Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-ISSN: 2774-4914

## PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA TRAVEL ABU TOUR

## Basyirah Mustarin
Dosen UIN Alauddin Makassar basyirahbabas@gmail.com
Abstract The purpose of this study is 1) to find out how the development of both criminal and civil law from cases that occurred by travel Abu Tour. 2) to find out how to return the loss of the Abu Tour Travel Congregation. The author uses a multidisciplinary approach, namely a juridical approach  and  an  empirical  approach.  The  results  of  the  study  indicate  that  the  Makassar District Court's decision that was issued to decide the case was included in the criminal realm) was not an appropriate sanction given to the Abu Tour because of the violation. The law that is committed  is  not  only  a  public  violation  (fraud  and  money  laundering)  but  also  a  private violation (Wanprestasi against consumers of Umrah and Hajj pilgrims) whose sanctions should be compensation for those who have been harmed, not just imprisonment and fines. As for the losses suffered by the Jama'at Abu Tour, it does not compensate for the entire loss suffered, it is only limited to a few pilgrims who are registered on the priority list held by the Prosecutor's Office.
Keywords : Abu Tour's Law; Civil Law; Criminal Law; Development.

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini yakni 1) untuk mengetahui bagaimana perkembangan hukum baik  pidana  dan  hukum  perdata  dari  kasus  yang  terjadi  oleh  travel  Abu  Tour.  2) untuk  mengetahui  bagaimana  pengembalian  kerugian  Jemaah  travel  Abu  Tour. Penulis menggunakan metode pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Hasil penelitian penunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri  Makassar  yang  dikeluarkan  menjatuhkan  putusan  kasus  tersebut  masuk dalam  ranah  pidana  (pidana  penggelapan  dan  pencucian  uang  bukan  merupakan sanksi yang tepat diberikan untuk pihak Abu Tour sebab pelanggaran hukum yang telah  dilakukan  bukan  hanya  saja  pelanggaran  Publik  (penipuan  dan  pencucian uang)  tetapi  juga  pelanggaran  privat  (Wanprestasi  terhadap  konsumen  Jemaah umrah  dan  haji).  Adapun  kerugian  yang  diderita  oleh  Jemaah  Abu  tour  tidak mengganti keseluruhan kerugian yg diderita, hanya sebatas beberapa Jemaah yang terdaftar pada list prioritas yang dipegang oleh kejaksaan .
Kata Kunci : Hukum Abu Tour; Perdata; Perkembangan; Pidana.

## A. PENDAHULUAN
PT Amanah Bersama Umat  Tour dan Travels (Abu Tours) yang dimiliki oleh H. Muh. Hamzah Mamba, merupakan usaha travel yang  menggarap  pangsa  pasar
anak    muda  dan  calon  jemaah  haji  dan  umrah  dengan  harga    relatif    murah dibandingkan    travel  umrah  lain.  Harga  yang  ditawarkan  terbilang  murah dibandingkan dengan harga jasa travel umrah lain.  Promo  Abu Tour  yang laris adalah    berangkat    umrah dengan harga Rp.14.500.000. Bisnis  umrah Abu Tour yang  laris manis  memicu  lahirnya  unit  usaha bisnis umrah lain dengan membuka cabang dan  agen  di sejumlah  kota.  Untuk  cabang AbuTour  sendiri  telah  hadir di  tujuh kota besar  di  Indonesia.  Bahkan, di  beberapa kota  yang  minat umrahnya tinggi,  abutour  telah    memiliki   lebih   dari   satu   cabang misalnya, Jakarta, Makassar,  dan  Medan telah   memiliki   cabang  lebih   dari   satu.
Bisnis  umrah  murah  seperti  yang  dipasarkan  Abu  Tour  dalam  sejumlah promonya    adalah    bisnis    tidak sehat.    Dia menjual  iming-iming  ke Makkah dengan biaya  murah  dan  itu  membuat  konsumen tertarik.  Pemasangan   iklan terus  menerus  di  semua  saluran, testimoni dari  sejumlah  orang,  dan keinginan untuk  ke tanah suci yang amat besar telah membuat bisnis   ini    laris   dengan pertumbuhan amat  mencengangkan.  Terdapat penemuan fakta dilapangan bahwa uang   konsumen yang    dibayarkan    diendapkan    dulu   di rekening  sebagai  modal untuk  membiayai bisnis lain. Ketika bisnis lain tidak berhasil, uang konsumen yang terlanjur  dipakai  tersebut  tidak  lagi    akan    kembali,  dari  dapat  terlihat  adanya pelanggaran hukum pidana terkait penipuan kepada para calon jemaah.

## B. PEMBAHASAN
Pada awal 2018 pada akhir maret, pimpinan dari perusahaan tersebut H. Muh. Hamzah  Mamba  ditangkap    polisi      setelah  berbulan-bulan  telah  menjadi perbincangan  publik    soal    bisnisnya    yang    mulai  dianggap  membahayakan konsumen. Banyak laporan dari calon Jemaah yang sudah mendah mendaftarkan dirinya  ke  travel  tersebut  yang  bersal  dari  sejumlah  daerah  seperti:  Yogjakarta, Makassar,  Balikpapan,  Palembang,dan  Surakarta.  Salah  satu  dari  mereka  yang tertipu  dan    mendapat    sial    dari    bisnis  ini  ikut  dalam  rombongan  jamaah yang menggugat Abu  Tour melakukan  penipuan.
Korban  Jemaah  terhitung  sekitar  86.720  orang  yang  tersebaar  di  seluruh
Indonesia, yang tak akan berangkat  umrah  lagi  melalui  bisnis  Abu Tour, karena seluruh bisnisnya  telah ditutup  oleh  pemerintah,  disita  oleh  agen, dan dirampas oleh para jamaah. Bisnis milik  Hamza  Mamba  yang telah berjalan sekitar  10  tahun dari bisnis  umrah  dan  telah  melebarkan  sayap usahanya  dari  endapan  uang milik  jemaah ke berbagai lini usaha akhirnya ambrol dan terperosok.  CEO Abu Tour sendiri  harus  mendekam dalam tahanan untuk dimintai pertanggungjawaban  atas kasus  penipuan, pencucian   uang   dan   penggelapan   dana nasabah.
Persidangan yang telah digelar di Pengadilan Negeri Makassar menghasilkan putusan  tanggal  28  Januari  2019,  nomor  putusan  1235/Pid.B/2018/PN  Mks menjatuhkan  hukuman  kepada  bos  PT  Amanah  Bersama  Ummat  (Abu  Tours) Hamzah  Mamba  terbukti  secarah  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana penggelapan  dan  pencucian  uang  secara  bersama-sama  dengan  pidana  penjara selama 20 tahun dan membayar denda sebanyak Rp 500 juta dengan ketentuan jika terpidana  tidak  membayar  denda tersebut  maka  diganti  kurungan  1  tahun  dan 4 bulan.
Penyerahan barang bukti berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Mulai dari  sepatu  dan  koper  bermerek,  dompet  sertifikat  tanah,  bangunan  mulai  dari restoran hingga pesantren. Lalu ada motor dan mobil yang selama ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dari ratusan barang sitaan, yang menjadi perhatian saya yang cukup membuat janggal ialah adanyaa kepingan emas satu gram (1  lempeng)  dan  kepingan  emas  batang  (1  lempeng)  dan  tidak  ada  emas  dalam bentuk perhiasan. Dari lampiran barang sitaan tersebut menunjukkan kejanggalan yang  saya  rasa  hampir  mustahil  seorang  istri  pengusaha  yang  tidak  memiliki perhiasan emas dan hanya memiliki emas logam mulia sebesar tiga gram. Penyitaan asset yang dilakukan oleh pengadilan menurut penilaian saya belum sepenuhnya dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pengusaha Hamzah Mamba (CEO Abu Tour), masih banyak harta lain yang disembunyikan oleh pihak debitur tersebut. Aset-aset PT Abu Tours yang merugikan puluhan ribu jemaah itu tersebar di beberapa wilayah di Indonesia selain di Kota Makassar seperti di Jakarta, Palembang, Medan, Kendari dan Palu. Jumlah barang bukti aset PT Abu Tours yang
memiliki nilai ekonomis dan diserahkan dari JPU ke kurator ini totalnya sebanyak 298 item.
Eksekusi putusan pengadilan dari perkara PT Abu Tours dilakukan dua hal yakni eksekusi badan dan eksekusi barang bukti. Diserahkan ke kurator yang akan melakukan  transaksi  penilaian  aset,  pelelangan  dan  membagikan  ke  pihak  yang berhak yakni jemaah dan agen. Nilai seluruh aset yang diserahkan dan setiap jamaah akan  mendapatkan  pengembalian  uang  yang  menurut  saya  nilainya  belum mencukupi untuk menggantikan seluruh kerugian Jemaah.
Kurator  yang  ditunjuk  dari  pengadilan  akan  melelang  aset-aset  secara bertahap. Asset yang dilelang berupa barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak.    Jenis  aset  yang  paling  pertama  dilelang  adalah  mobil.  Hal  ini  benda bergerak tersebut paling cepat proses lelangnya.  Hasil lelang yang telah terkumpul hasil lelangnya akan disampaikan ke hakim, apakah sudah bisa dibagi ke pihak yang berhak.  Orang  yang  berhak  menerima  penggantian  ganti  rugi  ini  adalah  mereka yang terdaftar. Ada kurang lebih 2.045 pihak yang akan menerima, baik atas nama jemaah maupun agen. Tiap satu agen itu rata-rata meregistrasi 200 hingga 400 nama jemaah.
Dilihat  dari  sifat  hubungannya,  hubungan  hukum  dapat  dibedakan  antara hubungan hukum yang bersifat publik dan hubungan hukum yang bersifat privat. Dalam hubungan hukum ini terdapat hak dan kewajiban pihak travel umrah Abu Tour dengan konsumen.  Dalam menetapkan hubungan hukum baik bersifat privat maupun  bersifat  publik  yang  menjadi  indikator  bukanlah  subjek  hukum  yang melakukan  hubungan  hukum  itu  melainkan  hakikat  hubungan  hukum  itu  atau hakikat  transaksi  yang  telah terjadi.  Tiap  hubungan  hukum  mempunyai  dua  segi yaitu:
1. Bevoegdheid atau kewenangan yang disebut hak
2. Hukum atau kewajiban adalah segi pasif dari hubungan hukum
Adapun unsur-unsur hubungan hukum ada tiga yaitu:
1. Adanya orang-orang yang hak/kewajibannya saling berhadapan;
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Dalam kasus Abu Tour objeknya adalah kekayaan;
3. Adanya  hubungan  antara  pemilik  hak  dan  pengemban  kewajiban  atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan. Dalam kasus ini, Abu Tour travel  dan  calon  jamaah  mengadakan  hubungan  hukum  pemberangkat ibadah umrah yang dinamakan perikatan 1 .
Dalam pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah umrah yang di lakukan oleh  pihak  Abu  Tour  dengan  calon  jamaah  umrah  digunakan  suatu  perjanjian. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain Perikatan antara  Abu  Tour  dengan  calon  jamaah  umrah,  memuat  syarat-syarat,  hak,  dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara perusahaan atau Abu Tour sebagai pihak pertama dengan calon jamaah umrah  sebagai  pihak  kedua.  Agar  pelaksanaan  suatu  perjanjian  dapat  berjalan dengan  baik  maka  untuk  menentukan  apakah  debitur  telah  melaksanakan kewajiban memenuhi isi perjanjian ukurannya didasarkan pada kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang telah mereka setujui bersama dalam perjanjian.
Hubungan  hukum  antara  PT.  Abu  Tours  dan  jama’ah  tidak  hanya  terkait dengan hubungan hukum dari segi kepidaan tetapi juga adanya segi keperdataan. Suatu perbuatan dinyatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu:
1. Perbuatan itu harus melawan hukum ( Onrechtmatig );
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal. 2
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  PT.  Abu  Tours  selaku  pelaku  usaha  telah menunjukkan  adanya  perbuatan  melawan  hukum  dalam  hal  keperdataan  karena pelaku  usaha  tersebut  telah  mengingkari  perjanjian  yang  telah  diberikan  sesuai
1 Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 29.
2 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Rajawali Pers, 2003), 41.
pasal 1338  KUH yang  telah  dibuat  serta  melanggar  hak-hak  konsumen  yang  ada dalam  UUPK,  sehingga  menimbulkan  adanya  kerugian  yang  dialami  para jama’ahnya.  Sejak  awal  PT.  Abu  Tours  tidak  mempunyai  iktikad  baik  dalam melakukan  hubungan  hukum,  karena  dana  yang  diambil  dari jama’ah  yang semestinya  untuk  berangkat  ke  tanah  suci  disalahgunakan  untuk  melakukan investasi yang lainnya. Perikatan yang terjadi karena adanya perjanjian, kedua belah pihak tersebut dengan sengaja bersepakat untuk mengikatkan dirinya, maka para pihak  tersebut  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi.  Pihak  dari pelaku usaha wajib untuk memenuhi prestasinya, sedangkan pihak dari konsumen berhak atas prestasinya. Apabila prestasi tersebut tidak dipenuhi maka terjadilah yang disebut dengan wanprestasi, wanprestasi terjadi karena pelaku usaha selaku debitur tidak memenuhi memenuhi kewajbannya karena dua kemungkinan alasan:
1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (force majure ), di luar kemampuan debitur. Jadi, debitur tidak salah.
Untuk mengetahui bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, ditentukan dalam  keadaan  bagaimana  debitur  dikatakan  sengaja  atau  lalai  tidak  memenuhi prestasi dengan melihat tiga keadaan sebagai berikut:
1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat. 3
Fakta  di  lapangan  membuktikan  bahwa  pelaku  usaha  Abu  Tour  telah melakukan  wanprestasi  serta  melanggar  Pasal  7  UUPK  sehingga  tidak  memiliki iktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta melakukan hubungan hukum dengan jama’ahnya, karena uang pendaftaran jama’ah digunakan untuk investasi yang  lainnya  oleh  pihak  managemen.  Hal  tersebut  yang  menjadi  penyebab permasalahan yang merugikan par a jama’ah umrohnya yang menggunakan jasa PT.
3 Miru Ahmadi and Pati Sakka, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW (Rajawali Pers, 2008), 4.
Abu  Tours  ini,  karena  ternyata  para  jama’ah  umroh  ini  tidak  didaftarkan  sesuai dengan kesepakatan, serta dalam memberikan fasilitas, dan bahkan para jama’ah umroh  tidak  mendapatkan  jaminan  untuk  berangkat  ke  tanah  suci.  Seharusnya pelaku  usaha  ini  memiliki  iktikad  baik  dalam  memenuhi  kewajibannya  untuk melakukan usahanya kepada konsumen.
Fakta di lapangan membuktikan bahwa PT. Abu Tours ini tidak menjelakan secara  rinci  tentang  aturan  dan  syarat  ketentuan  umroh  sehingga  para  jemaah seharusnya  mendapatkan  ganti  rugi,  sebagaimana  dalam  Pasal  4  Huruf  h  UUPK bahwa  konsumen  berhak  untuk  mendatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima oleh jama’ah umroh tidak sesuai deng an perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Tuntutan para jama’ah umroh  untuk  meminta  haknya  kembali  selalu  mendapat  penolakan  dari  pelaku usaha  dengan  berbagai  macam  alasan,  sehingga  terjadilah  pelanggaran  hak  yang seharusnya di dapatkan oleh para jama ’ahnya yang berakibat munculnya sengketa konsumen.
Diperkuat  juga  dalam  pasal  1131 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) menentukan sebagai berikut:
“Segala  kebendaan  si  berutang  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan” 4
Dengan  merujuk  dari  pasal  1131  KUH  Perdata  tersebut,  sanksi  yang seharusnya diberikan kepada pihak Abu Tour ialah pengembalian seluruh kerugian Jemaah  dengan  mengambil  dari  harta  debitur  yang  ada,  apabila  debitur  sudah kehabisan harta untuk melunasi hutang-hutangnya maka akan ditunggu hingga ia (Abu) memiliki harta atau uang untuk melanjutkan kembali melakukan pelunasan hutangnya hingga keseluruhan hutangnya lunas terbayarkan.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar  yang  dikeluarkan  tanggal  28  Januari 2019, nomor putusan 1235/Pid.B/2018/PN Mks (pidana penggelapan dan pencucian uang dengan pidana penjara selama 20 tahun dan membayar denda sebanyak Rp 500
4 Burgerlijk Wetbook: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sinarsindo Utama, 2019), 230.
juta) bukan merupakan sanksi yang tepat diberikan untuk pihak Abu Tour sebab pelanggaran hukum yang dilakukan bukan hanya saja pelanggaran Publik (penipuan dan  pencucian  uang)  tetapi  juga  pelanggaran  privat  (Wanprestasi  terhadap konsumen Jemaah umrah dan haji) yang sanksinya seharusnya ialah penggantian kerugian  pihak-pihak  Jemaah    yang  dirugikan  bukan  sekedar  sanksi  penjara  dan denda.
Menurut  Yahya  Harahap,  pengertian  wanprestasi  adalah  pelaksanaan kewajiban  yang  tidak  tepaat  waktu  atau  dilakukan  tidak  menurut  selayaknya 5 . Apabila  si  berutang  (debitor)  tidak  melakukan  apa  yang  diperjanjikan,  maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar  perjanjian,  bila  ia  melakukan  atau  berbuat  sesuatu  yang  tidak  boleh dilakukannya. 6 Wanprestasi membawa akibat hukum, yaitu keharusan bagi debitor (Abu Tour) untuk membayar ganti kerugian atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sebab dengan tindakan debitor dalam melaksanakan kewajiban tidak tepat waktu atau tak layak, jelas merupakan pelanggaran hak kreditor. Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti merupakan perbuatan melawan hukum atau ( onrechtmatige daad ).
Memang  hampir  serupa  onrechtmatige  daad  dengan  wanprestasi.  Itu sebabnya dapat dikatakan, wanprestasi merupakan genus specifik dari onrechtmatige daad seperti yang dirumuskan dalam pasal 1365 BW. Oleh karenanya sebagaimana juga  halnya  dalam onrechmatige  daad /perbuatan  melawan  hukum,  maka  dalam wanprestasi pun demikian halnya. Yakni wanprestasi sebagai perbuatan melawan hak  kreditor,  akan  hilang  atau  terhapus  atas  dasar  alasan overmacht /keadaan memaksa.  Jika  ketidaktepatan  waktu  pelaksanaan  atau  terdapatnya  kekurang sempurnaan  pelaksanaan  prestasi  yang  merugikan  kreditor  terjadi  di  luar
5 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Kontrak (Bandung: Alumni, 1986), 12.
6 Lukman Az Santoso, Hukum Perikatan Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama Bisnis (Malang: Setara Press, 2016), 73.
perhitungan  debitor,  dalam  hal  seperti  ini  wanprestasi  tidak  melekat.  Tidak  ada dalam hal ini perbuatan melawan hukum. Kekurang tepatan waktu dan kekurang patutan  yangdapat  dipakai  sebagai  dasar  wanprestasi  adalah  jika timbul  keadaan keadaan  yang  benar-benar  dapat  diperkirakan  oleh  debitor.  keadaan  di  luar perkaraannya, debitur harus membuktikan akan adanya keadaan memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya. 7
Dengan  merujuk  dari  pasal  1131  KUH  Perdata  tersebut,  sanksi  yang seharusnya diberikan kepada pihak Abu Tour ialah pengembalian seluruh kerugian Jemaah  dengan  mengambil  dari  harta  debitur  yang  ada,  apabila  debitur  sudah kehabisan harta untuk melunasi hutang-hutangnya maka akan ditunggu hingga ia (Abu) memiliki harta atau uang untuk melanjutkan kembali melakukan pelunasan hutangnya hingga keseluruhan hutangnya lunas terbayarkan.

## C. KESIMPULAN
Penjatuhan  putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar  yang  dikeluarkan  pada kasus  Abu  Tour  tersebut  masuk  dalam  ranah  pidana  (pidana  penggelapan  dan pencucian  uang  bukan  merupakan  sanksi  yang  dianggap  kurang  tepat  diberikan untuk pihak Abu Tour sebab pelanggaran hukum yang telah dilakukan bukan hanya saja  pelanggaran  Publik  (penipuan  dan  pencucian  uang)  tetapi  juga  pelanggaran privat (Wanprestasi terhadap konsumen)
Dengan  merujuk  dari  pasal  1131  KUH  Perdata  tersebut,  sanksi  yang seharusnya diberikan kepada pihak Abu Tour ialah pengembalian seluruh kerugian Jemaah  dengan  mengambil  dari  harta  debitur  yang  ada,  apabila  debitur  sudah kehabisan harta untuk melunasi hutang-hutangnya maka akan ditunggu hingga ia (Abu) memiliki harta atau uang untuk melanjutkan kembali melakukan pelunasan hutangnya hingga keseluruhan hutangnya lunas terbayarkan dalam hal ini masuk dalam ranah hukum perdata.
7 Nur  Syarifah  and  Reghi  Perdana, Hukum  Perjanjian (Tanggerang  Selatan:  Universitas Terbuka, 2017), 6.

## REFERENSI
Ahmadi, M., & Sakka, P. (2008). Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW . Rajawali Pers.
Burgerlijk Wetbook: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . (2019). Sinarsindo Utama.
H.S, Salim. (2014). Pengantar Hukum Perdata Tertulis . Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, Y. (1986). Segi-Segi Hukum Kontrak . Bandung: Alumni.
Harahap, Y. (2003). Segi-Segi Hukum Perjanjian . Bandung: Rajawali Pers.
Muhammad, A. (2008). Hukum Perdata Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Santoso, L. A. (2016). Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama Bisnis . Malang: Setara Press.
Syarifah, N., & Perdana, R. (2017). Hukum Perjanjian . Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka.
Syahrani, R. (2014). Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata . Bandung: Alumni.
Subekti. (2014). Pokok Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermassa.
Tutik, T. T. (2015). Pengantar Hukum Perdata di Indonesia . Jakarta: Prestasi Pustaka.