Perlindungan  Konsumen  Atas  Konsumsi  Keripik  Nenas  Tanpa  Label  Kadaluwarsa  di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar
Meriza Elpha Darnia a , Dasrol b a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: meriza.elpha@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: dasrol.fh@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 28-11-2020
Revised     : 10-05-2021 Accepted : 16-05-2021 Published  : 29-05-2021

## Keywords:
Consumer Protection Label Expired Law The  Kampar  Regency  Government  provides  assistance  to  the community  in  cultivating  pineapple  plants  as  an  icon  of  the  village  of Rimbo  Panjang,  Kampar  Regency.  people  are  competing  to  make pineapples  into  basic  ingredients  for  processing  such  as  making pineapple  chips.  As  a  mainstay  product,  pineapple  chips  must  be considered  in  the  production  and  distribution  process  so  that  they  are attractive  to  consumers  who  are  the  users  and  must  be  protected attention to health, safety or consumer comfort. This paper is based on field  research  based  on  observations,  interviews,  and  documentation obtained directly at the Kampar District Health Office, the Cooperative and  UMK  Trade  Office,  pineapple  chips  sellers  and  buyers.  The approach  used  is  juridical-empirical.  Protection  for  pineapple  chip consumers who do not have an expired label in Rimbo Panjang Village is still not accommodated by the local government based on the results of  interviews  with  the  health  department,  not  all  pineapple  chip businesses  have  a  PIRT  (Home  Food  Industry)  permit  so  more socialization  is  needed  so  that  The  community  who  owns  pineapple chips  UKM  knows  the  importance  of  registration  because  the  benefits are not only for the seller but also for the protection for the buyer . Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 28-11-2020
Direvisi      : 10-05-2021 Disetujui : 16-05-2021 Diterbitkan : 29-05-2021

## Kata Kunci:
Perlindungan Konsumen Label Kadaluwarsa Hukum Masyarakat  di  wilayah  Kabupaten  Kampar  berlomba-lomba  membuat keripik  nenas,  karena  dimotivasi  oleh  pemerintah  daerah  setempat. Sebagai produk andalan, keripik nenas harus diperhatikan dalam proses produksi  dan  pendistribusiannya  agar  diminati  oleh  konsumen  harus dilindungi  kesehatan,  keamanan  ataupun  kenyamanan  konsumen. Norma  atau  aturan  hukumnya  produksi  makanan  disertai  dengan pelabelan  masa  kadaluwarsa.  Namun  produksi  keripik  nenas  di  Rimbo Panjang  belum  disertai  pelabelan  kadaluwarsa.  Dikhawatirkan masyarakat    mengkonsumsinya  setelah  melewati  masa  kadaluwarsa menyebabkan  terjadi  keracunan  karena  dikhawatirkan  makanan kadaluwarsa  ini  terkontaminasi  bakteri.  Tulisan  ini  berdasarkan observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  yang  diperoleh  langsung  di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK, penjual dan pembeli keripik nenas di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar.  Pendekatan  yang  digunakan  yuridis-empiris.  Perlindungan terhadap  konsumen  keripik  nenas  yang  tidak  memiliki  label kadalwuarsa masih belum terakomodir Pemerintah Daerah, tidak semua
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
usaha  keripik  nenas  memiliki  izin  PIRT  (Pangan  Industri  Rumah tangga)  sehingga  perlu  sosialisasi  masyarakat  pemilik  UKM  keripik nenas  mengetahui  pentingnya  pendaftaran  karena  manfaatnya  untuk penjual  dan  pembeli.  Sejauh  ini  belum  ada  kasus  yang  terjadi  terkait makanan keripik nenas. Namun, dinas perdagangan koperasi dan UMK tetap selalu memantau pelaku usaha keripik nenas.

## PENDAHULUAN
Di wilayah Rimbo Panjang Kabupaten Kampar yang paling terdekat dengan Pekanbaru ada  ikon  daerah  yang  sekarang  sedang  maraknya  didukung  oleh  pemerintah  untuk kemajuannya  yaitu  buah  nenas  yang  menjadi  indikasi  geografis  daerah  Rimbo  Panjang Kabupaten  Kampar.  Pemerintah  Kabupaten  Kampar  memberikan  bantuan  untuk  masyarakat dalam  membudidayakan  tanaman  nenas.  Sehingga,  masyarakat  berlomba-lomba  membuat nenas  menjadi  bahan  dasar  olahan  seperti  dengan  membuat  keripik  nenas.  Sebagai  produk andalan, keripik nenas harus diperhatikan dalam proses produksi dan pendistribusiannya agar diminati  oleh  konsumen  yang  merupakan  pihak  pengguna  dan  harus  dilindungi  dengan memperhatikan  kesehatan,  keamanan  atau  pun  kenyamanan  konsumen.  Pelaku  usaha berlomba-lomba  membuat  berbagai  jenis  barang  dan/jasa  dengan  segala  macam  kreatifitas untuk  menarik  minat  konsumen  seperti  dengan  mengedepankan  indikasi  geografis  suatu daerah  untuk  dijadikan  sebagai  suatu  produk  barang  sehingga  bisa  menjadi  ikon  dan mengharuskan setiap orang yang datang ke daerah tersebut membeli produk yang dibuat oleh pelaku usaha dengan sendirinya.
Ada sekitar 53 produsen yang memproduksi keripik nenas namun, hanya 19 UKM yang sudah menginformasikan pada kemasannya mengenai masa kadaluwarsanya. Padahal sebagai produk  pangan  keripik  nenas  mempunyai  masa  simpan  tertentu  yang  layak  konsumsi. Berdasarkan  informasi  Dinas  Kesehatan,  sebagai  produk  pangan,  keripik  nenas  mempunyai batasan  masa  layak  konsumsi.  Setelah  masa  layak  simpannya  habis  menjadi  kurang  baik dikonsumsi dan dikhawatirkan mengancam kesehatan.
Makanan memang salah satu kebutuhan dasar  yang diperlukan untuk mempertahankan hidup.  Rasa  memang  menentukan  kenikmatan  saat  mengonsumsi  makanan  dan  minuman. Namun, sudah seharusnya kita mulai memaknai lebih jauh lagi : kesehatan dan kualitas hidup sangat  dipengaruhi  apa  yang  kita  makan. 1 Perubahan  konstruksi  hukum  diawali  dengan perubahan paradigma hubungan antara konsumen dan produsen, yaitu hubungan yang semula
1 http://ylki.or.id/2014/07/you-are-what-you-eat-2/
dibangun  atas  prinsip  Teori Caveat  Emptor (Konsumen  Waspadalah)  berubah  menjadi prinsip Teori Caveat  Vinditor (Pelaku Usaha Berhati-Hatilah). Suatu prinsip hubungan  yang semula  menekankan  pada  kesadaran  konsumen  sendiri  untuk  melindungi  dirinya  berubah menjadi kesadaran produsen untuk melindungi konsumen. 2
Hukum  perlindungan  konsumen  dewasa  ini  mendapat  cukup  perhatian  karena menyangkut  aturan-aturan  guna  mensejahterakan  masyarakat,  perlindungan  konsumen  telah berkembang  menjadi  gerakan  di  masyarakat. 3 Salah  satu  wujud  perlindungan  konsumen terhadap konsumsi produk yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (g) Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK),  yang  memerintahkan  agar setiap produk yang dikonsumsi konsumen harus memuat tanggal kadaluwarsa. Regulasi yang juga  mengatur  hal  tersebut  yaitu  Pasal  21  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1992 tentang  Kesehatan  menyebutkan  bahwa  setiap  makanan  dan  minuman  yang  dikemas  wajib diberi tanda atau label yang berisi: 4
a. Bahan yang dipakai;
b. Komposisi setiap bahan;
c. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
d. Ketentuan lainya.
