## Rekonsiliasi Konflik Antarperguruan Silat di Madiun (Studi Historis Sosiologis)
Soebijantoro Abraham Nurcahyo Yudi Hartono * )

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengungkap akar penyebab konflik antarperguruan  silat  di  Madiun;  2)  Mengidentifikasi  momentum-momentum dan  tempat  yang  sering  menjadi  arena  konflik;  3)  Mengidentifikasi  potensi- potensi  integrasi  yang  dapat  diberdayakan  sebagai  media  penyelesaian konflik; 4) Merumuskan kerangka teoretik rekonsiliasi yang dapat diterapkan untuk  menangani  konflik  antarperguruan  silat  di  Madiun.  Jenis  penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara mendalam, observasi langsung,  mencatat  dokumen  dan  arsip.  Data  diperoleh  melalui  wawancara mendalam, observasi langsung, mencatat dokumen dan arsip. Validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, teknik, dan peneliti. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  konflik  melibatkan  faktor-faktor historis yang berdampak pada situasi sosiologis. Faktor historis berakar dari perbedaan  pendapat  guru-murid  generasi  awal  dalam  pengembangan Perguruan  Setia  Hati.  Saat  itu  konflik  masih  pada  fase  latensi  dimana perbedaan  masih  dapat  diterima.  Konflik  bereskalasi  pasca  Peristiwa  G30S ketika  terjadi  bentrok  antarpendekar  SH  Terate  dengan  SH  Winongo, meskipun  keduanya  bukanlah  partisan  dalam  peristiwa  tersebut.  Hubungan mulai  memburuk  dan  stereotip  negatif  mulai  berkembang.  Konflik  semakin meluas sejak tahun 1990-an ketika jumlah anggota baru keduanya semakin meningkat. Pelanggaran etika perguruan mulai merebak karena tidak adanya sanksi  organisatoris.  Kekerasan  mudah  meletus  dan  melibatkan  massa pendukung  yang  banyak.  Konflik  memasuki  fase  terjebak.  Berbagai momentum  yang  sesungguhnya  memiliki  spirit  yang  sama  seperti  Suran Agung,  Halal  bihalal,  dan  pengesahan  anggota  baru  justru  menjadi  arena konflik.
Karakteristik konflik menentukan cara-cara penyelesaiannya. Tindakan pengamanan untuk menghentikan kekerasan cukup efektif dilakukan aparat. Namun  demikian,  suasana  sosiopsikologis  di  tingkat  bawah  belum  banyak berubah.  Rekonsiliasi  dengan  pendekatan  kultural  menjadi  pilihan.  Arena- arena  integrasi  seperti  Festival  Pencak  Seni  Tradisi  diberdayakan  sebagai media  rekonsiliasi  dengan  pendekatan  kultural.  Rekonsiliasi  kultural merupakan upaya rekonsiliasi dengan memberdayakan unsur-unsur budaya
* Soebijantoro, Abraham Nurcahyo, Yudi Hartono adalah Dosen Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADIUN
101 | A g a s t y a V o l .   0 2   N o .   0 1   J a n u a r i   2 0 1 2
dan sosial yang dapat menjadi perekat bersama untuk menciptakan suasana dialogis  dan  harmonis  melalui  cara-cara proeksistensi  yang  terjelmakan  ke dalam tindakan dan aksi-aksi nyata dalam berbagai peristiwa kehidupan.
Kata Kunci: Rekonsiliasi, konflik, perguruan silat

## Pendahuluan
Konflik  sosial  di  Madiun  yang melibatkan dua perguruan silat, yaitu antara Persaudaraan  Setia  Hati  Terate  dengan Persaudaraan  Setia  Hati  Winongo  Tunas Muda  merupakan  fenomena  yang  banyak mendapat perhatian masyarakat Madiun dan sekitarnya,  bahkan  telah  menjadi  bahan pemberitaan  nasional.  Konflik  tersebut menimbulkan  ketidaknyaman  dalam  ke- hidupan masyarakat karena telah mengarah pada  kekerasan  massal.  Bagi  kedua perguruan  menjadi  ironis,  karena  mereka telah  banyak  berkontribusi  bagi  kemajuan pencak silat di tingkat regional dan nasional, namun  di  tingkat  lokal  mereka  menghadapi persoalan diantara mereka sendiri.
Kehidupan sosial selalu mengandung dua  potensi  yang  saling  bertolak  belakang, yaitu  potensi  konflik  dan  integrasi.  Kedua potensi  tersebut  menyatu  dalam  kehidupan masyarakat  dan  sewaktu-waktu  dapat muncul  secara  bergantian.  Potensi  konflik akan  muncul  lebih  kuat  apabila  diantara anggota  masyarakat  lebih  mengutamakan kepentingan  individu  ataupun  kelompok sehingga terjadi persaingan tidak sehat yang pada akhirnya dapat memicu konflik. Potensi integrasi  akan  lebih  dominan  apabila diantara  anggota  masyarakat  lebih  meng- utamakan  kepentingan  bersama  yang dilandasi  oleh  nilai  dan  norma  sosial sehingga akan tercipta suasana damai.
Konflik  merupakan  hal  yang  wajar dalam  kehidupan  sosial.  Konflik  merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang dapat mendorong  perubahan,  namun  konflik  akan
menjadi  destruktif  apabila  mengarah  pada kekerasan.  Konflik  akan  bersifat  negatif apabila terjadi berkepanjangan dan diwarnai dengan  kekerasan  yang  pada  akhirnya dapat  merusak  tatanan  kehidupan  dan merugikan  masyarakat.  Jika  konflik  telah tidak  terelakkan,  maka  pilihannya  adalah mengelolanya  agar  tidak  berubah  menjadi kekerasan.  Jika  konflik  dibiarkan  menjadi kekerasan,  maka  kerugian  akan  terjadi, termasuk  kerugian  harkat  dan  martabat manusia  yang  terlibat  dan  terkena  dampak kekerasan itu.
Konflik  berbeda  dari  kekerasan. Suatu  ketegangan  dan  persengketaan disebut  sebagai  konflik  jika  masing-masing pihak  masih  bergerak  di  wilayah  haknya. Jika  telah  terjadi  pelanggaran  wilayah  hak, maka  konflik  telah  berubah  menjadi kekerasan.  Manajemen  konflik  menjadi penting untuk mencegah berubahnya konflik menjadi  kekerasan.  Untuk  itu  diperlukan wawasan  dan  bekal  mengenai  cara-cara mengelola  konflik  yang  kesemuanya  meng- hindar-kan kekerasan.
Kemampuan  mengelola  konflik  men- cerminkan  keadaban.  Masyarakat  damai bukanlah  masyarakat  yang  hidup  tanpa konflik,  melainkan  masyarakat  yang konfliknya  dapat  dikelola  sehingga  menjadi kekuatan  transformatif.  Kualitas  manusia dalam  relasi  antarsesamanya  tidak  diukur dari  kemampuannya  menghindari  konflik, melainkan  pada  kemampuannya  menye- lesaikan  konflik  tanpa  kekerasan  berprinsip keadilan. Tidak ada cara tunggal untuk menye- lesaikan  konflik.  Konflik  selalu  khas  ter-
gantung permasalahan yang dipersengketa- kan, pihak-pihak yang terlibat, tindakan yang muncul,  kepentingan  dan  kebutuhan  yang hendak  dicapai,  dan  opsi  penyelesaiannya. Kekhasan itu juga dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai  yang  dianut,  sistem  sosial  dan sistem hukum yang diterapkan, dan konteks lainnya. Oleh karena itu cara yang efektif di suatu  masyarakat  belum  tentu  efektif  jika diterapkan  pada  masyarakat  lainnya  (Dian Nafi’, 2005:2).
Dalam  konteks  konflik  sosial  yang terjadi  antarperguruan  silat  di  Madiun  di- perlukan  upaya  pengelolaan  dan  cara-cara penanganan yang relevan dengan karakteristik  konfliknya  sehingga  dapat mencegah  pihak-pihak  berkonflik  dari kekerasan.  Disinilah  urgensi  penelitian  ini untuk mengungkap akar penyebab,
momentum-momentun ataupun tempat yang sering menjadi arena konflik, potensi-potensi integrasi  yang  dapat  diberdayakan  sebagai media  penyelesaian  konflik,  dan  kerangka teoretik  rekonsiliasi  yang  dapat  diterapkan untuk  menangani  konflik  antarperguruan silat di Madiun..

## Tujuan dan manfaat penelitian
Tujuan penelitian ini sebagai berikut.
1. Mengungkap  akar  penyebab  konflik antarperguruan silat di Madiun.
2. Mengidentifikasi  momentum-momentum dan  tempat  yang  sering  menjadi  arena konflik.
3. Mengidentifikasi potensi-potensi integrasi yang dapat diberdayakan sebagai media penyelesaian konflik.
4. Merumuskan  kerangka  teoretik  rekon- siliasi  yang  dapat  diterapkan  untuk menangani konflik antarperguruan silat di Madiun.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat bermanfaat sebagai berikut. 1.   Memberi  sumbangan  bagi  perkem- bangan  ilmu  sosial  dan  ilmu  sejarah, terutama  sejarah  sosial  dan sejarah lokal. 2.   Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah  Kabupaten  dan  Pemerintah Kota  Madiun  serta  aparat  keamanan dalam  mengelola  konflik  antara  SH
Winongo dan SH Terate.
3.   Menjadi  bahan  masukan  bagi  Pengurus SH  Winongo  dan  SH  Terate  dalam mengelola konflik.
4.   Menjadi  acuan  bagi  penelitian  selanjut- nya yang terkait rekonsiliasi konflik.

## Tinjauan Pustaka
A. Perspektif Teoretik Tentang Konflik Istilah  konflik  secara  etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama, dan “fligere” yang berarti benturan atau  tabrakan.  Dengan  demikian  konflik dalam  kehidupan  sosial  berarti  terjadinya benturan  kepentingan,  pendapat,  harapan yang harus diwujudkan. Konflik sosial paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Tiap- tiap  pihak  dapat  berupa  perorangan, keluarga,  kelompok  kekerabatan,  satu komunitas,  maupun  satu  organisasi  sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik,  suku  bangsa  ataupun  satu  pemeluk agama tertentu.
William  Chang  (2001)  pernah mempertanyakan  tentang  dimensi  konflik tersebut,  apakah  konflik  yang  terjadi  di masyarakat  hanya  dilatarbelakangi  oleh ketidakpuasan batin, kecemburuan, kebenci- an,  masalah  tanah,  modal  kapital  maupun kekuasaan?  Pertanyaan  ini  kemudian dijawab  sendiri  oleh  Chang  bahwa  emosi sesaat  pun  ternyata  dapat  menimbulkan konflik  sosial.  Konflik-konflik  yang  tidak
terhindarkan telah memecah belah, memutuskan  tali  persaudaraan,  dan  malah meniadakan  hidup  umat  manusia.  Konflik individual  dan  konflik  sosial  itu,  antara  lain ditimbulkan  ketidakpuasan  batin  seseorang untuk  menerima  diri,  berhadapan  dengan orang atau pihak lain, kecemburuan, iri hati, benci,  dan  jiwa  kontroversial.  Konflik individual,  jika  tidak  cepat  diatasi,  dapat mengundang konflik sosial.
Dimensi  konflik  pada  hakekatnya adalah  adanya  perbedaan  prinsip  ataupun kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Fenomena  ini  kadangkala  juga  ditunggangi oleh  agenda  setting  yang  lebih  besar  dari struktur  yang  dominan  yang  berkuasa dibandingkan  dengan  hanya  sekedar  per- bedaan  persepsi  yang  ada  di  masyarakat. Agenda  setting  dari  struktur  yang  dominan inilah yang sebenarnya memainkan peranan penting dalam terjadinya konflik kepentingan di masyarakat.
Dalam  kehidupan  sosial,  terdapat sebuah  struktur  yang  erat  hubungannya dengan  sistem  sosial  yang  ada,  yaitu struktur  sosial.  Berbeda  dengan  sistem sosial  yang  menekankan  pada  sejumlah orang  atau  sekelompok  orang  dengan aktifitasnya  yang  mempunyai  hubungan relatif  tetap  dan  konstan,  struktur  sosial berkaitan  dengan  pola  hak  dan  kewajiban para  pelaku  dalam  interaksi  sosialnya  yang terwujud dalam hubungan sosial yang relatif stabil dalam jangka waktu tertentu.
Hak  dan  status  para  pelaku dihubungkan  dengan  status  dan  peranan masing-masing  pelaku.  Status  dan  peranan ini  berdasar  pada  sistem  penggolongan yang  ada  dalam  masyarakat  yang bersangutan,  baik  berupa ascribed  status maupun achieved  status. Status  dan peranan  tersebut  pada  umumnya  hanya berlaku  menurut  masing-masing  kesatuan sosial dan situasi interaksi sosial pada saat tertentu saja.
Pendapat  lain  dikemukakan  oleh Peter  M.  Blau  (1964)  yang  menyatakan bahwa  struktur  sosial  adalah  penyebaran secara kuantitatif warga komunitas di dalam berbagai  posisi  yang  berbeda  yang  pada akhirnya  mempengaruhi  hubungan  diantara mereka, termasuk juga di dalamnya hubung- an  konflik.  Karateristik  pokok  dari  struktur adalah  adanya  ketidaksamaan  atau keberagaman  antar  bagian  dan  konsolidasi yang  timbul  dalam  kehidupan  bersama sehingga  mempengaruhi  derajat  hubungan antar bagian tersebut yang berupa dominasi, eksploitasi, konflik, persaingan dan kerjasama. Blau  mengelompokkan  basis  para-
meter  pembedaan  struktur  menjadi  dua bagian,  yaitu  parameter  nominal  dan gradual.  Parameter  nominal  membagi komunitas  menjadi  sub-sub  bagian  atas dasar  batas  yang  cukup  jelas,  seperti,  ras, agama,  jenis  kelamin,  pekerjaan,  afiliasi politik,  tempat  tinggal,  bahasa,  nasionalitas dan sebagainya. Kalau dicermati, pengelompokkan  ini  bersifat  horizontal  dan akan melahirkan berbagai golongan. Adapun parameter  gradual  membagi  komunitas dalam kelompok sosial atas dasar peringkat status  sosial  yang  nantinya  akan menciptakan perbedaan kelas sosial seperti pendidikan, pendapatan, kekayaan, prestise, kekuasaan,  kewibawaan,  intelegensia  dan sebagainya.  Dengan  kata  lain,  pengelom- pokkan  ini  bersifat  vertikal  dan  akan menghasilkan lapisan dalam masyarakat.
Atas  dasar  struktur  sosial  yang dikatakan oleh Peter M. Blau di atas, maka dapat  dikemukakan  bahwa  interaksi antarbagian  dalam  kehidupan  bersama dapat  terjadi  antar  kelompok,  baik  atas dasar  parameter  nominal  maupun  gradual; bahkan  tidak  hanya  internal,  tetapi  juga secara  eksternal.  Interaksi  antar  bagian dalam  kehidupan  sosial  tersebut,  baik  atas dasar  parameter  nominal  maupun  gradual
dapat  menimbulkan  konflik  antar  individu anggota dari berbagai golongan dan lapisan. Menurut  sosiolog  Relf  Dahrendorf (dalam  Leo  Agustino  (2006),  pemahaman masalah  konflik  mencakup  2  (dua)  makna, yaitu:  (a)  konflik  merupakan  akibat  dan proses  integrasi  di  dalam  masyarakat  yang tidak  tuntas.  Dalam  konteks  ini,  konflik merupakan  sebuah  mencakup  2  (dua) makna,  yaitu:  (a)  konflik  merupakan  akibat dan  proses  integrasi  di  dalam  masyarakat yang tidak tuntas. Dalam konteks ini, konflik merupakan  sebuah sympton (gejala penyakit)  yang  dapat  merusak  persatuan dan  kesatuan  masyarakat;  dan  (b)  konflik merupakan  proses  alami  dalam  rangka sebuah  proyek  rekonstruksi  sosial.  Dalam hal ini konflik dapat dilihat secara fungsional sebagai suatu strategi untuk menghilangkan unsur-unsur  disintegrasi  dalam  masyarakat yang tidak terintegrasi secara sempurna. Dahrendorf  mengemukakan  bahwa konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat mempunyai  sumber  struktural,  yakni hubungan  kekuasaan  yang  berlaku  dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik  antar  kelompok  dapat  dilihat  dari sudut keabsahan hubungan kekuasaan yang ada atau dari struktur sosial setempat. Teori Dahrendorf  ini  menyatakan  bahwa  konflik sosial  merupakan  akibat  dari  terjadinya kegalauan masyarakat yang bersumber dari ketidakserasian  esensi  bermacam  kom- ponen kehidupan. Kebalikannya adalah teori kohesi  dari  Bronislaw  Malinowski  yang mengatakan  bahwa  keutuhan  akan  terjadi bila satu wilayah kehidupan dilandasi secara kuat  oleh  keuntungan  timbal  balik  dibawah prinsip-rinsip legal.
Menurut  Talcott  Parson  (1951), dalam  setiap  sistem  sosial  diperlukan persyaratan  fungsional.  Diantara  per- syaratan  itu  dijelaskan  bahwa  sistem  sosial harus  dapat  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya  dan  dengan  tuntutan  trans-
formasi  pada  setiap  kondisi  tindakan  warga (adaptation ).  Selanjutnya,  tindakan  warga diarahkan  untuk  tujuan  bersama (goal attainment). Persyaratan  lainnya  adalah bahwa  dalam  interaksi  antar  warga setidaknya  harus  ada  suatu  tingkatan solidaritas,  agar  struktur  dan  sistem  sosial berfungsi (integration). Teori fungsionalisme dari  Talcott  Parson  ini  mengatakan  bahwa tertib  sosial  ditentukan  oleh  adanya hubungan  timbal  balik  antara  sistem-sistem kebudayaan,  sosial  dan  kepribadian  dalam masyarakat.
Fungsi  sosial  tidak  hanya  berbicara mengenai  peran,  karena  relasi  fungsi  tidak selalu saja terpadu, akan tetapi dalam relasi sosial  tersebut  bisa  saja  terdapat  konflik  di dalamnya,  apalagi  jika  didalamnya  banyak terdapat  cukup  banyak  faksi.  Dalam  fungsi terdapat  struktur,  dan  dalam  fakta  juga terdapat  struktur  dan  fungsi  yang  saling berkait  erat.  Teori  fungsi  tidak  dirancang dalam  kaitannya  dengan  perubahan, sehingga keduanya agak sulit dihubungkan. Teori  fungsi  hanya  terbatas  menyangkut hubungan-hubungan  yang  bersifat  serasi saja  dan  kurang  memperhatikan  hubungan- hubungan yang bersifat konflik.
Struktur dan fungsi kaitannya dengan persoalan  konflik  bukanlah  sesuatu  yang sederhana.  Struktur  maupun  fungsi,  dalam setiap  kehidupan  sosial  manusia  pada hakikatnya  tidak  seragam,  artinya  dalam setiap setting kehidupan manusia mempunyai  struktur  dan  fungsi  yang berbeda  satu  sama  lain.  Pun  halnya demikian dengan konflik, tidak selalu sama, terdapat konflik antar individu maupun antar masyarakat,  konflik  terbuka  maupun tertutup.  Akan  tetapi  satu  hal  yang  perlu diperhatikan  adalah,  apapun  bentuk ancaman  kerawanan  sosial  maupun  konflik yang  terjadi  pada  suatu  daerah,  perlu sebuah  analisa  kritis  dalam  kedudukannya yang  tidak  begitu  saja  bisa  dilepaskan  dari
105 | A g a s t y a V o l .   0 2   N o .   0 1   J a n u a r i   2 0 1 2
struktur  dan  fungsi  yang  ada  pada masyarakat  tersebut.  Dengan  kata  lain, konflik  tidak  bisa  dilepaskan  dari  struktur sosial kehidupan masyarakat, karena konflik pada hakikatnya berfungsi sebagai terciptanya integrasi kehidupan sosial.
Integrasi sosial akan tercermin dalam institusi  sosial,  dan  inilah  kebutuhan  dasar manusia,  bahwa  manusia  membutuhkan pengorganisasian  sosial  untuk  memenuhi kebutuhan  sosialnya.  Sebagai  kelanjutan- nya,  respon  dari  hal  ini  adalah  terwujudnya kebudayaan yang termaktub dalam pemben- tukan  institusi-institusi  sosial.  Dengan  kata lain, kebudayaan sebagai respon basic need dapat diindikasikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bersama masyarakat.
B. Konflik dan Kekerasan Berbagai  perspektif  tentang  konflik sosial  di  atas  merupakan  sudut  pandang konflik  sebagai  fenomena  wajar  dalam kehidupan  sosial.  Konflik  dalam  konteks tersebut  justru  dapat  menjadi  potensi konstruktif  yang  dapat  mendorong  peruba- han  apabila  dapat  dikelola  dengan  baik. Namun  demikian,  konflik  akan  menjadi destruktif  apabila  telah  mengarah  pada kekerasan.
Kekerasan  merupakan  manifestasi jiwa  dan  hati  yang  galau.  Orang  yang melakukan  kekerasan  biasanya  jiwanya merasa  terancam,  dikucilkan,  dan  terimpit oleh  tekanan-tekanan  yang  terjadi  di sekelilingnya.  Oleh  karenanya,  kekerasan dianggap  sebagai  obat  penawar  yang  bisa menyembuhkan  kegalauannya  tersebut. Padahal,  kekerasan  sebetulnya  bukan penyelesaian  masalah  yang  bersifat substansial  dan  jangka  panjang,  karena  ia hanya  bersifat  artifisial  dan  bahkan  dapat mendatangkan  masalah  lanjutan  baru (Ahmad Fuad Fanani, 2003 ). Helder Camara mengingatkan bahwa kekerasan di masyarakat bersifat akumulatif,
artinya  bahwa  ada  kekerasan  yang mendahului.  Kekerasan  melahirkan  ke- kerasan.  Inilah  spiral  kekerasan  yang tersusun  tiga  lapis. Pertama, kekerasan ketidakadilan akibat egoisme penguasa dan kelompok. Kedua, perjuangan keadilan lewat kekerasan. Ketiga, kekerasan  dari  tindakan represi  pemerintah  (dalam  Toto  Suparto, 2006).  Dalam  segala  keadaan,  kekerasan dan  kecepatan  dihargai  lebih  daripada penghormatan  kepada  aturan  hukum. Penggunaan  kekerasan  sering  dipandang sebagai  salah  satu  model  penyelesaian konflik  di  mana  satu  pihak  atau  kelompok melalui  penggunaan  alat-alat  yang  bersifat fisik,  merugikan  pihak  atau  kelompok  lain dalam usaha penyelesaian konflik. Penggunaan  kekerasan  dianggap  benar dengan  argumen  sebagai  cara  yang  paling tepat  dan  satu-satunya  yang  masih  tersisa. Namun  demikian,  cara  ini  bukan  tanpa risiko,  karena  akan  menimbulkan  “spiral” kekerasan,  yaitu  dapat  menimbulkan  reaksi balik  yang  juga  berwujud  kekerasan (Achmad Ali, 2004).
Kekerasan  merupakan  kejahatan struktural  yang  paling  berbahaya.  Semen- tara  itu,  kekerasan  yang  paling  sulit  di- bongkar  adalah  kekerasan  psikologi  yang dipakai  dalam  sistem  politik.  Sebagai  alat, kekerasan  psikologis  ini  sulit  untuk  dipisah- kan  dari  kekerasan  negara  atau  kekerasan yang  terlembagakan.  Meski  awalnya  se- bagai  ekses  dan  penyalah-gunaan,  akan tetapi  lebih  dikaitkan  dengan  negasi  ter- hadap  martabat  manusia  yang  dilembaga- kan,  karena  bukan  sekadar  sesuatu  yang terjadi  secara  kebetulan  atau  sesaat  saja, tetapi  didukung  oleh  bangunan  sosial  dan politik  (Haryatmoko,  2001).  Dengan  demiki- an,  kejahatan  struktural  merupakan  ke- jahatan  moral  dan  hukum  sebagai  akibat dari kejahatan pribadi dan kejahatan kolektif
yang  menghasilkan  struktur-struktur  yang mengkondisikan  tindakan  baik  individu maupun kolektif mengarah ke kejahatan.
C.  Tahapan Konflik dan Rekonsiliasi Konflik berkembang dari fase latensi, eskalasi, terjebak, perbaikan, dan transformasi.  Pada  fase  latensi  perbedaan yang ada dapat diterima. Pada fase eskalasi komunikasi  terhambat,  kelompok-kelompok mengeras, dan  sumber-sumber dikerahkan. Pada  fase  terjebak  komunikasi  putus, kekerasan meletus, terjadi segregasi sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terhambat dan krisis  terjadi.  Pada  fase  perbaikan kejenuhan terhadap kekerasan dan kerinduan akan masa damai. Dan pada fase transformasi    perdamaian  dinilai  mem-
berikan  penyelesaian  masalah  yang  tidak cukup memuaskan.
Tindakan rekonsiliatif tergantung fase konfliknya. Jika fase konfliknya masih laten, maka perlu dilakukan peace building dengan kegiatan-kegiatan  pencegahan  konflik.  Di dalamnya  setiap  usaha  menciptakan keadilan sosial menjadi sangat penting. Saat konflik  memanas  (bereskalasi),  maka pencegahan  konflik  harus  ditingkatkan dengan  berbagai  kegiatan  lintas  komunitas. Jika  konflik  sudah  mencapai  puncaknya, terjebak  atau entrapment ,  maka  program humanitarian  bisa  dipergunakan  untuk mengawali  upaya-upaya  rekonsiliasi  seiring dengan tindakan keamanan untuk penghentian kekerasan.
Gambar 1: Intensitas Konflik
Sumber: Diadaptasi dari Craig Arendse, Robert Evans dan John C Nelson, Advanced Training for Mediation , SPP UKDW, Yogyakarta, 2000.
Sasaran rekonsiliasi harus mencakup partisan  tingkat  elite,  menengah  dan grass roots dari  kalangan  pihak-pihak, stake- holder ,  pihak  netral  dan  pihak  yang  rawan karena  adanya  konflik  ( vulnerable  groups ). Kelompok  terakhir  ini  perlu  diperhatikan
INTENSITAS PERBAIKAN ( Improvement ) TERJEBAK ( Entrapment )
ESKALASI ( Escallation ) LATENSI ( Latency )

## TRANSFORMASI
TRANSFORMASI ( Transformation )

## 107 | A g a s t y a V o l .   0 2   N o .   0 1   J a n u a r i   2 0 1 2
lebih serius untuk menarik mereka ke posisi netral.  Yang  berada  di  posisi  netral  dikem- bangkan  menjadi  kelompok  inti  rekonsiliasi untuk memperluas zona damai. Pengembangan kelompok inti bisa dilakukan dengan core group development approach . Kelompok inti adalah kelompok yang berisikan  warga  yang  bisa  menjadi  peng- gerak.  Kelompok  ini  dimampukan  terlebih dahulu  dalam  porsi  yang  lebih  besar, meskipun  jumlah  mereka  biasanya  sedikit saat  konflik  mencapai  fase  keterjebakan. Pembekalan yang lebih baik bagi kelompok inti  dilakukan  agar  kompetensi  dan kepercayaan pada diri mereka tumbuh agar yakin  bahwa  mereka  dapat  berbuat  untuk memperbaiki keadaan.
Setelah  masyarakat  jenuh  karena jebakan  konflik,  maka  upaya  yang  penting adalah  pramediasi,  yaitu  mengajak  partisan untuk  menyelesaikan  masalah  bersama partisan lainnya di meja perundingan dalam bentuk  negosiasi  dan  mediasi.  Keduanya mempersyaratkan adanya kerjasama. Negosiasi  adalah  bertemu  dan  berunding- nya  para  partisan  untuk  menyelesaikan konflik  mereka  tanpa  kehadiran  mediator. Mediasi  adalah  bertemu  dan  berundingnya para  partisan  untuk  menyelesaikan  konflik mereka  melalui  seorang  mediator  dengan tanggung  jawab  penyelesaian  tetap  pada masing-masing  partisan  dan  mediator  lebih sebagai fasilitator bagi pihak-pihak tersebut. Negosiasi  dan  mediasi  membutuhkan diubahnya  perbincangan  tentang  posisi partisan  yang  semula  berhadapan  ke  arah pembicaraan kepentingan  yang sama. Jika kesamaan kepentingan tidak tercapai, maka pembicaraan  ditarik  ke  arah  kebutuhan yang sama, yang meliputi kebutuhan primer, yaitu  pangan,  sandang,  papan,  keamanan dan identitas.
Cara  mediasi  bisa  pula  melalui sebuah diplomasi ulang alik yang dilakukan oleh  mediator.  Bisa  pula  dengan  cara
merancang  sebuah  naskah  tunggal  untuk didiskusikan  oleh  masing-masing  partisan secara  terpisah.  Cara  ini  bisa  dikombinasi dengan mengundang konferensi besar yang dihadiri  oleh  partisan, stakeholder partisan, dan  pihak  netral.  Konferensi  itu  bisa diselenggarakan  oleh  pihak  ketiga  yang cakap dan memahami permasalahan konflik (Judo  Poerwowidagdo,  2001).  Tujuan konferensi besar, seminar dan semacamnya adalah  memperluas  persepsi  para  pihak untuk  melihat    persoalan  konfliktual  dalam bingkai  kepercayaan,  paradigma  dan pengalaman yang lebih luas.
D.  Model Teoretik Rekonsiliasi Dalam kebanyakan literatur mengenai rekonsiliasi, masa lalu dipandang sebagai komponen terpenting untuk sampai kepada  pemaafan  terhadap  kekekerasan dan  kejahatan-kejahatan  pada  masa  lalu. Walaupun  dalam  hal  ini  pemaafan  secara sosial dan pemaafan secara individual tidak selalu berjalan paralel. Bisa saja seseorang memaafkan  orang  lain  secara  personal, tetapi tidak dalam tataran kelompok.
Dalam  hal  pemaafan  secara  sosial ini,  komponen  masa  lalu  dalam  bentuk ingatan kolektif harus dipertimbangkan agar proses  rekonsiliasi  bisa  tercapai.  Montville (1991:1993)  mengatakan  bahwa  tahap pertama workshop yang  menandai  rekon- siliasi  justru  membicarakan  sejarah  konflik tersebut.
Walaupun  secara  umum  dipahami sebagai  cara  untuk  mengakhiri  konflik (resolusi konflik), rekonsiliasi sebagai istilah dan konsep tidak diartikan secara sama oleh para ilmuwan dan praktisi. Beberapa definisi mengartikan  rekonsiliasi  sebagai  suatu peristiwa. Sebagian lagi menyatakan rekon- silasi  sebagai  proses  dan  hasil  sekaligus. Beberapa  peneliti  lainnya  beranggapan rekonsiliasi  lebih  tepat  dipandang  sebagai pemulihan  hubungan.  Umumnya,  rekon-
siliasi  dimaknai  sebagai  suatu  usaha  untuk menyelesaikan  konflik  pada  masa  lalu sekaligus  memperbarui  hubungan  ke  arah perdamaian  dan  hubungan  yang  lebih harmonis pada masa yang akan datang.
a)  Teori  Pilihan  Rasional (rational  choice model) Dasar  teori  ini  adalah  bahwa masyarakat  ataupun  aktor  (atau  individu yang  bertindak  atas  nama  kolektif),  adalah pelaku  yang  rasional  yang  akan  bertindak untuk  mencapai  hasil  maksimal  yang mungkin  dari  setiap  interaksinya.  Dalam konteks rekonsiliasi dapat dipahami sebagai tindakan  atau  keputusan  terbaik  yang menguntungkan  semua  pihak  yang  didapat dari  suatu  proses  perundingan  yang rasional. Asumsi  pengambilan  keputusan secara  rasional  adalah  sebagai  berikut:  1) aktor  mempunyai  tujuan  tertentu;  2)  tujuan tesebut merefleksikan kepentingan aktor; 3) individu  mempunyai  kecenderungan  yang konsisten  dan  stabil;  4)  jika  ada  pelbagai macam pilihan, actor akan memilih alternatif yang  akan  memberikan  keuntungan maksimal;  5)  aktor  dengan  kepentingan politik  adalah  pemain  terpenting  (Long  & Brecke, 2003).
Menurut  model  pilihan  rasional  ini, keputusan  untuk  perang  atau  rekonsiliasi sangat ditentukan oleh pola pertukaran dan perhitungan  untung-rugi  (Long  &  Brecke, 2003).  Menurut  model  ini,  pemulihan hubungan  baik  adalah  konsekuensi  dari tercapainya  pilihan-pilihan  rasional  dalam suatu  negosiasi  untuk  mencapai  suatu penyelesaain  konflik.  Karena  model  ini sangat  mengandaikan  pada  asumsi rasionalistik, segala sesuatu yang menyang- kut  kerugian  harus  bisa  ditakar  dan direkompensasi  secara  hitungan  yang rasional.
Kritik  terhadap  pendekatan  pilihan rasional  ini  adalah  bahwa  dalam  soal pemulihan  hubungan  pascakonflik  atau rekonsiliasi,  pola  pertukaran  antara  pihak- pihak  yang  bertikai  tidak  selamanya  bisa diukur  secara  rasional.  Misalnya,  sangat sukar untuk menentukan berapa pertukaran yang  layak  untuk  kematian,  cacat,  trauma dan  kerugian-kerugian  psikologis  lainnya. Keseimbangan  rasional  juga  tidak  selalu terjadi atas pilihan pertukaran yang diambil, seperti yang diasumsikan teori ini.
Kritik  lain  terhadap  pendekatan  teori pilihan  rasional  adalah  pada  pemahaman- nya  yang  sempit  mengenai  tindakan manusia.  Asumsi-asumsi  psikologis  di  balik teori  ini  adalah  bahwa  manusia  selalu  bisa menggunakan  alternatif  pilihan  rasional sebaik  mungkin,  berpijak  pada  logika deduktif.  Dalam  kenyataannya,  bahkan secara  kognitif,  pengambilan  keputusan lebih banyak mengandalkan pada cara-cara yang cepat.
Persoalan  lain  adalah,  teori  ini mengabaikan  faktor  emosi  dalam  rekon- siliasi.  Daya  tarik  teori  pilihan  rasional  ini terletak  pada  kenyataan  bahwa  ia memungkinkan  semua  pihak  untuk  merun- dingkan  aspek  pemuasan  kebutuhan- kebutuhan  dasar  seperti  yang  diisyaratkan oleh pendekatan teori kebutuhan (Burton,1990). b)  Teori Kebutuhan Manusia (Human Need Theory) Model  rekonsiliasi  ini  bertolak  dari kenyataan  bahwa  konflik  yang  ber- kepanjangan  telah  menimbulkan  kondisi deprivasi,  atau  paling  tidak  marginalisasi dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang mendasar  (Burton,  1990).  Oleh  karenanya, rekonsiliasi  menurut  pandangan  teori  ini baru  akan  sukses  jika  momen  rekonsiliasi bisa  menjamin  akan  tercapainya  pemenu- han  kebutuhan-kebutuhan  mendasar  ini.

## 109 | A g a s t y a V o l .   0 2   N o .   0 1   J a n u a r i   2 0 1 2
Teori  ini  terinspirasi  oleh  teori  Maslow mengenai dasar motivasi manusia. Proposisi utama yang disandang oleh teori ini adalah bagaimanapun  motivasi  manusia  yang paling  hakiki  adalah  pemenuhan  kebutuhan dasar  dan  kebutuhan  eksistensi.  Dalam  hal ini  dorongan  pemenuhan  kebutuhan  bisa menjadi  dasar  motivasi  untuk  melakukan rekonsiliasi,  jika  dipersepsikan  bahwa rekonsiliasi  bisa  menjamin  terpenuhinya keinginan  kelompok  untuk  memperoleh kebutuhan-kebutuhannya.
Mengenai  kebutuhan,  Burton  (1990) memberikan  tiga  label,  yaitu  kebutuhan, nilai-nilai,  dan  kepentingan.  Kebutuhan dimaksudkan  oleh  Burton  merujuk  kepada kebutuhan universal seperti yang dimaksud- kan  Maslow,  yaitu  kelompok  kebutuhan biologis . Sementara  itu  nilai-nilai  dimaksud- kan  oleh  Burton  lebih  kepada  ide-ide, kebiasaan-kebiasaan,  adat,  dan  kepercaya- an-kepercayaan,  yang  menjadi  ciri  utama (identitas) suatu kebudayaan, etnik ataupun kelompok yang lebih bersifat simbolik, terikat konteks  sosial  dan  budaya.  Kepentingan dimaksudkan  oleh  Burton  terkait  dengan posisi,  status  dan  peran  seseorang  atau kelompok  dalam  konteks  pekerjaan, ekonomi dan politik. Proses negosiasi dalam rangka  rekonsiliasi  menurut  Burton  (1990) adalah  menjaga  keseimbangan  pertukaran antara  kebutuhan,  nilai-nilai  dan  kepenting- an-kepentingan.Dalam  model  rekonsilasi yang lebih terintegrasi, isu mengenai hal ini tercakup dalam pengertian kompensasi dan rekonstruksi.
c)  Model Pemaafan (Forgiveness Model) Model  ini  bertitik  tolak  dari  asumsi bahwa  rekonsiliasi  adalah  bagian  dari proses  pemaafan,  atau  proses  transformasi emosi-emosi  tertentu,  misalnya  marah, dendam, menjadi kedekatan, hubungan baik serta  terciptanya  etos  berdamai.  Dengan adanya  proses  transformasi  ini  terbukalah kemungkinan untuk memperbarui hubungan
yang  pernah  buruk,  dan  ini  hanya  bisa tercapai  melalui  proses  pemaafan  (Long  & Brecke, 2003).
Model pemaafan ini jika dibandingkan dengan  model-model  sebelumnya,  mem- punyai  beberapa  keunggulan,  terutama pada  kemampuannya  untuk  memper- timbangkan  faktor  emosi  dan  penalaran sekaligus.  Rekonsiliasi  dipandang  sebagai proses  transformasi  etos  berkonflik  menjadi etos berdamai. Kelemahan model ini terletak pada  diperlukannya  usaha  yang  sungguh- sungguh  untuk  melaksanakannya,  dan  ter- kadang  proses  pemaafan  baru  bisa  terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Di luar itu harus ada misalnya usaha- usaha  untuk  mengungkapkan  kebenaran, proses  penyembuhan/pemulihan  dan  pem- benahan  faktor  struktural.    Menurut  Bar-Tal (2000:359),  proses  rekonsiliasi  terutama harus  menyentuh  aspek  psikologis  yang terdalam  pada  masyarakat.  Rekonsiliasi mensyaratkan  perubahan-perubahan  psiko- logis  yang  mendasar,  yaitu  proses  trans- formasi dan sikap yang menyokong hubung- an yang damai antara pihak-pihak yang ber- musuhan. Harus terjadi perubahan etos dari etos berkonflik menjadi etos damai.
Perubahan etos ini hanya bisa terjadi jika  adanya  perubahan  dalam  masyarakat. Proses  perubahan  etos  bukanlah  proses yang  mudah  karena  disebabkan  oleh  ber- bagai faktor, diantaranya proses rekonsiliasi terkadang  belum  tentu  menjamin  adanya kesembuhan  atau  pemulihan  di  tingkat individual,  terkadang  hanya  terjadi  pada tingkat  kolektif  atau  sebaliknya.  Faktor  lain adalah  sulitnya  perubahan  pada  tingkat struktural.  Namun  salah  satu  faktor  yang terpenting  adalah  bagaimana  mengubah keyakinan  mengenai  hakikat  hubungan antarkelompok  yang  dipenuhi  oleh  rasa permusuhan  dan  sudah  tercetak  dan  ter- tanam dalam ingatan kolektif. Persoalan ini
sangat  terkait  dengan  penilaian  tentang masa lalu. Proses perubahan etos ini juga harus menyangkut  mengenai  konsepsi  dan harapan  tentang  tujuan-tujuan  masyarakat pada  masa  datang  dan  mengenai  prospek perdamaian  di  masa  mendatang.  Dengan
demikian,  proses  pemaafan  tidak  terjadi begitu saja, tapi melalui proses transformasi kesadaran.  Long  dan  Brecke  (2003) menggambarkan proses model pemaafan ini ke  dalam  empat  fase,  seperti  bagan  di bawah ini:

## Bagan 1. Model Pemaafan
Pada  fase  pertama,  kelompok  yang berkonflik  harus  mau  dan  rela  menyadari apa  yang  telah  terjadi  pada  masa  lalu. Setiap  kelompok  yang  bertikai  harus  mau dan  mampu  menyadari  kesalahan  di  masa lalu.  Idealnya  proses  pengungkapan kebenaran  harus  terbuka  untuk  publik, misalnya  melalui  investigasi  resmi,  laporan di  media  massa.  Memang  harus  disadari konsekuensi  psikologik  dari  proses  ini. Pelbagai  macam  reaksi  bisa  muncul  dari proses  ini;  merasa  malu,  bersalah,  dan perilaku  agresif.  Cara coping yang  paling mungkin  muncul,  bisa  dalam  bentuk pengingkaran, agresivitas aktif (marah) atau pasif  (dendam)  atau  bisa  juga  pemaafan. Pilihan  untuk  memaafkan  mengharuskan semua  pihak  untuk  menyadari  terlebih  dulu (bukan  mengikari)  apa-apa  yang  telah terjadi,  mengapa  terjadi,  siapa  yang melakukan,  mengapa  ia  melakukan,  apa kesalahannya (North, 1998:7).
Pada  fase  kedua,  rekonsiliasi  meng- hendaki  kesediaan  kelompok  mengubah sudut  pandangnya  mengenai  posisi  dan identitas  kelompok  sendiri,  posisi  dan identitas  kelompok  lainnya.  Redefenisi hubungan pasca konflik melibatkan sekaligus faktor kognitif dan emosi.
Ketiga,  kelompok-kelompok  yang dirugikan  sungguhpun  berhak  untuk mendapat  keadilan  yang  setimpal  dengan apa  yang  telah  diperbuat  oleh  pihak  lain kepadanya  sebelumnya,  ataupun  mem- punyai  kesempatan  untuk  membalas dendam, hendaknya bisa menyadari bahwa keadilan  tidak  akan  bisa  ditegakkan sepenuhnya.  Apa  yang  bisa  dicapai  dalam soal keadilan ini, hanya sebatas pada yang disebut  sebagai „partial  justice‟ .  Penegakan dan  pencarian  keadilan  dalam  pengertian setuntas-tuntasnya  tidak  akan  pernah didapat,  yang  penting  dalam  hal  ini  adalah adanya  perhatian  pada  pemenuhan  rasa keadilan.
Keempat,  proses  rekonsiliasi  harus diakhiri  dengan  keinginan  untuk  membuat kontak  lebih  intens,  jika  perlu  disertai dengan pemaafan secara publik atau secara sosial  menawarkan  hubungan  yang  lebih bagus,  paling  tidak  hidup  berdampingan secara  damai,  saling  menghormati,  dan saling toleran.
Proses  rekonsiliasi  menurut  model pemaafan ini pada umumnya terjadi menurut fase-fase  di  atas,  walaupun  tidak  selalu berjalan berurutan secara satu arah (linear). Kadang-kadang  fase-fase  tersebut  berjalan secara  berurutan,  terkadang  justru  ber-
Pengungkapan kebenaran Redefinisi identitas sosial Keadilan parsial Kesediaan membangun hubungan baru Rekonsilasi berhasil
Pengumpulan Data Reduksi Data Penarikan
Kesimpulan/Verifikasi Sajian Data
langsung  secara  simultan  dalam  saat  yang bersamaan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  jenis  peneliti- an  deskriptif  kualitatif.  Data  diperoleh  dari sumber  primer  dan  sekunder.  Data  primer yang berupa keterangan atau fakta di lokasi penelitian  diperoleh  dari  informan,  dan peristiwa  atau  aktivitas  yang  terkait  dengan topik  penelitian.  Data  sekunder  berupa dokumen dan arsip tentang objek  penelitian, baik  berupa  dokumen  sejarah  dan  profil objek,  berita  dan  analisis  media  massa, serta data lain yang relevan.
Pengumpulan  data  primer  dilakukan dengan  teknik  wawancara  mendalam  dan observasi  langsung.  Wawancara  dilakukan dengan ketua dan pengurus organisasi silat Setia  Hati  Terate  dan  Setia  Hati  Winongo, pelaku  peristiwa  konflik,  tokoh  masyarakat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat  umum.  Observasi  langsung  di- lakukan terhadap tempat-tempat atau arena terjadinya  peristiwa  konflik.  Data  sekunder tentang  objek  penelitian  diperoleh  dengan mengumpulkan  dokumen  dan  arsip  yang ditemukan di lokasi penelitian.
Sampel  informan  dipilih  secara selektif  dan  dilakukan  secara  mengalir dengan penyesuaian berkelanjutan sehingga semakin  banyak  narasumber  semakin  di- pusatkan  pada  fokus  studi.  Pemilihan sampel berakhir jika telah terjadi perulangan. Pemilihan    informan  dapat    berkembang sesuai  dengan kebutuhan dan kemantapan peneliti  dalam  memperoleh  data.  Informan
dipilih  berdasarkan  pengetahuan  dan  keter- libatan  informan  terkait  dengan  tema penelitian.
Validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi  sumber,  yaitu  dengan  cara membandingkan data dari satu sumber data yang  satu  dengan  sumber  data  yang  lain, triangulasi  teknik,  yaitu  membandingkan data  dari  satu  teknik  pengumpulan  data dengan  teknik  yang  lain,  dan  triangulasi peneliti,  yaitu  membandingkan  data  yang diperoleh  anggota  tim  peneliti  dengan anggota peneliti yang lain.
Analisis  data  dilakukan  dengan metode analisis data kualitatif. Analisis data ditujukan  pada  data-data  yang  sifatnya kualitas  dan  sifat  yang  nyata  diterapkan  di lokasi  penelitian.  Ada  dua  cara  yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis isi  dan  analisis  interaktif.  Untuk  data dokumen  dan  arsip  digunakan  analisis  isi, sedangkan untuk data hasil wawancara dan observasi  digunakan  analisis  interaktif, seperti  dikemukakan  Milles  dan  Huberman (1996).  Ada  tiga  komponen   analisis   yaitu: reduksi  data  sajian data   dan   penarikan kesimpulan.   Aktivitas ketiga komponen di- lakukan    dalam    bentuk    interaktif    dengan proses pengumpulan    data   sebagai    suatu proses   siklus.  Peneliti hanya  bergerak  di- antara    tiga  komponen  analisis  tersebut sesudah  pengumpulan    data    selesai  pada setiap unitnya dengan memanfaatkan waktu yang  masih  tersisa  dalam  penelitian  ini. Untuk lebih  jelasnya proses analisis interak- tif dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut.

## Bagan 2  Analisis Data Interaktif
Data mentah yang terkumpul di lokasi penelitan direduksi, disusun lebih sistematis, dipilih  pokok  yang  penting,  difokuskan  dan dicari  tema  dan  polanya.  Selanjutnya dilakukan  reduksi  data,  yaitu  pemilihan, pemusatan  perhatian  pada  penyederhana- an,  pengabstrakan,  dan  transformasi  data kasar  yang  muncul  dari  catatan-catatan tertulis  di  lapangan.  Sistematisasi  data dilakukan dengan membuat sajian data yang berupa  tabel,  jaringan,  atau  bagan.  Dari sistematisasi  data  tersebut  akan  ditemukan pokok-pokok  temuan  yang  penting,  tema dan  pola  yang  secara  konsisten  diterapkan di  lokasi  penelitian.  Temuan-temuan  ter- sebut  dijadikan  acuan  dalam  menarik kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
A.  Hasil Penelitan
1.  Akar Konflik Konflik  antara  Persaudaraan  Setia Hati  Terate  dengan  Setia  Hati  Winongo Tunas  Muda  tidak  lepas  dari  latar  sejarah kedua  perguruan  silat  tersebut.  Pada mulanya,  keduanya  merupakan  satu perguruan,  yaitu  Perguruan  Setia  Hati. Perguruan  Setia  Hati  sendiri  berawal  dari perkumpulan  pencak  silat  yang  anggotanya disebut  “Sedulur  Tunggal  Kecer”  yang didirikan  oleh  Ki  Ngabei  Soerodiwiryo  dari Madiun pada hari Jumat Legi 10 Syuro 1323 H  atau  tahun  1903  M  di  Kampung  Tambak Gringsing Surabaya.
Ki  Ngabehi  Soerodiwirjo  sebagai tokoh  pendiri  merupakan  sosok  sentral dalam  Perguruan  Setia  Hati.  Persaudaraan Setia  Hati  Terate  dan  Setia  Hati  Winongo Tunas Muda sama-sama masih menjunjung tinggi Ki Ngabehi. Setiap anggota baru yang
masuk  diperkenalkan  dulu  dengan  tokoh pendiri tersebut.
Ki  Ngabehi  Soerodiwirjo  terlahir dengan  nama  Muhammad  Masdan  pada hari  Sabtu  Pahing  1869,  bulannya  tidak diketahui.  Ayahnya  bernama  Ki  Ngabehi Soeromiharjo  yang  bekerja  sebagai  Mantri Cacar  di  Ngimbang  Lamongan.  Ki  Ngabehi Soeromiharjo dikaruniai 5 (lima) putera yaitu: Ki  Ngabehi  Soerodiwiryo  (Masdan),  Noto (Gunari) di Surabaya, Adi (Soeradi) di Aceh, Wongsoharjo di Madiun, dan Kartodiwirjo di Jombang (Soewarno, 1994:18).
Di  masa  mudanya,  Ki  Ngabehi Soerodiwirjo  merupakan  sosok  pengelana yang  haus  akan  ilmu.  Ia  sangat  mencintai budaya  Indonesia,  termasuk  seni  bela  diri pencak  silat  Nusantara.  Ia  juga  dikenal sebagai  sosok  yang  religius  sehingga perguruan  pencak  silatnya  penuh  dengan muatan-muatan keagamaan.
Pada  tahun  1883,  saat  berusia  14 tahun,  Ki  Ngabehi  Soerodiwirjo  lulus Sekolah  Rakyat  5  tahun.  Selanjutnya  ikut Pakde,  Mas  Ngabehi  Soeromiprojo  yang menjabat  sebagai  Wedono  Wonokromo yang  kemudian  pindah  dan  menjabat  lagi sebagai Wedono Sedayu Lawas, Surabaya. Setahun  setelah  lulus  Sekolah Rakyat, Ki Ngabehi bekerja sebagai juru tulis di Kantor Kontrolis Jombang. Sambil belajar mengaji,  Ki  Ngabehi  belajar  pencak  silat yang  di  kemudian  hari  menjadi  dasar  dari kegemarannya  memperdalam  pencak  silat. Pada  tahun  1885  pindah  kerja  magang  di kantor  Kontrolir  Bandung.  Disini  ia  juga belajar pencak silat dari pendekar-pendekar Priaangan,  sehingga  memperoleh  jurus- jurus  seperti:  Cimande,  Cikalong,  Cipetir, Cibeduyut,  Cimelaya,  Ciampas,  dan Sumedangan.  Pada  tahun  1886  pindah  ke Betawi  (Jakarta)  dan memperdalam  pencak silat sampai akhirnya menguasai jurus-jurus seperti:  Betawen,  Kwitang,  Monyetan,  dan Permainan  Toya  (Stok  spel).  Pada  tahun

## 113 | A g a s t y a V o l .   0 2   N o .   0 1   J a n u a r i   2 0 1 2
1887 ikut Kontrolir Belanda ke Bengkulu dan disana  juga  belajar  pencak  silat  yang gerakannya  mirip  seperti  jurus-jurus  di daerah Jawa Barat.
Pada  pertengahan  tahun  1887,  Ki Ngabehi  ikut  Kontrolir  Belanda  pindah  ke Padang  dan  tetap  bekerja  pada  bidang pekerjaan  yang  sama.  Di  daerah  Padang Hulu  dan  Padang  Hilir,  ia  tetap memperdalam pencak silat yang gerakannya berbeda  dengan  pencak  silat  dari  daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di  daerah  tersebut,  Ki  Ngabehi  berguru kepada  seorang  pendekar  dan  guru  ilmu kebatinan  yang  bernama  Datuk  Raja  Betua dari  Kampung  Alai  Kecamatan  Pauh  Kota Padang.  Ki  Ngabehi  belajar  pencak  silat kepada Pendekar Datuk Raja Betua selama 10  (sepuluh)  dan  memperoleh  tambahan jurus-jurus  dari  daerah  Padang,  yaitu: Bungus, Fort de Kock, Alang Lawas, Lintau, Alang,  Simpai,  dan  Sterlak.  Sebagai  tanda lulus, Ki Ngabehi mempersembahkan hadiah kepada  gurunya  tersebut  berupa  pakaian hitam-hitam.
Pada tahun yang sama, saat berusia 28  tahun,  Ki  Ngabehi  jatuh  cinta  kepada seorang  gadis  Padang,  puteri  seorang  ahli tasawuf.  Untuk  mempersunting  gadis tersebut,  ia  harus  dapat  menjawab pertanyaan, “Siapakah sesungguhnya Masdan  dan  siapakah  sesungguhnya  saya ini?”  (gadis  pujaan  itu?).  Ki  Ngabehi  tidak dapat  menjawab  pertanyaan  tersebut berdasarkan  pikirannya  sendiri  sehingga berguru kepada seorang ahli kebatinan yang bernama  Nyoman  Ida  Gempol,  seorang Punggawa  Besar  dari  Kerajaan  Bali  yang dibuang Belanda ke Sumatra (Padang). Ilmu yang  diperoleh  dari  Nyoman  Ida  Gempol terangkum  dalam  motto:  “gerak  lahir  luluh dengan  gerak  batin”,  “gerak batin  tercermin oleh gerak lahir.”
Ilmu  kebatinan  yang  diperoleh  dari Nyoman  Ide  Gempol  digabungkan  dengan
pencak  silat  serta  ilmu  kebatinan  yang didapat  dari  Datuk  Raja  Betua.  Berbekal keilmuan  tersebut,  Ki  Ngabehi  berhasil menjawab pertanyaan gadis pujaannya  dan mempersuntingnya.  Dari  pernikahan  ini,  Ki Ngabehi tidak dikarunian keturunan.
Pada  tahun  1898,  Ki  Ngabehi bersama  istri  pergi  ke  Aceh  dan  bertemu adiknya  Soeradi  yang  menjabat  sebagai Kontrolir DKA di Lhok Seumawe. Di daerah ini,  Ki  Ngabehi  mendapatkan  jurus-jurus seperti:  Jurus  Kucingan,    Jurus  Permainan Binja.  Selanjutnya  pada  tahun  1900,  Ki Ngabehi  Soerodiwirjo  kembali  ke  Betawi bersama isteri dan bekerja sebagai Masinis Stoom Wals. Disini, Ki Ngabehi Soerodiwirjo bercerai dengan isterinya. Istrinya kemudian kembali  ke  Padang  dan  Ki  Ngabehi  sendiri pindah ke Bandung.
Setelah tiga tahun di Bandung, pada tahun 1903 Ki Ngabehi kembali ke Surabaya dan  menjabat  sebagai  Polisi  Dienar  hingga mencapai  pangkat  Sersan  Mayor.  Di Surabaya,  Ki  Ngabehi  dikenal  keberanian- nya  dalam  memberantas  kejahatan.  Dan pada  tahun  inilah  Ki  Ngabehi  mendirikan Persaudaraan “Sadulur Tunggal Kecer”.
Pada  tahun  1912,    Ki  Ngabehi berhenti  dari  Polisi  Dienar  bersamaan dengan  meluapnya  rasa  kebangsaan Indonesia yang dimulai sejak tahun 1908. Ki Ngabehi  kemudian  pergi  ke  Tegal  dan  ikut seorang paman dari almarhum saudara Apu Suryawinata  yang  menjabat  sebagai Opzichter Irrigatie.
Pada  tahun  1924,  Ki  Ngabehi  dan isterinya  Nyi  Sarijati  pindah  ke  Madiun, tinggal  menetap  di  Desa  Winongo  dan bekerja  di  Magazijn  D.K.A.  Madiun.  Ki Ngabei  Soerodiwiryo  menikah  dengan  Nyi Sarijati  pada  tahun  1905  dan  dikaruniai  3 (tiga) orang putera dan 2 (dua) orang puteri, namun semuanya meninggal sewaktu masih kecil.
Di  Madiun,  Ki  Ngabehi  mengaktifkan kembali  perkumpulan  “Sedulur  Tunggal Kecer” yang didirikannya di Surabaya. Nama pencak  silatnya  saat  itu  disebut  “Djojo Gendilo  Tjipto  Muljo”.    Pada  tahun  1917, pencak  silat  ini  mulai  populer  setelah melakukan  demonstarsi  secara  terbuka  di alun-alun Madiun. Masyarakat menyaksikan dengan  antusias  karena  gerakannya  yang unik,  penuh  seni,  dan  bertenaga.  Pada tahun  yang  sama  “Djojo  Gendilo  Tjipto Muljo” diganti namanya dengan ”Setia Hati” yang  disingkat  SH  agar  sesuai  dengan keadaan  zaman  (Singgih,  1963:10). Perkembangan  keanggotaannya  saat  itu masih relatif lambat karena keanggotaannya terbatas pada kalangan kerabat dan kawan- kawan terdekat.
Salah  satu  diantara  murid  Ki  Ngabei adalah  Ki  Hadjar  Hardjo  Oetomo.  Melihat potensi  ”Setia  Hati”,  Ki  Hadjar  ingin menyebarkan ilmu Setia Hati ke masyarakat luas  hingga  ke  lapisan  bawah.  Gagasan  ini terkendala  oleh  doktrin  bahwa  penyebaran ilmu SH tidak bisa dilakukan kepada semua orang  dan  di  semua  tempat  (Maksum, 2009:105).
Ki  Hadjar  Hardjo  Oetomo  juga  ingin menjadikan  Perguruan  Setia  Hati  sebagai alat  perjuangan  melawan  penjajahan.  Ki Hadjar  kemudian  memberanikan  diri mendirikan  perguruan  dengan  nama  Setia Hati Pencak Sport Club pada tahun 1922 di tanah  kelahirannya  di  Desa  Pilangbangau Madiun.  Perguruan  tersebut  merupakan cikal bakal perguruan silat yang kini dikenal dengan  Persaudaraan  Setia  Hati  Terate.  Ki Ngabei  Soerodiwiryo  tidak  secara  eksplisit melarang  atau  merestuinya  karena  itu dianggap sebagai tanggung jawab pribadi Ki Hadjar (Maksum, 2009:105).
Pada  tahun  1933,  Ki  Ngabehi Soerodiwirjo  pensiun  dari  jabatannya  dan berkonsentrasi  mengelola  perguruan.  Pada tahun,  1944  Ki  Ngabei    memberikan
pelajaran  di  Balong  Ponorogo  kepada Koesni dan Soerjatjaroko. Kegiatan tersebut menjadi pelajaran terakhir yang diberikannya karena  kemudian  ia  jatuh  sakit  dan  wafat pada hari Jumat Legi 10 November 1944 di rumah kediamannya di Winongo.
Sebelum wafat, Ki Ngabei Soerodiwiryo berpesan agar dibacakan ayat suci  Alquran.  Untuk  memenuhi  pesan tersebut,  Naib  Jiwan  sat  itu  membacakan membacakan  Surat  al-Qadr  yang  pokok- pokok  isinya  tentang  turunnya  wahyu  Al- Quran  pada  malam  Lailatul  Qadar.  Ki Ngabei  Soerodiwiryo  juga  berpesan  agar saudara-saudara  Setia  Hati  tetap  bersatu hati,  tetap  rukun  lahir  bathin  dan memberi maaf kepadanya dengan tulus ikhlas. Pesan lain  dari  Ki  Ngabei  berwasiat  adalah  agar rumah  dan  pekarangannya  diwakafkan kepada  Setia  Hati  dan  selama  Nyi  Ngabei Soerodiwiryo  masih  hidup  tetap  menetap  di rumah tersebut.
Sepeninggal  Ki  Ngabehi,  SH  yang berpusat  di  kediaman  Ki  Ngabehi  diketuai oleh  Koesnendar  yang  kini  dikenal  dengan Persaudaraan Setia Hati Panti.  Persaudara- an Setia Hati Panti merupakan sebutan bagi Persaudaraan  Setia  Hati  yang  berada  di Panti, yaitu di Rumah kediaman Ki.Ngabehi Soerodiwirjo  di  Jl.  Gajah  Mada  No.  14 Winongo  Kecamatan  Manguharjo  Kota Madiun.  SH  Panti  hingga  saat  ini  tidak masuk  IPSI  dan  hanya  merupakan paguyuban.
Sampai  dengan  tahun  1960-an,  per- kembangan SH Panti kurang menggembira- kan  karena kurangnya  penerimaan  anggota baru  dan  beberapa  anggota  senior  wafat. Kalangan muda di SH Panti berinisiatif untuk membangkitkan  kembali  Perguruan  Setia Hati.  Pada  tanggal  15  Oktober  1965,  R. Djimat  Hendro  Soewarno  mendirikan Persaudaraan  Setia  Hati  Winongo  Tunas Muda  (Soewarno,  1994:99).  Perguruan  ini berpusat  di  kediamannya yang  juga  berada
115 | A g a s t y a V o l .   0 2   N o .   0 1   J a n u a r i   2 0 1 2
di  Kelurahan  Winongo  Madiun.  Namun demikian,  meski  sama-sama  berpusat  di Winongo, SH Winongo Tunas Muda dan SH Panti tidak ada hubungan organisatoris. Lacakan sejarah di atas memperlihat- kan  dinamika  internal  di  Perguruan  Setia Hati  yang  berakibat  pada  perpecahan. Perpecahan tersebut disebabkan perbedaan strategi  pengembangan  perguruan.  Ki Ngabehi  ingin  mengawal  secara  ketat perkembangan  perguruan  Setia  Hati.  Ki Ngabehi  ingin  agar  ilmu  Setia  Hati  tetap terjaga kualitasnya sehingga sangat selektif dalam  menerima  anggota  baru.  Sementara itu,  Ki  Hadjar  Hardjo  Oetomo  ingin  agar Setia Hati lebih terbuka sehingga dapat lebih mudah  diterima  di  kalangan  masyarakat luas.  Demikian  pula  R.  Djimat  Hendro Soewarno  dengan  Setia  Hati  Winongo Tunas Mudanya juga ingin mengembangkan perguruan  dengan  lebih  terbuka  seperti halnya  SH  Terate.  Sampai  tahap  tersebut, dinamika  hubungan  antara  ketiga  SH tersebut  tidak  diwarnai  konflik  terbuka  dan nirkekerasan.  Kedua  perguruan  tersebut saling berdampingan dengan damai.
Benih  konflik  kekerasan  mulai mengemuka  ketika  beberapa  pendekar  SH Winongo  dan  SH  Terate  terlibat  dalam konflik  politik  pasca  Peristiwa  30  S  1965. Beberapa  pendekar  dari  kedua  perguruan terlibat bentrok fisik karena  peristiwa politik tersebut,  meskipun  kedua  perguruan  silat sebenarnya  tidak  berafiliasi  ke  salah  satu partai  politik.  Sejak  saat  itu  mulai  sering terjadi  perkelahian  antarpendekar  di berbagai pelosok Madiun. Perkelahian yang juga melibatkan senjata tajam tersebut tidak jarang berakhir dengan kematian salah satu pihak. Madiun saat itu bagaikan zona perang para  pendekar  silat.  Di  berbagai  sudut kota dan kampung tugu dan terdapat grafiti yang menunjukkan  identitas  kelompok  pendekar yang  menguasai  kawasan  tersebut. Pendekar  SH  Terate  menggunakan  istilah
SHT  (Setia  Hati  Terate)  untuk  menandai basisnya.  sementara  SH  Winongo  meng- gunakan  istilah  STK  (Sedulur  Tunggal Kecer).  SH  Winongo  Tunas  Muda  memiliki basis  kuat  di  daerah  Madiun  kota, sementara  SH  Terate  mengakar  di  daerah Madiun kabupaten.
Pada  era  tahun  1990-an  banyak anggota  baru  yang  masuk,  terutama  dari kalangan  remaja  usia  17  tahun.  Di  SH Winongo, sebelum menjadi anggota, mereka ”dikecer”  dulu  rohaninya  dan  setelah  lulus dari  ”keceran”  tersebut  barulah  disahkan menjadi  ”saudara”  di  bawah  sumpah perguruan dan berhak mendapat pendidikan dan latihan silat. Pencak silat hanyalah daya tariknya, yang terpenting adalah kerohanian- nya.  Oleh  karena  itu,  SH  Winongo  tidak punya  padepokan.  Kantor  pusat  adalah rumah  pribadi  almarhum  pendiri  R.  Djimat Hendro  Soewarno.  Anggota  baru  masuk melalui pengurus ranting dengan disertai ijin dari orang tua, tidak langsung ke pusat. Usia minimal  17  tahun  dengan  asumsi  sudah memasuki  usia  dewasa  sehingga  secara psikologis  sudah  stabil.  Anggota  baru  tidak dipungut biaya, hanya uang masuk sebesar Rp  60.000,00  yang  itu  pun  pada  akhirnya untuk  kepentingan  anggota  sendiri.  Pelatih pun tidak dibayak karena ketika latihan juga tidak  membayar  (Agus  Winarno,  8 September  2011). Strategi tersebut berbeda dengan  di  SH  Terate.  Anggota  baru  dapat disahkan  menjadi  ”warga”  setelah  melalui ”keceran”  yang  cukup  lama,  baik  fisik maupun rohani.
Keberadaan  anggota  baru  dari kalangan remaja tersebut menjadi tantangan bagi  kedua  perguruan.  Status  sebagai pendekar  merupakan  kebanggan  tersendiri bagi mereka di tengah proses pencarian jati diri.  Mereka  seringkali  mudah  terpancing emosi  dan  mengabaikan  kode  etik  atau sumpah  perguruan.  Peristiwa  kecil  saja dapat  memicu  bentrok  fisik,  tidak  saja
perorangan,  melainkan  melibatkan  massa pendukung  kedua  perguruan  karena  rasa solidaritas  sehingga  menjadi  kekerasan massal.
Di  SH  Winongo,  anggota  yang melanggar  sumpah,  maka  Tuhanlah  yang akan menghukumnya sendiri sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan. Pelanggaran itu  dianggap  sebagai  penyimpangan  dan risiko  ditanggung  anggota  sendiri  (risiko ditanggung  penumpang).  Pihak  organisasi hanya  menegur  dan  berusaha  meluruskan saja. Tidak ada istilah pemecatan sekalipun telah menyatakan keluar karena sudah satu sumpah.  Kalau  yang  bersangkutan  sakit misalnya,  tetap  ditengok  karena  dianggap tetap  masih  saudara.  Apabila  pelanggaran tersebut  telah  menyangkut  perkara  hukum, maka  diserahkan  kepada  aparat  penegak hukum  (Wawancara  dengan Agus  Winarno, 8 September  2011).
Demikian pula di SH Terate. Anggota yang  terlibat  bentrokan  diserahkan  kepada aparat  penegak  hukum  dan  menjadi tanggung jawab pribadi anggota. SH Terate tidak  akan  intervensi  apabila  memang  dia benar-benar bersalah. Namun demikian, SH Terate  tetap  menjenguknya  apabila  dia dipenjara  (Wawancara  dengan  Tarmadji Boedi Harsono 4 Mei 2011).
Para pengurus pusat kedua perguruan  silat  tersebut  menolak  apabila diantara  mereka  disebut-sebut  berkonflik. Menurut  mereka,  SH  Terate  dan  SH Winongo  adalah  saudara.    “Kami  tidak  ada masalah dengan perguruan lain," kata Ketua Umum  PSH  Terate  H.  Tarmadji  Boedi Harsono  (Wawancara  4  Mei  2011).  ”Kami tidak ada musuh bebuyutan, dan kami tidak pernah  mengajari  tentang  adanya  musuh bebuyutan pada anggota baru. Musuh kami adalah  setan,”  kata  Ketua  PSH  Winongo, Agus  Winarno  (Wawancara  8  September 2011).
Konflik  kekerasan  yang  melibatkan massa  pendukung  kedua  perguruan merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan.  Menurut  Ketua  Umum  PSH Terate  H.  Tarmadji  Boedi  Harsono, fenomena  itu  dapat  dibaca  sebagai fenomena  kenakalan  remaja  yang  pada akhirnya  nanti  akan  berhenti  sendiri  secara alamiah.  (Wawancara  4  Mei  2011). Sementara  Ketua  PSH  Winongo  Agus Winarno  menilai  bahwa  bentrok  antara  dua perguruan silat tersebut dimotori oleh pihak- pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk kepentingan  pribadi.  Hal  ini  terbukti,  saat tidak  berlangsungnya  Suran  Agung, hubungan  keduanya  cukup  baik  dan  tidak ada  bentrokan.  Konflik  biasanya  terjadi setiap ada even, seperti Suran Agung. PSH Winongo pernah kami mendapat SMS yang memberitahukan  bahwa  mereka  akan dihadang  di  daerah  Sukolilo,  akan  tetapi ternyata  berita  itu  tidak  benar  (Wawancara, 8 September  2011).

## 2.  Arena Konflik
a.  Suran Agung
Suran  Agung  merupakan  salah  satu ritual  yang  wajib  dilakukan  oleh  perguruan silat  PSH  Winongo  Tunas  Muda  yang diadakan  setiap  bulan  Muharam  dalan kalender  Hijriah  atau  bulan  Sura  dalam kalender  Jawa.  Kegiatan  ini  dipusatkan  di jalan  Doho  Kelurahan  Winongo  Kecamatan Manguharjo  Kota  Madiun.  Suran  Agung dihadiri  oleh  anggota  dari  kota/kabupaten, bahkan dari luar negeri.
Perayaan  Suran  Agung  tidak  lepas dari    tradisi  selamatan  masyarakat  Jawa dalam  menyambut  bulan  Sura  atau Muharam.  Pada  awalnya  diselenggarakan dengan  sederhana  pada  masa  Ki  Ngabehi Soerodiwirjo  masih  hidup,  yaitu  dengan membuat ”bubur Suro” yang dianggap cukup memenuhi  kebutuhan.  Selain  untuk  menik- mati  hidangan  selamatan  yang  sederhana
117 | A g a s t y a V o l .   0 2   N o .   0 1   J a n u a r i   2 0 1 2
itu  juga  untuk  memperingati  pergantian tahun  baru,  mengadakan  ”sambung”  yang sifatnya  bukan  latihan,  melainkan  untuk menunjukkan  rasa  gembira  menyambut bulan  Sura.  Sura  sendiri  berasal  dari  kata bahasa  Arab  ” As-syura ”  yang  berarti musyawarah.  Makna  musyawarah  bulan Sura  tersebut  direalisasikan  dengan permainan ”sambung menyambung menjadi satu”,  satu  pendapat,  dari  sepakat  menjadi mufakat (Singgih dkk, 1963:24).
Pada  mulanya  Perayaan  Suran dihadiri  oleh  para  anggota  yang  berdomisili di  Kota  Madiun,  namun  sejak  tahun  1931 dihadiri oleh anggota-anggota dari luar Kota Madiun  dan  diadakan  pula  di  luar  Kota Madiun  karena  sekaligus  untuk  mem- peringati ulang tahun berdirinya Persaudara- an  Setia  Hati.  Peringatan  di  Kota  Madiun saat  itu  menjadi  penting  karena  merupakan kesempatan  untuk  bertemu  dengan  Ki Ngabehi  Soerodiwirjo.  Melalui  Perayaan Suran  tersebut  diharapkan  agar  tali persaudaraan  dapat  semakin  dipererat  dan diperkokoh  sehingga  dijadikan  tradisi  yang melembaga  setiap  tahun.  Peringatan  Suran mulai dilakukan secara besar-besaran sejak tahun  1950  sepeninggal  Ki  Ngabehi Soerodiwirjo  pada  tahun  1944  dan  setelah sempat dihentikan karena pada masa agresi militer  Belanda  kedua  (Singgih  dkk, 1963:25).
Setelah acara Suran Agung biasanya massa  anggota  Persaudaraan  Setia  Hati Tunas Muda Winongo dari berbagai daerah langsung  mengadakan  konvoi  di  jalan protokol Kota Madiun dengan kostum hitam- hitam.  Massa  berputar  mengelilingi  Kota Madiun,  sebelum  akhirnya  kembali  ke daerah  masing-masing.  Agenda  tahunan inilah  yang  menjadi  salah  satu  momentum yang    rawan  konflik.  Konvoi  pada momentum-momentum  tersebut  sering terjadi  bentrok  massal  di  sepanjang  rute yang dilewati.
Pada  tanggal  13  Februari  2006 bertempat  di  Padepokan  SH  Winongo  Jl. Doho  No.  123  Kelurahan  Winongo Kecamatan  Manguharjo  Kota  Madiun  telah dilaksanakan Suran Agung yang diikuti oleh ±  7.000    orang,   saat  konvoi  selesai kegiatan    Suran    Agung  rombongan  dari cabang Ngawi ± 30 orang dihadang oleh 10 anggota  warga  SH  Terate  sehingga  terjadi perkelahian  massal  yang  mengakibatkan  7 orang mengalami luka parah.
Pada  tanggal  19  Februari  2007 bertempat  di  Padepokan  SH  Winongo  Jl. Doho  No.  123  Kel.  Winongo  Kec. Manguharjo Kota Madiun telah dilaksanakan Suran  Agung   yang   diikuti  oleh  ±  6.500 orang,   saat konvoi selesai kegiatan Suran Agung  rombongan  dari  cabang  Magetan  ± 30  orang  dilempari  batu  oleh  orang  yang tidak  dikenal  sehingga  mengakibatkan  5 orang luka parah.
Pada  momentum  menyambut  Tahun Baru Jawa 1 Suro dan Hijriyah 1 Muharram 1430  atau  pada  Senin  29  Desember  2008 ribuan pendekar pencak silat dari SH Terate menggelar  konvoi.  Selain  itu,  mereka  juga berziarah di makam leluhur pendekar Terate di  kawasan  Kelurahan  Pilangbangu  dan Taman.  Konvoi  pendekar  Terate  tersebut dihadang  puluhan  pemuda  di  depan  kantor PLN  Manisrejo.  Sebagian  pendekar  turun dari mobil pick up dan mengambil bebatuan yang ada di sekitar lokasi dan melemparkan ke sekumpulan pemuda yang menghadang- nya.  Tidak  ada  korban  jiwa,  tetapi  13 pemuda  yang  diduga  terlibat  bentrok ditangkap aparat keamanan (detiksurabaya. com, diunduh 20 Agustus 2011).
Pada  tanggal  18  Januari  2009  di padepokan SH Winongo telah dilaksanakan Suran  Agung  yang  diikuti  oleh  ±  6.200 orang, saat konvoi setelah kegiatan tepatnya di Jl. Setiabudi dilempari batu oleh beberapa orang  yang  tidak  dikenal  identitasnya sehingga  mengakibatkan  3  orang  meng-
alami  luka-luka  di  bagian  dada  dan kepala. Pada tanggal 19 Desember 2010 di Padepokan  SH  Winongo  Jl.  Doho  123  Kel. Winongo  Kec.  Manguharjo  Kota  Madiun telah dilaksanakan Suran Agung yang diikuti oleh  ±  11.000  orang,  saat  konvoi  selesai kegiatan terjadi beberapa kejadian: 1)  Di  Jl  Ngebong  depan  gapura  Perumnas Panorama Wilis telah terjadi perkelahian namun  dapat  dibubarkan  oleh  aparat keamanan  dan  tidak  ada  korban  jiwa maupun materiil. 2)  Di  Desa  Sangen  Kecamatan  Geger Kabupaten Madiun telah terjadi pelemparan  dan  penghadangan  ter- hadap konvoi Suran agung yang hendak pulang,  peristiwa  ini  tidak  ada  korban dan dapat diatasi oleh aparat keamanan (Made Gerina Yasa, 2011).

## b. Halal Bihalal
Perguruan  Persaudaraan  Setia  Hati Tunas  Muda  Winongo  setiap  tahun  juga menyelenggarakan  kegiatan  halal  bihalal yang  dipusatkan  di  Kantor  Pusat  Jalan Doho,  Kelurahan  Winongo,  Kecamatan Manguharjo,  Kota  Madiun.  Ribuan  orang anggota  dari  seluruh  cabang  yang  ada  di eks-Keresidenan  Madiun  menghadiri  ke- giatan  tersebut.  Selain  anggota  juga diundang seluruh jajaran pejabat pemerintahan,  Polri,  TNI,  dan  tokoh masyarakat di Madiun dan sekitarnya.
Acara Halal bihalal merupakan ajang silaturahmi  antarsaudara  sesama  anggota PSH Winongo Tunas Muda, sehingga selalu ramai  saat.  Untuk  mengamankan  kegiatan tersebut,  Polres  Madiun  Kota  mengerahkan seluruh kekuatan yang ada dengan bantuan beberapa  polres  lainnya.  Pengamanan dilakukan  untuk  mengantisipasi  gangguan keamanan,  terutama  bentrok  antaranggota perguruan  silat,  terutama  di  Padepokan Pusat PSH Tunas Muda Winongo. Personel lainnya  bersiaga  di  berbagai  lokasi  mulai
dari  jalan  yang  dilalui  peserta  Halal  bihalal hingga  fasilitas  umum,  dan  tempat  vital lainnya. Para anggota PSH Winongo Tunas Muda  pun  biasanya  dihimbau  untuk  tidak melakukan  tindakan  anarkis  dan  tetap menjaga  ketertiban  umum  (Wawancara dengan Agus Winarno, 8 September  2011). Pada  momentum  Halal  bihalal selama  lima  tahun  terakhir  (2005  –  2010) terjadi  beberapa  insiden  bentrokan.  Pada tanggal  20  November  2005  bertempat  di Padepokan SH Tunas Muda Winongo telah dilaksanakan  Halal  bihalal yang  diikuti  oleh ±  2.500  orang.  Saat  itu  terjadi  beberapa insiden.  Di  jalan  raya  Nglames  telah  terjadi insiden pelemparan batu terhadap rombong- an  SH  Winongo  dilakukan  oleh  25  orang yang belum diketahui identitasnya sehingga menimbulkan  korban  luka  di  pihak  SH Winongo.  Di  Desa  Kertobanyon  Kecamatan Geger  Kabupaten  Madiun  telah  terjadi pelamparan  batu  yang  dilakukan  oleh rombongan  SH  Winongo  terhadap  toko Walisongo yang mengakibatkan kaca dan isi toko  rusak  dan  menimbulkan  2  orang karyawan  toko  luka  parah.  Di  Jalan  Raya Jiwan  Desa  Sukolilo  Kecamatan  Jiwan Kabupaten  Madiun  telah  terjadi  pemuku- lan/pengeroyokan  yang  dilakukan  oleh sekelompok  orang  yang  belum  diketahui identitasnya  terhadap  pengendara  sepeda motor  atas  nama  Pramono  warga  SH Winongo yang mengakibatkan luka serius di kepala  sehingga  dilarikan  ke  Rumah  Sakit (Made Gerina Yasa, 2011).
Pada  Halal  bihalal  11  September 2011  juga  terjadi  insiden.  Konvoi  SH Winongo  hampir  bentrok  dengan  se- kelompok warga dari organisasi pencak silat lainnya.  Saat  melewati  jalan  raya  Madiun- Ponorogo,  tepatnya  di  Desa  Sangen, Kecamatan  Geger,  para  pendekar  tersebut hampir  saja  bentrok  apabila  polisi  tidak dapat mencegahnya dengan menyuruh para warga untuk kembali ke dalam desa mereka
serta  menjauh  dari  jalan  raya  yang  dilalui konvoi  (Metrotvnews.com,  diunduh  12 September 2011).
c.  Pengesahan Anggota Baru Setiap  tahun,  SH  Terate  mengesah- kan  anggota-anggota  barunya  menjadi ”warga”.  Momentum  ini  juga  rawan  konflik karena  anggota  SH  Terate  yang  berkumpul mencapai ribuan. Pada tanggal 16 Februari 2007  di  Padepokan  SH  Terate  Jl.  Merak Kota  Madiun  telah  dilaksanakan  pengesa- han warga baru yang diikuti ± 5.400 orang. Setelah  selesai  pengesahan  mengadakan konvoi dan dihadang oleh sekelompok orang yang  tidak  dikenal  dan  terjadi  perkelahian sehingga menimbulkan 4 orang korban luka parah. Pada  tanggal  10  Januari  2008  di Makam Hardjo Utomo Kelurahan Pilangbango  Kecamatan  Kartoharjo  Kota Madiun  dan  makam  Imam  Supangat Kelurahan  Taman  Kota  Madiun  telah dilaksanakan  tabur  bunga  oleh  SH  Terate sejumlah  ±  5.500  orang  telah  terjadi beberapa insiden.
Di Jl Sudirman di depan toko Niagara terjadi perampasan helm dan pengeroyokan terhadap  Suyanto  sehingga  mengakibatkan luka  serius.  Di  depan  Stasiun  Kereta  Api Madiun  telah  terjadi  perampasan  helm  dan pemukulan  terhadap  Fika  Nugroho  yang mengakibatkan  luka  ringan.  Di  Desa Banjarsari  telah  terjadi  pelemparan  rumah milik Gondo dan pemukulan terhadap   tiga orang    pemuda    yang  berada   di  rumah Gondo  yang  mengakibatkan  ketiga  orang tersebut  luka  parah  (Made  Gerina  Yasa, 2011).

## 3.  Arena Integrasi
Setiap  tahun  Pemerintah  Kabupaten Madiun menyelengggarakan Festival Pencak  Seni  Tradisi  pada  momemtun  Hari Jadi  Pemkab.  Semua  perguruan  silat
terwakili  termasuk  Perguruan  Setia  Hati
Terate  dan  Winongo.    Kompetisi  di  festival bukan untuk mewakili atau mempertahankan perguruan,  melainkan  mewakili  kecamatan. Festival  Pencak  Silat  Seni  Tradisi dimaksudkan  untuk  menggali  dan  mening- katkan  prestasi  dan  kreatifitas  secara keseluruhan dari peserta. Disamping itu juga untuk  mencari  bibit-bibit  atlit  yang  baik, berbakat  agar  meraih  prestasi  di  tingkat yang  lebih  tinggi  baik  regional  maupun nasional.
Pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Madiun  ke  443  tahun  2011  ini  dikuti sebanyak 120 orang atlet pesilat handal dari 15 Kecamatan di Kabupaten Madiun dengan kategori  lomba  perorangan,  berpasangan dan  kategori  berkelempok.  Peserta  utusan dari  15  Kecamatan  se  Kabupaten  Madiun sebanyak  120  pesilat  terbagi  menjadi  tiga kategori  yaitu  perorangan,  berpasangan, dan berkelompok untuk mencari penampilan terbaik  I,  II,  dan  III  dari  masing  masing kategori  dan  akan  mendapatkan  piala, piagam  dan  uang  pembinaan  serta  juara umum  memperebutkan  piala  bergilir  Bupati Madiun.  Festival  pencak  silat  berpotensi menjadi  media  untuk  membina  kerukunan antarperguruan silat yang ada di Kabupaten Madiun  dan  sekitarnya  sehingga  tercipta situasi dan kondisi yang kondusif.
Kegiatan-kegiatan  publik  lain  yang dapat  menjadi  arena  integrasi  adalah kegiatan  keagamaan  seperti  Musabaqah Tilawatil  Quran  (MTQ).  Keterlibatan pendekar  dari  berbagai  perguruan  dalam MTQ yang diselenggarakan di Kota Madiun sebagai tuan rumah MTQ XXIV Jawa Timur pada  19-26  Juni  2011  menjadi  arena integrasi.  Dalam  monemtum  itu  ditampilkan tarian silat seni yang melibatkan 800 pesilat dari  dua  perguruan  pencak  silat  di  Kota Madiun.  Para  pendekar  saat  itu  juga  dapat memfungsikan  kependekarannya  sebagai sosok  yang  menenteramkan,  bukan
menakutkan.  Pemerintah  Kota  Madiun  juga akan  berupaya  menjadikan  ikon  silat sebagai  aset  wisata  yang  dikemas  dalam bentuk  festival  (Wawancara  dengan  Maidi, Sekda Kota Madiun, 22 Desember 2012).

## Pembahasan
Konflik  antarperguruan  silat  di Kabupaten  Madiun  dapat  dirunut  sejak  Ki Hadjar  Hardjo  Oetomo  berbeda  pandangan dengan  gurunya  Ki  Ngabehi  dalam pengembangan  perguruan.  Ki  Hadjar memiliki  gagasan  untuk  menyebarkan secara  lebih  luas  ilmu  Setia  Hati  dan menjadi alat perjuangan melawan penjajahan.  Gagasan  tersebut  tidak  sejalan dengan  doktrin  perguruan  yang  dipegang teguh  oleh  Ki  Ngabehi  bahwa  penyebaran ilmu  Setia  Hati  tidak  dapat  dilakukan  oleh sembarang orang dan di sembarang tempat.
Perbedaan  pandangan  guru-murid tersebut  menimbulkan  konflik  tersembunyi. Ki Ngabehi sendiri tidak melarang dan tidak pula  menyetujui.  Ki  Hadjar  mendirikan perguruan  sendiri  yang  kemudian  menjadi Perguruan  Setia  Hati  Terate.  Ki  Ngabehi menghormati  pandangan  dan  langkah  Ki Hadjar  tersebut  dan  Ki  Ngabehi  pun menghormati pandangan gurunya. Demikian pula  ketika  R.  Djimat  Hendro  Soewarno mendirikan Setia Hati Tunas Muda Winongo. Pihak Setia Hati Panti juga membiarkannya. Sampai tahap ini, konflik yang terjadi dapat disebut fase latensi dimana perbedaan yang ada  dapat  diterima.  Perbedaan  pandangan guru-murid tersebut mencerminkan dinamika internal perguruan yang masih dalam batas kewajaran.
Konflik  mengalami  eskalasi  pasca Peristiwa  G30S.  Bentrok  antara  para pendekar  dari  dua  perguruan,  yaitu Perguruan  Setia  Hati  Terate dan  Setia  Hati Winongo  mengakibatkan  hubungan  kedua-
nya mulai memburuk. Mereka mengerahkan berbagai  sumber  daya  yang  dimiliki. Komunikasi  kedua  perguruan  terhambat oleh  muatan-muatan  emosi  dan  sentimen kelompok.  Perbedaan-perbedaan  semakin ditonjolkan meskipun keduanya berawal dari satu perguruan.
Konflik  semakin  meningkat  dan melibatkan massa banyak sejak tahun 1990- an  ketika  jumlah  anggota  baru  kedua perguruan  semakin  banyak  dari  kalangan remaja  usia  17  tahun.  Pelanggaran- pelanggaran terhadap etika perguruan mulai merebak  karena  tidak  adanya  sanksi organisatoris  yang  jelas.  Kekerasan  mudah meletus  dan  melibatkan  massa  pendukung kedua  perguruan.  Mereka  terjebak  dalam konflik yang tidak berkesudahan hingga saat ini.  Konflik  memasuki  fase  terjebak (entrapment).
Fase  terjebak  memerlukan  tindakan- tindakan  pengamanan  oleh  aparat  untuk menghentikan  kekerasan.  Petugas  ke- amanan  dituntut  netral  dan  memahami faktor-faktor  psikologis  konflik,  terutama psikologi  partisan  konflik  dari  kalangan remaja  dan  psikologi  sosial  masyarakat Madiun.  Program-program  pemberdayaan untuk  rekonsiliasi  menjadi  penting  dan pendekatan  keamanan  mulai  dikurangi, terutama di zona-zona aman. Sasaran pemberdayaan untuk rekonsiliasi harus mencakup partisan tingkat elite dan menengah kedua perguruan, pihak netral  seperti  Setia  Hati  Panti  dan  aparat keamanan,  serta  pihak  yang  paling  rawan, terutama  dari  kalangan  anggota  perguruan usia remaja. Kalangan ini perlu diperhatikan lebih  serius  untuk  ditarik  ke  posisi  netral ataupun  mencegah  mereka  terlibat  menjadi partisan  konflik.  Mereka  yang  telah  berada di  posisi  netral  dikembangkan  menjadi kelompok inti rekonsiliasi untuk memperluas zona  damai.  Berbagai  upaya  mediasi  perlu dilakukan  melalui  diplomasi  ulang  alik,
121 | A g a s t y a V o l .   0 2   N o .   0 1   J a n u a r i   2 0 1 2
menyelenggarakan  pertemuan  besar  yang dihadiri  oleh  partisan, stakeholder partisan, dan  pihak  netral  ataupun  diselenggarakan oleh  pihak  ketiga  yang  cakap  dan memahami  permasalahan  konflik  untuk bersama-sama  mencari  dan  menemukan cara damai penyelesaian konflik. Karakteristik  konflik  menentukan cara-cara penyelesaiannya. Konflik antarperguruan silat di Madiun memiliki akar sejarah  panjang  yang  menyangkut  klaim kebenaran  historis  masing-masing  per- guruan.  Kedua  perguruan  sama-sama mengklaim sebagai penerus ilmu Setia Hati Ki  Ngabehi.  Namun  demikian,  keduanya terpisah  baik  secara  keilmuan  maupun organisasi.  Simbol-simbol  dan  tradisi  di masing-masing  perguruan  menjadi  per- soalan  krusial  yang  sering  memicu  konflik. Suran  Agung,  Halal  bihalal,  dan  Pengesa- han yang menjadi tradisi dan memiliki spirit yang  sama  sering  menjadi  arena  konflik sosial yang terjadi secara massal.
Faktor  historis  tersebut  mem- pengaruhi  pembentukan  identitas  sosial kedua  perguruan  sebagai  penerus  ilmu Setia  Hati.  Meskipun  berakar  pada  satu perguruan, namun masing-masing mengem- bangkan  identitas  sosial  dengan  simbol- simbol  dan  etika  perguruan  tersendiri. Simbol-simbol digunakan untuk memperkuat identitas  dalam  berbagai  bentuknya    (logo, kostum,  tugu).    Masyarakat  Madiun  dan sekitarnya seolah terpolarisasi ke dalam dua kekuatan kelompok perguruan silat tersebut. Faktor  historis  juga  menimbulkan berkembangnya  stereotip  negatif  di  kedua perguruan.  Ingatan-ingatan  kolektif  di  masa lalu  diproduksi  terus  menerus  sehingga menghambat  komunikasi  dan  interaksi sosial  antaranggota  kedua  perguruan  dan sering  memicu  emosi  dan  sentimen kelompok.
Emosi  dan  sentimen  kelompok  perlu ditransformasikan  menjadi  hubungan  baik
serta  terciptanya  etos  berdamai  sehingga terbuka  kemungkinan  untuk  memperbarui hubungan.  Keesediaan  dan  kerelaan  kdua perguruan  untuk  menyadari  apa  yang  telah terjadi pada masa lalu menjadi penting agar terjadi transformasi kesadaran. Transformasi kesadaran  tersebut  penting  untuk  mem- bangun  hubungan  baru  yang  lebih  baik. Masing-masing  perguruan  semestinya  juga bersedia  merubah  sudut  pandangnya mengenai  posisi  dan  identitas  kelompok sendiri,  posisi  dan  identitas  kelompok  lain seperti  direkomendasikan  Long  &  Brecke (2003:30).  Dengan  cara  begitu,  upaya- upaya  rekonsiliasi  akan  menemukan jalannya.
Upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan  dengan  pendekatan  keamaan akhir-akhir ini relatif berhasil mengendalikan dan  mengurangi  kekerasan.  Pengerahan 5.000  personil  aparat  keamanan  mampu menjamin  keamanan  dari  konflik  kekerasan massal. Namun demikian, suasana sosiopsikologis  di  tingkat  bawah  belum banyak  berubah  karena  pendekatan keamanan  hanya  diberlakukan  dalam momentum-memontum  tertentu  yang  rawan konflik.
Rekonsiliasi  dengan  pendekatan kultural menjadi pilihan yang lebih potensial. Festival  pencak  silat  yang  diselenggarakan setiap  tahun  oleh  Pemerintah  Kabupaten Madiun  berpotensi  menjadi  arena  integrasi. Keterlibatan  pendekar  dari  berbagai perguruan  dalam  MTQ  yang  diselenggara- kan  di  Kota  Madiun  beberapa  waktu  lalu juga  dapat  menjadi  arena  integrasi.  Para pendekar  dapat  memfungsikan  kependeka- rannya sebagai sosok yang menenteramkan bukan menakutkan. Upaya Pemerintah Kota Madiun  menjadikan  ikon  silat  sebagai  aset wisata  yang  dikemas  dalam  bentuk  festival juga potensial menjadi arena integrasi yang potensial  bagi  upaya  rekonsiliasi  kultural. Rekonsiliasi  kultural  merupakan  upaya
rekonsiliasi dengan memberdayakan simbol- simbol  budaya  dan  sosial  untuk  mencip- takan suasana  dialogis  dan  harmonis melalui  cara-cara proeksistensi  yang terjelmakan ke dalam tindakan dan aksi-aksi nyata dalam berbagai peristiwa kehidupan.

## Simpulan dan Saran
1.  Simpulan Konflik  antarperguruan  silat  di Kabupaten  Madiun  dapat  dirunut  sejak  Ki Hadjar  Hardjo  Oetomo  berbeda  pandangan dengan  gurunya  Ki  Ngabehi  dalam pengembangan  Perguruan  Setia  Hati.  Ki Hadjar Hardjo Oetomo kemudian mendirikan Perguruan  Setia  Hati  Terate.  Perbedaan pandangan  guru-murid  tersebut  menimbul- kan  konflik  tersembunyi.  Demikian  pula ketika  R.  Djimat  Hendro  Soewarno mendirikan Setia Hati Tunas Muda Winongo. Sampai  tahap  ini,  konflik  yang  terjadi  dapat disebut fase latensi dimana perbedaan yang ada  dapat  diterima.  Perbedaan  pandangan guru-murid tersebut mencerminkan dinamika internal perguruan yang masih dalam batas kewajaran. Konflik  mengalami  eskalasi  pasca Peristiwa  G30S.  Bentrok  antara  para pendekar  dari  dua  perguruan,  yaitu Perguruan  Setia  Hati  Terate dan  Setia  Hati Winongo  mengakibatkan  hubungan  kedua- nya  mulai  memburuk,  meskipun  kedua perguruan  bukanlah  partisan  dalam peristiwa  tersebut.  Komunikasi  terhambat oleh  muatan-muatan  emosi  dan  sentimen kelompok serta perbedaan-perbedaan mulai semakin  ditonjolkan  dan  stereotip  negatif mulai berkembang.
Konflik  semakin  meningkat  dan melibatkan massa banyak sejak tahun 1990- an  ketika  jumlah  anggota  baru  kedua perguruan  semakin  banyak  dari  kalangan remaja  usia  17  tahun.  Pelanggaran- pelanggaran terhadap etika perguruan mulai
merebak  karena  tidak  adanya  sanksi organisatoris.  Kekerasan  mudah  meletus dan  melibatkan  massa  pendukung  kedua perguruan.  Mereka  terjebak  dalam  konflik yang  tidak  berkesudahan  hingga  saat  ini. Konflik memasuki fase terjebak (entrapment). Suran  Agung,  Halal  bihalal, dan  Pengesahan  yang  menjadi  tradisi  dan memiliki  spirit  yang  sama  sering  menjadi arena  konflik  sosial  yang  terjadi  secara massal.
Karakteristik  konflik  menentukan cara-cara  penyelesaiannya.  Konflik  antar- perguruan  silat  di  Madiun  memiliki  akar sejarah  panjang  yang  menyangkut  klaim kebenaran  historis  masing-masing  per- guruan.  Kedua  perguruan  sama-sama mengklaim sebagai penerus ilmu Setia Hati Ki Ngabehi, namun terpisah secara keilmuan dan organisasi. Simbol-simbol dan tradisi di masing-masing  perguruan  menjadi  per- soalan  krusial  yang  sering  memicu  konflik. Pendekatan  keamaan  relatif  berhasil mengendalikan  dan  mengurangi  kekerasan. Namun demikian, suasana sosiopsikologis di lapis bawah belum banyak berubah. Rekonsiliasi  dengan  pendekatan kultural  menjadi  penting  dilakukan  dan pendekatan  keamanan  mulai  dikurangi. Arena-arena  integrasi  seperti  Festival Pencak  Seni  Tradisi  dapat  diberdayakan sebagai media rekonsiliasi dengan pendeka- tan  kultural.  Pendekatan  kultural  ini  terlebih dahulu  dilakukan  dengan  transformasi kesadaran  melalui  upaya-upaya  pemaafan terhadap  masa  lalu  untuk  memperbarui hubungan.  Dari  situ  rekonsiliasi  kultural dapat  menjadi  pilihan  yang  lebih  memberi harapan.  Rekonsiliasi  kultural  merupakan upaya  rekonsiliasi  dengan  memberdayakan unsur-unsur  budaya  dan  sosial  untuk menciptakan suasana dialogis dan harmonis melalui  cara-cara proeksistensi  yang terjelmakan ke dalam tindakan dan aksi-aksi nyata dalam berbagai peristiwa kehidupan.
2.  Saran
Diperlukan  kearifan  dari  pihak-pihak yang  berkonflik  dalam  menyikapi  faktor- faktor  historis  penyebab  konflik.  Sejarah memang  dapat  menjadi  penentu  kehidupan di  masa kini  dan  mendatang,  tetapi  sejarah bukanlah  sesuatu yang  final. Sejarah  dapat berubah  dengan  ditemukannya  fakta-fakta baru  dan  kecanggihan  intepretasi  untuk kepentingan kemanusiaan.
Pendekatan
keamanan
masih diperlukan  dalam  batas-batas  yang  wajar, terutama  pada  momentum-momentum  dan tempat  yang  selama  ini  potensial  memicu dan  menjadi  arena  konflik.  Arena-arena integrasi  perlu  semakin  diperbanyak  dan diperluas jangkauan serta keterlibatan pihak- pihak  yang  berkonflik.  Program-program pemberdayaan  untuk  rekonsiliasi  dengan pendekatan  kultural  perlu  segera  disiapkan dan pendekatan keamanan mulai dikurangi. Penelitian  ini  perlu  ditindaklanjuti dengan  fokus  pada  model  rekonsiliasi kultural  untuk  mengatasi  konflik  antar- perguruan silat di Madiun. Model rekonsiliasi kultural diharapkan dapat menjadi blue print bagi  semua  pihak  dalam  mengelola  konflik sosial di Madiun.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  menyampaikan  terima  kasih yang  sebesar-besarnya  kepada  Ditlitbamas Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Tinggi Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan yang telah mendanai penelitian fundamental ini  dengan  Surat  Perjanjian  Nomor 272/SP2H/PL/ Dit.Litbamas/IV/2011.

## Daftar Pustaka
Agustino,  Leo, Dasar-Dasar  Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2006.
Ali,  Achmad, Sosiologi  Hukum:  Kajian Empiris  terhadap  Pengadilan, Jakarta: STIH IBLAM, 2004.
Bar-Tal,  D.  2000.  “From  Intractable  Conflict Through  Conflict  Resolution  To Reconciliation: Psychological analysis.” Political  Psychology ,
21 , 351-365.
Blau, Peter, Exchange and Power in Social Life , Wiley, 1964.
Burton, John. 1990. Conflict: Resolution and Provention. New  York:  St. Martin’s Press.
Chang,  William,  “Kesejahteraan  Rakyat  di Tengah  Konflik”, Kompas, 27 Januari 2001.
Craig  Arendse,  Robert  Evans  dan  John  C
Nelson, Advanced  Training  for Mediation , PSPP UKDW,
Yogyakarta, 2000.
Fanani,  Ahmad  Fuad,  “Fajar  Baru Kehidupan  Bangsa”, Kompas, 3 Maret 2003.
Fisher,  Simon, et.al ., Mengelola  Konflik: Keterampilan  dan  Strategi  untuk
Bertindak , Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: British Council, 2001.
Haryatmoko,  “Hukum  dan  Moral  dalam Masyarakat  Majemuk”, Kompas, 11 Juli 2001.
Long, William J. & Peter  Brecke 2003. War and  Reconciliation:  Reason  and Emotion  in  Conlict  Resolution . Cambridge, MA: MIT Press.
Mamar,  Sulaiman,  2002,
Konflik  dan
Kekerasan ,  Makalah  Disajikan Pada  Temu  Budaya  Sulwesi
Tengah  Di  Palu,  September 2003. M  Dian  Nafi’,  2005,  “Manajemen  Konflik”, Makalah, disajikan dalam Pelatihan  Manajemen  Konflik Lembaga  Pelatihan  Manajemen dan  Pengembangan  Masyarakat
Pondok  Modern  Darussalam Gontor  di  Mantingan  Ngawi, Ahad, 6 Pebruari 2005.
North, J. 1998. "The 'Ideal' of Forgiveness: A Philosopher's  Exploration."  In Exploring Forgiveness, ed. R. D. Enright  and  J.  North.  Madison, WI:  The  University  of  Wisconsin Press.
Parsons, Talcott, The Social System , Free Press, 1951. Pusat  Pemberdayaan  Rekonsiliasi  dan Perdamaian Universitas Kridawacana  (PPRP  Ukrida) Jakarta, Case  Writing  Training for  Conflict  Transformation , Bogor, Maret 2001.
Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian UKDW Yogyakarta, Pemberdayaan untuk Rekonsiliasi , Yogyakarta: PSPP UKDW, 1998.

## 125 | A g a s t y a V o l .   0 2   N o .   0 1   J a n u a r i   2 0 1 2
R.  Djimat  Hendro  Soewarno, Pusaka Pencak  Silat  Tiga  Zaman Persaudaraan Setia-Hati Winongo  Tunas  Muda, tidak
diterbitkan.
Singgih  Joyohusudo  dkk, Buku  Peringatan Persaudaraan  Setia-Hati  1903- 1963 , tidak diterbitkan.
Suparto,  Toto,  “Negara  dalam  Spiral Kekerasan”, Kompas, 16 Februari 2006.