Email: postgraduateprogramunes@gmai.com Online: http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ
Volume 2, Issue 2, Juli 2018 E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701

## EKSISTENSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK
(Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi)

## Aditya Maisa
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: adityamaisa@gmail.com

## ABSTRACT
The  State  has  an  obligation  to  fulfill  the  rights  of  children  in  conflict  with  the  law,  both children as perpetrators, victims, or witnesses. Prisons have an important role in assisting children  who  are  in  conflict  with  the  law  inside  and  outside  the  criminal  justice process.Based on Background above, the writer formulates the problem as follows: 1. How is Existence of Correctional Institution in Child Criminal Justice System? 2. What are the obstacles faced by the Bukittinggi Class II Prison in guiding the child facing the law, and how to overcome these obstacles?The research method used in this thesis research is with analytical  descriptive  research  specification.  In  this  research,  the  approach  used  is juridical  approach  method.  This  approach  is  also  supported  by  an  empirical  juridical approach, by looking at how legislation is applied in practice in the field. The data source that  writer  use  is  secondary  data  and  primary  data.  The  data  obtained  were  analyzed qualitatively  and  presented  in  the  form  of  descriptive  analysis.  Based  on  the  results  of research and discussion, it can be concluded that the existence of the Central Penitentiary in  the  Child  Criminal  Justice  System  is  very  important.  In  performing  its  duties  and functions,  the  Penal  Institution  also  faces  various  obstacles  including,  the  rule  of  law, coordination,  low  quality  of  human  resources,  lack  of  facilities  and  infrastructure,  wide working area, client family factor, and limited budget allocation.
Kata Kunci : Balai Pemasyarakatan, Sistem Peradilan Pidana, Anak

## PENDAHULUAN
Bambang  Waluyo  mengungkapkan  bahwa  sebagai  pengaruh  kemajuan  ilmu pengetahuan,  kemajuan  budaya  dan  perkembangan  pembangunan  pada  umumnya  bukan hanya  orang  dewasa,  tetapi  anak-  anak  juga  terjebak  melanggar  norma  terutama  norma hukum. Anak- anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus  ke  tindakan  kriminal,  seperti  narkotika,  pemerasan,  pencurian,  penganiayaan,
pemerkosaan  dan  sebagainya.  Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. 1
Melihat  pada  kenyataannya,  pemenuhan  hak-  hak  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  sering  terabaikan,  mengalami  diskriminasi,  dan  kekerasan.  Persoalan  ini  perlu mendapat perhatian  yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana  dalam  menanggulangi  kejahatan.  Apalagi  sering  terdapat  kecenderungan  dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut- nakuti atau mengamankan bermacam- macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Fenomenaini memberi kesan seolah- olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang- undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi). 2
Keberadaan  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak sangat  penting  dalam  pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan,  karena  salah  satu  tugas Balai  Pemasyarakatan  adalah  melaksanakan  Penelitian  Kemasyarakatan  terhadap  anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian Kemasyarakatan dilakukan untuk mengetahui latar belakang kehidupan social, ekonomi, pendidikan dari anak dan keluarganya.
Pembimbing Kemasyarakatan menurut Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun  2012  adalah  pejabat  fungsional  penegak  hukum  yang  melaksanakan  penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan  di  luar  proses  peradilan  pidana.  Sedangkan  Balai  Pemasyarakatan  (Bapas)  menurut Pasal  1  butir  24  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  adalah  unit  pelaksana  teknis pemasyarakatan  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi  penelitian  kemasyarakatan, pembimbingan,  pengawasan,  dan  pendampingan.  Peran  starategis  Balai  Pemasyarakatan mulai  bergerak  sejak  proses  penyidikan  sampai  dengan  tahap  pembimbingan  setelah menjalani pidana, sejak pra ajudukasi, ajudikasi dan post ajudikasi.
