Arifuddin Muda Harahap 1) ,  Reda Eriska 2) , Syarifah Hannum 3), Masyhurul Fauzi 4) Muhammad Hafizsyah 5) , Muhammad Fajri Rizki 6) ,  Tiara Fitriani 7) ,  Solehah Dhara Adha Sianipar 8)

## PRO KONTRA JAMINAN HARI TUA (JHT) DITINJAU PERMENAKER REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022
Arifuddin Muda Harahap 1) ,  Reda Eriska 2) , Syarifah Hannum 3), Masyhurul Fauzi 4) Muhammad Hafizsyah 5) , Muhammad Fajri Rizki 6) ,  Tiara Fitriani 7) ,  Solehah Dhara Adha Sianipar 8)
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 1,2,3,4,5,6,7,8,9)
E-mail:
redaeriska425@gmail.com 2) , hannumnstsyarifah@gmail.com 3) , fauzimasyhurul@gmail.com 4) , mhdhafishafis12@gmail.com 5), fajririzky21325@gmail.com 6) tiaraftrn11@gmail.com 7) , dharasnpr22@gmail.com 8)

## ABSTRACT
Nowadays, old age security is receiving a lot of scrutiny from workers who disagree with the old  age  insurance  decided  by  the  government  through  Permenaker  No.  2  of  2022.  For  this reason, we intend to discuss the Old Age Guarantee because the problem is how the Old Age Security  is  actually  regulated  according  to  Permenaker  No.  2  of  2022,  then  how  about  the realization of Permenaker No. 2 of 2022 is reviewed from the livelihoods of former workers, because in society it is clear that former workers, both those who retired at the age of 56 and before,  are  not  realized  properly.  The  research  method  that  we  use  in  this  study  is  the sociological normative method, namely we discuss how the Old Age Guarantee is regulated according to the Job Creation Law which is then realized in Permenaker No. 2 of 2022 and how  is  the  social  life  of  former  workers.  The  conclusion  from  our  research  is  that Permenaker  No. 2 of  2022 is  not  running as it should,  then Permenaker  No. 2 of  2022 still needs to be reviewed because there are so many workers who do not agree with the rules in Permenaker No. 22 Year 2022.
Keyword: Permenaker, Workers, Old Age Security

## ABSTRAK
Dewasa ini, jaminan hari tua mendapatkan banyak sekali sorotan dari para pekerja yang tidak setuju dengan Jaminan Hari Tua yang diputuskan oleh pemerintah melalui Permenaker No. 2 Tahun  2022.  Untuk  itu  kami  bermaksud  membahas  tentang  Jaminan  Hari  Tua  sebab masalahnya  adalah  bagaimana  sebenarnya  pengaturan  Jaminan  Hari  Tua  menurut Permenaker No. 2 Tahun 2022 lalu berikutnya bagaimana realisasi Permenaker No. 2 Tahun 2022  ini  ditinjau  dari  hajat  hidup  mantan  pekerja,  sebab  di  masyarakat  nyatanya  mantan pekerja baik  yang pensiun diusia 56 tahun maupun sebelumnya tidak terelisasi dengan baik. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif sosiologis yakni kami membahas bagaimana pengaturan Jaminan Hari Tua ini menurut Undang-Undang Cipta  Kerja  yang  kemudian  direalisasikan  pada  Permenaker  No.  2  Tahun  2022  serta bagaimana  kehidupan  sosial  mantan  pekerja.  Kesimpulan  dari  penelitian  kami  ini  adalah ternyata  bahwa  Permenaker  No.  2  Tahun  2022  ini  tidak  berjalan  dengan  semestinya,  lalu Permenaker  No.  2  Tahun  2022  ini  masih  perlu  ditinjau  kembali  sebab  banyak  sekali  para pekerja yang tidak sepakat dengan aturan yang ada dalam Permenaker No. 22 Tahun 2022. Kata Kunci: Permenaker, Pekerja, Jaminan Hari Tua
Arifuddin Muda Harahap 1) ,  Reda Eriska 2) , Syarifah Hannum 3), Masyhurul Fauzi 4) Muhammad Hafizsyah 5) , Muhammad Fajri Rizki 6) ,  Tiara Fitriani 7) ,  Solehah Dhara Adha Sianipar 8)

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  Negara  Hukum, oleh  sebab  itu  maka  diperlukan  peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak  setiap  warga  negara.  Peraturan digunakan  untuk  mewujudkan  keadaan masyarakat  yang  adil  dan  bersahaja. Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan  salah  satu  dari  berbagai inisiatif  yang dijalankan  pemerintah untuk menciptakan  jaminan  sosial.  JHT  adalah santunan berupa uang yang akan dibagikan sekaligus  pada  saat  peserta  pensiun, meninggal  dunia,  atau  mengalami  cacat total  tetap.    Semua  orang  yang  telah bekerja  di  Indonesia  setidaknya  selama enam  bulan,  termasuk  orang  asing  yang telah  memberikan  kontribusi,  dianggap sebagai  peserta.  Ini  adalah  skema  hebat yang  membantu  orang  keluar  setelah mereka  mencapai  usia  pensiun.  Baik  di sektor  ekonomi  resmi  maupun  informal, karyawan dilindungi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan, sebuah organisasi hukum  publik.  Mereka  yang  memiliki kontrak  atau  larangan  tertulis  dianggap sebagai  karyawan  formal.  Sementara  itu, pekerja informal adalah penduduk setempat yang memberikan layanan mereka kepada bisnis dan organisasi tanpa
izin  formal  dari  pemerintah  dan  tanpa tunduk  pada  kontrak  atau  batasan  tertulis apa pun.
Pasal  28H  UUD  1945  ayat  3 mengamanatkan  bahwa  agar  negara  dapat memenuhi hak-hak tersebut, harus diselenggarakan  jaminan  sosial.  Jaminan sosial  kemudian  akan  sangat  membantu dalam  memastikan  bahwa  hak-hak  warga negara  sepenuhnya  dilindungi  sebagai manusia  yang  bermartabat.  Dalam  rangka memenuhi  tugas  dan  kewajiban  negara untuk  memberikan  perlindungan  sosial ekonomi  bagi  masyarakat,  telah  dibentuk Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional (SJSN).  Ini  juga  berfungsi  sebagai landasan  legislatif  untuk  pengelolaan jaminan sosial nasional.
Tata cara dan persyaratan pembayaran  manfaat  JHT  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  2  Tahun  2022 (Permenaker No. 2),  yang berbeda dengan Pasal  37  ayat  (3)  UU  SJSN  dan  Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 (PP No. 60 Tahun  2015)  perubahan  atas  PP  no.  46 Tahun  2015  (PP  No.  46  Tahun  2015) Pelaksanaan  Program  Jaminan  Hari  Tua (Permenaker No. 19 Tahun 2015). Batasan usia  minimal  penerima  JHT  adalah  56 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal
2, 4, dan 5 Permenaker No. 2 Tahun 2022.
Aturan ini berlaku baik pekerja
mengundurkan diri dengan sukarela maupun  diberhentikan  melalui  pemutusan hubungan  kerja  (PHK);  Uang  JHT  tidak akan diberikan sampai karyawan mencapai usia 56 tahun (PHK). Namun, berdasarkan Pasal  37  ayat  3  UU  SJSN,  pekerja  berhak mendapatkan  manfaat  JHT  setelah  10 tahun  bekerja.  Pembayaran  sebagian  dana JHT  sebelum  usia  pensiun  diperbolehkan sesuai ketentuan PP No. 60 Tahun 2015 cf. PP  No.  46  Tahun  2015  yang  juga mengatur lebih lanjut besaran pembayaran tersebut.
Keterbatasan ini dikatakan
memperburuk  kesengsaraan  orang  dan menghancurkan hati mereka karena mempersulit pekerja. Seseorang yang tidak lagi bekerja atau akan kehilangan pekerjaan  (PHK)  harus  menunggu  sampai berusia  56  tahun  sebelum  mengajukan permohonan  manfaat  Jaminan  Hari  Tua (JHT).  Pembayaran  JHT  dilakukan  secara tunai  dan  segera  diberikan  kepada  peserta yang  mengundurkan  diri,  sesuai  Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  19  Tahun 2015,  setelah  melalui  masa  tunggu  satu bulan sejak tanggal surat pengunduran diri.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Dengan  latar  belakang  tersebut, artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji bagaimana  Permenaker  No.  2  Tahun
2022  benar-benar  mengatur  tentang Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  dan    mantan karyawan.  Artikel  ini  ditulis  dengan menggunakan  metodologi  perundang- undangan  normatif-sosiologis  (Statute Approach) yang mengacu pada sejumlah peraturan perundang- undangan yang berlaku. Juga, pendekatan  sosiologis,  yaitu  suatu  hal yang  dibahas  dari  sudut  pandang masyarakat yang membahasnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peraturan Jaminan Hari Tua (JHT)  Menurut  Permenaker No. 2 Tahun 2022
Menteri  Ketenagakerjaan  II Tahun 2022 ditetapkan pada tanggal  2  Februari  2022.  Setelah disahkannya  Permenaker  No.  2
Tahun 2022,
peraturan sebelumnya,  Permenaker  No.  19 Tahun  2015,  yang  memuat  item yang  identik,  menjadi  batal  demi hukum.  Alhasil,  jika  dilihat  dari kacamata regulasi, kita akan melihat  sejumlah  ketidaksesuaian. diantaranya,  antara  Permenaker No. 2 Tahun 2022 dan Permenaker No. 19 Tahun 2015
Tabel 1. Perbedaan pada Pasal 5 antara Permenaker No. 19 Tahun
Arifuddin Muda Harahap 1) ,  Reda Eriska 2) , Syarifah Hannum 3), Masyhurul Fauzi 4) Muhammad Hafizsyah 5) , Muhammad Fajri Rizki 6) ,  Tiara Fitriani 7) ,  Solehah Dhara Adha Sianipar 8)

## 2005 dan Permenaker No. 2 Tahun
2022 mengenai pemberian JHT kepada Peserta.
Permenaker No. 19 Tahun 2015 Permenaker No. 2 Tahun 2022 Dalam Permenaker No.
19  Tahun  2015,
Pada  Pasal  5 ayat (1) dijelaskan bahwa pemberian  JHT bagi
Peserta yang
mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  3 ayat  (3)  huruf  a dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati  masa tunggu  1  (satu) bulan  terhitung
sejak tanggal surat keterangan
pengunduran
Dalam Permenaker
No.  2  Tahun  2022,
manfaat  JHT  bagi Peserta mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a  dan  Peserta  terkena pemutusan  hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b  diberikan  pada  saat
Peserta mencapai usia  56  (lima  puluh enam) tahun.
diri dari
perusahaan diterbitkan.
Sumber  :  Permenaker  No.2  Tahun 2022  dan  Permenaker  No.19  Tahun

## 2015
Dari  apa  yang  telah  disampaikan pada  tabel  di  atas,  seharusnya  sudah  jelas bahwa  ketentuan  Permenaker  No.  19 Tahun 2015 dan Permenaker No. 2 Tahun 2022  tidak  identik.  Jika  mengikuti  aturan sebelumnya,  kelayakan  manfaat  JHT ditentukan  satu  bulan  sejak  tanggal pengunduran diri atau penghentian. Menurut  aturan  yang  paling  mutakhir, peserta  yang  mengundurkan  diri  atau diberhentikan  tidak  berhak  mengambil manfaat  JHT  sampai  mencapai  usia  56 tahun.
ASPEK  Indonesia  meminta  agar pemerintah kembali ke Permenaker No. 19 Tahun  2015  daripada  Permenaker  No.  2 Tahun 2022 karena ini masalah kepegawaian. Menurut Permenaker No. 19 Tahun  2015,  pembayaran  JHT  dapat diberikan  kepada  pekerja  yang  berhenti bekerja  sebagai  akibat  pengunduran  diri atau  pemutusan  hubungan  kerja  setelah menunggu  waktu  1  (satu)  bulan  sejak tanggal  pengunduran  diri  atau  pemutusan
hubungan  kerja.  (PHK).  Bonus ini diberikan  sekaligus  dan  secara  tunai.
Sesuai  Permenaker  No.  2  Tahun  2022, pembayaran  JHT  hanya  diberikan  kepada
pekerja yang telah mencapai usia 56 tahun. Padahal  pemberi  kerja  atau  pengusaha membayar  3,7  persen  dari  penghasilan bulanan  setiap  pekerja  dan  memotong  2 persen  dari  gaji  bulanan  setiap  pekerja  ke menanggung biaya JHT
BPJS Ketenagakerjaan,
TABEL 2. Ringkasan Mengenai Ketentuan JHT No . Tanggal Ringkasan Ketentuan JHT 1. PP Nomor 1 Tahun  2009 tentang Perubahan Keenam  atas
PP Nomor 14
 Jika  Anda  telah menjadi anggota setidaknya  selama lima  tahun,  Anda dapat  mencairkan JHT  Anda  setelah menunggu satu
Tahun  1993 tentang Penyelenggar aan  Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bulan setelah berusia  55  tahun atau jika Anda meninggal  dunia, PHK, atau keadaan kualifikasi lainnya.
