POLITIK SIMBOL DAN HARMONI SOSIAL:
Makna Satu Tungku Tiga Batu dalam Dinamika Politik Lokal di Fakfak Papua Barat
Saidin Ernas 1

## ABSTRACT
This paper aims to examine the political practice of symbol in the arena of local politics in Indonesia, by taking the focus on how the symbol is interpreted and used for various purposes, as a phenomenon that occurs in Fakfak (a Small town in West Papua). Based on qualitative data gathered from in-depth interviews and the results of observation field in Fakfak during the period 2012 to 20013, discovered three things that can be explained in this paper, first, the propaganda about The Furnace Three Stone as a symbol of harmony and peace in Fakfak, was accompanied the process of manipulation of symbols to various political interests of power. Second, the process of manipulating the symbols carried by mastering the control of the authority of interpretation and meaning (meaning regime) and conquered the power of civil society and local leaders to eliminate their critical reasoning. Third, this study shows that a political symbol at a certain level can create harmony and social stability, as evident from the low conflictual events in Fakfak. But socially, the politicization of the symbol will turn off the philosophical ideal values to be displayed and built through the symbol. Longer-term implications are potentially avoid appreciation and tend to gain public sympathy and antipathy deficit of meaning and the people in the future.
Keywords: political symbol; social harmony; meaning the regime; political elite; local politics.

## ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji praktik politik simbol dalam arena politik lokal di Indonesia, dengan mengambil fokus pada bagaimana simbol dimaknai dan digunakan untuk berbagai kepentingan, sebagaimana fenomena yang terjadi di Fakfak (sebuah kota Kecil di Papua Barat). Berdasarkan data-data kualitatif yang dikumpulkan dari wawancara mendalam dan hasil obeservasi lapangan di Fakfak selama periode 2012 hingga 20013, ditemukan tiga hal yang dapat dijelaskan dalam tulisan ini, pertama, propaganda tentang Satu Tungku Tiga Batu sebagai simbol harmoni dan perdamaian di Fakfak, ternyata disertai dengan proses manipulasi terhadap simbol tersebut untuk berbagai kepentingan politik kekuasaan. Kedua, proses memanipulasi simbol dilakukan dengan menguasai kontrol terhadap otoritas tafsir dan makna (rezim pemaknaan) serta menaklukkan kekuatan civil society dan local leader untuk menghilangkan nalar kritis mereka. Ketiga , kajian ini menunjukkan bahwa politik simbol pada tingkat tertentu dapat menciptakan harmoni dan stabilitas sosial, sebagaimana tampak dari rendahnya peristiwa konfliktual di Fakfak. Akan tetapi secara sosial, politisasi terhadap simbol akan mematikan nilai-nilai ideal filosofis yang hendak ditampilkan dan dibangun melalui simbol tersebut. Implikasi jangka panjangnya adalah berpotensi menjauhi apresiasi dan simpati publik serta cenderung mendulang defisit makna dan antipati rakyat di masa depan.
Kata-Kata Kunci: politik simbol; harmoni sosial; rezim pemaknaan; elit politik; politik lokal.
1 Dosen Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon.

## A. Pendahuluan;
Papua adalah salah satu wilayah di kawasan timur Indonesia yang selalu diidentikkan dengan konflik dan kekerasan, baik kekerasan politik yang melibatkan aparatur  negara dan masyarakat, maupun kekerasan komunal yang terjadi di antara masyarakat. Konflik Papua merupakan akmulasi berbagai persoalan yang tidak berhasil diselesaikan secara komprehensif. Beberapa penelitian (CSIS, 2006; LIPI, 2009; Ngadisa, 2003) menyebutkan bahwa akar konflik Papua adalah sejarah integrasi Papua dengan Indonesia, kekerasan-kekerasan yang terjadi selama kurun waktu kekuasaan  rezim orde baru, kegagalan pembangunan yang menimbulkan kesenjangan ekonomi yang luas serta diskriminasi dan marjinalisasi yang disertai stigma-stigma negatif terhadap orang Papua terkait posisi mereka sebagai warga negara dengan identitas yang unik 2
Selain itu pada beberapa tahun terakhir, eskalasi konflik di Papua juga merambat ke soal- soal keagamaan, sebagaimana tergambarkan dalam laporan International Crisis Group (ICG) tahun 2008 dan studi Idrus Alhamid (2014), menyebutkan  bahwa potensi konflik yang disebabkan oleh sentimen keagamaan juga .
2 Otto  Syamsuddin Ishak  (2012:15), seorang aktifis hak asasi manusia di Indonesia, menganalogikan anatomi konflik Papua secara teoritis berkembang seperti “Ubi Jalar Papua”, ketika dahannya menyentuh tanah maka muncul akar-akar baru dengan umbi yang besar. Dari waktu ke waktu selalu muncul konflik baru sebagai hasil dari kegagalan kebijakan dalam menangani Papua. Proses penyelesaian konflik dengan pendekatan kekuasan yang koersif telah menjadikan masalah Papua semakin sulit untuk diselesaikan secara adil dan memuaskan.
cenderung semakin meningkat di Papua. Meskipun kekerasan atas nama agama belum berlangsung dalam skala yang masif, namun kontestasi yang terjadi menunjukkan bahwa bila hubungan antar agama tidak ditangani dengan hati-hati (dapat) berpotensi menimbulkan kekerasan yang destruktif, sebagaimana yang terjadi di Ambon-Maluku atau di Poso Sulawesi Tengah.
Selama satu dekade terakhir, Pemerintah Republik Idonesia berupaya meredam konflik Papua dengan berbagai kebijakan,  terutama melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2001 yang memberikan status Otonomi Khusus kepada Papua disertai sejumlah keistiemewaan budaya dan peningkatan insentif anggaran. Namun tampaknya pemberlakuan otonomi khusus belum mendorong perubahan yang siginfikan di Papua, hal ini terlihat dari masih maraknya aksi kekerasan, penembakan dan penyerangan yang melibatkan aparat keamanan maupun warga masyarakat dengan berbagai motif dan kepentingan. Bahkan status otonomi khusus secara tidak langsung telah memicu gejala etnosentrisme yang semakin meluas di Papua (Levaan, 2013). Maka di tengah keputusasaan tersebut beberapa wilayah di Papua seperti di Kabupaten Fakfak Papua Barat, mencoba mengambil inisiatif untuk mempromosikan simbol-simbol budaya lokal sebagai kampanye untuk membangun harmoni dan perdamaian di antara warga masyarakatnya yang plural, terutama untuk menjembatani perbedaan agama dan etnis yang berpotensi memicu kekerasan.
Sejak tahun 2001, elit lokal di Fakfak mempropagandakan semboyan Satu Tungku Tiga Batu, sebagai simbol yang melambangkan harmonisasi,  toleransi dan kerukunan di Fakfak. Berbagai usaha untuk memberi legitimasi kultural dan politik terhadap simbol tersebut terus dilakukan agar publik menerima bahwa Satu
Tungku Tiga Batu adalah identitas kolektif masyarakat Fakfak. Meminjam istilah Biku Parekh (2010), Satu Tungku Tiga Batu hendak dijadikan konsensus moral ( moral contract ) yang akan mengikat masyarakat Fakfak dalam integrasi dan keseimbangan sosial. Tampaknya politik simbol yang dibangun berhasil menekan gejolak dan pertentangan sosial di daerah tersebut untuk tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Hasilnya adalah proses pengendalian konflik berlangsung  sukses, sehingga Atropolog Cristian Warta (2008) menyebut Fakfak sebagai salah satu negeri paling aman di Papua karena rendahnya konflik dan kekerasan yang terjadi di daerah ini.
Namun sejauh yang bisa diamati propaganda Satu Tungku Tiga Batu ternyata tidak saja berkaitan dengan semangat toleransi dan kerukunan, namun juga telah berkembang menjadi sebuah praktik politik yang dapat disebut sebagai politik simbol dan wacana. Simbol Satu Tungku Tiga Batu dipakai untuk memperkuat wacana politik kelompok dan hegemoni kekuasaan lokal di Fakfak. Pemerintah Fakfak yang direpresentasi oleh elit-elit politik lokal yang berkuasa, memanipulasi makna simbol tersebut untuk berbagai kepentingan kekuasaan, yang pada hakikatnya justru menjauhkannya dari tujuan-tujuan ideal yang hendak dicapai.
Fenomena ini menunjukkan bahwa Satu Tungku Tiga Batu hanyalah semacam media pencitraan atau komoditi politik, yang menurut Appadurai (1986) eksistensinya ditentukan oleh  subjek yang berperan memberi tafsir pada simbol tersebut.

## B. Metode Penelitian
Tulisan ini merupakan bagian dari sebuah penelitian lapangan yang di lakukan di Kab. Fakfak  selama tahun 2012-2014  yang lalu. Kabupaten Fakfak dipilih sebagai objek dalam penelitian ini, sebab memiliki beberapa karakteristik yang unik dan menarik dari sisi kajian politisasi simbol untuk membangun harmoni dan perdamaian. Pertama , dalam satu dekade terakhir masyarakat Fakfak berhasil mempertahankan perdamaian di wilayahnya untuk tidak jatuh kedalam konflik dan kekerasan sebagaimana yang sering terjadi di Papua. Kedua , masyarakat Fakfak memiliki semboyan lokal “Satu Tungku Tiga Batu” yang terus direproduksi sebagai simbol perdamaian dalam berbagai aspek kehidupan di tingkata lokal.
Mengingat bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian kaulitatif maka data- data yang dikumpulkan  dalam penelitian ini diperoleh dengan metode-metode    yang lazim dikenal dalam penelitian kualitatif. Seperti observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan.  Data-data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisi dengan menggunakan model analisis deskriptif interaktif    sebagaimana ditawarkan oleh Abdullah (2007:21-217). Pertama, menelaah dan mereduksi data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian dan
dikelompokkan secara tematis sesuai topik-topik yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian. Kedua , memaparkan data ( display data ) dan mengkaji kaitan data dengan konteks eksternal, seperti lingkungan social, budaya, ekonomi, agama dan tentu saja politik. Ketiga, memberikan kesimpulan akhir atas data-data yang telah dipaparkan dalam tulisan.

## C. Teorisasi Simbol sebagai Komoditas Politik
Munculnya Satu Tungku Tiga Batu sebagai sebuah simbol dalam praktik politik lokal di Fakfak, dapat dianalisis dari perspektif antropologi politik. Pendekatan antropologi tentang simbol membantu untuk melihat bagaimana simbol tersebut dimaknai dan digunakan, baik sebagai tanda-tanda alamiah ( natural sign ) maupun simbol-simbol yang mengandung makna ( significant symbols ).
Menurut Ritzer (1992:64), tanda-tanda alamiah  pada dasarnya bersifat naluriah serta menimbulkan reaksi yang sama bagi setiap orang, sedangkan simbol yang mengandung makna tidak harus menimbulkan reaksi yang sama bagi setiap orang. Artinya, sebuah materi simbolik tidak saja dipahami sebagai suatu tanda alamiah yang memiliki makna lahir sesuai dengan manfaat dan fungsinya, tetapi juga dapat dipahami sebagai suatu materi yang memiliki banyak  konteks dan makna yang berbeda, yang pemaknaan ini bergantung pada tujuan dan maksud dari penggunanya. Penggunaan burung Garuda sebagai simbol nasional Indonesia, mungkin
secara alamiah memiliki kesamaan dengan penggunaan lambang burung yang digunakan oleh 13 negara lain di dunia yang menggunaakan lambang yang sama. Akan tetapi pemaknaan terhadap burung garuda di Indonesia tentu memeliki makna dan konteks yang berbeda dengan negara-negara tersebut.
Dalam konteks pemaknaan simbol tersebut, maka konteks-konteks politik sangat berperan di dalamnya karena berkaitan dengan kepentingan dari subjek atau aktor yang hendak menggunakan simbol tersebut. Sebagaimana dijelaskan Griya (2008), bahwa politik simbol memberikan tiga konteks pemaknaan tentang kekuasaan dan identitas kolektif, pertama , ekspresi identitas tentang ideologi perjuangan yang mengilhami sikap dan perilaku politik; kedua , ekspresi dari makna kekuasaan yang memotivasi kompetisi dan koalisi; dan ketiga , representasi dari identitas kolektif yang tertuju ke 'dalam' sebagai faktor integrasi dan ke 'luar' sebagai citra eksistensi.
Oleh sebab itu dalam memahami politik simbol, terdapat dua dimensi yang perlu diperhatikan, yakni dimensi tersurat yang muncul sebagai sesuatu yang kasat mata seperti bendera, atribut atau slogan-slogan yang ekspresif dan memiliki fungsi ideal-politik untuk mengayomi dan mengintegrasikan sehingga memiliki daya tarik yang mampu membangun kesadaran tentang suatu kontruksi sosial tertentu. Namun demikian harus pula diperhatikan dimensi tersirat yang sering mengandung konflik kepentingan, sebab para aktor yang terlibat dalam penafsiran simbol
adalah subjek yang tidak diam dan memiliki kepentingan atas simbol-simbol tersebut.  Hal ini tampak secara eksplisit dalam propganda simbol Satu Tungku Tiga Batu sebagai lambang harmoni dan perdamaian di Fakfak. Peran pemerintah sebagai kekuatan utama yang memberi tafsir dan makna  dalam propaganda Satu Tungku Tiga Batu sebagai semboyan daerah Fakfak merupakan fenomena politik lokal yang menarik untuk dinalisis.
Para aktor politik lokal yang berkuasa adalah subjek yang menurut Appadurai (1986) selalu melakukan propaganda untuk memberi warna, citra dan makna terhadap sebuah simbol sebagai “komoditi” yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Masalahnya adalah pemaknaan simbol yang dilakukan secara politik (rezim pemaknaan) selalu memiliki sisi-sisi yang paradoks. Di satu sisi tentu saja membantu membangun kesepahaman, konsensus dan integrasi dalam sebuah masyarakat yang mungkin beragama. Namun di sisi yaang lain proses tersebut berlangsung secara hegemonik  dan cenderung mematikan nalar kritis publik. Mereka yang tidak setuju atau berbeda pandangan pada tafsir yang dikembangkan oleh kelompok dominan (pemerintah, penguasa, orang kuat) akan dianggap sebagai musuh yang terkadang dihadapi dengan cara-cara yang otoriter. Satu praktik politik yang bisa mendistorsi makna ideal yang mungkin dimiliki oleh sautu simbol yang telah terpolitisasi.
Pengalaman nasional kita tentang fenomena Pancasila, dapat memberi pelajaran
penting tentang perlu membuka ruang pemahaman dan pemaknaan tentang sebuah simbol. Bukankan dalam episode sejarah kekuasaan Orde Baru, Pancasila begitu disakralkan dengan hanya mendasakannya pada tafsir  kesakralan yang dibangun rezim Orde Baru. Problem muncul ketika rezim orde baru memanfaatkan tafsirnya tentang kesaktian  dan kesakralan pancasila, memaksakan tafsir tersebut kepada masyarakat melalui berbagai sistem indoktrinasi yang menindas nalar kritis wwarga negera. Rezim Orba menghukum pandangan- pandangan lain yang  lebih kritis dan mungkin berbeda tentang pancasila. Akibatnya adalah berbagai tragedi dan kejahatan politik yang dilakukan rezim orde baru atas nama untuk mempertahankan keasktian Pancasila. Suatu praktik politik yang dikemudian hari  justru mendesaklralisasi pancasila hanya sekedar simbol tanpa makna yang kuat dan mencerahkan,  dalam kehidupan sosial dan politik nasional. Berdasarkan gagasan-gagasan dan beberapa fakta yang dikemukakan di atas, maka tulisan ini mencoba melihat kembali praktik politik simbol terhadap “Satu Tungku Tiga Batu” sebagai simbol harmoni dan perdamaian, yang saat ini sedang ramai disosialisasikan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang sedang berlangsuung di Fakfak.

## D. Pluralitas Fakfak dan Munculnya Simbol Satu Tungku Tiga Batu
Secara geografis Kabupaten Fakfak yang menjadi objek dalam kajian ini terletak di bagian barat pulau Papua dan masuk kedalam wilayah
Propinsi Papua Barat. 3
Masyarakat yang mendiami wilayah Fakfak adalah masyarakat yang sangat majemuk
Wilayah Fakfak luasnya meliputi  14,320 Km2, terdiri dari daratan utama yang luas dan pulau-pulau kecil yang tersebar di depannya dan menjadi pelindung alami untuk pelabuhan dan pantai-pantai Fakfak yang menawan.
4
3 Di tengah konflik dan kekerasan yang terjadi di Papua, pada tahun 2001, Pemerintah Indonesia membagi Propinsi Irian Jaya (sebelum berganti menjadi Papua) menjadi tiga propinsi baru; Propinsi Irian Jaya Timur, Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah. Namun melalui berbagai pergolakan politik di Papua dan Jakarta, akhirnya hanya Propinsi Irian Jaya Barat yang diterima sebagai propinsi baru di Papua yang saat ini dikenal sebagai Propinsi Papua Barat dengan Ibu Kota Manokwari.
4 Pada tahun 2013 jumlah penduduk Fakfak diperkirakan berkisar  71.069 jiwa, sebagian besar penduduk tinggal di kota Fakfak yang terdiri dari tiga distrik utama yang padat, sedangkan sebagian kecilnya mendiami enam distrik yang terletak di wilayah pinggiran Fakfak.
, berbagai kelompok etnis dan agama dengan beragam budaya dan bahasa tinggal di Fakfak. Mereka terdiri dari penduduk asli Fakfak Papua yang berasal dari dua suku besar; suku Iha dan Onin (Onim, 2007), yang umumnya telah melakukan perkawinan silang dengan para pendatang dari luar Fakfak. Etnis pendatang dari wilayah Indonesia lainnya yang banyak mendatangi Fakfak adalah etnis Maluku (Seram, Kei, Banda dan Ambon), etnis Bugis-Makassar dan Buton dari Sulawesi, serta etnis Jawa. Selain itu juga terdapat orang-orang Arab dan  Cina yang sebagian telah menghuni Fakfak dalam waktu yang cukup lama. Menurut catatan sejarah, beragam etnis tersebut mulai mendatangi Fakfak sejak abad ke-17, khususnya orang-orang Arab dan pendatang dari Maluku yang melakukan
aktifitas perdagangan dan penyiaran agama (Widjoyo, 2013). Penduduk dari etnis Bugis, Makassar dan Buton dari Sulewesi  pada umumnya datang ke Fakfak setelah masa integrasi Papua dengan  Indonesia dan di antara mereka banyak yang berprofesi sebagai pedagang, mereka menguasai sektor ekonomi informal di Fakfak. Sedangkan etnis Jawa datang ke Fakfak sebagai transmigran pada tahun 1996 dan menempati hamparan lahan yang luas di distrik Bomberay di luar kota Fakfak. Penduduk asli Fakfak sendiri pada umumnya berkerja sebagai pegawai negeri atau mengurus berkebunan Pala yang memiliki nilai ekonomi tinggi sejak zaman kolonial Belanda.
Agama mayoritas di Fakfak adalah agama Islam yang dianut oleh 53,80% penduduk lokal maupun pendatang. Sedangkan agama Kristen Protestan dianut oleh 28,35% dan Katolik 17,59%. Agama lainnya seperti Hindu, Budha dan Konghucu sangat sedikit atau di bawah 1% (BPS Fakfak, 2013). Pemukiman penduduk di Fakfak umumnya hidup membaur tanpa segregasi, antara yang beragama  Islam, Kristen dan Katolik. Demikian juga dengan tempat tinggal penduduk asli dan pendatang yang juga membaur dalam pemukiman-pemukiman padat penduduk di tengah kota Fakfak. Sedangkan penduduk di desa-desa lebih homogen, karena didominasi penduduk asli Fakfak, kecuali di Distrik Bomberay yang didominasi transmigran yang didatangkan oleh pemerintah dari Jawa sejak tahun 1996.
Kondisi penduduk yang beragam menciptakan pluralitas sekaligus potensi konflik, sebab terdapat kemungkinan superioritas satu kelompok atas kelompok lainnya, terutama dalam perebutan sumberdaya ekonomi dan politik. Maka sejak lama konstruksi tradisi lokal di Fakfak selalu hadir sebagai konsensus budaya tentang  keseimbangan sosial. Misalnya tradisi tentang agama keluarga , yaitu kehidupan keluarga yang boleh memiliki agama yang berbeda; Islam, Kristen dan Katolik. Mereka juga meciptakan tradisi saling bakubantu/masohi, yaitu kebiasaan untuk saling membantu di antara masyarakat, khususnya dalam membangun rumah-rumah ibadah; Masjid dan Gereja. Demikian juga budaya tombormarge yaitu kewajiban untuk saling membantu sebagai wujud hubungan kekeluargaan dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan ritual. Modal budaya tersebut membantu menciptakan keseimbangan- kesimbangan sosial dalam pluralitas masyarakat Fakfak.
Namun sejak tahun 2000, kondisi sosial politik di Fakfak mulai bergejolak, pemicunya adalah radikalisme keagamaan yang berkembang paska konflik komunal di Maluku dan menguatnya gerakan politik Papua Merdeka yang dipelopori anak-anak muda Fakfak. Kelompok Papua merdeka di Fakfak merupakan jaringan lintas wilayah yang memiliki hubungan dengan gerakan serupa di Kota-kota besar di Papua seperti Jayapura dan Manokwari. Selama masa- masa konfliktual tersebut  terjadi dua peristiwa kekerasan yang menjadi penanda konflik sosial di Fakfak, pertama, bentrokan antara kelompok
masyarakat yang menyatakan mendukung kemerdekaan Papua dan kelompok masyarakat yang mendukung integrasi Papua dengan Indonesia. Peristiwa kedua adalah kerusuhan komunal antara etnis Seram dari Maluku dan Etnis Ayamaru dari Sorong Papua 5
Secara historis tidak ada yang mengetahui secara pasti, sejak kapan istilah Satu Tungku Tiga Batu di kenal sebagai semboyan lokal oleh masyarakat Fakfak dan siapa yang pertama kali menciptakan redaksi kultural tersebut. Masyarakat Fakfak umumnya mengkaitkannya
.
Elit-elit lokal di Fakfak berupaya menekan potensi konflik dengan mempropagandakan semboyan lokal yang dikenal dengan istilah Satu Tungku Tiga Batu. Secara umum istilah ini merupakan analogi dari tungku untuk memasak dengan tiga batu sebagai penyangganya. Tiga batu yang berfungsi sebagai penyangga adalah penyeimbang agar wadah tempat memasak yang ditaruh di atas tungku tidak mudah jatuh. Dalam pandangan tradisional di Fakfak,  tiga batu yang diasumsikan sebagai penyangga adalah tiga agama utama yang dianut masyarakat Fakfak; Islam, Kristen dan Katolik. Istilah ini dipandang mewakili sebuah fakta empirik tentang pluralitas agama dan harapan tentang kerukunan antar umat beragama di Fakfak dan diyakni dapat mencipatakan stabilitas sosial.
5 Catatan Neles Tebay (2006) menyebutkan dalam kedua peristiwa tersebut terdapat beberapa orang tewas dan sebanyak 42 orang warga Fakfak yang ditangkap oleh aparat keamanan setempat. Kondisi keamanan dapat segera dipulihkan setelah tokoh-tokoh masyarakat setempat menggelar berbagai pertemuan rekonsiliasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam konflik.
dengan tradisi-tradisi masa lampau tentang persaudaraan antar agama. Dalam beberapa dokumen  pemerintah daerah Fakfak, sering disebutkan bahwa istilah Satu Tungku Tiga Batu telah dikenal oleh masyarakat Fakfak sejak tiga abad yang lampau, yang ditandai dengan bangunan Masjid Pattimburak 6
Perbincangan tentang Satu Tungku Tiga Batu baru mengemuka sebagai wacana publik yang dominan, ketika dipropagandakan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak pada saat bersamaan dengan konflik agama yang terjadi di Maluku. Elit lokal di Fakfak cemas jika Fakfak yang memiliki kedekatan geografis dengan Maluku dan menjadi salah satu daerah tujuan pengungsi korban kerusahan di Maluku akan mengalami dampak konflik tersebut. Apalagi diantara orang-orang yang datang ke Fakfak selama konflik Maluku, juga terdapat sejumlah oknum yang diidentifikasi sebagai lasykar-
yang memiliki tiga teras utama yang melambangkan tiga agama di Fakfak, Islam, Kristen dan Katolik  (Iribaram, 2011). Namun klaim tersebut tampaknya kontradiktif dan sulit  dibuktikan, sebab istilah
Satu Tungku Tiga Batu sendiri menggunakan redaksi bahasa Indonesia yang menandakan aspek kebaruan dari istilah lokal tersebut. Dengan demikian Satu Tungku Tiga Batu merupakan hasil kontruksi elit-elit lokal, yang dimaksudkan sebagai propaganda politik yang dirancang untuk menciptakan stabilitas sosial.
6 Masjid Pattimburak adalah Masjid Tua dan bersejarah yang terletak di Distrik Kokas atau sebelah utara kota Fakfak.  Menurut beberapa sejarawan, bangun ini didirikan pada tahun  1870  oleh  seorang imam bernama Abuhari Kilian (Putuhena, 2006) .
lasykar yang terlibat dalam konflik Maluku. Beberapa di antaranya ditangkap aparat keamanan karena dituduh merencanakan kerusuhan di Fakfak (Onim, 2007). Sejak saat itu Pemerintah daerah dan elit lokal di Fakfak mulai mempropagandakan Satu Tungku Tiga Batu sebagai simbol perdamaian untuk mendorong kerukunan kehidupan keagamaan di Fakfak.

## E. Rezim Pemaknaan dalam Politik Simbol.
Penjelasan di bagian sebelumnya menunjukkan bahwa Satu Tungku Tiga Batu yang diangkat dari tardisi-tradisi lokal baru berkembang menjadi istilah yang penting dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat Fakfak sejak tahun 2004, ketika pemerintah menjadikannya sebagai semboyan daerah dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah daerah Fakfak, juga menjadi tema seminar, judul spanduk, hingga  kampanye- kampanye politik di Fakfak. Elit-elit lokal memanfaatkan semboyan ini sebagai konsensus moral dalam kontestasi politik lokal, kebijakan ekonomi, bahkan dimasukkan sebagai dasar-dasar kebijakan dalam pembangunan daerah.
Bersamaan dengan propaganda- propaganda tersebut, secara informal muncul tuntutan dari berbagai elemen masyarakat di Fakfak, untuk mengakomodasi perbedaan- perbedaan agama dan etnis kedalam jabatan- jabatan politik dan birokrasi. Dalam konteks ini pemerintah dan elit politik lokal memainkan peran yang sangat penting, mereka ingin menghindari pertentangan yang keras dalam
kompetisi politik yang membawa serta kesadaran primordial (agama dan etnis) yang dapat menimbulkan konflik. Meskipun konsensus dan politik akomodasi ini tidak dilegalisasi secara formal, namun sejak propaganda Satu Tungku Tiga Batu dimulai , berbagai jabatan politik yang penting seperti Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPR termasuk Sekretaris Daerah dan kepala-kepala dinas (SKPD) disusun berdasarkan kekuatan agama dan etnis yang tersebar di Fakfak. Bila Bupati Fakfak adalah seorang Muslim maka Wakil Bupati harus berasal dari unsur Kristen atau Katolik. Demikian juga pejabat-pejabat birokrasi yang lain seperti kepala dinas dan kepala badan di Fakfak, senantiasa diupayakan agar terdapat perwakilan, baik agama maupun etnis. Bahkan upaya tersebut terkadang harus menabrak aturan-aturan teknis kepegawaian yang pada dasarnya tidak disusun untuk mengakomodasi kepentingan politik lokal sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Fakfak. 7
Berbagai konsensus politik yang dijalankan dengan landasan Satu Tungku Tiga Batu , mendapat dukungan yang kuat dari berbagai elit lokal di Fakfak. Hal ini dianggap sebagai jalan keluar terhadap pluralitas agama di masyarakat. Maka sejak tahun 2000, Bupati dan Wakil Bupati Fakfak adalah kombinasi Muslim- Kristen. Calon Bupati Wahidin Puarada, seorang tokoh Muslim kharismatis yang berasal dari Kaimana, berhasil terpilih sebagai Bupati selama
7 Sebagai contoh seorang kepala sekolah beragama Katolik langsung diangkat sebagai kepala Dinas Pendidikan, setelah Bupati Fakfak menganggap perlu ada perwakilan seorang Katolik dalam struktur pemerintahan. Komunitas Katolik juga dianggap lebih profesional dalam mengelola sistem pendidikan di Fakfak.
dua periode berturut-turut; tahun 2000-2005 dan tahun 2005-2010. Demikian juga komposisi pimpinan DPRD, kepala-kepala kantor (SKPD) serja pejabat-pejabat yang lebih rendah dibawahnya dibagi secara seimbang dengan memperhatikan kekuatan-kekuatan  keagamaan dan keragaman etnis yang ada di Fakfak.
Akan tetapi dalam praktik politik simbol sering terjadi manipulasi simbolik untuk kepentingan elit politik, sehingga yang terjadi adalah hegemoni kekuasaan dimana penguasa menciptakan tafsir sendiri untuk  memperkuat kepentingan politiknya. Hal ini bisa dilihat pada periode pemerintahan yang kedua tahun 2005/2010, Bupati Wahidin Puarada justru melawan konsensus politik tentang pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang  berbeda agama. Puarada meninggalkan wakil Bupati Frans Hombore yang beragama Kristen dan merangkul Ali Said Hindom, seorang tokoh Muslim yang selama ini menjadi pejabat dan bawahan Puarada. Pasangan Puarada-Hindom yang didukung penuh Partai-partai Islam memenangkan pemilihan Bupati Fakfak dengan suara mayoritas (62%). Keputusan politik Puarada dianggap bertentangan dengan konsensus politik yang telah dibangun secara informal bahwa bupati dan wakil bupati Fakfak harus merepresentasi agama Islam dan Kristen.
Namun Bupati Puarada telah berkembang menjadi sosok politisi yang kuat dan sangat berkuasa di Fakfak, ia memiliki tafsir sendiri atas konsensus politik yang ada. Menghadapi berbagai polimik yang berkembang, Bupati Puarada
memberi alasan bahwa  pertimbangan politik untuk mengambil pasangan wakil bupati yang seagama dengan dia, tidak bisa disebut bertentangan dengan semboyan Satu Tungku Tiga Batu, yang penting adalah spirit yang terkandung dalam semboyan tersebut . Meskipun wakilnya juga seorang Muslim, namun selama masa jabatannya, Bupati Puarada mengklaim bahwa ia selalu berusaha mewujudkan prinsip-prinsip Satu Tungku Tiga Batu dalam kebijakan politik dan pembangunan di Fakfak. Seperti alokasi jabatan bagi mereka yang memimpin satuan-satuan kerja (dinas) yang berada di bawah kepemimpinannya yang dilakukan berdasarkan asas keseimbangan agama. Demikian juga pembangunan rumah- rumah ibadah, serta pembangunan Pasar yang mengakomodasi kepentingan semua agama dan etnis 8
Fakta ini menunjukkan betapa kuatnya figur kepemimpinan Puarada sebagai penguasa lokal  di Fakfak, ia mampu memanipulasi kesadaran publik untuk tetap setia pada berbagai kebijakan yang dilakukannya. Menurut beberapa pihak di Fakfak, keberhasilan Bupati Puarada dalam pembangunan ekonomi  selama masa jabatannya merupakan alat yang ampuh dalam mengendalikan protes warga Fakfak (Wihel,
.
8 Pada tahun 2005, Bupati Puarada membangun Pasar Tumburuni di pantai Fafak dengan mengambil beberapa tafsir dari semboyan satu tungku tiga batu. Pasar ini terdiri dari tiga lantai, lantai dasar diperuntukkan  bagi pedagang lokal di Fakfak untuk menjual berbagai produk pertanian dan perkebunan serta buah-buah musiman, sedangkan lantai dua dan tiga diperntukkkan bagi pedagang pendatang yang berjualan berbagai perlengkapan rumah tangga dan tekstil. Dengan kata lain, bupati Puarada sedang membangun tafsir baru bahwa makna lebih penting dari sekedar simbol, dan makna yang benar adalah yang sedang dia kemukakan  (Wawancara dengan Bupati Wahidin Puarada,  6 November 2013)
2013).  Di sisi yang lain, Bupati Puarada juga berhasil menancapkan pengaruhnya pada sejumlah partai politik di Fakfak. Ia sendiri merupakan ketua Partai Persatuan Pembangunan (yang memiliki kursi mayoritas di parlemen Fakfak). Posisi politik tersebut memudahkan Bupati Puarada untuk memobilisasi dukungan terhadap aktifitas dan kebijakan politiknya. Ia juga dengan mudah membungkam suara-suara yang berbeda dengan aksi-aksi politiknya.
Sementara itu kekuatan civil society seperti organisasi keagamaan, pemimpin adat dan kalangan intelektual di Fakfak dapat dikendalikan dengan berbagai kebijakan bantuan sosial yang memanfaatkan anggaran pemerintah dan akomodasi jabatan-jabatan birokrasi. Guna mendukung kehidupan keagamaan,  Bupati Puarada membangun sejumlah Masjid dan Gereja yang tersebar di seluruh Fakfak, ia juga secara intens memberikan insentif keuangan kepada para Pendeta, Pastor, Imam Masjid dan Kepala-kepala Suku. Kepada tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai kalangan juga diberikan bantuan paket perumahan. Tokoh-tokoh masyarakat dianggap sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah, sehingga harus diperhatikan kesejahteraannya.
Bupati Wahidin Puarada dan para ejabat lokal selalu membangun propaganda bahwa tafsir Satu Tungku Tiga Batu bukan hanya harmoni antara umat beragama tetapi juga harmoni antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Bupati Puarada Satu Tungku Tig Batu juga berarti hubungan yang erat dan harmonis antara
Pemerintah, Agama dan Adat, sehingga wujud dari Satu Tungku Tingga Batu adalah dukungan dari masyarakat kepada pemerintah untuk mensejahterakan rakyat (Iribaram, 2011, Wihel, 2013). Pembangunan ekonomi yang dikombinasikan dengan propaganda tentang nilai- nilai Satu Tungku Tiga Batu, berhasil mengendalikan kesadaran publik, sehingga tercipta suasana yang kondusif. Stabilitas politik ini telah memberi peluang terhadap Bupati Wahidin Puarada untuk memenangkan Pilkada Fakfak pada tahun 2005 dengan suara mayoritas. Fakta ini sekaligus memperlihatkan bahwa konsensus politik tentang akomodasi jabatan politik berdasarkan agama ternyata menjadi bagian dari konsolidasi politik elit lokal sebagaimana direpresentasikan oleh aksi-aksi Bupati Puarada.
Pengaruh Bupati Puarada akhirnya melemah seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati 9
9 Sesuai  dengan  Undang-undang  No. 32   tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia, seorang Bupati dan Wakil Bupati hanya diperbolehkan menjabat sebagai Bupati selama dua periode (10 tahun).  Puarada akhirnya mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua Barat pada tahun 2011, tetapi akhiynya kalah dari rival utamanya; Abraham Atururi. Hal yang sangat mengejutkan adalah Bupati Puarada juga tidak berhasil mengumpulkan suara mayoritas di Fakfak, tempat dimana ia pernah berkuasa selama 10 tahun.
. Pada pemilihan Bupati Fakfak periode 2010-2015, Pasangan Bupati dan wakil Bupati yang di dukung secara penuh oleh Bupati Puarada yakni Ali Said Hindom dan Ali Baham Temongmere yang sama-sama beragama Islam dikalahkan oleh rival utamanya Mohammad Usuwanas dan Donatus Nimbitkendik, pasangan Bupati dan wakil bupati yang merupakan pasangan beda agama (Muslim-Katolik).
Kekalahan figur kuat yang didukung oleh Bupati Puarada sebagai incumbant, bisa dilihat dari dua kemungkinan. “Pertama”, menurunnya popularitas Puarada karena dianggap  tidak lagi memiliki kekuatan dalam birokrasi karena ia akan segera pensiun. “Kedua”,  fenomena ini bisa dilihat sebagai bentuk perlawanan dari kekuatan- kekuatan civil society yang selama ini bersikap diam atau takut, meski menyaksikan bahwa propaganda Satu Tungku Tiga Batu hanya dimaksudkan untuk mengukuhkan kekuasaan lokal di Fakfak. Masyarakat menginginkan adanya kepemimpinan daerah yang merepresentasi semangat Satu Tungku Tiga Batu. Sebagaimana keterangan Januarius Warpopor 10
Politik simbol Satu Tungku Tiga Batu juga bisa dilihat pada peristiwa penobatan Rahimin Kacong sebagai calon Wakil Gubernur Papua Barat tahun 2011. Saat itu Rahimin Kacong mendapat penolakan dari Majelis Rakyat Papua (MRP)
(seorang tokoh Katolik Fakfak), yang mengatakan bahwa kemenangan Usuwanas- Nimbitkendik merupakan upaya masyarakat Fakfak untuk mengkoreksi konsensus politik tetang keberagaman yang diekspresikan secara simbolik melalui jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari agama yang berbeda .
11
10 Wawancara dengan Januarius Warpopor di Fakfak, 12 Oktober 2013.
11 MRP (Majelis Rakyat Papua) adalah salah satu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus Papua. MRP memintah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua Barat untuk  memastikan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Papua haruslah merupakan putera daerah atau berasal dari etnis Papua. Polimik tentang masalah ini pernah disidangkan hingga Mahkamah Konstusi Republik Indonesia
, dia dianggap bukan merupakan
putra adat (asli Papua), yang menurut tafsir terhadap ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, tidak bisa dicalonkan sebagai wakil gubernur Papua Barat. Meskipun diketahui lahir dan besar di Fakfak, namun pada dasarnya Rahimin Kacong adalah warga pendatang, sebagaiman terlihat dari fam (nama keluarga) Kacong yang dimiliki di belakang namanya. Dalam proses penolakan tersebut Rahimin mendapat pembelaan kultural dari Dewan Adat Baham-Mata Fakfak. Atas dasar nilai-nilai masyarakat Fakfak yang terkandung dalam semboyan Satu Tungku Tiga Batu, Dewan Adat Baham Mata menyelenggarakan upacara adat sebagai wujud dukungan kepada Kacong. Dalam sebuah media lokal di Papua, Ketua Dewan Adat Baham Mata, Sirzet Gwas-gwas menyebut Kacong telah dipangku dan diterima sebagai anak adat Fakfak dan oleh sebab itu ia dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Papua Barat 12
Sebagai warga pendatang, Rahimin Kacong berhasil memobilisasi dukungan kultural sebagai modal politik untuk kepentingan kontestasi politik menuju Wakil Gubernur Papua Barat. Rahimin berhasil mempropagandakan Satu Tungku Tiga Batu untuk menarik dukungan Dewan Adat Baham Mata di Fakfak. Model politik yang dilakukan Rahimin adalah representasi dari banyak aksi serupa yang dilakukan warga pendatang di Papua, mereka berupaya untuk memperoleh legitimasi kultural untuk kepentingan politik. Bukan kebetulan bila
.
12 Media Papua, 6 April 2011 .
kepentingan Rahimin disambut secara antusias oleh pemimpin adat setempat, sebab bertemu dengan kepentingan para pemimpin adat yang sebetulnya ingin mengkonversi modal kultural mereka dengan kepentingan-kepentingan pragmatis ekonomi. Proses inisiasi adat untuk melegitimasi kedudukan kultural Rahimin Kacong sebagai anak adat,  merupakan bagian dari praktik politik transaksional yang memanfaatkan simbol-simbol budaya di Fakfak, sebab ada kompensasi ekonomi yang diterima para pemimpin adat tersebut. Hal ini terbukti kemudian ketika Rahimin yang terpilih sebagai wakil Gubernur Papua Barat, memberi dukungan biaya yang cukup besar untuk pembangunan Gedung Dewan Adat Baham Mata yang berdiri cukup strategis di bibir pantai Tumburuni Fakfak. Pembangunan gedung ini sebetulnya ditentang oleh Bupati Fakfak saat ini, Mohammad Usuwanas dan faksi-faksi pendukungnya, namun mereka tidak berhasil menggagalkan proses pembangunan kantor tersebut.
Dua peristiwa tersebut memberi petunjuk yang jelas, tentang bagaimana upaya elit-elit lokal menciptakan dominasi dengan memanipulasi tafsir terhadap simbol Satu Tungku Tiga Batu untuk berbagai kepentingan politik. Dominasi dilakukan dalam bentuk hegemonic discourse yang menggiring publik kedalam satu penafsiran bersama  yang memperkuat kekuasaan (Mark Haugard, 2006:49). Fenomena ini juga bisa disebut sebagai rezim pemaknaan, yaitu upaya elit politik dan penguasa untuk memanipulasi sebuah simbol dengan mengontrol tafsir dan makna yang harus diterima publik.
Melalui penguasaan otoritas tafsir, penguasa memiliki kesempatan untuk memberi beragam tafsir berdasarkan kepentingan diri dan kelompoknya. Rezim pemaknaan yang direrepsentasi oleh penguasa dan elit politik lokal, berhasil mempolitisasi Satu Tungku Tiga Batu sebagai simbol harmoni untuk insentif elektoral dalam pemilihan umum atau kepentingan ekonomi politik lainnya. Propaganda tentang kebersamaan, persaudaaran dan persatuan lebih tampak sebagai retorika politik yang menarik dan berhasil memanipulasi kesadaran publik.
Tidaklah keliru bila antropolog Cliford Geertz (1992: 26) membedakan “politik kebersamaan” di Indonesia menjadi dua tipe, yakni kebersamaan yang bersifat ekspresif dan retoris. Bila kebersamaan ekspresif didasari kejujuran untuk saling menghormati dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Sedangakan kebersamaan retoris pada dasarnya hanya slogan politik, atau politisasi simbol untuk kepentingan politik sesaat. Para aktor penganut kebersamaan retoris tidak segan memanfaatkan simbol-simbol kebersamaan seperti Satu Tungku Tiga Batu dan tidak peduli pada subtansi dan maknanya pada kehidupan sosial. Padahal praktik tersebut memiliki implikasi yang serius secara sosial, pada satu sisi akan menimbulkan diskontinuitas makna ideal tentang harmoni dan perdamaian yang diharapkan dari simbol tersebut. Pada sisi yang lain  akan menimbulkan antipati yang luas dari masyarakat Fakfak.

## F. Elit Lokal dan Politik Harmoni di Fakfak.
Sangatlah jelas bahwa politik harmoni yang mengusung semobayan Satu Tungku Tiga Batu sebagai simbol perdamaian di Fakfak, pada dasarnya merupakan inisiasi pemerintah daerah dan elit politik di Fakfak dengan figur sentralnya Bupati Wahidin Puarada. Akan tetapi peran tokoh-tokoh lokal tidak dapat ditinggalkan begitu saja, meskipun dalam praksis sosial mereka lebih banyak bersikap pasif atau menerima dan loyal terhadap tafsir pemerintah. Namun bila diamati lebih dekat, pada dasarnya proses ini terjadi secara kontestatif, sebab elit-elit lokal non pemerintah juga memiliki kepentingannya sendiri dalam proses institusionalisasi simbol lokal tersebut. Pada bagian ini akan ditunjukkan siapa saja elit-elit lokal yang menjadi aktor dalam politik harmoni di Fakfak dan bagaimana tarikan kepentingan yang terjadi di antara mereka.
Kelompok yang pertama adalah para pemimpin agama yang secara tradisional memiliki pengaruh yang kuat di Fakfak. Para pemimpin agama Islam adalah para Imam dan guru-guru mengaji yang tersebar di Fakfak, beberapa dari mereka tergabung dalam organisasi organisasi keagamaan seperti Nahdatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah dan juga sebuah organisasi keislaman baru Al-Fatih Kaffah Nusantara (AFKN).
Hal yang menarik adalah banyak di antara tokoh-tokoh agama di Fakfak juga merupakan pejabat atau staf di birokrasi pemerintah daerah Fakfak. Terutama dari kalangan Islam yang tergabung dalam majelis ulama setempat yang berada dibawah kementerian agama. Peran yang
beririsan sebagai pejabat dan juga birokrat membuat mereka sering menjadi agen dalam propaganda-propganda pemerintah. Sedangkan para Imam dan guru mengaji yang bukan merupakan pejabat atau pegawai pemerintah dengan mudah dikoptasi melalui berbagai fasilitas dan insentif keuangan dari pemerintah daerah Fakfak. Namun berbeda dengan tokoh agama Islam yang memiliki afiliasi dengan pemerintah, tokoh-tokoh Islam yang berafiliasi dengan gerakan dakwah AFKN yang dipimpin oleh Ustadz Fadlan Garamatan memiliki pandangan yang lebih konfrontatif  terhadap Satu Tungku Tiga Batu sebagai simbol perdamaian di Fakfak. Mereka menganggap masyarakat Fakfak telah menjalankan toleransi dan kerukunan secara berlebihan, sehingga pada tingkat tertentu praktik kerukunan dan toleransi telah menjurus kepada kekafiran. Bagi mereka “tidak boleh atas nama Satu Tungku Tiga Batu seseorang memperbolehkan anaknya untuk berpindah agama dan atau memeluk agama lain”. 13
Sedangkan tokoh-tokoh Kristen dan Katolik yang direpersentasikan oleh para pendeta dan pastor, merupakan tokoh agama yang secara sruktural relatif independen sebab bukan sebagai pegawai pemerintah. Namun demikian mereka juga memperoleh bantuan dan insentif keuangan dari pemerintah. Kondisi ini memberi pengaruh pada cara pandang tokoh-tokoh agama Kristen
13 Wawancara dengan Ustadz Mukti Rumadan di Fakfak, 16 November 2013. Dalam tulisannya tentang kerukunan agama di Fakfak Suparto Iribaram (2011) juga mengutip pernyataan seorang Tokoh agama Islam dari sebuah Pesantren lokal di Fakfak yang  juga memiliki pandangan bahwa toleransi antar agama tidak boleh masuk kedalam pratik ritual.
terhadap politik harmoni yang di lakukan pemerintah. Pada umumnya mereka menerima Satu Tungku Tiga Batu sebagai simbol harmoni dalam kehidupan masyarakat yang plural seperti Fakfak, seperti yang dikatakan Pastor Iska Bame bahwa masyarakat Fakfak yang plural membutuhkan norma bersama yang menjadi landasan dalam hubungan antar agama. 14
Adapun kelompok yang kedua adalah tokoh masyarakat dari lembaga adat yang terdiri dari kelompok para raja yang berkuasa secara kultural di wilayah Fakfak dan para tokoh masyarakat yang tergabung  dalam Lembaga Adat Baham Mata. Kerajaan  atau Pertuanan merupakan pemerintahan tradisional yang telah berdiri sejak abad ke-17 sebagai dampak dari pengaruh kesultanan Islam Maluku di Papua. Tujuh Kerajaan atau Pertuanan di Fakfak adalah Kerajaan Fatagar, Kerajaan Arguni, Kerajaan Sekar Pikpik, Kerajaan Patipi, Kerajaaan Wertuar, Kerajaan Rumbati dan Kerajaan Ati-ati. Kerajaan-kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang berkuasa secara turun temurun sejak masa kolonial Belanda. Namun dalam hal hubungannya dengan pluralitas masyarakat, kerajaaan-kerajaan di Fakfak tercatat memiliki peran penting dalam memberi perlindungan terhadap komunitas pendatang yang mulai masuk
Oleh sebab itu pimpinan gereja di Fakfak menerima propaganda satu tungku tiga batu sebagai semboyan daerah.
ke Fakfak untuk kepentingan ekonomi dan penyiaran agama 15
Dalam kasus politik simbol harmoni yang dipropagandakan pemerintah Fakfak, para raja sebagai local leader turut memberikan dukungan, sebab meskipun jabatan mereka sebagai raja bersifat kultural dan independen tetapi mereka memiliki ketergantungan tertentu dengan pemerintah. Para raja mendapat bantuan dan insentif dari pemerintah daerah, bahkan sebagian di antaranya merupakan pejabat birokrasi lokal.
.
Hingga saat ini struktur kerajaan tetap eksis, para raja memerintah secara kultural pada sejumlah wilayah pertuanan. Mereka tidak memiliki hubungan struktural secara langsung dengan negara yang direpresentasi oleh pemerintah daerah Fakfak. Namun demikian pemerintah  daerah berusaha agar dapat memiliki pengaruh terhadap kerajaan-kerajaan tersebut melalui akomodasi jabatan di birokrasi dan insentif keuangan. Hal ini mengakibatkan sejumlah Raja yang berada dalam birokrasi tidak lagi memiliki independensi untuk bersikap terhadap kebijakan-kebijakan Bupati, meskipun dalam banyak kasus kebijakan Bupati sering merugikan masyarakat di Pertuanan.
15 Antropolog Inggris Roy Allen (1996) mencatat bahwa kerajaan-kerajaan di Papua Barat terutama di Fakfak dan Raja Ampat merupakan struktur pemerintahan lokal yang berada di bawah pengaruh Kesultan dan Kekuasan Regional yang berpusat di Maluku Utara; Ternate dan Tidore. Oleh sebab itu pemimpin lokal di Fakfak menyebut diri sebagai Raja (yang mencerminkan budaya melayu) yang juga dianut di Maluku Utara. Sistem raja dianggap lebih kompleks dan ingklusif sebab memiliki wilayah yang luas dan masyarakat yang plural, sedangkan sistem kepala suku yang banyak dikenal di Papua lebih sederhana dan eksklusif dan oleh sebab itu cenderung tertutup (Mansoebon, 1994)
Misalnya raja Kerajaaan Fatagar Heru Usuwanas yang juga merupakan salah satu pejabat di kantor pemerintah Fakfak, atau Raja Rumbati  yang menjabat sebagai sebagai salah satu pejabat sekretariat daerah Fakfak. Melalui mereka pemerintah Fakfak berhasil meyakinkan masyarakat di Pertuanan untuk mendukung kampanye Satu Tungku Tiga Batu sebagi lambang harmoni sosial di Fakfak.
Posisi sebagian raja yang juga pejabat atau staf birokrasi memiliki implikasi sosial politik yang penting, mereka menjadi agen pemerintah dan menjalankan kebijakan- kebiajakan Bupati sebagai bos mereka. Namun tindakan tersebut secara perlahan menurunkan legitimasi kultural di mata masyarakatnya sendiri. Meskipun beberapa raja yang berkuasa di luar Kota Fakfak seperti Kerajaan Arguni, Kerajaan Patipi, Kerjaan Wertuar dan Kerajaan Ati-ati masih memiliki pengaruh yang luas di masyarakat, namun secara faktual beberapa kerajaan yang berada di pusat kota Fakfak seperti Kerajaan Fatagar mulai mengalami proses delegitimasi (Ernas, 2014). Menguatnya struktur negara serta regulasi lokal yang belum memberi ruang yang kuat bagi institusi kerajaaan merupakan penyebab memudarnya pengaruh kekuasan kultural tersebut. Masyarakat Fakfak umumnya kurang setuju dengan keterlibatan para raja dalam birokrasi dan kehidupan politik praksis. Mereka sering lalai dari tugas-tugas kultural sebagai raja yang bertahta.
Kelompok adat yang kedua adalah para tokoh masyarakat yang tergabung dalam
Lembaga Adat Baham Mata yang dibentuk pada tahun 2007, berdasarkan UU Otonomi Khusus Papua, dibentuk dewan adat di semua wilayah Papua. Dewan Adat dibentuk pada tingkat propinsi dan kabupaten, meskipun tidak memiliki hubungan struktural secara langsung.  Lembaga adat yang dibentuk di Fakfak adalah Dewan Adat Baham Mata yang yang dicita-citakan sebagai lembaga kultural yang independen dan dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal yang selama ini tidak masuk dalam struktur birokrasi pemerintahan, mereka berfungsi sebagai penjaga simbol-simbol budaya dan identitas masyarakat asli Papua  di Fakfak. Dalam beberapa kasus Lembaga Adat berperan cukup penting dalam mengendalikan konflik sosial melalui sidang-sidang adat yang dilakukan melalui sistem pengadilan adat yang mereka sebut “dudu tikar” (Ernas, 2014).
Dalam konteks politik, posisi lembaga adat Baham Mata juga dimanfaatkan sebagai instrumen dalam propaganda harmoni sosial di Fakfak. Sebagaimana kasus dukungan kultural terhadap Calon Wakil Gubernur Rahimin Kacong yang ditolak oleh Majelis Rakyat Papua. Kedekatan tokoh-tokoh adat Baham Mata dengan kelompok-kelompok yang memiliki ide-ide kemerdekaan Papua juga menjadikan mereka sebagai kekuatan politik yang sangat penting. Pemerintah Daerah Fakfak selalu berusaha menjadikan dewan adat sebagai instrumen untuk mengendalikan anak-anak muda Fakfak seperti Arnoldus Koncu dan kelompoknya yang sering mengadakan demonstrasi untuk menyuarakan ide-ide kemerdekaan Papua di wilayah Fakfak. Dewan Adat Baham Mata menjadi kelompok
yang difungsikan sebagai jembatan kepentingan para aktifis Papua Merdeka dan Pemerintah Fakfak. Oleh sebab itu para penguasa lokal seperti gubernur dan bupati selalu berusaha untuk memiliki pengaruh yang kuat dalam dewan adat. Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas dan bantuan keuangan untuk berbagai keperluan organisasi maupun untuk kepentingan pribadi para pemimpinnya.
Sedangkan kelompok yang ketiga adalah para pemimpin dari komunitas etnis pendatang (bukan penduduk asli Fakfak) yang membentuk berbagai organisasi paguyuban berdasarkan etnis dan tempat asal mereka. Misalnya Ikatan Keluarga Sulawesi Selatan (IKSS), Ikatan Keluarga Sulawesi Tenggara (IKST), Ikatan Keluarga Seram, Persatuan Masyarakat Jawa dan beberapa kelompok paguyuban lainnya. Kelompok-kelompok ini pada umumnya merupakan pendukung utama kampanye Satu Tungku Tiga Batu sebagai lambang harmoni sosial . Mengapa mereka memberi dukungan pada propaganda tersebut? Jawabannya jelas, sebab sebagai warga pendatang mereka merasa diuntungkan dan mendapat momentum untuk bisa terlibat dalam praktik politik dan ekonomi di Fakfak. Banyak diantara warga pendatang mendapat tempat dalam birokrasi daerah sebagai bentuk representasi simbolik Satu Tungku Tiga Batu. Melalui Satu Tungku Tiga Batu mereka diterima sebagai bagian dari komunitas politik dan budaya dalam masyarakat Fakfak.
Berbagai penjelasan pada bagian ini menunjukkan bahwa realitas wacana tentang Satu
Tungku Tiga Batu yang diciptakan oleh pemerintah dan elit politik di Fakfak telah berhasil menciptakan kestabilan sosial. Pemimpin-pemimpin masyarakat menerima Satu Tungku Tiga Batu sebagai sebuah tafsir tentang harmoni dan perdamaian dalam masyarakat Fakfak. Meskipun dalam proses tersebut terjadi hegemoni dan manipulasi kesadaran oleh pemerintah daerah terhadap local leader, seperti tokoh agama  dan  tokoh adat. Fenomena seperti ini yang disebut Marcuse (Heru Nugroho 1999:123) sebagai ”desublimasi represif”. Orang merasa puas dengan wacana yang diciptakan oleh negara walaupun implikasinya dari wacana itu menindas intelektual dan kultural masyarakat. Gejala seperti di atas tidak lain sebagai produk dari keberadaan rezim pemaknaan ( regime of significance) yang cenderung melakukan dominasi dan hegemoni makna atas berbagai peristiwa, pengetahuan, kesadaran, dan wacana publik. Rezim dimaksud adalah Pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan formal sebagai representasi dari negara.

## G. Kesimpuaan.
Tulisan ini secara jelas menunjukkan bahwa politik simbol hanyalah upaya untuk mempersuasi bahkan memanipulasi kesadaran publik melalui suatu simbol, lambang atau slogan-slogan yang diciptakan oleh para elit. Hal ini dilakukan atas dasar kepentingan kekuasaan untuk menarik perhatian dan loyalitas rakyat untuk memperkuat kepentingan tertentu yang acapkali jauh dari semangat ideal yang ada pada simbol-simbol yang ditampilkan.
Berdasarkan berbagai penjelasan dalam tulisan ini, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, kemunculan simbol Satu Tungku Tiga Batu merupakan hasil konstruksi elit lokal di Fakfak yang pada awalnya dimaksudkan untuk menciptakan  harmoni dan perdamaian, akan tetapi pada saat yang sama simbol harmoni sosial itu juga dimanfaatkan bahkan dimanipulasi untuk kepenting politik yang hegemonik. Kedua, upaya memanipulasi simbol dilakukan dengan menguasai kontrol terhadap otoritas tafsir dan makna. Penguasa berperan memberi tafsir atas simbol, sehingga dapat menggiring kesadaran publik pada tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai. Hal ini yang penulis sebut sebagai rezim pemaknaan dalam politik simbol. Selain itu penguasa lokal juga menaklukkan kekuatan civil society dengan mengkoptasi tokoh-tokoh masyarakat melalui berbagai inisiatif    bantuan sosial, hingga akomodasi jabatan dalam birokrasi daerah Fakfak.
Ketiga , fenomena politik simbol yang terjadi di Fakfak pada tingkat tertentu dapat menciptakan stabilitas sosial, sebagaimana tampak dari rendahnya peristiwa konfliktual di Fakfak. Akan tetapi secara sosial, sesungguhnya politisasi atas simbol akan mematikan nilai-nilai ideal filosofis yang hendak dicapai melalui sebuah simbol. Demikian halnya manipulasi terhadap Satu Tungku Tiga Batu sebagai simbol lokal yang diharapkan dapat menciptakan konstruksi sosial yang ideal tentang harmoni dan perdamaian yang otentik di  Fakfak , pada akhirnya hanya akan menciptakan diskontinuitas makna. Implikasi jangka panjangnya adalah
berpotensi jauh dari apresiasi dan simpati publik serta cenderung mendulang defisit makna dan antipati rakyat di masa depan.
References.
Alhamid, Idrus, 2014. Jalan Panjang Peradaban Papua, Memahami Sejarah dan Peradaban.
Yogyakarta; TICI Publication. Appadurai, Arjun. 1986.
Introduction:
Commodities and the Politics of Value in The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge UP
Bertrand, Jacques. 2004, Nationalism and Ethnic Conflic in Indonesia . New  York:
Cambridge University Press.
Ellen, Roy. 1986. Conundrums About Panjandrums: On the Use of Titles in the Relations of Political Subordination in the Moluccas and along the Papuan Coast . Indonesia, No. 41 (Apr., 1986), pp. 46-62 Published by: Southeast Asia Program Publications at Cornell University. http://www.jstor.org/stable/3 351035
Ernas, Saidin. 2014. Dinamika Integrasi Sosial di Papua Barat . Disertasi Doktor di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Geertz, Clifford. 1992, Politik Kebudayaan, Sebuah Refleksi Budaya . Yogyakarta; Kanisius.
Haugaard, Mark and Howard H. 2006. Hegemony and Power: Consensus and Coercion in Contemporary Politics. Lexingting Book, USA.
ICG, 2008. Indonesia: Communal Tensions In Papua , Asia Report No.154, 16 June 2008 Iribaram, Suprapto. 2011, Satu Tungku Tiga Batu (Kerjasama Tiga Agama dalam Kehidupan Sosial di Fakfak).
Yogyakarta: Tesis Magister pada Program Pascasarjana Antropoli Universitas Gadjah Mada.
Ishak, Otto Syamsuddin. 2012, Oase Gagasan Papua Damai . Jakarta: The Indonesia Human Right Monitor (Imparsial).
Levaan, Ave. 2012, Etnosentrisme dan Politik Representasi di Era Otonomi Khusus Papua . PhD Thesis UGM Yogyakarta. Mansoben, J.R. 1994. Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya . PhD Diss. Leiden University.
Ngadisa, 2003. Konflik Pembangunan dan dan Gerakan Politik di Papua , Yogyakarta;
Pustaka Raja, 2003
Nugroho, Heru. 1999 Konstruksi Sara,
Kemajemukan dan Demokrasi, UNISIA,
No.40/XXII/1999.
-----------2006, Partisipasi, Kohesi Sosial, dan Resolusi Konflik; Pengalaman dari Wamena Papua. Jakarta: CSIS.
Onim, J.F. 2006, Islam dan Kristen di Tanah Papua. Bandung: Jurnal Info Media.
Parekh, Biku. 2008. A New Politics of Identity .
New York: Palgrave Macmillan.
Pamungkas, Cahyo. 2008. Papua Islam dan Otonomi Khusus . Tesis Magister Universitas Indonesia.
Ritzer,  1992. Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda . Jakarta: PT.
Rajawali Press.
Widjoyo, Muridan S. 2009, Papua Road Map; Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future .
Jakarta: Yayasan TIFA.