## JOGO TONGGO SEBAGAI KEBIJAKAN BUDAYA: TRANSFORMASI NILAI AGAMA DAN TRADISI MENJADI SISTEM KENDALI
JOGO TONGGO AS A CULTURAL POLICY: TRANSFORMING RELIGIOUS VALUES   AND TRADITIONS INTO A CONTROL SYSTEM
Muhammad Agus Noorbani 1 , Mahmudah Nur 2
1 Universitas Indonesia, 2 Badan Riset Inovasi Nasional muhammad.agus01@ui.ac.id

## ABSTRACT
This article aims to explain the effectiveness of the Jogo tonggo program initiated by the Provincial Central Java Government in controlling the social and economic impacts of the Covid-19 pandemic on the people of Central Java. This research uses interviews with residents and government officials to get an idea of the effectiveness of this program. The results of this study found that Jogo tonggo goes from the caring practices carried out by the Javanese community, which comes from the combination of various religious and cultural values   that have been mixed up over time. It is not a form of (Javanese) cultural glorification that has been practiced for a long time but instead puts forward the aspect of how the public interest is served. Prioritizing citizen involvement in Jogo Tonggo makes this movement a form of “third way.” The third way is marked by the increasing role of the community in influencing various political policies based on the various traditional practices they have. By prioritizing the role of communities and individuals as agencies, Jogo Tonggo can overcome the far-reaching impact of the Covid-19 pandemic by reinventing and relevating the various traditions of the Javanese people.
Keywords: Tradition Values; Cultural Policy; Jogo Tonggo; Control System; Pandemic; Central Java

## ABSTRAK
Artikel ini menjelaskan efektivitas program Jogo tonggo yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengendalikan dampak sosial dan ekonomi dari pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara kepada warga dan pejabat pemerintah sebagai instrumen pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran efektivitas program ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Jogo tonggo berangkat dari praktik kepedulian yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang bersumber dari perpaduan berbagai nilai agama dan budaya yang berkembang dan saling kelindan dari waktu ke waktu. Kebijakan jogo tonggo bukanlah bentuk pemuliaan budaya (Jawa) yang sudah lama dipraktikkan, melainkan lebih mengedepankan aspek bagaimana kepentingan publik dilayani. Mengutamakan keterlibatan warga dalam Jogo tonggo menjadikan gerakan ini sebagai bentuk “jalan ketiga”. Jalan ketiga ditandai dengan meningkatnya peran masyarakat dalam memengaruhi berbagai kebijakan politik berdasarkan berbagai praktik tradisional yang mereka miliki. Dengan mengutamakan peran komunitas dan individu sebagai agensi, Jogo tognggo mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang luas dengan menciptakan dan merelevansi kembali berbagai tradisi masyarakat Jawa.
Kata Kunci: Nilai Tradisi; Nilai Agama; Kebijakan Budaya; Jogo Tonggo; Sistem Kendali; Pandemi; Jawa Tengah

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 mengubah banyak aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, pendidikan, psikologis, dan banyak lainnya yang oleh sosiolog J. Michael Ryan (2020) diistilahkan dengan sindemik ( syndemic ). Hal ini mengakibatkan
banyak sarjana mengkaji ulang mengenai apa yang selama ini menjadi pegangan, baik itu sistem ekonomi, sistem perdagangan, sistem politik dan hubungan antar negara, hingga yang paling kecil adalah hubungan antar
DOI: 10.55981/jmb.2023.2397 Naskah Masuk: 25 Juli 2023 Revisi akhir: 25 September 2023 Diterima: 26 Oktober 2023
individu (Moise, Negescu Oancea, Diaconu, & Diaconu, 2021; Pacces & Weimer, 2020; Pillay, 2021; SDPI, 2021). Dampaknya yang sangat dahsyat ini kemudian membuat Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-bangsa (World Health  Organization/WHO)  mengeluarkan sebuah panduan penanganan dan pencegahan meluasnya pandemi di perkotaan. WHO (2020) menganggap penting penanganan di perkotaan karena area ini dihuni oleh penduduk dengan kepadatan tinggi akibat migrasi dan mobilitas. Kemampuan pemerintah dan penduduk perkotaan dalam menghadapi pandemi diasumsikan akan memudahkan penanganan penyebaran pandemi ke skala nasional.
Berbagai negara di dunia memiliki sistem yang beragam dalam menangani dan mengendalikan dampak pandemi ini. Setiap sistem bergantung pada pengaturan kelembagaan masing-masing negara yang jelas berbeda, dan karenanya tidak ada satu strategi yang bisa diterapkan untuk semua ( one-size-fits-all ) (Yan, Zhang, Wu, Zhu, & Chen, 2020). Negara-negara yang tergolong maju mengembangkan sistem yang relatif tidak mengedepankan penanganan ekonomi, melainkan lebih memerhatikan upaya meminimalisir dampak kesehatan yang terjadi pada masyarakatnya (An & Tang, 2020; Diurlin & Norén, 2021; Lee, Chau, & Terui, 2021; Mayer & Lewis, 2020; Pacces & Weimer, 2020; Yan et al., 2020; You, 2020). Sementara negara berkembang mengembangkan sistem yang fokusnya lebih kepada penanganan dampak sosial dan ekonomi, seperti penyaluran bantuan ekonomi dan dukungan sosial bagi penderita dan keluarganya (ASPI, 2020; Serafini & Novosel, 2021; Susilo, Hidayat, & Marta, 2021).
Indonesia adalah salah satu negara yang mengembangkan program pengendalian dan penanggulangan dampak pandemi yang sangat fokus pada dampak sosial dan ekonomi. Pada awal pandemi menimpa negara ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan membatasi mobilitas penduduk untuk menekan laju peningkatan penyebaran virus corona . Penerapan PSBB adalah alternatif terhadap kebijakan kunci total ( lockdown ) yang dikhawatirkan akan
berdampak pada perekonomian warga. Dengan kebijakan PSBB ini, hanya mereka yang bekerja pada sektor sangat penting, kebanyakan adalah pekerja sektor formal seperti perbankan dan pemerintahan, yang masih diperkenankan bekerja (Bappenas, 2021; Tuwu, Laksmono, Huraerah, & Harjudin, 2021; Wiryawan, 2020). Sayangnya, kebijakan ini justru berdampak kepada masyarakat dengan pendapatan rendah yang bekerja pada sektor informal dan tidak termasuk dalam pekerja sektor penting dalam skema pemerintah. Selain itu, kebijakan PSBB ini juga tidak disertai dengan langkah antisipasi dampak ekonomi terhadap mereka yang terdampak pemberlakuan PSBB. Akhirnya, banyak komunitas dan individu bergerak secara sporadis mengatasi masalah sosial ini. Termasuk juga beberapa pemerintah daerah yang kemudian memberlakukan kebijakan bersifat lokal untuk menanangani dampak sosial- ekonomi (Kurniawan, 2020).
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah satu dari sekian pemerintah daerah yang mengeluarkan kebijakan lokal guna mengendalikan dan mengatasi berbagai dampak pandemi dan dari kebijakan PSBB secara nasional. Kebijakan ini dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah melalui peraturan Instruksi Gubernur Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan “Satgas Jogo Tonggo ”. Program ini dianggap sebagai kebijakan berbasis pengetahuan lokal yang dipraktikan masyarakat dalam keseharian mereka (Nurhajati, Kencanawati, Susanti, & Putri, 2021; Probosiwi & Putri, 2021; Shodiq, 2021; Sulistiani & Kaslam, 2020).
Tulisan ini berusaha menyoroti secara kritis program Jogo Tonggo yang diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai sebuah kebijakan budaya yang direncanakan sebagai sistem kendali sosial untuk meminimalisir dampak sosial, ekonomi, dan lainnya akibat merebaknya Covid-19. Secara khusus, tulisan ini menganalisis nilai-nilai budaya yang dipraktikan dalam tingkatan lokal yang lebih kecil (RtT, RW, dan Dusun) ditransformasi menjadi sistem penanganan dan pengendalian dampak pandemi pada wilayah yang lebih besar, yakni setingkat

## Transformasi Nilai Agama dan Tradisi Menjadi Sistem Kendali
provinsi. Permasalahan tulisan ini berdasar pada proposisi bahwa kebijakan publik di Indonesia kerap mengabaikan partisipasi publik dan mengabaikan nilai-nilai budaya masyarakatnya. Jikapun partisipasi publik dan nilai budaya dikedepankan, hal ini lebih dipandang sebagai upaya hegemoni negara mengatur apa yang pantas atau tidak bagi masyarakatnya. Kebijakan budaya di Indonesia dewasa ini berada pada tahapan liberalisme dengan bangkitnya berbagai identitas lokal. Sayangnya, liberalisme ini justru merawat hegemoni negara terhadap kebijakan budaya yang tidak mengaspirasi praktik-praktik di masyarakat karena liberalisme yang terjadi justru menyebarkan hegemoni negara melalui kebijakan otonomi daerah (Jones, 2005, 2007, 2012; Mulcahy, 2006; Purwanto, 2021).
Analisis tulisan ini mengkritisi kebijakan budaya ( cultural policy ), yang disederhanakan semata sebagai produk budaya seperti seni ( art ), praktik tradisi, atau berbagai hal lain yang berkaitan dengan khazanah budaya. Kebijakan budaya karenanya, cenderung dikaitkan dengan pelestarian dalam upaya komodifikasi produk- produk budaya dengan standar universal, atau berkaitan dengan kepentingan negara mengontrol warga negara, dalam paradigma governmentality , dan mengatur apa yang baik atau tidak baik bagi warga negara. (Ahearne, 2004, 2009; Bell & Oakley, 2015; Bilton & Soltero, 2020; Dubois, 2008, 2015; Mulcahy, 2006; Purwanto, 2021). Belakangan, terjadi pergeseran paradigma, bahwa kebijakan budaya tidak lagi dipandang dari perspektif negatif seperti sebelumnya, namun juga dapat dilihat dari perspektif positif di mana negara membuat kebijakan budaya berdasarkan partisipasi aktif warga negara dan mengedepankan heterogenitas budaya (Bonet & Négrier, 2018; Hadley & Belfiore, 2018; K. W. Hong, 2019).
Kebijakan budaya sendiri sebenarnya, menurut Clive Gray (dalam Bell & Oakley, 2015) memiliki cakupan yang lebih luas, meliputi;
“ Community cultural development, cultural diversity, cultural sustainability, cultural heritage, the cultural and creative industries, lifestyle culture and eco-culture, planning for the intercultural city, cultural planning per
se, support for national languages, ‘currently controversial issues in the wider society’, the ‘culture wars’ in the USA, ‘the production of cultural citizens’ as well as being concerned with ‘representation, meaning and interpretation’ and being a ‘transhistorical political function’ .”
Atas dasar pandangan tersebut, terjadi pergeseran kebijakan budaya dari yang berfokus pada aspek material, seperti produk kesenian dan berbagai seremoni budaya, atau dalam istilah Raymond Williams disebut sebagai “ display form ”, menjadi meluas pada kebijakan yang juga fokus pada aspek penumbuhan kesadaran budaya (Bennett, 2009).
Dalam konteks pergeseran ini, Jeremy Ahearne  (2004, 2009, 2011; Ahearne & Bennett, 2011) menjelaskan bahwa kebijakan budaya adalah ‘strategi politik apa pun yang terlihat dapat bekerja pada budaya di wilayah di mana kebudayaan tersebut berada’. Ahearne mencirikan bentuk-bentuk kebijakan budaya seperti ini sebagai ‘implisit’ atau ‘efektif’, berbeda dengan kebijakan budaya ‘eksplisit’ atau ‘nominal’, yang ia gunakan untuk menunjukkan kebijakan yang secara eksplisit dilabeli oleh pemerintah sebagai budaya. Cerita sukses mengenai kebijakan budaya implisit ini bisa dilihat pada Korea, Jepang, dan beberapa negara lain di Asia (A. H. Hong & Sullivan, 2013; K. W. Hong, 2019; Purwanto, 2021). Kebijakan budaya yang telah stabil ini kemudian berimbas pada efektivitas mengalihkan kebijakan ini dalam menghadapi pandemi Covid-19 (An & Tang, 2020; K. W. Hong, 2019; Lee et al., 2021; Sugawara, 2021; Yan et al., 2020; You, 2020).
Keberhasilan kebijakan budaya di negara- negara tersebut terjadi karena negara menggeser kebijakan budaya yang bersifat protektif kaku (Bell & Oakley, 2015) menjadi perlindungan yang lebih dinamis (Purwanto, 2021). Negara memberi keleluasaan partisipasi aktif warga dan komunitas budaya untuk mengedepankan kebudayaan mereka. Dalam kerangka inilah tulisan ini berupaya menelaah secara kritis program Jogo Tonggo yang diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengendalikan dan menangani dampak Pandemi Covid-19. Alih- alih menjadikan Jogo Tonggo sebagai kebijakan yang mengglorifikasi tradisi dan nilai-nilai Jawa
( culture  as  glorification ) , Jogo Tonggo justru menjadi bentuk demokrasi budaya ( cultural democracy ) yang dipertunjukkan masyarakat Jawa selama masa pandemi (Mulcahy, 2006).

## METODE
Tulisan ini mendasarkan diri pada data lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap pemangku kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah hingga Rt, sebagai pelaksana program Jogo Tonggo , serta observasi di lokus utama penelitian ini, yaitu wilayah Poncowolo Timur (Pontim) Rt 002 Rw 006 Kelurahan Pendrikan Lor Semarang Tengah (selanjutnya disebut sebagai Pontim 02). Pengumpulan data dilakukan di tengah berbagai keterbatasan akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai respons Pemerintah Indonesia menahan laju peningkatan kasus akibat serangan virus corona varian delta yang terjadi sejak Juli hingga September 2021. Akibat berbagai keterbatasan ini, beberapa informan yang penulis anggap merupakan informan kunci tidak seluruhnya berhasil diwawancarai. Pembahasan dalam tulisan ini diawali dengan menjelaskan aspek-aspek kebudayaan Jawa yang berkelindan dengan nilai-nilai Islam, yang pada akhirnya memengaruhi semesta kehidupan masyarakatnya. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang nilai-nilai tradisi yang dipraktikan dalam keseharian sebagai hasil internalisasi nilai-nilai Jawa dan Islam yang bertransformasi menjadi sistem pengendalian dan penanganan pandemi di Jawa Tengah.

## YANG LAIN ADALAH AKU; MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM KEBUDAYAAN JAWA
Masyarakat Jawa, menurut Niels Mulder (1983) menjadi salah satu etnik dengan jumlah anggota terbanyak di Asia Tenggara. Kelompok etnik ini telah menarik perhatian banyak sarjana untuk melakukan kajian. Salah satu alasannya adalah terjadinya percampuran kebudayaan Jawa lama yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Hindu dan Budha dengan ajaran agama baru, yaitu Islam, tanpa salah satunya saling mengalahkan (C. Geertz, 1968, 1976; Mulder, 1983; Raffles, 1895;
Dewi, 2012; Rubaidi, 2019). Hasil persilangan banyak unsur kebudayaan tersebut kemudian membentuk kebudayaan Jawa yang dipraktikan saat  ini,  yang  oleh  Geertz  (1976)  pelakunya diklasifikasi menjadi tiga kelompok, yaitu santri , priayi , dan abangan . Pengaruh tradisi Hindu dan Buddha membuat masyarakat Jawa meyakini bahwa kehidupan adalah manifestasi dari Yang Maha Esa. Dengan begitu, secara kosmologis dan antroposentris, masyarakat Jawa memandang mereka sebagai satu kesatuan dan sakral. Bahwa keselarasan antara diri dan lingkungan sosial serta alamnya adalah hal yang utama (C. Geertz, 1976; Mulder, 1983; Sumbulah, 2012; Rubaidi, 2019; Daryono & Syukur, 2021).
Islam datang tidak mengubah atau bahkan menghapus nilai utama ini, namun justru menguatkannya. Masuknya Islam di Jawa, dan tempat lain di banyak wilayah di Nusantara, berkontribusi pada perkembangan tradisi dan budaya populer Jawa. Islam disebarkan sebagai agama dengan bentuk yang rukun dan damai. Melalui kejeniusan para penyebarnya yang dikenal sebagai Wali Songo (Sembilan Wali), Islam sanggup menampung, menyerap, atau bahkan diadopsi oleh tradisi lain. Hanya ada satu persyaratan terjaganya berbagai tradisi ini seiring masuknya Islam dan memberikan pengaruh pada kebudayaan Jawa, yaitu jika dalam tradisi yang diserap ada unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid (keesaan Tuhan) dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka unsur tersebut dihilangkan atau diganti dengan unsur islami. Melalui format ini, Islam kemudian memengaruhi orang Jawa dan membentuk tradisi mereka (Muhaimin, 2006).
Akulturasi kebudayaan Jawa pra-Islam dengan berbagai unsur Islam yang membentuk kebudayaan  Jawa  tersebut  oleh  Geertz  (1960) disebut dengan Islam sinkretis ( syncretic Islam). Jejak Islam sinkretis ini bisa dilihat salah satunya pada ritual bernama slametan . Kata slametan sendiri berasal dari kata slamet (sebuah variasi kata yang dihasilkan dari kata dasar bahasa Arab salam/salamah , yang juga menjadi kata dasar Islam yang berarti damai) adalah keadaan di mana peristiwa akan berjalan dengan lancar dan tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada

## Transformasi Nilai Agama dan Tradisi Menjadi Sistem Kendali
siapa pun (Koentjaraningrat, 1960; Muhaimin, 2006). Slametan menjadi ritual utama masyarakat Jawa yang dihelat dalam berbagai upacara siklus hidup, kegiatan rutin yang dilakukan demi kemaslahatan warga, seperti gotong- royong bersih desa, membangun rumah, serta pada berbagai momen genting dan dipandang mengganggu kesejahteraan hidup warga (C. Geertz,  1976;  Mulder,  1983;  Newberry,  1997, 2007; Muhaimin, 2006; Sumbulah, 2012; Aziz, 2013; Rubaidi, 2019).
Berbagai momen dilakukannya ritual slametan tersebut biasanya adalah momen- momen yang melibatkan banyak anggota masyarakat untuk bahu-membahu melaksanakan sebuah hajat agar terlaksana dengan baik dan lancar. Masyarakat Jawa mengenal berbagai istilah mengenai tradisi saling menolong ini, yang setiap istilah memiliki konteks makna yang berbeda. Masyarakat Jawa mengenal, misalnya, istilah sambatan atau guyuban yaitu saling menolong dalam pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan karenanya didominasi oleh kaum pria. Ada juga istilah rewangan (di beberapa daerah lain di Jawa disebut njurung ) yang berupa tradisi saling menolong pada berbagai ritual siklus hidup (pernikahan, kelahiran, sunatan, dan lainnya) dan biasanya didominasi oleh kaum perempuan (C. Geertz,  1976;  Mulder,  1983;  Kodiran,  1984; Koentjaraningrat, 1985; Muhaimin, 2006; Newberry, 2007; Aziz, 2013; Dewi, 2012;).
Kompleksitas unsur-unsur kebudayaan yang berjalin-kelindan dan saling melengkapi tersebut memengaruhi apa yang orang Jawa yakni, hingga memengaruhi sikap mereka, dan terwujud dalam tindakan mereka. Keyakinan mereka memotivasi sikap dan tindakan mereka, sementara sikap dan tindakan mereka mencerminkan ekspresi verbal dari apa yang mereka yakini (Muhaimin, 2006). Nilai-nilai hasil akulturasi berbagai kebudayaan dan keyakinan tersebut pada akhirnya memengaruhi perilaku masyarakat Jawa menjalani kehidupan sehari-hari (Aziz, 2015; C. Geertz, 1976; Koentjaraningrat, 1980; Muadi & Sofwani, 2018; Mulder, 1983; Nasir, 2019; J. C. Newberry, 1997, 2007). Nilai-nilai tersebut berpengaruh, misalnya pada bagaimana orang Jawa memandang apa yang bersifat publik seperti
kekuasaan (C. Geertz, 1976; Sutherland, 1979; Koentjaraningrat, 1980; Newberry, 2007), hingga ranah privat seperti keluarga (H. Geertz, 1983; Newberry, 1997; Dewi, 2012). Termasuk juga bagaimana masyarakat Jawa melakukan respons terhadap pandemi Covid-19 yang merebak sejak akhir tahun 2019.
Sejak pemerintah pusat mengumumkan kasus pertama, sebagian besar penduduk Jawa Tengah di berbagai wilayah telah mengambil berbagai langkah antisipasi. Para Ibu warga Poncowolo Timur (Pontim) RT002/RW006 Kelurahan Pendrikan Lor Semarang Tengah (selanjutnya disebut sebagai Pontim 02), misalnya memulai inisiatif menyalurkan bantuan bagi mereka yang terdampak pandemi Covid-19 dari kumpul- kumpul rutin di lingkungan mereka. Kemudian, mereka melakukan pengumpulan dana dari para donatur, seperti warga sekitar yang tergolong mampu dan kenalan mereka yang berada di luar lingkungan, secara sukarela. Seluruh dana yang disalurkan dalam program penanganan dampak pandemi di lingkungan ini. Menurut Bu Nani yang menjadi Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan penggagas gerakan ini, dipisahkan dari dana kas dan iuran rutin warga.
Seluruh bantuan yang diterima disalurkan kepada warga yang membutuhkan, seperti keluarga yang kepala keluarganya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi, para pekerja sektor informal yang terkena aturan untuk mengurangi mobilitas yang tentu saja berdampak pada penghasilan mereka yang biasanya didapat secara harian. Tidak hanya warga terdekat yang mendapatkan saluran bantuan, warga di luar lingkungan Pontim 02 juga mendapatkan bantuan. Pada awal-awal pandemi di tahun 2020, bantuan yang diberikan berupa paket berbagai kebutuhan pokok. Hingga kemudian varian virus covid jenis baru menyerang di tahun 2021 dan menginfeksi banyak warga Pontim 02, bantuan yang diberikan diubah menjadi bantuan kepada mereka yang terinfeksi dan keluarga yang terdampak. Bantuan ini berupa makanan siap santap dan berbagai suplemen penunjang seperti obat-obatan dan vitamin, serta kudapan dan berbagai bebuahan bagi mereka yang terinfeksi.
Ibu-ibu warga Pontim 02 juga secara bergantian memasak bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri dengan jadwal yang sudah mereka buat.
Sebagai salah seorang pengurus rukun tetangga dan ketua organisasi PKK di wilayahnya, Bu Nani mengaku mengetahui dengan baik kondisi tetangganya, meskipun tidak terlalu terperinci. Terlebih dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, berbagai informasi dengan mudah ia dapat mengenai kondisi warga Pontim 02. Data tersebut didapat dari obrolan-obrolan ringan saat bertemu, saling berbalas pembicaraan di media percakapan seperti Whatsapp , dan lainnya. Seperti dikatakan Bu Nani secara berseloroh,
“ ya namanya ibu-ibu tahu sendirilah. Lebih tahu ibu-ibulah daripada bapak-bapak, biasanya .” (Wawancara, 28 Agustus 2021)
Berbagai perkembangan yang terjadi selama pandemi terhadap pada warga Pontim 02 di Semarang Tengah ini mengafirmasi bahwa nilai-nilai kebudayaan Jawa memandang kehidupan (orang lain dan lingkungannya) adalah manifestasi Sang Pencipta, yang dengan begitu masyarakat Jawa memandang kehidupan sebagai bagian dari mereka dan sesuatu yang sakral. Dengan menghormati dan menghargai kehidupan dan lingkungannya, maka keselarasan antara diri dan lingkungan sosial serta alamnya adalah hal yang utama (C. Geertz, 1976; Mulder, 1983; Sumbulah, 2012; Rubaidi, 2019; Daryono & Syukur, 2021). Nilai-nilai budaya menjadi konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran warga masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu, sistem nilai-budaya ini kemudian berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku dan tindakan masyarakat Jawa. Hal ini berpengaruh kepada berbagai sistem tata laku manusia lainnya yang lebih konkret, seperti aturan-aturan khusus, hukum dan norma-norma (Koentjaraningrat, 1985).
Nilai-nilai budaya Jawa yang mengakar dalam keseharian mereka kemudian muncul menjadi semboyan yang menjadi familiar di lingkungan warga selama masa pandemi, yaitu “ Jogo tonggo, jogo roso, ojo nggresulo” . Menurut Bu Nani:
“ (Ketiga  ungkapan)  itu  semboyan  kita.
(Semboyan)  ini  maksudnya,  kita  harus  saling menjaga, jaga rasa jangan saling (warga merasa) ‘wah, ini kena (infeksi virus Covid-19) ni kita, (bakal) dikucilin, gitu. Kan nggak! Jogo roso, Jogo tonggo . Ojo nggresulo , seperti ‘aduh, aku nih  ga  ada  penghasilan,  nih.  Jangan  begitu! Kita kan tetangga saling membantu, gitu lho.
Nggresulo itu dalam bahasa Indonesianya kayak berkeluh kesah. Semboyan ini hasil rembukan warga. Kata-kata dalam semboyan itu memang atas dasar tujuan program ini untuk (kegiatan) sosial. ” (Wawancara, 28 Agustus 2021)
Ketiga semboyan yang berakar dari tradisi Jawa tersebut menjadi pegangan bagi warga Pontim 02 untuk bertindak mengoordinasi diri sebagai komunitas untuk saling menjaga dan mendukung anggotanya. Nilai-nilai tradisi, yang telah mendapat pengaruh berbagai nilai agama, kemudian menjadi modal sosial yang ada dalam keseharian (Putnam, 1993, 2000; Siisiäinen, 2000), menemukan fungsinya untuk membangkitkan motivasi dan suasana hati yang membantu merumuskan gagasan tentang arah hidup yang baik dan teratur bagi masyarakat Jawa  selama  masa  pandemi  (C.  Geertz,  1973; Rudyansjah, 2015).

## TRANSFORMASI TRADISI MENJADI KEBIJAKAN BUDAYA
Kebijakan budaya secara tradisional diasosiasikan dengan aktivitas yang berhubungan dengan pelestarian karya seni. Padahal, kebijakan budaya mencakup aktivitas yang lebih luas, termasuk di antaranya adalah preservasi berbagai nilai- nilai tradisi yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan budaya memerlukan sekumpulan individu dan organisasi yang heterogen, yang terlibat dalam proses kreasi, produksi, distribusi, dan pelestarian serta pendidikan tentang berbagai warisan kebudayaan. Karena kebijakan budaya memerlukan banyak individu yang berperan aktif, maka kebijakan budaya adalah hasil dari tindakan yang bersifat agensi dan ini tidak selalu memerlukan dukungan finansial tetapi lebih kepada dukungan intervensi dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan legal di tingkat paling tinggi (Mulcahy, 2006).

## Transformasi Nilai Agama dan Tradisi Menjadi Sistem Kendali
Dalam konteks inilah Jogo Tonggo yang dikembangkan di Jawa Tengah semasa pandemi dapat dilihat. Jogo Tonggo berasal dari praktik- praktik kepedulian yang dilakukan masyarakat Jawa yang berasal dari perpaduan beragam nilai agama dan budaya yang telah bercampur-baur seiring perjalanan waktu, yang kemudian menjadi tradisi dan dipraktikkan secara komunal dan individual hingga hari ini. Seperti disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam sebuah pidato, bahwa ” Orang desa terbiasa berbagi makanan, gotong royong membangun rumah, menjaga lingkungan dengan siskamling. Spirit ini kita ambil karena basis kekuatan utama tanah Jawa adalah desa ” (Tanggap Covid-19 Provinsi Jawa Tengah, 2020).
Praktik-praktik ini mengakar kuat pada nilai Jawa yang memandang orang lain sebagai bagian dari diri mereka. Nilai-nilai warisan ajaran Hindu-Buddha ini secara kosmologis memandang manusia lain sebagai representasi Yang Maha Kuasa, sehingga dipandang sebagai satu kesatuan yang sakral. Keharmonisan dirinya hanya akan didapat jika ia dapat hidup dengan orang lain secara harmonis dan orang lain hidup dalam keharmonisan yang sama dengan dirinya (Muhaimin, 2006; Mulder, 2013; J. Newberry, 2007; J. C. Newberry, 1997; Rubaidi, 2019; Sumbulah, 2012).
Nilai-nilai yang melandasi Jogo Tonggo adalah nilai-nilai tradisional Jawa seperti gotong- royong dan saling membantu sesama. Nilai-nilai ini berasal dari berbagai praktik yang ada di masyarakat, seperti yang dijelaskan Pak Roni dalam wawancara;
“tetangganya masak, kan kadang kan baunya ke tetangga gitu — maka tetangga yang mencium bau masakah — dikasih sebagian. Terus misalkan ada syukuran, oh mungkin dia baru dapat hadiah, atau dia baru masuk PNS atau mungkin keterima kerja.  Kadang  dia  membuat  syukuran  kecil, motong ayam kemudian dibagi-bagi ke tetangga. Kemudian, ada gotong royong membangun rumah itu warga sekitar kan membantu. Itu kan tanpa bayaran. Cuma yang menyediakan makanan kan tuan rumah. Kalo yang bangun rumah itu namanya sambatan. Sambatan itu membantu tetapi tanpa biaya upah. Biasanya bapak-bapak. Rewangan itu apabila ada tetangga punya gawe, kan ada masak-memasak itu. itu biasanya ibu-ibu. Nilai-nilai itu yang dipake dalam Jogo Tonggo ini .” (Wawancara, 27 Agustus 2021)
Jogo tonggo — dengan begitu — bukan sebentuk glorifikasi budaya (Jawa) yang sudah lama dipraktikkan, melainkan mengedepankan aspek bagaimana kepentingan publik dilayani. Siapakah publik yang dimaksud? Yaitu masyarakat Jawa Tengah yang telah lama mempraktikkan tradisi ini dalam menghadapi berbagai situasi di dalam keseharian mereka. Sebagai praktik yang berasal dari spirit masyarakat desa, Jogo Tonggo mewujudkan apa yang disebut Mulcahy (2006) sebagai cultural democracy . Dari perspektif ini, karena tidak mengglorifkasi budaya, Jogo Tonggo dengan begitu tidak bersifat memaksa — bahwa program ini bagus karena sudah dipraktikkan sejak lama — maka ia harus dipraktikkan oleh seluruh masyarakat. Sebuah perspektif yang oleh Mucahy disebut sebagai democratization culture dan bersifat instruktif dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat).
Pemerintah Jawa Tengah memiliki peran penting dalam konteks ini. Mengacu pada gagasan Mulcahy (2006), pemerintah (Jawa Tengah) berperan memberikan dukungan kebijakan agar program ini mudah diakses siapapun tanpa melihat latar belakang sosial dan kelas mereka. Sebagai contoh, dukungan pemerintah Jawa Tengah diwujudkan dengan menyediakan aplikasi bernama sama, yaitu Jogo Tonggo . Aplikasi ini dibuat untuk memetakan wilayah-wilayah dengan kondisi tingkat keparahan yang diakibatkan oleh pandemi terhadap warga Jawa Tengah hingga di setiap RT. Program Jogo Tonggo ini sifatnya integratif, yang meskipun dimaksudkan untuk membangkitkan empati dan swadaya masyarakat, namun ada juga peran serta pemerintah Jawa Tengah. Inti dari program ini menurut Pak Roni adalah
“ jangan  sampai  ada  warga  Jawa  Tengah yang tidak bisa makan karena pandemi. (Pemerintah) Provinsi (Jawa Tengah) itu juga tetap menyediakan sumbangan beras. Jadi kalau pemerintah Kabupaten/Kota meminta bantuan beras untuk yang isoman, di sini itu, Dinas Ketahanan Pangan, sudah siap logistiknya untuk disalurkan kepada masyarakat. ” (Wawancara, 27 Agustus 2021)
Apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah, meminjam pandangan Purwanto (2021), mereinvensi tradisi (berbagi dan
saling membantu) yang sudah berjalan lama dan merelevansikannya dengan situasi kritis akibat wabah Covid-19. Negara hadir tidak dengan mengedepankan jargon besar mengenai keluhuran budaya Jawa melainkan menjadi fasilitator bagi tersimpulnya tindakan-tindakan setiap agensi di seluruh wilayah Jawa Tengah. Hasilnya adalah Jogo Tonggo menjadi sistem kendali sosial dan ekonomi yang berfungsi efektif selama masa pandemi melanda Jawa Tengah. Ia menjadi jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi bagi seluruh warga Jawa Tengah.
Sebagai sistem kendali sosial, Jogo Tonggo dengan begini menjadi bentuk  yang disebut oleh Rose (2021) sebagai “jalan ketiga”. Jalan ketiga yang dimaksud Rose adalah meningkatnya peran komunitas dalam negara dengan menggunakan berbagai modal yang mereka miliki. Seraya mengutip Etzioni (dalam Rose, 2021) komunitas memiliki dua karakteristik yang menjadi modal penting dalam peningkatan peran mereka di dalam sistem politik kenegaraan; jaringan hubungan yang sarat pengaruh di antara sekelompok individu, hubungan yang sering saling silang dan memperkuat satu sama lain; dan komitmen terhadap seperangkat nilai, norma, dan makna bersama, serta sejarah dan identitas bersama, yaitu pada budaya tertentu. Jalan ketiga ini mengedepankan praktik-praktik politik baru yang memberikan kesempatan pada keragaman budaya. Jalan ketiga juga lebih mengedepankan etika universal ketimbang moralitas yang sifatnya terpusat. Hal ini menggeser peran pentingnya kepatuhan terhadap moralitas yang etik dan nilai-nilai yang dipaksakan secara eksternal dan terpusat atas nama kebaikan kolektif ke pembentukan aktif oleh individu sebagai hasil dari pengalaman kehidupan sehari-hari mereka atas nama kesenangan, kepuasan, atau pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Jogo Tonggo menjadi kebijakan budaya yang menyeimbangkan kebijakan elitis pemerintah pusat yang dalam aplikasinya justru berimplikasi negatif terhadap masyarakat dan cenderung bias kelas. Jogo Tonggo menjadi moda utilitarinisme budaya yang tidak elitis namun diperuntukkan bagi seluruh warga negara.

## KESIMPULAN
Jogo Tonggo yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai tradisi dan agama yang sudah lama dipraktikan oleh masyarakat Jawa. Praktik keseharian yang telah dijalankan selama ratusan tahun ini kemudian direinvensi dan direlevansikan sebagai kebijakan budaya untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. Hal ini juga menunjukkan kemampuan masyarakat Jawa dalam memodifikasi tradisi yang mereka miliki namun tidak menghilangkan unsur- unsur utamanya demi kebertahanan tradisi dan komunitas. Dengan mentransformasi nilai tradisi ke dalam kebijakan budaya, Jogo Tonggo tidaklah bisa dipandang sebagai sebuah bentuk glorifikasi budaya (Jawa) yang sudah lama dipraktikkan, melainkan lebih mengedepankan keberfungsian bagaimana tradisi dapat melayani kepentingan publik yang lebih luas.
Pengutamaan keterlibatan warga dalam Jogo tonggo membuat gerakan ini boleh disebut sebagai bentuk”jalan ketiga”. Jalan ketiga ditandai dengan meningkatnya peran komunitas dalam memengaruhi berbagai kebijakan politik yang dilandasi oleh berbagai praktik tradisi yang mereka miliki. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Jawa Tengah) sebagai regulator sehingga tidak terlepas dari pijakan di mana kebijakan tersebut berasal dan hendak diberlakukan. Jalan ketiga adalah bentuk keterlibatan publik bukan atas dasar moralitas, melainkan atas dasar etika universal. Karena berpijak pada etika, maka kebijakan budaya tidak bersifat memaksa, melainkan mendorong publik untuk berpartisipasi aktif di dalam program ini karena demi kepentingan dan keberlangsungan komunitas mereka.
Gerakan Jogo Tonggo bisa saja dipandang sebagai bentuk liberalisme budaya, terutama jika dilihat dalam perspektif otonomi daerah yang sudah berlangsung lebih dari sepuluh tahun di Indonesia. Namun demikian, Jogo Tonggo sebagai kebijakan budaya justru tidak menjadi alat hegemoni negara. Dengan perspektif etik jalan ketiga di atas, Jogo Tonggo justru menjadi sistem penyeimbang kebijakan pemerintah pusat selama pandemi yang cenderung bersifat

## Transformasi Nilai Agama dan Tradisi Menjadi Sistem Kendali
terpusat dan memaksa serta mengabaikan berbagai keragaman tradisi. Sebuah kebijakan yang justru memiliki dampak buruk secara sosial dan ekonomi terutama bagi kelompok-kelompok rentan. Dengan mengedepankan peran komunitas dan individu sebagai agensi, Jogo Tonggo justru sanggup mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang sangat luas dengan mereinvensi dan merelevansikan berbagai tradisi yang dimiliki masyarakat Jawa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahearne, J. (2004). Between Cultural Theory and Policy: The cultural policy thinking of Pierre Bourdieu, Michel de Certeau and Régis Debray (Oliver Bennet ed.). Research Papers No. 7.
Centre for Cultural Policy Studies, University of Warwick
Ahearne, J. (2009). Cultural policy explicit and implic- it: a distinction and some uses. International Journal of Cultural Policy , 15 (2), 141–153. https://doi.org/10.1080/10286630902746245
Ahearne, J. (2011). Questions of Religion and Cultural Policy in France. International Journal of Cul- tural Policy , 17 (2), 153–169. https://doi.org/ DOI: 10.1080/10286632.2010.528837
Ahearne, J., & Bennett, O. (2011). Cultural policies and religion. International Journal of Cultural Policy , 17 (2), 111–114. https://doi.org/10.1080 /10286632.2010.551119 An, B. Y., & Tang, S. Y. (2020). Lessons From COVID-19 Responses in East Asia: Institutional Infrastructure and Enduring
Policy Instruments. American Review of Public
Administration , 50 (6–7), 790–800. https://doi. org/10.1177/0275074020943707
ASPI. (2020). Island voices and Covid-19: vulner- ability and resilience Views. In Australian Strategic Policy Institute .
Aziz,  D.  K.  (2015). Akulturasi  Islam  dan  Budaya Jawa. Fikrah , I (2), 253–286.
Bappenas, K. P. (2021). Studi Pembelajaran Penan - ganan COVID-19 Indonesia .
Bell, D., & Oakley, K. (2015). Cultural Policy . New York: Routledge.
Bennett, O. (2009). On religion and cultural policy: notes on the Roman Catholic Church. International Journal of Cultural Policy , 15 (2), 155–170. https://doi.org/10.1080/10286630802609972
Bilton, C., & Soltero, G. (2020). Cultural policy as mythical narrative. International Journal of Cultural Policy , 26 (5), 681–696. https://doi. org/10.1080/10286632.2019.1624736
Bonet, L., & Négrier, E. (2018). The participative turn in cultural policy: Paradigms, models, contexts. Poetics , 66 (June 2017), 64–73. https://doi. org/10.1016/j.poetic.2018.02.006
Daryono, D., & Syukur, S. (2021). The Moral Philoso- phy of Capitalism In the View of the Javanese Islamic Trade Ethos. Jurnal THEOLOGIA ,
31 (2), 165–184. https://doi.org/10.21580/ teo.2020.31.2.6862
Dewi, K. H. (2012). Javanese women and Islam: Identity formation since the twentieth century. Southeast Asian Studies , 1 (1), 109–140.
Diurlin, L., & Norén, F. (2021). Cultural policy as a governmental proxy tool for improved health: the Swedish National Board of Health and Welfare’s collaborations with cultural workers 1970–1975. International Journal of Cultural
Policy , 27 (5), 667–682. https://doi.org/10.108 0/10286632.2020.1829609
Dubois, V. (2008). Cultural policy in France - Genesis of a public policy category Vincent . Strasbourg. Dubois, V. (2015). Cultural Policy Regimes in Western Europe. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition , (February), 460–465. https://doi.org/10.1016/
B978-0-08-097086-8.10419-2
Geertz, C. (1971). Islam Observed; Religious Devel- opment in Morocco and Indonesia Chicago & London (Phoenix Ed). Chicago & London: The University of Chicago Press.
Geertz,  C.  (1973). The Interpretation of Cul- tures: Selected Essays . https://doi. org/10.4324/9781912128310 Geertz, C. (1976). The Religion of Java (Phoenix). Chicago, London: The University of Chicago Press.
Geertz,  H.  (1983). Keluarga Jawa .  Jakarta:  Grafiti Press.
Hadley, S., & Belfiore, E. (2018). Cultural democracy and cultural policy. Cultural Trends , 27 (3), 218–223. https://doi.org/10.1080/09548963.2
018.1474009 Hong, A. H., & Sullivan, F. R. (2013). Towards an idea-centered, principle-base design to as creation approach support learning knowl- edge. Educational Technology Research and Development, 57 (5), 613–627. https://doi. org/10.1007/sl Hong, K. W. (2019). A historical trajectory of cultural policy in Korea: transforming cultural politics into cultural policy. International Journal of Cultural Policy , 25 (1), 5–19. https://doi.org/1 0.1080/10286632.2018.1557648
Jones, T. (2005). Indonesian Cultural Policy, 1950- 2003; Culture, Institutions, Government . Curtin University of Technology.
Jones, T. (2007). Liberalism and cultural policy in Indonesia. Social Identities , 13 (4), 441–458. https://doi.org/10.1080/13504630701459123
Jones, T. (2012). Indonesian Cultural Policy in The Reform Era. Indonesia , 93 , 147–176. https:// doi.org/https://doi.org/10.5728/indone- sia.93.0147
Kodiran. (1984). Kebudayaan Jawa. Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia , 390.
Koentjaraningrat. (1985). Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan (12th ed.). Jakarta: Grame- dia.
Koentjaraningrat, R. (1960). The Javanese of South Central Java. In G. Murdock (Ed.), Social Structure in South-East Asia (pp. 88–115). Chicago: Quadrangle Books. Koentjaraningrat, R. (1980). Javanese Terms for God and Supernatural Beings and tahe Idea of Power. In R. Schefold, J. W. Schoorl, & J. Tennekes (Eds.), Man , Meaning and History: Essays in Honour of H . G . Schulte Nordholt (pp. 127–139). London and New York: Brill. Kurniawan, A. (2020). Ketakpastian Penyelenggaraan PSBB dalam Penanganan COVID-19 | The SMERU Research Institute. Smeru Research
Institute . Retrieved from https://smeru.or.id/id/ content/ketakpastian-penyelenggaraan-psbb- dalam-penanganan-covid-19
Lee, H. K., Chau, K. L.-F., & Terui, T. (2021). The Covid-19 crisis and ‘critical juncture’ in cul- tural policy: a comparative analysis of cultural policy responses in South Korea, Japan and China. International Journal of Cultural Policy , 00 (00), 1–21. https://doi.org/10.1080
/10286632.2021.1938561
Mayer, J. D., & Lewis, N. D. (2020). Challenges and Responses to COVID-19: Experience from Asia. Eurasian Geography and Economics ,
61 (4–5), 404–422. https://doi.org/10.1080/15 387216.2020.1786425
Moise, D., Negescu Oancea, D. M., Diaconu, A., & Diaconu, S. (2021). CoVid19, a Threat or a Blessing to Globalization? SHS Web of Con-
ferences , 92 , 01033. https://doi.org/10.1051/ shsconf/20219201033
Muadi, S., & Sofwani, A. (2018). Acculturation of Islam and Javanese. El Harakah , 20 (2), 233– 252. Retrieved from http://ejournal.uin-malang. ac.id/index.php/infopub/article/view/5355/pdf
Muhaimin, A. G. (2006). The Islamic Traditions of Cirebon: Ibadat and Adat Among Java- nese Muslims . https://doi.org/10.26530/ oapen_459298
Mulcahy, K. V. (2006). Cultural policy: Definitions and theoretical approaches. Journal of Arts Management Law and Society , 35 (4), 319–330. https://doi.org/10.3200/JAML.35.4.319-330
Mulder, N. (1983). Abangan Javanese Religious Thought and Practice. Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde , 139 (2/3), 260–267.
Mulder, N. (2013). Abangan Javanese religious thought and practice. Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia , 139 (2),
260–267. https://doi.org/10.1163/22134379-
90003444 Nasir, M. A. (2019). Revisiting the Javanese Mus- lim Slametan: Islam, local tradition, honor and symbolic communication. Al-Jami’ah ,
57 (2), 329–358. https://doi.org/10.14421/ ajis.2019.572.329-358
Newberry, J. (2007). Rituals of rule in the administered community: The Javanese slametan reconsid- ered. Modern Asian Studies , 41 (6), 1295–1329. https://doi.org/10.1017/S0026749X06002575
Newberry, J. C. (1997). Making do in the Imagined Community: Domesticity and State formation in Working Class Java . 520.
Newberry, J. C. (2007). Rituals of Rule in the Administered Community: The Javanese Slametan Reconsidered. Modern Asian Stud- ies , 41 (6), 1295–1329. https://doi.org/10.1017/ S0026749X06002575
Nurhajati, D., Kencanawati, D., Susanti, Y., & Putri, O. A. (2021). Jogo tonggo , Model Pendampin- gan Belajar dan Bermain Bahasa Inggris pada Anak-Anak Selama Pendemi di Pare, Kediri. Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusan- tara , 5 (2), 314–324.
Pacces, A. M., & Weimer, M. (2020). From diver- sity to coordination: A European approach to covid-19. European Journal of Risk Regula- tion , 11 (2), 283–296. https://doi.org/10.1017/ err.2020.36
Pillay, I. (2021). Culture, politics and being more equal than others in COVID-19: some psychologi- cal anthropology perspectives. South African Journal of Psychology , 51 (2), 325–335. https:// doi.org/10.1177/00812463211012646
Probosiwi, R., & Putri, A. L. (2021). Jogo tonggo : Solidaritas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19. Sosio Konsepsia , 10 (2), 177–192. https://doi.org/10.33007/ska.v10i2.2423

## Transformasi Nilai Agama dan Tradisi Menjadi Sistem Kendali
Purwanto, S. A. (2021). Kebijakan Budaya; Upaya Mengembangkan Komunitas dan Budaya Nusantara (Pidato Pengukuhan Guru Besar Antropologi) . (November), 0–20.
Putnam, R. (1993). The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. The American Prospect , 4 (13), 35–42. Putnam, R. (2000). Bowling Alone; The Collapse and Revival of American Community . New York,
London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore: Simon & Schuster.
Raffles, T. S. (1895). The History of Java (2nd ed.). London: John Murray.
Rose,  N.  (2021).  Community,  Citizenship,  and  the
Third Way. In D. Meredyth & J. Minson (Eds.), Citizenship and Cultural Policy (pp.
1–17). Retrieved from http://ebookcentral. proquest.com/lib/indonesiau-ebooks/detail. action?docID=254708
Rubaidi, R. (2019). Javanese Islam: A Blend of
Javanese Culture and Islamic Mystism Viewed
From Post-Colonial Perspective. El Harakah
(Terakreditasi) , 21 (1), 19–35. https://doi. org/10.18860/el.v21i1.6066 Rudyansjah, T. (2015). Émile Durkheim: Pemikiran Utama  dan  Percabangannya  ke  Radcliffe- Brown, Fortes, Lèvi-Strauss, Turner, dan Holbraad .
Ryan, J. M. (2020). COVID-19: Social Consequences and Cultural Adaptations. In J. M. Ryan (Ed.), COVID-19 Volume II: Social Consequences and Cultural Adaptations (pp. 1–8). London and New York: Routledge. SDPI. (2021). Food Security Amid COVID-19: Money Can Never be A Substitute for Food .
Serafini, P., & Novosel, N. (2021). Culture as care: Argentina’s cultural policy response to Cov- id-19. Cultural Trends , 30 (1), 52–62. https:// doi.org/10.1080/09548963.2020.1823821
Shodiq, M. F. (2021). “ Jogo tonggo ” Efektivitas Kearifan Lokal, Solusi Pandemi Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I ,
8 (2), 423–440. https://doi.org/10.15408/sjsbs. v8i2.19412
Siisiäinen, M. (2000). Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam. In Sociological Forum . Dublin, Ireland.
Sugawara, S. E. (2021). Eliminating Human Agency: Why Does Japan Abandon Predictive Simula- tions? In Science Technology and Human Values . https://doi.org/10.1177/01622439211051777
Sulistiani, K., & Kaslam, K. (2020). Kebijakan Jogo tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Vox Populi , 3 (1), 31. https://doi.org/10.24252/ vp.v3i1.14008
Sumbulah, U. (2012). Islam Jawa dan Akulturasi Budaya: karakteristik, Variasi dan ketaatan ekspresif. El-HARAKAH (TERAKREDI- TASI) , 14 (1), 51–68. https://doi.org/10.18860/ el.v0i0.2191
Susilo, D., Hidayat, E., & Marta, R. F. (2021). Village public innovations during COVID19 pandemic in rural areas: Phenomena in Madura, Indone- sia. Cogent Social Sciences , 7 (1). https://doi. org/10.1080/23311886.2021.1905919 Sutherland, H. (1979). The Making of a Bureaucratic Elite; The Colonial Transformation of The Javanese Priyayi . Singapore, Kuala Lumpur, Hong Kong: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd.
Tanggap Covid-19 Provinsi Jawa Tengah. (2020). Ganjar Luncurkan Gerakan Jogo tonggo , Ger- akan Saling Menjaga Antarwarga dari Corona. Provinsi Jawa Tengah .
Tuwu, D., Laksmono, B. S., Huraerah, A., & Harjudin, L. (2021). Dinamika Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19 Dalam Per- spektif Kesejahteraan Sosial. Sosio Konsepsia ,
10 (2), 97–110. https://doi.org/10.33007/ska. v10i2.2158
Wiryawan, I. W. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia. Prosiding Semi- nar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar , 2019 (6), 179–188. Retrieved from https://e-journal.unmas.ac.id/ index.php/webinaradat/article/view/1180/1012 World  Health  Organization.  (2020). Strengthening Preparedness for COVID-19 in Cities and Urban Settings; Interim Guidance for Local Authorities (p. 20). p. 20. WHO.
Yan, B., Zhang, X., Wu, L., Zhu, H., & Chen, B. (2020). Why  Do  Countries  Respond  Differently  to COVID-19? A Comparative Study of Sweden, China, France, and Japan. American Review of Public Administration , 50 (6–7), 762–769. https://doi.org/10.1177/0275074020942445
You, J. (2020). Lessons From South Korea’s Covid-19 Policy Response. American Review of Public Administration , 50 (6–7), 801–808. https://doi. org/10.1177/0275074020943708