Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Keterlambatan pada Proses Pengadaan Jasa Pemborongan Studi Kasus : ADB LOAN NO.1798-INO RRSP,
Adhi Purnomo, Harcana Adriantara
ISSN: 1907-4360

## FAKTOR FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KETERLAMBATAN PADA PROSES PENGADAAN JASA PEMBORONGAN
STUDI KASUS : ADB LOAN NO.1798-INO RR(SP
Adhi Purnomo, Harcana Adriantara

## Abstrak
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengantisipasi keterlambatan pelaksanaan proses pengadaan pekerjaan proyek agar tidak terulang di masa yang akan datang  dengan  cara  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  berpengaruh terhadap  keterlambatan  proyek  prasarana  jalan. Metode  yang  digunakan adalah  melalukan  survei  berupa  penyebaran  kuesioner  kepada  panitia  dan stake holder pengadaan jasa pemborongan pada paket ADB-Loan No. 1789- INO.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  faktor  yang  berpengaruh  terhadap keterlambatan pada proses jasa pemborongan. .
Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi literatur  dan  survey  pada  sumber  informasi  yang  dibutuhkan  berupa wawancara terstruktur dan melalui kuesioner.
Data  yang  digunakan  berupa  data  primer  dan data  sekunder.  Data  tersebut diperoleh  dengan  cara  menyebarkan  angket  atau  kuesioner  dengan  cara mewawancarai  responden  secara  langsung  terhadap  pakar dalam  bidang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas
Berdasarkan pembahasan dari hasil olahan data, temuan dan validasi dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  Faktor – faktor  yang  berpengaruh  terhadap keterlambatan  pengadaan  jasa  pemborongan  dipengaruhi  oleh  2  faktor dominan, yaitu :
- Dana pendamping dalam APBN DIPA dana belum siap
- Lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan ijin/rekomendasi dari Bank Pembangunan Asia untuk memulai setiap tahapan proses pelelangan
Kata kunci : keterlambatan, proses pengadaan

