  Agung    pernah  dikeluarkan  SEMA  No.  10  Tahun  1983  tentang  Penetapan Perpanjangan  Penahanan  jangan  sampai  terlambat  diserahkan  kepada  Penuntut  Umum. Dalam  SEMA  dikatakan,  bahwa  mengingat  sering  terjadinya  penetapan  perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh pengadilan, dimana salinannya sering terlambat sampai di  tangan  Penuntut  Umum  (yang  meminta  permohonan  perpanjangan  penahanan), sehingga  ketika  mau  dilaksanakan  oleh  Penuntut  umum  ternyata  terdakwanya  sudah dikeluarkan  oleh  kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  demi  hukum.  Supaya  tidak mengulangi  hal  itu,  maka  ditentukanlah  bahwa  paling  lambat  10  hari  sebelum  habisnya masa penahanan pengadilan negeri harus sudah mengeluarkan penetapan perpanjangannya  dan  pada  hari  itu  juga  (hari  penandatanganan  surat  penetapan  itu) salinan  surat  tersebut  sudah  harus  disampaikan  kepada  Penuntut  Umum  dengan  surat pengantar  yang  tembusannya  disampaikan  kepada  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan dimana tempat terdakwa ditahan.KUHAP memiliki sepuluh asas sebagai berikut :
1. perlakuan yang sama di muka hukum;
2. praduga tidak bersalah;
3. hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. peradilan yang terbuka untuk umum;
8. pelanggaran atas hak-hak warganegara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan)  harus  dilakukan  berdasarkan  undang-undang  dan  dilakukan  dengan  surat perintah (tertulis);
9. hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
10. kewajiban  pengadilan  untuk  mengendalikan  pelaksanaan  putusannya  (Romli Atmasasmita, 1996:41).
Berdasarkan  kesepuluh  asas  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  KUHAP menganut due process of law (proses hukum yang adil  atau layak). Suatu proses hukum yang  adil  pada  intinya    adalah  hak  seorang  tersangka  dan  terdakwa  untuk  didengar pandangannya  tentang  bagaimana  peristiwa  kejahatan  itu  terjadi;  dalam  pemeriksaan terhadapnya  dia  berhak  didampingi  oleh  penasihat  hukum;  diapun  berhak  mengajukan pembelaan,  dan  penuntut  umum  harus  membuktikan  kesalahannya  di  muka  suatu pengadilan  yang  bebas  dan  dengan  hakim  yang  tidak  berpihak  (Romli  Atmasasmita, 1996:42).
Menurut Mardjono Reksodiputro, “desain prosedur” (procedural design) sistem peradilan pidana  yang  ditata  melalui  KUHAP  terbagi  dalam  tiga  tahap,  yaitu  tahap  sebelum  sidang pengadilan atau tahap pra-adjudikasi (pre- adjudication), tahap sidang pengadilan atau tahap adjudikasi  (adjudication),  dan  tahap  setelah  pengadilan  atau  purna  adjudikasi  (post- adjudication).  Beliau  mendukung  pandangan  bahwa  tahap  adjudikasi  atau  tahap  sidang pengadilan  harus  dianggap  dominan  dalam  seluruh  proses.  Pandangan  ini  berdasarkan  pada KUHAP  yang  menyatakan  bahwa  setiap  putusan  apapn  bentuknya  harus  didasarkan  pada “fakta  dan  keadaan  serta  alat  pembuktian  yang  diperoleh  dari  pemeriksan  di  sidang”, sehingga  sustu  sistem  peradilan  pidana  yag jujur dan  melindungi  hak  seorang  warga  negara yang  merupakan  terdakwa,  akan  paling  jelas  terungkapkan  dalam  tahap  adjudikasi.  Hanya dalam  tahap  adjudikasi  inilah  terdakwa  dan  pembelanya  dapat  berdiri  tegak  sebagai  pihak yang  benar-benar  bersamaan  derajatnya  berhadapan  dengan  penuntut    umum  (Romli Atmasasmita, 1996:42 ).
Pandangan  di  atas  tidak  sepenuhnya  disetujui  oleh  Romli  Atmasasmita,  dengan  alasan bahwa  sekalipun  memang  benar  bahwa  pada  tahap  ini  dari  sudut  hukum  masing-masing pemeran utama ( penasihat hukum/terdakwa dan penuntut umum) memiliki kedudukan yang sederajat,  akan  tetapi  pada  tahap  ini  dilihat  dari  sudut  kriminologi  dan  viktimologi  proses
stigmatisasi  dan  viktimisasi  struktural  sudah  berjalan,  bahkan  sejak  tahap  penangkapan  dan penahanan (Romli Atmasasmita, 1996:43).
Sistem  peradilan  pidana  terpadu  adalah  sistem  yang  mampu  menjaga  keseimbangan perlindungan  kepentingan,  baik  kepentingan  negara,  kepentingan  masyarakat,  maupun kepentingan  individu  termasuk  kepentingan  pelaku  tindak  pidana  dan  korban  kejahatan. Menurut  Muladi,  makna  integrated  criminal  justice  system  ini  adalah  sinkronisasi  atau keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :
1. Sinkronisasi struktural (structural syncronization);
2. Sinkronisasi substansial (substantial syncronization);
3. Sinkronisasi kultural (cultural syncronization).
Sinkronisasi  struktural  adalah  keserampakan  dan  keselarasan  dalam  kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, sinkronisasi substansial adalah keserampakan dan  keselarasan  yang  bersifat  vertikal  dan  horisontal  dalam  kaitannya  dengan  hukum positif,  sedangkan  sinkronisasi  kultural  adalah  keserampakan  dan  keselarasan  dalam menghayati  pandangan-pandangan,  sikap-sikap  dan  falsafah  yang  secara  menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

## PENUTUP
Dalam  sistem  peradilan  pidana  terpadu,  lembaga  atau  instansi  yang  bekerja  dalam penegakan hukum, meskipun tugasnya berbeda-beda dan secara intern mempunyai tujuan sendiri-sendiri,  tetapi  pada  hakikatnya  masing-masing  subsistem  dalam  sistem  peradilan pidana  tersebut  saling  bekerjasama  dan  terikat  pada  satu  tujuan  yang  sama.  Hal  ini  bisa terjadi jika didukung  perundang-undangan yang memadai, yang memungkinkan segenap subsistem dapat bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif.
Pengaturan  hukum  yang  tidak  memberikan  jaminan  hubungan  antara  subsistem seperti  disebutkan  di  atas,  akan  menyebabkan  terjadinya  fragmentasi  dalam  penegakan hukum  dan  mengarah  pada  instansi  sentris  yang  sangat  tidak  memungkinkan    bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA
HR.  Abdussalam  dan  DPM  Sitompul,  2007,  Sistem  Peradilan  Pidana,  Restu  gung  : Jakarta.
M Faal, 1991, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi ( Diskresi Kepolisian ), Pradnya Paramita : Jakarta.
Muladi,  1995,  Kapita  Selekta  Sistem  peradilan  Pidana,  Badan  Penerbit  UNDIP, Semarang.
______,  2002,  Demokratisasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Reformasi  Hukum  di  Indonesia, cet. Pertama, The Habibie Center, Jakarta.
Romli Atmasasmita, 1996, Perbandingan Hukum Pidana, CV.Bandung , Mandar Maju. ______,1996, Sistem Peradilan pidana ( Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme ), Bandung, Binacipta.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.