 JHT  pada  waktu itu  masih  dikelola
oleh  PT  Jamsostek dalam bentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). 2. PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggar aan Program
Jaminan Hari
Tua  Apabila Peserta telah mencapai usia 56 tahun,
meninggal  dunia,
atau  cacat  total,
peserta berhak mendapatkan pembayaran  JHT. Manfaat dari Japan Housing Trust (JHT) dapat disalurkan di muka jika  peserta  telah menjadi anggota paling sedikit sepuluh tahun, dengan  maksimum 30% dari total JHT yang  dialokasikan untuk  kepemilikan
rumah  dan  10% (sepuluh persen) untuk tujuan hukum lainnya sesuai dengan persiapan pensiun.  Ketika anggota mencapai usia minimum 56 tahun, mereka berhak  menerima pembayaran  JHT, bahkan jika mereka diberhentikan  dari pekerjaannya  atau berhenti bekerja sebelum  mencapai usia pensiun.  Dalam  hal  peserta mengalami cacat
tetap dan total, yang  bersangkutan berhak atas pembayaran JHT secara langsung. Sementara itu, Apabila peserta meninggal dunia sebelum  mencapai usia  pensiun,  ahli warisnya berhak
menerima pembayaran  JHT.
Mereka yang
kehilangan  hadiah JHT  jika  peserta meninggalkan Indonesia secara permanen segera diberikan dana tersebut.
 JHT sudah dikelola oleh BPJS
Ketenagakerjaan.
3. PP  Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 46 Tahun  2015 Tentang
Penyelengg araan
Program
Jaminan Hari Tua
 •  Manfaat  JHT diberikan kepada peserta  yang  telah mencapai usia pensiun, dimana
pensiun yang
dimaksud  di  sini termasuk peserta yang berhenti
bekerja, terkena
PHK, atau memiliki  masalah pribadi.
 Aturan  ini  terbit pada  tanggal  12 Agustus 2015,
Dengan  demikian, sebagai  akibat  dari penerapan
peraturan  ini,  JHT kini dapat disalurkan seluruhnya baik sebelum pensiun maupun segera setelah  pemutusan hubungan kerja. 4. Permenaker Nomor 9 Tahun  2015 tentang  Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari
Tua
 •  Anda  berhak menerima  manfaat JHT  setelah  Anda
mencapai usia pensiun  atau  setiap kali  Anda  berhenti bekerja setelah masa  tunggu  satu bulan.  Jika  Anda terus bekerja, Anda
akan  melukai  diri sendiri, dipecat, atau dipaksa meninggalkan Indonesia selamanya.  Aturan ini diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2015 sebagai tindak  lanjut  atas amanat  PP  Nomor 60 Tahun 2015. 5. PP Nomor 37 Tahun  2021 tentang Penyelenggar aan  Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan  • Pemerintah menetapkan kebijakan terkait program JKP
melalui  peraturan yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021. Walaupun pada hakekatnya JHT
adalah perlindungan sosial ketika  tenaga  kerja tidak  lagi  dapat bekerja karena usia lanjut  atau  karena cacat  total  tetap, hal  ini  diperlukan karena  tidak  ada jaminan sosial bagi pekerja yang terkena PHK, sehingga untuk mencari nafkah mereka
Arifuddin Muda Harahap 1) ,  Reda Eriska 2) , Syarifah Hannum 3), Masyhurul Fauzi 4) Muhammad Hafizsyah 5) , Muhammad Fajri Rizki 6) ,  Tiara Fitriani 7) ,  Solehah Dhara Adha Sianipar 8)
menggunakan mekanisme program JHT.
 Pekerja yang terkena  pemutusan hubungan kerja (PHK)  berhak  atas tunjangan JKP berupa  uang  tunai, informasi  peluang kerja, dan pelatihan kerja.. 6. Permenaker Nomor 2 Tahun  2022 tentang  Tata Cara Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua  Melalui aturan yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari  2022  ini, Pemerintah telah memperbarui kebijakan  manfaat JHT untuk mencerminkan batasan  usia  baru 56 tahun bagi peserta yang berhak. Peserta yang berhenti bekerja karena alasan apapun, termasuk meninggalkan,
memberhentikan, atau  meninggalkan
Indonesia secara permanen, dikenakan  kriteria yang sama.
 Aturan  ini  untuk memperkuat aturan terkait  JKP  pada
PP Nomor 37 Tahun 2021
2. Realisasi  Permenaker  No.  2  Tahun 2022  Ditinjau  Dari  Hajat  Hidup

## Mantan Pekerja
Pro kontra tentang Peraturan Menteri    Ketenagakerjaan    Nomor    2 Tahun  2022  (Permenaker  No.  2  Tahun 2022)  tentang  Tata  Cara  dan Persyaratan
Pembayaran  Manfaat  Jaminan  Hari  Tua (JHT) :
Alifudin,  anggota  Komisi  IX  DPR RI,  menyayangkan  kebijakan  pemerintah, Permenaker  Nomor  2  Tahun  2022,  yang membuat ketakutan masyarakat dan khususnya tenaga kerja. Aturan-aturan ini, menurutnya, menyebabkan tekanan emosional  di  kalangan  masyarakat  karena meningkatkan  kesulitan  mereka  dalam memenuhi  kewajiban  pekerjaan  mereka. Seorang  pekerja  harus  menunggu  hingga berusia 56 tahun untuk memungut tunjangan  Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  pada saat  mengundurkan  diri  atau  terancam pemutusan  hubungan  kerja  (PHK).  Ia
meminta agar pemerintah lebih berorientasi  pada  rakyat  dengan  merevisi Pasal 2 Permenaker No. 2022. Melalui rilis yang disampaikan kepada legislator, Alifudin mengatakan, “Sebelum mengambil keputusan, ada baiknya pemerintah  terlebih  dahulu  mendengarkan aspirasi  masyarakat,  khususnya  kaum buruh,  agar  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah  tidak  selalu  menimbulkan kontroversi  yang  menambah  penderitaan rakyat.”  Mengingat  pentingnya  dana  yang dikelola  BPJS  Ketenagakerjaan,  anggota DPR  dari  PKS  ini  selanjutnya  meminta agar  pemerintah  melakukan  pemeriksaan forensik terhadap keuangan badan tersebut. “Pemerintah harusnya diperbolehkan  menawarkan  uang  JHT yang  dirampas  rakyat  seperti  aturan  lama yang  bisa  menunggu  1  bulan  setelah berhenti atau di-PHK, tidak perlu menunggu sampai  56  tahun,”  kata
Alifudin. Pasca UU Cipta Kerja, pengendalian  upah,  dan  kini  jaminan  hari tua,  Bang  Alif,  wakil  dapil  Kalbar, memohon agar pemerintah tidak menambah  beban  dan  pikiran  rakyat, khususnya  buruh.  Alifudin  menyimpulkan sentimen umum tersebut ketika berkomentar,  "Kita  semua  ingin  dan mohon kepada pemerintah agar berkonsentrasi  untuk  melindungi  kaum buruh  dan  meningkatkan  kesejahteraan
rakyat  agar  mereka  hidup  sejahtera." Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja (Menaker)  Ida  Fauziyah  menerbitkan revisi  pedoman  pembagian  harta  pensiun (JHT). Ketika seorang karyawan mencapai usia  56  tahun,  mereka  berhak  menerima bagian  dari  Joint  Health  and  Retirement Trust.  Klausul  ini  dapat  ditemukan  dalam Peraturan  Permenaker  Nomor  2  Tahun 2022  tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Suherman, Ketua Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSBSI)  Kalbar,  juga  meminta  perhatian atas  ketentuan  dalam  aturan  JHT  yang menyebutkan
peserta BPJS
Arifuddin Muda Harahap 1) ,  Reda Eriska 2) , Syarifah Hannum 3), Masyhurul Fauzi 4) Muhammad Hafizsyah 5) , Muhammad Fajri Rizki 6) ,  Tiara Fitriani 7) ,  Solehah Dhara Adha Sianipar 8)
Ketenagakerjaan  (BP  Jamsostek)  hanya boleh  mendapatkan  JHT  saat  berusia  56 tahun.  Dia  beralasan,  karyawan  akan sangat terbebani dengan peraturan ini. Dia mengatakan kepada Tribun, "Pada usia 56, itu  hanya  dapat  dibubarkan,  itu  sangat menegangkan  bagi  para  pekerja."  Ia menilai,  waktu  tunggu  karyawan  yang terlalu  lama  jika  pembayaran  baru  bisa dilakukan  pada  usia  56  tahun.  berusia  30 tahun.  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja Nomor 2 Tahun 2022 yang diterbitkan Ida Fauziyah, seperti dicatat Suherman, sangat merugikan pekerja. Karyawan ini membayar  JHT  saat  mereka  mencari pekerjaan  baru  setelah  di-PHK.  Namun pekerja  tidak  boleh  menarik  simpanannya
sesuai  Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan Nomor  2  Tahun  2022.  Tentu  saja  kami tidak  setuju  dan  menolak  Permenaker  ini dengan alasan tersebut,” ujarnya.
Ida  Fauziyah,  Menteri  Tenaga Kerja (Menaker), ditekan untuk mengambil  sikap  yang  terbaik  bagi kepentingan buruh. Menurut Mirah Sumirat,  Ketua  Asosiasi  Serikat  Pekerja Indonesia  (Aspect),  memang  demikian adanya.
Seperti  yang  disampaikan  Mirah Sumirat,  “Kami  menunggu  pemenuhan janji  Menaker  yang  menyatakan  akan merevisi  Permenaker  Nomor  2  Tahun
2022,  dan  mengembalikan  proses  dan  tata cara  pencairan  Jaminan  Hari  Tua  (JHT) dengan  aturan  lama."  Sampai  saat  ini Permenaker  Revisi  belum  keluar,  jadi tidak  ada  hitam  putih.  “Kalau  benar Menaker  menyerap  banyak  harapan  dari pegawai,  serikat  pekerja  dan  masyarakat luas  yang  meminta  pembatalan  atau pencabutan  Permenaker  Nomor  2  Tahun 2022,  maka  akan  saya  hormati  janjinya,” kata  Mirah  Sumirat.  .  Ada  koalisi kelompok  yang  menyerukan  penghapusan Permenaker  Nomor  2  Tahun  2022,  antara lain  Aspect  Indonesia  dan  Konfederasi Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI).  Mirah Sumirat  menegaskan,  ini  bukan  sekadar penulisan ulang, karena bisa menimbulkan
kebijakan baru yang merugikan kepentingan
buruh.
Mirah menggarisbawahi bahwa pemerintah, yakni  Menteri  Ketenagakerjaan,  tidak hanya  harus  mempertimbangkan  filosofi istilah  hari  tua,  tetapi  juga  filosofi  yang mendasari anggota BPJS Ketenagakerjaan. "Pekerja  yang  saat  ini  bekerja  dan memberikan iuran disebut sebagai "peserta."  Wajar  jika  mantan  karyawan yang  berhenti  bekerja  dan  memberikan iuran  diberi  pilihan  untuk  mencairkan manfaat mereka kapan pun mereka merasa nyaman.
Buruh  di  Kabupaten  Bandung Barat  pun  menyuarakan  penolakannya
terhadap  aturan  baru  yang  diterbitkan pemerintah  pusat  tentang  mekanisme pembayaran Dana Jaminan Hari Tua (JHT) (KBB).  Bagi  pegawai  yang  kehilangan pekerjaan,  Permenaker  Nomor  2  Tahun 2022  yang  mengatur  tentang  penerapan dan  pembayaran  pembayaran  JHT  ini memberatkan.  Sehingga  klaim  JHT  baru bisa diajukan setelah peserta BPJamsostek mencapai  usia  56  tahun.  Dede  Rahmat, Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Logam Indonesia (FSPMI) dan Koordinator Koalisi  Sembilan  Serikat  Pekerja  di Bandung  Barat  mengatakan,  partai  akan menggelar  unjuk  rasa  yang  cukup  besar untuk  menentang  kebijakan  ini.  “Kami
turut  andil  dalam  petisi  penentangan  itu. Yang  pasti  kami  akan  segera  melakukan aksi  di  gedung  DPRD  KBB,”  kata  Dede kepada media.
Sesuai
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan  Nomor  19  Tahun  2015, pembayaran  JHT  dibayarkan  secara  tunai setelah  masa  tunggu  satu  bulan  sejak tanggal  surat  pengunduran  diri  dan  segera diserahkan  kepada  peserta  yang  berhenti. Namun  karena  pekerja  harus  menunggu lama untuk mendapatkan JHT atau sampai usia 56 tahun, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022  tentang  Tata  Cara  dan  Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT dirasa memberatkan pekerja.
“Misalnya, jika karyawan ini diberhentikan  pada  usia  40  tahun,  dia diharuskan  menunggu  sekitar  16  tahun. Padahal  JHT  dibuat  dari  dana  karyawan,” tambah Dede.
Dia  meminta  pemerintah  federal  untuk mencabut aturan tersebut dan mengembalikan yang sebelumnya.
Menurut Dede, karyawan terbebani dengan pembatasan yang ada.
“Ya,  kami  ingin  regulasi  yang  diterapkan pada regulasi sebelumnya. Karena distribusi  hanya  butuh  waktu  satu  bulan, satu bulan setelah dipecat,” tambah Dede.
4. SIMPULAN
Penerima manfaat program Jaminan  Hari  Tua  (JHT)  mendapatkan pembayaran uang pada saat mencapai usia tertentu,  cacat  total  dan  permanen,  atau meninggal  dunia.  Peraturan  Pemerintah (PP) dan Undang-Undang Sistem  Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) mengatur administrasi pembayaran JHT, yang selanjutnya diatur sesuai dengan Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  2  Tahun 2022  (Permenaker  No.2  Tahun  2022). Namun, komplikasi muncul ketika mekanisme  regulasi  untuk  memberikan pembayaran  JHT  bertentangan.  Pasal  37 ayat  (3)  UU  SJSN  mengatur  penyaluran dana  JHT  dengan  kepesertaan  minimal  10 tahun,  namun  Pasal  5  Permenaker  No.  2 Tahun  2022  mengatur  penyaluran  dana JHT ditunda sampai usia 56 tahun. Karena hilangnya  penghasilan  karena  pemecatan (PHK)  karena  kelalaian  (wanprestasi)
Arifuddin Muda Harahap 1) ,  Reda Eriska 2) , Syarifah Hannum 3), Masyhurul Fauzi 4) Muhammad Hafizsyah 5) , Muhammad Fajri Rizki 6) ,  Tiara Fitriani 7) ,  Solehah Dhara Adha Sianipar 8)
pekerja  dalam  menjalankan  pekerjaan  dan hal-hal  lain  di  luar  kondisi  pekerja  seperti sakit,  meninggal  dunia,  cacat  total, restrukturisasi perusahaan, atau hari pensiun  merupakan  risiko  yang  melekat pada  setiap  pekerjaan,  program  ini berperan  dalam  keberlangsungan  tenaga kerja di perusahaan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

## Anonim. “Undang-Undang
Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  38  Tahun 2004  Tentang  Jalan.” Pemerintah
Indonesia , no. 134229 (2022): 77.
Asshiddiqie,  Jimly,  and  Majalah  Hukum Indonesia. “Negara Indonesia
Adalah  Negara  Hukum  ”.,”  no.  2
(1945): 1–12.
Febri,  Nabilla  Putri,  and  Muhammad Abiyyu Arhab. “Masalah Penetapan  Manfaat  Jaminan  Hari Tua (JHT) Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor  2  Tahun  2022.” Jurnal Hukum  Lex  Generalis 3,  no.  5 (2022): 395–411.
Ketenagakerjaan,  Kementrian.  “Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  No.  19 Tahun  2015  Tentang  Tata  Cara
Dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua,” 2015.
Wijayanti,  Putri,  and  Lina  Miftahul Jannah.  “Implementasi  Kebijakan
Manfaat  Jaminan  Hari  Tua  Di Provinsi
Gorontalo.”
Publik
(Jurnal Ilmu Administrasi) 8, no. 1
(2019): 53.
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/3757 6/t/Tolak+Permenaker+Nomor+2+ Tahun+2022%2C+Alifudin%3A+J angan+Rampas+Hak+Rakyat diakses pada tanggal 9 januari 2023 pukul 21.37 WIB.
https://pontianak.tribunnews.com/2022/02/ 14/pro-kontra-permenaker-22022- klaim-jht-usia-56-kebiri-hak- buruh?page=all    diakses  pada tanggal 9 januari 2023 pukul 22.30
https://nasional.sindonews.com/read/7017 31/12/tuntut-permenaker-nomor- 22022-dicabut-menaker-diminta- pro-pekerja-1646265838 diakses pada tanggal 10 januari 2023 pukul 16.28
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d- 5942996/buruh-tolak-permenaker- no-2-tahun-2022-fspmi-jht-itu- uang-pekerja.  diakses  pada  tanggal 10 januari 2023 pukul 20.13