## TINJAUAN YURIDIS APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA DI KABUPATEN GOWA
Ahmad Zulfikar 1 , Kasjim Salenda 2
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## zulfikardaengx@gmail.com

## Abstrack
Undang-undang  memberi  jaminan  yang  lebih  pasti  bahwa  setiap  desa  akan  menerima  dana  dari  pemerintah melalui  Anggaran  Negara  dan  Daerah  yang  jumlahnya  berlipat,  jauh  diatas  jumlah  yang  selama  ini  tersedia dalam  anggaran  desa.  Anggaran  desa  yang  didistribusikan  dari  pusat  akhir-akhir  ini  banyak  diselewengkan karena  kurangnya  pemahaman  aparat  desa  dalam  mengelola  anggaran.  Sehingga  anggaran  yang  selama  ini diharapkan  dapat  digunakan  untuk  memajukan  desa  disalahgunakan  oleh  oknum-oknum  tertentu.  Supaya Anggaran  Dana  Desa  (ADD)  dapat  mencapai  sasaran  yang  telah  diinginkan  dan  terealisasikan  dengan  baik, sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  tentu  dibutuhkan  mekanisme  perencanaan,  penyaluran,  penggunaan, pelaporan  dan  pertanggungjawaban  serta  pengawasan  Alokasi  Dana  Desa.  Hal  tersebutlah  yang  mendorong pemerintah  bersama  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  BPKP  telah  mendorong  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  desa  dengan  mengembangkan  aplikasi  tata  kelola  keuangan  desa  melalui  sistem  keuangan  desa (Siskeudes). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemendagri).  Bagaimana Pengelolaan Keuangan Dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi.
Kata Kunci : Yuridis, Aplikasi Sistem Keungan Desa.

## Abstract
The law provides a more certain guarantee that each village will receive funds from the government through the State  and  Regional  Budgets,  which  are  many  times  higher,  far  above  the  amount  currently  available  in  the village budget. The village budget distributed from the center has recently been misused because of the lack of understanding by village officials in managing the budget. So that the budget that had been expected to be used to advance the village was misused by certain elements. In order for the Village Fund Budget (ADD) to achieve the desired goals and be realized properly, in accordance with the mandate of the Law, of course, a planning mechanism,  distribution,  use,  reporting  and  accountability  and  supervision  of  Village  Fund  Allocation  is needed. This has prompted the government together with the Ministry of Home Affairs and BPKP to encourage accountability  for  village  financial  management  by  developing  village  financial  management  applications through  the  village  financial  system  (Siskeudes).  The  Village  Financial  System  (Siskeudes)  application  was developed  jointly  between  the  Financial  and  Development  Supervisory  Agency  (BPKP)  and  the  Ministry  of Home  Affairs  (Kemendagri).  How  to  Manage  Finance  Using  the  Siskeudes  Application  Based  on  Legislation and the Effectiveness of Village Financial Management Using the Application.
Keywords: Juridical, Village Financial System Application

## PENDAHULUAN
Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis  dan  penting  dalam  membantu  pemerintah  daerah  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal  1  ayat  1  menegaskan  bahwa  desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  NKRI.  UU  desa  juga memberi  jaminan  yang  lebih  pasti  bahwa  setiap  desa  akan  menerima  dana  dari  pemerintah melalui  Anggaran  Negara  dan  Daerah  yang  jumlahnya  berlipat,  jauh  diatas  jumlah  yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya  yang  seharusnya  dilaksanakan  secara  profesional,  efektif  dan  efisien,  serta akuntabel  yang  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  manajemen  publik  yang  baik  agar  terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi.
Sistem  informasi  akuntansi  sangat  dibutuhkan  untuk  mengatasi  hal  tersebut.  Sebuah sistem  terdiri  dari  bagian-bagian  yang  bergabung  untuk  suatu  tujuan  tertentu.  Sistem informasi  akuntansi  merupakan  suatu  sistem  yang  mengumpulkan,  mencatat,  menyimpan, dan  mengolah  data  untuk  mengahasilkan  informasi  bagi  pengambil  keputusan.  Sistem  ini meliputi  orang,  prosedur  dan  intruksi,  data,  perangkat  lunak,  infrastruktur  teknologi informasi,  serta  pengendalian  internal  dan  ukuran  keamanan.  Adapun  fungsi  dari  sistem informasi akuntansi yaitu: (1) memberikan sistem informasi akuntansi yang tepat waktu, (2) memberikan  sistem  informasi  akuntansi  yang  relevan;  (3)  memberikan  sistem  informasi akuntansi yang dapat dipercaya 1
Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dibuat sederhana dan user  friendly  sehingga  memudahkan  pengguna  dalam  mengoperasikan  aplikasi  sistem keuangan  desa  (Siskeudes).  Dengan  diterapkannya  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes) diharapkan nantinya dapat membantu kerja dari aparat desa itu sendiri, sehingga kinerja dari aparat  desa  semakin  membaik  dan  penggunaan  dari  sistem  tersebut  dapat  lebih  efektif. Penggunaan  sistem  informasi  yang  kurang  efektif  akan  berdampak  negatif  pada  kinerja  dan mutu pelayanan orgasnisasi sektor publik pada masyarakat. Mutu pelayanan bagi masyarakat perlu  ditingkatkan  karena  hal  ini  akan  mempengaruhi  kepercayaan  masyarakat  kepada pemerintah  sebagai  organisasi  sektor  publik.  Sistem  informasi  diharapkan  dapat
1 Susanto, Azhar. 2013 . Sistem Informasi Akuntansi . Bandung: Lingga Jaya.
meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan organisasi sektor publik pada masyarakat, semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat maka semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.  Kinerja  pemerintah  daerah  merupakan  hasil  kerja  pemerintah  daerah  tersebut dengan  mengkombinasikan  kemampuan,  usaha  dan  kesempatan  dalam  melaksanakan tugasnya. Individu yang memiliki kinerja yang tinggi akan selalu berorientasi pada prestasi, memiliki  percaya  diri,  berpengendalian  diri,  dan  memiliki  kompetensi.  Penilaian  kinerja bermanfaat bagi organisasi untuk mengukur keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan karena pengukuran  kinerja  organisasi  secara  tidak  langsung  ditunjukkan  oleh  tingkat  pencapaian kinerja pemerintah daerah. 2
Pengembangan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) mengharapkan desa-desa di seluruh  Indonesia  untuk  dapat  menerapkan  aplikasi  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  guna mencegah  terjadinya  kecurangan-kecurangan  yang  tidak  diinginkan.  Desa  Julubori  yang terletak di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa ini merupakan salah satu desa yang telah mampu  menerapkan  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  dengan lancar  sejak tahun 2015  dan telah  mendapatkan  pujian  dari  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan  telah mengantarkan  Bupati  Gowa  dan  Kepala  Desa  Julubori  sebagai  salah  satu  Desa  terbaik penyelenggara  Siskeudes  yang  diundang ke  Istana  Negara  untuk menerima  pengarahan  dari Presiden RI Jokowi. 3
Mengingat begitu pentingnya peranan sistem keuangan desa (Siskeudes) di desa untuk kedepannya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai  “Tinjauan Yuiridis Aplikasi Sistem Keuangan Desa Di Desa Julubori, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa”.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka  penulis  merujuk  rumusan  masalah  yaitu  Bagaimana Pengelolaan  Keuangan  Dengan  Menggunakan  Aplikasi  Siskeudes  Berdasarkan  Peraturan Perundang-Undangan? Dan Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa?

## METODE PENELITIAN
Penelitian   yuridis empiris   dilakukan   dengan   meneliti   secara langsung ke lokasi penelitian  untuk  melihat  secara  langsung  penerapan  perundang  undangan      atau      aturan hukum      yang      berkaitan      dengan  penggunaan  atau  penerapan  Aplikasi  Sistem  Keuangan Desa  (SISKEUDES)  di  Desa  Julubori  Kecamatan  Pallangga  Kabupaten  Gowa,    serta
2 Wuryaningrum, Ambar. 2007. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individu dengan Kepercayaan dan Kompleksitas Sistem .Armico. Bandung
3 http://makassar.tribunnews.com/2017/05/18/terapkan-siskeudes-bupati-gowa-diundang-presiden
melakukan  wawancara  dengan  responden   yang   dianggap   dapat memberikan   informasi mengenai Aplikasi Sistem Keuangan Desa sebagai fokus penelitian penulis. 4
Jenis  dan  sumber  data  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini terbagi atas 2 (dua), yakni :Data  Primer,  yaitu  data  dan  informasi  yang  penulis  peroleh  di lapangan melalui  wawancara  langsung kepada responden.Data  Sekunder,  yaitu  data  dan  informasi yang  penulis  peroleh seperti   data   atau   informasi   yang diperoleh  dari  instansi  atau lembaga  tempat  penelitian,  media elektronik,  karya  ilmiah  dan  dokumen atau peraturan perundang-undangan yang  ada  relevansinya dengan penelitian ini.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini,  yaitu analisis    data kualitatif        merupakan        analisis        data        yang  tidak  menggunakan      angka,      melainkan memberikan    gambaran-gambaran (deJurnal), dengan kata-kata  atas  temuan-temuan,  dan karenanya lebih mengutamakan mutu/ kualitas dari data, bukan kuantitas. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menggunakan  Aplikasi  Siskeudes  Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
1. Dasar Hukum Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yakni mengacu pada :
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
b. PP  Nomor  43  Tahun  2014  Juncto  PP  47  Tahun  2015  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
c. PP Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
d. Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Pengelolaan  Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
e. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
f. PMK  Nomor  247  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pengalokasian,  Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
4 Profil desa julubori, diakses pada tanggal 2 Juni 2020
5 Lexy  J.  Moeleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Bandung:  PT Remaja Rosdakarya,2009), hlm 11
g. PP  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  PP  Nomor  43  Tahun  2014 Juncto PP 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 6

## 2. Sistem Keuangan Desa
Dengan  telah  disahkannya  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  desa  diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya,  serta  melaksanakan  pembangunan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan kualitas hidup masyarakat desa.
Implementasi  UU  Nomor  6  tentang  Desa  ini  selaras  dengan  Program  Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah  dan  DESA  dalam  kerangka  NKRI”.  Sebagai tindak  lanjutnya,  dalam  APBN-P  2015  telah  dialokasikan  Dana  Desa  sebesar  ±  Rp  20,776 triliun untuk 74.093 desa yang tersebar di Indonesia, dan pada tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari 1 milyar untuk tiap desa.
Selain  Dana  Desa  tersebut,  sesuai  UU  Nomor  6  tentang  Desa  pasal  72,  desa  juga mengelola  keuangan  yang  berasal  dari  Pendapatan  Asli  Desa  dan  Pendapatan  Transfer lainnya  berupa  Alokasi  Dana  Desa  (ADD);  Bagian  dari  Hasil  Pajak  dan  Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
Selain  itu  pemerintah  desa  diharapkan  untuk  lebih  mandiri  dalam  mengelola pemerintahan  dan  berbagai  sumber  daya  alam  yang  dimiliki,  termasuk  di  dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.
Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan  akuntabilitas  mengingat  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  tersebut,  pemerintah  desa dituntut membuat beberapa laporan, yaitu:
a. Laporan ke Bupati/Walikota:
1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Semesteran)
2) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Realisasi Pelaksanaan APB Desa (Tahunan)
3) Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  (LPP)  Desa  Tahunan  dan  LPP  Desa  akhir Masa Jabatan
4) Laporan  Realisasi  Penggunaan  Dana  Desa  (APBN)  per  Semester  untuk  dikompilasi dan dilaporkan ke Menteri Keuangan
6 https://jpg.go.id diakses pada tanggal 12 september 2017).
5) Laporan Kekayaan Milik Desa (Tahunan)
b. Laporan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD):
Laporan  Keterangan  Penyelenggaran  Pemerintahan  Desa  terdiri  dari  Laporan  Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa         (Tahunan). 7

## 3. Sumber-Sumber Keuangan Desa
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 71 Ayat (1) menyebutkan bahwa  “Keuangan  Desa  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai  dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.”  Selanjutnya pada pasal 72 ayat (1) meneyebutkan bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
a. pendapatan  asli  Desa  terdiri  atas  hasil  usaha,  hasil  aset,  swadaya  dan  partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
d. alokasi  dana  Desa  yang  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  diterima Kabupaten/Kota;
e. bantuan  keuangan  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah    Provinsi  dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

## 4. Proses Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  2007  Pasal  1  yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan,  penatausahaan,  penilaian,  pembinaan,  pengawasan  dan  pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan,  atau  keahlian. 8 Yakni  seni  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  melalui  orang  lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan seuatu pekerjaan.
C. Efektivitas  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menggunakan  Aplikasi  Sistem  Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Julubori
7 http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2448/leaflet-simda-desa.bpkp
8 Lihat Pasal 1 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007

## 1. Bentuk  Dan  Tujuan  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Menggunakan  Aplikasi  Sistem Keuangan Desa Di Desa Julubori
Adapun  bentuk  pengelolaan  keuangan  desa  menggunakan  aplikasi  sistem  keuangan desa di desa Julubori, penulis  melakukan wawancara dengan Kepala Desa Julubori bernama Muh.Ilyas,  S.E,.    menurutnya  terkait  bentuk  pengelolaan  keuangan  desa  menggunakan Aplikasi Sisekudes di desa julubori yakni:
“Bagi orang yang tidak paham dengan Aplikasi Siskeudes, pola keuangan itu sangat rumit dan sangat sulit untuk dilaksanakan karena harus menggunakan sumber daya manusia yang  memang  siap  melaksanakan aplikasi  itu  karena  disitulah  letak  kerumitannya.  Apabila kita  mau  mepelajari,  tau  dan  paham  mau  mengikuti  aturan  dan  fungsi  penggunaannya  itu bisa  terbilang  sepuluh  kali  lipat  jauh  lebih  bagus  dari  pada  kita  mengelola  keuangan menggunakan sistem manual, karena di dalam sistem itu mulai dari perencanaan, pelaporan bahkan  sampai  ke  pajak  pun  itu  sangat  membantu  Kaur  Keuangan  kita  untuk  hitung- hitungan dalam hal itu. Intinya aplikasi ini bagus sekali dalam sistem pengelolaan keuangan. Kemudian yang kedua, kalau manual selain dia lambat dalam penyebaran informasi karena membutuhkan  waktu  agak  sedikit  lama  maka  tentunya  di  era  yang  sekarang  ini  dengan perkembangan  tekhnologi  kita  menggunakan  sistem  secara  online  yang  dimana  bisa terupdate  setiap  hari  maka  seluruh  stakeholder  yang  berkompeten  terkait  dengan  siskeudes itu  mampu  melihat  baik  dari  sisi  pengawasan,  pembinaan  dan  masyarakat  yang  ingin meperoleh  informasi  itu  bisa  karena  langsung  terhubung  dengan  pihak-pihak  yang berkompeten didalamnya. Itulah sisi baiknya”.
Adapun  tujuan  diterapkannya  Aplikasi  Sistem  keuangan  Desa  sebagaimana  yang disebutkan oleh Kepala Desa Julubori  yakni sebagai berikut :
a. Mempermudah sistem perencanaan kita.
b. Mempermudah update data dari setiap yang dilakukan berhubungan dengan keuangan.
c. Mempercepat sistem informasi.
d. Sistem  pembinaan  dan  pengawasan  lebih  bagus  karena  lebih  bisa  terukur dibandingkan dengan menggunakan manual.
e. Desa sudah siap menuju kepada ITE/Online”. 9

## 2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pada Penggunaan Aplikasi Siskeudes
Menurut  Kepala  Desa  Julubori  pada  saat  penulis  melakukan  penelitian  dengan mewawancari kepala desa,  Kepala Desa mengatakan:
9 Wawancara Kepala Desa Julubori, 07 November 2019.
Terkait  pengelolaan  keuangan  desa  menggunakan  aplikasi  siskeudes,  adapun Kendala-kendala  yang  dihadapi  yakni  terletak  pada  sumber  daya  manusia,  karena  tidak semua  perangkat  desa  tahu  menggunakan  aplikasi  itu,  Kendalanya  ada  adaja  saja  yang menghalangi orang tidak bisa menjadi Kaur Keungan, bisa karena menundurkan diri, dipecat karena  terjerat  tindak  pidana  korupsi  atau  bahkan  ada  hal  yang  mebuat  dia  lepas  dari jabatannya karena peran dari Kaur Keuagan itu sangat penting dalam urusan keuangan, maka dibutuhkan  pengkaderan  atau  kaderisasi,  makanya  kabupaten  itu  setiap  tahun  selalu mengkader  staf-staf  yang  ada,  jadi  rata-rata  kaur  keuangan  itu  mempunyai  staf  yang  bisa dikader sebagai pengganti ketika suatu saat nanti sumber daya itu tidak ada, karena operator siskeudes  itu  atau  kaur  keuangan  itu  sangat  sulit  dan  membutuhkan  waktu  lama  untuk mengakder mereka agar bisa dan mahir menjalankan aplikasi siskeudes itu. Buktinya dari 121 kaur  keuangan  yang  ada  di  kabupaten  gowa  cuma  beberapa  yang  mahir  menggunakan aplikasi siskeudes itu bahkan ada desa yang beberapa kali gonta ganti kaur keungan mereka, karena  mereka  merasa  tidak  mampu  dengan  ITE  itu,  kendalanya  disitu  yakni  terletak  pada sumber daya manusia.
Desa  julubori  memiliki  kaur  keuangan  dan  dua  orang    staf,  selayaknya  seluruh perangkat desa harus tau dan paham bagaimana cara menjalankan aplikasi siskeudes terutama kepala desa sendiri, kendalanya sekarang kaur keuangan itu mampu menjalankan aplikasi itu sementara  sedangkan  kepala  desa  tidak  tau  sama  sekali  dengan  siskeudes  itu  maka  caranya bagaimana kepala desa melakukan pengawasan terhadap kaur keungannya sedangkan mereka adalah  kuasa  pengguna  anggaran  dan  mereka  sendiri  tidak  tau  apa  yang  akan  dia  awasi karena  tidak  paham  bagaimana  dengan  siskeudes  itu,  makanya  setiap  kepala  desa  itu  harus banyak belajar minimal dasar-dasar siskeudes itu, apa itu siskeudes, apa tujuan siskeudes, apa manfaat  siskeudes,  bagaimana  cara  mengaplikasikan  siskeudes,  minimal  itu  yang  harus mereka tahu, karena sangat janggal ketika siskeudes bagus sedangkan kepala desa tidak tahu bagaimana  menggunakan  aplikasi  itu,  ini  sebenarnya  salah  satu  kelemahan  bahkan  banyak juga kepala desa yang bermasa bodoh terhadap siskeudes, dia pikir untuk apa, padahal yang pertama harus tahu terhadap siskeudes yakni kepala desa. 10

## 3. Kelebihan  dan  Kelemahan  Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  Dalam  Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Julubori
Penerapan  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  ini  tentu  memiliki  kelebihan  dan kelemahan.  Adapun  kelebihan  dari  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  ini  yaitu  (1)  sesuai
10 Wawancara Kepala Desa Julubori, 07 November 2019.
peraturan, (2) memudahkan tata kelola keuangan desa, (3) kemudahan penggunaan aplikasi, (4)  dilengkapi  dengan  sistem  pengendalian  intern  (Built-in  Internal  Control),  (5)  didukung dengan  petunjuk  pelaksanaan  implementasi  dan  manual  aplikasi.  Disamping  kelebihan tersebut,  kelemahan  dari  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  ini  yaitu  sulitnya  memahami penggunaan  aplikasi  ini  karena  aplikasi  yang  masih  baru  diterapkan  sehingga  para  pegawai sulit  untuk  mengaplikasikannya.  Selain  itu  kuranganya  pelatihan  penggunaan  sistem keuangan desa (Siskeudes) yang diberikan bagi para pegawai. 11

## 4. Pengolaan Keuangan Desa
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  192  Tahun  2014  Tentang  Badan  Pengawas Keuangan  Dan  Pembangunan  (BPKP),  BPKP  telah  diberi  mandat  untuk  mengawal akuntabilitas  keuangan  dan    pembangunan  nasional,  termasuk  pengelolaan  keuangan  desa khususnya  melalalui  aplikasi  sistem  keuangan  desa  yaitu;  Perencaanaan,  Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban,Pengawasan.
5. Peran APIP Dalam Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa .
Dari  hal-hal  tersebut  diatas  dalam  implementasi  UU  No.6  tahun  2014  tentang  Desa, APIP  memiliki  peran  penting  dalam  pengawalan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa, baik dari sisi Assurance maupun Konsultansi. Hal tersebut sejalan dengan amanat dalam PP 60  tahun  2008,  yang  menyatakan  bahwa  aparat  pengawasan  intern  pemerintah  melakukan pengawasan  intern  atas  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  Instansi  Pemerintah  termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP.
Dari  identifikasi  titik-titik  kritis  tersebut  dapat  dilakukan  beberapa  langkah pengawalan sesuai peran masing-masing APIP ditingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota, sebagai berikut:
a. Kementerian/Lembaga:
1) Memberikan  atensi  perlunya  adanya  koordinasi  antar  Kementerian/Lembaga  yang berkepentingan  dalam  implementasi  UU  No.  6  tahun  2014,  khususnya  sinkronisasi peraturan dan petunjuk pelaksanaannya.
2) Memberikan  atensi  perlunya  penyusunan  peraturan  atau  petunjuk  pelaksanaan  atas implementasi UU No. 6 tahun 2014, misal Perpajakan dan Pengadaan Barang/Jasa
b. Pemerintah Provinsi :
1) Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal:
• Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  yang mengatur Desa
11 Wawancara Kepala Desa Julubori, 07 November 2019.
• Penetapan RAPBD Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa
• Pemberian  dan  Penyaluran  Dana  Desa,  ADD,  dan  Dana  bagi  hasil  Pajak  dan Rertibusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa
• Peningkatan  kapasitasKepala  Desa  dan  perangkat  Desa,   BPD,  dan  lembaga kemasyarakatan
2) Melakukan pengawasan atas penyaluran bantuan keuangan provinsi
c. Pemerintah Kabupaten/Kota
a) Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam hal:
• Sosialisasi Peraturan-peraturan terkait Pengelolaan Keuangan Desa
• Penyusunan Perkada Tatacara Penyaluran Dana Desa
• Penyusunan Perkada Pengadaan Barang/Jasa Desa
• Penyusunan Perkada Pengelolaan Keuangan Desa
• Penyusunan Perkada Pengelolaan Kekayaan Milik Desa
• Inventarisasi  Bersama  Aset  Desa  antara  Pemkab/kota  dengan  Pemerintah  Desa (Paling lama 2 Thn sejak UU 6/2014 berlaku)
• Peningkatan Kapasitas SDM SKPD, Kecamatan, dan Aparatur Desa
b) Melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  pengelolaan  Keuangan  Desa   dan pendayagunaan Aset Desa

## 6. Peran BPKP Dalam Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan,  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden Nomor  192  Tahun  2014  telah  diberi  mandat  untuk  melakukan  pengawalan  terhadap akuntabilitas  keuangan  dan  pembangunan  nasional.  Pengawalan  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  implementasi  pengawalan  prioritas  pembangunan nasional.  BPKP  turut  berpartisipasi  dan  mendukung  penuh  upaya  seluruh  Pemerintah  Desa untuk  dapat  menyelenggarakan  akuntabilitas  keuangan.  Karenanya,  BPKP  telah  membuat suatu grand  strategy berupa  kebijakan  dan  langkah-langkah  konkret  dalam  mengawal keuangan desa.
Adapun  Langkah-langkah  operasional  BPKP  dalam  pengawalan  akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang sudah dilakukan, sebagai berikut:

## a. Mengkaji dan menganalisis peraturan terkait pengelolaan keuangan desa
Peraturan yang dikaji dan dianalis berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri,  Permendes  PDTT,  Peraturan  Menteri  Keuangan  serta  peraturan  lainnya
yang berkaitan seperti Peraturan Kepala LKPP tentang Pengadaan Barang dan Jasa bagi Desa.  Hasil  kajian  berupa  identifikasi  risiko  dan  titik-titik  kritis  dalam  pengelolaan keuangan desa.

## b. Melakukan Survei Desa
Survei desa dilakukan untuk:
1) Memperoleh gambaran mengenai praktik pengelolaan keuangan desa yang selama ini telah berjalan;
2) Mengidentifikasi  permasalahan  yang  mungkin  menghambat  pengelolaan  keuangan desa mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban; dan
3) Memotret  kesiapan  desa  dalam  rangka  implementasi  UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa.  Survei  desa  dilakukan  oleh  BPKP  sekitar  bulan  November-Desember Tahun 2014 sebanyak 13 desa di 4 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.
Selain itu dilakukan juga analisis dokumen/laporan atas pelaksanaan keuangan desa  yang  selama  ini  dilakukan  desa,  misalnya  peraturan  daerah  dan  peraturan bupati/walikota tentang Alokasi Dana Desa dan lain sebagainya.

## c. Menyusun Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan  kajian  serta  analisis  yang  telah  dilakukan  maka  BPKP  telah menyusun  Juklak  Bimbingan  dan  Konsultasi  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Juklak Bimkon  ini  menjadi  panduan  khususnya  bagi  Perwakilan  BPKP  untuk  melakukan bimbingan  dan  konsultasi  pengelolaan  keuangan  terhadap  pemerintah  daerah/desa  di daerah  wilayahnya  masing-masing.  Juklak  Bimkon  Pengelolaan  Keuangan  Desa  berisi flowchart  pengelolaan  keuangan  desa;  sistem  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan  desa; Desain format dokumen dan formulir yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa; serta bagan akun/kode rekening yang digunakan desa.

## KESIMPULAN
Pengembangan  Aplikasi  Sistem    Desa  telah  dipersiapkan  sejak  awal  dalam  rangka mengantisipasi  penerapan  UU  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Persiapan  ini  selaras dengan  adanya  perhatian  yang  lebih  dari  Komisi  XI  Dewan  Perwakilan  Rakyat  RI  maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 merupakan jawaban atas pertanyaan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI
tanggal  30  Maret  2015,  yang  menanyakan  kepastian  waktu  penyelesaian  aplikasi  yang dibangun  oleh  BPKP,  serta  memenuhi  rekomendasi  KPK-RI  untuk  menyusun  sistem keuangan  desa  bersama  dengan  Kementerian  Dalam  Negeri. Selanjutnya  penulis  mencoba menyimpulakan  tentang  efektifitas  pengelolaan  keuangan  desa  di  desa  julubori  kabupaten gowa, berdsarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara dengan Kepala Desa atas nama Muh.Illyas, S.E bahwa aplikasi tersebut sangat mendukung pada sistem tata kelola keungan, selain daripada dukungan pemerintah desa dalam mengelolala keungan, aplikasi tersebut juga membantu  pemerintah  dan  masyarakat  mengontrol  terhadap  proses  atau  pelaksanaan pengelolaan  keungan  desa  karena  aplikasi  tersebut  dapat  diakses  oleh  seluruh  pihak  terkait dengan transparansi pengelolaan keungan desa dan langsung terhubung ke server pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam hal ini kementerian.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. 2009 . Akuntansi Sektor Publik. Edisi IV. Yogyakarta: BPFE.
Susanto, Azhar. 2013. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya.
Wuryaningrum, Ambar. 2007. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Individu dengan Kepercayaan dan Kompleksitas Sistem .Armico. Bandung Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Pusat
Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Pusat
Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum , Reality Publisher, Surabaya.Rizky Dhanta. 2009. Pengantar Ilmu Komputer Surabaya: INDAH
Anisyah,  2000, Analisa  dan  Desain  Sistem  Informasi ,Yogyakarta,Penerbit Andi Kamus Besar Bahasa Indonesia(1998). Jakarta : Pustaka Amani
Barry  Pratama  dalam  artikel  di httl://ilmukomputer.org/category/aplikasi-server H.  A.
Rusdiana,  .  Moch.  Irfan .  Sistem  Informasi  Manajemen ,  Penerbit:CV  Pustaka  Setia  -- Cet. 1 -- Bandung:Pustaka Setia, 2014.
Davis,  Gordon  B.  1991. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian 1 Jakarta: Pustaka Binamas Pressindo
Oetomo,  Budi  Sutedjo  Dharma.  2002. Perencanaan  dan  Pengembangan  Sistem Informasi .
Edisi I. ANDI Yogyakarta
Indrajit. 2001. Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Objek . Bandung:Informatika.
Sidharta. Lani, 1995. Pengantar Sistem Informasi Bisnis . Jakarta: Elex Media Komputindo. Owens,  Robert  G.  1987 . Organizational  Behaviour  in  Education .  New  Jersey: Practice Hall.Inc
A. Rusdiana.Moch. Irfan. . Sistem Informasi Manajemen , Penerbit: CV Pustaka Setia -- Cet. 1 -- Bandung: Pustaka Setia, 2014.
Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa/Marga . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
R. Bintaro , Dalam Interaksi Desa  – Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013.
Asmawi, Rewansyah. 2011. Kepemimpinan dalam Pelayanan  Publik. Jakarta. CV.Yusaintanas Prima
Stoner, James A.F. (2006). Management. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, Inc.
Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan PengelolaanKekayaan Desa. Pekanbaru: ReD Post Press.
Sumaryadi,I Nyoman.(2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat .Jakarta,Citra Utama.
Hanif,  Nurcholis.  2011 .  Pertumbuhan  Dan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa .  Jakarta Penerbit Erlangga.
Sumaryadi,I Nyoman.(2005). Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta,Citra Utama.
Hanif,  Nurcholis.  2011. Pertumbuhan  Dan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa .  Jakarta Penerbit Erlangga.
Lexy    J.    Moeleong.  (2009). Metodologi    Penelitian    Kualitatif ,  (Bandung:    PT  Remaja Rosdakarya,
Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
Fuady,  M.  I.  N.,  Arbani,  T.  S.,  Ishak,  N.,  Yaasiin,  M.,  &  Raya,  A.  D.  B.  (2021).  The Fundamental  Rights  to  Freedom  of  Expression  and  Its  Limits  in  the  Indonesian Constitution.
Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
Nurlaelah,  N.,  Syahid,  A.,  Fuady,  M.  I.  N.,  &  Lestari,  M.  F.  (2021).  Improving  Learning Activities  and  Outcomes  of  Students  by  Application  of  Observation-based Learning. Universal Journal of Educational Research , 9 (3), 479-486.
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Radjab,  S.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  The  Indonesian  Government's  Inconsistency  in Handling The Covid-19 Pandemic. Yuridika , 36 (3), 745-758.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Profil Desa Julubori 02 Juni 2020.
Wawancara Kepala Desa Julubori 07 November 2020.
Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam PemberdayaanMasyarakat Desa . JurnalAdministrasi Publik.
Hanifah  dan  Praptoyo.  2015. Jurnal  Akuntabilitas  danTransparansi  Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBDES )
https://jpp.go.id
http://makassar.tribunnews.com/2017/05/18/terapkan-siskeudes-bupati-gowa diundang- presiden.
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_(Indonesia) Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenaiDesa.
Dua  Jurai http://duajurai.co/2016/08/03/mudahkan-aparat-pemerintah-desakelol  keuangan- bpkp-lampung-buat-aplikasi-siskeudes/ diakses pada 8 Agustus2017 Pukul 13:16Pasal 6 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 TentangDesa
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007.