Sejalan  dengan  fenomena  di  atas,  menurut  pendapat  Agung  Wahyono  dan  Siti Rahayu,  pembinaan  generasi  muda  merupakan  masalah  yang  integral  dari  masalah pembangunan, oleh sebab itu perlu adanya pembinaan terhadap generasi muda khususnya anak- anak.  Namun dalam prakteknya perlindungan terhadap anak- anak yang berkonflik
1 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 3
2 Barda Nawawi Arif , Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 40.
dengan  hukum  masih  belum  memadai,  karena  pemberian  hak-  hak  anak  yang  dilakukan aparat penegak hukum masih sangat terbatas. 3
Restorative  Jutice  merupakan  proses  penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  sistem peradilan  pidana  (Criminal  Justice  System)  dengan  melibatkan  korban,  pelaku,  keluarga korban  dan  pelaku,  masyarakat,  serta  pihak-  pihak  yang  berkepentingan  dengan  suatu tindak  pidana  yang  terjadi  untuk  mencapai  kesepakatan  dan  penyelesaian.  “Konsep Restorative  Justice  mempunyai  pengertian  dasar  bahwa  kejahatan  merupakan  sebuah tindakan  melawan  orang  atau  masyarakat  dan  berhubungan  dengan  pelanggaran  sebagai suatu pengerusakan norma hukum”. 4
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak (SPPA) sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara yuridis merubah paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara  lainnya  yang  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan kesejahteraan  anak  serta  memberikan  pelindungan  khusus  kepada  anak  yang  berhadapan dengan hukum.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai :
1. Bagaimanakah Eksistensi Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Apa  sajakah  kendala-kendala  yang  dihadapi  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II Bukittinggi  dalam  membimbing  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  tesis  ini  adalah  denga spesifikasi penelitian deskriptis analitis yaitu memaparkan data sebagaimana adanya untuk kemudian  dilakukan  analisis  terhadap  data  tersebut  berdasarkan  kaidah-kaidah  yang relevan.
3 Agung  Wahyono  dan  Siti  Rahayu,  1993, Tinjauan  Tentang  Peradilan  Anak  di  Indonesia, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.
4 Marlina, Peradilan Pidana Anak, Pengembangan Konsep Diversi dan RestorativeJustice , Cetakan Kedua, Refika Aditama, Badung, 2012, hlm.168
Adapun  sumber  data  yang  penulis  gunakan  adalah  data  sekunderyaitu  data  yang diperoleh  dengan  melakukan  penelitian  kepustakaan  atau  studi  dokumen (Library Research )  dan  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  di  lapangan  ( Field Research ) melalui wawancara dengan informan yaitu Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II  Bukittinggi  dan  Petugas  Pembimbing  Kemasyarakatan.  Data  yang  didapat  dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.
Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu  hanya  akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan deskriptif analitis.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
A. Eksistensi  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Bukittinggi  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana Anak
Eksistensi  Bapas  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mempunya  peran  yang penting pada semua tahap proses peradilan pidana, yaitu sejak tahap belum ada putusan (Pra  Adjudication) dengan  adanya  proses  diversi  pada  setiap  tingkat  proses  peradilan pidana dan penyidikan, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan (adjudication) hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau tahap setelah adanya putusan (Post Adjudication). Pada tahap penyidikan peran Bapas diatur pada Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  12  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau  saran  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  setelah  tindak  pidana  dilaporkan  atau diadukan.  Hasil  Penelitian  Kemasyarakatan  wajib  diserahkan  oleh  Bapas  kepada Penyidik  dalam  waktu  paling  lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  setelah permintaan penyidik diterima. Selanjutnya dalam tahap penyidikan jika Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.
Pada tahap penuntutan peran Bapas ditegaskan pada Pasal 42 ayat (4) Undang- Undang  Nomor  12  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yaitu  dalam  hal  Diversi gagal,  Penuntut  Umum  wajib  menyampaikan  berita  acara  Diversi  dan  melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan .
Pada tahap penuntutan ini. Hasil penelitian Kemasyarakatan tersebut dapat pula berisi rekomendasi bagi penuntut umum dalam hal pelaksanaan diversi.
Pada  tahap  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  peran  Bapas  ditentukan  dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 58 ayat (2) dan  ayat  (3)  huruf  b,  serta  Pasal  60  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat  (2) disebutkan bahwa  dalam  sidang  Anak,  Hakim  wajib  memerintahkan  orang  tua/Wali  atau pendamping,  Advokat  atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya,  dan  Pembimbing Kemasyarakatan  untuk  mendampingi  Anak.  Dalam  hal  orang  tua/Wali  dan/atau pendamping  tidak  hadir,  sidang  tetap  dilanjutkan  dengan  didampingi  Advokat  atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.
Pada tahap pelaksanaan putusan hakim peran Bapas terlihat dalam Pasal 72 yat (2),  Pasal  73  ayat  (7),  dan  Pasal  77  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada ketentuan pasal-pasal tersebut ditentukan bahwa  dalam  hal  Anak  dijatuhi  pidana  pengawasan,  Anak  ditempatkan  di  bawah pengawasan  Penuntut  Umum  dan  dibimbing  oleh  Pembimbing  Kemasyarakatan. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  melakukan  pembimbingan  agar  Anak  menempati persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan  di  bawah  pengawasan  Penuntut  Umum  dan  dibimbing  oleh  Pembimbing Kemasyarakatan.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  peran Bapas  pada  tahap  pelaksanaaan  putusan  hakim  menjalankan  fungsi  pengawasan, pembinaan dan pembimbingan.
B. Kendala-kendala  yang  dihadapi  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Bukittinggi dalam Membimbing Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Kendala-kendala  yang  dihadapi  Balai  Pemasyarakatan  Bukittinggi  dalam Melakukan  Pembimbingan  Terhadap  Anak  pelaku  tindak  pidana  dalam  menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi anak pelaku pidana  yang  menjadi  kliennya,  pembimbing  kemasyarakatan  sering  kali  masih
dihadapkan  pada  kendala-kendala  baik  yang  bersifat  teknis  maupun  nonteknis. Kendala-kendala tersebut adalah: 5

## 1. Berkaitan dengan aturan hukumnya
Masih  terdapat  adanya  perkara  pidana  anak  tanpa  hadirnya  pembimbing kemasyarakatan  atau  pembimbing  kemasyarakatan  tidak  diberi  tempat  duduk  khusus ataupun tidak diberi kesempatan untuk membacakan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).
Hal-hal  tersebut  sering  terjadi  di  persidangan  anak.  Padahal  dalam  Undang- Undang  nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  secara  tegas mengatur mengenai hal-hal tersebut. Dalam Pasal 55ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun  2012  tentang  Sitem  Peradilan  Pidana  Anak  jelas  menyatakan  bahwa:  ”Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau  pemberi  bantuan  hukum  lainnya,  dan  Pembimbing  Kemasyarakatan  untuk mendampingi Anak” Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dengan jelas menyatakan bahwa: ”Setelah surat  dakwaan  dibacakan,  Hakim  memerintahkan  Pembimbing  Kemasyarakatan membacakan  laporan  hasil  penelitian  kemasyarakatan  mengenai  Anak  yang bersangkutan  tanpa  kehadiran  Anak,  kecuali  Hakim  berpendapat  lain.”  Isi  Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa adanya laporan hasil penelitian kemasyarakatan  dari  pembimbing  kemasyarakatan  merupakan  suatu  syarat  mutlak yang harus ada sebelum sidang tentang perkara anak dilakukan.
Meskipun  telah  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  tahun 2012,  akan  tetapi  dalam  kenyataannya  masih  ada  dijumpai  adanya  penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut  yaitu perkara anak tetap disidangkan meskipun  tidak  adanya  laporan  penelitian  kemasyarakatan  dari  pembimbing kemasyarakatan ataupun tanpa hadirnya pembimbing kemasyarakatan.

## 2. Berkaitan dengan koordinasi
Dalam menjalankan tugasnya melakukan pembimbingan terhadap  anak pelaku pidana, Balai Pemasyarakatan memang hanya bersikap pasif. Hal tersebut mengandung
5 Wawancara dengan Ibu Fitri Yanti selaku Kasubsi bimbungan kilen anak pada tanggal 25 Maret 2017 di Bapas Kelas II Bukittinggi
arti  bahwa  Balai  Pemasyarakatan  hanya  menunggu  jika  ada  instansi  lain,  seperti Kepolisian,  Kejaksaan,  maupun  Pengadilan  mengajukan  permintaan  untuk  dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Perbedaan  pemahaman  mengenai  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur mengenai peradilan terhadap anak, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara aparat penegak hukum yang satu  dengan  yang  lainnya,  mengakibatkan  tidak  adanya  kesepahaman  dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak.