## PENDAHULUAN
Kondisi  pelayanan  jaringan  jalan  kepada  masyarakat  saat  ini  masih  memprihatinkan dan belum  optimal.  Persentase  kerusakan  dan  kurangnya  kapasitas  jaringan  jalan  masih
Adhi Purnomo ,ST,MT Harcana Adriantara, MT Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, 13220 Alumnus Jurusan Manajemen Konstruksi Fakultas Teknik
Universitas Indonesia
banyak  dijumpai  di  berbagai  daerah.  Catatan  terakhir  kondisi  kerusakan  jaringan  jalan adalah bahwa jalan nasional dengan panjang 26.853 km 4% dalam kondisi rusak ringan dan berat, jalan provinsi dengan panjang 39.745 km 11% dalam kondisi rusak ringan dan berat, dan jalan kabupaten dengan panjang 174.669 km 63% dalam kondisi rusak ringan dan berat, serta jalan kota panjang 26.102 km 4% dalam kondisi rusak ringan. Salah satu alasan  utama  kerusakan  tersebut  adalah  kurangnya  alokasi  kebutuhan  biaya penanganannya.  Ditambah  lagi  dengan  terjadinya  krisis  ekonomi  telah  menyebabkan kemampuan  penyediaan  jasa  pelayanan  prasarana  jalan  menurun  terutama  disebabkan oleh  minimnya  pendanaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  operasi  dan  pemeliharaan prasarana jalan  Direktorat Bintek, 2004  .
Pendanaan  yang  berasal  dari  pinjaman  luar  negeri  telah  banyak  dialokasikan untuk  kegiatan  pembangunan  jalan.  Peningkatan  jumlah  pelaksanaan  proyek-proyek dengan  pinjaman  luar  negeri  dirasakan  masih  perlu  mendapat  perhatian  khusus. Pinjaman/hibah luar negeri yang telah dimanfaatkan melalui Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah  ex. Dirjen  Bina  Marga,  sejak  tahun  1973  sampai  dengan  2002  diperoleh  dari berbagai  sumber  donor.  Namun  pemberi  pinjaman/hibah  terbesar  untuk  membiayai berbagai proyek khususnya pada Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah termasuk Jasa Marga  adalah  Bank  Dunia  sebesar  USD  3.231.000.000,  pinjaman  Bank  Asia  sebesar USD  1.556.691.248  dan  SDR  18.428.000,  dan  pinjaman Bank  Jepang  sebesar  JP¥ 701.235.500. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Besar dana pinjaman luar negeri Dirjen Bina Marga
No Proyek Bank/Status Jumlah 1 Heavy Loaded Road Improvement Project–II JBIC, Expired JP¥ 10.240.000.000 2 Sumatra East Coast Highway Project JBIC, Ongoing JP¥ 6.652.000.000 3 Road Rehabilitation Sector Project ADB, Ongoing USD 190.000.000 4 Sumatra Road Rehabilitation Project IBRD, Expired USD 184.000.000 5 East Indonesia Region Transport Project IBRD, Ongoing USD 200.000.000 6 North Java Corridor Flyover Project JBIC, Ongoing JP¥ 4.287.000.000
Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Keterlambatan pada Proses Pengadaan Jasa Pemborongan Studi Kasus : ADB LOAN NO.1798-INO RRSP,
ISSN: 1907-4360
No Proyek Bank/Status Jumlah 7 .Tanjung Priok Access Road Construction I JBIC, Ongoing JP¥ 26.306.000.000 8 Tanjung Priok Access Road Construction II JBIC, Ongoing JP¥ 26.620.000.000 9 Eighteen  Provinces  Bridge  Rehabilitation Project JBIC, Expected JP¥ 27.159.300.000 10 Road Rehabilitation Project – II ADB, Ongoing USD 150.000.000 11 East Indonesia Region Transport Project–II IBRD, Ongoing USD 200.000.000 12 Strategic Road Improvement Project IBRD, Expected USD 300.000.000
Sumber : Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Bina Teknik.  Juni  1999. Proses  Administrasi  Penetapan  Pemenang  Pelelangan  Pengadaan Jasa  Konsultansi,  untuk  Pekerjaan  Detailed  Design  and  Construction  Supervision  of SUMEC Under OECF Loan IP-487, pada Proyek Perencanaan Teknik Jalan. Jakarta
Sementara  itu,  dalam  manajemen  pengadaan  proyek  pemerintah  memerlukan keseimbangan dalam persyaratan untuk akuntabilitas keuangan efisiensi dan efektivit as), nilai – nilai dasar yang harus diketahui dalam manajemen pengadaan proyek pemerintah keadilan,  kebijaksanaan,  kejujuran,  ketulusan,  dll  dan  tujuan  spesifik  proyek  Seely, 1997  .

## ADB LOAN NO. 1798-INO  Directorate General of Highways 
Persetujuan  untuk  pinjaman  ADB  No.  1798  untuk  pekerjaan  Road  Rehabilitation  Sector telah  ditandatangani  pada  tanggal  27  Maret  2001  antara  ADB  dengan  Pemerintah Indonesia.  Dana  sebesar  190  juta  telah  disetujui  pada  tanggal  11  Desember  2000, diumumkan  tanggal  28  September 2001  dan  dijadwalkan  selesai  tanggal  28  Februari 2007.  Sasaran  proyek  adalah  mendukung  program  pemerintah  untuk  membangun  dan meningkatkan  kondisi  jalan  nasional  dan  propinsi  17  propinsi  di  Sumatera,  Jawa, Kalimantan  dan  Sulawesi.  Proyek  ini  juga  membantu pemerintah  untuk  menerapkan
kebijaksanaan sektor jalan dan meningkatkan kapabilitas PNS di lingkungan Departement Pekerjaan Umum dalam membangun proyek jalan dan jembatan.
Lingkup proyek ini terdiri dari :
1. Pekerjaan jalan dan jembatan dan layanan jasa konsultasi
2. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan
3. Kebijaksanaan  di  bidang  jalan  dan  jembatan,  dimana  kebijaksanaan  tersebut diterapkan oleh Direktorat Jendral Bina Marga.

## PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
Pengadaan  mempunyai  pengertian  yang  luas,  namun  pengertian  moderatnya  adalah kegiatan yang dimulai dari perencanaan pengadaan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak hingga  penyerahan  hasil  pekerjaan.  Pengadaan  jasa  konstruksi  dimaksudkan  untuk memilih kontraktor yang sesuai dengan harga, waktu, dan mutu yang telah ditetapkan oleh pemilik  proyek.  Pengadaan  barang  /  jasa    menurut  keppres  80/2003  adalah  kegiatan pengadaan  barang  /  jasa  yang  dibiayai  dengan  dana  APBN  /  APBD,  baik  yang dilaksanakan secara swakelola maupun penyedia barang / jasa.  Prinsip dasar pengadaan jasa  konstruksi  adalah  menerapkan  prinsip  yang  efisien,  efektif,  terbuka,  bersaing, transparan, dan adil serta akuntabel  Keputusan Presiden No 80/2003, hal 73  .
Memilih kontraktor yang terbaik memerlukan satu pengetahuan dan pengalaman yang  lebih  dari  panitia  untuk  memastikan  bahwa  kontraktor  tersebut  secara  teknis  dan keuangan  mampu  untuk  memenuhi  proyek  tepat  waktu,  di  dalam  anggaran  yang ditetapkan  M. Alsugair, 1999  .
Jasa pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik  lainnya  yang  perencanaan  teknis  atau  spesifikasinya  ditetapkan  oleh  pengguna barang  /  jasa  dan  proses  serta  pelaksanaannya  diawasi  oleh  penggunan  barang  /  jasa  Keputusan Presiden No 80/2003, hal 71  .
Dengan  memperhatikan  nilai – nilai  dasar  yang  ingin  dicapai  dalam  pengadaan proyek  pemerintah  dan  kesulitan  dalam  melakukan  penilaian  pengadaan  jasa  proyek
Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Keterlambatan pada Proses Pengadaan Jasa Pemborongan Studi Kasus : ADB LOAN NO.1798-INO RRSP,
Adhi Purnomo, Harcana Adriantara
ISSN: 1907-4360
pemerintah, maka disusun kebijakkan berupa peraturan dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa proyek pemerintah  Keputusan Presiden No 80/2003, hal 73  .
Pemerintah juga mempunyai peran sebagai regulator, peranan yang sangat penting untuk menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  dengan  hukum  dan  peraturan.  Hukum  dan peraturan pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa hal antara lain  FIDIC, 2004  :
1. Membuat sasaran kegiatan konstruksi yang spesifik
2. Menciptakan lingkungan konstruksi yang lebih kondusif
3. Melakukan registrasi terhadap personil yang memenuhi syarat dengan profesional sesuai dengan kategorinya
4. Memberikan pengakuan persamaan kualifikasi dan registrasi negara asing
FIDIC  Policy  ini  sudah  diterapkan  dalam  peraturan  pengadaan  proyek  pemerintah  oleh negara- negara  seperti  Amerika  Serikat  Federal  Acquisition  Regulation,  Australia Commenwealth  procurement  Guidelines,  termasuk  Indonesia    Keputusan  Menter i Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 257/KPTS/M/2004.
Penerapan peraturan pengadaan pada proyek pemerintah merupakan salah satu bentuk  perhatian  terhadap  penerimaan  pajak  baik  peraturan  setempat,  hukum perdagangan  dan  perjanjian  internasional  Tipman, 2005  .  Fokus  strategi  pengadaan pemerintah adalah untuk membangun suatu lingkungan kerja yang efektif dimana bersifat responsif dan berhasil mempertemukan tantangan pasar yang meningkat secara kompleks dan kompetitif.  Bagi perusahaan, mengurangi ketergantungan pada peraturan yang kaku dan meningkatkan kemampuan dalam pengadaan untuk membangun dan mempraktekkan kemampuan  usaha  yang  baik  dalam  lingkungan  yang  menegaskan  keseimbangan kompetisi  dan  kerja  sama  Sherman,  1991  .  Peningkatan  kompetensi  utama  dihasilkan dari  peningkatan  outsourcing  dan  deregulasi  fungsi  utama  pengadaan  dihasilkan  dari kompetisi  Herche, 2004  .
Secara  umum,  hampir  semua  pekerjaan  infrastruktur memerlukan  penyedia  jasa konstruksi. Jasa  konstruksi  pada  instansi  pemerintah  bertujuan  agar  pelaksanaan pekerjaan  lebih  efektif  dan  efisien.  Pengadaan  jasa  konstruksi  untuk  pembangunan
prasarana  jalan  di  Indonesia  dilakukan  berdasarkan  Keppres  No.80/2003  tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Salah  satu  butir  penting  yang  perlu  dicermati  dalam  pelaksanaan  paket-paket  pekerjaan yang  mendapat  pendanaan  dari  pinjaman  luar  Negeri  adalah  proses  pengadaan  jasa konstruksi. Proyek  dengan  dana  yang  berasal  dari  pinjaman  luar  negeri  tersebut mempunyai  ketentuan  pengadaan  sesuai  ketentuan  badan  donor  terkait  yang  dapat berbeda  dengan  ketentuan  Keppres.  Apabila  terjadi  perbedaan  dan  peraturan  antara Keppres, peraturan-peraturan lainnya dengan ketentuan dan peraturan dari Donor Bank), maka digunakan ketentuan dan peraturan Bank Donor .
Dalam  setiap  pengadaan  jasa  konstruksi  untu  proyek  pemerintah  yang  didanai dengan  pinjaman  luar  negeri,  yaitu  Bank  Pembangunan  Asia Asian  Development  Bank , ADB  sebagai Multi  Lateral  Agency ,  maka  diatur  sistem  pengadaan  dan  penilaiannya dalam Guidelines  on  the  Use  of  Contractors  by  Asian  Development  Bank  and  Its Borrowers untuk  seleksi  berdasarkan  biaya  dan  mutu quality  and  cost  based  selection ,
QCBS diperlukan penyampaian proposal teknis dan biaya pada saat yang sama. Proposal yang diterima setelah penutupan waktu penyampaian akan dikembalikan tidak dibuka dan tidak ada perubahan dari proposal teknis dan biaya yang diterima setelah batas waktu.
Proposal teknis yang diterima harus dianalisa secara hati – hati dan dibandingkan terhadap  ADB, 1999  :
1. Pendekatan perencanaan
2. Jadwal pelaksanaan
3. Pengalaman dan kemampuan personil yang ditugaskan
4. Mutu kepemimpinan
5. Kedudukan sebagai pengawas yang akan dilengkapi
6. Perhatian yang diberikan oleh penanggung jawab perusahaan
7. Fasilitas kantor tempat tinggal
8. Bantuan, jika ada, akan tersedia dari pihak lain
9. Pengenalan  bahasa  dan  budaya  negara,  dimana  pekerjaan  tersebut  akan dilaksanakan, akan dipertimbangkan
Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Keterlambatan pada Proses Pengadaan Jasa Pemborongan Studi Kasus : ADB LOAN NO.1798-INO RRSP,
ISSN: 1907-4360

## METODA
Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi literatur dan survey pada  sumber  informasi yang  dibutuhkan  berupa  wawancara  terstruktur  dan  melalui kuesioner.
Data  yang  digunakan  berupa  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  tersebut diperoleh  dengan  cara  menyebarkan  angket  atau  kuesioner  dengan  cara  mewawancarai responden secara langsung terhadap pakar dalam bidang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN
Dari  pengumpulam  data  maka  diperoleh  jenis  variabel Variabel  X,  yaitu  faktor – faktor yang  berpengaruh  terhadap  keterlambatan  proses  pengadaan  jasa  pemborongan  yang telah  teridentifikasi  diperoleh  39  faktor,  sedangkan  variabel  Y  adalah  waktu. Faktor – faktor tersebut dikelompokkan menjadi 4, yaitu:
1. Umum
2. Peraturan
3. Mekanisme Pelelangan
4. Sumber Daya Manusia
Tabel 2. Faktor yang Berpengaruh terhadap Keterlambatan

## Jenis Variabel
Variabel Terikat
Y1 Kinerja Waktu

## Variabel Bebas

## A. UMUM
X1. Pengalaman yang kurang sebagai panitia pelelangan
X2. Pemahaman yang kurang pada paket pekerjaan yang dilelangkan
X3. Pengaruh beban kerja di luar keanggotaan panitia pelelangan sering absen saat evaluasi tender
X4. Intervensi  dari  luar  panitia  dalam  membuat  keputusan  pelelangan. Misalnya

## Jenis Variabel
organisasi Gapensi, AKI, pejabat setempat, dll
X5. Dokumen penawaran yang lemah tidak mencakup semua hal dalam kontrak)
X6. Perubahan Desain rencana saat penyusunan OE dan / atau PQ
X7. Dana pendamping dalam APBN DIPA belum siap
X8. Perubahan Harga saat Penyusunan Owner Estimate

## B. PERATURAN
X9. Terjadi perubahan pimpinan proyek/struktur organisasi dalam instansi
X10. Peraturan-peraturan  pelaksanaan  dalam  proses  pengadaan  spesifikasi  tidak dipahami
X11. Adanya  Peraturan  Pemerintah  Daerah  yang  harus  diikuti  selain  Pedoman  Bank
Pembangunan Asia dan Keppres 80/2003
X12. Kurangnya sosialisasi peraturan dan prosedur pedoman Bank Pembangunan Asia
X13. Terlalu banyak peraturan yang harus diikuti

## C. MEKANISME PELELANGAN
X14. Kekurangpahaman  pelaksanaan  pelelangan  terhadap  peraturan/prosedur  yang telah ditetapkan Bank Pembangunan Asia
X15. Penyelesaian sanggahan dalam proses pelaksanaan pengadaannya
X16. Lamanya  waktu  yang  diperlukan  dalam  penyusunan  dan  pendistribusian
Addendum dokumen pelelangan
X17. Lamanya waktu yang diperlukan untuk penyiapan dokumen
X18. Transparansi informasi setiap tahapan pelelangan bagi peserta X19. Kesulitan dalam memahami tata cara evaluasi yang ditetapkan oleh donor ADB X20. Kesulitan  mengisi  format/bentuk  pelaporan  hasil  evaluasi  yang  ditetapkan menurut standar Bank Pembangunan Asia
X21. Lamanya  waktu  yang  diperlukan  untuk  proses  permohonan  persetujuan  hasil evaluasi ke pemimpin proyek/Kepala Satuan Kerja/Satker
X22. Lamanya waktu yang diperlukan untuk permohonan persetujuan hasil evaluasi ke Pusat Direktorat Wilayah dan PMU
X23 Lamanya waktu yang diperlukan untuk permohonan persetujuan hasil evaluasi ke Bank Pembangunan Asia
X24. Terbatasnya  fasilitas  sistem  informasi  internet  yang  mengakses  informasi  bagi seluruh stakeholder
X25. Lama  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mendapatkan  ijin/rekomendasi  dari  Bank Pembangunan Asia untuk memulai setiap tahapan proses pelelangan
X26. Penilaian saat evaluasi yang samar – samar X27. Perencanaan pengadaan yang terburu – buru X28 Kolusi saat pengadaan
X29. Melakukan pengadaan ulangan tanpa alasan jelas
X30. Lamanya  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  setiap tahapan  penyusunan  dan pendistribusian dokumen
Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Keterlambatan pada Proses Pengadaan Jasa Pemborongan Studi Kasus : ADB LOAN NO.1798-INO RRSP,
Adhi Purnomo, Harcana Adriantara
ISSN: 1907-4360
Jenis Variabel

