## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN
Oleh Gusni Halim 1)
T.Riza Zarzani 2)
Henry Aspan 3)
Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan 1,2,3)
E-mail :
gusnihalimliza@gmail.com 1)
trizazarzani@gmail.com 2)
henryaspan@gmail.com 3)

## ABSTRACT
Bank  is  a  business  entity  that  collects  funds  from  the  public  in  the  form  of  savings  and distributes them to the public in the form of credit and/or other forms in order to increase the standard  of  living  for  many  people.  However,  nowadays  there  are  often  criminal  acts  of embezzlement  in  office  committed  by  bank  employees  such  as  embezzling  customer  funds and/or making a false record with the intention of profiting from these actions. This research is  a  normative  legal  research  that  uses  library  materials  as  the  basis  of  research.  In  this study,  the  author  uses  a  law  approach  through  a  study  of  the  documents  of  the  Law  of  the Republic  of  Indonesia  Number  10  of  1998  concerning  Banking.  The  results  of  the  author's analysis  that  in  terms  of  law  enforcement  against  perpetrators  of  criminal  acts  of embezzlement in office carried out by bank employees should refer to the provisions of Article 49 of Law Number 10 of 1998 concerning Banking which specifically regulates crime in the banking sector in Indonesia, it should not refer to  provisions of Article 374 of the Criminal Code.
Keywords : Bank Employees, Embezzlement In Position

## ABSTRAK
Bank  adalah  badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  orang  banyak.  Namun  dewasa  ini  sering  terjadi  tindak pidana  penggelapan  kantor  yang  dilakukan  oleh  pegawai  bank  seperti  penggelapan  dana nasabah dan/atau pemalsuan pembukuan dengan  maksud untuk  mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif  yang menggunakan bahan  pustaka  sebagai  dasar  penelitian.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan pendekatan  hukum  melalui  kajian  terhadap  dokumen  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hasil analisis penulis bahwa dalam hal penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penggelapan  jabatan  yang  dilakukan  oleh  pegawai bank harus mengacu pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan  yang  khusus  mengatur  tindak  pidana  di  bidang  perbankan.  di  Indonesia  tidak boleh mengacu pada ketentuan Pasal 374 KUHP.
Kata Kunci : Pegawai Bank, Penggelapan Jabatan

## 1. PENDAHULUAN
Bank  adalah  bagian  dari  sistem keuangan  dari  sistem  pembayaran  suatu negara,  bahkan  pada  era  globalisasi sekarang  ini,  bank  juga  telah  menjadi bagian  dari  sistem  keuangan  dan  sistem pembayaran  dunia.  Mengingat  hal  yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh  izin  berdiri  dan  beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan,  bank  tersebut  menjadi  milik masyarakat.  Oleh  karena,  eksistensinya bukan  saja  harus  dijaga  oleh  para  pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat  nasional  dan  global  (Sutedi  : 2007).
Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1992  tentang  perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 dinyatakan bahwa  Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka  meningkatkan  tarif  hidup  rakyat banyak.  Dapat  dipahami  bahwa  sebagai suatu  badan  usaha,  bank  memiliki  usaha pokok  berupa  menghimpun  dana  yang (sementara)  tidak  dipergunakan  untuk kemudian  menyalurkan  kembali  dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu.
Kehidupan  perbankan  merupakan urat  nadi  kehidupan  ekonomi.  Dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran  pada  dunia  perbankan  tidak lepas  dari  pembicaraan  tindak  pidana ekonomi.  Secara  umum  tindak  pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum  yang  dilakukan  karena  atau  untuk motif-motif  ekonomi  (Untung  :  2000). Terkait hal tersebut, Alfies Sihombing dan Yeni  Nuraeni  (2019)  menyatakan  bahwa kejahatan  perbankan  adalah  salah  satu
kejahatan  bisnis  yaitu  kejahatan  yang timbul dari dari praktek praktek bisnis.
Keamanan  dana  nasabah  penyimpan pada  bank  adalah  bagian  penting  dalam hubungan  hukum  tersebut,  mengingat dalam  kenyataannya  dana  yang  disimpan pada  bank  dapat  hilang,  baik  oleh  karena perbuatan pegawai bank untuk menggelapkan  dana  tersebut  maupun  oleh pihak lainnya dengan jalan membobol dana simpanan  tersebut.  Mengingat  ada  suatu hubungan  hukum,  tentunya  jika  dana simpanan nasabah tersebut digelapkan oleh pegawai  bank  itu  sendiri,  tentunya  hal  ini akan  menjadi  bagian  penting  dalam lingkup  kejahatan  perbankan.  Keamanan dana  nasabah  tersebut  seringkali  terancam di Bank karena tindakan dari pegawai bank itu  sendiri,  dimana  pegawai  bank  yang secara  langsung  bercengkerama  dengan dana  nasabah  tersebut  seringkali  tergiur untuk  melakukan  tindakan  penggelapan dalam  jabatan  dengan  menggelapkan  dana nasabah tersebut.
