## EDITORIAL :

## Kepemimpinan Regional Dalam Hubungan Internasional
Setelah sukses  menyelenggarakan Presidensi  G20 pada tahun 2022, Indonesia kembali menjalankan  kepemimpinan  internasional  dengan  memegang  tongkat  kepemimpinan atau keketuaan ASEAN 2023 untuk satu tahun lamanya (1 Januari -31 Desember 2023). Kepemimpinan  tersebut  diserahkan  dari  Kamboja  kepada  Indonesia  pada  Konferensi Tingkat  Tinggi  (KTT)  ASEAN  ke-42  di  Phnom  Penh  pada  November  2022  yang menandakan kepercayaan kepada Indonesia untuk menavigasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan  di  regional  Asia  Tenggara  di  tengah  kondisi recovery dunia  pasca pandemi, dengan  tema  “ ASEAN  Matters:  Epicentrum  of  Growth” .  Meskipun  dalam organisasi regional ASEAN tidak ada satu negarapun yang secara resmi dan permanen sebagai  pemimpin  atau  kekuatan  regional,  posisi  keketuaan  memberikan  kesempatan kepadanya  melaksanakan  kepemimpinan  regional,  sekaligus  peluang  dan  penegasan kepemimpinan  yang  efektif  dan  cara  pemimpin  membuat  perbedaan  yang  berarti  di arena global.
Memahami  kepemimpinan  regional  ( regional  leadership )  sangat  penting  bagi para pembuat kebijakan dan penstudi/sarjana ( scholars) , karena membantu menjelaskan motivasi  dan  tindakan  negara  dalam  hubungan  internasional,  dan  distribusi  kekuasaan antarnegara  dan  regional  dalam  dinamika  politik  regional  dan  global  pada  masa  kini. Penegasan atau pencegahan kepemimpinan regional akan berdampak tidak hanya pada tatanan  regionalnya  namun  juga  pada  tatanan  global  di  masa  depan  (Acharya,  2009).
Pemahaman  terhadap  terdapatnya  prasyarat  (dan  dampak)  dari  penegasan kepemimpinan  regional  dan  kaitannya  dengan  kekuatan  regional  diperlukan  sebagai langkah awal.
Kepemimpinan  adalah  hubungan  “antara  seorang  pemimpin  dan  mereka  yang mengikuti  pemimpin.”  Kepemimpinan  regional  mengacu  pada  kemampuan  suatu kawasan atau regional untuk memberikan pengaruh pada politik global dan membentuk sistem internasional. Kepemimpinan regional juga mengacu pada peran negara tertentu, baik  secara  individu  maupun  kolektif,  dan  juga  peran  institusi  regional  dalam  suatu regional  maupun  di  luar  regional,  dalam  membentuk  kebijakan  dan  tindakan  negara, negara-negara,  institusi  di  suatu  regional  atau  di  luarnya.  Kepemimpinan  regional memainkan  peran  penting  dalam  hubungan  internasional,  karena  membentuk  jalannya peristiwa  global,  menentukan  arah  dan  nada  untuk  keterlibatan  suatu  bangsa  dengan seluruh  dunia,  baik  itu  melalui  negosiasi  diplomatik,  aliansi  strategis,  atau  mengatasi tantangan global.
Kecenderungan terkini  menunjukkan  bahwa negara-negara dengan kemampuan yang memadai untuk diberikan status ‘kekuatan regional’ ( regional power ) oleh rekan- rekannya (terutama negara-negara lain di kawasan mereka) namun mereka enggan atau menolak sebagai kepemimpinan regional. Kepemimpinan regional kerap dikonseptualisasikan  sebagai  tujuan  tambahan  dalam  strategi  besar  kekuatan  regional. Yang  lainnya  menggangap  kekuatan  regional  adalah  kepemimpin  regional  sehingga persyaratan  kepemimpinan  menjadi  persyaratan  kekuatan.  Beberapa  penstudi  mungkin mempertanyakan  apakah  negara  yang  memperoleh  status  kekuatan  regional  secara otomatis  merupakan  kepemimpiman  regional?  Bagaimana  mengejar  kekuatan  regional untuk  mendapatkan  kepemimpinan  regional?  Apakah  suatu  negara  harus  dianggap sebagai kekuatan regional jika sepenuhnya meninggalkan kepemimpinan? Oleh karena itu,  hal  pertama  yang  diperlukan  adalah  membedakan  dengan  jelas  antara  status kekuasaan  regional,  kepemimpinan  regional,  pengejaran  kepemimpinan  regional sebagai tujuan dan pelaksanaannya sebagai peran.
Salah  satu  upaya  pertama  untuk  membangun  konsep  kekuatan  regional  dalam sistem  internasional  dibuat  oleh Øyvind  Østerud (1992)  yang  menggunakan  gasasan ‘ regional  great  power’ dan  mendefinisikannya  sebagai  negara:  yang  secara  geografi bagian dari suatu wilayah; yang mampu berdiri untuk berhadapan dengan koalisi negara
lainnya  di  kawasan;  yang  sangat  berpengaruh  dalam  permasalahan  regional;  dan  yang bisa juga menjadi negara besar di skala dunia selain status regionalnya. Destradi (2010) mengajukan  dua  elemen  yang  “tidak  terbantahkan  dalam  literatur”,  yaitu  kekuatan regional  adalah  milik  dari  suatu  wilayah,  dan  memiliki  bagian  yang  lebih  besar  dari kemampuan  wilayah  tersebut  jika  dibandingkan  dengan  negara  bagian  lapis  kedua. Dalam  situasi  demikian,  status  kekuatan  regional  biasanya  diakui,  kurang  lebih  secara eksplisit, oleh negara-negara lain di kawasan itu dan sekitarnya. Negara-negara dengan bagian  yang  lebih  besar  dari  kemampuan  suatu  kawasan  akan  selalu  diperhitungkan secara khusus karena dampak berbeda yang mungkin mereka timbulkan di kawasan itu. Akan tetapi mengakui pentingnya tetangga berbeda dengan mengikuti kepemimpinannya.  Secara  aktif  merongrong  klaim  kepemimpinan  kekuatan  regional dengan mengimbanginya juga dapat  menjadi  bukti  pengakuan status  oleh tetangganya. Menurut  Detlef  Nolte  &  Luis  L.  Schenoni  (2021)  konsep  kekuatan  regional  mengacu pada  keunggulan  kemampuan,  yang  setidaknya  secara  implisit  diakui  oleh  negara- negara  lain  di  dalam  dan  di  luar  suatu  wilayah  sebagai  secara  struktural  menentukan kedudukan  sosial  yang  lebih  tinggi  dari  kekuatan  regional.  Status  seperti  itu  dapat menimbulkan  harapan  akan  kepemimpinan  dan  memfasilitasi  pelaksanaannya  tetapi secara  analitis  berbeda  darinya.  Wright  (1978)  menyebut  kekuatan  regional  dengan ‘pemimpin  regional’,  ‘kekuatan  regional  utama’  atau  ‘kekuatan  besar  regional/lokal’, yang  dianggap  kuat  di  wilayah  mereka  sendiri  terlepas  dari  apakah  mereka  mewakili hubungan  permusuhan  atau  persahabatan  regional.  Chase,  Hill  dan  Kennedy  (1996) dalam Flemes  &  Wojczewski  (2010)  menghubungkan peran kekuatan  regional dengan gagasan  'negara  bagian  penting,  yang  sangat  penting  secara  regional  sehingga keruntuhannya  akan  menyebabkan  kekacauan  lintas  batas.  Di  sisi  lain,  kemajuan  dan stabilitas  ekonomi  ‘negara  yang  sangat  penting’  ini  akan  meningkatkan  kelangsungan ekonomi  dan  kesehatan  politik  kawasannya.  Konsorsium  Eropa  untuk  Riset  Politik mendefinisikan  kekuatan  regional  yang  sedikit  kontras  tentang  apa  yang  membuat kekuatan  regional.  Menurut  lembaga  ini  kekuatan  regional  adalah  negara  yang  secara geografis  termasuk  dalam  regional,  dominan  dalam  hal  ekonomi  dan  militer,  mampu menggunakan pengaruh hegemonik di wilayah tersebut dan pengaruh yang cukup besar pada  skala  dunia,  bersedia  memanfaatkan  sumber  daya  kekuasaan  dan  diakui  atau bahkan diterima sebagai pemimpin regional oleh tetangganya.
Konseptualisasi  sebelumnya  telah  mencampuradukan  dimensi  analitik  yang berbeda  dari  kekuatan  regional  dan  kepemimpinan  regional.  Misalnya,  Nolte  (2010), seperti  yang  dikutip  oleh  Nolte  &  Schenoni  (2021),  telah  mendefinisikan  kekuatan regional  sebagai  negara  yang  mengartikulasikan  pretensi  (konsepsi  diri)  dari  posisi terdepan  di  wilayah  yang  dibatasi  secara  geografis,  ekonomi,  dan  politik;  yang menampilkan  sumber  daya  material  (militer,  ekonomi,  demografis),  organisasional (politik) dan ideologis untuk proyeksi kekuatan regional; yang benar-benar berpengaruh besar dalam urusan regional (kegiatan dan hasil). Dalam definisi ini dan definisi serupa, menurut  Destradi  (2010),  ada  harapan  bahwa  kekuatan  regional  akan  melakukan semacam  pengaruh  di  kawasan  (regional),  atau  menjadi  “negara  pemimpin  regional”, seperti yang dikemukakan oleh Braveboy-Wagner (2016).
Persamaan  perihal  kekuatan  regional  dan  kepemimpinan  regional,  seperti  yang ditemukan  oleh  Nolte  &  Schenoni,  menjadi  semakin  jelas  dengan  konseptualisasi “kekuatan keregionalan/kepemimpinan regional” sebagai sebuah peran.  Dari perspektif teori peran, kekuatan regional adalah “pemimpin alami” karena “peran utama” mereka membutuhkan  atau  mempersyaratkan  kinerja  peran  pendukung  yang  menyiratkan kepemimpinan  (misalnya,  mediator,  koordinator,  penyedia  keamanan,  dan  lain sebagainya).  Kekuatan  regional  mungkin  “pemimpin  yang  ragu-ragu”  tetapi  mereka tetap harus menjadi  pemimpin.  Dengan menyamakan peran dengan status atau “status master,” didefinisikan “sebagai peran yang menonjol dalam setiap situasi”, teori peran memasukan  konsep  sosiologis  seperti  kelas  dan  status.  yaitu  bentuk  stratifikasi  sosial yang  tidak  selalu  memerlukan  kinerja  peran  tertentu.  Menurut  Nolte  dan  Schenoni, status menghasilkan harapan perilaku tertentu, seperti misalnya mungkin mengharapkan kekuatan regional menjadi pemimpin regional, tetapi aktor sosial tidak kehilangan status mereka jika mereka gagal melakukan (Nolte & Schenoni, 2021).
Nolte  dan  Schenoni  mengadopsi  "pendekatan  posisi",  yang  berbeda  dengan "pendekatan relasional", untuk menentukan status dalam hierarki. Konsep "pendekatan posisi"  tentang  kekuatan  regional  pada  akhirnya  bergantung  pada  distribusi  sumber daya, sebagai atribut berharga dari negara, dalam wilayah yang dibangun secara sosial. Distribusi kapabilitas kekuasaan ini selalu, secara eksplisit atau implisit, mendefinisikan hierarki  regional  dan  status  negara  di  dalamnya.  Status  diberikan  kepada  kekuatan regional  oleh  negara  lain  di  dalam  dan  di  luar  wilayah  atau  “komunitas  status”  atau
“lingkaran  pengakuan”,  dengan  pengakuan  atas  kemampuan  tenaganya  yang  unggul. Womack kemudian memadatkan garis argumentasi ini dengan menyatakan: “Kekuatan regional menjadi pusat perhatian regional karena politik yang lebih kecil memiliki lebih banyak exposur e  dari  pada  sebaliknya”  (Womack,  2016).  Dengan  demikian  status sebagai  kekuatan  regional  atau  kekuatan  keregionalan  didefinisikan  baik  oleh kapabilitas  kekuasaan  (atau  sumber  daya  status)  dan  oleh  pengakuan  ini  (pengakuan status) dalam aktivitas de facto negara lain (Prys, 2010).
Beberapa  usulan  dari  para  penstudi/sarjana  mengenai prasyarat  untuk kepemimpinan  regional. Schoeman  (2003)  dalam  Flemes  (2007)  mengajukan  unsur- unsur dinamika internal, kesediaan, kapasitas dan penerimaan. Dinamika internal sistem politik  dan  ekonomi  negara  harus  memungkinkannya  memainkan  peran  stabilisasi  dan memimpin di wilayahnya; kekuatan regional harus menunjukkan dan berperan sebagai pemimpin  regional,  stabilisator  dan,  penjaga  perdamaian  atau  pembawa  damai; kemampuan secara politik dan ekonomi untuk mengambil alih kepemimpinan regional; dapat  diterima  oleh  tetangganya,  dan  oleh  ekstra-regional,  sebagai  pemimpin  yang bertanggung  jawab  atas  keamanan  regional.  Flemes  (2007)  mengidentifikasi  dan mengklasifikasikan  empat  kriteria  penting,  yaitu  klaim,  sumber  daya,  gagasan,  dan kebijakan  luar  negeri.  Senada,  Schirm  (2005)  dalam  Flemes  (2007)  mengemukakan kriteria-kriteria:  kesediaan  (sebagai  klaim),  kapasitas  (sebagai  potensi),  dan  juga penerimaan.  Selain  itu,  ia  menambahkan  dengan  kegiatan, display dan  pengaruh kekuatan regional sebagai faktor yang memungkinkan penilaian terhadap perannya.
Klaim  atas  kepemimpinan  antara  lain  menyiratkan  kesediaan  untuk  berperan sebagai  stabilisator  dalam  urusan  keamanan  regional  dan  pembuat  aturan  dalam ekonomi regional dan menentukan lingkup pengaruhnya. Didukung oleh sumber modal yang  diperlukan  untuk  membuat  perbedaan  dalam  tawar-menawar  internasional.  yaitu sumber  daya  material,  sumber  daya  ideasional,  dan  aksi  nyata  yang  mendapatkan peneriman intra dan ekstra regional berupa legitimasi, kredibilitas dan reputasi.
Sumber  daya  material  berupa hard  power dengan  fokus  pada  kekuatan  militer sebagai  faktor  kunci  didasarkan  pada  kekuatan  laten  suatu  negara  yang  terdiri  dari sumber  daya  ekonomi  dan  demografisnya.  Kekuatan  militer  yang  kuat  terdiri  dari seperangkat  pengeluaran  pertahanan  militer  dan  personel  militer,  kemampuan memproyeksikan  kekuatan  dan  kemampuan  militernya  untuk  berkompetisi  dengan
kekuatan  dominan  lainnya,  dan  memengaruhi  peristiwa  di  luar  perbatasannya  (Lemke, 2010)  (Hurrell,  2006).  Kekuatan  ekonomi  suatu  kawasan  dengan  tingkat  pertumbuan ekonomi  yang  tinggi  (indikator:  PDB,  indeks  daya  saing  pertumbuhan,  indeks  gini ketimpangan pendapatan), kapasitas untuk melakukan investasi dan pasar yang luas, dan pemain kunci dalam negosiasi perdagangan internasional. Sumber daya material lainnya adalah  geografi  (indikator:  wilayah),  demografis  (indikator:  penduduk),  teknologi, infrastruktur, energi, serta faktor pembangunan pertanian, lingkungan, dan manusia.
Sumber  daya  ideasional,  yang  membedakannya  dari  paksaan  dan  bayaran, sebagai karakter penentu hubungan antaraktor. Berupa sumber-sumber soft power (nilai politik, kebijakan luar negeri dan budaya) yang menarik (Nye, 2004). Nilai-nilai politik dan ideologis serta visi atau perspektif jangka panjang yang jelas dan meyakinkan untuk masa  depan.  Orientasi  luar  negeri  yang  menginspirasi  dan  membantu  pengambilan keputusa  serta  memandu  tindakan  untuk  memajukan  kepentingan  maupun  regionalnya di  panggung  global.  Kebijakan  luar  negeri  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum, serta  mengadvokasi  nilai-nilai  kebebasan,  kesetaraan,  dan  keadilan.  Budaya  sebagai sumber daya ideasional  dalam dimensi simbolik, psikologis atau subyektif.  Sumber ini dapat diukur dari jumlah mahasiswa asing, benda seni dan tempat-tempat menarik bagi wisatawan  luar  negeri,  situs  jaringan  yang  hits.  Sumber  ideasional  lainya  adalah otoritas, legitimasi dan kewajiban moral (Lake, 2005); legitimasi dan kredibilitas aktor (Treverton & Jones, 2005); dan reputasi publik (Grant & Keohane, 2005). Dalam jangka panjang,  kredibilitas,  legitimasi,  dan  otoritas  moral  dapat  berkembang  dari  perilaku paradigmatik, yang berpotensi berkontribusi pada penguatan posisi dalam proses tawar- menawar  (Flemes D. , 2007).
Kegiatan  kebijakan  luar  negeri  untuk  penegasan  kepentingan  oleh  kekuatan regional  dengan  menggunakan  instrumen-instrumennya  dapat  membedakan  mereka. Dalam  sebuah  kontinum  antara  paksaan  dan  persuasi,  instrumen  kebijakan  luar  negeri yang sesuai tidak saling mengecualikan, melainkan mereka saling melengkapi. Pertama, instrumen  material,  yaitu  sumber  daya  material  dan  ideasional  sebagai  penerapan kekuatan  keras.  Dalam  hal  ini  alat-alat  ekonomi  dan  militer  digunakan  untuk kepentingan-pernyataan,  dari  insentif  ekonomi  hingga  pemaksaan  militer.  Secara  rinci instrumen  ekonomi  meliputi  peningkatan  dan  penurunan  (subsidi)  investasi  asing
langsung  dan  perdagangan  (termasuk  sanksi  perdagangan),  dan  peningkatan  dan penurunan  hibah  (termasuk  korupsi).  Sarana  militer  berarti  penggunaan  kekerasan militer  sebagai  pelindung  (partisipasi  dalam  misi  PBB)  atau  kekuatan  koersif. Pembuatan  skenario  ancaman  atau  penangkalan  melalui  kebijakan  senjata  atau pembangunan  aliansi  militer  merupakan  instrumen  kebijakan  luar  negeri  material selanjutnya.  Kedua,  instrumen  kelembagaan  diterapkan  secara  tidak  langsung  untuk memengaruhi perilaku negara melalui prosedur dan aturan formal dan informal. Ketiga, instrumen  diskursif,  yaitu  proses  negosiasi  persyaratan  individu  untuk  validitas  aktor yang berpartisipasi. Untuk hal ini saluran diplomatik digunakan untuk mengartikulasikan dan menegosiasikan kepentingan mereka. Sarana diplomasi berkisar dari diplomasi klasik yang dicirikan oleh kekuatan konsensus hingga diplomasi koersif. Diplomasi  klasik  terdiri  dari  pengaturan  agenda  dan  kontrol  wacana  serta  penggunaan instrumen  hukum  internasional  (medisasi).  Dengan  keterampilan  komunikasi  yang efektif  memungkinkan  para  pemimpin  memengaruhi  komunitas  internasional  yang memihak,  menumbuhkan  saling  pengertian  dan  kepercayaan  antarbangsa,  membangun konsensus,  dan  mendorong  kerja  sama  dalam  menyelesaikan  konflik  atau  perbedaan yang ada. Sedangkan diplomasi koersif mencakup ancaman dengan sanksi ekonomi dan militer  dan  melalui  ini  membangun  potensi  tekanan  atau  pencegahan    (Flemes  D.  , 2007).
