Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1 No. 1 – Juli 2020 hal. 91-96| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

## PENGATURAN SANKSI KUMULATIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
I Made Sandi Cahyadi, I Nyoman Putu Budiartha, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Tindak  pidana  korupsi  adalah  suatu  kejahatan  terhadap  hak  sosial  dan  hak  ekonomi  masyarakat.  Tindak  pidana korupsi sudah menjadi suatu perbuatan atau kejahatan yang luar biasa. Begitu juga dalam usaha pemberantasannya tidak  lagi  bisa  dilakukan  dengan cara  yang  biasa,  tetapi  harus  menggunakan cara  yang  luar  biasa.  Tindak  pidana korupsi  adalah  suatu  perbutan  jahat  yang  bisa  membuat  negara  menjadi  rugi.  Di Indonesia  tindak  pidana  korupsi sudah  meluas  didalam  masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke  tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi kumulatif dalam tindak pidana korupsi dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kurungan pengganti denda sebagai salah satu sanksi kumulatif dalam tindak pidana korupsi. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus yang kemudian  dianalisis  secara  deskriptif.   Berdasarkan hasil pembahasan dapat dijelaskan bahwa pengaturan sanksi kumulatif dalam tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 2, pasal  6,  pasal  8,  pasal  9,  pasal  10,  pasal,  12,  pasal  12B.  Pertimbangan  hakim dalam  menjatuhkan putusan yaitu pertimbangan  secara  yuridis  dan  melihat  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  dalam  persidangan.  Jadi  dapat disimpulkan  pendekatan yang  dipergunakan  oleh     hakim       dalam  pertimbangan  penjatuhan  putusan  adalah  teori keseimbangan, teori pendekatan    seni    dan    intuisi, teori pendekatan keilmuan, teori pendekatan pengalaman dan teori ratio decidendi.
Kata Kunci: Denda; Sanksi Kumulatif; Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
Corruption is a crime against social and economic rights of the community. Corruption has become an extraordinary crime or crime. Likewise, the eradication effort can no longer be done in the usual way, but must use extraordinary methods. Corruption is an evil act that can make the country a loss. In Indonesia, corruption has been widespread in society,  its  development  continues  to  increase  from  year  to  year.  This  study  aims  to  analyze  the  regulation  of cumulative sanctions in corruption and analyze the judges' consideration in imposing criminal sanctions in place of fines  as  one  of  the  cumulative  sanctions  in  corruption.  The  research  used  was  normative  legal  research  using  a statutory approach, conceptual approach, case approach which was then analyzed descriptively. Based on the results of the discussion it can be explained that the regulation of cumulative sanctions in corruption is regulated in article 2, article 6, article 8, article 9, article 10, article, 12, article 12B. Judge's consideration in giving a ruling is judicial consideration and seeing the legal facts revealed in the trial. So it can be concluded that the approach used by the judge in consideration of the decision is the balance theory, the theory of the art approach and intuition, the scientific approach theory, the experience approach theory and the ratio decidendi theory.

## Keywords: Cumulative Sanctions; Corruption; Fine

## I. PENDAHULUAN
Proses  pembangunan  dalam  suatu  negara  dapat  menjadikan  suatu  negara  itu  menjadi  maju  dari  segi kehidupan  ataupun  dari  segi  keuangan  dalam  masyarakat,  disamping  itu  dapat  juga  mengakibatkan perubahan dari segi sosial dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai dampak sosial yang kurang baik, terutama yang ada kaitannya dengan masalah tindak pidana yang bisa meresahkan masyarakat yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Suatu contoh tindak pidana yang bisa diklasifikasikan cukup membuat
resah  warga  yaitu  tindak pidana  korupsi. Tindak pidana  ini tidak hanya  dapat merugikan kekayaan atau aset negara, tetapi juga merupakan salah satu kejahatan terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat.
