## KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA
Amiek Soemarmi*, Erlyn Indarti, Pujiyono, Amalia Diamantina Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H, Tembalang Semarang amiek_hk@yahoo.com

## Abstract
Indonesia is an archipelago characterized by the archipelago with territories whose rights and rights are regulated by law. The implementation of the concept of an archipelago in the effort to protect  fisheries  in  Indonesia  is  a  problem  in  this  article.  The  purpose  of  this  study  was  to determine the implementation of the concept of the archipelago of the Republic of Indonesia in regulating  fisheries  management  areas  where  there  were  foreign  fishing  vessels  entering Indonesian fisheries causing losses to fishing vessels. The method of normative and descriptive analytical  juridical  approach  used  in  the  study  was  supported  by  case  studies  of  capture  area conflicts  both  in  Indonesian  fisheries  catchment  areas  which  bordered  fisheries  management areas  in  other  countries.  The  results  of  the  study  obtained  that  the  Indonesian  state  regulates through  regulation  of  fishing  areas  nationally  and  internationally  through  agreements  or cooperation with other countries as an effort to protect Indonesian fishermen.
Keywords : Archipelagic State; Indonesian Territory; Fisheries Management Areas

## Abstrak
Indonesia  adalah  negara  kepulauan  yang  berciri  Nusantara  dengan  wilayah  yang  batas  dan haknya  diatur  dengan  Undang–undang.  Implementasi  konsep  negara  kepulauan  dalam  upaya perlindungan  perikanan  di  Indonesia  yang  menjadi  permasalahan  dalam  artikel  ini.  Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  implementasi  konsep  negara  kepulauan  Republik  Indonesia dalam  mengatur  wilayah  pengelolaan  perikanan  dimana  terdapat  kapal-kapal  ikan  asing  yang masuk  di  wilayah  perikanan  Indonesia  mengakibatkan  kerugian  bagi  kapal  ikan.  Metode pendekatan  yuridis  normatif  dan  deskriptif  analisis  digunakan  dalam  penelitian  didukung  studi kasus  konflik  wilayah  tangkap  baik  di  wilayah  tangkap  perikanan  Indonesia  yang  berbatasan dengan  wilayah  pengelolaan  perikanan  negara  lain.  Hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  negara Indonesia mengatur melalui regulasi wilayah penangkapan ikan secara nasional dan internasional melalui  perjanjian  atau  kerjasama  dengan  negara  lain  sebagai  upaya  perlindungan  nelayan Indonesia.
Kata kunci: Negara Kepulauan; Wilayah Negara; Wilayah Pengelolaan Perikanan
A. Pendahuluan
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar  didunia  memiliki  dua  pertiga  dari wilayahnya  berupalautan  Indonesia  yaitu  6,32 (enam  koma  tiga  puluh  dua)  juta  kilometer persegi  (km2)  (Pudjiastuti,  2016b,  p.  4), 17.504  (tujuh  belas  ribu  lima  ratus  empat) pulau-pulau  (Pudjiastuti,  2016b,  p.  4),  dan
merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki garis pantai terpanjang  kedua  di dunia setelah Kanada yaitu 99.093 (Sembilan puluh Sembilan  ribu  semilan  puluh  tiga  kilometer persegi  (km2)  (Pudjiastuti,  2016b,  p.  4).  Di samping itu secara geografis Indonesia terletak di  antara  dua  benua  yaitu  Benua  Asia  dan Benua  Australia  dan  dua  samudera  yaitu
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 241-248
Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik  yang merupakan  kawasan  paling  dinamis  dalam percaturan,  baik  secara  ekonomis  maupun politik. Letak geografis yang strategis tersebut menjadikan  Indonesia  memiliki  keunggulan serta  sekaligus  serta  ketergantungan  yang tinggi terhadap kelautan.
Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang sebagian  besar  wilayahnya  perairan  banyak terdapat selat-selat.Salah satu selat di Indonesia  yang  juga  merupakan  selat  yang terkenal  di  dunia  internasional  yaitu  Selat Malaka.  Selat  Malaka  adalah  sebuah  selat yang  terletak  diantara  Semenanjung  Malaysia (Thailand,  Malaysia,  Singapore)  dan  Pulau Sumatera (Indonesia). Selat Malaka mempunyai  peranan  penting  bagi  dunia internasional  karena  letaknya  stategis.  Selat Malaka  merupakan  salah  satu  jalur  pelayaran terpenting  didunia,  sama  pentingnya  Terusan Suez atau terusan Panama.
Di  samping  keunggulan  yang  bersifat komparatif berdasarkan letak geografis, potensi  sumber  daya  alam  di  wilayah  laut mengandung  sumber  daya  hayati  atau  non hayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan  hidup  masyarakat.  Potensi tersebut  dapat  diperoleh  dari  dasar  laut  dan tanah  dibawahnya,  kolom  air  dan  permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil  sangat  logis  jika  ekonomi  kelautan dijadikan  tumpuan  bagi    pembangunan ekonomi  nasional.  Oleh  karena  itu  laut Indonesia harus dikelola, dijaga dan dimanfaatkan serta dilestarikan oleh masyarakat  Indonesia  sesuai  dengan  yang diamanatkan    Pasal  33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Komitmen Presiden Indonesia menjadikan Indonesia  sebagai  poros  maritim  dunia  tentu saja    harus  dimulai  dengan  menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat memanfaatkan  laut  secara  mandiri  dan bertanggung  jawab.  Salah  satu  diantaranya adalah membuat sektor kelautan dan perikanan menjadi  salah  satu  prioritas  pembangunan Indonesia  ,  demi  tercapainya  salah  satu  pilar sebagai  poros maritim dunia  yaitu tercapainya kedaulatan  pangan  laut  (Pudjiastuti,  2016b,  p. 5).  Sejak  dilantik  sebagai  Presiden  Republik
Indonesia  Bapak  H.  Joko  Widodo  telah menegaskan  bahwa  masa  depan  bangsa Indonesia ada di lautan, dan hal ini dinyatakan dalam  komitmennya  pada  pidato  kenegaraan tanggal  20  Oktober  2014  (Pudjiastuti,  2016b, p. 5).
Sebagaimana  diketahui  bahwa  tanggal  7 April  2011  Kapal  Hiu  001  milik  petugas patroli  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan (KKP)  mengidentifikasikan  ada  dua  kapal berbendera  Malaysia  sedang  menangkap  ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disingkat ZEE) Indonesia di Selat Malaka.  Setelah  kedua  kapal  ditangkap  dan digiring ke pelabuhan Belawan, di tengah jalan ada tiga helikopter Malaysia yang menghalangi  kapal  milik  petugas  patroli Indonesia.Petugas di dalam Helikopter Malaysia  itu  meminta  supaya  kedua  kapal dilepas karena menurut kapal itu masih berada di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya  disebut  ZEE)  Malaysia.Adanya peristiwa  tersebut  yang  telah  terjadi  yaitu ditangkapnya  dua  kapal  berbendera  Malaysia sedang  menangkap  ikan  di  ZEE  Indonesia  di Selat  Malaka,  merupakan  masalah  yang  harus segera  diselesaikan.  Hal  ini  dikarenakan negara  Indonesia  dengan    negara  Malaysia adalah  negara  tetangga  dimana  seharusnya terjalin  hubungan  kerja  sama  yang  baik  antar kedua  negara  ini.  Selama  belum  ada kesepakatan  mengenai  batas  ZEE  diantara kedua pihak. Undang-undang Nomor 45 tahun 2009  tentang  perubahan  atas  undang-undang nomor  31  tahun  2004  tentang  perikanan disebutkan  pada  pasal  69  bahwa  kapal pengawas  perikanan  berfungsi  melaksanakan pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan  negara  Republik  Indonesia.  Kapal pengawas  perikanan  dapat  menghentikan, memeriksa,  membawa  dan  menahan  kapal yang  diduga  atau  patut  diduga  melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia. Dalam melaksanakan  fungsi tersebut pengawas perikanan dapat melakukan tindakan  khusus  berupa  pembakaran  dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Adhitama, 2017).
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 241-248
Selain  itu,  wewenang  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  yang  diberi  wewenang khusus  oleh  undang-undang  dapat  melakukan penyidikan  tindak  pidana  di  wilayah  perairan laut  juga  secara  tegas  diatur  dalam  berbagai peraturan perundangan baik mengenai wilayah perairan  laut  Indonesia  maupun  mengenai tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut (Gibran, 2017).
Negara  Indonesia  dan  negara  Malaysia sama-sama  memiliki  klaim  sendiri  mengenai garis batas ZEE negara masing- masing.Indonesia  mengklaim  garis  tengah antara  Indonesia  (Sumatera)  dan  semenanjung Malaysia  sebagai  garis  batas  ZEE,  sedangkan Malaysia  menggunakan  garis  batas  landasan kontinen  1969,  sebagai  garis  ZEE.  Adanya perbedaan  klaim  yang  menjadi  dasar  dasar mengenai  batas  wilayah  bagi  masing-masing negara, maka masalah tumpang tindih/ Overlapping claim  area  belum  dapat terselesaikan.
Berdasarkan  pasal  5  ayat  (1)  UU  Nomor 31  Tahun  2004  tentang  Perikanan,  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  meliputi    :  Perairan Indonesia ; Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)  dan  sungai,  danau,  waduk,  rawa  dan genangan  air  lainnya  yang  dapat  diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial  di  wilayah  Republik  Indonesia. Selanjutnya  di  dalam  pasal  5  ayat  (2) disebutkan  bahwa  pengelolaan  perikanan  di luar  wilayah  pengelolaan  perikanan  Republik Indonesia,  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  diselenggarakan  berdasarkan  peraturan- peraturan  perundang-undangan,  persyaratan dan  atau  standar  internasional  yang  diterima secara umum baik melalui Konvensi  I Hukum Laut  Jenewa  1958,  Undang-Undang  Nomor  4 PRP.  Tahun  1960  tentang  Perairan  Indonesia yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor  6  Tahun  1996  dan  pengesahan Konvensi PBB melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 maka Negara Indonesia berubah  statusnya  menjadi  negara  kepulauan (Tahar,  2015).  Berdasarkan  latar  belakang tersebut  ,  penulis  ingin  mengkaji    bagaimana implementasi  Konsep  Negara  Kepulauan Indonesia dalam perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)?

## B. Pembahasan
1.   Lahirnya Konsep Negara Kepulauan
Dalam Ensiklopedia Umum yang dimaksud  dengan  wilayah  negara  adalah bagian  muka  bumi  daerah  tempat  tinggal, tempat  hidup  dan  sumber-sumber  hidup warrganegara  dari  negara  tersebut.Wilayah negara  terdiri  tanah,  air  (sungai  dan  laut)  dan udara.Pada  dasarnya  semua  sungai  dan  danau dibagian  wilayah  tanahnya  termasuk  wilayah negara ( Ensiklopedia Umum , 1973).
Proklamasi  kemerdekaan  17  Agustus 1945,  merupakan  pernyataan  kehendak  untuk merdeka juga merupakan pernyataan tegaknya eksistensi  Indonesia  sebagai  suatu  negara berdasar  fakta  alamiah  dan  dikuatkan  oleh kenyataan  sejarah  yang  mempunyai  tata gambaran  wilayah  sebagai  satu  gugusan kepulauan atau satu kawasan Nusantara.
Faktor  wilayah  merupakan  salah  satu sendi  eksistensi  yang  esensial  bagi  negara, walaupun  dalam  naskah  Undang-Undang Dasar  1945  itu  sendiri  tidak  tertuang  secara terperinci  masalah  wilayah  negara,  namun  hal ini  mendapat  penegasan  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “mengantarkan  rakyat  Indonesia  ke  depan pintu  gerbang  kemerdekaan  negara  Indonesia yang  merdeka,  bersatu,  berdaulat”  dan  ”yang melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia”.  Kemudian dalam  UUDNRI  Tahun  1945  barulah  diatur dalam  Bab  IX  A  mengenai  Wilayah  Negara, pada  pasal  25  A  dinyatakan  bahwa  Negara Republik  Indonesia  adalah  sebuah  negara kepulauan  yang  berciri  Nusantara  dengan wilayah  yang  batas-batas  dan  hak-haknya ditetapkan dengan Undang-undang.
Menurut  Pasal  1  Konvensi  Montevideo 1933,  sebagai  negara  yang  utuh  harus mempunyai  empat  unsur  konstitutif  sebagai berikut  (Samidjo,  1977);  harus  ada  penghuni (rakyat,  penduduk,  warga  atau  negara)  ( a permanent population ), harus ada wilayah atau lingkungan  kekuasaan    ( a  defined  territory ), harus  ada  kekuasaan  tertinggi  (penguasa  yang berdaulat),  pemerintah  yang  berdaulat  ( a government ), kesanggupan berhubungan dengan  negara-  negara  lainnya  ( a  capacity  to
enterinto  relation  with  other  states );  dan adanya pengakuan ( deklaratif ).
Jika  melihat  pemahaman  dansyarat-syarat berdirinya  sebuah  negara,  sudah  pasti  negara Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  sebuah negara  yang  utuh,  dalam  hal  ini  M.Yamin berpendapat  bahwa  keempat  syarat  konstitutif telah  dipenuhi  oleh  Indonesia  sebagaimana tercantum  dalam  kata-kata  Pembukaan  UUD RI  yang  disalin  dari  Piagam  Djakarta  22  Juni 1945 yaitu : (1) bangsa Indonesia  (2) tumpah darah  Indonesia;  (3)  pemerintah  negara Indonesia; (4) tujuan negara untuk kebahagiaan  Indonesia  dan  dunia  (Yamin, n.d.).
Cita-cita  kemerdekaan  negara  Indonesia diawali  dengan  Proklamasi  serta  dipertegas dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar (UUD)  1945  untuk  membentuk  suatu  negara merdeka  yang  bersatu  merupakan    suatu peneguhan  konstitusinal  tentang  cita-cita mendirikan negara.Penggunaan istilah “bersatu”  menunjuk  pada  pengertian  tidak terpecah-pecahnya atau terpisah-pisahnya unsur  negara  yang  merupakan  eksistensi Negara  Republik  Indonesia.  Konsekuensinya secara  yuridis  wilayah  Negara  Indonesia sebagai  salah  satu  unsur “state  hood” yang esensial  bagi  bagi  terjaminnya  kelangsungan hidup  menjadi  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan, sebagai satu negara yang memiliki trimatra,  yaitu  matra  darat,  laut  dan  udara, maka  tidak  tepat  apabila  bagian-bagian wilayah negara yang demikian itu “dipisahkan” satu dengan yang lain, karena hal itu  bukan  yang  dimaksud  oleh  Proklamasi Kemerdekaan  Negara  Indonesia  pada  17 Agustus 1945.
Indonesia dalam upaya menjamin kepentingan  rakyat,  dengan  berpendirian bahwa  Indonesia  merupakan  satu  kesatuan (unit)  dan  lautan  di  antara  pulau-pulau merupakan  bagian  yang  tidak  terpisah  dari bagian  darat  Indonesia,  melalui  Deklarasi Djuanda  pada  tanggal  13  Desember  1957, dimaksudkan  untuk  menyatukan  wilayah daratan  yang  terpisah-pisah,  segala  perairan diantara dan di sekitar pulau-pulau bagian dari wilayah  nasional  yang  merupakan  satu kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Bentuk
geografis  sebagai  negara  kepulauan  yang terdiri  beribu-ribu  pulau  mempunyai  sifat  dan corak tersendiri memerlukan pengaturan tersendiri.
Deklarasi  Djuanda  yang  memuat  Konsep Negara  Kepulauan,  pada  tanggal  18  Pebruari 1960  dituangkan  dalam  bentuk  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)  dan  selanjutnya  ditingkatkan  dalam bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor  4/Prp  Tahun  1960  tentang  Perairan Indonesia, selanjutnya diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.  Undang-Undang  tersebut  pada hakikatnya  merubah  cara  penetapan  laut wilayah selebar 3 mil laut diukur dari garis air surut  atau  garis  air  rendah  menjadi  laut wilayah  selebar  12  mil  laut  diukur  dari  garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung, dengan  demikian  garis  pangkal  lurus  tersebut akan  melingkari  negara  Kepulauan  Indonesia. Laut  yang  terdapat  diantara  pulau-pulau  yang terdapat  di  dalam  garis  pangkal  lurus  tersebut tidak  sebagai  laut  bebas,  tetapi  telah  berubah menjadi  perairan  kepulauan  dan  perairan pedalaman  yang  berada  di  bawah  kedaulatan Indonesia.Penarikan garis pangkal lurus tersebut  merupakan  penerapan  prinsip  Negara Kepulauan  yang  telah  diakui  oleh  Hukum Internasional  melalui  Putusan  Mahkamah Internasional (Juwana, 2003).
Berlakunya  peraturan  mengenai  wilayah perairan Indonesia melalui “Deklarasi Djuanda”  maka  dengan  tegas  bahwa  Pasal  1 ayat (1) tentang penentuan batas laut territorial berdasarkan Territoriale  Zee  en  Maritieme Kringen  Ordonannantie  1939/  TZMKO sudah tidak  berlaku  lagi,  dimana  pengaturan  tentang laut  territorial  Indonesia  selebar  3  (tiga)  mil laut  yang  tertuang  dalam Territorial  Zee Maritieme  Kringen  Ordonantie  1939  / TZMKO (Ordonansi
Territorial dan Lingkungan  Maritim    1939)  tentang  wilayah Perairan  Indonesia  dirasakan  tidak  cukup  lagi untuk  menjamin  kepentingan  rakyat  dengan sebaik-baiknya (Kusumaatmadja, 1978).
Deklarasi Djuanda melalui rumusan “Penentuan batas laut territorial yang lebarnya diukur  dengan  garis  yang  menghubungkan titik-titik  ujung  terluar  pada  pulau-pulau
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 241-248
Negara  Indonesia.  Ketentuan  tersebut  di  atas akan diaturselekasnya dengan Undang-
Undang”
(Alinea ke-5 Pengumuman Pemerintah Mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia tahun 1957, 1957). Selanjutnya  menurut  Mochtar  Kusumaatmaja, hanya  terdapat  satu  sarana  hukum  untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dalam memperluas  kedaulatannya  dan  menyatukan wilayah  yang  semula  bercerai  berai,  yaitu dengan  menerapkan  prinsip  negara  kepulauan ( archipelago stateprinciple ).
Pengertian  “negara  kepulauan”  dalam konsepsi  negara  kepulauan  Indonesia  berasal dari  pengertian  Nusantara.  Nusantara  berasal dari  kata  “nusa”  yang  berarti  kumpulan (gugusan)  pulau,  dan  “antara”  diartikan  suatu tempat  yang  terletak  benua  dan  di  antara diartikan suatu tempat yang terletak atau diapit oleh tempat yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut,  maka  arti  “nusantara”  yaitu kepulauan  yang  terletak  diantara  benua  dan diantara  samudera.  Yang  dimaksud  dengan benua padawaktu adalah India dan China ( The realm  of  India  and  the  realm  of  China ) (Danusaputra, 1980).
Dalam pengertian sekarang, arti nusantara yaitu  kepulauan  yang  terletak  di  antara  dua benua  yaitu  Asia  dan  Australia,  serta  diantara samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik.Pengertian  negara  kepulauan  berasal dari  pengertian  nusantara  yang  berarti  negara yang  terdiri  dari  gugusan  pulau.  Oleh  karena itu,  pengertian  nusantara  sudah  menunjukkan konsepsi  Negara  Kepulauan  ( Archipelagic State Conception ) (Hasbullah, 2001).
Perjuangan  untuk  menjaga  kesatuan  wilayah Negara  kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) telah  dilakukan  sejak  tahun  1957  melalui Deklarasi  Djuanda  yang  menyatakan  wilayah negara  Republik  Indonesia  menggunakan  asas negara kepulauan (archipelagic state principle) (Kusumaatmadja,  2015).  Deklarasi Djuanda  berhasil  mengedepankan  konsep kesatuan  wilayah  pulau-pulau  dan  perairan Indonesia  dengan  menghubungkan  titik-titik terluar dari wilayah Indonesia, serta meletakkan kedaulatan seluruh wilayah nusantara. Konsep ini kemudian diperjuangkan dalam  Konferensi  Hukum  Laut  Jenewa  1958
namun  tidak berhasil mendapatkan pengakuan internasional,  untuk  itu  Indonesia  kembali melakukan ”unilateral action” dengan membuat  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan  Indonesia  yang  menegaskan  Konsep Negara Kepulauan, sampai akhirnya diplomasi Indonesia  diakui  dalam United  Nations Convention  on  the  Law  oftheSea (UNCLOS 1982) (Ariadno, 2015).
Berlakunya  UNCLOS (United  Nations Convention  on  The  Law  Of  The  Sea) yang merupakan  Konvensi  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  tentang  Hukum  Laut  yang  telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun  1985  dan  berlakunya  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2014  tentang  Kelautan merupakan  salah  satu  landasanbagi  upaya pemerintah  untuk  menegakkan  kedaulatan wilayahIndonesia.  Setiap  negara  memiliki  hak untuk  menegakkan  hukum  dan  wilayah negaranya,  begitupula  dengan  Indonesia, sebagai  negara  yang    memiliki  perairan  yang luas  yang  mengelilingi  negaranya.    Hal  ini merupakan  tantangan  bagi  Indonesia  yang sejak  tanggal  13  Desember  1957  melalui Pengumuman Pemerintah telah ditandatangani Perdana Menteri Djuanda yang dikenal dengan “Deklarasi Djuanda”.
Selanjutnya  Pasal  1  angka  1  Undang- Undang  Nomor  43  Tahun  2008  tentang Wilayah  Negara  mendefinisikan  wilayah negara  sebagai  salah  satu  unsurnegara  yang merupakan  satu  kesatuan  wilayah  daratan, perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan  dan laut  territorial  beserta  dasar  laut  dan  tanah  di bawahnya,  serta  ruang  udara  di  atasnya, termasuk  seluruh  sumber  kekayaan  yang terkandung  didalamnya.  Berdasarkan  definisi tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  wilayah negara  adalah  tempat  tinggal,  tempat  hidup dan  sumber  kehidupan  warga  negara  yang meliputi  daratan,  lautan  dan  ruang  udara, dimana  suatu  negara  memiliki  kedaulatan penuh atas wilayah negaranya. Bentuk wilayah negara Indonesia berdasarkan teorinya termasuk divided  or  separated ,  yaitu  negara yang  terpisah  oleh  wilayah  yang  dipisah- pisahkan  /  daratan-daratannya  dipisah-pisah oleh perairan laut) (Hayati & Yani, 2007).
2.   Upaya pengaturan Wilayah

## Pengelolaan Perikanan
Wilayah negara yang tumbuh berdasarkan pendekatan  sumber  daya  alam  merupakan suatu  konsepsi  fungsional,  karena  wilayah yang  berkembang  menjadi  “wilayah”  negara tersebut  bukan  berasal  dari  kewenangan territorial  tetapi  berasal  dari  kewenangan untuk  memanfaatkan  sumber  daya  alam  di wilayah tersebut.
Banyaknya  pulau  yang  dimiliki  oleh Negara  Indonesia  membuat  sulitnya  koneksi ke  pulau  yang  jauh  dari  pusat  pemerintahan. Pulau-pulau  yang  berada  dekat  dengan  negara tetangga  akan  lebih  mudah  dan  lebih diperhatikan    oleh  negara  tetangga  akan  lebih mudah  dan  diperhatikan  oleh  negara  tersebut, sehingga adanya hal ini makin membuat celah antara  Indonesia  dengan  Singapura  akan memanfaatkan  hal  tersebut  dan  memperluas wilayahnya.  Hal  ini    termasuk  pulau-pulau yang berbatasan dengan negara-negara lainnya,  seperti  Malaysia,  Thailand,  Vietnam, Philipina, Palau,  Papua Nugini, Australia dan Timorleste.
Secara  historis,  masuknya  kapal  asing pada sektor perikanan dimulai tahun 1960 saat Indonesia  memberlakukan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1967  tentang  Penanaman Modal  Asing.  Hal  ini  diperkuat  dengan penandatanganan  Banda  Agreement  I,  II  dan III  antara    Pemerintah  Indonesia  dengan Pemerintah  Jepang  pada  tahun  1968  –  1979. Memasuki  tahun  1980–an,  operasi  kapal  ikan asing  di  Indonesia  semakin  diperkuat  dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  (ZEEI) dan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1985 tentang  Perikanan  (sekarang  menjadi  UU No.31  Tahun  2004  dengan  perubahannya  UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan), dimana pada  waktu  itu  (saat  berlakunya  UU  No.9 tahun  1985)  memperbolehkan  badan  hukum asing  untuk  melakukan  usaha  perikanan tangkap sepanjang diperbolehkan oleh persetujuan  atau  hukum  internasional  yang berlaku. Penafsiran UNCLOS 1982, khususnya  mengenai  keharusan  memberikan hak  akses  kepada  negara  lain  atas  surplus sumber daya ikan di Indonesia.
Perubahan  peraturan  di  bidang  perikanan pada  tahun  2004  dan  2009membuat  aktivitas kapal-kapal  ikan  asing  di  wilayah  Indonesia semakin  marak,  khususnya  di  ZEE  Indonesia, bahkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  No.30  Tahun  2012  tentang  Usaha Perikanan  Tangkap  di  Wilayah  Pengelolaan Perikanan – Negara Republik Indonesia, kapal penangkap  ikan  berukuran  di  atas  1.000  GT (Gross  Ton)  dapat  langsung  membawa ikannya  ke  luar  negeri  (Pasal  88  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.30 Tahun 2012  tentang  Usaha  Perikanan  Tangkap  di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik  Indonesia  yang  dicabut  dengan Peraturan  Menteri  No.26  Tahun  2013  tentang perubahan  atas  Peraturan  Menteri  K,  n.d.). Maraknya  ekploitasi  sumber  daya  perikanan oleh  kapal  ikan  asing  dan  kapal  ikan  eks  – asing di Indonesia telah menganggu kedaulatan,  keberlanjutan  ekosistem  dan menurunkan  kesejahteraan  nelayan  Indonesia yang seharusnya menjadi tuan di negeri sendiri (Pudjiastuti, 2016a).
Dalam  Bab  III  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004  Tentang Perikanan  telahdiatur  mengenai  Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) bahwa Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Republik  Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan  ikan  meliputi:  1)  Perairan Indonesia  (Perairan  Pedalaman,  Perairan Kepulauan  dan  Perairan  Teritorial  yang  diatur dalam UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia),  2)  ZEEI  (diatur  dalam  UU  No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif), 3)  Sungai,danau  ,waduk,  rawa  dan  genangan air  lainnya  yang  dapat  diusahakanserta  lahan pembudidayaan ikan  yang potensialdi wilayah Republik  Indonesia.Selanjutnya  disebutkan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik  Indonesia,  sebagaimana  dimaksud pasal  tersebut  di  atas  ,    diselenggarakan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan, persyaratan,  dan/atau  standar  internasional yang diterima secara umum. Berdasarkan data dari  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan terdapat 14 (empat belas) Zona fishing ground di  dunia,  saat  ini  hanya  2  (dua)  Zona  yang
masih  potensial,  dan  salah  satunya  adalah  di Perairan Indonesia.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  No  18  Tahun  2014  Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia  adalah  wilayah  pengelolaan  untuk penangkapan  ikan,  pembudidayaan  ikan, konservasi,  penelitian,  dan  pengembangan perikanan  yang  yang  meliputi  perairan pedalaman,  perairan  kepulauan,  laut  teritorial, zona  tambahan  ,  dan  zona  ekonomi  eklusif Indonesia.  Penetapan  Wilayah  Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, selanjutnya  disebut  WPPNRI,    dilakukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan perikanan.  WPPNRI  meliputi  11  WPPNRI yaitu: 1). WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka  dan  Laut  Andaman,2).  WPPNRI  572 meliputi  perairan  Samudera  Hindia  sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda, 3). WPPNRI 573  meliputi  perairan  Samudera  Hindia sebelah  Selatan  Jawa  hingga  sebelah  Selatan Nusa  Tenggara,  Laut  dan  Laut  Timor  bagian Barat,  4).  WPPNRI  711,  meliputi  perairan Selat  Karimata,  Laut  Natuna  dan  Laut  Cina Selatan,  5).  WPPNRI  712  meliputi  perairan Laut Jawa, 6). WPPNRI 713 meliputi perairan Selat  Makasar,  Teluk  Bone,  Laut  Flores,  dan Laut  Bali,  7).  WPPNRI  714  meliputi  perairan Teluk Tolo, dan Laut Banda, 8). WPPNRI 715 meliputi  perairan Teluk  Tomini,  Laut  maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau, 9).  WPPNRI  716  meliputi  perairan  Laut Sulawesi  dan sebelah  Utara Pulau Halmahera, 10).  WPPNRI  717  meliputi  perairan  Teluk Cendrawasih  dan  Samudra  Pasific,  11). WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru,  Laut  Timor  Bagian  Timur,  nama perairan  yang tidak tersebut  dalam pembagian WPPNRI  tetapi  berada  di  dalam  suatu WPPNRI  merupakan  bagian  dari  WPPNRI tersebut.
Optimalisasi pengelolaan perikanan seperti  dimaksud  dalam  Permen  KP  diatas tentunya  harus  didasarkan  pada  kedaulatan wilayah  negara  dan  mengacu  pada  paradigma pembangunan berkelanjutan  dinyatakan dalam pasal  33  UUDNRI  Tahun  1945,  yang mengamanatkan agar perekonomian diselenggarakan berdasarkan prinsip
berkelanjutan  dan  berwawasan  lingkungan (Pasal  33  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  n.d.). Selama ini pembangunan konvensional meletakkan ekonomi pada pertumbuhan (growth), dan menempatkan faktor lingkungan hidup  atau ekosistem pada posisi  yang kurang diperhitungkan (Salim, 2010).

## C. Simpulan
Implementasi  konsep  negara  kepulauan yang berciri Nusantara diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan  lingkungan,  dengan  menegakkan pilar  kedaulatan  negara  kepulauan,  dalam perlindungan  wilayah  pengelolaan  perikanan Republik Indonesia dilandaskan pada Pasal 25 A dan Pasal 33 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dengan berbagai aturan pelaksanaan yang terdiri dari beberapa undang –undang dan perubahannya serta pasang surut perlindungan WPPNRI.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhitama,  I.  (2017).  Impelentasi  kebijakan pelarangan penggunaan alat penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine  Nets)  di  Wilayah  Pengelolaan Perikanan  Negara  Indonesia. Jurnal Pembangunan  Dan  Kebijakan  Publik , 8 (2), 15. Alinea ke-5 Pengumuman Pemerintah Mengenai  Wilayah  Perairan  Negara Republik  Indonesia  tahun  1957  (1957). Indonesia.
Ariadno,  M.  K.  (2015). Tantangan  Indonesia sebagai  Negara  Kepulauan  Terbesar untuk  menjadi  Poros  Maritim  Dunia”, dalam  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar . Jakarta: Universitas Indonesia.
Danusaputra, M. (1980). Tata lautan Nusantara Dalam Hukum dan Sejarahnya . Bandung: Binacipta.
Ensiklopedia  Umum .  (1973).  Jakarta:  Jajaran Kanisius.
Gibran,  M.  (2017).  Penegakan  Hukum  Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal  (Studi  Pada  Ditpol  Air  Polda Lampung). Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2), 5. Hasbullah,  F.  S.  (2001). Negara  Kepulauan
Indonesia dan Hukum Laut Internasional .
Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
Hayati,  S.,  &  Yani,  A.  (2007). Geografi Politik . Bandung: Refika Aditama.
Juwana,  H.  (2003).  Penyelesaian  Sengketa Kepemilikan  Pulau  Sipadan  Dan  Ligitan. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 33 (1), 111.
Kusumaatmadja,  M.  (1978). Bunga  Rampai Hukum Laut . Bandung: Bina Cipta.
Kusumaatmadja,  M.  (2015). Rekam  Jejak Kebangsaan . Jakarta: Kompas.
Pasal  33  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal  88  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  No.30  Tahun  2012  tentang Usaha  Perikanan  Tangkap  di  Wilayah Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik Indonesia  yang  dicabut  dengan  Peraturan Menteri  No.26  Tahun  2013  tentang perubahan  atas  Peraturan  Menteri  K.
Indonesia.
Pudjiastuti,  S.  (2016a). “Pemberantasan Illegal,  Unreported,  and  Unregulated fishing :  Menegakkan  Kedaulatan  dan
Menjaga Keberlanjutan untuk kesejahteraan Bangsa Indonesia”, dalam Pidato  Penganugerahan  Gelar  Doktor Honoris  Causa  dibidang  Pembangunan
Kelautan  dan  Perikanan .  Semarang: Universitas Diponegoro.
Pudjiastuti, S. (2016b). “Surat  Badan Reformasi Geospasial No:B- 3.4/SESMA/IGD/07/2004 Direktorat Jendral PUM Kementerian Dalam Negeri Republik  Indonesia”,  dalam  Pidato
Penganugerahan  Gelar  Doktor  Honoris Causa di Bidang Pembangunan Kelautan dan  Perikanan .  Semarang:  Universitas Diponegoro. Salim,  E. (2010). Ekonomi dan Pembangunan
Berkelanjutan dalam Pembangunan Berkelanjutan . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Samidjo,  S.  (1977). Ilmu  Negara .  Bandung: Armico.
Tahar,  A.  M.  (2015).  Penegakan  Hukum  di
Perairan Indonesia. Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan, Serie Monograf , 3 (1), 1.
Yamin, M. (n.d.). Tata Negara Madjapahit .