Jurnal Indonesia Sosial Teknologi p–ISSN: 2723-6609; e-ISSN: 2745-5254 Vol. 3, No. 5 Mei 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI KORBAN ATAS PEREDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN
Grace Angelia Soenartho 1 , Tundjung Herning Sitabuana 2
Universitas Tarumanegara 1,2
grace.207212007@stu.untar.ac.id, tundjung@fh.untar.ac.id

## Abstract
There  are  adulterated liquors  that can  often  be  found  in  the  community,  but do  not  have  a  distribution permit and these mixed liquors contain harmful substances such as methanol, acetone and ethanol which can  cause  harm  to  consumers  from  minor  to  death.  However,  the  government's  policy  of  opening  up investment flows for the alcohol-based liquor industry prioritizes the interests of entrepreneurs rather than the interests of the people. Furthermore, it is necessary to standardize the quality of alcoholic beverages circulating in the general public, so that it can be ensured that alcoholic beverages in circulation are those that meet the standards for consumption. This study aims to protect consumers from consuming alcoholic or counterfeit alcoholic beverages and to find out the regulation of the Papua Province regional regulations for consumers and business actors to be responsible for consumer losses related to their production goods that are not in accordance with their composition. The results of this study indicate that business actors must be responsible for their actions that are detrimental to consumers, which can damage the health of consumers who consume these fake products in the long term, it can damage their organs. Then, regarding the legal sanctions contained in the regional regulations of the Papua Province, Anyone who violates the provisions of Article 5, Article 6, Article 7, is threatened with imprisonment of 5 (five) years or a fine of Rp. 1 billion. with a maximum imprisonment of 6 (six) months and/or a maximum fine of Rp. 50 million. In this case, the author uses a normative legal research method, in which the author will conduct research based  on  data  obtained  through  library  studies  such  as  related  books  or  literature,  and  related  legal research journals based on the problem of brand crime, namely in the form of brand counterfeiting and regulations. current regulation
Keywords : Legal protection; Consumer protection; Alcoholic beverages.

## Abstrak
Terdapat minuman keras oplosan yang sering dapat ditemui di masyarakat,namun tidak memiliki izin edar dan minuman keras oplosan tersebut mengandung zat berbahaya seperti metanol, aseton dan etanol yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen dari yang ringan sampai pada kematian. Namun Kebijakan pemerintah  membuka  aliran  investasi  untuk   industri  minuman  keras  berbahan  alkohol  lebih mengedepankan   kepentingan  pengusaha  daripada  kepentingan  rakyat.  Selanjutnya,  perlu  dilakukan standarisasi kualitas  minuman beralkohol yang beredar di masyarakat umum,  sehingga dapat dipastikan bahwa minuman beralkohol yang  beredar adalah yang memenuhi standar untuk dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan  untuk  perlindungan  terhadap  konsumen  dalam  mengkonsumsi  minuman  keras  beralkohol ataupun  yang  palsu (oplosan) dan  untuk mengetahui  pengaturan peraturan  daerah  Provinsi  Papua  untuk para  konsumen  dan  para  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  atas  kerugian  konsumen  terkait  barang produksinya yang tidak sesuai dengan komposisinya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaku usaha harus  bertanggung  jawab atas  perbuatannya  yang  dia  lakukan  yang  merugikan konsumen  bisa membuat kesehatan  konsumen  yang  mengkonsumsi  produk  palsu  ini  jika  jangka  panjang  bisa  rusak  organ-organ tubuhnya. Kemudian, mengenai sanksi hukum yang terdapat dalam peraturan daerah Provinsi Papua Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda Rp 1 miliar, Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 8, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50 Juta. Dalam hal ini, penulis menggunakan
metode penelitian hukum normatif, yang dimana penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang  didapat  melalui  studi  keperpustakaan  seperti  buku-buku  atau  literatur  yang  terkait,  dan  jurnal penelitian hukum terkait berdasarkan permasalahan kejahatan merek yaitu berupa pemalsuan merek serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
Kata Kunci : Perlindungan hukum; Perlindungan Konsumen; Minuman Beralkohol.

## Pendahuluan
Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada pancasila untuk dijadikan dasar hukum dan pedoman negaranya,  yang  menjadi satu kesatuan dari sumber hukum Indonesia.  Hal  ini  mengartikan  bahwa  hal  segala  tingkah  laku  dan  perbuatan  warga masyarakat negara Indonesia berdasarkan atau berlandaskan dan bercermin dengan nilai- nilai pancasila ( Rahayu , 2015).
Hukum yang merupakan suatu alat atau sarana yang akan dipergunakan masyarakat untuk mempertahankan hak dan kewajibannya  yang diatur atau sesuai dengan undang- undang  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  atau  pembuat  undang-undang  itu  sendiri ( Wahid,  Dewi,  &  Sarip ,  2019).  Berbicara  mengenai  masyarakat  otomatis  kita  telah berbicara  kehidupan  manusia,  yaitu  mengenai  hubungan  masyarakat  yang  satu  dengan masyarakat  yang  lain  juga  biasa  disebut  zoom  politikum  atau  arti  lain  yaitu  makhluk sosial.  Maka  dari  itu  manusia  saling  membutuhkan  atau  saling  ketergantungan  satu dengan  yang  lainnya,  karena  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  saling  mempunyai hubungan  satu  dengan  yang  lainnya  akan  mengakibatkan  dampak  negatif  dan  positif. Akibat  dampak  positif  di  atas  akan  menimbulkan  dampak  positif  juga  dan  sebaliknya dengan  dampak  negatif  akan  merugikan  masyarakat  dan  pemerintah.  Hal-hal  yang menimbulkan  dampak  negatif  bagi  masyarakat  dan  pemerintah  dalam  hal  ini  selaku penegak  hukum  akan  bertindak  tegas  baik  terhadap  individu  maupun  kelompok  telah melakukan  kejahatan-kejahatan  atau  melanggar  hak-hak  orang  lain  dan  tidak  mentaati peraturan-peraturan hukum yang telah dibuat dan ditetapkan pemerintah ( Talubun , 2018). Fenomena  minuman  keras  saat  ini  merupakan  permasalahan  yang  cukup berkembang  di  kalangan  masyarakat  ( Miradj, 2020).  Konsumen  minuman  keras  tidak hanya orang dewasa melainkan juga remaja. Belakangan ini minuman keras yang beredar tidak hanya minuman keras yang legal, tetapi juga banyak minuman keras ilegal termasuk “minuman  keras  oplosan”.  Pada  minuman  keras  oplosan  kerap  ditemukan  kandungan metanol  (spirtus)  atau  metil  alkohol  yang  beresiko  menyebabkan  kematian.  Padahal metanol  merupakan  bahan  industri  yang  banyak  digunakan  sebagai  pelarut,  pembersih dan penghapus cat. Selain itu, ada pula tambahan bahan lain yang belum diketahui jenis dan kadar pastinya ke dalam “minuman keras oplosan” ( Miradj , 2020).
Banyaknya  peraturan  perundang-undangan  yang  menjerat  pelaku  penjual “minuman  keras  oplosan”  dengan  pidana  yang  berat.  Tetapi  hal  itu  tidak  menjadikan penjual “minuman keras oplosan” jera. Pada kenyataannya juga banyak pelaku penjual “minuman  keras  oplosan”  hanya  dijatuhi  pidana  ringan  dan  jauh  dari  ancaman  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Pidana  maupun  Peraturan  perundang-undangan  lainnya ( Hutagaol , 2019).
Adapun  Penjual  “minuman  keras  oplosan”  yang  mengakibatkan  matinya  orang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya  mengenai  ketentuan  pidana  bagi  penjual  “minuman  keras  oplosan”.  Dalam ketentuan  Pasal  204  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  mengancam  barang  siapa menjual  barang  yang  bersifat  membahayakan  dan  mengakibatkan  kematian  dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling  lama dua puluh tahun ( David, 2021).
Sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75  ayat  (1) dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah). Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga mengancam pelaku usaha yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan  dengan  pidana  paling  lama  lima  tahun  penjara  dan  denda  paling banyak  Rp  2.000.000.000,00  (dua  milyar  rupiah).  Sikap  pemerintah  masih  sebatas melakukan pengawasan dan pengendalian pada minuman beralkohol, belum sampai tahap larangan. Dari sikap inilah perlu adanya kajian ulang didalam tanah pemerintah apakah perlu atau tidak adanya  larangan terhadap  minuman keras oplosan agar  jumlah korban akibat mengonsumsi minuman beralkohol (minol) atau minuman keras (miras) oplosan tidak terus bertambah ( Asmika Yanti Harahap , 2018).
Terkait Kasus yang terjadi di Papua pada Rabu 25 Mei 2022 telah terjadi kasus atas mengkonsumsi  nya  minuman  keras  (miras)  oplosan  yang  terjadi  di  Jayapura  yang mengakibatkan  korban  meninggal  dunia.  Satu  penginapan  di  jalan  Danau  Limboto kelurahan Klawasi distrik Sorong Barat, rusak akibat amukan warga yang marah karena 6  orang  anggota  keluarga  mereka  meninggal  dunia  di  Jayapura  Papua.  Ke  6  orang  ini diduga  dipekerjakan  sebagai  peracik  minuman  keras  oplosan  oleh  sang  pemilik penginapan. Kejadian pengrusakan penginapan ini sudah terjadi sejak senin malam dan berlanjut hingga selasa pagi. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut kemudian datang dan  menenangkan  massa.  dan  kemudian  memasang  garis  Polisi  pada  tempat  kejadian. Keluarga  mengatakan  awalnya  para  pekerja  ini  diajak  ke  kota  Jayapura  tanpa sepengetahuan  keluarga  dengan  jelas.  Mereka  yang  diajak  oleh  pemilik  penginapan berinisial HS kurang lebih berjumlah 13 orang.
Setelah bekerja satu bulan berjalan, satu orang pekerja dikabarkan meninggal dunia pada  2  minggu  lalu,  dan  kemudian  menyusul  3  orang  pekerja  lagi  yang  dikabarkan meninggal  dunia  di  rumah  sakit  kota  jayapura.  Sementara  4  pekerja  lainnya  tengah menjalani  perawatan  intensif.  Pihak  keluarga  dari  korban  yang  dipekerjakan  meminta agar  Polisi  segera  memanggil  pemilik  penginapan  inisial  HS  untuk  mempertanggung jawabkan  perbuatannya,  yang  mempekerjakan  warga  Sorong  di  Jayapura  tanpa  status yang jelas.
Terkait kejadian ini Kapolres Sorong Kota AKBP Johannes Kindangen mengatakan telah  memanggil  pemilik  penginapan  inisial  HS  untuk  dimintai  keterangan,  kemudian
memastikan  situasi  di  tempat  kejadian  sudah  kembali  kondusif.  Polisi  hingga  saat  ini masih  mengumpulkan  bukti-bukti  tambahan  terkait  aktivitas  HS,  yang  diduga mempekerjakan orang untuk meracik minuman keras oplosan di kota Jayapura.
Alasan para pengguna membeli minuman keras oplosan karena mudah didapat dan harganya  murah. Ketika harga  minuman keras biasa semakin  meningkat meski didapat dengan  akses  yang  legal  ( Pribadi ,  2017).  Namun  harga  yang  sulit  dijangkau mengakibatkan  pengguna  beralih  pada  minuman  keras  oplosan.  Mereka  tetap menggunakan meski kematian menjadi ancaman.
Bukan  hanya  alkohol  legal  yang  beredar  belakangan  ini,  namun  juga  banyak alkohol  ilegal  ( Agusti ,  2021).  Seperti  alkohol  bajakan  yang  sering  dicampur  dengan minuman  tambahan  lainnya.  Selain  itu,  bahan  kimia  seperti  metanol  (alkohol)  sering ditemukan  pada  alkohol  bajakan,  yang  dapat  menyebabkan  kematian.  Padahal,  bahan kimia  seperti  metanol  merupakan  bahan  industri  tersendiri,  banyak  digunakan  sebagai campuran  cat,  penghapus  pernis,  pengencer  (penghilang  cat),  aseton  (pembersih  cat kuku),  dan  banyak  bahan  lain  selain  jenis  dan  kadar  yang  tepat.  Penggunaan  tidak diketahui. Ditemukan dalam anggur Oplausanne. Dapat dilihat bahwa banyak orang telah meninggal  baru-baru  ini  karena  minum  baijiu,  yang  sering  dicampur  dengan  berbagai minuman  lain  dan  juga  mengandung  bahan  kimia  yang  tidak  dimaksudkan  untuk dikonsumsi manusia. Situasi seperti itu, jika didiamkan dan tidak ditangani oleh aparat penegak hukum, pasti akan menimbulkan keresahan sosial dan merugikan generasi muda penyelenggara negara yang akan datang.

## Metode Penelitian
Dalam  menyusun  skripsi  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif,  yang  dimana  penulis  akan  melakukan  penelitian  berdasarkan  data-data  yang didapat  melalui  studi keperpustakaan seperti buku-buku atau literatur  yang terkait, dan jurnal penelitian hukum terkait berdasarkan permasalahan kejahatan merek yaitu berupa pemalsuan merek serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Etika , 2019).
Untuk  menyusun  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metodologi  penelitian sebagai berikut :
1. Tipe Penelitian
Tipe  penulisan  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  yuridis  normatif,  yaitu penelitian  hukum  normatif  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum  doktrinal.  Pada metode ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in Book).
2. Bahan Hukum Penelitian
Bahan  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  didapatkan  berdasarkan  studi perpustakaan,  untuk  memperoleh  data-data  melalui  berdasarkan  studi  perpustakaan meliputi sebagai berikut ( Sari & Asmendri , 2020): a. Bahan hukum primer;
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4) Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
b. Bahan hukum sekunder;
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  semua publikasi  tentang  hukum.  Publikasi  tentang  hukum  yang  dapat  menunjang  penulisan jurnal hukum ini ( Wahyudi, 2019).

## Hasil dan Pembahasan
Telah  terbitkan  beberapa  aturan,  baik  dari  pusat  dan  daerah,  terkait  pembatasan minuman beralkohol, di antaranya:  Peraturan  Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan   Pengawasan Minuman Beralkohol; Peraturan Menteri   Perdagangan Nomor  20  Tahun  2014  tentang  Pengendalian  dan   Pengawasan  terhadap  Pengadaan, Peredaran,  dan  Penjualan   Minuman  Beralkohol  beserta  perubahan-perubahannya hingga   yang  terbaru,  yaitu  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  25   Tahun  2019; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun  2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran,  dan  Penjualan   Minuman  Beralkohol  yang  telah  diperbarui  melalui Peraturan   Peraturan  Daerah  Provinsi  Papua  Nomor  22  Tahun  2016;  serta   Peraturan Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor  44  Tahun  2019   tentang  Pemurnian  dan  Tata Kelola Minuman Tradisional  Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur atau yang dikenal dengan  nama sopi ( SANDY , 2021).
Pada faktanya, terdapat pula minuman beralkohol yang  memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan  telah menjadi bagian budaya kehidupan masyarakat Indonesia.   Hal  ini  terlihat  dari  keberadaan  beberapa  minuman  beralkohol   lokal,  baik untuk kepentingan rekreasional  maupun ritual,  seperti   tuak Batak,  arak Bali, sopi dari Maluku, moke dari Nusa Tenggara  Timur, dan lain sebagainya ( Zulfa Rahmi Harahap , 2021).  Tentu  hal  ini  tidak  dapat  kita  hindari, belum  lagi  bahwa  cara  membuat  dan penggunaan  minuman   beralkohol  lokal  tersebut  telah  diwariskan  dari  generasi ke  generasi.
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik   Indonesia  Tahun  1945 menyatakan, Indonesia adalah negara  hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang   berdasarkan  atas  hukum.  Negara  wajib  menjamin  hak-hak  hukum   warga negaranya. Perlindungan hukum identik dengan  pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya  sebagai manusia.
Perlindungan  hukum   adalah  perlindungan  akan  harkat  dan  martabat  serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum   berdasarkan  ketentuan  hukum  dari  kesewenangan.  Ketentuan   hukum  yang dimaksud merupakan kumpulan peraturan atau  kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya ( Utami & Alawiya, 2018).
Philipus M. Hadjon juga mengatakan, Indonesia sebagai  negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan  perlindungan hukum bagi rakyatnya yang menyangkut harkat  dan   martabat  sesuai  dengan  Pancasila.  Nilai-nilai  yang  terkandung   dalam
Pancasila  melahirkan  pengakuan  dan  perlindungan  hak   asasi  manusia.  Perlindungan hukum  di  dalam  negara  yang   berdasarkan  Pancasila,  maka  yang  paling  penting  ialah asas  kerukunan  berdasarkan kekeluargaan. Asas kerukunan  berdasarkan kekeluargaan menghendaki  bahwa  upaya-upaya   penyelesaian  masalah  yang  berkaitan  dengan masyarakat   sedapat  mungkin  ditangani  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa (Utami  & Alawiya, 2018).
Jadi,  perlindungan  hukum  merupakan  segala  bentuk   upaya  pengayoman  kepada harkat  dan  martabat  manusia  serta   adanya  pengakuan  terhadap  hak  asasi  manusia  di bidang  hukum.   Perlindungan  hukum  juga  diartikan  sebagai  upaya  pemerintah   untuk menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  warga negara  agar  hak-haknya  sebagai   seorang  warga  negara  tidak  dilanggar  dan  bagi yang  melanggarnya akan mendapat sanksi sesuai peraturan yang  berlaku.
Dalam perspektif perlindungan konsumen, perlindungan  hukum kepada konsumen juga  dijelaskan  oleh  Pasal  1  angka  1   Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8 Tahun  1999  tentang   Perlindungan  Konsumen  (UU  No.  8  Tahun  1999).  Menurut pasal   tersebut,  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang   menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan  kepada konsumen.
Apabila  dikaitkan  dengan  penerapan  Pasal  4 jo Pasal  8  UU   No.  8  Tahun  1999, konsumen memiliki hak untuk memperoleh  perlindungan atas perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan  oleh pelaku usaha. Pasal 4 huruf a UU No. 8 Tahun 1999, misalnya, menjelaskan  hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Di sisi yang lain, Pasal  8 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 menjelaskan,  pelaku  usaha   dilarang  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan barang   dan/atau  jasa  yang  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan   standar  yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan  perundang-undangan.
Setiap  konsumen  dalam  memakai  suatu  produk  berharap   atas  jaminan  keamanan. Jaminan keamanan ini pada gilirannya  memberikan keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan   suatu  produk.  Dalam  menjamin  keamanan  produk  yang   digunakan konsumen diperlukan standar mutu produk.
Pelaku  usaha  bertanggung-gugat  untuk  memberikan  ganti   rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen   akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa yang dihasilkan atau  diperdagangkan. Bentuk ganti rugi dimaksud adalah  pengembalian uang,  penggantian  barang  dan/atau  jasa  yang sejenis/setara  nilainya,  atau  perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
Bukan  hanya  pertanggungjawaban  secara  perdata,  pelaku   usaha  juga  bertanggung jawab  atas  tuntutan  pidana  bilamana   ditemukan  unsur-unsur  pidana  atas  pelanggaran yang  dilakukannya. Oleh karena itu, UU No. 8 Tahun 1999 menentukan  sanksi pidana serta  hukuman  tambahan  atas  sanksi  pidana  yang   dapat  dijatuhkan  pada  pelaku  usaha ( Sugesti, Ardhya, & Setianto , 2021).
Pembukaan  industri  minuman  beralkohol  akan   memberikan  keuntungan  kepada beberapa orang, namun akan  menimbulkan kerugian besar bagi masa depan masyarakat.
Kebijakan pemerintah membuka aliran investasi untuk industri  minuman keras berbahan alkohol lebih mengedepankan  kepentingan pengusaha daripada kepentingan rakyat.
Untuk itu, perlu adanya edukasi kepada anak dan seluruh  masyarakat tentang bahaya mengonsumsi minuman beralkohol  dengan cara yang tidak bertanggung jawab, seperti mengonsumsi  dengan cara atau dalam jumlah yang berlebihan, mengonsumsi  pada saat bekerja, pada saat mengemudi, pada saat hamil, dan  lain sebagainya. Selanjutnya, perlu dilakukan standarisasi kualitas  minuman beralkohol yang beredar di masyarakat umum, sehingga  dapat  dipastikan  bahwa  minuman  beralkohol  yang   beredar  adalah  yang memenuhi standar untuk dikonsumsi.
Mengenai  Pengaturan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Papua  Nomor  15  Tahun    2013 Tentang  Pelarangan  Produksi,  Pengedaran  Dan  Penjualan  Minuman  Beralkohol,  yang berbunyi demikian;
Pasal 4
(1)  Gubernur,  dan  Bupati/Walikota  menetapkan  kebijakan  mengenai  pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.  pengadaan  minuman  beralkohol  melalui  kegiatan  impor,  produksi,  pengedaran  dan penjualan minuman beralkohol untuk kepentingan sosial ekonomis.
b.  pengadaan  minuman  beralkohol  melalui  kegiatan  impor,  produksi,  pengedaran  dan penjualan minuman beralkohol untuk untuk kepentingan kesehatan dan ritual agama.

## Pasal 5
Setiap orang atau badan hukum perdata atau pelaku kegiatan usaha dilarang memasukan, mendistribusikan,  dan  menjual  minuman  beralkohol  Golongan  A,  Golongan  B,  dan Golongan C.

## Pasal 6
Setiap  orang  atau  badan  hukum  perdata  dilarang  memproduksi  minuman  beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C.

## Pasal 7
Setiap  orang,  kelompok  orang,  atau  badan  hukum  perdata  dilarang  memproduksi minuman  beralkohol  yang  berasal  dari  tumbuh-tumbuhan  dan/atau  bahan  alami  serta memproduksi minuman beralkohol dengan cara racikan atau oplosan.

## Pasal 8
Setiap  orang  dilarang  mengkonsumsi  minuman  beralkohol  Golongan  A,  Golongan  B, dan Golongan C dan minuman beralkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan/atau bahan alami serta memproduksi minuman beralkohol dengan cara racikan atau oplosan.

## Pasal 9
1) Pengecualian  pelarangan  minuman  beralkohol  Golongan  A,  Golongan  B,  dan Golongan C dan  minuman beralkohol  yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan/atau bahan  alami  serta  memproduksi  minuman  beralkohol  dengan  cara  racikan  atau oplosan dilakukan hanya untuk kepentingan tujuan kesehatan dan ritual keagamaan.
2) Pengecualian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  dilakukan  atas  izin Bupati/Walikota setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi Gubernur. Pasal 10
1) Gubernur,  Bupati/Walikota  melakukan  pengawasan  terhadap  pelarangan  kegiatan produksi, distribusi, penjualan dan konsumsi minuman beralkohol.
2) Dalam  melakukan  pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Tim Pengawasan.
3) Tim  Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  terdiri  atas  unsur-unsur pemerintahan dan non pemerintahan.
4) Unsur-unsur pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tingkat Provinsi terdiri atas Gubernur, Pimpinan DPRP, Pangdam, Kapolda, DanLanud, DanLantamal, Kantor Bea Cukai, Balai POM dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
5) Unsur-unsur  pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  di  tingkat Kabupaten/Kota  terdiri  atas  Bupati/Walikota,  Pimpinan  DPRD,  Dandim,  Kapolres, Kantor Bea Cukai, Balai POM dan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.
6) Unsur-unsur  non  pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  terdiri  atas Pimpinan Lembaga Keagamaan, LSM, Unsur Adat, Unsur Perempuan dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta.
7) Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
8) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

## Pasal 11
1) Masyarakat  berperan  serta  melakukan  pengawasan  terhadap  pelarangan  kegiatan produksi,  distribusi,  penjualan  dan  konsumsi  minuman  beralkohol  Golongan  A, Golongan  B,  dan  Golongan  C  dan  minuman  beralkohol  yang  berasal  dari  tumbuh- tumbuhan dan/atau bahan alami serta memproduksi minuman beralkohol dengan cara racikan atau oplosan.
2) Pengawasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  pengawasan  sosial  dalam bentuk laporan, saran dan pertimbangan kepada Tim Pengawasan.

## Pasal 12
1) Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  5,  Pasal  6,  Pasal  7,  diancam  dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda Rp.1.000.000.000.00,- satu milyar rupiah).
2) Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  Pasal  8,  diancam  dengan  pidana  kurungan paling  lama  6  (enam)  bulan  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  50.000.000,-  (lima puluh juta rupiah).
3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
Peraturan daerah mengenai larangan minuman keras (miras) ataupun yang oplosan di  Papua  resmi  diberlakukan.  Hal  Itu  terjadi  setelah  Gubernur  Papua,  Lukas  Enembe mengatakan bersama seluruh unsur Forkopimda se-Provinsi melakukan menandatangani Pakta  Integritas  pelarangan   miras  di  Papua.  Fakta  tersebut  juga  guna  menekan  angka kriminalitas di wilayah tersebut.
Pada 30 Maret 2022 Lukas Enembe mengatakan bahwa hari ini merupakan sejarah bagi generasi Papua. Di mana keputusan yang diambil untuk kepentingan menyelamatkan orang  asli  Papua  dari  kepunahan.  Menurutnya,  miras  merupakan  penyebab  utama
kematian orang asli Papua. Selain itu, tambahnya, miras juga menjadi pemicu kriminalitas dan  kecelakaan  lalu  lintas  yang  berujung  kematian.  “Dengan  pakta  integritas  ini,  kita cegah pemusnahan penduduk Papua oleh miras”.
Fakta  integritas  yang  ditandatangani  Gubernur  Papua,  DPR  Papua  dan  seluruh Bupati  dan  Walikota  se  Provinsi  Papua  itu  terdiri  dari  lima  poin.  Pertama,  mencegah pemusnahan  penduduk  di  Provinsi  Papua  yang  disebabkan  oleh  minuman  beralkohol. Kedua, Pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol ke Provinsi Papua,  Kabupaten/Kota,  Distrik  dan  Kampung  se  Provinsi  Papua.  Ketiga,  selanjutnya pemerintah  Papua  akan  bekerjasama  dengan  instansi  terkait  dalam  melakukan pengawasan terhadap pelarangan kegiatan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Keempat, melaksanakan Perda Provinsi Papua nomor 15 Tahun 2013 tentang miras. Kelima, sejak penandatanganan pakta integritas ini, maka semua kegiatan dalam bentuk produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol di Provinsi Papua tidak berlaku.

## Kesimpulan
Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang diatur dalam berbagai peraturan diantaranya  Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen, Peraturan   Presiden  Nomor  74  Tahun  2013  tentang  Pengendalian  dan   Pengawasan Minuman  Beralkohol,  Peraturan  Menteri   Perdagangan  Nomor  20 Tahun  2014  tentang Pengendalian dan  Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan  Minuman Beralkohol  beserta  perubahan-perubahannya  hingga   yang  terbaru,  yaitu  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25  Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15  Tahun   2013  tentang  Pelarangan  Produksi,  Pengedaran,  dan  Penjualan   Minuman Beralkohol  yang  telah  diperbarui  melalui  Peraturan   Peraturan  Daerah  Provinsi  Papua Nomor 22 Tahun 2016; serta  Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019  tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional  Beralkohol Khas Nusa Tenggara Timur atau yang dikenal dengan  nama sopi (Hidayah, Wardah Yuspin, & Kn , 2017). Peraturan Daerah Provinsi Papua pada peredaran minuman beralkohol khususnya minuman keras oplosan oleh dinas perdagangan, tenaga kerja, koperasi, usaha kecil, dan menengah serta kepolisian, pengawasan yang dilakukan oleh dinas perdagangan, tenaga kerja,  koperasi,  usaha  kecil,  dan  menengah  serta  kepolisian  masih  belum  maksimal sehingga masih banyak produk minuman keras oplosan yang beredar secara terbuka tanpa izin  edar  dari  dinas  penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu  satu  pintu.  Karena perlindungan  konsumen  dikatakan  efektif  apabila  dalam  temuan  itu  telah  dilakukan berbagai upaya pengawasan dari kepolisian serta pembinaan bagi masyarakat. Tindakan oleh kepolisian juga sudah dilaksanakan tapi belum memberikan efek jera bagi konsumen maupun pelaku usaha yang melanggar. Kemudian beberapa saran yang perlu dilakukan adalah  dengan  memonitor  minuman  beralkohol  yang  sebaiknya  Dinas  Perdagangan, Tenaga  Kerja,  Koperasi,  Usaha  Kecil,  dan  Menengah  serta  kepolisian  juga  melakukan pengawasan  secara  berkala  untuk  produk-produk  minuman  beralkohol  khususnya minuman keras oplosan.

## Bibliografi
Agusti,  Amri  Rahmi.  (2021). Pembangunan  Aplikasi  Web  Klasterisasi  Penyimpangan Penggunaan Alkohol pada Remaja Menggunakan Algoritma K-Modes . Universitas Andalas.
David,  I.Wayan.  (2021). Kedudukan  Pidana  Seumur  Hidup  Dalam  Kerangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional . Lex Crimen , 10 (4).
Etika,  Wirausaha.  (2019). Manfaat  Etika  dalam  Berwirausaha  menurut  Pandangan Buddhis. Jurnal Ilmu Agama Dan Pendidikan Agama Buddha , 1 (1).
Harahap, Asmika Yanti. (2018). Analisis hukum islam terhadap peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan  nomor  07  Tahun  2005  tentang  larangan  penjualan  dan pengedaran minuman keras . IAIN Padangsidimpuan.
Harahap,  Zulfa  Rahmi.  (2021). Implementasi  peraturan  menteri  perdagangan  nomor 06/MDag/Per/2015  tentang  pengaturan  dan  pengawasan  minuman  beralkohol (studi  kasus  Desa  Sipupus  Lombang  Kecamatan  Padang  Bolak  Julu) . IAIN Padangsidimpuan.
Hidayah,  Reyzza  Claudya,  Wardah  Yuspin,  S.  H.,  &  Kn,  M. (2017). Tinjauan  Yuridis Pengawasan  Dan  Pengendalian  Serta  Pemanfaatan  Minuman  Beralkohol Tradisional  Yang  Beredar  Pada  Konsumen  Oleh  Dinas  Perdagangan  Dan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (Studi Terhadap Minuman Keras Tradisional Ciu) . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Hutagaol, Ramses. (2019). Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  Dan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 6 (2), 86–95.
Miradj,  Safri.  (2020). Dampak  Minuman  Keras  Terhadap  Perilaku  Generasi  Muda (Gamsungi  Kecamatan  Ibu  Selatan  Kabupaten  Halmahera  Barat) . AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama , 14 (1), 65–86.
Pribadi,  Eko  Teguh.  (2017). Alcohol  Abuse  in  Indonesia:  Determinant,  SWOT  and CARAT Analysis. Journal of Health Science and Prevention , 1 (1), 22–37.
Rahayu,  Derita  Prapti.  (2015). Aktualisasi  pancasila  sebagai  landasan  politik  hukum Indonesia . Yustisia Jurnal Hukum , 4 (1), 190–202.
SANDY,  D.  W.  I.ARIES.  (2021). Pembunuhan  berencana  oleh  anak  study  kasus pengadilan  negeri  mojokerto  nomor:  9/pid.  Sus-anak/2020/pn. Mjk .  Universitas Bhayangkara Surabaya.
Sari, Milya, & Asmendri, Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. Natural  Science: Jurnal  Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , 6 (1), 41–53.
Sugesti,  Chory  Ayu,  Ardhya,  Si  Ngurah,  &  Setianto,  Muhamad  Jodi.  (2021).
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Usaha  Online  Shop  Yang  Mengalami
Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 166–175.
Talubun,  Richardus  Fausty.  (2018). Upaya  Kepolisian  Dalam  Menanggulangi  Konflik Sosial  Antar  Kelompok  Yang  Diakibatkan  Karena  Tindak  Pidana  Pembunuhan (Studi Kasus Kabupaten Timika-Papua) . UAJY.
Utami,  Nurani  Ajeng  Tri,  &  Alawiya,  Nayla.  (2018). Perlindungan  Hukum  Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia . Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi , 1 (1), 11–20.
Wahid, Abdul, Dewi, Elya Kusuma, & Sarip, Sarip. (2019). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik terhadap Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  Juncto  Pasal  1868  KUHPerdata. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam , 4 (2), 205–219.
Wahyudi, Moh Hairul. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Kerahasiaan Bank Terkait Data Nasabah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia . An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer , 1 (1), 68–86.