..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..

## EFEKTIVITAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM FUNDING DAN FINANCING DI PT BPRS DAYA ARTHA MENTARI BANGIL
KABUPATEN PASURUAN
Muhammad Fahmul Iltiham, Sofi Masitho
Im.fahmul@gmail.com Universitas Yudharta Pasuruan
ABSTRAK: Dewan Pengawasan Syariah (DPS) merupakan pihak terafiliasi  dan  bagian  dari  Lembaga  Keungan  Syariah.  Namun
Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasnnya memiilki posisi yang independen. Efektifitas Dewan Pengawas  Syariah  dalam  kegiatan  funding  dan  financing  pada PT.BPRS Daya Artha Mentari bertitik tolak pada pilar Tugas dan wewenang  Dewan  Pengawas  Syariah  itu  sendiri  diantaranya  : satu,  Melakukan  pengawasan  secara  priodik.Dua,  Melakukan usul-usul  pengembangan  lembaga  keuangan  syariah  kepada pimpinan  lembaga  yang  bersangkutan  dan  kepala  DSN  (Dewan Syariah  Nasional)  Tiga,  Melakukan  pengembangan  produk  dan operasional  lembaga  keuangan  syariah  yang  diawasinya  kepada DSN  sekurang-kurangnya  dua  kali  dalam  satu  tahun  anggaran, dan  Empat,  Merumuskan  permasalahan  yang  memerlukan pembahasan  dengan  DSN.  Pengawasan  oleh  Dewan  Syariah Nasional dilembaga Keuangan Syariah ternyata berdampak positif pada  praktek  penerapan  produk-produk  funding,  dan  financing diperbankan  syariah,  sehingga  terhindar  dari  praktek-praktek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Syariah
Kata  Kunci  : Dewan  Pengawas  Syariah,  Funding  dan  Financing, Efektivitas.

## PENDAHULUAN
Dalam  satu  dekade  terakhir  ini  bisnis  perBankan  konvensional  di Indonesia  mulai  tersaingi  oleh  kehadiran  PerBankan  Syariah.  Hal  itu dikarenakan  pada  Bank  Konvensional  mekanismenya  dianggap  tidak  sesuai dengan  ajaran  syariat  Islam.  Pertimbangan  praktis  pelarangannya  adalah karena  sistem  berbasis  bunga  dipandang  mengandung  beberapa  kelemahan, seperti  di  antaranya  melanggar  nilai  keadilan  maupun  kewajaran  bisnis 1 . Bank  Syariah  menawarkan  alternatif  jasa  perBankan  dengan  sistem  imbalan berupa  bagi  hasil  ( profit  and  loss  sharing  principle) yaitu  keuntungan  yang
1 Muhammad, Manajemen Bank Syariah , (Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2005), 7
http://yudharta.ac.id/jurnal/index.php/malia
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
diharapkan oleh Bank Syariah. Sistem ini menerapkan prinsip keadilan antara pihak Bank dan nasabah. Bermula dari jasa penghimpunan  dana masyarakat dalam  bentuk  tabungan  dengan  prinsip  syariah,  kini  Bank  Syariah  mulai merambah  bisnis  untuk  modal  usaha  maupun  pembiayaan  yang  bersifat konsumtif seperti pembiayaan pemilikan rumah dan pemilikan kendaraan. 2
Adanya  larangan  riba  dalam  ajaran  agama  Islam  merupakan  faktor utama lahirnya  Bank Syariah. Prinsip ini dilandasi oleh ayat–ayat dalam Al- Quran yaitu:
اَبِّزلا َمَّزَحَو َعْيَبْلا ُ َّاللَّ َّلَحَأَو
“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(QS. Al- Baqarah: 275) .
اىُلُتْقَت  َلََو ۚ ْنُكٌِْه ٍضاَزَت  ْيَع ًةَراَجِت  َىىُكَت  ْىَأ  َّلَِإ ِلِطاَبْلاِب ْنُكٌَْيَب ْنُكَلاَىْهَأ اىُلُكْأَت  َلَ اىٌَُهآ  َييِذَّلا اَهُّيَأ اَي اًويِحَر ْنُكِب  َىاَك َ َّاللَّ  َّىِإ ۚ ْنُكَسُفًَْأ
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang berlaku  dengan  suka  sama  suka  diantara  kamu.  dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu,  Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu.” (QS. An Nisa’:29). 3
Tingkat  pertumbuhan  yang  pesat  pada  Bank  Syariah  di  dunia menimbulkan  ketertarikan  Bank  Konvensional  untuk  menawarkan  produk- produk  Bank  Syariah.  Hal  ini  tercermin  dari  tindakan  beberapa  Bank Konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing Bank, misalnya ”Islamic  windows ”  di  Malaysia  dan  ” Islamic  transactions ”  di cabang  Bank  Mesir.  Sementara  itu  CitiBank  mendirikan City  Islamic Investment  Bank pada  tahun  1996  dan  juga City  Chase  Manhattan telah mengembangkan  produk Chase  Manhattan  Leasing  Liquidity  Program (CML) untuk memenuhi kebutuhan investasi yang halal 4 .
Aspek  kesesuaian  dengan  syariah  merupakan  aspek  utama  dan mendasar  yang  membedakan  antara  Bank  Syariah  dengan  Bank Konvensional.  Hasil  penelitian  Bank  Indonesia  bersama  beberapa  lembaga penelitian perguruan tinggi negeri di pulau Jawa tentang potensi, preferensi, dan  perilaku  masyarakat  terhadap  Bank  Syariah  di  pulau  Jawa  pada  tahun 2000, menunjukkan bahwa salah satu alasan utama masyarakat memilih Bank Syariah  adalah  kehalalan  produk  dan  jasa  serta  sistem  Bank  Syariah  yang
2 Keterangan ini diambil dari brosur BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS).
3 Al-Qur’an, 4 (An-Nisa’)
4 Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  (Yogyakarta:  Ekonisia,
2004),hlm.28
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Hasil  penelitian  tersebut  juga menyimpulkan bahwa salah satu alasan utama nasabah Bank Syariah berhenti menjadi  nasabah  karena  keraguan  akan  konsistensi  Bank  Syariah  dalam menerapkan  prinsip-prinsip  syariah.  Untuk  memastikan  bahwa  operasional Bank  Syariah  telah  memenuhi  prinsip-prinsip  syariah,  maka  Bank  Syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan  Pengawas Syariah (DPS).  Ada empat alasan mengapa  Dewan  Pengawas  Syariah  mempunyai  peran  penting  dalam  Bank Syariah yaitu:
1. Menentukan tingkat kredibilitas Bank Syariah.
2. Menjadi  unsur  utama  dalam  menciptakan  jaminan  kepatuhan  syariah
( shari'a compliance assurance ).
3. Menjadi  salah  satu  pilar  utama  dalam  pelaksanaan good  corporate governance (GCG) Bank Syariah.
4. Mengawasi jalannya operasional perBankan syariah 5 .
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  adalah  salah  satu  bagian dari  perBankan  syariah  yang  ada  di  Nusantara.  Oleh  karenanya  didalam BPRS tersebut ada Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dimaksud agar kinerja BPRS tersebut selalu diawasi oleh DPS. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh  DPS  adalah  untuk  menjaga  sejauh  mana  BPRS  dalam  menjalankan kegiatan perBankannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Kabupaten  Pasuruan  yang  di  dalamnya  terdapat  BPRS,  tentu melakukan  hal  yang  sama  yaitu  membutuhkan  Dewan  Pengawas  Syariah untuk menjaga kinerja dan efektifitas BPRS tersebut. Oleh karenanya sumber daya manusia yang professional sangat dibutuhkan untuk mengisi Peran DPS tersebut.  Peran  utama  DPS  menurut  Syafi’i  Antonio  ialah  :  mengawasi jalannya  operasional  Bank  sehari-hari  agar  selalu  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  syariah. 6 Dengan  kata  lain  DPS  berperan  penuh  terhadap  kinerja dan operasional Bank Syariah .
Dalam  operasional  perBankan  Syariah  terdapat  berbagai  sistem operasional  diantaranya profit  sharing ,  penghimpunan  dana (Funding) , pembiayaan (Financing). Dari  penjelasan  diatas  timbul  sebuah  pertanyaan, Apakah sistem operasional perBankan syariah yang selama ini telah diawasi oleh DPS berjalan dengan baik?. Jika tidak berjalan dengan baik maka nilai
5 Andi Prabowo, “ Analisis Yuridis , Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Sebelum dan Sesudah diberlakukannya UU 21 Tahun 2008 Tentang PerBankan Syariah ”,
(Makalah UGM Yogyakarta: 2009), hlm 9
6 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik , (Jakarta: Gema Insani , 2001)cet. ke-1, hlm. 234.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
efektifitas  DPS  tersebut  sangatlah  kurang,  padahal  harapannya  agar  sesuai dengan  yang  dituliskan  oleh  Bank  Indonesia  (BI)  dan  Dewan  Syariah Nasional  (DSN)  dalam  pengawasan  internal  syariah  adalah  dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal Dewan Pengawas Syariah.
Perbaikan  lingkungan  eksternal  Dewan  Pengawas  Syariah  menjadi tanggung  jawab  utama  Bank  Indonesia  sebagai  regulator  yaitu  menciptakan mekanisme  pengawasan  syariah  yang  efektif  dan  efisien  sehingga  terbentuk perBankan  syariah  Indonesia  yang  sehat,  efisien,  dan  sesuai  syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal Dewan Pengawas Syariah  menjadi  tanggung  jawab  Dewan  Pengawas  Syariah  sendiri  dan manajemen  Bank  Syariah  untuk  menciptakan  sistem  jaminan  kepatuhan syariah  yang  efisien  dan  efektif  untuk  membangun  kepercayaan  masyarakat terhadap Bank Syariah dalam hal ini BPRS

## EFEKTIVITAS  DEWAN  PENGAWAS  SYARIAH  (DPS)  DALAM FUNDING DAN FINANCING DI PT.BPRS DAYA ARTHA MENTARI
Efektifitas  pengawasan  DPS  terhadap  PT.BPRS  Daya  Artha  Mentari sangat  tergantung  pada  komunikasi  dan  koordinasi  antara  DPS  dengan Lembaga Keuangan yang terkait seperti Dewan Syariah Nasional (DSN)  dan Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Salah  satu  upaya  untuk  memudahkan komunikasi dan koordinasi antara DPS dengan PT.BPRS Daya Artha Mentari tersebut  adalah  dengan  cara  mengadakan  rapat  keanggotaan  secara  rutin. Selain itu, struktur keanggotaan DPS yang akan disahkan oleh DSN dan MUI perlu  mempertimbangkan  SDM  yang  memiliki  komitmen  dan  pemahaman mengenai  keuangan  dan  PerBankan  Syariah,  sehinggah  DPS  diharapkan memiliki  skema  dan  prosedur  dalam  pengembangan  PT.BPRS  Daya  Artha Mentari.
Tabel 4.1 Pelaksanaan Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) Periode 2013-2016 No Pengawasan Produk Jumlah 1 Funding Tabungan dan Deposito 15 2 Financing Musyarakah  ,bagi  hasil dan Jual beli 16 Jumlah 31
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
Tabel 4.2

## Pelaksanaan Efektifitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) Periode 2013-2016
No Produk Pelaksanaan 2013 2014 2015 2016 1 Funding  5 3 4 3 2 Financing  6 3 5 2 Total 11 6 9 5
Berdasarkan  tabel  diatas  pelaksanaan  pengawasan  Dewan  Pengawas Syariah dalam 4 tahun terakhir diperoleh pada tahun 2013 pengawasan DPS didapati  pada  11  produk,  pada  tahun  2014  pengawasan  DPS  6  produk menurun dari tahun sebelumnya dan kemudian pada tahun 2015 pengawasan DPS meningkat kembali 9 produk dalam setahun  dan pada akhir tahun 2016 menurun dari tahun sebelumnya yakni 5 produk yang telah diawasi oleh DPS.
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)  DALAM FUNDING  DAN  FINANCING DI  PT.BPRS  DAYA ARTHA MENTARI
1. Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
DPS  atau  dalam  bahasa  inggris  dikenal  dengan  nama shari’a supervisior  board pada  setiap  lembaga  perekonomian  syariah  sebagai auditor syariah merupakan jawaban atas munculnya tantangan bagaimana mengawasi  sebuah  lembaga  perekonomian  syariah  agar  tetap  berjalan sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  syariah  Islam.  Tantangan  ini  muncul akibat  semakin  berkembangnya  lembaga  perekonomian  syariah  dikancah perekonomian  Indonesia  maupun  dunia.  Hal  ini  berdampak  pada  tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga perekonomian syariah
DPS  adalah  lembaga  independen  dalam  fikih  muamalat.  Namun DPS  bisa  juga  beranggota  diluar  ahli  fikih  muamalat.  DPS  lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas Lembaga  Keuangan  agar  dapat  diyakini  bahwa  mereka  mematuhi  aturan dan prinsip syariah Islam, fatwa aturan DPS mengikat Lembaga Keuangan Islam tersebut 7 .
Sebagai  lembaga  yang  berfungsi  mengawasi,  DPS  tentunya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Pengawasan DPS terhadap BPR  Syariah  yang  diawasinya  bersifat  menyeluruh.  Baik  itu  transaksi ataupun produk- produknya secara keseluruhan.
7 Orisa,  Skripsi:  “ Peran  Dewan  Pegawas  Syariah  Dalam  Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance pada PerBankan Syariah” (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta. 2011),hlm, 81
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
Peran  dan  tanggung  jawab  Dewan  Pengawas  Syariah  sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di Lembaga Perbankan Syariah. Menurut Surat Keputusan DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No.Kep- 98/MUI/III/2001 tentang susunan pengurus DSN MUI memberikan tugas kepada DPS untuk :
a. Melakukan  pengawasan  secara  periodik  pada  Lembaga  Keuangan Syariah
b. Mengajukan  usul-usul  pengembangan  Lembaga  Keuangan  Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN
c. Melaporkan  perkembangan  produk  dan  operasional  Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
d. Merumuskan  permasalahan  yang  memerlukan  pembahasan  dengan DSN.
2. Pengawasan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dalam Funding  dan

## Financing
Pengawasan  atau  pengendalian  didefinisikan  sebagai  suatu  upaya sistematis  untuk  menetapkan  standar  prestasi  kerja  dengan  tujuan perencanaan  untuk  mendesain  sistem  umpan  balik  informasi,  untuk membandingkan  prestasi  sesungguhnya  dengan  standar  yang  telah ditetapkan  itu,  menentukan  apakah  ada  penyimpangan  tersebut  dan mengambil  tindakan  perbaikan  yang  diperlukan  untuk  menjamin  bahwa semua  sumberdaya  organisasi  telah  digunakan  dengan  cara  paling  efektif dan efesien guna tercapainya tujuan organisasi 8 .
Berdasarkan  struktur  organisasi  PerBankan  Syariah,  maka  dapat diketahui  bagaimana  kedudukan  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dalam satu PerBankan Syariah, Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi  Bank  Syariah diletakkan  pada  posisi  setingkat  dengan  Dewan  Komisaris  pada  setiap lembaga  Keuangan  Syariah.  Posisi  yang  demikian  bertujuan  agar  DPS lebih  berwibawa  dan  mempunyai  kebebasan  opini  dalam  memberikan bimbingan  dan pengarahan kepada semua direksi di  Bank tersebut dalam hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi produk Perbankan Syariah.
Berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  di  Negara  Indonesia,  Bank Umum Syariah dan BPRS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan  di  kantor  pusat  Bank  Umum  Syariah  atau  BPRS.
8 Ibid , hlm 83
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
Persyaratan  anggota  DPS  diatur  dan  ditetapkan  oleh  Dewan  Syariah Nasional.  Dewan  ini  berfungsi  mengawasi  kegiatan  usaha  BPRS  agar sesuai dengan prinsip syariah dengan berpedoman kepada fatwa DSN.
Dalam  produk  Perbankan  Syariah  DPS  mengadakan  pengawasan menyeluruh  dari  dalam  maupun  dari  luar  Lembaga  Keuangan,  tidak  lain juga  dalam  produk  penghimpunan  dana  ( Funding )  dan  penyaluran  dana ( Financing ).  Dari  setiap  produk  penghimpunan  dana  ( Funding )  dan penyaluran  dana  ( Financing )  DPS  mengadakan  pengawasan  bulanan minimal  dalam  satu  bulan  dua  kali  pertemuan  dengan  dewan  direksi  dan kepala bagian produk penghimpunan dana ( Funding ) dan penyaluran dana ( Financing ). Dari situlah terbentuk sebuah usulan dan gagasan untuk terus menjaga  kesyariahan  dan  peningkatan  produk.  Apabila  terjadi penyelewengan  ataupun  kekeliruan  dalam  pelaksanaan  dan  berjalannya produk  penghimpunan  dana  ( Funding )  dan  penyaluran  dana  ( Financing ) DPS  berhak  dan  wajib  untuk  meluruskan  dan  membantu  pihak  Lembaga Keuangan  dalam  penyelesaian  persoalan  yang  terjadi  karena  DPS bertanggung  jawab  dalam  pengawasan  produk  sesuai  dengan  aturan  dari DSN MUI.

## HASIL  ANALISIS  EFEKTIVITAS  DEWAN  PENGAWAS  SYARIAH DALAM  FUNDING  DAN  FINANCING  PT.BPRS  DAYA  ARTHA MENTARI
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditemukan  bahwa  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  mempunyai  peran  yang besar  terhadap  efektivitas  PT.BPRS  Daya  Artha  Mentari  dalam  produk Funding dan Financing , antara lain :
Funding  merupakan  penghimpunan  dana  yang  dilakukan  oleh manager  pemasaran  kemudian  diberikan  kepada  manager  operasional  dan kepada  Adminin  untuk  dijadikan  transaksi  dalam  buku  tabungan.  Dalam pengoperasionalnya  dikawatirkan  sering  terjadi  ketidak  sesuaian  dalam prinsip  syariah  islam  oleh  sebab  itu  Dewan  Pengawas  Syariah  diperlukan dalam  produk-produk  penghimpunan  dana.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh Bapak Zainul Arifin. Beliau menyatakan bahwa :
“Dalam produk Funding banyak hal yang harus diperhatikan bukan  hanya  dalam  operasionalnya  saja  akan  tetapi  pemasaran terhadap  nasabah  ataupun  calon  nasabah  baru  juga  sangat diperlukan,  apabila  staf  marketing  tidak  menghadiri  rapat keanggotaan  Funding  dengan  DPS  maka  ketika  mempromosikan
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
produk  akan  terjadi  kesalahan  seperti  perbedaan  BPR  dan  BPRS, kepanjangan  dari  BPR  merupakan  Bank  Perkreditan  Rakyat sedangkan  BPRS  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah.  Meskipun terdapat perbedaan yang kecil dari pengartian sebuah nama lembaga apabila itu bukan orang awam maka akan dikatakan bahwa Bank ini atau  Lembaga  Keuangan  ini  tidak  benar-benar  dengan  prinsip Syariah  Islam  karena  menggunaan  perkreditan.  Lembaga  Keuangan Islam  atau  Bank  Islam  bukan  hanya  yang  belakang  lebelnya dibumbuhi  “S”  dan  mendapat  kepanjangan  syariah  tentunya  sudah sangat jauh dengan Bank Konvensional. Itu sebabnya dengan adanya rapat  keanggotaan  dengan  DPS  dan  juga  pemberian  wawasan  dan wejangan  dapat  mempengaruhi  kinerja  para  manager  dan  staf pemasaran  untuk  menarik  nasabah  ataupun  menjaga  kepercayaan nasabah yang sudah menaruh amanah pada kami “
Dalam  rapat  keanggotaan  meskipun  dilakukan  dalam  dua  minggu sekali  DPS  dapat  melakukannya  dengan  rutin  agar  tidak  terjadi  kelemahan ataupun kekendoran terhadap sistem produk-produk Funding dan Financing . Rapat  keanggotaan  terdiri  dari  banyak  anggota  ,  seperti  yang  dikemukaan Bapak Saiful Hadi. Beliau menyatakan bahwa :
“ Saya sendiri termasuk salah satu dari anggota rapat, teman- teman  saya  dalam  rapat  terdiri  dari  bagian  Funding  dan  Financing seperti  :  kepala  bagian  Funding  dan  Financing  ,  manager operasional  Funding  dan  Financing  ,  manager  pemasaran  Funding dan  Financing    dan  staf  Adminin  tabungan  dan  staf  Adminin pembiayaan.  Kami  berkumpul  untuk  belajar  bersama  sharing pendapat dan juga sharing masalah.”
Tugas DPS selain sebagai pengawas dalam suatu lembaga keuangan, wewenang DPS bersanding lurus dengan dewan komisaris lembaga maupun direktur  utama.  Terutama  ketika  dalam  sebuah  rapat  ataupun  majelis  terjadi kesalahan  dalam  operasional  maupun  penjelasan  produk  maka  DPS  berhak ataupun  wajib  membenarkan.  Sesuai  yang  diungkapkan  oleh  Mbak  Mar’ah selaku Admin Funding . Beliau menyatakan : “ Kemarin  pada  tahun  2014  pernah  terjadi  kericuhan  pada rapat  karena  kesalahan  dari  tim  kami  (Funding)  dalam pengoperasionalan produk AT-TIIN (Tabungan investasi, perniagaan dan  usaha),  maklum  ketika  itu  yang  presentasi  dari  kami  pegawai baru  dan  memang  sebenarnya  bukan  dari  bidang  perbakan  syariah, dia  pindahan  dari  Bank  Konvensional  (Bank  Danamon),  kami  tim
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
Funding  mempercayakan  presentasi  itu  karena  kami  merasa  dia memang  bakat  dalam  bidang  perniagaan  dan  ternyata  ada kekeliruan.  Bapak  DPS  membenarkan  dan  menguasai  forum  dengan memberikan  penjelasan  bahwa  tabungan  dari  seluruh  nasabah tidak setiap  mingguhnya  atau  bulan  mendapatkan  bagi  hasil  yg  sama semua itu dilihat dari satuan berapa rupiah nasabah menabung”
Dalam setiap Lembaga Keuangan dibentuk sebuah tim untuk memacu jalannya  program  yang  telah  dirancang  dan  durencanakan.  Setiap  individu dari  masing-masing  tim  mempunyai  tugas  tersendiri  tidak  terkecuali  pada Lembaga  Keuangan  Syariah  juga  dibentuk  beberapa  tim  oleh  DPS  untuk meningkatkan persaingan dan semangat kerja yang sehat dikalangan pegawai tim  Funding  dan  Financing    BPRS  Daya  Artha  Mentari.  Bagi  setiap kelompok  berlombah  untuk  mengasilkan  yang  terbaik  baik  dalam operasional, pemasaran maupun sebagai Adminin. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Monalisa penjual pakaian di Pasar Pandaan.
“ saya sudah lumayan lama berjualan dipasar pandaan ini, di pasar banyak sekali Bank, Bank tetel khususe hehe, kemudian sedikit demi  sedikit  Bank-Bank  Syariah  seperti  BPRS  masuk  di  pasar  juga. Dulu  meskipun  saya  tidak  punya  uang  untuk  tambahan  modal kulakan ataupun untuk bayar cicilan rumah saya tidak pernah punya keinginan  ambil  uang  di  Bank  tetel  itu,  akan  tetapi  ketika  Bank Syariah yang masuk saya jadi sedikit tertarik karena Bank nya orang islam.  Karena  saya  ini  orang  yang  tidak  tahu  soal  keuangan  islam kini  menjadi  sedikit  faham  karena  penjelasan  dari  para  pegawai PT.BPRS  Daya  Artha  Mentari  yang  sangat  jelas  dan  mudah dipahami.  Seperti  penjelasan  mengenai  perbedaan  riba  dan  bagi hasil,  perbedaan  Bank  prekeditan  dan  pembiayaan  syariah, Alkhamdulillah  saya  bangga  memiliki  Bank  Islam  karena  tidak merugikan akan tetapi sebaliknya menjadi barokah dan manfaat” Pada tahun 2000 Bank Syariah menjadi trending yang sangat menarik didunia  terutama  di  Indonesia  karena  Bank  Syariah  dipercaya  dapat menopang  dan  mengurangi  krisis  dalam  dunia  perbankan.  Di  Indonesia dengan  penduduk  mayoritas  beragama  islam  sangat  terbuka  lebar  dalam pengembangan  Bank  Syariah.  Bank  Konvensional  juga  memulai  membuka cabang-cabang  Syariah  dan  produk-produk  syariah.  Akan  tetapi  banyak orang  islam  yang  belum  benar-benar  memahami  prinsip  syariah  Islam maupun  muamalah  Islam  yang  mengakibatkan  sistem  perbankan  islam tercampur  aduk  dengan  sistem  perbankan  Konvensional.  Sehinggah
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
mengakibatkan  ketidak  percayaan  lagi  bagi  para  nasabah  terhadap  Bank Syariah.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  pak  Sutres  tukang  ojek  pasar pandaan  yang  dulunya  tidak  percaya  dengan  Bank  Syariah  kini  kembali percaya  akibat  dari  penjelasan staf  Funding yang  telah  dibina  oleh  DPS dengan baik :
“ Dulu  saya  tidak  percaya  pada  Bank  Syariah  karena  pernah  ketipu, uang  saya  RP  300.000  ludes.  Meskipun  tidak  dalam  jumlah  yang banyak  dan  besar  bagi  saya  yang  kesehariannya  tukang  ojek  itu sudah  banyak  mbak  cukup  untuk  bayar  spp  anak-anak  sekolah  tapi, setelah  ada  seorang  marketing  dari  Bank  Syariah  Daya  Artha mentari saya jadi tertarik lagi untuk menabung bukan karena sebuah hipnotis ataupun jani-janji yang dijelaskan melainkan kepuasan saya karena produk-produk yang saya gunakan atau jalani sesuai dengan syariah  yang  sebenarnya  beda  dengan  Bank  Syariah  yang  lainnya yang  hanya  awalnya  saja  syariah  setelah  dua  bulan  tiga  bulan potongan  tabungan  semakin  bertambah,dan  juga  bagi  hasil  yang tidak ketemu arahnya”
Agar  tugas  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  lebih  efektif  dalam melaksanakan  tugas  dan  amanah  dari  MUI,    Majelis  Ulama  Indonesia membentuk  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dalam  membantu  pengawasan Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  secara  menyeluruh  dalam  lingkup kelembagaan  agar  tugas  Dewan  Syariah  Nasional  tercakup  dan  tercover secara menyeluruh.
Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  adalah  badan  yang  ada  di  lembaga keuangan  syariah  dan  bertugas  mengawasi  pelaksanaan  keputusan  Dewan Syariah  Nasional  (DSN).  Tugas  dan  wewenang  Dewan  Pengawas  Syariah seperti  yang  diungkapkan  oleh  Bapak  Sunarno  selaku  direktur  utama PT.BPRS Daya Artha. Beliau menyatakan bahwa :
“1)  Tugas  dan  wewenang  DPS  jika  diibaratkan  seperti  auditor ataupun  sebuah  controlling  yang  mendisiplinkan  sebuah  lembaga keuangan  syariah.  Tugas  dan  wewenang  DPS  diantaranya  : 1)Melakukan  pengawasan  secara  periodik  2)  Melakukan  usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang  bersangkutan  dan  kepala  DSN  (Dewan  Syariah  Nasional)  2) Melakukan  pengembangan  produk  dan  operasional  lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua  kali  dalam  satu  tahun  anggaran  3)  Merumuskan  permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
Ketika  seorang  nasabah  melakukan Financing (pembiayaan)  terjadi potongan  tabungan  untuk  biaya  cicilan  maupun  angsuran  akan  tetapi  ketika biaya  potongan  menghasilkan  dua  kali  lipat  dari  plafon  pembiayaan  maka dikatakan  bahwa  pembiayaan  itu  mengandung  unsur  riba.  Hal  seperti  itulah yang  menjadi  tugas  dan  wewenang  DPS  untuk  meluruskan  dengan  benar. Ketika sebaliknya Bank Syariah dalam segala produk Financing nya berjalan dengan  benar  tidak  mengambil  keuntungan  dari  setiap  transaksi  hanya mengambil  biaya  sebagai  ganti  Admininistrasi  maka  bagi  nasabah  akan mendapatkan  rasa  kepuasan  dan  syukur  yang  tidak  terkira.  Seperti  yang diungkapkan oleh Ibu Suriyati :
“ Alkhamdulillah,,  bersyukur  sekali  atas  bantuan  dari  BPRS  Daya Artha  Mentari  yang  benar-benar  menerapkan  pembiayaan  syariah bukan  perkreditan  syariah  yang  menjadikan  saya  sekeluarga  bisa menjalani  hidup  dengan  baik.  Pembiayaan  itu  saya  gunakan  untuk tambahan  modal  usaha  saya  warung  nasi  rawon,  dan  kini  menjadi lebih besar dan ramai pengunjung”
Tujuan  dari  efektivitas  DPS  dalam  produk-produk Funding  dan Financing adalah  untuk  meminimalisir  adanya  kekeliruan  dalam mempraktikkan  produk-produk Funding dan  Financing yang  menyebabkan kecenderungan berpacu pada prinsip perBankan konvensional, karena dilihat dari  segi  manapun  produk  perBankan  syariah  berbeda  dengan  perBankan konvensional  mulai  dari  segi  struktural  hinggah  dari  sistem  audit  dan pemasarannya.
Dengan  demikian  efektivitas  Dewan  Pengawas  Syariah  dalam Funding  dan  Financing    bertujuan  untuk    melakukan  pengawasan  secara periodik  pada  produk-produk  lembaga  keuangan  syariah  yang  berada  di bawah pengawasannya dan berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan  produk-produk  lembaga  keuangan  syariah  kepada  pimpinan lembaga  yang  bersangkutan  kemudian  dilaporkan  kepada  Dewan  Syariah Nasional.
Terkait  dengan  tugas  dan  wewenang  Dewan  Pengawas  Syariah  yang dijalankan  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  yang  dibentuk  oleh  Majelis Ulama  Indonesia  (MUI)  pada  tahun  1998  dan  dikukuhkan  oleh  SK  Dewan Pimpinan  MUI  No.  Kep-754/MUI/II/1999  tanggal  10  Februari  1999,  DPS mendapat  izin  untuk  mencabut  suatu  produk  maupun  merekomendasikan suatu produk bagi lembaga keuangan syariah yang diawasi. Selain itu Dewan Pengawas  Syariah  juga  ditugaskan  untuk  memecahkan  segala  masalah  yang terjadi.
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
Untuk  menanggulangi  ketidak  efektivitasnya  pengawasan  Dewan Pengawas Syariah tentunya Dewan Syariah Nasional memiliki  kriteria untuk Dewan  Pengawas  Syariah  agar  dapat  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya  secara  optimal.  Menurut  peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No. 6/17/PBI/2004  tanggal  1  Juli  2004  tentang  Perkreditan  Rakyat  berdasarkan Prinsip  Syariah.  Dari  peraturan  tersebut  mewajibkan  bahwa  setiap  lembaga keuangan  syariah  wajib  memiliki  Dewan  Pengawas  Syariah  dengan  kriteria sebagai berikut :
1. Integritas
2. Kompetensi, dan
3. Reputasi keuangan
Anggota  DPS  yang  memenuhi  persyaratan  integritas  tersebut,  antara  lain adalah pihak-pihak yang;
1. Memiliki akhlak dan moral baik
2. Memiliki  komitmen  untuk  mematuhi  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
3. Memiliki  komitmen  yang  tinggi  dalam  mengembangkan  perBankan syariah yang sehat.
4. Tidak  termasuk  daftar  TIDAK  LULUS  sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Anggota  DPS  yang  memenuhi  persyaratan  kompetensi  merupakan pihak-pihak  yang  memiliki  pengetahuan  dan  pengalaman  di  bidang  syariah muamalah  dan  pengetahuan  di  bidang  perBankan  serta  pengetahuan  di bidang  keuangan  secara  umum.Sedangkan  anggota  DPS  yang  memenuhi persyaratan reputasi keuangan adalah pihak-pihak yang;
1. Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet.
2. Tidak pernah dinyatakan failed atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan  bersalah  menyebabkan  suatu  perseroan  dinyatakan  failed dalam waktu 5 tahun sebelum dicalonkan.

## KESIMPULAN
Dewan  Pengawasan  syariah  (DPS)  DPS  adalah  lembaga  independen yang berfungsi mengawasi, DPS tentunya mempunyai tanggung jawab  yang sangat  besar.  Pengawasan  DPS  terhadap  BPR  Syariah  yang  diawasinya bersifat  menyeluruh.  Baik  itu  transaksi  ataupun  produk-  produknya  secara keseluruhan,  sehingga  Peran  dan  tanggung  jawab  Dewan  Pengawas  Syariah sangat  strategis  dalam  penerapan  prinsip  syariah  di  Lembaga  Perbankan Syariah
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..
Efektifitas  Dewan  Pengawasan  Syariah  (DPS)  sangat  penting  dalam melakukan  monitoring  terhadap  funding,  dan  financing  di  BPRS  Syariah, namun  masih  perlu  ditingkatkan  dengan  jalan  membangun  perencanan dengan  baik  dalam  pengeluaran  dan  penghapusan  produk-produk  Funding dan  Financing    agar  bias  meminimalisir  kemungkinan-kemungkinan  adanya masalah yang timbul.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman  A.Karim, Bank  Islam  Analisi  Fiqih  dan  Keuangan (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada,2016)
Andi  Prabowo,  “ Analisis  Yuridis , Peran  dan  Tanggung  Jawab  Dewan
Pengawas  Syariah  Sebelum  dan  Sesudah  diberlakukannya  UU  21 Tahun 2008 Tentang PerBankan Syariah ”,(Makalah  UGM Yogyakarta: 2009)
Depag, Al-Qur’an dan Terjemahnnya H.Viethzal Rivai,M.B.A, Ir. H.Arviyan Arifin, Islamic Banking , (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010).
Heri  Sudarsono, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  (Yogyakarta:
Ekonisia, 2004)
M.  Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik ,  (Jakarta:  Gema Insani , 2001)cet. ke-1
Majelis  Ulama  Indonesia, Himpunan  Fatwa  Keuangan  Syariah  Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2014, (Jakarta: Erlangga, 2014
Muhammad, Manajemen  Bank  Syariah ,  (Yogyakarta:  UU  AMP  YKPN,
2005)
Proposal  Kerja  Sama  PT.BPRS  Daya  Artha  MentarOrisa,  Skripsi:  “ Peran Dewan  Pegawas  Syariah  Dalam  Pelaksanaan  Good  Corporate
Governance pada PerBankan
Syariah” (Yogyakarta: IKIP
Yogyakarta. 2011)
..::: Malia : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9 Nomor 2 Juni 2018 :::..