Pemberian  tanda  atau  label  itu  dimaksudkan  agar  konsumen  mendapat  informasi  yang benar tentang produk karena putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat  tergantung pada kebenaran dan bertangungjawabnya informasi  yang disediakan  oleh  pihak-  pihak  kalangan  usaha  bersangkutan. 5 Mencermati  hal-hal  tersebut  di atas,  hukum  nasional  mengatur  dan  melindungi  tentang  hak-hak  konsumen.  Namun,  masih banyak para pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. Masyarakat sebagai konsumen selalu berada dipihak yang lemah sehingga, banyak terjadi pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.  Oleh  sebab  itu  tulisan  ini  membahas  tentang “Perlindungan  Konsumen  Atas Konsumsi Keripik Nenas Tanpa Label Kadaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten
2 Andi  Soyan  et  al.,“Tanggung  Jawab  Pidana Pelaku  Usaha  Dalam  Pelanggaran  Label  Pangan”. Jurnal Hukum JUSTITIA,Vol.II, No.1, September 2014 :1-13
3 I  Wayan  Wirakarsa,  “Peran  Balai  Besar  Pengawas  Obat  Dan  Makanan  Dalam  Perlindungan  Konsumen Makanan Daluwarsa”, Pactum Law Journal , Vol 2 No. 03, (2019) :833
4 Riantika  Pratiwi,  Pencantuman  Komposisi  Bahan  Pada  Label  Makanan  sebagai  Hak  Hukum  di  Kota Pekanbaru, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 1 (2019): 73, https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/
5 Az. Nasution , Konsumen dan Hukum , (Jakarta: Sinar Harapan , 1995), 39.
Kampar”. Bertolak dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam tulisan ini yaitu :
1) Bagaimana  perlindungan  konsumen  atas  konsumsi  keripik  nenas  tanpa  label  kadaluwarsa di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar?
2) Bagaimana  tanggung  jawab  pelaku  usaha  keripik  nenas  yang  tidak  mencantumkan  label kadaluwarsa pada produksinya?

## PERLINDUNGAN  KONSUMEN  ATAS  KONSUMSI  KERIPIK  NENAS  TANPA LABEL KADALUWARSA DI DESA RIMBO PANJANG KABUPATEN KAMPAR 1. PENGERTIAN MAKANAN KADALUWARSA
Mengkonsumsi  makanan  kadaluwarsa  dapat  merugikan  konsumen  apabila  ia mengkonsumsinya.  Kadaluwarsa  mempunyai  arti  sebagai  sudah  lewat  ataupun  habisnya jangka  waktu  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  dan  apabila  dikonsumsi,  maka  makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. 6
Makanan  dan  minuman  kadaluwarsa  merupakan  makanan  yang  telah  melewati  batas waktu  konsumsi  atau  tanggal  yang  telah  ditentukan  pada  kemasan  tersebut.  Tanggal kadaluwarsa  dapat  didefinisikan  sebagai  lamanya  waktu  makanan  dan  minuman  baik-baik saja  sebelum  mulai  membusuk,  tidak  bergizi  atau  aman. 7 Tanggal  kadaluwarsa  merupakan informasi  dari  produsen  kepada  konsumen,  yang  menyatakan  batas/tenggang  waktu penggunaan/pemanfaatan  yang  paling  baik  dan  paling  aman  dari  produk  makanan  atau minuman  kemasan.  Artinya  produk  tersebut  memiliki  “mutu  yang  paling  prima”  hanya sampai  batas  waktu  tersebut.  Masa  tenggang  kadaluwarsa  ditentukan  oleh  produsen dikarenakan  pihak  produsenlah  yang  mengetahui  lebih  lanjut  mengenai  produk  yang diproduksinya. 8
Makanan  kadaluwarsa  selalu  banyak  kaitannya  dengan  daya  simpan  makanan tersebut.  Daya  simpan  adalah  kisaran  waktu  sejak  makanan  selesai  diolah  atau  diproduksi oleh  pabrik  sampai  konsumen  menerima  produk  tersebut  dalam  kondisi  dengan  mutu  yang baik,  sesuai  dengan  harapan  konsumen.  Dalam  hal  ini  persyaratan  makanan  yang  masih memiliki  mutu  yang  baik  merupakan  faktor  yang  penting.  Daya  simpan  inilah  yang  nanti
6 https://kbbi.web.id/kedaluwarsa diakses pada 25 Februari 2021.
7 Liss  Dyah  Dewi  Arini,”  Faktor-Faktor  Penyebab  Dan  Karakteristik  Makanan  Kadaluarsa  yang  Berdampak Buruk pada Kesehatan Masyarakat”, Jurnal APIKES Citra Medika Surakarta, (2017) : 16.
8 I  Gede  Eggy  Bintang  Pratama,  “Perlindungan  Konsumen  terhadap  Makanan  Kemasan  Tanpa  Tanggal Kadaluarsa, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , [S.l.], v. 6, n. 4, ( 2018) :  3.
menentukan waktu kadaluwarsa suatu makanan. Oleh karena itu waktu kadaluwarsa adalah batas  akhir  dari  suatu  daya  simpan.  Batas  kadaluwarsa  merupakan  batas  dimana  mutu makanan masih baik, lebih dari waktu tersebut makanan akan mengalami tingkat penurunan sedemikian  rupa  sehingga  makanan  tersebut  dipandang  tidak  lagi  pantas  dikonsumsi  oleh masyarakat atau konsumen. 9
Pada  bahan  makanan  perlu  adanya  pengecekan  yaitu  pemeriksaan  kemasan  dan tanggal  kadaluwarsa,  terutama  untuk  bahan  pangan  di  rumah  sakit.  Pengecekan  dilakukan untuk  menghindari  penerimaan  bahan  makanan  yang  rusak  kemasannya  atau  kadaluwarsa, sehingga sesuai dengan permintaan dan dapat segera digunakan untuk proses pelayanan gizi. Makanan kadaluwarsa yaitu makanan yang tidak boleh dipergunakan lagi menurut ketentuan waktu yang telah ditentukan. 10
Perlindungan terhadap konsumen keripik nenas yang tidak memiliki label kadaluwarsa di  Desa  Rimbo  Panjang  Kabupaten  Kampar  masih  belum  terakomodir  oleh  Pemerintah Daerah  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dinas  Kesehatan,  tidak  semua  usaha  keripik nenas  yang  memiliki  izin  PIRT  (Pangan  Industri  Rumah  tangga)  sehingga  perlu  sosialisasi lebih  banyak  lagi  agar  masyarakat  pemilik  UKM  keripik  nenas  mengetahui  pentingnya pendaftaran  tersebut  karena  manfaatnya  bukan  hanya  untuk  penjual  tetapi  juga  bagian perlindungan bagi pembeli. 11
Izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) diperuntukkan bagi industri rumah tangga kecil menengah salah satunya industri usaha keripik nenas di  Rimbo Panjang. Makanan dan minuman yang dapat mengurus PIRT memiliki kriteria antara lain : 12 .
a. Makanan dan minuman yang memiliki ketahanan minimal 7 (tujuh) hari;
b. Makanan atau minuman yang tidak melalui proses khusus seperti penyimpanan beku, proses penyulingan otomatis, pangan tambahan, pengemasan tertentu dan lainnya.
Ketika  dalam  proses  mengurus  izin  PIRT  maka  keripik  nenas  diperiksa  oleh  dinas Kesehatan  Kabupaten  Kampar  untuk  menegaskan  bahwa  produk  keripik  nenas  layak  untuk mendapatkan izin.
9 Winarno, Penentuan Batas  Kadaluwarsa  bagi  Makanan dan Minuman ,  (Jakarta: YLKI, 1985),  29.
10 Jayani,  S.N  dan  W.J.  Pudjihardjo,  “Faktor  Penyebab  Stagnant  dan  Stockout  Bahan  Makanan  Kering  di Instalasi Gizi RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya”, Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia (2013): 285.
11 Wawancara  dengan  Ibu  Poppy  Ramadhini.  SKm.  Kabid  Kefarmasian  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kampar, pada  hari  selasa  tanggal  20  Oktober  2020  Pukul  11.00  wib  bertempat  di  Kantor  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Kampar.
12 Ibid .

## 2. PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA
Di Indonesia bagi pelaku usaha tidak hanya sekedar bagaimana mengkonsumsi barang akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu  pelaku  usaha,  Pemerintah  maupun  konsumen.  Pelaku  usaha  sangat  menyadari  bahwa mereka  harus  menghargai  hak-hak  konsumen  yakni  dengan  cara  memproduksi  barang dan/atau jasa yang berkualitas, aman dan telah berstandar yang berlaku.
Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang  telah  diyakini  bisa  memberikan  arahan  dalam  implementasinya  di  tingkatan  praktis. Dengan  adanya  asas  dan  tujuan  yang  jelas,  hukum  perlindungan  konsumen  memiliki  dasar pijakan yang benar-benar kuat. 13
Perangkat  hukum  yang  melindungi  konsumen  tidak  dimaksudkan  untuk  mematikan usaha pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha  yang  sehat  yang  mendorong  lahirnya  perusahaan  yang  tangguh  dalam  menghadapi persaingan  melalui  penyediaan  barang      dan/atau      jasa  yang  berkualitas. 14 UUPK  telah menetapkan  beberapa  perbuatan  yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha  pada  inti  substansinya tertuju  2  (dua)  hal,  yaitu  larangan  memproduksi  barang  dan/atau  jasa  dan  larangan memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  dimaksud.  Larangan-larangan  yang  dimaksud  ini hakikatnya  menurut  Nurmadjito  yaitu  untuk  mengupayakan  agar  barang  dan/atau  jasa merupakan  produk  yang  layak  edar  antara  lain  asal-usul,  kualitas  sesuai  dengan  informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. 15
Pada  Pasal  8  Bab  IV  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  terdapat  perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu: 16
1. Pelaku usaha dilarang memproduksi  dan/atau memperdagangkan barang  dan/atau jasa yang:
a) Tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Tidak  sesuai  dengan  berat  bersih,  isi  bersih  atau  netto,dan  jumlah  dalam
13 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan , (Jakarta: PT. Visimedia, 2008), 17.
14 Asril,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Produk  Pangan  yang  Tidak  Bersertifikat  Halal”, Jurnal IUS , Vol. IV.No.2, (2016) : 21.
15 Ahmad  Miru  dan  Sutarman  Yado, Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2004), 6.
16 Nila Juniarti, “Kewajiban Pelaku usaha mencantumkan penggunaan Bahasa Indonesia pada produk elektronik Rumah Tangga di Kota Pontianak” (Skripsi Universitas Tanjung Pura Pontianak Fakultas Hukum, 2014), 12.
hitungan  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  label  atau  etiket  barang tersebut;
c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d) Tidak  sesuai  dengan  kondisi,  jaminan,  keistimewaan  atau  kemanjuran sebagaimana dinyatakan  dalam label,  etiket  atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e) Tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya, mode,  atau  penggunaan  tertentu  sebagaimana  dinyatakan  dalam  label  atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f) Tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
i) Tidak memasang label  atau membuat  penjelasan  barang  yang memuat nama barang,  ukuran,  berat/isi  bersih  atau  netto,  komposisi,  aturan  pakai,  tanggal pembuatan,  akibat  sampingan,  nama  dan  alamat  pelaku  usaha  serta keterangan  lain  untuk  penggunaan  yang  menurut  ketentuan  harus dipasang/dibuat;
j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar  tanpa  memberikan  informasi  secara  lengkap  dan  benar  atas  barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat  atau  bekas  dan  tercemar,  dengan  atau  tanpa  memberikan  informasi  secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
Peredaran  keripik  nenas  yang  tanpa  pelabelan  kadaluwarsa  di  Desa  Rimbo  Panjang telah  bertentangan  dengan  Pasal  8  ayat  (1)  huruf  g  UUPK.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan Bapak Rinaldy, staf Dinas Kesehatan bidang kefarmasian untuk bidang usaha keripik nenas masih banyak yang belum mengajukan permohonan izin PIRT (Produk Industri Rumah Tangga).  PIRT  adalah  sertifikasi  perizinan  bagi  industri  yang  memproduksi  makanan  dan minuman  skala  rumahan  namun  tetap  menempelkan  label  pada  kemasan  produknya.  Pada label  tersebut  terdaftar  nomor  indikasi  bahwa  produk  makanan  terdaftar  di  Dinas  Kesehatan tempat  dimana  produk  tersebut  di  produksi.  PIRT  menjadi  tanda  bahwa  produk  layak  untuk dikonsumsi dan produksi makanan layak untuk dijual. Sertifikasi perizinan PIRT merupakan perizinan  yang  diberikan  dalam  periode  waktu  tertentu  berdasarkan  masa  kadaluwarsa  dari produk makanan tersebut.
