## Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Kecamatan Asparaga
Kabupaten Gorontalo)
Ratna Daud Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia ratnadaud30@gmail.com
Harun Blongkod Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia blongkod@ung.ac.id
Lukman Pakaya Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia pakaya@ung.ac.id
Article’s History :
Received 3 January 2024; Received in revised form 15 January  2024; Accepted 28 November 2024; Published 1 February 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Daud, R., Blongkod, H., & Pakaya, L. (2024). Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi  Kasus  Di  Desa  Kecamatan  Asparaga  Kabupaten  Gorontalo).  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi, Manajemen,  dan  Akuntansi).  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Dan  Akuntansi),  10  (1) 70-77. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1754

## Abstrak:
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menguji  Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Desa  dan  Partisipasi Masyarakat  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Kecamatan  Asparaga  Kabupaten  Gorontalo.  Jenis penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  penelitian  yang dibagikan kepada aparat desa di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Adapun jumpah sampel dalam penelitian ini sebanyak 108 sampel. Alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SmartPls. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  menunjukan  bahwa  Kompetensi  Aparat  Desa  dan  Partisipasi  Masyarakat  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
Kata Kunci: Kompetensi Aparat Desa, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Undang-undang  (UU)  Nomor  6  tahun  2014  pasal  1  tentang  desa,  menjelaskan  bahwa  desa  adalah  satu kesatuan  masyarakat  yang  memiliki  batas  wilayah  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul  dan  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut (Wijaya, 2019) Desa diberikan hak otonomi dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat bersadarkan asal-usulnya.
Berdasarkan  Undang-undang  tersebut,  maka  desa  menjadi  bagian  wilaya  terkecil  dari  sistem  pemerintah dan  memiliki  hak,  wewenang,  serta  kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus  pemerintah  sesuai  dengan kepentingan  masyarakat.  Melalui  desa  pemerintah  pusat  mampu  mengimplementasikan  kebijakannya  tanpa harus  terjun  langsung  kelapangan dan  cukup  dengan  memberikan  pelimpahan wewenang kepada pemerintah provinsi dan pada akhirnya kepada pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.
Upaya  meningkatkan  akuntabilitas  dalam  menciptakan  pemerintahan  yang  baik  melalui  sumber  daya manusia  yang  mamiliki  kompetensi.  Kompetensi  merupakan  kemampuan  dasar  seseorang  dalam  hal pengetahuan,  keterampilan,  perilaku  dan  hal  lain yang  terkait  dengan  aturan yang  dikeluarkan organisasi  dan
berdasarkan  pekerjaan  yang  menjadi  tanggung  jawabnyaIndikator  kompetensi  antara  lain  pengetahuan, keterampilan dan sikap (Pramularso, 2018). Dengan adanya kompetensi yang dimiliki didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai maka dapat menunjang dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Berkaitan dengan dana desa tentu saja sumber daya manusia yang memumpuni sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawabannya. Jika aparatur desa berkompetensi dalam mengelola keuangan desa tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya jika aparatur  tidak  memiliki  sumber  daya  yang  memadai  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  maka akuntabilitas    tidak  akan  tercapat.  Oleh  karena  itu  kompetensi  sumber  daya  manusia  mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Umaira & Adnan, 2019).
Sesuai  dengan  pengamatan  peneliti  setelah  melakukan survey  dan  wawancara  akuntabilitas  pengelolaan dana  desa  disalah  satu  desa  di  Kecamatan  Asparaga  Kabupaten  Gorontalo  bahwa  terdapat  permasalahan dalam  proses  pembuatan  SPJ  (surat  pertanggungjawaban).  Beberapa  permasalahan  yang  terjadi  seperti keterlambatan  penyampaian  laporan,  ketidaksesuaian  laporan  pertanggungjawaban  yang  dibuat.  Adanya permasalahan tentang pembuatan SPJ ini akan mengakibatkan turunya kualitas pengelolaan dana desa.
Permasalahan  tentang  akuntabilitas  ini  didapatkan  setelah  peneliti  melakukan  wawancara  dengan bendahara  yang  ada  didesa  tersebut.  Kurangnya  internal  kontrol  yang  dimiliki  dapat  membuat  pekerjaan khususnya dalam pembuatan SPJ menjadi sedikit bermasalah. Peneliti sempat mewawancarai bendahara desa yang mengatakan bahwa :
“Masalah  yang  dihadapi  oleh  pemerintah  desa  itu  lambatnya  proses  pembuatan  SPJ  (surat pertanggungjawaban) yang akan berakibat pada tidak efisien dalam pengelolaan dana desa.” Senin, 6 Februari 2023, Pukul 11.00
Disamping itu kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparat desa Bihe mengenai pembuatan SPJ yang menjadi salah satu penghambat dalam proses pertanggungjawaban tersebut.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  dan  fenomena  yang  telah  dikemukakan  di  atas  maka  peneliti  tertarik untuk memformulasikan judul penelitian yakni PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  TERHADAP  AKUNTABILITAS  PENGELOLAAN  DANA  DESA (Studi  Kasusdi  Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo).

## Tinjauan Pustaka
Teori Keagenan
Penelitian  ini  didukung  oleh  teori (agency  theory). Teori  agensi  merupakan konsep  yang  menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agensi . Principals adalah pihak yang memberikan mandate kepada pihak  lain,yaitu  agent  untuk  melakukan  semua  kegiatan  atas  nama principals dalam  kapasitasnya  sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah rakyat dan agent adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat lainnya. Peraturan pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.
Pemerintahan  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan memberikan  penejelasan  adanya  hubungan  yang  jelas  antara  teori  agensi  dengan  akuntabilitas.  Akuntabilitas adalah  kewajiban  pemegang  amanah/agent/kepala  desa  dan  aparatnya  untuk  memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan  laporan,  dan  mengungkapkan  segala  aktifitas  dan  kegiatan  yang  menjadi tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  (principal)  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk pertanggungjawaban  tersebut.  Secara  singkat  kepala  desa  dan  aparatnya  harus  mempertanggungjawabkan pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang  dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  periodik.  Transparansi  memberikan  informasi  keuangan  yang terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Akuntabilitas  atau  disebut  juga  pertanggungjawaban  merupakan  bentuk  keharusan  seseorang  agar semua  tugas  dan  kewajiban  yang  diberikan  bisa  dilaksanakan  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Akuntabilitas
pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,  pertanggungjawaban,  serta  pengawasan  yang  benar-benar  dapat  dilaporkan  dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan  keuangan  tetapi  berhak  untuk  menuntut  pertanggungjawaban  atas  pengaplikasian  serta pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa  tersebut,  karena  kegiatan  pemerintah  adalah  dalam  rangka melaksanakan amanat rakyat (Pratiwi & Dewi, 2021).

## Kompetensi Aparat Desa
Menurut (Pahlawan & Wijayanti, 2020) menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur desa juga menjadi  tolak  ukur  dalam  pengelolaan  dana  desa  yang  baik  dan  akuntabel  sebab  aparatur  desa  yang berkompeten  dan  memiliki  kemampuan  dalam  mengelola  dana  desa  akan  mudah  menjalankan  tugasnya. Aparatur  desa  yang  berkompeten  dapat  mengurangi  penyimpangan  yang  mungkin  muncul  dalam  pegelolaan dana  desa.  Aparatur  desa  yang  berkompeten  dan  sistem  pengendalian  internal  yang  baik  sangat  dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa mengingat dana yang disalurkan tersebut memiliki jumlah yang signifikan.

## Partisipasi Masyarakat
Dalam  pengelolaan  dana  desa  tentunya  partisipasi  masyarakat  berperan  aktif  untuk  meningkatkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan ekonomis, karena aspirasi masyarakat dapat menjadi bentuk arahan  sasaran  tujuan penggunaan  dana tersebut.  Selain  itu masyarakat  berhak  untuk  mengevaluasi, menilai dan mengawasi pengelolaan dana agar terciptanya pengelolaan dana yang tertib. Sehingga, apabila suatu desa menerapkan asas partsipasi masyarakat yang dengan baik, maka pengelolaan dana desa juga dapat dikatakan optimal (Aulia Rakhma Larasati Putri1, 2022).

## Metodelogi
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kuantitatif,  data  kuantitatif  adalah  data  yang  diukur  dalam suatu  skala  numeric  angka  (Kuncoro,2013:145).  Metode  kuantitatif  dinamakan metode  ilmiah/scientific  karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasioanal, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru.  Metode  ini  disebut  metode  kuantitatif  karena  data  penelitian  berupa  angka-angka  dan  analisis menggunakan statistik (Sugiyono 2019).
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif.  Jenis  penelitian  ini  hanya mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa berdasarkan apa adanya dari variabel yang diteliti yang bertujuan untuk  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  tentang  Kompetensi  Aparat  Desa  dan  Partisipasi  Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Study Kasus di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo). Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer.  Data  primer  adalah  data  yang diambil  dari  sumber  pertama  di  lapangan.  Data  primer  adalah  jenis  data  penelitian  yang  dikumpulkan  untuk pertama kali melalui pengalaman atau bukti pribadi, khususnya untuk penelitian. Hal ini tentu saja digambarkan sebagai data mentah atau informasi tangan pertama.
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bentuk kuesioner yang di jawab langsung oleh aparat desa, sehingga jenis sumber data termasuk dalam kategori data primer.

## Hasil dan Pembahasan
Pengujian instrumen dalam penelitian ini menggunakan 108 sampel dan akan menguji sejauh mana alat ukur  yang  digunakan  dapat  menggambarkan serta  menghasilkan  akurasi  setiap  variabel  yang  diteliti.  Adapun teknik  pengujiannya  adalah  dengan  mengkorelasikan  antara  skor  yang  diperoleh  pada  masing-masing  item penyebaran  kuesioner  dengan  skor  total  individu.  Pengujian  instrumen ini  dilakukan dengan bantuan program SmartPls 3.0.

## Uji Kualitas Data UJi Validitas
Uji validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukur dapat mengungkap konsep gejala/kejadian  yang  diukur.  Dalam  penelitian  ini  uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  valid  atau  tidaknya setiap  item  pernyataan  dalam  kuesioner.  Kuesioner  dikatakan valid  atau tidak  jika  kuesioner  tersebut  mampu
untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Untuk lebih jelasnya hasil uji validitas yang diperoleh dari setiap item pernyataan sebanyak 32 pernyataan, maka hasil diperoleh sebagai berikut :
Hasil Uji Validitas
Sumber: Data Olahan SmartPls3

## Uji Reliabilitas
Pengujian reliabilitas dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran yang dilakukan apakah tetap  konsisten  apabila  dilakukan  pengukuran  dua  kali  atau  lebih  terhadap  gejala  yang  sama  dengan menggunakan  alat  pengukur  yang    sama  pula.  Pengujian  reliabilitas  masing-masing  instrumen  peneliti  akan menggunakan  koefisien  cronbach alpha  (α).  Jika  koefisien  cronbach  alpha  (α)  >  0,70  maka  pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien cronbach alpha (α) < 0,70 maka pertanyaan dinyatakan tidak andal (Ghozali, 2018;45-46).
Hasil UJi Reliabilitas

## Construct Reliabilitas
Cronbach's Alpha Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Y 0,949 Kompetensi Aparat Desa X1 0,941 Partisipasi Masyarakat X2 0,951 Sumber: Data Olahan SmartPls Variabel Jumlah Item Cronbach's Alpha Keterangan Kompetensi Aparat Desa 10 0,941 Reliabel Partsipasi Masyarakat 12 0,951 Reliabel Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa 10 0,949 Reliabel Sumber: Data Olahan SmartPls 3
Uji  reliabilitas  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  SmartPls.  Berdasrkan  Tabel  4.4  di atas  dapat  diketahui  bahwa  setiap  pernyataan  dalam  instrument  yang  digunakan  reliabel  karena  hasilnya menunjukan  bahwa  nilai  Cronbach’s  Alpha  lebih  besar  dari  pada  0,70  artinya  instrument  tersebut  dapat dikatakan handal (bila dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama).

## Uji statistik t (Uji Signifikansi Parsial)
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu  variabel  penjelas  secara individual  dalam  menerangkan  variabel-variabel  terikat  (Ghozali,  2018).  Uji  t  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan varaiabel dependen secara persial.
UJi Statistik t Mean, STDEV, T-Values, P-Values Sampel Asli (O) Rata-rata Sampel (M) Standar Deviasi (STDEV) T Statistik (|O/STDEV|) P Values Kompetensi  Aparat Desa X1 -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Y 0,230 0,245 0,066 3,487 0,001 Partisipasi Masyarakat  X2  -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Y 0,369 0,379 0,072 5,126 0,000

## Sumber: Data Olahan SmartPls 3
1. Berdasarkan T table 4.8 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,001 (0,001<0,05) nilai tersebut dapat membuktikan bahwa H 1 diterima. Yang artinya bahwa “kompetensi aparat desa  berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa”.
2. Berdasarkan T table 4.8 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,000 (0,000<0,05) nilai tersebut  dapat membuktikan bahwa H 2 diterima. Yang artinya bah wa “Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa”.
Uji F Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  yang  mempengaruhi  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa.  Uji  F  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  anatara  variabel  independen  dengan  dependen secara  simultan.  Untuk  mengetahui  apakah  terdapat  pengaruh  signifikan  dari  variabel  masing-masing independen terhadap variabel dependen dengan Signifikan sebesar 0,05.
UJi F f Square Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Y Kompetensi Aparat Desa X1 Partisipasi Masyarakat X2 Akuntabilitas  Pengelolaan Dana Desa Y Kompetensi Aparat Desa X1 0,059 Partisipasi Masyarakat X2 0,152

## Sumber: Data Olahan SmartPls 3
Berdasrkan uji F pada tabel 4.9 di atas dapat disimpulkan bahwa uji F pada Kompetensi aparat desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa karena uji F yang diperoleh melebihi 0,05.
Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R 2)
Koefisien  determinasi  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variabel- variabel  terikat  (Ghozali,  2018).  Nilai  Adjusted  R 2 yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel  independen  dalam menjelaskan  variasi  dependen  yang  terbatas.  Sebaliknya  nilai  Adjusted  R 2 yang  besar  berarti  bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat baik.
Koefisien Determinasi R Square R Square Adjusted R Square Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Y 0,529 0,524
Sumber: Data Olahan SmartPls 3
Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat dilihat bahwa R 2 sebesar 0,524 yang berarti 52,4% Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel Kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat, hal ini menunjukan bahwa sisanya 47,6% dijelaskan oleh variabel lainnya.

## Pembahasan
Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan  hasil  penelitian  kompetensi  aparat  desa  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.  berdasarkan  hasil  tersebut,  sehingga    dapat  disimpulkan  bahwa  kompetensi  aparat desa  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  di  Desa-desa  Kecamatan  Asparaga Kabupaten Gorontalo. Hal ini menunjukan bahwa apabila kompetensi dari aparat desa meningkat maka semakin bagus pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mendukung Hipotesis 1 dalam penelitian ini sehingga hipotesis 1 dapat diterima.
Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh arif, Lola dan Dierespati (2017) bahwa  variabel  kompetensi  aparat  desa  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Namun  hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  (Pratiwi  &  Dewi,  2021)  bahwa  kompetensi  aparat  desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini berarti semakin baik peran perangkat desa maka  akan  meningkatkan  akuntabilitas.  Peningkatan  kualitas  tenaga  kerja  dibidang  akuntansi  tidak  dapat terhindar dari peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) yang mampu bekerja secara profesional, demikian pula kompetensi aparat desa harus memiliki pengetahuan yang baik dalam mengelola dana desa.
Dalam  teori  agensi  pemberi  wewenang  dan  principal  yaitu  masyarakat  berhak  meminta pertanggungjawaban  kepada  pemerintah  yang  bertindak  sebagai  pemegang  amanah  untuk  menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan dan memberi pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan dan aktivitas yang telah  dijalankan  melalui  laporan  keuangan  desa.  Apabila  kinerja  pemerintahan  baik  maka  masyarakat  dapat mempercayai  pemerintahan.  Kinerja  pemerintah yang  baik  dapat  dilihat  dari  penyajian  laporan  keuangan  dan pelayanan  terhadap  masyarakat  baik.  Oleh  karena  itu  kompetensi  aparat  desa  berperan  penting  dalam pengelolaan  dana  desa.  Berdasarkan  hasil  disebarkannya  kuesioner  dapat  diketahui  bahwa  aparat  desa  di Kecamatan asparaga ini kinerja dan pemahaman mengenai tugas dan tanggungjawab sudah terbilang baik hal ini  dibuktikan  dengan  banyaknya  jawaban  setuju  dan  sangat  setuju  dalam  kuesioner  penelitian  namun  ada beberapa  aparat  desa  yang  menjawab  cukup  baik  itu  disebabkan  karena  perlu  ditingkatkan  lagi  kemampuan melalui pelatihan teknis berdasarkan prosedur yang ada.

## Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan  hasil  penelitian  Partisipasi  Masyarakat  berpengaruh  positif    terhadap  akuntabilitas pengelolaan  dana  desa.  sehingga    dapat  disimpulkan  bahwa  Partisipasi  Masyarakat  berpengaruh  positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa-desa Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi yang baik dari masyarakat akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Hal ini mendukung Hipotesis 2 dalam penelitian ini sehingga hipotesis 2 dapat diterima.
Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  penelitian  (Atiningsih  &  Ningtyas,  2019)  bahwa  variabel  partisipasi masyarakat  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa,  hal  ini  menunjukan  bahwa
semakin  besar  tingkat  partisipasi  masyarakat  maka  akan  semakin  baik  pula  tingkat  akuntabilitas  pengelolaan dana desa. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa sesuia dengan kebutuhan desa itu sendiri.
Akuntabilitas  dapat  pula  diperkuat  dengan  partisipasi  masyarakat.  keputusan  yang  diambil  harus melibatkan masyarakat dalam hal memutuskan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan dan masyarakat pula bebas  untuk  menyampaikan  aspirasi,  saran  maupun  kritikan  pada  pengelolaan  dana  desa  hal  ini  dapat dibuktikan dengan banyaknya jawaban kuesioner yang disebarkan dengan menjawab setuju dan sangat setuju dalam  hal  pengelolaan  dana  desa.  Sehingga  dalam  pengelolaan  dan  penggunaan  dana  desa  tidak  terjadi penyalahgunaan dana desa atau penyelewengan dan pemerintah juga  menjadi lebih terbuka dalam pengelolaan dana desa.
Dalam  teori  agensi  bahwa  agent  adalah  pemerintah  yang  berarti  pemerintah  sebagai  pemegang amanah dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban pemerintah yang telah ditetapkan.

## Kesimpulan
Penelitian  yang  dilakukan  mengenai  Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Desa  dan  Partisipasi  Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil analisis  SmartPLS 0.3 menunjukan bahwa hipotesis pertama dan hipotesis kedua diterima. Adapun hasil analisis adalah sebagai berikut:
1. Kompetensi  aparat  desa  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas  pengelolaa  dana desa. Hal ini menunjukan bahwa apabila kompetensi dari aparat desa meningkat maka semakin bagus pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaa dana desa. Hal  ini  menunjukan  bahwa  partisipasi  yang  baik  dari  masyarakat  akan  meningkatkan  tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik.
3. Kompetensi  Aparat  Desa  dan  Partsipasi  Masyarakat  berpengaruh  secara  simultan  (bersama-sama) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Saran
Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu :
1. Khusus  perangkat  desa  untuk  lebih  terampil,  aktif  dan  cerdas  dalam  mencari  informasi  tentang  dana desa serta giat dalam mengikuti seminar dan pelatihan tentang dana desa yang diadakan pihak terkait agar  memahami  proses  dari  penyusunan  data,  merencanakan,  mengorganisasikan,  melaksanakan, sampai dengan pengawasan, penilaian dan pelaporan
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini, yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti variabel Kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat

## Referensi
Ariansyah,  W.  (2019). Pengaruh  prinsip-prinsip  good  governance  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  pada badan pengelola pajak dan retribusi . 13 (2), 155 – 166.
Atiningsih,  S.,  &  Ningtyas,  A.  C.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Pengelola  Dana  Desa,  Partisipasi Masyarakat,  Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT) , 10 (1), 2015 – 2019.
Aulia  Rakhma  Larasati  Putri1,  M.  (2022).  Pengaruh  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi  masyaraka,  dan kompetensi  aparat  desa  terhadap  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa. Ilmia  Akuntansi  Dan Keuangan ,
4 (3). Pramularso, E. Y. (2018). Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan CV Inaura Anugerah Jakarta. Widya Cipta , 2 (1), 40 – 46. Pratiwi,  P. I.,  &  Dewi,  R.  S.  (2021). Pengaruh  Kompetensi  Aparat  Desa  Dan  Partisipasi  Masyarakat Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang . 1 (2), 183 – 198. Pahlawan, E. W., & Wijayanti, A. (2020). Indonesia Accounting . 2 (2), 162 – 172. Republik Indonesia, Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Sumampow, M., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penggunaan  Anggaran  Terhadap  Efektivitas  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Pada  Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi ,
12 (01), 194 – 201. https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17205.2017
Umaira,  S.,  &  Adnan,  A.  (2019).  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat,  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi , 4 (3), 471 – 481. https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580
Wijaya,  E.  (2019). Praktik  pengelolaan  keuangan  desa  dan  faktor-faktor  yang  memengaruhinya  (Practice  of Village Fund Management and Its Affecting Factors) . 165 – 184.