Analisis Sinergitas Polisi Militer Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia          Andi Rizal Dalam Tataran Kewenangan Penanganan Perkara Yang Melibatkan PNS
Di lingkungan TNI Angkatan Laut

## ANALISIS SINERGITAS POLISI MILITER

## ANGKATAN LAUT DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM TATARAN KEWENANGAN PENANGANAN PERKARA YANG MELIBATKAN PNS DI LINGKUNGAN TNI ANGKATAN LAUT ANDI RISAL
Sekolah Staf Dan Komando, Markas Besar Angkatan Laut
Email: andirizal@gmail.com

## Abstract
This research focuses on solving problems in the field of law in the Indonesian Navy which regulates  the  mechanism  for  the  synergy  between  the  Pomal  and  the  National  Police regarding the delegation of criminal cases carried out by civil servants within the Navy, the  mechanism  for  carrying  out  investigations  and  investigations  carried  out  by investigators and Pomal investigators or Provos Unit against the process of examining civil servants with civilian status, technical rules within the Indonesian Navy that regulate legal settlement if there is a difference of opinion between Pomal and Atkum investigators regarding  the  settlement  of  cases  carried  out  by  civil  servants  in  military  units.  The research method used is a legal research method with a descriptive approach. Synergy and  cooperation  in  the  use  of  software  and  hardware  in  their  respective  investigative fields. The process of delegating case files and resolving criminal cases involving civil servants within the Navy can run well and smoothly due to a good cooperative relationship and  synergy  between  Pomal  investigators  and  Polri  investigators.  The  process  of resolving disciplinary violations committed by civil servants within the Indonesian Navy is carried out by Pomal investigators starting from examining violations, preparing for administrative  completeness  of  examinations  to  imposing  disciplinary  penalties  by officials authorized to punish within the Navy.

## Keyword: Authority; Synergy; Case; TNI AL

## Abstrak
Penelitian ini berfokus menyelesaikan masalah dibidang aturan hukum di lingkungan TNI AL yang mengatur mengenai mekanisme sinergitas Pomal dan Polri terkait pelimpahan perkara pidana yang dilakukan oleh PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut, mekanisme pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyelidik  dan  penyidik  Pomal  atau  Provos  Satuan  terhadap proses pemeriksaan PNS yang berstatus sipil, aturan teknis di lingkungan TNI AL yang mengatur tentang penyelesaian hukum jika terdapat perbedaan pendapat antara penyidik Pomal dan Atkum terkait  penyelesaian  perkara  yang dilakukan oleh  PNS  disatuan  militer.  Metode Penelitian  yang
Analisis Sinergitas Polisi Militer Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia          Andi Rizal Dalam Tataran Kewenangan Penanganan Perkara Yang Melibatkan PNS
Di lingkungan TNI Angkatan Laut
digunakan menggunkan metode penelitian hukum dengan pendekatan deskriptif. Sinergi dan kerja sama dalam pemanfaatan perangkat lunak ( software ) maupun perangkat keras ( hardware ) bidang penyidikan  yang  dimiliki  masing-masing.  Proses  pelimpahan  berkas  perkara  dan  penyelesaian perkara  pidana  yang  melibatkan  PNS  di  lingkungan  TNI  Angkatan  Laut  dapat  berjalan  dengan baik  dan  lancar  dikarenakan  adanya  hubungan  kerja  sama  yang  baik  serta  telah  bersinerginya antara  penyidik  Pomal  dan  penyidik  Polri.  Proses  penyelesaian  pelanggaran  disiplin  yang dilakukan  oleh  PNS  di  lingkungan  TNI  AL  dilaksanakan  oleh  penyidik  Pomal  mulai  dari pemeriksaan  pelanggaran,  mempersiapkan  kelengkapan  administrasi  pemeriksaan  hingga penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum di lingkungan TNI AL.
Keyword: Kewenangan; Sinergitas; Perkara; TNI AL

## PENDAHULUAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum “Rechstaat” atau “The  Rule  Of  Law” sesuai  dengan  yang  diamanatkan  oleh  Undang- Undang  Dasar  RI  tahun  1945  pasal  1  ayat  (3)  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  negara hukum, sejatinya hukumlah yang dijadikan hal paling utama dalam penegakan keadilan. Bukan negara berdasarkan atas kekuasaan belaka “Machstaat” yang memandang adanya kekuasaan, politik, ekonomi dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi rasa keadilan di dalam masyarakat. 1 Dalam proses penegakan hukum, semua individu/masyarakat tanpa memandang golongan, suku, ras dan adat istiadat mempunyai hak dan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum  dan pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya”,  sehingga  dalam  pelaksanaannya,  jika seseorang  melakukan  suatu  tindak  pidana  atau  kejahatan  harus  diproses  sesuai  dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. 2
1 Tri Suhendra Arbani. "Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia." Wacana Hukum 24.1 (2019), hlm 19-37.
2 Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Analisis Sinergitas Polisi Militer Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia          Andi Rizal Dalam Tataran Kewenangan Penanganan Perkara Yang Melibatkan PNS
Di lingkungan TNI Angkatan Laut
Sejak pasca reformasi pada tahun 1998 terjadi perubahan terhadap peran, fungsi dan kedudukan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri),  yang  semula  kedua  organisasi  tersebut  tergabung  dalam  satu  wadah  yaitu Angkatan  Bersenjata  Republik  Indonesia  (ABRI)  menjadi  terpisah  sesuai  dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR  Nomor  VII/MPR/2000  Tentang  Peran  TNI  dan  Polri,  sehingga  kedudukan  TNI berada  dibawah  Kementerian  Pertahanan  dan  Polri  berkedudukan  langsung  dibawah Presiden  Republik  Indonesia.  Lembaga  kepolisian  mempunyai  tugas  dan  fungsi  yang berkaitan dengan keamanan dan pengamanan wilayah sipil, sedangkan tugas dan fungsi TNI berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara secara militer.
Terhadap  pemisahan  organisasi  tersebut,  berpengaruh  juga  terhadap  sistem penegakan  hukum.  Seorang  prajurit  TNI  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  maka kewenangan mengadili (yurisdiksi peradilan) tunduk pada Peradilan Militer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Pasal 9 ayat (1) tentang Peradilan Militer. 3
Penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  kepolisian  militer  di  lingkungan  TNI dilaksanakan oleh Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad), Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal),  dan  Polisi  Militer  Angkatan  Udara  (Pomau).  Polisi  Militer  Angkatan  Laut (Pomal) sebagai institusi penegak hukum di lingkungan TNI AL mempunyai kewenangan menangani  semua  jenis  tindak  pidana  militer  dan  tindak  pidana  umum  maupun pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh prajurit TNI AL.
Dalam lingkungan Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan, selain prajurit militer  terdapat  juga  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  bekerja  sesuai  dengan  tugas pokokya  berdasarkan  golongan  dan  kelas  jabatannya.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan, Pasal 1 ayat (8), yang berbunyi bahwa: “Dalam Peraturan Menteri  ini,  yang  dimaksudkan  dengan:  Pegawai  Negeri  Sipil  Kementerian  Pertahanan selanjutnya  disebut  PNS  Kemhan  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  yang  bekerja  atau
3 Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Analisis Sinergitas Polisi Militer Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia          Andi Rizal Dalam Tataran Kewenangan Penanganan Perkara Yang Melibatkan PNS
Di lingkungan TNI Angkatan Laut
ditugaskan  di  lingkungan  Kemhan  dan  TNI  yang  pengangkatannya,  pemindahan  dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian”.
PNS yang berada di dalam organisasi TNI, khususnya TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan prajurit TNI AL secara profesional serta membantu tugas-tugas kemiliteran dalam  bidang  staf  dan  administrasi.  Hal  ini  tentu  saja  menjadi  hal  yang  positif  dalam lingkungan kerja TNI AL. Akan tetapi tidak sedikit, ada juga para PNS dalam lingkungan TNI  AL  yang  terlibat  dalam  suatu tindak  pidana  maupun  pelanggaran  disiplin,  baik  itu sebagai  tersangka  tunggal  maupun  berbarengan  dengan  prajurit  militer  sehingga  perlu adanya pemahaman serta mekanisme penyelesaian mulai dari tahap awal pelaporan sampai dengan proses penyelesaian perkaranya.
Untuk  perkara  tindak  pidana,  dengan  berstatus  sebagai  PNS  maka  tunduk  pada peradilan umum, oleh karena itu penyelesaian perkaranya melibatkan institusi Polri dalam proses  penyidikan.  Sehingga  diperlukan  adanya  suatu  hubungan  kerja  sama  yang  baik dalam  bentuk  sinergitas  antara  penyidik  Pomal  dan  Polri  dalam  tataran  penanganan perkara yang melibatkan PNS di lingkungan TNI AL guna keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.  Terhadap  penelitian  ini,  dilakukan  pendekatan  menggunakan  beberapa  teori diantaranya  yaitu;  teori  sinergitas,  teori  organisasi,  teori  penegakan  hukum,  teori profesionalisme dan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran konkrit yang dapat dipertanggungjawabakan  tentang  bentuk sinergitas  antara  penyidik  Pomal  dan  penyidik Polri  dalam  tataran  penyelesaian  perkara  yang  melibatkan  PNS  di  lingkungan  TNI Angkatan Laut.
Sesuai dengan wilayah hukum, satuan penyidikan (Satidik) Puspomal berwenang melakukan  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  hingga  pelimpahan  berkas  perkara  ke Oditur  Militer  terhadap  perkara  Pidana  yang  dilakukan  oleh  Prajurit  TNI,  termasuk melakukan  proses  pemeriksaan  awal  terhadap  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  yang  diduga melakukan  tindak  pidana  atau  pelanggaran  disiplin  di  lingkungan  TNI  Angkatan  Laut, sebelum dilimpahkan ke Kepolisian Republik Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Analisis Sinergitas Polisi Militer Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia          Andi Rizal Dalam Tataran Kewenangan Penanganan Perkara Yang Melibatkan PNS
Di lingkungan TNI Angkatan Laut
Penelitian yang digunakan penelitian hukum dengan pendekatan deskriptif, jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti karena bertujuan menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu yang berusaha  menggambarkan  situasi  atau  kejadian.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan  cara  wawancara,  analisis  dokumen, FGD ,  observasi,  pemotretan  gambar  atau perekaman video. Teknik analisa data  dalam penelitian ini  dengan  proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam  unit-unit,  melakukan  sintesa,  menyusun  ke  dalam  pola,  memilih  mana  yang penting,  dan  mana  yang  akan  dipelajari  dan  membuat  kesimpulan  sehingga  mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 4

## PEMBAHASAN
A. Bentuk Sinergitas Antara Penyidik POMAL dan Penyidik Polri dalam Proses Penyelesaian Perkara Yang Dilakukan Oleh PNS TNI Angkatan Laut
Max Weber mengembangkan sebuah model struktural yang ia katakan sebagai alat yang  paling  efisien  bagi  organisasi-organisasi  untuk  mencapai  tujuannya.  Ia  menyebut struktur ideal ini sebagai birokrasi. Struktur tersebut bercirikan dengan adanya pembagian kerja, sebuah hirarki wewenang yang jelas, prosedur seleksi yang formal, peraturan yang rinci, serta hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi ( impersonal ).
Sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  Pomal  dan  Polri adalah  lembaga  yang  mempunyai  tugas  pokok  penegakan  hukum  diwilayah  hukum masing-masing. Sehingga secara birokrasi sangat jelas adanya pembagian kerja, prosedur serta  wewenang  masing-masing  lembaga  tersebut.  Pembagian  peran  secara  birokrasi sangat penting sebagai upaya meujudkan tata pemerintahn yang baik. 5
4 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan RFD, 244.
5 Nurfaika  Ishak,  Rahmad  Ramadhan  Hasibuan,  and  Tri  Suhendra  Arbani.  "Bureaucratic  and  Political Collaboration Towards a Good Governance System." BESTUUR 8.1 (2020), hlm. 19-26.
Analisis Sinergitas Polisi Militer Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia          Andi Rizal Dalam Tataran Kewenangan Penanganan Perkara Yang Melibatkan PNS
Di lingkungan TNI Angkatan Laut
Polisi  Militer  TNI  Angkatan  Laut  (Pomal)  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia (Polri)  telah  terjalin  hubungan  sinergi  dan  kerja  sama  yang  baik  terutama  dalam  hal penyidikan perkara yang melibatkan sipil dan militer, sinergi dan kerja sama tersebut guna mempercepat  proses  penyidikan  serta  membuat  terangnya  suatu  perkara  yang  sedang ditangani  oleh  kedua  belah  pihak,  baik  itu  sinergi  dan  kerja  sama  dalam  pemanfaatan perangkat lunak ( software ) maupun perangkat keras ( hardware ) bidang penyidikan yang dimiliki masing-masing.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdinas di lingkungan TNI AL dimungkinkan dapat  terlibat  juga  dalam  suatu  tindak  pidana  maupun  pelanggaran  disiplin,  sehingga diperlukan suatu proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terhadap penyelesaian perkaranya, jika PNS tersebut terlibat dalam suatu tindak pidana  maka  dasar  hukum  penyelesaian  perkaranya  menggunakan  KUHP  dan  KUHAP sedangkan  jika  terlibat  dalam  suatu  pelanggaran  disiplin  maka  sebagai  dasar  hukum penyelesaian perkaranya menggunakan:
a. Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil,  dalam  aturan  tersebut  dijelaskan  mengenai  kewajiban  dan larangan PNS, tingkat pelanggaran dan jenis hukuman disiplin, siapa saja pejabat yang berwenang menghukum, upaya administratif dan berlakunya hukuman disiplin.
b. Peraturan  Menteri  Pertahanan  Nomor  22  tahun  2010  tentang  Tata  Cara Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Kementerian Pertahanan,  dalam  aturan  tersebut  dijelaskan  mengenai  kewajiban  dan larangan PNS, tingkat pelanggaran dan jenis hukuman disiplin, siapa saja pejabat yang berwenang menghukum, prosedur pemeriksaan, persyaratan administrasi  dan  penjatuhan  hukuman  disiplin,  upaya  administratif  dan berlakunya  hukuman  disiplin  serta  hapusnya  kewajiban  menjalani hukuman disiplin.
Analisis Sinergitas Polisi Militer Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia          Andi Rizal Dalam Tataran Kewenangan Penanganan Perkara Yang Melibatkan PNS
Di lingkungan TNI Angkatan Laut
c. Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 12 tahun 2015 tentang Pejabat Yang  berwenang  Menghukum  (Atkum)  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  TNI Angkatan  Laut,  dalam  aturan  tersebut  dijelaskan  mengenai  tugas  dan kewajiban Atkum di lingkungan TNI AL dan jenis hukuman disiplin.
B. Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh PNS di lingkungan TNI AL;
Tingkat  kerja  sama  yang  baik  adalah  sinergitas  kerja  sama  yang  tinggi,  saling mempercayai  dan  terpadu  sehingga  menghasilkan  keluaran  yang  lebih  besar  dari penjumlahan  hasil  keluaran  masing-masing  pihak.  Dengan  demikian,  kegiatan  yang mengedepankan sinergitas dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan hasil yang lebih besar. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori sinergitas bahwa hubungan antar dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi bila dihadapkan pada elemen kerja sama dan kepercayaan. Dari tingkatan komunikasi menghasilkan tiga level kerja sama, terdiri dari 6 :
a. Defensif ,  yaitu  tingkatan  kerja  sama  dan  kepercayaan  yang  rendah  akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat pasif/ defensive.
b. Respectful ,  yaitu  tingkat  kerja  sama  dan  kepercayaan  yang  meningkat memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai.
c. Synergitic ,  yaitu  kerja  sama  yang  tinggi  dan  saling  mempercayai  akan menghasilkan  pola  komunkasi  bersifat  sinergitas  (simbosis  mutualisme), berarti  bahwa  kerja  sama  yang  terjalin  akan  menghasilkan output yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.
Organisasi atau lembaga yang bekerja sama dalam melaksanakan suatu tugas atau suatu  pekerjaan  dengan  mengeluarkan  keunggulan  kekuatan  masing-masing  sehingga
6 Stoner J.A.F and Charles Wenkel, Management, 3 rd edition (Prenctice Hall, Londn,1986)
Analisis Sinergitas Polisi Militer Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia          Andi Rizal Dalam Tataran Kewenangan Penanganan Perkara Yang Melibatkan PNS
Di lingkungan TNI Angkatan Laut
menghasilkan  output  yang  terbaik. 7 Terdapat  4  (empat)  intisari  dari  teori  Sinergitas menurut Covey, yaitu :
a. Sinergi sebagai Katalisator
b. Sinergi sebagai yang paling memberdayakan
c. Sinergi sebagai yang paling menyatukan
d. Sinergi sebagai yang paling menyenangkan
Terkait  dengan  tugas  dan  fungsi  Pomal  serta  Polri  dalam  bidang  penyidikan perkara pidana, atas dasar peraturan perundang-undangan bisa disinergikan secara optimal dalam  rangka  penegakan  hukum  terhadap  penyelesaian  perkara  pidana  yang  dilakukan oleh PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut.
Di  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  1997  Pasal  9  ayat  (1)  tentang  Peradilan Militer dinyatakan bahwa seorang prajurit TNI yang melakukan suatu tindak pidana maka kewenangan  mengadili  (yurisdiksi  peradilan)  tunduk  pada  Peradilan  Militer,  sehingga subjek hukum dari UU diatas adalah seorang militer aktif yang mana proses penyelesaian perkara  pidananya  dilakukan  oleh  penyidik  Pomal.  Terkait  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh PNS di lingkungan TNI AL, Pomal dapat melaksanakan penyelidikan dan penyidikan  awal  dugaan  terjadinya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  PNS  tersebut. Tahapan proses penegakan hukum yang dilakukan Pomal antara lain:
a. Menerima  laporan  atau  pengaduan  dugaan  adanya  tindak  pidana  yang dilakukan PNS di lingkungan TNI AL;
b. Melaksanakan  proses  penyelidikan  untuk  mengetahui  apakah  perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau bukan;
c. Jika  perbuatan tersebut  memenuhi  unsur tindak  pidana  maka  selanjutnya dilaksanakan proses penyidikan dengan kegiatan;
1) Membuat adminsistrasi laporan polisi.
2) Mencari dan memeriksa para saksi.
3) Mencari, mengumpulkan dan menyita barang bukti.
7 Covey, Stephen R. tujuh kebiasaan manusia yang sangat efektif , (Jakarta, Bina Rupa Aksara. 1997). 261.
Analisis Sinergitas Polisi Militer Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia          Andi Rizal Dalam Tataran Kewenangan Penanganan Perkara Yang Melibatkan PNS
Di lingkungan TNI Angkatan Laut
4) Memeriksa tersangka PNS (selama 1 X 24 Jam) dan mencari apakah ada keterlibatan dari pihak militer (tersangka militer)
5) Menghubungi  pihak  Polri  terdekat  guna  pelimpahan  berkas  perkara berikut para saksi dan barang bukti.
6) Menyiapkan  administrasi  Berita  Acara  Serah  Terima  Berkas  Perkara dari  Penyidik  Pomal  kepada  Penyidik  Polri  dan  ditandatangani  oleh kedua belah pihak.
7) Melaporkan secara tertulis dan berjenjang kepada pimpinan/Komando atas.
8) Mencatatkan dalam buku registrasi perkara masuk dan keluar.
9) Jika ada tersangka militer yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, maka  penyidik  Pomal  melanjutkan  proses  penyidikan  hingga  selesai dan melimpahkan berkas perkara ke oditur militer untuk dituntut dan disidangkan melalui mekanisme peradilan militer.
d. Jika perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana maka proses pemeriksaan dihentikan.
Setelah dilaksanakan pelimpahan dan berkas perkara diterima oleh penyidik Polri, selanjutnya  penyidik  Pomal  senantiasa  selalu  siap  untuk  memberikan  bantuan  berupa dukungan  dan  penyiapan  data  perkara  yang  sekiranya  masih  dibutuhkan  oleh  penyidik Polri guna kelengkapan dan penyelesaian berkas perkara yang sedang ditangani tersebut. Pihak  Polri  dapat  menerima  pelimpahan  berkas  perkara  pidana  dari  penyidik  Pomal apabila  telah  memenuhi  beberapa  syarat  yang  telah  ditentukan,  yaitu  adanya  dugaan perbuatan  tindak  pidana,  adanya  tersangka,  adanya  saksi  (minimal  dua  saksi),  adanya pihak  yang  dirugikan/korban  dan  disertai  dengan  kelengkapan  administrasi  penyidikan lainnya seperti laporan pengaduan, surat perintah dan berita acara penangkapan, penyitaan dan lain sebagainya.
Proses  pelimpahan  berkas  perkara  dan  penyelesaian  perkara  pidana  yang melibatkan PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut dapat berjalan dengan baik dan lancar dikarenakan  adanya  hubungan  kerja  sama  yang  baik  serta  telah  bersinerginya  antara penyidik Pomal dan penyidik Polri. Diharapkan sinergi antara Pomal dan Polri tidak hanya
Analisis Sinergitas Polisi Militer Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia          Andi Rizal Dalam Tataran Kewenangan Penanganan Perkara Yang Melibatkan PNS
Di lingkungan TNI Angkatan Laut
dalam bidang penyidikan saja akan tetapi terjalin dalan hubungan kerja sama pada bidang lain  seperti  penegakan  ketertiban,  keamanan  dan  membantu  pemerintah  daerah  dalam penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan lainnya.

## C. Proses  Penyelesaian  Pelanggaran  Disiplin  Yang  Dilakukan  Oleh  PNS  di lingkungan TNI AL.
Penegakan  hukum  dalam  bahasa  Belanda  disebut  dengan rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa Inggris law enforcement , meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa  dan  bernegara,  sedangkan  dalam  pengertian  mikro  terbatas  dalam  proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Menurut  Soerjono  Soekanto, 8 penegakan  hukum  artinya  kegiatan  menyerasikan hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  yang  mantap  dan  sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Menurut  Mastra  Liba  dalam  Rena  Yulia, 9 bahwa  ada  14  faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum, yaitu :
a. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri.
b. Sistem perundangan yang belum memadai.
c. Faktor sumber daya alam (SDM).
d. Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana,
e. Corspgeits dalam institusi.
f. Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
g. Faktor budaya.
8 Soekanto,S. (2012). Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum . (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 5.
9 Yulia,  R.  (2010). Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan .  (Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2010), 85.
Analisis Sinergitas Polisi Militer Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia          Andi Rizal Dalam Tataran Kewenangan Penanganan Perkara Yang Melibatkan PNS
Di lingkungan TNI Angkatan Laut
h. Faktor agama.
i. Legislatif  sebagai  “lembaga  legislasi”  perlu  secara  maksimal  mendorong  dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
j. Kemauan politik pemerintah.
k. Faktor kepemimpinan.
l. Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan ( organize crime ).
m. Kuatnya pengaruh kolusi dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum.
n. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.
Menurut Soerjono Soekanto 10 , faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pokok penegakan hukum antara lain:
a. Faktor hukumnya sendiri.
b. Faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
e. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Terkait  dengan  tugas  dan  fungsi  Pomal  serta  Polri  dalam  bidang  penyidikan perkara  pidana  yang  dilakukan  oleh  PNS  di  lingkungan  TNI  Angkatan  Laut,  bahwa walaupun subjek hukum yang berbeda akan  tetapi proses penegakan hukum tetap harus berjalan,  baik  itu  proses  hukum  yang  dilakukan  oleh  Pomal  maupun  Polri  tidak  boleh terhambat  hingga  perkara  yang  melibatkan  PNS  di  lingkungan  TNI  Angkatan  Laut mendapatkan kepastian hukum.
Di  lingkungan  TNI  Angkatan  Laut  dikenal  adanya aturan  hukum terkait  dengan proses atau tata cara penyelesaian dan penjatuhan hukuman disiplin bagi seorang PNS TNI AL  yaitu  Peraturan  Kepala  Staf  Angkatan  Laut  Nomor  12  tahun  2015  tentang  Pejabat Yang berwenang Menghukum (Atkum) Bagi Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan Laut,
10 Soekanto,S. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . 8
Analisis Sinergitas Polisi Militer Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia          Andi Rizal Dalam Tataran Kewenangan Penanganan Perkara Yang Melibatkan PNS
Di lingkungan TNI Angkatan Laut
dalam aturan tersebut diatur mengenai siapa saja pejabat-pejabat di lingkungan TNI AL yang  dapat  menjatuhkan  hukuman  disiplin  kepada  seorang  PNS  yang  berada  di  bawah pembinaannya,  serta  diatur  juga  didalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  tahun  2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 tahun 2010  tentang  Tata  Cara  Penjatuhan  Hukuman  Disiplin  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil Kementerian Pertahanan, yang memuat:
a. Tingkat dan jenis hukuman disiplin antara lain:
1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a) Hukuman disiplin ringan;
b) Hukuman disiplin sedang; dan
c) Hukuman disiplin berat.
2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
a) Teguran lisan;
b) Teguran tertulis; dan
c) Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
a) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun;
b) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
c) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b) Pemindahan  dalam  rangka  penurunan  jabatan  setingkat  lebih rendah;
c) Pembebasan dari jabatan;
Analisis Sinergitas Polisi Militer Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia          Andi Rizal Dalam Tataran Kewenangan Penanganan Perkara Yang Melibatkan PNS
Di lingkungan TNI Angkatan Laut
d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS; dan
e) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
b. Prosedur pemeriksaan, persyaratan administrasi dan penjatuhan hukuman disiplin PNS, antara lain:
1) PNS  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  disiplin,  dipanggil  secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
2) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
3) Dalam  rangka  kelancaran  pemeriksaan,  PNS  yang  diduga  melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat  berat,  dapat  dibebaskan  sementara  dari  tugas  jabatannya  oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
4) Berdasarkan  Berita  Acara  Pemeriksaan,  pejabat  yang  berwenang menghukum, menjatuhkan hukuman disiplin.
Proses penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS di lingkungan TNI  AL  dilaksanakan  oleh  penyidik  Pomal  mulai  dari  pemeriksaan  pelanggaran, mempersiapkan  kelengkapan  administrasi  pemeriksaan  hingga  penjatuhan  hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum di lingkungan TNI AL didasarkan atas ke 3 (tiga) aturan tersebut diatas yang mengatur tentang proses atau tata cara penyelesaian dan penjatuhan hukuman disiplin bagi seorang PNS TNI AL.

## KESIMPULAN
Polisi  Militer  TNI  Angkatan  Laut  (Pomal)  dan  Kepolisian  Republik  Indonesia (Polri)  telah  terjalin  hubungan  sinergi  dan  kerja  sama  yang  baik  terutama  dalam  hal penyidikan perkara yang melibatkan sipil dan militer, sinergi dan kerja sama tersebut guna mempercepat  proses  penyidikan  serta  membuat  terangnya  suatu  perkara  yang  sedang ditangani  oleh  kedua  belah  pihak,  baik  itu  sinergi  dan  kerja  sama  dalam  pemanfaatan perangkat lunak ( software ) maupun perangkat keras ( hardware ) bidang penyidikan yang
Analisis Sinergitas Polisi Militer Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia          Andi Rizal Dalam Tataran Kewenangan Penanganan Perkara Yang Melibatkan PNS
Di lingkungan TNI Angkatan Laut
dimiliki  masing-masing.  Proses  pelimpahan  berkas  perkara  dan  penyelesaian  perkara pidana  yang  melibatkan  PNS  di  lingkungan  TNI  Angkatan  Laut  dapat  berjalan  dengan baik  dan  lancar  dikarenakan  adanya  hubungan  kerja  sama  yang  baik  serta  telah bersinerginya antara penyidik Pomal dan penyidik Polri. Diharapkan sinergi antara Pomal dan Polri tidak hanya dalam bidang penyidikan saja akan tetapi terjalin dalan hubungan kerja  sama  pada  bidang  lain  seperti  penegakan  ketertiban,  keamanan  dan  membantu pemerintah  daerah  dalam  penyelesaian  masalah  sosial  kemasyarakatan  lainnya.    Proses penyelesaian  pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  oleh  PNS  di  lingkungan  TNI  AL dilaksanakan oleh penyidik Pomal mulai dari pemeriksaan pelanggaran, mempersiapkan kelengkapan administrasi pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang  berwenang  menghukum  di lingkungan  TNI  AL  didasarkan atas  ke  3  (tiga) aturan tersebut diatas yang mengatur tentang proses atau tata cara penyelesaian dan penjatuhan hukuman disiplin bagi seorang PNS TNI AL.

## Daftar Pustaka
Tri  Suhendra  Arbani.  "Analisis  Yuridis  Cabang  Pemerintahan  Keempat  Dalam  Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia." Wacana Hukum 24.1 (2019). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan RFD, 244.
Nurfaika Ishak, Rahmad Ramadhan Hasibuan, and Tri Suhendra Arbani. "Bureaucratic and Political  Collaboration  Towards  a  Good  Governance  System." BESTUUR 8.1 (2020).
Stoner J.A.F and Charles Wenkel, Management, 3 rd edition (Prenctice Hall, Londn,1986) Covey,  Stephen  R. tujuh  kebiasaan  manusia  yang  sangat  efektif ,  (Jakarta,  Bina  Rupa Aksara. 1997).
Soekanto,S. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012).
Yulia,  R.  (2010). Viktimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan . (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer