Volume 21, Nomor 2, 2022; pp. 168–174 https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi ISSN Print: 1978-4007 and ISSN Online: 2655-9943
Dipublikasi: 30 September 2022

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana
Ni Made Vita Indriyani* dan I Wayan Gde Yogiswara Darma Putra Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali
*made.vita@yahoo.co.id
How to cite (in APA style):
Indriyani, N, M, V., Putra, I, W, G, Y, D. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD Berlandaskan Budaya Tri Hita  Karana. Wacana  Ekonomi  (Jurnal  Ekonomi,  Bisnis  dan  Akuntansi),  21 (2),  pp.168-174. https:// doi.org/10.22225/we.21.2.2022.168-174

## Abstract
LPD  is  one  of  the  institutions  formed  by  Pakraman  Village  which  functions  to  run  and  manage  the  village financial  system  and  strives  to  advance  the  welfare  of  the  village  community  and  fulfill  the  interests  of  the Pakraman  traditional  village  community  itself.  In  carrying  out  its  main  activities,  namely  channeling  and collecting funds, LPD Susut Kaja and LPD Desa Pekraman Kebon Bangli also carry out their accountability based on the  tri hita karana culture. In LPD, the  term  CSR is not used, but the  concept of managing social funds has a similar concept to CSR. The results obtained in this study that the management of social funds of 5% of current profit in one year period is managed according to the tri hita karana culture. Where, from 5% of the  current  profit  is  used  to  harmonize  relationships  with  God  through  yadnya  in  the  form  of  punia  funds, harmonize  relationships  with  humans  in  the  form  of  basic  food  assistance  and  education  and  harmonize relationships  with  the  environment  in  the  form  of  providing  facilities  and  infrastructure  to  preserve  the environment.
Keywords: accountability; LPD; social fund; tri hita karana

## Abstrak
Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disingkat dengan ( LPD ) yaitu salah satu lembaga yang dibentuk oleh Desa Pakraman yang berfungsi menjalankan dan mengelola sistem keuangan desa  serta berupaya dalam memajukan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  memenuhikepentinganmasyarakat  desa  adat  pakraman  itu sendiri. Dalam melaksanakan kegiatan utamanya  yaitu menyalurkan dan menghimpun dana, LPD Susut Kaja dan LPD Desa Pekraman Kebon Bangli juga melaksanakan akuntabilitasnya yang berlandaskan atas budaya tri hita  karana.  Dalam  LPD,  istilah  CSR  memang  tidak  digunakan,  namun  konsep  dalam  pengelolaan  dana sosialnya  memiliki  konsep  serupa  dengan  CSR.  Hasil  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  bahwa  pengelolaan dana sosial sebesar 5% dari laba berjalan pada satu tahun periode dikelola sesuai dengan budaya tri hita karana. Dimana, dari 5% laba berjalan tersebut digunakan untuk  mengharmoniskan hubungan  dengan Tuhan  melalui yadnya  berupa  dana  punia,  mengharmoniskan  hubungan  dengan  manusia  berupa  bantuan  sembako  maupun pendidikan  serta  mengharmoniskan  hubungan  dengan  lingkungan  berupa  penyediaan  sarana  dan  prasarana untuk menjaga kelestarian lingkungan.
Kata Kunci : akuntabilitas; LPD; dana social; tr i hita kar ana

## I.  PENDAHULUAN
Pembentukan  LPD  didasari  oleh  adanya  warisan  budaya  berupa  Desa  Pakraman  yang merupakan  suatu  bentuk  atau  wadah  sistem  pemerintahan  tingkat  desa  yang  terdiri  dari  ikatan kekeluargaan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  3  Tahun  2017.  Lembaga Perkreditan  Desa  (LPD)  sebagai  suatu  Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  sehingga  LPD  didirikan khusus untuk kepentingan demi mensejahterakan masyarakat desa pakraman/adat, dalam kegiatannya hanya melayani masyarakat desa pakraman saja, LPD tidak melayani masyarakat diluar dari wilayah desa  pakraman/adat  tempat  LPD  tersebut  beroperasi.  Karena  itu  LPD  dikatakan  sebagai  lembaga keuangan yang memiliki sifat khusus (Putra Suryanata, 2019).  Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8, Tahun 2002 tentang LPD yang mewajibkan LPD untuk membagi labanya 20 % untuk pembangunan Desa dan 5 % untuk dana sosial. Akuntabilitas dalam pengelolaan sebuah organisasi merupakan  bagian  dari  penerapan  prinsip good  governance .  Selain  itu,  akuntabilitas  digunakan sebagai  kontrol  pelayanan  pemerintah  kepada  public  (Cindy,  A,  Salle,  D  A,  2018).  Akuntabilitas
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
dapat tercapai dengan terlaksananya transparansi dn kejujuran (Sari dan Sudana, 2020). Dampak dari akuntabilitas  diharapkan  mampu  meningkatkan  rasa  saling  percaya  para stakeholders dalam  suatu organisasi.  Akuntabilitas  publik  dinyatakan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban,  menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang dijalankan pihak penerima amanah ( agent )  kepada  pihak  pemberi  amanah  (prinsipal)  (Putra  and  Muliati,  2020).  Permasalahan  yang seringkali  muncul  terkait  dengan  akuntabilitas  adalah  pertanggungjawaban  yang  diberikan  belum sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  oleh  masyarakat,  serta  kurang  menekankan  pada  akuntabilitas bagi  publik  dan  masyarakat  luas,  selain  itu  laporan  pertanggungjawaban  yang  dibuat  juga  belum mengikuti standar serta rawan manipulasi (Hasniati, 2016). Salah satu faktor yang dapat mendukung terciptanya  akuntabilitas  adalah  budaya  dan  adat  istiadat  di  suatu  daerah  (Kurniawan,  2016). Akuntabilitas pengelolaan dana sosial LPD sangat perlu diperhatikan karena adanya beberapa kasus kecurangan  pengelolaan  dana  sosial  LPD,  salah  satunya  terjadi  di  Kecamatan  Susut  Kabupaten Bangli  yaitu  dilakukan  oleh  Ketua  Badan  Pengawas  LPD  Desa  Pekraman  Selat  yang menyalahgunakan  dana  sosial  LPD  yang  seharusnya  dibagikan  sesuai  dengan  proposal (bali.tribunnews.com,  2019)  serta  Ketua  LPD  Tanggahan  Peken  yang  melakukan  korupsi  akibat kurangnya  akuntabilitas  pengelolaan  dana  sosial  LPD  (bali.tribunnews.com,  2021).  Akuntabilitas pengelolaan  dana  desa  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  desa  yang  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  pengelolaan  keuangan  desa  (Supadmi  &  Dharma,  2018).  Sehingga  sangat  penting  bagi pengurus LPD untuk menerapkan akuntabilitas dana sosial LPD karena akan berdampak juga kepada pemerintah desa sebagai penanggungjawab. Selain itu, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa pekraman dimana lembaga ini melakukan kegiatan operasionalnya di  lingkungan  desa  untuk  melayani  masyarakat  desa  setempat.  LPD  bertujuan  untuk  mendorong pembangunan  ekonomi  pada  masyarakat  desa  melalui  pemberian  kredit  maupun  simpanan  dalam bentuk tabungan (Suryawan and Suaryana, 2018).
Dalam  melaksanakan  kegiatan  utamanya  yaitu  menyalurkan  dan  menghimpun  dana,  LPD Susut  Kaja  dan  LPD  Desa  Pekraman  Kebon  Bangli  juga  melaksanakan  tanggung  jawab  sosialnya yang  berkaitan  dengan konsep  “3P” (Elkington,  1998)  yaitu  keseimbangan  antara profit (laba), people (masyarakat),  dan planet (lingkungan  alam).  Akan  tetapi,  dalam  pelaksanaannya,  konsep ”3P”  masih  menyebabkan  ketidakseimbangan  manfaat  bagi  masyarakat  dan  lingkungan,  karena perusahaan masih saja terfokus pada keuntungan ( profit ) semata, sehingga perhatian yang diberikan kepada masyarakat ( people ) dan lingkungan ( plane t) terkesan tidak bersungguh-sungguh. Selain itu, perusahaan atau usaha bisnis di Indonesia kental kaitannya dengan budaya masyarakat di lingkungan perusahaan, serta spiritual (berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa). Hal ini juga sejalan dengan penelitian  (Pertiwi,  2013)  yang  menyatakan  bahwa  tanggung  jawab  sosial  menghasilkan  empat sinergi  implementasi,  yaitu  implementasi  di  perusahaan,  masyarakat,  lingkungan,  dan  hal-hal  yang berkaitan dengan Tuhan. Keempat sinergi ini merupakan cerminan budaya lokal di Bali yang dikenal dengan Budaya Tri Hita Karana (THK). (Windia, dan Dewi, 2007) menjelaskan bahwa konsep THK yang  merupakan  filosofi  kehidupan  masyarakat  Bali  pada  dasarnya  berhubungan  dengan  sistem kebudayaan, yaitu parahyangan berhubungan dengan subsistem nilai, pawongan berhubungan dengan subsistem sosial, dan palemahan berhubungan dengan subsistem artifak. Dengan demikian, budaya THK  telah  dapat  dipergunakan  sebagai  suatu  tata  nilai  atau  kebiasaan  yang  menjadi  pegangan anggota  organisasi  dalam  melaksanakan  kewajiban  dan  berperilaku  di  dalam  organisasi.  Setiap keputusan yang diambil dalam melaksanakan aktivitas senantiasa dipengaruhi oleh identitas budaya yang merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung tinggi bagi masyarakat di daerah Bali.  Budaya  THK  digunakan  sebagai  landasan  bagi  individu  maupun  organisasi  dalam  setiap aktivitasnya,  khususnya  masyarakat  desa  Pekraman  (desa  adat)  di  Bali  (Suardikha  and  Budiasih, 2017),  sehingga  rumusan  masalah  yang  muncul  adalah  Bagaimana  akuntabilitas  pengelolaan  dana sosial LPD berlandaskan Budaya Tri Hita Karana?

## II.  TINJAUAN PUSTAKA

## Teori Stakeholder
Teori stakeholder pada dasarnya menyatakan bahwa perusahaan merupakan suatu entitas yang tidak  hanya  beroperasi  untuk  kepentingannya  sendiri  melainkan  wajib  memberikan  manfaat  bagi pemegang kepentingan atau stakeholder nya. Stakeholder disini meliputi kreditor, supplier , pemegang
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 169 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana
saham,  konsumen,  masyarakat,  pemerintah,  dan  pihak  berkepentingan  lainnya.  Teori stakeholder menggambarkan  bahwa  perusahaan  tidak  hanya  bertanggung  jawab  dalam  memaksimalkan keuntungan  bagi  pemilik  dan  investor  yang  dapat  disebut  sebagai shareholders melainkan  juga bertanggung jawab dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan sosial dan pemerintah yang dapat disebut sebagai stakeholders . Sesuai dengan definisinya, stakeholder memegang peranan penting  terhadap  keberlangsungan  perusahaan  (Handoko,  2021).  Hal  ini  dikarenakan stakeholder memiliki  kemampuan  dalam  mengendalikan  sumber  daya  yang  diperlukan  dalam  keberlangsungan hidup  perusahaan.  Dalam  penelitian  ini,  teori  stakeholder  digunakan  karena  adanya  pemangku kepentingan  (krama  desa  atau  masyarakat)  yang  akan  menerima  manfaat  dari  dana  sosial  yang dikelola LPD.

## Budaya Tri Hita Karana
Tri  Hita  Karana  diartikan  sebagai  tiga  penyebab  kesejahteraan  yang  bersumber  pada keharmonisan  hubungan  antara  manusia  dengan  Tuhannya  (parahyangan),  manusia  dengan  alam lingkungannya (palemahan), dan manusia dengan sesamanya (pawongan) (Suardhika, 2013).

## III.  METODE
Lokasi dalam penelitian ini adalah di LPD Susut Kaja dan LPD Desa Pekraman Kebon Bangli dikarenakan  kedua  LPD  ini  belum  memiliki  perencanaan  yang  jelas  mengenai  pengelolaan  dana sosial,  selain  itu  juga  adanya  beberapa  kecurangan  yang  dilakukan  di  LPD  Kecamatan  Susut, sehingga  peneliti  mengambil  dua  lokasi  ini  sebagai  lokasi  penelitian.  Objek  dalam  penelitian  ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana sosial berlandaskan budaya tri hita karana. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode Penentuan Sampel menggunakan nonprobability sampling yaitu salah satu teknik  pengambilan  sampel  yang  tidak  memberi  peluang/kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dengan jenis purposive sampling yaitu teknik penentuan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu.  Pertimbangan  tersebut  meliputi  responden  yang berkaitan secara langsung dalam pengelolaan dana sosial LPD seperti Kepala LPD, Bendahara LPD dan  masyarakat  sekitar  yang  dipilih  karena  responden  ini  sudah  bisa  mewakili  informasi  dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
Teknik  pengumpulan  data merupakan  cara  yang  digunakan  peneliti  untuk  mendapatkan  data dalam  suatu  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif,  sehingga  data  yang diperoleh  haruslah  mendalam,  jelas  dan  spesifik.  Selanjutnya  dijelaskan  oleh  (Sugiyono,  2015) bahwa  pengumpulan  data  dapat  diperoleh  dari  hasil  observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan gabungan/triangulasi.  Dalam  penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah observasi awal ke lokasi penelitian terkait pemerataan pembagian dana sosial LPD, lalu ditetapkan responden  penelitian  dan  dilakukan  wawancara  mendalam  serta  dilakukan  proses  dokumentasi berupa video.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD
LPD  Susut  Kaja  Bangli  dan  LPD  Desa  Pekraman  Kebon  Bangli  dalam  mewujudkan tanggungjawab  sosial  terhadap  stakeholder-nya  berusaha  dapat  mengelola  dana  sosial  yang merupakan  sumber  dana  yang  digunakan  untuk  mendanai  berbagai  kegiatan-kegiatan  CSR  LPD Susut  Kaja  Bangli  dan  LPD  Desa  Pekraman  Kebon  Bangli  dengan  baik  dan  dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder bahwa stakeholder adalah pemangku kepentingan  yang  secara  eksplisit  berbasis  pada  pandangan  tentang  suatu  organisasi  dan lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang  berbentuk  responsibilitas  dan  akuntabilitas.  Oleh  karena  itu  organisasi  memiliki  akuntabilitas terhadap stakeholder-nya. Sifat dari akuntabilitas itu ditentukan dengan hubungan antara stakeholder dan organisasi (Somania, 2019). Hal ini sesuai dengan yang di katakan narasumber terkait tanggung jawab LPD kepada stakeholder.
Kepala Tata Usaha LPD Susut Kaja:
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 170 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana
“….  Tanggung  jawab  atau  akuntabilitas  LPD  Susut  Kaja  selalu  dilaksanakan,  salah  satunya adalah  kami  selalu  rutin  melaporkan  Laporan  Keuangan  kami  kepada  Bendesa  dan  LPLPD  setiap bulannya.  Selain  itu juga,  masyarakat  mengetahui  laporan  keuangan  yang  kita  susun  melalui  rapat tahunan.  Jadi  ada  keterbukaan  antara  LPD  maupun  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Laporan keuangan disini juga selalu di audit secara internal karena biasanya jika ada audit secara eksternal itu dilakukan jika LPD tersebut bermasalah. Namun hingga saat ini, LPD Susut Kaja belum pernah ada masalah dalam pengelolaannya…”
Bendahara LPD Desa Pekraman Kebon Bangli:
“…. LPD selalu rutin melaporkan Laporan Keuangan ke LPLPD dan Bendesa Adat. Laporan keuangan disini juga selalu di audit secara internal yaitu oleh bendesa adat sebagai badan pengawas dan  juga  oleh  LPLPD.  Kami  selalu  disiplin  dan  bertanggung  jawab  dalam  pelaporan  maupun pengelolaan dana LPD…”
Akuntabilitas  pengelolaan dana  sosial  LPD dicatat  pada  laporan  keuangan  setiap  periodenya dan diklasifikasikan sesuai dengan akunnya.
Kepala Tata Usaha LPD Susut Kaja:
“… Pencatatan dana sosial yang akan dibagikan dicatat terlebih dahulu pada akun kewajiban lain-lain.  Ini  dikarenakan  LPD  memiliki  kewajiban  atau  utang  kepada  masyarakat  untuk mendistribusikan  dana  sosial  sebesar  5%  dari  laba  per  tahun. Jadi  bukan  perbulan  yang  disisihkan untuk dana sosial tapi per tahunnya…”
Bendahara LPD Desa Pekraman Kebon:
“…Pencatatan dana sosial masuk ke akun tabungan ya. Setelah diakumulasikan laba setahun, lalu dibebankan ke akun tabungan. Nanti saat dana sosial tersebut digunakan, baru dikeluarkan dari tabungan berupa kas…”
Untuk  pengelolaan  dana  sosial  LPD  Susut  Kaja  dan  LPD  Desa  Pekraman  Kebon  terkadang masih  memiliki  sisa  dari  5%  tersebut,  sisanya  itu  akan  tetap  dicatat  pada  rekening  kewajiban  atau utang pada LPD Susut Kaja, sedangkan LPD Desa Pkraman Kebon mencatat pada akun tabungan, dimana  kedua  akun  tersebut  masih  dalm  kelompok  pasiva.  Bedanya,  pada  LPD  Susut  Kaja dibebankan  pada  akun  kewajiban  lain-lain  yang  tidak  mendapatkan  bunga  sedangkan,  LPD  Desa Pekraman Kebon membebankannya pada akun tabungan dan akan mendapatkan bunga atas tabungan setiap bulannya sehingga ada pengembangan dari dana sosial tersebut.
Untuk  dana  sosial  yang  belum  dikelola  secara  menyeluruh  akan  digunakan  kembali  untuk kepentingan  Pura,  Masyarakat  maupun  Lingkungan.  Kepala  Tata  Usaha  LPD  Susut  Kaja  juga menyebutkan  bahwa  LPD Susut  Kaja juga  menerima  proposal  kegiatan  dari  dadia di  Banjar  Susut Kaja. Terkait dengan proposal yang diajukan itu akan didiskusikan dulu pada Paruman Desa dan jika disetujui,  maka  akan  didanai  menggunakan  dana  sosial  tersebut.  Kegiatan  yang  disetujui  tersebut juga ada laporan pertanggungjawabannya nanti pada masyarakat dan Bendesa Adat. Sehingga konsep keterbukaan juga dilakukan pada LPD Susut Kaja.
Pada  LPD  Desa  Pekraman  Kebon juga terkadang  dana  sosial  yang  disediakan masih  tersisa, namun  biasanya  dikelola  kembali  oleh  pengurus  untuk  didistribusikan  kepada  masyarakat  secara keseluruhan,  baik  yang  melakukan  transaksi atau  tidak  di  LPD  Desa  Pekraman Kebon.  Mengingat jumlah Kepala Keluarga yang ada di Desa Pekraman Kebon juga tidak sebanyak yang ada di Desa Susut  Kaja,  sehingga  pengelolaannya  lebih  mudah  dibagikan  langsung  oleh  pengurus  LPD  Desa Pekraman Kebon.

## Pengelolaan Dana Sosial berlandaskan Budaya Tri Hita Karana
Pengelolaan  dana  sosial  pada  LPD  Susut  Kaja  dan  LPD  Desa  Pekraman  Kebon  sebenarnya berlandaskan pada Budaya Tri Hita Karana. LPD ini selalu membagi secara proposional dana sosial sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan dan menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungan.
Tujuan  pengelolaan  dana  sosial  masing-masing  LPD  pada  penelitian  ini  sama  yaitu pemerataan,  namun  terdapat  beberapa  konsep  dan  program  yang  membedakan  pengelolaan  dana sosial pada masing-masing LPD. Pada LPD Susut Kaja tidak ada program sendiri yang dibuat oleh LPD, namun peruntukannya telah dibagi berdasarkan Konsep Tri Hita Karana.
Kepala Tata Usaha LPD Susut Kaja:
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 171 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana
“… Kami tidak memiliki program khusus yang kami rancang. Namun, untuk pembagian dana sosial LPD ini sesuai dengan Tri Hita Karana. Terkait hubungan dengan Tuhan, setiap ada upakara di Pura maupun di Desa, kami memang menyisihkan dana dari dana sosial untuk dipuniakan pada Pura. Biasanya berupa babi sebanyak 2-3 ekor. Selain itu juga dana sosial ini digunakan mendanai bazzar dan  nantinya  hasil  dari  bazzar  ini  dikelola  untuk  pembangunan  Pura.  Begitupun  jika  ada  dari pengurus  dadia  yang  mengajukan  proposal  untuk  pelaksanaan  upakara  di  dadia,  kami  juga mengambil dana tersebut dari dana sosial LPD…”
Konsep Tri Hita Karana sangat erat hubungannya dengan pengelolaan dana sosial LPD Susut Kaja.  Selain  untuk  keperluan  pura  (Parahyangan).  LPD  Susut  Kaja juga  mengelola  dana  sosialnya untuk meningkatkan hubungan manusia dengan manusia (Pawongan).
Kepala Tata Usaha LPD Susut Kaja:
“…Terkait  dengan  pawongan,  kami  rutin  memberikan  sembako  maupun  sumbangan  kepada masyarakat seperti saat adanyya pandemic covid-19, kami membagikan sembako secara merata pada seluruh masyarakat Banjar Susut Kaja. Selain itu, kami juga memberikan beasiswa pada siswa yang berprestasi berupa buku dan alat tulis. Namun terkait dengan ngaben massal atau pitra yadnya, kami tidak memiliki program sendiri, hanya ada kontribusis seberapa saja dari LPD…”
LPD  Susut  Kaja  juga  mengelola  dana  sosialnya  untuk  keperluan  lingkungan  atau  yang berkaitan dengan Palemahan.
Kepala Tata Usaha LPD Susut Kaja:
“…Kebersihan  dan  kelestarian  lingkungan  juga  selalu  kami  jaga,  seperti  penyediaan  tempat sampah di lingkungan kami…”
Sedangkan, LPD Desa Pekraman Kebon memiliki program yang pasti dilaksanakan. Dimana, program-program  tersebut  dilaksanakan  berdasarkan  keputusan  masyarakat  atau  persetujuan paruman adat. Program tersebut antara lain Pitra Yadnya atau Ngaben setiap lima tahun sekali yang dibiayai seluruhnya oleh LPD, Program beasiswa, dana punia ke Pura dan kebersihan lingkungan.
Bendahara LPD Desa Pekraman Kebon:
“…Kita melakukan dana punia ke Pura (Parahyangan) secara rutin yang biasanya disisihkan sebesar  Rp  7.000.000,00  untuk  keperluan  Pura.  Biasanya  dana  sebesar  itu  kita  gunakan  untuk keperluan wewalungan seperti menyumbangkan babi, itik, bebek dan lainnya…”
Masyarakat Desa Pekraman Kebon sangat terbantu oleh adanya dana sosial LPD yang dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui paruman adat, pengurus LPD Desa Pekraman Kebon mengelola dana sosialnya untuk program Pitra Yadnya yang diadakan setiap lima tahun sekali.
Bendahara LPD Desa Pekraman Kebon:
“…Upacara  pitra  yadnya  disini  diadakan  setiap  lima  tahun  sekali.  Sebelum  ada  program ngaben massal ini, masyarakat dapat dikatakan berat atau berpikir ulang untuk melaksanakan upacara ngaben secara mandiri dikarenakan memang dana untuk ngaben sangat besar disini. Namun, dengan adanya program ngaben massal yang dibiayai oleh LPD dengan menggunakan dana sosial ini sangat membantu masyarakat untuk melaksanakan upacara ngaben. Seluruh biayanya ditanggung oleh LPD, Masyarakat hanya perlu mengeluarkan 100kg beras per sawo nya…”
LPD  Desa  Pekraman  Kebon juga  menyiapkan  beasiswa  bagi  seluruh  siswa tanpa  terkecuali. Beasiswa  tersebut  berupa  buku  dan  alat  tulis  bagi  siswa  TK  sampai  dengan  SMA.  Bahkan, masyarakat  yang  merantau  keluar  desa  tetap  mendapatkan  buku  dan  alat  tulis  tersebut  selama warganya masih merupakan warga Desa Pekraman Kebon.
Bendahara LPD Desa Pekraman Kebon:
“…Walaupun tinggal diluar desa, kami selalu membagikan secara merata apa yang seharusnya memang warga kami dapatkan. Saat Hari Raya Galungan juga kami rutin membagikan daging babi kepada seluruh warga kami menggunakan dana sosial itu, bahkan yang tinggal diluar desa pun tetap kami bagikan dengan menitipkan pada keluarga terdekat yang masih tinggal disini…”
Dalam hal menjaga hubungan yang harmonis dengan lingkungan, LPD Desa Pekraman Kebon menyisihkan sebagian dana sosial untuk kepentingan lingkungan.
Bendahara LPD Desa Pekraman Kebon:
“…Kebersihan  lingkungan  disini  kita  percayakan  kepada  pecalang  ya.  Sebagian  dana  sosial yang  sudah  diperhitungkan  itu  kita  serahkan  kepada  pecalang  untuk  dikelola  kembali,  baik  untuk kebersihan maupun keamanan lingkungan desa…”
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 172 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana

## IV.  SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan utamanya yaitu menyalurkan dan menghimpun dana, LPD Susut Kaja dan LPD Desa Pekraman Kebon Bangli juga  melaksanakan  akuntabilitasnya  yang  berlandaskan  atas  budaya  tri  hita  karana.  Dalam  LPD, istilah  CSR  memang  tidak  digunakan,  namun  konsep  dalam  pengelolan  dana  sosialnya  memiliki konsep serupa dengan CSR. Kedua LPD dalam penelitian ini mengelola dana sosialnya berlandaskan Budaya  Tri  Hita  Karana.  Menjaga  hubungan  harmonis  dengan  Tuhan  berupa  dana  punia  berupa hewan seperti babi, itik, bebek dan lainnya serta pembangunan Pura. Menjaga hubungan harmonis dengan  manusia  melalui  beasiswa  maupun  ngaben  massal.  Menjaga  hubungan  harmonis  dengan lingkungan melalui pelestarian dan keamanan lingkungan. Hal yang berbeda dari kedua LPD dalam penelitian ini terkait dengan pengelolaan dana sosial terletak pada program-program yang dimiliki. Namun, untuk pembagiannya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8, Tahun 2002  tentang  LPD  yang  mewajibkan  LPD  untuk  membagi  labanya  5  %  untuk  dana  sosial. Akuntabilitas  LPD  dalam  penelitian  ini  juga  telah  dilaksanakan,  dimana  LPD  telah  memberikan tanggung  jawab  sosialnya  kepada  stakeholder  atau  pihak-pihak  yang  berkepentingan  berupa beasiswa,  kebersihan  lingkungan,  pengadaan  ngaben  massal  serta  dana  punia  untuk  kepentingan Pura.

## REFERENSI
Cindy,  A,  Salle,  D  A,  A.R.  (2018)  ‘Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Pengawasan  terhadap  Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money’, Akuntansi dan Keuangan Daerah [Preprint]. Elkington, J. (1998) Cannibals W ith Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business .
Handoko, B.L. (2021) Stakeholder theory dan Hubungannya dengan Sustainability Report , Artikel .
Hasniati  (2016)  ‘Model  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa’, Jurnal  Analisis  Kebijakan  dan  Pelayanan Publik [Preprint].
Kurniawan  (2016)  ‘Peran  Adat  dan  Tradisi  dalam  Proses  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan Desa Pekraman’, Seminar Nsional Riset Inovatif (Senari) [Preprint].
Pertiwi,  I.D.A.E.  dan  U.L.  (2013)  ‘Implementasi  Corporate  Social  Responsibility  berlandaskan  Budaya  Tri Hita Karana’, Jurnal Akuntansi Multiparadigma , Vol 4 No 3.
Putra,  C.G.B.  and  Muliati,  N.K.  (2020)  ‘Spirit  Kearifan  Lokal  Bali  Dalam  Akuntabilitas  Desa  Adat’, Jurnal Akuntansi  Multiparadigma ,  11(3),  pp.  561–580.  Available  at:  https://doi.org/10.21776/ ub.jamal.2020.11.3.32.
Putra  Suryanata,  I.G.N.  (2019)  ‘Sinergisitas  Lembaga  Perkreditan  Desa  (LPD)  Dalam  Membangun Perekonomian  Masyarakat’, Jurnal  Manajemen  Bisnis ,  16(1),  p.  206.  Available  at:  https:// doi.org/10.38043/jmb.v16i1.2028.
Sari  dan  Sudana,  I.P.  (2020)  ‘Managerial  Accountability  of  Badan  Usaha  Milik  Desa  Wija  Sari  in  Samsam Village: A Case Study Research’, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis , 15(2), p. 152.
Somania,  N.N.V.  (2019)  ‘Analisis  Pengelolaan  Dana  Sosial  Sebagai  Bentuk  Corporate  Social  Responsibility untuk  Meningkatkan  Reputasi  Lembaga  Perkreditan  Desa  (Studi  Pada  Lembaga  Perkreditan  Desa Sumberkima dan Lembaga Perkreditan Desa Pejarakan)’, pp. 38–49.
Suardhika,  I.M.S.  (2013)  ‘Pengaruh  Implementasi  Tri  Hita  Karana  Terhadap  Penggunaan  Sistem  Informasi Akuntansi  Dimediasi  Keyakinan  Diri  Atas  Komputer,  Keinovatifan  Personal,  Persepsi  Kegunaan, dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Pada Bank Perkreditan Rakyat di Bali’, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia , 10(I), pp. 102–128.
Suardikha,  I.M.S.  and  Budiasih,  &  I.G.A.N.  (2017) Sistem  Informasi  A kuntansi , Jakarta:  Salemba  Empat .
Available at: http://scholar.google.co.id/scholar?
q=sistem+informasi+akuntansi&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5#7.
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 173 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana
Sugiyono (2015) Metode Penelitian Bisnis .
Supadmi  &  Dharma  (2018)  ‘Pengaruh  Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia,  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar’, Jurnal Ekonomi  dan  Pariwisata ,  13(2),  pp.  132–145.  Available  at:  http://www.jurnal.undhirabali.ac.id/ index.php/pariwisata/article/view/383/332.
Suryawan,  K.I.  and  Suaryana,  I.G.N.A.  (2018)  ‘Pengaruh  Efektivitas  Sistem  Informasi  Akuntansi  Terhadap Kinerja  Individual  Dengan  Insentif  Sebagai  Variabel  Pemoderasi  Pada  LPD’, E-Jurnal  Akuntansi , 23, p. 871. Available at: https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i02.p03.
Windia, dan Dewi, R.K. (2007) Analisis Bisnis yang Berlandaskan Tri Hita Karana .
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 174 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sosial LPD Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana