## PERAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK TERHADAP MASYARAKAT
Riky Soleman 1 , Basaria Nainggolan 2
1 Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, Indonesia
2 Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ternate) Jl. Lumba-Lumba, Kota Ternate, Maluku Utara, 97727, Indonesia
Corresponding Author: Nama Penulis: Riky Soleman E-mail: Ikysoleman26@gmail.com
Abstract The  Department  of  Industry  and  Trade  is  a  community  empowerment institution.  Empowerment  has  been  carried  out  in  various  forms  and variations,  it  has  the  aim  of  directing  people's  lives  towards  a  better direction,  because  the  main  goal  of  empowerment  is  the  achievement of community welfare, besides that the task of the agency is as an organizer. This public service is intended to provide services to the community based on  community  needs.  This  research  is  a  descriptive  qualitative  field research  with  primary  data  collection  through  in-depth  interviews  with employees  of  the  Department  of  Industry  and  Trade  of  the  Yogyakarta Special Region Government study, while secondary data is obtained from various literatures such as books and journals. The results of this study are the presence of the Department of Industry and Trade to provide benefits by providing guidance to the community, conducting training with these business  actors  from  the  production  and  marketing  aspects  in  terms  of providing facilitation to increase the use of technology for business actors to  help  provide  equipment  provided  to  them  with  the  intention  of  being able  to  increase  the  volume  of  their  production,  then  increase  from  the market  aspect  the  agency  provides  for  the  public  to  participate  such  as exhibition events both locally, nationally and internationally, the agency also organizes exhibitions to include them so that their ability to market products  is  further  increased.  We  do  this  to  increase  the  community's production business.

## Keywords: Role; Department of Industry and Trade; Society

## Abstrak
Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  merupakan  lembaga pemberdayaan masyarakat pemberdayaan selama ini dilakukan dengan berbagai  bentuk  dan  variasinya,  hal  itu  memiliki  tujuan  untuk mengarahkan  kehidupan  masyarakat  kearah  yang  lebih  baik,  karena tujuan  utama  dari  pemberdayaan  adalah  tercapainya  kesejahteraan masyarakat,  selain  itu  tugas  dari  instansi  tersebut  adalah  sebagai penyelenggara  layanan  public hal ini  dimaksudkan  untuk  memberikan
layanan  kepada  masyarakat  yang  berbasiskan  pada  kebutuhan masyarakat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  kualitatif deskriptif  dengan  pengumpulan  data  primer  melaluai  wawancara secara  mendalam  dengan  pegawai  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan studi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal- jurnal.  Hasil  penelitian  ini  adalah  dengan  hadirnya  lembaga  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  untuk  memberikan  manfaat  dengan pembinaan  kepada  masyarakat,  melakukan  pelatihan  dengan  pelaku usaha  tersebut  dari  aspek  produksi  maupun  pemasaran  dalam  hal memberikan fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi pada pelaku usaha  untuk  membantu  memberikan  peralatan  diberikan  kepada mereka dengan maksud dapat meningkatkan volume produksi mereka, kemudian  peningkatan  dari  aspek  pasar  instansi  memberikan  kepada masyarakat  untuk  megikutsertakan  seperti  iven-iven  pameran  baik local,  nasional  maupun  internasional  instansi  juga  menyelenggarakan pameran  untuk  mengikutsertakan  mereka  agar  kemampuan memasarkan  produk  lebih  meningkat.  Hal  ini  kami  lakukan  untuk meningkatkan usaha produksi masyarakat.
Kata kunci: Peran; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Masyarakat

