## Jejak Pragmatisme dalam Politik di Indonesia (Era 2009 – 2017)
Miftah Faried Hadinatha * IAIN Samarinda Email: miftahfaried.hadinatha@gmail.com

## Abstract
This paper will analyze pragmatism in the political world in Indonesia. Pragmatism is a modern philosophical movement, it was initiated in United States, by C. S. Pierce who was inspired by Immanuel Kant. Pragmatism developed through the thoughts of some ﬁ gures such as John Locke, Gorge Berkley, David Hume, William James and John Dewey. Pragmatism assumes that truth, meaning and the value of an idea must be based on practical aspects. Based on this assumption, the author has a hypothesis that what happens in the political world in Indonesia is full of pragmatism. At least this condition can be found in several important aspects such as; the a% itude of those politicians that looks massively toward the elections, the party coalitions, while serving in government and the culture of political dynasties. This phenomenon describe that politics in Indonesia is in degradation of ethical values, even from the state of  ideology (Pancasila), norms of life and especially from the religious side. This pragmatic a% itude is allegedly close to hedonism. The paper was completed with a literature review, by referring to the news about politics in Indonesia since 2009 until 2017. After reviewing an authoritative reference, the authors conclude that pragmatism was ingrained in the practice of political life in Indonesia. Indeed the practice of pragmatic politics is not hesitant to do by who has an interest in politics. Surely this will damage the order of life, and certainly also in the contrary to the values   of religiosity, especially Islam as the teachings adopted by the majority of pragmatic political actors.
Keywords: Pragmatism, Politic, Indonesia, Ethic, Value.

## Abstrak
Tulisan ini akan menganalisa jejak pragmatisme dalam dunia politik di Indonesia. Pragmatisme sendiri merupakan gerakan ﬁ lsafat abad modern, lahir di Amerika Serikat, dicetuskan  oleh  C.S.  Pierce  yang  mendapat  inspirasi  dari  pemikiran  Immanuel  Kant.  Ia berkembang melalui pemikiran-pemikiran sejumlah tokoh seperti John Locke, Gorge Berkley, David  Hume,  William  James  dan  John  Dewey.  Dalam  perkembangannya,  pragmatisme berasumsi  bahwa  kebenaran,  arti,  nilai  dari  suatu  gagasan  harus  berdasarkan  dari  segi
* Jl.  H. A.  M.  Rifaddin,  Harapan  Baru,  Kec.  Loa  Janan  Ilir,  Kota  Samarinda, Kalimantan Timur 75251.
praktisnya. Berdasarkan asumsi ini, penulis memiliki sebuah hipotesis bahwa apa yang terjadi dalam dunia perpolitikan di Indonesia sarat akan nilai pragmatisme. Hal itu setidaknya dapat dilihat dalam beberapa aspek penting seperti; perilaku pemain politik yang terlihat sangat  masif  menjelang  pemilu,  koalisi  partai,  perilaku  politikus  saat  menjabat  di  kursi pemerintahan dan budaya dinasti politik. Fenomena ini kemudian melahirkan citra bahwa politik di Indonesia berada pada kondisi degradasi akan nilai etika, baik dari ideologi negara (Pancasila), norma-norma kehidupan dan terutama dari sisi religius. Sikap pragmatis seperti ini pun disinyalir dekat dengan hedonisme. Makalah ini diselesaikan dengan kajian literatur, merujuk pada berita seputar politik di Indonesia tahun 2009 hingga 2017. Setelah menelaah melalui sumber rujukan yang otoritatif, penulis berkesimpulan bahwa pragmatisme sudah mendarah daging dalam praktik kehidupan politik di Indonesia. Bahkan praktik politik yang pragmatis ini tidak segan-segan dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dalam dunia politik.  Tentunya  ini  akan  merusak  tatanan  kehidupan,  dan  pastinya  juga  bertentangan dengan nilai-nilai religiusitas, terutama Islam sebagai ajaran yang dianut oleh mayoritas pelaku politik pragmatis itu.
Kata Kunci: Pragmatisme, Politik, Indonesia, Etika, Nilai.

## Pendahuluan
T ulisan  ini  mencoba  membuktikan  sejauh  mana  pragmatisme masuk  dalam  politik  di  Indonesia.  Sebab  jika  berkaca  pada negara  seperti Amerika,  maka  dapat  dilihat  negara  tersebut telah memegang teguh ajaran pragmatisme dalam setiap aspeknya. 1 Bahkan  pragmatisme  sudah  menjadi way  of  life bangsa Amerika, terutama  sikap  politik  luar  negerinya  melalui  diplomasi  politik yang  pragmatis. 2 Mencairnya  hubungan  diplomatik Amerika  dan Iran misalnya, dipandang sebagai bentuk pragmatisme politik luar negeri  Amerika.  Namun,  pragmatisme  yang  pernah  dilakukan Amerika  tidak  sepenuhnya  memberi  manfaat.  Amerika  pernah mengalami pengalaman pahit terkait perang di Afganistan dan Irak yang menyebabkan kerugian besar bagi Amerika.
Secara umum sikap ini telah dipraktikkan pada hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Tesis ini dapat dilihat dalam konteks mikro. Misalnya indikasi perilaku aktor politik yang kadang menghalalkan segala cara demi kepentingan pilkada, ada juga partai politik  dituntut  untuk  beradaptasi  dengan  cara  tawar-menawar
1 Albertine  Minderop, Pragmatisme:  Sikap  Hidup  dan  Prinsip  Politik  Luar  Negeri Amerika, Ed. I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 117.
2 Saomi Rizqiyanto, “Kesepakatan Geneva Sebagai Bentuk Pragmatisme Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Timur Tengah,” dalam Jurnal Salam , Vol. II, No. II, (T.K: T.P, 2015), 116.
politik  yang  memberinya  keuntungan. 3 Hasil  yang  diperoleh  pun tidak  selamanya  memberikan  efek  baik,  justru  menyebabkan kerugian bagi rakyat. Sebab sampai saat ini, rakyat belum merasakan manfaat  sepenuhnya  dari  kekuasaan.  Yang  terjadi  justru  parpol melahirkan politikus yang siap berkuasa, memperkaya diri, tanpa visi, serta moralitas. 4 Padahal aktor politik merupakan peran penentu baik atau tidaknya roda politik itu sendiri. 5
Jika dilihat sekilas, sikap pragmatis di Indonesia lebih tertuju pada kepentingan kekuasaan. Untuk mencapai itu ideologi partai dilupakan, lantas pelaku politik pragmatis ini berpikir bagaimana cara  merebut  kekuasaan. 6 Meminjam  istilah  Kuskridho,  aktivitas semacam  ini  disebut  dengan  politik  kartel. 7 Yaitu  politik  tidak lagi  mengurus  kepentingan  publik,  melainkan  berprofesi  untuk mengurus kepentingan dalam dirinya sendiri. Seumpama dengan itu, kepemimpinan partai politik menjadi kian sulit untuk dipisahkan antara  pribadi-pribadi  yang  menjadi  pemimpinnya. 8 Citra  ini kemudian  menunjukkan  dunia  politik  di  Indonesia,  berada  pada masa hilangnya nilai etika, baik yang berasal dari ideologi (Pancasila), ataupun norma-norma politik lainnya. Maka tidak heran kalau sikap pragmatis seperti ini lebih dekat dengan perilaku hedonis. 9
Peristiwa di atas, dapat pula dilihat dari betapa buruknya jalan yang ditempuh oleh caleg. Misalnya membeli suara atau menyogok para anggota dewan agar mau memberi dukungan kepadanya. 10 Ada juga yang menghidupi partai dengan memanfaatkan elit-elit partai yang duduk di pelbagai lembaga negara, termasuk kementrian dan
3 M. Faishal Aminuddin, “Matc-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik di Indonesia Pasca Pemilu 2009,” dalam Jurnal Politik , Vol. I, No. I, (T.K: T.P, 2015), 52.
4 Syamsuddin Haris, Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi, Ed. I, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), xi.
5 Firman  Noor,  “Perilaku  Politik  Pragmatis  Dalam  Kehidupan  Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi,” dalam Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. XXIV, No. I, (T.K: T.P, 2014), 58.
6 Muhadam Labolo, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, Ed. I, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I, 2017), 181.
7 Kuskridho Ambardi, Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi, (Jakarta: KPG, 2009), 22.
8 Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, Cet. III, 2012), 22.
9 Sonny Keraf, Pragmatisme Menurut William James, (Yogyakarta: Kanisus, Cet. I, 1987), 120. 10 Leo Agustino dan Indah Fitriani, Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2017), 105.
BUMN. 11 Salah  satu  akibatnya,  terjadilah  kericuhan  yang  sangat memalukan seperti saat proses pemilihan ketua DPR-RI, 2014 lalu. Semua ini, merupakan peristiwa politik yang menggambarkan kesan negatif bagi publik.
Berangkat  dari  kondisi  di  atas,  maka  tulisan  ini  hendak menjelaskan  sekaligus  mengungkapkan,  sampai  sejauh  mana pragmatisme menjalar, menyusup ke dalam politik di Indonesia.

## Sekilas tentang Pragmatisme
Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, pragma berarti perbuatan atau tindakan. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan pragmatic yang berkenaan dengan hasil praktik. 12 Sedangkan Encyclopedia of Knowledge menyatakan , pragmatisme adalah “a philosophical movement, that holds that both the meaning and the truth of any idea are functions of its practical outcome .” 13
Terjemahan  bebasnya  yaitu, sebuah  gerakan  ﬁ losoﬁ s,  yang menyatakan makna dan kebenaran dari setiap gagasan adalah fungsi dari hasil praktisnya.
Jika dikaitkan dengan  etika,  maka  pragmatisme  akan memberi  pengertian  baru.  Antara  pragmatisme  dan  etika akan menghasilkan utilitarianisme yang memandang baik dan buruknya  tindakan  manusia  dari  segi  manfaatnya. 14 Secara substansi, berarti memang ada persamaan antara pragmatisme dengan  utilitarianisme.  Yaitu  sama-sama  ingin  mencapai kepuasaan, manfaat, dan kebahagiaan. Maka tidak heran jika pragmatisme  memandang  hal  yang  baik,  bermoral  adalah sesuatu yang memberikan kehidupan yang lebih memuaskan. Adapun etika terfokus pada tujuan dan tidak hanya terfokus pada  masalah  benar  atau  salah,  ini  sebagaimana  pendapat Pierce.  Masalah  mendasar  etika  adalah  pada  apa  yang  telah disiapkan seseorang dengan hati-hati sebagai ungkapan apa
11 Ibid., 132. 12 Zaprulkhan, Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer, Ed. I, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. III, 2016), 116.
13 Toive Aartolahti, dkk, Grolier: Encyclopedia of Knowledge, Vol. XV, (United States: Acamedic American Encyclopedia, 1997), 173.
14 Franz  Magnis  Suseno, Etika  Dasar:  Masalah-masalah  Pokok  Filsafat  Moral, (Yogyakarta: Kanisus, 1991), 122.
yang ingin dilakukan dan apa tujuannya. 15
Sementara  Richard  Rorty,  seorang  penerus  tradisi pragmatisme Amerika punya pendapat menarik terkait etika dan  pragmatisme.  Baginya,  seseorang  tidak  perlu  hal-hal metafisik,  seperti  Tuhan  untuk  memiliki  etika  dan  moral yang  baik. 16 Pernyataan  ini  seperti  diinspirasi  oleh  salah satu  pengembang  pragmatisme  sebelumnya,  John  Dewey. Menurutnya  tidak  ada  nilai  keagamaan,  kaidah  moral  dan etika yang tetap dan mutlak. 17 Sehubungan dengan itu, dapat dipahami  bahwa  pragmatisme  menampilkan  ketiadaan keterlibatan Tuhan dari perilaku. Dengan bahasa lain disebut sekuler. Jika  dihubungkan  dengan  perilaku  politik,  maka pragmatisme adalah sebuah perilaku politik yang disesuaikan dengan  kondisi  dan  tujuan  praktis  ketimbang  tujuan-tujuan yang bersifat ideologis . 18
Etika  kaum  pragmatis,  berpendapat  bahwa  yang baik  adalah  yang  dapat  dilaksanakan  dan  dipraktekkan, mendatangkan  yang  positif  dan  kemajuan  hidup. 19 Dengan begitu,  baik  buruknya  perilaku  dan  cara  hidup  dinilai  atas dasar praktisnya, akibat tampaknya, manfaat bagi orang yang bersangkutan dan dunia sekitarnya.
Pragmatisme  pada  mulanya  lahir  di Amerika  Serikat. Pencetusnya yaitu C. S. Pierce (terinspirasi dari dari Immanuel Kant), lalu dipopulerkan oleh William James dan John Dewey. Sebelum mereka, John Locke, Gorge Berkley dan David Hume mempunyai sumbangan yang sangat berarti dalam pemikiran pragmatis ini. 20 Pragmatisme merupakan gerakan ﬁ lsafat abad ke -19 dan ke-20, yang menekankan interpretasi ide-ide melalui
15 Arthur W. Burk, The Collected Papers of Charles Sanders Pierce, Vol. III, (Cambridge, Harvard University Press, 1958), 116.
16 Richard Rorty, Truth and Progress, (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 185. 17 Uyoh Sadulloh, Pengantar Filsafat Pendidikan, (Bandung: Alfa Beta, 2007), 123. 18 Andrew Heyweood, Political Ideologies: An Introduction, (Hampshire and London, The Macmillan Press Ltd, 1992), 317.
19 A. Mangun Harjana, Isme-Isme dalam Etika dari A Sampai Z, (Yogyakarta: Kanisus,
1996), 189.
20 Frederick Copleston, A History Philosophy, (London: Burns and Dates, 1966), 342.
konsekuensi-konsekuensinya. 21
Pragmatisme tak dapat dilepaskan dari keberadaan dan perkembangan  ide-ide  sebelumnya  di  Eropa. 22 Sebagaimana tidak bisa diingkari pula adanya pengaruh dan timbal baliknya terhadap ide-ide yang dikembangkan berikutnya di Eropa. 23
Menurut Milton Muni!  pragmatisme merupakan aliran ﬁ lsafat yang muncul pertama kali pada masa kontemporer. 24
Pada perkembangannya, pragmatisme kemudian masuk dalam tipologi untuk menilai suatu kebenaran. Sehingga dalam ﬁ lsafat, pragmatisme dikategorikan sebagai teori kebenaran. Ukurannya  yaitu  ketika  kebenaran  bersifat  fungsional dalam  kehidupan  praktis. 25 Dalam  konsepnya,  pragmatisme menyatakan ukuran kebenaran diuji melalui dapat tidaknya dilaksanakan  dan  direalisasikan  untuk  membawa  dampak positif, kemajuan, dan manfaat. 26 Lebih jelasnya dapat disebut pragmatisme lalu memandang kebenaran, arti, atau nilai, suatu gagasan harus berdasarkan dari segi praktisnya. 27
Latar belakang tipologi ini diawali saat dunia memasuki masa  pencerahan  di  abad  XVIII.  Pada  masa  itu,  manusia memusatkan  perhatian  kepada  kehidupan  dunia  dari  pada akhirat. Atau dengan kata lain, memisahkan diri dari pengaruh gereja. 28 Kemudian  dunia  filsafat  melahirkan  dua  aliran berbeda, yaitu rasionalisme dan empirisme. Akhir abad XIX hingga XX, dunia ﬁ lsafat memasuki masa kontemporer. Filsafat kontemporer mengacu pada arti proses dan prosedur sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan.
21 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia, Cet. IV, 2005), 878. 22 Empirisme dan Materialisme. Lihat: Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R, “Aliran Pragmatisme dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Islam,” dalam Jurnal Harati, Vol. VII, No. XIII, (T.K: T.P, 2016,) 11.
23 Ibid., 12. 24 Milton  K.  Muni! , Contemporary  Analytic  Philosphy, (New  York:  Mcmillan Publishing Company, 1981), 8-9.
25 Fauziah  Nurdin,  ‘’Kebenaran  Menurut  Pragmatisme  dan  Tanggapannya Terhadap Islam,” dalam Jurnal Islam Futura, Vol. XIII, No. II, (T.K: T.P, 2014), 185. 26 A. Mangunhardjana, Isme-Isme dalam..., 89. 27 Zaprulkhan, Filsafat…, 116. 28 Rodliyah  Khuza’i, Dialog  Epistemologi  Mohammad  Iqbal  dan  Charles  S.  Pierce, (Bandung: Reﬁ ka Aditama, 2007), 11.
Selanjutnya dari sanalah, lahir ﬁ lsafat pragmatisme yang dicetuskan  oleh  Pierce.  Filsafat  ini  digunakan  Pierce  untuk mencari sekaligus mendatangkan kebenaran. Kemudian dalam masyarakat Amerika  yang  menganut  paham  pragmatisme, kedudukan seseorang diukur dari banyaknya materi. 29 Sebab individu yang memiliki banyak materi dianggap berprestasi. Mereka  juga  memiliki  banyak  kebebasan,  dan  dapat memengaruhi orang lain baik langsung dan tidak langsung.
Oleh  pencetus  dan  pengembangnya,  filsafat  ini  juga menyentuh pada masalah moral atau etika. Maka kemudian, ﬁ lsafat ini tidak hanya digunakan untuk mencari kebenaran, melainkan juga menentukan etika dengan mempertimbangkan kepuasan sebagai tujuannya.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami ternyata pragmatisme  tidak  hanya  digunakan  dalam  hal  kebenaran. Akan tetapi juga bisa diterapkan dalam menilai suatu etika. Untuk  itu  dalam  konteks  etika,  dapat  diketahui  tentang katagori  atau  pembagian  pragmatisme  dalam  memandang etika, yaitu; pragmatisme utilitarian, sekuler, dan relatif.
Pragmatisme  utilitarian  merupakan  sistem  etika  yang mengukur  buruknya  tindakan  berdasarkan  hasil.  Paham  ini erat  kaitannya  dengan  Jeremy  Bentham,  menurutnya  suatu pelanggaran yang tidak merugikan orang lain, tidak dianggap kriminal. 30 Jika dihubungkan dengan etika, maka akan didapat bahwa perilaku buruk seseorang dianggap tidak buruk selama tindakan buruk tersebut tidak merugikan orang lain. Artinya asalkan dirinya senang, itu tidaklah menjadi masalah.
Berikutnya pragmatisme sekuler. Berarti ada pemisahan antara  etika  dan  Tuhan.  Menurut  al-Attas  ini  disebut dengan  sekuler. 31 Barangkali  ini  juga  tak  lepas  dari  sejarah,
29 Fuad Mas’ud, Menggugat Manajemen Barat, Ed. II, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenegoro, 2015), 87.
30 K. Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. XI, 2011), 262. 31 Al-A" as juga menyebut pensekuleran berarti juga  suatu gerak-daya sejarah yang lambat laun tetapi pasti akan membebaskan masyarakat dan kebudayaan daripada terikat  pada  agama.  Dimana  ia  adalah  pedoman  yang  tetap  dan  kekal.  Lihat:  Syed Muhammad  Naquib  al-A" as, Risalah  Untuk  Kaum  Muslimin, (Kuala  Lumpur:  Institut Antarabangsa, Cet. I, 2001), 198.
bahwa  terdapat  problem  teks  Bible. 32 Inilah  yang  kemudian menyebabkan pemisahan antara pengaruh geraja dan Kaisar. 33
Oleh  karenanya,  etika  yang  mempunyai  hubungan  dengan Tuhan  pun  juga  dipisahkan  dari  perilaku  manusia.  Berarti etika  bagi  kaum  pragmatis,  menganggap  beretika  kalau mendatangkan manfaat. Bukan karena ada keterlibatan Tuhan atau tidak.
Terakhir etika dalam pragmatisme relatif. Sekilas ini mirip dengan  relativisme. 34 “Everyone  is  wrong,  nobody  is  right, nobody knows the truth, nobody knows,” begitulah kira-kira ungkapan  untuk  aliran  ini.  Jika  dihubungkan  dengan  etika atau  moral,  maka  akan  didapat  bahwa  tidak  ada  etika  yang benar. Benar bila mendatangkan manfaat. Bahkan moral agama pun akan ditinggal apabila tidak mendatangkan manfaat bagi pelakunya.
Dengan demikian pada dasarnya katagori ini sangat dekat dengan prinsip materialisme. Sebab orientasi dari katagori ini secara  esensi  selalu  kepuasan.  Tidak  ada  salahnya  manusia ingin  mendapatkan  manfaat  dari  segala  sesuatu.  Karena  itu adalah sifat naluriah manusia. Namun, jika dalam prosesnya melanggar  norma,  etika,  maka  justru  akan  menyebabkan ketimpangan baik langsung atau tidak langsung.

## Fenomena Pragmatisme Politik di Indonesia
Pengertian pragmatisme seperti yang dijelaskan di atas, akan penulis khususkan pada aspek perilaku. Sebab memang pragmatisme tidak  hanya  digunakan  untuk  menilai  kebenaran,  tetapi  juga etika  atau  perilaku.  Dalam  konteks  ini,  penulis  akan  mengaitkan dengan perilaku politik. Yaitu pada perilaku elit menjelang pemilu, pembentukan koalisi, dan perilaku elit politik saat menduduki kursi jabatan. Tentu dengan analisis berdasarkan kategori pragmatisme di atas.
32 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 29.
33 Ibid., 28. 34 Ini merupakan slogan generasi zaman Postmodern di Barat. Lihat: Hamid Fahmy Zarkasyi, Misykat: Reﬂ eksi tentang Westernisasi, Liberalisasi, dan Islam, (Jakarta: INSISTS, Cet. II, 2012), 128.

## Pelaku Politik Menjelang Pemilu
Bagi elit politik, pemilu menjadi wadah utama dalam kontes politik. Berbagai cara dilakukan , mulai dari konser musik, pembagian sembako, pembagian baju dan atribut-atribut partai, baliho-baliho yang  berisi qoute kandidat,  pemasangan  posko  saat  bencana  dan yang lainnya. 35 Bahkan ada yang menggunakan jalan pintas seperti money politics . 36 Sehingga yang terjadi adalah kondisi yang disebut politic is money . 37 Indonesia Corruption Watch (ICW), sebuah organisasi non-pemerintah  mengungkapkan  pada  pemilu  2009,  sebanyak  82 persen caleg melakukan praktek politik uang.
Sehubungan dengan itu, partai politik dalam mengusung calon di pilkada lebih mementingkan ﬁ nansial dari calon bersangkutan. 38 Maka tidak heran anggaran besar pun dikeluarkan. Untuk seorang kepala daerah saja harus mengeluarkan biaya hingga puluhan miliar. Komisi Pemilihan Umum Bandung Barat, mengutip penelitian dari ICW ada sekitar 15 provinsi yang melakukan politik uang oleh para caleg. 39 Sedangkan pilkada serentak 2015, Bawaslu RI menemukan 929 laporan pratik politik uang. 40
Sayangnya kasus tersebut tidak banyak berakhir di pengadilan. Padahal jelas praktik tersebut telah melanggar hukum. 41 Di samping
35 M. Faishal Aminuddin, Matc-All… , 44. 36 Bentuk politik uang yang dilakukan calon parlemen bermacam-macam, bisa dalam bentuk sembako, amplop berisi uang, kartu garansi, dan sejenisnya.  Lihat: Tigor Hutapea,  “Evaluasi  Penegakan  Hukum  Pemilu:  Pengalaman  Paralegal  Pemilu  dalam Penegakan Hukum Pemilu,” dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. VII, No. I, (T.K: T.P, 2015), 78. 37 Dikutip  dari  paper  Kaelan.  M.  S,  dalam  FGD  Pakar  II, Pancasila  Sebagai Philosophische Grondslag, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Kerjasama Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, Jakarta, 09 November 2013, 31.
38 Fitriyah, “Fenomena Politik Uang dalam Pilkada,” dalam Jurnal Politika, Vol. III, No. I, (T.K: T.P, 2012), 1. 39 Pada pileg 2014 Banten merupakan provinsi terbanyak dalam kasus politik uang, yaitu sebanyak 36 kasus, disusul Riau, Bengkulu, Sumatera Barat 31 kasus, Sumatera Utara 29 kasus, Jawa Barat 22 kasus. Lihat Laporan Hasil Penelitian KPU Bandung tentang praktek politik uang pada pemilu legislatif 2014.
40 Sri Wahyu Ananingsih, “Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017,” dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. XXXXV, No. I, (T.K: T.P, 2016), 52. 41 Pasal 84 dan Pasal 89 UU No. 8 tahun 2012 “Setiap pelaksanaan pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 89, diberi sanksi pidana kurungan paling lama dua tahun dan denda paling banyak 24.000.000,00.” Pasal 89 berbunyi “Dalam hal terbukti pelaksanaan kampanye  pemilu  menjanjikan  atau  memberikan  uang  atau  materi  lainnya  sebagai
itu, tidak ada sikap kritis dari masyarakat turut menambah praktek politik  uang.  Banyak  pihak  yang  seperti  sudah  lupa  bagaimana dampak buruk dari praktik ini. Yaitu  hasil pemilu tidak legitimas, kemudian  politisi  yang  terpilih  bisa  jadi  tidak  memiliki  kualitas, bahkan  mendaur  ulang  politisi  korup,  dan  dapat  menghalalkan masuknya sumber-sumber dana kotor. 42
Dilihat pada aspek pragmatisme utilitarian, jelas ini merupakan pragmatisme.  Sebab  para  elit  politik  dalam  mencapai  tujuannya, tidak mempertimbangkan baik buruk dari segi aturan. Melainkan dari hasil yang akan didapat. Yaitu harapan bahwa ketika elit politik memberi materi kepada rakyat, mereka akan mendapatkan hasilnya, yaitu suara rakyat. Sehingga orientasi elit ataupun parpol, bukan lagi ideologinya, melainkan bagaimana caranya untuk mendapat suara terbanyak dari rakyat. 43
Kemudian jika ditinjau dari aspek lain, maka ia juga masuk dalam klasiﬁ kasi pragmatisme relatif. Yaitu adanya sebuah persepsi politik uang dalam pemilu atau pilkada dianggap sebagai perayaan, kultur,  dan  pragmatisme  jangka  pendek. 44 Persepsi  ini  kemudian yang dianggap penulis etika itu tidak tetap, dan tergantung siapa yang melihat dan yang melakukan.

## Pembentukan Koalisi
Andrew Heywood mengatakan, sebuah perilaku politik yang disesuaikan  dengan  kondisi  dan  tujuan  praktis  ketimbang  tujuan bersifat ideologis. 45 Hal ini terjadi karena kepentingan partai guna mengamankan kebutuhan ﬁ nansial partai, sekaligus mengamankan kekuasaan. 46 Meminjam istilah Kuskridho, aktivitas yang semacam ini
imbalan kepada peserta pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk: tidak menggunakan hak pilihnya; menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; memilih partai politik perserta pemilu tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tertentu; atau memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”
42 Fitriyah, “Fenomena…, 8.
43 Firman Noor, “Mencermati Kampanye Pileg 2009: Gradasi Peran Partai dan Gejala Pragmatisme,” dalam Jurnal Penelitian Politik, Vol. VI, No. I, (T.K: T.P, 2009), 35.
44 Fitriyah, “Fenomena…,” 2.
45 Andrew  Heywood, Political  Ideologies: An  Introduction, (London:  Macmillah Press, 1992), 317.
46 Siska Yuspitasari, “Sistem…, 27.
disebut dengan politik kartel. 47 Yaitu politik yang berorientasi untuk keuntungan  pribadi,  ketimbang  memperjuangkan  kepentingan publik. Konsekuensinya jelas sistem demokrasi berjalan tidak sesuai dengan cita-citanya.
Saat  ini  partai  politik  kian  sulit  untuk  dibedakan.  Publik hampir  tidak  bisa  lagi  mengkategorikan  mana  partai  Islam,  non- Islam, ataupun nasionalis, semuanya memiliki wajah yang sama. 48 Boleh dikatakan hampir seluruh partai merupakan partai pragmatis. Mereka  rela  mengesampingkan  ideologi  guna  memperoleh keuntungan. Awalnya  oposisi,  kini  berkoalisi  dengan  pihak  lain. Begitu juga sebaliknya. Pemilu presiden 2009 partai Islam sepakat untuk berkoalisi. PKS, PAN, PKB, dan PPP mengusung pasangan SBY  dan  Boediono  bersama  Demokrat. 49 Mereka  juga  tergabung bersama 19 parpol lainnya. Setelah itu, Golkar memutuskan untuk bergabung  bersama  SBY. 50 Padahal  sebelumnya  Golkar  bersikeras untuk bersikap oposisi terhadap SBY.
Sedangkan pada pemilu presiden 2014, partai Islam kembali terpecah. Hal ini disebabkan karena hasil pemilu didominasi oleh tiga kekuatan, PDIP, Golkar, dan Gerindra. Ketiganya masing-masing mengusung  calon  presiden,  yaitu  Jokowi,  Aburizal  Bakrie,  dan Prabowo.  Partai-partai  lain  pelan-pelan  membangun  komunikasi dengan partai dominasi tersebut. Sebut saja PKB menjalin komunikasi dengan  PDIP,  PPP  dan  PAN  dengan  Gerindra,  sementara  PKS mendekati Golkar.
Wacana  ini  pun  pecah  semenjak  hanya  ada  dua  kontestan. Prabowo 51 -Ha" a  bersama  Golkar,  PAN,  PPP,  PKS. 52 Sedangkan Jokowi-JK  bersama  PDIP,  PKB,  Hanura  dan  Nasdem  sebagai
47 Kuskridho Ambardi, Mengungkap Politik..., 22. 48 Jainuri, dkk, Catatan Politik di Tahun Politik, (Malang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang, Cet. I, 2014), 10.
49 R. Widya Setiadabudi Sumadinata, “Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014,” dalam Jurnal Wacana Politik, Vol. II, No. II, (T.K: T.P, 2016), 186. 50 h" ps://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesia_Bersatu_II diunduh pada 11 Desember 2017, pukul 14. 20 WIB.
51 Calon Presiden Prabowo Subianto mengatakan Koalisi enam partai ini terbentuk karena  ada  kesamaan  visi  misi  yang  ingin  membangun  dan  menyelamatkan  bangsa. Menurutnya masih banyak kekurangan dalam demokrasi yang sedang Indonesia bangun. https://www.voaindonesia.com/a/parpol-dukung-pasangan-prabowo-hatta-dalam- pilpres/1917769.html diunduh pada 11 Desember 2017 Pukul 12. 49.
52 Koalisi ini kemudian diberi nama KMP (Koalisi Merah Putih).
koalisinya. 53 Di  sini  bisa  dilihat  bahwa  partai  dengan  basis  Islam, bersepakat  untuk  saling  oposisi.  Dalam  prosesnya  mata  publik disuguhkan dengan suasana rusuh oleh para elit DPR. Tentu masih ingat bagaimana suasananya. Sebanyak 560 anggota bertarung, ricuh, demi  mendapat  posisi  tertinggi  di  lingkungannya.  Empat  partai pendukung  Jokowi walk-out .  Beberapa  kalangan  menilai,  proses pemilihan  di  parleman  adalah  ajang  balas  dendam  saat  kalah  di pemilihan presiden. 54
Hasilnya KMP berhasil memenangkan seluruh jabatan ketua di parlemen. Mulai dari ketua MPR, DPR, DPD, hingga ketua-ketua komisi. KMP berkembang sebagai kelompok yang dominan dalam parlemen dan signiﬁ kan dalam pemerintahan. 55 Peta ini pun kembali berubah,  partai  Islam  menyatakan  berkoalisi  dengan  kubu  KIH, yaitu PPP, PAN dan Golkar. Padahal sebelumnya partai ini oposisi.
Peristiwa  tersebut  menunjukan  ideologi  partai  politik,  tidak dapat  dijadikan  sebagai  hal  yang  utama.  Terbentuknya  koalisi didasarkan  pada  kepentingan  politik  bersifat oﬃ ce  seeking . 56 KMP yang berpindah haluan menilai partainya tidak akan terakomodasi jika berada di luar kekuasaan pemerintah. 57
Segala bentuk dinamika tersebut menunjukkan bahwa segenap partai berpikir keras bagaimana cara untuk memegang kekuasaan. Koalisi  partai  lebih  mementingkan  urusan  pribadi.  Pertarungan antar partai dan koalisi adalah bentuk demokrasi di Indonesia yang kurang mementingkan urusan publik. Lantaran partai politik harus disokong dengan ﬁ nansial. Oleh karena itu, yang terjadi kemudian adalah jika ingin eksistensi partainya terjaga, maka memenangkan perlombaan menduduki kursi kekuasaan adalah solusinya.
Dari  segi  pragmatisme  relatif,  inkonsistensi  dalam  menjaga ideologi  menjadikan  sebuah  parpol  bersikap  pragmatis.  Sebab sampai  hari  ini,  sulit  rasanya  membedakan,  mana  yang  beraliran religius  ataupun  nasionalis.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  partai politik juga telah lepas dari cita-citanya. Bahkan jika sikap seperti ini
53 Nama Koalisinya yaitu KIH (Koalisi Indonesia Hebat).
54 h" p://nasional.kompas.com/read/2014/10/03/15292451/Di.Atas.DPR.Masih.Ada.
Rakyat diakses tanggal 30 November 2017. Jam 02.00.
55 Serangkaian kemenangan dalam legislatif ini, meningkatkan posisi tawar KMP dan mereka muncul di dalam pemerintahan sebagai kekuatan yang dominan di parlemen. Meidi Kosandi, “Kontestasi Politik dan Perimbangan Kekuasaan dalam Perumusan dan Implementasi UU MD3 2014,” dalam Jurnal Politik, Vol. I, No. I, 2015, 128.
56 R. Widya Setiadabudi Sumadinata, “Dinamika Koalisi Partai-Partai...,” 183.
57 Ibid ., 184.
terus dilakukan oleh para elit, maka tidak menutup kemungkinan kesejahteraan akan sangat lama dirasakan oleh rakyat.

## Perilaku Elit Politik saat Menjabat
Terpilihnya  beberapa  elit  politik  dalam  perjalanannya  juga tidak lepas dari ragam kasus, isu korupsi misalnya. Hingga tahun 2014, sebanyak 42 anggota DPR menjadi terdakwa korupsi, beberapa menteri ditahan, kasus maﬁ a pajak, rekening gendut petinggi Polri, dinasti politik, dan masih banyak lainnya. 58 Menurut Warren seperti dikutip oleh Aqil, Korupsi dalam demokrasi merupakan sebentuk eksklusi  muka  dua  yang  menguntungkan  sebagian  pihak  dengan merugikan  pihak-pihak  lain  yang  dieksklusi  dalam  pengambilan keputusan dan tindakan kolektif. 59 Masih teringat dalam pikiran kita beberapa kasus yang sempat menghebohkan negeri. Seperti Gayus Tambunan pelaku maﬁ a pajak, membuat negara rugi hingga 1,7 T. 60 Selain itu ada Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Andi Malaranggeng, Angelina Sondakh, dan lain sebagainya.
Barangkali  benar  apa  yang  dikatakan  Mandrel  Crighton. “Power  tends  to  corrupt,  absolute  power  corrupts  absolutely,” ungkapnya seperti dikutip Adian Husaini. 61 Terjemahan bebasnya yaitu kekuasaan itu cenderung lebih dekat untuk melakukan korupsi. Ideologi,  sistem  nilai  yang  tidak  cukup  kuat  menjadi  faktor  yang juga berpengaruh pada proses jalannya demokrasi. 62 Pendapat Olle Tornguist sebagaimana yang dikutip R. William Liddle menyatakan, demokrasi formal memang sudah terbentuk, tetapi secara  substansial yang terjadi sesungguhnya adalah demokrasi kaum penjahat. 63
Senada  dengan  itu,  Haryatmoko  berpendapat  orang  yang
58 Muhammad Aqil Irham, Demokrasi Muka Dua: Membaca Ulang Pilkada di Indonesia, (Jakarta: Gramedia, Cet. I, 2016), 12-13.
59 Muhammad Aqil  Irham,  “Korupsi  Demokratis  dalam  Partai  Politik:  Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung,” dalam Jurnal Masyarakat, Vol. XXI, No. I, (T.K: T.P, 2016), 35. 60 Lies  Sudibiyo  dan  Lamijan,  “Korupsi  di  Bidang  Perpajakan  Suatu  Bentuk Tindak Pidana Ekonomi,” dalam Jurnal Widyatama, Vol. II, No. XXI, (T.K: T.P, 2012), 167.
61 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 30-31. 62 Bahtiar Eﬀ endy, Jalan Tengah Politik Islam: Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah, (Jakarta: Ushul Press, Cet. I, 2005), 133. 63 R. William Liddle, Pengantar Mengukir Demokrasi Indonesia, dalam Ikrar Nusa Bankti  dan  Rizak  Sihbudi,  ed, Menjauhi  Demokrasi  Kaum  Penjahat, (Bandung:  Mizan, 2001), 9-12.
terjun di dunia politik masih memiliki mentalitas animal laborans. 64
Yaitu  orientasi  yang  ingin  dicapai  hanya  untuk  eksistensinya belaka,  lebih  tepatnya  pada  tubuh  dan  kodrat  biologisnya.  Para elit cenderung menjadikan politik sebagai tempat mata pencarian utama. 65 Korupsi politik mengindikasikan adanya penyalahgunaan amanat, kewenangan yang dipercayakan rakyat selaku pemegang kekuasaan  tertinggi. 66 Melihat  kondisi  ini,  korupsi  di  Indonesia sudah menjadi semacam tradisi yang  hampir ada di semua bidang. 67
Semua  kasus  di  atas  juga  mencerminkan  sikap  pragmatis para  elit  politik.  Ditinjau  dari  pragmatis  utilitarian,  itu  adalah caranya untuk mengembalikan uang yang telah dibelanjakan dalam proses pemilihan pada saat menjabat. 68 Dalam hal utilitarianisme, kenyataannya  hampir  semua  perilaku  di  atas  didasar  oleh  sikap untuk mendapat keuntungan dengan cara tidak mematuhi norma atau aturan, serta tidak menjalankan kewajibannya dengan sempurna.
Berkaca  dari  kategori  yang  lain,  barangkali  perilaku  di  atas juga disebabkan lantaran meninggalkan nilai-nilai agama (pragmatis sekuler). Alias  perilaku  yang  tidak  didasarkan  pada  ke-Tuhanan. Sehingga  semangat  reformasi  yang  telah  berjalan  satu  dasawarsa lebih,  justru  terlihat  semakin  merosot. 69 Maka  tidak  ada  salahnya mengatakan, perilaku pragmatis akan menjadikan cita-cita bersama semakin sulit untuk direalisasikan.
Tak  hanya  korupsi,  dinasti  politik  juga  menjadi  wahana para elit untuk menjadi penguasa. ICW melalui data Kemendagri menyebut,  sejak  2013  tercatat  ada  58  dinasti  politik  di  Indonesia. Kemudian dalam rentang 2010-2015 terdapat 183 kepala daerah yang menjadi  tersangka  korupsi,  enam  di  antaranya  berkaitan  dengan dinasti politik. Salah satunya adalah isu yang sempat mengguncang seantero  negeri,  kasus  Ratu Atut  Chosyiah  di  Banten.  Setidaknya sembilan  orang  dari  keluarga  besarnya  memimpin  “kerajaannya” masing-masing. 70
64 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, Cet. III, 2014), 1137. 65 Ibid., 137. 66 Iza Rumesten RS, “Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung,” dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. XIV, No. II, (T.K: T.P, 2014), 354. 67 Ibid., 353. 68 MB. Zubakhrum Tjenreng, Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Kemang, Cet. I, 2016), 80.
69 Jainuri, dkk, Catatan…, 46.
70 Alim Bathoro, “Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi,” dalam
Berikut beberapa contoh bukti dinasti politik lain yang marak terjadi di Indonesia. Gubernur Jambi (2005-2010), dilanjutkan oleh anaknya yang menjadi gubernur (2016-2021), kemudian menantunya menjadi bupati (2011-2016). Gubernur Lampung (2007-2014), jabatan bupati  Lampung  dijabat  oleh  anaknya  (2010-2015),  sedangkan wakil bupati Pringsewu juga diisi oleh anaknya (2011-2016). Bupati Bangkalan (2013-Sekarang), sedangkan ayahnya juga menjadi bupati pada periode sebelumnya (2003-2012). Masih banyak lagi kasus yang serupa. 71 Kesan yang muncul kemudian yaitu sikap perilaku politik yang cenderung mementingkan diri sendiri.
Sama halnya seperti korupsi, dinasti politik nampaknya sudah menjadi  budaya.  Jika  sudah  menjadi  budaya,  tentu  saja  ia  akan mengganggu demokratisasi secara keseluruhan. 72 Selain itu, praktik politik dinasti juga tidak sehat bagi demokrasi. 73 Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa cara itu hanya bertujuan mendapat keuntungan saat  berkuasa.  Hal  ini  mengingat  kecenderungan  manusia  yang diberi amanah mengendalikan kekuasaan, melakukan tindakan yang melampaui batas dan sewenang-wenang. 74
Akibatnya  adalah,  rakyat  yang  memberikan  suaranya menjadi  sengsara.  Karena  ternyata  dinasti  politik  berdampak buruk  pada  penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia. 75 Dapat dipastikan  penyebabnya  adalah  sikap  utilitarianisme  yang sangat  mengedepankan  materialis.  Pengaruhnya  karena  hanya mementingkan ego untuk pribadi dan golongannya. 76
Selain  itu,  perilaku  materialis  juga  mempunyai  pengaruh pada  etika  politik  yang  meninggalkan  nilai  agama.  Jika  para  elit sepenuhnya berpegang pada prinsip agama, maka kekuasaan akan dijalankan sebagaimana mestinya. Tidak berorientasi pada manfaat pribadi, melainkan maslahat orang banyak. Sebaliknya, jika praktek
Jurnal FISIP Umrah, Vol. II, No. II, (T.K: T.P, 2011), 116. 71 h" p://news.liputan6.com/read/2799388/catatan-dinasti-politik-di-indonesia diunduh pada 11 Desember 2017, pukul 00.12 WIB.
72 Dewi Masitah, “Tafsir Politik: Gejala Demokrasi Versus Dinasti pada Pilkada Serentak 2015,’’ dalam Jurnal CISOC, Vol. II, No. I, (T.K: T.P, 2015), 52. 73 Alim Bathoro, “Perangkap…, 117.
74 Muhammaf  Alim, Asas-Asas  Negara  Hukum  Modern  Dalam  Islam:  Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan, (Yogyakarta: LKiS, Cet. I, 2010), 55. 75 Sujarwoto, “Desentralisasi, Dinasti Politik dan Kemiskinan di Indonesia,” dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol. I, No. II, (T.K: T.P, 2015), 6. 76 MAP-UGM, Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional , (Yogyakarta: Gava Media, Cet. I, 2009), 52.
semacam  ini  diteruskan,  tanpa  ada  perasaan  bahwa  apa  yang dilakukan tidak sesuai dengan norma, maka yang terjadi kemudian adalah perilaku buruk tersebut dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja.  Jika  berlangsung  dalam  waktu  yang  lama,  maka  nalar  kritik bangsa ini pun bisa bias.

## Pandangan Islam
Fenomena di atas memberi gambaran yang nyata bahwa cita- cita politik masih jauh dari harapan. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, akomodatif, responsif, 77 sebagaimana yang dikemukakan B.C  Smith  sepertinya  hanyalah  sebuah  khayalan,  atau  kalau tidak  berlebihan  boleh  dikatakan  itu  hanya  ada  di  negeri  mimpi. Misi  reformasi  yang  mengusung  tema  pemerintahan  yang  lebih baik,  justru  terhambat  jalannya. 78 Semua  itu  apalagi  kalau  bukan disebabkan oleh aktor politik kotor. Aktor politik merupakan peran penentu dalam baik atau tidaknya roda politik. 79 Berarti di samping sistem  pemerintahan,  perilaku  juga  menjadi  penentu  terhadap keberlangsungan  hidup  politik.  Sistem  yang  baik  tanpa  perilaku yang  baik,  hanya  akan  menyebabkan  perilaku  sebagai  formalitas tanpa nilai.
Memang, sikap pragmatis menyalahi semua aspek kehidupan termasuk politik. Meminjam pendapatnya Ahmad Tafsir, jika sikap pragmatisme dibiarkan justru akan membahayakan kemanusiaan, bahkan  manusia  itu  sendiri. 80 Selain  itu  perilaku  politik  yang senantiasa  pragmatis  demi  mempertahankan  kekuasaan,  akan menyebabkan sebuah model demokrasi semu. 81 Jika demokrasi itu semu, maka pastilah amanah konstitusi tidak akan terealisasi dengan baik. Akibatnya ketimpangan hidup dalam tataran masyarakat akan semakin lebar.
Jika  demikian  halnya,  maka  pada  akhirnya  sikap  pragmatis yang diterapkan politikus akan merusak tatanan nilai dan norma. Islam  tentu  sangat  melarang  keras  hal  ini.  Bagi  Islam,  politik  tak hanya  dipandang  sebagai  wadah  untuk  menunjukkan  eksistensi.
77 B.C Smith, Decentralization: The Territorial Dimension of the State, (Boston: George Allen Uhwin, 1985), 3.
78 Endang  Komara,  “Sistem  Politik  Indonesia  Pasca  Reformasi,”  dalam  Jurnal Social Science Education, Vol. II, No. II, (T.K: T.P, 2015), 117.
79 Firman Noor, “Perilaku …, 58.
80 Ahmad Tafsir, Filsafat…, 217. 81 Endang Komara, “Sistem…, 124.
Namun,  Islam  menganggap  kekuasaan  politik  sebagai  amanah yang harus selalu dijunjung dan dijaga. 82 Perilaku ini sudah pernah dilakukan  oleh  sahabat  Rasul, Abu  Bakar  al-Shiddiq  saat  beliau diangkat menjadi pemimpin (khalifah). Pidatonya kira-kira begini.
“Sesungguhnya aku telah dikalungi tanggung jawab yang amat besar, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Maka dukunglah  aku  jika  tindakanku  benar,  dan  betulkan  jika  aku salah. Patuhilah aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun jika aku menyalahi perintah Allah, maka aku tidak perlu kalian patuhi.” 83
Islam memang tidak memberi ajaran resmi mengenai sistem politik dan ketatanegaraan. Meskipun begitu, Islam mengatur asas- asas atau prinsip umum. 84 Berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis, diserahkan sepenuhnya kepada manusia untuk mengelola. Tentu  dengan  catatan  tidak  melanggar  prinsip  umum.  Prinsip- prinsip itu di antaranya, amanah, prinsip kesamaan, keadilan yang merata,  gotong  royong,  penegakan  hukum,  distribusi  kekayaan secara  merata. 85 Nilai-nilai  tersebut  kemudian  menjadikan  Islam sebagai agama yang penuh dengan etika. Sepatutnya hal-hal yang terdapat dalam etika harus selalu menjadi pegangan, baik individu maupun kelompok. Sehingga degradasi moral atau lunturnya iman dan takwa tidak terjadi. 86
Secara  mikro  munculnya  sikap  pragmatis  disebabkan kecenderungan pada materialis 87 dan hedonis. Dari kedua sifat ini,
82 Syamsuddin Arif, Islam dan Diabolisme Intelektual, (Jakarta: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations, Cet. I, 2017), 49.
83 Ibid., 50. 84 Kata pengantar Mahfud MD dalam Muhammad Alim, Asas…, xi-xii. Munawir membagi  perkembangan  mengenai  hubungan  antara  Islam  dan  politik.  Pertama Islam  adalah  agama  yang  menyeluruh,  sehingga  dunia  politik  masuk  dalam  bagian Islam.  Pandangan  kedua,  Islam  hanya  mengatur  urusan  vertikal,  individu  manusia dengan  Tuhan.  Terakhir  Islam  tidak  memberi  seperangkat  sistem  mengenai  negara, namun  memberikan  seperangkat  nilai  yang  bisa  diterapkan  dalam  berbagai  model ketatanegaraan. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Ed. I, (Jakarta: UI Press, 1999), 1-2.
85 Muslim  Mufti, Politik  Islam:  Sejarah  dan  Pemikiran, (Bandung:  Pustaka  Setia, Cet. I, 2015), 28-29. 86 Yogi Prasetyo, “Adab Sebagai Politik Hukum Islam,” dalam Jurnal Tsaqafah, Vol. XIII, No. I, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, 2017), 94.
87 Setidaknya dapat dilihat dari ciri-cirinya, yaitu mengedepankan materi untuk mencapai hidup yang baik, bahagia dan sejahtera. Andi Muawiyah Ramly, Peta Pemikiran Karl  Marx:  Materialisme  Dialektis  dan  Materialisme  Historis, (Yogyakarta:  LKiS,  Cet.  III, 2013), 98.
lalu muncul sikap utilitarianisme, perilaku bebas tanpa ada rambu- rambu  agama  (kemudian  memisahkan  antara  perilaku  dan  nilai ke-Tuhanan),  dan  beranggapan  pandangan  baik  dan  buruk  tidak tetap (tergantung siapa yang memandang), serta diringi rasa untuk mendapatkan hasil yang cepat (dengan orientasi jangka pendek).
Sikap pragmatisme dengan utilitarianisme melanggar prinsip dasar dalam Islam. Sebab bagi Islam, baik atau tidaknya perilaku bukan dilihat dari hasilnya. Melainkan dari sikap itu sendiri. Islam sangat mementingkan etos kerja, yaitu kerja yang mempunyai ikatan antara tujuan hidup dan ridha Allah. 88 Islam memiliki sikap seimbang antara material dan spiritual. 89 Selain itu, sikap memacu diri untuk berproses dan bekerja keras harus selalu ada pada setiap manusia. 90 Dengan  demikian,  Islam  menganggap  proses  adalah  bagian  yang penting dari siklus kehidupan manusia.
Dalam  konteks  politik  juga  demikian,  idealnya  orientasi politik harus didasarkan pada fakta yang ada. Maksudnya, perilaku dipandang baik jika dalam prosesnya baik. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, paling tidak itu akan menjadi pelajaran  untuk  langkah  selanjutnya.  Untuk  berpolitik  lebih  baik lagi, sekaligus dijadikan sebagai bahan evaluasi ke depan. Yang pasti harus selalu diiringi dengan aturan norma yang ada.
Selanjutnya, merupakan sebuah problem yang cukup krusial saat kaum pragmatis selalu memisahkan etika dan agama. Padahal Urgensi keterlibatan agama tak hanya sekadar berpengaruh pada keberlangsungan politik. Melainkan ia adalah kebutuhan mendasar dari  manusia  itu  sendiri. 91 Orang  yang  tidak  beragama,  berarti hidup tanpa arah tujuan. Walaupun ia merasa berhasil dan nyaman dengan  keadaannya,  namun  secara  esensi  ia  gagal  menjalankan misinya  sebagai  manusia.  Sebab  pada  hakikatnya  manusia  terdiri
88 Mohammad  Irham,  “Etos  Kerja  dalam  Perspektif  Islam,”  dalam  Jurnal Substantia, Vol. XIV, No. I, (T.K: T.P, 2012), 15.
89 Saifulloh, “Etos Kerja Dalam Perspektif Islam,” dalam Jurnal Sosial Humaniora, Vol. III, No. I, (Surabaya: LPPM-ITS, 2010), 61.
90 Ibid.
91 Karena pada hakikatnya manusia makhluk ciptaan Allah, bukan tercipta karena kebetulan. Sehubungan dengan itu, manakala manusia dalam menjalankan kehidupannya lalu menyimpang, seharusnya ia akan merasa bersalah atau berdosa. Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Graﬁ ndo Persada, 2012), 159. Lihat: juga Siswanto, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filosoﬁ s, (Malang: Keben Perdana, 2013), 16.
dari  tiga  aspek.  Yaitu  hati, 92 jiwa  (Nafs), 93 dan  akal. 94 Ketiganya adalah  satu  kesatuan.  Hati  berkaitan  dengan  nilai  spiritual,  jiwa erat dengan nafsu, sedangkan akal menghendaki rasio dalam setiap kehidupannya. Maka sebagai konsekuensinya, hendaklah tiga aspek berjalan seiring, lalu diterapkan dalam segala hal termasuk politik.
Tak  hanya  itu,  etika  yang  menurut  pandangan  pragmatis tidak  tetap  juga  menyimpan  masalah.  Sebenarnya  ini  merupakan model lain dari paham relativisme. Agama (termasuk aspek etika di dalamnya) tidak lagi berhak mengklaim mempunyai kebenaran absolut. 95 Ia hanya dipahami sama dengan persepsi manusia sendiri yang relatif. Relativisme menurut Islam, justru akan merusak agama itu sendiri. Karena ia akan menyebabkan agama tidak memiliki peran dalam tatanan kehidupan. 96 Beragama menjadi sia-sia belaka, karena tidak  ada  kebenaran  yang  pasti  sebagai  pegangan. 97 Sama  halnya dengan etika, etika tidak akan bisa menjadi sebuah pegangan dalam berperilaku jika relatif. Misalnya bisa saja perilaku membunuh itu baik, karena alasan pelaku itu bermanfaat bagi dirinya.
Islam  tidak  mentolerir  hal  yang  demikian.  Etika  haruslah bersumber  dari  agama,  bukan  dari  manusia  apalagi  berdasarkan manfaat. 98 Dalam  politik  pun  demikian,  menata  politik  mustahil bila tidak melibatkan agama. C.A Nallino sebagaimana dikutip oleh Nasihun Amin menilai, bahwa Nabi Muhammad selama hidupnya telah  sukses  membangun  Islam  sebagai  agama  dan  politik  secara harmonis secara bersamaan. 99
Di samping itu, perilaku pragmatis yang mementingkan hasil jangka pendek juga patut dicermati. Islam memang tidak melarang
92 Hati  bertanggungjawab  dalam  menolong,  mengawal  dan  mengendalikan stuktur dan elemen jiwa yang lain. Muhammad Hilmi Jalil, dkk, “Konsep Hati Menurut al-Ghazali,” dalam Jurnal Reﬂ ektika, Vol. XI, No. XI, (T.K: T.P, 2016), 60.
93 Jiwa bisa disebut juga sebagai nyawa, spirit, dan watak. Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), 287. 94 Akal memiliki fungsi penting dalam agama Islam. Kedudukannya dapat menilai suatu kebenaran, baik dalam menilai wahyu, perilaku dan lain sebagainya. Mukhtasar Syamsuddin, “Hubungan Wahyu dan Akal dalam Tradisi Filsafat Islam,” dalam Jurnal Filsafat, Vol. I, No. II, (T.K: T.P, 2012), 127. 95 Hamid Fahmy Zarkasyi, Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis, (Ponorogo: CIOS, Cet. II, 2010), 92. 96 Ibid., 72. 97 Ibid.
98 Joko Tri Haryanto, “Etika Islam Tentang Pemberitaan Politik di Indonesia,” dalam Jurnal YUDISIA, Vol. VI, No. I, (T.K: T.P, 2015), 48.
99 Nasihun Amin, Paradigma Teologi Politik Sunni: Melacak Abu al-Hasan al-Asy’ari Sebagai Perintis Pemikiran Politik Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajarm, Cet. I, 2015), 4.
setiap  orientasi  bersifat  jangka  pendek,  asalkan  saja  tetap  pada koridor dan tidak menerobos nilai-nilai dan norma. Yaitu dengan orientasi  maslahat 100 serta  berdimensi  moral  politis  kehidupan manusia. 101 Perilakunya  harus  selalu  amanah.  Sebab  amanah merupakan salah satu prinsip dasar saat seorang politikus dilantik untuk melaksanakan tugas dan menyelesaikan kewajibannya. 102
Sehubungan  dengan  pandangan  di  atas,  lalu  bagaimana Islam  menanggapi  perilaku  politikus  pragmatis?  Sebagaimana yang  diketahui,  Islam  merupakan  ajaran  yang  memuat  segala macam  aspek.  Hal  ini  kemudian,  memberikan  sebuah  justiﬁ kasi bahwa  Islam  adalah  agama  sempurna.  Di  mana  setiap  sisi,  Islam telah mengaturnya guna mengantarkan manusia ke jalan bahagia berdimensi dua sekaligus, dunia dan akhirat.
Agar tidak bersikap utilitarian, Islam mengharuskan seseorang yang berpolitik memegang teguh aturan main. Sebab pada dasarnya, aturan  mempunyai  fungsi  untuk  mengantarkan  manusia  pada sesuatu  yang  ia  cita-citakan. 103 Rasulullah  pernah  mengingatkan, saat seseorang menjadi pemimpin maka setidaknya ada tiga yang harus diperhatikan. Pertama, bila rakyat membutuhkan kasih sayang, maka pemimpin wajib berbagi kasih sayang kepada mereka. Kedua, apabila  menghukum  orang  maka  hendaklah  secara  adil. Ketiga, melaksanakan janji yang telah terucap. 104 Oleh karena itu, penting untuk melibatkan agama dalam rangka menghindari nafsu manusia yang terkadang melenceng. 105
Selanjutnya  agar  tidak  berperilaku  memisahkan  agama  dan moral  dalam  berpolitik,  maka  wajib  untuk  memahami  bahwa
100 Dalam konteks Islam, yang termasuk dalam kategori maslahat mencakup: H { ifz } al-di > n, H { ifz } al-Aql, H { ifz } al-Nafs, H { ifz } al-Māl, dan H { ifz } al-Nasb. Kelima aspek ini, menurut Jasser Auda dapat meningkatkan sekaligus mengembangkan kehidupan manusia dalam segala aspek. Lihat: Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approch, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), 249.
101 Muh.  In’amuzaahidin,  “Etika  Politik  dalam  Islam,”  dalam  Jurnal Wahana Akademika, Vol. II, No. II, (T.K: T.P, 2015), 92. 102 Ibid., 102. 103 Didiek R. Mawardi, “Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat,” dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. XLIV, No. III, (T.K: T.P, 2015), 275. 104 Kholili  Hasib,  “Konsep  Siyasah  dan  Adab  Bernegara  Menurut  Imam  al- Ghazali,” dalam Jurnal Falasifa, Vol. XVIII, No. I, (T.K: T.P, 2017), 9. Lihat juga Imam al- Ghazali, Etika Berkuasa: Nasihat-Nasihat Imam al-Ghazali, Terj. Arief B. Iskandar, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1988), 23.
105 Antony Black, Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini , (Jakarta: Serambi Ilmu Semestra, Cet. I, 2006), 171.
keduanya  saling  bergantungan.  Karena  keberadaan  keduanya mempunyai  tujuan  yang  sama,  yaitu  kesejahteraan  manusia. 106 Agama mempunyai kaidah tertentu dalam hal memandang moral, sepatutnya harus diikuti, dan bukan sebaliknya, menentukan kaidah sendiri 107 dengan  bertindak  sesukanya.  Pada  dasarnya,  memang kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. 108 Sungguh sesuatu yang mustahil apabila kedua aspek ini dicerai-beraikan antara satu dan lainnya.
Adapun untuk menghindari anggapan etika itu tidak tetap, maka penting untuk berperilaku Tauhid. Caranya dengan mempunyai patokan resmi, memegang teguh idealisme. Sebab perilaku nantinya akan  ditimbang  berdasarkan mode  of  thougt atau mode  of  inquiry tertentu. 109 Secara  tidak  langsung,  cara  ini  menghendaki  supaya setiap tindakan harus konsisten. Seperti yang dikonsepkan oleh al- Ghazali,  bahwa  pemimpin  dalam  menjalankan  roda  politik  harus berintegritas, serta melindungi rakyat dari kekerasan. 110 Maka dengan itu,  sebetulnya  seorang  pemimpin  (atau  dalam  konteks  politik adalah  semua  pelaku  politik  yang  mendapat  mandat  dari  rakyat) mempunyai tujuan dan landasan yang jelas dalam mengantarkan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.
Pemimpin  juga  harus  bersikap  adil  serta  tetap  berada  pada norma-norma  yang  ada,  kemudian  menghindar  dari  orientasi jangka  pendek  untuk  kepentingan  pribadi  dan  kelompok.  Yaitu dengan  adanya  persamaan  antara  orang  yang  tidak  dikenal  dan dikenal  pada  satu  tempat.  Memandang  dengan  neraca  keadilan, tidak  mengutamakan  salah  satu  pihak.  Sehingga  tujuan  akhirnya menghindari  pergolakan  sosial  yang  berakibat  pada  kerugian rakyat. 111

## Penutup
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui jejak pragmatis dalam politik di Indonesia sangat massive . Hal tersebut dapat dilihat pada empat aspek penting. Yaitu perilaku politik yang hanya gencar
106 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Graﬁ ndo Persada, 2002), 237.
107 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Bandung: Mizan, Cet. I, 1997), xiii. 108 Kholili Hasib, “Konsep…, 12.
109 Kuntowijoyo, Identitas…, xx. 110 Kholili Hasib, “Konsep…, 11.
111 Ibid., 11.
saat  menjelang  pemilu,  pembentukan  koalisi  di  jajaran  eksekutif, perilaku politikus saat mendapat jabatan, ditambah dengan masalah dinasti politik.
Islam  tentu  melarang  keras  fenomena  tersebut.  Islam memandang  perilaku  di  atas  seharusnya  tidak  akan  terjadi  bila hakikat kekuasaan dapat dipahami secara penuh. Berkenaan dengan itu Islam mempunyai beberapa tawaran. Yaitu dengan memegang teguh aturan, ditambah dengan sebuah pemahaman antara moral dan politik saling bergantungan, dilengkapi dengan paradigma tauhid, serta adil dalam setiap tindakan atau kebijakan.[]

## Daftar Pustaka
Abdul, Basith, dkk. 2009. Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I.
Agustino, Leo dan Indah Fitriani. 2017. Korupsi: Akar, Aktor, dan Locus. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I.
Auda, Jasser. 2007. Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approch. London: The International Institute of Islamic Thought.
al-Ghazali,    Imam.  1988. Etika  Berkuasa:  Nasihat-Nasihat  Imam  al- Ghazali, Terj. Arief B. Iskandar, Bandung: Pustaka Hidayah. al-Attas,  Syed  Muhammad  Naquib.  2001. Risalah  Untuk  Kaum Muslimin. Kuala Lumpur: Institut Antarabangsa. Cet. I.
Alim,  Muhammaf.  2010. Asas-Asas  Negara  Hukum  Modern  Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan. Yogyakarta: LKiS. Cet. I.
Arif,  Syamsuddin.  2017. Islam  dan  Diabolisme  Intelektual. Jakarta: Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations. Cet. I.
Artolahti, Toive, dkk. 1997. Grolier: Encyclopedia of Knowladge. Vol.
XV. United States: Acamedic American Encyclopedia.
Amin,  Nasihun.  2015. Paradigma  Teologi  Politik  Sunni:  Melacak Abu al-Hasan  al-Asy’ari  Sebagai  Perintis  Pemikiran  Politik  Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. I.
Ananingsih,  Sri  Wahyu.  2016.  “Tantangan  Dalam  Penanganan Dugaan  Praktik  Politik  Uang  Pada  Pilkada  Serentak  2017,”
dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. XXXXV. No. I.
Bagus, Lorens. 2005. Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia. Cet. IV.
Black, Antony. 2006. Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga
Masa Kini . Jakarta: Serambi Ilmu Semestra. Cet. I.
Bathoro, Alim. 2011. “Perangkap Dinasti Politik dalam Konsolidasi Demokrasi,” dalam Jurnal FISIP Umrah. Vol. II. No. II.
Bertens, K. 2011. Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cet. XI.
Burk, Arthur W. 1958. The Collected Papers of Charles Sanders Pierce. Vol. III. Cambridge: Harvard University Press.
Copleston,  Frederick.  1966. Contemporary  Philosophy. London: Cardinal Books.
_____. 1966. A History Philosophy. London: Burns and Dates.
Effendy,  Bahtiar.  2005. Jalan  Tengah  Politik  Islam:  Kaitan  Islam, Demokrasi, dan Negara yang Tidak Mudah. Jakarta: Ushul Press.
Cet. I.
Fitriyah. 2012. “Fenomena Politik Uang dalam Pilkada,” dalam Jurnal Politika. Vol. III. No. I.
Hasib, Kholili. 2017. “Konsep Siyasah dan Adab Bernegara Menurut Imam al-Ghazali,” dalam Jurnal Falasifa. Vol. XVIII. No. I.
Haryanto, Joko Tri. 2015. “Etika Islam Tentang Pemberitaan Politik di Indonesia,” dalam Jurnal YUDISIA. Vol. VI. No. I.
Haryatmoko. 2014. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Kompas Media
Nusantara. Cet. III.
Haris, Syamsuddin. 2014. Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi. Ed. I. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Heywood, Andrew. 1992. Political Ideologies: An Introduction. London:
Macmillah Press.
Husaini, Adian. 2005. Wajah Peradaban Barat. Jakarta: Gema Insani.
Hutapea,  Tigor.  2015.  “Evaluasi  Penegakan  Hukum  Pemilu:
Pengalaman  Paralegal  Pemilu  dalam  Penegakan  Hukum Pemilu,” dalam Jurnal Pemilu dan Demokrasi. Vol. VII. No. I.
In’amuzaahidin, Muh. 2015. “Etika Politik dalam Islam,” dalam Jurnal
Wahana Akademika. Vol. II. No. II.
Jalaluddin. 2012. Psikologi Agama. Jakarta: Raja Graﬁ ndo Persada.
Irham, Mohammad. 2012. “Etos Kerja dalam Perspektif Islam,” dalam Jurnal Substantia. Vol. XIV. No. I.
_____. 2016. “Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan  Pemilukada  Lampung,”  dalam  Jurnal
Masyarakat. Vol. XXI. No. I.
_____. 2016. Demokrasi Muka Dua: Membaca Ulang Pilkada di Indonesia. Jakarta: Gramedia. Cet. I.
James, William. 1916. Pragmatism: A New Name For Some Old Ways of Thinking. Ed. I. London: Longmans.
Jalil,  Muhammad  Hilmi,  dkk.  2016.  “Konsep  Hati  Menurut  al- Ghazali,” dalam Jurnal Reﬂ ektika. Vol. XI. No. XI.
Jainuri, dkk. 2014. Catatan Politik di Tahun Politik. Malang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang. Cet. I.
Keraf, Sonny. 1987. Pragmatisme Menurut William James. Yogyakarta: Kanisus. Cet. I.
Khuza’i,  Rodliyah.  2007. Dialog  Epistemologi  Mohammad  Iqbal  dan Charles S. Pierce. Bandung: Reﬁ ka Aditama.
Kuntowijoyo.  1997. Identitas  Politik  Umat  Islam. Bandung:  Mizan. Cet. I.
Kuskridho.  2009. Mengungkap  Politik  Kartel:  Studi  tentang  Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. Jakarta: KPG.
Kuswana, Wowo Sunaryo. 2013. Filsafat Pendidikan Teknologi, Vokasi dan Kejujuran, Bandung: Alfabeta. Cet. I.
Komara, Endang. 2015. “Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi,” dalam Jurnal Social Science Education, Vol. II. No. II.
Kosandi,  Meidi.  2015.  “Kontestasi  Politik  dan  Perimbangan Kekuasaan  dalam  Perumusan  dan  Implementasi  UU  MD3 2014,” dalam Jurnal Politik, Vol. I. No. I.
Labolo, Muhadam. 2017. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Ed. I. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. I.
Liddle, R. William. 2001. “ Pengantar Mengukir Demokrasi Indonesia,” dalam  Ikrar  Nusa  Bhakti  dan  Riza  Sihbudi,  Ed. Menjauhi Demokrasi kaum Penjahat . Bandung: Mizan.
MAP-UGM.  2009. Governance  Reform  di  Indonesia:  Mencari  Arah kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional .
Yogyakarta: Gava Media. Cet. I.
Masitah, Dewi. 2015. “Tafsir Politik: Gejala Demokrasi Versus Dinasti pada Pilkada Serentak 2015,” dalam Jurnal CISOC. Vol. II. No. I.
Mas’ud, Fuad. 2015. Menggugat Manajemen Barat. Ed. II. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Mawardi,  Didiek  R.  2015.  “Fungsi  Hukum  dalam  Kehidupan Masyarakat,” dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. XLIV. No. III.
Mangunhardjana, A.  1997. Isme-Isme  dalam  Etika  dari A  sampai  Z. Yogyakarta: Kanisius.
Minderop, Albertine. 2006. Pragmatisme: Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika. Ed. I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Meyer,  Thomas.  2012. Peran  Partai  Politik  dalam  Sebuah  Sistem Demokrasi:  Sembilan  Tesis. Jakarta:  Friedrich  Ebert  Stiftung.
Cet. III.
Mufti, Muslim. 2015. Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran. Bandung:
Pustaka Setia. Cet. I.
Munir, Misnal. 2008. Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontemporer.
Yogyakarta: LIMA. Cet. I.
Muni! , Milton K. 1981. Contemporary Analytic Philosphy. New York:
Mcmillan Publishing Company.
Noor,  Firman.  2009.  “Mencermati  Kampanye  Pileg  2009:  Gradasi Peran Partai dan Gejala Pragmatisme,” dalam Jurnal Penelitian Politik. Vol. VI. No. I.
_____. 2014. “Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di  Era  Reformasi,”  dalam  Jurnal Masyarakat  Indonesia. Vol.
XXIV. No. I.
Nurdin,  Fauziah.  2014.  “Kebenaran  Menurut  Pragmatisme  dan Tanggapannya  Terhadap  Islam,”  dalam  Jurnal Islam  Futura. Vol. XIII. No. II.
Prasetyo, Yogi. 2017. “Adab Sebagai Politik Hukum Islam,” dalam
Jurnal Tsaqafah. Vol. XIII. No. I.
Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry. 1994. Kamus Ilmiah Populer.
Surabaya: Arkola.
Pulungan, Suyuthi. 2002. Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran. Jakarta: Raja Graﬁ ndo Persada.
Rizqiyanto,  Saomi.  2015.  “Kesepakatan  Geneva  Sebagai  Bentuk Pragmatisme  Politik  Luar  Negeri Amerika  Serikat  di  Timur Tengah,” dalam Jurnal Salam . Vol. II. No. II.
Ramly, Andi Muawiyah. 2013. Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis. Yogyakarta: LKiS. Cet. III.
Rorty,  Richard.  2016. Truth  and  Progress, Cambridge:  Cambridge University Press.
R, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari. 2016. “Aliran Pragmatisme dalam  Pandangan  Filsafat  Pendidikan  Islam,”  dalam  Jurnal
Harati. Vol. VII. No. XIII.
S,  Rumesten  R.  2014.  “Korelasi  Perilaku  Korupsi  Kepala  Daerah dengan  Pilkada  Langsung,”  dalam  Jurnal Dinamika  Hukum. Vol. XIV. No. II.
Sjadzali, Munawir. 1999. Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Ed. I. Jakarta: UI Press.
Smith, B.C. 1985. Decentralization: The Territorial Dimension of the State. Boston: George Allen Uhwin.
Saifullah. 2010. “Etos Kerja Dalam Perspektif Islam,” dalam Jurnal Sosial Humaniorah. Vol. III. No. I.
Sadulloh, Uyoh. 2007. Pengantar Filsafat Pendidikan. Bandung: Alfa Beta.
Siswanto.  2013. Pendidikan  Islam  dalam  Perspektif  Filosoﬁ s. Malang:
Keben Perdana.
Sujarwoto,  “Desentralisasi,  Dinasti  Politik  dan  Kemiskinan  di Indonesia,” dalam Jurnal Administrasi Publik, Vol. I, No. II, 2015.
Sudibiyo  Lies  dan  Lamijan.  2012.  “Korupsi  di  Bidang  Perpajakan Suatu  Bentuk  Tindak  Pidana  Ekonomi,”  dalam  Jurnal Widyatama. Vol. II. No. XXI.
Sumadinata, R. Widya Setiadabudi. 2016. “Dinamika Koalisi Partai- Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden  Tahun  2014,”  dalam  Jurnal Wacana  Politik. Vol.  II. No. II.
Suseno, Franz Magnis. 1991. Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius.
Syamsuddin, Mukhtasar. 2012. “Hubungan Wahyu dan Akal dalam Tradisi Filsafat Islam,” dalam Jurnal Filsafat. Vol. I. No. II.
Tafsir, Ahmad. 2013. Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet. XX.
Tjenreng, MB. Zubakhrum. 2016. Pilkada Serentak Penguatan Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Pustaka Kemang. Cet. I.
Zaprulkhan.  2016. Filsafat  Ilmu:  Sebuah Analisis  Kontemporer. Ed.  I.
Jakarta: Rajawali Pers. Cet. III.
Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2010. Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis. Ponorogo: CIOS. Cet. II.
_____. 2012. Misykat: Reﬂ eksi tentang Westernasi, Liberalisasi, dan Islam.
Jakarta: INSISTS. Cet. II.

## Internet
h" ps://plato.stanford.edu/entries/peirce/#bi o
h" ps://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Indonesia_Bersatu_II
h" ps://www.voaindonesia.com/a/parpol-dukung-pasangan-pra- bowo-ha" a-dalam-pilpres/1917769.html
h" p://nasional.kompas.com/read/2014/10/03/15292451/Di.Atas.DPR. Masih.Ada.Rakyat
h" p://news.liputan6.com/read/2799388/catatan-dinasti-politik-di-in- donesia