## PENGAWASAN PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN RESTORAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN
Oleh : Drs. M. Iqbal AK NIDN 010515701
Dosen Universitas Dharmawangsa, Medan

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  menganalisis  bagaimana  pegawasan penerimaan  pajak  hiburan  dan  pajak  restoran  yag  dilakukan  Dinas  Pendapatan  Kota Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam  pendekatan  kuantitatif  data-data  yang  diperoleh  dalam  bentuk  angka diklasifikasikan,  dibandingkan  dan  dihitung  dengan  rumus-rumus  yang  relevan.    Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hiburan mulai tahun 2011 – 2013  berkisar  antara  61,39 – 74,78  %  (tidak  efektif),  sedangkan  pada  tahun  2014 – 2015 berkisar  antara  83,56 – 88,26  %  (kurang  efektif),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pengawasan  pajak  hiburan  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan  masih  kurang efektif. Realisasi penerimaan pajak hiburan belum mencapai target mulai tahun 2011 – 2015, sedangkan realisasi penerimaan pajak restoran belum mencapai target mulai tahun 2011 – 2014, tetapi sudah mencapai target pada tahun 2015. Tidak tercapainya target penerimaan pajak Hiburan dan Restoran dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran wajib  pajak  dalam  membayar  pajaknya,  dimana  wajib  pajak  cenderung  berusaha menghindari  pembayaran  pajaknya  dengan  cara  menunda-nunda  pembayaran  pajak. Disamping itu juga dapat disebabkan karena kurangnya pengawasan penerimaan pajak oleh instansi terkait.
Kata kunci : pengawasan , pajak hiburan dan pajak restoran

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang
Salah  satu  yang  menjadi  sumber  pendapatan  Negara  yaitu  dari  pendapatan  asli daerah  yang  digunakan  sebagai  pembiayaan  pembangunan  daerah-daerah  tersebut termasuk daerah Kota Medan. Salah satu pendapatan daerah yang besar perannya adalah Pajak daerah berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan merupakan suatu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengolah sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari  sektor  pajak.  Masih  belum  optimalnya  daerah  tersebut,  Dinas  Pendapatan  Daerah perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya pajak restoran dan pajak hiburan.
Pajak hiburan, pajak restoran adalah salah satu pajak yang sangat besar perannya dalam  meningkatkan  penerimaan  Pajak  Daerah  Kota  Medan.  Dengan  perkembangan
zaman  yang  semakin  modern  ini  dari  tahun  ke  tahun  semakin  banyak  pembangunan tempat-tempat hiburan dan restoran-restoran di Kota Medan. Lalu dengan kondisi seperti itu,  bagaimana  dengan  target  penerimaannya,  dan  bagaimana  pula  pengawasan  yang dilakukan Dinas Pendapatan Kota Medan dalam memaksimalkan penerimaannya.
Disinilah letak pentingnya penerimaan pajak bagi daerah sehingga perlu adanya suatu  fungsi  yang  efektif  atas  pengawasan  pajak,  khususnya  pada  penerimaan  Pajak Hiburan  dan  Restoran.  Untuk  mencegah  terjadinya  kecurangan-kecurangan  sehingga penerimaan pajak hiburan  dan restoran yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan  atau  evaluasi  mengenai  sejauhmana  pelaksanaan  kerja  sudah  dilaksanakan. Pengawasan sangat berperan dalam merealisasikan semua prediksi ataupun program yang sudah  terencana.  Dengan  adanya  sebuah  pengawasan  diharapkan  apa  yang  sudah direncanakan  dan  diprogramkan  dapat  dicapai  secara  optimal.  Karena  dengan  adanya pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, dapat memacu kerjasama yang baik, baik antara fiskus dengan fiskus maupun antara fiskus dengan Wajib Pajak.
Dilihat  dari  sistem  penerimaannya  dalam  rangka  meningkatkan  efektivitas  dan mempelancar penerimaan pajak daerah yang berasal dari pajak hiburan dan restoran, maka diperlukan  suatu  pengawasan  penerimaan  yang  baik  dan  memadai.  Pengawasan mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasi suatu penerimaan pajak. Dengan adanya  Pengawasan  pelaksanaan  administrasi  perpajakan  diharapkan  dapat  terlaksana dengan  baik  dan  benar,  sehingga  dapat  meningkatkan  hasil  penerimaan  pajak  daerah khususnya pajak hiburan dan restoran.
Untuk menjaga agar semua prosedur, metode dan cara yang menjadi unsur dari pajak  hiburan  dan  restoran  ini  benar-benar  efektif  dan  agar  manusia  sebagai  pelaksana bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan suatu bagian khusus untuk mengadakan penelitian, pengukuran, penelaahan dan pengkoreksian atas prosedur yang telah ditetapkan bagian khusus ini adalah bagian pengawasan tertentu yang melaksanakan fungsi pengawasan.
Didasarkan  ketetapan  tentang  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara  proposional  yang  diwujudkan  dengan  pengaturan,  pembagian  dan  pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah,  maka  daerah  dituntut  untuk  meningkatkan pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  serta  dapat  mengembangkan  kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan ketertiban umum dan memelihara hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah maupun antar daerah.
Pengawasan  anggaran  merupakan  sistem  penggunan  bentuk  sasaran  yang  telah ditetapkan dalam suatu anggaran untuk mengawasi kegiatan-kegiatan managerial, dengan melakukan  perbandingan  pelaksanaan  nyata  dengan  yang  di  rencanakan.  Jadi perencannaan  anggaran  adalah  penetapan  standar  sebagai  langkah  pertama  dalam pengawasan. Sejalannya hubungan pengawasan dengan penerimaan ialah meliputi sistem- sistem  prosedur  dan  proses  atau  kebijaksanaan  yang  ditetapkan  oleh  suatu  instansi
pemerintahan untuk membantu memastikan bahwa transaksi-transaksi telah diotorisasi, diperiksa dan dicatat secara layak.
Tentu saja dalam hal ini masih banyak yang tidak sadar akan pentingnya membayar pajak  tersebut,  pihak-pihak  yang  membangun  tempat  hiburan,  mendirikan  restoran maupun mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak dan masih banyak wajib pajak yang membayar pajaknya, namun tidak sesuai kenyataan usahanya.
Fenomena yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah kecilnya target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dan restoran untuk setiap tahun anggrannya dibandingkan dengan target dan realisasi penerimaan pajak daerah dari sektor  lainnya.    Hasil  penerimaan  pajak  hiburan  dan  restoran  diarahkan  untuk meningkatkan pendapatan pendapatan daerah dan untuk kepentingan masyarakat di Kota Medan.
Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran maka Dinas Pendapatan  Kota  Medan  senantiasa  melakukan  kegiatan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi pemungutan  pajak  melalui  kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  Dinas  Pendapatan Daerah  tiga  bulan  sekali  terhadap  wajib  pajak.  Menurut  Simbolon  (2004  halaman  62) menyatakan  bahwa  “Pengawasan  bertujuan  agar  hasil  pelaksanaan  pekerjaan  diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengn rencana yang telah di tentuka n sebelumnya”.
Disinilah letak pentingnya penerimaan pajak bagi daerah sehingga perlu adanya suatu  fungsi  yang  efektif  atas  pengawasan  pajak,  khususnya  pada  penerimaan  pajak hiburan dan restoran, serta prosedur menyeluruh pada umumnya yang memadai. Untuk mencegah  terjadinya  kecurangan-kecurangan  sehingga  penerimaan  pajak  reklame  salah satu sumber pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan.
Terjadinya kecurangan-kecurangan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hasil penelitian Syafrida Hani (2010) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan dan jenis perusahaan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  sedangkan Debt to equity dan Return on Investment berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Berdasarkan  data  yang  di  peroleh  dari  Dinas  Pendapatan  Kota  Medan  dapat dilihat perkembangan realisasi dan target pajak dari Tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perkembangan Realisasi dan Target Pajak Kota Medan Tahun 2011 - 2015 No Jenis Penerimaan Tahun Anggara n Target (Rp) Realisasi (Rp) % 1  Pajak Hiburan 2011 25.308.417.400,00 15.612.200.659,93 61,69 2012 33.308.417.000,00 21.262.080.747,81 63,83 2013 35.308.417.000,00 26.404.053.135,43 74,78 2014 35.308.417.000,00 29.504.654.723,04 83,56 2015 35.308.417.000,00 31.162.476.865,14 88,26 2  Pajak Restoran 2011 96.209.441.389,00 70.485.458.322,22 73,26 2012 113.209.441.000,00 83.182.567.950,56 73,48
2013 113.209.441.000,00 91.590.223.058,75 80,90 2014 113.209.441.000,00 106.429.552.172,14 94,01 2015 123.215.837.083,00 124.409.617.130,10  100,97
Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  fenomena  yang  terjadi  adalah tidak tercapainya target yang telah di tentukan pada Pajak Hiburan dan Pajak Restoran dari tahun 2011 sampai 2015. Realisasi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran setiap tahunnya dari 2011 sampai 2014 masih di bawah 100 %. M enurut Halim (2002 : 129) “Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikatakan efektif apabila rasio yang di capai minimal 1 atau 100%”.
Ketidak tercapaian target ini menjadikan permasalahan dalam pengawasan pajak hiburan dan restoran. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang di tunjukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efekfit sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan”.
Menurut Mc. Farland yang disadur oleh Soewarno Handayaningrat (2006, halaman 16)  pengawasan  ialah  suatu  proses  dimana  pimpinan  ingin  mengetahui  apakah  hasil pelaksanaan  pekerjaan  yang  telah  dilakukan  oleh    bawahannya  sesuai  dengan  rencana perintah, tujuan/kebijaksanaan yang telah ditentukan.
Menurut  Nurani  dan  Rahdhani  (2010,  halaman  1),  pengawasan  terhadap penerimaan  pajak  sangat  diperlukan  agar  apa  yang  telah  direncanakan  dalam pembangunan  dapat  dibiayai  dengan  pasti.  Oleh  karena  itu  peranan  Badan  Pengelola Keuangan perlu ditingkatkan mengingat fenomena yang sering terjadi adalah penerimaan daerah dari pajak sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
Berdasarkan latar belakang yang telah di tentukan di atas, maka penulis tertarik melakukan  penelitian  dengan  judul “ Pengawasan  Penerimaan  Pajak  Hiburan  dan Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan”.

## 1.2. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  untuk  menganalisis  bagaimana  pegawasan penerimaan  pajak  hiburan  dan  pajak  restoran  yag  dilakukan  Dinas  Pendapatan  Kota Medan.

## 1.3. Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kuantitatif. Pendekatan  kuantitatif  menjadikan  teori  sebagai  pedoman  penting  bagi  peneliti  dalam merencanakan penelitian. Teori dalam hal ini memberi pedoman tentang kerangka berpikir yang harus dimiliki peneliti, data apa saja yang harus dikumpulkan oleh peneliti, hingga cara menafsirkan data yang telah terkumpul dari lapangan.  Dalam pendekatan kuantitatif data-data yang diperoleh dalam bentuk angka diklasifikasikan, dibandingkan dan dihitung dengan rumus-rumus yang relevan.
2. Uraian Teoritis

## 2.1. Pajak Daerah
Mardiasmo  (2013,  hal  12)  menyatakan  bahwa  : ” Pajak  Daerah  adalah  kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ” . Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2007, hal 64) menyatakan bahwa ” Pajak Daerah  pada  dasarnya  merupakan  sumber  penerimaan  daerah  yang  utama  dalam membiayai  semua  keperluan  perlaksanaan  tugas,  fungsi  dan  kewajiban  pelayanan pemerintahan daerah kepada rakyatnya ” .
Sedangkan menurut Darwin (2010, hal 68) bahwa ” Pajak Daerah yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintahan daerah tanpa  balas  jasa  langsung  yang  dapat  ditunjuk,yang  dapat  dipaksakan  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ” .
Menurut Josef Riwu Kaho (2007, hal 145) berdasarkan defenisi pajak daerah dapat di tarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang menyertai Pajak Daerah dapat diiktisarkan seperti berikut :
a. Pajak  daerah  berasal  dari  pajak  Negara  yang  diserahkan  kepada  daerah  sebagai pajak daerah
b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
c. Pajak  daerah  di  pungut  oleh  daerah  berdasarkan  kekuatan  undang-undang  dan atau peraturan hokum lainnya.
d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunaakan untuk membiayain penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hokum publik.

## 2.2. Pajak Hiburan
Sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2009  Pasal  1  angka  24  dan  25, Pajak  Hiburan  adalah  pajak  atas  penyelenggaraan  hiburan,  Sedangkan  yang  dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, pemain, dan atau keramaian yang  dinikmati  dengan  dipungut  bayaran.  Pengenaan  Pajak  Hiburan  tidak  mutlak  ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

## 2.3. Pajak Restoran
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 22 dan 23, pajak restoran  adalah  pajak  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh  restoran,  Sedangkan  yang dimaksud dengan  restoran  adalah  fasilitas  penyedia  makanan  dan  minuman  dengan  di pungut  bayaran,  yang  mencakup  juga  rumah  makan,  cafeteria,  kantin,warung,bar  dan sejenisnya termaksuk jasa boga/katering.
Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu  kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini :
a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Undang-undang  Nomor  34  Tahun  2000  yang  merupakan  perubahan  atas  Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
d. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang  Pajak Restoran
e. Keputusan  bupati/walikota  yang  mengatur  tentang  Pajak  Restoran  sebagai  aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten/kota.
Objek  Pajak  Restoran  adalah  layanan  yang  di  sediakan  oleh  restoran.  Pelayanan yang  di  sediakan  restoran  meliputi  layanan  penjualan  makanan  dan  minuman  yang  di konsumsi oleh pembeli, baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

## 2.4. Pengawasan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya  memperlihatkan  baik-baik,  dalam  arti  melihat  sesuatu  dengan  cermat  dan skeksama,  tidak  ada  lagi  kegiatan  selain  member  laporan  berdasarkan  kenyataan  yang sebenarnyadari a papa yang di awasi. Pengawasan dalam suatu perusahaan di lakukan agar tujuan perusahaan dapat di capai dan penyelewengan dapat di hindari.
Pengawasan  bisa  didefenisikan  sebagai  suatu  usaha  sistematis  oleh  manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah di tentukan terlebih  dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tidakan yang di perlukan untuk mlihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan slektif dan efesien mungkin di dalam mencapi tujuan.
Menurut  Handoko  (2006,  halaman  359)  pengawasan  adalah  suatu  proses  untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-keiatan sesuai denga yang di rencanakan.
Menurut Robert J. Mockler “The Manajemen Control Prosses” yang dikutip Joseph Riwukaho (2007, halaman 268).
Pengawasan dalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan  tujuan-tujuan  perencanaan,  mrancang  system  informasi  umpan-balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah di tetapkan sebelumnya, menentukan  dan  mengukur  penyimpangan-penyimpangan,  serta  mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya  perusahaan  di  pergunakan  dengan  cara  paling  efektif  dan  efesien  dalam mencapai tujuan-tujuan prusahaan .
Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Pasal  1  Pemerintahan  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman  Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaran  pemerintah  daerah  adalah  proses  kegiatan  yang  di  tunjukan  utuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efesien dan efektif sebelum rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Menurut  Abdul  Halim  dan  Theresia  Damayanti  (2007,  halaman  44)  menyatakan pengawasan dilihat dari metodenya terbagi menjadi dua, yaitu :
1.  Pengawasan Melekat
Pengawasan  melekat  merupakan  pengawasan  oleh  pimpinan  yaitu  pengawasan yang dilakukan oleh atasan pelaksanaan aktivitas bawahannya.
2.  Pengawasan Fungsional Pengawasan fungsional adalah pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional APBD yang meliputi BPKB, Itwilprop, Itwilkab/kota.
Defenisi lain diungkapkan oleh Kusnadi, dkk (2009, halaman 265) sebagai   berikut Pengawasan adalah membantu atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak suatu proses yang menjamin  bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana.  Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.
Fathoni (2006, halaman 30) mendefenisikan : “P engawasan adalah salah satu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan  segala  data  dan  informasi  yang  diperlukan  oleh  pimpinan  organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran pelaksanaan peke rjaan”.
Pengertian  pengawasan  menurut  Siagian,  (2003,  halaman  112)  adalah  “Proses pengamatan  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  organisasi  untuk  menjamin  agar  semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya” .
Pengertian pengawasan menurut (Inu Kencana Syafiie., Djamaludin Tandjung., & Supardan  Modeong,  2009,  halaman  82)  “Pengawasan  adalah  salah  satu  fungsi  dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah diteta pkan dalam perencanaan”.
Menurut T. Hani Handoko  (2008, halaman 25) “Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan”.
Sistem  Pengawasan  Pelaksanaan  Pemeriksaan  dalam  Keputusan  Direktorat Jenderal  Pajak  adalah  “Sistem  pengawasan  pelaksanaan  kegiatan  pemeriksaan  pajak dengan  menggunakan  peralatan  teknologi  informasi  yang  terintegrasi”.  Menurut Keputusan  Direktorat  Jenderal  PajakNo.KEP-232/PJ./2002  tentang  sistem  pengawasan pelaksanaan pemeriksaan pajak, menerangkan :
1)   Bahwa  kegiatan  pemeriksaan  pajak  merupakan  salah  satu  alat  pengawasan  dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2)   Bahwa  untuk  dapat  meningkatkan  profesionalisme  dan  kinerja  aparat  pemeriksaan pajak, perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengawasi kegiatan pemeriksaan pajak secara sistematis.
3)   Bahwa berdasarkan a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang sistem pengawasan kinerja pemeriksaan pajak.
Pengertian  Pengawasan  menurut  Ihyaul  Ulum  (2009,  halaman  129)  menyatakan bahwa : “pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau  berkesinambungan  untuk  mengamati,  memahami,  dan  menilai  setiap  pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi”.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengawasan  adalah proses pengamatan dan perbaikan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparat pajak untuk mengawasi wajib pajak dalam membayar pajak, dimana pembayaran pajak tersebut untuk membiayai pengeluaran pemerintah sehingga tidak ada lagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak.
Pengaruh  pengawasan  dari  suatu  kegiatan  termasuk  perpajakan  daerah merupakan  hal  yang  mempunyai  peranan  penting,  dengan  pengawasan  maka  hal – hal yang dilakukan akan selalu diawasi agar tidak ada kesalahan yang terjadi. Pengawasan menurut  Pramono  (2005,  halaman  36)  mempunyai  definisi  dibawah  ini  :
“Penga wasan/kontrol  bermakna  sebuah  proses  yang  dilakukan  untuk  memastikan performa  segala  aktivitas  sesuai  dengan  tujuan  yang  sudah  ditentukan.  Proses  kontrol mencakup  beberapa  aktivitas  seperti  penetuan  standar,  pengukuran  aktivitas  yang dilakukan, pembandingan aktivitas dengan standar dan mengambil langkah koreksi atas penyimpangan yang ada.”
Dari  definisi  di  atas,  bahwa  segala  sesuatu  harus  mempunyai  standar pengawasannya  sesuai  dengan  jenis  aktivitasnya.sehingga  hal-hal  yang  dituju  atau diinginkan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan bila ada penyimpangan akan dengan cepat ditanggulangi. Karena pada kenyataannya tidak semua wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Ketidakpatuhan tersebut dapat berupa penghindaran pajak ( tax avoidance ),  penyeludupan  pajak  ( tax  evasion )  atau  bahkan  dengan  memanfaatkan  celah- celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Karena itulah  perlu  dilakukan  penegakan  hukum  ( enforcement )  pajak  agar  dapat  meningkatkan kepatuhan  pajak. Enforcement merupakan  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pejabat berwenang  agar  wajib  pajak  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  Tindakan  tersebut termasuk membuat undang-undang yang jelas termasuk pemberian sanksi apabila wajib pajak tidak melakukan kewajibannya.
Proses pengawasan pajak daerah memerlukan sesuatu standart pengawasan yang baik. Menurut Mardiasmo (2013, halaman 13) salah satu pengawasan yang penting dalam perpajakan adalah  adanya  pemeriksaan  pajak  yang  di lakukan  oleh  aparat  pajak  dalam mengawasi  keputusan  wajib  pajak.  Seperti  halnya  manajemen,  pentingnya  tindakan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pajak  tidak  luput  dari  pentingnya  pengawasan  itu sendiri,  yaitu  untuk  mencegah  penyimpangan  dan  penggelapan  pajak  yang  dapat merugikan.  Dengan  adanya  pengawasan  pajak,  diharapkan  penyimpangan  dan penggelapan pajak tersebut dapat di minimalisir.
Menurut  Baridwan  (2012,  halaman  13),  pengertian  pengawasan  dalam  arti  luas adalah : Pengawasan itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang di koordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memajukan efesiensi di dalam perusahaan dan menjaga di patuhinya kebijakan manajemen yang telah di tetapkan terlebih dahulu.
Pengaruh  pengawasan  dari  suatu  kegiatan  termasuk  perpajakan  daerah merupakan hal yang mempunyai peranan penting, dengan pengawasan maka hal-hal yang dilakukan akan selalu diawasi agar tidak ada kesalahan yang terjadi. Pengawasan menurut Pramono  (2005,  halaman  36)  mempunyai  definisi  di bawah  ini  :  “Pengawasan/kontrol bermakna  sebuah  proses  yang  dilakukan  untuk  memastikan  performa  segala  aktivitas sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan. Proses kontrol mencakup beberapa aktivitas seperti penetuan standar, pengukuran aktivitas yang dilakukan, pembandingan aktivitas dengan standar dan mengambil langkah koreksi atas penyimpangan yang ada.”
Dari  definisi  di  atas,  bahwa  segala  sesuatu  harus  mempunyai  standar pengawasannya  sesuai  dengan  jenis  aktivitasnya.sehingga  hal-hal  yang  dituju  atau diinginkan dapat berjalan dengan baik dan lancar dan bila ada penyimpangan akan dengan cepat ditanggulangi. Karena pada kenyataannya tidak semua wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
Ketidakpatuhan tersebut dapat berupa penghindaran pajak ( tax avoidance ), penyeludupan pajak  ( tax  evasion )  atau  bahkan  dengan  memanfaatkan  celah-celah  yang  ada  dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Karena itulah perlu dilakukan
penegakan  hukum  ( enforcement )  pajak  agar  dapat  meningkatkan  kepatuhan  pajak. Enforcement merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat berwenang agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

## B. Pembahasan
Perkembangan realisasi dan target pajak hiburan kota Medan mulai tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2011 - 2015 No Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) 1 2011 25.308.417.400,00 15.612.200.659,93 2 2012 33.308.417.000,00 21.262.080.747,81 3 2013 35.308.417.000,00 26.404.053.135,43 4 2014 35.308.417.000,00 29.504.654.723,04 5 2015 35.308.417.000,00 31.162.476.865,14
Pada  tahun  2011  dan  2015  realisasi  penerimaan  pajak  hiburan  tergolong  sangat rendah karena hanya sekitar setengah dari target yang ditetapkan.  Realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun.  Akibat rendahnya realisasi penerimaan pajak hiburan maka target penerimaan pajak hiburan yang ditetapkan mulai tahun 2013 – 2015 adalah sama.
Perkembangan realisasi dan target pajak restoran kota Medan mulai tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2.
Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Medan Tahun 2011 – 2015 No Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp) 1 2011 96.209.441.389,00 70.485.458.322,22 2 2012 113.209.441.000,00 83.182.567.950,56 3 2013 113.209.441.000,00 91.590.223.058,75 4 2014 113.209.441.000,00 106.429.552.172,14 5 2015 123.215.837.083,00 124.409.617.130,10
Dalam  menjalakan  tugasnya  melakukan  pengawasan,  Dinas  Pendapatan  Kota Medan bekerjasama dengan Tim Terpadu (Dinas Parawisata, Satpol PP, Polisi, Kejaksaan, Kodim)  untuk  melaksanakan  penagihan,  mengadakan  peninjauan  ulang  apabila  terjadi kesalahan  dalam  pendataan,  melakukan  pemeriksaan  terhadap  wajib  pajak,  melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak untuk menghindari adanya data yang tidak benar disampaikan wajib pajak.
Untuk  mengetahui  keberhasilan  pengawasan  pajak  restoran  dan  hiburan  pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dapat dilihat dari besarnya        tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran dan hiburan yang dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4.
Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Hiburan
pada Tahun 2011 – 2015 No Jenis Penerimaan Tahun Anggaran Efektivitas (%) Keterangan 1 Pajak Hiburan 2011 61,69 Tidak Efektif 2012 63,83 Tidak Efektif 2013 74,78 Tidak Efektif 2014 83,56 Kurang Efektif 2015 88,26 Kurang Efektif 2 Pajak Restoran 2011 73,26 Tidak Efektif 2012 73,48 Tidak Efektif 2013 80,90 Kurang Efektif 2014 94,01 Cukup Efektif 2015 100,97 Sangat Efektif
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  efektivitas  penerimaan  pajak  hiburan  mulai tahun 2011 – 2013 berkisar antara 61,39 – 74,78 % (tidak efektif), sedangkan pada tahun 2014 – 2015 berkisar antara 83,56 – 88,26 % (kurang efektif), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan  pajak  hiburan  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Medan  masih  kurang efektif.
Penerimaan pajak restoran mulai tahun 2011 – 2012 berkisar antara 73,26 – 73,48 % (tidak efektif).  Pada tahun 2013 sebesar 80,90 % (kurang efektif), pada tahun 2014 sebesar 94,01  %  (cukup  efektif).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengawasan  pajak  restoran  pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan pada tahun 2011 – 2014 masih belum maksimal. Pada  tahun  2015  pengawasan  pajak  restoran  sudah  maksimal  yang  dapat  dilihat  dari tingkat efektivitas sebesar 100 % (sangat efektif).
Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan belum optimal terutama pada pengawasan penerimaan pajak hiburan, dimana setiap tahunnya tidak ada yang pernah mencapai target.  Sedangkan pengawasan yang dilakukan pada penerimaan pajak  restoran  sudah  lebih  baik,  dimana  persentase  realisasi  penerimaan  pajak  restoran lebih tinggi dibandingkan dengan pajak hiburan.
Adapun bentuk-bentuk strategi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapat Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:
1)   Memasang Software dan Hardware pada Perangkat Hitung Hiburan dan Restoran.
Jumlah  tempat  hiburan  dan restoran  yang  sudah  dipasang software dan hardware pada  perangkat  hitung  mereka  adalah  sebanyak  154  titik.    Pemasangan software dan hardware pada perangkat hitung tempat hiburan atau restoran ini sebenarnya hanya sebagai indikator  penngawasan  yang  diberikan  kepada  beberapa  tempat  hiburan  dan  restoran. Angka  pajak yang  tertera  pada alat  tersebut  seringkali terjadi selisih. Hanya  saja selisih yang  didapatkan  tidak begitu  signifikan  dibanding  dengan  nilai  bayar  yang  diserahkan kepada Dinas Pendapat Daerah Kota Medan, sehingga masih diberikan toleransi kepada wajib  pajak  tersebut.  Namun,  apabila  selisih  yang  dibayarkan  cukup  signifikan  dengan nilai yang tertera pada sistem, maka pihak Dinas Pendapat Daerah Kota Medan berhak untuk  melakukan  pengecekan  langsung  terhadap  pembukuan  tempat  hiburan  dan restoran tersebut. Sampai saat ini pembayaran pajak hiburan dan restoran di Kota Medan
yang  sudah  terpasang  alat,  tidak  pernah  ada  yang  selisih  secara  signifikan  antara  hasil pajak yang didapat melalui sistem dengan nilai bayar yang dilakukan oleh wajib pajak.
Salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh para wajib pajak yang sudah dipasang alat penghitung adalah dengan cara mencabut alat tersebut selama beberapa saat dan  kemudian  dipasang  kembali.  Oleh  karena  itu,  pihak  Dinas  Pendapat  Daerah  Kota Medan  masih  mengembangkan  alat  yang  terpasang  di  beberapa  tempat  hiburan  dan restoran dan diupayakan menggunakan sistem sensor apabila alat dilepas dengan sengaja oleh pihak wajib pajak.
2)   Mewajibkan  Para  Produsen  untuk  Mencetak  Nota  Transaksi  dan  Diberikan  Kepada Konsumen.
Kecurangan  para  wajib pajak  bisa  dilakukan  dengan  berbagai hal,  salah  satunya dengan cara tidak melakukan transaksi dengan sistem (manual) serta tanpa mencetak nota pembelian dari konsumen, dengan cara itu transaksi tidak tercatat pada sistem dan nilai pajak menjadi berkurang dari kewajiban. Oleh karena itu, pihak Dinas Pendapat Daerah Kota Medan mewajibkan kepada setiap tempat hiburan dan restoran untuk mencetak nota pembelian dan memberikannya kepada konsumen serta wajib mencantumkan beban pajak pada nota tersebut. Dinas Pendapat Daerah Kota Medan juga menghimbau kepada seluruh konsumen  untuk  tidak  melakukan  pembayaran  apabila  tidak  diberikan  nota  pembelian yang diprint melalui sistem.
3)   Melakukan  Inspeksi  Langsung  dan  Memeriksa  Pembukuan  Bila  Diduga  Ada Kecurangan.
Pihak  Dinas  Pendapat  Daerah  Kota  Medan  secara  berkala  melakukan  inspeksi langsung dan memantau proses transaksi yang dilakukan oleh para wajib pajak, baik yang bersifat  terjadwal  ataupun  yang  bersifat  dadakan.  Sampai  saat  ini,  setiap  inspeksi  tidak pernah  menemukan  adanya  kesalahan  yang  fatal  dari  para  wajib  pajak.  Demikian  pula dengan  pemeriksaan  pembukuan  bagi  para  wajib  pajak  yang  sudah  terpasang  alat penghitung dari Dinas Pendapat Daerah Kota Medan. Indikasi kecurangan yang pernah terjadi dan dilakukan pemeriksaan pembukuan hanya pada beberapa tempat hiburan dan restoran yang belum terpasang alat, yakni perbedaan jumlah pajak bulanan antara bulan normal sebelumnya dengan bulan terakhir yang cukup signifikan, atau perbedaan yang signifikan  antara  nominal  bayar  dengan  perkiraan  nilai  bayar  hasil  survey  pihak  Dinas Pendapat Daerah Kota Medan terhadap tempat hiburan dan restoran tersebut.
4) Pemberian Sanksi terhadap Wajib Pajak yang Lalai.
Pemberian sanksi dilakukan dengan beberapa tahapan, dari teguran tertulis (surat peringatan)  satu  sampai  tiga,  kemudian  dilakukan  penindakan  berupa  pemasangan spanduk lalai pajak. Pemasangan spanduk apabila para wajib pajak mengabaikan tahapan- tahapan  sebelumnya,  yakni  Surat  Peringatan  1  sampai  3  yang  dilayangkan  oleh  Dinas Pendapat  Daerah  Kota  Medan    kepada  para  wajib  pajak.    Apabila  sanksi  ini  tidak berpengaruh terhadap sikap para wajib pajak, pihak Dinas Pendapat Daerah Kota Medan berhak untuk mengajukan penutupan sementara atau penutupan secara permanen tempat usaha yang tidak taat pajak.

## 4. Kesimpulan dan Saran

## 4.1. Kesimpulan
1.   Pengawasan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan masih kurang efektif dengan efektivitas di bawah 80 %.
2.  Penerimaan pajak Hiburan dan Restoran di Kota Medan belum mencapai target yang telah  ditentukan  yang  disebabkan  oleh  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam membayar pajaknya dan kurangnya pengawasan penerimaan pajak oleh petugas pajak dan instansi terkait.

## 4.2. Saran
1.   Bagi Dinas Pendapatan Kota Medan, perlu melakukan pendataan terhadap wajib pajak sehingga data yang lebih akurat.
2.  Bagi petugas pajak, perlu melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak.

## Daftar Pustaka
Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah .  Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Keuangan Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah .  Jakarta: Salemba Empat.
Cahyo Pramono. 2005. Bisnis-Tinjauan Ekonomi .  Waspada Online.
Darwin. 2010. Pajak Daerah dan Distribusi Daerah .  Jakarta : Mitra Wacana Media.
Fathoni  Abdurrahmat.  2006. Organisasi  dan  Manajemen  Sumberdaya  Manusia .  Cetakan Pertama.  Jakarta Rineka Cipta. Kaho, Josef Riwu. 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia .  Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Kusnadi, dkk.  2009. Akuntansi Keuangan (Prinsip, Prosedur dan Metode ). Malang : Universitas Brawijaya.
Manullang, M. 2005. Dasar-Dasar Manajemen . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Mardiasmo. 2013. Perpajakan .  Edisi Revisi.  Yogyakarta : Andi.
Nurani H dan H. Ramdhani, 2010.  Penerimaan Pengawasan Pajak dalam Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Garut. Jurnal Kartika Wijaya Kusuma Vol. 18, No. 1 Mei 2010 : 32 – 43.
Sarwoto. 2011. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen . Jakarta : Ghalia Indonesia.
Sutrisno Hadi. 2011. Metodologi Research .  Jilid 3.  Yogyakarta : Andi.
Syafrida Hani, 2010.  Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 10 No. 1, Maret 2010.
T.  Hani  Handoko.  2012. Manajemen .    Edisi  Kedua.  Cetakan  Keduapuluh.    Yogyakarta  : BPFE.
Mahmudi. Manajemen Keuangan Daerah .  Jakarta : Erlangga.
Mardalis. 2007. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal .  Jakarta : Bumi Aksara.
Santosa. 2007. Desentralisasi Fiskal di Indonesia . Yogyakarta: Andi.
Simbolon Maringan Masry.  2004. Dasar-Dasar dan Administrasi Manajemen .  Jakarta : Ghalia Indonesia.
Zaki Baridwan. 2012. Sistem Akuntansi (Penyusunan Prosedur dan Metode ).  Edisi Kelima, cetakan Kedepalan.  Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Mada.
Zandjani Chairul Amachi. 2012. Perpajakan , Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.