p–ISSN: 2723 - 6609  e-ISSN : 2745-5254 Vol. 3, No. 12, Desember 2022 http://jist.publikasiindonesia.id/

## FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dimas Bagus Mahasinul Akbar 1 , Indri Arrafi Juliannisa 2
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia Dimasbagus.ma@upnvj.ac.id 1 , indri.arrafi@upnvj.ac.id 2
*Correspondence: Dimasbagus.ma@upnvj.ac.id
INFO ARTIKEL ABSTRAK Diajukan :10-12-2022 Diterima :20-12-2022 Diterbitkan  :26-12-2022 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  Jumlah  Penduduk,  Investasi dan  Belanja  Modal  terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat  penerimaan  pajak  daerah  tertinggi  di  Pulau  Kalimantan, tercatat  pada  tahun  2016  -  2020  Kalimantan  Timur  memiliki penerimaan  pajak  tertinggi  di  Pulau  Kalimantan.  Penelitian  ini menggunakan  data  panel  dengan  menggabungkan  data  time series  dan  cross  section.  Metode  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  regresi  data  panel  yang  dapat  digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  jumlah penduduk  dan  investasi  berpengaruh  positif  signifikan, sedangkan PDRB dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pajak  daerah.  Hasil  penelitian  secara  simultan  menunjukkan bahwa  PDRB,  jumlah  penduduk,  investasi  dan  belanja  modal berpengaruh terhadap pajak daerah.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  Gross  Regional Domestic  Product  (GDP),  Total  Population,  Investment  and Capital Expenditure on Regional Tax Revenue in
Regencies/Cities in East Kalimantan Province. East Kalimantan Province  is  one  of  the  provinces  that  has  the  highest  level  of regional  tax  revenue  on  the  island  of  Kalimantan,  recorded  in 2016 - 2020 East Kalimantan has the highest tax revenue on the island of Borneo. This study uses panel data by combining time series  and  cross  section  data.  The  method  in  this  study  uses panel data regression analysis which can be used to measure the effect of the independent variable on the dependent variable. The results of this study indicate that population and investment have a  significant  positive  effect,  while  GRDP  and  capital expenditures  have  no  effect  on  local  taxes.  The  results  of  the study  simultaneously  show  that  GRDP,  population,  investment and capital expenditures have an effect on local taxes.
Kata  kunci :  Pajak  Daerah; Produk  Domestik  Regional Bruto;  Jumlah  Penduduk, Investasi; Belanja Modal.
Keywords: Local Tax; Gross Regional  Domestic  Product; Population;
Investment; Capital Expenditure.

