## Elemen Kebijakan Strategis Pengelolaan Perikanan Skala Kecil di Kota Semarang
( Elements of Strategic Policy for Small Scale Fisheries Management in Semarang City )
Nur Anwar 1 , Hendi Kristiana 1 , Jamaludin Malik 1,*
1 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang 50132.

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Histori Artikel Recevied: 27 Februari 2021 Accepted: 17 Mei 2021 Perikanan  skala  kecil  di  Kota  Semarang  memegang  peranan  penting,  karena  keseluruhan armada  penangkapan  yang  ada  merupakan  skala  kecil  (<  10  GT).  Namun  keberadaannya kurang mendapat perhatian, karena kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  Kota  Semarang  tergolong  kecil.  Perkembangan  jumlah  unit penangkapan pada perikanan skala kecil di Kota Semarang setiap tahun selalu meningkat, sementara di sisi lain hasil tangkapan atau produksi perikanan mulai menurun sejak tahun 2017  sampai  sekarang.  Masih  terdapatnya  pengoperasian  alat  tangkap  yang  tidak  ramah lingkungan, seperti halnya arad (sejenis pukat), dan implementasi dari kebijakan peraturan perundangan  yang  belum  efektif  menjadikan  permasalahan  perikanan  skala  kecil  di  Kota Semarang ini semakin kompleks. Tujuan penelitian ini adalah  mengkaji  elemen kebijakan strategis  pengelolaan  perikanan  skala  kecil  di  Kota  Semarang  berdasarkan  elemen  aktor, elemen  kendala,  elemen  kebutuhan,  dan  elemen  program  agar  berkelanjutan.  Metode analisis data digunakan teknik Intrepretative Structural Modelling (ISM). Hasil penelitian ini  menunjukan  terdapat  empat  elemen  sistem  dalam  kebijakan  strategis  pengelolaan perikanan  skala  kecil  di  Kota  Semarang,  yaitu  elemen  aktor,  elemen  kendala,  elemen kebutuhan, dan elemen program. Aktor utama dalam pengelolaan perikanan skala kecil di Kota  Semarang  adalah  nelayan  dan  Dinas  Perikanan  Kota  Semarang  dengan  kendala utamanya,  yaitu  kelebihan  kapasitas  penangkapan,  penurunan  hasil  tangkapan, penangkapan  tidak  ramah  lingkungan  dan  regulasi  belum  efektif  kebutuhan  utamanya adalah  perlunya  konservasi  sumberdaya  ikan  dan  peningkatan  pendapatan  nelayan  serta program utamanya, yaitu pembatasan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

## ABSTRACT
Small-scale fisheries in Semarang City play an important role, because the fishing vessels is  small  (<  10  GT).  However,  its  existence  received  little  attention,  because  the contribution  of  the  fisheries  sector  to  the  Gross  Regional  Domestic  Product  (GRDP)  of Semarang  City  was  small.  The  development  of  small-scale  fisheries  fishing  vessels  in Semarang City increases annually, while the catches decline from 2017 to the present. The continued operation of non-environmentally friendly fishing gear, such as Arad (a type of trawl), and the ineffective implementation of legislation policies have made the problem of small-scale  fisheries  in  Semarang  City  more  complex.  The  purpose  of  this  study  is  to review  the  system  elements  of  strategic  policy  for  small-scale  fisheries  management  in Semarang  City  based  on  its  elements  to  achieve  sustainable  fisheries.  The  data  analysis was based on  the Interpretative Structural  Modeling  (ISM) technique. The results  of this study  showed  that  there  are  four  system  elements  in  the  strategic  policy  for  small-scale fisheries management in Semarang City, namely actor, constraint, the need and program. The  main  actor  for  managing  small-scale  fisheries  in  Semarang  City  are  fishermen  and the  Semarang  City  Fisheries  Agency  while  the  main  constrainsts  are  overcapacity, decreasing  catches,  environmentally  unfriendly  arrests  and  ineffective  regulation.  The main  needs  are  to  conserve  fish  resources  and  increase  fisher's  income  and  the  main program is limitation of destructive fishing gear.

## Kata Kunci:
ISM,  kebijakan  strategis,  pengelolaan perikanan, perikanan skala kecil
Keywords: ISM, strategic policy, fisheries management, small-scale fisheries

## Korespondensi Author
Jamaludin  Malik,  Dinas  Kelautan  dan Perikanan  Provinsi  Jawa  Tengah,  Jl. Imam  Bonjol  No.  134  Semarang 50132. Email: jamesmely@gmail.com

## Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis

## Journal Of Tropical Fisheries Management
Website Journal: http://journal.ipb.ac.id/jurnalppt ISSN-p: 2598-8603   ISSN-e: 2614-8641

## PENDAHULUAN
Keberadaan  perikanan  skala  kecil  di  Kota Semarang merupakan sesuatu yang vital. Dari segi jumlah,  berdasarkan  data  statistik  perikanan Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2019,  perikanan  di Kota Semarang 100% merupakan perikanan skala kecil,  yaitu  perikanan  dengan  nelayan  yang menggunakan  armada  (kapal)  perikanan  sampai dengan  10  gros  ton.  Meskipun  keseluruhan perikanan di Kota Semarang merupakan perikanan skala  kecil,  namun  keberadaannya  kurang mendapat perhatian.
Menurut  data  BPS,  Kota  Semarang  dalam angka  2020,  tercatat  PDRB  atas  dasar  harga konstan  2020  menurut  lapangan  usaha  di  Kota Semarang,  untuk  sektor  perikanan  bersama pertanian  dan  kehutanan  adalah  sebesar  1.079,01 milyar rupiah atau sebesar 0,81% dari total PDRB. Hal ini memang tergolong kecil untuk sumbangan sektor  perikanan  tersebut  terhadap  perekonomian Kota  Semarang,  namun  di  Kota  Semarang terdapat  nelayan  sebanyak  1.501  orang  (Dinas Perikanan  Kota  Semarang,  2019)  yang  perlu diperhatikan. Banyaknya nelayan yang melakukan usaha perikanan dengan jumlah unit  penangkapan ( effort )  yang  selalu  meningkat  di  satu  sisi, sementara  di  sisi  lain  produksi  perikanan  atau hasil tangkapan sejak tahun 2017 hingga sekarang cenderung mengalami penurunan. Hal ini diperparah dengan masih adanya penggunaan alat tangkap  sejenis  pukat  (Arad)  yang  tidak  ramah lingkungan dalam kegiatan penangkapan, sehingga  perlu  arahan  kebijakan  strategis  dalam pengelolaan  perikanan  skala  kecil  di  Kota Semarang agar berkelanjutan.
Kebijakan  pengelolaan  yang  sentralistis cenderung menimbulkan distribusi rente sumberdaya  antar  wilayah  yang  tidak  merata. Sedangkan  pada  tingkat  lokal,  desentralisasi diharapkan dapat mengembalikan hak-hak kepemilikan  tradisional  yang  dalam  sistem sentralistis  kurang  berkembang  dengan  baik. Menurut  Dang et  al .  (2016)  lembaga  formal termasuk  instansi  pemerintah  dan  kerangka legislatif belum efektif dalam mengelola perikanan laut. Faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja  lembaga  formal  meliputi  lemahnya kapasitas  instansi  pemerintah,  tidak  mematuhi peraturan  perikanan,  dan  kegagalan  kebijakan. Kegagalan  kebijakan  tersebut  diakibatkan  oleh konflik antara tujuan pembangunan dan konservasi,  serta  pendekatan  dari  atas  ke  bawah
(top-down) yang  mengabaikan  konteks  sosio- ekonomi  dan  kondisi  alam  masyarakat  nelayan. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  elemen kebijakan  strategis  pengelolaan  perikanan  skala kecil di Kota Semarang berdasarkan elemen aktor, elemen  kendala,  elemen  kebutuhan  dan  elemen program agar berkelanjutan.

## METODE

## Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  berlangsung  selama  3  bulan, yaitu  bulan  November  2020-Januari  2021  dengan mengambil  lokasi  penelitian  di  pesisir  Kota Semarang.

## Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini  adalah  data  primer  yang  bersumber  dari pendapat ahli/pakar yang merupakan keterwakilan dari  pemangku  kepentingan.  Adapun  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah wawancara  terstruktur  dengan  menggunakan kuesioner.  Total  responden  adalah  4  orang.  Dua orang  mewakili  kepakaran/keahlian  dari  jenjang akademik/peneliti  dan  2  (dua)  orang  lainnya mewakili  kepakaran/keahlian  sebagai  pengambil kebijakan.  Hal  ini  sesuai  Hora  (2004)  yang menyebutkan bahwa, jumlah expert memadai dan memiliki  presisi  yang  tinggi  adalah  berjumlah  3 hingga 6 orang.  Kuesioner dikembangkan  dengan metode  perbandingan  berpasangan  ( pairwise comparison ).

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  menggunakan  teknik Intrepretative  Structural  Modelling (ISM).  ISM merupakan  metodologi  untuk  mengidentifikasi hubungan antara item tertentu (Yunna et al. 2012; Attri et  al. 2013).  Jayant et  al. (2015) menyebutkan ISM sebagai pemodelan manajemen rantai  pasokan.  ISM  dikembangkan  untuk menganalisis  masalah  kompleks  dalam  suatu sistem (Kholil dan Tangian 2012; Dewangan et al. 2015;  Samantaray  2016).  Selanjutnya,  Marimin (2008);  Madaan et  al. (2012);  Rizal et  al. (2016) menjelaskan  mengenai  penggunaan  ISM,  yaitu sebagai alat analisis pengembangan kelembagaan, untuk  memperkaya  dan  memulai  kegiatan  rantai pasokan  dalam  organisasi,  untuk  menganalisis struktural  elemen-elemen  berdasarkan  hubungan kontekstual-nya, serta untuk perencanaan kebijakan strategis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Saxena et  al. (1992)  menjelaskan  bahwa teknik  ISM  bersangkut  paut  dengan  interpretasi dari suatu objek yang utuh atau perwakilan sistem melalui aplikasi teori grafis secara sistematika dan interatif.  Berdasarkan  hasil  analisis  ISM  yang diambil  dari  pendapat  4  orang  ahli/pakar  sebagai keterwakilan  dari  para  pemangku  kepentingan, yang  dilakukan  pada  bulan  November  2020- Januari  2021,  diperoleh  4  elemen  sistem  dalam kebijakan  strategis  pengelolaan  perikanan  skala kecil  di  Kota  Semarang,  yaitu  elemen  aktor, elemen  kendala,  elemen  kebutuhan,  dan  elemen program.
Elemen Aktor dari Kebijakan Strategis

