## HYBRID CONTRACT PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF MAQASID AL SHARIA JASSER AUDA
Achmad Fageh 1 ,Maulana Surya Ihsan 2
1,2 UIN Sunan Ampel Surabaya

## A. Pendahuluan
Gaung  multi  akad  atau  yang  biasa  disebut  dengan hybrid  contract menjadi semakin  populer  di  kalangan  aktivis  keuangan  Islam  seiring  perkembangan  dunia keuangan  Islam.  Inovasi  transaksi  keuangan  modern    dituntut  dalam  kontrak  untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks.  Konsep akad dalam alquran dan hadith  sudah  dikembangkan oleh  para  ulama  fikih.  Tujuan diterapkannya  akad  dalam konteks  ini  adalah  untuk  memperjelas  bentuk  transaksi  agar  tidak  terjadi  transaksi yang  tidak  jelas  ( jahalah ),  tidak  aman  ( Gharar )  dan  manipulatif.  Dalam  tahap pengembangan akad ini, lembaga perbankan syariah akan menerima proses transisi dari

## ABSTRAK
Inovasi  transaksi  keuangan  Islam  saatini  dituntut  untuk  menjawab  tantangan  zaman  yang  semakin kompleks.  Maka,  kajian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  relevansi  konsep  multi  akad  dengan  teori Maqasid  al  Sharia Jasser  Auda,  serta  menjelaskan  bagaimana  hukum  yang  berlaku  dalam  konsep Maqasid  al  Sharia tersebut  pada  sistem  keuangan  dengan  pola  terabaru  di  dunia  ekonomi  syariah. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan library  research . Berdasarkan  hasil  penelitian,  konsepmulti  akad  dalam  perpektif Maqasid  al  Sharia Jasser  Auda, denganmengusung  fatwa  DSN-MUI  tentang hybrid  contract merupakan  upaya  kontekstualisasi  antara multi  akad  yang  berajalan  di  perbankan  syariah.  Keberadaan hybrid  contract sangat  penting  untuk memenuhi  kebutuhan  transaksi  di  era  modern  ini.  Karena  produk  keuangan  syariah  mengalami perkembangan yang sangat dinamis.
Kata Kunci : Hybrid Contract, Maqasid al Sharia, Jasser Auda

## ABSTRACT
Innovations  in  Islamic  financial  transactions  are  currently  required  to  answer  the  challenges  of  an increasingly  complex  era.  Thus,  this  study  aims  to  determine  the  relevance  of  the  multi-contract concept  to  Jasser  Auda's Maqasid  al  Sharia theory,  and  to  explain  how  the  law  that  applies  in  the Maqasid  al  Sharia concept  to  the  financial  system  with  the  latest  pattern  in  the  Islamic  economic world. The method used in this research is qualitative with a library research approach. Based on the results of the research, the concept of multiple contracts in the perspective of Maqasid al Sharia of Jasser  Auda,  by  carrying  out  the  DSN-MUI  fatwa  on  hybrid  contracts  is  an  effort  to  contextualize between  multiple  contracts  running  in  Islamic  banking.  The  existence  of  a  hybrid  contract  is  very important  to  meet  the  needs  of  transactions  in  this  modern  era.  Because  Islamic  financial  products are experiencing very dynamic development.
Keyword: Hybrid Contract, Maqasid al Sharia Al-Sharia, Jasser Auda
individu ke lembaga. 1 Akad dan tata cara kontrakdiatur dalam fatwa DSN MUI tentang Ijaroh  al-Mawsufah  fi  al-Dhimmah , Ijaroh  al-Mawsufah  fi  al-Dhimmah  untuk  Kredit Perumahan Rakyat , juga memuat fatwa yang tertuang dalam akad mudharabah tentang jaminan  pengembalian  modal,  musyarakah  serta Wakalah  bil  Istithmar; dan  lain sebagainya.  Dalam  perkembangannya,  MUI  tidak  dianggap  merekonstruksi  fatwa  jika akad  tidak  disesuaikan  dengan  tantangan  global.  Hal  ini  menuntut  MUI  untuk mengembangkan  model  ijtihad  modern  agar  fatwanya  relevan hybrid  contract tidak melanggar  s yara’  sepenuhnya  dan  berupaya melindungi  Syariah  dalam  kerangka ekonomi. 2
Topik al-uqud al-murakkabah menurut ulama ekonomi klasik melalui tata cara ijtihad  yang  dirumuskan  dalam  dalil- dalil  syara’.  Seiring  berkembangnya  topik  ini terungkap dan mendapat masukan dari beberapa ulama Islam untuk kembali ke konsep yang lebih multifaset dalam mendefinisikan akad sehingga yang terlibat melihat aspek maslahah dan maknanya secara keseluruhan dalam konteks tersebut. 3
Berdasarkan  paparan  di  atas  terdapat  masalah  yang  harus  di  jawab  yakni Bagaimana pandangan hukum Islam tentang Hybrid Contract ? Apakah ada nilai Maqasid dalam Hybrid  Contract ?  Masalah  ini  perlu  dijawab  karena  ilmu  pengetahuan  dan teknologi semakin berkembang, multi akad adalah wajar. Secara kajian teoritis, adahal lain  yang  menjadi  perhatian  yakni  dua  akad  dalam  satu  transaksi.  Kajian  fikih  klasik Islam melarang dua akad dalam tiga kasus, dua jual beli dalam satu transaksi, jual beli, dan sarf dan safqatayni fi safqatin . 4
Jasser Auda 5 menawarkan sebuah konsep fikih modern berdasarkan Maqasid al Sharia . Maqasid  al  Sharia menurut  Auda  dianggap  sebagai  senjata  filosofis,  dijadikan teori sistem sebagai metode dan analisisnya. Teori sistematis ini tidak pernah dibahas oleh para sarjana Islam klasik dalam mata kuliah hukum Islam dan filsafat ushul-fiqh. Ini  menginspirasi  rasa  hormat  yang  besar  terhadap  nilai-nilai  kemanusiaan  dan
1 Ali Amin Isfandiar, Analisis fiqh mu’amalah multi akad model dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah , Jurnal Penelitian , 2013, 10, 2, 205.
2 Problematika  penerapan hybrid  contract ,  sosialisasi  fatwa-fatwa  DSN-MUI  terbaru  dibahas  dalam  Pra ijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syari’ah XII Tahun 2016.
3 Aidil Alfin, Multi akad dalam perspekif fiqih dan implementasinya di perbankan syariah , Al-Hurriyah, 2015, 17, 1, 4.
4 Ali  Amin  Isfandiar.Analisis  fiqh mu’amalah multi  akad model  dan  penerapannya  pada  lembaga  keuangan syariah, 206
55 Auda  merupakan  direktur  sekaligus  pendiri Maqashid  Research  Center dalam  Filsafat  Hukum  Islam, London. Ia juga menjadidosentamu di beberapa universitas terkenal dunia. Dia menyelesaiakan S3 dalam filsafat  hukum  Islam  dari  University  of  Wales  di  Inggris,  dan  S3  dalam  analisis  sistem  dari  University  of Waterloo  di  Kanada.  Sejak  kecil,  ia  telah  menghatamkan  Al-Quran  serta  mempelajari  ilmu-ilmu  syariat Islam yang dikaji pad halaqah Masjid Al-Azhar Kairo.
menawarkan  solusi  untuk  masalah  manusia,  yang  merupakan  tujuan  Islam.  Auda membangun  teori  sistem  sebagai  solusipraktis  dan  teoritis  dalam  kehidupan  Islam untuk kemaslahatan bersama. 6
Auda  menjelaskan  bahwa  konsep  Maqasid  yang  diajukan  lebih  luas,  lebih kontekstual, lebih fleksibel dan lebih moderat. Auda mencoba merekonstruksi konsep Maqasid  klasik  menjadi  konsep  Maqasid  modern  yang  menghargai  sumber  daya  alam dan kemanusiaan. Konsep yang ditawarkannya berupaya mengembalikan konsep ruh al- tashri’ sebagai metode pelaksanaan syariat Islam ( istinbath ).
Pokok permasalahan penelitian  kepustakaanini didasarkan pada kelebihan dan kekurangan  penerapan Hybrid  Contract berbasis  Maqashid  al- Shari’ah  Jasser  Auda.
Peneliti menggunakan Grounded Theory dengan tujuan untukmemahami praktik Hybrid Contract di lembaga keuangan Islam. 7 Artikel ini menganalisis jawaban atas pertanyaan, apa  yang  dimaksud  dengan Hybrid  Contract ?  dan  bagaimana  dengan Maqasid  al  Sharia Jasser Auda terhadap Hybrid Contract ?

## B. Hybrid Contract; Konsep dan Implementasi
Hybrid Contract adalah transaksi dalam suatu akad yang mengandung lebih dari satu akad atau bisa disebut dengan Multi Akad. Menurut terminologi Bahasa arab, multi akad  adalah  terjemah  dari  kalimat  Bahasa  Arab,  yaitu  Al- ‘Uqud  Al -Murokkabatu. 8 Dari definisi di atas, Nazih Hammad menjelaskan bahwa maksud Al- ‘Uqud Al -Murokkabatu ialah  kesepakatan  dua  pihak  untuk  melaksanakan  suatu  akad  yang  mengandung  dua akad  atau  lebih,  seperti  jual  beli  dengan  sewa  menyewa, hibah,  wakalah,  qardh, muzara’ah,  sharf (penukaran  mata  uang), syirkah,  mudharabah ,  dan  seterusnya, sehingga semua efek hukum dari akad tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya  dinilai  sebagai  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisah-pisahkan, sebagaimana efek hukum dari satu akad. 9 Ulama lain seperti Abdullah Al- ’Imrani,  juga memiliki  definisi  terhadap Al- ‘Uqud  Al -Murokkabatu yaitu  Gabungan  dari  beberapa akad yang terkonsep dalam satu akad.
Mayoritas ulama fiqh membagi Hybrid Contract dalam beberapa bagian antara lain: Al- ‘Uqud Al -Mutaqobilatu dan Al- ‘Uqud Al - Mujtami’atu . Jenis akad tersebut yang
6 Galuh Nashrullah dkk., 2014, 1, 68.
7 Soerjono  Soekanto&  Sri  Mamudji, Penelitian  hukum  normatif  suatu  tinjauan  singkat ,  (Jakarta:  Rajawali Press, 1995),39.
8 Al- Ma’ani, Cairo: Dar al -Hadits, t.th.,118.
9 Nazih Hammad, Al- ‘Uqud Al -Murokkabatu fi al-Fiqh al-Islami, (Cairo: Dar Al-Manar, 2005, cet. 2),8.
paling  sering  digunakan  oleh  peneliti  fikih  dan  yang  sering  diterapkan  dalam  dunia perbankan syariah.

## 1. Al- ‘Uqud Al -Mutaqobilatu
Ini  adalah  multi  akad  yang  terdiri  dari  dua  akad  dengan  ketentuan  akad pertama  bergantung  pada  akad  kedua. 10 Model  akad  ini  telah  lama  dikenal  oleh fikih  Islam  dan  banyak  digunakan  di  lembaga  keuangan  Islam.  Sebagian  besar penganjur  fikih  juga  banyak  membahas  tentang  akad  ini,  baik  dari  segi  hukum maupun model penerapannya. Seperti akad pertukaran ( mu'awadhah ) dengan akad tabarru’ , akad tabarru’ dengan akad tabarru’ , atau akad tukar dengan akad tukar.
Para  ahli  hukum  juga  menyebut perjanjian  ini  dengan  istilah  perjanjian  bersyarat ( Isytaru'aq din bil-'aqd ). 11

## 2. Al- ‘Uqud Al - Mujtami’atu
Multi akad jenis ini merupakan penghimpunan transaksi dua akad atau lebih ke dalam satu akad secara mutlak. Dua atau lebih akad terhimpun ke dalam satu akad. Seperti contoh, “Saya jual motor pertama kepadamu, dan saya juga sewakan motor  kedua  kepadamu  sela ma  satu  tahun  dengan  harga  satu  juta.”  Multi  akad jenis  ini,  terjadi  dengan  penghimpunan  dua  akad  dalam  satu  akad  dengan  harga yang  sama  dan  akibat  yang  berbeda;  pertama  akad  juak  beli  yang  berakibat kepemilikan  selamanya,  kedua  akad  sewa  dengan  akibat  kepemilikan  manfaat berjangka,  yang  mana  kedua  akad  tersebut  memiliki  harga  yang  sama.  Dua  akad berbeda  terhimpun  dalam  satu  akad  dan  satu  harta  serta  menghasilkan  akibat berbeda dari masing-masing akad.
Jumhur  Ulama  fikih  membolehkan  praktik  Hybrid  Contract  selama  berada dalam koridor yang telah ditentukan syariat. Meski koridornya juga dipersengketakan di antara  mereka.  Namun  secara  umum,  ada  beberapa  larangan  yang  telah  disepakati oleh para ulama, yaitu sebagai berikut:
1. Hybrid Contract jelas dilarang (syariah) berdasarkan dalil syari'ah
Syariat melarang keras tiga jenis akad ganda, yaitu: Beberapa akad jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad dan dua perdagangan dalam satu perdagangan. sebagaimana tertulis dalam hadith Nabi Muhammad SAW:
نيتعيب نع ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر ىهن :لاق هنع الله يضر ةريره يبأ نع فلسو عيب نع ىهن و,ةدحاو ةعيب يف .
10 Ibid.
11 Imam Malik ibn Anas, Al-Mudawwanah al-Kubra , (Beirut: Dar al-Shadir, t.th., Jilid IV, cet. I),126.
“ Dari  sahabat  Abu  Hurairah  RA  berkata:  Rasullullah  SAW  melarang  dua  akad  jual beli dalam satu akad jual beli dan melarang jual beli dan pinjaman ” (HR. Bukhari) 12
Multi akad dibolehkan syara’ selama objek, harga, nilai dan waktu diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak (muta'aqidain). Jika salah satu poin ini tidak jelas, kontrak akan ilegal. Ibnu Hajar Al-'Asqalany dengan jelas menyatakan bahwa Nabi melarang akad ganda yang menggabungkan akad pinjam meminjam ( salf ) dan jual  beli  menjadi  satu  akad.  Larangan  pungutan  dalam  kedua  akad  tersebut merupakan  tindakan  preventif  untuk  menghindari  riba  yang  tidak  diperbolehkan. Penyerahan kontrak terjadi ketika si A meminjamkan si anu kepada B sepuluh ribu dan kemudian menjual barang senilai lima ribu untuk sepuluh ribu, dengan target total dua puluh ribu. Dalam akad ini, Fulan A mendapat tambahan lima ribu, yaitu bentuk praktik riba yang diharamkan.
Ulama  fikih  juga  sepakat  untuk  melarang  semua  akad  ganda  yang melibatkan  jual  beli  dan  akad  qardh  yang  digabungkan  menjadi  satu  akad.  Cara membuat akad Ijarah dan Qardh , salam dan Qardh dll.
2. Hybrid Contract sebagai celah terjerumusnya kepada praktek riba.
Jenis akad ganda ini dapat timbul melalui akad jual beli ‘ inah dan hilah riba fadhl .    Contoh  jual  beli  ‘ inah adalah  menjual  barang  dengan  cicilan  delapan  ribu dengan  syarat  harusdijuallagi  oleh  pembeli  ke  penjual  asal  seharga  sepuluh  ribu tunai.Ada  dua  akad  dalam  transaksi  ini,  namun  pada  dasarnya  transaksi  tersebut menjadi hilah riba  dalam  pinjaman  (qard),  karena  sifat  akadnya  samar  dan  tidak faktual. Sebagai celah terjerumus ke dalam riba fadl.
Multi akad ini terjadi jika misalnya Fulan A menjual 5 Kg beras dengan harga Lima Puluh ribu, dengan syarat pembeli harus membeli beras lagi ke penjual awal dengan  harga  yang  sama  dengan  kuantitas  lebih  banyak  atau  lebih  sedikit.  Multi Akad  model  ini  adalah  transaksi  yang  dilarang  karena  mengandung  Riba Fadl di dalamnya.
3. Hybrid  contract yang  tersusun  dari  beberapa  akad  yang  efek  hukumnya  saling berlawanan.
Mayoritas  pengikut  mazhabMaliki  mengharamkan  jenis hybrid  contract model  ini.  Keharaman  tersebut  dilandaskan  pada  hadith  Nabi  yang  melarang
12 Ibid.
12 Imam Malik ibn Anas, Al-Mudawwanah al-Kubra , (Beirut: Dar al-Shadir, t.th.,
penghimpunan antara transaksi salaf dan jual beli. Model transaksi ini mengandung hukum  yang  saling  berbeda  yang  mana  transaksi  jual  beli  identik  dengan  melalui perhitungan untung dan rugi, sedangkan akad salaf merupakan kegiatan sosial yang mengutamakan  sudut  kemanusiaan,  tolong  menolong,  persaudaraan  serta  tujuan mulia tanpa dibarengi hitungan keuntungan moril. 13
Terdapat  model hybrid  Contract yang  diterapkan  pada  perbankan  Syariah berlandaskan pada fatwa No. 71-72 tahun 2008 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  (DSN  MUI)  yang  berbentuk  pada  penggabungan  akad-akad.  Terdapatdua model  akadPenggabungan  akad-akad  yaitu  akad  berganda (mujtami’ah )  dan  akad berbilang ( muta’addidah ). Penjelasan model tersebut adalah:
1. Model Akad Berganda ( Al- ‘Uqud Mujtami’atu )
Model  akad  ini  merupakan  kumpulan  dari  beberapa  akad  dalam  satu  akad dengan  sistem  semua. 14 Efek  hukum  tersebut  tidak  bisa  dipisahkan  berdasarkan beberapa  akad  yang  membangunnya. 15 Contoh  Model  akad  ini  yang  terdapat  di Lembaga  perbankan  Syariah  yaitu: al-ijarah  al-muntahiyah  bit-tamlik (IMBT), Murobahah,  letter  of  credit  syariah ,  kartu  syariah  ( sharia  card ) mudharabah mustarokah dan lain-lain.
Secara  lebih  spesifik,  untuk  model  akad  hybrid lembaga perbankan  syariah dapat  dilihat  pada  produk  penggabungan  akad  Mudharabah  Mustarokah  yang digunakan.  Dalam  perjanjian  penggabungan  ini,  lembaga  perbankan  syariah bertindak  sebagai  mudharib  atas  dana  yang  disediakan  nasabah  untuk  dikelola (mudarib)  oleh  pihak  ketiga.  Bank  Syariah  bukan  hanya mudharib ,  tetapi  juga shâhib  al-mâl mewakili  nasabah  dan  bertindak  sebagai  fund  manager.  Di  bawah perjanjian ini, bank syariah menikmati manfaat ganda sebagai mudhârib dan shâhib al-mâl .  Bank  syariah  juga  menderita  kerugian  karena shâhib  al-mâl jika  terjadi kebangkrutan, dan dalam kasus nasabah, mudhârib dan shâhib al-mâl terlibat secara bersamaan.  Metode  tersebut  digunakan  untuk  instrumen  keuangan  syariah 16 .
Perjanjian  yang  mengikat  harus  disetujui  oleh  nasabah  yang  memegang  dana. Kontrak  semacam  itu  adalah  kontrak  ganda  yang  menggabungkan  dua  kontrak menjadi satu transaksi.
2. Model Akad Berbilang ( Muta’addidah )
Jilid IV, cet. I),126.
14 Ibid, 46 15 Nazih Hammad, Al- ‘Uqud Al -Murokkabatu fi al-Fiqh al-Islami,7
16 DSN dan BI, 2006:330
Model  kontrak  ini  merupakan  kontrak  yang  dikalikan  dari  segi  syarat, kontrak,  pelaku,  harga,  dan  objek 17 ,dua  atau  lebih  kontrak  yang  digabungkan menjadi satu transaksi tetapi dipisahkan dari satu kontrak ke kontrak lainnya Ada beberapa  kategori  kontrak. 18 Dalam mujtami’ah akad  yang  terkumpul  tidak dipisahkan,  tetapi  dalam muta’addidah akad-akad  tersebut  dipisahkan  satu  sama lain.  M ujtami’ah mempunyai  satu  akibat  hukum,  sedangkan muta’addidah mempunyai akibat hukum sebanyak akad yang melekat padanya. Dalam mujtami’ah akad  dilakukan  sekaligus,  sedangkan  dalam muta’addidah akad  dilakukan  secara individual. Kategori akad ini meliputi Istishna' Mawazy , Salam Mawazy , Al-ijarah al- Muntakiyah Bil-Tamlîk (IMBT), dan Sale and Leaseback .
Contoh  spesifik al-ijarah  al-muntakiyah  bil-tamlik (IMBT)  adalah  produk perbankan  syariah  dalam  pembiayaan  barang.  IMBT  adalah  perjanjian  sewa  yang diakhiri  dengan  kepemilikan  properti  sewa.  Praktek  perbankan  syariah  adalah sebagai  berikut;  Bank  syariah  menyewakan  properti  sewaan  kepada  pelanggan untuk jangka waktu tertentu dengan harga sewa yang disepakati. Pada akhir masa sewa dan setelah pembayaran semua angsuran, properti sewa sepenuhnya menjadi milik  pelanggan  berdasarkan  kontrak  baru.  Perbedaan  antara  jual  beli  IMBT  dan kredit  adalah  kepemilikan  subjek.  Dalam  IMBT,  kepemilikan  barang  baru  lewat setelah  pembayaran  sebagian  berakhir,  sedangkan  dalam  transaksi  kredit, kepemilikan  lewat  setelah  akad  jual  beli,  meskipun  pembayarannya  dilakukan dengan  mengangsur  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Akad  tersebut  disahkan  dalam fatwa DSN-MUI Nomor 71 dan 72 tahun 2008.
Sale  and  Lease  Back (SLB)  adalah  perjanjian  jual  beli  dimana  pembeli menyewakan aset kepada penjual. 19 Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad jual beli dan sewa. Dalam akad antara kedua belah pihak terdapat janji untuk menjual  dan  membeli  kembali  harta  yang  dijual.Antara  kontrak  penjualan  dan kontrak  sewa  lainnya. 20 Produk  ini  dimaksudkan  untuk  menggantikan  produk  jual beli ganda yang dilarang oleh mayoritas ulama, yaitu jual beli inah ( bay’ al - ‘înah ). Dalam  jual  beli  ‘înah,  pihak  pertama  menjual  suatu  barang  kepada  pihak  kedua dengan  harga  tertentu,  dan  pihak  kedua  kemudian  menjual  kembali  barang tersebut  kepada pihak  pertama  dengan  harga  yang  lebih  tinggi  atau  lebih  rendah
17 Al-Imrani, Analisis fiqh mu’amalah multi akad model dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah, 49
18 Ibid., 47
19 DSN dan BI, 2006 :195
20 DSN dan BI, 2006 :196
dari  harga  pihak  pertama.  Perdagangan  pertama  adalah  uang  tunai,  perdagangan kedua sulit.
Fatwa  DSN  mengantisipasi  larangan  jual  beli ‘înah dengan  cara  kombinasi jual beli dan sewa, bukan jual beli dengan jual beli. Objek sewa dalam fatwa DSN dilakukan  melalui  janji  dua  belah  pihak  dalam  rangka  membeli  dan  menjual kembali  obyek  akad.  Praktik  Pemisahan  akad  menjadikan  dua  akad  dibuat  secara berbilang  (tidak  terintegrasi  dalam  satu  transaksi).  Model  multi  akad  di  atas, menyimpulkan rekonstruksi akad merupakan bagian dari ijtihad  dengan tujuan agar semua  akad  yang  terdapat  dalam  fikih  bisa  diimplementasikan  pada  transaksi modern.  Diizinkannya  rekonstruksi  akad  harus  berlandaskan  pada  keabsahan masing-masing akad yang berlaku.
Adapun dalil yang membolehkan hybrid contract adalah firman Allah dalam Q.S. al-Mâ`idah ayat 1 yang artinya:
“Hai orang -orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.(Q.S. al-Maidah [5]: 1)
Ayat  tersebut  member  bukti  atas  perizinan  Allah  bagi  orang  yang  beriman untuk  menunaikan  akad-akad  sesuai  ketentuan  tidak  hanya  pada  jenis  akad tertentu termasuk akad yang berlaku secara bersamaan Hybrid Contract.
C. Tinjauan Maqasid  al  Sharia Jasser  Auda  Terhadap Hybrid  Contract Dalam

## Perbankan Syari’ah
Jasser  Auda  terkenal  sebagai  guru  besar  maqasid  ia  merupakan  Ulama  yang mempunyai keahlian ganda, ia seorang Doktor spesialis di dua bidang keilmuan, yaitu Hukum Islam dan Teori Sistem. Dari disiplin keilmuan ganda tersebut, ia menulis buku tentang  maqasid  dengan  judul  “ Maqasid  Syariah  As  Philosophy  of  Islamic:  A  System Approach ”. Dalam karyanya itu ia  menawarkan gagasan-gagasan baru terkait maqasid al-syariah. 21 Jasser  auda  menilai  konsep  yang  ia  tawarkan  dalam  upaya  memelihara sumber  daya  alam.    Pendekatan  teori  sistem  yang  dikenalkan,  dinilai  belum  pernah terpikirkan  dalam  dikursus  filsafat  hukum  Islam  dan  ushul  fikih  oleh  sarjana  muslim klasik yang bergelut di bidang ini. Pendekatan teori sistem dibangun untuk menjunjung tinggi  nilai  peradaban  manusia  sebagai  wujud misi  agung  ajaran  Islam.  Auda bercita- cita  mengembalikan  pemahaman ruh  al- tashri’ 22 sebagai  metode  pengambilan ( istinbath ) suatu hukum di dalam Islam.
21 Jasser Auda, Maqasid Syariah As Philosophy of Islamic: A System Approach , (London 2008), 101 22 Abbas Arfan, Genealogi pluralitas mazhab dalam hukum Islam , (Malang: UIN Malang Press, 2008, cet.1),
Tawarannya mengenai maqasid Syariah berangkat dari keresahan yang menilai bahwa para aktivis fikih klasik terkesan tekstualis dan literalis terkait penerapan teori ushul fiqh dan ilmu fikih kepada suatu hukum. Salah satu tawaran yang menarik untuk dikaji kali ini adalah Pengaitan suatu hukum terhadap tujuan- tujuan syari’ ( Maqasid al- syaria’ah ), atau dalam istilah kaidah penulis menyebutnya dengan:
"امدعو ادوجو اهدصاقم عم رودي مكحلا"
“Ada dan tiadanya suatu hukum bergulir dan berjalan berserta tujuan - tujuannya”
Teori  ini  dinilai  melawan  teori  qiyas  yang  sudah  mapan  sejak  dulu  oleh  para aktivis  fikih  klasik,  yang  mengatakan  bahwa  ada  dan  tiadanya  suatu  hukum  bergulir dengan sebabnya (‘illah) . Sebagaimana tertuang dalam kaidah fikih yang berbunyi:
"امدعو ادوجو اهتلع عم رودي مكحلا"
“Ada dan ti adanya suatu hukum bergulir dan berjalan berserta ‘illah nya (sebab)”
Teori  qiyas  klasik  sebagaimana  tertulis  dalam  literaturnya  menuliskan  bahwa ‘illah sebagai  rukun  qiyas  memiliki  beberapa  ketentuan,  yaitu:  Jelas  ( Dzahir ), terkriteria ( Mundhobid ), sesuai dengan tujuannya ( Munasib ), dan Muta’addin yaitu sifat pokok ( al-asl ) harus relevan dengan cabangnya ( al- far’u ). 23
Auda  memberi  salah  satu  contoh  yaitu  diperbolehkannya  qasar  Shalat  sebagai terapan teori di atas dengan perincian sebagai berikut: sebab (‘ill ah) diperbolehkannya qasar Shalat adalah bepergian ( Safar ) yang jaraknya terkriteria ( Mundhobid ) sekitar 89 KM. Jarak dalam contoh tersebut merupakan tempat sangkaan ( Madzannah ) dari adanya tujuan  hukum  syariat  ( Maqashid  Al- Syari’ah )  yang  berupa  menghilangkan  kesukaran ( Daf’u al -masyaqqah ).
Auda  berpendapat  bahwa  bolehnya  qasar  Shalat  bukan  karena ‘illah  safar , melainkan  karena  adanya  tujuan  syariat  di  balik  itu  yaitu  menghilangkan  kesukaran ( Daf’u  al -masyaqqah ).  Dalam  artian  Auda  mengaitkan  hukum  bolehnya  qasar  Shalat kepada  tujuan  disyariatkannya  qasar  Shalat  ( Maqasid )  yaitu  menghilangkan  kesukaran dari  umat  manusia,  bukan  kepada ‘illah  safar nya  sebagaimana  yang  diagungkan  oleh para  aktivis  fikih  klasik.  Dalam  artian  lain  juga,  Auda  berpendapat  bahwa  safar  yang menempuh  jarak  89  KM  ketika  ditempuh  dengan  kemudahan  maka  tidak  boleh  qasar Shalat,  sebaliknya  jika  ditempuh  dengan  kesukaran  maka  boleh  untuk  qasar  Shalat, berlandaskan  pada  tawarannya  bahwa  Ada  dan  tiadanya  suatu  hukum  bergulir  dan berjalan berserta tujuan-tujuannya ( Maqasid ).
23 Jasser Auda, Maqasid Syariah As Philosophy of Islamic: A System Approach 120.
Namun, menurut penulis, Auda belum terlalu berani terhadap teorinya tersebut, berlandaskan  pada  pernyataannya  bahwa  menggantungkan  hukum  kepada  maqasidnya bukan dalam rangka memb atalkan  teori ‘illat yang sudah ada, melainkan dalam rangka meluaskan. 24 Namun, jika kita perhatikan efek terapan dari teori terbut, Auda terlihat jelas menganulir dan membatalkan teori fikih klasik yang sudah lama mapan oleh para pendiri mazhab fikih.
Teori  Auda  diawali  dengan  adanya  kritik  terhadap  Usul  Fiqh  yakni  konsep tekstualis  tidak  berbasis  tujuan  teks,  kedua,  konsep  logika  dikotomis  ketiga.  Analisa reduksionis  dan  atomistik.  Auda  juga  mengkritik  Maqasid  klasik  yang  terjebak  pada kemaslahatan  yang  lingkupnya  sempit.  Untuk  memperkuat  gagasannya,  Auda menawarkan  Teori  Sistem  dengan  menggunakan  6  fitur  sistem  yaitu:  sifat  kognitif ( cognitive  nature ),  saling  keterkaitan  ( interrelated ),  keutuhan  ( wholeness ), keterbukaan ( openess ), multi-dimensionalitas ( multi-dimentionality ) dan kebermaknaan ( purposefulness ). 25
Dalam  kaitan hybrid  contract ,  fitur-fitur  tersebut  dapat  diuraikan  sebagai berikut:
1. Hybrid Contract dalam Upaya Mencapai Sifat Kognitif
Kognisi  merupakan  sebuah  pemahaman  terhadap  hukum  Islam  (Fikih)  yang dilakukan  seorang  manusia,  darinya  tidak  ada  hasil  nilai  kebenaran  absolut melainkan  kebenaran  relatif.  Hal  ini  terkait  seorang  Fakih  dalam  memahami  dan menafsirkan  teks-teks  syariat  ( Nushus  Al- Syari’ah ).  Hukum  fikih  ditetapkan berdasarkan  kemampuan  seorang  fakih  terhadap  pemahaman  teks-teks  yang menjadi  landasan  suatu  hukum.  Untuk  membongkar  validasi  seluruh  kognisi (pengetahuan tentang teks).
Auda menekankan pentingnya memisahkan teks-teks utama (Quran dan Hadith) dari  pemahaman  orang  terhadap  teks-teks  tersebut.  Pembedaan  harus  dilakukan antara  Syariah,  Fiqh  dan  Fatwa.  Dari  perspektif  teologi  Islam,  fikih  adalah  hasil ijtihad  manusia  terhadap  teks,  upaya  untuk  menemukan  makna  tersembunyi  dan implikasi  praktisnya.  Fikih  adalah  bagian  dari  kognisi  dan  pemahaman  manusia daripada  ekspresi  literal dari  perintah-perintah  Tuhan. 26 Hybrid  Contract (multiple contract) yang dipraktikkan dalam perbankan syariah merupakan hasil pemahaman
24 Ibid, 190
25 Ibid, 195
26 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A system approach, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 46.
masyarakat terhadap nash-nash utama (Al-Qur'an dan Hadith). Dari berbagai nash- nash syariat yang mengatur akad dan transaksi terkait, yang kemudian diterapkan pada kaidah-kaidah keabsahan akad hybrid.
2. Hybrid Contract dalam Upaya Mencapai Kemenyeluruhan (Holisme)
Menurut Auda, terdapatdua faktorkegagalan teori klasik hukum Islam dalam tantangan zaman 27 yaitu:
a. Banyak aktivis fiqh dan ushul fiqh yang terjebak dalam pendekatan tekstualis. Menurut  Auda,  pendekatan  itu  kemudian  melahirkan  paham  kepastian  (qath'i) dan ketidakpastian (dzanni), yang menurutnya memiliki banyak kelemahan;
b. Keterbatasan Teori Qiyas Sebab, Auda menjelaskan bahwa pendekatan holistik yang  pernah  ditawarkan  oleh  para  penggiat  fikih  klasik  tidak  berpengaruh karena  keterbatasan  teori  kausalitas  (Qiyas)  yang  dianggap  tidak  relevan  di zaman modern. As-Shatibi mengatakan bahwa ushul-fiqh harus didasarkan pada universalitas sifat-sifat syariah (kulliyah as-shari'ah). Auda juga mengutamakan asas-asas  menyeluruh/universal  (alqawa'id  al-kulliyah)  di  atas  hukum-hukum individual  dan  parsial.  Menurut  Auda,  penerapan  pendekatan  holistik  dapat berperan  baik  dalam  mereformasi  isu-isu  fikih  kontemporer.  Memperluas pemahaman  kita  tentang  sebab  dan  akibat  di  sekitar  kita  menciptakan rangkaian  komprehensif  di  mana  sesuatu  tidak  dapat  terjadi  dari  satu  sebab, tetapi dari kompleksitas dengan tujuan yang sama. 28
Berkaitan  dengan  penerapan  legalitas  akad  hibrid,  para  ahli  fikih  klasik hendaknya  tidak  hanya  bersandar  pada  satu  ayat  saja  untuk  menyelesaikan persoalan terkait akad hibrid dengan memperhatikan pokok-pokok seperti surat al- Maidah  ayat  1  yang  artinya: “Hai  orang - orang  yang  beriman,  penuhilah  akad”, selain  itu  juga  mengingat  hadith  Nabi  Muhammad  SAW  yang  melarang penggabungan  akad  jual  beli  dan  syarfi,  larangan  Nabi  menggabungkan  dua  akad menjadi  satu  transaksi  dan  juga  Pemeriksaan  dalil  dari  teks-teks  yang menyertainya,  maka  aturan  penerapan  kontrak  hibrida  dengan  pembatasan sehingga  tidak  menjadi  ilegal,  dengan  argumen  individu  yang  mendukung  prinsip komprehensif. Jika mereka menerapkan pendekatan kontekstual dan cara berpikir berbasis  kausalitas  dalam  memahami  teks  untuk  membangun  hukum  kontrak hibrida, maka akseptabilitas hukum dapat dipastikan.
3. Hybrid Contract dalam Upaya Mencapai Multidimensionalitas
27 Ibid, 197-199.
28 Ibid,200.
Dengan  fitur  multidimensionalitas,  Auda  membutuhkan  pendekatan  kritis dan  multidimensi  terhadap  teori  hukum  Islam  agar  terhindar  dari  pandangan liberal.  Dengan  ciri  tersebut,  Auda  berpendapat  bahwa  hukum  Islam  harus mencakup banyak dimensi sebagai bahan refleksi, seperti sumber, turunan bahasa, metode argumentasi, wacana mazhab, dimensi budaya dan sejarah, atau ruang dan waktu. Menurut Auda, pendekatan kritis dan multidimensi, berorientasi sistem dan berorientasi  maqasid  menawarkan  solusi  kerangka  berpikir  kontekstual  dalam pengembangan  teori  hukum  Islam. 29 Fungsi  multidimensi  dapat  digunakan  untuk menyelesaikan  konflik  teks  agama.  Di  sisi  lain,  akan  ada  kontradiksi  ( tanaqud ) dalam  teks-teks  agama  yang  menjelaskan  hukum Hybrid  Contract .  Namun,  jika menggunakan metode pengumpulan (al-jamu'), yang merupakan cara penyelesaian konflik  antar  teks,  di  mana  para  aktivis  fikih  klasik  didorong  untuk  mempelajari mata  rantai  yang  hilang  dan  mencoba  menafsirkan  teks  berdasarkan  konteksnya, maka solusi untuk masalah perjanjian hibrida ditetapkan.
4. Hybrid Contract dalam Upaya Mencapai kebermaksudan
Properti yang bermakna dan memicu semua properti sistem lainnya seperti kognisi,  holisme,  keterbukaan,  hierarki,  saling  ketergantungan,  dan  multidimensi. Menurut  Auda,  Maqasid  secara  teoritis  memenuhi  kriteria  dasar  metodologi, rasionalitas,  keadilan  dan  moralitas.  Mengenai  Hadith  Nabi  Muhammad  SAW, maqashid dapat digunakan untuk mengontekstualisasikan Hadith tersebut. Menurut Al-Qaraf,  perilaku  ( fi'liyyah )  Rasulullah  SAW  sebagai  Wahyu  Rasulullah  memiliki perincian  tersendiri  dalam  rumusan  Hukum  Islam.  Al-Qarafi  menambahkan  bahwa setiap perincian ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap hukum Islam. Atribut makna tersebut diterapkan pada sumber-sumber hukum Islam, salah satunya adalah Maqasid Nubuat (Sunnah). Salah satu klasifikasi Maqasid Nabi adalah maksud atau tujuan fatwa tersebut. Hybrid Contract ( multiplecontract ) untuk mencapai makna terkait dengan tujuan fatwa. Banyak dalil yang membentuk dan mendukung konsep hybrid  contract berasal  dari  hadith  Rasulullah  SAW  yang  merupakan  konsekuensi dari tujuan hukum dalam transaksi niaga.

## E. Kesimpulan
Dari  uraian  tentang Hybrid  Contract dalam  perbankan  syariah,  maka  dapat diambil  kesimpulan  sebagai  berikut: Pertama , Hybrid  Contract adalah  gabungan  dari
beberapa  perjanjian  menjadi  satu  perjanjian,  yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak baik  secara  bersama-sama  maupun  bersama-sama  sedemikian  rupa  sehingga  segala akibat hukum dan segala hak dan kewajiban yang timbul darinya dianggap sebagai satu kesatuan  yang  tidak  terpisahkan,  akibat  hukum  dari  satu  perjanjian. Kedua ,  model rekonstruksi  multi  akad  yang  diperkenalkan  pada  produk  perbankan  syariah  sesuai fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  berupa  akad  gabungan  dua model,  multi  akad  ( mujtami'ah )  dan  multi  akad.  Akad  ( muta'addidah ).  Dari  sudut pandang  Jasser  Audas Maqasid ,  kontrak  hibrida  adalah  kombinasi  dari  kontrak  yang diterapkan  pada  banyak  lembaga  keuangan  Islam  untuk  mencapai  validasi  semua pengetahuan, keutuhan, multidimensi dan makna. Keberadaan hybrid contract sangat penting  untuk  memenuhi  kebutuhan  transaksi  di  era  modern  ini.  Karena  produk keuangan  syariah  mengalami  perkembangan  yang  sangat  dinamis,  dimana  lembaga keuangan  harus  mengikuti  perkembangan  model  transaksi  modern. Ketiga , Hybrid Contract merupakan hasil modifikasi perjanjian yang diperbolehkan sepanjang batasan perjanjian  tidak  melanggar  prinsip  syariah.  Berdasarkan  pemaparan  realitas  adanya akad  hibrid,  perbedaan  pendapat  di  antara  para  ulama  fikih  bukan  terkait  dengan jumlah akad, melainkan bagaimana akad tersebut dapat dimodifikasi. Manakah ulama yang  sepakat  bahwa  larangan  akad  ganda  disebabkan  faktor-faktor berikut:Akad  yang dapat  menimbulkan  ketidakpastian  ( gharar )  dan  ambiguitas  ( jahâlah ),  riba  dan  akad ganda  yang  melibatkan  hukum  yang  berbeda  untuk  obyek  yang  sama.  Dalam  artian, akad  hyibrid  adalah  akad  yang  mengikuti  prinsip  syariah,  maupun  akad  ganda  yang memenuhi syarat-syarat ( dhawâbith ) sebagaimana disebutkan sebelumnya.

## F. Referensi
al- ‘Imrani, Abdullah. multi  akad  dalam  harta:  Dirasah  Fiqhiyyah  Ta’shiliyyah  wa Tathbiqiyyah. Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nasyr wa al- Tauzi’ , cet. I, h.45, 46, 57, 64, (2006)
Al-Bukhari. Shahih Al-Bukhari, Kairo: Dar al-hadith, 1996, Jilid I.
Al-Qamus al-Mubin fi Ishthilahat al-Ushuliyyin, beirut: Dar al-fikr (tt) .
Auda,  Jasser. Membumikan  Hukum  Islam  Melalui  Maqashid  Syariah;  Pendekatan Sistem: Mizan, Jakarta (2007).
Alfin, A . Multi akad dalam perspekif fiqih dan Implementasinya di perbankan syariah, (1998).
Al- Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari’ah dan Hukum Ekonomi Syari’ah, 1, 68.
Al-Syarh al- Kabir ‘ala al - Maqna’. Beirut: Dar al-Fikr, Jilid XII, h. 132, (2015).
Ibn  Hajar  Al- ‘Asqalany. Syarah  Sohih  buhkhori,  Maktabah  Taufiqiyyah,  Cairo  jil  3,
(2006)
Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Cairo: Dar as-salam, Jilid II, h.167.
Jum’ah , Ali. Al-Madkhal Fi Ushuli Al-Fiqah. Dar Al-Hadith, Cairo
Musa, M. A. Islamic Business Ethics & Finance: An Exploratory Study of Islamic Banks in  Malaysia. Paper  presented  at  the  8 th International  Conference  on  Islamic Economics , Doha, Qatar, (2011).
Nashrullah,  G.,  dkk.  Konsep  maqashid  al- syari’ah  dalam  menentukan  hukum  Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), (2014) .
Nata, A. Metodologi studi Islam. Jakarta: Rajawali Pers, (2010).
Oliver,  R.  L. Satisfaction:  A  Behavioral  Perspective  on  the  Consumer :  ME  Sharpe, (2010).
Pallant,  J. SPSS  Survival  Manual:  A  Step  by  Step  Guide  to  Data  Analysis  Using  SPSS . Australia: Allen & Unwin, (2010).
Santyasa,  I.  W. Metodologi  Penelitian  Tindakan  Kelas .  Paper  presented  at  the Workshop tentang Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi Para Guru SMP 2 dan 5 Nusa Penida Klungkung, Nusa Penida, (2007).
Yusuf, M. Y. Tanggung Jawab Sosial Korporat pada Institusi Perbankan Islam di Aceh: Analisis  Kriteria  dan  Persepsi. (Doctoral  Thesis),  Universiti  Sains  Malaysia, Penang, (2012).
Zuhaily, Wahbah . Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Cairo Dar As-Salam, Jil.5