## Mekanisme Pendisiplinan Siswa di SMA Dalam Penegakan Tata Tertib Sekolah
Lisnawati * , Nanang Martono, Elis Puspitasari Univesitas Jenderal Soedirman, Indonesia
* lisnawati013@mhs.unsoed.ac.id

## Abstract
Various cases of violations of school rules show that one of the reasons is because students do not understand the contents of the rules. During this time students tend not to be involved in the formulation of the rules and only become the executor. This study aims to examine student involvement in enforcing school rules. This research was conducted using qualitative methods (field research) in a high school in Banyumas Regency, Central Java.  Disciplining  students  at  the  school  is  a  challenge  in  itself  because  most  of  the students  come  from  the  lower  classes.  The  lower  class  is  synonymous  with  harsh  life demands  that  make  it  difficult  to  manage.  Data  was  collected  through  interviews, observation,  and  documentation.  The  research  targets  were  determined  purposively, namely school principals, counseling teachers, and students (OSIS chairmen and students who often violate the rules). The results of the study show that teachers carry out a series of disciplines by collaborating with school organizations such as OSIS, MPK, and other organizational  activists  in  the  process  of  formulating  rules  through  joint  forums, dissemination  of  rules  offline  and  online,  supervising  students  during  departures  and raids, and assessing student discipline individual or collective (class). Based on this, it can be concluded that the school has provided an open space for students to be involved in disciplinary mechanisms from the formulation to the implementation of school rules.

## Keywords: Rules; Students; Discipline; Habitus

## Abstrak
Berbagai  kasus  pelanggaran  tata  tertib  sekolah  menunjukkan  bahwa  salah  satu penyebabnya  adalah  karena  siswa  kurang  memahami  isi  tata  tertib.  Selama  ini  siswa cenderung tidak terlibat dalam perumusan tata tertib dan hanya menjadi pihak pelaksana. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengkaji keterlibatan siswa dalam  penegakan tata tertib sekolah. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif ( field research ) di salah satu SMA  di  Kabupaten  Banyumas,  Jawa  Tengah.  Pendisiplinan  siswa  di  sekolah  tersebut menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar siswa berasal dari kelas bawah. Kelas bawah identik dengan tuntutan kehidupan yang keras sehingga membuatnya sulit untuk diatur.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Sasaran penelitian ditentukan secara purposif, yaitu kepala sekolah, guru BK, dan siswa (ketua OSIS dan siswa yang sering melanggar tata tertib). Hasil studi menunjukkan bahwa guru melakukan serangkaian pendisiplinan dengan berkolaborasi bersama organisasi sekolah seperti  OSIS,  MPK,  dan  aktivis  organisasi  lainnya  dalam  proses  perumusan  tata  tertib melalui forum bersama, sosialisasi tata tertib secara luring dan daring, pengawasan siswa saat  keberangkatan  dan  razia,  dan  penilaian  kedisiplinan  siswa  yang  bersifat  individu maupun  kolektif  (kelas).  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pihak sekolah  telah  memberikan  ruang  terbuka  bagi  siswa  untuk  terlibat  dalam  mekanisme pendisiplinan dari perumusan hingga implementasi tata tertib sekolah.
Kata Kunci: Tata Tertib; Siswa; Disiplin; Habitus

## Pendahuluan
Tata  tertib  sekolah  merupakan  sebuah  mekanisme  pendisiplinan  di  sekolah.  Tata tertib  berfungsi  sebagai  alat  pengawasan/kontrol siswa  untuk  meminimalisasi penyimpangan dan membiasakan sikap baik. Siswa pada dasarnya bukan hanya terlibat dalam penegakan tata tertib sekolah, melainkan dari awal perumusan tata tertib. Hal ini dilakukan  untuk  menciptakan  pemahaman  dan  kesadaran  bersama.  Di  sisi  lain,  fakta menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam proses perumusan tata tertib masih minim. Berdasarkan  penelitian  Tamimi  et  al.  (2022)  selama  ini  tata  tertib  sekolah  dirumuskan dewan  guru,  kepala  sekolah,  dan  komite.  Sementara  Solihuddin  (2013)  dalam penelitiannya  menunjukkan  bahwa  tim  tata  tertib  yang  terdiri  atas  guru  dan  staf bertanggung  jawab  secara  penuh  untuk  menyusun  tata  tertib,  membuat  poin  kriteria pelanggaran,  menyosialisasikan  tata  tertib,  dan  membagi  tugas  dalam  penanganan pelanggaran tata tertib. Trinawati (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa siswa tidak  terlibat  secara  langsung  dalam  perumusan  tata  tertib,  tetapi  hanya  berpartisipasi dalam  pemberian  masukan  pada  saat  tata  tertib  tersebut  telah  dilaksanakan.  Tiga penelitian tersebut tidak menunjukkan adanya keterlibatan siswa dalam penyusunan tata tertib sekolah.
Guru  masih  menjadi  tokoh  sentral  dalam  penegakan  tata  tertib  di  sekolah. Berdasarkan hasil penelitian Zendrato & Lase (2022), Ernaningsih & Anomeisa (2019), Setiawaan  &  Putra  (2021),  dalam  praktiknya  peran  guru  di  antaranya  yaitu  sebagai pengawas, korektor, motivator, pembimbing, pemberi contoh, dan pengambil keputusan atas  pelanggaran  yang  terjadi.  Guru  mengawasi  proses  pembelajaran,  kegiatan ekstrakurikuler,  kegiatan  ibadah  siswa.  Sebagai  korektor,  guru  mendorong  perubahan perilaku  siswa  dari  perilaku  buruk  ke  baik,  sesuai  dengan  tata  tertib.  Sebagai  pemberi contoh,  guru  mencitrakan  dirinya  sebagai  pribadi  yang  disiplin  waktu,  seragam, beribadah,  dan  bertutur  kata  baik.  Guru  memotivasi  dan  membimbing  siswa  untuk menjadi pribadi yang patuh terhadap aturan. Guru menetapkan standar kedisiplinan siswa.
Siswa disiplin selama ini digambarkan sebagai siswa unggul, pintar, memiliki relasi sosial  yang  baik,  dan  berprestasi  (Faiz  et  al.,  2021;  Hadianti,  2017;  Rahmawati  & Hasanah,  2021).  Hasil  studi  yang  dilakukan  Purwandhasari  &  Mudzakir  (2014) menyebutkan  bahwa  kepatuhan  siswa  terhadap  tata  tertib  sekolah  akan  memudahkan mereka  mendapatkan  prestasi  (Oktasari  et  al.,  2020).  Siswa  pintar  dan  berprestasi  di sekolah  inilah  yang  akan  diberikan  ganjaran.  Prestasi  dalam  hal  ini  bukan  diukur  dari keberhasilan  siswa  menerapkan  tata  tertib,  melainkan  diukur  dari  nilai  akademik  dan nonakademik, seperti: juara kelas, juara lomba, cipta karya, menjabat di organisasi dan kepanitiaan. Di sisi lain, Fauzana dkk (2021) dalam penelitiannya menghasilkan temuan berbeda,  bahwa  perilaku  negatif  siswa  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  prestasi belajar. Artinya tidak semua siswa berprestasi memiliki perilaku baik dan sebaliknya.
Di  sisi  lain,  siswa  hampir  tidak  pernah  dilibatkan  dalam  perumusan  tata  tertib sekolah, mereka lebih  sering menjadi  objek tata tertib. Keterlibatan siswa yang minim dalam proses perumusan tata tertib dapat menyebabkan ketidakselarasan antara tata tertib dengan  kebutuhan  siswa.  Siswa  hanya  berperan  sebagai  pelaksana  tanpa  mengetahui dasar tata tertib sekolah. Selain itu, perilaku tidak taat terhadap tata tertib masih dijumpai di sekolah, seperti terlambat datang ke sekolah, tidak disiplin tata berbusana, melawan guru,  membuat  kegaduhan  di  kelas,  merokok,  dan  berkelahi  (Aprilia  et  al.,  2021). Pemahaman  siswa  yang  kurang  terhadap  tata  tertib  dan  menganggap  remeh ketidakdisiplinan menjadi faktor yang melatarbelakangi pelanggaran tata tertib (Anzalena et al., 2019). Selain itu, sekolah masih diwarnai berbagai kasus pelanggaran berat seperti tindak  kekerasan  yang  dilakukan  antarsiswa,  guru  terhadap  siswa,  atau  bahkan  siswa terhadap  guru.  Berdasarkan  data  dari  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan  Anak  menunjukkan  bahwa  67%  siswa  menyatakan  pernah  melakukan kekerasan, 27% guru laki-laki dan 17% guru perempuan menjadi pelaku kekerasan fisik di  sekolah  (Widodo,  2017).  Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  pelanggaran  tata  tertib kategori ringan hingga berat masih banyak dijumpai di sekolah.
Studi  terdahulu  tentang  pendisiplinan  siswa  dapat  dikategorikan  menjadi  lima kategori  studi  yaitu:  Pertama,  guru  dan  perannya  dalam  pendisiplinan.  Siswa  disebut disiplin ketika ia mematuhi tata tertib sekolah dan bertanggung jawab atas perilakunya di sekolah,  adapun  peran  guru  dalam  proses  pendisiplinan  yaitu  sebagai  pengawas, penghubung, pembimbing, dan pemberi sanksi (Setiawan & Putra, 2021; Ugurlu et al., 2015).  Kedua,  implementasi  tata  tertib  sekolah.  Implementasi  tata  tertib  sekolah dilakukan  melalui  kegiatan  keagamaan,  upacara,  penertiban  waktu,  model  potongan rambut,  dan  cara  berpakaian  (Fawaid,  2017;  Laugi,  2019).  Mekanisme  pendisiplinan dilakukan melalui panoptikon, normalisasi, dan pemberlakuan reward serta punishment bagi siswa. Adapun isi tata tertib siswa secara umum meliputi kewajiban, larangan, dan sanksi bagi pelanggar tata tertib. Siswa bukan merupakan agen yang bebas, melainkan didisiplinkan  dengan  standar  penampilan  dan  perilaku  tertentu.  Wang  (2021)  dalam penelitiannya  menunjukkan  bahwa  sekolah  pada  masyarakat  modern  lebih  berperan membekali siswa keterampilan yang dibutuhkan industri. Sekolah berada dalam jaringan kekuasaan  kapitalis.  Sekolah  bertujuan  untuk  mempersiapkan  individu  menjadi  tenaga kerja. Budaya yang diajarkan di sekolah ditentukan dan disesuaikan dengan kepentingan kapitalis.  Kapitalis  merujuk  pada  kelompok  kelas  atas  dalam  sebuah  struktur  sosial. Berbagai standar penampilan dan perilaku siswa dalam tata tertib sekolah mengarah pada standar kelas atas.
Ketiga,  faktor  indisipliner  siswa.  Faktor  indisipliner  siswa  menurut  penelitian Anzalena et  al., (2019) yaitu siswa kurang memahami tata tertib sekolah, menganggap sepele perilaku tidak disiplin, dan tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki diri. Selain itu, kesulitan ekonomi menyebabkan siswa tidak berseragam lengkap. Keempat, dampak tata tertib sekolah. Tata tertib membuat siswa lebih berhati-hati ketika bertindak, merasa selalu diawasi, dan memiliki kepekaan untuk mengingatkan teman yang melanggar tata tertib  sekolah  (Mabuka,  2021).  Sementara  Bell  &  Puckett  (2020)  menyatakan  bahwa skorsing  memiliki  dampak  negatif  terhadap  prestasi  akademik  siswa  Afrika-Amerika, pasalnya mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran di kelas. Kelima, pendisiplinan dan diskriminasi. Siswa kulit hitam diawasi lebih ketat dan dihukum lebih cepat (Annamma et al.,  2019), sementara  siswa yang gagal  melanjutkan studi cenderung diabaikan guru (Wang, 2021). Lima kecenderungan penelitian terdahulu belum menjelaskan mengenai keterlibatan siswa dalam proses penyusunan tata tertib sekolah.
Penelitian yang akan dilakukan bermaksud mengisi kekosongan kajian yang selama ini  belum  dilakukan  peneliti  terdahulu.  Penelitian  ini  memfokuskan  pada  sejauh  mana partisipasi siswa dalam proses pembuatan dan implementasi tata tertib sekolah. Asumsi penelitian ini bahwa keterlibatan siswa dalam perumusan tata tertib dapat meningkatkan tingkat pemahaman dan kepedulian mereka terhadap penegakan tata tertib sekolah.
Penelitian ini dilakukan di SMAN 1 Wangon di Banyumas, Jawa Tengah. SMA ini dipilih  karena  hampir  tidak  pernah  terjadi  pelanggaran  berat  yang  dilakukan  siswa  di SMA  tersebut.  Tata  tertib  yang  sering  dilanggar  seperti  masih  ditemukan  siswa  yang sering membolos dan terlambat masuk sekolah. Siswa di SMA tersebut sebagian besar berasal  dari  keluarga  kelas  bawah.  Berdasarkan  data  pekerjaan  orang  tua  siswa menunjukkan  bahwa  222  dari  360  orang  tua  siswa  terdata  tidak  bekerja,  17  orang  tua bekerja  sebagai  buruh,  18  pedagang  kecil,  11  karyawan  swasta,  11  wiraswasta,  8 PNS/TNI/POLRI, 3 guru, dan 27 lainnya. Menurut Utari et al. (2019) kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan anak harus membantu orang tua mencari nafkah, sehingga
anak sulit berkonsentrasi, sering terlambat sekolah, tidak mengerjakan PR, ketiduran di kelas,  tidak  memiliki  atribut  lengkap,  dan  sering  membolos.  Latifah  (Anisa  Darania, 2020)  menyatakan  bahwa  kemiskinan  identik  dengan  kotor,  malas,  sulit  diatur,  tidak disiplin,  dan  kekacauan.  Sementara  standar  penampilan  da  perilaku  siswa  dalam pendisiplinan  yang  mengarah  pada  kelas  atas  dapat  turut  serta  menjadi  faktor ketidaksiapan  mereka  menyesuaikan  diri  dengan  budaya  disiplin  di  sekolah.  Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pendisiplinan siswa di SMA dalam penegakan tata tertib sekolah?

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  untuk  mendeskripsikan  proses pendisiplinan  dalam  penegakan  tata  tertib  mulai  dari  perumusan  hingga  implementasi. Penelitian ini dilakukan  di  SMA di  Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.  Ada beberapa pertimbangan  dalam  pemilihan  sekolah  ini  sebagai  lokasi  penelitian.  Pertama,  praktik indisipliner relatif rendah dan hanya berbentuk pelanggaran ringan seperti terlambat dan membolos.  Kedua,  latar  belakang  siswa  di  sekolah  ini  cukup  beragam  dari  berbagai kelompok masyarakat, dari kelas sosial menengah ke atas dan menengah ke bawah. Kelas bawah  melalui  pendisiplinan  di  sekolah  dituntut  untuk  berpenampilan  dan  berperilaku mengikuti  standar  kelas  atas.  Oleh  karena  itu,  praktik  pendisiplinan  di  sekolah  tersebut dapat  dikatakan  sudah  cukup  berhasil.  Teknik  penentuan  informan  dalam  penelitian  ini yaitu  menggunakan  teknik purposive  sampling .  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah kepala sekolah yaitu Bu Asti Ningsih, guru BK yaitu Pak Carli Wibowo dan siswa. Siswa yang dipilih sebagai informan adalah ketua OSIS yaitu Very Damariski dan siswa yang sering melanggar tata tertib yaitu Seno Mahardika dan Andi Nurdianto. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif/ ongoing  analysis .  Uji  keabsahan  data  dilakukan  dengan  teknik  triangulasi sumber.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Disiplin dalam Perspektif Guru dan Siswa
Pelaksanaan  pendisiplinan  di  sekolah  melibatkan  berbagai  pihak  seperti  kepala sekolah,  guru,  dan  siswa.  Ketiganya  berperan  penting  dalam  serangkaian  mekanisme pendisiplinan  dari  perencanaan  hingga  implementasi.  Pemaknaan  disiplin  berdasarkan kaca  mata  pihak-pihak  tersebut  menjadi  sangat  penting,  karena  akan  memengaruhi tindakan  mereka  dalam  penerapan  pensiplinan.  Makna  tersebut  muncul  dari  interaksi sosial antarindividu dan dimodifikasi melalui suatu proses interpretasi, menjadi tindakan bersama yang dilakukan secara berulang-ulang dan melahirkan suatu kebiasaan (Ahmadi, 2008). Berikut pernyataan Bu Asti selaku kepala sekolah mengenai makna disiplin:
Menurut  saya  disiplin  itu  adalah  suatu  tindakan  atau  perilaku  untuk  taat  terhadap aturan (Wawancara, 25 Mei 2023).
Pemaknaan disiplin tersebut merujuk pada kepatuhan terhadap aturan atau tata tertib sekolah.  Tata  tertib  menjadi  produk  pendisiplinan  siswa,  digunakan  sebagai  pedoman berperilaku  dan  indikator  kedisiplinan.  Pemaknaan  yang  sama  juga  diungkap  oleh  Veri yang merupakan ketua OSIS:
Disiplin sebenarnya definisi terlebih dahulu, disiplin itu terkait dengan kita menaati sebuah aturan di tempat tertentu misalkan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Ini juga termasuk penerapan disiplin (Wawancara, 25 Mei 2023). Bu  Asti  dan  Very  sama-sama  memaknai  disiplin  sebagai  tindakan  patuh  terhadap tata tertib. Siswa dikatakan disiplin jika dapat melaksanakan serangkaian kewajiban dan menghindari  larangan  seperti  yang  tercantum  dalam  tata  tertib  sekolah.  Pendisiplinan
merupakan tindakan untuk mengendalikan Siswa. Siswa dibuat untuk tidak berdaya dan menyesuaikan  diri  dengan  berbagai  aturan  yang  berada  di  luar  dirinya.  Pendisiplinan dilakukan  secara  terus-menerus  untuk  menginternalisasi  dan  mengonstruksi  kepatuhan dalam diri  mereka.  Sebagaimana Martono  (2014) mengungkapkan bahwa pendisiplinan merupakan mekanisme kekuasaan untuk membentuk tubuh terampil, berguna, dan patuh terhadap aturan. Tata tertib mengatur aktivitas sehari-hari di sekolah. Berikut pemaparan Bu A mengenai isi tata tertib:
Aktivitas  sehari-hari  di  sekolah  mulai  dari  aktivitas  pembelajaran,  tertib  dalam mengikuti  proses  pembelajaran  baik  di  ruang  kelas  maupun  dalam  menggunakan sarana  dan  prasarana  di  sekolah,  kemudian  terkait  dengan  tata  tertib  berpakaian dengan  segala  atributnya.  Kemudian  terkait  dengan  hal-hal  yang  boleh  dan  tidak boleh dilakukan terkait dengan misalnya ketika tidak boleh menggunakan perhiasan berlebihan, laki-laki berambut rapi, perempuan tidak boleh make up berlebihan atau membawa  apa  namanya  tidak  boleh  berkelahi  dan  sebagainya.  Jadi  tata  tertib  itu tidak  hanya  terkait  dengan  proses  pembelajaran  tapi  juga  perilaku  mereka  di  luar kelas  terkait  dengan  berpakaian,  perilaku  mungkin  ketika  masuk  kelas  masuk sebelum jam 7 dan sebagainya (Wawancara, 25 Mei 2023).
Tata  tertib  setidaknya  mengatur  hak  dan  kewajiban  dalam  kegiatan  sekolah, perizinan sekolah, sopan santun dalam pergaulan, seragam sekolah, larangan bagi siswa, peraturan kendaraan, penghargaan dan sanksi. Pendisiplinan dengan kontrol aktivitas ketat ini  bertujuan  untuk  menghasilkan  standar  perilaku  “baik”    (Soleha,  2017).  Siswa  dari berbagai  latar  belakang  ditundukkan  dengan  standar  yang  sama.  Standar  tersebut selanjutnya  menentukan  kualitas  kedisiplinan  siswa  (siswa  disiplin  dan  siswa  tidak disiplin).

## 2. Keterlibatan Siswa dalam Mekanisme Pendisiplinan di Sekolah
Serangkaian proses pendisiplinan dalam penelitian ini terdiri atas proses penyusunan tata  tertib,  sosialisasi  tata  tertib  dan  implementasi  tata  tertib.  Keterlibatan  siswa  dalam serangkaian proses tersebut menjadi hal penting, agar tata tertib selaras dengan kebutuhan mereka.  Artinya,  penerapan  tata  tertib  tidak  bersifat  satu  arah  yaitu  dari  guru  ke  siswa, tetapi perlu dikonsep atas kesadaran bersama. Penyusunan tata tertib menjadi kewenangan masing-masing sekolah. Penyusunan tata tertib di lokasi penelitian dilakukan secara rutin menjelang tahun ajaran baru. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tata tertib berdasarkan pernyataan Veri selaku ketua OSIS yaitu:
Itu  melibatkan  seluruh  perwakilan  dari  seluruh  pengurus  organisasi.  Terus  nanti dipimpin  oleh  pihak  kesiswaan  kira-kira  yang  ditambahkan  mana,  yang  mau dibenahi  mana.  Itu  nanti  ditetapkan  dan  disahkan  oleh  para  perwakilan  pengurus organisasi tersebut (Wawancara, 25 Mei 2023).
Penyusunan  tata  tertib  di  lokasi  penelitian  telah  melibatkan  berbagai  pihak  yaitu wakil  kepala  sekolah  bidang  kesiswaan  dan  perwakilan  siswa  seperti:  OSIS,  MPK, pengurus  organisasi  lainnya,  dan  ketua  kelas  melaui  forum  bersama.  Perwakilan  siswa bertugas menampung aspirasi dan menyosialisasikan tata tertib ke siswa lainnya. Melalui forum,  perwakilan  siswa  diberikan  ruang  untuk  menyampaikan  pendapatnya  dan menyepakati peraturan bersama. Meskipun dalam praktiknya, perwakilan siswa tersebut cenderung menerima aturan yang telah ada. Berikut pemaparan Veri saat terlibat dalam proses perumusan tata tertib.
Lebih ke oke oke aja sih, karena kan mereka tau kalau di sini kita sekolah ya buat disiplin itu ya lebih baik, kalau misalkan kosmetik dibebaskan mungkin akan terlalu bebas, jadi perlu diatur (Wawancara, 25 Mei 2023).
Veri  yang  terlibat  dalam  proses  perumusan  tata  tertib  memahami  isi  tata  tertib dengan baik. Berikut pemaparannya mengenai isi tata tertib.
Untuk tata tertib itu dimulai dari jam keberangkatan, dalam kita berpakaian, terus larangan-larangan  tentang  kosmetik  dan  perhiasan,  dan  perilaku  (Wawancara,  25 Mei 2023).
Di  sisi  lain,  proses  perumusan  ini  tidak  cukup  terbuka  terhadap  siswa  yang  tidak menjabat di organisasi sekolah ataupun ketua kelas seperti yang dialami Seno dan Andi. Keduanya tidak mengetahui kapan pembuatan tata tertib atau tidak pernah diajak dalam proses  perumusan  tata  tertib.  Mereka  mengetahui  tata  tertib,  setelah  ada  sosialisasi. Ketidakterlibatan  mereka  dalam  proses  perumusan  tata  tertib  membuat  mereka  kurang memahami substansi tata tertib sekolah. Keduanya  juga kurang tertarik untuk membaca lembar  tata  tertib  yang  ada  di  kelas.  Menurut  Seno  lembar  tata  tertib  yang  kompleks membuatnya  malas  untuk  membacanya.  Mereka  mengetahui  tata  tertib  setelah  ada sosialisasi. Namun keduanya tidak memahami tata tertib secara komprehensif.
Sosialisasi  tata  tertib  dilakukan  setelah  ditandatangani  kepala  sekolah.  Sosialisasi bertujuan untuk memastikan seluruh siswa mengetahui dan memahami substansi tata tertib sekolah. Sosialisasi dilakukan secara luring ke kelas-kelas oleh OSIS dan MPK, melalui pengumuman  setelah  upacara  hari  Senin  oleh  guru,  dan  secara  daring  melalui  grup WhatsApp  masing-masing  kelas.  Saat  sosialisasi  tata  tertib  sekolah,  siswa  cenderung menerima tata tertib tersebut. Tidak terjadi proses negosiasi dalam sosialisasi tersebut.
Foucault  menggunakan  istilah diciplinary  power untuk  menganalisis  penguasaan institusi terhadap tubuh individu pada masyarakat modern. Pitsoe (2013) dalam Foucault’s Discourse and Power: Implications for Instructions Classroom Management , menyatakan bahwa  lembaga  pendidikan  memiliki  sejarah,  nilai,  dan  norma  yang  sudah  ada  dan menentukan praktik relasi sosial di dalamnya. Praktik relasi kuasa di sekolah beroperasi secara tidak tampak, tidak disadari, dan seakan-akan dinormalisasi siswa. Dalam konteks penelitian  ini  relasi  kuasa  beroperasi  melalui  pendisiplinan.  Melalui  tata  tertib,  sekolah dapat  mengendalikan  siswa.  Tata  tertib  sekolah  menjadi  serangkaian  aturan  yang diwariskan secara turun temurun dan cenderung dimaknai sebagai aturan yang wajar untuk dipatuhi  dan  dilestarikan  di  sekolah.  Guru  tidak  memberikan  alasan  yang  mendasari pembuatan tata tertib. Siswa cenderung menerima dan mengikuti tata tertib yang ada agar tidak terkena hukuman. Guru dengan pengetahuannya diputuskan sebagai kebenaran oleh siswa. Pengetahuan digunakan oleh sekelompok minoritas (baca: guru) yang memaksakan gagasan  mereka  tentang  apa  yang  benar  pada  mayoritas  (baca:  siswa).  Pengetahuan merupakan  bentuk  kekuasaan.  Kekuasaan  beroperasi  melalui  wacana/diskursus pengetahuan dalam relasi  sosial.  dan berada dalam  ruang lingkup strategis  (Syafiuddin, 2018).  Kekuasaan  bersifat  produktif,  menyebar,  dan  dinormalisasi  dalam  praktik pendisiplinan (Mudhoffir, 2013).
Adapun proses implementasi tata tertib merujuk pada tiga mekanisme pendisiplinan menurut  Foucault.  Terdapat  tiga  cara  dalam  mekanisme  pendisiplinan  yaitu  dilakukan melalui  pengawasan  bertingkat,  normalisasi  (standar  perilaku  yang  baik),  dan  ujian (penentuan siapa yang akan diganjar dan siapa yang dihukum) (Martono, 2014). Berikut penjelasannya:
a. Pengawasan Bertingkat
Pendisiplinan di sekolah menurut Foucault mirip seperti sistem penjara panoptikon. Bangunan  sekolah  dibentuk  seperti  penjara,  agar  guru  dapat  mengawasi  siswa  dengan mudah. Sekolah sebagai tempat pendisiplinan dikonsep sebagai gedung berpagar tinggi, tertutup, dan terpisah dengan lingkungan sekitar. Siswa berada dalam pengawasan yang ketat selama di sekolah mulai dari masuk ke gerbang sekolah, berada di dalam sekolah, hingga keluar dari gedung sekolah. Siswa dikontrol sedemikian rupa seperti jam masuk,
jam  istirahat,  dan  jam  pulang.  Kegiatan  pembelajaran  di  lokasi  penelitian  dimulai  jam 07.00. Siswa harus datang ke sekolah jam 06.45, kemudian mengikuti kegiatan amaliyah selama 15 menit seperti membaca iqro dan asmaul husna. Setiap pagi terdapat guru piket, patroli  keamanan  sekolah  (PKS),  dan  OSIS  yang  berdiri  di  gerbang  sekolah.  Mereka mengawasi siswa dari mulai jam kehadiran, kelengkapan seragam, rambut, dan kendaraan yang dipakai. Berikut pemaparan Veri mengenai aktivitas pengawasan siswa di gerbang sekolah.
Itu yang jaga di gerbang, MPK sama OSIS itu berjaga, jika ada yang tidak mematuhi aturan  itu  langsung  dicatat,  terus  misalkan  sepatunya  misal  hari  senin  itu  warna putih, itu langsung disita. Pulangnya nanti dikembalikan lagi (Wawancara, 25 Mei 2023).
Siswa yang melanggar tata tertib akan dicatat dan diberikan poin pelanggaran. Poin pelanggaran tersebut akan menentukan tingkatan sanksi yang diberikan oleh sekolah yaitu peringatan  secara  lisan  jika  poin  pelanggaran  mencapai  skor  25,  peringatan  kedua  jika mencapai  skor  50,  peringatan  ketiga  jika  mencapai  75,  dan  siswa  dikembalikan  kepada orang  tua  jika  poin  pelanggaran  mencapai  skor  100.  Pengawasan  tata  tertib  di  lokasi penelitian  juga  terimplementasi  melalui  razia.  Berikut  pemaparan  Bu  Asti  berkaitan dengan bentuk-bentuk razia.
Insidental sih, ya paling rutinnya itu berapa bulan sekali misalnya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Razia HP, kosmetik, kalau yang dibawa hanya sekedar bedak tabur itu gapapa untuk mengantisipasi agar tidak berlebihan (Wawancara, 25 Mei 2023). OSIS bertugas dalam proses razia tersebut. Mereka masuk ke masing-masing kelas, menggeledah tas, dan menyita barang-barang siswa yang tidak diperbolehkan dibawa ke sekolah.  Wakil  kepala  sekolah  bidang  kesiswaanlah  yang  bertugas  menyimpan  barang- barang sitaan tersebut.
b. Normalisasi
Normalisasi  merupakan  instrumen  kekuasaan  yang  digunakan  untuk  menentukan standar perilaku. Standar menggolongkan perilaku normal dan tidak normal (Aulianida et al., 2016). Standar perilaku normal yang dimaksud adalah perilaku yang diterima secara moral.  Siswa  diharuskan  berperilaku  sesuai  standar  seperti  yang  tercantum  dalam  tata tertib  sekolah.  Normalisasi  pada  akhirnya  membentuk  tubuh  yang  disiplin  yaitu  tubuh yang mematuhi aturan dan kenormalan yang berlaku di sekolah. Sekolah menormalisasi penampilan  dan  perilaku  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  siswa.  Tujuan  standar penampilan atau perilaku menurut Bu Asti yaitu:
Ya  menurut  saya  itu  sesuatu  hal  yang  positif,  yang  pertama  untuk  menciptakan keteraturan dan ketertiban. Bayangkan lah mbak misal anak masuk tidak ada aturan anak kan bisa semaunya, ada yang jam 7 ada yang setengah 8, nah kita ambil sisi positifnya  tata  tertib  untuk  membentuk  keteraturan  dan  ketertiban  di  lingkungan sekolah.  Termasuk  misalnya  terkait  dengan  rambut  ya  kalau  engga  ya  nanti modelnya macem-macem ada yang dicat dan lain sebagainya, pemakaian seragam satu sisi untuk keteraturan kemudian untuk identitas sosial juga, cuma menghindari apa itu istilahnya ya kesenjangan sosial (Wawancara, 25 Mei 2023).
Penetapan  standar  penampilan  dan  perilaku  dipandang  untuk  menciptakan keteraturan  di  sekolah,  identitas  sekolah,  dan  menghindari  kesenjangan  sosial-ekonomi antarsiswa.  Di  sisi  lain,  standar  penampilan  dan  perilaku  dalam  tata  tertib  bias  dengan budaya  kelas  atas.  Budaya  ini  dalam  istilah  Bourdieu  disebut  sebagai  habitus.  Habitus kelas atas diberlakukan untuk seluruh siswa tanpa memerhatikan latar belakang mereka. Siswa yang mayoritas berasal dari kelas di bawah dipaksa untuk mengikuti habitus kelas atas.  Pemaksaan  tersebut  disebut  Bourdieu  sebagai  kekerasan  simbolik.  Kekerasan simbolik  merupakan  dominasi  struktur  sosial  yang  berlangsung  secara  halus,  tidak
disadari,  diterima  sebagai  sesuatu  yang  wajar  dan  perlu  dilestarikan  (Amirulloh,  2018; Diyah  &  Imron,  2016;  Ulfah,  2013).  Kekerasan  simbolik  mengubah  hubungan  antara praktik dominasi dan ketundukan dalam sebuah hubungan yang lebih stabil.
Berikut  ini  merupakan  bentuk-bentuk  normalisasi  yang  ditemukan  dalam  lokasi penelitian:
Pertama,  normalisasi  pakaian  dan  atributnya.  Tata  tertib  memaksa  siswa  untuk menggunakan seragam dan atribut lengkap seperti: sepatu, kaos kaki, dasi, topi, dan sabuk. Ketentuan seragam dan atribut yang berlaku di lokasi penelitian yaitu: 1) hari Senin dan Selasa:  seragam  OSIS,  sepatu  hitam  polos,  sabuk  hitam  polos,  kaos  kaki  putih,  dan kerudung  putih  instan  menutup  dada  bagi  siswa  perempuan.  2)  hari  Rabu  dan  Kamis: seragam identitas, sepatu dan kaos kaki bebas, kerudung biru instan menutup dada bagi siswa  perempuan.  3)  hari  Jumat:  seragam  pramuka,  kaos  kaki  dan  sepatu  hitam  polos, kerudung  coklat  tua  instan  menutup  dada.  Seragam  sekolah  dan  atributnya  menjadi identitas  individu  sebagai  pelajar.  Seragam  menggambarkan  kecerdasan,  kercerdikan, kerapian, dan nilai tanggung jawab seorang siswa untuk belajar (Syifa & Haloho, 2022). Selama  ini,  penggunaan  seragam  sekolah  bertujuan  untuk  menyamaratakan  siswa  dari berbagai  kalangan  kelas  sosial.  Namun,  di  balik  tujuan  tersebut,  seragam  merupakan habitus  berpakaian  kelas  atas.  Seragam  berkerah  menjadi  simbol  status  kalangan bangsawan  mulai  pertengahan  abad  14  di  Barat.  Berbeda  dengan  kelas  bawah  yang cenderung menggunakan pakaian lebih santai terutama untuk bekerja (Mutmainah, 2014). Identitas kelas atas dalam seragam diperjelas dengan penggunaan dasi. Dasi merupakan simbol  kemapanan,  kalangan  kelas  terdidik,  dan  kalangan  menengah  atas.  Penggunaan seragam berdasi, atasan dimasukkan ke celana degan dilengkapi sabuk, sepatu, dan kaos kaki  mencerminkan  penampilan  kaum  intelektual  Eropa  (Khasanah  &  Afiyanto,  2017). Saat ini, seragam berdasi juga menjadi simbol profesi orang-orang yang bekerja di kantor, bank, dan instansi lainnya. Pembiasaan penggunaan seragam dan atribut ini menyebabkan sebagian besar siswa memiliki cita-cita bekerja di kantor dengan gaji tinggi.
Kedua,  normalisasi  waktu.  Sekolah  mengatur  jam  masuk,  istirahat,  pulang, menyelesaikan  PR,  dan  jumlah  maksimal  ketidakhadiran  siswa.  Jam  masuk  di  lokasi penelitian adalah jam 06.45 dan pulang jam 16.00. Siswa terlambat tidak diperbolehkan masuk ke kelas, sebelum lapor ke guru piket. Bagi siswa yang tidak hadir lebih dari dua hari  karena  sakit  harus  menyertakan  surat  keterangan  dokter.  Peraturan  waktu  tersebut sejalan dengan peraturan di dunia kerja. Pekerja dikontrol agar dapat mencapai target kerja setiap  hari.  Maka  dari  itu,  pekerja  dikontrol  sedemikian  rupa  agar  tidak  mengganggu produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah target yang dikejar kapitalis yaitu kelas atas. Pendisiplinan waktu di sekolah tidak mempertimbangkan keragaman latar belakang siswa. Siswa  kelas  atas  mudah  untuk  hadir  tepat  waktu  karena  mereka  memiliki  fasilitas transportasi pribadi yang memadai. Berbeda dengan kelas bawah terutama yang bertempat tinggal di pelosok, harus berebut kendaraan umum karena akses transportasi yang sulit.
Ketiga, normalisasi model rambut dan riasan siswa. Tata tertib mewajibkan rambut siswa  harus  rapi,  tidak  melebihi  alis,  mengenai  kerah  baju,  menutup  telinga,  dan  tidak boleh  dicat  warna.  Bagi  siswa  putri  tidak  diperbolehkan  untuk  memberi  warna  rambut, mencukur  alis  mata,  menggunakan  makeup  berlebihan,  bertato,  dan  bertindik.  Rambut merupakan bagian simbol identitas individu. Gaya rambut laki-laki dan perempuan selama ini  berada  di  bawah  kontrol  masyarakat.  Sebagaimana  pernyataan  Synnot  (Khumairoh, 2022) bahwa laki-laki dikonstruksi dengan potongan rambut pendek, sementara laki-laki yang berambut panjang dianggap telah keluar dari arus utama. Begitu pula di sekolah, laki- laki  harus  berambut  pendek.  Jika  tidak,  maka  akan  dikenai  sanksi.  Rambut  selain dikonstruksi sebagai simbol pembeda gender, juga dapat merepresentasikan status sosial pemiliknya.  Rambut  pendek  menggambarkan  kerapian,  kebersihan,  dan  kemampuan
ekonomi  untuk  mencukur  rambut.  Sementara,  rambut  panjang  pada  laki-laki  sering diidentikkan dengan rambut masyarakat kelas bawah yang kurang memerhatikan kerapian dan kebersihan. Aspek kerapian dan kebersihan ini juga berkaitan dengan larangan bagi siswa  menato  tubuhnya.  Tato  dianggap  dapat  membuat  tubuh  menjadi  kotor.  Tubuh bertato  juga  menjadi  citra  kelas  bawah  sebagaimana  pernyataan  Fitriadi  (2011), penampilan kelas bawah sering dicitrakan berpakaian sederhana, kumal, rambut kusam, bertato,  dan  bertindik.  Penampilan-penampilan  tersebut  identik  dengan  penampilan pengamen, pengemis, preman, dan profesi-profesi kelas bawah lainnya. Di sisi lain, isi tata tertib juga menuai kontra dari siswa. Seno menyatakan bahwa dirinya merasa keberatan dengan aturan rambut yang diterapkan sekolah. Ia pernah terkena razia rambut meskipun rambutnya hanya terlihat berantakan. Selain itu ia menyatakan bahwa kewajiban bersepatu warna hitam tidak rasional karena tidak berkaitan dengan aktivitas belajar di sekolah. c. Ujian (penentu siapa yang akan diganjar dan dihukum)
Standarisasi perilaku dan pengawasan ketat guru akan menentukan siapa siswa yang akan diberi ganjaran dan hukuman. Ganjaran atau penghargaan yang telah diterapkan yaitu diberikan  kepada  mereka  yang  berprestasi  secara  akademis  dan  nonakademis.  Berikut pemaparan Bu Asti.
Ada,  rewardnya  yah  ada  diberikan  apresiasi  terhadap  siswa  yang  baik.  Yang berprestasi  secara  akademis  dan  nonakademis.  Ke  depannya  ditambah  lagi  untuk siswa teladan, ini masih dalam proses. Kami memberikannya dalam bentuk piagam atau plakat (Wawancara, 25 Mei 2023).
Prestasi selama ini masih diukur melalui keberhasilan proses pembelajaran di kelas, mengikuti  organisasi  sekolah,  dan  keberhasilan  berkompetisi  (juara  di  bidang  sains, olahraga,  seni,  dan  lainnya  yang  mengharumkan  nama  sekolah).  Adapun  ganjaran  bagi siswa  disiplin  bersifat  kolektif  atau  perkelas.  Kelas  dengan  jumlah  kehadiran  siswa tertinggi maka akan dikategorikan sebagai kelas paling disiplin. Kelas paling disiplin akan mendapatkan bendera oranye yang ditempelkan  di  depan kelasnya. Adapun mekanisme penilaian kelas disiplin menurut Bu Asti yaitu:
Mekanismenya  itu  kita  ada  penilaian  yang  dilakukan  secara  rutin  periodik  setiap minggunya  terhadap  kebersihan,  kerapian,  kehadiran  sebagainya  itu  direkap.  Itu kerja  sama  bapak  ibu  guru  sebagai  koordinator  melaksanakan  dengan  siswa  ada satgasnyalah yang melakukan penilaian. kemudian dinilai tiap minggu (Wawancara, 25 Mei 2023).
Adapun  penerapan  hukuman  yang  telah  dilakukan  berbentuk  hukuman  fisik  dan nonfisik.  Hukuman  nonfisik  yaitu  seperti  kegiatan  amaliyah  berupa  membaca  asmaul husna dan literasi bagi siswa yang terlambat ke sekolah dan menyanyi bagi siswa terlambat masuk kelas. Sementara itu, hukuman fisik diberikan jika pelanggaran dilakukan berkali- kali. Misalnya, jika siswa terlambat melebihi 3 kali, maka akan dihukum push up , squat jump, atau jalan jongkok ke kelas.
Kekuasaan  mengontrol  hukuman  bagi  tubuh  pelanggar  aturan.  Hukuman  yang diterapkan di sekolah diibaratkan mengalami dinamika yang sama seperti praktik hukuman di masyarakat. Foucault menguraikan perkembangan cara-cara hukuman dari masyarakat tradisional  ke  modern.  Foucault  menyebut  cara  sebagai  teknologi.  Teknologi  hukuman pada  zaman  monarki  dilakukan  melalui  eksekusi  dan  penyiksaan  secara  brutal,  serta dipertontonkan ke masyarakat. Berbeda dengan teknologi hukuman pada zaman modern yaitu  melalui  pendisiplinan  tubuh.  Hukuman  ditentukan  oleh  kuasa  para  professional. Kekuasaan  disalurkan  melalui  hubungan  sosial,  bersifat  positif,  dinormalisasi,  dan dilegitimasi melalui regulasi. Sekolah modern menerapkan hukuman yang lebih rasional. Hukuman fisik yang sadis dan dipertontonkan di depan umum dialihkan menjadi hukuman yang bersifat tertutup, lebih manusiawi, mempertimbangkan pelanggaran, dan mendidik.
Hukuman  diberikan  guru  kepada  siswa  tanpa  memberikan  pilihan.  Misalnya,  saat pelaksanaan razia rambut, siswa yang telah terdata berambut panjang akan dikumpulkan di lapangan setelah upacara hari Senin. Guru akan langsung memotong rambut siswa tanpa bertanya apakah siswa setuju rambutnya dipotong oleh guru. Siswa yang kabur akan dicari pengurus OSIS dan diminta kembali ke lapangan. Guru menentukan bagaimana perilaku yang  diharapkan  dari  siswa  dan  menggunakan  otoritasnya  untuk  menindak  siswa. Penerapan  tata  tertib  sekolah  tersebut  cenderung  bersifat  satu  arah  dan  menunjukkan bahwa  relasi  kuasa  antara  guru  dan  siswa  di  sekolah  tidaklah  seimbang. Ketidakseimbangan  tersebut  disebabkan  oleh  ideologi  dan  kultur  hierarki  dalam  sistem pendidikan.  Aktor  yang  menempati  hierarki  lebih  tinggi,  memegang  kuasa  yang  kuat. Aktor  tersebut  tidak  lain  adalah  guru.  Sebaliknya  siswa  menempati  struktur  hierarki  di bawah guru, sehingga cenderung lemah.
Beberapa guru memperbolehkan siswa terlambat untuk mengikuti pembelajaran di kelas  tetapi  tidak  dianggap  hadir.  Berikut  pemaparan  Seno  yang  pernah  membolos  saat jam pelajaran:
Iya meskipun lima menit di luar terus sudah ada guru di dalam kelas itu dialfa aja (Wawancara, 25 Mei 2023).
Hukuman  pemberian  alfa  merupakan  hukuman  tegas  bagi  siswa,  karena  ia dinyatakan  tidak  mengikuti  pembelajaran  meskipun  pada  kenyataannya  ia  mengikuti setengah  pembelajaran.  Kegiatan  siswa  di  sekolah  dikontrol  dengan  ketat  dan  diatur dengan waktu-waktu tertentu. Sebelum jam istirahat, maka siswa diharuskan untuk tetap di kelas. Jika tidak demikian, maka siswa akan dihukum.
Sekolah menerapkan hukuman individual dan kolektif bagi siswa yang melanggar tata  tertib.  Hukuman  individual  diberlakukan  untuk  pelanggaran  yang  dilakukan  secara individual  seperti  ketika  siswa  terlambat,  membolos,  berambut  panjang.  Sementara hukuman kolektif diberlakukan bagi kelas paling tidak disiplin yang diukur dari jumlah ketidakhadiran siswa. Program penilaian kelas tersebut merupakan program mingguan dari sekolah. OSIS bertugas untuk melakukan penilaian kelas dan hasilnya akan diumumkan saat upacara oleh guru. Kelas-kelas terpilih akan diberikan bendera dengan warna berbeda sesuai  kategori. Bendera merah untuk  kelas paling tidak disiplin, bendera oranye untuk kelas  terdisiplin,  bendera  hijau  untuk  kelas  terbersih,  dan  bendera  hitam  untuk  kelas terkotor. Bendera tersebut harus dipasang di depan kelas-kelas terpilih.
Seno menyatakan bahwa kelasnya pernah dikategorikan sebagai kelas paling tidak disiplin,  sehingga  harus  memasang  bendera  merah  di  depan  kelasnya.  Tanda  tersebut membuat  kelasnya  sering  diberi  label  oleh  siswa  kelas  lain  sebagai  kelas  buruk.  Efek pendisiplinan  tersebut  menghasilkan  dikotomi  kelas  disiplin  dan  tidak  disiplin. Pendikotomian  tersebut  juga  menimbulkan  pembedaan  perlakuan  dari  guru.  Berikut pemaparan Seno.
Paling  yang  disiplin  lebih  diperhatikan  oleh  guru  gitu,  kalau  siswa  yang  banyak melanggar aturan itu kaya dibiarin (Wawancara, 25 Mei 2023).
Siswa  disiplin  memiliki privilege tersendiri  di  sekolah  seperti  lebih  dekat  dengan guru-guru. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Veri berikut.
Iya lebih deket sama guru, apa-apanya bisa jadi gampang. Ya gak gampang banget sih, tapi kaya lebih mudah karena kita udah deket sama guru gitu (Wawancara, 25 Mei 2023).
Sementara siswa yang sering melanggar tata tertib cenderung diabaikan guru ketika proses pembelajaran di kelas. Berikut pemaparan Seno.
Engga ada, kalau misal yang sering melanggar itu kaya tidak dianggap gitu di dalam kelas. Kalau mau tidur ya dibiarin gitu (Wawancara, 25 Mei 2023).
Siswa yang melanggar tata tertib sekolah, cenderung akan tersingkirkan, terabaikan, dan terhukum oleh sistem. Siswa dengan label tidak disiplin cenderung diabaikan guru, tidak ditandai kehadirannya di dalam kelas, dilabel sebagai bagian dari kelas paling tidak disiplin, dan dicemooh sebagai kelas buruk oleh siswa kelas lain.
Sementara itu, pihak sekolah melalui BK bertugas untuk mendampingi siswa yang sering melanggar tata tertib di sekolah. BK dalam hal ini bekerja sama dengan wakil kepala sekolah  bidang  kesiswaan,  wali  kelas,  dan  OSIS/MPK  dalam  proses  pemantauan, pendataan, dan komunikasi dengan siswa-siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib. Berikut pemaparan Pak C mengenai peran tim BK di sekolah.
Kalau  BK  itu  lebih  ke  bimbingan,  pemantauan,  supaya  anak  itu  ketika  ada  suatu permasalahan  atau  kendala  mereka  merasa  nyaman  dulu  untuk  bercerita  ke  BK, selain  itu  juga  tim  BK  ada  kolaborasi  dengan  wali  kelas  ketika  anak  ada  kendala misalnya terkait dengan pendisiplinan itu kerja sama dengan waka kesiswaan dan wali kelas, pendampingan supaya anak ada perubahan perilaku (Wawancara, 25 Mei 2023).
Data  pendampingan  terekam  dalam  buku  perkembangan  peserta  didik.  Jika pelaksanaan konseling dari tim BK tidak mendorong perubahan perilaku siswa, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua dan jika diperlukan, maka diarahkan untuk konseling ke psikolog. Dalam hal ini sekolah tidak bertanggung jawab terhadap pendanaan ke psikolog di  luar  sekolah.  Sekolah  hanya  berperan  dalam  komunikasi  dengan  orang  tua  untuk mengarahkan anaknya berkonsultasi dengan psikolog.

## 3. Aktivis Organisasi dan Spionase Siswa
Pendisiplinan  di  sekolah  bertujuan  untuk  memproduksi  tubuh  terampil  dan  patuh terhadap  penguasa.  Kepala  sekolah  bekerja  sama  dengan  guru  dan  organisasi  sekolah seperti: OSIS, MPK, PKS, dan lainnya dalam proses perumusan tata tertib, pengawasan penerapan tata tertib, dan penilaian tata tertib. Siswa yang terlibat dalam perumusan dan pengawasan  penerapan  tata  tertib  di  sekolah  adalah  para  aktivis  organisasi  di  sekolah. Sementara  berdasarkan  pembahasan  sebelumnya,  siswa  yang  tidak  memiliki  jabatan keorganisasian kurang terlibat dan hanya menjadi pelaksana tata tertib.
Mekanisme  pengawasan  oleh  para  aktivis  organisasi  dilakukan  dengan  spionase, yaitu pengawasan oleh siswa terhadap siswa lainnya. Menurut Foucault (Aulianida et al., 2016)  spionase  diibaratkan  seperti  panoptikon  yang  menjadi  alat  pemantauan.  Kriteria siswa  terpilih  sebagai  pelaksana  spionase  menurut  Faiz  et  al.  (2021)  yaitu  siswa  yang memiliki kepintaran lebih, kekuatan fisik  besar,  dan siswa yang dipercaya guru. Dalam konteks penelitian ini, siswa terpilih adalah para aktivis organisasi. Para aktivis organisasi tersebut  mengawasi  siswa  mulai  dari  penjagaan  di  gerbang  sekolah  saat  jam keberangkatan.  Mereka  bertugas  untuk  mencatat  siswa  yang  terlambat,  tidak  beratribut lengkap, atau melanggar tata tertib lainnya, kemudian melaporkannya kepada guru untuk ditindak lanjuti. Pada kasus lain, aktivis organisasi juga berperan mengawasi siswa yang dicurigai melanggar tata tertib sekolah dan akan menjadi sasaran saat pelaksanaan razia.
OSIS/MPK juga berperan dalam program penilaian kelas terdisiplin, terbersih, tidak disiplin,  dan  terkotor.  Mereka  bersama  wakil  kesiswaan  memiliki  otoritas  dalam pengategorian  kelas-kelas  tersebut.  Para  aktivis  organisasi  terutama  OSIS  dan  MPK memiliki  modal  pengetahuan,  status,  serta  otoritas  yang  dianggap  lebih  besar  daripada siswa  lainnya  di  sekolah.  Mereka  melalui  kekuasaanya  dapat  memberikan  instruksi, melakukan pemantauan, dan menilai siswa lainnya.

## Kesimpulan
Mekanisme  pendisiplinan  dalam  penegakan  tata  tertib  dilakukan  dengan berkolaborasi bersama ketua kelas serta organisasi sekolah seperti OSIS, MPK, PKS, dan lainnya.  Para  aktivis  organisasi  tersebut  terlibat  dalam  proses  perumusan  tata  tertib, sosialisasi  tata  tertib,  pengawasan  siswa,  pelaksanaan  razia,  dan  penilaian  kedisiplinan kelas.  Di  sisi  lain,  siswa  yang  tidak  terlibat  dalam  organisasi  sekolah  cenderung  masih hanya  menjadi  pelaksana  tata  tertib.  Siswa  yang  tidak  terlibat  secara  langsung  dalam proses  perumusan  tata  tertib,  cenderung  kurang  memahami  dan  sering  melanggar  tata tertib. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan akses yang lebih luas bagi semua siswa untuk dapat terlibat dalam mekanisme pendisiplinan terutama saat perumusan tata tertib. Hal ini bertujuan agar tata tertib berangkat dari siswa dan selaras dengan kebutuhan siswa.

## Daftar Pustaka
Ahmadi, D. (2008). Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar. Jurnal Mediator , 9 (2), 301–316. Amirulloh,  S.  (2018). Kekerasan  Simbolik  dalam  Mewujudkan  Ekosistem  Pendidikan Kondusif  di  Madrasah  Aliyah  Negeri  Kota  Batu .  Malang:  Universitas Muhammadiyah Malang.
Anisa  Darania.  (2020).  Korelasi  kemiskinan  dan  Kejahatan. Jurnal  Penelitian  Hukum , 2 (2), 250–256.
Annamma,  S.  A.,  Anyon,  Y.,  Joseph,  N.  M.,  Farrar,  J.,  Greer,  E.,  Downing,  B.,  & Simmons, J. (2019). Black Girls and School Discipline : The Complexities of Being Overrepresented and Understudied .
Anzalena, R., Yusuf, S., & Lukman, L. (2019). Faktor Penyebab Indisipliner Siswa dalam Mematuhi Tata Tertib di Sekolah Dasar. Jurnal PGSD , 12 (2), 123–132. Aprilia, Yuliatin, & Dahlan, H. (2021). Bentuk Perilaku Tidak Disiplin Siswa Kelas IX dan Dampaknya Terhadap Hasil Belajar (Studi di SMP N 6 Mataram). Pendidikan Sosial Keberagaman , 8 (2), 106–116.
Aulianida,  D.,  Liestiyasari,  S.  I.,  &  Ch,  S.  R.  (2016).  Penggunaan  Closed  Circuit Television  Sebagai  Mekanisme  Pendisiplinan  di  SMA  N  2  Karanganyar. SOSIALITAS: Jurnal Ilmiah Pendi. Sos Ant , 5 (2), 1–18.
Bell, C., & Puckett, T. (2020). I Want To Learn But They Won ’ t Let Me : Exploring the Impact of School Discipline on Academic Achievement. Sage: Urban Education , 1– 31.
Diyah, N. C. M., & Imron, A. (2016). Kekerasan dalam Pendidikan (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan di Panti Rehabilitasi Sosial Anak). Jurnal Paradigma , 04 (03), 1–12.
Ernaningsih,  D.,  &  Anomeisa,  A.  B.  (2019).  Peran  Guru  PKn  Dalam  Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah. BIRUNIMATIKA , 4 (2), 8– 14.
Faiz, F. R. F., Nurhadi, N., & Rahman, A. (2021). Pembentukan Sikap Disiplin Siswa Pada Sekolah  Berbasis  Asrama. QALAMUNA:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial,  Dan  Agama , 13 (2), 309–326.
Fauzana,  S.,  Sudirman,  &  Yuhasnil.  (2021).  Hubungan  Perilaku  Negatif  Siswa  dengan Prestasi Belajar PKN KelasVIII Di SMP Negeri 1 Kecamatan Lareh Sago Halaban. Jurnal Edukasi , 01 (01), 29–37.
Fawaid, M. M. (2017). Implementasi Tata Tertib Sekolah dalam Meningkatkan Karakter Disiplin Siswa. Jurnal Civic Hukum , 2 (1), 9–19. Fitriadi, Ir. (2011). Citra Diri Pengamen Pedesaan . Universitas Sebelas Maret.
Geng,  W.  (2021). ‘Stupid  and  lazy’  youths?  Meritocratic  discourse  and perceptions  of popular stereotyping of VET students in China . Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education.
Hadianti, L. S. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Terhadap Kedisiplinan Belajar  Siswa  (Penelitian  Deskriftif  Analisis  di  SDN  Sukakarya  II  Kecamatan Samarang Kabupaten Garut ). Jurnal Pendidikan Universitas Garut , 2 (1), 1–8.
Khasanah,  N.,  &  Afiyanto,  H.  (2017).  Identitas  Penampilan  Masyarakat  Yogyakarta 1950’an-1970’an. Kodifikasia , 11 (1), 211–228.
Khumairoh,  I.  (2022).  Rambut  Sebagai  Aspek  Pendisiplinan  Tubuh  Perempuan:  Studi Kasus Pada Biksuni Buddha Tantrayana-Tibetan. Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi , 5 (2), 21–28.
Laugi,  S.  (2019).  Penerapan  Tata  Tertib  Sekolah  untuk  Membangun  Disiplin  Siswa  di SMA Negeri 1 Konawe. Shautut Tarbiyah , 25 (2), 239–258.
Mabuka, O. (2021). Tata Tertib Sekolah Berperan Sebagai Pengendali Perilaku Siswa di SD  Inpres  Raja  Kecamatan  Morotai  Selatan  Barat. Jurnal  Ilmiah  Wahana Pendidikan , 7 (2), 360–372.
Martono,  N.  (2014). Sosiologi  Pendidikan  Michel  Foucault;  Pengetahuan,  Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan Seksualitas . PT RAJAGRAFINDO PERSADA. Mudhoffir,  A.  M.  (2013).  Teori  Kekuasaan  Michel  Foucault:  Tantangan  bagi  Sosiologi Politik. Jurnal Sosiologi Masyarakat , 18 (1), 75–100.
Mutmainah, A. (2014). Representasi Fashion Sebagai Kelas Sosial dalam Film The Devil Wears  Prada  dan  Confessions  of  a  Shopaholic [Universitas  Muhammadiyah Surakarta].
Oktasari, D., Yandri, H., & Juliawati, D. (2020). Analisis Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Oleh  Siswa  dan  Peran  Guru  Bimbingan  dan  Konseling  di  Sekolah. Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia , 6 (2), 16–21. Pitsoe,  V.,  &  Letseka,  M.  (2013).  Foucault’s  Discourse  and  Power:  Implications  for Instructionist Classroom Management. Open Journal of Philosophy , 03 (01), 23–28. Purwandhasari, T., & Mudzakir, M. (2014). Pendisiplinan Ideologis dan Represif di SMK Kal 1 Surabaya. Paradigma , 2 (03), 1–8.
Rahmawati, E., & Hasanah, U. I. (2021). Pemberian Sanksi (Hukuman) Terhadap Siswa Terlambat  Masuk  Sekolah  Sebagai  Upaya  Pembentukan  Karakter  Disiplin. Indonesia Journal of Teacher Education , 2 (1), 236–245.
Setiawan, D., & Putra, E. D. (2021). Peran Guru Dalam Menegakkan Tata Tertib Sekolah di  SDN  006  Bukit  Kapur  Kota  Dumai. Jurnal  Pendidikan,  Sosial,  Dan  Agama , 13 (2), 661–670.
Soleha,  D.  (2017).  Mekanisme  Pendisiplinan  Michel  Foucault  Studi  Kasus Ketidakdisiplinan Peserta Didik SMA YC Jakarta Barat. 2th Celscitech-UMRI , 2 , 1– 12.
Solihuddin, M. (2013). Dampak Kebijakan Sekolah Tentang Poin Pelanggaran Tata Tertib Siswa dalam Membentuk Perilaku Siswa yang Berkarakter. Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan , 1 (2010), 62–70.
Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault). Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam , 18 (2), 141– 155.
Syifa, S. A., & Haloho, H. N. Y. (2022). Penggambaran Masyarakat Kelas Atas di Korea Selatan pada Serial Class Of Lies. PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema , 5 (1), 124– 143.
Tamimi, A. I., Hasan, N., & Madyan, S. (2022). Peran Kepengurusan IPNU dan IPPNU dalam Menjaga Tata Tertib di Madrasah Aliyah Fathul Hidayah Pangean Maduran Lamongan. Vicratina , 7 (2), 8–16.
Ugurlu, C. T., Beycioglu, K., Kondakc, Y., Sincar, M., Yildirim, M. C., Ozer, N., & Oncel, A. (2015). The Views Of Teachers Towards Perception Of Discipline In Schools. Procedia: Social and Behavioral Sciences , 197 (February), 120–125. Ulfah.  (2013).  Kekerasan  Simbolik  dalam  Wacana  Pembelajaran. Jurnal  Penelitian Pendidikan INSANI , 14 (1), 51–58.
Utari, N. D., Ulfah, M., & Warneri. (2019). Analisis Faktor Penyebab Ketidakdisiplinan Siswa di SMA Santun Untan Pontianak. Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran , 8 (3), 1–10.
Wang, G. (2021). ‘ Stupid and lazy ’ youths ? Meritocratic discourse and perceptions of popular stereotyping of VET students in China. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education , 0 (0), 1–16.
Widodo, R. (2017). Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia ( SR HAM ): Solusi Menghapus Pelanggaran HAM di Sekolah . 1–28.
Zendrato,  T.  L.  N.,  &  Lase,  B.  P.  (2022).  Peran  Guru  PPKn  Dalam  Menumbuhkan Kesadaran Diri Siswa Terhadap Tata Tertib Sekolah. Educativo: Jurnal Pendidikan , 1 (1), 124–138.