WEWENANG PENYELENGGARA JALAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN
(STUDI DI WILAYAH KABUPATEN SINTANG)

## Victor Emanuel
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan YC. Oevang Oeray 92 Sintang VEumum2021@gmail.com
Abstract Road is a vital transportation infrastructure  for  the  economic  and  social growth  of  its  people.  An  accessible  of  road transport  as  a  physical  infrastructure  facility for  the  better  purpose  of  the  its  community. In case, the road damage in Sintang Regency area  needs  to  be  handled.  Therefor,  road organizer’s authority is required  based  on the provisions  in  Legal  System  the  Republic  of Indonesia about road Number  38  the years of 2004.  This  method  of  this  study  is a sociological  juridical  with  a  descriptive analytical research characteristics.
As  a  result,  the  goverment’s  authority of Sintang district or as the road organizer are based  on  a  legal  sytem  article  16  about  road number  38  the  years  of  2004  called  as  the authority  of  attribution.  This  implementation of  this  authority  is  technically  by  the  Public Works  Department  of  Sintang  District.  The causes  of  road  damage  for  both  of  National and Provincial are because The government of Sintang District have no authority for handled. The government of Sintang District
Government  only  providing  road  damage reports .
In  conclusion,  the  authority  of  the government  of  Sintang  District  as  the  road organizer  are  based  on  a  legal  sytem  article 16  about  road  number  38  the  years  of  2004. This  authority as the authority of attribution. In  technically,  it  is  carried  out  by  the  Public Works  Department  of  Sintang  District.  The roads in Sintang Regency consist of National roads, Provincial roads and Regency roads. In hence, it can be inferred that barrier factors for Government’s authority of Sintang District as road  organizer,  namely;  the  legal  structure factors,  the  substance  factors  and  the  culture factors.
Keywords: Authority, Road Organizer .

## Abstrak
Jalan  merupakan   salah   satu prasarana transportasi yang sangat vital  bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakatnya.  Transportasi  darat  yang didukung  oleh  jaringan  jalan,  berfungsi sebagai  fasilitas  fisik  infrastruktur  bagi
kepentingan masyarakatnya. Terjadinya kerusakan jalan di wilayah Kabupaten sintang, memerlukan  pelaksanaan  penanganan  agar jalan  tetap  dapat  berfungsi  untuk  lalu  lintas transportasi  dengan  baik.  Untuk  penanganan terhadap  adanya  kerusakan  jalan,  tentu diperlukan wewenang penyeleggara jalan, dan wewenang  penyelenggara  jalan  berdasarkan ketentuan  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun  2004  Tentang Jalan.  Penelitian  smenggunakan metode yuridis  sosiologis  dengan  sifat  penelitian deskriptif analisis.
Wewenang merupakan lingkup tindakan  hukum  publik,  lingkup  wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (bestuur),  tetapi  meliputi  wewenang  dalam rangka  pelaksanaan  tugas,  dan  memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  Wewenang  merupakan pengertian  yuridis  yaitu  suatu  kemampuan yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  untuk  menimbulkan akibat-akibat hukum.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Wewenang  Pemerintah  kabupaten  Sintang sebagai  penyelenggara  jalan  sesuai  dengan ketentuan  pasal  16  Undang-Undang  Nomor 38  Tahun  2004  tentang  Jalan.  Wewenang tersebut  merupakan  wewenang  atribusi. Tindak  Lanjut  wewenang  tersebut  secara
teknis  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pekerjaan Umum  Kabupaten  Sintang.  Kerusakan  ruas jalan Nasional dan jalan Propinsi, dikarenakan pihak  Pemerintah  Kabupaten  Sintang  tidak memiliki Kewenangan dalam menanganinya, namun  untuk  menyingkapi  kerusakan  ruas jalan  nasional  dan  jalan  Propinsi  tersebut, hanya sebatas memberikan laporan saja.
Kesimpulannya adalah Wewenang Pemerintah kabupaten Sintang sebagai penyelenggara jalan sesuai  dengan ketentuan pasal  16  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 2004  tentang  Jalan.  Wewenang  tersebut merupakan wewenang  atribusi. Secara teknis dilaksanakan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Sintang. Jalan yang ada di wilayah Kabupaten  Sintang  meliputi  jalan  Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten.
Dapat  disimpulkan  bahwa  faktor  yang menghambat wewenang Pemerintah Kabupaten  Sintang  sebagai  penyelenggara jalan meliputi; faktor struktur hukum, Faktor substansi dan Faktor cultur (budaya).
Kata  Kunci:    Wewenang,    Penyelenggara, Jalan.

## PENDAHULUAN
Dalam  konsideran  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2004 Tentang  Jalan  dijelaskan  pad  huruf  (a)  dan (b)  sebagai  berikut  ;  “Bahwa  jalan  sebagai salah  satu  prasarana  transportasi  merupakan unsur      penting      dalam      pengembangan
kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  dalam pembinaan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa, wilayah  negara,  dan  fungsi  masyarakat  serta dalam  memajukan  kesejahteraan  umum sebagaimana  dimaksud  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945”  Jalan  merupakan salah satu  prasarana  transportasi  yang sangat vital  bagi  pertumbuhan  ekonomi dan sosial masyarakatnya.  Transportasi  darat  yang didukung  oleh  jaringan  jalan,  berfungsi sebagai  fasilitas  fisik  infrastruktur  bagi kepentingan masyarakatnya.
Kerusakan jalan  sudah  pasti  terjadi dan bukan  merupakan  suatu  kesalahan,  karena setiap  benda  atau  barang  yang  dipakai dimungkinkan  akan  mengalami  kerusakan, Yang tidak diinginkan adalah bahwa kerusakan yang  terjadi  tidak  segera  mendapatkan perbaikan,  sehingga  kerusakannya  sampai pada  ambang  batas  yang  membahayakan para  pengguna  jalan.  Semestinya  kondisi jalan  tidak  akan  semakin  buruk  jika  setiap muncul  kerusakan  langsung  ditindaklanjuti dengan penanganan yang  baik,  sehingga para pengguna  jalan  akan  merasa  aman  dan nyaman dalam menggunakan jalan tersebut.
Di wilayah Kabupaten Sintang, berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor:  611.51/34/KEP-PU/2015  Tentang Penetapan  Status  Ruas  Jalan  Sebagai  Jalan Kabupaten  Sintang,  terdapat  ruas  jalan Kabupaten  sepanjang  2.199,62  Km.  Dari
panjang ruas jalan kabupaten tersebut, masih terdapatnya  adanya  kerusakan  jalan.  Kondisi kerusakan jalan di wilayah  Kabupaten sintang dapat  diketahui  dari  keterangan  sebagai berikut ; Sebagian besar infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sintang masih dalam kondisi  rusak.  Bahkan  dari  2.199,2  km  jalan kabupaten,  80  %  nya  masih  berupa  tanah. Menurut  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Sintang kondisi infrastruktur jalan di  Sintang  memang  masih  rusak  berat.  Ruas jalan  kabupaten  di  Sintang  membentang sepanjang 2.199,2 kilometer, sedangkan jalan desa  sepanjang  1.800 kilometer.  Perbaikan jalan di wilayah Sintang  selama ini menggunakan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK). Namun  dana  tersebut  tidak  cukup  untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan yang ada. Sebab  jalan  yang  memerlukan pemeliharaan mencapai 2.199 kilometer. Murjani menuturkan DAK itu nantinya untuk perbaikan  kerusakan   jalan   yang   tersebar di  sejumlah  kecamatan,  seperti  Kecamatan Sintang, Sepauk, Tempunak, Tebelian, Dedai, Serawai  Ambalau,  Kayan  Hilir  dan  Kayan Hulu,  Ketungau  Hilir,  Ketungau  Tengah  dan Ketungau  Hulu  serta  ruas  jalan  dalam  Kota Sintang.  Dengan  dana  yang  minim  setiap tahunnya,  tentu  masih  ada  jalan  yang  rusak, namun  jika  kerusakan  yang  memerlukan penanganan  cepat  akan  ditangani  melalui Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) serta  menggunakan  Dana  Alokasi  Umum
(DAU),”  tutur  Murjani.  Selain  itu,  Murjani juga menjelaskan jalan berstatus jalan provinsi di Kabupaten Sintang ada 180 kilometer dan 201 kilometer jalan nasional. Bupati Sintang, Jarot  Winarno  mengungkapkan  sampai  saat ini,  sekitar  60  persen  infrastruktur  jalan  dan jembatan  dalam  di  wilayah  Sintang  dalam kondisi rusak. Rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi masalah yang serius bagi  Kabupaten  Sintang,”  katanya.  Bahkan menurut Jarot, 74 persen permukaan  jalan dan jembatan masih tanah dan 50 persennya lagi, jembatan tidak fungsional. 1 Terjadinya kerusakan jalan di wilayah Kabupaten sintang sebagaimana  dimaksud  diatas,  memerlukan pelaksanaan penanganan agar jalan tetap dapat berfungsi untuk lalu lintas transportasi dengan baik.  Untuk  penanganan  terhadap  adanya kerusakan  jalan,  tentu  diperlukan  wewenang penyeleggara jalan, dan wewenang penyelenggara  jalan  berdasarkan  ketentuan dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  38  Tahun  2004  Tentang  Jalan.  Hasil penelitian  dilapangan,  ditemukan  bahwa kerusakan jalan yang ada di wilayah Kabupaten Sintang  terdapat  pada  ruas  jalan  Kabupaten dan  ruas  jalan  Propinsi  dan  ruas  jalan nasional.  Adanya  kerusakan  jalan  tersebut dalam  penanganannya  sangat  tergantung dengan kewenangan  dari  penyelenggara jalan itu  sendiri.  Dan  berdasarkan  ketentuan pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik 1 https://rakyatborneo.com/sebagian-be- sar-jalan-di-sintang-rusak/  11  februari  2020.  Diakses 20 maret 2020 jam 20.45 wib
Indonesia  Nomor  38  Tahun  2004  Tentang Jalan  menyebutkan  “Wewenang  pemerintah kabupaten  dalam  penyelenggaraan  jalan meliputi  penyelenggaraan  jalan  kabupaten dan jalan desa.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan adalah metode yuridis  sosiologis atau yuridis empiris ,  yaitu  suatu  pendekatan  yang digunakan  untuk  memecahkan  masalah penelitian  dengan  meneliti  data  sekunder terlebih  dahulu  untuk  kemudian  dilanjutkan dengan mengadakan penelitian  data  primer di lapangan Yuridis  empiris merupakan  suatu pendekatan  yang  mengacu  pada  peraturan- peraturan  tertulis  untuk  kemudian  dilihat bagaimana  implementasinya  di  lapangan. Pendekatan  yuridis  empiris  digunakan  untuk membahas  mengenai  implementasi  dan menguji  pelaksanaan  ketentuan  hukum  di dalam praktek.