Korupsi merupakan suatu perbuatan orang yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan atau  kekuasaan  untuk  kepentingan  diri  sendiri  atau  sebuah  kelompok  sehingga  dapat  membuat  negara menjadi rugi karena perbuatannya.  Ada juga yang  berpendapat bahwa korupsi  adalah suatu kebusukan, perbuatan yang tidak jujur yang menyimpang dari perbuatan baik. Korupsi   jelas   telah   membuat   rusak mental para pejabat dengan melakukan suatu perbuatan suap menyuap, dan terdapat ketidakjujuran dalam berkompetisi,  dikatakan  juga  sebagai  suatu  pelanggaran  terhadap  kepercayaan.  Tindak  pidana  korupsi dikatakan  sebagai  kejahatan  kerah  putih,  karena kejahatan ini dominan dilakukan oleh     orang-orang yang  memiliki  kemampuan  intelektual  yang  bagus,  orang  yang  memiliki  wewenang  dan  atau kekuasaan.  Kejahatan  korupsi  sangat  sulit  diungkap  karena  kejahatan ini  merupakan  suatu kejahatan yang terorganisasi atau kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang.
Tindak  pidana  korupsi  adalah  suatu  tindakan  yang  bisa  membuat  suatu negara menjadi rugi baik dari segi keuangan, pendidikan bahkan dari segi kesehatan, oleh karenanya pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada  orang yang  melakukan  korupsi  agar  membuat  orang  tersebut menjadi jera dan tidak melakukan korupsi lagi (Kristian & Gunawan, 2015)
Pemberantasan  korupsi  secara  hukum  didalam  hukum  positif  Indonesia yaitu dengan menerapkan atau diberlakukannya secara tegas dan jelas Undang-Undang   tentang   Pemberantasan   Tindak   Pidana Korupsi      dan  berbagai  ketentuan  terkait  yang  bersifat  tegas.  Undang-Undang  yang  dimaksud  adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Arsyad, 2013).
Pada tahun 2002 negara Indonesia mendirikan sebuah Lembaga Negara yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga ini dibentuk dengan tujuan  meningkatkan  upaya  dalam  pemberantasan  tindak pidana  korupsi.  KPK  bersifat  independent  dan  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  manapun  dalam melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya.  KPK  didirikan  berdasarkan UU NRI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Perkembangan  pemberantasan  korupsi  saat  ini  telah  difokuskan  pada  tiga  isu  pokok,  yaitu pencegahan korupsi, pemberantasan korupsi, dan pengembalian aset hasil korupsi. Pengembalian kerugian atau  pengembalian  aset  hasil  dari  korupsi  yang  dilakukan  oleh  seseorang  akan  membantu  memulihkan kerugian  yang  dialami  negara  disamping  itu  juga  akan  membuat  pelaku  tidak  bisa  menikmati  hasil perbuatan  korupsi  tersebut.  Hal  ini  juga  dapat  dilakukan  dengan  menyita  atau  mengambil  secara  paksa barang- barang  tertentu  yang  didapatkan  dan  dihasilkan  dari  suatu  perbuatan pidana,  sebagai  suatu hukuman  tambahan  disamping  hukuman  pokok seperti penjara atau denda yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam tindak pidana korupsi dua sanksi pokok dapat dijatuhkan oleh hakim dalam amar putusannya yang dikenal dengan perumusan sanksi secara kumulatif.
Denda adalah sanksi yang terdapat dalam kasus tindak pidana korupsi yang merupakan sanksi pidana pokok  yang  dapat  dikenakan  terhadap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Denda  merupakan suatu  bentuk  hukuman  berupa  kewajiban  dari  terdakwa  untuk  membayarankan  sejumlah  uang  sebagai tebusan atas perbuatan yang telah ia lakukan. Ada dua jenis sanksi pidana denda dalam hukum yaitu, sanksi denda  yang menjadi sanksi  pidana  dan  denda  yang menjadi  sanksi  administratif.  Tujuannya  sama  yaitu sama-sama untuk membuat jera orang yang melakukan perbuatan jahat seperti melakukan korupsi, yang membedakan yaitu proses atau cara sehingga denda itu dijatuhkan kepada seseorang, dan terhadap siapa sanksi denda tersebut harus dibayarkan, serta bagaimana akibatnya jika denda tersebut tidak dibayarkan oleh pelaku atau terpidana (Mertha, 2014) Dalam tindak pidana korupsi khususnya, didalam amar putusan hakim yang sempat penulis baca, apabila sanksi denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan.
Kurungan pengganti adalah hukuman pokok dalam hukum pidana yang dimana kurungan pengganti hukumannya lebih ringan dari pada hukuman penjara, sanksi kurungan pengganti yaitu sanksi yang bisa dijatuhkan  jika  pelaku  tindak  pidana  tidak  mampu  membayar  denda  yang  dijatukan.  Lama  kurungan pengganti  ditentukan  oleh  seberapa  banyak  denda  yang  harus  dibayarkan  oleh  terpidana  dalam  suatu
putusan  pengadilan.  Dalam  beberapa  penelitian  terkait,  pertama  (Valerian,  2019)  menyatakan  bahwa Pengaturan pidana denda di Indonesia tidak selalu bersikukuh pada ancaman maksimum dalam rumusan delik tidak hanya mungkin, melainkan telah dianut oleh UU Drt TPE, yang notabene lahir saat Republik Indonesia  baru  berumur  10  tahun.    Selanjutnya,  (Haryadi,  2014)  mengatakan  bahwa  strategi  kebijakan pemidanaan  dalam  kejahatan-kejahatan  tertentu  harus  memperhatikan  hakikat  permasalahannya.  Jika hakikat  permasalahannya  lebih  pada  masalah  perekonomian  atau  perdagangan  maka  harus  lebih diutamakan sanksi tindakan dan/atau denda. Ketiga,  (Bauhr, Charron, & Wängnerud, 2019) mengatakan bahwa dimasukkannya perempuan dalam dewan lokal sangat negatif terkait dengan prevalensi korupsi kecil dan besar. Namun, pengurangan korupsi terutama dialami di kalangan perempuan.
Namun bagaimanapun, dalam praktiknya, terdapat kontradiktif dalam penjatuhan suatu sanksi pidana kurungan  pengganti  denda,  dimana  terdapat  ketidaksesuaian  antara  banyaknya  denda  dengan  lamanya kurungan  pengganti  yang  dijatuhkan.  Oleh  karenanya  terpidana  tindak  pidana  korupsi  cenderung  lebih memilih  sanksi  kurungan  karena  itu  dianggap  lebih  ringan  daripada  sanksi  pidana  denda.  Disinilah  kita perlu mengkaji bagaimana pengaturan sanksi pidana kumulatif dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pengganti  dalam  perumusan  amar  putusannya. Berdasarkan  latar  belakang,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Pengaturan  Sanksi  Kumulatif Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  menganalisis  p ertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Sanksi Pidana Kurungan Pengganti Denda Sebagai Salah Satu Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi

## II. METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif. Penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum yang mempelajari bahkan   menelaah seluruh  hukum tertulis  dari  semua  sumber  hukum  yang  ada.  Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan cara studi kepustakaan: membaca, menelaah dan mencatat semua buku-buku serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengaturan sanksi kumulatif dalam tindak pidana korupsi. Kemudian seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi
Sanksi dapat diartikan  sebagai suatu sarana untuk memperkuat suatu aturan atau norma oleh sebab itu harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Dengan menggunakan sanksi dalam sebuah peraturan maka diharapkan dapat terciptanya perarturan hukum yang baik yang memiliki ketegasan, sehingga apa yang termuat didalam aturan  atau  norma  tersebut  bisa  mendorong  seorang  untuk  tidak  melakukan  pelanggaran  dan  menjalani kehidupan sesuai dengan aturan atau norma yang diatur tersebut. Dengan menggunakan sanksi dalam setiap peraturan  maka  diharapkan  sanksi  bisa  menjadi  penguat  atau  penegas  suatu  aturan  hukum.  Dalam perbincangan tentang  sanksi,  maka  biasanya suatu sanksi diberikan kepada  orang yang melanggar suatu norma,  dengan  mempertimbangkan  perbuatan  yang  telah  orang  terebut  lakukan.  Kekuatan  dalam  suatu sanksi diukur dengan seberapa banyak pidana yang diancamkan terhadap orang atau pelanggar. Dengan diterapkannya sanksi bertujuan sebagai alat dalam hal mempertahankan atau membuat jera pelaku dengan ancaman  sanksi  secara  real  agar  tidak  kehilangan  kekuatanya  untuk  mewujudkan  suatu  keadilan  yang hendak ditegakkan.
Sanksi  merupakan  konsekuensi  logis  dari  suatu  perbuatan  yang  dilakukan oleh seseorang. Sanksi mempunyai  pengertian  yang  sangat  luas.  Banyak  bentuk  sanksi  dalam  hukum,  misalnya  sanksi  moral, sanksi  hukum.  Sanksi  dapat  memiliki  pengertian  yang    sama    dengan    hukuman.    Pidana (straf) adalah sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian  sanksi  pidana  mencangkup seluruh  jenis  pidana  dan  tindakan yang sebagaimana diatur dalam hukum pidana, baik sanksi yang diatur didalam  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana  atau  KUHP  maupun  yang diatur diluar KUHP.
Berkaitan  dengan  penjatuhan  sanksi  pidana  dalam  hukum  pidana,  maka  hanya  satu  jenis  pidana pokok  yang  dapat  dijatuhkan  pada  pelaku  kejahatan.  Dalam  KUHP  dikenal  dengan  sistem  alternative
(berbagai jenis pidana pokok yang diancamkan atau didakwakan, namun hanya satu yang bisa dijatuhkan), namun  dalam  tindak  pidana  tertentu  di  luar  KUHP  di  kenal  pula  sistem  kumulatif/  kumulasi  (pelaku kejahatan dapat dibebankan 2 sanksi pokok sekaligus).
Sanksi kumulatif dalam tindak pidana korupsi merupakan dua sanksi pokok yang dijatuhkan secara serentak dan mutlak, artinya hakim harus menjatuhkan dua pidana pokok terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Dua  pidana  pokok  yang  bisa  dijatuhkan  menurut  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara dan pidana denda.
Teori     kumulatif     adalah     teori     yang     disandarkan     pada     aktivitas pembentukan undang- undang  dan  aktivitas  tersebut  memiliki  alasan-alasan  historis,  sosiologis,  yuridis  dan  politis.  Kumulatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bersangkutan dengan kumulasi yang artinya bersifat menambah; terjadi dari bagian yang makin  bertambah;  bertumpuk-tumpuk. Definisi kumulatif adalah segala sesuatu yang sifatnya terus bertambah atau menumpuk dari berbagai sisi atau bagian, yang Bahasa latinnya berasal dari kata “ Cumulare ” (Jurdi, 2019).
Pengertian  kumulatif  adalah  sesuatu  yang  terus  bertambah  dari  berbagai sisi atau  bagian. Sanksi kumulatif merupakan pemberian dua sanksi yang setara  dengan  sifat  menambahkan  atau  menumpuk, artinya  suatu  sanksi tersebut dibebankan dan harus dujalankan oleh terdakwa tanpa terkecuali, biasanya sanksi  yang  sifatnya  kumulatif  yang  dijatuhkan  didalam persidangan yaitu sanksi penjara dan denda, orang yang melakukan korupsi misalnya  dalam  suatu  peradilan  maka  orang  itu  biasanya  dijatuhkan dua sanksi  pokok  sekaligus  yaitu  penjara  dan  denda. Pemberian dua sanksi  ini bertujuan untuk membuat orang  yang  melakukan  korupsi  jera  dan  tidak  lagi  melakukan  perbuatan  seperti  itu.  Kumulatif  dapat dijumpai  dalam  tindak  pidana  khusus  saja  seperti  korupsi  dan  narkotika,  dalam  KUHP  memang  tidak dikenal dengan adanya perumusan kumulasi atau penggabungan dua sanksi pokok, karena sistem atau sifat perumusan  sanksi  dalam  KUHP  yaitu  dengan  sifat  alternative  bukan  kumulatif.  Sama  seperti  yang diungkapkan oleh (Irfani & Maerani, 2019) bahwa masih ada kelemahan yang terkandung dalam Undang- Undang Anti-Korupsi saat ini masih belum kuat, terutama tentang perumusan sanksi pidana minimum, yang tidak merumuskan pedoman hukuman untuk menerapkan ancaman pidana minimum ini.
Sistem sanksi kumulatif dalam undang-undang ditandai dengan ciri khas, yaitu dalam peraturannya terdapat  kata  hubung  “dan”  didalam  perumusan  aturannya.  Kata  “dan”  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  versi  online adalah  kata  hubung  satuan  Bahasa  (kata, frasa,  klausa,  dan  kalimat)  yang  setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda. Sesuai dengan arti kata kumulatif, yakni  bersifat  menambah,  maka  kata  “dan”  adalah  kumulatif.  Namun  berbeda  dengan  (Aryadi  & Pudyatmoko,  2020),  menyatakan  dalam  penelitiannya  bahwa  penerapan  sanksi  kumulatif  eksternal berlawanan  dengan  asas  ultimum  remedium,  karena  pengenaan  sanksi  administrasi  bagi  terpidana dikenakan setelah yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana
Undang-undang    tindak    pidana    korupsi    (UU    No.    31    Tahun    1999 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)  yaitu  suatu contoh Undang-undang yang memuat suatu sistem kumulatif. Dengan ciri kata hubung “dan” dalam perumusan beberapa  pasalnya,  jadi  hakim  harus  memberikan  pidana  dua  sekaligus  kepada  terdakwa  tindak  pidana korupsi. Sistem perumusan kumulatif ini tidak dijumpai di dalam KUHP atau dengan kata lain KUHP tidak mengenal adanya kumulasi pidana pokok.
Pengaturan   penjatuhan   sanksi   pidana   terhadap   pelaku   tindak   pidana korupsi dengan sistem perumusan kumulatif terdapat dalam beberapa pasal yaitu, pasal 2, pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 12 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dikatakan sebagai sanksi yang  bersifat kumulatif, pasal-pasal tersebut  diatas  karena dalam  bunyi  setiap pasal tersebut terdapat kata penghubung “dan” yang merupakan sifat dari kumulatif itu sendiri. Pasal-pasal tersebut diatas dalam pengaturannya setiap ancaman pidananya  menggunakan  kata  penghubung  “dan” seperti    misalnya  dijatuhkan  pidana  penjara  dan  pidana  denda,  artinya  kedua  pidana  tersebut  harus dijatuhkan dan dilaksanakan oleh terdakwa.
Sistem imperative kumulatif yaitu penjatuhan dua pidana pokok yang merupakan suatu keharusan yang mutlak. Selain penjatuhan sanksi yang bersifat kumulatif dengan ciri kata hubung “dan”, dalam tindak
pidana  korupsi  sistem  dua  jalur  pemidanaan (double  track  system) hampir  sama  dengan  perumusan kumulatif  yaitu  sama-sama  merupakan  sebuah  penggabungan  pidana  atau  penimbunan  atau  pemberatan pidana.

## Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kurungan Pengganti Denda Sebagai Salah Satu Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi
Hakim dalam Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari Hakim Karier dan Hakim ad hoc. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan  sebagai  hakim  tindak  pidana  korupsi.  Hakim  ad  hoc  merupakan  seseorang  yang  diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan Hakim ad hoc diperlukan dalam pengadilan tipikor karena keahliannya sejalan  dengan  kompleksitas  perkara  tindak  pidana  korupsi,  baik  yang  menyangkut  modus  operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain dibidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang atau jasa pemerintah.
Berkaitan  dengan  wewenangnya  hakim  dalam  persidangan  harus  patuh terhadap undang-undang yang mengaturnya,  hakim juga  harus  mempunyai  kejujuran  dalam  memutus suatu  perkara  agar  putusan yang  dibuat  bisa  bermanfaat  dan  adil  bagi  para  pelaku  dan  korban  dan  juga  masyarakat  luas.  Dalam mempertimbangkan suatu putusan, hakim harus mempertimbangkan segala aspek yuridis dan seluruh fakta yang  ada  didalam  suatu  persidangan,  disamping  itu  hakim  juga  harus  mengetahui  secara  detail  tentang perkara yang sedang ia tangani tersebut supaya hakin terhindari dari kesalahan dalam memutuskan sebuah hukuman.
Teori  pendekatan  yang  bisa  dijadikan  dasar  untuk  mempertimbangkan  suatu  perkara  guna menperoleh suatu putusan yang sifatnya adil dan bermanfaat bagi semua orang dimasa kini hingga masa depan  yaitu  hakim  akan  menggunakan  beberapa  teori  seperti  teori  keseimbangan,  pendekatan  seni  atau suatu intuisi, keilmuan, bahkan hakim juga akan belajar dari suatu pengalaman-pengalam yang ia dapatkan dari setiap persidangan, hakim juga menggunakan teori ratio decidendi yaitu penalaran yang dilakukan oleh hakim yang kemudian hal itu akan menjadi alasan pokok dari suatu putusan.
Dalam tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kurungan pengganti denda sebagai salah satu sanksi kumulatif dalam putusan suatu perkara yang sedang ditangani  dengan  pertimbangan  secara  yuridis  dan  melihat  fakta-fakta hukum   dalam persidangan.  Dalam tindak pidana  korupsi  didalam persidangan seorang harus diperiksa dengan sangat teliti, untuk mengetahui apakah benar jika perbuatan yang ia lakukan merupakan suatu perbuatan korupsi, disamping  seluruh  bukti  yang  ditunjukkan  dalam  persidangan  harus  diperiksa  dan  bisa  dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutus perkara korupsi tersebut.
Majelis Hakim dalam tindak pidana korupsi akan mempertimbangkan setiap unsur ketentuan pidana yang  dikdakwakan  kepada  terdakwa  untuk  mengetahui  apakah  unsur  tersebut  telah  terpenuhi  atau  tidak dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Majelis hakim juga akan mempertimbangkan fakta yang terjadi atau terungkap di persidangan berupa keterangan dari sejumlah saksi, ahli, maupun keterangan terdakwa hingga  didapatkan  suatu  fakta  hukum  di  muka  persidangan  yang  akan  sangat  mempengaruhi  dari  pada putusan hakim tersebut.
Sebelum menjatuhkan putusan ada hal yang juga perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan yaitu  perbuatan  yang  telah      dilakukan  terdakwa  yang  menyebabkan  kerugikan  negara  dan  meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah sikap terdakwa di depan persidangan, latar belakang terdakwa apabila belum pernah dihukum. Keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan  telah  dilaksanakan,  akan  dijadikan  sebagai  dokumen  yang  dinamakan  yurisprudensi.  Dokumen  ini banyak mengandung nilai-nilai hukum yang telah diperlukan dan bahkan tidak sedikit yang berlandaskan pada pertimbangan- pertimbangan kemanusiaan, agama, adat dan filsafat hukum.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Pengaturan  sanksi  kumulatif  dalam tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  Pasal  2,  Pasal  6,  Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal  12,  Pasal  12B Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pengertian  kumulatif    adalah    segala    sesuatu    yang sifatnya penggabungan,   penumpukan,   atau   penambahan   dari   bagian-bagian, kumulatif juga berarti menimbun.  Penjatuhan  sanksi  yang  bersifat  kumulatif  adalah  penjatuhan  dua  jenis  sanksi  pokok  dalam hukum  pidana  yakni  sanksi  pidana  penjara  dan  sanksi  pidana  denda.  Undang-  Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  merupakan  undang-  undang  yang  menganut  sistem  perumusan  sanksi  secara kumulatif. Penjatuhan sanksi dengan sifat kumulatif tidak memberikan alternative kepada  terdakwa  untuk memilih  antara  sanksi  pidana  penjara  atau sanksi pidana denda akan tetapi dijatuhkan secara serentak, artinya  terdakwa  harus  dijatuhi  dengan  dua  sanksi  pokok  sekaligus.  Perumusan  sanksi  kumulatif  dalam tindak pidana korupsi memiliki ciri khusus yakni terdapat kata hubung “dan” dalam perumusan aturannya seperti  bunyi  dari  pasal-pasal  tersebut  diatas.  2)  Dasar  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi pidana  kurungan pengganti  denda  sebagai  suatu  sanksi  kumulatif  dalam tindak  pidana korupsi yaitu pertimbangan secara yuridis dan   melihat  fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.   Untuk menjatuhkan sanksi dalam tindak  pidana korupsi majelis hakim akan mempertimbangkan setiap unsur dalam  pasal  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  dengan  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa        untuk mengetahui apakah setiap unsur tersebut telah terpenuhi atau tidaknya, hakim  juga  mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan  alat-alat  bukti  di  dalam persidangan,  selain  itu  hakim  juga akan  mempertimbangkan      hal-hal  yang  memberatkan  dan      meringankan  terdakwa.  Pendekatan  yang dipergunakan oleh   hakim     dalam pertimbangan penjatuhan putusan adalah teori keseimbangan, teori pendekatan    seni    dan    intuisi, teori    pendekatan    keilmuan, teori pendekatan pengalaman dan teori ratio decidendi.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad, J. H. (2013). Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara) . Jakarta: Sinar Grafika. Aryadi, G., & Pudyatmoko, Y. S. (2020). Penerapan Kumulasi Sanksi Eksternal dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi oleh Pejabat Pemerintahan di Kabupaten Sleman. Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 155–174. Bauhr, M., Charron, N., & Wängnerud, L. (2019). Exclusion or interests? Why females in elected office reduce  petty  and  grand  corruption. European  Journal  of  Political  Research , 58 (4),  1043–1065. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12300
Haryadi. (2014). Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan. Jurnal Ilmu Hukum Jambi , 5 (1), 139–154.
Irfani,  M.,  &  Maerani,  I.  A.  (2019).  Criminal  Code  Policy  in  The  Effort  of  Corruption  Prevention  in Institutions Regional Disaster Management Agency. Jurnal Daulat Hukum , 2 (1), 75–82. Jurdi, F. (2019). Logika Hukum . Jakarta: Prenadamedia Group. Kristian, & Gunawan, Y. (2015). Tindak Pidana Korupsi . Bandung: Rafika Aditama. Mertha,  K.  (2014). Efek  Jera  Pemiskinan  Koruptor  Dan  Sanksi  Pidana .  Denpasar:  Udayana  University Press.
Valerian,  D.  (2019).  Meretas  Konsep  Baru  Pidana  Denda  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi. Jurnal Antikorupsi Integritas , 05 (2), 87–116. https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V5I2.445