Pada  tataran  kegiatan  lainnya,  kepemimpinan  regional  dapat  menunjukkan ( display )  ketangguhan,  kemampuan  beradaptasi  dan  pemikiran  strategis  untuk mengatasi  tantangan  dan  ketidakpastian  global,  seperti  perubahan  iklim,  keamanan dunia  maya,  kemiskinan,  terorisme,  dan  pandemi.  Pemimpin  dapat  memobilisasi sumber  daya,  membangun  koalisi,  dan  mengadvokasi  solusi  bersama,  sehingga berkontribusi  pada  perbaikan  dunia  secara  keseluruhan;  dapat  menunjukkan ketangguhan  dalam  menghadapi  persaingan  dari  dalam  mapun  luar  regional  yang merupakan  tantangan  berat  dan  terbesar;  dan  dapat  pula  mendemontrasikan  dan mempertunjukan  semua  kapabilitasnya  dalam  sumber  daya  material  dan  ideologi,  aksi dan  perilaku  diplomasi,  dan  hasil    penerimaan  sebagai  milik  bersama  dan  identas regional ke dalam dan luar regional (Flemes D. , 2007).
Melalui penerimaan publik (intra dan ekstraregional) dapat dipertanyakan sejauh mana  negara  lain  menerima  klaim  dan  aktivitas  kepemimpinan  regional.  Penerimaan
berupa pengakuan, legitimasi  atau persetujuan yang menerima klaim  dan  aktivitas dan kepemimpinan regional kekuatan regional dari para pemangku kepentingan (negara dan non-negara)  intraregional.  Penerimaan  sebagai  syarat  bagi  representasi  kepentingan regional mereka maupun sebagai landasan untuk meningkatkan kiprah =kepemimpinannya  di  ekstra  regional  atau  tingkat  yang  lebih  tinggi  (global)  (Hearn, 2011);  (Rachman,  2015);  (Flemesa  &  Lobell,  2015).  Pada  gilirannya  reputasi  positif yang  diraih  sebagai  penerimaan  publik  dapat  membawa  kekuatan  dan  kepemimpinan regional  pada  posisi  yang  lebih  kuat  atau  tingkat  yang  lebih  baik  dalam  proses  tawar menawar ( bargaining processes ).
Pada  akhirnya  setiap  kekuatan  pemimpin  regional  harus  dinilai  menurut seberapa besar pengaruh sebenarnya yang telah dilakukannya, dalam arti kekuasaan atas sumber  daya.  Baldwin  (2002)  mengemukakan  konsep  multidimensi  untuk memeriksanya  meliputi  dimensi  lingkup/skup  atau  cakupan, domain ,  bobot,  biaya  dan sarana.
Kepemimpinan  regional  dalam  kajian  Hubungan  Internasional  adalah  konsep kompleks  yang  telah  diperdebatkan  oleh  para  penstudi/sarjana  dan  pembuat  kebijakan selama beberapa dekade. Dalam pengkajiannya, konsep kepemimpinan regional terekait erat  dengan  konsep  pendahulunya  yaitu  rezim  international  ( international  regime )  dan kekuatan  atau  kekuasaan  regional  ( regional  power ),  selain  regionalisme.  Pada perkembangan  awal  mengenai  kepemimpinan  regional  sebagai  sebuah  konsep,  para penstudi/sarjana  telah  mengidentifikasi  jenis  kepemimpinan  dan  perannya  masing- masing yang dapat ditemukan dalam rezim internasional ( international regime ). Rezim internasional  didefinisikan  oleh  Krassner  (1982)  sebagai  prinsip,  norma,  aturan,  dan prosedur pengambilan keputusan di mana ekspektasi aktor bertemu di area isu tertentu. Sebagai  titik  awal,  rezim  telah  dikonseptualisasikan  sebagai  variabel intervening yang berdiri  di  antara  faktor-faktor  penyebab  dasar  (kekuasaan,  kepentingan,  dan  nilai)  di satu  sisi  dan  hasil  serta  perilaku  di  sisi  lain.  Rumusan  ini  menimbulkan  perdebatan pardigmatik mengenai hubungan antara faktor-faktor penyebab dasar dan rezim di satu sisi,  dan  hubungan  antara  rezim  dan  hasil  serta  perilaku  terkait.  Pada  posisi  pertama, Young, dan Hopkins & Puchala dari tradisi Grotian, berpendapat bahwa rezim sebagai karakteristik sistem internasional yang meresap. Tidak ada perilaku berpola yang dapat mempertahankan  dirinya  sendiri  untuk  waktu  yang  lama  tanpa  menghasilkan  rezim
yang  kongruen.  Rezim  dan  perilaku  terkait  erat.  Sebaliknya  Strange,  dari  tradisi  realis struktural  pada  posisi  kedua,  berpendapat  bahwa  rezim  adalah  konsep  yang menyesatkan  yang  mengaburkan  hubungan  dasar  ekonomi  dan  kekuasaan.  Strange, mewakili  apa  yang  mungkin  merupakan  posisi  modal  bagi  sarjana  hubungan internasional,  menguraikan  kritik  struktural  konvensional  yang  menolak  peran  penting apa pun untuk prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Pada posisi ketiga, yang diberi label "struktural yang dimodifikasi", didukung oleh Stein, Keohane, dan  Jervis;  dan  juga  Ruggie,  Lipson,  dan  Cohen,  menerima  asumsi  analitik  dasar  dari pendekatan realis struktural yang menempatkan sistem internasional negara-negara yang secara  fungsional  simetris  dan  memaksimalkan  kekuasaan  yang  bertindak  dalam lingkungan  anarkis.  Tetapi  mereka  berpendapat  bahwa  di  bawah  kondisi  pembatasan tertentu  yang  melibatkan  kegagalan  tindakan  individu  untuk  mengamankan  hasil optimal Pareto, rezim internasional mungkin memiliki dampak yang signifikan bahkan di  dunia  yang  anarkis.  Keohane  (1983)  menekankan  bahwa  hegemon  adalah  pusat pembentukan dan keberlanjutan rezim hegemon yang memenangkan regional power di suatu rezim internasional mewujud sebagai ‘pemimpin regional’.
Diskusi  tentang  pengertian  hegemoni  kemudian  bergeser  menjadi  paradigma Liberal  yang  membahasakan  ‘kepemimpinan’  untuk  mengomunikasikan  sentralitas kekuasaan dalam institusi. Dengan paradigma lainnya dalam teori HI, seperti realisme, neorealisme  klasik  dan  neoliberalisme,  konstruktivisme  dan international society ,  para penstudi/sarjana  mengeksplorasi  mengenai  pemimpin  dan  kepemimpinan  regional dalam  hubungan  internasional.  Seperti  Young  (1991)  yang  membahas  tentang kepemimpinan dalam pembentukan kelembagaan untuk  memahami gagasan pemimpin regional  dan  peran  sentralnya  dalam  regionalisme.  Ia  mengajukan  konsep kepemimpinan  struktural,  kewirausahaan,  dan  intelektual  dalam  suatu  rezim  dan hubungannya satu  sama  lain melaui  proses tawar-menawar dalam membentuk  institusi terkait.  Meskipun  keberadaan  ketiga  tipe  pemimpin  ini  diperlukan,  tetapi  tidak  cukup untuk  menjamin  keberhasilan  kemunculan  institusi.  Selanjutnya  Nolte  (2010)  yang menganalisis  hubungan  antara  pemimpin  regional  dan  lembaga  regional.  Kekuatan regional  dikonseptualisasikan  sebagai Regionale  Führungsmächte ,  dan  kepemimpinan regional  adalah  tujuan  dan  tanggung  jawab  kekuatan  regional,  memiliki  kemampuan kekuatan  yang  unggul  dan  secara  efektif  menjalankan  pengaruhnya  di  kawasan.
Kekuatan pemimpin regional sebagai 'memimpin' regional dianggap mampu mendorong negara-negara  lain  dan  aktor  di  dalam  dan  di  luar  regional  untuk  menerima kepemimpinannya.  Kekuatan  regional  juga  dianggap  bertindak  sebagai  pendukung kepentingan  regional  dalam  forum  antarwilayah  dan  global  dan  untuk  menjalankan 'hegemoni  kooperatif'  dalam  konteks  regional.  Kemudian  Flemes  dan  Nolte  (2010) menyoroti  kekuatan  regional  yang  menggabungkan  kepemimpinan  dan  kekuasaan  atas sumber daya serta tanggung jawab yang harus dipikul untuk memelihara keamanan dan ketertiban regional. Antara lain, kekuatan regional perlu memiliki posisi sebagai “ hub ” maupun  jembatan  dan  penyangga  kawasan  ke  dunia  terkait  ekonomi,  politik,  atau budaya  dengan  negara-negara  tetangga  sehingga  terintegrasikan  dengan  baik  ke  arena internasional dan global. Selanjutnya Destradi (2010) mengemukakan mengenai strategi yang ditempuh  oleh negara untuk  menjadi  pemimpin regional. Strategi tersebut  adalah imperial  ( empire ),  hegemoni  dan  kepemimpinan  yang  digunakan  dalam  hubungan antara kekuatan regional dengan tetangganya. Strategi imperial sebagian besar dikaitkan dengan  gaya  dan  retorika  kebijakan  yang  sangat  agresif  dan  mengintimidasi  dengan menggunakan  ancaman  intervensi  terhadap  negara  bawahan  yang  tidak  menuruti keinginan. Strategi hegemoni, yang idenya dari Gramsci dan Triepel, merupakan bentuk kekuasaan  yang  lebih  halus  dan  bervariasi.  Mulai  dari  pengerahan  tekanan  hingga penyediaan  insentif  material,  penyebaran  norma  dan  nilai  hegemon  secara  diskursif. Strategi  kepemimpinan  menggunakan  proses  sosialisasi  yang  diluncurkan  oleh pemimpin untuk mengejar tujuan bersama.
INTERMESTIC: Journal of International Studies , Volume 7 Nomor 2 bulan Mei  2023  menerbitkan  sejumlah  tujuh  belas  artikel  yang  menarik.  Berikut  ini  adalah urutan  judul  artikel  dan  penulisnya,  yaitu:  “Relasi  Pusat-Daerah  dalam  Paradiplomasi Bermotif  Nasionalistik:  Studi  Perbandingan  Kasus  Skotlandia  dan  Papua”  ditulis  oleh Anggi  Koenjaini  Putri,  Dhania  Aisyah  Aurella,  Nurul  Azizah  Salma  dan  Ario  Bimo Utomo;  “Diplomasi   Ekonomi  Indonesia dalam  Kerja  Sama  Selatan-Selatan”  oleh Leonard Felix Hutabarat dan Angel Damayanti; “Kaitan Diplomasi Sains dan Orientasi Politik  Luar  Negeri:   Tinjauan  Kerja  Sama  Pendidikan  India-Indonesia”  ditulis    oleh Demeiati  Nur  Kusumaningrum;  “Analisis  Wacana  Kritis  Kebijakan  Luar  Negeri Tiongkok  dalam  Pidato  Xi  Jinping”  oleh  Intan  Tiara  Kartika  dan  Surwandono; “ Regulatory Capitalism di Asia Tenggara: Transformasi dan Peran Kapital Internasional
dalam Restrukturisasi Negara” oleh Faris Al-Fadhat; “Protecting National Security And Economic Freedom: Relevance in 3 Southeast Asia Countries 2014–2021” ditulis oleh Arfiah  Busari,  Zamruddin  Hasid  dan  Jiuhardi;  “State  and  Social-Centered  Approaches to  The  Political  Economy  of  South  Korea”  oleh  Miftah  Farid  dan  Riska  Luneto; “Indonesia-ASEAN Institutional Roles In Facing The Challenge Of The Liberal Order Crisis”  ditulis  oleh  Reza  Ardiansyah  Pradana  dan  Wawan  Budi  Darmawan;  “Krisis Politik Myanmar: Masa Depan Demokrasi Pasca Kudeta Militer” ditulis oleh Muhamad Adian Firnas dan Kiky Rizky ; “Non-Interference Principle of ASEAN in The Rohingya Crisis:  International  Human  Rights  Law  As  Alternative  Foothold”  ditulis  oleh  Alif Oktavian,  Maun  Jamaludin  dan  Belayet  Hossain;  “Peran  Media  Massa  dalam Sekuritisasi  Pandemi  Covid-19 di  Indonesia”  ditulis  oleh  Angga  Nurdin  Rachmat; “Welcoming  The  Opportunities:   Deciphering  Contemporary  Mobility  of  Indonesian Professionals  to  Japan”  ditulis  oleh  Firman  Budianto;  “Pandemi  Covid-19:    Dampak Global dan Peluang Bagi Sektor Pertanian Indonesia” oleh Arie Kusuma Paksie, Nadhif Fadhlan  Musyaffa  dan  Rani  Dian  Iswari;  “Assertively  Hedging?  Indonesia’s  Motives and  Practices  in  the  South  China  Sea”  oleh  Denny  Indra  Sukmawan  dan  Rodon Pedrason;  “Diplomasi Digital Menteri Luar Negeri RI Pada Konferensi Tingkat Tinggi Group  of  20  (KTT  G20)  TAHUN  2021”  oleh  M.  Yusuf  Samad  dan  Diah  Ayu Permatasari;  dan  artikel  berjudul  “Keamanan  Manusia  Pekerja  Migran  Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya oleh Dhanny Safitri, Ali Abdullah Wibisono.
Akhir  kata,  kami  menghaturkan  ucapan  terima  kasih  tak  terhingga  atas kesediaan  para  mitra  bestari  dan  kontributor  artikel  dalam  mewujudkan  penerbitan  e- Jurnal INTERMESTIC Volume 7 Nomor 2 pada Mei 2023 ini.

## Hormat kami,

## Arry Bainus dan Junita Budi Rachman
Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi

## Referensi
Acharya,  A.  (2009). Whose  ideas  matter?  :  agency  and  power  in  Asian  regionalism  . New York: Cornell University Press.
Baldwin, D. A. (2002). Power and International Relations. In W. Carlsnaes, & T. Risse,
Handbook of International Relations (pp. 177-191). London: Sage.
Braveboy-Wagner, J. (2016). Diplomatic Strategies of Nations in the Global South. The Search for Leadership. NewYork: NewYork: Palgrave Macmillan. Destradi,  S.  (2010).  Regional  powers  and  their  strategies:  empire,  hegemony,  and leadership. . Review of International Studies, 36 (4), 903-930. doi:doi.org/10.1017/S0260210510001361
Flemes,  &  Nolte.  (2010).  Introduction.  In International  Leadership  in  Global  System:
Ideas, Interest and Strategies of Regional Power (pp. 1-4). Farmham: Ashgate.
Flemes, D. (2007). Conceptualising Regional Power in International Relations: Lessons from the South African Case. Retrieved from
www.gigaȬhamburg.de/workingpapers
Flemes, D., & Wojczewski, T. (2010). Contested Leadership in International Relations: Power  Politics  in  South  America,  South  Asia  and  Sub-Saharan  Africa. GIGA Working Papers, 121 .
Flemesa,  D.,  &  Lobell,  S.  E.  (2015).  Contested  Leadership  in  International  Relations. International  Politics,  52 (2),  139–145.  Retrieved  from  www.palgrave- journals.com/ip/
Grant, R. W., & Keohane, R. O. (2005). Accountability and Abuses of Power in World Politics. American Political Science Review, 99 (1), 29‐43.
Hearn, J. (2011). The Strength of Weak Legitimacy: A Cultural Analysis of Legitimacy in  Capitalist,  Liberal  ,Democratic  Nation-States. Journal  of  Political  Power,,
4 (2), 199-216. doi:doi.org/10.1080/2158379X.2011.589179
Hurrell,  A.  (2006).  Hegemony,  liberalism  and  global  order:  what  space  for  would-be great  powers? International  Affairs,  82 (1),  .  ,  82(1),  1–19.  doi:10.1111/j.1468- 2346.2006.00512.x. doi:10.1111/j.1468-2346.2006.00512.x
Keohane,  R.  O.  (1983).  The  Demand  for  International  Regimes.  In  S.  D.  Krassner,
International Regimes (pp. 141-172). London: Cornell University Press. Krasner,  S.  D.  (1982).  Structural  Causes  and  Regime  Consequences:  Regimes  as
Intervening  Variables. International  Organization,  36 (2),  185-205.  Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2706520
Lemke,  D.  (2010).  Dimensions  of  hard  power:  Regional  leadership  and  material capabilities.  In  D.  Flemes, Regional  Leadership  in  the  Global  System:  Ideas, Interests  and  Strategies  of  Regional  Powers (pp.  31-50).  Farnham,  Surrey: Ashgate Publishing Limited.
Nolte, D. (2010). How to Compare Regional Powers: Analytical Concepts and Research Topics. . Review of International Studies .
Nolte,  D.,  &  Schenoni,  L.  L.  (2021).  To  lead  or  not  to  lead:  regional  powers  and regional  leadership. International  Politics .  doi:https://doi.org/10.1057/s41311- 021-00355-8
Nye,  J.  S.  (2004). oft  Power.  The  Means  to  Success  in  World  Politics,S. New  York: Public Affairs.
Østerud, Ø. (1992). Regional Great Powers. In I. B. Neumann, Regional Great Powers in International Politics (p. 12). Palgrave Macmillan UK.
Prys,  M.  (2010).  Hegemony,  Domination,  Detachment:  Differences  in  Regional Powerhood.  International. International  Studies  Review,  4 ,  479–504. doi:10.1111/j.1468-2486.2010.00957.x
Rachman, J. B. (2015). Soft Power Negara-Negara Di Kawasan Asia Tenggara Dalam Mencari  Legitimasi  Internasional. Credible,  Journal  of  International  Studies,
1 (5), 627-638.
Treverton,  G.,  &  Jones,  S.  G.  (2005). Treverton,  Gregory/Jones,  Seth  G.  (2005):
Measuring National Power, Santa Monica: RAND. Santa Monica: RAND.
Womack, B. (2016). Asymmetry in International Relationships. Cambridge: Cambridge University Press.
Wright,  M.  (1978).  Power  Politics,  .  In  H.  Bull,  &  e.  a.  (eds.), Classical  Theories  of International.
Young,  O.  R.  (1991,  June).  Political  leadership  and  regime  formation:  on  the development of institutions in international Society. International Organization , 281  -  308.  doi:DOI:  10.1017/S0020818300033117,  Published  online:  22  May 2009