## Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci
Taufik Yahya, Sukamto Satoto, Usman, Ivan Fauzani Raharja, Windarto Fakultas Hukum Universitas Jambi Email Korespondensi: taufikyahya@unja.ac.id

## ABSTRAK
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  telah  dilaksanakan  oleh  tim  sosialisasi mengenai  “Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Peningkatan  Kualitas  Lingkungan  Hidup  Di Kecamatan  Gunung  Tujuh  Kabupaten  Kerinci”.  Minimnya  tingkat  kesadaran  masyarakat untuk  menjaga  kebersihan lingkungan dalam  kehidupan sehari-hari,  sehingga  menimbulkan dampak  signifikan  terhadap  kualitas  lingkungan  hidup  itu  sendiri.  Tujuan  dari  kegiatan  ini adalah  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga  lingkungan  hidup  sehari-hari. Adapun solusi yang Tim PPM berikan adalah Menggerakkan kesadaran bersama masyarakat agar  menjaga  dan  melestarikan  lingkungan  hidup  sekitar  kawasan  pemukiman pendudukdengan  tegas  dan  bisa  diterapkan  oleh  Kepala  Desa  dan  Ketua  BPD  di  desa masing-  masing.  Diharapkan  dengan  sosialisasi  ini,  semua  elemen  masyarakat  dapat bergerak  serentak  untuk  menjaga  kualitas  lingkungan  hidup  di  Kecamatan  Gunung  Tujuh. Diiharapkan  agar  masyarakat  melakukan  gerakan  bersama  untuk  merawat  dan  menjaga lingkungan hidup
Kata Kunci: Pemberdayaan, Peningkatan, Kualitas Lingkungan Hidup .

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kabupaten  Kerinci  merupakan  wilayah  yang  didalamnya  terdapat  Taman  Nasional  Kerinci Seblat  (TNKS).  Kehidupan  masyarakatnya  berada  pada  sektor  pertanian.  Khusus  lokasi Kecamatan Gunung Tujuh  yang berlokasi dibawah kaki Gunung Kerinci. Dengan panorama kebun Teh Kayu Aro serta didukung suhu udara yang dingin dan sejuk. Lingkungan yang asri lebih  terasa  disekitar  lokasi  wilayah  tersebut.  Aktivitas  masyarakat  sebagian  besar  adalah para petani kentang, kol dan pemetik daun teh.
Iktiar  penyelamatan  lingkungan  di  Indonesia  telah  banyak  dilakukan,  bentuk penberdayaan masyarakat yang selama ini diterapkan secara langsung ditujukan kepada para pihak yang berkepentingan (stakeholders), melalui pembuatan peraturan, yang bermuara pada kesepakatan nasional dan internasional, undang-undang, maupun melalui penegakan hukum. Segenap  upaya  meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup  dilakukan  yang  dikemas  dalam bentuk  pelaksanaan  yang  dilakukan  tersebut  ternyata  belum  maksimal  untuk  mengeliminir pemasalahan  lingkungan  hidup.Dibutuhkan  kesadaran  secara  kolektif  untuk  menyelamatkan ekosistem lingkungan hidup di sekitar kita.
Semestinya  pola  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertujuan  dalam  mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat adalah upaya terbaik yang harus dilakukan agar tumbuh dan  berkembang  masyarakat  sadar  lingkungan.  Proses  penyadaran  akan  pentingnya lingkungan  merupakan  tahapan  strategis  yang  mesti  dilakukan  secara  terencana,  terarah, sistematis, berkelanjutandan komprehensif. Penyadaran harus dimulai dari lingkungan  yang terkecil.Membangun  pemahaman  bersama  bahwa  lingkungan  adalah  milik  dan  kebutuhan bersama. Kebutuhan tersebut harus diupayakan pemenuhannya melalui upaya bersama pula.
Pembinaan  aparat  desa  sebagai  salah  satu  bentuk  upaya  pemerintahan  didaerah  dan sebagai  bagian  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  memiliki  status  dan  kedudukan hukum,  serta  memiliki  tatanan  pemerintahan  yang  otonom  dan  mandiri  dalam  menjalankan segala  urusan  rumah  tangganya.  Ada  bermacam-macam  urusan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintahan  desa,  dan  urusan  pemerintahan  desa  yang  dilaksanakan  saat  ini  tidak  lagi sematamata  hanya  mengurus  kepentingan  tradisional,  tetapi  harus  menjadi  bagian  integral dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dalam  menjalankan  pemerintahan  sesuai  dengan perkembangan jaman.
Berdasarkan  analisis situasi  di atas  makan  Tim   PPM Prodi  Doktor  Ilmu  Hukum Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  tertarik  melakukan  pengabidan  dengan  judul “PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP DI KECAMATAN GUNUNG TUJUH KABUPATEN KERINCI”

## Permasalahan Mitra
Berdasarkan  analisis  situasi  diatas  yang  telah  diamati  maka  permasalahan  yang  ditemukan oleh penulis bagi mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a.  Bagaimana  memberikan  pemahaman  kepada  Perangkat  Desa  dan  BPD  tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Gunnung Tujuh Kabupaten Kerinci?
b.  Bagaimana  menumbuhkan  kesadaran  kepada  masyarakat  tentang  Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Gunnung Tujuh Kabupaten Kerinci?

## TINJAUAN LITERATUR
Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa “Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar  „daya‟  yang  berarti  kekuatan  atau  kemampuan”.  Bertolak  dari  pengertian  tersebut, maka  pemberdayaan  dimaknai  sebagai  proses  untuk  memperoleh  daya,  kekuatan  atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya  kepada  pihak  yang  kurang  atau  belum  berdaya.  Sementara  menurut  Prijono,  S.  Onny dan  Pranarka,  A.M.W  (1996:55),  pemberdayaan  adalah  proses  kepada  masyarakat  agar menjadi berdaya, mendorong   atau   memotivasi   individu   agar   mempunyai   kemampuan atau keberdayaan  untuk  menentukan  pilihan  hidupnya  dan  pemberdayaan  harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.
Pemberdayaan  berasal  dari  bahasa  Inggris  empowerment  yang  secara  harfiah  dapat diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam arti pemberian atau peningkatan  kekuasaan  kepada masyarakat    yang    lemah    atau    tidak    beruntung.  Istilah  pemberdayaan  sendiri  munscul sekitar  pertengahan  1990-an  sebagai  isyarat  terjadinya  perubahan  paradigm  pembangunan.
Pemberdayaan  merupakan  upaya  mengaktualisasikan  potensi  yang  dimiliki  masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat membangun masyarakat itu sendiri.
Masyarakat  memiliki  hak  untuk  dapat  hidup  sejahtera  dengan  memiliki  keterampilan serta  pengetahuan  yang cukup sehingga terlepas  dari kesusahan dan kemiskinan agar dapat hidup lebih layak sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjuntnya Simon (Hikmat 2006:11) mengemukakan  bahwa  :  “  Pemberdayaan  adalah  suatu  aktifitas  refleksi,  suatu  proses  yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau  penentuan  diri  sendiri  (self  determination).  Sementara  proses  lainnya  hanya  dengan memberikan  iklim,  hubingan,  sumber-sumber  dan  alat-alat  procedural  yang  melaluinya masyarakat  dapat  meningkatkan  kehidupannya.  Pemberdayaan  merupakan  system  yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik”
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  pemberdayaan  bukan  merupakan  upaya  pemaksaan kehendak,  proses  yang  dipaksakan,  kegiatan  untuk  kepentingan  pemarkarsa  dari  luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, dan makna-makna lain  yang  tidak  sesuai  dengan pendelegasian  kekuasaan  dan  kekuatan  sesuai potensi yang dimiliki masyarkaat itu sendiri.
Pemberdayaan  menurut  Sumaryadi  (2005:111)  menyatakan  bahwa  :  “  Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan  harkat dan  martabat lapisan  maysarakat  yang dalam  kondisi  sekarang  tidak  mampu  melepaskan  diri  dari  perangkap  kemiskinan  dan keterbelakangan  atau  dengan  kata  lain  pemberdayaan  masyarakat  adalah  memampukan  dan memandirikan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan tindakan memandirikan masyarakat agar dapat  memperbaiki  serta  menentukan  masa  depan  kehidupannya  sesuai  keinginan.  Melalui pemberdayaan  potensi-potensi  yang  dimiliki,  seperti  pengetahuan,  modal,  gagasan,  dan keterampilan. Operasional dari konsep pemberdayaan pada umumnya lebih difokuskan pada level  komunitas.  Hal  itu  dianggap  karena  komunitas  sebagai  basis  kehidupan  masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan basis komunitas. Ada 4 konsep dalam pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Soetomo (2011:96) :

