## WEWENANG KREDITOR SEPARATIS DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERKENAAN DENGAN KEPAILITAN
Titie Syahnas Natalia,S.H.,M.H Dosen Tetap Universitas Baturaja Tian Terina,S.H.,M.H. Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai cl43nn@gmail.com tianterina@gmail.com

## Abstrak
Pada dasarnya, kedudukan para kreditor  adalah sama oleh karenanya mereka mempunyai hak yang sama pula atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besar kecilnya tagihan mereka  masing-masing.  Namun  dalam  hukum  kepailitan,  mengenal  pengeculian,  yaitu golongan  kreditor  yang  memegang  hak  jaminan  kebendaan  (salah  satunya  hak tanggungan). Dalam Pasal 21 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, jika debitor pailit, maka untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya kreditor separatis pemegang hak tanggungan  berhak  menjual  sendiri  secara  langsung  benda  yang  dijadikan  jaminan  hak tanggungan,  Namun  hak  kreditor  pemegang  hak  tanggungan  menjadi  lemah  jika  terjadi kepailitan karena berlaku Pasal 56 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menangguhkan hak tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari. Berdasarkan uraian tersebut yang  menjadi  pokok  permasalahan  adalah  bagaimana  wewenang  kreditor  separatis  dalam eksekusi  hak  tanggungan  berkenaan  dengan  kepailitan.  Hasil  penelitian  menunjukkan penyebab  kreditor  separatis  mempunyai  kewenangan  eksklusif  dalam  kepailitan  adalah untuk  kepastian  hukum  atas  jaminan  pengembalian  kredit  yang  telah  diberikan  kepada debitor, karena jika tidak ada kepastian hukum dananya akan kembali maka tidak akan ada lembaga  (individu  maupun  badan  hukum)  yang  mau  meminjamkan  dananya  kepada debitor.  Hak-hak  kreditor  pemegang  hak  tanggungan  berupa parate  eksekusi dan  eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorialSertifikat Hak Tanggungan telah dibatasi oleh Undang- Undang Kepailitan.

## Kata Kunci: wewenang, kreditor, kepailitan

## AUTHORITY OF SEPARATIC CREDITUR IN EXECUTION RIGHTS RELATED TO BANKRUPTCY

## Abstract
Basically, the position of the creditors is the same. Therefore they have the same right over the  proceeds  of  bankruptcy  boedel  in  accordance  with  the  size  of  their  respective  bills. However, in bankruptcy law, recognize the execution, namely the creditor class that holds the right of material security (one of which is the right of dependents). In Article 21 of Law No. 4/1996 on the Deposit Rights, if the debtor is bankrupt, then to obtain the settlement of the receivables of the separatist creditor, the holder of the mortgage is entitled to directly sell the property directly to the security of the dependent, but the right of the creditor of the mortgage is weakened in the event of bankruptcy as applicable to Article 56 paragraph 1 of  Law  Number  37 Year  2004  concerning  Bankruptcy  which  suspends  such  rights  for  90 (ninety)  days.  Based  on  the  above  description,  the  main  issue  is  how  the  authority  of
separatist creditors in the execution of mortgages related to bankruptcy. The result shows that  the  cause  of  separatist  creditors  has  exclusive  authority  in  bankruptcy  is  for  legal certainty on loan repayment guarantee that has been given to the debtor, because if there is no legal certainty the fund will come back then there will be no institution (individual or legal  entity)  who  want  to  lend  the  funds  to  debtors.  The  rights  of  creditor  holders  of mortgages  in  the  form  of  execution  parate  and  execution  based  on  executive  power  The Certificate of Mortgage Rights has been restricted by the Bankruptcy Act.

## Keywords: authority, creditor, bankruptcy

## A. PENDAHULUAN
Pada  hukum  kepailitan,  sitaan  umum mencakup  seluruh  kekayaan  debitor untuk  kepentingan  semua  kreditornya. Menurut  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Kepailitan  (selanjutnya disingkat  UUK),  kreditor  adalah  baik kreditor  konkuren,  kreditor  separatis maupun kreditor preferen (dalam undang- undang  ini  tidak  diatur  secara  tegas mengenai  definisi  dan  macam-macam kreditor).  Khusus  mengenai  kreditor separatis  dan  kreditor  preferen,  mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan  pailit  tanpa  kehilangan  hak jaminan  atas  kebendaan  yang  mereka miliki  terhadap  harta  debitor  dan  haknya untuk didahulukan. Pada dasarnya kedudukan  para  kreditor  adalah  sama (asas  paritas  creditorium) oleh  karena itu,  mereka  mempunyai  hak  yang  sama juga  atas  hasil  eksekusi boedel (harta) pailit  sesuai  dengan  besarnya  tagihan mereka masing-masing (asas
paripassuprorata
parte) Namun
demikian, asas tersebut mengenal
pengecualian  yaitu  golongan  kreditor yang  memegang  hak  jaminan  kebendaan dan  golongan  kreditor  yang  haknya didahulukan berdasarkan  UUK dan peraturan  perundang-undangan  lainnya. Dengan demikian asas paritas creditorium berlaku  bagi  para  kreditor konkuren saja.
Salah satu hak jaminan kebendaan adalah hak  tanggungan  dan  kreditor  yang memegang  hak  tanggungan  merupakan kreditor  separatis.  Kreditor  separatis  ini mempunyai  preferensi  terhadap  hak tanggungan  yang  dipegangnya.  Ciri  dari preferensi  hak  tanggungan  ini  adalah  di dalam perjanjian hak tanggungan diperjanjikan  bahwa  apabila  debitor wanprestasi,  kreditor  dengan  kekuasaaan sendiri dapat menjual obyek hak tanggungan. Preferensi yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan ini merupakan perwujudan dari asas yang dikenal dalam
hokum  jaminan  yaitu  asas "droit  de preference ". 1
Secara khusus pengaruh kepailitan
terhadap  hak  tanggungan  muncul  dengan adanya  Pasal  56  ayat  (1)  UUK  yang menyatakan bahwa hak  eksekusi kreditor separatis  pemegang  hak  tanggungan terhadap  hak  tanggungan  yang  berada dalam  penguasaan  kreditor  ditangguhkan untuk  jangka  waktu  paling  lama  90  hari (masa stay). Penangguhan  eksekusi  hak tanggungan oleh  Pasal  56 Ayat  (1) UUK ini  akan  mengakibatkan  permasalahan bagi  kreditor  pemegang  hak  tanggungan, yaitu  terhambatnya  pelaksanaan  eksekusi dengan kekuasaan sendiri (parateeksekusi). Di sisi lain, secara tegas dalam Pasal 21 UUHT, ditentukan bahwa apabila pemberi hak tanggungan (debitor) dinyatakan  pailit,  kreditor  pemegang  hak tanggungan berwenang melakukan eksekusi seolah-olah tidak terjadi
kepailitan tanpa ada penangguhan.
Adapun  bunyi  Pasal  21  UUHT  adalah  : "Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak
1 Asas droit de
preference adalahhakmendahului  yang  dimiliki  kreditor  atas benda-benda  tertentu  yang  dijaminkan  pada kreditor  tersebut.  Atas  hasil  penjualan  benda- benda  tersebut,  kreditor  berhak  mendapatkan pelunasan  utang  debitor  terlebih  dahulu.  Sutan Remy  Sjahdeini, Hak  Tanggungan  Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan  Pokok  dan  Masalah  yang dihadapi  oleh  Perbankan, Alumni,  Bandung, 1999, hlm. 17.
tanggungan  tetap  berwenang  melakukan segala  hak  yang  diperolehnya  menurut undang-undang ini".
Kewenangan  untuk  menjual  objek  hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan  salah  satu  perwujudan  dari kedudukan  diutamakan  yang  dimiliki oleh  pemegang  hak  tanggungan.  Hak tersebut  didasarkan  pada  janji  yang diberikan  oleh  pemberi  hak  tanggungan, bahwa  apabila  debitor  cireda  janji, pemegang  hak  tanggungan  berhak  untuk menjual  objek  hak  tanggungan  melalui pelelangan  umum  tanpa  memerlukan persetujuan lagi pemberi hak tanggungan. 2 Berdasarkan  latar  belakang di  atas  maka  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah “Bagaimana wewenang kreditor separatis dalam eksekusi hak tanggungan berkenaan dengan kepailitan?”.

## PEMBAHASAN
Munculnya pranata hukum berupa lembaga  jaminan  merupakan  dasar  dari pemikiran  diberikannya  perlindungan hukum  terhadap  kreditor  pemegang  hak jaminan  kebendaan,  yang  menekankan bahwa  hak  seorang  manusia  (kreditor)
2 Salim HS, PerkembanganHukumJaminan di Indonesia , Cetakan  5,  PT  RajaGrafindoPersada,  Jakarta, 2011, hlm. 190.
untuk  mendapatkan  kembali  haknya (piutang)  dari  manusia  lainnya  yang meminjam  (debitor)  untuk  menunaikan kewajibannya  (mengembalikan  utang). Itikad baik kreditor meminjamkan uangnya kepada debitor, sebagai landasan yuridisjuga tertuang secara implisit dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, sebagai dasar  perlindungan  bagi  pihak  yang beritikad baik.
Pasal  1131  KUH  Perdata  menentukan bahwa  segala  harta  kekayaan  debitor, baik yang berupa benda bergerak maupun benda  tetap  (benda  tidak  bergerak),  baik yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan ada  dikemudian  hari  menjadi  jaminan atau  agunan  bagi  semua  perikatan  yang dibuat oleh debitor dengan para kreditornya. Dengan kata lain, Pasal 1131 KUH  Perdata  ini  memberikan  ketentuan bahwa  apabila  debitor  cidera  janji  tidak melunasi  utang  yang  diperolehnya  dari para  kreditornya,  maka  hasil  penjualan atas  semua  harta  kekayaan  debitor  tanpa terkecuali,  merupakan  sumber  pelunasan bagi utangnya itu. 3
Hasil penjualan harta kekayaan debitor itu dibagikan  kepada  para  kreditor  apabila debitor  cidera  janji  tidak  melunasi
3 AcoNur,
HukumKepailitan:
PerbuatanMelawanHukumolehDebitor, PT PilarYurisUltima, Jakarta, hlm. 106.
utangnya.  Hal  ini  dapat  dijumpai  dalam Pasal  1132  KUH  Perdata.  Menurut  Pasal 1132  KUH  Perdata,  harta  kekayaan debitor  tersebut  menjadi  jaminan  atau agunan  secara  bersama-sama  bagi  semua pihak  yang  memberikan  utang  kepada debitor.  Artinya,  apabila  debitor  cidera janji tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan harta kekayaan debitor tersebut dibagikan  secara  proporsional  (secara pari  passu) menurut  ketentuan  besar kecilnya tagihan masing-masing kreditor, kecuali apabila ada diantara para kreditor tersebut  terdapat  alasan-alasan  yang  sah untuk  didahulukan  dari  kreditor-kreditor lainnya.
Seperti  yang  diketahui,  dalam  hukum kepailitan  kreditor  separatis  pemegang hak  jaminan  kebendaan  (salah  satunya pemegang  hak  tanggungan)  mempunyai kedudukan  lebih  tinggi  dibandingkan dengan kreditor preferen maupun kreditor konkuren  dalam  mengambil  pelunasan utangnya, serta mempunyai keistimewaan dibandingkan  2  (dua)  kreditor  lainnya yaitu dapat mengeksekusi secara langsung  objek  yang  dijadikan  jaminan apabila debitor cidera janji (pailit). 4
4 AndhykaMuchtar,
EksistensiKrediturHakTanggungandalamKepailit an , JurnalRepertorium, ISSN: 2355-2643, Volume 1 No. 2, 2 November 2014, hlm. 17.
Kreditor separatis
diberikan keistimewaan  dikarenakan  objek  yang dijadikan  jaminan  sudah  berada  ditangan kreditor  secara  legal  yang  kemudian secara  legal  pula  (melalui  sertifikat  hak tanggungan,  sertifikat  jaminan  fiducia. surat gadai) debitor memberikan kekuasaan  untuk  menjual  objek  jaminan tersebut sebagai sumber pelunasan utangnya  apabila  ia  ingkar  janji.  Jika kreditor  tidak  diberikan  keistimewaan seperti  itu,  maka  tidak  akan  ada  individu maupun badan hukum yang mau meminjamkan  dananya  (berupa  kredit maupun  fasilitas  pembiayaan  lainnya) kepada  debitor.  Jadi  adalah  suatu  hal yang wajar jika kreditor separatis sebagai pemegang  hak  tanggungan  diberikan wewenang  seperti  tersebut  di  atas  yang membedakan  mereka  dengan  kreditor lainnya.
Pada  masa  kepailitan,  secara  efektif kreditor  pemegang  hak  tanggungan mempunyai  wewenang  atas  obyek  hak tanggungan dalam waktu yaitu:
1. Wewenang Eksekusi Hak Tanggungan Sebelum Jatuhnya Putusan Pailit
Diberikannya wewenang untuk menjual  sendiri  kepada  kreditor separatis  sebagai  pemegang  hak tanggungan  bertujuan  agar  kreditor
separatis  sebagai  pemegang  hak tanggungan memperoleh kemudahan dalam mengambil pelunasan piutangnya  tanpa  melalui  proses yang  menghabiskan  biaya,  waktu dan tenaga untuk  menggugat  debitor di  pengadilan  bila  debitor  cidera janji.
Tidak sedikit perorangan atau perusahaan  yang  jatuh  bangkrut karena  terjerat  utang  kepada  lintah darat  yang  melakukan  praktek  bank gelap  dengan  bunga  tinggi,  hal  ini mereka  lalaikan  karena  sulitnya memperoleh  kredit  dari  bank  untuk modal usahanya.
Untuk  mengatasi  hal  ini,  maka pembuat undang-undang memberikan fasiltas berupa lembaga parate  eksekusi kepada  kreditor
untuk memperoleh pelusanan piutangnya,  pertama  kali  melalui ketentuan dalam Pasal  1178 ayat  (2) yang memberikan hak kepada pemegang  hak  tanggungan  pertama untuk  memperjanjikan  apa  yang dalam bahasa Belanda disebut dengan "beding  van  eigenmachtige verkoop" (janji  untuk  menjual  atas kekuasaan sendiri). Dengan memperjanjikan  kewenangan  seperti itu,  maka  dalam  debitor  sudah
wanprestasi,  kreditor  bisa  langsung menjual  objek  jaminan  di  muka umum  tanpa  harus  melibatkan  pihak pengadilan terlebih dahulu. 5 Burgelijk Wetboek
Nederland Tahun 1830 pada awalnya belum  memuat  kemungkinan  untuk memuat "beding  van  eigenmachtige verkoop", baru  pada  Tahun  1833 ditambahkan  ayat  (2)  pada  Pasal 1223 yang isinya sama dengan Pasal 1175 ayat (2) KUH Perdata
Indonesia yang seperti telah dijelaskan  memberi  hak  kepada pemegang  hak  tanggungan  pertama untuk  memperjanjikan  hak  untuk menjual atas kekuasaan sendiri. 6
2. Wewenang
Eksekusi Hak Tanggungan Selama Tenggang Waktu 2 (dua) Bulan
Putusan pernyataan pailit yang dijatuhkan pengadilan tidak mengakibatkan musnahnya hak tanggungan.  Kreditur  pemegang  hak tanggungan  tetap  memiliki  hak prefensi  untuk  mengeksekusi  sendiri objek hak tanggungan yang dikuasainya. Namun dalam pelaksanaan eksekusi hak
5 MunirFuady, HukumJaminanUtang, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 96-97.
6 Ibid., hlm. 100.
tanggungan  harus  tetap  tunduk  pada UUK  yang  memberikan  jangka waktu  penangguhan  hak  eksekusi jaminan hak tanggungan paling lama 90  (Sembilan  puluh)  hari  sejak putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  56  ayat  (1)  UUK.  Selain  itu juga  diatur  ketentuan  mengenai batasan waktu eksekusi hak tanggungan  yang  dibatasi  hanya  2 (dua)  bulan.  Pemegang  objek  Hak Tanggungan mempunyai hak preferen yaitu hak untuk didahulukan  dalam  pelunasan  utang atas objek hak tanggungan. 7
Menurut  UUK,  sebenarnya  kreditor pemegang hak tanggungan barusecara efektif berwenang mengeksekusi obyek hak tanggungan  berdasarkan  Pasal  55 ayat  (1)  UUK  jo.  Pasal  20  ayat  (1) UUHT  hanya  dalam  tenggang waktu dua bulan. Selanjutnya dalam melaksanakan Pasal 55ayat (1)UUK kreditor  pemegang  hak  tanggungan harus  berpegang  pada  Pasal  60 UUK, yaitu dalam Pasal 60 ayat (1) UUK kreditor pemegang hak tanggungan wajib memberikan pertanggungjawaban kepada kurator
7 J. Satrio, Op. Cit., hlm. 267.
tentang  hasil  penjualan  obyek  hak tanggungan, danmenyerahkan kepada  kurator  sisa  hasil  penjualan setelah  dikurangi  jumlah  utang,
bunga dan biaya.
Dikatakan separatis yang berkonotasi pemisahan, karena kreditor  ini  terpisah  dari  kreditor lainnya.  Oleh  karena  berkedudukan sebagai  kreditor  pemegang  jaminan utang,  maka  kreditor  separatis memiliki kewenangan untuk melaksanakan  eksekusi  atas  hak- haknya  itu  seolah-olah  tidak  terjadi kepailitan. Artinya, kreditor separatis  dapat  menjual  sendiri  dan mengambil sendiri dari hasil penjualan  yang  terpisah  dari  harta pailit pada umumnya.
Kreditor pemegang hak tanggungan mendapatkan pelunasan hanya sepanjangpiutang  dan  bunganya, dan  terhadap  biaya-biaya  eksekusi diambil  dari  hasil  eksekusiobyek hak  tanggungan  tersebut.  Apabila dari  hasilpenjualan  obyek  hak tanggungan  itu  tidak  mencukupi, berdasarkan  Pasal  60  ayat(3)  UUK kreditor  pemegang  hak  tanggungan dapat  mengajukan  kekurangan  atas tagihan  piutangnya  dari  harta  pailit sebagai kreditor konkuren.
Pengajuan  itu  dilakukan  setelah kreditor  mengajukan  permintaan pencocokan utang.
UUK  tidak  mengatur  bagaimana seandainya  dari  hasil  eksekusi obyek hak tanggungan yang dilakukan  oleh  kreditor  pemegang hak tanggungan ternyata obyek hak tanggungan  melebihi  dari  nilai jaminan  yang  telah  diperjanjikan, sedangkan  jumlah  seluruh  utang dan  bunga  melebihi  nilai  jaminan yang  telah  diperjanjikan.  Apakah ketentuan  mengenai  pembayaran piutang  kreditor  oleh  debitor  akan berlaku  dalam  kepailitan,  menurut penulis  asas  dalam  perjanjian  hak tanggungan yang merupakan perjanjian accessoir ,yaitu perjanjian hak  tanggungan  tergantung  pada perjanjian  pokoknya  (perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit). Ketentuan ini berlaku dalam pembayaran  hak  tanggungan  dalam kepailitan,  sehingga  asas  pelunasan utang  debitor  terhadap  kreditor tidak  bisa  melebihi  dari  perjanjian pokoknyatetap berlaku dalam pemberesan yang menyangkut kepailitan.
Apa  yang  ditentukan  oleh  Pasal  60 ayat  (1)  dan  ayat  (3)  UUK  ini
merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUK kepada kreditor  pemegang  hak  tanggungan untuk dilaksanakan dalam tenggang waktu  2  (dua)  bulan  sebagaimana telah  diuraikan  di  atas  dalam  Pasal 59 ayat (1) UUK.
3. Wewenang  Eksekusi  Objek  Hak Tanggungan Sesudah Tenggang
Waktu 2 (dua) Bulan UUK  tidak  secara  tegas  dan  rinci mengatur  pelaksanaan  eksekusi  hak jaminan  (termasuk  hak  tanggungan) setelah  tenggang  waktu  2  (dua) bulan  berakhir.  Apakah  eksekusi  itu dilakukan  oleh  kreditor  pemegang hak  tanggungan  ataukah  dilakukan oleh  kurator.  Dalam  Pasal  56  ayat (3) UUK kurator dapat mengeksekusi obyek
hak tanggungan  yang  masih  dalam  masa penangguhan  90  (sembilan  puluh) hari,  tetapi  dalam  penjelasan  Pasal 59  ayat  (3)  UUK  wewenang  kurator ini  hanya  terbatas  terhadap  barang- barang  persediaan  ( inventory )atau
barang-barang bergerak ( current
aset ),dengan  demikian  kurator  tidak dapat  melaksanakan  eksekusi  hak tanggungan  berdasarkan  Pasal  59 ayat  (3)  UUK  ini,  karena  hak
tanggungan  tidak  termasuk  dalam ketentuan Pasal 59 ayat (3) UUK.
Pada  Pasal  59  ayat  (1)  UUK, kreditor  pemegang  hak  tanggungan dapat  mengeksekusi  hak tanggungan dengan  tenggang  waktu  paling  lama 2  (dua)  bulan  terhitung  semenjak dimulainya keadaan insolvensi . Berdasarkan Pasal 59 ayat (2) UUK, apabila  kreditor  pemegang  hak tanggungan  tidak  dapat  menjual obyek hak tanggungan dalam tenggang  waktu  dua  bulan,  maka kurator  harus  meminta  obyek  hak tanggungan  untuk  dijual  sesuai dengan  cara  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  UUK.  Menurut  Sutan Remy  Sjahdeini  ketentuan  ini  tidak jelas, siapa yang akan menjual obyek hak  tanggungan  setelah  tenggang waktu  2  (dua)  bulan  telah  lewat. 8
Berbeda  dengan  pendapat  Munir Fuady,  ia  berpendapat  bahwa  yang berwenang  menjual obyek  hak tanggungan adalah kurator. 9
Mengenai  kewenangan  ini,  penulis sendiri  sependapat  dengan  apa  yang
8 Sutan Remy Sjahdeini, HakTanggunganAsas-Asas, Ketentuan- KetentuanPokokdanMasalah yang dihadapiolehPerbankan, Op. Cit., , hlm 295.
9 MunirFuady,
HukumPailitdalamTeoridanPraktek, Op. Cit., hlm. 159-160.
dikemukakan  oleh  Munir  Fuady, dengan  beberapa  kajian  terhadap Pasal 59 ayat (2) UUK dan Pasal 183 UUK.  Apabila  melihat  Pasal  183 UUK,  ternyata  memang  Pasal  183 tidak  mengatur  soal  penjualan,tetapi mengatur  tata  cara  permohonan penghentian melanjutkan usaha debitor  yang  dilakukan  melalui permohonan kepada hakim
pengawas,  bunyi  lengkap  Pasal  59 ayat  (2)  UUK  adalah  sebagai berikut:
(2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat  ( I ) ,   kurator  harus  menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual  sesuai  dengan  cara  Pasal 185, tanpa mengurangi hak pemegang  hak  tersebut  untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut.
Bunyi  Pasal  183  UUK  adalah sebagai berikut :
(1) Atas  permintaan  kreditor  atau kurator, Hakim Pengawas dapat  memerintahkan  supaya kelanjutan usaha dihentikan; (2) Dalam hal
terdapat permintaan sebagaimana
dimaksud  dalam  ayat  (1), panitian  kreditor  apabila  ada, wajib  didengar  dan  kurator wajib  pula  didengar  apabila usul  tersebut  tidak  diajukan kurator;
(3) Hakim  Pengawas  juga  dapat mendengar kreditor dan debitor pailit.
Apabila  ditelaah  bunyi  Pasal  59  ayat  (2) UUK  dan  Pasal  183  UUK,  yang  perlu ditekankan menurut penulis adalah dijual sesuai dengan carasebagaimana dimaksud dalam  Pasal  183  UUK.  Jadi  yang dimaksud  sesuai  caraadalah  prosesagar obyek  hak  tanggungan  dapat  dijual, tentunya akan dilaksanakan seperti penghentian  usaha  debitordalam  Pasal 183 UUK. Berdasarkan pemikiran demikian,  dengan  tetap  mendasarkan pada  Pasal  183  UUK,  agar  obyek  hak tanggungan  dapat  dijual  dengan  tata  cara sebagai berikut:
a. permohonan  diajukan  oleh  kreditor pemegang  hak  tanggungan  atau kurator;
b. diajukan kepada hakim pengawas;
c. kreditor    atau    kurator    sebelum mengajukan    permohonan    terlebih dahulu
mendengar (pendapat) panitia kreditor;
d. apabila  dalam  permohonan  tersebut tidak mendengarkan panitia kreditor,
hakim  pengawas  dapat  mendengar
(pendapat)  para  kreditor  dan  debitor pailit.
Setelah  proses  atau  cara  dilakukan sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  183 UUK,  permohonan  yang  diajukan  atas permohonan  kreditor  pemegang  hak tanggungan  atau  kurator,  dan  setelah mendapatkan  perintah  hakim  pengawas, berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  UUK kurator  menjual  obyek  hak  tanggungan (Pasal  184  ayat  (1)  UUK).  Penjualan obyek  hak  tanggungan  itu  dilakukan dengan  tata  cara  seperti  yang  ditentukan dalam  Pasal  185  UUK  dan  seterusnya, yaitu :
a. Dijual  melalui  pelelangan  umum; atau
b. Dijual  di  bawah  tangan  tetapi  harus melalui persetujuan hakim
pengawas;
Seperti  yang  ditentukan  dalam  Pasal  59 ayat  (2)  UUK,  penjualan  obyek  hak tanggungan tersebut tidaklah mengurangi hak  kreditor  pemegang  hak  tanggungan untuk  memperoleh  hasil  penjualan  untuk pembayaran  piutangnya.  Oleh  karenanya hasil  penjualan  obyek  hak  tanggungan harus  dibayarkan  oleh  kurator  kepada kreditor  pemegang  hak  tanggungan
sepanjang  untuk  pembayaran  utang  dan bunga.
Menurut  penjelasan  Pasal  16  UUK putusan  pailit  yang  dijatuhkan  oleh pengadilan bersifat serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), yaitu terhitung  sejak  tanggal  putusan  pailit ditetapkan debitor menjadi tidak berwenang  lagi  melakukan  perbuatan hukum  terhadap  harta  pailit.  Harta  pailit seketika  itu  berada  dibawah  pengawasan kurator  untuk  dilakukan  pengurusan  dan pemberesan.  Pada  UUK  peran  kurator menjadi relatif lebih kuat dalam pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit, sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  adanya kurator dalam UUK merupakan ciri baru.
Dari  apa  yang  ditentukan  oleh  Pasal  59 ayat  (2)  UUK,  yang  dikaitkan  dengan Pasal  183  UUK,  yang  mana  Pasal  183 UUK  ini  berkaitan  dengan  Pasal  184 UUK  dan  Pasal  185  UUK.  Oleh karenanya pasal-pasal tersebut merupakan tata cara penjualan harta pailit yang  dilakukan  oleh  kurator,  terhadap harta  pailit.  Dengan  ketentuan  yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) UUK, apakah dengan UUK obyek hak tanggungan  dianggap  seperti  harta  pailit,
sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Sutan Remy Sjahdeini di atas. 10
Dari  pendapat  tersebut  dapat  dikatakan bahwa,  setelah  2  (dua)  bulan  tenggang waktu  yang  diberikan  oleh  Pasal  59  ayat (1)  UUK, kreditor pemegang hak tanggungan  tidak  dapat  menjual  obyek hak  tanggungan,  status  obyek  hak tanggungan  tetap  sebagai  harta  diluar harta  pailit,  jadi  bukan  lermasuk  harta pailit.  Kedudukan  kreditor  separatis sebagai  pemegang  hak  tanggungan  tetap sebagai  kreditor  separatis  sepanjang mengenai  pelunasan  piutangnya  yang terpisah  dari  harta  pailit,  namun  hak kreditor  pemegang  hak  tanggungan terhadap  obyek  hak  tanggungan  telah dibatasi oleh UUK. Hak kreditor pemegang hak tanggungan untuk memperoeh pelunasan (pembayaran) piutangnya  tetap  dipertahankan,  yaitu pada saat eksekusi obyek hak tanggungan yang  dilaksanakan  oleh  kurator  akan dibayarkan  kepada  kreditor  pemegang hak  tanggungan  sebagai  pembayaran tagihan utang.
Secara terinci, Munir  Fuady menjelaskan pelaksanaan  eksekusi  hak  tanggungan setelah  lewat  2  (dua)  bulan  kreditor
10 Sutan Remy Sjahdeini, HakTanggunganAsas-Asas, Ketentuan- KetentuanPokokdanMasalah yang
dihadapiolehPerbankan, Op. Cit., hlm. 289.
pemegang  hak  tanggungan  tidak  dapat melaksanakan haknya sebagaimana diatur dalam  Pasal  59  ayat  (1)  UUK,  dan  yang berwenang melaksanakan eksekusi lelang adalah  kurator,  yang  bunyi  lengkapnya sebagai berikut:
a. kreditor separatis tetap berhak mendapatkan  haknya  secara  penuh dari  hasil  penjualan  jaminan  utang oleh  kreditor  tersebut  (Pasal  59  ayat (2)),  termasuk  dipenuhinya  haknya atas  bunga  yang  dicatat  dalam  pro memori (Pasal 134 ayat (2));
b. akan tetapi sebelum dibagikan kepada  kreditor  separatis  (kreditor pemegang  hak  tanggungan),  atas hasil penjualan jaminan utang tersebut dipotong lebih dahulu biaya kepailitan  secara  proporsional  (Pasal 191
UUK),  hal  mana  tidak  dilakukan seandainya kreditor separatis mengeksekusi  sendiri  jaminan  utang tersebut;
c. apabila ada kelebihan dana dari hasil eksekusi  jaminan  utang  setelah diberikan  kepada  kreditor  separatis haknya  tersebut,  maka  sisa  tersebut akan  dimasukkan  ke  dalam  harta pailit  untuk  dibagi-bagi  kepada kreditor yang lain;
d. apabila  hasil  penjualan  jaminan utang tidak mencukupi untuk memenuhi semua utang kreditor separatis, maka (kecuali  utang  bunga  pro  memori), kreditor  separatis  mendapati  hanya selaku kreditor konkuren, asalkan hal ini  telah  diajukan  dalam  rapat verifikasi  (Pasal  60  ayat  (3)  juncto Pasal 138). 11
Dari  telaah  terhadap  Pasal  59  ayat  (2) UUK  dan  Pasal  183  UUK,  maupun pendapat  Munir  Fuady  ini  semakin menguatkan  bahwa  melemahnya  hak kreditor separatis pemegang hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan  apabila  debitor  dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan dapat dikatakan  bahwa  pasal-pasal  tersebut bertentangan  dengan  Pasal  20  ayat  (1) UUHT  dan  Pasal  21  UUHT  yaitu  hak- hak  kreditor  pemegang  hak  tanggungan terhadap  obyek  hak  tanggungan  telah dibatasi  oleh  UUK.  Termasuk  hak  untuk mengeksekusi  obyek  hak  tanggungan telah  diambil  alih  oleh  kurator  apabila setelah dua bulan kreditor pemegang hak tanggungan  tidak  dapat  mengeksekusi obyek  hak  tanggungan  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  59  ayat  1  UUK  jo.
11 MunirFuady,
HukumPailitdalamTeoridanPraktek, Op. Cit., hlm. 171.
Pasal  60  UUK.Namun  hal  ini  bukan berarti kreditor pemegang hak tanggungan  tidak  lagi  sebagai  kreditor separatis. Kreditor pemegang hak tanggungan tetap sebagai kreditor separatis sebagaimana telah dikemukakan di atas, pelaksanaan pembayaran (pelunasan)  piutang  kreditor  pemegang hak  tanggungan  tetap  dipisah  dari  harta pailit.

## PENUTUP
Wewenang  kreditor  separatis  dalam eksekusi  hak  tanggungan  berkenaan dengan kepailitan merupakan timbal balik dari  itikad  baik  dan  kepercayaan  dari kreditor yang memberikan dananya untuk debitor,  oleh  sebab  itu  undang-undang memberikan kewenangan eksklusif kepada  kreditor  berupa  hak  menguasai benda  yang  dijadikan  objek  jaminan  dan dapat  langsung  menjual  benda  yang dijadikan  objek  jaminan  tersebut  jika debitor wanprestasi. Tujuan diberikannya kewenangan eksklusif ini sebagai keyakinan  dan  jaminan  serta  kepastian hukum bahwa dana yang telah dipinjamkannya  akan  kembali  tepat  pada waktunya dan cepat dalam pengembaliannya
jika debitor
wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Fuady, Munir. 2014. Hukum Pailit dalam
Teori  dan  Praktek. Bandung:  PT Citra Aditya Bakti. ________. 2013. Hukum Jaminan Utang.
Jakarta: Erlangga.
HS,  Salim.  2011. Perkembangan  Hukum Jaminan  di  Indonesia. Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada.
Nur,  Aco.  2015. Hukum  Kepailitan: Perbuatan  Melawan  Hukum  oleh Debitor .  Jakarta:  PT  Pilar  Yuris Ultima.
Satrio,  J.  2002. Hukum  Jaminan,  Hukum Jaminan Kebendaan,
Hak tanggungan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sjahdeini,  Sutan  Remy.  1999. Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan- Ketentuan  Pokok  dan  Masalah yang  dihadapi  oleh  Perbankan.
Bandung: Alumni.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-UndangNomor      37      Tahun 2004 tentangKepailitandanPenundaanKe wajibanPembayaranUtang.
Undang-UndangNomor  4  Tahun  1996 tentangHakTanggunganAtas  Tanah Beserta
Benda-Benda
yangBerkaitandengan Tanah.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## C. Jurnal/Makalah
Muchtar,  Andhyka.  2  November  2014. Eksistensi dan Kedudukan Kreditur Hak Tanggungan dalam Kepailitan.
Jurnal  Repertorium.  ISSN:  2355- 2643. Volume 1 No. 2.