Penelitian  ini  bersifat deskriptif analitis , yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku dikaitkan  dengan  teori-teori  hukum  dan praktek pelaksanaan hukum positif. Penelitian deskriptif adalah untuk  memberi  suatu uraian yang  deskripsi  mengenai  suatu  objek. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang diharapkan untuk memperoleh gambaran  secara  rinci  dan  sistematis  tentang permasalahan  yang  akan  diteliti.  Analisis
dimaksudkan  berdasarkan  gambaran,  fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat  bagaimana  menjawab  permasalahan. Untuk memahami  objek  permasalahan dalam penelitian  ini,  maka  PERLU  dipahami rumusan  dari  ketentuan-ketentuan  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 38  Tahun  2004  Tentang  Jalan.  Dalam ketentuan  Undang-Undang  tersebut,  dapat diperoleh keterangan sebagai berikut:
a) Jalan  adalah  prasarana  transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk  bangunan  pelengkap  dan perlengkapan-nya yang diperuntukkan bagi  lalu  lintas,  yang  berada  pada permukaan  tanah,  di  atas  permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau  air,  serta  di  atas  permukaan  air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
b) Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan
c) Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan  pengaturan,  pembinaan, pembangunan,  dan  pengawasan  jalan sesuai dengan kewenangannya
Dalam  menangani  permasalahan jalan tidak terlepas dari penguasaan terhadap jalan.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  13 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 38  Tahun  2004  Tentang  Jalan,  menyebutkan sebagai berikut:
a) Ayat 1 menyebutkan Penguasaan atas jalan ada pada negara
b) Ayat 2, menyebutkan Penguasaan oleh negara  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  memberi  wewenang  kepada Pemerintah  dan  pemerintah  daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan.
Wewenang 2 merupakan lingkup tindakan  hukum  publik,  lingkup  wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan ( bestuur ),  tetapi  meliputi  wewenang  dalam rangka  pelaksanaan  tugas,  dan  memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  Menurut  Indroharto 3 wewenang  merupakan  pengertian yuridis yaitu  suatu  kemampuan  yang  diberikan oleh peraturan  perundang-undangan  yang berlaku untuk  menimbulkan  akibat-akibat  hukum. Selanjutnya  dikatakan  juga  bahwa  Dalam ilmu  Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum Administrasi  Negara,  istilah  kekuasaan  dan wewenang  terkait  erat  dengan  pelaksanaan fungsi pemerintah 4
Untuk mendapatkan pemahaman terhadap  penyelenggara  jalan  berpedoman
2 Ateng  Syafrudin,Menuju  Penyelenggaraan
Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan  Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justitia Edisi  IV, (Bandung;Univer- sitas Parahyangan,2000).Hal.22
3 Indroharto,  1996.  Usaha  Memahami  Un- dang-Undang  Tentang  Peradilan  TataUsaha  Negara Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Peradilan Tata Us- aha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal.68
4 Indroharto,Ibid. Hal.24
pada Undang-Undang Nomor  38  Tahun 2004 tentang Jalan. Hal ini sesuai dengan penjelasan umumn point 13 huruf (a) yang menyebutkan “Pelaksanaan  ketentuan  dalam  Undang- Selanjutnya dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada  point  10  menyebutkan  “Pemerintah sebagai  pemegang  kekuasaan  pemerintahan
negara mempunyai kewenangan menyelenggarakan jalan.
Untuk  menemukan  penjelasan  yang dimaksud dengan  Penyelenggara  Jalan, dapat diamati  dan  dipahami  dalam  ketentuan Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004 tentang Jalan. sebagaimana diuraikan dibawah ini:
1) Penyelenggara Jalan (pasal 1 ) Ayat (14) menyebutkan Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan    pengaturan,
pembinaan,  pembangunan,  dan pengawasan  jalan  sesuai  dengan kewenangannya
2) Penyelenggaraan Jalan (pasal 1)
Ayat (9) Penyelenggaraan Jalan
menyebutkan kegiatan yang meliputi  pengaturan,  pembinaan, pembangunan,  dan  pengawasan jalan.
3) Penguasaan (pasal 13)
a. Ayat (1)
menyebutkan
Penguasaan atas jalan ada pada negara.
b. Ayat  (2)  menyebutkan  Penguasaan oleh  negara  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  memberi  wewenang kepada  Pemerintah  dan  pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan”.
4) Wewenang Pemerintah (pasal 14)
a. Ayat  (1)  menyebutkan  Wewenang Pemerintah  dalam  penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara  umum  dan  penyelenggaraan jalan nasional.
b. Ayat  (2)  menyebutkan  Wewenang penyelenggaraan  jalan  secara  umum dan  penyelenggaraan  jalan  nasional sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) meliputi  pengaturan,  pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
5) Wewenang  Pemerintah  Propinsi  (pasal 15)
c. Ayat  (1)  menyebutkan  wewenang pemerintah provinsi dalam
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi
d. Ayat  (2)  menyebutkan  wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) meliputi  pengaturan,  pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.
e. Ayat   (3)    menyebutkan    Dalam hal pemerintah  provinsi  belum  dapat melaksanakan       sebagian
wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah.
f. Ayat  (4)  menyebutkan  ketentuan lebih  lanjut  mengenai  wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1) dan  penyerahan  wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
6) Wewenang Pemerintah Kabupaten / Kota (pasal 16)
a. Ayat  (1)  menyebutkan  wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan  jalan  kabupaten dan jalan desa.
b. Ayat  (2)  menyebutkan  wewenang pemerintah kota dalam
penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota.
c. Ayat  (3)  Menyebutkan  wewenang penyelenggaraan  jalan  kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(1) dan ayat (2) meliputi pengaturan,
pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
d. Ayat  (4),menyebutkan  dalam  hal pemerintah  kabupaten/kota  belum dapat  melaksanakan  sebagian
wewenangnya sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan ayat (2), pemerintah kabupaten /  kota  dapat  menyerahkan wewenang  tersebut  kepada pemerintah provinsi.
e. Ayat (5) menyebutkan
Ketentuanlebihlanjutmengenai wewenang penyelengaraan jalan  kabupaten  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelengaraan
jalan kota sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (2), dan penyerahan wewenang
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Salah  satu  kesimpulan  dapat  diambil dari  uraian  diatas,  terutama  rumusan  pasal 16  ayat  (1)  dan  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan,  maka jelas  Pemerintah  Kabupaten  adalah  selaku pihak  penyelenggara  jalan  yang  memiliki wewenang  seperti  ;  pengaturan,  pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
Pengaturan 5 jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan,
penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan  peraturan  perundang-undangan jalan.    Pembinaan 6 jalan    adalah    kegiatan penyusunan  pedoman  dan  standar  teknis,
5 Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
pelayanan,  pemberdayaan  sumber  daya manusia,  serta  penelitian  dan  pengembangan jalan.       Pembangunan 7 jalan adalah kegiatan  pemrograman  dan  penganggaran, perencanaan  teknis,  pelaksanaan  konstruksi, serta  pengoperasian  dan   pemeliharaan jalan. Pengawasan 8 jalan  adalah  kegiatan  yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan,  pembinaan,  dan  pembangunan jalan.
Menurut  Indroharto 9 wewenang  adalah bagian  penting  dari  hukum  administrasi,  dan wewenang  merupakan  pengertian  pokok hukum  tata  negara  dan  hukum  tata  usaha negara. Secara yuridis, pengertian wewenang 10 adalah  kemampuan  yang  diberikan  oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.
Menurut  Bradley  dan  Ewing 11 ,  ketika undang-undang memberikan wewenang kepada  badan  atau  pejabat  pemerintahan, mungkin  saja  berarti  memberikan      tugas /  kewajiban  yang  luas  kepada  badan  atau pejabat  pemerintah  untuk  memenuhi  tujuan kebijakan  tertentu.  Dan  wewenang 12 adalah
7 Pasal 1 ayat (12).Ibid
8 Pasal 1 ayat (13).Ibid
9 Indroharto,1990,Usaha  memahami  Un-
dang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,beberapa  pengertian  dasar  hukum  tata  usaha
suatu  kemampuan  yang  diberikan  oleh peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku untuk  menimbulkan  akibat-akibat  hukum yang sah.
Selain  wewenang,  kepustakaan  bahasa Indonesia maupun hukum administrasi Indonesia juga mengenal kewenangan. Wewenang  adalah  hak  dan  kekuasaan  yang dimiliki,  sedangkan  kewenangan  diartikan sebagai  hal  berwenang;  hak  atau  kekuasaan yang dipunyai untuk  melakukan  sesuatu. Jadi dari  aspek  bahasa  dengan  berpedoman  pada kamus  bahasa  Indonesia  tersebut  tidak  ada perbedaan antara wewenang dengan kewenangan,  karena  keduanya  sama-sama berisi hak atau kekuasaan 13
Secara yuridis kewenangan 14 adalah hak dan  kekuasaan  pemerintah  yang  sah  secara hukum,  maka  dalam  konsep  Negara  hukum ( rechstaat )  segala  tindakan  pemerintah  yang bersumber  dari  kewenangannya  haruslah bersandarkan pada asas legalitas .
Menurut Prajudi Admosudirjo 15 mengatakan bahwa perbedaan antara kewenangan  dan  wewenang  tidak  selalu dirasakan  perlu,  dan  penjelasanya  sebagai berikut;
1) Kewenangan  adalah    apa    yang
negara,Jakarta.Sinar Harapan.Hal.94
10
Indroharto,1994.Asas-Asas  Umum
Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotu- lung,
Himpunan  Makalah  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti.Hal.65
11 A’an  Efendi  dan  Freddy  Po- ernomo,2017.Hukum Administrasi,Jakarta,Sinar Grafika,Hal.108 12 Ibid 13 A’an  Efendi  dan  Freddy  Poerno- mo,Op.Cit.Hal.111 14 Manan,Bagir,2001,Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,Yogyakarta:Penerbit Pusat Stu- di Hukum FH UII.Hal.26 15 Prajudi  Admosudirjo.1983.Hukum Administrasi  Negara.Jakarta.Ghalia  Indonesia.Hal.73- 74
disebut kekuasan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif  (diberi  oleh  undang- undang)  atau  diberi  kekuasaan eksekutif dan administratif.
Kewenangan (yang biasanya terdiri atas  beberapa  wewenang  adalah kekuasaan  terhadap  segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap  suatu  bidang  pemerintah (bidang urusan) tertentu yang bulat. Di  dalam  kewenangan  terdapat wewenang-wewenang.
2) Wewenang hanya mengenai sesuatu  bagian  ( onderdil )  saja.
Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya; wewenang menandatangani / menerbitkan surat-surat izin dari seorang pajabat atas  nama  menteri,  sedangkan kewenangan tetap berada di tangan menteri (delegasi wewenang).
3) Kewenangan  lebih  luas  daripada wewenang. Dalam kewenangan itu terdapat wewenang.
Bagir  Manan  mengatakan  bahwa  di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban ( rechten en plichen ). Di dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung  pengertian  kekuasaan  untuk mengatur  sendiri  ( zelfregelen ),  sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan
untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana  mestinya.  Vertikal  berarti kekuasaan  untuk  menjalankan  pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan 16
Menurut  S.F.  Marbun, 17 wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan  suatu  tindakan  hukum  publik. Selanjutnya  Lubis 18 menguraikan  pengertian wewenang   dengan    membedakannya dengan tugas ( functie ), yakni satuan urusan pemerintahan yang dibebankan kepada organ tertentu  untuk  dilaksanakan,  dan  wewenang adalah  pelaksanaan  teknik  urusan  yang dimaksud.  Philipus  M.Hadjon 19 menjelaskan bahwa  cara  memperoleh  wewenang  terdiri atas:
1) Atribusi,  merupakan  wewenang untuk membuat keputusan ( besluit ) yang  langsung  bersumber  kepada undang-undang  dalam  arti  materil. Atribusi  juga  dikatakan  sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang  pemerintahan.Sehingga tampak  jelas  bahwa  kewenangan yang di  dapat  melalui  atribusi oleh organ pemerintah  adalah
16 Bagir  manan,  wewenang  Provinsi, Kabupaten  dan  Kota  dalam  Rangka  Otonomi  Daerah. Hal.2 17
Nomensen Sinamo, 2014. Hukum Administrasi Daerah (Suatu Kajian Kritis Tentang Birokrasi Negara) , Jilid 1,Jala Permata Aksara.Jakar- ta, Hal 103. 18 M. Solly Lubis,2002. Hukum Tata Negara , Mandar Maju, Bandung.Hal.56. 19 A’an Efendi dan Freddy Poerno- mo,Op.Cit.Hal.195-196
kewenangan  asli,  karena  kewenangan itu  diperoleh  langsung  dari  peraturan perundang-undangan.
2) Delegasi, diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat  pemerintahan  (pejabat  tata usaha  negara)  kepada  pihak  lain tersebut. Dengan penyerahan ini berarti adanya  perpindahan  tanggungjawab dari yang memberi delegasi ( delegans ) kepada  yang  menerima  delegasi
( delegetaris.
3) Mandat  diartikan  suatu  pelimpahan wewenang kepada bawahan .
Pelimpahaninibermaksudmemberikan wewenang  kepada  bawahan  untuk membuat  keputusan  a/n  pejabat  Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab  tidak  berpindah  ke mandataris,melainkan  tanggungjawab tetap  berada  di  tangan  pemeberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata a.n  (atas  nama).  Dengan  demikian, semua  akibat  yang  ditumbulkan  oleh adanya  keputusan  yang  dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggungjawab si pemberi mandat.
Kewenangan juga dibagi berdasarkan urusan pemerintahan.
Urusan pemerintahan 20 adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden  yang  pelaksanaannya
Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
dilakukan  oleh  kementerian  negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah  untuk  melindungi,  melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
Dalam hal urusan pemerintahan yang berhubungan dengan jalan, dapat diamati  pada  ketentuan  lampiran Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, pada  kolom  matriks 21 tentang pembagian urusan Pemerintahan konkuren 22 antara Pemerintahan
Pusat  dan  Daerah  Propinsi  dan
Pemerintahan  Kabupaten  /  Kota pada huruf (c) pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan  penataan  ruang  pada  nomor  (9) suburusan  jalan  menyebutkan  bahwa Daerah  Kabupaten  /  kota  memiliki kewenangan  Penyelenggaraan  jalan kabupaten / kota.
Berdasarkan uraian urusan pemerintahan diatas, jika dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini,  yaitu  wewenang  Pemerintah Kabupaten sebagai penyelengggara
21
Matrik  adalah  kerangka,  bagan, https://www.kbbi.web.id/matriks,  diakses  20  januari 2018, jam 20,45 wib 22
Urusan  Pemerintahan  konkuren menurut pasal 9 ayat (3) UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  provin- si dan  Daerah  kabupaten/kota.  Ayat  (4)  menyebutkan Urusan  pemerintahan  konkuren  yang  diserahkan  ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
jalan  dalam  memperbaiki  kerusakan jalan  sebagaimana  ketentuan  pasal 16 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  38 Tahun  2004  tentang  Jalan  ,  adalah merupakan  salah  satu  wewenang pemerintah, termasuk pemerintah kabupaten  yang  memiliki  kewajiban sebagai pihak  penyelanggara jalan. Pembentukan  peraturan  perundang- undangan adalah upaya  merealisasikan tujuan tertentu, dalam arti mengarahkan, mempengaruhi,  pengaturan  perilaku,  dalam konteks  kemasyarakatan  yang  dilakukan melalui  dan  dengan  bersaranakan  kaidah- kaidah hukum yang diarahkan kepada perilaku warga  masyarakat  atau  badan pemerintahan, sedangkan tujuan tertentu yang  ingin direalisasikan  pada  umumnya  mengacu  pada ide  atau  tujuan  hukum  secara  umum, yaitu perwujudan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. 23
Dalam  hal  menyangkut  tujuan  hukum yang  meliputi  keadilan,  ketertiban,  dan kepastian hukumm menurut Johnny Ibrahim 24 dijelaskan sebagai berikut:
a. Ketertiban  sebagai  unsur  utama. Terwujudnya  ketertiban  dalam masyarakat, maka keperluan sosial  manusia  dalam  masyarakat
23 .D. Nyhart, Law and Economic De- velopment  dikutip  dalam  Erman  Rajagukguk,ed,Per- anan Hukum Dalam Pembangunan 2,(Jakarta: Program Pas- casarjana  UI,  2000):66,  dikutip  dalam  dari  Aloysius Uwiyono, 2003, Hal.8
24 Johnny Ibrahim,2011,Teori & Met- odologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Pub-
dapat terpenuhi
b. Keadilan sebagai unsur kedua yang tidak  kalah  pentingnya.  Keadilan mengandung  unsur  penghargaan, penilaian dan pertimbangan.
c. Kepastian merupakan unsur ketiga yang diharapkan hukum. Lembaga- lembaga  hukum  semuanya  harus dipatuhi  oleh  para  pihak  yang mengadakannya.  Tanpa  kepastian hukum  akan  timbul  kekacauan dalam masyarakat.
Selanjutnya selain tujuan hukum diatas, hukum juga harus memiliki fungsi.  Salah satu fungsi  hukum  menurut  Sjachran  Basah 25 adalah  fungsi direktif ,  yang  artinya;  hukum itu  mengarahkan  jalannya  penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan atau bekerjanya aparatur pemerintahan dan penegak hukum  dalam  melaksanakan  wewenang, tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.
Ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)   Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004  Tentang Jalan merupakan suatu produk perundang- undangan.  Perundang-undangan  merupakan suatu sistem hukum. Menurut Esmi Warasih 26 , bicara  soal  hukum  sebagai  suatu  sistem hukum,    Lawrence    M    Friedman
lishing, Surabaya, Hal. 2-7.
25
Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara , Orasi Ilmiah,Diucapkan Pada Dies Natalis XXX- IX Universitas Padjajaran,Bandung,24 September 1986,Alumni, Bandung,1992.Hal.13-14
26
Esmi Warasih,2011.Pranata Hukum
Sebuah Telaah Sosiologis,Semarang.Badan Penerbit Univeristas Dipenogoro.Hal.71
mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum itu, yaitu;
1. Komponen  yang  disebut  dengan struktur .  Ia  adalah  kelembagaan yang diciptakan  oleh  sistem hukum seperti        pengadilan  negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk
mendukung bekerjanya sistem
hukum  itu  sendiri.  Komponen struktur ini memungkinkan
pemnerian pelayananan
dan
pengharapan hukum secara teratur.
2. Komponen  substansi  yang  berupa norma-norma  hukum,  baik  itu peraturan-peraturan, keputusan- keputusan  dan  sebagainya  yang semuanya  dipergunakan  oleh  para penegak  hukum  maupun  oleh mereka yang diatur.
3. Komponen  hukum  yang  bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide,sikap- sikap,harapan dan  pendapat tentang hukum. Kultural hukum  ini dibedakan  antara internal  legal culture ,  yakni  kultur  hukumnya lawyers dan judged’s , dan external legal  culture yakni  kultur  hukum masyarakat pada umumnya. Komponen  struktur  pada  ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang  Jalan, adalah pemerintah termasuk pemerintah daerah kabupaten sebagai
struktur  hukum  yang  memiliki  kewenangan sebagai  penyelenggara  jalan.  Komponen substansi  nya  adalah  adanya  kewajiban  yang harus  dilakukan  penyelenggara  jalan  untuk memperbaiki  jalan  yang  rusak,  termasuk memberi tanda atau rambu pada titik jalan yang rusak tersebut. Sedangkan komponen kultural berkaitan dengan budaya hukum masyarakat. Diperlukannya peran serta masyarakat dalam  wujud  pengawasan  (kontrol)  terhadap kewajiban penyelenggara jalan.

## HASIL PENELITIAN \
Kabupaten Sintang merupakan Kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Provinsi Kalimantan Barat setelah kabupaten  Ketapang  dan  Kabupaten  Kapuas Hulu. Luas wilayah Kabupaten Sintang yaitu 21.635  km².  Jarak  antara  Kabupaten  Sintang dengan Ibukota Provinsi yaitu 395 km². Secara administratif,  wilayah  Kabupaten  Sintang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan  391  Desa.  Kecamatan-  Kecamatannya adalah: Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam  Permai,  Ketungau Hilir,  Ketungau  Hulu,  Ketungau  Tengah, Sungai Tebelian, Sepauk, Serawai, Tempunak dan Kecamatan Sintang. Kecamatan Ketungau Hulu  dan  Ketungau  Tengah  berbatasan langsung  dengan  Negara  Malaysia.  Luas wilayah  di  Kabupaten  Sintang  dapat  dilihat pada Gambar 4.1. di  bawah  ini:
Gambar 4.1. Luas Kabupaten Sintang
per Kecamatan
Sumber  RPJMD  Kabupaten  Sintang 2016-2021
Kabupaten
Sintang
merupakan  salah  satu  daerah  bagian timur  di  Provinsi  Kalimantan  Barat yang  dilalui  oleh  garis  Khatulistiwa dengan Ibukotanya Sintang terletak di antara 1˚ 05 中 Lintang Utara dan 0˚ 46´ Lintang  Selatan  serta  110˚  50´  Bujur Timur  dan  113˚  20´  Bujur  Timur. Secara  geografis  batas  administrasi Kabupaten Sintang berbatasan dengan wilayah  Kabupaten,  Propinsi  dan Negara Lain, yaitu :
Letak geografisnya adalah :
1) Utara berbatasan dengan Serawak,
Malaysia  Timur  dan  Kabupaten
Kapuas Hulu.
2) Selatan berbatasan dengan kalimantan Tengah dan Kabupaten Melawi serta Kabupaten Ketapang. 3) Timur berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas Hulu. 4) Barat berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, Sanggau
dan Sekadau
Kabupaten  Sintang  merupakan  salah satu  Kabupaten  yang  berbatasan  langsung dengan  negara  tetangga  yaitu  Malaysia, khususnya negara bagian Serawak. Wilayah Kabupaten Sintang yang berbatasan langsung dengan  negara  Malaysia  adalah  Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.
Kondisi topografi Wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau  sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km²).  Sebagai  daerah  yang  berhutan tropis dan memiliki  kelembaban  udara yang cukup tinggi,  Sintang  memiliki  curah  hujan  yang cukup  tinggi.  Intensitas  curah  hujan  di daerah ini sebesar 249,08 milimeter perbulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari perbulan,  tantangan  berat  dari  kondisi topografi ini adalah bagaimana meningkatkan  upaya-upaya  pemanfaatan lahan  hendaknya  disinkronisasikan  antara komoditas  yang  akan  ditanam  dengan kondisi lahan agar  ekosistemnya  terjaga dan produktivitasnya optimal. Kabupaten Sintang  dilalui  oleh  dua  sungai  besar,  yaitu Sungai  Kapuas  dan  Sungai  Melawi.  Selain sungai  juga  terdapat  empat  gunung  yang cukup  tinggi,  yaitu:  Gunung  Batu  Raya (tinggi  2.278  m)  di  Kecamatan  Serawai, Gunung  Batu  Maherabut  (tinggi  1.270  m), Gunung  Batu  Baluran (tinggi 1.556 m), dan
Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau.
Kabupaten  Sintang  memiliki potensi  alam  yang  dapat  dijadikan objek  wisata,  namun  hingga  saat  ini potensi  tersebut  belum  dimanfaatkan secara  maksimal.  Bahkan  masyarakat di luar wilayah Kabupaten Sintang dan warga  Sintang  sendiri  masih  banyak yang belum  mengetahui  potensi  alam tersebut. Potensi alam tersebut  berupa air terjun sebanyak 19  air  terjun  yang  tersebar  di  7 Kecamatan,  yaitu  Sepauk,  Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten  Sintang  juga  memiliki  4 gunung  yang  terdapat  di  Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.
A. Wewenang Pemerintah Kabupaten Sintang    Sebagai    Penyelenggara Jalan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun  2004 Tentang Jalan
Kewenangan Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Sintang  di  bidang penyelenggaraan Jalan, menyebutkan bahwa  sesuai  ketentuan  pasal  16  ayat (1) Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  38  Tahun  2004  Tentang  Jalan, wewenang   Pemerintah    Kabupaten dalam penyelenggaraan    jalan    meliputi
penyelenggaraan jalan Kabupaten dan Jalan Desa,  dimana  kewenangan  itu  terdiri  atas pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.  Jalan  Kabupaten  merupakan jalan  lokal  dalm  sistem  jariangan  jalan primer  (utama)  yang  tidak  termasuk jalan nasional  dan  jalan  propinsim,  yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan  ibukota  Kecamatan,  antaribukota Kecamatan,  ibukota  Kabupaten  dengan pusat kegiatan Lokal, antar pusat kegiatan lokal,  serta  jalan  umum  dalam  sistem jaringan  jalan  sekunder  dalam  wilayah Kabupaten  dan  Jalan  Strategis  kabupaten. Sedangkan  jalan  Desa  adalah  merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam Desa, serta jalan lingkungan.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sintang,
dalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan  Jalan  tetap  berpedoman dengan  ketentuan  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  38  Tahun  2004  Tentang Jalan.  Oleh  sebab  itu  pengaturan  jalan Kabupaten dan jalan Desa yang ada di wilayah kabupaten Sintang,  meliputi;
a) Perumusan Kebijakan penyelenggaraan jalan
Kabupaten  dan  Jalan  Desa berdasarkan  kebijakan  Nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antarkawasan.
b) Penyusuanan
pedoman
operasional penyelenggaraan jalan Kebupaten dan Jalan Desa c) Penetepan status Jalan Kabupaten dan Jalan Desam dan d) Penyusunan
perencanaan jaringan  jalan  kabupaten  dan Jalan Desa.
Pembinaan Jalan Kabupaten dan Jalan  Desa  yang  ada  di  Kabupaten Sintang,  wujud  kewenangannya  yang dilaksanakan melalui :
a) Pemberian bimbingan,
penyuluhan  serta pendidikan dan  pelatihan  para  aparatur penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan Desa; b) Pemberian izin, rekomendasi,dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan
ruang manfaat jalan, ruang milik jalan,  dan  ruang  pengawasan jalan, dan
c) Pengembangan
teknologi
terapan  dibidang  jalan  untuk jalan Kabupaten dan jalan Desa. Pembinaan Jalan Kabupaten dan Jalan  Desa  yang  ada  di  Kabupaten Sintang  sebagaimana  tersebut  diatas secara  teknis  diselenggarakan  oleh Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Sintang sebagai Organisasi Perangkat Daerah  (OPD)  yang  melaksanakan
secara teknis penanganan jalan Kabupaten dan Jalan Desa.Pembangunan jalan Kabupaten  dan  jalan  Desa  yang  ada  di wilayah  Kabupaten  Sintang  meliputi  : Perencanaan  teknis,  pemograman  dan penganggaran, pengadaan,pengadaan Lahan  serta  pelaksanaan  Kontruksi  jalan kabupaten dan jalan Desa.
a) Pengoperasian  dan  pemeliharaan jalan Kabupaten dan jalan Desa
b) Pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan Kabupaten dan jalan Desa.
Pembangunan   jalan    Kabupaten dan jalan  Desa yang ada di  wilayah Kabupaten Sintang  tersebut      diatas,  secara  teknis diselenggarakan  oleh  Dinas  Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang  sebagai Organisasi  Perangkat  Daerah (OPD)  yang melaksanakan  secara  teknis  penanganan jalan Kabupaten dan Jalan Desa.
Pengawasan  jalan  Kabupaten  dan  jalan Desa  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten Sintang, meliputi :
a) Evaluasi  kinerja  penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan, dan
b) Pengendalian  fungsi  dan  manfaat hasil  pembangunan  jalan  Kabupaten dan Jalan Desa
Pengawasan     jalan     Kabupaten dan jalan  Desa yang ada di  wilayah Kabupaten Sintang tersebut secara teknis diselenggarakan  oleh  Dinas  Pekerjaan
Umum Kabupaten
Sintang sebagai Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang melaksanakan secara teknis penanganan jalan Kabupaten  dan  Jalan  Desa.  Hasil  penelitian menunjukkan ;
a) Bahwa pihak Dewan Rakyat
Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten
Sintang, mengetahui kewenangan Pemerintah  kabupaten  Sintang  di bidang  penyelenggaraan  jalan,  yaitu  : pengaturan,pembinaan,  pembangunan dan pengawasan terhadap jalan kabupaten dan jalan Desa.
b) Bahwa pihak Dewan Rakyat Perwakilan
Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Sintang, selalu memberikan persetujuan terhadap usulan anggaran yang diajukan pihak Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rancangan APBD setiap tahun, terutama untuk jalan yang rusak di wilayah kecamatan dan Desa.
c) Dan  dalam  memberikan  persetujuan tersebut, pihak Dewan Rakyat
Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten
Sintang, sebatas memberikan pendapat
saja. Pendapat dimaksud berupa persetujuan  dengan  melihat  kondisi kemampuan anggaran yang diperlukan. Namun  teknisnya  tetap  diserahkan kepada  pihak  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sintang. Pemerintah
Daerah
Kabupaten Sintang,  dalam  menjalankan  kewenangan
sebagai  penyelenggara  jalan  di  wilayah kabupaten,  belum  ada  Peraturan  Daerah yang khusus mengatur tentang kewenangan penyelenggaraan  jalan  seperti  kabupaten lain. Pemerintah Kabupaten Sintang  saat ini hanya berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 20 Tahun 2015 tentng  Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten  Sintang tahun  2016-
2036.
Pengaturan kewenangan penyelenggara  jalan  berdasarkan  sistem jaringan transportasi darat yaitu jaringan lalu lintas  dan  angkutan  jalan  seperti  jaringan jalan  yang  daitur  pada  ketentuan  pasal  9 nya, sebagaimana diuraikan dibawah ini :
1) Jaringan  jalan  lokal  primer  adalah jalan kabupaten yang menghubungkan ibukota  kabupaten  dengan  ibukota kecamatan yang terdiri atas 124 ruas jaringan jalan
2) Jaringan  jalan  lokal  primer  sebagai jalan kabupaten yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan pusat Desa yang  terdiri  atas  135  ruas  jaringan jalan.
3) Jaringan  jalan  lokal  primer  sebagai jalan kabupaten yang menghubungkan antar ibukota kecamatan yang terdiri atas 113 ruas jaringan jalan.
Dari data diatas bahwa ruas jaringan jalan kabupaten Sintang sebanyak 372 ruas jaringan  jalan.  Data  ruas  jaringan  ini,  dari adannya  ruas  jaringan  jalan  Kabupaten
Sintang  sebanyak  372  itu,  baru  dapat direalisasi  dalam  bentuk  jalan  yang  riil dalam pembangunannya sebanyak 223 ruas jalan  saja  dengan  panjang  total  seluruhnya sepanjang.  2.199,62  Km.  Sementara  ada 149  ruas  jaringan  jalan  kabupaten  yang direncanakan sebagaimana amanah Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang tahun 2016-2036 belum bisa terwujud. Adanya ruas Jalan Kabupaten Sintang sebanyak 223 tersebut, saat ini sudah di  tetapkan  berdasarkan  Keputusan  Bupati Sintang  Nomor  611.51/34/KEP-PU/2015 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan  Kabupaten  Sintang.  Adapun  Ruas Jalan Kabupaten yang sebagai penyeleggara jalan  nya  oleh  Pemerintah  Kabupaten Sintang (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang) tersebut meliputi : 1. Ruas    Jalan    kabupaten     di    wilayah Kecamatan Sintang, terdiri atas:
1) Nenak – Tertong sepanjang 9 Km
2) Sintang – Teluk Kelansam sepanjang 6 Km
3) Sintang  –  Sui  Ringin  sepanjang  9

## Km
4) Baning-Sui Ana sepanjang 5 Km
5) Jerora 2 – Tertong 8,50 Km
6) Simpang Rumah Sakit Rujukan – Jerora 1  8,50 Km
7) Lingkar  Sui  Durian  –  Nenak  Sui Ringin 6,00 Km
8) Lingkar Sui Durian – Pasar Masuka 2,00 Km
9) Tugu  Jam  –  Lingkar  Sui  Durian  1,70 Km
10) Sungai Putih – Kelansam 5,00 Km
11) Merdeka sepanjang 0,20Km
12) Jalan Pangeran Muda sepanjang 0,20 Km
13) Jalan Pattimura sepanjang 0,40 Km
14) Jalan Pangeran Kuning sepanjang 0,80 Km
15) Jalan Makam Pahlawan sepanjang 0,80 Km
16) Jalan Menyurai sepanjang 0,70 km
17) Jalan  Alambana  Wanawai  sepanjang 0,40
18) Antasari sepanjang 0,60 Km
19) Taruna sepanjang 0,40 Km
20) Partisipasi sepanjang 0,40 Km
21) Adi Sucipto sepanjang 0,60 Km
22) S,Parman sepanjang 0,50 Km
23) Tendean sepanjang 0,10 Km
24) A.Yani sepanjang 0,50 Km
25) Kesatria sepanjang 0,30 Km
26) Apang Semangai sepanjang 0,60 Km]
27) Ade Irma Suryani sepanjang 0,20 Km
28) M.Saad sepanjang 1,80 Km
29) Cut Nyak Din sepanjang 0,10
30) Imam Bonjol sepanjang 0,70 Km
31) Panggi sepanjang 0,20 Km
32) Suprapto sepanjang 0,20 Km
33) Bintara sepanjang 2,50 Km
34) Dipenegoro sepanjang 0,90 Km
35) Dr.Wahidin S sepanjang 2,40 Km
36) Teuku Umar 1 sepanjang 4,00 Km
37) Teuku Umar 2 sepanjang 0,80 Km
38) Kartini sepanjang 0,30 Km
39) Akcaya 1 sepanjang 0,80 Km
40) Akcaya 2 sepanjang 1,80 Km
41) Akcaya 3 sepanjang 0,40 Km
42) Stadion Baning sepanjang 1,00 Km
43) Mensiku jaya sepanjang 2,00 Km
44) Brigjen Katamso sepanjang 0,50 Km
45) Di Penjaitan sepanjang 0,30 Km
46) Kol. Sugiono sepanjang 0,30 Km
47) Masuka sepanjang 4,00 Km
48) Tangguk Yunus sepanjang 0,50 Km
49) Serantung sepanjang 1,40 Km
50) Dara Juanti sepanjang 4,80 Km
51) Dharma Putera 1 sepanjang 1,00 Km
52) Dharma Putera 2 sepanjang 1,20 Km
53) KS Tubun sepanjang 0,20 Km
54) Cik Di Tiro sepanjang 0,30 Km
55) Ratu M Idris sepanjang 0,20 Km
56) Husni Thamrin sepanjang 0,20 Km
57) Cadika sepanjang 0,70 Km
58) Siliwangi sepanjang 0,40 Km
59) WR Supratman sepanjang 0,20 Km
60) Damai sepanjang 0,60 Km
61) Bhayangkara sepanjang 0,30 Km
62) Wiyata 1,30 Km
63) Wirapati sepanjang 0,60 Km
64) Kelam sepanjang 2,00 Km
65) Bangdes sepanjang 0,50 Km
66) PKP Mujahidin sepanjang 2,00 Km
67) Lingkar  Sui  Durian  sepanjang  7,00
Km
68) Hutan Wisata baning sepanjang 2,10
Km
69) Gajah Mada sepanjang 0,40 Km
2. Ruas jalan Kabupaten  di wilayah Kecamatan Sepauk,terdiri atas:
1) Lengkenak  Sepauk  sepanjang  7,00
Km
2) Manis  Raya  –  Sekujam  Timbai  34 Km
3) SP.II  Buluh  Kuning  –  Desa  Nanga Pari 68,00 Km
4) Sepauk - Temiang kapuas 9,00 Km
5) Gernis – Gupung 6,00 Km
6) Sirang  Setambang-  Nanga  Libau 17,00 Km
7) Sirang Setambang – Mait Hilir 6,00 Km
8) Setapang – Binjai 6,00 Km
9) Pangkal baru – Semuntai 3,50 Km
10) Mengkurat baru – Semuntai 6,50 Km
11) IKK Sepauk 2,88 Km
3. Ruas  jalan  Kabupaten  di  wilayah Kecamatan Tempunak,terdiri atas
1) Merti jaya – Serpang 9,50 Km
2) Penyangkak – Tempunak 12,2 Km
4. Ruas  jalan  Kabupaten  di  wilayah Kecamatan Kelam Permai, terdiri atas
1) Kenukuk – Samak 10,90 Km
2) Klutap 20,00 Km
3) Ransi – Ensaid pendek 16,00 Km
4) Baning panjang  –  Ensaid  panjang
6,00 Km
5) Lanjing – Sui Pukat 8,00 Km
6) Sui Pukat – Bengkuang 8,00 Km
7) Bengkuang – Hulu Era 12,00 Km
8) Bengkuang – Serangas 10,00 Km
9) Sui  Maram  –  nanga  Lebang  17,00 Km
10) Nanga  lebang  –  Ujung  Kulan  8,00
Km
11) Kenukut – Sebungkang 6,00 Km
5. Ruas  jalan  Kabupaten  di  wilayah Kecamatan Dedai terdiri atas ;
1) Dedai – mangat baru 17,90 Km
2) Dedai – gandis 6,00 Km
3) Taok – Sebungkang 5,50 Km
4) Pengkadan – kumpang 2,50 Km
5) Baras – Belinyau Sibau 1,50 Km
6) Gurung – kali sari 6 Km
7) Nanga Jetak – Merah air 12,00Km
8) Sp  Pengkadan  –  pengkadan  baru 6,00 Km
9) Nanga  dedai  –  Penyak  lalang  6,00 Km
10) Gandis – Sungai mali 10,00 Km
11) Lundang – gandis 8,00 Km
6. Ruas  jalan Kabupaten  di  wilayah Kecamatan Sungai Tebelian terdiri atas:
1) Pandan – Penjernang 28,00 Km
2) Bonet – Rarai 2,60 Km
3) Sungai Ukoi – Pandan 3,50 Km
4) Pandan – Merarai 1  7,00 Km
5) Merarai 1 – Perembang 4,00 Km
6)
Perembang  –  Sp  Gurung  Mali  8,00

## Km
7) Bonet Lama – Lamai Natai 5,50 Km
8) Punti – Ransi Dakan 4,50 Km
9) Sarai – Rarai 4,00 Km
10) IKK Sui Tebelian 5,00 Km
7. Ruas  jalan  Kabupaten  di  wilayah Kecamatan Ketungau Hulu terdiri atas;
1) Senaning – Jasa 8,00 Km
2) Simpang Sepiluk – Sepiluk 8,00 Km
3) Jasa – Nanga Bayan 20,30 Km
4) Simpang Semujan – Semujan 3,67 Km
5) Rasau – Lubuk pantak 12,00 Km
6) SP lubuk Pantak – Lubuk Kelik 6,00 Km
7) Sungai Antu – Sepadit 12,00 Km
8) Nyelawai – kendang Ran 10,00 Km
9) Sp kendang Ran – kendang Ran 5,00 Km
10) Sp Sebadak – Sebadak 2,50 Km
11) Sebadak – Empura 12,00 Km
12) Empura – Suak Medang 12,00 km
13) Simpang  Senaning  –  Senaning  8,00 Km
14) IKK Ketungau Hulu 2,50 Km
8. Ruas  jalan  Kabupaten  di  wilayah Kecamatan Ketungau Tengah terdiri atas
1) Mengerat  –  Mungguk  Gelombang 21,68 Km
2) Seputau 3 – nanga Merakai 14,00 Km
3) Sp  Mengaret  –  Nanga  kantuk  17,00 Km
4) Nanga Merakai – enteloi 39,00 Km
5) Tanjung  sari  –  Pending  Jaya  10,50

## Km
6) Tirta jaya - Betung 10,00 Km
7) Bubung  –  Lubung  Nibung  –  Tabau 8,00 Km
8) Nanga Seran – Semareh 35,00 Km
9) Simpang  Mengerat  –  Sungai  Puang 19,00 Km
10) Simpang  sepulau  –  Nanga  Enteloi  – Semuntik 15,00 Km
11) Seputau II – Nanga Beloh 12,00 Km
12) Tanjungsari – batang Antu 20,00 Km
13) Kedembak Merakai – Lubuk Nibung 10,00 Km
14) IKK Ketungau Tengah 2,50 Km
9. Ruas  jalan  Kabupaten di  wilayah
Kecamatan Ketungau Hilir terdiri atas :
1) Sepinang – nanga Merekak 18,00 Km
2) Semubuk  –  Nanga  Ketungau  22,00 Km
3) Senibung – nanga Merekak 12,00 Km
4) Sp Nanga Merekak – Air Nyuruk
8,00 Km
5) Serangas – Semuntai 10,00 Km
6) Sejirak – Semuntai 12,00 Km
7) Semajau Mekar-Mungguk Wi – Batas Kab Sintang 30,00 Km
8) Sp Sui Manyam – Tanjung baong 12,00 Km
10. Ruas  jalan  Kabupaten  di  wilayah
Kecamatan Kayan Hulu terdiri atas;
1) Tebidah – tanjung Miru 88,00 Km
2)
Sp Goneh – Tapang Menua 39,50 Km
3) Tanjung lalau – Tanah Merah 12,00

## Km
4) Nanga  Tebidah  –  Nanga  Payak 8,50 Km
5) Sp Semadai – Semadai 4,00 Km
6) Sp Emponyang – Empoyang 13,00 Km
7) Nanga  Tebidah  –  Nanga  Ungai 10,50 Km
8) Nanga  Ungai –  Nanga Oran 13,00 Km
9) Nanga Ungai – nanga Lar 20,00 Km
10) Nanga Laar – Kerapuk 12,00 Km
11) IKK Kayan Hulu 7,00 Km
11. Ruas  jalan  Kabupaten  di  wilayah Kecamatan Kayan Hilir terdiri atas;
1) Nanga Mau – Tuguk 8,50 Km
2) Tuguk – Natai Tebedak 24,00 Km
3) Nanga Mau – Mentunai 24,00 Km
4) Sp Beganjah – Tertung Mau 14,00 Km
5) Nanga Tikan – Pakak 15,00 Km
6) Sp Pelaik – Melingkat 9,50 Km
7) Melingkat – Sungai Buaya 9,00 Km
8) Melingkat – Pakak 12,00 Km
9) Mawang – Nyangkom 5,00 Km
10) Tertung mau – landau Beringin-

## Riam Panjang 23,00 Km
11) Sungai  Getah  –  Sungai  Sintang 12,00 Km
12) Sungai Manan-Pelaik 5,00 Km
13) Tanjung Paoh – Tertung mau 8,00
Km
14) IKK Kayan Hilir 2,00 Km 12. Ruas  jalan  Kabupaten  di  wilayah
Kecamatan Binjai Hulu terdiri atas;
1) SPA/SKPA  –  SPC/SKPA  12,00

## Km
2) Mensiku – Ampar Bedang 5,00
Km
3) SP Telaga – Segantung 5,00 Km
4) IKK Binjai Hulu 7,00 Km
13. Ruas  jalan  Kabupaten  di  wilayah Kecamatan Serawai terdiri atas ;
1) Serawai – Buntut ponte 12,50 Km
2) Buntut ponte – nanga Riyoi 16,00 Km
3) Buntut ponte – Segualang 6,00 Km
4) Segulang – Baras Nabon 8,00 Km
5) Mentatai – Nanga Segulang 14,00 Km
6) IKK Nanga Serawai 7,00 Km
14. Ruas  jalan Kabupaten  di  wilayah Kecamatan Ambalau terdiri atas :
1) Kemangai – Ambalau 5,40 Km
2) Nanga Sake – Kepala Jungai 29,00 Km
3) Kemangai – Kesange 11,50 Km
4) Kesange – menakon 10,00 Km
5) Menakon – Buntut Sabon 7,00 Km
6) IKK Ambalau 7,00 Km
15. Ruas  jalan  Kabupaten  yang  meliputi lebih  dari  satu  wilayah  Kecamatan terdiri atas;
1) Binjai  Hilir  –  Indung  Sepering
sepanjang 59,65Km meliputi wilayah Ketungau Hilir dan Binjai Hulu.
2) SKP AB  –  Kelansam  sepanjang 22.94  Km  meliputi  Ketungau Hilir, Tempunak dan Sintang
3) Kenukut – Dedai sepanjang 17,90 Km  meliputi  Kecamatan  Kelam Permai dan Dedai
4) Empaci  –  Ipoh  sepanjang  15,00 Km  meliputi  Kecamatan  Kelam Permai dan Dedai
5) Paoh – Benua Baru sepanjang 67,3 Km,  meliputi  Kecamatan  Sepauk dan Tempunak
6) Tempunak – Sui Ringin sepanjang 12,2  Km,  meliputi  Kecamatan Tempunak dan Sintang
7) Tinom Baru – Merarai 1 sepanjang 32,00  Km,  meliputi  Kecamatan Tempunak dan Sungai Tebelian.
8) Kajang  –  Dedai  sepanjang  17,00 Km,  meliputi  Kecamatan  Sungai Tebelian dan Dedai
9) Nobal  –  Baya  Betung  sepanjang 8,00 Km, meliputi Kecamatan Sui Tebelian dan Dedai
10) Nenak – Sungai Ringin sepanjang 7,80 Km, meliputi Kecamatan Sui
Tebelian dan Sintang
11) Sidomulyo –  Sungai  Getah sepanjang  34,00  Km,  meliputi Kecamatan Dedai dan Kayan Hilir.
12) Menaung  –  Linggam  sepanjang  10,00 Km,meliputi  Kecamatan  Dedai  dan Kayan Hilir
13) Pengkadan  SR  –  Ipoh  sepanjang  11,00
Km,meliputi  Kecamatan  Dedai  dan Kayan Hilir.
14) Temiang  Kapuas  –  Tanjung  Perada sepanjang 9,00 Km, meliputi Kecamatan Sepauk dan Tempunak
15) Sp bancoh – Sona sepanjang 11,50 Km, meliputi Kecamatan Tebelian dan Dedai
16) Sintang  –  Tempunak  sepanjang  14,00 Km,meliputi  Kecamatan  Sintang  dan Tempunak
17) Sintang  –  Semubuk  sepanjang  58,70 Km,meliputi  Kecamatan  Sintang  dan Binjai Hulu.
18) Semubuk  –  Simpang  Nanga  Merakai sepanjang 35,00 Km, meliputi
Kecamatan  Binjai  Hulu  dan  Ketungau Tengah
19) Simpang  Nanga  Merakai  –  Pintas Keladan,sepanjang  70,00Km,  meliputi
Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu.
20) Serawai  –  Ambalau  sepanjang  58,00 Km,  meliputi  Kecamatan  Serawai  dan Ambalau.
Secara teknis pelaksanaan penyelenggaraa jalan  di  kabupaten  kewenangannya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten  Sintang.  Kewenangan tersebut  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Sintang Nomor 117 tahun 2016 tentang
Susunan  Organisasi  dan  tata  Kerja  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang. Dalam  Peraturang  Bupati  tersebut  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1) Bahwa  kewenangan  penyelenggaraa jalan  kabupaten  dilaksanakan  oleh Pemerintah kabupaten Sintang,
melalui  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten Sintang.
2) Bahwa  Kewenangan  penyelenggaraa jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Sintang meliputi penyelanggaraa jalan kabupaten dan Jalan Desa yang ada di Kabupaten Sintang.
3) Bahwa  Kewenangan  penyelenggara jalan Kabupaten di wilayah kabupaten Sintang tersebut, dilaksanakan melalui unit  kerja  dibawah  Dinas  Pekerjaan umum Kabupaten Sintang seperti;
a) Bidang Jalan Kabupaten,
- Seksi  Perencanaan  Teknis Jalan Kabupaten,
- Seksi Pemeliharaan Jalan,
- Seksi Peningkatan Jalan Kabupaten ,
b) Bidang Jalan Desa,
- Seksi  Perencanaan  Teknis Jalan Desa,
- Seksi  Pemeliharaan  Jalan Desa,
- Seksi Peningkatan dan
Pembangunan Jalan Desa Dalam  melaksanakan  penyelenggaraan
jalan  Kabupaten  dan  jalan  Desa  yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten  Sintang,  oleh  pihak  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang  dalam teknis  pelaksanaannya  dilakukan  melalui  2 (dua) cara, yaitu :
1) Peningkatan  Struktur  jalan,  yaitu peningkatan jenis tipe perkerasan ruas jalan
2) Peningkatan Kapasitas jalan, yaitu dalam  bentuk  pelebaran  badan jalan.
Di  wilayah  kabupaten  Sintang, selain  ruas  Jalan  kabupaten  terdapat juga  ruas  jalan  Propinsi  dan  jalan Nasional. Namun dalam hal kewenangan penyelenggara  jalan,
pihak  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sintang,  yang  dalam  hal  ini  Dinas Pekerjaan  Umum  kabupaten  Sintang tidak  memiliki  kewenangan  dalam penyelenggaraannya.
Pelimpahan kewenangan untuk melakukan penyelenggaraa  jalan  propinsi  juga tidak ada  dasar  hukumnya.  Maka jika terjadi  adanya  kerusakan  ruas  jalan propinsi,  pihak  Dinas  Pekerjaan Umum  hanya  sebatas  memberikan masukan dan usulan penanganan untuk ruas jalan propinsi  dan jalan nasional dalam  bentuk  memberikan  laporan resmi  berupa  surat.  Untuk  Jalan Propinsi laporan surat itu disampaikan
kepada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Propinsi kalimantan  Barat  dengan  tembusan  kepada DPRD Propinsi kalimantan Barat, dan untuk jalan nasional kepada Kementrian Pekerjaan Umum di Jakarta, dengan tembusan kepada DPR RI di jakarta. Kegiatan penyelenggara jalan  di  wilayah  kabupaten  Sintang  oleh pihak  Dinas  Pekerjaan  Umum  Kabupaten Sintang,  fokus  pelaksanaannya  diutamakan untuk  ruas  jalan  penghubung  antara  pusat Kegiatan  di  kabupaten  dengan  pusat kegiatan di kecamatan.
Untuk ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten  Sintang,  selain  ruas  jalan kabupaten dan ruas jalan  Desa  terdapat juga ruas jalan Nasional yang sebagai penyelenggara  jalan  nya  oleh  Pemerintah (Kementrian  Pekerjaan  Umum)  dan  ruas jalan  Propinsi  yang  sebagai  penyelenggara jalan  nya  oleh  Pemerintah  Propinsi  (Dinas Pekerjaan  Umum  Propinsi  )  Kalimantan Barat.  Adapun   Ruas   jalan   Nasional yang ada di wilayah kabupaten Sintang berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pekerjaan Umum  dan  Perumahan  Rakyar  Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/M/2016
tentang  Penetapan  Jalan  Dalam  jaringan jalan  Primer  Menurut  Fungsinya  Sebagai Jalan  Arteri  (JAP)  dan  Jalan  Kolektor-1 (JKP-1) yaitu :
1) Ruas  jalan  Tebelian  –  Batas  Kota Sintang sepanjang 10.80 Km,
2) Ruas  jalan   M.T.Haryono   sepanjang
2,64 Km,
3) Ruas jalan Jend.Sudirman sepanjang 2,21 Km,
4) Ruas  jalan  Lintas  Melawi  sepanjang 1,71 Km, dan
5) Ruas jalan Y.C.Oevang Oeray sepanjang 4,54 Km.
Sedangkan ruas jalan Propinsi yang ada di  wilayah  Kabupaten  Sintang  berdasarkan
Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Barat Nomor 505/Dinas-PU/2016 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut
Statusnya  Sebagai  Jalan  Propvinsi  di Kalimantan Barat, meliputi;
1) Ruas jalan Sintang – Semubuk sepanjang 58,70 Km,
2) Ruas jalan Simpang medang-Nanga mau sepanjang 37,20 Km
3) Ruas jalan Nanga mau-Tebidah sepanjang 30,90 Km,
4) Ruas jalan Tebidah – Bunyau sepanjang 37,00 Km,
5) Ruas jalan Bunyau-Serawai sepanjang 30,00 Km.
Untuk  ruas  Jalan  Nasional  dan  ruas Jalan Propinsi, yang ada di wilayah kabupaten Sintang,  keberadaan  sangat  penting  sekali, maka  kondisi  untuk  2  (dua)  ruas  jalan  ini pada  prinsinya  harus  dalam  kondisi  baik untuk digunakan sebagai sarana transportasi Darat.  Kedua ruas jalan ini, baik itu ruas jalan nasioanal maupun ruas jalan Propinsi pernah mengalami  kerusakan.  Adanya  kerusakan
ruas  jalan  nasional  dan  ruas  jalan  propinsi yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Sintang, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Pada tahun 2014 ruas jalan Y.C Oevang Oeray mulai dari simpang Tugu Beji, Desa baning  kota,  lintas  Melawi, MT haryono hingga simpang Pinoh pernah yang  merupakan  ruas  jalan  Nasional mengalami  kerusakan  berat.  Pihak
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang  tidak  memiliki  kewenangan untuk  memperbaiki  dengan  sumber dana dari APBD. Hanya langkah yang diambil  saat  itu  berupa  penangangan melalui bantuan  dana CSR perusahaan yang  beroperasi  di  Sintang.  Dana seutuhnya  oleh  swasta,  sementara Pemerintah Kabupaten Sintang hanya menghitung  kebutuhan  material  yang diperlukan.  Hasil  hitungan  dinas Pekerjaan  Umum  kabupaten  Sintang saat itu diperlukkan   sekira ±200 rit (1 rit  ada  3M3/meter  kubik)  batu  pasir untuk menimbun titik kerusakan badan jalan  saja.  Sifatnya  penanangan yang dilakukan  hanya  sementara.  Pihak Pemerintah  kabupaten  Sintang  tidak bisa  mengeluarkan  dana  karena terbentur  aturan  kewenangan  dalam penyelenggaraa jalan.
2) Untuk  tahun  2018  ini,  ruas  jalan propinsi  yang  mengalami  kerusakan adalahah ruas jalan Sintang – Semubuk.
Kerusakan ruas  jalan  dikarenakan pada ruas  jalan  ini  setiap  harinya  dominan dilalui kendaraan mobil Truk angkutan Tandan  Buah  Sawit  (TBS)  milik perusahaan. Kondisi badan jalan masih menggunakan  kontruksi  tanah  kuning, dan ada sebagian yang sudah menggunakan  latrit  (tanah  bercampur batu).  Jika  musim  Kemarau  memang ruas  jalan  ini  masih  bisa  untuk  dilalui, namun jika musim penghujan  pada ruas jalan  ini  tidak  bisa  dilewati,  sehingga masyarakat  daerah  ketungau  memilih jalan      alternatif      melalui  Balai Karangan  jika  ingin  ke  ibukota Kabupaten Sintang. Untuk ruas  jalan ini juga,  sama  prinsipnya  dengan  jalan nasional,  dimana  pemerintah  daerah kabupaten  Sintang  tidak  memiliki kewenanangan dalam penanganan perbaikan  menggunakan  dana  APBD. Sifat penanganan yang dilakukan hanya sebatas  memberikan  laporan  kepada Pemerintah  Propinsi   Kalimantan Barat
melalui Dinas Pekerjaan Umum Propinsin.  Dan  penanganaan  lapangan sementara  yang  biasa  dilakukan  oleh pihak  Pemerintah  daerah  Kabupaten Sintang  dengan  meminta  bantuan kepada  pihak  perusahaan  yang   ada di sekitarnya untuk secara bersama memberikan  timbunan  material  tanah, pasir dan batu pada titik – titik kerusakan
saja.
B. Faktor  Yang  Menghambat  Wewenang Pemerintah  Kabupaten  Sintang  Sebagai
Penyelenggara Jalan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Wewenang  Pemerintah  Kabupaten Sintang  sebagai  penyelenggara  jalan sudah  jelas  berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun 2004 Tentang Jalan, yaitu hanya memiliki wewenang  sebagai  penyelenggara  jalan kabupaten  saja.  Dalam  menjalankan wewenang  sebagai  penyelenggara  jalan Kabupaten,  pihak  Pemerintah  Kabupaten Sintang  masih  mengalami  beberapa hambatan.  Hambatan  itu  dapat  dirinci sebagai berikut :
1) Hambatan  yang utama dihadapi adalah  masalah  keterbatasan anggaran, sehingga        wewenang  untuk pembangunan, pemeliharaan/ perawatan,  pengawasan  dan  lainya tidak bisa maksimal. Akibatnya masih banyak  ruas  jalan  Kabupaten  yang belum  bisa  ditangani  kondisinya. Usulan  yang  diajukan  pihak  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang untuk  melaksanakan  secara  teknis wewenang  penyelenggara  jalan  belum semuanya  bisa  di  serap  dalam  APBD Kabupaten Sintang tiap tahun nya.
2) Selain alokasi  anggaran  yang  belum
mencukupi,  hambatan  yang  ditemukan di  lapangan  yang  secara  teknis  adalah tidak  tersedianya  sumber   material yang tidak  memenuhi  standar,  dan  juga adanya  perubahan  cuaca  yang  ektrim yang juga bisa menghambat pelaksanaan pembangunan jalan Kabupaten.
3) Pembangunan  jalan  Kabupaten  juga terhambat oleh perilaku pengguna jalan.
Pengguna jalan terutama kendaraan yang digunakan  untuk  melewati  ruas  jalan Kabupaten, muatan kendaraan yang ada banyak  melebihi  tonase  kemampuan badan  jalan,  dan  rata-rata  tonase kemampuan  ruas  jalan  Kabupaten  saat ini  hanya  berkisar  untuk  kemampuan  3 ton,  sementara  muatan  kendaraan  yang melewati  melebihi  dari  standar  tonase tersebut.
4) Jika  terjadi  kerusakan  badan  jalan Kabupaten pada titik titik tertentu, tidak bisa langsung untuk dilakukan perbaikan karena  pihak  Dinas  Pekerjaan  Umum kabupaten Sintang tidak memiliki alokasi  anggaran  untuk  penanganan terhadap kerusakan ruas jalan kabupaten yang bersifat dana tanggap  darurat. Dana tanggap  darurat  hanya  ada  pada  Badan Penanggulan  Bencana  daerah kabupaten Sintang.  Sementara  untuk  kerusakan jalan  bukan  masuk  kategori  kondisi tanggap  darurat., maka tidak  ada alokasi  anggaran  dalam  ABPD  kab
Sintang  untuk  penangangan  kondisi kerusakan  jalan  yang  bersifat  darurat. Semua  alokasi  anggaran  untuk  jalan Kabupaten  semuanya  harus  sudah  ada dalam  Rencana  Kerja  tahunan  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang yang wujudnya dalam APBD.
Dari  beberapa  keterangan  terkait faktor yang menghambat wewenang penyelenggara  jalan  kabupaten  Sintang sebagaimana  dikemukakan  diatas,  dapat diuraikan sebagai berikut :
1) Bahwa untu wilayah Kabupaten Sintang, terkiat  wewenang  penyelenggara  jalan sudah  sesuai  dengan  struktur  hukum yang  ada.  Hal  ini  dapat  dijelasakan seperti  ;  ruas  jalan  nasional  yang  ada sudah  menjadi  kewenangan  Pemerintah pusat, ruas jalan Propinsi sudah menjadi wewenang Pemerintah Propinsi, dan jalan kabupaten  sudah  menjadi  wewenang pemerintah  kabupaten.  Wewenang  ini menurut  penulis  merupakan  wewenang Atribusi.  yang  arti  wewenang  itu sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan  perundang  –  undangan  yang berlaku  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
2) Bahwa selain sudah adanya pelaksanaan dari  struktur  hukum  dalam  wewenang sebagai  penyelenggara  jalan,  untuk wilayah kabupaten Sintang dalam hal
penyelenggara  jalan  masih  ditemukan adanya  faktor  struktur  hukum  yang menghambat.   Faktor   struktur   hukum itu dapat  dilihat  dari  kondisi  riil  dilapangan, dalam  hal  mana  jika  terjadi kerusakan ruas  jalan  Nasional  dan  jalan  Propinsi  di wilayah  kabupaten  Sintang sebagaimana dalam  uraian  diatas.  Pihak  Pemerintah Kabupaten  Sintang  tidak  bisa  mengambil inisiatif kebijakan untuk segera memperbaiki kerusakan ruas jalan nasional  dan  ruas  jalan  Propinsi  tersebut. Hal  ini  dikarenakan  secara  kewenangan penyelenggaraa  jalan  khususnya  untuk masalah  penangangan  kerusakan  jalan dimaksud tidak ada semacam  pelimpahan atau  penyerahan  wewenang  kepada  pihak Pemerintah daerah kabupaten Sintang baik secara mandat maupun secara delegasi.
3) Bahwa  kewenangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sintang sebagai penyelenggara jalan  Kabupaten  masih   mengalami faktor hambatan  seperti  masih kurang  atau keterbatasan alokasi  anggaran. Faktor ini menurut penulis merupakan faktor sarana/prasaana  atau  fasiltas  yang  dalam hal ini kebutuhan akan  anggaran riil  yang diperlukan secara teknis untuk pembangunan jalan. 4) Bahwa wewenang Pemerintah daerah Kabupaten Sintang sebagai penyelenggaraa  jalan  masih  terhambat dikarenakan  juga  adanya  faktor  cultur
(budaya) dari masyarakat. Faktor ini dapat  dilihat  dari  adanya perilaku warga masyarakat yang menggunakan ruas jalan kabupaten dengan kendaraan yang tidak sesuai dengan kemapuan tonase ruas jalan Kabupaten.
5) Bahwa wewenang sebagai penyelenggara    jalan kabupaten yang  mengalami  kerusakan  tidak bisa  dilakukan  segera  pada  waktu terjadi  kerusakan,  dikarenakan  tidak adanya  alokasi  anggaran  dalam APBD  untuk  kondisi  penangangan kerusakan  jalan  Kabupaten  dalam wujud tanggap  Darurat  sebagaimana kondisi  bencana  alam.  Menurut penulis,  hal  ini  merupakan  faktor substansi  hukum  yang  menghambat wewenang  juga.  Artinya    tidak adanya  ketentuan  hukum  yang  bisa memberikan  dasar  hukum  untuk penangangan   kondisi  kerusakan jalan  dalam  bentuk  tanggap  darurat. Wewenang   Pemerintah   kabupaten Sintang  sebagai  penyelenggara  jalan  sesuai dengan  ketentuan  pasal  16 Undang-Undang Nomor  38  Tahun  2004  tentang  Jalan. Wewenang  tersebut  merupakan  wewenang atribusi.  Tindak  Lanjut  wewenang  tersebut secara  teknis  dilaksanakan  oleh  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sintang.  Jalan yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Sintang
meliputi  jalan  Nasional,  Jalan  Propinsi  dan Jalan Kabupaten. Jumlah ruas jalan kabupaten Sintang  saat  ini  sebanyak  223  ruas  jalan sepanjang  2.199,62  Km  yang  lokasi  nya meliputi di 14 wilayah Kecamatan. Wewenang Pemerintah kabupaten Sintang sebagai penyelenggara  jalan  Kabupaten  belum  di tindak lanjut dengan Perturan Daerah. Dalam hal terjadi kerusakan ruas jalan Nasional dan jalan  Propinsi,  pihak  Pemerintah  Kabupaten Sintang  tidak  memiliki  Kewenangan  dalam menanganinya,  namun  untuk  menyingkapi kerusakan  ruas  jalan  nasional  dan  jalan Propinsi tersebut, hanya sebatas memberikan laporan saja.
Dalam  melaksanakan  wewenang sebagai penyelenggara jalan kabupaten, pihak Pemerintah  Kabupaten  Sintang  mengalami hambatan  oleh  beberapa  faktor.  Adapun faktor  penghambat  tersebut  seperti;  masalah keterbatasan  anggaran,  sehingga  wewenang untukpembangunan,pemeliharaan/perawatan, pengawasan  dan  lainya  tidak  bisa  maksimal, secara teknis adalah tidak tersedianya sumber material  yang  tidak  memenuhi  standar,  dan juga  adanya  perubahan  cuaca  yang  ektrim yang  juga  bisa  menghambat  pelaksanaan pembangunan  jalan  Kabupaten,  adanya perilaku  pengguna  jalan,  dimana  pengguna jalan  terutama  kendaraan  yang  digunakan untuk melewati ruas jalan Kabupaten, muatan kendaraan  yang  ada  banyak  melebihi  tonase kemampuan  badan  jalan  Kabupaten  yang
hanya  dengan  kemampuan  3  ton  saja,  Dinas Pekerjaan  Umum  kabupaten  Sintang  tidak memiliki alokasi anggaran untuk penanganan terhadap kerusakan ruas jalan  kabupaten yang bersifat dana tanggap darurat. Dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat wewenang  Pemerintah  Kabupaten  Sintang sebagai penyelenggara jalan meliputi ; faktor struktur  hukum,Faktor  substansi  dan  Faktor cultur (budaya).
Bahwa wewenang Pemerintah kabupaten  Sintang  sebagai  penyelenggara jalan  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  16 Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004 tentang Jalan. Wewenang tersebut merupakan wewenang  atribusi,  perlu  di  tindaklanjuti dengan  Peraturan  Daerah.  Terhadap  adanya kerusakan  ruas  jalan  Nasional  dan  Jalan Propinsi di wilayah  Kabupaten  Sintang, perlu adanya  wujud  penyerahan  atau  pelimpahan yang didasarkan dasar hukum, sehingga Pihak Pemerintah Kabupaten Sintang dapat melaksanakan penanganan terhadap kerusakan  jalan  tersebut  dan  bertentangan dengan ketentun hukum yang berlaku. Bahwa terhadap  adanya  faktor  yang menghambat, supaya  alokasi  anggaran  dalam  APBD diharapkan  bisa  menampung  usulan  yang diajukan.  Perlu  dicarikan  solusi  untuk pengadaan  material  yang  diperlukan  untuk pembangunan jalan Kabupaten. Perlu adanya pelimpahan atau penyerahan  wewenang untuk penanganan  terhadap  kerusakan
jalan  nasional  dan  kerusakan  jalan  Propinsi dalam  bentuk  mandat  dan  delegasi  sesuai ketentuan  peraturan  perundang  –  undangan yang  berlaku.  Perlu  di  lakukan  sosialisasi kepada  warga  masyarakat,  khususnya  bagi pengguna jalan yang memakai kendaraan agar menggunakan kendaraan yang sesuai dengan kemampuan tonase ruas jalan Kabupaten. Dan selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas kemampuan tonase ruas jalan Kabupaten.

## DAFTAR  PUSTAKA
Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003,Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, PT Raja Grafindo Persada
Bagir Manan. 2001,Menyongsong Fajar Otonomi  Daerah,Yogyakarta:Penerbit  Pusat Studi  Hukum FH UII
Bambang Sunggono,1997,Metode
Penelitian hukum,PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta. D.Nyhart,Law and Economic
Development dikutip dalam Erman Rajagukguk,ed, 2003   Peranan   Hukum Dalam Pembangunan 2, (Jakarta:Program Pascasarjana UI, 2000):66, dikutip dalam dari Aloysius Uwiyono.
Johnny
Ibrahim,2011, Teori &
Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif,
Bayumedia Publishing, Surabaya
Indroharto,1994.Asas-Asas Umum Pemerintahan  yang  Baik,  dalam  Paulus Efendie Lotulung
Ronny  Hanitijo  Soemitro,1990,Metode Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri,Ghalia Indonesia,Jakarta
Warasih  Esmi,  2011,  Pranta  hukum sebuah  telaah  sosiologis,  Badan  penerbit UNDIP, Semarang
Sunaryati Hartono,1994 Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20,

## Bandung: Alumni
Sjachran Basah,1992.Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara,   Orasi   Ilmiah,Diucapkan   Pada Dies Natalis XXXIX Universitas Padjajaran,Bandung,24 September

## 1986,Alumni, Bandung
Soerjono       Soekanto.2010.Pengantar Penelitian Hukum,Edisi 11.Jakarta:UI Press.
Nomensen  Sinamo,  2014.  Hukum  Ad- ministrasi Daerah (Suatu Kajian Kritis Tentang  Birokrasi  Negara),  Jilid  1,Jala  Per- mata Aksara.Jakarta
M. Solly Lubis,2002. Hukum Tata Neg- ara, Mandar Maju, Bandung
Prajudi Admosudirjo.1983.Hukum Ad- ministrasi Negara.Jakarta.Ghalia Indonesia Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
Keputusan  Bupati  Sintang  Nomor:

## 611.51/34/KEP
PU/2015 Tentang
Penetapan  Status  Ruas Jalan Sebagai  Jalan
Kabupaten Sintang
Makalah/Artikel Internet  :
https://rakyatborneo.com/seba gian-  besar-jalan-di-sintang- rusak/  11  februari  2018 Bachnas, Pengamat
Transportasi,
Teknik Sipil UII  Yogyakarta,
2009,
https://ba
sirohesaunggul.wordpress.co m/2015/02/02/ hubungan- kerusakan-jalan-dengan- kemac-etan-lalu-lintas/