PALITA: Journal of Social-Religion Research
April-2018, Vol.3, No.1, hal.55-66 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E):2527-3752 ©2018 LP2M IAIN Palopo. http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
PEREMPUAN SEBAGAI WALI NIKAH: LARANGAN ATAU PERINGATAN

## Nurzulia Febri Hidayati
UIN Walisongo Semarang E-mail: nuzuliafebri2002@gmail.com

## Abstract
As is believed to be down and down in the marriage contract,  the concept of guardians is an inseparable  part,  because  this  is  one  of  the  requirements  of  the  legal  Islamic  marriage  that must be met. However, the goal  orientation required by marriage guardians to shift, because the context of the growing era. Formerly the marriage guardian was formulated to protect the rights  of  women  for  the  realization  of  a  harmonious  marriage  but  later  on  its  development precisely the dominant marriage guardians, thus neglecting the rights, choices and interests of the bride. Stereotypes of women as weak creatures result in him always in control of a marriage guardians (father, grandfather or family). Because justification of women can not be married by itself, it is deemed not to be able to marry someone else, including marrying her daughter even if she is someone who has emotional closeness. Though one step ahead of women is not far behind with men in terms of acting skills, if it is used as female reasoning does not deserve to be a  guardian  then  it  seems  not  right.  Indeed,  the  construction  of  such  guardians  needs  to  be reexamined whether it is an absolute prohibition or impact of a perpetual tradition.
Keywords : Construction of female guardians, the prohibition of women becoming marriage guardians.

## Abstrak
Sebagaimana diyakini turun-menurun dalam akad nikah, konsep wali merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab hal ini merupakan salah satu syarat dari legal pernikahan Islam yang harus  dipenuhi.  Akan  tetapi  Orientasi  tujuan  disyaratkannya  wali  nikah  mengalami pergeseran,  karena  melihat  konteks  zaman  yang  semakin  berkembang.  Dahulu  wali  nikah diformulasi  untuk  melindungi  hak-hak  perempuan  demi  terwujudnya  pernikahan  harmonis tetapi kemudian pada perkembangannya justru wali nikah yang seringkali dominan, sehingga mengabaikan hak-hak, pilihan-pilihan dan kepentingan calon mempelai perempuan. Stereotip perempuan  sebagai  makhluk  yang  lemah  mengakibatkan  dirinya  senantiasa  dalam  kendali seorang wali (ayah, kakek atau keluarga). Karena justifikasi perempuan tidak dapat menikah dengan  sendirinya,  maka  dipandang  tidak  akan  mampu  menikahkan  orang  lain,  termasuk menikahkan anak perempuannya sekalipun dia adalah orang yang memiliki kedekatan secara emosional.  Padahal  selangkah  lebih  maju  perempuan  tidak  jauh  tertinggal  dengan  laki-laki dalam  hal  kecakapan  bertindak,  jika  hal  itu  dijadikan  reasoning  perempuan  tidak  pantas menjadi  wali  maka  sepertinya  tidaklah  tepat.  Sesungguhnya  konstruksi  wali  yang  demikian perlu  dire-thinking  apakah  merupakan  larangan  mutlak  atau  impact  dari  tradisi  yang dilanggengkan.
Kata Kunci : Konstruksi wali perempuan, Larangan perempuan menjadi wali nikah

## 56 | Nurzulia Febri Hidayati

## PENDAHULUAN
Dalam  hukum  perkawinan  di  Indonesia,  wali  merupakan  komponen yang  harus  ada  dalam  akad  nikah,  sebagai  pihak  yang  mewakili  calon mempelai perempuan. Wali nikah tersebut disyaratkan antara lain harus laki- laki. Namun seiring dengan adanya ide-ide persamaan dan kesetaraan antara laki-laki  dan  perempuan  di  tengah  masyarakat,  muncul  pertanyaan- pertanyaan  seperti:  masih  perlukah  adanya  wali  nikah  bagi  perempuan dewasa ? Bukankah perempuan dewasa, sebagaimana laki-laki, sudah dapat menentukan  pilihan  dan  kehendaknya  sendiri  ?  Kalaupun  masih  perlu  ada wali, maka perlukah dibatasi bagi siapa saja wali itu diperlukan ? Kemudian apakah wali nikah itu harus laki-laki, apakah perempuan tidak bisa menjadi wali nikah ?
Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  muncul  antara  lain  karena  dalam realitanya  wali  nikah  justru  yang  dominan  dalam  akad  nikah,  sementara calon  mempelai  perempuan  sendiri  seringkali  kurang  dilibatkan  dalam menentukan  pilihan  dan  keputusan  bagi  pernikahannya.  Sebaliknya,  dalam masyarakat  sekarang  perempuan  dapat  mensejajarkan  dirinya  dengan  laki- laki  di  ruang-ruang  publik,  sehingga  ide  adanya  kesetaraan,  seperti  tidak perlu  ada  wali  nikah  bagi  perempuan  dewasa  dan  perempuan  juga  bisa bertindak sebagai wali, kemudian muncul di tengah masyarakat.
Dengan  kata  lain,  di  satu  sisi  ada  perubahan  orientasi  tujuan  adanya wali nikah,  yaitu dulunya  wali nikah diformulasi untuk melindungi hak-hak perempuan  demi  terwujudnya  pernikahan  harmonis  tetapi  kemudian  pada perkembangannya  justru  wali  nikah  yang  seringkali  dominan,  sehingga mengabaikan  hak-hak,  pilihan-pilihan  dan  kepentingan  calon  mempelai perempuan. Kemudian di sisi lain mayarakat telah berubah, termasuk dalam memandang  relasi  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Karena  itu  kemudian muncul isu-isu bagaimana jika perempuan yang menjadi wali nikah terlepas dari apakah masih ada wali laki-laki dari garis ayah ke atas atau perempuan pada posisi dia adalah satu-satunya wali yang masih ada.

## Konstruksi Wali Nikah dalam Fiqh Konvensional
Kata  wali  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai pengasuh  atau  pembimbing  atau  orang  tua. 1 Perwalian  dari  bahasa  Arab adalah walayah atau wilayah 2 yaitu hak yang diberikan oleh syariat kepada
1 Porwadarminta, KBBI , (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 92
2 Muhammad Bagir al-Hasby, Fiqh Praktis, (Bandung: Mizan, 2002), h. 56
wali  untuk  melakukan  sesuatu,  bahkan  dengan  paksaan  ( mujbir ). 3 Jadi, perwalian merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang umtuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas  nama  anak  yang  tidak  mempunyai  kedua  orang  tua,  atau  untuk  anak yang mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan  perbuatan hukum. 4 Dalam suatu  pernikahan,  konsep wali itu  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  sebab  hal  ini  merupakan  salah satu syarat dari legal pernikahan Islam yang harus dipenuhi.
Wali (biasanya laki-laki) yang memiliki hak untuk menikahkan kerabat perempuannya, sesungguhnya telah ada semenjak masa pra-Islam. Pada saat itu wali memilki hak prerogatif dalam memilih dan menentukan pernikahan kerabat  perempuannya  dengan  siapa  saja  yang  mereka  kehendaki,  tanpa meminta  pesetujuan  dan  izin  terlebih  dahulu.  Empat  wali  yang  dapat menikahkan kerbat perempuannya ialah:
1) Wali Nasab
Yaitu wali nikah karena ada hubungan darah nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. 5 Adapun urutannya sebagai berikut:
a. Ayah kandung
b. Kakek
c. Saudara laki-laki seayah dan seibu (saudara kandung)
d. Saudara laki-laki seayah
e. Anak laki-laki
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
g. Anak laki-laki dari saudara ayah
h. Saudara laki-laki ayah (paman)
3 Suatu  kekuasaan  seorang  wali  (bapak  atau  kakek)  untuk  memaksa  menikahkan seorang  anak  atau  cucu  perempuannya  tanpa  persetujuan  yang  bersangkutan.  Dengan konnsep  ini  ada  kemungkinan  terjadi  perkawinan  tanpa  persetujuan  dari  calon  mempelai, dengan  syarat  walinya  adalah  bapak  atau  kakek.  Dalam  hukum  fiqh,  terutama  di  kalangan empat  madzhab  masih  mengakui  adanya  hak  ijbar.  Adanya  hak  ijbar  ini,  maka  kebebasan seorang anak atau cucu perempuan menjadi terbatas dan terdapat ketidakseimbangan hak diantara keduanya. Menurut UU No 1 Tahun 1974 wali merupakan syarat perkawinan tetapi kaitanyya  dengan  hak  ijbar,  UU  ini  lebih  berdasarkan  atas  persetujuan  kedua  belah  pihak. Hal  ini  tercantum  dalam  UU  No 1  Tahun 1974  Pasal  6    ayat  1.  Lihat,  Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perkawinan  I,  (Yogyakarta:  AKAdeMIA    +  TAZZAFA,  2013  ),  lihat  Kamala  Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 101
4 Pasal 1 Ketentuan Umum huruf  h Kompilasi Hukum Islam, lihat Undang-Undang R. I.  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  (Bandung:  Citra Umbara, 2017), h. 368
5 Wahbah  al-Zuhaili,  Usul  al-Fiqh  al-Islami,  Juz  I,  (Damaskus:Dar  al-Fikr,  1986),  h. 163.  Lihat  Slamet  Abidin  dan  Aminuddin, Fiqh  Munakahat ,  Juz  I  (Bandung:  Pustakan  Setia, 1999 , h. 89

## 58 | Nurzulia Febri Hidayati
i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu). 6
2) Wali Maula
Ialah perwalian yang digunakan dalam pernikahan budak yang telah dimerdekakan, artinya wali yang menikahkan budaknya sendiri.
3) Wali Tahkim Ialah wali yang diangkat calon mempelai suami atau calon isteri.
4) Wali Hakim Ialah penguasa atau orang yang ditunjuk oleh penguasa
(pemerintah) untuk menikahkan seorang perempuan.
Mengenai  sejauhmana  peran  aktif  perempuan  dalam  akad  nikah, sebenarnya  terdapat  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama.  Perbedaan pendapat  tersebut  secara  garis  besar  berkaitan  dengan  dua  hal,  yaitu pertama ,  apakah  perempuan  dapat  menikahkan  dirinya  sendiri  ataukah harus  dengan  perantara  wali  dan kedua, apakah  perempuan  dapat  menjadi wali  nikah  atau  tidak  bisa.  Perempuan  yang  dimaksud  disini  adalah perempuan  dewasa,  karena  untuk  anak  yang  belum  dewasa  baik  laki-laki maupun  perempuan,  para  ulama  sepakat  bahwa  mereka  harus  melalui perantara wali apabila akan melakukan akad nikah. 7
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  perempuan  berbeda  dengan  laki- laki,  tidak  dapat  menikahkan  dirinya  sendiri.  Sehingga  adanya  wali perempuan  merupakan  suatu  keniscayaan  bagi  syarat  sahnya  akad  nikah. Sementara menurut Imam Malik keharusan adanya wali tersebut hanya bagi perempuan  yang  memilki  status  sosial  yang  tinggi (syarifah), sedangkan perempuan  biasa  dapat  menikahkan  dirinya  sendiri  atau  meminta  kepada seorang  laki-laki  dewasa  (walaupun  bukan  kerabatnya)  untuk  menikahkan dirinya.
Berbeda dengan masyoritas ulama, Abu Hanifah dan ulama Hanafiyyah secara  umum  berpendapat  bahwa  perempuan  dewasa  dapat  menikahkan dirinya sendiri tanpa campur tangan wali. Sehingga bagi mereka adanya wali dalam  akad nikah tidak disyaratkan sama sekali. Sementara  dari Dawud al- Dzahiri  membedakan  antara  gadis  dan  janda.  Apabila  janda  maka  dapat menikahkan dirinya sendiri sedangkan bila gadis harus dengan wali. Menurut
6 Lihat Imam Nawawi al-Majmu’, Syarh al-Muhazddab , Juz 17, h. 312. Lihat, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar , (Damaskus: Dar al-Khair, 1994), maktabah Syamilah
7 Al-Sayyid Sabiq, Fiqh  Sunnah , Juz II, (Semarang: Maktabah wa Matba’at Toha Putera, t.t), h. 116
Abu  Tsaur  sesungguhnya  yang  dipersyaratkan  itu  bukan  adanya  wali  yang menikahkan tetapi izin dari wali. 8
Perbedaan ulama tersebut disebabkan tidak adanya teks yang jelas dan pasti dalam al-Quran maupun Sunnah yang menunjukkan keharusan adanya wali. Semua  dalil yang digunakan mereka sama-sama masih interpretable . 9 Berikut klasifikasi ulama madzhab dalam hal ini wali:
Imam Madzhab Hukum wali Hanafi, as- Sya’bi, az -Zuhri  Sunnah Imam Syafi’i, Imam Maliki dan Imam Hanbali Wajib Imam Wali Perempuan Jumhur Ulama Tidak boleh Imam Hanafi Boleh
Sebagaimana  perbedaan  pendapat  dalam  hal  apakah  harus  ada  wali atau  tidak, para ulama juga berpendapat apakah perempuan  dapat menjadi wali  atau  tidak.  Sebagaimana  tidak  dapat  menikahkan  dirinya  sendiri, menurut  mayoritas  ulama,  perempuan  juga  tidak  dapat  menikahkan  orang lain. Baik dengan cara dia menjadi wali atau menjadi wakil dari orang lain. 10 Sementara  Abu  Hanifah  berpendapat  bahwa  disamping  dapat  menikahkan dirinya sendiri, perempuan juga dapat menjadi wali bagi anaknya yang belum
8 Muhammad  Ibn  Isma’il  al - San’ani, Subul  al-Salam  Syarh  Bulugh  al-Maram  min Adillat al-Ahkam , Juz II, (Ttp: Dar al-Fikr, t.t), h. 11