## D. SUMBER DAYA MANUSIA
X31. Kemampuan berbahasa Inggris X32. Pelatihan yang pernah diikuti tidak banyak menunjang pekerjaan sebagai panitia pelelangan
X33. Adanya  perbedaan  pendapat  antar  anggota  panitia dalam  memahami peraturan/prosedur yang ada
X34. Kurangnya nara sumber untuk menyelesaikan suatu masalah X35. Sertifikasi pelelangan yang dimiliki panitia yang kurang X36. Unsur kehati – hatian panitia
X37. Ketidakhadiran panitia saat perencanaan spesifikasi X38. Tidak ada wewenang profesional dalam proses pengadaan X39. Terlambat dalam mengambil keputusan
Dari variable-variabel tersebut di analisa menggunakana korelasi. Analisa korelasi pada  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengukur  kekuatan  hubungan antara  variabel  terikat pada  Kinerja  waktu  dengan  variabel  bebas  pada  faktor – faktor  yang  berpengaruh  pada keterlambatan. Analisa  korelasi  dilakukan  dengan  metode  korelasi  pearson product moment pearson .
Tabel 3. Nilai Korelasi Pearson r Antara Variabel Bebas terhadap Faktor - Faktor yang
Bepengaruh Terhadap Keterlambatan No. Kode Variabel r 1 X1 Pengalaman yang kurang sebagai panitia pelelangan 0,112 2 X2 Pengaruh  beban  kerja  di  luar  keanggotaan  panitia  pelelangan sering absen saat evaluasi tender 0,221 3 X3 Intervensi  dari  luar  panitia  dalam  membuat  keputusan pelelangan. Misalnya  organisasi  Gapensi,  AKI,  pejabat setempat, dll 0,295 4 X4 Perubahan Desain rencana saat penyusunan OE dan / atau PQ 0,139 5 X5 Dana pendamping dalam APBN DIPA dana belum siap 0,459 6 X6 Kurangnya  sosialisasi  peraturan  dan  prosedur  pedoman  Bank Pembangunan Asia 0,010 7 X7 Kekurangpahaman pelaksanaan pelelangan terhadap peraturan/ prosedur yang telah ditetapkan Bank Pembangunan Asia 0,232
No. Kode Variabel r 8 X8 Lamanya  waktu  yang  diperlukan  dalam  penyusunan  dan pendistribusian Addendum dokumen pelelangan 0,058 9 X9 Lamanya  waktu  yang  diperlukan  dalam  penyusunan  dan pendistribusian Addendum dokumen pelelangan 0,037 10 X10 Lamanya waktu yang diperlukan untuk penyiapan dokumen 0,023 11 X11 Kesulitan  dalam  memahami  tata  cara  evaluasi  yang  ditetapkan oleh donor ADB 0,275 12 X12 Kesulitan  mengisi  format/bentuk  pelaporan  hasil  evaluasi  yang ditetapkan menurut standar Bank Pembangunan Asia 0,460 13 X13 Lamanya waktu yang diperlukan untuk permohonan persetujuan hasil evaluasi ke Pusat Direktorat Wilayah dan PMU 0,502 14 X14 Lamanya waktu yang diperlukan untuk permohonan persetujuan hasil evaluasi ke Bank Pembangunan Asia 0,372 15 X15 Terbatasnya fasilitas sistem informasi internet yang mengakses informasi bagi seluruh stakeholder 0,206 16 X16 Lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan ijin/rekomendasi  dari  Bank  Pembangunan  Asia  untuk  memulai setiap tahapan proses pelelangan 0,476 17 X17 Lamanya  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  setiap tahapan penyusunan dan pendistribusian dokumen. 0,065 18 X18 Kemampuan berbahasa Inggris yang kurang 0,139 19 X19 Kurangnya nara sumber untuk menyelesaikan suatu masalah 0,430 20 X20 Kurangnya sertifikasi pelelangan yang dimiliki panitia 0,240 21 X21 Unsur kehati – hatian panitia takut melakukan kesalahan 0,036 22 X22 Terlambat dalam mengambil keputusan 0,198 Sumber : Hasil Olahan
Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Keterlambatan pada Proses Pengadaan Jasa Pemborongan Studi Kasus : ADB LOAN NO.1798-INO RRSP,
Adhi Purnomo, Harcana Adriantara
Tabel 4 : Hasil pengolahan data
Model Unstandzd Coeff Standzd Coeff t Sig. 95% Confidence Interval for B Collinearity Statistics B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Tolrnc VIF 1 Const 1.549 .053 28.992 .000 1.440 1.658 X5 .208 .020 .885 10.408 .000 .167 .249 1.000 1.000 2 Const 1.425 .075 18.897 .000 1.270 1.579 X5 .188 .021 .800 9.036 .000 .145 .231 .815 1.227 X16 .046 .021 .197 2.220 .000 .004 .088 .815 1.227
Sumber : Hasil Olahan
Sehingga  model  yang  diperoleh  yang  merupakan  model  regresi  berganda  linier yang mempunyai satu variabel terikat dan 2 variabel bebas definitif dengan koefisien positif sebagai berikut :
Y = 1,425 + 0,188 X 5 + 0,046 X 16 dengan,
Y   =  kinerja waktu
X 5 = Dana pendamping dalam APBN DIPA dana belum siap
X 16 =  Lama  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mendapatkan  ijin/rekomendasi  dari  Bank Pembangunan Asia untuk memulai setiap tahapan proses pelelangan
Dari  pernyataan  model  di atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  model  yang  diperoleh  tersebut telah menunjukkan dari 39 variabel bebas faktor yang telah teridentifikasi menghasilkan 2 variabel bebas yang definitif berpengaruh terhadap variabel terikat Y kinerja waktu. Dapat dikatakan bahwa faktor – faktor yang berpengaruh pada keterlambatan pada proses jasa pemborongan  menyebabkan  munculnya  2  variabel  bebas  definitif  yang  mempengaruhi kinerja waktu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dari  hasil  olahan  data,  temuan  dan  validasi  dapat  ditarik kesimpulan bahwa Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan pengadaan jasa pemborongan dipengaruhi oleh 2 faktor dominan, yaitu :
- Dana pendamping dalam APBN DIPA dana belum sia p
- Lama  waktu  yang  dibutuhkan  untuk  mendapatkan  ijin/rekomendasi  dari  Bank
Pembangunan Asia untuk memulai setiap tahapan proses pelelangan

## DAFTAR PUSTAKA
ADB, November 2001. Project Administration Memorandum Loan No. 1798-INO:RR(SP .
ADB,  1999. Guidelines on  the  Use  of  Contractors  by  Asian  Development  Bank  and  Its Borrowers .
Ansori,  2004.  “ Sumber  Resiko  Penurunan  Kinerja  Waktu  Pelaksanaan  Pekerjaan
Konstruksi ”. PPSBIT. Jakarta.
APCC National Procurement Reform Principles, Australian Procurement and Construction . Council.
Departemen  Pekerjaan  Umum,  Direktorat  Jenderal  Bina  Marga,  Direktorat  Bina  Teknik. Juni  1999. Proses  Administrasi  Penetapan  Pemenang  Pelelangan  Pengadaan Jasa Konsultansi, untuk Pekerjaan Detailed Design and Construction Supervision of  SUMEC Under  OECF  Loan  IP-487,  pada  Proyek  Perencanaan  Teknik  Jalan. Jakarta.
Direktorat  Bintek  Direktorat  Jenderal  Prasarana  Wilayah,  2004. ,  Lokakarya  Manajemen Proyek ADB Loan 1798-INO , Jakarta.
FIDIC, 2004. Quality of Construction. FIDIC Policy. International Federation of Consulting Engineers, Switzerland.
Herche, J., 2004. Management of Project Procurement, The McGraw-Hill Companies, Inc.
Herche, J., 2004. Management of Project Procurement , The Mcgraw-Hill Companies, Inc.
Keputusan  Menteri  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah  No.  257/KPTS/M/2004  tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Koperasi Bapekin.
Keputusan  Presiden  No  80/2003  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang  / Jasa Pemerintah CV. Eka Jaya Jakarta.
Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Keterlambatan pada Proses Pengadaan Jasa Pemborongan Studi Kasus : ADB LOAN NO.1798-INO RRSP,
ISSN: 1907-4360
Proposal  for  Second  Extension and  Loan  Reallocation  for  ADB  Loan  No.  1798-INO Directorate General of Highways).
Seely, M & Duong, Q., 1997. “ Measuring Project Procurement management Performance in the Public Sector ”.
Sherman, SN. Government Procurement Management , Maryland, Wordcrafters Public.
Tipman, M., 2005 “ Project and Procurement : What You Don’t Know, Can Hurt You . Summit