## (Studi Putusan No. 1593 K/Pdt/2016)
Annisa Setiadi, Lady Dara Krismasi, Renani Oktavia, Yuliatin Nur Ningsih Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Email : annisa.setiadi-2019@fh.unair.ac.id, lady.dara.krismasi-2019@fh.unair.ac.id, renani.oktavia-2019@fh.unair.ac.id, yuliatin.nur.ningsih-2020@fh.unair.ac.id,

## Abstrak
Upaya  untuk  mendapatkan  tanah  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  salah satunya dengan perjanjian jual beli yang harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tidak banyak juga dalam jual  beli  tanah  dan  bangunan  dibuat  di  bawah  tangan  tanpa  melalui  PPAT, sehingga  pihak  yang  menjual  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  karena kelalaian atau kesengajaan (wanprestasi). Akibat hukum dari adanya wanprestasi dapat berupa membayar ganti kerugian, membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat  hakim,  resiko  beralih  kepada  debitur,  membayar  biaya  perkara  apabila diperkarakan  di  muka  hakim,  dan  memenuhi  perjanjian  jika  masih  dapat dilakukan atau pembatalan disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
Kata kunci: Tanah, Bangunan, Wanprestasi, Jual Beli

## Abstract
Efforts to obtain land can be carried out in various ways, one of which is a sale and  purchase  agreement  that  must  be  carried  out  at  a  place  designated  by  the Land  Deed  Making  Officer  (PPAT).  There  is  not  much  buying  in  the  sale  and purchase  of  land  and  buildings  made  under  the  hands  without  going  through PPAT,  so  the  selling  party  cannot  fulfill  his  wishes  due  to  negligence  or deliberation  (default).  The  legal  consequences  of  default  can  be  in  the  form  of payment of compensation, replacement or coverage through a judge, payment of compensation  for  the  debtor,  payment  of  case  fees  before  the  judge,  and agreement that can be done or shared with the help of changing compensation. Keywords: Land, Buildings, Defaults, Buy and Sell

## Tanggung Gugat Wanprestasi atas Jual Beli Tanah dan Bangunan di Bawah Tangan

## PENDAHULUAN
Rumah atau bangunan merupakan  salah  satu  kebutuhan dasar  manusia  yang  alasnya  berupa tanah.  Tanah  harus  dimanfaatkan sebesarnya  untuk  kesejahteraan  dan kemakmuran  rakyat  serta  harus dijaga kelestariannya.
Dengan semakin tingginya pertumbuhan penduduk,  kebutuhan  tanah  semakin meningkat  dan  menyebabkan  harga tanah  semakin  mahal.  Oleh  karena itu, tidak jarang tanah sering menjadi bahan  sengketa,  misalnya  dalam proses pengalihan kepemilikan tanah.
Untuk  mengatur  mengenai
pemanfaatan  tanah  atau  lahan  agar tidak menimbulkan sengketa, Pemerintah  mengeluarkan  peraturan perundang-undangan tentang pertanahan pada tanggal 24
September  1960  yaitu  Undang- Undang  Pokok  Agraria  (UUPA). Dengan  berlakunya  UUPA,  maka dua  sistem  hukum  yang  mengatur mengenai  hukum  tanah  yaitu  hukum barat yang terdapat
dalam
KUHPerdata dan hukum adat dikesampingkan.
Upaya  untuk  mendapatkan tanah dapat dilakukan dengan berbagai  cara,  salah  satunya  adalah dengan  cara  jual  beli.  Melalui  jual beli,  hak  kepemilikan  tanah  beralih dari  satu  pihak  ke  pihak  lain.  Jual beli  biasanya  dilakukan  dengan perjanjian  atau  yang  dikenal  dengan perjanjian  jual  beli.  Perjanjian  jual beli  merupakan  perjanjian  yang bersifat  riil,  maksudnya  penyerahan barang yang diperjanjikan merupakan syarat yang  mutlak dipenuhi untuk adanya sebuah perjanjian. 1
Jual  beli  dianggap  sudah terjadi  jika  kedua  belah  pihak mencapai kesepakatan tentang kebendaan  tersebut  dan  harganya meskipun benda itu belum diserahkan  maupun  harganya  belum dibayar.  Ketentuan  tersebut  diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata.
Perjanjian  jual  beli  tanah harus  dilakukan  di  hadapan  pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang bertugas  untuk  membuat  Akta  Jual Beli  (AJB)  tanah.  Namun  dalam prakteknya,  perjanjian  jual  beli
1 R.  Subekti, Aspek-Aspek  Hukum Perikatan Nasional , PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, Edisi 5, 1988, hlm. 29
Annisa  Setiadi,  Lady  Dara  Krismasi,  Renani  Oktavia,  Yuliatin  Nur  Ningsih,  Tanggung Gugat Wanprestasi atas Jual Beli Tanah dan Bangunan di Bawah Tangan (Studi Putusan No. 1593 K/Pdt/2016)
tersebut  dibuat  di  bawah  tangan tanpa  melalui  PPAT  hingga  pihak yang  menjual  tidak  dapat  memenuhi kewajiban  sesuai  yang  disepakati dalam perjanjian. Hal ini disebabkan karena adanya overmacht dan
wanprestasi.
Overmacht atau keadaan menaksa  adalah  keadaan  tidak  dapat dipenuhinya  prestasi  oleh  debitur karena  terjadi  suatu  peristiwa  bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak  dapat  diketahui  atau  tidak diduga  akan  terjadi  pada  waktu membuat perikatan. 2
Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya  atau  lali  melaksanakan kewajiban  (prestasi)  sebagaimana yang  ditentukan  dalam  perjanjian yang  dibuat  antara  kreditur  dengan debitur. 3
Dengan  penjelasan  dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan  dalam  tulisan  ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kewajiban hukum  pihak  penjual  atas
2 Abdulkadir  Muhammad, Hukum Perikatan ,  Alumni,  Bandung,  Cetakan  III,
1992, hlm. 27
3 Subekti, Hukum  Perjanjian ,  PT. Intermasa, Jakarta, Cetakan VIII, 1984, hlm. 45
tanah  dan  bangunan  terhadap pihak pembeli ?
2. Bagaimanakah  pertimbangan hakim  dalam  putusan  No.
1593 K/Pdt/2016 ?

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif,  yaitu merujuk  pada  aturan  seperti undang-undang dan literatur literatur  yang  bersifat  konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Adapun
penulisan terhadap analisis masalah  yang  sedang  diangkat adalah menggunakan metode deduktif.
Proses analisis bahan
hukum merupakan proses menemukan  jawaban  dari  pokok permasalahan  yang  dilakukan dengan  cara:  mengidentifikasi fakta  hukum  dan  mengeliminir hal-hal  yang  tidak  relevan  untuk menetapkan  isu  hukum  yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum  dan  bahan-bahan  non hukum yang dipandang
mempunyai relevansi, melakukan telaah  atas  isu  hukum  yang diajukan berdasarkan bahan- bahan  yang  telah  dikumpulkan,
menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab  isu  hukum,  serta memberikan perskripsi berdasarkan  argumentasi  yang telah dibangun didalam kesimpulan. Berdasarkan  uraian  dari
langkah-langkah penelitian hukum  diatas,  maka  langkah- langkah  yang  digunakan  dalam penelitian  hukum  ini  adalah mengidentifikasi  fakta  hukum dalam kasus, kemudian menetapkan isu hukum
sebagaimana telah tercantum
dalam rumusan masalah. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diangkat. Kemudian bahan-bahan  hukum  yang  telah terkumpul  dikaitkan  dengan  isu
hukum  yang  kemudian  ditelaah lalu  ditarik  kesimpulan  untuk menjawab permasalahan.
Kemudian hasil dari telaah permasalahan  dan  kesimpulan
tersebut dituangkan dalam bentuk preksripsi.

## PEMBAHASAN
Dalam Kajian ini, mengkaji tanggung  gugat  wanprestasi jual  beli tanah dan bangunan di bawah tangan yang di kaji atas putusan pengadilan. Keputusan  Pengadilan  atas  perkara gugatan berdasarkan suatu sengketa.
1. Tinjauan Umum Hukum Perikatan
a. Pengertian Perikatan
Hukum  perikatan  diatur dalam  buku  III  KUHPerdata,  yang mana  dalam  buku  III  tersebut  diberi judul  “Tentang  Perikatan”.  Istilah perikatan  menurut  R.  Subekti  yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang  atau  dua  pihak,  berdasarkan mana  pihak  yang  satu  berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi
tuntutan itu.
b. Hubungan Perikatan dan
Perjanjian Ketentuan mengenai
definisi  perjanjian  terdapat  dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutan:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana
Annisa  Setiadi,  Lady  Dara  Krismasi,  Renani  Oktavia,  Yuliatin  Nur  Ningsih,  Tanggung Gugat Wanprestasi atas Jual Beli Tanah dan Bangunan di Bawah Tangan (Studi Putusan No. 1593 K/Pdt/2016)
satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap satu orang lain atau lebih.”
Dari  perbuatan  tersebut timbul  suatu  hubungan  antara  dua orang  atau  lebih  yang  dinamakan perikatan.  Perjanjian  itu  melahirkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih  yang  membuatnya.  Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian  itu  melahirkan  perikatan. Dengan  kata  lain  perjanjian  adalah salah satu sumber dari perikatan.
2. Perjanjian Pada Umumnya
Istilah  perjanjian  menurut Pasal 1313 KUHPerdata yaitu “Suatu perjanjian  adalah  suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu
orang lain atau lebih”.
Perjanjian yang sah adalah perjanjian  yang  memenuhi  syarat- syarat  yang  telah  ditentukan  oleh undang-undang. Menurut Pasal 1320 KUHPerdata,  suatu  perjanjian  harus memenuhi persyaratan, yaitu:
1) Sepakat  mereka  yang mengikatkan dirinya 2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian 3) Mengenai suatu hal
tertentu
4) Sebab yang diperbolehkan
3. Tinjauan Umum Jual Beli Jual beli merupakan perjanjian  dimana  pihak  yang  satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan  suatu  benda  dan  pihak lain  untuk  membayar  harga  benda yang telah di perjanjikan.
Hak penjual dalam pelaksanaan  perjanjian  jual  beli adalah  menerima  pembayaran  dari harga  yang  telah  disepakati  oleh pembeli  dari  barang  yang  ia  jual kepada  pihak  pembeli.  Bagi  pihak penjual  ada  dua  kewajiban  utama, yaitu  menyerahkan  hak  milik  atas barang  yang  diperjual  belikan  dan menanggung kenikmatan ketentraman atas barang tersebut dan menanggung  terhadap  cacat-cacat barang  yang  dijual  belikan  yang tersembunyi.
Hak pembeli dalam pelaksanaan  perjanjian  jual  beli terdapat dalam Pasal 1481 KUHPerdata,  yaitu:  hak  menerima barang dan hak menunda pembayaran.   Kewajiban
utama pembeli  adalah  membayar  harga pembelian  dalam  waktu  dan  tempat
sesuai  dengan  yang  ada  dalam perjanjian.  Ada  pula  kewajiban pelengkap  bagi  pembeli  dalam  Pasal 1476  KUHPerdata  yaitu  pembeli wajib  memenuhi  biaya  pengambilan benda.  Maksudnya  adalah  segala sesuatu  yang  wajib  dikeluarkan untuk mengangkut benda dari tempat penjual ke tempat pembeli.
4. Pengertian Jual Beli Tanah
a. Pengertian Jual Beli Tanah Sebelum Berlakunya UUPA
Sistem  hukum  tanah terbagi  menjadi dua sistem hukum sebagai akibat dari politik  hukum  pemerintah  jajahan dahulu, yaitu:
1)  Jual  beli  tanah  menurut  hukum barat
Menurut  hukum  barat  tidak  ada bedanya  jual  beli  tanah  dengan  jual beli benda-benda bukan tanah.
Dalam  Pasal  1458  KUHPerdata dapat  disimpulkan  bahwa  jual  beli tanah  adalah  suatu  perjanjian  dalam mana  pihak  yang  mempunyai  tanah, yang disebut dengan penjual, berjanji dan mengikatkan diri untuk
menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan  kepada  pihak  lain, yang  disebut  pembeli.  Sedangkan pihak pembeli berjanji dan mengikatkan  diri  untuk  membayar
harga  yang  telah  disetujui.  Yang dijualbelikan menurut ketentuan hukum  barat  adalah  tanah-tanah  hak barat.
2)  Jual  beli  tanah  menurut  hukum adat
Jual  beli  tanah  menurut  hukum  adat adalah yang bersifat terang dan tunai. Dikatakan  terang  karena  jual  beli tanah  harus  dilakukan  dihadapan Kepala  Adat,  yang  fungsinya  adalah untuk  menjamin  kebenaran  tentang status  tanahnya,  pemegang  haknya, dan keabsahan bahwa telah dilaksanakan  dengan  hukum  yang berlaku.  Sedangkan  tunai  adalah pemindahan  hak  atas  tanah  dari penjual kepada pembeli terjadi serentak dan secara bersamaan dengan pembayaran harga dari pembeli kepada penjual.
b. Pengertian  Jual  Beli  Tanah Sesudah Berlakunya UUPA Dalam  jual  beli  tanah  menurut hukum  tanah  positif  sekarang  ini, terjadi  pemindahan  hak  yang  berarti pemindahan penguasaan secara yuridis  dan  secara  fisik  sekaligus. Namun demikian, ada kalanya pemindahan  hak  tersebut  harus secara yuridis saja karena fisik tanah masih  ada  dibawah  penguasaan
Annisa  Setiadi,  Lady  Dara  Krismasi,  Renani  Oktavia,  Yuliatin  Nur  Ningsih,  Tanggung Gugat Wanprestasi atas Jual Beli Tanah dan Bangunan di Bawah Tangan (Studi Putusan No. 1593 K/Pdt/2016)
orang lain. Terdapat dua
kemungkinan
pembayaran harga oleh pihak
pembeli kepada penjual yaitu dibayar seluruhnya pada saat terjadi jual beli
atau baru dibayar sebagian.
Walaupun  demikian,  jual  beli  telah dinyatakan  selesai  dan  sah  apabila sudah  terjadi  penyerahan  secara yuridis dan telah dibayar sebagian. Sebelum  melakukan  jual  beli  tanah harus  diperhatikan  syarat  materiil sahnya jual beli tanah, yaitu:
1)  Penjual  berhak  menjual  tanah yang bersangkutan 2)  Pembeli  berhak  membeli  tanah yang bersangkutan
3)  Tanah  hak  yang  bersangkutan boleh diperjualbelikan menurut hukum
4)  Tanah  hak  yang  bersangkutan tidak dalam sengketa.
5. Tinjauan  Umum  Prestasi
dan Wanprestasi
Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang rupakan hak dari kreditur.
Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata ada  tiga  macam  perikatan,  yaitu perikatan  untuk  berbuat  sesuatu,
perikatan untuk menyerahkan sesuatu  dan  perikatan  untuk  tidak
berbuat sesuatu.
Wanprestasi  adalah  kelalaian  debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah disepakati. Debitur juga dapat dikatakan  melakukan  wanprestasi apabila  ia  melanggar  perjanjian dengan  melakukan  atau  berbuat sesuatu  yang  seharusnya  tidak  boleh dilakukannya.
Wanprestasi
seorang
debitur  dapat  berupa  empat  macam, yaitu:
1. Tidak  melakukan  apa  yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya,  tetapi  tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak
boleh dilakukannnya.
Terhadap kelalaian debitur diancamkan  beberapa  sanksi  atau hukuman.  Hukuman  atau  akibat- akibat  bagi  debitur  yang  lalai  ada empat macam, yaitu:
1. Membayar  kerugian  yang diderita  oleh  kreditur  atau
dengan  singkat  dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan  perjanjian  atau juga  dinamakan  pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar  biaya  perkara,  kalau sampai  diperkarakan  di  depan hakim.
A. Kewajiban  Hukum  Pihak  Penjual Atas Tanah dan Bangunan
Terhadap Pihak Pembeli
Kewajiban Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli
Perjanjian  jual  beli  disebutkan dalam  Pasal  1457  KUHPerdata  yang menyatakan:  “Jual  beli  adalah  suatu persetujuan  yang  mengikat  pihak
penjual berjanji menyerahkan
sesuatu      barang/benda    ( zaak )    dan pihak    lain      yang  bertindak  sebagai pembeli mengikat diri berjanji, untuk membayar  harga”.  Pengertian  yang diberikan  Pasal  1457  KUHPerdata, perjanjian jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu: 4
a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan  barang  yang dijual kepada pembeli.
4 M.Yahya  Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian , Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181
b. Kewajiban  pihak  pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.
Dalam  perjanjian  jual  beli, kedua  belah  pihak  sepakat  untuk menentukan hak dan kewajiban yang mengikatkan  mereka  untuk  ditaati dan  dijalankan.  Hak  penjual  adalah menerima  harga  barang  yang  telah dijualnya dari pihak pembeli. Sedangkan  kewajiban  pihak  penjual adalah sebagai berikut :
a. Menyerahkan  hak  milik  atas barang yang diperjualbelikan
b. Memberi jaminan bahwa barang  yang  dijual  tidak mempunyai sangkutan apapun  baik  berupa  tuntutan maupun pembebanan. Penjual harus  menjamin  barang  yang dijual dalam keadaan :
1) Tentram dan damai dalam kekuasaan kepemilikan pembeli  tanpa  gangguan dari siapapun juga.
2) Menjamin  bahwa  barang
yang dijual tidak mempunyai cacat tersembunyi  dan  cacat yang nyata. Hak pembeli adalah
Annisa  Setiadi,  Lady  Dara  Krismasi,  Renani  Oktavia,  Yuliatin  Nur  Ningsih,  Tanggung Gugat Wanprestasi atas Jual Beli Tanah dan Bangunan di Bawah Tangan (Studi Putusan No. 1593 K/Pdt/2016)
menerima barang yang telah
dibelinya  baik  secara  nyata  maupun secara  yuridis.  Berdasarkan  Pasal 1513  KUHPerdata,  kewajiban  utama pembeli  adalah  membayar  harga pembelian  pada  waktu  dan  tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
B. Akibat Hukum Wanprestasi Kewajiban hukum adalah kewajiban  yang  harus  dipenuhi  dan jika tidak dipenuhi akan menimbulkan  akibat  hukum,  yaitu adanya  tuntutan  dari  pihak  yang berhak  agar  pihak  yang  mempunyai kewajiban itu
memenuhi
kewajibannya. Adapun akibat hukum dalam  wanprestasi  adalah  hukuman atau sanksi berupa :
a. Membayar  ganti  kerugian (Pasal 1243 KUHPerdata)
b. Membatalkan atau memutuskan  perjanjian  lewat hakim (Pasal 1266 KUHPerdata)
c. Resiko beralih kepada debitur sejak  terjadinya  wanprestasi (Pasal 1237 KUHPerdata)
d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim
e. Memenuhi  perjanjian  jika
masih  dapat  dilakukan,  atau pembatalan perjanjian disertai  dengan  pembayaran ganti  kerugian  (Pasal  1267 KUHPerdata)
C. Pertimbangan  Hakim  Dalam
Putusan  Mahkamah  Agung  No.
1593 K/PDT/2016
Merujuk  pada  putusan  No. 1593  K/Pdt/2016  Majelis  Hakim menyatakan  menolak  permohonan kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  Ny.  Hj. Endang Suprapti.
Bahwa  gugatan  Penggugat tidak  jelas  dan  kabur,  apakah gugatan  Penggugat  mengenai  hutang piutang  atau  jual  beli,  karena  dalil dan bukti yang diajukan rancu antara hutang dengan jual beli.
Bahwa  bukti  yang  diajukan oleh Penggugat tidak jelas, tidak ada suatu  perjanjian  atau  pernyataan yang  menguatkan  bukti  kwitansi tanggal  28  Januari  2012  yang diajukan  Penggugat  sebagai  bukti adanya  jual  beli,  tetapi  tidak  ada syarat-syarat dan klausula yang harus dipenuhi,  baik  oleh  Penggugat  atau Tergugat sebagaimana lazimnya dalam  perjanjian  jual  beli,  oleh karena  itu  gugatan  kabur  ( obscuur libel ).
Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex  Facti dalam  perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan  atau  undang-undang,  maka permohonan  kasasi  yang  diajukan oleh  Pemohon  Kasasi  Ny.  Hj. Endang  Suprapti  tersebut  harus ditolak.
Berdasarkan kasus tersebut di atas,  penulis  berpendapat  bahwa benar  terjadi  hubungan  hukum  jual beli  antara  Penggugat  dengan  pihak Tergugat  yakni  sebidang  tanah  dan rumah  sebagaimana  dalam  gugatan
Penggugat. Bahwa Judex Facti
Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru  telah salah  menerapkan  atau  melanggar hukum  yang  berlaku  dengan  alasan bukti P.1 dan P.2 bukanlah bukti jual beli  tanah  dan  bangunan  rumah, sebagaimana  pertimbangan  hukum Pengadilan  Tinggi  Pekanbaru,  yang menjadi  bukti  jual  beli  di  dalam perkara  kasasi  ini  adalah  bukti  P.3 yaitu  Kwitansi  Jual  Beli  tanggal  28 Januari  2012,  bukti  P.4  adalah  Surat Keterangan  Ganti  Kerugian  (SKGR) tanggal 09 September 2008 dan bukti P.5 berupa Foto Copy SIM C an. Eri
Sandora sebagai pengganti KTP.
Bahwa  Pengadilan  Tinggi Pekanbaru  telah  menyampingkan ketentuan  dalam  Pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata  dan  juga  asas-asas kebebasan  berkontrak.  Mengingat asas-asas perjanjian tersebut haruslah dihormati dan dijunjung tinggi sepanjang tidak bertentangan dengan
Kepatutan, Keadilan dan Pri Kemanusiaan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  Bab sebelumnya  maka  penulis  dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Jual beli adalah suatu
persetujuan  yang  mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak  lain  yang  bertindak sebagai  pembeli  mengikat diri  berjanji  untuk  membayar harga.  Dalam  perjanjian  jual beli, kedua belah pihak sepakat  untuk  menentukan harga  dan  kewajiban  yang mengikatkan  mereka  untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan  akibat  hukum,
Annisa  Setiadi,  Lady  Dara  Krismasi,  Renani  Oktavia,  Yuliatin  Nur  Ningsih,  Tanggung Gugat Wanprestasi atas Jual Beli Tanah dan Bangunan di Bawah Tangan (Studi Putusan No. 1593 K/Pdt/2016)
menimbulkan hak dan
kewajiban  dan  jika  dilanggar ada  akibat  hukumnya  yaitu adanya  tuntutan  dari  pihak yang  berhak  agar  pihak  yang mempunyai  kewajiban  itu memenuhi kewajibannya
berupa hukuman atau sanksi.
2. Dalam  putusan  Nomor  1593 K/Pdt/2016 bahwa ada
beberapa  hal  yang  menjadi pertimbangan  Majelis  Hakim dalam memutus suatu perkara yaitu  fakta-fakta  yang  ada  di persidangan  serta  mengenai bukti  yang  diajukan  oleh Penggugat  terutama  bukti kwitansi  tanggal  28  Januari 2012  sebagai  bukti  adanya jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Harahap,  M.Yahya,  1986, Segi-Segi Hukum  Perjanjian ,  Bandung:
Alumni.
Muhammad, Abdulkadir,
1992,
Hukum  Perikatan ,  Cetakan III, Bandung: Alumni.
Subekti,  1984, Hukum  Perjanjian , Cetakan  VII,  Jakarta:  PT. Intermasa.
Subekti,  R.,  1988, Aspek-Aspek Hukum  Perikatan  Nasional , Edisi  5,  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)