## Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil: Malang Corruption Watch
Latifah 1 , Dinda Larasati latifahbedadewa@gmail.com, dindatan14@gmail.com

## Abstrak
Korupsi dan demokrasi merupakan dua hal yang terkait erat dimana korupsi selalu menjadi masalah  dalam  institusi  demokrasi.  Adanya  distribusi  kekuasaan  dalam  tiga  lembaga  tinggi demokrasi dan open policy system memberikan peluang besar bagi terjadinya kasus korupsi. Sementara,  demokrasi  memungkinkan  terlibatnya  aktor  non-negara  dalam  pemerintahan salah satunya Organisasi Masyarakat Sipil (CSO). CSO berfungsi sebagai elemen kritis ketika pemerintah tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dalam menanggulangi isu- isu tertentu termasuk korupsi. Sehingga, penelitian ini hendak menggambarkan peran CSO di tingkat  pemerintah  daerah  yang  menaruh  perhatian  pada  peran  MCW  sebagai  salah  satu bentuk  CSO  dalam  mengawal  pilkada  Batu  tahun  2017.  Tulisan  ini  merupakan  jenis penelitian  kualitatif  deskriptif.  Berdasarkan  penelitian  lapangan  dan  telaah  pustaka,  temuan penulis  menunjukan  bahwa  CSO  dianggap  menjadi  salah  satu  obat  mujarab  dalam menunjang sistem demokrasi yang ideal termasuk pilkada. Melalui pilkada Batu tahun 2017, MCW berperan dalam monitoring, investigasi, dan advokasi serta menemukan adanya kasus korupsi berupa; manipulasi dana kampanye oleh partai politik atau kandidat; penyalahgunaan dana dan sumber daya negara oleh partai politik atau kandidat dan politik uang.
Kata Kunci: CSO, MCW, Demokrasi, Korupsi

## Abstract
Corruption  and  democracy  are  two  closely  related  issues  where  corruption  is  always  a problem  in  democratic  institutions.  The  presence  of  power  distribution  in  the  three institutions  of  democracy  and  open  policy  system  provides  a  great  opportunity  for corruption cases. Meanwhile,  democracy  allows the involvement of  non-state  actors in the government  of  one  of  the  CSOs.  CSOs  serve  as  a  critical  element  when governments  are unable to run the government well in tackling certain issues including corruption. Thus, this research  would  like  to  describe  the  role  of  CSOs  at  the  local  government  level  that  pay attention to the role of MCW as one form of CSO in escorting the Batu election in 2017. This paper is a descriptive qualitative research. Based on field research and literature review, the  findings  of  the  authors  show  that  CSO  is  considered  to  be  one  of  the  elixirs  in supporting the ideal democratic system including elections. Through the elections of Batu in 2017,  MCW  plays  a  role  in  monitoring,  investigation,  and  advocacy  and  finds  cases  of corruption in the form of; manipulation of campaign funds by political parties or candidates; misuse of state funds and resources by political parties or candidates and money politics.
Keywords: CSO, MCW, Democracy, Corruption

## Pendahuluan
Demokrasi  sebagai  sebuah  sistem  pemerintahan  telah  diadopsi  oleh Indonesia  sejak  awal  berdirinya  bangsa  ini.  Pada  masa  orde  lama  dikenal  dengan
1 Korespondensi: Latifah. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Muhammadiyah Malang. Gedung Kuliah Bersama (GKB) I. Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang 65144. (0341)464318 - 26 Ext.248
istilah demokrasi terpimpin dibawah Soekarno, meskipun dalam prakteknya sebagai sebuah  pimpinan  otoriter  yang  berada  dibalik  “tirai”  demokrasi.  Selanjutnya,  orde baru  yang  berada  dibawah  kepemimpinan  Soeharto  menjadikan  demokrasi  sebagi simbol  kekuasaan  Negara  meskipun  dalam  prakteknya  terdapat  berbagai  macam penyimpangan demokrasi (Alfitri, 2009). Beralih ke orde reformasi pada tahun 1999, euphoria  praktek  demokrasi  ditandai  dengan  adanya  pemilihan  umum  pertama  di Indonesia yang diikuti oleh multipartai. Namun terjadi perkembangan dalam praktek demokrasi seiring dengan bertambahnya pengalaman demokrasi Indoensia dari masa ke  masa  namun  masih  terdapat  berbagai  kesenjangan,  kemiskinan,  kelaparan, permasalahan kesehatan tidak kunjung selesai ditengah masyarakat (Alfitri, 2009).
Faktor  utama  pendorong  terjadinya  kasus  korupsi  di  Indonesia  adalah implementasi  sistem  demokrasi.  Banyak  studi  empiris  menyimpulkan  bahwa demokratisasi,  sampai  taraf  tertentu,  sebenarnya  telah  menciptakan  kondisi  yang menyuburkan  penyebaran  korupsi.  Moran  (2001)  misalnya,  berpendapat  bahwa transisi  menuju  demokrasi,  baik  dalam  bentuk  sebuah  transisi  dari  pemerintahan otoriter atau dari komunisme atau dalam proses dekolonisasi atau munculnya negara- bangsa baru, mempunyai implikasi untuk perluasan korupsi. Dalam penelitian tentang proses demokratisasi di berbagai negara, Rose & Shin (2001) juga berpendapat bahwa proses  demokratisasi,  sementara  di  satu  sisi  dapat  menghasilkan  keabsahan  rezim demokratis; di sisi lain, ia memiliki potensi untuk mengembangbiakkan korupsi.
Temuan serupa juga dikelola oleh Bank Dunia (2000) ketika menganalisis
Eropa Timur dan negara-negara bekas Uni Soviet, Bank Dunia  menemukan bahwa lingkungan  transisi  demokrasi  telah  menciptakan  lahan  subur  bagi  korupsi  karena 'proses  transisi  memberikan  kekuasaan  pada  lembaga  dan  pejabat  baru  di  tengah tengah  redistribusi  besar-besaran  aset  negara'.  Dalam  kasus  demokratisasi  di Indonesia, kasus korupsi yang terjadi sejak tahun 2001 sampai 2015 tercatat sebanyak 2321 kasus korupsi dengan jumlah terdakwa sebanyak 3109 (Liputan6, 2016).
