Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan Terhadap Kinerja Koordinasi UPT Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapian Program Kerja UPT Di Kecamatan Samarang
Kabupaten Garut
Muhamad Topan Parid Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

## Abstrak
Penelitian  ini  didasarkan  pada  permasalahan  UPT  yang  dihadapai  diantaranya capaian  program  kerja  UPT  yang  masih  rendah.  Belum  optimalnya  kinerja koordinasi  UPT  diduga  sebagai  akibat  dari  pelaksanaan  kebijakan  koordinasi pemerintahan  kecamatan  yang  belum  optimal  sehingga  menyebabkan  efektivitas pencapaian  program  kerja  UPT  belum  optimal.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  pelaksanaan  kebijakan  koordinasi  pemerintahan  kecamatan  terhadap kinerja  koordinasi  UPT  dalam  mewujudkan  efektivitas  pencapaian  progam  kerja UPT.  Metodel  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode deskripsi  analisis  dengan  teknik  survey,  wawancara,  observasi,  dan  studi dokumentasi.  Sedangkan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  untuk  menjawab hipotesis penelitian ini adalah statistik dengan model analisis jalur (path analysis). Populasi dan responden dalam penelitian ini adalah pegawai dari seluruh UPT yang berada  di  wilayah  kecamatan  samarang  sebanyak  122  responden  yang  diambil berdasarkan  teknik  sampel  jenuh  (Sensus).  Hasil  pengujian  hipotesis  utama menunjukan  nilai  Fhitung  lebih  besar  dari  Ftabel  35,0542  >  1,9803.  Dari  nilai tersebut  diperoleh  keputusan  bahwa  H0  ditolak  dan  H1  diterima,  artinya  variabel pelaksanaan  kebijakan  koordinasi  pemerintahan  kecamatan  (X)  berpengaruh terhadap  variabel  kenerja  koordinasi  UPT  (Y)  dan  variabel  efektivitas  pencapaian program  kerja  UPT  (Z).  Adapun  besaran  pengaruh  dari  variabel  bebas  sebesar 89,10% sedangkan sisanya 10,90% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti (epsilon).
Kata  Kunci: Analisis  Path,  Kinerja  Koordinasi  UPT,  Efektivitas  Perncapaian
Program Kerja UPT, Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi
Pemerintahan Kecamatan.

## 1. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  pasal  18  ayat  1  mengamanatkan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan  daerah,  yang  diatur  dengan  Undang-Undang”.  Pada  ayat  2  disebutkan, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan  tugas  pembantuan.  Kemudian  pada  ayat  5  disebutkan,  pemerintahan  daerah  menjalankan otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang  oleh  Undang-Undang  ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
Sehubungan penyelenggaraan otonomi daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan pengertian otonomi daerah adalah hak wewenang, kewajiban
daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  aturan  perundang  undangan.  Daerah  otonom adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dan  PP  No.  18  Tahun  2016  tentang Perangkat  Daerah,  menegaskan  kembali  kedudukan  kecamatan  sebagai  perangkat  daerah. Dimana  disana  disebutkan  bahwa  Kecamatan  sebagai  Perangkat  Daerah  yang  bersifat kewilayahan  untuk  melaksanakan  fungsi  koordinasi  kewilayahan  dan  pelayanan  tertentu  yang bersifat sederhana serta intensitas yang tinggi.
Berdasarkan  Undang-Undang  tersebut  sangat  jelas  mengindikasikan  bahwasanya  Camat  dalam menjalankan  tugasnya  memiliki  tugas  dan  kewenangan  mengkoordinasikan  penyelenggaraan kegiatan  pemerintahan  di  wilayah  kecamatan.  Dengan  kata  lain,  semua  bentuk  kegiatan pemerintahan yang berada di wilayah kecamatan berada dalam koordinasi Camat sebagai kepala kecamatan.
Sebagaimana  telah  diketahui  bahwasanya  koordinasi  merupakan  salah  satu  fungsi  dari manajemen  yang  berkaitan  dengan  upayan  untuk  mengarahkan,  menyeimbangkan, menyatupadukan,  menyelaraskan,  mengsinkronisasikan,  menghubungkan  kegiatan  dari  orang- orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancer, dan mencapai tujuan secara efisien  dan  efektif  (Sugandha,  2002).  Dibidang  pemerintahan,  koordinasi  merupakan  fungsi manajemen pemerintahan yang berkaitan dengan usaha mencapai keserasian, keseimbangan, dan sinkronisasi,  serta  integrasi  keseluruhan  kegiatan  pemerintah  guna  mewujudkan  pemerintahan yang efektif dan efisien di wilayah kecamatan (Handayaningrat, 2000).
Di  wilayah  Kecamatan  Samarang  Kabupaten  Garut  terdapat  beberapa  satuan  kerja  perangkat daerah  (SKPD)  yaitu  berupa  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Dinas/Badan  daerah  seperti  UPT Pertanian,  UPT  Peternakan,  UPT  Distarkim,  UPT  PUPR,  UPT  Pasar,  UPT  DPPKBP3A,  UPT Puskesmas  Samarang,  UPT  Puskesmas  Sukakarya,  dan  UPT  Pendidikan.  (Kantor  Kecamatan Samarang,  2020).  Di  wilayah  Kecamatan  Samarang  juga  terdapat  beberapa  Instansi  Vertikal seperti  Polsek,  Koramil,  dan  unit  kerja  lainnya.  Berdasarkan  observasi  awal  peneliti  mengenai pelaksanaan  kebijakan  koordinasi  pemerintahan  kecamatan  di  Samarang  Kabupaten  Garut terdapat  beberapa  permasalahan  yaitu,  pelaksanaan  kebijakan  koordinasi  pemerintahan kecamatan belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh, Kinerja Koordinasi UPT dirasa belum maksimal, serta Efektivitas Pencapaian Program Kerja UPT Kecamatan belum efektif tidak sesuai dengan tujuan dan SOP yang telah dirancang.
Adapun  keterkaitan  konsep  secara  teoritis,  terdapat  dugaan  adanya  hubungan  causal  effectual (sebab  akibat)  dari  fakta  -  fakta  masalah  tersebut  yang  perlu  diteliti,  yakni  belum  efektifnya pencapaian program kerja UPT diduga dipengaruhi oleh kinerja koordinasi UPT yang disebabkan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan. Dari pernyataan tersebut,  penting  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  terhadap  masalah-masalah  tersebut  dengan judul: “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan Terhadap Kinerja Koordinasi UPT Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kerja UPT di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut”.
Model konseptual penelitian yang diharapkan akan menjadi guideline bagi pemecahan masalah yang diajukan pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 dengan rumusan hipotesis berikut:

## Hipotesis Utama
H 0 :  Tidak  terdapat  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  koordinasi  Pemerintahan  Kecamatan terhadap kinerja koordinasi UPT dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja UPT di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.
H 1 :  Terdapat  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  koordinasi  Pemerintahan  Kecamatan  terhadap kinerja koordinasi UPT dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja UPT di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut

## Sub Hipotesis 1
H 0 :  Tidak ada pengaruh pelaksanaan kebijakan koordinasi Pemerintahan Kecamatan terhadap Kinerja koordinasi UPT.
H 1 :  Terdapat  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  koordinasi  Pemerintahan  Kecamatan  terhadap Kinerja koordinasi UPT.

## Sub Hipotesis 2
H 0 :  Tidak ada pengaruh pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan terhadap efektivitas pencapaian program kerja UPT di kecamatan samarang kabupaten garut.
H 1 :  Terdapat  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  koordinasi  pemerintahan  kecamatan  terhadap efektivitas pencapaian program kerja UPT di kecamatan samarang kabupaten garut.

## Sub Hipotesis 3
H 0 :    Tidak  ada  pengaruh  Kinerja  UPT  terhadap  efektivitas  pencapaian  program  UPT  di kecamatan samarang kabupaten garut.
H 1 :  Terdapat  pengaruh  Kinerja  UPT  terhadap  efektivitas  pencapaian  program  kerja  UPT  di kecamatan samarang kabupaten garut.

## Gambar 1. Model Konseptual Penelitian

## 2. Metodologi

## 2.1 Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan perspektif ilmu administrasi dengan mengembangkan konsep faktor- faktor  yang  dapat  mempengaruhi  efektivitas  pencapaian  program  kerja  UPT  dengan  batasan ruang  lingkup  mengenai  pelaksanaan  kebijakan  koordinasi  pemerintahan  kecamatan,  kinerja
koordinasi UPT dan efektivitas pencapaian program kerja UPT di kecamatan samarang kabupaten garut.  Dengan  memperhatikan  variabel-variabel  yang  dianalisis,  maka  penelitian  ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei dan tingkat eksplanasi asosiatif/hubungan. Sugiyono (2014) mengemukakan bahwa metode penelitian kuantitatif didasarkan pada paradigma positivisme  yang  bersifat logico-hypothetico-verifikatif bertolak  dari  studi  pendahuluan  pada objek yang diteliti ( preliminary study ) melalui fakta-fakta empiris. Penelitian kuantitatif adalah penelitian  ilmiah  yang  sistematis  terhadap  bagian-bagian  dan  fenomena  serta  hubungan- hubungannya, sehingga penelitian ini tersusun sistematis, terencana, terstruktur, jelas dari awal hingga akhir penelitian dan tidak dipengaruhi oleh keadaan yang ada pada lapangan (Hardani, et al., 2020).
Untuk memperoleh informasi atau data aktual yang mendukung penelitian, maka dilakukan teknik survei  karena  mampu  menggambarkan  karakteristik  variabel-variabel  tertentu  dari  suatu permasalahan  atau  fenomena,  sebagaimana  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Purwanto  & Sulistyastuti  (2017)  bahwa  penelitian  survei  akan  menghasilkan  informasi  kuantitatif  tentang opini publik, karakter/sikap, maupun fenomena sosial.

## 2.2 Populasi dan Sampel
Berdasarkan  substansi  pokok  penelitian  yang  dilakukan,  sasaran  populasi  (population  target) dalam penelitian ini yaitu pegawai UPT di Samarang Kabupaten Garut yang sudah berkontribusi pada kegiatan lintas sektor di tahun 2020 sampai dengan periode bulan April adalah sebanyak 122 orang.  Teknik sampling yang  digunakan  pada  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  kategori nonprobability  sampling, yaitu  teknik  pengambilan  sampel  yang  tidak  memberi peluang/kesempatan  yang  sama  bagi  setiap  unsur  atau  anggota  populasi  untuk  dipilih  menjadi sampel  (Sugiyono,  2014).  Peneliti  menggunakan sampling jenuh  atau  sensus,  artinya  seluruh elemen  populasi  dijadikan  sampel  penelitian.  Hal  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  jumlah populasi yang relatif kecil. Pendekatan pengolahan dan analisis data menggunakan analysis path.

## 2.3 Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert dengan gradasi sangat positif sampai sangat negatif. Pemberian nilai skor pada setiap alternatif jawaban dikelompokkan dalam suatu data berskala ordinal dengan kategori sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

## 2.4 Teknik Analisis Data
Teknik  yang  akan  digunakan  dalam  menganalisis  data  adalah  analisis  struktur  dengan  model analisis jalur ( path analysis )  yang dimaksudkan  untuk menjelaskan apakah terdapat pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel antara maupun terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dilakukan secara langsung melalui pengujian masing masing hipotesis dengan memperhatikan nilai nilai koefisien jalur untuk setiap hipotesis, dengan  enam tahapan utama meliputi tahap penyusunan matrik korelasi, Menguji Koefisien jalur ρyx, Membuat Invers Matrik korelasi ( R-1 ), Menghitung besar pengaruh, Menentukan besar pengaruh variabel lain, dan Menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Uji Hipotesis
3.1 Pengujian  Hipotesis  Utama  Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Koordinasi Pemerintahan  Kecamatan  (X)  Terhadap  Kinerja  Koordinasi  UPT  (Y)  Dalam Mewujudkan  Efektivitas  Pencapaian  Program  Kerja  UPT  (Z)  di  Kecamatan Samarang Kabupaten Garut
Rumusan hipotesis utama yang diajukan adalah:
H0  :  Tidak  terdapat  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  koordinasi  Pemerintahan  Kecamatan terhadap kinerja koordinasi UPT dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja UPT di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.
H1  :  Terdapat  pengaruh  pelaksanaan  kebijakan  koordinasi  Pemerintahan  Kecamatan  terhadap kinerja koordinasi UPT dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja UPT di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.
Untuk  menjawab  hipotesis  yang  diajukan  tersebut,  maka  dilakukan  pengujian  dengan menggunakan pengujian analisis jalur, dengan tahapan sebagai berikut:
a. Mendefinisikan Variabel:
Diketahui :
b. Membuat Matriks Korelasi (R), Dengan Menggunakan Persamaan:
Di mana:
Persamaan di atas digunakan untuk menghitung input data analisis jalur, berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus di atas, diperoleh nilai matriks korelasi sebagai berikut :
X Y Z X 1,0000 0,9545 0,9305 Y 0,9545 1,0000 0,9354 Z 0,9305 0,9354 1,0000
Sebagaimana perhitungan tersebut diperoleh koefisien korelasi (r) untuk masing masing variabel adalah:
𝑟 𝑌𝑋 = 0,9545, 𝑟 𝑋𝑍 = 0,9305, 𝑟 𝑌𝑍 = 0,9354
c. Mencari Koefisien Jalur PXY
Mencari t hitung :
Mencari t tabel :
d. Membuat Matrik Invers Korelasi (R -1 )
e. Menghitung Besarnya Pengaruh

## f. Menghitung Koefisien Determinasi Total
Dengan menggunakan rumus , maka diperoleh rumus determinasi total
Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, diperoleh nilai koefisien jalur ( 𝑃𝑌𝑍𝑋 ) sebesar 0,8910. Selajutnya untuk menjawab hipotesis yang diajukan, maka dilakukan dengan pengujian dengan menggunakan  uji  F,  yaitu  melihat  perbandingan  antara Fhitung dan Ftabel ,  Nilai Fhitung diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
Di mana:
K = Jumlah Variabel n = Jumlah Responden R = Koefisien Korelasi
Sehingga:
Dengan n = 122, α = 0,05 dan df = 122-1 = 121
Sehingga df ( 𝑛 1) = k - 1 = 3 – 1 = 2 dan df ( 𝑛 2) = n – k = 122 – 2 = 120
Maka diperoleh 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,07
Dari  nilai  tersebut  diperoleh  keputusan  menolak  H0  dan  menerima  H1,  sehingga  variabel Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Koordinasi UPT (Y) dalam mewujudkan Efektivitas Pecapaian Program Kerja UPT (Z) di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.
Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel pelaksanaan kebijakan koordinsi pemerintahan kecamatan terhadap kinerja koordinasi UPT dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja  UPT  di  Kecamatan  Samarang  Kabupaten  Garut,  maka  dapat  dilakukan  pengujian  yaitu menguji koefisien jalur dengan mencari dan membandingkan nilai thitung dengan ttabel dengan tahapan sebagai berikut:
Mencari t hitung :
Mencari t tabel :
Berdasarkan  hasil  perhitungan,  diperoleh  nilai thitung sebesar  35,0542  lebih  besar  dari t tabel = 1,9803. Dari nilai tersebut dapat ditarik kesimpulan statistik bahwa H0 ditolak, artinya variabel bebas sebagai faktor penyebab yaitu, dimensi, indikator, dan butir-butir item tersebut telah dilaksanakan sehingga berpengaruh sebesar 89,10% terhadap faktor akibat yaitu Variabel (Y) dan (Z).
Sedangkan sisanya sebesar 0,1090 atau sebesar 10,90% dipengaruhi oleh variabel lain (epsilon) yang tidak teramati pada penelitian ini. Variabel lain tersebut diduga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan. Variabel tersebut antara lain adalah kepemiminan camat.
Nilai tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
(RYZX) 2 0,8910 89,10% (PZe2) 2 0,1090 10,90%
Berdasarkan hasil penelitian di atas, pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan berpengaruh  besar  karena  adanya  sejumlah  Dimensi,  Indikator,  dan  Butir-butir  item  yang menunjang  pelaksanaan  kebijakan  tersebut.  Butir-butir  item  terkait  pelaksanaan  kebijakan koordinasi  pemerintahan  kecamatan  yang  berjalan  dengan  sangat  baik  menyebabkan  kinerja koordinasi UPT berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada tercapainya efektivitas pencapaian program kerja UPT yang optimal.
Hasil  penelitian  memberikan  preposisi  jawaban  bahwa  semakin  baik  pelaksanaan  kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan, maka akan semakin baik pula kinerja koordinasi UPT, dan efektivitas pencapain program kerja UPT pun akan semakin membaik. Atau dengan kata lain apa bila kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan dilaksanakan dengan secara optimal, makan akan  berpengaruh  terhadap  kinerja  koordinasi  UPT  dan  efektifitas  program  kerja  UPT  akan menjadi semakin optimal, begitupun sebaliknya.
Hasil penelitian ini juga berimplikasi pada semakin kuatnya hubungan konseptual dari teori yang melandasi  variabel  penelitian.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  teori  memiliki  asumsi,  dimana keberlakuannya  sangat  bergantung  pada  situasi  dan  kondisi  yang  ada  dimana  teori  tersebut diterapkan.  Besarnya  hubungan  antara  konsep  pelaksanaan  kebijakan  koordinasi  pemerintahan kecamatan terhadap kinerja koordinasi UPT dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja  UPT,  telah  dibuktikan  bahwa  satu  sama  lainnya  memiliki  keterkaitan  dan  korelasi  yang signifikan.
Koordinasi  UPT  yang  berjalan  dengan  baik  menyebabkan  oraganisasi  (UPT)  menjadi  lebih terarah dan terkendali, karena dijalankan berdasarkan komunikasi, kerjasama, singkronisai, serta integrasi  yang  optimal.  Koordinasi  yang  baik  pada  akhirnya  akan  berdampak  pada  kerja oraganisasi yang baik. Sebagaimana dikemukakan Stoner dan Wankel (2006) bahwa “Koordinasi merupakan  proses  untuk  mengintegrasikan  berbagai  tujuan  dan  aktivitas  dalam  satuan  yang berbeda (departemen maupun divisi fungsional) pada organisasi guna meraih tujuan organisasi seefisien mungkin”.
Hasil  pengujian  di  atas  menunjukan  bahwa  standar  dan  sasaran  kebijakan,  sumber  daya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, karakteristik organisasi, lingkungan sosial budaya dan politik, serta disposisi (sikap aparatur), menentukan terhadap kinerja koordinasi UPT yang  pada  gilirannya  berpengaruh  terhadap  efektivitas  pencapaian  program  kerja  UPT. Efektivitas  pencapaian  program  kerja  UPT  tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  faktor  pelaksanaan kebijakan  koordinasi  pemerintahan  kecamatan  dan  kinerja  koordinasi  UPT  saja,  namun  juga dipengaruhi  oleh  faktor  lain  (epsilon)  yang  tidak  diukur  pada  penelitian  ini.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa faktor lain itu terbilang cukup besar yakni 10,90%. Besaran faktor lain yang mempengaruhi  efektivitas  pencapaian  program  kerja  UPT  tersebut  disebabkan  karena  faktor- faktor  tersebut  saling  terkait  satu  dengan  yang  lainnya  dan  memberikan  kontribusi  terhadap efektifitas pencapaian program kerja UPT secara keseluruhan.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan  hasil  penelitian  mengenai  pengaruh  pelaksanaan kebijakan  koordinasi  pemerintahan  kecamatan  terhadap  kinerja  koordinasi  UPT  dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program kerja UPT di kecamatan samarang kabupaten gaurt, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
Pengujian  Sub  Hipotesisi  1  :  Pelaksanaan  kebijakan  koordinasi  pemerintahan  kecamatan berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  koordinasi  UPT.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  semakin  optimalnya  pelaksanaan  kebijakan  koordinasi  pemerintahan kecamatan yang dilaksanakan, maka kinerja koordinasi UPT akan meningkat.
Pengujian  Sub  Hipotesis  2  :  Pelaksanaam  kebijakan  koordinasi  pemerintahan  kecamatan berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  efektivitas  pencapaian  progam  kerja  UPT.  Hal  ini mengindikasikan bahwa efektivitas pencapaian program kerja UPT dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaksanaan kebijakan koordinasi pemerintahan kecamatan.
Pengujian Sub Hipotesis 3 : Kinerja koordinasi UPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas  pencapaian  porgam  kerja  UPT.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  efektivitas pelaksanaan program kerja UPT tidak terlepas dari aspek-aspek yang ada pada kinerja koordinasi UPT yaitu : komunikasi, kerjasama, singkronisasi, dan integritas.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih atas dukungan dari Program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Garut yang  telah  mempublikasikan  karya  ilmiah  ini  serta  kepada  semua  pihak  yang  terkait  dalam membantu proses penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Akdon.  2008.  Aplikasi  Statistika  dan  Metode  Penelitian  untuk  Administrasi  &  Manajemen. Bandung : Dewa Ruchi.
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta. Badrudin, R. (2017). Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Handoko, T. H. (2003). Manajemen Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Hardani, H. A., Ustiawaty, J., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sykmana, D. J., & Auliya, N. H.
(2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka  Ilmu Group. Hal. 238, 242, 303.
Iskandar. Jusman. (2017). Beberapa Indeks dan Skala Pengukuran Variabel- Variabel Sosial dan Psikologi. Edisi Ketujuh Belas. Puspaga. Bandung.
Islamy,  La  Ode.    (2017).    Collaborative    Governnace,    Konsep    dan    Aplikasi.  Yogyakarta.
Deepublish Publiser
KAdji,  Y.  (2015).     Formulasi      Dan      Implementasi      Kebijakan      Publik  Kepemimpinan  dan Prilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press.
Nugroho. (2004). Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Stoner L. J. dan Carles, W. (2006). Manajemen, terjemah. Jakarta: Intermedia.
Sun’an,  Muammil.,  &  Senuk,  Abdurrahman.  (2015).  Ekonomi Pembangunan
Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Parsons, W. (2014). Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.
Pasolong, H. (2016). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Program  Pascasarjana  Universitas  Garut.  2020.  Panduan  Penulisan  Seminar  Usulan  Penelitian dan Tesis.
Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah  Sosial Edisi Kedua. Yogyakarta: Gava Media. Hal. 13, 16, 36, 59.