## JURNAL WIDYA BHUMI

## KONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN DAN HAK ATAS TANAH MELALUI SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK
Sapardiyono 1* , Sukmo Pinuji 2
12 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jalan Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta * Correspondence author : sapardiyono1965@gmail.com

## ABSTRACT
The  innovation  of  electronic  land  certificates  is  one  of  the  Indonesian  government's  efforts  to improve modern land services with information technology and telecommunications. Nevertheless, it is crucial to anticipate and formulate policies for the application of this service product, so that one's ownership and rights are guaranteed to be valid. This research aims to analyze the position and function of electronic land certificates as evidence of ownership and rights to one's land in front of a judge.  This  research  applies  descriptive  qualitative  method.  Primary  and  secondary  data  were obtained  through  interviews  and  document  studies.  The  data  were  analyzed  using  a  sociolegal approach.  The  results  showed  that  the  electronic  land  certificate  is  a  legal  product  of  a  series  of electronic  land  registration.  Electronic  land  certificates  are  legally  valid  and  are  legally  used  as evidence of ownership of a person's land parcel in court. This research concludes that the suitability of physical and juridical data recorded electronically, stages and standardization of archiving is the key to modern land registration services. In addition, cross-country, public/private cooperation needs to be implemented immediately, in line with global cybersecurity threats.
Keywords : Electronic land certificate; Modern services; Court legal power; Digital technology

## INTISARI
Inovasi  atas  sertipikat  tanah  elektronik  menjadi  salah  satu  upaya  pemerintah  Indonesia  untuk meningkatkan layanan pertanahan modern dengan teknologi informasi dan telekomunikasi. Namun demikian,  antisipasi  dan  perumusan  kebijakan  penggunaan  produk  layanan  tersebut  menjadi penting,  agar  kepemilikan  dan  hak  seseorang  senantiasa  terjamin  keabsahannya.  Penelitian  ini bertujuan untuk  menganalisis  kedudukan  dan  fungsi  sertipikat  tanah  elektronik  sebagai  alat  bukti kepemilikan  dan  hak  atas  tanah  seseorang  di  depan  hakim.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara serta studi dokumen. Data-data  tersebut  kemudian  dianalisis  menggunakan  pendekatan  sosiolegal.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  sertipikat  tanah  elektronik  merupakan  produk  hukum  dari  rangkaian pendaftaran  tanah  secara  elektronik.  Sertipikat  tanah  elektronik  secara  hukum  sah  dan  legal digunakan  sebagai  alat  bukti  kepemilikan  bidang  tanah  seseorang  di  pengadilan.  Penelitian  ini menyimpulkan bahwa kesesuaian data fisik dan yuridis yang terekam secara elektronik, tahapan dan standarisasi  pengarsipan  menjadi  kunci  atas  layanan  pendaftaran  tanah  modern.  Selain  itu,  kerja sama  lintas  negara,  publik/swasta  perlu  segera  dilaksanakan,  seiring  adanya  ancaman  keamanan siber yang bersifat global.
Kata Kunci : Sertipikat tanah elektronik; Pelayanan modern; Kekuatan hukum pengadilan; Teknologi digital

## A. Pendahuluan
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN) tetap  konsisten  berupaya  memberikan  pelayanan  pertanahan  modern  berbasis elektronik  dengan  mengoptimalkan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi  (Junarto  dkk.,  2020;  Junarto  &  Suhattanto,  2022).  Berdasarkan Peraturan  Menteri  ATR/Kepala  BPN  (Permen  ATR/Ka.  BPN)  No.  1  Tahun  2021
Vol 2, No.1
April 2022 Received Feb 7 th 2022
Accepted
May 4 th 2022
Published June 4 th 2022
tentang  sertipikat  elektronik,  bahwa  hasil  akhir  dari  layanan  pertanahan  berbasis elektronik  adalah  Sertipikat  Tanah  Elektronik  (STE)  (Mujiburohman,  2021).  STE mempunyai ciri tidak berbentuk analog/kertas tetapi berbentuk dokumen digital.
Keberadaan STE diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi pemegang hak atas tanah, seperti akses data pertanahan, pembuktian kepastian kepemilikan dan  jenis  hak  serta  meminimalkan  pemalsuan  (Agustina,  2021;  Alimuddin,  2021). Meski demikian, keberadaan STE harus di dukung dengan sejumlah kebijakan yang konsisten, modal/anggaran, peralatan berbasis digital dan respons masyarakat yang positif (Mujiburohman, 2021; Sagari & Mujiati, 2022; Alya Shafira, 2021). Begitu pula dukungan  mitra  kantor  pertanahan  (Kantah)  di  Kabupaten/Kota,  yang  membantu pelayanan pertanahan modern dan mentransformasi layanan pertanahan (Gunarta dkk., 2020).
