p-ISSN: 1412-4920 e-ISSN: 2775-5614 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mkmi Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro
DOI : 10.14710/mkmi.20.4.212-218________________________

## Apakah Pelaksanaan Program Jogo Tonggo di Desa Kauman Kabupaten Pekalongan Efektif ?
Baqiatus Sholichat 1* , Antono Suryoputro 1 , Nurhasmadiar Nandini 1
1 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Semarang * Corresponding author : baqiatussholichat98@gmail.com
Info Artikel : Diterima 23 Maret 2021 ; Disetujui 21 Juni 2021 ; Publikasi 1 Agustus 2021

## ABSTRAK
Latar  belakang: Sehubungan  dengan  meningkatnya  wabah  COVID-19  dan  penularannya  di  Desa  Kauman, Kabupaten  Pekalongan  dengan  22  kasus  positif  COVID-19  per  28  Januari  2021,  perlu  adanya  upaya percepatan  penanganan  COVID-19  secara  sistematis,  terstruktur  dan  menyeluruh  melalui  pembentukan “Satgas Jogo Tonggo”. Desa Kauman merupakan salah satu desa di Kabupaten Pekalongan yang menerapkan Jogo  Tonggo.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  menganalisis  implementasi  Program  Jogo  Tonggo  dengan  melihat aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi.
Metode: Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  teknik  analisis  konten. Kegiatan analisis ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Pengambilan  data  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  terhadap  informan  yang  dipilih  berdasarkan purposive  sampling.  Subjek  penelitian  yaitu  Ketua  Satgas  Jogo  Tonggo  RW  02,  RW  05,  RW  07,  satgas kesehatan, satgas ekonomi,  satgas sosial dan keamanan serta  satgas hiburan. Sedangkan informan triangulasi yaitu Kepala Desa Kauman, sekretaris desa, fungsional sanitarian, dan Warga Desa Kauman.
Hasil: Pelaksanaan  Program  Jogo  Tonggo  di  Desa  Kauman  baru  mencakup  dua  bidang,  yaitu  bidang kesehatan dan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi  Program Jogo Tonggo belum berjalan  optimal  dipengaruhi  beberapa  faktor  yaitu  keterlibatan  masyarakat  yang  masih  rendah, ketidaksesuaian komunikasi dan koordinasi di tingkat desa dikarenakan Ketua RW belum menerima lampiran susunan  Satgas  Jogo  Tonggo,  koordinasi  Satgas  Jogo  Tonggo  tidak  dilaksanakan  secara  berjenjang,  belum terdapat anggaran khusus untuk kegiatan operasional pelaksanaan program tingkat RW, serta sarana prasarana belum didistribusikan kepada tiap RW dan masih menumpuk di balai desa.
Simpulan : Pelaksanaan  Program  Jogo  Tonggo  di  Desa  Kauman  belum  berjalan  optimal  dipengaruhi  oleh ketidaksesuaian  komunikasi  dan  koordinasi  di  tingkat  desa,  belum  tersedianya  anggaran  khusus  untuk pelaksanaan  Program  Jogo  Tonggo,  serta  keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  pembentukan  Satgas  Jogo Tonggo  masih  minim,  sehingga  masyarakat  tidak  mengetahui  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  dari Program Jogo Tonggo.
Kata kunci: COVID-19, Jogo Tonggo, Pemberdayaan Masyarakat

## ABSTRACT
Title: Is The Jogo Tonggo Program Implementation in Kauman Village, Pekalongan Regency Effective?
Background:  Due  to  the  increase  and  transmission  of  COVID-19  outbreak  in  Kauman Village,  Pekalongan Regency with 22 positive cases of COVID-19 in January 28 th 2021, it is necessary to have efforts to accelerate the handling of COVID-19 in a systematic, structured and comprehensive manner through the formation of the "Satgas Jogo Tonggo". Kauman Village is one of the villages in Pekalongan Regency which implements  Jogo Tonggo. The purpose of this study is to analyze the implementation of The Jogo Tonggo Program by looking at aspects of the organization, interpretation, and application.
Methods:  This  study  was  a  qualitative  descriptive  study  with  a  content  analysis  technique  approach.  This analysis  activity  included  data  collection,  data  reduction,  data  presentation,  and  drawing  data  conclusions. Data  were  collected  by  in-depth  interviews  with  selected  informants  based  on  purposive  sampling.  The research  subjects  were  The  Head  of  Satgas  Jogo  Tonggo  RW  02,  RW  05,  RW  07,  the  health  satgas,  the

## Media Kesehatan Masyarakat Indonesia 20(4), 2021
economic satgas, the social and security satgas and the entertainment satgas. The triangulation informants were The Head of Kauman Village, the village secretary, the sanitarian functional and the kauman village residents. Result: The implementation of The Jogo Tonggo Program in Kauman Village covers only two sectors, such as the health  and  economic  sectors.  The  results  of  this  study  indicated  that  the  implementation  of  The  Jogo  Tonggo Program  has  not  been  optimal  due  to  several  factors,  such  as  low  community  involvement,  inadequacy  of communication and coordination at the village level because The Head of the Rukun Warga (RW) has not received a attachment of The Satgas Jogo Tonggo, The Satgas Jogo Tonggo’s coordination was not implemented in stages, there  is  no  specific  budgets  for  operational  activities  of  program  implementation  at  the  RW  level,  and infrastructure have not been distributed to each RW because still piled up in the village hall.
Conclusion: The implementation of The Jogo Tonggo Program in Kauman Village has not been running  optimally due to the mismatch of communication and coordination at the village level, the unavailability of a specific budget for  the  implementation of  The  Jogo  Tonggo  Program,  and community  involvement  in  the  process  of  establishing The  Satgas  Jogo  Tonggo  was  still  minimal,  so  that  the  community  does  not  know  the  duties,  authorities  and  the responsibility of The Jogo Tonggo program.

## Keywords: COVID-19, Jogo Tonggo, Community Empowerment

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Daerah  Jawa  Tengah  menerbitkan Instruksi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Upaya  Percepatan Penanganan  COVID-19  di  Tingkat  Rukun  Warga (RW)  melalui  Pembentukan  Satgas  Jogo  Tonggo. Satgas  Jogo  Tonggo  merupakan  satuan  tugas  yang bertugas menjaga tetangga untuk memastikan bahwa warga secara bergotong-royong melawan penyebaran dan  penularan  COVID-19  di  wilayahnya,  sekaligus memastikan  dukungan  dari  luar  wilayahnya  untuk melawan COVID-19 tepat sasaran dan tepat guna. 1 Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa  Tengah  yang memiliki  jumlah  kasus  konfirmasi  COVID-19 sebesar  222  kasus  dengan  9  kematian  per  Januari 2021.  Kabupaten  Pekalongan  berada  di  Daerah Pantura  bagian  barat  sepanjang  Pantai  Utara  Laut Jawa, memanjang ke selatan. Kabupaten Pekalongan terdiri  dari  19  kecamatan,  13  kelurahan,  dan  272 desa.
Sejak Maret 2020 hingga Januari 2021 terdapat 22 kasus  konfirmasi  COVID-19  di  Desa  Kauman  dan masuk dalam wilayah zona merah. Berdasarkan studi pendahuluan, bahwa Desa Kauman merupakan salah satu  desa  di  Kabupaten  Pekalongan  dengan  tingkat mobilitas  tinggi  dan  terletak  di  Jalur  Pantura  yang menghubungkan Jakarta- Semarang- Surabaya. Pelaksanaan  Program  Jogo  Tonggo  di  Desa Kauman  mengacu  pada  Instruksi  Gubernur  Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020. Kemudian, Pemerintah  Desa  Kauman  menerbitkan  SK  Nomor 014/16  Tentang  Pembentukan  Satgas  Jogo  Tonggo sebagai  upaya  percepatan penanganan  COVID-19  di Desa  Kauman. 2 Pelaksanaan  Program  Jogo    Tonggo di Desa Kauman belum berjalan optimal dikarenakan hanya terdapat dua bidang yang masih berjalan yaitu bidang  kesehatan  dan  ekonomi , sehingga  penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi Program  Jogo  Tonggo  di  Desa  Kauman,  Kabupaten Pekalongan  dengan  melihat  tiga  aspek  utama diantaranya  aspek  organisasi,  interpretasi,  dan aplikasi.

## MATERI DAN METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  yang  dilakukan  di Desa  Kauman,  Kabupaten  Pekalongan.  Subyek penelitian  dipilih  dengan  teknik purposive  sampling yang terdiri dari informan utama yaitu Ketua Satgas Jogo  Tonggo  (IU  1,  IU  2,  IU  3),  Satgas  Kesehatan (IU  4),  Satgas  Ekonomi  (IU  5),  Satgas  Sosial Keamanan  (IU  6)  dan  Satgas  Hiburan  (IU  7),  serta informan  triangulasi  yang  terdiri  dari  Kepala  Desa Kauman  (IT  1),  Sekretaris  Desa  Kauman  (IT  2), Fungsional  Sanitarian  Puskesmas  Wiradesa  (IT  3), dan Warga Desa Kauman (IT 4). Variabel penelitian dikembangkan  dari  teori  Charles  O  Jones  (1996) yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. 3 Pengambilan  data  dilakukan  pada  bulan  Desember 2020  –  Januari  2021.  Pengumpulan  data  primer menggunakan  metode  wawancara  mendalam  secara langsung dengan mematuhi protokol kesehatan serta data  sekunder  melalui  studi  literatur.  Penelitian  ini telah  mendapatkan ethical  clearance dari  Komisi Etik  Penelitian  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  No. 292/EA/KEPK-FKM/2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Program  Jogo  Tonggo  di  Desa Kauman Kabupaten Pekalongan
Pelaksanaan  Program  Jogo  Tonggo  di  Desa Kauman  belum  berjalan  optimal,  dikarenakan  baru mencakup  dua  bidang  yang  berjalan  yaitu  bidang kesehatan  dan  ekonomi.  Terkait  sosialisasi  Program Jogo  Tonggo  di  tingkat  kecamatan  dilaksanakan pada  Bulan  Juli  2020,  kemudian  ditindak  lanjuti dengan  sosialisasi  Program  Jogo  Tonggo  di  tingkat desa pada Bulan September 2020 yang dihadiri oleh seluruh  Ketua  RW  dan  terbentuk  susunan  Ketua Satgas Jogo Tonggo.
Namun  sejak  awal  adanya  Program  Jogo Tonggo,  keterlibatan  masyarakat  masih  minim, dikarenakan  pada  proses  pengorganisasian  Satgas Jogo  Tonggo  hanya  diwakilkan  oleh  seluruh  Ketua RW  di  Desa  Kauman.  Hal  ini  menyebabkan masyarakat tidak mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaan Program Jogo Tonggo, serta tidak mengetahui jika diamanahi
menjadi  satgas,  sehingga  tidak  menjalankan Program Jogo Tonggo.
“Pak  lurah  komunikasi  dan  koordinasi  dengan Ketua  RW  tapi  undangan  rapat  hanya  RW semua” (IU 1)
Berdasarkan  penelitian  Rizani  S  (2020)  terkait implementasi  Program  Jogo  Tonggo  di  Kabupaten Rembang, bahwa perlu adanya penguatan sosialisasi Program Jogo Tonggo dengan memberikan pemahaman  secara  masif  dan  diadakan  pertemuan dengan  melibatkan  partisipasi  dari  masyarakat  desa agar  implementasi  Program  Jogo  Tonggo  dapat berjalan optimal. 4

## 1. Struktur Organisasi Satgas Jogo Tonggo
Ketua  RW  merupakan  penanggung  jawab dalam  pelaksanaan  Program  Jogo  Tonggo  di tingkat RW. Sesuai pada pedoman  Program Jogo Tonggo  bahwa  Ketua  RW  sebagai  Ketua  Satgas Jogo Tonggo dan Ketua RT sebagai Wakil Ketua Satgas  Jogo  Tonggo.  Kemudian,  terdapat  empat bidang  satgas  yang  terdiri  dari  satgas  kesehatan, satgas ekonomi, satgas sosial dan keamanan, serta satgas hiburan. 5
Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  terdapat dua  bidang  satgas  yang  masih  berjalan  yaitu bidang kesehatan dan bidang ekonomi.
Kemudian  untuk  satgas  sosial  keamanan,  hanya berjalan  insidental  dan  untuk  satgas  hiburan belum  berjalan  dikarenakan  belum  diaktifkan oleh pemerintah desa. Terkait sosialisasi Program Jogo  Tonggo  di  tingkat  RW  belum  dilaksanakan dikarenakan  Ketua RW belum  menerima tembusan  surat  terkait  susunan  Satgas  Jogo Tonggo.  Namun  berdasarkan  temuan  penelitian, bahwa SK Nomor 014/16 dan  tembusan susunan Satgas  Jogo  Tonggo  sudah  dilaporkan  kepada pihak Kecamatan Wiradesa.
“Saya belum menerima susunan  Satgas Jogo Tonggo,  hanya  menerima  konsideran  & diktum Jogo Tonggo” (IU 1)
“SK dan susunan satgas sudah dilaporkan ke Kecamatan Wiradesa” (IT 2).
Terdapat  ketidaksesuaian  pelaporan  terkait tembusan susunan Satgas Jogo Tonggo dikarenakan  berbeda  dengan  kondisi  di  tingkat desa.  Susunan  Satgas  Jogo  Tonggo  dirasa  hanya sebagai  formalitas  dan  untuk  memenuhi  unsur administrasi. Unsur administrasi sebenarnya tidak terlalu  penting,  jika  ada  suatu  pemahaman  dan kerja  sama  yang  baik  di  masyarakat,  maka pelaksanaan  Program Jogo  Tonggo  dapat berjalan. Sesuai  dengan  penelitian  Lelly  P  (2020) terkait  Program  Desa  Tanggap  COVID-19  di Kabupaten Kendal, bahwa perlu adanya komunikasi  krisis  kepada  masyarakat,  dimana komunikasi  krisis  sangat  penting  dilakukan secara  konsisten  bertujuan  untuk  mengendalikan
informasi  yang  diterima  masyarakat  agar  tidak menimbulkan miskomunikasi. 6

## 2. Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  SK  Nomor  014/16  Tahun  2020 bahwa  susunan  Satgas  Jogo  Tonggo  sudah terbentuk dan berdasarkan kuantitas, Satgas Jogo Tonggo  sudah  mencukupi  untuk  pelaksanaan Program Jogo Tonggo di tiap RW.
Satgas kesehatan di Desa Kauman melibatkan bidan  desa.  Sedangkan  untuk  satgas  sosial  dan keamanan  terdiri  dari  Banser,  Kokam,  dan Satlitmas  yang  membentuk  seksi  keamanan  di Desa  Kauman,  serta  satgas  ekonomi  merupakan anggota dari organisasi PEKKA.
Berdasarkan  Instruksi  Gubernur  Nomor  1 bahwa  pelaksana  Program  Jogo  Tonggo  dipilih oleh pihak desa yang sesuai dengan kemampuan dan  kompetensi  dari  masing-masing  warga. Namun,  masih  terdapat  kendala  dikarenakan Desa  Kauman  memiliki  2  bidan  desa  yang menangani  4.219  penduduk  maka  1  bidan menangani 2.109 orang di Desa Kauman.
Berdasarkan Kepmenkes Nomor 81/Menkes/SK/2004, menyatakan bahwa diharapkan  terdapat  75  bidan  per  100.000 penduduk  yang  berarti  1  bidan  bertanggung jawab  atas  1.334  orang. 8 Sehingga,  bidan  desa yang bertugas sebagai satgas kesehatan memiliki kesibukan diluar dari pelaksanaan  Program  Jogo Tonggo. Hal tersebut berakibat pada beban kerja yang  tinggi  serta  berpotensi  berdampak  pada kualitas  kinerja  yang  kurang  optimal  dalam pelaksanaan Program Jogo Tonggo. 7
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian,  hanya terdapat  dua  bidang  yang  masih  berjalan  yaitu satgas kesehatan dan satgas ekonomi. Kemudian untuk satgas sosial dan keamanan hanya berjalan jika  terdapat  pasien  konfirmasi  COVID-19  yang meninggal  dunia  serta  untuk  satgas  hiburan belum diaktifkan oleh pemerintah desa.
“Sumber  daya  manusia  ada,  namun  saya belum  mendapat  tugas  dari  pak  lurah  terkait satgas hiburan” (IU 7)
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  bahwa satgas  kesehatan  dan  satgas  ekonomi  sudah melaksanakan tugas di lapangan dan berkoordinasi secara langsung dengan pemerintah  desa  tanpa  melalui  Ketua  RW. Sehingga,  hal  ini  tidak  sesuai  dengan  Instruksi Nomor  1  Tahun  2020  bahwa  seharusnya koordinasi  dilakukan  secara  berjenjang  mulai dari  Satgas  Jogo  Tonggo,  berkoordinasi  dengan Ketua  RT/RW,  kemudian  diteruskan  kepada pihak desa. 8

## 3. Pembiayaan
Mekanisme  penganggaran  untuk  pelaksanaan Program  Jogo  Tonggo  di  Desa  Kauman  yaitu dengan  menggunakan  dana  desa.  Pada  Maret 2020,  pemerintah  mewajibkan  alokasi  dana penanganan  COVID-19  di  tiap  desa  yaitu minimal 1% dari jumlah dana desa. Alokasi dana desa tersebut dialirkan untuk penyediaan logistik, sarana  prasarana,  insentif  petugas  penyemprotan, dan  pemberian  BLT  kepada  warga.  Hal  ini sejalan dengan penelitian Rizani S (2020) bahwa perlu  adanya  perubahan  alokasi  dana  desa  untuk kegiatan  yang  lebih  prioritas  dimasa  pandemi yaitu kegiatan penanganan COVID-19 dan jaring pengaman sosial tingkat desa berupa BLT. 4
“Alokasi  dana  COVID-19  minimal  1%  dana desa,  namun  semakin  kesini  banyak  kasus, sehingga  ke  anggaran  COVID-19  semua. Dana  desa  masih  ada  anggarannya,  tahun 2021 juga wajib ada untuk anggaran COVID- 19,  makanya  anggaran  2021 akan  alokasikan ke  Program  Jogo  Tonggo  untuk  dikelola masing- masing RW”. (IT 2)
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  bahwa untuk  anggaran  khusus  kegiatan  operasional Program  Jogo  Tonggo  belum  tersedia  sehingga tanggung jawab dalam pelaksanaan Program Jogo Tonggo  diserahkan  kepada  pemerintah  desa.  Hal ini  dikarenakan  dana  desa  untuk  pelaksanaan Program  Jogo  Tonggo  sudah  melampaui  masa penganggaran,  sehingga  pemerintah  desa  akan mengganggarkan  dana  untuk  program  jogo tonggo pada tahun 2021.
Program Jogo Tonggo bersifat gotong royong, sehingga  dalam  implementasi  program  dapat menggunakan dana swadaya masyarakat. Namun berdasarkan hasil penelitian, bahwa dana swadaya yang terkumpul dari masyarakat kurang optimal  dikarenakan  sejak  proses  pembentukan Satgas  Jogo  Tonggo,  keterlibatan  masyarakat masih  rendah,  sehingga  masyarakat  tidak mengetahui  penjelasan  terkait  Program  Jogo Tonggo.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian sebelumnya  bahwa  belum  terdapat  anggaran untuk  Program  Jogo  Tonggo  baik  dari  dana gotong royong masyarakat maupun dari pemerintah  desa. 4 Namun  berbeda  dengan pelaksanaan  Program  Jogo  Tonggo  di  Kota Magelang,  bahwa  dalam  pelaksanaan  Program Jogo  Tonggo  selain  mendapat  bantuan  dana  dari kelurahan dan kecamatan juga mendapat dukungan  dana  dari  Pemerintah  Kota  Magelang melalui  anggaran  Bantuan  Tidak  Terduga  (BTT) yang  dialokasikan  untuk  pengadaan  sarana  dan prasarana  desinfektan  dan  pembentukan  satgas guna pelaksanaan Program Jogo Tonggo. 9
Berdasarkan penelitian Winarno (2011) bahwa terbatasnya  kemampuan  dalam  penganggaran dana menyebabkan pelaksanaan kegiatan terbatas sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu program. 10

## 4. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan  sarana  dan  prasarana  dalam pelaksanaan  Program  Jogo  Tonggo  kurang mencukupi  dan  belum  sesuai  SOP,  dikarenakan kasus COVID-19 terus meningkat.
Pendistribusian  sarana  dan  prasarana  yang berasal  dari  Pemerintah  Jawa  Tengah  atau disebut  Jogo  Tonggo  Kit  belum  didistribusikan ke  tiap  RW,  dikarenakan  belum  terdapat  tempat penyimpanan  sarana  dan  prasarana  di  tiap  RW, sehingga masih menumpuk di Balai Desa.
“Sarana  Prasarana  diambil  dari  Puskesmas Wiradesa oleh Ketua Satgas masing- masing. Namun  dikarenakan  keterbatasan  tempat, sehingga  semua  sarana  prasarana  ditiap  RW tersebut ditempatkan di Kelurahan Kauman”. (IU 1)
Dikarenakan  ketersediaan  Jogo  Tonggo  Kit yang tidak mencukupi, sehingga pihak desa akan menganggarkan  kembali  pada  tahun  2021  untuk penyediaan sarana dan  prasarana  dengan memaksimalkan  kebutuhan  tiap  RW  dengan melakukan plotting kebutuhan  setiap  RW sehingga desa dapat menginventariskan kebutuhan tersebut agar lebih efektif dan efisien. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian Rizani  S  (2020)  bahwa  bantuan  dari  pemerintah desa  untuk  pelaksanaan  program  jogo  tonggo tidak  berupa  dana  namun  berupa  sarana  dan prasarana. 9 Keterbatasan  sarana  prasana  dapat mengakibatkan pelaksanaan program tidak optimal serta menurunnya motivasi para pelaksana dalam melaksanakan program. 10

## 5. Standar Operasional Prosedur
Pelaksanaan  Program  Jogo  Tonggo  di  Desa Kauman belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelaksanaan Program  Jogo  Tonggo  di  Desa  Kauman  masih terdapat ketidaksesuaian komunikasi dan koordinasi  di  tingkat  desa  diantaranya  terkait tembusan  susunan  Satgas  Jogo  Tonggo  yang belum  diterima  Ketua  RW,  serta  ketersediaan sumber  daya  dalam  pelaksanaan  Program  Jogo Tonggo  belum  optimal,  sehingga  faktor-faktor ini  secara  langsung  maupun  tidak  langsung mempengaruhi  kegiatan  operasional  Program Jogo  Tonggo  dan  mempengaruhi  SOP  yang dikembangkan. 11 Pelaksanaan  Program  Jogo Tonggo  di  Desa  Kauman  masih  bersifat formalitas dan administratif.
“Yang  penting  dibentuk  dulu,  masalah  jalan atau tidak masalah nanti. Namun, untuk 2021 Jogo Tonggo mau diaktifin lagi” (IT 2)
Berdasarkan  pedoman  Jogo  Tonggo,  Satgas Jogo  Tonggo  harus  melaporkan  kegiatan  empat bidang  satgas  secara  rutin  setiap  hari  kepada pihak  desa.  Namun  berdasarkan  hasil  temuan penelitian,  bahwa  kegiatan  jogo  tonggo  hanya terdapat  dua  bidang  yang  berjalan  sehingga pelaporan kegiatan  tidak  sesuai  dengan pedoman jogo tonggo yaitu pelaporan kegiatan satgas harus dilakukan setiap hari dengan melaporkan kegiatan  empat  bidang  satgas.  Pelaporan  dari satgas  jogo  tonggo  kepada  pihak  desa  hanya dilakukan  secara  insidental  saat  adanya  pasien terkonfirmasi COVID-19.
“Terakhir desa  ngasih blangko untuk masing - masing RW untuk mengetahui perkembangan  jogo  tonggo  tiap  RW  seperti apa,  dan  sudah  laporan  ke  desa,  sehingga desa  bisa  tau  seperti  apa.  Namun  untuk kemarin  yang  ada  kasus-kasus  baru  belum dilaporkan  lagi,  berarti  terakhir  laporan  pada bulan  November,  yang  Desember  belum masuk ke desa”.
Keberhasilan  pelaksanaan  Program  Jogo Tonggo  dapat  dilihat  melalui  Laporan  Jogo Tonggo  yang  terinput  ke  Aplikasi  Jogo  Tonggo yang  dikelola  oleh  Dinas  PMD  Kabupaten Pekalongan.  Seberapa  rutin  desa  melaporkan kegiatan  Jogo  Tonggo,  maka  desa  tersebut dikatakan  aktif  dalam  menjalankan  program. Evaluasi  pelaksanaan  suatu  program  harus dilakukan,  sehingga  dapat  diupayakan  perbaikan dalam pelaksanan program.
Berdasarkan  penelitian  Sulistiani  (2020) bahwa adanya evaluasi bukan sekedar pemberian laporan  rutin  terkait  jumlah  korban,  namun berupa  substansi  dari  evaluasi  setiap  bidang terkait  kelebihan  atau  kekurangan  terhadap kinerjanya  dan  kinerja  bidang  lain  Jogo Tonggo. 12

## 6. Metode
Pelaksanaan  Program  Jogo  Tonggo  di  Desa Kauman  dilaksanakan  melalui  musyawarah  desa dengan  agenda  pembentukan  Satuan  Tugas  Jogo Tonggo.  Kemudian  setelah  satgas  terbentuk, setiap  Ketua  RW  berkoordinasi  dengan  Satgas Jogo  Tonggo  setempat.  Terkait  koordinasi  dalam pelaksanaan  Program  Jogo  Tonggo,    dilakukan dengan  media Whatsapp secara  berkala  maupun secara  langsung  dengan  melaksanakan  rapat koordinasi  antar  pelaksana  program.  Namun untuk  konfirmasi  pasien  COVID-19  dari  Ketua RT/RW  dan  pengambilan  keputusan  diserahkan kepada  Pemerintah  Desa  Kauman.  Sehingga, Ketua  RW  selaku  penanggung  jawab  Program Jogo  Tonggo  tidak  memiliki  kewenangan  dalam proses pengambilan keputusan.
“Musyawarah desa kita sosialisasikan bagaimana  Satgas  Jogo  Tonggo  itu,  setelah Musdes  sudah  dilaksanakan  kemudian  kita membentuk Satgas Jogo Tonggo nya”. (IT 1)
Sejak  proses  pengorganisasian  Satgas  Jogo Tonggo,  keterlibatan  masyarakat  masih  rendah serta  sosialisasi  tingkat  RW  belum  berjalan, sehingga  masyarakat  belum  mendapat  informasi terkait  Program  Jogo  Tonggo  dari  pelaksana program.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian Liando  (2019)  bahwa  kebijakan  baik  yang kompleks dan rumit maupun sederhana sebaiknya dijabarkan dalam ketetapan yang rinci dan  jelas  agar  tidak  menimbulkan  interpretasi. 10
Kemudian, koordinasi dapat dilaksanakan secara berjenjang  mulai  dari  Satgas  Jogo  Tonggo berkoordinasi  dengan  Ketua  RT/RW,  kemudian diteruskan kepada pihak desa untuk menghindari miskomunikasi. 1
7. Komunikasi
Dalam proses implementasi, birokrasi pemerintah  yang  berperan  sebagai  organisasi pelaksana
(implementor) perlu
menginterpretasikan  dengan  cara  pandang  yang sama,  agar  program  lebih  operasional  dan  siap dilaksanakan. Terkait komunikasi dalam pelaksanaan  Program  Jogo  Tonggo  di  Desa Kauman  belum  berjalan  optimal,  dikarenakan terdapat ketidaksesuaian komunikasi dan koordinasi di tingkat desa.
Perlu  adanya  keterlibatan  dari  semua  pihak baik dari pelaksana program maupun masyarakat sekitar mulai dari proses pengorganisasian  Satgas  Jogo  Tonggo  hingga pelaksanaan  program  di  lapangan.  Keterlibatan masyarakat  yang  minim  akan  mengakibatkan pelaksanaan program tidak berjalan optimal dan dapat  menimbulkan  multitafsir  dikarenakan kurangnya  pemahaman  terkait  Program  Jogo Tonggo.
Kebijakan Jogo Tonggo sangat
membutuhkan dukungan dari lapisan masyarakat  yang  ada,  sehingga  dapat  berjalan maksimal.  Hal  ini  sesuai  dengan  implementasi Jogo  Tonggo  di  Banjarnegara  bahwa  kurang adanya  peran  aktif  dari  masyarakat  seperti karang taruna mengakibatkan koordinasi menjadi terhambat bahkan membuat masyarakat tidak memahami  perihal kebijakan Jogo Tonggo. 13
Sejalan  dengan  penelitian  di  Desa  Kauman bahwa  dalam  pelaksanaan  Program  Jogo Tonggo  masih  terdapat  hambatan  dalam  aspek komunikasi  dan  koordinasi  di  tingkat  desa. Berdasarkan  penelitian  Lelly  P  (2020)  bahwa hambatan dari segi komunikasi dapat diminimalisir dengan meningkatkan pemahaman dari  pelaksana  program  yang  tidak  terbiasa dengan  penanganan  kesehatan  agar  dapat melakukan komunikasi krisis kepada masyarakat desa. 6

## Media Kesehatan Masyarakat Indonesia 20(4), 2021

## 8. Penjabaran Kebijakan
Pelaksanaan  Program  Jogo  Tonggo  di  Desa Kauman  belum  berjalan  optimal  dikarenakan Program Jogo Tonggo belum disosialisasikan di tingkat  RW.  Pelaksana  program  tingkat  RW tidak  mengetahui  penjelasan  terkait  Program Jogo  Tonggo.  Penjabaran  kebijakan  hanya dilakukan  di  tingkat  desa  dengan  melibatkan seluruh Ketua RW tanpa keterlibatan masyarakat desa.
Kurangnya  kejelasan  tentang  kebijakan  baru, mekanisme  penegakan  yang  lemah  mengarah pada implementasi kebijakan yang lemah. Hal ini sejalan  dengan  penelitian  Jogo  Tonggo  di Kabupaten  Rembang,  bahwa  perlu  adanya penguatan sosialisasi dengan memberikan pemahaman secara masif dan diadakan pertemuan masyarakat. 4

## 9. Penyediaan Layanan
Berdasarkan petunjuk teknis Jogo Tonggo dari 8  kegiatan  bidang  kesehatan  terdapat  5  kegiatan yang  telaksana.  Di  Desa  Kauman  masih  terdapat stigma  negatif  yang  diberikan  kepada  pasien terkonfirmasi
COVID-19, sehingga mengakibatkan warga yang terindikasi COVID-19 tidak  melaporkan  kepada  satgas  kesehatan maupun  pihak  desa.  Hal  ini  menyebabkan pelaksana  program  kesulitan  untuk  mendeteksi orang yang termasuk kasus kontak erat.
Dari  7  kegiatan  bidang  ekonomi  terdapat  3 kegiatan  yang  telaksana.  Proses  pendistribusian bantuan baik tunai maupun non tunai yang terjadi pada  RT  X  di  Desa  Kauman  belum  berjalan optimal.  Masyarakat  yang  tidak  mendapat bantuan tersebut melakukan protes kepada Ketua RT, sehingga mengakibatkan Ketua RT mengundurkan diri dari jabatannya. Kegiatan  Jogo  Tonggo  di  bidang  sosial  dan keamanan  di  Desa  Kauman  yang  berjalan  baru mencakup  4  kegiatan  dari  12  kegiatan.  Namun, hanya terdapat 2 kegiatan yang dilaksanakan pada awal  terjadinya  pandemi  COVID-19  seperti membuat  jadwal  giliran  ronda  dan  menghindari kerumunan .
Dikarenakan  sudah  mulai  jenuh  dan  dirasa sudah aman dari COVID-19. sehingga pada bulan Desember 2020 dua kegiatan tersebut sudah tidak berjalan  kembali  dan  bergerak  pada  saat  adanya peristiwa yang sifatnya insidental seperti kegiatan pemakanan pasien terkonfirmasi COVID-19. Bidang  hiburan  belum diaktifkan oleh pemerintah  desa  karena  dikhawatirkan  akan menimbulkan  kerumunan  warga  dan  tidak mematuhi protokol kesehatan, kehidupan di Desa Kauman  dirasa  masih  relatif  terkendali,  serta belum membutuhkan hiburan dikarenakan masyarakat  dirasa  belum  sampai  di  titik kejenuhan  pada  masa  pandemi  COVID-19, sehingga  satgas  hiburan  belum  melaksanakan tugas dilapangan.

## 10. Hasil dan Dampak
Pelaksanaan  Program  Jogo  Tonggo  di  Desa Kauman  masih  belum  optimal.  Berdasarkan implementasi  Jogo  Tonggo  di  lapangan,  bahwa sejak  disosialisasikan,  masyarakat  merespon positif  adanya  Program  Jogo  Tonggo  sebagai salah  satu  upaya  pencegahan  COVID-19. Walaupun belum dilaksanakan secara menyeluruh,  namun  bentuk  upaya  kegiatan  Jogo Tonggo ini sudah mulai menggerakkan masyarakat  untuk  mengambil  bagian  dalam upaya menekan penyebaran COVID-19. 14
Dampak  yang  ditimbulkan  jika  bidang kesehatan  tidak  berjalan  optimal  yaitu  akan terjadi  penularan  virus  COVID-19  secara  terus- menerus  dan  jika  tidak  ditangani  dengan tanggap,  maka  dapat  mengakibatkan  kematian. Kasus  COVID-19  di  Desa  Kauman  Kecamatan Wiradesa  per  April  2021  terdapat  7  pasien terkonfirmasi COVID-19 dan merupakan klister keluarga.  Desa  Kauman  masuk  dalam  zona merah  sejak  bulan  Maret  2020,  namun berdasarkan  data  per  April 2021  Desa  Kauman sudah  masuk  dalam  zona  kuning.  Dengan adanya  Program  Jogo  Tonggo  di  Desa  Kauman diharapkan  dapat  meminimalisisr  penularan COVID-19.
Satgas  ekonomi  bertugas untuk mendata dan memastikan  kebutuhan  dasar  warga  sehari-hari saat  melakukan  karantina  mandiri  terpenuhi serta  memastikan  bantuan  tersalurkan  tepat sasaran.  Dampak  jangka  panjang  jika  pasien terkonfirmasi  COVID-19  tidak  mendapat  suplai kebutuhan  logistik  yaitu  dapat  memperburuk kondisi  kesehatan  pasien  COVID-19.  Namun berdasarkan  kondisi  dilapangan,  masih  terdapat warga  yang  menjual  bantuan  kebutuhan  pokok tersebut  untuk  mendapatkan  uang,  sehingga pemerintah  desa  mempertimbangkan  kembali untuk  memberikan  bantuan  kebutuhan  pokok tersebut kepada warg,  karena dikhawatirkan hal tersebut    akan  terjadi  secara  berulang.  Tidak optimalnya  pelaksanaan  Program  Jogo  Tonggo di  Desa  Kauman  juga  berasal  dari  perilaku masyarakat.
Satgas  sosial  dan  keamanan  bertugas  untuk menghindarkan  kerumunan  dan  memastikan warga untuk tidak keluar rumah khususnya bagi warga  dengan  status  ODP  dan  OTG,  serta meredam dan menyelesaikan konflik sosial. Jika satgas  sosial  dan  keamanan  tidak  berjalan optimal,  maka  kesadaran  masyarakat  untuk mematuhi  protokol  kesehatan  menjadi  rendah serta  dapat  mengakibatkan  peningkatan  kasus COVID-19.
Dengan  adanya  satgas  hiburan  maka  dapat mengurangi  kejenuhan  saat  melakukan  isolasi mandiri  dengan  melakukan  hiburan  mandiri sesuai  dengan  kearifan  lokal  masing-masing. Jika  pelaksanaan  di  bidang  hiburan  tidak berjalan,  maka  akan  berdampak  pada  status kesehatan  pasien  COVID-19  diantaranya  dapat menimbulkan  stres  dan  dapat  menurunkan imunitas pasien COVID-19.
Warga Desa Kauman masih memiliki stigma negatif  terhadap  pasien  COVID-19,  sehingga masih  banyak  ketakutan  masyarakat  sekitar untuk tertular virus COVID-19 apabila melewati rumah  pasien  COVID-19.  Stigma  negatif  dan diskriminatif  terhadap  pasien  maupun  keluarga pasien  yang  terpapar  COVID-19,  baik  OTG maupun yang dirawat pada rumah sakit, ternyata dapat berdampak buruk pada kesehatan penderita  COVID-19  seperti  terbebani  atas stigma  tersebut,  bisa  menurunkan  imunitasnya, hingga  bisa  berbuah  fatal  bagi  pasien  COVID- 19. 15
Wujud  adanya  Program  Jogo  Tonggo  yaitu dapat  meningkatkan  kepedulian  dan  dukungan tonggo atau masyarakat kepada pasien yang sakit atau  keluarganya  dengan  bantuan  moril  maupun materil,  sehingga  dapat  meningkatkan  atau menjaga imunitas pasien COVID-19 dan keluarganya  serta  dapat  mempercepat  proses kesembuhan.

## SIMPULAN
Implementasi  Program  Jogo  Tonggo  di  Desa Kauman  Kabupaten  Pekalongan  belum  berjalan optimal.  Terdapat  empat  bidang  pada  Program  Jogo Tonggo,  namun  di  Desa  Kauman,  Kabupaten Pekalongan  baru  berjalan  dua  bidang  yaitu  bidang kesehatan  dan  bidang  ekonomi.  Kemudian  satgas sosial dan keamanan hanya berjalan secara insidental serta satgas hiburan belum diaktifkan oleh pemerintah desa. Selain itu, masih terdapat beberapa kendala  antara  lain  Ketua  RW  belum  menerima tembusan susunan Satgas Jogo Tonggo, sedangkan di tingkat  kecamatan  sudah  terdapat  laporan  susunan Satgas Jogo Tonggo, sosialisasi di tingkat RW belum berjalan,  belum  tersedianya  anggaran  khusus  untuk kegiatan  operasional  di  tingkat  RW,  serta  sarana prasarana  yang  belum  didistribusikan  kepada  tiap RW dan masih menumpuk di balai desa. Diharapkan pemerintah  desa  dapat  melakukan  pemantauan  dan memastikan  bahwa  setiap  RW  sudah  menerima informasi  berupa  tembusan  susunan  Satgas  Jogo Tonggo,  agar  tidak  menimbulkan  miskomunikasi, serta  dapat  meningkatkan  intensitas  komunikasi  dan koordinasi secara berjenjang melalui rapat koordinasi yang  dilaksanakan  secara  langsung  antar  pelaksana program  di  tingkat  desa  dengan  melibatkan partisipasi masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Instruksi  Gubernur  Jawa  Tengah  No.1
Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat  Dalam  Percepatan  Penanganan COVID-19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan Satgas Jogo Tonggo.
2. Surat  Keputusan  Kepala  Desa  Kauman Nomor 014/16 Tentang Pembentukan Satgas Jogo Tonggo Desa Kauman
Pencegahan COVID-19
3. Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy).
Terjemahan  Ricky  Ismanto.  Jakarta  :
Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
4. Shofi,  R.  Analisis  Implementasi  Program Jogo  Tonggo  Di  Dusun  Pelem  Desa Sendangasri Kabupaten Rembang. Fakultas Kesehatan Masyarakat : Universitas Diponegoro. 2020 5. Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit. PEDOMAN PENCEGAHAN DAN  PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19). Maret 2020.
6. Prakusya, L. Analisis Implementasi Program  Desa  Tanggap  COVID-19  di Desa Meteseh. Fakultas Kesehatan Masyarakat  :  Universitas  Diponegoro. 2020 7. Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/2004 Tentang Pedoman Penyusunan
Perencanaan  SDM  Kesehatan  Di  Tingkat
Provinsi,  Kabupaten/Kota  serta  Rumah Sakit.
8. Instruksi  Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  1
Tahun 2020
Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan
COVID-19 di Tingkat Rukun Warga (RW)
Melalui Pembentukan “Satgas  Jogo
Tonggo”.
9. Triyanti, Mimin. "PERLINDUNGAN
HUKUM  TERHADAP  MASYARAKAT PADA  MASA  PANDEMI  COVID  19 MELALUI JOGO TONGGO BERDASARKAN INSTRUKSI GUBERNUR  NOMOR  I
TAHUN  2020." Jurnal  JURISTIC 1.03. 2020 : 267- 275.
10. Winarno  B.  Kebijakan  Publik  (Teori, Proses dan Studi Kasus). Pertama, Yogyakarta : CAPS;2011. 147-221 p.
11. Liando  Mgmd,  Lengkong  J.  Implementasi Kebijakan Pengangkatan Jabatan
Fungsional  Tertentu  Analis  Kepegawaian Di  Badan  Kepegawaian  Daerah  Provinsi Sulawesi Utara. J Adm Publik. 2019;V
12. Sulistiani,  Kurnia,  and  Kaslam  Kaslam. "Kebijakan  Jogo  Tonggo  Pemerintah Provinsi  Jawa  Tengah  dalam  Penanganan Pandemi  Covid-19." Vox    Populi 3.1 (2020): 31-43.
13. Rani, Nur, and Elvira Yenistika Safarinda. "Evaluasi  Kebijakan  Jogo  Tonggo  Dalam Penanganan  COVID-19  Di  Provinsi  Jawa Tengah." JMAN jurnal mahasiswa Administrasi negara 4.2. 2020 : 8-15.
14. Arditama, Erisandi, and Puji Lestari. "Jogo Tonggo:  Membangkitkan  kesadaran  dan ketaatan  warga  berbasis  kearifan  lokal pada  masa  pandemi  Covid-19    di    Jawa Tengah." Jurnal
Pendidikan Kewarganegaraan  Undiksha 8.2  (2020):
157-167.
15. Shodiq,  Muh  Fajar.  "“Jogo  Tonggo” Efektivitas Kearifan Lokal; Solusi Pandemi  Covid-19." SALAM:  Jurnal
Sosial  dan Budaya Syar-i 8.2.  2021  : 423-
440.