Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v18i2.3401

## PENANGANAN PANDEMI COVID-19 OLEH WHO: TELAAH KRITIS TERHADAP KONSEP GLOBAL HEALTH SECURITY

## Falih Rif’atul Mawaddah
Universitas Padjadjaran, Bandung falih21001@mail.unpad.ac.id
Arry Bainus Universitas Padjadjaran, Bandung arrybainus@unpad.ac.id
Dina Yulianti Universitas Padjadjaran, Bandung dina14@unpad.ac.id

## Abstrak
World  Health  Organization  (WHO)  merupakan  organisasi  internasional  yang  memimpin  upaya penanganan global atas pandemi Covid-19. Dalam penetapan berbagai kebijakannya, WHO merujuk pada konsep  Global  Health  Security  yang  hingga  kini  masih  menjadi  perdebatan  di  kalangan  para  pemikir, terutama  dalam  kaitannya  dengan  implementasi  kebijakan  tersebut  di  negara  miskin  dan  berkembang. Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  secara  kritis  kebijakan  penanganan  pandemi  Covid-19  yang direkomendasikan  oleh  WHO  dan  implementasinya  di  Indonesia,  Turki,  dan  Turkmenistan.  Penelitian dilakukan dengan metode  kualitatif,  melalui pengumpulan data berupa studi literatur. Temuan penelitian ini  adalah  adanya  kendala  dalam  implementasi  kebijakan  penanganan  pandemi  yang  direkomendasikan WHO di tiga negara tersebut, yaitu kendala teknis seperti kurang memadainya fasilitas kesehatan, sulitnya pemberlakuan  lock  down  untuk  menghambat  persebaran  virus,  hingga  permasalahan  terkait  citra pemerintah  dalam  penanganan  pandemic,  dan  hal  ini  merupakan  akibat  dari  penggunaan  konsep  Global Health Security.
Kata kunci Pandemi Covid-19, WHO, Global Health Security

## Abstract
The  World  Health  Organization  (WHO)  is  an  international  organization  that  is  leading  global  efforts  to deal with the Covid-19 pandemic. In determining its various policies, WHO refers to the concept of Global Health Security, which is still being debated among thinkers, especially in relation to the implementation of these  policies  in  poor  and  developing  countries.  This  article  aims  to  critically  analyze  the  policies  for handling the Covid-19 pandemic recommended by WHO and their implementation in Indonesia, Turkey and Turkmenistan. The research was carried out using qualitative methods, through data collection in the form of literature studies. The findings of this research are that there are obstacles in implementing the pandemic management  policies  recommended by  WHO  in  these  three  countries,  namely  technical obstacles  such  as inadequate health facilities, the difficulty of implementing lock down to inhibit the spread of the virus, and problems related to the government's image in handling the pandemic, and this is as a result of using the Global Health Security concept.
Keywords: Covid-19 pandemic, WHO, Global Health Security
© Author(s) 2024 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Berakhirnya  Perang  Dingin  tidak  serta  merta  mengakhiri  perbincangan  tentang  isu keamanan  dan  stabilitas  di  dunia.  Nyatanya,  isu  keamanan  pun  terus  berkembang  seiring perkembangan  zama,  dari  yang  mulanya  hanya  berlingkup  pada  keamanan  militer,  perang  fisik, dan  kedaulatan  negara,  kini  isu  keamanan  juga  relevan  di  berbagai  aspek  kehidupan  lainnya, seperti  ekonomi,  lingkungan  hidup,  hingga  kesehatan.  Isu  kesehatan  merupakan  masalah  yang serius  baik  bagi  negara  berkembang  maupun  negara  maju.  Negara  berkembang  rentan  terhadap ancaman  penyakit-penyakit  menular,  sedangkan  permasalahan  yang  dihadapi  negara  maju kebanyakan diakibatkan oleh lifestyle -nya. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan isu bagi negara maju dan berkembang, sehingga menjadikan health security sebagai isu keamanan yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, terlepas dari kondisi stabilitas politik dan perekonomiannya. 1
Sejak  tahun  2020,  dunia  menghadapi  ancaman  kesehatan  yang  disebabkan  oleh persebaran penyakit yang melintasi batas-batas negara, yaitu pandemi Covid-19. Karena penyakit mengancam keselamatan, isu ini masuk ke dalam kategori ancaman keamanan. Sejak dulu sudah banyak sejarah fenomena pandemi yang terjadi di dunia, seperti virus Demam Berdarah Dengue (DBD)  yang  disebabkan  oleh  nyamuk  Aedes  Aegypti  dimana  nyamuk  ini  membawa  virus  dan menyebarkannya  lewat  kontak  dengan  manusia.  Nyamuk  ini  banyak  hidup  di  daerah  tropis  dan sub-tropis  seperti  negara-negara  Asia,  Afrika,  hingga  sebagian  dari  Australia.  Penyakit  yang disebabkan virus ini sudah ada selama puluhan tahun lamanya dan hingga sekarang penyitas yang terpapar  masih sering  dijumpai.  Kemudian  ada  pula virus  ebola  yang  ditemukan  di  Afrika  yang kemudian  menyebar  hingga  ke  Spanyol  dan  Amerika  Serikat.  Lalu  yang  paling  baru  dan menggemparkan dunia era millenium adalah pandemi Covid-19, karena di antara opsi solusi yang diambil  adalah  pelaksanaan lockdown di  seluruh  dunia  yang  mengakibatkan  sangat  banyak perubahan sosial, politik, dan ekonomi di level global.
Dalam  studi  Hubungan  Internasional,  isu  kesehatan  di  level  global  menjadi  salah  satu perhatian  penting  dengan  menggunakan  terminologi global  health. Kesehatan  global  adalah kesehatan penduduk dalam lingkup global. 2 Kesehatan global didefinisikan sebagai "bidang studi, penelitian, dan praktik yang mengutamakan perbaikan kesehatan dan pemerataan kesehatan untuk semua orang di dunia". 3 Kesehatan global lebih berfokus pada perbaikan kesehatan seluruh dunia, pengurangan  kesenjangan,  dan  perlindungan  terhadap  ancaman  global  yang  tidak  memandang
1 C.  Lo  Yuk-ping  dan  N.  Thomas,  “How  Is  Health  a  Security  Issue?  Politics,  Responses  and Issues,” Health Policy and Planning 25, no. 6 (1 November 2010), https://doi.org/10.1093/heapol/czq063.
2 Theodore M. Brown, Marcos Cueto, dan Elizabeth Fee, “The World Health Organization and the Transition  From  ‘International’  to  ‘Global’  Public  Health,” American  Journal  of  Public  Health 96,  no.  1 (Januari 2006), https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.050831.
3 Jeffrey  P  Koplan  dkk.,  “Towards  a  Common  Definition  of  Global  Health,” Lancet  (London, England) 373, no. 9679 (6 Juni 2009), https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60332-9.
batas  negara.  Kesehatan  Global  atau global  health pada  era  ini  merupakan  salah  satu  isu internasional  yang  menarik  untuk  dipelajari. Global  health telah  masuk  sebagai  salah  satu komponen krusial dalam kebijakan luar negeri setiap negara.
Kemunculan  Covid-19  baru-baru  ini  menimbulkan  ancaman  serius  bagi  kesehatan manusia  dan  saat  ini menyebabkan  gangguan sosial dan  ekonomi  yang signifikan  secara  global. Covid-19  adalah  penyakit  akibat  infeksi  virus  severe  acute  respiratory  syndrome  coronavirus2 (SARS-CoV-2).  Covid-19  dapat  menyebabkan  gangguan  sistem  pernapasan,  mulai  dari  gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi  di  kota  Wuhan,  China,  pada  akhir  Desember  2019.  Setelah  itu,  Covid-19  menular antarmanusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan.
Pada  11  Maret 2020, World  Health  Organization (Organisasi  Kesehatan  Dunia  -  WHO) mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi setelah virus tersebut menginfeksi lebih dari 118.000 orang di 114 negara dan merenggut nyawa 4.291 jiwa. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh  virus  dari  jenis  corona,  namun  dibandingkan  dengan  virus  corona  lain,  seperti  sindrom pernapasan  akut  parah  (SARS)  dan  sindrom  pernapasan  Timur  Tengah  (MERS),  yang  masing- masing  hanya  memiliki  8.439  dan  2.519  kasus  terkonfirmasi,  Covid-19  memiliki  peningkatan kasus  yang  cukup  dramatis  setiap  harinya.  Setelah  dilakukan  berbagai  upaya  penanggulangan secara global yang dipimpin oleh WHO, akhirnya pada 5 Mei 2023 WHO mencabut status Public Health  Emergency  of  International  Concern (PHEIC)  untuk  Covid-19  atau  dengan  kata  lain, status pandemi global sudah dicabut.
Sejak awal ditetapkan sebagai pandemi global hingga pencabutan status kegawatdaruratannya, tercatat sebanyak 761.769.759 kasus ditemui di seluruh dunia. Dari kasus- kasus  tersebut  6.784.181  jiwa  dinyatakan  meninggal  dunia,  dengan  jumlah  angka  kematian terbesar berada di Amerika Serikat yang mencapai lebih dari satu juta jiwa. 4 Managing Director International  Monetary  Fund (IMF)  Kristalina  Georgieva  dalam  konferensi  pers  virtual  Spring Meetings 2020 mengatakan bahwa total kerugian global yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 mencapai US$12,5 triliun (Rp178.750 triliun) dan masih akan terus bertambah hingga 2024 yang akan  datang.  Kerugian  nonmateril  juga  dapat  dirasakan  di  berbagai  bidang,  antara  lain menurunnya kualitas pendidikan.
Artikel  ini  akan  mengevaluasi  kebijakan  yang  diambil  WHO  sebagai  organisasi internasional yang memiliki mandat dalam mengarahkan dan mengoordinasikan urusan kesehatan internasional,  terkait  pandemik  Covid-19  untuk  diimplementasikan  secara  global.  Pertanyaan penelitian  yang  diajukan  adalah  apa  saja  kendala  yang  dihadapi  oleh  negara-negara  dalam
4 WHO, “WHO Coronavirus (Covid-19) Dashboard,” 2023, https://covid19.who.int/table.
implementasi  strategi  penanganan  Covid-19  WHO?  Mengapa  tidak  semua  negara  dapat melaksanakan  strategi  penanganan  Covid-19  sesuai  dengan  arahan  WHO?  Dan  bagaimana negara-negara  tersebut  dapat  mengatasi  masalah  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kemampuan negaranya?
Di  antara  kebijakan  yang  direkomendasikan  oleh  WHO  adalah  pembatasan  berpergian ( lockdown ), kewajiban untuk meng- update informasi korban Covid-19 di negara masing-masing, aturan tentang penghitungan korban, serta vaksinasi. Meski begitu, nyatanya tidak semua negara menerima  instruksi  dan  mengimplementasikan  kebijakan  yang  ditetapkan  WHO.  Contoh  kasus adalah  negara  Turki  dimana  selama  pandemi  Covid-19  negara  ini  menerima  kecurigaan  dari berbagai  pihak  tentang  data  jumlah  korban.  Turki  diklaim  telah  memalsukan  laporan  terkait jumlah korban Covid-19, dimana Turki memiliki angka kematian yang relatif kecil dibandingkan dengan  angka  temuan  kasusnya.  Pemerintah  Turki  membantah  tuduhan-tuduhan  ini  hingga mengatakan  bahwa  pihak  Barat hanya iri  dengan  kesuksesan  Turki  dalam  menangani  Covid-19. Meski  begitu,  nyatanya  masyarakat  Turki  sendiri  mengakui  kecurangan  yang  dilakukan  oleh pemerintahnya,  sehingga  serangan  kaum  nasionalis  populis  terhadap  kesehatan  dan  hak  asasi manusia semakin meningkat selama pandemi COVID-19. Dapat dikatakan bahwa strategi mitigasi dari  WHO  untuk  meng- update data  korban  di  berbagai  negara  malah  menjadi  bumerang  dan menjadikan  negara-negara  seperti  Turki  memilih  untuk  berfokus  pada  citra  (mengenai kemampuan menekan angka kematian) daripada mitigasi yang sesungguhnya. 5
Konsep  yang  digunakan  WHO  dalam  mengelola  kesehatan global adalah Global  Health Security , yaitu bagaimana kontribusi kesehatan bagi keamanan, bukan mengamankan kesehatan; suatu  ancaman  kesehatan  dianggap  nyata  jika  sudah  mencapai  level  global.  Akibatnya,  isu-isu kesehatan seperti malnutrisi, kesehatan ibu dan bayi, dan akses fasilitas kesehatan  tidak menjadi prioritas  WHO.  Isu-isu  tersebut  menjadi  fokus  dari  konsep health  security yang  dikemukakan United  Nations  Development  Program (UNDP).  Pada  tahun  2004  UNDP  mengemukakan  7 dimensi keamanan manusia ( human security ), yaitu: 6
1. Bebas dari kemiskinan dan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup.
2. Akses terhadap kebutuhan pangan.
3. Kemudahan  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan,  dan  juga  adanya  proteksi  dari penyakit.
4. Proteksi dari polusi udara dan pencemaran lingkungan.
5 Adnan  Kisa,  “Turkey’s  COVID-19  Strategy:  ‘The  West  Is  Jealous  of  Us,’” Journal  of  Public Health Policy 42, no. 4 (Desember 2021), https://doi.org/10.1057/s41271-021-00314-w.
6 United  Nations,  “Human  Development  Report  1994,” Human  Development  Reports (United Nations, 1 Januari 1994), https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994.
5. Keselamatan  fisik  dari  ancaman  yang  diakibatkan  perang,  kekerasan  domestik, kriminalitas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan juga kecelakaan lalu lintas.
6. Kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya, dan;
7. Perlindungan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dan  juga  kebebasan  dari  tekanan politik.
Sementara itu, konsep Global Health Security yang dijadikan acuan kebijakan WHO ini didukung oleh negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Ada banyak kritikan atas konsep Global Health Security yang diberlakukan WHO ini, antara lain dinilai tidak adil terhadap negara- negara  di luar kawasan  Barat.  Dalam  pandemi-pandemi  yang  pernah terjadi  sebelumnya,  seperti Ebola yang mewabah di negara-negara Afrika, Spanyol, hingga Amerika Serikat, ketimpangan ini jelas terasa dengan teratasinya pandemi ini di Amerika Serikat dan Spanyol namun tidak dengan Afrika. Hal ini terjadi karena dalam menangani permasalahan kesehatan lintas batas negara, WHO membuat “International Health Regulations” dimana di dalamnya diberi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota. Permasalahannya adalah tidak semua negara mampu untuk memenuhi regulasi-regulasi tersebut, seperti yang terjadi di Afrika pada akhirnya pandemi terus  berlanjut  dan  menelan  korban  jauh  lebih  banyak  dibandingkan  dengan  Amerika  dan Spanyol.
WHO dalam hal ini tidak mempertimbangkan permasalahan struktural yang ada di Afrika, seperti  tentang  kurangnya  pendanaan,  keterbatasan  staf,  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk memutuskan  kebijakan,  serta  masalah-masalah  negara  dalam  aspek  lain  seperti  masalah perekonomian dan keamanan sehingga sulit bagi negara untuk berfokus pada masalah kesehatan meskipun  kondisinya  sangat  darurat.  Dengan  kata  lain,  kebijakan Global  Health  Security lebih menguntungkan  negara  maju  dan  merugikan  negara-negara  miskin  dan  berkembang.  Meski begitu,  dalam  masa  pandemi  Covid-19  semua  negara  anggota  PBB  diberikan  petunjuk  dan kebijakan-kebijakan  oleh  WHO  dalam  penanganannya.  Kondisi  ini  memunculkan  pertanyaan, bagaimana  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia  menyikapi  arahan  dan  kebijakan  yang berpatok pada Global Health Security ini?
Penulis telah mengkaji sejumlah studi terdahulu terkait peranan WHO dan konsep Global Health  Security -nya  dalam  masa  pandemi  Covid-19,  antara  lain  artikel  karya  Harman  yang mengatakan  bahwa  Covid-19  telah  memberikan  definisi  baru  terhadap Global  Health  Security . 7 Meskipun  WHO  tetap  memiliki  wewenang  utama  dalam  kebijakan  kesehatan  global  negara- negara  anggota  PBB,  namun  pada  masa  pandemi  nyatanya  penanganan  yang  dilaksanakan  di lapangan  kebanyakan  merupakan  aksi  spontan  negara-negara  dengan  kebijakannya  masing-
7 Sophie  Harman,  “COVID-19,  the  UN,  and  Dispersed  Global  Health  Security,” Ethics  & International Affairs 34, no. 3 (2020), https://doi.org/10.1017/S0892679420000398.
masing sesuai dengan kondisi mereka. Harman juga mengkritik keterlibatan politik dalam konsep Global Health Security WHO yang kian menimbulkan kontroversi terhadap arti dan persyaratan dari program “kesehatan milik semua” oleh WHO. 8
Artikel yang ditulis Ji dkk., menggarisbawahi bahwa setelah terjadinya Covid-19, muncul pertanyaan  apakah Global  Health  Security  Index yang  merupakan  standar  yang  diberikan  oleh WHO  bagi  negara-negara  anggota  adalah  ukuran  yang  tepat  untuk  sebuah  negara  mengatasi masalah  kesehatan  jika  pandemi  seperti  Covid-19  terjadi  kembali?  WHO  diminta  untuk memikirkan  kembali  standar  kesehatan  yang  lebih  efektif  dan  bagaimana  negara-negara  dapat memenuhi standar tersebut. 9
Khusus  terkait  Indonesia,  mitigasi  pandemi  Covid-19  telah  dibahas  dalam  berbagai literatur,  antara  lain  dalam  artikel  yang  ditulis  oleh  Hamzah  dan  Mangerengi  (2021),  dimana kedua  penulis  membahas  tentang  kebijakan-kebijakan  pemerintah  Indonesia  selama  masa pandemi  Covid-19  terutama  dalam  bidang  pendidikan  formal  yang  menjadi  terhambat  untuk dilaksanakan, serta kaitannya dengan kesehatan publik. Olivia, Gibson, dan Nasrudin membahas tentang kondisi dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama masa pandemi terutama  dalam  bidang  ekonomi  sebagai  salah  satu  aspek  yang  terkena  imbas  paling  besar. 10 Topik yang sama juga banyak dibahas oleh peneliti dari berbagai negara lain, seperti dalam artikel yang  ditulis  oleh  Chattu,  Adisesh  dan  Yaya. 11 Mereka  menjelaskan  berbagai  kebijakan  dan strategi  Kanada  dalam  mengatasi  Covid-19  dan  menegaskan  bahwa Health  Security adalah  isu global yang sangat penting dan relevan untuk dibahas oleh para pengkaji hubungan internasional.
Berbagai  studi  terdahulu  yang  telah  dilakukan,  masih  belum  ada  yang  secara  khusus mengevaluasi  kebijakan Global  Health  Security WHO  dan  respon  Indonesia,  Turki,  dan Turkmenistan  terhadap  kebijakan  yang  direkomendasikan  oleh  WHO  tersebut. Gap penelitian itulah yang akan dipaparkan dalam artikel ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Peneliti mencoba menggali dan memahami makna dan motif, dari strategi Global Health Security WHO
8 Harman.
9 Ye Ji dkk., “Are We Ready to Deal with a Global COVID-19 Pandemic? Rethinking Countries’ Capacity  Based  on  the  Global  Health  Security  Index,” International  Journal  of  Infectious  Diseases 106 (Mei 2021), https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.03.089.
10 Sindika  Galuh  Candra  Olivia,  Y.  Djoko  Suseno,  dan  Untung  Sriwidodo,  “Pengaruh Pengembangan  Karir  dan  Kompensasi  terhadap  Turnover  Intention  dengan  Kepuasan  Kerja  sebagai Variabel Intervening pada PD.BPR BKK Boyolali,” Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 2 (2 November 2020), https://doi.org/10.33061/awpm.v4i2.3963.
11 Vijay  Kumar  Chattu,  Anil  Adisesh,  dan  Sanni  Yaya,  “Canada’s  role  in  strengthening  global health  security  during  the  COVID-19  pandemic,” Global  Health  Research  and  Policy 5,  no.  1  (20  April 2020), https://doi.org/10.1186/s41256-020-00146-3.
terutama  dalam  mitigasi  pandemi  Covid-19  serta  menelaah  penerapannya  oleh  para  negara anggota.  Riset  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  secara  mendalam  dan  memahami  representasi, wacana,  dan  makna  fenomena  sosial  yang  dilakukan  melalui  studi  terhadap  peristiwa,  wilayah, individu,  negara,  maupun  organisasi  tertentu.  Dari  data  yang  diperoleh,  kemudian  periset melakukan analisis  agar  menghasilkan  pemahaman dari  suatu  pola  tertentu  yang  dapat  disajikan dalam  bentuk  deskriptif.  Berdasarkan  tujuan  tersebut,  maka  periset  menggunakan  metode  riset kualitatif  dengan  desain  riset  interpretif  dan  teknik  analisis  isi.  Dalam  rangkaian  selanjutnya periset  melakukan  beberapa  langkah-langkah  riset,  di  antaranya  membingkai  pertanyaan  riset, menentukan desain riset, menentukan metode riset, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penanganan Covid-19 oleh WHO
Dalam studi Hubungan Internasional, masalah kesehatan global seperti penyebaran virus Covid-19  menjadi  hirauan karena  telah  menimbulkan berbagai  masalah  di level global  sehingga penyelesaian  masalah  ini  memerlukan  kerjasama  internasional.  Pihak-pihak  yang  berperan penting  dalam  penanganan  kasus  pandemi  ini  adalah  negara  ( state ), Inter-Governmental Organization (IGO),  seperti  WHO,  Bank  Dunia,  ataupun  IMF,      berbagai Non-Governmental Organization (NGO),  komunitas  epistemik,    perusahaan  multinasional  (MNC),  dan  yayasan- yayasan privat.
WHO sebagai aktor utama yang menetapkan regulasi kesehatan dunia dalam penanganan pandemi Covid-19, mengeluarkan rancangan SPRP ( Strategic Preparedness and Response Plan ) atau  Rencana  Kesiapsiagaan  dan  Respons  Strategis.  Perilisan  dokumen  ini  bertujuan  untuk memandu tindakan terkoordinasi yang harus dilaksanakan di tingkat nasional, regional, dan global untuk  mengatasi  tantangan  yang  sedang  berlangsung  dalam  menanggapi  Covid-19,  mengatasi ketidaksetaraan,  dan  merencanakan  jalan  keluar  dari  pandemi.  WHO  menjelaskan  bahwa  SPRP 2021 dibuat atas apa yang telah dipelajari tentang virus dan respons kolektif selama tahun 2020, dan  menerjemahkan  pengetahuan  tersebut  ke  dalam  tindakan  strategis.  Rencana  ini  dibangun berdasarkan  pencapaian  dan  juga  berfokus  pada  tantangan  baru,  untuk  memitigasi,  misalnya, risiko  terkait  varian  baru.  Rencana  tersebut  juga  mempertimbangkan  jalan  yang  perlu  ditempuh menuju  pengiriman  diagnostik  dan  vaksin  yang  aman,  merata,  dan  efektif  sebagai  bagian  dari strategi keseluruhan untuk berhasil mengatasi pandemi Covid-19. Dalam dokumen ini, WHO juga mengklaim bahwa selama setahun terakhir, banyak yang telah dicapai oleh otoritas nasional dan
masyarakat  dengan  dukungan  WHO,  donor  dan  mitra,  serta  upaya  yang  belum  pernah  terjadi sebelumnya oleh komunitas ilmiah dan sektor swasta. 12
Adapun Tujuan dari COVID-19 SPRP, yaitu: 13
1. Suppress  Transmission ,  dilakukan  untuk  mengurangi  penyebaran  wabah  virus  Covid-19 melalui  penerapan  tindakan  kesehatan  dan  sosial  masyarakat  yang  efektif  dan  berbasis bukti, dan tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), termasuk mendeteksi dan menguji  kasus  yang  dicurigai,  menyelidiki  kelompok  kasus,  melacak  kontak,  karantina kontak yang didukung, mengisolasi kasus yang mungkin dan yang dikonfirmasi, langkah- langkah untuk melindungi kelompok berisiko tinggi, dan vaksinasi.
2. Reduce  Exposure ,  yaitu  mengurangi  penyebaran  wabah  virus  Covid-19  melalui mengadopsi  perilaku  pengurangan  risiko  dengan  memungkinkan  masyarakat  untuk mempraktikkan  pencegahan  dan  pengendalian  infeksi,  termasuk  menghindari  keramaian dan  menjaga  jarak  fisik  dari  orang  lain;  mempraktikkan  kebersihan  tangan  yang  benar; penggunaan masker, dan meningkatkan ventilasi dalam ruangan.
3. Protect  the  Vulnerable ,  yaitu  melindungi  yang  rentan  melalui  vaksinasi,  memastikan kesiapan  penyebaran  vaksin  di  semua  negara  dan  semua  populasi,  dengan mengomunikasikan,  menerapkan,  dan  memantau  kampanye  vaksinasi  Covid-19,  dengan melibatkan  petugas  kesehatan,  dan  dengan  membangun  penerimaan  dan  permintaan vaksin berdasarkan kelompok prioritas, dengan mempertimbangkan prespektif gender dan kesetaraan untuk memastikan tidak ada kelompok yang tersisihkan.
4. Reduce  Mortality  and  Morbidity ,  yaitu  meminimalisasi  tingkat  bahaya  kematian  dengan memastikan  semua  penyebab  dengan  diagnosis  dini  pasien  Covid-19  serta  diberikan perawatan  yang  berkualitas,  penguatan  sistem  kesehatan  dan  para  tenaga  kesehatan, mengatasi dalam pemenuhan permintaan yang meningkat untuk perawatan Covid-19 dan layanan kesehatan penting lainnya, serta vaksinasi bagi kelompok-kelompok prioritas.
5. Accelerate Equitable Access to New Covid-19 Tools , yaitu mempercepat akses vaksin dan alat  diagnostik  Covid-19  dengan  usaha  percepatan  akses  yang  adil  pada  alat-alat penanganan  Covid-19  baru  termasuk  vaksin,  diagnostik,  dan  terapi,  juga  mendukung keamanan dalam alokasi dan penggunanya.
Dalam  pelaksanaannya,  kebijakan  WHO  terkait  Covid-19  ini  nyatanya  banyak mendapatkan  kritik  dari  berbagai  pihak,  seperti  para  peneliti  dari  Harvard  yang  menyatakan
12 WHO,  “COVID-19  strategic  preparedness  and  response  plan:  operational  planning  guideline. Geneva: World Health Organization (WHO/WHE/2021.03),” 2021,
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340073/WHO-WHE-2021.03-eng.pdf.
13 WHO.
bahwa  mencapai  keamanan  kesehatan  dengan  cara  ini  dapat  menjadi  kontraproduktif  dalam jangka  panjang.  Sesuai  dengan  petunjuk  WHO  sejumlah  negara  bagian  utara,  termasuk  Inggris, AS,  Kanada,  dan  Jerman, menerapkan  larangan  perjalanan terhadap  berbagai  negara  pada  bulan Desember  2021.  Larangan  perjalanan  tersebut  mendapat  kemarahan  dari  komunitas  kesehatan global,  namun  juga  mengungkapkan  ironi  dari  tindakan  “keamanan  kesehatan”  yang  nyata  ini. Jika  para  pengambil  kebijakan  dan  pemimpin  dunia  khawatir  terhadap  munculnya  varian  baru, langkah  yang  paling  penting  adalah  meningkatkan  akses  terhadap  vaksin  COVID-19  di  negara- negara  berpenghasilan  rendah  dan memberikan  keringanan terhadap  “hak  kekayaan intelektual” untuk berbagai jenis vaksin, sehingga kita mungkin akan mulai melihat ujung dari pandemi ini. 14

## Analisis Kendala Implementasi Kebijakan Penanganan Covid-19 WHO
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya,  kebijakan  WHO  terkait  Covid-19  telah dikritisi sebagaimana kebijakan-kebijakan dari konsep Global Health Security WHO lainnya yang selalu  dikatakan  pro-barat  dan  tidak  memedulikan  kondisi  di  negara-negara  miskin  dan berkembang, sehingga dalam penanganan pandemi global Covid-19 pun banyak ditemui kendala- kendala dalam pengimplementasiannya.
Secara  umum,  dalam  pengimplementasian  SPRP,  berbagai  negara  berkembang menghadapi  banyak  kendala.  Dalam  riset  ini,  peneliti  secara  khusus  akan  menganalisis kasus Indo-Turki-Turkmenistan.  Indonesia  dan  Turki  memiliki  banyak  kendala  dalam  menangani Covid-19  dan  mengimplementasikan  kebijakan  dan  strategi  yang  diberikan  oleh  WHO,  namun berdasarkan  data,  di  kawasannya  kedua  negara  ini  termasuk  negara  yang  berhasil  dalam menangani kasus Covid-19. Sedangkan Turkmenistan adalah negara yang menolak secara penuh terhadap  putusan  WHO  tentang  pandemic  global  dan  semua  kebijakan  yang  diperintahkan  oleh WHO  dalam  penanganannya.  Hal  ini  menjadikan  ketiga  negara  menarik  untuk  ditelaah  sebagai studi kasus dari pengimplementasian SRSP sebagai strategi menangani Covid-19 oleh WHO.

## 1. Indonesia
Masalah luas wilayah dan kepadatan penduduk di Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri  dari  17.508  pulau  dan  memiliki  luas  daratan  1.919.440  km2.  Indonesia  juga  merupakan negara  dengan  jumlah  penduduk  terbanyak  ke-empat  di  dunia,  dimana  pada  pertengahan  tahun 2023  berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  jumlah  masyarakat  Indonesia menyentuh angka 278,69 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,25% pertahun. Dengan kondisi seperti ini, kepadatan penduduk di Indonesia sangat tidak membantu dalam pencegahan
14 Sophie  Harman  dkk.,  “Global  Vaccine  Equity  Demands  Reparative  Justice  —  Not  Charity,” BMJ Global Health 6, no. 6 (1 Juni 2021), https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006504.
penyebaran  Covid-19  atau  seperti  yang  diprogramkan  oleh  WHO  dalam  strategi “Reduce Exposure”. Ditambah  lagi  dengan  luasnya  wilayah  Indonesia  yang  membuat  sulit  untuk melakukan koordinasi secara menyeluruh ke semua penjuru negeri, sedangkan dalam penanganan Covid-19 ini dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang padu dari berbagai lapisan pemerintahan Indonesia hingga ke WHO.
Kemudian,  masalah  daya  beli  masyarakat  Indonesia  dan  kesediaan  alat  pencegahan Covid-19. Dalam mengantisipasi penyebaran virus, digunakan alat-alat kesehatan seperti masker dan  alat-alat sanitasi  kesehatan  hingga  alat test  Covid-19.  Pada  awal  kemunculan  virus,  banyak masyarakat  melakukan panic  buying sehingga  sempat  terjadi  kelangkaan  pada  kebutuhan- kebutuhan tersebut dan berujung di kenaikan harga berkali-kali lipat karena tingginya permintaan tidak  dapat  terpenuhi.  Sehingga  masyarakat  beralasan  tidak  memakai  masker  karena  kesulitan mendapatkannya, jikapun ada, harganya terlalu mahal. Belum lagi alat test pribadi Covid-19 serta layanan test untuk masyarakat umum juga terbilang mahal, maka masyarakat lebih memilih untuk tidak melakukan test meski habis bepergian ataupun memiliki tanda-tanda terpapar virus. Hal ini juga mengakibatkan data sebaran yang diperoleh pemerintah menjadi tidak akurat dan di beberapa daerah terjadi ledakan angka pasien yang tiba-tiba.
Kemudian  masalah  lain  yang  menjadi  penghambat  adalah  banyaknya  masyarakat  yang masih tradisional dan mudah percaya hoaks. Kecepatan penyebaran informasi di era ini nyatanya memiliki  dampak  positif  dan  juga  negatif.  Terlalu  banyaknya  informasi  yang  menyebar  malah menyebabkan  kebingungan  ditengah  masyarakat,  memilah  info  yang  benar  dan  salah  menjadi sulit  karena  sumbernya  tidak  diketahui.  Dampaknya,  banyak  masyarakat  yang  berakhir  tidak percaya dengan adanya pandemi ini sehingga enggan mengikuti petunjuk prokes yang diberikan oleh  pemerintah.  Hal  ini  juga  menjadi  kendala  yang  cukup  besar  di  Indonesia  dalam  masalah penanganan Covid-19.

## 2. Turki
WHO  mengeluarkan  kebijakan  melaksanakan  lockdown  untuk  menghentikan  persebaran virus  Covid-19,  namun  banyak  negara  yang  tidak  mampu  untuk  mengikuti  atau  menjalankan kebijakan  yang  satu  ini,  tidak  terkecuali  Turki.  Hal  ini  dikarenakan  jika  dilakukan  lockdown, maka  seluruh  aktivitas  perekonomian  negara  akan  terhenti  total.  Bagi  negara  dengan  tingkat perekonomian yang cenderung rendah, hal ini akan memberi dampak yang besar bagi keseluruhan situasi ekonomi dan sosial negaranya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa kebijakan Global  Health  Security WHO  cenderung  hanya  dapat  diterapkan  di  negara-negara  yang mampu untuk  menjalankannya,  sedangkan  masih  banyak  negara  yang  memiliki  permasalahan- permasalahan  lain  untuk  diselesaikan  sebelum  masuk  ke  isu  kesehatan,  dimana  artinya  dalam
keadaan gawat darurat seperti pandemi Covid-19 masyarakat dari negara-negara tersebut menjadi lebih terancam keselamatannya. Sementara itu di masyarakat juga terjadi perdebatan antara yang menginginkan  lockdown  demi  melindungi  diri  dan  segera  menghentikan  persebaran  virus,  dan masyarakat  yang  tidak  setuju  dengan  lockdown  karena  akan  mematikan  aktivitas perekonomiannya  dan  bahwa  berdiam  diri  di  rumah  saja  juga  tidak  dapat  membantu  untuk bertahan hidup dengan persediaan kebutuhan hidup yang semakin menipis.
Kemudian, WHO juga meminta negara-negara untuk selalu menginformasikan data kasus Covid-19  mulai  dari  kasus  terpapar,  kasus  meninggal  dunia,  hingga  kasus  sembuh.  Sejak  awal kemunculannya,  Turki  dipercaya  telah  dengan  sengaja  mengurangi  angka-angka  dari  data  yang dilaporkan.  Hal  ini  menjadikan  Turki  pada  awalnya  memiliki  angka  persebaran  yang  cukup rendah dibanding negara-negara lain disekelilingnya. Meskipun pemerintah Turki melalui Menteri Kesehatan nya telah menepis jauh-jauh tuduhan ini, nyatanya masyarakat Turki sendiri lah yang menuntut pemerintah Turki atas isu ini. Keluhan datang dari berbagai kalangan, mulai dari tenaga kesehatan  yang  menyebutkan  bahwa  jumlah  pasien  yang  ditangani  jelas  jauh  lebih  banyak dibanding  yang  pemerintah  sebutkan, hingga  para  kaum nasionalis  dan masyarakat umum  yang meminta pemerintah Turki berhenti berpura-pura hanya demi menjaga citra pemerintahan, bahwa menyembunyikan informasi sesungguhnya dan menyalahkan pihak lain tidak akan menghentikan pandemi Covid-19. 15

## 3. Turkmenistan
Turkmenistan adalah satu dari beberapa negara yang mengklaim tidak memiliki satupun kasus  Covid-19,  dan  hingga  saat  ini  menolak  untuk  memberikan  data  apapun  mengenai perkembangan  kasus  Covid-19  di  negaranya. Turkmenistan  mengklaim  bahwa  negaranya  bebas dari  virus  Covid-19  serta  menganggap  bahwa  pandemi  ini  merupakan  kebohongan  dan  tidak benar-benar  terjadi.  Sementara  itu,  beberapa  organisasi  yang  berbasis  di  Eropa  dengan  sumber terpercaya di Turkmenistan telah melaporkan secara luas mengenai penyebaran Covid-19 di sana. Banyaknya laporan mengenai orang-orang yang melaporkan gejala yang konsisten dengan Covid- 19  mulai  bermunculan  pada  akhir  Maret  dan  awal  April.  Radio Azatyk ,  layanan  berbahasa Turkmenistan dari Radio Liberty yang didanai pemerintah AS, mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa  pada  bulan  Mei,  laporan  tentang  wabah pneumonia ,  yang  merupakan  salah  satu komplikasi  dari  Covid-19  yang  parah,  telah  menyebar  luas.  Kementerian  Luar  Negeri Turkmenistan  pun  hanya  merespon  laporan-laporan  tersebut  sebagai  pernyataan  yang “menyimpang”, “tidak berdasar”, dan “palsu”. Meskipun pada saat yang bersamaan, kasus-kasus
15 Julia  Hahn,  “Has  Turkey  lost  control  of  the  coronavirus  pandemic?,”  DW.com,  2020, https://www.dw.com/en/has-turkey-lost-control-of-the-coronavirus-pandemic/a-55952967.
“mirip pneumonia ”  ini  semakin  banyak  terjadi  di  Turkmenistan,  namun  hal  ini  tidak  membuat pemerintah Turkmenistan berubah  pendirian dan tetap  menyatakan  bahwa  negaranya  bebas  dari Covid-19  serta  menolak  berbagi  data  sesuai  dengan  kebijakan  dari WHO. 16 Turkmenistan  yang pada dasarnya menempati posisi ke 135 dari 195 negara dalam ranking Global Health Security Index. 17 tidak  mampu  menangani  Covid-19  dengan  baik  sehingga  masyarakat  lokal  dan  tenaga kesehatan menjadi korban, meskipun tidak diketahui pasti data dan jumlah korban dari tragedi ini.
Berdasarkan data yang telah dipaparkan, dari ketiga negara ditemukan beberapa pola yang sama dalam kendala implementasi SRSP atau strategi penanganan pandemi Covid-19 oleh WHO tersebut.  Diantaranya  adalah  adanya  kesulitan  ekonomi  yang  menjadi  permasalahan  tersendiri bagi  negara,  yang  menjadikan  sulit  untuk  melangsungkan  program-program  baik  untuk menghambat  persebaran  virus  maupun  dalam  upaya  pengobatan  bagi  masyarakat  yang  telah terkena paparan virus tersebut. Hal ini menyebabkan penyebaran virus berlangsung sangat cepat, sementara  fasilitas  kesehatan  tidak  memadai  untuk  tindakan  penyembuhan.  Berbicara  tentang fasilitas  kesehatan,  WHO  sendiri  memiliki  program  penyetaraan  fasilitas  kesehatan  negara anggota  berupa  standar  yang  harus  dipenuhi  oleh  negara-negara  anggotanya  jauh  sebelum pandemi  global  berlangsung,  namun  nyatanya  standar  tersebut  tidak  mudah  untuk  dicapai  oleh beberapa negara karena negara dunia ketiga cenderung memiliki banyak masalah lain yang lebih darurat yang harus diselesaikan pada kehidupannya sehari-hari. Sehingga ketika pandemi seperti Covid-19  terjadi,  negara-negara  miskin  dan  berkembang  cenderung  kesulitan  untuk  menangani kejadian  luar  biasa  seperti  itu.  Selain  itu,  berbeda  dengan  negara  barat,  negara-negara  seperti Indonesia  memiliki  jumlah  penduduk  yang  cukup  besar,  sehingga  menjadi  kesulitan  tersendiri bagi negara untuk memenuhi satu persatu setiap kebutuhan masyarakatnya.
Kemudian,  negara  berkembang  juga  perlu  memikirkan  citra  pemerintah  baik  di  dalam negeri  maupun  di  kancah  internasional.  Kegagalan  maupun  kesuksesan  pemerintah  dalam menangani pandemi Covid-19 di  negaranya dapat dilihat dari angka persebaran virus dan tingkat kesembuhannya. Sejumlah negara menolak memberi laporan terkait angka tersebut sesuai dengan kebijakan  WHO  karena  takut  akan  memberi  citra  buruk  terhadap  pemerintahan  negaranya, sedangkan  negara  sesungguhnya  tidak  kapabel  dalam  memberi  penanganan  yang  baik  untuk masyarakatnya,  seperti  yang  terjadi  di  Turkmenistan,  hingga  pada  akhirnya  masyarakatlah  yang menjadi korban.
Pandemi  Covid-19  yang  telah  mengguncangkan  seluruh  dunia  harus  menjadi pembelajaran  bagi  semuanya,  terutama  bagi  WHO  sebagai  otoritas  kesehatan  global  yang
16 Hashim  Talib  Hashim  dkk.,  “COVID-19  Denial  in  Turkmenistan  Veiling  the  Real  Situation,” Archives of Public Health 80, no. 1 (Desember 2022), https://doi.org/10.1186/s13690-021-00779-x.
17 M.  Nalabandian  dkk., Global  Health  Security  Index:  Building  Collective  Action  and Accountability (www.ghsindex.org, 2019).
berkewenangan  dalam  menangani  permasalahan  kesehatan  dunia.  Kritik  terhadap  keberpihakan dan  keberatsebelahan  kebijakan-kebijakan  WHO  telah  ada  jauh  sebelum  pandemi  Covid-19  dan terus  bertambah  setelahnya,  sehingga  WHO  harus  membenahi  kebijakan-kebijakannya  untuk lebih  membantu  negara-negara  yang  membutuhkan  sehingga  jika  terjadi  kembali  kejadian  luar biasa  seperti  Covid-19  tidak  lagi  banyak  menelan  korban  hanya  karena  ketidaksiapan  berbagai pihak.  WHO juga  tidak  bisa  mengabaikan  poin-poin keamanan  kesehatan  UNDP  yang sejatinya merupakan  masalah-masalah  kesehatan  yang  banyak  dijumpai  di  negara-negara  miskin  dan berkembang,  harus  ada  jalan  keluar  bagi  semua  masalah  dengan  tidak  membuat  kebijakan  yang berfokus pada satu belahan dunia saja.

## KESIMPULAN
Pandemi Global Covid-19 telah menjadi fenomena yang mengerikan bagi seluruh negara di dunia. WHO sebagai aktor Global Governance dalam bidang kesehatan memiliki peranan yang sangat penting dalam penanggulangan pandemi Covid-19, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO  senantiasa  diikuti  dan  dijalankan  oleh  negara-negara  anggotanya  dengan  harapan  dapat menjadi  strategi  yang  jitu  dalam  menangani  pandemi  Covid-19  di  negaranya.  Namun,  pada kenyataannya  kebijakan-kebijakan  yang  dirilis  oleh  WHO  seringkali  tidak  dapat  dilaksanakan atau  diimplementasikan  secara  sempurna  oleh  negara-negara  anggota.  Seperti  yang  terjadi  di Indonesia,  strategi  mitigasi  Covid-19  WHO  yang  terdiri  dari  Suppress  Transmission,  Reduce Exposure,  Protect  the  Vulnerable,  Reduce  Mortality  and  Morbidity,  dan  Accelerate  Equitable Access to New Covid-19 Tools nyatanya menemui banyak kendala dalam pengimplementasiannya.  Kendala-kendala  ini  juga  banyak  ditemui  di  negara-negara  lain  seperti Turki,  Turkmenistan,  Korea  Utara  dan  masih  banyak  lagi.  Kebanyakan  yang  menjadi  kendala adalah sulitnya melakukan lockdown seperti yang diperintahkan oleh WHO untuk menghentikan persebaran  virus,  karena  melakukan  lockdown  akan  mematikan  kehidupan  perekonomian  yang bagi  sebagian  negara  masih  menjadi  masalah  tersendiri  yang  belum  terselesaikan.  Ada  juga masalah  citra  politik  yang  menjadikan  negara  enggan  untuk  jujur  dan  melaporkan  data perkembangan kasus Covid-19 di negaranya karena takut pemerintahannya akan dinilai buruk di kancah  internasional.  Kemudian  negara-negara  yang  tertutup  seperti  Turkmenistan  dan  Korea Utara  juga  menolak  untuk  melapor  bahkan  tidak  percaya  pada  pandemi  yang  terjadi,  meskipun negara-negara disekitarnya sudah banyak terpapar virus.
Adanya  negara-negara  yang  menolak  berkontribusi  dan  bekerjasama,  ataupun  tidak mampu untuk menerapkan kebijakan Global Health Security WHO dalam penanganan Covid-19 ini  tidak  hanya  berdampak  pada  negara  itu  sendiri  namun  juga  terhadap  negara  lain,  mengingat pandemi  global  artinya  hampir  seluruh  bagian  dunia  sudah  pasti  terdampak  dan  seharusnya
bersama-sama berusaha dalam menghentikan penyebaran virus dan penyembuhan dari Covid-19 ini.
Sejatinya  dalam  penanganan  pandemi  global  seperti  Covid-19  ini  benar-benar memerlukan  koordinasi yang  padu  dari  berbagai  pihak,  terutama  para  pengambil  keputusan dari berbagai  tingkatan  mulai  dari  pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat  hingga  WHO  sebagai  aktor Global dalam bidang kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Brown, Theodore M., Marcos Cueto, dan Elizabeth Fee. “The World Health Organization and the Transition From ‘International’ to ‘Global’ Public Health.” American  Journal  of  Public Health 96, no. 1 (Januari 2006). https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.050831.
Chattu,  Vijay  Kumar,  Anil  Adisesh,  dan  Sanni  Yaya.  “Canada’s  role  in  strengthening  global health security during the COVID-19 pandemic.” Global Health Research and Policy 5, no. 1 (20 April 2020). https://doi.org/10.1186/s41256-020-00146-3.
Hahn,  Julia.  “Has  Turkey  lost  control  of  the  coronavirus  pandemic?”  DW.com,  2020. https://www.dw.com/en/has-turkey-lost-control-of-the-coronavirus-pandemic/a- 55952967.
Harman,  Sophie.  “COVID-19,  the  UN,  and  Dispersed  Global  Health  Security.” Ethics  & International Affairs 34, no. 3 (2020). https://doi.org/10.1017/S0892679420000398.
Harman,  Sophie,  Parsa  Erfani,  Tinashe  Goronga,  Jason  Hickel,  Michelle  Morse,  dan  Eugene  T. Richardson. “Global Vaccine Equity Demands Reparative Justice — Not Charity.” BMJ Global Health 6, no. 6 (1 Juni 2021). https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-006504.
Hashim,  Hashim  Talib,  Ahed  El  Abed  El  Rassoul,  John  Bchara,  Attaullah  Ahmadi,  dan  Don Eliseo  Lucero-Prisno.  “COVID-19  Denial  in  Turkmenistan  Veiling  the  Real  Situation.” Archives  of  Public  Health 80,  no.  1  (Desember  2022).  https://doi.org/10.1186/s13690- 021-00779-x.
Ji, Ye, Jun Shao, Bilin Tao, Huan Song, Zhongqi Li, dan Jianming Wang. “Are We Ready to Deal with  a  Global  COVID-19  Pandemic?  Rethinking  Countries’  Capacity  Based  on  the Global  Health  Security  Index.” International  Journal  of  Infectious  Diseases 106  (Mei 2021). https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.03.089.
Kisa,  Adnan.  “Turkey’s  COVID-19  Strategy:  ‘The  West  Is  Jealous  of  Us.’” Journal  of  Public Health Policy 42, no. 4 (Desember 2021). https://doi.org/10.1057/s41271-021-00314-w.
Koplan,  Jeffrey  P,  Tc  Bond,  Mh  Merson,  Ks  Reddy,  Mh  Rodriguez,  Nk  Sewankambo,  dan  Jn Wasserheit.  “Towards  a  Common  Definition  of  Global  Health.” Lancet  (London, England) 373, no. 9679 (6 Juni 2009). https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60332-9.
Lo  Yuk-ping,  C.,  dan  N.  Thomas.  “How  Is  Health  a  Security  Issue?  Politics,  Responses  and Issues.” Health Policy and Planning 25, no. 6 (1 November 2010). https://doi.org/10.1093/heapol/czq063.
Nalabandian,  M.,  J.  O’Brien,  A.  League,  S.  Ravi,  D.  Meyer,  M.  Snyder,  L.  Mullen,  dan  L. Warmbrod. Global Health Security Index: Building Collective Action and Accountability . www.ghsindex.org, 2019.
Nations,  United.  “Human  Development  Report  1994.” Human  Development  Reports .  United Nations, 1 Januari 1994. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994.
Olivia,  Sindika  Galuh  Candra,  Y.  Djoko  Suseno,  dan  Untung  Sriwidodo.  “Pengaruh Pengembangan  Karir  dan  Kompensasi  terhadap  Turnover  Intention  dengan  Kepuasan Kerja  sebagai  Variabel  Intervening  pada  PD.BPR  BKK  Boyolali.” Adi  Widya :  Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 2 (2 November 2020). https://doi.org/10.33061/awpm.v4i2.3963.
WHO.  “COVID-19  strategic  preparedness  and  response  plan:  operational  planning  guideline.
Geneva: World Health Organization (WHO/WHE/2021.03),” 2021.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340073/WHO-WHE-2021.03-eng.pdf.
———. “WHO Coronavirus (Covid-19) Dashboard,” 2023. https://covid19.who.int/table.