## Evaluasi Penerapan Batasan Omset Tertentu Tidak Dikenakan PPh Final (Studi Kasus KPP Pasar Rebo)
Yolla Angela Rulianty Sibarani 1* , Arifin Rosid 2
1,2) Universitas Indonesia
1) yolla.angela@gmail.com , 2) arifin.rosid@ui.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 22 November 2023 Disetujui
: 8 Desember 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT
MSMEs have a big contribution to the Indonesian economy, but this fact does not match their tax revenue. The low tax revenue from the MSME sector reflects low tax compliance. This research aims to evaluate the policy of gross income worth up to Rp 500 Million per year is not subject to final income tax for individual taxpayers as regulated in PP 55 of 2022. The evaluation was carried out using the criteria published by the OECD (2021), namely relevance, effectiveness, impact and coherence. This research uses an evaluation type case study method with a descriptive qualitative approach. The object of the case study is KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo which has the largest number of MSME taxpayers in the East Jakarta area. To increase the level of validity, this research uses  triangulation  of  data  sources,  where  the  data  collected  is  secondary  data,  the  results  of literature studies and primary data. The secondary data used is the level of compliance of MSME Taxpayers  KPP  Pratama  Pasar  Rebo  in  the  last  5  (five)  years  obtained  from  the  Directorate General of Taxes. Primary data is the result of in-depth interviews with several parties who are directly related to the implementation of this policy, namely taxpayers and the government. The basis for selecting informants was purposive sampling and interviews were conducted in a semi- structured  manner.  The  research  results  show  that  the  policy  is  appropriate  for  the  current conditions  of  MSMEs  because  it  provides  convenience  and  fairness  for  individual  MSME taxpayers. Apart from that, this policy produces an impact in the form of increasing tax compliance. The Rp 500 million limit policy is in line with other tax policies.
Keywords: gross income limits; policy evaluation; OECD criteria; tax compliance; MSMEs

## PENDAHULUAN
Pajak memiliki peranan yang sangat penting karena merupakan sumber penerimaan terbesar bagi sebuah negara. Kinerja perpajakan suatu negara dapat dilihat dari angka tax ratio . Tax Ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak suatu negara terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB)  dalam  satu  tahun.  Berdasarkan  data  OECD  (2023) tax  ratio Indonesia  pada  tahun  2021 adalah  sebesar  10,90%.  Angka  tersebut  lebih  rendah  daripada  negara-negara  Asia  Tenggara lainnya. Salah satu penyebab rendahnya tax ratio dikarenakan Indonesia memiliki banyak sektor informal  (OECD,  2015).  Sektor  informal  adalah  sektor  yang  tidak  terorganisasi  dan  juga  tidak terdaftar sehingga berada di luar pengawasan pemerintah, salah satunya adalah otoritas perpajakan. Mayoritas  sektor  informal  ini  diwakilkan  oleh  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) (Nuryanah et al., 2021)
Grafik 1. 1 Tax Ratio Tahun 2021
Sumber : OECD (2023) diakses pada tanggal 14 September 2023
Di sisi lain UMKM memiliki peranan yang besar untuk dapat meningkatkan perekonomian Indonesia (Limanseto, 2022). Hal tersebut diperkuat oleh fakta bahwa UMKM berjumlah 99% dari keseluruhan unit usaha dan berkontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Walaupun UMKM memiliki peran yang besar, namun hal tersebut tidak sesuai dengan penerimaan pajaknya. Pada tahun 2019 penerimaan PPh Final UMKM hanyalah sebesar 7,5 Triliun Rupiah atau sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan (Catriana, 2021). Menurut Brandolo  et  al.  (2008)  penerimaan  pajak  yang  rendah  juga  mencerminkan  bahwa  kepatuhan perpajakan juga rendah. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penerimaan dan kepatuhan perpajakan yang rendah dari Wajib Pajak UMKM.
Pada tanggal 20 Desember 2022 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2022. Di dalam peraturan tersebut Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 500  Juta  dalam  satu  tahun  tidak  wajib  membayar  PPh  Final  sebesar  0,5%  (Kurniati,  2022). Kebijakan  tersebut  merupakan  salah  satu  bentuk  dukungan  pemerintah  terhadap  sektor  UMKM dari sisi perpajakan. Dengan adanya threshold sebesar Rp 500 Juta, beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak UMKM semakin menjadi lebih ringan.  Kemudahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan semangat bagi pelaku UMKM untuk berwirausaha serta mengembangkan bisnisnya (Kristianus,  2021).  Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM, mayoritas pelaku usaha UMKM adalah usaha mikro dengan omset nol sampai dengan Rp 2 M.  Sehingga terdapat kebutuhan  yang  mendesak  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  batasan  Rp  500  Juta,  mengingat threshold yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  berada  di  rentang  omset  usaha  mikro  yang mencerminkan mayoritas populasi UMKM di Indonesia.
Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ketentuan yang diatur dalam PP 55 Tahun 2022 mengenai batasan peredaran bruto yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar Rp 500 Juta telah sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan oleh OECD (2021) yaitu efektivitas, relevansi, dampak dan koherensi. Di sisi lain, penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi  batasan  peredaran  bruto  yang tidak  dikenakan  Pajak  Penghasilan  Final sebesar  Rp  500 Juta  dan  diharapkan  dapat  memberikan  rekomendasi  kebijakan-kebijakan  strategis  yang  dapat diterbitkan oleh pemerintah untuk menciptakan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak sektor UMKM.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. PP 55 Tahun 2022 diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2022 sehingga masih terbatasnya penelitian yang melakukan kajian mengenai  evaluasi  batasan  Rp  500  Juta  tidak  dikenakan  Pajak  Penghasilan  Final.  Mayoritas penelitian terdahulu melakukan evaluasi terhadap penerapan kebijakan perpajakan sektor UMKM sebelum  PP  55  Tahun  2022  yaitu  PP  46  Tahun  2013  dan  PP  23  Tahun  2018  atau  melakukan perbandingan antara kebijakan perpajakan sektor UMKM Indonesia dengan negara-negara lainnya.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  mengisi  kesenjangan  penelitian  dengan  melakukan  evaluasi
18,20% 18,10% 18,00% 16,40%
12,60% 11,80% 10,90% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00% Vietnam Filipina Kamboja Thailand Singapura Malaysia Indonesia Tax R ati o Negara Asean Tax Ratio 2021
kebijakan  batasan  Rp  500  Juta  tidak  dikenakan  Pajak  Penghasilan  Final  UMKM  menggunakan kriteria  evaluasi  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  OECD  (2021).  Kriteria-kriteria  tersebut ditetapkan oleh OECD dengan tujuan untuk mendukung evaluasi yang konsisten dan berkualitas tinggi. Kriteria tersebut memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menentukan manfaat dari sebuah kebijakan dan dasar bagi pengambilan keputusan. OECD juga menegaskan bahwa  kriteria  tersebut  harus  diterapkan  secara  bijaksana  dan  disesuaikan  dengan  konteks  dari kebijakan serta proses evaluasi.

