## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265

## PEKERJA PEREMPUAN INDONESIA, POTRET PEKERJA TIDAK DIBAYAR(ANALISIS DATA SAKERNAS 2018)

## Abstract
Traditional  norms  and  gender  discrimination are  still  issues  that  continue  to  be  inherent  in  most Indonesian  women.  This  is a barrier  for  them  to get high  education  and  decent  work.  One  problem  that still  occurs  is  the  large  number  of  female  workers who  are  trapped  in  the  status  of  unpaid  workers. Recorded  from 50.08  percent of  the  participation  of female  workers  in  Indonesia,  there  were  around 31.49 percent who were unpaid workers (ILO, 2017). This  shows  that  women  workers  in  Indonesia  still have  not  gotten  a  decent  place  in  the  labor  market. This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  education level and marital status on the employment status of women (paid or unpaid) with control variables: age, area  of  residence,  number  of  household  members, presence  of  children  aged  less  than  5  years,  and employment  sector.  The  logistic  regression  results show  that  women  are  more  likely  to  be  unpaid workers  at  11.4  times  than  men.  Women  with  low education,  working  in  the  agricultural  sector  and living  in  rural  areas  have  a  higher  tendency  to become  unpaid  workers.Providing  opportunities  for women  to  obtain  a  higher  education  can  improve their skills and open up wide opportunities to obtain decent work so that in the end it can reduce the gap between men and women especially in employment.

## Gedung EKP, Prodi Ekonomi Pembangunan
FEB  Unsyiah  Kopelma  Darussalam,  Banda  Aceh,  Indonesia  – 23111 Telp/Fax: (0651) 7551265 Email: ekapi.ekp@feb.unsyiah.ac.id

## Opan Fauzan Hamdan
1
Jurusan Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia E-mail: opan.fauzan.of@gmail.com
Keywords: Female Labor, Unpaid Workers, Education, Marital Status, And Logistic Regression

## INFORMASI ARTIKEL
Dikirim: 6 September 2019 Diterima setelah revisi:3 Oktober  2019 Diterima: 24 Oktober 2019 Dipublikasikan: November 2019
1 Opan Fauzan Hamdan adalah corresponding author
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia: Volume 6, No. 2, November 2019 ISSN: 2442-7411

## Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265

## 1. Pendahuluan
Peran serta perempuan dalam perekonomian terutama dalam pasar kerja tidak lepas dari bagaimana  atribut  gender  dilekatkan  pada  mereka.  Gender  sendiri  diartikan  sebagai  keadaan dimana  individu  yang  lahir  secara  biologis  (laki-laki  dan  perempuan)  yang  kemudian memperoleh  pencirian  sosial  sebagai  laki-laki  dan  perempuan  melalui  atribut-atribut maskulinitas  dan  feminitas  yang  sering  didukung  oleh  nilai-nilai  atau  sistem  dan  simbol  di lingkungan  masyarakat  yang  bersangkutan  (Bruyn  dkk,  1995).  Dalam  norma  tradisional, perempuan  masih  dipandang  sebagai  sosok  yang  berkewajiban  akan  aktivitas  rumah  tangga, seperti  memasak,  mengurus  anak,  membersikan  rumah,  mengurus  suami  hingga  urusan reproduksi biologis, sedangkan laki-laki umumnya dilekatkan pada sosok  yang berkewajiban mencari  nafkah  (Corner,  1996).  Stereotip  gender  juga  masih  kental  di  Indonesia,  Blackburn (2004)  mencatat  bahwa  pada  rezim  Suharto  (presiden  pertama  Indonesia),  penekanan  pada perbedaan  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan  sangatlah  kuat.  Peran  khusus  disematkan pada  perempuan  sebagai  seorang  ibu  yang  mengurus  rumah  tangga,  sedangkan  laki-laki sebagai  pemimpin  dalam  rumah  tangga.  Retorika  ini  masih  berpengaruh  kuat  di  banyak wilayah hingga saat ini.
Selain  norma  tradisional  tentang  perempuan,  diskriminasi  gender  antara  laki-laki  dan perempuan  di  banyak  negara  berkembang  juga  masih  kental.  Diskriminasi  tersebut  terjadi baik  pada  tingkat  pendidikan,  pekerjaan  maupun  tingkat  upah.  Perempuan  masih  dianggap sebagai  sosok  yang  kurang produktif, bahkan banyak perusahaan formal  yang  lebih memilih mempekerjakan  laki-laki  dibanding  perempuan  karena  dianggap  lebih  bisa  bekerja full time , tidak terganggu dengan urusan reproduksi biologis dan norma bahwa laki-laki adalah pencari nafkah  (Corner,  1996).  Beberapa  hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  diskriminasi gender  juga  masih  banyak  terjadi  di  Indonesia.  Thomas,  dkk  (2004)  menemukan  bahwa setelah  krisis  ekonomi  tahun  1997  di  Indonesia,  orang  tua  lebih  banyak  berinvestasi  dalam pendidikan  untuk  anak  laki-laki  mereka  dibandingkan  dengan  anak  perempuan.  Anak perempuan masih dipandang sebagai sosok yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan yang tinggi.  Henningusnia  (2014)  menemukan  bahwa  masih  ada  kesenjangan  upah  riil  menurut gender  terutama  pada  kelompok  pekerja  dengan  upah  rendah.  Pekerja  perempuan  umumnya memperoleh  upah  yang  lebih  rendah  dibanding  laki-laki  pada  level  pekerjaan  yang  sama.
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia: Volume 6, No. 2, November 2019 ISSN: 2442-7411

## Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
Norma  tradisional  dan  diskriminasi  inilah  yang  membuat  perempuan  di  Indonesia  masih memiliki ruang gerak yang sempit dalam partisipasi tenaga kerja.
Perempuan  dengan  pendidikan  rendah  maupun  dengan  status  menikah  umumnya  terpaksa memilih  menjadi  pekerja  informal  baik  sebagai  pekerja  mandiri,  pekerja  lepas  maupun pekerja  tidak  dibayar  dikarenakan  kecilnya  peluang  mereka  untuk  masuk  dalam  pasar  kerja formal.Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Tingkat  Partisipasi  Angkatan  Kerja (TPAK) perempuan  di  Indonesia  pada  februari  2018  sebesar  55,44 persen.  Angka  ini  masih lebih  rendah  dibandingkan  angka  partisipasi  pekerja  laki-laki  yang  sebesar  83,01  persen. Angka  tersebut juga masih dibawah rata-rata negara ASEAN  yang sekitar 57 persen. Jumlah tenaga  kerja  informal  perempuan  juga  menunjukkan  angka  yang  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  laki-laki.  Corner,  1996  dalam  risetnya  tentang “Women,  Men  and  Economics  (the Gender  Diferentiated  Impact  of  Macroeconomics)” menjelaskan  bahwa  di  negara-negara berkembang,  pekerja  informal  sebagian  besar  diisi  oleh  perempuan  dimana  mereka  bekerja dengan upah  yang rendah, jam  kerja  yang tidak  menentu dan tidak ada  jaminan seperti pada pekerja formal.
Gambar 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Persentase Pekerja Informal, dan Persentase Pekerja Tidak Dibayar di Indonesia Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018
Sumber: Data BPS Tahun 2018
Sementara berdasarkan data International Labor Organization (ILO), dari total tenaga kerja perempuan di Indonesia, terdapat 31,49 persen (rata-rata 2005-2017) pekerja perempuan
83.01 53.71 6.86 55.44 61.80 26.00 Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja
Pekerja Informal
Pekerja tidak dibayar Laki-Laki Perempuan
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia: Volume 6, No. 2, November 2019 ISSN: 2442-7411

## Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
Indonesia  yang  berstatus  sebagai  pekerja  keluarga  tidak  dibayar.  Nilai  ini  menempati  posisi kedua  tertinggi  di  ASEAN  setelah  Laos.  Jika  dibandingkan  dengan  beberapa  negara  maju seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Inggris, nilainya sangat timpang, dimana pekerja  perempuan  dengan  status  pekerja  tidak  dibayar  di  negara-negara  tersebut  berada dibawah  5  persen  (ILO,  2005-2017).  Ini  menunjukkan  bahwa  perempuan  di  negara-negara yang  lebih  maju lebih  memiliki  otonomi  dan  mempuanyai  peluang  yang  setara  dengan  laki- laki dalam pasar kerja yang juga berarti diskriminasi gender sangat rendah.
Gambar 2. Rata-rata Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Tenaga Kerja Perempuan Berstatus Pekerja Keluarga Tidak Dibayar (Persen) Beberapa Negara 2005-2017
Sumber : Data International Labor Organization (ILO)
Tingginya status pekerja keluarga tidak dibayar pada pekerja perempuan menunjukkan bahwa  masih  banyak  pekerja  perempuan  di  Indonesia  yang  bekerja  namun  tidak  mendapat upah  atau  bekerja  dengan  suka  rela.  Selain  tidak  dibayar,  mereka  juga  tidak  memperoleh jaminan  keselamatan  atau  jaminan  sosial  dalam  bekerja.  Jelas  kelompok  ini  sangat  rentan terhadap  guncangan  ekonomi.  Selain  itu  mereka  juga  tidak  memiliki  nilai  tambah  dalam perekonomian  Indonesia  atau  dalam  Nilai  Tambah  Bruto  (NTB),  nilai  dari  kompensasi pegawai pada pekerja tidak dibayar ( unpaid workers ) adalah nol rupiah.
Data  BPS  menunjukkan  sekitar  63  persen  pekerja  keluarga  tidak  dibayar  ini terkonsentrasi pada sektor pertanian. Sektor ini merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar  yaitu  sekitar  39  juta  jiwa  namun  memiliki  produktivitas  terendah  yaitu  sebesar 49,1
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 Partisipasi Pekerja Perempuan Tenaga Kerja Perempuan Berstatus Pekerja Keluarga Tidak Dibayar
Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia: Volume 6, No. 2, November 2019 ISSN: 2442-7411

## Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
juta  rupiah  per  tenaga  kerja  per  tahun.  Hal  ini  karena  output  yang  dihasilkan  pada  sektor pertanian masih sangat rendah yaitu sekitar 13,4 persen dari keseluruhan output dalam Produk Domestik  Bruto  (PDB)  (Gambar  3.  dan  Gambar  4.).    Tingginya  pekerja  yang  berstatus sebagai  pekerja  tidak  dibayar  pada  sektor  pertanian  akan  mengurangi  nilai  tambah  bruto, dimana  umumnya  petani  yang  dibantu  pekerja  tidak  dibayar  akan  memasarkan  output pertanian dengan tidak memperhitungkan kompensasi tenaga kerja.
Gambar 3. Persen Jumlah Pekerja, Jumlah Pekerja Tidak Dibayar, dan Output PDB Indonesia Menurut Sektor Tahun 2018
Sumber : Data Sakernas, BPS 2018
Gambar 4. Produktivitas (Output per Tenaga Kerja) Dalam Juta Rupiah Menurut Sektor
Sumber : Data Sakernas, BPS 2018
0 10 20 30 40 50 60 70 A B C D E F G H I J K L MN O P Q RSTU Persen Persen Pekerja Persen Pekerja Tidak Dibayar Persen Output 0 1000 A B C D E F G H I J K L MN O P Q RSTU
Juta Rupiah

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
Keterangan : A : Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
B : Sektor Pertambangan dan Penggalian
C : Sektor Industri Pengolahan
D : Sektor Pengadaan Listrik dan Gas
E : Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F : Sektor Konstruksi
G : Sektor Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H : Sektor Transportasi dan Pergudangan
I : Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J : Sektor Informasi dan Komunikasi
K : Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi L:  Sektor Real Estat
M,N :  Sektor Jasa Perusahaan
O :  Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P : Sektor Jasa Pendidikan
Q : Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial RSTU : Sektor Jasa Lainnya

## 2. Tinjauan Teoritis
Schaner  &  Dash  (2016)  membandingkan  karakteristik  pekerja  perempuan  Indonesia  yang berstatus sebagai pekerja  informal baik berstatus sebagai pekerja tidak dibayar, wiraswasta atau usaha mandiri, buruh, dan pekerja lepas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 70 persen dari total  pekerja  perempuan  yang  berstatus  pekerja  tidak  dibayar  memiliki  level  pendidikan  yang rendah  yaitu  lulusan  pendidikan  dasar  kebawah.  Persentase  ini  paling  tinggi  dibanding  status pekerja informal lainnya. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan yang berstatus menikah  dan  memiliki  anak  berpengaruh  tinggi  untuk  menjadi  pekerja  keluarga  tidak  dibayar (0,08-0,12) baik sebelum maupun setelah dikontrol dengan variabel ekonomi dan demografi.
Penelitian  mengenai  pekerja  perempuan  berstatus  sebagai  pekerja  tidak  dibayar  masih belum  banyak  dilakukan,  penelitian  sebelumnya  masih  lebih  banyak  berfokus  pada  pekerja informal perempuan maupun isu-isu diskriminasi  upah. Pembahasan mengenai pekerja informal dirasa  masih  belum  spesifik,  oleh  karena  itu  peneliti  tertarik  untuk  menganalisis  lebih  jauh mengenai  pekerja  perempuan  di  Indonesia  berstatus  sebagai  pekerja  tidak  dibayar  ( unpaid workers) .
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan status  perkawinan terhadap peluang menjadi  pekerja tidak dibayar pada pekerja perempuan di Indonesia dengan varibel kontrol umur, daerah tempat tinggal, jumlah anggota rumah tangga, keberadaan  anak  usia  kurang  dari  5  tahun  dalam  keluarga,  dan  sektor  lapangan  usaha.  (2) Membandingkan karakteristik tersebut antara kelompok pekerja perempuan maupun laki-laki.

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265

## Pendidikan Perempuan
Pekerjaan  dan  pendidikan  merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan,  dalam  teori return  to  education dijelaskan  bahwa  dengan  tingkat  pendidikan  yang  lebih  tinggi  seseorang lebih  berpeluang  untuk  memperoleh  pekerjaan  yang  lebih  layak  dengan  pendapatan  yang  lebih tinggi, selain  itu  keterampilan  yang dimiliki  juga  akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan (Borjas, 2016). Perempuan yang memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu akan memiliki  suatu  keahlian  yang  memungkinkan  mereka  untuk  mencari  nafkah  sendiri,  karena memang secara sadar mereka ingin meniti karir (Poesposoetjipto, 1991).
Perempuan dengan pendidikan  yang  rendah lebih  rentan menjadi pekerja informal dengan pendapatan  yang  tidak  layak  maupun  menjadi  pekerja  keluarga  tidak  dibayar  karena  umumnya mereka  tidak  memiliki  pilihan.  Faridi,  dkk  (2009)  menemukan  bahwa  tingkat  pendidikan merupakan  faktor  yang  sangat  signifikan  dalam  pilihan  karier  seorang  perempuan.  Perempuan dengan pendidikan yang tinggi lebih memiliki otonomi dalam keluarga maupun karirnya.

## Status Perkawinan Perempuan
Perempuan  terutama  yang  sudah  menikah  akan  dihadapkan  pada  tiga  pembagian  waktu ketika mereka akan berpartisipasi dalam pasar kerja, yaitu “ work in the market ”, “ work at home ” dan  “ leisure ”  (Corner,  1996).  Inilah  mengapa  banyak  perempuan  dengan  status  menikah  dan memiliki anak lebih sulit untuk masuk kedalam pasar kerja, terutama pada pekerjaan formal yang menuntut  mereka  untuk full  time, sementara  mereka  harus  membagi  waktu  antara  mengurus rumah  tangga  dan  bekerja.  Studi  yang  dilakukan  di  negara-negara  berkembang  (Indonesia, Burkina  Faso,  India  dan  Nepal)  menunjukkan  bahwa leisure  time wanita  bekerja  lebih  rendah dari laki-laki dan total alokasi waktu untuk survival activity perempuan lebih tinggi (78 persen) dibanding laki-laki (56 persen). Hal ini karena pada perempuan yang berkeluarga, selain bekerja dia  juga  memiliki  tanggung  jawab  pada  kegiatan  rumah  tangga.  (Dawyer  &  Bruce, 1989).Perempuan  yang  sudah  menikah  juga  lebih  rentan  menjadi  pekerja  tidak  dibayar  karena pada umumnya mereka akan  ikut membantu pekerjaan suami dengan menjadi pekerja  keluarga, terutama pada sektor pertanian. Menjadi pekerja informal maupun pekerja keluarga tidak dibayar umumnya  menjadi  pilihan  perempuan  ketika  ingin  membantu  perekonomian  keluarga.  Dengan menjadi  pekerja  keluarga,  mereka  lebih  bisa  menyesuaikan  waktu  antara  bekerja  dan  mengurus rumah tangga.

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
Gambar 5. Kerangka Pikir Teoritis antara Tingkat Pendidikan dan Status Perkawinan Terhadap Peluang Menjadi Pekerja Tidak Dibayar

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  data  Sakernas  periode  Februari  tahun  2018  dengan  total sampel 50.000 rumah tangga atau sebanyak 129.538 penduduk usia kerja (15 tahun keatas) baik laki-laki maupun perempuan. Pengambilan sampel Sakernas dilakukan dengan memperhitungkan  stratifikasi  lapangan  usaha  berdasarkan  kerangka  sampel  dari  Sensus Penduduk 2010. Dari sampel tersebut, yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah penduduk yang  berstatus  sebagai  pekerja  yaitu  sebanyak  88.212  sampel.  Terdiri  dari  37.170  pekerja perempuan  dan  51.042  pekerja  laki-laki.  Data  tersebut  diolah  dan  dianalisis  dengan menggunakan metode regresi logistik (logit) dengan 3 model.
Model  pertama  adalah  model  regresi  untuk  keseluruhan  sampel  (perempuan  dan  laki-laki), model  kedua  adalah  model  untuk  sampel  perempuan  dan  model  ketiga  adalah  model  untuk sampel  laki-laki.  Pemisahan  model  tersebut  ditujukan  untuk  melihat  pola  regresi  diantara ketiganya  dan  untuk  membandingkan  apakah  ada  perbedaan  pola  pada  kelompok  laki-laki  dan perempuan. Variabel terikat  yang digunakan adalah status pekerjaan  yaitu pekerja tidak dibayar dan  pekerja  dibayar  (pekerjaan  yang  memperoleh  imbalan/  balas  jasa).  Variabel  bebas  utama yang  digunakan  adalah  tingkat  pendidikan  dan  status  perkawinan.  Tingkat  pendidikan  terdiri dari:  Sekolah  Dasar  (SD)  ke  bawah,  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)/sederajat,  Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat, dan lebih dari SMA; sementara status perkawinan terdiri dari: kawin, cerai (cerai hidup dan cerai mati), dan belum kawin;. Adapun variabel bebas kontrol yang digunakan  dalam  model  adalah:  jenis  kelamin  terdiri  dari:  laki-laki  dan  perempuan;  daerah tempat  tinggal  terdiri  dari:  perkotaan dan  perdesaan;  kelompok umur  terdiri  dari:  15-24, 25-34,

## Jurnal

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
35-44,  dan  45+;  jumlah  anggota  rumah  tangga  (ART)  terdiri  dari:  1-2  art,  3-4  art,  5-6  art,  dan lebih  dari  7  art;  keberadaan  anak  dibawah  5  tahun  dalam  keluarga  (ada  atau  tidak  ada);  serta sektor lapangan usaha (pertanian dan nonpertanian).
Secara umum, model dari regresi logistik (logit) adalah:
g x ⋯ (1) dengan π x ⋯ ⋯
Persamaanlogit pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
Model 1.
JK TP SP DA KU JA A5 LU (2) Model 2 SP DA KU JA A5 LU (3) Model 3 SP DA KU JA A5 LU (4)
Keterangan :
, , :  Peluang  menjadi  pekerja  tidak  dibayar  keseluruhan  sampel,  kelompok  sampel perempuan,  kelompok  sampel  laki-laki; JK :  Jenis  Kelamin; TP,TP p ,TP l :  Tingkat  Pendidikan; SP,SP p ,SP l : Status Perkawinan; DA,DA p ,DA l : Daerah Tempat Tinggal; KU,KU p ,KU l : Kelompok Umur; JA,JA p ,JA l :  Jumlah  Anggota  Rumah  Tangga; A5,A5 p ,A5 l :  Keberadaan  Anak  Umur  5 Tahun Kebawah; LU,LU p ,LU l : Lapangan Usaha; , , … : Koefisien Regresi.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Secara deskriptif, berdasarkan tingkat pendidikannya (gambar 6.) terlihat bahwa perempuan yang  berstatus  sebagai  pekerja  tidak  dibayar  sebesar  61,8  persen  berpendidikan  SD  kebawah. Sedangkan  yang  berpendidikan  diatas  SMA/sederajat  hanya  sebesar  2,5  persen.  Dominannya perempuan  berpendidikan  rendah  pada  kelompok  pekerja  tidak  dibayar  menggambarkan  bahwa pendidikan yang rendah merupakan faktor penghalang bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan berbayar.  Sementara  pada  laki-laki,  tingkat  pendidikan  SD  kebawah,  SMP  atau  SMA  hampir sama untuk status pekerjaan dibayar atau tidak dibayar. Ini menunjukkan bahwa pendidikan pada

## Jurnal

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
kelompok  laki-laki  bukan  faktor  yang  berpengaruh  karena  persentase  laki-laki  yang  berstatus sebagai pekerja tidak dibayar  sangat  kecil  yaitu sebesar 6,86 persen dibanding perempuan  yang sebesar  26  persen,  yang  berarti  hanya  sebagian  kecil  dari  tenaga  kerja  laki-laki  yang  menjadi pekerja  tidak  dibayar.  Temuan  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Schaner  &  Dash  (2016)  serta Faridi,  dkk  (2009)  yang  menemukan  bahwa  perempuan  dengan  pendidikan  yang  rendah  lebih berpeluang untuk masuk dalam tenaga kerja informal dan pekerja tidak dibayar.
Gambar 6. Persentase Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Pekerjaan.

## Sumber : Data Sakernas 2018 (Diolah)
Berdasarkan  status  perkawinannya,  pekerja  perempuan  dengan  status  kawin  hampir mendominasi  pada  status  pekerja  tidak  dibayar  yaitu  sebesar  83,8  persen.  Pada  umumnya perempuan yang sudah menikah akan ikut membantu suaminya dalam bekerja. Dengan menjadi pekerja  keluarga  secara otomatis status mereka menjadi pekerja tidak dibayar atau pekerja suka rela.  Alasan  lainnya  adalah,  dengan  menjadi  pekerja  keluarga  (membantu  suami)  mereka  lebih bisa meluangkan waktu untuk mengurus rumah tangga dan anak (Corner, 1991).
Berbeda  dengan  laki-laki,  sebagian  besar  yang  berstatus  sebagai  pekerja  tidak  dibayar adalah  laki-laki  yang  belum  menikah  yaitu  sebesar  70,2  persen.  Anak  laki-laki  yang  belum menikah  umumnya  akan  membantu  pekerjaan  orang  tua  mereka,  namun  ketika  telah  menikah mereka akan mencari pekerjaan yang memiliki upah atau berbayar.
61.8 41.8 37 43.5 19.9 15 31 17.3 15.8 24.2 27.8 29 2.5 19 4.2 10.2
Pekerja Tidak Dibayar Pekerja Dibayar Pekerja Tidak Dibayar Pekerja Dibayar Perempuan Laki-Laki Kurang dari SD SMP/Sederajat SMA/SMK/Sederajat Diatas SMA

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
Gambar 7.Persentase Pekerja Berdasarkan Status Perkawinan dan Status Pekerjaan.
Sumber : Data Sakernas 2018 (Diolah)
Hasil  regresi  logistik  pada  tabel  1.  menunjukkan  bahwa  perempuan  memiliki kecenderungan  untuk  menjadi  pekerja  dengan  status  tidak  dibayar  lebih  besar  11,4  kali dibanding laki-laki. Ini berarti perempuan jauh lebih rentan untuk menjadi pekerja tidak dibayar dibanding  laki-laki.Berdasarkan  tingkat  pendidikannya,  baik  pada  model  1  maupun  model  2 menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan  yang  rendah  memiliki  peluang  yang  lebih  tinggi  untuk menjadi  pekerja  tidak  dibayar.  Perempuan  dengan  pendidikan  SD  kebawah  cenderung  4,7  kali lebih  besar  untuk  berstatus  sebagai  pekerja  tidak  dibayar  dibanding  yang  berpendidikan  SMA keatas.  Sementara  untuk  kelompok  laki-laki,  pendidikan  SD  kebawah  maupun  SMA  tidak berpengaruh  signifikan.  Ini  bisa  jadi  bahwa  laki-laki  lebih  bisa  memilih  untuk  menjadi  pekerja berbayar  meski  dengan  latar  belakang  pendidikan  yang  rendah,  terlepas  dari  seberapa  besar tingkat pendapatan/upahnya.
Berdasarkan status perkawinannya, perempuan dengan status kawin meski tidak signifikan namun  menunjukkan  nilai  yang  positif.  Nilai  yang  tidak  signifikan  pada  kelompok  perempuan tersebut  bisa  jadi  karena  status  kawin  pada  kelompok  pekerja  tidak  dibayar  maupun  pekerja dibayar sama-sama tinggi. Laki-laki dengan status kawin memiliki peluang lebih kecil yaitu 0,15 kali dibanding yang belum kawin. Sementara itu, baik perempuan maupun laki-laki yang tinggal di desa memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menjadi pekerja tidak dibayar dibanding yang  tinggal  di  kota.  Hal  ini  sejalan  dengan  fakta  bahwa  pekerja  tidak  dibayar  sebagian  besar adalah pekerja di sektor pertanian yang banyak terdapat di perdesaan.
Perempuan  pada  kelompok  umur  muda  (15-24  tahun)  cenderung  menjadi  pekerja  tidak dibayar  2,13  kali  lebih  besar dibanding  kelompok  umur 45  tahun  keatas.  Ini  bisa  terjadi  karena
12.8 13 70.2 15.1 83.8 68.6 26.4 80.6
3.4 18.4 3.5 4.3 Pekerja Tidak Dibayar Pekerja Dibayar Pekerja Tidak Dibayar Pekerja Dibayar Perempuan Laki-Laki Belum Kawin Kawin Cerai Hidup/Cerai Mati

## Jurnal

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
ketika  sudah  berumur  lebih  tua,  peran  sebagai  pekerja  tidak  dibayar  banyak  digantikan  oleh anak-anak mereka. Pola yang sama juga terjadi pada kelompok pekerja laki-laki.
Pada  jumlah  ART,  pola  regresi  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  jumlah  ART kecenderungan untuk menjadi pekerja tidak dibayar juga meningkat. Status pekerja tidak dibayar banyak  terdapat  di  keluarga  petani  yang  dengan  jumlah  ART  yang  relatif  tinggi.  Adanya  anak dibawah  5  tahun  tidak  signifikan  pada  kelompok  perempuan,  status  sebagai  pekerja  keluarga lebih  memungkinkan  perempuan  untuk  mengatur  waktu  antara  bekerja  dan  mengurus  anak sehingga  adanya  anak  kecil  tidak  terlalu  berpengaruh.  Pekerja  perempuan  di  sektor  pertanian cenderung  8,5  kali  lebih  tinggi  menjadi  pekerja  tidak  dibayar  dibanding  sektor  lainnya.  Pola yang sama berlaku pada kelompok pekerja laki-laki meski dengan nilai yang lebih rendah.
Tabel 1. Hasil regresi logistik pada model 1, model 2, dan model 3
Variabel Bebas Model 1 (Perempuan+Laki-Laki) Model 2 (Perempuan) Model 3 (Laki-Laki) B Exp(B) B Exp(B) B Exp(B) Jenis Kelamin (Perempuan) 2,434*** 11,404 Pendidikan SD Kebawah 1,476*** 4,375 1,564*** 4,776 ,177** 1,193 SMP/Sederajat 1,664*** 5,282 1,697*** 5,458 ,620*** 1,860 SMA/SMK/Sederajat 1,139*** 3,125 1,219*** 3,383 ,164** 1,178 SMA Keatas (Preferensi) Status Perkawinan Kawin -,992*** ,371 ,031 1,032 -1,855*** ,156 Cerai (hidup dan mati) -2,597*** ,075 -2,254*** ,105 -,826*** ,438 Belum Kawin (Preferensi) Daerah Tempat Tinggal (Desa) ,204*** 1,226 ,173*** 1,189 ,156*** 1,169 Kelompok Umur 15-24 1,082*** 2,950 ,755*** 2,127 1,477*** 4,379 25-34 ,373*** 1,453 ,120*** 1,127 ,608*** 1,837 35-44 -,030* ,970 -,137*** ,872 -,077 ,926 45+ (Preferensi) Jumlah ART 1-2 -,496*** ,609 -,327*** ,721 -,879*** ,415 3-4 -,220*** ,802 -,108** ,897 -,363*** ,695 5-6 -,089** ,915 -,026 ,974 -,123** ,884 7+ Keberadaan ART Kurang Dari 5 Tahun -,142*** ,868 ,022 1,022 -,253*** ,777 Lapangan Usaha (Pertanian) 1,933*** 6,912 2,143*** 8,523 1,410*** 4,094 Constant -4,494*** ,011 -3,051*** ,047 -2,677*** ,069
Keterangan : Koefisien estimasi signifikansi pada *p≤0,1; ** p≤0,05; ***p≤0,01
Sumber : hasil olah SPSS

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265

## 5. Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

## Kesimpulan
Meskipun  angka  partisipasi  pekerja  perempuan  di  Indonesia  sudah  lebih  dari  50  persen, namun  angka  ini  masih  belum  bisa  menggambarkan  tingkat  kesetaraan  maupun  kesejahteraan dari  pekerja  perempuan  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pekerja  perempuan  di Indonesia  lebih  rentan  menjadi  pekerja  tidak  dibayar  dibanding  pekerja  laki-laki.  Perempuan yang berpendidikan rendah, bekerja di sektor pertanian dan tinggal di daerah perdesaan memiliki kecenderungan  yang  lebih  tinggi  untuk  menjadi  pekerja  tidak  dibayar.  Hal  serupa  juga  berlaku pada  pekerja  laki-laki.  Kelompok  umur  15-24  tahun  berpeluang  paling  tinggi  untuk  menjadi pekerja tidak dibayar.

## Implikasi Kebijakan
Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan  keterampilan mereka dan  membuka peluang  yang  lebar untuk memperoleh pekerjaan yang layak sehingga pada akhirnya dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan  terutama  dalam  lapangan  pekerjaan.  Selain  itu  memberikan  kesempatan  bagi perempuan  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  tinggi  juga  dapat  memberikan  otonomi  bagi mereka  dalam  pekerjaan  dan  rumah  tangga.  Perlu  adanya  kebijakan  untuk  mengurangi  jumlah pekerja tidak dibayar ( unpaid workers) terutama yang banyak terjadi pada perempuan dan anak- anak  dan  pada  sektor  pertanian.  Dengan  pemberlakuan  upah  pada unpaid  workers akan meningkatkan Nilai Tambah Bruto terutama pada kompensasi pegawai yang pada akhirnya akan meningkatkan output.

## Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik : www.bps.go.id
_________________ : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2018 Blackburn,  S.  2004. Women  and  the  State  in  Modern  Indonesia. Cambridge:  Cambridge University Press.
Bruyn,  Maria  De,  Jackson  H.,  Wijermars  M.,  Knight  V.  C.,  Berkvens  R.  1995. Facing  The Challanges  of  HIV/AIDS/STDs:  a  Gender  Based  Response .  Geneva:  World  Health Organization.
Borjas,  George  J.  2016. Labor  Economics. Seventh  Edition.  New  York  :  Mc  Graw  Hill Education

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265
Corner,  Loraine.  1996. Women,  Men  and  Economics,  The  Gender-Diferentiated  Impact  of Macroeconomics . New York: United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
Dwyer,  Daisy  and  Judith  Bruce.  1989. A  Home  Divided.  Women  and  Income  in  the  Third . World Palo Alto: Standford University Press.
Faridi,  Muhammad  Zahir,  Chaudhry  ,  Imran  Sharif  dan  Anwar  Mumtaz.  2009.  The  Socio- Economic  and  Demographic  Determinants  of  Women  Work  Participation  in  Pakistan: Evidence  from  Bahawalpur  District,  South  Asian  Studies. A Research  Journal of South Asian Studies . Vol. 24, No. 2, pp. 351-367
Henningusnia.  2014.  Kesenjangan  Upah  Antar  Gender  di  Indonesia  :  Glass  Celling  atau  Sticky Floor?. Jurnal Kependudukan Indonesia . Vol. 9, No. 2. Pp. 83-96
International Labor Organization : www.ilo.org
Nachrowi, D. Nachrowi dan Hardius Usman. 2002. Penggunaan Teknik Ekonometri. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada
Poesposoetjipto, Shanti L. 1991. Perempuan Manajer Peluang dan Tantangan . Dalam kumpulan artikel “Perempuan Indonesia”. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
Schaner,  Simone  dan  Smita  Das.  Female  Labor  Force  Participation  in  Asia:  Indonesia  Country Study. ADB Economics Working Paper Series . Asian Development Bank. No. 474
Thomas, D., K. Beegle, Franenberg E., Sikoki B. J. Strauss, dan G. Teruel. 2004. Education in a Crisis. Journal of Development Economics . 74 (1). Pp. 53-85

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
Address: Gedung EKP, FEB Unsyiah, KOPELMA Darussalam, Banda Aceh 23111 Telp. 0651-7551265

## Lampiran
Model 1 (Kelompok Pekerja Laki-laki dan Perempuan)

## Model Summary
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 1 57071,321 a ,241 ,400
a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.
Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Step 1 a Jenis_Kelamin 2,434 ,025 9570,481 1 ,000 11,404 Pendidikan 913,577 3 ,000 Pendidikan(1) 1,476 ,057 675,737 1 ,000 4,375 Pendidikan(2) 1,664 ,058 827,945 1 ,000 5,282 Pendidikan(3) 1,139 ,057 400,747 1 ,000 3,125 Status_Kawin 1681,010 2 ,000 Status_Kawin(1) -,992 ,038 667,689 1 ,000 ,371 Status_Kawin(2) -2,597 ,063 1676,696 1 ,000 ,075 Daerah_Asal ,204 ,026 60,761 1 ,000 1,226 Kel_Umur 724,312 3 ,000 Kel_Umur(1) 1,082 ,044 611,639 1 ,000 2,950 Kel_Umur(2) ,373 ,034 121,820 1 ,000 1,453 Kel_Umur(3) -,030 ,030 1,026 1 ,311 ,970 Jumlah_ART 134,320 3 ,000 Jumlah_ART(1) -,496 ,048 105,462 1 ,000 ,609 Jumlah_ART(2) -,220 ,038 33,606 1 ,000 ,802 Jumlah_ART(3) -,089 ,038 5,566 1 ,018 ,915 ART_anak5 -,142 ,028 26,011 1 ,000 ,868 Lap_Usaha 1,933 ,027 5071,621 1 ,000 6,912 Constant -4,494 ,072 3896,503 1 ,000 ,011
a. Variable(s) entered on step 1: Jenis_Kelamin, Pendidikan, Status_Kawin, Daerah_Asal, Kel_Umur, Jumlah_ART, ART_anak5, Lap_Usaha.

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
23111 Telp. 0651-7551265

## Model 2 (Kelompok Pekerja Perempuan)

## Model Summary
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 1 33538,501 a ,278 ,393
a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.
Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Step 1 a Pendidikan 631,375 3 ,000 Pendidikan(1) 1,564 ,069 509,843 1 ,000 4,776 Pendidikan(2) 1,697 ,071 572,374 1 ,000 5,458 Pendidikan(3) 1,219 ,070 302,397 1 ,000 3,383 Status_Kawin 1482,067 2 ,000 Status_Kawin(1) ,031 ,057 ,303 1 ,582 1,032 Status_Kawin(2) -2,254 ,081 775,063 1 ,000 ,105 Daerah_Asal ,173 ,032 28,569 1 ,000 1,189 Kel_Umur 221,817 3 ,000 Kel_Umur(1) ,755 ,061 155,323 1 ,000 2,127 Kel_Umur(2) ,120 ,043 7,916 1 ,005 1,127 Kel_Umur(3) -,137 ,036 14,573 1 ,000 ,872 Jumlah_ART 41,831 3 ,000 Jumlah_ART(1) -,327 ,062 27,914 1 ,000 ,721 Jumlah_ART(2) -,108 ,050 4,674 1 ,031 ,897 Jumlah_ART(3) -,026 ,050 ,276 1 ,600 ,974 ART_anak5 ,022 ,035 ,384 1 ,536 1,022 Lap_Usaha 2,143 ,033 4204,410 1 ,000 8,523 Constant -3,051 ,092 1095,146 1 ,000 ,047
a. Variable(s) entered on step 1: Pendidikan, Status_Kawin, Daerah_Asal, Kel_Umur, Jumlah_ART, ART_anak5, Lap_Usaha.

## Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia
23111 Telp. 0651-7551265

## Model 3 (Kelompok Pekerja Laki-Laki)

## Model Summary
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 1 20039,077 a ,147 ,347
a. Estimation terminated at iteration number 7 because parameter estimates changed by less than ,001.
Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Step 1 a Pendidikan 117,476 3 ,000 Pendidikan(1) ,177 ,093 3,609 1 ,057 1,193 Pendidikan(2) ,620 ,094 43,762 1 ,000 1,860 Pendidikan(3) ,164 ,092 3,166 1 ,075 1,178 Status_Kawin 987,308 2 ,000 Status_Kawin(1) -1,855 ,060 953,171 1 ,000 ,156 Status_Kawin(2) -,826 ,106 61,039 1 ,000 ,438 Daerah_Asal ,156 ,045 11,793 1 ,001 1,169 Kel_Umur 565,142 3 ,000 Kel_Umur(1) 1,477 ,075 389,869 1 ,000 4,379 Kel_Umur(2) ,608 ,069 78,655 1 ,000 1,837 Kel_Umur(3) -,077 ,071 1,158 1 ,282 ,926 Jumlah_ART 118,570 3 ,000 Jumlah_ART(1) -,879 ,090 94,375 1 ,000 ,415 Jumlah_ART(2) -,363 ,062 34,045 1 ,000 ,695 Jumlah_ART(3) -,123 ,061 4,124 1 ,042 ,884 ART_anak5 -,253 ,051 24,715 1 ,000 ,777 Lap_Usaha 1,410 ,046 942,804 1 ,000 4,094 Constant -2,677 ,117 521,709 1 ,000 ,069
a. Variable(s) entered on step 1: Pendidikan, Status_Kawin, Daerah_Asal, Kel_Umur, Jumlah_ART, ART_anak5, Lap_Usaha.