Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Mengukur Potensi Kemandirian Daerah Di Kota Palembang
Yessy Rahma Utami 1 , Emma Lilianti 2 , Panca Satria Putra 3
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang, yessyrahmautami.26@gmail.com 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang , emmalilianti@gmail.com 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Palembang , ppancasatria@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dalam  mengukur  potensi  kemandirian  daerah  di  Kota  Palembang. Penelitian ini menggunakan data skunder diambil dari data resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode  menggunakan  rumus  analisis  keuangan  rasio  kontribusi,  rasio  kemandirian  dan  rasio efektivitas.  Hasil  penelitian  menunjukkan  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah daerah di Kota Palembang periode 2017-2021 mecapai rata-rata  29,4%  dengan  kriteria  kemampuan  keuangan  daerah  sedang.  Komponen  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  yang  berkontribusi  besar  dan  berpotensi  untuk  dikembangkan  adalah  pajak daerah  dan  lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  sah.  Tingkat  kemandirian  Kota  Palembang  pada realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  periode  2017-2021  mecapai  rata-rata  42%  yang  berarti  belum optimal  karena  masih  berada  pada  skala  25%-50%  pola  hubungan  konsultatif  yang  berarti  dimana masih  ada  campur  tangan  dari  pemerintah  pusat  dalam  melaksanakan  kegiatan  otonominya  dan tingkat  efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  persentasenya  sebesar  78,66%  memiliki  kriteria  kurang efektif.
Kata  Kunci :  Pendapatan  Asli  Daerah,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  Kontribusi, Kemandirian, dan Efektivitas.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  contribution  of  Regional  Original  Revenue  to  the  Regional  Revenue and  Expenditure  Budget  in  measuring  the  potential  for  regional  independence  in  the  city  of Palembang. This study uses secondary data taken from the official data of the Regional Financial and Asset  Management  Agency  of  Palembang  City.  The  type  of  research  used  in  this  research  is qualitative.  The  method  uses  the  financial  analysis  formula  of  contribution  ratio,  independence  ratio and  effectiveness  ratio.  The  results  of  the  study  show  that  the  contribution  of  Regional  Original Revenue to the Regional Government Revenue and Expenditure Budget in Palembang City has been The  5-year  period  2017-2021  achieved  an  average  of  29.4%,  with  the  criteria  of  medium  regional financial capability. The components of the source of Regional Original Income that contribute greatly and  have  the  potential  to  be  developed  are  regional  taxes  and  other  legitimate  Regional  Original Income  .  The  level  of  independence  of  the  City  of  Palembang  towards  the  realization  of  Regional Original Income for The 5-year period 2017-2021 achieved an average of 42% which means it is not optimal because it is still on a scale of 25%-50% of the consultative relationship pattern, which means that  there  is  still  interference  from  the  central  government  in  carrying  out  its  autonomy  activities  and the  percentage  of  effectiveness  of  Regional  Original  Revenue  amounting  to  78.66%  have  less effective criteria.
Keywords : Regional  Original  Revenue,  Regional  Revenue  and  Expenditure  Budget,  Contribution, Independence, and Effectiveness.

## A.  PENDAHULUAN
Di  Indonesian  pada  pertengahan  tahun  1998  terjadi  pergantian  masa pemerintahan dari Orde Baru ke Reformasi, setelah Reformasi hampir seluruh aspek
https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/index
pemerintahan  dipengaruhi  termasuk  pengelolan  keuangan  daerah dan pelaksanaan otonomi  daerah.  Permintaan  tersebut  dikarenakan  aturan  serta  kekuasaan  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  dan  pelaksanaan  otonomi  sebagian  besar  masih terfokus  pada  pemerintahan  pusat  sehingga  daerah  tidak  maksimal  dalam penerimaan  pendapatan  dan  pemanfaatan  sumberdaya  yang  ada  pada  daerah tersebut.
Melalui  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kemampuan daerah mengembangkan  dan  mengoptimalkan  seluruh  potensi  daerah    terdiri  dari  pajak daerah,  hasil  retribusi  daerah,  pengelolaan  kekayaan  yang  dipisahkan  dan  lain-lain pendapatann asli daerah yang sah. Keempat komponen tersebut merupakan sumber pendapatan  asli  daerah,  sehingga  pemerintah  berkewajiban  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara perdamaian serta kerukunan dalam masyarakat.
Menurut  Darise  (Usman&Nurazi,  2021:54)  menyebutkan  bahwa  anggaran sangat  mempengaruhi  beberapa  aspek  di  pemerintahan  termasuk  pada  kegiatan operasional  dan  kinerja  keuangan  sama  halnya  dengan  APBD  jika  terjadi  selisih antara  pendapatan  daerah  dengan  belanja  daerah  hal  terserbut  menyebabkan kondisi  surplus  atau  defisit  dalam  APBD.  Hal  penting  yang  harus  dilakukan pemerintah  daerah  meningkatkan  pendapatan  daerah  ialah  menghitung  potensi  ril pendapatann asli daerah tersebut (Mardiasmo, 2018:104). Sebagai daerah otonomi, pemerintah  daerah  Kota  Palembang  memiliki  banyak  potensi  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  sumber  pendapatan.  Berikut  adalah  data  perkembangan laporan PAD Kota Palembang periode tahun 2017 – 2021;

## Tabel Laporan Target dan Realisasi PAD

## Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022
Berdasarkan tabel diketahui penerimaan PAD yang dihasilkan Kota Palembang masih mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun. Pada tahun 2017 target Rp. 1.099.308.967.841,03  dan  realisasi    Rp.  1.091.704.605.854,90  dengan  persentase 99,31%.  Tahun  2018  target  Rp.  1.100.505.155.700,04  meningkat  sebesar  Rp. 1.196.187.858,21  dari  target  sebelumnya  dan  realisasi  Rp.  953.302.082.627,74 dengan persentase 86,62%. Tahun 2019 target Rp. 1.657.808.205.237,47 meningkat sebesar  Rp.  576.693.514.369,04  dari  target  sebelumnya  dengan  realisasi  Rp. 1.081.114.690.868,43 dan persentase 65,21%. Tahun 2020 target Rp. 1.428.543.374.447,70  menurun  sebesar  Rp.  229.264.830.789,77  dari  target sebelumnya  dengan  realisasi  Rp.  1.032.720.967.939,99  dan  persentase  72,29%. Dan  tahun  2021  target  Rp.  1.586.756.431.503,60  meningkat  sebesar  Rp. 158.213.057.055,90  dengan  realisasi  Rp.  836.993.260.908,04  sangat  menurun  dan persentase 52,75%.
(Dalam Satuan Rupiah) Tahun Target Realisasi Persentase 2017 1.099.308.967.841,03 1.091.704.605.854,90 99,31% 2018 1.100.505.155.700,04 953.302.082.627,74 86,62% 2019 1.657.808.205.237,47 1.081.114.690.868,43 65,21% 2020 1.428.543.374.447,70 1.032.720.967.939,99 72,29% 2021 1.586.756.431.503,60 836.993.260.908,04 52,75%
Pada  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Maria  (2013)  rasio kebergantungan  pemerintah  daerah  Kota  Palembang  pada  pemerintah  pusat mengalami penurunan, menunjukkan adanya peningkatan pengelolaan PAD menuju kemandirian  lebih  baik.  Sedangkan  penelitian  menurut  Krisnawati  Kusuma  Arum Wardhani  (2018)  menyebutkan  APBD  pemerintah  Kota  Palembang  menurut golongan pendapatan yang bersumber dari APBD setiap tahunnya menggambarkan penganggaran  proyeksi  pendapatan  2010-2015  selalu  berfokus  pada  sumber pendapatan dari kelompok dana perimbangan. Kemudian antara kelompok PAD dan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah cenderung berimbang.
Berdasarkan  dari  fenomena  yang  ada  kontribusi  PAD  merupakan  salah  satu sumber  dalam  pembiayaan  keuangan  daerah,  maka  peneliti  tertarik    melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana kontribusi PAD terhadap APBD dan bagaimana potensi kemandirian daerah di Kota Palembang.

## B. KAJIAN TEORI Pengertian Otonomi Daerah
Melalui  Peraturan  Daerah  Nomor  32  Tahun  2004,  otonomi  daerah  adalah kekuasaan  dan  komitmen  daerah-daerah  yang  merdeka  untuk  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  daerah  setempat  sesuai dengan undang-undang.
Sebagaimana  ditunjukkan  oleh  Vincent  Lemius  (Sujarweni,  V.  Wiratna,  2020: 230) otonomi daerah adalah kesempatan teritorial untuk mengejar pilihan politik dan manajerial,  dengan  memperhatikan  pedoman  terkait.  Meskipun  otonomi  daerah memliki peluang untuk mengetahui apa kebutuhan daerah, tetapi kebutuhan wilayah selalu  disesuaikan  dengan  kepentingan  umum,  yang  diatur  dalam  peraturan  dan pedoman yang lebih tinggi.

## Pengertian Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  asli  daerah  ialah  semua  pendapatan  dari  sumber  ekonomi  asli daerah  (Halim&Kusufi,  2014:101).  Pendapatan  tersebut  dikelompokkan  antara  lain pendapatan  asli  daerah  berdasarkan  penetapan,  tanpa  penetapan,  dan  dari  hasil eksekusi jaminan (Erlina&Rambe, 2018:116).

## Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
Kontribusi  ialah  biaya  afiliasi  atau  iuran  perkumpulan.  (Mahmudi,  2016:140) Kontribusi pendapatan asli daerah dapat ditentukan melalui analisis rasio keuangan derajat  desentralisasi  dibandingkan  antara  pendapatan  asli  daerah  dengan pendapatan daerah dalam APBD. Dan kontribusi komponen pendapatan asli daerah dibadingkan  antara  komponen  pendapatan  asli  daerah  dengan  pendapatan  asli daerah. Dirumuskan sebagai berikut:
1. Rasio Kontribusi Pendapatan Asli Daerah
2. Rasio Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah
a)  Pajak Daerah
b)  Retribusi Daerah

## c)  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

## d)  Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

## Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran  pendapatan  adalah  ukuran  dasar  pendapatan  yang  ditetapkan didapatkan  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah  dapat  dikatakan  hebat  jika memiliki  pelaksanaan  kinerja  pendapatan  yang  dapat  menghasilkan  peembayaran yang  memlebihi  dari  jumlah  yang  direncanakan  (Mahmudi,  2016:136).  Anggaran belanja  daerah  merupakan  batas  yang  paling  diperhatikan  dalam  pengeluaran. Pemerintah  daerah  akan  dipandang  baik  jika  pemerintah  daerah  dapat  melakukan produktifitas  belanja.  Namun  jika  pengeluaran  lebih  besar  dari  jumlah  yang direncanakan,  itu  menunjukkan  pelaksanaan  keuangan  tidak  baik  (Mahmudi, 2016:157).
Menurut  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  atau  disingkat  APBD  adalah  pengaturan  keuangan  tahunan  daerah yang ditetapkan dengan Pedoman.
Berdasarkan  PP  Nomor  12  Tahun  2019  APBD  mempunyai  fungsi  pengaturan, pengurusan,  penunjukan  serta  alokasi  dan  terdiri  dari  pendapatan,  belanja  dan pembiayaan.

## Pengertian Potensi Kemandirian Daerah
Potensi  adalah  sesuatu  yang  cukup  sudah  ada,  tetapi  belum  didapat  ditangan (Mahmudi,  2010:48).  Pengukuran  potensi  kemandirian  daerah  ini  dilakukan  dengan analisis, sebagai berikut:
1)  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
(Mahmudi,  2016:140)  ditentukan  dengan  cara  membandingkan  jumlah pendapatan  asli  daerah  dibagi  jumlah  pendapatan  transfer  pusat  dan  provinsi  serta pinjaman yaitu menggunakan rumus:
2)  Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
(Mahmudi, 2016:141) ditentukan dengan membandingkan realisasi pendapatan  asli  daerah  dengan  target  pendapatan  asli  daerah  yaitu  menggunakan rumus:

## Penelitian Terdahulu
Menurut  Fawaidurrohman  dkk,  (2019)  dengan  judul  penelitian  “Analisis Kontribusi  PAD  terhadap  APBD  Kabupaten  Bangkalan  tahun  2014- 2018”.  Dengan
hasil  analisis  data  dan  pembahasan  kontribusi  PAD  terhadap  APBD  Kabupaten Bangkalan selalu meningkat.
Menurut  Sahrudin  (2019)  dengan  judul  pengaruh  Kontribusi  PAD  terhadap APBD  dalam  Mengukur  Tingkat  Kemandirian  Daerah  di  NTB”.  Dengan  hasil kontribusi PAD terhadap APBD pemerintah Kota Makassar cenderung meningkat.

## Kerangka Pemikiran

## C. METODE PENELITIAN Metode Penelitian
Metode  penelitian  kualitatif  ialah  teknik  yang  bergantung  pada  postpositivisme atau penalaran perintis. Digunakan untuk mempelajarin obyek alami, di mana peneliti adalah  instrument  utama.  Strategi  pemerolehan  datanya  adalah  kombinasi  dari obesrvasi,  wawancara,  dan  dokumentasi (Sugiono,  2021:  25).  Penelitian ini  bersifat deskriptif  kualitatif  yaitu  menggambarkan  perhitungan  dengan  menggunakan  hasil observasi, dokumentasi pribadi dan wawancara secara tidak tertulis.

## Populasi dan Sampel
Pada  penelitian  kualitatif  populasi  ialah  wilayah  generalisasi  terdiri  dari  obyek atau  subyek  ditentukan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik kesimpulannya  (Sugiono,  2021:397).  Populasi  yang  digunakan  PAD  dan APBD.Sampel  dalam  penelitian  kualitatif  tidak  disebut  responden,  tetapi  sebagai narasumber  (Sugiono,  2021:398).  Sampel  digunakan  ialah  laporan  target  dan realisasi PAD dan APBD tahun 2017-2021 pada kantor BPKAD Kota Palembang.
Pendapatan lain-lain yang sah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkanah Potensi Kemandirian Daerah:  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah


## Definisi Variabel Operasional
(Sugiono,  2021:32)  dalam  penelitian  kualitatif  untuk  melihat  hubungan  antar variabel  pada  obyek  yang  diteliti lebih  bersifat  interaktif  saling  mempengaruhi,  tidak diketahui  mana  variabel  bebasnya (stimulus,  prediktor,  antecedent) dan  variabel terikat  (output,  kriteria,  konsekuen).  Penegrtian  variabel  operasional  penelitian  ini, sebagai berikut:

## Definisi Operasional Variabel
No Variabel Definisi Indikator 1 Kontribusi PAD terhadap APBD Kontribusi ialah uang iuran kepada perkumpulan atau sebagainya 1.  Jumlah Realisasi PAD dan komponennya 2.  Jumlah Realisasi APBD 2 Potensi Kemandirian Daerah Potensi adalah sesuatu yang ada, hanya belum didapat ditangan. Analisis potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan (Mahmudi, 2020:48). 1.  Efektivitas PAD 2.  Kemandirian keuangan daerah

## Sumber: Teori buku data diolah, 2022

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Sumber Data
Sumber  data  pada  penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  dari  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Palembang

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kepustakaan, obervasi terus terang, wawancara tak berstruktur serta dokumentasi.

## Teknik Analisis Data
Menurut Sugiono (2021, 434 - 436) teknik analisis data terdiri dari:
a. Analisis  data  kuantitaif  ialah  untuk    menjawab  rumusan  masalah  dan  menguji hipotesis dalam proposal.
b. Analisis  data  kualitatif  ialah  pemeriksaan  berdasarkan  data  dikembangkan menjadi hipotesis.
Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif dengan perhitungan rasio keuangan

## D. HASIL PENELITIAN

## Analisis  Kontribusi  Penapatan  Asli  Daerah  terhadap  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang
Kontribusi  pendapatan  asli  daerah  pada  dasarnya  untuk  mengetahui kemampuan  dari  pemerintah  daerah  meningkatkan,  mengelola  dan  memanfaatkan sumber  bagi  PAD.  Berdasarkan  penelitian  dan  pengembangan  Badan  Litbang Kementrian Dalam Negri bekerjasama dengan Fisipol UGM dalam penelitian (Maria, 2013) kriteria ukuran kontribusi PAD terhadap APBD suatu daerah dapat dilihat pada skala interval kemampuan keuangan daerah, sebagai berikut:

## Tabel Kriteria Penggolongan Kontribusi
Nilai Kontribusi Kriteria 0,00% - 10,00% Sangat Kurang
10,01% - 20,00% Kurang 20,01% - 30,00% Sedang 30,01% - 40,00% Cukup Baik 40,01% - 50,01% Baik >50,00% Sangat Baik
Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

## Berikut tabel kontribusi PAD terhadap APBD Kota Palembang, yaitu:
Tabel Kontribusi Penapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palembang 2017-2021
( Dalam Satuan Rupiah ) Tahun PAD PENDAPATAN DAERAH Kontribusi Kriteria 2017 1.091.704.605.854,90          3.417.593.733.021,39 32% Cukup Baik 2018 953.302.082.627,74          3.485.882.634.349,88 27% Sedang 2019 1.081.114.690.868,43          3.987.546.941.588,54 27% Sedang 2020 1.032.720.967.939,99          3.695.470.898.063,30 28% Sedang 2021 836.993.260.908,04          2.528.090.244.722,04 33% Cukup Baik
Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022
Berdasarkan  tabel  diatas  dijelaskan  kontribusi  PAD  terhadap    pendapatan daerah  dalam  APBD  pemerintah  daerah  Kota  Palembang.  Tahun  2017  PAD  Kota Palembang  berkontribusi  32%  terhadap  APBD  dengan  kriteria  cukup  baik.  Tahun 2018 dan 2019 berkontribusi 27%, sementara tahun 2020 sebesar 28% yang berarti PAD  dalam  tiga  tahun  berkontribusi  dengan  kriteria  sedang  terhadap  APBD. Kemudian  tahun  2021  kontribusi  PAD  meningkat  5%  dengan  total  persentase  33% kriteria  cukup  baik.  Kontribusi  PAD  terhadap  APBD  Kota  Palembang  periode  2017- 2021  belum  dapat  dikatakan  baik  karena  rata-rata  persentase  nilai  kontribusinya hanya sebesar 29,4% dengan kriteria sedang.

## Analisis Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Kota Palembang
Komponen  PAD  merupakan  sumber  penghasil  dana  PAD  yang  perlu ditingkatkan kontribusinya. Analisis kontribusi konmponen PAD dalam meningkatkan PAD  merupakan  hubungan  antara  realisasi  komponen  tersebut  terhadap  realisasi PAD. Berikut perhitungan kontribusinya:

## 1)  Pajak Daerah
Tabel Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Periode 2017-2021
( Dalam Satuan Rupiah ) Tahun Pajak Daerah PAD Kontribusi 2017 680.012.752.910,10          1.091.704.605.854,90 62% 2018 721.012.771.615,00             953.302.082.627,74 76% 2019 832.056.845.614,28          1.081.114.690.868,43 77% 2020 787.923.892.941,00          1.032.720.967.939,99 76% 2021 684.850.236.761,00             836.993.260.908,04 82% Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022
Dari  tabel  diatas  diketahui  persentase  kontribusinya  terus  meningkat  pada periode 2017-2021, selalu berada pada skala diatas atau >50%, berarti kontribusinya sangat baik.

## 2)  Retribusi Daerah
Tabel Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Penapatan Asli Daerah Kota Palembang Periode 2017-2021
( Dalam Satuan Rupiah ) Tahun Retribusi Daerah PAD Kontribusi 2017 59.805.678.186,00          1.091.704.605.854,90 5% 2018 48.099.866.347,00             953.302.082.627,74 5% 2019 47.169.725.887,00          1.081.114.690.868,43 4% 2020 35.526.389.909,00          1.032.720.967.939,99 3% 2021 30.369.235.803,00             836.993.260.908,04 4%

## Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022
Dari tabel diatas diketahui hasil realisasi retribusi daerah Kota Palembang pada tahun  2017-2018  persentase  kontribusinya  terhadap  PAD  masih  sangat  rendah kurang  dari  10%  yang  berarti  pemerintah  daerah  harus  terus  menggali  kembali sumber dapat dijadikan penghasilan.

## 3)  Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
Tabel Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan terhadap PAD Kota Palembang Periode 2017 – 2021
( Dalam Satuan Rupiah ) Tahun Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan PAD Kontribusi 2017 61.860.027.525,97          1.091.704.605.854,90 6% 2018 62.318.561.125,83             953.302.082.627,74 7% 2019 63.549.348.856,97          1.081.114.690.868,43 6% 2020 64.553.337.547,79          1.032.720.967.939,99 6% 2021 31.405.653.945,00             836.993.260.908,04 4%

## Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022
Dari  tabel  diatas  diketahui  persentase  kontribusi  hasil  pengelolaan  kekayaan yang  dipisahkan  terhadap  PAD  berada  pada  skala  persentase  kemampuan keuangan sebesar 0,00%-10,00% artinya kontribusi tersebut masih sangat kurang.

## 4)  Lain-lain PAD yang Sah
Tabel Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD Kota Palembang Periode 2017 – 2021
( Dalam Satuan Rupiah ) Tahun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah PAD Kontribusi 2017 290.026.147.232,83 1.091.704.605.854,90 27%
2018 121.870.883.539,91 953.302.082.627,74 13% 2019 138.338.770.510,18 1.081.114.690.868,43 13% 2020 144.717.347.542,20 1.032.720.967.939,99 14% 2021 90.368.134.399,04 836.993.260.908,04 11%
Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022
Dari  tabel  di  atas  diketahui  bahwa  kontribusi  lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang  sah  terhadap  PAD  mengalami  penurunan  terus  menerus  dengan  rata-rata persentasenya  15,6%  berada  diskala  10,01%-20,00%  yang  berarti  bahwa kontribusinya kurang.

## Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Palembang
Digunakan  untuk  menilai  realisasi  pendapatan  asli  daerah  dibandingkan dengan pendapatan  lainnya seperti dana perimbangan, dana pemerintah pusat atau provinsi serta pinjaman. Berikut ini ialah tabel standar rasio kemandirian:

## Tabel Standar Rasio Kemandirian
Kemampuan Keuangan Kemandirian Pola Hubungan Rendah Sekali 0% - 25% Instrukttif Rendah 25% - 50% Konsultatif Sedang 50% - 75% Partisipatif Tinggi 75% - 100% Delegatif Sumber: Nadeak (Maria, 2013:38)
Halim (Maria, 2013:38) untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, ketika  melaksanakan  otonomi  daerah  terkait  dana  perimbangan  antara  pemerintah pusat dan daerah, yaitu:
a.  Instruktif, peran pemerintah dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.
b.  Konsultatif,  intervensi  pemerintah  pusat  sudah  mulai  berkurang  karena  daerah dianggap sedikit mampu melakukan kegiatan otonominya.
c.  Partisipatif,  peran  tersebut  berkurang  mengingat  daerah  memiliki  tingkat kemandirian mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
d.  Delegatif,  campur    tangan  pemerintah  pusat  tidak  ada  kareana  sudah  mandiri dalam melaksanakan urusannya.
Berikut tabel perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu:

## Tabel Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kota Palembang Periode 2017 – 2021 (Rp) Tahun PAD Bantuan/Pinjaman Pusat  Kemandirian 2017 1.091.704.605.854,90          2.325.889.127.166,49 47% 2018 953.302.082.627,74          2.532.580.551.722,14 38% 2019 1.081.114.690.868,43          2.906.432.250.720,11 37% 2020 1.032.720.967.939,99          2.662.749.930.123,31 39% 2021 836.993.260.908,04          1.691.096.983.814,00 49% Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022
Dari  tabel  diatas  diketahui  hasil  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  Kota Palembang persentasenya tidak memiliki perbedaan signifikan tiap tahunnya. Tahun 2017 sebesar 47%. Tahun 2018 menurun 9% dengan persentase kemandirian 38%. Tahun 2019 menurun kembali 1% dengan persentase kemandirian keuangan daerah 37%.  Tahun  2020  meningkat  2%  dengan  pesentase  kemandirian  39%.  Dan  tahun 2021  persentase  kemandirian  yang  tertinggi  49%.  Maka  periode  2017-2021  dapat diambil rata-rata sebesar 42% berada pada skala 25%-50% dengan pola hubungan konsultatif yang berarti campur tangan dari pemerintah pusat mulai berkurang karena dianggap sedikit mampu melakukan kegiatan otonominya.

## Analisis Rasio Efektivitas PAD Kota Palembang
(Mahmudi,  2016:141)  adapun  rasio  kriteria  efektivitas  PAD  yang  menunjukkan kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  memobilisasi  penghasilan  PAD  sesuai direncanakan, sebagai berikut:

## Tabel Kreteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Sumber:Mahmudi, 2016
Berikut tabel perhitungan rasio efektivitas PAD Kota Palembang, yaitu:

## Tabel Perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Kota Palembang Periode Tahun 2017 – 2021

## Sumber: BPKAD Kota Palembang, 2022
Berdasarkan  perhitungan  yang  diperoleh  pada  tabel  diatas  persentase efektivitas  PAD  tahun  2017  sebesar  96,01%  dengan  kriteria  cukup  efektif.  Tahun 2018  menurun  9,39%  dengan  tingkat  efektivitas  86,62%  dengan  kriteria  kurang. Tahun  2019  persentase  efektivitas  PAD  menurun  cukup  signifikan  21,41%  dengan tingkat  efektivitas  65,21%  dengan  kriteria  tidak  efektif.  Tahun  2020  persentase efektivitas PAD meningkat 27,48% dengan tingkat efektivitas 92,69% dengan kriteria cukup  efektif.  Dan  ditahun  2021  persentase  efektivitas  PAD  menurun  39,94% dengan  tingkat  efektivitas  yang  terealisasi  persentase  terendah  52,75%  dengan kriteria tidak efektif.
Kriteria Efektivitas Persentasi Efektivitas Diatas 100% Sangat efektif 100% Efektif 90% - 99% Cukup efektif
75% - 89%
Kurang efektif Kurang 75%
Tidak efektif
(Dalam Satuan Rupiah) Tahun Target Realisasi Persentase Kreteria 2017 1.099.308.967.841,03  1.091.704.605.854,90 96,01% Cukup Efektif 2018 1.100.505.155.700,04 953.302.082.627,74 86,62% Kurang Efektif 2019 1.657.808.205.237,47  1.081.114.690.868,43 65,21% Tidak Efektif 2020 1.428.543.374.447,70  1.032.720.967.939,99 92,69% Cukup Efektif 2021 1.586.756.431.503,60 836.993.260.908,04 52,75% Tidak Efektif
Maka dari uraian diatas rata-rata rasio efektivitas PAD periode tahun 2017-2021 sebesar  78,66%  berada  pada  kreteria  kurang  efektif  karena  sesuai  dengan  standar kreteria efektivitas kinerja keuangan bahwa yang efektif harus sama atau 100% dari target yang ditentukan.

## E. PEMBAHASAN

## Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Kota Palembang
Hasil analisis perhitungan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  Kota  Palembang  menggunakan  rasio  keuangan derajat desentralisasi selama 5 tahun periode 2017-2021 diperoleh rata-rata sebesar Rp.  999.167.121.639,82  dan  persentase  sebesar  29,4%  dengan  kriteria  sedang. Kemudian  hasil  analisis  kontribusi  komponen  pendapatan  asli  daerah  terhadap pendapatan  asli  daerah  terdapat  penerimaan  yang  cukup  signifikat  berpengaruh memberikan  dampak  kenaikan  dan  penurunan  terhadap  realisasi  pendapatan  asli daerah  yaitu  berasal  dari  sumber  pendapatan  pajak  daerah  rata-rata  sebesar  Rp. 741.171.299.968,28 dan persentase sebesar 74,6%.
Mahmudi  (2016:140)  menyatakan  semakin  tinggi  kontribusi  pendapatan  asli daerah  maka  semakin  tinggi  kemampuan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan desentralisasi daerah tersebut.
Hasil  penelitian  sejalan  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fawaidurrohman, Askandar,  dan  Afifudin  (2019)  menyatakan  kontribusi  pendapatan  asli  daerah terhadap  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  pemerintah  Kabupaten Bangkakan periode tahun 2014-2018 cenderung meningkat.  Tetapi komponen yang paling  besar  memberikan  kontribusi  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten  Bangkalan dari sumber lain-lain PAD yang sah selalu meningkat.
Dalam  hal  ini  menunjukkan  bahwa  kontribusi  pendapatan  asli  daerah pemerintah  Kota  Palembang  sudah  memiliki  kemampuan  memenuhi  keuangan daerah  hanya  perlu  ditingkatkan  dengan  menggali  kembali  sumber-sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah yang potensi untuk dioptimalkan. Kenaikan dan penurunan jumlah yang cukup signifikan pada kontribusi pendapatan asli daerah terhadap  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  tahun  2021  disebabkan  karena penerimaan  pendapatan  dari  komponen  pajak  daerah  yang  berfluktuasi  setiap tahunnya.  Jika  dilihat  dari  data  realisasi  pendapatan  asli  daerah  secara  jumlah nominal  penyumbang  tersebesar  pendapatan  asli  daerah  diperoleh  dari  kompnen pajak  daerah  karena  selalu  menghasilkan  jumlah  dana  yang  besar  di  setiap tahunnya.

## Potensi Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Palembang
Hasil analisis rasio perhitungan kemandirian keuangan daerah Kota Palembang selama  5  tahun  periode  2017-2021  rata-rata sebesar  42%  berada  pada  skala 25%- 50%  dengan  pola  hubungan  konsultatif  yang  berarti  dimana  campur  tangan  dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena pemerintah daerah dianggap sedikit lebih  mampu  melaksanakan  kegiatan  otonominya.  Kemudian  perhitungan  rasio efektivitas pendapatan asli daerah diperoleh rata-rata sebesar 78,66% berada pada kreteria kurang efektif.
Dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi melalui  dana  perimbangan.  Akan  tetapi  dana  tersebut  masih  tetap diperlukan  untuk
mempercepat  kemajuan  pembangunan  daerah  (Mahmudi,  2016:134).  Rasio efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sesuai dengan yang telah direncanakan (Mahmudi, 2016:141).
Penelitian  ini  sejalan  dengan  dengan  penelitian  Sahrudin  (2021)  tentang Kontribusi  PAD  terhadap  APBD  dalam  Rangka  Mengukur  Tingkat  Kemandirian Daerah  di  NTB  yang  menjelaskan  tingkat  kemandirian  dihitung  dari  kontribusi  PAD terhadap  APBD  dengan  persentase  sebesar  37.80%  termasuk  pada  pola  konsultif atau sedang dimana campur tangan pemerintah pusat berkurang tetapi tidak sejalan dengan rasio efektivitas PAD yang memiliki rata-rata sebesar 102.72% atau >100% selama  periode  tahun  2014-2018  yang  berarti  realisasi  PAD  di  NTB  sangat  efektif penerimaanya.
Dengan  demikian  dapat  dinyatakan  bahwa  PAD  memberikan  kontribusi  yang cukup  signifikan  untuk  membiayai  aktivitas  dan  pembangunan  ekonomi  daerah. Kemandirian  keuangan  suatu  daerah  menjelaskan  semakin  besar  realisasi  PAD maka  rasio  kemandirian  daerah  tersebut  semakin  tinggi,  jika  realisasi  PAD  kecil maka rasio kemandirian daerah tersebut akan semakin rendah. Untuk itu diperlukan perhatian  khusus  pengolahan  dan  pengurusannya  karena  PAD  merupakan  sumber penghasilan  yang  utama.  Dalam  hal  ini  dimaksudkan  sebagai  perwujudan  dari partisipasi  langsung  kemandirian  daerah  untuk  mendukung  proses  pembangunan daerah.

## F.  KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Kesimpulan hasil analisis data serta pembahasan, antara lain:
1.  Kontribusi  PAD  terhadap  APBD  di  Kota  Palembang  periode  2017-2021 cenderung  fluktuatif  dari  tahun  ke  tahunnaik  dan  menghasilkan  rata  rata  29,4% dengan  kriteria  penggolongan  kontribusi  keuangan  daerah  sedang.  Kontribusi dari masing-masing komponen sumber PAD yaitu:
a. Pajak  daerah  paling  besar  memberikan  kontribusi  dengan  rata-rata  sebesar Rp. 741.171.299.968,28 dan persentase 74,6%,
b. Lain-lain PAD berkontribusi dengan rata-rata sebesar Rp. 157.064.256.644,83 dan persentase 15,6%,
c.  Hasil  pengelolaan  kekayaan  yang  dipisahkan  berkontribusi  dengan  rata-rata Rp. 56.737.385.800,31 dan persentase 5,8%,
d. Retribusi daerah menjadi komponen PAD terkecil memberikan kontribusi rata- rata sebesar Rp. 44.194.179.226,40 dan persentase 4,2%.
2.  Pengukuran  potensi  kemandirian  daerah  Kota  Palembang  selama  5  tahun periode 2017-2021, antara lain:
a)  Kemandirian  keuangan  daerah  Kota  Palembang  diperoleh  rata-tata  sebesar 42%  yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  belum  dapat mengoptimalkan  PAD  karena  masih  berada  pada  skala  25%-50%  pola hubungan  konsultatif  yang  berarti  dimana  masih  ada  campur  tangan  dari pemerintah pusat atau provinsi dalam melaksanakan kegiatan otonominya.
b)  Efektivitas  PAD  Kota  Palembang  memperlihatkan  bahwa  realisasinya  masih rendah  dan  diperoleh  persentase  sebesar  78,66%  yang  berarti  realisasi  PAD terhadap target penerimaan PAD memiliki kriteria kurang efektif.

## Saran
Saran dari penulis berkaitan dengan hasil analisis pembahasan yaitu:
a.  Untuk  mengoptimalkan  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah  perlu  dilakukan intensifikasi  dan  ekstensifikasi  subjek  dan  objek  pajak.  Dalam  jangka  pendek, kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah mengintensifikasi  objek  atau  sumber  pendapatan  asli  daerah  yang  sudah  ada seperti retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan karena rendahnya kontribusi komponen tersebut terhadap pendapatan asli daerah.
b.  Disarankan kepada pemerintah daerah Kota Palembang dapat mempertahankan dan  mengidentifikasi  kembali  sumber  pendaptan  asli  daerah  guna  mendukung pengingkatan  kemandirian  dan  efektivitas  pendaptan  daerah  Kota  Palembang dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  secara  bertahap  dapat mengurangi ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat atau provinsi  dan  menjadikan  pendapatan  asli  daerah  sebagai  dana  penggerak pembangunan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bagian  Akuntansi.  (2022). Laporan  Target  dan  Realisasi  APBD  2017-2021.
Palembang: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Erlina,  Rambe,  S.  O.,  &  Rasdianto.  (2018). Akuntansi  Keuangan  Daerah  Berbasis Akrual. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
Fawaidurrohman,  A.,  Askandar,  N.  S.,  &  Afifudin.  (2019).  Analisis  Kontribusi Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  APBD  Kabupaten  Bangkalan  Tahun  2014- 2018. E-JRA , 87-103.
Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Mahmudi,  &  Mahmudi.  (2016). Analisis  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2018). Otonomi & Manajemen Daerah. Yogyakarta: ANDI.
Maria.  (2013).  Analisis  Rasio  Kemandirian  dan  Ketergantungan  Keuangan  Daerah Kota Palembang. Media Wahana Ekonomika , 36-44.
Pemerintah  Indonesia.  (2014,  Oktober  02). Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah . Retrieved from JDIH BPK RI Data Base Peraturan: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
Pemerintah  Indonesia.  (2019,  Maret  12). Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 2019 . Retrieved from
JDIH
BPK RI Database Peraturan: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019
Pemerintah  Indonesia.  (2020,  Desember  30). Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020 Tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah .  Retrieved  from  JDIH
BPK RI Database Peraturan:
http://peraturan.bpk.go.id/home.details/162792/permendagri-no-77-
Pemerintah  Indonesia.  (2022,  Januari  5). Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022 . Retrieved from
JDIH BPK RI
Database Peraturan: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
Pemerintah, I. (2004, Oktober 15). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan  Keuangan  anatara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah . Retrieved from JDIH
BPK
RI Database Peraturan :
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/33tahun2004uu.htm
Sahrudin.  (2020).  Kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Rangka Mengukur Kemandirian Daerah di Palembang. Jurnal Pendidikan IPS , 150-156.
Sugiono.  (2021). Metodelogi  Kuantitaif,  Kualitatif,  R&B  dan  Penelitian  Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Sujarweni, W. V. (2020). Akuntansi Sektor Publik. yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Usman, B., & Nurazi, R. (2021). Manajemen Keuangan Sektor Publik. Bandung: CV. Mandar Maju.
Wardhani,  K.  A.  (2018).  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Dalam  Rangka Meningkatkan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kota  Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Renaissance , 383-391.