## ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEMBUAT WEBSITE YANG DIPERGUNAKAN UNTUK  PERJUDIAN ONLINE (Analisis Putusan No. 852/Pid. Sus/2020/PN. Mdn)
Oleh
Ribka Sepatia 1)
T. Riza Zarzani 2) Melki Purba 3)
Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan 1,2,3)
E-mail: ripkasepatia96@gmail.com 1) rizazarzani@gmail.com 2)
melkipurba@gmail.com 3)

## ABSTRACT
The phenomenon of gambling is a form of social problem that has existed since ancient times. Along  with  its  development,  gambling  by  using  technology  or  online  gambling  to grow  and develop  with  the  increasing  number  of  users  of  electronic  communication  tools  internet based.  This  study  aims  to  determine  criminal  liability  for  perpetrators  of  online  gambling website  makers  with  case  no.  852/Pid.Sus/2020/PN.  Mdn,  the  provisions  of  the  sentence against  perpetrators  of  website  makers  to  be  used  as  online  gambling  in  case  no. 852/Pid.Sus/2020/PN.  Mdn  and  the  basis  for  judges'  considerations  in  impose  a  criminal sentence  on  the  perpetrators  of  the  website  makers  used  for  Online  gambling  in  case  No. 852/Pid.Sus/2020/PN. Mdn. The judge's consideration of the perpetrators of website makers used  for  online  gambling  in  case  no.  852/Pid.Sus/2020/PN.  Mdn  is  based  on  the  judge's considerations  above,  if  it  is  related  to  relative  theory  or  goal  theory  (doel  theory)  then should in imposing a sentence is not to satisfy the demands absolute of judge.
Keywords: Criminal Liability, Online Gambling, Maker Websites.

## ABSTRAK
Fenomena  perjudian  merupakan  salah  satu  bentuk  masalah  sosial  yang  sudah  ada  sejak zaman dahulu. Seiring dengan perkembangannya, perjudian dengan menggunakan teknologi atau judi online untuk tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin banyaknya pengguna alat  komunikasi  elektronik  berbasis  internet.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui pertanggungjawaban  pidana  bagi  pelaku  website  judi  online  dengan  perkara  no. 852/Pid.Sus/2020/PN.  Mdn,  ketentuan  hukuman  terhadap  pelaku  pembuat  website  untuk dijadikan  judi  online  dalam  hal  no.  852/Pid.Sus/2020/PN.  Mdn  dan  dasar  pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  pidana  terhadap  pelaku  pembuat  website  yang digunakan  untuk  judi  Online  dalam  perkara  No.  852/Pid.Sus/2020/PN.  Mdn.  Pertimbangan hakim terhadap pelaku pembuat website yang digunakan untuk judi online dalam perkara no. 852/Pid.Sus/2020/PN.  Mdn  didasarkan  pada  pertimbangan  hakim  di  atas,  jika  berkaitan dengan teori relatif atau teori tujuan (teori doel) maka seharusnya dalam memaksakan suatu kalimat bukan untuk memenuhi tuntutan absolut dari hakim.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Judi Online, Website Pembuat

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  terus  berkembang  pesat, kini  dimungkinkan  untuk  menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui  perangkat  mobile.  Kegiatan  yang biasanya  dilakukan  di  dunia  nyata  kini banyak  diperdagangkan  melalui  gadget (seperti perbankan dan pengiriman surat ke dalam kegiatan dunia maya).
Perkembangan  dari  transaksi  berpindah dengan  menggunakan  i-pad,  smartphone, handphone,  laptop.  Selain  itu,  dengan banyaknya teknologi informasi dan komunikasi yang telah memberikan dukungan untuk banyak perangkat mobile, juga  karena  banyak  tersedianya  hotspot gratis dibanyak tempat. Pesatnya perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi juga diiringi dengan meluasnya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjadi  masalah  yang  sangat  meresahkan yaitu  terjadinya  kejahatan  yang  dilakukan di  dunia  maya  atau  yang  biasa  dikenal dengan istilah “ cybercrime ”.
Salah  satu  dampak  negatif  yang ditimbulkan  dari  cybercrime  yang  ada  di internet  yaitu  perjudian  melalui  dunia maya  atau  disebut  dengan  perjudian internet atau perjudian Online dengan cara melalui  website  judi.  Mekanisme  kerja perjudiann ini bermula ketika para penjudi harus  melakukan  transfer  sejumlah  uang, admin  website  judi  akan  mengambil  dan memasukkan uang yang ditransfer kedalam  account  anda  sebagai  penjudi. Meski  pada  hakekatnya  Perjudian  sudah jelas  merugikan  masyarakat  dan  moral bangsa,  karena  pada  dasarnya  hal  ini adalah  kejahatan  yang  dapat  menganggu ketertiban,  ketentraman  dan  keamanan masyarakat
Berdasarkan Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008,  penyelesaian Perjudian  merupakan  perbuatan  melawan hukum  yang  bertentangan  dengan  norma agama dan merupakan tindak pidana  yang secara  yuridis  diatur  dalam  kitab  Undang- Undang  Negara  kita  yaitu  secara  umum
diatur  dalam  pasal  27  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transanksi Elektronik (ITE) sebagaimana  yang  telah  diubah  oleh Undang-Undang  19  Tahun  2016  tentang Undang-Undang Informasi dan Transanksi Elektronik.  Ketentuan  pidana  tentang perjudian  telah  diatur  dalam  BAB  VII perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang  19  Tahun  2016  Tentang Informasi  dan  Transanksi  Elektronik  (UU ITE) yaitu tertuang di dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan  yang  melanggar  kesusilaan.  Pasal 27 ayat 2 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
Serta Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menyatakan  bahwa  Setiap  Orang  dengan sengaja,  dan  tanpa  hak  mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan Pasal 27 ayat 4 UU ITE yang menyatakan bahwa Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman.
Perkembangan  perjudian  dalam praktiknya kini telah menggunakan teknologi dan internet dalam
pelaksanaannya  yaitu  seperti  putusan  No. 852/Pid. Sus/2020/Pn.Mdn yang menyatakan bahwa terdakwa Elson terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan  dan  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan menjatuhkan pidana terhadap  Terdakwa  dengan  pidana  penjara selama 6 (enam) bulan”.
Adapun  bentuk  perjudian  Online yang  dilakukan  terdakwa  Elson  yang bertindak  sebagai  pembuat website yaitu dengan  membuat  kesepakatan  dengan Insial  C  untuk  membuat website dan program  untuk  perjudian  Online  dan Terdakwa  akan  menerima  keuntungan sebesar  10%  dari  keuntungan  yang diperoleh  website  tersebut.  Selanjutnya Terdakwa membuat website yang bernama https://sonybet.me, https://sonybet.me berisi  tentang  penawaran  kepada  orang- orang  untuk  bermain  judi  diantaranya taruhan sport, slot, casino dan togel secara Online  serta  terkoneksi  satu  sama  lain. Website https://sonybet.me adalah merupakan  sebuah  situs  permainan  judi Online  dimana  orang  yang  ingin  bermain terlebih  dahulu  melakukan  pendaftaran dengan  memasukan  data  yang  berupa nama,  nomor  rekening,  jenis  bank  dan nomor telepon ( whatsapp ).
Melihat  putusan  tersebut,  maka dalam  mencari  tahu  pertanggung  jawaban pidana  pelaku  pembuat  website  harus berlandaskan  Asas  legalitas  dalam  hukum pidana  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  1 Ayat  (1)  KUHP  menyatakan  bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan  pidana  apabila  perbuatannya tersebut  telah  sesuai  dengan  rumusan dalam  undang-undang  Hukum  Pidana. Meskipun  demikian  orang  tersebut  belum tentu  dapat  dijatuhi  pidana  karena  masih harus  dibuktikan  kesalahannya  apakah perbuatan  atau  kesalahan  tersebut  dapat dipertangungjawabkan.
Dengan  demikian,  untuk  dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban  pidana  dalam  hukum pidana sesuai dengan pendapat Van Hamel menyatakan  pertanggungjawaban  yaitu suatu  keadaan  normal  dan  kematangan
psikis  yang  membawa  3  (tiga)  macam kemampuan  untuk:  pertama,  memahami arti  dan  akibat  perbuatannya  sendiri. Kedua,  Memahami  bahwa  perbuatannya itu  tidak  dibenarkan  atau  dilarang  oleh masyarakat. Ketiga, menetapkan kemampuan  terhadap  perbuatan-perbuatan itu  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pertanggungjawaban
( teorekensvatbaarheid ) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Pertanggungjawaban Pidana
Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana,  maka  tidak  dapat  dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian  tindak  pidana  tidak  termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukan dilarangnya  suatu  perbuatan.  Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud manakala  terdapat  pertanggungjawaban pidana  ini  berarti  setiap  orang  yang melakukan  tindak  pidana  tidak  dengan sendirinya  harus  dipidana.  Untuk  dapat dipidana  harus  ada  pertanggungjawaban pidana.  Pertanggungjawab  pidana  lahir dengan diteruskannya celaan ( verwijibaarheid )  yang  objektif  terhadap perbuatan  yang  dinyatakan  sebagai  tindak pidana  berdasarkan  hukum  pidana  yang berlaku, dan secara subjek kepada pembuat  yang  memenuhi  persyaratan untuk  dapat  dikenai  pidana  karena perbuatannya.
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya  seluruh  unsur  tindak  pidana atau  terbuktinya,  tindak  pidana.  Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian  secara  objektif  berhubungan dengan  pembuat  dengan  norma  hukum yang  dilanggarnya,  sehingga  berkaitan dengan  perbuatan  dan  nilai-nilai  moral yang  dilanggarnya.  Pada  akhirnya,  secara objektif  pembuat  dinilai  sebagai  orang yang  dapat  dicela  atau  tidak  dicela. Kesalahan  ini  berorientasi  pada  nilai-nilai moralitas,  pembuat  yang  melanggar  nilai-
nilai moralitas patut untuk dicela. Keadaan psychologis tertentu  yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.

## 2.2. Perjudian Online
Perjudian  Online  adalah  perjudian yang  menggunakan  jaringan  internet dalam  proses  permainannya,  di  dalam kehidupan  masyarakat  khususnya  siswa judi Online tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permaianan judi Online  sangat  dekat  pada  kehidupan pelajar  sangat  mudah  di  jumpai  bahkan sebagian  pelajar  sudah  menjadikan  judi Online  sebagai  hiburan  atau  permaianan yang
menjanjikan
kemenangan.
Sedangkan  menurut  Wahib  dan  Labib mengungkapkan  bahwa  perjudian  Online adalah suatu kegiatan sosial yang melibatkan  sejumlah  uang  (atau  sesuatu yang berharga) dimana pemenang memperoleh uang dari yang kalah. Resiko yag  diambil  bergantung  pada  kejadian- kejadian  dimasa  mendatang  dengan  hasil yang  tidak  di  ketahui  dan  hanya  di tentukan  oleh  hal-hal  yang  bersifat kebetulan,  keberuntungan  resiko  yang diambil  bukanlah  suatu  yang  harus dilakukan,  kekalahan  kehilangan  dapat dihindari  dengan  tidak  ambil  bagian  dari perjudian.
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan  perilaku  judi  Online  yaitu berasal dari faktor eksternal meliputi:
a. Teman  Sebaya,  dimana  orang- orang  mengenal  judi  Online dari  temanteman  pergaulannya. Teman-teman pergaulannya yang  mengajari  cara  bermain sampai dirinya mahir memainkan  judi  Online.  Di lingkungan tempat tinggal, teman-temannya  juga  rata-rata bermain  judi  Online  sehingga setiap hari bermain judi Online.
b. Di  lingkungan  tempat  tinggal yang  juga  rata-rata  bermain judi  Online.  Sedangkan  untuk faktor-faktor internal yaitu
meliputi: Kepribadian
Keinginan  yang  kuat  dari
individu  untuk  bermain  judi serta obsesi terhadap kemenangan sehhingga memunculkan  rasa  penasaran yang tinggi dalam bermain judi Online membuatnya terus mencoba  untuk  bermain  judi Online. Hal tersebut juga diperkuat  dengan  kebiasaan individu  bermain  judi  Online semasa kecil sehingga kebiasaan tersebut dibawa hingga dewasa.
3. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  yang  bersifat  preskriptif  dengan menganalisa penerapan hukum oleh Hakim  yang  tertuang  dalam  Putusan Pengadilan  Negeri  Medan  dengan  Nomor perkara 852/Pid.Sus/2020/PN.
Mdn. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan  kasus  ( case  approach )  dan pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ). Jenis dan sumber bahan hukum adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer berupa  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP).  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh  dari  buku,  makalah,  jurnal, artikel, dan internet yang memiliki korelasi untuk  mendukung  penelitian  ini.  Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan ( library  research ).  Dalam  studi  pustaka tersebut  peneliti  melakukan  inventarisasi bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  yang  masih  relevan  dengan  isu hukum  yang  diteliti.  Bahan  hukum kemudian  dianalisis  menggunakan  metode deduktif  silogisme  yang  menarik  dari premis mayor lalu kemudian ditarik premis minor.  Kitab  Undang-Undang  Hukum
Pidana  (KUHP)  sebagai  aturan  hukum yang  menjadi  dasar  merupakan  premis mayor, sedangkan Putusan 852/Pid.Sus/2020/PN.  Mdn  Sebagai  fakta hukum adalah premis minor.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.  Pengaturan  Hukum  Terhadap
Pelaku Pembuat Website Untuk Dipergunakan Sebagai Perjudian

## Online
Salah  satu  jenis  tindak  pidana  yang sering  terjadi  dan  meresahkan  masyarakat ialah  tindak  pidana  perjudian.  Tindak pidana  tersebut  muncul  karena  keadaan masyarakat yang tidak stabil baik dari segi religi,  ekonomi,  moral  maupun  kesadaran hukumnya. Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian  yakni  perjudian  melalui  internet (judi  Online).  Gambling  disebut  uga perjudian  atau  taruhan  dari  uang  atau sesuatu  dari  bahan  nilai  pada  sebuah peristiwa  dengan  hasil  yang  tidak  pasti dengan tujuan utama untuk memenangkan uang tambahan atau barang materi.
Judi  Online  menimbulkan  masalah baru,  terutama  berkaitan  dengan  barang bukti,  jika  pada  perjudian  biasa  alat  yang akan  dipakai  untuk  berjudi  seperti  dadu atau  kartu  serta  uang  yang  dipakai  untuk bertaruh  sudah  cukup  untuk  dipakai sebagai  barang  bukti,  sedangkan  dalam judi  Online  perjudian  dilakukan  seperti permainan komputer biasa. Pada perjudian yang  dilakukan  melalui  internet  taruhan dibayar bukan dari tangan ke tangan, akan tetapi  ditransfer  langsung  ke  nomor account yang ditentukan di dalam situsnya.
Secara khusus, untuk perjudian Online undang-undang  yang  dapat  diberlakukan untuk  menjerat  para  pelaku  tindak  pidana perjudian  Online,  ialah  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi dan  Elektronik  (UU  ITE).  Keberadaan Undang-undang ini dianggap tepat sasaran bagi pelaku cyber crime, khususnya pelaku tindak  pidana  perjudian  Online.  Karena pelaku  cyber  crime  sudah  diatur  sendiri
dalam  Pasal  27  ayat  (2)  UU  ITE  yang berbunyi sebagai berikut:
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat dapat  diaksesnya  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang memiliki muatan perjudian”.
Ketentuan  hukum  yang  diatur  dalam Pasal  27  ayat  (2)  UndangUndang  Nomor 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik,  mengandung  unsur- unsur  baik  unsur  subjektif  maupun  unsur objektif. Sengaja dan tanpa hak merupakan unsur  subjektif  yang  muncul  karena adanya niat dan kesengajaan (opzettelijke) dari pelaku untuk melakukan tindak pidana dalam  hal  ini  perjudian  melalui  internet. Begitu  pula  dengan  unsur  tanpa  hak maksudnya  adalah  pelaku  melakukan perbuatan yang dilarang oleh undangundang. Sementara itu unsur objektif  dari  ketentuan  di  atas  adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perjudian yang dimaksud di sini adalah  perbuatan  yang  didasari  untung- untungan  yang  dilakukan  melalui  sistem elektronik.  Kegiatan  mengakses  berarti melakukan interaksi dengan sistem elektronik  yang  berdiri  sendiri  atau  dalam jaringan,  seperti  diatur  dalam  Pasal  1 angka (15) UU ITE.
Berkaitan  dengan  perjudian  Online  di atas,  maka  secara  umum  sebenarnya pengaturan  hukum  mengenai  perjudian biasa  secara  umum  diatur  di  dalam ketentuan  Pasal  303  Ayat  (1)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:
Diancam dengan pidana penjara paling lama  sepuluh  tahun  atau  pidana  denda paling  banyak  dua  puluh  lima  juta  rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
1) dengan  sengaja  menawarkan  atau memberikan  kesempatan  untuk permainan judi dan menjadikannya
sebagai  pencarian,  atau  dengan sengaja  turut  serta  dalam  suatu perusahaan untuk itu;
2) dengan  sengaja  menawarkan  atau memberi kesempatan kepada
khalayak umum untuk bermain judi atau  dengan  sengaja  turut  serta dalam perusahaan untuk itu,
dengan  tidak  peduli  apakah  untuk menggunakan  kesempatan  adanya sesuatu  syarat  atau  dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3) menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
Selain itu, juga diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:
Diancam  dengan  hukuman  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  atau  denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
1) barangsiapa
menggunakan
kesempatan  untuk  main  judi,  yang diadakan dengan
melanggar peraturan pasal 303;
2) barangsiapa  ikut  serta  permainan judi  yang  diadakan  di  jalan  umum atau  di  pinggirnya  maupun  di tempat  yang  dapat  dimasuki  oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan  itu,  ada  izin  dari penguasa yang berwenang.
Berdasarkan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn.  Mdn,  majelis  hakim mempertimbangkan  dakwaan  alternatif yaitu Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2)  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  UndangUndang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  dan  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang- undangan lain yang bersangkutan. Dimana Pasal  45  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas UndangUndang  No.  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:
“Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau  mentransmisikan  dan/atau
membuat  dapat  diaksesnya  Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang  memiliki  muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
Majelis  Hakim  dalam  perkara  No.
852/Pid.Sus/2020/Pn.  Mdn  menyatakan Terdakwa  Elson  Salim terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  mendistribusikan  dan  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”  sebagaimana  dalam  dakwaan kedua  dan  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4.2. Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap  Pelaku  Pembuat  Website Perjudian  Online  Dalam  Perkara  No.
852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn
Adapun  kronologi  perkara  yang terjadi di dalam Putusan No.
852/Pid.Sus/2020/Pn.  Mdn  yakni  Bahwa Terdakwa  ELSON  SALIM  pada  akhir Januari  2019  atau  setidaktidaknya  pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jl. Mayang  Nomor  15/3  C  Kelurahan  Sekip Kecamatan  Medan  Petisah  Kota  Medan Sumatera  Utara  atau  setidak-tidaknya disuatu  tempat  tertentu  yang  masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa  dan  mengadili  perkara,tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak  umum  untuk  bermain  judi  atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah  untuk  menggunakan  kesempatan adanya  suatu  syarat  atau  dipenuhinya sesuatu  tata  cara,  yang  dilakukan  oleh Terdakwa  dengan  cara-cara  antara  lain sebagai berikut:
1) Pada awal tahun 2019
Terdakwa bertemu dengan
Charlie  di  Vietnam  kemudian
Terdakwa membuat kesepakatan  dengan  Charlie untuk  membuat  website  dan program untuk perjudian Online  dan  Terdakwa  akan menerima  keuntungan  sebesar 10%  dari  keuntungan  yang diperoleh website tersebut. Selanjutnya Terdakwa membuat website yang bernama https://sonybet.me, https://sonybet.me berisi tentang penawaran kepada orang-orang untuk bermain judi diantaranya  taruhan  sport,  slot, casino  dan  togel  secara  Online serta terkoneksi satu sama lain.
2) Selanjutnya pemain dapat langsung bermain di permainan yang ditawarkan oleh penyelenggara perjudian diantaranya yaitu : Texas
Poker, Ceme Keliling, Domino, Ceme,  Capsa  Susun,  Super  10 dan  OMAHA.  -  Bahwa  pada akhir bulan Januari 2019 Terdakwa kembali ke Indonesia yaitu ke rumah Terdakwa di Jl. Mayang Nomor 15/3 C Kelurahan  Sekip  Kecamatan Medan  Petisah  Kota  Medan Sumatera Utara dan mengembangkan website https://sonybet.me  dengan  cara mengupload  ke  server/hosting untuk dapat diOnlinekan dengan  menggunakan  laptop merk  ACER  Aspire  V3-471G-
53214G75MAKK  dengan  S/N
NXRZ3SN004226244C57600 warna hitam dan menambahkan aplikasi Photoshop dan
Microsoft  Front  Page dengan kode PHP.
3) Setelah website tersebut berhasil  dan  dapat  berjalan dengan baik Terdakwa serahkan kepada Charlie dengan
panel BackEnd.
Selanjutnya  setelah  Terdakwa menyerahkan pengoperasian website tersebut kepada Charlie, Terdakwa tetap melakukan maintenance/perawatan website https://sonybet.me untuk menghindari  terjadinya  error atau  trouble  yang  dapat  terjadi dalam penggunaan website tersebut. 4) Bahwa Terdakwa selaku pembuat dari website https://sonybet.me dalam mengelola dan merawat website tersebut Terdakwa menerima  uang  dari  Charlie melalui  rekening  BCA  atas nama  WU  KHIM  EN  dengan nomor rekening 5810485924
5) Bahwa Terdakwa sebagai pembuat website https://sonybet.me dalam menyelenggarakan kegiatan judi  Online  tersebut  tidak mendapat  atau  memiliki  ijin dari pemerintah maupun pejabat  atau  instansi  yang berwenang.
Berdasarkan  kronologi  perkara  di atas, maka dakwaan primer yang dijatuhkan terhadap pelaku pembuat website  perjudian  Online  yaitu  diancam pidana  dalam  Pasal  303  ayat  (1)  ke-2 KUHP. Sedangkan untuk dakwaan alternatif  yang  dikenakan  yaitu  diatur  dan diancam  pidana  dalam  Pasal  45  ayat  (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik
Merumuskan  pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang
dalam  hukum  pidana  berarti  dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban  pidana  merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk
mengenakan  pidana  terhadap  seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (daad  en  dader strafrecht ), proses  wajar  ( due  process )  penentuan pertanggungjawaban  pidana  bukan  hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung  pada  dapat  dipenuhinya  syarat dan  keadaan  dapat  dicelanya  pembuat tindak pidana.
Baik  negara–negara civil  law maupun common law umumnya pertanggungjawaban  pidana  dirumuskan secara  negatif.  hal  ini  berarti,  dalam hukum  pidana  Indonesia,  sebagaimana civil law sistem lainnya, undang  – undang justru merumuskan keadaan–keadaan yang dapat  menyebabkan  pembuat  tidak  dapat dipertanggungjawabkan.
Mempertanggungjawabkan seseorang dalam  hukum  pidana  bukan  hanya  berarti sah  menjatuhkan  pidana  terhadap  orang itu,  tetapi  juga  sepenuhnya  dapat  diyakini bahwa  memang  pada  tempatnya  meminta pertanggungjawaban  atas  tindak  pidana yang dilakukannya.
Mempertanggungjawabkan  pelaku tindak  pidana  dalam  Hukum  Pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan  sanksi  terhadap  pelaku, karena  melakukan  tindak  pidana  tersebut. Dengan  demikian  selain  telah  melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut apabila tindak pidana tersebut  dilakukan  dengan  kesalahan. Artinya, pertanggungjawaban pidana ditentukan  berdasarkan  pada  kesalahan pembuat  ( liability  based  on  fault ).  Ruslan Saleh mengatakan bahwa tidaklah mungkin  dapat  dipikirkan  tentang  adanya kesengajaan  atau  kealpaan,  apabila  orang itu  tidak  mampu  bertanggungjawab  oleh karenanya tidak dapat dipikirkan mengenai alasan  pemaaf,  apabila  orang  itu  tidak mampu  bertanggungjawab  dan  tidak  pula ada kesengajaan atau kealpaan.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, pertanggungjawaban pidana perjudian
Online  dalam  perspektif  hukum  pidana merupakan  dimana  seseorang  pelaku perjudian  Online  dapat  dijatuhi  hukuman pidana dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kesalahan pembuat (liability based on fault) yang ada di dalam perbuatan pelaku perjudian Online tersebut.  Kelayakan  menerima  hukuman ini  harus  memenuhi  unsur-unsur  dari pertanggungjawaban  pidana  itu  sendiri yang  meliputi:  kemampuan  bertanggung jawab,  adanya  kesalahan  atau  kelalaian dan  tidak  adanya  alasan  pemaaf  maupun alasan  pembenar  atas  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  pelaku  perjudian  Online tersebut.
Berkaitan  dengan  Putusan  No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn, diketahui bahwa  pembuat  website  perjudian  Online yang bertindak sebagai subjek hukum yang melakukan tindakan perjudian Online telah memenuhi unsur pertama yaitu kemampuan  bertanggung  jawab  yaitu pembuat website mengerti dan sadar dalam pembuatan  website  perjudian  Online tersebut ditujukan untuk apa dan bertentangan dengan ketertiban masyarakat.  Kedua,  unsur  kesalahan  yaitu dalam hal ini kesengajaan sebagai maksud yakni  terlihat  perbuatan  pelaku  memang dikehendaki  dan  ia  juga  menghendaki (atau  membayangkan)  akibatnya  yang dilarang.  Kalau  akibat  yang  dikehendaki atau  dibayangkan  ini  tidak  akan  ada,  ia tidak  akan  melakukan  perbuatan.  Ditinjau sebagai  delik  formal  hal  ini  berarti  bahwa ia sudah melakuakan perbuatan itu dengan sengaja,  sedang  perbuatan  itu  memang dikehendaki  atau  dimaksud  demikian. Diketahui  berdasarkan  fakta  persidangan bahwa  pembuat  website  perjudian  Online telah  melakukan  ini  dengan  sengaja sebagai  maksud  memperoleh  keuntungan dari pembuatan website perjudian tersebut.
4.3.  Pertimbangan  Hakim  Terhadap Pelaku Pembuat Website Yang Dipergunakan  Untuk  Perjudian  Online Dalam Perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn
Berdasarkan perkara No. 852/Pid.Sus/2020/Pn.  Mdn,  majelis  hakim mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut :
1) Bahwa  Terdakwa  ditangkap pada  hari  senin  tanggal  25 November  2019  pukul  07.30 wib dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa  dan  Terdakwa  dan digeledah  karena  Terdakwa sebagai  pemilik  dan  pembuat website  perjudian  Online;  - Bahwa website tersebut Terdakwa buat pada awal tahun 2019 atas permintaan charli dan website  tersebut  baru  direlease pada awal 2019;
2) Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada mendapatkan  keuntungan  dari hasil website judi Online tersebut;
3) Bahwa Terdakwa kenal dengan charli  awal  tahun  2019  ketika bekerja di vietnam karena kami sama-sama orang indonesia dan dari  medan,  kemudian  dia mengajak Terdakwa untuk membatu membuat website dan program untuk perjudian Online, dimana dia menjanjikan apabila websitenya  sudah  berkembang, maka  dia  akan  memberikan bonus sesuai dengan pendapatan  yang  dihasilkan oleh website yaitu sebesar 10 %
4) Menimbang,  bahwa  terhadap barang  bukti  telah  dilakukan penyitaan  yang  sah  menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada SaksiSaksi dan Terdakwa dimana  Saksi-Saksi  mengenal serta  mengakui  atas  bukti tersebut,  sehingga  merupakan alat  bukti  yang  sah  dalam perkara ini;
5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Saksi Anuar, yang pada pokoknya menerangkan  sebagai  berikut  : -  Bahwa  Saksi  dalam  keadaan sehat  jasmani  dan  rohani  dan bersedia
memberikan keterangan yang sebenarnya;
6) Bahwa kejadian tersebut terjadi pada  tanggal  16  September 2019,  ketika  saksi  dan  rekan saksi  melakukan  investigasi Online  dan  diketahui  adanya tindak pidana perjudian melalui internet pada website https://sonybet.me yang dilakukan  diwilayah  Jakarta dan  Medan;  -  Bahwa  untuk membuktikannya saksi dan rekan  saksi  mencoba  untuk melakukan
pendaftaran/registrasi dengan mengisi  form  yang  wajib  diisi seperti:  informasi  pribadi  yang mencakup nama lengkap, email,  konfirmasi  email,  mata uang,  mobile;  Informasi  akun yang mencakup username, password, konfirmasi kata sandi;  Informasi  bank  yang mencakup  Nama  Bank,  Nama Rekening,  Nomor  Rekening, Kode Referral; setelah pendaftaran berhasil, untuk dapat  bermain  player  diminta untuk melakukan deposit dengan  cara  mentransfer  uang ke rekening yang telah disediakan oleh website https://sonybet.me tersebut,
dalam hal ini kami menggunakan  rekning  BCA
No.  Rek.  183-130-5199  an. Deti
Rahmawati, setelah mentransfer  chip  pada  akun
tersebut bertambah sesuai dengan jumlah yang di transfer, setelah memiliki chip baru bisa main dan di permainan ditawarkan  oleh  penyelenggara perjudian  seperti:  Texas  Poker,
Ceme Keliling, Domino, Ceme, Capsa  Susun,  Super  10  dan Omaha,  selanjutnya  saksi  dan rekan  saksi  memilih  salah  satu permainan yaitu permainan Ceme.
7) Menimbang,  bahwa  Terdakwa telah  didakwa  oleh  Penuntut Umum  dengan  dakwaan  yang berbentuk  alternatif,  sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum  tersebut  diatas  memilih langsung  dakwaan  alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam  Pasal  45  ayat  (2)  juncto Pasal  27  ayat  (2)  UU  No.  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas  UU  No.  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya  adalah  sebagai berikut  :  1.  Setiap  Orang;  2. Telah  melakukan  perbuatan dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 27 ayat (2);
8) Menimbang,  Terdakwa  selaku
pembuat dari website https://sonybet.me dalam mengelola dan merawat website tersebut Terdakwa menerima  uang  dari  Charlie melalui  rekening  BCA  atas nama  WU  KHIM  EN  dengan nomor rekening 5810485924.
9) Menimbang,  bahwa  Terdakwa sebagai pembuat website
https://sonybet.me dalam
menyelenggarakan kegiatan judi  Online  tersebut  tidak mendapat  atau  memiliki  ijin dari pemerintah maupun pejabat  atau  instansi  yang berwenang. l. Menimbang, bahwa  dengan  demikian  unsur telah melakukan perbuatan dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi  elektronik  dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 27 ayat (2) telah terpenuhi; 10) Menimbang, bahwa oleh karena  semua  unsur  dari  Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2)  UU  No.  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  UU No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik telah terpenuhi, Terdakwa  haruslah  dinyatakan telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  tindak pidana sebagaimana didakwakan  dalam  dakwaan alternatif kedua;
n. Menimbang, bahwa dalam persidangan,  Majelis  Hakim tidak  menemukan  hal-hal  yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik  sebagai  alasan  pembenar dan  atau  alasan  pemaaf,  maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan hakim di atas, jika dikaitkan dengan  teori  relatif  atau  teori  tujuan  ( doel theorien ) maka seharusnya dalam menjatuhkan  pemidanaan  bukanlah  untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Teori realitif ini tentu harus sesuai dengan
tujuan  negeri  dan  konstitusi  yang  selama ini  dijunjung  di  Indonesia.  Secara  umum, negara  dan  konsitusi  merupakan  2  (dua) lembaga  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu sama lain. Bahkan setelah abad pertengahan  yang  ditandai  dengan  ide demokrasi dapat dikatakan tanpa konsitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konsitusi merupakan  hukum  dasarnya  suatu  negara. Dasar-dasar  penyelengaraan  bernegara didasarkan  pada  konsitusi  sebagai  hukum dasar. Negara yang berdasarkan pada suatu konsitusi  dinamakan  negara  co nstitutional ( constitutional state). Sedangkan Constitutional  state  merupakan  salah  satu ciri negara ideal sebagai negara. demokrasi modern. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan  secara  ideal  sebagai  negara Konstitutional  maka  konstitusi  negara tersebut harus memenuhi sifat atau ciri-ciri dari konstitusionalisme ( constitutionalisme ).
Tujuan  dari  adanya  penjatuhan  sebuah pidana atas pembalasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang itu  sendiri  tidak  mempunyai  nilai,  tetapi hanya  sebagai  sarana  untuk  melindungi kepentingan masyarakat. Diketahui bersama  bahwa  hakim  memilih  dakwaan alternatif yaitu berdasarkan Pasal 45 ayat 2 UU  ITE  tetapi  memutuskannya  dengan menjatuhi  pidana  penjara  selama  6  bulan, padahal  ketentuan  Pasal  45  ayat  2 maksimum pemidanaan yaitu 6 tahun. Hal ini  kemudian,  jika  dikaji  secara  teori tujuan belum memenuhi kelayakan penjatuhan  pidana.  Dimana  sebagaimana dikemukakan  Koeswadji  bahwa  tujuan pokok dari pemidanaan yaitu:
a. Untuk  mempertahankan  ketertiban masyarakat  ( dehandhaving  van  de maatschappelijke orde);
b. Untuk  memperbaiki  kerugian  yang diderita  oleh  masyarakat  sebagai akibat  dari  terjadinya  kejahatan. ( het  herstel  van  het  doer  de misdaad  onstane  maatschappelijke nadeel);
c. Untuk  memperbaiki  si  penjahat ( verbetering vande dader);
d. Untuk  membinasakan  si  penjahat ( onschadelijk maken van de misdadiger);
e. Untuk mencegah kejahatan
( tervoorkonning van de misdaad) .
Disinilah  seharusnya,  hukum  berada pada posisi kunci menghilangkan ambiguitis yang berkembang dalam masyarakat.  Kebutuhan  akan  pendapat hukum  diperlukan  sebagai  wacana  yang penting disamping penguasaan bahasa dan sistem  hukum  antar  negara.  Tuntutan  itu harus  ditanggapi  secara  positif  oleh profesional hukum dengan segala konsekuensi  logisnya.51  Sehingga,  dalam menafsirkan  pertimbangan-pertimbangan hakim  tadi,  harus  kembali  pada  tujuan utama pemidanaan yaitu: untuk mempertahankan  ketertiban  masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh  masyarakat  sebagai  akibat  dari terjadinya kejahatan, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan.

## 4. SIMPULAN
Pengaturan hukum terhadap pelaku pembuat  website  untuk  dipergunakan sebagai perjudian
Online yaitu berdasarkan perkara No.
852/Pid.Sus/2020/Pn.  Mdn,  majelis  hakim mempertimbangkan  dakwaan  alternatif yaitu Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2)  Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik  dan  UndangUndang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana  serta  peraturan  perundang- undangan  lain  yang  bersangkutan.  Majelis Hakim dalam perkara No.
852/Pid.Sus/2020/Pn.  Mdn  menyatakan Terdakwa  Elson  Salim terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  mendistribusikan  dan  membuat  dapat diaksesnya  informasi  elektronik  atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”  sebagaimana  dalam  dakwaan kedua  dan  menjatuhkan  pidana  terhadap
Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Pertimbangan hakim terhadap  pelaku  pembuat  website  yang dipergunakan  untuk  perjudian  Online dalam  perkara  No.  852/Pid.Sus/2020/Pn. Mdn  yaitu  berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan hakim di atas, jika dikaitkan dengan Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien) maka seharusnya dalam menjatuhkan  pemidanaan  bukanlah  untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan  itu  sendiri  tidak  mempunyai nilai,  tetapi  hanya  sebagai  sarana  untuk melindungi kepentingan masyarakat. diketahui  bersama  bahwa  hakim  memilih dakwaan alternatif yaitu berdasarkan Pasal 45  ayat  2  UU  ITE  tetapi  memutuskannya dengan menjatuhi pidana penjara selama 6 bulan,  padahal  ketentuan  Pasal  45  ayat  2 maksimum pemidanaan yaitu 6 tahun. Hal ini  kemudian,  jika  dikaji  secara  teori tujuan belum memenuhi kelayakan penjatuhan pidana.

## 5. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Dillah  Suratman-H.Philips,  2013, Metode Penelitian  Hukum  &  Penulisan Karya  Ilmiah  Bidang  hukum, Alfabeta, Bandung. Daliyo  J.B,  2008, Pengantar  Hukum Indonesia, PT Prenhalindo, Jakarta. Effendi  Erdianto,  2010, Hukum  Pidana Indonesia, Suatu Pengantar ,
Refika Aditama, Bandung.
Huda Ni’matul, 2018 , Hukum Tata Negara Indonesia. : PT Rajagrafindo Persada, Depok.
Loqman  Loebby,  2010, Tentang  Tindak Pidana  dan  Beberapa  Hal  Penting Dalam  Hukum  Pidana, Gramedia, Jakarta.
Reggong  Ruslan,  2017,.” Hukum  Pidana khusus ,  Kencana, Jakarta.
Rossiana  Sri,2012, Perlindungan  Hukum Bagi  Anak  di  Bawah  Umur  yang Melakukan
Tindak Pidana Pencurian , Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta
Setiono,  2017. Rule  Of  Law  (Supremesi Hukum) Gramedia, Jakarta. Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2011, Dasar Hukum  Perlindungan  Anak ,  CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta. Wawan  Muhwan,  2011,  Hariri, Hukum
Perikatan ,  CV  Pustaka  Setia, Bandung.
Winarno, 2013, Paradigma Baru Pendidikan  Kewarnegaraan .  PT Bumi Aksara, Jakarta. Zainal Asikin, Amiruddin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT.Raja Grafindo, Jakarta.

## Jurnal/Karya Tulis Ilmiah
Asriadi. (2020). “ Analisis Kecanduan Judi Online  (Studi  Kasus  Pada  Siswa
Smak  An  Nas  Mandai  Maros
Kabupaten
Maros)”. J urnal Jurusan  Psikologi  Pendidikan  Dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar Analiansyah  dan  Syarifah  Rahmatillah, Perlindungan  terhadap  Anak  yang Berhadapan  dengan  Hukum  (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan  Anak  Indonesia  dan Peradilan  Adat  Aceh) , Jurnal
Fakultas  Hukum  UIN  Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015,
Chistianata.  (2019 ).  “Perjudian  Online Dalam  Perspektif  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik ”. Jurnal Teknologi
Informasi, Vol. 1, No. 1.
Diah  Gustiniati  Maulani.  2013. “Analisis Pertanggungjawaban  Pidana  dan
Dasar Pemidanaan Terhadap
Pelaku  Tindak  Pidana  Penodaan Agama  Di  Indonesia ”.  Fiat  Justitia
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, Miftakhur Rokhman Habibi-Isnatul Liviani. (2020). “ Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan  Penanggulangannya  dalam Sistem  Hukum  Indonesia”. Al- Qānūn:  Jurnal  Pemikiran  dan
Pembaharuan  Hukum  IslamVol. 23, No. 2, halaman 401.

## Internet
Purplenitadyah,  Artikel, Patologi  Sosial, Perjudian, diakses melalui :
https://purplenitadyah.wordpress.co m/2012/05/05/patologi-sosial- perjudian-2/,  diakses  Pada  Tanggal 9 Maret, 2022, Pukul 20.23 Wib. Waryanto,  “ Pengertian  Website  Lengkap Dengan  Jenis  Dan  Manfaatnya ”, Diakses Melalui https://www.niagahoster.co.id/blog /pengertian-website/, 20 Maret
2022, Pukul 21:00 WIB.