## Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tawuran Oleh  Anak Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak
Chintya Tiara Andi Yanti 1 , Anajeng Esri Edhi Mahanani 2 12 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 19071010123@student.upnjatim.ac.id , anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id

## Abstrak
Tawuran  adalah  salah  satu  bentuk  kenakalan  anak  berupa  perkelahian,  pengeroyokan ataupun penganiayaan. Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak angka tawuran yang dilakukan oleh anak  mengalami  peningkatan  bersamaan  dengan  penggunaan  senjata  tajam  hingga menimbulkan  korban  jiwa.  Maka  dari  itu  diperlukan  suatu  penegakan  hukum  oleh  aparat penegak  hukum  yang  dalam  hal  ini  adalah  kepolisian.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  tawuran  oleh  anak  dan  hambatan  yang dihadapi  oleh  kepolisian  dalam  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  tawuran  oleh  anak. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris,  yakni  dengan  pengelompokan  bahan hukum  dengan  data  yang  ada  di  lapangan  dan  wawancara.  Dari  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  tawuran  oleh  anak  telah ditegakkan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku tetap dengan memperhatikan hak dan kewajiban anak. Namun dalam penegakan hukumnya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak mengalami hambatan antara lain kurangnya sarana dan prasarana berupa kamera cctv,  kurangnya  koordinasi  antara  aparat  kepolisian  baik  dengan  sesama  aparat  lain  maupun masyarakat.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tawuran, Anak

## Abstract
Brawl  is  a  form  of  child  delinquency  in  the  form  of  fights,  beatings  or  abuse.  At  the Tanjung Perak Harbor Police, the number of brawls perpetrated by children has increased along with the use of sharp weapons, causing fatalities. Therefore, law enforcement is needed by law enforcement  officers,  in  this  case  the  police.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  law enforcement against criminal acts of brawling by children and the obstacles faced by the police in enforcing the law against criminal acts of brawling by children. This study uses an empirical juridical method, namely by grouping legal materials with data in the field and interviews. From the  results  of  the  study  it  can  be  concluded  that  law  enforcement  against  the  criminal  act  of brawling by children has been properly enforced in accordance with the criminal procedural law that  is  still in  force  by  taking  into  account  the  rights and  obligations  of  children.  However, in enforcing the law, the Tanjung Perak Port Police have encountered obstacles, including the lack of  facilities  and  infrastructure  in  the  form  of  CCTV  cameras,  lack  of  coordination  between police officers, both with other officers and the community.
Keywords: Law Enforcement, Brawl, Children

## 1. PENDAHULUAN
Anak  saat  dalam  fase  mencari  jati  diri  sering  kali  melakukan  tindakan  yang kurang memiliki nilai kemanfaatan seperti penyimpangan. Pada dasarnya segala macam bentuk  penyimpangan  yang  dilakukan  anak-anak  tentu  melanggar  peraturan  yang  ada dan  hal  tersebut  akan  menimbulkan  kerugian  bagi  diri  sendiri  bahkan  orang  lain. Perilaku  melanggar  aturan  yang  dilakukan  oleh  anak  biasa  disebut  dengan  kenakalan anak  atau juvenile  deliquency .  Kenakalan  anak  masih  menjadi  fokus  utama  tersendiri yang  dihadapi  oleh  berbagai  negara  karena  angka  kenakalan  anak  yang  selalu meningkat  tiap  tahunnya,  tak  terkecuali  di  Indonesia.  Bentuk-bentuk  penyimpangan yang  paling  sering  dilakukan  oleh  anak  di  Indonesia  adalah  penyalahgunaan  obat terlarang  (NAPZA),  mengkonsumsi  alkohol,  pergaulan  bebas  serta  tindakan  kriminal seperti  pencurian,  pengeroyokan  dan  tawuran.  Beberapa  tahun  belakangan  angka tawuran  antar  anak  secara  perlahan  meningkat  kembali.  Berdasarkan  KBBI  tawuran berasal dari kata tawur yang artinya perkelahian beramai-ramai atau perkelahian massal sehingga  tawuran  dapat  diartikan  sebagai  suatu  bentuk  perkelahian  dengan  kekerasan yang  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh  sekelompok  individu. 1 Tawuran  anak  yang terjadi adalah bentuk nyata dari terjadinya penurunan sikap bagi generasi anak sebagai penerus bangsa Indonesia. 2
Apa yang dikemukakan oleh Komisi Perlindungan Anak (KPAI) terhitung mulai bulan Januari hingga Juni 2022, KPAI memberikan catatan bahwa telah terjadi sejumlah kekerasan yang melibatkan anak yaitu berupa tawuran dan pengeroyokan, di mana hal tersebut terjadi kembali setelah diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) saat sekolah. 3 Di Provinsi Jawa Timur khususnya Kota Surabaya bagian Utara yakni wilayah Kenjeran, aksi tawuran antar anak yang terjadi mengalami peningkatan hingga membuat masyarakat  resah  karena  perilaku  agresif  saat  tawuran  dilakukan  tidak  main-main karena  selalu  saja  menimbulkan  korban,  baik  korban  luka  ringan,  luka  berat  dan meninggal  dunia.  Terhitung  sepanjang  bulan  Januari  hingga  Oktober  2022  Satreskrim Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  menerima  laporan  sebanyak  13  kasus  tawuran  yang dilakukan oleh anak. 4 Dari laporan yang diberikan 7 kasus tawuran diantaranya korban akibat  tawuran  mengalami  luka  berat  karena  bacokan  dari  senjata  tajam  dan  1  kasus korban  meninggal  dunia.  Berdasarkan  data  laporan  polisi  yang  ada  di  lapangan  tentu tawuran  antar  anak  tidak  dapat  dianggap  sepele  karena  tawuran  yang  dilakukan  sudah termasuk ke dalam ranah pidana.
Detiknews.id  merilis  berita mengenai  aksi  tawuran  yang dilakukan oleh 3 anak tersangka  tawuran  di  Jembatan  Surabaya  pada  hari  Minggu  tanggal  23  Oktober  2022,
1 Badan  Pengembangan  dan  pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, KBBI Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tawur diakses pada 18 November 2022
2 Wiyanto  dan  Bachtiar,  Model  Impelementasi  Manajemen  Kerjasama  Untuk  Mencegah  Dan Meminimalisir Perkelahian Antar Pelajar Di Kecamatan Parung, Kab Bogor. Integralistik: Journal Civic Education Vol. 29, No. 2 (2018)
3 Al Sobry, Catatan Brutal Anak 2022 Aksi Pengeroyokan dan Tawuran Pelajar Marak Terjadi Lagi ,  Juni  2022, https://hai.grid.id/read/073342260/catatan-brutal-anak-2022-aksi-pengeroyokan-dan- tawuran-pelajar-marak-terjadi-lagi# diakses 20 November 2022
4 Wawancara dengan Ibu Aipda Rustin Kusuma selaku Ps Kaurmin Satreskim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 21 November 2022
dimana  tersangka  berinisial  MFA  (18),  MRS  (18)  dan  AS  (16)  yang  melakukan  aksi tawuran  hanya  untuk  menghilangkan  rasa  bosan. 5 Dalam  pengakuan  salah  satu tersangka mengatakan jika mereka memang sering melakukan aksi tawuran hanya untuk sekedar  membuat  konten  yang  kemudian  diunggah  ke  laman  sosial  media  seperti Instagram ataupun TikTok .  Ketiga  tersangka  tawuran  tersebut  menggunakan  senjata tajam (sajam) berupa clurit besar masing-masing berukuran 2 meter dan 1,5 meter. Dari kejadian  aksi  tawuran  tersebut  seorang  korban  berinisal  RM  (19)  harus  merenggut nyawa  lantaran  mendapat  tindakan  tawuran  brutal  yang  dilakukan  tersangka  dengan senjata tajam yang dibawa saat aksi tawuran berlangsung.
Aksi  tawuran  antar  anak  yang  terjadi  di  wilayah  Surabaya  Utara  membuat masyarakat  sekitar  merasa  was-was  dan  resah  karena  perilaku  agresif  saat  tawuran dilakukan  tidak  main-main  karena  selalu  menimbulkan  korban  baik  korban  yang mengalami  luka  ringan,  luka  berat  maupun  meninggal.  Terjadinya  tawuran  yang dilakukan  oleh  berulang  kali  membuat  masyarakat  juga  mempertanyakan  bagaimana peran  aparat  penegak  hukum  yang  dalam  hal  ini  adalah  pihak  kepolisian  untuk menindaklanjuti  tawuran  yang  dilakukan  anak.  Apakah  tidak  ada  upaya  atau  langkah pertama yang dapat dilakukan guna mencegah tindak pidana tawuran oleh anak.  Aparat kepolisian  menjadi  salah  satu  aspek  penting  dalam  kontrol  sosial  yang  mengharuskan untuk  bergerak  cepat  dan  tepat  dalam  menangani  aksi  tawuran. 6 Sebagaimana  fungsi dari  kepolisian  yang  bertugas  untuk  memelihara  keamanan  dan  ketertiban,  penegakan hukum  dan  perlindungan  kepada  masyarakat  pada  Pasal  2  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Tidak  hanya  dua  hal  tersebut,  masyarakat  membutuhkan  suatu  penegakan hukum  yang  konkrit  dari  aparat  penegak  hukum  mengingat  Indonesia  sebagai  negara hukum  sudah  sepatutnya  untuk  bersikap  tegas  terhadap  hukum  yang  dimiliki  untuk diterapkan  kepada  seluruh  masyarakat  jika  terbukti  melakukan  pelanggaran  maupun kejahatan.  Penegakan  hukum  dinilai  sangat  penting  demi  terciptanya  kehidupan  yang aman, tertib dan teratur. Maka dari itu perlu disadari jika peranan aparat penegak hukum yakni aparat kepolisian sangat dibutuhkan. Namun yang paling utama adalah peran aktif dan  dukungan  dari  masyarakat  juga  diperlukan  agar  penegakan  hukum  dapat  berjalan sesuai  dengan  keinginan  sehingga  aparat  kepolisian  harus  menyusun  strategi  dengan bekerjasama  dengan  masyarakat  dan  pihak-pihak  bersangkutan  guna  terciptanya keadaan yang tertib dan kondusif. 7

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu salah satu  jenis  penelitian  hukum  yang  mengkaji  serta  menganalisis  bagaimana  hukum bekerja  dalam  masyarakat.  Bagaimana  hukum  tersebut  bekerja  dapat  dilihat  dari beberapa  aspek  antara  lain  efektivitas  pelaksanaan  dari  aturan  hukum,  manfaat  hukum
5 Detiknews.id,  Satreskrim  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  Tangkap  Tiga  Pelaku  Tawuran, Korban  meninggal,  https://detiknews.id/kriminal-hukum/satreskrim-polres-pelabuhan  tanjung-perak- tangkap-tiga-pelaku-tawuran-korban-meninggal/, 2022, diakses pada 18 November 2022
6 Harisul Huda. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar Oleh Polisi Resor Kota Padang . Jom: Jurnal Hukum Fakultas Universitas Riau, Vol. VII No. I 2020  1-15
7 Paramaswasti, Y.B., dkk. Upaya Preventif dan Represif Pihak Kepolisian dan Sekolah dalam Mengatasi Tawuran Antar Pelajar. JIIP: Jurnal Iilmiah Ilmu Pendidikan  Vol.6 No.7: 2023 5291-5300
untuk masyarakat, peranan suatu lembaga atau instansi hukum, ketaatan masyarakat dan aparat  terhadap  hukum,  penegakan  hukum,  dan  lain-lain. 8 Analisis  yang  digunakan berasal  dari  sumber  hukum  yang  terdiri  dari  data  primer  berupa  wawancara,  data sekunder, dan data tersier. Adapun metode pengumpulan data adalah dengan wawancara dengan  narasumber  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian  yang  nantinya  hasil  dari wawancara  akan  dijelaskan  kembali  dengan  deskriptif  analitis  untuk  menarik kesimpulan  akhir.  Lokasi  untuk  memperoleh  data-data  yang  berhubungan  dengan penelitian dilakukan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Jalan  Kalianget  No.1, Perak Utara, Pabean Cantian, Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan hukum merupakan hal paling mendasar yang harus ditegakkan serta diterapkan  dengan  tegas.  Pada  dasarnya  penegakan  hukum  tidak  hanya  sebatas diterapkan kepada orang dewasa melainkan juga anak-anak. Hal tersebut dilakukan agar seluruh  lapisan  masyarakat  dapat  menaati  dan  memahami  hukum  beserta  ancaman pidana  yang  berlaku  guna  meningkatkan  kesadaran  hukum  khususnya  mengenai tawuran.
