## PENERAPAN PUTUSAN PTUN TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Shelia Ristiana Agustin 1 , Made Warka 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: made@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Peradilan tata usaha negara adalah pengadilan yang mempunyai kemampuan mengadili perkara yang mempunyai  kewenangan  atau  kompetensi,  seperti  kompetensi  relatif  dan  kompetensi  absolut. Pengadilan-pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk mengadili hal-hal yang memiliki wewenang atau kompetensi.  Kemampuan  pengadilan  untuk  mengadili  suatu  perkara  sesuai  dengan  ruang  lingkup yurisdiksinya  disebut  sebagai  "kompetensi  relatif".  Kompetensi  absolut  mengacu  pada  kapasitas pengadilan  untuk  memberikan  putusan  dalam  suatu  kasus  berdasarkan  objek,  materi,  atau  subjek yang  dipermasalahkan  dalam  litigasi.  Dengan  demikian,  desa  akan  menjadi  salah  satu  komponen pemerintahan, yang merupakan salah satu dari sekian banyak aspek penyelenggaraan pemerintahan. Kepala  desa  merupakan  posisi  penting  dalam  penyelenggaraan  masyarakat.  Pemimpin  adalah seseorang  yang  selain  menjalankan  tanggung  jawabnya  sebagai  pemimpin,  juga  mendukung  dan melayani masyarakat dengan menjalankan tanggung jawab yang diemban sebagai kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin kota berkewajiban untuk mengarahkan perangkat daerah agar sesuai dengan  amanat  yang  diberikan.  Karena  ikatannya  yang  kuat  dengan  masyarakat  setempat,  posisi perangkat  desa  telah  muncul  sebagai  salah  satu  isu  politik  terpenting  saat  ini,  dan  tanggapan pemerintah ditanggapi dengan berbagai pendapat dan reaksi. Perangkat desa memberikan bantuan kepada kepala desa agar dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Jika seorang kepala desa kedapatan melanggar baik peraturan pemerintah maupun larangan yang sudah ditetapkan, maka tidak tertutup kemungkinan ia dicopot dari jabatannya sebagai kepala masyarakat. Aparatur desa yang diberhentikan oleh kepala desa tanpa persetujuan kepala desa harus dilindungi undang-undang. Pemberhentian perangkat desa yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dapat  menimbulkan  implikasi  hukum  berupa  sanksi sosial  bagi  aparat  yang  tidak  seharusnya  mendapatkannya.  Ini  karena  ada  kurangnya  keterbukaan seputar subjek ini.
Kata Kunci: Perangkat Desa, Kepala Desa, diberhentikan

## Abstract
State administrative courts are the courts that have the ability to hear cases that have the authority or  competence,  such  as  relative  competence  and  absolute  competence.  These  courts  have  the jurisdiction to hear matters that have the authority or competence. The ability of a court to hear a matter  in  accordance  with  the  scope  of  its  jurisdiction  is  referred  to  as  its  "relative  competence." Absolute competence refers to the capacity of a court to render a verdict in a case on the basis of the object,  material,  or  subject  at  issue  in  the  litigation.  In  this  way,  the  village  will  be  one  of  the components of governance, which is just one of many facets of governance. The leader of the village is an important position in the administration of the community. A leader is someone who, in addition to carrying out his responsibilities as a leader, also supports and serves the community by carrying out the responsibilities that come with being the head of a village. This indicates that the leader of the city is obligated to steer the regional apparatus in a manner that is consistent with the mandate he was given.  Because  of  its  strong  ties  to  the  local  community,  the  position  of  the  village  apparatus  has emerged as one of the most important political issues of the day, and the response of the government has been met with a wide range of opinions and reactions. The village apparatus provides assistance to the village head so that he can fulfill his obligations and responsibilities to the community. If a village
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
leader is found to have violated both government regulations and already established restrictions, then it is possible for him to be removed from his position as head of the community. Village officials who are fired by the village head without the approval of the village head should be protected by legislation. A dismissal of village officials that is carried out in a manner that is not in conformity with applicable laws and regulations may have legal implications in the form of social sanctions for officials who should not get it. This is because there is a lack of openness surrounding this subject.
Keywords: Village Apparatus, Village Head, dismissed

## PENDAHULUAN
Desentralisasi dalam pemerintahan Indonesia tetap dipertahankan meskipun negara ini berstatus  sebagai  negara  tunggal,  yang  memungkinkan  daerah  untuk  menjalankan kewenangannya sendiri. Menurut alinea pertama Pasal 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah republik  yang  merdeka  dan  bersatu  dalam  struktur  politiknya.  Karena  merupakan  negara kesatuan,  maka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  menjadi  daerah-daerah  yang terdiri  dari  provinsi,  kabupaten,  dan  kota.  Daerah-daerah  tersebut  membentuk  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Kabupaten-kabupaten  ini  tunduk  pada  sejumlah  besar kekuasaan  dari pemerintah  pusat.  Sebagai  akibat  langsung  dari  hal  itu,  “Daerah -daerah tersebut  diberi  hak  untuk  mengatur  pemerintahannya  sesuai  dengan  keinginan  penduduk setempat”.
Pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara yang memiliki kewenangan atau  kompetensi,  seperti  kompetensi  relatif  dan  kompetensi  absolut,  disebut  sebagai pengadilan tata usaha negara. “Kemampuan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan yurisdiksinya itulah yang disebut sebagai kompetensi relatif pengadilan. Kemampuan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan objek, materi, atau subjek sengketa dikenal  sebagai  kompetensi  absolut”. Pasal  50  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 menyatakan, “Peradilan Tata Usaha Negara wajib dan berwenang untuk meneliti, memutus, dan menyelesaikan masalah Tata Usaha Negara pada tingkat pertama” (LNRI.TH.1986.No.77). Menurut  Pasal  51  ayat  (1)  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  dan  menurut  ayat  (2) Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara:  “Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  me mpunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara. " Sengketa tata usaha  negara  diperiksa  dan  diputus  pada  tingkat  banding,  menurut  Pasal  51  ayat  (1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara dibebani kewajiban dan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan di antara anggotanya sendiri, serta wewenang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
untuk  menyelesaikan  masalah  yang  termasuk  dalam  wilayah  hukumnya  sendiri.  Dengan demikian, desa akan menjadi salah satu komponen pemerintahan, yang merupakan salah satu dari sekian banyak aspek penyelenggaraan pemerintahan. “Desa adalah suatu wilayah yang didiami  oleh  sejumlah  penduduk  yang  mempunyai  organisasi  pemerintahan  terendah langsung  di  bawah  kecamatan,  yang  telah  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  tempat tinggalnya” sebagaimana didefinisikan oleh Oxford English Dictionary.
Untuk mewujudkan desa, Menteri Dalam Negeri terlebih dahulu harus mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang luas minimum, kepadatan penduduk, dan kriteria lain yang harus  diperhatikan.  Mengikuti  instruksi  Menteri  Dalam  Negeri,  undang-undang  setempat akan  digunakan  untuk  menentukan  nama  Desa,  batas  wilayah,  yurisdiksi,  serta  hak  dan kewajiban.  “Pejabat  yang  berwenang  harus  terlebih  dahulu  menyetujui  peraturan  daerah yang  diusulkan  untuk  diterapkan  sebelum  berlaku.  Pemekaran,  pemantapan,  dan pemusnahan desa diatur oleh peraturan dalam negeri yang berlaku pada saat itu.” Seorang pejabat  terpilih  yang  menjabat  sebagai  kepala  masyarakat  dikenal  sebagai  kepala  desa. Pemimpin desa diharapkan dapat memimpin bawahannya sesuai dengan kewenangan dan kekuasaan  yang  telah  diberikan,  dan  ini  menjadi  keharusan  bagi  mereka  untuk  mampu melakukannya.
Status hukum dan kedudukan aparatur desa yang merupakan lembaga pemerintahan yang letaknya dekat dengan masyarakat, telah cukup lama menjadi perbincangan hangat di kalangan  elite  politik.  Aparatur  desa  membantu  kepala  desa  dalam  menjamin  kelancaran pemerintahan, masyarakat mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan, dan desa menjalankan kewajiban, tugas, dan fungsinya. Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  adalah  sengketa  yang  timbul  akibat  dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di di daerah. Di mana pun di Amerika Serikat, konflik seperti ini dapat muncul. Nyatakan niat Anda (KTUN). Orang-orang yang dipecat dari pekerjaannya sebagai aparat desa adalah salah satu sasaran paling umum dari tuntutan hukum yang dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Ada perbuatan yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan menurut Undang-undang ini yang sejalan dengan pemecatan berdasarkan gejala-gejalanya, menurut Undang-undang dan Permendagri.  Pasal  53  yang  mengatur  tentang  pemberhentian  kewenangan  desa,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
menyatakan  bahwa  kepala  desa  dapat  diberhentikan  tanpa  memberikan  alasan pemberhentiannya. Jelas dari contoh ini bahwa perangkat dapat dihentikan tanpa melakukan pelanggaran. PTUN telah mengambil keputusan. Itu benar sekali. Keputusan akhir tidak akan mengubah fakta bahwa temuan pemberhentian yang tidak sesuai dengan Pasal 53 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 akan tetap berlaku, terlepas dari hasil banding.
Akibatnya, kepala desa dilarang oleh undang-undang untuk sekadar mematikan mesin desa. Penduduk desa dipecat karena berbagai alasan, salah satunya karena kepala desa telah melanggar hukum. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur tentang desa, mencegah terpilihnya perangkat desa:
1. berbahaya bagi masyarakat umum.
2. Menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak ketiga, dan/atau pihak lain dan/atau organisasi tertentu.
3. Penggunaan posisi kekuasaan atau tanggung jawab seseorang secara berlebihan.
4. Diskriminasi terhadap anggota masyarakat atau anggota kelompok sosial tertentu.
5. Ganggu gerombolan penduduk desa dengan mengambil tindakan.
6. Korupsi, nepotisme, dan penerimaan suap atau hadiah dari pihak lain sebagai imbalan atas keputusan atau tindakan sendiri.
7. Memutuskan partai politik dan bergabung dengan barisan pengikutnya.
8. Mengadopsi atau mengelola organisasi terlarang sebagai milik sendiri.

## METODE PENELITIAN
Untuk melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif, yang  meliputi  pencarian  prinsip-prinsip  dan  doktrin-doktrin  hukum  yang  luas  serta  aturan hukum  untuk  menemukan  solusi  atas  permasalahan  yang  akan  dihadapi.  Merupakan subbidang  studi  hukum  yang  mencari  jawaban  atas  pertanyaan  mengenai  permasalahan hukum yang ada. Sebagai komponen dari pendekatan perundang-undangan, dilakukan kajian dan  penilaian  yang  komprehensif  terhadap  semua  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Adanya data empiris dalam penelitian ini tidak diakui oleh penelitian normatif hukum yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, sumber primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk menyusun dokumen hukum yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022

## Pelindungan Hukum Bagi Perangkat Desa Yang Diberhentikan Oleh Kepala Desa
Diatur  oleh  tata  cara  untuk  mengeluarkan  pejabat  dari  desa,  tetapi  sistem  ini  tidak melindungi aparat dari aktivitas kepala desa. Untuk membela hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain, diperlukan perlindungan hukum. Untuk memastikan bahwa semua warga  negara  dapat  menggunakan  hak-hak  hukumnya,  perlindungan  ini  tersedia  untuk seluruh masyarakat. Perlindungan perangkat desa berupaya untuk membela hak-hak dasar perangkat  desa  dan  menjamin  bahwa  setiap  orang  memiliki  akses  yang  sama  terhadap kesempatan.
Dengan memberlakukan perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam peraturan perundang-undangan,  dilakukan  upaya  untuk  membatasi  pelaksanaan  kewajiban  dan perlindungan  terhadap  pelanggaran.  Aparatur  Desa  yang  diberhentikan  karena  suatu mekanisme  dilindungi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  peraturan terkait.  Proses  keluar  dari  otoritas  desa  diatur  secara  rinci  dalam  undang-undang  ini. Kewenangan desa tunduk pada ketentuan Pasal 48 sampai dengan 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur tata cara pemberhentian dan penggantian.

## Mekanisme  Pemberhentian  Perangkat  Desa  Berdasarkan  Permendagri  Nomor  67  Tahun 2017
Selain  sebagai  kemenangan  di  bidang  politik,  pengesahan  UU  No.  6  Tahun  2014 merupakan upaya jangka panjang untuk menjadikan desa sebagai landasan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat yang tinggal di sana. Pertanyaan apakah desa beroperasi di bawah bentuk pemerintahan yang terpusat atau terdesentralisasi adalah subyek dari argumen yang paling panas. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tanggung jawab administratif desa  berada  di  bawah  kewenangan  kabupaten  atau  kota  (pemerintah  daerah  itu  sendiri). Mereka terus mempertahankan hak dan wewenang yang diperlukan untuk mengatur masalah komunal dengan cara yang konsisten dengan hak asal usul dan kebiasaan mereka.
Berikut  rangkuman  tanggung  jawab  dan  peran  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemerintah  desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015:
a. Tugas dan fungsi Kepala Desa (Pasal 6)
(1) Kepala Desa adalah pejabat tinggi pemerintah desa dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah desa dijalankan.
(2) Organisasi, pembinaan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab Kepala Desa.
(3) Menurut ayat (2), Kepala Desa bertanggung jawab atas fungsi:
a) Menetapkan  dan  menegakkan  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka memelihara  ketertiban  dan  ketentraman  desa;  ini  termasuk  administrasi administrasi dan pengaturan peraturan desa.
b) Melaksanakan  kegiatan  pembangunan  seperti  membangun  infrastruktur  dan meningkatkan  pengembangan  sumber  daya  manusia,  perawatan  kesehatan, dan pendidikan.
c) Berbagai  topik  tercakup  dalam  rubrik  pengembangan  masyarakat  termasuk pembentukan  hak  dan  kewajiban  masyarakat,  partisipasi  masyarakat,  sosial budaya, masyarakat, agama, dan lapangan kerja.
d) Penting  untuk  memberdayakan  masyarakat  dalam  berbagai  cara,  seperti mendidik dan memotivasi anggota masyarakat umum tentang berbagai aspek budaya, ekonomi, politik, dan bahkan lingkungan.
e) Mengembangkan dan memelihara hubungan kolaboratif dengan organisasi lokal dan seluruh negara bagian.
b. Tugas dan fungsi sekretaris Desa (pasal 7)
(1) Dalam  hal  tanggung  jawab  administratif,  peran  Sekretaris  Desa  berada  di  urutan kedua setelah Sekretaris Desa.
(2) Sekretaris  Desa  bertanggung  jawab  untuk  menawarkan  dukungan  administratif kepada Kepala Desa dengan segala cara yang memungkinkan.
(3) Untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), Sekretaris Desa bertanggung jawab atas tugas-tugas sebagai berikut:
a) Menangani  tanggung  jawab  administratif  antara  lain  menangani  manuskrip, surat, arsip, dan ekspedisi.
b) Administrasi  kota  atau  kantor,  perencanaan  pertemuan,  pengelolaan  aset, pengawasan inventaris, perjalanan dinas, dan penyediaan layanan publik adalah contoh tanggung jawab bersama.
c) Kepala Desa, Kepala Desa dan BPD perlu diverifikasi dan diadministrasikan, serta lembaga pemerintah desa lainnya seperti BPD, untuk menentukan pendapatan dan pengeluaran mereka.
d) Sebagai bagian dari proses perencanaan, yang juga melibatkan penganggaran, perencanaan  pendapatan  dan  pengeluaran  desa,  penyusunan  inventaris informasi untuk tujuan pembangunan, serta pemantauan dan evaluasi program, semuanya disertakan. Selain itu.
c. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan (Pasal 8)
(1) Staf sekretaris termasuk kepala urusan.
(2) Membantu  Sekretaris  Desa  dalam  urusan  pemerintahan,  kepala  urusan  bertugas melaksanakan tugas pemerintahan.
(3) Ia  mempunyai  fungsi  untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  Kepala  Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a) Untuk  menyebutkan  beberapa  saja,  kepala  pemerintahan  dan  urusan  umum ditugaskan  untuk  mengawasi  segala  sesuatu  mulai  dari  mengelola  manuskrip hingga  melacak  komunikasi  dan  arsip  resmi  hingga  mengawasi  ekspedisi  dan otoritas desa hingga menyiapkan fasilitas desa dan kantor yang diperlukan.
b) Dia  bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  administrasi  keuangan,  membatasi pendapatan  dan  pengeluaran,  dan  mengelola  administrasi  keuangan,  antara lain.  Kepala  petugas  urusan  keuangan  memiliki  berbagai  tugas,  dan  ini  hanya contoh dari tugas-tugas tersebut.
c) Tugas jabatan ini adalah mengawasi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan  belanja  daerah,  mengumpulkan  data  untuk  tujuan  pembangunan, memantau dan mengevaluasi program, serta menulis laporan. Bertugas untuk menyatukan potongan-potongan puzzle.
d. Tugas dan Fungsi Kepala Seksi (Pasal 9)
(1) Kepala  Seksi  berfungsi  sebagai  komponen  pelaksana  teknis  dan  berkedudukan  di wilayah ini.
(2) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tanggung jawab operasional menjadi tanggung jawab Kepala Seksi.
(3) Menurut ayat (2), Kepala Seksi mempunyai tugas sebagai berikut:
a) Kepala  seksi  pemerintahan  bertanggung  jawab  atas  semua  pengelolaan administrasi,  termasuk  pembuatan  peraturan  desa,  penyelesaian  sengketa tanah, pemeliharaan ketertiban umum, pelaksanaan langkah-langkah keamanan masyarakat, dan pengumpulan dan pengelolaan data Profil Desa.
b) Keputusan harus dibuat oleh kepala bagian kesejahteraan tentang isu-isu seperti peningkatan infrastruktur pedesaan, kemajuan pendidikan dan kesehatan, dan pemenuhan tugas-tugas motivasi masyarakat di bidang-bidang seperti budaya dan ekonomi dan sistem politik dan lingkungan.
c) Misalnya, dia harus membantu orang-orang dalam komunitas memahami hak dan  tanggung  jawab  mereka,  menginspirasi  mereka  untuk  lebih  terlibat,  dan memastikan  bahwa  nilai-nilai  komunal  yang  esensial  seperti  agama  dan pekerjaan tidak terancam.
e. Tugas dan Fungsi Kepala Kewilayahan (pasal 10)
(1) Sebagai  bagian  dari  satgas  daerah,  Kepala  Daerah  atau  orang  lain  yang  sederajat berada di tempat untuk membantu Kepala Desa melakukan tugasnya di daerahnya.
(2) Untuk tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah atau penanggung jawab lainnya bertanggung jawab sebagai berikut:
a) Kedamaian dan ketertiban, perlindungan masyarakat, mobilitas penduduk, dan struktur dan manajemen wilayah adalah beberapa tujuan dari program ini.
b) mengawasi pelaksanaan pembangunan daerah.
c) bekerja  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan  kesadaran  masyarakat  untuk menjaga lingkungan melalui pengembangan masyarakat lingkungan.
d) Untuk  menjamin  kelancaran  pemerintahan  dan  pertumbuhan  ekonomi, dilakukan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat di masyarakat.
e) Sebuah  desa  memiliki  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri,  kekuasaan  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah,  serta  kemampuan  untuk  memiliki  kekayaan dan aset, menurut prinsip-prinsip hukum tradisional. Desa diharapkan mampu memiliki aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi dan keterampilan untuk  menjalankan  cita-cita  baik  pemerintah  desa  maupun  masyarakat  agar desa dapat maju dan berkembang.
f) Pemerintah  desa  adalah  unit  pemerintahan  terkecil  di  wilayahnya,  dan  diatur oleh tugas dan wewenangnya sendiri. Sebagai pemerintahan tingkat terendah, perangkat  desa  dan  pekerjaan  yang  mereka  lakukan  sangat  penting  karena mereka memili ki pengetahuan langsung tentang kondisi dan masalah yang ada di wilayah mereka, dan sebagai hasilnya, mereka dapat memberikan masukan yang  berharga  kepada  pemerintah  kecamatan  ketika  merumuskan  kebijakan daerah  dan  daerah.  kebutuhan  seluruh  negara.  Sebagai  tingkat penyelenggaraan  pemerintahan  yang  paling  rendah,  aparatur  pemerintahan desa merupakan alat pemerintahan.
g) Seorang  abdi  negara  atau  abdi  negara  harus  mampu  menunjukkan  potensi dirinya  secara  maksimal  dalam  rangka  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya. Untuk menjadikan desa lebih mandiri, maka diberlakukan peraturan tentang  pemerintahan  desa.  Akibatnya,  keputusan  pemerintah  tentang pembangunan  nasional  akan  berada  di  pundak  perangkat  desa.  Desa  dalam hukum  adat  memiliki  hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri,  kekuasaan  untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan hak untuk memiliki kekayaan dan harta bendanya  sendiri.  Keberadaan  Desa  sangat  penting  untuk  ditegaskan  guna menjamin  kesejahteraan  masyarakat.  Peraturan  desa  di  Indonesia  telah mengalami perubahan dramatis sejak konstitusi, undang-undang, dan peraturan negara  direvisi.  Desa  memiliki  opsi  untuk  menjadi  mandiri  dan  otonom berdasarkan  UU  Desa  2014.  Yang  dimaksud  dengan  “Otonomi  Desa”  adalah kontrol  pemerintah  daerah  atas  keuangan  masyarakat.  Dana  desa  masih dipandang tidak efektif dalam pelaksanaan pemanfaatannya karena kurangnya kemampuan dan partisipasi masyarakat.
Kepentingan pribadi atau timbal balik Kepala Desa dalam pembuangan perangkat desa ini dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 di Desa menjadi kendala umum. Halangan akan terjadi  jika  perangkat  desa  yang  ditunjuk  gagal  memenuhi  kualifikasi  atau  tidak  mampu mengelola  tanggung  jawabnya  jika  diangkat  semata-mata  untuk  keuntungan  pribadi. Pemberhentian tidak mungkin atau sangat sulit jika ada kaitan erat antara yang bersangkutan, baik  dari  segi  kepentingan  maupun  kedekatan  (dalam  arti  ada  hubungan  kekerabatan).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
Pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa harus dilakukan secara profesional dan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Itu  tidak  bisa  dilakukan  untuk  keuntungan pribadi. Untuk memastikan Perangkat Desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya di masa yang  akan  datang,  Kepala  Desa perlu  mengetahui  apa tanggung  jawab  dan perannya  pada saat  Perangkat  Desa  dibentuk.  mampu  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada masyarakat secara bertanggung jawab dan bermoral

## Akibat Hukum Pemberhentian Perangkat Desa
Konsekuensi hukum pemecatan aparat desa akan diulas secara mendalam pada bagian ini.  Dibahas  berdasarkan  undang-undang  dan  peraturan  yang  relevan,  serta  teori  hukum, filosofi hak asasi manusia, dan pendapat profesional.
Dalam  kasus  di  mana  kepala  desa  melanggar  norma-norma  lokal  dan  pemerintah, perangkat  desa  dapat  dipecat  oleh  kepala  desa,  yang  memiliki  wewenang  untuk melakukannya.  Menurut  Pasal  51  UU  Desa  Nomor  6  Tahun  2014,  Perangkat  Desa  dikenai pembatasan sebagai berikut:
1. dampak negatif bagi kepentingan umum.
2. Membuat  pilihan  yang  sesuai  dengan  kepentingan  terbaik  mereka  serta  kepentingan anggota keluarga mereka, pihak lain, dan/atau organisasi tertentu.
3. Penggunaan  yang  tidak  tepat  atas  wewenang,  tanggung  jawab,  hak,  atau  kewajiban seseorang.
4. Diskriminasi terhadap kategori orang tertentu dan/atau masyarakat secara keseluruhan.
5. Sekelompok penduduk desa harus ditangani dengan cara yang lebih agresif.
6. Contoh korupsi dan nepotisme termasuk menerima uang, komoditas, atau layanan dari pihak  ketiga  yang  berpotensi  mempengaruhi  pengambilan  keputusan  atau  tindakan seseorang.
7. Berpartisipasi dalam proses politik dengan bergabung dengan partai.
8. Bergabunglah  dengan  grup  terbatas  dan  berpartisipasi  dalam  administrasinya  dalam kapasitas tertentu.
9. Ketua  dan/atau  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa,  DPR  RI,  dewan  perwakilan provinsi, dewan perwakilan daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang disetujui.
10. Ikut serta dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

## 11. Melanggar komitmen dan sumpah.
12. Meninggalkan tugas secara tidak bertanggung jawab selama 60 hari tanpa alasan.
Setiap kali Perangkat Desa melanggar peraturan dan perundang-undangan yang sudah ada. Peringatan lisan dan tertulis akan diberikan kepada Perangkat Desa jika terus melanggar aturan.  Dalam  rangka  melaksanakan  otonomi  desa,  diharapkan  aparatur  pemerintah  desa yang memiliki kemampuan dan kemampuan menyelenggarakan pemerintahan desa dan cita- cita masyarakat akan hadir untuk membantu desa sejahtera dan berkembang. Pemerintah desa  adalah  unit  pemerintahan  terendah  di  wilayahnya,  dan  diatur  oleh  tugas  dan wewenangnya sendiri.
Sebagai pemerintahan  tingkat  terendah,  perangkat  desa  dan pekerjaan  yang  mereka lakukan sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi dan masalah  yang  ada  di  wilayah  mereka,  dan  sebagai  hasilnya,  mereka  dapat  memberikan masukan yang berharga kepada pemerintah kecamatan ketika merumuskan kebijakan daerah dan daerah. tuntutan seluruh negeri. Sebagai tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang paling  rendah,  aparatur  pemerintahan  desa  merupakan  alat  pemerintahan.  Seorang  abdi negara atau abdi negara harus mamp u menampilkan potensi dirinya secara maksimal dalam rangka  melaksanakan  kewajiban  dan  tanggung  jawabnya.  Untuk  menjadikan  desa  lebih mandiri,  maka  diberlakukan  peraturan  tentang  pemerintahan  desa.  Selain  itu,  tujuan pemerintahan  desa  adalah  menjadi  landasan  bagi  semua  keputusan  pemerintah  yang mempengaruhi pertumbuhan nasional.
Menurut  Pasal  53  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  pemberhentian  perangkat Desa diperbolehkan apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(1) Meninggal Dunia;
(2) Permintaan sendiri atau;
(3) Diberhentikan.
Juga harus  ada  acuan mekanisme  kemacetan  aparatur Desa  pada  saat diberhentikan oleh  Kepala  Desa  yang  menjadi  kewenangannya,  sehingga  peraturan  baru  dapat disambungkan kepada Kepala Desa jika kondisi kemacetan dan mekanisme kemacetan dapat diterima dalam penerapannya. Untuk menjaga keharmonisan sosial dan semangat persatuan dan  persaudaraan,  pemberhentian  harus  berdasarkan  aturan  yang  telah  ditetapkan  dan
bukan  atas  pertimbangan  politik  kepala  desa  dan  penilaian  pribadi. 1 .  Untuk  memastikan bahwa  semua  masyarakat  desa  mendapatkan  pelayanan  yang  baik,  a  parat  desa  yang profesional harus didorong dan dilatih dalam peran dan tanggung jawabnya. Dengan cara ini, kepala  desa  tidak  bisa  memecat  seseorang  begitu  saja  karena  dia  tidak  menyukainya.  Ada masalah dan keresahan dalam masyarakat.
Dalam  kasus  di  mana  kepala  desa  melanggar  norma-norma  lokal  dan  pemerintah, perangkat  desa  dapat  dipecat  oleh  kepala  desa,  yang  memiliki  wewenang  untuk melakukannya. “Dampak administratif berupa teguran lisan dan tertulis dikenakan terhadap Perangkat Desa apabila melanggar larangan yang ada.”
Jika mengacu pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, maka ada akibat yang harus dihadapi  oleh  Perangkat  Desa  akibat  diberhentikannya  Perangkat  Desa  secara  sepihak. Masyarakat  di  desa  hanya  mengetahui  bahwa  aparat  setempat  telah  melanggar  hukum, namun kenyataannya tidak demikian. Akibatnya, masyarakat di desa tersebut memandang rendah aparat desa yang tinggal di wilayah tersebut, yang berakibat fatal bagi mereka.
Menurut Permendagri Nomor 67  Tahun  2017,  baik  Kepala  Desa  maupun  masyarakat desa tidak memahami ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kepala Desa  harus  mentaati  hukum  ketika  memberhentikan  Perangkat  Desa.  Hal  ini  memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Kepala Desa.
Karena itu, pelaksanaan putusan PTUN tentang pemecatan perangkat desa oleh kepala desa tidak sesuai dengan UU 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Hal ini dikarenakan aparat  desa  masih  diberhentikan  berdasarkan  kepentingan  pribadi  kepala  desa  dan  tanpa pertimbangan.  Ini  bertentangan  dengan  pemecatan  pejabat  pemerintah  yang  harus mengikuti  aturan.  Kepala  desa  entah  tidak  peduli  dengan  hukum  atau  tidak  tahu  itu  ada. Akibatnya, tindakan tambahan harus dilakukan untuk mencegah kejadian seperti itu.

## KESIMPULAN
Aspek  preventif  dan  represif  hukum  menjadi  bentuk  perlindungan  hukum  perangkat desa. Perangkat desa memiliki kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan atau pemikiran
mereka sebelum keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai bagian dari perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk menghindari konflik hukum di masa depan. Tujuan dari perlindungan hukum yang bersifat restriktif adalah untuk mengakhiri sengketa dan cara penyelesaiannya  dalam  sistem  peradilan.  Karena  kurangnya  transparansi  dalam  proses pemberhentian,  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  pemberhentian  perangkat  desa  oleh kepala desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Akibatnya, aparat desa menghadapi sanksi sosial yang seharusnya tidak mereka hadapi akibat diberhentikan, yang bertentangan dengan apa yang seharusnya terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
ARLIN,  Y.  A.  (2021).  KEWENANGAN  KEPALA  DESA  DALAM  MUTASI  SEKRETARIS  DESA MENURUT  UNDANG-UNDANG  NOMOR  6  TAHUN  2014  (Doctoral  dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).
Gultom,  K.  H.,  Pura,  M.  H.,  &  Rifaldi,  M.  (2022).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Upaya  Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(5), 384-394.
LESTARI,  N.  R.  PENYELESAIAN  SENGKETA  HASIL  PEMILIHAN  KEPALA  DESA  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  NOMOR  6  TAHUN  2014  TENTANG  DESA  (STUDI  KASUS  DI  DESA BANYAKAN KECAMATAN BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI).
MARIO, A. (2020). PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI (Doctoral dissertation, UINIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
PIYOLA,  S.  (2021). ANALISIS  PUTUSAN  PTUN  PEKANBARU  NOMOR  39/G/2018  TENTANG PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
TAMPUBOLON,  E.  (2022).  TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  KEDUDUKAN  PEMERINTAH  DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.