259

## ANAlISIS FIloSoFIS, YurIdIS dAN SoSIologIS TerhAdAp BANk SYArIAh

## Ahmad Supriyadi
STAIN Kudus Email: supriyadi515@yahoo.com

## Abstrak
Artikel  ini  mengkaji  tentang  keberadaan  bank  syariah  dalam perspektif  filosofis,  yuridis  dan  sosiologis  dengan  menggunakan pendekatan  deskriptif-qualitatif.  Bank  syariah  merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting bagi bangsa Indonesia. Semua kegiatan usaha sekarang ini selalu melibatkan pihak perbankan baik usaha kecil, menengah apalagi usaha besar. Hasil analis menunjukkan bahwa perbankan syariah merupakan bank  yang  dalam  operasionalnya  berdasarkan  prinsip-prinsip syariah baik dalam penghimpunan dana dengan prinsip wadi’ah dan mudharabah; dalam pembiayaan menggunakan prinsip jual beli murabahah, salam dan istishna; dalam mengeluarkan produk jasa bank syariah menerapkan prinsip al-wakalah, al-hiwalah, al- qardh, al-kafalah dan al-rahn.
Kata kunci: bank, filosofis, yuridis, sosiologis

## Abstract
PILOSOPHICAL, LEGAL AND SOSIOLOGICAL PERSPEC- TIVES  ON  SHARIA  BANKING.  This  article  explore  about the  existence  of  sharia  banking  from  philosophical,  legal  and sociological  perspectives  using  descriptive-qualitative  approach. Bank Syariah are financial institutions played an important role for the people of Indonesia. This day, many business activities small, medium especially big business involve banking institutions. Result
shows that sharia banking applies sharia principles in its activities. In fund raising there are principles of wadi’ah and mudharabah while in finance there are mudarabah, salam and istisna, meanwhile in  service  there  are  al-wakalah,  al-hiwalah,  al-qardh,  al-kafalah and al-rahn.
Keywords : Bank, Philosophical, Legal, Sociological
pendahuluan A.
Bank  syariah  merupakan  lembaga  keuangan  yang mempunyai peranan penting bagi bangsa Indonesia. Semua kegiatan usaha sekarang ini selalu melibatkan pihak perbankan baik usaha kecil, menengah apalagi usaha besar. Pengusaha dalam melakukan bisnisnya selalu membutuhkan dana untuk pengembangan usaha dari  pihak  perbankan  bahkan  untuk  kegiatan  pengiriman  uang dan  juga  penjaminan  dalam  bertransaksi.  Pekerjaan  profesi  juga banyak  menggunakan  jasa  perbankan  terutama  pada  transfer uang  atau  juga  pengembangan  kantor  dan  lain  sebagainya.  Para petani  yang  menggarap  lahan  luas  juga  memerlukan  dana  untuk mengolah sawah atau kebun. Petani Tebu yang ada di sekitar eks karesidenan Pati hampir semuanya mengambil pinjaman dana dari pihak perbankan. Para pedagang kaki lima juga tidak ketinggalan menggunakan  jasa  perbankan  dalam  pengembangan  usahanya, maka semua aspek banyak yang melibatkan lembaga perbankan.
Pentingnya peran perbankan di masyarakat memunculkan sebuah pertanyaan besar kepada lembaga perbankan syariah dari sisi  filososfis,  yuridis,  normatif  dan  sosiologis.  Pertanyaan  ini muncul dilandasi atas fakta-fakta yang ada:
Pertama,  negara  Indonesia  merupakan  negara  pancasila, walaupun  negara  melindungi  kepentingan  melaksanakan  agama masing-masing, tetapi fakta selama kurun waktu dari kemerdekaan hingga tahun 1990-an kegiatan keagamaan bagi umat Islam banyak dicurigai oleh pemerintah Orde Baru, bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah air berkaitan dengan bom atau bom bunuh diri  banyak  dicurigai  yang  melakukan  adalah  umat  Islam.  Tidak pernah agama lain itu dicurigai sebagai aktor dibalik bom yang ada di tanah air. Padahal belum tentu yang melakukan orang Islam itu
Analisis Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Terhadap BANK Syariah aktornya orang Islam, karena bom itu diperlukan dana besar dan umat  Islam  hanya  memiliki  dana  kecil  dan  yang  memiliki  dana besar adalah orang non muslim.
Kedua,  pada  awal  berdirinya  bank  syariah,  banyak  orang meragukan eksistensinya di masyarakat. Banyak orang mengatakan bahwa bank syariah akan ada seumur jagung di Indonesia, namun kenyataan  mumbuktikan  bahwa  bank  syariah  tetap  eksis  hingga sekarang dan berkembang pesat. Hal itu menunjukkan bahwa anti tesis  masyarakat  yang  menolak  bank  syariah  dapat  terbantahkan dengan keberadaan bank syariah sekarang ini yang eksis.
Ketiga, bank syariah merupakan kegiatan baru dalam dunia hukum yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, maka perlu kajian secara filosofis, yuridis, normatif dan sosiologis. Masyarakat masih  banyak  yang  bertanya-tanya  apa  itu  bank  syariah  dan bagaimana kebenarannya secara hukum di Indonesia. Pertanyaan itu  muncul  seiiring  dengan  kurangnya  masyarakat  berafiliasi kepada bank syariah bila diukur dengan rasio perbandingan antara jumlah  penduduk  yang  beragama  Islam  menjadi  nasabah  bank syariah dengan yang tidak menjadi nasabah bank syariah. Masih banyak  umat  Islam  yang  belum  menjadi  nasabah  bank  syariah dibanding dengan yang sudah menjadi nasabah. Fakta ini sangat memprihatinkan,  tetapi  itu  tidak  menyelesaikan  masalah,  maka perlu  dicari  kebenaran  bank  syariah  dari  sisi  filosofis,  yuridis, normatif dan sosiologis.
pembahasan B.
Bank Syariah di Indonesia 1.
Pemahaman bank syariah dapat didekati melalui tiga cara untuk mendefinisikan apa itu bank syariah. Pertama, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan ( legal regulation within which the institutional function ), kedua, berdasarkan pada kegiatan bank atau services bank terhadap jasa yang ditawarkan kepada konsumen, ketiga, berdasarkan fungsi ekonomis ( economic fungtions ) atas bank seperti  yang  ditunjukkan  ketika  melayani  masyarakat  (Geoffrey, 2000).

## Ahmad Supriyadi
Pertama,  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah,  dan  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1998  jo.UU  No.7  Tahun  1992,  ketiganya  mempunyai pengertian  yang  sama  tentang  bank  yaitu  badan  usaha  yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf  hidup  rakyat  banyak.  Sedangkan  bank  syariah  adalah  bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Kedua,  pengertian  bank  dapat  diperjelas  berdasarkan produk  yang  ditawarkan  kepada  konsumen,  bahwa  bank  adalah institusi  yang  menerima  simpanan  uang  dan  menyalurkannya kepada masyarakat, serta menyediakan jasa lainnya.
Ketiga,  pengertian  bank  dengan  pendekatan  fungsi ekonomi, bahwa bank adalah lembaga yang menerima simpanan uang  dan  menyalurkannya  kepada  usaha  kegiatan  ekonomi  dan juga melakukan kegiatan jasa lainnya (Geoffrey, 2000).
Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut tentang pengertian bank  adalah  lembaga  jasa  keuangan  yang  melaksanakan  usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat  dalam  bentuk  pembiayaan  atau  pinjaman  serta kegiatan  ekonomi  lainnya  dalam  bentuk  jasa.  Bank  syariah  yang merupakan  salah  satu  perbankan  di  Indonesia  dapat  diartikan sebagai badan usaha bidang keuangan yang kegiatannya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat  dalam  bentuk  pembiayaan  atau  pinjaman  serta melakukan    kegiatan  ekonomi  lainnya  dalam  bentuk  jasa  yang berdasarkan prinsip syariah.
Berdasarkan pengertian tersebut, bank syariah merupakan bank  yang  memiliki  ciri  khusus  dalam  operasionalnya  dengan menerapkan syariah yaitu berbagi keuntungan dan kerugian baik dalam  penghimpunan  dana  dan  pembiayaan  maupun  dalam produk  jasa.  ada  perbedaan  antara  bank  berdasarkan  prinsip syariah, dibanding dengan bank konvensional, yaitu bank syariah
melakukan  usaha  berdasarkan  prinsip  berbagi  keuntungan  dan kerugian, sedangkan bank konvensional melakukan penghimpunan dana  dan  penyaluran  dana  dalam  bentuk  kredit  berbasis  bunga. Kedua perbankan tersebut memiliki sistem hukum yang berbeda- beda sesuai dengan basisnya.
Produk-Produk Bank Syariah
2.
Produk Penghimpunan Dana Bank Syariah a.
Penghimpunan  dana  di  Bank  Syariah  menerapkan prinsip wadi’ah dan  prinsip mud } arabah .  Kedua  prinsip  tersebut diimplementasikan oleh bank syariah dalam penghimpunan dana berupa: giro, tabungan dan deposito (Antonio, 2001).
Hal itu didasarkan pada Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 19 menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
menghimpun  dana  dalam  bentuk  Simpanan  berupa
1. Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; menghimpun  dana  dalam  bentuk  Investasi  berupa
2. Deposito,  Tabungan,  atau  bentuk  lainnya  yang dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan  Akad mud } arabah atau  Akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip  Syariah;  Pasal  tersebut  menunjukkan  bahwa Bank  Syariah  dalam  penghimpunan  dana  menjalankan produk:  simpanan  yang  terdiri  dari  giro  dan  tabungan serta investasi yang terdiri dari deposito dan tabungan.
Bagian berikut ini dijelaskan tentang penghimpunan dana.

## Produk Giro
1)
Giro menurut Pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  yang penarikannya  dapat  dilakukan  setiap  saat  dengan  menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

## Ahmad Supriyadi
Menurut M. Syafi’i Antonio (2001) giro di Bank Syariah pada umumnya menggunakan akad wadi’ah dan mud } arabah . Akad wadi’ah di terapkan untuk safe deposit box atau titipan murni. Jadi bank tidak boleh menggunakan dana tersebut. Disini bank akan meminta uang jasa penitipan murni. Adapun wadi’ah yad d } amanah adalah  titipan  kepada  bank  yang  mana  bank  hanya  bertanggung jawab pada nilai uangnya dan bukan fisiknya, sehingga bank bisa menggunakannya. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) giro wadi’ah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: Bersifat simpanan a. Simpanan bisa diambil kapan saja ( b. on call ) atau berdasarkan kesepakatan
Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk
c. pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Giro d. wadi’ah mempunyai karakteristik: harus dikembalikan utuh seperti semula yaitu tidak boleh e. overdraft dapat dikenakan biaya titipan f. dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang
g. titipan berupa saldo minimum
Penarikan giro h. wadi’ah diakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku
i. yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Dana j. wadi’ah hanya dapat digunakan seijin penitip.

## Produk Tabungan
2)
Tabungan  menurut  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun
2008  tentang  Perbankan  Syariah  adalah  simpanan  berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana berdasarkan akad mud } arabah atau akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu  yang  disepakati,  tetapi  tidak  dapat  ditarik  dengan  cek, bilyet  giro  dan  atau  alat  lainnya  yang  dipersamakan  dengan  itu.
265
Analisis Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Terhadap BANK Syariah
Menurut  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Bahwa  dalam tabungan mud } arabah harus memenuhi ketentuan berikut ini:
Nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana,
a. dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Bank  dapat  melakukan  berbagai  macam  usaha  yang b. tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dan mengembangkannya,  termasuk  di  dalamnya mud } arabah dengan pihak lain Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk c. tunai dan bukan piutang.
Pembagian  keuntungan  harus  dinyatakan  dalam  bentuk d. nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Mudharib  menutup  biaya  operasional  tabungan  dengan e. menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan f. nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.
Produk Deposito 3)
Deposito  menurut  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah adalah investasi dana berdasarkan akad mud } arabah atau  akad  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan prinsip  syariah  yang  penarikannya  hanya  dapat  dilakukan  pada waktu  tertentu  berdasarkan  akad  antara  nasabah  penyimpan dan Bank Syariah dan atau UUS. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) deposito mud } arabah harus mengikuti ketentuan sebagai  berikut :
Nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana,
a. dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola.
Bank  dapat  melakukan  berbagai  macam  usaha  yang b. tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah  dan mengembangkannya,  termasuk  di  dalamnya mud } arabah dengan pihak lain.
Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk c. tunai dan bukan piutang

## Ahmad Supriyadi
Pembagian  keuntungan  harus  dinyatakan  dalam  bentuk d. nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
Mudharib  menutup  biaya  operasional  deposito  dengan e. menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Bank  tidak  diperkenankan  untuk  mengurangi  nisbah f. keuntungan.
Penyaluran Dana/Pembiayaan di Bank Syariah 3.
Penyaluran  dana  atau  pembiayaan  di  bank  syariah dilakukan  dengan  berbagai  teknik,  secara  garis  besar  terbagi dalam  empat  kategori  yang  dibedakan  berdasarkan  tujuan penggunaannya,  yaitu:
pembiyaan  dengan  akad  jual  beli  menggunakan  prinsip a. syariah: jual beli murabahah, salam dan istis’na
pembiayaan  dengan  sewa  menggunakan  prinsip  syariah: b. ijarah
pembiayaan dengan akad bagi hasil menggunakan prinsip
c. syariah: mud } arabah dan musyarakah pembiayaan dengan akad pelengkap menggunakan prinsip d. syariah: wakalah
Pembiayaan dengan akad jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan akad sewa ditujukan untuk mendaptkan jasa. akad bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.
Prinsip jual-beli
a. Transaksi  jual-beli  dapat  dibedakan  berdasarkan  bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni :
Jual-beli murabahah
1)
Murabahah merupakan  produk  bank  syariah  yang  paling populer digunakan dalam pembiayaan. Jual-beli murabahah adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank  bertindak  sebagai  penjual,  sementara  nasabah  sebagai pembeli. Harga jual adalah harg beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin) misalnya 10% atau 20%.
Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran  cicilan  ( bisamani  ‘ajil ).  Dalam  transaksi  ini  barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.
Mekanisme bai’ al-murabahah (jual beli) dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini:

## Jual-beli salam
2)
Jual-beli  salam  dalam  perbankan  syariah  merupakan  jual beli dengan cara memesan suatu barang, tetapi pembayaran telah dilakukan  secara  tunai. Salam adalah  transaksi  jual-beli  dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan  secara  tangguh  sementara  pembayaran  dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada  bank,  maka  bank  akan  menjualnya  kepada  rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan ( bridging financing ). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus  menyepakati  harga  jual  dan  jangka  waktu  pembayaran (Antonio,  2001).  Ketentuan  umum  jual-beli  salam  adalah sebagai  berikut:

## Ahmad Supriyadi
Pembelian  hasil  produksi  harus  diketahui  spesifikasinya a. secara  jelas  seperti  jenis,  macam,  ukuran,  mutu  dan jumlahnya. Misalnya jual-beli 100 kg. Mangga Harum Manis kualitas  A  dengan  harga  Rp.5000/Kg.,  akan  diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai b. dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab  dengan  cara  antara  lain  mengembalikan  dana  yang telah  diterimanya  atau  mengganti  barang  yang  sesuai dengan pesanan
Mengingat  bank  tidak  menjadikan  barang  yang  dibeli c. atau  dipesannya  sebagai  persediaan  ( inventory ),  maka dimungkinkan  bagi  bank  untuk  melakukan  akad  salam kepada pihak ketiga (pembelian kedua), seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.
Jual-beli istisna’
4)
Isti s na’ berarti  meminta  dibuatkan  suatu  barang  artinya kontrak  yang  ditandatangani  bersama  antara  pemesan  dengan produsen untuk pembuatan suatau jenis barang tertentu. Biasanya, jenis  ini  dipergunakan  dibidang  manufaktur.  Dengan  demikian, ketentuan istis\na mengikuti ketentuan dan aturan akad bai’ salam . Produk istis\na pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Akad tersebut bila diterapkan di Perbankan Syariah adalah untuk pembiayaan modal kerja bagi para pengusaha yang akan memproduksi barang.
Prinsip Sewa (Ijarah)
b. Al-ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa,
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan ( ownership ) atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada  objek  transaksinya.  Bila  pada  jual-beli  objek  transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

## Prinsip Bagi Hasil
c.
Produk  pembiayaan  bank  syariah  yang  didasarkan  atas prinsip bagi hasil terdiri dari al-musyarakah dan al- mud } arabah .
Musyarakah
1)
Musyarakah  adalah  kerja  sama  antara  dua  pihak  atau lebih  untuk  melakukan  suatu  usaha  tertentu  dimana  masing- masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  dengan  kesepakatan bahwa  keuntungan  dan  risiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai kontribusi  dana.
Mud 2) } arabah
Mud } arabah berasal  dari  kata ad } -d } arbu yaitu  bepergian untuk urusan dagang. Firma Allah dalam durat 73 ayat 20 “mereka berpergian di muka bumi mencari karunia Allah”. Secara teknis, al- mud } arabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (s } a hibul m ā l ) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan  pihak  lainnya  menjadi  pengelola.  Keuntungan  usaha secara mud } arabah dibagi  menurut  kesepakatan  yang  dituangkan dalam kontrak.
Bank  Syariah  selain  mempunyai  produk  penghimpunan dana dan produk penyaluran dana, ia juga mempunyai produk jasa. Dalam hal ini Bank Syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa  perbankan  kepada  nasabah  dengan  mendapatkan  imbalan berupa sewa atau keuntungan .
Produk Jasa Perbankan syariah 4.
Produk  jasa  perbankan  syariah  menggunakan  prinsip- prinsip  tersebut  antara  lain: al-wakalah,  al-hiwalah,  al-qard } ,  al- kafalah dan al-rahn, dari  prinsip-prinsip  ini  perbankan  syariah menjalankan berbagai produk jasa.
Bank Syariah dalam Perspektif Filosofis 5.
Indonesia telah melakukan pembangunan hukum berkaitan dengan sistem hukum perbankan syariah melalui undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. sistem hukum perbankan syariah yang dibangun sekarang ini merupakan lembaga

## Ahmad Supriyadi
keuangan yang ideal di Indonesia baik dari sisi filososfis, yuridis dan sosiologis.
Secara  filosofis,  perbankan  syariah  merupakan  lembaga keuangan  yang  sesuai  dengan  ideologi  bangsa  Indonesia yaitu  Pancasila  dan  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945 (Mustaghfirin, 2006). Pancasila yang memberikan landasan nilai- nilai mulai dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” kelima sila  itu  tidak  ada  satupun  yang  bertentangan  dengan  perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah berbagi keuntungan dan kerugian. Begitu pula bank syariah sudah sesuai dengan pembukaan UUD  1945  yang  menggariskan    suatu  cita-cita  sebagai  negara Indonesia yang adil dan makmur, yang juga merupakan salah satu tujuan sistem hukum perbankan syariah di Indonesia.
Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  muslim,  bank syariah secara filosofis tidak hanya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945  tetapi  juga  mempunyai  landasan  yang  kokoh  berdasarkan hukum Islam yaitu sesuai dengan al-Qur’an dan Hadis terutama dalam hal larangan menjalankan ekonomi dengan riba bagi umat Islam.  Muamalah  yang  telah  dilandasi  dengan  al-Qur’an  dan hadis  menurut  teori syahadah bahwa  setiap  muslim  yang  telah bersyahadat memeluk agama Islam punya konskuensi logis wajib menjalankan  syariah  Islam,  sebagaimana  diwajibkan  dalam  al- Qur’an surat ke 1(5), surat ke 2 (179), surat ke 3 (7), surat ke 4 ayat (13, 14, 49,63,69 dan 109), surat ke 5 (44,45,47,48,49 dan 50), surat ke 24(51 dan 52). Teori syahadat ini kelanjutan dari prinsip tauhid  dalam  filsafat  hukum  Islam.  Prinsip  tauhid  mewajibkan kepada  setiap  orang  yang  beriman  kepada  Allah  yang  maha  esa, maka  ia  wajib  taat  dan  patuh  terhadap  perintah  Allah  dalam  al- Qur’an dan perintah Rasulullah dalam sunahnya (Praja, 2009).
Filosofi  keberadaan  bank  syariah  di  Indonesia  yang berdasarkan  al-Qur’an  dan  hadis  tersebut  diimplementasikan dalam  prinsip  berbagi  keuntungan  dan  kerugian  yang  adil  bagi semua pihak, baik bagi nasabah dan juga bagi lembaga perbankan syariah. Atas dasar filosofi tersebut, perbankan syariah merupakan
Analisis Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Terhadap BANK Syariah lembaga  yang  sangat  ideal  bagi  bangsa  Indonesia,  sehingga implementasinya juga seharusnya sesuai dengan landasan filosofi yang mendasarinya.
Filosofi  tersebut  mendudukkan  lembaga  perbankan syariah  mempunyai  peranan  dan  fungsi  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  khususnya  bangsa  Indonesia.  Sebagai  negara berkembang  yang  sedang  giat-giatnya  melakukan  pembangunan di segala bidang dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Hasan, 2001). Peranan perbankan syariah bagi bangsa Indonesia adalah menyelesaikan masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan juga politik.
Peranan dan fungsi bank dalam kontek usaha adalah sebagai financial intermediary antara pemilik dana dengan pengusaha yang mengelola dana, sekaligus mempunyai peran penting dalam dua hal  yaitu  melaksanakan  amanat  UUD  1945  tentang  pemerataan ekonomi  bagi  masyarakat  dan  juga  mendukung  pembangunan ekonomi  negara.  Karena  itu  usaha  perbankan  sering  disebut jantungnya  penggerak  roda  perekonomian  suatu  negara,  maka bila perbankan mengalami kehancuran di suatu negara, akibatnya terpuruk pula ekonomi negara tersebut sebagaimana yang dialami Indonesia  (Juwana,  1998).  Sekarang  ini  hampir  tidak  ada  yang tidak  berurusan  dengan  bank  baik  sebagai  penabung  maupun peminjam  dana,  maka  tidak  bisa  dipungkiri  kalau  saat  ini  bank sebagai kebutuhan primer juga. Fakta yang ada di sekeliling kita tentang  penggunaan  jasa  perbankan  adalah  pembayaran  listrik, PAM dan pembayaran uang kuliah, semua itu membutuhkan jasa bank dalam pelayanan keuangan berkaitan pembayaran.
Berlandaskan filosofi yang kokoh tersebut juga lahir fungsi perbankan  syariah  yang  ideal  dengan  produk-produk  perbankan syariah  yang  menerapkan  berbagi  keuntungan  dan  kerugian. Berdasarkan  fungsinya  bank  mempunyai  tiga  fungsi  yaitu fungsi  penghimpunan  dana,  fungsi  penyaluran  dana  dan  fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Selain ketiga fungsi tersebut, bagi  perbankan  syariah  ditambah  satu  fungsi  yaitu  fungsi  sosial

