## KEPEMIMPINAN INOVATIF DALAM  MEWUJUDKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK 1

## INNOVATIVE LEADERSHIP FOR INNOVATION IN PUBLIC SERVICE

## Harditya Bayu Kusuma
2 Email : braw_84@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Bureaucracy  reform  is  an  effort  in  the  implementation  of  the  system  of  government  and  public services  are  geared  to  achieve  the  performance  of  a  professional  bureaucracy,  responsive  and accountable.  Reform  of  the  bureaucracy  that  has  taken  place  in  Indonesia  has  given  birth  to innovative  leadership  that  succeeded  in  realizing  innovative  public  services.  This  paper  has  the objective  to  to  describe  and  analyze  innovative  leadership  by  several  heads  of  regions  that  have succeeded  in  realizing  innovative  public  services.  Data  collection  method  in  this  research  done through  the  study  of  literature  (desk  research).  This  study  decrypt  and  analyze  innovative leadership  as:  Ridwan  Kamil  (Mayor  of  Bandung),  I.B.  Dharmawijaya  Rai  Mantra  (Mayor  of Denpasar)  and  Nurdin  Abdullah  (Regent  of  Bantaeng).  Innovative  leadership  prerequisites  for innovation  in  public  services  include:  visionary  and  have  the  creativity,  enthusiasm  and  self- confidence,  goal  orientation  and  service  to  the  community,  collaboration  and  networking  with various parties, and the use of Information and Communication Technology.
Keywords : Leadership Innovative, Innovation, Public Service Innovation

## ABSTRAK
Reformasi birokrasi merupakan upaya dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang diarahkan untuk mewujudkan kinerja birokrasi yang profesional, responsif, dan akuntabel. Reformasi birokrasi yang  telah berlangsung  di Indonesia telah melahirkan kepemimpinan inovatif yang berhasil mewujudkan inovasi pelayanan publik. Tulisan  ini  mempunyai  tujuan  untuk  untuk  menggambarkan  dan  menganalisis kepemimpinan  inovatif  oleh  beberapa  kepala  daerah  yang  telah  berhasil  mewujudkan inovasi  pelayanan  publik.  Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan (desk research). Penelitian ini mendekripsikan dan menganalisis kepemimpinan inovatif, seperti : Ridwan Kamil (Walikota Bandung), I.B. Rai Dharmawijaya  Mantra  (Walikota  Denpasar)  dan  Nurdin  Abdullah  (Bupati  Bantaeng).. Prasyarat  kepemimpinan  inovatif  dalam  mewujudkan  inovasi  pelayanan  publik  antara lain:  visioner  dan  memiliki  kreativitas,  penuh  semangat  dan  percaya  diri,  memiliki orientasi  dan  tujuan  pelayanan  kepada  masyarakat,  kolaborasi  dan  jejaring  dengan berbagai pihak, dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Kata Kunci : Kepemimpinan Inovatif, Inovasi, Inovasi Pelayanan Publik
1 Naskah diterima 31 Agustus 2017. Direvisi 5 September 2017.
2 Peneliti Pertama di Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN RI
A. PENDAHULUAN eformasi
birokrasi yang
dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia saat  ini  hampir  mencapai  2  (dua) dekade  sejak  dimulai  Tahun  1998. Segenap  elemen  bangsa  berusaha berjuang  bersama  untuk  melakukan perubahan  setelah  puluhan  tahun  berada dalam  kekuasaan  Orde  Baru.  Reformasi birokrasi  dianggap  sebagai  upaya  nyata untuk  memperbarui  dan  memperbaiki sistem pemerintahan di Indonesia. Dwiyanto, dkk (2012:1) menyatakan bahwa sebelumnya terjadi krisis kepercayaan pada masyarakat terhadap birokrasi yang selama orde  baru  menjadi  alat  bagi  penguasa untuk  mempertahankan  kekuasaan  yang dimiliki.  Birokrasi  dari  lingkungan  sipil dan  militer  dalam  masa  Orde  Baru menempatkan  diri  sebagai  alat  penguasa daripada pelayan masyarakat. Kepentingan penguasa  lebih  diutamakan  dimana seringkali menggeser kepentingan birokrasi dan masyarakat.
Pada  masa  Orde  Baru  saat  itu, praktik  KKN  (Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme)  dalam  tata  pemerintahan  dan proses  pelayanan  publik  semakin  merebak dan  meluas  sehingga  merusak  tatanan kinerja  birokrasi.  Harapan  masyarakat terhadap  pelayanan  publik  yang  efektif, efisien,  responsif  dan  akuntabel  sulit direalisasikan.  Reformasi  birokrasi  hadir untuk memberikan perbaikan dalam sistem pemerintahan  yang  diharapkan  berimbas pada  peningkatan  kualitas  pelayanan. Komarudin (2014:51) mengemukakan bahwa  reformasi  birokrasi  adalah  suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan  yang  mendasar  dan  signifikan terhadap  sistem  pemerintahan,  terutama menyangkut  aspek  kelembagaan,  sumber daya manusia aparatur, dan ketatalaksanaan  yang  diharapkan  dapat menciptakan  pelayanaan  publik  yang
berkualitas. Reformasi birokrasi dilaksanakan sebagai upaya dalam mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan yang baik demi kepentingan masyarakat.
Menurut  Holidin  (dalam  Holidin, dkk, 2016:153) bahwa Pemerintah Indonesia sejak tahun 2010 telah melakukan penataan ulang agenda reformasi  birokrasi  nasional  agar  lebih terlembagakan,  sistemik,  dan  terukur. Dalam grand  design dan roadmap tentang reformasi  birokrasi  tersebut,  tidak  secara langsung terdapat instruksi bagi
Kementerian/Lembaga/Daerah untuk menyelenggarakan inovasi. Sekalipun sejak agenda  reformasi  birokrasi  nasional  ini digalakkan, praktik terbaik inovasi administrasi  yang  dianggap  sebagai rintisan  telah  banyak  didokumentasikan. Meskipun  kebijakan  reformasi  birokrasi yang  dijalankan  oleh  pemerintah  secara tidak  langsung  memerintahkan  melakukan inovasi  tetapi  harus  diakui  bahwa reformasi birokrasi telah berpengaruh pada munculnya  berbagai  inovasi  di  instansi pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah. Kebebasan  bereskpresi  dan  berkreasi  sejak reformasi  birokrasi  dijalankan  ternyata  di sisi  yang  lain  telah  memunculkan  ide-ide dan gagasan baru di ruang publik.
Saat ini iklim berinovasi di Indonesia mulai  menunjukkan  perkembangan  yang cukup  signifikan.  Meskipun  penilaian tingkat inovasi di Indonesia masih naik dan turun  dalam  periode  beberapa  tahun terakhir  ini. Global  Innovation  Index (GII) Tahun  2016  mencatatkan  bahwa  Indonesia berada  pada  peringkat  88  dengan  skor 29,07,  atau  naik  dari  posisi  sebelumnya  di peringkat  97  pada  Tahun  2015.  Tetapi berdasarkan laporan The Global Competitiveness  Report 2016-2017  yang dikeluarkan  Forum Ekonomi Dunia, posisi Indonesia  turun  dari  peringkat  37  ke peringkat 41 dengan nilai 4,52 dengan skala
R
penilaian  1  sampai  7.  Posisi  Indonesia masih  kalah  dibandingkan  Jepang  yang berada  di  peringkat  8  dan  Tiongkok  yang berada di posisi 28.
Kemudian,  Bank  Dunia  menaikkan peringkat Ease of  Doing  Business Indonesia dari  sebelumnya  pada  peringkat  106  kini naik  menjadi  peringkat  91.  Pemeringkatan tersebut dilakukan kepada 190 negara yang berada  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Dari negara  di  wilayah  ASEAN,  Singapura menempati peringkat 2, naik satu peringkat dari  sebelumnya  di  peringkat  3.  Kenaikan juga dialami Brunei  Darussalam yang  naik peringkat  menjadi  peringkat  72  dari sebelumnya peringkat 97. Berbagai penilaian  di  atas  bila  ditarik  garis  lurus akan  menunjukkan  kondisi  pada  sektor pelayanan  publik  di  Indonesia.  Sektor  ini harus  menjadi  perhatian  utama  dalam perbaikan  kinerja  pemerintah,  salah satunya melalui inovasi pelayanan publik.
Inovasi pelayanan publik yang telah berkembang  di  Indonesia  sejak  era reformasi  birokrasi  secara  tidak  langsung juga dipengaruhi oleh munculnya kepemimpinan inovatif di instansi pemerintah. Roda pemerintahan baik pusat dan  daerah  memerlukan  figur  seorang pemimpin  inovatif  yang  dapat  menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Ketika kepemimpinan berjalan dengan baik dalam menggerakkan pemerintahan  maka  baik  pula  kinerja pemerintahan  tersebut.  Hal  itu  akan berdampak  positif  pada  pelayanan  publik yang  diberikan.  Kepemimpinan  inovatif yang  memiliki  integritas  dan  komitmen sebagai  pelayan  publik  yang  berdedikasi tinggi juga merupakan jaminan pemenuhan segala kebutuhan masyarakat.
Dibalik  rumitnya  proses  reformasi birokrasi  yang  berlangsung  di  Indonesia, kepemimpinan inovatif ternyata dapat lahir dan  menghiasi  dinamika  perkembangan
inovasi  pelayanan  publik  di  Indonesia. Pemimpin  yang  inovatif  dapat  menjadi motor  penggerak  peningkatan  pelayanan publik  melalui  berbagai  program  dan kegiatan  yang  penuh  dengan  kreasi  dan inovasi.  Melalui  visi  dan  misi  yang  jelas, nyata, dan terukur, para pemimpin inovatif ini berusaha menjadi pelayan masyarakat.
Keberadaan  kepemimpinan  inovatif di  daerah  sudah  diakui  eksistensinya  di Indonesia,  berbagai  penghargaan  telah diberikan  untuk  memberikan  apresiasi terhadap kinerja kepala daerah yang secara inovatif mengembangkan berbagai program dan kegiatan dalam pembangunan  serta  kemajuan  daerahnya. Pada  tahun  2016,  Koran  Sindo  kembali memberikan  penghargaan  kepada  35 kepala daerah yang dinilai telah berinovasi dalam memajukan daerah yang dipimpinnya,  yang  terdiri  dari  6  (enam) Gubernur, 22 (dua puluh dua) Bupati dan 7 (tujuh)  Walikota.  Kemudian  juga  ada penghargaan Regional  Marketeers  Award (RMA) 2016 yang diselenggarakan
Markeeters dan Indonesia Marketing Association (IMA).  Apresiasi  terhadap kepemimpinan  di  daerah  juga  telah diberikan  oleh  PT  Tempo  Inti  Media  Tbk (Tempo  Media  Group).  Penghargaan  ini diberikan  kepada  10  (sepuluh)  kepala daerah  yang  merupakan  kepala  daerah teladan pilihan Tempo pada tahun 2017.
Berdasarkan  berbagai  data  dan informasi yang dikemukakan di atas, maka tujuan tulisan ini adalah untuk menggambarkan
dan menganalisis kepemimpinan  inovatif  oleh  beberapa kepala  daerah  yang  telah  berhasil mewujudkan  inovasi  pelayanan  publik  di daerahnya. Tulisan ini juga akan menganalisis berbagai prasyarat kepemimpinan inovatif dalam mewujudkan  inovasi  pelayanan  publik sehingga  dapat  dijadikan  referensi  dalam
mengembangkan  kepemimpinan  inovatif di daerah lainnya.

## B. TINJAUAN TEORI

## 1. Kepemimpinan Inovatif
Definisi  mengenai  kepemimpinan sangat  beragam,  banyak  tokoh  mencoba mengartikan  melalui  pemahaman  yang dimilikinya.  Menurut  Rivai  dan  Mulyadi (2012:2)  bahwa  kepemimpinan  merupakan proses  memengaruhi  dalam  menentukan tujuan  organisasi,  memotivasi  perilaku pengikut,  serta    memengaruhi  untuk memperbaiki  kelompok  dan  budayanya. Selain  itu  juga  dapat  diartikan  untuk memengaruhi interpretasi mengenai kegiatan para pengikutnya, pengorganisasian  dan  berbagai  aktivitas untuk  mencapai  sasaran,  memelihara hubungan  kerjasama  dan  kerja  antar kelompok,  perolehan  dukungan  dan kerjasama  dari  orang-orang  di  luar organisasi.  Kepemimpinan  juga  dapat dipahami sebagai kekuatan untuk menggerakkan  dan  memengaruhi  orang lain.  Kepemimpinan  dapat  dijadikan sebagai  sebuah  alat,  sarana  atau  proses untuk  membujuk  orang  lain  agar  bersedia melakukan  sesuatu  secara  sukarela  atau sukacita.
Sedangkan Yukl (2005:3) mengartikan bahwa kepemimpinan
berkaitan  dengan  proses  yang  disengaja dari seseorang untuk memberikan pengaruh  yang  kuat  terhadap  orang  lain dalam  rangka  membimbing,  membuat struktur,  memfasilitasi  aktivitas  dan hubungan  di  dalam  kelompok  atau organisasi.  Kemudian  dikemukakan  juga mengenai  cakupan  proses  kepemimpinan, yakni  pemimpin  memengaruhi  berbagai hal,  antara  lain:  interpretasi  peristiwa eksternal oleh para anggota, pilihan tujuan dan  strategi,  motivasi  anggota,  rasa  saling percaya  dan  bekerja  sama  antar  anggota,
organisasi  aktivitas  kerja,  pengembangan kepercayaan  dan  keterampilan  anggota, pembelajaran dan pembagian pengetahuan baru  antar  anggota,  dan  pembuatan  daftar dukungan dan kerjasama dari orang luar.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  di atas  maka  dapat  diartikan  bahwa kepemimpinan pada hakikatnya merupakan suatu proses memengaruhi dan memberikan teladan dari seorang pemimpin  kepada  bawahannya  untuk mencapai  tujuan  organisasi  yang  telah ditetapkan.  Di  dalam  kepemimpinan  ini terdapat  upaya  untuk  mengarahkan  orang lain  melalui  unsur  kepercayaan,  rasa hormat,  dan  kerja  sama  demi  pencapaian tujuan  organisasi.  Melalui  kepemimpinan yang  efektif,  tujuan  organisasi  akan  dapat tercapai  melalui  arahan  dan  inspirasi  dari seorang pemimpin.
Melihat hubungan antara kepemimpinan  dan  inovasi  di  atas,  maka dapat  diartikan  bahwa  kepemimpinan inovatif  adalah  suatu  proses  untuk mewujudkan pelbagai usaha pembaharuan dan  perbaikan  segala  bidang  dalam  upaya mencapai tujuan organisasi sehingga dapat memengaruhi  atau  mengarahkan  orang untuk melakukan upaya tersebut. Beberapa cara  untuk  menjadi  pemimpin  yang inovatif  (https://id.jobsdb.com),  antara lain:
1. Memiliki  visi.  Seorang  pemimpin harus  memiliki  visi  karena  suatu inovasi lahir dari visi dan misi yang jelas, terukur dan memiliki tujuan.
2. Terbuka terhadap perubahan. Pemimpin  inovatif  tidak  mudah puas  dan  selalu  berupaya  untuk berbuat lebih baik.
3. Langgar  aturan  main.  Seorang pemimpin tidak hanya terpaku pada aturan  yang  berlaku  tetapi  juga dapat melakukan improvisasi.
4. Mencari alternatif. Pemimpin inovatif harus dapat mengembangkan diri dan bawahannya untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan mempergunakan  cara  yang  baru sebagai suatu alternatif.
5. Siap menghadapi kegagalan.
Seorang  pemimpin  harus  berani menghadapi kegagalan karena kegagalan  merupakan  jalan  menuju kesuksesan.
6. Ujicoba  inovasi.  Inovasi  yang diciptakan  terlebih  dahulu  harus diujicoba agar terlihat hasilnya.
7. Selalu bersemangat. Seorang pemimpin harus menunjukkan antusiasme  dan  keyakinan  yang tinggi ketika berkomunikasi. Selain itu juga ada pendapat Widodo dalam  Kusuma  (2016)  yang  menerangkan bahwa kepemimpinan daerah yang inovatif memiliki  kriteria  sebagai  berikut  :  (1) memiliki  visi  yang  jelas  dan  kuat  tentang masa  depan  pembangunan  daerah;  (2) percaya  diri  yang  tinggi  untuk  melakukan pelbagai perubahan dan menjadi role model dalam perubahan tersebut; (3) karakter dan orientasi  yang  kuat  untuk  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  dengan tidak memiliki kepentingan yang lain selain bagi  kepentingan  rakyat;  (4)  terbuka  dan antusias  membangun  kolaborasi  dan hubungan  dengan  stakeholder;  dan  (5) kesadaran  penuh  untuk  memanfaatkan teknologi dan media sosial demi pengembangan inovasi. Lebih
lanjut Widodo (2015) menegaskan  bahwa  peran  kepemimpinan harus  dapat  membangun  suatu  sistem dalam  mengembangkan  suatu  organisasi, peran kepemimpinan tersebut, antara lain : menjadi  penggerak  perubahan  dalam organisasi; memberikan dukungan, wewenang, dan bimbingan kepada
pegawai untuk melakukan inovasi; menciptakan  iklim  dan  ruang  yang kondusif  untuk  berkembangnya  inovasi dalam  organisasi;  dan  bersama-sama  terus mengembangkan kapasitas diri dan pegawai  untuk  berinovasi.  Ketika  semua peran  kepemimpinan  itu  berjalan  maka inovasi  dapat  dikembangkan  dalam organisasi.
Berdasarkan  berbagai  pendapat  di atas  dapat  dilihat  bahwa  prasyarat  yang diperlukan dalam menciptakan kepemimpinan  yang  inovatif  antara  lain: visioner  dan  memiliki  kreativitas,  penuh semangat  dan  percaya  diri,  memiliki orientasi  dan  tujuan  pelayanan  kepada masyarakat, kolaborasi dan jejaring dengan berbagai pihak, dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

## 2. Inovasi Pelayanan Publik
Menurut  Undang-Undang  No.  25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/  atau pelayanan  administratif  yang  disediakan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik. Sedangkan  ruang  lingkup  pelayanan publik  yang  diatur  meliputi  pelayanan barang  publik  dan  jasa  publik  serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
Silalahi, dkk (2015:17) melihat bahwa dalam  pelayanan  publik  terkandung  3 (tiga)  hal  yaitu  aspek  kualitas  barang  dan jasa,  sikap  dan  perilaku  pemberi  jasa,  dan faktor  situasional  dari  pemberi  dan penerima  barang  dan  jasa.  Jadi  dapat diartikan  bahwa  pelayanan  publik  adalah kegiatan  pelayanan  barang,  jasa,  dan administratif yang menjadi tanggung jawab
pemerintah  dan  diselenggarakan  oleh instansi pemerintah (termasuk juga BUMN atau  BUMD)  dan  atau  bersama-sama dengan  pihak  swasta  di  pusat  maupun  di daerah untuk memenuhi kebutuhan publik dan  melaksanakan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh Basuki  (2013:96)  bahwa  sebagai  upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin  penyediaan  pelayanan  publik sesuai  dengan  asas  umum  pemerintahan dan  korporasi  yang  baik  serta  untuk memberi  perlindungan  bagi  setiap  warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan  wewenang  di  dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang sesuai. Basuki  juga  melihat  bahwa  sudah  menjadi rahasia  umum,  bahwa  kinerja  pelayanan pemerintah  terhadap  masyarakat  belum dapat  memenuhi  kebutuhan  dan  harapan masyarakat  sehingga  masih  terdapat berbagai keluhan.
Mukarom  dan  Laksana  (2016:161) juga  menyoroti  hal  yang  sama  terkait kompleksitas  permasalahan  dalam  bidang pelayanan,  yang  berhubungan  dengan  sisi biaya/finansial, kesetaraan gender, efisiensi,  kualitas,  relevansi,  akses  dan pemerataan. Hal ini dikarenakan permasalahan  dalam  bidang  publik  juga dipengaruhi  oleh  bidang  kehidupan lainnya  seperti:  bidang  politik,  ekonomi, dan kesehatan. Diperlukan suatu kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan kompleksitas  permasalahan  pelayanan publik.
Menghadapi  berbagai  permasalahan oleh birokrasi dalam memberikan pelayanan  publik  maka  diperlukan  suatu inovasi.  Inovasi  dalam  pelayanan  publik dilakukan  sebagai  langkah  pembaharuan dan perubahan yang mengarah pada upaya perbaikan  kontekstual  pelayanan  publik.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Mulyadi,  dkk  (2016)  bahwa  inovasi  dalam konteks administrasi publik sangat penting dilakukan  karena:  1)  semakin  banyaknya permasalahan kinerja  pelayanan organisasi publik;  2)  birokrasi  pemerintahan  berada dalam  zona  nyaman  birokrasi;  3)  urusan dan  masalah  dalam  birokrasi  pemerintah maupun  organisasi  publik  sangat  dinamis untuk  ditangani;  4)  adanya  tuntutan globalisasi;  dan  5)  perkembangan  dan kemajuan  teknologi  informasi.  Sedangkan pengertian  inovasi  dalam  administrasi publik  menurut  Mulyadi,  dkk  adalah proses memikirkan dan mengimplementasikan suatu gagasan yang memiliki unsur kebaruan dan kebermanfaatan  dalam  mengatur  dan mengurus berbagai urusan dan kepentingan publik.
Berdasarkan pengertian  tersebut,  maka  tujuan  inovasi adalah  mengatasi  pelbagai  permasalahan dalam  praktik  tata  kelola  pemerintahan, termasuk  dalam  bidang  pelayanan  publik dan  peningkatan  kinerja  pemerintah  pada umumnya.
PermenPAN  dan  RB  No.  30  Tahun 2014  tentang  Pedoman  Inovasi  Pelayanan Publik  juga  menyatakan  bahwa  inovasi pelayanan  publik  adalah  terobosan  jenis pelayanan baik  yang  merupakan gagasan/ ide  kreatif  orisinal  dan/  atau  adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun tidak  langsung.  Inovasi  pelayanan  publik tidak mengharuskan adanya suatu penemuan  baru,  tetapi  dapat  merupakan suatu  pendekatan  baru  yang  bersifat kontekstual  dalam  arti  inovasi  tidak terbatas  dari  tidak  ada  kemudian  muncul gagasan  dan  praktik  inovasi,  tetapi  dapat berupa  inovasi  hasil  perluasan  maupun peningkatan kualitas pada inovasi.
Berdasarkan  beberapa  pengertian  di atas, maka dalam inovasi pelayanan publik terdapat  suatu  ide  atau  pemikiran  baru yang  dapat  memberikan  kemanfaatan dalam proses perbaikan kualitas pelayanan berdasarkan kepentingan masyarakat sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  analitis yaitu  penelitian  yang  dilakukan  untuk memahami  dan  menggambarkan  keadaan atau  suatu  fenomena  yang  dalam  hal  ini untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan  dengan  suatu  keadaan. Pendalaman  kondisi  riil  yang  terjadi  pada subjek penelitian kemudian dideskripsikan melalui  pengolahan  dan  analisis  data. Dalam hal ini fenomena yang digambarkan terkait  kepemimpinan  inovatif  di  daerah dalam  mewujudkan  inovasi  pelayanan publik.  Kondisi  riil  terhadap  kondisi kepemimpinan  inovatif  tersebut  kemudian diolah  dan  dianalisis  sesuai  dengan  tujuan penelitian.
Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan  studi  kepustakaan (desk research). Studi  kepustakaan  merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode  pengumpulan  data  pustaka, membaca serta mengolah bahan penelitian. Studi  kepustakaan  dilakukan  oleh  peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan  topik  atau  masalah  yang  sedang dihadapi.  Studi    kepustakaan  dalam penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan berbagai data dan informasi dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, majalah, serta referensi lainnya.
Studi  kepustakaan  dalam  penelitian ini  melakukan  penelaahan  data  dan informasi  dari  3  (tiga)  daerah  dimana
kepala daerahnya telah berhasil membuktikan  dan  mewujudkan  inovasi pelayanan  publik  melalui  kepemimpinan inovatif. Kepala daerah tersebut antara lain: Ridwan  Kamil  (Kota  Bandung),  I.B.  Rai Dharmawijaya  Mantra  (Kota  Denpasar), dan Nurdin Abdullah (Kabupaten Bantaeng).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Praktek Terbaik Kepemimpinan Inovatif di Daerah
Reformasi  birokrasi  yang  telah berjalan  di  Indonesia  berhasil  melahirkan pemimpin-pemimpin  di  daerah  yang sukses  mengembangkan  dan  membangun daerahnya  dengan  cara  inovatif.  Gaya kepemimpinan  dengan  berbagai  langkah inovasi  dilakukan  untuk  meningkatkan pelayanan  publik  dengan  cara  dan  nuansa yang  baru.  Hal  ini  dilakukan  karena diperlukan  perubahan  untuk  membangun Indonesia  dari  daerah,  ketika  daerah berkembang  secara  inovatif  maka  dapat menjadi  fondasi  yang  kuat  dalam mewujudkan  Indonesia  yang  Inovatif. Beberapa pemimpin yang memiliki kepemimpinan  inovatif  telah  lahir  di daerah sebagai wujud keberhasilan reformasi  birokrasi,  mereka  mempunyai ruang  dan  waktu  untuk  berkreasi  dan berinovasi dibalik keleluasaan yang bertanggungjawab  yang  ada  di  era reformasi  birokrasi,  misalnya  :  Ridwan Kamil  (Walikota  Bandung),  I.B.  Rai Dharmawijaya Mantra (Walikota Denpasar) dan  Nurdin  Abdullah  (Bupati  Bantaeng). Mereka  adalah  contoh  kepala  daerah  yang menerapkan kepemimpinan inovatif dalam memimpin birokrasi dan melayani masyarakat di daerahnya.

## Ridwan Kamil (Walikota Bandung)
Ridwan  Kamil  merupakan  Walikota Bandung  untuk  periode  tahun  2013-2018
yang  dipilih  oleh  sebagian  besar  warga Kota  Bandung  untuk  memimpin  dan menjalankan  amanah  melayani  kebutuhan masyarakat.  Dalam  memimpin  birokasi  di lingkup Pemerintah Kota Bandung, Ridwan Kamil  selalu  menekankan  aspek  penting inovasi  dan  menempatkan  rakyat  sebagai agen  untuk  berpartisipasi  dalam  setiap kebijakan  yang  dikeluarkannya.  Hal  ini dilakukan  agar  terjadi  perubahan  nyata yang  positif  dan  selalu  menjalin  interaksi dan komunikasi dengan masyarakat.
Ketika  mulai  memimpin  Kota Bandung,  Ridwan Kamil dihadapkan pada sisa anggaran yang minim dan kompleksitas  permasalahan  yang  harus segera  diselesaikan.  Berbagai  pekerjaan rumah  sebagai  Walikota  harus  segera diberikan  solusi  nyata  melalui  berbagai program  dan  kegiatan  yang  inovatif  dan penuh  kreativitas  sehingga  Kota  Bandung menjadi  lebih  baik  dan  ramah  bagi warganya. Langkah awal dilakukan dengan menjaring  kerjasama  dengan  berbagai pihak,  baik  dari  unsur  pemerintahan maupun  sektor  bisnis.  Berbagai  pihak digandeng  untuk  menjalin  kerjasama  bagi kemajuan Kota Bandung. Hal ini dilakukan karena  Pemerintah  Kota  Bandung  tidak bisa berjalan sendiri tanpa peran serta aktif pihak lain dalam mendukung program dan kegiatan yang dilakukan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), PT. Telkom, dan  Bank  Jabar  Banten  merupakan  salah satu  dari  beberapa  instansi  yang  telah berhasil diajak untuk bekerja sama.
Sebagai  lulusan  jurusan  arsitektur, Ridwan Kamil memiliki modal yang cukup untuk  membenahi  tata  ruang  dan  wilayah Kota  Bandung  yang  padat,  kumuh,  dan mulai terdapat kemacetan selayaknya Kota Jakarta. Kota  Bandung  yang  terkenal  sejuk dan nyaman, lama kelamaan menjadi sesak dan  panas  seiring  dengan  pertumbuhan penduduk dan perekonomian
masyarakatnya. Mobilitas pembangunan di Kota Bandung  tidak  dapat dihindari tetapi dapat  dikendalikan  di  era  kepemimpinan Ridwan Kamil.
Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mendukung pembangunan  yang  bertanggungjawab  di Kota Bandung, misalnya pendirian bangunan  baru  harus  disertai  dengan adanya  taman  di  area  sekitar  bangunan. Selain  itu,  untuk  menghindari  Kota Bandung  yang  semakin  tidak  ramah lingkungan  maka  dibangunlah  program taman  tematik  sebagai  ruang  publik  dan bersosialisasi  bagi  warga  Kota  Bandung. Kemudian  juga  dilakukan  penataan Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  agar  Kota Bandung  semakin  rapi  dan  teratur, misalnya PKL di alun-alun Kota Bandung.
Ridwan Kamil merupakan salah satu pemimpin yang secara inovatif menggunakan  media  sosial  sebagai  sarana komunikasi dan interaksi dengan warganya.  Bahkan  sebelum  menjabat sebagai  Walikota,  Ridwan  Kamil  sudah akrab  dengan  penggunaan  media  sosial. Sebagai  Walikota  yang  tumbuh  di  era digitalisasi,  media  sosial  dianggap  sebagai sarana  yang  tepat  untuk  menyampaikan dan  melakukan  sosialisasi  berbagai  proses kebijakan yang dibuat sehingga masyarakat akan  lebih  paham,  tanggap  dan  respon. Melalui  cara  ini,  masyarakat  dibukakan peluang  untuk  memberikan  kritik  dan masukan  secara  terbuka  terhadap  proses kebijakan  yang  dilakukan.  Media  sosial juga  dipakai  oleh  Ridwan  Kamil  untuk menyapa warganya dalam rutinitas aktivitas  melalui  gaya  humoris  dan candaan dalam setiap posting dan komentar yang  dibuatnya.  Cara  interaksi  inovatif semacam  juga  dapat  menimbulkan  ide-ide dan  gagasan  baru  dalam  memecahkan permasalahan  baru  yang  sedang  melanda Kota Bandung.
Seperti yang diungkapkan
Ramdhani (2015) bahwa teknik komunikasi yang  baik  menjadi  modal  bagi  Ridwan Kamil dalam beinteraksi kepada warganya dan mau bersama-sama melakukan perubahan  untuk  mewujudkan  kemajuan bagi  Kota  Bandung.  Melalui  media  sosial yang  menjadi  pilihan  untuk  berinteraksi dengan menggunakan bahasa yang bervariasi, seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Sunda yang merupakan  bahasa  adat  warga  Bandung. Ridwan Kamil juga merupakan sosok yang mau  mendengarkan  keluhan  dan  harapan warganya,  bahkan  seringkali  hari  Minggu dipergunakan  untuk  bertemu  dengan masyarakat.  Baik  di  dunia  maya  maupun nyata, Ridwan Kamil senantiasa mengingatkan  warganya  terkait  program
dan  kebijakan  yang  diterapkan  di  Kota Bandung.
Selain  berbagai  ulasan  di  atas, seperti yang dimuat dalam Majalah Inagara Magz  Edisi  Vol.1  No.1  Tahun  2016  bahwa Kota  Bandung  dibawah  kepemimpinan Ridwan  Kamil  telah  berhasil  melakukan berbagai inovasi, seperti: Bandung Command Center (BCC), Relawan Kota, Sejuta Biopori, Kredit  Melati,  Bus  dan  Aplikasi  Layanan Pajak,  dan  Aplikasi  GAMPIL.  Selain  itu untuk  menumbuhkan  kembali  nilai  lokal dan  karakter  asli  Kota  Bandung  maka dilakukan program-program yang bermanfaat  dan  dapat  dirasakan  langsung oleh  masyarakat.  Dalam  seminggu,  setiap hari  akan  terdapat  tema  dalam  program hari tematik Kota Bandung, seperti berikut.
Tabel 1. Hari Tematik Kota Bandung
No Hari Tema 1 Senin Gratis Setiap  Hari  Senin,  pelajar  berseragam  di  Kota  Bandung  dapat menggunakan  layanan  gratis  bus  Damri.  Hal  ini  akan  dilakukan sampai  tersedianya  bus  sekolah  gratis  untuk  pelajar.  Anggaran program  ini  diperoleh  dari  kerjasama  melalui Corporate  Social Responsibility (CSR) oleh pihak swasta 2 Selasa Tanpa Rokok Program  ini  untuk  mengajak  masyarakat  dalam  memperhatikan kesehatan  dengan  tidak  merokok.  Program  ini  diharapkan  dapat meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat Kota Bandung. 3 Rebo Nyunda Program ini merupakan implementasi Perda No. 2 Tahun 2012. Setiap hari Rabu, masyarakat dianjurkan untuk menggunakan bahasa Sunda dengan tujuan melestarikan budaya bahasa sehingga tidak luntur oleh arus kebutuhan zaman saat ini. 4 Kamis Inggris Setiap  hari  Kamis,  masyarakat  Kota  Bandung  diajak  untuk menggunakan  Bahasa  Inggris.  Selain  untuk  meningkatkan kemampuan  masyarakat  dalam  menggunakan  Bahasa  Inggris,  tetapi juga untuk mendukung visi Kota Bandung menjadi Kota Jasa dan Kota Wisata.
Sumber : Majalah Inagara Magz Vol.1/I Juli 2016

## I.B. Rai Dharmawijaya Mantra (Walikota Denpasar)
I.B.  Rai  Dharmawijaya  Mantra adalah  sosok  Walikota  Denpasar  yang terpilih kembali dan dipercaya memimpin birokrasi  dan  masyarakat  Kota  Denpasar
untuk periode kedua kali dimana pertama kali  menjabat  pada  tahun  2010.  Ketika pertama  kali  menduduki  kursi  Walikota Denpasar,  beliau  merasakan  bahwa  Kota Denpasar  adalah  daerah  yang  miskin akan sumber daya alam dan lebih banyak
memiliki  sumber  daya  manusia.  Tetapi ada suatu kelebihan yang  dimiliki bahwa dari  segi  interaksi  sosial  dan  ekonomi masyarakat  Kota  Denpasar  lebih  cepat mengalami  akselerasi  daripada  daerah lain  di  Bali.  Melihat  pada  kacamata realitas tersebut maka strategi pembangunan  baik  secara  infrastrukur maupun  suprastrukur,  intinya  adalah pembangunan  sumber  daya  manusia.
Sehingga untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan Kota Denpasar harus memiliki kreativitas yang tinggi.  Seluruh  sumber  daya  manusia yang  ada  harus  memiliki  kreativitas (http://profil-sukses.wirausahanews. com).
Melalui  Visi  Pembangunan  Kota Denpasar yaitu “Kota kreatif berwawasan budaya  dalam  keseimbangan  menunju keharmonisan”,  maka  kreativitas  akan bisa  lebih  dipahami  jika  terdapat  satu landasan  filosofi  atau  kejiwaan  yang berakar dari kultur yang telah dikenal. Rai mempunyai  pemikiran  bahwa  dalam membangun  Kota  Denpasar  dan  untuk mempercepat  pertumbuhan  maka  harus memiliki  daya  kreativitas  yang  tinggi. Semua  elemen  masyarakat  harus  kreatif agar  bisa  kuat  dan  berkompetisi  dalam persaingan dunia.
Berdasarkan  Majalah  INAGARA Magz Vol. 1 No. 2/Desember 2016, dalam konteks  reformasi  birokrasi,  Walikota Denpasar  ini  mempunyai  konsep  dengan menggabungkan  secara  serasi  antara  : reinterpretasi,  reintegrasi  dan  adaptasi. Reinterpretasi dilakukan dengan penciptaan
dukungan
dengan membangun  komitmen  melalui  pakta integritas  dan  membangkitkan  kembali kearifan lokal setempat. Hal ini dilakukan dengan  pengembangan  kapasitas  melalui transformasi kelembagaan, teknologi informasi, dukungan APBD, dan program inovasi. Kemudian, reintegrasi merupakan  suatu  penggabungan  aspek
kapasitas  dengan  dukungan. Reintegrasi merupakan  bagian  dari  tahapan  mo- bilisasi,  yang  dilakukan  dengan  5  (lima) agenda,  yaitu  :  penyesuaian  kewenangan kepada  SKPD  yang  memiliki  tugas  dan fungsi  yang  tepat,  pembangunan  moto pelayanan  publik;  pemanfaatan  teknologi informasi;  perwujudan  kerja  sama;  dan pembangunan berbasis kelompok- kelompok  masyarakat.    Sedangkan, adaptasi  adalah  penerapan  nilai-nilai kearifan  lokal  pada  level  birokrasi pemerintahan.  Ketiga  elemen  tersebut terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan  yang  akhirnya  bermuara kepada  peningkatan  pelayanan  publik dengan orientasi pada kepuasan masyarakat.
Salah  satu  konsep  pembangunan birokrasi  di  Pemerintah  Kota  Denpasar adalah penerapan konsep Sewaka Dharma,  yang  menjadi  moto  pelayanan publik  bagi  aparatur  pemerintah  Kota Denpasar.  Penerapan  Sewaka  Dharma merupakan tahapan awal ketika melakukan  reformasi  birokrasi  di  Kota Denpasar.  Sewaka  Dharma  memiliki  arti melayani adalah kewajiban. Hal ini sejalan dengan  fungsi  hakiki  pemerintah,  yaitu pelayanan  ( service )  yang  membuahkan keadilan,  pemberdayaan  ( empowerment ) yang  mendorong  kemandirian,  dan pembangunan ( development ) yang menciptakan kesejahteraan. Dalam birokrasi  pemerintahan  Kota  Denpasar, Sewaka Dharma merupakan kearifan khas yang  kemudian  diapresiasi  menjadi idealisme pelayanan Kota Denpasar.
Pemerintah  Kota  Denpasar  juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi  dalam  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya  melalui  pengembangan e- Government. Pengembangan e-Government di Pemerintah Kota Denpasar diwujudkan dalam  bentuk e-sewaka yang  dicanangkan oleh  I.B.  Rai  Dharmawijaya  Mantra. E- Sewaka adalah  pelayanan  publik  Kota
Denpasar yang berbasis teknologi informasi  dan  komunikasi  sebagai  upaya untuk  menunjang  pelayanan  publik  agar lebih  efektif  dan  efisien,  seperti    gambar berikut.  Selain  pelbagai  inovasi  terkait pengembangan e-government di  atas, Pemerintah  Kota  Denpasar  dibawah kepemimpinan  dan  arahan  Walikota  I.B. Rai  Dharmawijaya  Mantra  berhasil melalukan  berbagai  perubahan  dan perbaikan  dalam  tata  pemerintahan  dan pelayanan  publik  di  Kota  Denpasar. Menurut Widiasih (2016) bahwa pengembangan  manajemen  pelayanan telah  dilakukan  melalui:  survei  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 14 unit pelayanan,  penerapan  Standar  Pelayanan Publik  (SPP)  pada    2  (dua)  Puskesmas, proses pelayanan sesuai Standar Operasional  Prosedur  (SOP)  dengan jumlah  904  buah  SOP  di  32  SKPD/Unit, pelayanan  jemput  bola  pada  13  unit pelayanan, pola pelayanan bagi masyarakat rentan pada 12 unit pelayanan,  menindaklanjuti  hasil  survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 14  unit  pelayanan,  sambungan  langsung telepon  ( hotline  service )  dan  atau pengelolaan  SMS  pada  7  unit  pelayanan, dan Penerapan SNI ISO 9001-2008 pada 10 unit pelayanan.

## Nurdin Abdullah (Bupati Banteng)
Nurdin Abdullah merupakan Bupati Bantaeng yang terpilih sejak tahun 2008,  beliau  terpilih  saat  itu  karena adanya  aspirasi  dari  masyarakat  yang menginginkanmya  menjadi  pemimpin  di Kabupaten Bantaeng. Awal mula Kabupaten  Bantaeng  pada  tahun  2008 adalah  sebuah  kabupaten  yang  tidak dikenal dan merupakan salah satu daerah yang tertinggal di Indonesia. Ketika mulai memimpin Kabupaten Bantaeng pada saat itu,  Nurdin  Abdullah  dihadapkan  pada pelbagai  permasalahan  yang  seringkali
dihadapi  oleh  daerah  yang  masih tertinggal.
Pada  tahun  2008,  Kabupaten Bantaeng  merupakan  salah  satu  dari daerah yang masih tertinggal di Indonesia sehingga  dari  segi  apapun  masih tertinggal jauh dari daerah-daerah lain di Indonesia yang sudah maju dalam tingkat pembangunan, terutama Kabupaten/Kota yang  berada  di  pulau  Jawa.  Infrastrukur yang  dimiliki  Kabupaten  Bantaeng  juga masih  minim  dan  terbatas  sehingga  sulit bersaing  dengan  daerah  lainnya,  hal  ini juga  mengakibatkan  produktivitas  di bidang  apapun  juga  menunjukkan  hasil yang  masih  rendah,  terutama  di  bidang pertanian.  Di  sisi  lain  juga  masih terbatasnya  masyarakat  umum  yang mengenal  dan  mengetahui  Kabupaten Bantaeng,  hal  ini  karena  data  dan referensi  mengenai  Kabupaten  Bantaeng juga  masih  terbatas  sehingga  masyarakat di  luar  pulau  Sulawesi  masih  awam dengan kabupaten ini.
Permasalahan  lain  yang  dihadapi sama  halnya  dengan  daerah  tertinggal pada  umumnya  yaitu  tingkat kemiskinan dan  pengangguran,  dimana  saat  itu Kabupaten  Bantaeng  dihadapkan  pada permasalahan kemiskinan
dan pengangguran yang harus segera diselesaikan. Kemiskinan dan pengangguran serta berbagai permasalahan lain yang dihadapi mengakibatkan  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM)  Kabupaten  Bantaeng menjadi  rendah  dibandingkan  daerah lainnya.
Fenomena  alam  saat  itu  juga menjadi kendala tersendiri bagi perkembangan Kabupaten Bantaeng, dimana  musibah  banjir  sering  terjadi melanda  melanda  kawasan  perkotaan, pusat  layanan  publik,  pasar,  dan  lahan pertanian.  Bencana  banjir  yang  selalu terjadi  ketika  musim  hujan  datang  tentu akan mengurangi produktivitas
masyarakat
Kabupaten Bantaeng. Berbagai  sendi  kehidupan  masyarakat akan  terhenti  ketika  banjir  datang melanda dan menimbulkan kerugian dari sisi ekonomi.
Di sisi lain akses jalan dan kawasan produksi  di  Kabupaten  Bantaeng  juga masih  buruk.  Jalan  sebagai  sarana  utama transportasi  masih  terbatas  dan  buruk kondisinya sehingga menghambat produksi  pelbagai  bidang  di  Kabupaten Bantaeng. Permasalahan tersebut diakibatkan  karena  kondisi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) Kabupaten  Bantaeng  yang  sangat  minim sehingga  mengalami  keterbatasan  dalam membangun  infrastrukur  terutama  akses jalan (Abdullah:2016).
Menghadapi permasalahan tersebut  di  atas,  Nurdin  Abdullah memulai  dengan  turun  langsung  untuk melihat  masalah  tersebut  sehingga  dapat menemukan  solusi  terbaik  langsung  dari sumber permasalahan yang terjadi. Beliau masuk  ke  pelosok  daerah  di  Kabupaten Bantaeng untuk menemui semua warganya  dan  menanyakan  berbagai permasalahan  yang  terjadi.  Ketika  akar permasalahan  sudah  ditemukan  maka langkah  berikutnya  adalah  melakukan tindakan  secara  cepat  dan  fokus. Penyelesaian permasalahan juga dilakukan  melalui  cara  inovasi  dan terobosan baru agar masalah  yang  terjadi segera tertangani.
Nurdin Abdullah menjunjung tinggi  filosofi  Jepang  yaitu  pantang berbohong,  disiplin,  sesuai  kata  dan perbuatan  memulai  perbaikan  dengan membenahi  sistem  pelayanan  kepada masyarakat. Perbaikan pelayanan langsung  kepada  masyarakat  menjadi prioritas  utama  yang  harus  diperbaiki
karena sebagai pelanggan utama Pemerintah Kabupaten
Bantaeng. Aparatur  pemerintah  juga  mengalami perubahan mindset agar  bisa  menjadi pelayan  masyarakat  yang  produktif, terukur  dan  akuntabel.  Seluruh  aparatur Kabupaten  Bantaeng  dilarang  memakai fasilitas  negara  yang  mewah  dalam melayani  masyarakat,  misalnya  kepala dinas dilarang memakai mobil dinas yang mewah  dalam  menjalankan  aktivitasnya melayani masyarakat. Bahkan ada himbauan  agar  kepala  dinas  tidak memakai  sepatu  mahal  ketika  melayani masyarakat (http://binaswadaya.org).
Sebagai  Bupati  yang  menguasai  ilmu pertanian, Nurdin Abdullah selalu punya inovasi  ataupun  ide  dan  terobosan  baru dalam  rangka  mengembangkan  potensi pertanian di wilayah Kabupaten Bantaeng. Profesor bidang Ilmu Pertanian ini  tidak  mau  ilmu  pertanian  yang dimilikinya sia-sia dan tidak berguna bagi Kabupaten  Bantaeng.  Sejumlah  inovasi dan  terobosan  baru  dilakukan  Nurdin Abddulah untuk mengubah dan memperbaharui  wajah  Bantaeng  untuk jauh lebih baik dari sebelumnya. Beberapa inovasi  di  bidang  pertanian  tersebut antara  lain  :  kabupaten  penghasil  benih berbasis  teknologi,  gerakan  sistem  tanam legowo-21, pengembangan kawasan agrowisata di Uluere, membentuk BUMDes  (Badan  Usaha  Milik  Desa), mengembangkan  industri  pengolahan hasil  pertanian,  dan  pengembangan teknik inseminasi sapi.
Selain pengembangan inovasi di bidang pertanian,  Bupati  Nurdin  Abdullah  juga meningkatkan  perekonomian  Kabupaten Bantaeng  dengan  inovasi  di  berbagai sektor lain (Lihat Tabel 2).

## Tabel 2. Contoh Inovasi di Kabupaten Bantaeng
No Bidang Inovasi Program/Kegiatan 1 Bidang Kesehatan Emergency Rescue (call center 113) Armada Brigade Siaga Bencana (BSB) Pembangunan RSUD Bantaeng 2 Bidang Infrastruktur Pembangunan Cekdam Pengendali Banjir Pembanguan  Waduk  Tunggu  untuk  Pengendali  Banjir  dan Cadangan Air Perbaikan jalan desa dan jalan poros Bantaeng-Bulukumba Apartemen Pegawai Negeri Sipil Pembangunan Rusunawa untuk penduduk kawasan pesisir Perumahan Khusus Nelayan Pelabuhan Perikanan Bantaeng 3 Bidang Pariwisata Pengembangan Kawasan Pantai Seruni Penataan Pantai Marina Korong Batu Pembangunan Kr. Pawiloi Swimming Pool 4 Bidang Industri Bantaeng Industrial Park Sumber: Nurdin Abdullah, 2016 2. Prasyarat Pemimpinan Inovatif Kepemimpinan
inovatif yang diperlihatkan  oleh  Ridwan  Kamil  di  Kota Bandung, I.B. Rai Dharmawijaya Mantra di Kota  Denpasar  dan  Nurdin  Abdullah  di Kabupaten  Bantaeng  merupakan  contoh sebagian  kecil  kepala  daerah  di  Indonesia yang  telah  berhasil  memajukan  daerahnya melalui  peningkatan  pelayanan  publik. Dalam menerapkan kepemimpinan inovatif untuk  mewujudkan  inovasi  pelayanan publik  tentunya  dibutuhkan  berbagai prasyarat di dalamnya. Prasyarat kepemimpinan inovatif tersebut antara lain: visioner  dan  memiliki  kreativitas,  penuh semangat  dan  percaya  diri,  memiliki orientasi  dan  tujuan  pelayanan  kepada masyarakat, kolaborasi dan jejaring dengan berbagai pihak, dan penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK).
Pertama ,  visioner  dan  memiliki kreativitas.  Kepala  daerah  yang  inovatif harus  visioner  dan  memiliki  kreativitas dalam  membangun  daerahnya.  Kepala daerah  yang  visioner  berarti  mempunyai
pandangan  visi  dan  misi  yang  jelas  dalam memimpin  daerahnya,  serta  dapat  melihat gambaran  yang  jauh  ke  depan  tentang konsep pembangunan daerah yang dipimpinnya. Birokrasi yang dipimpin juga dapat  memahami  visi  dan  misi  yang dimaksud  serta  memiliki  motivasi  yang tinggi untuk bersama-sama mewujudkannya.  Kepala  daerah  yang visioner  juga  perlu  didukung  daya kreativitas  dalam  mewujudkan  inovasi  di daerahnya. Kreativitas disini lebih diartikan  bahwa  seorang  kepala  daerah harus  berani  mencoba  hal-hal  baru  dan menerapkan  ide  dan  gagasan  baru  serta meninggalkan  kebiasaan  yang  menjadi rutinitas. Kreativitas seorang kepala daerah dibutuhkan dalam menghadapi kompleksitas perubahan dan permasalahan birokrasi dan masyarakat sehingga diperlukan  cara-cara  di  luar  kebiasaan dalam mengatasinya.
Ridwan  Kamil  sebagai  Walikota Kota  Bandung  dengan  dasar  ilmu arsitektur  yang  dimilikinya  berusaha
mengembangkan  Kota  Bandung  dengan melihat pada sisi arsitektur dan keindahan. Semakin  kompleks  permasalahan  Kota Bandung  mengakibatkan  semakin  padat dan  tidak  teratur,  maka  melalui  caranya Kota  Bandung  disulap  menjadi  lebih nyaman,  indah  dan  asri.  Daya  kreativitas dimunculkan  dengan  mengembangkan berbagai  program  dan  kegiatan  untuk memperindah  arsitektur  Kota  Bandung, misalnya  taman-taman  tematik  yang ternyata  berhasil  dalam  mempercantik ruang  terbuka  hijau  di  Kota  Bandung.  Di Kota  Denpasar,  I.B.  Rai  Dharmawijaya Mantra  selaku  Walikota  mempunyai pemikiran  mengenai  penggunaan e- government dalam  melayani  masyarakat. Pemikiran ini dilandasi bahwa penggunaan teknologi  informasi  mutlak  diperlukan dalam  mempercepat  proses  pelayanan publik  saat  ini  bahkan  untuk  beberapa tahun ke depan. Melalui e-sewaka , berbagai program  dan  kegiatan  dikembangkan secara  kreatif  pada  penggunaan e- government sehingga  dapat  meningkatkan kepuasan  pelanggan.  Sedangkan,  Nurdin Abdullah  di  Kabupaten  Bantaeng  yang mempunyai  kepakaran  bidang  pertanian tentunya memiliki pemikiran jauh ke depan bahwa Kabupaten Bantaeng harus berkembang  di  sektor  pertanian.  Melalui pelbagai  inovasi  dan  kreativitas  yang dilakukan  di  bidang  pertanian,  Kabupaten Bantaeng yang dulu tidak terkenal berubah menjadi  salah  satu  Kabupaten  di  Provinsi Sulawesi Selatan yang diharapkan komoditi pertanian untuk dikonsumsi oleh daerah lainnya.
Kedua , penuh semangat dan percaya diri.  Kepala  daerah  dalam  menerapkan kepemimpinan  inovatif  perlu  disertai  rasa penuh  semangat  dan  percaya  diri.  Rasa semangat  dari  seorang  kepala  daerah berguna dalam menjadi teladan, memberikan  energi  positif  dan  rasa  aman bagi  bawahannya  dalam  berinovasi.
Seorang  kepala  daerah  yang  mempunyai semangat tidak menyerah pada permasalahan  apapun  yang  dihadapi  di daerahnya.  Kemudian  rasa  percaya  diri diperlukan  seorang  kepala  daerah  dalam mengambil keputusan secara lebih matang. Melalui  kepercayaan  diri  yang  dimiliki maka  dasar  pemikiran  pengambilan keputusan lebih tepat dan berani menghadapi  segala  resiko  yang  terjadi akibat keputusan yang diambil.
Sebagai  seorang  dosen  pengajar, Ridwan  Kamil  senantiasa  memberikan semangat bagi aparatur pemerintah di Kota Bandung  untuk  selalu  berinovasi  dalam bekerja.  Semangat  ini  juga  ditularkan kepada seluruh masyarakat dengan sapaan yang  familiar  melalui  media  sosial  yang menjadi  akunnya.  Ridwan  Kamil  juga selalu  percaya  diri  bahwa  program  dan kegiatannya akan berhasil dalam membangun Kota Bandung karena sebagai seorang
pengajar maka dalam implementasi  program dan kegiatan selalu berdasarkan  pendekatan  akademik  dan riset ilmiah. Sedangkan I.B. Rai Dharmawijaya  Mantra  sebagai  seorang Walikota lulusan Harvard pastinya memiliki  semangat  dan  kepercayaan  diri yang  tinggi  dalam  memimpin  Kota Denpasar. Beliau selalu berupaya mengembangkan  berbagai  program  dan kegiatan  yang  dapat  mempercepat  proses pelayanan  kepada  masyarakat.  Melalui semangat  melayani,  kepercayaan  diri aparatur  pemerinah  akan  meningkat dengan  program  yang  dilaksanakan. Kemudian,  Nurdin  Abdullah  sebagai seorang  Profesor  bidang  pertanian  yang mempunyai  keinginan  mengembangkan sektor  pertanian  di  Kabupaten  Bantaeng. Beliau  menjadi  teladan  bagi  aparatur  dan masyarakat  dalam  memajukan  sektor pertanian  di  Kabupaten  Bantaeng  agar mampu  bersaing  dengan  daerah  lainnya. Nurdin  Abdullah  memiliki  kepercayaan
diri  yang  tinggi  bahwa  Kabupaten Bantaeng memiliki kemampuan yang besar di  sektor  pertanian,  hal  ini  dibuktikan dengan keberhasilannya dalam mengembangkan berbagai program inovatif di sektor pertanian.
Ketiga , memiliki orientasi dan tujuan pelayanan  kepada  masyarakat.  Kepala daerah  yang  menerapkan  kepemimpinan inovatif  harus  memiliki  orientasi  dan tujuan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal ini  penting  karena  seorang  kepala  daerah terpilih untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Kepala daerah terpilih  atas  dasar  suara  rakyat  sehingga seyogyanya  mereka  bekerja  berdasarkan pelayanan sepenuh hati kepada masyarakat. Orientasi dan  memiliki  tujuan pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dari  seberapa  besar  kemampuan  birokrasi yang dikerahkan dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Segenap  pemikiran,  kemampuan  dan sumber daya birokrasi dicurahkan sepenuhnya  bagi  penciptaan  pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif.
Sebagai  Walikota  Bandung,  Ridwan Kamil  mempunyai  tugas  utama  dalam melayani  masyarakat  Kota  Bandung. Bahkan,  Ridwan  Kamil  tidak  sungkan untuk terjun langsung ke masyarakat yang dilayani untuk menjemput aspirasi. Berbagai  program  dan  kegiatan  diciptakan dalam  melayani  kebutuhan  dan  kepuasan masyarakat Kota Bandung, ketika masyarakat  merasa  bahwa  Kota  Bandung mulai  semrawut  maka  diciptakanlah berbagai taman tematik dan ruang terbuka hijau. Program inovatif yang dikembangkan  di  Kota  Bandung  lebih diarahkan  pada  pembaharuan  arsitektur Kota Bandung yang lebih tertata dan ramah lingkungan  sesuai  dengan  keinginan sebagian  besar  masyarakat  Kota  Bandung. Sedangkan  di  Kota  Denpasar,  dengan konsep  Sewaka  Dharma  yaitu  melayani
merupakan  kewajiban,  maka  jajaran aparatur  pemerintahan  Kota  Denpasar meletakkan  pelayanan  sebagai  kewajiban utama  yang  harus  dijalankan.  Melalui konsep  Sewaka  Dharma,  peningkatan pelayanan  publik  terus  dilakukan  agar masyarakat  sebagai  pelanggan  utama birokrasi  merasa  dilayani.  Konsep  Sewaka Dharma  ini  telah  dipahami  oleh  seluruh aparatur pemerintahan sehingga mendukung  kemajuan  dan  pembangunan Kota  Denpasar.  Selain  mengembangkan sektor  Pertanian,  Nurdin  Abdullah  juga concern terhadap  permasalahan  pelayanan publik  di  Kabupaten  Bantaeng.  Beliau berusaha merubah mindset birokrasi bahwa bekerja  harus  melayani  langsung  kepada masyarakat.  Dengan  APBD  yang  minim, berbagai  peningkatan  infrastrukur  dan sarana  jalan  di  Kabupaten  Bantaeng  mulai dilakukan.  Fasilitas-fasilitas  publik  mulai diperbaiki  demi  kepuasan  masyarakat seperti  perubahan  di  Pantai  Seruni  dan Pantai  Korong  Batu.  Melalui  perbaikan infrastrukur  ini  diharapkan  masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di tengah kebutuhan mereka.
Keempat ,  kolaborasi  dan  jejaring dengan  berbagai  pihak.  Kepala  daerah sebagai  pimpinan  inovatif  di  daerah  perlu menjaring  kolaborasi  dan  jejaring  kerja dengan  berbagai  pihak.  Kolaborasi  dapat diartikan  sebagai  bentuk  kerjasama  dan interaksi  berbagai  elemen  pihak  yang secara  langsung  maupun  tidak  langsung yang  menerima  akibat  dan  manfaat pelayanan publik. Kolaborasi ini melibatkan  pihak  pemerintahan,  sektor swasta dan masyarakat dalam implementasi dan penyelenggaraan pelayanan  publik.  Kolaborasi  ini  akan mengarah pada pembentukan jejaring kerja dalam  mewujudkan  inovasi  pelayanan publik. Proses jejaring kerja ini harus dapat memberikan  keuntungan  bagi  semua elemen pihak yang terlibat. Intinya bahwa,
seorang  kepala  daerah  dalam  menerapkan kepemimpinan  inovatif  membutuhkan kolaborasi  dan  jejaring  kerja  yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha dan partisipasi masyarakat.
Ridwan  Kamil  dalam  memimpin Kota Bandung juga membangun kolaborasi dan  jejaring  kerja  yang  berasal  dari berbagai  pihak.  Mulai  dari  KPK  yang diajak bekerjasama dalam menerapkan kota anti  gratifikasi.  Kemudian  penerapan aplikasi  LAPOR  yang  digagas  Unit  Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Pelibatan PT. Telkom untuk mempermudah
proses pembuatan dokumen  di  kelurahan  dengan  konsep electronic -Kelurahan.
Menggandeng
Kementerian  Pekerjaan  Umum  dalam menata Sungai Cikapundung dan membangun  jejaring  kerja  dengan  Bank Jabar  Banten  dalam  agenda  bersepeda bersama  Walikota.  Pemerintah  Kota Denpasar  dibawah  kepemimpinan  I.B.  Rai Dharmawijaya Mantra menyusun kebijakan  korporatisasi  unit  pelayanan melalui
kolaborasi jejaring kerja. Perwujudan good  governance di  Kota Denpasar  tidak  akan  berhasil  tanpa  peran serta  pihak  pemerintah,  swasta  dan masyarakat. Ketiga unsur ini berkolaborasi untuk  mewujudkan public  good,  public services dan public  regulations yang  pada akhirnya akan menciptakan inovasi daerah. Nurdin  Abdullah  di  Kabupaten  Bantaeng juga  menggandeng  berbagai  pihak  dalam mengembangkan inovasi daerah. Kerjasama  dengan  Universitas  Hasanudiin telah  dilakukan,  kemudian  juga  kerjasama pengembangan teknologi
dan pembangunan
Kabupaten Bantaeng
dengan  BPPT.  Selain  itu  juga,  dalam pengembangan bibit pertanian juga menggandeng  SEAMEO  BIOTROP.  Tidak ketinggalan  jejaring  kerja  dengan  Negara
Jepang  dalam  pemberian  ambulans  dan mobil pemadam kebakaran.
Dan Kelima ,  penggunaan  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Kepemimpinan  inovatif  identik  dengan perkembangan  TIK,  semakin  familiar seorang kepala daerah dengan penggunaan TIK  maka  beragam  inovasi  teknologi  yang dapat  dikembangkan.  Seorang  pemimpin yang  inovatif  harus  mampu  untuk mengintegrasikan  berbagai  peran  dan melaksanakannya  dengan  memanfaatkan TIK.  Perkembangan  pesat  dalam  bidang TIK telah merubah prinsip dan memunculkan  trend  baru  dalam  bidang pelayanan  publik  yaitu  perubahan  dalam fokus  kebutuhan  pelayanan  dari  pemberi pelayanan  ke  masyarakat  secara  lebih mudah dan cepat.
Ridwan  Kamil  merupakan  figur seorang  Walikota  yang  sangat  familiar dengan  penggunaan  TIK,  terutama  media sosial.  Melalui  akun  yang  dimiliki,  beliau senantiasa  menyapa  dan  mempromosikan berbagai  kebijakan  melalui  media  sosial. Melalui  media  sosial  ini,  Ridwan  Kamil merasa  lebih  dekat  dengan  masyarakat karena  lewat  dunia  maya  mereka  dapat salin berinteraksi dan memberikan masukan. Bandung  Command  Center (BCC) juga  didirikan  sebagai  pusat  pengelolaan kota  dengan  mempergunakan  teknologi informasi  dalam  meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung. Sedangkan  di  Kota  Denpasar,  I.B.  Rai Dharmawijaya  Mantra  mengutamakan penggunaan
e-government dalam mengoptimalkan  penggunaan  TIK  dalam pelayanan  publik.  Salah  satu  alasannya adalah  dengan  penggunaan e-government maka dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Pengembangan e-government di  Kota Denpasar  diwujudkan  dalam  konsep e- sewaka yaitu  pelayanan  publik  Pemerintah Kota  Denpasar  yang  berbasis  TIK.  Nurdin
Abdullah  di  Kabupaten  Bantaeng  juga menggunakan TIK dalam mengembangkan inovasi  di  daerahnya.  Salah  satu  peran penting  teknologi  adalah  di  sektor pertanian, misalnya penggunaan laboratorium kultur jaringan yang bekerjasama  dengan  SEAMEO  BIOTROP dalam  pengembangan  bibit  pertanian. Selain itu juga, penggunaan teknologi juga dikembangkan  dalam  berbagai  program inovatif pertanian agar Kabupaten Bantaeng bisa maju dan kompetitif dengan daerah lainnya.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Reformasi birokrasi yang berlangsung di Indonesia merupakan salah satu  upaya  untuk  memperbaiki  tata pemerintahan  dan  pelayanan  publik  di Indonesia.  Selama  ini  dirasakan  bahwa sistem  pemerintahan  di  Indonesia  masih buruk  yang  berdampak  pada  pelayanan publik  yang  lambat  dan  kurang  responsif. Reformasi birokrasi hadir untuk mengambil  peran  dalam  proses  transisi perbaikan sistem pemerintahan di Indonesia.  Reformasi  birokrasi  yang berjalan di Indonesia juga telah melahirkan berbagai  kepala  daerah  yang  dapat menampilkan kepemimpinan inovatif dalam  memimpin  pembaharuan  dan perubahan di daerahnya. Mereka hadir dan memberi  warna  dengan  ide  dan  gagasan baru  sehingga  berhasil  mewujudkan inovasi  dalam  pelayanan  publik  kepada masyarakat.
Beberapa contoh kepala daerah yang bisa dikedepankan karena berhasil menciptakan  inovasi  pelayanan  publik melalui kepemimpinan inovatif di daerahnya  adalah  :  Ridwan  Kamil (Walikota Bandung), I.B. Rai Dharmawijaya (Walikota Denpasar) dan Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng). Ridwan Kamil berupaya merubah  dan  memperbaiki  Kota  Bandung melalui  seni  arsitektur  yang  dimiliki  agar
lebih  nyaman  dan  asri.  Melalui  cara inovatif,  Walikota  Bandung  ini  berupaya mendekatkan  diri  kepada  masyarakat  dan membuka  ruang  terbuka  bagi  terciptanya inovasi.  Sedangkan  I.B.  Rai  Dharmawijaya membangun  Kota  Denpasar  melalui konsep  Sewaka  Dharma,  yaitu  melayani adalah  kewajiban.  Melalui  konsep  ini aparatur  pemerintahan  menjunjung  tinggi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Program inovatif dikembangkan melalui
optimalisasi teknologi informasi lewat pengembangan e- government, yaitu e-sewaka. Nurdin Abdullah di
Kabupaten Bantaeng menerapkan  kepemimpian  inovatif  untuk mewujudkan  New  Bantaeng.  Perbaikan infrastruktur  dan  peningkatan  kualitas pelayanan  publik  menjadi  prioritas  utama dalam  membangun  Kabupaten  Bantaeng. Melalui  keahlian  bidang  pertanian  yang dimiliki, Nurdin Abdullah mengembangkan  program  inovatif  di sektor  pertanian  sehingga  Kabupaten Bantaeng bisa bersaing dengan daerah lain di  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Prasyarat kepemimpinan inovatif dalam mewujudkan  inovasi  pelayanan  publik yang diperlihatkan ketiga kepala daerah di atas,  antara  lain:  visioner  dan  memiliki kreativitas,  penuh  semangat  dan  percaya diri,  memiliki  orientasi  dan  tujuan pelayanan  kepada  masyarakat,  kolaborasi dan  jejaring  dengan  berbagai  pihak,  dan penggunaan TIK.

## 2. Saran
Saran  yang  dapat  disampaikan terkait  kepemimpinan  inovatif  dalam mewujudkan  inovasi  pelayanan  publik adalah :
1. Perlu adanya suatu jaminan keberlanjutan  proses  kepemimpinan inovatif  yang  saat  ini  telah  berhasil dilaksanakan  di  beberapa  daerah  dalam mewujudkan  inovasi  pelayanan  publik. Hal  ini  dilakukan  ketika  terjadi
pergantian kepala daerah maka dampak positif dari kepemimpinan inovatif yang sebelumnya  tidak  hilang,  melainkan terus  berkelanjutan  melalui  sistem  yang dibangun  di  setiap  daerah.  Jangan sampai  ketika  kepala  daerah  yang inovatif  tersebut  berganti  maka  inovasi pelayanan  publik  di  daerah  itu  ikut berhenti  pula  sehingga  akan  merugikan masyarakat.
2. Kepemimpinan  inovatif  yang  telah berhasil  dilaksanakan  di  beberapa daerah  dalam  mewujudkan  pelayanan publik  seharusnya  dapat  direplikasi  di daerah  lainnya.  Hal  ini  merupakan upaya  untuk  membudayakan  inovasi  di dalam sistem pemerintahan dan pelayanan  publik  di  Indonesia.  Banyak sekali praktik terbaik pemimpin inovatif di Indonesia yang  bisa dijadikan contoh dan  teladan  dalam  mengembangkan pembangunan di daerah melalui gagasan yang inovatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Nurdin.  2016. Membangun Indonesia  dari  Daerah  “Best  Practice Otonomi  Daerah  di  Kab.  Bantaeng” . Disampaikan  pada  Seminar  Nasional Memperingati  20  Tahun  Otonomi Daerah  dengan  Tema  “Memperkuat Otonomi Daerah: Membangun Indonesia dari Daerah”, oleh LAN RI, Jakarta, pada tanggal 19 April 2016.
Basuki,  Johanes.  2013. Budaya  Pelayanan Publik. Jakarta: Hartomo Media Pustaka. Dwiyanto,  Agus,  dkk.  2012. Reformasi Birokrasi  Publik  di  Indonesia .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Holidin,  Defny,  dkk.  2016. Reformasi Birokrasi Dalam Transisi. Jakarta: Prenadamedia Group.
Komarudin.  2014. Reformasi  Birokrasi  dan Pelayanan  Publik. Jakarta:  Genesindo. Lembaga  Administrasi  Negara,  2014,
Laporan
Akhir Direktori Inovasi
Administrasi Negara , Jakarta: LAN RI.
Kusuma,  Harditya  Bayu.  2016. Inovasi Pelayanan  Publik:  Praktik  Penyelenggaraan Otonomi Daerah .  Jurnal Analis Kebijakan Vol.1  No.1  Tahun  2016.  Deputi  Bidang Kajian Kebijakan LAN RI.
Mukarom,  Zaenal  dan  Muhibudin  Wijaya Laksana.  2016. Membangun  Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance . Bandung: CV Pustaka Setia.
Mulyadi,  Dedy,  dkk.  2016. Administrasi Publik  untuk  Pelayanan  Publik .  Bandung: Alfabeta.
Ramdhani,  Lany  Erinda.  2015.  Fenomena Kepemimpinan Fenomenal. Jurnal Borneo Administrator/Volume
11/No.3/2015
Rivai,  Veithzal  dan  Deddy  Mulyadi.  2012. Kepemimpinan  dan  Perilaku  Organisasi . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Silalahi,  Ulber  dan  Wirman  Syafri.  2015. Desentralisasi  dan  Demokrasi  Pelayanan Publik  Menuju  Pelayanan  Pemerintah Daerah  Lebih  Transparan,  Partisipatif, Responsif  dan  Akuntabel. Sumedang: IPDN Press.
Utomo,  Tri  Widodo  W.  2016. Peran Kepemimpinan  dalam  Inovasi  Pelayanan Publik: Sebuah Aktualisasi Revolusi Mental. Disampaikan  pada  “Pelatihan  Revolusi Mental Membangun Karakter Kepemimpinan yang Melayani Masyarakat’
diselenggarakan oleh
Pusdiklat  Teknis  Fungsional  LAN-RI, pada 30 September 2015.
Widiasih, Desak Nyoman. 2016. Manajemen dan  Kebijakan  Pelayanan  Publik  di Pemerintah Kota
Denpasar . Bagian Organiasi  Sekretariat  Daerah  Kota Denpasar.
Yukl,  Gary.  2005.  Kepemimpinan  dalam Organisasi. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  No.  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik
PermenPAN  dan  RB  No.  30  Tahun  2014 tentang  Pedoman  Inovasi  Pelayanan Publik

## Sumber lain :
Majalah  Inagara  Magz  Vol.  1  No.  1  Edisi Juli  2016.  Diterbitkan  oleh  Kedeputian Bidang  Inovasi  Administrasi  Negara LAN RI.
Majalah  Inagara  Magz  Vol.  1  No.  2  Edisi
Desember 2016. Diterbitkan oleh Kedeputian Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN RI.
Internet: http://binaswadaya.org/bs3/peraih-50- award-bupati-bantaeng-dengan-prestasi- mentereng/  Diakses  pada  tanggal  3 Maret 2017
http://bisnis.liputan6.com/read/ 2635673/ kemudahan-berbisnis- indonesia-naik-ke-peringkat-91  Diakses pada tanggal 2 Maret 2017
https://id.jobsdb.com/id-id/articles/cara- menjadi-pemimpin-yang-inovatif Diakses pada tanggal 3 Maret 2017
http://kabar24.bisnis.com/read/20160823 /  79/577631/peringkat-inovasi-global- inilah-posisi-indonesia-dan-25-negara- paling-inovatif-2016-versi-wipo  Diakses pada tanggal 2 Maret 2017
http://kbr.id/terkini/09-2016/performa_ belum_memuaskan__indeks_kompetitif _global_indonesia_melorot/85448.html Diakses pada tanggal 2 Maret 2017
http://kepemimpinanyanginovatif. blogspot.  co.id/  Diakses  pada  tanggal  3 Maret 2017
https://m.tempo.co/read/news/2017/ 03/03/
173852419/tempo-beri-
penghargaan-10-kepala-daerah-teladan- 2017 Diakses pada tanggal 2 Maret 2017
http://news.detik.com/berita-jawa- timur/d-3366917/bupati-trenggalek- raih-penghargaan-regional-marketeers- award-2016  Diakses  pada  tanggal  2 Maret 2017
http://news.okezone.com/read/2016  /08/ 12/525/1461861/apresiasi-inovasi- koran-sindo-beri-penghargaan-35- kepala-daerah  Diakses  pada  tanggal  2 Maret 2017
http://profil-sukses.wirausahanews.  com/ 20130226/609-ida-bagus-rai- dharmawijaya-mantra-walikota- denpasar-dengan-kreativitas-kita- bangun-monumen-maya.html Diakses pada tanggal 3 Maret 2017
http://thenewbantaeng.com/index.  php/
2017/ 01/12/10-terobosan-keren- nurdin-abdullah-di-bidang-pertanian/ Diakses  pada  tanggal  3  Maret  2017