## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  7  No.  1 – Januari  2023 E-ISSN  2580-9695

## IMPLEMENTASI  PROGRAM  WAJIB  BELAJAR  PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN BAGI SUKU ANAK DALAM
Ade Sofa 1 *, Ega Mawarni 2 , Asra ’ i Maros 3 1,2,3 Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Corresponding Author: Ade Sofa adesofa99@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  about  the  implementation  of  the  9-year  Compulsory  Education Program  in  Kelukup  Hamlet,  Dwi  Karya  Bhakti  Village,  Pelepat  District,  Bungo  Regency,  Jambi.  The research  method  uses  a  qualitative-descriptive  approach.  Data  collection  techniques  include  observation, interviews,  and  documentation.  The  results  of  the  study  show  that  the  implementation  of  the  compulsory education program has been carried out quite well but has not yet achieved satisfactory results. Socialization regarding  the  importance  of  participating  in  the  program  has  been  conveyed  to  SAD  residents  through related parties. Non-governmental organizations play the most crucial role, namely as coaches, supervisors, assistants, and facilitators in every educational activity for the children of the Suku Anak Dalam. There are internal  barriers  from  the  SAD  community  to  accepting  the  program,  namely  their  suspicious  attitude, strong  customs  and  traditions,  lack  of  gender  equality,  shyness  and  low  self-esteem  of  children,  and difficulties  in  paying  for  children's  school  needs.  These  obstacles  were  overcome  by  continuing  to  provide direction, understanding, and motivation to the SAD community regarding compulsory education, efforts by teachers to visit from door to door to pick up students to study, and efforts to provide scholarships for SAD children in need.
Key words: Implementation; Compulsory Education; Suku Anak Dalam

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  tentang  implementasi  Program  Wajib  Belajar Pendidikan  Dasar  9  Tahun  di  Dusun  Kelukup,  Desa  Dwi  Karya  Bhakti,  Kecamatan  Pelepat, Kabupaten  Bungo,  Jambi.  Metode  penelitian  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Teknik pengambilan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  penerapan  program  wajib  belajar  sudah  dilaksanakan  dengan  cukup  baik,  namun  belum mencapai  hasil  yang  memuaskan.    Sosialisasi  mengenai  pentingnya  mengikuti  program  tersebut sudah  tersampaikan  kepada  warga  SAD  melalui  pihak  terkait.  Lembaga  Swadaya  Masyarakat memegang  peran  yang  paling  krusial  yaitu  sebagai  pembina,  pengawas,  pendamping,  dan fasilitator  dalam  setiap  aktivitas  pendidikan  anak-anak  Suku  Anak  Dalam.  Terdapat  hambatan internal dari komunitas SAD dalam penerimaan program yaitu adanya sikap curiga, masih kuatnya adat dan tradisi, belum adanya kesetaraan gender, sikap malu dan rendah diri  anak, dan kesulitan biaya  untuk  kebutuhan  sekolah  anak.  Hambatan  tersebut  diatasi  dengan  terus  berupaya memberikan pengarahan, pemahaman dan motivasi kepada komunitas SAD tentang wajib belajar, upaya  guru  berkunjung  dari  rumah  ke  rumah  menjemput  siswa  belajar,  dan  upaya  pemberian beasiswa bagi anak SAD yang membutuhkan.
Kata Kunci: Implementasi, Wajib Belajar, Suku Anak Dalam.

## A. PENDAHULUAN
Pendidikan  adalah  sarana  utama  dalam  upaya  meningkatkan    kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia akan sulit mencapai titik yang  maksimal  tanpa  adanya  pendidikan.  Pendidikan  yang  berlaku  secara nasional sejatinya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang  berakar  pada  nilai-nilai  agama,  kebudayaan  nasional  Indonesia,  dan tanggap  terhadap  tuntutan  perubahan  zaman.  Pendidikan  nasional  berfungsi mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Selain  itu, pendidikan  nasional  bertujuan  untuk  mengembangkan  potensi  peserta  didik agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Dalam  pasal  31  UUD  1945  menegaskan  bahwa  setiap  warga  negara memiliki  hak  yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan  pada  setiap  jenis  dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, pengaturan pelaksanaan hak tersebut tidak boleh mengurangi arti keadilan dan pemerataan bagi setiap warga negara untuk memperoleh  pendidikan.  Salah  satu  rancangan  pendidikan  nasional  yang disusun  pemerintah  untuk  perluasan  dan  pemerataan  kesempatan  belajar  bagi setiap warga negara adalah melalui program Wajib Belajar 9 Tahun.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional menguatkan tentang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Pada  pasal  6  ayat  1  undang-undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  setiap  warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.  Penyelenggaraan  pendidikan  tersebut  selain  wajib  didukung  oleh masyarakat  luas  juga  harus  mendapatkan  perhatian  serius  dari  pemerintah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan    yang bermutu bagi setiap warga negara  tanpa  diskriminasi  dan  menjamin  ketersediaan  dana  untuk  pendidikan dasar tersebut.
