Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i6.2858

## UPAYA AKUNTABILITAS DISKRESI PEMERINTAH PADA MASA
PANDEMI COVID-19

## Zulfi Ariefandi
Prodi Hak Asasi Manusia and Good Governance, Fakultas Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia mzulfi.ariefandi@gmail.com
Hari Prasetiyo
Prodi Hak Asasi Manusia and Good Governance, Fakultas Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia hariprasetiyo@ui.ac.id Teuku Syahrul Ansari
Prodi Hak Asasi Manusia and Good Governance, Fakultas Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id

## Abstrak
Akuntabilitas menimbulkan peran penting antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip good  governance.  Paradigma  baru  administrasi  publik  hadir  dengan  merumuskan  serangkaian  cita-cita dan  praktik  yang  terkait  dengan  nilai  dan  norma  tertentu  dalam  melaksanakan  akuntabilitas  pelayanan publik.  Lebih  khusus  pokok  permasalahan  dalam  tulisan  ini  yang  akan  dibahas  ialah  mengenai  upaya akuntabilitas  pemerintah  dalam  melakukan  diskresi  pada  masa  pandemi  Covid-19.  Metode  yang  akan digunakan  untuk  menyusun  makalah  ini  adalah  Yuridis  Normatif,  dengan  Pendekatan  Konseptual (conceptual  approach)  dan  Pendekаtаn  Perundаng-undаngаn  (stаtue  аpproаch)  dengan  menelusuri dokumen-dokumen akademik di  bidang  hukum dan administrasi  publik yang relevan dengan akuntabilitas pelayanan publik. Kemudian diperoleh hasil dari penelitian bahwa penanganan pandemi dan pengambilan kebijakan pada masa pandemi Covid-19 kurang transparan dan tidak berdasarkan data yang akurat. Oleh karena  itu,  pemerintah  harus  bertindak  secara  bertanggung  jawab,  beretika,  dan  sesuai  dengan  prinsip demokrasi  dan  prinsip  umum  manajemen  yang  baik.  Akuntabilitas  menimbulkan  peran  penting  antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
Kata Kunci : Hukum, Akuntabilitas, Administrasi Publik, Diskresi, Covid-19

## Abstract
Accountability creates an important role between government and society based on the principles of good governance.  The  new  paradigm  of  public  administration  comes  by  formulating  a  series  of  ideals  and practices  related  to  certain  values  and  norms  in  carrying  out  public  service  accountability.  More specifically, the main problem in this article that will be discussed is the government's accountability efforts in exercising discretion during the Covid-19 pandemic. The method that will be used to prepare this paper is  Normative  Juridical,  with  a  conceptual  approach  and  a  statutory  approach  by  searching  academic documents in  the field  of law and public administration that are relevant  to  public service accountability. Then the results obtained from the research showed that the handling of  the pandemic and policy making during  the  Covid-19  pandemic  was  less  transparent  and  not  based  on  accurate  data.  Therefore,  the government  must  act  responsibly,  ethically,  and  in  accordance  with  democratic  principles  and  general principles of good management. Accountability creates an important role between government and society based on the principles of good governance.
Keywords: Law, Accountability, Public Administration, Discretion, Covid-19

## PENDAHULUAN
Secara  terminologi  akuntabilitas  berasal  dari  bahasa  Inggris  accountability  yang  berarti keadaan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan.  Jadi,  akuntabilitas  bisa  dikatakan  menggambarkan suatu  keadaan  atau  kondisi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan. 1 Akuntabilitas  adalah  suatu konsep  etika  yang  sangat  dekat  dengan  administrasi  publik  pemerintahan  (eksekutif  pemerintah, legislatif parlemen, dan yudikatif) yang mempunyai beberapa istilah, seperti dipertanggungjawabkan  (responsibility),  yang  dapat  dipertanyakan  (answerability),  yang  dapat dipersalahkan  (blameworthiness),  dan  yang  mempunyai  keterkaitan  dengan  harapan  yang  dapat menerangkan salah satu aspek dan administrasi publik pemerintah. 2
Menurut Patricia Douglas fungsi accountability meliputi tiga unsur :
1. providing  information  about  decisions  and  actions  taken  during  the  course  of  operating entity  (memberikan  informasi  tentang  keputusan  dan  tindakan  yang  diambil  selama operasi entitas)
2. having  the  internal  parties  review  the  information  (meminta  pihak  internal  meninjau informasi tersebut)
3. taking corrective actions where necessary (mengambil tindakan korektif jika diperlukan)
Maka  dari  itu,  suatu  entitas  yang  accountable  adalah  yang  dapat  menyajikan  informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah ditetapkan ketika beroperasinya  entitas tersebut,  sehingga  memungkinkan  pihak  luar  untuk  mereview  informasi  tersebut,  serta  ketika dibutuhkan  harus  ada  ketersediaan  untuk  mengambil  tindakan  korektif.  Akuntabilitas  dan Transparansi  tidak  dapat  dipisahkan,  walaupun  tidak  dapat  dipisahkan  namun  kedua  prinsip tersebut  memiliki  arti  yang  berbeda.  Transparansi  adalah  bersifat  terbuka  sehingga  bisa  diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Akuntabilitas berarti bahwa setiap tindakan dan hasil dari suatu pelayanan publik harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sedangkan partisipasi  berarti  bahwa  suatu  pelayanan  publik  akan  maksimal  hanya  jika  masyarakat berpartisipasi di dalamnya. 3
Di awal tahun 2020, penyebaran virus corona mulai menyebar ke seluruh dunia dan tidak
1 Kezia  Princesa  Wantah,  Lintje  Kalangi,  Steven  Tangkuman,  "Evaluasi  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  Pada  Satuan  Kerja  Non  Vertikal  Tertentu  Penyediaan  Perumahan  Provinsi Sulawesi Utara," Jurnal Riset Akuntansi 15, no. 3 (2020).
2 Sitti Maryam, "Evaluasi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Wajo," JEMA  Apdertisi 1,  no.  2 (2020).
3 Zakaria  Batubara,  Ria  Risna,  "Pengaruh  Akuntabilitas,  Partisipasi  dan  Pengawasan  Terhadap Kinerja  Anggaran  Berkonsep  Value  For  Money  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah Kabupaten Bengkalis," Jurnal Akuntansi Syariah 4, no. 1 (2020).
terkendali.  Lebih  dari  200  negara  telah  melaporkan  warga  yang  dikonfirmasi  dengan  gejala sedang,  lebih  dari  500.000  (lima  ratus  ribu)  orang  telah  terdaftar  terinfeksi  dan  jumlahnya  terus bertambah setiap hari.
Penyakit  ini  tidak  hanya  mempengaruhi  kesehatan  tetapi  juga  menimbulkan  kerugian dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  baik  sosial  budaya  maupun  ekonomi.  Organisasi  Kesehatan Dunia  (WHO)  telah  mengumumkan  bahwa  virus  corona  dapat  digolongkan  sebagai  pandemi global,  karena  jumlah  orang  yang  terinfeksi  virus  tersebut  telah  melebihi  121.000  (seratus  dua puluh satu ribu), 4.373 meninggal dunia dan 66.239 lainnya meninggal dunia. dinyatakan sembuh.
Pesatnya  peningkatan  kasus  positif  Covid-19  menuntut  kebijakan  pemerintah  segera untuk membendung pandemi, baik berupa regulasi maupun keputusan untuk mencegah agar kasus tidak  semakin  meluas.  Instrumen  hukum  berupa  undang-undang  atau  pedoman  diperlukan  untuk memerangi  pandemi  virus  Covid-19.  Berbagai  arahan  telah  dikeluarkan  Presiden,  yakni Keputusan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2020  tentang  Percepatan  Penanganan  Covid-19  dan Keputusan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Besar-besaran  (PSBB) Terkait Penanganan Covid-19. , Perpres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kondisi Kesehatan Masyarakat, Perpres No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Menghadapi  Covid- 19, Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedudukan dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 dan terakhir Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana alam tidak wajar akibat penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. 4
Pokok  permasalahan  yang  akan  dirumuskan  dalam  artikel  ini  adalah  mengenai  upaya akuntabilitas  pemerintah  dalam  melakukan  diskresi  pada  masa  pandemi  Covid-19  dengan penelusuran  berbagai  sumber  akademik  di  bidang  administrasi  publik  adalah  untuk  memperoleh konsep  dan  teori  yang  berkaitan  dengan  kajian  akuntabilitas  pelayanan  publik  dan  organisasi sektor publik. Selain itu, jenis informasi yang diperoleh merupakan data sekunder, yang kemudian dideskripsikan  dalam  bentuk  naratif  atau  dalam  bentuk  lain,  tergantung  kebutuhan  penyajian informasi tersebut.  Sementara itu, data dianalisis berdasarkan teori dan konsep pelayanan  publik dan akuntabilitas sektor publik, kemudian diberi makna melalui proses interpretasi data.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  akan  digunakan  untuk  menyusun  makalah  ini  adalah  Yuridis  Normatif, dengan  Pendekatan  Konseptual  ( conceptual  approach )  dan  Pendekаtаn  Perundаng-undаngаn ( stаtue  аpproаch )  dengan  menelusuri  dokumen-dokumen  akademik  di  bidang  hukum  dan administrasi publik yang relevan dengan akuntabilitas pelayanan publik.
4 Glory Miliani Ampow dkk., "Penerapan Diskresi oleh Presiden Atas Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020," Jurnal Lex Administratum IX, no. 3 (April 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Upaya Akuntabilitas Diskresi Pemerintah Pada Masa Covid-19

## Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas  publik  adalah  suatu  upaya  menginformasikan  dan  mempublikasikan tindakan  dan  pencapaian  pemerintah  kepada  pihak  yang  berkepentingan  dalam  laporan. Pemerintah  harus  menjadi  sasaran  penyediaan  informasi  terkait  dengan  pelaksanaan  hak-hak rakyat baik di pusat maupun di daerah, hal mana hak tersebut merupakan hak atas informasi yakni untuk didengar keinginannya dan atas penjelasannya. 5 Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden No. 7  Tahun  1999  tentang  pertanggungjawaban  lembaga  negara,  lembaga  pemerintah  harus mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  tanggung  jawabnya  serta  diberdayakan untuk mengelola sumber dayanya melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).  Dengan  keluarnya  Peraturan  Pemerintahan  Daerah  yang  baru  yaitu  UU  No.  22 Tahun 1999, kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan diganti lagi dengan UU No. 23 Tahun 2014.
Pada dasarnya, tugas dan tujuan kebijakan otonomi daerah terletak pada amanat undang- undang, yakni :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya lokal/daerah untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
3. Untuk  memberdayakan  dan  menciptakan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam proses pemerintahan dan pembangunan.
Kebijakan otonomi daerah telah membawa perubahan struktural, fungsional, dan kultural dalam  penyelenggaraan  negara,  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan  kemampuan  dan  efisiensi negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat. 6 Harus diakui bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah pada era reformasi saat ini  masih  mengalami  pembaharuan  baik  dari  segi  paradigma  maupun  bentuk  pelayanan,  seiring dengan  tuntutan  masyarakat  yang  semakin  berkembang  dan  perubahan  yang  terjadi  pada pemerintahan  itu  sendiri. 7 Namun  reformasi  yang  dilakukan  kedua  belah  pihak  belum membuahkan  hasil  yang  memuaskan,  terbukti  dengan  banyaknya  keluhan  masyarakat  tentang
5 Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, " Akuntabilitas dan Good Governance ," (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara 2000).
6 Mahsun, Pengukuran Kinerja Sektor Publik , (Yogyakarta: BPFE 2013).
7 Kurnia  Utami,  Efrizal  Syofyan,  "Pengaruh  Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran  Terhadap Pengawasan  Keuangan  Daerah  Dengan  Variabel  Pemoderasi  Partisipasi  Masyarakat  dan  Transparansi Kebijakan Publik," Jurnal WRA 1, no. 1 (April 2013).
proses pelayanan dan birokrasi yang berbelit-belit, transparan, kurang informatif, kurang fleksibel dan  kurang  konsisten,  serta  praktik  pungutan  masih  dapat  dilakukan.  dan  tindakan  yang ditunjukkan dengan kepuasan dan KKN.
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  menyebutkan  bahwa dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  masih  terdapat  kondisi  yang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal  ini  disebabkan  ketidaksiapan  untuk  bereaksi  terhadap  perubahan  negara  berskala  besar  dan dampak  dari  berbagai  persoalan  pembangunan  yang  kompleks.  Selain  itu,  tatanan  sosial  baru menghadapi  ekspektasi  dan  tantangan  global  yang  memicu  perkembangan  ilmu  pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Kondisi ini harus disikapi dengan bijak  dalam  langkah-langkah  tindakan  yang  berkesinambungan  dan  berkesinambungan  di berbagai bidang pembangunan. Maka dari itu konsep pelayanan publik yang mencakup nilai-nilai, persepsi,  dan  acuan  perilaku  yang  dapat  memasukkan  hak  asasi  manusia,  perlu  diterapkan  agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan cita-cita tujuan nasional.
Untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  pelayanan  publik,  pemerintah  harus  didukung dengan  upaya  menyediakan  ketersediaan  yang  cukup  dari  berbagai  segi,  seperti  kecukupan peralatan/sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana yang memadai  serta  peralatan  penunjang  fasilitas  pelayanan,  dan  komitmen  kualitas  tinggi.  Pegawai negeri sendiri merupakan penyelenggara pelayanan publik. 8,9

## Indikator Kinerja
Indikator  kinerja  didefinisikan  sebagai  parameter  kuantitatif  atau  kualitatif  yang menggambarkan sejauh mana suatu tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan diselesaikan dengan mempertimbangkan  indikator  masukan  (input),  keluaran  (output),  hasil  (outcome),  manfaat (benefit)  dan  dampak  (impact). 10 Tanggung  jawab  lebih  dari  kemampuan  atau  kemungkinan bahwa  seseorang  atau  sesuatu  dapat  bertanggung  jawab  atau  akuntabel.  “Jadi  dapat  dikatakan bahwa  Akuntabilitas  pemerintah  merupakan  dasar  dari  tanggung  jawab.  Akuntabilitas  berfokus pada  bagaimana  kekuatan  itu  digunakan.  Akuntabilitas  didefinisikan  sebagai  seseorang  atau sekelompok  orang  yang  bertanggung  jawab  kepada  individu  atau  badan  tertentu  atas  keputusan dan  tindakan  mereka.  Akuntabilitas  adalah  tentang  mencari  tahu  siapa  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban  dan  siapa  yang  berkewajiban  untuk  menjelaskan.  Akuntabilitas  merupakan
8 Faisal,  Kamal  Huda  Nasution,  "Otonomi  Daerah:  Masalah  dan  Penyelesaiannya  di  Indonesia," Jurnal Akuntansi 4, no. 2 (April 2016).
9 Mohammad  Yuhdi,  "Peranan  Diskresi  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan," Jurnal  ilmiah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 15, No.1.
10 K.  W.  Wicaksono,  "Akuntabilitas  Organisasi  Sektor  Publik," JKAP  (Jurnal  Kebijakan  Dan Administrasi Publik) 19, no. 1 (2015).
istilah  yang  sering  digunakan  dalam  arti  yang  sangat  luas  dan  abstrak.  Istilah  ini  mengacu  pada konsep umum akuntabilitas dan penggunaan kekuasaan untuk mencapai kepentingan masyarakat.”
Ada  tiga  aspek  praktis  untuk  dibedakan  dalam  pemisahan  kekuasaan  .  Pertama, akuntabilitas  dalam  arti  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  bagaimana  kekuasaan/otoritas digunakan. Dalam hal ini, lembaga peradilan dapat bereaksi dengan logika hukum. Kedua, dalam arti  kekuasaan  dijalankan  hanya  dengan  batasan-batasan  tertentu.  Misalnya,  pengadilan  tidak boleh  masuk  ke  wilayah  politik.  Ketiga,  dalam  arti  memperbolehkan  segala  sanksi  ketika kekuasaan atau wewenang disalahgunakan .
Masalah  akuntabilitas  dan  pertanggung  jawaban  dalam  layanan  publik  sangatlah kompleks.  Akuntabel  pemerintah  (birokrat)  harus  bertanggung  jawab  kepada  berbagai  lembaga dan  norma,  termasuk  kepentingan  publik,  undang-undang  dan  konstitusi,  lembaga  lain,  tingkat pemerintahan lainnya, media, norma profesional, nilai dan norma masyarakat, faktor sosial, norma situasional dan demokrasi, dan Warga negara alami. Bahkan pemerintah harus menanggapi semua norma, nilai, dan preferensi yang bersaing dalam pemerintahan kita yang kompleks.
Akuntabilitas  kinerja  merupakan  ungkapan  komitmen  instansi  pemerintah  untuk bertanggung jawab atas berhasil atau tidaknya misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara berkala. 11
Media  akuntabilitas  dalam  konsep  tanggung  jawab  tidak  terbatas  pada  laporan  tanggung jawab, tetapi juga termasuk praktik yang memfasilitasi klien untuk memperoleh informasi secara langsung  atau  tidak  langsung,  secara  lisan  atau  tertulis. 12 Oleh  karena  itu,  akuntabilitas  tumbuh subur di lingkungan di mana transparansi adalah dasar dari akuntabilitas.
Parlemen  memiliki  tiga  peran  penting  dalam  proses  anggaran:  mewakili  kepentingan masyarakat,  memberdayakan  pemerintah,  dan  mengontrol  kegiatan  pemerintah.  Salah  satu  efek positif  dari  keterlibatan  masyarakat  adalah  berbagi  informasi  secara  efektif.  Tanggung  jawab publik  membutuhkan  partisipasi  kepala  badan  dan  warga  negara  dalam  persiapan  dan pengendalian  anggaran.  Dalam  hal  ini,  lembaga  legislatif  memiliki  tugas  dan  tugas  untuk menyalurkan  keinginan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  legislator  harus  memahami  fungsinya, memahami  rakyat,  memahami  keinginan  mereka  serta  masalah  dan  kepentingan  yang  mereka hadapi. Kualitas memahami tugas dan keinginan anggota masyarakat membutuhkan dari  mereka pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan keterampilan yang luas dan mendalam. Pengetahuan, kemampuan,  keterampilan  dan  kemampuan  diwujudkan  melalui  pendidikan,  pengetahuan  dan pengalaman.
11 Garreth Griffith, " Judicial Accountability ," Background Paper No. 1/98, published by the NSW Parliamentary Library.
12 John  M.  Ackerman,  "Social  Accountability  in  the  Public  Sector:  A  Conceptual  Discussion," Social Development Paper, Participation and Civic Engagement , Paper No. 82 (March 2005).
TAP  MPR  RI  No.  XI/MPR/1998  tentang  perwujudan  negara  yang  bersih  bebas  dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, pemerintah kemudian mencanangkan Inpres No.  7  Tahun  1999,  tentang  tanggung  jawab  atas  hasil  instansi  pemerintah.  Arahan  presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah yang terdiri dari Pejabat  Independen Tingkat  IV, III,  dan  II  ke  atas  untuk  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas  pokok  dan  tanggung jawabnya  serta  diberi  wewenang  untuk  menggunakan  sumber  daya  dan  kebijakan  yang dipercayakan  kepadanya  melalui  pengkajian  strategis.  sasaran  rencana  yang  telah  dibuat sebelumnya.

## Diskresi
Negara  memiliki  tujuan  mewujudkan  kesejahteraan  rakyatnya  (welfare  state).  Maka negara  harus  melakukan  berbagai  hal  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  melalui penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  secara memadai,  kualitas  pelayanan  publik  menjadi  sangat  penting,  namun  kebutuhan  masyarakat sangatlah  kompleks  dan  luas,  hal  mana  tidak  semua  regulasi  dan  peraturan  yang  ada  dapat mengakomodir  tindakan  pemerintah. 13 Atas  permasalah  tersebut,  maka  dari  itu  haruslah  terdapat suatu  keadaan  khusus,  dimana  pemerintah  dapat  membuat  kebijakan  atas  inisiatif  sendiri, terkhusus  untuk  menghadapi  masalah-masalah  krusial  yang  timbul  dalam  keadaan-keadaan terdesak,  sedangkan  peraturan  yang  ada  belum  dapat  mengakomodir  pemerintah  dalam melakukan  tindakan.  Di  dalam  hukum  administrasi  negara,  dikenal  dengan  istilah  discretionary power atau freies Ermessen.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  pemerintah  diberikan  kewenangan  berupa  freies Ermessen atau discretionaire atau  secara lebih akrab kita kenal dengan diskresi, untuk mengatasi masalah  dalam  servis  publik  yang  begitu  luas  dan  kompleks. 14 Dalam  perjalanannya,  banyak ditemukan  pejabat  pemerintah  mengeluarkan  kebijakannya  melalui  diskresi,  seperti  peraturan, keputusan,  surat  edaran,  dan  lainnya.  Semua  kebijakan  tersebut  dilakukan  dengan  tidak  didasari atribusi kewenangan peraturan perundang-undangan dalam mengeluarkannya.
Diskresi,  discretion,  discretionair,  freies  ermessen sebagai  kebebasan  bertindak  atau mengambil  keputusan  dari  para  penguasa  yang  berwenang  dan  berwajib  menurut  pendapat sendiri.  Selain  itu,  diskresi  merupakan  pelengkap  dari  asas  legalitas,  yaitu  asas  hukum  yang menyatakan  bahwa  setiap  tindakan  maupun  perbuatan  pemerintah  harus  didasarkan  ketentuan
13 Frank Vibert, The Rise of the Unelected: Democracy and the New Separation of Powers , ebook, (Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2007).
14 Stela  Octaviani  Pandey,  Florence  D.  J.  Lengkong,  Joorie  M.  Ruru,  "Akuntabilitas  Pelayanan Publik  di  Kelurahan  Mahakeret  Timur  Kecamatan  Wenang  Kota  Manado," Jurnal  Universitas  Sam Ratulangi (2019).

## Undang-Undang.
Wewenang diskresi sebagai wewenang fakultatif , yaitu wewenang yang tidak mewajibkan badan  atau  pejabat  tata  usaha  Negara  menerapkan  wewenangnya,  tetapi  memberikan  pilihan sekalipun  hanya  dalam  hal-hal  tertentu  sebagaimana  ditentukan  dalam  peraturan  dasarnya. Sedangkan Sjachran Basah mengatakan bahwa freies ermessen adalah kebebasan untuk bertindak atas  inisiatif  sendiri,  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  haruslah  tindakan-tindakan  administrasi Negara itu sesuai dengan hukum.
Adapun menurut Hadjon, kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa tidak dapat digugat, hal  ini  didasarkan  pada  prinsip  beleidsvrijheid  yang  melekat  pada  penguasa. 15 Beleidsvrijheid pada  penguasa  meliputi  tugas-tugas  militer,  politonil,  hubungan  luar  negeri,  pekerjaan  untuk kepentingan  umum,  serta  keadaan  yang  tidak  dapat  diduga  atau  dalam  pengambilan  tindakan kedaruratan.  Selain  hal  itu,  Amarullah  menguatkan  bahwa  kebijakan  penguasa  tidak  termasuk dalam kompetennsi pengadilan untuk menilai sesuai dengan yurisprudensi dan ilmu hukum. 16
Secara  konstitusional,  diskresi  termuat  dalam  Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  serta  dalam  undang-undang  perubahannya.  Dengan  adanya diskresi  diharapkan  dapat  menciptakan  tertibnya  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan, mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  wewenang,  menciptakan  kepastian  hukum,  memberikan perlindungan  hukum  kepada  warga  masyarakat  dan  aparatur  pemerintahan,  menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Diskresi  merupakan  keputusan  atau  upaya  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan dalam  mengatasi  masalah  yang  dihadapi  dalam  menjalankan  pemerintahan  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  175  angka  1  UU  Cipta  Kerja  yang  mengubah  Pasal  1  angka  9  UU Administrasi  Pemerintahan.  Berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)  UU  Administrasi  Pemerintahan menyebutkan  pemerintah  mempunyai  hak  untuk  kewenangan  membuat  keputusan  atau mengambil  tindakan,  adapun  hak  yang  dimaksud  salah  satunya  adalah  menggunakan  diskresi sesuai dengan tujuannya.
Jika  melihat  ketentuan  dalam  Pasal  175  angka  1  UU  Cipta  Kerja  yakni  menjelaskan bahwa  pejabat  pemerintahan  adalah  unsur  yang  melaksanakan  fungsi  pemerintahan,  baik  di lingkungan  pemerintah  maupun  di  penyelenggara  negara  lainnya,  maka  dapat  diketahui  pejabat pemerintah  yang  dimaksud  mempunyai  kewenangan  melaksanakan  diskresi  adalah  pejabat  yang melaksanakan  pemerintahan,  baik  itu  eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif  atau  alat-alat
15 Philipus  M.  Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia ,  Surabaya  :  Peradaban, 2007.
16 Amarullah Salim, Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh Penguasa Menurut Hukum Perdata Beserta Masalah Ganti Rugi, Bahan Kuliah Pekan Orientasi dan Penataran Peradilan Tata Usaha Negara , Jakarta, 1994.
kelengkapan  negara  lainnya  yang  juga  bertindak  untuk  dan  atas  nama  negara.  Sedangkan pemerintah  dalam  arti  sempit  mencakup  organisasi  fungsi-fungsi  yang  menjalankan  tugas pemerintahan yakni hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.
Alasan  mengapa  diskresi  ini  hadir  tentu  merupakan  hal  penting  supaya  tidak  terjadinya kekosongan  yang  tidak  bisa  diatasi  oleh  pemerintah  seperti  halnya  dalam  memberikan  suatu pilihan keputusan atau tindakan, kemudian pengambilan keputusan/tindakan dikarenakan undang- undang  atau  peraturan  lainnya  tidak  mengatur  tentang  hal  tersebut,  atau  tidak  lengkap  dan  tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang ada, selain itu bisa  juga disebabkan  karena  adanya stagnasi  pemerintahan  guna  kepentingan  yang  lebih  luas. 17 Namun  dalam  melaksanakannya, diskresi juga  harus memenuhi beberapa  syarat dalam menjalankannya  sebagaimana diatur  dalam Pasal 175 ayat  (2) Undang-Undang Cipta  kerja  yaitu  harus sesuai dengan tujuan diskresi;  sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB); harus berdasarkan alasan yang objektif; selain itu tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan; dan harus dilakukan dengan itikad baik
Adapun  contoh  diskresi  yang  biasanya  dibutuhkan  di  saat-saat  genting  seperti  saat pandemi  Covid-19,  pemerintah  harus  mengambil  keputusan  yang  cepat  dan  tepat,  dengan mempertimbangkan  anggaran  yang  telah  direncanakan  sebelumnya. 18 Meski  pada  dasarnya keadaan dan kondisi selama pandemi Covid-19 seakan memberikan pukulan berat bagi negara.

## Diskresi Pemerintah Era Covid-19
Virus corona marak menyebar menjadi wabah penyakit di setiap negara dan menjadi tidak terkendali  di  tahun  2020  awal.  Hampir  setiap  negara  tercatat  warga  negaranya  tertular  dengan gejala sedang, lebih dari 500.000 (lima ratus  ribu) orang telah terdaftar terinfeksi dan jumlahnya semakin hari semakin bertambah.
Selain  mempengaruhi  kesehatan,  virus  ini  juga  menyebabkan  kemerosotan  dalam berbagai  aspek,  yakni  ekonomi,  sosial  maupun  budaya.  Virus  corona  telah  digolongkan  dan diumumkan  oleh World  Health  Organization (WHO)  sebagai  pandemi  global,  melihat  jumlah orang  melebihi  121.000  (seratus  dua  puluh  satu  ribu)  terinfeksi  oleh  virus  tersebut,  4.373  telah meninggal dunia kemudian 66.239 orang lainnya dunia dinyatakan sembuh.
Pesatnya peningkatan kasus positif Covid19 menuntut kebijakan pemerintah segera untuk membendung pandemi, baik berupa regulasi maupun keputusan untuk mencegah agar kasus tidak semakin  meluas. 19 Instrumen  hukum  berupa  undang-undang  atau  arahan  diperlukan  untuk
17 Rosalina  Pebrica  Mayasari,  "Pengaruh  Kualitas  Anggota  Dewan  Terhadap  Pengawasan  APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel Moderating," Jenius 2, no. 1 (2012).
18 Reza  Yustianto,  "Diskresi  Pemerintah  Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid  19  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020," Jurnal Restorasi Hukum 5, no. 1 (2022).
19 R.B. Gibson, " The Value of Participation " dalam P.S. Elder, " Environmental Management and Public Participation ," (Toronto: Canadian Environmental Law Association, 1980).
memerangi  pandemi  virus  Covid-19.  Berbagai  arahan  telah  dikeluarkan  Presiden,  yakni Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), adapun keputusan yang terdapat dalam keppres ini berupa pembentukan Gugus Tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, adapun gugus tugas ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, mempercepat penanganan  Covid-19  melalui  sinergi  antar  Kementerian  /  lembaga  pemerintah  daerah  dan lainnya.  Selanjutnya  Pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  No.  21  Tahun  2020  tentang Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19),  untuk  wilayah  yang  berdampak  signifikan  oleh  penyebaran  virus  corona, pemerintah melakukan kegiatan pembatasan  berskala besar berupa peliburan  sekolah dan  tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
Tidak  hanya  itu,  Pemerintah  menetapkan  Virus  Corona  sebagai  jenis  penyakit  yang menimbulkan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  dan  wajib  dilakukan  upaya  penanggulangan melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, untuk mengatasi masalah ekonomi Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19),  kemudian  Peraturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Upaya Pemerintah selanjutnya adalah  ikut melibatkan  gubernur, bupati dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di masing-masing daerah melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.
Selanjutnya  pada  tanggal  5  Desember  2022,  Pemerintah  melalui  Instruksi  Mendagri Nomor  01  Tahun  2021  tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  untuk  Pengendalian Penyebaran  Covid-19  menerbitkan  beberapa  pemberlakuan  kegiatan  pembatasan  dengan menyesuaikan  keadaan  dampak  virus  Covid-19  pada  daerah  masing-masing,  atau  lebih  dikenal dengan  istilah  PPKM.  Pemerintah  terus  melakukan  upaya  penanganan  melalui  peraturan  dengan cara  menaikkan  dan  menurunkan  levelnya,  khususnya  pada  daerah  Jawa-Bali  yang  memiliki dampak  sangat  masif,  hal  ini  tentunya  disebabkan  karena  daerah  yang  paling  padat  jumlah penduduknya dibanding pulau-pulau lainnya dalam wilayah Indonesia.

## Kewenangan Pemerintah
Seperti  pada  pembahasan  sebelumnya,  dalam  penanganan  masalah  pandemi  yang  terjadi di  dalam  negeri,  peraturan-peraturan  yang  dikeluarkan  tersebut  merupakan  solusi  dari  situasi pandemi di Indonesia. Selain mampu mempertegas dan memperjelas instruksi kepada masyarakat
dengan landasan hukum dan sanksi yang jelas, peraturan-peraturan tersebut juga menjadi sebuah solusi  untuk  menyelaraskan  kebijakan-kebijakan  sepihak  yang  dibuat  oleh  beberapa  Pemerintah Daerah.
Presiden Jokowi dalam pidatonya tanggal 31 Maret 2020 mengatakan kewenangan untuk menetapkan  kebijakan  penanganan  Covid-19  berada  di  tangan  pemerintah  pusat.  Namun  jika dilihat,  dalam  peraturan-peraturan  tersebut  Pemerintah  Pusat  hanya  mempunyai  kewenangan untuk  menetapkan  status  PSBB,  sedangkan  keputusan  untuk  dimulai,  diperpanjang  dan disudahinya PSBB dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.
Peraturan teknis PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, dalam  Pasal  4  menyebutkan  selain  beberapa  indikator  penilaian  epidemiologi,  kepala  daerah dalam  mengajukan  permohonan  PSBB  juga  harus  menyampaikan  informasi  tingkat  kesiapan daerahnya  tentang  aspek  ketersediaan  kebutuhan  hidup  dasar  rakyat,  sarana  dan  prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan aspek keamanan.
Penetapan  kebijakan  yang  diserahkan  kepada  daerah  membuat  masing-masing  daerah mempunyai pola yang berbeda-beda, bahkan tidak jarang terjadi disharmonisasi kebijakan antara pemerintah  pusat  dan  daerah. 20 Seperti  pada  Wilayah  Jabodetabek,  kontradiksi  kebijakan  bukan terjadi  antar  wilayah  melainkan  muncul  karena  tidak  ada  sinkronisasi  kebijakan  Pemerintah Daerah dengan  kebijakan beberapa Kementerian. Ketidakselarasan ini  terjadi disebabkan adanya kewenangan  yang  tumpang  tindih  dan  tarik-menarik  antara  pemerintah  daerah  dan  pemerintah pusat.  Walaupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2020  memberi  peran  besar  kepada Pemda, namun beberapa sektor tidak bisa dikendalikan oleh Pemda karena bersinggungan dengan kewenangan  Pemerintah  Pusat.  Sebagai  contoh  adanya  disharmonisasi  Permenhub  tentang pembatasan  jumlah  KRL  dengan  Pergub  DKI  Jakarta  mengenai  aturan  operasional  KRL, kemudian  kebijakan  Kemenperin  dalam  memberikan  izin  operasional  perusahaan  sehingga menyebabkan dua pabrik di Cikarang harus ditutup karena terjadi penularan Covid-19.
Polemik ini terjadi sebab adanya tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, hal ini  disebabkan  karena  delegasi  kewenangan  kepada  daerah  justru  membuat  masalah  dalam pelaksanaannya.  Pemberian  kewenangan  kepada  pemda  dinilai  kurang  tepat,  sebab  prinsip desentralisasi  di  Indonesia  adalah  pembagian  kewenangan,  bukan  pemisahan  kekuasaan, kewenangan  daerah  dibatasi  oleh  batas  administratif  wilayah  dan  kewenangan  Pemerintah  Pusat sebagai otoritas tertinggi, sementara pandemi telah menyebar melewati batas administrasi wilayah daerah, untuk itu perlu dikembalikan sebagai tanggung jawab penuh pemerintah pusat. Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan mengatur bahwa
20 R. B. Denhardt and J. V. Denhardt, The New Public Service: Serving Not Steering , (New York: M.E. Sharpe Inc., 2003).
penyelenggaraan  penanggulangan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  berada  pada  Pemerintah Pusat.

## Akuntabilitas Pemerintah
Bahwa  dalam  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  seperti  PSBB,  PPKM  dan pembatasan  lainnya  menyebabkan  terjadinya  penurunan  kegiatan  ekonomi  masyarakat,  hal  ini tentu  tidak  bisa  disalahkan  mengingat  pentingnya  pengurangan  angka  covid  supaya  kehidupan dapat  kembali  berjalan  normal,  namun  perpanjangan  pembatasan  yang  terus  menerus  membuat masyarakat juga butuh akan solusi dari pemerintah, bukan hanya dilakukannya pembatasan yang terkesan  membuat  ekonomi  hanya  dapat  dijalankan  bagi  pemerintah  maupun  masyarakat menengah ke atas. 21
Sebagai pemegang mandat kepercayaan, pemerintah perlu menjamin  akuntabilitas dalam penanganan  Covid-19  kepada  rakyat.  Adapun  pada  masa  Covid-19  terdapat  beberapa  kebijakan yang  harus  dijalankan  secara  akuntabel,  seperti  yang  sudah  dibahas  sebelumnya,  mengenai kebijakan PSBB yang dikeluarkan pemerintah.
Kebijakan  PSBB  memiliki  dampak  yang  besar  kepada  masyarakat,  baik  secara  ekonomi maupun terhadap angka peningkatan penyebaran Covid-19. Beberapa masyarakat menilai  bahwa kebijakan  tersebut  masih  belum  efektif,  sebab  walaupun  adanya  pembatasan  aktivitas  yang diterapkan seperti social distancing, namun mobilitas vertikal dari wilayah ke wilayah lain masih berjalan  seperti  biasanya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kebijakan  PSBB  dapat  dinilai  akuntabel tergantung jika dilihat sejauh mana efektifitas kebijakan ini, jika dilihat dalam prakteknya ternyata tidak  berjalan  efektif,  maka  publik  akan  menuntut  pertanggungjawaban  dari  pemerintah  untuk solusi atas masalah yang terjadi.
Selain  itu,  akuntabilitas  yang  perlu  diperhatikan  masyarakat  pada  masa  Covid-19  adalah masalah  anggaran,  akuntabilitas  dari  sebuah  anggaran  merupakan  hal  yang  berkaitan  dengan alokasi dan peruntukannya. Seperti halnya, pemerintah meluncurkan kebijakan tambahan belanja dan  pembiayaan  negara  (APBN)  tahun  2020  sebesar  405,1  Triliun  Rupiah  yang  dialokasikan untuk penanganan Covid pada tingkat nasional.
Namun  pada  tingkat  daerah-daerah,  anggaran  yang  dialokasikan  bersifat  variatif,  diukur dari beberapa aspek seperti tingkat keparahan penularan Covid-19 dan juga kemampuan anggaran masing-masing  daerah.  Namun  yang  menjadi  poin  penting  dari  akuntabilitas  anggaran  adalah pencegahan  penyelewengan  dan  korupsi  yang  terjadi  dalam  penggunaan  anggaran  untuk penanganan Covid-19.
21 Rahayu  Prasetyaningsih,  "Akuntabilitas  Kekuasaan  Kehakiman," Jurnal  Konstitusi 8,  no.  5 (Oktober 2011).
Adapun hal penting yang perlu diperhatikan secara akuntabel adalah mengenai data yang digunakan  oleh  pemerintah  dalam  mengeluarkan  kebijakan  pada  masa  Covid-19.  Terhitung sampai dengan tanggal 12 April 2020, data yang disebutkan oleh pemerintah terdapat 4.241 kasus Covid-19  di  Indonesia,  373  orang  meninggal  dan  359  orang  dinyatakan  sembuh.  Data  tersebut merupakan  landasan  bagi  masyarakat  dalam  mengukur  seberapa  parah  kasus  pandemi  ini  sudah terjadi  di  dalam  negeri.  Namun  beberapa  kalangan  mempunyai  pandangan  dan  analisa  yang kontradiksi  dengan  data  tersebut,  misalnya  peneliti  gabungan  dari  sejumlah  universitas  seperti UGM, ITB, Universitas Brawijaya, Universitas Padjadjaran dan ITS menganalisa terdapat 32.000 kasus positif Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta.
Akuntabilitas  publik  merupakan  salah  satu  indikator  dari  good  governance,  akuntabilitas hanya  bisa  dijalankan  apabila  partisipasi  publik  terlaksana  dengan  baik.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  terdapat  dua  jenis  partisipasi  publik  yaitu  partisipasi  publik  aktif  dan  partisipasi  publik pasif. Partisipasi publik aktif berbicara sejauh mana peran serta publik dalam proses pembentukan kebijakan  publik,  dengan  demikian  dapat  dilihat  apakah  kebijakan  tersebut  dapat  berjalan  baik dengan  melibatkan  peran  serta  masyarakat.  Selanjutnya  partisipasi  publik  pasif  berbicara mengenai  peran  masyarakat  dalam  pelaksanaan  sebuah  kebijakan  yang  sudah  dibentuk  dan disahkan oleh pemerintah.
Partisipasi  publik  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan  tidak  bisa  dipisahkan  bahkan diabaikan  dari  akuntabilitas  pemerintah,  akuntabel  atau  tidaknya  kebijakan  pemerintah  dapat dilihat dari tinggi atau rendahnya partisipasi publik, baik secara aktif maupun secara pasif. Selain itu,  partisipasi  publik  juga  sebagai  wadah  yang  dapat  menyalurkan  kritik  masyarakat  terhadap pemerintah,  sebab  sistem  pemerintahan  dapat  berjalan  baik  apabila  terjadi  dialektika  antara pemerintah  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  partisipasi  publik  menjadi  faktor  utama  yang  perlu dibangun  oleh  pemerintah,  selain  dapat  menjalankan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik pada umumnya, pemerintah juga dapat membentuk kebijakan publik yang bersifat akuntabel pada khususnya.

## KESIMPULAN
Dari  jurnal  yang  telah  dibahas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  memegang  peran sangat  penting  dalam  penanganan  pandemi  dan  pengambilan  kebijakan  yang  tepat,  namun sayangnya  kebijakan  yang  diambil  kurang  transparan  dan  tidak  berdasarkan  data  yang  akurat. Ketidakpastian  situasi  dan  keterbatasan  informasi  mengakibatkan  tingginya  diskresi  pemerintah dalam  pengambilan  keputusan,  yang  berdampak  pada  kebijakan  yang  kurang  tepat  dalam mengatasi  pandemi.  Kemudian,  akuntabilitas  pemerintah  dalam  situasi  Covid-19  membutuhkan kerja sama dan partisipasi dari semua pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat, swasta, maupun
instansi  lainnya.  Hal  ini  tentunya  akan  mendorong  tercapainya  tujuan  bersama  yaitu  mengatasi pandemi dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

## Saran
Atas permasalahan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan. Pertama, perlu ada  transparansi  yang  lebih  terbuka  dan  akuntabilitas  dalam  pengambilan  keputusan,  seperti dengan  memfasilitasi  publikasi  informasi  dan  data  terkait  dengan  pandemi  dan  kebijakan  yang diambil.  Kedua,  perlu  ada  pengawasan  independen  terhadap  kebijakan  yang  diambil  pemerintah dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, media, dan akademisi. Dengan cara ini, kebijakan yang diambil pemerintah dapat dievaluasi secara independen dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat.
Ketiga,  pemerintah  perlu  mempertegas  mengenai  wewenang  dalam  mengeluarkan kebijakan  dalam  penanganan  pandemi,  sehingga  masyarakat  mendapatkan  kejelasan  informasi dan  kepastian  hukum  dalam  situasi  pandemi,  serta  memperjelas  siapa  pihak  yang  dapat bertanggung  jawab  atas  kebijakan  tersebut.  Keempat,  perlu  ada  forum  publik  yang  diadakan secara berkala untuk memberikan  kesempatan bagi masyarakat  untuk memberikan masukan dan kritik  terhadap  kebijakan  pemerintah.  Selain  itu,  pemerintah  juga  perlu  memperhatikan  dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan yang dibuat, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Salim, Amarullah. "Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh Penguasa Menurut Hukum Perdata  Beserta  Masalah  Ganti  Rugi."  Bahan  Kuliah  Pekan  Orientasi  dan  Penataran Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, 1994.
Wantah,  Kezia  Princesa,  Lintje  Kalangi,  Steven  Tangkuman.  "Evaluasi  Laporan  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  Pada  Satuan  Kerja  Non  Vertikal  Tertentu  Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara." Jurnal Riset Akuntansi 15, no. 3 (2020).
Maryam,  Sitti.  "Evaluasi  Penerapan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Pada Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kabupaten  Wajo." JEMA Apdertisi 1, no. 2 (2020).
Batubara,  Zakaria,  Ria  Risna.  "Pengaruh  Akuntabilitas,  Partisipasi  dan  Pengawasan  Terhadap Kinerja  Anggaran  Berkonsep  Value  For  Money  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis." Jurnal Akuntansi Syariah 4, no. 1 (2020).
Faisal,  Kamal  Huda  Nasution.  "Otonomi  Daerah:  Masalah  dan  Penyelesaiannya  di  Indonesia." Jurnal Akuntansi 4, no. 2 (April 2016).
Pandey,  Stela  Octaviani,  Florence  D.  J.  Lengkong,  Joorie  M.  Ruru.  "Akuntabilitas  Pelayanan Publik  di  Kelurahan  Mahakeret  Timur  Kecamatan  Wenang  Kota  Manado."  Jurnal Universitas Sam Ratulangi (2019).
Utami,  Kurnia,  Efrizal  Syofyan.  "Pengaruh  Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran  Terhadap
Pengawasan  Keuangan  Daerah  Dengan  Variabel  Pemoderasi  Partisipasi  Masyarakat  dan Transparansi Kebijakan Publik." Jurnal WRA 1, no. 1 (April 2013).
Hadjon,  Philipus  M.  "Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia."  Surabaya:  Peradaban, 2007.
Mayasari,  Rosalina  Pebrica.  "Pengaruh  Kualitas  Anggota  Dewan  Terhadap  Pengawasan  APBD Dengan  Tata  Pemerintahan  Yang  Baik  Sebagai  Variabel  Moderating."  Jenius  2,  no.  1 (2012).
Prasetyaningsih,  Rahayu.  "Akuntabilitas  Kekuasaan  Kehakiman."  Jurnal  Konstitusi  8,  no.  5 (Oktober 2011).
Yustianto,  Reza.  "Diskresi  Pemerintah  Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid  19  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020." Jurnal Restorasi Hukum 5, no. 1 (2022).
Wicaksono,  K.  W.  "Akuntabilitas  Organisasi  Sektor  Publik."  JKAP  (Jurnal  Kebijakan  Dan Administrasi Publik) 19, no. 1 (2015).
Mohammad  Yuhdi.  "Peranan  Diskresi  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan."  Jurnal  ilmiah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 15, No.1.
Ackerman,  John  M.  "Social  Accountability  in  the  Public  Sector:  A  Conceptual  Discussion." Social  Development  Paper,  Participation  and  Civic  Engagement,  Paper  No.  82  (March 2005).
Vibert,  Frank.  "The  Rise  of  the  Unelected:  Democracy  and  the  New  Separation  of  Powers." Ebook. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2007.
Griffith, Garreth. "Judicial Accountability."  Background Paper No. 1/98, published by the NSW Parliamentary Library.
Ampow,  Glory  Miliani,  dkk.  "Penerapan  Diskresi  oleh  Presiden  Atas  Kebijakan  Keuangan Negara  Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19  Melalui  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2020."  Jurnal  Lex  Administratum  IX,  no.  3  (April 2021).
Gibson,  R.B.  "The  Value  of  Participation"  dalam  P.S.  Elder.  "Environmental  Management  and Public Participation." Toronto: Canadian Environmental Law Association, 1980.
Denhardt,  R.  B.,  dan  J.  V.  Denhardt.  "The  New  Public  Service:  Serving  Not  Steering."  New York: M.E. Sharpe Inc., 2003.
Mahsun. "Pengukuran Kinerja Sektor Publik." Yogyakarta: BPFE, 2013.
Lembaga Administrasi Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. "Akuntabilitas dan Good Governance." Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2000.