Jauh  sebelumnya  Munir  Fuady (1996)  telah  menyampaikan  pendapatnya bahwa  kejahatan  bank  makin  meningkat dewasa ini, modus operandinya pun makin canggih.  Bahkan,  dalam  beberapa  kasus, terlibat  sindikat  mafia,  baik  dari  dalam maupun  dari  luar  negeri.  Di  samping  itu, lebih  dari  90%  kejahatan  bank  di  lakukan melalui  kerja  sama  orang  luar  dan  orang dalam  bank.  Uniknya,  orang  dalam tersebut  terdiri  dari  para young  urban profesional (Yuppies)  Indonesia,  dengan ciri-ciri  yang  sama,  yaitu  muda,  pintar, gesit, workaholic ,  ambisius,  punya  posisi baik,  punya  penghasilan,  dan  memiliki angan-angan tinggi. Bahkan mereka menggunakan  komputer  sebagai  sarana kejahatannya.  Lalu  populerlah  apa  yang sering  disebut  sebagai  kejahatan  komputer yang  merupakan  salah  satu  kristal  dari kejahatan kerah putih ( white collar crime ).
Ketentuan  pidana  terkait  dengan penggelapan  dalam  jabatan  secara  umum telah  diatur  dalam  Pasal  374  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). kemudian,  secara  khusus  juga  telah  diatur dalam  Pasal  49  dan  Pasal  50  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10 Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan,  yang  mengatur  secara rinci  terkait kejahatan perbankan termasuk di  dalamnya  tentang  penggelapan  dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank.
Disadari  bahwa  aktifitas  perbankan menyangkut  harta  kekayaan,  hajat  hidup orang  banyak  dan  terlebih  lagi  nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut.  Namun,  sampai  dengan  saat  ini masih terjadi kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh  pegawai  bank  tersebut.  Oleh  karena itu,  diperlukan  suatu  penelitian  untuk melakukan kajian hukum terhadap fenomena penggelapan dalam jabatan yang dilakukan  oleh  pegawai  bank  ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Adapun  penelitian  terdahulu  yang pernah  dilakukan  oleh  para  peneliti sebelum  penelitian  penulis  ini  adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rivaldo Datau  (2017),  yang  meneliti  tentang penggelapan  dana  simpanan  nasabah sebagai kejahatan perbankan. Dimana hasil penelitian  tersebut  mengungkap  bahwa jenis  kejahatan  perbankan  yang  dilakukan oleh  pegawai  bank  atau  karyawan  bank dengan  berbagai  modus  operandi  (cara bekerjanya),  seperti  memalsukan  data  atau identitas atau tanda tangan, yang berakibat hilangnya  dana  simpanan  nasabah  pada bank  baik  berupa  deposito,  deposito berjangka maupun tabungan, karena ditarik dan/atau  diambil  oleh  orang  lain  yang secara hukum bukan pemiliknya.
Penelitian  Rivaldo  Datau  tersebut membahas  tentang  penggelapan  dana nasabah  merupakan  kejahatan  perbankan dengan  ketentuan  ancaman  pidananya  dan modus  operandi  kejahatan  perbankan tersebut,  namun  tidak  secara  spesifik membahas  tentang  pelakunya  dan  kajian hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dalam  karya ilmiah  ini  penulis  bertujuan  melakukan penelitian terhadap pelaku tindak pidananya  dalam  hal  ini  pegawai  bank, penegakan  hukumnya,  serta  melakukan kajian  hukum  yang  mendalam  terhadap ketentuan  penggelapan  dalam  jabatan  di bank  ditinjau  menurut  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Berdasarkan  penjelasan  pada  latar belakang  di  atas,  maka  penulis  tertalik melakukan  penelitian  dalam  bentuk  karya tulis  ilmiah  dengan  judul  :  “ Analisis Yuridis Terhadap
Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana  Penggelapan  Dalam  Jabatan Menurut  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA 1. Pengertian Pegawai Bank
Menurut  Hermansyah  (2013),  bank berasal  dari  kata  Italia  “ banco ”  yang artinya  bangku.  Bangku  inilah  yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan  operasionalnya  kepada  para nasabah.  Istilah  bangku  secara  resmi  dan popular  menjadi  bank.  Bank  adalah lembaga  keuangan  yang  menjadi  tempat bagi  orang  perseorangan,  badan-badan usaha  swasta,  badan-badan  usaha  milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan  menyimpan  dana-dana  yang dimilikinya.
Menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan,  bank  adalah  badan usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
Terkait  dengan  pengertian  pegawai bank,  dapat  ditemukan  pada  bagian Penjelasan  Pasal  Demi  Pasal  dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  Perbankan,  yakni  pada  Penjelasan Pasal  47  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  yang dimaksud  dengan  pegawai  bank  adalah semua  pejabat  dan  karyawan.  Selanjutnya, disebutkan  pula  pada  Penjelasan  Pasal  48 ayat  (1),  yang  dimaksud  dengan  pegawai bank  adalah  pejabat  bank  yang  diberi wewenang  dan  tanggung  jawab  untuk melaksanakan  tugas  operasional  bank,  dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank.
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut  Prasetyo  (2013),  istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah  diperkenalkan  oleh  pihak pemerintah melalui Departemen
Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus. Selanjutnya, Aspary (2012) berpendapat  bahwa  dalam  bahasa  Belanda strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata,  yaitu straafbaar dan feit .  Perkataan feit dalam  bahasa  Belanda  diartikan “sebagian  dari  kenyataan”,  sedangkan straafbaar berarti  dapat  “dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti  “sebagian  dari kenyataan  yang  dapat  dihukum”.  Oleh karena itu terjemahan atas istilah straafbaarfeit ke  dalam  bahasa  Indonesia menimbulkan  banyak  istilah,  antara  lain tindak  pidana,  delik,  peristiwa  pidana, perbuatan  yang  boleh  dihukum,  perbuatan pidana, dan straafbaar feit .
Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang  dilakukan  oleh  manusia  yang  dapat bertanggungjawab  yang  mana  perbuatan tersebut  dilarang  atau  diperintahkan  atau dibolehkan  oleh  undang-undang  yang diberi  sanksi  berupa  sanksi  pidana.  Kata kunci  untuk  membedakan  suatu  perbuatan sebagai  tindak  pidana  atau  bukan  adalah apakah  perbuatan  tersebut  diberi  sanksi pidana atau tidak (Effendi : 2011).

## 3.  Pengertian  Penggelapan  Dalam Jabatan
Riska  Yanti  (2013),  berpendapat bahwa  penggelapan  adalah  digelapkannya suatu  barang yang berada  dibawah kekuasaan  pelaku,  dengan  cara  lain  dari pada  dengan  melakukan  kejahatan.  Jadi, barang  tersebut  dipercayakan  kepada pelaku  akan  tetapi  pelaku  tidak  memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dianggap  dilimpahkan  kepadanya  oleh yang memiliki hak atas barang tersebut.
Di dalam Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja  memiliki  dengan  melawan  hukum sesuatu  barang  yang  sama  sekali  atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan  dengan  hukuman  penjara selama-lamanya  empat  tahun  atau  denda sebanyak-banyaknya Rp.900”.
Selanjutnya, tindak pidana penggelapan  dalam  jabatan  secara  spesifik juga  diatur  dalam  Pasal  374  KUHP,  yang menyatakan  bahwa  Penggelapan  yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubung  dengan  pekerjaannya  atau jabatannya  atau  karena  ia  mendapat  upah uang,  dihukum  penjara  selama-lamanya lima tahun.
Menurut  Ismu  Gunadi  dan  Jonaedi Efendi  (2014),  unsur-unsur  tindak  pidana penggelapan  terdiri  dari  unsur  objektif meliputi  perbuatan  memiliki  suatu  benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,  yang  berada  dalam  kekuasaannya bukan  karena  kejahatan,  dan  unsur subjektif  penggelapan  dengan  sengaja ( opzettelijk )  dengan  penggelapan  melawan hukum ( wederechtelijk ).
Berdasarkan  uraian  tentang  tindak pidana  penggelapan  di  atas,  apabila dikaitkan dengan penggelapan yang dilakukan  oleh  seorang  pegawai  dalam suatu  perusahaan,  maka  tindak  pidana penggelapan  dalam  jabatan  adalah  setiap orang  yang  dengan  sengaja  memiliki
sesuatu  barang  dengan  cara  melawan hukum,  barang  mana  berada  di  bawah kekuasaannya  yang  dimilikinya  dengan memanfaatkan suatu keadaan seperti hubungan pekerjaan dan/atau jabatan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto  dan  Sri  Mamudji  (2013),  pada penelitian  hukum  normatif  bahan  pustaka merupakan  data  dasar  yang  dalam  ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.  Pengumpulan  bahan  hukum primer
menggunakan
pendekatan Perundang-Undangan.
Dalam  pengumpulan  bahan  hukum primer  penulis  menggunakan  pendekatan Undang-Undang  melalui  studi  terhadap dokumen Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan.  Proses Pengumpulan  Bahan  Hukum  Sekunder dalam  penelitian  ini  menggunakan  studi pustaka  buku-buku,  jurnal  hukum,  artikel hukum  serta  beberapa  literatur  lain  yang berkaitan dengan penelitian penulis sebagai  penjelasan  bagi  bahan  hukum primer.
Berdasarkan dengan beberapa bahan  hukum  serta  metode  pengumpulan bahan yang  digunakan,  maka  akan dilakukan  penganalisan  berdasar  dari pendekatan kasus dan juga Undang-undang untuk memperoleh kesimpulan yang mendetail  untuk  menjawab  permasalahan dalam penelitian ini

## 4. HASIL DAN PENELITIAN
A. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Perbankan Di Indonesia
Di antara praktisi maupun akademisi  hukum  terdapat  keberagaman penggunaan  istilah  dalam  menyebutkan tindak  pidana  yang  terjadi  dalam  ruang lingkup  perbankan.  Istilah-istilah  tersebut antara lain “kejahatan di bidang perbankan”, “kejahatan perbankan”,
“kejahatan  terhadap  perbankan”,  dan tindak pidana perbankan. Perbedaan istilah tersebut  merujuk  pada  posisi  bank  dalam tindak  pidana  tersebut.  Bank  sebagai pelaku  kejahatan,  bank  sebagai  korban kejahatan,  ataukah  bank  sebagai  pelaku dan  sebagai  korban.  Kejahatan  perbankan biasa  diartikan  sebagai  tindak  pidana  “di bidang  perbankan”  yang  dalam  pengertian ini  mencakup  segala  perbuatan  yang melanggar  hukum  yang  ada  kaitannya dengan bisnis perbankan. Dalam pengetian ini  pula  tercakup  bank  sebagai  pelaku  dan bank sebagai korban (Edi Setiadi dan Rena Yulia : 2010).
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana perbankan  melibatkan  dana  masyarakat selaku  nasabah  yang  disimpan  di  bank, oleh  karenanya  tindak  pidana  perbankan merugikan  kepentingan  berbagai  pihak, baik  bank  itu  sendiri  selaku  badan  usaha maupun  nasabah  penyimpan  dana,  sistem perbankan,  otoritas  perbankan,  pemerintah dan  masyarakat  luas.  Untuk  mengetahui jenis-jenis  tindak  pidana  perbankan  yang sering  terjadi  di Indonesia,  penulis menyampaikannya  dengan  uraian  sebagai berikut:
1.  Tindak  pidana  Yang  Berkaitan

## Dengan Perizinan
Tindak  Pidan  di  bidang  perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan perizinan  pendirian  bank  sebagai  lembaga keuangan.  Setiap  orang yang  ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi  syaratsyarat  atau  ketentuan yang  terdapat  dalam  udang-undang,  pihak pendiri  bank  tersebut  dapa  dikatakan  telah melakukan  tindak  pidana  di  bidang perbankan  kelompok  ini  dan  bank  yang telah  didirikan  tersebut  dinamakan  bank gelap (Faridah : 2018).
Dalam  Pasal  46  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan tentang  tindak  pidana  perizinan,  yaitu: “Barang  siapa  menghimpun  dana  dari
masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  tanpa izin  usaha  dari  Pimpinan  Bank  Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16, diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang- kurangnya  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama 15  (lima  belas)  tahun  serta  denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp20.000.000.000,00  (dua  puluh  miliar rupiah).”
Selanjutnya,  diatur  pula  di  dalam Pasal  46  ayat  (2),  yang  berbunyi:  “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perserikatan,  yayasan  atau  koperasi,  maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud  dilakukan  baik  terhadap  mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan  itu  atau  yang  bertindak  sebagai pimpinan  dalam  perbuatan  itu  atau terhadap kedua-duanya.”
