Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang Memperjanjikan Fix Return

## Agung Jaya Kusuma dan Mas Rahmah agungjaykus@gmail.com
Universitas Airlangga

## Abstract
With the increasing number of people who develop mutual fund investment products, competition between Investment Managers as mutual fund managers is increasing. As a result, several investment managers commit fraud in the marketing of mutual fund product sales, one of which is offering Fix-Return Mutual Fund products. To analysis the problem, this research will review the validity of the mutual fund marketing which is offering a Fix Return income according to the Indonesian regulations, and the Liability of Investment Managers who sale the fixed-income mutual funds by promising a Fix Return. The type of this research is normative legal research with the statutory and conceptual approach. The results show that although the marketing of mutual fund products with Fix Return is formally regulated in the provisions of article 37 letter (d), Financial Services Authority Regulation Number:39/POJK.04/2014.  However,  investment  managers  who  sale  fix return mutual fund products may be punished by civil, administrative and criminal sanction because of their faud and misconduct.
Keywords: Protection; Mutual Fund Participation Units; Fix Return.

## Abstrak
Dengan semakin maraknya masyarakat yang berinvestasi pada produk investasi reksa dana, membuat persaingan antar Manajer Investasi sebagai pihak pengelola reksa dana semakin meningkat. Akibatnya terdapat beberapa manajer investasi yang melakukan kecurangan dalam pemasaran penjualan produk reksa dananya, salah satunya yaitu dengan menjanjikan suatu imbal hasil pasti pada produk reksa dananya, atau juga dikenal dengan istilah Fix Return . Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini akan mengkaji validitas pemasaran reksa dana yang menawarkan pendapatan Fix Return menurut peraturan perundang- undangan di Indonesia dan Tanggung gugat Manajer Investasi yang memasarkan reksa dana jenis reksa dana pendapatan tetap dengan memperjanjikan Fix Return. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemasaran produk reksa dana dengan Fix Return diatur dalam ketentuan pasal 37 huruf (d), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:39/POJK.04/2014, namun apabila Manajer Investasi memasarkan produk reksa dana dengan Fix Return , Manajer investasi dapat dikenakan sanksi perdata, administratif dan pidana apabila terbukti memasarkan produknya dengan Fix Return . Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Unit Penyertaan Reksa Dana; Fix Return.

## Jurist-Diction
Volume 4 No. 4, Juli 2021
How to cite: Agung Jaya Kusuma dan Mas Rahmah, ‘Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Yang Memperjanjikan Fix Return ’ (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 5 Mei 2021; Diterima 15 Juni 2021; Diterbitkan 1 Juli 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i4.28438 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Agung Jaya Kusuma dan Mas Rahmah

## 1286 Agung Jaya: Perlindungan Hukum Bagi...

## Pendahuluan
Salah satu bentuk instrumen invetasi dalam pasar modal adalah reksa dana ( mutual fund ). Reksa dana mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1995 dengan berdirinya PT. BDNI Reksa Dana. 1 Dikutip dari buku hukum pasar modal karya Mas Rahmah, definisi reksa dana menurut Securities Exchange Commision (SEC) yaitu perusahaan yang mengumpulkan uang dari banyak investor dan kemudian perusahaan tersebut menginvestasikan kembali uang tersebut pada instrumen keuangan berupa saham, obligasi, atau Efek lain, instrumen pasar uang berjangka pendek, atau aset lain atau kombinasi lain dari instrumen investasi tersebut. 2 Selanjutnya pengertian Reksa dana dapat ditemui pada Pasal 1 angka 27 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kedalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana merupakan bentuk penawaran jasa yang ditawarkan oleh manajer investasi (MI) kepada investor dalam hal membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, analisis dan pengambilan keputusan instrumen investasi dalam sebuah pasar modal.
Reksa dana merupakan salah satu bentuk investasi dimana nantinya dana investor akan dihimpun secara kolektif dari pemodal dengan cara menerbitkan unit penyertaan atau saham kepada pemodal, yang selanjutnya dana tersebut akan diinvestasikan kembali (oleh manajer investasi) pada berbagai instrumen investasi lain seperti halnya deposito berjangka, saham, obligasi, sertifikat bank indonesia (SBI), commercial paper dan lain sebagainya. 3
Sebagai suatu bentuk instrumen investasi di pasar modal, reksa dana diawasi dan patuh pada peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni
1 Hadi Sasana, ‘Reksa Dana Sebagai Alternatif Pembiayaan Sektor Riil Jangka Panjang’ (2004) Volume 1 Nomor 2 Jurnal Dinamika Pembangunan.[39].
2 Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal (Kencana 2019) . [362]. 3 ibid.
suatu lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 4 OJK merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.
Deputi Direktur Pengelolaan Investasi OJK, Halim Haryono menerangkan, bahwa pada 2015 jumlah investor reksa dana Indonesia berada di kisaran 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) orang, namun per Mei 2019 ini jumlah investor reksa dana telah menembus 1,9 (satu koma sembilan) juta orang, dengan dana kelolaan mencapai Rp 520.000,000.000.000 (lima ratus dua puluh triliun rupiah. 5 Sebagai instrumen investasi, reksa dana mempunyai karakteristik yang berbeda dari instrumen investasi lainnya, yakni terdapat beberapa keunggulan yang menjadi primadona bagi para investor, diantaranya: 6
1.  Investasi dikelola manajemen yang profesional;
2.  Batas minimum investasinya rendah;
3.  Kemudahan cara pembelian;
4.  Biaya yang ringan;
5.  Risiko investasi yang rendah;
6. Cara investasi yang lebih fleksibel;
7.  Kemudahan menjual kembali;
8.  Perlindungan pemerintah;
9.  Mudah dipantau dan;
10. Mempunyai keunggulan diversifikasi.
Keberadaan reksa dana tidak hanya memberikan keuntungan bagi investor individu, namun juga memberikan suatu wadah diversifikasi investasi bagi investor badan hukum seperti tunjungan hari tua, lembaga asuransi, perbankan dan lembaga pemilik dana untuk berinvestasi dengan mudah melalui reksa dana. 7 Selain berbagai
4 Maulia Madina , ‘Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan’ Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2020).[3].
5 Mutia Fauzia, ‘Jumlah Investor Reksa Dana Meningkat 3 Kali Lipat dalam 4 Tahun’, (Kompas 2019) <https://money.kompas.com/read/2019/07/10/132531126/jumlah-investor-reksa- dana-meningkat-3-kali-lipat-dalam-4-tahun> , accesed 9 September 2020.
6 Asril Sitompul, ReksaDana:Pengantar Dan Pengenalan Umum (Citra Aditra Bakti 2002).[67].
7 Eko Priyono Pratomo dan Ubaidah Nugraha, Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern (Gramedia Pustaka Utama 2002).[35].