## Pendahuluan
Pajak  merupakan  instrument  yang  paling  efektif  dalam  kebijakan  fiskal  yang  dapat mendorong  kontribusi  rakyat  terhadap  Negara,  pajak  dapa  mendorong  berbagai  aspek,  dari aspek  ekonomi  pajak  dapat  menggerakkan  ekonomi  yang  berperan  untuk  menaikan kesejahteraan  masyarkat  ( Lativa ,  2021).  Pajak    memegang  peranan  penting  dalam  kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena merupakan sumber penerimaan negara  yang  digunakan  untuk  mendanai  seluruh  pengeluaran  pembangunan  seperti  fungsi anggaran, fungsi pengaturan, fungsi stabilitas, dan fungsi retribusi pendapatan. fungsi retribusi pendapatan ( Rukmini , 2017).
Rencana  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  Nusantara  terletak  di  Kabupaten  Panajem Paser Utara dan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Rencana pemindahan Ibu Kota  Negara  tersebut  akan  memberikan  dampak  positif  terhadap  perekonomian  daerah setempat.  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  juga  akan  berdampak  pada  tingginya  arus migrasi  penduduk.  Jumlah  penduduk  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  terbilang  rendah  jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki jumlah penduduk tertinggi pada Pulau Kalimantan ( Aguswin & Akromusyuhada , 2020). Peningkatan migrasi penduduk yang di akibatkan  oleh  pemindahan  Ibu  Kota  Negara  (IKN)  akan  memiliki  dampak  positif  terhadap penerimaan  pajak  daerah  sebagaimana  dengan  teori  yang  di  kemukakan  oleh  ( Lumy  et  al ., 2021)  yakni  tinggi  rendahnya  penerimaan  di  sektor  pajak  bergantung  pada  banyaknya penduduk. Perlu  diketahui juga bahwa Provinsi Kalimantan Timur  memiliki penerimaan pajak tertinggi  di  Pulau  Kalimantan  pada  kurun  waktu  2016  sampai  2020  ( Wibowo ,  2022).  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak,  yang mana  jika  PDRB  meningkat  akan  mempengaruhi  potensi  kenaikan  penerimaan  daerah  ( Prana , 2019).  Belanja  modal  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  penerimaan  pajak,  yang  mana  dapat digambarkan  melalui  penyediaan  prasarana  dan  sarana  publik  yang  dapat  dirasakan  oleh masyarakat  sehingga  tingkat  kepercayaan  masyarakat  untuk  membayar  pajak  akan  semakin tinggi.
Provinsi Kalimantan Timur memiliki peneriman pajak tertinggi di Pulau Kalimantan.
Provinsi  Kalimantan  Timur  merupakan  salah  satu  Provinsi  di  Pulau  kalimantan  yang dengan cara pada umumnya mempunyai tingkatan pendapatan pajak daerah paling tinggi ( Zaini, 2019). Sumber pendapatan pajak paling tinggi pada tahun 2019 paling utama Pajak  Kendaraan
Bermotor  (PKB),  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  serta  Pajak  Bahan  Bakar Kendaraan  Bermotor  dengan  keseluruhan  menggapai  Rp.  301,78  M.  tercantum  anggaran kesertaan  interest  sebesar  Rp.  208  M.  Kenaikan  pendapatan  pajak  tidak  luput  dari perkembangan ekonomi nasional serta wilayah yang bertumbuh lumayan baik, maka perihal itu bisa pengaruhi perkembangan pajak  yang baik sebab daya beli  masyarakat bertambah ( Arham , 2020).
Penerimaan  pajak  tidak  lepas  dari  tinggi  rendahnya  pendapatan  dalam  suatu  wilayah, dimana  pedapatan  perkapita  menjadi  tolak  ukur  tinggi  rendahnya  penerimaan  pajak  ( Fauzan , 2022). Jika dilihat dari grafik 2 bahwa penerimaan pajak daerah di Provinsi  Kalimantan Timur per Kabupaten/Kota terus  mengalami fluktuasi pada beberapa tahun terakhir.  Pada tahun 2019 Kota  Balikpapan  yang  memiliki  kontribusi  terbesar  dalam  pajak  mampu  melampuai  target APBD. Capaian sepanjang 2019 Rp.631 M melebihi target Rp.501 M. Kota Balikpapan mampu memberikan  kontribusi pajak restoran  yang  di targetkan Rp. 89 M sudah  mencapai Rp.102 M, pajak  hotel  ditargetkan  Rp.41  M,  sudah  mencapai  Rp.45  M,  pajak  hiburan  Rp.  24  M  sudah mencapai  Rp.25  M,  selanjutnya  pajak  penerangan  jalan  dengan  target  Rp.119  M  sudah mencapai Rp.122 M, pajak reklame target Rp.9 M sudah mencapai Rp.9,6 M dan pajak sarang burung wallet dengan target Rp.50 juta mencapai Rp.57 juta. Realisasi penerimaan pajak dapat terus meningkat dikarenakan adanya isu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Pada  tahun  2020  total  penerimaan  pajak  daerah  mencapai  Rp.2,46  T  atau  64,36  persen dari target sebesar Rp.1,97 T atau 80,30% dari  keseluruhan realisasi pajak  daerah berdasarkan dari  pemerinta  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Akan  tetapi,  secara  persentase  realisasi  capaian tertinggi terdapat di Kota Samarinda sebesar 120,56 persen. Apabila sumber pajak daerah tidak mempertimbangkan penerimaan dari Pemprov Kalimantan Timur, lalu daerah dengan kontribusi pajak daerah terbesar dari Kota Balikpapan (Kemenkeu, 2020). Sumber pajak daerah terbesar di kota  Balikpapan  pada  periode  tahun  2020  yakni  pajak  penerangan  jalan  sebesar  Rp.121,4  M, kemudian  pajak  bumi  dan  bangunan  pedesaan  dan  perkotaan  sebesar  Rp.99,77  M,  BPHTB sebesar Rp.77,50 M, pajak parkir sebesar 12,69 M dan penerimaan pajak yang lain.
PDRB  di  masing-masing  Kab/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  menunjukan  tren positif  pada  tahun  2016-2019,  namun  laju  peningkatan  PDRB  dapat  dikatakan  cukup  lambat hanya  kurang  dari  5%,  dan  besaran  jumlah  PDRB  masing-masing  wilayah  juga  berbeda.  Pada tahun 2020 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan adanya wabah pandemi Covid 19 yang mengakibatkan lemahnya di  beberapa  sektor  perekonomian.  Peningkatan  dan  penurunan  PDRB  di  10  Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh berbagai faktor perekonomian dan karakteristik pada masing-masing daerah. pajak daerah di beberapa kabupaten kota cenderung menurun namun PDRB di Kabupaten atau Kota  tersebut  meningkat  setiap  tahunya.  Hal  tersebut  dikarenakan  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP)  dari  sebagian  aktivitas  ekonomi  di  daerah    pembentuk  PDRB  disetorkan  oleh wajib  pajak  yang  terdaftar  diluar  provinsi  lain.  Selanjutnya,  kerugian  yang  dialami  oleh  para pengusaha pada kurun waktu 2 tahun sebelumnya saat terjadi kontraksi ekonomi dikompensasi dengan kewajiban perpajakan tahun berjalan turun menekan jumlah penyetor pajak  (Kemenkeu, 2018).  Berbagai hal telah terjadi pada Kota Bontang dimana Produk Domestik Regional Bruto kota tersebut  mengalami penurunan pada tahun 2018, namun penerimaan pajak daerah di Kota Bontang justru mengalami peningkatan.
Sebaran  penduduk  tercatat  pada  tahun  2020  Kalimantan  Timur  terkonsentrasi  di  Kota Samarinda  dengan  jumlah  penduduk  827.994  jiwa  atau  21,99  persen  penduduk  Kalimantan Timur.  Sebaran  penduduk  terbesar  kedua  terdapat  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dengan jumlah  penduduk  729.380  jiwa,  yaitu  sebesar  19,37  persen.  Selanjutnya  diikuti  oleh  Kota Balikpapan  dengan  total  jumlah  penduduk  sebesar  688.318  jiwa  atau  18,26  persen,  sebaran penduduk selanjutnya pada tahun 2020 yakni Kabupaten Kutai Timur dengan jumlah penduduk 434.459 atau 11,54 persen, selanjutnya pada Kabupaten Paser dengan jumlah penduduk 275.452 jiwa atau 7,31 persen, diikuti oleh Kabupaten Berau dengan jumlah penduduk 248.035 jiwa atau 6,59 persen, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan jumlah penduduk 4,74 persen, selanjutnya pada  Kabupaten  Kutai  Barat  dengan  jumlah  penduduk  172.288  jiwa  dan  yang  paling  rendah
pada  Kabupaten  Mahakam  Ulu  dengan  jumlah  penduduk  32.513  jiwa  atau  0,86  persen. Kabupaten/Kota yang memiliki penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda sebesar 827.768 jiwa yang tercatat pada tahun 2020 dan yang paling sedikit terdapat di  Kabupaten  Mahakam  Ulu  dikareanakan  Mahakam  Ulu  merupakan  Kabupaten  yang  paling akhir  terbentuk  (BPS,2020).  Jumlah  masyarkat  yang  terus  mengalami  peningkatan,  banyaknya penduduk  tidak  selalu  menambahkan  pendapatan  pajak  daerah.  Adanya  penduduk  yang  tidak produktif  karena  sulit  mencari  lapangan  pekerjaan,  sehingga  banyak  penduduk  yang  tidak mampu bayar pungunan pemerintah (Hakib, A., & Arifin , n.d.)
Tinginya tingkat penyerapan pada tahun 2019 dan 2018 bersumber dari belanja pegawai yang  total  62,50%,  kemudia  belanja  bantuan  keuangan  total  53,02%  dan  belanja  bunga  total 50,75%,  sedangkan  penerapan  belanja  modal  mengalami  penurunan  jika  dibandingkan  pada tahun  sebelumnya.  Tercatat  pada  periode  pelaporan,  kinerja  realisasi  belanja  tertinggi  pada Kabupaten  Kutai  Timur  dengan  total  68,94%.  Sedangkan  Kabupaten  Mahakam  Ulu  dengan daerah penyerapan belanja  yang terendah  dengan total 32,87%. Total tersebut sedikit  menurun dibandingkan  pada  tahun  2019  dan  2018  yang  mencapai  35,20%  dan  41,23%  (Kemenkeu, 2020).
Belanja  modal  di  beberapa  Kabupaten  atau  Kota  Provinsi  Kalimantan  Timur  cenderung mengalami  penurunan  seperti  halnya  di  Kutai  Barat,  Kutai  Kartanegara,  Kutai  Timur,  Berau, Penajam  Paser  Utara,  Balikpapan  dan  Bontang.  Penurunan  tersebut  dikarenakan  adanya penurunan  besaran  APBD  akibat  pengurangan  Dana  Transfer  ke  Daerah,  dan  juga  kebijakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  memprioritasikan  belanja  pegawai  dan  belanja  barang, dan  lebih  memilih  untuk  mengurangi  belanja  modal  (Kemenkeu,  2017).  Terdapat  gap  pada tahun  2017  berdasarkan  data  pajak  daerah  pada  Kabupaten  atau  kota  tersebut  mengalami kenaikan  dan  seharusnya  berdampak  pada  kenaikan  belanja  modal,  mengingat  bahwa  sumber pengeluaran pemerintah dalam hal belanja modal yakni bersumber dari pajak. Pada tahun 2020 juga  belanja  modal  dibeberapa  Kabupaten  atau  Kota  cenderung  mengalami  penurunan  seperti halnya  di  Kabupaten  Kutai  Barat,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  dan  Kabupaten  Kutai  Timur. Penurunan tersebut dikarenakan turunya APBD pemerintah daerah dan juga disebabkan karena pada  pembangunan  infrastruktur  terhambat  akibat  dari  pembatasan  sosial  di  masa  pandemi Covis  19  ( Kemenkeu ,2020).  Maka  dari  itu,  mengharuskan  pemerintah  untuk  lebih mengalokasikan  dana  bagi  belanja-belanja  yang  dapat  memberikan  efek  terhadap  penerimaan pajak  atau  yang  lebih  besar  dan  harus  fokus  pada  pelayanan  publik  dan  pembangunan infrastruktur ( Kemenkeu , 2018)