2.  Tindak  Pidana  Yang  Berkaitan

## Dengan Rahasia Bank
Ancaman  pidana  atas  pelanggaran terhadap  rahasia  bank  diatur  dalam  Pasal 47  ayat  (2),  yang  menegaskan  bahwa “Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi, pegawai  bank  atau  Pihak  Terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut  Pasal  40,  diancam  dengan  pidana penjara  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah) dan  paling  banyak  Rp  8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."
Dari  ketentuan  Pasal  47  ayat  (2) tersebut  penulis  berpendapat  bahwa  bukan hanya  pegawai  bank  yang  dapat  dimintai tanggung  jawab  pidana  berkaitan  dengan rahasia  bank  tersebut.  Apabila  terbukti bahwa  yang  membocorkan  rahasia  bank tersebut  dan  atau  ikut  terlibat  di  dalam tindakan  tersebut,  maka  Anggota  Dewan Komisaris,  dan  Direksi  dapat  dipidana sesuai dengan ketentuan tersebut.
Unsur  dtindak  pidana  yang  berkaitan dengan rahasia bank terdiri dari siapa, yang sengaja memaksa bank atau pihak
terafiliasi,  untuk  membocorkan  rahasia bank,  tanpa  membawa  perinta  atau  izin dari pimpinan bank Indonesia. Subjek dari Pasal  tersebut  adalah  setiap  orang,  yang mampu bertanggung jawab menurut undang-undang  sedangkan  unsur  yang sengaja memaksa ini identik  dengan unsur dengan  sengaja.  Bahwa Wetboek  Van Strafrecht (WvS)  yang  menjadi  induk KUHPidana  menganut  paham  bahwa setiap  delik  yang  dikualifikasi  sebagai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali jika ditentukan dengan nyata lain atau kealpaan
(Moeljatno : 2002). 3. Tindak Pidana Yang Berkaitan  Dengan  Pengawasan  dan Pembinaan Bank Tindak pidana
perbankan  bentuk  yang  ketiga  yang berkaitan dnegan pengawasan dan pembinaan  bank  diatur  secara  tegas  dalam Pasal  48  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan,  menyatakan  bahwa Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  atau pegawai  bank  yang  dengan  sengaja  tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat  (1)  dan  ayat  (2),  diancam  dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah) dan  paling  banyak  Rp100.000.000,000,00 (seratus miliar rupiah)”.
Pada dasarnya bahwa Untuk menjaga kelangsungan  bank,  maka  setiap  bank mempunyai  keharusan  untuk  mematuhi kewajibannya kepada pihak yang bertanggungjawab  dalam  pengawasan  dan pembinaan  bank,  dalam  hal  ini  Bank Indonesia  (BI)  dan/atau  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK).  Hal  tersebut  mutlak diperlukan  karena  sebagai  lembaga  yang mengelola  uang  masyarakat  dalam  jumlah yang  besar,  maka  Bank  Indonesia  perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan  usaha  bank  yang  dituangkan  dalam bentuk laporan. Bank yang tidak
melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud  diatas,  maka  telah  melakukan tindak  pidana  di  bidang  perbankan  di bidang pengawasan dan pembinaan bank.
4.  Tindak  Pidana  Yang  Berkaitan Dengan Usaha Bank
Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha  bank  ini  sering  terjadi  dalam  hal perbuatan bank yang melakukan pencatatan  palsu.  Hal  ini  sering  dikaitkan dengan  data  pribadi  yang  disalahgunakan oleh  bank  melalui  pegawai  bank.  Hal  ini diatur  dalam  Pasal  49  ayat  (1)  Undang- undang  Perbankan  menyebutkan  bahwa, Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi,  atau pegawai bank yang dengan sengaja:
a. Membuat  atau  menyebabkan adanya  pencatatan  palsu  dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,  laporan  transaksi  atau rekening suatu bank;
b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,  laporan  transaksi  atau rekening suatu bank;
c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,  menghapus, atau  menghilangkan  adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,  laporan  transaksi  atau rekening  suatu  bank,  atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan,  menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.
Yang  termasuk  dalam  jenis  tindak pidana  ini  seperti  pelanggaran  terhadap laporan keuangan bank. Seperti disampaikan  oleh  Hana  Faridah  (2018), yang  berpendapat  bahwa  Fraud  terhadap Laporan Keuangan ( Fraudulent
Statements )  merupakan  segala  tindakan yang membuat Laporan Keuangan menjadi tidak  seperti  yang  seharusnya  (tidak mewakili  kenyataan),  tergolong  kelompok fraud terhadap laporan keuangan.
Misalnya:
a. Memalsukan bukti transaksi.
b. Mengakui  suatu transaksi  lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya.
c. Menerapkan  metode  akuntansi tertentu  secara  tidak  konsisten untuk menaikan atau menurunkan laba. d. Menerapkan metode pangakuan  aset  sedemikian rupa  sehingga  aset  menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya. e. Menerapkan metode pangakuan liabilitas sedemikian rupa sehingga liabiliats menjadi nampak lebih kecil dibandingkan yang seharusnya.
Dari  beberapa  jenis  tindak  pidana perbankan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  Tindak  Pidana  Perbankan  adalah pelanggaran  terhadap  ketentuan  perbankan yang  diatur  dan  diancam  dengan  pidana berdasarkan  yang  sudah  di  atur  dalam Undang-Undang  Perbankan,  dimana  pihak yang  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban pidana  adalah  Anggota  Dewan  Komisaris, Direksi,  atau  pegawai  bank  yang  terbukti bersalah  melakukan  salah  satu  jenis  dari tindak pidana perbankan tersebut.
B.  Analisis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Yang  Dilakukan  Oleh  Pegawai Bank
Tindak  pidana  penggelapan  dalam jabatan  sering  juga  dikenal  dengan  istilah kejahatan  penyalahgunaan  kewenangan jabatan.  Dalam  kaitannya  dengan  sektor perbankan,  praktik  yang  sering  terjadi adalah  seorang  pejabat  bank  dan/atau pegawai  bank  umum  bekerjasama  dengan pegawai  bank  dengan  kewenangannya meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui untuk menerima suatu imbalan,
komisi,  uang  atau  barang  dalam  rangka perbuatan persekongkolan untuk melakukan upaya penggelapan dana nasabah  yang  disimpan  dalam  rekening nasabah di bank tempat nasabah menyimpan uangnya.
Apabila  kasus  yang  terjadi  seperti penjelasan  di  atas,  maka  Perbuatan  pidana semacam  ini  biasa  disebut  dengan  kolusi, yang  biasanya  diikuti  dengan  penyuapan. Perbuatan  pidana  ini  dilakukan  oleh Dewan  Komisaris,  Direksi,  atau  Pegawai bank  yang  secara  sengaja  melakukan perbuatan dengan menggunakan kewenangannya dengan tujuan memperkaya diri  sendiri atau keluarganya. Ketentuan tindak pidana perbankan semacam  ini  dijumpai  pada  Pasal  49  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan. Antara lain: meminta,
menerima, mengizinkan, menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang atau barang  dalam  rangka  memperoleh  uang muka,  bank  garansi,  fasilitas  kredit  dari bank,  dan  bisa  kearah  perbuatan  pidana money  laundering dan  sebagainya. Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang sengaja  dilakukan  oleh  seseorang  atau sekelompok  orang  sehingga  menimbulkan kerugian  tanpa  disadari  oleh  pihak  yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan.
Kecurangan  umumnya  terjadi  karena  tiga hal  utama,  yaitu  adanya  tekanan  untuk melakukan penyelewengan, adanya kesempatan  yang  bisa  dimanfaatkan  serta adanya  pembenaran  terhadap  tindakan tersebut  (Faridah  :  2018).  Sebagaimana disebutkan    sebelumnya  bahwa tindak  pidana  ini    merupakan    tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  unsur  internal bank itu sendiri (anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank) maka tindak pidana ini  merupakan  kejahatan  “orang  dalam”.
Dalam  kaitannya  dengan  tindak  pidana perbankan  yang  dilakukan  oleh  orang dalam,  pelaku  juga  dapat  dijerat  dengan aturan  lain  di  luar  Undang-Undang
Perbankan,  yakni  Pasal  263  (pemalsuan), Pasal  372  (penggelapan),  Pasal  374 (penggelapan  dalam  jabatan),  Pasal  378 (penipuan), dan Pasal 362 (pencurian).
