## PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PROVINSI RIAU

## Gushairi
Hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung agushairi@yahoo.co.id

## Abstract
The primary issue in this study is the ineffectiveness and lack of implementation of the fulfillment of children's support by their biological father following the parent‟s divorce  in  Riau  Province  in  2020.  This  study  aims  to  determine  and  analyze  the implementation of the fulfillment of children's support following a divorce that occurred in Riau Province in 2020, particularly obstacles in the application of court decisions in the  jurisdiction  of  the  Religious  Courts  in  Riau  Province.  This  study  employed  field research. It was conducted by going directly to the research object area to collect data on the implementation of the fulfillment of children's support following a divorce in Riau Province  in  2020.  The  findings  of  this  study  indicate  that  based  on  the  results  of interviews  with  55  informants,  in  practice,  many  fathers  including  civil  servants, members  of the  National  Police/TNI,  and  BUMN/private  employees in  Riau  Province, are  not  responsible  for  providing  support  to  their  children  following  their  divorce  for various  reasons.  The  factors  that  cause  a  father  not  to  provide  support  for  his  child following  a  divorce  are  because  he  does  not  have  a  steady  income,  has  remarried  to another  woman,  his  whereabouts  are  unknown,  lack  of  communication  between  father and  son,  and  is  reluctant  to  provide  child  support.  The  following  are  the  solutions  for obtaining  children's  rights  following  a  divorce: first the  existence  of  binding  rules related  to  the  provision  of  child  support, second the  establishment  of  an  institution concerned with the payment of child support, third, an amendment to the law regarding changes in the amount of child support payments , fourth, establishment of an institution concerned with the payment of child support.
Keywords: Fulfillment of a living, child support, divorce

## Abstrak
Permasalahan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  ketidakefektifan  dan  kurang terlaksanananya  pemenuhan  nafkah  anak  pasca  perceraian  oleh  ayah  kandungnya  di Provinsi  Riau  pada  tahun  2020.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  pelaksanaan  pemenuhan  nafkah  anak  pasca  perceraian  yang  terjadi  pada tahun 2020 di Provinsi Riau, hambatan-hambatan dalam penerapan putusan Pengadilan di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  di  Provinsi  Riau.  Penelitian  ini  menggunakan jenis  penelitian  lapangan  ( field  research). Penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  terjun langsung  ke  daerah  objek  penelitian  guna  memperoleh  data  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  pemenuhan  nafkah  anak  pasca  perceraian  di  Provinsi  Riau  pada  tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan 55 informan, pada prakteknya di Provinsi Riau masih banyak ayah yang tidak bertanggung jawab  untuk  membayar  nafkah  kepada  anaknya  pasca  perceraian  dengan  berbagai alasan,  termasuk  bagi  PNS,  anggota  Polri/TNI,  maupun  Karyawan  BUMN/Swasta.
Adapun faktor penyebab seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian  disebabkan  karena  mantan  suami  tidak  memiliki  penghasilan  yang  tetap, mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain, mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya,  serta  kurangnya  komunikasi  antara  ayah  dengan  anaknya  serta  enggan untuk  membayar  nafkah  anak.  Solusi  dari  permasalahan  tersebut  adalah  agar  hak-hak anak  pasca  perceraian  bisa  diperoleh  adalah  sebagai  berikut, pertama .  adanya  aturan yang  mengikat  terkait  pembayaran  nafkah  anak, kedua, membentuk  lembaga  yang konsen  dalam  pembayaran  nafkah  anak , ketiga, perubahan  undang-undang  tentang perubahan  besaran  pembayaran  nafkah  anak,  dan keempat ,  melibatkan  kerabat  ayah dalam memberikan nafkah.
Kata Kunci: pemenuhan nafkah, nafkah anak, perceraian

## PENDAHULUAN
Perceraian  adalah  sebagai  upaya  atau  jalan  terakhir  setelah  segala  upaya untuk mendamaikan suami-istri telah ditempuh namun tidak berhasil karena pada prinsipnya tujuan perkawinan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, ialah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah (kebahagiaan), mawaddah (kasih  sayang)  dan  rahmah  (belas  kasih),  namun  jika  suami-istri  harus mempertahankan  perkawinannya  dalam  keadaan  tidak  bahagia,  dan  sejahtera ditakutkan akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut. 1
Fenomena perceraian di Indonesia yang dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan  secara  signifikan.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari  Laporan  Tahunan  2018 Direktur  Jenderal  Badilag  kasus  perceraian  di  seluruh  Indonesia  berjumlah 444.358  perkara  yang  terdiri  dari  cerai  talak  118.853  perkara  dan  cerai  gugat sejumlah  325.505  perkara. 2 Sementara  berdasarkan  Laporan  Tahunan  2019 perkara  perceraian  yang  masuk    di  Pengadilan  Agama  seluruh  Indonesia  adalah 480.618 perkara yang terbagi cerai talak 124.776 perkara dan cerai gugat 355.842 perkara.  Pada  tahun  2020  yang  lalu  berjumlah  608.528  perkara  yang  terdiri  dari Cerai Gugat 346.086 perkara dan cerai talak sejumlah 119.442 perkara. 3
1 Wasman  dan  Wardah  Nuroniyah, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 83.
2 https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah ,  di  akses  pada  tanggal  27 Januari 2021
3 https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah ,  di  akses  tanggal  3  Februari 2021
Salah  satu  yang  sangat  perlu  menjadi  perhatian  dan  pertimbangan pengadilan  dalam  memutus  perkara  perceraian  adalah  terkait  perhatian  dan pertimbangan para pihak yang bercerai mengenai nasib dan masa depan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 4 Karena suatu perkawinan yang sudah putus karena perceraian  tidaklah  mengakibatkan  hubungan  antara  orang  tua  (suami  dan  isteri yang  telah  bercerai)  dan  anak-anak  yang  lahir  dari  perkawinan  tersebut  menjadi putus.  Hal  ini  telah  disebutkan  dengan  tegas  dan  telah  diatur  bahwa  suami  dan istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban yaitu untuk memelihara dan mendidik  anak-anaknya,  termasuk  dalam  hal  pembiayaan  yang  timbul  dari pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. hanya hak asuh yang pindah ke salah satu pihak yaitu beralih ke ayah atau ke ibunya. 5
Memberi  nafkah  merupakan  salah  satu  kewajiban  dari  suami  setelah terjadinya pernikahan yang sah. Dasar hukumnya ialah firman Allah Swt;
ِ ل ْي َم ْ لا ى َ ل َع َو ۗ َث َعا َض َّرلا  َّمّخُّي ْ ن َ ا  َدا َر َ ا  ْن َمّل  ّنْي َ ل ّما َ ك  ّنْي َ ل ْي َح  َّنِو َدا َ ل ْو َ ا  َن ْع ّض ْرِي  ِت ٰدّلا َي ْ لا َو ٗه َ ل  ّد ْي ا َو ّد َ ل َيّةۢ ٌة َدّلاَو  َّرۤا ُضِح اَل ۚ اَى َع ْسِو اَّلّا  ٌسْفَن  ِفَّلَكِح اَل ۗ ّفْو ِر ْعَم ْ لاّة  َّنِى ِحَي ْسّكَو  َّنِىِقْز ّر ٌد ْي ِ ل ْي َم ا َ ل َو َحاَن ِج ا َ ل َ ف  ٍر ِوا َشَتَو اَمِىْنِّّم  ٍضا َرَح  ْن َع اًلا ُصّف اَدا َر َ ا ْ نّا َ ف ۚ  َكّل ٰذ ِ لْث ّم  ّث ّرا َي ْ لا ى َ لَع َو  ٖه ّد َ ل َيّة  ٗه َّ ل ْمِخ ْم َّ ل َس  ا َذ ّا  ْم ِ ك ْي َ ل َع  َحاَن ِج  ا َ ل َ ف  ْم ِ كَدا َ ل ْو َ ا  آْ ْي ِع ّضْر َت ْسَت  ْنَا  ْمُّحْد َرَا  ْنّاَوۗ اَم ّىْي َ ل َع ْمِخْيَح ٰ ا  ْٓا َّم ٌرْي ّصَة َ ن ْي ِ ل َم ْعَح اَمّة َ ه للّٰا َّ ن َ ا آْ ْي ِم َ ل ْعا َو َ ه للّٰا اي ِ قَّحا َو ۗ ّف ْو ِر ْع َم ْ لاّة
Artinya: Dan  ibu-ibu  hendaklah  menyusui  anak-anaknya  selama  dua  tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung  nafkah  dan  pakaian  mereka  dengan  cara  yang  patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu  menderita  karena  anaknya  dan  jangan  pula  seorang  ayah (menderita)  karena  anaknya.  Ahli  waris  pun  (berkewajiban)  seperti  itu pula.  Apabila  keduanya  ingin  menyapih  dengan  persetujuan  dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada  dosa  bagimu  memberikan  pembayaran  dengan  cara  yang  patut.
4 Muchsin, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Pasca  Perceraian  Orang  Tua ,  Varia Peradilan: Majalah Hukum tahun XXVI No. 301 ISSN 0215-0247, 2010, hal. 7.
5 Nunung Rodliyah, „Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan‟, Keadilan Progresif , No.5.Vol. (2014), h. 127
Bertakwalah  kepada  Allah  dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha  Melihat apa yang kamu kerjakan . (Q.S. Al-Baqarah ayat 233). 6
Menurut  Al-Thabarî  ayat  di  atas  adalah  perintah  kepada  ayah  dari  anak yang  disusukan  untuk  memberi  rezeki  (nafkah)  kepada  ibu  dari  anak  yang disusukan  tersebut  berupa  makanan  yang  biasa  dimakan  dan  pakaian,  sesuai dengan  apa  yang  dipakai  oleh  sang  suami,  sebab  Allah  SWT  sangat  mengetahui keadaan setiap hamba-Nya, dan mengetahui (kadar) kekayaan dan kemiskinannya, di  antara  mereka  ada  yang  kaya,  ada  yang  miskin  dan  ada  pula  yang  sederhana. Oleh  karena  itu,  Allah  memerintahkan  kepada  setiap  suami  untuk  menafkahi orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, yaitu isteri dan anaknya, menurut kadarkemampuannya. 7
Apabila  seorang  ayah  tidak  memberi  nafkah,  isteri  berhak  mengambil tanpa sepengetahuan suaminya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut;
َسْي َ ل َو  ٌحي ّح َش  ٌل ِج َر  َناَيْف ِس اَة َ أ َّ ن ّإ  ّ َّ للّٰا َ لي ِس َر اَي  ْج َ لا َ ق  َث َت ْ ت ِع  َج ْ نّة َدْن ّو  َّن َ أ  َث َشّئاَع  ْن َع ّكي ّف ْ كَي ا َم ي ّذ ِخ  َلاَقَف  ِمَل ْعَي اَل  َي ِوَو ِهْنّم  ِت ْذ َخ َ أ ا َم ا َّ ل ّإ ي ّد َ ل َو َو ي ّني ّف ْ كَي  ا َم ي ّني ّط ْعِي ّفو ِر ْع َم ْ لاّة  ّك َد َ ل َو َو
Artinya:  Aisyah  meriwayatkan  bahwa  Hindun  binti  Utbah  pernah  bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak  mau  memberi  nafkah  kepadaku  dan  anakku  sehingga  aku  harus mengambil  darinya  tanpa  sepengatuhannya.  Maka  Rasulullah  saw bersabda,  „ambillah  apa  yang  mencukupi  untuk  keperluan  kamu  dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Bukhari). 8
Fakta  kehidupan  menunjukkan  bahwa  tidak  sedikit  anak  yang  dilahirkan dari  perkawinan  yang  dibangun  dengan  susah  payah,  yang  pada  akhirnya  bubar
6 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan  terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), h. 50
7 Abû  Ja`far  Muhammad  bin  Jarîr  al-Thabarî, Jâmi`  al-Bayân  `An  Ta`wîl  Âyi  al- Qur`an, (Beirut : Dâr al-Fikr, 1988), Juz II, h. 495-496
8 Imam Abi „Abdullah Muhammad bin Isma‟il al-Bukhari, Shahih Bukhari , (Beirut: Dar al-Kitab al-„ilmiyyah. 2002), h. 1367.
karena  kemelut  rumah  tangga  yang  menghantamnya,  menanggung  derita  yang berkepanjangan,  yang  bisa  saja  disebabkan  adanya  perbedaan  keinginan  dari kedua orang tua anak tersebut. 9
Dampak  yang  dapat  dirasakan  oleh  anak  dapat  berupa  kefrustasian, kemurungan,  kesedihan,  kehilangan  identitas  sosial,  dan  lain-lain.  Dalam  rangka melindungi  anak  setelah  terjadinya  perceraian,  maka  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  mengatur  mengenai  hak  anak setelah terjadinya percerian. Hal ini untuk tetap melindungi kenyamanan mereka, hak-hak mereka dan lain sebagainya. 10 Realitanya, keadaan anak di Indonesia ini masih belum merasakan kegembiraan seperti yang diharapkan oleh aturan-aturan yang  ada.  Nasib  mereka  belum  seindah  ungkapan  verbal  yang  kerapkali memposisikan  anak  bernilai  penting,  sebagai  penerus  masa  depan  bangsa  dan sejumlah simbolik lainnya.
Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  dari  Pengadilan  Tinggi  Agama Pekanbaru  tentang  perceraian  yang  memuat  tentang  hak  istri  dan  anak  pasca perceraian  di  wilayah  Pengadilan  Tinggi  Agama  Pekanbaru  Tahun  2020.  Data tersebut menjelaskan bahwa jumlah perkara perceraian di Provinsi Riau berjumlah 8.100  perkara,  sementara  putusan  yang  memuat  tentang  hak  isteri  dan  anak  ada sekitar  130  perkara.  Data  tersebut  menggambarkan  bahwa  hanya  1,6  %  yang memuat putusan hak nafkah.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti  di  lapangan,  dengan  salah  seorang  ibu yang  pernah  mengajukan  gugatan  cerai  dan  nafkah  anak  di  Pengadilan  Agama Tembilahan,  putusan  tersebut  telah  berkekuatan  hukum  tetap  27  Agustus  2020, bahwa  sejak  terjadi  perceraian,  mantan  suami  tidak  pernah  memberikan  nafkah kepada  anaknya  yang  telah  diputuskan  oleh  Majelis  Hakim  sebesar  Rp300,000 setiap bulannya. Menurut beliau jangankan memberi nafkah, menjenguk anaknya setelah perceraian tidak pernah lagi.  Begitu juga  dengan keluarga mantan suami, mereka  mampu  untuk  membantu  atau  menafkahi  anaknya,  akan  tetapi  keluarga
9 Tinuk Dwi Cahyani, Komariah, Upaya Hukum Permohonan Eksekusi Terhadap Putusan Nafkah Hadhanah, Legality, ISSN: 2549-4600. Vol. 25, Maret 2017-Agustus 2017 , h. 119
10 Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan    dan  Pasal  98 Kompilasi Hukum Islam
dari  mantan  suami  juga  tidak  pernah  memberikan  nafkah  atau  hanya  sekedar menjenguk anaknya. 11
Berdasarkan  kasus  yang  terjadi  tersebut  di  atas,  putusan  yang  telah dijatuhkan  tidak  sepenuhnya  dijalankan  oleh  seorang  ayah  tersebut,  akibatnya banyak  anak  yang  terlantar  baik  dari  sisi  pendidikan,  akhlak,  dan  moral  karena kekurangan nafkah dari ayahnya tersebut.
Idealnya,  Pengadilan  tidak  hanya  menjatuhkan  putusan  saja,  akan  tetapi memastikan putusan tersebut berjalan dengan baik, akan tetapi belum ada payung hukumnya  untuk  menjalankan  putusan  tersebut  dengan  baik.  Walaupun  ada peluang  untuk  mengajukan  permohonan  eksekusi  di  Pengadilan  Agama  untuk memaksa  seorang  ayah  memberikan  nafkah  kepada  anaknya,  akan  tetapi  hal tersebut masih mengalami kendala yang tidak sepenuhnya bisa dijalankan dengan baik.Oleh sebab itu, perlu dilihat lebih jauh terkait bagaimana pemenuhan nafkah anak  pasca  perceraian  dan  apa  saja  yang  menjadi  penyebab  tidak  terlaksananya putusan-putusan terkait nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau sering disebut juga dengan  penelitian  lapangan  ( field  research) dan  metode  yang  dipilih  adalah deskriptif analitik. Penelitian ini mengambil data di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru  diantaranya  yakni  PA  Pekanbaru  Kelas  IA,  Pengadilan  Agama Bangkinang Kelas IB, dan Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II.
Adapun  yang menjadi  populasi dalam penelitian ini adalah para ibu  yang menerima  nafkah  anak  pasca  perceraian  di  Provinsi  Riau  pada  tahun  2020, sebanyak  130  orang,  yang  masing-masing  berada  di  wilayah  hukum  Pengadilan Tinggi  Agama  Pekanbaru.  Sedangkan  teknik  pengambilan  sampel  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan sampling  area  (cluster)  sampling, yakni  pasangan  suami  isteri  yang  bercerai  diputuskan  Pengadilan  Agama  yang menerima  pengasuhan  anaknya.  Berdasarkan  dokumen  Pengadilan  Agama Pekanbaru Kelas IA tahun 2020 ditemukan isteri yang berhak untuk nafkah anak
11 Hasil  wawancara  peneliti  dengan  pihak  Penggugat  pada  tanggal  8  Maret  2021  di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
pasca  perceraian  berjumlah  22  data,  Pengadilan  Agama  Bangkinang  Kelas  IB berjumlah 24 data, dan Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II sejumlah 9, total semua data ada 55 data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia
Nafkah  secara  etimologis  memiliki  beberapa  arti, pertama; laku  dan laris seperti penggunaannya dalam kalimat: قفن عیبلا  قافن ا  dengan harakah fathah nūn pada  اقافن      yang  artinya  jual  beli  itu  laris  dengan  baik. Kedua ;  artinya perbuatan orang-orang munafik jika huruf nūn pada lafaz اقافن berbaris kasrah . Adapun  menurut  istilah syara‟, nafkah  memiliki  arti  yang  beragam menurut  para  ulama  madzhab.  Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Abdurrahman Al-Jaziri,
عتتي امو ,نكسم و ,ةيسكو ,مادا و ,زبخ نم ثقفن هيلع بجت نم ثنؤم صخشلا جارخا كلذ ريغ و حاتصم و نودو ءام نمث نم كلذ
Artinya: “ Pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahinya, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain ”. 12
Kewajiban  seorang  ayah  dalam  memberikan  nafkah  dapat  ditemukan di  dalam Al-Qur‟an. Sebagaimana firman Allah  dalam surat  Ath-Thalaq  ayat 6-7, yang artinya:
“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.  Dan  jika  mereka (istri-istri  yang  sudah  di talak) itu  sedang  hamil,  maka  berikanlah  kepada  mereka  nafkahnya  hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah  kepada mereka upahnya; dan  musyawarahkanlah  di  antara kamu (segala  sesuatu) dengan  baik;  dan  jika  kamu  menemui  kesulitan,  maka perempuan  lain  boleh  menyusukan (anak  itu) untuknya.  Hendaklah  orang yang  mampu  memberi  nafkah  menurut  kemampuannya.  Dan  orang  yang
12 Abdurrahman  Al-Jaziri,  Fiqh  „ala  Madzhahibi  al-Arba‟ah  ,  juz.  IV,  (Beirut:  Dar  al Kutub al- „Ilmiyah, 1969), 485.
disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah  kepadanya.  Allah  tidak  memikulkan  beban  kepada  seseorang, melainkan (sekadar) apa  yang  Allah  berikan  kepadanya.  Allah  kelak  akan memberi kelapangan sesudah kesempitan.” (at-thalaq: 6-7) 13
Al-Qurtubi  berpendapat  bahwa  firman  Allah liyunfiq maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada isterinya, atau anaknya yang masih  kecil  menurut  ukuran  miskin  andaikata  dia  adalah  orang  yang  tidak berkecukupan.  Jadi  ukuran  nafkah  ditentukan  menurut  keadaan  orang  yang memberi  nafkah,  sedangkan  kebutuhan  orang  diberi  nafkah  disesuaikan dengan ketentuan kebiasaan setempat. 14
Sedangkan  dasar  kewajiban  nafkah  terhadap  anak  menurut  Hadis  di antaranya yaitu sebagi berikut :
ٌحي ّح َش  ٌل ِج َر  َناَيْف ِس اَة َ أ َّ ن ّإ  ّ َّ للّٰا َ لي ِس َر اَي  ْج َ لا َ ق  َثَت ْ ت ِع  َج ْ نّة َدْن ّو  َّن َ أ  َث َشّئاَع  ْن َع َسْي َ ل َو ّكي ّف ْ كَي  ا َم  ي ّذ ِخ  َلاَقَف  ِمَل ْعَي اَل  َي ِوَو ِهْنّم  ِت ْذ َخ َ أ  ا َم  ا َّ ل ّإ ي ّد َ ل َو َو  ي ّني ّف ْ كَي  ا َم  ي ّني ّط ْعِي ّفو ِر ْع َم ْ لاّة  ّك َد َ ل َو َو
Artinya:“Aisyah  meriwayatkan  bahwa  Hindun  binti  Utbah  pernah  bertanya,
Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia  tidak  mau  memberi  nafkah  kepadaku  dan  anakku  sehingga  aku harus  mengambil  darinya  tanpa  sepengatuhannya.  Rasulullah bersabda,  ambillah  apa  yang  mencukupi  untuk  keperluan  kamu  dan anakmu dengan cara yang baik.” (Muttafaq „alaih) 15
Hadits  ini  menunjukkan  hukum  boleh  mengambil  uang  milik  suami untuk  menambah  nafkah  dan  menunjukkan  kebolehan  mengambil  semua nafkah  ketika  nafkah  tersebut  ditahan  suami  (tidak  diberikan).  Makna syahih atau syuh artinya al-bukhlu ma‟a al-hirsi , pelit disertai dengan sifat tamak atau rakus.  Menurut  al-Qurtubi  dalam  riwayat  ini  Hindun  disini  tidak  bermaksud sifat syuh Abu Sufyan dalam segala hal. Hindun hanya melaporkan perlakuan dan  sifat  Abu  Sufyan  yang  pelit  kepada  Hindun  dan  anak-anaknya.  Bukan berarti  bahwa  Abu  Sufyan  mutlak  seorang  yang  bakhil.  Karena  secara
13 Kementrian Agama Republik Indonesia, op.,cit., h. 824
14 Muhammad al-Qurtubi, al-Jami li Ahkam al-Qur‟an, Juz XVIII (Beirut: Dar al-ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), h. 170
15 Imam Abi „Abdullah Muhammad bin Isma‟il al-Bukhari, Shahih Bukhari , (Beirut: Dar al-Kitab al-„ilmiyyah. 2002), h. 1367
psikologi seorang pembesar atau pemimpin biasa bersifat seperti itu terhadap keluarganya  untuk  penghematan  terhadap  keluarga  dan  sebagai  bentuk kepedulian  terhadap  orang  lain,  supaya  orang  lain  selain  keluarganya  tidak merasa tersakiti.
Indonesia  sebagai  Negara  berdasarkan  atas  hukum  telah  mengatur terkait  ketentuan  nafkah  anak  pasca  perceraian.  Peraturan  perundang- undangan telah memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak baik  secara  perdata  maupun  pidana  hingga  saat  ini  telah  sangat  lengkap. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  Pasal  41  huruf  (a)  sampai dengan (c) memberikan perlindungan hukum kepada anak korban perceraian,
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:
a. baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak  pengadilan  memberi keputusan.
b. bapak  yang  bertanggungjawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak  dapat  memberi  kewajiban  tersebut  pengadilan  dapat  menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan biaya  penghidupan  dan/atau  menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi  bekas istri. 16
Sementara  itu,  Kompilasi  Hukum  Islam  juga  menjelaskan  dasar kewajiban  memberikan  nafkah  adalah  pada  Pasal  105  dijelaskan  bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tahun adalah  hak  ibunya  bilamana  anak  yang  sudah  mumayyiz  pemeliharaanya diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih  diantara  ayah  atau  ibunya  sebagai
16 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Pasal  41  Tentang  Putusnya  Perkawinan  serta Akibatnya.
pemegang  pemeliharaanya  dan  biaya  pemeliharaanya  ditanggung  oleh ayahnya.
Pasal  156  huruf  d  dan  f  KHI  yaitu;  Akibat  dari  putusnya  perkawinan karena  perceraian  ialah:  huruf  (d)  semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak menjadi  tanggung  jawab  ayah  sesuai  dengan  kemampuannya,  sekurang- kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  dapat  mengurus  diri  sendiri;  (f) Pengadilan  dapat  pula  dengan  mengingat  kemampuan  ayahnya  menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.
Pasal-pasal  di  atas  menjelaskan  bahwa  semua  biaya hadhanah dan nafkah  anak  menjadi  tanggun  jawab  ayah,  termasuk  upah  bagi  pengasuh (hadhanah) ,  tetapi  jika  ayahnya  tidak  mampu,  ibunya  sendiri  tidak  mau kecuali  kalau  dibayar,  ayah  boleh  menyerahkan  anaknya  itu  kepada kerabatnya  yang  perempuan  untuk  mengasuhnya  dengan  sukarela,  dengan syarat perempuan ini dari kalangan kerabat si anak dan pandai mengasuhnya.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  telah  memberikan  respon terhadap  persoalan  nafkah  anak  pasca  perceraia  dengan  mengeluarkan berbagai  kebijakan  internal,  seperti  SEMA  Nomor  3  Tahun  2015  tentang Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Pleno  Kamar,  pada  bagian  rumusan  Hukum Kamar  Agama,  angka  14: Amar  mengenai  pembebanan  nafkah  anak hendaknya  diikuti  dengan  penambahan  10%  sampai  dengan  20%  per  tahun dari  jumlah  yang  ditetapkan,  diluar  biaya  pendidikan  dan  kesehatan. Selain itu  juga  termuat  dalam  SEMA  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Pemberlakuan Rumusan  Hasil  Pleno  Kamar,  pada  bagian  Rumusan  Hukum  Kamar  Agama, huruf  (a); nafkah  lampau  (nafkah  madliyah)  yang  dilalaikan  oleh  ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.
Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili  Perkara perempuan berhadapan dengan Hukum. Perma  tersebut  membawa  perubahan  yang  sangat  positif  terutama  dalam membela hak-hak Perempuan dan anak yang timbul sebagai akibat perceraian didalam persidangan maupun setelah putusan persidangan.
Implikasi nyata dari lahirnya PERMA No 3 Tahun 2017 adalah adanya SEMA No 1 Tahun 2017 tentang pedoman tata cara pelaksanaan PERMA No 3  Tahun  2017  mengenai  pedoman  mengadili  perkara  perempuan  berhadapan dengan  hukum,  adalah  adanya  perintah  untuk  membayar  kewajiban  yang timbul sebagai akibat perceraian dalam hal ini adalah cerai talak yang diajukan oleh  suami  kepada  istrinya,  khususnya  nafkah iddah,  mut‟ah ,  yang dicantumkan  pada  amar  putusan  harus  dibayar  sebelum  pengucapan  ikrar talak, jika Pemohon belum bisa membayar, maka akan diberi keringanan oleh Majelis  Hakim  agar  ditunda  pengucapan  ikrar  talaknya  sampai  waktu  yang ditentukan  yakni  6  bulan.  Tetapi  jika  sudah  jatuh  tempo  6  bulan  Pemohon (suami) tidak bisa membayar juga maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraiaan batal serta tidak bisa diajukan lagi dengan alasan yang sama.
Dirjen  Badilag  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  juga mengeluarkan  surat  terkait  upaya  menjamin  pemenuhan  hak-hak  perempuan dan  anak  pasca  perceraian,  surat  tersebut  bernomor  1669/DJA/HK.005/2021 tanggal  24  mei  2021  yang  isinya  Dirjen  Badilag  meminta  agar  seluruh pimpinan  Pengadilan  Agama  di  seluruh  Indonesia  segera  memastikan tersedianya  informasi  dalam  berbagai  bentuk  di  Pengadilan  Agama  terkait hak-hak  perempuan  dan  anak  pasca  perceraian.  Hal  ini  dipandang  sebuah terobosan  baru  bagi  masyarakat  Indonesia  agar  mereka  mengetahui  hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
Dengan begitu banyaknya regulasi  yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah  anak  pasca  perceraian,  kenyataannya  masih  sebatas  keadilan  di  atas kertas  ( paper  judgement ),  namun  sayangnya  dalam  praktiknya  belum  dapat dipenuhi secara maksimal. Keengganan ayah dalam memenuhi kewajibannya meskipun  telah  diputuskan  oleh  Hakim  tidak  dapat  dikenakan  sanksi  pidana, meskipun  peraturan  mengatur  seorang  isteri  dapat  mengajukan  gugatan pemenuhan nafkah anak, namun sangat sedikit yang menempuhnya. Sehingga putusan  yang  menghukum  ayah  untuk  memberikan  nafkah  kepada  anak- anaknya  tidak  dapat  dikontrol  lebih  jauh,  karena  disatu  sisi  hakim  bersifat
pasif,  namun  disisi  lain,  belum  ada  peraturan  khusus  yang  mengatur mekanisme dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.
Selain,  nafkah  anak  pasca  perceraian  secara  umum  di  atur  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  ada aturan-aturan  khusus  juga  yang  mengatur  tentang  nafkah  anak  yang  dilihat dari  pekerjaan  suami/ayah  dari  anak  tersebut,  seperti  nafkah  anak  bagi Pegawai  Negeri  Sipil,  anggota  POLRI/TNI,  Karyawan  BUMN/Swasta,  dan sejenis pekerjaan lainnya.
Perkawinan  dan  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  diatur  khusus oleh  aturan  terkait  pernikahan  dan  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil. Proses  perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  terdapat  aturan  sendiri, antara lain termuat dalam aturan-aturan sebagai berikut:
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  Perubahan  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil.
3. Surat  Edaran  Kepala  Badan  Administrasi  Kepegawaian  Negara  Nomor 08/SE/1983.
Bagi Pegawai Negeri Sipil, penentuan kewajiban untuk memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri dan anak, diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:
1. Apabila perceraian terjadi  atas kehendak Pegawai  Negeri Sipil  pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian  gaji  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  ialah  sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. Apabila  dari  perkawinan  tersebut  tidak  ada  anak  maka  bagian  gaji  yang wajib  diserahkan  oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  pria  kepada  bekas  istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Apabila  perceraian  terjadi  atas  kehendak  istri,  maka  ia  tidak  berhak  atas bagian penghasil dari bekas suaminya.
5. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (4)  tidak  berlaku,  apabila istri meminta cerai karena dimadu.
6. Apabila  bekas  istri  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bersangkutan  kawin  lagi, maka  haknya  atas  bagian  gaji  dari  bekas  suaminya  menjadi  hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
Berdasarkan  peraturan  tersebut,  dapat  difahami  bahwa  jika  terjadi perceraian bagi seorang PNS, maka nafkah anak tetap diberikan kepada anak- anaknya.  Namun  demikian,  pembayaran  nafkah  anak  pasca  perceraian  bagi PNS  juga  sering  terjadi  kelalaian  dalam  pelaksanaannya,  hal  ini  bisa  saja disebabkan karena gaji yang diterima sudah tidak ada lagi karena habis dalam pembayaran hutang ke bank atau ke yang lainnya.
Selain  itu,  masih  terdapat  kelemahan  dalam  pelaksanaan  nafkah  anak pasca  perceraian  bagi  PNS,  karena  Pengadilan  Agama  menghadapi  kesulitan dalam  mengeksekusi  putusan  dalam  perkara  terkait,  selain  pihak  mantan suami  atau  ayah  tidak  mau  menjalankan  putusan  dari  Pengadilan  Agama, disisi  lain  instansinya  juga  tidak  mau  memotong  gaji  orang  tersebut,  hal  ini bisa saja disebabkan adanya kemungkinan bendaharawan gaji yang juga (bisa saja)  tidak  memiliki  keberanian  untuk  memotong  gaji  suami  PNS  yang bercerai tersebut.
Perceraian  bagi  anggota  TNI/POLRI  ada  penambahan  aturan  jika dibandingkan  dengan  profesi  lainnya,  khusus  bagi  aparatur  Negara  ditambah lagi  dengan  aturan  “wajib  memperoleh  izin  lebih  dahulu  dari  Pejabat”.  Bagi anggota  TNI  diatur  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Pertahanan Nomor  23  Tahun  2008,  sedangkan  untuk  anggota  Kepolisian  Republik Indonesia diatur dalam Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bagi  Anggota  Polri,  diatur  terkait  nafkah  anak  pada  saat  dan  setelah terjadinya perceraian, hal ini bisa dilihat dalam Pasal 26-27 Peraturan Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.
Pasal 26
1) Suami  berkewajiban  memberikan  nafkah  kepada  istri  dan  anak  selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian.
2) Selama  proses  perceraian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker  sampai  dengan  adanya  keputusan  pengadilan  yang  mempunyai kekuatan hukum tetap.
3) Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi:
a. memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
b. memberikan  nafkah  kepada  anak  paling  sedikit  1/3  dari  gaji  jika  hak asuh sementara berada pada istri.
4) Dalam  hal  suami  tidak  menaati  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1),  berdasarkan  keputusan  Kasatker  Bendahara  Satuan  Kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 27
Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian,  ditetapkan  sesuai  dengan  keputusan  pengadilan  yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dari  kedua  pasal  tersebut  diatas,  dapat  dipahami bahwa  dalam  proses perceraian bagi Pegawai di instansi Polri ada dua bentuk kewajiban yang harus diberikan  kepada  anak, pertama, ketika  masih  dalam  proses  perceraian seorang  ayah  wajib  memberikan  nafkah  kepada  anaknya  paling  sedikit  1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada isteri. Kedua, jika setelah terjadi perceraian,  maka  besaran  nafkah  yang  harus  diberikan  kepada  anaknya ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.
Proses  perceraian  bagi  karyawan  BUMN  juga  menjadi  perhatian  bagi peneliti,  karena  juga  memberikan  akibat  hukum  terkait  nafkah  anak  pasca perceraian. Aturan perceraian bagi karyawan BUMN ini diatur dalam Pasal 1 Huruf  a  Angka  2c  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  10  tahun  1983  tentang Perkawinan  dan  Perceraian  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  sebagaimana  telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, menyatakan bahwa ketentuan aturan perkawinan  dan  perceraian  bagi  karyawan  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  dipersamakan  dengan  aturan  perkawinan  dan  perceraian  Pegawai Negeri Sipil.
Dengan  demikian,  berdasarkan  kepada  pasal  tersebut  dapat disimpulkan bahwa karyawan BUMN disamakan dengan PNS. Oleh sebab itu,
PNS,  Karyawan  BUMN  juga  wajib  memperoleh  izin  pejabat  untuk  dapat melakukan perceraian di Pengadian. Namun pada tahun 2005 lahir  PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan  Usaha  Milik  Negara.  Pada  Pasal  95  Ayat  2  Peraturan  Pemerintah tersebut,  tercantum  kalimat “Bagi  BUMN  tidak  berlaku  segala  ketentuan kepegawaian  dan  eselonisasi  jabatan  yang  berlaku  bagi  Pegawai  Negeri Sipil”.
Dalam Bab Ketentuan Karyawan, Pasal 95 Ayat 2 PP Nomor 45 tahun 2005 tersebut tegas menyatakan: “Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian  dan  eselonisasi  jabatan  yang  berlaku  bagi  Pegawai  Negeri Sipil” .  Artinya,  ketentuan  perkawinan  dan  perceraian  bagi  karyawan  BUMN yang  sebelumnya  berinduk  pada  ketentuan  perkawinan  dan  perceraian  PNS, menurut PP Nomor 45 tahun 2005 ini, dinyatakan tidak berlaku.
B. Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Provinsi Riau
Dalam  perceraian,  kewajiban  memberikan  nafkah  oleh  mantan  suami ini  adalah  penting  walaupun  mereka  sudah  tidak  saling  terikat  atau  bersama- sama lagi, kewajiban memberikan nafkah lebih diutamakan diberikan kepada anak,  karena  meninggalkan  kewajiban  memberikan  nafkah  kepada  anak adalah termasuk ke dalam perbuatan dosa.
Adapun  proses  dalam  pelaksanaan  pemenuhan  nafkah  anak  pasca perceraian  adalah,  ketika  kekuatan  putusan  telah  berkekuatan  hukum  tetap, seorang  ayah  memiliki  kewajiban  untuk  menafkahinya  anaknya  minimal sesuai  dengan  putusan  setiap  bulannya,  baik  itu  melalui  transfer  ataupun memberikan langsung kepada pemegang hak asuh anak tersebut.
Untuk  mengetahui  berapa  banyak  kasus  tentang  nafkah  anak,  peneliti melihat dari kasus perceraian yang didalamnya terdapat gugatan nafkah anak dalam  cerai  gugat  maupun  gugatan  rekonvensi  dalam  putusan  cerai  talak. Oleh  karena  itu  dari  jumlah  3.655  data  orang  yang  bercerai  di  atas,  ada  55 data  putusan  yang  memiliki  putusan  nafkah  anak.  Berdasarkan  hasil wawancara penulis dengan para pihak  yang berjumlah 55 orang tersebut,  22
orang  yang  masih  memberikan  nafkah  kepada  anaknya,  dan  33  orang  yang tidak  memberikan  nafkah.  Setidaknya  ada  beberapa  metode    yang  bisa diketahui  dalam  pelaksanaan  pemenuhan  nafkah  anak  pasca  perceraian  oleh ayahnya:
a. Seorang ayah masih rutin memberikan nafkah
b. Seorang ayah masih memberikan nafkah tapi tidak sebesar putusan
c. Seorang  ayah  masih  memberikan  nafkah  anak  akan  tetapi  tidak  berupa uang
d. Seorang ayah masih memberikan nafkah anak akan tetapi tidak rutin
e. Seorang  ayah  memang  tidak  pernah  memberikan  nafkah  lagi  kepada anaknya
Pemenuhan  nafkah  anak  pasca  perceraian  ini  tidak  hanya  terjadi kepada  masyarakat  biasa,  akan  tetapi  peneliti  juga  menemukan  bahwa Pegawai Negeri Sipil, Anggota POLRI/TNI, maupun Karyawan BUMN dan Karyawan  Swasta  juga  tidak  memberikan  nafkah  kepada  anaknya  pasca perceraian . Hal ini bisa dilihat dalam putusan Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Bkn ,
Setelah  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  pihak  isteri,  Menurut Termohon yang bekerja sebagai PNS (umur 37 tahun), menyampaikan bahwa mantan  suami  berprofesi  sebagai  anggota  Polri  di  Kabupaten  Siak,  biaya nafkah  anak  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pengadilan  Agama  Bangkinang sebesar  Rp2.800.000  (dua  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah)  per  bulan  dengan kenaikan  10  %  tiap  tahunnya,  akan  tetapi  hanya  beberapa  bulan  saja  yang dibayarnya,  selainnya  tidak  pernah  dibayar  lagi.  Hal  ini  menurut  beliau penyebabnya  bisa  saja  karena  sudah  menikah  dengan  janda  anak  3,  selama setelah  bercerai  baik  mantan  suami  maupun  keluarganya  tidak  pernah  ikut membantu  dalam  hal  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  anaknya.  Sementara upaya  hukumnya  tidak  tau  dan  pernah  konsultasi  dengan  polres  akan  tetapi belum ada solusi dari pihak terkait. 17
17 Hasil  wawancara  dengan  Tergugat,  pada  tanggal  15  Agustus  2021  di  kediaman  beliau Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
C. Faktor-faktor  penyebab  tidak  terlaksananya  pemenuhan  nafkah  anak  pasca perceraian di Provinsi Riau
Pengadilan  Agama  telah  menjatuhkan  putusan  terkait  nafkah  anak pasca perceraian dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan seorang  ayah  untuk  menunaikan  kewajibannya.  Namun  demikian  terhadap putusan  tersebut  ada  yang  dilaksanakan  oleh  seorang  ayah  sesuai  dengan keputusan  Pengadilan  Agama,  namun  tidak  sedikit  yang  penerapannya  tidak sesuai dengan putusan
Dari data 55 penulis teliti, dapat ditemukan bahwa ada beberapa faktor atau  alasan  seorang  ayah  tidak  memberikan  nafkah  kepada  anaknya  pasca perceraian, seperti terlihat dalam tabel berikut:
Jawaban frekuensi Angka persentase Mantan  suami  tidak  memiliki  penghasilan yang tetap 36 65,5 % Mantan  suami  sudah  menikah  lagi  dengan wanita lain 13 23,6 % Mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya 1 1,8 % Kurangnya  komunikasi  antara  ayah  dengan anak  dan  enggan  untuk  membayar  nafkah anak 5 9,1 % Total 55 100 %
Setelah melihat dan mengkaji data-data yang telah terkumpul, baik data lapangan  (field  research)  maupun  data  kepustakaan,  peneliti  menemukan adanya  orang  tua  (ayah)  yang  memberikan  nafkah  anak  dan  orang  tua  (ayah) yang  tidak  memberikan  nafkah  anak  pasca  perceraian.  Dari  pembahasan  di atas,  ada  beberapa  penyebab  pelaksanaan  pemenuhan  nafkah  anak  pasca perceraian tidak berjalan dengan baik di Provinsi Riau;
1. Mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap
Permasalahan biaya nafkah anak setelah orang tua bercerai adalah hal  yang sangat penting untuk menjamin kehidupan sehari-hari anak tersebut. Hal ini disebabkan  karena  setiap  terjadinya  perceraian  maka  anak  akan  selalu menjadi  korban.  Padahal  jika  diperhatikan  peraturan  perundang-undangan
yang  berlaku  di  Indonesia  maupun  hukum  Islam,  bahwa  tanggung  jawab tentang  biaya  nafkah  anak  setelah  terjadinya  perceraian  pada  prinsipnya dibebankan kepada orang tua laki-laki.
Namun dari beberapa kasus  yang didapatkan oleh penulis, faktor ini adalah yang  paling  dominan  diantara  yang  lainnya,  karena  hampir  semua mengatakan  bahwa  sebab  tidak  terpenuhinya  nafkah  anak  pasca  perceraian karena  masalah  ekonomi.  Hal  ini  bisa  dilihat  dalam  putusan 886/Pdt.G/2020/PA.Pbr, dalam putusan cerai talak.
Pihak Termohon, menyampaikan bahwa mantan suaminya dibebankan oleh Pengadilan  Agama  Pekanbaru  untuk  nafkah  anak  setiap  bulan  sebesar Rp1.000.000  (satu  juta  rupiah),  namun  setelah  terjadi  perceraian,  mantan suaminya masih memberikan nafkah kepada anaknya, akan tetapi tidak rutin dan tidak sebesar sesuai dengan putusan Majelis Hakim, hal ini disebabkan karena mantan suaminya tidak mempunyai penghasilan tetap.
2. Mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  setelah  terjadinya  perceraian,  baik  mantan isteri  maupun  mantan  suami  akan  menikah  lagi  dengan  pasangan  barunya, hal  ini  juga  memberi  pengaruh  terhadap  pemenuhan  nafkah  anak  pasca perceraian,  seperti  dalam  putusan  853/Pdt.G/2020/PA.Bkn.  Putusan  ini adalah  permohonan  cerai  talak,  kemudian  Termohon  (isteri)  mengajukan gugatan  rekonvensi  dan  menuntut  nafkah  anak  sebesar  Rp3.000.000  (tiga juta rupiah) untuk 2 orang anak setiap bulannya.
Dalam  putusannya  tertanggal  14  Desember  2020  menjatuhkan  putusan untuk  nafkah  anak  masing-masing  sebesar  Rp600.000  (enam  ratus  ribu rupiah)    setiap  bulannya  terhitung  sejak  Tergugat  Rekonvensi  bebas  dari hukuman Penjara sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu)  tahun  di  luar  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  dengan  kenaikan  10% setiap tahunnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  pihak  Termohon  (isteri), bahwa  Pemohon  masih  memberikan  nafkah  kepada  anaknya  setelah  terjadi perceraian,  akan  tetapi  setelah  Pemohon  menikah  dengan  perempuan  lain,
maka Pemohon tidak rutin memberikan nafkah lagi dan tidak sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang.
3. Mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya
Penyebab lain tidak terpenuhinya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian adalah karena tidak diketahui lagi keberadaan salah satu pasangan termasuk yang menjadi penyebab terhambatnya pelaksanaan pembayaran nafkah anak pasca perceraian seperti putusan Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Tbh tanggal 23 Juni 2020.
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Termohon  (isteri),  beliau menyebutkan  bahwa  beberapa  bulan  setelah  terjadi  perceraian  mantan suaminya  pindah  ke  Jambi  dan  setelah  itu  tidak  ada  komunikasi  lagi  dan tidak  diketahui  lagi  keberadaannya,  sehingga  pemenuhan  nafkah  yang ditetapkan  oleh  Pengadilan  Agama  Tembilahan  sebesar  Rp1.200.000  (satu juta  dua  ratus  ribu  rupiah)  untuk  tiga  orang  anak  setiap  bulannya  tidak dijalankan.  Sehingga  untuk  pemenuhan  nafkah  sehari-hari  diusahakan  oleh pihak isteri ataupun keluarganya. 18
4. Kurangnya  komunikasi  antara  ayah  dengan  anak  dan  enggan  untuk membayar nafkah anak
Banyak  pasangan,  ketika  terjadi  perceraian  antara  keduanya,  maka  putus komunikasi antara mereka berdua, seharusnya hal yang mesti dipertahankan setelah  terjadinya  perceraian  adalah  untuk  tetap  menjaga  komunikasi terutama  dalam  memenuhi  hak-hak  anak  pasca  perceraian,  agar  anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ketika terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, secara otomatis anak akan berpisah dengan salah satu  orang  tuanya  dan  tidak  akan  tinggal  bersama  lagi.  Akibatnya  akan rawan  sekali  kelalaian-kelalaian  terhadap  kewajiban  yang  seharusnya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.
Namun  realita  menunjukkan  lain,  banyak  sekali  seorang  ayah  yang  lalai dengan  tanggung  jawabnya  dalam  hal  pemenuhan  nafkah  anak  pasca
18 Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Emilda,  pada  tanggal  20  Mei  2021  di  kediaman  beliau Kecamatan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir.
perceraian,  setelah  terjadinya  perceraian  komunikasi  terhadap  anak- anaknya  juga  terputus,  sehingga  kedekatan  seorang  ayah  terhadap  anak- anaknya  sudah  tidak  erat  lagi,  karena  seorang  anak  akan  lebih  cendrung tinggal dengan ibunya.
Hal  tersebut  diungkapkan  oleh  responden  dengan  nomor  Putusan 449/Pdt.G/2020/PA.Tbh,  dimana  gugatan  tersebut  diajukan  oleh  pihak Isteri,  selain  mengajukan  perceraian,  Penggugat  juga  mengajukan  terkait hak  asuh  anak  dan  nafkah  anak,  dalam  putusannya  Majelis  Hakim mengabulkan  gugatan  Penggugat  dengan  nafkah  anak  sebesar  Rp300,000 (tiga  ratus  ribu)  per  bulan.  Namun  setelah  terjadinya  perceraian  menurut Penggugat bahwa;
“ Asbani bin ibnu abbas memiliki pekerjaan sebagai usaha fotokopi, yang dibebankan  oleh  hakim  untuk  menafkahi  anaknya  sebesar  Rp300,000, namun  sejak  terjadi  perceraian  dengan  mantan  isterinya,  tidak  pernah ada lagi komunikasi baik dengan mantan isteri maupun dengan anaknya, tidak pernah mengunjungi anaknya .”
D. Payung  hukum  untuk  memaksa  ayah  memberi  nafkah  pasca  perceraian  di Indonesia
Setelah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terkait perceraian ataupun  tentang  nafkah  anak  telah  berkekuatan  hukum  tetap, 19 jika  seorang ayah  yang  dibebani  putusan  tersebut  diwajibkan  memberikan  nafkah  kepada anaknya  untuk  memenuhi  kebutuhan  anak  tersebut  namun  tidak  dijalaninya, maka seorang ibu bisa mengajukan upaya eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.
Namun  demikian,  tidak  ada  satu  orang  pun  yang  mengajukan  upaya eksekusi  terhadap  nafkah  anak  pasca  perceraian,  hal  ini  disebabkan  karena beberapa  hal,  seperti  biaya  eksekusi,  waktu  pelaksanaan  eksekusi  dan  para pihak tidak mengetahui barang/jaminan yang akan di eksekusi.
19 Putusan    yang  berkekuatan  hukum  tetap  adalah  putusan  Pengadilan  Agama  yang diterima  oleh  kedua  belah  pihak  yang  berperkara,  putusan  perdamaian,  putusan  verstek  yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding, putusan Pengadilan Tinggi Agama yang diterima oleh  kedua  belah  pihak  dan  tidak  dimohonkan  kasasi,  dan  putusan  Mahkamah  Agung  dalam  hal kasasi.
Dengan  melihat,  banyaknya  tidak  terpenuhi  pelaksanaan  pemenuhan nafkah  di  Provinsi  Riau  pada  tahun  2020  tersebut  di  atas,  maka  diperlukan beberapa  perubahan,  supaya  anak  yang  menjadi  korban  perceraian  orang tuanya, tidak kembali menerima kenyataan bahwa mengalami kendalan dalam kebutuhan  sehari-hari,  baik  makanan,  kesehatan,  maupun  pendidikannya. Mengingat  anak  adalah  masa  depan  bangsa,  dari  merekalah  akan  lahir pemimpin-pemimpin  bangsa  ke  depannya.  Hal  ini  perlu  diketahui  karena perceraian  tidak  mengakibatkan  putusnya  hubungan  darah  antara  orang  tua dan  anak,  dan  tidak  juga  membebaskan  orang  tua  dari  tanggung  jawabnya terutama  dalam  memberi  nafkah.  Oleh  sebab  itu,  yang  perlu  dilakukan menurut  penulis  agar  pelaksanaan  pemenuhan  nafkah  anak  pasca  perceraian adalah sebagai berikut:
1. Adanya aturan yang mengikat terkait pembayaran nafkah anak
Salah  satu  tujuan  akhir  pengajuan  gugatan  oleh  para  pencari keadilan  termasuk  dalam  perkara  nafkah  anak  di  Pengadilan  Agama agalah agar segala hak-haknya didapatkan melalui putusan hakim. Tujuan tersebut dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa dengan menggunakan alat Negara. Namun sangat disayangkan sekali, putusan mengenai perceraian dan nafkah anak pasca perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam banyak kasus seringkali  terabaikan  oleh  pihak  terhukum  yakni  mantan  suami  (ayah) sehingga  putusan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Pengadilan  Agama  tersebut hanya  berada  di  atas  kertas.  Hal  ini  tidak  terkecuali  juga  terjadi  kepada mantan  suami  (ayah)  yang  bekerja  sebagai  PNS,  anggota  TNI/Polri, maupun  Karyawan  BUMN/Swasta  yang  pada  prinsipnya  memiliki pekerjaan  dan  pendapatan  tetap,  dan  bisa  terkontrol  dengan  baik  sistem penggajiannya.
Setelah  putusan  terkait  perceraian  dan  nafkah  anak  telah berkekuatan  hukum,  maka  sejak  saat  itu  kewajiban  terkait  nafkah  anak dibebankan  kepada  seorang  ayah.  Berdasarkan  pekerjaan  mantan  suami yang  peneliti  wawancarai,  ada  yang  bekerja  sebagai  PNS,  anggota
Polri/TNI,  karyawan  Bumn/Swasta,  pedagang,  maupun  serabutan.  Akan tetapi  dengan  melihat  jenis-jenis  pekerjaan  tersebut,  bagi  PNS  maupun anggota  Polri/TNI,  dan  karyawan  BUMN  juga  menunjukkan  bahwa mereka juga lalai dalam memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
Oleh sebab itu, diperlukan aturan khusus yang mengikat bagi PNS yang melakukan perceraian dan dibebani nafkah anak, sehingga jika tidak dilaksanakan  putusan  Pengadilan  Agama  terkait  nafkah  anak,  bagi  PNS tersebut  diberikan  sanksi  yang  lebih  berat.  Selain  itu,  kerjasama  antara lembaga  dalam  hal  ini  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,  Menteri Keuangan,  Kemenpan  RB,  dan  instansi  lainnya  yang  berhubungan dengan  gaji  PNS  sangat  diperlukan,  sehingga  ada  satu  visi  dan  misi bersama  yakni  melindungi  anak-anak  yang  menjadi  korban  perceraian kedua  orang  tuanya.  Dengan  adanya  kerjasama  tersebut,  hak-hak  anak pasca perceraian terpenuhi dengan sebaik-baiknya.
Hal  yang  penulis  tawarkan  adalah,  sebuah  aturan  khusus  yang berkaitan dengan nafkah anak, seperti berikut ini:
- Setelah  putusan  Pengadilan  Agama  telah  berkekuatan  hukum  tetap, baik  PNS  ataupun  mantan  isterinya  melaporkan  ke  atasan  PNS tersebut.
- Atasan  PNS  tersebut,  memberikan  perintah  ke  Bendahara  gaji  untuk memotong  nafkah  anak  sesuai  dengan  Putusan  Pengadilan  Agama yang telah berkekuatan hukum tersebut.
- Pemotongan  uang  nafkah  anak  tersebut  diambil  dari  gaji pokok/tunjangan PNS tersebut.
- Pencairannya,  bisa  secara  langsung,  atau  dikirim  langsung  melalui rekening atas nama anak tersebut.
Bagi  Karyawan  BUMN  maupun  Karyawan  Swasta  terhadap pemenuhan  nafkah  anak  setelah  perceraian  diperlukan  aturan  terkait koordinasi  dengan  perusahaan  tempat  suami  bekerja  dan  meminta pemotongan  gaji  setiap  bulannya,  demi  memastikan  hak  nafkah  anak terpenuhi.
2. Membentuk lembaga yang konsen dalam pembayaran nafkah anak
Pengadilan  Agama  di  Indonesia  tidak  memiliki  kewenangan  untuk memantau  putusan  yang  telah  dijatuhkan  kecuali  salah  satu  pihak mengajukan  upaya  eksekusi  terhadap  putusan  tersebut.  Akibatnya  putusan yang  berkaitan  dengan  nafkah  anak  masih  belum  berjalan  dengan  baik, sedangkan  tidak  ada  upaya  eksekusi  yang  diajukan  oleh  mantan  isteri terhadap  pembayaran  nafkah  anak  dengan  berbagai  alasan.  Pada  akhirnya putusan  yang  telah  dijatuhkan  hanya  manis  di  atas  kertas  saja,  akan  tetapi dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik.
Di  Malaysia  dipandang  efektif  dalam  membentuk  lembaga  yang konsen  terhadap  pelaksanaan  pembayaran  nafkah  anak  pasca  perceraian dengan  membentuk  Lembaga  Bahagian  Sokongan  Keluarga,  Bahagian Sokongan  Keluarga  memiliki  3  unit, pertama, unit  khidmat  nasehat  dan perundangan,  yaitu  apabila  seorang  istri  dan  anak  menerima  hak  nafkah, maka  unit  khidmat  nasehat  dan  perundangan  akan  memberikan  penjelasan terkait  dengan  hak-hak  istri  dan  anak  pasca  perceraian,  jika  dalam  rentang waktu  satu  bulan,  suami  yang  menceraikan  belum  memberikan  nafkah, maka  unit  khidmat  nasehat  dan  perundangan  akan  memanggil  suami tersebut,  dan  akan  dinasehati.  Disamping  itu,  tidak  sedikit  juga  diberikan ancaman  kepada  pihak  suami,  jika  tidak  menjalankan  kewajibannya  maka akan  dilaporkan  ke  Pengadilan.  Dengan  demikian,  pihak  suami  menyadari bahwa  pemenuhan  kewajibannya  atas  diri  anak-anaknya  diawasi  oleh lembaga terkait.
Hal yang sama juga diterapkan di Australia, terkait dengan tunjangan anak dijelaskan dalam skema administratif yang dimulai sejak 32 tahun yang lalu,  tahap  pertama,  yakni  identifikasi  dan  pencatatan  perintah  pengadilan yang  terkait  dengan  nafkah  anak  dan  istri  dengan  mengeluarkan  Undang- Undang  tunjangan  anak,  dimana  pemerintah  mengumpulkan  data  dan mengeluarkan perintah pembayarannya. Pada tanggal 1 oktober tahun 1999 merupakan tahap kedua dalam skema administratif, ditandai dengan adanya rumus  yang  digunakan  dalam  menetapkan  orangtua  untuk  membayar
tunjangan.  Kemudian,  berdasarkan  hasil  rumusan  tersebut  akan  dihubungi pihak suami untuk memastikan pemberian nafkah berdasarkan jumlah yang telah dihitung.
3. Perubahan  undang-undang  tentang  perubahan  besaran  pembayaran  nafkah anak
Nafkah  merupakan  semua  kebutuhan  dan  keperluan  yang  berlaku menurut  keadaan  dan  tempat,  seperti  makanan,  pakaian,  rumah  dan  lain sebagainya.  Anak  berhak  mendapatkan  nafkah  atau  biaya  hidupnya meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya putus, hak anak untuk  mendapatkan  biaya  hidup  dari  ayahnya.  Selain  dalam  Al-Qur‟an,  as- Sunnah  dan ijma‟ ulama,  pemenuhan  nafkah  anak  juga  sudah  diakui  oleh hukum  positif  di  Indonesia  seperti  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  105 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menyatakan  bahwa  (a)  Pemeliharaan anak  yang  belum  mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak ibunya, (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk  memilih  diantara  ayah  atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak pemeliharaannya, (c) Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.
Oleh  karenanya,  pemenuhan  nafkah  anak  dibebankan  kepada  suami sesuai  dengan  batas  kemampuan  finansial  suami.  Jika  suami  dianggap mampu  untuk  memenuhi  nafkah  anak  secara  menyeluruh,  maka  ia  harus memenuhinya  tanpa  adanya  pengurangan.  Tidak  ada  batasan  minimal maupun  maksimal  dalam  memberikan  nafkah  anak,  namun  nafkah  tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  peneliti  di  atas,  bahwa  faktor  dominan penyebab  seorang  ayah  tidak  memberikan  nafkah  kepada  anaknya  adalah masalah ekonomi, karena putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak mampu  dia  penuhi,  hal  apabila  disebabkan  oleh  ayah  dalam  keadaan  fakir, tetapi  mampu  bekerja  dan  memang  benar-benar  telah  bekerja  tetapi penghasilannya  tidak  mencukupi,  yang  pada  akhirnya  seorang  ayah  tidak memberikan nafkah kepada anaknya.
Hal  tersebut  wajar,  karena  seorang  ayah  tidak  selamanya  memiliki tingkat  ekonomi  yang  cukup  untuk  membayar  nafkah  anaknya,  demikian juga  tidak  selamanya  kestabilan  ekonomi  bapak  bertahan.  Oleh  sebab  itu, demi  terjaminnya  nafkah  anak  akibat  dari  perceraian,  agar  bisa  dibayarkan oleh ayahnya sesuai dengan kemampuannya, maka aturan terkait perubahan nafkah  anak  diberikan  jalannya  agar  bisa  diajukan  ke  Pengadilan  yang memutus putusan tersebut.
Sebaliknya,  kehidupan  seseorang  bisa  berubah  dari  miskin  ke  kaya, maka dengan melihat keadaan yang demikian, perlu dibuatkan aturan untuk perubahan  besaran  nafkah  anak,  agar  nafkah  yang  ditetapkan  oleh  Majelis Hakim  ditambah  sesuai  dengan  kebutuhan  anak  serta  kemampuan  suami dengan keadaan yang terbaru.
4. Melibatkan kerabat ayah dalam memberikan nafkah
Pernikahan  adalah  upaya  untuk  menyatukan  dua  orang  yang  saling mengasihi,  akan  tetapi  juga  menyatukan  dua  keluarga,  maka  perceraian harusnya berimplikasi pada mereka juga. Selama ini, putusan terkait nafkah anak  di  Indonesia,  masih  secara  tersurat  menjelaskan  bahwa  kewajiban nafkah hanya bapak atau ibu dan belum menyentuh kerabat.
Sebagian  kerabat,  sejatinya  dibebani  kewajiban  untuk  memberikan nafkah kepada kerabat mereka, pembebanan kewajiban ini ditujukan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang sejahtera.
Imam  Abu  Zahrah  memberikan  beberapa  persyaratan  tentang keharusan pemberian nafkah seorang kerabat pada kerabat lainnya. 20
- Konsep muharramiyah ,  konsep  ini  menjelaskan  bahwa  kekerabatan  yang memungkinkan  adanya  keharusan  memberi  nafkah  adalah  kekerabatan yang diharamkan menikah antara yang satu dengan lainnya.
- Adanya  kebutuhan  seorang  kerabat  untuk  diberi  nafkah  kerabat  lain.
Karena  alasan  ini,  maka  seandainya  seorang  kerabat  tidak  membutuhkan nafkah  dimaksud  maka  ia  tidak  berhak  mendapatkan  nafkah.  Parameter membutuhkan  nafkah  atau  tidak  dari  kerabat  lain  ini  didasarkan  pada
20 ibid
tercukupinya  kebutuhan  primer  ( al-nafaqat  al-daruriyah), karena  nafkah terkait  kebutuhan  primer  ini  dijalankan  untuk  menjaga  agar  kerabat  yang mendapatkan nafkah tidak terbengkalai kehidupannya.
- Pembebanan  pemberian  nafkah  disyaratkan  lemahnya  kondisi  yang meminta bantuan nafkah, kecuali dalam kaitannya dengan nafkah wajib.
- Kesejahteraan  pemberi  nafkah  menjadi  syarat  selain  pembebanan  salah seorang  dari  kedua  orang  tua  yang  menafkahi  anak  laki-lakinya  sertan anak yang menafkahi orang tuanya.
- Persyaratan  seagama  ( ittihad  al-din) apablia  kerabat  yang  diwajibkan memberi nafkah bukan merupakan kekerabatan dari aspek genealogi anak ( qarabat al-waladah).
Dengan melihat persyaratan yang mewajibkan seorang kerabat untuk menafkahi  kerabat  lainnya  di  atas,  maka  penulis  berpendapat  bahwa  apa yang dikemukakan oleh Imam Abu Zahrah adalah solusi yang terbaik dalam kewajiban nafkah kepada anak pasca perceraian. Penulis juga tertarik untuk menarik  kerabat  yang  dibebani  nafkah  terhadap  anak  pasca  perceraian adalah  yang  memiliki  hubungan  perwalian,  karena  misalnya  seorang  anak perempuan telah dewasa dan ingin untuk menikah, yang pertama kali dicari adalah walinya ketika ayahnya sudah meninggal dunia, atau tidak diketahui lagi  keberadaannya.  Menurut  Abh  Zahrah,  kewajiban  memberi  nafkah kepada  anak  tidak  diperlukan  putusan  seorang  hakim,  namun  kewajiban nafkah yang dibebankan kepada sanak kerabat diperlukan keputusan seorang hakim peradilan.
Data  putusan  terkait  nafkah  anak  yang  mewajibkan  pembayaran nafkah  terhadap  anak  pasca  perceraian  tidak  berjalan  dengan  baik sepenuhnya, maka membebankan nafkah kepada kerabat  yang mampu  atau sudah  sejahtera  bisa  jadi  menjadi  alternative  dalam  memenuhi  kebutuhan anak tersebut,  sehingga  anak masih merasa mendapatkan kasih  sayang dari kerabat mereka.
Melibatkan  pihak  keluarga  dalam  nafkah  anak  pasca  perceraian sangat  penting  untuk  melindungi  hak-hak  anak  tersebut  di  kemudian  hari, dimana  salah  satu  unsur  yang  harus  dipenuhi  oleh  pasangan  suami  isteri yang  ingin  bercerai  adalah  telah  diupayakan  damai  terlebih  dahulu  oleh pihak  keluarga,  sebagaimana  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcokan secara terus  menerus  dan  semua  usaha  perdamaian  yang  dilakukan  tidak  berhasil menyatukan  mereka  lagi.  Oleh  sebab  itu,  dalam  musyawarah  keluarga tersebut  harus  terungkap  juga  terkait  anak  dan  nafkah  anak  siapa  yang bertanggungjawab  jika  suatu  hari  nanti  ayahnya  benar-benar  tidak  mampu untuk memenuhi kewajibannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  peneliti  yang  telah  diuraikan  pada  bab-bab sebelumnya, maka peneliti simpulkan sebagai berikut;
1. Pelaksanaan  pemenuhan  nafkah  anak  pasca  perceraian  di  Provinsi  Riau pada  tahun  2020  adalah  40:60  %,  40  %  yang  masih  memberikan  nafkah kepada anaknya, dan 60 % yang sudah tidak menafkahi anaknya lagi pasca perceraian.  Dari  55  orang  tersebut,  hanya  5  orang  saja  yang  masih memberikan  nafkah,  sementara  30,9  %  masih  memberikan  nafkah  akan tetapi  tidak  rutin  dan  tidak  sesuai  dengan  putusan  Pengadilan  Agama. Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  tidak  terpenuhinya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian disebabkan karena beberapa hal, yakni Mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap, Mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain, Mantan suami tidak diketahui lagi keberadaannya,  dan  Kurangnya  komunikasi  antara  ayah  dengan  anak  dan enggan untuk membayar nafkah anak.
2. Sejauh  ini  upaya  yang  dilakukan  oleh  Negara  untuk  memaksa  seorang ayah  memberikan  nafkah  anak  pasca  perceraian  yang  dijatuhkan  putusan oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  adalah  melalui  upaya  eksekusi,
akan  tetapi  upaya-upaya  tersebut  tidak  efektif  digunakan,  begitu  juga terhadap  seorang  ayah  yang  memiliki  pekerjaan  sebagai  PNS,  anggota TNI/Polri, Karyawan BUMN, maupun Karyawan Swasta.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman al-Khatib. 2008. Yahya. Fiqh Wanita Hamil . Jakarta: Qisthi Press
Abdurrahman, 1992. Perkawinan dalam Syari‟at Islam. Jakarta: Rineka Cipta,
Abu  Abdillah  Muhammad  al-Anshari  al-Rasha‟.  1993. Syarah  Hudud  Ibnu „Arafah  (al-Hidayah  al-Kafiah  al-Syafiyah ). Beirut:  Dar  al-Gharb  al- Islami,
Agus  Santoso,  M.  2014. Hukum,  Moral  &  Keadilan  Sebuah  Kajian  Filsafat Hukum , Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana,
Ahmad  bin  Mustafa  al-Farrain,  2006. Tafsir  al-Imam  asy-Syafi‟i, cet.  1.  Riyad: Dar at-Tadmuriyyah
Al-Fauzan,  Saleh.  2005. Fiqih  Sehari-Hari,  (terj.  Abdul  Hayyie  al-Kattani, Ahmad Ihwani, Budiman Musthofa) . Jakarta: Gema Insani,
Al-jamal, Ibrahim Muhammad. 1994. Fiqh Muslimah . Jakarta: Pustaka Amani,
Al-Jaziry,  Abdurrahman.  1996. Fiqh  Ala  Mazahib  al-Arba‟ah .  Mesir:  al Maktabah al-Tujjariyah al-Kubra,
Al-Zuhaili Wahbah. 1989. Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, jilid II, cet. II, Beirut: Dar al-Fikr
Amin  Summa,  Muhammad.  2005. Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada,
Anshori,  Dadang  S  (eds),  1997. Membincang  Feminisme,  Refleksi  Wanita Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita, Bandun g : Pustaka Hidayah,
As-Subki,  Ali  yusuf,  2012. Fiqh  Keluarga  Pedoman  Berkeluarga  Dalam  Islam ,
Jakarta : Amzah
Dahlan, Abdul Azis, 2006. Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 7 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
Elimartati dan Firdaus. “Hak Hadhanah Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama, Jurnal Ilmiah Syari‟ah (17), no. 2 (2018): 240-242.
Fathurrohman,  Muhammad  dan  Sulistyorini.  2012. Implementasi  Manajemen Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Islam  Peningkatan  Lembaga  Pendidikan Islam Secara Holistik . Yogyakarta: Teras,
Ghazaly, Abd Rahman. 2013. Fiqih Munakahat. Jakarta: Prenada Media,
Gosita, Arif. 1992. Masalah perlindungan Anak . Jakarta: Sinar Grafika,
Husain  Zahabi,  Muhammad.  2000. al-  Islamiyah:  Dirasah  Muqaranah  Baina MazahibAhl  Sunnah  wa  al-Mazahab  al-Ja‟fariyah. Mesir:  Dar  al-Kutub al-Hadisah, tth,
Ibrahim  ibn  „Ali  ibn  Yusuf  al-Syirazi,  2007. Takmilat  al-Majmu„  Syarh  al- Muhadhdhab , Cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah
Iryani,  Eva. “Hukum  Islam,  Demokrasi  dan Hak Asasi  Manusia”. Jurnal Ilmiah , no.2 (2017): 24.
Iwan  Januar,  M.  2018. HADHANAH  Risalah  Agung  Pengasuhan  Anak  Dalam Islam . Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, Cet. I,
Jawad Mughniyah, Muhammad. 2005. Fiqh Lima Mazhab . Jakarta: Lentera,
Madani.  2011. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Modern ,  Yogyakarta: Graha Ilmu,
Moelong,  Lexy  J.  1993. Metode  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya,
Muhajir, Achmad. “Hadhanah dalam islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)”. Jurnal SAP (2), no. 2 (2017): 171.
Muhammad  bin  Ismail  al-Amir  ash-Shan‟ani,  2012. Subulussalam  asy-Syarh  al- Bulughu al-Marami , jilid  III,  cet.  6, terj.  Ali  Nur Medan, Darwis. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press,
Munawir. “Implementasi Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Hak Hadhanah Anak (Kajian terhadap Putusan-putusan Cerai Gugat di PA Ponorogo tahun 2014)”. Jurnal Al-Manahij , no.1 (2016): 131.
Mutjaba, Safuddin dan Jauhari, Imam. 2013. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam . Jakarta: Pustaka Bangsa Press,
Narbuko, Chalid, dan Abu Achmadi. 2009. Metode Penelitian . Jakarta: PT. Bumi Aksara,
Rini  Fitriani,  Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan , Volume II, Nomor 2, (Juli-Desember 2016), h. 255-256.
Rodliyah,  Nunung.  “Akibat  Hukum  Perceraian  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan”. Jurnal  Keadilan  Progresif (5), no. 1 (2014): 126.
Sabiq, Sayyid. 2007. Fiqih Sunnah , Jilid 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara,
Saebani, Beni Ahmad, 2001. Fiqih Munakahat 2 , Bandung : CV Pustaka Setia,
Salikin,  Adang  Djumhur,  2011. Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia ,  (  CV: Mitra Utama
Shihab, Muhammad Quraish, 2011. Tafsir Al-Misbah , Jakarta: Lentera Hati
Simanjuntak,  Bungaran  Antonius,  dan  Soejito  Sosrodihardjo.  2014. Metode Penelitian Sosial . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
Soimin,  Shoedharyo,  2004. Hukum  Orang  dan  Keluarga  Perspektif  Hukum Perdata/BW Hukum Islam dan Hukum Adat , Jakarta: Sinar Grafika,
Sunaryo Mukhlas, Oyo. 2015. Pranata Sosial Hukum Islam . Bandung: PT. Refika Aditama,
Syamsul  Alam,  Andi  dan  Fauzan,  M.  2008. Hukum  Pengangkatan  Anak Perspektif Islam. Jakarta Kencana,
Syarifuddin,  Amir.  2011. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana,
Thaib, M. Hasballah. 2002. Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum . Medan: USU Pers,
Yahya Harahap, M. 1975. Hukum Perkawinan Nasional . Medan: Zahir Trading,
Zainuddin, Ali. 2007. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Sinar Grafika; Jakarta,