## 1288 Agung Jaya: Perlindungan Hukum Bagi...
macam keunggulan yang dimiliki oleh instrumen investasi reksa dana diatas, reksa dana juga memiliki risiko yang harus dipertimbangkan. Risiko yang terkandung dalam suatu reksa dana wajib untuk dijelaskan serta dicantumkan dalam prospektus yang merupakan dokumen penawaran reksa dana. 8 Sehingga nantinya prospektus ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para investor sebelum berinvestasi di reksa dana tersebut. Secara umum risiko yang dapat terjadi pada investasi reksa dana antara lain:
1.  Risiko perubahan tingkat bunga;
2.  Risiko penarikan secara bersamaan ( massive redemtion );
3.  Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan;
4.  Risiko kelangkaan instrumen investasi sejenis;
5.  Risiko daya beli;
6.  Risiko wanprestasi;
7.  Risiko likuditas;
8.  Risiko default dan;
9.  Risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. 9
Selain halnya risiko wajib untuk dijelaskan dan dicantumkan dalam prospektus, manajer investasi dalam melakukan penawaran kepada calon investor juga wajib berpedoman pada regulasi aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
Dalam praktiknya, transaksi jual beli reksadana dilakukan oleh Manajer Investasi (MI) melalui pegawainya yaitu Wakil Manajer Investasi (WMI), yang dikarenakan eksistensi dari MI sendiri merupakan sebuah institusi atau badan hukum. MI dalam melaksanakan tugasnya diwakili oleh WMI yang sebelumnya telah terdaftar, tersertifikasi dan mendapatkan izin sebagai WMI dari OJK, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 31 /POJK.04/2018 Tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi.
8 Pasal 5 huruf (f), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54 /POJK.04/2017 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.
9 Imam Syahputra, Taya Jawab Aspek Hukum Reksa Dana di Indonesia (Harvarindo 2000). [15].
WMI dalam menawarkan dan memasarkan produk reksa dananya mengacu atas adanya aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya diatur dalam POJK Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. Selain itu MI yang dalam hal ini diwakili oleh WMI untuk pemasaran dan penjualan produk reksa dana juga kerap kali bekerja sama dengan Agen Penjualan Efek Reksadana (APERD) dalam hal menjualkan produk reksa dananya. APERD dalam hal ini diwakili oleh Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) sebagai pihak perwakilan perorangan dari APERD yang merupakan institusi atau badan hukum. WAPERD dalam hal ini merupakan perorangan yang telah diberi izin oleh OJK untuk melakukan kegiatan usaha yakni memasarkan efek reksa dana, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 peraturan OJK Nomor 39/ POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.
Berdasarkan Pasal 2 POJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang APERD, APERD dapat merupakan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank seperti halnya perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi, perusahaan pos dan giro, perusahaan pegadaian, perusahaan pembiayaan dan perusahaan dana pensiun. Penjualan reksa dana dapat dilakukan oleh APERD, bilamana APERD telah bekerjasama dengan MI untuk menjualkan produk reksa dananya. Bentuk perikatan antara MI dan APERD (biasa dikenal dengan agen atau broker penjual ataupun dealer) biasanya dituangkan dalam suatu kontrak yakni kontrak Distribution Agreement .
Pada dasarnya MI mempunyai kedudukan yang sudah diatur dengan jelas, yaitu dalam Pasal 1 angka 11 UU Pasar Modal, yang menjelaskan bahwa, MI adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah, serta sebagai pihak yang mengeluarkan dan menerbitkan unit penyertaan reksa dana.
Unit penyertaan reksa dana merupakan satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan bagi setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Portofolio tersebut tergantung pada jenis reksa dana yang dipilih oleh investor yang menentukan underlying asset atau portofolio efek dari reksa dana. Secara umum berdasarkan

## Agung Jaya: Perlindungan Hukum Bagi...
resiko dan portofolio reksa dana, reksadana terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yakni: 10
1)  Reksa Dana Pasar Uang (RDPU)
RDPU ini serupa dengan deposito namun sedikit berbeda yang mana dana RDPU diarahkan ke dalam instrumen yang memiliki waktu jatuh tempo satu tahun kurang, reksadana ini mengarahkan semua invetasinya melalui efek pasar uang yang disebut utang. Reksa dana ini memiliki risiko rendah akan tetapi imbal haslinya juga rendah.
2)  Reksa dana Pendapatan Tetap (RDPT)
RDPT ini menaruh portofolio yang dikelola oleh Manajer Investasi (MI) setidak-tidaknya sejumlah 80% pada efek yang sifatnya hutang, yaitu oligasi. RDPT memiliki risiko setingkat lebih tinggi daripada RDPU
3)  Reksa dana campuran
RDC merupakan reksadana yang menempatkan investasi pada efek ekuitas berupa saham dan juga efek hutang berupa deposito atau obligasi, memiliki risiko yang lebih besar jika membandingkannya dengan RDPT dilihat dari alokasi investasi sebagian saham namun return atau imbal hasil akan lebih besar jika membandingkan dengan dua reksadana yang disebut di atas.
4)  Reksa dana saham (RDS)
RDS merupakan suatu reksadana yang menjalankan investasi minimal 80% dari portofolio yang dikelola oleh MI pada efek ekuitas atau saham. Melalui saham berikut akan diberikan return lebih besar namun dilihat dari ekuitas yang sangat volatile sehingga risikonya akan menjadi lebih tinggi. Keuntungan pada RDS ini yaitu capital gain serta deviden.
Dari bentuknya reksa dana mempunyai 2 (dua) bentuk, sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal, bentuk reksa dana adalah perseroan terbatas dan kontrak investasi kolektif (KIK). Reksa dana KIK menghimpun dana dengan cara menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakatpemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan kembali di instrumen investasi yang di perdagangkan di
10 Aini Masruroh Salam, Konsep Dasar Investasi Reksadana (Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2014).[88].
pasar modal dan pasar uang. 11 Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 29 UU PM, unit penyertaan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.
Operasional kegiatan bisnis reksa dana perseoran terbatas dijalankan oleh perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK. Reksadana jenis ini memiliki dua macam sifat, yaitu yang bersifat tertutup dengan ciri hanya dapat diperjual di Bursa Efek, dan yang kedua bersifat terbuka yang dapat langsung dijual kembali kepada manajer investasi (MI) ketika pemegang unit penyertaan membutuhkan dananya untuk dicairkan. Selain itu terdapat reksa dana dalam bentuk KIK.
Reksadana KIK lahir dari perjanjian KIK antara MI dengan bank kustodian (BK), yang mana BK ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU tentang Pasar Modal, BK merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta milik nasabah dari MI.
Pada praktiknya kegiatan di pasar modal menempatkan investor sebagai pihak yang kedudukannya sangat lemah, karena dimungkinkan hak-haknya akan dirugikan akibat tindakan-tindakan oknum yang berbuat curang dan tidak bertanggung jawab. Salah satu contohnya apabila kita teliti dan mencermati pemberitaan media cetak baik online maupun offline , seringkali terjadi kasus-kasus pelanggaran hukum di bidang investasi di pasar modal, dan termasuk di dalamnya reksa dana. pelanggaran tersebut diantaranya berlatar belakang adanya dugaan atau indikasi pemasaran dan penjualan produk reksa dana dengan memperjanjikan imbal hasil pasti atau yang sering dikenal dengan sebutan Fix Return .
Lebih lanjut mengenai Fix Return ini pada dasarnya terdapat pada Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT), sehingga peneliti akan memfokuskan kajian pada salah satu reksa dana yaitu RDPT. Salah satu contoh dari kasus pemasaran reksa dana dengan Fix Return yaitu pada 2019 lalu, PT. Mina Padi Aset Manajemen (MPAM) sebuah perusahaan yang berdiri di bidang manajemen aset ekuitas dan pendapatan tetap mendapatkan surat perintah pemberhentian operasional usaha
11 Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal (Kencana 2019) . [365].
1292

## Agung Jaya: Perlindungan Hukum Bagi...
( suspension ) yakni Surat Perintah OJK No. S1240/PM.21/2019. yang di dalam surat perintah tersebut dijelaskan bahwa terdapat dua produk reksa dana MPAM yang dianggap menyimpang dari aturan penjualan melalui janji keuntungan pasti ( Fix Return ) kepada calon investor, reksadana itu dikenal dengan nama Reksadana Minna Padi Pasopati Saham dan Reksadana Minna Padi Pringgodani Saham dengan berani menjanjikan keuntungan kepada nasabahnya sebesar 11%. 12 Dari kasus hukum tersebut kerugian dari konsumen yang saat ini dananya masih tertahan di manajemen MPAM sebesar Rp. 6.000.000.000.000 (enam triliun rupiah). 13
Dari maraknya kasus hukum serupa seperti yang dialami oleh nasabah reksa dana MPAM penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keabsahan dari suatu pemasaran produk investasi yakni unit penyertaan RDPT dengan Fix Return serta tanggung gugat manajer investasi yang memasarkan produk reksa dana jenis RDPT dengan memperjanjikan Fix Return . Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
Keabsahan Pemasaran Produk Reksa Dana Jenis RDPT Dengan Memperjanjikan Fix Return Ditinjau Berdasarkan Peraturan Perundang-

## Undangan Di Indonesia.
Pemasaran produk reksa dana dengan Fix Return ini diatur dalam ketentuan Pasal 37 huruf (d), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang APERD. Dalam ketentuan ini sudah diatur secara tegas bahwa APERD dalam melakukan kegiatan di pasar modal, utamanya menjual dan memasarkan produk reksa dana dilarang untuk memastikan dan menjanjikan hasil investasi dari produk investasi yang ditawarkan kepada calon investor.
12 Tahir saleh, Irvin, ‘Janjikan Return, OJK Suspensi Penjualan Reksa Dana Minna Padi’, (CNBC Indonesia 2019) <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20191012173851-21-106514/janjik- an-return-ojk-suspensi-penjualan-reksa-dana-minna-padi> accesed 9 September 2020.
13 Syahrizal Sidik, “Kapan Dana Rp 16 T Nasabah Minna Padi & KSP Indosurya Balik?”, (CNBC Indonesia 2019) <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200510221855-17-157453/ kapan-dana-rp-16-t-> accesed 9 September 2020.
Selain dalam POJK Nomor 39/POJK.04/2014 selanjutnya tidak ada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang selanjutnya secara tegas mengatur mengenai larangan bagi MI untuk memasarkan produk reksa dana dengan Fix Return atau imbal hasil pasti. MI selain menjalankan fungsi sebagai pengelola portofolio efek dari investornya, juga menjalankan fungsi pemasaran terhadap produk reksa dananya, sebagaimana diatur pada Pasal 2 POJK Nomor 24/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.
Dalam menjalankan kegiatan pemasaran, MI wajib patuh pada ketentuan UU Pasar Modal dan peraturan pelaksananya, peraturan mengenai fungsi pemasaran oleh MI diatur dalam Surat Edaran OJK/SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2014, yang mengatur bahwa dalam melakukan penawaran produk reksa dana MI juga wajib menyertakan dokumen Prospektus untuk menjelaskan produk reksa dana yang dijualnya kepada calon pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan mengenai bentuk dan isi prospektusnya mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai (7) POJK Nomor 8/POJK.04/2017 dan ketentuan yang diatur pada Pasal 44 POJK 43/
POJK.04/2015, yang pada intinya mengatur bahwa MI dalam menjalankan fungsi pemasarannya wajib untuk:
1.  Memberikan informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.  Memberikan Informasi kepada Nasabah termasuk materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi yang isinya dilarang memuat:
a.  Informasi/Fakta Material yang tidak benar dan menyesatkan;
b.  Kata atau kalimat yang memberikan kesan Nasabah tidak akan rugi atau keuntungan;
c.  Kesan mengenai Nasabah dapat memperoleh keuntungan tanpa adanya risiko; dan/atau informasi yang mencemarkan nama baik jasa atau produk yang ditawarkan Manajer Investasi lain; dan/atau industri pengelolaan investasi di sektor Pasar Modal secara keseluruhan;
d.  Memberikan informasi yang memuat informasi mengenai risiko investasi; e.  Memberikan informasi berupa materi pemasaran, iklan, dan/atau promosi Reksa Dana wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman iklan Reksa Dana.

## Agung Jaya: Perlindungan Hukum Bagi...
Berdasarkan ketentuan POJK Nomor 8/POJK.04/2017 dan POJK 43/ POJK.04/2015 dapat disimpulkan bahwa ketentuan peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai metode pemasaran dengan memperjanjikan Fix Return . Namun ketentuan tersebut hanya mengatur larangan bagi MI untuk melakukan pemasaran dengan materi iklan atau promosi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mengandung informasi yang tidak benar pada fakta material dalam prospektus penawaran produk reksa dana.
Selain diatur dalam POJK terkait dengan pemasaran produk reksa dana juga diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam ketentuan Pasal 9 ini melarang pelaku usaha untuk melakukan pemasaran dengan menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Pada praktiknya, pemasaran dengan Fix Return ini biasanya dilakukan oleh WMI atau WAPERD dengan cara memberikan promosi dan penawaran kepada calon nasabah pembeli Unit Penyertaan reksa dana dengan menjanjikan keuntungan pasti dari investasi reksa dana yang ditawarkannya. Menjanjikan keuntungan pasti dari investasi tidak dimungkinkan karena setiap jenis investasi terdapat risiko dan kemungkinan kerugian berupa berkurangnya modal awal investor dikarenakan situasi dan keadaan-keadaan di luar kapasitas dan kemampuan MI dan APERD. Risiko dan kemunginan kerugian antara lain faktor regulasi dari pemerintah yang dapat mempengaruh permintaan dan harga di pasar modal, faktor bencana alam, atau wabah penyakit seperti pandemi yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi serta kondisi politik di suatu negara.
MI yang menjanjikan Fix Return pada produk RDPT, hal ini sejatinya sah-sah saja karena RDPT yang mempunyai underlying asset yang menjadi dasar harga derivatif terdiri dari instrumen keuangan berupa obligasi, yang pelunasannya dijamin oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian secara hukum mengingat MI memiliki risiko gagal bayar termasuk dapat dipailitkan, atas hal tersebut perlu adanya regulasi yang jelas untuk mengatur regulasi produk reksa dana yang menjanjikan Fix Return ini.
Apabila mengacu kepada ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf k UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti, Apabila dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh MI atau APERD yang menawarkan atau memasarkan produk reksa dana dengan memperjanjikan fix return yang mana hal tersebut merupakan bentuk perbuatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 9 Ayat (1) huruf k UU Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, akibat hukum dari tindakan MI ataupun APERD yang memasarkan produk reksa dana dengan memperjanjikan fix return merupakan salah satu bentuk pelanggaran Pasal 9 Ayat (1) huruf k UU Perlindungan Konsumen. Oleh karenanya dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen. Tidak hanya sanksi pidana, MI yang melakukan perbuatan memasarkan produk reksa dana dengan memperjanjikan Fix Return , dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf (c) POJK 43/POJK.04/2015. Ketentuan ini pada intinya mengatur bahwa MI dalam melakukan kegiatan pemasaran dilarang untuk memberikan informasi kepada nasabah yang mengandung unsur materi pemasaran yang memuat kata atau kalimat yang memberikan kesan kepada nasabah tidak rugi atau keuntungan, seperti halnya menjanjikan Fix Return atau imbal hasil pasti yang tidak sejalan dengan investasi yang pasti terdapat unsur kerugian. Akibat dari hal tersebut MI yang memasarkan produk reksa dana dengan menjanjikan Fix Return selain mendapatkan sanksi pidana juga dapat dikenakan sanki administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 POJK 43/POJK.04/2015.Pengenaan sanksi administrasi bagi MI juga berlaku bagi APERD yang memasarkan produk reksa dana dengan memperjanjikan Fix Return . Sebagaimana diatur Pasal 37 huruf (d) POJK Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang APERD, yang mengatur bahwa Agen Penjual Efek Reksa Dana dilarang memastikan atau menjanjikan hasil investasi, dalam ketentuan ini jelas mengatur bahwa pemasaran produk reksa dana dengan menjanjikan Fix Return memenuhi

## Agung Jaya: Perlindungan Hukum Bagi...
klausul Pasal 37 huruf (d) POJK Nomor 39/POJK.04/2014. Pengenaan sanksi administratif ini selanjutnya diatur pada Pasal 53 POJK Nomor 39/POJK.04/2014. Berdasarkan uraian penjelasan di atas baik dari MI maupun APERD memiliki risiko akibat hukum yang sama apabila masing-masing memasarkan RDPT dengan menjanjikan Fix Return.

## Tanggung Gugat Manajer Investasi Yang Memasarkan Produk Reksa Dana Dengan Memperjanjikan Fix Return
Dalam menjalankan aktivitas usaha reksa dana wajib adanya kata sepakat dan itikad baik oleh para pihak, yaitu melibatkan MI, Bank Kustodian serta nasabah pemegang Unit Penyertaan selaku investor sehingga terjalin hubungan baik hukum yang saling menguntungkan. MI pun tidak diperbolehkan untuk menjalankan perbuatan spekulasi atau menawarkan janji-janji kepada investor. Apabila hal ini dilakukan, pelanggaran pasti akan mengakibatkan kerugian yang berdampak kepada pihak investor selaku penyetor dana. Sudah seharusnya perlu ada suatu pemahaman bahwa dalam melakukan investasi reksa dana selalu ada kemungkinan timbulnya keuntungan maupun kerugian termasuk di kemudian hari timbul kerugian akibat kelalaian MI dalam mengelola dana nasabah atau investor. Dalam menjalankan investasi tentu risiko paling besar yang kemungkinan dialami oleh nasabah atau investor adalah musnah atau hilang semua nilai investasi yang dimilikinya.
Keahlian MI dapat dinilai dari keahlian memilih saham dan opsi saham yang ia tunjuk untuk masuk ke dalam portofolio investasinya. Hal demikian berlaku apabila portofolionya berupa Reksadana Campuran ataupun Reksadana Saham. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada investor reksa dana, harus ada kebijakan dari pemerintah untuk menetapkan standar keahlian MI yang ditentukan melalui aturan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak seluruh MI mempunyai kemampuan untuk menetapkan waktu yang tepat kapan untuk membeli maupun menjual yang apabila ternyata lalai dalam menganalisa suatu keadaan pasar maka akan mengakibatkan kerugian kepada nasabahnya. Nasabah yang juga investor sudah seharusnya memahami trend pasar dan instrumen reksa
dana itu dan tidak serta merta  menyerahkan seluruhnya kepada MI tanpa kontrol atau analisis. Meskipun segala kebijakan isi portofolio ditentukan oleh MI, investor juga harus memiliki analisis dan memahami kondisi pasar tersebut.
Segala wujud investasi tidak akan terhindar dari risiko yang ada. Lazimnya, semakin tinggi potensi keuntungan yang akan didapat, maka akan semakin tinggi pula risiko kerugian yang akan timbul, tidak ada satupun model investasi yang kebal dari risiko kerugian, termasuk juga reksa dana. Naik turunnya nilai reksa dana akan sangat bergantung pada underlying asset- nya. Reksadana saham misalnya nilainya akan sangat mengikuti dengan kombinasi portofolio saham yang dikelola oleh MI. Meskipun indeks saham nilainya mengalami kenaikan, tetapi apabila portofolio saham yang dikelola MI tidak termasuk golongan saham yang mengangkat kenaikan indeks, maka sangat mungkin nilai reksa dana akan turun.
Dalam hal mengurangi risiko kerugian, sebisa mungkin investor serta pihak yang melakukan investasi harus pintar dalam tata cara mengatur dan memahami hak serta kewajiban masing-masing. Terhadap investasi pada instrumen reksa dana, calon investor wajib membaca dan memahami prospektus produk reksa dana yang ditawarkan perusahaan pengelola Reksadana. Di dalam Prospektus antara lain dimunculkan pula mengenai risiko-risiko yang mungkin akan muncul pada investasi reksa dana.
Risiko yang mungkin diderita investor yaitu berkurangnya nilai saham atau Unit Penyertaan dikarenakan adanya kondisi makro ekonomi dan keamanan nasional, perang, wabah penyakit, dll. Risiko lainnya dapat berupa wanprestasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian reksa dana diantaranya wanprestasi oleh MI, Bank Kustodian, atau perusahaan lain penerbit instrumen pasar uang dan atau obligasi, atau perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergeseran suku bunga oleh Bank Indonesia dan kurs mata uang asing yang naik.
Dalam hal terjadi risiko kerugian akibat kesalahan MI, investor dapat mengajukan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW).  Di dalam Buku Ketiga bagian keempat (Pasal 1243-1252) BW dijelaskan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang

## Agung Jaya: Perlindungan Hukum Bagi...
sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang ( schaden ), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan ( interessen ), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai ( winstderving ). 14
Penentuan terdapat tidaknya unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh MI yang menimbulkan kerugian investor tidak mungkin untuk dilakukan secara sepihak. Pengawasan seluruh kegiatan yang hubungannya dengan penerbitan reksa dana masuk ke dalam domain OJK. MI wajib dengan segala itikad baik dan penuh tanggunggjawab menjalankan tugas kewajibannya sebaik-baik mungkin semata- mata untuk kepentingan reksa dana.
Pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada MI dapat berupa pertanggungjawaban secara administratif, secara perdata, dan secara pidana. Untuk pertanggungjawaban secara perdata, investor dapat meminta pertanggung-jawaban MI untuk mengganti kerugian yang diderita investor karena perbuatannya yang wanprestasi atau perbuatan yang melawan hukum MI.
Selama MI menjalankan tanggungjawabnya serta sejalan terhadap perjanjian (kontrak investasi kolektif), peraturan perundang-undangan dan sesuai POJK, serta fiduciary  duty -nya maka MI tidak bisa dituntut secara pribadi. MI wajib tanggungjawab jika terbukti melanggar segala aturan dalam perjanjian, peraturan perundang-undangan sampai dengan POJK, dan fiduciary duty .
Dalam melakukan tugasnya MI tidak serta merta melakukan perbuatan tanpa ada pertanggungjawaban. Pertanggujawaban MI yang memperjanjian Fix Return ini tentu bertujuan untuk melindungi para investor yang telah menyetorkan modalnya untuk kemudian dikelola oleh MI. Apabila penerapan Fix Return ini tetap dipaksakan oleh MI, maka MI dapat dikenai sanksi sebagai berikut:
(1)  Sanksi perdata:
Dalam hal terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan MI sebagai pengelola reksa dana, investor dapat menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi sebagaimana diatur pada Pasal 27 UU Pasar Modal, yang mengatur
14 R Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Intermasa 2001).[148].
bahwasannya apabila MI tidak melaksanakan kewajibannya, MI dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian reksa dana yang timbul karena pengelolaan yang tidak dilakukan dengan itikad baik dan tidak penuh tanggung jawab untuk kepentingan reksa dana. Lebih lanjut dalam hal terdapatnya pelanggaran pengelolaan reksa dana yang mengakibatkan kerugian dapat diterapkan ketentuan Pasal 111 UU Pasar Modal, yang mengatur:
“Setiap pihak yang menderita kerugian akibat dari planggaran atau Undang- Undang ini dan atau pereaturan pelaksananya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain atau pihak- pihak lain yang bertanggung jawab atas pelanggran tersebut”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 111 UU Pasar Modal terdapat persyaratan agar ganti rugi dapat diajukan kepada pihak pelanggar, yaitu:
1.  Adanya pelanggaran atas UU Pasar Modal ataupun peraturan pelaksananya;
2.  Adanya kerugian;
3.  Kerugian tersebut akibat pelanggaran dari Undang-Undang;
4.  Jika terdapatnya kerugian dari berbagai pihak dapat dimungkinkannya class action .
Selain menggunakan ketentuan dalam UU Pasar Modal dapat juga digunakan ketentuan Pasal 1365 BW atas kerugian akibat perbuatan melanggar hak hukum. dimana tiap perbuatan yang melanggar hak dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkannya kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagaimana di dalam pasal 1365 BW adalah:
1.  Perbuatan tersebut melanggar hukum;
2.  Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut;
3.  Pelaku bersalah;
4.  Norma yang dilanggar mempunyai daya kerja untuk menghindarkan timbulnya kerugian.
Adapun penjelasan dalam unsur-unsur diatas adalah sebagai berikut:
a.  Perbuatan melanggar hukum
Perbuatan MI yang melakukan pelanggaran hukum dalam pengelolaan reksa dana senyata-nyatanya menimbulkan kerugian. Dalam hal ini MI melanggar kewajiban-kewajiban di dalam peraturan perundang-undangan.
b.  Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut.

## 1300 Agung Jaya: Perlindungan Hukum Bagi...
Dalam hal ini harus ditemukannya hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan dalam pengelilaan reksa dana dengan kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut.
c.  Pelaku bersalah
Dalam hal MI terbukti bersalah, maka MI dapat dimintai pertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan reksa dana.
d.  Norma yang dilanggar  mempunyai daya kerja.
Kerugian tidak akan muncul dalam hal MI melaksanakan pengelolaan reksa dana berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun kerugian akan muncul dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh MI senyata-nyatanya bertentangan atau melanggar peraturan yang berlaku.
Selanjutnya pertanyaan berikutnya terkait dengan pembuktian unsur kesalahan dan pihak yang harus membuktikan kesalahan tersebut. Di dalam Pasal 1865 BW jo 163 HIR dijelaskan bahwa setiap orang yang mendalikan bahwa dirinya memiliki suatu hak maka dialah yang wajib membuktikan atas hal tersebut. Sehingga yang penggugatlah yang wajib membuktikan bahwa terdapatnya pelanggaran yang dilakukan oleh MI. 15
(2)  Sanksi administratif
Kewenangan OJK dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar UU Pasar Modal dan peraturan pelaksananya diatur pada Pasal 102 UU Pasar Modal. Sanksi sebagaimana dimaksud pada undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:
1.  OJK mengenakan sanksi adminsistratif atas pelanggaran Undang-Undang atau peraturan pelaksanannya oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari BAPEPAM.
2.  Sanksi administratif tersebut dapat berupa:
a.   Peringatan tertulis;
15 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Liberty 199).[112].
b.  Denda untuk membayar sejumlah uang tertentu; c.   Pembatasan kegiatan usaha;
d.  Pembekuan kegiatan usaha;
e.   Pencabutan izin usaha;
f.   Pembatalan persetujuan, dan;
g.   Pembatalan pendaftaran.
3.  Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi adminsitratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui peraturan perundang- undangan.
(3)  Sanksi pidana
Dalam melaksanakan pengelolaan dan kegiatan perdagangan reksa dana, MI dapat dikenakan ketentuan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 104 UU Pasar Modal. Ketentuan ini berlaku apabila MI terbukti dalam melakukan kegiatan memperdagangkan reksa dananya secara langsung atau tidak langsung menggunakan cara, yakni menawarkan atau mempromosikan dengan cara yang tidak benar, dengan menjanjikan imbal hasil pasti atau Fix Return , yang dilakukan dengan tujuan atau maksud untuk menguntungkan pihak MI agar pihak lain (calon nasabah pemegang unit penyertaan) membeli reksa dana sebagaimana diatur dalam Pasal 90 huruf (c) UU Pasar Modal.

## Kesimpulan
Pemasaran produk reksa dana dengan Fix Return merupakan metode pemasaran reksa dana oleh wakil manajer investasi atau wakil agen penjual efek reksa dana, yang memperjanjikan suatu imbal hasil pasti berupa suatu keuntungan tetap dari suatu produk reksa dana. Jika melihat kepada peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait pasar modal dibawahnya, maka kita tidak akan menemui istilah Fix Return . Terkait dengan keabsahan pemasaran produk reksa dana dengan Fix Return ini diatur dalam ketentuan Pasal 37 huruf (d), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang mengatur bahwa APERD dilarang memastikan atau menjanjikan hasil investasi.

## 1302 Agung Jaya: Perlindungan Hukum Bagi...
Sedangkan mengenai tanggung gugat apabila Manajer Investasi tetap menerapkan Fix Return maka Manajer Investasi dapat dikenakan:
a)  Sanksi perdata, sebagaimana dijelaskan pada pasal 27 UU Pasar Modal jo. pasal 111 UU Pasar Modal jo . Pasal 1365 BW.
b)  Sanksi adminsitratif, yaitu diberikan oleh OJK atas adanya pelanggaran UU Pasar Modal yang dilakukan oleh MI.
c)  Sanksi pidana baik berupa denda maupun sanksi penjara, sebagaima diatur dalam Pasal 103-Pasal 110 UU Pasar Modal.

## Daftar Bacaan

## Buku
Asril Sitompul, Reksa Dana: Pengantar Dan Pengenalan Umum (Citra Aditra Bakti 2002).
Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio (Edisi-I, Cetakan ke-I. Yogyakarta, 2001).
Eko Priyono Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern (Gramedia Pustaka Utama 2002).
H. Untung Budi, Hukum Bisnis Pasar Modal (ANDI Yogyakarta 2011).
Imam Syahputra, Taya Jawab Aspek Hukum Reksa Dana di Indonesia (Harvarindo 2000).
Iswi Hariyani dan  R.  Serfianto  D.P., Buku  Pintar  Hukum  Bisnis  Pasar  Modal (Visimedia 2010).
Jaka E. Cahyono, Cara Jitu Meraih Untung dari Reksa Dana (Cetakan ke-III,
Gramedia Pustaka Utama 2002).
M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia (Kencana Prenada Media Grup 2004).
Mas Rahmah, Hukum Pasar Modal (Kencana 2019).
Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) (Buku 1, Citra Aditya Bakti 2001).
Pandji Anoraga. Pengantar Pasar Modal (Rineka Cipta 2007).
Panji Anoraga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal (Rineka Cipta 2003).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Prenada Media Group , 2017).
Rusdin, Pasar Modal (Alfabeta 2009).

## Jurnal
Michael Vincentius Panjaitan, ‘Analisis Kemampuan Stock Selection dan Market Timing Manajer Investasi pada Reksadana Saham di Indonesia’ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen’ (2012) 2 Volume 1.
Hadi Sasana, ‘Reksa Dana Sebagai Alternatif Pembiayaan Sektor Riil Jangka Panjang’ (2004) 2 Jurnal Dinamika Pembangunan Volume 1.

## Karya Ilmiah
Aini Masruroh, ‘Konsep Dasar Investasi Reksadana’ (2014) Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Maulia Madina, ‘Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan’ (2020) Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

## Laman
Mutia Fauzia, ‘Jumlah Investor Reksa Dana Meningkat 3 Kali Lipat dalam 4 Tahun’, (Kompas 2019) <https://money.kompas.com/read/2019/07/10/13 2531126/ jumlah-investor-reksa-dana-meningkat-3-kali-lipat-dalam-4-tahun>, accesed 9 September 2020.
Syahrizal Sidik, ‘Kapan Dana Rp 16 T Nasabah Minna Padi & KSP Indosurya Balik?’, (CNBC Indonesia, 2019) <https://www. cnbcindonesia.com/market/ 20200510221855-17-157453/kapan-dana-rp-16-t-> accesed 9 September 2020.
Tahir saleh, Irvin, ‘Janjikan Return, OJK Suspensi Penjualan Reksa Dana Minna Padi’, (CNBC Indonesia, 2019) <https://www.cnbcindonesia .com/ investment/20191012173851-21-106514 /janjikan-return-ojk-suspensi- penjualan-reksa-dana-minna-padi> accesed 9 September 2020.

## Perundang-undangan
Burgerlijk Wetboek (BW).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

## 1304 Agung Jaya: Perlindungan Hukum Bagi...
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 3608).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 359).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 396); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 370).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/2015 tentang Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 401).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.04/2017 tentang Reksa Dana Target Waktu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 135).
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 118).