Volume 9, Nomor 1, Mei 2023, pp. 36-48 E-ISSN: 2776-6284 | P-ISSN: 2301-8453
Received 4 November 2021 ●Revised 18 Juni 2022 ●Accepted 24 Mei 2023
Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) atau Bedah Rumah Tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Alip Susilowati Utama ¹ )
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Baturaja
*Email Korespondensi: Alipsusilo93@gmail.com

## ABSTRACT
The social rehabilitation program for unintiabitablehouse is an annual program ofdepartement housing and settlement of the Ogan Komering Ulu district which aims to help the poor to realize their dreams of having a decent and comfortable house with the aim of improving their standard of living and social status. However, in  its  implementation  there  are  still  obstacles  experienced  by  the  community  so  that  the  program has  not been running optimally. The theory used in this research is the theory of policy implementation according to  Van  Meter  and  Van  Horn,  namely  policy  size  and  objectives,  policy  resources,  communication, characteristics of the implementing agency, environment, and the attitudes of the implementers. The method in this research is a qualitative method with data collection techniques through interviews, documentation and observations made of thirteen informants who were selected through purposive technique. The results of  this  study  are  related  to  the  formulation  of  problems  in  research  on  the  implementation  of  the rehabilitation program for unfit for habitation or house renovation in the Ogan Komering Ulu district in 2019, which has been running well and optimally. So that the results of the program can be felt and have a positive impact on people in need.

## KeyWords :Implementation, Programs, Uninhabitable Houses

## ABSTRAK
Program  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RS-RTLH)  merupakan  program  tahunan  Dinas Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu yang bertujuan  untuk  membantu Rumah  Tangga  Miskin  guna  mewujudkan  kepemilikan  hunian  yang  layak  dan  nyaman  dengan  maksud untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan  dan  status  sosial.  Namun  dalam  implementasinya  masih  terdapat kendala yang dialami oleh masyarakat sehingga program tersebut belum berjalan secara optimal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi, ciri badan pelaksana, lingkungan, dan sikap  para  pelaksana.  Adapun  metode  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  teknik pengumpulan  data  melalui  wawancara,  dokumentasi  dan  observasi  yang  dilakukan  terhadap  tiga  belas informan  yang dipilih  melalui  teknik purposive  sampling. Hasil  dari  penelitian  ini  maka  terkait  rumusan masalah dalam penelitian implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau bedah rumah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2019 sudah berjalan dengan baik dan optimal. Sehingga kinerja dari program tersebut dapat dirasakan hasilnya dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kata Kunci: Implementasi, Program, Rumah Tidak Layak Huni

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN

## PENDAHULUAN
Peningkatan kualitas hidup merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mensejahterakan  masyarakat.  Melalui  lembaga  pemerintahan  setiap  Negara  berlomba-lomba dalam  membangun  infrastruktur  dan  juga  kualitas  sosial  dengan  cara  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia, maka dua faktor tersebut dinilai sangat penting untuk dilaksanakan guna menunjang kualitas hidup kemasyarakatan yang sejahtera. Kesejahteraan sosial merupakan suatu institusi  atau  bidang  kegiatan  yang  melibatkan  aktivitas  terorganisir  baik  yang  diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan  kontribusi  terhadap  pemecahan  masalah  sosial,  dan  peningkatan  kualitas  hidup individu, kelompok dan masyarakat (Suharto, 2005, p. 1)
Syarat dasar kesejahteraan yakni terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Oleh sebab itu, Pemerintahan  terus  mengupayakan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  masyarakat.  Masyarakat merupakan  salah  satu  unsur  penting  dalam  menunjang  berbagai  program  maupun  kebijakan- kebijakan pemerintah (Riadi & Rivai, 2020). Bagi masyarakat miskin sandang merupakan hal yang tidak  wajib  dipenuhi  dan  hanya  berfungsi  sebagai  pelapis  dan  pelindung  diri,  sedangkan  papan hanya berfungsi sebagai tempat berteduh dan beristirahat, yang wajib bagi mereka ialah kebutuhan pangan. Pangan tersebut juga tidak berorientasi pada nilai gizi melainkan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup.
Masyarakat miskin atau kurang mampu berpendapat bahwa pemenuhan kebutuhan papan atau rumah layak huni merupakan kebutuhan paling terakhir dan hanya menjadi alternatif ketika kebutuhan pangan sudah terpenuhi. Hal tersebut berakibat dengan tidak tersedianya rumah yang layak huni bagi mereka. Tidak terpenuhinya rumah layak huni akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga serta berpengaruh terhadap tumbuh kembang keturunan, hal tersebut dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari fungsi rumah menjadi identitas yang melekat pada jati diri sehigga terwujudnya karakteristik individu seseorang atau keluarga dan lingkungan tercermin dari kualitas tempat tinggal atau rumah itu sendiri. Terwujudnya rumah yang nyaman,  rapi,  serta  bersih  dan  sehat  akan  menciptakan  pisikologis  serta  tumbuh  kembang  yang baik  pula.  Sedangkan,  rumah  yang  kumuh,  kotor  dan  tidak  sehat  akan  menciptakan  suasana keterbelakangan  sosial  yang  mengakibatkan  tumbuh  kembang  dan  pisikologi  individu  atau keluarga  akan  terganggu.  Maka  dari  itu  pemenuhan  kebutuhan  rumah  yang  layak  merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap rakyat Indonesia sebagai bentuk peningkatan kualitas
kehidupan yang lebih baik, termasuk didalamnya juga bahwa negara harus hadir dalam pemenuhan tersebut sebagai tanggung jawab yang diamanahkan kepada pemerintahan yang berwenang.
Melalui Kementerian Sosial pada tahun 2017 Indonesia secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Proses Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana  Prasana  Lingkungan.  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni  dan  Sarana  Prasana Lingkungan ini bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan kondisi rumah atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruhmaupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.
Salah  satu  daerah  yang  menjalankan  bantuan  RS-RTLH  atau  Bedah  Rumah  pada tahun 2019 tersebut adalah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Batuan sebanyak 95 unit perbaikan tersebut di danai oleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bantuan sebanyak 95 unit rumah yang dibedah tersebut terbagi atas dua kelurahan yanknikelurakankemalaraja dan kelurahan talang jawa.
Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini berfokus pada bagaimana Implementasi dari program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) atau Bedah Rumah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2019. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui tentang Implementasi dari program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) atau Bedah  Rumah  yang  ada  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  pada  tahun  2019  dan  diharapkan penelitian tersebut dapat memberikan manfaat baik teoritis ataupun praktis.
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  merumuskan  implementasi  kebijakan  publik  sebagai Tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh  badan  publik  yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan- tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  serangkaian  keputusan  sebelumnya.  Tindakan-tindakan  ini mencakup  usaha-usaha  untuk  mengubah  keputusan-keputusan  sebelumnya  menjadi  tindakan- tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk  mencapai  perubahan-perubahan  besar  dan  kecil  yang  telah  ditetapkan  oleh  keputusan- keputusan kebijakan (Winarno, 2012, p. 154).
Menurut Van Meter dan Van Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara  linear  dari  kebijakan  publik,implementor  dan  kinerja  kebijakan  publik  Model  proses implementasi  yang  diperkenalkan  Van  Meter  dan  Van  Horn  pada  dasarnya  tidak  dimaksudkan

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
untuk  mengukur  dan  menjelaskan  apa  yang  dinamakan  pencapaian,namun  lebih  tepatnya  untuk mengukur  dan  menjelaskan  hasil  akhir  dari  kebijakan  pemerintah  terkait  pencapaian  program karena  menurutnya  suatu  kebijakan  mungkin  diimplementasikan  secara  efektif,  tetapi  gagal memperoleh  dampak  substansial  yang  sesuai  karena  kebijakan  tidak  disusun  dengan  baik  atau karena keadaan lainnya (Winarno, 2012).
Dalam teorinya Van Meter dan Van Horn merumuskan beberapa variabel atau indikator yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan publik, yaitu :
1. Ukuran dan tujuan kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah, atau panjang. Kejelasan  dan  sasaran  kebijakan  harus  dapat  dilihat  secara  spesifik  sehingga  diakhir program  dapat  diketahui  keberhasilan  atau  kegagalan  dari  kebijakan  atau  program  yang dijalankan.
2. Sumber kebijakan menunjuk kepada seberapa besar dukungan ide/gagasan, finansial, dan sumberdaya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana,menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.
4. Ciri badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang  berkembang,  hubungan dan  komunikasi yang terjadi diinternal birokrasi.
5. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, menunjuk bahwa aspek lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri
6. Sikap  para  pelaksana  menunjuk  bahwa  sikap  pelaksana  menjadi  variabel  penting  dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis antusias dan responsivitas terhadap kelompok sasaran dan lingkungan yang akan dituju (Winarno, 2012).
Rehabilitas  sosial  adalah  suatu  tindakan  pemulihan  atau  pemberian  pelayan  baik  secara mental, fisik, maupun sosial. Rehabilitasi berasal dari dua kata yaitu re dan habilitasi. Re berarti kembali dan habilitasi berarti kemampuan . Jadi rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan . Rehabilitasi itu sendiri sama artinya dengan pemulihan, penyembuhan, pembenahan, pembaharuan dan pemugaran kembali. Rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai segala upaya, baik dalam bidang kesehatan,  kejiwaan,  sosial,  pendidikan,  ekonomi,  pembangunan  maupun  bidang  lainnya  yang dikoordinir menjadi continous process yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat baik  jasmani  maupun  rohani,  untuk  menduduki  kembali  tempat  di  masyarakat  sebagai  anggota
penuh yang swasembada, produktif dan berguna bagi masyarakat.
Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RS-RTLH)  adalah  program  kesejahteraan  sosial bagi fakir miskin atau masyarakat berpenghasilan sangat rendah untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi juga lebih penting bagaimana  membangun  kapasitas  kelompok  fakir  miskin  ini  memahami  dan  menyadari  bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan agar tercapainya kesejahteran keluarga dan berdampak pada peningkatan dalam aspek sosial dan kesehatan.
Pada  tahun  2019  di  Kabupaten  OKU  sendiri  tepatnya  di  kelurahan  talang  jawa  dan kemalaraja mendapatkan bantuan sebanyak 95 unit rumah yang di renovasi. Batuan sebanyak 95 unit  perbaikan  tersebut  di  danai  oleh  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu.  Bantuan  sekitar  95  unit  rumah  yang  diawasi  oleh  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut diharapkan akan memperbaiki kualitas hidup dan taraf  sosial  masyaratat  serta  menjadi  salah  satu  upaya  penanggulangan  dan  menurunkan  angka kemiskinan di daerah tersebut.
Program RS-RTLH atau Bedah Rumah tersebut melibatkan berbagai pihak dari mulai SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,  serta  jajaran  pemerintahan  lainya  seperti  Kecamatan  dan  juga  Kelurahan  atau Perdesaan. Sedangkan dalam pelaksanaanya, program tersebut hanya melakukan pemugaran atau merehab rumah saja. Karena, bantuan yang diberikan bersifat stimulan dan terbatas. Maka hanya cukup untuk memperbaiki saja dan bukan merombak total bangunan rumah. Oleh karna itu, para penerima  bantuan  harus  menentukan  skala  prioritas  bangunan  yang  akan  direhab.  Hal  ini diperlukan agar dana yang diberikan cukup dan tidak membebani para penerima bantuan.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif.  Metode  ini  dipilih  karena  disesuaikan dengan  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini.  Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  proses implementasi  program  rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni  di  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu.

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan dengan metode purposive sampling agar informasi yang didapatkan dapat memenuhi tujuan penelitian ini. Selain observasi dan wawancara, data yang dikumpulkan juga  berupa  dokumen-dokumen  yang  berhasil  dikumpulkan  terkait  dengan  proses  rehabilitasi rumah  tidak  layak  huni  dimulai  dari  kebijakan,  bentuk  program  dan  data  masyarakat  yang mendapatkan  bantuan  rehabilitasi.  Data  ini  juga  didukung  dengan  beberapa  jurnal  penelitian terdahulu sebagai bentuk perbandingan dan penyataan persetujuan akan hasil penelitian.
Data  yang  telah  dikumpulkan  kemudian  dipilah  sesuai  dengan  proses  pengumpulan  data.
Kemudian dilanjutkan dengan menyusun transkip wawancara dan koding data agar memudahkan memilah data yang akan dimasukkan dalam analisis hasil penelitian. Selanjutkan mendeskripsikan hasil  penelitian  dan  menggunakan  metode  triangulasi  data  agar  memperoleh  kesimpulan  hasil penelitian yang tepat.
.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  yang  berperan  penting  dalam  keberhasilan  kebijakan  antara  lain  komunikasi, sumberdaya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  (Eliadi,  2021;  Eunike  Kezia  Sumangkut,  Masje  S. Pangkey, 2021). Program Rehabilitai Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau Bedah Rumah adalah program pemberdayaan sosial untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat yang memiliki rumah kurang layak huni. Sehingga dengan adanya program RS-RTLH ini pada akhirnya harkat dan martabat masyarakatyang kurang mampu dapat terangkat. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek  fisik  rumah  saja,  tetapi  jauh  lebih  penting  bagaimana  membangun  kapasitas  masyarakat miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dari aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Tujuan utama dari program ini adalah dapat mengatasi
masalah kemiskinan terkhususnya tentang masalah tempat tinggal yang dirasakan oleh sebagian masyarakat.
Setiap  program  pemerintah  tentu  memiliki  kendala  dalam  pelaksanaannya,  begitu  juga dengan  program  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni  atau  Bedah  Rumah  yang  ada  di Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  ini,  oleh  sebab  itu,  dalam  melaksanakan  penilaian  dari implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang meliputi: Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber Kebijakan, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, Ciri badan pelaksana, Dukungan lingkungan: Sosial, ekonomi dan politik/pemerintah, dan Sikap pelaksana.

## Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Ukuran  dan  Tujuan  Kebijakan  merupakan  hal  yang  realistis  yang  selalu  berkaitang  dengan suatu program hal ini karena standar dan tujuan yang sudah ditetapkan dari awal yang membuat tidak  dapat  diubah  atau  ditukar  dengan  alasan  apapun,  pada  pelaksana  program  RS-RTLH  atau Bedah Rumah inidirumuskan tiga hal yang dimasukan dalam  wawancara,  diantaranya pencapaian yang ditargergetkan, target jangka pendek  dan jangka  panjang program tersebut, serta kejelasan siapa  saja  yang  berhak  menerima  bantuan  tersebut.  Berdasarkan  hasil  observasi  yang  telah dilakukan  penanggungjawab  dalam  program  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni  atau Bedah  Rumah  adalah  Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Ogan  Komering Ulu.
Hasil dari Peneltian yang telah lakukan melalui wawancara secara langsung menyatakan bahwa  banyak  informan  yang  sebagian  besar  merupakan  penerima  manfaaat  atau  bantuan  yang berpendapat bahwa rata-rata masyarakat penerima bantuan tidak mengetahui terkait dari ukuran dan  tujuan  kebijakan  yang  telah  dilakukan.  Namun,  hasil  dari  observasi  menginterpretasikan bahwa  ukuran  dan tujuan  kebijakan  telah  sesuai  dengan  ketetapan  dalam  prosedur  pelaksanaan

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau Bedah Rumah.
Sasaran kebijakan dalam pengimplementasian program tersebut sudah terlaksana dengan baik dan  optimal,  hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan  ketepatan  sasaran  serta  masyarakat  yang menyatakan  kebahagiaanya  dapat  mendapatkan  bantuan  tersebut,  akan  tetapi  masih  terdapat masyarakat  yang  seharusnya  layak  mendapatkan  bantuan  tersebut  namun  terkendala  dengan pendanaan program karena pendanaan yang terbatas serta kekurangan informasi terkait dasar hukum yang  dipakai  dalam  kebijakan  tersebut.  Pendanaan  yang  setiap  tahunya  diperbaharui  dapat memungkinan masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut pada tahun 2019 diharapkan bisa mendapatkanya pada tahun berikutnya. Hal yang berkaitan dengan target jangka panjang program ini juga diharapkan agar dapat berkelanjutan serta dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah sehingga kedepanya tidak ada lagi masyarakat yang memiliki rumah kurang layakter khusus di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini

## Sumber Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilan jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan harus dapat dilihat dipahami secara baik oleh pelaksana kebijakan dan masyarakat  yang  menjadi  sasaran  dan  tujuan  kebijakan,  hal  ini  selalu  berkaitan  dengan  sikap transparansi yang berdampak pada timbulnya sikap rasa percaya terhadap instansi pemerintahan terkait.  Sumber  dari  suatu  kebijakan  dapat  pula  diartikan  sebagai  landasan  pembuatan  dari kebijakan,  dimanadidalamnya  juga  menyangkut  aspek  sumber  daya.  Sumber  daya  dari  pembuat kebijakan  sangatlah  tergantung  dari  sumber  daya  manusia  yang  ada  didalamnya,  manusia merupakan  sumber  daya  terpenting  dalam  menentukan  keberhasilan  proses  implemntasi  suatu kebijakan
Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni atau Bedah Ruah di Kabupaten Ogan
Komering Ulu adalah salah satu dari contoh implemntasi kebijakan yang diterapkan, didalamya terdapat upaya peningkatan kualitas rumah dengan merehabilitasi tiga komponen utama yaitu atap, lantai,  dan  dinding.  Penelitian  yang  telah  dilakukan,  mengenai  sumber  kebijakan  program  RS- RTLH atau bedah rumah telah berjalan dengan semestinya sesuai instruksi yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai acuan untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, akan tetapi masalah komunikasi terkait sosialisasi program tersebut masih sangat minim dan kurang sehingga hanya beberapa orang yang mengetahui.

## Komunikasi dan Koordinasi Antar Badan Pelaksana
Suatu pencapaian tujuan merupakan hal kunci yang harus dicapai dengan maksimal, karena tanpa  adanya  komunikasi  dan  koordinasi  yang  baik  akan  menghasilakan  suatu  tujuan  akan terhambat. Berdasarkan penjelasan tersebut kunci sebuah tujuan yang hendak dicapai dapat dilihat dari komunikasi dan koordinasi yang baik. Mengenai hal tersebut peneliti  merumuskan tiga hal yang menjadi acuan pertanyaan diantaranyasosialisai yang dilakukan oleh para pelaksana, kendala komunikasi yang dijumpai dan cara mengatasinya, serta apakah terdapat pedoman atau standar komunikasi yang dibuat.
Hasil  dari  beberapa  penelitian  diatas,  maka  peneliti  menginterpretasikan  bahwa  kegiatan komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dalam pemenuhan syarat administrasi sampai dengan proses  mendapatkan  bantuan  dalam  rangka  pelaksanaan  program  RS-RTLH  atau Bedah  Rumah untuk masyarakat yang membutuhkan telah diupayakan dan berjalan secara maksimal meskipun dalam  pelakasanaannya  masih  terhambat  kendala  saat  penyampaian  prosedur  dan  distribusi bantuan  sehingga  membuat  masyarakat  yang  mendapatkan  bantuan  tersebut  bingung  dan kedepannya harus dibuat pedoman agar program tersebut dapat berjalan lebih baik lagi.

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN

## Ciri Badan Pelaksana
Ciri badan pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan merupakan salah satu unsur yang spesifik, karakteristik organisasi dari para pelaku atau pelaksana, hal ini sangatlah penting karena kinerja suatu implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok  dengan  para  agen  pelaksananya,  dari  penjelasan  diatas  maka  peneliti  memfokuskan pertanyaan kepada informan mengenai karakteristik atau cara kerja dari para pelaksana dan adakah cara kerja lain dari instansi yang terlibat dalam program tersebut.
Berdasarkan  hasil  temuan  dalam  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terkait  ciri badan  atau  instansi  pelaksana  terimplementasi  dengan  baik  akan  tetepi  keterbatasan  informasi membuat indikataor tersebut menjadi kuarang dikenal. Hasil observasi teerkait hal tersebut juga menemukan  bahwasanya  badan  atau  instansi  yang  terkait  pada  pelaksanaannya  mengacu  pada ketetapan yang sudah diatur oleh pemerintah namun memiliki karakteristik, peran dan fungsinya masing-masing. Dinas Perkim selaku pengerja utama selalu berkoordinasi dengan pihak pendamping yang  ditunjuk  kelurahan  dan  kemudian  pihak  kelurahan  menyampaikan  kepada  masyarakat. Karakteristik terkait badan yang terlibat dibagi atas fungsi yang berbeda salah satunya pihak Perkim bertugas untuk menyalurkan bantuan, pihak pendamping kelurahan bertugas sebagai pendamping masyarakat yang menerima bantuan terkait proses administrasi serta sebagai pengawasan pelaksanaan yang ditunjuk pihak kelurahan, sedangkan pihak lain yang terlibat adalah penyedia material yang bertugas membantu dinas Perkim dalam pendistribusian material bahan bangunan

## Lingkungan: Sosial, Ekonomi, dan Politik
Dukungan  Lingkungan  seperti  kondisi  sosial  ekonomi  sangat  berpengaruh  terhadap  upaya pencapaian  tujuan  kebijakan  mengingat  pemerintahan  Indonesia  yang  demokratis menyebabkan unsur  politik juga masuk  didalamnya.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  peneliti  membagi  focus
penelitian dalam syarat daya dukungan Lingkungan yang meliputi Ekonomi, Sosial, dan Poitik atau Pemerintahan yang memungkinkan akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat selain itu penelitian juga melihat apakah terdapat dampak sesudah program tersebut berlangsung.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terkait  dukungan  berupa sosial,  ekonomi,  dan  politik  atau  pemerintah  sudah  dijalankan  dengan  maksimal. Namun  masih terdapat  kendala  yang  dihadapi  diataranya  komunikasi  antar  lembaga  yang  terlibat.  Tahapan penerimaan bantuan RS-RTLH atau Bedah Rumah ini memiliki tiga tahapan yakni. Tahap pertama yaitu pemberian pengarahan mengenai berkas oleh pihak Perkim kepada Kelurahan yang belum diserahkan dan memberitahu apa saja yang menjadi prosedur penetapan bantuan, dan memberitahu bahwa  bantuan  ini  hanya  dilakukan  pengrehaban  tidak  mengubah  ataupun  menambah  bentuk rumah perbaikan yang dilakukan hanya bagian yang menjadi prioritas untuk ditempati sekaligus memberikan  surat  persetujuan  bahwasanya  setuju  akan  dilakukan  rehab  rumah  pada  rumahnya, tahap kedua yaitu saat sudah dilakukanya pengerjaan ketika sudah mencapai 50% dan untuk tahap terakhir  yaitu  pengecekan  rumah  setelah  selesai  dilakukan  pembangunan  atau  perbaikan, pengecekan hanya dilakukan oleh pendamping kelurahan yang ditugaskan. Terkait dukungan sosial dapat dijelaskan bahwasanya pihak yang terlibat tidak hanya dinas atau instansi juga melainkan banyak  juga  dari  mereka  warga  sekitar  yang  memberikan  bantuan  tenaga  yang  bersifat kegotongroyongan. Sedangkan, terkait dukungan ekonomi memang banyak penerima bantuan yang mengeluhkan bantuan yang diterima memang dirasa masih kurang dan mereka harus mengeluarkan dana  pribadi,  namun  sebelumnya  juga  sudah  dijelaskan  bahwa  program  tersebut  merupakan program stimululan yang bersifat meringankan beban yeng diterima.

## Sikap Badan Pelaksana
Implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme dan prosedur serta sikap lembaga yang  sesuai,  hal  ini  sangatlah  diperlukan  karena  kebijakan  yang  dilaksanakan  bukanlah berasal dari formulasi dari warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permaslahan yang mereka

## J URNAL I LMU P OLITIK D AN P EMERINTAHAN
rasakan. Sikap merupakan salah satu cara memahami suatu permasalahan, menyikapi bukan berarti harus  bertindak  namun juga dapat diartikan sebagai  suatu  hal  yang  berkaitan dengan pemecahan masalah.  Indikator  yang  terahir  ini,  disimpulkan  dari  pertanyaan  mengenai  bagaimana dengan antusias dari para pelaksana serta dengan bagaimana responsifitas terhadap kendala yang dijumpai oleh para pelaksana.
Hasil  penelitian  diatas  terkait  dengan  sikap  para  pelaksana,  dapat  disimpulkan  bahwa proses tersebut sudah diupayakan dengan optimal, akan tetapi kekurangan juga masih bisa dijumpai diantaranya  kurang  responsifitas  para  penanggung  jawab  yang  mengakibatkan  sejumlah penerimaan  bantuan  menjadi  terhambat  sedangkan masalah  lain  yakni  komunikasi  yang  terjalin hanya  sebatas  seremonial  saja  dan  tidak  berkelanjuta  membuat  banyaknya  keluhan  masyarakat yang  mengungkapkan  bahwa  pada  proses  pengerjaan  hanya  beberapa  dinas  yang  datang  dan kurang sesuai dengan apa yang harus dikerjakan dengan semestinya. Namun ketidakpuasan tersebut dapat di maksimalkan dengan kecepatan proses penyaluran bantuan sehingga banyak masyarakat juga memuji proses penyaluran tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  temuan  penelitian  maka  terkait  rumusan  masalah  dalam  penelitian implementasi  program  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  atau  Bedah  Rumah  yang  ada  di Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  tahun  2019  sudah  berjalan  dengan  baik  dan  optimal.  Sehingga kinerja dari program tersebut dapat dirasakan hasilnya dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi agar program tersebut kedepanya berjalan lebih baik lagi perlu diadakan evaluasi  dan  koordinasi  lanjutan.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  menjaga  kinerja  yang  sudah terimplementasi dengan baik sekaligus melihat kekurangan yang harus diperbaiki.

## DAFTAR PUSTAKA
Eliadi, D. (2021). Implementasi Program Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Prss) Di Kota Tangerang. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora , 5 (2), 181. https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.181-191
Eunike Kezia Sumangkut, Masje S. Pangkey, G. B. T. (2021). Pelaksanaan Program Bedah Rumah di  Desa  Ranoketang  Atas,  Kecamatan  Touluaan,  Kabupaten  Minahasa  Tenggara. Jurnal Administrasi Publik , 7 (105), 13–15. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/34861
Riadi, S., & Rivai, A. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Program Bedah Rumah Warga  Miskin  di  Kelurahan  Silae  Kecamatan  Ulujadi  Kota  Palu. Journal  of  Public Administration and Government , 2 (2), 54–59. https://doi.org/10.22487/jpag.v2i2.110 Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat . Refika Aditama.
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik; Teori dan Proses . CAPS.