## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 8 | Nomor 1 | Januari 2024

## PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA (ODGJ) TERLANTAR DI KABUPATEN KARIMUN
The Role of Dinas Sosial in Handling Displaced People with Mental Disorders (ODGJ) in Karimun Regency
1 Agusnuli Ayu Zizi
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji
1 ayuziziagusnuli@gmail.com
Kata Kunci:

## ABSTRAK
Peran Pemerintah, Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial, Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ)
Keywords : The Role of Government,
Penelitian ini dilatar belakangi oleh salah satu penyandang masalah kesejahteraan  sosial  pada  ODGJ  yang  hidup  terlantar  di  jalanan. Dengan  adanya  fenomena  tersebut  perlu  adanya  peran  dari  Dinas Sosial  yang  terkait  untuk  penanganan  serta  memberikan  hak  yang sama  kepada  para  penderita  ODGJ  terlantar.  Hak  yang  dimaksud ialah  mendapatkan  hak  pelayanan  kesehatan  jiwa  yang  mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan serta mendapat jaminan atas ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terkait peran pemerintah dalam hal ini Dinas  Sosial  Kabupaten  Karimun  yang  menaungi  masalah  sosial dalam  penanganan  ODGJ  terlantar  serta  faktor  hambatan  apa  saja yang  terdapat  dalam  proses  penanganan  tersebut.  Metode  yang peneliti  gunakan  ialah  metode kualitatif.  Dengan  teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, studi literature, dan  obesrvasi  atau  pengamatan  lapangan.  Sumber  data  diperoleh menggunakan  data  sekunder  dan  primer.  Dalam  penelitian  ini, peneliti  melihat  peran  Dinas  Sosial  berdasarkan  teori  yang dikemukakan  oleh  Rasyid  (Labolo,  2013)  bahwa  peran  pemerintah terdiri dari pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  peran  Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam penanganan ODGJ terlantar belum dilakukan  secara  optimal.  Belum  adanya  regulasi  Perda  Kabupaten Karimun  yang  khusus  menangani  hal  tersebut.  Kemudian  terdapat faktor  penghambat,  yakni  kurangnya  anggaran  dalam  pemenuhan kebutuhan  sarana  dan  prasaranan  yang  menunjang  penanganan pemberdayaan dan pengobatan penderita gangguan jiwa.

## Abstract
This  reseac  was  motivated  by  a  prson  with  social  welfare  problems  among ODGJ  who  lived  abandoned  on  the  streests.  With  this  phenomenon,  there
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari

## A. PENDAHULUAN
Kesehatan bukan hanya tentang kondisi fisik, namun psikis dan jiwa juga termasuk dalam kesehatan. Kesehatan fisik biasanya bisa terlihat dan diamati dan disebabkan oleh virus dan bakteri maupun  penurunan  fungsi  tubuh.  Sedangkan  kesehatan  mental  atau  psikis  lebih  sulit  untuk diamati karena ketidakstabilan fungsi psikososial individu (Herdiyanto et al., 2017). Peran pekerja sosial  atau  pegawai  rehabilitasi  mental  sangat  penting  dalam  proses  rehabilitasi  sosial.  Karena pelayanan  rehabilitasi  sosial  berguna  untuk  membangun  mental  pasien  agar  dapat  kembali  ke dalam masyarakat tanpa ada rasa malu (Farhan, 2020).
Orang dengan gangguan jiwa mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang  terwujud  dalam  bentuk  sekumpulan  gejala/atau  perubahan  perilaku  yang  bermakna, sehingga  menimbulkan  penderitaan  dan  hambatan  dalam  menjalankan  fungsi  orang  sebagai manusia.  Penanganan  kasus  wilayah  dengan  menggunakan  metode  tradisional.  Adanya  stigma buruk dari masyarakat juga tidak terhindarkan. Tidak sedikit perlakuan sadis pada stigma negatif masyarakat  terhadap  ODGJ  membuat  penderita  diterlantarkan  dan  tidak  diberukan  pelayanan oleh  keluarga  atau  kerabat  karena  memicu  gangguan  stress  dan  dianggap  sebagai  penderitaan. Selain  itu  bagi  masyarakat  yang  ekonomi  lemah  dan  kesulitan  untuk  membiayai  upaya penyembuhan orang dalam gangguan jiwa dalam keluarganya, penderia tersebut biasanya juga dibiarkan terlantar. Oleh sebab itu sering kita temukan orang yang dalam gangguan jiwa hidup terlantar dan menggelandang di jalanan.
WHO telah mengidentifikasi kesenjangan pengobatan rendah hingga menengah, termasuk di  Indonesia  sebesar  >85%  artinya  15%  penderita  gangguan  jiwa  tidak  menerima  perawatan
People with Social Welfare Problems, People with Mental Disorders (ODGJ)
needs to be a role for the relevant Dinas Sosial to handle and provide equal rihgts  to  neglected  ODGJ  sufferers.  The  right  in  question  is  to  receive  the right to mental health services that are asily accessible and in accordance with service  standards  and  to  receive  guarantees  regarding  the  availability  of medicines according to needs. This research aims to find out more about the role of government, in this case the Dinas Sosial in Karimun regency, which oversees social prblems in handling neglected ODGJ and ehat obstacle factors exist  in  the  handling  method.  The  data  collection  techiques  used  are interviews,  literature  studies,  and  field  observations.  Data  sources  were obtained  using  secondary  and  primary  data.  In  this  research,  researchers looked at the role of social service based on thr theory put forward by Rasyid ( (Labolo, 2013) that the governments’s role consists of regulation, service, development  and  empowerment.  From  the  results  of  this  reaserch,  it  was found that the role of the Dinas Sosial in handling neglected ODGJ has not been  carried  out  optimally.  There  is  no  Karimun  Regency  Regional Regulation that specifically addresses this matter. Then there is an inhibiting factor,  namely  the  lack  of  udget  to  meet  the  needs  for  facilities  and infrastructure that support the handling of empowerment and treatment of people with mental disorders.

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
kesehatan jiwa yang mereka butuhkan. Angka kekambuhan setelah perawatan kesehatan di rumah sakit juga masih cukup tinggi. Jumlah penderita gangguan jiwa di Indonesia saat ini sekitar 236 juta orang, dimana gangguan jiwa berat dan 14,3% diantaranya mengalami pasung. Kemudian 60 juta mengalami gangguan bipolar, 21 juta orang menderita skizofrenia, dan 47,5 juta mengalami demensia (Kemenkes RI, 2020).
Kabupaten  Karimun  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  berada  di  wilayah  Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2020 tercatat terdapat 257.297 ribu  penduduk. Setiap pertambahan jumlah  pertumbuhan  tersebut  sejalan  dengan  pertumbuhan  jumlah  masyarakat  Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). ODGJ yang terlantar merupakan bagian dari PMKS yang fenomena  sosialnya  tidak  bisa  dilepaskan  dari  realitas  bermasyarakat.  Menurut  Kompas.com (2022),  hasil  Survei  Riset  Kesehatan  Dasar  Tahun  2018  menyebutkan  bahwa  lebih  dari  19  juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi. Prevalensi psikotik/skizofrenia pada penduduk semua umur di Indonesia berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)  tahun 2018 sebesar 0,18%, sedangkan prevalensi psikotik/skizofrenia di Provinsi Kepulauan Riau hasil Riskesdas 2018 sebesar 0,09%. Angka prevalensi tersebut digunakan untuk menghitung proyeksi kasus  ODGJ  berat  (psikotik/skizofrenia)  di  Kabupaten/Kota  dan  provinsi.  Adapun  indikator kinerja program kesehatan jiwa di daerah berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di kabupaten/kota yaitu perentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa  sesuai  standar.  Berikut  dapat  dilihat  data  ODGJ  berat  (psikotik/skizofrenia)  yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019.

## Tabel 1
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada ODGJ Berat di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019
No. Kabupaten/Kota Sasaran/Proyeksi ODGJ Berat ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar Absolut Persentase 1 Tanjungpinang 190 283 148,95 2 Batam 1239 963 77,72 3 Bintan 143 97 67,83 4 Karimun 210 224 106,67 5 Lingga 81 105 129,63 6 Natuna 70 118 168,57 7 Kepulauan Anambas 38 28 73,68 Kepulauan Riau 1.971 1.818 92,24
Sumber: Laporan bulanan SPM Kesehatan Jiwa kabupaten/kota se-Provinsi Kepulayan Riau Tahun 2019.

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dijelaskan bahwa orang yang dalam gangguan jiwa menggelandang dan terlantar di jalanan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengurus dan memberikan rehabilitasi. Berikut penjelasan dalam UU tersebut: (1) Pemerintah  dan  Pemerintahan  Daerah  wajib  melakukan  upaya  rehabilitasi  terhadap  ODGJ terlantar,  menggelandang,  mengancam  keselamatan  dirinya  dan/atau  orang  lain,  dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum;
(2) ODGJ  terlantar,  menggelandang,  mengancam  keselamatan  dirinya  dan/atau  orang  lain, dan/atau mengganggu kertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ:
a. Tidak mampu;
b. Tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
c. Tidak diketahui keluarganya.
Berdasarkan  regulasi  tersebut,  pemerintah  daerah  berkewajiban  untuk  memenuhi  hak penderita  gangguan  jiwa.  Hak  yang  dimaksud  ialah  untuk  mendapatkan  hak  pengobatan  dan perawatan  serta  rehabilitasi  guna  kesembuhan  agar  mereka  dapat  menjadi  manusia  produktif secara sosial dan ekonomis. Negara mempunyai kwajiban untuk merespon berbagai permasalahan yang  muncul  yang  pastinya  berbeda  pada  setiap  negara,  begitu  pula  dengan  cara  merespon permasalahan tersebut (Nugroho, 2014). Untuk merespon masalah sosial dapat dilakukan melalui berbagai  pelayanan  sosial  berupa  penjaminan  sosial,  perumahan,  kesehatan,  pendidikan  dan pelayanan  sosial  personal  (Suharto,  2006).  Kemudian  demi  terlaksananya  upaya  penyelesaian secara  optimal  fasilitas  kesehatan  jiwa  yang  disediakan  oleh  pemerintah  harus  sesuai  dengan standar  minimum  kesehatan  jiwa  memiliki  indikator  ketersediaan  fasilitas  perawatan,  jasa kesehatan  serta  program-program  kesehatan  jiwa;  aksesbilitas  pelayanan  kesehatan  jiwa  yang tidak diskriminasi dan dapat dijangkau oleh setiap orang; penerimaan segala fasilitas kesehatan jiwa, barang dan pelayanan yang sesuai dengan budaya dan etika medis; serta kualitas fasilitas, pelayanan,  barang,  jasa,  obat-obatan  kesehatan  jiwa  yang  sesuai  dengan  perkembangan  dunia medis atau kedokteran jiwa (Simanjuntak, 2017).
Namun,  yang  terjadi  di  Kabupaten  Karimun  dalam  memperhatikan  masalah  kesehatan terhadap  ODGJ  belum  melakukan  penerapan  maksimal  dari  peraturan  tersebut.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  masih  adanya  ODGJ  yang  masih  hidup  terlantar  menjadi  masalah  yang  perlu dilakukan penanganan serius.
Gambar 1 Penemuan Mayat ODGJ di Karimun
Sumber: Tribunnews, 2022.

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
Gambar  1  merupakan  salah  satu  fenomena  yang  terjadi,  seorang  pria  ditemukan  tidak bernyawa  di  pinggir  jalan  yang  merupakan  ODGJ.  “Melalui  keterangan  Dinas  Sosial  Karimun, korban  sudah  pernah  dilakukan  pembersihan  atau  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  dan tidak  memiliki  keluarga  di  Karimun“ ,  ungkap  Kapolres  karimun  melalui  Kapolsek  Meral,  AKP Brasta  Pratama  Putra  (TribunBatam.id)  sehingga  peneliti  menemukan  bahwa  terdapat permasalahan dalam penangan ODGJ terlantar, yaitu belum memiliki peraturan khusus mengenai penanganan  ODGJ  terlantar  yang  mengakibatkan  belum  ada  pola  kejelasan  dalam  penanganan ODGJ terlantar dan berdasarkan data SPM Kesehatan Jiwa Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun termasuk wilayah yang telah mencapai target 100% namun masih banyak penderita ODGJ belum menerima  layanan  kesehatan  tersebut.  Kemudian  minimnya  informasi  tentang  kasus  orang dengan  gangguan  jiwa  di  Kabupaten  Karimun  yang  telah  menerima  perawatan  tepat  sehingga memungkinkan untuk rehabilitasi sosial.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisa peran Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kabupaten Karimun.

## B. METODE
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Menurut  Moleong (Moleong,  2013),  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode alamiah.  Kemudian  pengumpulan  data  diperoleh  melalui  beberapa  bentuk  pengumpulan  data yaitu studi literature , wawancara, dan observasi atau pengamatan lapangan. Sumber data dalam penelitian ini, yakni: 1) data sekunder yang berasal dari laporan SPM kesehatan  jiwa  se-Kepulauan  Riau,  laporan  dari  instansi  terkait  seperti  dinas  sosial  dan  dinas kesehatan  Kabupaten  Karimun  terkait  penderita  gangguan  jiwa  yang  mendapatkan  pelayanan standar;  2)  data  primer  dilakukan  dengan  cara  wawancara  terhadap  informan  yang  memiliki kapasaitas sesuai dengan topik penelitian.
Wawancara dilakukan dengan terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti. Informan yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian, yaitu: 1) Kepala Dinas Sosial, 2) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, 3) Kepala Dinas Kesehatan, 4) Kepala Satpol PP. Dalam pemilihan informan ini peneliti menentukan berdasarkan kapasitasi para informan dalam melaksanakan kebijakan dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa terlantar, menggunakan metode purposive melalui pendekatan berdasarkan kriteria (Patton, 2009).
Proses  analisis  data  yang  peneliti  gunakan  terhadap  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  ialah  teknik  reduksi  data  dengan  memilih  atau merangkum elemen yang dapat memberikan gambaran yang jelas. Hal ini sejalan dengan teknik analisis kualitatif yang ditawarkan oleh Miles dan Hubermen (dalam Sugiyono, 2008) analisis data kualitatif  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus  pada  setiap  tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan penggalian datanya sampai mendapatkan informasi yang paling tepat. Kemudian penyadian data melalui pendekatan kualitatif. Berbentuk narasi kalimat, tetapi  dapat  juga  berupa  matrik,  gambar,  atau  jaringan  yang  terkait  dengan  kegiatan  dan  tabel sebagai pendukung cerita.

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Taliziduhu Ndraha mengungkapkan teori pemeirntah yang terbagi dalam 4 sudut pandang. Pertama, pemerintah dianggap sebagai suatu yang diberikan untuk hadil di manapun dalam setiap sistem. Kedua, pemerintahan  berevolusi  sebagai  hasil  adaptasi  manusia  terhadap  perubahan lingkungan  untuk  menjamin  kelangsungan  hidup. Ketiga ,  dengan  revolusi,  penaklukan  atau penegasan adalah cara untuk membentuk pemerintahan. Keempat , berdasarkan kesepakatan warga masyarakat, pemerintah dapat dianggap sebagai produk atau alat untuk mencapai tujuan tertentu (Sari  et  al.,  2020).  Tujuan  utama  pembentukan  pemerintahan  ialah  untuk  memelihara  sistem partisipasi  masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari  (Rasyid,  1997).  Pelayanan  masyarakat merupakan inti dari pemerintahan yang modern. Maka, tugas pokok pemerintahan secara umum menurut Rasyid (Sari et al., 2020) diantaranya:
a) Menjamin  keamanan  negara  dari  serangan  dari  luar  dan  mencegah  pemberontakan  dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan dengan kekerasan
b) Memastikan bahwa  setiap  perubahan di  masyarakat  dapat dicapai dengan aman dan tanpa konflik
c) Memastikan bahwa semua masyarakat dilayani sama tanpa memandang status sosial mereka. Pertama,  keputusan  harus  dibuat  sehingga  konstitusi  dan  undang-undang  yang  ada  dapat didefinisikan  dan  diterapkan  secara  adil  dan  obejktif,  dan  perselisihan  dapat  diselesaikan secara adil dan tidak memihak. Hal ini akan meningkatkan jaminan keadilan.
d) Melakukan  usaha  atau  pekerjaan  umum  dan  menyediakan  layanan  di  wilayah  yang  tidak dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau lebih penting
e) Mengambil tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial
f) Seiring  dengan  kebijakan  lain  yang  secara  langsung  memastikan  bahwa  ekonomi  dan masyarakat negara tetap stabil, dengan penerapan kebijakan ekonomi yang menguntungkan semua masyarakat.
g) Menciptakan dan menerapkan kebijakan yang mengalami sumber daya alam dan lingkungan.
Peran diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan  atau  status  sosial  dalam  organisasi.  Secara  terminologi  peran  merupakan  perilaku manusia  yang  diharapkan  oleh  masyarakat.  Peran  dalam bahasa  Inggris  disebut  “ role ”  dapat diartikan “ person’s task or duty in undertaking ”. Yang berarti “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran didefinisikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan diadopsi  oleh  individu  dalam  masyarakat.  Sedangkan  peranan  diartikan  sebagai  aksi  yang dilakukan  oleh  seseorang  dalam  merespon  suatu  keadaan  (Torang,  2014).  Menurut  Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis jabatan (status), ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan jabatannya, berarti ia memenuhi perannya (Brigette Lantaeda et al., 2002).  Dalam  organisasi  atau  lembaga  peran  merupakan  suatu  aktivitas  yang  dilakukan  oleh seseorang dalah suatu organisasi. Peran yang harus dilakukan diatur pula dalam fungsi organisasi.
Pemerintah selaku selaku public service memiliki peran dalam penanganan fenomena yang terjadi. Dimana dalam pembangunan pemerintah memiliki fungsi yang cukup penting.  Menurut Rasyid (Labolo, 2013), fungsi pemerintah terbagi menjadi 4 (empat) sebagai berikut:

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
1. Pengaturan ( regulation )
Pemerintah menangani tugas ini dengan mengeluarkan Undang-Undang dan peraturan yang mengatur  hubungan  manusia  dalam  bermasyarakat.  Pemerintah  daerah  memiliki  tanggung jawab untuk mengatur warganya seperti pemerintah pusat. Bedanya hal-hal yang diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus, seperti apa yang diberikan kepada daerah dan diatur melalui peraturan yang dibuat oleh DPRD dan lembaga eksekutif.
2. Pelayanan ( service )
Perbedaan  antara  kewajiban  pusat  dan  provinsi  terletak  pada  kewenangannya.  Pada umumnya pelayanan publik meliputi pelayanan publik yang mengahargai kesetaraan.
3. Pembangunan ( development )
Dalam jangka panjang, kebijakan nasional, pusat dan daerah bertujuan untuk meningkatkan kegiatan  ekonomi  masyarakat  yang  dapat  mendukung  keuangan  daerah.  partisipasi  dari sektor  publik  dan  swasta  dalam  pembangunan  dan  administrasi  publik  harus  ditingkatkan oleh pemerintah daerah.
4. Pemberdayaan ( empowerment )
Pemerintah daerah harus menyediakan ruang yang cukup untuk kegiatan masyarakat yang mandiri untuk meningkatkan partisipasi.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori yang disampaikan oleh Rasyid (Labolo, 2013) yang menjelaskan peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh  pihak  dalam  oposisi  sosial.  Dengan  begitu,  pelaku  peran  akan  berperilaku  sesuai  harapan orang  atau  lingkungannya.  Kemudian  fungsi  peran  terdiri  dari  pengaturan,  pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Alasan peneliti menggunakan teori ini ialah salah satu bidang kajian  sosial  yang  terdapat  kesesuaian  dengan  fenomena  yang  terjadi,  dengan  tujuan  untuk menjawab  permasalahan  peneliti  mengenai  upaya  rehabilitasi  orang  dengan  gangguan  jiwa terlantar.

## Penanganan Gangguan Jiwa
Notoadmodjo  mengatakan  bahwa  pelayanan  kesehatan  jiwa  dirancang  untuk  mencapai kesetaraan  kesehatan  masyarakat  dengan  tujuan  (pencegahan)  dan  promotif  (peningkatan kesehatan)  dengan  sasaran  masyarakat,  termasuk  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  dan ditelantarkan  (Notoatmodjo,  1997).  Selanjutnya  Haugsjerd  juga  menegaskan  saat  memberikan layanan  kesehatan  mental  modern,  penyedia  layanan  dan  pengobatan  memiliki  tiga  kewajiban terhadap pasien : (1) kewajiban untuk memberikan perawatan dan pengobatan berkualitas tinggi dan penuh perhatian guna mencapai hasil yang terbaik dengan tujuan meminimalisir gejala dan memulihkan  fungsi  dan  kemampuan  pasien  sebelumnya  secara  pribadi  atau  sebagai  tindakan rehabilitasi;  (2)  pejabat  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  dan  memelihara  pengobatan  dan perawatan  menyeluruh  bagi  semua  pasien  yang  membutuhkan;  (3)  bertanggung  jawab  untuk memajukan  pengetahuan,  baik  dalam  hal  diagnosis  maupun  pengobatan,  serta  memberukan perawatan dan pengobatan kepada penderita bila diperlukan, secara fleksibel dan menggunakan metode yang efektif (Ilyas, 2012).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  Kesehatan  Jiwa,  pemerintah bertanggung  jawab  untuk  mengurus  dan  menyediakan  rehabilitasi  bagi  mereka  yang

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
menggelandang dan terlantar di jalanan. Orang dengan gangguan jiwa yang dimaksud meliputi ODGJ yang tidak mampu, tidak memiliki keluarga, wali atau pengampu, dan/atau tidak diketahui keluarganya. Kemudian tujuan dari upaya kesehatan jiwa yang dilakukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun Kesehatan Jiwa ialah sebagai berikut:
1. Jaminan kepada seseorang mendapatkan kualitas kehidupan yang layak, menikmati kesehatan jiwa  yang  baik,  terbuka,  dan  tidak  ada  tekanan  atau  ancaman  yang  dapat  memunculkan gangguan kejiwaan.
2. Menjamin individu dapat mengoptimalkan kecerdasan dengan baik
3. Adanya  perlindungan  dan  pelayanan  kesehatan  jiwa  bagi  ODGJ  dan  OMDK  berdasarkan HAM
4. Adanya  pelayanan  kesehatan  bagi  ODGJ  yang  dilakukan  dalam  bentuk  melalui  upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
5. Adanya SDM yang mengepuni dalam pelayanan kesehatan jiwa
6. Adanya upaya peningkatan kesehatan jiwa yang sesuai dengan perkembangan zaman
7. Memberikan  kesempatan  kepada  penyandang  gangguan  jiwa  untuk  dapat  memperoleh haknya sebagai WNI.
Penderita gangguan jiwa terlantar dalam melaksanakan hak kesehatan jiwa mereka tertanam dalam  konteks  layanna  kesehatan  berbasis  masyarkat.  Dimana  dalam  hal  ini,  pemerintah mempunyai  kewajiban  untuk  merawat  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar  dan  merujuk penderita tersebut ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa yang maksimal  (Simanjuntak,  2017).  Untuk  membantu  orang  dengan  gangguan  jiwa  yang  terlantar maka  Dinas  Sosial  selaku  lembaga  yang  menaungi  masalah  sosial  mempunyai  peran  penting. Dalam  menjalankan  perannya,  Dinas  Sosial  melakukan  mitra  bersama  lembaga  lain  untuk mengupayakan rehabilitasi sosial supaya lebih maksimal.

## Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa ( ODGJ) di Kabupaten Karimun
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014,  orang Dengan Gangguan Jiwa  yang disingkat  menjadi  ODGJ  adalah  orang  yang  mengalami  gangguan  dalam  pikiran,  perilaku,  dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai  manusia.  Dalam  penanganan  ODGJ  sebenarnya  tidak  bisa  hanya  ditangani  oleh  satu instansi  saja,  harus  adanya  koordinasi  antar  lembaga  agar  dalam  penangannya  berjalan  secara maksimal. Dinas Sosial harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dinas  sosial  merupakan  suatu  instansi  yang  berfungsi  untuk  memberikan  Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui pendampingan yang diberikan tidak hanya kepada eks ODGJ namun juga  dilakukan  kepada  pihak  keluarga  dan  lingkungan  masyarakat  sekitar.  Kegiatan  tersebut dilakukan dalam rangka mengembalikan keberfungsian sosial eks ODGJ baik di dalam keluarga maupun  dalam  masyarakat.  Pemberdayaan  terhadap  masyarakat  yang  terpinggirkan  dan dianggap  lemah  merupakan  hal  yang  harus  selalu  diperhatikan  terutama  pihak  terkait  (Segara, 2019).

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
Di  Kabupaten  Karimun  belum  ada  peraturan  daerah  secara  khusus  yang  membahas mengenai penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di jalanan. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti mengambil konsep peranan Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ yang hidup  menggelandang di jalanan. Hal ini dikarenakan bahwa gelandangan juga termasuk dalam  masalah  kesejahteraan  sosial  (PMKS).  Hal  yang  menyebabkan  mereka  hidup menggelandang dan mengemis dijalanan ialah kesulitan perekonomian yang tidak bisa melakukan apa pun untuk mempertahankan hidupnya. Bagi penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) kesulitan ekonomi dapat menjadi pemicu mereka untuk hidup menggelandang di jalanan karena biaya  pengobatan  kesehatan  jiwa  yang  tinggi  sehingga  tidak  mampun  untuk  melakukan pengobatan tersebut dan bagi keluarga yang memiliki saudara penderita gangguan jiwa.
Peran  Dinas  Sosial  dalam  penanganan  oenderita  ODGJ  masih  terbats.  Keterbatasan sebagaimana  terkait  pada  penanganan  penderita  ODGJ  yang  tidak  merata,  sehingga  masih terdapat penyandang yang belum tersentuh penyulusahn/sosialisasi mengenai adanya pelatihan keterampilan, adanya bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penderita ODGJ di Kabupaten Karimun.
Melalui  Peraturan  Bupati  No.  49  Tahun  2019,  penanganan  gelandang  dan  pengemis diselenggarakan  melalui  upaya  yang  bersifat  preventif,  koersif,  rehabilitasi,  sistem  rujukan  dan reintegrasi sosial. Maka dari itu peraturan tersebut sejauh ini masih berkaitan dengan fenomena orang  dengan  gangguan  jiwa  yang  hidup  terlantar.  Berdasarkan  perturan  tersebut  Dinas  Sosial sebagai  perangkat  daerah  yang  membidangi  urusan  sosial  memiliki  tugas  dalam  melakukan penanganan gelandangan dan pengemis bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dengan tujuan  utma  membantu  Bupati  dalam  melaksanakan  kewenangan  pemerintahan  yaitu perlindungan, pembinaan, ketertiban serta membangun kesejahteraan sosial secara optimal.

## Peran  Satpol  PP  dan  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karimun  dalam  penanganan  gelandangan  dan pengemis  berdasarkan  Peraturan  Bupati  Karimun  Nomor  49  Tahun  2019  tentang  Pedoman teknis Optimalisasi Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Meld Sistem Rujukan
Pelaksanaan  peran  pemerintah  sebagai  pengaturan  yang  lazim  dikenal  sebagai  fungsi regulasi  dengan  bentuknya  dimaksudkan  sebagai  usaha  untuk  menciptakan  kondisi  yang  tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, termasuk terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat (Hassannah et al., 2019). Menurut Rasid (dalam Labolo,  2013)  bahwa  secara  umum  peran  atau  fungsi  pemerintah  berkenaan  dengan  fungsi pengaturan ( regulation ), pelayanan ( public service ), pemberdayaan ( empowering ) dan pembangunan ( development ).

## Peraturan Perundang-Undangan
Dalam  hal  ini  Undang-Undang  tentang  Kesehatan  Jiwa  dimaksudkan  untuk  menjamin setiap  orang  dapat  mencapai  kualitas  hidup  yang  baik,  menikmatir  kehidupan  kejiwaan  yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa (Hassannah et al., 2019). Memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ  berdasarkan  hak  asasi  manusia,  memberikan  pelayanan  kesehatan  secara  terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan melalui upaya promotif, kuratif dan rehabilitative. Kemudian peran  pemerintah  dalam  pemenuhan  hak  dengan  gangguan  jiwa  dalam  indikator  penyediaan

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
pertauran perundang-undangan dapat dikatakan sudah baik. hala ini dapat dilihat dari adanya Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2014  tentang  kesehatan  jiwa  yang  menjamin  pelayanan kesehatan terhadap ODGJ. Dalam kaitan ini peran dan dukungan dalam rangka pelaksanaan PUU sangat strategis, khususnya dalam peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal ini peran pemerintah dalam pemenuhan hak dengan gangguan jiwa dalam indikator penyediaan peraturan daerah/peraturan bupati dapat dikatakan belum baik. Karena belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dalam menindaklanjuti UU No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yang manjamin pelayanan kesehatan terhadap ODGJ.

## Pelayanan ( Public Service )
Peran  pemerintah  sebagai public  service tidak  diadakan  untuk  melayani  dirinya  sendiri melainkan untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Hassannah  et  al.,  2019).  Peran  pemerintah  daerah  dalam  indikator  pelayanan  dapat  dikatakan cukup  baik  yang  dapat  dilihat  karena  usaha  yang  dilakukan  pihak  Pemerintah  Daerah  sudah maksimal meliputi kunjungan, sosialisasi walaupun masih terbatas dari segi fasilitas dan Sumber Daya  Manusia  dikarenakan  belum  adanya  Peraturan  Bupati  atau  Peraturan  Daerah  sehingga belum  ada  alokasi  dana  khusus  dari  APBD.  Namun  dalam  hal  peran  pemerintah  dalam pemenuhan hak dengan gangguan jiwa dalam indikator pelayanan dalam hal rehabilitasi dapat dikatakan kurang. yang dimana dapat dilihat dengan kegiatan sosialisasi mengenai kesehatan jiwa namun dalam kunjungan rutin dan pembinaan terhadap keluarga ODGJ masih kurang dilakukan secara maksimal. prosuk pelayanan yang diberikan pemerintah dalam hak kesehatan jiwa ini pada RSUD Muhammad Sani ialah berupa konsultasi dokter spesialis kesehatan jiwa.
Tabel 2
Penderita ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Mental Tahun 2022
No. NAMA PUSKESMAS CAPAIAN 1 Tanjung Balai 22 2 Meral 18 3 Meral Barat 11 4 Tebing 31 5 Buru 14 6 Tanjungbatu 21 7 Kundur Barat 31 8 Tanjung Berlian 26 9 Ungar 5 10 Belat 8 11 Moro 14 12 Niur Permai 13 13 Durai 16 KABUPATEN 230
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun, 2022.

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari

## Pembangunan ( Development )
Peran  pemerintah  sebagai  pembangunan,  pemerintah  berusaha  menciptakan  atau memfasilitasi  tetsedianya  sarana  dan  prasaranapembangunan  seperti  gedung  pelayanan, pendampingan dan pendanaan atau permodalan (Hassannah et al., 2019). Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek pentingn dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan, sehingga dalam  menjalankan  kebijakan  tentang  kesehatan  jiwa  yang  khususnya  mengenai  hak  orang dengan  gangguan  jiwa  dapat  dilaksanakan.  Peran  pemerintah  dalam  pemenuhan  hak  dengan gangguan  jiwa  dalam  indikator  penyediaan  Sumber  Daya  Manusia  (Tenaga  Medis)  dapat dikatakan  belum  baik.  Hal  itu  dapat  dilihat  karena  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Karimun hanya  terdapat  1  (satu)  orang  dokter  psikiatri  yang  bertugas  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Muhammad Sani. Sedangkan tenaga medis (dokter dan perawat) di puskesmas tidak mempunyai keahlian  khusus  terkait  penanganan  secara  langsung  orang  dengan  gangguan  jiwa.  Jika  dilihat berdasarkan aturan-aturan terkait pemenuhan hak dengan orang gangguan jiwa dalam indikator penyediaan  sumber  daya  manusia  dapat  dikatakan  belum  baik.  Karena  pemerintah  Daerah Kabupaten Karimun belum mengupayakan secara maksimal amanat dari Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa yang tertuang dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) bahwa:
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  mengatur  dan  menjamin  ketersediaan  sumber daya  manusia  di  bidang  Kesehatan  Jiwa  untuk  pemerataan  penyelenggaraan  upaya  kesehatan jiwa. Yang dimana penempatan dan pendayagunaannya dilakukan dengan memperhatikan hak sumber  daya  manusia  di  bidang  Kesehatan  Jiwa  dan  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa yang merata.

## Pemberdayaan ( Empowerment )
Pemerintah daerah harus menyediakan ruang yang cukup untuk kegiatan masyarakat yang mandiri  untuk  meningkatkan  partisipasi.  Mengenai  sarana  dan  prasaranan  yang  menunjang pelayanan kesehatan jiwa khususnya mengenai hak orang dengan gangguan jiwa belum dikatakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik  di  puskesman,  di  RSUD  Muhammad  Sani  di  Kabupaten  Karimun  pada  umumnya.  Seperti belum  adanya  rumah  rehab/perawatan,  rumah  pelatihan  dan  fasilitas  pelayanan  di  luar  sektot kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  berbasis  masyarakat  seperti  praktek  psikolog,  panti  sosial, rumah perlindungan sosial dan sebagainya, hal ini dikarenakan anggaran yang belum mencukupi. Pemenuhan  hak  orang  dengan  gangguan  jiwa  diluhat  dari  aturan-aturan  yang  terkait  dapat disimpulkan  bahwa  pemerintah  dalam  indikator  penyediaan  sarana  prasarana  dan  penunjang dapat dikatakan belum baik. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum mengupayakan  secara  maksimal  amanat  dari  UU  tentang  Kesehatan  jiwa  yang  tertuang  dalam Pasal 45 yaitu Fasilitas pelayanan di bidang kesehatan jiwa meliputi fasilitas pelayanan kesehatan dan  fasilitas  pelayanan  di  luasr  sektor  kesehatan  jiwa  pelayanan  berbasis  masyarakat.  Fasilitas pelayanan  di  luar  sektor  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  berbasis  masyarakat  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  45  meliputi  praktik  psikolog,  praktik  pekerja  sosial,  panti  sosial,  pusat kesejahteraan  sosial,  pusat  rehabilitasi  sosial,  rumah  pelindungan  sosial,  rumah  singgah  dan lembaga kesejahteraan.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  dalam  melakukan  penanganan terhadap  gelandangan  yang  termasuk  ODGJ  sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Nomor  49  Tahun 2019:

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
a. Preventif
Seluruh kegiatan upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah daerah terdapat beberapa fokus utama yang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh Dinas Sosial, yaitu memfasilitasi dan  memberikan  tempat  tinggal  bagi  gelandangan,  penyuluhan  dan  edukasi,  pemberian informasi  serta  bimbingan  dan  bantuan  sosial.  Kemudian  mengenai  penyuluhan,  edukasi hingga  pemberian  informasi  saat  ini  dilakukan  melalui  penyuluhan  kepada  masyarakat. Biasanya penyuluhan dilakukan dengan bantuan tenaga medis yang terkait untuk melakukan imbauan mengenai kesehatan mental di puskesmas-puskesmas. Kemudian pemberian edukasi juga diberikan kepada masyarakat atau keluarga yang memiliki anggota keluarga yang ODGJ dengan pemahaman agar tidak menjudgetifikasi para penderita ODGJ apalagi bagi penderita yang hidup terlantar dan tidak memiliki keluarga.
b. Koersif
Upaya pemerintah dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar melalui adanya  laporan  dari  masyarakat  mengenai  ODGJ  yang  menganggu  ketertiban  umum. Kemudian apabila Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ini meresahkan masyarakat sekitar, mengganggu  kenyamanan  umum,  memasuki  tempat  pertokoan,  dan  sebagainya.  Dengan adanya  pelaporan  dari  masyarakat  tersebut  dinas  terkait  melakukan  upaya  untuk mengevakuasi ODGJ tersebut. Masyarakat dapat melakukan pengaduan atau laporan kepada Satpol PP atau Dinas Sosial.
c. Rehabilitasi
Kegiatan rehabilitasi merupakan bentuk kegiatan yang dapat memfasilitasi proses pemulihan dan perbaikan fungsi sosialnya, yakni untuk melatih akan keterampilan serta bakat yang akan dimilikinya dengan tujuan mengembalikan kemampuan individu setelah terjadinya gangguan kepada  kondisi  atau  tingkatan  fungsi  yang  optimum,  meningkatkan  keterampilan  yang produktif  dan  berguna  sehingga  untuk  memperoleh  kesempatan  untuk  mendapatkan pekerjaan serta memelihara kemampuan yang ada atau uang dimiliki warga binaan agar tetap produktif  dan  mandiri  terhadap  suatu  kegiatan.  Kegiatan  dalam  rehabilitasi  terdiri  dari kegiatan fisik yang dilakukan untuk mengembalikan kemampuan dalam melakukan kegiatan sehari-hari,  kegiatan  ini  meliputi  upacara  bendera,  olahraga  dan  bersih-bersih.  Kemudian kegiatan  religi  yang  dilakukan  penenangan  terhadap  kondisi  kejiwaan  warga  binaan. Kemudian  kegiatan  penjemputan  klien  yang  apabila  ada  laporan  dari  masyarakat  terdapat ODGJ  yang  terlantar  atau  penjemputan  terhadap  warga  binaan  yang  tidak  memiliki kendaraan.  Kemudian  kegiatan  vokasional  adalah  sebuah  kegiatan  yang  diperuntukkan keapda  warga  binaan  yang  sudah  merasakan  terhadap  kesembuhan  80-100%  sembuh, biasanya kegiatan ini dilakukan selama 3 bulan sebagai tahap percobaan. Namun pada dinas sosial kabupaten Karimun tidak memiliki Rumah Perlindungan Sosial (RPS), sejauh ini Dinas Sosial  mengupayakan  rehabilitasi  dengan  melakukan  kerja  sama  kepada  Rumah  Sakit  Jiwa yang  ada  di  Pekanbaru.  Melalui  proses  pendampingan  terhadap  ODGJ  terlantar  untuk mendapatkan pengobatan dengan jaminan kesehatan seperti BJPS sehingga dapat dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa tersebut.

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari

## Faktor  yang  menjadi  Penghambat  dan  Upaya  Dinas  Sosial  Kabupaten  Karimun  dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar
Dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar dan menggelandang di jalan  Dinas  Sosial  memiliki  hambatan,  yaitu  tidak  tersedianya  dana  yang  mencukupi  guna mendukung  pelaksanaan  kegiatan  penanganan  orang  dengan  gangguan  jiwa  terlantar.  Tidak adanya  dana  yang  mencukupi  untuk  membangun  sarana  dan  prasarana  dalam  mendukung pemberdayaan dan pengobatan penderita ODGJ.
Kemudian upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun untuk mengatasi Faktor  penghambat  dalam  penanganan  ODGJ  terlantar  yaitu  melakukan  kerja  sama  dengan beberapa pusat rehabilitasi, baik yang ada di Kepulauan Riau dan Pekanbaru.

## D. SIMPULAN
Peran pemerintah dalam hal penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ terlantar di Kabupaten Karimun belum dilakukan secara maksimal ditambah lagi belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur hal tersebut. Tugas dan fungsi dari pemerintah daerah dalam upaya kesejahteraan sosial adalah membantu agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhinya dan telah  berbagai  upaya  yang  dilakukan  terkait  kesejahteraan  sosial  khususnya  dalam  penanganan penderita gangguan jiwa yang hidup terlantar dengan merehabilitasi penderita gangguan tersebut. Namun upaya tersebut juga memiliki hambatan sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara  maksimal.  Adapun  faktor  penghambatan  yang  dialami  oleh  pemerintah  Kabupaten Karimun  untuk  penanganan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  yang  hidup  terlantar  dan menggelandang di jalanan ialah kurangnya dana yang mencukupi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penanganan ODGJ terlantar, sehingga membuat kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pemberdayaan dan pengobatan penderita ODGJ.
Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Karimun juga melakukan upaya untuk mengatasi faktor penghambat  dalam  penanganan  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  terlantar  yaitu  dengan melakukan  kerja  sama  dengan  beberapa  pusat  rehabilitasi  yang  ada  di  Kepulauan  Riau  dan Pekanbaru.

## REFERENSI
Brigette Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 04 (048), 243. Farhan,  D.  (2020).  Proses  Rehabilitasi  Sosial  Terhadap  Orang  Dengan  Gangguan  Jiwa  (ODGJ)  Di Yayasan
Al-Fajar Berseri Di bekasi. Repository.Uinjkt.Ac.Id , 52 – 55. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/54739
Hassannah, I. N., Karimun, A. K., Riau, P. K., Studi, P., Perpolisian, P., & Pamong, T. (2019). Sosial Dalam Penanganan  Gelandangan  Dan  Pengemis  Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nomor  49  Tahun  2019  Di Kabupaten Karimunprovinsi . 49 , 1 – 10.
Herdiyanto, Y. K., Tobing, D. H., & Vembriati, N. (2017). Stigma Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Bali. INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi , 8 (2), 121 – 132.
https://doi.org/10.51353/inquiry.v8i2.148

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
Ilyas, A. (2012). Tujuan dan Nilai-Nilai Yang Digunakan Dalam Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh (Issue 1).
Labolo,  M.  (2013).  Memahami  Ilmu  Pemerintahan:  Suatu  Kajian,  Teori,  Konsep,  dan Pengembangannya. Ilmu  Pemerintahan ,  248.  http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/440/2/isi- Memahami Ilmu Pemerintahan.compressed.pdf Moleong, L. J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif (Revisi). PT Remaja Rosdakarya. Notoatmodjo, S. (1997). Ilmu kesehatan masyarakat : prinsip-prinsip dasar . Rineka Cipta. Nugroho, R. (2014). Public policy : teori, manajemen, dinamika, analisis, konvergensi dan kimia kebijakan (5 Revisi). Elex Media Komputindo.
Patton. (2009). Metode Evaluasi Kualitatif. In Michel Quinn (p. 182). Rasyid, M. R. (1997). Makna pemerintahan tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan . Yarsif Watampone. Sari, D. C., Siregar, R. T., Silalahi, M., Silitonga, H. P., Alam, H. V., Abidin, A. Z., & Rahmat, A. (2020).
Teori dan Konsep Manajemen Pemerintahan (Vol. 4, Issue 2).
Segara,  B.  (2019).  PERAN  DINAS  SOSIAL  DALAM  PENANGGULANGAN  ANAK  JALANAN  DI KOTA MATARAM. Etheses.Uinmataram.Ac.Id .
Simanjuntak, N. O. (2017). Hak Pelayanan Dan Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar (Odgj)  Menurut  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2014  …. HUMANITAS:  Jurnal  Kajian  Dan Pendidikan HAM , 8 (1), 54 – 76. http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/27994%0Ahttp://digilib.unimed.ac.id/27994/9/9. NIM
3132111007 CHAPTER I.pdf Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan : (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D) (cetakan 6). Alfabeta.
Torang, S. (2014). Organisasi & Manajemen : perilaku, struktur, budaya & perubahan organisasi . Alfabeta.
Sumber Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang. (2014). Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
Peraturan Daerah. (2019). UU No 49 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Optimalisasi Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Berbasis Model Sistem Rujukan.

## Sumber Lainnya:
Ditjen  Yankes  Rumah  Sakit  Muhammad  Sani.  (2022).  Data  Jumlah  tenaga  kedokteran  jiwa.
https://sirs.kemkes.go.id.
LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.
PPID Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2019.
Kemenkes  RI.  (2020).  Rencana  aksi  kegiatan  2020  -  2024  direktorat  p2  masalah  kesehatan  jiwa  dan napza. Ditjen P2P Kemenkes , 29. https://e-renggar.kemkes.go.id/file2018/e-performance/1-401733- 4tahunan-440.pdf
Tribunnews.go.id, (2022). Penemuan Mayat di Karimun, ODGJ Tanpa Identitas Meninggal di Sungai Pasir. Diakses melalui : https://batam.tribunnews.com/2022/09/26/penemuan-mayat-di-karimun- odgj-tanpa-identitas-meninggal-di-sungai-pasir. Diakses pada tanggal 4 Mei 2023.