## Teori Pajak Musgrave
Pajak ialah tarif hak istimewa yang dilakukan pemerintah sesuai hukum pemungutanya bisa dipaksakan pada wajib pajak tanpa terdapat balas jasa secara langsung penggunaanya serta ditujukan dalam pengelolaan penguasa wilayah serta pembangunan wilayah (Mangkoesoebroto, 1991).  Secara  umum,  tujuan  pajak  adalah  untuk  mencapai  keadaan  kondisi  ekonomi  yang berkembang  di  suatu  negara,  sehingga  membatasi  konsumsi,  mengalihkan  sumber  daya  dari konsumsi,  mendorong  tabungan  dan  investasi,  dan  mentransfer  sumber  daya  dari  rakyat  ke pemerintah,  sehingga  memungkinkan  pemerintah  berinvestasi  mengubah  pola  investasi, mengurangi  ketimpangan  ekonomi  dan  memobilisasi  surplus  ekonomi.  Dengan  begitu  Teori Pajak  Musgrave  mengatakan  jika  dengan  jumlah  penduduk,  pendapatan  perkapita  serta peraturan pemerintah baik pusat ataupun daerah hendak berakibat yang besar kepada pajak.

## Definisi Pajak Daerah
Pajak  daerah  merupakan  kesatuan  masyarakat  hukum  dengan  batas-  batas  daerah  yang mempunyai hak menata serta mengurus kebutuhan delegasi penguasa serta warga setempat bagi kemauan  orang  serta  atas  prakarsa  sendiri  dalam  sistem  republik  kesatuan  di  Indonesia.  Pajak daerah  merupakan  iuran  wajib  pada  daerah  oleh  orang  individu  ataupun  lembaga,  wajib  bagi hukum, tanpa balasan langsung, serta dipakai guna penuhi keinginan wilayah untuk menggapai kenyamanan yang sebesar- besarnya untuk warga ( Mardiasmo , 2011).

## Definisi Produk Domestik Regional Bruto
PDRB  adalah  nilai  bersih  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  oleh  berbagai  kegiatan ekonomi  di  suatu  wilayah  selama  periode  waktu  tertentu.  PDRB  dapat  melihat  kemampuan daerah dalam  mengelola sumber  daya yang dimiliki  oleh  daerah tertentu. Adanya keterbatasan dalam menyediakan faktor-faktor tersebut, menyebabkan besaran PDRB berbeda-beda di setiap daerah.  Dalam  perekonomian  suatu  negara,  setiap  sektor  saling  bergantung  satu  sama  lain, saling  membutuhkan  tenaga  kerja,  bahan  baku,  dan  hasil  akhir.  Sektor  industri  membutuhkan bahan  baku  dari  sektor  pertanian  dan  pertambangan,  dan  sektor  pertanian  dan  jasa membutuhkan hasil dari sektor industri.

## Teori Jumlah Penduk
(Lucas,  dkk  1995)  mengemukakan  penduduk  ialah  hasil  dari  tingkatan  kelahiran, tingkatan  migrasi  serta  tingkatan  kematian.  (Maulina,  2017)  Mengemukakan  bahwa  penduduk ialah jumlah orang yang bermukim di wilayah geografis Negeri Indonesia kurang lebih 6 bulan yang mempunyai tujuan menetap baik produktif ataupun tidak produktif.

## Teori Investasi
Teori  ekonomi  mendefinisikan  investasi  sebagai  pengeluaran  guna  pembelian  barang modal  serta  peralatan  produksi  dengan  tujuan  guna  mengubah,  serta  paling  utama  menaikkan barang  modal  dalam  perekonomian  yang  hendak  dipakai  guna  memproduksi  benda  serta pelayanan  di  era  depan.  Dengan  kata  lain,  investasi  merujuk  pada  aktivitas  pengeluaran  yang dilakukan guna menaikkan kapasitas produktif suatu perekonomian (Sukirno,2009).

## Definisi Belanja Modal
Standar Akuntansi Pemerintah( SAP) menafsirkan belanja modal merupakan pengeluaran ataupun pembiayaan yang ditujukan dalam membuat modal dengan cara mengadakan, membeli, ataupun  mendirikan  asset  yang  memiliki  angka  lebih  dari  satu  tahun  kurun  waktu  akuntansi. Contoh  beberapa  dari  belanja  modal  adalah  pembelian  tanah,  mesin  pabrik,  membangun gedung, bangunan, irigasi, jalanm dan juga pemebelian asset tetap lainya.
Belanja  modal  berpengaruh  terhadap  PAD.  Hal  tersebut  dikarenakan  dapat mempengaruhi  masyarakat  untuk  membayar  berbagai  pengutuan  seperti  retribusi  dan  pajak dengan  cara  pemerndah  daerah  dapat  memaksimalkan  belanja  modal  dalam  membangun wilayahnya.  Berbelanja  modal  yang  efisien  serta  efektif,  sehingga  pembangunan  sarana semacam toilet umum, jalan raya, taman hiburan dan  lain-  lain bisa dirasakan oleh publik. Hal tersebut  membuat  masyarakat merasa puas akan pembangunan  yang  dilakukan pemerintah dan perubahan  yang  terjadi  pada  daerahnya  mereka.  Dengan  seperti  itu  mereka  hendak  bersedia membayar pungutan atau pajak sebagai rasa tanggung jawab mereka kepada pemerintah daerah. Tentu saja hal tersebut dapat meningkatkan PAD.

## Penelitian Terdahulu
( Asmawanti et al ., 2016) menyatakan apabila PDRB mengalami kenaikan menyebabkan kemampuan  dalam  membayar pajak dapat meningkat. Ditinjau dari situasi perekonomian  yang berkembang  serta  bertumbuh  akan  menaikkan  pengahasilan  masyarakat  diwilayah  tersebut. Dengan  tingginya  nilai  PDRB  yang  terdapat  di  suatu  wilayah  dapat  meningkatkan  tingginya rotasi perekonomian  di  wilayah tersebut yang akan berdampak pada penerimaan pajak  yang  di peroleh pemerintah daerah. Namun tingginya PDRB juga tidak seiring dengan tingginya tingkat kesadaran atau kepatuhan terhadap pentingnya arti dalam membayar pajak,
( Lumy  et  al .,  2021)  menerangkat  adanya  hubungan  positif  antar  jumlah  penduduk dengan pajak daerah artinya jika jumlah penduduk meningkat atauppun mengalami peningkatan dapat menaikan pendapatan pajak  daerah dapat bertambah  juga  maupun sebaliknya. Penduduk tidak  selalu  menjadi  penghambat  pembangunan  ekonomi  di  suatu  wilayah.  Jika  tingkatan kemajuan masyarakat besar menghasilkan serta meresap hasil produksi dan output yang baik
( Desideria  et  al .,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  adanya  pengaruh  positif  investasi terhadap  PAD,  hal  tersebut  dapat  dijelaskan  adanya  penanaman  Investasi  maka  akan  terbuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Adanya investasi juga berakibat kepada pelaksanaan proyek  pembangunan,  dan  usaha  –  usaha  di  berbagai  sektor.  Dengan  berjalanya  berbagai aktibitas ekonomi dan dapat berakibat pada kenaikan penghasilan masyarakat, dan dapat warga membayar  pajak  serta  retribusi.  Pembayaran  pajak  dan  retribusi  berdampak  terhadap peningkatan PAD.
Menurut  ( Nurmuthmainnah ,  2020)  menerangkan  pajak  yang  terus  menjadi  meningkat diharapkan  dapat  bertambah  alokasi  belanja  modal  pemerintah  daerah  alhasil  berakibat  pada mutu layanan publik yang terus menjadi baik. Dengan alokasikanya berbelanja modal dari zona layanan  public  diharapkan  pendapatan  pajak  yang  di  dapat  hendak  meningkat  bersamaan dengan kenaikan layanan publik. Tetapi sering kali terdapatnya kenaikan peruntukan berbelanja modal tidak searah dengan pendapatan pajak daerah yang diharapkan

## Metode Penelitian
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan data pajak daerah, PDRB, jumlah penduduk, investasi dan belanja  modal. Sampel pada peneltiain ini  menggunakan  non probability sampling  melalui teknik sampling jenuh. Dimana, peroleha sampelnya yang dikumpulkan yakni data keseluruhan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur  yang terbagi  menjadi 3 kota  yakni Balikpapan, Samarinda  dan  Bontang  dan  7  Kabupaten  yakni  Berau,  Kutai  Barat,  Kutai  Kartanegara,  Kutai Timur, Mahakam Ulu, Paser dan Penajam Paser Utara pada tahun 2016-2020, sehingga jumlah sampel keseluruhan datanya menjadi 50 data. Pada penelitina ini data yang dipakai berjenis data sekunder yang merupakan data tidak langsung dikumpulkan melalui berbagai sumebr literature yang  sudah  dipublikasi  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  publikasi  dari  instansi pemerintah/swasta,  buku  dan  jurnal-jurnal  ilmiah  yang  terkait.  Pengumpulan  daa  yang digunakan  adalah  dengan  melakukan  studi  pustaka  yang  kemudian  digunakan  sebagai  dasar penelitian. Pada penelitian ini  menggunakan analisis regresi  data panel  yaitu kombinasa antara data time series  dan cross section,  data time seriues yang  dipergunakan adalah selama 5 tahun terakhir  yang  terhitung  dari  tahun  2016-2020,  sedangkan  data  cross  section  yang  dipegunakan adalah  10  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Berdasarkan  penjelasan  ini,  terjadi persamaan regresi yang di jabarkan pada penelitian ini sebagai berikut :
PD it = 𝛽 0 + 𝛽 1 PDRB it + 𝛽 2 JP it + 𝛽 3 INV it + 𝛽 4 BM it + 𝜀
Dimana:
PD = Pajak Daerah 𝛽 0 = Konstanta
β1, β2, β3, 𝛽 4 = Koefisien PDRB = Produk Domestik Regional Bruto JP = Jumlah Penduduk INV = Investasi BM = Belanja Modal i = Cross Section t = Time Series ε = error term
Hasil Dan Pembahasan Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas
Uji ini  dilakukan dalam  mendeteksi terdistribusi  dengan normal atau tidaknya data yang digunakan dengan melihat nilai probabilitasnya. Untuk hipotesis dan kriterianya yaitu: H 0 : data terdistribusi dengan normal
H 1 : data tidak terdistribusi dengan normal
Jika nilai probabilitas Jarque-Bera di bawah 0,05 artinya data tidak terdistribusi dengan normal atau dengan ini hipotesis nol ditolak
Tabel 1. Uji Normalitas Jarque- Bera 1.714648 Probabality 0.424296 Sumber: Output Eviews
Sesuai hasil di atas, nilai probabilitas Jarque-Bera 1.714648 > 0,05 artinya data penelitian ini telah terdistribusi dengan normal atau dengan ini hipotesis nol diterima.

## Uji Multikolinearitas
Uji  ini  untuk  mendeteksi  adanya  korelasi  antarvariabel  independen.  Apabila  korelasi antarvariabel independen di atas 0,80 dikatakan terdapat gejala multikolinieritas.
Tabel 2. Uji Multiolinieritas PDRB JP INV BM PDRB 1 0.715244 0.474513 0.486665 JP 0.715244 1 0.167303 0.548052 INV 0.474513 0.167303 1 0.189999 BM 0.486665 0.548052 0.189999 1 Sumber: Output Eviews
Uji multikolinieritas di atas menunjukkan hasil korelasi antarvariabel independent kurang dari 0,80, berarti data yang digunakan terbebas dari masalah multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji ini untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan  lain.  Uji  Glejser  digunakan  pada  penelitian  ini,  dimana  dikatakan  terbebas  dari masalah heterokedastisitas apabila probabilitas tiap variabel > 0,05.
Tabel 3. Uji Heterokedastisitas
Dependent Variable: ABSRESAB Method: Panel Least Squares Variable Prob PDRB 0.8982 JP 0.7490 INV 0.0509 BM 0.2275 Sumber: Output Eviews
Sesuai  hasil  di  atas  diketahui  bahwa  data  dalam  penelitian  ini  tidak  terdapat heterokedastisitas dikarenakan probabilitas semua variabel independennya lebih besar dari 0,05.

## Uji Autokorelasi
Uji ini berguna dalam  mendeteksi adanya korelasi antara residual pada  periode t  dengan periode  sebelumnya  (t-1).  Uji  Durbin  Watson  (D-W)  digunakan  pada  uji  ini.  Ketentuannya yaitu:
a) Nilai D-W terletak di bawah -2 menandakan adanya autokorelasi positif
b) Nilai D-W terletak antara -2 sampai + 2 menandakan tidak adanya autokorelasi
c) Nilai D-W terletak diatas +2 menandakan adanya autokorelasi negatif
Tabel 4. Uji Autokorelasi Durbin-Watson stat 1.193470

## Sumber: Output Eviews
Dari  hasil  di  atas,  didapatkan  nilai Durbin-Watson  stat sebesar  0.993556  dalam  hal  ini  nilai berada dikisaran angka -2 sampai dengan 2 yang dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi Teknik Penentuan Model

## Hausmant Test
Uji ini digunakan dalam memilih model fixed effect atau random effect dengan hipotesis sebagai berikut:
H 0 : Model Random Effect H 1 : Model Fixed Effect Tolak H 0 jika nilai probabilitas Chi-square < α (0,05), berarti model terbaik yang terpilih adalah fixed effect
Tabel 5. Hausman Test Cross-section random 0.1076 Sumber: Output Eviews
Sesuai  hasil  di  atas  diketahui  bahwa  model  terbaik  untuk  meregresikan  data  panel  ialah model random effect karena probabilitas Chi-square 0,1076 > α (0,05).

## Uji Hipotesis
Uji T
Uji T menggambarkan besarnya variabel independen secara individual dapat memberikan pengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Tolak  H 0 jika  nilai  t hitung >  t tabel atau  probabilitas  lebih kecil  dari  α  =  0,05,  berarti  variabel  independen  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  variabel dependen.
Tabel 6. Uji T Dependent Variable: TPT Method: Panel Least Squares Variable t-Statistic Prob C -4.262931 0.0001 PDRB -1.078820 0.2880 JP 6.246531 0.0000 INV 2.616193 0.0130 BM 1.084793 0.2854 Sumber: Output Eviews
Merujuk pada Tabel Random Effect pada penelitian ini, nilai df = n-k sehingga df = 50 – 4 = 46 dengan signifikansi 0,05 sehingga nilai t tabel sebesar 1.67866, maka 1. PDRB memiliki t hitung (1.078820 < t tabel (1.67866) sementara itu nilai probabilitas 0.2880 > 0,05  menandakan  secara  statistik  H0  diterima  sehingga  diartikan  bahwa  PDRB    tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  pajak  daerah,  atau  dengan  kata  lain  H1  penelitian  ini  di tolak.
2. Jumlah  penduduk  memiliki  t hitung (6.246531)  >  t tabel (1.67866)  sementara  itu  nilai probabilitas  0.0000  <  0,05  menandakan  secara  statistik  H0  ditolak  sehingga  diartikan bahwa  jumlah  penduduk  berpengaruh  terhadap  pajak  daerah,  atau  dengan  kata  lain  H1 penelitian ini diterima.
3. Investasi memiliki t hitung (2.616193) > t tabel (1.67866) sementara itu nilai probabilitas 0.0130 <  0,05  menandakan  secara  statistik  H0  ditolak  sehingga  diartikan  bahwa  Investasi berpengaruh terhadap pajak daerah, atau dengan kata lain H1 penelitian ini diterima.
4. Belanja  modal  memiliki  t hitung (1.084793)  <  t tabel (1.67866)  sementara  itu  nilai probabilitas0.2854  >  0,05  menandakan  secara  statistik  H0  di  terima  sehingga  diartikan bahwa  belanja  modal  tidak  berpengaruh  terhadap  pajak  daerah,  atau  dengan  kata  lain  H1 penelitian ini di tolak.

## Uji F
Uji  F  mengukur  besarnya  variabel  independen  secara  simultan  berpengaruh  terhadap variabel dependen. Apabila F hitung > F tabel yaitu F α(k-1,n-k) maka H 0 ditolak, berarti seluruh variabel independen dalam penelitian memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
Tabel 7. Uji F F-statistic 11.53709 Prob(F-statistic) 0.000004 Sumber: Output Eviews
Nilai  F tabel (df1=4,  df2=46)  diperoleh  sebesar  2.58  maka  nilai  F hitung (11.53709)  >  F tabel (2.58)  sehingga  disimpulkan  bahwa  PDRB,  jumlah  penduduk,  investasi  dan  belanja  modal berpengaruh secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka.

## R-Squared dan Adjusted R-Squared
Nilai R-squared mengukur besarnya kemampuan model dalam menerangka variasi dari variabel  dependen,  sedangkan  nilai Adjusted  Rsquared berguna  dalam  mengevaluasi  model regresi yang terbaik. Nilai R-squared dan Adjusted R-squared diperoleh sebagai berikut:
Tabel 8. R-squared dan Adjusted R-squared R-Squared 0.568691 Adjusted R-Squared 0.519399 Sumber: Output Eviews
Berdasarkan hasil  olah  data, diketahui  nilai R-squared sebesar 0.568691 berarti variabel dependen  (Pajak  Daerah)  dapat  dijelaskan  variabel  independen  (PDRB,  jumlah  penduduk, investasi  dan  belanja  modal)  sebesar  56,87%,  sedangkan  sisanya  43,13%%  dijelaskan  oleh variabel  lain  diluar  penelitian  ini.  nilai Adjusted R-squared sebesar  0.519399  berarti  variabel dependen  (Pajak  Daerah)  dapat  dijelaskan  variabel  independen  (PDRB,  jumlah  penduduk, investasi  dan  belanja  modal)  sebesar  51,93%%,  sedangkan  sisanya  49,06%  dijelaskan  oleh variabel lain diluar penelitian ini.

## Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur
Hasil  regresi  data  panel  PDRB  memiliki  t hitung (1.078820  <  t tabel (1.67866)  sementara  itu nilai probabilitas 0.2880 > 0,05. Hal ini menunjukan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah. Dengan kata lain hipotesis pertama dalam penelitian ini di tolak. Hal ini berarti  peningkatan  PDRB  tidak  begitu  memberikan  dampak  terhadap  peningkatan  pajak disebabkan  karena  adanya  distribusi  pendapatan  yang  tidak  merata  di  setiap  Kabupaten/Kota
yang  berakibat  terhadap  ketidakmampuan  masyarakat  dalam  membayar  berbagai  pungutan berupa pajak yang di tetapkan oleh pemerintah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nalendra  (2013)  menyatakan  apabila  PDRB  mengalami kenaikan  menyebabkan kemampuan  dalam  membayar pajak juga  meningkat. Bisa ditinjau dari situasi  perekonomian  yang  berkembang  serta  bertumbuh  akan  menaikkan  penghasilan masyarakat  di  wilayah  itu.  Kalau  dengan  besarnya  nilai  PDRB  yang  terdapat  dalam  sesuatu wilayah  dapat meningkatkan tingginya rotasi perekonomian  di  wilayah  itu serta juga berakibat kepada pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah daerah. Namun terkadang tingginya PDRB yang  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  di  daerah  tersebut  tidak  seiring  dengan tingginya tingkat kesadaran atau kepatuhan terhadap pentingnya arti dalam membayar pajak.
Hasil  penelitian  ini  tidak  serupa  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anatoly  Aditya Saputra  (2018)  yang  menyatakan  PDRB  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penerimaan pajak daerah dan juga penelitian yang dilakukan oleh ( Lumy et al ., 2021) yang juga menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah.

## Pengaruh  Jumlah  Penduduk  Terhadap  Pajak  Daerah  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Kalimantan Timur
Hasil  regresi  data  panel  Jumlah  penduduk  memiliki  t hitung (6.246531)  >  t tabel (1.67866) sementara  itu  nilai  probabilitas  0.0000  <  0,05    menunjukan  bahwa  jumlah  penduduk berpengaruh  positif  terhadap  pajak  daerah.  Atas  hasil  tersebut  membuktikan  bahwa  hipotesis kedua  dalam  penelitian  ini  di  terima.  Hal  ini  searah  dengan  teori  yang  di  kemukakan  oleh Musgrave yang menerangkan kalau besar kecilnya pendapatan disektor pajak sangat di tentukan oleh  jumlah  masyarakat,  maka  dikatakan  jika  jumlah  masyarakat  mempengaruhi  kepada pendapatan  pajak  daerah.  Pada  saat  jumlah  masyarakat  bertambah,  sehingga  permintaan  akan barang  public  akan  semakin  banyak  maka  pemerintah  akan  tetap  memaksimalkan  untuk memberikan  barang-  barang  publik  itu  namun  dengan  jasa  timbal  balik  dari  warga  yang berbentuk pemungutan pajak yang bersifat memaksa.
Teori  Hansen  menyinggung  hal  stagnasi  sekuler  yang  beranggapan  kalau  bila  jumlah penduduk  terus  menjadi  banyak  ataupun  bertambah  hendak  bertambah  pula  permintaan agregatif  paling  utama  pada  investasi.  Terjadinya  pertumbuhan  serta  perkembangan  penduduk yang  sangat  cepat  tidaklah  hendak  jadi  penghambat  untuk  pembangunan  ekonomi,  sebab masyarakat memiliki  kapasitas yang besar guna  menciptakan serta meresap hasil prduksi  yang telah dihasilkan.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  ( Lumy  et  al .,  2021) menerangkan terdapatnya hubungan positif antar jumlah penduduk dengan pajak daerah artinya, jika  jumlah  penduduk  meningkat  ataupun  hadapi  peningkatan  hendak  menaikkan  pendapatan pajak  daerah  bertambah  pula  begitu  kebalikannya.  Penduduk  tidak  selalu  jadi  penghambat pembangunan  ekonomi  sesuatu  wilayah.  Bila  tingkatan  kemajuan  masyarakat  besar  sehingga guna  menghasilkan  serta  meresap  hasil  produksi  yang  dihasilkan  hendak  besar  pula.  Berarti tingkatan  perkembangan  penduduk  yang  besar  hendak  diiringi  dengan  tingkatan  pengahasilan yang  besar.  Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anatoly  Aditya  Saputra  (2018)  yang menyatakan  adanya  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  daerah.  Hasil dari penelitian ini juga sesuai dengan teori yang menyatakan tingkat pertumbuhan pendududuk akan disertai dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah.

## Pengaruh  Investasi  Terhadap  Pajak  Daerah  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan Timur
Hasil  regresi  data  panel  Investasi  memiliki  t hitung (2.616193)  >  t tabel (1.67866)  sementara itu  nilai  probabilitas  0.0130  <  0,05  menunjukan  bahwa  investasi  berpengaruh  positif  terhadap penerimaan  pajak  daerah.  Atas  hasil  tersebut  berarti  hipotesis  ketiga  dalam  penelitian  ini diterima  dikarenakan  pajak  ialah  faktor  penting  untuk  investor  dalam  memastikan  kepuasan
guna  berinvestasi  pada  sesuatu  Negara.  Secara  teori,  pajak  pengaruhi  ketentuan  berinvestasi selama pengenaan pajak itu pengaruhi besarnya biaya serta profit yang didapat investor.
Hasil  dari  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anita  Ika  Novita, dkk  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  adanya  pengaruh  positif  investasi  terhadap  PAD,  hal tersebut  dapat  dijelaskan  adanya  penanaman  Investasi  maka  akan  terbuka  lapangan  kerja  yang luas  bagi  masyarakat.  Adanya  investasi  juga  berakibat  kepada  pelaksanaan  proyek pembangunan,  dan  usaha-  usaha  di  berbagai  sektor.  Dengan  berjalanya  aktivitas  ekonomi  itu secara  langsung  berakibat  pada  kenaikan  penghasilan  masyarakat,  alhasil  warga  mau  guna membayar  pajak  serta  retribusi.  Pembayaran  pajak  dan  retribusi  berdampak  terhadap peningkatan PAD.

## Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Pajak  Daerah  di  Kabupaten/Kota  Provinsi Kalimantan Timur
Hasil  regresi  data  panel  Belanja  modal  memiliki  t hitung (1.084793)  <  t tabel (1.67866) sementara  itu  nilai  probabilitas  0.2854  >  0,05  menunjukan  bahwa  belanja  modal  tidak berpengaruh terhadap pajak daerah. Atas hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak.
Berdasarkan  gambar  tersebut,  persentase  kecamatan  yang  ada  rumah  sakit  di Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Timur  dapat  dibilang  rendah,  pada  Kabupaten  Kutai Kartanegara yang memiliki jumlah penduduk, namun dari segi persentase rumah sakit terbilang rendah. Jika dilihat dari persentase rumah sakit yang salah satunya terdapat di Kabupaten Kukar dapat  disimpulkan  bahwa  pembangunan  infrastruktur  belum  merata  dan  mengakibatkan penerimaan  pajaknya  menurun  yang  dapat  di  sebabkan  karena  masyarakat  tidak  merasakan fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah.
Penelitian  yang  dilakukan  Jaya  dan  Dwirandra  (2014)  menerangkan  pajak  yang  terus menjadi  meningkat  diharapkan  dapat  bertambah  alokasi  belanja  modal  pemerintah  daerah alhasil  berakibat  pada  mutu  layanan  publik  yang  terus  menjadi  baik.  Dengan  alokasikanya berbelanja  modal  dari zona layanan public  diharapkan pendapatan pajak  yang  di  dapat hendak meningkat bersamaan dengan kenaikan layanan publik. Tetapi sering kali terdapatnya kenaikan peruntukan berbelanja modal tidak searah dengan pendapatan pajak daerah yang diharapkan.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Anita  Iko Novita,  dkk  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  belanja  modal  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  PAD.  Dalam  penelitian  ini  mengatakan  kalau  salah  satu  perihal  yang  bisa mempengaruhi  publik  dalam  membayar  retribusi  serta  pajak  merupakan  bagaimana  metode pemerintah  daerah  dalam  mengatur  berbelanja  modal  untuk  membangun  daerahnya.  Dengan pemakaian  berbelanja  modal  yang  efektif  serta  efisien,  sehingga  fasilitas-  fasilitas  biasa semacam  jalan  raya,  toilet  umum,  halaman  hiburan,  serta  serupanya  bisa  langsung  dinikmati oleh  warga.  Perihal  itu  bisa  membuat  warga  merasakan  hendak  pembangunan  daerah  serta
mereka juga hendak rela membayar pungutan ataupun pajak selaku wujud rasa tanggung jawab mereka kepada pemerintah daerah.

## Kesimpulan
PDRB  tidak  signifikan  dan  terdapat  hubungan  negatif  terhadap  pajak  daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Kalimantan  Timur,  karena  dengan  meningkatnya  PDRB  akan memberikan  pertambahan  output.  Semakin  tingginya  PDRB  pada  suatu  daerah  tidak  selalu meningkatkan  tingkat  kepatuhan  masyarakat  akan  pentingnya  dalam  membayar  pungutan pemerintah.
Jumlah  penduduk  signifikan  dan  terdapat  hubungan  positif  terhadap  pajak  daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini diakibatkan sebab kala jumlah penduduk bertambah,  sehingga  permintaan  akan  barang  public  bakal  terus  menjadi  banyak  akibatnya pemerintah  akan  lalu  memaksimalkan  guna  membagikan  beberapa  barang  public  itu  namun dengan jasa timbal balik dari warga yang berbentuk pemungutan pajak yang bersifat memaksa.
Investasi  signifikan  dan  terdapat  hubungan  positif  terhadap  pajak  daerah  Kab/Kota  di Provinsi  Kalimantan  Timur.  Disebabkan  pajak  ialah  faktor  penting  untuk  investor  dalam memastikan  kepuasan  guna  memodalkan  pada  sesuatu  Negara.  Secara  teori,  pajak  pengaruhi ketetapan  penanaman  modal  selama  pengenaan  pajak  itu  pengaruhi  besarnya  anggaran  serta keuntungan yang didapat investor.
Belanja  modal  tidak  berpengaruh  dan  terdapat  hubungan  positif  Kab/Kota  di  Provinsi Kalimantan  Timur.  Disebabkan  dengan  melonjaknya  alokasi  belanja  modal  pemerintah  daerah sehingga  berakibat  pada  mutu  layanan  publik  yang  terus  menjadi  bagus.  Dengan  alokasikanya berbelanja modal dari sektor layanan publik diharapkan pendapatan pajak yang di dapat hendak meningkat  bersamaan  dengan  kenaikan  layanan  khalayak.  Tetapi  sering-  kali  terdapatnya kenaikan alokasi belanja modal tidak searah dengan pendapatan pajak wilayah yang diharapkan.

## Bibliografi
Aguswin, A., & Akromusyuhada, A. (2020). Gravity Model Dalam Place-Making Pola Interaksi
Spasial Di Pulau Kalimantan. Pelita Teknologi , 15 (2), 117–132.
Https://Doi.Org/10.37366/Pelitatekno.V15i2.317
Arham,  M.  A.  (2020). Perekonomian  Gorontalo:  Perkembangan,  Agenda  Dan  Tantangan  Ke Depan . Deepublish.
Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=En&Lr=&Id=_G0peaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pp1& Dq=Kenaikan+Pendapatan+Pajak+Tidak+Luput+Dari+Perkembangan+Ekonomi+Nasiona l+Serta+Wilayah+Yang+Bertumbuh+Lumayan+Baik,+Maka+Perihal+Itu+Bisa+Pengaruh i+Perkembangan+Pajak+Yang+Baik+Sebab+Daya+Beli+Masyarakat+Bertambah&Ots=B lkuqfbhyz&Sig=Uemjmmf5wyfhgo3ybxqhmxzplnq&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q&F=F alse
Asmawanti,  D.,  Elvandari,  N.,  &  Baihaqi,  B.  (2016).  Analisis  Tax  Effort,  Efektivitas,
Kontribusi  Dan  Pertumbuhan  Pajak  Daerah  Kota  Bengkulu  Tahun  2011-2014. Jurnal Akuntansi , 6 (1), 35–52. Https://Doi.Org/10.33369/J.Akuntansi.6.1.35-52
Desideria,  D.,  Prihanto,  P.  H.,  &  Hardiani,  H.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi,  Investasi,  Belanja  Daerah,  Inflasi  Dan  Upah  Terhadap  Kesempatan  Kerja  Di Provinsi  Jambi. E-Jurnal  Ekonomi  Sumberdaya  Dan  Lingkungan , 8 (2),  121–135.
Https://Doi.Org/10.22437/Jels.V8i2.11988
Fauzan,  A.  A.  (2022). Analisis  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Pendapatan  Perkapita Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota  Makassar  Melalui  Jumlah  Penduduk=  Analysis Of  The  Effect  Of  Economic  Growth  And  Per  Capita  Income  On  Makassar’s  Original
Regional Income Through Population . Universitas Hasanuddin.
Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/18912
Hakib, A., & Arifin, A. (N.D.). ). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Jumlah Penduduk, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Maminasata. Cesj: Center Of Economic Students Journal , 3(3) , 290–300.
Http://Jurnal.Fe.Umi.Ac.Id/Index.Php/Cesj/Article/View/582.
Kemenkeu. (2018). Kajian Fiskal Regional .
Https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Portal/Images/File_Artikel/File_Pdf/Kfr/Tw3_2019/19_Kfr
_Tw3_2019_Kalsel.Pdf.
Lativa,  S.  (2021).  Analisis  Kebijakan  Fiskal  Indonesia  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Dalam
Meningkatkanperekonomian. Jurnal Ekonomi , 23 (3), 161–175.
File:///C:/Users/User/Downloads/Admin,+C-1-Saniatul+Lativa.Pdf
Lumy,  D.  G.,  Kindangen,  P.,  &  Engka,  D.  S.  M.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Utara.
Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (2), 1–16.
Https://Doi.Org/10.35794/Jpekd.32723.19.2.2018
Nurmuthmainnah,  W.  (2020). Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Akuntabilitas Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota/Kabupaten  Di  Indonesia  Dan  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Variabel  Moderasi .  Universitas  Hasanuddin.
Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/943/
Prana, R. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (Pad)
Kota Tebing Tinggi. Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen , 4 (1).
Https://Journals.Synthesispublication.Org/Index.Php/Ilman/Article/Viewfile/33/31
Rukmini,  B.  S.  (2017).  Peranan  Pajak  Dalam  Meningkatkan  Pembangunan  Di  Kabupaten
Trenggalek. Karya Ilmiah Dosen , 2 (2). Https://Journal.Stkippgritrenggalek.Ac.Id/Index.Php/Kid/Article/View/87
Wibowo,  A.  A.  (2022). Analisis  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pendapatan  Asli  Daerah  5
Kabupaten Termiskin Di Kalimantan Timur Tahun 2010-2020 .
Https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/39061
Zaini,  A.  (2019). Pengembangan  Sektor  Unggulan  Di  Kalimantan  Timur .  Deepublish.
Https://Books.Google.Co.Id/Books?Hl=En&Lr=&Id=81e8dwaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pr5&
Dq=Provinsi+Kalimantan+Timur+Merupakan+Salah+Satu+Provinsi+Di+Pulau+Kalimant an+Yang+Dengan+Cara+Pada+Umumnya+Mempunyai+Tingkatan+Pendapatan+Pajak+D aerah+Paling+Tinggi&Ots=Kznkif06eg&Sig=Apxvom12ca79eefcu8w-
Gtlkn1m&Redir_Esc=Y#V=Onepage&Q&F=False