## PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA BAGI NARAPIDANA YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA RINGAN
Made Deby Listianitari 1 , Made Sugi Hartono 2 , Ni Ketut Sari Adnyani 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { listianitarid@gmail.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id sari.adnyani@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui implementasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja  bagi  narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  pidana  ringan,    serta  untuk  (2)  mengetahui  efektivitas pembinaan  narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja.  Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik Non Probability  Sampling dan  diolah  secara  kualitatif.  Adapun    hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  terkait implementasi  pembinaan  narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  pidana  ringan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik, terbukti dari belum sepenuhnya hak-hak narapidana  terpenuhi  dan  beberapa  kegiatan  yang  berjalan    kurang  maksimal  dikarenakan  lembaga pemasyarakatan yang overcapasitas, tidak sebandingnya jumlah petugas pembinaan dan narapidana, serta kurangnya  sarana  dan  prasarana  penunjang  pembinaan.  (2)  Terkait  efektivitas  pembinaan  yang  diberikan kepada  narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  pidana  ringan  juga  belum  sepenuhnya  efektif  karena  pada kenyataannya masih ada narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana.
Kata kunci: Pembinaan, Narapidana, Pidana Ringan.

## ABSTRACT
This study aims to (1) determine the implementation  of coaching at the Singaraja Class IIB Penitentiary for light  criminal  penalties,  and  (2)  to  determine  the  effectiveness  of  coaching  at  the  Singaraja  Class  IIB Penitentiary. The type  of research is  empirical  juridical with descriptive research nature. This research was conducted at the  Singaraja Class IIB Penitentiary. The data collection technique was carried  out  using non probability sampling and processed qualitatively. The result of the study that (1)  related to the application of guidance that was given a light sentence at the Class IIB Singaraja Correctional Institution has not been fully fulfilled  and  some  activities  has  not  optimal  due  to  overcapacity  correctional  institutions,  which  are  not comparable with the number of coaching officers and infrastructure, as well as the lack of facilities and support for  coaching.  (2)  Regarding  the  effect  given  to  those  who  were  given  light  sentence,  it  is  also  not  yet  fully effective because there are still those who commit criminal acts.
Keywords : Coaching, Prisoners, light punishment

## PENDAHULUAN
Sejak terlahir  di  dunia, manusia telah bertemu dan mulai bergaul dengan   manusia lain,  di  dalam  suatu  tempat  yang  disebut masyarakat. Dimulai dari berhubungan dengan  kedua  orang  tua,  dan  semakin
meningkat  umur  maka  semakin  luas  pula daya  cakup  pergaulannya  dengan  manusia lain dalam suatu masyarakat. Lama- kelamaan  akan  mulai  disadari,  bahwa kebudayaan  dan  peradaban  yang  dialami merupakan hasil pengalaman dari masa silam (Soekanto,  2011:1).  Sejalan  dengan
perkembangan  tersebut,  hukum  juga  ikut berkembang  mengikuti  setiap  kebutuhan manusia, hukum terus mengalami perubahan guna  perbaikan-perbaikan  di  segala  segi kehidupan manusia.
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar  1945  Pasal  1  ayat  (3)  secara konstitusional  menyatakan  bahwa  Indonesia merupakan  negara  hukum,  yang  dapat diartikan  bahwa  di  dalam  pelaksanaannya negara  hukum  tentu  memiliki  kebijakan- kebijakan yang bersifat mengatur ( regelendrecht ) dan memaksa ( wingendrecht ) (Marzuki,  2008:200).  Oleh  karena  sifatnya yang  memaksa  maka  terdapat  sanksi  yang akan  dikenakan  bagi  pelanggar  sesuai dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Pidana  sendiri  berfungsi  sebagai  sarana untuk  memberikan  pembalasan  terhadap pelaku kejahatan melalui sebuah penderitaan guna mencapai tujuan pemidanaan (Bagaskara  &  Wirasila,  2019:6).  Bagi  orang yang terbukti bersalah atau melakukan tindak pidana,  maka  akan  dijatuhi  sanksi  pidana, yaitu  salah  satunya  adalah  pidana  penjara. Pidana  penjara  sampai  saat  ini  dinilai  masih sebagai yang popular untuk diberikan, namun terdapat  penelitian  yang  menyatakan  bahwa efektivitas pidana penjara dalam memberikan pembinaan sangatlah kecil (Wulandari, 2012:29).
