Jurnal Hukum POSITUM Vol. 3, No. 1, Juni 2018, Hal 19-36 P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PERBANKAN DI KOPERASI GUNA MENINGKATKAN CITRA KOPERASI DI MASYARAKAT

## Tarsisius Murwadji, Dea Nina Sari Br. Meliala*
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
mtarsisius@yahoo.com

## ABSTRAK
Dewasa ini, koperasi memiliki kelemahan yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sehingga diperlukan strategi atau paradigma baru untuk membangun citra koperasi dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi. Strategi atau paradigma baru dalam membangun citra koperasi dapat dilakukan salah satunya melalui penerapan manajemen risiko operasional perbankan di koperasi. Bank juga dapat membantu penerapan manajemen risiko operasional perbankan ke koperasi melalui linkage program perbankan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan terhadap hukum positif dalam hal ini yang mengatur tentang koperasi dan perbankan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa koperasi dimungkinkan untuk dapat menerapakan manajemen risiko operasional  dan  linkage  program  dapat  dijadikan  sarana  bank  untuk  membantu  koperasi  dalam  menerapkan  manajemen risiko operasional tersebut.
Kata kunci: koperasi, risiko operasional, perbankan, linkage program

## ABSTRACT
Nowadays,  cooperatives  still  has  weakness  that  affected  its  operation,  which  is  lack  of  trust  from  the  society,  therefore strategies or brand new paradigm need to be formulated to build image of cooperatives in order to improve its institutional capacity. This strategy or new paradigm in building image of cooperatives can be done by implementing operational risk management  of  banking  to  the  cooperatives.  Bank  could also  help  its  realization  by  implementing  linkage program.  The research method using normative juridical with techniques of collecting legal materials through literature study of positive law, in this case which regulate the cooperative and banking. From the results of the study, it is known that the cooperative is possible to apply operational risk management and linkage program can be used as a bank facility to assist the cooperative in implementing the operational risk management.
Keywords: cooperatives, operational risk, banking, linkage program
___________________
*Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

## A. PENDAHULUAN
Secara konstitusional, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi  menjadi salah satu pilar pent- ing dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan serta perekonomian nasional.
Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia berdasar atas demokrasi ekonomi. Hal ini berarti bahwa baik sistem ekonomi tujuan yang ingin dicapai, pembangunan ekonomi, kebijaksa- naan  maupun  program  semuanya  berdasarkan  atas  demokrasi  ekonomi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa produksi  dikerjakan  oleh  semua,  untuk  semua,  dan  dibawah  pimpinan  pemilikan  anggota-anggota masyarakat.  Kemakmuran  masyarakat  yang  diutamakan,  bukan  kemakmuran  perorangan.  Cabang- cabang  produksi  yang  terpenting  bagi  Negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  harus dikuasai  oleh  negara. 1 Penjelasan  Pasal  33  menempatkan  koperasi  baik  dalam  kedudukan  sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonominan nasional.
Koperasi  sudah  banyak  didirikan  di  Indonesia  sejak  diundangkan  Undang-undang  Koperasi, yaitu  Undang-undang  Nomor:  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  (selanjutnya  disebut  UU Perkoperasian). Konsepsi dasar  yang melandasi UU Perkoperasian tersebut adalah:
“(1) Wujud koperasi bukan hanya sebagai badan usaha  melainkan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan  atas    asas  kekeluargaan  dan  demokrasi  ekonomi,  (2)  Koperasi  perlu  lebih  mem- bangun dirinya dan dibangun menjadi kuat serta mandiri berdasarkan  prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional, (3) Pembangunan koperasi meru- pakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat.”
Selain bermakna kekeluargaan koperasi juga merupakan suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian.  Kerjasama  ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun  rumah tangga mereka. Untuk  mencapai  tujuan  itu  diperlukan adanya kerjasama yang  akan berlangsung terus,  oleh  sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu. 2
Koperasi sebagai lembaga keuangan, dalam kegiatan usahanya sangat diperlukan masyarakat. Kegiatan usaha  yang dimaksud dapat berupa pelayanan kredit, kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain.
1 Etty  Mulyati, Kredit  Perbankan  Aspek  Hukum  Dan  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  Dalam  Pembangunan Perekonomian Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 1
2 Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, Dinamika Koperasi (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 1
Koperasi jenis ini biasanya menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha  lain  atau  lembaga  usaha  lain  tidak  dapat  melaksanakannya  karena  hambatan  peraturan.  Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan  memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga lain. Hal ini dilihat pada peran beberapa koperasi kredit dalam menyediaan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank.
Menurut  Muhammad  Hatta,  koperasi  adalah  usaha  bersama  untuk  memperbaiki  nasib penghidupan  ekonomi  berdasarkan  tolong  menolong.  Koperasi  sebagai  badan  usaha  yang  bertujuan memajukan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  anggotanya  khususnya  dan  juga  yang  memenuhi  kebu- tuhan masyrakat pada umumnya yang bukan anggota serta ikut membangun tatanan perekonomian na- sional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. 3
Koperasi sebagai salah satu bangunan usaha ekonomi memegang peranan yang sangat penting dan  merupakan  alat  ekonomi  bangsa  yang  sangat  vital,  karena  dapat  menjangkau  kehidupan  seluruh masyarakat terutama masyarakat kecil di pedesaan. Oleh karena itu, koperasi  dapat dapat diibaratkan pula sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa. Sehingga sehubungan dengan itu, koperasi perlu sekali dikembangkan bersama dengan kegiatan usaha ekonomi lainnya, dalam keikutsertaannya mengisi dan menyukseskan pembangunan bangsa menuju pada bangsa yang modern, bangsa yang berkualitas, bangsa yang maju, dengan hidup yang penuh kemakmuran dan sejahtera lahir batin, serta ikut mencip- takan kehidupan bangsa yang berkeadilan dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
Dewasa  ini,  koperasi  memiliki  kelemahan  yaitu  kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap koperasi,  sehingga  diperlukan  strategi  atau  paradigma  baru  untuk  membangun  citra  koperasi  dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi tersebut. Strategi atau paradigma baru dalam mem- bangun  citra  koperasi  dapat  dilakukan  salah  satunya  yaitu  melalui  penerapan  manajemen  risiko operasional perbankan di koperasi. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketid- akcukupan  dan  atau  tidak  berfungsinya  proses  internal,  kesalahan  manusia,  kegagalan  sistem,  atau adanya problem eksternal.
Pada dasarnya risiko tidak dapat dihindari dari setiap proses bisnis perusahaan sehingga perlu dilakukan manajemen risiko untuk mengatasi permasalahan dari perusahaan. Manajemen risiko meru- pakan  suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengontrol risiko yang timbul dari bisnis operasional perusahaan. 4
3 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 55
4 Suhendra, E. S., Oswari, T. & Setiawan, S., “Peran Business Continuity Plan dan Contingency Plan Dalam Meminimalisir Risiko Teknologi Informasi pada Industri Asuransi.” Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko , Vol. 1, No. 1 (2013)
Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat.   Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman  yang  disebabkan  oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manu- sia, khususnya, bagi entitas manajemen risiko (manusia, staf, dan organisasi). Tujuan dilaksanakan ma- najemen risiko oleh suatu perusahaan adalah agar dapat terhindar dari  kegagalan,  menambah keun- tungan,  menekan  biaya  produksi, dan sebagainya. Adapun  sasaran  yang  mungkin dicapai jika suatu perusahaan menerapkan manajemen risiko yaitu: 5
“(1) Memperkecil biaya ( least cost ), (2) Menstabilisir pendapatan perusahaan (3) Memperkecil gangguan  dalam  berproduksi,  (3)  Mengembangkan  pertumbuhan  perusahaan  (4)  Mempunyai tanggung    jawab sosial terhadap perusahaan.”
Manajemen  risiko  operasional  menjadi  salah  satu  elemen  penting  dalam  menjalankan  bisnis koperasi  karena  semakin  berkembang  serta  meningkatnya  kompleksitas  aktivitas  koperasi  yang mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi oleh koperasi itu sendiri. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko operasional adalah melindungi koperasi terhadap kerugian yang mung- kin timbul. Lembaga koperasi mengelola risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya sehingga koperasi akan mendapatkan hasil optimal dari operasionalnya. Dalam rangka  pencapaian  target  penerapan  risiko  diperlukan  audit  resiko.  Dalam  bidang  ekonomi  dikenal istilah audit keuangan yang dilakukan oleh auditor, yaitu orang yang melakukan pekerjaan audit. Peker- jaan audit untuk mengukur kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan. 6
Lembaga  keuangan  yang  menerapkan  manajemen  risiko  salah  satunya  adalah  lembaga  per- bankan. Dimana perbankan merupakan lembaga keuangan di Indonesia yang bertujuan untuk menun- jang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. 7 Seperti halnya koperasi, bank juga menghimpun  dana  dari  masyarakat  kemudian  menyalurkannya  kembali  kepada  masyarakat  melalui pranata perkreditan. 8 Bank dalam menjalankan fungsi menyalurkan kredit bersama dengan pemerintah harus turut mendorong, mendukung, dan membantu sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 9
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sendiri merupakan kegiatan usaha yang mampu mem- perluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat
5 Wiryono, S.K. & Suharto, “Analisis Risiko Operasional di PT TELKOM Dengan Pendekatan Metode ERM,” Jurnal Ma- najemen Teknologi , Vol. 7, No. 1 (2008), hlm. 4-11
6 Tarsisius Murwadji, “Integrasi Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum Positum , Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 155
7 Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 4
8 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi (Bandung: Mandar Maju, 2102), hlm. 15
9 Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia (Bandung: Refika Aditama Cet. 1, 2010), hlm. 15
berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM dapat terbagi menjadi UMKM yang menjadi anggota koperasi, serta UMKM yang bukan anggota koperasi. Pemberian fasilitas kredit terhadap UMKM oleh bank tentu harus sesuai dengan standar operasional yang harus dipatuhi. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) juga menyebutkan bahwa bank dalam mem- berikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya.
Koperasi dan lembaga perbankan memiliki beberapa kesamaan, dimana koperasi seperti halnya perbankan masuk kategori sebagai lembaga keuangan  pembiayaan karena koperasi menjalankan usaha pembiayaan yaitu dengan menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan lagi kepada anggotanya atau anggota masyarakat umum. 10 Oleh karena adanya persamaan tersebut maka dimungkinkan koperasi juga dapat menerapkan manajemen risiko operasional seperti halnya yang dilakukan oleh lembaga per- bankan.
Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya diwajibkan untuk mematuhi prinsip kehati-hatian bank. Hal tersebut dilakukan lembaga perbankan dalam melakukan kegiatan usahanya, khususnya bank umum, karena tidak luput dari adanya risiko usaha, sebagaimana kegiatan usaha lainnya. Manajemen risiko diperlukan dengan tujuan untuk mengendalikan risiko yang dihadapi bank sehingga penerapan manajemen risiko di bank juga semakin meningkat. Bank dapat melakukan edukasi manajemen risiko kepada koperasi melalui linkage program sebagai wujud pertanggungjawaban sosial perbankan. Link- age  program sebagai  sarana  edukasi  bank  terhadap  koperasi  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  pola yaitu pola channeling, excecuting , dan joint financing . 11
Peningkatan  kualitas  penerapan  manajemen  risiko  tersebut  diupayakan  tidak  hanya  untuk kepentingan bank semata, tetapi juga bagi kepentingan nasabahnya. Salah satu manajemen risiko yang harus diterapkan bank  adalah manajemen risiko  operasional. Risiko Operasional adalah  risiko  akibat ketidakcukupan  dan/atau  tidak  berfungsinya  proses  internal,  kesalahan  manusia,  kegagalan  sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Bank harus senan- tiasa  menjaga  tingkat  kepercayaan  masyakat,  oleh  karenanya  bank  harus  dapat  menjaga  tingkat kesehatannya dan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian ( prudential banking princi- ples ).
10 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 269-270
11 Tarsisius Murwadji, “Edukasi dan Penyehatan Koperasi melalui Linkage Program Perbankan”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 4, No. 3 (2017), hlm. 458
Berdasarkan pengamatan di Kelurahan Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat masih banyak UMKM yang kesulitan dalam mendapatkan persetujuan permohonan kredit dikarenakan UMKM harus memenuhi persyaratan yang sudah menjadi standar operasional bank. Persyaratan  tersebut  diantaranya  UMKM  belum  pernah  mendapatkan  kredit  bank  serta  termasuk UMKM yang layak bisnis. 12 UMKM yang menjadi anggota koperasi sendiri apabila mengajukan fasil- itas kredit secara mandiri ke bank seringkali ditolak. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah berusaha mencarikan  solusi  bagi  UMKM  melalui linkage  program antara  bank  dengan  koperasi.  Penggunaan pola linkage ini diharapkan dapat mencapai tujuan percepatan pencapaian penyaluran kredit bank khu- sus  kepada  usaha  mikro  dan  kecil. Linkage  program dapat  diberikan  apabila  memenuhi  persyaratan yaitu UMKM harus berbadan hukum koperasi yang sehat atau menjadi anggota koperasi yang sehat.
Permasalahannya, UMKM yang ada di Kelurahan Cipacing tersebut justru banyak yang mening- galkan koperasi, karena citra koperasi yang buruk di masyarakat. Citra buruk koperasi ini mengakibat- kan UMKM tidak memiliki kepercayaan lagi kepada pengurus koperasi yang dianggap tidak serius dan mementingkan  diri  sendiri  sehingga  merugikan  anggota.  Hasilnya,  banyak  UMKM  yang  ingin mengajukan kredit langsung ke bank namun tidak mendapat persetujuan tersebut karena apabila ingin mengajukan kredit harus berbadan hukum dan mempunyai jaminan sebab UMKM tersebut juga tidak memiliki  penghasilan  yang  tetap.  Kondisi  ini  bagi  bank  tidak  kondusif  karena  banyaknya  jumlah UMKM merupakan pangsa pasar tersendiri bagi bank sehingga bank harus melakukan sesuatu.
Penerapan manajemen risiko operasional perbankan kedalam badan hukum koperasi diharapkan dapat  membantu  koperasi  dalam membangun citra baik  koperasi  di  masyarakat.  Selain itu bank juga dapat membantu pembinaan koperasi dalam menerapkan manajemen risiko operasional tersebut melalui linkage program perbankan. Namun dewasa ini, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program an- tara Bank Umum dengan Koperasi pola linkage program yang pertama adalah excecuting , dimana bank menganggap  bahwa  koperasi  sudah bankable ,  padahal  dalam  kenyataannya  di  masyarakat  banyak koperasi yang masih unbankable . Pola linkage program pertama yang tepat adalah dengan pola chan- neling terlebih  dahulu,  pola  tersebut  membuat  koperasi  dapat  dibina  terlebih  dahulu  oleh  bank,  baik menjadi bankable maupun  dalam  hal  ini  dapat  menerapkan  manajemen  risiko  operasional  dalam kegiatan usahanya.

## B. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan merupakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis nor- matif yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut
12 Tarsisius Murwadji, Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindak Lanjut Pelatihan Penyusunan Proposal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro di Kelurahan Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, (2014)
bahan  data  sekunder  berupa  hukum  positif  dalam  hal  ini  yang  mengatur  tentang  koperasi  dan  per- bankan. 13 Metode  pendekatan  yuridis  normatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum. 14 Penelitian ini ber- sifat  deskriptif  analitis,  yang  melukiskan  fakta-fakta  dari  data  yang  diperoleh  berdasarkan  kenyataan dalam hal ini pelaksanaan kegiatan koperasi di Propinsi Jawa Barat. Fakta tersebut kemudian dianalisis dengan hukum yang berlaku dan ditarik kesimpulan.
Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap, yang pertama penelitian kepustakaan (library re- search). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder berupa hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Penelitian  yang  kedua  adalah  penelitian  lapangan (field  research) . Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data primer di lapangan sebagai hasil dari pengumpula data  sekunder  dan  wawancara  dengan  kalangan  praktisi,  akademisi,  maupun  kalangan  profesional lainnya yang mempunyai kompetensi dengan materi penelitian dalam penulisan hukum.

## C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS
1. Penerapan Manajemen Risiko Operasional Perbankan untuk Meningkatkan Citra Koperasi di Masyarakat Ditinjau dari POJK No. 18/POJK.03/2016
Implementasi manajemen risiko pada bank di Indonesia diarahkan sejalan dengan standar baru secara global yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement (BIS) dengan konsep permodalan baru dimana kerangka perhitungan modal lebih sensitif terhadap risiko ( risk sensitive ) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank atau yang lebih disebut dengan Basel II (penyempurnaan dari Basel I).
Risiko operasional ( operational risk ) merupakan risiko yang paling lama dikenal dan sekaligus paling mutakhir dihadapi lembaga keuangan pada umumnya, khususnya bagi dunia perbankan. Risiko itu telah menjadi salah satu momok merugikan dan sekaligus menyebalkan. Telah lama bank berupaya membentengi dirinya dari ancaman risiko ini. Hal itu dilakukan bank dalam berbagai cara, mulai dari mengantisipasi tindak brutal bank robbery hingga mencegah kejahatan yang paling halus berupa white collar fraud . Ketika itu manajemen bank lebih memusatkan upayanya itu pada cara yang paling praktis dalam meminimalkan kemungkinan kerugian yaitu apakah dengan menempatkan pasukan pengaman di depan pintu kantor bank, membentuk satuan pengawas intern, menugasi auditor independen atau mem- bangun sistem komputer yang canggih.
Dalam pembangunan nasional, peran perbankan sangat penting bahkan dapat dikatakan bahwa bank  ibarat  “jantung”  sistem  keuangan  nasional.  Peran  bank  dalam  pembangunan  nasional  telah
13 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji , Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2003), hlm. 13
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), hlm. 51
diamanatkan dalam Padal 4 UU Perbankan yaitu mendorong stabilitas moneter dan pembangunan na- sional serta pemerataan pendapatan masyarakat. 15
Perbankan  Indonesia  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya  wajib  menerapkan  prinsip  kehati- hatian.  Sebagaimana  Pasal  8  Undang-undang  Perbankan  menyebutkan,  bahwa  sebelum  memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama mengingat sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dana dari bank itu sendiri melainkan dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu menerapkan prinsip  kehati-hatian melalui analisis yang akurat  dan mendalam, penyaluran yang tepat sasaran, dan memenuhi  syarat  hukum,  pengikatan jaminan yang secara yuridis  formal sesuai  dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan tentang jaminan, pengawasan, dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.
Bank harus melaksanakan standar operasionalnya dalam memberikan kredit, diantaranya me- lalui prinsip 5C’s of credit analysis antara lain Character (kepribadian), dimana analis kredit umumnya mencoba  melihat  data  pemohon  kredit  yang  telah  disediakan  oleh  bank,  atau  jika  dirasa  perlu  dapat diadakan wawancara. Capacity (kemampuan) yaitu bank mencoba menganalisis permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri. Capital (modal), dalam hal ini dilihat apakah modal yang ada memungkinkan pengembalian kredit yang diberikan. Collateral (jaminan), dalam hal ini bank melihat jaminan yang diberikan debitur sebanding atau tidak dengan kredit yang dimohonkan. Condition of economy (kondisi ekonomi), dalam hal ini bank melihat apakah situasi dan kondisi ekonomi memungkinkan untuk pemberian kredit.
Prinsip kehati-hatian perbankan ini dilakukan karena fungsi bank sebagai lembaga intermediasi adalah  untuk  menghimpun  dan  menyalurkan  dana  kepada  masyarakat  mengandung  berbagai  risiko. Risiko ini dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, maka dari itu diperlukan manajemen risiko sebagai bentuk perwujudan dari prinsip kehati-hatian perbankan.
Sebagai lembaga bisnis, bank tidak boleh merugi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan  bahwa  dalam  memberikan  kredit  atau  melakukan  kegiatan  usaha  lainnya,  bank  wajib menempuh  cara-cara  yang  tidak  merugikan  bank  dan  kepentingan  nasabah  yang  mempercayakan dananya kepada bank. 16 Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum: “Manajemen Risiko adalah serangkaian metedologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, me- mantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.”
Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa manajemen risiko sangat diperlukan un- tuk mengurangi risiko apa saja yang akan dihadapi oleh bank itu sendiri karena sejak awal bank sudah
15 Tarsisius  Murwadji,  “Antisipasi  Pelarian  Dana  Asing  ke  Luar  Negeri  melalui  Perlindungan  Kontraktual  Pembukaan Rahasia Bank”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2, No. 2 (2015), hlm. 237
16 Tarsisius Murwadji, “Etika Bisnis sebagai Dasar Pertanggungjawaban Sosial dan  Lingkungan”, Jurnal Hukum Positum , Vol. 1, No. 1 (2016)
mengetahui dengan serangkaian metedologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, men- gukur, memantau, dan mengendalikan risiko tersebut karena sebagaimana tujuan pengaturan penerapan prinsip manajemen risiko adalah untuk mengendalikan risiko yang dihadapi bank sehingga penerapan manajemen risiko di bank juga semakin meningkat.
Salah satu risiko perbankan adalah risiko operasional. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, serta kerugian potensial berupa kesempatan yang hilang untuk memperoleh keuntungan. Risiko operasional juga dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat atau sulit dihitung secara kuantitatif, seperti nama baik atau reputasi bank yang terganggu dapat mengakibatkan para nasabah maupun debitur memindahkan aktivitas perbankan mereka kepada bank lain.
Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsi secara baiknya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan kejadian-kejadian  eksternal.Kejadian-kejadian  eksternal  yang  dapat  mempengaruhi  operasional  bank antara lain apabila bank bekerjasama dengan pihak lain. Kewajiban bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga tidak boleh muncul kerugian oleh bank selama ini dilaksanakan dengan taat. UMKM yang membutuhkan modal sulit mendapatkan kredit ka- rena bank harus melaksanakan standar operasionalnya dalam memberikan kredit diantaranya melalui prinsip 5C’s of credit analysis .
Ketaatan bank terhadap prinsip kehati-hatian ini menyebabkan bank sulit mengabulkan permo- honan kredit UMKM. Bank tidak dapat memberikan kredit kepada UMKM yang tidak masuk dalam kriteria kredit perbankan, dimana UMKM tersebut semuanya tidak berbadan hukum serta tidak mempu- nyai jaminan. Sehingga para UMKM tersebut baru sampai tingkat feseable (layak bisnis) tetapi belum sampai tingkat bankable (layak mendapat kredit bank). Umumnya, UMKM berpenghasilan tidak tetap, melalui  program-program  yang  dicanangkan  pemerintah  seperti linkage  program dan  KUR,  UMKM tersebut bisa mendapatkan fasilitas kredit bank.
Linkage program merupakan kerjasama antara bank dengan pihak ketiga, diantaranya koperasi melalui channeling , executing dan/atau joint  capital .  UMKM  harus  menjadi  anggota  koperasi  agar mendapatkan fasilitas linkage program . Koperasi sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan bank harus mengikuti manajemen risiko operasional bank sebagai wujud prinsip kehati-hatian. Ketika mem- berikan kredit pada masyarakat melalui golongan UMKM anggota koperasi terdapat risiko-risiko yang dapat muncul. Risiko demikian termasuk pula dalam bagian dari risiko operasional bank. Bagian dari manajemen  risiko  adalah  untuk  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau,  dan  mengendalikan  Risiko yang  timbul  dari  seluruh  kegiatan  usaha  bank  yang  merugikan. 17 Manajemen  risiko  harus  senantiasa
17 Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
ditingkatkan,  bukan  hanya  bagi  kepentingan  bank  namun  juga  bagi  kepentingan  nasabah  bank. Penafsiran  manajemen  risiko  yang  selama  ini  dilaksanakan  oleh  Bank  sebenarnya  dapat  ditafsirkan dengan  lebih  halus,  artinya  bank  dapat  melakukan  cara-cara  lain  untuk  mengatasi  risiko-risiko  yang muncul.
Berdasarkan  pengamatan  peneliti,  Koperasi  yang  berada  di  Kelurahan  Cipacing,  Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang sudah banyak ditinggalkan oleh UMKM karena tidak mendapatkan kepercayaan dimana UMKM yang merasa bahwa pengurus koperasi hanya mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan bersama yaitu salah satunya bagi para anggotanya yang se- bagian besar ialah UMKM itu sendiri. Hal ini tentu saja akan menjadi permasalahan dimana kredit yang akan diberikan oleh bank melalui linkage program model executing yang mengharuskan UMKM terse- but merupakan anggota koperasi menjadi terhambat. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 11 ayat 4 Pera- turan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dikatakan bahwa bank wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank, maka bank juga harus ikut menerapkan mana- jemen risiko yang tepat untuk meningkatkan kembali citra koperasi di masyarakat.
Bank juga harus mengendalikan risiko operasional di Kelurahan Cipacing yang dapat memba- hayakan kelangsungan usaha bank dan mengakibatkan risiko kredit jika linkage program tersebut tetap dilaksanakan tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat. Penerapan manajemen risiko operasional ini juga hanya dapat dilakukan oleh bank secara langsung kepada koperasi yang merupakan nasabah bank dalam  kredit linkage  program .  Salah  satu  proses  penerapan  manajemen  risiko  operasional  ini  ialah dengan adanya SOP dari pihak bank untuk menentukan, juga sebagai acuan standar pemberian kredit linkage tersebut.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) butir e POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Mana- jemen Risiko Bagi Bank Umum menjelaskan mengenai wewenang dan tanggung jawab direksi bank untuk  memastikan  peningkatan  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  terkait  dengan  manajemen risiko. Adapun peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan mengenai penerapan manajemen risiko. Hal ini dapat dimanfaatkan bagi penerapan risiko operasional  dalam  permasalahan  di  Kelurahan  Cipacing  yaitu  bank  memberikan  edukasi  sekaligus kepada koperasi dan masyarakat dalam hal penyaluran kredit melalui linkage program . Melalui edukasi oleh perbankan ini juga termasuk dalam pengendalian risiko operasional dengan risk mitigation yang dimaksudkan  untuk  memperkecil  potensi  kerugian  yang  dipicu  oleh  potensi  risiko  yang  berasal  dari eksternal bank, dalam hal ini adalah kepercayaan terhadap koperasi.
Adanya  pengetahuan  melalui  perbankan  kepada  masyarakat  bahwa  dalam  penyaluran  kredit linkage tersebut bank bekerjasama dengan koperasi untuk menyalurkan kredit kepada anggota koperasi, nantinya  akan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  untuk  kembali  menjadi  anggota  koperasi.
Koperasi yang sudah bergandengan dengan perbankan dalam linkage program ini dapat meyakinkan masyarakat  khususnya  untuk  mengembalikan  kepercayaan  kepada  koperasi  sehingga  dapat  kembali menjadi anggota koperasi yang pada akhirnya UMKM pun merasakan keuntungan untuk mendapatkan kredit bagi usaha mereka dengan bunga yang lebih kecil, sehingga UMKM tidak lagi harus mendapatkan kredit melalui lintah darat. Dimana pada akhirnya kredit tersebut dapat disalurkan bank melalui koperasi sampai kepada UMKM di Kelurahan Cipacing dengan mengurangi risiko operasional yang terjadi dalam penyaluran kredit perbankan tersebut.
Penerapan manajemen risiko operasional bank di Kelurahan Cipacing yang sebagian masyara- katnya merupakan pengrajin juga dapat dilakukan dengan cara yang lain yaitu dimana biasanya sektor usaha kerajinan tangan akan mendapatkan banyak pemesanan  apabila terdapat  acara tertentu, namun akan  sulit  mendapat  pemesanan  dari  konsumen  apabila  tidak event. Untuk  mengurangi  kekosongan pemasaran terdapat  beberapa cara yang dapat  dilakukan antara lain membantu  UMKM di  Kelurahan Cipacing untuk memasukkan wisata kerajinan tangan sebagai bagian dari program destinasi wisata dae- rah yang dimasukkan ke dalam paket wisata. Bank dan koperasi juga dapat membantu UMKM dengan memperkenalkan situs online untuk memasukkan sekaligus memasarkan produk-produk hasil kerajinan tangan UMKM. Serangkaian kegiatan ini dapat dilakukan oleh bank sekaligus sebagai tanggung jawab sosial bank terhadap masyarakat.
Kegiatan ini bagi bank sendiri memberikan keuntungan yaitu terhadap peningkatan citra positif koperasi di masyarakat serta menjaga dan meningkatkan penghasilan anggota koperasi yang tergabung dalam linkage program ini sehingga dapat membayar angsuran dengan lancar. Tetapi, dalam usaha pem- berian  edukasi  kepada  koperasi  dan  masyarakat  oleh  pihak  bank  juga  tidak  dapat  dilakukan  dengan mudah,  karena  dalam  melaksanakan  kegiatannya  bank  harus  memiliki Standar  Operasional  Prosedur (SOP).
Sebagaimana  diketahui  dalam SOP  yang diberikan bank untuk  menjalankan linkage program hanya terkhusus kepada tindakan bank dalam mengawasi dan melaksanakan linkage dengan prinsip ke- hati-hatian. Sedangkan dalam hal pemberian kredit melalui linkage program , jika bank sangat berhati- hati penyaluran kredit tersebut tidak akan sampai kepada end user yaitu UMKM. Oleh karenanya, bank juga  dirasa  perlu  adanya  SOP  dalam  melakukan  kegiatan  guna  mengembalikan  citra  koperasi  di masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
Sarana edukasi bisa didapatkan oleh bank dan koperasi melalui pola channeling . Pola channeling merupakan pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada anggota koperasi melalui koperasi yang bertindak sebagai agen. Bank dalam pola ini memberikan pinjaman kepada anggota koperasi seharusnya dapat memberdayakan pengurus koperasi sebagai agen bank menjalankan urusan-urusan perbankan ter- sebut  dengan fee .  Pengurus  koperasi  yang  menjadi  agen  bank  diberikan  pengetahuan  dan  pelatihan
mengenai tata kelola dan operasional perbankan serta manajemen keuangan sehingga kelak dapat men- gurus koperasinya lebih baik.
Selanjutnya ketika linkage program diberikan melalui pola executing , koperasilah yang menjadi nasabah bank dan bertanggung jawab kepada bank. Koperasi kemudian memberikan pinjaman kepada anggota-anggotanya. Pengurus koperasi  yang telah menjadi  agen perbankan melalui pola channeling sebelumnya akan mendapatkan kepercayaan masyarakat karena berdampingan bersama dengan bank. Pengurus  koperasi  juga  dapat  lebih  dipercaya  dalam  menjalankan  operasional  koperasi  sebagaimana menjalankan operasional bank karena telah mendapatkan edukasi sebelumnya antara lain dalam menilai nasabah sesuai prinsip 5C’s of analysis .
Koperasi dapat menyaring UMKM yang menjadi anggotanya untuk turut melakukan pemerik- saan apakah UMKM yang hendak diberikan kredit memenuhi kriteria kelayakan dalam menerima kredit selain  dari  kriteria  kelayakan  yang  telah  dilakukan  oleh  bank.  Pelaksanaan linkage  program sebagai sarana edukasi secara bertahap melalui pola channeling dan pola executing dapat pula dilakukan secara berkesinambungan sehingga diharapkan Koperasi dapat menjadi lebih kuat dan dipercaya oleh masyara- kat. Linkage  program sebagai  sarana  edukasi  ini  kemudian  dapat  memberikan  pengaruh  positif  bagi koperasi, UMKM dan bank sendiri.
Penerapan  manajemen  risiko  operasional  bagi  koperasi  yang  anggotanya  yaitu  UMKM  yang berpenghasilan tidak tetap disebabkan oleh faktor pasar dapat diterapkan metode yang berbeda. Bagi anggota koperasi yang berpenghasilan tidak tetap disebabkan oleh faktor pasar sebagaimana terjadi pada pengrajin di Kelurahan Cipacing. Biasanya, sektor usaha kerajinan tangan akan mendapatkan banyak pemesanan apabila terdapat acara tertentu, namun akan sulit mendapat pemesanan dari konsumen apa- bila tidak ada event. Untuk mengurangi kekosongan pemasaran terdapat beberapa cara yang dapat dil- akukan antara lain memasukkan wisata kerajinan tangan sebagai bagian dari program destinasi wisata daerah yang dimasukan ke dalam paket wisata, memasukkan produk-produk hasil kerajinan tangan para anggota  koperasi  pada  pameran  dan  penjualan  produk-produk  hasil  kerajinan  tangan  para  anggota koperasi melalui situs online .
Serangkaian kegiatan ini dapat dilakukan oleh bank sebagai bagian dari tanggung jawab sosial bank  terhadap  masyarakat.  Kegiatan  ini  bagi  bank  sendiri  memberikan  keuntungan  yaitu  terhadap meningkatkan  citra  positif  bank  dan  koperasi  di  mata  masyarakat  serta  menjaga  dan  meningkatkan penghasilan  anggota  koperasi  yang  tergabung  dalam linkage  program ini  sehingga  dapat  membayar angsuran dengan lancar. Kegiatan tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh Koperasi dan bank saja, namun juga dapat bekerjasama dengan pemerintah dan merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk turut mendorong, mendukung, dan membantu sektor UMKM. Tugas pemerintah ini dapat dilaksanakan oleh Dewan Koperasi yang berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.
Penerapan manajemen risiko disamping sudah menjadi suatu kebutuhan bagi dunia perbankan dalam meningkatkan kinerja usaha bank, juga sudah merupakan keharusan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Pengelolaan profil risiko dalam proses penerapan manajemen risiko di perbankan Indonesia tentu tidak mudah untuk dilakukan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengelola manajemen risiko pada bank agar fungsi intermediari perbankan tetap konsisten dan terpadu.
2. Peran  Perbankan  dalam  Menerapkan  Manajemen  Risiko  Operasional  di  Koperasi  Guna Membangun Citra Positif Koperasi Dintinjau dari Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha  Kecil  dan  Menengah  03/Per/M.KUKM/III/2009  Tentang  Pedoman  Umum  Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi urutan pada linkage program adalah executing , channeling ,  dan joint  financing .  Alasannya  koperasi  dianggap  layak memperoleh  kredit  ( bankable ).  Dalam  kenyataannya  tidaklah  demikian.  Penulis  menggambarkan urutannya adalah channeling, executing , dan joint financing . Kunci keberhasilan linkage program ini pada  pola  awal  yaitu  channeling  sebagai  edukasi  koperasi  dari  layak  usaha  ( feasible )  menjadi  layak kredit bank ( bankable ).
Bank  dalam  menjalankan  fungsi  menyalurkan  kredit  bersama  dengan  Pemerintah  harus  turut mendorong,  mendukung,  dan  membantu  sektor  UMKM.  UMKM  merupakan  kegiatan  usaha  yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong per- tumbuhan  ekonomi,  dan  berperan  dalam  mewujudkan  stabilitas  nasional.  Tetapi  dalam  menyalurkan kredit bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi di kemudian  hari.  Salah  satunya  untuk  mengurangi  risiko  operasional  bank  seperti  adanya  kejadian-ke- jadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
Kredit usaha rakyat merupakan salah satu cara penyaluran kredit yang didukung oleh Kemen- terian  Negara  BUMN,  Kementrian  Koordinator  Bidang  Perekonomian,  serta  Bank  Indonesia  untuk memberikan kredit dalam rangka pengembangan usaha UMKM dan Koperasi dari perbankan melalui peningkatan kapasitas lembaga penjamin kredit. Program ini diberikan kepada UMKM dan Koperasi dimana selama ini sulit untuk mendapatkan kredit dari perbankan karena tidak memiliki jaminan yang merupakan persyaratan pemberian kredit oleh perbankan untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi.
Praktiknya, KUR ini sendiri juga belum dirasa mampu dijadikan solusi bagi peningkatan kapa- sitas UMKM dan koperasi. Meskipun jaminan yang diberikan pemerintah melalui KUR cukup bagus,
belum tentu jaminan tersebut dapat langsung dieksekusi ketika kredit macet. Jaminan ini sangat diper- lukan untuk membuktikan kemampuan dari calon nasabah terkait kemampuannya untuk mengembali- kan  pinjaman,  jadi  jaminan  ini  harus  dibuktikan  oleh  nasabah  bukan  dari  pihak  lain  dalam  hal  ini pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut juga sangat jelas terlihat bahwa bank tidak mampu menerapkan prinsip  5C  secara  umum,  dan  khususnya collateral (jaminan)  juga  dapat  menimbulkan  risiko kedepannya  dalam  hal  ini  risiko  operasional  yaitu  kejadian-kejadian  eksternal  yang  mempengaruhi operasional bank seperti kredit yang macet karena banyaknya UMKM yang tidak dapat melunasi hu- tangnya.
Linkage  Program merupakan  salah  satu  upaya  yang  dirasa  dapat  menjadi  jawaban  untuk meningkatkan kapasitas UMKM karena melalui program ini perbankan bekerja sama dengan koperasi untuk menyalurkan dana kepada UMKM yang menjadi anggota koperasi. Dalam hal ini, prinsip kehati- hatian perbankan dalam memberikan kredit juga dapat lebih diterapkan untuk manajemen risiko yang dapat terjadi kedepannya yaitu dengan kerjasama bank umum dengan koperasi yang dimaksudkan agar koperasi  menjadi  perantara  dalam  penyaluran  kredit  dapat  menyaring  UMKM  yang  menjadi  ang- gotanya,  untuk  turut  melakukan  pemeriksaan  apakah  UMKM  yang  menjadi  anggotanya  untuk  turut melakukan  pemeriksaan  apakah  UMKM  yang  hendak  diberikan  kredit  memenuhi  kriteria  kelayakan dalam menerima kredit selain dari kriteria kelayakan yang telah dilakukan oleh bank.
Hal  tersebut  di  atas  berkaitan  dengan  tujuan linkage  program sesuai  Permeneg  Nomor 03/Per/M.KUKM/III/2009 yaitu untuk: 1) Memperluas dan meningkatkan akses UMK terhadap fasilitas kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi melalui linkage program antara bank umum dengan koperasi; 2) Mengembangkan kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi; 3) Meningkatkan peran Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP- Koperasi) dan Koperasi  Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS- Koperasi)  sebagai  lembaga  keuangan  mikro  yang  mampu  melayani  UMK  dalam  mendukung  upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan, terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari layanan perbankan.
Adapun sasaran dari program ini adalah: 1) Tersalurnya kredit/pembiayaan untuk modal kerja dan atau investasi dari bank umum termasuk bank umum peserta KUR kepada UMK melalui Linkage Program antara bank umum dengan koperasi; 2) Terwujudnya kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta KUR dengan koperasi; 3) Terwujudnya peningkatan modal kerja dan atau investasi bagi  UMKM  yang  disalurkan  melalui  koperasi;  4)  Terwujudnya  peningkatan  produktivitas  koperasi, usaha mikro dan kecil anggota koperasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Tujuan  serta  sasaran  dari linkage  program sebagaimana  terurai  di  atas  cukup  sejalan  dengan tujuan koperasi sesuai Pasal 3 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (UU Koperasi) yaitu  koperasi  bertujuan  memajukan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya  dan  masyarakat  pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Linkage  pro- gram selain sebagai upaya peningkatan dan perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan jalan keluar yang cukup relevan dengan kebutuhan UMK sendiri terkait perluasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan. Hal tersebut juga cukup memudahkan karena tidak hanya berlaku terhadap  koperasi  peserta linkage program dengan bank umum (untuk UMK non KUR) dan juga koperasi peserta linkage program dengan bank umum peserta KUR (untuk UMK KUR).
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh peneliti, di Kelurahan Cipacing masih terdapat UMKM yang sudah kehilangan kepercayaan kepada koperasi tetapi linkage program masih dirasa menjadi al- ternatif penyaluran kredit untuk memajukan UMKM dan koperasi. Koperasi yang sudah bergandengan dengan perbankan dalam linkage program ini dapat meyakinkan masyarakat khususnya untuk mengem- balikan kepercayaan kepada koperasi sehingga dapat menjadi anggota koperasi kembali sehingga me- lalui linkage  program juga  dapat  dijadikan  sebagai  penerapan  manajemen  risiko  khususnya  risiko operasional untuk memastikan berfungsinya proses internal, dalam hal ini yaitu penyaluran kredit dapat sampai ke UMKM sebagai pengguna kredit sehingga operasional bank juga dapat berjalan dengan baik.
Selain memberikan linkage program kepada koperasi, seharusnya linkage program ini sebagai sarana edukasi dan dapat mengangkat koperasi dengan membantu mengajarkan calon peserta linkage , dengan linkage itu  terutama  menonjolkan  untuk  belajar  tanggung  jawab.  Pada  fase  itu  yang  disebut konsep chanelling .  Pola Chanelling ini  sebagai  fasilitator  agar  anggota  koperasi  dapat  menerapkan manajemen risiko operasional di koperasi salah satunya dengan mengenal prinsip 5C yaitu Character (karakter), Capacity (kemampuan mengembalikan utang), Collateral (jaminan), Capital (modal), dan Condition (situasi dan kondisi).
Koperasi mempraktikan untuk memilih anggota koperasi yang memenuhi persyaratan  dengan prinsip 5C ini, baik itu untuk kegiatan menarik iuran, mengawasi, dan mengajarkan kepada anggotanya untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi permasalahan. Dalam pelaksanaan pola ini hasil akhirnya adalah  peningkatan  kemampuan  koperasi  tentang  analisa  5C,  ketrampilan  mengawasi  penggunaan kredit, dan strategi penyelesaian sengketa. Selain itu koperasi memperoleh uang imbalan jasa karena telah membantu bank umum dalam penyaluran kredit.

## D. PENUTUP
Penerapan manajemen risiko operasional pada lembaga perbankan dilakukan dengan empat cara, yaitu  mengidentifikasi,  mengukur,  memantau  dan  mengendalikan  risiko.  Keuntungan  dan  manfaat manajemen risiko adalah dapat meningkatkan shareholder value , menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.
Penerapan risiko operasional sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 meru- pakan perwujudan dari prinsip kehati-hatian bank. Risiko operasional merupakan risiko akibat ketid- akcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Bank harus senantiasa men- jaga tingkat kepercayaan masyakat, oleh karenanya bank harus dapat menjaga tingkat kesehatannya dan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian ( prudential banking principles ).
Penerapan  manajemen  risiko  operasional  perbankan  dapat  diterapkan  kedalam  badan  hukum koperasi.  Hal  ini  diharapkan  dapat  membantu  koperasi  dalam  membangun  citra  baik  di  masyarakat. Selain  itu  bank  juga  dapat  membantu  pembinaan  koperasi  dalam  menerapkan  manajemen  risiko operasional tersebut melalui linkage program perbankan. Namun, perlu adanya perubahan atau revisi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi  yang mengatur pola linkage program pertama adalah excecuting menjadi channeling , agar koperasi dapat dibina terlebih dahulu oleh bank, dalam hal ini dapat menerapkan manajemen risiko operasional dalam kegiatan usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Malayu S.P. Hasibuan. Dasar-Dasar Perbankan . Jakarta: Bumi Aksara. 2001
Sentosa Sembiring. Hukum Perbankan Edisi Revisi . Bandung: Mandar Maju. 2012
Neni Sri Imaniyati. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia . Bandung: Refika Aditama Cet. 1. 2010
Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti. Dinamika Koperasi. Jakarta: Rineka Cipta. 2007
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2008
Sutarno. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Bandung: CV. Alfabeta. 2009

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008

## Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  18/POJK.03/2016  Tentang  Penerapan  Manajemen  Risiko Bagi Bank Umum.

## 3. Sumber Lainnya
Suhendra, E. S., Oswari, T., & Setiawan, S., “Peran Business Continuity Plan dan Contingency Plan Dalam Meminimalisir Risiko Teknologi Informasi pada Industri Asuransi.” Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko , Vol 1, No. 1 (2013)
Tarsisius Murwadji. Laporan Akhir . Pengabdian Kepada Masyarakat: Tindak Lanjut Pelatihan Penyusu- nan Proposal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro di Kelurahan Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, (2014)
Tarsisius Murwadji. “Integrasi Mutu Kedalam Audit Mutu Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum Posi- tum , Vol. 1, No. 2 (2017)
Tarsisius Murwadji. “Edukasi dan Penyehatan Koperasi melalui Linkage Program Perbankan”. Padjad- jaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 4, No. 3 (2017)
Tarsisius Murwadji. “Antisipasi Pelarian Dana Asing ke Luar Negeri melalui Perlindungan Kontraktual Pembukaan Rahasia Bank”. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2, No. 2 (2015)
Tarsisius Murwadji. “Etika Bisnis sebagai Dasar Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan”. Jurnal Hukum Positum , Vol. 1, No. 1 (2016)
Wiryono, S.K., & Suharto.  “Analisis Risiko Operasional di PT TELKOM Dengan Pendekatan Metode ERM.” Jurnal Manajemen Teknologi , Vol. 7, No. 1 (2008)