Demokrasi  menjadi  lahan  subur  bagi  kemunculan  dan  perkembangan CSO.  Tanpa  rezim  demokratis  yang  memberikan  kebebasan  bagi  rakyat,  maka kemunculan  dan  perkembangan  CSO  menjadi  mustahil.  Hal  ini  dikembalikan  pada pengertian dasar dari konsep demokrasi yang mengakar pada kata demos yang berarti pemerintahan  dan  cratos  atau  cretein  yang  berarti  masyarakat  sehingga  menjadi
pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  rakyat  (Santoso,  1998).  Pada  posisi  ini,  CSO mengambil  peran  terdepan  karena  aktor  pemerintah  dan  aktor  swasta  umumnya apatis  terhadap  agenda  anti  korupsi  karena  mereka  adalah  kelompok  yang  memiliki kepentingan  dalam  isu  ini.  Disamping  itu  partai  politik  enggan  memulai  agenda antikorupsi, terutama jika agendatersebut berpotensi membahayakan kepentingannya (Hayden, Court & Mease, 2004).  Sehingga, peran CSO dalam hal ini sangat penting berfungsi  sebagai  elemen  kritis  pemerintah  untuk  memperjuangkan  kepentingan public dan menjunjung tinggi nilai dan norma demokrasi. Dengan demikian, tulisan ini  menaruh  perhatian  pada  peran  Malang  Corupption  Watch  (MCW)  dalam mengawal pemilihan umum kepala daerah di Kota Batu tahun 2017.

## Peran Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dalam Institusi Demokrasi
Istilah  “civil  society  organization”  (CSO)  atau  dalam  bahasa  Indonesia menjadi  Organisasi  Masyarakat  Sipil  (OSM)  adalah  arena  tempat  asosiasi  yang sekaligus sebagai agen berkompetisi untuk mempengaruhi dalam interaksinya dengan negara  maupun  organisasi  antar  pemerintah  (Hyden,  1997).  Asosiasi  adalah sekumpulan orang yang cenderung memiliki kesamaan pandangan terhadap suatu isu yang kemudian membentuk sebuah OSM/CSO. Hyden (1998) mengelompokan CSO kedalam dua kategori yakni minimalis dan  maximalis. Dalam pengertian minimalist, CSO  adalah  sekelompok  orang  (asosiasi)  yang  hanya  secara  politik  dan  sipil melindungi  memperjuangkan  serta  menjunjung  tinggi  nilai  dan  norma  demokratis dalam  prakteknya.  Sedangkan,  dalam  artian  maximalis  CSO  adalah  segala  bentuk asosiasi  dan  organisasi  non-negara  yang  ada  dalam  masyarakat.  Sehingga  dalam konteks  ini,  MCW  termasuk  kedalam  salah  satu  bentuk  CSO  dengan  kategori minimalist  disebabkan  karena  asosiasi  ini  memiliki  focus  untuk  menunjang implementasi  demokrasi  yang  bersih  dengan  adanya  akuntabilitas  dan  penanganan kasus korupsi demi kepentingan public.
CSO  memiliki  setidaknya  lima  karakteristik  yang  mencirikannya  untuk memudahkan  dalam  identiffikasi  keberadaannya  ditengah  masyarakat  sosial, sebagaimana  disebutkan  oleh  (Soeharko,  2003)  yakni  pertama  bahwa  CSO  lebih cendrung  memiliki  tujuan  terkait  isu  yang  berhubungan  dengan  tujuan  public daripada  privat.  Kedua,  CSO  berhubungan  dengan  negara  sebagai  aktor  dominan
namun  tidak  dengan  tujuan  untuk  mengambil  alih  kekuasaan  pemerintahan  dalam Negara.  Selanjutnya,  CSO  juga  lebih  memperjuangkan  pluralism  dalam  masyarakat yang  demokratis  daripada  menjadi  kelompok  fundamentalis  agama  dan  lainnya. Keempat,  CSO  merepresentasikan  kepentingan  kelompok  bukan  kepentingan  utuh perorangan  terkait  isu  yang  difokuskan.  Terakhir,  CSO  tidak  sama  dengan  civic community sebagaimana disebutkan oleh Putnam (1993) yang berada dalam Negara demokrasi  maju.  Berdasarkan  karakteristik  diatas,  MCW  sudah  bisa  dikategorikan sebagai salah satu bentuk CSO karena memenuhi lima indikator tersebut yang akan dipaparkan secara detail tentang MCW pada sub bahasan selanjutnya.
Dalam  relasi  antara  peran  CSO  dan  institusi  demokrasi,  CSO  sebagai aktor  yang  berpartisipasi  sebagai  ‘reformist’  dalam  institusi  demokrasi.  Hal  ini diindikasikan  dengan  besarnya  peran  CSO  dalam  beberpa  proses  transformasi demokrasi di negara-negara berkembang sebagaimana diakui dalam beberapa sumber yang  berbica  terkait  demokratisasi  (O'Donnell  &  Schmitter  1986;  Rueschemeyer, Stephens & Stephens 1992; Haynes 1997). Disamping itu, CSO juga memiliki peran yang  cukup  penting  sebegai  kelompok  penekan  pemerintah  atau  disebut  sebagai elemen  kritis  pemerintah.  CSO  memainkan  peran  yang  cukup  penting  meskipun tidak secara langsung menjadi bagian dari pemerintah sebagaimana dipaparkan pada paragraph sebelumnya. Salah satu contohnya terkait isu korupsi dalam institusi negara demokrasi,  aktor  negara  lebih  cendrung,  aktor  negara  lemah  atau  tidak  mampu memainkan perannya dalam memerangi korupsi.
