## PEMIKIRAN DAN PRAKTIK PEMERINTAHAN ADAT SUKU DAYAK MA’ANYAN DI KALIMANTAN TENGAH
Kisno Hadi
Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Kristen Palangka Raya
Email: kisnohadi2020@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan ini mendeskripsi tentang pemikiran dan praktik pemerintahan adat suku Dayak Ma’anyan di Kalimantan Tengah. Pemerintahan dibentuk dan dikelola berdasarkan adat (hukum adat). Adat dipahami tidak sekadar seperangkat hukum adat legal-formal tetapi mencakup  seluruh  aspek  kehidupan  suku.  Tulisan  ini  diangkat  dari  hasil  penelitian dengan metode deskriptif-interpretatif yang bertujuan untuk mendeskripsi, mengidentifikasi  dan  mengeksplorasi  pemikiran  dan  fakta  pemerintahan  adat  yang termuat  dalam Hukum  Adat, Taliwakas (cerita  tentang  kepemimpinan),  dan Tingkah (nasihat  dan  pandangan  kebajikan  kepala  suku/adat).  Hasil  penelitian  menemukan bahwa adat sebagai sumber otoritas pemerintah memuat konsep kepemimpinan, konsep negara  suku,  musyawarah  pengambilan  keputusan,  susunan  masyarakat,  dan  sistem pemerintahan  sehingga  menjadikan  pemerintahan  adat  sebagai  “pemerintahan berdasarkan  hukum”.  Kehadiran  pemerintah  kolonial  Belanda  dan  Indonesia  merdeka melegalkan  pemerintahan  adat  sebagai  “administrasi”,  dan  memisahkan  adat  menjadi an-sight “hukum  adat”.  Kini,  adat  menjadi  otoritas  lembaga  adat  dan  kepala  adat, sedangkan pemerintahan menjadi ranah negara formal.
Kata kunci: Pemikiran, pemerintahan adat, otoritas pemerintah, hukum adat.

## ABSTRACT
This  article  describes  on  the  thought  and  practical  of  Adat  government  of  Dayak Maanyan  tribe  in  Central  Kalimantan.  In  Adat  thought,  government  is  forming  and setting by Adat laws. Adat itself is not only as a set of legal forms of laws baut include all aspects of daily life of the tribe. Using descriptive-interpretative method, this article will  describe,  identified  and  explore  the  forms  of  the  thought  and  facts  of  Adat Government  that  gathered  in Hukum  Adat,  Taliwakas (stories  of  leadership),  and Tingkah (wisdom advice of tribal chief/Adat leader). Research results found that  Adat is the sources of authority to govern a tribal society. It is contain a leadership concept, ethnic  state,  agreement,  hierarchi  of  the  community  and  government  system.  These aspect  as  a  basic  of  recognition  that  Adat  Government  “Government  that  rule  by  the law”. But, in colonial era and in Indonesian government, Adat separated from  formal government  itself:  Adat  becomes an-sight “Adat  laws”.  Nowadays,  Adat  only  has authority in Adat institution, not part of government anymore.
Keyword: Thought, adat government, government  authority, Adat laws .

## Informasi Artikel
Diterima: April 2021, Disetujui: Mei 2021, Dipublikasikan: Juni 2021 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.105 PENDAHULUAN
Diantara  fakta  berpemerintahan  di  Kalimantan  Tengah  (Kalteng)  belakangan  ini ialah menguatnya identitas etnis Dayak dalam berbagai aspek. Sikap politik masyarakat Dayak pada konflik etnis 2001 telah memaksa mengubah perspektif dan cara bertindak negara  agar  lebih  memperhatikan  dan  berpihak  kepada  nilai  identitas  Dayak  dalam berpemerintahan. Diantara penguatan identitas etnis yang menonjol ialah pembentukan 8 kabupaten baru dari sebelumnya 6 kabupaten/kota, menjadi 14 kabupaten/kota tahun 2002.  Salah  satu  kabupaten  baru  yang  bersifat  etnis  ialah  Kabupaten  Barito  Timur, pemekaran  dari  Kabupaten  Barito  Selatan,  yang  dikaitkan  sebagai  kelanjutan  sejarah Nan  Sarunai  (Usop,  1978).  Nan  Sarunai  adalah  “negara  etnis”  suku  Dayak  Ma’anyan yang  pernah  dipraktikkan  pada  abad  14  sebelum  hancur  diserang  Jawa  (Majapahit?) dalam  peristiwa  yang  mereka  kenang  sebagai  “ Sarunai  Usak  Jawa ”  (Sarunai dihancurkan  Jawa).  Awalnya  muncul  perdebatan  diantara  tokoh,  ada  yang  hendak menamakannya  Tanah  Datar  dan  sebagian  menghendaki  nama  Barito  Timur  (Alkim, 2004).
Setelah  diputuskan  nama  Barito  Timur,  mereka  menyebut  kabupaten  ini  sebagai “ Nan  Sarunai  wau ”  (Nan  Sarunai  baru),  atau  “ Nan  Sarunai  mulek  kala  mula ”  (Nan Sarunai  kembali  seperti  dulu).  Dalam  mengisi  pembangunan  mereka  membangun simbol  kekuasan  politik  masa  lalu  dari  Nan  Sarunai  seperti  lambang  daerah,  motto daerah,  juga  Gedung  Pertemuan  Umum  “ Mantawara ”  yang  merupakan  nama  Balai Adat  di  Nan  Sarunai.  Peran  pemimpin  tradisional  sebagai  warisan  Nan  Sarunai  yaitu Mantir (Kepala Adat tingkat desa) dan Damang (Kepala Adat tingkat kecamatan) masih berperan  dalam  pengambilan  keputusan  bersama  pemerintah  daerah  mewakili masyarakat adat Dayak (Hadi, 2018).
Pasca pilkada langsung  Gubernur Kalteng tahun 2005 yang memenangkan tokoh Dayak  nasional  Agustin  Teras  Narang,  masyarakat  Dayak  di  Kalteng  berhasil memperjuangkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  Provinsi  Kalteng  Nomor  16/2008  tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, serta Perda Kalteng Nomor 1 Tahun 2010 tentang Alokasi Anggaran dari APBD provinsi/kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan  program  kerja  dan  operasional  kelembagaan  adat  Dayak  dan fungsionarisnya dari tingkat provinsi sampai desa/kelurahan.
Fakta  pemerintahan  di  atas  memperlihatkan  perspektif  dan  tindakan berpemerintahan  di  Kalteng  era  reformasi  banyak  dipengaruhi  kekuatan  identitas  etnis Dayak.  Tulisan  ini  mendeskripsi  tentang  pemikiran  dan  praktik  pemerintahan berdasarkan  adat  suku  Dayak,  khususnya  Dayak  Ma’anyan.  Pemerintahan  tersebut
dikategorikan sebagai “pemerintahan adat”, yakni perspektif dan tindakan pemerintahan berdasarkan  adat  Dayak.  Dasar  tafsir  dan  analisisnya ditelusuri  dalam  “Tingkah” (nasihat  Mantir/Kepala  Adat),  “Taliwakas”  (cerita  asal  usul  kepemimpinan)  dan “Hukum  Adat”  (aturan  adat).  Sumber  tradisional  itu  oleh  AB  Hudson  disebut “traditional history” (sejarah tradisional) (Hudson, 1971).
Pemikiran  dan  praktik  pemerintahan  pada  masyarakat  Dayak  Ma’anyan  di Kalteng  ialah  pemerintahan  berdasarkan  aturan  adat  istiadat  yang  lahir  dan berkembang sebelum maupun sebagai akibat pengaruh budaya luar yaitu Hindu (abad 14), Islam  (abad 16), dan pengaruh  Barat  yang  dibawa misionaris Kristen (abad 19), kolonial Belanda (abad 19) dan Indonesia merdeka (abad 20). Di masa kini nilai-nilai adat  tersebut  menjadi  kekuatan  politik  (political  power)  kalangan  elit  lokal  menuntut hak-hak adat mereka kepada negara (Hadi, 2019) seperti pembentukan kabupaten baru dan penguatan peran lembaga adat dalam pemerintahan. Diasumsikan, “pemerintahan adat”  ialah  institusi  negara  tradisional  yang  pernah  dipraktikkan  di  masa  lalu berdasarkan  hukum  adat,  namun  mengalami  penyurutan  peran  akibat  kehadiran negara modern.
Sehubungan  fakta  tersebut,  pertanyaan  yang  muncul  kemudian  ialah  bagaimana pemikiran  dan  praktik  pemerintahan  berdasarkan  adat  Dayak,  khususnya  Dayak Ma’anyan di Kalteng? “Pemerintahan adat” ialah sebagai self regulation (kemampuan masyarakat  adat  membuat  aturan)  dan  self  governing  (kemampuan  masyarakat  adat mengatur diri sendiri). Dasar utama konsep pemerintahan adat Dayak Ma’anyan ialah konsep  hadat  (adat,  hukum  adat)  sebagai  peraturan  perundang-undangan  mengatur kehidupan  suku.  Bagi  masyarakat  Dayak  Ma’anyan,  hadat  (adat,  hukum  adat)  sudah cukup untuk menggambarkan bahwa di sana ada aturan untuk menjamin law and order (ketenteraman  dan  ketertiban),  ada  institusi  pengatur  kehidupan  masyarakat,  ada musyawarah  pengambilan  keputusan,  susunan  masyarakat,  sistem  ekonomi,  batas wilayah, dll.
Lebih jauh tulisan ini hanya mendeskripsi konsep hadat (adat, hukum adat) yang terkait  pemerintahan  saja  yakni  Pertama,  konsep  tumpuk  sebagai  institusi  “negara suku”  yang  memiliki  otoritas  mengatur  masyarakat;  Kedua,  konsep  gamung  paner sebagai  mekanisme  musyawarah  adat  pengambilan  keputusan;  dan Ketiga, susunan masyarakat  dalam  konsep putak  amau  (golongan  pemimpin)  dan  putak  walah (golongan rakyat).

## TINJAUAN TEORI
Membicarakan  pemerintahan  maka  tidak  dapat  dipisahkan  bahwa  di  sana  ada negara, ada kondisi di mana berbagai tipe pemerintahan muncul, adanya sifat-sifat dari berbagai  tipe  pemerintahan,  adanya  hubungan  pemerintah  dengan  yang  diperintah dalam  berbagai  situasi,  tentang  bagaimana  pemerintahan  melaksanakan  fungsinya sesuai  dengan  jenisnya,  dan  sebagainya  (Iver,  1985).  Dalam  budaya  lokal  Nusantara, dan  jauh  sebelum  terdapat  pemikiran  modern,  telah  dikenal  pemikiran  yang  ada hubungannya dengan politik dan juga negara, terlepas apakah pemikiran tersebut dapat diterima  atau  tidak  oleh  akal,  ataupun  sesuai  dengan  zaman  atau  tidak.  Pemikiran  itu dapat  dilihat  dari  adanya  susunan  masyarakat  tertentu  di  suatu  wilayah  tertentu,  baik berupa negara kecil atau besar. Pada masa lampau pemikiran khusus tentang politik dan negara  tidak  terdapat  secara  khusus,  namun  bercampur  dengan  segala  macam  sendi kehidupan  dari  masyarakat,  terutama  bercampur  dengan  masalah  kepercayaan  dan agama  (Noer,  1983).  Pemikiran  tersebut  merupakan  falsafah  hidup  hasil  kebudayaan asli,  sebagai  aliran  pikiran  yang  masih  tetap  hidup  di  dalam  masyarakat  dan berpengaruh jelas terhadap sebagian anggotanya (Alfian, 1978).
Kehadiran  demokrasi  di  banyak  negara  berkembang,  termasuk  Indonesia  sejak akhir 1990-an telah meromantisir masa lalu masyarakat asli agar kembali dipraktikkan di  masa  kini,  termasuk  kebangkitan  masyarakat  adat  (Henley  dan  Davidson,  2010). Diantaranya  mitos To-Manurung sebagai  identitas  falsafah  politik  masyarakat  asli Bantaeng di Sulawesi Selatan yang mengandung nilai-nilai demokrasi, dan kini menjadi modal  politik  dalam  kesepakatan  pemekaran  daerah,  pilkada,  dan  legitimasi kepemimpinan politik (Ahimsa-Putra, 2014). Di Maluku, dalam pemilihan kepala desa diimplementasi  model integrasi  aturan  adat  dengan nilai  demokrasi  yang diatur negara guna meminimalisir konflik dalam penyelenggaraan pemerintahan (Bakarbessy, 2018). Di Amerika Latin, seperti di Bolivia dan Ekuador diantara kekuatan gerakan penduduk asli  (masyarakat  adat)  ialah  membangun  kelompok  aksi  dalam  bentuk  gerakan  sosial dan partai politik untuk mempromosikan kontrol masyarakat atas urusan-urusan publik dengan basis kesetaraan politik (Subono, 2017).
Sedangkan di Kalteng, khususnya suku Dayak Ma’anyan ialah menguatnya nilai- nilai adat bersumber dari pemikiran masa lalu yang terepresentasi melalui kebangkitan lembaga  adat  Dayak  dalam  memperjuangkan  hak-hak  tradisional  mereka.  Penguatan nilai  identitas  dalam pandangan  Isaiah Berlin mengandung represinya sendiri, di  mana melalui  politik  identitas  ada  penonjolan  identitas  etnis  dalam  pemerintahan  yang
menempatkan  budaya  lokal,  etnisitas,  ras,  dan  agama  yang  berguna  untuk  melawan tendensi dominasi dan penaklukan Barat (Sahal, 2004). Menguatnya identitas etnis yang membayangi  pemerintahan  modern  produk  Barat  belakangan  barangkali  dapat membantu kalangan ilmuwan pemerintahan menjadikannya sebagai state of the art ilmu pemerintahan. State  of  the  art diartikan  sebagai  kondisi,  sosok,  perkembangan paradigma  suatu  disiplin  ilmu  pada  suatu  saat  atau  perkembangan  terakhir  suatu  ilmu (Surbakti, 1996; Tarigan, 2014).
Fakta  penguatan  identitas  etnis  merupakan  upaya  menuangkan  “wajah  asli” pemerintahan  tradisional  dalam  praktik  pemerintahan  modern  saat  ini.  Nilai-nilai identitas  etnis  Dayak  Ma’anyan  yang  terkait  pemerintahan  ialah  syarat  menjadi pemimpin  pemerintahan  haruslah  menguasai  aturan  yang  berlaku  dalam  masyarakat (menguasai  hukum  adat),  melalui  proses  pembelajaran  bidang  kepemimpinan  dan kekuasaan  (ada  jenjang  kaderisasi  dan  pendidikan),  adanya  prinsip  senioritas  (ada pembatasan  usia),  dapat  menciptakan  kesejahteraan  bagi  rakyat,  dan  ada  hak  rakyat dalam  kekuasaan  sebagai  mekanisme  kontrol  terhadap  pemimpin  melalui  lembaga perwakilan (Dayak Ma’anyan: dewan adat), berhak menolak bertemu pemimpin (Dayak Ma’anyan: budaya paut ) bila pemimpin berlaku tidak adil, dan berhak tidak memilihnya lagi bila kepemimpinannya gagal menciptakan kesejahteraan (Hadi, 2018).
Untuk  memahami  pemikiran  dan  praktik  pemerintahan  adat  di  kalangan  suku Dayak  Ma’anyan  secara  lebih  jauh,  sebagaimana  pandangan April  Carter,  salah  satu usaha  untuk  memahaminya  ialah  dengan  cara  memperoleh  bentuk-bentuk  kekuasaan (pemerintahan) yang asli dalam konteks sejarah dan sosial. Ada dua keuntungan yang didapat  Pertama,  dapat  menjelaskan  kebiasaan  sosial,  sikap  dan  keyakinan  secara historis  yang  dikaitkan  dengan  fenomena  kekuasaan;  dan  Kedua,  dapat  mempertegas pandangan  sumir  masa  lampau  yang  mempengaruhi  pemahaman  umum  tentang kekuasaan.  Fakta  tersebut  dapat  diperoleh  dari  masyarakat  yang  hidup  sebelumnya tetapi diwarisi (Carter, 1985). Dengan demikian, seperti dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini, cara memahami pemikiran dan praktik pemerintahan berdasarkan adat suku Dayak Ma’anyan di Kalteng ialah memahami bentuk-bentuk asli dalam konteks sejarah dan sosial mereka.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  interpretatif,  yakni  mengangkat secara  ideografis  berbagai  fenomena  dan  realitas  sosial,  teori  yang  dihasilkan
mendapatkan  pijakan  yang  kuat  pada  realitas,  bersifat  kontekstual  dan  historis (Somantri, 2005). Penelitian kualitatif telah memainkan peran utama dalam ilmu politik (dan ilmu pemerintahan), mulai dari penelitian tentang individu dan kelompok di dalam kancah politik formal, hingga sikap dan perilaku politik masyarakat  di  luarnya (Marsh dan  Stoker,  2010).  Fenomena  dan  realitas  sosial  yang  dianalisis  ialah  pemikiran  dan praktik  pemerintahan  adat  suku  Dayak  Ma’anyan  di  Kalteng  yang  dimasa  kini dimanifestasi ke dalam pembentukan kabupaten baru bersifat etnis serta peran lembaga adat  dalam  pemerintahan  modern.  Fokus  obyek  analisis  ialah  masyarakat  adat  suku Dayak  Ma’anyan  yang  berdomisili  di  Kabupaten  Barito  Timur  dan  Barito  Selatan. Penelitian dilaksanakan  bulan Februari-April 2021 berupa pengumpulan data lapangan dan sumber pustaka serta analisis data.

## PEMIKIRAN DAN PRAKTIK PEMERINTAHAN ADAT
Di Kalteng terdapat beberapa kelompok suku Dayak yang dominan  yakni Dayak Ngaju,  Dayak  Sampit,  Bakumpai,  Ot  Danum,  dan  Ma’anyan  (termasuk  Dusun  dan Lawangan). Kini berkat pembangunan infrastruktur secara masif yang berpengaruh bagi kemajuan  pendidikan  dan  ekonomi,  terutama  setelah  gubernur  dan  bupati/walikota dijabat elit  Dayak, kehidupan mereka telah terintegrasi  secara keseluruhan baik  sosial, politik dan ekonomi, dan telah membentuk sebagai kekuatan politik penting di Kalteng. Suku  Dayak  Ma’anyan  mendiami  bagian  tengah  sampai  hulu  Sungai  Barito  (bagian Timur Kalteng). Sungai Barito bermuara ke laut Jawa di Banjarmasin. Cara umum yang dilakukan untuk mengungkap identitas mereka ialah melalui upacara adat yang hingga kini masih dipraktikkan. Dalam berbagai upacara adat terungkap peran pemimpin, peran rakyat,  susunan  masyarakat,  serta  sejarah  asal  usul  mereka. William  Liddle  pernah menulis:
“Kehidupan  suku  Dayak  yang  sejati  ialah  kehidupan  yang  tersembunyi,  yang  tidak diungkapkan  kepada  orang  lain,  dan  hanya  bisa  diketahui  melalui  upacara  dan  cerita mereka” (Liddle, 1997).
Ada banyak upacara yang dilaksanakan, yakni upacara kematian maupun upacara kehidupan.  Di  dalam  setiap  rangkaian  upacara,  mereka  menceritakan  asal  usul  hingga sampai  ke  kehidupan  di  masa  kini.  Ukuran  besar  dan  megahnya  suatu  upacara  adat menandakan  keluarga  yang  menyelenggarakan  adalah  keluarga  berpengaruh  di  dalam masyarakat. Sensus penduduk tahun 2000 menyebut suku Dayak Ma’anyan di urutan 9
(2,80%) dari total penduduk Kalteng, dan menjadi suku Dayak terbesar keempat setelah Dayak Ngaju, Dayak Sampit dan Bakumpai (Suryadinata, 2003).

## Adat sebagai Sumber Aturan Berpemerintahan
Seperti dijelaskan di depan, Hadat dalam pemikiran suku Dayak termanifestasi ke dalam hukum hadat (hukum adat), namun umumnya konsep hadat (adat) lebih luas dari sekedar hukum adat dan jauh melampaui hukum adat itu sendiri. Adat dimengerti secara luas  baik  hal-hal  yang  menyangkut  persoalan  hukum,  kebiasaan,  tradisi,  ritus keagamaan, ritus sosial, dan aturan pemerintahan suku. Segenap aspek kehidupan suku Dayak  selalu  dikategorikan  sebagai  adat (hadat) (Pilakoanu,  2010).  Johannes  Enos Garang,  Rektor  pertama  Universitas  Kristen  Palangka  Raya  (1987-1991),  dalam disertasinya mengenai Adat Und Gesselsaft , menulis pentingnya kedudukan adat dalam sistem  masyarakat  adat  Dayak,  yakni  sebagai  sumber  pelaksanaan  kepemimpinan,  tata cara  pemilihan  pemimpin,  dan  secara  khusus  sebagai  sumber  pelaksanaan  kekuasaan (pemerintahan)  (Garang,  1974).  Dalam  masyarakat  Dayak  Ma’anyan,  adat  mencakup dua kategori, yaitu adat  untuk  mengatur kehidupan (hadat  tiba welum) dan adat  untuk mengatur upacara kematian (hadat tiba matei) yang termanifestasi dalam filosofi Welum Bahadat (menjalani kehidupan berdasarkan adat istiadat). Konsep adat termanifestasi di dalam hukum adat yang menjadi sumber aturan mengatur ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat adat.
Berdasarkan  konsepsi  sumber-sumber  kekuasaan  Charles  F.  Andrain,  terdapat lima  sumber  kekuasaan  (pemerintahan). Pertama, sumber  primordial  yaitu  keturunan atau keluarga; Kedua, sumber yang dianggap suci seperti Tuhan atau pemberian dewa- dewa; Ketiga, sumber yang bersifat pribadi seperti kekayaan, kedermawanan; Keempat, sumber instrumental seperti  prestasi  kerja, keunggulan pengalaman, pendidikan tinggi; dan Kelima, sumber  legal  yang  sesuai  prosedural  dan  aturan  hukum  (Andrain,  1992). Menurut  Surbakti  (1992),  4  sumber  pertama  dari  Andrain  adalah  sumber  kekuasaan pemerintahan  yang  bersifat  substansial,  sedangkan  1  sumber  terakhir  (sumber  kelima) adalah  sumber  kekuasaan  pemerintahan  yang  bersifat  prosedural  atau  faktual,  yaitu karena  hak  memerintah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis.
Merujuk pandangan Andrain dan Surbakti di atas, maka adat (hukum adat) adalah sumber  kekuasaan  pemerintahan  prosedural,  yang  mengatur  seluruh  kehidupan masyarakat  suku  Dayak  Ma’anyan.  Dalam  hukum  adat  Dayak  Ma’anyan  paling  tidak
terdapat  3  aturan  yang  mengatur  tentang  pemerintahan,  yaitu Pertama, Dudus (pelantikan  pemimpin); Kedua, Tutur  Mantir (golongan  Pemimpin,  ada  susunan masyarakat);  dan Ketiga, Kawit  Kinte (proses  belajar  kepemimpinan).  Dalam  buku hukum  adat  Dayak  Ma’anyan, Dudus merupakan  tingkat  hukum  ke-12, Tutur  Mantir sebagai  tingkat  hukum  ke-16  dan Kawit  Kinte sebagai  tingkat  hukum  ke-24  (Buku hukum adat Dayak Ma’anyan, hal. 105-187).
Dudus adalah  konsep  pelantikan  atau  pengukuhan  pemimpin  baik  adat  maupun pemerintahan yang dilaksanakan Mantir tu’eh (kepala  adat  senior) dan Wadian (imam suku).  Proses dudus juga  sekaligus  pemberian  gelar  pemimpin  adat  kepada  pemimpin yang dilantik. Di masa lalu, Dudus adalah pelantikan kepala adat atau kepala suku yang baru  terpilih  sekaligus  pemberian  gelar  adat  (Tamanggung,  Damang,  Dambung,  Uria, Suta,  dll). Sedangkan  di  masa  kini, dudus juga  dilakukan  kepada  kepala  pemerintahan modern. Tahun 2010 mereka memberi gelar Dambung Panning Maleh kepada Gubernur Kalteng  Teras  Narang.  Gelar  yang  sama  juga  diberikan  oleh  Dewan  Adat  Dayak Kabupaten Barito Timur tahun 2006 kepada Bupati Barito Timur Zain Alkim, dan tahun 2014  kepada  Bupati  Barito  Timur  Ampera  A.Y.  Mebas. Panning adalah  nama pemimpin  suku  Dayak  Ma’anyan  pada  masa  lalu  yang  revolusioner  pasca  peristiwa “ Sarunai  Usak  Jawa ”.  Secara  filosofis,  pemberian  gelar  itu  untuk  memistifikasi kehadiran pemimpin revolusioner masa lalu untuk hadir memimpin di masa kini. Secara praktis ialah untuk memberikan pangiwuruh (kharisma) kepada pemimpin tersebut. Elit yang didudus dan  memperoleh  gelar  adat  diharapkan  dapat  menjadi  patron  bagi masyarakat suku Dayak Ma’anyan dengan memberi perlindungan secara politik maupun adat,  dan  diharapkan  dapat  membawa  suara  serta  kepentingan  mereka.  Mistifikasi terhadap  daya  magis  dan  revolusioner  tokoh  masa  lalu  menjadikan  mereka  percaya suatu  saat  pemimpin  yang  adil  dari  suku  mereka  akan  datang  kembali  dan membebaskan mereka dari belenggu penindasan (Cahyono, 2005).
Tutur  Mantir adalah  golongan  pemimpin  sejak  era  Nan  Sarunai  sampai  di  masa kini. Konsep Tutur Mantir membedakan kelompok pemimpin dengan kelompok rakyat. Tutur Mantir juga disebut sebagai Putak Amau (golongan pemimpin), dan kelas rakyat disebut Putak  Walah.  Putak  Walah dalam  beberapa  kasus  juga  bisa  diartikan  sebagai pelayan,  budak,  pengikut  dan  sejenisnya.  Konsep Tutur  Mantir dalam  hukum  adat memperlihatkan  bahwa  ada  susunan  masyarakat  sebagai  kelompok  pemimpin  pada masyarakat  adat  Dayak  Ma’anyan,  dan  di  pihak  lain  ada  kelompok  lain  sebagai kelompok  rakyat  sebagai  tujuan  pelaksanaan  pemerintahan  suku.  Di  masa  lalu,  para
pemimpin  suku  yang  memegang  jabatan  kepala  adat  atau  kepala  wilayah  secara  turun temurun digolongkan sebagai  kelas Tutur  Mantir . Misalnya, kepala suku Tamanggung Jaya  Karti  (Djelan)  yang  berkuasa  di Patai (wilayah  Tamiang  Layang  sekarang)  pada tahun 1861-1875. Suta Ono yang menjadi kepala suku, kepala adat dan kepala wilayah di  daerah  Telang  (wilayah  sebagian  Barito  Timur  dan  Barito  Selatan  sekarang)  tahun 1850-1894. Juga Tamanggung Djaja Karti (Sempel) yang berkuasa di Buntok (sebagian wilayah  Barito  Selatan  sekarang)  sekitar  tahun  1895.  Pengganti  kekuasaan  mereka berikutnya  ialah  anak  keturunannya  seperti  Raden  Badowo  yang  mengganti  ayahnya Suta  Ono  menjadi  kepala  suku  dan  kepala  distrik  tahun  1930-1942  sampai  saat kedatangan pendudukan militer Jepang.
Kawit Kinte merupakan konsep belajar kepemimpinan dan hukum  adat.  Di masa lalu, proses belajar ini dilakukan seorang anak atau generasi penerus keluarga pemimpin (Tutur  Mantir) untuk  belajar  hukum  adat,  tata  cara  berbicara  dan  mengemukakan pendapat  di  depan  umum,  pengetahuan  adat  istiadat,  tata  cara  memimpin  musyawarah adat, sejarah kepemimpinan, dan sejarah suku mereka. Proses belajar dalam kawit kinte ialah  dengan  dipelajari  langsung  kepada  seorang  pemimpin  (kepala  suku,  kepala  adat, pemimpin  wilayah)  yang  sudah  berpengalaman  dan  yang  sedang  memegang  jabatan kekuasaan.  Pihak  yang  belajar  mesti  menyediakan  sejumlah  syarat  sebagai  media pembelajaran  seperti  yang  sudah  diatur  di  dalam  adat,  diserahkan  kepada  pemimpin yang menjadi  tempat  belajar. Pada saat  yang dianggap cukup, pembelajar dapat  diajak tampil  di  depan  umum  oleh sang  guru ikut  berbicara  dalam  musyawarah  adat  di  balai adat dan ikut mengatur masyarakat atau memecahkan masalah dalam masyarakat. Kawit kinte terbagi atas dua sumber, yaitu belajar kepada Mantir-Pangulu (kepala adat), atau bisa juga belajar kepada Wadian (imam suku Ma’anyan, pemimpin ritual suku). Apabila belajar  kepada  kepala  adat  maka  yang  dipelajari  hanya  mencakup  pembelajaran kepemimpinan  dan  aturan-aturan  adat  saja,  sedangkan  apabila  belajar  kepada Wadian maka yang dipelajari selain aturan adat dan kepemimpinan juga tentang ritual-ritual adat dan  suku,  yang  mana  dalam  banyak  kesempatan  pemimpin  suku  atau  pemimpin  adat juga  dapat  menjadi  pemimpin  ritual  suku  (Hukum  Adat  Dayak  Ma’anyan,  105-187). Saat  seseorang  sudah  dipandang  lulus kawit  kinte dan  layak  menjadi  pemimpin  adat mengantikan pemimpin sebelumnya, maka kemudian dilaksanakan dudus .
Tumpuk sebagai Konsep “Negara suku”
Suku  Dayak  Ma’anyan  membuat  dan  membangun tumpuk sebagai  pemukiman dengan  cara  mengikuti  aliran  sungai,  menyusuri  sungai  dan  tidak  jauh  dari  tepian sungai. Tumpuk dibangun  seperti  membentuk  tapal  kuda,  menghadap  ke  arah  sungai. Batas-batas  wilayah Tumpuk satu  kelompok  suku  dengan  kelompok  suku  lain  selalu ditandai dan dipisahkan oleh tanda alam, seperti pohon besar, pohon bambu, sungai atau danau,  bahkan  di  perbatasan  juga  sering  dibangun  “rumah  keramat”  sebagai  penanda batas  wilayah.  Rumah  pemimpin  dan  keluarga  adalah  rumah  besar  yang  merupakan istana suku atau biasa disebut Lewu Hante (rumah besar) atau Rumah Betang .
Rumah  pemimpin selalu  berdampingan  dengan balai  adat sebagai  pusat pelaksanaan  upacara  adat  dan  ritus-ritus,  dan  tempat gammung  paner (musyawarah adat).  Terkadang  juga,  karena  besarnya  rumah  kepala  suku,  sering  kegiatan gammung paner dan  upacara  adat  dilaksanakan  di  rumah  kepala  suku.  Salah  satu  rumah  kepala suku  yang  masih  ada,  dilestarikan,  dan  masih  dirawat  hingga  kini  ialah  rumah  kepala suku Paju Epat Suta Ono di desa Telang, Kecamatan Paju Epat, Barito Timur. Di bagian belakang komplek rumah ini, terdapat makam Suta Ono dan keluarga.
Rumah Kepala Suku Suta Ono di desa Telang, Barito Timur. Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021.
Tumpuk adalah institusi “negara suku” di masa lalu. Rumah pemimpin suku selalu lebih  besar  dan  menjadi  rumah  utama  dalam Tumpuk ,  karena  selain  menjadi  tempat berkumpulnya  keluarga,  pusat  upacara,  juga  tempat  menginap  tamu  utusan  dari  suku lain  yang  datang  berkunjung.  Besarnya  rumah  kepala  suku  diantara  rumah  keluarga yang lain menandakan bahwa penguasa atau pemimpin,  selain secara birokratis adalah kepala  pemerintahan  dan  penguasa  wilayah,  juga  merupakan  seorang  pemimpin  ritus atau  upacara,  yang  berkewajiban  untuk  terus  menegakkan  adat  dan  tradisi-tradisi melalui ritual.
Tumpuk sebagai  institusi  politik  dan  pemerintahan  di  masa  kini  diterjemahkan sebagai  Kampung  atau  Desa.  Sedangkan  di  masa  lalu,  sebelum  kehidupan  suku terintegrasi  ke  dalam  negara  modern, Tumpuk merupakan  institusi  “negara  suku”  atau “negara  etnik”  sebagai  tempat  tinggal  dan  tempat  berlindung  dari  serangan  suku  lain. Dari  masa  ke  masa  muncul  berbagai  nama Tumpuk dengan  berbagai  varian  dan pemimpin, yakni:
1. Tumpuk  Laliku  Meah (sebelum  tahun  1305).  Berpusat  di  Hujung  Panti,  dekat Pangambangan, Kalimantan Selatan. Pemimpinnya ialah Pangulu Nini Punyut;
2. Tumpuk  Sani  Sarunai (Kerajaan  Nan  Sarunai)  (1305-1358).  Berpusat  di  Kayu Tangi, dekat Martapura, Kalimantan Selatan. Pemimpin yang terkenal adalah Raja Anyan;
3. Tumpuk Bangi Sampa Tulen (1358-1389). Berpusat di sebelah utara Kota Tamiang Layang,  Barito  Timur,  Kalteng.  Pemimpin  terkenal  ialah  Dambung  Mangkurap, dan Uria Napulangit;
4. Tanjung  Nagara (1365-1535).  Berpusat  di  Amuntai,  Hulu  Sungai  Utara, Kalimantan  Selatan.  Pemimpin  yang  terkenal  di  salah  satu Tumpuk suku  Dayak Ma’anyan adalah Uria Gadung;
5. Tumpuk  Lasi  Muda (1535-1850).  Berpusat  di  Dayu,  Barito  Timur,  Kalimantan Tengah. Pemimpin yang terkenal ialah Uria Biring; dan
6. Tumpuk  Sihong atau Landschaap  Sihong (1850-1942).  Berpusat  di  Telang,  Barito Timur,  Kalimantan  Tengah.  Pemimpin  yang  terkenal  ialah  Suta  Ono  (Bae,  dkk,
1995; Hudson, 1967; Pilakoanu, 2010: 83-132; Hadi, 2019).
Masyarakat suku Dayak umumnya tidak mengenal konsep pemerintahan termasuk negara.  Dalam  praktik  pemerintahan  di Tumpuk ,  ada  mekanisme  musyawarah  adat (gammung  paner) di  balai  adat  sebagai  mekanisme  pengambilan  keputusan,  termasuk sidang adat memutuskan hukum atau sanksi kepada pelanggar ketertiban dan keamanan seperti  tindakan  pencurian,  sengketa  warisan  dan  pelanggaran  lainnya.  Selaku mekanisme kontrol dan penyeimbang kekuasaan kepala suku atau kepala adat, ada Let Adat yang  berwenang  sebagai  Dewan  Adat,  yakni  mengoreksi  sembari  meluruskan keputusan  kepala  suku  yang  dipandang  bertentangan  dengan  hukum  adat.  Pembatasan kekuasaan seperti demikian merupakan core bagi sebuah negara demokratis (Tonralipu, 2020).  Berbagai  fakta  tersebut  menggambarkan  bahwa  institusi Tumpuk memiliki  ciri sebagaimana institusi pemerintahan dan institusi negara.
Institusi Pemerintahan Unsur Pemerintahan Tumpuk 1. Ada batas-batas wilayah (pohon kayu besar, bambu, sungai, danau) 2. Ada rakyat 3. Ada kepala suku/kepala adat/kepala wilayah 4. Ada  relasi  dan  hubungan  diplomatik  dengan  kelompok  suku  lain  di sekitar,  termasuk  dengan  Kerajaan  Banjar  dan  Kesultanan Banjarmasin, serta dengan pedagang-pedagang dari China.
5. Ada hukum adat sebagai pengatur ketertiban dan keamanan bersama, termasuk mengatur pemerintahan.
6. Ada sumber daya ekonomi (tanah, hutan, danau, sungai, ladang)
Institusi Pemerintahan Unsur Pemerintahan Kepala Pemerintahan 1. Kepala  suku,  kepala  adat,  kepala  wilayah  dengan  berbagai  macam gelar kepemimpinan (Tamanggung, Dambung, Damang, Uria, Suta) 2. Kepala  suku  bertindak  sekaligus  sebagai  kepala  adat,  kepala pemerintahan, kepala wilayah. 3. Pemimpin pelaksanaan hukum adat 4. Sudah melalui proses kawit kinte , dudus, dan merupakan Tutur Mantir (golongan pemimpin). Let Adat 1. Berwenang sebagai Dewan Adat 2. Berperan pada suatu Sidang Adat dan musyawarah adat 3. Berjumlah  4  (empat)  orang  Mantir  (kelompok  keluarga  pemimpin) senior.
4. Dipilih  dan  ditentukan  dalam  musyawarah  adat  sebagai  perwakilan masyarakat adat.
5. Memastikan  kebijakan  yang  diambil  kepala  adat  atau  kepala pemerintahan tidak menyimpang dari hukum adat.
6. Berwenang  mengoreksi  keputusan  kepala  adat  atau  kepala  suku apabila terjadi kesalahan
7. Pendamping kepala adat atau kepala suku dalam berbagai persidangan dan permusyawatan adat. 8. Menerima  dan  menampung  berbagai  laporan  masyarakat  terkait pelanggaran ketertiban dan keamaan kampung untuk dibawa ke dalam persidangan atau permusyawaratan adat.
Sumber Data: Diolah dari berbagai sumber, 2021.
Konsep Tumpuk (Dayak  Ma’anyan,  dan  Dayak  Dusun), Lewu (Dayak  Ngaju), Lowu (Dayak Siang), atau Lebu (Dayak Bakumpai) tidak ada yang seragam di kalangan suku Dayak. Struktur pemerintahanya pun tidak ada yang seragam. Hal ini disebabkan karena kebutuhan yang berbeda-beda diantara kelompok suku Dayak.

## “Gammung Paner” sebagai konsep Musyawarah Adat
Gammung  paner (musyawarah  adat)  adalah  bagian  penting  dan  tak  terpisahkan dalam  kehidupan  masyarakat  suku.  Dalam gammung  paner ,  terdapat  peran Mantir selaku  kepala  adat  atau  kepala  pemerintahan  suku,  ada  peran Let  Adat sebagai  dewan adat  yang terdiri  atas 4  orang Mantir tu’eh (Mantir senior) yang akan mengoreksi  dan meluruskan  apabila  ada  keputusan  kepala  adat  atau  kepala  suku  yang  keliru  serta menyimpang dari hukum adat, serta ada peran asbah (perwakilan keluarga selaku warga tumpuk ). Dengan demikian, terdapat relasi kuasa dan interaksi antara pemimpin dengan rakyat  dalam  proses gammung  paner. Gammung  paner memberi  peran  yang  sama kepada  laki-laki  maupun  perempuan  dalam  hak  berbicara.  Dalam  musyawarah  adat, tempat  duduk  antara  kelompok  laki-laki  dengan  kelompok  perempuan  dipisah  kendati di  balai  adat  yang  sama.  Tetapi  keputusan  yang  diambil  sama-sama  menggambarkan solusi bagi kepentingan bersama.
Dalam  hak  berbicara,  yang  paling  pertama  berbicara  adalah  A sbah  Pa’ung (pengundang/tuan  rumah)  yang  menjelaskan  tujuan  pelaksanaan  musyawarah  adat. Tuan rumah kemudian menyerahkan pembicaraan selanjutnya kepada asbah yang lain . Asbah adalah  perwakilan  keluarga  selaku  rakyat  desa  yang  diundang  hadir  ke  dalam musyawarah. Asbah biasanya  diperankan  anggota  keluarga  tertua  yang  disebut Asbah Tu’eh, baik laki-laki maupun perempuan. Asbah yang hadir tergantung jumlah keluarga dalam Tumpuk ,  biasanya  antara  satu Asbah dengan Asbah yang  lain  masih  terkait keluarga,  ketika  ada  satu  atau  dua Asbah  Tu’eh yang  hadir  dan  ikut  berbicara  maka asbah-asbah lain menganggap sudah mewakili  semua keluarga. Sehingga Asbah Tu’eh dianggap sudah mewakili beberapa keluarga. Paling tidak antara 5-15 asbah yang bisa duduk dalam musyawarah adat dan dianggap mewakili semua warga tumpuk .
Setelah  semua Asbah selesai  berbicara,  kemudian Asbah  Pa’ung (pengundang, tuan  rumah)  menyerahkan  pembicaraan  selanjutnya  kepada Mantir . Mantir di  sini bertindak sebagai pemimpin adat, pemimpin wilayah atau pemimpin pemerintahan yang sudah  senior,  bisa  mantan  kepala  adat  sebelumnya  yang  disebut Mantir  Tu’eh ,  atau Mantir  yang  sedang  menjabat.  Sebelum  berbicara, Mantir meminta  pendapat Let  Adat terlebih  dahulu. Let  Adat akan  berbicara  kalau  diantara  pembicaraan  ada  dipandang menyimpang dari hukum adat, dan tugas Let Adat mengoreksi atau meluruskannya. Bila Let  Adat langsung  menyerahkan  pembicaraan  kepada Mantir ,  maka  keputusan selanjutnya  ada  di  tangan Mantir .  Dalam  wewenangnya  sebagai  pemimpin gammung paner, Mantir menyampaikan tingkah yaitu nasihat-nasihat dan pengambilan keputusan. Mantir mengambil  keputusan berdasarkan  relevansi  masalah dan konteks adat  (hukum adat) yang berlaku.
Diantara gammung  paner yang  dilaksanakan  ialah  musyarawah  dalam menentukan  pemimpin tumpuk ,  yaitu  pemimpin  pemerintahan  maupun  pemimpin  adat berikutnya.  Dalam  memilih  pemimpin,  adat  menentukan  berasal  dari  keturunan pemimpin sebelumnya (Tutur Mantir) , namun bila ternyata tidak ada yang bersedia atau tidak  tersedia  tokoh  yang  memenuhi  syarat  maka  dapat  diambil  dari  kelompok  rakyat bukan Tutur  Mantir, dengan  mempertimbangkan  unsur  usia,  pengalaman  keterlibatan dalam  pemerintahan  dan  adat,  dan  sudah  memenuhi  syarat  secara  adat  seperti  telah melalui proses kawit kinte .
Dalam  hal  mengangkat  pemimpin  yang  bukan  dari  golongan Tutur  Mantir , dilaksanakan  proses dudus (pelantikan)  tambahan  yang  disebut nindrik  langka. dudus nindrik  langka hanya  dilakukan  dalam  proses  pelantikan  pemimpin  suku  yang  bukan
dari  keluarga  Tutur  Mantir  atau  merupakan  rakyat  biasa.  Tujuannya  ialah  untuk melegitimasi  sebagai  pemimpin  masyarakat,  walaupun  ia  bukan  dari  golongan pemimpin,  supaya  mudah  diterima  oleh  masyarakat,  keputusannya  tidak  menyimpang dari  aturan  adat,  dapat  berlaku  adil  kepada  masyarakat  dan  dapat  bertanggungjawab sebagai pemimpin. Hukum adat Dayak Ma’anyan aturan ke-12 mengatur tentang dudus nindrik langka .
Dalam  musyawarah  adat  penentuan  pemimpin,  calon-calon  pemimpin  yang dipilih ialah  mereka yang sudah memenuhi  syarat  sebelum kemudian di -dudus . Dudus dipimpin  oleh Wadian (imam  suku)  atau  oleh Mantir  Tu’eh (Mantir  senior).  Jarang terjadi  friksi  dalam  penentuan  pemimpin  pemerintahan  tradisional  pada  suku  Dayak Ma’anyan.  Sebab  setelah  mendengar  pendapat  dan  pandangan-pandangan asbah serta pertimbangan  dari Let  Adat, keputusan  akhir  ada  pada  Mantir.  Artinya,  keputusan Mantir  sudah  mendapat  dukungan  warga  masyarakat  dan  dewan  adat.  Mantir,  seperti dijelaskan  di  atas,  dalam  proses  pengambilan  keputusannya  memberi tingkah yakni nasihat,  pandangan-pandangan,  dan  pertimbangan  yang  mengandung  ajaran  kebaikan untuk  kehidupan  bersama. Tingkah Mantir juga  berisi  kearifan  dan  kebajikan  para pemimpin  terdahulu,  sejarah  asal  usul  tokoh  pemimpin,  sejarah  asal  usul  suku, menceritakan  adat  yang  berlaku  dan  tanggungjawab  pemimpin  ke  depan  agar  tidak menyimpang dari adat.
Keputusan  politik  Mantir  dalam  menentukan  seseorang  yang  memehuni  syarat menjadi  pemimpin  berdasarkan  pandangan  kearifannya.  Dalam  upacara gammung paner ,  tokoh  yang  ditentukan  menjadi  pemimpin  ialah  yang  ditunjuk  melalui  suguhan minum tuak (arak, minuman dalam upacara adat). Mantir berjalan menujunya sembari menyampaikan tingkah. Tokoh  yang  dituju  diminta  berdiri  mengambil  gelas  minuman yang  disuguhkan Mantir ,  sang  tokoh  yang  ditunjuk  kemudian  berdiri  menerima  gelas minuman  tersebut  dan  mereka  minum tuak bersama.  Peserta  musyawarah  pun  ramai bertepuk  tangan  menyambut  pemimpin  baru  dan  mereka  ikut  minum tuak bersama sebagai  ungkapan  suka  cita.  Dalam  konteks  ini,  model  penentuan  pemimpin  dalam pemerintahan  adat  suku  Dayak  Ma’anyan  adalah  model  musyawarah  mufakat,  bukan voting . Gammung  paner merupakan  konsep  musyawarah  adat  sebagai  mekanisme pengambilan keputusan.

## “Putak Amau” dan “Putak Walah” sebagai konsep Susunan Masyarakat
Putak amau dan putak walah merupakan konsep susunan masyarakat suku Dayak Ma’anyan dalam konteks kehidupan suku dan adat. Kelompok yang dikategori sebagai Putak  Amau ialah  kelompok Mantir. Mereka  merupakan  keluarga  pemimpin  suku  di mana  sebagiannya  menjadi  kepala  pemerintahan,  kepala  suku,  atau  kepala  adat. Kelompok  ini  dilegitimasi  di  dalam  aturan  adat  (hukum  adat  aturan  ke-16/pasal  16) yang  disebut Tutur  Mantir (golongan  pemimpin).  Dalam  tradisi  suku,  secara  politik kelompok  ini  eksklusif  turun  temurun  menjadi  pemimpin  masyarakat  dan  berhak menggunakan  gelar  kepemimpinan  suku.  Secara  ekonomi  mereka  menguasai  berbagai sumber  daya  komunitas,  seperti  kebun,  tanah  ladang  yang  luas, beje (kolam pemeliharaan  ikan),  memiliki  peralatan  adat  yang  banyak  seperti  gong,  guci  yang bernilai  ekonomi tinggi,  serta berbagai  sumber ekonomi lainnya. Secara  sosial  mereka kelompok masyarakat terhormat, diminta duduk paling depan dalam musyawarah adat, diminta pendapat dan pandangan dalam pengambilan keputusan. Secara hukum (hukum adat) mereka dilindungi dan diatur hak-haknya selaku keluarga pemimpin.
Dalam taliwakas dinyatakan  hak-hak  pemimpin  ialah  1)  Menerima wua-sarah (upeti-pajak) dari warga desa berupa hasil-hasil alam seperti buah-buahan, sayur, beras; 2)  Mengelola walasan yakni  tanah  komunitas  adat  yang  dikelola  dan  digarap  untuk memenuhi kebutuhan operasional selama menjadi pemimpin; 3) Menerima wang medja yakni  semacam fee dari  setiap  perkara  adat  yang  diputuskan  dalam  berbagai  sengketa adat,  sumbernya  dari  denda  yang  diambil  dari  pihak  yang  kalah;  4)  Mengekstradisi warga  suku  (membuang)  karena  suatu  pelanggaran  atau  ketenteraman  dan  ketertiban yang tidak dapat diampuni; dan 5) setelah di- dudus (dilantik) sebagai pemimpin, berhak menerima  gelar  pemimpin  suku  atau  pemimpin  adat  seperti  gelar  Tamanggung, Dambung,  Uria,  Suta,  Mangku,  Damang,  dan  berbagai  macam  gelar  kepemimpinan tradisional Dayak lainnya.
Sedangkan  kelompok Putak  Walah ,  adalah  kalangan  rakyat  yang  tidak  memiliki sumber  daya  apa-apa.  Pada  suku  Dayak  Ma’anyan  di  masa  lalu  keberadaan  mereka berasal  dari  “beban  utang”  keluarga  yang  tidak  mampu  dibayar  sehingga  untuk membayar  utangnya  diambil  menjadi  pelayan.  Terkadang  utang  tersebut  tidak  lunas dibayar  sampai  meninggal  dunia,  sehingga  ditanggung  oleh  anak  cucunya.  Utang tersebut  bisa  berupa  pelanggaran  atas  hukum  adat  seperti  menikah  dengan  saudara dekat,  tindakan  kriminal  pembunuhan,  kalah  sengketa  harta  warisan  sehingga
dibebankan  membayar  biaya  sidang  adat  bahkan  setelah  kalah  tidak  memiliki  apa-apa lagi,  serta  utang-utang  lain  yang  bersifat  ekonomi  dan  tidak  mampu  dilunasi  secara material.  Karena  tidak  memiliki  sumber  daya  material,  atau  sumber  dayanya  tidak cukup  untuk  melunasi,  maka  sebagai  ganti  pembayaran  keluarga  pengutang  diambil menjadi  pekerja  atau  pelayan  oleh  keluarga  yang  memberi  utang  dengan  tidak  diberi upah.
Kelompok Walah kemudian  berkembang  menjadi  besar,  beranak  keturunan  dan secara  ekonomi,  politik,  sosial  dan  hukum  (hukum  adat),  posisi  mereka  lemah.  Secara ekonomi mereka minim sumber daya, tidak memiliki kebun, tidak memiliki tanah-tanah perladangan,  tidak  memiliki  barang-barang  bernilai  ekonomi  tinggi,  bahkan  terkadang tidak  memiliki  rumah  sebab  menumpang  tinggal  di  rumah  keluarga  pemberi  utang. Umumnya  mereka  bekerja  menggarap  lahan  perkebunan  dan  ladang  milik  keluarga pemimpin  dengan  cara ngakarun (bagi  hasil).  Secara  politik  mereka  tidak  berhak menduduki  jabatan  strategis  dalam  kepemimpinan  suku,  kecuali  karena  suatu  kendala seperti  sudah  dijelaskan  di  depan.  Secara  sosial,  mereka  adalah  kelompok  masyarakat yang  lemah  dan  tidak  diuntungkan,  dan  secara  hukum  adat  mereka  adalah  kelompok masyarakat yang diatur, bukan pengatur.
Konsep  susunan  masyarakat Putak  Amau-Putak  Walah pada  masyarakat  suku Dayak  Ma’anyan  sejajar  dengan  konsep kawula-gusti dalam  masyarakat  Jawa (Anderson,  2000),  di  mana  yang  satu  berperan  sebagai  kesatria  dan  satunya  berperan sebagai  abdi  (Suseno,  2015).  Fakta  ini  memperlihatkan  bahwa  ada  kelompok masyarakat  yang  mempunyai  kekuasaan  dan  ada  yang  tidak  mempunyai  kekuasaan (Satori dan Nurohman, 2011). Kelompok yang tidak mempunyai kekuasaan cenderung memisahkan  diri  dari  kelompok  yang  berkuasa  dan  mereka  mengalami  pengasingan asketik yang jauh dari kekuasaan politis (Pamberton, 2010). Dalam tradisi Jawa terdapat garis  pemisah  resmi-tegas  secara  hirarki  antara  kelompok kawula dengan  kelompok gusti melalui tata cara pemakaian busana, penggunaan bahasa, penggunaan warna atau tata  cara  penghormatan.  Sedangkan  dalam  tradisi  Dayak  Ma’anyan  garis  pembeda  itu terdapat  dalam  upacara  adat  kematian Ijambe di  mana  kelompok walah bertugas menjadi  “Panyigi  Ramai”  (penjaga  api  obor)yang  merupakan  alat  penerang  dalam upacara  (Ukur,  1974).  Pembeda  lainnya  kelompok walah tidak  mempunyai Tambak (rumah suci tempat penyimpanan tulang orang yang meninggal dunia). Saat meninggal, setelah  dilaksanakan  upacara  adat  kematian,  tulang-tulang  mereka  di  masukkan  ke dalam kosi (guci terbuat dari tanah liat).
Dalam  perkembangannya,  hak  kelompok walah dapat  dipulihkan  dan  dapat dianggap sebagai manusia bebas (rakyat biasa) apabila dapat membayar sejumlah denda adat  yang  disebut Pamutak (Hudson,  1966).  Pemulihan  itu  hanya  untuk membebaskannya  sebagai  budak/pelayan  saja,  tidak  bisa  memasuknya  ke  dalam kelompok pemimpin. Statusnya adalah rakyat biasa. Saat kepala suku Dayak Ma’anyan Suta  Ono  berkuasa  di  Landschaap  Sihong  (1850-1894),  keberadaan  mereka  sudah semakin sedikit. C. Bangert yang berkunjung ke Telang tahun 1857 menulis:
“Di Siong ada semacam budak utang, yang terjadi secara turun temurun dan mereka masih dapat ditemukan di sana-sini, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil.....Mereka...sebagai warisan dari pemilik generasi yang lama. Suta Ono menyusun gagasan secara bertahap untuk menghapus sistem perbudakan ini. Dia belum memutuskan bagaimana prosesnya untuk mencapai penghapusan budak tersebut. Jumlah penduduk Distrik Sihong adalah 834 jiwa.” (Bangert, 1860).
Pernyataan  tersebut  mengambarkan  keberadaan  kelompok walah sebagai  kelas rakyat  karena  beban  utang  yang  diwarisi  generasi  sebelumnya.  Kepala  suku  Dayak Ma’anyan  pada  tahun  1857  sudah  ingin  menghapusnya.  Tradisi  tersebut  betul-betul dihapus  saat  masuknya  program  misi  agama  Kristen  mulai  tahun  1870an  melalui program Pandeling (penebusan budak) oleh pendeta-pendeta Kristen terhadap kalangan rakyat  yang  dijadikan  budak  atau  pelayan.  Kemudian  secara  resmi  kelompok walah dihapus dalam perjanjian antar kepala suku Dayak di Tumbang Anoi tahun 1894, yang menghasilkan  kesepekatan  “3  H”:  menghapus Hakayau (tradisi  potong  kepala  dalam perang  suku),  menghapus Hajipen (saling  memperbudak),  dan  menghapus Habunu (tradisi  penaklukan  antar  suku)  (Usop,  1994).  Dengan  bebas  sebagai  budak/pelayan, maka status mereka adalah rakyat biasa yang berkembang dalam kehidupan suku.
Dalam Taliwakas dijelaskan  tentang  hak-hak  rakyat  (kelompok walah )  sebagai warga  suku  yakni  ada  tradisi Paut (hak  menolak  bertemu  dan  tidak  berbicara  kepada pemimpin),  tradisi  ini  bahkan  bisa  terjadi  seumur  hidup  yang  dikarenakan  pemimpin salah  dalam  pengambilan  keputusan  atas  diri  rakyat. Paut menjadi  tradisi  warga  suku sampai  saat  ini  apabila  terjadi  konflik.  Hak  berikutnya  ialah  mengadu  ke Let  Adat (Dewan  Adat)  apabila  pemimpin  keliru  dalam  pengambilan  keputusan  yang menyangkut  kehidupan  rakyat  suku.  Dengan  kewenangannya, Let  Adat mengoreksi keputusan  tersebut  termasuk  membatalkannya  apabila  secara  kongkrit  melanggar hukum  adat.  Hak  rakyat  selanjutnya  ialah  melalui Asbah tidak  memilih  pemimpin tersebut untuk kepemimpinan berikutnya apabila pemimpin tidak berlaku adil dan tidak dapat menciptakan kemakmuran.

## Tabel ringkas deskripsi pemerintahan adat Dayak Ma’anyan
Konstitusi (Sumber aturan) Institusi Pemerintahan Pemimpin Pemerintahan Rakyat Susunan Masyarakat Penyeimbang kekuasaan Forum pengambilan keputusan Sistem pemerintahan Hukum adat 1. Dudus (pasal 12)
2. Tutur
Mantir
(pasal 16)
3. Kawit Kinte (pasal 24)
Tumpuk, dengan berbagai varian luas wilayah dan tempat Kelompok Mantir, Kepala  Suku/Adat, dengan berbagai varian gelar:
1. Tamanggung
2. Suta 3. Dambung
4. Damang 5. Uria, dll Ada hak pemimpin Kelomp ok Walah, kelompo kwarga suku, dan  ada hak sebagai rakyat Putak  Amau- Putak  Walah sebagai susunan kelompok pemimpin dan kelompok rakyat Let  Adat yang berwenang sebagai Dewan Adat Gammung Paner, sebagai  forum musyawarah adat,  di  mana warga diwakili Asbah Terpusat, sentralisasi
Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2021

## FAKTA PEMERINTAHAN ADAT MASA KINI
Struktur pemerintahan adat Dayak beserta identitas institusi pemerintahan, jabatan kepala suku, kepala pemerintahan adat atau kepala wilayah dihapus pemerintah kolonial Belanda  tahun  1938.  Pada  tanggal  28  Oktober  1938  dikeluarkan Besluit  Residen Kalimantan  Selatan  dan  Timur  Nomor:  349/C.7-1 tentang  penunjukan (Aanwijzing) Kedamangan-Kedamangan  (Damang  Schapen)  yaitu  Dayak  Hilir (Beneden  Dajak) , Dayak  Hulu  (Boven  Dajak)  dan  Sampit.  Untuk  penyeragaman  pemilihan  Damang  di wilayah  pedalaman,  pada  15  Februari  1939  ditetapkan Besluit  Residen  Der  Zuider  en Oosterafdeeling  van  Borneo  Nomor:  53/C.7-1 tentang  Pemilihan,  Pemecatan  dan Kedudukan Para Damang Daerah Kapuas dan Barito.
Kebijakan tersebut mengintegrasi kekuasaan pemerintahan suku Dayak ke dalam struktur  pemerintahan  kolonial  Belanda,  dan  dibentuk  lembaga  baru  sebagai penyeragaman dan modernisasi  kelembagaan pemerintahan tradisional  suku Dayak se- Kalteng  yaitu  Kedamangan,  serta  gelar Damang sebagai  kepala  adat.  Wilayah kekuasaan  adat  Damang  sejajar  dengan  satu  kecamatan  atau  lebih  yang  memiliki  adat istiadat  sama.  Kekuasaan Damang selaku  Kepala  Adat  terbatas  hanya  di  bidang  adat, sedangkan  kekuasaan  politik  dan  pemerintahan  diintegrasi  ke  dalam  lembaga pemerintahan kolonial Belanda.
Gerry  van  Klinken  menggambarkan  integrasi  pemerintahan  tradisional  suku Dayak ke dalam negara kolonial tersebut sebagai “pengaturan kolonial” dan masyarakat adat (adatsgemeenschap) Dayak  dipimpin  kepala  suku  Dayak  yang  merakyat (voldkshoopdt) yang  diberi  gelar  Damang.  Orang  Dayak  menyebutnya  “diadatkan”, sedangkan  kolonial  Belanda  menyebutnya  “pengembangan  adat” (adatsontwikkeling) (Klinken,  2006:  9).  Sementara  Kartodirdjo  mengatakan  fenomena  tersebut  sebagai “penggunaan politik etnisitas” oleh Belanda (Widyawati, 2014:  3). Kebijakan tersebut
diteruskan pemerintah Indonesia merdeka dengan terus mengkoodifikasi adat, lembaga adat, peran dan fungsi kepala adat, serta hak-hak kekayaan masyarakat adat yang diatur melalui kuasa birokrasi dan invasi korporasi (Bdk, Pramono, 2019).

## Tabel 1.1. Struktur Pemerintahan Tumpuk Modern
Institusi Tingkatan Pemimpin Wewenang Kedamangan Kecamatan Damang 1. Pimpinan  Adat  tertinggi  dalam  wilayah  adat yang  mencakup  beberapa  desa,  satu  sampai dua kecamatan. 2. Jaksa  Adat  dan  Hakim  Adat,  tempat  kasasi maupun pembatalan perkara adat 3. Memutus  berbagai  masalah  masyarakat menyangkut  pelanggaran  berbagai  macam tindakan  yang  mengancam  ketertiban  dan keamanan bersama 4. Memiliki relasi vertikal dengan Camat Kampung Desa Pamakal (Kepala Desa) 1. Pimpinan administratif desa 2. Pimpinan wilayah otonom desa 3. Pimpinan  pemerintahan  berada  di  bawah koordinasi Camat dan Damang Kampung Desa Mantir- Pangulu 1. Pimpinan adat tingkat desa 2. Bertindak  sebagai  Pangulu,  yakni  tokoh perwakilan  adat  yang  mewakili  kelompok- kelompok masyarakat di desa dalam berbagai musyawarah adat. 3. Melaksanakan  pengadilan  adat  di  desa apabila  terdapat  anggota  masyarakat  yang dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan bersama. Kampung Desa Pangirak 1. Penghubung  pemerintah  desa  dengan  rakyat desa. Semacam humas pemerintah desa. 2. Juru penerang pemerintah desa. Mengumumkan berbagai pengumuman penting  agenda  pemerintah  desa  kepada masyarakat desa. 3. Pemungut pajak desa 4. Pengawas  pembangunan  desa  mewakili pemerintah desa Kampung Desa Kepala Padang 1. Seorang ahli pertanian 2. Pimpinan penggarapan lahan pertanian desa 3. Menjadwalkan agenda penggarapan pertanian masyarakat desa 4. Pengawas penggunaan tanah-tanah desa 5. Saksi ahli sengketa pertanahan di desa dalam sidang adat
Sumber: diolah dari Sikoer Patus, 1987: 226-227; Hukum adat Dayak Ma’anyan, hal. 7-10.
Pengaturan  tersebut  berkembang  hingga  kini  dengan  pemberlakuan  UU  No. 6/2014  tentang  Desa,  diantaranya  ada  struktur  BPD  (Badan  Perwakilan  Desa)  dan Sekretaris  Desa,  ada  dana  transfer  pemerintah  melalui  DD  dan  ADD,  jabatan  kepala desa  diatur  maksimal  3  kali  berturut-turut,  serta  pemilihan  kepala  desa  diatur  serentak dalam  satu  kabupaten  (Zamroni  dan  Anwar,  2015).  Bahkan  diatur  pemisahan
pengaturan adat dengan pemerintahan. Pemerintah desa kepala pemerintahannya disebut Pamakal, kepala  adat  di  desa  disebut Pangulu dan  ada  struktur  Mantir  sebagai pendamping Pangulu . Kepala adat tingkat kecamatan disebut Damang dengan lembaga adat bernama Kedamangan. Perda 16/2008 dan Perda 1/2010 mengatur Damang dipilih oleh  Pamakal,  Pangulu  dan  Camat,  serta  operasional  lembaga  adat  dibiayai  APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
Sejak  pengintegrasian  struktur  pemerintahan  adat  suku  Dayak  ke  dalam pemerintahan kolonial Belanda dan dilanjutkan era Indonesia merdeka, masyarakat suku Dayak  Ma’anyan  lebih  akrab  menggunakan  istilah Kampung untuk  menggantikan istilah Tumpuk sebagai  padanan  istilah Desa. Sehari-hari  di  desa-desa  pedalaman Kalteng wilayah suku Dayak Ma’anyan di Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur mereka  tetap  menggunakan  istilah Tumpuk dalam  bahasa  sehari-hari.  Kata Kampung digunakan  bila  berkomunikasi  dalam  bahasa  Indonesia  dengan  tamu  yang  datang  dari luar daerah. Pun pemegang kekuasaan adat  sekarang tidak lagi terbatas dari kelompok Tutur  Mantir, melainkan  sudah  mencair  dan  bisa  dipegang  oleh  semua  kelompok masyarakat.

## KESIMPULAN
Terdapat  dua  sumber  utama  untuk  melihat  pemikiran  dan  praktik  pemerintahan pada masyarakat suku Dayak Ma’anyan di Kalimantan Tengah. Sumber Pertama ialah Hadat (hukum adat), sebagai sumber legal-prosedural dan sumber hukum-konstitusional mengatur  pemerintahan.  Hukum  adat  memuat  aturan  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat  suku. Kedua, Taliwakas ,  memuat  konsepsi Tumpuk sebagai  institusi pemerintahan  “negara  suku”  beserta  segenap  struktur  dan  variannya.  Sistem pemerintahan  yang  dikembangkan  adalah  terpusat,  sentralisasi.  Ada  konsep gammung paner sebagai  metode  musyawarah-mufakat  pengambilan  keputusan,  termasuk musyawarah  penentuan  pemimpin.  Ada  konsepsi Tingkah ,  sebagai  nasihat,  pandangan kebajikan-kearifan,  dan  metode  pengambilan  keputusan  bijak Mantir (pemimpin). Kalau  ada  keputusan  dan  tindakan  pemimpin  yang  keliru,  ada Let  Adat selaku  Dewan Adat  yang  berwenang  meluruskan,  mengontrol  dan  mengoreksinya.  Terakhir,  ada konsepsi susunan masyarakat kelompok pemimpin (Putak Amau) dan kelompok rakyat (Putak  Walah), relasi  pemimpin-rakyat,  ada  hak  pemimpin  dan  hak  rakyat.  Berbagai konsepsi  tersebut  menggambarkan  sudah  sejak  lama  dalam  pemikiran  dan  praktik
pemerintahan  adat  suku  Dayak  Ma’anyan  terdapat  ciri-ciri  pemerintahan,  negara  dan praktik demokrasi.
Pemikiran dan praktik pemerintahan adat tersebut memuat pelajaran penting bagi konsep pemerintahan di Indonesia, Pertama, penguatan identitas etnis belakangan harus dilihat  sebagai  penguatan  “wajah  asli”  pemerintahan  khas  Indonesia  yang memperhadapkannya  dengan  pemerintahan  modern  produk  Barat.  Sudah  saatnya  ilmu pemerintahan  di  Indonesia  membuat  fokus  kajian  kepada  pemikiran  dan  praktik pemerintahan  tradisional  yang  melekat  pada  berbagai  suku  bangsa  di  Indonesia,  yang kini  diwarisi  namun  tidak  sepenuhnya  menemukan  penyaluran  wadah  praktik.  Di Kalteng, penyaluran sebagian praktiknya kini melalui pembentukan kabupaten baru dan penguatan  peran  kelembagaan  adat  Dayak.  Lembaga  adat  sering  sebagai  representasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan bersama pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Posisi ini harus dilihat dalam konteks ilmu pemerintahan sebagai representasi kedaulatan  rakyat.  Salah  satu  hak  rakyat  yang  sekarang  sedang  diperjuangkan  oleh berbagai  lembaga  adat  Dayak  ialah  Raperda  pengakuan  Masyarakat  Hukum  Adat (MHA) Dayak, yang ternyata sejak tahun 2015 menemui jalan buntu ketika sepenuhnya menempuh jalur formal melalui fraksi partai politik di DPRD.
Kedua, pada  pemerintahan  adat  suku  Dayak  Ma’anyan  terdapat state  of  the  art ilmu  pemerintahan,  yakni  untuk  menjaga law  and  order ,  pemerintah  harus menempatkan  aturan  hukum  (hukum  adat)  sebagai  sumber  utama  pengaturannya. Dengan  perkataan  lain,  pemerintahan  yang  berjalan  baik  dan  dapat  berlaku  adil  harus menempatkan  hukum  sebagai  panglima.  Pandangan  ini  mengingatkan  kita  pada pemikiran “negara hukum” John Locke (1632-1704) tentang “pemerintahan berdasarkan hukum”. Melalui fakta pemerintahan adat ini, terdeskprisi bahwa masyarakat adat/suku jauh-jauh  hari  (bahkan  jauh  sebelum  Locke)  sudah  memahami governing melalui self regulation  (kemampuan  masyarakat  adat  membuat  aturan  sendiri)  dan  self  governing (kemampuan masyarakat adat mengatur diri sendiri), dan menempatkan hukum sebagai sumber otoritas memerintah.
Ketiga, sebagai governing pemerintahan  adat  suku  Dayak  Ma’anyan menempatkan  institusi  pemerintahan  dan  pemegang  kekuasaan  pemerintahan  sebagai pemegang kedaulatan rakyat di mana dalam menjalankan pemerintahan diatur hak-hak rakyat dan hak-hak penguasa, ada penyeimbang atau pengontrol kekuasaan melalui Let Adat, dan  rakyat  adalah  tujuan  pelaksanaan  kekuasaan  yakni  perlindungan,  pelayanan, keadilan,  dan  kemakmuran.  Pemerintahan  yang  dibangun  ialah  pemerintahan  “gotong
royong”  di  mana  bila  tidak  terdapat  tokoh  dari  keluarga  pemimpin  untuk  diangkat menjadi  pemimpin,  maka  adat  mengatur  dapat  mengangkat  pemimpin  dari  kalangan rakyat agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.
Kehadiran negara modern produk Barat melalui pemerintah kolonial Belanda dan diwarisi  pemerintah  Indonesia  merdeka  telah  “mengadministrasikan”  konsep pemerintahan  yang  dibangun  masyarakat  suku  Dayak.  Sehingga  kini,  fakta pemerintahan  adat  termanifestasi  ke  dalam  konsepsi  adat  (lembaga  adat,  kepala  adat) sebagai  ranah  hukum  adat,  bukan  ranah  pemerintahan.  Adat  dan  pemerintah  dipisah sebagai  dua  ranah  berbeda.  Padahal  bila  melihat  pemikiran  dan  praktik  historis,  suku Dayak  memahami  adat  melebihi  dari  sekadar  hukum  adat,  dan  tidak  semata  tentang aturan  legal  formal,  melainkan  sebagai  sumber  otoritas  pemerintah  dalam  berbagai aspek, serta tidak terpisahkan dari pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahimsa-Putra,  Heddy  Shri.  “Demokrasi To-Manurung Falsafah  Politik  dari  Bantaeng, Sulawesi Selatan”, dalam Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 40 Nomor 1 Juni 2014 .
Alkim,  Zain.  2004. Meniti  Buih  dari  Magantis  ke  Tamiang  Layang. Tamiang  Layang: Pemda Barito Timur.
Anderson,  Benedict  R.  OG.  2000. Kuasa-Kata,  Jelajah  Budaya-Budaya  Politik  di Indonesia. Yogyakarta: MataBangsa.
Andrain, Charles F. 1992. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Bakarbessy,  Andress  Deny .  “Interaksi  Antara  Negara  dan  Desa  Adat  Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dalam  SASI  Vol.  24  Nomor  1 Januari-Juni 2018.
Bae, Sutopo Ukip, Djanang G. Bandan dan Martinus. “Sejarah Suku Dayak Ma’anyan, Banjar  dan  Merina  di  Madagaskar”.  Hasil  Penelitian,  Museum  Nasional  RI. Naskah tidak diterbitkan, Jakarta, 1995.
Banggert., C. “Verslag Der Reis In De Binnenwaarts Gelegene Streken Van Doessoen Ilir”, dalam  Indische  Taal  Land  Volkenkunde  IX,  hal.  161-163.  Diterjemahkan Hadi Saputera Miter, di Tamiang Layang, 2 Juni 2016.
Carter, April. 1985. Otoritas dan Demokrasi . Jakarta: Rajawali Pers.
Cahyono,  Heru,  dkk.  2005. Konflik  Antar  Elit  Politik  Lokal  Dalam  Pemilihan  Kepala Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan P2P-LIPI.
Iver, MC. 1985. Jaring-Jaring Pemerintahan (Jilid I). Jakarta: Aksara Baru.
Garang, Enos Johannes. 1974. Adat Und Gesselsaft. Wiesbaden: Steiner.
Hudson, Alfred B. “The Padju Epat Ma’anjan Dayak in Historical Perspective”, dalam Indonesia 4, 1967.
Hadi, Kisno. “Legitimasi Kekuasaan dan Hubungan Penguasa-Rakyat Dalam Pemikiran Politik Suku Dayak Ma’anyan”, dalam Jurnal Kawistara Vol. 8, No. 1, April 2018.
_________.  “ The  Source  of  Power  of  the  Dayak  Ma’anyan  Tribes’  Political  Thought and its Influence on the Elites”, dalam Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 32, Issue 3, 2019.
Henley,  David  dan  Jamie  Davidson.  2010.  “Pendahuluan:  Konservatisme  Radikal- Aneka Wajah Politik Adat”, dalam Jamie S. Davidson dkk. (Peny.). Adat Dalam Politik Indonesia. Jakarta: Buku Obor dan KITLV-Jakarta.
Hudson,  AB.  1966. “Death  Ceremonies  of  the  Padju  Epat  Ma’anyan  Dayaks”,  dalam Tom  Horison  (Ed.). Borneo  Writing  and  Realated  Matters. Serawak:  Serawak Museum Jurnal.
___________. 1971. Padju Epat: The Ma’anyan of Indonesia Borneo. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
Klinken, Gerry van. 2006.  “Ethnogenesis Dayak dan Politik Konservatif di  Kepulauan Indonesia Luar Jawa”. Lampiran dalam Marko Mahin. Haussman  Baboe:  Tokoh Pergerakan  Rakyat  Dayak  Yang  Terlupakan. Jakarta:  Keluarga  Besar  Haussman Baboe.

## Liddle,  R.  William.  1997.  “Dayak  Meratus”  dalam  Islam,  Politik  dan  Modernisasi.
Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
Marsh, David dan Gerry Stoker. 2010. Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusamedia.
Noer, Deliar. 1983. Pengantar ke Pemikiran Politik. Jakarta: CV. Rajawali.
Patus,  Sikoer.  “Mengungkap  Wajah  Asli  Suku  Bangsa  Dayak”.  Banjarmasin,  Naskah tidak diterbitkan, 1987.
Pemberton, Jhon. 2010. “(Dis)orientasi Budaya “Jawa”, dalam Budi Susanto, S.J (Ed.). Indonesia di Mata (mata-i) Postkolonialitas. Yogyakarta: LSR dan Kanisius.
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Buku Hukum Adat Dayak Ma’anyan: Paju Epat,
Paju  Sapuluh,  dan  Banua  Lima. Buntok:  Pemda  Barito  Selatan,  Naskah  Tidak Diterbitkan, 2004.
Pilakoanu,  Rama  Tulus.  “Agama  Sebagai  Identitas  Sosial:  Studi  Sosiologi  Agama Terhadap  Komunitas  Ma’anyan”.  Disertasi,  Kajian  Sosiologi  Agama,  Program Pascasarjana Sosiologi Agama Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2010.
Pramono, Suryo Adi. 2019. “Sepotong Kisah Desa Sepotong, Refleksi Jepitan Piramida Birokrasi  dan  Korporasi  Terhadap  Desa”,  dalam  Gregorius  Sahdan  (Ed.). Desa Kuat Negara Berdaulat. Yogyakarta: IPD.
Sahal, Ahmad. 2004. “Isaiah Berlin dan Liberalisme Tanpa Universalisme”, Pengantar dalam  Isaiah  Berlin. Empat  Esai  Kebebasan. Jakarta:  Freedom  Institut  dan LP3ES.
Subono,  Nur  Iman.  2017. Dari  Adat  Ke  Politik,  Transformasi  Gerakan  Sosial  di Amerika Latin. Serpong: Marjin Kiri.
Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
_______________.  1996.  “Perkembangan  Mutakhir  Ilmu  Politik”,  dalam  Miriam Budiardjo  dan  Tri  Nuke  Pudjiastuti. Teori-Teori  Politik  Mutakhir  Dewasa  Ini. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Suryadinata,  Leo,  dkk.  2003. Penduduk  Indonesia:  Etnis  dan  Agama  Dalam  Era Perubahan Politik. Jakarta: LP3ES.
Suseno, Franz Magnis. 2015. Kebangsaan, Demokrasi dan Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual . Jakarta: Kompas.
Satori,  Akhmad,  Taufik  Nurohman.  “Partisipasi  Politik  Masyarakat  Adat  Dalam Formulasi  Kebijakan  (Deskripsi  Tentang  Partisipasi  Politik  Masyarakat  Kampung Kuta Dalam Formulasi Kebijakan di Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis)”, dalam Aliansi Vol. 3 No. 1, Januari 2011.
Somantri,  Gumilar  Rusliwa,  “Memahami  Metode  Kualitatif”,  dalam Jurnal  Sosial Humaniora MAKARA, Volume IX (2) Desember, 2005.
Tarigan,  Andersiasta.  2014. Memahami  Pemerintahan:  “Sketsa  Teoritis,  Refleksi Empiris dan Komtemplasi Kritis”. Jatinangor: IPDN Press.
Tonralipu,  Andi  Sandi  Antonius  Tabusassa.  “Ilmu  Pemerintahan  Sebagai  Sumber  dan Substansi Hukum Tata Negara”, dalam Governabilitas , Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta Volume 1 Nomor 1 Juni 2020.
Ukur,  Fridolin.  “Ijambe,  Upacara  Pembakaran  Tulang  di  Kalangan  Suku  Dayak Ma’anyan di Kalimantan Tengah”, dalam  Majalah  Paninjau,  Lembaga  Penelitian dan Studi Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI), Tahun I Nomor 1, 1974.
Usop,  KMA.  M.  1978. Sejarah  Daerah  Kalimantan  Tengah. Palangka  Raya:  Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan.
______________. 1994. Rapat Damai Tumbang Anoi 1894. Palangka Raya: Setdaprov Kalteng.
Widyawati,  Nina.  2014. Etnisitas  dan  Agama  Sebagai  Isu  Politik  Kampanye  JK- Wiranto Pada Pemilu 2009. Jakarta: Buku Obor.
Zamroni,  Sunaji  dan  M.  Zainal  Anwar.  “Refleksi  Satu  Tahun  Undang-Undang  Desa: Mudah Mengesahkan, Rumit Mempersiapkan”, dalam Analisis CSIS Vol. 44 No. 3, 2015.