## PENDAHULUAN
Masalah  kemiskinan  dan  pengangguran  di  Indonesia  merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multi dimensi. Kegagalan dalam proses penanggulangan  kemiskinan  dan  pengangguran  terjadi  akibat  kurangnya pemahaman  atas  penyebab  kemiskinan  itu  sendiri.  Dalam  hal  ini  akar kemiskinan  diidentifikasi  karena  terbatasnya  akses  kesempatan  kerja (Pradana  et  al.,  2012).  Dari  akar  permasalahan  tersebut  jika  tidak  segera diatasi,  jumlah  pengangguran  serta  kemiskinan  tentunya  akan  semakin bertambah.
Sebelum  pasar  barang  dan  jasa  dibentuk  secara  moderen,  kegiatan transaksi  tersebut  masih  bersifat  sangat  sederhana  misalnya  yang  kita ketahui  yaitu  barter.  Transaksi  ini  dilaksanakan  dengan  metode  tukar menukar  barang  atau  pertemuan  secara  langsung  antara  pihak  yang mempunyai  dana  (surplus)  dan  pihak  yang  membutuhkan  dana  (devisit). Dengan adanya peranatara, pasar barang dan jasa menjadi lebih berkembang sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  kebutuhannya.  Hadirnya pihak  perantara  tersebut,  baik  dalam  pengertian  lembaga  maupun  fisik merupakan  sesuatu  yang  sangat  penting  dalam  perekonomian  (Jamal Wiwowo, 2014).
Menurut  Surat  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  No 792  Tahun  1990,  Lembaga  keuangan  diberikan  batasan  sebagai  badan keuangan  yang  kegiatannya  dalam  bidang  keuangan,  melakukan
penghimpunan  dan  penyalruan  dana  masyarakat  tertentu  guna  membiayai investasi perusahan. Walaupun dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan  dalam  membiayai  investasi  perusahan,  namun  peraturan tersebut  bukan  berarti  membatasi  perusahaan.  Karena  kenyataannya kegiatan  pembiayaan  lembaga  keuangan  dapat  diperuntukkn  kepada investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa (Jamal Wiwowo, 2014).
Secara  umum  sering  dipahami  bahwa  lembaga  keuangan  dapat  di kelompokkan  menjadi  dua  yaitu  lembaga  keuangan  bank  dan  lembaga keuangan  non  bank,  hal  yang  membedakan  keduanya  yaitu  pada penghimpunan  dana.  Dalam  penghimpunan  dana  secara  tegas  disebutkan bahwa  bank  dapat  menghimpun  dana  baik  sevara  langsung  ataupun  secara tidak  langsung  dari  masyarakat,  sedangkan  lembaga  keuangan  bukan  bank dapat menghimpun dana masyarakat secara tidak langsung (Jamal Wiwowo, 2014).
Lembaga  keuangan  yaitu  suatu  lembaga  perantara  keuangan  (finacial intermediaries)  merupakan  perantara  pendukung  yang  sangat  dibutuhkan untuk  menjunjung  kelancaran  perekonomian.  lembaga  keuangan  pada dasarnya  mempunyai  fungsi  mentransfer  dana-dana  (loaneble  funds)  dari penabung  atau  unit  surplus  (lenders)  kepada  peminjam  (borrowers)  atau unit  devisit.  Dana-dana  tersebut  dialokasikan  dengan  negosiasi  antara keduanya  baik  pemilik  dana  dan  pemakai  dana  dengan  melalui  pasar  uang dan pasar modal (Jamal Wiwowo, 2014).
Lembaga  keuangan  bukan  bank  yang  berperan  dimasyarakat  seperti lembaga dinas perindustrian dan perdagangan yang sifatnya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan merupakan tugas yang dijalankan oleh  pemerintah.  Pemberdayaan  dilaksanakan  sebagai  peningkatan  dan mendorong  kepada  masyarakat  secara  nyata  sehingga  mereka  dapat mempunyai  kemampuan  untuk  mengimplemntasikan  potensinya.  Dengan harapan  kamandirian  lokal  serta  terbentuknya  pemberdayaan  dari pemerintah,  maka  harapannya  terjadi  suatu  yang  kompeten  dan  terus berkelanjutan untuk terhindar dari masalah yang mendesak pada lingkungan sosial tersebut (Pradana et al., 2012). Dalam hal ini sangat diwajibkan untuk memberikan penekanan kepada masyarakat dengan bermuatan pengembangan  kewirausahan  yang  berbasis  pada  kemandirian  yang  harus ditingkatkan.  Dengan  adanya  hal  tersebut  maka  tercwujutnya  lapangan pekerjaan  untuk  mereka,  serta  mengembangan  kebaharuan  masyarakat secara  umum  yang  mandiri  dengan  memunuhi  kebutuhan  dan  hajat ekonominya (Setiono Setiono, 2013).
Pengembangan  kewirausahaan  untuk  mewujudkan  kemandirian  lokal tersebut  bisa  diupayakan  dalam  bentuk  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM).
Kemandirian  lokal,  melalui  pengembangan  produk  unggulan  dan pengembangan  UKM  saat  ini  dapat  menjadi  strategi  yang  efektif  dalam pengembangan  ekonomi  daerah  karena  dari  produk  unggulan  tersebut mampu  mengangkat  martabat  suatu  daerah  yang  berdampak  pada peningkatan sumber keuangan daerah (Pradana et al., 2012).
Tabel 1. Perkembangan total UMKM di Indonesia Tahun  Total UMKM 2015 739,8 2016 856,96 2017 942,39 2018 1 032,64 2019 1 098,14 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021
Dari  tabel  1.1  disajikan  tersebut  menujukkan  bahwa  perkembangan total UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tahun 2015  tercatat  sebesar  739,8  triliun  rupiah,  dan  tahun  2016  sampai  2019 mengalami  peningkatan  sebanyak  1.098,14  triliun  rupiah.  Hal  demikian terbutki  berarti  ada  peningkatan  total  UMKM  dari  tahun  sebelumnya  yang diperoleh dari Badan Pusat Stistik Indonesia.
Usaha mikro kecil menengah merupakan sektor usaha yang memiliki banyak  variasi  produk  yakni  mulai  dari  produk  kebutuhan  masyarakat sehari-hari  berupak  sumber  daya  alam  yang  dimanfaatkan  serta  keahlian yang di manfaatkan oleh masyarakat (Betsy Setiono, 2012). Dengan demikian perkembangan  dinas  perindustrian  dan  perdagangan  di  Yogyakarta diperoleh  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarkat  setempat,  melalui pemberdayaan, pemanfaatan dan potensi masyarakat yang ikut serta dalam membangun  usaha  seperti  usaha  mikro  kecil  dan  menengah.  Disisi  lain penelitian  ini  untuk  memperoleh  apakah  sistem  keuangan  non  bank  lebih memiliki peran yang signifikan terhadap masyarakat atau tidak, tidak hanya memiliki  idiologi  pasar  saja  akan  tetapi  tingkat  maslahatnya  lebih  besar kepada masyakarat yang diharapkan bersama.

## KAJIAN PUSTAKA
Dalam  peraturan  gebernur  daerah  istimewah  Yogyakarta  Nomor  57 Tahun  2018  menyatakan  bahwa  dinas  perindistrian  dan  perdagangan mempunyai  fungsi  dan  tugas  untuk  melaksanakan  urusan  pemerintahan bidang  perindustrian  dan  perdagangan  yang  termuat  didalamnya  ialah mengatur program kerja, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan pemanfaatan  teknologi  industri  mutu  standarisasi  serta  peningkatan  kerja
sama  dan  fasilitas  infrastruktur  (Peraturan  No  57,  2018).  Dengan  adanya peraturan  tersebut  peran  dinas  perindustrian  semakin  kompatibel  dalam melihat  masyarakat  sebagai  wujud  pemberdayaan  baik  secara  internal maupun eksternal perusahaan.
Pemberdayaan  masyarakat  merupakan  salah  satu  konsep pembangunan  ekonomi  yang  memiliki  nilai-nilai  masyarakat  untuk pembangunan  paradigma  baru  people-centered,  participatory.  Aspek  yang didasarkan pastinya memiliki sandaran paradigmatik untuk memberdayakan masyarakat (opowering) dapat dijelaskan dari tiga aspek berikut (Margolang, 2018):
1. Enabling, yaitu menciptkana susasana yang memungkinkan hal ini dapat mewujudkan potensi masyarakat yang terus berkembang;
2. Empowering,  yaitu  memperkuat  potensi  yang  ada  pada  masyarakat melalui  tindakan  nyata  yang  menyangkut  tentang  penyediaan  berbagai input dan pembukaan dalam bermacam peluang yang tentunya membuat masyarakat semakin berpengaruh;
3. Protecting,  yaitu  sebagai  perlindungan  dan  pembelaan  kepentingan masyarakat yang lemah.
Dari  ketiga  indikator  tersebut,  tentunya  pemberdayaan  yang memberikan tekanan pada otonomi pengembalian keputusan dari kelompok masyakat  yang  berlandaskan  pada  sumber  daya,  individu,  dan  demokratis sosial masyarakat.
Pemberdayaan  masyarakat  (empowerment)  merupakan  strategi alternatif dalam pembangunan telah memiliki perkembangan dalam berbagai literatur  dan  pemikiran  walaupun  dalam  kenyataanya  implementasinya belum  secara  maksimal  dilaksanakan.  Pembangunan  dan  pemberdayaan masyarkat  tentunya  menjadi  perbincangan  setiap  saat  yang  tentunya memiliki  kontibusi  terhadap  masyarakat,  karena  terkait  dengan  kemajuan dan  perubahan  bangsa  ini  kedepan,  apalagi  di  kaitkan  dengan  skill masyarakat  yang  masih  minim  akan  sangat  menghambat  pertumbuhan ekonomi itu sendiri (Margolang, 2018).

## Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan
Menurut Arsyad (1999, h.120) ada 4 peranan yang dapat diambil oleh pemerintahan daerah yaitu (Pradana et al., 2012):
a. Sebagai  entrepreneur,  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  untuk menjalankan usaha bisnis.
b. Sebagai  coordinator,  pemerintah  daerah  dapat  bertindak  sebagai koordinator untuk menciptakan kebijakan. Pemerintah daerah juga bisa
melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian terhadap informasi ekonomi.
c. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan  melalui  perbaikan  lingkungan  attitudinal  (perilaku  atau budaya masyarakat) yang ada didaerahnya.
d. Sebagai  stimulator,  pemerintah  daerah  dapat  menstimulasi  penciptaan dan  pengembangan  usaha  melalui  tindakan-tindakan  khusus yang  akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut.
Sedangkan  peran  disini  yang  akan  diterapkan  dalam  upaya pemberdayaan  industri  kecil  dan  UKM  menurut  Sjaifudin  (1995,  h.66-  75) adalah sebagai berikut (Tulus, 2000):
1. Peningkatan Kemampuan Finansial
2. Pengembangan  Pemasaran  Dalam  hal  ini  terdapat  tiga  cara  strategi pemberdayaan pemasaran, yaitu:
a. Meningkatkan Akses Usaha Kecil Kepada Pasar
b. Proteksi pasar
c. Menggeser Struktur Pasar Monopoli Menjadi Persaingan
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Strategi Pengaturan dan Pengendalian
a. Pengaturan dan Perijinan
b. Perencanaan Tata Ruang
c. Fungsi Kelembagaan

## Usaha Kecil Menengah (UMKM) Karakteristik UMKM
Dalam pandangan hukum dijelaskan bahwa UKM saat ini tengah pada posisi yang lemah karena sebagian besar usahanya bersifat perorangan, tidak berakta notaris. Adapun jika ditinjau dari segi ekonomi keberadaan UKM juga memiliki posisi tawar yang lemah terhadap pasar. Hal ini disebabkan karena usaha yang secara maksimal terorganisir (Pradana et al., 2012).
Untuk  memaham  karakteristik  UKM  ada  beberapa  yang  dilihat sebagai berikut (Pradana et al., 2012):
a. Sistem pumbukaan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikut kaidah  administrasi  pembukuaan  standar,  sering pembukuan  tidak  up  to date hingga sulit untuk menilai kinerja usahanya;
b. Margin  usaha  yang  cenderung  tipis,  disebabkan  persaingan  yang  sangat komptititf dan tinggi;
c. Modal yang terbatas;
d. Pengalaman manejerial dalam mengelola perusahaan masih minim;
e. Skala ekonomi yang masih kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang;
f. Kualitas  kemampuan  pemasaran  dan  manajemen  untuk  negeosisasi verifikasi yang masih terbatas;
g. Kemampuan  untuk  memperoleh  sumber  dana  dari  pasar  masih  rendah, disebakan keterbatasan dari pihak adminstrasinya.

## Strategi Pemberdayaan
Dalam  melakukan  pemberdayaan  terhadap  UKM,  ada  beberapa startegi  yang  harus  dikembangkan  menurut  (Tulus,  2000)  strategi  dalam pemberdayaan  yang  konsisten  terhdap  usaha  industri  kecil  yaitu  sebagai berikut:
a. Menciptakan  iklim  investasi  dan  usaha  yang  kondusif  dengan  melalui pemiliharaan stabilitas ekonomi makro;
b. Peningkatan integrasi yang kuat, baik antara sesama usaha industri kecil maupun  antar  usaha  menengah  besar  melalui  kebijakan  bussines alliancie;
c. Penguatan  sisi  permintaan  melalui  kebijakan  redistribusi  pendapatan, penguatan  modal,  penguatan  sumber  daya  manusia  termasuk peningkatan kewirausahaan dan kemampuan iptek

## Upaya Pengembangan UKM
Pengembangan  UKM  pada  dasarnya  merupakan  tanggung  jawab bersama  antara  pemerintah  dan  masyarakat.  Dengan  mencermati permasalahan  yang  dihadapi  UKM,  maka  kedepan  perlu diupayakan hal-hal berikut (Tulus, 2000):
a. Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif
b. Bantuan permodalan
c. Perlindungan usaha
d. Pengembangan kemitraan
e. Pelatihan
f. Membentuk lembaga khusus
g. Memantapkan asosiasi
h. Mengembangkan promosi
i. Mengembangkan kerjasama yang setara

## METODE

## Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  (fieldresearch)  yang bersifat  deskriptif  kualitatif  ,yakni  prosedur  penelitian  yang  menghasilkan data deskriptif berupa narasi tertulis dari orang-orang yang diperlukan yang dapat  diamati  dalam  kehidupan  nyata  (Sugiyono,  2013).  Metode  penelitian kualitatif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia,
suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Mohamad Nazir, 1998).

## Populasi dan Sampel Penelitian
Penelitian  difokuskan  pada  Dinas  Perindustrian  Dan  Perdagangan Terhadap  Masyarakat  Studi  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Jln. Kusumanegara  No.  9  Yogyakarta.  Sampel  yang  terlibat  dan  diwawancarai terkait  dengan  kegiatan  operasional  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan yaitu pak Dwi

## Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer berupa wawancara (interview) yang kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya (Sugiyono, 2013).

## Metode Analisis
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  analisis  deskriptif kualitatif  adalah  wawancara  mendalam  (indeptinterview),  observasi,  dan mengkaji dokumen. Teknik analisa data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan (Sugiyono, 2013). Langkah selanjutnya yaitu menguji  keabsahan  data  dengan  teknik  triangulasi,  yaitu  pengecekan  data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Printianto, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan  (Pak  Dwi),  bahwa  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  pada saat  ini  sudah  menjalakan  undang-undang  dan  tugas  pokok  dengan  baik, sebaigaman  tercatum  dalam  peraturan  No  57  tahun  2018  tentang  dinas perindustrian  dan  perdagangan  (Peraturan  No  57,  2018).  Selain  itu  tugas dari  instansi  tersebut  adalah  sebagai  penyelenggara  layanan  public.  Hal  ini dijelaskan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang berbasiskan pada  kebutuhan  masyarakat  secara  khusus,  misalnya  pelayanan  tersebut adalah termasuk kategori pelaku usaha sektor industry dan perdagangan, hal tersebut  karena  mereka  memiliki  kebutuhan  untuk  mengembangkan  usaha mereka,  baik  dari  sisi  SDM,  modal  serta  bahan  baku  yang  belum  mampu dalam  menjalankan  usahanya,  dan  biasanya  masyarakat  tersebut mengajukan  proposal  kepada  instansi  dan  dengan  hal  tersebut  instansi mengetahui  kebutuhan  mereka,  dalam  pemberian  tersebut  perlu di  ketahui apakah  skil  yang  mereka  peroleh  untuk  memberikan  pelatihan  kepada
masyarakat tersebut. Maka hal tersebut dapat di simpukan berbasikan pada idiologi dan pasar.
Di sisi lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan manfaat dengan pembinaan kepada masyarakat, melakukan pelatihan dengan pelaku usaha  tersebut  dari  aspek  produksi  maupun  pemasaran  dalam  hal memberikan fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi pada pelaku usaha untuk  membantu  memberikan  peralatan  diberikan  kepada  mereka  dengan maksud  dapat  meningkatkan  volume  produksi  mereka,  kemudian peningkatan  dari  aspek  pasar  instansi  memberikan  kepada  masyarakat untuk  megikutsertakan  seperti  iven-iven  pameran  baik  local,  nasional maupun internasional, kami juga menyelenggarakan pameran tersebut untuk mengikutsertakan  mereka  agar  kemampuan  memasarkan  produk  lebih meningkat.  Hal  ini  kami  lakukan  untuk  meningkatkan  usaha  produksi masyarakat (Dwi, 2021).
Tabel 2. Analilis SWOT Internal Eksternal No Strategi Weakness Opportunity Threats 1 Instansi menjalankan sesuai dengan  UUD dan tugas pokok SDM yang kurang Harus berada di daerah  yang  banyak kampusnya  perguruan tinggi, sehingga potensi  sinergi  untuk memberikan  pelayan terhadap  masyarakat lebih tinggi. Dari  masa  pandemi19  ini instansi  tersebut  mengalami hambatan  baik  dalam  sisi anggaran.  Sehingga  anggaran tersebut  di  Revokusing  atau kegiatan tidak jadi dilaksanakan,  dan  anggaran tersebut  di  alihakan  oleh Pemda  untuk  penanganan covid  19  terlebih  dahulu.  Di sisi  lain  kami  tidak  optimal melakukan pembinana terhadap  masyarakat  dan untuk revokusing itu resmi/legal  karena  kebijakan pemda untuk membuat pembinaan masyarakat untuk pelaku usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 Walaupun lembaga konvensional tetapi implementasi nya berdasarkan prinsip syariah Disebakan revokusing ,  anggaran yang kurang optimal Insntansi  juga  di  dukung oleh, dua  bidang yaitu, dua bidang  perdagangan  dan bidang  industri  serta  2 balai, balai pengelola teknologi dan balai pengelolaan intelektual selain pembinaan pelatihan ada  juga  dalam  hal  ini meruapakan layanan secara teknis juga diperlukan
Penerapan  pola  yang  baru atau budaya yang baru bahwa dalam  masa  pandemi  ini, yang biasanya bertatap muka dalam  masyarakat,  kemudian dibatasi,  sehingga  menjadi kendala tersendiri.
Berdasarkan  analisis  Swot  di  atas  bahwa  Pelayanan  operasional Internal maupun Eksternal sebagai berikut.

## Internal
Pihak  instansi  telah  menjalankan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam undang  undang  yang  berlaku,  misalkan  prinsip  yang  diterapkan  walaupun isntansi  operasionalnya  konvensional  tetapi  penerapan  prinsip  islam  selalu di terapkan, baik dalam sisi kegiatan dan konsep kinerja keseharian, adapun Dalam kinerja setiap instansi perlu di evaluasi, baik yang di lakukan sendiri ataupun  pihak  ekternal,  biasanya  setiap  bulan  intansi  mengukur  kinerja secara  internal  yang  berbasiskan  pada  target  atau  capaian  terhadap  target yang  diperoleh  baik  dari  kepala  dinas  dan  kepala  seksi  dan  kepala  bidang, ada juga penilian setiap individu pegawai tersebut biasa disebut dengan SKB, di  pihak  lain  kami  juga  memiliki  kekurangan  SDM,  alasan  ini  menjadi kelemahan instnasi bahwa, setiap instansi harus punya daya saing kompetitif baik  di  bidang  SDM  dan  produk,  agar  menarik  perhatian  masyarakat,  dan perlu  di  evaluasi  kembali  untuk  merekrut  tenaga  yang  memiliki  kreatifitas dan kualitas di bidangnya, faktor lain karena covid19.

## Eksternal
Dari  instansi  tersebut  melakukan  survey  kepuasan  masyarakat,  dari hal tersebut instansi bisa mengetahui seberapa banyak kepuasan masyarakat terhadap  instansi  tersebut,  yang  kedua,  di  sebut  dengan  OPD  (organisasi perangkat  daerah)  walapun  tidak  masuk  di  lingkup  instansi  Dinas pendustrian  dan  Perdagangan  tetapi  masih  masuk  dalam  lingkup  Pemda, dilakukan triwulan sekali (3 bulan sekali)
Data  menunjukan  bahwa,  masyarakat  yang  kami  bina  adalah peningkatan  kinerja  yang  di  ukur  dari  nilai  produksi  mereka,  di  mana  nilai produksi tersebut selalu meningkat setiap tahun, sampai 2019 menunjukan bahwa  masyarakat  yang  kami  bina  mengalami  peningkatan  kinerja  di tunjukan  dengan  peningkatan  nilai  produksi,  misalkan  masyarakat  yang mempunyai  usaha  tempe  mampu  memproduksi  senilai  10  juta  kemudian tahun  depan  meningkat  menjadi  15  juta  dan  tahun  berikutnya  menjadi  20 juta  maka,  meningkat  karena  nilai  produksinya  juga  meningkat  dan  dapat disimpulkan bahwa kinerja produksi meningkat.

## Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Setiap  instansi  atau  perusahan  pasti  memiliki  prospek  untuk  masa yang akan datang, oleh karena itu sampai kapanpun sektor ini akan tetap ada, maka keberadaan kami tentu sangat di butuhkan
Dari  aspek  lain  jika  instansi  mengalami  penurunan  baik  standar kualitasnya,  hal  yang  paling  dasar  adalah  mencari  titik  permasalahan  atau penyebabnya, kemudian mencari solusinya untuk peningkatan kinerja dapat di  raih  kembali,  dan  hal  tersebut  dengan  mengantisipasi  agar  tidak mengalami penurunan kinerja, maka kami memiliki apa yang disebut dengan SPIPD  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah  Daerah  dengan  melalui sistem tersebut dapat mengidentifikasi resiko, resiko yang dimaksud adalah hal-hal  yang  dapat  menghambat  pencapaian  kinerja  kemudian  di klasifikasikan mana yang harus di selesaikan dan mana yang harus dibiarkan saja  oleh  nya  itu  tugas  instansi  adalah  menciptakan  langkah  apasaja  untuk meminimalisir resiko tersebut.
Dalam hal bertahan, setiap kali adalah identifikasi agar hal tersebut bisa melakukan  langkah-langkah  untuk  di  antisipasi,  dan  harapannya  target kinerja  kita  tetap  dapat  dicapai  dengan  baik,  sehingga  terjadi  penurunan terhadap kinerja.

## KESIMPULAN
Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  kota  Yogyakarta,  dalam penjelasannya bahwa, instansi pemerintah telah menjalankan sesuai dengan UUD  dan  tugas  pokok  walaupun  lembaga  konvensional  tetapi implementasinya  berdasarkan  prinsip  syariah,  misalkan  kejujuran  keadilan dissiplin  dll.  Berhubungan  dengan  adanya  covid19  maka,  instansi  memiliki sedikit kendala dalam operasional baik di bidang internal dan ekternal, yaitu anggaran  yang  tidak  optimal,  SDM  yang  minim  dan  pelayanan  masyarakat menjadi  berkurang.  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  kota  Yogyakarta, memberikan kontribusi lebih banyak lagi terhadap masyarakat, lebih banyak evaluasi  baik  internal  maupun  eksternal,  meminimal  resiko  ketika  terjadi masalah internal maupun ekternal.

## DAFTAR PUSTAKA
Betsy  Setiono.  (2012).  Peran  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kota Surabaya  dalam  Perolehan  Hak  Merek  Bagi  Usaha  Kecil  Menengah Inovatif. Kebijakan Dan Manajemen Publik, ISSN 2303.
Jamal  Wiwowo.  (2014).  Peran  Lembaga  Keuangan  Bank  Dan  Lembaga Keuangan  Bukan  Bank  Dalam  Memberikan  Distribusi  Keadilan  Bagi Masyarakat, Jilid 43 No. 1.
Margolang,  N.  (2018).  Pemberdayaan  Masyarakat.  Dedikasi:  Journal  of Community Engagment, I(2), 87–99. https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z Mohamad Nazir. (1998). Metode Penelitian. Jakarta, Ghalia Indonesia.
Pak Dwi. (2021). Wawancara Pegawai.
Peraturan  No  57  2018.  (2018).  peraturan  gubernur  daerah  istimewa
yogyakarta nomor 57 tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas perindustrian dan perdagangan.
Pradana, C. A. P., Domai, T., & Suwondo. (2012). UNGGULAN DAERAH ( Studi pada  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Mojokerto  ). Jurnal Administrasi Publik, 1, 95–101.
Printianto. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Setiono  Setiono,  U.  A.  (2013).  Peran  Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian Kota Surabaya dalam Perolehan Hak Merek Bagi Usaha Kecil Menengah Inovatif. FISIP Universitas Airlangga, 1(1), 1–7.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, IKAPI.
Tulus,  T.  (2000).  Usaha  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia,  Beberapa  Isu Penting. In Jakarta, Salemba Empat.