Lebih  jauh,  CSO  dianggap  sebagai  obat  mujarab  dalam  institusi demokrasi  guna  mendorong  terciptanya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  CSO memiliki modal yang potensial untuk menjad efektif dalam mengawal pemerintahan yang  sarat  akan  nilai  demokratis  terkhusus  dalam  memerangi  isu  korupsi  yang umumnya menjadi permasalahan tiap Negara demokrasi. Modal yang dimaksudakan adalah  CSO  umumnya  tidak  mempunyai  niat  untuk  memperoleh  kekuasaan  politik, dan  karenanya  dapat  mengungkapkan  yang  lebih  tulus  untuk  kepentingan  publik (Pietrzyk  2003).  Dengan  kondisi  ini,  CSO  berfungsi  sebagai  badan  independen alternatif  untuk  menerapkan tekanan  untuk mekanisme akuntabilitas dalam struktur hubungan kekuasaan pemerintah.
Terkait  hubungan  antara  demokrasi  dan  peran  CSO  didalamnya,  Larry Diamond  (2005)  secara  sistematis  menyebutkan  ada  enam  kontribusi civil  society terhadap  proses  demokrasi.    Pertama,  penyedia  wahana  sumber  daya  politik, ekonomi,  kebudayaan  dan  moral  untuk  mengawasi  dan  menjaga  keseimbangan pejabat  negara.  Kedua,  pluralism  yang  terdapat  dalam  masyarakat  madani  menjadi dasar  penting  bagi  persaiangan  demokratis  jika  terorganisir.    Ketiga, kewarganegaraan.  Keempat,  turut  serta  dalam  menjaga  stabilitas  Negara.  Kelima, menjadi wahana pendidikan pimpinan politik. Keenam, menghalangi dominasi rezim otoriter  dan  mempercepat  runtuhnya  rezim  (Diamond,  2005).  Kuatnya  kaitan civil society dengan  demokrasi, civil  society dipercaya  sebagai  obat  mujarab  bagi  demokrasi terutama di negara yang demokrasinya mengalami ganjalan akibat kuatnya hegemoni negara.  Mengacu  pada  pemahaman  tersebut, tentunya  MCW  memiliki  peran  dalam menunjang terlaksananya proses demokrasi yang sehat.

## Metode
Tulisan  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  dilaksanakan  melalui  metode  observasi,  wawancara,  dan  telaah pustaka. Hasil wawancara digunakan sebagai data primer dan didukung dengan data kepustakaan  yang  bersumber  dari  buku,  jurnal,  berita  daring  sebagai  sumber  data sekunder.
Data  yang  diperoleh  dari  observasi,  hasil  wawancara,  dan  studi kepustakaan  kemudian  dianalisa  melalui  langkah-langkah  sebagai  berikut.  Langkah pertama  yaitu  pengolahan  data  dengan  tujuan  agar  data  yang  telah  diperoleh  dapat diolah  kembali  sehingga  data  menjadi  lebih  sederhana  dan  dapat  disajikan  dengan lebih baik dan rapi sehingga lebih mudah untuk dianalisis. Langkah berikutnya adalah analisis  data  dimana  pada  tahap  ini  data  yang  telah  diolah  disederhanakan  lagi  agar lebih mudah dipahami dan ditafsirkan yang di intepretasikan dalam bentuk kalimat. Langkah  terakhir  yaitu  penafsiran  hasil  analisis  untuk  menarik  kesimpulan  dari penelitian kualitatif yang telah dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan
MCW  adalah  sebuah  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  Anti  Korupsi  yang berawal  dari  komunitas  diskusi  yang  terdiri  dari  kumpulan  kecil  aktivis  yang  sudah berjalan  sebelum  reformasi  1998.  MCW  resmi  berubah  menjadi  LSM  pada  31  Mei 2000  dan  terinspirasi  oleh  adanya  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW).  MCW menjadi rujukan publik dan media massa di Malang Raya terkait kasus korupsi yang terjadi di wilayah Malang Raya yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu (Malang Corruption Watch, 2014). Dalam pembahasan ini, MCW diyakini berperan besar dalam menunjang terlaksananya proses demokrasi yang sehat. Hal ini terlihat dengan bidang gerak MCW yang berfokus pada permasalahan korupsi yang secara umum dikelompokan dalam tahapan monitoring, advokasi dan investigasi.

## 1. Struktur Organisasi MCW
Pembentukkan  MCW  tidak  terlepas  dari  pecahnya  reformasi  di  tahun 1998 yang membuka kebebasan terhadap forum-forum, kelompok-kelompok diskusi, gerakan-gerakan  dan  sebagainya.  Pasca  revolusi  tahun  1998  yang  menumbangkan rezim  otoriter  orde  baru  yang  mengekang  kebebasan  rakyat,  muncul  komunitas- komunitas  terutama  dikalangan  mahasiswa.  Salah  satunya  yaitu  MCW  yang  awalnya merupakan  komunitas  diskusi  yang  kemudian  resmi  berubah  menjadi  Lembaga Swadaya  Masyarakat  pada  31  Mei  2000  yang  memiliki  tanggungjawab  besar  dalam mendorong tatanan birokrasi yang bebas dari korupsi dan nepotisme serta bergerak dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  di  daerah  (MCW  Malang,  2017).  Oleh  karena itu, MCW dapat dikatakan sebagai pelopor gerakan antikorupsi pasca reformasi tahun 98.
MCW  membentuk  kader-kadernya  dengan  merekrut  anggota  secara selektif,  kemudian  membekalinya  dengan  kemampuan  dasar  seorang penyidik/investigator,  peneliti,  penulis,  analis  data  melalui  program-program  yang disusun  MCW  seperti  membentuk  sekolah  pikada  relawan  mahasiswa  dan dikoordinatori oleh unit korupsi politik dan kebijakan publik sebagai tim khusus yang ikut terlibat langsung dalam monitoring. Pada awalnya, sekolah pilkada terdiri dari 50 orang  dari  beberapa  mahasiswa  universitas  di  Malang  yang  memiliki  ketertarikan dalam kasus korupsi. Sekolah pilkada ini memiliki rangkaian yakni pada satu minggu pertama merupakaan pembekalan materi terkait demokrasi lokal, materi gerakan dan
pentingnya pemantauan. Program MCW yang lainnya yaitu diskusi publik yang dalam kegiatan  ini  dihadiri  oleh  beberapa  tokoh  masyarakat  dan  mahasiswa  yang  pro terhadap gerakan anti korupsi (Sukowiyono & Sulistiani, 2014).