## Pengelolaan Perikanan Skala Kecil
Elemen  aktor  yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini  merupakan  pengelola,  bisa  berupa orang/profesi  atau  lembaga/institusi  yang  terlibat dalam  pengelolaan  perikanan  skala  kecil  di  Kota Semarang.  Terdapat  10  sub  elemen  yang  menjadi sub  elemen  aktor  dalam  penelitian  ini,  seperti yang disajikan dalam Tabel 1.
Tabel  1. Sub  elemen  aktor  pada  pengelolaan perikanan skala kecil di Kota Semarang Kode Sub elemen aktor A1 Nelayan A2 KUB/Pokmaswas A3 DKP Prov. Jateng A4 Dinas Perikanan Kota Semarang A5 Pengawas Perikanan A6 Syahbandar A7 Perguruan Tinggi A8 Unit Pengolah Ikan A9 KUD A10 Perbankan/Lembaga Keuangan
Tabel  1  menunjukkan  adanya  10  sub  elemen aktor yang menjadi pemangku kepentingan dalam pengelolaan  perikanan  skala  kecil  di  Kota Semarang.  Menurut  Levontin et  al. (2017), partisipasi  pemangku  kepentingan  diperlukan dalam  kebijakan  tata  kelola  perikanan.  Hal sependapat  juga  disampaikan  oleh  Mardle et  al. (2004), yaitu kebijakan strategis dalam pengelolaan  perikanan  perlu  diterima  seluruh pemangku  kepentingan.  Kebijakan  pengelolaan perikanan  dengan  banyak  pemangku  kepentingan yang  terinformasi  serta  kompleksitas  ekologi, sosial-ekonomi, politik, dan ilmiah dapat dianggap sebagai  jaringan  tata  kelola  (Hartley  2010).  Hal
ini karena penyampaian informasi dan pengetahuan  sangat  penting  untuk  dibagikan kepada  pemangku  kepentingan  dan  pihak-pihak yang terkena dampak (Van der Molen et al. 2015); (Runhaar et  al. 2016),  sebagai  akibat  kebijakan yang  dibuat  di  tingkat  nasional  jarang  disaring untuk  memberikan  manfaat  bagi  nelayan  (Ferrol- Schulte et al. 2015).
Hal ini tentunya berbeda dengan pengambilan keputusan yang terpusat dan kekuasaan terkonsentrasi  di  pemerintahan,  sehingga  sedikit pertukaran  dan  kerja  sama  di  antara  kelompok nelayan (Marin dan Berkes 2010). Untuk itu perlu memasukkan  perspektif  lokal  untuk  masa  depan perikanan skala kecil dengan beradaptasi terhadap perubahan  sebagai  respons  kebijakan  utama  yang mengadopsi perspektif perikanan terpadu, memperkuat  kelembagaan  untuk  kolaborasi  dan pembelajaran  bersama  (Armitage  dan  Marschke 2013).  Pemerintah  daerah  melalui  desentralisasi mendapatkan  otoritas  baru  mengenai  pengelolaan perikanan laut dengan sistem pengelolaan berbasis masyarakat,  yang  berakar  dari  komunitas  nelayan tradisional  dapat  diakui  (Satria  dan  Matsuda 2003).
Berdasarkan hasil penentuan daya dorong/pengaruh ( driving power ) dan ketergantungan  ( dependence  power )  diperoleh kedudukan  sub-elemen  aktor  seperti  ditampilkan dalam  Gambar  1.  Berdasarkan  Gambar  1, kedudukan masing-masing sub elemen aktor pada 4  sektor  yang  ditunjukkan  dengan  hasil  dimana sub elemen aktor yang memiliki daya dorong atau pengaruh  ( driving  power )  paling  kuat  adalah  sub elemen  aktor  A1  (nelayan)  dan  A4  (Dinas Perikanan  Kota  Semarang).  Sedangkan  untuk  sub elemen  aktor  yang  mempunyai  ketergantungan ( dependence  power )  paling  besar  adalah  sub elemen aktor A9 (KUD) dan A10
(perbankan/lembaga keuangan). Selanjutnya untuk menentukan struktur/level sub elemen aktor utama  yang  menjadi  kunci  dalam  pengelolaan perikanan  skala  kecil  di  Kota  Semarang  dapat ditentukan  berdasarkan  hasil  penentuan ranking dan  level  yang  mengacu  pada  nilai driver  power dan dependence seperti  yang  terlihat  dalam Gambar 2.
Gambar  2  menunjukkan  bahwa  sub  elemen aktor  yang  menduduki  level  1  adalah  sub  elemen aktor A1 (nelayan) dan A4 (Dinas Perikanan Kota Semarang),  sehingga  yang  menjadi  aktor  utama dalam  pengelolaan  perikanan  skala  kecil  di  Kota Semarang  adalah  nelayan  (A1)  dan  Dinas Perikanan Kota Semarang (A4).
Gambar 1. Kedudukan sub elemen aktor
Gambar 2. Struktur/level sub elemen aktor
Elemen  Kendala  dari  Kebijakan  Strategis Pengelolaan Perikanan Skala Kecil
Elemen  kendala  yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini  adalah  kendala  atau  permasalahan yang  terdapat  dalam  pengelolaan  perikanan  skala kecil  di  Kota  Semarang.  Terdapat  11  sub  elemen kendala  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini  dan dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan Tabel 2, terdapat 11 sub elemen yang menjadi kendala dalam pengelolaan perikanan  skala  kecil  di  Kota  Semarang. Kesebelas  sub  elemen  kendala  tersebut  saling terkait  satu  sama  lain,  sehingga  perlu  ditentukan kendala  utama  yang  menjadi  kunci  permasalahan dalam  pengelolaan  perikanan  skala  kecil  di  Kota Semarang. Berdasarkan hasil penentuan pengaruh ( driving  power )  dan  ketergantungan  ( dependence power )  dapat  diperoleh  kedudukan  sub  elemen kendala  utama  seperti  yang  ditampilkan  dalam Gambar 3.
Gambar  3  menunjukkan  kedudukan  sub elemen kendala A1 (kelebihan kapasitas penangkapan),  A3  (penurunan  hasil  tangkapan), A4  (penangkapan  tidak  ramah  lingkungan)  dan A10  (regulasi  belum  efektif)  memiliki  daya
dorong  atau  pengaruh  ( driving  power )  paling besar,  yaitu  lebih  dari  9.  Sedangkan  berdasarkan hasil  penentuan ranking dan  level  yang  mengacu pada  nilai driver  power dan dependence guna menentukan struktur/level  sub  elemen  kendala yang  utama  atau  menjadi  kunci  ditunjukkan  pada Gambar 4.
Tabel  2. Sub  elemen  kendala  pada  pengelolaan perikanan skala kecil di Kota Semarang
Kode Sub elemen kendala
A1 Kelebihan kapasitas penangkapan A2 Terjadinya Over-fishing
A3 Penurunan hasil tangkapan
A4 Penangkapan tidak Ramah Lingkungan
A5 Kerusakan pantai (rob & abrasi)
A6 Minimnya pendapatan nelayan
A7 Keterbatasan Sarana & Teknologi yang Memadai A8 Kurangnya penanganan produk perikanan
A9 Kurangnya mekanisme kelembagaan
A10 Regulasi belum Efektif A11 Tata Kelola Perikanan belum Efektif
Gambar 3. Kedudukan sub elemen kendala
Gambar 4. Struktur/level sub elemen kendala
Gambar  4  menunjukkan  bahwa  sub  elemen kendala  yang  menduduki  level  1  adalah  sub elemen kendala A1 (kelebihan kapasitas penangkapan),  A3  (penurunan  hasil  tangkapan), A4  (penangkapan  tidak  ramah  lingkungan),  dan A10  (regulasi  belum  efektif),  sehingga  yang menjadi  kendala  utama  dalam  pengelolaan perikanan  skala  kecil  di  Kota  Semarang  adalah adanya  kelebihan  kapasitas  penangkapan  (A1), penurunan  hasil  tangkapan  (A3),  penangkapan tidak  ramah  lingkungan  (A4)  dan  regulasi  belum efektif (A10).
Terdapatnya  kendala  kelebihan  kapasitas penangkapan  pada  perikanan  skala  kecil  di  Kota Semarang  ini  sesuai  dengan  Pomeroy et  al. (2008),  yang  menyampaikan  perlunya  kebijakan perikanan  skala  kecil  dengan  merestrukturisasi perikanan dekat pantai untuk mengatasi kelebihan kapasitas.  Lebih  lanjut  dijelaskan  Quetglas et  al. (2016),  bahwa  pengelolaan  perikanan  skala  kecil
dilakukan  untuk  mengurangi  kelebihan  kapasitas penangkapan  dan  meningkatkan  kesehatan  stok ikan  (hasil  tangkapan).  Mengenai  penangkapan tidak  ramah  lingkungan  masih  menjadi  kendala dalam  pengelolaan  perikanan  skala  kecil  di Semarang  karena masih  terdapatnya penangkapan yang  menggunakan  alat  tangkap  Arad  (sejenis pukat)  yang  memiliki  selektivitas  penangkapan rendah, sehingga banyak tertangkap ikan-ikan non target,  bahkan  juvenil.  Hal  ini  tentunya  akan mengancam  kelangsungan  sumberdaya  ikan  yang ada.  Sedangkan  adanya  kendala  terkait  dengan regulasi  atau  peraturan  perikanan  yang  belum efektif  ditunjukan  oleh  kesadaran  nelayan  yang masih rendah dalam menaati peraturan perundangan.  Hal  ini  ditandai  pelanggaran- pelanggaran  dalam  pemanfaaatan  sumberdaya ikan  yang  ada,  seperti  penggunaan  alat  tangkap yang  tidak  ramah  lingkungan.  Peningkatan pengawasan untuk menegakan aturan sesuai  regulasi  yang  ada  hendaknya  bersifat mengikat  kepada  seluruh  nelayan.  Moon  dan Conway  (2016)  menyatakan nelayan  tidak  punya banyak pilihan selain terpaksa mengikuti peraturan  tersebut.  Song et  al. (2013)  dan
Sundstrom (2012) menambahkan regulasi
perikanan  diharapkan  dapat  merespons  secara efektif  terhadap  dinamika  lingkungan  yang mencerminkan  kompleksitas  sosial  dan  politik yang  menimbulkan  kesulitan  dalam  perencanaan dan implementasi kebijakan.

## Elemen  Kebutuhan  dari  Kebijakan  Strategis Pengelolaan Perikanan Skala Kecil
Elemen  kebutuhan  yang  dimaksudkan  dalam penelitian  ini,  yaitu  segala  kebutuhan  yang diperlukan  terkait  dengan  kebijakan  yang  akan diterapkan  dalam  pengelolaan  perikanan  skala kecil  di  Kota  Semarang,  yang  selanjutnya disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 3. Sub elemen kebutuhan pada pengelolaan perikanan skala kecil di Semarang
Kode Sub elemen kebutuhan A1 Pengaturan kapasitas penangkapan A2 Konservasi sumberdaya ikan A3 Penanganan kerusakan pantai A4 Peningkatan pendapatan nelayan A5 Ketersediaan Sarana & Teknologi yang Memadai A6 Pemenuhan protein hewani & gizi
A7 Efektivitas peraturan perundangan
A8 Efektivitas tata kelola perikanan
Tabel  3  terlihat  ada  8  sub  elemen  yang menjadi  kebutuhan  dalam  pengelolaan  perikanan skala  kecil  di  Kota  Semarang.  Kedelapan  sub elemen  kebutuhan  tersebut  saling  terkait  satu sama  lain,  sehingga  perlu  ditentukan  kebutuhan utama  yang  menjadi  kunci  dalam  pengelolaan perikanan  skala  kecil  di  Kota  Semarang. Berdasarkan  hasil  penentuan  pengaruh  ( driving power )  dan  ketergantungan  ( dependence  power ) dapat diperoleh kedudukan sub elemen kebutuhan utama seperti yang ditampilkan dalam Gambar 5.
Gambar  5  terlihat  bahwa  kedudukan  sub elemen  kebutuhan  A2  (konservasi  sumberdaya ikan),  dan  A4  (peningkatan  pendapatan  nelayan) memiliki  daya  dorong  atau  pengaruh  ( driving power )  paling  tinggi,  yaitu  lebih  dari  7,5. Sedangkan  berdasarkan  hasil  penentuan ranking dan  level  yang  mengacu  pada  nilai driver  power
dan dependence guna  menentukan struktur/level sub  elemen  kebutuhan  yang  utama  atau  menjadi kunci  ditunjukkan  pada  Gambar  6.  Gambar  6 memperlihatkan  bahwa  sub  elemen  kebutuhan yang  menduduki  level  1  adalah  sub  elemen kebutuhan  A2  (konservasi  sumberdaya  ikan)  dan A4  (peningkatan  pendapatan  nelayan),  sehingga yang menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan perikanan  skala  kecil  di  Kota  Semarang  adalah perlunya  konservasi  sumberdaya  ikan  (A2)  dan peningkatan pendapatan nelayan (A4).
Konservasi sumberdaya ikan dan peningkatan pendapatan  nelayan  merupakan  dua  hal  yang cenderung  bertentangan,  karena  biasanya  pihak- pihak  yang  konservatif  bersebrangan  dengan pihak-pihak  yang ekonomis. Menurut Okemwa et al. (2017),  menyeimbangkan  keberlanjutan  dan keprihatinan  konservasi  dengan  kebutuhan  sosial ekonomi  nelayan  skala  kecil  merupakan  dilema yang  biasanya  dihadapi  oleh  para  manajer perikanan.  Namun  para  manajer  tersebut  dapat menetukan  langkah-langkah  pengaturan  yang disepakati  oleh  para  pemangku  kepentingan mencakup  pembatasan  alat  tangkap  atau  unit penangkapan yang tidak ramah lingkungan.
Konservasi sumberdaya ikan pada pengelolaan  perikanan  skala  kecil  di  Kota Semarang  dimaksudkan  adalah  untuk  melindungi sumberdaya  ikan  dari  penggunaan  alat  tangkap yang  tidak  ramah  lingkungan.  Hal  ini  terkait dengan  selektivitas  alat  tangkap  yang  digunakan cenderung  bersifat  merusak  ekosistem  dan lingkungan  yang  ada,  karena  berupa  pukat  tarik (arad)  yang  dapat  menangkap  hampir  semua spesies  yang  ada.  Pengurangan  atau  pembatasan alat  tangkap  tidak  ramah  lingkungan  dengan tujuan  konservasi  akan  memulihkan  kesehatan stok ikan, sehingga ketersediaan sumberdaya ikan akan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan hasil tangkapan  nelayan  yang  akhirnya  meningkatkan pendapatan nelayan juga.
Gambar 5. Kedudukan sub elemen kebutuhan
Gambar 6. Struktur/level sub elemen kebutuhan
Gambar 7. Kedudukan sub elemen program
Kebijakan  pengelolaan  perikanan  terkait dengan  peningkatan  pendapatan  nelayan,  telah terjadi  pergeseran  paradigma  dalam  tata  kelola perikanan  skala  kecil,  yaitu  dari  pendekatan  yang sebagian  besar  berpusat  pada  sumberdaya  ke pendekatan  yang  lebih  berpusat  pada  orang  atau masyarakat,  serta  mengakui  hak-hak  nelayan sebagai  manusia  (Sowman et  al. 2013).  Pada perikanan skala kecil di Kota Semarang, kebijakan ini  dapat  diterapkan  berupa  pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat pesisir atau nelayannya.  Menurut  Febri et  al. (2017), perempuan  nelayan  pun  dapat  berpartisipasi  dan memiliki peran penting dalam membantu ekonomi keluarga  terutama  dalam  kegiatan  rumah  tangga, produktif  dan  sosial.  Selanjutnya  Suharno et  al.
(2018) menjelaskan bahwa nelayan dapat meningkatkan pendapatannya dengan diversifikasi usaha dalam pemberdayaan ekonomi. Hal tersebut dapat  diterapkan  pada  lokasi  penelitian,  yaitu dengan  pengolahan  ikan,  perbengkelan  kapal, serta  memperkuat kelembagaan  pengelolaan sumber  daya  perikanan  dengan  membentuk kelompok atau KUB.

## Elemen  Program  dari  Kebijakan  Strategis Pengelolaan Perikanan Skala Kecil
Elemen program yang dapat diterapkan untuk menjadi  alternatif  dalam  arahan  kebijakan strategis  pengelolaan  perikanan  skala  kecil  di Kota Semarang disajikan dalam Tabel 4.
Tabel  4. Sub  elemen  program  pada  pengelolaan perikanan skala kecil di Semarang
Kode Sub elemen program A1 Pembatasan  alat  tangkap  tidak  ramah lingkungan A2 Penanaman mangrove
A3 Pemberdayaan nelayan
A4 Tersedianya mata pencaharian alternatif
A5 Revitalisasi  TPI,  PPI  dan  Pasar  Ikan Higienis
A6 Penyediaan  produk  ikan  segar  bernilai tambah A7 Pembentukan perda pengelolaan perikanan A8 Pembagian  Kewenangan  Pengelolaan
Perikanan sesuai Perundangan
Gambar 8. Struktur/level sub elemen program
Tabel 4 menunjukkan ada 8 sub elemen yang menjadi  program  dalam  pengelolaan  perikanan skala  kecil  di  Kota  Semarang.  Kedelapan  sub elemen  program  tersebut  saling  terkait  satu  sama lain,  sehingga  perlu  ditentukan  program  utama yang menjadi kunci dalam pengelolaan perikanan skala  kecil  di  Kota  Semarang.  Berdasarkan  hasil penentuan pengaruh ( driving power ) dan ketergantungan ( dependence power ) dapat diperoleh  kedudukan  sub  elemen  program  utama seperti  yang  ditampilkan  dalam  Gambar  7, sedangkan  berdasarkan  hasil  penentuan ranking dan  level  yang  mengacu  pada  nilai driver  power dan dependence guna  menentukan struktur/level sub  elemen  program  utama  yang  menjadi  kunci ditunjukkan pada Gambar 8.
Gambar  7  menunjukkan  bahwa  kedudukan sub elemen program A1 (pembatasan alat tangkap tidak  ramah  lingkungan)  memiliki  daya  dorong atau pengaruh ( driving power ) paling tinggi, yaitu lebih  dari  7,5.  Sedangkan  pada  Gambar  8  dapat terlihat  bahwa  sub  elemen  program  yang menduduki level 1 adalah sub elemen program A1 (pembatasan alat tangkap tidak ramah lingkungan),  sehingga  yang  menjadi  program utama dalam pengelolaan perikanan skala kecil di Kota  Semarang  adalah  pembatasan  alat  tangkap tidak  ramah  lingkungan  (A1).  Pengoperasian  alat tangkap  tidak  ramah  lingkungan  dilakukan moratorium pada perizinan usaha perikanan (SIUP dan  SIPI),  dimana  selama  3  bulan  dalam  setiap tahunnya  dilakukan  pelarangan  pengoperasian untuk  memberikan  kesempatan  sumberdaya  ikan melakukan  pemulihan.  Di  samping  itu  dapat  juga diterapkan  regulasi mesh  size ,  yaitu  penggunaan ukuran  mata  jaring  minimum.  Berdasarkan perbandingan  penggunaan  mata  jaring  dari  tahun 2016 hingga 2020, maka ukuran mata jaring yang disarankan  beroperasi  di  perairan  pesisir  Kota
Semarang  adalah  minimum  2  inch.  Ukuran  mata jaring  minimum  ini  dapat  dilaksanakan  agar memungkinkan  ikan  berukuran  kecil  dapat  lolos dan  tumbuh  mencapai  ukuran  yang  lebih  besar untuk  ditangkap.  Langkah  lain  yang  dapat dilakukan,  yaitu  melakukan  pengalihan  alat tangkap  yang  tidak  ramah  lingkungan  (memiliki selektivitas  paling  rendah)  diganti  dengan  alat tangkap  yang  lebih  ramah  lingkungan  (lebih selektif).
Menurut  Song et  al. (2013),  tata  kelola perikanan  dapat  merespons  terhadap  dinamika lingkungan  yang  menimbulkan  kesulitan  dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Dinamika  lingkungan  ini  mempengaruhi  dampak strategi  pengelolaan  perikanan  terhadap  stok  dan armada (Garcia-Carreras et al. 2015). Pengelolaan perikanan  berdasarkan effort dapat  menggunakan batasan  alat  tangkap  yang  diperbolehkan  (Motos daan  Wilson  2006).  Dijelaskan  oleh  Innes  dan Pascoe  (2010)  bahwa  alat  tangkap  memiliki banyak  dampak  terhadap  lingkungan  laut,  dan kebijakan  diterapkan  untuk  mengurangi  dampak terhadap  kerusakan  lingkungan.  Penangkapan yang  berdampak  buruk  terhadap  lingkungan seperti tertangkapnya spesies non-target, termasuk ikan-ikan kecil dengan alat tangkap seperti halnya pukat,  perlu  suatu  rekomendasi  bagi  pembuat kebijakan  guna  mendasarkan  keputusan  mereka pada  situasi  di  mana  penggunaan  alat  tangkap yang tidak ramah lingkungan, tidak dapat diterima (Sala et al. 2018).

## KESIMPULAN
Terdapat empat elemen sistem dalam kebijakan  strategis  pengelolaan  perikanan  skala kecil  di  Kota  Semarang,  yaitu  elemen  aktor, elemen  kendala,  elemen  kebutuhan  dan  elemen program.  Sebagai  aktor  utama  dalam  pengelolaan
perikanan  skala  kecil  di  Kota  Semarang  adalah nelayan  dan  Dinas  Perikanan  Kota  Semarang, dengan  kendala  utamanya  terdapat  kelebihan kapasitas penangkapan, penurunan hasil tangkapan,  penangkapan  tidak  ramah  lingkungan dan regulasi belum efektif, kebutuhan utama yang diperlukan, yaitu perlunya konservasi sumberdaya ikan  dan  peningkatan  pendapatan  nelayan,  serta program  utama  yang  dapat  dilaksanakan  adalah pembatasan  alat  tangkap  tidak  ramah  lingkungan. Kebijakan  strategis  keberlanjutan  pengelolaan perikanan skala kecil di Kota Semarang adalah (1) meningkatkan  upaya  pelestarian/konservasi  SDI, (2)  Meningkatkan  pendapatan  dan  kesejahteraan nelayan, (3) meningkatkan produktifitas perikanan tangkap, (4) meningkatkan penegakan hukum/regulasi perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Armitage  D,  Marschke  M.  2013.  Assessing  the future  of  small-scale  fishery  systems  in coastal  Vietnam  and  the  implications  for policy. Environmental  Science  &  Policy. 27: 184–194.
Attri  R,  Dev  N,  Sharma  V.  2013.  Interpretive Structural  Modelling  (ISM)  approach:  an overview. Research  Journal  of  Management Sciences . 2(2): 3-8.
Dang  NB,  Momtaz  S,  Zimmerman  K,  Nhung PTH. 2016. Effectiveness of formal institutions  in  managing  marine  fisheries  for sustainable  fisheries  development:  a  case study  of  a  coastal  commune  in  Vietnam. Ocean Coastal Management. 137: 175-184.
Dewangan  DK,  Agrawal  R,  Sharma  V.  2015.
Enablers  for  competitiveness  of  Indian manufacturing sector: an ISM-Fuzzy MICMAC  analysis. Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences . 189: 416–432.
Dinas Perikanan Kota Semarang. 2019. Perikanan dalam  Angka  Kota  Semarang  Tahun  2019.
Semarang: Disperik Kota Semarang. 62 hal. Febri  SP,  Wiyono  ES,  Wisudo  SH,  Haluan  J,
Iskandar  BH.  2017.  The  role  of  women  in small-scale  fisheries  of  Langsa  City,  Aceh, Indonesia. AACL Bioflux . 10(2): 402-409.
Ferrol-Schulte  D,  Gorris  P,  Baitoningsih  W,
Adhuri  DS,  Ferse  SCA.  2015.  Coastal livelihood  vulnerability  to  marine  resource degradation:  a  review  of  the  Indonesian national coastal and marine policy framework. Marine Policy . 52: 163–171. Garcia-Carreras  B,    Dolder  P,    Engelhard  GH, Lynam CP, Bayliss-Brown GA, Mackinson S.
2015.  Recent    experίence    with    effort
management    in    Europe:  implìcations    for mixed    fisheries .  Fίsherίes    Research. 169: 52–59.
Hartley  TW.  2010.  Fishery  management  as  a governance network: examples from the Gulf of Maine and the potential for communication network analysis research in fisheries. Marine Policy . 34: 1060–1067.
Hora  SC.  2004.  Probability  judgments  for continuous  quantities:  linear  combinations and  calibration. Management  Science .  50: 597-604.
Innes  JP,  Pascoe  S.  2010.  A  multi-criteria assessment  of  fishing  gear  impacts  in demersal  fisheries. Journal  of  Environmental Management . 91: 932–939.
Jayant  A,  Azhar  M,  Singh  P.  2015.  Interpretive Structural  Modeling  (ISM)  approach:  a  state of the art literature review. IJRMET . 5(1): 15- 21.
Kholil,  Tangian  D.  2012.  Institutional  models  of Bunaken  National  Park  (BNP)  management to  ensure  sustainability  of  ecological  and economic  functions. International  Journal  of Development  and  Sustainability .  1(2):  391- 401.
Levontin P,  Baranowski P,  Leach  AW,  Bailey  A, Mumford JD, Quetglas A, Kell LT. 2017. On the  role  of  visualisation  in  fisheries management. Marine Policy . 78: 114–121. Madaan  J,  Mangla  S,  Gupta  MP.  2012.  Multi- Objective Decision Modeling Using Interpretive  Structural  Modeling  (ISM)  for Green Supply Chains. Chicago, Illinois (US): POMS 23rd Annual Conference.
Mardle S, Pascoe S, Herrero I. 2004. Management objective  importance  in  fίsherίes:  an evaluatίon  using  the  Analytíc  Híerarchy Process  (AHP). Envíronmental  Management. 33(1): 1–11.
Marimin.  2008.  Pengambilan  Keputusan  Kriteria Majemuk:  Teknik  dan  Aplikasi.  Cetakan Kedua. Jakarta (ID): Grasindo Widiasarana.
Marin  A,  Berkes  F.  2010.  Network  approach  for understanding small-scale fisheries governance:  the  case  of  the  Chilean  coastal co-management  system. Marine  Policy .  34: 851–858.
Moon  R,  Conway  F.  2016.  Does  the  relationship between  fishermen  and  enforcers  impact regulatory  compliance? Marine  Policy .  74: 316–322.
Motos  L,  Wίlson  DC.  2006.  The  knowledge  base for  fisheries  management.  Oxford  (UK): Elsevier Science. 454p.
Okemwa  GM,  Maina  GW,  Munga  CN,  Mueni  E,
Barabara MS, Ndegwa S, Thoya P, Ntheketha N.  2017.  Managing  coastal  pelagic  fisheries: a  case  study  of  the  small-scale  purse  seine fishery  in  Kenya. Ocean  &  Coastal Management. 144: 31-39.
Pomeroy  R,  Nguyen  KAT,  Thong  HX.  2008.
Small  scale  marίne  fίsherίes  polίcy  in Vίetnam. Marine Polίcy . 33: 419–428.
Quetglas  A,  Merίno  G,  Ordines  F,  Guίjarro  B, Garau  A,  Grau  AM,  Olίver  P,  Massutί  N. 2016.  Ąssessment  and  management  of western  Mediterranean  small-scale  fίsherίes. Ocean & Coastal Management . 133: 95-104. Rizal  M,  Wiryawan  B,  Wisudo  SH,  Solihin  I,
Haluan  J.  2016.  Institutional  development strategy through Interpretive Structural Modelling  (ISM)  for  gillnet  fisher  group  in Barsela Aceh, Indonesia. AACL Bioflux . 9(4):
802-814.
Runhaar HAC,  van der Windt HJ, van Tatenhove
JPM. 2016. Productive science–policy interactions for
sustainable coastal management:  conclusions  from  the  Wadden Sea  area. Environmental  Science  &  Policy . 55: 467–471.
Sala  A,  Lucchetti  A,  Sartor  P.  2018  Technical solutions  for  European  small-scale  driftnets. Marine Policy 94:247–255.
Samantaray  LL.  2016.  The  feasibility  of  reverse migration  in  Odhisa:  an  application  of  ISM.
Imperial
Journal of Interdisciplinary Research . 2(2): 22-23.
Satria  A,  Matsuda  Y.  2003.  Decentralization  of fisheries  management  in  Indonesia. Marine
Policy . 28: 437–450.
Saxena  JP,  Sushil,  Vrat  P.  1992.  Hierarchy  and classification of program plan elements using ISM. Systems Practise . 5(6): 651-670.
Song  AM,  Chuenpagdee  R,  Jentoft  S.  2013.
Values,  images,  and  principles:  what  they represent and how they may improve fisheries governance. Marine Policy . 40: 167–175. Sowman  M,  Sunde  J,  Raemaekers  S,  Schultz  O. 2013. Fishing for equality: policy for poverty alleviation  for  South  Africa  small-scale fisheries. Marine Policy . 46: 31–42.
Suharno,  Anwar    N,  Saraswati    E.  2018.  Do fishers  need  to  diversify  their  source  of income?  a  special  reference  in  vulnerable fishers  of  Cilacap  Waters,  Indonesia. AACL Bioflux . 11(5): 1605-1615.
Sundstrom  A.  2012.  Corruption  and  regulatory compliance:  experimental  findings  from
South  African  small-scale  fisheries. Marine Policy . 36: 1255–1264.
Van der Molen F, Floor J, Van Enst W, Seijger C, Giebels  D,  Puente  Rodrı´guez  D,  Van Tatenhove  J,  Runhaar  H,  Van  der  Windt  H. 2015.  From  frustration  to  integration:  action strategies  for  a  better  fit  between  knowledge and policy on the Wadden Sea. Utrecht (NL): Deltares.
Yunna  W,  Qing  B,  Ping  L.  2012.  The  ISM analysison influence factors of cost control in the  wind  power  construction  project. Physics Procedia . 24: 587-590.