## MALPRAKTEK PARAMEDIK

## I Nyoman Kantun
Program Studi, Fakultas Hukum , Universitas Mahendradatta Jl. Ken arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
(darapramesti97@gmail.com)
Abstrak- Mendengar  dokter  pandangan  masyarakat  adalah  orang  yang  sangat prespesional  sekali  dibidangnya,  dan  dia  sangat  terhormat  bahkan  rasanya  tidak  ada kesalahan  yang  menyelimuti  drinya,  seiring  dengan  perkembangan  jumlah  penduduk dan  dibarengi  dengan  kemajuan  tehnologi  yang  sangat  pesat  sehingga  menimbulkan berbagai  tuntutan  kepentingan  yang  sangat  komplek  dalam  kehidupan  bermasayarakat dan bernegara, juga tak terelakkan berbagai masalah yang berkaiatan dengan kesehatan masyarakat,  yang  pada  umumnya  dijalani  oleh  para  medic/dokter.Upaya  untuk mengatisipasi  masalah  tersebut  telah  dilakukan  dengan  ditunjang  kemajuan  dibidang dunia  kedoktran,  akan  tetapi  uman  eror  dibidang  kedokteran  tersebut  ternyata memerlukan perangkat hukum untuk melindungi para pasien dari tindakan kelalain para medic, oleh karena itu dokterpun tidak luput dari jeratan hukum atas kelalainnya dalam menjalankan  profesinya,  yang  sering  disebut  dengan  malpraktek.Dengan  demikian dalam negara hukum tidak ada yang luput dari hukum, semua warga masyarakat tanpa kecuali bila melanggar hukum kena jeratan hukum sesuai dengan kesalahan/kelelaiannya.  Kelelaian  dokter  dalam  menjalankan  profesinya  juga  tidak luput  dari  jeratan    hukum,  hal  ini  tentunya  bertujuan  untuk  melindungi  pasien  dari tindakan  kesewenang-wenangan  para  medic/dokter,  yang  dulu  seolah-olah  para medic/dokter tidak tersentuh oleh hukum.
Kata Kunci : Dalam negara hukum tidak ada yang kebal hokum
Abstract- Hearing a doctor's view of the public is a very highly prespesional person in his field, and he is very honorable even it seems there is no mistake that enveloped him, along  with  the  development  of  the  population  and  accompanied  by  technological progress  so  rapidly  that  raises  various  demands  of  a  very  complex  interest  in community  life  and  state,  as  well  as  inevitable  various  problems  related  to  public health,  which  are  generally  undertaken  by  medics  /  doctors.Efforts  to  anticipate  the problem has been done with the support of advancement in the world of doctors, but the medical error in the field of medicine apparently requires a legal tool to protect patients from  the  actions  of  the  medic,  so  doctors  are  not  spared  from  the legal  entrapment  of kelalainnya in carrying out his profession, which is often called malpractice.Thus, in a state of law no one escapes the law, all citizens of society without exception to violate the law in accordance with law trap in accordance with the error / encyclopedia. The physician's diligence in practicing his profession is also not escaped from the bondage
of law, it is of course intended to protect patients from the abuse of medic / doctors, who once seemed to be medics / doctors untouched by law.
Keywords: In a legal state nothing is immune from the law

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pembangunan dibidang
kesehatan  sebagai  salah  satu  upaya pembangunan  Nasional  diarahkan  guna tercapainya  kesadaran,  kemauan  dan kemampuan  untuk  hidup  sehat  bagi setiap penduduk agar dapat
mewujudkan  derajat  kesehatan  yang optimal. Ini tentunya sesuai dengan cita- cita  bangsa  Indonesia  yang  tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar  1945,  yaitu  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Kesehatan  merupakan  anugrah terbesar  dan  nikmat  yang  tak  ternilai yang  diberikan  oleh  Tuhan  yang  Maha Pengasih  kepada  setiap  hambaNya,  dan merupakan  hak  asasi  manusia  dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Upaya  untuk  memelihara  dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  dilaksanakan  berdasarkan
prinsip nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka pembetukan sumber  daya  menusia  Indonesia,  serta peningkatan  ketahanan  dan  daya  saing bangsa bagi pembangunan nasional.
Dalam perkembangan pembangunan  kesehatan  selama  ini telah  terjadi  perubahan  orientasi,  baik dalam  tata  nilai  maupun  pemikiran terutama  mengenai  upaya  pemecahan masalah dibidang kesehatan yang dipengaruhi factor-faktor politik
,ekonomi,  sosial,  budaya,  pertahanan dan  keamanan  serta  ilmu  pengetahuan dan teknologi, perubahan tersebut sudah tentunya  akan  berpengaruh  pula  pada proses  penyelenggaraan  pembangunan kesehatan.
Tuntutan  kebutuhan  dibidang pelayanan kesehatan yang semakin luas dan  komplek,  perkembangan  profesi tenaga  kesehatan    yang  semakin beragam perlu ditunjang dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan tecknologi dibidang kesehatan khususnya yang membutuhkan
perkembangan  dan  pembaharuan  yang sesuai  dengan  perkembangan  profesi tenaga kesehatan (doktrer). Di Indonesia khususnya  atau  dalam  Negara  -  Negara berekembang  sebagai  cabang  spesialis dibidang ilmu kedokteran banyak menimbulkan  dilema  dalam  pemberian pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat.  Perlu  kita  ingat  bahwa
kesehatan  sebagai  hak  asasi  manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian  berbagai  upaya  kesehatan kepada  seluruh  masyarakat  melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkwalitas dan
terjangkau oleh kemampuan masyarakat kita pada umumnya.
Dalam  praktek  kita  melihat pelayanan profesi medic sering terjebak pada kontek pelayanan yang tidak idial, yang  secara    realitas  prektik  yang  tidak manusiawi.  Kondisi  yang  demikian yang  merangsang  keprihatinan  moral atas problem dehumanisasi dan
depersonelisasi pelayanan medic,
problem tersebut meliputi anatar lain;:
- Pelayanan medic tidak merata dan tidak memadai,
- Sikap tak acuh pemeberian pelayanan medic terhadap kebutuhan emosional pasien.
- Perioritas nilai yan saling bertabrakan pada pendidikan professional,
- Diagnosis terapi cenderung bergeser  dari  ruang  praktek  atau klinik ke lembaga skala besar.
- Pemberian pelayanan medic semakin kehilangan otonomi.
- Individualitas tanggungjawab personal sebagai dampak spesialisasi dan super spesialisasi Kesemuanya  ini  merupakan kendala bagi pelayanan kesehatan yang manusiawi,  sehingga  disini  cenderung akan timbulnya malpraktek pada pelayan  kesehatan  oleh  para  tenaga
kesehatan, baik secara sengaja maupun dengan tidak disengaja.
Rumusan Masalah.
Dunia  kedokteran  yang  dahulu seakan  tak  terjangkau  oleh  hukum,  dan seolah-olah tindakan para medic melebihi malaekat, dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  kesadaran  masyarakat  akan kebutuhan
perlindungan hukum, menjadikan  dunia  pengobatan  bukan saja  sebagai  hubungan  perdata,  bahkan sering  berkembang  menjadi  persoalan pidana.  Banyak  persoalan  -  persoalan malpraktek  yang  kita  jumpai,  atas kesadaran hukum pasien maka diangkat menjadi masalah pidana.
Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana sehingga  pihak  dokter  maupun  pasien memproleh  perlindungan  hukum  yang seadil-adilnya.  Kedudukan  pasien  yang semula  hanya  sebagai  pihak  yang bergantung pada dokter dalam mengambil tindakan pengobtan/penyembuhannya, dengan kemajuan  teknologi  dan  perkembangan jaman  seperti  sekarang  ini  kedudukan Tenaga  Medik  sama  dengan  Pasien dimuka hukum, oleh karena itu semestinya dokter
berkewajiban memberikan  pelayanan  medis  dengan sebaik-baiknya  bagi  pasien.  Pelayan medik    ini  dapat  berupa  penegakan diagnose dengan benar sesuai prosudur, pemberian  terapi,  melakukan    tindakan medic  sesuai  standar  pelayanan  medic serta  memberikan  tindakan  wajar  yang
memang  diperlukan  untuk  kesembuhan pasiennya.
Walaupun tenaga medic (dokter) dapat menjalankan kewajiban sebagaimana  mestinya  tentu  hasilnya tidak  jarang  tidak  sesuai  dengan  apa yang  diharapkan  oleh  para  pasien  atau keluarga pasien, sehingga sering menimbulkan  suatu  akibat  yang  tidak diinginkan  yang  sering  disebut    dengan istilah Malpraktek.
Belum  adanya  parameter  yang tegas  antara  pelanggaran  kode  etik  dan pelanggaran  didalam  perbuatan  dokter terhadap  pasien  tersebut,  menunjukan adanya    kebutuhan  akan  hukum  yang betul-betul
diterapkan
dalam pemecahan-pemecahan  masalah  medic, yang  hanya  bisa  diproleh  dengan berusaha  memahami  fenomena  yang ada  didalam  profesi  kedokteran  yang rentan  akan  resiko,  ini  oleh  pihak  luar profesi kedokteran sering disebut sebagai malpraktik medic. Oleh karena itu penulis mengangkat pokok permasalahan antara lain:
1. Kapankah  tindakan  Dokter  (tenaga medic)  dapat  dinyatakan  berakibat malpraktek ?
2. Delik apakah yang berlaku
terhadap  tindakan  para  tenaga medic (dokter) tersebut ?
Dari  kedua  pokok  permasalahan yang  penulis  angkat,  sehingga  dapat memperjelas indikatornya jangan
sampai  setiap  kegagalan  pelayanan kesehatan  selalu  dihubungkan  dengan malpraktek dokter, sehingga para medic(dokter)  selalu  menjadi  sasaran
kekesalan  pihak  pasien  atau  keluarga  si pasien.
Disamping itu sepanjang peristiwa  yang  terjadi  selalu  inisiatif datangnya  dari  pihak  pasien  dan/  atau keluarga  paisen,  tidak  seperti  tindak pidana pada umumnya.

## METODE
Karena  masalah  yang  kami angkat  tentang  Malpraktek  Tenaga Medis oleh sebab itu Penelitian ini lebih banyak    bersifat  normative.  Penelitian hukum  normatif  disebut  juga  penelitian hukum doktrinal, pada penelitian hukum jenis  ini  acapkali  hukum  dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan  perundang-undangan  (law  in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaedah    atau  norma  yang  merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap  pantas  Oleh  karena  itu  ada beberapa metode penelitian normatif:
3.1.    Bahan  hukum    primer  yaitu  bahan yang  bersifat  mengikat  seperti norma kaedah dasar seperti Pembukaan  UUD  1945,  peraturan dasar  seperti  batang  trubuh  UUD 1945  dan  TAP  MPR,  Peraturan Perundang seperti Undang- undang,  Peraturan  Pemerintah, Peraturan Presiden, Kepres, Keputusan  Mentri  semuanya  yang setaraf  ,  termasuk  juga  Peraturan Daerah (Perda.),bahan hukum yang  tidak  dikodifikasikan  seperti hukum adat, dan Yurisprudensi.
3.2.  Bahan  hukum  sekunder,  seperti rancangan  undang-undang,  hasil penelitian,  atau  pendapat  pakar hukum.
3.3.  Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia.
Dalam usaha mengkaji sistematika peraturan  perundan  undangan  ada
4(empat) prinsip yang perlu
diperhatikan:
- Derogasi  ;  menolak  suatu aturan  yang  bertentangan dengan  aturan  yang  lebih tinggi.
- Nonkontradiksi  ;  tidak  boleh menyatakan  ada  tidaknya suatu  kewajiban  dikaitkan dengan  suatu  situasi  yang sama.
-  Subsumsi ; adanya hubungan logis  antara  dua  aturan  yang lebih  tinggi    dengan  yang lebih rendah.
-    Eksklusi ; tiap sistem hukum diindentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang- undangan. 68 Dengan melihat hubungan fungsional  antara  teori  hukum  normatif dan  ilmu  hukum  dogmatik  atau  ilmu hukum  normatif  maka  dapat  ditegaskan sekali  lagi  bahwa  pengertian  teori hukum  normatif  adalah  teori  dari  ilmu hukum normatif dalam mendeskripsikan dan mempreskripsi norma hukum.