## Ahmad Supriyadi
yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat, infaq, sadaqah dan menyalurkannya kepada yang berhak.
Pertama,  fungsi  penghimpunan  dana.  Dana  yang  ada  di bank  tidak  semuanya  milik  lembaga,  ada  sebagian  atau  sebagian besar milik nasabah atau masyarakat investor dan ada juga sebagian modal milik bank itu sendiri. Penghimpunan dana bagi bank sudah merupakan  kegiatannya  yang  dilindungi  oleh  undang-undang, karena itu modal utama bagi bank adalah kepercayaan. Masyarakat akan menaruh uangnya di bank tertentu, bila ia sudah percaya dan yakin  bahwa  uangnya  akan  kembali  dan  sebaliknya  masyarakat akan menarik uangnya secara tiba-tiba bila tidak percaya kepada bank  itu,  sebagaimana  terjadi  peristiwa  tahun  1998  banyak masyarakat yang menarik uangnya dari bank, karena merasa tidak aman uangnya di bank.
Fasilitas  penghimpunan  dana  ini  bank  mengeluarkan berbagai produk investasi antara lain : tabungan, simpanan giro, dan deposito . Melalui produk tersebut masyarakat dapat menyimpan dananya  di  bank  dengan  aman  dan  dapat  ditarik  kembali  sesuai dengan perjanjian.
Fungsi ke dua adalah menyalurkan kredit atau pembiayaan di  bank  syariah.  Dana  yang  diperoleh  dari  masyarakat  investor, dikelola oleh bank dengan menyalurkan kredit atau pembiayaan. Pada umumnya baik kredit maupun pembiayaan ada dua kategori yaitu ada yang berjangka pendek dan ada yang berjangka panjang. Dalam kontek bank syariah, produk pembiayaan yang dilakukan dengan  jangka  pendek  berupa  jual  beli murabahah , salam dan istis } na ,  ada  juga  gadai  ( rahn ),  pinjaman  murni  ( Qard } )  dan  juga sewa ( ija > rah ), sedangkan pembiayaan dalam jangka panjang pada umumnya melalui mud } arabah dan musyarakah .
Fungsi ke tiga adalah melancarkan lalu lintas pembayaran. Bank syariah melaksanakan usaha tersebut sering disebut jasa. Jasa yang dilakukan oleh bank syariah berupa h > iwa > lah (transfer uang), kafalah (asuransi), wakalah (perwakilan).
Fungsi  bank  syariah  ke  empat  sebagai  tambahan,  bahwa bank  syariah  dapat  menjalankan  sebagai  pengelola  zakat,  infaq
Analisis Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Terhadap BANK Syariah dan sadaqah. Masyarakat yang percaya kepada bank syariah tidak perlu bersusah payah membagi zakat sendirian dan mencari orang- orang yang berhak menerima zakat, tetapi ia bisa menyerahkannya kepada  bank  syariah  untuk  melaksanakan  pembagian  zakat  dan mencari para mustahiq .
Memperhatikan  peran  bank  sebagai intermediary yang menghubungkan  antara sahibul maal dengan  pengusaha (Sudarsono, 2004), maka peran bank di dalam kehidupan sehari- hari  merupakan  lembaga  yang  primer  dalam  kajian  ke-Islam-an atau  disebut  kebutuhan dharuri .  Kebutuhan dharuri dalam  hal keuangan  dapat  didekati  dengan  teori maslahah bahwa  menurut teori maslahah ada lima kebutuhan primer yang harus terpenuhi dalam  kehidupan  manusia  yaitu  :  menjaga  agama,  menjaga  akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan menjaga keturunan. Keberadaan lembaga keuangan merupakan masuk dalam kebutuhan menjaga harta (Syah, 1999). Pada saat khalifah Abu bakar memimpin, yang pertama kali diperangi adalah orang-orang yang tidak membayar zakat, artinya dalam hal kenegaraan harta juga menjadi kebutuhan primer  atau dharuri ,  sehingga  keberadaan  lembaga  keuangan menjadi kebutuhan utama juga.
Keberadaan Bank syariah di Indonesia juga sesuai dengan landasan yuridis atau perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sejak  dicetuskannya  gagasan  perbankan  syariah,  perundang- undangan  yang  lahir  adalah  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan yang dibarengi dengan lahirnya Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  1992  tentang  Bank  Berdasarkan Prinsip  Bagi  Hasil.  Kemudian  undang-undang  tersebut  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10  tahun  1998  tentang perbankan, kemudian diatur dengan perundang-undangan sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.  Selain  perundang-undangan,  perbankan  syariah  diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia, kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
Bank syariah secara sosiologis juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat  Indonesia.  Pertama,  mayoritas  penduduk  Indonesia

## Ahmad Supriyadi
adalah  muslim  yang  membutuhkan  bank  yang  sesuai  dengan prinsip Islam yaitu berbagi keuntungan dan kerugian, kedua praktik perbankan syariah bagi hasil sudah merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang dalam berbagai kegiatan ekonomi selalu menerapkan  “ maro , mertelu ”  dalam  hal  perdagangan,  pertanian, kelautan dan juga peternakan (Muttaqien, 2007). Maka menurut Dadan  Muttaqien  perbankan  syariah  sudah  menjadi sine  quanon keberadaannya di Indonesia, karena sesuai dengan budaya bangsa dan kegiatan usaha yang dijalankan oleh bangsa Indonesia.
Pembangunan hukum perbankan syariah yang ideal tersebut faktanya  masih  ada  kelemahan  terutama  dalam  hal  mencapai tujuan keadilan yang diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia dalam  membentuk  lembaga  perbankan  syariah.  Padahal  umur perbankan syariah sekarang ini sudah lebih dari 23 tahun di mulai dari undang-undang Nomor 7 tahun 1992 yang mengatur tentang bagi hasil, hingga saat ini tahun 2015. Sebuah umur yang cukup panjang karena bila diukur dengan perkembangan manusia, umur 23 tahun merupakan umur bagi para remaja yang telah memasuki usia  dewasa  dan  matang.  Selayaknya  hukum  perbankan  syariah sudah  mencapai  kemapanan  yang  menerapkan  keadilan  dalam praktik prinsip berbagi keuntungan dan kerugian.
Keadilan menjadi panglima dalam implementasi perbankan syariah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah,  karena  sejatinya  keberadaan perbankan syariah adalah untuk melaksanakan keadilan di bidang ekonomi. Hal itu sesuai dengan tujuan hukum berdasarkan teori yaitu (Mertokusumo, 1999):
Teori  etis.  Menurut  teori  etis,  hukum  itu  bertujuan
1. untuk melaksanakan keyakinan manusia yang etis yaitu keadilan.
Teori  utilitis.  Menurut  teori  utilitis,  hukum  itu  untuk
2. menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia, jadi hukum  dilihat  dari  sisi  kemanfaatannya  bagi  manusia yaitu untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi manusia.
Analisis Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Terhadap BANK Syariah
Teori  campuran.  Menurut  teori  campuran  yang  dianut 3. oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  bahwa  tujuan  hukum adalah  ketertiban.  Ketertiban  merupakan  kebutuhan masyarakat yang utama, namun selain ketertiban,  hukum juga untuk mencapai keadilan.

## C. Simpulan
Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa perbankan syariah merupakan bank yang dalam operasionalnya berdasarkan prinsip- prinsip  syariah  baik  dalam  penghimpunan  dana  dengan  prinsip wadi’ah dan mud } arabah ; dalam pembiayaan menggunakan prinsip jual beli murabahah, salam dan istis } na ; dalam mengeluarkan produk jasa  bank  syariah  menerapkan  prinsip al-wakalah,  al-hiwalah,  al- qard } , al-kafalah dan al-rahn . Ketiga produk tersebut bila ditinjau secara yuridis telah menerapkan Undang-Undan Nomor 21 tentang Perbankan  syariah,  dan  dalam  perspektif  filosofis  telah  sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan Qur’an-Hadis, sedangkan dalam perspektif  sosiologis  prinsip-prinsip  tersebut  telah  membudaya di  masyarakat  Indonesia  dengan  kerjasama  di  bidang  pertanian ”maro, mertelu” di bidang peternakan biasanya ”mertelu”, sehingga dikatakan bahwa secara sosiologis prinsip syariah telah populer di masyarakat Indonesia.

## dAFTAr puSTAKA
Antonio, Muhammad Syafi’I. (2001). Bank Syariah Dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani. Djuhaendah  Hasan, Analisis  Hukum  Ekonomi  Terhadap  Hukum Perbankan  di  Indonesia ,  disampaikan  dalam  Penataran Dosen  Hukum  Perdata  dan  Ekonomi  seluruh  Indonesia yang  diselenggarakan  oleh  Fakultas  Hukum  UGM  18-23 September 2000 di Yogyakarta.
Juwana,  Hikmahanto, Analisa  Ekonomi  Atas  Hukum  Perbankan , makalah disampaikan dalam “ seminar tentang “ Pendekatan Ekonomi  Dalam  Pengembangan  Sistem  Hukum  Nasional Dalam  Rangka  Globalisasi ”  diselenggarakan  oleh  Fakultas Hukum UNPAD bekerjasama dengan Bappenas, Bandung, 30 April 1998.
Kansil,  C.S.T.  dan  Christine  S.T.  Kansil.  (2000). Kitab  Undang- Undang Perusahaan . Jakarta: Pradnya Paramita.
Karim,  Adiwarman  A.  (2010) Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Macey, Jonathan R. and Miller, Geoffrey. (1992). Banking law and Regulation .  Boston,  Toronto  London:  Littlle  Brown  and Company.
Mertokusumo, Sudikno. (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberti. Mustaghfirin.  (2006). Rekonstruksi  Sistem  Hukum  Perbankan  di Indonesia Kajian dari Aspek Filososfis, Sosiologis dan Budaya , Unissula Press, Semarang. Muttaqien, Dadan. (2007). S istem Perbankan Syariah di Indonesia dalam  Perspektif  Politik  Hukum,  Disertasi  Universitas Diponegoro. Semarang.
Nindyo Pramono. Hukum Perbankan Suatu Kajian dari Perspektif Hukum  Ekonomi .  Disampaikan  dalam  Penataran  Dosen Hukum  Perdata  dan  Ekonomi  seluruh  Indonesia  yang
277
Analisis Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Terhadap BANK Syariah
diselenggarakan  oleh  Fakultas  Hukum  UGM  18-23 September 2000 di Yogyakarta.
Praja, Juhaya S. (2009). Epistemologi Syara’ mencari Format Baru Fiqh Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sudarsono,  Heri.  (2004). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi . Yogyakarta: Penerbit Ekonisia UII,.
Syah,  Ismail  Muhammad.  (1999). Filsafat  hukum  Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  9/19/PBI/2007 sebagaimana  diubah  menjadi  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor: 10/16/2008  tentang Pelaksanaan prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.