## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol.  4  No  1 – April  2023,  Hal.  121-132  |  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6654.121-132

## PERAN DINAS SOSIAL TERHADAP KEABSAHAN PENGANGKATAN ANAK DI SRAGEN
Roykha Adi Panama, Marisa Kurnianingsih
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia c100190258@student.ums.ac.id , mk122@ums.ac.id

## Abstrak
Pengangkatan  anak  merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  mengalihkan  pengasuhan  anak  dan tanggungjawab  atas  perawatan,  pendidikan,  serta  membesarkan  anak  tersebut  dari  keluarga  orang  tua kandung  ke  dalam  lingkungan  keluarga  orang  tua  angkat.  Dalam  pengangkatan  anak  untuk  dapat  dicatat secara legal maka harus melalui peranan Dinas Sosial yang kemudian ditujukan ke Pengadilan Negeri untuk dilakukan  putusan.  Penelitian  ini  dikarenakan  masih  banyaknya  masyarakat  yang  belum  memahami  alur pengangkatan  anak  menyebabkan  pengangkatan  anak  menjadi  tidak  sah  dan  menyimpang  dari  hukum. Sehingga  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  membahas  prosedur  pengangkatan  anak  yang  dikaitkan dengan  peran  Dinas  Sosial  dalam  hal  kelayakan  pengangkatan  anak  dan  menganalisis  faktor  yang menghambat  pengangkatan  anak  di  Kabupaten  Sragen.  Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  yuridis empiris,  dimana  peneliti  mengkaji  data  yang  diperoleh  langsung  dari  ahli  pada  bidangnya  dengan  melihat bekerjanya  hukum  yang  sedang  berlaku.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  analisis data.  Penelitian  kualitatif  selalu  fokus  pada  fenomena  yang  melibatkan  manusia,  dilakukan  dengan  tatanan alamiah, menyeluruh, dan interpretive. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan banyak  pengangkatan  anak  menjadi  tidak  sah  disebabkan  tatanan  hukum  Indonesia  yang  beragam  yaitu hukum islam, hukum adat, dan hukum positif mengakibatkan konsep pengangkatan anak pada setiap daerah berbeda-beda.  Kemudian  dalam  hal  hambatan  pengangkatan  anak  disebabkan  faktor  internal  dari  Dinas Sosial sendiri dan faktor eksternal dari orang tua kandung, anak, dan calon orang tua angkat.
Kata Kunci: Anak, Dinas Sosial, Pengangkatan Anak

## Abstract
Adoption  of  a  child  is  a  legal  act  that  transfers  the  care  of  the  child  and  responsibility  for  the  care, education and raising of the child from the family of the biological parents to the family environment of the adoptive  parents.  In  adopting  a  child  to  be  legally  registered,  it  must  go  through  the  role  of  the  Social Service which is then directed to the District Court for a decision to be made. This research is due to the fact that  there  are  still  many  people  who  do  not  understand  the  flow  of  child  adoption  causing  adoption  to  be invalid  and  deviate  from  the  law.  So  the  purpose  of  this  study  is  to  discuss  the  procedure  for  adoption associated with the role of the Social Service in terms of the feasibility of adoption and to analyze the factors that hinder child adoption in Sragen Regency. The research method used is empirical juridical, in which the researcher examines the data obtained directly from experts in their field by looking at the operation of the applicable law. This study uses a qualitative approach to data analysis. Qualitative research always focuses on phenomena that involve humans, carried out in a natural, comprehensive, and interpretive manner. The results  of  this  study  indicate  that  what  causes  many  adoptions  to  become  invalid  is  due  to  the  various Indonesian  legal  arrangements,  namely  Islamic  law,  customary  law,  and  positive  law,  resulting  in  the concept  of  adoption  being  different  in  each  region.  Then  in  terms  of  barriers  to  adopting  children  due  to internal  factors  from  the  Social  Service  itself  and  external  factors  from  biological  parents,  children  and prospective adoptive parents.
Keywords: Children, Social Services, Child Adoption

## I. PENDAHULUAN
Tujuan  hidup  setiap  orang  adalah  memiliki  kehidupan  rumah  tangga  yang  bahagia.  Memiliki anak adalah berkah dari Tuhan yang menempati peringkat di antara penghargaan terbesar dalam hidup (Maharani,  2017) .  Anak  merupakan  suatu  unsur  penting  dalam  sebuah  keluarga.  Setiap pasangan  suami  istri  secara  naluriah  ingin  memiliki  anak  untuk  melanjutkan  garis  keturunan
mereka,  untuk  mewarisi  kekayaan  dan  sebagai  hiburan.  Namun,  karena  pada  dasarnya  Tuhan yang  mengatur  segalanya,  tidak  semua  keinginan  manusia  bisa  menjadi  kenyataan.  Terdapat sejumlah pasangan yang telah menikah selama bertahun-tahun namun tidak dapat mengandung anak.  Hal  tersebut  kemungkinan  terjadi  karena  suami  atau  istri  mengalami  sakit  pada  alat reproduksi,  kemandulan,  cacat,  maupun  faktor  lain  yang  menyebabkan  tidak  dapat  memiliki anak. Oleh karena itu, banyak pasangan suami istri berkeinginan memiliki anak melalui adopsi anak (pengangkatan anak).
Berkaitan  dengan  pengangkatan  anak,  Peraturan  Pemerintah  nomor  54  tahun  2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan  hukum  yang  mengalihkan  seorang  anak  dari  lingkungan  kekuasaan  orang  tua,  wali yang  sah,  atau  orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan,  pendidikan  dan membesarkan  anak  tersebut,  ke  dalam  lingkungan  keluarga  orang  tua  angkat”.  Pengangkatan anak  dilakukan  sesuai  dengan  adat  istiadat  setempat  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dengan  tujuan  tercapainya  kesejahteraan  anak  dan  perlindungan  anak.  Maka pengangkatan  anak  tidak  semata-mata  mengangkat  anak  karena  faktor  pasangan  suami  istri belum  dikaruniai  anak,  tetapi  juga  harus  memperhatikan  kebaikan  masa  depan  anak  yang diangkat.
Faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  pengangkatan  anak,  selain  karena  faktor  pasangan suami istri belum dikaruniai anak, pengangkatan anak dapat terjadi karena faktor ekonomi dari orang tua anak sendiri. Karena kesulitan ekonomi, orang tua biologis seorang anak dapat secara hukum  melepaskan  hak  sebagai  orang  tua  kandung  anak  untuk  diserahkan  kepada  orang  tua angkat yang lebih mampu untuk mengasuh anak tersebut melalui proses adopsi (penganggkatan anak)  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  pada  tempat  anak  berada.  Sudah  menjadi  tugas  dan tanggung  jawab  pemerintah,  masyarakat,  orang  tua,  dan  keluarga  atau  wali  untuk  melindungi anak,  sebagaimana  tertuang  dalam  UU  23  Tahun  2002.  “Apabila  orang  tua  tidak  dapat memberikan perlindungan kepada anak, karena ketidakmampuan  orang tua, keterbatasan orang tua  sehingga  membuat  anak  menjadi  terlantar,  maka  anak  berhak  mendapat  pengasuhan  atau berhak  diasuh,  diangkat  oleh  orang  lain,  asal  proses  pengangkatan  anak  itu  sesuai  dengan peraturan  dan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku” (Tambunan  &  Siregar,  2020) . Sehubungan  dengan  ketentuan  tersebut  di  atas,  maka  pengangkatan  anak  harus  diselesaikan melalui  proses  peradilan  yang  ditetapkan  oleh  hakim  guna  memberikan  kepastian  hukum  di masa depan bagi anak angkat dan orang tua angkat.
Adopsi  dalam  pemikiran  Islam  dipandang  sebagai  sarana  untuk  membantu  anak  belum cukup  umur  yang  membutuhkan  perawatan  dan  perlindungan  karena  faktor-faktor  seperti kemiskinan  atau  kehilangan  orang  tua  aslinya.  Menurut  Islam  hubungan  kekerabatan  anak dengan keluarga asal tidak dapat dihapuskan. Seperti dalam hal pernikahan dan warisan, Islam selalu memprioritaskan menjaga ikatan kekerabatan. Akibatnya, anak angkat dalam Islam tidak mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  sama  dengan  anak  kandungnya.  Meskipun  demikian, Islam  sangat  menjunjung  tinggi  pengawasan  serta  perlindungan  terhadap  anak  di  bawah  umur yang membutuhkan perlindungan khusus (Noor & Opir, 2017) .
Mengadopsi anak adalah praktik umum di Indonesia, oleh karena itu bukanlah merupakan konsep  yang  baru  di  negara  ini.  Hanya  cara  dan  motifnya  saja  yang  berbeda.  Di  masa  lalu, prosedur  adopsi  tidak  diatur  secara  jelas.  Masalah  keperdataan  sebelum  kemerdekaan  Negara Indonesia  sudah  tercantum  dalam  KUH  Perdata,  tetapi  soal  pengangkatan  anak  tidak  diatur  di situ.  Hal  tersebut  dilatarbelakangi  bahwa  menurut  Belanda  yang  disebut  sebagai  anak  harus memiliki hubungan darah dengan keluarga yang mengangkat anak. Setelah zaman kemerdekaan mulai  muncul  berbagai  peraturan  yang  mengatur  pengangkatan  anak  seperti  “Peraturan Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak,  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  Peraturan  Menteri  Sosial  RI  Nomor 110/HUK/2009  tentang  Persyaratan  Pengangkatan  Anak,  Peraturan  Direktur  Jenderal Rehabilitasi  Sosial  Nomor  02  Tahun  2012  tentang  Pedoman  Teknis  Prosedur  Pengangkatan Anak”. Kemudian dari berbagai peraturan tersebut mulai ditemukan titik terang tentang adopsi
anak  tanpa  memiliki  hubungan  darah.  Akibatnya  bermunculan  pengadopsian  anak  yang dilakukan pasangan suami istri.
Secara  hukum,  adopsi  anak  dikuatkan  berdasarkan  keputusan  pengadilan  (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022).  Sebelum pengangkatan anak disahkan di pengadilan,  “Calon  Orang  Tua  Angkat”  (COTA)  harus  melaksanakan  beberapa  syarat  dan ketentuan  yang  berlaku  pada  peraturan  perundang-undangan  ataupun  peraturan  dari  daerah Calon  Anak  Angkat  (CAA)  berada.  Berkaitan  dengan  pengangkatan  anak,  terdapat  peran  dari Dinas Sosial dalam hal izin kelayakan menjadi orang tua angkat sebelum pada tahap peresmian sebagai orang tua angkat maupun anak angkat di pengadilan.
Dinas sosial adalah suatu lembaga yang mempekerjakan pekerja struktural atau sosial dan terlibat  dalam  tata  kelola  sosial  dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, mendorong kohesi sosial, dan melayani kebutuhan publik terkait kemasyarakatan. Dinas Sosial Kota Sragen adalah lembaga kemasyarakatan yang berada dalam lingkup wilayah Kota Sragen yang  memiliki  visi  “mewujudkan  Dinas  Sosial  menjadi  dinas  terdepan  dalam  inovasi kepemerintahan yang membangun kepercayaan rakyat dibidang kesejahteraan sosial” (123dok, 2022) .  Salah  satu  peranan  Dinas  Sosial  Sragen  yaitu  melaksanakan  pembimbingan, pengawasan,  dan  pelaporan  terhadap  proses  pelaksanaan  pengangkatan  anak  di  Kota  Sragen untuk  dilaporkan  kepada  Dinas  Sosial  Provinsi  yang  selanjutnya  dapat  secara  resmi  dilakukan penetapan di Pengadilan.
Dari  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Anggar  Nilasari  (2017)  terkait penelitiannya  yang  berjudul  “ Praktek  Pengangkatan  Anak  Di  Yogyakarta ”.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  lapangan  ( field  research )  dengan  sifat  penelitian  deskriptif- analisis.  Persamaan  penelitian  sebelumnya  dengan  penelitian  ini  antara  lain;  berpedoman  pada “Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak”  dan  juga  “Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang  Pengangkatan  Anak”,  serta  memiliki  kesamaan  menggunakan  metode  penelitian lapangan.  Sedangkan  perbedaan  penelitian  sebelumnya  dengan  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Yogyakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Sragen
2. Data-data  pada  penelitian  sebelumnya  diperoleh  dari  Pengadilan  Agama,  sedangkan penelitian ini data diperoleh dari Dinas Sosial
3. Fokus  pada  penelitian  sebelumnya  yaitu  proses  dan  mekanisme  pengangkatan  anak, sedangkan fokus penelitian ini yaitu tentang bagaimana proses pengangkatan anak menjadi legal dan hal yang menghambat pelaksanaan pengangkatan anak.
Berdasarkan  konteks  permasalahan  di  atas,  artikel  ini  bertujuan  untuk  menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :
1. Bagaimana peran Dinas Sosial terhadap keabsahan pengangkatan anak di Sragen?
2.  Bagaimana  hambatan  yang  ditemui  oleh  Dinas  Sosial  dalam  pemberian  izin  pengangkatan anak di Sragen?

## II. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris disebut  juga  penelitian  lapangan.  Penelitian  lapangan  adalah  pengumpulan  data  atau  bahan kajian  yang  harus  dikumpulkan  di  lapangan.  Kegiatan  dapat  meliputi  pembuatan  prosedur wawancara,  dilanjutkan  dengan  identifikasi  dan  wawancara  informan  dan  pengumpulan  data (observasi) (HS, Septiana, & Nurbani, 2017) .  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk analisis data karena dengan pendekatan ini peneliti dapat menggali informasi pada objek secara  luas,  pertanyaan  yang  bersifat  umum,  pengumpulan  data  sebagian  besar  dari  teks  atau kata-kata dari ahli pada bidangnya. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti dapat dengan mudah menghasilkan  informasi  yang  akurat  dan  mendalam.  Penelitian  kualitatif  selalu  fokus  pada fenomena  yang  melibatkan  manusia,  dilakukan  dengan  tatanan  alamiah,  menyeluruh,  dan interpretive. Dengan menggunakan strategi ini diharapkan akan diperoleh  gambaran yang jelas
tentang  topik  tersebut (Sarosa,  2021). Di  dalam  penelitian,  laziimnya  jenis  data  dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data  yang didapatkan  secara langsung dari sumber utama, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara yaitu dengan membuat susunan pertanyaan terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti di Dinas  Sosial  Kota  Sragen.  Data  sekunder,  antara  lain  mencakup  dokumen-dokumen  resmi, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, website dan sebagainya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Dinas Sosial terhadap keabsahan pengangkatan anak di Sragen
Tabel 1. Statistik Pengangkatan Anak di Sragen Tahun 2019-2021

## Sumber: Dinas Sosial Sragen
Statistik  pengangkatan  anak  di  Sragen  dari  tahun  2019  sampai  2021  terdapat  total  35 pengangkatan anak selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan informasi yang didapat penulis bahwa dari 3 tahun terakhir jumlah pengangkatan anak menurun dimungkinkan karena faktor pandemi Covid-19  pada  tahun  2019  yang  menyebabkan  krisis  ekonomi  pada  tahun  berikutnya  yang berakibat  calon  orang  tua  yang  ingin  mengadopsi  anak  tidak  mampu  secara  ekonomi  untuk mengasuh  anak,  sehingga  menurunkan  minat  orang  untuk  melakukan  adopsi  anak. Pengangkatan  anak  juga  memiliki  ketentuan  bahwa  “calon  orang  tua  angkat  harus  mampu secara ekonomi”. Namun di Sragen tidak menentukan secara pasti tentang nilai penghasilan dari calon  orang  tua  angkat,  tetapi  Dinas  Sosial  melihat  dari  kelayakan  keluarga  calon  orang  tua angkat seperti; rumah layak huni, pakaian rapi, memiliki kendaraan untuk mobilitas, pendapatan yang  cukup  untuk  menutupi  pengeluaran  sehari-hari,  mampu  membiayai  penghidupan  anak sampai dewasa, dan lain sebagainya.
Menurut  definisi  etimologis,  adopsi  berasal  dari  kata  Belanda  dan  Inggris  "adoptie"  dan "adopt".  Menurut  kamus  hukum  Belanda,  istilah  tersebut  mengacu  pada  pengangkatan  anak sebagai anak kandung sendiri. Secara terminologi, kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak  angkat  sebagai  anak  dari  orang  lain  yang  diambil  dan  dianggap  anak  sendiri.  Menurut ensiklopedia  umum,  pengangkatan  anak  adalah  suatu  cara  untuk  menjalin  hubungan  antara orang  tua  dan  anak  yang  diatur  dengan  undang-undang (Kompasiana,  2022) .    Praktek  adopsi yang telah berlangsung lama telah melembaga dalam kehidupan sosial masyarakat dan menyatu dengan budaya masyarakat Indonesia. Sejak dahulu kala, masyarakat pribumi telah mengadopsi dengan  berbagai  cara  dan  berbagai  alasan,  sejalan  dengan  sistem  hukum  adat  yang  muncul  di daerah yang bersangkutan dan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan.
Di  Indonesia,  tahapan  atau  prosedur  pelaksanaan  pengangkatan  anak  ditetapkan  dalam “Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan  peraturan pelaksanaannya  termuat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  tentang Penyelenggaraan  Pengangkatan  Anak,  yang  selanjutnya  dijelaskan  dalam  Peraturan  Menteri
NO TAHUN
JUMLAH PENGANGKATAN ANAK 1 2019 14 2 2020 11 3 2021 10 TOTAL 35
Sosial  Nomor  110  Tahun  2009  (PERMEN)  tentang  Persyaratan  Pengangkatan”.  Berdasarkan tiga peraturann tersebut, berikut ini adalah inti utama persyaratan pengangkatan anak:
1. “Syarat Kepentingan Terbaik bagi Anak
2. Syarat Tidak Memutuskan Hubungan Darah Anak Angkat
3. Syarat Orang Tua Angkat seagama dengan Anak Angkat dan Orang Tua Kandung.”
Untuk  memperoleh  data  penelitian,  penulis  mewawancarai  Bapak  Januri,  Pekerja  Sosial pada  Dinas  Sosial  Kabupaten  Sragen.  Bapak  Januri  menjelaskan,  berkaitan  dengan pengangkatan anak terdapat beberapa langkah atau prosedur sebelum dapat dilakukan penetapan di Pengadilan. Di Sragen pernah terjadi kasus calon orang tua angkat yang hendak mengadopsi anak  tanpa  melalui  Dinas  Sosial  namun  langsung  menuju  ke  Pengadilan  untuk  dilakukan penetapan.  Dalam  kasus  tersebut  apabila  orang  ingin  melakukan  pengangkatan  anak  walaupun sudah  ada  anak  yang  ingin  diangkat  dan  sudah  melakukan  pengasuhan  sejak  lama,  kemudian langsung dibawa ke Pengadilan untuk dilakukan penetapan maka akan ditolak oleh Pengadilan. Pengadilan akan mengarahkan ke Dinas Sosial Kabupaten terlebih dahulu sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Adapun prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
Bagan 1. Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak di Sragen.
Sumber: Dinas Sosial Kota Sragen.
1. Orang tua angkat  yang  ingin mengajukan  adopsi harus menyiapkan berkas  yang berisi  informasi  pribadi  seperti  “KTP,  Kartu  Keluarga,  Akte  Nikah,  Surat Keterangan  Kerja,  Surat  Keterangan  Kecakapan  Perilaku  (SKCK),  dan
sebagainya”.  Berkas  tersebut  akan  dikirimkan  ke  Dinas  Sosial  setempat berdasarkan tempat tinggal calon anak angkat.
2. Seorang  pekerja  Dinas  sosial  akan  melakukan  home  visit  kediaman  calon  orang tua  angkat  untuk  melakukan  evaluasi  kelayakan  orang  tua  angkat  atau  disebut juga  dengan  uji  kelayakan.  Selain  melakukan  verifikasi  keaslian  dan  kesesuaian dokumen  serta  melakukan  wawancara  dengan  calon  orang  tua  angkat.  Dalam wawancara  perlu  dipertanyakan  mengenai  calon  orang  tua  angkat  secara  sosial bergaul dengan masyarakat atau tidak, misalnya keaktifan calon orang tua angkat terhadap budaya rewangan, kerja bakti maupun ronda malam yang masih berjalan di  wilayah  Sragen.  Apabila  yang  bersangkutan  secara  sosial  dengan  lingkungan tidak  aktif,  maka  dapat  menjadi  catatan  dari  Dinas  Sosial  Kabupaten  tidak  akan memberikan  rekomendasi  karena  dapat  diartikan  bahwa  calon  orang  tua  angkat tidak mampu secara sosial.
3. Pengasuhan  sementara,  khususnya  jika  calon  orang  tua  angkat  dianggap memenuhi  syarat  untuk  mengadopsi  anak,  diikuti  dengan  penerbitan  Izin Pengasuhan  Sementara  yang  berlaku  selama  enam  bulan,  yang  memungkinkan mereka  untuk  memberikan  pengasuhan  di  bawah  pengawasan  pekerja  sosial (Mas'udah,  2020) .    Orang  tua  angkat  diwajibkan  untuk  memberikan  laporan kepada pekerja sosial selama prosedur pengasuhan sementara.
4. “Rekomendasi Dinas Sosial, jika calon orang tua angkat dinilai sudah layak maka Dinas  Sosial Kabupaten  akan membuatkan laporan sosial yang selanjutnya akan dilaporkan  Dinas  Sosial  di  tingkat  Provinsi.  Kemudian  Dinas  Sosial  Provinsi akan  mengeluarkan  rekomendasi  kepada  Kementrian  Sosial  (Kemensos)  dan akan diterima oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak di Kementrian Sosial.
5. Pertimbangan  Tim  PIPA  yaitu  setelah  rekomendasi  diterima,  maka  kelayakan calon  orang  tua  angkat  akan  dibahas  oleh  Tim  Pertimbangan  Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) di Kemensos. Jika disetujui, akan dikeluarkan  Surat Keputusan Menteri Sosial  tentang pengangkatan  anak dan  apabila ditolak, maka anak akan dikembalikan pada orang tua kandung atau lembaga jika anak tersebut berasal dari lembaga pengasuhan anak.”
6. Penetapan pengadilan, setelah menerima surat keputusan dari Kementerian Sosial yang  menyetujui  pengangkatan  anak,  calon  orang  tua  angkat  dapat  mengajukan permohonan  penetapan  dari  Pengadilan  Negeri  atau  Pengadilan  Agama  sesuai dengan  keinginannya  agar  pengangkatan  anak  dapat  secara  hukum  disahkan. Keputusan  pengadilan  juga  membahas  kedudukan  hukum  anak  angkat  dalam keluarga  angkatnya (Sumirat  &  Wahyudin,  2021) .    Serta  hak  waris  dan  adat istiadat sesuai ketentuan yang berlaku di daerah tersebut.
“Pasal  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pengangkatan  Anak mengatur  bahwa  Permohonan  Pengangkatan  Anak  harus  diajukan  ke  Pengadilan  untuk mendapat penetapan Pengadilan” (Abdulaziz, 2018) . Konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari  adopsi  anak  di  luar  sistem  pengadilan  dapat  menimbulkan  kebingungan  antara  apa  yang legal  dan  apa  yang  ilegal.  Dengan  memasukkan  anak  angkat,  misalnya,  dia  menjadi  mahram, dalam hal ini dia tidak boleh menikah dengan orang yang seharusnya atau seharusnya dinikahi, dan  dia  juga  dapat  melihat  aurat  orang  lain  yang  seharusnya  dilarang  untuk  dilihat,  sehingga merusak  hubungan  keluarga  dan  hak  hak  serta  kewajiban  keluarga.  yang  telah  diatur  dalam Islam.  Akibat  hukumnya  adalah  putusnya  hubungan  hukum  antara  anak  dengan  orang  tua kandungnya  dan  timbul  hubungan  hukum  baru  dengan  orang  tua  angkatnya.  Dalam  hal perwalian, misalnya bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, jika dia akan menikah, maka  wali  yang  dapat  menjadi  walinya  hanya  orang  tua  kandungnya  atau  saudara  sedarahnya, dan  orang  tua  angkatnya  tidak  diperkenankan  menjadi  wali  nikahnya (Safarianingsih,  2021) . Masuknya  anak  angkat  tersebut  ke  dalam  keluarga  orang  tua  angkat  tersebut  kemudian  dapat menimbulkan  rasa  tidak  suka  di  antara  anak  angkat  yang  lain  dalam  keluarga  tersebut.  Dalam
hal  pewarisan,  misalnya,  anak  angkat  tidak  boleh  menerima  warisan;  sebaliknya,  dia  harus menjadi  ahli  waris  yang  dapat  menutupi  bagian  yang  harus  dibagikan  kepada  ahli  waris  lain yang  memenuhi  syarat.  Akibat  hukum  ini  dimungkinkan  jika  calon  orang  tua  angkat  kurang mengetahui proses adopsi dan memiliki motivasi yang salah.
Menurut penulis,  “jika pengangkatan anak dilakukan tanpa penetapan pengadilan, maka tidak  ada  ikatan  hukum  antara  orang  tua  angkat  dengan  anak  angkat,  karena  tidak  ada  bukti bahwa  pengangkatan  anak  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku” (Nasution, 2021).  Akibat lain yang mungkin terjadi adalah orang tua angkat dan anak angkatnya  tidak  dapat  digugat  atas  dasar  hak  dan  kewajibannya  masing-masing.  Karena  tidak ada dokumen hukum yang sah yang menjelaskan hak dan tanggung jawab orang tua angkat dan anak  angkatnya,  hal  ini  tidak  dapat  digugat  di  pengadilan  ketika  terjadi  situasi  atau  masalah (Nanda,  2022) .    Dalam  skenario  ini  pihak  yang  terlibat  adalah  orang  tua  angkat  dan  anak angkat.
Bapak  Januri  menjelaskan,  pengangkatan  anak  dapat  dilakukan  secara  peraturan perundang-undangan  dan  secara  adat.  Terkait  dengan  pengangkatan  anak  secara  adat  di  Jawa khususnya  Kota  Sragen  itu  tidak  ada,  karena  untuk  di  wilayah  Sragen  dari  segi  data pemerintahan  sudah  lengkap  jadi  tidak  boleh  melakukan  pengangkatan  anak  secara  adat. Pengangkatan  anak  secara  adat  hanya  boleh  dilakukan  oleh  suku  pedalaman,  karena  mereka masih  banyak  yang  belum  memiliki  data  pemerintahan  seperti  KTP,  akta  kelahiran,  kartu keluarga, maupun identitas kependudukan lainnya. Di Sragen masih terdapat daerah yang unsur adatnya masih melekat, terkadang masih ada orang yang melakukan pengangkatan anak di luar jalur  Pengadilan.  Biasanya  mereka  melakukan  pengangkatan  anak  dengan  dalih  membeli  anak yang  pengesahannya  dilakukan  dengan  disaksikan  tetangga  dan  keluarga,  kemudian  dibuatkan kartu keluarga yang mencantumkan nama anak yang diadopsi tersebut dengan keterangan anak kandung.  Hal  seperti  itu  di  Sragen  tidak  diperbolehkan  karena  termasuk  pengangkatan  anak yang illegal. Selain itu, dalam islam dan peraturan perundang-undangan termasuk pelanggaran karena  memutus  nasab  atau  hubungan  darah  dengan  orang  tua  kandung (Wulandari,  2018) . Serta merupakan pelanggaran tentang pemalsuan dokumen. Akibat yang akan ditimbulkan dari pengangkatan  anak  secara  illegal  yaitu  terhadap  pewarisan,  karena  pengangkatan  anak  secara illegal  tidak  mendapatkan  putusan  Pengadilan  yang  menetapkan  anak  tersebut  secara  resmi menjadi anak dari orang tua angkat, sehingga pihak yang membagi waris tidak dapat melakukan pembagian  warisan  kepada  anak  angkat  apabila  tidak  terdapat  putusan  resmi  dari  Pengadilan. Berkaitan  dengan  pewarisan  anak  angkat  apabila  dilakukan  pengangkatan  secara  resmi  di pengadilan (Siregar, 2019) . Anak tersebut bisa mendapat warisan dari orang tua angkat maupun orang  tua  kandung.  Sebab  dari  orang  tua  kandung  sendiri  ikatan  hubungan  darah  tidak  dapat hilang.
Berdasarkan  data  survei  lapangan,  diketahui  peran  Dinas  Sosial  dalam  pengangkatan anak di Kota Sragen sebagai berikut:
1. Membantu dan Mendampingi COTA saat Konsultasi
Peran  ini  dilakukan  oleh  seorang  pekerja  sosial  dengan  maksud  membantu  COTA. Pekerja  sosial  akan  memberikan  konseling  dan  informasi  untuk  mengajukan  aplikasi  dan  akan menjelaskan alternatif adopsi yang tersedia.
Tujuan  konsuItasi  adalah  untuk  membimbing  dan  mempersiapkan  orang  tua  kandung, calon  orang  tua  angkat,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  untuk  pelaksanaan  pengangkatan anak.  Selain  itu,  pekerja  sosial  wajib  mengkonfirmasi  dan  menginformasikan  hasil  rapat  Tim PIPA  kepada  COTA,  termasuk  jika  permohonan  ditolak  atau  dikabulkan  saat  Kementerian Sosial  menerbitkan  surat  resmi.  Pekerja  sosial  akan  membuktikan  penolakan  COTA  dengan memberikan penjelasan atas penolakan tersebut.
2. Menghubungkan COTA dengan Sistem Sumber Pekerja  sosial  berperan  sebagai  penghubung  antara  calon  orang  tua  angkat  yang mengajukan  adopsi  dengan  lembaga  pengasuhan  anak  (“jika  melalui  lembaga  pengasuhan anak”)  mengenai  anak  yang  layak  adopsi.  Peran  pekerja  sosial  juga  sebagai  perantara  antara yayasan dengan orang tua kandung pada saat penyerahan anak untuk diadopsi.
Selain itu, pekerja sosial menjadi mediator antara petugas dari Kemensos dengan COTA saat  dilakukan  inspeksi  rumah.  Home  visit  atau  inspeksi  rumah  dilakukan  dua  kali  kunjungan rumah  COTA.  Tujuan  inspeksi  pertama  adalah  untuk  menyelidiki  dan  mencari  informasi mengenai riwayat hidup COTA, termasuk “domisili, kondisi ekonomi, pekerjaan, latar belakang keluarga besar, serta sosialisasi di lingkungan mereka”.
3. Pekerja Sosial Mengumpulkan Berkas Persyaratan yang Diajukan COTA Ketika COTA ke Dinas Sosial untuk melakukan konsultasi dan mengajukan permohonan, COTA  harus  mempersiapkan  dokumen-dokumen  yang  diperlukan  sesuai  yang  telah dipersyaratkan  Dinas  Sosial  untuk  diserahkan  kepada  pekerja  sosial  untuk  dikumpulkan  dan diperiksa kelengkapannya oleh pekerja sosial.
4. Memberikan Bimbingan dan Pengawasan Pengasuhan Anak Sementara Pada  kunjungan  rumah  kedua,  pekerja  sosial  memberikan  bimbingan  dan  pengawasan, melakukan  asesmen,  dan  mengumpulkan  data  perkembangan  pengasuhan  anak.  Pekerja  sosial harus  dapat  mengenali  hubungan  antara  CAA  dan  COTA  guna  memperoleh  informasi  yang menjamin CAA ditempatkan dalam keluarga yang sesuai.
5.  Pekerja  Sosial  menjadi  Perunding  dalam  Pelaksanaan  Sidang  Tim  Pertimbangan Perizinan dan Pengangkatan Anak (Tim PIPA)
Tujuan  pelaksanaan  sidang  Tim  PIPA  adalah  untuk  mengevaluasi  kelayakan  COTA berdasarkan  berkas-berkas  persyaratan  dan  laporan  sosial  yang  telah  disiapkan  pekerja  sosial. Atas  dokumentasi  yang  diberikan  oleh  COTA,  pekerja  sosial  akan  memberikan  tanggapan maupun jawaban dari semua anggota sidang apabila dipertanyakan kemudian. Dalam pertemuan ini,  Kemensos  yang  menyelenggarakan  sidang  Tim  PIPA  akan  menilai  semua  surat  dan  kertas yang dikumpulkan para pekerja sosial untuk selanjutnya dibahas dan dikaji lebih mendalam.
“Pekerja  sosial  mempunyai  tugas  memberikan  keterangan  dari  setiap  pertanyaan  yang diajukan  oleh  anggota  tim  terkait  kelengkapan  surat  atau  dokumen  COTA  yang  ada,  apabila dokumen  dinilai  tidak  sesuai  atau  sudah  kadaluarsa  tanggalnya.  Di  samping  itu,  pekerja  sosial juga menjadi negosiator untuk mewakili COTA.”
6. Pekerja Sosial Mendamping COTA saat di Pengadilan
“Calon Orang Tua Angkat” yang telah melengkapi prosedur pengangkatan anak dan telah memiliki  kelayakan  untuk  mengangkat  anak  maka  pekerja  sosial  akan  mendaftarkan permohonan  pengangkatan  anak  di  pengadilan  untuk  dilakukan  peresmian  oleh  pengadilan. Pekerja sosial berperan sebagai pendamping COTA di pengadilan.

## 2. Hambatan  yang  ditemui  Dinas  Sosial  dalam  pemberian  izin  pengangkatan  anak  di Sragen
Pemerintah  mengakui  bahwa  pengangkatan  anak  merupakan  perbuatan  sosial  yang  berjalan  di tengah  kehidupan  masyarakat  dan  telah  ditetapkan  mengenai  syarat  dan  prosedur pelaksanaannya. Meskipun telah diatur mengenai ketentuannya sedemikian rupa, tidak menutup kemungkinan terjadi hambatan terhadap Dinas Sosial dalam pemberian izin pengangkatan anak. Mengadopsi  anak  sangat  rentan  menimbulkan  konflik  bagi  keluarga  (“baik  kandung  maupun angkat”)  dan,  yang  paling  signifikan  bagi  anak  angkat (Damanik,  2022) .    Mengadopsi  anak bukanlah  keputusan  yang  sederhana,  karena  calon  orang  tua  angkat  harus  mempertimbangkan masa depan anak saat dewasa. Oleh karena itu, perlu adanya keputusan yang matang mengenai kelayakan pengangkatan anak oleh Dinas Sosial dalam pemberian izin pengangkatan anak untuk meminimalisir terjadinya kerugian di kemudian hari.
Beberapa kendala atau hambatan yang dialami selama proses adopsi anak di Sragen dapat menyebabkan  proses  aplikasi  adopsi  menjadi  sulit  atau  memakan  waktu.  Pelaksanaan pengangkatan  anak  di  Sragen  terkendala  oleh  permasalahan  internal  dan  eksternal,  yang  dapat dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 2. permasalahan, kendala atau hambatan secara internal dan eksternal proses adopsi anak.
Faktor Hambatan Internal 1. Dinas Sosial “Hambatan yang bersifat intern merupakan hambatan yang berasal dari dalam kelembagaan yang ada di Dinas Sosial Sragen. Selama ini di Sragen terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan proses penyelesaian perkara permohonan pengangkatan anak menjadi terhambat”, kendala/hambatan ini antara lain:
1. Keterbatasan sarana dan prasarana 2. Waktu yang terbatas karena harus membagi dengan tugas lain 3. Jumlah pekerja sosial yang kurang 4. Terjadi kerusakan pada sistem komputer Eksternal 1. Calon Anak Angkat Sulit berkomunikasi dengan anak untuk mendapatkan bukti reaksi kejiwaan secara psikologis bahwa anak tersebut terlihat nyaman dengan calon orang tua angkatnya.
2. COTA (Calon Orang Tua Angkat)
Hambatan yang sering terjadi pada COTA yaitu dalam hal melengkapi berkas-berkas yang membutuhkan waktu cukup lama. Selain harus menyiapkan data pribadi, COTA juga harus mencari surat keterangan dari berbagai instansi sesuai yang dipersyaratkan.
3. Orang Tua Kandung Hambatan dari orang tua kandung yaitu lamanya menunggu kehadiran orang tua kandung apabila bekerja di luar kota yang jarang pulang kampung atau sudah pindah rumah. Sehingga hal itu menghambat jalannya prosedur yang melibatkan orang tua kandung sebagai bukti keabsahan pengangkatan anak.

## Sumber : Dinas Sosial Kota Sragen
Dinas Sosial Sragen dalam melaksanakan peran pengangkatan anak tentu tidak luput dari berbagai  hambatan  yang  ditemui.  Belakangan  ini  Dinas  Sosial  Sragen  mengalami  suatu  kasus dimana calon orang tua angkat sudah mengasuh anak yang akan diangkat sejak lama (Prasetyo, 2017) .    kemudian  dibawa  ke  Dinas  Sosial  untuk  dilakukan  permohonan  pengangkatan  anak, namun  orang  tua  kandung  sulit  untuk  ditemui  karena  pekerjaan  yang  tidak  menetap  atau berpindah-pindah  sehingga  Dinas  Sosial  harus  mencari  orang  tua  kandung  terlebih  dahulu  dan untuk sementara tidak dapat memberikan  izin kepada calon orang tua angkat untuk melakukan pengangktan  anak.    Dalam  pengangkatan  anak  harus  terdapat  pernyataan  sebagai  bukti  bahwa orang  tua  kandung  benar-benar  secara  lahir  batin  menyerahkan  anaknya  kepada  orang  tua angkat  dan  orang  tua  angkat  benar-benar  sanggup  merawat  anak  itu  seperti  anak  kandung sendiri  dengan  disaksikan  langsung  oleh  Dinas  Sosial.  Dengan  demikian  Dinas  Sosial  dapat memberikan izin pengangkatan anak karena telah adanya bukti serah terima anak. Tidak sampai disitu,  orang  tua  kandung  dan  calon  orang  tua  angkat  juga  harus  datang  dalam  persidangan  di Pengadilan.  Tanpa  adanya  kedua  belah  pihak  maka  hakim  tidak  dapat  memberikan  keputusan (Fitriani, 2019) .
Apabila  dalam  pengangkatan  anak  orang  tua  kandung  maupun  calon  orang  tua  angkat sulit  untuk  melakukan  persyaratan  dengan  berbagai  alasan  yang  menurut  Dinas  Sosial  tidak masuk akal (Nurfiana, 2019) .  seperti ; orang tua kandung tidak dapat datang karena ada urusan
yang berhari-hari tidak kunjung usai tanpa alasan yang jelas; atau orang tua kandung tidak dapat datang  karena  tidak  ada  yang  mengantar;  dan  lain  sebagainya,  seperti  itu  Dinas  Sosial  tidak akan  memberikan  izin,  justru  alasan-alasan  yang  tidak  berlogika  tersebut  membuat  kecurigaan Dinas  Sosial,  karena  ditakutkan  jika  anak  tersebut  didapat  dari  penjualan  anak  secara  illegal yang  dilakukan  oleh  oknum  yang  tidak  bertanggungjawab.  Kemudian  dari  ‘calon  orang  tua angkat’, apabila dalam memenuhi berbagai persyaratan yang salah satunya harus mengeluarkan biaya  untuk  mencari  surat  keteranngan  sehat  jiwa  apabila  ‘calon  orang  tua  angkat’  dalam membiayai  hal  tersebut  saja  mengalami  kesulitan  dana  maka  Dinas  Sosial  tidak  akan memberikan  rekomendasi  untuk  pengangkatan  anak,  karena  hal  kecil  seperti  itu  sudah mengalami  kesulitan bagaimana jika  akan merawat anak  angkat sampai dewasa  nanti (Sumirat &  Wahyudin,  Hukum  Anak  Angkat  dalam  Perspektif  Islam  dan  Hukum  Positif,  2021) .   Tentu berbagai  hal  semacam  itu  dapat  menjadi  pertimbangan  Dinas  Sosial  dalam  memberikan  izin kelayakkan mengangkat anak.
Hambatan  yang  sering  ditemui  dalam  pengangkatan  anak  di  Sragen  yaitu  mengenai perbedaan  agama  antara  anak  yang  akan  diangkat  dengan  calon  orang  tua  angkat.  Di  Sragen mayoritas  penduduk  beragama  islam  dan  kristen,  maka  tidak  heran  sering  terjadi  permohonan pengangkatan  anak  berbeda  agama.    “Dalam  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (3) menyatakan bahwa Calon orang tua angkat harus seagama dengan  agama  yang  dianut  oleh  calon  anak  angkat (Agatha,  Widia,  &  Sukadana,  2020) .  Jadi, apabila  calon  orang  tua  angkat  mengajukan  permohonan  pengangkatan  anak  pada  sebuah yayasan maupun langsung dari orang tua kandung, maka calon  orang tua angkat tersebut harus menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Bukan calon anak angkat yang menyesuaikan diri dengan agama yang dianut oleh calon orang tua angkat.” Namun pada kenyataannya,  calon  orang  tua  angkat  ingin  calon  anak  angkat  berpindah  keyakinan  sesuai agama  yang  dianutnya.  Sehingga  terhadap  hambatan  tersebut  Dinas  Sosial  harus  secara  tegas dalam  memberikan  bimbingan  kepada  calon  orang  tua  angkat  bahwa  hal  tersebut  tidak diperbolehkan dan telah diatur dalam undang-undang (Sabrina, 2019) .
Dalam  pengangkatan  anak  terdapat  tiga  indikator  yang  harus  diperhatikan  dalam penerapannya,  indikator  pertama,  pengangkatan  anak  dapat  dilaksanakan  apabila  berdasar kepentingan terbaik anak. Kedua COTA diwajibkan beragama yang sama dengan CAA, dengan demikian tidak terjadi lagi gesekkan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri  yang disebabkan  perbedaan  agama  oleh  pihak  yang  bersangkutan.  Ketiga  adopsi  dapat  dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Persepsi pengangkatan anak di Pengadilan Agama menurut  Islam  tidak  sama  dengan  persepsi  pengangkatan  anak  di  Pengadilan  Negeri  yang mayoritas dilakukan oleh non-Muslim. “Perbedaannya terletak pada beralihnya tanggungjawab orang  tua  kandung  kepada  orang  tua  angkat  terhadap  si  anak.  Konsep  adopsi  yang  dianut  di Pengadilan Negeri  juga membenarkan bahwa anak  angkat juga berhak menerima  waris  seperti layaknya  anak  kandung.  Demikian  juga  orang  tua  angkat  berhak  menjadi  wali  nikah  si  anak kelak.” (Jemaru & Hutabalian, 2020) . Maka berdasarkan penjelasan tersebut Satu-satunya cara agar  proses  pengangkatan  anak  berjalan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku,  dalam  hal  ini  “Pasal  39  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  adalah  dengan  menyamakan  keyakinan  calon  orang  tua  angkat,  yaitu seagama dengan calon anak adopsi.”
Menurut sudut pandang Islam, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 4  dan  5,  terdapat  ketentuan  yang  melarang  mengubah  kedudukan  anak  angkat  sebagai  anak kandung  atau  hal  yang  memutus  ikatan  darah  antara  orang  tua  kandung  dengan  calon  anak adopsi (Ghifari  &  Yusa,  2018) .    Dari  peraturan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  pandangan mengenai  pengangkatan  anak  menurut  hukum  Islam  adalah  memiliki  sifat  mengasuh  saja, sekaligus melarang hak waris.
Kemudian,  tatanan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  juga  berdampak  pada hambatan pelaksanaan pengangkatan anak. Tananan hukum di Indonesia tentang pengangkatan anak  yang  beragam  disetiap  daerah  mengakibatkan  perbedaan  peraturan  antara  daerah  satu dengan  daerah  lain.  Selain  itu,  hambatan  yang  paling  sering  ditemui  Dinas  Sosial  yaitu
mengenai  tidak  lengkapnya  persyaratan  yang  ditetapkan  Dinas  Sosial,  seperti  masalah kelengkapan  dokumen  atau  usia  COTA  dan  calon  anak  adopsi  yang  tidak  sesuai  dengan ketentuan.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Adopsi  mengutamakan  kepentingan  terbaik  anak  untuk  menjamin  perlindungan  dan kesejahteraan  anak.  Oleh  karena  itu,  Dinas  Sosial  sangat  berperan  dalam  hal  keabsahan pengangkatan  anak.  Peran  Dinas  Sosial  dalam  pengangkatan  anak  di  Sragen  yang  dilakukan oleh  Pekerja  Sosial  memiliki  tujuan  utama  yaitu  untuk  memverifikasi  keabsahan  persyaratan permohonan  pengangkatan  anak  yang  diajukan  oleh  Calon  Orang  Tua  Angkat.  Peran  pekerja sosial  tidak  hanya  sebatas  memberi  konsultasi  COTA  saja,  tetapi  juga  menjalankan  peran, seperti  membantu  dan  mendampingi  COTA  untuk  mempersiapkan  diri  melakukan pengangkatan  anak,  pekerja  sosial  berperan  sebagai  penghubung  antara  COTA  dengan  orang tua  kandung  atau  lembaga  pengasuhan  anak,  peran  lainnya  pekerja  sosial  sebagai  penghimpun berkas-berkas persyaratan COTA, pekerja sosial juga berperan melakukan home visit sebanyak dua kali untuk memeriksa kelayakan COTA dan mengawasi COTA saat melakukan pengasuhan sementara,  pekerja  sosial  menjadi  negosiator  untuk  mewakili  COTA  dalam  sidang  Tim  PIPA, serta pekerja sosial berperan mendampingi COTA di pengadilan.
Sementara itu, terdapat juga hambatan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Sragen. Hambatan  tersebut  dapat  berasal  dari  COTA,  orang  tua  kandung,  CAA  maupun  dari  Dinas Sosial  sendiri.  Hambatan  dari  COTA,  seperti  dalam  hal  melengkapi  berkas-berkas membutuhkan waktu cukup lama. Hambatan dari orang tua kandung, yaitu lamanya menunggu kehadiran  orang  tua  kandung  apabila  bekerja  di  luar  kota  yang  jarang  pulang  kampung  atau sudah  pindah  rumah.  Hambatan  dari  CAA,  yaitu  sulit  berkomunikasi  dengan  anak  untuk mendapatkan  bukti  reaksi  kejiwaan  secara  psikologis  bahwa  anak  tersebut  terlihat  nyaman dengan  calon  orang  tua  angkatnya.  Hambatan  dari  Dinas  Sosial  Sragen,  seperti  keterbatasan sarana  dan  prasarana,  waktu  yang  terbatas  karena  harus  membagi  dengan  tugas  lain,  jumlah pekerja sosial yang kurang, ataupun sering terjadi kerusakan pada sistem komputer merupakan penghambat tersendiri bagi pekerja sosial di dalam menjalankan tugasnya.

## 2. Saran
Pengangkatan  anak  hanya  boleh  dilakukan  apabila  kesejahteraan  anak  tidak  dapat terpenuhi  oleh  orang  tua  kandungnya.  Sehingga  jika  terjadi  kasus  dalam  pengangkatan  anak pihak  calon  orang  tua  ingin  mengangkat  anak  dengan  alasan  tidak  bisa  memiliki  anak  karena sakit pada alat reproduksi atau suatu sebab tertentu, ataupun dari pihak orang tua kandung ingin mengadopsikan  anaknya  hanya  untuk  kepentingan  pribadinya  dan  tanpa  memperhatikan kesejahteraan  bagi  anak,  maka  hal  itu  bukan  merupakan  suatu  alasan  untuk  dapat direkomendasikan  melakukan  pengangkatan  anak.  Oleh  karena  itu,  peningkatan  peran  Dinas Sosial  dalam  melakukan  sosialisasi  ke  masyarakat  sangat  penting  karena  masih  banyak  orang yang ingin melakukan pengangkatan anak namun di luar tujuan dari kesejahteraan anak. Di lain hal  tersebut,  sebelum  melakukan  pengangkatan  anak  bagi  pihak  calon  orang  tua  angkat  dan orang  tua  kandung  harus  memahami  terlebih  dahulu  tentang  prosedur  pengangkatan  anak sehingga dalam prosesnya tidak terjadi hambatan dalam melakukan pengangkatan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulaziz,  F.  N.  (2018). Praktik  pengangkatan  anak  tanpa  penetapan  pengadilan  dan  dampak hukumnya. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
Agatha, F. M., Widia, I. K., & Sukadana, I. K. (2020). Pengangkatan Anak oleh Orang Tua yang Berbeda Keyakinan dengan Calon Anak Angkatnya. Jurnal Preferensi Hukum , 16-20. Damanik,  A.  T.  (2022). Kebijakan  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  Di  Dinas  Kependudukan  Dan Catatan Sipil Di Kota Medan. Medan: UMSU.
Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil .  (2022,  Maret  Jumat).  Retrieved  from  Mau Angkat Anak? Simak Syarat dan Prosedur Hukumnya Fitriani,  N.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Hak  Anak  Angkat  Akibat  Dari  Pengangkatan  Anak. Scientia Journal , 1-10.
Ghifari,  A. A., & Yusa, I. G. (2018). Pengaturan Pengangkatan  Anak  (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. Bali: Universitas Udayana. HS,  H.  S.,  Septiana,  E.,  &  Nurbani.  (2017). Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  Dan Disertasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Jemaru, S., & Hutabalian, R. (2020). Pengangkatan Anak Melalui Perspektif Perlindungan Anak. Jurnal Umel Mandiri , 83-97. Maharani,  R.  L.  (2017). Proses  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak  dan  Akibat  Hukum  Terhadap Pengangkatan Anak. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Mas'udah,  L.  (2020). Studi  Hukum  Islam  Tentang  Pengangkatan  Anak. Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam , 61-87. Nanda,  A.  H.  (2022). Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  Yang  Tidak  Disahkan  Melalui  Penetapan Pengadilan. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
Nasution,  A.  (2021).  Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 14-26.
Noor, Z., & Opir, A. (2017). Pengangkatan Anak serta Implikasinya Terhadap Nasab, Hadanah, Nafkah dan Pusaka dalam Undang-Undang Keluarga Islam. Jurnal Perspektif: Special Issue 1 , 101-115.
Nurfiana,  N.  (2019).  Pengangkatan  Anak  Menurut  Peraturan  Menteri  Sosial  No.  110  Tahun  2009 Perspektif Mashlahah Mursalah. Journal of Family Studies , 1-9.
Prasetyo, A. B. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Angkat Yang Belum Menikah. Diponegoro Law Journal , 1-17. Sabrina, W. (2019). Bimbingan Konselor Bagi Orang Tua Angkat Anak Terlantar. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.
Safarianingsih, R. (2021). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan,. Jurnal Ilmu Hukum , 22-32. Sarosa, S. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: PT Kanisius. Siregar, S. (2019). Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 428-442.
Sumirat, I. R., & Wahyudin, M. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. Jurnal Studi Gender dan Anak , 45-71.
Sumirat, I. R., & Wahyudin, M. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif.
Jurnal Studi Gender dan Anak , 1-27.
Tambunan, N. S., & Siregar, S. A. (2020). Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jurnal Retenrum , 76-83.
Wulandari, A. R. (2018). Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Jurnal Cahaya Keadilan , 1-21.