## 1.   Reorientasi
Pada  dasarnya  pemberdayaan  mengandung  unsur  pemberian  kewenangan  dan  peningkatan kapasitas  masyarakat  termasuk  masyarakat  lokal.  Reorientasi  dilihat  sebagai  bagian  dari proses  bekerja  sambil  belajar  dan  menyangkut  seluruh  stakeholder,  reorientasi  merupakan peninjauan  kembali  terhadap  penyamaan  nilai  norma  pengetahuan  tentang  program pemberdayaan.
2.   Gerakan sosial
Penggunaan  pendekatan  pemberdayaan  masyarakat  secara  meluas  telah  memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap penguatan civil society. Kemunculan gerakan civil society menguatkan kewenangan masyarakat lokal dalam pembangunan.
3.   Institusi Lokal
Institusi  lokal  berfungsi  untuk  memfasilitasi  tindakan  bersama  yang  sudah  terpola  sehingga fungsinya bukan semata sebagai suatu organisasi melainkan juga merupakan pranata sosial.
4.   Pengembangan kapasitas
Pengembangan  kapasitas  masyarakat  merupakan  salah  satu  unsure  utama  proses pemberdayaan  disamping  pemberian  kewenangan.  Dalam  proses  pengembangan  kapasitas tersebut tidak  menutup pintu bagi pihak eksternal  seperti  memberikan  bantuan-bantuan dari luar

## METODE PELAKSANAAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  oleh  tim  pengabdian  dari  Universitas  Jambi  dalam kegiatan  PPM  ini  adalah  dalam  bentuk  sosialisasi  langsung  dengan  audien  dengan  tema tentang upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci.

## Rencana Kegiatan

## Persiapan Sasaran Mitra
Sebelum dilakukanya kegiatan sosialisasi kepada para Kepala Desa, terlebih dahulu Tim  PPM  melakukan  pembuatan  program  kerja  yang  mana  Tim  PPM  menghubungi Sekretaris Camat (SEKCAM) Kecamatan Gunung Tujuh untuk mendapatkan surat dukungan mitra dan menyatakan bersedia berkerjasama dengan Tim PPM Fakultas Hukum Universitas Jambi,  dalam  pelaksanaan  kegiatan  dengan  tema  “Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci.”

## Materi Kegiatan
Adapun  materi  kegiatan  yang  akan  disampaikan  oleh  narasumber  adalah  sebagai berikut:
a.  Pengertian  dasar  tentang  Hukum,  hukum  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat,  dan hukum lingkungan
b.  Penyampaian      materi      mengenai      Hak-hak      dan      Kewajiban      masyarakat     terhadap lingkungan.

## Lokasi Kegiatan
Lokasi  kegiatan  Pengabdian  pada  Masyarakat  yang  dilakukan  oleh  tim  Pengabdian  pada Masyarakat  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  dan  diselenggarakan  dalam  bentuk penyuluhan hukum secara langsung pada lingkungan Kecamatan Gunung Tujuh dan Kepala Desa beserta Aparatur Desa dalam wilayah Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci.
Gambar 1. Tim PPM Bersama Camat Gunung Tujuh
Gambar 2. Tim Melakukan Kegiatan

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  informasi  survey  awal  (mapping  social)  yang  telah  dilakukan  oleh  Tim Pengabdian  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  terhadap  rencana  pelaksanaan pengabdian  ini,  ditemukan  masih  minimnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga kualitas  lingkungan  hidup,  terutama  terkait  peran  serta  masyarakat  dalam  menjaga  kualitas lingkungan  hidup  menurutt  UU  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  di  kecamatan  Gunung  Tujuh.  Kegaiatan  pengabdian  ini  direncanakan menerapkan  protokol  kesehatan  secara  ketat  yaitu  memakai  masker,  mencuci  tangan  dan menjaga  jarak.  Peserta  yang  hadir  hanya  13  orang  Kepala  Desa  dan  ditambahan  13  orang
Kepala  BPD  masing-masing  desa  dalam  wilayah  Kecamatan  Gunung  Tujuh,  ditambah  3 orang peserta dari pihak kecamatan.

## 1. Tahap Pelaksanaan Pengabdian
Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PPM)  Fakultas  Hukum  Universitas  Jambi  ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021, Tim PPM berangkat menuju  Kabupaten Kerinci  dengan  jarak  450  KM  dari  Kota  Jambi  pada  hari  minggu  tanggal  20  Juni  2021. Adapun materi yang disampaikan oleh narasumber adalah:
a.    Narasumber Dr. H. Taufik Yahya, S.H., M.H. Guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satu bentuk cara yang diberikan oleh  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama merujuk pada ketentuan Pasal 70 yaitu dengan mengoptimalkan peran  serta  masyarakat dalam perlindungan  dan   pengelolaan  lingkungan   hidup.   Menurut pasal ini  diuraikan beberapa peran yang bisa diterapkan oleh masyarakat, diantaranya adalah pengawasan  sosial,  memberikan  saran  pendapat,  usul,  keberatan,  pengaduan  serta menyampaikan informasi dan atau laporan. Sehingga secara normatif UUPPLH sudah sejalan atau  telah  mengadopsi  Prinsip  10  Deklarasi  Rio  1992  yang  menekankan  pentingnya  peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Adapun tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut ketentuan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  yang  selanjutnya  disingkat  dengan  UUPPLH  adalah  menjamin pemenuhan  dan  perlindungan  hak  atas  lingkungan  hidup  sebagai  bagian  dari  hak  asasi manusia. Ada delapan hak yang diakui dalam UUPPLH, yaitu: (1) hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia, (2) hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup,  (3)  hak  akses  informasi,  (4)  hak  akses  partisipasi,  (5)  hak  mengajukan  usul  atau keberatan    terhadap    rencana    usaha    dan  atau    kegiatan    yang  diperkirakan    dapat menimbulkan  dampak  terhadap  lingkungan  hidup,  (6)  hak  untuk  berperan  dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (7) hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan  pencemaran  dan  atau  perusakan  lingkungan  hidup,  dan  (8)  hak  untuk  tidak  dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam  memperjuangkan  hak atas  lingkungan  hidup  yang baik dan sehat.3
Berdasarkan  UUPPLH  diketahui  bahwa  penggunaan  sumber  daya  alam  harus  selaras, serasi,  dan  seimbang  dengan  fungsi  lingkungan  hidup.  Wujud  konsekuensinya  adalah kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Suatu  Proses  yang  melibatkan  masyarakat  umumnya  dikenal  sebagai  peran  serta masyarakat,  yaitu  proses  komunikasi  dua  arah  yang  berlangsung  terus-  menerus  untuk meningkatkan  pengertian  masyarakat  secara  penuh  atas  suatu  proses  kegiatan,  dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa. Begitu luasnya pengertian dan pemahaman  peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan,  sehingga  menimbulkan beraneka ragam penafsiran, yang sering kali penafsiran pihak yang kuatlah yang timbul dan mereduksi  peran  serta  yang  bermakna  (meaningfull  participation).  Dari  sudut  terminologi peran  serta  masyarakat  dapat  diartikan  sebagai  suatu  cara  melakukan  interaksi  antara  dua kelompok;  Kelompok  yang  selama  ini  tidak  diikutsertakan  dalam  proses  pengambilan keputusan  (non-elite)  dan  kelompok  yang    selama  ini  melakukan  pengambilan  keputusan (elite). Banyak  yang  memandang peran serta  masyarakat semata-mata sebagai penyampaian
informasi (public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar kegiatan tersebut  dapat  berjalan  tanpa  hambatan.  Karenanya,  peran  serta  masyarakat  tidak  saja digunakan  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan,  tetapi  juga  digunakan  sebagai  tujuan (participation is an end it self).
Dalam  peran  serta  masyarakat  dengan  pola  hubungan  konsultatif  antara  pihak pengambil  keputusan  dengan  kelompok  masyarakat  yang  berkepentingan  beserta  anggota masyarakat lainnya yang mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks  peran  serta  masyarakat  yang  bersifat  kemitraan,  pembuat  keputusan  dan  anggota masyarakat  merupakan  mitra  yang  relatif  sejajar  kedudukannya.  Mereka  bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan. Selain itu  penyertaan  masyarakat  juga  akan  memberikan  informasi  yang  berharga  kepada  para pengambil keputusan, peran serta masyarakat  juga akan  mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
b.   Peran Serta Masyarakat sebagai suatu Kebijakan Bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan  baik  untuk  dilaksanakan.  Hal  ini  dilandasi  oleh  suatu  pemahaman  bahwa  masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (right to be consulted).
c.    Peran Serta Masyarakat sebagai Strategi Bahwa  peran  serta  masyarakat  merupakan  strategi  untuk mendapatkan dukungan  masyarakat  (public  support).  Hal  ini  didasarkan  kepada  suatu  faham  bahwa  bila masyarakat  merasa  memiliki  akses  terhadap  pengambilan  keputusan  dan  kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.
d.   Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Komunikasi Peran  serta  masyarakat  didayagunakan  sebagai  alat  untuk  mendapatkan  masukan  berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi  oleh  suatu  pemikiran bahwa    pemerintah    dirancang    untuk    melayani  masyarakat,  sehingga  pandangan  dan preferensi  dari  masyarakat  tersebut  adalah  masukan  yang  bernilai  guna  mewujudkan keputusan yang responsif.
e.   Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara  untuk  mengurangi  atau  meredakan  konflik  melalui  usaha  pencapaian  konsensus  dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan  dapat  meningkatkan  pengertian  dan  toleransi  serta  mengurangi  rasa ketidakpercayaan (misstrust) dan kerancuan (biasess).
f.  Peran Serta Masyarakat sebagai Terapi Menurut  persepsi  ini,  peran  serta  masyarakat  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan (sense of
powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.
Kesempatan  untuk  berperan  serta  dalam  kegiatan  publik,  akan  memaksa  orang  yang bersangkutan  untuk  membuka  cakrawala  pikirannya  dan  mempertimbangkan  kepentingan publik (Mill 1990). Sehingga orang tersebut tidak semata-mata  memikirkan kepentingannya sendiri,  tetapi  akan  lebih  memiliki  sifat  bertanggung  jawab    dengan    mempertimbangkan kepentingan  bersama.  Dengan turut aktifnya berperan serta dalam suatu kegiatan, seseorang tidak akan merasa terasing. Karena dengan berperan serta akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat.
Ketika  seseorang  langsung  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  akan mempengaruhi    kehidupannya,    mereka    cenderung  akan    mempunyai  kepercayaan  dan menerima  hasil  akhir  dari  keputusan  itu.  Jadi,  program  peran  serta  masyarakat  menambah legitimasi  dan  kredibilitas  dari  proses  perencanaan  kebijakan  publik.  Serta  menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.
B. Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat 1. Teknis pelaksanaan peran serta 2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
Kemandirian  dan  keberdayaan  masyarakat  merupakan  prasyarat  untuk  menumbuhkan kemampaun masyarakat sebagai pelaku dalampengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya.
3. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4.  Menumbuhkan  ketanggagapan  masyarakat  untuk  melakukan  pengawasan  sosial; Meningkatnya  ketanggapsegeraan  masyarakat  akan  semakin  menurunkan  kemungkinan timbulnya    dampak    negatif    dan    akan    meningkatkan    kecepatan    pemberian    informasi tentang suatu masalah lingkungan hidup sehingga dapat segera ditindaklanjuti. 5. Memberikan saran pendapat;
6. Menyampaikan informasi dan atau laporan;
Sungguhpun  masalah  lingkungan  hidup  sudah  terdapat  lama  di  tanah  air  kita,  namun penanganannya  menurut  pendekatan  ekosistem  tergolong  masih  baru.  Sedangkan  kunci berhasilnya  program  pengembangan  lingkungan  hidup  berada  di  tangan  manusia  dan masyarakat.    Karena    itu    sangat    penting  menumbuhkan    pengertian,    penghayatan    dan motivasi di kalangan masyarakat untuk ikut serta dalam mengembangkan lingkungan  hidup. Adapun  upaya  nyata  yang  bisa  dilakukan  untuk  meningkatkan  peran  serta masyarakat ini adalah:
a.  Mengembangkan      pengertian      dan      penghayatan      kesadaran      lingkungan      melalui pendidikan formal dan non formal.
b.  Meengajak  serta  kelompok-kelompok  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  gerakan pengembangan lingkungan hidup seperti:
1.  Pimpinan  agama,  bertolak  dari  fikiran  bahwa  peestarian  dan  penggunaan  sumber  daya alam pemberian Tuhan merupakan bagian dari ajaran agama;
2.  Wanita,  berdasarkan  pengamatan  bahwa  wanita  merupakan  kelompok  mayoritas  (51%) darijumlah  penduduk  Indonesia  dan  terlibat  sehari-hari  dalam  lingkungan  rumah  tangga, lingkungan pemukiman dan lingkungan sosial.
3. Pemuda, sebagai generasi yang mewarisi lingkungan hidup dan sumber daya alam di masa depan  yang  paling  berkepentingan  dengan  kelestarian  sumber  daya  alam  .  Sekaligus penglibatan diri pemuda dalam pengembangan lingkungan merupakan pula unsur pendidikan luar sekolah untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dan semangat patriotisme.
4. Wartawan  dan  komentator  lainnya  untuk  dapat  menjadi  pembawa  pesan, penggerak dan motivator serta sikap hidup dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan di masyarakat.

## KESIMPULAN

## Penutup
Dalam  peran  serta  masyarakat  dengan  pola  hubungan  konsultatif  antara  pihak  pengambil keputusan  dengan  kelompok  masyarakat  yang  berkepentingan  beserta  anggota  masyarakat lainnya  yang  mempunyai  hak  untuk  didengar  pendapatnya  dan  untuk  diberi  tahu,  dimana keputusan terakhir tetap berada di tangan pembuat keputusan tersebut. Sedang dalam konteks peran serta masyarakat yang bersifat kemitraan, pembuat keputusan dan anggota masyarakat merupakan  mitra  yang  relatif  sejajar  kedudukannya.  Mereka  bersama-sama  membahas masalah,  mencari  alternatif  pemecahan  masalah  dan  membahas  keputusan.  Selain  itu penyertaan  masyarakat  akan  juga  memberikan  informasi  yang  berharga  kepada  para pengambil keputusan, peran serta masyarakat  juga akan  mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Adapun  bentuk program  –  program pemerintah desa dalam pemberdayaan  masyarakat diantaranya  yaitu:  1.  Pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  pemerintahan  desa  berbentuk pelatihan,  musyawarah  dalam  penyusunan  program-program  desa,  koordinasi  dalam pelaksanaan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. 2.  Program  pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  kelembagaan  mencakup  semua  lembaga kemasyarakat  yang  ada  di  desa.  Bentuk  program  pemberdayaan  ini  dapat  berupa  pelatihan, penyelenggaraan  kegiatan,  dan  peningkatan  sarana/prasarana.  3.  Program  pemberdayaan masyarakat  di  bidang  ekonomi  merupakan  program  pemerintah  untuk  meningkatkan perekonomian  desa.  Program  ini  mencakup  pemberdayaan  UKM,  industri  rumah  tangga, BUMDes,  kelompok  tani,  pasar,  serta  penunjang  ekonomi  masyarakat  lainnya.  Bentuk program  pemberdayaan  ini  dapat  berupa  pelatihan,  workshop,  pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan lain-lain. 4. Program pemberdayaan masyarakat  di  bidang  teknologi  berbentuk  pelatihan,  pengembangan  teknologi,  dan penggunaan  teknologi  dalam  proses  kerja  dan  kehidupan  masyarakat.  dengan  adanya pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  teknologi  diharapkan  dapat  meningkatkan  daya  saing masyarakat,  memudahkan  masyarakat  dalam  bekerja,  serta  memudahkan  masyarakat  untuk berbagi  dan  mendapatkan  informasi.  5.  Program  pemberdayaan  masyarakat  di  bidang kesehatan merupakan salah satu program pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan  kesehatan  masyarakat.  Bentuk  program  pemberdayaan  ini  dapat  berupa  peningkatan sarana  dan  prasarana  kesehatan,  promosi  dan  penyuluhan  program  kesehatan,  dan membangun  desa  siaga.  6.  Program  pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  pendidikan berbentuk  dari  pemberdayaan  ini  dapat  berupa  pelatihan  guru,  peningkatan  sarana  dan
prasarana, bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, beasiswa untuk siswa yang berprestasi, dan lain-lain.

## Saran
Dalam  kegiatan  ini,  selanjutnya  diharapkan  kepada  Kepala  Desa  beserta  perangkatnya  dan Kepala  BPD  masing-masing  agar  mampu  melakukan  pemberdayaan  kepada  masyarakat terutama dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten  Kerinci.  Salah  satunya  dengan  mengembangkan  inovasi  dan  kreatifitas  yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
I Gede Pantja Astawa, 2009, Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung.
Maria Farida Indrati Soeparapto, Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Pasca Amandement, UUD 1945, Majalah Hukum Nasional, Jakarta, No.1 Tahun 2005. Moh  Fadi,  Jazim  Hamidi,  Mustafa  Lutfi,  2011,  Pembentukan  Peraturan  Desa  Partisipatif (HeadTo a Good Village Governance), Universitas Brawijaya Press.
Siti Sundari Rangkuti, 2000. Hukum  Lingkungan dan  Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, ed. Kedua Surabaya; Airlangga University Press Supriadi,  2005.  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia  Sebuah  Pengantar,  Jakarta;  Sinar  Grafika. Takdir  Rahmadi,  2011.  Hukum  Lingkungan  di  Indonesia,  Jakarta,  Raja  Grafindo  Persada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bahrudin Supardi. 2009. Berbakti Untuk Bumi. Bandung: Rosdakarya. Cook, Sarah & Macaulay Steve. 1999. Perfect Empowerment;  pemberdayaan yang tepat. Darsono, V., 1995. Pengantar Ilmu Lingkungan. Penerbit Universitas Atma Jaya.Yogyakarta. Friedmann, John. 1992.  Empowerment the Political of  Alternative Development.Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publishers, Three CambridgeCenter.
Hikmat, Harry. 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora utama pers Khairuddin, 1992. Pembangunan Masyarakat. Liberty. Yogyakarta.
Moleong,  Lexy  J.  2004.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung.  RemajaRosdakarya. Ndraha,  Taliziduhu.  2003.  Kybernologi  (Ilmu  Pemerintahan  Baru  I).  PT  Rineka  Cipta  : Jakarta
Prijono, Onny S. dan Pranarka  A.M.W. (ed.). 1996. Pemberdayaan:  Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Kartasasmita, Ginandjar. 1997. Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES. Rasyid, Ryaas. 2000. Makna Pemerintahan. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya Rr.Suhartini, Ahalim, dan Imam Khambali. 2009. Model-Model Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta. Penerbit: PT LkiS Printing Cemerlang. Ritzer,  George.  2007.     Sosiologi:  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma  Ganda.
Diterjemahkan  oleh  Tim  Penerjemah.  Jakarta:  Rajawali  Grafindo  Persada.  Siagian.  P. Sondang. 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Bumi Singarimbun,  Masri  dan Effendi.  1995.  Metode  Penelitian  Survai.  Jakarta  : Pustaka LP3ES. Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Solomon,  R.  Michael.  2002.  Consumer  Behavior,  Buying,  Having,  and  Being.  8thEdition. New Jersey: Prentice Hall.
Sumaryadi,  I Nyoman. 2005.  Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat. Jakarta : Citra Utama Supardi, I, 2003.  Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Penerbit PT. Alumni Bandung.
Syarief,  Efrizal.  2008.  Pembangunan  kelautan  dalam  konteks  pemberdayaan  masyarakat pesisir. Makasar : Bappenas
Moeljarto Tjokrowinoto. 1993, Politik Pembangunan: Sebuah Konsep, Arah dan Strategi, Tiara wacana, Bandung Wrihantolo, Randy R. dan Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. Manajemen Pemberdayaan : Sebuah  Pengantar  dan  Panduan  Untuk  Pemberdayaan  Masyarakat.  Jakarta  :  Elex  Media Komputindo