## KAWISTARA
VOLUME 7 No. 3, 22 Desember 2017 Halaman 207-314

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN HUTAN MANGROVE DI KELURAHAN OESAPA BARAT KOTA KUPANG
Fransisca X.S Lio dan Stefanus Stanis Universitas Katolik Widya Mandira Kupang-Nusa Tenggara Timur Email: fransiscaserafina@gmail.com

## ABSTRACT
One of the districts in East Nusa Tenggara that has mangrove forests along the coastline is Kupang City,  particularly  West  Oesapa  region.  Based  on  the  result  of  preliminary  observation,  mangrove forest has been used as a recreational area. On the other hand, the partially of mangrove forest area has been earmarked for aquaculture area and it is an early indication of mangrove forest damage. In order to ensure the sustainability, the conservation efforts are needed which couldn’t be separated from community participation. Therefore, the need for a study about the community participation degree in conserving mangrove forest. A total of 30 respondents are interviewed using a questionnaire, taken by purposive. In-depth interviews are conducted to 5 villagers as key informants. Data include socio- economic conditions, knowledge, perception, and community participation on mangrove forest. Data are analyzed by crosstab to examine the relationship between knowledge and perception, knowledge and  participation,  and  perception  and  participation.  The  research  result  shows  that  the  community knowledge  about  the  benefits  of  mangrove  forests  is  high,  which  is  68%.  Knowledge  of  damage  is low, which is 74%, but the knowledge of damage prevention is high, which is 77%. The community perception of benefits, damages and prevention is high at 68%, 55% and 49%. Community participation in training of the important existence and mangrove forest utilization is low, which is 65%, and 61%, while participation in the prevention of damage is high, which is 49%.
Keywords: Community Participation; Mangrove Forest; Preservation.

## ABSTRAK
Salah satu daerah di NTT yang memiliki hutan mangrove di sepanjang garis pantai adalah Kota Kupang, khususnya daerah Oesapa Barat. Berdasarkan hasil observasi awal, hutan mangrove ini telah dijadikan sebagai daerah wisata. Di lain sisi, sebagian luasan hutan mangrove telah diperuntukkan untuk area pertambakkan  dan  hal  ini  merupakan  indikasi  awal  kerusakan  hutan  mangrove.  Guna  menjamin keberlangsungan  maka  diperlukan  upaya  pelestarian  yang  tidak  lepas  dari  partisipasi  masyarakat. Untuk itu, perlu kajian mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove. Sebanyak 31 responden diwawancara dengan menggunakan kuesioner, diambil secara purposive . Indepth interview dilakukan kepada lima orang warga sebagai informan kunci. Data meliputi kondisi sosio- ekonomi, pengetahuan, persepsi , dan peran serta masyarakat mengenai hutan mangrove. Data dianalisis secara crosstab guna mengkaji hubungan pengetahuan dan persepsi, pengetahuan dan partisipasi, serta persepsi dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang manfaat  hutan  mangrove  tergolong  tinggi,  yaitu  68%.  Pengetahuan  tentang  kerusakan  tergolong rendah, yaitu 74%, tetapi pengetahuan mengenai pencegahan kerusakan tergolong tinggi, yaitu 77%. Persepsi masyarakat terhadap manfaat, kerusakan, dan pencegahan tergolong tinggi, yaitu 68%, 55% dan 49%. Peran serta masyarakat dalam penyuluhan pentingnya keberadaan dan pemanfaatan hutan
ISSN 2088-5415 (print) ISSN 2355-5777 (Online) DOI 10.22146/kawistara.17150 Https://jurnal.ugm.ac.id/kawistara
Fransisca X.s Lio -- Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kelurahan Oesapa Barat Kota Kupang
mangrove  tergolong  rendah,  yaitu  65%  dan 61%,  sedangkan  peran  serta  dalam  pencegahan kerusakan tergolong tinggi yaitu 49%.
Kata  Kunci: Hutan Mangrove; Partisipasi Masyarakat; Pelestarian.
PENGANTAR Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang juga memiliki  hutan  mangrove.  Hutan  mangrove di NTT tidak sebanyak hutan mangrove yang berada di pulau-pulau besar di Indonesia karena kondisi alam di NTT yang membatasi pertumbuhan mangrove, seperti kurangnya muara sungai yang besar di NTT sehingga pertumbuhan mangrove yang ada sangat tipis  (Surya,  2009).   Berdasarkan  data  Balai Pengelolaan  Hutan Mangrove (BPHM) wilayah I Bali (2011), kondisi hutan mangrove di NTT cukup memprihatinkan, sebagian besar mengalami kerusakan dengan tingkatan yang  berbeda,  yaitu    sebanyak  8.285,10  ha atau  20,40%  (kategori  rusak  berat),  19.552,44 ha  atau  48,14%  (kategori  rusak  ringan),  dan 12.776,57 ha atau 31,46% (kategori baik). Data ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap hutan mangrove sangat tinggi karena hanya sepertiga dari total luas hutan mangrove yang masih dalam kondisi baik, selebihnya telah mengalami kerusakan sebagai dampak dari berbagai bentuk pemanfaatan.
