## IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT 1 HURUF (C) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS KASUS PENCURIAN DI KABUPATEN BULELENG
Silvi Handayani Ni Luh Putu Pande 1 , Ni Putu Rai Yuliartini 2 , Dewa Gede Sudika Mangku 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail:{ putusilvi61@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com }

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  terkait  Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam  Upaya  Pencegahan  Residivis  Kasus  Pencurian  Di  Kabupaten  Buleleng  serta mengetahui  bagaimana  Upaya  Yang  Dapat  Diterapkan  Untuk  Meningkatkan  Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam  Upaya  Pencegahan  Kasus  Residivis  Kasus  Pencurian  Di  Kabupaten  Buleleng.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Buleleng.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel  yang  digunakan  adalah  teknik Non  Probability  Sampling dan  penentuan  subyeknya menggunakan  teknik Purposive  Sampling .  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  secara kualitatif.  Adapun  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Pasal  14  Ayat  1  Huruf  (c)  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan belum terimplementasikan dengan baik.  Hal  ini  tercermin  dari  terbukti  dengan  meninggkatnya  jumlah  narapidana  sehingga LAPAS  mengalami overcapacity serta  jumlah  residivis  kasus  pencurian  yang  mengalami peningkatan.  pencegahan  residivis  kasus  pencurian  di  Kabupaten  Buleleng  yaitu  :  upaya preemtif yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya.
Kata kunci: Implementasi, Residivis, Pencurian

## Abstract
The purposes of this research are to find out and analyze about the implementation of Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  concerning Corrections in Efforts to Prevent Recidivists of Theft Cases in Buleleng Regency and to find out how Efforts can be applied to Improve the implementation of Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995   concerning Corrections in Efforts to Prevent Recidivist Cases of Theft Cases in Buleleng Regency. The type of this study is empirical legal research with descriptive research characteristics. The research setting was conducted in Buleleng Regency. The data collection method used were document study, observation and interviews. The sampling technique used was the Non Probability Sampling technique while the determination of the subject was using purposive  sampling  technique.  The  data  was  processed  and  analyzed  qualitatively.  The results of the research was shown that Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  concerning Corrections have not been implemented properly. This is reflected in the increasing number of prisoners so that prisons experience overcapacity and the number of recidivist  cases  of  theft  which  has  increased.  Prevention  of  recidivist  theft  cases  in  Buleleng Regency, namely: pre-emptive efforts, namely preventing crime for the first time
Keywords: Implementation, Residivist, Theft Cases

## PENDAHULUAN
Hukum  pada  hakekatnya  tidak dapat  dipisahkan  dengan  manusia,  hal  ini sesuai dengan adagium yang berb unyi : “ Ubi societas  ibi  ius ”  (dimana  ada  masyarakat  di situ  ada  hukumnya)  artinya  bahwa  di  dalam setiap  pembentukan  dan  pembangunan struktur  sosial  di  dalam  masyarakat,  maka akan  selalu  diperlukan  bahan  yang  bersifat sebagai  “perekat”  atas  berbagai  komponen pembentukan  dari  masyarakat  itu,  yang berfungsi  sebagai  perekat  adalah  hukum. Hukum  merupakan  himpunan  peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan  masyarakat,  yang  dibuat  oleh lembaga  yang  berwenang  dan  bersifat memaksa  serta  berisi  perintah  dan  juga larangan,  apabila  hal  ini  dilanggar  maka akan  mendapatkan  sanksi  (Windari,  2017: 3).
Di tengah-tengah kehidupan masyarakat  hukum  sangatlah  diperlukan dimana  hukum  berfungsi  untuk  menjaga ketertiban  dalam  hubungan  antar  manusia, dan  menjaga  agar  tidak  terjadi  seseorang yang  dipaksa  oleh  orang  lain  untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendakinya,  dan  lain-lain.  Tetapi  ada faktor  lain  selain  tata  tertib  yang  terdapat pada  hukum  yaitu  keadilan,  suatu  sifat  khas pada  hukum  yang  tidak  terdapat  pada ketentuan-ketentuan  lainya  yang  bertujuan untuk  mencapai  tata  tertib.  Di  dalam hubungan  hukum  dan  negara,  baik  hukum maupun  negara  muncul  dari  kehidupan manusia  karena  keinginan  batinnya  untuk memperoleh tata tertib.
Sesuai  yang  termuat  dalam  KUHP buku kesatu Bab II jenis-jenis pemidanaan di Indonesia  terdiri  dari  :  pidana  pokok  yaitu pidana  mati,  pidana  penjara,  kurungan, denda.  Dan  juga  ada  pidana  tambahan: pencabutan hak-hak
tertentu, perampasan barang- barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim  (Moeljatno,  2018:  5).  Pidana  penjara merupakan  salah  satu  pidana  pokok  yang dicantumkan  dalam  pasal  10  KUHP.  Pidana
penjara  merupakan  pidana  terberat  kedua setelah pidana mati. Pidana penjara merupakan  pidana  utama  diantara  pidana hilang  kemerdekaan.  Lama  pidana  penjara, bisa  seumur  hidup  dan  dapat  selama  waktu tertentu.
Pidana  selama  waktu  tertentu, minimum  (paling  pendek)  adalah  satu  hari dan  maksimum  (paling  lama)  lima  belas tahun  (Suyanto,  2018:  5).  Dengan  demikian pidana  penjara  mengakibatkan  derita  pada narapidana  dalam  kurun  waktu  tertentu. Selain  pembatasan  kebebasan  bergerak atau  melakukan  aktivitas  di  masyarakat, seseorang  yang  dijatuhi  pidana  penjara dapat  juga  dibebani  dengan  pencabutan hak-hak  tertentu  sebagaiana  diatur  dalam pasal  35  (1)  KUHP  (Moeljatno,  2018:  18). Berikut  merupakan  hak-hak  yang  dicabut berdasarkan pasal 35 (1) KUHP :
1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang  diadakan  berdasarkan  aturan- aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat ( raadsman ) atau pengurus  menurut  hukum ( gerechtelijike bewindvoerder )  hak  menjadi  wali,  wali pengawas,  pengampu  atau  pengampu pengawas, atau orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak  menjalakan  kekuasaan  bapak, menjalakan perwalian atau pengampuan atau anak sendiri.
6. Hak menjalankan pencaharian ( bereoep ) yang tertentu.
Pemidanaan  kerap  kali  dibandang  sebagai suatu pembalasan, pembinaan bahkan sebagai  pembalasan  dan  juga  penderitaan. Penilaian  masyarakat  mengenai  tujuan  dari hukum erat kaitanya dengan tingkat perkembangan,  pendidikan,  sosial  budaya, pola  pikir  masyarakat  yang  bersangkutan. Hukuman  merupakan  suatu  konsekuensi yang  logis  yang  harus  diterima  seseorang atas  tindak  pidana  yang  telah  dilakukanya. Hukum tersebut merupakan suatu
penderitaan  ( suffering) bagi  pelaku  tindak pidana itu sendiri (Ediati, 2016: 537).
Tidak dapat dipungkiri bahwa hukuman  itu  akan  memberikan  penderitaan pelaku  tindak  pidana  dan  keluarganya penderitaan  yang  dialami  seseorang  yang melakukan tindak pidana saja dalam masyarakat  tetapi  juga  di  dalam  penjara. Pemidanaan  adalah  sebuah  upaya  yang dilakukan kepada seseorang yang melakukan  tindakan  melawan  hukum  yang sering  disebut  dengan  Tindak  Pidana, pemidanaan sesungguhnya memiliki dampak positif  bagi  si  pelaku  tindak  pidana,  korban atau masyarakat.
Fungsi  hukum  di  dalam  kelompok masyarakat  adalah  menerapkan  kontrol sosial yang akan membersihkan masyarakat dari  sampah-sampah  masyarakat  yang tidak dikehendaki  sehingga  hukum  mempunyai suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi  kelompok  masyarakat  tersebut. Setiap  kelompok  masyarakat  selalu  memiliki problem  sebagai  akibat  adanya  perbedaan antara  ideal  yang  aktual,  antara  yang standar  dan  yang  praktis,  anatara  yang seharusnya  atau  yang  diharapkan  untuk  di lakukan dan apa yang ada dalam kenyataan dilakukan,  standar  dan  nilai-nilai  kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai  faktor  yang  menentukan  tingkah laku  individu,  penyimpangan  nilai-nilai  yang idelal  dalam  masyarakat  inilah  yang  disebut kriminalitas  (Ali,  2017:  37).  Pidana  penjara merupakan  bentuk  penghukuman  kepada pelaku  tindakan  kriminal  yang  paling  umum digunakan, akan tetapi meskipun pemenjaraan atau hukuman penjara menjadi mekanisme yang paling umum dipergunakan sebagai  sarana  untuk  menghukum  pelaku tetapi  juga  bukan  merupakan  “obat”  untuk mengatasi seluruh Masalah kejahatan.
Khususnya  jika  dikaitkan  untuk  mencegah kejahatan.
Di dalam pelaksanaan pidana
penjara Di Indonesia mempergunakan sistem permasyaraktan, adapun yang dimaksud  dengan  sistem  pemasyarakatan adalah suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya  tidak  dapat  dipisahkan  dari
pengembangan konsepsi umum terkait pemidanaan, sistem permasyaraktan disamping  bertujuan  untuk  mengembalikan warga binaan permasyaraktan sebagai warga  baik,  juga  bertujuan  untuk  melindungi masyarakat terhadap kemungkinan
diulanginya tindak pidana oleh warga binaan permasyaraktan, serta
merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan  dari  nilai-nilai  yang  terkandung di dalam Pancasila.
Menyadari  hal  itu  maka  telah  sejak lama  didalam  pemberian  hukuman  pidana penjara di Indonesia mempergunakan sistem permasyaraktan  yang  lebih  ditekankan  pada aspek  pembinaan  narapidana,  anak  didik permasyarakatan, atau klien permasyarakatan. Di dalam sistem permasyarakatan,  narapidana  memiliki  hak- hak  yang  telah  diatur  dalam  pasal  14 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 Tentang  Pemasyarakatan,  dimana  hak-hak narapidana haruslah dipenuhi.
Adapun  bunyi  Pasal  14  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah:
(1) Narapidana berhak:
a) Melakukan  ibadah  sesuai  dengan agama atau kepercayaannya.
b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d) Mendapatkan  pelayanan  kesehatan dan makanan yang layak.
e) Menyampaikan keluhan.
f) Mendapatkan  bahan  bacaan  dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
g) Mendapatkan  upah  atau  premi  atas pekerjaan yang dilakukan.
h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. k) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
l) Mendapatkan  cuti  menjelang  bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
(2) Ketentuan  mengenai  syarat-syarat  dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Sesuai dengan yang tercantum didalam  pasal  14  ayat  1  diatas  khususnya pada  huruf  C  yang  menjelaskan  bahwa narapidana  berhak  mendapatkan  Pendidikan dan Pengajaran, hal ini didasari karena lapas bukanlah tempat penghukuman tetapi pemerdayaan yang bertujuan untuk merubah seseorang  menjadi  lebih  baik.  Melalui pendidikan dan pengajaran yang diberikan di lembaga  pemasyarakatan  dimana  hal  ini diharapkan  mampu  memberikan  sesuatu yang  positif  bagi  narapidana  setelah  selesai masa  pidana  penjara  agar  dapat  menjadi pribadi  yang  lebih  baik  di  masyarakat  nanti dan  mampu  berbaur  serta  melanjutkan kehidupanya di tenggah-tenggah masyarakat.
Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan  hukum  acara  pidana  melalui terbagi    ke  dalam  beberapa  tahapan. Masing-masing  tahapan  melibatkan  institusi tertrntu  (Hartono,  2020:  287).Di  dalam sistem peradilan pidana, lembaga permasyaraktan adalah satu-satunya tempat bagi  terpidana  untuk  menjalankan  putusan hakim yang berupa hukuman pidana penjara. Penggunaan istilah penjara mengandung  makna  ganda  yakni  sebagai salah  satu jenis sanksi pidana  sebagaimana yang  diatur  dalam  pasal  10  KUHP  dan sebagai  tempat  terpidana  untuk  menjalani hukuman (Firdaus, 2019: 340).
Akan  tetapi  ditengah  pandemi Covid-19  yang  tidak  kunjung  berakhir  ini, kasus kriminalitas di Bali mengalami peningkatan, mengutip pernyataan dari Prof.  Rai  Setiabudhi  dalam  wawancaranya dengan  tribun  bali,  dimana  dinyatakan bahwa  kasus  kriminalitas  di  Bali  khususnya tindak  kejahatan  pencurian  semakin  marak terjadi seiring dengan lemahnya perekonomian  warga  setelah  setahun  lebih dilanda  pandemi  Covid-19,  secara  umum
atau  nasional  hampir  setiap  daerah  di Indonesia akhir-kahir ini kriminalitas mengalami  peningkatan  hal  ini  berbanding terbalik  dengan  di  awal  terjadinya  pandemi dimana angka kriminalitas mengalami penurunan.
Lebih  lanjut  Prof.  Rai  Setiabudhi memjelaskan  bahwa  adanya  peningkatan kriminalitas  ini  tidak  lain  disebabkan  oleh faktor  ekonomi  seperti  halnya  pendapat ppara  ahli  kriminologi  dimana  sejak  dulu meneliti  bahwa  terdapat  hubungan  antara kondisi  ekonomi  dengan  kejahatan,  dimana ketika  kondisi  perekonomian  semakin  buruk maka kejahatan akan semakin meningkat, di tenggah  kondisi  ekonomi  yang  buruk  serta minimnya lapangan pekerjaan mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Selain  itu  Prof.  Rai  Setiabudhi berpendapat  bahwa  melihat  dari  tingginya angka  masyarakat  yang  di  PHK  di  masa pandemi berujung pada meningkatnya jumlah  pengangguran  hal  ini  disinyalir menjadi  salah  satu  sumber  penyebab  kian maraknya  kasus  kejahatan  di  Bali  selain  itu adanya kebijakan pemerintah terkait mempercepat untuk memberikan kebebasan bersyarat  kepada  para  narapidana  sejak masa  pandemi  Covid-19  ditambah  dnegan kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan  hidup  menjadi  faktor-faktor  yang mendorong  seseorang  untuk  melakukan tindakan-tindakan untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Melihat situasi diharapkan  apparat  penegak  hukum  agar lebih  meningkatkan  upaya  pencegahan  baik secara  pre-emtif  maupun  preventif  dengan lebih  banyak  melakukan  patroli  di  tempat- tempat yang rawan kejahatan (bali. tribunnews.com/).
Kabupaten Buleleng merupakan salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Bali  yang terletak di bagian utara pulau Bali. Berdasarkan  data  dari  Kejaksaan  Negeri Buleleng  luas  wilayah  Kabupaten  Buleleng adalah  1.365,88  Km 2 atau  24,25%  dari  luas wilayah Provinsi Bali (https://www.kejaksaan.go.id/). Hal ini
menjadikan  Kabupaten  Buleleng  menjadi
kabupaten terluas di Provinsi Bali.
Kabupaten  Buleleng  merupakan  wilayah yang  tergolong  dalam  wilayah  berkembang, namun  seiring  dengan  perkembangan  yang terjadi  diikuti  juga  dengan  dampak  positif akan  tetapi  dampak  negatif  yang  ada  tidak dapat terelakan, salah satunya kriminalitas.
Perubahan  dan  kemajuan  zaman yang begitu cepat dengan norma dan sanksi yang  ada  masih  belum  mampu  mencegah berbagai tindakan kriminalitas yang terjadi di lingkungan  masyarakat  (Hamzah,2019:  65). Kriminalitas dapat diibaratkan sebagai sebuah  penyakit  yang  tidak  mengenal batasan  usia  dan  tidak  mungkin  dihapuskan karena  akan  tetap  ada  dan  berkembang sejalan  dengan  perkembangan  masyarakat. Kriminalitas  dapat  dikatakan  sebagai  hal yang  tidak  dapat  dijauhkan  dari  kehidupan masyarakat. Penanggulangan kejahatan tidak bertujuan untuk menghapuskan
kejhatan
tetapi untuk
menekan pertumbuhanya (Yoga, 2021: 1211).
Berbagai  upaya  penanggulangan kriminalitas telah dilakukan pemerintah untuk menekan  angka  pertumbunhan  kriminalitas. Meski  hukum  sudah  mengatur  melalui peraturan  perundang-undangan  yang  ada, namun faktanya angka kriminalitas di Kabupaten  Buleleng  masih  cukup  tinggi  dan terus meningkat, hal ini dapat dilihat dari data jumlah narapidana di
lembaga permasyarakatan  kelas  II  B  singaraja  dari tahun 2020-2021 yang
mengalami peningkatan.
Permasyarakatan Kelas IIB Singaraja hal  ini  dapat  dilihat  dari data  yang  ada  yang menunjukan  meningkatnya  jumlah  warga binaan  Lapas  Singaraja.  Saat  ini  Kondisi sejumlah  Lembaga  Permasyarakatan  di Provinsi  Bali  hampir  semua  mengalami kelebihan  kapasitas  ( overcapacity )  salah satunya  adalah  Lembaga  Permasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja.  Berdasarkan  data  yang tercatat di  Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB  Singaraja  perperiode  September  2021 saat  ini  dihuni  oleh  263  orang  narapidana maupun  tahanan,  namun  tidak  semuanya berada  di  lapas  ada  juga  beberapa  tahanan yang dititipkan di Polres Buleleng.
Kondisi  lembaga  permasyarakatan saat  ini  memang  sudah overcapacity karena memang penghuni LAPAS melebihi
kapasitas yang tersedia. Selain itu penggulangan  tindakan  kriminal  berupa pencurian  yang  dilakukan  oleh  residivis  Di Kabupaten Buleleng tergolong cukup banyak dan  meresahkan  warga.  Residivis adalah pengulangan  tindak  pidana  apabila  seorang warga  binaan  pemasyarakatan  yang  telah selesai  menjalani  masa  pidananya  kembali melakukan  tindak  pidana  yang  sejenis  dan kembali menjalani masa pidananya di Lapas. Residivis bisa  menjadi  sebuah  alasan pemberatan  penjatuhan  pidana  terhadap orang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana (Prambudi,  2016:  5).  Lapas  merupakan school of crime, berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja berikut  merupakan  data jumlah residivis kasus pencurian di Kabupaten Buleleng :
Tabel 1.3 Data Jumlah Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja NO TAHUN JUMLAH KASUS 1 2016 6 2 2017 4 3 2018 7 4 2019 8 5 2020 12 6 2021 10 per-Oktober Sumber: diaskes dari buku register
Lembaga Permasyarakatan
Kelas IIB
Singaraja
Dari  data  diatas  menunjukan  tiap tahunya  terjadi  peningakatan  residivis  kasus tindak  pidana  pencurian  di  Kabupaten Buleleng. Lapas di Indonesia bukan diciptakan  sebagai  lembaga  penghukuman akan  tetapi  sebagai  lembaga  pendidik  yang menanam  nilai-nilai  baru  guna  penyadaran bagi  narapidana,  dengan  demikian  metode yang dipergunakan adalah pemberian pendidikan  dan  juga  keterampilan  serta bimbingan dan konseling munculnya pandangan  umum  di  masyarakat  yang menyatakan  bahwa  lebih  nyaman  dipenjara karena  bisa  memperoleh  tempat  untuk beristirahat  serta  memperoleh  makanan secara  gratis  tanpa  perlu  membayarnya.  Hal ini  didasari  karena  kehidupan  di  luar  penjara
yang  sangat  susah.  Berdasarkan  situasi tersebut  maka  lapas  sering  kali  disebut sebagai  salah  satu  jenis hotel  prodeo (Jaya, 2012: 106).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang yang  telah  dipaparkan  diatas,  dimana  dapat diketahui  bahwa  terjadi  suatu  ketimbangan antara Das  Sollen yaitu  Pasal  14  ayat  1 huruf  (C)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 1995  Tentang  Pemasyarakatan  terkait  hak narapidana  untuk  memperoleh  Pendidikan dan  Pengajaran  dan Das  Sein yaitu kenyataan  di  lapangan  dimana  pelaku  yang pernah  dipidana  dalam  kasus  pencurian kembali  mengulangi  kesalahan  yang  sama atau dikenal dengan residivis. Hal ini seakan Pendidikan  dan  Pengajaran  melalui  sistem pemasyarakatan  yang  diperoleh  di  lapas tidaklah efektif. Oleh sebab itu maka penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  ini dengan  judul “IMPLEMENTASI  PASAL  14 (C) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS

## KASUS PENCURIAN DI KABUPATEN
BULELENG”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris salah  satu  jenis  penelitian  hukum  yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat ” (Ishaq, 2017: 31).
Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data dan sumber  data  yaitu  data  primer  dan  data sekunder  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier yaitu kamus hokum (Zaenudin, 2017). Dalam rangka  pengumpulan  data  primer  maupun data  sekunder,  maka  penulis  menggunakan tiga  jenis  pengumpulan  data,  yaitu  teknik studi  dokumentasi,  teknik  observasi  atau pengamatan,  dan  teknik  wawancara.  Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik non probability sampling dan  bentuknya  adalah Purposive Sampling. Teknik  pengolahan  data  adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk  dianalisis.  Data  yang  diperoleh  untuk
penelitian  ini  dianalisis  dan  diolah  secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil waawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti dengan  informan  serta  data  yang  diperoleh dari studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Pasal  14  Ayat  1  Huruf  (c) Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 Tentang  Pemasyarakatan  Dalam  Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng
Implementasi  merupakan  kebijakan yang  pada  dasarnya  merupakan  suatu perubahan  atau  transformasi  yang  bersifat multi  organisasi,  yaitu  perubahan  yang diterapkan  melalui  strategi  implementasi kebijakan  ini  berkaitan  dengan  berbagai lapisan masyarakat.
Pelaksanaan  merupakan  sesuatu  yang penting  dari  sebuah  kebijakan,  karena apabila  kebijakan-kebijakan  yang  ada  tidak terlaksanakan  dengan  baik  maka  akan menjadi  rencana  bagus  yang  tersimpan  rapi dalam  arsip  jika  tidak  dapat  terimplementasi (Mulyadi,
2015 : 46). Setiap kebijakan/peraturan
perundangundangan hendaknya  mampu  terimplementasi  dengan baik  agar  tujuan  dari  kebijakan  maupun peraturan perundang-undangan tersebut tercapai.
Aspek  yang  perlu  diperhatikan  di dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan  nasional  dan  peningkatan integritas  sosial  masyarakat  salah  satunya yaitu upaya penanggulangan masalah kejahatan serta upaya pembinaan narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan. Narapidana  merupakan  orang  yang  tenggah menjalani pidana, tidak peduli baik itu pidana penjara,  pidana  denda,  ataupun  pidana percobaan.  Akan  tetapi  pada  umumnya orang  hanya  menyebut  narapidana  bagi mereka  yang  tenggah  menjalani  pidana penjara  (Thomas,  2013:  40).  Perlakuan terhadap  narapidana  merupakan  hal  yang sangat penting melakukan pembinaan terhadap  seseorang.  Situasi  lingkungan sekitar menjadi faktor penentu keberhasilan.
Hukum  bertugas  untuk  memberi pengayoman  agar  cita-cita  seluruh  bangsa dapat  tercapai  dan  terpelihara.  Khusus mengenai  perlakuan  terhadap  narapidana,
tidak saja masyarakat diayomi dari penanggulangan perbuatan jahat oleh terpidana  tetapi  juga  agar  orang  yang  telah tersesat tersebut juga mendapatkan pengayoman melalui pembinaan dan bimbingan,  baik  jasmani  maupun  rohani, sehingga  dapat  kembali  ke  masyarakat sebagai  warga  masyarakat  yang  berguna dan bertanggung jawab bagi masyarakat dan Negara.
Adanya  narapidana  ini  tidak  terlepas dari  banyaknya  jenis-jenis  kejahatan  yang kerap  terjadi,  salah  satunya  adalah  tindak pidana  pencurian  yang  sangat  sering  terjadi di Indonesia, bertambahnya jumlah penduduk disetiap tahunya dan tidak diimbangi  dengan  lapangan  pekerjaan  yang memadai  menjadi  salah  satu  hal  yang mengakibatkan  pencurian  sering  kali  terjadi. Kejahatan  tindak  pidana  pencurian  adalah salah  satu  kejahatan  terhadap  kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan.
Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa  Indonesia,  berasal  dari  kata  dasar “curi”  yang  memperoleh  imbuhan  “pe”  diberi akhiran  “an”  sehingga  membentuk  kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan  (Hidayani,  2016:  80).  Menurut KUHP  pencurian  adalah  mengambil  sesuatu barang  yang  merupakan  milik  orang  lain dengan  cara  melawan  hak  orang  lain,  untuk lebih  jelasnya  dapat  kita  lihat  dalam  pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi :
“Barang  siapa  mengambil  sesuatu  benda yang  sebagian  atau  seluruhnya  merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai  benda  tersebut  secara  melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selamalamanya  lima  tahun  atau  dengan pidana  denda  setinggi-tingginya  Sembilan ratus rupiah”.
Di  dalam  Ketentuan  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan memiliki sebuah pertanyaan yang  menyatakan  bahwa  narapidana  (warga binaan  pemasyarakatan)  memiliki  hak-hak, dimana hakhak narapidana ini harus dipenuhi yang bertujuan untuk membina serta memasyarakatkan  para  narapidana  (warga binaan pemasyarakatan) agar nantinya mampu  berbaur  dengan  masyarakat  dan
mampu  melanjutkan  hidupnya  serta  tidak menggulangi perbuatanya, dalam hal pemenuhan hakhak narapidana ini di lembaga  pemasyarakatan  pegawai  disana mengatur  serta  mengurus  berbagai  kegiatan para narapidana (warga binaan pemasyarakatan)  agar  pemasyarakatan  di lembaga  pemasyarakatan  berjalan,  serta hak-hak narapidana terpenuhi.
Berkaitan  dengan  pasal  14  ayat  1 huruf  (c)  Undang-Undang  Pemasyarakatan terkait implementasi pendidikan dan pengajaran bagi para warga binaan pemasyarakatan khususnya residivis sebagai upaya mencegah terjadinya residivis kasus  pencurian  di  Kabupaten  Buleleng, dimana  pembinaan  kepribadian  bagi  para warga  binaan  pemasyarakatan  adalah  hal yang  terpenting  sebagai  sarana  untuk mengubah  watak  serta  prilaku  dari  warga binaan pemasyarakatan agar menjadi pribadi yang  lebih  baik  lagi,  serta  hal  yang  telah diupayakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  yaitu melalui  pendekatan  diri  terhadap  Tuhan sebagai  upaya  untuk  menuntun  para  warga binaan  pemasyarakatan  ke  jalan  yang  lebih baik  dari  sebelumnya,  serta  pemberian pelatihan  keterampilan  yang  diharapkan nantinya  bisa  menjadi  bekal  yang  dapat diterapkan  di  masyarakat  ketika  sudah dibebaskan.  Namun  kenyataanya  residivis kasus pencurian terus mengalami peningkatan terhitung sejak tahun 2018.
Ini  menunjukan  seakan  pembinaan yang  diberikan  di  lembaga  peasyarakatan tidak  sepenuhnya  membina  para  warga binaan pemasyarakatan yang tenggah menjalani masa hukuman. Lembaga Pemasyarakatan  merupakan  tempat  dimana para  narapidana  menjalani  masa  hukumnya dan  dibina  serta  dididik  melalui  sistem pemasyarakatan    dengan  tujuan  agar  tidak mengulangi perbuatanya.
Residivis merupakan  narapidana  yang  lebih  dari  satu kali menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan  atau  narapidana  yang melakukan  kejahatan  kembali,  sehingga terkena hukuman pidana kembali di lembaga pemasyarakatan  (Sari&Nuqul,  2013:  40). Selama  para  warga  binaan  pemasyarakatan menjalani  masa  hukuman  di  lembaga pemasyarakatan dibina berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  yang  menjadi
dasar  sistem  pembinaan  pemasyarakatan telah  diatur  di  dalam  Pasal  5  Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995
(UndangUndang  Pemasyarakatan).  Sesuai dengan  ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang Pemasyarakatan,  dasar-dasar  pembinaan pemasyarakatan adalah : a.  Pengayoman.
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
c. Pendidikan.
d. Pembimbingan.
e. Penghormatan  harkat  dan  martabat manusia.
Selama dibina di lembaga pemasyarakatan seluruh warga binaan memiliki  hak-hak  yang  telah  diatur  dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan. Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  di dalam  pelaksanaan  pemenuhan  hak-hak narapidana  berpedoman  pada  Pasal  14 Undang-Undang  Pemasyarakatan  dimana dalam  pasal  ini  menyebutkan  hak-hak narapidana diatanranya sebagai berikut :
(1) Narapidana berhak :
a. Melakukan  ibadah  sesuai  dengan agama atau kepercayaannya.
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan  pelayanan  kesehatan dan makanan yang layak.
e. Menyampaikan keluhan.
f. Mendapatkan  bahan  bacaan  dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
g. Mendapatkan  upah  atau  premi  atas pekerjaan yang dilakukan.
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
j. Mendapatkan kesempatan
berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
k. Mendapatkan
pembebasan bersyarat.
l. Mmendapatkan
cuti menjelang bebas.
m. Mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2) Ketentuan  mengenai  syarat-syarat  dan tata cara pelaksanaan hak-hak Narapidana sebagaimana dimaksud dalam  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut  dengan Peraturan Pemerintah.
Secara  tegas  dalam  Pasal  14  Ayat  1 telah dijelaskan terkait hak-hak yang diperoleh  oleh  para  narapidana  khususnya terkait  Pasal  14  Ayat  1  huruf  (c)  yang menyatakan bahwa  narapidana berhak mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran, namun  berdasarkan  hasil  penelitian  yang diperoleh oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja menurut  para  residivis  yang  dibina  disana Responden  1  mengikuti  kegiatan  namun tidak  sepenuhnya  memahami  sehingga hanya membantu teman, selanjutnya responden  2  serta  responden  3  merasakan tidak  ada  manfaat  yang  begitu  berarti  dari kegiatan tersebut.
Selanjutnya responden 4 dan responden  5  merasakan  ada  manfaat  yang diberikan  dari  kegiatan  tersebut  serta  waktu luang  mereka  selama  di  lapas  terisi.  Dan yang  terakhir  responden  6  tidak  merasakan manfaat  dari  kegiatan  yang  diberikan. Kegiatan  Pendidikan  dan  pengajaran  ini telah  diberikan  dan  dilaksanakan  oleh  pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
namun nyatanya belum sepenuhnya  maksimal  hal  ini  dapat  dilihat dari jumlah residivis yang semakin meningkat sejak tahun 2018.
Untuk  menilai  terealisasinya  sebuah aturan  tergantung  pada  berhasil  atau tidaknya suatu penegak hukum yang memuat  tiga  teori  dasar  implementasi hukum.  Menurut  Lawrence  M.  Friedman terdapat tiga teori implementasi hukum yang dikenal  dengan Legal  System  Theory yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan  budaya  hukum.  Ada  Substansi  hukum biasanya  menjadi  penentu  dapat  atau tidaknya sebuah hukum dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan  oleh  seseorang  yang  mencakup keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Dalam  hak-hak  narapidana,  telah  diatur dalam  Pasal  14  Ayat  1  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan  lebih  lanjut  terkait  hak
mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran disebutkan dalam Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c). Hal ini mencerminkan bahwa sudah terdapat substansi  hukum  yang  telah  diciptakan  oleh pemerintah.
Di  dalam  teori  sistem  hukum  yang kedua yaitu Struktur Hukum. Demi menjalankan substansi hukum, tentu diperlukan sebuah penegak-penegak hukum. Dalam  teori  ini  dijelaskan  bahwa  struktur hukumlah yang dapat mempengaruhi jalannya  regulasi  dengan  baik.  Dalam kaitannya
Implementasi  Pasal  14  Dalam  Upaya Pencegahan Residivis
Di Kabupaten
Buleleng  sudah  terdapat  instansi  atau badan-badan terkait yang membantu merealisasikan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
Namun  berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  di  Kabupaten  Buleleng,  terlihat jelas  bahwa  struktur  hukumlah  yang  kurang efektifnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  hal  ini dilihat  dari  jumlah  resdivis  kasus  pencurian yang terus mengalami peningkatan dan juga keadaan  LAPAS  yang overcavacity dimana jumlah  petugas  LAPAS  serta  daya  tampung di  LAPAS  tidak  sesuai  dengan  jumlah penghuni yang ada .
Unsur  terakhir  dalam  teori  sistem hukum  adalah  Budaya  Hukum.  Menurut Friedman,  budaya  hukum  itu  merupakan sikap  manusia  terhadap hukum yang berlaku.  Budaya  hukum  erat  kaitannya dengan  kesadaran  hukum.  Semakin  tinggi kesadaran  hukum  masyarakat,  maka  akan tercipta budaya hukum yang baik.
Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja,  dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran  hukum  yang  rendah.  Hal  ini terbukti  dari  kurangnya  rasa  patuh  akan ketentuan  hukum  yang  berlaku  terbukti dengan  meninggkatnya  jumlah  narapidana sehingga  LAPAS  mengalami overcapacity serta  jumlah  residivis  kasus  pencurian  yang mengalami peningkatan.
Jika  dikaitkan  dengan  Teori  Sistem Hukum  M.  Freidman  dilihat  dari  substansi hukumnya terkait dengan hak-hak narapidana telah diatur jelas dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan, selain  itu  juga  diatur  dasar-dasar  dalam
sistem pemasyarakatan sebagai dasar untuk membina para narapidana agar tidak menggulangi  perbuatanya  lagi.  Selanjutnya struktur  hukum  yang  tercermin  dari  adanya instansi  atau  badan  terkait  untuk  membantu merealisasikan  Pasal  14  Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,  adapun  instansi  terkait yaitu  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja  sebab  disinilah  para  narapidana dibina  dan  menjalani  masa  hukumanya. Berdasarkan budaya hukumnya dapat dikatakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran  hukum  yang  rendah.  Hal  ini terbukti  dari  kurangnya  rasa  patuh  akan ketentuan  hukum  yang  berlaku  terbukti dengan  meninggkatnya  jumlah  narapidana sehingga  LAPAS  mengalami overcapacity serta  jumlah  residivis  kasus  pencurian  yang mengalami peningkatan.

## IMPLEMENTASI  RESTORATIVE  JUSTICE
PADA PENANGANAN PERKARA PENGRUSAKAN DALAM PROSES PENUNTUTAN  DI  KEJAKSAAN  NEGERI BULELENG BERDASARKAN STUDI KASUS NO. PDM-532/BLL/08/2020 Upaya Pencegahan Terhadap
Residivis  Kasus  Pencurian  Oleh  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yaitu :
1. Upaya Pre-Emtif yaitu mencegah terjadinya  kejahatan  untuk  pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan  untuk  mengurangi  kejahatan dibagi menjadi dua yaitu :
a) Moralistik,  Dilakukan  dengan  cara membina  mental  spiritual  yang bisa  dilakukan  oleh  tokoh  agama, para pendidik, dan lain- lain.
b) Abolisionistik, Adalah dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali  sebab  musababnya  dari berbagai faktor
yang berhubungan.
Pola  penanggulangan  secara Pre-Emtif  ini  dapat  seperti  penanganan setiap  gangguan  kamtibnas  (keamanan dan  ketertiban  masyarakat),  maka  akan lebih  baik  dilakukan  pecegahannya terlebih dahulu sebelum terjadi
kejahatan. Upaya yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran
faktor-faktor penyebab, pendorong,  dan  faktor  peluang  dari kejahatan, sehingga terciptannya kondisi prilaku.  Kegiatan  ini  pada  dasarnya berupa  pembinaan  dan  pengembangan lingkungan  pola  hidup  sederhana  dan kegiatan  positif  terutama  bagi  resdivis tindak pidana pencurian dengan kegiatan positif dan kreatif selama dibina di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja.
2. Upaya Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB
Singaraja
Dalam  kasus  pidana  yang  telah
diputus pengadilan, para pelaku kejahatan  menjalani  masa  pidananya mereka ditempatkan di Lembaga
Pemasyarakatan  dan  selama  itu  pula diadakan  pembinaan-pembinaan.  Pada prinsipnya  Lembaga  Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan  sifat-sifat  jahat  melalui pendidikan. Di dalam proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dibagi menjadi 2
bidang yaitu :
1. Kepribadian  yang meiliputi  beberapa kegiatan dianataranya :
a. Persembahyangan bersama bagi umat  Hindu  setiap  pagi  bersama Petugas Lapas sebelum memulai kegiatan.
Disamping  itu kami juga  memiliki inovas  yakni  “BINTAL  PURTIL” yakni Pembinaan Mental Purnama  Tilem  dimana  setiap Purnama/Tilem  Warga  Binaan dilaksanakan  persembahyangan bersama  seluruh  umat  (Hindu  ke Pura,  Kristen  ke  Ruang  Ibadah,
Muslim  ke  Musholla)  bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. b. Konseling  BNNK  Buleleng  bagi WBP perkara narkotika Pemberian  Edukasi  bagi  WBP Perkara Narkotika  khususnya yang terkena PP99 yakni
hukuman  diatas  5  tahun  bekerja sama  dengan  Yayasan  Dua  Hati Bali.
c. Pelaksanaan
Pelatihan
Kepramukaan, pelatihan ini bertujuan untuk membentuk karakter WBP ke arah yang lebih baik  lagi.  Perlu  diketahui  Lapas Singaraja  sudah  memiliki  Majelis Pembimbing  Gugus  (Mabigus) yang  ketuai  oleh  Kalapas  serta Gugus  Depan  dengan  nomor 05.231-05.232 yang resmi dikukuhkan  Kadisdikpora  Kab. Buleleng beberapa waktu lalu.
2. Kemandirian  yang  meliputi  beberapa kegiatan dianataranya :
a. Open  Camp di  Balai  Penyuluhan Tukad Mungga (Jumlah 8 orang).
b. Pertanian  :  terong,  kangkung, kacang panjang, sawi.
c. Perikanan  : lele, nila Peternakan : ayam dan bebek.
d. Kerajinan  Tangan  ( Handy  Craft ) Daur ulang korang menjadi keben,  bokor,  sokasi,  Miniatur Bonsai  dari  daur  ulang  kertas telor.
e. Pangkas Rambut.
f. Pengelasan.
g. Meuble.
h. Produksi  Dupa  dengan  nama “LASINGA SUBAKTI”.
i. Pencucian Motor.
Fungsi dan tugas pembinaan lembaga pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana  setelah  menjalani  hukuman dapat menjadi  warga masyarakat  yang  baik. Masyarakat  diharapkan  dapat  menjadikan mereka  sebagai  warga  masyarakat  yang mendukung ketertiban dan keamanan. Usaha  pembinaan  terpidana  dimulai  sejak hari  pertama  ia  masuk  ke  dalam  lembaga pemasyarakatan  sampai  dengan  saat  ia dilepas. Usaha pembinaan dilakukan dengan mengingat  pribadi  tiap  terpidana  sesuai dengan  cepat  atau  lambatnya  kemajuan sikap  atau  tingkah  laku  terpidana.  Secara berkala  perkembangannya  diteliti  oleh  suatu bidang  pembinaan  dan  pemasyarakatan yang menentukan rencana pembinaan untuk selanjutnya  dan  penempatannya  dalam lembaga yang sesuai.
Lembaga  pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja  melakukan  pembinaan  yang  pada dasarnya  tidak  terlepas  dari  pedoman
pembinaan narapidana yang telah ditetapkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi  Manusia.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Bapak  Made  Ginara (Pengolah  Data  SDP)  menjelaskan  bahwa upaya penanggulangan khusus untuk residivis dilakukan pembinaan sesuai dengan faktor penyebab yang terjadi dilapangan,  tetapiadapun  jenis  pembinaan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja,  yaitu Pembinaan Kemandirian Pembinaan
kemandirian  merupakan  pembinaan  yang paling  diutamakan  oleh  Pihak  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terhadap narapidana. Dasar
pertimbangannya bahwa apabila jiwa kemandirian narapidana telah dibina dengan baik,  maka  pembinaanpembinaan  lanjutan akan  lebih  muda  dilakukan  dan  akan  lebih diterima  oleh  narapidana.  Kegiatankegiatan pembinaan kemandirian meliputi :
a) Pendidikan  Agama  usaha  ini  diperlukan untuk meneguhkan iman para narapidana terutama agar mereka menyadari  akibat-akibat perbuatan  yang mereka  lakukan.  Untuk  melaksanakan kegiatan  keagamaan  ini  pihak  Lembaga Pemasyarakatan mengadakan kejasama dengan Departemen Agama serta Tokoh-tokoh  agama  lainnya  agar  para narapidana  bisa  lebih  mendekatkan  diri dengan tuhan. Adapun kegiatanya seperti  narapidana  yang  beragama hindu akan mengikuti kegiatan persembahyangan  serta  mendapatkan dharma wacana.
b) Pendidikan  Umum  upaya  ini  meliputi pembinaan  kesadaran  berbangsa  dan bernegara termasuk menyadarkan mereka  agar  dapat  menjadi  warga negara  yang  baik  dan  berbakti  bagi Bangsa dan Negara. Lembaga Pemasyarakatan memberikan pendidikan mengingat banyaknya
narapidana  yang  berpendidikan  rendah. Oleh karena itu pihak Lembaga
Pemasyarakatan memberikan bekal berupa  pendidikan  yang  diharapkan dapat berguna untuk narapidana.
c) Pembinaan Jasmani Pembinaan jasmani di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB
Singaraja direalisasikan
dengan diadakannya kegiatan olah raga, kesenian,  dan  kegiatan  kerja  bakti  di
dalam  lingkungan  lembaga.  Hal  ini dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan  narapidana. Khusus kegiatan olah raga dan kesenian
penyelenggaraan dilaksanakan oleh
narapidana terutama pada saat menjelang hari-hari nasional.
Pembinaan  Keterampilan  Pembinaan keterampilan  dilaksanakan  sesuai  dengan bakat  masing-masing  narapidana,  disamping memperhatikan  keterbatasan  dana  yang tersedia.  Jenis  keterampilan  yang  diberikan kepada  narapidana  antara  lain  kerajinan tangan,  berupa  membuat  bokor,  keben, sokasi  yang  terbuat  dari  daur  ulang  koran bekas,  selain  itu  juga  miniature  bonsai  yang terbuat  dari  daur  ulang  kertas  serta  telur, serta  dupa  dimana  hasil  karya  narapidana lalu dijual bekerjasama dengan pihak swasta.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Ketentuan  Pasal  14  Ayat  1  Huruf  (c) telah  dilaksanakan  namun  belum terimplementasi  dengan  baik,  ketidak efektifan aturan tersebut terletak pada struktur hukum dimana jumlah petugas  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja  tidak  sebanding dengan  jumlah  pengghuni  LAPAS yang  melebihi  dari  kapasitas  yang telah  ditentukan  serta  budaya  hukum yaitu  kurangnya  rasa  patuh  akan ketentuan hukum yang berlaku terbukti dengan meninggkatnya jumlah  narapidana  sehingga  LAPAS mengalami overcapacity serta  jumlah residivis kasus pencurian yang mengalami peningkatan.
2.  Adapun  upaya  pencegahan  residivis kasus pencurian di Kabupaten
Buleleng  yaitu  :  upaya  pre-emtif  yaitu mencegah  terjadinya  kejahatan  untuk pertama  kalinya.  Upaya  pencegahan yang  dilakukan  untuk  mengurangi kejahatan upaya yang dilakukan berupa kegiatankegiatan edukatif dengan
sasaran faktor-faktor penyebab,  pendorong,  dan  faktor peluang  dari  kejahatan,  sehingga terciptannya  kondisi  prilaku.  Kegiatan ini  pada  dasarnya  berupa  pembinaan dan  pengembangan  lingkungan  pola
hidup  sederhana  dan  kegiatan  positif terutama  bagi  resdivis  tindak  pidana pencurian dengan kegiatan positif dan kreatif  selama  dibina  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja. Serta  usaha  pembinaan  terpidana dimulai  sejak  hari  pertama  ia  masuk ke  dalam  lembaga  pemasyarakatan sampai dengan saat ia dilepas. Usaha pembinaan dilakukan dengan mengingat pribadi tiap terpidana sesuai  dengan  cepat  atau  lambatnya kemajuan  sikap  atau  tingkah  laku terpidana. Secara berkala perkembangannya  diteliti  oleh  suatu bidang pembinaan dan pemasyarakatan  yang  menentukan rencana  pembinaan  untuk  selanjutnya dan  penempatannya  dalam  lembaga yang sesuai.

## SARAN
Adapun  saran  yang  dapat  peneliti sampaikan  berkaitan  dengan  implementasi pasal  14  ayat  1  huruf  (c)  undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang
pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan residivis  kasus  pencurian  di  Kabupaten Buleleng  sebagi berikut :
1. Untuk  masyarakat  hendaknya  lebih mentaati ketentuan hukum yang berlaku agar tujuan dari hukum itu bisa tercapai seta apabila masyarakat tersebut sudah patuh  akan  ketentuan  hukum  yang berlaku  maka  angka  kejahatan  tidak akan  mengalami  peningkatan,  serta diharapkan masyarakat mampu menerima keberadaan mantan narapidana  karena  mereka  berhak melanjutkan  hidupnya  serta  berbaur dengan masyarakat lainnya.
2. Untuk Pemerintah dalam hal ini Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja hendaknya mengusulkan kepada  pemerintah  pusat  agar  jumlah petugas  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja  ditambah  agar mampu menjalankan kegiatan pembinaan  dengan  baik  di  tenggah kondisi LAPAS yang mengalami overcapacity.
3. Untuk  pemerintah  khususnya  penegak hukum dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja serta POLRES Buleleng
harus
melakukan  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  agar  mampu menekan angka  jumlah  kejahatan  serta  jumlah residivis.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Zainuddin.  (2017). Sosiologi  Hukum .
Jakarta: Sinar Grafika. Amurwogo Adrian. (2021). “Analisis Kriminologi Prof Rai Setiabudhi Sebut Setahun Pandemi Kejahatan
Meningkat  di  Bali  di  aksesn  melalui http://bali.tribunnews.com/2021/04/07/ analisis-kriminologi-profrai-setiabudhi- sebut-setahun-pandemi-kejahatan- meningkat-di-bali diakses pada
tanggal 31 Agustus 2021. Ediati, Annastasia. (2016) .“Hubungan Antara
Dukungan  Sosial  Dengan  Resiliensi Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Wanita Semarang.” Jurnal Empati 5(3) (hlm.537-542). Firdaus. (2019) .  “Peranan  Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga  Permasyarakatan”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum . 13(1) (hlm.339-358).
Hartono,  Sugi    dan  Rai  Yuliartini,  (2020). “Penggunaan  Bukti  Elektronik  Dalam Peradilan  Pidana”. Jurnal  Komunikasi Hukum . 6(1) (hlm. 278).
Hidayani,  S.  (2016).  Pengertian  Umum Tentang  Tindak  Pidana  Pencurian. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,
(hlm.1 –86).
Ishaq,  (2017). Metode  Penelitian  Hukum . Bandung: Alfabeta. Jaya,  P.  (2012). “Efektifitas  Penjara  Dalam Menyelesaikan
Masalah Sosial” .
Jurnal  Bimbingan  Konseling  Dan Dakwah Islam. 9(1) (hlm.105-124) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prambudi,  Agung.  (2016) “Pengaruh  Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban  Pidana  Dengan
Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I Semarang).” Diponegoro  Law  Journal 5(3) (hlm. 1-13).
Suyanto,H. (2018). Pengantar Hukum
Pidana .  Yogjakarta:  Grup  Penerbitan CV Budi Utama. Thomas,  M.  (2013). Lex  et  Societatis ,  Vol. I/No.2. (hlm. 39 –49).
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995 Tentang  Pemasyarakatan  (Lembar Negara  Tahun  1995  Nomor  77, Tambahan  Lembar  Negara  Nomor 3614). Windari,  Ratna  Artha.  (2017). Pengantar Hukum  Indonesia .  Depok:  PT  Raja Grafindo Persada. Yoga,  I  Gusti  Ngurah  Sedana.  (2021). “Efektivitas  Pelaksanaan  Pasal  14
UndangUndang Pemasyarakatan
Terhadap  Overcapacity  Hunian    Di Lembaga  Permasyarakatan  Kelas  IIB Singaraja”: Jurnal  Kertha  Semaya .  9 (1)  (hlm. 1210-1223) Zaenudin, A. (2017). M etodologi Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.