68 DR.Amirrudin,SH.,M.Hum. dan DR.H Zainal Asikin,SH.,ASU. Pengantar Metode Penelitian Hukum Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
Sebagai teori ilmu hukum normatif dapat diindentifikasi karakteristik  teori  hukum  normatif yakni:
 Memberikan landasan teoritis bagi berlakunya  norma  hukum  yang dideskripsi  dan  dipreskripsi  oleh ilmu hukum normatif.
 Norma  hukum  merupakan  fokus kajiannya  sebagai  fokus  kajian ilmu  hukum  normatif,  termasuk metode penelitian hukum
normatif.
 Posisi  sudut  pandang  berdirinya teoritis  hukum  adalah  dari  sudut internal norma.
 Otoritas  publik  berupa  lembaga eksekutif,legislatif,dan yudisial
menjadi  sangat  penting  dalam membentuk, mengkui dalam penegakan hukum sehingga hukum  berfungsi  sebagai  alat kontrol dalam pendidtribusian segala sumber daya dan perlindungan HAM. 69 Dengan demikian
dalam penulisan  ini  karena  keterbatas  bahan- bahan  yang  penulis  miliki  sehingga tulisan  ini  berkutat  hanya  pada  bahan- bahan  perpustakaan  (buku-buku)  dan peraturan
perundang-undangan khususnya mengenai kesehatan,
beberapa  tulisan  pendapat  para  Sarjana,
69 Prof,Dr.I Made Pasek Diantha,SH.,MS.
Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, PenerbitPrenada Media Gruop, Jakarta Tahun 2016. Hal. 88.
dan  sedikit  pengamatan  kami  di lapangan,  ini  juga  disebut  penelitian hukum positif.

## PEMBAHASAN
Pengertian malpraktek.
Malpraktik atau malpractice
berasal  dari  kata  “ Mal ”  yang  berarti buruk, sedangkan kata “ practice ” berarti suatu  tindakan  atau  praktik.  Dengan demikian  secara  arfiah  dapat  diartikan sebagai  suatu  tindakan  medic  ”buruk” yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien. Di  Indonesia,  istilah  malpratik yang  sudah  sangat  dikenal  oleh  para tenaga  kesehatan  sebenarnya  hanyalah merupakan suatu bentuk Medical Malpractice  yaitu  medical  Negligence yang  dalam  bahasa  Indonesia    disebut sebagai  kelalaian  medic.  Pengertian malpraktek  ada  beberapa  pandangan sarjana antara lain:
a.  Menurut  Azrul  Azwar    yang  disebut dengan Malpraktik adalah:
1.  Malpraktik  adalah  setiap kesalahan  profesional  yang diperbuat  dokter,  oleh  karena pada waktu melakukan pekerjaan profesioanlnya tidak memeriksa, tidak menilai,  tidak  berbuat  atau meningalkan  hal-hal  yang diperiksa,  dinilai,  diperbuat atau dilakukan leh dikter pada umumnya,  didalam  situasi dan kondisi yang sama.
1. Malpraktik adalah setiap kesalahan yang diperbuat oleh  dokter,  oleh  karena melakukan pekerjaan kedokteran  dibawah  standar yang  sebenarnya  secara  rata-
rata  dan  masuk  akal  dapat dilakukan  oleh  setiap  dokter dalam  situasi  atau  tempat yang sama.
2. Malpraktik adalah setiap kesalahan  professional  yang diperbuat oleh seorang dokter, yang didalamnya termasuk  kesalahan  karena perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal serta kesalahan  karena  ketrampilan ataupun kesetiaan yang kurang dalam menyelenggarakan  kewajiban dan ataupun kepercayaan professional yang dimilikinya. 70 b.  Menurut Dr.H.Syahrul Machmud,SH.,MH. Malpraktek adalah  setiap  sikap  tindakan  yang salah,kekurangan  ketrampilan  dalam ukuran  tingkat  yang  tidak  wajar. Istilah  ini  umumnya  dipergunakan terhadap  sikap  tindak  dari  para dokter atau profesi lainnya, kegagalan untuk memberikan pelayanan professional dan
malakukan  pada  tingkat  ketrampilan dan  kepandaian  yang  wajar  di  dalam
70 Dr.H.Hendrijono Soewono,SH.,MPA.,Msi. Batas Pertanggungkawaban Hukum Malpraktek Dokter . Penerbit   Srikandi Tahun 2005. Hal. 12
masyarakat  oleh  teman  sejawat  rata- rata  oleh  profesi  itu    sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian  pada  penerima  pelayanan tersebut    yang  cenderung  menaruh kepercayaan  terhadap  mereka  itu. Termasuk  didalamnya  setiap  sikap tindak professional yang salah, kekurangan  ketrampilan  yang  tidak wajar  atau  kurang  kehatian-hatian kewajiban  hukum,  praktek  buruk atau illegal atau sikap immoral.
c.  Hermien  Hadiati  Koeswadji  yang mengutip  pendapat  Jhn  D.  Blum, mengatakan bahwa medical malpractice adalah  suatu  bentuk professional negligence yang  oleh pasien  dapat  dimintakan  ganti  rugi apabila  terjadi  luka  atau  cacat  yang diakibatkan  langsung  oleh  dokter dalam melaksanakan tindakan
profesional yang dapat diukur.
d. Dalam Peraturan Perundang- undangan  tentang  Kesehatan  tidak ditemukan  istilah  Malpraktek,  tetapi dalam  Pasal  29  UU  RI  Nomor  36 tahun  00  menyebutkan “Dalam hal tenaga  kesehatan  diduga  melakukan kelelaian dalam menjalankan
profesinya,  kelalain  tersebut  harus diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui mediasi”.
Pasal  11  ayat  1  hurup  b  UU  RI Nomor  23  Tahun  1992  yang  intinya: “dengan  tidak  mengurangi  ketentuan- ketentuan  dalam  Kitab  Undang-Undang
Hukum Pidana dan Peraturan perundang-undangan lainnya, maka terhadap tenaga kesehatan dapat
dilakukan tindakan-tindakan administratip dalam hal sebagai berikut:
 Melelaikan kewajiban,
 Melalukan  sesuatu  hal  yang seharusnya  tidak  boleh  diperbuat loleh  seorang  tenaga  kesehatan,
baik mengingat sumpah jabatannya  maupun  mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan.  Mengabaikan sesuatu yang
seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan,
 Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.
Pasal    11  ayat  1  b  UU.RI NOMOR  23  Tahun  1992,  dianggap sebagai  tindakan  yang  disebut  dengan Malpraktek.
Malpraktek  yang  diberi  arti penyimpangan dalam menjalankan suatu profesi dari sebabnya, baik karena disadari  maupun  tidak/kelelaian  dapat terjadi  dalam  lapangan  profesi  apapun, seperti  dokter,  advokat,  akuntan  dan bisa jadi pada profesi wartawan.
Ada standar umum bagi kelakuan  malpraktek  kedokteran  dari sudut  hukum  yang  dapat  membentuk pertanggungjawaban hukum  khususnya hukum  pidana.  Standar  umum  itu menyangkut tiga aspek sebagai kesatuan yang tak terpisahkan yakni;
 Sikap  bathin  mengenai  wujud perbuatan (terapi)
 Aspek  perlakuan  medis,  atau  sifat melawan hukum perbuatan, dan
 Aspek akibat perlakuan atau wujud dari perbuatan.
2. Tindakan para medis dapat dinyatakan malpraktek.
Malpraktek  akibat  dari    tindakan para medis itu baru muncul bila:
- Setiap  tindakan  para  medis  yang mengakibatkan  kerugian atas diri orang lain (pasien),
- Tindakan  itu  muncul  atas  kurang ketelitiannya para medis
mengambil tindakan.
- Pengambilan tindakan itu bisanya diluar atau melebihi standar yang lazim atau diwajibkan,
- Kesalahan membaca rekam medis,sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia,atau cacat seumur hidup.
- Pasien  yang  tidak  sadar  karena efek  pemberian    obat  anesthesia yang  dilakukan  oleh  tenaga medic (dokter/Perawat).
- Pemberian obat yang salah diberikan oleh tenaga medic
- Langkah  tindakan  para  medic yang  salah  yang  mengakibatkan si  pasien  cacat  atau  meninggal dunia
- Dokter tidak melakukan  tindakan
kepada pasien yang sudah sekarat sehingga  membiarkan  begitu saja tanpa tindakan dan tidak
menghargai nyawa dan keselamatan pasien. 71
Perbuatanm  dalam  melakukan medis  dokter  dapat  berupa  perbuatan aktif  dan  dapat  pula  perbuatan  pasif. Malpraktik yang terjadi dapat pada satu wujud  perbuatan  atau  beberapa  atau rangkaian  perbuatan.  Perbuatan  aktif artinya  perbuatan  yang  memerlukan gerakan  tubuh  atau  bagian  tubuh tertentu
untuk mewujudkannya,sedangkan perbautan pasif adalah perbauatan yang seharusnya dokter berbuat. Keharusan berbuat karena kedudukannya, jabatannya, tugas pekerjaannya  dan  lain-lainnya  yang menyebabkan dokter/tenaga medis dalam  keadaan  tertentu  secara  hukum diwajibkan  untuk  berbuat,  apabila  dia tidak  berbuat  sesuai  dengan  kewajiban hukum  yang  diembannya,  maka  dia bersalah  dan  dibebani  tanggungjawab hukum apabila menimbulkan kerugian.
Perbuatan dalam pelayanan/perlakuan dokter/tenaga medis  yang  dapat  dipersalahkan  (yang disebut  malpraktik)  pada  perbuatannya harus mengandung sifat melawan hukum, sifat melawan hukum itu timbul disebabkan  oleh  beberpa  kemungkinan antara lain:
- Dilanggarkan standar profesi
kedokteran.
- Dilanggarnya standar prosedur operasional,
- Dilanggarnya hukum, misalnya praktik tanpa STR atau SIP.
- Dilanggarnya kode etik kedokteran,
- Dilanggarnya  prinsip-prinsip  umum kedokteran,
- Praktik  kedokteran  tanpa  informed concent,
- Terapi tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien,
- Terapi tidak sesuai dengan informed concent,dan sebagainya.
Banyaknya  rambu-rambu  yang wajib  diindahkan  oleh  dokter  dimaksud agar  tidak  terjebak  dalam  malpraktik kedokteran, satu pelanggaran saja dapat menimbulkan akibat fatal yang merugikan kesehatan atau nyawa
pasien,  sehinga  dalam  hal  dokter  dapat terjebak  dalam  masalah  malpraktik kedokteran. 72
Jadi  penulis  menyimpulkan  , kalau  ditarik  secara  garis  besarnya malpraktek  itu  timbul  bila  ada  akibat yang    diharapakn  oleh  pasien  dan  atau keluarga  pasien,  atas  tindakan  yang diambil oleh para medis (dokter/perawat) yang berbanding terbalik  atas  harapan  yang  diinginkan oleh  si  pasien.  Akibat  dari  yang diharapkan si
pasien malah
menimbulkan Mala (Mal=  buruk  = kerugian)  baik  secara  fisik  maupun mental.
Dokter tidak saja bertanggungjawab  atas  akibat  buruk yang diderita pasien karena
72 Drs.H Adami Chazawi,SH .Malpraktik Kedokteran , Penerbit Bayumedia Publising AKAPI Malang, Hal.6 -7
perbuatannya dalam malpraktik kedokteran ,tetapi juga bertanggungjawab atas perbuatan pegawai  atau  bawahannya  yang  tunduk pada  printahnya.  Dalam  pembebanan pertanggungjawaban pidana atas
perbuatan  orang  lain  (vicariousliability) ini  tidak  hanya  mempunyai  landasan moral  (etika  propesional)  tetapi  juga mempunyai landasan hukum (perdata).
Tugas  yang  dilakukan  oleh pembantu/perawat  merupakan  printah dokter,jadi  wajar  jika  doktrer  harus bertanggungjawab  yang  dlakukan  oleh pembantunya tersebut.
3. Upaya Pelayanan Kesehatan.
Problem  malpraktek  tidak  bisa dipisahkan  dari  pemaham  yang  keliru terkait  prinsip  perikatan  antara  petugas medic  dan  pasien,  jika  mengacu  pada regulasi yang ada perlu diketahui dalam transaksi  antar  tenaga  medic  dengan  si pasien adalah merupakan perikatan jenis daya  upaya  ( insoaning  verbintenis )  dan bukan  perjanjian  perikatan  akan  hasil (resultaa verbintenis ).
Secara sederhananya dalam hubungan antara tenaga medis (dokter/perawat)  dan  pasien,  diaman tenaga medis diharuskan mengoptimalkan jasa pelayanan kesehatan  yang  berorientasi  kepada upaya  yang  semaksimal  mungkin, dengan  demikian  tenaga  medis/para medis diwajibkan memberikan
pelayanan optimal dalam rangka penyembuhan  pasien,tetapi  ingat  tidak dapat menjanjikan kesembuhannya.
Maka  dalam  hal  pelayanan  ini prinsip  yang  dikedepankan  bukan  hasil tersebut, perlu dilihat secara bijak;
 satu  sisi  pihak  para  medic  tidak dibenarkan  juga  menjadikan  prinsip tersebut  sebagai  pembenaran  untuk tidak  malaksanakan  pelayanan  yang secara maksimal terhadap pasien,
 Dan  disisi  lainnya  si  pasien  harus paham tenaga medis bukanlah Dewa penyelemat karena dia juga manuisa
biasa,  yang  hanya  bisa  dan  mempu berbuat  semaksimal  mungkin  demi kesembuahan  pasien,  tetapi  hasil dari sembuh atau tidaknya
(terselamatkan  atau  tidaknya)  si pasien  tentu  itu  merupakan  hak kuasa Tuhan Yang Maha Esa.
Pasien dalam menerima
pelayanan  pada  praktek  para  medic (dokter) mempunyai hak:
- Mendapatkan penjelasan secara lengkap  tentang  tindakan  medic yang akan diterimanya,
- Meminta pendapat dokter,
- Mendapatkan pelyanan sesuai dengan kebutuhan medic
- Menlak Tindakan medic
- Mendapat sisi rekam medic.
Serta  pasienpun  mempunyai  kewajiban antara lain:
- Memberikan informasi yang lengkap  dan  jujur  tetang  masalah kesehatannya,
- Mematuhi  nasehat  dan  petunjuk dokter,
- Mematuhi  ketentuan  yang  berlaku disarana pelayanan kesehatan,
- Memberikan imbalannjasa pelayanan yang diterimanya.
4. Unsur-unsur timbulnya malpraktek.
Jika  mengacu  pada  apa  yang tertuang  dalam  KHUP  terkait  dengan kelelaian  ada  dua  jenis  malpraktek yaitu :
1. Malpraktek karena  tindakan,  yaitu suatu  tindakan  yang  dilakukan oleh  tanaga  medic  yang  tidak sesuai  dengan  standar  operasional prusudur dunia kedokteran, sehingga mengakibatkan luka, cacat bahkan kematian, contohnya:  meninggalkan  alat  – alat kesehatan dalam tubuh pasien sehabis  operasi,  pemeberian  obat kelebihan dosis dan sebagainya itu merupakan tindakan yang ceroboh.
2. Malpraktek  karena  kedudukan, yaitu yang dimaksud disini bilamana  tenaga  medis  yang melakukan  tindakan  medis  yang seharusnya tidak
dilakukan olehnya,    contoh  ;  pembedahan dilakukan oleh Dokter yang bukan achlinya/spesialis.
Menurut  Leenen  bahwa  apa yang  dikenal  dalam  dunia  kedokteran sebagai “lege  artis” pada  hakekatnya adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan sesuai  dengn  standar  profesi  medic (SPM)  yang  pada  hakekatnya  terdiri dari beberpa unsur:
- Bekerja dengan tekiti,hati-hati dan seksama,
- Sesuai dengan ukuran medis,
- Sesuai  dengan  kemampuan  rata-
rata/sebanding dengan dokter dalam  katagori  keahlian  medic yang sama,
- Dalam  keadaan  yang  sebanding, dan
- Dengan  sarana  dan  upaya  yang sebanding  wajar  dengan  tujuan konkrit tindak medic tersebut.
Seorang  dokter/tenaga  medic menyimpang  dari  SPM  dikatakan  telah melakukan kelelaian atau kesalahan dan hal  ini  menjadi  salah  satu  unsur malpraktek medic, yakni apabila kesalahan  atau  kelalaian  itu  bersifat sengaja (dolus) serta  menimbulkan akibat  yang  serius  atau  fatal  pada pasien 73 .
5. Malpraktek merupakan delik aduan.
Menurut sejarah, tradisi membangun etika positif berupa prinsip-prinsip etika dan prilaku
dirumuskan sebagai standar yang
diidealkan  bagi  para  anggota  suatu komonitas  profesi  atau  jabatan  tertentu yang membutuhkan kepercayaan public. Bidang  profesi  yang  pertama  kali memperkenalkan  system  etika  positip ini adalah di dunia kedokteran ( medical ethics )  yang  ditulis  pertama  kali  oleh umat  manusia  tentang  medical  ethics dengan  judul “The  conduct  of  a Physician” karya al-Ruhawi.
Setelah propesi kedokteran yang kedua adalah etika profesi Akuntan, dan yang ketiga etika profesi Hukum. 74
73 Dr.H Hendrojono Soewono,SH.,MPA.,M.Si. ibid hal. 114.
74 Prof.Dr.Jimly Asshiddhiqie, SH. Penerbit SinarGrafika Jakarta, Tahun 2015, Halaman 172.
Istilah  hukum  kedokteran  mula- mula digunakan sebagai terjemahan dari Health Law yang digunakan oleh World Health Organization , kemudian diterjemahkan dengan Hukum Kesehatan.  Sedangkan  istilah  hukum kedokteran kemudian digunakan sebagai  bagian  dari  hukum  kesehatan yang  semula  disebut  hukum  medic sebagai  terjemahan  dari medic  law . Namun  sampai  saat  ini    medical  law masih  belum  muncul  dalam  bentuk modifikasi tersendiri, setiap ada persoalan  yang  menyangkut  medical law  penanganannya  masih  mengacu pada  hukum  kesehatan  Indonesia    yang berupa Undang-Undang Kesehatan Nomor  36  Tahun  2009,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti: a. Undang-Undang Kesehatan Repubklik Indonesia Nomor 36 tahun 2009.