Dan adapun salah satu jenis pemidanaan yang dapat diberlakukan kepada orang-orang  yang  melakukan  pelanggaran atau kejahatan ringan ialah jenis tindak pidana ringan, yang hal ini tentu berlaku dan diakui  oleh  system  peradilan  pidana  di Indonesia.  Tindak  pidana  ringan  (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan dan diancam  dengan  pidana  penjara  atau kurungan  paling  lama  tiga  bulan,  istilah Tipiring  ini  terdapat  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana,  Bab  XVI Pemeriksaan  di  Sidang  Pengadilan,  Bagian Keenam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I  Acara  Pemeriksaan Tindak  Pidana  Ringan. Tindak  pidana  ringan  ini  tidak  hanya pelanggaran  tapi  juga  mencakup  kejahatan- kejahatan  ringan  yang  terletak  pada  Buku  II Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang terdiri  dari,  penganiayaan  hewan  ringan, penganiayaan  ringan,  pencurian  ringan, penipuan ringan, perusakan ringan,
penadahan  ringan  dan  yang  lainnya  ( Sihotang,  2020:108).  Bagi  terpidana  yang telah  dijatuhkan  pidana  penjara  maka  akan melaksanakan  hukumannya  di  Lembaga Pemasyarakatan.  Lembaga  pemasyarakatan merupakan sebuah wadah tempat penggodokan bagi narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan  juga  sebagai  akhir  dari proses  penyelesaian  peradilan  (Husin  & Husin,  2016:125).  Pada  Pasal  1  ayat  (7) dalam  Undang-Undang  No.12  tahun  1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana adalah  terpidana  yang menjalani  pidana  dan hilang kemerdekaannya di Lembaga
Pemasyarakatan,
yang merupakan masyarakat  miniature  yang  mempunyai kedudukan lemah dan tidak mampu dibandingkan  dengan  masyarakat  pada umumnya  yang  memiliki  kebebasan,  karena narapidana  akan  terampas  kemerdekaannya selama  waktu  tertentu  dan  juga  mempunyai ruang  gerak  yang  terbatas  oleh  tembok penjara.  Dan  terkait  pidana  penjara  bagi narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  pidana ringan,  sesuai  pasal  10  merupakan  bagian dari hukuman penjara sewaktu-waktu. Adapun penggolongan
narapidana
berdasarkan  lama  pidana  menurut  Lembaga Pemasyarakatan yaitu (Wardah, 2018:13) : 1.  Narapidana B1 : Narapidana yang hukumannya lebih dari 1 tahun. 2.  Narapidana B2a : Narapidana yang  hukumannya  3  bulan  sampai  1
tahun.
3.  Narapidana  B2b  :  Narapidana  yang hukumannya 1 hari sampai 3 bulan.
4.  Narapidana B3 : Narapidana subsider ( pengganti denda).
Tujuan memberikan pembinaan melalui  pemidanaan  kepada  narapidana, selain  dapat  memberikan  perasaan  lega kepada para korban yang telah dirugikan juga untuk menghilangkan keresahan yang muncul dimasyarakat. Pembinaan narapidana merupakan  salah  satu  bagian  terpenting sebagai  upaya  penanggulangan  kejahatan dalam system peradilan pidana di Indonesia, dan pembinaan merupakan suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan prilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan (Pramuditho, 2021:8).
Sementara  itu,  di  wilayah  hukum Kabupaten  Buleleng  terdapat  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja sebagai
tempat pembinaan bagi narapidana, termasuk dalam  hal  ini  bagi  narapidana  yang  dijatuhi hukuman pidana ringan.
Berbicara mengenai Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  maka tidak bisa terlepaskan dari masalah lembaga pemasyarakatan  yang overcapacity, seperti yang  kita  ketahui  bersama  bahwa  semakin hari tingkat kejahatan di masyarakat semakin meningkat  yang  disebabkan  oleh  berbagai faktor,  hal  tersebutlah  yang  mengakibatkan ikut  meningkatnya  angka  narapidana.  Selain karena  Lembaga  Pemasyarakatan  yang overcapacity ,  efektivitas  suatu  pembinaan terhadap narapidana perlu juga diperhatikan, dimana  ada  asumsi  yang  menyebutkan bahwa pembinaan yang dilaksanakan cenderung hanya sekedar mengisi kekosongan  waktu  narapidana,  bahkan diistilahkan  juga  bahwa  rumah  tahanan sebagai “sekolah penjahat”, dimana narapidana  yang  baru  masuk  penjara  akan menjadi  lebih  pintar  setelah  berguru  dengan narapidana  yang  lebih  senior  (Ningrat, 2021:318).
Dan hal tersebut jelas kurang berguna bagi  kemajuan  narapidana  terkhusus  bagi narapidana  yang  menjalani  hukuman  pidana ringan.  Hukuman  pidana  ringan  dianggap sebagai  salah  satu  permasalahan  karena masa  pembinaannya  yang  relative  singkat. Berdasarkan  data  yang  ada  pada  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja terdapat narapidana  yang  pernah  dijatuhi  hukuman pidana  ringan  setelah  bebas,  narapidana tersebut  kembali  melakukan  pengulangan tindak pidana (residivis).
Berdasarkan observasi yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  Singaraja  berikut  merupakan  data  terkait dengan  jumlah  narapidana  b2b  (narapidana yang  dijatuhi  hukuman  pidana  ringan)    yang melakukan pengulangan:
Table 1. NO TAHUN JUMLAH (Orang) 1 2017 14 2 2018 20 3 2019 30 4 2010 18 5 2021 22 Sumber : Buku Register Narapidana B2b
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
Masalah waktu dalam hal pembinaan narapidana  menjadi  hal  yang  penting, mengingat  proses  pembinaan  narapidana harus  melalui  pentahapan  pembinaan  yang sistematis, sebelum akhirnya dilepas kembali ketengah-tengah  masyarakat,  namun  pada kenyataannya pada beberapa kasus, terpidana  yang  sudah  pernah  dijatuhi hukuman  pidana  ringan,  kembali  melakukan tindak pidana baru, yang menyebabkan orang tersebut  berurusan  dengan  hukum  dan kembali masuk ke lembaga pemasyarakatan. Sehingga dalam hal ini pelaksanaan pembinaan narapidana yang dijatuhi hukuman  pidana  ringan,  yang  dilakukan  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Singaraja pada kenyataannya perlu dipertanyakan keefektivannya.
Dari  latar  belakang  diatas,  maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian  dan  menuangkan  dalam  dalam bentuk  skripsi  dengan  judul “PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
SINGARAJA  BAGI  NARAPIDANA  YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA RINGAN”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris salah  satu  jenis  penelitian  hukum  yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat ” (Ishaq, 2017: 31). Sifat penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif dan menggunakan data dan sumber data yaitu data  primer  dan  data  sekunder  yaitu  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tersier  yaitu  kamus  hokum (Zainudin, 2017).
Dalam  rangka  pengumpulan  data primer  maupun  data  sekunder,  maka  penulis menggunakan  tiga  jenis  pengumpulan  data, yaitu teknik studi dokumentasi, teknik observasi  atau  pengamatan,  dan  teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik non probability  sampling dan  bentuknya  adalah Purposive Sampling. Teknik pengolahan data adalah  kegiatan  merapikan  data  dari  hasil pengumpulan  data  dilapangan  sehingga  siap untuk  dianalisis.  Data  yang  diperoleh  untuk penelitian  ini  dianalisis  dan  diolah  secara
kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil waawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti dengan  informan  serta  data  yang  diperoleh dari studi kepustakaan. Pengolahan data yang dilakukan  yaitu  data  dikerjakan  sehingga berhasil  mendapatkan  kebenaran- kebenaran untuk  mencari  jawaban  terkait permasalahan yang  ada  guna  mendapatkan  kesimpulan sebagai akhir dari penelitian (Adnyani, 2014 : 43).Pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2016:223), setelah dilakukan penyajian bahan hukum  langkah  selanjutnya  yakni  penarikan kesimpulan (Adnyani, 2015:68-80).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB

## SINGARAJA  BAGI  NARAPIDANA  YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA RINGAN.
Implementasi  merupakan  kebijakan yang  pada  dasarnya  merupakan  suatu perubahan  atau  transformasi  yang  bersifat multi  organisasi,  yaitu  perubahan  yang diterapkan  melalui  strategi  implementasi kebijakan  ini  berkaitan  dengan  berbagai lapisan  masyarakat.  Pembinaan  narapidana merupakan suatu bagian dari proses rehabilitasi  watak  dan  prilaku  narapidana selama  menjalani  masa  hilang  kemerdekaan di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Dan  terkait pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  bagi narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  pidana ringan, secara umum, tidak terdapat perbedaan  mekanisme  pembinaan  baik  bagi narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  pidana ringan  ataupun  narapidana  lainnya  di  Lapas Kelas IIB Singaraja.
Berbicara mengenai narapidana, maka tidak  bisa  terlepaskan  dari  yang  namanya pemenuhan  hak-hak  narapidana.  Adapun hak-hak  narapidana  sesuai  yang  telah  diatur dalam  Pasal  14  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu :
(1) Narapidana berhak :
a. Melakukan  ibadah  sesuai  dengan agama atau kepercayaannya.
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan  pelayanan  kesehatan dan makanan yang layak.
e. Menyampaikan keluhan.
f. Mendapatkan  bahan  bacaan  dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
g. Mendapatkan  upah  atau  premi  atas pekerjaan yang dilakukan.
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat  hukum,  atau orang  tertentu lainnya.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti
mengunjungi keluarga.
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
l. Mmendapatkan cuti menjelang bebas.
m. Mendapatkan  hak-hak  lain  sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara  pelaksanaan  hak-hak    Narapidana sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan Pemerintah.
Dan terkait pengimplementasian pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja  bisa dikatakan  sudah  berjalan  tetapi  kurang maksimal  dikarenakan  kondisi  Lembaga Pemasyarakatan  yang overcapacity. Adapun hak-hak  narapidana  yang  berjalan  dengan kurang  maksimal  adalah  :  hak  untuk perawatan  jasmani  dan  rohani,  hak  untuk mendapatkan  pendidikan  dan  pengajaran, hak  untuk  mendapatkan  kesehatan  dan makanan yang sesuai, hak untuk mendapatkan  upah  atas  pekerjaan  yang dilakukan,  dan  hak  untuk  bahan  bacaan  dan mengikuti  siaran  media  massa  lainnya  yang tidak bertentangan
Terkait  adanya pandemic  covid  19 ,  juga membawa perubahan terhadap masa pembinaan  narapidana,  karena  narapidana yang  baru  masuk,  wajib  menjalani  masa karantina selama 14 hari. Hal ini menyababkan pembinaan yang singkat untuk narapidana  yang  dijatuhi  hkuman  pidana
ringan  harus  kembali  terpotong  karena adanya kebijakan karantina.
Pada prinsipnya Lembaga
Pemasyarakatan  sebagai  wadah  pembinaan untuk  melenyapkan  sifat-sifat  jahat  melalui pendidikan. Di dalam proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dibagi menjadi 2 bidang yaitu :
1.  Pembinaan
Kepribadian
yang memfokuskan  untuk  merubah  watak dan mental narapidana, yang meiliputi beberapa kegiatan dianataranya :
A.  Pembinaan  Kesadaran  Beragama yaitu,  Persembahyangan  bersama bagi  umat  Hindu  setiap  pagi bersama  Petugas  Lapas  sebelum memulai kegiatan. Selain itu diadakan pula kegiatan yakni “BINTAL PURTIL” yakni Pembinaan  Mental  Purnama  Tilem dimana setiap Purnama/Tilem Warga Binaan dilaksanakan persembahyangan bersama seluruh  umat  (Hindu  ke  Pura, Kristen ke Ruang Ibadah, Muslim ke
Musholla)  bekerja  sama  dengan Kementerian  Agama  Kabupaten Buleleng.
B.  Pembinaan  Intelektual,  yaitu  pihak Lapas  memberikan  bekal  berupa pendidikan kepada para
narapidana  melalui  kursus-kursus, latihan  keterampilan  dan  ceramah umum C.  Pembinaan  Kesadaran  Berbangsa dan  Bernegara,  pembinaan  ini bertujuan untuk membentuk karakter  WBP  kearah  yang  lebih baik melalui kegiatan Kepramukaan. D.  Pembinaan  Kesadaran  Hukum, dengan kegiatannya yaitu, Konseling  BNNK  Buleleng  bagi WBP perkara narkotika dan Pemberian  Edukasi  bagi  WBP Perkara Narkotika khususnya yang terkena  PP99  yakni  hukuman diatas  5  tahun  bekerja  sama dengan Yayasan Dua Hati Bali. E.  Pembinaan  Mengintegrasikan  Diri Dengan  Masyarakat,  kegiatan  ini dilakukan  melalui  kegiatan  gotong royong di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan tetap
diawasi
oleh petugas pemasyarakatan. F.  Pembinaan Jasmani, yaitu kegiatan yang  dilakukan  adalah  berkaitan dengan kegiatan olah raga, kesenian,  dan  kerja  bakti  di lingkungan Lapas.
2.  Pembinaan  Kemandirian yang meliputi beberapa kegiatan dianataranya :
A. Open  Camp di  Balai  Penyuluhan Tukad Mungga.
B.  Pertanian   :  terong,  kangkung, kacang panjang, sawi.
C.  Perikanan  : lele, nila Peternakan  : ayam dan bebek.
D.  Kerajinan  Tangan  ( Handy  Craft ) Daur  ulang  korang  menjadi  keben, bokor, sokasi, miniature bonsai, dll E.  Pangkas Rambut.
F.  Pengelasan.
G. Meuble.
H.  Produksi  Dupa  dengan  nama
“LASINGA SUBAKTI”.
I.  Pencucian Motor.
Selain pembinaan internal di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja,  ada juga pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan  atau  pembinaan  eksternal. Pembinaan  diluar  lembaga  pemasyarakatan bertujuan agar narapidana lebih mendekatkan diri  dengan  masyarakat  dan  merupakan realisasi dari salah satu prinsip pemasyarakatan,  yakni  selama  kehilangan kemerdekaan  bergerak  narapidana  harus dikenalkan  kepada  masyarakat  dan  tidak boleh  diasingkan,  bentuk  pembinaan  ini merupakan pendidikan social kemasyarakatan yang diadakan bagi narapidana.  Pembinaan  secara  eksternal yang  dilakukan  di  lembaga  pemasyarakatan disebut asimilasi. Namun pada kenyatannya, pembinaan yang
dilakukan belum sepenuhnya  terimplementasi,  dikarenakan beberapa kendala, yaitu Lapas yang overcapacity, hal tersebut berpengaruh besar terhadap  pembiaan  narapidana,  terkhusus narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  pidana ringan,  dikarenakan  dengan  penuhnya  isi Lapas menyebabkan pembinaan yang diberikan menjadi tidak maksimal, dikarenakan  setiap  sesi  pembinaan  harus diikuti  oleh  banyak  narapidana  dan  hal  itu jelas  menyulitkan  instruktur  bari  BLK  dan
petugas  pembinaan  kesulitan  memberikan arahan  dan  pengajaran.  Selanjutnya  terkait dengan  minimnya  sarana  dan  prasarana penunjang  pembinaan  yang  tidak  bisa dikatakan  ideal,  contohnya  saja  untuk pembinaan  keterampilan  maka  diperlukan peralatan yang memadai, agar bisa dipraktekkan  langsung  sehingga  akan  dapat dilihat  pembinaan  yang  di  berikan  berhasil atau  tidak.  Permasalahan  terakhir  yaitu jumlah  petugas  pembinaan  yang  tidak sebanding dengan jumlah narapidana dikarenakan Lapas mengalami overcapasitas, sejalan  dengan  kurangnya  sumber  daya manusia tersebut berdampak pada pengimplementasian pembinaan yang diberikan karena petugas kesulitan mengontrol  dan  mengawasi  saat  pembinaan berlangsung.  Selain  karena  tiga  kendala tersebut  khusus  narapidana  yang  dijatuhi hukumam  pidana  ringan,  masalah  waktu pembinaan  yang  singkat  juga  menyebabkan pembinaan  yang  diberikan  bisa  dikatakan kejar-kejaran dan terkesan kurang optimal.
Dalam  pelaksanaan  pembinaan  dari tahun  ke  tahun,  jumlah  narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja
senantiasa mengalami peningkatan,  terkhusus  narapidana  yang dijatuhi hukuman pidana ringan dan termasuk juga  jumlah  residivisnya  yang  menyebabkan overcapasitas yang terjadi di dalam lembaga tersebut.  Hal  ini  merupakan  indikasi  belum tercapainya keberhasilan pembinaan terhadap  narapidana  yang  dijatuhi  hukuman pidana  ringan  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja,  sehingga  memerlukan perhatian  serius  dari  semua  pihak,  terutama petugas  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIB Singaraja.

## EFEKTIVITAS  PEMBINAAN  NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB  SINGARAJA  BAGI  NARAPIDAN  YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA RINGAN.
Efektivitas  berasal  dari  kata  dasar efektif,  menurut  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia,  kata  efektif  mempunyai  arti  efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi  dapat  disimpulkan  efektivitas  adalah suatu  keadaan  yang  menunjukkan  sejauh mana  tujuan  dapat  dicapai,  maka  dapat dikatan semakin efektif pula kegiatan tersebut. Dan  untuk mengetahui efektivitas  pembinaan
narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja,  maka  penulis  juga melakukan  wawancara  dengan  10  (sepuluh) orang responden yang merupakan narapidana yang  dijatuhi  hukuman  pidana  ringan.  Dan dapat  disimpulkan  bahwa  dari  wawancara tersebut 7 (tujuh) orang responden menyatakan  biasa  saja  bahkan  tidak  takut dengan ketentuan 3 (tiga) bulan penjara yang menjeratnya,  dan  dikatakan  juga  pembinaan yang  diberikan  kurang  bermanfaat  bagi  diri narapidana  tersebut,  sisanya  3  (tiga)  orang responden  mengatakan  bahwa  takut  dengan ketentuan  3  (tiga)  bulan  penjara  dan  enggan melakukan perbuatan melawan hukum lagi.
Pihak petugas di Lembaga Pemasyarakatan  juga  tidak  bisa  memungkiri terkait dengan kesulitan dalam hal melakukan pembinaan  kepada  narapidana  yang  dijatuhi hukuman  pidana  ringan,  yaitu  dikarenakan masa  pembinaan  yang  relative  singkat, sehingga  menyebabkan  pembinaan  yang diberikan  bisa  dikatakan  kejar-kejaran  dan menjadi kurang optimal, meski pihak Lembaga Pemasyarakatan  sudah  bekerja  dengan maksimal dan mengupayakan sebaik mungkin dalam  pemberian  pembinaan,  agar  ketika bebas narapidana tersebut tidak lagi melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Dan terkait  respon  dari  narapidana  yang  dijatuhi hukuman  pidana  ringan  yang  mengikuti kegiatan pembinaan, walaupun dikatan kurang berminat  mengikuti  kegiatan,  namun  mereka bersedia  mengikuti  setiap  kegiatan,  karena mau  tidak  mau  mereka  wajib  mengikuti kegiatan dengan baik.
Selain itu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja tidak terdapat adanya tolak ukur  dari  keberhasilan  pembinaan  terhadap narapidana itu sendiri, dengan tidak dilakukannya  pengujian  terhadap  para  warga binaan  untuk  melihat  apakah  telah  terjadi perubahan  pada  diri  narapidana    tersebut. Yang  dijadikan  sebagai  tolak  ukur  dalam menentukan  perubahan  narapidana  hanya dilihat dari hasil penilaian keseharian narapidana,  penilaian  tersebut  diberikan  oleh wali pemasyarakatan.
Untuk menilai efektifnya sebuah aturan atau  kebijakan,  mengacu Legal  System Theory yang  dikemukakan  oleh  Lawrence  M. Freidman,  yang  terdiri  dari  substansi  hukum, struktur  hukum,  dan  budaya  hukum.  Yang
pertama  yaitu,    Substansi  hukum  biasanya menjadi penentu dapat atau tidaknya sebuah hukum  dilaksanakan.  Substansi  juga  berarti produk  yang  dihasilkan  oleh  suatu  lembaga yang  mencakup  keputusan-keputusan  yang dikeluarkan. Dalam hal pembinaan narapidana,  sudah  ada  ketentuan  terkait dengan  pembinaan  dan  hal  tersebut  diatur dalam  Undang-Undang  No.12  Tahun  1995 Tentang  Pemasyarakatan,  kemudian  terkait dengan  pidana  ringan  juga  sudah  terdapat ketentuan terkait hal tersebut, yaitu Pasal 205 Ayat  (1)  KUHAP.  Dan  hal  ini  mencerminkan bahwa sudah terdapat substansi hukum yang jelas yang telah diciptakan oleh pemerintah.
Kedua,  yaitu  struktur  hukum,  demi berjalannya substansi hukum, maka diperlukan  struktur  hukum,  dalam  teori  ini dijelaskan  bahwa  struktur  hukumlah  yang dapat mempengaruhi jalannya suatu regulasi. Dalam kaitannya dengan pembinaan narapidana  sudah  terdapat  instansi  atau lembaga  yang  membantu  merealisasikan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yaitu Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja,  namun pada kenyataannya, berdasarkan penelitian di Lembaga  tersebut,  terdapat  kendala-kendala selama  proses  pembinaan  diberikan,  yaitu seperti  minimnya  sarana  dan  prasarana,  dan rasio  yang  tidak  sebanding  antara  petugas pembinaan  dan  narapidana  dikarenakan terjadinya overcapacity.
Unsur  terakhir  adalah  budaya  hukum, budaya  hukum  Menurut  Friedman,  budaya hukum itu merupakan sikap manusia terhadap hukum yang ada dan berlaku. Budaya hukum erat  kaitannya  dengan  kesadaran  hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja,  bahwa narapidana  yang  dijatuhi  hukuman  pidana ringan  yang  ada  disana  memiliki  kesadaran dan ketaatan hukum yang rendah, terbukti dari kurangnya  rasa  patuh  terhadap  ketentuan hukum  yang  berlaku,  dan  masih  adanya narapidana yang menganggap remeh hukuman  pidana  ringan,  serta  dalam  proses pembinaan  juga  kurang  berminat  dan  tidak bersungguh-sungguh  dalam  melaksanakan kegiatan  pembinaan  yang  diberikan.  Budaya hukum  yang  dimaksud  disini  bukan  hanya
ditujukan  bagi  narapidana  yang  dijatuhi hukuman  pidana  ringan,  tetapi  juga  bagi petugas pembinaan di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, dikarenakan  terdapat  proses  take  and  give antara  narapidana  sebagai  orang  yang menerima pembinaan dan petugas pembinaan sebagai orang yang memberikan pembinaan. Permasalahan  yang  timbul  terkait  dengan petugas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja,  adalah terkait dengan rasio jumlah petugas pembinaan  dengan  jumlah  narapidana  yang ada, hal ini menjadikan fungsi controlling yang harusnya  dijalankan  petugas  menjadi  tidak maksimal.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian dari hasil penelitian  dan  pembahasan  diatas,  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Implementasi pembinaan kepada narapidana  yang  dijatuhi  hukuman pidana ringan di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja, pada kenyataannya belum
terimplementasikan dengan baik karena terkendala beberapa hal, yaitu masalah  lembaga  pemasyarakatan yang overcapacity, tidak sebandingnya jumlah  petugas  pembinaan  dengan narapidana,  dan  terbatasnya  sarana dan  prasarana  dalam  hal  pembinaan. Selain itu dalam pelaksanaan pembinaan  dari  rentang  tahun  2017- 2021 mengindikasikan pembinaan yang  diberikan  belum  sepenuhnya berhasil,  dikarenakan  setiap  tahunnya selalu saja ada narapidana yang sudah pernah dijatuhi hukuman pidana ringan kembali melakukan pengulangan tindak pidana.
2.  Adapun  efektivitas  pembinaan  bagi narapidana  yang  dijatuhi  hukuman pidana  ringan  tidak  bisa  dikatakan efektif  sepenuhnya.  Mengacu  Legal System  Theory  yang  dikemukakan oleh Lawrence M Fredman yang terdiri dari  substansi,  struktur,  dan  budaya hukum,  maka  dapat  diketahui  bahwa ketidak  efektifan  tersebut  terletak pada struktur hukumnya, dikarenakan dalam proses pembinaan yang
dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja terdapat kendala-kendala yang menyebabkan  pembinaannya  tidak maksimal,  selain  itu  faktor  budaya hukum juga mempengaruhi
keefektifan pembinaan yang diberikan karena  dari  segi  narapidana,  masih ada  narapidana  yang  tidak  mengikuti pembinaan dengan bersungguh- sungguh dan kurang mentaati
ketentuan  hukum  sehingga  ketika sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan  kembali  melakukan tindak  pidana,  selain  itu  dari  segi petugas  pembinaannya  yaitu  jumlah petugas pembinaanya
tidak sebanding dengan jumlah narapidana sehinggan menyebabkan petugas kurang  optimal  dalam  memberikan pembinaan ataupun pengawasan kepada narapidana dan menyebabkan para petugas pembinaan dan pengawasan  tersebut  bekerja  lebih berat  karena  beban  kerja  yang diterima lebih banyak.

## SARAN
1.  Untuk Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Singaraja, hendaknya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar menambah fasilitas, sarana dan prasarana serta menambah jumlah petugas di Lembaga
Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja agar kegiatan pembinaan bisa berjalan dengan  lebih  optimal.  Selain  itu  juga petugas  di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singraja  sebaiknya  lebih memberikan  arahan  dan  penekanan kepada narapidana agar dapat memahami  arti  penting  dan tujuan  program  serta  kegiatan  yang diberikan oleh petugas pembinaan sehingga narapidana yang kurang  berminat  dalam  mengikuti segala  kegiatan  pembinaan  menjadi ikut serta  dalam  kegiatan  tersebut, jadi  proses  pembinaan  diharapkan akan   lebih efektif dan dapat mencegah  terjadinya  pengulangan tindak  pidana ( Recidive ).
2.  Untuk  Pemerintah,  dalam  hal  ini POLRES Buleleng,
diharapkan
mampu melakukan upaya pencegahan serta penanggulangan
tindak pidana  agar  mampu  menekan angka kriminalitas serta residivis yang terjadi  di  Kabupaten  Buleleng.  Selain itu  bagi  para  penegak  hukum  lainnya terkait  dengan  penjatuhan  putusan tidaklah harus selalu   pelaku  dijatuhi hukuman  pidana  penjara  melainkan dapat  dilakukan  dengan  pemberian sanksi  administrasi,  denda,  ataupun kerja social terkhusus  bagi  pelaku tindak  pidana  ringan,  sehingga  tidak semua perkara berujung pada
Lembaga  Pemasyarakatan.  Dengan kebijakan kebijakan tersebut diharapkan pembludakan jumlah narapidana di  dalam
lembaga
pemasyarakatan dapat berkurang.
3.  Untuk  Narapidana,  hendaknya  lebih mentaati  ketentuan  hukum  yang berlaku,  selain  itu  bagi  narapidana yang  dijatuhi  hukuman  pidana  ringan diharapkan mengikuti pembinaan dengan  bersungguh-sungguh  agar ilmu yang didapatkan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat diterapkan ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan
tersebut, dan menjadi  pribadi  yang  lebih  baik  lagi agar  bisa  diterima  kembali  ditengah- tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between  The  Improvement  Tax With  Tourism  Development  In  The Lovina Singaraja Area (Case Study
In
The Buleleng District). International  Journal  of  Business, Economics and Law , 4 (2).
Adnyani,  N.K.S.  2015. Peranan  Ibu  Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen. Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1, No.1
Adnyani,  N.K.S.  2016. Perlindungan  Hukum
Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional  Tenun  Gringsing  Khas Tenganan. In Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.
Vol.1
Bagaskara,  K,  K,  H  &  Wirasila,  N,  A.  2019. Pidana  Kurungan  Sebagai  Pengganti
Terhadap Pelaksanaan Pidana Denda
Dalam Tindak Pidana Mata   Uang.
Jurnal Kertha
Wicara.
Vol.08.
No.4. Husin,  K  &  Husin,  B,  R.  2016. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta :Sinar Grafika.
Ishaq.  2017. Metode  Penelitian  Hukum . Bandung : Alfabeta. Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  2002.
Jakarta : Balai Pustaka. Kitab  Undang
–  Undang  Hukum  Acara Pidana. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 31 Desember 1981, Lembaran  Negara  Nomor  76  Tahun
1981.  Tambahan  Lembar  Negara
Republik Indonesia Nomor.3209
Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini,
N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik  Ditinjau  Dari  Perspektif Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat  Kedutaan  Besar  Amerika Serikat). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (3), 29-41. Ningrat,  G,  A,  A,  D,  R.  2021. Efektifitas Pembinaan Narapidana yang Dijatuhkan Pidana  Singkat  (Studi di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIB Karangasem),
Jurnal Kertha
Negara. Vol.9. No.5 Sihotang,  P,  H.  2019. Penyelesaian  Tindak Pidana  Ringan  Menurut  Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative  Justice. Iuris  Studia  : Jurnal  Kajian Hukum. Vol.1. No.2. Soekanto,  S.  2011. Pokok-Pokok  Sosiologi Hukum .  Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo
Persada.
Wardah,  N.  2018. Sistem  Informasi  Keluar
Masuk  Tahanan  dan  Narapidana  di Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  IIB Pandeglang  Banten. Jurnal  Sinustika. Vol 2. No 1. Zainudin,  Ali.  2011. Metode  Penelitian Hukum . Jakarta : Sinar Grafika.