Zimmy  Permana  Sembiring,  Nadila  Ersya  Athallah,  Hediyati  Anisia  Br  Sinamo  (2022)  Hubungan Aglomerasi  Industri  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  Kota/Kabupaten  di  Jawa  Barat  Serta Tantangan Pengembangan Kawasan Rebana, (7) 11, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v7i11.12347 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## HUBUNGAN AGLOMERASI INDUSTRI DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL  BRUTO  KOTA/KABUPATEN  DI  JAWA  BARAT  SERTA TANTANGAN PENGEMBANGAN KAWASAN REBANA
Zimmy Permana Sembiring, Nadila Ersya Athallah, Hediyati Anisia Br Sinamo Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung, Indonesia e-mail: zimmykemendes@gmail.com, nadilaersya@gmail.com, hediyatianisia@gmail.com

## Abstrak
Aglomerasi  industri  terjadi  karena  daya  tarik  keuntungan  lokasi  yang  didapat apabila  industri  sejenis  memiliki  jarak  yang  berdekatan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis hubungan antara aglomerasi industri dengan Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB).  Hal  ini  penting  karena  Provinsi  Jawa  Barat  memiliki kawasan  industri  paling  banyak  di  Indonesia.  Wilayah-wilayah  industri  seperti Kabupaten  Bekasi,  Kabupaten  Karawang,  Kota  Bandung,  dan  Kabupaten  Bogor berkontribusi  masing-masing  lebih  dari  10%  terhadap  PDRB  Jawa  Barat.  PDRB Jawa  Barat  tahun  2015,  2018,  dan  2021  menunjukkan  peningkatan  namun pertumbuhannya  mengalami  perlambatan.  Tingkat  aglomerasi  industri  diukur dengan  Hoover  Balassa  Index  (HBI).  Hasil  perhitungan  HBI  pada  tahun  2021 menunjukkan  Provinsi  Jawa  Barat  memiliki  delapan  kota/kabupaten  yang mengalami aglomerasi industri. Saat ini pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa  Barat  sedang  memprioritaskan  pengembangan  Kawasan  Rebana  sebagai kawasan metropolitan yang memiliki 13 Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) dan terletak  di  tujuh  kota/kabupaten.  Dengan  total  penduduk  19.97%  dari  penduduk Jawa Barat, Kawasan Rebana hanya berkontribusi sebesar 13-14% terhadap PDRB Jawa  Barat.  Aglomerasi  industri  hanya  terjadi  di  Kabupaten  Sumedang  dengan kategori lemah. Sementara itu enam kabupaten lainnya tidak mengalami aglomerasi industri.  Berdasarkan uji korelasi Pearson maka terdapat  hubungan positif antara aglomerasi  industri  dan  PDRB  kota/kabupaten  di  Jawa  Barat.  Kawasan  Rebana memiliki  potensi  yang  besar  karena  terdiri  dari  tujuh  kota/kabupaten  yang  kaya akan  sumber  daya  alam,  jumlah  penduduk  usia  produktif  yang  tinggi,  dan terdapatnya 13 KPI.
Kata Kunci : Aglomerasi Industri, Kawasan Rebana, Produk Domestik Regional Bruto, Provinsi Jawa Barat.

## Abstract
Industrial agglomeration occurs because of the attractiveness of location benefits obtained if similar industries have close proximity. This study aims to analyze the relationship  between  industrial  agglomeration  and  Gross  Regional  Domestic Product  (GDP).  This  is  important  because  West  Java  Province  has  the  most industrial estates in Indonesia. Industrial areas such as Bekasi Regency, Karawang Regency,  Bandung  City,  and  Bogor  Regency  each  contribute  more  than  10%  to West Java's GDP. West Java's GDP in 2015, 2018, and 2021 showed an increase but growth slowed down. The level of industrial agglomeration is measured by the Hoover  Balassa  Index  (HBI).  The  results  of  HBI  calculations  in  2021  show  that West  Java  Province  has  eight  cities/regencies  that  experience  industrial agglomeration.  Currently,  the  central  government  and  the  West  Java  Provincial Government  are  prioritizing  the  development  of  the  Tambourine  Area  as  a metropolitan area that has 13 Industrial Designated Areas (KPI) and is located in seven cities/regencies. With a total population of 19.97% of the population of West Java,  the  Tambourine  Area  only  contributes  13-14%  to  West  Java's  GDP. Industrial agglomeration only occurs in Sumedang Regency with a weak category. Meanwhile, six other districts did not experience industrial agglomeration. Based on the Pearson correlation test, there is a positive relationship between industrial agglomeration and city/regency GDP in West Java. The tambourine area has great potential  because  it  consists  of  seven  cities/regencies  that  are  rich  in  natural resources, a high number of productive age population, and 13 KPIs.
Keywords: Industrial Agglomeration, Rebana Area, Gross Regional Domestic Product, West Java Province.

## Pendahuluan
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun  2021  Tentang  Percepatan  Pembangunan  Kawasan  Rebana  dan  Kawasan  Jawa Barat  Bagian  Selatan  (Prihastuti,  2019).  Oleh  karena  itu  penting  untuk  mempelajari bagaimana  kondisi  ekonomi  dan  aglomerasi  industri  yang  terjadi  saat  ini.  Hal  ini bermanfaat  untuk  memberikan  masukan  guna  mendorong  peningkatan  ekonomi  dan pertumbuhan industri di Jawa Barat sesuai dengan rencana Kawasan Rebana.
Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat terdapat tiga pilar pembangunan yang berkelanjutan  yaitu  pilar  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan  (Michael  et  al.,  2019).  Salah satu  aspek  yang  paling  banyak  didiskusikan  dalam  pencapaian  kesejahteraan  yaitu ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat  mencerminkan  kesejahteraan  masyarakat, sehingga  menjadi  aspek  yang  penting  untuk  diperhatikan.  Dalam  mendorong pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia,  terdapat  beberapa  strategi  yang  diterapkan  oleh pemerintah  yaitu  ekonomi  pertanian,  ekonomi  industri,  dan  pasar  bebas.  Saat  ini pemerintah berusaha menaikkan produk domestik bruto (PDB) melalui strategi tersebut umumnya lebih berfokus pada menciptakan industrialisasi.
Salah  satu  provinsi  yang  kawasan  industrinya  bertumbuh  pesat  adalah  provinsi Jawa Barat. Hingga saat ini Provinsi Jawa Barat masih menjadi pusat industri nasional, hal tersebut dikarenakan industri yang ada di Jawa Barat memiliki kontribusi yang cukup besar  terhadap  perekonomian  nasional.  Menurut  (Kementerian  Perindustrian,  2014), terdapat 74 kawasan industri di Indonesia, dimana 24 kawasan industri tersebut berada di Jawa Barat. Disisi lain, industri yang terletak di Jawa Barat telah berkontribusi sebanyak 40%  terhadap  Produk  Domestik  Bruto  (PDB).  Hal  tersebut  memperlihatkan  bahwa industri di Jawa Barat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap PDB.
Terdapat fenomena aglomerasi industri dimana beberapa industri atau perusahaan berada  pada  lokasi  yang  sama  atau  berdekatan.  Hal  tersebut  dikarenakan  adanya kemampuan suatu daerah yang dapat memenuhi kebutuhan industri. Selain itu, kegiatan industri  yang  saling  berdekatan  dirasa  memiliki  keuntungan  bagi  sesama  perusahaan. Dalam  Sullivan  (2012)  terdapat  3  keuntungan  pemilihan  lokasi  yang  berdekatan  antar perusahaan yaitu berbagi intermediate input, keberadaan tenaga kerja dalam jumlah besar, serta kesesuaian antara permintaan tenaga kerja dengan kemampuan tenaga kerja. Selain itu, pernyataan tersebut didukung oleh Tobler (1979) yang mengemukakan bahwa sesuatu yang saling berdekatan akan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan sesuatu yang jauh. Disisi lain, menurut Prasetyo (2010), adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar  wilayah  dapat  disebabkan  oleh  kondisi  lokasi  dan  geografis.  Adanya  aglomerasi industri dapat menimbulkan dampak buruk, salah satunya yakni perbedaan spasial dalam tingkat produk antar wilayah. Pada wilayah yang memiliki banyak industri pengolahan cenderung akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan wilayah yang memiliki sedikit industri pengolahan (Nuryadin & Suharsih, 2017).
Dalam  penelitian  Zuliastri  (2013)  dinyatakan  bahwa  aglomerasi  mempengaruhi daya saing industri dan sebaliknya daya saing juga mempengaruhi aglomerasi industri. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan  aglomerasi  industri  dan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat serta tantangan dalam  pengembangan  Kawasan  Rebana.  Ketika  industri  beraglomerasi  disuatu  lokasi maka dapat meminimalkan biaya transaksi. Pengembangan Kawasan Rebana juga tidak lepas dari rencana untuk membangun kawasan industri yang dapat meningkatkan daya saing wilayah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi, aglomerasi industri, dan tantangan pengembangan kawasan Rebana di Jawa Barat.

## Metode Penelitian
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian  ini  yaitu  menganalisis  hubungan  aglomerasi industri, PDRB, serta tantangan dalam pengembangan Kawasan Rebana maka diperlukan metode  penelitian  yang  sesuai.  Beberapa  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu metode analisis deskriptif kuantitatif, analisis deskriptif kualitatif dan perhitungan Hoover Balassa Index atau indeks aglomerasi.
Menuru  (Creswell,  2013)  juga  menyatakan  bahwa  menganalisis  data  dalam penelitian kualitatif adalah ketika mengumpulkan data. Sehingga data itu dapat direduksi,
reduksi  data  adalah  upaya  menyimpulkan  data,  kemudian  memilah-milah  data  dalam satuan  konsep  tertentu,  kategori  tertentu,  dan  tema  tertentu.  Dalam  penelitian  ini  data kualitatif  bersumber  dari  berita,  peraturan,  serta  dokumen  lainnya  yang  mengandung informasi tentang rencana pengembangan kawasan metropolitan Rebana. Data kualitatif tersebut  akan  dikelompokkan  sesuai  dengan  kategorinya  kemudian  dianalisis  secara deskriptif.
Menurut  Creswell  (2009)  penggunaan  metode  kuantitatif  penting  dikarenakan metode  ini  menunjukkan  realitas  yang  dapat  dikalkulasi.  Metode  kuantitatif menggunakan  modeling  matematika  dalam  penelitian  yang  komprehensif.  Analisa  dan pengumpulan  data  sangat  penting  dalam  proses  penelitian.  Data  numerik  dan  subyek dikonversi secara numerik dan dianalisis dengan metode statistik. Dalam penelitian ini data  PDRB  tahun  2015,  2018,  dan  2021  akan  diukur  rata-rata  peningkatan  PDRB-nya serta  ditampilkan  dalam  grafik.  Kemudian  dianalisis  secara  deskriptif.  Selain  itu  juga dilakukan  perhitungan  Hoover  Balassa  Index  (HBI)  untuk  menganalisis  terjadinya aglomerasi industri secara kuat, sedang lemah dan tidak terdapat aglomerasi.