Selain  itu,  MCW  memiliki  penerbitan  yang  telah  mempublikasikan banyak buku dan buletin anti korupsi.  Hal ini sesuai dengan klaim yang mengatakan MCW  bukan  hanya  sebagai  penampung  data  dan  aspirasi  melawan  koruptor  tetapi juga  sebagai  sentral  pendidikan  anti  korupsi  (Jurnal  Malang,  2015).  Namun,  masih terdapat  tantangan  yang  harus  di  hadapi  oleh  MCW  salah  satunya  yaitu  sejumlah indikasi  pungli banyak  terjadi  yang  mengakibatkan  kurang  maksimalnya  advokasi  di bidang pendidikan anti korupsi.
Capaian  MCW  antara  lain  yaitu  terlibat  dan  berperan  dalam  beberapa monitoring,  advokasi,  dan  investigasi  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Malang  seperti kasus pungli di dunia pendidikan kota Malang, korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang,  denda  drainase  Jalan  Tidar  senilai  Rp  39  miliar  yang  molor  dari  target, dugaan  korupsi  jembatan  Kedungkandang  senilai  Rp  9,7  miliar,  dugaan  korupsi pengadaan  buku  perpustkaan  kelurahan  senilai  Rp  2,2  miliar,  dugaan  penggelapan pajak 2012 sebesar Rp 4,6 miliar,pungutan liar SMA 10 sebesar Rp 2,25 miliar, dan juga  kasus  korupsi  yang  terjadi  dalam  pilkada  (Surabaya  Pagi,  2014).  Dalam membongkar  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Malang  Raya  MCW  telah  mendapatkan dukungan dari ICW berupa pengawalan.  Sehingga, dalam perkembangannya, MCW telah  tumbuh  menjadi  organisasi  masyarakat  sipil  yang  ditakuti  oleh  para  koruptor karena selalu vokal menghadapi kasus korupsi yang terjadi di Malang Raya.

## 2. Peran MCW: Monitoring, Investigasi dan Advokasi
Berdasarkan  hasil  wawancara,  MCW  sebagai  civil  society  berperan sebagai penyedia wahana sumber daya politik, ekonomi, kebudayaan dan moral untuk mengawasi  dan  menjaga  keseimbangan  pejabat  Negara.  Hal  ini  telah  banyak dilakukan  oleh  MCW  sebagaimana  bidang  gerakknya  yakni  monitoring  dan investigasi berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh pejabat baik melalui proyek maupun  kebijakan  yang  terindikasi  kasus  korupsi.  Diantara  kasus  yang  ditangani MCW  adalah  korupsi  pada  pilkada  kota  batu  2017,  moitoring  pilkada  kota  Malang yang  segera  dilakukan  2018,  advokasi  dan  mengawal  pembangunan  Mall  Dinoyo,
kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Kota Malang dan beberapa deret kasus korupsi lainnya (Nursasi, 2017).
MCW dalam melakukan monitoring terhadap proses pelaksanaan pilkada Kota  Batu  2017  dibagi  kedalam  tiga  tahap  sebagaimana  di  paparkan  oleh  Atha Nursasi,  anggota  unit  korupsi  politik  dan  kebijakan  publik.  Tahap  satu  merupakan pra pelaksanaan pemilihan yang meliputi; launching Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota  Batu;  penetapan  calon;  riset  LHKPN  dan  pembentukan  sekolah  pilkada. Tahapan  kedua  yang  meliputi  debat  kandidat,  kampanye  setiap  calon  dan  hari pencoblosan.  Sedangkan  tahap  tiga  (pasca  pemilu)  meliputi  pelaporan  alokasi anggaran  pemilu  oleh  masing-masing  calon  dan  pengawalan  oleh  MCW  (Nursasi, 2017).
MCW memonitoring setiap tahapan pilkada. Monitoring dilakukan sejak awal launching KPU  oleh  pemerintah  kota  Batu  pada  30  Juli  2016.  Perwakilan  dari KPU Batu yaitu Ketua KPU, Anggota Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih dan Pengembangan  Informasi,  serta  didampingi  oleh  dua  Kasubbag  (KPU  Kota  Batu, 2016). Dalam launching ini,  diberikan pemaparan terkait visi misi kerja KPU untuk pelaksanaan pilkada ini. Diterangkan bahwa KPU kota batu (2017) memiliki visi dan misi secara umum adalah mewujudkan KPU yang kredibilitas dan kapabilitas, pemilu yang    bebas,  rahasia,  jujur,  adil,  akuntabel,  edukatif  dan  beradab,    meningkatkan kualitas pemilu  yang bersih, efisien dan efektif; dan  meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
MCW terlibat langsung  ditengah acara launching KPU untuk melihat dan mengamati terkait komitmen yang disampaikan melalui visi dan misinya. Selanjutnya, ini akan menjadi acuan kinerja KPU selama proses eufora pesta demokrasi tersebut. Berdasarkan  pengamatan  tim  MCW  ditemukan  terdapat  beberapa  ketidak-sesuaian antara  komitmen  yang  dilontarkan  dengan  aplikasi  di  lapangan.  Nursasi  (2017), menggambarkan diantaranya terkait pendidikan publik untuk meningkatkan kesadran politik rakyat sangat minim dilakukan. Hampir setiap sosialisasi yang dilakukan oleh KPU hanya sebatas mekanisme pencoblosan. Disamping itu, komitmen KPU untuk menyelenggarakan  pemilu  yang  bebas,  rahasia,  jujur,  adil,  akuntabel,  edukatif  dan beradab, meningkatkan kualitas pemilu yang bersih, efisien dan efektif belum mampu
diaplikasikan dengan maximal.  Tim MCW menemukan dalam pelaksanaan kampaye dan pencoblosan, KPU tidak tegas menindak pelanggaran yang akan dijelaskan pada bagian  selanjutnya.  Tim  MCW  menduga  sikap  pasif  KPU  ini  tidak  bisa  dilepaskan dengan beberapa permainan aktor terselubung dibelakangnya.
Penetapan calon juga turut dimonitoring oleh tim MCW dan selanjutnya mengadakan  riset  terkait  LHKPN  masing-masing  calon.  Pemeriksaan  LHKPN  ini guna  mengetahui  sumber  dana  dan  kapabilitas  paslon  jika  dilihat  dari  kepemilikan materi.  Yang  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  yang  secara  langsung menyentuh kasus pilkada ini, Nursasi (2017) mengaku bahwa sulit untuk memetakan naik  turunnya  LHKPN  setiap  paslon  dikarenakan  kekayaan  tidak  dilaporkan  sesuai dengan  prosedur  tiap  tahunnya.  Masing-masing  calon  hanya  melaporkan  kekayaan pada  tahun  2016  saat  pencalonan  sebagai  walikoa  Batu,  kecuali  paslon  nomor  dua yang  sudah  melaporkan  sejak  2014  disebabkan  kekikutsertaanya  dalam  pilkada  kota Malang  2015.  Secara  umum,  LHKPN  setiap  calon  cukup  besar  namun  sama  sekali tidak  terjadi  penurunan  dari  tahun  sebelumnya  meskipun  telah  mengeluarkan beberapa uang selama proses kegiatan pilkada berdasarkan data 2017.
Selanjutnya,  tim  MCW  membentuk  sekolah  pikada  relawan  mahasiswa yang dikoordinatori oleh unit korupsi politik dan kebijakan publik sebagai tim khusus yang  terlibat  langsung  dalam  pengawalan  pilkada  ini.  Maulana  (2017)  menerangkan bahwa pada tahap awala anggota sekolah pilkada terdiri dari 50 orang dari beberapa mahasiswa  universitas  di  Malang  yang  memiliki  ketertarikan  dalam  kasus  korupsi. Rnagkaian  kegiatan  sekolah  ini  meliputi,  satu  minggu  pertama  merupakan pembekalan  materi  terkait  demokrasi  lokal,  materi  gerakan  dan  pentingnya pemantauan.  Setelah  itu,  dilanjutkan  dengan  pemantauan  langsung,  pemantauan medsos,  update  berita  pilkada,  analisis  visi  misi  masing-masing  calon,  kapasitas pasangan  calon  (paslon)  yg  dlihat  dari  debat  dan  riset  kebutuhan  masyarakat  kota Batu.  Adapun  pemantauan  tersebut  dimulai  sejak  November  2016  sampai  februari 2017.
Disamping  itu,  Maulana  (2017)  menjelaskan  bahwa  tim  MCW  juga memberikan  pendidikan  publik  kepada  masyarakat  terkait  demokrasi  lokal  guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman  masyarakat  tentang pentingnya partisipasi masyarakat  dalam  pemilu,  pelaksanaan  pemilu  yang  bersih  dan  menyukseskan
demokrasi  lokal  yang  sehat.  Hal  ini  dilakukan  melalui  diskusi  yang  dilakukan  pada beberapa tempat, aksi turun jalan oleh tim MCW dan anggota sekolah pilkada seperti aksi tolak money politik secara langsung maupun melalui media sosial, televisi, radio, media cetak dan online (Malangtoday, 2016).
Tahap  dua  meliputi  kampanye,  debat  kandidat,  dan  hari  pencoblosan. pengawalan  yang  dilakukan  dengan  ikut  terlibat  memantau  setiap  kampanye  yang dilakukan oleh masing-masing calon. KPU telah menetapkan jadwal kampanye bagi setiap  paslon  dan  tidak  diperkenankan  bagi  paslon  untuk  melaksanakan  kampanye diluar jadwal yang ditentukan. KPU telah memberikan hak yang sama kepada setiap paslon  sebanyak  70  kali  dalam  jangka  waktu  108  hari  yang  dimulai  dari  tanggal  28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 (KPU Kota Batu, 2016).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Nursasi  (2017)  menyatakan  hasil pengamatan  tim  MCW,  ditemukan  bahwa  seluruh  paslon  beberapa  kali  melakukan kampanye  diluar  jadwal  yang  ditentukan.  Disamping  itu,  tidak  jarang  ditemukan beberapa paslon melakukan kampanye pada waktu yang sama dengan kampanye yang dilakukan  oleh  paslon  lain.  Ini  salah  satunya  untuk  mengurangi  jumlah  peserta kampanye  pada  paslon  yang  memiliki  jadwal  kampanye  (kampanye  terselubung). Potensi besar bagi setiap paslon untuk mengumbar keburukan paslon lain. Ditambah dengan  pembagian  sticker  tertentu  yang  melambangkan  paslon  ditambah  money politik  dalam  setiap  kampanye  yang  dilakukan  umumnya  dalam  bentuk  pembagian uang tunai dan sembako.
Tim MCW juga monitoring dalam pelaksanaan debat publik antar paslon yang dilakukan 3 kali. Debat publik pertama dilaksanakan sabtu, 10 desember 2016 yang  disiarkan  langsung  oleh  Batu  TV  bertemakan  kesejahteraan  masyarakat  dan memajukan  daerah  ini  yang  kemudian  terbagi  dalam  6  segmen  (KPU  Kota  Batu, 2016).  Sedangkan  debat  public  kedua  dilaksanakan  pada  14  januari  2017  yang diadakan  di  hotel  Shingasari  dan  disiarkan  langsung  oleh  JTV,  setiap  paslon menyampaikan  visi  misi  masing-masing  untuk  5  tahun  kedepan  (KPU  Kota  Batu, 2016). Debat publik ketiga sekaligus terakhir dilaksanakan pada 11 Februari 2017, H- 2 pencoblosan.
MCW  mengunjungi  kantor  KPU  kota  Batu  sebagai  tindak  lanjut  dari kegiatan monitoring yang dilakukan pada debat publik yang pertama. Mansyur (2017)
menyatakan  bahwa  kedatangannya  bertujuan  untuk  memberikan  analisa  terkait komitmen  yang  disampiakan  oleh  paslon  berdasarkan  data-data  korupsi  dan sumberdaya  alam  kota  Batu.    Menurutnya,  setiap  paslon  sangat  minim  terhadap tindakan  yang  akan  diberikan  terhadap  kasus  korupsi.  Disamping  itu,  minimnya perhatian yang akan diberikan terhadap pengolahan dan pemberdayaan sumber daya alam  kota  Batu.  Ia  juga  menitipkan  beberapa  pertanyaan  terkait  kasus  korupsi  dan SDA kota Batu (KPU Kota Batu, 2017).
Dalam debat publik kedua, tim MCW melakukan analisa terkait visi-misi yang  disampaikan  oleh  seluruh  paslon.  Wawancara  yang  dilakukan  dengan  Nursasi (2017) menjelaskan bahwa kualitas visi misi yang disampaikan sangat minim bahkan kurang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat kota Batu. Sebelumnya, pada  tahap satu  tim  relawan  sekolah  pilkada  telah  melakukan  riset  kebutuhan  masyarakat  yang dijadikan sebagai data acuan perbandingan visi misi  setiap paslon. Berdasarkan hasil riset,  diketahui  bahwa  kebutuhan  masyarakat  kota  Batu  adalah  sangat  bergantung pada sektor pertanian dan pengembangan sumber daya  alam. Hal ini  sesuai dengan kondisi  geografis  kota  batu  yang  cendrung  cocok  untuk  wilayah  pertanian  karena berada  pada  dataran  tinggi  dan  pegunungan.  Namun,  setiap  paslon  sangat  minim menyentuh  hal  tersebut  dalam  visi  misi  namun  lebih  banyak  berfokus  pada pengembangan  pariwisata.  Hasil  wawancara  dengan  Nursasi  (2017)  memaparkan kapasitas  dan  kapabilitas  masing-masing  paslon  belum  memadai  untuk  menjadi pemimpin  kota  Batu.  Hal  ini  karena  minimnya  perhatian  terhadap  kebutuhan masyarakat yang sudah terlihat sejak penyampaian visi misi (KPU Kota Batu, 2017).
Selain  itu,  setiap  paslon  saling  menyerang  (adu  mulut)  pada  saat  debat  public berdampak terhadap opini dan persepsi masyarakat karena framing media(missal batu TV, JTV) yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Akibatnya, paslon ke-2 Dewanti Rumpoko menjadi calon yang popular meskipun secara kapabilitas dan gagasan yang disampaikan kurang masuk akal, Nursasi (2017)
Bagian selanjuutnya dalam tahap kedua ini adalah hari pencoblosan yang dijadwalkan  pada  Rabu  15  Februari  2017  (Suryamalang,  2016).  Atha  dan  Maulana (2017)  menyatakan  bahwa  terjadi  beberapa  pelanggaran  suasana  pada  pencoblosan cukup mencekam. Menurutnya, pemilu seolah sudah dibentuk untuk memenangkan paslon nomor 2 dengan menggunakan legitimasi dari suaminya yang berstatus sebagai
incumbent.  Hal  ini  ditunjukan  bahwa  pada  beberapa  Tempat  Pemungutan  Suara (TPS)  di  daerah  Bumi  Aji  secara  terang  terangan  diarahkan  untuk  memilih  paslon nomor  2.    Lebih  jauh,  beberapa  preman  dan  polisi  (aparat)  dikerahkan  untuk mengarahkan  masyarakat.  Polisi  bahkan  menggunakan  toa  untuk  mengerahkan masyarakat  memilih  secara  serentak  paslon  nomor  2.  Pada  beberapa  TPS  serangan fajar  pun  masih  terjadi.  Serangan  fajar  merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk money  politik  (pembagian  uang  tunai  dan  sembako)  secara  langsung  pada  saat  hari pencoblosan. Hal ini dilakukan hamper  oleh semua paslon pada beberpa TPS yang sudah mereka gadang menjadi pemenangan mereka.
Menurut  Atha  Nursasi,  tim  MCW  yang  sebelumnya  sudah  ditempatkan untuk monitoring pada beberapa TPS tertentu harus menghadapi aparat dan preman untuk  memasuki  arena  TPS.  Ia  juga  menuturkan  bahwa  sikap  Panitia  Pengawas Pemilu  (panwaslu)  cendrung  sangat  pasif  melihat  pelanggaran  yang  terjadi.  Pihak MCW  telah  melakukan  pelaporan  berdasarkan  data  yang  mereka  sediakan  namun tindakan  KPU  dan  Panwaslu  masih  cendrung  pasif  (Nursasi  dan  Maulana,  2017). Menurut  Divisi  Hukum  KPUD  kota  Batu,  Mardiono  (Detiknews,  2017),  KPUD Kota  Batu  telah  menerima  Laporan  Penerimaan  dan  Pengeluaran  Dana  Kampanye (LPPDK)  semua  pasangan  calon,  yang  maju  pada  Pilwali  Kota  Batu  periode  2017- 2021.
Tim  MCW  dalam  monitoring  tahapan  pelaporan  alokasi  dana  yang dilakukan  oleh  setiap  paslon  mendapati  beberapa  kejanggalan.  Hasil  wawancara dengan Nursasi (2017) Laporan meliputi 3 tahap yakni Laporan awal (pendaftaran), Laporan  kedua  (penggunaan  dana  kampanye)  Laporan  tahap  ketiga  (pasca  pilkada). Menurutnya,  kejanggalan  dalam  pelaporan  ini  adalah  bahwa  pada  laporan  tahap kedua  dan  ketiga,  tidak  terjadi  perubahan  anggara  sama  sekali.  LPPDK  yang dilaporkan  pada  tahap  kedua  sama  dengan  LPPDK  yang  dilaporkan  pada  tahap ketiga yang seharusnya mengalami perubahan disebabkan dana yang dikeluarkan pada tahapan mulai dari pasca kampanye sampai akhir penetapan paslon terpilih tentunya mengeluarkan  biaya  meskipun  tidak  banyak  seperti  tahapan  sebelumnya.  Adapun detail  laporan  masing-masing  paslon  sebagaimana  diterangkan  oleh  Mardiono  pada media massa saat wawancara (Detiknews, 2017). Data tersebut menjadi bukti terkait penyalahgunaan dana negara.

## Kesimpulan
Kinerja MCW dilakukan melalui 3 (tiga) cara yakni monitoring, investigasi dan  advokasi.  Dalam  kasus  pilkada  kota  Batu  2017,  MCW  melakukan  pengawalan yang  secara  umum  dibagi  kedalam  3  (tiga)  tahap.  Tahap  monitoring  antara  lain dilaksanakan  melalui  launching  KPU,  penetapan  calon,  riset  kebutuhan  masyarakat kota  Batu  dan  pembentukan  sekolah  pilkada.  Tahap  kedua,  MCW  melakukan monitoring  pelaksanaan  kampanye,  debat  publik  dan pencoblosan.  Sedangkan  pada tahap tiga, monitoring hanya dilakukan pada pelaporan alokasi dana dan pengawalan. MCW menemukan beberapa pelanggaran selama proses pilkada Kota Batu antara lain meliputi  manipulasi  dana  kampanye  oleh  oleh  partai  politik  atau  kandidat, penyalahgunaan dana dan sumber daya  negara oleh partai politik atau kandidat dan politik uang.
MCW sebagai representasi CSO berperan besar dalam membantu upaya pemberantasan  korupsi  di  wilayah  Malang  Raya.  MCW  menjadi  elemen  kritis pemerintahan Indonesia yang berusaha memperjuangkan dan menjunjung tinggi nilai akuntabilitas  dalam  pemerintahan  demokratis.  Oleh  karenanya,  munculnya  CSO seperti MCW di kota-kota lainnya yang terus menjaga profesionalitasnnya diharapkan menjadi kontribusi besar dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

## Daftar Rujukan

## Buku
Hyden,  Goran,  (1998). Building  Civil  Society  At  The  Turn  Of  Millennium. Dalam  John Burbidge . (Ed.), Beyond  Prince  And  Marchant, New  York:  PACT Publication.
Hayden,  Goran,  (1997).  (2003). Civil  Society  and  Governance  in  16  Developing  Countries.
London: World Governance Survey Discussion Paper.
Hutington, P. Samuel, (1991). The Third Wave: Democratization in the Late 21th Century . Johnston,  M,  (2003). Civil  Society  and  Corruption:  Mobilizing  for  Reform, Lanham,  MD: Univesity Press of America
Lestari,  Didin  Trinura,  (2007). Sejarah  Pembentukan  Pemerintahan  Kota  Batu 2001,
Jember: FKIP Universitas Jember.
Marijan, Kacung, (2010). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru.
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
O’donnell  dan  Schmitter,  (1986). Transition  from  Authoritarian  Rule:  Comparative Prespective, Maryland, US: JHU Press.
Praseto,  Muhanif,  (2002). Islam  dan  Civil  Society:  Pandangan  Muslim  Indonesia ,  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
Santoso, Riyadi, (1998). Pemerintahan Yang  Bersih dan Masyarakat Madan i, Yogyakarta:
Tiara Wacana.

## Jurnal
Alfitri, Rogaiyah, (2009) Demokrasi Indonesia: Mewujudkan Kesejahteraan atau Melahirkan Kesenjangan , Jurnal PPKn dan Hukum, Vol. 4, No.1, April 2009
Hyden, Goran, (1997). Civil Society, Social Capital and Development: Dissection of Complex Discourse,  Studies  in  Comparative  International  Development ,  Vol.32,  Issue.1. 1997
Karyono , (2016). “ Korelasi Sistem Pilkada Dengan Perilaku Korupsi Kepala Daerah, Jurnal Harmony Vol. 1 No. 1.  2016
Kaufmann, Daniel, 2003. Indonesia Maintaining Stability, Deepening Reforms , Jakarta:
World Bank Report No. 27246-IND.
Moran, J. (2001). Democratic transitions and forms of corruption , Crime, Law and Social
Change, Vol. 36 No. 4, 2001
Rose, Shin. (2001). Democratization Backwards: The Problem of Third-Wave Democracies ,
British Journal of Political Science Vol. 3 Issue 2 April 2001 Pietrzyk, D.I. (2003). Democracy or Civil Society? . Politics, Vol.  23 No. 1, 2003.
Suharko, (2005). Masyarakat Sipil, Modal Sosial dan Tata Pemerintahan Demokratis, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.8 No.3, Maret 2005
Sukowiyono,  Sulistiani  (2014). Peran  Malang  Corruption  Watch  dalam  Pelaksanaan Pendidikan  Anti  Korupsi  di  Malang  Raya ,  Malang:  FIS  Universitas  Negeri Malang
TIM  ICCE  UIN  JAKARTA.  (2005). Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Masyarakat Madani , Jakarta: Prenada Media.
World Bank, (2000). Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate,
Washington

## Website
Amonudin, Muhammad. Detik News. (2017). “Tiga Pasangan Calon Walikota Batu Laporkan  Dana  Kampanye  ke  KPUD”. Detik  News .  Rilis  daring  13
Februari  2017  pada    https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d- 3420851/tiga-pasangan-calkota-batu-laporkan-dana-kampanye-ke-kpud.
Diakses 12 Desember 2017
Jurnal Malang. (2015). “Profil Malang Corruption Watch”. Jurnal Malang . Rilis daring
Mei  2015  pada  http://www.jurnalmalang.com/2015/05/malang- corruption-watch-mcw-profil.html. Diakses 12 Desember 2017
Kompas. (2016).  “Empat Pasang Calon Akan Bersaing di Pilkada Kota Batu 2017”. Kompas. Rilis daring 24 Oktober 2016 pada http://regional.kompas.com/read/2016/10/24/20434611/empat.pasan g.calon.akan.bersaing.di.pilkada.kota.batu.2017.  Diakses  12  Desember
2017
Komisi  Pemilih  Umum  Kota  Batu.  (2017) “ Visi  dan  Misi”. Website  Komisi  Pemilihan Umum  Kota  Baru .  Diakses  12  Desember  2017  pada  http://kpu- kotabatu.go.id/statis-2-visidanmisi.html
Komisi  Pemilih  Umum  Kota  Batu.  (2016).  “Debat  Publik  Antar  Pasangan  Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Yang Pertama”. KPU Kota Batu. Rilis daring  13  desember    2016,  pada  http://kpu-kotabatu.go.id/berita-530- debat-publik-antar-pasangan-calon-walikota-dan-wakil-walikota-batu- yang-pertama-.html
Komisi  Pemilih  Umum  Kota  Batu.  (2016). “ Jadwal  Kampanye.” KPU  Kota  Batu.
Rilis daring 31 oktober 2016, pada http://www.kpu- kotabatu.go.id/berita-438-jadwal-kampanye-.html
Komisi  Pemilih  Umum  Kota  Batu.  (2016).  “Launching  Pilwali  Kota  Batu  Tahun
2017  Berlangsung  Dengan  Semarak” KPU  Kota  Batu .  Rilis  daring  1
Agustus  2016  pada    http://kpu-kotabatu.go.id/berita-293-launcing- pilwali-kota-batu-tahun-2017-berlangsung-dengan-semarak.html. Diakses 12 Desember 2017
Komisi  Pemilih  Umum  Kota  Batu.  (2016). “ Persiapan  Launching  KPU  Kota  Batu Koordinasi Dengan Walikota Batu.” KPU Kota Batu. Rilis daring 28 Juli 2016  pada  http://kpu-kotabatu.go.id/berita-288-persiapan-launching- kpu-kota-batu-koordinasi-dengan-walikota-batu.html. Diakses 12 Desember 2017
Komisi  Pemilih  Umum  Kota  Batu.  (2017). “ Malang  Corruption  Watch  (MCW) Kunjungi  Kantor  KPU  Kota  Batu”. KPU  Kota  Batu .  Rilis  daring  12 Januari  2017  pada  http://kpu-kotabatu.go.id/berita-565-malang- corruption-watch-mcw-kunjungi-kantor-kpu-kota-batu-.html. Diakses 12 Desember 2017
Komisi  Pemilih  Umum  Kota  Batu.  (2017).  “Panwaslih  Batu  Resmi  dilantik”, KPU Kota  Batu. Rilis  daring  12  Juni  2017  pada  http://kpu- kotabatu.go.id/berita-221-panwaslih-kota-batu-resmi-dilantik.html.
Diakses 20 Desember 2017
Komisi  Pemilih Umum  Kota  Batu.  (2017).  “Panwaslih  Batu  Resmi  Dilantik”. KPU Kota  Batu .  Rilis  daring  12  Juni  2017  pada    http://kpu- kotabatu.go.id/berita-221-panwaslih-kota-batu-resmi-dilantik.html. Diakses 20 Desember 2017
Komisi  Pemilih  Umum  Kota  Batu.  (2017).  “Debat  Publik  Antar  Pasangan  Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Yang Kedua”. KPU Kota Batu. Rilis daring  16  Januari  2017,  pada  http://kpu-kotabatu.go.id/berita-568- debat-publik-antar-pasangan-calon-walikota-dan-wakil-walikota-batu- yang-kedua.html. Diakses 20 Desember 2017
Liputan6.  (2016).  “Kasus  Korupsi  di  Indonesia  Menggila”. Liputan6. Rilis  daring  7 April 2016, pada http://www.liputan6.com/news/read/2477341/kasus- korupsi-di-indonesia-menggila. Diakses 20 Desember 2017
Malang  Corruption  Watch.  (2014).  “Malang  Corrution  Watch  Profil”. Malang Corruption  Watch. Rilis  daring  Mei  2014  pada  http://mcw- malang.org/arsip/2014/05/profil/. Diakses 20 Desember 2017
Malangtoday. (2016). “Gelar Diskusi Publik, MCW: Pilkada Kota Batu Pintu Masuk Pemodal”. Malangtoday. Rilis  daring 22  November  2016,  pada https://malangtoday.net/malang-raya/pilkada-kota-batu-pintu-masuk- pemodal/. Diakses 20 Desember 2017
Surabaya  Pagi.  (2014).  “MCW  Bongkar  11  Kasus  Korupsi,  ICW  Siap  Kawal”. Surabaya Pagi. Rilis daring 21 Mei 2014 pada http://www.surabayapagi.com/WhiteCrime/114693/2014/05/21/MC W_Bongkar_11_Kasus_Korupsi,_ICW_Siap_Kawal.html#.  Diakses  20 Desember 2017 Surya  Malang.  (2016).  “Inilah  Jadwal  Coblosan  Pilkada  Kota  Batu”. Surya  Malang. Rilis daring 15 Februari 2016, pada http://suryamalang.tribunnews.com/2016/02/15/inilah-jadwal-
coblosan-pilkada-kota-batu. Diakses 20 Desember 2017

## Undang-undang dan Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu

## Wawancara
Wawancara dengan Atha Nursasi, (Malang, 27 Oktober 2017) Wawancara dengan Atha Nursasi, (Malang, 18 Desember 2017) Wawancara dengan Eky Maulana, (Malang, 18 Desember 2017)