Umumnya,  permasalahan  yang  muncul  di  masyarakat  terkait  kebijakan  STE adalah adanya sejumlah keraguan jaminan kepastian hukum ketika terjadi sengketa dan  pemalsuan  dokumen  (Suhattanto  dkk.,  2021).  Kekhawatiran  masyarakat tersebut  perlu  segera  disikapi  dari  sisi  yuridis,  agar  dikemudian  hari  mampu digunakan sebagai tanda bukti hak yang kuat. Jika ditinjau dari regulasi yang ada, Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, menyebutkan bahwa dokumen elektronik mampu sebagai alat bukti hukum (Jayantari, 2019). UU tersebut juga menyatakan bahwa informasi elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  cetakannya  merupakan perluasan dari alat bukti yang sah di pengadilan.
Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan rumusan  masalah  bagaimanakah  konsistensi  kedudukan  STE  dalam  rangkaian kegiatan  pendaftaran  tanah  dan  fungsinya  sebagai  barang  bukti  di  Pengadilan. Khasanah  (2021)  dan  Yusandy  (2019)  meneliti  STE  ketika  dipakai  sebagai pembuktian hukum acara perdata. Kemudian, Mujiburohman (2021) dan Wahyudi (2012) menelaah STE pada taraf teknis dan yuridis. Mereka berpendapat bahwa STE tidak berdasarkan UU Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya. Namun demikian,  kedua  peneliti  terdahulu  tersebut  sepakat  bahwa  STE  dalam  tataran teknis  mampu  memberikan  kepastian  dibandingkan  dengan  sistem  analog. Penelitian ini berbeda dengan Wahyudi (2012) maupun Yusandy (2019), karena lebih fokus  membahas  kedudukan  STE  sebagai  produk  layanan  pertanahan  modern  di akhir rangkaian tahapan. Selain itu, penelitian ini berbeda dengan Khasanah (2021) karena  terbitnya  Permen  ATR/Ka.  BPN  No.1/2021  menjadi  lebih  lengkap pembahasan  terkait  konsistensinya.  Utamanya  STE  yang  berfungsi  sebagai  alat pembuktian  kepemilikan  bidang  tanah.  Penelitian  ini  merupakan  pengembangan dari  penelitian  Mujiburohman  (2021)  dan  bertujuan  menemukan  konsistensi kedudukan  dan  fungsi  STE,  sebagai  alat  bukti  kepemilikan  dan  hak  atas  tanah seseorang, berdasarkan UUPA dan  peraturan  turunannya. Akhirnya, penelitian  ini mempunyai  harapan  mampu  menambah  khazanah  keilmuan  bagi  para  sarjana  di dalam maupun di luar negeri, utamanya pemerintah dalam merefleksikan tindakan yang positif dalam menjamin keamanan data pertanahan di tingkat global.

## B. Metode Penelitian
Kami  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan  analisis sosio-legal.  Analisis  tersebut  mengacu  pada  bagian  ilmu  sosial  yang  memberikan perhatian  pada  hukum,  proses  hukum  atau  sistem  hukum.  Fokus  penelitian  kami berkenaan dengan konsistensi perlindungan hukum kepemilikan dan hak atas tanah jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan.  Seperti: UU No. 11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja, dan peraturan  pelaksana  pendaftaran  tanah.  Kami  memilih  pendekatan  sosiolegal karena mempunyai kelebihan dalam menggabungkan konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu untuk mengkaji fenomena hukum. Hal tersebut akan mengurangi isolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya.
Data  yang  kami  kumpulkan  adalah  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer dihasilkan  dari  kegiatan  wawancara,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui studi  literatur  berupa  karya  ilmiah  dalam  format  cetak  dan/atau  elektronik. Selanjutnya  kami  mereduksi,  mengelompokkan  dan  menganalisis  data  yang  telah terkumpul  untuk  menghasilkan  informasi  yang  berkaitan  dengan  STE  secara deskriptif  (Sugiyono,  2016).  Pada  ranah  praksis,  kami  melakukan  penelitian  di lingkungan  Kantah  Kabupaten  Sukoharjo  agar  informasi  yang  disajikan  lebih  valid dan kredibel. Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah penyangga Kota Surakarta dengan  tingkat  pelayanan  pendaftaran  tanah  padat.  Kami  melakukan  wawancara terhadap  sejumlah  narasumber  dengan  teknik purposive .  Narasumber  tersebut berjumlah lebih dari 10 orang yang terdiri atas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), masyarakat pemohon layanan, serta pengguna jasa (bank).

## C. Jaminan Hukum dari Sertipikat Tanah Elektronik (STE)
Pada  awal  Tahun  2021,  pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  ATR/BPN mengeluarkan ketentuan pelaksanaan pelayanan STE melalui Permen ATR/Ka. BPN No.1/2021 tentang Sertipikat Elektronik. STE tersebut merupakan salah satu produk layanan pertanahan melalui sistem elektronik berbentuk dokumen elektronik. Pada peraturan pelaksana tersebut juga dijabarkan mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik dan hasil kegiatan yang berupa data, dokumen elektronik, dan  informasi  elektronik.  Sejalan  dengan  terbitnya  peraturan  tersebut,  isu  dan permasalahan  yang  muncul  di  tengah  masyarakat  menjadi  tidak  terkontrol. Berdasarkan  wawancara  dengan  narasumber  di  Kabupaten  Sukoharjo, ‘ permasalahan  kebijakan  STE  lebih  disebabkan  karena  belum  adanya  sosialisasi terkait Permen ATR/Ka. BPN No.1/2021 ’ . Selain itu, masifnya pemberitaan di media sosial tentang STE, menjadikan masyarakat terbawa situasi yang senyatanya tidak terjadi,  seperti  penarikan  sertipikat  tanah  analog  yang  telah  terbit.  Hal  tersebut menyimpulkan  bahwa  keterbukaan  informasi  ke  publik  tidak  semuanya  akan memberi dampak positif. Namun demikian perlunya konfirmasi atas informasi yang disampaikan, sehingga isi dan makna yang sesungguhnya dapat tepat tersampaikan.
C.1. Kedudukan Permen ATR/Ka. BPN No. 1/2021 terhadap Peraturan di atasnya
Berdasarkan  Pasal  19  ayat  1  UUPA,  Pemerintah  RI  memfasilitasi  pendaftaran tanah  di  seluruh  NKRI  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dengan Peraturan Pemerintah (PP). Pada Tahun 1961 hingga saat ini, telah terbit PP. No. 10 Tahun  1961 jo PP.  No.  24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah.  PP.  24/1997 tersebut memiliki aturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA) No. 3 Tahun 1997 dan telah beberapa kali diubah hingga terbitnya Permen ATR/Ka. BPN No. 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997. Berdasarkan pendekatan ilmu hukum, perlu kiranya mengetahui hierarki dan asas-asas  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Pemahaman  tersebut  secara tersurat terletak pada isi UU No. 12 Tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Menurut  ketentuan  kedua  UU tersebut, jenis hierarki peraturan Perundang-undangan adalah:
1) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Selanjutnya,  pada  Pasal  8  ayat  (1)  mengatur  bahwa ‘ selain  Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), juga mencakup peraturan  yang  salah  satunya  ditetapkan  oleh  menteri ’ .  Peraturan  menteri  yang ditetapkan  tersebut  memuat  materi  dalam  rangka  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  tertentu.  Kemudian,  pada  ayat  (2)  ditentukan  bahwa ‘ Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan  kewenangan ’ . Penjelasan  atas  yang  dimaksud  dengan  berdasarkan  kewenangan  adalah ‘ penyelenggaraan  urusan  tertentu  pemerintahan  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan Perundang-undangan ’ . Oleh karena itu keberadaan Permen ATR/Ka. BPN No.1/2021 masih pada koridor atau regulasi yang ada dan merupakan bagian dari ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Permen ATR/Ka. BPN No.1/2021 merupakan produk perundangan yang  mengandung  4  (empat)  asas  yaitu:    asas  legalitas,  asas  hukum  tinggi disampingkan hukum rendah, asas hukum khusus disampingkan hukum umum, dan asas hukum baru disampingkan hukum lama. Secara hierarki Permen tersebut telah memenuhi persyaratan yaitu sebagai penjabaran dari peraturan perundangan yang ada  di  atasnya.  Hierarki  adalah  penjenjangan  setiap  jenis  peraturan  perundang- undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya serta memenuhi asas legalitas. Selain itu, Permen ATR/Ka. BPN No. 1/2021
adalah  sebagai  implementasi  dari  ketentuan  yang  mengatur  tentang  pendaftaran tanah yang didasarkan pada UUPA, yang kemudian diatur pelaksanaannya melalui PP.  No.10/1961  jo  PP.  24/1997.  Hal  tersebut  ditujukan  untuk  mewujudkan modernisasi  pelayanan  pertanahan  guna  meningkatkan  indikator  kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karenanya menteri terkait mengoptimalkan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dengan menerapkan  pelayanan  pertanahan  berbasis  elektronik  (Konsiderans  menimbang huruf  (a)  Permen  ATR/KBPN  Nomor  1  Tahun  2021).  Penjelasan  selanjutnya menyebutkan bahwa ‘ jika diperintahkan oleh UU, maka peraturan menteri tersebut dapat dikatakan setingkat dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya perintah  yang  sama  yaitu  oleh  UU  sebagai regulation .  Selanjutnya,  jika  yang memerintahkan  adalah  PP.,  maka  hal  tersebut  sebagai delegated  regulation (Hidayat,  2021).  Penulis  berpendapat  bahwa  Permen  ATR/Ka.  BPN  No.1/2021 merupakan penjabaran dari PP. 24/1997 dan PP. tersebut merupakan turunan dari UUPA Pasal 19. Meski bentuk peraturan sebatas peraturan menteri, namun karena perintah  UUPA  agar  pemerintah  memfasilitasi pendaftaran  tanah  di  seluruh  NKRI maka  terdapat  konsistensi  peraturan  perundang-undangan.  Oleh  karena  itu, Permen ATR/Ka. BPN No. 1 Tahun 2021 yang terbit merupakan delegated regulation , yaitu bukan karena lembaga yang menerbitkan peraturan perundangan, melainkan peraturan perundang-undangan di atasnya yang menentukan kedudukan peraturan. Pembahasan  selanjutnya  menerangkan  bahwa  Permen  ATR/Ka.  BPN  No.  1/2021 kedudukannya  konsisten  dengan  amanah  UU  Cipta  Kerja  Pasal  147.  Hal  tersebut ditujukan  untuk  mempermudah  dan  mempercepat  layanan  pertanahan  yang diberikan kepada masyarakat dengan produk hukum yang berkekuatan seimbang di depan  hakim  (analog/elektronik)  (Margaret  &  Sapardiyono,  2021).  Pasal  147  UU No.11/2020 tertulis bahwa ‘ yang dapat berbentuk elektronik adalah tanda bukti hak atas  tanah  (HAT),  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun,  hak  pengelolaan,  hak tanggungan  (HT),  akta  peralihan  HAT,  dan  dokumen  lain  yang  berkaitan  dengan tanah.

## C.2. Fungsi STE sebagai Produk Layanan Pertanahan dan Alat Bukti di Pengadilan
Secara  umum,  rangkaian  kegiatan  pendaftaran  tanah  meliputi  pencatatan dilengkapi pemberian informasi (sertipikat) tentang kepemilikan tanah, penggunaan tanah  dan  status  perubahannya  oleh  pemerintah  kepada  pemegang  hak  (PP.  No. 24/1997). Proses pencatatan tersebut terbagi menjadi tiga kegiatan yaitu kegiatan pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis dan pemeliharaan data fisik dan yuridis  (bersifat  administratif).  Kegiatan  pengumpulan  data  fisik  meliputi pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah agar terjamin kepastian letak, batas, bentuk  dan  luasnya.  Sedangkan  kegiatan  pengumpulan  data  yuridis  meliputi pengumpulan  keterangan  mengenai  status  hukum  bidang  tanah  tersebut  seperti pemegang hak dan beban/tanggungan. Kegiatan administratif lebih terorientasi ke pencatatan  atas  perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada  data  fisik  dan  yuridis, seperti  karena  warisan,  hibah,  jual-beli,  pemecahan,  penggabungan  ataupun
pemisahan. Beragam dan panjangnya proses layanan pertanahan serta banyaknya individu yang terlibat, memerlukan terobosan inovasi atas layanan pertanahan ke arah  digital.  Terlebih  lagi  jika  merespons  tambahan  pekerjaan  terkait  ketentuan pada PP. 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. PP tersebut menambah jenis objek pendaftaran tanah atas ruang di atas dan di bawah permukaan tanah. Sebagai produk pelayanan di bidang pertanahan, inovasi produk STE menjadi penting untuk meningkatkan pemerataan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. STE merupakan produk yang dikeluarkan oleh  badan/pejabat  negara  yang  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan perbuatan hukum.
Pada prinsipnya, alur pendaftaran tanah secara elektronik tetap mendasarkan pada tahapan sebagaimana pendaftaran tanah secara analog. Selain itu, data fisik dan yuridis yang digunakan sebagai dasar penerbitan STE tidak akan dimusnahkan tetapi akan di scan dan di simpan dalam format digital. Terdapat tantangan dalam kaitannya dengan keabsahannya sebagai produk yang bisa digunakan di pengadilan. Sebagaimana  wawancara  dengan    Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT), Pengembang  Perumahan  dan  pegawai  PPAT  di  Kabupaten  Sukoharjo,  mereka menanyakan  bahwa: ‘ bagaimana  jika  dikemudian  timbul  konflik/sengketa pertanahan?;  apakah  di  Pengadilan  Negeri  dapat  menerima  STE  sebagai  barang bukti pada saat pemeriksaan? ’ . Namun pada praktiknya, petugas fisik/yuridis sering mengabaikan  pemenuhan  syarat  hukum,  seiring  besarnya  target  pelayanan pendaftaran tanah yang ada. Percepatan pelayanan pertanahan pada satu sisi perlu dilakukan,  namun  sebagai  upaya  penyelamatan  produk  layanan  agar  tidak berimplikasi  negatif  maka  harus  mengurangi  risiko  yuridisnya.  Dalam  kondisi  ini, maka  yang  harus  diantisipasi  sejak  awal  adalah  mengikuti  prosedur  administratif yang  ditetapkan.  Kebijakan  percepatan  pelayanan  STE  adalah  upaya  untuk memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  dalam  melakukan  pendaftaran  tanah, sehingga  tetap  mengacu  dan  berpedoman  pada  ketentuan  yang  terkait  dengan pendaftaran  tanah  yang  telah  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah.
Menurut  Wahyudi  (2012)  bahwa  dalam  tahapan  pembuktian  di  pengadilan, setidaknya terdapat 2 (dua) unsur yang memegang peranan penting. Pertama, para pihak  harus  menggunakan  alat  bukti  yang  sah  menurut  hukum  pembuktian,  dan tidak  boleh  menggunakan  alat  bukti  yang  tidak  diatur  dalam  peraturan perundangan. Kedua, alat bukti sesuai dengan asas pembuktian dalam hukum acara perdata, yang memberikan dasar-dasar yang sah atas suatu gugatan atau bantahan. Pada  sisi  lain,  pembuktian  menurut  Yusandy  (2019)  menjadi  sentral,  karena  dalil- dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan  ( rechtoepasing )  maupun  yang  ditemukan  ( rechtvinding )  dalam  suatu perkara tertentu. Wahyudi (2012) dan Khasanah (2021) mengungkapkan, bahwa di dalam hukum acara perdata, pembuktian lebih diutamakan dengan menggunakan alat bukti tulisan atau surat. Prinsip dalam pembuktian pasal 163 HIR jo. 1865 BW adalah ‘ Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk
suatu  peristiwa  untuk  meneguhkan  haknya,  ataupun  menyangkal  hak  orang  lain, maka orang itu harus membuktikannya ’ .
Permen  ATR/Ka.  BPN No.  1/2021  pada  Pasal 5  menentukan  bahwa  dokumen elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah  dan perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah  sesuai  dengan  hukum  acara  yang  berlaku  di Indonesia.  Sementara  sesuai  PP  18  Tahun  2021  pada  Pasal  85  dijelaskan  bahwa ‘ untuk  keperluan  pembuktian  di  pengadilan  dan/atau  pemberian  informasi pertanahan  yang  dimohonkan,  data  dan/atau  dokumen  dapat  diberikan  akses melalui  sistem  elektronik ’ .    Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  jo  UU  No.  19
Tahun  2016  tentang  ITE  menyatakan  bahwa  dokumen  elektronik  disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Menurut Yusandy (2019) bahwa dalam praktik  perkara  perdata  kekuatan  pembuktian  elektronik  dipersamakan  dengan kekuatan  alat  bukti  tulisan,  walau  dalam  penyerahan  dokumennya  ke  pengadilan tidak  diatur  mekanismenya.  Oleh  karena  itu,  jika  disandingkan  dengan  Pasal  184 KUHAP,  penulis  berpendapat  bahwa  STE  dapat  dikategorikan  sebagai  alat  bukti pidana,  yaitu  surat,  di  samping  alat  pembuktian  lainnya  (keterangan  saksi, keterangan  ahli,  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa).  Hal  tersebut  didasarkan bahwa pada bagian penjelasan KUHAP, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan surat lain seperti yang dinyatakan dalam pasal 187 huruf d tersebut.
Terkait  dengan  pembuktian  di  pengadilan,  penulis  menyarankan  perlu mencermati Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 187 ayat (1) dan (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa informasi pertanahan terbuka untuk  umum,  namun  sebatas  Surat  Keterangan  Pendaftaran  Tanah  (SKPT). Selanjutnya,  pada  Pasal  188  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  informasi  dalam  bentuk salinan  yang  menunjukkan  batas  bidang  tanah  dengan  bidang  lain  juga  dapat diberikan  kepada  pemegang  hak.  Kedua  pasal  tersebut  mempunyai  arti  bahwa terdapat  pembatasan  informasi  dengan  persyaratan  tertentu.  Berkaitan  dengan pembuktian  di  pengadilan,  penulis  berpendapat  bahwa  yang  berkepentingan (Hakim) dapat berpedoman pada PMNA/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 191 untuk mendapatkan  informasi pertanahan.  Pasal  tersebut  juga  menyatakan  bahwa  data fisik dan data yuridis dapat diberikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan dengan  menyebutkan  keperluannya  dan  atas  persetujuan  Kepala  Kantor Pertanahan.  Namun  demikian,  pembatasan  pemberian  informasi  tersebut memberikan  perbedaan  pemahaman  pegawai  Kantah  Kabupaten/Kota.  Oleh karenanya,  orang  yang  bukan  pemegang  hak  ataupun  instansi  pemerintah  yang memerlukan  data  pendaftaran  tanah  kesulitan  mendapatkan  data  pertanahan Rahmanto (2021).
Produk STE dapat dikategorikan sebagai alat bukti, maka salah satunya dalam penerbitan  STE  harus  disahkan  dengan  tanda  tangan  secara  elektronik.  Hal  ini selaras  dengan  Permen  ATR/Ka.  BPN  No.1  Tahun  2021  pada  Pasal  1  angka  5 menyatakan bahwa ‘ tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi  elektronik  yang  dilekatkan,  terasosiasi  atau  terkait  dengan  informasi elektronik  lainnya  yang  digunakan  sebagai  alat  verifikasi  dan  autentikasi ’ .
Penandatanganan dilakukan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur pada Pasal 4 permen tersebut. Jika proses pengesahan dapat diketahui dengan baik, siapa dan  runtutan  pengesahannya  maka  tanda  tangan  elektronik  memiliki  kekuatan hukum  dan  akibat  hukum.  Penulis  berpendapat  bahwa  dalam  pengoperasiannya, sistem elektronik hendaknya terdapat prosedur yang jelas terkait penggandaan atau akses  informasi  utamanya  dalam  pembuktian  di  pengadilan,  jika  hakim menghendaki  dokumen  asli.  Pada  kondisi  demikian  apabila dokumen  digital  tidak dapat  lagi  menunjukkan  keaslian  dokumen,  maka  sudah  selayaknya  jika  produk digital yang dihasilkan harus dapat menunjukkan bahwa sejatinya adalah asli. Oleh karenanya,  STE  yang  sudah  dicetak  harapannya  tidak  dapat  dicetak  lebih  dan dikeluarkan oleh otoritas/lembaga yang berhak mengeluarkannya.
Menurut  Prayuti  dkk.  (2019),  pada  saat  berhadapan  dengan  Hukum  Acara perdata  tidak  mengakui  alat  bukti  elektronik.  Hal  tersebut  terjadi  karena  belum adanya amandemen terhadap Pasal 184 KUHAP. Pasal tersebut menyatakan bahwa alat bukti perkara dibatasi (ter limitasi) pada bukti tradisional. Pasal 1866 KUHPdt, Pasal  284 Rechts  Reglement  Buitengwesten ,  pasal  164 Het  Herziene  Indonesisch Reglement dijelaskan  setidaknya  terdapat  lima  alat  bukti  yang  digunakan  dalam perkara  perdata  yaitu  alat  bukti  tertulis,  alat  bukti  berupa  pengakuan,  alat  bukti berupa persangkaan-persangkaan, alat bukti saksi, dan alat bukti sumpah. Yusandy (2019) berpendapat bahwa jika dilihat pada ketentuan dalam KUHPdt tentang alat bukti,  digital signature yang  digunakan  sebagai  alat  bukti  akan  ditolak  baik  oleh hakim  maupun  pihak  lawan.  Namun  demikian,  Maghfurin  (2020)  berpendapat bahwa sejak disahkannya UU ITE dengan syarat formal diatur dalam Pasal 5 ayat (4) maka kedudukan alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik telah diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah. Begitu pun dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa ‘ informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia’ . Selanjutnya, Pasal 84 Ayat (4) PP 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa ‘ sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya ’ . Wahyudi (2012) memandang  bahwa  alat  bukti  dokumen  elektronik  ini  sebagai  perluasan  dari  alat bukti yang telah ada dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.
STE sebagaimana diatur Permen ATR/Ka. BPN No. 1 Tahun 2021 serta Pasal 85 PP 18 tahun 2020 merupakan alat bukti yang sah sebagaimana isi Pasal 184 KUHAP (dalam  persidangan  tidak  boleh  menambah-nambah  alat  bukti  selain  alat  bukti tradisional). Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa ‘ informasi elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetakannya  merupakan  alat  bukti hukum yang sah, kecuali surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notariat  atau  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  pembuat  akta ’ .  Ketentuan  di  atas mengecualikan  pada  dokumen  tertulis  yang  harus  dibuat  oleh  pejabat  pembuat
akta, sehingga jika tidak sesuai maka bukan merupakan bukti hukum. Oleh karena itu, Wahyudi, (2012) mempertanyakan apakah STE yang penerbitannya didasarkan pada  akta  yang  dibuat  oleh  PPAT,  maka  hak  atas  tanah  khususnya  pada  kegiatan pemeliharaan data yang menyaratkan dibuat dihadapkan dan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) agar memenuhi syarat formal.
Kegiatan pendaftaran tanah secara formal telah diatur untuk pelaksanaannya dari yang semula pendaftaran tanah dilakukan secara manual, kemudian dilakukan secara  digital/elektronik,  khusus  yang  elektronik  telah  disesuaikan  dengan ketentuan atau peraturan per-UU terkait dengan transaksi elektronik sebagai hukum materiil.  Namun  demikian  menurut  Maghfurin  (2020)  ketentuan  tersebut  belum ditindaklanjuti  dengan  ketentuan  hukum  formal,  yaitu  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  sanksi  hukuman  apabila  terjadi pelanggaran  terhadap  hak-hak  perdata  seseorang  sesuai  dengan  hukum  perdata materiil. Oleh karena itu, apabila terjadi perkara yang harus diselesaikan sampai di pengadilan  terkait  dengan  produk  STE,  menjadi  pertanyaan  apakah  dapat diselesaikan melalui Hukum Acara, karena kenyataan di lapangan Hakim terpecah pendapatnya menjadi dua, ada yang secara tegas menolak bukti elektronik, dan ada yang  menerima,  sebagaimana  penjelasan  Ketua  Pengadilan  Negeri  Surakarta (Suprapti) melalui saluran telepon (5 April 2021) juga dikuatkan oleh Toni Pribadi (Hakim  Pengadilan  Tinggi  Jakarta),  yang  menjelaskan  bahwa  di  samping  belum adanya  hukum  acara  yang  mengaturnya,  pada  praktiknya  hakim  terbelah pendapatnya, juga masih diperlukannya bukti tertulis di pengadilan. Oleh karena itu, agar  produk  dari  pelaksanaan  STE  dapat  dijadikan  sebagai  produk  hukum  perlu diatur  dalam  Hukum  Acara  Perdata  atau  disusun  dalam  Peraturan  Mahkamah Agung.
Mahkamah  Agung  mengakui  dokumen  elektronik  pada  sistem  pengadilan melalui  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  No.  14/2010  tentang  dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. SEMA ini  ditujukan  agar  proses ‘ minutasi ’ berkas  perkara  lebih efisien  dan  efektif,  serta tercipta transparansi, akuntabilitas pelayanan. Pada SEMA tersebut hanya mengatur dokumen  elektronik  berupa  putusan  maupun  dakwaan  yang  dimasukkan  pada compact  disc,  flash  disk dapat  dikirim  melalui  email  sebagai  kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali. SEMA tersebut tidak memberi arahan bahwa  dokumen  elektronik  sebagai  alat  bukti.  Selanjutnya  SEMA  tersebut diperbaharui dengan SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010  tentang  Dokumen  Elektronik  sebagai  kelengkapan  Permohonan  Kasasi  dan Peninjauan  Kembali.  Proses  pembuktian  dalam  perkara  pidana  maupun  perdata adalah  salah  satu  unsur  penting.  Oleh  karenanya,  pengakuan  mengenai kedudukan/eksistensi  alat  bukti  elektronik  dalam  menjamin  pelindungan  dan kepastian hukum menjadi penting antar pihak.

## D. Kesimpulan
Kementerian ATR/BPN meluncurkan kebijakan sertipikat tanah elektronik untuk pendaftaran  yang  lebih  sederhana  dan  lebih  aman.  Hal  ini  dimaksudkan  sebagai bagian upaya untuk menyederhanakan proses pendaftaran tanah dan mengekang terjadinya pemusatan kepemilikan tanah. Melalui Permen ATR/BPN No.1/2021, STE akan  memiliki  kedudukan  hukum  yang  sama  dengan  yang  dicetak,  karena  yang pertama akan dikeluarkan untuk menggantikan yang terakhir. Kedudukan Permen tersebut merupakan pelaksanaan dari PP No.24/1997 dan UUPA Pasal 19. Permen tersebut  juga  berkesesuaian  dengan  amanat  PP  No.  18  tahun  2021,  yang menyatakan  data  dan  informasi  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan perluasan alat bukti yang sah.
STE  selain  menjalankan  amanat  peraturan  perundangan  juga  mampu menyederhanakan  birokrasi  dalam  kegiatan  sertifikasi  tanah  melalui  kemajuan teknologi  telekomunikasi  dan  informasi  digital.  Selain  sebagai  inovasi  pemerintah (Kementerian ATR/BPN) dalam memberikan layanan kepada masyarakat, digitalisasi tersebut juga dapat mencegah sertipikat ganda dan praktik kolusi dan korupsi dalam proyek sertifikasi tanah. Proses pengisian formulir di internet yang mudah dilakukan akan  menghindari  interaksi  tatap  muka  dan  mencegah  kolusi.  Oleh  karenanya, setiap  pemegang  STE  nantinya,  agar  tidak  sembarangan  mendistribusikan hash code , qr code ataupun single identity miliknya. Terdapat saran dalam mengakselerasi program ini yaitu: pertama, pemerintah perlu segera memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengalihkan kebiasaan menyimpan dokumen penting secara fisik ke dokumentasi elektronik; kedua, pemerintah perlu mempersiapkan infrastruktur di masing-masing daerah (kantor pertanahan) dan mengimplementasikannya secara bertahap;  ketiga,  pemerintah  segera  bekerja  sama  dan  melibatkan stakeholders (Badan Hukum Pemerintah/Swasta, Lintas Negara) dalam menjamin keamanan data dari  pencurian  dan  perusakan.  Terakhir,  penelitian  ini  menggaris  bawahi  tentang perlunya membuat sistem beracara di pengadilan untuk kemudahan penggunanya.

## Daftar Pustaka
Agustina,  E.  (2021).  Kajian  Yuridis  Program  Penerbitan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanah Elektronik. Solusi , 19 (September).
Alimuddin,  N.  H.  (2021).  Implementasi  Sertifikat  Elektronik  Sebagai  Jaminan Kepastian  Hukum  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  di  Indonesia. SASI , 27 (3). https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509
Alya  Shafira.  (2021).  Peran  Ppat  Selaku  Pengguna  Layanan  Pengecekan  Sertipikat Secara Elektronik Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Para Pihak Yang Melakukan Peralihan Hak Milik. Notary Indonesia , 3 (2).
Gunarta, I. M. D., Nurasa, A., & Pinuji, S. (2020). Persepsi Kreditur dan PPAT Terhadap Kualitas  Layanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi  Secara  Elektronik. Tunas Agraria , 3 (3). https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.123
Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku “Penelitian Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma. YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum , 7 (2). https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109
Jayantari, I. G. A. S. (2019). Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi (Cyber Crime). Kertha Wichara , 8 (6).
Junarto,  R.,  Djurdjani,  Permadi,  F.  B.,  &  Ferdiansyah,  D.  (2020).  Pemanfaatan Teknologi Unmanned Aerial Vehicle ( UAV ) Untuk Pemetaan Kadaster. Bhumi, Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 6 (1), 105 – 118.
https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.428
Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program  Strategis  Nasional  (PTSL-K4)  di  Masyarakat  Melalui  Praktik  Kerja Lapang (PKL). Widya Bhumi , 2 (1), 21 – 38.
Khasanah, D. D. (2021). Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Elektronik Dalam  Pembuktian  Hukum  Acara  Perdata. Widya  Bhumi , 1 (1). https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.5
Maghfurin, A. L. (2020, December 28). Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata serta Profesionalisme Hakim dalam Penilaian Dan Penemuan Hokum. Pa-Takalar.Go.Id , 1 – 17.
Margaret, A. T. P., & Sapardiyono, S. (2021). Pelaksanaan Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Widya Bhumi , 1 (2), 136 – 148.
Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan , 7 (1).
Prayuti,  Y.,  Anggraeni,  H.  Y.,  &  Amalia,  N.  (2019).  Kedudukan  Sertifikat  Hak Tanggungan  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Pelaksanaan  Eksekusi Langsung  Berdasarkan  Uu  No.  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  Atas Tanah  Dan  Benda  Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah. Pemuliaan  Hukum ,
1 (2), 21 – 26.
Rahmanto, N. (2021). Keterbukaan Informasi Publik Data Pertanahan. Widya Bhumi , 1 (1). https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.9
Sagari,  D.,  &  Mujiati,  M.  (2022).  Efektivitas  Layanan  Hak  Tanggungan  Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. Tunas Agraria , 5 (1). https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.166
Sugiyono. (2016). Sugiyono, Metode Penelitian. Uji Validitas .
Suhattanto, M. A., Sarjita, S., Sukayadi, S., & Mujiburohman, D. A. (2021). Kualitas Data Pertanahan Menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik. Widya Bhumi ,
1 (2), 87 – 100. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.11
Wahyudi,  J.  (2012).  Dokumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Pada  Pembuktian  Di Pengadilan. Perspektif , 17 (2). https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.101 Yusandy,  T.  (2019).  Kedudukan  dan  Kekuatan  Pembuktian  Alat  Bukti  Elektronik dalam  Hukum  Acara  Perdata  Indonesia. Jurnal  Serambi  Akademica , 7 (5). https://doi.org/10.32672/jsa.v7i5.1522