Hakikat  pelaksanaan  program  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  9  Tahun merupakan  upaya  sistematis  Pemerintah  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusia  Indonesia.  Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  tentu  akan mampu  berpartisipasi  aktif  dalam  keseluruhan  pembangunan  nasional,  lebih mudah  beradaptasi  dalam  menyerap  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  serta  tanggap  menghadapi  perubahan  zaman  yang  kian  mengglobal. Untuk  mewujudkan  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  tangguh  itu,  maka tanpa  terkecuali,  seluruh  warga  negara  yang  berada  di  kota,  di  desa,  maupun masyarakat  daerah  terpencil  dan  juga  masyarakat  adat  berhak  memperoleh pendidikan dasar yang bermutu.
Di Provinsi Jambi, terdapat Komunitas Adat Terpencil, yaitu Suku Anak Dalam  (SAD)  yang  sering  disebut  sebagai  Orang  Rimba  atau  Suku  Kubu.  SAD
mempunyai  ikatan  adat  istiadat  yang  sangat  kuat.  Mereka  hidup  berkelompok dengan pakaian yang hanya menutupi sebagian badan serta memiliki pola hidup yang berpindah-pindah. Pola nomaden ini disebabkan karena Suku Anak Dalam sangat  bergantung  pada  hasil  hutan  dan  binatang  buruan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Tapi,  saat  ini  luas  hutan  yang  menjadi    rumah SAD  semakin  menyempit  akibat  pembukaan  untuk  lahan  perkebunan  karet, sawit,  hutan  industri,  dan  lahan  transmigrasi.  Perubahan  zaman  tersebut menyebabkan  sebagian  kelompok  SAD  ada  yang  memilih  hidup  menetap  atau hanya  semi  menetap,  namun  masih  ada  juga  yang  mencoba  bertahan  hidup berpindah-pindah dengan masuk lebih jauh ke dalam hutan.
Berdasarkan  data  dari Komunitas Konversi  Indonesia  Warsi  pada  tahun 2018, jumlah Suku Anak Dalam yang ada di Jambi sebanyak 5.235 jiwa. Populasi yang  masih  tinggi  tinggal  di  dalam  hutan  yakni  sebanyak  40%.  Di  dalam  areal konsensus  perusahaan  baik  kebun  sawit  maupun  hutan  tanaman  industri sebanyak  50%,  dan  SAD  yang  telah  bermukim  di  pedesaan  sebanyak  10%. Wilayah  pemukiman  yang  diperuntukkan  untuk  SAD  dibangun  secara  khusus oleh  pemerintah  setempat.  Demikan  halnya,  di  wilayah  Desa  Dwi  Karya  Bakti, tepatnya Dusun Kelukup, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi, terdapat komplek  pemukiman  yang  dibangun  oleh  pemerintah  khusus  untuk  SAD. Komplek  pemukiman  itu  berada  di  area  perkebunan  sawit  dan  terdiri  dari  60 rumah  yang  berjajar  berdinding  papan  dan  separuh  tembok.  Di  pemukiman tersebut  terdapat  dua  rombongan  SAD  yang  tinggal  sejak  delapan  tahun  lalu, yaitu dari kelompok Tumenggung Badai dan Tumenggung Hari.
Salah  satu  tujuan  pemerintah  memukimkan  Suku  Anak  Dalam  di antaranya agar    kelompok adat tersebut mampu mengakses pendidikan formal, yaitu  ke  jenjang  pendidikan  sekolah  dasar,  menengah,  atas,  dan  bahkan  ke sekolah  tinggi.  Sebelumnya,  saat  masih tinggal di  dalam hutan  yang  tidak  jauh dari  Dusun  Kelukup,  anak-anak  SAD  memperoleh  pendidikan  nonformal  yang difasilitasi oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat bernama Pundi Sumatera.
Anak-anak  SAD  mendapatkan  pelajaran  membaca,  menulis,  dan  berhitung  di sebuah pondok sederhana tanpa dinding beratap jerami, yang disebut Sudung. Setelah  SAD  bermukim  di  Dusun  Kelukup,  dinas  pendidikan  bekerja sama  dengan  LSM  Pundi  Sumatera  menyelenggarakan  pendidikan  sekolah khusus yang bernama Sekolah Rimba dengan materi pelajaran yang masih sama seperti  membaca,  menulis,  dan  berhitung  di  sebuah  bangunan  yang  lebih permanen.  Anak-anak  SAD  yang  sudah  bisa  membaca,  menulis,  dan  berhitung kemudian  diarahkan  masuk  ke  sekolah  formal.  Sekolah  Rimba  juga dimanfaatkan  oleh  anak-anak  yang  sudah  bersekolah  formal  sebagai  tempat untuk  mengerjakan  PR  dan  tempat  bertanya  apabila  ada  pelajaran  yang  masih belum mereka pahami.
Berdasarkan observasi awal dan hasil wawancara dengan Pembina Suku Anak Dalam dari LSM Pundi Sumatera, sosialisasi terkait pendidikan dasar yaitu Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh pemerintah setempat, dinas pendidikan dan pihak LSM kepada Suku Anak
Dalam  di  Dusun  Kelukup.  Setiap  anak  SAD  yang  telah  berumur  7  sampai  12 tahun serta memiliki kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung akan diarahkan  untuk  masuk  ke  sekolah  formal,  yaitu  mulai  jenjang  pendidikan Sekolah  Dasar.  Setiap  tahun,  terutama  menjelang  tahun  ajaran  baru,  pihak pemerintah  dan  dinas  pendidikan  selalu  mengadakan  sosialisasi  untuk memberikan  pemahaman  tentang  program  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  9 Tahun kepada seluruh warga Dusun Kelukup khususnya keluarga SAD.
Meskipun  sosialisasi  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  9  Tahun  sudah berjalan, namun  ternyata masih ada anak-anak SAD usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah di SD dan usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah di SMP. Masih ada keluarga  Suku  Anak  Dalam  menolak  sosialisasi  tersebut  dengan  alasan  tidak sesuai  dengan  tradisi  yang  diajarkan  dalam  kelompok  atau  temenggung,  dan tradisi nenek moyang mereka. Hidup nomaden yang masih dijalankan sebagian Suku  Anak  Dalam  menjadi  kurang  efektif  dalam  proses  belajar  mengajar. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  tulisan  ini  mengkaji  permasalahan yaitu bagaimana implementasi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi  Suku  Anak  Dalam di  Dusun Kelukup,  Desa  Dwi  Darma  Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi.

## B. LANDASAN TEORI

## Implementasi Program
Arti implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan. Menurut Ekawati (dalam Taufik dan Isril, 2013:55) menyatakan  definisi  implementasi  secara  eksplisit  mencakup  tindakan  oleh individu  atau  kelompok,  privat  (swasta)  atau  publik  yang  langsung  pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah  ditetapkan  sebelumnya.  Adapun  menurut  Leester  dan  Stewart  (dalam Winarno, 2012:149-150) menjelaskan bahwa implementasi dipandang secara luas mempunyai  makna  pelaksanaan  undang-undang  dimana  berbagai  aktor, organisasi,  prosedur  dan,  teknik  bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan kebijakan  dalam  upaya  untuk  meraih  tujuan-tujuan  kebijakan-kebijakan  atau program-program.
Model  implementasi  program  menurut  David  C.  Korten  (Ikramullah, 2021)  harus  meliputi  tiga  elemen  yang  disebutnya  dengan  model  kesesuaian melalui  pendekatan  proses  pembelajaran.  Korten  menitikberatkan  model  ini pada  tiga  elemen  yakni,  program  itu  sendiri,  pelaksanaan  program,  dan kelompok  sasaran.  Ketiga  unsur  implementasi  program  menurut  Korten,  yaitu: 1)  Program,  menurut  Korten  harus  ada  kesesuaian  antara  program  dengan  apa yang  dibutuhkan  oleh  kelompok  sasaran.  Untuk  itu  indikator  suatu  program yang  baik  memuat  beberapa  aspek,  diantaranya:  ada  tujuan  yang  jelas,  ada kebijakan-kebijakan yang diambil, adanya anggaran, dan adanya strategi dalam pelaksanaan;  2)  Organisasi  pelaksana,  Korten  mengatakan  bahwa  harus  ada
kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana; 3)  Kelompok  sasaran,  menurut  Korten  harus  ada  kesesuaian  antara  kelompok sasaran  dengan  organisasi  pelaksana  untuk  dapat  memperoleh  hasil  program yang sesuai dengan kelompok sasaran program.
Berdasarkan  definisi  di  atas,  maka  implementasi  bisa  diartikan  sebagai pelaksanaan  suatu  program  yang  dilaksanakan  oleh  organisasi  pelaksana,  baik dari  pihak  pemerintah  maupun  masyarakat  swasta  yang  ditujukan  kepada kelompok sasaran untuk mencapai suatu tujuan.

## Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun
Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  9  Tahun  adalah  suatu  gerakan  nasional yang  diselenggarakan  di  seluruh  Indonesia  bagi  Warga  Negara  Indonesia  yang berusia  7  sampai  15  tahun,  yaitu  dari  tingkat  kelas  1  Sekolah  Dasar/Madrasah Ibtidaiyah  hingga  kelas  9  Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah. Wajib Belajar adalah program pemerintah yang bersifat nasional (Rahayu, 2013). Landasan Hukum Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun    terdapat pada Pasal 31,  ayat  1-3,  UUD  1945  dan  dipertegas  lagi  dengan  UU  RI  No.20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 6, ayat 1.
Secara  garis  besar  undang-undang  yang  mengatur  sistem  pendidikan nasional tersebut mengamanatkan bahwa: 1) Setiap warga negara yang berusia 7- 15  tahun  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar;  2)  Pemerintah  dan  pemerintah daerah  menjamin  terselenggaranya  wajib  belajar  minimal  pada  jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya; 3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab  negara  yang  diselenggarakan  oleh  lembaga  pendidikan  pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pendidikan  dasar  yang  diselenggarakan  di  Sekolah  Dasar  bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar baca tulis hitung, pengetahuan, dan keterampilan  dasar  yang  bermanfaat  bagi  siswa  sesuai  dengan  tingkat pengembangan  serta  mempersiapkan  mereka  mengikuti  pendidikan  di  Sekolah Lanjutan  Tingkat  Pertama.    Pendidikan  dasar  yang  dilaksanakan  di  SLTP bertujuan  untuk  memberikan  bekal  kemampuan  dasar  yang  merupakan perluasan serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh di SD yang  bermanfaat  bagi  siswa  untuk  mengembangkan  kehidupannya  sebagai pribadi,  anggota  masyarakat,  dan  warga  negara  sesuai  dengan  tingkat perkembangannya  serta  mempersiapkan  mereka  untuk  mengikuti  pendidikan menengah.
Penjelasan di atas menegaskan bahwa Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun  merupakan  suatu  program  pemerintah  yang  sangat  penting  dan  harus terselenggara  dengan  sebaik-baiknya  oleh  berbagai  pihak  yang  terkait  untuk mencapai suatu tujuan yaitu mengembangkan kemampuan dasar siswa didik.

## Suku Anak Dalam (SAD)
Suku Anak Dalam hidup di tiga wilayah ekologis yang berbeda, yaitu di utara  Provinsi  Jambi  (sekitaran  Taman  Nasional  Bukit  30),  di  Taman  Nasional Bukit 12, dan wilayah selatan Provinsi Jambi (Jalan Lintas Sumatera). Penyebutan untuk  Suku  Anak  Dalam  ada  tiga  macam,  yang  pertama  Suku  Kubu  yang mengandung  makna  primitif,  kotor,  dan  bodoh.  Kedua  Suku  Anak  Dalam, penyebutan  ini  digunakan  oleh  pemerintah  melalui  dinas  sosial  yang  memiliki makna  sekelompok  orang  yang  terbelakang  dan  tinggal  di  pedalaman.  Ketika Orang  Rimba,  penyebutan  ini  digunakan  oleh  sebagian  kecil  dari  kelompok mereka sendiri. Makna sebutan ini adalah menunjukkan jati diri mereka sebagai etnis  yang  mengembangkan  kebudayaannya  yang  tidak  bisa  lepas  dari  hutan (Manurung, 2007: 9).
Suku Anak Dalam memiliki gaya hidup dan kepercayaan yang unik dan berbeda  dari  kehidupan  masyarakat  modern.  Mereka  tinggal  Mereka memandang  hutan  sebagai  tempat  tinggal  dan  menjadi  bagian  penting  dari hutan  itu  sendiri.  Suku  Anak  Dalam  sangat  hidup  bergantung  pada  hutan. Dahulu, matapencaharian mereka adalah berburu, meramu, dan mengumpulkan hasil  hutan  berupa  rotan  dan  sebagainya  yang  digunakan  untuk  keperluan mereka  sendiri  dan  tidak  untuk  dijual.  Tapi,  setelah  adanya  transmigrasi  dan pembukaan  hutan  untuk  lahan  perkebunan  karet  dan  sawit,  hasil  buruan  dan rotan  tidak  lagi  mereka  pergunakan  untuk  keperluan  pribadi,  namun  mereka jual ke pengepul.
Dalam  sistem  pendidikan  tidak  banyak  dari  mereka  yang  ingin  atau tertarik untuk belajar dan menggali ilmu di bangku sekolah. Hal ini disebabkan faktor tradisi adat istiadat Suku Anak Dalam yang masih kuat dan sulitnya akses ke  sekolah  secara  geofrafis.  Meski  demikian  sebagian  kecil  dari  mereka  sudah mulai  banyak  yang bermukim  di  desa,  dan  sudah  mulai  mengenal  pendidikan, bahkan  ada  yang  melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih  tinggi.  Suku Anak  Dalam  menjadi  sasaran  Progam  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  9  Tahun dari  pemerintah  untuk  mewujudkan  pemerataan  pendidikan  kepada  seluruh warga negara Indonesia tanpa diskriminasi.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  dengan  menggunakan metode  penelitian  kulitatif  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang,  dan  perilaku  yang  diamati.  Teknik pengumpulan  data  diperoleh  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi. Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  cara Purposive sampling atau  penarikan sampel  bertujuan. Puposive sampling adalah  teknik  penentuan  sampel  dengan pertimbangan  tertentu  (Sugiyono,  2018:85).  Penetapan  tujuan  dilakukan  agar sampel  yang  diambil  memenuhi  standar  yang  dibutuhkan  dalam  mendukung penelitian.  Sedangkan,  subyek  atau  yang  menjadi  informan  penelitian  dalam tulisan  ini  adalah  Kepala  RIO    Dusun  Dwi  Karya  Bakti,    seorang  staf  Tata
Usaha  Dusun  Dwi  Karya  Bakti,  seorang  staf  Perencanaan  Dusun  Dwi  Karya Bakti,  seorang  Pembina  Suku  Anak  Dalam,  seorang  guru  SD,  dan  tujuh  orang warga Suku Anak Dalam di Desa Kelukup, Kecamatan Pelepat.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  Pelaksanaan  Program  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  9  Tahun Suku Anak Dalam
Masyarakat Suku Anak Dalam yang tinggal di Dusun Kelukup, Desa Dwi Karya  Bakti,  Kecamatan  Pelepat  terdiri  dari  dua  kelompok  dengan  dua kepemimpinan.  Pemimpin  dari  kelompok  SAD  disebut  dengan  Tumenggung. Kelompok  Tumenggung  Hari  dan  Tumenggung  Badai  sudah  mulai  menempati pemukiman  yang  disediakan  pemerintah  daerah  di  lahan  perkebunan  sawit Dusun Kelukup sejak tahun 2012. Tercatat pada tahun 2022, saat ini terdapat 41 Kepala  Keluarga  SAD  dengan  total  142  orang.  Tapi,  jumlah  itu  masih  selalu berubah-ubah  karena  ada  warga  SAD  yang  masih  semi  menetap,  terkadang kembali masuk hutan untuk waktu yang lama karena tidak betah menetap lama.
Pemerintah  daerah  menyediakan  60  rumah  sederhana  layak  huni  yang  tidak semuanya terisi keluarga SAD karena kebiasaan nomaden mereka itu.
Program  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  9  Tahun  sudah  mulai diperkenalkan sejak sebelum mereka bermukim di Dusun Kelukup. Sebelumnya, anak-anak  SAD  mendapatkan  pendidikan  nonformal  di  dalam  hutan  yang disebut  Sekola  Rimba.  Sekola  Rimba  diselenggarakan  oleh  sebuah  Lembaga Swadaya  Masyarakat.  Pelajaran  di  Sekola  Rimba  lebih  sederhana  dan  lebih bebas,  yaitu  hanya  mengenalkan  baca,  tulis,  dan  berhitung  kepada  anak-anak SAD  dengan  contoh  dan  praktik  belajar  dari  lingkungan  hutan  hunian  mereka. Bagi anak-anak SAD yang sudah bisa baca tulis dan berhitung, serta berusia 7-15 tahun kemudian diarahkan dan difasilitasi oleh pembina dari LSM untuk masuk ke sekolah formal.
Di  Desa  Dwi  Karya  Bakti  tempat  Dusun  Kelukup  berada,  terdapat gedung  pendidikan  Sekolah  Dasar  berstatus  negeri  sebanyak  tiga  sekolah. Sementara  untuk  mengakses  pendidikan  setara  Sekolah  Menengah  Pertama sampai  ke  sekolah  lanjutan,  siswa  harus  pergi  ke  desa  lain  yang  cukup  jauh  di Rantau Keloyang, Kecamatan  Pelepat.  Jarak  yang cukup jauh untuk  mengakses pendidikan  SMP  tersebut,  menjadi  salah  satu  pertimbangan  SAD  dalam menyekolahkan  anak-anak  mereka  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi.  Sementara  itu, dana  anggaran  pendidikan  yang  khusus  diperuntukkan  anak-anak  Komunitas Adat  Terpencil  belum  ada,  baik  dari  pemerintah  daerah  maupun  dari pemerintah  desa.  Hal  ini  semakin  menyulitkan  keluarga  SAD    untuk membiayai  pendidikan  anak-anak  mereka  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  karena mereka juga tidak punya penghasilan tetap.
Tapi,  anak-anak  SAD  di  Dusun  Kelukup  yang  mengenyam  pendidikan dasar  di  sekolah  formal  setiap  tahunnya  selalu  ada  meskipun  jumlahnya  tidak banyak. Tahun ini tercatat ada 10 anak SAD duduk di Sekolah Dasar dan 10 anak
duduk  di  bangku  SMP.  Keberadaan  anak-anak  SAD  yang  bersekolah  formal tidak  lepas  dari  upaya  sosialisasi  tentang  Program  Wajib  Belajar  Pendidikan Dasar 9 Tahun yang selalu ada setiap tahun. Menurut Bapak Badai selaku salah satu Tumenggung SAD di Dusun Kelukup, dari pihak pemerintah desa dan LSM beberapa kali memberikan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak- anak SAD. Pendidikan tidak semata-mata mendapatkan gelar, namun ilmu yang bermanfaat    akan  berguna  untuk  masa  depan  mereka  sendiri.  Dengan berpendidikkan,  mereka  tidak  bisa  dibodoh-bodohi  oleh  orang-orang  yang berniat  menipu  atau  dicurangi  saat  berjual  beli.  Dan,  sekarang  mulai  tumbuh kesadaran  dari  warga  SAD  akan  pentingnya  bersekolah  dan  bahkan  tanpa adanya paksaan mereka langsung menyekolahkan anak-anaknya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Yori  Sandi  selaku  Pembina  SAD dari LSM Pundi Sumatera, pada umumnya rata-rata anak SAD sudah mengikuti pendidikan di tingkat SD dan SMP. Untuk meningkatkan kesadaran warga SAD tentang  pentingnya  pendidikan  wajib  belajar  9  tahun,  pihak  LSM memperlihatkan  contoh-contoh  keberhasilan  orang-orang  yang  bersekolah sehingga mampu menggapai  cita-cita sesuai  harapan. Beliau juga mengungkapkan dengan memberikan contoh-contoh yang nyata, misalnya salah satu di antara mereka sudah ada yang berhasil menjadi    anggota polisi,    maka anak-anak  SAD  menjadi  tambah  bersemangat  bersekolah.  Sekola  Rimba  yang dijalankan  oleh  LSM  sejak  di  dalam  hutan  juga  masih  tetap  eksis  dan  kini bertempat  di  pemukiman  SAD.  Di  Sekola  Rimba  ada  fasilitas  yang  tersedia berupa  perpustakaan  dan  layanan  pendidikan  seperti  alat-alat  bantu  belajar  , yaitu papan tulis dan buku-buku.
Pemantauan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi anak- anak SAD berbentuk evaluasi hasil belajar siswa yang bersekolah. Pihak sekolah dari  dinas  pendidikan  setiap  semester  memberikan  laporan  hasil  belajar  siswa. Kemudian,  pihak  LSM  bersama  orang  tua  melakukan  evaluasi  dengan  melihat hasil belajar anak-anak tersebut dan menanyakan langsung kepada guru sekolah bilamana memang perlu demi perkembangan pendidikan anak-anak selanjutnya. Selain  itu,  pihak  LSM  secara  rutin  melakukan  bimbingan  belajar  kepada  anak- anak  SAD  yang  bersekolah  sehingga  bisa  membantu  hasil  belajar  mereka menjadi lebih baik.

## Organisasi Pelaksana Program
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  Lembaga  Swadaya Masyarakat  sangat  besar  dalam  menyukseskan  pelaksanaan  program  Wajib Belajar  Pendidikan  Dasar  9  Tahun  bagi  anak-anak  SAD  di  Dusun  Kelukup. Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang  bernama  Pundi  Sumatera  ini  sudah  mulai memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak SAD sejak tahun 2012. Peran yang sudah dilaksanakan oleh LSM Pundi Sumatera terhadap pendidikan Suku Anak  Dalam  antara  lain:  1)  Mendirikan  sekolah  alam,  Sekola  Rimba,  yang
berfungsi  memberikan  pendidikan  awal  tentang  baca,  tulis,  dan  berhitung kepada  anak-anak  SAD  sebelum  mereka  bersekolah  formal;  2)  Selalu memberikan sosialisasi dan motivasi tentang pentingnya bersekolah untuk masa depan  kepada  anak-anak  dan  warga  SAD;  3)Menjadi  fasilitator  anak-anak  SAD yang hendak bersekolah sehingga pihak sekolah yang dituju bersedia menerima anak-anak itu; 3)Memfasilitasi pemberian beasiswa kepada anak-anak SAD yang membutuhkan  agar  tetap  bersekolah  ke jenjang selanjutnya;  4)Sebagai  pembina yang  memantau,  mengawasi,  dan  mendampingi  setiap  aktivitas  pendidikan anak-anak  SAD  yang  belum  bersekolah  maupun  yang  sudah  bersekolah;  5) Mengevaluasi  hasil  belajar  siswa  SAD  yang  bersekolah  dan  menanyakan langsung  kepada  guru  sekolah  tentang  perkembangan  belajar  siswa  SAD;  6) Menjadi fasilitator antara pihak pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak lain  dengan  warga  SAD    berkaitan  dengan  perkembangan  pendidikan  Suku Anak  Dalam;  7)Menyediakan fasilistas  perpustakaan  gratis  dan  perlatan belajar mengajar bagi anak-anak SAD.
Sementara  itu,  pihak  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  desa,  melalui dinas  pendidikan  dan  dinas  sosial,  akan  memberikan  layanan  serta pendampingan pendidikan kepada warga SAD pada saat dibutuhkan. Misalnya, setahun  sekali  memberikan  sosialisasi  tentang  pentingnya  Wajib  Belajar Pendidikan  Dasar  9  Tahun  kepada  seluruh  warga  SAD.  Dan  juga,  memberikan pendampingan  kepada  anak  yang  mengalami  kesulitan  bersekolah  karena menghadapi  penentangan  dari  pihak  keluarga  yang  melarang  anaknya bersekolah.
Kemudian, untuk menjaga proses belajar siswa SAD agar tidak tertinggal, maka pihak sekolah melakukan upaya khusus yaitu mengirim guru melakukan door to door atau kunjungan dari rumah ke rumah menjemput siswa. Kunjungan guru  dilakukan  apabila  siswa  tidak  masuk  sekolah  untuk  waktu  yang  lama sehingga  bila  dibiarkan  bisa  mengganggu  poses  belajarnya  di  sekolah.  Hal  itu dapat terjadi karena anak-anak SAD sering kali lebih mengutamakan pekerjaan membantu orang tua, seperti berburu dan mencari rotan, daripada pergi sekolah. Apalagi bagi sebagian warga SAD masih ada yang beranggapan bahwa sekolah bukan  suatu  hal  yang  penting  dibandingkan  bekerja  untuk  keluarga.  Oleh karena  itu,  setiap  pagi,  guru  yang  sedang  bertugas  turun  lapangan  akan mendatangi lokasi siswa dan melakukan pembelajaran di tempat di mana siswa itu sedang berada.

## Penerimaan Program oleh Kelompok Sasaran
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada  kelompok  sasaran,    saat  ini  terdapat 10  anak  SAD  yang  sedang  bersekolah  SD  dan  10  anak  yang  duduk  di  bangku SMP.  Tapi,  masih  ditemukan  sejumlah  hambatan  dalam  pelaksanaan  Program Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  9  Tahun  pada  Suku  Anak  Dalam.  Hambatan tersebut  terutama  berasal  dari  dalam  kelompok  itu  sendiri.  Hambatan  yang pertama, adanya  kecurigaan  mereka  pada  ajakan  bersekolah.  Kekhawatiran tersebut  dipicu  dengan  adanya  peristiwa  pernah  hilangnya  seorang  anak  SAD
karena  dibawa  seseorang  yang  bermaksud  menyekolahkan  anak  itu  ke  kota. Ternyata  anak  itu  tidak  pernah  kembali  pulang,  walaupun  konon  kabarnya  si anak sudah menjadi dokter. Mereka menjadi kerap curiga dan antipati setiap ada ajakan  untuk  menyekolahkan  anak  setinggi-tingginya.  Mereka  tidak  mau  bila nanti  setelah  sekolah  tinggi  si  anak  malah  pergi  meninggalkan  keluarga  dan kelompok suku.
Kedua ,secara umum Suku Anak Dalam masih memegang kuat adat dan tradisi  kelompok  yang  bersumber  dari  nenek  moyang.  Mereka  mengganggap sekolah  formal  tidak  memberikan  keuntungan  apa-apa  bila  dibandingkan bekerja  di  hutan.  Pola  hidup  yang  keras  dan  berpindah-pindah  di  hutan, membuat Suku Anak Dalam berwatak keras dan bebas. Mereka lebih menyukai bila  anak-anak  pergi  berburu  dan  meramu  lalu  menjual  hasil  buruannya dibandingkan  pergi  menyandang  tas  menuntut  ilmu  ke  sekolah.  Bahkan, meskipun  sebagian  SAD  sudah  menetap  di  Dusun  Kelukup,  namun  mereka masih  keluar  masuk  hutan  untuk  berburu,  meramu,  mencari  rotan,  madu  dan berladang. Anak-anak  SAD  pun  cenderung  tidak  betah berlama-lama  belajar  di dalam  ruang  kelas  secara  formal.  Mereka  lebih  menyukai  beraktivitas  di  luar ruangan  atau  bersekolah  alam  nonformal  seperti  Sekola  Rimba.  Selain  keluar masuk hutan untuk berburu dan meramu, ternyata warga SAD di desa Kelukup masih  memegang  tradisi  melangun,  yaitu  apabila  ada  salah  satu  anggota kelompok  mereka  ada  yang  meninggal,  maka  mereka  akan  berpindah  tempat untuk  beberapa  bulan  sehingga  sangat  mengganggu  proses  belajar  mengajar anak-anak SAD.
Ketiga ,  masalah  ketimpangan  gender.  Belum  adanya  kesetaraan  gender dalam  komunitas  SAD  menyebabkan  anak-anak  perempuan  SAD  lebih  sulit memperoleh  izin  bersekolah  bila  dibandingkan dengan  anak  laki-laki.  Biasanya anak  perempuan  SAD  yang  sudah  haid  menjadi  pertanda  harus  segera dinikahkan  dengan  laki-laki  dari  komunitas  mereka.  Peran  kaum  perempuan SAD memang sangat penting dalam mengurus anak dan rumah tangga sehingga bersekolah bagi mereka dianggap sia-sia saja.
Keempat ,  rasa  rendah  diri  dan  perasaan  sulit  bergaul  dengan  orang- orang  di  luar  komunitas  SAD.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  seorang anak  SAD  yang  putus  sekolah,  dia  merasa  malu    dan  menganggap  orang  luar hebat-hebat  sehingga  merasa  sulit  beradaptasi  karena  tidak  cocok  berada  di lingkungan  luar.  Sedangkan  hasil  wawancara  dengan  anak  yang  masih bersekolah SD, mengaku bahwa dia selalu merasa malu dan rendah diri selama di  sekolah.  Dia  kemudian  memilih  hanya  bergaul  dengan  sesama  anak  SAD  di sekolah.
Kelima ,  kesulitan  biaya  untuk  kebutuhan  anak  sekolah.  Kehidupan komunitas SAD yang berpenghasilan tak menentu tentu merasa cukup berat bila harus menyisihkan biaya untuk keperluan sekolah anak, seperti seragam, buku- buku, sepatu, tas, uang jajan, uang transportasi dan lain-lain. Sebenarnya pihak
LSM  selalu  memfasilitasi  kebutuhan  pokok  sekolah  seperti  seragam  dan  buku- buku, namun memang tetap masih belum mencukupi. Sementara itu, belum ada program  khusus  dari  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan  kualitas pendidikan  Suku Anak Dalam.  Hal  ini  menyebabkan  keluarga  SAD  yang  tidak memiliki niat dan motivasi yang kuat menjadi enggan menyekolahkan anak atau enggan bila anaknya melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
Sejumlah  hambatan  tersebut  tidak  menyurutkan  upaya  dalam  rangka menerapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun  pada komunitas SAD. Hasil wawancara dengan Kepala Rio, Desa Dwi Karya Bakti, bahwa pihak pemerintah  desa  bekerjasama  dengan  pihak  LSM  senantiasa  memberikan pengarahan,  pemahaman,  serta  motivasi  kepada  komunitas  SAD  di  Dusun Kelukup tentang pentingnya anak-anak bersekolah untuk masa depan yang lebih baik. Ada juga upaya guru yang datang berkunjung dari rumah ke rumah warga SAD  untuk  menjemput  siswa  pada  saat  jam  pelajaran  dan  mengadakan  belajar langsung di tempat di mana siswa itu sedang berada. Semua itu dilakukan demi keberhasilan  siswa  SAD  menuntaskan  pelajaran  di  sekolah.  Dan,  ada  upaya pemberian beasiswa dari LSM kepada anak yang membutuhkan.

## E. PENUTUP
Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi Suku Anak Dalam di Desa Kelukup, Desa Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Jambi  sudah  diterapkan  dan  terlaksana  dengan  cukup  baik,  namun  belum mencapai  hasil  yang  memuaskan.  Sosialisasi  mengenai  pentingnya  mengikuti program tersebut sudah tersampaikan kepada warga SAD melalui pihak terkait, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah. Lembaga  Swadaya  Masyarakat  memegang  peran  yang  paling  krusial  dalam penerapan  program  tersebut.  LSM  berperan  sebagai  pembina,  pengawas, pendamping,  dan  fasilitator  dalam  setiap  aktivitas  pendidikan  anak-anak  Suku Anak Dalam.
Terdapat  hambatan  internal  dari  komunitas  Suku  Anak  Dalam  dalam penerimaan  progam  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  9  Tahun,  yaitu  adanya sikap curiga terhadap ajakan untuk menyekolahkan anaknya, masih memegang kuat adat dan tradisi, belum adanya kesetaraan gender, sikap malu dan rendah diri  anak  SAD  sehingga  tidak  mampu  beradaptasi  dengan  dunia  luar,  dan kesulitan  biaya  untuk  kebutuhan  sekolah  anak.  Hambatan  tersebut  kemudian diatasi  dengan  terus  berupaya  memberikan  pengarahan,  pemahaman  dan motivasi  kepada  komunitas  SAD  tentang  pentingnya  pendidikan  sekolah  bagi masa  depan  anak  oleh  pihak  terkait.  Upaya  guru  berkunjung  dari  rumah  ke rumah pada jam belajar untuk menjemput siswa dan mengadakan pembelajaran di tempat. Dan, upaya LSM mengusahakan pemberian beasiswa bagi anak SAD yang membutuhkan.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  bisa  menjadi  masukan  bagi  pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk bisa lebih serius memperhatikan pendidikan
bagi komunitas SAD khususnya pendidikan dasar. Merancang kebijakan khusus dari  pemerintah  daerah  yang  menyentuh  langsung  kepada  komunitas  SAD terkait  kebutuhan  pendidikan  dan  kesejahteraan  anak.  Kemudian,  menyusun anggaran khusus untuk memajukan pendidikan komunitas SAD supaya mereka bisa hidup mandiri hingga tidak bergantung lagi pada hasil hutan atau bantuan dari pihak lain dan menjadi bagian dari masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriyansyah,  Amir  Chalis.  2018: Implementasi  Kebijakan  Wajib  Belajar  Sembilan Tahun,  Jurnal  Dinamika  Manajemen  Pendidikan ,  Volume  2,  Nomor  2, Halaman 103-115.
Ikramullah, Ikramullah. 2021: Implementasi Program Pencerahan Qolbu Jumat Ibadah di  Desa  Mandalle  Kecamatan  Bajeng  Barat  Kabupaten  Gowa, Skripsi  Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar.
Manurung,  Butet.  2007. Sokola  Rimba,  Pengalaman  Belajar  Bersama  Orang  Rimba , Yogyakarta: INSIST.
Rahayu,  Yuli  Dwi  Pangesti.  2013: Kajian  Tingkat  Ekspektasi  Tahun  Belajar Masyarakat  Desa  Mulyasari  Kecamatan  Majenang  Kabupaten  Cilacap ,  Skripsi Program  Studi  Pendidikan  Geografi  Fakultas  Keguruan  Dan  Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
Sinaga,  Lia  Yosephin.,  Rustam,  Nuryani,  Y.  2015: Nilai-Nilai Kearifan Lokal Suku Anak Dalam Provinsi Jambi terhadap Perladangan Hutan Taman Nasional Bukit Duabelas  sebagai  Sumber  Belajar  Biologi ,  Seminar  Nasional  XII  Pendidikan Biologi FKIP UNS.
Sugiyono,  Sugiyono.  2018: Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D , Bandung: Alfabeta. Taufik,  Mhd.  dan  Isril.  2013: Implementasi  Peraturan  Daerah  Badan Permusyawaratan Desa, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2. Winarno,  Budi.  2012: Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus ,  Yogyakarta: CAPS.