9 Ayat-ayat  al-Quran  yang  dijadikan  dasar  bagi  ulama  yang  mensyaratkan  adanya wali  antara  lain  adalah  QS  an-Nur  (24):  32  dan  QS.  Al-Baqarah  (2):  221.  Sementara, haditsnya  yang  paling  masyhur  adalah  riwayat  A’isyah  yang  menyatakan  bahwa  setiap perempuan  yang  menikah  tanpa  seizin  walinya  maka  nikahnya  batal,  dan  apabila  walinya tidak bersedia menikahkan maka walinya adalah sultan atau pemerintah. Sementara ulama yang  tidak  mensyaratkan  adanya  wali  antara  lain  berargumen  dengan  QS  al-Baqarah  (2): 230, 232, 234 dan 340. Hadits-hadits tentang adanya wali nikah dipahami oleh kelompok ini hanya ditujukan bagi orang-orang yang kurang cakap  bertindak hukum seperti orang yang belum  dewasa  dan  orang  yang  kurang  akalnya.  Untuk  melihat  dalil  dan  argumen  dari masing-masing  pen dapat  para  ulama  diatas,  lihat  misalnya:    Muhammad  Ibn  Isma’il  al - San’ani, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam , h. 117-118. Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Maqashid, Juz II, (Ttp: Syirkat al-Nur Asia, t.t), h. 78. Dan al-Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Juz II, h. 114
10 Mereka  antara  lain  berargumen  dengan  Hadits  riwayat  Ibnu  Majah  dan  ad- Daruquthni dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Nabi bersabda: لا و ةارملا ةارملا جوزت لا اهسفن  ةارملا  جوزت .  Artinya:  seorang  perempuan  tidak  dapat  menikahkan  perempuan  (lain) dan juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.
dewasa atau menjadi wakil dari orang lain untuk menikahkan. 11 Pernikahan yang  sah  sesungguhnya  bukan  didasarkan  pada  kewenangan  wali,  tetapi didasarkan pada persetujuan dari mempelai perempuan. 12

## Konstruksi Wali Nikah dalm Perundang-Undangan Indonesia
Didalam  Undang-Undang  No  1  tahun  1974  pasal  6  ayat  2 13 ,  ayat  13 14 dan ayat 4 15 UU perkawinan menganggap bahwa wali adalah izin dari orang tua,  itupun  bila  calon  mempelai  laki-laki  maupun  perempuan  yang  belum dewasa  (di  bawah  21  tahun),  bila  dewasa  (dua  puluh  satu  tahun  ke  atas) tidak perlu izin dari orang tua. 16 Pada prinsipnya dalam hal perwalian yang paling  urgen  ialah  kehadiran  wali  itu  sendiri.  Dalam  perundang-undangan perkawinan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah, tanpa wali perkawinan  tidak  sah. 17 Sejalan  dengan  keharusan  adanya  wali  maka prinsipnya  wali  nikah  dalan  perundang-undangan  perkawinan  Indonesia
11 Al- San’ani, Subul  al-Salam ,  Juz  III,  h.  120.  Walaupun  perempuan  dapat  menjadi wali  nikah,  namun  urutannya  setelah  kerabat  laki- laki  (‘asabah).  Apabila  tidak  ada  ‘ asabah baru mereka dapat menjadi wali. Lihat al-Zuhaili, al Fiqh Islami, Juz VII, h. 196 dan 200
12 Abu  Hanifah  mendasarkan  pandangannya  pada  riwayat  bahwa  seorang perempuan  telah  menikahkan  anak  perempuannya  dengan  persetujuannya.  Setelah  para wali  laki-lakinya  mengetahui,  mereka  menolak  pernikahan  itu.  Kemudian  masalah  itu dibawa kepada Ali bin Abi Thalib dan ia membolehkan dan menganggap sah pernikahan itu. Lihat Syamsuddin al-Sharakhsi, al-Mabsut, Juz V, (Beirut: Dar al- Ma’rifah, 1989), h. 10
13 Untuk  melangsungkan  perkawinan  seseorang  belum  mencapai  umur  21  tahun harus mendapat izin orang tua.
14 Dalam  hal  seseorang  dari  orang  tua  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak mampu  menyatakan  kehendaknya  ,  maka  izin  yang  dimaksud  ayat  2  pasal  ini  cukup diperoleh  dari  orang  tua  yang  masih  hidupatau  dari  orang  tua  yang  mampu  menyatakan kehendaknya.
15 Dalam  hal  orang  tua  telah  meninggal  dunia  atau  dalam  keadaan  tidak  mampu untuk menyatakan kehendaknyamaka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga  yang  mempunyai  hubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas  selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
16 Moh.  Idris  Ramulyo, Tinjauan  Beberapa  Pasal  Undang-Undang  no  1  tahun  1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam , (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), h. 184-185
17 KHI  pasal  14,  “untuk  melaksanakan  perkawinan  harus  ada  calon  suami,  calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kemudian disebutkan lebih tegas pada KHI pasal 19: wali nikah dalam perkawinan merupakan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya ”.
adalah  wali  nasab.  Namun  dalam  kondisi  tertentu  posisi  wali  nikah  dapat digantikan wali hakim. 18
Bersamaan dengan ini ada konsep fikih yang menyebutkan adanya wali mujbir yakni  hak  bapak  atau  kakek  memaksa  menikahkan  seorang  wanita tanpa  persetujuannya.  Pada  prakteknya  hal  ini  sudah  tidak  berlaku  lagi karena perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa  perkawinan  harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon mempelai.  Sedang  proses  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  persetujuan  dari calon  mempelai  dilakukan  dengan  menanyakan  kuduanya  sebelum  akad dihadapan dua orang saksi.
Apabila  kita  kontekskan  dalam  hukum  positif  Islam  di  Indonesia  yang terdapat  dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  PP  No.  9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU tersebut, masalah  wali  nikah ternyata belum didefinisikan secara eksplisit sebagai syarat dan rukun nikah. Dalam kedua  peraturan  ini  yang  disinggung  adalah  batas  minimal  usia  nikah. Sedangkan  pandangan  wali  di  dunia  Islam  dapat  dibuat  sebagaimana berikut: 19
No Negara Ketentuan 1 Tunisia Wali tidak menjadi syarat atau rukun nikah 2 Ciprus Perlu izin wali tapi tidak menjadi syarat atau rukun nikah 3 Yordania Membedakan gadis dengan janda, janda tidak perlu izin wali 4 Syiria & Somalia Membedakan gadis dewasa & belum dewasa, belum dewasa tidak perlu izin wali 5 Lebanon Wali harus ada tapi begitu longgar untuk diganti wali hakim 6 Indonesia, Malaysia, Brunei, Philipines, Maroko, Aljazair, Libya, Sudan dan Yaman Wali menjadi rukun nikah 7 Brunei, Philipines, Druze Lebanon, Maroko, Aljazair, libya, Ciprus dan Sudan Harus ada persetujuan mempelai
18 Yakni: kalau tidak ada wali nasab; tidak mungkin menghadirkan wali nasab; tidak diketahui tempat tinggal wali nasab; wali nasab ghaib; wali nasab engan menikahkan. Lihat KHI pasal 23 ayat 1
19 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, h. 125

## 62 | Nurzulia Febri Hidayati
8 Maroko Masih mengakui hak ijbar 9 Irak dan Malaysia Dihukum bagi pemaksa nikah

## PEREMPUAN SEBAGAI WALI NIKAH: LARANGAN ATAU PERINGATAN
Judulnya  Ayat  al-Quran  yang  penting  dan  kelihatannya  sangat  tepat untuk  dikaji  dalam  melihat  geneologi  keberadaan  wali  nikah  khususnya dalam budaya Islam awal adalah sebuah ayat Q.S al-Nur (24) 32:
نِإ  ۡۚأمُكِئ ٓاَموَإِ  أمُكِداَبِع  أنِم  َينِحِلَٰ صلٱَو  أمُكنِم  َٰ َمَََٰيَ ألۡٱ  ْاوُحِكنَأَو ٞميِلَع ٌعِسَٰ َو ُ  للَّٱَو  ۗۦِهِل أضَف نِم ُ  للَّٱ ُمِهِنأغُي َء ٓاَرَقُف ْاوُنوُكَي ٣٢
Artinya:  dan  kawinkanlah  orang-orang  yang  sedirian  diantara  kamu, dan orang-orang  yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
Ayat  diatas  bisa  diuraikan  mengandung  maksud  sebagai  berikut: pertama, dari  teks  redaksi  al-Quran  ayat  32  dari  Q.S  al-Nur  jika  dikaji berdasarkan  pada  kajian  pembacaan  bebas  maka  sebetulnya  ayat  tersebut berlaku universal baik laki-laki maupun perempuan. Ungkapan اوحكناو tidak mempunyai  batas  kekhususan  perintah  bagi  laki-laki  saja  melainkan  juga untuk wanita. Perintah mengawinkan itu tidak ada qarinah khusus bagi laki- laki yang pada gilirannya akan menjadikan seseorang laki-laki menjadi wali nikah.  Perintah  mengawinkan  ini  mempunyai  kemungkinan  diperintahkan juga bagi kaum perempuan yang nantinya bisa menjadi wali nikah juga.
Kedua, redaksi
مكنم  ىميلاا مكدابع  نم  نيحلصلاو sebetulnya  juga  ditujukan untuk  perempuan  dan  laki-laki.  Tidak  ada  qarinah  yang  mewajibkan perempuan  saja  yang  harus  dinikahkan.  Artinya  bisa  berarti  kaum perempuan  dan  kaum  laki-laki  yang  belum  punya  pasangan  dinikahkan. Prioritas  yang  ada  dalam  ayat  tersebut  adalah ىميلاا . 20 Al-Quran  telah memberikan keterangan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal wali. Diberi walipun bagi mereka adalah  khusus bagi mereka yang belum  baligh  atau  belum  bisa  mengurus  pribadinya.  Meskipun  tanpa  wali, pernikahan  sah  tapi  khusus  mereka  yang  sudah  bisa  mengurus  pribadinya.
20 Yaitu  orang  yang  masih  sendiri,  sehingga  wajib  diberi  wali  nikah  tidak  terbatas pada kaum wanita saja, melainkan juga untuk keduanya, yaitu kaum laki-laki dan perempuan yang  belum  bisa  mengurusi  urusan  pribadi  dan  hartanya  sebagaimana  diperlakukannya seorang wali dalam Islam untuk mereka.
Seseorang  bisa  memilih  suaminya  dan  boleh  pula  melakukan  akad  nikah sendiri,  baik  ia  perempuan  perawan  maupun  janda.  Tidak  seorangpun mempunyai  otoritas  atas  diri  wanita  yang  sudah  dewasa  dan  mampu mengurus urusan pribadi.
Mayoritas  ulama  terdahulu  berpandangan  bahwa  (sesuai  dengan konteks zamannya) perempuan dianggap sebagai orang yang kurang mampu dalam memlih pasangan yang tepat. Karena mereka akan mudah tertipu yang pada  gilirannya  hak-hak  mereka  akan  terabaikan  dan  banyak  mengalami kerugian. Untuk menghindari hal itu perlu ada wali yang dapat memilihkan pasangan  yang  sesuai  atau  setidaknya  dapat  dimintai  persetujuan  atau pertimbangannya. 21 Demikian,  maka  penempatan  perempuan  dewasa sebagai  orang  yang  berada  di  bawah  perwalian  dalam  akad  nikah sesungguhnya merupakan pandangan ulama yang kontekstual.
Dengan  kata  lain,  pandangan  ulama  terdahulu  telah  menempatkan perempuan  sebagai  orang  yang  tidak  sempurna  kecakapan  bertindaknya sehingga  perlu  berada  di  bawah  perwalian.  Lalu  apakah  kemudian menempatkan  perempuan  di  bawah  perwalian  tersebut  untuk  masa sekarang merupakan kemashlahatan bagi mereka ataukah sebaliknya justru yang  timbul  adalah  kemahdlaratan.  Pada  prinsipnya  kemampuan  bertindak seseorang  itu  diukur  dengan  kemampuan  akalnya,  dan  kemampuan  akal seseorang diukur dengan kedewasaannya. 22
Hubungannya  wali  dengan  kemampuan  bertindak  ini  sangat  erat. Apabila  perempuan  diposisikan  sebagai  orang  yang  kurang  sempurna kecakapan  bertindaknya  maka  perempuan  tidak  dapat  menikahkan  dirinya sendiri,  apalagi  untuk  menikahkan  orang  lain.  Artinya  perempuan  tidak mungkin  bisa  menjadi  wali,  karena  dalam  pernikahannya  sendiri  dia  harus menggunakan  wali.  Namun  apabila  dilihat  bahwa  kriteria  orang  yang memiliki kemampuan bertindak secara sempurna sebgaimana dikemukakan adalah manusia dewasa dan sehat akalnya, maka seseungguhnya perempuan dewasa  juga  dapat  dipandang  sebagai  orang  yang  memilki  kemampuan bertindak secara sempurna.
Kemudian  apabila  perempuan  itu  dianggap  sempurna  tindakannya maka  ia  tidak  memerlukan  wali  dalam  melakukan  akad  nikah,  bahkan  dia dapat  menjadi  wali  bagi  orang-orang  yang  memang  patut  berada  di  bawah
21 Dengan  alasan  yang  sama,  Abu  Hanifah  sendiri  walaupun  tidak  mewajibkan,  ia menganjurkan adanya wali (kerabat dekat) yang memberi pertimbangan kepada perempuan dewasa yang akan menikah. Lihat az-Zuhail, al-Fiqh al-Islami, Juz VII, h. 192, 195, dan 188- 189
22 Abd  Wahab  Khallaf,  ‘ Ilm  Usul  al-Fiqh, (Ttp:Dar  al- Tawzi’  wa  al -Nashr  al- Islamiyyah, 1993), h. 95-96

## 64 | Nurzulia Febri Hidayati
perwaliannya  seperti  anak  yang  belum  dewasa,  orang  gila  dan  orang  yang kurang  akalnya. 23 Jadi,  perempuan  dewasa  sebagaimana  laki-laki  dewasa dapat  menjadi  wali  nikah.  Hal  ini  tentu  saja  tergantung  pada  konteks masyarakatnya, sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum dalam Islam  dapat  berubah  dengan  mempertimbangkan  kemashlahatan  sesuai dengan  konteks  ruang  dan  waktu.  Dengan  demikian  apabila  adanya  wali nikah  bagi  perempuan  dalam  suatu  masyarakat  itu  masih  mashlahah  maka perlu dipertahankan, dan begitu sebaliknya. Hanya saja fungsi wali tersebut pada dasarnya adalah sebagai pembimbing dan penasehat.
Melihat  kontroversi  fuqoha’  tentang  kedudukan  wali  nikah,  dapat ditarik benang merah tentang hakikat dibutuhkannya wali bagi perempuan. Wali  dibutuhkan  karena  perempuan  dianggap  tidak  mampu  mengetahui kemashlahatan nikah dan akibat-akibatnya. Ketidakmampuan perempuan ini menurut  pemikiran  Hanafiyyah  ada  pada  diri  perempuan  yang  belum dewasa,  sehingga  mereka  menjadikan ‘illat  sighar (belum  dewasa)  sebagai alasan  masih  diperlukannya  wali.  Sementara  fuqaha  lain  memandang ketidakmampuan  perempuan  itu  berada  pada  diri  perempuan  yang  masih perawan, meskipun sudah dewasa. Karenanya, mereka menjadikan bakarah sebagai ‘illat perempuan butuh wali untuk menentukan masa depannya.
Oleh  karena  dalil-dalil  yang  dipakai  masih muhtamil (mengandung banyak  kemungkinan),  maka  Ibnu  Rusyd  menawarkan  pemikiran middle road dengan  memberi  salah  satu  dari  dua  alternatif. Pertama ,  perwalian bukan  syarat  sah  nikah,  tetapi  para  wali  mempunyai  hak hisbah (semacam pengawasan). Kedua , jika wali dijadikan syarat nikah, maka tidak tepat bila ditentukan sifat, jenis dan tingkatannya. 24 Keberadaan wali nikah yang semua jenis  dan  tingkatannya  dari  jenis  laki- laki  perlu  ditinjau  kembali.  Jika  ‘illat perlunya  wali  bagi  perempuan  didasarkan  atas  ketidakmampuan  dan kelemahan  akalnya  sehingga  ia  tidak  mengetahui  seluk-beluk  dan  akibat pernikahan,  maka  sifat-sifat  tersebut  tidak  dapat  diberlakukan  kepada perempuan secara universal dan permanen.
Jadi, wali disini dipahami sebagai anggota keluarga baik dari pihak laki- laki maupun perempuan yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut. Kedudukan  wali  disini  pun  tidak  sebagai  syarat  dan  atau  rukun  nikah, melainkan hanya sebagai kelompok yang selayaknya dimintai pertimbangan tentang  terjadinya  suatu  pernikahan.  Pemikiran  semacam  ini  berdasarkan
23 Orang  yang  patut  berada  di  bawah  perwalian  dalam  hukum  perdata  disebut dengan handelings onbekwm. Mereka antara lain adalah orang yang berada di bawah umur atau belum dewasa (belum 21 tahun), gila, pemabuk dan pemboros. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , (Jakarta:PN Balai Pustaka, 1983), h. 117
24 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Maqashid, h. 7-9
pemikiran  tentang  hakikat  pernikahan,  yang  intinya  adalah  terjadinya kesepakatan dua pihak antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan  melibatkan  pihak  lain  untuk  mengetahui  terjadinya;  bisa  anggota keluarga dan bisa masyarakat lain.
Keterlibatan  pihak  lain  dalam  pernikahan  tidaklah  berkaitan  dengan urusan intern  kesepakatan dua  pihak,  melainkan sebatas sebagai pengawas atau kontrol sosial saja. Meskipun pernikahan merupakan urusan pribadi dua pihak,  namun  bagaimanapun  juga  sebuah  keluarga  yang  tercipta  melalui pernikahan  itu  merupakan  bagian intergral dari  masyarakat  luas.  Oleh karena  itu,  dalam  konteks  saat  ini,  ketika  sudah  terdapat  pengakuan  akan kedudukan perempuan yang sama dengan laki-laki di masyarakat, selain juga perempuan  sudah  tidak  mendapatkan    pembatasan  untuk  mendapatkan pendidikan  maupun  berperan  di  wilayah  publik,  masyarakat  yang  hendak dibangun dan diperbarui Islam adalah masyarkat bilateral; masyarakat yang menempatkan  laki-laki  dan  perempuan  pada  posisi  egaliter,  bukan masyarakat yang mengutamkan patrelineal dan bukan pula masyarakat yang mengutamkan matrelineal. Maka adalah bertentangan dengan zaman prinsip egalitarianisme  saat  ini  jika  masih  tetap  menempatkan  perempuan  sebagai pihak yang tidak cakap hukum dalam melakukan akad pernikahan.

## PENUTUP
Pada  bagian  ini  menyajikan  ringkasan  dari  uraian  mengenai  hasil  dan pembahasan,  mengacu  pada  tujuan  penelitian.  Berdasarkan  kedua  hal tersebut  dikembangkan  pokok-pokok  pikiran  baru  yang  merupakan  esensi dari temuan penelitian.
Dari  ulasan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  madzhab  dominan yang  dianut  umat  Islam,  terutama  di  Indonesia  adalah  bahwa  pernikahan tidak  sah  apabila  tidak  ada  atau  tanpa  persetujuan  wali  dari  pihak perempuan.  Pendapat  ini  didasarkan  pada  pemikiran  bahwa  perempuan dianggap tidak mampu  atau tidak cakap menjaga keselamatan dirinya, baik karena  ia  belum  dewasa  maupun  karena  tidak  memiliki  pengalaman. Pendapat  lain,  meski  tidak  dominan  dan  banyak  dianut  di  kawasan  Muslim lainnya,  bahwa  wali  tidak  menjadi  syarat  sahnya  pernikahan.  Wali  hanya menjadi  sempurna  tidaknya  sebuah  pernikahan.  Pendapat  terakhir  ini diperkuat  dengan  tidak  adanya  nash  yang  eksplisit  dari  al-Quran  mengenai perwalian dalam pernikahan. Perwalian dalam al-Quran hanya meliputi anak yatim  dan  dalam  pengurusan  harta  mereka.  Dengan  demikian,  wali  nikah bagi perempuan bukan saja tidak perlu dan lebih dari itu, perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Hasby, Muhammad Bagir, Fiqh Praktis, Bandung: Mizan, 2002 Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, Kifayat al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar, Damaskus: Dar al-Khair, 1994, maktabah Syamilah Al- Majmu’, Imam Nawawi, Syarh al -Muhazddab, Juz 17
Al- San’ani,  Muhammad  Ibn  Isma’il,  Subul  al -Salam  Syarh  Bulugh  al-Maram min Adillat al-Ahkam, Juz II, Ttp: Dar al-Fikr, t.t
Al- San’ani,  Muhammad  Ibn  Isma’il,  Subul  al -Salam  Syarh  Bulugh  al-Maram min Adillat al-Ahkam, Juz II, Ttp: Dar al-Fikr, t.t
Al-Sharakhsi Syamsuddin, al-Mabsut, Juz V, Beirut: Dar al- Ma’rifah, 1989
Al-Zuhaili, Wahbah, Usul al-Fiqh al-Islami, Juz I, Damaskus:Dar al-Fikr, 1986 Abidin,  Slamet  dan  Aminuddin,  Fiqh  Munakahat,  Juz  I,  Bandung:
Pustakan Setia, 1999
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta:PN Balai Pustaka, 1983
Khallaf,  Abd  Wahab,  ‘Ilm  Usul  al -Fiqh,  Ttp:Dar  al- Tawzi’  wa  al -Nashr  al- Islamiyyah, 1993
Muchtar,  Kamala,  Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan,  Cet  ke-3,
Jakarta: Bulan Bintang, 1993
Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan I, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013
Nasution,  Khoiruddin,  Hukum  Perkawinan  I,  Yogyakarta:  AKAdeMIA    + TAZZAFA, 2013
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2017 Porwadarminta, KBBI, Jakarta: Balai Pustaka, 1995
Ramulyo,  Moh.  Idris,  Tinjauan  Beberapa  Pasal  Undang-Undang  no  1  tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Ind-Hillco, 1985
Rusyd, Ibnu, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Maqashid, Juz II, Ttp: Syirkat al-Nur Asia, t.t
Sabiq, Al- Sayyid Fiqh  Sunnah, Juz II, Semarang: Maktabah wa Matba’at Toha Putera, t.t