Perumusan  peraturan  tentang  tawuran  belum  diatur  secara  jelas  di  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat terjadi tawuran, Polres Pelabuhan Tanjung Perak biasa menetapkan ancaman pidana dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain: 9
a. Kejahatan terhadap ketertiban umum yang dirumuskan pada  Pasal  160 KUHP yang ancaman  pidananya  adalah  pidana  penjara  paling  lama  6  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp.  300,00,  Pasal  170  Ayat  (1)  yang  ancaman  pidananya  adalah  pidana dpenjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
b. Kejahatan  terhadap  nyawa  yang  dirumuskan  pada  Pasal  338  KUHP  yang  ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 15 tahun.
c. Penganiayaan  yang  dirumuskan  pada  Pasal  351  Ayat  (1)  yang  ancaman  pidananya adalah  pidana  penjara  paling  lama  2  tahun  8  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp. 300,00,  Pasal  352  Ayat  (1)  selain  yang  dikecualikan  sebagaimana  dalam  Pasal  353 dan  Pasal  356  yang  ancamannya  adalah  pidana  penjara  paling  lama  3  bulan  atau denda paling banyak Rp. 300,00.
d. Senjata  Tajam  yang  dirumuskan  pada  Pasal  2  Ayat  (1)  UU  Darurat  No.  12  tahun 1951 diancam pidana penjara paling lama 10 tahun.
3.1 Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Tawuran  Oleh  Anak  Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak
8 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Cetakan pertama, Mataram: Mataram University Press, Juni 2020, h.81
9 Wawancara dengan bapak IPTU Moch Shokib S.H selaku KBO Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023 pukul 14.00 dan  bapak IPTU Soeryadi selaku Kanit Reskrim Polsek Kenjeran pada  12 Januari 2023 pukul 13.22
Keberadaan  tawuran  di  kalangan  anak-anak  memang  bukan  hal  baru sehingga  menjadikan  tawuran  sebagai  tradisi.  Tawuran  yang  dilakukan  oleh anak dapat disebabkan berbagai macam faktor. Misalnya faktor internal, tawuran oleh anak dapat disebabkan karena keluarga yang kurang harmonis seperti ayah atau ibu yang berpisah sehingga kurangnya kasih sayang terhadap anak, keadaan ekonomi  yang  rendah,  dan  kurangnya  kesadaran  hukum  dari  individu  tersebut. Pada  faktor  eksternal  disebabkan  dengan  ajakan  atau  pengaruh  teman  yang sebelumnya  memang  atau  sudah  memiliki  hubungan  kurang  baik  dengan  geng anak  lainnya  sehingga  timbul  sikap  saling  mengejek  yang  berakhir  dengan dendam,  adanya  penggunaan  yang  kurang  bijak  dari  sosial  media  yaitu  berupa pembuatan konten tawuran antar geng anak dengan menggunakan senjata tajam yang  kemudian  diposting.  Hal  tersebut  semata-mata  dilakukan  anak  agar menjadi terkenal dan merasa ditakuti oleh masyarakat. 10
Di  Surabaya  sendiri  sedang  marak  aksi  tawuran  dengan  menggunakan senjata tajam hingga menimbulkan korban. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan  angka  pada  kasus  tawuran  yang  diungkap  oleh  Polres  Pelabuhan Tanjung Perak. Dengan adanya peningkatan angka tawuran yang dilakukan oleh anak menyebabkan aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras lagi dalam melaksanakan  penegakan  hukum.  Mengingat  saat  terjadi  aksi  tawuran  yang dihadapi oleh aparat penegak hukum kebanyakan adalah anak-anak, maka dalam menjalankan  tugasnya  aparat  kepolisian  juga  memperhatikan  perlindungan hukum terhadap anak.
Tabel 1. Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Tawuran Oleh Anak Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak
No. Tahun Jumlah 1. 2018 5 2. 2019 6 3. 2020 3 4. 2021 9 5. 2022 13 JUMLAH 38
Sumber: Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Tahun 2022
Penegakan  hukum  yang  dilakukan  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  beserta polsek  jajaran  terbagi  ke  dalam  3  bentuk  antara  lain  upaya  pre-emtif,  preventif,  dan represif. Berikut penjelasan dari masing-masing upaya penegakan hukum yaitu:
1. Pre-emtif, Aparat  kepolisian  memang  tidak  bisa  sepenuhnya  menghentikan maupun  mengendalikan  kejahatan  atau  kekacauan  dari  tawuran  yang  dilakukan
10 Wawancara dengan bapak IPTU Moch Shokib S.H selaku KBO Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023 pukul 14.00
anak 11 sehingga  upaya  pertama  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  adalah dengan penegakan hukum pre-emtif, di mana penegakan hukum ini berusaha untuk selalu mengedepankan himbauan dan ajakan yaitu dengan pendekatan kepada anak dan  masyarakat  guna  menghindari  terjadinya  kenakalan  remaja  maupun  segala macam bentuk pelanggaran dan kejahatan. Upaya penegakan hukum pre-emtif yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak yaitu:
a. Kunjungan sekolah
Baik  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  dan  polsek  jajaran  cukup  aktif  untuk berkunjungan  ke  sekolah-sekolah  yang  dilakukan  bersama  dengan  unit  binaan masyarakat  (BinMas)  yang  kemudian  salah  satu  aparat  kepolisian  menjadi narasumber  dengan  memberikan  materi  himbauan  berupa  penjelasan  seputar kenakalan remaja khususnya tawuran mulai dari bahaya hingga ancaman pidana. Hal  tersebut  juga  dilakukan  dengan  datang  ke  kecamatan  maupun  kelurahan setempat yang sasaran utamanya adalah karang taruna dan anak-anak di sekitar kecamatan maupun kelurahan terkait.
2. Preventif ,  upaya  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  Polres Pelabuhan Tanjung Perak adalah dengan upaya penegakan hukum preventif. Upaya penegakan hukum preventif adalah upaya penegakan hukum yang menitikberatkan dan  berfokus  pada  pencegahan  atau  penanggulangan  sebelum  terjadinya  tindak pidana  kejahatan  atau  pelanggaran.upaya  preventif  pada  saat  ini  sering  kali disesuaikan oleh keadaan dan kondisi saat terjadinya suatu tindak pidana. 12 Upaya penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak antara lain:
a. Patroli gabungan
Patroli  adalah  kegiatan  dari  aparat  kepolisian  yang  dilakukan  guna  mencegah terjadinya  gangguan  kamtibnas.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Peraturan Kepala  Badan  Pemeliharaan  Keamanan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Patroli  Pasal  2  yang  menjelaskan  bahwa  patroli dilakukan  guna  menghadirkan  aparat  kepolisian  di  tengah  masyarakat, tercapainya pemeliharaan kamtibnas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam  mewujudkan  kamtibnas.  Patroli mobile gabungan  sendiri  rutin dilaksanakan  setelah  adanya  rapat  koordinasi  antara  pihak  Polres  Pelabuhan Tanjung  Perak  dengan  polsek  jajaran.  Unit  yang  biasa  bertugas  adalah  unit reserse  kriminal  (reskrim),  unit  sabhara,  dan  unit  jatantras.  Guna  diadakannya patroli  gabungan  adalah  mencegah  terjadinya  kejahatan  maupun  tindak  pidana ringan dan mengcegah kelompok anak tertentu yang membawa senjata tajam.
b. Razia barang bawaan
11 Endang  Tri  Pratiwi.  Upaya  Kepolisian  Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan Terhadap  Anak  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Pelajar  Sebaya.  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Berkarya 1(06) 2022 94-103
12 Eko Sutrisno, dkk.  Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kota Bandar Lampung) Jurnal Poenale Vol.6 No. 1 (2018)
Tujuan  dilakukannya  razia  barang  bawaan  terhadap  sekolompok  anak  yang sedang  berkumpul  adalah  mencegah  penggunaan  senjata  tajam  yang  nantinya akan digunakan jika memang diperuntukan dengan tujuan menyakiti  orang lain dan  tawuran.  Apabila  anak  ditemukan  membawa  senjata  tajam  maka  anak tersebut akan diperiksa di tempat kejadian perkara (TKP) secara langsung. Dan jika anak mengaku akan melakukan aksi tawuran maupun tindak pidana lainnya maka  akan  digiring  menuju  polsek  terdekat  untuk  dimintai  keterangan  lebih lanjut dan untuk senjata tajam yang dibawa akan disita.
c. Pengembalian kepada orangtua
Anak  yang  diduga  akan  melakukan  tindak  pidana  tawuran  setelah  dimintai keterangan akan dikembalikan kepada orang tua. Hal tersebut dilakukan dengan memberitahu kepada orangtua anak yang bersangkutan untuk dijemput ke kantor polisi. Tujuan dari adanya pengembalian kepada orangtua adalah agar orangtua mengetahui apa yang telah dilakukan atau apa yang telah dibawa oleh anaknya.
3. Represif, upaya  penegakan  hukum  yang  terakhir  adalah  dengan  menggunakan upaya  represif.  Upaya  represif  adalah  bentuk  penegakan  hukum  yang mengedepankan pelaksanaan prosedur hukum acara pidana sehingga penyelesaiannya  juga  dengan  hukum  pidana  yang  berlaku.  Dalam  bentuk penegakan  hukum  ini,  upaya  represif  menitikberatkan  pada  sebuah  tindakan  yang terjadi  setelah  kejahatan  atau  pelanggaran  tersebut  dilakukan  yaitu  dengan pemberian  hukuman  sebagaimana  aturan  hukum  yang  berlaku.  Berikut  adalah bentuk penegakan hukum represif  antara lain:
a. Penyidikan
Sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  Pasal  1  Angka  2  Kitab  Undang  Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  oleh penyidik  yang  diatur  dalam  undang-undang  untuk  mengumpulkan  bukti mengenai  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Penyidik  dalam  perkara  anak  adalah penyidik dewasa yang menjabat sebagai penyidik khusus anak yang berasal dari unit  pelayanan  perempuan  dan  anak  (PPA).  Pada  tahap  penyidikan  dapat dilakukan sebagaimana prosedur beracara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain:
- Penangkapan, dalam hal penangkapan yang dimakud adalah tangkap tangan secara langsung yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan polsek jajaran apabila sedang terjadi tawuran bersamaan dengan  ditemukannya  barang  bukti.  Penangkapan  terhadap  anak  nakal pelaku  tawuran  adalah  sama  dengan  penangkapan  yang  telah  dijelaskan dalam KUHAP dengan secara manusiawi. Namun untuk kepentingan proses penyidikan,  penangkapan  anak  hanya  berlaku  paling  lama  1x24  jam sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  bagian  ketiga  Pasal  30  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Penahanan, setelah dilakukan penangkapan terhadap anak dan telah dimintai keterangan, anak akan ditahan sementara. Adapun alasan dari dilakukannya
penahanan adalah agar anak tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang digunakan saat tawuran terlebih jika ada korban meninggal dunia. Penahanan  terhadap  anak  harus  mendapat  izin  dari  penyidik  anak  yang berkoordinasi  dengan  penuntut  umum  dengan  adanya  suatu  ketetapan  dan diperintahkan dengan tegas di dalamnya. Anak dapat ditahan apabila tindak pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan  pidana  penjara  selama  7  tahun. Penahanan  anak di  penjara Polres Pelabuhan Tanjung Perak biasa selama 7 hari  dan  dapat  diperpanjang  8  hari.    Jika  dari  batas  waktu  penahanan  yang telah  ditetapkan  proses  penyidikan  belum  selesai  maka  anak  dibebaskan demi hukum.  Dan  apabila anak nakal  yang hanya melakukan tindak pidana ringan  akan  ditahan  paling  lama  adalah  1x24  jam  lalu  akan  diberikan pembinaan  edukasi  kemudian  akan  dikembalikan  kepada  orangtua.  Saat dilakukan  penahanan  anak  tetap  diberikan  perhatian  khusus  mengenai penempatan serta hak dan kewajibannya.
- Penyitaan,  berdasarkan  hasil  wawancara  penyitaan  yang  dilakukann  oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak adalah pengamanan secara langsung apabila saat  di  tempat  kejadian  perkara  (TKP)  telah  ditemukan  dan  diduga  kuat sebagai  barang  bukti.  Sebagaimana    Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dijelaskan  bahwa penetapan  pengadilan  yang  berhubungan  dengan  penyitaan  barang  bukti dalam  pekara  anak  ditetapkan  paling  lama  adalah  2  hari.  Dalam  kasus tawuran yang banyak terjadi barang bukti yang biasa ditemukan oleh pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak maupun polsek jajaran adalah senjata tajam berupa  celurit,  parang,  pedang  panjang.  Penyitaan  yang  dilakukan  secara langsung  ini  betujuan  untuk  mencegah  dihilangkannya  barang  bukti.  Selain itu penyitaan dari oleh pihak kepolisian adalah untuk dimusnahkan.
3.2 Hambatan  dan  Upaya  Mengatasi  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak Pidana Tawuran Oleh Anak Di Polres Pelabuhan Tanjung Perak
Saat  melaksanakan  penegakan  hukum,  tentu  saja  terdapat  hambatan  yang ditemui tak terkecuali oleh aparat penegak hukum di Polres Pelabuhan Tanjung Perak saat penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak. Adapun hambatan yang timbul dari beberapa faktor, antara lain:
1. Faktor Undang-Undang
Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak hambatan yang berasal dari undang-undang antara lain: 13
a. Belum  adanya  undang-undang  atau  peraturan  yang  secara  khusus  dan tegas  mengatur  tawuran  terlebih  lagi  untuk  anak.  Jika  tawuran  yang dilakukan  oleh  anak  baru  akan  dimulai  bersamaan  dengan  membawa senjata  tajam,  maka  hanya  akan  dikenakan  sanksi  peringatan  dan penyitaan senjata tajam sehingga hal tersebut dinilai kurang memberikan
13 Wawancara  dengan  bapak  IPTU  Moch  Shokib  S.H  selaku  KBO  Satreskrim  Polres  Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023 pukul 14.00
efek  jera  kepada  anak  sebagai  para  pelaku  yang  hendak  melakukan tawuran.  Selain  itu  pidana  peringatan  sendiri  merupakan  bentuk  pidana ringan  yang  tidak  memberikan  sebuah  pembatasan  kebebasan  kepada anak. 14 Pembatasan  kebebasan  kepada  anak  juga  belum  diatur  secara tegas  sehingga  mengakibatkan  adanya  multitafsir  oleh  aparat  penegak hukum.
2. Faktor Penegak Hukum Faktor  penegak  hukum  dalam  hal  ini  difokuskan  kepada  pihak  yang memiliki  wewenang  untuk  menerapkan  hukum  yang  berlaku  di  wilayah hukumnya  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pihak-pihak  yang dimaksud  adalah  aparat  kepolisian.  Dalam  penegakan  hukum  terhadap tindak pidana tawuran oleh anak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, aparat kepolisian  juga  menghadapi  hambatan.  Berdasarkan  hasil  wawancara hambatan yang timbul di antaranya:
a. Kurangnya koordinasi antara aparat satu dengan lainnya Koordinasi  merupakan  kunci  penting  dalam  keberhasilan  untuk melakukan suatu hal dan tak terkecuali dalam keberhasilan menegakkan hukum.  Pada  realitanya  kurangnya  koordinasi  antara  aparat  kepolisian membuat  penegakan  hukum  terhambat. 15 Hal  lainnya  juga  dapat disebabkan karena misskomunikasi antar aparat kepolisian.
b. Kurangnya koordinasi antara aparat kepolisian dengan  masyarakat Kurangnya  komunikasi  dan  koordinasi  antara  aparat  kepolisian  dengan masyarakat  membuat  penegakan  hukum  menjadi  terhambat  karena dengan  kurangnya  dalam  koordinasi  dan  komunikasi  membuat  satu kesempatan hilang untuk meminimalisir terjadinya tawuran oleh anak. 16
3. Faktor Sarana dan Prasarana
Saat  proses  penegakan  hukum  berjalan  tentu  faktor  sarana  dan  prasarana memegang  peran  yang  sangat  penting.  Jika  sarana  dan  prasana  tidak  cukup memadai,  maka  penegakan  hukum  akan  berjalan  kurang  efektif.  Adapun hambatan  yang  muncul  pada  sarana  dan  prasarana  saat  penegakan  hukum terhadap tindak pidana oleh anak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak yaitu: 17
a. Kurangnya pemberian keterampilan Dukungan dari lingkungan sekitar seperti sekolah dan keluarga menjadi salah  satu  faktor  penting.  Namun  kenyataannya  masih  banyak  dijumpai kurangnya  pemberian  keterampilan  dan  tenaga  pengawas  pendukung agar  anak  dapat  selalu  melakukan  hal-hal  positif  sehingga  faktor  inilah yang juga dapat menghambat penegakan hukum.
b. Fasilitas kurang mendukung Fasilitas  kurang  mendukung  yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini  adalah sebuah  alat  perekam  gambar  dan  video  atau  CCTV.  Seperti  yang  telah
14 Pasal 72 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
15 Wawancara  dengan  bapak  IPTU  Moch  Shokib  S.H  selaku  KBO  Satreskrim  Polres  Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023 pukul 14.00
16 Wawancara dengan bapak IPTU Soeryadi selaku Kanit Reskrim Polsek Kenjeran pada  12 Januari 2023 pukul 13.22
17 Wawancara dengan bapak IPTU Soeryadi selaku Kanit Reskrim Polsek Kenjeran pada  12 Januari 2023 pukul 13.22
dijelaskan dalam wawancara tempat-tempat yang sering dijadikan lokasi untuk  melakukan  tawuran  tidak  terjangkau  oleh  kamera  perekam  atau CCTV sehingga hal  tersebut  membuat  aparat  kepolisian kesulitan untuk mengungkap tawuran tersebut karena minimnya barang bukti.
4. Faktor Masyarakat Masyarakat  tak  luput  menjadi  bagian  penting  dalam  sebuah  penegakan hukum karena keefektifan penegakan hukum bersumber dari masyarakat itu sendiri  demi  terciptanya  keamanan.  Berikut  hambatan  dalam  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  tawuran  oleh  anak  di  Polres  Pelabuhan Tanjung Perak yaitu: 18
a. Masyarakat cenderung takut Kecenderungan  masyarakat  yang  takut  saat  bertemu  aparat  kepolisian setelah  terjadinya  sebuah  tindak  pidana  memang  sudah  menjadi kebiasaan.  Berdasarkan  fakta  di  lapangan  kecenderungan  dan  kebiasaan takut dari masyarakat ini terbagi menjadi dua yaitu kecenderungan takut untuk  melapor  dan  kecenderungan  takut  untuk  memberikan  kesaksian atau  keterangan.  Saat  didatangi  atau  ditemui  oleh  aparat  kepolisian, masyarakat  sering  diam  karena  takut  jika  akan  mendapat  panggilan  ke kantor polisi dan takut apabila ikut masuk ke dalam penjara. Hal tersebut didasari karena rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat.
b. Menurunnya kepercayaan terhadap aparat kepolisian Aparat  kepolisian  sudah  seharusnya  mengayomi,  melindungi,  dan menjaga  kehidupan  bermasyarakat  agar  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya  hukum  juga  berlaku.  Akhir-akhir  ini  masyarakat  menaruh kurangnya  rasa  kepercayaan  kepada  aparat  kepolisian  akibat  sikap  atau perilaku dari segilintir oknum polisi yang melakukan tindakan yang tidak baik  untuk  dicontoh.  Dengan  demikian  hal  tersebut  mendasari menurunnya  atau  bahkan  hilangnya  rasa  percaya  terhadap  aparat kepolisian.
5. Faktor Kebudayaan Kebudayaan  berasal  dari  kebiasaan  yang  kemudian  berubah  menjadi  tradisi sehingga keberadaannya sudah ada sejak lama. Tak terkecuali aksi tawuran. Hambatan yang yang berasal dari faktor kebudayaan saat penegakan hukum terhadap  tindak  pidana  tawuran  oleh  anak  di  Polres  Pelabuhan  Tanjung Perak antara lain: 19
a. Terciptanya perkumpulan (geng) Anak-anak  biasanya  berkumpul  untuk  sekedar  melepas  penat  seperti bermain ataupun becanda gurau. Namun akhir-akhir ini terciptanya geng anak  yang  dapat  diakses  dari  berbagai  macam  sosial  media  sering  kali menciptakan  perkumpulan  anak-anak  yang  memiliki  kegiatan  bernilai
18 Wawancara  dengan  bapak  IPTU  Moch  Shokib  S.H  selaku  KBO  Satreskrim  Polres  Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023 pukul 14.00
19 Wawancara  dengan  bapak  IPTU  Joko  Hadi  Wahyono,  S.H  selaku  Panit  Reksirm  Polsek Asemrowo dan bapak AIPTU Eko Pranoto selaku Banit Reksrim Polsek Asemrowo pada 5 Januari 2023 pukul 13.00
negatif.  Dari  kegiatan  negatif  tersebut  menjadikan  sebuah  cekcok  dan sikap  saling  mengejek  yang  tidak    dapat  dihindari  sehingga  berakhir dengan  tawuran  antar  geng  anak.  Selain  itu  saat  geng  anak  berkumpul, mereka  biasa  berfikiran  untuk  selalu  mempertahankan  tradisi  tawuran tersebut. 20
Berdasarkan  hambatan  yang  dihadapi  saat  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  tawuran  oleh  anak  di  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  tentu terdapat upaya guna mengatasi hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian di Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  agar  penegakan  hukum  dapat  berjalan sebagaimana mestinya, antara lain:
1. Faktor Undang-Undang Belum  adanya  undang-undang  atau  peraturan  yang  secara  khusus  dan dengan tegas mengatur tentang tawuran  maka upaya yang dilakukan aparat kepolisian  Polres  pelabuhan  Tanjung  Perak  untuk  mengatasi  hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana oleh anak, antara lain:
a. Memberikan edukasi mengenai ancaman hukum pidana Hal  tersebut  dilakukan  dengan  memberikan  edukasi  serta  pengetahuan mengenai  ancaman  hukuman  pidana  yang  berlaku  jika  tawuran  yang dilakukan menimbulkan korban baik korban luka ringan, luka berat, dan meninggal. Selebihnya apabila anak-anak diketahui akan melakukan aksi tawuran  akan  dibina  dan  ditahan  sementara  agar  memberikan  efek  jera sebelum pada akhirnya dikembalikan kepada orang tua.
2. Faktor Penegak Hukum Adapun  upaya  mengatasi  hambatan  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana tawuran oleh anak yang berasal dari penegak hukum yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak adalah: 21
a. Meningkatkan koordinasi antara aparat satu dengan lainnya Karena  lemah  dan  kurangnya  koordinasi  antara  aparat  kepolisian  satu dengan lainnya dan dalam hal ini adalah pihak Polres Pelabuhan Tanjung Perak  dengan  polsek  jajaran,  maka  upaya  mengatasi  hambatan  tersebut adalah  meningkatkan  koordinasi  dengan  mengadakan  rapat  koordinasi bersama  kapolres,  kapolsek,  kasat  reskrim,  kanit  reskim  dari  masing- masing polsek jajaran, unit jatantras dan unit PPA.
b. Meningkatkan koordinasi antara aparat dengan masyarakat Selain  koordinasi  sesama  aparat  kepolisian,  koordinasi  antara  aparat dengan  masyarakat  juga  harus  dilaksanakan  yaitu  dengan  pertemuan antara  kasat  reskim  atapun  kanit  reskrim  kepada  perwakilan  masyarakat seperti  pejabat  kecamatan,  pejabat  kelurahan  bahkan  hingga  ke  RW maupun RT. 22
c. Sosialisasi hukum mengenai proses penegakan hukum
20 Anisa Boehari. 2021. Peran Kepolisian Dalam Mengatasi Tawuran Pelajar (Studi Kasus di SMK PGRI 1 Kota Serang) Jurnal: Pelita Bumi Pertiwi Vol.2 No. 02 28-40
21 Wawancara  dengan  bapak  IPTU  Moch  Shokib  S.H  selaku  KBO  Satreskrim  Polres  Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023 pukul 14.00
22 Wawancara dengan bapak IPTU Soeryadi selaku Kanit Reskrim Polsek Kenjeran pada  12 Januari 2023 pukul 13.22
Dikarenakan  aparat  kepolisian  dinilai  sering  berlaku  abai  dalam melindungi  hak  anak  saat  anak  tertangkap  dan  diduga  melakukan tawuran  maka  dilakukan  sosialisasi  dan  pemberian  materi  mengenai proses penegakan hukum terhadap anak.
3. Faktor Sarana dan Prasarana Selain  upaya  mengatasi  faktor-faktor  penghambat  sebelumnya,  upaya mengatasi  hambatan  dari  faktor  sarana  dan  prasarana  juga  harus  lebih diperhatikan sehingga upaya yang dilakukan oleh Polres Plebauhan Tanjung Perak antara lain:
a. Pemberian keterampilan
Berdasarkan  hasil  wawancara  pemberian  keterampilan  diberikan  kepada anak  di  lingkungan  sekolah  dan  lingkungan  rumah  untuk  membangun karakter  yang  lebih  baik  serta  mengisi  kegiatan  dengan  hal-hal  positif bersama dengan unit binmas.
- Lingkungan  sekolah,  aparat  kepolisian  bekerja  sama  dengan  kepala sekolah  yang  akan  dituju.  Pemberian  keterampilan  di  lingkungan sekolah  berupa  pemberian  fasilitas  berolahraga  seperti  bola  basket, bola sepak, dan lain-lain.
- Lingkungan  rumah,  aparat  kepolisian  bekerja  sama  dengan  pejabat keluarahan  yang  nantinya  akan  disampaikan  kepada  masing-masing kepala RW atau kepala RT. Pemberian keterampilan diadakan dengan lomba  yang  dapat  mengisi  kegiatan  positif  anak  agar  terhindar  dari tawuran. 23
b. Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Dikarenakan  saat  terjadi  tawuran  beberapa  titik  atau  beberapa  tempat tidak dapat terjangkau oleh alat perekam gambar dan video atau CCTV, pihak  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  dan  polsek  jajaran  khususnya Polsek  Kenjeran  di  mana  di  wilayah  hukum  Polsek  Kenjeran  sering terjadi  tawuran  melakukan  kerja  sama  dengan  dinas  perhubungan (dishub) untuk membantu dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yaitu berupa pemasangan CCTV disejumlah titik guna memperlancar jalannya penegakan hukum. 24
4. Faktor Masyarakat Hambatan  yang  berasal  dari  faktor  masyarakat  adalah  salah  satu  hambatan yang  cukup  sulit  untuk  diatasi  karen  berbagai  macam  faktor  di  dalamnya. Pada  titik  ini  aparat  kepolisian  Polres  Pelabuhan  Tanjung  Perak  berserta polsek  jajaran  giat  mengupayakan  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut dengan beberapa cara, antara lain: 25
23 Wawancara  dengan  bapak  IPTU  Joko  Hadi  Wahyono,  S.H  selaku  Panit  Reksirm  Polsek Asemrowo dan bapak AIPTU Eko Pranoto selaku Banit Reksrim Polsek Asemrowo pada 5 Januari 2023 pukul 13.00
24 Wawancara dengan bapak IPTU Soeryadi selaku Kanit Reskrim Polsek Kenjeran pada  12 Januari 2023 pukul 13.22
25 Wawancara  dengan  bapak  IPTU  Moch  Shokib  S.H  selaku  KBO  Satreskrim  Polres  Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023 pukul 14.00

## a. Pengoptimalan Kinerja POLRI
Pengoptimalan  kinerja  pada  POLRI  dilakukan  dengan  cara  sosialisasi dan  edukasi  ke  lingkungan  sekitar  bersama  unit  binmas  dan  sabhara kepada  masyarakat.  Hal  tersebut  dinilai  sangat  penting  agar  masyarakat lebih  sadar  untuk  meningkatkan  kesadaran  hukum  yang  berlaku khususnya apabila sedang terjadi tindak pidana tawuran.
- Sosialisasi  ke  lingkungan  sekitar  bersama  tim  binmas  dan  sabhara kepada masyarakat dilakukan berupa program wajib lapor dan aduan ke  kantor  polisi  terdekat  atau  bisa  dilakukan  melalui  via  telepon  ke call center POLRI yakni (110). Tujuan adanya wajib lapor dan aduan adalah  sebagai  langkah  awal  untuk  meminimalisir  dan  menangani tawuran atau tindak pidana lainnya.
- Edukasi dan penjelasan tentang pentingnya kesadaran hukum kepada masyarakat  agar  mau  membantu  tugas  aparat  kepolisian  yaitu  turut aktif  memberikan  kesaksian  atau  keterangan  jika  memang dibutuhkan.  Dengan  begitu  apabila  lain  waktu  terjadi  tawuran  atau tindak  pidana  lainnya  masyarakat  akan  percaya  terhadap  aparat kepolisian untuk melindungi dan menjaga lingkungan sekitar.
5. Faktor Kebudayaan Faktor  kebudayaan  pada  hakikatnya  merupakan  faktor  yng  telah  ada  dan berdiri  sejak  lama  dalam  kehidupan  bermasyarakat  sehingga  dalam  upaya mengatasi  hambatan  pada  faktor  ini  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  dan tentunya  memperhatikan  nilai-nilai  tradisional  yang  berlaku  di  masyarakat.
Berikut  adalah  upaya  mengatasi  hambatan  yang  berasal  dari  kebudyaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tawuran oleh anak di Polres Pelabuhan Tanjung Perak antara lain:
a. Pemantauan dan pengontrolan terhadap geng anak Pembentukan  dan  perkumpulan  anak-anak  atau  biasa  disebut  dengan geng  yang  akhir-akhir  ini  lebih    aktif  menunjukkan  eksistensinya  di laman sosial media cukup membuat aparat kepolisian lebih mudah untuk melakukan pemantauan dan pengontrolan dari gerak gerik geng sehingga apabila  geng  tersebut  diduga  akan  melakukan  tradisinya  yaitu  tawuran, maka akan terlebih dahulu diketahui oleh aparat kepolisian.
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
1. Bentuk  upaya  penegakan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Polres  pelabuhan Tanjung  Perak  untuk  menyelesaikan  tindak  pidana  anak  antara  lain  berupa upaya  pre-emtif,  upaya  preventif  dan  upaya  represif.  Dalam  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  tawuran  oleh  anak  di  Polres  Pelabuhan Tanjung  Perak  telah  dilaksanakan  secara  maksimal  dengan  tetap memperhatikan hak dan kebutuhan dari anak.
2. Hambatan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  oleh  anak  di  Polres Pelabuhan  Tanjung  Perak  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  diantaranya faktor  undang-undang,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  dan  prasaran, faktor  masyarakat,  dan  faktor  kebudayaan  yaitu  berupa  kurangnya koordinasi antara aparat, fasilitas yang kurang mendukung, menurunnya rasa
kepercayaan terhadap aparat  kepolisian, maraknya perkumpulan geng anak. Walaupun menghadapi hambatan yang selalu saja muncul, Polres Pelabuhan Tanjung  Perak  berupaya  untuk  meminimalisir  hambatan  yang  ada  dengan menigkatkan  koordinasi  antara  aparat  satu  dengan  lainnya,  bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (DISHUB),  mengoptimalkan kinerja dari aparat kepolisian  itu  sendiri  dan  melakukan  pemantauan  terhadap  perkembangan geng pada anak.

## 4.2 Saran
1. Bagi  pemerintah  hendaknya  membuat  peraturan  yang  secara  khusus mengatur  tentang  tawuran  terlebih  yang  dilakukan  oleh  anak  agar memberikan  efek  jera  dengan  menegaskan  ancaman  hukumannya  yang setimpal  namun  tetap  memperhatikan  dan  memaksimalkan  perlindungan terhadap anak.
2. Bagi  aparat  penegak  hukum  khususnya  aparat  kepolisisan  dan  masyarakat diharapkan  lebih  tegas  lagi,  koordinatif  serta  turut  aktif  untuk  memerangi tawuran  yang  dilakukan  oleh  anak  agar  penegakan  hukum  dapat  berjalan secara  maksimal  demi  terciptanya  lingkungan  sekitar  yang  bebas  dari gangguan kamtibnas.
3. Bagi  anak  hendaknya  untuk  selalu  melakukan  hal-hal  yang  memiliki  nilai atau  manfaat  positif  agar  terhindar  dari  kenakalan  remaja  yang  dapat menjerumuskan diri sendiri serta tidak mengulangi kenakalan maupun tindak pidana yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Muhaimin.  2020. Metode  Penelitian  Hukum .  Cetakan  pertama.  Mataram:
Mataram University Press

## JURNAL
Boehari,  Anisa.  (2021).  Peran  Kepolisian  Dalam  Mengatasi  Tawuran  Pelajar (Studi Kasus di SMK PGRI 1 Kota Serang) Jurnal: Pelita Bumi Pertiw i. 2 (02): 28-40.
Pratiwi,  Endang  Tri.  (2022).  Upaya  Kepolisian  Dalam  Penyelesaian  Tindak Pidana  Kekerasan  Terhadap  Anak  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Pelajar Sebaya. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya . 1(06): 94-103.
Huda,  Harisul.  (2020).  Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tawuran Pelajar  Oleh  Polisi  Resor  Kota  Padang. Jom:  Jurnal  Hukum  Fakultas Universitas Riau . VII (I): 1-15.
Paramaswasti,  Y.B.,  dkk.  (2023).  Upaya  Preventif  dan  Represif  Pihak
Kepolisian  dan  Sekolah  dalam  Mengatasi  Tawuran  Antar  Pelajar. JIIP: Jurnal Iilmiah Ilmu Pendidikan . 6(7): 5291-5300.
Sutrisno,  Eko,  dkk.    (2018).  Upaya  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku Tawuran  Antar  Pelajar  (Studi  Kasus  Wilayah  Hukum  Kota  Bandar Lampung) Jurnal Poenale: Universitas Lampun.  6 (1): 33-47.
Wiyanto, Bachtiar. (2018). Model Impelementasi Manajemen Kerjasama Untuk Mencegah  Dan  Meminimalisir  Perkelahian  Antar  Pelajar  Di  Kecamatan Parung, Kab Bogor. Integralistik: Journal Civic Education. 2(29): 41-52.

## PERATURAN EPRUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Darurat  Nomor  12  Tahun  1951  Tentang  Mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Peraturan  Kepala  Badan  Pemeliharaan  Keamanan  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli

## WEBSITE
Badan  Pengembangan  dan  pembinaan  Bahasa,  Kementerian  Pendidikan, Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Republik  Indonesia,  KBBI  Daring, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tawur diakses pada 18 November 2022 Sobry, Al. ” Catatan Brutal Anak 2022 Aksi Pengeroyokan dan Tawuran Pelajar Marak  Terjadi  Lagi ” https://hai.grid.id/read/073342260/catatan-brutal- anak-2022-aksi-pengeroyokan-dan-tawuran-pelajar-marak-terjadi-lagi# diakses 20 November 2022

## LAIN-LAIN
Wawancara  dengan  Ibu  AIPDA  Rustin  Kusuma  selaku  Ps  Kaurmin  Satreskim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 21 November 2022
Wawancara dengan bapak IPTU Joko Hadi Wahyono, S.H selaku Panit Reksirm
Polsek Asemrowo pada 5 Januari 2023
Wawancara  dengan  bapak  AIPTU  Eko  Pranoto  selaku  Banit  Reksrim  Polsek Asemrowo pada 5 Januari 2023
Wawancara  dengan  bapak  IPTU  Moch  Shokib,  S.H  selaku  KBO  Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada 6 Januari 2023
Wawancara  dengan  bapak  IPTU  Soeryadi  selaku  Kanit  Reskrim  Polsek Kenjeran pada  12 Januari 2023