## EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA
KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIKA BISNIS
Oleh
Dani Durahman Atang Hidayat

## ABSTRAK
Pasal 186 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat disimpulkan belum efektif dalam memaksa  para majikan bersikap etis terhadap para karyawannya.  Efektifitas  Pasal  186  Undang-Undang  No.  13  tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan tersebut bisa ditinjau dari tiga tinjauan yaitu filisofis, sosiologis dan yuridis.  Secara  filisofis,  pasal  tersebut  telah  dapat  menciptakan  keadilan  bagi  para pihak yang bersengketa yaitu pihak pengusaha dan pihak pekerja. Secara sosiologis, Pasal  186  tersebut  belum  dirasakan  kemanfaatannya  dikarenakan  masih  banyak pengusaha  yang melanggar tidak di karenakan sanksi pidana.   Secara  yuridis, Pasal 186 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seharusnya dapat menciptakan  kepastian  hukum  bagi  para  aktor  hubungan  industrial.  Implementasi penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  lebih  mengutamakan  mediasi  yaitu antara  pengusaha  dan  pekerja,  maupun  tripartit  yang  melibatkan  pemerintah  di dalamnya  yaitu  Dinas  Tenaga  Kerja.  Perselisihan  terlebih  dahulu  dicarikan  solusi melalui  musyawarah  untuk  mufakat.  Solusi  selanjutnya  dapat  melalui  pengadilan Hubungan  Industrial  yang  kemudian  dilanjutkan  tuntutan  melalui  pengadilan  negeri apabila  keputusan  PHI  tidak  dijalankan,  setelah  semua  proses  ditempuh  baru  proses secara  pidana  sehingga  penerapan  Pasal  168  Undang-Undang  No.  13  tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi upaya terakhir, yang berakibat susahnya pengusaha terkena  sanksi  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  168  Undang-Undang  No.  13 tahun 2003 Ketenagakerjaan Kata Kunci : Efektivitas sanksi pidana bidang ketenagakerjaan

## PENDAHULUAN
Pancasila  adalah  warisan  nasional  kita  dan  seharusnya  menjadi  dasar  atau semangat  dalam  dunia  usaha.  Pancasila  merupakan  landasan  filosofis  dan  moral dalam seluruh aspek kehidupan Bangsa Indonesia. Namun sangat disayangkan bahwa hubungan  industrial  yang  berdasarkan  ideologi  Pancasila  tersebut  jauh  dari
kenyataan.  Pelanggaran-pelanggaran  etika  seringkali  terjadi  di  dunia  usaha  di Indonesia  khususnya  dalam  hubungan  antara  pengusaha  dan  bawahannya.  Kasus- kasus  perselisihan  hubungan  industrial  masuk  ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial (yang selanjutnya disingkat HI) setiap harinya.
Peradilan,  dalam  kaitan  ini  Pengadilan  Hubungan  Industrial,  merupakan tempat  di  mana  pengusaha  dipaksa  bersikap  etis  secara  heteronom  terhadap karyawannya.  Peradilan,  menurut  B.  Arief  Sidharta  adalah  pranata  (hukum)  untuk secara  formal,  imparsial-objektif  serta  adil-manusiawi,  memproses  penyelesaian definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan yang disebut vonis, yang implementasinya dapat dipaksakan dengan menggunakan aparat negara (artinya: mengikat  semua  pihak  secara  hukum)  terhadap  konflik  antar-subyek  hukum, termasuk  konflik  antar  warga  masyarakat  dan  badan  hukum  publik  (pemerintah). Lembaganya  disebut  pengadilan  dan  pejabat  pengambil  putusannya  disebut  hakim. Aturan  prosedural  untuk  menjamin  terselenggaranya  peradilan  yang  imparsial obyektif,  yang  harus  dipatuhi  secara  ketat,  cermat  dalam  melaksanakan  peradilan, disebut  Hukum  Acara. 1 Baik  pengusaha  maupun  karyawan  adalah  subyek-subyek hukum  yang  harus  taat  kepada  pranata  (hukum)  yang  memberikan  penyelesaian terhadap kasus-kasus yang timbul.
Hukum  harus  berfungsi  menertibkan  masyarakat,  menyelesaikan  sengketa secara  tertib  dan  adil  dan  bertujuan  untuk  mewujudkan  perdamaian  dalam masyarakat.  Cita-cita  hukum  sesunggunya  bertujuan  untuk  menciptakan  keadilan, kepastian hukum, prediktabilitas dan kehasilgunaan. 2 Hukum pra-yuridikal dalam hal ini etika harus dapat diejawantahkan dalam hukum baik materil secara substantif dan formil secara ajektif dan seluruh cita-hukum harus terkandung di dalamnya.
Aspek  hukum,  seperti  juga  halnya  aspek  estetis,  berkaitan  dengan  dan bertumpu  pada  aspek  ekonomi.  Antara  kehidupan  hukum  dan  kehidupan  ekonomi
1 B.Arief Sidharta, Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum (Diktat Kuliah) Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, 2011
2 B. Arief Sidharta , Hermeneutik: landasan kefilsafatan keberadaan Ilmu Hukum dan praksis hukum. Refika Aditama, Bandung,
pertama-tama  terdapat  suatu  hubungan  eksternal.  Perkembangan  dari  kehidupan ekonomi adalah landasan bagi perkembangan kehidupan hukum 3
Adapun  permasalahan  yang  penulis  kemukakan  yaitu:  “Bagaimana implementasi  dalam  penyelesaian  pelanggaran  pidana  etika  bisnis  Hubungan Industrial dalam konteks ketenagakerjaan?”

## TINJAUAN TEORI
Etika  atau ethics dalam  Bahasa  Inggris  diartikan  sebagai the  study  of  the general nature of morals and of the specific moral choices to be made by a person: moral  philosophy. 4 Etika  menurut  definisi  di  atas  merupakan  studi  mengenai moralitas, suatu filsafat moral.
Menurut  L.  Sinour  Yosephus,    kata  etika  berasal  dari  bahasa  Yunani ethos (tunggal)  yang  berarti  adat,  kebiasaan,watak,  ahlak,  sikap,  perasaan,  dan  cara berpikir. Bentuk jamak dari ethos adalah ta etha yang berarti adat kebiasaan atau pola pikir  yang  dianut  oleh  suatu  kelompok  orang  yang  disebut  masyarakat  atau  pola tindakan  yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Ta etha inilah yang menjadi acuan dari etika sebagai ilmu. 5
Etika  sebagai  cabang  filsafat  yang  memfokuskan  diri  kepada  moralitas  dapat dipelajari dan dikembangkan dalam berbagai metoda, tetapi ada tiga        pendekatan utama  yang  banyak  dipergunakan  yaitu;  deskriptif,  konseptual,  dan  preskriptif (normatif).  Pendekatan  deskriptif  dan  konseptual  menjelaskan  serta  menganalisa moralitas  tanpa  memilih  posisi  moral  tertentu.  Pendekatan  normatif  memilih  posisi moral tertentu atau teori etika tertentu untuk menilai sesuatu.
Keinginan  untuk  memperoleh  keuntungan  pribadi  atau  bahkan  kerakusan menimbulkan  beberapa  masalah  etis.  Bisnis  seringkali  berisi  orang-orang  yang mementingkan  keuntungan  sendiri  lebih  dari  yang  lainnya,  walaupun  hal  itu
3 Hernawati  RAS  dan  Dani  Durahman,  “ Aspek  Hukum  dalam  Penyelenggaraan  Bisnis Perhotelan ”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 20 (3), Oktober 2020, hlm.1033 4 The American Heritage Dictionary, 1996, hlm. 29
5 L.Sinour Yosephus, , Etika, Gramedia Jakarta , 2010, hlm 3
membahayakan  atau  merugikan  orang  lain,  perusahaan,  atau  bahkan  masyarakat. Orang  seperti  ini  disebut  dengan ethical  egoist .  Yang  menjadi  cirinya  adalah kerakusan dan kepentingan diri sendiri.
Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  di  dalam  Ilmu  Manajemen  dikenal  tiga  tipe manajemen  yaitu  moral  manajenen,  immoral  manajemen,  dan  amoral  manajemen. Moral  manajemen sangat  memperhatikan nilai-nilai  moral  dalam  menjalankan suatu bisnis. Ini merupakan tipe manajemen yang paling ideal. Immoral manajemen sedikit melakukan  pelanggaran  moral  seperti  misalnya  memberhentikan  karyawan  tanpa memberikan  pesangon  sesuai  dengan  haknya.  Amoral  manajemen  sama  sekali  tidak mempedulikan  nilai-nilai  moral  yang  ada.  Manajemen  seperti  ini  menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.
Pengertian korporasi hanya meliputi badan hukum dan tidak termasuk bukan badan  hukum  karena  beliau  menekankan  harus  ada  tiga  organ  walaupun  pada  awal rumusannya  beliau  menyatakan  tanpa  melihat  bentuk  organisasinya  (tentu  hal  ini meliputi  CV,  Fa,  P0,  atau  UD).  Hal  ini  semakin  jelas  bahwa  korporasi  itu  hanya badan hukum karena beliau menyatakan batas umumnya ditentukan dalam anggaran dasar. Sedangkan CV, Fa, P0, dan UD jarang sekali membuat/ mempunyai anggaran dasar perusahaan, paling ada akta pendirian belaka sebab sebagian besar pemilik dan pendirinya perorangan dan/atau bersama keluarga.
Pendapat  yang  telah  dikemukakan  oleh  E.  Utrech  berkaitan  dengan  badan hukum sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu:
“Perlu  dikemukakan  beberapa  hal  sebelum  tahun  1951  ( Hamste-  vert LN 1951  Nr.  90  Jo.  LN  1953  Nr.  4)  dan  tahun  1955  (LN  1955  Nr.  27),  maka hukum  pidana  tertulis  positif  tidak  mengenal  hukuman  terhadap  badan hukum.  Lihatlah  keputusan  HgH  tanggal  5  Agustus  1925  T.  127  hal  164. Setelah  tahun  1951  dan  1955,  maka  hukum  pidana  tertulis  positif  mengenai hukuman  terhadap  badan  hukum.  Akan  tetapi  hukum  pidana  yang  tercantum dalam KUH Pidana tetap masih belum mengenal hukuman kolektif ( colective straffen )  karena  peraturan  tahun  1951  maupun  peraturan  tahun  1955  yang
telah  penulis  singgung  di  atas,  tidak  mengubah  KUH  Pidana  tersebut,  tetapi tinggal suatu peraturan  yang tersendiri. Hukum pidana menurut KUH Pidana tetap  masih  mengenal  hukuman  individual  saja.  Hukuman  pidana  menurut KUH Pidana tetap masih bersifat individualistis ( individualistis karakter van het strafwetbook ).’ 6
Selanjutnya, Utrech mengemukakan:
“Pasal  59  KUHPidana,  yang  mengandung  ancaman  hukuman  terhadap pengurus  dan  komisaris  suatu  badan  hukum  (rechtspersoon)  (korporasi  dan yayasan) karena disangka/diduga telah melakukan suatu delik, hanya berlaku dalam hal pelanggaran saja. 7

## PEMBAHASAN
Kata  efektif,  dalam  Bahasa  Inggris, effective menurut  The  American  Heritage Dictionary didefinisikan sebagai producing or capable of producing a desired effect dan dapat diterjemahkan secara bebas bahwa sesuatu bisa dikatakan efektif bila dapat mencapai  tujuan  yang  dimaksud.  Efektifitas  suatu  undang  undang  dapat  dilihat  dari tiga  aspek  yaitu  filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis.  Secara  filosofis,  apakah  undang- undang tersebut dapat menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat atau tidak.
Buruh  sebagai  bagian  integral  dari  masyarakat  Indonesia  perlu  dilindungi  dan diwujudkan  kesejahteraannya.  Dengan  kata  lain,  Pasal  186  Undang-Undang  No  13 Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  tersebut  diharapkan  dapat  menciptakan keadilan dalam masyarakat tenaga kerja di Indonesia.
Implementasi  dalam  penyelesaian  pelanggaran  etika  bisnis  hubungan industrial  dapat  dilakukan  oleh  para  aktor  hubungan  industrial  yaitu  pengusaha, pekerja  dan  pemerintah.  Karena  hubungan  industrial  di  Indonesia  berdasarkan Pancasila,  maka  penyelesaian  berdasarkan  musyawarah  untuk  mufakat  harus didahulukan.  Mediasi  antara  pihak  yang  berperkara  dengan  bantuan  Dinas  Tenaga Kerja  harus  terlebih  dahulu  dilakukan.  Bila  mediasi  mengalami  deadlock,  maka
6 E. Utrech, Hukum Pidana I , Jakarta, 1960, hlm. 99.
7 Ibid.,hlm.98.
penyelesaian  bisa  diajukan  ke  PHI  dengan  menyertakan  risalah  hasil  perundingan tripartit.
Kepatuhan masyarakat hubungan industrial terjadi baik itu karena sanksi yang berdasarkan rasa takut maupun karena kesadaran yang berdasarkan tanpa rasa takut. Kepatuhan  karena  berdasarkan  rasa  takut  karena  sanksi  disebut  tindakan  etis  yang dipaksakan  karena  ketaatan  kepada  hukum  ( compliance  with  the  law ).  Dari  contoh tiga  kasus, compliance  with  the  law merupakan  alasan  para  majikan  bersikap  etis terhadap para karyawannya. Ternyata budaya hukum masyarakat hubungan industrial bukan  didasarkan  karena  kesadaran  hukum,  tetapi  rasa  takut  menanggung konsekuensi karena melanggar hukum.
Pemerintah  telah  menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  lengkap  dalam menciptakan  keadilan  hukum  dalam  masyarakat  hubungan  industrial.  Hal  ini  bisa dilihat  dari  paying  undang-undang  tentang  ketenagakerjaan,  serikat  kerja,  dan Pengadilan  Hubungan  Industrial.  Dinas  Tenaga  Kerja  juga  dapat  ditemui  di  seluruh wilayah kota/kabupaten di Indonesia.
Tiga  Pihak  masyarakat  hubungan  industrial  yaitu  pengusaha  yang  diwakili oleh  Apindo,  para  pekerja  yang  diwakili  oleh  Serikat  Kerja,  dan  pemerintah  yang diwakili  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja,  terlibat  aktif  di  dalam  usaha  menciptakan kesejahteraan  masyarakat  hubungan  industrial  Tampaknya  budaya  hukum  dalam masyarakat  hubungan  industrial  telah  cukup  dipengaruhi  oleh  hadirnya  Undang- Undang  No.  13  tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan,  khususnya  ancaman  pidana dalam  Pasal  186.  Semua  orang  yang  bekerja  di  dalam  wilayah  Negara  Indonesia, apapun  pekerjaannya,  selama  pekerjaan  itu  halal,  maka  baik  pekerja  maupun majikannya  harus  tunduk  kepada  Undang-  Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.

## PENUTUP
Pasal 186 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dapat disimpulkan belum efektif dalam memaksa para majikan bersikap etis terhadap para karyawannya.  Efektifitas  Pasal  186  Undang-Undang  No.  13  tahun  2003  Tentang
Ketenagakerjaan tersebut bisa ditinjau dari tiga tinjauan yaitu filisofis, sosiologis dan yuridis.  Secara  filisofis,  pasal  tersebut  telah  dapat  menciptakan  keadilan  bagi  para pihak yang bersengketa yaitu pihak pengusaha dan pihak pekerja. Secara sosiologis, Pasal  186  tersebut  belum  dirasakan  kemanfaatannya  dikarenakan  masih  banyak pengusaha  yang melanggar tidak di karenakan sanksi pidana.   Secara  yuridis, Pasal 186 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan seharusnya dapat menciptakan  kepastian  hukum  bagi  para  aktor  hubungan  industrial.  Implementasi penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  lebih  mengutamakan  mediasi  yaitu antara  pengusaha  dan  pekerja,  maupun  tripartit  yang  melibatkan  pemerintah  di dalamnya  yaitu  Dinas  Tenaga  Kerja.  Perselisihan  terlebih  dahulu  dicarikan  solusi melalui  musyawarah  untuk  mufakat.  Solusi  selanjutnya  dapat  melalui  pengadilan Hubungan  Industrial  yang  kemudian  dilanjutkan  tuntutan  melalui  pengadilan  negeri apabila  keputusan  PHI  tidak  dijalankan,  setelah  semua  proses  ditempuh  baru  proses secara  pidana  sehingga  penerapan  Pasal  168  Undang-Undang  No.  13  tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi upaya terakhir, yang berakibat susahnya pengusaha terkena  sanksi  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  168  Undang-Undang  No.  13 tahun 2003 Ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA
B.  Arief  Sidharta, Praktisi  Hukum  dan  Perkembangan  Hukum (Diktat  Kuliah) Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, 2011
------------------------- ,  Hermeneutik:  landasan  kefilsafatan  keberadaan  Ilmu  Hukum dan praksis hukum. Refika Aditama, Bandung,
E. Utrech, Hukum Pidana I , Jakarta, 1960, Hernawati RAS dan Dani Durahman, “ Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Bisnis Perhotelan ”,  Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi,  Vol.  20  (3), Oktober 2020
L.Sinour Yosephus, , Etika, Gramedia Jakarta , 2010
Lalu  Husni, Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Edisi  Revisi ,  Rajawali Pers, Jakarta 2003,