http://utu.ac.id/index.php/jurnal.html

## KAJIAN DOMAIN KELEMBAGAAN PADA PENGELOLAAN PERIKANAN PELAGIS KECIL DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM DI PERAIRAN ACEH BARAT (STUDI KASUS PPI KUALA BUBON)
THE STUDY OF INSTITUTIONAL DOMAIN IN ECOSYSTEM APPROACH TO SMALL PELAGIC FISHERIES MANAGEMENT IN WEST ACEH WATER (CASE STUDY OF KUALA BUBON LANDING FISHERIES PORT)
1 Mohamad Gazali
1 Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar Jalan  Alue Peunyareng, Meulaboh, Aceh Barat 23615, Aceh ,Telepon (0655) 7003087
Korespondensi: mohamadgazali@utu.ac.id

## ABSTRAK
Ikan  pelagis  kecil  merupakan  salah  satu  komoditas  perikanan  Aceh  Barat.  Namun,  tantangan  dalam pengelolaan perikanan pelagis kecil masih tumpang tindih antar lembaga pengelolaan perikanan. Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengkaji  domain  kelembagaan  pada  pengelolaan  perikanan  pelagis  kecil  dengan  pendekatan ekosistem  di  perairan  Aceh  Barat  (Studi  Kasus  di  PPI  Kuala  Bubon).  Metode  penelitian  dengan  menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu metode survey yang dilakukan dengan pendekatan purposive sampling yakni dengan melakukan depth interview terhadap responden yang dianggap informatif dan pengetahuan luas  tentang  kelembagaan.  Analisis  data  menggunakan  analisis  EAFM  yang  dilakukan  dengan  teknik  Flag Modelling. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penilaian pada indikator kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang  bertanggung  jawab,  mekanisme  kelembagaan,  tingkat  sinergitas  kebijakan,  kelengkapan  aturan  main.  dan kapasitas pemangku kepentingan masih tergolong dalam kondisi sedang.  Namun, indikator yang tergolong kondisi buruk yaitu indikator Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP). Hal ini menunjukkan bahwa perairan Aceh Barat belum memiliki RPP. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu merumuskan RPP ikan pelagis kecil di Perairan Aceh Barat.
Kata kunci :  EAFM,  Perikanan Pelagis Kecil, domain Kelembagaan.

## ABSTRACT
Small pelagic are one of the commodities of  West Aceh Fisheries. However, the challenges of small pelagic  fisheries  management  still  yet  overlapped  between  fisheries  management  institutiona.  The  aim  of this  research  is  to  study  the  institutional  domain  in  ecosystem  approach  to  small  pelagic  fisheries management.  In  West  Aceh  Water  (Case  study  of  Landing  Fisheries  Portof  Kuala  Bubon ). The  research method  used  qualitative  approach.  The  sampling  method  is  survey  metohod  that  undertaken  with purpossive  sampling  approach.  Namely  dept  interview  to  respondent  that  regarded  informative  and  wide knowledge regarding institutional. The data analysis used EAFM analysis that undertaken flag modelling technique.  According  to  the  result  showed  the  assessment  of  compliance  to  responsibility  fisheries principals, institutional mechanism, the level of policy sinergity, regulations completionand the capacity of stakeholder indicators were categorized intermediate. Although, fisheries management plan indicator was categorized  is  bad.  It  is  indicated  that  the  West  Aceh  water  has  not  yet  have  fisheries  management plan. Therefore,  it  is  necessary  to  supporting  from  government  for  aiding  to  formulate  the  small  pelagic  of fisheries management plan in West Aceh Waters.
Keywords : EAFM, Small Pelagic, Institutional domain
http://utu.ac.id/index.php/jurnal.html

## PENDAHULUAN
Dalam  UUD  1945  Pasal  33  ayat  3 mengamanatkan  bahwa  bumi  dan  air  dan kekayaan  yang  terkandung  didalamnya dikuasai  oleh  Negara  dan  dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Sumberdaya  daya  ikan  pelagis  di Perairan  Aceh  Barat  yang  strategis berhadapan  langsung  dengan  samudera hindia  merupakan  suatu  kekayaan  alam yang  terkandun  di  dalam  air,  dan  oleh sebab  itu  sudah  seharusnya  dikuasai  oleh Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat.  Sumberdaya ikan  tersebut  harus  didayagunakan  untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan  khususnya  pasokan  protein  ikan yang sangat bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Pengelolaan  perikanan  merupakan semua  upaya,  termasuk  proses  yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan,  dan  implementasi  serta  penegakan hukum dari peraturan-peraturan perundang-undangan  dibidang  perikanan, yang  dilakukan  oleh  pemerintah  atau otoritas lan yang diarahkan untuk
mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya  hayati  perairan  dan  tujuan yang disepakati (KKP-RI., 2012).
Pengelolaan perikanan berkelanjutan dapat dicapai  melalui  pengelolaan  perikanan dengan  pendekatan  ekosistem  ( Ecosystem Approach to Fisheries management ). Ecosystem  Approach  to  Fisheries management (EAFM)  merupakan  sebuah konsep  yang  menyeimbangkan  antara tujuan  sosial  ekonomi  dalam  pengelolaan
perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan  sumberdaya  ikan)  dengan tetap  mempertimbangkan  pengetahuan, informasi  dan  ketidakpastian  tentang komponen  biotik,  abiotik,  dan  interaksi manusia dalam ekosistem perairan melalui sebuah  pengelolaan  perikanan  terpadu, komprehensif dan berkelanjutan (KKP-RI, 2012).
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan terbesar yang dikaruniai dengan ekosistem perairan  tropis  memiliki  karakteristik dinamika  sumberdaya  perairan,  termasuk didalamnya, sumberdaya ikan yang tinggi. Tingginya  dinamika  sumberdaya  ikan  ini tidak  terlepas  dari  kompleksitas  ekosistem tropis  ( tropical  ecosystem  complexities ), yang  telah  menjadi  salah  satu  ciri  dari ekosistem  tropis.  Kompleksitas  dalam pengelolaan  perikanan  ini  yang  mendasari pentingnya penerapan pendekatan ekosistem  dalam  pengelolaan  perikanan (EAFM). Lebih lanjut, pengelolaan perikanan tujuan ultimatnya adalah memberikan  manfaat  sosial  ekonomi  yang optimal  bagi  masyarakat,  tidak  dapat dilepaskan  dari  dinamika  ekosistem  yang menjadi  media  hidup  bagi  sumberdaya ikan itu sendiri.
Ecosystem approach Fisheries Management (EAFM)  adalah  pendekatan pencapaian  tujuan  pengelolaan  perikanan melalui  pemahaman  tentang  interaksi antara  komponen  biotik,  abiotik  dan manusia  dalam  sebuah  unit  ekosistem perairan.  Lebih  lanjut,  EAFM  melengkapi dan mengintegrasikan berbagai pendekatan yang  ada  untuk  perikanan,  kelautan  dan pengelolaan sumber daya pesisir (Adrianto et al. , 2012)
Volume I, Nomor 1, 2019
http://utu.ac.id/index.php/jurnal.html
Upaya pengelolaan
perikanan sebagai  sebuah  unit  ekosistem,  tentunya kondisi  habitat  dan  ekosistem  sangat dibutuhkan.  Mengingat  dengan  terjaganya habitat dan ekosistem akan sangat mempengaruhi terhadap keberlanjutan sumber  daya  ikan.  Berangkat  dari  hal tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadap  domain  kelembagaan.  Lebih lanjut hasil penilaian domain kelembagaan dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  acuan dalam  penentuan  kebijakan  pengelolaan perikanan berkelanjutan.
Secara  alamiah,  pengelolaan  sistem perikanan  tidak  dapat  dilepaskan  dari  tiga dimensi  yang  tidak  terpisahkan  satu  sama lain yaitu (1) dimensi sumberdaya perikanan  dan  ekosistemnya;  (2)  dimensi pemanfaatan  sumberdaya  perikanan  untuk kepentingan  sosial  ekonomi  masyarakat; dan  (3)  dimensi  kebijakan  perikanan  itu sendiri  (Charles,  2001).  Terkait  dengan tiga dimensi tersebut, pengelolaan perikanan saat ini masih belum mempertimbangkan keseimbangan ketiganya, di mana kepentingan pemanfaatan  untuk  kesejahteraan  sosial ekonomi masyarakat dirasakan lebih besar dibanding  dengan  misalnya  kesehatan ekosistemnya. Dengan kata lain, pendekatan  yang  dilakukan  masih  parsial belum  terintegrasi  dalam  sebuah  batasan ekosistem  yang  menjadi  wadah  dari sumberdaya ikan sebagai target
pengelolaan.  Dalam  konteks  ini  lah, pendekatan terintegrasi melalui pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan Ecosystem Approach to Fisheries Management
(EAFM) menjadi sangat penting.
Implementasi  EAFM  memerlukan perangkat  indikator  yang  dapat  digunakan sebagai  alat  monitoring  dan  evaluasi mengenai sejauh mana pengelolaan perikanan  sudah  menerapkan  prinsip- prinsip  pengelolaan  berbasis  ekosistem. Selanjutnya,  dalam  konteks  manajemen perikanan  sebuah  indikator  dikatakan sebagai sebuah indikator yang baik apabila
memenuhi beberapa unsur seperti (1) menggambarkan daya dukung ekosistem; (2) relevan terhadap tujuan dari ko-manajemen;  (3)  mampu  dimengerti oleh  seluruh  stakeholders;  (4)  dapat digunakan dalam kerangka monitoring dan evaluasi;  (5) long-term  view ;  dan  (5) menggambarkan  keterkaitan  dalam  sistem ko-manajemen  perikanan.  Masing-masing indikator untuk aspek pendekatan ekosistem  dalam  pengelolaan  perikanan meliputi  aspek-aspek  habitat,  sumberdaya ikan,  aspek  teknis  penangkapan  ikan, aspek  ekonomi,  aspek  sosial  dan  aspek kelembagaan.
Kabupaten  Aceh  Barat  merupakan salah satu wilayah operasional pengelolaan perikanan  yang  masuk  kedalam  teritorial Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  (WPP) 572  dalam  operasinya  penangkapan  kapal ikan  yang  melanggar  tindak  Pidana  di Perairan  Aceh  yang  terjadi  di  Perairan Aceh tahun 2011 dan 2013, sesuai dengan data  yang  diperoleh  dari  Dinas  Kelautan dan  Perikanan  Aceh.    Di  kabupaten  Aceh Barat tahun 2014 telah menangkap 6 kapal berkapasitas  60-80  GT  di  perairan  Aceh Barat, diduga pelanggaran tanpa dilengkapi  dokumen  kapal  berbendara Malaysia  dan  Menggunakan  alat  tangkap
Trawl, dengan demikian ini
Volume I, Nomor 1, 2019
http://utu.ac.id/index.php/jurnal.html
mengindikasikan  di  wilayah  ini  ada keterlibatan stakeholder pengelolaan perikanan  dengan  pendekatan  ekosistem diwilayah ini. Selain itu produksi perikanan  tangkap  ikan  cakalang  di Kabupaten  Aceh  Barat  pada  tahun  2014 mencapai  8.810 ton.  (DKP  Propinsi  Aceh. 2015).
Peran  serta  kewenangan  pemerintah kabupaten  Aceh  Barat  dalam  upaya pendekatan pengelolaan sumberdaya perikanan  ini  mencakup  pengelolaan kekayaan alam, baik yang berupa sumberdaya  di  daratan  maupun  di  lautan.
Adapun urusan pengelolaan dalam kelautan  yang  didesentralisasikan  meliputi eksplorasi,  konservasi  dan  pengelolaan kekayaan  laut,  tata  ruang  dan  administrasi serta penegakan hukum.
Permasalahan  yang  timbul  dalam pengelolaan sumber daya perikanan kelembagaan kurang harmoni antar kelembagaan yang ada. Kurangnya
manajemen  dalam  pengelolaan  sumber daya  perikanan  khususnya  di  domain kelembagaan tentang studi Prinsip EAFM, maka  perlu  di  lakukan  suatu  studi penelitian  mengenai  pengelolaan  sumber daya perikanan pelagis domain kelembagaan dengan pendekatan Ekosistem di Kabupaten Aceh Barat WPP-
NRI  572.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah untuk mengkaji domain kelembagaan pada pengelolaan perikanan pelagis kecil dengan  pendekatan  ekosistem  di  perairan Aceh Barat.

## METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Maret  2019 di TPI Kuala Bubon Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat (Gambar 1).
Pengamatan  dalam  penelitian  ini mengindentifikasi  pengelolaan  kelembagaan dan  menyusun  strategi  pengelolaan  sumber daya perikanan dengan pendekatan ekosistem
Gambar  : Lokasi Penelitian
Sumber : (BPS Aceh Barat, 2015)
http://utu.ac.id/index.php/jurnal.html
(EAFM)  Domain  Kelembagaan  pada sumber  daya  perikanan  Pelagis  kecil  di Kabupaten Aceh Barat WPP-NRI 572.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengambilan  data  yang digunakan adalah purposive sampling, dimana pengambilan sampel dilakukan secara acak  tanpa  memperhatikan  strata  yang  ada dalam  populasi.  Sampel  diambil  secara purposive dengan tujuan mendapatkan gambaran  kondisi  pengelolaan  sumberdaya perikanan karangberbasis EAFM di kelembagaan Kabupaten Aceh Jaya. Pemilihan responden berdasarkan
pertimbangan  banyaknya  informasi  yang diketahui  atau  dikuasai  responden.Data  yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder.
Data  primer  untuk  wawancara  dan kuisioner  diproleh  dari  sampel  responden yang  dipilih  secara  khusus  dari  pelaku (individu  atau  organisasi)  yang  mengerti terhadap  permasalahan  penelitian.  Pengisian kuisioner  dan wawancara  ditujukan langsung kepada  pihak  POKMASWAS,  Panglima Laot,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan,  LSM dan  Nelayan.  Sementara  itu,  data  sekunder dikumpulkan  mengenai  informasi  tentang pengelolaan  sumberdaya  perikanan  karang berupa  laporan  data  statistik  perikanan, laporan  rencana  pengelolaan  wilayah  pesisir dan literatur yang terkait

## Analisis Data
Analisis  EAFM  merupakan  salah  satu pendekatan  multi  atribut  dengan  pendekatan kepada  gejala  atau  performa  indikasi  kondisi ekosistem  perairan  secara  umum  (KKP, 2012).  Menurut  FAO  (2005),  terdapat
beberapa  prinsip  yang  harus  diperhatikan dalam  implementasi  pengelolaan  perikanan dengan pendekatan ekosistem (EAFM) yaitu; (1) Perikanan harus dikelola pada batas yang memberikan  dampak  yang  dapat  ditoleransi oleh  ekosistem;  (2)  Interaksi  ekologis  antar sumberdaya  ikan  dan  ekosistemnya  harus dijaga;  (3)  Perangkat  pengelolaan  sebaiknya compatible untuk semua distribusi sumberdaya  ikan;  (4)  Tindakan  pencegahan dalam  pengambilan  keputusan  diperlukan karena pengetahuan terhadap ekosistem tidak lengkap/terbatas;  (5)  Tata  kelola  perikanan mencakup  kepentingan  sistem  ekologi  dan sistem manusia.
Analisis  EAFM  ini  dilakukan  melalui pendekatan indikator. Indikator secara sederhana  didefinisikan  sebagai  sebagai sebuah  alat  atau  jalan  untuk  mengukur, mengindikasikan,  atau  merujuk  sesuatu  hal dengan  lebih  atau  kurang  dari  ukuran  yang diinginkan  (Gavaris,  2009).  Pada  penelitian ini  dilakukan  penilaian  terhadap  26  indikator yang  terbagi  kedalam  enam  domain.  Setiap indikator  memiliki  kriteria  dan  bobot penilaian yang berbeda (KKP,  2012).
Dari  proses  pemberian  skor  tersebut, pada  tahap  awal  kita  bisa  mengetahui kelompok-kelompok parameter mana yang tergolong terendah (berada dalam reference  point rendah)  dan  mana  yang dalam reference  point tinggi.  Parameter terendah  dengan  warna  merah,  sedang warna  kuning  dan  parameter  tinggi  warna hijau.
 Tentukan  bobot  berdasarkan  rangking (brij)  untuk  setiap  indikator  ke-i, domain ke-j
Menetapkan  bobot  dari  setiap atribut,  setiap  atribut  memiliki  nilai kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan  parameter  kepentingan  ini dilihat  setelah  menetapkan  semua atribut  dalam  domain.  Kenudian ditetapkan  bobot  setiap  atribut  sesuai dengan  derajat  pengaruuh  atribut tersebut  dalam  domain.  Pembobotan ditetapkan  dalam  skala  0-100.  Atribut yang  nemiliki  bobot  besar  dianggap memeiliki  nilai  kepentingan  tinggi dalam  domain  tersebut.  Bobt  yang memiliki  bobot  rendah  memeiliki kepentingan yang rendah dalam domain tersebut. Pembobotan maksimal  tiao  domain  100  yang dibagi habis dalam setiap atribut.
 Identifikasi tingkat konektivitas
(densitas)  antar  domain  dan  indikator dengan menentukan skor domain (sdi) dari hasil coginitive mapping keterkaitan  indikator.  Kerkaitan  ini merupakan  salah  satu  penciri  utama dari EAFM.
Penentuan  densitas  (konektivitas) dalam  setiap  atribut.  Densitas  setiap atribut berbeda ditetapkan dalam skala nilai  yang  berbeda.  Densitas  setiap atribut yaitu tingkat keterkaitan sebuah  atribut  dengan  atribut  lainnya. Keterkaitan  dilihat  dari  semua  atribut EAFM,  kemudian  dilihat  tingkat ketertarikannya  (langsung  atau  tidak). Densitas  maksimal  mungkin  terjadi apabila  atribut  memiliki  hubungan dengan  atribut  lain  selain  dirinya. Sehingga  densitas  maksimum  akan
berjumlah (n-1), dimana n adalah total dari atribut EAFM yang dikaji.
Selain  skor  atribut  bagian  yang penting perlu diperhatikan pengaruhnya  adalah  nilai  densitas. Nilai  densitas  didefinisikan  sebagai jumlah  ketertarikan  dari  setiap  atribut terhadap  atribut  lainnya.  Sehingga  itu menunjukkan  besaran  pengaruh  dari suatu  atribut  terhadap  atribut  lainnya. Secara  umum  keseluruhan  atribut memberikan peluang memiliki hubungan  dengan  atribut  lainnya kecuali  dirinya  sendiri.  Dalam  kontek ini pemberian nilai densitas juga akan menunjukkan  pengaruhnya  terhadap perhitungan secara keseluruhan.
Logika  sederhananya  adalah  setiap atribut  yang  memiliki  keterkaitan tinggi (banyak) terhadap atribut lainnya, akan tergolong sebagai atribut yang  memiliki  peran  besar  dalam ekosistem  suatu  kawasan.  Agar  kita dapat melakukan evaluasi nilai densitas, maka densitas akan
dikelompokkan dalam beberapa batasan nilai sebagai berikut:
Tabel 4. Visualisasi Model Bendera
.
 Kembangkan penilaian komposit pada masing-masing  domain  ke-j  (Dj) dengan  formula  sederhana  sebagai berikut :
C at - i = S ai x W i x D i Dimana: C at - i = Nilai  total  EAFM  dari  satu atribut dalam domain
S ai
= Skor atribut ke-i
W i
= Bobot atribut ke-i
D i
= Densitas atribut ke=i
Evaluasi atribut EAFM di suatu lokasi ditetapkan  berdasarkan  hasil  evaluasi dari  indikator  yang  ditetapkan  di semua lokasi sampling. Evaluasi yang dilakukan dengan menetapkan batasan dan  kriteria  EAFM  dari  berdasarkan
reference point yang ada.
 Kembangkan indeks komposit agregat  untuk  seluruh  domain  ke-j (Dj)  pada  unit  perikanan  yang dievaluasi  (misalnya  WPP)  dengan model fungsi sebagai berikut
: C- WPPi = f (D j , ns ij , br ij , sd i ). Basis formula  untuk  analisis  komposit agregat adalah :
C- WPPi = AVE d j : ns ij x br ij x sd i Dimana  :  AVE  =  rata-rata  aritmetik dari  domain  ke-j  (Dj)  dari  total perkalian  antara  nsij  (nilai  skor indikator  ke-i  dari  domain  ke-j)  dan brij  (bobot  ranking  indikator  ke-i domain  ke-j)  dan  sdi  (skor  densitas dari  indikator  ke-i).  atau  secara sederhana  juga  dituliskan  sebagai berikut:
∑ C at-i = S ai x W i x D i
Dimana:
∑ C at-i =  Total  nilai  dari  dari domain ke-i
S ai = Skor atribut ke-i W i = Bobot atribut ke-i D i = Densitas atribut ke-i  Dari  total  tiap  indikator  yang  dinilai, kemudian dianalisis dengan Kriteria Komposit Deskripsi Warna Batas Bawah Batas Atas 1 20 Buruk 21 40 Kurang 41 60 Sedang 61 80 Baik 81 100 Baik Sekali
Sumber: (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia , 2012)
Volume I, Nomor 1, 2019
http://utu.ac.id/index.php/jurnal.html
menggunakan analisis komposit sederhana  berbasis  rataan  aritmatik yang kemudian ditampilkan dalambentuk  model  bendera  ( flag model ) dengan kriteria. Indeks komposit ini merupakan nilai konversi nilai  total  setiap  domain  EAFM. Proses  konversi  ini  diperlukan  agar diperoleh batasan yang baku dari nilai EAFM.  Nilai  total  dari  perkalian komponen  EAFM  selanjutnya  di konversi dalam skala 1-100. Konversi ini  di  perlukan  untuk  memudahkan pengkiasan  atau  pengkategorian  suatu domain  EAFM.  Nilai  konversi  skala setiap domain adalah:
C at-i =    Nilai  total  EAFM  dari satu atribut dalam domain C at-imax = Nilai maksimum dari satu atribut  dalam  domain yang diperoleh saat semua  atribut  memiliki skor 3.
Cat-imax  akan  bernilai  maksimum apabila semuaskor atribut dalam suatu domain  bernilai  3.  Artinya  semua atribut berada dalam reference point tertinggi  atau  disebut  juga  dalam kategori baik.
Metode-metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  dapat  diuraikan sebagai berikut:
1. Pengamatan Partisipatif
Metode  ini  dilakukan  dengan  cara mengamati  secara  langsung  tentang kondisi di lapangan, baik yang berupa keadaan  fisik  maupun  perilaku  yang terjadi selama berlangsungnya penelitian.  Dalam  pengertian  sempit observasi  berarti  pengamatan  dan pencatatan  secara  sistematis  terhadap fenomena yang diselidiki.
2. Wawancara Mendalam
Wawancara  merupakan  salah  satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan  informasi  dengan  cara bertanya langsung kepada responden.
3. Analisis Dokumen

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Domain Kelembagaan Penilaian indikator pada domain kelembagaan  dilakukan  terhadap  enam indikator  (Tabel  1).  Hasil  analisis  komposit menunjukkan bahwa nilai komposit.  Domain kelembagaan  yaitu  sebesar  48,84.  Pada domain  kelembagaan  hanya  terdapat  satu indikator yang tergolong dalam kondisi buruk yaitu  wilayah  Perairan  Aceh  Barat  masih belum memiliki Rencana Pengelolaan Perikanan  (RPP)  terkait  dengan  pengelolaan perikanan  pelagis  kecil.  RPP  merupakan pedoman dan
acuan dengan mempertimbangkan  aspek  ekologi,  ekonomi, sosial  dalam  merencanakan,  memanfaatkan dan  mengawasi  kegiatan  perikanan.  RPP dapat  dibangun  berbasis  kawasan  perairan (Perairan  pesisir,  perairan  umum)  atau berbasis  komoditas  perikanan.  Analisis komposit domain kelembagaan dapat disajikan pada Tabel 1.
Indikator  yang  tergolong  dalam  kondisi sedang  ada  lima  indikator  meliputi  indikator pertama  yaitu  kepatuhan  terhadap  prinsip- prinsip  perikanan  yang  bertanggung  jawab dalam  pengelolaan  perikanan  yang  telah ditetapkan  baik  secara  formal  maupun  non formal.  Frekuensi  pelanggaran    yang  terjadi berkisar  2-4  kali  per  tahun.  Pelanggaran meliputi penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan  dan  belum  memiliki  SIUP  dan SKKck. Kelembagaan senantiasa berbarengan dengan  kebijakan.  Kebijakan  yang  bagus tanpa didukung kelembagaan yang baik akan membawa proses pembangunan ke arah yang baik.  Pengalaman  menunjukkan  bahwa kegagalan  pembangunan  bersumber  dari kegagalan  pemerintah  dalam  menerapkan kebijakan  serta  mengabaikan  pembangunan kelembagaan  yang  seharusnya  menjadi  dasar dari  seluruh  proses  pembangunan  baik ekonomi,  sosial,  politik maupun  pengelolaan sumberdaya alam.
Indikator  kedua  yaitu  kelengkapan aturan  main    kelengkapan  aturan  main. Kelengkapan  aturan main  dalam pengelolaan perikanan  pelagis  kecil  tetap  dan  tidak bertambah.  Kelengkapan  aturan  main  dalam pengelolaan    merupakan  tingkat  ketersediaan regulasi  (peraturan),    peralatan,  petugas  dan insfrastruktur  pengelolaan  perikanan  lainnya. Ada  tidaknya  penegakan  aturan  main  serta efektivitas  dalam  pengelolaan  perikanan. Peraturan  yang lengkap menjadi dasar dalam pelaksanaan  pengelolaan  perikanan  yang bertanggungjawab.  Kelengkapan  peraturan secara otomatis dapat terimplementasi dengan baik.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  adanya penegakan  aturan  tersebut.  Ketersediaan aturan  saja  tidak  cukup  dan  menjamin terlaksananya  aturan  dengan  baik.  Tetapi diikuti dengan penegakan  hukum  yang nyata sehingga aturan yang dibuat bersifat fungsional. Kelembagaan 1* 2* 3* 4* 5* 6* Total Nilai Ket Hasil < 2 kali Pelangga ran tetap dan tidak Bertam bah Aturan Tidak sepenu hnya dijalan kan Belum ada RPP Ada Komunikasi namun belum efektif antar lembaga Ada namun belum berfungsi sesuai pekerjaan Skor 2,1 2,0 2,1 1,1 2,0 2,0 Bobot 25 22 18 15 11 9 Skor Densitas 29 28 12 28 18 29 Nilai 1523 1355 454 1 396 522 4250 48,84 Sedang

## Tabel 1. Analisis Komposit Domain Kelembagaan
Ket :  *1) Kepatuhan terhadap prinsip-perinsip perikanan yang bertanggung jawab, 2) kelengkapan aturan main, 3) mekanisme  kelembagaan,  4)  rencana  pengelolaan  perikanan,  5)  tingkat  sinergitas  kebijakan  dan  kelembagaan pengelolaan perikanan, 6) kapasitas pemangku kepentingan
Sumber : (Data primer diolah, 2019)
Volume I, Nomor 1, 2019
http://utu.ac.id/index.php/jurnal.html
Indikator  ketiga  yaitu  mekanisme pengambilan keputusan dimana belum sepenuhnya dijalankan. Mekanisme kelembagaan terkait dengan
prosedur/norma/aturan  main  yang  dibangun khususnya  dalam  pengelolaan  perikanan. Mekanisme kelembagaan juga diartikan sebagai metode /teknik organisasi sosial dalam pengelolaan  perikanan.  Terdapat  prosedur  dan tata  cara  yang  jelas  dalam  membangun  aturan main.  Prosedur  dan  tata  cara  tersebut  idealnya sudah  terbangun  menjadi  sebuah  sistem  dan tata  nilai  yang  terimplementasi  dalam  aspek pengelolaan  perikananda  dikawal  dengan sanksi  bagi  yang  melanggarnya.  Mekanisme kelembagaan merupakan hasil negosiasi antara berbagai  pihak/pemangku  kepentingan  dalam pengelolaan perikanan.
Indikator yang kelima adalah sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan.    Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  setiap  lembaga  pengelolaan  perikanan sudah  melakukan  komunikasi  namun  belum efektif dijalankan pada masing-masing lembaga. Tingkat sinergitas antar kebijakan dan lembaga  dalam  pengelolaan  perikanan  dapat diartikan sebagai adanya keterpaduan gerak dan langkah  antar  lembaga  dan  antar  kebijakan dalam  pengelolaan  perikanan  sehingga  tidak terjadi  konflik  kepentingan  dan  benturan kebijakan. Keberhasilan pengelolaan perikanan ditentukan  sejauhmana  terjadi  sinergitas  antara lembaga  pengelola  perikanan.  Setiap  lembaga selalu terkait dengan kebijakan terkait.
Indikator  keenam  yaitu  kapasitas pemangku  kepentingan.  Berdasarkan  hasil penelitian  bahwa  pemangku  kepentingan memiliki  kapasitas  akan  tetapi  belum berfungsi  sesuai  pekerjaan.    Pengelolaan perikanan  ditentukan  oleh  seberapa  jauh
kapasitas  pemangku  kepentingan  dalam mengelola  perikanan.  Ketersediaan  peraturan tidak menjamin dapat ditafsirkan dengan baik tanpa  didukung  oleh  kapasitas  pemangku kepentingan yang memadai. Kapasitas pemangku  kepentingan  menentukan  baik buruknya  kebijakan  yang  akan  dipilih  dalam pengelolaan  perikanan.  Kapasitas  pemangku kepentingan  juga  terlibat  dalam  menafsirkan perundangan  yang  berlaku  terkait  dengan pengelolaan  perikanan.  Oleh  karena  itu, semakin tinggi tingkat kompetensi pemangku kepentingan  maka  efektivitas  pengelolaan akan terjamin. Pemangku  kepentingan dalam pengelolaan perikanan berupa instansi pemerintah,  lembaga/organisasi  masyarakat dan perorangan. Kapasitas pemangku kepentingan menentukan
pengelolaan perikanan  mulai  dari  aspek  perencanaan,
pemanfaatan dan pengawasan.

## Keputusan Taktis (Tactical Decision)
Perencanaan  pengelolaan  perikanan dengan pendekatan ekosistem dapat dilakukan dengan  menerjemahkan  tujuan  pengelolaan ke  dalam  strategi  dan  menentukan  langkah- langkah  taktis  untuk  mencapai  strategi. Gavaris  (2009),  menyatakan  bahwa  terdapat dua  jenis  keputusan  bagi  manajemen  yaitu, strategic  decisions (membangun  referensi yang  cocok  untuk  tekanan)  dan tactical decisions (mengidentifikasi  tingkat  dari ukuran  manajemen  yang  menjaga  tekanan relatif yang dapat diterima terhadap referensi). Pendekatan keputusan taktis ( tactical decision )  merupakan  suatu  tindakan  untuk menentukan  langkah  taktis  akan  dilakukan untuk mencapai strategi pengelolaan
Tabel 2. Langkah taktis domain kelembagaan
Sumber : (Data Primer diolah kembali, 2019)
Atribut Nilai Aktual Referensi indikator Langkah Taktis skor   Kriteria Skor  Kriteria 1. Kepatuhan terhadap  prinsip- perinsip perikanan yang bertanggung jawab 2 Frekuensi pelanggaran antara 2- 4 kasus dalam satu tahun 3 Frek pelanggaran  < 2 kasus Pengawasan dan penegakan hukum bagi  nelayan  yang menggunakan alat tangkap  tidak  ramah lingkungan 2. Kelengkapan aturan main 2 Ada tapi jumlahnya tetap 3 Ada dan jumlahnya bertambah Menambah aturan penegakan hukum terhadap pelanggaran Pengelolaan perikanan 3. Mekanisme kelembagaan 2 Apabila keputusan dikeluarkan tetapi tidak dijalankan sepenuhnya 3 Apabila keputusan dikeluarkan dan dijalankan sepenuhnya Monitoring dan pengawasan terhadap pelanggaran 4. Rencana pengelolaan perikanan (RPP) 1 Belum terdapat RPP 2 Ada RPP namun belum dijalankan sepenuhnya Melakukan monitoring rencana pengelolaan perikanan (RPP) 5. Tingkat  sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan, 2 Terdapat komunikasi tetapi belum efektif 3 Sinergi antar lembaga berjalan baik Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar stakeholder 6. Kapasitas pemangku kepentingan 2 Ada upaya namun tidak difungsikan 3   Ada  upaya  dan difungsikan dengan baik Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan yang difungsikan pada pengelolaannya
http://utu.ac.id/index.php/jurnal.html
yang telah ditetapkan. Pengambilan keputusan taktis  adalah  memutuskan  pada  tindakan (taktik)  untuk  mencapai  strategi  pengelolaan (Trophia Ltd, 2011).
Langkah  taktis  dalam  pengelolaan perikanan  dengan  pendekatan  ekosistem dilakukan  terhadap  6  indikator  domain kelembagaan.  Langkah  taktis  ini  perlu dilakukan agar dilakukan agar dapat meningkatkan status perairan Aceh Barat dari status sedang menjadi baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Penilaian  perikanan  melalui  indikator domain  kelembagaan  EAFM  didapatkan bahwa  status  atau  kondisi  perikanan  pelagis kecil di perairan Aceh Barat (studi kasus PPI Kuala  Bubon)  termasuk  dalam  kategori sedang.  Strategi  perikanan  di  perairan  Aceh Barat  dirumuskan  terhadap  semua  indikator berdasarkan  nilai reference  point tiap indikator.  Langkah  taktis  dirumuskan  pada indikator yang memiliki penilaian sedang dan kurang baik. Rumusan langkah taktis  tersebut yaitu pengawasan dan penegakan hukum bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, Pengawasan dan penegakan  hukum  bagi  nelayan  yang menggunakan  alat  tangkap  tidak  ramah lingkungan,  monitoring  dan  pengawasan terhadap  pelanggaran,  melakukan  monitoring rencana pengelolaan perikanan (RPP),
Meningkatkan  komunikasi  dan  kerjasama antar stakeholder, dan meningkatkan kapasitas pemangku  kepentingan  yang  difungsikan pada pengelolaannya.

## Saran
Kajian tentang domain EAFM lainnya  meliputi  domain  habitat,  SDI, teknologi penangkapan, sosial dan ekonomi perlu dilakukan agar memperoleh data  aggregat/komposit  seluruh  domain EAFM.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  yang  setinggi- tingginya kepada mahasiswa Fakultas Perikanan  dan  Ilmu  Kelautan  Universitas
Teuku Umar yang membantu dalam pelaksanaan pengambilan sampel di lapangan PPI Kuala Bubon.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrianto, L, Abdullah H, Achmad F, Audillah A, Handoko AS  Imam M, Mukhlis K, Sugeng  HW,  dan  Yusli  W.,  2012.
Modul Penelitian Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan
Perikanan  (EAFM).  Jakarta:  Direktorat Sumberdaya  Ikan,  WWF-Indonesia, dan  Pusat  Kajian  Sumberdaya  Pesisir dan Lautan IPB.
Badan  Pusat  Statistik,  2013.  Aceh  Barat
Dalam Angka
Dinas Kelautan dan Perikanan, 2015. Statistik
Produksi Perikanan Cakalang, Kabupaten Aceh Barat.
[FAO] Food and Agriculture Organization of The United Nations. 2005. Putting Into Practice  The  Ecosystem  Approach  to Fisheries. Rome
Gavaris  S.  2009.  Fisheries  management planning  and  support  for  strategic and tactical decisions in an ecosystem approach context. Fisheries Research . 100: 6–14
http://utu.ac.id/index.php/jurnal.html
[KKP]  Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan, [WWF-Indonesia] World Wide Foundation, [PKSPL-IPB] Pusat Kajian Sumberdaya  Laut  dan  Pesisir,  Institut Pertanian  Bogor.  2012.  Penilaian Indikator Pendekatan Ekosistem Untuk Pengelolaan Perikanan ( Ecosystem Approach  to  Fisheries  Management ).
Modul Training.
Trophia  Ltd.  2011.  Fisheries  management procedures: a potential decision making tool  for  fisheries  management  in California. Quantitative Resource
Assessment LLC. California