Masih  sering  dijumpai  adanya  penyelesaian  perkara  anak  melalui  persidangan tanpa  adanya  peran  dari  Balai  Pemasyarakatan,  padahal  peran  Balai  Pemasyarakatan dalam setiap perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum harus ada dan telah diatur dalamUndang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## 3. Sumber Daya Manusia
Keterbatasan  sumber  daya  manusia  secara  kualitas  dari  petugas  Balai Pemasyarakatan  merupakan  salah  satu  kendala  dalam  pelaksanaan  peran  Balai Pemasyarakatan  dalam  pendampingan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Kinerja petugas maupun pegawai dari Balai Pemasyarakatan yang kurang maksimal dan kurang atau  tidak  adanya  pendidikan  dan  latihan  dalam  hal  penanganan  perkara  pidana  anak terhadap  pembimbing  kemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan  Bukittinggi  yang berakibat  pada  tidak  berkembangnya  pola  pikir  petugas  Balai  Kemasyarakatan.  Hal tersebut  berakibat  pula  pada  mental  para  petugas  Balai  Pemasyarakatan  Bukittinggi yang masih sering merasa rendah diri apabila duduk atau berdampingan dengan jaksa, penasehat hukum, atau hakim karena merasa tidak profesional.

## 4. Sarana dan Prasarana
Pembimbing  kemasyarakatan  dalam  melaksanakan  tugasnya  untuk  menangani perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  baik  itu  guna  menyusun  laporan  penelitian kemasyarakatan maupun mengikuti dan menghadiri persidangan anak kurang didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana yang  dimiliki  oleh  Balai  Pemasyarakatan  Bukittinggi  dalam  melakukan  proses
pembimbingan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  bisa  dibilang  cukup memprihatinkan.
Menurut  penelitian  yang  Penulis  lakukan  sendiri  di  Balai  Pemasyarakatan Bukittinggi,  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  sana  sangat  berbeda  jauh  dengan ketersediaan  sarana  dan  prasarana  yang  ada  pada  kantor  penegak  hukum  lainnya, seperti pada kantor polisi maupun kantor kejaksaan. Salah satu contohnya adalah dalam pembuatan  laporan  penelitian  kemasyarakatan  oleh  petugas  Balai  Pemasyarakatan Bukittinggi,  hanya  tersedia  satu  buah  unit  komputer  pada  tiap-tiap  ruangan  atau  tiap- tiap bagian unit kerjanya sehingga mengakibatkan para pembimbing kemasyarakatan di Balai  Pemasyarakatan  Bukittinggi  mau  tidak  mau  harus  menggunakan  laptop  pribadi untuk mengerjakan tugasnya tersebut.
Contoh  lainnya  adalah  keterbatasan  kendaraan  dinas  bagi  petugas  Balai pemasyarakatan  dalam  menjalankan  tugas-tugasnya.  Menurut  pengamatan  Penulis  di Balai Pemasyarakatan Bukittinggi hanya terdapat satu buah mobil dinas yang tentu saja tidak  memadai  untuk  menjalankan  tugas-tugas  petugas  di  Balai  pemasyarakatan Bukittinggi. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, para petugas Balai Pemasyarakatan biasanya  menggunakan  kendaraan  pribadi  petugas  Balai  Pemasyarakatan  itu  sendiri yang  tentu  saja  secara  tidak  langsung  mengurangi  hak  petugas  Balai  Pemasyarakatan itu sendiri.

## 5. Wilayah Kerja yang Luas
Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Bukittinggi terdiri dariKota Bukittinggi, Kota  Payakumbuh,  Kota  Padang  Panjang,  Kabupaten  Agam,  Kabupaten  Limapuluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Pasaman Barat.
Dengan  adanya  keterbatasan  sarana  berupa  kendaraan  dinas,  maka  pada  saat ada tugas  kunjungan ke  kediaman klien anak  yang tempat  tinggalnya sangat  jauh dan terpencil,  untuk  menjangkau  daerah-daerah  yang  terpencil  tersebut  sangat  sulit  untuk dilakukan, apalagi bagi petugas Balai Pemasyarakatan perempuan.

## 6. Faktor Keluarga Klien
Setiap  anak  merupakan  tanggung  jawab  orang  tuanya  masing-masing.  Akan tetapi  tidak  semua  orang  tua  mau  bertanggung  jawab  terhadap  anaknya  yang  telah menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Bagi orang tua  yang mempunyai anak
yang susah diatur dan sudah berulang kali melakukan tindak pidana, seringkali sudah tidak  mau  bertanggung  jawab  lagi  terhadap  anaknya  tersebut.  Hal  ini  tentu  saja menyulitkan  petugas  Balai  Pemasyarakatan  dalam  melakukan  pendampingan  dan menggali  informasi  yang  objektif  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum tersebut.

## 7. Keterbatasan Alokasi Anggaran atau Dana
Anggaran  atau  dana  merupakan  sesuatu  yang  sangat  vital  dalam  setiap pelaksanaan  kegiatan.  Tanpa  adanya  dana  mungkin  suatu  pekerjaan  tidak  dapat dilakukan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa alokasi dana untuk operasional pelaksanaan  tugas  pembimbing  kemasyarakatan  sangatlah  minim,  yaitu  hanya Rp.75.000-Rp.220.000  (Pagu  Anggaran  2017)  untuk  tiap  kali  melakukan  kegiatan menghadiri pesidangan, diversi, penelitikan Kemasyarakatan, dan home visit.
Dana tersebut terbilang sangat minim untuk operasional petugas. Padahal lokasi sidang  sebagian  besar  jaraknya  relatif  jauh  dengan  kantor  Balai  Pemasyarakatan bahkan  sampai  ratusan  kilometer,  itupun  para  petugas  harus  menggunakan  kendaraan pribadi  yang  tentu  saja  membutuhkan  bahan  bakar  padahal  tidak  ada  tambahan  dana transportasi. Hal tersebut menjadi salah satu kendala yang sangat penting untuk segera diperbaiki.
Dengan  adanya  kendala-kendala  seperti  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka pemecahan  masalah  atau  solusi  yang  harus  dipikirkan  guna  menghadapi  kendala- kendala tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Budi Suharto selaku Kepala Kantor  di  Balai  Pemasyarakatan  Bukittinggi,  dapat  diperoleh  informasi  upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, yaitu: 6
a. Aturan Hukum
Perlu ditekankan adanya payung hukum bagi petugas pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam menghadiri/ mengikuti persidangan anak. Hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ada.
b. Koordinasi Perlu  peningkatan  koordinasi  antara  sesama  aparat  penegak  hukum  khususnya dalam  penanganan  perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Baik  itu  jaksa  anak, hakim  anak  dan  Balai  Pemasyarakatan  mengkoordinasikan  guna  membentuk  satu definisi  dan  kesepahaman  dalam  penanganan  perkara  anak  pelaku  pidana,
6 Wawancara dengan Bapak Budi Suharto selaku Kabapas pada tanggal 25 Maret 2017 di Bapas Kelas II Bukittinggi
meskipun  jika  dilihat  dari  UUNomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  peran  Balai  Pemasyarakatan  dalam  penyusunan  laporan  penelitian kemasyarakatan  sifatnya  hanya  menunggu  permintaan  dari  instansi  lain.  Akan tetapi dalam pelaksanaan persidangan anak hendaknya peran Balai Pemasyarakatan turut  aktif  sesuai  dengan  apa  yang  telah  dituliskan  UU  Nomor  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
c. Sumber Daya Manusia
Guna  meningkatkan  kemampuan  petugas  pembimbing  kemasyarakatan  yang handal  dan  profesional  sebaiknva  petugas  kemasyarakatan  diukutsertakan  dalam mengikuti  pendidikan  dan  latihan  teknis  pemasyaratakan  yang  khusus  bagi pembimbing  kemasyarakatan  atau  diberi  kesempatan  untuk  mengikuti  pendidikan formal di universitas-universitas terutama yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Dengan  modal  pendidikan  yang  cukup  dan  profesional,  pembimbing kemasyarakatan  merasa  percaya  diri  dan  tidak  merasa  rendah  diri  jika  duduk bersama dalam melaksanakan tugas di persidangan anak.
d. Sarana dan Prasarana Pembimbing kemasyarakatan yang profesional dituntut untuk bertindak cepat, baik itu  untuk  penyusunan  hasil  laporan  penelitian  kemasyarakatan  atau  ketika menghadiri  persidangan  anak.  Guna  mendukung  pelaksanaan  tugas  tersebut  perlu didukung  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  seperti  kendaraan  dinas  bagi pembimbing kemasyarakatan mengingat luasnya wilayah kerja Balai Pemasyarakatan  Kelas  II  Bukittinggi.  Dengan  adanya  sarana  dan  prasarana tersebut, Pembimbing Kemasyaratan dapat melaksanakan tugas dalam penyusunan laporan  penelitian  kemasyarakatan  dengan  tepat  waktu  dan  dapat  menghadiri persidangan  anak  sesuai  dengan  jadwal  yang  disampaikan  ke  Balai Pemasyarakatan.
e. Wilayah Kerja yang Luas
Adanya  kendala  dari  Balai  Pemasyarakatan  berupa  wilayah  kerja  yang  luas  dapat diatasi  dengan  baik  apabila  Balai  Pemasyarakatan  memiliki  sarana  dan  prasarana transportasi yang memadai. Jadi penyelesaian kendala tersebut sangat berkaitan erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi berupa kendaraan dinas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan  Bukittinggi.  Apabila  sarana  dan prasarana  transportasi  tersedia  dengan  baik,  maka  petugas  Pembimbing Kemasyarakatan  di  Balai  Pemasyarakatan  Bukittinggi  tidak  perlu  menggunakan kendaraan  pribadi  dalam  menjalankan  perannya  melakukan  kunjungan  ke  tempat tinggal klien anak yang jaraknya sangat jauh ataupun terpencil.
f. Faktor Keluarga Klien
Keluarga  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalan  penyelesaian  perkara mengenai  anak  pelaku  pidana.  Untuk  mengatasi  kendala  yang  berasal  dari  faktor keluarga  klien  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  pendekatan  secara  personal terhadap  keluarga  klien.  Untuk  itu,  maka  setiap  Pembimbing  Kemasyarakatan harus  mempunyai  kemampuan  untuk  dapat  berinteraksi  secara  persuasif  agar keluarga klien mau berperan dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anggota keluarganya.  Solusi  lain  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  memberikan penyuluhan-penyuluhan  kepada  keluarga  klien  mengenai  peran-peran  dan  tugas-
tugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang intinya adalah untuk  mendampingi  dan  membantu  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  dalam menyelesaikan perkara yang dihadapinya agar dicapai solusi yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
g. Keterbatasan Alokasi Anggaran atau Dana
Seperti  telah  diuraikan  diatas  bahwa  anggaran  atau  dana  merupakan  sesuatu  yang sangat  penting  dalam  setiap  kegiatan.  Tidak  terkecuali  dengan  kegiatan-kegiatan yang  dilakukan  oleh  Balai  pemasyarakatan  Bukittinggi  dalam  menjalankan perannya.  Dengan  terbatasnya  anggaran  dana  yang  dimiliki  oleh  Balai Pemasyarakatan  Bukittinggi  dapat  berakibat  kurang  optimalnya  peran  yang dilakukan  oleh  Balai  pemasyarakatan  Bukittinggi.  Dengan  keadaan  seperti  itu, maka  peningkatan  anggaran  dan  dana  kepada  Balai  Pemasyarakatan  dari pemerintah harus ditingkatkan.

## PENUTUP
Eksistensi  Balai  Pemasyarakatan  secara  umum  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Anak sangat penting. Demikian Juga Eksistensi Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi sangat  penting  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Keberadaan  Balai  Pemasyarakatan menjadi  sangat  penting  karena  berdasarkan  UU  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  mengamanatkan  Bapas  mendapat  peran  pada  semua  tahap  proses peradilan  pidana  anak,  yaitu  sejak  tahap  belum  ada  putusan  ( pra  adjudication )  dengan adanya  proses  diversi  pada  setiap  tingkat  proses  peradilan  pidana  dan  penyidikan,  tahap pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  ( adjudication )  hingga  pelaksanaan  putusan  pengadilan atau tahap setelah adanya putusan ( post adjudication ).
Balai Pemasyarakatan Bukittinggi dalam menjalankan perannya  dalam melakukan pembimbingan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  masih  banyak  menemui kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan tugasnya. Kendala- kendala tersebut yaitu  kelemahan  aturan  hukum  yang  belaku  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum, kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak  hukum, rendahnya kualitas sumber  daya  manusia  petugas  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Bukittinggi,  kemudian kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  juga  menjadi  kendala,  wilayah  hukum Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi yang sangat luas meliputi 4 (empat) Kotamadya dan  4  (empat)  Kabupaten,  keluarga  klien  anak  yang  tidak  kooperatif  dengan  petugas pembimbing  kemasyarakatan  dari  Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Bukittinggi,  danalokasi anggaran dan dana yang sangat minim kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri , Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Department Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004
Adrianus  Maliala, Restorative  Justice  dan  Penegakan  Hukum ,  Bahan  Kuliah  Mahasiswa PTIK Ang 54/55, Jakarta, 2009
Eriyanto  Wahid, Keadilan  Restoratif  dan  Peradilan  Konvensional  dalam Hukum  Pidana , Universitas Trisakti, Jakarta
Eva  Achjani  Zulfa, Keadilan  Restoratif  di  Indonesia  (Studi  tentang  kemungkinan penerapan  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  praktek  penegakan  Hukum pidana), Disertasi, pada Uni-versitas Indonesia, 2009 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak , Jambatan, Jakarta, 1998 Hadi  Supeno, Kriminalisasi  Anak,  Tawaran  Gagasan  Radikal  Peradilan  Anak  Tanpa Pemidanaan , Gramedia, Jakarta, 2010
Lilik  Mulyadi, Pengadilan  Anak  di  Indonesia  Teori,  Praktek  Permasalahannya ,  Mandar Maju, Bandung., 2005
Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2009. Muladi, Pendekatan  Restorative  Justice  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  dan Implementasinya  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak ,  Undip  Press,  Semarang, 2014.
Nandang  Sambas, Pembaruan  Sistem  Pemidanaan  Anak  Di  Indonesia ,  Graha  Ilmu, Yogyakarta, 2010
Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia , Mandar Maju, Bandung.1997
Yoachim Agus Triadiatno, Keadilan Restoratif , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015. United  Nation ,  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (Kovenan  Internasional  tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), 1966
Ferli  Hidaya, Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di  Indonesia ,  2013, https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana- anak-di-indonesia/,
Firmansyah, Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan , 2014,http://syah8400.blogspot.co.id /2014 /03/pengertian-dan-tujuan-sistem-peradilan.html
Manunggal  Kusumawardaya, Diversi  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia Anak  Yang  Berhadapan  dengan  Hukum ,  2013,https://manunggalkusumawardaya. wordpress.com/2011/09/28/diversi-sebagai-bentuk-perlindungan-hak-asasi- manusia-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum
Rudini  Hasyim  Rado, Keadilan  Restoratif  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesi a, 2015,  dikutip  dari  http://stimur.blogspot.co.id/2015/05/keadilan-restoratif-dalam- sistem.html.
Tanpa Nama, Pengertian Bimbingan , 2014, http://www. pengertianahli.com /2014/07/pengertian bimbingan-menurut-para-ahli.html
Yayasan  Pemantau  hak  anak, Praktek-praktek  Sistem  Pereadilan  Pidana  Anak ,  2010, http://  www.ypha.or.id  /web/wpcontent/uploads  /2010/06/  Praktek-praktek-sistem- peradilan-pidana anak.doc
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteran Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah
Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  Tahun  1999  Tentang  Syarat-syarat dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Wewenang,  Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Perawatan Anak
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2006  TentangPerubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan