PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 2 EDISI JULI - DESEMBER 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): The Effect of Budgeting Performance on Economic Growt and Its Impact on Poverty Level, Bonifasia Elita Bharanti, PP 1 – 12

## PENDAHULUAN
Dalam pelaksanaan otonomi daerah kinerja pemerintah sangat penting yang dapat dilihat dari  berbagai  aspek  salah satunya  adalah  kinerja  anggaran  (APBD)  karena  penilaian  kinerja  anggaran  sangat  penting  dalam  kerangka  penguatan otonomi daerah (Mardiasmo, 2004). Kinerja Anggaran (APBD) sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus menunjukkan kinerja  yg  baik  sehingga  dapat  mendorong  perkembangan  perekonomian  daerah  yg  diihat  dicerminkan  dari  tingkat petumbuhan ekonominya yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dengan berkurangnya penduduk  miskin,    karena  APBD  memiliki  peran  sebagai  alat  stabilisasi,  distribusi,  dan  alokasi  sumber  daya  publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja  (Mahmudi, 2006) .
Halim ( 2004) mengemukakan bahwa  kinerja anggaran dapat diukur dengan mengunakan beberapa rasio diantaranya: rasio  kemandirian,  efektifitas  dan  efisiensi,  pertumbuhan  dan  keserasian,  sedangkan  Mahmudi  (2007)  mengukur  kinerja keuangan dengan menggunakan rasio desentralisasi, efektifitas dan efisiensi PAD, derajat kontribusi BUMD , Deb service coverage ratio  dan  rasio  pendapatan  terhadap  utang. Penggunaan  indikator  kinerja  sangat  penting  untuk  mengetahui apakah  suatu  program  kerja  telah  dilaksanakan  secara  efisien.  dan  efektif  (Mardiasmo,  2002:19).  Salah  satu  alat menganalisis  kinerja  pemerintah  daerah  dalam mengelola  keuangan  daerahnya  adalah  dengan  melakukan  análisis rasio keuangan  terhadap  APBD  yang  telah  ditetapkan  dan  dilaksanakannya. Menurut  Widodo  (Halim,  2002)  hasil  análisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:
1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi   daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Perkembangan  ekonomi  suatu  daerah  dapat  dicerminkan  oleh  tiingkat  pertumbuhan  ekonomi  yang    ada  di  suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menurut Ginting dan Rasbin (2010) menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan  tambahan  pendapatan  masyarakat  pada  suatu  periode  tertentu.  Indikator  yang  digunakan  untk  mengukur pertumbuhan  ekonomi  dalam  suatu  daerah  adalah  tingkat  pertumbuhan  Produk  Domestik  Reginal  Bruto  (PDRB)  riil. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah dapat diukur dengan cara membandingkan PDRB tahun yang sedang berjalan
Bonifasia Elita Bharanti 1 elitabharanti@gmail.com
1 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

## A b s t r a k s i :
Papua has been one of the provinces in Indonesia which is of the central government’s concern. The government, through Special Autonomy running for 15 years, has disbursed Rp 59.51 trillion to Papua province with anexpectation that all funds are used for development. Each regency and city receives 80% of the special autonomy fund, which is an addition to provincial APBD fund. This large funding should be used to improve the welfare of the people, that is the use of budgets that have an impact on economic growth and the decline of poverty levels in regencies and city throughout the province of Papua. The aim of this study to analyse the direct effect of budgeting performance on economic growth and indirect influence on poverty level. The scope of the study area covers the regencies of Merauke, Jayapura, Jayawijaya, Biak, Nabire, Yapen Islands and Jayapura City. This study utilises data of the year 2010-2016 and it is analyzed using multiple regression. Hypothesis testing is done by T- and F-Tests. The results showed that partially  budgeting  performance  (effectiveness,  efficiency  and  independence)  have  positive  yet  insignificant  effect  on  economic  growth,  while simultaneously it exhibits positive and significant impacton the economic growth. However, the economic growth is negatively insignificant to poverty, and does not mediate the effect of budgeting performance on poverty levels.
Kata Kunci : Budgeting  Performance, Economic Growth, Poverty.

## THE EFFECT OF  BUDGETING  PERFORMANCE ON ECONOMIC GROWTH AND ITS IMPACT ON POVERTY LEVEL
(A Study On Regencies and City in the Province of Papua)
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 2 EDISI JULI - DESEMBER 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): The Effect of Budgeting Performance on Economic Growt and Its Impact on Poverty Level, Bonifasia Elita Bharanti, PP 1 – 12
dengan  PDRB  tahun  sebelumnya.  Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  syarat  keharusan  untuk  melihat  keberhasilan pembangunan  dan  merupakan  syarat  bagi  pengurangan  tingkat  kemiskinan.  Syaratnya  adalah  hasil  dari  pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat termasuk di golongan penduduk miskin.
BPS ( 2012) mengemukakan kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kenutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.  Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yg memiliki rata rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Cara pengukuran tingkat kemiskinan dari BPS adalah dengan  menghitung  jumlah  orang  miskin  sebagai  proporsi  dari  populasi.  Indikator  kemiskinan    menurut  Bank  dunia menngunakan  dua  kriteria  dalam  menentukan  garis  yaitu  :  pertama,  menggunakan  garis  kemiskinan  nasional  yang didasarkan pada pola konsumsi 2100 kalori perhari, kedua, garis kemiskinan internasional berdasarkan Purchasing Power Parity US$1 dan US$2 (Kuncoro,2010)
Hasil dari penelitian Hamzah (2008) adalah rasio kemandirian dan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  sedangkan  rasio  efektifitas  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Penelitian  Maiputra  (2011)  menunjukkan  rasio  kemandirian  berpengaruh  secara  positif  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  Kaliti  (2011)  menunjukkan  rasio  kemandirian  dan  efektivitas  tidak  berpengaruh  positif terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  sedangkan  rasio  efisiensi  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan    ekonomi. Penelitian  Annisa (2011)  menunjukkan  bahwa  rasio  kemandirian, efektivitas dan efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Wahyuniarti  (2007),  Ginting  dan  Rasbin  (2008)  dimana  hasilnya  menunjukkan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan.  Sedangkan  penelitian  Hamzah  (2008), Prastyo    (2010),  Katili  (2011),  Annisa  (2011)  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif  terhadap kemiskinan.
Propinsi Papua merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang manjadi Perhatian Pemerintah saat ini. Adanya UU otonomi khusus yang sudah berjalan selama 15 tahun yang diberikan pemerintah pusat  ke Propinsi Papua , Pemerintah sudah mengkucurkan dana sebesar Rp 59,51 Trilyun (www. Papuatoday.com). Seluruh dana tersebut diharapkan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di Papua  . Dari dana tersebut setiap Kabupaten /Kota menerima 80% dari dana otsus yg merupakan  tambahan  dana  APBD  Propinsi.  Sudah  sepantasnya  dana  yang  besar  ini  dipakai  utk  meningkatkan  kesejah- teraan masyarakat melalui penggunaan anggaran yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya tingkat kemiskinan  di  Kota/kabupaten  di  Propinsi  Papua.  Tabel  1.  menunjukkan  Penerimaan  Dana  Otsus  per  kabupaten/Kota Tahun  2010-2015 sbb :
TABEL 1. PENERIMAAN DANA OTSUS (milyar) THN 2010-2015 Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Merauke 53,470 60,588 75,754 75,754 102,513 102,583 Kab Jayapura 52,660 56,505 70.649 70,649 103,583 103,583 Jayawijaya 59.550 62,402 78,022 78,22 117,040 117,040 Nabire 51,946 55,119 69,644 69,644 100,989 100,989 Kep. Yapen 52,280 55,119 68,310 68,16 94,666 94,666 BiakNumfort 53,910 53,035 66,130 66,130 100,104 100,104 Mimika 53,910 59.162 73,971 73,971 100,956 100,956 Kota Jayapura 50,900 53,631 67,056 67,056 95,555 95,555
Sumber data: BPS, 2016
Dari Tabel 1 diatas dari tahun ke tahun dana otsus yang diterima oleh kabupaten/kota di Propinsi Papua menunjukan peningkatan  dari  tahun  ketahun.  Penerimaan  yang  meningkat  setiap  tahunnya  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan semakin berkurangnya penduduk miskin disetiap Kabupaten/ Kota di Papua. Realitas yang terjadi menunjukkan hal yang sebalikanya bahwa  dengan  meningkatnya  dana  otonomi  khusus  di  Propinsi  Papua  garis  kemiskinan  berdasarkan  urutan  Propinsi  di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang selalu menempati posisi terbawah dibandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalis  pengaruh  langsung  dari  kinerja  anggaran  terhadap  pertumbuhan ekonomi, pengaruh tidak langsungnya yang dimediasi oleh pertumbuhan ekonomi terhadap  tingkat kemiskinan.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 2 EDISI JULI - DESEMBER 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): The Effect of Budgeting Performance on Economic Growt and Its Impact on Poverty Level, Bonifasia Elita Bharanti, PP 1 – 12

## METODE PENELITIAN

## A. Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Propinsi Papua yang berjumlah 29 Kabupaten/kota. Pemilihan sampel dilakukan dengan purposive random sampling dengan kriteria pemilihan sampel adalah :
a). Kabupaten/kota  yang  ada  di  Propinsi    Papua  yang  merupakan  kabupaten  Induk    sebelum      pemekaran  dan mempublikasikan data  APBD  beserta realisasi APBD tahun 2010-2015
b). Kabupaten/kota di Papua yang memiliki data tingkat PDRB,  dan kemiskinan tahun 2010-2015.
Bedasarkan  kriteria  diatas  maka  sampel  dalam  penelitian  ini  berjumlah  8  Kabupaten  /Kota  di  Papua:  Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Biak,  Kota Jayapura, Kabupaten Yapen, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire

## B. Jenis dan sumber data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  data  kuantitatif  yang  meliputi  data keuangan APBD dan realisasinya, pertumbuhan ekonomi,  dan kemiskinan dari kabupaten/kota di Papua periode 2010 – 2016.  Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  dan  website  Departemen  Keuangan  dan  Dinas Sosial.

## C. Definisi Operasional
1. Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan  dari suatu kota/kabupaten di Propinsi Papua  yang diukur dengan rasio keuangan yang sbb :
a. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan kabupaten / kota di Propinsi Papua  dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riilnya
Realisasi penerimaan PAD
Efektfitas =                                                    x100%        ( Halim 2004) Target Penerimaan PAD
Tabel 2. Kriteria Efektifitas Nilai Efektifitas Ø 100% Sangat efektif 90%-100% Efektif 80%-90% cukup efektif 60%-80% kurang Efektif Dibawah 60% Tidak efektif
Sumber : Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996
b. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya belanja yang dikeluarkan oleh  Kabupaten  /Kota  diPropinsi  Papua  dibandingkan  dengan  realisasi  pendapatan  (penerimaan)  yang diterima. Rasio efisensi dapat diukur:
Total Realisasi Belanja Derah Efisiensi  =                                                               x 100% Total Realisasi Penerimaan Daerah                                       (Halim,2004)
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 2 EDISI JULI - DESEMBER 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): The Effect of Budgeting Performance on Economic Growt and Its Impact on Poverty Level, Bonifasia Elita Bharanti, PP 1 – 12
Tabel 3. Kriteria efisiensi Nilai Efisiensi Ø 100% Tidak efisien 90%-100% Kurang efisien 80%-90% Cukup efisien 60%-80% Efisien
Dibawah 60%
Sangat efisien
Sumber : Kepmendagri No 690.900.327 Tahun 1996

## c. Tingkat Kemandirian
Rasio  kemandirian keuangan  daerah adalah tingkat kemandirian suatu kabupaten/kota di Propinsi Papua dalam memenuhi kebutuhan untuk pendanaan   pembangunan dan pelayanan publiknya kepada masyarakat yang bersumber dari pajak dan retribusinya  Rasio kemandirian diukur menggunakan :

## Pendapatan Asli daerah (PAD)
Tingkat kemandirian =                                                                       x 100%    (Halim, 2004) Belanja Rutin non Pegawai (BRNP)
2. Pertumbuhan  ekonomi  adalah  menunjukkan  sejauh  mana  aktivitas  perekonomian  akan  menghasilkan  tambahan pendapatan  masyarakat  pada  suatu  periode  tertentu  yang  diukur  dengan    tingkat  pertumbuhan  Produk  Domestik Reginal Bruto (PDRB)
3. Tingkat  kemiskinan  adalah  rasio  jumlah  penduduk  miskin  yang  ada  disuatu  kabupaten  /kota  yang  diukur  dengan membandingkan jumlah penduduk miskin dibagi dengan total jumlah penduudk disuatu kabupaten /kota.

## D. Metode Analisis Data
Untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap perkembangan  ekonomi dan juga pengaruh perkembangan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan digunakan alat uji berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi,  analisis  regresi  dan  pengujian  hipotesis.  Analisis  statistik  deskriptif,  uji  asumsi  klasik,  dan  uji  koefisien determinasi  dibantu  dengan  program  SPSS  versi  20  for  windows,  sedangkan  untuk  analisis  regresi  dan  pengujian hipotesis dengan melihat p-value meggunakan aplikasi Data Analysis pada program Microsoft Excel.
Analisis  regresi  linear  berganda  untuk  menguji  pengaruh  kinerja  anggaran  terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dirumuskan:
Y=  a + b 1 X 1 +  b 2 X 2 +  b 3 X 3 +b4X 4 +e
Keterangan : Y1          = perkembangan  ekonomi a              = konstanta b0 – b5  = koefisien regresi X2          = variabel rasio efktivitas X1
=  variabel rasio efisiensi
X3
= variabel tingkat   Kemandirian e
= error
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 2 EDISI JULI - DESEMBER 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): The Effect of Budgeting Performance on Economic Growt and Its Impact on Poverty Level, Bonifasia Elita Bharanti, PP 1 – 12
Analisis  regresi  linear  sederhana  untuk  menguji  pengaruh  perkembangan ekonomi   terhadap tingkat kemiskinan dapat dirumuskan :
Y= a + b 0 X 0 Keterangan: Y1  = perkembangan ekonomi a = konstanta b1  = koefisien regresi X 1 = variabel kemiskinan

## E. Hipotesis
H 1 : Kinerja anggaran secara parsial  berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi; H 2 : Kinerja anggaran secara simultan  berpengaruh positif terhadap perkembangan  ekonomi; H 3 : Tingkat perkembangan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian
a). Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Dari  hasil data sekunder yang diperoleh dapat dilihat tingkat pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perkembangan PDRB    di delapan (8) kabupaten yang diteliti  . Dari tabel 4 dibawah ini dapat dilihat bahwa  tingkat perkembangan PDRB  tertinggi  pada  tahun  2015  adalah  Kabupaten  Biak  Numfor  disusul  Kab  Jayawijaya    sedangkan  rata  rata perkembangan PDRB paling rendah   adalah Kabupaten Yapen dan Kabupaten Jayapura .
Tabel 4. Tingkat Perkembangan PDRB (%)
Sumber data BPS , 2016

## b). Rasio Penduduk Miskin
Rasio penduduk miskin di delapan (8) Kabupaten yang diteliti seperti terlihat pada tabel 5 dibawah  bahwa rata rata penduduk miskin pada tahun 2015 terlihat bahwa Kab Jayawijaya memliki penduduk miskin terbanyak disusul oleh kabupaten  Yapen  dan  Biak  Numfor  dengan  rasio  berkisar  27-39,48%.  Sedangkan  Kabupaten  yang  memliki penduduk miskin terendah adalah kabupaten Merauke dan Kota Jayapura.dengan rasio berkisar antara 11 persen sampai dengan 12 %.
Tabel 5. Rasio Penduduk Miskin (%)
Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Merauke 14,54 13,22 12,95 12,33 10,20 11,10 Kab Jayapura 18,64 18,64 17,08 17,58 14,18 14,69 Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Merauke 9,75 274,55 2,74 7,2 4,87 7.65 Kab Jayapura 11,73 7,67 6,15 6.05 6,80 4,72 Jayawijaya 454.13 11,15 17,72 4,86 8,74 58,01 Nabire 6,36 6,54 3,98 4,24 5,23 6,33 Kep. Yapen 15,79 586,51 5,35 7,07 6.39 4.5 Biak Numfort 7,52 9,25 7.66 5,68 53,52 194,79 Mimika 2,63 14,94 53,54 281,85 9,83 10,11 Kota jayapura 49,43 281,85 9,83 10.18 10.31 8,11
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 2 EDISI JULI - DESEMBER 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): The Effect of Budgeting Performance on Economic Growt and Its Impact on Poverty Level, Bonifasia Elita Bharanti, PP 1 – 12
Jayawijaya 41,84 39,03 39,05 41,81 39,60 39,48 Nabire 33,68 30,86 30,65 27,69 23,92 24,37 Kep. Yapen 33,54 30,76 30,35 29,32 26,39 27,70 Biak Numfort 33,61 30,31 29,84 30,26 27,44 27,23 Mimika 22,57 20,78 20,09 20,37 16,11 16,20 Kota jayapura 17,31 16,03 315,77 316,19 312.21 12.22
Sumber: data BPS , 2016

## c). Tingkat Efektifitas
Tingkat efektifitas kinerja keuangan di delapan kabupaten di Propinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini . Terlihat  bahwa  rata-rata  tingkat  efektifitas  pada  tahun  2015  hanya  5  kabupaten  yang  sangat  efektif  dalam pengelolaan keuangannya yaitu Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Nabire , Mimika dan Kota Jayapura, Untuk yang cukup efektif adalah Kabupaten Yapen dan yang  efektif adalah Kabupaten  Jayapura sedangkan untuk Kabupaten yang  tidak efektif dalam pengelolaan keuangannya adalah Kab Biak Numfor.
Tabel 6. Rasio Efektifitas (%) Th. 2010-2015 Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Merauke 519,213 510,593 262,372 96,258 43,433 215,780 Kab Jayapura 216,738 37,393 95,115 182,338 138,073 83,761 Jayawijaya 15,162 108,106 21,61 50,962 101.046 370,650 Nabire 87,514 29,890 39, 032, 22,863 22,524 281,863 Kep. Yapen 40,53 40,000 36,363 13,386 36,178 75,010 Biak Numfort 52,114 15,417 52,900 108,079 25,000 30,479 Mimika 744,723 201,718 213,83 375,293 928,908 255,254 Kota jayapura 97,315 47,366 19,596 334,091 253,968 120,729
Sumber data BPS , 2016

## 1.4.  Tingkat Efisiensi
Dilihat dari Tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangannya diatas 90 % sehingga dapat disimpulkan bahwa rata rata  kurang  efisien  dalam  pengelolaan  keuangannya,  sedangkan  Kabupaten  Merauke,Kab.  Jayawijaya  dan  Kab  Mimika belum efisien dalam pengelolaan keuangannya.
Tabel 7. Rasio Efisiensi (%) Th. 2010-2015 Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Merauke 21,17 211,71 131,33 108,51 101,34 101,970 Kab Jayapura 99,85 100,52 102,96 102,48 88,65 97,090 Jayawijaya 47,76 84,38 87,8 87,27 102,31 120,870 Nabire 186,85  76,36 146,88 104,23 110,83 94,070 Kep. Yapen 78,83 98,35 99,57 98,99 108,33 90,000 Biak Numfort 84,77 94,96 114,53 89,69 76,87 98,900 Mimika 81,87 99,46 99,51 99,49 98,57 103,605 Kota jayapura 99,85 99,47 152,47 97,57 75 93,090
Sumber data BPS , 2016

## 1.5. Tingkat Kemandirian
Bila dilihat dari tingkat kemandirian daerah ( tabel 8 ) menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hampir seluruh daerah kabupaten yang diteliti di Propinsi Papua belum mandiri . Ini menunjukkan bahwa kemampuan daerahyang bersumber dari pendapatan  daerahnya  sendiri  belum  mampu    dalam  membiayai  pengeluaran  rutinnya  sehingga  tingkat  ketergantungan pada pada anggaran dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 2 EDISI JULI - DESEMBER 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): The Effect of Budgeting Performance on Economic Growt and Its Impact on Poverty Level, Bonifasia Elita Bharanti, PP 1 – 12
Tabel 8. Tingkat Kemandirian Th. 2010 - 2015 Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Merauke 46,78 39,2 22,19 34,47 36,93 30,38 Kab. Jayapura 9,583 8,416 8,378 11,38 10,99 15,18 Jayawijaya 8,275 5,185 5,21 5,708 5,408 13,53 Nabire 3,235 1,365 1,379 3,405 2,861 4,945 Kep. Yapen 4,862 3,968 4,318 5,16 5,9 11,21 Biak Numfort 1,932 2,48 2,503 2,596 1,84 1,931 Mimika 52,47 55,96 20,45 52,00 57,27 83,71 Kota Jayapura 17,28 20,78 13,18 18,73 18,71 26,82
Sumber data BPS , 2016

## 1. Uji Koefisien Determinasi

## a. Model Regresi Pertama
Hasil  Uji  Model  Regresi  pertama  dengan  variabel  bebas  adalah  ratio  efesinsi,  ratio  efektivitas  dan  ratio ketergantungan dan variabel terikatnya adalah ratio pertumbuhan ekonomi Berdasarkan  tabel  5.2  diatas,  dimana  nilai  adjusted  R2  pada  model  regresi  pertama  dapat  dilihat  pada tabel  diatas. Dari tabel tersebut diperoleh nilai R Square  sebesar 0,08. Hal ini berarti kemampuan rasio efisiensi,  rasio  efektivitas,  dan  rasio  kemandirian  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen pertumbuhan  ekonomi  hanya  sebesar  0,008%  atau  0,8%  sedangkan  99,2%  dipengaruhi  oleh  variabel independen lainnya.
b. Model Regresi Kedua
Hasil  Uji  Model  Regresi  Kedua  dengan  variabel  bebas  adalah  ratio  pertumbuhan  ekonomi  dan  variabel terikatnya adalah ratio kemiskinan sebagai berikut.

## Tabel 9. Model Regresi Kedua
Model Summary b
Mode l R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate Durbin-
Watson 1 .088 a .008 -.014 9.59323 .600 a. Predictors: (Constant), pertumbuhan
b.    Dependent Variable: kemiskinan
Tabel  5  diatas  menunjukan,  nilai  adjusted  R2  pada  model  regresi  kedua  dapat  dilihat  pada  tabel diatas.  Dari  tabel  tersebut  diperoleh  nilai  R  Square    sebesar  0,008.  Hal  ini  berarti  rasio  pertumbuhaan ekonomi  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  kemiskinan  hanya  sebesar  0,008%  atau  0,8% sedangkan 99,2% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya.

## c. Model Regresi Ketiga
Hasil  Uji  Model  Regresi  Ktiga  dengan  variabel  bebas  adalah  ratio  efisiensi,  ratio  efektifitas  dan  ratio ketergantungan ekonomi dan variabel terikatnya adalah ratio kemiskinan sebagai berikut.
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 2 EDISI JULI - DESEMBER 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): The Effect of Budgeting Performance on Economic Growt and Its Impact on Poverty Level, Bonifasia Elita Bharanti, PP 1 – 12

## Tabel 10.
Tabel 6 diatas menunjukan, nilai adjusted R2 pada model regresi ketiga dapat dilihat pada tabel  5.4 diatas. Dari tabel tersebut diperoleh nilai R Square  sebesar 0,229. Hal ini berarti rasio kinerja keuangan yang  meliputi  efosoenso,  efektif  dan  ketergantungan  mampu  menjelaskan  variasi  variabel  dependen kemiskinan  hanya  sebesar  0,229  atau  22,9%  sedangkan  77,1%  dipengaruhi  oleh  variabel  independen lainnya.

## 2. Analisa Regresi
Dari hasil perhitungan statistik diperoleh hasil sbb :
Tabel 11. Hasil Persamaan Regresi Pertama
Coefficients a
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 53.994 62.246 .867 .390 Efisiensi .054 .573 .014 .094 .925 Efektif .005 .081 .012 .066 .947 kemandirian -.581 1.091 -.096 -.533 .597
a. Dependent Variable: pertumbuhan
Berdasarkan  tabel.7  analisa  regresi  pertama  di  atas  jika  dimasukkan  kedalam  model  regresi  pertama maka diperoleh hasil sebagai berikut: 52,994 + 0,054X1 + 0,0,05X2 - 0,581X3.  Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa besarnya konstanta adalah 52,994, artinya apabila variabel independen yaitu rasio efisiensi, rasio  efektivitas  dan  rasio  ketergantungan  tidak  mengalami  perubahan  atau  tetap  maka  besarnya pertumbuhan  ekonomi  adalah  53,994%.  Sedangkan  jika  nilai  rasio  efisiensi  naik  sebesar  1%  maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,054% dengan asumsi variabel lain yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan  tidak  mengalami  perubahan  atau  tetap.  Jika  nilai  rasio  efektivitas  naik  sebesar  1%  maka pertumbuhan  ekonomi  akan  mengalami  kenaikan  sebesar  0,005%  dengan  asumsi  variabel  lain  yaitu  rasio efisiensi  dan  ratio  ketergantungan  tidak  mengalami  perubahan  atau  tetap.  Dan  jika  rasio  ketergantungan mengalami  kenaikan  sebesar  1%  maka  pertumbuhan  ekonomi  akan  turun  sebesar  0,581%  dengan  asumsi rasio efisiensi dan rasio efektivitas tidak mengalami perubahan atau tetap
Tabel 12.
ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 4788.313 3 1596.104 15,453 .0,013 b Residual 571098.968 44 12979.522 Total 575887.281 47
a. Dependent Variable: pertumbuhan
b. Predictor; (constan) kemandirian, efisiensim efektifitas
Model Summary b Mode l R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .478 a .229 .176 8.64720 .750 a. Predictors: (Constant), ketergtngan, efisiensi, efektif
b. Dependent Variable: kemiskinan
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 2 EDISI JULI - DESEMBER 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): The Effect of Budgeting Performance on Economic Growt and Its Impact on Poverty Level, Bonifasia Elita Bharanti, PP 1 – 12
Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa secara simultan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efektifitas, raso efisiensi dan kemndirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi . Hal ini  dapat  dilihat  dengan  nilai  F  hit  15,453  dengan  tingkat  signifikansi  0,013  lebih  kecil  dari  alfa 0,05 . Dengan demikian hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima yaitu Kinerja keuangan ( efektifitas, efisiensi dan kemandirian secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap  pertumbuhan ekonomi.
Tabel 13.
Hasil Persamaan Regresi Kedua Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 23.869 1.528 15.620 .000 Pertmbhn -.008 .013 -.088 -.599 .552
a. Dependent Variable: kemiskinan
Berdasarkan tabel 9 analisa regresi kedua di atas jika dimasukkan kedalam model regresi maka diperoleh hasil  sebagai  berikut:  Y=  23,869  -  0,008  X.    Dari  persamaan  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  besarnya konstanta  adalah  23,869,  artinya  apabila  variabel  independen  yaitu  rasio  pertumbuhan  ekonomi  tidak mengalami  perubahan  atau  tetap  maka  besarnya  kemiskinan  adalah  23,869%.  Sedangkan  jika  nilai  rasio pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1% maka kemiskina akan berkurang sebesar 0,008%.

## Tabel 14. Hasil Persamaan Regresi Ketiga
Berdasarkan  tabel  10  analisa  regresi  ketiga  di  atas  jika  dimasukkan  kedalam  model  regresi  maka  diperoleh hasil sebagai berikut: 22,920 - 0,003X1 - 0,004X2 - 0,216X3.  Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa besarnya konstanta adalah 22,820, artinya apabila variabel independen yaitu rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio ketergantungan tidak mengalami perubahan atau tetap maka besarnya kemiskinan adalah 22,820%. Sedangkan  jika  nilai  rasio  efisiensi  naik  sebesar  1%  maka  kemiskinan  akan  turun  sebesar  0,003%  dengan asumsi variabel lain yaitu rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan tidak mengalami perubahan atau tetap. Jika nilai rasio efektivitas naik sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami menurunan sebesar 0,004% dengan asumsi variabel lain yaitu rasio efisiensi dan ratio kemandirian tidak mengalami perubahan atau tetap. Dan jika rasio  kemandirian  mengalami  kenaikan  sebesar  1%  maka  kemiskinan  akan  turun  sebesar  0,216%  dengan asumsi rasio efisiensi dan rasio efektivitas tidak mengalami perubahan atau tetap
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 27.920 4.725 5.910 .000 efisiensi -.003 .043 -.008 -.060 .952 efektif -.004 .006 -.101 -.635 .529 kemandirian -.216 .083 -.415 -2.614 .012
a. Dependent Variable: kemiskinan
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 2 EDISI JULI - DESEMBER 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): The Effect of Budgeting Performance on Economic Growt and Its Impact on Poverty Level, Bonifasia Elita Bharanti, PP 1 – 12

## B. Pembahasan
1. Pengaruh Efisiensi, Efektifitas dan Kemandirian secara Parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi
a. Pengaruh Rasio Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
Hipotesa  pertama  menyatakan  bahwa  Ratio  efisiensi  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan pengujian dengan melihat nilai signifikan dibandingkan dengan alfa 5% atau 0,05. Hasil pengujian pada tabel 5 di atas dimana nilai  signifikasi  untuk  variabel  rasio  efisiensi  diperoleh  nilai  sebesar  0,925  lebih  besar  dari  0,05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  rasio  efisiensi  positif  tidak  signifikan  berpengaruh  terhadap  variabel  pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hipotesa pertama tidak terbukti untuk itu di tolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Hamzah  (2008)  dan  Annisa  (2011),  dimana  hasil  penelitiannya menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan hasil penelitian  ini  salah  satu  penyebabnya  adalah  perbedaan  sampel  penelitian  dan  tahun  pengamatan.  Dari  hasil perhitungan rasio efisiensi masing-masing kota/kabupaten di Provinsi Papua rata-rata selama 5 tahun memiliki nilai ratio  efisiensi  lebih  diatas  100%,  dimana  hal  ini  berarti  daerah  tersebut  tidak  efisien  dalam  membelajakan pendapatanya  dimana  pendapatan  daerah  lebih  kecil  dari  belanja  daerah.  Hasil  penelitian  ini  mengindikasikan bahwa  efisiensi  pengelolaan  keuangan  pemerintah  kota/kabupaten  di  Provinsi  Papua  masih  kurang  efisien  atau bahkan tidak efisien hal ini disebabkan  karena tingginya belanja rutin terutama berkaitan dengan belanja pegawai. Sedangkan sumber pendapatan relatif terbatas sehingga tidak mampu menutupi pengeluaran daerah yang ada.

## b. Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Rasio  Efektfitas  mencerminkan  tingkat  pencapaian  hasil  atau  realisasi  dari  target  yang  ingin  dicapai.  Hipotesa pertama  menyatakan  bahwa  ratio  efektivitas  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh rasio efektif terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan pengujian dengan melihat  nilai  signifikan  dibandingkan  dengan  alfa  5%  atau  0,05.  Pada  tabel  5.5  diatas  menunjukkan  hasil  nilai signifikasi  untuk  variabel  rasio  efektivitas  sebesar  0,947  lebih  besar  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  rasio  efektivitas  berpengaruh  positif  tidak  signifikan  terhadap  variabel  pertumbuhan  ekonomi,  dengan demikiain  hipotesa  ini  ditolak.  Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh Annisa  (2011),  dimana  hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  rasio  efektivitas  berpengaruh  positif  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hampir seluruh kabupaten/kota mempunyai realisasi yang belum efektif, karena perbandingan antara target dan realisasi penerimaan  pendapatan asli daerah . Ini mengindikasikan bahwa daerah- daerah  secara  umum  di  Papua  belum  mampu  menggali  potensi  sumber  potensi  penerimaan  daerah  yang  ada dengan  sumber  daya  yang  dimilikinya  sehingga    diperoleh  selama  lima  tahun  terakhir  dimana  sebagaian  besar daerah  (56,25%) memiliki tingkat efektivitas dibawah 100%.

## c. Pengaruh Rasio Kemandirian   terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Hipotesa  ketiga  menyatakan  bahwa  ratio  kemandirian    berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Untuk  membuktikan  apakah  terdapat  pengaruh  rasio  ketergantungan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dilakukan pengujian  dengan  melihat  nilai  signifikan  dibandingkan  dengan  alva  5%  atau  0,05.  Hasil  pengujian  menunjukan bahwa  nilai  signifikasi  untuk  variabel  rasio  ketergantungan  sebesar  0,597  lebih  besar  dari  0,05  maka  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  rasio  kemandirian    tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  pertumbuhan ekonomi,  dengan  demikian  hipotesa  di  tolak.  Hasil  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  secara    umum  hampir  seluruh kabupaten di Propinsi Papua yang diteliti belum menunjukkan kemandiriannya dalam memenuhi kebutuhan untuk pendanaan  pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusinya.sehingga tidak terlalu berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah.Sumber pendanaannya masih tergantung dari anggaran pemerintah pusat ynag sifatnya relatif terbatas.
3. Pengaruh  Kinerja  Keuangan  (  efisiensi,  Efektifitas,  Kemandirian  )  secara  simultan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.
Hipotesa  keempat  menyatakan  bahwa  kinerja  keuangan  secara  simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi  Untuk membuktikan dilakukan pengujian dengan melihat Tabel Anova dimana nilai sig lebih kecil    dibandingkan  dengan  alfa  5%  atau  0,05.  Pada  pengujian  regresi  yang  kedua  diperoleh  nilai  signifikasi sebesar  0,013  lebih  kecil  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  keuangan  berpengarih    signifikan
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 2 EDISI JULI - DESEMBER 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): The Effect of Budgeting Performance on Economic Growt and Its Impact on Poverty Level, Bonifasia Elita Bharanti, PP 1 – 12
terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  dengan  demikian  hipotesa  kelima    di  terima.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  bila anggaran  (APBD)  yang  ada  digunakan  secara  efektif  dan  efisien  serta  setiap  daerah  memperkuat  tingkat kemandiriannya maka akan berdampak pada meningkatnya petumbuhan ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu penggalian  penerimaan/pendapatan  daerah  yang  bersumber  dari  PAD  perlu  digali  lebih  intensif  sesuai  dengan potensi  yang  ada  sehingga  mampu  untuk  membiayai  semua  keperluan  daerah  maka  dengan  sendirinya  tingkat kemandirian akan bertambah  dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi didaerah.

## 4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan.
Hipotesa  kelima  menyatakan  bahwa  ratio  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan. Untuk  membuktikan  apakah  terdapat  pengaruh  rasio  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kemiskinan,  dilakukan pengujian  dengan  melihat  nilai  signifikan  dibandingkan  dengan  alva  5%  atau  0,05.  Pada  pengujian  regresi  yang kedua diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,552 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi  berpengaruh  negatif  tidak  signifikan  terhadap  kemiskinan,  dengan  demikain  hipotesa  keempat  pada pesamaan regresi kedua di tolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hamzah (2008), Prastyo (2010), Maiputra (2011) dan Anissa (2011) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kemiskinan.  Perbedaan  hasil  penelitian dengan  hasil  penelitian  Hamzah  disebabkan  karena  perbedaan  sampel  penelitian,  dan  periode  penelitian.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibeberapa kabupaten di Papua tidak mencerminkan bahwa tingkat kemiskinannya menurun hal ini disebabkan karena sektor sektor yang digarap  pemerintah  daerah  masih  terbatas  pada  penyediaan  sarana  dan  prasarana  fisik  yang  belum  dirasakan dampaknya  pada  masyarakat  dalam  jangka  pendek  sehingga  belum  mampu  meningkatkan  taraf    perekonomian masyarakat  .dan  tingkat  kesejahteraannya.,  karena    sebagian  besar  program  yang  ada  belum  seluruhnya  dapat menyentuh masyarakat yang ada dipelosok pelosok ( pedalaman) yang jauh dari jangkauan pemerintah  karena letak geografisnya dan medan yang sangat sulit.

## PENUTUP

## A. Simpulan
Berdasarkan pemaparan pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara  parsial  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  di  beberapa  Kabupaten  di  Propinsi  Papua  tidak  dipengaruhi  oleh kemandirian daerah, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran.
2. Secara  keseluruhan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  di  beberapa  Kabupaten  di  Propinsi  Papua  dipengaruhi  oleh kemandirian daerah , efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran.
3. Pertumbuhan  ekonomi  yang  ada  tidak  berdampak  pada  menurunnya  tingkat  kemiskinan  di  beberapa  Propinsi  di Papua.

## B. Saran
1. Kedepan Pemerintah Daerah harus lebih memprioritaskan pengembangan  sektor sektor  produktif  yang sesuai dengan  karakteristik  masyarakat  di  daerahnya    sehingga  lebih  berdampak  pada  peningkatan  taraf  hidup masyarakatnya.
2. Pemerintah  daerah  harus  mampu  menggali  lebih  banyak  sumber–sumber  penerimaan  daerah  yang  potensial dapat dilakukan secepatnya dengan menyiapkan peraturan daerah yang ada.
3. Mengurangi    pengeluaran  daerah  yang  sifatnya    rutin  dengan  melakukan  analisis  kebutuhan  SDM  Pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan potensi penerimaan daerahnya .
PENERBIT: JURUSAN MANAJEMEN, FAKULTAS EKONOMI & BISNIS, UNIVERSITAS CENDERAWASIH VOLUME 3, NOMOR 2 EDISI JULI - DESEMBER 2019 (ISSN 2615 – 0425, E-ISSN 2622 – 7142)
JUMABIS (JURNAL MANAJEMEN & BISNIS): The Effect of Budgeting Performance on Economic Growt and Its Impact on Poverty Level, Bonifasia Elita Bharanti, PP 1 – 12

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. Arsyad, L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Badan Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
[2]. Annisa,  Ghina  Rufaidah,  (2011)  “Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia,  Pengangguran  Dan  Kemiskinan  Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Anteseden (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur)”  Fakultas Ekonomi Akuntansi UII Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
[3]. BPS. 2012. Papua Dalam Angka 2007-2011. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
[4]. Ghozali, Imam, (2005) Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
[5]. Halim, Abdul, (2004) Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN Yogyakarta
[6]. Hamzah,  Ardi,  (2008)  “Analisis  Kinerja  Keuangan  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pengangguran,  Dan  Kemiskinan:  Pendekatan  Analisis  Jalur  (Studi  Pada  29 Kabupaten dan9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)” Jurnal SNA XI Pontianak.
[7]. Katili, Chitra Yuliashri, (2011) “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Penganguran, Kemiskinan dan IPM (Studi Kasus Daerah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Jawa Tengah)”  Fakultas Ekonomi Akuntansi UII Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
[8]. Mahmudi, (2007) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPP STIMYKPN Yogyakarta
[9]. (2011) Akuntansi Sektor Publik, UII Press Yogyakarta
[10]. Maiputra,  Robby,  (2011)  “Pengaruh  Kinerja  Keuangan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  Terhadap  Kemiskinan,  Pengangguran  Dan  Pertumbuhan  Investasi  Di Provinsi Jambi”, Skripsi Fakultas Ekonomi Akuntansi UII Yogyakarta (tidak dipublikasikan)
[11]. Mardiasmo, (2002) Akuntansi Sektor Publik, Andi Offset Yogyakarta
[12]. Prastyo, Adit Agus, (2010) “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2003-2007)”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang (tidak dipublikasikan)
[13]. Todaro , Smith (2004)  Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Edisi ketujuh, Ghalia Indonesia,
[14]. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
[15]. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 64 (2) Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
[16]. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
[17]. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
[18]. Peraturan Pemerintah N0 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah