## J U R N A L  I L M I A H  H U K U M
DE’JURE

## K A J I A N  I L M I A H  H U K U M F A K U L T A S  H U K U M U N I V E R S I T A S  S I N G A P E R B A N G S A  K A R A W A N G
JIH ∽ DE’JURE Vol. 2 No. 2 Halaman  202-386
September 2017 ISSN: 2541-1594

##  PERANAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PEREMPUAN  PENYANDANG  DISABILITAS
KORBAN KEKERASAN
Andrie Irawan
 IMPLEMENTASI  PERDAMAIAN  ( ACCORD )  PADA  PENGADILAN  NIAGA  DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA Anita Afriana dan Rai Mantili
 ANALISIS  YURIDIS  PENGELOLAAN  PASAR  MALAM  DAN  DINAMIKANYA  DI  KOTA SAMARINDA
Fatimah Asyari
 ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP  POLITIK  HUKUM  KEWENANGAN  PENGAWAS KETENAGAKERJAAN:  DESENTRALISASI  ATAU  RE-SENTRALISASI  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Holyness N. Singadimedjai
 TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN  PIDANA  ANAK  TERHADAP  EFEKTIVITAS  INDIVIDUALISASI  PIDANA DALAM PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Ina Heliany
 TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  PERANAN  PEMERINTAHAN  DAERAH  DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN (ANJAL) DI KOTA SAMARINDA Isnawati
 PENERAPAN REKONVENSI SEBAGAI HAK ISTIMEWA TERGUGAT DALAM PERKARA PERCERAIAN (TALAK) DI PENGADILAN AGAMA Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati
 RESTITUSI  DAN  KOMPENSASI  KEPADA  KORBAN  MATI  ATAU  LUKA  BERAT SEBAGAI SYARAT PIDANA BERSYARAT PADA TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN DI POLRES KARAWANG
Oci Senjaya
 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PERBANKAN DI INDONESIA
Rani Apriani
 RISIKO  DAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PEKERJA  ANAK  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  NOMOR  13  TAHUN  2003  TENTANG  KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN  DENGAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  35  TAHUN  2014  TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Sherly Ayuna Putri

## J U R N A L  I L M I A H  H U K U M DE’JURE K A J I A N  I L M I A H  H U K U M
Susunan Redaksi ( Board of Editors )
Penanggung jawab ( Head of Advisor )
:  Dekan  Fakultas  Hukum  Universitas  Singaperbangsa Karawang
Mitra Bestari ( Peer Reviewer ) :  Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.M., M.H Dr. Bambang Daru, S.H., M.H Dr. Hernadi, S.H., LL.M Pemimpin Redaksi ( Editor in Chief )
:  Rahmi Zubaedah, S.H., M.H
Dewan Editor
( Editorial Board )
Manajer Editor ( Managing Editor ) :  Pamungkas SP., S.H., M.H M. Holyone Nurdin Singadimedja, S.H., M.H Manajer Keuangan ( Manager in Finance ) :  Siti Hamimah, S.H., M.H Azis Hidayat Imam Nurzaman Manajer Pemasaran ( Manager in Marketing ) :  Mansyur
Anden
Editor Bahasa Indonesia
( Editor in Indonesia
Language ) :  Slamet, S.Pd., M.Pd
Editor Bahasa Inggris
( Editor in English
Language ) :  Dini, S.Pd., M.Pd
Editor Tata Letak &
Sampul
( Layout & Cover ) :  Ahmad Mubarok, S.Ds., M.M Ilham Fitrahriansyah Muhammad Mahfud Penerbit ( Publisher )
:  Lembaga Kajian Hukum (LKH) Fakultas Hukum
Universitas Singaperbangsa Karawang Alamat ( Address ) Redaksi: REDAKSI JURNAL ILMIAH HUKUM DE’JURE: KAJIAN ILMIAH HUKUM

## J I H ∽ DE’JURE ∽ K I H
FAKULTAS HUKUM

## UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang Telp. (0267) 640759; Faks. (0267) 640759 Website: www.fh.unsika.ac.id Email: jurnaldejurefhunsika@gmail.com
Jurnal ini dapat diunduh pada menu e-jurnal pada laman http://journal.unsika.ac.id/

## J U R N A L  I L M I A H  H U K U M DE’JURE K A J I A N  I L M I A H  H U K U M F A K U L T A S  H U K U M U N I V E R S I T A S  S I N G A P E R B A N G S A  K A R A W A N G
Volume 2 Nomor 2
ISSN: 2541-1594 September 2017
J I H ∽ DE’JURE merupakan Jurnal Ilmiah Hukum yang memuat naskah di bidang ilmu hukum serta analisis dan peran serta akademisi, praktisi dan masyarakat dalam merepresentasikan kebebasan berpendapat dan pembahasan soal isu-isu di bidang hukum.
J I H ∽ DE’JURE merupakan media publikasi ilmiah yang terbit sebanyak dua nomor dalam satu tahun (Mei dan September).

## Setiap substansi Jurnal dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
( Citation is permitted with acknowledgement of the source )
Segala pendapat yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi dari Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## J I H ∽ DE’JURE ∽ K I H Redaksi
Sidang Pembaca yang dirahmati Tuhan yang Maha Esa Jurnal  Ilmiah  Hukum  “De’Jure”  merupakan  Jurnal  Ilmu  Hukum  yang dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan  hasil penelitian serta kajian gagasan  konseptual di  bidang  ilmu  hukum  terhadap  isu-isu  hukum,  konseptual  dalam  tataran teori  dan  praktik,  putusan  pengadilan,  analisis  kebijakan  pemerintah  dan pemerintahan  daerah  serta  analisis  hal-hal  lainnya  di  bidang  ilmu  hukum yang  tidak  dapat  terlepas  sebagai  ilmu  pengetahuan.  Jurnal  Ilmiah  Hukum “De’Jure”  merupakan  hasil  penelitian  berupa  tulisan  baik  dari  kalangan civitas  akademika  Universitas  Singaperbangsa  Karawang  pada  umumnya maupun  hasil  sumbangsi  Tenaga  Pengajar  di  lingkungan  Fakultas  Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang serta peran aktif dari penulis-penulis lain di luar Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut ditujukan kepada  seluruh  mahasiswa/i,  masyarakat,  para  pakar,  akademisi,  praktisi, penyelenggara negara, LSM serta pemerhati ilmu hukum.
Jurnal  Ilmiah  Hukum  “De’Jure”  telah  memiliki International  Standard Serial  Number -ISSN  (Nomor  Seri  Standar  Internasional)  sebagai  sebuah nomor  khusus  yang  sering  digunakan  untuk  mengidentifikasikan  setiap publikasi berkala dan diberikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0005.115/JL.3.2/SK.ISSN/2015. 03.  Volume  ini  diyakini  dapat  memberikan  sentuhan  dan  warna  baru  di dalam  perkembangan  ilmu  hukum  khususnya  Hukum  Indonesia.  Harapan Tim  Redaksi  yaitu  dapat  memberikan  sumbangsi  pemikiran/gagasan  pada pembaharuan  Hukum  Indonesia  dan  setidak-tidaknya  memberikan  secerca sinar  terang  dalam  hutan  belantara  nan  gelap  sebagai  ungkapan  terhadap pengaturan  dan  penerapan  Hukum  Indonesia  dengan  keyakinan  Indonesia akan menjadi lebih bermartabat berdasarkan Pancasila.
Terdapat sekitar sepuluh (10) naskah yang mengkaji dan menganalisis tentang  dinamika  ilmu  hukum  dan  penerapannya  yang  diawali  oleh  Andrie Irawan  yang  berjudul  “Peranan  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Perempuan  Penyandang  Disabilitas Korban  Kekerasan”  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif yaitu  yang  bermaksud  menguraikan/menggambarkan  analisis  pengaturan yang ada. Fenomena kekerasan yang terjadi terhadap perempuan penyadang disabilitas  termasuk  anak  perempuan  penyadang  disabilitas  menjadi permasalahan  sosial  yang  dikenal  dengan  Penyandang  Masalah Kesejahteraan  Sosial  selain  itu  juga  menjadi  permasalahan  dalam  hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Kedua, terdapat tulisan dari Anita Afriana dan Rai Mantili yang berjudul “Implementasi  Perdamaian  ( Accord )  Pada  Pengadilan  Niaga  Dalam Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  di  Indonesia”  di  mana  artikel  ini dikhususkan pada perdamaian setelah putusan pernyataan pailit, yaitu akan meneliti  mengenai  implementasi  perdamaian  di  Pengadilan  Niaga  Jakarta dan  meneliti  faktor-faktor  yang  menjadi  hambatan  bagi  para  pihak  untuk
melaksanakan  perdamaian.  Ketiga,  tulisan  dari Fatimah  Asyari  ikut  serta dalam  memberikan  kontribusi  melalui  tulisan  yang  berjudul  berjudul “Analisis  Yuridis  Pengelolaan  Pasar  Malam  dan  Dinamikanya  di  Kota Samarinda”.  Tulisan  tersebut  menekankan  bahwa  terbentuknya  Peraturan Daerah  akan  menciptakan  pengelolaan  Pasar  Malam  Rekreasional  dan menjadi  salah  satu  tujuan  wisata  kerakyatan  di  Kota  Samarinda  dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar. Pasar  Malam  menjadi  salah  satu  tambahan  objek  pengembangan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah  berbasis  Ekonomi  Pancasila  di  Kota  Samarinda dapat  tercapai  dengan  lebih  maksimal.  Keempat,  Holyness  N.  Singadimedja yang  berjudul  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Politik  Hukum  Kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan: Desentralisasi atau Re-Sentralisasi Berdasarkan Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah”  di mana  mempersoalkan  tentang  pengawasan  ketenagakerjaan  merupakan suatu  sistem  yang  sangat  penting  dalam  penegakan  atau  penerapan peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan.  Pengawasan  ketenaga- kerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan  di  bidang  ketenagakerjaan.  Lahirnya  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  banyak  menjadi pembicaraan di kalangan Pengawasan Ketenagakerjaan di Indonesia.
Kelima,  Ina  Heliany  yang  berjudul  “Tinjauan  Yuridis  Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Efektivitas  Individualisasi  Pidana  Dalam  Perkara  Anak  Yang  Berkonflik Dengan Hukum” yang menegaskan bahwa fenomena meningkatnya perilaku kenakalan  yang  dilakukan  anak  seolah-olah  tidak  berbanding  lurus  dengan usia pelaku. Apabila diamati ternyata banyak sekali hak anak yang terlanggar dari  proses  pemeriksaan  sampai  pada  putusan  hakim  dan  masih  dijumpai bahwa  ternyata  hakim  cenderung  menjatuhkan  pidana  badan  dan perampasan  kemerdekaan  dalam  memutuskan  perkara  anak.  Keenam, Isnawati dengan tulisan  yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap  Peranan Pemerintahan  Daerah  Dalam  Penertiban  Anak  Jalanan  (Anjal)  di  Kota Samarinda” memberikan pendapat bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda di  mana  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  Nomor  16  Tahun  2002  harus dirubah  dan  dikaji  ulang  secara  materiil  karena  tidak  sesuai  dengan  pola hidup  masyarakat  Kota  Samarinda  saat  ini  dan  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2014.  Keberadaan  anak  jalanan  sebagai  suatu  permasalahan perkotaan  perlu  untuk  mendapatkan  perhatian  serius  dari  semua  pihak, terutama bagi instansi/dinas pemerintahan yang terkait dalam pengambilan kebijakan  mengenai  anak  jalanan.  Ketujuh,  Linda  Rachmainy  dan  Ema Rahmawati  yang  berjudul  “Penerapan  Rekonvensi  Sebagai  Hak  Istimewa Tergugat  Dalam  Perkara  Perceraian  (Talak)  di  Pengadilan  Agama” memberikan  pandangan  bahwa  pada  umumnya  perkara  perceraian  di Pengadilan  Agama  yang  diputus  secara contradictoir disertai  gugatan rekonvensi yang diajukan bersamaan dengan jawaban. Rekonvensi berkaitan dengan  gugatan  nafkah  akibat  talak  yaitu  nafkah  iddah,  mut’ah,  kiswah, maskan,  hak  asuh  anak  (hadhanah)  serta  biaya  hadhanah,  yang  antara gugatan konvensi dengan rekonvensi memiliki koneksitas erat. Sikap hakim
Pengadilan  Agama  dalam  memutus  perkara  cerai  (talak)  dengan  gugatan rekonvensi disertai pertimbangan hukum yang bervariasi.
Kedelapan,  Oci  Senjaya  memberikan  kontribusi  tulisan  yang  berjudul “Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Mati  Atau  Luka  Berat  Sebagai Syarat  Pidana  Bersyarat  Pada  Tindak  Pidana  Lalu  Lintas  Jalan  di  Polres Karawang” dengan menganalisis tentang korban dan pembuat tindak pidana pada  tindak  pidana  lalu  lintas  jalan  yang  berakibat  korban  mati  atau  luka berat.  Restitusi  dan  kompensasi  yang  pada  kelahirannya  merupakan  hak korban dan keluarganya, kemudian diambil alih oleh Negara kepada korban atau  keluarganya,  karena  restitusi  dan  kompensasi  sangat  bermanfaat  bagi korban  atau  keluarga  korban  terutama  yang  ekonominya  lemah.  Pihak kepolisian  dalam  hal  ini  Polres  Karawang  disarankan  harus  aktif  di  dalam memberikan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  mengenai  Hak  Atas  Restitusi dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian agar masyarakat paham mengenai perundang-undangan yang berlaku. Kesembilan yaitu Rani Apriani yang  memberikan  kontribusi  melalui  tulisan  yang  berjudul  “Perlindungan Hukum  Terhadap  Konsumen  Pengguna  Jasa  Perbankan  di  Indonesia” menegaskan  bahwa  terkait  dengan  adanya  hak  bagi  nasabah  untuk mengajukan  segala  hal  yang  merugikannya  kepada  Lembaga  Pengaduan Nasabah  dan  Mediasi  Perbankan,  pihak  bank  perlu  dalam  hal  ini  Bank Indonesia mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hal  tersebut  dan  bagi  bank-bank  komersial  perlu  memberikan  penjelasan mengenai  hak-hak  nasabah  dan  jika  perlu  mencantumkan agreement  to mediate di  dalam  perjanjian  kredit/pembiayaan  serta  pada  rekening simpanan  nasabah.  Tulisan  kesepuluh  ada  tulisan  dari  Sherly  Ayuna  Putri yang  berjudul  “Risiko  dan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan  Dihubungkan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak”  di  mana  mempekerjakan  anak sebagaimana  diatur  di  dalam  undang-undang  tersebut  sebenarnya  erat kaitannya  dengan  upaya  melindungi  hak  asasi  anak.  Ketentuan  yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal  68  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan yang  menentukan  bahwa  setiap  anak  berhak  atas  perlindungan  oleh  orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
Tim Redaksi menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurang- an  yang  merupakan  kelemahan  tersendiri  baik  dari  segi  desain  cetak, substansi  dan  hal-hal  lainnya.  Untuk  itu  Tim  Redaksi  memohonkan  maaf yang  sebesar-besarnya.  Demi  penyempurnaan  pada  edisi-edisi  selanjutnya, tim  berharap  dengan  segala  hormat,  menerima  saran  dan  pendapat  serta kritikan dari para pembaca yang budiman.
Akhir  kata  Tim  Redaksi  berharap  semoga  kehadiran  Jurnal  edisi  ini dapat  memperkaya  khasanah  pengetahuan  para  Pembaca  mengenai dinamika  pengaturan  dan  penerapan  hukum  di  Indonesia  dan  juga bermanfaat  dalam  upaya  membangun  budaya  sadar  hukum.  Semoga penjelasan  pada  setiap  kalimat  dan  halaman  dapat  bermanfaat  serta  wujud pengembangan  diri  para  penulis  untuk  mengimplementasikan  Tri  Dharma
Perguruan  Tinggi  dan  mewarnai  ide  dan  saran  membangun  Hukum Indonesia.  Dalam  kesempatan  ini  Tim  Redaksi  memberikan  ucapan  rasa terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  khususnya  kepada  Civitas  Akademika Universitas Singaperbangsa Karawang, Para Penulis, Para Mitra Bestari yang sudah  meluangkan  waktunya  dalam  kesibukannya  yang  padat.  Semoga Tuhan selalu merahmati Alam Semesta ini beserta isinya.
Selamat membaca!
Tim Redaksi Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum

## DAFTAR ISI
Pengantar Redaksi JIH ∽ De’Jure ∽ KIH ..................................................................... iv-vii
PERANAN  PEMERINTAH  DAERAH  ISTIMEWA  YOGYAKARTA  DALAM PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PEREMPUAN  PENYANDANG

## DISABILITAS KORBAN KEKERASAN
Andrie Irawan ................................................................................................................................ 202-218 IMPLEMENTASI  PERDAMAIAN  ( ACCORD )  PADA  PENGADILAN  NIAGA
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DI INDONESIA
Anita Afriana dan Rai Mantili ................................................................................................. 219-233 ANALISIS  YURIDIS  PENGELOLAAN  PASAR  MALAM  DAN  DINAMIKANYA

## DI KOTA SAMARINDA
Fatimah Asyari .............................................................................................................................. 234-247 ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP  POLITIK  HUKUM  KEWENANGAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN: DESENTRALISASI ATAU RE-

## SENTRALISASI  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  23  TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Holyness N. Singadimedja ......................................................................................................... 248-263
TINJAUAN  YURIDIS  UNDANG-UNDANG  NOMOR  11  TAHUN  2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP EFEKTIVITAS INDIVIDUALISASI  PIDANA  DALAM  PERKARA  ANAK  YANG  BERKONFLIK DENGAN HUKUM
Ina Heliany ...................................................................................................................................... 264-283 TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  PERANAN  PEMERINTAHAN  DAERAH
DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN (ANJAL) DI KOTA SAMARINDA
Isnawati ............................................................................................................................................ 284-298 PENERAPAN REKONVENSI SEBAGAI HAK ISTIMEWA TERGUGAT DALAM

## PERKARA PERCERAIAN (TALAK) DI PENGADILAN AGAMA
Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati ............................................................................. 299-315
RESTITUSI  DAN  KOMPENSASI  KEPADA  KORBAN  MATI  ATAU  LUKA BERAT  SEBAGAI  SYARAT  PIDANA  BERSYARAT  PADA  TINDAK  PIDANA LALU LINTAS JALAN DI POLRES KARAWANG
Oci Senjaya ...................................................................................................................................... 316-340 PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KONSUMEN  PENGGUNA  JASA

## PERBANKAN DI INDONESIA
Rani Apriani .................................................................................................................................... 341-359 RISIKO  DAN  PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  PEKERJA  ANAK
BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  13  TAHUN  2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

## DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG

## PERLINDUNGAN ANAK
Sherly Ayuna Putri ....................................................................................................................... 360-375 Biodata Penulis .......................................................................................................................... 376-377 Pedoman Penulisan ................................................................................................................. 378-385 Formulir Berlangganan ........................................................................................................ 386

## J I H ∽ DE’JURE ∽ K I H F A K U L T A S  H U K U M
U N I V E R S I T A S  S I N G A P E R B A N G S A  K A R A W A N G menyampaikan terima kasih
Kepada Para Mitra Bestari/Penilai ( referee ) Volume 2 Nomor 2 September 2017
Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H.
Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H.
Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.M. M.H.
Dr. Bambang Daru, S.H., M.H.
Dr. Hernadi, S.H., LL.M.