Berdasarkan hasil wawancara Surya (2009) dengan Joseph Diaz sebagai Kepala Dinas Kehutanan NTT, dari 40.695 hektar luas hutan  mangrove  di  NTT  sekitar  9.989  hektar (2,25 persen) sudah banyak yang mengalami tekanan diantaranya akibat penebangan hutan mangrove oleh masyarakat untuk kebutuhan bahan bangunan, kayu bakar, dan pembangunan tambak.
Salah satu kabupaten di NTT yang memiliki hutan mangrove di sepanjang garis pantai adalah Kabupaten Kota (Kupang), khususnya daerah Oesapa Barat. Berdasarkan hasil observasi awal, hutan mangrove ini telah dijadikan sebagai daerah wisata yang tentunya akan berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Di lain sisi, sebagian
bagian dari luasan hutan mangrove ini telah diperuntukkan untuk area pertambakkan, dan sebagian lain diperuntukkan untuk pembibitan spesies  mangrove.  Peruntukkan  sebagai  area pertambakan tentunya merupakan indikasi
awal kerusakan hutan mangrove tersebut. Gambar 1. Area Tambak Di Kawasan Hutan Mangrove Oesapa Barat Sumber: Dokumen Pribadi, 2016
Dengan melihat kondisi yang demikian, guna menjamin keberlangsungan hutan mangrove ke depan, maka diperlukan upaya pelestarian hutan mangrove. Jika hal ini tidak dikelola secepatnya, maka kerusakan hutan mangrove akan semakin luas. Upaya pelestarian ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat sebagai pengguna dan pelestari hutan mangrove itu sendiri. Untuk itu, perlu adanya kajian mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam melestarikan hutan mangrove di daerah Oesapa  Barat,  Kota  Kupang.  Partisipasi masyarakat ini tidak terlepas dari kondisi sosial  ekonomi  masyarakatnya.  Selain  itu, pengetahuan dan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat memiliki kontribusi terhadap peran serta yang dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini telah dilaksanakan di Oesapa Barat, Kota Kupang, pada bulan Oktober 2016.  Sebanyak  31  responden  diambil  untuk diwawancara dengan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu untuk memperoleh data.  Responden  diambil  secara purposive . Responden adalah kepala rumah tangga yang bermukim di sekitar hutan mangrove dan menggunakan hasil hutan mangrove untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya (Sugiyono, 2014a).
Kawistara, Vol. 7, No. 3, 22 Desember 2017: 226-237
Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian
Data yang dibutuhkan meliputi umur, jenis kelamin, pekerjaan pokok, pendapatan, serta pengetahuan, persepsi ,dan peran serta masyarakat  mengenai  hutan  mangrove. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel kemudian dianalisis lagi secara crosstab guna mengkaji hubungan antara pengetahuan dan persepsi, pengetahuan dan partisipasi, serta hubungan antara persepsi dan partisipasi. Data dianalisis secara deskriptif.

## PEMBAHASAN
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Aspek kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dikaji meliputi umur, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan, pekerjaan pokok , dan  pekerjaan  sampingan  serta  pendapatan. Masyarakat yang dijadikan sebagai responden sebanyak 31 orang yang terdiri atas 19 pria dan 12  wanita.  Responden  adalah  mereka  yang bermukim di sekitar hutan mangrove. Sebagian besar usia masyarakat berkisar antara 45-66 tahun dan tergolong lansia dengan persentase sebesar 52%, diikuti dengan kisaran umur <45 tahun sebesar 48% dan tergolong dewasa dan sebesar  0%  yaitu  masyarakat  yang  tergolong manula.  Persentase  masyarakat  berdasarkan usia dapat dilihat pada Gambar 2. Jika mengacu pada produktivitas, maka dari persentase data tersebut dapat diketahui bahwa penduduk di lokasi penelitian tergolong dalam kategori umur produktif atau dengan kata lain potensi sumberdaya manusianya cukup  tersedia.  Besarnya  jumlah  penduduk yang berada pada kisaran usia produktif dan sangat produktif ini juga akan sangat
mendukung pada partisipasinya dalam kegiatan pembangunan, khusunya dalam kasus ini pengelolaan hutan mangrove untuk ke depannya (Erwiantono, 2006).

## Gambar 2. Persentase Kelompok Usia Masyarakat
Sumber: Data Primer, diolah.
Jika ditinjau dari jumlah keluarga, maka sebagian masyarakat memiliki jumlah ang- gota keluarga <5 orang, dengan persentase sebesar 67,7%, diikuti oleh persentase jumlah anggota keluarga 5-6 orang dengan persen- tase  29%,  dan  anggota  keluarga  >6  orang dengan  persentase  3,2%.  Gambaran  men- genai persentase jumlah anggota keluarga dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Persentase Jumlah Anggota Keluarga
Sumber: Data Primer, diolah.
Dari segi tingkat pendidikan, sebesar 32% masyarakat menamatkan pendidikan mereka pada  bangku  SMP,  diikuti  29%  menamatkan pendidikan pada bangku SMA, sebanyak 16% tidak mengeyam pendidikan sama sekali (tidak sekolah),  7%  menamatkan  pendidikan  pada
Fransisca X.s Lio -- Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kelurahan Oesapa Barat Kota Kupang
bangku  SD,  dan  sebesar  16%  menamatkan pendidikan mereka di bangku perguruan tinggi. Gambaran mengenai persentase tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Persentase Tingkat Pendidikan Masyarakat Sumber: Data Primer, diolah.
Tingkat pendidikan masyarakat setempat yang tergolong rendah ini dapat mengakibatkan pola berfikir dan bertindak masyarakat tersebut dalam mempertimbangkan sesuatu keputusan terbatas, terutama dalam pemanfaatan sumber daya  alam  yang  ada  di  sekitarnya.  Kondisi tingkat pendidikan yang rendah ini juga akan menjadi kendala dalam upaya partisipasi pengelolaan ekosistem mangrove yang lestari dan berkelanjutan. Hal ini akan dapat berimplikasi pada (1) rendahnya tingkat adopsi inovasi, (2) rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pengembangan kawasan, dan (3) perilaku yang tidak berwawasan lingkungan dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya (Erwiantono,  2006).  Tingkat  pen- didik an juga mempengaruhi bagaimana indi- vidu  berpartisipasi  dalam  suatu  kegiatan. Disamping itu, tingkat pendidikan juga mem- pengaruhi motivasi dalam berpartisipasi (Rusdianti dan Satyawan, 2012). Jika ditinjau dari segi pekerjaan maka masyarakat yang dijadikan sebagai responden memiliki pekerjaan yang bervariasi. Ada yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, pegawai swasta, buruh nelayan/tambak, wiraswasta, tukang, petani tambak, pedagang, guru, dan sopir. Ada pula yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Jika ditinjau dari segi penghasilan, maka sebesar 67,7%  berpenghasilan di bawah
Upah Minimum Regional (UMR) Kota Kupang (UMR Kota Kupang Rp 1.500.000) dan sebesar 32,3% berpenghasilan di atas UMR. Dari segi penghasilan, maka kondisi sosial ekonomi masyarakat dari aspek pendapatan tergolong kelompok masyarakat miskin (Ritohardoyo dan Ardi, 2011). Hubungan pendapatan dengan kegiatan partisipasi suatu kegiatan, kemiskinan, dan tingkat pendidikan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam  mengelola  lingkungan  hidup.  Selain itu ambisi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu juga mempunyai hubungan dengan tingkat  ekonomi  keluarganya.  Jadi  dengan tingkat pendapatan yang lebih baik/tinggi dapat mendorong seseorang berpartisipasi lebih baik/tinggi pula (Erwiantono, 2006).

## Pengetahuan Masyarakat terhadap Hutan Mangrove
Kajian mengenai pengetahuan masyarakat terhadap hutan mangrove ditinjau berdasarkan tiga aspek, yaitu pengetahuan tentang manfaat, kerusakan, dan pencegahan terhadap kerusakan  hutan  mangrove.  Hasil  analisis menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang manfaat hutan mangrove tergolong tinggi yaitu sebesar 68%. Pengetahuan tentang kerusakan tergolong rendah yaitu sebesar 74%, tetapi pengetahuan mengenai cara pencegahan kerusakan tergolong tinggi yaitu sebesar 77%.
Dari hasil analisis diketahui bahwa masyarakat secara umum mengetahui tentang pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan mereka. Hal ini nampak dari jawaban mereka bahwa hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai kayu bakar, melindungi dari hempasan gelombang sehingga mencegah pengikisan tanah, melindungi tempat bertelur serta pembesaran  ikan  dan  hewan  laut  lainnya. Mengenai pengetahuan tentang kerusakan hutan mangrove, masyarakat masih memiliki pengetahuan  yang  rendah.  Masyarakat  tidak mengetahui dampak dari kerusakan hutan mangrove berupa terjadinya pengikisan pantai, tidak terdapatnya tempat untuk ikan dan binatang laut bertelur serta hasil tangkapan kepiting dan ikan di hutan mangrove ataupun laut  makin  sedikit.  Pengetahuan  masyarakat
Kawistara, Vol. 7, No. 3, 22 Desember 2017: 226-237
mengenai cara untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan mangrove juga tergolong rendah di mana masyarakat belum mengetahui cara-cara atau langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan mangrove yang lebih luas lagi.

## Persepsi Masyarakat terhadap Hutan Mangrove
Hasil analisis menunjukkan bahwa per- sepsi masyarakat terhadap manfaat, keru- sak an, dan cara pencegahan hutan mangrove tergolong dalam kategori tinggi yaitu sebesar 68%,  55%,  dan  49%.  Secara  umum,  ditinjau dari persepsi masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa keberadaan mangrove adalah penting.

## Peran Serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Hutan Mangrove Dalam pengelolaan ekosistem mangrove, maka bagian yang sangat menentukan dalam keberlanjutan pengelolaan kawasan tersebut adalah masyarakat setempat. Hal ini disebab kan karena masyarakat setempat sangat tergantung kepada kondisi dan potensi sumberdaya alam serta lebih merasakan dampak di kawasan tersebut, atau dengan kata lain baik buruknya pengelolaan ekosistem mangrove tergantung dari partisipasi masyarakat setempat (Erwiantono, 2006).
Hasil analisis menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyuluhan penting- nya keberadaan hutan mangrove tergolong rendah, yaitu sebesar 65%. Peran serta dalam penyuluhan tergolong rendah karena beberapa kali pemerintah setempat mengadakan rapat bersama masyarakat, tetapi yang mengikuti rapat-rapat tersebut hanya orang-orang tertentu saja. Banyak masyarakat yang memilih untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini dikemukakan oleh salah satu ibu yang bermukim di sekitar kawasan mangrove. Peran serta dalam pemanfaatan tergolong rendah, yaitu sebesar 61%. Hal ini dikarenakan karena adanya aturan oleh pemerintah setempat yang melarang masyarakat untuk
mengambil sumberdaya yang berada dalam kawasan mangrove tersebut. Barangsiapa yang mengambil akan dikenakan denda. Aturan ini baru diterapkan sekarang. Akan tetapi, zaman dahulu sebelum kawasan tersebut dikelola sebagai daerah ekowisata, masyarakat dapat secara leluasa mengambil sumberdaya yang ada, untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka setiap hari tanpa rasa takut karena aturan. Peran serta dalam pencegahan kerusakan tergolong  tinggi,  yaitu  49%.  Hal  ini  nampak berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara  dengan  masyarakat  setempat. Masya rakat setempat bersama dengan maha- siswa telah mengadakan penanaman semaian mangrove di kawasan hutan mangrove tersebut. Akan tetapi, ada beberapa semaian yang mati, dan ada juga yang hidup. Semaian yang mati ini diduga tidak ditanam berdasarkan zonasi dan habitat dari jenis semaian tersebut. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Muryani, dkk ., (2011). Hasil penelitian Muryani, dkk .,  (2011) menunjukkan bahwa pada umumnya masya- rakat pesisir mengetahui fungsi ekonomis dan ekologis hutan mangrove tetapi kurang mempunyai rasa “memiliki” dan acuh tak acuh  terhadap  kerusakan  hutan  mangrove. Perilaku merusak dengan menebang vegetasi mangrove karena penduduk menganggap yang ditebang adalah hasil tanamannya sendiri atau hasil tanaman orang tuanya atau tanaman liar. Menurut pemikiran penduduk, asal tidak menebang hasil tanaman pemerintah, mereka merasa tidak bersalah (tidak melanggar hukum). Dengan alasan itu, penghijauan yang ditempuh oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk mencegah semakin rusaknya hutan mangrove justru malah dirusak pen- duduk di beberapa tempat (kasus Desa Semare, Kecamatan Kraton). Rusdianti dan Satyawan (2012) menge- muka kan bahwa tingkat pendidikan juga mempengaruhi bagaimana individu berparti- sipasi dalam suatu kegiatan, seperti pada kegiatan  rehabilitasi  mangrove.  Di  samping itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi motivasi  dalam  berpartisipasi.    Semakin
Fransisca X.s Lio -- Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kelurahan Oesapa Barat Kota Kupang
tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan hutan mengrove dan tidak mementingkan keuntungan  secara  ekonomi  semata.  Sebalik- nya, masyarakat dengan pendidikan rendah motivasi mereka untuk berpartisipasi  dalam
kegiatan rehabilitasi mangrove yang hanya mendapatkan keuntungan semata. Analisis secara crosstab digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan  persepsi  masyarakat.  Hasil  analisis crosstab mengenai pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang hutan mangrove tersaji dalam Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3. Tabel 1. Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat tentang Manfaat Hutan Mangrove Pengetahuan tentang Manfaat Hutan Mangrove Persepsi tentang Manfaat Hutan Mangrove Tinggi Sedang Rendah Total Tinggi Jumlah 21 0 0 21 % 68 0 0 68 Sedang Jumlah 0 5 0 5 % 0 16 0 16 Rendah Jumlah 0 0 5 5 % 0 0 16 16 Total Jumlah 21 5 5 31 % 68 16 16 100 Sumber: Analisis data primer (2016) Berdasarkan hasil analisis crosstab pada
Tabel 1, terlihat jelas bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai manfaat hutan mangrove juga memiliki persepsi yang baik pula terhadap hutan mangrove.  Sebaliknya,  masyarakat  yang memiliki pengetahuan sedang juga akan memiliki persepsi sedang. Begitu pula dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah akan memiliki persepsi yang rendah pula.  Ritohardoyo  (2005)  mengungkapkan bahwa dengan pengetahuan yang tinggi akan
mempengaruhi orang untuk mendudukkan sesuatu  pada  perspektif  yang  benar.  Dengan persepsi yang benar akan menyebabkan orang bertindak rasional dan memilih risiko kecil atau  berperilaku  sesuai  anjuran.  Persepsi ditentukan oleh pengalaman, dan pengalaman itu dipengaruhi oleh kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang diyakini akan kebenarannya oleh yang bersangkutan dan yang diselimuti perasaan- perasaan dan emosi manusia serta menjadi sumber sistem nilai atau norma.
Tabel 2. Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat tentang Kerusakan Hutan Mangrove Pengetahuan tentang Kerusakan Hutan Mangrove Persepsi tentang Kerusakan Hutan Mangrove Tinggi Sedang Rendah Total Tinggi Jumlah 6 0 0 6 % 19 0 0 19 Sedang Jumlah 0 2 0 2 % 0 7 0 7 Rendah Jumlah 11 4 8 23 % 35 13 26 74 Total Jumlah 17 6 8 31 % 54 20 26 100 Sumber: Analisis data primer (2016)
Kawistara, Vol. 7, No. 3, 22 Desember 2017: 226-237
Berbeda dengan hasil analisis crosstab mengenai manfaat hutan mangrove, penge- tahuan yang baik dari masyarakat mengenai kerusakan hutan mangrove (Tabel 2) tidak sebanding  dengan  persepsi  mereka.  Yang terjadi justru sebaliknya, masyarakat yang memilik pengetahuan tinggi akan kerusakan hutan mangrove, justru memiliki persepsi yang  rendah.  Hal  ini  dapat  dijelaskan karena masyarakat masih memiliki persepsi
yang keliru mengenai penyebab terjadinya kerusakan hutan mangrove disertai dengan dampak yang timbul karenanya. Ngakan, dkk., (2006) mengungkapkan bahwa masyarakat yang memiliki persepsi sedang dan rendah karena masyarakat menyadari bahwa mereka bergantung hidup dari sumber daya hutan mangrove yang ada, tetapi tidak memahami kalau hutan mangorove juga perlu dikelola secara baik agar manfaatnya dapat diperoleh secara berkelanjutan.
Tabel 3. Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat tentang Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove Pengetahuan tentang Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove Persepsi tentang Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove Tinggi Sedang Rendah Total Tinggi Jumlah 15 9 0 24 % 48 29 0 67 Sedang Jumlah 0 2 0 2 % 0 6 0 6 Rendah Jumlah 0 4 1 5 % 0 13 4 17 Total Jumlah 15 15 1 31 % 48 48 4 100 Sumber: Analisis data primer (2016)
Hasil analisis crosstab mengenai penge- tahuan dan persepsi masyarakat mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan mangrove (Tabel 3) menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah justru memiliki persepsi  yang  sedang.  Ada  juga  masyarakat yang memiliki pengetahuan tinggi, tetapi memiliki  persepsi  sedang.  Hal  ini  dapat dijelaskan bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai upaya- upaya untuk mencegah terjadinya kerusakan pada hutan mangrove, tetapi memiliki persepsi
sedang dan rendah karena masyarakat menyadari bahwa mereka bergantung hidup dari sumber daya hutan mangrove yang ada, tetapi tidak memahami kalau hutan mangorove juga perlu dikelola secara baik agar manfaatnya dapat diperoleh secara berkelanjutan (Ngakan, dkk., 2006). Analisis secara crosstab digunakan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan  partisipasi  masyarakat.  Hasil  analisis crosstab mengenai pengetahuan dan partisipasi masyarakat tentang hutan mangrove tersaji dalam Tabel 4 dan Tabel 5.
Tabel 4. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove
Pengetahuan tentang Pemanfaatan Hutan Mangrove Partisipasi dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove Tinggi Sedang Rendah Total Tinggi Jumlah 0 12 9 21 % 0 39 29 68 Sedang Jumlah 0 0 0 0 % 0 0 0 0
Fransisca X.s Lio -- Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kelurahan Oesapa Barat Kota Kupang Pengetahuan tentang Pemanfaatan Hutan Mangrove Partisipasi dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove Tinggi Sedang Rendah Total Rendah Jumlah 0 0 10 10 % 0 0 32 32 Total Jumlah 0 12 19 31 % 0 39 61 100 Sumber: Analisis data primer (2016)
Berdasarkan hasil analisis crosstab pada Tabel 4 terlihat bahwa masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai manfaat dari keberadaan hutan mangrove, memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam pemanfaatannya.  Rendahnya  pemanfaatan hutan mangrove berkaitan dengan informasi yang diperoleh peneliti pada saat melakukan wawacara mendalam dengan salah satu warga, bahwa pada zaman dahulu warga sekitar mengambil sumberdaya yang berada dalam hutan mangrove untuk digunakan sehari- hari.  Akan  tetapi,  saat  ini  mereka  tidak  lagi memanfaatkan sumberdaya yang ada, karena telah adanya aturan dari pemerintah bahwa masyarakat yang mengambil sumberdaya atau menebang atau tidak menjaga kawasan hutan  mangrove  akan  dikenakan  denda. Aturan dan denda tersebut telah dipasang di kawasan hutan mangrove, tetapi menurut pengakuan pengelola hutan mangrove, aturan dan denda yang telah dipasang disobek oleh pengunjung sehingga saat ini tidak ada lagi papan pengumuman yang berisi aturan dan denda. Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang No 21 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir terutama pasal 64 ayat 1 mengatakan bahwa Setiap orang dan/atau penanggung jawab kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 45 sehingga merusak lingkungan diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima  Puluh  Juta  Rupiah).  Sedangkan  untuk sanksi dan denda tentang hutan mangrove belum  disusun  peraturannya.  Hal  ini  juga dikemukakan oleh Ga (2016) bahwa dilarang membuang sampah langsung ke laut, atau ke
lokasi hutan karena di sekitar lokasi sudah disediakan  tempat  sampah.  Pelanggaran lainnya termasuk kegiatan bersama yang merusak secara langsung pohon mangrove (bakau) yang ada serta air laut yang ada. Jenis sanksi  masih  sedang  disiapkan  pemeirntah. Akan tetapi, penerapannya akan dilakukan setegas-tegasnya.
Tim International Fund For Agricultural Development (2016) mengemukakan bahwa beberapa lokasi di wilayah Kelurahan Oesapa Barat terdapat ekosistem mangrove yang masih relatif stabil, tetapi semakin tipis jika dibandingkan dengan keadaan beberapa puluh tahun silam, dan pada bagian tertentu, ekosistem pantai di Kelurahan Oesapa Barat telah mengalami degradasi sehingga turut mempengaruhi tingginya laju sedimentasi yang  terjadi  di  wilayah  tersebut.  Semakin menipisnya sumberdaya hutan mangrove akibat pengaruh faktor alam dan faktor buatan manusia, seperti dieksploitasi untuk kebutuhan kayu bakar dan bahan bangunan, kegiatan pengambilan/penambangan batu karang, sehingga Pemerintah Kota Kupang telah menjadikannya sebagai kawasan yang perlu dilakukan penanaman kembali sebagai daerah perkembangbiakan biota laut dan secara fisik mencegah abrasi pantai. Hasil kajian lain menunjukkan pemanfaatan mangrove secara langsung dengan memanfaatkan kayu yang telah benar-benar kering atau terbawa arus di pesisir pantai, karena adanya peraturan dari pemerintah setempat dan kesepakatan dari mereka sendiri. Jikalau peraturan ini dilanggar, maka mereka akan dikenakan sanksi seperti yang  telah  disepakati  bersama.  Akan  tetapi, biasanya daun dan anakan mangrove yang masih muda dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Hal ini terlihat dengan adanya ternak seperti kambing dan babi yang berkeliaran di
Lanjutan Tabel 4.
Kawistara, Vol. 7, No. 3, 22 Desember 2017: 226-237
sekitar hutan mangrove untuk memanfaatkan daun dan anakan mangrove sebagai bahan makanan.
Gambar 5. Papan pengumuman tentang peraturan dan denda Gambar 6. Papan Pengumuman bagi Pengunjung Tabel 5. Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove Pengetahuan tentang Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove Partisipasi dalam Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove Tinggi Sedang Rendah Total Tinggi Jumlah 16 8 0 24 % 52 26 0 78 Sedang Jumlah 0 2 0 2 % 0 6 0 6 Rendah Jumlah 0 4 1 5 % 0 12 4 16 Total Jumlah 16 14 1 31 % 52 44 4 100 Sumber: Analisis data primer (2016) Ritohardoyo dan Ardi (2011) menge mu- kakan bahwa ada kecenderungan makin tinggi tingkat pengetahuan penduduk tentang hutan mangrove, makin tinggi partisipasi dalam pengelolaan  hutan  mangrove.  Ritohardoyo (2009) berpendapat bahwa keberadaan usaha pelestarian hutan bukan hanya bergantung pada ada tidaknya partisipasi pemerintah dan masyarakat, tetapi sangat bergantung pada tinggi rendahnya tingkat partisipasi tersebut. Hal itu tergantung pada pengetahuan dan persepsi masyarakat tentang manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh dari hutan. Hasil penelitian Ritohardoyo (2009) berbeda dengan hasil penelitian ini, bedanya bahwa
(pada Tabel 5) masyarakat yang memiliki pengetahuan yang benar dapat saja memiliki tingkat  partisipasi  sedang.  Akan  tetapi, secara umum nampak bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pula tingkat partisipasinya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah pengetahuan yang dimiliki seseorang, semakin rendah pula tingkat partisipasinya.
Analisis secara crosstab digunakan untuk mengetahui hubungan antara persepsi dan partisipasi masyarakat. Hasil analisis crosstab mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat tentang hutan mangrove tersaji dalam Tabel 6 dan Tabel 7.

## Fransisca X.s Lio -- Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove
di Kelurahan Oesapa Barat Kota Kupang

## Tabel 6. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove
Persepsi Masyarakat dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove Partisipasi dalam Pemanfaatan Hutan Mangrove Tinggi Sedang Rendah Total Tinggi Jumlah 0 7 14 21 % 0 23 45 68 Sedang Jumlah 0 5 0 5 % 0 16 0 16 Rendah Jumlah 0 0 5 5 % 0 0 16 16 Total Jumlah 0 12 19 31 % 0 39 61 100 Sumber: Analisis data primer (2016) Dari hasil analisis (Tabel 6) terlihat bahwa semakin tinggi persepsi masyarakat tidak selalu berimplikasi pada tingginya partisipasi. Masyarakat yang memiliki persepsi tinggi dapat saja memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam pemanfaatan hutan mangrove. Rendahnya tingkat pemanfaatan disebabkan karena adanya aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah setempat sehingga membuat masyarakat tidak dapat secara sembarangan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Persepsi berhubungan dengan suatu proses dimana suatu individu menerima informasi dari lingkungan sosial dan fisik, dan menafsirkan  dalam  pengalaman  sikapnya.
Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk individual, memiliki perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan inilah yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu obyek, sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci obyek tersebut. Hal ini sangat tergantung bagaimana individu menanggapi obyek tersebut dengan persepsinya.  Pada  kenyataannya  sebagian besar sikap, tingkah laku, dan penyesuaian ditentukan  oleh  persepsinya  (Ariesti,  2013). Persepsi masyarakat menurut Rakhmat (2003) dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal (kebaruan dan perulangan) dan internal (minat, kondisi biologis, dan kebiasaan).
Tabel 7 Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove Persepsi Masyarakat dalam Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove Partisipasi dalam Pencegahan Kerusakan Hutan Mangrove Tinggi Sedang Rendah Total Tinggi Jumlah 15 0 0 15 % 48 0 0 48 Sedang Jumlah 1 14 0 15 % 4 44 0 48 Rendah Jumlah 0 0 1 1 % 0 0 4 4 Total Jumlah 16 14 1 31 % 52 44 4 100 Sumber: Analisis data primer (2016) Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7, terlihat bahwa masyarakat yang memiliki persepsi tinggi mengenai cara untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan mangrove, juga  memiliki  partisipasi  yang  tinggi  pula. Kecenderungan ini sesuai dengan hasil penelitian Ritohardoyo dan Ardi (2011) di mana semakin tinggi tingkat persepsi terhadap
Kawistara, Vol. 7, No. 3, 22 Desember 2017: 226-237
keberadaan hutan mangrove, maka semakin tinggi partisipasinya dalam pengelolaan hutan mangrove.
Arahan Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove Sosialisasi mengenai pentingnya keber- adaan hutan mangrove dengan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan mangrove sangat penting untuk dilakukan lagi, karena sekalipun sosialisasi telah dilakukan beberapa kali, tetapi belum terlalu menunjukkan dampak yang signifikan.  Hal  ini  terjadi  karena  masyarakat belum terlalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan  sosialisasi  yang  telah  diadakan. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara penanaman seedling spesies berdasarkan zonasi hutan mangrove penting untuk dilakukan karena jika penanaman seedling dilakukan secara sembarangan hal ini juga berdampak pada gagalnya upaya pelestarian.
Pemerintah setempat sebagai pengambil dan pembuat keputusan hendaknya perlu mem- per timbangkan aspek lingkungan dibanding- kan dengan aspek ekonomi karena jika hutan mangrove diubah peruntukkannya (dalam hal ini aspek ekonomi lebih diprioritaskan) maka akan berdampak pada tidak adanya penahan hempasan saat naiknya air laut, terlebih pada musim penghujan sehingga dapat menggenangi area permukiman warga di mana area permukiman ini jaraknya tidak begitu jauh dari laut.
SIMPULAN Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keberadaan hutan  mangrove.  Akan  tetapi,  pengetahuan masyarakat mengenai kerusakan yang terjadi pada  hutan  mangrove  tergolong  rendah. Pengetahuan yang cukup ini berimplikasi pada tingginya persepsi masyarakat mengenai hutan mangrove baik itu manfaat, kerusakan, dan  pencegahan  terjadinya  kerusakan. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam hal pemanfaatan, penyuluhan tentang pentingnya keberadaan hutan
mangrove  maupun  pengelolaannya.  Dari sisi pemerintah, pemerintah telah berupaya mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, tetapi masyarakat belum begitu berpartisipasi aktif. Sosialisasi kepada seluruh pihak baik itu stakeholder maupun masyarakat sangat penting untuk dilakukan mengingat rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan pengelolaan hutan mangrove.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariesti,  M.  D.,  2013.  Kajian  Keberhasilan Hutan Kemasyarakatan (HKM)/ Hutan Desa   di  Provinsi  Bengkulu.
(Internet) <http://uripsantoso. wordpress.com/2013/01/16/ k a j i a n - k e b e r h a s i l a n - h u t a n - kemasyarakatanhkmhutan-desa-di- propinsi-bengkulu/>(diakses  pada tanggal 16 November 2014).
Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM)  Wilayah  I,  (2011). Statistik Pembangunan. Balai Pengelolaan Hutan Mangrove Wilayah I, Denpasar – Bali.
Erwiantono,  2006. Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan Teluk Pangpang-Banyuwangi ( The community participation in mangrove ecosystem managementin Pangpang Bay , Muncar – Banyuwangi). EPP 3: 44-50.
Ga,  T.  J.  2016.  Jembatan  Bakau  di  Kupang diperpanjang.  (Internet)  <  http:// www.republika.co.id/berita/ gaya-hidup/travelling/16/08/06/ obh1dy384-jembatan-wisata-bakau- kupang-diperpanjang> (Diakses pada tanggal 22 Januari 2018).
Muryani  C.,  Ahmad.,  S.  Nugraha  dan  T. Utami.  2011.  Model  Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Mangrove di Pantai Pasuruan Jawa Timur ( Publict Impowering Model in Maintaining and Conserving Mangrove Forest in
Fransisca X.s Lio -- Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kelurahan Oesapa Barat Kota Kupang
Pasuruan Beach , East  Java ). Jurnal Manusia dan Lingkungan 18: 75-84.
Ngakan,  P.  O.,  H.  Komarudin,  A.  Achmad, Wahyudi,  dan  A.  Tako.  2006. Partisipasi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hayati Hutan: Studi
Kasus di Dusun PampliKabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan . Center for  International  Forestry  Research. Jakarta.
Rakhmat,  J.  2003. Psikologi Komunikasi , Remaja Rosdakarya, Bandung.
Ritohardoyo,  Su.  2005.  Pengelolaan  dan
Pemetaan Potensi Hutan Mangrove di  Pesisir  Utara  Pulau  Sumbawa. Laporan Penelitian . Fakultas Geografi UGM. Yogyakarta.
Ritohardoyo,  Su.  2009.  Ekologi  Manusia.
Bahan Ajar .  Yogyakarta:  Program Studi Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana UGM.
Ritohardoyo, Su., dan G. B. Ardi. 2011. Arahan Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove: Kasus Pesisir Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya,  Provinsi  Kalimantan  Barat. Jurnal Geografi 8: 83-94.
Rusdianti  dan  Satyawan,  2012.  Konversi Lahan Hutan Mangroveserta Upaya Penduduk Lokal dalam Merehabilitasi Ekosistem Mangrove.
Ju rnal Sosiologi Pe desaan. 6: 1-17.
Sugiyono., 2014a. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  dan  R  &  D .  Alfabeta. Bandung. Surya,  2009.  Hampir  Sekitar  10.000  Hutan Bakau NTT Rusak. <dalam antaranews.com><diakses pada tanggal 20 Mei 2016). Tim  International  Fund  For  Agricultural Development, 2016. Inventroy Sumberdaya Wilayah Pesisir Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. (Internet) < http:// ccdp-ifad.org> (Diakses pada tanggal 20 Januari 2018).