Perhitungan HBI atau indeks aglomerasi, dengan rumus:
HBI it = 𝑆 𝑖𝑡 𝑋 𝑖𝑡 Keterangan:
S it = Share tenaga kerja industri unggulan provinsi i terhadap total tenaga kerja industri provinsi i pada tahun t
X it = Share tenaga kerja industri unggulan provinsi i di tingkat nasional pada tahun t Nilai  HBI  >1  menunjukkan  bahwa  industri  unggulan  teraglomerasi  pada  suatu wilayah  karena share tenaga  kerja  industri  unggulan  provinsi  tersebut  lebih  besar dibandingkan share di tingkat nasional. Sedangkan, apabila nilai HBI <1 menunjukkan industri  tidak  teraglomerasi  pada  wilayah  tersebut.  Selain  itu,  berdasarkan  (Sbergami, 2002) Hoover Balassa Index dapat dikatakan aglomerasi kuat jika nilai indeks > 4. Nilai indeks  di  antara  2-3  menunjukkan  aglomerasi  sedang.  Sedangkan  nilai  indeks  >  1 menunjukkan  bahwa  aglomerasi  lemah.  Jika  hasil  indeks  <1  menandakan  wilayah tersebut tidak terjadi aglomerasi industri.
Dalam  menganalisis  hubungan  antara  aglomerasi  industri  dan  PDRB kota/kabupaten di Jawa Barat digunakan metode analisis korelasi. Menurut (Subandriyo et al., 2020), analisis korelasi termasuk dalah satu pengukuran asosiasi. Salah satu metode korelasi  yang  populer  yaitu Korelasi  Pearson  Product  Moment .  Pengukuran  ini bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Kekuatan hubungan diukur di antara jarak 0 sampai dengan 1 dengan kemungkinan pengujian hipotesis dua arah. Jika nilai koefisien positif maka korelasi searah namun jika negatif maka korelasi berlawanan arah. Pengukuran korelasi Pearson dilakukan menggunakan SPSS 16.0.

## Hasil dan Pembahasan
A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat dan Kawasan Metropolitan Rebana
Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.  Jawa  Barat  memiliki  jumlah  penduduk  sebesar  14%  penduduk  Indonesia. Dalam  Gambar  1  dapat  diamati  besar  PDRB  masing-masing  kota/kabupaten  di  Jawa Barat. PDRB Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta menjadi penyumbang paling besar dalam PDRB Jawa Barat. Sementara itu PDRB paling kecil dan berbeda signifikan yaitu kabupaten Pangandaran dan Kota Suka Bumi. Secara keseluruhan nilai PDRB setiap kota/kabupaten meningkat sejak tahun 2015-2021.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada  kota/kabupaten  yang  masuk  dalam  kawasan metropolitan  Rebana.  Penyumbang  PDRB  paling  besar  pada  kawasan  metropolitan Rebana  yaitu  Kabupaten  Indramayu,  Subang  dan  Cirebon.  Sementara  itu  penyumbang PDRB paling rendah yaitu Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon.

## Gambar 1

## Grafik Produk Domestik Bruto Kota/Kabupaten Jawa Barat Tahun 2021
Secara umum nilai PDRB kota/kabupaten di Jawa Barat mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada Tabel 1 PDRB Jawa Barat berfluktuatif namun cenderung meningkat. Peningkatan PDRB Jabar tahun 2015-2018 sebesar 17,6% namun pada tahun 2018-2021 hanya sebesar 6,2%. Pada kota/kabupaten di Jawa Barat pertumbuhan ekonomi 3 tahunan juga  berfluktuatif  namun  pertumbuhannya  cenderung  melambat.  Secara  rata-rata kota/kabupaten di Jawa Barat bertumbuh 18,1% pada tahun 2015-2018 dan 7,9% pada tahun 2018-2021. Peningkatan paling tinggi pada periode waktu  2015-2018 yaitu Kota Bandung  dengan  pertumbuhan  23,7%  dan  paling  rendah  yaitu  Kabupaten  Indramayu sebesar 2,9%. Pada periode tahun 2018-2021 pertumbuhan paling tinggi yaitu Kabupaten Majalengka sebesar 13,9% dan yang paling rendah yaitu Kabupaten Indramayu sebesar 2,2%.
0 200000 400000 600000 800000 Bo go r Su kab u mi
Ci an ju r Ba n d u n g G aru t
Ta si kmal aya Ci amis Ku n in gan Ci re b o n Majale n gka Su me d an g In d ramayu Su b an g
Pur w akart a Karaw an g Bek as i Ba n d u n g B ar at Pa n gan d aran Ko ta B o go r Ko ta S u kab u mi
Ko ta B an d u n g Ko ta Ci re b o n Ko ta B e kas i Ko ta De p o k
Ko ta Ci mah i
Ko ta… Ko ta B an jar PD RB (Da lam Ju ta Ru p iah ) Nama Kota/Kabupaten Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga

## Konstan
2015 2018 2021
Pada kawasan metropolitan Rebana sejak tahun 2015 hingga 2021 pertumbuhan PDRB kota/kabupaten kawasan metropolitan Rebana juga mengalami  penurunan. Pada periode waktu 2015-2018 pertumbuhan PDRB paling besar yaitu Kabupaten Majalengka sebesar 20,6% dan yang paling rendah yaitu Kabupaten Indramayu sebesar 2,9%. Pada Periode waktu 2018-2021 pertumbuhan PDRB paling besar yaitu Kabupaten Majalengka sebesar 13,9% dan yang paling rendah yaitu Kabupaten Indramayu sebesar dibandingkan sejak tahun 2015 hingga 2021 pertumbuhan PDRB mengalami perlambatan.
T ABEL I PDRB DAN P ERTUMBUHAN PDRB K OTA /K ABUPATEN J AWA B ARAT
PDRB TAHUN
Pertumbuhan PDRB 2015 2018
2021 2015-2018 2018-2021 Dalam Juta Rupiah Persentase (%) Provinsi Jawa Barat 1206891,3 1419624,1 1507746,4 17,6 6,2 Bogor 124486,98 148203,35 159582,65 19,1 7,7 Sukabumi 37265,25 44140,89 47933,52 18,5 8,6 Cianjur 25352,13 30320,21 32897,52 19,6 8,5 Bandung 64701,52 77613,22 83947,15 20,0 8,2 Garut 31919,06 37225,15 39981,19 16,6 7,4 Tasikmalaya 19662,49 23320,61 25179,48 18,6 8,0 Ciamis 17779,91 20878,69 22774,93 17,4 9,1 Kuningan 13175,67 15821,96 17483,02 20,1 10,5 Cirebon 27596,25 32161,84 34128,55 16,5 6,1 Majalengka 16590,93 20006,88 22788,75 20,6 13,9 Sumedang 18950,36 22507,96 24414,66 18,8 8,5 Indramayu 56663,3 58287,98 59544,87 2,9 2,2 Subang 23696,76 27408,2 29023,19 15,7 5,9 Purwakarta 37899,02 44341,65 46840,15 17,0 5,6 Karawang 132453,57 157317,84 166941,49 18,8 6,1 Bekasi 205950,39 241949,38 251828,57 17,5 4,1 Bandung Barat 25486,17 29888,89 31701,79 17,3 6,1 Pangandaran 6271,1 7308,73 8022,78 16,5 9,8 Kota Bogor 25298,6 30413,57 33372,48 20,2 9,7 Kota Sukabumi 6985,33 8209,92 8851,05 17,5 7,8 Kota Bandung 149580,38 185084,18 200414,03 23,7 8,3 Kota Cirebon 13269,24 15817,18 17154,55 19,2 8,5 Kota Bekasi 55456,07 65845,09 69796,94 18,7 6,0 Kota Depok 37529,48 45978,89 49946,93 22,5 8,6 Kota Cimahi 17876,44 21192,6 23275,78 18,6 9,8 Kota Tasikmalaya 12370,62 14859,11 15981,25 20,1 7,6 Kota Banjar 2624,24 3067,11 3364,26 16,9 9,7 Rata-rata: 18,1 7,9 Max: 23,7
13,9 Min: 2,9 2,2
B. Aglomerasi Industri Berdasarkan Hoover Balassa Index
Merujuk dari hasil perhitungan Hoover Balassa Index pada Tabel II untuk tahun 2015,  2018,  dan  2021  terdapat  beberapa  kota/kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang mengalami  aglomerasi  industri.  Pada  tahun  2015,  Kabupaten  Bandung  dan  Kabupaten Purwakarta  menunjukkan  adanya  aglomerasi  rendah  karena  nilai  HBI  >  1.  Disisi  lain, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi memiliki nilai HBI > 2, yang berarti terdapat aglomerasi sedang. Pada tahun 2015 Kota Cimahi menunjukkan bahwa  terdapat  aglomerasi  yang  kuat  sebab  HBI  >  4.  Terdapat  21  Kota/Kabupaten lainnya  yang  berdasarkan  hasil  perhitungan Hoover  Balassa  Index menunjukkan  tidak ada aglomerasi.
Pada tahun 2018 aglomerasi terjadi pada tujuh kota/kabupaten di Provinsi Jawa
T ABEL II H ASIL P ERHITUNGAN H OOVER B ALASSA I NDEX DI K OTA /K ABUPATEN J AWA B ARAT No Kabupaten/Kota Hoover Balassa Index Tingkat Aglomerasi Tahun 2021 2015 2018 2021 1 Bogor 0,99901 0,983922 1,171697 Lemah 2 Sukabumi 2,085606 1,36095 1,238891 Lemah 3 Cianjur 0,162556 0,483095 0,453591 Tidak ada Aglomerasi 4 Bandung 1,49444 1,39875 1,52294 Lemah 5 Garut 0,252949 0,233107 0,281853 Tidak ada Aglomerasi 6 Tasikmalaya 0,123464 0,087632 0,063369 Tidak ada Aglomerasi 7 Ciamis 0,113101 0,114832 0,082929 Tidak ada Aglomerasi 8 Kuningan 0,094672 0,111476 0,084531 Tidak ada Aglomerasi 9 Cirebon 0,354842 0,371798 0,392924 Tidak ada Aglomerasi 10 Majalengka 0,831267 0,830725 0,851387 Tidak ada Aglomerasi 11 Sumedang 0,661509 1,665716 1,482558 Lemah 12 Indramayu 0,168957 0,086153 0,062265 Tidak ada Aglomerasi 13 Subang 0,476875 0,648577 0,783165 Tidak ada Aglomerasi 14 Purwakarta 1,782405 2,00067 2,002305 Sedang 15 Karawang 2,85114 1,958451 2,074076 Sedang 16 Bekasi 2,29858 3,511821 2,999884 Sedang 17 Bandung Barat 0,793281 0,708825 0,638605 Tidak ada Aglomerasi 18 Pangandaran 0 0,010833 0,011478 Tidak ada Aglomerasi 19 Kota Bogor 0,564635 0,326179 0,363069 Tidak ada Aglomerasi 20 Kota Sukabumi 0,288838 0,142386 0,219995 Tidak ada Aglomerasi 21 Kota Bandung 0,906941 0,738249 0,788712 Tidak ada Aglomerasi 22 Kota Cirebon 0,404345 0,793566 0,921654 Tidak ada Aglomerasi 23 Kota Bekasi 0,581037 0,482055 0,519984 Tidak ada Aglomerasi 24 Kota Depok 0,438235 0,238996 0,277938 Tidak ada Aglomerasi 25 Kota Cimahi 5,256242 4,20237 4,507247 Kuat 26 Kota Tasikmalaya 0,272615 0,294289 0,257709 Tidak ada Aglomerasi 27 Kota Banjar 0,679541 0,783631 0,595519 Tidak ada Aglomerasi
Barat.  HBI>1  terdapat  pada  Kabupaten  Sukabumi,  Kabupaten  Bandung,  Kabupaten Sumedang,  dan  Kabupaten  Karawang  yang  menunjukkan  aglomerasi  rendah.  HBI>2 terdapat  pada  Kabupaten  Purwakarta  dan  Kabupaten  Bekasi  yang  menunjukkan terjadinya aglomerasi sedang. Kota Cimahi memiliki HBI > 4 yang menunjukkan Kota Cimahi teraglomerasi kuat. Terdapat 21 Kota/Kabupaten lainnya yang berdasarkan hasil perhitungan Hoover Balassa Index menunjukkan tidak ada aglomerasi.

## Gambar 2
Grafik Nilai Hoover Balassa Index Kota/Kabupaten Jawa Barat Tahun 2015, 2018, dan 2021
Pada Tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah kota/kabupaten yang mengalami aglomerasi  menjadi  8  kota/kabupaten.  Kabupaten  yang  memiliki  HBI>1  atau teraglomerasi rendah yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung dan  Kabupaten  Sumedang.  Kabupaten  yang  memiliki  HBI  >  2  dengan  kategori teraglomerasi sedang yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.  Hanya  Kota  Cimahi  yang  masih  menunjukkan  HBI  >  4  yang  berarti  terdapat aglomerasi kuat. Selain itu terdapat 19 Kota/Kabupaten lainnya yang berdasarkan hasil perhitungan Hoover Balassa Index menunjukkan tidak ada aglomerasi.
Berdasarkan  Gambar  2  terdapat  perpotongan  garis  diagram  yang  menunjukkan terjadinya  penurunan  dan  peningkatan  nilai  HBI  pada  kota/kabupaten  di  Jawa  Barat. Penurunan aglomerasi paling signifikan terjadi pada Kabupaten Sukabumi. Sementara itu sejak  tahun  2015-2021  tidak  terdapat  peningkatan  aglomerasi  yang  signifikan  di  Jawa Barat dan cenderung aglomerasi mengalami fluktuasi. Secara berurutan HBI paling besar pada  tahun  2021  di  Jawa  Barat  yaitu  Kota  Cimahi,  Kabupaten  Bekasi,  Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bandung.
Berdasarkan hasil perhitungan HBI, diketahui bahwa pada tahun 2015, 2018, dan 2021 Kota Cimahi selalu menunjukkan indeks aglomerasi di atas 4, yang berarti terdapat aglomerasi kuat. Hal tersebut disebabkan 33% masyarakat Kota Cimahi bekerja di sektor industri  pengolahan  besar-sedang.  Selain  itu,  Kota  Cimahi  memiliki  banyak  kawasan
0 1 2 3 4 5 6 Bo go r Su kab u mi Ci an ju r Ba n d u n g G aru t
Ta si kmal aya Ci amis Ku n in gan Ci re b o n M ajal en gka
Su me d an g In d ramayu Su b an g Pur w akart a Karaw an g Bek as i Ba n d u n g B ar at Pa n gan d aran Ko ta B o go r Ko ta S u kab u mi
Ko ta B an d u n g Ko ta Ci re b o n Ko ta B e kas i Ko ta De p o k Ko ta Ci mah i Ko ta…
Ko ta B an jar H BI Nama Kota/Kabupaten Nilai  Hoover Balassa Index Kota/Kabupaten

## Jawa Barat
2015 2018
2021
industri  seperti  Kawasan  Industri  Cimahi  Caringin  (KICC)  dan  Kawasan  Industri Leuwigajah. Kota Cimahi memiliki letak yang strategis, dimana berada pada perbatasan Kabupaten  Bandung,  Kota  Bandung,  dan  Kabupaten  Bandung  Barat.  Hal  tersebut membuat  Kota  Cimahi  menjadi  daerah  strategis.  HBI  pada  tahun  2021  menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi memiliki aglomerasi sedang. Hal tersebut dikarenakan aktivitas industri  manufaktur  di  Kabupaten  Bekasi  meningkat.  Terdapat  10  kawasan  industri  di Kabupaten  Bekasi  dengan  luas  area  9.600  hektar,  yakni  Kawasan  Industri  Jababeka, MM2100  Industrial  Town  BFI,  Greenland  International  Industrial  Center  (GIIC), Kawasan Industri Lippo Cikarang, Industrial Town MMID, Kawasan Industri Marunda Center, East Jakarta Industrial Park, Kawasan Industri Terpadu Indonesia China, Bekasi International Industrial Estate, dan Kawasan Industri Gobel.
Selain Kabupaten Bekasi, pada tahun 2021 Kabupaten Karawang dan Kabupaten Sukabumi  juga  mengalami  aglomerasi  sedang  karena  didominasi  oleh  industri manufaktur.  Karawang  International  Industrial  City  dan  Suryacipta  City  of  Industry merupakan  beberapa  kawasan  industri  yang  terdapat  di  Kab.  Karawang.  Sedangkan, Sukabumi membagi daerahnya ke dalam lima zona kawasan industri. Terdapat dua zona yang berada di selatan yakni Tegalbuleud yang berfokus pada pertambangan, pasir, besi, dan  perkebunan.  Selain  itu,  Pelabuhan  Ratu  yang  menjadi  kawasan  agrowisata  karena memiliki potensi pada bidang perikanan dan pariwisata. Dua zona yang berada di utara adalah Ciambar dan Sukalarang yang dijadikan sentra kawasan industri umum. Terakhir, Cikembar yang ditetapkan sebagai kawasan industri umum dan furnitur.
C. Hubungan Aglomerasi Industri dan PDRB Kota/Kabupaten Jawa Barat
Berdasarkan data PDRB kota/kabupaten dan indeks aglomerasi industri di Jawa Barat maka dilakukan uji korelasi Pearson untuk melihat hubungan antara kedua variabel tersebut. Berdasarkan hasil uji korelasi pada Tabel III, maka didapatkan nilai signifikansi sebesar 0.039. Nilai signifikansi ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai signifikansi uji yaitu 0.05. Oleh karena itu dapat diartikan terdapat korelasi antara Aglomerasi Industri dan  nilai  PDRB  kota/kabupaten.  Berdasarkan  nilai  korelasi  Pearson  didapatkan  nilai 0.400  yang  berarti  korelasi  positif  yang  lemah.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan hubungan aglomerasi industri dan PDRB kota/kabupaten di Jawa Barat berkorelasi positif dengan derajat hubungan korelasi lemah.
D. Tantangan Pengembangan Kawasan Rebana
Pengembangan  Kawasan  Rebana  atau  yang  sebelumnya  disebut  Kawasan Metropolitan  Rebana  merupakan  suatu  kebijakan  tingkat  nasional  hingga  daerah. Metropolitan  Rebana  merupakan  kawasan  metropolitan  ketiga  di  Jawa  Barat  setelah Bodebek dan Bandung Raya. Kawasan ini meliputi tujuh kabupaten/kota yaitu Cirebon, Subang, Majalengka, Indramayu, Kuningan, Sumedang, dan Kota Cirebon. Ditinjau dari kerangka  hukum  yang  menjadi  landasannya  terdapat  peraturan  yang  mengatur  tentang rencana pembangunan Kawasan Rebana.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038, visi industri Jawa Barat  tahun  2035  yaitu  “Jawa  Barat  Menjadi  Provinsi  Industri  Termaju  di  Indonesia (Setiawan  et  al.,  2021).  Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Industri Provinsi meliputi perencanaan  pembangunan  Kawasan  Industri,  penyediaan  infrastruktur  Industri, pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan  Kawasan  Industri.  Dalam  RTRWP  2009  –  2029  dinyatakan  bahwa kawasan Metropolitan REBANA berada dalam wilayah pengembangan Purwasuka dan WP Ciayumajakuning.
Berdasarkan  Peraturan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  84  Tahun  2020  Tentang Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Metropolitan Rebana memberikan pedoman bagi seluruh  pemangku  kepentingan  pembangunan  dalam  mencapai  sasaran  tersedianya rencana  aksi  pengebangan  kawasan  industri  yang  terintegrasi  (Harjo,  2021).  Untuk  itu melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 85 Tahun 2020 Tentang Badan Pengelola Kawasan  Metropolitan  Rebana,  Pemerintah  Provinsi  Jawa  membentuk  Badan Pengelolaan Kawasan Metropolitan Cirebon, Patimban, dan Kertajati (Harjo, 2019). Hal ini  dibutuhkan  untuk  mendukung  rencana  pembangunan  untuk  percepata  pertumbuhan ekonomi di kawasan metropolitan rebana. Melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan
T ABEL III H ASIL U JI K ORELASI P EARSON A GLOMERASI I DNUSTRI DAN PDRB K OTA /K ABUPATEN DI JAWA B ARAT
Correlations
Aglomerasi NilaiPDRB Aglomerasi Pearson Correlation 1 .400 * Sig. (2-tailed) .039 N 27 27 PDRB Pearson Correlation .400 * 1 Sig. (2-tailed) .039 N 27 27
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
dilakukan  percepatan  pembangunan  Kawasan  Rebana  dengan  melakukan  langkah strategis  dan  terintegrasi  secara  terarah,  fokus,  terukur  dan,  tepat  sasaran  melalui penyediaan  Infrastruktur  untuk  menumbuhkan  investasi  yang  berdampak  pada peningkatan ekonomi yang saling terintegrasi dan berkelanjutan (Presiden, 2021).
Berdasarkan data BPS pada Tabel I PDRB kota/kabupaten yang menjadi bagian kawasan  Rebana  berkontribusi  sebesar  13.5-14%  dari  PDRB  Jawa  Barat.  Tujuh kota/kabupaten  tersebut  belum  berkontribusi  optimal  terhadap  ekonomi  Jawa  Barat karena  kontribusinya  masih  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  kontribusi  PDRB Kabupaten Bekasi yang mencapai 17% terhadap PDRB Jawa barat.
Gambar. 3
Grafik Nilai Hoover Balassa Index Kota/Kabupaten Kawasan Rebana Tahun 2015, 2018, dan 2021
Dari ketujuh kota/kabupaten PDRB Indramayu menjadi yang tertinggi kontribusi terhadap PDRB Jawa Barat mencapai 4.7%.. Selanjutnya PDRB Kabupaten Cirebon dan Kabupaten  Subang  berkisar  2%  terhadap  PDRB  Jawa  Barat.  PDRB  Kabupaten Sumedang,  Kabupaten  Majalengka,  Kabupaten  Kuningan  dan  Kota  Cirebon  masing- masing  hanya  berkontribusi  1.1-1,6%  kepada  PDRB  Jawa  Barat.  Hal  ini  menjadi tantangan  berat  sekaligus  potensi  dalam  mengembangkan  Kawasan  Rebana  dimana 19,97% penduduk Jawa Barat tinggal di Kawasan Rebana.
Dilihat  dari  nilai  HBI  pada  Kawasan  Rebana  pada  Gambar  3,  maka  hanya Kabupaten  Sumedang  yang  memiliki  nilai  HBI>1.  Hal  ini  menunjukkan  hanya Kabupaten Sumedang yang terjadi aglomerasi industri namun bila namun kontribusinya terhadap  PDRB  Jawa  Barat  hanya  sebesar  1.6%.  Hal  ini  menunjukkan  telah  terjadi aglomerasi  rendah  namun  kinerja  ekonomi  Kabupaten  Sumedang  masih  rendah. Kabupaten  Indramayu  sebagai  penyumbang  PDRB  paling  besar  di  Kawasan  Rebana hanya memiliki HBI<1 yang berarti industri di Kabupaten Indramayu memberikan nilai ekonomi  yang  besar  namun  belum  beraglomerasi.  Namun  sebaliknya,  Kabupaten Kuningan memiliki HBI<1 dan menjadi penyumbang PDRB terkecil di Kawasan Rebana. Hal  ini  menunjukkan  secara  umum  ekonomi  dan  industri  di  Kabupaten  Kuningan berkontribusi kecil dan industri yang ada tidak teraglomerasi.
Berdasarkan  hubungan  antara  aglomerasi  industri  dan  PDRB  dalam  Tabel  II,
0,1 0,4 0,8 0,7
0,2 0,5 0,4 0,1 0,4 0,8 1,7 0,1 0,6 0,8 0,1 0,4 0,9 1,5 0,1 0,8 0,9 0,0 2,0
Kuningan Cirebon Majalengka Sumedang Indramayu Subang Kota Cirebon IN DE KS B A LA SS A NAMA KOTA/KABUPATEN Nilai  Hoover Balassa Index Kota/Kabupaten Jawa Barat 2015 2018 2021
aglomerasi industri dan PDRB kota/kabupaten di Jawa Barat berkorelasi positif dengan derajat  hubungan  korelasi  lemah.  Apabila  indeks  aglomerasi  industri  meningkat  maka PDRB  akan  meningkat  namun  tidak  begitu  signifikan.  Oleh  karena  itu  dalam pengembangan kawasan industri maka aspek kesamaan sektor dan integrasi antar industri penting untuk direncanakan dengan baik. Hal ini untuk meningkatkan aglomerasi industri serta timbulnya keuntungan berdasarkan Sullivan (2012) yaitu berbagi intermediate input, keberadaan tenaga kerja dalam jumlah besar, serta kesesuaian antara permintaan tenaga kerja dengan kemampuan tenaga kerja.
Pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Perpres ini bertujuan untuk menyediakan infrastruktur guna peningkatan  investasi  yang  berdampak  pada  perekonomian  regional  dan  nasional  di Kawasan  Rebana  dan  Kawasan  Jawa  Barat  Bagian  Selatan.  Saat  ini  Kawasan  Rebana telah dilengkapi berbagai infrastruktur, diantaranya Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan Palimanan-Kanci (Palikanci), rel Cikampek-Cirebon, Pelabuhan Balongan, Cirebon, dan Patimban  (Tahap  I),  Bandar  udara  Internasional  Jawa  Barat  Kertajati,  Tol  Cileunyi- Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), tol Kertajati serta, terminal Subang, Indramayu, dan Cirebon. Selain itu terdapat  proyek infrastruktur  yang akan dibangun/sedang dibangun yaitu  Pelabuhan  Patimban  Tahap  II,  tol  akses  Patimban,  reaktivasi  rel  Rancaekek- Kertajati,  LRT  Cirebon  Raya-Kertajati,  hingga  SPAM  Jatigede  dan  TPPAS  Cirebon Raya.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  guna  meningkatkan  daya  saing wilayah Rebana dan harus dimanfaatkan untuk membangun industri yang teraglomerasi dan terintegrasi.

## Kesimpulan
Secara umum tingkat perekonomian di Jawa Barat terus meningkat. akan tetapi, laju pertumbuhan dari tingkat perekonomian tersebut adalah berfluktuatif dan cenderung mengalami perlambatan. Wilayah-wilayah industri seperti Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor berkontribusi masing-masing lebih dari 10% terhadap PDRB Jawa Barat. Berdasarkan hasil perhitungan Hoover Balassa Index terdapat  delapan  kabupaten/  kota  di  Provinsi  Jawa  Barat  yang  mengalami  aglomerasi industri  yaitu  Kota  Cimahi,  Kabupaten  Bekasi,  Kabupaten  Karawang,  Kabupaten Purwakarta,  Kabupaten  Bandung,  Kabupaten  Sumedang,  Kabupaten  Sukabumi,  dan Kabupaten Bogor. Diantaranya hanya Kota Cimahi yang mengalami aglomerasi industri kuat.  Pada  Kawasan  Rebana  Kabupaten  Indramayu  memiliki  kontribusi  paling  besar terhadap  PDRB  Jawa  Barat.  Dengan  total  penduduk  19.97%  kawasan  Rebana  hanya berkontribusi  hanya  sebesar  13-14%  terhadap  PDRB  Jawa  Barat.  Aglomerasi  industri hanya  terjadi  di  Kabupaten  Sumedang  dengan  kategori  lemah.  Sementara  itu  enam kabupaten lainnya tidak mengalami aglomerasi Industri.
Melihat  adanya  hubungan  positif  antara  aglomerasi  industri  dan  PDRB kota/kabupaten  di  Jawa  Barat  maka  dalam  pembangunan  Kawasan  Industri  Terdapat beberapa  tantangan.  Pertama  yaitu  meningkatkan  keterkaitan  antar  industri  besar
sehingga industri eksisting dapat meningkatkan daya dorong aglomerasi industri sejenis ataupun  dalam  satu  sektor  untuk  mendapatkan  keuntungan  lokasi.  Kedua  yaitu mendorong  terjadinya  aglomerasi  pada  kawasan  industri  yang  sedang  direncanakan dengan  mengintegrasikan  potensi  wilayah  untuk  mendorong  peningkatan  kinerja ekonomi di Kawasan Rebana dan Provinsi Jawa Barat.
Untuk  itu  perlu  dukungan  pemerintah  dengan  penyediaan  payung  hukum, penguatan  kelembagaan  dan  kebijakan  yang  terarah.  Keberlanjutan  lingkungan  dan keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  juga  sangat  penting  untuk mendorong  kesejahteraan  di  wilayah.  Perlu  dilakukan  kajian-kajian  mengenai  daya dukung lahan, studi tentang potensi dan prospek pengembangan industri yang terintegrasi dengan sumber daya lokal. Selanjutnya perlu juga dibuat peta rencana aglomerasi Industri untuk  menjadi  masukan  bagi  pengambil  kebijakan  dalam  mendorong  pembangunan industri.

## BIBLIOGRAFI
Creswell, J. W. (2009). Mapping the field of mixed methods research. In Journal of mixed methods research (Vol. 3, Issue 2, pp. 95–108). SAGE publications Sage CA: Los Angeles, CA.
Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publications Inc.
Harjo, D. (2019). Analisis  Penerimaan Pajak Rokok Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Provinsi Jawa Barat. JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN , 6 , 83–94.
Harjo, D. (2021). Penggalian Potensi Perluasan Basis Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam  Menghadapi  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Reformasi  Administrasi:  Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani , 8 (1), 1–9.
Kementerian  Perindustrian,  R.  I.  (2014). Neraca  2013  dan  Prognosa  2014  Kebutuhan dan Ketersediaan Garam Konsumsi . Jakarta: Kementerian Perindustrian RI.
Michael, R., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2019). Program CSR Yayasan Unilever Indonesia Berdasarkan Teori Triple Bottom Line. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial , 2 (1), 23–31.
Nuryadin, D., & Suharsih, S. (2017). Analisis dan evaluasi dampak dana alokasi khusus terhadap indikator kinerja pembangunan di daerah studi kasus kabupaten-kota 2003- 2013. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan , 18 (1), 62–70.
Prasetyo, E. N., Kudanga, T., Østergaard, L., Rencoret, J., Gutiérrez, A., del Río, J. C., Santos,  J.  I.,  Nieto,  L.,  Jiménez-Barbero,  J.,  &  Martínez,  A.  T.  (2010). Polymerization  of  lignosulfonates  by  the  laccase-HBT  (1-hydroxybenzotriazole) system improves dispersibility. Bioresource Technology , 101 (14), 5054–5062.
Presiden,  P.  (2021).  nomor  87  tahun  2017  tentang  penguatan  pendidikan  karakter.
Retrieved March , 10 .
Prihastuti,  D.  (2019).  Kajian  Hukum  Penataan  Wilayah  Sekitar  Kawasan  Bendungan Jatigede Dalam Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Perspektif Otonomi  Daerah  Kaitannya  Dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten Sumedang. JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA , 9 (2), 77–102.
Sbergami,  F.  (2002). Agglomeration  and  economic  growth:  some  puzzles .  Graduate Institute of International Studies.
Setiawan, B., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa  Barat  Nomor  5  Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan  Kesehatan  Jiwa  di Kabupaten  Karawang. Dinamika:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara , 8 (1), 25–51.
Subandriyo,  B.,  ST,  S.,  &  Stat,  M.  (2020).  Analisis  kolerasi  dan  regresi. Badan  Pusat Statistik .
Sullivan, J. (2012). A tale of two microblogs in China. Media, Culture & Society , 34 (6), 773–783.
Tobler,  W.  R.  (1979).  Smooth  pycnophylactic  interpolation  for  geographical  regions.
Journal of the American Statistical Association , 74 (367), 519–530.
Zuliastri, F., Rindayati, W., & Asmara, A. (2013). Analisis Faktor Yang Memengaruhi Aglomerasi  Industri  Unggulan  Daerah  dan  Hubungannya  Dengan  Daya  Saing Industri Daerah. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan , 2 (2), 113–134.

## Copyright holder:
Zimmy Permana Sembiring, Nadila Ersya Athallah, Hediyati Anisia Br Sinamo (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: