## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KABUPATEN SUBANG

## Iwan Henri Kusnadi
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
*Coressponding Author, email : iwanhenri01@gmail.com

## Abstrak
Musrenbang  merupakan  ‘forum  musyawarah’  dapat  dimaknai  sebagai  ruang  dan  kesempatan interaksi  warga  negara  untuk  merembukkan  sesuatu  secara  partisipatif,  berakhir  pada  pengambilan kesepakatan  atau  pengambilan  keputusan  bersama.  Model  konsultasi  publik  secara  meluas  pada  level akar  rumput  semacam  ini,  secara  teoritis  dan  empirik,  merupakan  cara  yang  efektif  untuk  mendorong rasa kepemilikan lokal dan memiliki dimensi demokrasi. Fenomena yang dihadapi saat ini dalam proses Musrenbang  sangat  kompleks  dan  dinamis.  Strategi  Musrenbang  masih  belum  kuat  dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di akar rumput, diantaranya  menyangkut  masalah Sumber Daya  Manusia  (SDM),  hasil  Musrenbang  belum  menunjukkan  konsistensi,dan  lain-lain.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  bentuk  eksplanasi  ( explanatory atau confirmatory  research ) yang  bersifat  penelitian  penjelasan.  Konsepsi  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  tentang  faktor-faktor penentu  partisipasi  mulai  dari  pembuatan,  penerapan  keputusan,  partisipasi  dalam  pencapaian  hasil, serta  evaluasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  dalam  pelaksanaan Musrenbang  di  Kabupaten  Subang  belum  sepenuhnya  optimal.  Dimensi  Evaluasi  menjadikan  faktor yang  paling  menentukan  konstruk  Partisipasi  Musrenbang.  Sementara  itu  faktor  lain  yang  pengaruh lebih  rendah  antara  Dimensi  Menikmati  Hasil,  Dimensi  Tahap  pelaksanaan,  dan  Dimensi  Tahap Pengambil Keputusan.

## Kata Kunci :  Partisipasi masyarakat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan

## Abstract
Musrenbang  is  a  'deliberation  forum'  which  can  be  interpreted  as  a  space  and  opportunity  for  citizen interaction to discuss something in a participatory manner, ending in agreement making or joint decision making. This  widespread  model  of  public  consultation  at  the  grassroots  level,  theoretically  and  empirically,  is  an  effective way to encourage a sense of local ownership and have a democratic dimension. The phenomenon that is currently faced  in  the  Musrenbang  process  is  very  complex  and  dynamic.  The  Musrenbang  strategy  is  still  not  strong  in resolving  problems  at  the  grassroots,  including  regarding  the  issue  of  Human  Resources  (HR),  the  results  of  the Musrenbang  have  not  shown  consistency,  and  others.  This  research  uses  a  quantitative  approach  in  the  form  of explanation (explanatory or confirmatory research) which is an explanatory research. The conceptions examined in this  study  about  the  determinants  of  participation  starting  from  making,  applying  decisions,  participating  in achieving  results,  and  evaluating.  The  results  showed  that  community  participation  in  the  implementation  of Musrenbang in Subang was not yet optimal. The Evaluation Dimension makes the most determining factor in the construct of Musrenbang Participation. Meanwhile other factors which influence are lower between the Enjoyment Dimensions, the Implementation Stage Dimensions, and the Decision Making Dimensions.
Keywords: Community Participation, Development Planning Conference (Musrenbang).

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang

## PENDAHULUAN
Prinsip  otonomi  daerah  yang nyata,  luas  dan  bertanggungjawab  saat ini  menjadi  pilihan  yang  dipakai  dalam sistem  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat  di  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai bagian dari tuntutan Reformasi.
Adanya  prinsip  desentralisasi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah sangat memberikan kesempatan sekaligus  keleluasaan  kepada  daerah  di Indonesia untuk mengembangkan, meningkatkan  dan  menetapkan  strategi dalam  upaya  memanfaatkan  potensi yang  dimilikinya  secara  tepat,  efektif dan efisien bagi kesejahteraan masyarakat  di  Daerah.  Kesempatan tersebut  lebih  dipertegas    lagi  dengan telah  ditetapkannya  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah. Sebagai tuntutan demokratisasi  yang  menjadi  bagian  tak terpisahkan  dari  keseluruhan  tuntutan Agenda  Reformasi  nasional,  melalui berbagai
perubahan
dalam penyelenggaraan Pemerintahan di
Daerah saat ini dengan tetap berdasarkan  prinsip  tertinggi  dalam rangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Dengan  ditetapkannya    Undang  – Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  mengamanatkan bahwa  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD memiliki kewajiban bersama antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui sistem perencanaan yang  bersifat  menyeluruh,  terpadu  dan sistematik.
Sistem Perencanaan tersebut memiliki  tujuan  sebagai  berikut  : mendukung  koordinasi  antar  pelaku pembangunan;  menjamin  terciptanya integrasi,  sinkronisasi,  dan  sinergi  baik antar  daerah,  antar ruang,  antar  waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan  konsistensi  antara  perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi  masyarakat;  dan  menjamin tercapainya  penggunaan  sumber  daya secara  efisien,  efektif,    berkeadilan,  dan berkelanjutan.
Salah  satu  sarana  yang  disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat  untuk  berperan  dalam perencanaan pembangunan daerah adalah melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) berdasarkan  UU  No.25  tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang melembagakan  Musrenbang  di  semua peringkat pemerintahan untuk
membuat  perencanaan  jangka  panjang, jangka menengah dan tahunan.
Tantangan  pembangunan  daerah di  Kabupaten  Subang  sejalan  dengan UU  No.25  tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional dan Undanag-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
tidak dapat dianggap sederhana. Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten  Subang  Nomor  :  4  Tahun 2019  tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten  Subang  Tahun  2018-2023 merumuskan Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten  Subang  Tahun  2018-2023, diantaranya  tersebut  yakni  Percepatan pertumbuhan
ekonomi untuk kesejahteraan  masyarakat.  Kemiskinan menjadi  isu  global  yang  terjadi  saat  ini, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden  Nomor  54  Tahun  2017  bahwa tujuan  globalnya  adalah  mengakhiri segala  bentuk  kemiskinan  dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Subang untuk  menurunkan  jumlah  penduduk miskin.
Pada tahun 2013 penduduk miskin sebesar  12,13  persen,  sedangkan  tahun 2018 sebesar 10,27 persen atau mengalami  penurunan  sebesar  1,86 persen.  Meskipun  terjadi  penurunan, namun  persentase  penduduk  miskin Kabupaten  Subang  masih  di  bawah pesentase  penduduk  miskin  Provinsi
Jawa Barat. Jumlah penduduk Kabupaten Subang sudah sangat
banyak  ini  diperkirakan  akan  terus bertambah karena pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan  oleh  angka  kelahiran  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  angka kematian.  Pemerintah  juga  berupaya untuk meminimalisasinya dengan
menggalakan program
Keluarga Berencana. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang mengalami perlambatan  hal  ini  disebabkan  oleh beberapa hal diantaranya; Belum adanya standar mutu produk IKM/UMKM yang sesuai dengan tuntutan  zaman  dan  konsumen  serta Kurangnya promosi Produk
IKM/UMKM.  Selain  itu  terjadinya penurunan  realisasi  penanaman  modal asing  yang  disebabkan  oleh  rendahnya tindak  lanjut  investasi.  Di  sektor pertanian  semakin  rendahnya  minat masyarakat  khususnya  generasi  muda untuk  menjadi  pelaku  pembangunan pertanian yang diakibatkan oleh kurang menariknya sektor pertanian jika dilihat dari  aspek  ekonomi  dan  sosial  kultural sehingga sulit mencari tenaga kerja saat musim tanam dan panen.
Rendahnya efesiensi pembangunan  pertanian,  kesuburan tanah yang semakin berkurang,
sempitnya  aksebilitas  petani  sampai dengan anomali iklim yang menyebabkan  rendahnya  produktivitas pertanian  dan  gagal  panen  menjadi fakot-faktor  penghambat  pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Subang.
Pada  bidang  ketahanan  pangan masih  terdapat  beberapa  masalah, seperti
belum optimalnya pemberdayaan  kelembagaan  pangan, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya pangan lokal serta belum optimalnya pengembangan sistem ketahanan  pangan  yang  berkelanjutan

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
(yang meliputi aspek
input,
ketersediaan, distribusi dan konsumsi). Kabupaten Subang sedang memacu program-program pembangunan
daerah untuk
mewujudkan  visi  dan  misi,  Kabupaten Subang.  Visi  pembangunan  jangka menengah  Kabupaten  Subang  2018- 2023 merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan kabupaten  Subang  yang  ingin  dicapai oleh  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.
Adapun  Visi  Bupati  dan  Wakil Bupati  Kabupaten  Subang  periode 2018–  2023  adalah  sebagai  berikut  : “Kabupaten  Subang  yang  Bersih,  Maju, Sejahtera  dan  Berkarakter”.  Dalam  rangka mengimplementasi  program  unggulan Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kabupaten Subang  Tahun  2018-2023.  Program unggulan  dimaksud  adalah  9  Program JAWARA (Jaya, Istimewa dan Sejahtera)  ‚  yaitu  JAWARA  NATA (Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Infrastruktur, serta Perhubungan), JAWARA NIAGA (Perindustrian, Perdagangan, dan KUMKM), JAWARA WISATA (Pariwisata  dan  Seni  serta  Budaya), JAWARA RAGA (Kependudukan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Kesehatan), JAWARA DAYA (Pendidikan dan Keagamaan), JAWARA  MIARA  (Peternakan  dan Perikanan), JAWARA PAKAYA (Pertanian, Perkebunan
dan
Kehutanan), JAWARA
RIKSA (Lingkungan  Hidup)  dan  JAWARA
NAGARA  (Reformasi  Birokrasi  dan Hukum). Indikasi terwujudnya pencapaian visi pembangunan
Kabupaten  Subang  Tahun  2005-2025 sebagaimana  termuat  dalam  RPJPD Kabupaten Subang, ditandai dengan:
1) Terwujudnya  Kabupaten  Subang sebagai daerah agribisnis;
2) Terwujudnya  Kabupaten  Subang sebagai daerah industri yang maju;
3) Terwujudnya  Kabupaten  Subang sebagai daerah pariwista;
4) Terwujudnya pemerataan pembangunan Infrastruktur wilayah sebagai penunjang
perekonomian  dan  pelayanan  serta industri dan pariwisata;
5) Terwujudnya  peningkatan  daya dukung lingkungan dengan
semakin  efektif  dan  efisiennya sistem  pengelolaan  sumber  daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan; 6) Terwujudnya tata kelola pemerintahan  yang  bersih  serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat.
Untuk  merealisasi  visi  dan  misi diatas maka Sistem Perencanaan tersebut  merupakan  syarat  penting karena  sebagai  satu  kesatuan  tata  cara perencanaan pembangunan dalam kurun  waktu  jangka  panjang,  jangka menengah  dan  tahunan  yang  disusun melalui serangkaian proses yang terbagi dalam  4  tahapan  yaitu  evaluasi  kinerja,

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
penyusunan  rancangan  masing-masing rencana, Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) dan pengesahan  rencana.  Bahkan  saat  ini strategi  pembangunan  fokus  di  tingkat desa/kelurahan
sebagai unit pemerintahan  yang  terdekat  dengan masyarakat.  Strategi  tersebut  bertujuan untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan masyarakat  desa/kelurahan,  sehingga apabila  masyarakat  desa/kelurahan  nya sejahtera,  maka  dengan  sendirinya sebuah kabupaten akan menjadi sejahtera.
Hal yang tidak  bisa ditawar-tawar lagi  bawa  setiap    setiap  penyusunan dokumen  perencanaan  baik  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJMD)  maupun  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan  melalui  proses  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD yang dilakukan 20 tahun sekali. Peraturan Daerah Kabupaten
Subang  Nomor  4  Tahun  2009  poin  3 yaitu  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Daerah  Kabupaten  Subang yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten  Subang  untuk  periode  20
(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun
2005  sampai  dengan  tahun  2025  yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Subang, Musrenbang
RPJMD  yang  dilakukan  5  tahun  sekali dan Musrenbang RKPD yang dilakukan 1 tahun sekali.
Musrenbang  merupakan  simpul koordinasi  perencanaan  pembangunan untuk  mensinkronkan  antara  kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi dari masyarakat
sesuai kondisi permasalahan yang obyektif dan didukung  oleh  data-data  yang  akurat.
Musrenbang sebagai ‘forum
musyawarah’  dapat  dimaknai  sebagai ruang  dan  kesempatan  interaksi  warga negara  untuk  merembukkan  sesuatu secara  partisipatif  Dan,  berakhir  pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama.
Model  konsultasi  publik  secara meluas pada level akar rumput semacam  ini,  secara  teoritis  dan empirik,  merupakan  cara  yang  efektif untuk  mendorong  rasa  kepemilikan lokal  dan  memiliki  dimensi  demokrasi deliberasi  (permusyawaratan),  dimana masyarakat bermusyawarah dan belajar bersama  secara  lokal.  Fenomena  yang dihadapi saat ini dalam proses Musrenbang bahwa permasalahan- permassalahannya sangat kompleks dan dinamis.
Strategi  Musrenbang  masih  belum kuat dalam menyelesaikan permasalahan  permasalahan  di  akar rumput. Masalah Sumber Daya
Manusia  (SDM)  untuk  mendukung keterwakilan  yang  berkapasitas  baik belum dapat diwujudkan dimana perwakilan masyarakat (delegasi) harus

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
memiliki kemampuan dan cakap dalam menjalankan tugas tidak terlihat, hal ini terlihat  dari  perwakilan  masyarakat (dedalegasi) tidak
mampu
mempertahankan usulan dari
daerahnya.  Kebijakan  kebijakan  dari hasil Muisrenbang belum menunjukkan konsistensi  dengan  permasalahan  real berdasarkan  kepentingan  dan  harapan masyarakat.
Musrenbang yang
melandaskan pada partisipasi
masyarakat  yang  lebih  nyata  menjadi sangat  urgent  sehingga  perlu  diperkuat dari waktu ke waktu.
Dari permasalahan penelitian tersebut  dapat  dikaji  konsep  yang relevan,  yaitu  tentang  faktor-faktor yang  menentukan  partisipasi  menurut Cohen  dan  Uphoff  dalam  Slamet  (1994: 61-63) dimana yang menentukan partisipasi  ke  beberapa  aspek,  yaitu sebagai berikut:
1. Tahap pengambilan keputusan,
yang diwujudkan dengan keikutsertaan  masyarakat  dalam rapat-rapat. Tahap pengambilan keputusan  yang  dimaksud  disini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program.
2. Tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaanya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan  menjadi  tiga,  yaitu partisipasi dalam bentuk
sumbangan pemikiran, bentuk
sumbangan  materi,  dan  bentuk tindakan sebagai anggota proyek.
3. Tahap  evaluasi,  dianggap  penting sebab  partisipasi  masyarakat  pada tahap  ini  merupakan  umpan  balik yang dapat memberi  masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya
4. Tahap  menikmati  hasil,  yang  dapat dijadikan  indikator  keberhasilan partisipasi  masyarakat  pada  tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek.  Selain  itu,  dengan  melihat posisi  masyarakat  sebagai  subjek pembangunan,  maka  semakin  besar manfaat  proyek  dirasakan,  berarti proyek  tersebut  berhasil  mengenai sasaran.
Cohen  dan  Uphoff  (1994:  61-63) menjelaskan faktor-faktor penentu partisipasi mulai dari pembuatan keputusan, partisipasi dalam penerapan keputusan, partisipasi dalam
pencapaian  hasil,  serta  yang  perlu ditambahkan partisipasi dalam evaluasi. Salah  satu  syarat  yang  diajukan  Cohen dan  Uphoff  adalah  ‛ empowerment ‛ Efektivitas keikutsertaan warga masyarakat  sangat  ditentukan  oleh berapa banyak kekuatan yang dipunyainya.  Pembuatan  keputusan secara  lebih  spesifik  dalam  partisipasi ini berpusat pada pengumpulan gagasan,  perumusan  pilihan-pilihan ( option ),  evaluasi  pilihan,  tindakan memilih,  dan  merumuskan  strategi untuk  melakukan  pilihan  terhadap dampak  yang  timbul.  Dalam  hal  ini

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
dikenal  tiga  macam  tipe  keputusan:  (1) initial decisions, (2) on going decisions , dan (3) operational decisional
Implementasi, untuk berperan serta  dalam  aspek  ini  dalam  satu program  dapat  dilakukan  melalui  tiga cara  yakni:  (1)  kontribusi  sumber  daya ( recource  contributions ),  (2)  usaha  -usaha administrasi  dan  koordinasi,  (3)  terlibat dalam  program  ( programme  enlisment activities ). Benefit ,  terlibat  dalam  suatu program  sedikitnya  dapat  menarik  tiga macam  keuntungan:  (1)  material,  (2) sosial,  dan  (3)  personal.  Keuntungan material yaitu keuntungan untuk
memenuhi
kebutuhaan pokok
individual.  Keuntungan  sosial  yaitu, keuntungan untuk
memenuhi kebutuhan  masyarakat,  Keuntungan personal  biasanya  berkaitan  dengan keinginan  yang  bersifat  individual dengan  melibatkan  diri  dalam  suatu kelompok/organisasi yang memiliki kekuasaan  maupun  sosial  dalam  suatu program.
Evaluasi,  untuk  berperan  serta dalam  evaluasi  pro,  gram  dapat dilakukan  melalui  dua  kegiatan  pokok yakni:  (1)  evaluasi  formal  terhadap proyek, (2) pendapat umum. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan biasanya dilakukan melalui musyawarah  untuk  mencapai  mufakat. Pada saat ini,
manajemen pengembangan sumberdaya yang berwawasan  lokal  begitu  mencuat, model  pembangunannya  menekankan pada pelaksanaan implementasi
program-program  dari  arus  papan bawah,  yakni  melihat  sampai  dimana peran  serta  masyarakat  tidak  hanya orang dipengaruhi dan dikenai pembangunan  saja  yang  menyukai partisipasi,  akan  tetapi  juga  para perencana pembangunan (birokrat pemerintah)  menginginkan  agar  rakyat berpartisipasi  bukan  hanya  karena  agar bisa  menyumba  ngkan  peran  aktifnya dalam  setiap  langkah  dari  proses pembangunan  ini,  tetapi  mulai  dari pelaksanaan  sampai  ke  monitoringnya (Morss, 1976 dalam Thoha, 1987).
Adapun keuntungan yang
diperoleh  dengan  adanya  partisipasi dalam pelaksanaan-pelaksanaan
program  pembangunan  ini  antara  lain sebagai berikut:
1. Banyak kegiatan pembangunan tidak bisa keluar dari lilitan persoalan,  jika  rakyat  yang  dikenai proyek  tidak  terlibat.  Sumber  daya lokal merupakan sumber daya yang mengetahui  kondisi  dan  potensi daerah.  Jika  timbul  masalah  hanya orang-orang lokal yang memahaminya. 2. Dengan partisipasi, perencana dilengkapi  dengan  informasi  amat berharga,  yang  tidak  bisa  diperoleh dengan  cara  lain.  Dengan  kata  lain, partisipasi  informasi  yang  sangat berharga akan diperoleh planner dan para  birokrat,  sedangkan  cara-cara lain  barangkali  tidak  seberharga partispasi,

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
3. Mayarakat  akan  sangat  menerima perubahan  yang  diadakan  jika mereka  diajak  berperan  serta  di dalam  merancang,  mengkonstruksi, melaksanakan,  sampai  pada  saat mengevaluasi.
Beberapa  penelitian  yang  telah dilakukan
sebelumnya tentang partisipasi dan Musrenbang diantaranya  penelitian  yang  dilakukan oleh Hanafie (2015) dari Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN)
LP2M  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta yang  berjudul  Efektivitas  Pelaksanaan Musrenbang Perspektif Effective Governance (Studi  Kasus  Partisipasi Musrenbang pada Kecamatan Pamulang  Kota  Tangerang  Selatan Provinsi Banten). Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas  pelaksanaan  Musrenbang perpektif  kinerja  dapat  dikategorikan sedang, partisipasi publik tinggi.
Sedangkan perspektif akuntabilitas masih  rendah.  Penelitian  ini  melihat bahwa terdapat koordinasi yang kurang dari pihak SKPD dan adanya intervensi dalam  pelaksanaan  hasil  Musrenbang oleh politisi (anggota DPRD).
Penelitian
berikutnya yang dilakukan  oleh  Fita  Fitriyah  (2018)  dari Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa Serang  yang  berjudul  :  Evaluasi Pelaksanaan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang)  Di  Kota Cilegon.  Hasil  penelitian  menunjukkan Musrenbang  di  Kota  Cilegon  sudah
berjalan  secara  optimal.  Namun  dalam pelaksanaan Musrenbang masih memiliki  kekurangan  dalam  penyiapan segala  teknis  yang  dibutuhkan  dalam pelaksanaan  Musrenbang.  Hal  tersebut dikarenakan  sosialisasi  belum  merata dari  kelurahan,  kecamatan  maupun Bappeda. Hasil penelitian juga menunjukkan  berbagai  permasalahan dalam pembangunan  di Cilegon karena pelibatan  masyarakat  masih  kurang; artinya  bentuk  perencanaan  partisipatif masih  kurang  maksimal.  Fakta  di lapangan  bahwa  masih  ada  masyarakat yang  tidak  tahu  adanya  Musrenbang, serta  belum  maksimalnya    tingkat keterwakilan  dari  masyarakat  maupun elemen pemerintahan.
Bila  kita  pahami  dengan  baik bahwa Musrenbang kabupaten dan kota adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan  tahunan  kabupaten  dan kota  yang  melibatkan  para  pelaku pembangunan  kabupaten  dan  kota. Tujuannya  adalah:  (1).  Penyempurnaan rancangan  awal  RKPD  yang  memuat prioritas  pembangunan  daerah,alokasi anggaran indikatif berdasarkan program  dan  fungsi  SKPD,  rancangan alokasi dana desa, serta usulan kegiatan yang  pendanaannya  berasal  dari  APBD provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;  (2).  Mendapatkan  rincian rancangan  awal  kerangka  anggaran yang  merupakan  rencana  kegiatan pengadaan  barang  maupun  jasa  yang perlu  dibiayai  oleh  APBD  untuk mencapai  tujuan  pembangunan;  (3).

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Mendapatkan  rincian  rancangan  awal kerangka  regulasi  yang  merupakan rencana  kegiatan  melalui  pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
dan menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat
dalam  pelaksanaan  Musrenbang  di Kabupaten  Subang.    Secara  teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan Ilmu Pengetahuan
sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan rujukan  peneliti  yang  akan  datang. Secara  praktis,  penelitian  ini  dapat menjadi  bahan  masukan  dan  informasi yang berguna berkaitan dengan konsep[ dan  konteks  partisipasi  masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Daerah.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  pendekatan  kuantitatif dengan  bentuk  eksplanasi  ( explanatory atau confirmatory  research )  yang  bersifat penelitian  penjelasan.  Penelitian  ini difokuskan  pada  menyoroti  variabel- variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.  Menurut  (Singarimbun, 2005:5)  Metode eksplanasi  adalah  suatu metode  yang  bermaksud  menjelaskan hubungan kausal variabel-variabel melalui pengujian hipotesis dengan cara menganalisis  variabel-variabel  yang ditelitinya. Dalam penelitian ini
populasi  dari  unit  analisis  seluruhnya berjumlah  300  orang  yang  merupakan stakeholder Musrenbang,
Adapun populasi  dari  unit  analisis  seluruhnya berjumlah  300  orang  yang  merupakan stake holder Musrenbang, Delegasi Desa/Kelurahan,  Unsur  Unit  Kerja Tingkat  Kabupaten  dan  Kecamatan,
LSM. Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda  dan  Organisasi  Masyarakat. Dalam  penelitian  ini  populasi  dari  unit analisis seluruhnya berjumlah 300 orang yang merupakan stakeholder Musrenbang,  Adapun  populasi  dari unit  analisis  seluruhnya  berjumlah  300 orang  yang  merupakan stake  holder Musrenbang,  Delegasi  Desa/Kelurahan, Unsur  Unit  Kerja  Tingkat  Kabupaten dan Kecamatan, LSM. Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Organisasi  Masyarakat.  Namun  dalam jenis analisis multivariate yang
menggunakan  variabel  laten,  penulis akan  menggunakan  PLS  –  SEM  dengan penentuan sample  size yang  tidak mengacu  pada  penghitungan  formula/ rumus  tertentu.  Pada  penelitian  yang menggunakan Teknik PLS – SEM, tidak diperlukan  sampel  penelitian  yang besar.  Menurut  (Ghozali,  2008)  besaran sampel yang direkomendasikan berkisar  dari  30  sampai  100  kasus, dengan  asumsi  bahwa  semakin  besar sampel,  maka  akan  lebih  tinggi  akurasi data hasil penelitiannya. Dengan pertimbangan  berbagai  keterbatasan, penulis  menentukan  besaran  sampel

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
sebanyak  75  orang  untuk  dijadikan responden penelitian.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :
1. Studi  Kepustakaan,  yaitu  teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca,
mempelajari dan menganalisis beberapa  literatur  atau  bahan bacaan  yang  ada  hubungannya dengan  materi  yang  dibahas, seperti  :  buku,  majalah,  dokumen- dokumen  yang  ada  kaitannya dengan  masalah  yang  sedang diteliti.
2. Studi
Lapangan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara  langsung  pada  lokasi/objek penelitian  teknik  yang  digunakan sebagai berikut :
a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan  data  dengan
cara  mengamati  langsung  ke objek penelitian untuk melihat dan  mencatat  kegiatan  yang berhubungan dengan pengawasan. b. Wawancara, yaitu
pengumpulan  data  dengan cara  tanya  jawab  meminta keterangan  secara  langsung kepada pihak yang berkompeten yang ada relevansinya  dengan  bahasan yang sedang diteliti.
c. Instrumen penelitian yaitu
kuesioner, adalah sebagai bentuk interview dimana responden  menerima  dengan pernyataan tertulis. Untuk  lebih  memperjelas  model penelitian, penulis akan mengemukakan operasionalisasi variabel sebagai berikut : Tabel 1. Tabel Operasionalisasi Konstruk Partisipasi Konstruk Penelitian Indikator Kode Skala No. Item Partisipasi Masyarakat 1. Dimensi Pengambilan Keputusan a. Peluang untuk mengemukakan gagasan PK-1 Ordinal 1 b. Keterlibatan dalam perumusan perencanaan PK-2 Ordinal 2 c. Keterlibatan merumuskan strategi PK-3 Ordinal 3 2. Pelaksanaan a. kontribusi sumber daya P-1 Ordinal 4 b. Upaya administratif dan koordinasi P-2 Ordinal 5 c. Keterlibatan dalam program P-3 Ordinal 6 3. Evaluasi

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
a. Evaluasi formal terhadap proyek E-1 Ordinal 7 b. Menyampaikan pendapat E-2 Ordinal 8 4. Benefit a. Keuntungan personal B-1 Ordinal 9 b. Keuntungan social B-2 Ordinal 10

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Instrumen Pengujian Validitas Instrumen
Seperti  yang  telah  dikemukakan dalam desain pengujian validitas instrumen, maka penulis akan melakukan  pengujian  terhadap  setiap instrumen  berdasarkan  validitas  isi. Pengujian  dilakukan  menurut  indikator masing-masing.  Penghitungan  atau  uji validitas instrumen ini dilakukan
dengan menggunakan Statistical Programming  for  Social  Science  (SPSS) versi 16.0 . Pengujian validitas
instrumen  ini  dilakukan  pada  38  orang responden.  Setelah  ditemukan  adanya
pernyataan pada instrumen yang secara statistik  tidak  memenuhi  persyaratan keandalan, penulis memperbaiki
kalimat statement tersebut dan mengulangi  pengisian  kuesioner  serta uji validitas hingga koefisien korelasinya  sama  dengan  atau  di  atas 0,30  sebagai  angka  kritis.  Pengujian yang  penulis  lakukan  tidak  sampai pada  titik  dimana  ada  salah  satu  atau lebih  indikator  dikeluarkan  dari  model, karena  hasil  penghitungannya  tetap  di bawah  angka  0,30.  Adapun  hasil  uji validitas  antar  butir  atas  instrumen tersebut  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel 2 Hasil Pengujian Validitas Instrumen Partisipasi masyarakat Dimensi Kode Butir Korelasi antara Butir & Skor (Tx) Batas Minimum Kesimpulan PARTISIPASI MASYARAKAT X 1 0.675 0,3 valid X 2 0.650 0,3 valid X 3 0.641 0,3 valid X 4 0.659 0,3 valid X 5 0.785 0,3 valid X 6 0.689 0,3 valid X 7 0.741 0,3 valid X 8 0.464 0,3 valid X 9 0.515 0,3 valid X 10 0.785 0,3 valid Sumber : Hasil Penelitian, 2019

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Dari keterangan di atas dari 9 butir diketahui  validitas  tertinggi  adalah dengan  koefisien  korelasi  sebesar  0,785. Hasil  pengujian  keabsahan  tersebut mengindikasikan  instrumen  partisipasi masyarakat dinyatakan semuanya valid. Oleh  karena  itu  data  dari  instrumen tersebut dapat dianalisis lebih lanjut.

## Pengujian Reliabilitas Instrumen
Untuk
pengujian reliabilitas instrumen, Penulis menggunakan metode  konsistensi  antar  butir  yakni dengan  rumus Cronbach’s  Alpha .  Jika koefisien
Alpha Cronbach
telah
ditemukan,  kemudian  dibandingkan kriteria dimana untuk reliabilitas kurang  dari  0,6  menujukan  instrumen dianggap  ‚kurang  baik‛,  apabila  di sekitar  angka  0,7  dikategorikan  ‘dapat diterima‛  dan  untuk  nilai  reliabilitas  di atas  0,8  digolongkan  sebagai  reliabilitas yang ‚baik‛.
Berdasarkan hasil pengujian
dengan Statistik  Programme  For  Social Science (SPSS) versi 16.0 . , untuk variabel Partisipasi  masyarakat  dan  kualitas pelayanan  akta  jual  beli  tanah,  maka hasil  pengujian  dapat  dilihat  sebagai berikut :

## Tabel 3
Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen Variabel Partisipasi Masyarakat Case Processing Summary N % Cases Valid 75 100.0 Exclude d(a) 0 .0 Total 75 100.0 a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .859 .857 10 Berdasarkan tabel di atas, diketahui  nilai  Cronbach's  alpha  (α) sebesar 0,859. Karena nilai reliabilitasnya di atas angka 0,8 dikategorikan “baik” ,  maka  instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat Untuk menganalisis variabel partisipasi  masyarakat  ini,  penulis menggunakan konsep pengukuran melalui  10  indikator  yang  terhimpun dalam  4  dimensi.  Dimensi  yang kemudian  diuraikan  menjadi  dimensi penelitiannya adalah tahap
pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan,  tahap  evaluasi  dan  tahap menikmati hasil.
Pengolahan  data  pada  dimensi  ini bertujuan  untuk  mengetahui  frekuensi jawaban pilihan responden yang ditabulasikan  dalam  matriks  pada lampiran.  Kemudian  untuk  lebih  dapat mendeskripsikan  secara  jelas  tentang variasi jawaban responden atas pernyataan  yang  diajukan,  maka  data mentah yang diperoleh tersebut disusun
ke dalam tabel distribusi frekuensi yang dibedakan menurut variabelnya masing-masing, kemudian dihitung peringkat  tiap  pernyataan  dari  kedua variabel yang diteliti.
Dimensi Tahap Pengambilan

## Keputusan
Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti  D  (2011:  61-63)  mengemukakan bahwa  tahap  pengambilan  keputusan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat  dalam  rapat-rapat.  Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud disini  yaitu  pada  perencanaan  dan pelaksanaan  suatu  program.  Untuk mengetahui  tanggapan  responden  atas dimensi menentukan tahap pengambilan keputusan penulis menyusun 2 indikator, dengan penjelasan: Sumber : Hasil Penelitian 2019 Melalui akumulasi jawaban
responden  dapat  dilihat  paling  banyak
responden  memberikan  jawaban  tidak setuju dengan skor 2 sebanyak 26 (35%),

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
dan hanya sebanyak 3. (4%) memberikan jawaban sangat setuju skor 5,  artinya  sebagian  besar  responden menilai dimensi pengambilan keputusan  sangat  cukup  dapat  dilihat pada tabel berikut: Tabel 4

## Dimensi Pengambilan Keputusan
No Indikator Jawaban ∑ Indeks Mean STS TS
N S SS 1 Peluang untuk mengemukakan gagasan 9 26 19 18 3 75 205 2,733 2 Keterlibatan dalam perumusan perencanaan 10 19 23 14 9 75 218 2,907 3 Keterlibatan merumuskan strategi 5 25 17 18 10 75 228 3,040 Jumlah 2,893 Sumber : Hasil Penelitian 2019 Berdasarkan  pengukuran  dengan indeks rata-rata tertimbang pada penggunaan  skala  penghitungan  1 sampai  dengan  5,  maka  angka  indeks rata-rata  sebesar  2,89  yang  diraih  oleh Dimensi  Pengambilan  Keputusan  pada
aturan  ini  termasuk  pada  kategori sedang.
Hasil pengukuran ini didasarkan  pada  posisi  angka  indeks yang  berada  pada  rentang  antara    2,59 sampai  dengan  3,39  sebagaimana  dapat dilihat sebagai berikut:
Sangat Rendah          Rendah                   Sedang                     Tinggi                Sangat Tinggi
Dari  tabel  di  atas  menunjukan bahwa  variabel  pada  Dimensi  Tahap Pengambil  Keputusan  pada  aturan  ada pada tingkatan cukup atau sedang.
Dimensi Tahap Pelaksanaan
Untuk  mengetahui  tanggapan responden atas dimensi Tahap Pelaksanaan  hasil  grafiknya  sebagai berikut: 1,00 1,79 2,59
3,39
4,19 5,00 4,19

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Sumber : Hasil Penelitian 2019 Melalui akumulasi jawaban responden  dapat  dilihat  paling  banyak responden  memberikan  jawaban  tidak setuju  dan  ragu  dengan  skor  2  dan  3 sebanyak 24 (32%), dan hanya sebanyak
6  (8%)  memberikan  jawaban  sangat tidak  setuju  dan  sangat  setuju  skor  1 dan 5, artinya sebagian besar responden menilai  Dimensi    Tahap  Pelaksanaan cukup dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5 Dimensi  Tahap Pelaksanaan No Indikator Jawaban ∑ Indeks Mean STS TS N S SS 1 Kontribusi sumber daya 6 24 24 15 6 75 216 2,880 2 Upaya administratif dan koordinasi 7 27 18 16 7 75 214 2,853 3 Keterlibatan dalam program 8 21 22 15 9 75 221 2,947 Jumlah 2,893 Sumber : Hasil Penelitian 2019 Berdasarkan  pengukuran  dengan indeks rata-rata tertimbang pada penggunaan  skala  penghitungan  1 sampai  dengan  5,  maka  angka  indeks rata-rata  sebesar  2,893  yang  diraih  oleh Dimensi  Pelaksanaan  pada  aturan  ini termasuk  pada  kategori  sedang.    Hasil pengukuran  ini  didasarkan  pada  posisi angka indeks yang berada pada rentang
antara 2,59 sampai dengan 3,39
sebagaimana  dapat  dilihat  sebagai berikut:

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Sangat Rendah       Rendah        Sedang               Tinggi                                  SangatTinggi
Dari  tabel  di  atas  menunjukan bahwa  variabel  pada  Dimensi  Tahap Pelaksanan  pada  aturan  ada  pada tingkatan cukup atau sedang.

## Dimensi Tahap Evaluasi
Untuk  mengetahui  tanggapan responden atas dimensi  Tahap Evaluasi hasil grafiknya sebagai berikut :
Sumber : Hasil Penelitian 2019 Melalui akumulasi jawaban
responden  dapat  dilihat  paling  banyak responden  memberikan  jawaban  tidak setuju dengan skor 2 sebanyak 28 (38%), dan hanya sebanyak 4 (5%) memberikan
jawaban  sangat  tidak  setuju  skor  1, artinya sebagian besar responden menilai Dimensi  Tahap Evaluasi cukup dapat  dilihat  pada  tabel  berikut:
Tabel 6

## Dimensi  Tahap Evaluasi
No Indikator Jawaban ∑ Indeks Mean STS TS
N S SS 1 Evaluasi formal terhadap proyek 4 28 22 13 8 75 218 2,907 2 Menyampaikan pendapat 8 21 23 16 7 75 218 2,907 Jumlah 2,907 Sumber : Hasil Penelitian 2019 1,00 1,79 2,59
3,39
4,19 5,00
4,19
Grafik 3 Pendapat Responden tentang Evaluasi

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Berdasarkan  pengukuran  dengan
indeks rata-rata tertimbang pada penggunaan  skala  penghitungan  1 sampai  dengan  5,  maka  angka  indeks rata-rata  sebesar  2,907  yang  diraih  oleh Dimensi Tahap Evaluasi pada aturan ini
termasuk  pada  kategori  sedang.  Hasil pengukuran  ini  didasarkan  pada  posisi angka indeks yang berada pada rentang antara 2,59 sampai dengan 3,39 sebagaimana  dapat  dilihat  sebagai berikut:
Sangat Rendah             Rendah                  Sedang             Tinggi                Sangat Tinggi
Dari  tabel  di  atas  menunjukan
bahwa  variabel  pada  Dimensi  Tahap Evaluasi pada aturan ada pada tingkatan cukup atau sedang.
Dimensi Tahap Benefit
Untuk  mengetahui  tanggapan responden atas dimensi  Tahap Evaluasi hasil  grafiknya  sebagai  berikut  :

## Sumber : Hasil Penelitian 2019
Melalui akumulasi
jawaban responden  dapat  dilihat  paling  banyak responden  memberikan  jawaban  tidak setuju  skor    2  sebanyak  26  (34%),  dan hanya  sebanyak  8  (11%)  memberikan
jawaban  sangat  tidak  setuju  skor  1, artinya sebagian besar responden menilai  Dimensi    Benefit  cukup  dapat dilihat pada tabel berikut: 2,59 1,00 1,79
3,39 4,19 5,00
4,19

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Tabel 7

## Dimensi  Benefit
No  Indikator Jawaban ∑ Indeks Mean STS TS  N S SS 1 Keuntungan personal 8 26 17 14 10 75 217 2,893 2 Keuntungan sosial 12 26 15 13 9 75 206 2,747 Jumlah 2,82 Sumber : Hasil Penelitian 2019 Berdasarkan  pengukuran  dengan indeks rata-rata tertimbang pada penggunaan  skala  penghitungan  1 sampai  dengan  5,  maka  angka  indeks rata-rata  sebesar  2,82  yang  diraih  oleh Dimensi  Benefit  pada  aturan  ini
termasuk  pada  kategori  sedang.      Hasil pengukutan  ini  didasarkan  pada  posisi angka  indeks  yang  berada  pada renaatang  antara  2,59  sampai  dengan 3,39  sebagaimana  dapat  dilihat  sebagai berikut:
Sangat Rendah          Rendah                   Sedang        Tinggi                        Sangat Tinggi
Dari tabel di atas menunjukan bahwa variabel pada Dimensi Benefit pada aturan ada pada tingkatan cukup atau sedang.

## Analisis Data
Analisis  Operasionalisasi  Konstruk Partisipasi
Partisipasi  masyarakat  menurut
(Isbandi,  2007:  27)  adalah  keikutsertaan masyarakat dalam proses
pengidentifikasian  masalah  dan  potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif  solusi  untuk  menangani masalah,  pelaksanaan  upaya  mengatasi masalah,  dan  keterlibatan  masyarakat dalam  proses  mengevaluasi  perubahan yang terjadi.
Partisipasi  masyarakat  menurut Cohen  dan  Uphoff  dalam  Siti  Irene Astuti D (2011: 61-63) membagi
partisipasi  ke  beberapa  tahapan,  yaitu tahap  pengambilan  keputusan,  tahap pelaksanaan,  tahap  evaluasi  dan  tahap menikmati hasil.
Dalam    kontruks  Partisipasi  pada penelitian
ini penulis akan mendiskripsikan  pernyataan  jawaban responden  yang  terdiri  dari  4  Dimensi dengan  10  Indikator.  Adapun  diskripsi dari  data  skor  keseluruhan  Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan 1,00 1,79 2,59 3,39 4,19 5,00 4,19

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Musrenbang  di  Kabupaten  Subang
dapat  dilihat  dari  grafik  berikut  :

## Sumber : Hasil Penelitian 2019
Melalui akumulasi
jawaban responden  dapat  dilihat  paling  banyak responden  memberikan  jawaban  tidak setuju  skor    2  sebanyak  70  (31%),  dan hanya  sebanyak  22  (10%)  memberikan jawaban  sangat  setuju  skor  5,  artinya
sebagian  besar  responden  menilai
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan  Musrenbang  di  Kabupaten Subang masih cukup: Tabel 8

## Partisipasi MasyarakatDalam Pelaksanaan Musrenbang di Kab.Subang
No Indikator Jawaban ∑ Indeks Mean STS TS N S SS 1 Peluang untuk mengemukakan gagasan 9 26 19 18 3 75 205 2,733 2 Keterlibatan dalam perumusan perencanaan 10 19 23 14 9 75 218 2,907 3 Keterlibatan merumuskan strategi 5 25 17 18 10 75 228 3,040 4 kontribusi sumber daya 6 24 24 15 6 75 216 2,880 5 Upaya administratif dan koordinasi 7 27 18 16 7 75 214 2,853 6 Keterlibatan dalam program 8 21 22 15 9 75 221 2,947 7 Evaluasi formal terhadap proyek 4 28 22 13 8 75 218 2,907 8 Menyampaikan pendapat 8 21 23 16 7 75 218 2,907 9 Keuntungan personal 8 26 17 14 10 75 217 2,893 10 Keuntungan sosial 12 26 15 13 9 75 206 2,747 Jumlah 2,881
Sumber : Hasil Penelitian 2019
Grafik 5 Analisa Skor Keseluruhan Partisipasi Masyarakat Dalam

## Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Subang

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Berdasarkan  pengukuran  dengan
indeks rata-rata tertimbang pada penggunaan  skala  penghitungan  1 sampai  dengan  5,  maka  angka  indeks rata-rata  sebesar  2,881  yang  diraih  oleh Dimensi  Benefit  pada  aturan  ini
termasuk  pada  kategori  sedang.  Hasil pengukuran  ini  didasarkan  pada  posisi angka indeks yang berada pada rentang antara 2,59 sampai dengan 3,39 sebagaimana  dapat  dilihat  sebagai berikut:
Sangat Rendah         Rendah                     Sedang                    Tinggi               SangatTinggi
Dari  tabel  di  atas  menunjukan bahwa Kontruks Partisipasi Masyarakat dalam  Pelaksanaan  Musrenbang  di Kabupaten  Subang  pada  aturan  ada pada tingkatan cukup atau sedang.
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Musrenbang Dalam  menganalisis  faktor  yang paling berpengaruh pada model penelitian  ini,  pertama-tama  harus dijelaskan bahwa yang dianalisis adalah Konstruk laten yaitu Partisipasi Musrenbang.  Pada  Konstruk  ini  akan diukur  faktor  atau  dimensi  mana  yang paling mempengaruhi Partisipasi Musrenbang sebagai Konstruk
Penelitian  beserta  besaran  residualnya ( error) ,  sehingga  menghasilkan  besaran pengaruh  (β).  Selain  itu  juga  akan diukur pengaruh Dimensi lain terhadap Konstruk laten yang tidak diteliti (ε).
Karena  Konstruk  yang  dianalisis dalam  model  kausalitas  ini  berbentuk
Variabel  Laten,  maka  alat  analisis  yang digunakan  adalah  Structural  Equation Modelling (SEM), karena yang dilakukan  adalah  analisis  Univariate atas  satu  Konstruk,  maka  digunakan pengujian  model  pengukuran  atau analisis faktor konfirmatori.
Model  pengukuran  adalah  model yang  menjelaskan  keterkaitan  antara Konstruk  Laten  dengan  Dimensi  dan Indikatornya.  Dalam  penelitian  ini setiap  Dimensi terwakili oleh beberapa item indikator sehingga untuk mendapatkan  skor  yang  akan  menjadi input dalam pengujian yang menggunakan Software SmartPLS  yang secara khusus menggunakan alat analisis berupa analisis faktor
konfirmatori  tipe first  order  confirmatory factor analysis .
Sebagaimana
dijelaskan
sebelumnya  bahwa  analisis  dalam Structural  Equation  Modelling, Kontruk laten yang akan diukur harus dianalisis terlebih  dahulu  hubungan  Konstruk
4,19 1,00 1,79 2,59 3,39 4,19 1,00

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
dengan  indikatornya.  Untuk  itu  dalam tesis  ini  digunakan  analisis  model pengukuran  dengan  menggunakan first order  confirmatory factor analysis . Melalui analisis  ini  dapat  diperoleh  informasi apakah  data  pada  indikator-indikator tersebut  valid  atau  reliabel  dalam menjelaskan  Konstruknya.  Selain  itu, melalui pengujian pada model pengukuran  ini,  dari  keseluruhan  yang digunakan  untuk  mengukur  Konstruk laten,  akan  diketahui  indikator  mana yang  paling  mampu  merefleksikan Konstruk  laten  yang  diukur  sehingga informasi ini dapat dimanfaatkan untuk mengenditifikasi faktor-faktor yang
secara
dominan mampu menggambarkan  perubahan-perubahan dari Konstruk laten dan fakto-faktor ini tataran implementasi dapat lebih diprioritaskan.
Analisis model pengukuran
identik  dengan  analisis  validitas  dan reliabelitas  indikator  dalam  mengukur
Konstruknya.
Sebuah indikator dinyatakan  valid  dalam  mengukur Konstruk nya jika memiliki loading factor lebih  besar  dari  0.5  atau  secara  statistik koefisien ini memiliki makna
kuantitatif.Adapun reliabilitas
indikator-indikator  dari  Dimensi  dalam mengukur  Konstruk  latennya  dilihat
dari koefisen reliabilitas kontruk (construk  reliability) .  Jika  reliabilitas konstruk  nilainya  lebih  besar  dari  0.70 maka  secara  umum  indikator-indikator tersebut dinyatakan reliabel.Nilai reliabilitas konstruk juga sering diartikan  sebagai  besarnya  keragaman dari Kontruk laten yang dapat direfleksikan oleh indikator- indikatornya. Selain menggunakan ukuran  reabilitas  konstruk,  pengujian reabilitas  Dimensi  juga  dilengkapi dengan  ukuran  yang  dikenal  dengan variance  extrated. Secara  konseptual, variance  extrated mengukur  seberapa besar  keragaman  dari  setiap  Dimensi terangkum  oleh  Konstruk  latennya. Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang direfleksikan  oleh  10  indikator  yang pada  analisis  deskriptif  terangkum dalam  4  Dimensi,  yaitu  Dimensi Pengambilan  Keputusan,  Pelaksanaan, Evaluasi, dan Benefit. Indikator- indikator  pada  keempat  Dimensi  ini selanjutnya  akan  menjelaskan  atau merefleksikan Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang. Hasil perhitungan untuk Koefisien jalur ( factor loading) dari  Konstruk  Laten  Partisipasi
Musrenbang (ξ) terhadap ke 10
indikatornya ditampilkan melalui gambar di bawah ini :

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Gambar 1  Diagram Path Analysis Model Algoritma Konstruk Partisipasi Musrenbang:
Data  selengkapnya  hasil  evaluasi model  pengukuran  pada  Konstruk Laten  Partisipasi  Musrenbang  dapat dilihat pada lampiran.Adapun rangkuman hasil penghitungan koefisien  jalur  disajikan  dalam  tabel berikut :

## Tabel 9

## Rangkuman Evaluasi Model Pengukuran Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang
Indikator Loading R2 Error t Ket. Factor Variance tabel Peluang untuk mengemukakan gagasan (X1) 0,84 0,71 2,27 1,96 Valid Keterlibatan dalam perumusan perencanaan (X2) 0,799 0,64 4,81 1,96 Valid Keterlibatan merumuskan strategi (X3) 0,351 0,12 3,99 1,96 Tidak Valid kontribusi sumber daya (X4) 0,783 0,61 6,1 1,96 Valid Upaya administratif dan 0,688 0,47 5,27 1,96 Valid

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Indikator Loading R2 Error t Ket. Factor Variance tabel koordinasi (X5) Keterlibatan dalam program (X6) 0,44 0,19 2,99 1,96 Tidak Valid Evaluasi formal terhadap proyek (X7) 0,861 0,74 2,14 1,96 Valid Menyampaikan pendapat (X8) 0,734 0,54 4,22 1,96 Valid Keuntungan personal (X9) 0,73 0,53 3,36 1,96 Valid Keuntungan sosial (X10) 0,883 0,78 3,9 1,96 Valid Construct reliability 0,77 Reliabel Tabel 9 Menyajikan hasil penghitungan model Pengukuran
Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang sebagai Konstruk Eksogen dan Variabel Independent.Pada  tabel  tersebut  dapat dilihat  bahwa  hampir  semua  indikator memiliki  koefisien  jalur  yang  lebih  dari 0,50  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa mampu  merefleksikan  peran  Konstruk Laten  Partisipasi  Musrenbang.  Hanya indikator Keterlibatan merumuskan strategi (X 3 ), indikator Upaya
administratif  dan  koordinasi  (X 5 )  dan indikator  Keterlibatan  dalam  program (X 6 )  yang  nilai  loading  factornya  <  0,50 dan  dinyatakan  tidak  Valid,  Sehingga terbukti  bahwa  dua    indikator  tersebut tidak  mampu  merefleksikan  peran Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang. Sementara itu, nilai koefisien reliatibilitas Konstruk ( contruct reliability) memiliki  nilai  sebesar  0,77
yang  lebih  besar  dari  0,60  sehingga dapat  dinyatakan  semua  indikator secara  konsisten  mengukur  Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang.
Nilai reliabilitas kontruk memberikan  gambaran  bahwa  sebesar 0,77  perubahan  dari  Konstruk  Laten Partisipasi Musrenbang
dapat direfleksikan  oleh  7  indikator  dari  10 indikator.  Dari  7  indikator  yang  dinilai valid,  ternyata  indikator  Keuntungan sosial  (X 10 )  merupakan  indikator  yang paling  mampu  menjelaskan  praktek Partisipasi  Musrenbang  pada  Badan Perencanaan  Pembangunan  Penelitian dan  Pengembangan  (BP4D).Sementara itu dari 7 indikator yang Valid tersebut, tercatat  bahwa  indikator  Keuntungan personal (X 9 ) merupakan indikator yang paling  lemah  dalam  merefleksikan Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang.

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Pengaruh Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang terhadap masing-masing
indikator (tanpa
menghitung indikator Keterlibatan
merumuskan strategi (X 3 ), Upaya administratif  dan  koordinasi  (X 5 )  dan Keterlibatan dalam program (X 6 ), karena  memang  nilai  koefisien  jalurnya
>  0,50)  dihitung  dengan  koefisien destriminasi (KD), yaitu pengkuadratan dari koefisien korelasi (R 2 ) x 100%.Dengan demikian, maka
interpretasi  atas  Koefisien  Determinasi tersebut  dapat  dilihat  pada  tabel berikut:
Tabel 10
Interpretasi Atas Koefisien Determinasi Tiap Indikator Pada Konstruk Laten
Partisipasi Musrenbang Indikator R 2 KD Keterangan (X 1 ) 0,84 84% Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 84% terhadap indikator Peluang untuk mengemukakan gagasan (X 2 ) 0,799 79,9% Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 79,9% terhadap indikator Keterlibatan dalam perumusan perencanaan (X 3 ) 0,351 35,1% Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 35,1% terhadap indikator Keterlibatan merumuskan strategi (X 4 ) 0,783 78,3% Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 78,3% terhadap indikator kontribusi sumber daya (X 5 ) 0,688 68,8% Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 68,8% terhadap indikator Upaya administratif dan koordinasi (X 6 ) 0,44 44% Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 44% terhadap indikator Keterlibatan dalam program (X 7 ) 0,861 86,1% Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 86,1% terhadap indikator Evaluasi formal terhadap proyek (X 8 ) 0,734 73,4% Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 73,4% terhadap indikator Menyampaikan pendapat (X 9 ) 0,73 73% Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 73% terhadap indikator Keuntungan personal (X 10 ) 0,883 88,3% Perubahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang berpengaruh sebesar 88,3%

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Indikator R 2 KD Keterangan terhadap indikator Keuntungan Sosial
Output keseluruhan  hasil  analisis model  pengukuran  untuk  Masyarakat Dalam  Pelaksanaan  Musrenbang  Laten
Partisipasi Musrenbang
ini selengkapnya dapat dilihat pada lampiran  tesis.    Dari  tabel  10  bahwa indikator  yang  paling  berpengaruh pada  Partisipasi  Masyarakat  Dalam
Pelaksanaan Musrenbang adalah indikator Peluang untuk
mengemukakan gagasan (X 1 ),  indikator Evaluasi  formal  terhadap  proyek  (X 7 ) kemudian  indikator  Keuntungan  sosial (X 10 )

## Pengujian Hipotesis
Setelah  dilakukan  perhitungan koefisien  dalam  model  penelitian, selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh  Konstruk  Laten  Partisipasi Musrenbang terhadap kualitas pelayanan  pada  Badan  Perncanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kab.Subang. Untuk pengujian hipotesis, digunakan  teknik Bootstrapping yang disajikan dalam gambar sebagai berikut:

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Gambar Diagram Path Analysis Model Bootstrapping
Rumusan Hipotesis statistik dapat disajikan sebagai berikut :
H 0 : γ 11 < 1,96
H 1 : γ 11 > 1,96 Tidak berpengaruh dari Dimensi terhadap Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang Berpengaruh    secara  signifikan  dari  Dimensi  terhadap Konstruk Laten Partisipasi Musrenbang Berdasarkan data signifikan
pada  gambar  bootstrapping,  dapat disimpulkan  bahwa  Dimensi  Evaluasi yang  berpengaruh  secara  signifikan terhadap Konstruk Partisipasi Musrenbang yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian  dan  Pengembangan  (BP4D)
Kabupaten Subang.

## PENUTUP SIMPULAN
Setelah penulis melakukan penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Musrenbang  di  Kabupaten  Subang, melalui  penelitian  langsung  maupun tidak  langsung  serta  membandingkan antara  landasan  teori  dan  kenyataan dilapangan,  sekaligus  menganalisa  dan hasilnya  maka  dapat  ditarik  pokok- pokok hasil penelitian sebagai berikut:
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Subang belum sepenuhnya  optimal.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  uraian  tiap  dimensi sebagai berikut:
a. Tahap  pengambilan  keputusan, tahap  pengambilan  keputusan merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dan menjamin strategi tersebut terlaksana  dengan  baik  sehingga menjamin kesuksesan Musrenbang dalam jangka panjang terutama partisipasi masyarakatnya akan tetapi Partisipasi  Masyarakat  dalam keterlibatan merumuskan strategi sangat lemah.
b. Tahap pelaksanaan . Proses partisipasi  masyarakat  dalam pelaksanaan Musrenbang merupakan proses dalam menjamin strategi apakah dilaksanakan dengan baik sehingga  menjamin  kesuksesan organisasi  dalam  jangka  panjang akan tetapi Partisipasi Masyarakat  dalam  Keterlibatan program sangat rendah.
c. Tahap evaluasi, Dimensi Evaluasi yang
berpengaruh secara
signifikan  terhadap  Konstruk Partisipasi  Musrenbang  yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian  dan  Pengembangan
(BP4D) Kabupaten Subang.
d. Tahap  menikmati  hasil,  dalam dimensi  tahap  menikmati  hasil ini  yaitu  kebutuhan  peserta Musrenbang  berhasil  secara efektif dan efisien.
2. Dimensi  Evaluasi  menjadikan  faktor yang  paling  menentukan  Kontruk
Partisipasi  Musrenbang  di  Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan(BP4D). Sementara itu  faktor  lain  yang  pengaruh  lebih rendah  antara  Dimensi  Menikmati Hasil,  Dimensi  Tahap  pelaksanaan, dan  Dimensi  Tahap  Pengambil Keputusan.
3. Hasil  analisis  data  melalui  One Sample  Test  diketahui  Ho  ditolak dan  Ha  diterima,  artinya  hipotesis yang penulis ajukan yaitu ‚Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten  Subang  optimal‛,  dapat diterima.

## REFERENSI
Ambadar, J, Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia (Wujud Kepedulian Dunia Usaha)(1sted) , Jakarta,

## SAWALA
Jurnal Administrasi Negara ISSN : 2598-4039 (Online) ISSN : 2302-2231 (Print)
Iwan Henri Kusnadi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Subang
Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Subang
Penerbit  Elex  Media  Computindo,
2008
Bratakusumah,  Deddy  Supriady  & Riyadi, Perencanaan  Pembangunan
Daerah . Jakarta,
PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
Conyers,  Diana, Perencanaan  Sosial  di Dunia ketiga , Yogyakarta,UGM
Press, 2004
Ghozali,  Imam, Struktural  Equation
Modelling  Metode  Alternatif  dengan Partial Least   Square, Semarang,
Universitas Diponegoro, 2008 Hikmat, H, Strategi Pemberdayaan Masyarakat ,  Penerbit  Humoniora,
Bandung, 2004
Adi,  Isbandi  Rukminto, Perencanaan partisipatoris berbasis asset komunitas,  dari  Pemikiran  meuju penerapan .  Depok,  FISIP  UI  Press, 2007
MUBYARTO, Pengantar Ekonomi Pertanian , EdisiKetiga, Jakarta,
LP3ES, 1984 Nasdian  FT, Materi  Kuliah  Pengembangan Masyarakat, Program Studi Komunikasi  dan    Pengembangan Masyarakat . Fakultas Ekologi Manusia IPB, Bogor, 2003 Sastropoetro, Santoso, Partisipasi,
Komunikasi,  Persuasi  Dan  Disiplin
Dalam Pembangunan Nasional . Bandung, Alumni, 1988 SINGARIMBUN,  Masri  dan  Sofian Effendi, MetodePenelitianSurvei , Jakarta, LP3ES SUGIYONO, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .
Bandung, Alfabeta , 2007
Slamet,  Y, Pembangunan  Masyarakat BerwawasanPartisipasi, Surakarta, Sebelas  Maret  University  Press, 1994 Syahyuti, Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaandan Pertanian,  Jakarta,  Bina  Rena Pariwara, 2006
Sulistiyani,  AmbarTeguh, Kemitraandan Model-ModelPemberdayaan ,
Yogyakarta,  Penerbit,  GavaMedia,
2004 Sunarti, Partisipasi  Masyarakat  dalam
Pembangunan Perumahan secara Kelompok , Jurnal Tata Loka,
Semarang, Planologi UNDIP, 2003 Tangkilisan,  Hessel  Nogi  S, Kebijakan Publik yang Membumi , Yogyakarta,Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset, 2003