Apabila  ditinjau  menurut  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang tentang Perbankan, pada prinsipnya pegawai bank berkewajiban untuk menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam melakukan  kegitan  usaha  di  bidang perbankan. Sehingga apabila pegawai bank melalaikan  hal  tersebut  dapat  dikenai pidana yang dijelaskan berdasarkan ketentuan  pidana  Pasal  49  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan.  Pasal  49 Undang-Undang  Perbankan  menyebutkan bahwa:
(1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau  pegawai  bank  yang  dengan sengaja :
a. Membuat  atau  menyebabkan adanya  pencatatan  palsu  dalam pembukuan  atau  dalam  laporan, maupun  dalam  dokumen  atau laporan  kegiatan  usaha,  laporan transaksi  atau  rekening  suatu bank;
b. Menghilangkan atau tidak
memasukkan  atau  menyebabkan tidak  dilakukannya  pencatatan dalam  pembukuan  atau  dalam laporan, maupun dalam dokumen  atau  laporan  kegiatan usaha,  laporan  transaksi  atau rekening suatu bank;
c. Mengubah, menghapus, atau menghilangkan  adanya  suatu pencatatan  dalam  pembukuan atau  dalam  laporan,  maupun dalam  dokumen  atau  laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau  rekening  suatu  bank,  atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan  atau  merusak catatan pembukuan tersebut, diancam  dengan  pidana  penjara sekurang-kurangnya  5  (lima)
tahun  dan  paling  lama  15  (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau  pegawai  bank  yang  dengan sengaja :
a. Meminta atau menerima,
mengizinkan  atau  menyetujui untuk  menerima  suatu  imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan,  uang  atau  barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan  keluarganya,  dalam rangka
mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang  lain  dalam  memperoleh uang  muka,  bank  garansi,  atau fasilitas  kredit  dari  bank,  atau dalam  rangka  pembelian  atau pendiskontoan  oleh  bank  atas surat-surat  wesel,  surat  promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan  bagi  orang  lain untuk  melaksanakan  penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
b. Tidak  melaksanakan  langkah- langkah  yang  diperlukan  untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang- kurangnya  3  (tiga)  tahun  dan paling  dan  paling  lama  8 (delapan)  tahun  serta  denda  se kurang-kurangnya
Rp 5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah).
Dari  bunyi  pasal  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  pada  dasarnya  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang tentang  Perbankan  telah  mengatur  secara khusus  tentang  tindak  pidana  penggelapan dalam  jabatan  yang  dilakukan  oleh pegawai  bank.  Dimana  jelas  diatur  dan diancam  pidana  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang
Nomor  10  Tahun  1998  Tentang tentang Perbankan, dengan frasa “Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi,  uang  tambahan,  pelayanan,  uang atau  barang  berharga,  untuk  keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya”.  Frasa  tersebut  menekankan suatu  larangan  terhadap  pegawai  bank yang  meminta  atau  menerima  sejumlah uang dalam bentuk apapun untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya.
Namun,  berdasarkan  penelusuran penulis  dari  beberapa  putusan  Pengadilan terkait  dengan  tindak  pidana  penggelapan dalam  jabatan  yang  dilakukan  oleh pegawai  bank,  terlihat  bahwa  banyak pelaku  dihukum  dengan  menggunakan ketentuan Pasal 374 KUHP tidak menggunakan  ketentuan  dalam  Pasal  49 ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998 Tentang tentang Perbankan. Padahal dalam sektor
perbankan  di  Indonesia  bahwa  Undang- Undang Perbankan merupakan lex specialis sedangkan  KUHP  merupakan lex generalis .  Menurut  penulis  bahwa  dalam hal  penegakan  hukum  terhadap  pelaku tindak pidana  penggelapan  dalam  jabatan yang  dilakukan  oleh  pegawai  bank seharusnya merujuk pada ketentuan Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  tentang  Perbankan  yang  secara khusus  mengatur  tentang  pidana  di  sektor perbankan.
Berdasarkan analisis penulis tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  tindak pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang dilakukan  oleh  pegawai  bank  diatur  dan diancam  pidana  sebagaimana  dalam  Pasal
49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang tentang Perbankan, dimana ancaman  pidana  bagi  pelaku  adalah sekurang-kurangnya  3  (tiga)  tahun  dan paling  dan  paling  lama  8  (delapan)  tahun serta  denda  se  kurang-kurangnya  Rp 5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dan paling  banyak  Rp  100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Selanjutnya, dalam hal  penanganan kasus  tindak  pidana  penggelapan  dalam jabatan  di  sektor  perbankan  haruslah menggunakan lex  specialis dalam  hal  ini Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  tentang  Perbankan.  Hal  ini bertujuan  untuk  adanya  penegakan  hukum yang  objektif  serta  dapat  menjerat  pelaku lainnya  yang  terlibat  seperti  Anggota Dewan  Komisaris,  Direksi,  atau  pegawai bank dalam suatu tindak pidana penggelapan jabatan di sektor perbankan di Indonesia.  Atau  dengan  kata  lain,  apabila seorang  oknum  pegawai  bank  melakukan suatu  tindak  pidana  penggelapan  dalam jabatan, maka dengan menggunakan sarana Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang tentang Perbankan dapat memudahkan aparat penegak hukum untuk mengungkap  pelaku  lainnya  manakala ditemukan  suatu  petunjuk  bahwa  dalam melakukan  aksinya  si  pelaku  tidak  dengan sendirian.

## 5. SIMPULAN
Bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka  meningkatkan  tarif  hidup  rakyat banyak. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan  sering  juga  dikenal  dengan  istilah kejahatan  penyalahgunaan  kewenangan jabatan.  Dalam  kaitannya  dengan  sektor perbankan,  praktik  yang  sering  terjadi adalah  seorang  pejabat  bank  dan/atau pegawai  bank  umum  bekerjasama  dengan pegawai  bank  dengan  kewenangannya meminta, menerima, mengizinkan, menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi,  uang  atau  barang  dalam  rangka
perbuatan persekongkolan untuk melakukan upaya penggelapan dana nasabah  yang  disimpan  dalam  rekening nasabah di bank tempat nasabah menyimpan  uangnya.  Ketentuan  ancaman pidana terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan  secara  umum  telah  diatur  dalam Pasal  374  KUHP.  Kemudian,  secara khusus  juga  telah  diatur  dalam  Pasal  49 dan  Pasal  50  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perbankan,  yang  mengatur  secara  rinci terkait  kejahatan  perbankan  termasuk  di dalamnya  tentang  penggelapan  dalam jabatan yang dilakukan oleh pegawai bank. Hasil  analisis  penulis  bahwa  dalam  hal penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana  penggelapan  dalam  jabatan  yang dilakukan  oleh  pegawai  bank  seharusnya merujuk  pada ketentuan  Pasal  49 Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang tentang  Perbankan  yang  secara  khusus mengatur tentang pidana di sektor perbankan, tidak seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 374 KUHP.
Penulis menyarankan bahwa sebaiknya  dalam  hal  penanganan  kasus tindak  pidana  penggelapan  dalam  jabatan di sektor perbankan haruslah menggunakan lex specialis dalam hal ini Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  tentang Perbankan. Hal ini bertujuan untuk adanya penegakan hukum yang objektif serta dapat menjerat  pelaku  lainnya  yang  terlibat seperti Anggota Dewan Komisaris,
Direksi,  atau  pegawai  bank  dalam  suatu tindak  pidana  penggelapan  jabatan  di sektor perbankan di Indonesia.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Aspary I. 2012. Tindak Pidana
Perpajakan . Strafrecht Studie
Center. Depok.
Effendi E. 2011. Hukum Pidana Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung. Faridah  H.  2018.,  Desember  2018, Jenis- Jenis  Tindak  Pidana  Perbankan Dan Perbandingan Undang-
Undang  Perbankan .  Jurnal  Hukum POSITUM Vol. 3, No. 2.
Fuady M. 1996. Hukum Bisnis dalam Teori dan  Praktik  Buku  Kesatu .  Citra Aditya Bakti. Bandung. Hermansyah.  2013.  Hukum  Perbankan
Nasional Indonesia. Kencana
Prenada Media Group. Jakarta.
Prasetyo  M.  2013. Hukum  Pidana  Edisi Revisi  (Cetakan  Ke-4 ).  Rajawali Pers.  Jakarta.  Setiadi  E  dan  Rena
Yulia. 2010. Hukum Pidana
Ekonomi .  Graha  Ilmu.  Yogyakarta. Sihombing  L.A.  2019. Tindak Pidana  Perbankan  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  Tentang  Perbankan. Jurnal Hukum Positum Vol. 4, No. 2. Soekanto  S  dan  Sri  Mamudji.  2013.
Penelitian  Hukum  Normatif.  Suatu
Tinjauan  Singkat. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Sutedi  A.  2007. Hukum  Perbankan  Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger,
Likuidasi,  dan  Kepalitan .  Sinar Grafika. Jakarta. Untung  B.  2000. Kredit  Perbankan  di Indonesia. Penerbit Andi. Yogyakarta. Yanti  R.  2013.  Pertimbangan  Hakim Dalam  Memutus  Perkara  Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut.  Jurnal  Ilmu  Hukum
Legal Opinion. No. 5 Vol. 1.