Sertifikasi  PIRT  dapat  berlaku  5  (lima)  tahun  jika  produk  makanan  dan  minuman memiliki  masa  kadaluarsa  lebih  dari  7  (tujuh)  hari,  sedangkan  untuk  produk  makanan  dan minuman  yang  memiliki  masa  kadaluarsa  kurang  dari  7  (tujuh)  hari,  sertifikasi  PIRT  hanya berlaku 3 (tiga) tahun. Sertifikasi PIRT dapat di perpanjang kembali. 17

## TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Asas  tanggung jawab ini dikenal  dengan nama product  liability . Menurut prinsip ini, produsen  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diderita  konsumen  atas  penggunaan produk  yang  beredar  di  pasaran.  Tanggung  jawab  mutlak strict  liability ,  yakni  unsur kesalahan  tidak  perlu  dibuktikan  oleh  pihak  penggugat  sebagai  dasar  ganti  kerugian, ketentuan  ini  merupakan lex  specialis dalam  gugatan  tentang  melanggar  hukum  pada umumnya.  Penggugat  (konsumen)  hanya  perlu  membuktikan  adanya  hubungan  antara perbuatan produsen dan kerugian yang dideritanya. 18
Prinsip  pertanggung  jawaban  mutlak  ( strict  liability )  ini  tidak  mempersoalkan  lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat, karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan karena pelaku usaha yang harus mencegah kerugian itu. 19 Dengan diterapkannya prinsip  tanggung  jawab  ini,  maka  setiap  konsumen  yang  merasa  dirugikan  akibat  produk
17 Wawancara  dengan  Bapak  Rinaldy,  Staf  Bidang  Kefarmasian  Dinas  Kesehatan.,  pada  hari  senin  tanggal  19 Oktober 2020 pukul 10.30 wib di Kantor dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
18 Az. Nasution, op.cit , 24.
19 Janus Sidablok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2010), 101.
barang yang tidak layak dikonsumsi atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan  ada  atau  tidaknya  unsur  kesalahan  di  pihak  produsen,  contoh  dari tanggung jawab mutlak adalah setiap produsen wajib membayar kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari kesalahan produsen.
Kewajiban  pelaku  usaha  untuk  beritikad  baik  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya yang merupakan tanggung jawab publik yang diemban oleh pelaku usaha. 20 Semua ketentuan di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  bertujuan mengarahkan setiap pelaku usaha untuk  berperilaku sesuai ketentuan Undang-Undang untuk menyukseskan pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, khususnya dalam bidang usaha perdagangan.  Peringatan  juga  sama  pentingnya  dengan  instruksi  penggunaan  suatu  produk yang merupakan informasi penting bagi konsumen, walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda  yaitu  instruksi  terutama  telah  diperhitungkan  untuk  menjamin  efisiensi  penggunaan produk konsumen, sedangkan peringatan  yang juga bagian dari pemberian informasi kepada konsumen adalah bagian pelengkap dari proses produksi.
Konsumen pada saat ini membutuhkan lebih  banyak  informasi  yang  lebih  relevan dibandingkan  lima  puluh  tahun  lalu,  karena pada  saat  ini  terdapat  lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, daya beli konsumen makin meningkat, saat  ini lebih banyak variasi  merek  yang  beredar  di  pasaran,  sehingga  belum  banyak  diketahui  semua  orang,  saat ini  model-model  produk  lebih  cepat  berubah,  transportasi  dan  komunikasi  lebih  mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual. 21
Peringatan  yang  diberikan  kepada  konsumen  memegang  peranan  penting  dalam kaitannya  dengan  keamanan  penggunaan  suatu  produk.  Dengan  begitu  produsen  yang memproduksi  produk  tersebut  wajib  menyampaikan  peringatan  kepada  konsumen. Memperhatikan  substansi  pada  Pasal  19  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  dapat  diketahui  bahwa  tanggung  jawab  pelaku  usaha meliputi: 22
a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
20 Yemima  Br.  Sitepu  ,  “Pertanggungjawaban  Pelaku  Usaha  Kepada  Konsumen  Terhadap  Promosi  Yang  Tidak Benar  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Kosumen  (Studi  Kasus  Di Toko Alfamart Kecamatan Sail)”, JOM Fakultas Hukum Volome III, Nomor 2, (2016) : 8.
21 Erman Raja Guguk, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen , (Mandar Maju, Jakarta, 2003), 2.
22 Abuyazid Bustomi, Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen , Solusi ,Volume 16, Nomor 2, (2018) : 162.
c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rizki Ramadani dari Dinas Perdagangan Koperasi  dan  UMK  Kabupaten  Kampar  hanya  sebagian  pelaku  usaha  yang  mendaftarkan UKM  keripik  nenasnya  sehingga  dinas  kesulitan  untuk  menindak  pelaku  usaha  jika  terjadi permasalahan.  Sejauh  ini  belum  ada  kasus  yang  terjadi  terkait  makanan  keripik  nenas  ini. Namun, dinas tetap selalu memantau para pelaku usaha keripik nenas yang menjadi ikon dan ciri  khas  desa  Rimbo  Panjang.  Berikut  tabel  nama  perusahan  yang  terdaftar  sebagai  usaha keripik nenas di Kabupaten Kampar :

## Tabel 1
Nama Perusahaan Yang Terdaftar Sebagai Usaha Keripik Nenas
1. Nama perusahaan Nama pemilik Jenis produk 2. Sakinah Liyusmar Keripik nenas 3. Dua Saudara Dewi Usman Keripik nenas 4. Berkat Bersama Muslimin Keripik nenas 5. Usaha Ibu Baru Zulyadi Keripik nenas 6. Hanafiah H. Nuryalis Keripik nenas 7. Aroma Rasa Kayaruddin Keripik nenas 8. Sinar Hidayah Samsinar Keripik nenas 9. Sani Purna Sempurna Keripik nenas 10.  Madani 1 H. Yahya Keripik nenas 11.  Muniryus Munir Keripik nenas 12.  Prima Tani Kiki Saputra Keripik nenas 13.  Restu Arisna Keripik nenas 14.  Sakinah 2 Mardanis Keripik nenas 15.  Sejahtera Sudirman Keripik nenas 16.  Berkat Bersama Jahari Keripik nenas 17.  Berkah Yus Afrizal Keripik nenas 18.  Sakinah Mardanis Keripik nenas 19.  Edi Erianto Edi Erianto Keripik nenas
Sumber data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK tahun 2020
Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar ada sekitar  53  (lima  puluh  tiga)  penjual  keripik  nenas  hanya  sekitar  19  (sembilan  belas)  UKM
keripik nenas yang ada di Kabupaten Kampar yang mendaftarkan usahanya. Pemerintah perlu melakukan  komunikasi  dengan  para  pedagang  untuk  mengetahui  alasan  mereka  belum mendaftarkan  izin  usahanya.  Agar  hak  dan  kewajiban  produsen  serta  konsumen  terjamin dengan baik. 23

## KESIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  konsumen  keripik  nenas  di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan atas konsumsi keripik nenas, karena ada produk  yang tidak mencantumkan label  kadaluwarsanya produk  pangan  yang  beredar  dan  di  jual  dengan  mengancam  keselamatan  konsumen  seperti produk  yang  kadaluwarsa  diberikan  sanksi  pidana  yang  tertera  pada  Pasal  62  ayat  1 UndangUndang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Bagi  pelaku  usaha keripik nenas yang tidak mencantumkan label kadaluwarsa, telah melanggar aturan. Sehingga dikenakan  sanksi  administrasi,  kebanyakan  pelaku  usaha  yang  kedapatan  produk  pangannya tidak  memenuhi  syarat  administrasi  hanya  diberikan  peringatan  dan  larangan  mengedarkan sementara  waktu  dan  perintah  menarik  produk  pangan  dari  peredaran.  Maka  dapat  disaran sebagai  berikut  perlu  upaya  sosialisasi  dari  Pemerintah  Daerah  untuk  risiko  konsumen  atas konsumsi  keripik  nenas  kadaluwarsa.  Sekaligus  mengimbau  pelaku  usaha  keripik  nenas mengurus  perizinan  usahanya.  Perlu  penegakan  hukum,  setidaknya  upaya  pengawasan  dari dinas  terkait  agar  pelaku  usaha  menginformasikan  label  kadaluwarsa  dari  produk  keripik nenas yang beredar di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar.

## DAFTAR PUSTAKA
Arini,  Liss  Dyah  Dewi,  “Faktor-Faktor  Penyebab  Dan  Karakteristik  Makanan  Kadaluarsa Yang Berdampak  Buruk Pada Kesehatan Masyarakat”. Jurnal APIKES Citra Medika Surakarta , (2017) : 1-16.
Asril.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Produk  Pangan  Yang  Tidak Bersertifikat Halal”. Jurnal IUS , Vol. IV.No.2, (2016) : 2-21.
Bustomi,  Abuyazid.  “Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  terhadap  Kerugian  Konsumen. Solusi Volume 16, Nomor 2, Bulan Mei, Tahun 2018 : 160-175.
23 Wawancara dengan Bapak Rizki Ramadari Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar, pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB bertempat dikantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Kampar.
Guguk, Erman Raja, et. al. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Mandar Maju. 2003.
Juniarti,  Nila “Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Penggunaan Bahasa  Indonesia pada Produk  Elektronik  Rumah  Tangga  di  Kota  Pontianak”.  Skripsi,  Universitas  Tanjung Pura Pontianak Fakultas Hukum, 2014.
Miru,  Ahmad,  Sutarman. Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada. 2004.
Nasution , Az. Konsumen dan Hukum . Jakarta:  Sinar Harapan.1995.
Pratama, I Gede Eggy Bintang. “Perlindungan Konsumen terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum , [S.l.], v. 6, n. 4, (2018) : 15
Pratiwi, Riantika. “Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan sebagai Hak Hukum di  Kota  Pekanbaru, Jurnal  Gagasan  Hukum Vol.  1  No.  1  (2019)  :  63-87. https://journal.unilak.ac.id/index.php/gh/
Sidablok,  Janus. Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung. 2010.
Sitepu  ,  Yemima  Br.  “Pertanggungjawaban  Pelaku  Usaha  Kepada  Konsumen  Terhadap Promosi  Yang  Tidak  Benar  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Kosumen  (Studi  Kasus  Di  Toko  Alfamart  Kecamatan  Sail)", JOM Fakultas Hukum Volome III Nomor 2, (2016) : 2-15.
SN, Jayani dkk. “Faktor Penyebab Stagnant dan Stockout Bahan Makanan Kering di Instalasi Gizi  RSUD  Bhakti  Dharma  Husada  Surabaya”. Jurnal  Administrasi  Kesehatan Indonesia (1): 280-290.
Sofyan,  Andi  et    al.,“Tanggung    Jawab    Pidana  Pelaku    Usaha    Dalam    Pelanggaran    Label Pangan”. Jurnal Hukum JUSTITIA ,Vol.II, No.1,(2014) : 1-13.
Susanto, Happy. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan . Jakarta: PT. Visimedia, 2008.
Winarno. Penentuan Batas Kadaluwarsa bagi Mmakanan dan Minuman . Jakarta: YLKI. 1985.
Wirakarsa, I Wayan. “Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluwarsa”, Pactum Law  Journal , Vol 2 No. 03 (2019) :    831- 845.