## STUDI LITERATUR

## Perpajakan Sektor UMKM
Kepatuhan perpajakan terdiri dari dua jenis yaitu kepatuhan formal dan material. Perbaikan administrasi perpajakan UMKM dapat mengarah kepada peningkatan kepatuhan perpajakan dan hasil akhirnya adalah peluang bagi pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak dari sektor UMKM  (Nuryanah  et  al.,  2021).  Menurut  Bird  (2004) untuk  dapat  diterapkan  secara  efektif, kebijakan  perpajakan  wajib  mempertimbangkan  aspek  administratif  dari  sistem  perpajakan. Kebijakan  pajak  menjadi  hal  yang  penting  bagi  usaha  kecil  karena  pajak  dapat  menyebabkan alokasi  sumber  daya  yang tidak  efisien  dan  beban  operasional  yang tinggi  (Aaron  et  al.,  2004). Golab  dalam  Nurbaiti  (2014)  juga  menyatakan  bahwa  sistem  perpajakan  yang  seimbang memberikan keuntungan bagi pengusaha kecil karena beban kepatuhan menjadi rendah. Di sisi lain insentif pajak memberikan penghasilan yang lebih besar bagi dunia usaha dan pembebasan pajak menjadi lebih bermanfaat bagi usaha perseorangan.
Pemerintah  Indonesia  mulai  mengeluarkan  kebijakan  perpajakan  khusus  sektor  UMKM melalui PP 46 Tahun 2013 dengan penerapan presumptive tax. Wajib Pajak UMKM dikenakan tarif PPh Final sebesar 1% dari peredaran bruto yang diperoleh selama satu tahun. Untuk menaikkan sisi keadilan,  pemerintah  kemudian  mengeluarkan  PP  23  Tahun  2018  sebagai  pengganti  dari  PP  46 Tahun 2013. Kebijakan tersebut menurunkan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5%. Jangka waktu pemanfaatan tarif tersebut adalah 7 tahun untuk Orang Pribadi; 4 tahun untuk koperasi, CV dan firma  serta  3  tahun  untuk  PT.  Selain  itu  terdapat  pilihan  bagi  Wajib  Pajak  UMKM  untuk menggunakan tarif perpajakan umum apabila tidak ingin menggunakan skema PPh Final.
Kebijakan perpajakan terbaru untuk Wajib Pajak UMKM adalah PP 55 Tahun 2022 yang merupakan  turunan  dari  UU  No.  7  Tahun  2021  tentang  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan. Kebijakan tersebut menggantikan PP 23 Tahun 2018 dan memberikan batasan peredaran bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM sebesar Rp 500 Juta. Dengan adanya threshold tersebut, Wajib Pajak yang memiliki omset di bawah Rp 500 Juta tidak perlu melakukan pembayaran pajak

## Kriteria Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan batasan peredaran bruto yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final sebesar  Rp  500  Juta  bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  UMKM  dilakukan  dengan  menggunakan kriteria  yang  telah  ditetapkan  oleh  OECD  (2021)  dengan  judul “Applying  Evaluation  Criteria Thoughtfully” . Keenam kriteria tersebut adalah : relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak dan  keberlanjutan.  Dasar  pemilihan  kriteria  evaluasi  OECD  (2021)  dalam  penelitian  ini  adalah kerangka tersebut secara spesifik sesuai dengan administrasi perpajakan dan juga bertujuan untuk mendukung  proses  evaluasi  yang  konsisten  dan  berkualitas  tinggi.  Selain  itu,  kriteria  ini  juga memberikan kerangka normatif yang digunakan untuk menentukan manfaat atau nilai dari sebuah kebijakan.
Dalam penelitian ini hanya digunakan empat kriteria yang dianggap paling signifikan dan berhubungan  langsung  dengan  tujuan  awal  diterbitkannya  PP  55  Tahun  2022.  Kriteria  tersebut adalah  relevansi,  efektivitas,  dampak  dan  koherensi.  Kriteria  efisiensi  tidak  digunakan  karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengevaluasi sumber daya yang digunakan oleh pemerintah dalam penerapan PP 55 Tahun 2022. Selain itu, PP 55 Tahun 2022 baru berlaku pada tanggal 20 Desember 2022 sehingga proses evaluasi fokus kepada dampak secara langsung yang dihasilkan oleh  kebijakan  tersebut,  bukan  kepada  apakah  manfaat  yang  dihasilkan  oleh  kebijakan  dapat bertahan lama. Atas pertimbangan tersebut, maka kriteria keberlanjutan juga tidak digunakan dalam proses evaluasi.

## Relevansi
Kriteria relevansi membantu pengguna memahami apakah suatu kebijakan memberikan hasil yang  benar.  Hal  ini  memungkinkan  para  evaluator  untuk  menilai  seberapa  jelas  tujuan  dan implementasi  suatu  kebijakan  selaras  dengan  kebutuhan  penerima  manfaat  dan  pemangku kepentingan,  serta  prioritas  yang  mendasari  kebijakan  tersebut.  Kriteria  ini  menyelidiki  apakah pihak  yang  menjadi  sasaran  memandang  kebijakan  ini  bermanfaat  dan  bernilai  (OECD,  2021). Evaluasi  terhadap  kriteria  relevansi  harus  dimulai  dengan  menentukan  apakah  tujuan  kebijakan telah didefinisikan secara memadai, realistis dan layak serta apakah hasil yang diharapkan dapat diverifikasi.
Definisi  relevansi  mencakup  empat  dimensi  utama  yaitu:  respons  terhadap  kebutuhan, kebijakan dan prioritas; peka dan tanggap terhadap konteks; kualitas desain; serta responsif dari waktu  ke  waktu.  Mungkin  elemen  yang  paling  penting  untuk  menganalisis  relevansi  adalah penilaian  sejauh  mana  suatu  intervensi  memenuhi  kebutuhan  dan  prioritas  penerima  manfaat. Analisis ini memberikan wawasan tentang isu-isu apa saja yang perlu diatasi oleh suatu intervensi dan alasannya. Penerima manfaat adalah pemangku kepentingan utama dalam suatu intervensi dan harus  dipertimbangkan  secara menyeluruh.  Penerima manfaat tidak  harus  orang yang menerima layanan secara langsung. Penerima manfaat dapat berada jauh dalam rantai hasil tergantung pada jenis kebijakannya.

## Efektivitas
Efektivitas membantu dalam memahami sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuannya. Hal ini dapat memberikan wawasan mengenai apakah suatu kebijakan telah mencapai hasil yang direncanakan, bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut, faktor-faktor yang menentukan dalam  implementasi  dan  apakah  terdapat  dampak  yang  tidak  diinginkan.  Efektivitas  berkaitan dengan  hasil  yang  paling  dapat  diatribusikan.  Kriteria  efektivitas  dapat  berguna  bagi  evaluator untuk  mengidektifikasi  apakah  pencapaian  hasil  ataupun  kurangnya  hasil  disebabkan  oleh kekurangan  dalam  rancangan  atau  pelaksanaan  kebijakan.  Konsep-konsep  utama  dalam  kriteria efektivitas  adalah  :  pencapaian  tujuan,  pentingnya  berbagai  tujuan  dan  hasil  yang  diperoleh, perbedaan  hasil  antar  kelompok  serta  pemahaman  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi hasil (OECD, 2021).
Sangat sulit untuk menilai efektivitas suatu kebijakan jika tujuan yang dinyatakan atau hasil yang  direncanakan  dari  kebijakan  tersebut  tidak  jelas,  ambigu  atau  telah  berubah  selama berlangsungnya kebijakan tanpa adanya pembaruan atau restrukturisasi. Mengevaluasi efektivitas juga penting dalam program adaptif dimana perubahan dilakukan secara berulang dan berdasarkan umpan balik dari pemangku kepentingan.

## Dampak
Kriteria ini dimaksudkan untuk mendorong evaluator mempertimbangkan perspektif yang berbeda sesuai dengan keadaannya. Evaluator harus memikirkan secara hati-hati situasi, kebutuhan dan prioritas penerima manfaat kebijakan, tujuan kebijakan yang disepakati dari lembaga-lembaga terkait,  dan  sifat  kebijakan  itu  sendiri.  Elemen  analisis  ini  juga  dapat  diterapkan  ketika mempertimbangkan hasil yang tidak diharapkan dari suatu kebijakan (OECD, 2021).
Definisi dampak mencakup konsep-konsep kunci mengenai efek tingkat tinggi, signifikansi, dampak diferensial, efek yang tidak diinginkan, dan perubahan transformasional. Dampak positif secara  keseluruhan  dapat  menyembunyikan  dampak  distribusi  negatif  yang  signifikan.  Penting untuk  mempertimbangkan  hal  ini  pada  tahap  desain  evaluasi  atau  bahkan  pada  tahap  desain kebijakan  untuk  memastikan  bahwa  dampak  pada  kelompok  yang  dituju  dapat  dipantau  dan kemudian dievaluasi.

## Koherensi
Saat  ini,  perhatian  yang  lebih  besar  harus  diberikan  pada  koherensi  dengan  peningkatan fokus  pada  sinergi  (atau trade-off )  antar  bidang  kebijakan  dan  meningkatnya  perhatian  pada koordinasi  lintas  pemerintah.  Kriteria  baru  ini  mendorong  pendekatan  terpadu  dan  memberikan
lensa penting untuk menilai sinergi, koordinasi lintas pemerintah serta keselarasan dengan norma dan  standar  internasional  (OECD,  2021).  Kriteria  ini  adalah  media  untuk  mempertimbangkan berbagai trade-off dan  ketegangan  serta  untuk  mengidentifikasi  situasi  di  mana  duplikasi  upaya atau inkonsistensi dalam penerapan kebijakan antar pemerintah atau lembaga yang berbeda dapat menghambat kemajuan secara keseluruhan.
Koherensi meliputi dimensi koherensi internal dan koherensi eksternal:
a) Koherensi  kebijakan  internal  mempertimbangkan  dua  faktor  yaitu  keselarasan  dengan kebijakan lembaga yang lebih luas dan  keselarasan dengan kebijakan-kebijakan lain yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut.
b) Koherensi  eksternal  mempunyai  dua  pertimbangan  utama  yaitu  keselarasan  dengan komitmen  kebijakan  eksternal  dan  keselarasan  dengan  kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh pihak lain dalam konteks tertentu. Melihat implementasi dalam konteks tertentu, evaluator harus mempertimbangkan koherensi dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  penelitian  terdahulu  sebagai  data  pembanding. Penelitian-penelitian  sebelumnya  memiliki  tema  penelitian  yang  sama  yaitu  evaluasi  terhadap kebijakan  perpajakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pada  sektor  UMKM.  Himmah  (2022) melakukan  evaluasi  terhadap  kebijakan  Insentif  Pajak  untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi Covid-19  dengan  menggunakan  kriteria  evaluasi  William  Dunn  yaitu  efektivitas,  efisiensi, kecukupan, pemerataan dan ketepatan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Theodikta (2018) mengenai efektivitas kebijakan PP-46/PJ/2013 memberikan hasil bahwa kebijakan tersebut kurang memperhatikan asas keadilan. Namun demikan kebijakan tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan  terhadap  kinerja  ekstensifikasi  kantor  pelayanan  pajak.  Pramono  (2017)  melakukan analisis kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak UMKM dengan perbandingan kebijakan perpajakan  antara  Indonesia  dan  Jepang.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pajak penghasilan  UMKM  di  Indonesia  belum  dapat  menunjang  kepatuhan  sukarela.  Di  sisi  lain kebijakan perpajakan UMKM di Jepang cenderung lebih mudah daripada di Indonesia.

## METODE

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  deskriptif (descriptive research) .  Penelitian  kualitatif  adalah  sebuah  proses  untuk  memperoleh  pemahaman  mengenai masalah berdasarkan gambaran yang kompleks dan menyeluruh (Creswell, 1994). Pertimbangan untuk menerapkan pendekatan kualitatif adalah karena penelitian ini menggunakan metode studi kasus.  Jenis  studi  kasus  dalam  penelitian  ini  adalah  evaluasi,  dengan  tujuan  untuk  melakukan evaluasi terhadap suatu kinerja atau efektivitas dari sistem yang telah diterapkan. Kesimpulan yang dihasilkan  dalam  penelitian  berdasarkan  analisis  terhadap  setiap  kriteria  yang  telah  dipilih. Rekomendasi dari hasil studi kasus jenis evaluasi adalah tindak lanjut untuk melakukan perbaikan ataupun mempertahankan kinerja yang telah berhasil dicapai.
Objek  studi  kasus  dalam  penelitian  ini  adalah  KPP  Pratama  Pasar  Rebo  yang  merupakan salah satu kantor pelayanan di bawah Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Pasar Rebo memiliki potensi jumlah Wajib Pajak UMKM terbanyak di wilayah Jakarta Timur. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, studi pustaka dan data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam. Penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber data, dimana informan penelitian terdiri dari beberapa pihak yang berhubungan secara langsung dengan penerapan kebijakan batasan Rp 500 Juta seperti Wajib Pajak, pengawas ( Account  Representatif KPP  Pratama  Pasar  Rebo)  dan  perumus  kebijakan  (Direktorat  Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal).

## Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan tiga sumber data yaitu data sekunder, hasil studi pustaka dan data  primer.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  Direktorat  Data  dan  Informasi Perpajakan. Data yang dibutuhkan adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Pasar Rebo dalam 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut: 1) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non
Karyawan Terdaftar, 2) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Wajib SPT, 3) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Lapor SPT, 4) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Melakukan Pembayaran, 5) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan per tahun per  KPP  di  Kanwil  DJP  Jakarta  Timur;  6)  Target  penerimaan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Non Karyawan KPP Pratama Pasar Rebo.
Data primer adalah hasil wawancara mendalam (in depth interview) kepada beberapa pihak terkait. Wawancara akan dilakukan dengan cara semi terstruktur, dimana daftar pertanyaan akan diberikan  kepada  para  informan  sebelum  dimulainya  proses  wawancara.  Namun  peneliti  dapat mengembangkan  pertanyaan  dari  jawaban-jawaban  yang  diberikan  oleh  para  informan.  Data dan/atau  informasi  yang  dihasilkan  dari  proses  wawancara  ini  akan  dituliskan  dalam  bentuk deskriptif.
Pemilihan  informan  dilakukan  melalui  beberapa  kriteria,  seperti  telah  terdaftar  dan  rutin melakukan  pembayaran  serta  pelaporan  pajak  sebelum  tahun  2022  bagi  informan  Wajib  Pajak. Untuk informan pengawas serta perumus kebijakan perpajakan, telah memiliki pengalaman kerja di bidangnya minimal 5 (lima) tahun. Hal tersebut guna mendukung pengumpulan informasi yang komprehensif  dari  berbagai  pihak  terkait.  Wawancara  akan  dilakukan  dalam  dua  tahap.  Tahap pertama untuk informan Wajib Pajak Non Karyawan yang terdiri dari 3 (tiga) sektor usaha berbeda. Wawancara dilakukan untuk mengetahui dampak secara nyata yang dirasakan oleh Wajib Pajak akibat adanya batasan peredaran bruto tersebut. Selain itu juga saran dan masukan dari sisi Wajib Pajak terhadap implementasi peraturan PP 55 Tahun 2022.
Tahap  kedua  dilakukan  kepada  pengawas  serta  perumus  kebijakan  perpajakan  seperti Account Representatif KPP Pratama Pasar Rebo, Direktorat Peraturan Perpajakan II,  dan Badan Kebijakan Fiskal. Tujuan wawancara tersebut adalah untuk mengetahui latar belakang pemilihan nominal sebesar Rp 500 Juta sebagai batasan penghasilan bruto tertentu yang tidak dikenakan PPh Final. Selain itu wawancara juga bertujuan untuk meminta tanggapan dari pihak pemerintah terkait hasil wawancara yang dilakukan kepada Wajib Pajak sebelumnya.

## Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini terdapat tiga tahapan teknik analisis data yang akan dilakukan. Tahapan pertama  yaitu  peneliti  akan  menentukan  pertanyaan  penelitian  yang  berkaitan  dengan  topik penelitian dan dapat memberikan titik terang mengenai rumusan permasalahan  dalam penelitian ini.  Tahan  selanjutnya  adalah  mencari  informasi  dengan  cara  memberikan  pertanyaan  secara langsung  kepada  para  informan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Informasi  yang  diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan kriteria evaluasi kebijakan publik OECD (2021). Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh dan analisis yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Seperti yang telah dijelaskan pada bagian studi literatur, penelitian ini meggunakan 4 (empat) kriteria  OECD  (2021)  dalam  mengevaluasi  kebijakan  batasan  Rp  500 Juta  tidak  dikenakan  PPh Final.  Analisa  dan  pembahasan  akan  dibagi  menjadi  empat  kelompok,  yaitu  apakah  kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM, terbukti memberikan kemudahan dan keadilan, berdampak pada peningkatan kepatuhan perpajakan dan selaras dengan kebijakan lainnya pada sektor UMKM.

## Relevansi
Hasil wawancara menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai penerima manfaat merasakan bahwa kebijakan batasan Rp 500 Juta tersebut merupakan kebijakan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal tersebut digambarkan dalam kutipan wawancara berikut ini :
No Kode Informan Pernyataan 1 WP1 “pada dasarnya positif untuk meringankan Wajib Pajak” 2 WP2 “jika profesi dijalankan dengan benar, maka kebijakan ini tepat. Karena banyak usaha yang omsetnya berada di bawah Rp 500 Juta” 3 WP3 “menurut saya, nilai 500 Juta sudah cukup”
Kesimpulan  tersebut  didukung  oleh  bukti  berupa  jumlah  Wajib  Pajak  UMKM  yang melakukan  pembayaran  pada  KPP  Pratama  Pasar  Rebo  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Dasar pertimbangan adalah apabila terdapat penurunan jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran, maka diindikasikan banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan threshold berupa batasan peredaran bruto sebesar Rp 500 Juta tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final. Hal tersebut mencerminkan bahwa Wajib Pajak merasa batasan peredaran bruto sebesar Rp 500 Juta merupakan kebijakan yang tepat  untuk  kondisi  mereka  pada  saat  ini.  Karena  jika  Wajib  Pajak  tidak  merasakan  bahwa kebijakan tersebut tepat, maka Wajib Pajak tidak akan memanfaatkan kebijakan tersebut.
Data  tersebut  diperoleh  dari  Seksi  Penjaminan  Kualitas  Data  (PKD)  KPP  Pratama  Pasar Rebo. Jumlah Wajib Pajak tersebut adalah Wajib Pajak yang melakukan pembayaran khusus PPh Final  UMKM  dengan  Kode  Jenis  Pajak  411128  dan  Kode  Jenis  Setoran  (KJS)  420.  Data  yang diperoleh  adalah  untuk  tahun  pajak  2020  sampai  dengan  2022.  Dari  hasil  pencarian  tersebut ditemukan data dengan rincian di bawah ini:
Tabel 4.1 Data Pembayaran KJS 420 KPP Pratama Pasar Rebo
Tahun WP Badan WP Orang Pribadi 2020 2.050 5.066 2021 724 1.236 2022 542 1.341 Sumber : Seksi PKD KPP Pratama Pasar Rebo (2023)
Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembayaran KJS 420 mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 dibandingkan dengan tahun 2020. Walaupun pada tahun 2022 terdapat sedikit kenaikan jumlah pembayar pajak dibandingkan dengan  tahun  2021,  namun  hal  tersebut  tidak  terlalu  signifikan  apabila  dibandingkan  dengan penurunan  dari  tahun  2020.  Fenomena  tersebut  menggambarkan  bahwa  kebijakan  batasan peredaran bruto sebesar Rp 500 Juta banyak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama  Pasar  Rebo.  Sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  kebijakan  tersebut  merupakan kebijakan yang tepat untuk kondisi Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Pasar Rebo pada saat ini.
Salinan  wawancara  dari  tiga  Wajib  Pajak  serta  bukti  pendukung  tersebut  kemudian dikonfirmasi  dengan  hasil  wawancara  kepada  informan  dari  pihak  pemerintah.  Berdasarkan informan dari Direktorat PP II yaitu Bapak RS, untuk mengetahui apakah suatu kebijakan tersebut tepat atau tidak maka dapat dilihat permasalahan yang dapat diatasi melalui penerapan kebijakan. Kebijakan batasan Rp 500 Juta menjawab beberapa permasalahan yang terjadi pada Wajib Pajak UMKM seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
Tabel 4.2 Permasalahan dan Hasil yang Dicapai untuk WP UMKM
No Permasalahan Hasil Setelah Penerapan PP 55 Tahun 2022 1 Wajib Pajak skala kecil sulit untuk melakukan penghitungan pajak PP  23  Tahun  2018  dan  PP  55  Tahun  2022  memberikan  solusi  dengan penyederhanaan  cara  perhitungan  (omset  x  tarif). Masalah  ini terselesaikan  karena  WP  yang  tidak  mampu  menyelenggarakan pembukuan dapat menggunakan skema PPh Final
2 Semakin tinggi beban pajak maka semakin berat bagi usaha UMKM Sejak  dikeluarkannya  PP  46  Tahun  2013  pemerintah  memberikan  tarif sebesar 1%, tarif tersebut kemudian turun di PP 23 Tahun 2018 menjadi 0,5%,  dan  terakhir  di  PP  55  Tahun  2018  terdapat  PTKP. Masalah  ini terselesaikan  karena  regulasi  memberikan  kemudahan  dari  sisi beban pajak bagi WP 3 Edukasi dan informasi yang sampai kepada para UMKM Masalah  ini  terselesaikan  melalui  upaya  publikasi  yang  dilakukan Direktorat P2Humas dan unit vertikal DJP 4 Ketersediaan data UMKM untuk proses pengawasan, evaluasi kebijakan, dan lain-lain
Data  sampai  sekarang  masih  menjadi  masalah .  DJP  berupaya untuk mengumpulkan  data  dari  pihak  lain  seperti  data  EOI,  data  transaksi keuangan,  dan  lain-lain.  DJP  juga  berharap  ada  perubahan  dari  proses bisnis  pengawasan  (saat  ini  sedang  ada  penyusunan dashboard pengawasan UMKM).
Sumber : informan PP II (diolah penulis)
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  batasan peredaran  bruto  sebesar  Rp  500  Juta  merupakan  kebijakan  yang  tepat  karena  Wajib  Pajak merasakan adanya manfaat dan pemenuhan kebutuhan dari kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan tersebut responsif dalam menjawab beberapa permasalahan yang terjadi pada Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut sesuai dengan kriteria relevansi menurut OECD (2021)  yaitu: merespon kebutuhan, peka dan tanggap terhadap konteks serta responsif dari waktu ke waktu.

## Efektivitas
Kriteria  ini  untuk  menilai  apakah  kebijakan  tersebut  telah  berhasil  mencapai  tujuannya. Tujuan pemerintah yang tercantum dalam PP 55 Tahun 2022  adalah memberikan kemudahan serta keadilan kepada Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Pembahasan dan analisis dilakukan melalui perbandingan antara hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu pihak terdampak, pengawas dan perumus kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara kepada 3 (tiga) Wajib Pajak, maka dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Wajib  Pajak  merasakan  kemudahan  dengan  adanya  kebijakan batasan Rp 500 Juta. Kemudahan yang dirasakan oleh Wajib Pajak terdiri dari tiga hal yaitu : 1. Beban pajak yang menjadi lebih ringan sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan operasional usaha lainnya;
2. Administrasi  perpajakan  yang  lebih  mudah  karena  Wajib  Pajak  tidak  perlu  melakukan pembukuan;
3. Terdapat  jeda  waktu  bagi  Wajib  Pajak  untuk  mencapai  omset  Rp  500  Juta  sehingga  tidak langsung melakukan pembayaran pajak di awal tahun berjalan.
Sedangkan  menurut  pihak  yang  menjadi  pengawas  dan  perumus  kebijakan  tersebut, kemudahan  yang  dimaksud  dalam  kebijakan  PP  55  Tahun  2022  terbagi  menjadi  dua  hal  yaitu kemudahan dari sisi keuangan dan administrasi perpajakan. Menurut 4 (empat) informan tersebut, dua aspek kemudahan terpenuhi melalui kebijakan batasan Rp 500 Juta. Hal tersebut dapat dilihat melalui rincian salinan wawancara dengan keempat informan:
No Kode Informan Pernyataan 1 AR1 WP menjadi punya alokasi dana lebih untuk growth. 2 AR2 […] kebijakan tersebut memberikan kemudahan bagi WP. WP dapat menghemat beban pajak 3 KPDJP Beban pajak dan adminsitrasi perpajakan lebih ringan. WP yang sudah bayar tidak perlu laporan SPT Masa lagi 4 BKF Dari segi financial, ada tax saving yang diperoleh WP. Jika dari segi kemudahan administrasi (hitung bayar lapor), sudah terpenuhi.
Selain itu untuk tujuan keadilan, hasil dari wawancara mendalam kepada 3 (tiga) Wajib Pajak menggambarkan  bahwa  mayoritas  Wajib  Pajak  merasakan  peningkatan  sisi  keadilan  melalui kebijakan  batasan  omset  sebesar  Rp  500  Juta.  Wajib  Pajak  menyadari  bahwa  pemerintah memberikan  hak  PTKP  bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  kebijakan  tersebut.  Dan  apabila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yaitu PP 23 Tahun 2018, maka kebijakan yang terbaru dirasakan sudah cukup adil. Namun demikian menurut informan dengan kode WP1, sisi keadilan tidak  sepenuhnya  terpenuhi  karena  kebijakan  yang  diatur  dalam  PP  55  Tahun  2022  masih menggunakan  peredaran  bruto  (omset)  sebagai  Dasar  Pengenaan  Pajak.  Pendapat  tersebut kemudian ditanggapi oleh Wajib Pajak dengan kode WP3 yang menyatakan bahwa Wajib Pajak UMKM masih memiliki kesulitan untuk melakukan pembukuan jika Dasar Pengenaan Pajak ingin menggunakan  keuntungan  bersih (net  profit) .  Sehingga,  kebijakan  yang  saat  ini  berlaku  dirasa sudah cukup adil untuk kondisi Wajib Pajak UMKM.
Pendapat dari Wajib Pajak yang merasakan sisi keadilan dengan kebijakan batasan omset Rp 500  Juta  kemudian  disandingkan  dengan  pendapat  dari  pihak  pemerintahan  yaitu Account Representatif , Direktorat PP II KPDJP dan Badan Kebijakan Fiskal. Menurut keempat  informan tersebut, kebijakan batasan omset sebesar Rp 500 Juta merupakan peningkatan sisi keadilan bagi Wajib  Pajak  UMKM  karena  dianggap  sebagai  PTKP.  Lebih  lanjut  informan  dengan  kode  AR2 berpendapat bahwa kebijakan tersebut lebih adil bagi Wajib Pajak yang baru merintis usaha, karena tidak  perlu  melakukan  pembayaran  pajak  sampai  dengan  omsetnya  berada  di  atas  Rp  500  Juta.
Wajib Pajak yang baru berusaha dapat fokus kepada pengembangan usahanya melalui pencatatan yang rutin, peningkatan strategi penjualan dan  pemanfaatan biaya operasional.
Informan dengan kode KPDJP yang bekerja di Direktorat PP II juga menanggapi pendapat Wajib  Pajak  yang  menyatakan  bahwa  kebijakan  batasan  omset  belum  memenuhi  sisi  keadilan karena  dasar  pengenaan  pajak  masih  berdasarkan  omset.  Menurut  informan  KPDJP,  jika  Wajib Pajak merasa dirugikan dengan pengenaan tarif Pajak Penghasilan Final, maka Wajib Pajak dapat memilih  untuk  menggunakan  tarif  umum  yang  diatur  sejak  PP  23  Tahun  2018.  Namun  apabila Wajib  Pajak  UMKM  telah  memilih  menggunakan  tarif  umum  maka  tidak  dapat  kembali memanfaatkan tarif PPh Final UMKM. Kesimpulannya adalah tujuan keadilan yang diatur dalam PP 55 Tahun 2022 sudah terpenuhi. Rincian salinan hasil wawancara dengan informan dari pihak pemerintah tercantum dalam tabel di bawah ini:
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan batasan Rp 500 Juta  telah  memenuhi  kriteria  efektivitas,  karena  berhasil  mencapai  hasil  yang  direncanakan pemerintah dalam PP 55 Tahun 2022 yaitu memberikan kemudahan dan keadilan kepada Wajib Pajak. Hal tersebut telah sesuai dengan OECD (2021) dimana konsep-konsep utama dalam kriteria efektivitas adalah : pencapaian tujuan, perbedaan hasil antar kelompok serta pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil.

## Dampak
Indikator  peningkatan  kepatuhan  perpajakan  dapat  dilihat  melalui  kepatuhan  pembayaran dan  pelaporan  pajak.  Untuk  melakukan  analisis  terhadap  peningkatan  kepatuhan,  peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Data dan Informasi Perpajakan DJP sebagai  bukti  yang  mendukung.  Tingkat  kepatuhan  yang  dianalisis  adalah  kepatuhan  terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo dalam 5 (lima) tahun terakhir.
Pada grafik di bawah ini terlihat persentase kepatuhan pembayaran WP OP Non Karyawan KPP Pratama Pasar Rebo dari tahun 2018 sampai dengan 2022:
Grafik 4.1 Tingkat Kepatuhan Pembayaran WP OP NK KPP Pratama Pasar Rebo

## Sumber : diolah penulis (2023)
Persentase  tingkat  pembayaran  dilihat  dari  Jumlah  Wajib  Pajak  OP  Non  Karyawan  yang melakukan pembayaran dibagi dengan Jumlah Wajib Pajak OP Non Karyawan Wajib SPT dalam
52% 64% 21% 12% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 2018 2019 2020 2021
2022
Kepatuhan Pembayaran
No Kode Informan Pernyataan 1 AR 1 Dari sisi keadilan, batasan ini dianggap sebagai PTKP bagi WP UMKM 2 AR 2 Dari  sisi  keadilan,  juga  termasuk  […]  Sehingga  dengan  adanya kebijakan  tersebut,  WP  yang  baru  merintis  tidak  langsung  dibebani dengan pembayaran pajak. 3 KPDJP Untuk memberikan keadilan, jika WP tidak mau pake tarif final maka ada pilihan untuk menggunakan ketentuan umum (diatur mulai dari PP 23 Tahun 2018). Dan di PP 55 Tahun 2022 sekarang udah ada PTKP 4 BKF Dengan  adanya  PP  46,  PP  23,  PP  55  konsep  keadilannya  berusaha ditingkatkan oleh pemerintah
satu tahun. Berdasarkan grafik di atas, kepatuhan yang paling tinggi berada pada tahun 2019 (64%) sedangkan yang paling rendah berada pada tahun 2021 (12%) dan 2022 (14%). Terdapat fenomena penurunan  kepatuhan  pembayaran  yang  drastis  dari  tahun  2019  ke  tahun  2020.  Hal  tersebut diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dampaknya adalah banyak usaha-usaha yang tidak dapat beraktivitas atau bahkan tutup sama sekali.
Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan Pajak Penghasilan Final Ditanggung oleh Pemerintah (DTP). Insentif PPh Final DTP hanya berlaku sampai dengan tahun 2021  dan  tidak  diperpanjang  sampai  tahun  2022.  Hal  yang  menjadi  pertimbangan  adalah pemerintah memberikan insentif dalam bentuk batasan peredaran bruto tertentu tidak dikenakan PPh Final sebesar Rp 500 Juta yang dikeluarkan melalui UU HPP No. 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Insentif tersebut mulai berlaku pada tahun 2022, hal tersebut yang menyebabkan tingkat kepatuhan pembayaran Wajib Pajak OP Non Karyawan KPP Pratama Pasar Rebo hanya berkisar 14% pada tahun 2022.
Rendahnya  tingkat  kepatuhan  pembayaran  Wajib  Pajak  OP  Non  Karyawan  KPP  Pratama Pasar  Rebo  pada  tahun  2022  menggambarkan  bahwa  kebijakan  batasan  omset  tersebut dimanfaatkan oleh banyak Wajib Pajak. Dengan adanya batasan omset, WP yang memiliki omset di bawah Rp 500 Juta tidak perlu melakukan pembayaran pajak. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Account Representatif KPP Pratama Pasar Rebo yang menyatakan bahwa antusiasime Wajib Pajak terlihat ketika UU HPP No. 7 Tahun 2021 diterbitkan. Banyak Wajib Pajak yang menanyakan tentang regulasi tersebut dan bagaimana cara memanfaatkannya.
Pada  grafik  di  bawah  ini  terlihat  persentase  kepatuhan  pelaporan  WP  OP  Non  Karyawan KPP Pratama Pasar Rebo dari tahun 2018 sampai dengan 2022:
Grafik 4.2 Tingkat Kepatuhan Pelaporan WP OP NK KPP Pratama Pasar Rebo

## Sumber : diolah penulis (2023)
Pelaporan  dalam  penelitian  ini  adalah  pelaporan  untuk  SPT  Tahunan  PPh  Orang  Pribadi. Persentase tingkat pelaporan dihitung dari Jumlah Wajib Pajak OP Non Karyawan yang Lapor SPT Tahunan  dibagi  Jumlah  Wajib  Pajak  OP  Non  Karyawan  yang  Wajib  SPT  Tahunan  dalam  satu tahun. Berdasarkan grafik di atas, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan tahun  2022.  Tingkat  kepatuhan  pelaporan  Wajib  Pajak  yang  paling  tinggi  dalam  5  (lima)  tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 dengan angka 119%. Nilai di atas 100% tersebut menggambarkan bahwa terdapat penambahan jumlah Wajib Pajak OP Non Karyawan di KPP Pratama Pasar Rebo yang Wajib Lapor SPT Tahunan. Selain itu untuk WP yang sudah terdaftar dan memiliki kewajiban pelaporan terlihat tertib dalam melaksanakan kewajibannya perpajakannya.
Dari hasil analisis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya kebijakan batasan peredaran  bruto  Rp  500  Juta  yang  diatur  dalam  PP  55  Tahun  2022  memberikan  dampak peningkatan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Pasar Rebo. Bukti pendukung tersebut dikonfirmasi melalui hasil wawancara mendalam kepada 3 (tiga) informan Wajib Pajak di KPP Pratama Pasar Rebo. Ketiga Wajib Pajak tersebut mengatakan bahwa mereka  merasakan  adanya  bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  melalui  insentif  dalam
65% 60% 40% 73% 119% 0% 50% 100% 150% 2018 2019 2020
2021 2022
kebijakan. Hal tersebut yang mendukung para Wajib Pajak untuk semakin taat dalam pembayaran dan pelaporan pajak.
Hasil  wawancara  kepada  informan  Wajib  Pajak  kemudian  disandingkan  dengan  hasil wawancara  kepada  para Account  Representatif KPP  Pratama  Pasar  Rebo.  Menurut  informan dengan  kode  AR1,  Wajib  Pajak  memahami  kebijakan  batasan  omset  tersebut.  Sehingga  banyak Wajib Pajak yang mulai melaksanakan pembayaran pajak pada bulan Agustus maupun September. Menurut informan dengan kode AR2, apabila Wajib Pajak merasakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah maka secara tidak langsung akan menigkatkan tingkat kepatuhan. Namun tidak dapat dipungkiri  bahwa  selalu  ada  Wajib  Pajak  yang  berniat  untuk  tidak  patuh.  Sehingga  dibutuhkan pengawasan yang optimal untuk membantu pancapaian tingkat kepatuhan tersebut.
Berikut  adalah  hasil  transkrip  wawancara  kepada  beberapa  informan  yang  menjadi  dasar kesimpulan dalam penelitian ini:
No Kode Informan Pernyataan 1 WP1 Ya, menurut saya, masyarakat pada dasarnya  bersedia taat pajak 2 WP2 Ya, karena mengetahui adanya insentif dari pemerintah maka jadi lebih rutin bayar dan lapor 3 WP3 Jika  dulu  sering  bolong2  pencatatan,  sekarang  menjadi  lebih  rutin. Untuk mengetahui juga apakah omset sudah di atas 500 Juta 4 AR1 Jika kita melihat dari data pembayaran, maka WP menjadi lebih patuh untuk melakukan pembayaran dan pelaporan 5 AR2 Jika WP merasa terbantu, maka WP pasti lebih patuh.

## Koherensi
Jika melihat kepada latar belakang dikeluarkannya kebijakan batasan peredaran bruto Rp 500 Juta yang diatur dalam PP 55 Tahun 2022 maka pemerintah ingin meningkatkan sisi keadilan kepada Wajib Pajak UMKM. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dengan menerapkan sistem presumptive tax dalam PP 46 Tahun 2013 maka tujuan penyederhanaan perhitungan pajak untuk Wajib  Pajak  UMKM terpenuhi.  Namun  di  sisi  lain  kebijakan tersebut  menimbulkan  celah  yang tinggi terhadap tujuan keadilan.
Setelah penerapan kebijakan PP 46 Tahun 2013, pemerintah melakukan evaluasi terhadap tujuan keadilan. Hasilnya adalah dikeluarkannya kebijakan PP 23 Tahun 2018. Dalam kebijakan tersebut, tarif pajak penghasilan final UMKM yang awalnya adalah 1% diturunkan menjadi 0,5%. Selain itu, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak UMKM yang tidak ingin menggunakan  tarif  pajak  penghasilan  final  untuk  menggunakan  tarif  umum  melalui  skema pembukuan. Pengaturan-pengaturan tersebut selaras dengan permasalahan yang muncul dalam PP 46 Tahun 2013.
Dan  terakhir,  pada  tahun  2022  pemerintah  mengeluarkan  PP  55  Tahun  2022  dengan memberikan  batasan  sebesar  Rp  500  Juta  untuk  tidak  dikenakan  pajak  penghasilan  final. Pengaturan  tersebut  hanya  bisa  dimanfaatkan  oleh  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  telah menggunakan  tarif yang  diatur  dalam  PP  23  Tahun 2018  (tarif  0,5%  dari omset).  Kebijakan ini adalah usaha tambahan dari pemerintah untuk menaikkan sisi keadilan bagi Wajib Pajak, dengan pertimbangan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi seharusnya memiliki hak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan-kebijakan  kepada sektor UMKM yang dikeluarkan oleh pemerintah dari sisi perpajakan memiliki keselarasan antara satu  sama  lain.  Kesimpulan  tersebut  kemudian  disandingkan  dengan  hasil  wawancara  kepada beberapa  informan  dari  pihak  pemerintah.  Berdasarkan  wawancara  dengan  informan  dari Direktorat PP II KPDJP  diperoleh informasi sebagai berikut:
“Saya  rasa,  saling  mendukung.  Sampai  sekarang  belum  ada  issue  benturan  terhadap kebijakan  existing.  Kebijakan  threshold  tersebut  integrasi  dengan  kebijakan  PTKP  yang diberikan kepada WP OP karyawan.”

## KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan batasan Rp 500 Juta tidak dikenakan PPh Final untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tercantum dalam PP 55 Tahun 2022. Proses evaluasi menggunakan 4 (empat) kriteria OECD (2021) yaitu relevansi, efektivitas, dampak dan koherensi. Penelitian ini memberikan kontribusi secara keilmuan dan praktik. Dari sisi keilmuan, penelitian ini mengisi kekosongan penelitian yang belum banyak dilakukan pada bidang evaluasi kebijakan perpajakan sektor UMKM karena menggunakan kriteria evaluasi kebijakan dari OECD  (2021).  Sedangkan  dari  sisi  praktik,  penelitian  ini  memberikan  rekomendasi  berupa kebijakan perpajakan strategis dan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan batasan Rp 500 Juta merupakan kebijakan yang tepat bagi WP UMKM sehingga memenuhi kriteria relevansi. Kebijakan batasan Rp 500 Juta berhasil  mencapai  tujuan  yang  dirancang  oleh  pemerintah  dalam  PP  55  Tahun  2022  yaitu kemudahan dan keadilan kepada Wajib Pajak UMKM, sehingga kriteria efektivitas juga terpenuhi. Untuk kriteria dampak, kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Pasar Rebo. Kebijakan batasan Rp 500 Juta selaras dengan kebijakan perpajakan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada sektor UMKM sehingga melengkapi kriteria terakhir yaitu koherensi.
Penelitian  ini  membuka  kesempatan  bagi  penelitian  lainnya  di  masa  depan.  Hal  tersebut mengingat bahwa penelitian ini dilakukan secara kualitatif pada satu objek studi kasus yaitu KPP Pratama Pasar Rebo. Sehingga penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Selain itu penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek studi  kasus  yang  lebih  luas,  seperti  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  atau  seluruh Indonesia.

## REFERENSI
Bird, R. (2004). Administrative Dimension of Tax Reform. Asia-Pasific Tax Bulletin 10 , 134-150. Brandolo, J., Bosch, F., Le Borgne, E., & Silvani, C. (2008). Reformasi Administrasi Perpajakan dan  Penyesuaian  Fiskal  :  Kasus  Indonesia  (2001-07)  (Vol  :  8-129).  Dana  Moneter Internasional.
Catriana, E. (2021, September 16). Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah . Retrieved from Kompas.com:
https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop- kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah
Creswell, J. (1994). Researches Design : Qualitative and Quantitative Approaches . London: Sage Publication Inc.
Himmah, N. (2022). Evaluasi Penerapan Insentif Pajak Untuk UMKM Pada Masa Covid-19. Tesis . Kristianus,  A.  (2021,  September  17). Menkop  UKM:  PP  No  23/2018  Berikan  Kemudahan Perpajakan  bagi  UMKM .  Retrieved  from  Suryani  Suyanto  &  Associates: https://www.ssas.co.id/menkop-ukm-pp-no-23-2018-berikan-kemudahan-perpajakan- bagi-umkm/
Kurniati, D. (2022, Agustus 07). Omzet Hingga Rp 500 Juta Bebas Pajak, Tak Berlaku untuk WP Badan UMKM . Retrieved from DDTC News: https://news.ddtc.co.id/omzet-hingga-rp500- juta-bebas-pajak-tak-berlaku-untuk-wp-badan-umkm-41079
Limanseto,  H.  (2022).  Perkembangan  UMKM  sebagai  Critical  Engine  Perekonomian  Nasional Terus  Mendapatkan  Dukungan  Pemerintah  [Recorded  by  Kepala  Biro  Komunikasi, Layanan  Informasi,  dan  Persidangan  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian]. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
Nurbaiti, A. F. (2014). Analisis Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan Final terhadap UMKM dengan Peredaran Usaha Tertentu (Tinjauan atas PP No. 46 Tahun 2013). Tesis , 1-10.
Nuryanah, S., Mahabbatussalma, F., & Satrio, A. (2021). Evaluation of Government Reform in Tax Administration  :  Evidence  from  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  in Indonesia. International Journal of Public Administration , 313. OECD. (2015). OECD Economic Surveys : Indonesia 2015. Paris: OECD Publishing. OECD. (2021). Applying Evaluation Criteria Thoughtfully. Paris: OECD Publishing. OECD. (2023). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023: Strengthening Property Taxation in Asia. Paris: OECD Publishing.
Pramono,  Y.  (2017).  Analisis  Kebijakan  Pajak  Penghasilan  Sektor  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Mengengah di Indonesia : Pembelajaran dari Jepang. Tesis .
Theodikta, M. L. (2018). Aturan PPh Khusus bagi Sektor UMKM dan Partispiasi Pengusaha Kecil
: Studi Efektivitas PP-46/PJ/2013. Tesis .