JurnalGeuthèë: PenelitianMultidisiplin (Multidiciplinary Research) Vol.  7, No.1, April 2024, pp. 01~10 ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.308 ║ 1
Structuring customary marine courts to achieve legal certainty in the settlement of customary marine disputes

## Strukturisasi peradilan adat laot guna mencapai kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa adat laut
Meta Suriyani 1* , Zaki Ulya 2 , Vivi Hayati 3 , Fuadi 4 1,2,3,4 Faculty of Law, Samudra University, Indonesia Email: 1 metasuriyani@unsam.ac.id , 2 zakyulya@unsam.ac.id , 3 vivihayati@unsam.ac.id ,
4 fuadi@unsam.ac.id *Corresponding Author: metasuriyani@unsam.ac.id

## ABSTRACT
The aim of this study is to build legally and socially independent Panglima laot and fisher community groups to resolve adat laot issues through adat laot courts and to increase community empowerment in the area of services in social conflicts in fishing communities. Panglima laot lhok Idi Rayeuk in Alue Dua Muka O village in resolving disputes between fishermen and violations of customary maritime law, where there  is  still  confusion  in  its  application.  The  existing  guidelines  for  customary  courts  in  Aceh  are considered  to  be  very  general  and  only  discuss  gampong  customary  courts.  Meanwhile,  the  laot customary court has not yet specified its implementation mechanism. The Laot Customary Court and the Gampong Customary Court have different resolutions, and the customary institutions that resolve them are also different. So that it has the potential to conflict with positive law and tends to be neglected and protracted in handling. This is due to the lack of understanding of the Panglima Laot Lhok of the laot customary judicial process. The activity methods used were (1) observation, advice, and discussion; (2) training and mentoring; and (3) activity evaluation. The results of the activities showed that the education and  training  provided  in  relation  to  Laot  customary  justice  resulted  in  changes  in  the  attitudes  and knowledge  of  the  target  audience  (partner  group)  of  Panglima  Laot  Lhok  and  fishing  communities towards the implementation and structuring of Laot customary justice as a means of seeking justice in resolving Laot customary disputes. This training has also provided an understanding of the rule of law as a foundation, the benefits as an alternative to solving problems with the aim of peace (win-win solution), the implementation process to achieve common goals of justice and order.
Keywords:  structuration; customary marine courts; legal certainty; customary marine disputes

## ABSTRAK
Tujuan kajian ini adalah membangun Panglima laot dan kelompok masyarakat nelayan yang mandiri secara hukum dan sosial dalam penyelesaian masalah-masalah adat laot melalui peradilan adat laot, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan pada konflik sosial masyarakat nelayan. Panglima laot lhok Idi Rayeuk di desa Alue Dua Muka O, dalam menyelesaikan sengketa/perselisihan antar  nelayan  dan  pelanggaran  terhadap  hukum  adat  laut,  dimana  selama  ini  masih  terdapat kebingungan  dalam  penerapannya.  Pedoman  Peradilan Adat  di  Aceh yang telah  ada,  dianggap masih sangat umum dan hanya membahas tentang Peradilan Adat Gampong. Sedangkan peradilan adat laot belum spesifik mekanisme pelaksanaannya. Padahal penyelesaian peradilan adat laot dan peradilan adat gampong itu berbeda, serta lembaga adat yang menyelesaikan juga berbeda. Sehingga berpotensi akan bertentangan  dengan  hukum  positif  dan  cenderung  terjadi  pengabaian  dan  berlarut-larut  dalam penanganan. Hal ini dikarenakan, kurang pahamnya panglima laot lhok terhadap proses peradilan adat laot. Metode kegiatan PKM yang diterapkan adalah (1) observasi, penyuluhan dan diskusi; (2) pelatihan dan pendampingan; dan (3) evaluasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi dan pelatihan
2
yang  diberikan  terkait  peradilan  adat  laot  memberikan  perubahan  sikap  dan  pengetahuan  khalayak sasaran  (kelompok  mitra)  panglima  laot  lhok  dan  masyarakat  nelayan  terhadap  pelaksanaan  dan strukturisasi peradilan adat laot sebagai sarana pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa adat laot. Pelatihan ini juga telah memberikan pemahaman aturan hukum yang dapat digunakan sebagai landasan, manfaat sebagai alternative penyelesaian masalah dengan tujuan perdamaian ( win-win solution ), proses pelaksanaan mencapai tujuan bersama yang berkeadilan dan ketertiban.
Kata kunci: strukturisasi; peradilan adat laut; kepastian hukum; sengketa adat laut

## 1. PENDAHULUAN
Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang memiliki wilayah pesisir  terluas,  dimana  salah  satunya  terletak  di  Kecamatan  Idi  Rayeuk.  Salah  satu  daerah pesisir  adalah  desa  Alue  Dua  Muka  O,  memiliki  luas  wilayah  150  Ha  yang  meliputi  area pemukiman penduduk, sawah dan tambak. Jumlah KK: 104 KK. Jumlah Penduduk 350 orang. Jumlah  Laki-laki:  182  Jiwa.  Jumlah  Perempuan:  168  Jiwa.    Rata-rata  pendidikan  terakhir masyarakat Gampong Alue Dua Muka O adalah tingkat SMA/Sederajat. Namun hanya sedikit warga  masyarakatnya  yang  bersekolah  tinggi  dan  bertitel  sarjana.  Wilayah  Gampong  Alue Dua  Muka  O  secara  umum  memiliki  ciri  geologis  berupa  dataran  rendah,  dan  berdekatan dengan  laut.  Wilayah  Gampong  Alue  Dua  Muka  O  terletak  di  wilayah  pesisir  dan  hanya berjarak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Pekerjaan masyarakat Gampong Alue Dua Muka  O  umumnya  di  bidang  perkebunan  dan  perikanan.  Hampir  seluruh  masyarakat  Alue Dua Muka O adalah nelayan (Anonimous, 2022).
Di  Gampong  Alue  Dua  Muka  O,  tidak  dapat  dihindari  sengketa/perselisihan  antar nelayan  dan  pelanggaran  terhadap  hukum  adat  laut.  Ketika  permasalahan  tersebut  terjadi, maka  akan  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui  peradilan  adat  (Amdani,  2014).  Dapat dipastikan maksud dan tujuannya yaitu berupaya mencari jalan perdamaian.  Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan bahwa, penyelesaian sengketa masyarakat dilaksanakan oleh 3 lembaga, yaitu lembaga adat Gampong (desa), lembaga adat Mukim dan lembaga adat laut.
Walaupun  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh dan  Qanun  Aceh  Nomor  9  tahun  2008  dan  Qanun  Nomor  10  Tahun  2008  tidak  menyebut nomenklatur  peradilan  adat,  namun  karena  kewenangan  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan  tersebut  menyangkut  dengan  penyelesaian  sengketa  dan  adanya susunan  fungsionaris  adat  dalam  penyelesaian  sengketa,  maka  lembaga  adat  tersebut ditafsirkan sebagai peradilan adat (Mansur et al., 2018).
Mahdi menyebutkan, bahwa sesungguhnya Qanun yang mengatur tentang lembaga adat tersebut memberikan makna tesembunyi tentang peradilan Adat (Mahdi, 2011). Sedangkan Pasal  14  ayat  (5)  Qanun  Aceh  Nomor  9  tahun  2008,  penyelesaian  secara  adat  di  laot dilaksanakan  oleh  tokoh-tokoh  adat  yang  terdiri  atas:   panglima  laot  atau  nama  lain,  wakil panglima  laot  atau  nama  lain,  3  orang  staf  panglima  laot  atau  nama  lain;  dan  sekretaris panglima  laot  atau  nama  lain  (Zahrina,  2014).    Sidang  musyawarah  penyelesaian perselisihan/sengketa  dilaksanakan  di  laot  pada  balee  nelayan  dan  di  tempat-tempat  lain yang ditunjuk oleh Panglima Laot atau nama lain. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat.
Penelitian  terdahulu  dijelaskan  Sofyan,  Sulaiman,  dan  Manfarisyah,  berfokus  pada Penyelesaian  Sengketa  Antar  Nelayan  Berdasarkan  Hukum  Adat  Laot  di  Kecamatan Seuneuddon Kabupaten Aceh Utara, menghasilkan kesimpulan penyelesaian sengketa antar nelayan dengan menggunakan peradilan adat laot masih dianggap relevan, tetapi selama ini proses  penyelesaiannya  belum  terdokumentasi  dengan  baik  (Sofyan  et  al.,  2008).      Teuku Muttaqin Mansur berfokus pada melihat tantangan peradilan adat laot di aceh yaitu Peradilan Adat  Laot  tidak  mempunyai  wewenang  memberikan  putusan  yang  bersifat  hukum.  tidak terjamin kepastian hukum bagi para pihak. Meskipun demikian menurut Hukom Adat Laot,
3 putusan  Peradilan  Adat  Laot  bersifat  final,mengikat  para  pihak  dan  hanya  mengenal  satu tingkatan peradilan (Mansur, 2012; Mansur et al., 2018).   Sri Walny Rahayu berfokus pada Lembaga  Penyelesaian  Sengketa Adat  Laut  “Panglima  Laôt”  di  Aceh  sebagai  Bentuk Pengembangan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia, berkesimpulan  sistem  pendukung  dari  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UU  APS)  belum  terbentuk,  sehingga penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  alternatif  seperti  lembaga  APS  adat  laut  Panglima  Laôt tidak  berjalan  secara  optimal  sekalipun  putusannya  bersifat  mengikat  bagi  para  pihak (Rahayu, 2014).
Dalam  menyelesaikan  sengketa/perselisihan  antar  nelayan  dan  pelanggaran  terhadap hukum adat laut di Desa Alue Dua Muka O, Panglima Laot Lhok Idi Rayeuk selama ini masih kebingungan dalam menjalankan tugasnya. Pedoman Peradilan Adat di Aceh yang telah ada, dianggap masih sangat umum dalam pembahasannya dengan pembahasan prioritas tentang Peradilan  Adat  Gampong/desa.  Sedangkan  peradilan  adat  laot  belum  spesifik  mekanisme pelaksanaannya.  Padahal  penyelesaian  peradilan  adat  laot  dan  peradilan  adat  gampong  itu berbeda,  serta  lembaga  adat  yang  menyelesaikan  juga  berbeda.  Dari  18  sengketa kecil/ringan,  Pasal  13  Qanun  Aceh  Nomor  9  tahun  2008  tersebut,  hanya  persengketaan  di laut  yang  sengketanya  dibawa  ke  Peradilan  Adat  Laot  Lhok  atau  Peradilan  Adat  Laot Kabupaten  /Kota,  selebihnya  diselesaikan  oleh  Peradilan  Adat  Gampong  (Mansur  et  al., 2018).  Sehingga  berpotensi  pelaksanaan  peradilan  adat  laot  yang  dilaksanakan  akan bertentangan  dengan  hukum  positif.  Hal  ini  dikarenakan,  kurang  pahamnya  lembaga  adat laot terhadap proses peradilan adat laot.
Berdasarkan  analisis  situasi  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  beberapa  permasalahan utama yang saat ini dihadapi oleh Panglima Laot Lhok Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dan masyarakat  nelayan  di  Desa  Alue  Dua  Muka  O  yaitu  terdiri  tiga  aspek  kegiatan  yang dibutuhkan  meliputi  pelayanan,  ketentraman  masyarakat,  fasilitas  layanan  dibidang  sosial dan hukum.
1. Dibidang pelayanan yaitu: a.) Mitra belum paham tentang beracara peradilan adat laot; b.) Putusan peradilan laot dan penjatuhan sanksi dirasakan belum efektif terlaksana; c.) Atas  ketidakpahaman,  mitra  sering  mengabaikan  keberadaan  penyelesaian  melalui peradilan adat laot.
2. Dibidang ketentraman masyarakat yaitu sering terjadi pelanggaran adat laot/sengketa laot yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas.
3. Dibidang  fasilitas  layanan  sosial  dan  hukum  yaitu  mitra  belum  memiliki  panduan beracara  peradilan  adat  laut yang  baik  dan  terstruktur,  mengacu  pada  hukum  positif Indonesia sebagai buku saku. Kualitas sumber daya manusia (SDM) mitra masih rendah pemahamannya tentang peradilan adat laot.
Berdasarkan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  mitra,  untuk  menyelesaikan permasalahan  yang  sedang  dihadapi  kelompok  mitra,  maka  tim  pengabdian  masyarakat memberikan beberapa program untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:
1. Dibidang  pelayanan  yaitu;  a.)  Tim  PKM  akan  menyelenggarakan  penyuluhan  tentang edukasi  dibidang  hukum  dan  sejarah  terkait  permasalahan  yang  ada;  b.)  Pelatihan beracara peradilan laot bagi panglima laot, wakil panglima laot, 3 orang staf panglima laot,  sekretaris  panglima  laot,  dan  nelayan  lainnya  di  Desa  Alue  Dua  Muka  O;  c.) Pelatihan pembuatan putusan dan berita acara putusan peradilan adat laot.
2. Mitra  akan  diarahkan  untuk  membangun  komunikasi  aktif  dengan  pihak  penegak hukum dan pihak akademisi hukum pada Fakultas Hukum Universitas Samudra.
3. Dibidang  fasilitas  layanan  sosial  dan  hukum  yaitu  mitra  memiliki  panduan  beracara peradilan adat laut yang baik dan terstruktur mengacu pada hukum positif Indonesia.
4

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam menjalankan kegiatan pembinaan strukturisasi peradilan adat laut di Desa Alue Dua Muka O, maka digunakan metode penelitian empiris (Muhaimin, 2020), dengan beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan, diantaranya yaitu:

## 1. Observasi Lapangan
Tahapan ini dilakukan dengan melakukan observasi lapangan ke Desa Alue Dua Muka O. Pada  tahapan  ini  dilakukan  identifikasi  kondisi  lapangan  dengan  teknik  wawancara  dan pengamatan  langsung  di  lokasi  mitra,  sehingga  diketahui  permasalahan  dan  solusi  yang dibutuhkan  oleh  mitra.  Pengamatan  langsung  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana kondisi  mitra  yang  dituju.  Dari  hasil  observasi  lapang  dilakukan  identifikasi  dan  studi komparasi  antara  proses  yang  berjalan  sebelumnya  (yang  sudah existing )  dengan  rencana implementasi.
2. Pelaksanaan Pengabdian “Pelatihan dan Strukturisasi Peradilan Adat Laot” Setelah  diketahui  permasalahan  mitra  dan  solusinya,  selanjutnya  dilakukan  pelatihan terkait  dengan  tahapan  bidang  konflik  sosial  dan  lainnya  yang  ditangani  pada  mitra diantaranya: a.) Meminta izin pengabdian pada Kepala Desa sebagai Pimpinan Mitra Desa; b.) Membuat  kerjasama  dengan  kelompok  mitra;  c.)  Tim  PKM  akan  menyelenggarakan sosialisasi tentang edukasi dibidang hukum terkait permasalahan yang ada; d.) Memberikan pelatihan  beracara  peradilan  laut  bagi  panglima  laot,  wakil  panglima  laot,  3  orang  staf panglima  laot,  sekretaris  panglima  laot,  dan  nelayan  lainnya  di  Desa  Alue  Dua  Muka  O;  e.) Memberikan pelatihan pembuatan putusan dan berita acara putusan peradilan adat laot; f.) Mitra  akan  diarahkan  untuk  membangun  komunikasi  aktif  dengan  pihak  penegak  hukum danpihak  akademisi  hukum  pada  fakultas  hukum  Universitas  Samudra;  g.)  Tim  PKM  akan menyusun  panduan  beracara  peradilan  adat  laut  yang  baik  dan  terstruktur  mengacu  pada hukum  positif  Indonesia  dan  akan  menyerahkan  kepada  kelompok  panglima  laot  lhok  dan masyarakat nelayan; h.) Memantau perkembangan kelompok mitra terhadap peradilan adat laot.

## 3. Partisipasi Mitra
Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. Metode pelaksanaan yang digunakan pada kegiatan  PKM  adalah  pendekatan Participatory  Rural  Appraisal  (PRA) yang  menekankan keterlibatan  masyarakat  (mitra)  dalam  keseluruhan  kegiatan  meliputi  perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan. Secara rinci penjelasan teknis pelaksanaan PKM yaitu  penyiapan  kelompok,  sosialisasi  program,  pelaksanaan  pelatihan  program, pendampingan pasca pelatihan serta monitoring dan evaluasi.

## 4. Evaluasi dan Monitoring
Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program di lapangan setelah kegiatan selesai dilaksanakan melalui 3 cara yaitu:  1. dengan cara langsung ke Desa bertemu dengan kelompok  mitra  untuk  mengetahui  perkembangan  peradilan  adat  laot.    2.  Melalui Zoom Meeting antara Tim Pengabdi dengan Kelompok Mitra. 3. Melalui Whatshap (WA), Email dan lain sebagainya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  telah  dilaksanakan  di  Desa  Alue  Dua  Muka  O Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada Panglima Laot Lhok Idi Rayeuk dan Nelayan terkait  pentingnya  peradilan  adat  laot  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  adat  laot secara  non  litigasi  yang  menghasilkan  perdamaian  ( win-win  solution ).  Kegiatan  sosialisasi dan  pelatihan    ini  diberikan  oleh  Tim  Dosen  Universitas  Samudra  diketuai  Meta  Suriyani, S.H.,M.H.  dosen  Fakultas  Hukum  didamping  Zaki  Ulya,  S.H.,M.H.  dan  Vivi  Hayati,  S.H.,M.H. dosen Fakultas Hukum masing-masing sebagai anggota pengabdian.
Gambar 1: Koordinasi dengan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Timur
Gambar 2: Survei dan Diskusi dengan Panglima Laot Lhok dan Masyarakat Nelayan di Desa Alue Dua Muka O Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
Pelaksanaan  kegiatan  difokuskan  pada  pemberian  edukasi  bidang  hukum  secara umum,  baik  tentang  pemerintahan  gampong,  hukum  adat  laot  dan  pelaksanaan  kehidupan adat istiadat di Aceh. Tujuan edukasi bidang hukum ini ditujukan dalam bentuk peningkatan pemahaman  masyarakat  nelayan,  perangkat  gampong,  maupun  Panglima  Laot  Idi  Rayeuk
6 sebagai  hakim  perdamaian  sengketa  adat  laut.  Tentunya  untuk  tercapainya  putusan peradilan  adat  laut  sebagai  jalur  non  litigasi  yang  berkeadilan  diantara  para  nelayan  yang bersengketa  menghasilkan  perdamaian (win-win  solution) ,  Panglima  Laot  harus  memiliki kompetensi dan integritas. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan  wawasan  Panglima  Laot  lhok  Idi  Rayeuk  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  adat laot yang terjadi di masyarakat nelayan.
Selain  penguatan  pemahaman  peradilan  adat  laot  dan  kompetensi  kewenangannya, turut  juga  dilakukan  penguatan  struktur  organisasi  panglima  laot  sendiri.  Selaras  dengan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, menegaskan bahwa setidaknya struktur panglima laot mencakup: a.) panglima laot atau nama lain; b.) wakil panglima laot atau nama lain; c.) 3 orang  staf  panglima  laot  atau  nama  lain;  dan  d.)  sekretaris  panglima  laot  atau  nama  lain. Dalam  hal  penyelesaian  secara  adat  di  Laot  Lhok  atau  nama  lain  tidak  bisa  menyelesaikan sengketa  adat  yang  terjadi  antara  dua  atau  lebih  panglima  laot  lhok  atau  nama  lain,  maka sengketa/perselisihan tersebut dilaksanakan melalui penyelesaian secara adat laot kab/kota. Penyelesaian  secara  adat  laot  kabupaten/kota  dilaksanakan  oleh  tokoh-tokoh  adat  yang terdiri atas: a.) panglima laot kab/kota atau nama lain; b.) wakil panglima laot atau nama lain; c.)  2  orang  staf  panglima  laot  kab/kota  atau  nama  lain;  dan  d.)  1  orang  dari  dinas  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  dan/atau  tokoh  nelayan.  Susunan  keorganisasian  Panglima  Laot Lhok  dan  Kabupaten  berdasarkan  informasi  budaya  Direktorat  Jenderal  Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh Tahun 2014, masing-masing terdiri dari: 3 orang penasehat, 1 orang ketua/Panglima Laot, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara.
Dari  uraian  di  atas,  dapat  digambarkan  struktur  kelembagaan  panglima  laot  yang ideal dan dapat diterapkan di wilayah Idi Rayeuk sebagai berikut:

## Gambar 3: Struktur Ideal Kelembagaan Penglima Laot
Adanya  divisi-divisi  sebagaimana dimaksud  diatas  diharapkan  tentunya dapat  memberikan dukungan kinerja dan suksesi program kerja Panglima Laot tingkat kabupaten maupun lhok.
Gambar 4: Pelatihan Peradilan Adat Laot, Strukturisasi Lembaga Panglima Laot dan Penyerahan Buku Pedoman Peradilan Adat Laot di Desa Alue Dua Muka O Kecamatan Idi

## Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
Guna  memperdalam  pemahaman  masyarakat  di  Desa  Alue  Dua  Muka  O  dalam  hal penyelesaian sengketa adat laut, maka dilakukan praktik beracara peradilan adat laot. Pada kegiatan  ini  turut  hadir  Kepala  Dinas  Perikanan  Aceh  Timur,  Kepala  Majelis  Adat  Aceh Kabupaten Aceh Timur. Pada pelatihan yang diberikan, peserta pengabdian diajarkan untuk melakukan praktik beracara peradilan adat laot yang baik dan benar agar tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Pelatihan membuat putusan dan berita acara peradilan adat laot. Kemudian Tim PKM menyerahkan panduan hukum acara peradilan adat laot.
Gambaran sketsa peradilan adat laot dapat dilihat dari gambar di bawah ini:
8

## Gambar 5: Sketsa Peradilan Adat Laot
Hasil dari kegiatan PKM yang diadakan adalah: 1.) Bentuk pemberdayaan kelompok masyarakat mandiri secara sosial dan hukum adalah: a.) Dibidang pelayanan yaitu mitra telah paham  dan  mampu  secara  mandiri  dalam  mengaplikasikan  peradilan  adat  laut  secara  baik dan  benar;  b.)  Dibidang  ketentraman  masyarakat,  akan  menciptakan  ketentraman  di masyarakat  terlaksananya  peradilan  adat  laot  yang  baik  dan  benar.  2.)  Dibidang  fasilitas layanan  sosial  dan  hukum  yaitu  menghasilkan  SDM  yang  berkualitas  baik  paham  akan ketentuan hukum yang berlaku dalam realisasi peradilan adat laot.

## 2. Pembahasan
Dalam simulasi pelatihan peradilan adat  yang dibantu oleh mahasiswa, menguatkan pemahaman masyarakat secara konsep teknis penyelesaian sengketa adat laut. Walau dalam aspek  realita  di  lapangan,  kejadian  bisa  jadi  berbeda.  Namun,  dalam  hal  konsep  peradilan yang  diharapkan  setidaknya  dapat  memberikan  pemahaman  peradilan  laot  sebagaimana disebutkan  dalam  qanun  di  Aceh.  Keterlibatan  mahasiswa  dalam  kegiatan  ini  secara keseluruhan merupakan bagian dari MBKM.
Sebagai  hakim  peradilan  adat,  panglima  laot  didampingi  oleh  Keuchik  gampong setempat  dan  Tengku  Imuem  sebagai  Penasihat.  Sementara  para  pihak  didampingi  oleh keluarganya  berada  disisi  kiri  dan  kanan  hakim  dengan  tujuan  sebagai  pemisah  agar  tidak terjadi keributan dan hal lainnya yang mengganggu proses persidangan dalam peradilan adat laot. Sistem peradilan adat laot menggunakan asas peradilan terbuka untuk umum, sehingga diikuti oleh masyarakat. Skema peradilan adat laot di atas berlaku bagi perkara pidana adat laot dan perdata.
Sebagaimana kaidah adat yang berlaku dan tertuang dalam hadih maja Aceh bahwa
“ adat ban adat, hukom ban hukum. adat ngon hukom si judo dua tatkala meusapat adat ngon hukum  Nanggroe  senang  hana  goda ”  yang  artinya  “adat  menurut  adat,  hukum  menurut hukum,  adat  dengan  hukum  sama  kembar;  ketika  adat  bermufakat  dengan  hukum,  (maka) negeri  (akan)  senang  tiada  huru- hara”.  Orientasi  dari  hadih  maja  tersebut  adalah
9 penyelesaian  sengketa  berkewajiban  menguatkan  persaudaraan  dan  kerukunan  dalam masyarakat (Natsir et al., 2022).
Merujuk  pada  pendapat  Yusrizal  dalam  tulisannya  “sebagai  salah  satu  media penyelesaian sengketa alternatif, eksistensi peradilan adat, salah satunya peradilan adat baik tingkat Gampong maupun di laut, merupakan langkah positif dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Konsep hukum adat dan peradilan adat sejatinya adalah akar keadilan restoratif” (Amalia et al., 2018).
Tujuan  penyelesaian  sengketa  adat  laut  yang  dijalankan  oleh  peradilan  adat  laut setidaknya akan tercapainya hal sebagai berikut:
1. Tidak menimbulkan Dendam;
2. Cepat dan terjangkau;
3. Berlakunya asas ikhlas dan sukarela;
4. Musyawarah mufakat;
5. Penyelesaian secara damai;
6. Adanya tanggungjawab;
7. Berlakunya equality before the law (Kasim & Nurdin, 2020).
Dengan  adanya  kegiatan  pelatihan  dan  simulasi  peradilan  adat  laot,  setidaknya capaian dibidang pelayanan yaitu khususnya mitra telah paham dan mampu secara mandiri dalam  mengaplikasikan  peradilan  adat  laut  secara  baik  dan  benar  dapat  tercapai sebagaimana diharapkan dari kegiatan pengabdian.
Kemudian  berdasarkan  perhitungan  jawaban  kuesioner  yang  dibagikan  kepada warga  yang  diundang  dalam  sesi  pelatihan  peradilan  adat  laot,  terjadi  peningkatan pemahaman  masyarakat  berkaitan  formatur  peradilan  adat  laot  dalam  penyelesaian sengketa.  Dari  20  orang  masyarakat  nelayan  yang  diundang,  18  orang  menjawab  telah memahami  mekanisme  penyelesaian  sengketa  adat  laut  melalui  peradilan  adat  laot. Sementara,  dua  orang  menjawab  masih  butuh  pendidikan  kembali.  Sehingga  dibutuhkan adanya kegiatan yang kedua kalinya guna memberikan sosialisasi bagi masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kegiatan  dari  program  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Telah  menambah  pengetahuan  dan  wawasan  Panglima  Laot  lhok  Idi  Rayeuk  dan masyarakat  nelayan  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  adat  laot  yang  terjadi dimasyarakat nelayan melalui peradilan adat laot
2. Strukturisasi lembaga adat laot dan peradilan adat laot telah dilakukan. Oleh karena itu diharapkan Pelanggaran adat laot/sengketa laot dapat diselesaikan secara tuntas.
3. Mitra telah diberikan panduan beracara peradilan adat laut yang baik dan terstruktur, mengacu pada hukum positif Indonesia sebagai buku saku.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  pihak  Lembaga  Penelitian,  Pengabdian  kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Universitas Samudra yang telah memberikan pendanaan kegiatan pengabdian ini melalui sumber dana DIPA Universitas Samudra Tahun 2023. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Perangkat Desa Alue Dua Muka O, Panglima laot lhok Idi  Rayeuk  dan  masyarakat  nelayan  di  Desa  Alue  Dua  Muka  O  Kecamatan  Idi  Rayeuk, Kabupaten  Aceh  Timur  yang  telah  berpartisipasi  serta  membantu  pelaksanaan  pengabdian kepada masyarakat ini.
10

## REFERENCES
Amalia,  N.,  Mukhlis,  M.,  &  Yusrizal,  Y.  (2018).  Model  Penyelesaian  Sengketa  Dan  Peradilan
Adat Di Aceh. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 25 (1), 159 – 179. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8
Amdani, Y. (2014). Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa). Asy- Syiráh: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 48 (1). Anonimous.  (2022).  Kabupaten  Aceh  Timur  Dalam  Angka  2022.  In BPS  Kabupaten  Aceh Timur . Badan Pusat Statistik Aceh Timur. https://jdih.acehtimurkab.go.id/news/page/gambaran-umum-daerah
Kasim,  F.  M.,  &  Nurdin,  A.  (2020).  Study  of  sociological  law  on  conflict  resolution  through Adat  in  Aceh  community  according  to  Islamic  law. Samarah , 4 (2),  375 – 397. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8231
Mahdi. (2011). Eksistensi Peradilan Adat. Hunafa: Jurnal Studia Islamika , 8 (2), 189 – 215. Mansur, T. M. (2012). Tantangan Peradilan Adat Laot di Aceh. Kanun Ilmu Hukum , 57 (XIV), 279 – 290.
Mansur,  T.  M.,  Abdullah,  M.  A.,  &  Sulaiman.  (2018).  Kajian  Yuridis  Peradilan  Adat  di  Aceh. Journal of Indonesian Adat Law (JIAL) , 2 (3), 23 – 47. https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.6 Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum . Mataram University Press.
Natsir, M., Ulya, Z., & Fitriani, R. (2022). Mangrove forest utilization policies reconceptualized with  a  view  to  improving  the  regional  economy  in  Aceh  Tamiang  District  ,  Indonesia. Biodiversitas , 23 (12), 6570 – 6578. https://doi.org/10.13057/biodiv/d231256
Rahayu,  S.  W.  (2014).  Lembaga  Penyelesaian  Sengketa  Adat  Laut  “Panglima  Laôt”  di  Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternaif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 1 (3), 448 – 467. https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a2
Sofyan, Sulaiman, & Manfarisyah. (2008). Penyelesaian Sengketa Antar Nelayan Berdasarkan Hukum  Adat  Laot  di  KecamatanSeuneuddon  Kabupaten  Aceh  Utara. Suloh:  Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , 8 (1), 139 – 163. Zahrina, C. (2014). Panglima Laot: Organisasi Kemaritiman Tradisional di Aceh (pp. 1 – 2). Balai Pelestarian Nilai Budaya.