 Pasal  4  “  Setiap  orang  berhak atas kesehatan”.
 Pasal      bunyinya”  Dalam  hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian daklam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”
 Pasal  5   ayat     “Setiap  orang berhak  menuntut  ganti  rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara  kesehatan  yang menimbulkan  kerugian  akibat
kesalahan  atau,  kelalaian  dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”
 Ayat     “Tuntutan  ganti  rugi sebagamana dimaksud pada ayat
1  tidak  berlaku  bagi  tenaga kesehatan yang malakukan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat”
 Ayat  3  “Ketentuan  mengenai tata  cara  pengajuan  tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  diatur  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
b. Dalam Hukum Pidana
- Pasal  359  KUHP  yaitu  karena kesalahannya (kealpaannya)
menyebabkan orang lain mati,
- Pasal  360  KUHP  ayat  1  yaitu karena kesalahannya
(kealpaannya) menyebabkan orang  lain  luka  berat.  Ayat  2 menyebabkan  orang  lain  luka-
luka  sedemikian  rupa  sehingga berhalangan  untuk  menjalankan pekerjaan,  jabatan  dalam  waktu tertentu.
- Pasal 36  KU P “jika kejahatan yang  diterangkan  dalam  Bab  ini dilakukan  dalam  menjalankan suatu  jabatan  atau  pencarian, maka  pidana  ditambah  dengan sepertiga  dan  yang  bersalah dapat  dicabut  haknya  untuk menjalankan  pencarian  dalam mana  dilakukan  kejahatan  dan
hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.” c. Dalam Hukum Perdata
- Pasal  1365  KUHPerdata  “Tiap orang  yang  melanggar  hukum dan  membawa  kerugian  kepada orang  lain,  mewajibkan  orang yang  menimbulkan  kerugian  itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”
- Pasal  366 KU Perdata “ Setiap orang bertanggungjawab,bukan
hanya atas kerugian yang disebabkan  perbuatan-perbuatan, melainkan  juga  atas  kerugian yang  disebabkan  kelelaian  atau kesembronoannya” - Pasal 1367 KUHPerdata “Seseorang tidak hanya bertanggungjawab  atas  kerugian yang  disebabkan  perbuatannya sendiri,  melainkan  juga  atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan  orang-orang yang  menjadi  tanggunganya  atau disebabkan  barang-barang  yang berada dibawah pengawasannya”
d. Malpraktek
Administrasi ( Administrative malpractice ).
Hal  ini  terjadi  apabila  dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum administrasi  negara  yang  berlaku, contoh  ;  misalnya  menjalankan praktek  tanpa  lisensi  atau  izinnya, menjalankan  praktek  dengan  izin yang  kedaluwarsa  dan  menjalankan
praktek  tanpa  membuat  catatan medic,  sanksi  administrasi  berupa teguran dan sebagainya. Ini
semuanya  bisa  juga  akan  megarah sebagai  pendukung/pelengkap  pada sanksi    pidana  dan  perdata,  bila terjadi  pelanggraan  seperti  tersebut diatas. Berdasarkan Pasal 51 UU.Nomor  36  Tahun  2009  ada  lima kewajiban  dokter/dokter  gigi  dalam melaksanakan  praktik  kedokteran antara lain:
 Kewajiban
memberikan
pelayanan  medis  sesuai  dengan standar profesi dan standar prosudur operasional serta
kebutuhan medis pasien.
 Kewajiban  merujuk  pasien  ke dokter  a  lain  yang  mempunyai keahlian  atau  kemampuan  yang lebih  baik  ,  apabila  tidak  mampu melekukan  suatu  pemeriksaan atau pengobatan,
 Kewajiban  merhasiakan  segala sesuatu  yang  diketahuinya  tetang pasien,  bahkan  juga  setelah pasien itu meninggal dunia.
 Kewajiban melakukan
pertolongan  darurat  atas  dasar perikemanusiaan,  kecuali  bila  ia yakin  ada  orang  lain  yang bertugas dan mampu
melakukannya.
 Kewajiban menambah ilmu
pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.
Apabila  lima  kewajiban  itu dilanggar  sangat  potensial  menjadi malpraktek dokter.
e. Malpraktek  Dokter/Perawat  dengan kelelaian dalam KUHP.
Malpraktek  yang  merupakan bentuk  pelanggaran  terhadap  kaedah- kaedah  profesi,  yaitu  kelalaian  dari seorang dokter/perawat untuk
menerapkan  tingkat  ketrampilan  dan pengetahuannya  didalam  memberikan pelayanan  pengobatan  dan  perawatan terhadap  pasien  yang  lazim  diterapkan dalam  mengobati  dan  merawat  orang sakit atau terluka.
Kelalaian dimaksud adalah melakukan  sesuatu  dibawah  standar yang  diterapkan  oleh  aturan  /hukum guna  melindungi  orang  lain  yang bertentangan  dengan  tindakan-tindakan yang  tidak  beralasan  dan  beresiko melakukan kesalahan.
Dari pengertian ini dapat diartikan  bahwa  kelelaian  lebih  bersifat ketidak  sengajaan,  kurang  teliti,  kurang hati-hati,  acuh-tak  acuh,  sembrono, tidak  perduli  terhadap  kepentingan orang lain. 75
Tetapi  akibat  yang  ditimbulkan bukanlah tujuannya. Jadi kelalain dalam Malpraktek  adalah  kesalahan  yang terjadi  terhadap seseorang oleh petugas medic  yang  pada  dirinya  melekat tanggungjawab    tugas  dan  kewajiban profesinya    untuk  menyelamatkan
75 Drs.Julianus Ake,S.Kep.,M.Kep . Malpraktek dalam Keperawtan penerbit  Buku Kedokteran EGC. Th.2003. Halaman 10-11.
orang/pasien.  (  ingat  karena  tugas  dan kewajiban profesinya = tugas kemanusiaan) Sedangkan dalam KUHP
kelalain  yang  dimaksud  terjadi  akibat ulah  perbuatan  seseorang  secara  umum yang  menyebabkan  orang  lain  terluka atau meninggal dunia.
Jadi disini perbedaannya ; Malpraktek petugas  medic  sedang menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan orang, sedangkan dalam  kelalain  dimaksud  dalam KUHP oleh manusia pada umumnya yang tidak menjalankan tugas medic.
Persamaanya  hanya  saja  terjadi pristiwa    hukum  karena  kelelaian,  tentu menurut  penulis  akibat  hukumnya tidaklah  sama  sesuai  dengan  tuntutan KHUP.terhadap  masyarakat  lalai  pada umumnya dengan kelalaian yang dilakukan  oleh para  medic  yang  sedang menjalankan tugas profesi dan kewajibannya.
Beda  lagi  kalaupun  dia  seorang dokter/perawat  apabila  akibat  ulahnya diluar  tugas  dan  kewajibanya,  seperti contoh  :  menabrak  orang  dijalanan mengakibatkan orang tersebut luka atau meninggal
dunia, tuntutanya berdasarkan  KHUP  tentu  sama  dengan masyarakat  pada  umumnya,  karena bukan dokter tersebut sedang menjalankan tugas dan kewajibannya. Maka penulis berpendapat disini bahwa tuntutan akibat hukum
Malpraktek  dangan  memenuhi  delik kelelaian  dalam  KHUP    tidaklah  sama, karena  perlu  adanya  pertimbangan- pertimbangan  keprofesian  dari  seorang
petugas  kesehatan,  bahwa  seorang Petugas kesehatan (dokter/perawat) bukanlah menjanjikan kesembuhan tetapi berusaha untuk mencari kepulihan/kesembuhan pasiennya ( menyelamatkan pasien). Dari  pemaparan  tersebut  diatas, berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis walaupun itu merupakan kelalaian dari petugas medic (dokter) kebanyakan dan pada umumnya pasien/masyarakat mengadukan peristiwa hukumnya apabila mereka merasa dirugikan.
Dirugikannya atau tidak hanya sipasien/keluarga sipasienlah yang
paling  tahu,  maka  pristiwa  malpraktek cenderung  dan  mayoritas  merupakan delik  aduan ,  delik  itu  timbul  apabila diadukan  oleh  yang  merasa  dirugikan, padahal  kalau  kita  amati  KUHP kelalaian  yang  menyebabkan orang lain luka  berat/meningal  dunia  adalah  delik umum/biasa, Aparatlah penyidiklah yang berinisiatif melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Kalau  kita simak UU RI  Nomor 36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  dan Kesehatan  Jiwa,  perlu  lebih  spesipik diatur  tentang  pelanggaran  /malpraktek, penulis  kurang  setuju  kalau  sanksi cenderung  menggunakan  KHUP  dan KHUPerdata, Pasal  29 UU  RI  Nomor 36  Tahun  2009  hanya  mengatur keharusan untuk menyelesaikannya
dengan mediasi, berdasarkan UU No.36 Tahun  2009    ini  tidak  lengkap,  kalau mediasi  bisa  diluar  pengadilan  selesai, tetapi  bila  mediasi  mandeg  pastinya
melalui pegadilan ini tentu menggunakan KHUP dan KHUPerdata.
Pasal  32 UU.Nomor  36  Tahun 00  Ayat     “ dalam keadaan darurat fasilitas  pelayanan  kesehatan  baik Pemerintah  maupun  Swasta, wajib
memberikan  pelayanan  kesehatan  bagi penyelamatan jiwa pasien dan pencegahan kecelakaan terlebih dahulu”. Ayat       “Dalam  keadaan
darurat,fasilitas  pelayanan  kesehatan,
baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
Pasal  190 ayat     ,…….dalam keadaan  darurat  sebagaimana  dimaksud pasal 32 ayat ( 2 )atau pasal 85 ayat (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  2(dua)  tahun  dan  denda  paling banyak  Rp.200.000.000.-(dua  ratus  juta rupiah).
Ayat  (  2  )  Dalam  hal  perbuatan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) mengakibatkan  terjadinya  kecacatan atau  kematian,  pimpinan  pelayanan kesehatan  dan/atau  tenaga  kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling  lama  10(sepuluh)  tahun  dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.-( satu miliar rupiah) Melihat  kedua  pasal  tersebut diatas sudah tentunya ada suatu
kewajiban yang sifatnya segera dijalankan dan dilaksanakan oleh petugas medic demi keselamatan
orang/pasien,  toh  kalau  berakibat  mala =  mal  =  buruk  itu  adalah  diluar kuasanya.
Oleh  karena  itulah  kelalaian yang  dimaksud  dalam  malpraktek  tidak sama dengan kelalain dalam
KHUP,maka  tidaklah  elok  kalau  tanaga medic  diperlakukan  dengan  KHUP seperti kelalaian pada umumnya.
Kalau  terjadi  pristiwa seperti itu apakah  UU.Nomor  36  ahun  2009 apakah  KHUP  yang  diberlakukan  atau kedua-duanya ?.  bagaimana kalau terjadi perbedaan berat ringannya hukuman yang mana diberlakukan?
Menurut  penulis  sesuai  dengan pemaparan  tersebut  diatas,  apabila terjadi  malprakktek  terhadap  tenaga medic  (dokter)  tetap  memberlakukan
UU.No.36 Tahun 2009 tetang Kesehatan  dan  Kesehatan  Jiwa.  Karena menurut  penulis disini  berlaku asas Lex specialis  de  rogat  legi  lex  generali , disini  berlaku  aturan  lebih  khusus  dari pada  aturan  umum.  Karena  UU.No.36 Tahun  2009  Undang-undang  khusus tentang  Kesehatan,  walaupun  masih dapat  memberlakukan  KUHP  sebagai pelengkap dan pembanding.
Atas dasar itulah penulis berharap  agar  UU  Nomor  36  Tahun 2009  perlu  direvisi  dengan  lebih lengkap dan dipertajam isinya, sehingga kesalahan  akibat  pritiwa  malpraktek tidak  lagi  menggunakan  pasal-pasal dalam  KHUP  dan  KUHPerdata  pada umumnya,  ini  juga  untuk  menghindari tumpang tindihnya
peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  bagi petugas medic. Dengan  demikian  manfaat  yang dapat  kita  proleh  dari  pemaparan  ini sudah tentunya dapat penulis
mengungkap  permasalahan  ini,  jadinya kita semua baik dokter maupun masyarakat/pasien  tahu  akan  hak  dan kewajibannya  serta  posisinya  dimana,. Terutama  dalam  hal  penerima  dan memberikan  pelayan  kesehatan,  juga
sebagai peringatan bagi para pelayan/pemberi  jasa  kesehatan/medic agar tetap menjaga kehatian- kehatiannya dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat. Manfaatnya seperti; - Menghindari tindakan kesewenang-wenangan para medis - Pasien/masyarakat merasa terlindungi oleh hukum,
- Adanya  hubungan  komonikasi
dua  arah  anatara  Dokter  dengan pasien secara lugas dan transparan.
- Seminim mungkin dapat dihindari yang namanya tindakan malpraktek. - Adanya pengakuan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya bagi (pasien), dllnya.

## PENUTUP
Kesimpulan.
Dari  hasil  pemaparan  penulis tersebut  diatas  dapat  ditarik  suatu kesimpulan  walaupun  hasilnya  sangat sederhana sebagai berikut:
a. Tindakan tenaga medic (Dokter/perawat)  dapat  dinyatakn malpraktek bila si pasien berakibat cacat/cacat seumur hidup  dan/atau  meninggal  dunia
akibat kesalahan pemberian penyelamatan/penyembuhan  oleh tenaga  medic  yang  disebabkan karena; kesalaha prosudur, kelelaian,  kekurang  hati-hatian, kecerobohan  atau  sifat  acuh  tak acuh petugas medic.
b. Delik  apakah  yang  berlaku  dalam keadaan malpraktek?
Sepanjang  pengamatan  penulis terhadap kejadian-kejadian selama ini, bahwa delik yang timbul disini biasanya  dan  mayoritas  delik aduan,  karena  apabila  tidak  ada pengaduan  dari  pihak  pasien  atau keluarga  pasien  yang  merasa dirugikan  baik  secara  material mapun secara fisik (cacat/meninggal dunia) tidak akan  pernah  terungkap  deliknya, karena  ada  pengaduan  itulah  baru kelihatan  adanya  pristiwa  hukum dimaksud,  selanjutnya  baru  pihak penyidik mengambil inisiatif
sebagaimana mestinya.

## Saran
a. Penulis  sangat  menyadari  hasil pemaparan  ini  sangat  kurang, namun  besar  harap  penulis  agar UU.Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Kesehatan jiwa  segera  dapat  direvisi  untuk menghindari  terjadinya  tumpang tindih pemberlakuan hukum terhadap para medic dalam menjalankan profesinya.
b. Sepanjang  para  medic  dalam menjalakan tugas propesinya apabila  terjadi  humaneror  agar
tidak diberlakukan kepadanya KHUP  dan  KUHPerdata  pada umumnya,  maka  UU  tentang Kesehatan  perlu  segera  direvisi dan  diperlengkap  serta  dipertajam isinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,Dr.,SH.,M.Hum.      H.Zainal Asikin,  Dr.,SH.,SU .  Pengantar Metode Penelitian Hukum.Penerbit PT.Raja Grafindo Persada Jakarta. Bambang  Waluyo,SH.,MH .  Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi,Penerbit Sinar Grafika Jakarta. Cecep Triwibowo,S.Kep.M.Sc . Perizinan dan  Akreditasi  Rumah  Sakit sebuah  kajian  hukum  kesehatan, Penerbit Nuha Medika Yogyakarta Tahun 2012. Hadi Pratomo, Prof.Dr.MPH . ADVOKASI Konsep,Teknik dan Aplikasi di Bidang
Kesehatan di Indonesia. Penerbit Rajawali Pers Jakarta. H.Adami  Chazawi,SH.  Drs .  Malpraktik Kedokteran, Penerbit Bayumedia  Publishing    Malang tahun 2007. H.HendrojonoSoewono,SH.,MPA,.MSi. Batas pertanggungjawaban hukum Malpraktek Dokter.Penerbit Srikandi Nopember 2007. H.Salim HS,SH.,MS. Dan Erlies
Septiana
Nurbani,SH.,LLM .Penerepan teori  Hukum  Pada  Penelitian Disertasi  dan  Tesis,Penerbit  PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Ismu Gunadi Kombes.Pol. SH.,CN.,MM. dan Jonaedi Efendi,SHI.,MH. Cepat dan Mudah  memahami  HUKUM PIDANA. Penerbit Prenadamedia  Group,  Jakarta 2014. Julianus Ake,Drs.,S.Kep.M.Kep . Malpraktik Dalam Keperawatan,Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta 2002. Jimly Asshiddiqie,Prof.Dr.SH. Penguatan  Sistem  Pemerintahan dan Peradilan,Penerbit Sinar
Grafika Jakarta Nopember 2015. Amiruddin,Dr.,SH.,M.Hum.      H.Zainal Asikin,  Dr.,SH.,SU .  Pengantar Metode Penelitian Hukum.Penerbit PT.Raja Grafindo Persada Jakarta. H.Salim HS,SH.,MS. Dan Erlies Septiana Nurbani,SH.,LLM .Penerepan Teori  Hukum  Pada  Penelitian Disertasi  dan  Tesis,Penerbit  PT Raja Grafindo Persada Jakarta. I Made Pasek Diantha, Prof.Dr.SH.,MS . Metodelogi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Penerbit  Prenada  Media  Group, Jakarta tahun 2016 Yohanes
Usfunan,Prof.,Dr.,Drs.,SH.,MH . Hukum HAM dan Pemerintahan
Penerbit Udayana University Perss.
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 Amandemen I -IV. Undang-undang Nomor  36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa.
Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  46 Tahun  2014 Tentang  Sistem Informasi Kesehatan Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  61 Tahun  2014 Tentang  Kesehatan Reproduksi.
Undang-Undang Repbuilik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.