## PERINGATAN  DINI

## TERHADAP HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI KOTA PANGKALPINANG
Hadarah Rajab
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung hadarah.rajab@iainsasbabel.ac.id

## ABSTRACT
The  harmony  and  conflict  between  religions  of  the  institution  becomes  very  important  to: first, break down the prejudices against the image that has been built for the four institutions. The  results  of  this  study  are  expected  to  prove  that  the  institution  is  truly  inclusive.  At  the same  time  also  reinforce  the  prejudice  of  the  image,  if  it  turns  out  the  results  of  the  study show  the  opposite.  Second,  it  can  be  seen  what  their  desires  for  religion  and  other  groups treat  them.  In  other  words,  this  research  is  expected  to  be  able  to  illustrate  the  desires  of each  religious  group  towards  the  other,  so  that  in  turn  efforts  can  be  made  to  build  and increase harmony among them in particular, and among religious adherents in general. The research  method  used  is  Descriptive  Phenomenology  on  How  do  community  leaders  view early  warning  of  inter-religious  relations  in  the  City  of  Pangkalpinang  and  How  are  the efforts  made,  both  by  the  government  and  the  community,  to  increase  harmony  between religious adherents in the City of Pangkalpinang.?
Through social phenomena, it is known that based on the views of the Bangka community, it is  known  how  much  the  potential  for  harmony  and  or  conflict  exists  between  them  in particular, and in the Pangkalpinang City area in general. In other words, the results of this study contribute to the reading of the potential for conflict and or harmony between religions, each of which demands sustainable action and policy.
Early  warning  in  relations  between  religious  communities  is  a  form  of  anticipation  of  the possibility of religious conflicts. The term early warning or more commonly referred to as an early warning system, early warning system, is a term that is often used in a safety protection system, both those caused by natural disasters, or those caused by chaos that occur in society
Keywords: Early Warning, Relations between Religious Groups in Pangkalpinang City

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan bangsa yang plural dan majemuk, baik dari segi etnik,  kultur, maupun  agama.  Pluralitas  dan  kemajemukan  tersebut  pada  satu  sisi  merupakan  sebuah kekuatan  sosial  dan  kekayaan  yang  indah  apabila  satu  sama  lain  bersinergi  dan  saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Namun pada sisi lain, apabila tidak dikelola dan dibina  dengan  baik  akan  dapat  menjadi  pemicu  konflik  dan  kekerasan  yang  bisa menggoyahkan  sendi-sendi  kehidupan  berbangsa.  Peristiwa  Ambon  dan  Poso,  misalnya, merupakan contoh kekerasan dan konflik horizontal antar pemeluk agama yang merugikan tidak saja jiwa dan materi tetapi juga mengorbankan keharmonisan hubungan antar umat beragama  di  Indonesia. 1 Terlepas  dari  faktor-faktor  penyulut  utamanya,  konflik  antar pemeluk agama di Ambon dan di tempat-tempat lain dalam skala yang lebih kecil, perlu sedini  mungkin  dicegah  dan  diantisipasi,  termasuk  di  daerah-daerah  yang  sekarang dianggap aman dari konflik dan kekerasan yang dipicu oleh agama.
Daerah  Kota  Pangkalpinang,  sebagaimana  kota-kota  kabupaten  besar  lainnya  di Indonesia,  penduduknya  terdiri  dari  berbagai  etnik,  budaya,  dan  agama  yang  berbeda- beda.  Bahkan,  Kota  Pangkalpinang  saat  ini  sudah  mulai  menjadi  tujuan  dari  para pendatang  dari  luar  daerah  di  Indonesia  tetapi  juga  tempat  bagi  perkembangan  dan penyebaran berbagai  macam  paham, aliran,  dan  organisasi keagamaan,  dari  yang  radikal sampai  dengan  yang  liberal  sudah  mulai  tumbuh  benih-benihnya  walaupun  memang belum  nampak  secara  terang-terangan.  Kelompok-kelompok  fundamental  dan  radikal keagamaan  di    Kota  Pangkalpinang  akhir-akhir  ini  diperkirakan  jumlahnya  mulai meningkat  dan  memiliki  pengikut  yang  dari  hari  ke  hari  semakin  banyak,  terutama kelompok-kelompok  dari  kalangan  Islam  dan  Kristen.  Di  kalangan  Islam  muncul kelompok-kelompok  yang  selalu  menyuarakan  keharusan  adanya  pemberlakukan  syari'at Islam di Indonesia secara tekstualis, yang secara singnifikan berdampak langsung sampai pada tingkat daerah terpencil, sementara di kalangan Kristen muncul kelompok-kelompok yang  gencar  dalam  menyebarkan  misinya  terhadap  masyarakat  non-Kristen.  Upaya masing-masing  kelompok  tersebut,  yang  berseberangan  dengan  kepentingan  kelompok lainnya,  apabila  dibiarkan  dan  tidak  ada  toleransi  serta  saling  pengertian  jelas  akan memicu  terjadinya  konflik  dan  kekerasan  antar  pemeluk  agama  yang  bersifat  berantai
1 Martin  Van  Bruinessen,  Genealogies  of  Islamic  Radicalism  in  post-Suharto  Indonesia  (Utrech: Utrech University, 2002), hlm. 15-16, idem,. “The violence fringes of Indonesia‟s radical Islam”, dalam ISIM Newsletter, 11 December 2002.
sampai pada tingkat paling bawah di daerah-daerah seperti yang terjadi di beberapa daerah yang lain.
Di  wilayah  ini  juga  kemungkinannya  terdapat  pesantren  dan  organisasi  sosial keagamaan yang sering dipersepsikan sebagai "keras", radikal, dan "emoh" berdampingan dengan kelompok agama lain. Sikap seperti ini dipahami secara "acak" dari suara mereka yang  lantang  untuk  memberlakukan  syariat  Islam. 2 Meskipun  belum  terlalu  nampak  dan marak  dipermukaan,  tetapi  akar  rumput  biasanya  sudah  mulai  tumbuh,  kelompok  ormas (partai)  Islam  yang  dikenal  dengan  nama  Hizbuttahrir  yang  disingkat  HTI,  dan  peneliti menduga  kemungkinan  juga  muncul  ormas  yang  tidak  kalah  menariknya  seperti  Majelis Mujahidin  Indonesia  (MMI)  yang  sekarang  dikoordinir  oleh  Irfan  S.  Awwas,  seiring ditahannya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Sementara di pihak lain, keberadaan Gereja Kristen Katolik diberbagai tempat di Kota Pangkalpinang. Gereja Pantekosta juga tidak luput dari asumsi  yang  hampir  senada,  belum  lagi  dengan  agama  Konghucu  (Cina)  yang  lebih dominan  setelah  agama  Islam  dan  agama  Budha  dan    Hindu.  Untuk  itu,  keberadaan elemen  yang  mewakili  entitas  Islam,  Kristen  dan  Katolik  bisa  menjadi  representasi  bagi pembacaan  peta  konflik  dan  kerukunan  umat  beragama  di    Kota  Pangkalpinang. Pengetahuan  peta  konflik  dan  kerukunan  tersebut  menjadi  langkah  awal  bagi  program pembangunan sistem peringatan dini, early warning system , bagi konflik horizontal yang mengatas namakan agama.
Pandangan  tentang  kerukunan  dan  konflik  antar  agama  dari  lembaga  tersebut menjadi  sangat  penting  untuk: pertama ,  merontokkan  prasangka  terhadap image yang telah  terbangun  bagi  keempat  lembaga  tersebut,  jika  memang  hasil  penelitian  nantinya membuktikan  bahwa  mereka  sejatinya  bersifat  inklusif.  Pada  saat  yang  sama  juga memperkokoh  prasangka  dari image tersebut,  apabila  ternyata  hasil  penelitian menunjukkan  yang  sebaliknya. Kedua ,  dapat  diketahui  apa  keinginan  mereka  terhadap agama dan kelompok lain dalam memperlakukan mereka. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan  dapat  menggambarkan  keinginan  masing-masing  kelompok  agama  terhadap yang lainnya, sehingga pada gilirannya dapat diupayakan usaha-usaha untuk membangun dan  meningkatkan  kerukunan  di  antara  mereka  khususnya,  dan  antar  pemeluk  agama secara  luas  pada  umumnya.  Dengan  mengetahui  pandangan  mereka,  kemudian  dapat diketahui  seberapa  besar  potensi  kerukunan  dan  atau  konflik  yang  ada  di  antara  mereka
2 Burhanuddin (ed.), Syari„at Islam: Pandangan Muslim Liberal, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal and The Asia Foundation), 2003, hlm. 225-226.
khususnya,  dan  di  wilayah    Kota  Pangkalpinang  umumnya.  Sementara  yang ketiga , pandangan  tersebut  menjadi  pijakan  rekomendasi  akan  urgensi  program-program kerukunan  sekaligus  menciptakan  apa  yang  kemudian  dikenal  dengan  sistem  peringatan dini dalam kehidupan beragama. Dengan kata lain, hasil penelitian ini menjadi kontribusi bagi upaya pembacaan terhadap potensi konflik dan atau kerukukan antar umat beragama, yang masing-masing menuntut tindakan dan kebijakan yang berkelanjutan.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini hendak menelusuri pandangan dan pemikiran  lembaga  dan  organisasi  keagamaan  di  atas  mengenai  kerukunan  dan  konflik antar pemeluk agama. Adapun pokok permasalahannya dapat dirinci sebagai berikut:
1. Bagaimana  pandangan  tokoh  masyarakat  terhadap  peringatan  dini  terhadap  hubungan antar umat beragama di Kota Pangkalpinang?
2. Bagaimana  upaya-upaya  yang  dilakukan,  baik  oleh  pemerintah  maupun  masyarakat, untuk meningkatkan kerukunan antar pemeluk agama di  Kota Pangkalpinang?

## KAJIAN  TEORITIS
FKUB (Forum  Komunikasi Ummat Beragama)  sebagai wadah forum kerukunan umat beragama  diharapkan  dapat  memainkan  peranannya  dan  secara  aktif  mengupayakan  dialog antar agama dalam upaya penyelesaian masalah-masalah yang dapat menggangu terciptanya kerukunan  antar  umat  beragama,  serta  dapat  membantu  dalam  upaya  perizinan  pendirian rumah ibadah. 3
Sejak  era  reformasi  telah  terjadi  perubahan  konfigurasi  politik  di  negeri  ini.  Menurut AM.Fatwa  secara  substantif  sejak  dahulu  adalah  demokrasi  yang  dikawal  oleh  monokrasi (hukum dan keadilan). Pada zaman Orde Baru, umat Islam seringkali dipojokkan dan selalu dibuat  tidak  berkutik  sehingga  AM.Fatwa  juga  ikut  berteriak  lantang  tentang  hak-hak  umat
3 Rahmawati  Rahmawati, Aplikasi  Nilai-nilai  Toleransi  Dikalangan  Umat  Beragama  di  Serui,  Papua (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).
Islam. Sementara masa kini, umat Islam sudah mempunyai kebebasan untuk berjuang tanpa harus dibela-bela lagi oleh orang yang memiliki keberanian ekstra seperti AM. Fatwa. 4
Tantangan  utama  bagi  umat  Islam  dewasa   ini  adalah  menggali  akar  tradisi  pluralitas pada penafsiran dan implementasi kitab suci. 5 Ini ditegaskan Prof.  H.Abdurrahman Mas'ud, menurutnya  ini  bisa  dilakukan  dengan   mengembangkan  kebudayaan  toleransi,  hubungan antar  madzhab  dan  organisasi   serta  asosiasi  dalam  dunia  Islam  yang  dialogis  dan  damai. ''Islam  itu  satu  adanya,  tetapi  manifestasi  Islam  juga  beragam  secara  kultural.  Tanpa memulihkan prinsip koeksistensi atau hidup berdampingan secara   damai , umat Islam akan terjebak  kembali  pada  pemikiran  kaum Khawarij yang  menganggap  kebenaran  hanyalah miliknya,''  paparnya.  Ditegaskan  Abdurrahman,  peradaban  Islam  dapat   kembali  berjaya ketika  umat  mampu  menjadikan  perbedaan  substansial   sebagai  aset  atau  modal  sosial. ''Peradaban  Islam  mencapai  titik  puncak   terjadi  ketika  harmoni,  saling  menghormati perbedaan  penafsiran  atau   madzhab.  Sebaliknya  kemunduran  peradaban  Islam  terjadi ketika   perpecahan,  fitnah,  memutlakkan  kebenaran  relatif  di  kalangan  umat,   menghiasi,'' tegasnya.
FKUB  Perlu  mewaspadai  Liberalisasi  Agama.  Suryadharma  Ali  mengatakan,  salah satu peran dan tugas FKUB yang sangat penting memang menjaga akidah agama-agama yang ada.  Sekretaris  Jenderal  Depag,  Bahrul  Hayat,  mengatakan,  FKUB  memiliki  peran  penting dalam  mewujudkan  kerukunan  agama  dan  menyejahterakan  umat  beragama.  Sementara  itu, Kepala  Pusat  Kerukunan  Umat  beragama  (PK-UB)  Depag,  Abdul  Fatah,  mengungkapkan bahwa  dalam  Kongres  II  FKUB  ini,  masalah  pendanaan  memang  akan  dibicarakan  dalam pembahasan  mengenai  pedoman  dan  tata  kerja  FKUB.  Selain  itu,  ada  pula  pembahasan mengenai  standar  program  FKUB,  dan  penyusunan  pola  penyelesaian  masalah  FKUB. Kemudian,  mencari  penyelesaian  berbagai  persoalan  yang  bersifat  kasuistik  dalam  rangka mengoptimalkan peran dan fungsi FKUB," 6
Menteri  Agama,  Suryadharma  Ali,  meminta  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama (FKUB),  harus  menjadi  benteng  bagi  akidah  agama.  "Jangan  sampai  masing-masing  agama keluar  dari  akidahnya.  Jika  ini  terjadi,  potensi  konflik  baru  akan  muncul,"  katanya  dalam
4 H.Abdurrahman Mas‟ud, PhD, Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian  Agama  dalam  rangkaian  Dialog  Pengembangan  Wawasan  Multikultural  antar  Pemuka  Agama Islam Pusat dan Daerah, bertajuk Merajut Mozaik Keragaman Melalui Peng .
5 Faqih  Zuhdi  Rahman, Pengaruh  Fatwa  MUI  Nomor:  001/KF/MUI-SU/I/2017  Tentang  Penistaan Agama dalam Putusan PN Medan Nomor: 1612/Pid. B/2018/PN Mdn (2018).
6 Idrus  Ruslan  and  M.  Ag, REORIENTASI  FUNGSI  LEMBAGA-LEMBAGA  KEAGAMAAN  DALAM MENINGKATKAN PERILAKU UMAT BERAGAMA YANG INKLUSIF .
sambutannya saat membuka Kongres II FKUB, di Jakarta, Senin (7/12) malam. Suryadharma mengatakan, salah satu peran dan tugas FKUB yang sangat penting memang menjaga akidah agama-agama  yang  ada.  Apalagi,  kata  dia,  saat  ini  sedang  merebak  upaya  dari  sekelompok orang  untuk  meliberalisasi  agama.  Langkah  tersebut  harus  mendapat  perhatian  dari  semua pihak. 7
Menurut  Suryadharma,  kebebasan  ada  batasnya,  termasuk  kebebasan  dalam  beragama dan  menjalankan  agama.  Jika  kemudian  arahnya  meliberalisasi  tanpa  batas,  ini  artinya mengingkari  hakikat  dari  agama  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  kata  dia,  liberalisasi  agama mestinya  tak  terjadi  di  Indonesia  dan  perlu  mendapatkan  perhatian.  Sekretaris  Jenderal Depag,  Bahrul  Hayat  mengatakan,  FKUB  memiliki  peran  penting  dalam  mewujudkan kerukunan  agama  dan  menyejahterakan  umat  beragama.  Apalagi,  jelas  Bahrul,  FKUB  ini dibentuk di seluruh provinsi dan kota/kabupaten. "Tidak heran  jika ada harapan yang tinggi dari semua pihak terhadap FKUB," 8
Diharapkan, kata Bahrul,  FKUB akan mampu memenuhi ekspektasi tersebut sehingga kerukunan  umat  beragama  bisa  terwujud  dan  terus  terpelihara.  Ia  mengakui,  sebenarnya sudah  ada  banyak  rumusan  dan  keputusan  yang  dihasilkan  FKUB.  Namun,  belum  semua rumusan itu terlaksana dengan baik karena adanya kendala di lapangan.
Hal  yang  sama  juga  diungkapkan  Ketua  Pengurus  Besar  Nahdlatul  Ulama,  (PBNU) Ridwan  Lubis.  Ia  menegaskan,  FKUB  memiliki  peran  strategis  dalam  meningkatkan  dan mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Namun, ia pun mengungkapkan dalam praktiknya,  FKUB  masih  menghadapi  kendala  terutama  soal  kelembagaan  dan  pendanaan. Saat  ini,  jelas  Ridwan,  FKUB  belum  memiliki  rambu-rambu.  Sehingga,  dalam pelaksanaannya,  selalu  muncul  multi  tafsir.  "FKUB  ini  unik,  ada  desain  dari  pusat,  namun bukan  lembaga  struktural  ke  bawah  dan  koordinasinya  bersifat  konsultatif  saja.  Perlu penyamaan visi dengan membuat pedoman dan tata kerja,". 9
Ridwan  menyatakan,  ada  memang  FKUB  yang  telah  berjalan  dengan  baik,  namun sebagian lainnya belum. Kondisi itu disebabkan tak adanya dukungan dana  dari  pemerintah
7 Rahman, Pengaruh  Fatwa  MUI  Nomor:  001/KF/MUI-SU/I/2017  Tentang  Penistaan  Agama  dalam Putusan PN Medan Nomor: 1612/Pid. B/2018/PN Mdn .
8 Ridwan  Lubis, Analisis  pengembangan  kompetensi  penyuluh  agama  pada  ditjen  bimas  islam xtmbnterian agama republik indonesia dalam memelihara kerukunan umat beragama (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Pascasarjana Fakultas Ushuluddin dan …, 2017).
9 Aldila  Dyas  Nurfitri,  „Toleransi  Beragama  dengan  Tepa  Slira  dan  Empan  Papan‟, REVITALISASI TOLERANSI BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL , p. 55.
daerah.  Ada  pula  pemerintah  daerah  yang  memberikan  dana  tapi  tidak  langsung,  hanya memfasilitasi. Jadi, kata dia, perlu dibuat pedoman mengenai pendanaan ini.
Sementara itu, Kepala Pusat Kerukunan Umat beragama (PK-UB) Depag, Abdul Fatah, mengungkapkan  bahwa  dalam  Kongres  II  FKUB  ini,  masalah  pendanaan  memang  akan dibicarakan dalam pembahasan mengenai pedoman dan tata kerja FKUB. Selain itu, ada pula pembahasan  mengenai  standar  program  FKUB,  dan  penyusunan  pola  penyelesaian  masalah FKUB.
Menurut Abdul, akan ada tindak lanjut pula mengenai segala hal yang telah diputuskan FKUB.  "Kita  akan  menindaklanjuti  keputusan-keputusan  penting  menyangkut  kebijakan FKUB  secara  nasional. 10 Kemudian,  mencari  penyelesaian  berbagai  persoalan  yang  bersifat kasuistik dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi FKUB," 11

## A. Kedudukan Dan Tugas Pokok FKUB
Forum  Kerukunan  umat  Beragama  yang  selanjutnya  disebut  FKUB  adalah  forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara  dan  memberdayakan  umat  beragama  untuk  kerukunan  dan  kesejahteraan. FKUB mempunyai tugas yaitu:
1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
2. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;
3.  Menyalurkan  aspirasi  ormas  keagamaan  dan  masyarakat  dalam  bentuk  rekomendasi sebagai  bahan Kebijakan Walikota Kota Pangkalpinang;
3. Melakukan  sosialiasasi  peraturan  perundang-undangan  dan  kebijakan  dibidang keagamaan
4. yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
5. Memberikan rekomendasi tertulis tentang persetujuan pendirian rumah ibadah.
6. Membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Kota Pangkalpinang.
10 Nandan  Iskandar  et  al., Penguatan  Peran  Intelijen  Kejaksaan  dalam  Pengawasan  Aliran Kepercayaan  dan  Aliran  Keagamaan  dalam  Masyarakat  (PAKEM)  Demi  Ketertiban  dan  Ketentraman  Umum (Jakarta: Kejaksaan Agung Pusat Penelitian dan Pengembangan, 2017).
11 Novi Hendri, Modernisme Dalam Keberagamaan Mahasiswa Di Sumatera Barat (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meddan, 2018).

## B. Landasan/Dasar Hukum FKUB kota Pana Pinang
1). Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 & 8 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama,  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat Beragama dan Pendirian Rumah lbadat.
2).  Surat  Keputusan  Walikota  Kota  Pangkalpinang  nomor  430/11/767/WK-Pyk/2007 tanggal  25  Oktober  2007  tentang  Pemberdayaan  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama dan Pendirian Rumah lbadat Kota Kota Pangkalpinang. 12

## C. Lingkungan Strategis

## 1. Faktor Kekuatan ( Strength ) 13
a)  Adanya  ketentuan/peraturan  yang  mengatur  dan  melandasi  pembentukan  Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
b)  Adanya  pengurus  yang  berkompeten  dalam  berbagai  disiplin ilmu  dan  kemampuan untuk  menjalin  relasi  dan  negosiasi  dalam  berbagai  hal  yang  dibutuhkan  untuk pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
c)  Adanya  dukungan  dari  Pemerintah  dan  Ormas  Keagamaan,  LSM  Agama  atau Majelis-Majelis Agama tentang pentingnya kerukunan dan kebersamaan;
d) Berfungsinya sekretariat FKUB.

## 2. Faktor Kelemahan ( Weakness ) 14
a)  Belum  maksimalnya  komunikasi  antar  Pengurus  dalam  menjalankan  fungsinya sebagai   bagian dari organisasi;
b) Kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan;
12 Rahman, Pengaruh  Fatwa  MUI  Nomor:  001/KF/MUI-SU/I/2017  Tentang  Penistaan  Agama  dalam Putusan PN Medan Nomor: 1612/Pid. B/2018/PN Mdn .
13 Elismayanti  Rambe, Efektivitas  Komunikasi  Pengurus  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (Fkub) Dalam Pencegahan Konflik Keagamaan Di Kabupaten Labuhanbatu (Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2014).
14 Muhammad  Rifa‟i, Metode  Penyelesaian  Konflik  Sara  Demi  Mewujudkan  Perdamaian  Di  Aceh Singkil (2018).
c) Terbatasnya ketersediaan anggaran dana yang ada;
d)  Kurangnya  data  dan  informasi  mengenai  peta  agama,  sosial,  budaya,  ekonomi  dan politik di Kab.Bangka sampai ke tingkat kelurahan.
3. Faktor Peluang ( Opportunity )
a) Adanya kesepakatan antar tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk mewujudkan FKUB;
b)  Adanya  kebutuhan  melakukan  kerjasama  pemeluk  agama  untuk  mengatasi masalah sosial/bersama;
c)  Adanya  organisasi  kemasyarakatan  atau  keagamaan  yang  memiliki  visi  dan  misi yang sejalan dengan FKUB;
d)  Adanya  konsensus  nasional  mengenai  nilai-nilai  umum  yang  bersifat  fundamental dan dapat disepakati bersama oleh sebagian besar masyarakat Indonesia (antara lain seperti Sumpah Pemuda, Pancasila, UUD 45);
e)  Adanya  budaya,  tradisi  masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  yang  bersifat  arif  dan bijaksana dan masih terpelihara pada berbagai komunitas ( local wisdom ).
4. Faktor Ancaman ( Treath )
a) Kesepakatan tentang kerukunan umat beragama baru ditingkat  pimpinan organisasi, belum menyentuh masyarakat lapisan paling bawah ( grass root );
b)  Krisis  diberbagai  bidang  yang  terjadi  beberapa  tahun  lalu,  pada  akhirnya  selain menciptakan  hilangnya  kepercayaan  sebagian  masyarakat  terhadap  aparat pemerintah  (birokrasi  dan  militer),  yang  selama  bertahun-tahun  terlanjur memperlihatkan sikap yang kurang mendapat simpati sebagian masyarakat, sehingga memunculkan sikap saling curiga yang tinggi antar berbagai kelompok masyarakat;
c) Akibat arus globalisasi informasi, berkembang pula paham keagamaan yang semakin menciptakan eksklusifitas dan sensitifitas kepentingan kelompok;
d)  Kesenjangan  sosial,  ekonomi  dan  politik.  Kesenjangan  dalam  berbagai  hal  ini mempermudah  pengikut  agama  terseret  dalam  arus  persaingan,  pertentangan  dan bahkan
e) Adanya pihak-pihak asing yang tidak menginginkan terciptanya KUB di Indonesia.
Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  Bangka  Belitung  melihat  belum  ada indikasi  mengarah  terhadap  konflik  horizontal  terkait  pluralisme  agama  di  Bangka Belitung. Namun meskipun demikian, menurutnya masing-masing pihak perlu mawas diri. Ketua  FKUB  Bangka  Belitung  Rusli  Rusnadi  kepada  Bangka  Pos  Group,  Jumat  (11/2) mengungkapkan kalau sejauh ini situasi di Bangka Belitung khususnya di Pangkalpinang masih dikatakan kondusif.
Gejala-gejala sosial yang dimungkinkan terjadinya konflik antar pihak baik itu agama, ras  dan  suku  belum  terjadi.  bangka  Belitung  bahkan  diklaim  wilayah  yang  paling kondusif. "Di Bangka Belitung masyarakatnya kondusif. Tidak terlihat ada gejala  konflik terjadi,"  kata  Rusli.  Ia  mengungkapkan,  kalau  sejauh  ini  pihaknya  gencar  berkomunikasi dan berdialog antara tokoh agama untuk menggalang persatuan agar tidak terjadi konflik yagn terjadi di daerah lain. Ini menurutnya yang mesti ditingkatkan lagi.   "Kita tingkatkan komunikasi  kita  antar  agama  dalam  FKUB,"  katanya.Apakah  berpeluang  terjadi  konflik, Rusli  mengatakan  bsia  saja.  Hal  ini  jika  masyarakat  tidak  menjalankan  aturan sebagaimana mestinya”.

## METODE PENELITIAN

## A. Sifat Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif yang  bersifat eksploratif ,  sehingga berupaya  untuk  mencari  informasi  kualitatif  yang  lengkap  dan  mendalam  tentang pandangan  dan  pemikiran  lembaga  dan  organisasi  keagamaan  di    Kota  Pangkalpinang, dalam hal ini adalah Majelis  Mujahidin Indonesia (MMI),  Hizbuttahrir (HTI).  Penentuan sampel  dilakukan  didasarkan  pada  tujuan  tertentu  ( purposive  sample ),  yaitu  kelompok- kelompok yang memang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai kelompok yang memiliki kecenderungan  fundamentalis.  Secara  metodologis  penelitian  ini  menggunakan pendekatan  Fenomenologis  ( phenomenological  approach ),  karena  hendak  berupaya memahami  dan  mendalami  paham  dan  kecenderungan  keagamaan  yang  dianut  oleh kelompok-kelompok keagamaan tersebut dari perspektif mereka sendiri. 15
15 Rambe, Efektivitas  Komunikasi  Pengurus  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (Fkub)  Dalam Pencegahan Konflik Keagamaan Di Kabupaten Labuhanbatu .

## B. Lokasi Penelitian
Adapun  penelitian  yang  sifatnya  penelitian  lapangan  ( field  research )  ini,  peneliti memilih  lokasi  yang  bertempat  di  Daerah  Kota  Pangkalpinang.    Sumber  data  dari penelitian  ini  adalah  dokumen  dan  pandangan  resmi  dari  masing-masing  kelompok keagamaan  yang  bergabung  dalam  FKUB  (Forum  Kerukunan  Antar  Umat  Beragama), inilah  yang  menjadi  obyek  penelitian.  Data  tersebut  akan  dikumpulkan  dengan  teknik dokumentasi arsip-arsip  resmi, observasi langsung,  dan wawancara mendalam  ( indepth interview ). Dalam menganalisis  data yang  terkumpul, dilakukan telaah  dan reduksi  data , serta penyajian  data sehingga  kemudian  dimungkinkan  untuk  melakukan penarikan kesimpulan yang berupa deskripsi pandangan dan pemikiran mereka mengenai kerukunan dan  konflik  antar  pemeluk  agama,  sebagaimana  yang  menjadi  pokok  permasalahan penelitian ini. 16

## C. Sumber Data

## 1. Data Primer
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research ) sebagai data primer dilengkapi  dengan  data  pustaka  ( library  research )  sebagai  data  primer . Untuk mendukung  teori-teori  dan  dasar-dasar  tentang  materi  dan  misi  yang  terdapat  pada Forum Kemouniasi antar Umamat Beragama yang telah ada dan baku.
Adapun  persiapan  penelitian  ialah  mendayagunakan  sumber  informasi  yang terdapat  di  perpustakaan  dan  jasa  informasi  yang  tersedia  (Internet).  Literatur  sangat mendukung dan diperlukan sebagai data primer, suatu landasan yang logis bahwa suatu penelitian  dapat  dilakukan  dengan  baik  apabila  orientasi  pendahuluan  diperpustakaan. Oleh  karenanya  data  perpustakaan  sangat  membantu  peneliti  memperkaya  dan memperdalam  istilah  dan  metodologi  dalam  dimensi  kajian  yang  berkaitan  dengan Forum Komunikasi Antar Ummat Beragama (FKUB). 17

## 2. Data Sekunder
Berdasarkan  metode  pengumpulan  data,  penelitian  ini  merupakan  penelitian lapangan ( field research ) sekaligus penelitan pustaka ( library research ), kedua sumber
16 herwan  Herwan  and  Imam  Makruf, Manajemen  Pendidikan  Sikap  Toleransi  Di  Madrasah  Aliyah Pondok Pesantren Diponegoro Bali (Iain Surakarta, 2019).
17 Rambe, Efektivitas  Komunikasi  Pengurus  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (Fkub)  Dalam Pencegahan Konflik Keagamaan Di Kabupaten Labuhanbatu .
data  ini  saling  melengkapi  sumber-sumber  lapangan  dan  pustaka  sekaligus.  Adapun data  kepustakaan  yang  diperoleh  yaitu  berupa  teori-teori  tasawuf  dan  tarekat  sebagai data  pendukung  dan  akurasi  data  di  lapangan.  Sedangkan  data  lapangan  diperoleh pendekatan  partisipasi  yakni  peneliti  ikut  serta  berinteraksi  dengan  amalan  tarekat bersama  dengan  para  jamaah  tarekat  tersebut,  selain  itu,  data  diperoleh  melalui wawancara  dengan  beberapa  informan  dari  berbagai  kalangan,  dari  guru  (Mursyid), Khalifah tarekat, murid tarekat, dan tokoh masyarakat serta ulama. Menggunakan Tape record (rekaman) dan kamera untuk dokumentasi (gambar). Adapun sumber informan adalah  kalangan  ulama,  cendekiawan  muslim  yang  tergolong  pemerhati  tasawuf  dan tarekat,  Guru  (Mursyid)  tarekat  Naqsyabandiyah,  demikian  juga,  melibatkan  beberapa Ulama dan tokoh masyarakat dalam wilayah daerah penelitian tersebut. 18

## D.Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

## 1. Metode Verstehen
Pada  penelitian  tipe  ini  metode verstehen digunakan  pada  tahap  pengumpulan data.  Data  yang  dikumpulkan  dipahami  berdasarkan  kategori  serta  karakterisitik masing-masing, mengingat dalam penelitian ini data yang terkumpul adalah merupakan data verbal, maka peneliti berusaha menganalsis data secara  bertahap. Data yang telah ada, sedapat  mungkin  dianalisa  lebih  awal  sehingga  bisa  memanfaatkan  waktu  secara efektif dan efesien, dengan demikian bisa mendapatkan data tambahan melengkapi data sebelumnya.

## 2. Metode Interpretasi
Dalam setiap pengumpulan data, peneliti kemudian melakukan analisis data, untuk menghindari terjadinya penumpukan data yang bisa mempersulit mengingat makna setiap data yang ada, untuk mengungkapkan arti, menunjukkan arti serta mengungkapkan esensi pemikiran filosofis secara objektif. Jikalau sumber data verbal dalam bentuk bahasa asing (khas daerah) maka selanjutnya harus disertai dengan terjemahan lebih dahulu, atau disusul pemaknaan.
18 HERWAN  And  Makruf, MANAJEMEN  PENDIDIKAN  SIKAP  TOLERANSI  DI  MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN DIPONEGORO BALI .

## DATA HASIL PENELITIAN
Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah  di  bidang  pelayanan,  pengaturan  dan  pemberdayaan  umat  beragama,  maka kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional oleh karena itu  kerukunan  yang  ingin  diwujudkan  merupakan  kerukunan  yang  dinamis,  kreatif  dan inovatif.  Hal  ini  disebabkan  karena  kerukunan  hidup  umat  beragama  bukanlah  sesuatu yang sudah selesai akan tetapi terus berproses. Kerukunan itu hendaklah berasal dari akar- akar  tradisi  masyarakat  setempat  sehingga  dengan  mudah  dapat  dipahami  dan dilaksanakan oleh masyarakat.
Untuk  menuju  kepada  perwujudan  kerukunan  umat  beragama  yang  berkelanjutan tersebut telah ditentukan dengan adanya kerjasama yang harmonis antara sesama pemuka agama,  antara  pemuka  agama  dengan  aparat  pemerintah.  Dalam  mewujudkan  kerukunan umat beragama yang berkelanjutan dalam bentuk forum kerukunan umat beragama, telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun  2006  yang  mengamanatkan  adanya  empat  tugas  dan  fungsi  FKUB  yaitu: melakukan  dialog,  menampung  aspirasi,  menyalurkan  aspirasi,  sosialisasi  peraturan  dan undang  undang  yang  berkenaan  dengan  pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  dan pemberdayaan masyarakat.
Pengamatan  di  lapangan  pada  umumnya  FKUB  di  daerah  masih  lebih  banyak terfokus  pada  pemberian  rekomendasi  terhadap  permohonan  pendirian  rumah  ibadat padahal tugas itu lebih bersifat insidental dibanding dengan tugas FKUB yang berlangsung secara  berkesinambungan  sebagaimana  disinggung  di  atas.  Untuk  itulah  perlu  disusun program  kerja  FKUB  sebagai  pedoman  dalam  pengembangan  kinerja  FKUB  di  daerah yang  terdiri  dari:  Pelaksanaan  Dialog,  Menampung  Aspirasi,  Menyalurkan  Aspirasi, Sosialisasi Peraturan/Perundangan-undangan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
Sehubungan  uruaian  di  atas,  khsusnya  di  kota  Pangkalpinang  dapat  dinyatakan bahwa terjadi hal yang sama dengan pada umumnya di daerah lain.  Dimana peran FKUB memang  belum  maksimal  bahkan  menurut  penuturan  Bapak  Kandepaq  Kota Pangkalpinang  menyatakan  bahwa  memang  FKUB  masih  berlum  berjalan  dengan  baik sebagaimana  yang  dimanatkan  dalam  SK  di  atas,  dengan  beberapa  alasan  yakni; disamping perhatian pemerintah dalam hal dukungan dana masih sangat rendah sehingga
jika  dana  itu  digunakan  sesuai  dengan  peruntukannya  tentu  saja  sangat  jauh  dari  cukup, akibatnya para pemuka agama kurang reius untuk menjalan program yang terkait dengan FKUB tersebut. Alasan lainnya adalah karena kemungkinan karena daerah Pangkalpinang terbilang  kondusif  dan  masyarakatnya  juga  tidak  pernah  mengalamai  kisruh  yang  serius sehingga  fungsi  FKUB  terbilang  tidak  disibukkan  oleh  isu-isu  sarah,  ya  sebutlah  Forum Kerukunan antar Umat Beragama belum berjalan aktif”. 19
Adapun rumusan rinci dari program kerja dimaksud, adalah sebagai berikut:

## 1. Pelaksanaan Dialog
a) Meningkatkan  frekwensi  pertemuan  baik  terjadwal  maupun  tidak  terjadwal  di kalangan  anggota  FKUB  yang  bertujuan  untuk  mempersatukan  visi  dan  misi  yang diemban oleh FKUB.
b) Menyusun  topik-topik  pembahasan  tentang  berbagai  persoalan  yang  muncul  baik lingkup  daerah,  nasional  maupun  internasional  dan  apabila  dipandang  perlu mempublikasikan  hasil  dialog  itu  kepada  media  massa  agar  masyarakat  memiliki panduan dalam mengambil sikap terhadap berbagai persoalan aktual.
c) Bekerjasama  dengan  majelis-majelis  agama/  pemuka    agama/pemimpin  agama/ organisasi      keagamaan  untuk  melakukan  dialog  internal  umat  beragama  agar terjembataninya  perbedaan  untuk  kebersamaan  yang  berkaitan  dengan  pemahaman dasar akidah/teologi.
d) Membangun semangat kebersamaan agar wakil suatu agama yang menjadi anggota FKUB  hendaknya  diakui  sebagai  wakil  dari  semua  unsur  kelompok  agama  yang bersangkutan.
e) Bersama-sama  dengan  masyarakat  melakukan  dialog  tentang  topik-topik  tertentu yang  dimiliki  oleh  semua  agama  sehingga  dapat  dibangun  suatu  wawasan pemahaman yang luas mengenai konsep suatu agama tentang hal-hal tertentu.
f) Mendorong  terwujudnya  saling  komunikasi  antar  pemuka  agama  baik  yang  berada di  dalam  maupun  di  luar  FKUB  sehingga  masing-masing  pemuka  agama  dapat memahami aspirasi dari masing-masing kelompok agama.
19 Drs.  Paidi  Ahmad,  selaku  tokoh  agama  (Muslim)  yang  juga  sedang  menjabat  sebagai  Kandepag Kota Pangkalpinang, wawancara tgl 16 Februari 2014 di ruang kerja yang bersangkutan .
g) Mengadakan dialog di kalangan kelompok sosial seperti generasi muda dan wanita untuk  membangun  rasa  tanggung  jawab  bersama  terhadap  kerukunan  umat beragama.
h) Mengadakan  dialog  dengan  pejabat  pemerintah  daerah  dan  DPRD  agar  kehadiran pemuka  agama  dapat  menjadi  rujukan  masyarakat  dalam  mengha 20 dapi  berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan sebagainya.
i) Mengadakan  dialog  dengan  stake  holder  dalam  upaya  membangun  kebersamaan guna  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat  yang  rukun  dalam  bidang ipoleksosbud hankam.
j) Mengadakan  dialog  dengan  pimpinan  pendidikan  mulai  dari  Taman  Kanak-Kanak sampai  pendidikan  tinggi  untuk  mensosialisasikan  gerakan  kerukunan  umat beragama di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan.
k) Membangun  komunikasi  dialogis  dengan  LSM  kerukunan  umat  beragama  dan pusat-pusat dialog yang ada di daerah masing-masing untuk membangun kerjasama dalam pemeliharaan kerukunan terutama dalam melaksanakan fungsi FKUB.

## 2. Menampung Aspirasi
a) Melakukan  kunjungan  kepada  tingkat  kecamatan,  kelurahan/desa  guna  mendengar aspirasi masyarakat terhadap kondisi kehidupan umat beragama.
b) Setelah  pemberlakuan  PBM  No.  9  dan  No.  8  Tahun  2006  dilakukan  pendataan tentang  perkembangan  tempat-tempat  ibadah  yang  belum  mendapatkan  izin membangun  dan  menempati  bangunan  yang  bukan  rumah  ibadat,  dan  berupaya mencari solusi penyelesaiannya. 21
c) Melakukan  kliping  berita  dari  media  cetak  dan  elektronik  baik  daerah  maupun nasional  tentang  berbagai  surat  pembaca  dan  komentar  yang  berkaitan  dengan persoalan-persoalan kerukunan umat beragama di daerah.
d) Menampung  aspirasi  umat  beragama  tentang  kondisi  penyiaran  agama  yang  tidak sejalan dengan semangat kerukunan umat beragama.
20 Lubis, Analisis  pengembangan  kompetensi  penyuluh  agama  pada  ditjen  bimas  islam  xtmbnterian agama republik indonesia dalam memelihara kerukunan umat beragama .
21 Rambe, Efektivitas  Komunikasi  Pengurus  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (Fkub)  Dalam Pencegahan Konflik Keagamaan Di Kabupaten Labuhanbatu .
e) Menampung  aspirasi  kelompok  umat  beragama  yang  mengalami  kesulitan  untuk mendirikan rumah ibadat yang memerlukan bantuan FKUB untuk memfasilitasinya.
f) Menampung aspirasi masyarakat terhadap adanya kelompok keagamaan yang tidak mematuhi  PBM  No.  9  dan  8  Tahun  2006  yang  berkenaan  dengan  berdirinya bangunan-bangunan liar mengatasnamakan rumah ibadat.
g) Menampung  aspirasi  kelompok-kelompok  agama  minoritas  agar  mereka  terpenuhi hak-haknya dalam melakukan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
h) Menampung  aspirasi  umat  beragama  agar  memperoleh  pelayanan  barang-barang konsumsi halal yang tidak tercampur dengan unsur-unsur haram.
i) Menampung aspirasi umat beragama yang ingin menonjolkan identitas agamanya, sehingga tidak menimbulkan polarisasi.
j) Menampung  aspirasi  umat  beragama  terhadap  kekhawatiran  penyebaran  gerakan sempalan  yang  mengatasnamakan  aliran  keagamaan  tertentu  yang  dapat  merusak keharmonisan hubungan umat beragama.
Menurut  pendapat  seorang  informan  bahwa  “justru  dikalangan  internal  ummat islam  sendiri  perlu  ada  control  terhadapat  hal-hal  yang  terkait  dengan  keagaman  baik dimasyarakat  itu  sendiri  maupun  dengan  kebijkan  pemerintah  agar  tidak  terjadi  over atau  melebihkan  salat  satu  agama  dibandingkan  dengan  agama  lain  dalam  hal pemberian  pelayanan.  Dan  menurutnya  terdapat  salah  satu  kelompok  remaja  Mesjid yang  cukup  berpengaruh  dan  dekat  dengan  elemen  pemerintah,  perkembangan  demi perkembangan  justru  menjadi  alat  kondaraan  politik  dan  kepentingan  kelompok tertentu,  fenomena  ini  tentu  saja  melemahkan  peran  dan  fungsi  serta  kebebasan  bagi kelompok  remaja  tersebut,  dan  juga  sudah  melenceng  dari  fungsi  yang  seharusnya dijalankan”. 22

## 3. Menyalurkan Aspirasi
a) Mendorong  Bupati/Walikota  agar  dapat  memberikan  respon  terhadap  permohonan izin pendirian rumah ibadat selambat-lambatnya 90 hari dihitung pada hari pertama panitia pendirian rumah ibadat telah melengkapi semua persyaratan.
22 Iwan  Setiawan  selaku  stas  di  Kemenag  Kota  Pangkalpinang,  dia  sangat  peduli  dengan  kelompok keagamaan  dan  memang  sejalan  dengan  bidangnya  di  kantor  yang  khusus  menangani  bidang  Forum Kemunikasi antar umat Beraga (FKUB) di kota Pangkalpinang.
b) Menyalurkan  aspirasi  umat  beragama  yang  merasa  terganggu  kegiatan keagamaannya oleh suatu kelompok agama tertentu melalui jalan musyawarah atau kekeluargaan.
c) Menyalurkan  aspirasi  umat  beragama  yang  merasa  terganggu  dengan  berbagai perilaku  oleh  sebagian  anggota  masyarakat  seperti  perjudian,  pelacuran,  minuman keras, pemerasan, penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.
d) Menyalurkan  aspirasi  umat  beragama  agar  masing-masing  dapat  merayakan  hari besar keagamaan yang secara kebetulan terjadi bersamaan  waktunya.
e) Memfasilitasi  aspirasi  umat  beragama  untuk  memperoleh  kemudahan  dalam penyediaan tempat pemakaman umatnya.
f) Membantu  terselenggaranya  acara  penelaahan  kitab  suci  masing-masing  agama dalam rangka memperluas kesempatan pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran agama masing-masing.
Tiga  poin  di  atas  ada  perbedaan  kenyataan  yang  ditemukan  di  lapangan  dengan mengutip penuturan salah satu informan yang menyatakan bahwa:
“Peran  FKUB  di  khususnya  di  kota  Pangkalpinang  belum  berjalan  secara  efektif sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  oleh  keputusan  mentri  di  atas,  salah  satu alasannya  adalah  belum  berjalannya  rogram  FKUB  itu  sendiri  oleh  para  pengurus FKUB.  Sehingga  dianjurkan  agar  kegiatan  FKUB  dapat  lebih  dimaksimalkan  mulai dari program untuk kalangan internal FKUB sendiri terlebih lagi untuk program untuk eksternalnya.  Jika  ingin  FKUB  berjalan  lebih  efektif,  maka  harus  membuat  program lebih  banyak  dan  lebih  aplikatif  dan  tanggap  terhadap  kebutuhan  semua  kalangan penganut agama. Terutama membangun konsep pemikiran untuk saling memperdalam kajian  agama  yang  berbeda  dengan  agama  yang  telah  dianut  bagi  penganutnya, sehingga dengan demikian tentu bisa memahami agama orang lain, dan itu lebih dapat menjamin terciptanya toleransi dan saling menghargai penganut agama lain”. 23
23 Dr. Rusdy Sulaiman selaku tokoh agma Islam, juga sebagai Dosen Senior di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung.

## 4. Sosialisasi Peraturan/Perundangan-undangan
a) Mensosialisasikan  kepada  masyarakat  tentang  PNPS  No.  1  Tahun  1965;  SKB Menag dan Mendagri No. 70 Tahun 1977; SKB No. 1 Tahun 1979; PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, PP No. 55 Tahun 2007, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
b) Bekerjasama  dengan  Pemerintah  melanjutkan  sosialisasi  kepada  instansi pemerintahan  terutama  kepada  para  Camat  dan  Lurah/Kepala  Desa  agar  mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam memelihara kerukunan.

## 5. Pemberdayaan Masyarakat
a) Mengidentifikasi,  memetakan  masalah  dan  potensi  kerukunan  beragama  di  daerah masing-masing.
b) Merumuskan  upaya  mengatasi  persoalan  kemiskinan  yang  dapat  mengganggu kerukunan  hidup  umat  beragama  melalui  upaya  membangun  kemitraan  dengan instansi terkait beserta lembaga-lembaga sosial lainnya.
c) Ikut  mendorong  upaya  mencerdaskan  kehidupan  masyarakat  melalui  lembaga- lembaga  pendidikan  yang  berguna  untuk  menghindarkan  masyarakat  agar  tidak mudah terkena provokasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab.
d) Mendorong  instansi  terkait  serta  kelompok  pengusaha  untuk  mengatasi  persoalan pengangguran  yang  berpeluang  terkena  upaya  saling  mempertentangkan  umat beragama.
e) Ikut  mendorong  umat  beragama  untuk  selalu  mentaati  ketentuan  perundang- undangan guna terwujudnya kehidupan umat beragama yang tertib dan berdisiplin.
f) Mendorong umat beragama untuk mengintegrasikan semangat keberagaman dengan kebangsaan sehingga keduanya dapat berjalan secara seimbang.
g) Mendorong umat beragama untuk memiliki etos kerja sehingga dapat mensinergikan antara kegiatan ibadah keagamaan dengan semangat etos kerja.
h) Ikut  memperkuat  ketahanan  budaya  umat  beragama  agar  memiliki  jati  diri  bangsa agar  mampu  melakukan  proses  seleksi  terhadap  penetrasi  budaya  asing  sehingga dapat mengambil nilai positif dari budaya asing.
i) Mendorong  umat  beragama  untuk  memiliki  ketahanan  moral  dalam  memasuki
proses globalisasi.
j) Ikut mendorong terjadinya proses integrasi umat beragama untuk menuju penguatan terhadap  empat  pilar  kekuatan  bangsa  Indonesia  yaitu:  Pancasila,  UUD  1945, Bhinneka Tungal Ika, dan, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
k) Mengkoordinasikan  kerjasama  sosial  antar  umat  beragama  dalam  rangka membangun kehidupan yang rukun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut  Noblana  Adib  dengan  pandangannya  yang  lebih  fleksibel  dan  moderat bahwa  “sebetulnya  peran  FKUB  jika  dikatakan  belum  berjalan  maksimal  dan  efektif  itu diakibatkan  oleh  faktor  kondisi  di  lingkungan  masyarakat  Bangka  sendiri  memang terbilang aman dan damai-damai saja sehingga pemerintah tidak memiliki kefanikan untuk suatu konfklik komunan yang akan terjadi, bahkan dipandang bahwa para penganut agama dengan hidup berdampingan dengan berbeda keyakinan tidak ada masalah, dan dianggap tidak  perlu  dipikirkan  secara  serius.  Baginya  dengan  tidak  memikirkan  akan  adanya  hal- hal yang dibayangkan sebagai masalah itu lebih membangun mental untuk selalu meyakini bahwa  memang  tidak  akan  pernah  ada  masalah  terkait  dengan  permasalahan  ras  dan agama,  lain  halnya  dengan  kultur  masyarakat  di  Ambon  dan  sekitarnya  yang  memang sudah terjadi konplik yang fenomenal” 24

## B . Hubungan Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama
Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  adalah  forum  yang  dibentuk  oleh masyarakat  dan  difasilitasi  oleh  Pemerintah  dalam  membangun,  dan  memelihara, memberdayakan  umet  beragama  untuk  kerukunan  dan  kesejahteraan,  FKUB  bersifat independen  dalam  menetapkan  kebijakan  melalui  musyawarah  dan  mufakat.  Namun sekalipun  demikian,  FKUB  hendaklah  membangun  jaringan  hubungan  kerja  yang harmonis  dengan  lembaga-lembaga  terkait  seperti  dengan  Dewan  Penasehat,  Pemuka- Pemuka  Agama  dan  Organisasi  Kemasyarakat  Keagamaan  dan  Pemerintah  Daerah setempat. Berkenaan dengan itu, maka perlu dirumuskan Pedoman Hubungan Kerja antara FKUB dengan lembaga-lembaga dimaksud yaitu sebagai berikut.
24 Noblana  Adib.  M.Pd.I.  M.A,  selaku  aktivis  keislaman  dan  ilmu-ilmu  soaial  juga  sebagai  Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung.

## 1. Hubungan Kerja FKUB dan Dewan Penasehat
25
1. FKUB dan Dewan Penasehat FKUB melakukan pertemuan berkala sedikitnya sekali dalam  tiga  bulan  untuk  bertukar  informasi  tentang  langkah  kebijakan  yang  diambil FKUB,  demikian  juga  tentang  pelaksanaan  tugas  Dewan  Penasehat  yaitu memberikan  masukan  kepada  Kepala  Daerah  guna  perumusan  kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan memfasilitasi hubungan FKUB dengan instansi-instansi terkait.
2. FKUB dapat meminta bantuan Dewan Penasehat apabila mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan bulat melalui proses musyawarah mufakat.
3. Dewan  Penasehat  dapat  mendorong  terwujudnya  keterpaduan  di  kalangan  anggota FKUB sehingga diharapkan dapat terciptanya harmonisasi di kalangan anggotanya.
4. FKUB  dapat  meminta  dukungan  Dewan  Penasehat  atas  kesepakatan  rekomendasi yang diambil  FKUB dan  Kepala Kantor  Departemen Agama  Kabupaten/Kota  yang berkenaan dengan permohonan pendirian rumah ibadah.
5. Dewan  Penasehat  dapat  menyelenggarakan  pertemuan  segi  tiga  antara  Dewan Penasehat,  FKUB  dan  Pemerintah  Daerah  membahas  dasar  kebijakan  pemerintah dalam  pemberian  izin  pendirian  rumah  ibadah,  izin  sementara  penggunaan  bukan bangunan rumah ibadat sebagai tempat ibadah paling lama 2 (dua) tahun.
6. Dewan Penasehat FKUB dapat mengingatkan Kepala Daerah bila dalam waktu 90 hari belum memberikan respon terhadap permohonan izin pendirian rumah ibadah.
7. FKUB  dapat  mengundang  Dewan  Penasehat  dan  Kepala  Daerah  untuk  dapat menerapkan  keseluruhan  persyaratan  pendirian  rumah  ibadah  sebagaimana  yang dimaksud dalam dalam Pasal 13 dan 14 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006.
8. Dewan  Penasehat,  diminta  atau  tidak  diminta,  dapat  mengundang  FKUB membahas  suatru  persoalan  aktual  di  masyarakat  yang  dipandang  dapat mengganggu kerukunan umat beragama.
9. FKUB  dapat  mengajukan  usulan  permintaan  alokasi  anggaran  APBD  melalui Dewan Penasehat.
25 Rakor Fkub Se Indonesia, Bandung 6 S/D 8 Agustus 2008 .
10. Dewan  Penasehat  FKUB  mendorong  Kepala  Daerah  dan  DPRD  menetapkan alokasi anggaran untuk kegiatan FKUB.
11. FKUB  dapat  mengundang  Dewan  Penasehat  untuk  membahas  berbagai  aspirasi umat  beragama  yang  ditampung  dan  disalurkan  oleh  FKUB  antara  lain  yang berkenaan  dengan  kebutuhan  pelaksanaan  peringatan  keagamaan bagi  dua  atau lebih agama yang bersamaan waktunya.
Menurut  pendapat  Dr.  Zayadi  sepakat  dengan  penyampaian  Bupati  Bangka  dalam sambutannya  mengungkapkan  bahwa  “dewasa  ini  bangsa  kita  sedikit  terganggu  oleh ancaman  disintegrasi  bangsa  yang  sangat  menganggu  perkembangan  dan  kemajuan pembangunan  bangsa.  Tidak  hanya  secara  geopolitik,  namun  ancaman  perpecahan mengintai  keharmonisan  social  masyarakat.  Salah  satu  yang  menjadi  sorotan  kita  semua adalah kenaekaragaman agama di tanah air yang selama ini selalu dalam rantai kerukunan dan  bila  terjadi  goncangan  dan  sedikit  kehilangan  keseimbangan  akibat  pengaruh dinamika  perubahan  sosial  dalam  hubungan  internasional.  Hal  ini  lanjut  bupati  menjadi perhatian  serius  dan  harus  ada  tindakan-tindakan  yang  dapat  menjaga  kerukunan keharmonisan dalam lingkaran kenaekaragaman beragama di negara kita” 26 .

## 2. Hubungan FKUB dengan Majelis Agama , Pemuka Agama/LSM Kerukunan
1. Membangun  komunikasi  dengan  para  pemuka  agama  dari  seluruh  komponen  umat beragama baik yang sudah terwakili atau belum terwakili dalam FKUB.
2. Mendialogkan  tentang topik-topik  ajaran  agama yang  memiliki  kesamaan  istilah sehingga  dapat  dibangun  semangat  penghargaan  terhadap  semua  agama  yang  dianut oleh masyarakat. (pending)
3. FKUB  melakukan  konsultasi  secara  berkala  dengan  Pimpinan  Majelis-Majelis  Agama guna memperoleh masukan maupun gagasan dalam upaya peningkatan kerukunan umat bergama.
4. FKUB  mengajukan  usul  penggantian  antar  waktu  terhadap  anggota  yang  berhalangan tetap kepada pimpinan majelis agama yang bersangkutan.
26 Dr.Zayadi  Hamzah. M.Ag selaku tokoh agama Islam juga  menjabat selaku Pelaksana Tugas Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) SAS Bangka Belitung, periode 5 juni 2013 hingga Maret 2014 .
5. Melakukan  koordinasi  dengan  pengurus  LSM  Kerukunan  Umat  Beragama  guna menyerap  aspirasi  mereka  yang  berkenaan  dengan  pemeliharaan  kerukunan  umat beragama.
6. FKUB mendorong  LSM  Kerukunan Umat Beragama secara terus  menerus melakukan kegiatan pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui kegiatan dialog, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sosialisasi berbagai ketentuan peraturan tentang kerukunan dan program pemberdayaan masyarakat.
7. Apabila  dipandang  perlu  dan  sangat  dibutuhkan,  FKUB  Kabupaten/Kota  dapat menyarankan  pembentukan  FKUB  Kecamatan  sebagai  perpanjangan  tangan  guna membantu melaksanakan tugas FKUB.
8. FKUB Kecamatan tidak berwenang memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat.
9. FKUB  dapat  memperluas  wilayah  jangkuan  kegiatannya  ke  lapisan  masyarakat terbawah,  melalui  kerjasama  dengan  seluruh  pemuka  masyarakat  dan  budayawan setempat.
10. Memberdayakan  masyarakat  untuk  mengatasi  persoalan  kemiskinan,  kebodohan  dan keterbelakangan  agar  mereka  memiliki  ketahanan  mental  di  dalam  menghadapi berbagai tantangan kehidupan global.
11. Membangun partisipasi pemuka agama-agama secara bersama-sama untuk mengatasi berbagai  problema  ekonomi,  pendidikan,  politik,  hukum  dan  sebagainya  untuk mewujudkan kerukunan sosial.
12. Menggerakan  partisipasi  masyarakat  untuk  mengatasi  berbagai  dampak  bencana alam,  penyakit  menular  untuk  menciptakan  semangat  kebersamaan  di  masyarakat tanpa  membedakan  asal  usul  dan  latar  belakang  agama,  budaya,  aliran  politik  dan suku.
13. Mengikutsertakan partisipasi pemuka agama, majelis agama dan pemuda lintas agama dalam  kegiatan-kegiatan  keagamaan  dan  pemberdayaan  masyarakat  seperti penanggulangan  bencana  alam,  penanggulangan  kemiskinan  dan  pelestarian lingkungan hidup.
14. Melaksanakan  program  wawasan  kebangsaan  dan  cinta  tanah  air  bagi masyarakat   dalam memperkokoh kerukunan umat beragama.
15. Mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  program  pembangunan demokrasi  khususnya  yang  berkenaan  dengan  penggunaan  hak-hak  politik  secara matang.
Menurut hasil wawancara dengan salah satu informan bahwa” kerukunan antar umat beragama di wilayah Prov.  Bangka Belitung secara umum, dan kota Pangkalpinang pada khususnya  dapat  dikatakan  belum  pernah  terjadi  komplik  yang  besarbesaran  sampai menimbulkan  isu  sarah,  itu  terjadi  memang  karena  secara  alamiah  artinya  kondisi  dan karakter masyarakat cenderung tenang dan tidak memiliki kecenderungan ingin mengusik urusan  orang  lain  atau  agama  lain.  Dan  hubungan  warga  yang  satu  dengan  yang  lain terjadi secara spontan dengan melalui hubungan dagang yang memang didominasi dengan orang  Cina  sejak  dahulu.  Hal  itu  juga  sampai  saat  ini  tidak  pernah  memicu  terjadi kecenburuan sosial yang berarti”. 27
Menurut pendapat Dr. Rusdy Sulaiman “Forum  Komunikasi antar Umat Beragama memang belum berjalan efektif, aspek-aspek yang mengatur tentang kerukunan antar umat berlum sesuai harapan amanat undang-undang yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat tentang kebebasan Agama dan kebebasan beragama” 28

## 3. Hubungan FKUB dengan Instansi Terkait
1. FKUB  dapat  meminta  dukungan  pihak  instansi  keamanan  apabila  terjadi  gangguan ketertiban kehidupan umat beragama.
2. FKUB  dapat  meminta  pihak  terkait  untuk  menetapkan  Rencana  Umum  Tata  Ruang Daerah sehingga dapat tergambar dengan jelas rencana lokasi  pendirian rumah ibadat.
3. FKUB  dapat  berkonsultasi  kepada  instansi  penyelenggara  pemilu/pilkada  untuk  dapat menjaga wibawa pemuka agama dalam keterlibatan aktivitas politik.
4. FKUB  bekerjasama  dengan  instansi  terkait  menjaga  sepenuhnya  agar  kedudukan  dan pengurus/anggota FKUB agar tidak dalam kegiatan politik praktis.
5. FKUB dapat mengundang para camat, kepala dinas terkait, kepala desa maupun lurah untuk  membahas  pelaksanaan  tugas  masing-masing  baik  dalam  pendataan
27 Drs.  Paidi  Ahmad,  selaku  tokoh  agama  (Muslim)  yang  juga  sedang  menjabat  sebagai  Kandepag Kota Pangkalpinang, wawancara tgl 16 Februari 2014 di ruang kerja yang bersangkutan .
28 Dr. Rusdy Sulaiman selaku tokoh agma Islam, juga sebagai Dosen Senior di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung.‟
kependudukan  umat  beragama  yang  sahih  maupun  dalam tugas  pemberian  keterangan izin penggunaan bangunan bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadah sementara.
6. FKUB  dapat  mengadakan  pertemuan  dengan  instansi  terkait  berkenaan  dengan pelaksanaan  program  pemberdayaan  masyarakat  di  bidang  ekonomi,  pendidikan, kesadaran  politik,  hukum,  budaya,  keamanan,  kesehatan,  keluarga  berencana  dan  lain sebagainya.
Penurturan Dr. Rusdy Sulaiman bahwa “Forum Komunikasi antar Umat Beraga itu perlu  jug  melibatkan  semua  tokoh  agama  yang  non  muslim  sehingga  bisa  terjadi keterbukaan  pandangan  untuk  dapat  saling  memahami  satu  sama  lain.  Intensitas pertemuan perlu dimaksimalkan demi terbangunnya jalinan komunikasi yang lebih baik”.

## 4. FKUB dan Peraturan Gubernur.
1. Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur tata kerja FKUB sepanjang tidak bertentangan dengan PBM No. 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
2. Peraturan  Gubernur  mencakup:  (a)  keanggotaan  Dewan  Panasehat  baik  Provinsi maupun  Kabupaten/Kota  (b)  masa  kerja  satu  periode  kepengurusan  (c)  tata  cara penggantian antar waktu baik karena berhalangan tetap atau sebab lainnya (d) bendera (e) bentuk stempel (f) logo dan perangkat keorganisasian lainnya.
3. Pemerintah  Kabupaten/Kota  tidak  mengeluarkan  Peraturan  Kabupaten/Kota  karena akan dapat membuat kesenjangan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

## PENUTUP
Pada  tahap  tertentu,  peta  potensi  konflik  dan  atau  kerukunan  yang  terwakili  oleh lembaga  keagamaan  tersebut  menjadi  pijakan  kebijakan  untuk  menciptakan  sistem peringatan dini, early warning system, dalam masyarakat.
Data  di  lapangan  ditemukan  adanya  upaya  terselubung  masing-masing  kelompok agama, yang berseberangan dengan kepentingan kelompok lainnya misalnya telah muncul keinginan  dan  antusias  kelompok  keagamaan  baik  secara  internal  islam  maupun  dengan
non muslim, terutama dikalangan kristen katolik dan protestas. Demikian dikalngan islam sendiri  telah  muncul  berbagai  paham  yang  terkesan  keras  seperti  gencarnya  kelompok Hisbuttahrir  (HTI)  dan  jama‟ah  Islamiyah  mengembangkan  dakwahnya  hingga  ke pedesaan.  Apabila  dibiarkan  dan  tidak  ada  toleransi  serta  saling  pengertian  jelas  akan memicu  terjadinya  konflik  dan  kekerasan  antar  pemeluk  agama  yang  bersipat  berantai sampai pada tingkat paling bawah di daerah-daerah seperti yang terjadi di beberapa daerah yang lain.
Hal  lain  yang  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  dasarnya  kondisi  masyarakat Pangkalpinang dan kerukunan antar umat beragama saat ini  masih pada kondisi aman dan terkendali,  disamping  kultur  dan  budaya  masyarakat  telah  terbentuk  dengan  kebiasaan hidup berdampingan dengan pemeluk agama yang berbeda sejak awal, sehingga hubungan bisnis  masyarakat  terjadi  secara  alami,  seperti  kondisi  masyarakat  Muslim  dan  Cina hampir  seakan  tidak  ada  kaitan  langsung  dengan  urusan  agama  dan  keyakinan.  Keadaan ini  sebagai  indikator  sekaligus  pondasi  kelestarian  hubungan  antar  ummat  sampai sekarang.
Adapun  peran  Forum  Komunikasi  antar  Umat  Beraga  (FKUB)  hasil  penelitian menunjukkan bahwa peran FKUB belum berjalan secara maksimal sesuai amanat undang- undang, dan juga FKUB masih terbilang baru dan belum mendapat perhatian pemerintah secara  serius,  hal  ini  ditandai  dengan  minimnya  anggaran  yang  dialokasikan  setiap tahunnya. Tiga tahun terakhir berturut-turut hanya diberikan dana opresional sebanyak 25 juta rupiah, kecuali anggaran tahun 2014 baru mendapatkan anggaran dana 40 juta rupiah dari Pemerintah Daerah Provinsi. Tentu saja pemerintah mempunyai alasan karena kondisi kota  Pangkalpinang  terbilang  kondusif  dan  masyarakatnya  tidak  pernah  mengalami konflik yang serius seperti di daerah yang lain.

## Referensi
Burhanuddin  (ed.),  Syari„at  Islam:  Pandangan  Muslim  Liberal,  (Jakarta:  Jaringan  Islam Liberal and The Asia Foundation), 2003, hlm. 225-226.
Dr. Rusdy Sulaiman selaku tokoh agma Islam, juga sebagai Dosen Senior di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung.
Dr.Zayadi Hamzah. M.Ag selaku tokoh agama Islam juga menjabat selaku Pelaksana Tugas Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) SAS Bangka Belitung, periode 5 juni 2013 hingga Maret 2014 .
Drs.  Paidi  Ahmad,  selaku  tokoh  agama  (Muslim)  yang  juga  sedang  menjabat  sebagai Kandepag Kota Pangkalpinang, wawancara tgl 16 Februari 2014 di ruang kerja yang bersangkutan .
H.Abdurrahman  Mas‟ud,  PhD,  Kepala  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Badan  Litbang dan  Diklat  Kementerian  Agama  dalam  rangkaian  Dialog  Pengembangan  Wawasan Multikultural antar Pemuka Agama Islam Pusat dan Daerah, bertajuk Merajut Mozaik Keragaman Melalui Peng .
Hendri,  Novi, Modernisme  Dalam  Keberagamaan  Mahasiswa  Di  Sumatera  Barat , Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Meddan, 2018.
HERWAN,  HERWAN  and  Imam  Makruf, MANAJEMEN  PENDIDIKAN  SIKAP TOLERANSI  DI  MADRASAH ALIYAH  PONDOK  PESANTREN  DIPONEGORO  BALI , IAIN SURAKARTA, 2019.
Iskandar,  Nandan  et  al., Penguatan  Peran  Intelijen  Kejaksaan  dalam  Pengawasan  Aliran Kepercayaan  dan  Aliran  Keagamaan  dalam  Masyarakat  (PAKEM)  Demi  Ketertiban dan  Ketentraman  Umum ,  Jakarta:  Kejaksaan  Agung  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan, 2017.
Iwan  Setiawan  selaku  stas  di  Kemenag  Kota  Pangkalpinang,  dia  sangat  peduli  dengan kelompok  keagamaan  dan  memang  sejalan  dengan  bidangnya  di  kantor  yang  khusus menangani  bidang  Forum  Kemunikasi  antar  umat  Beraga  (FKUB)  di  kota Pangkalpinang.
Lubis, Ridwan, Analisis pengembangan kompetensi penyuluh agama pada ditjen bimas islam xtmbnterian  agama  republik  indonesia  dalam  memelihara  kerukunan  umat  beragama , UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Pascasarjana Fakultas Ushuluddin dan …, 2017.
Martin  Van  Bruinessen,  Genealogies  of  Islamic  Radicalism  in  post-Suharto  Indonesia (Utrech:  Utrech  University,  2002),  hlm.  15-16,  idem,.  “The  violence  fringes  of Indonesia‟s radical Islam”, dalam ISIM Newsletter, 11 December 2002.
Noblana  Adib.  M.Pd.I.  M.A,  selaku  aktivis  keislaman  dan  ilmu-ilmu  soaial  juga  sebagai Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung.
Nurfitri,  Aldila  Dyas,  „Toleransi  Beragama  dengan  Tepa  Slira  dan  Empan  Papan‟, REVITALISASI TOLERANSI BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL , p. 55.
Rahman,  Faqih  Zuhdi, Pengaruh  Fatwa  MUI  Nomor:  001/KF/MUI-SU/I/2017  Tentang Penistaan Agama dalam Putusan PN Medan Nomor: 1612/Pid. B/2018/PN Mdn , 2018. Rahmawati, Rahmawati, Aplikasi Nilai-nilai Toleransi Dikalangan Umat Beragama di Serui,
Papua , Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
Rakor Fkub Se Indonesia, Bandung 6 S/D 8 Agustus 2008 .
Rambe,  Elismayanti, Efektivitas  Komunikasi  Pengurus  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama (Fkub)  Dalam  Pencegahan  Konflik  Keagamaan  Di  Kabupaten  Labuhanbatu , Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2014.

## RIFA‟I,  MUHAMMAD, METODE PENYELESAIAN KONFLIK SARA DEMI MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI ACEH SINGKIL , 2018.
Ruslan,  Idrus  and  M.  Ag, REORIENTASI  FUNGSI  LEMBAGA-LEMBAGA  KEAGAMAAN DALAM MENINGKATKAN PERILAKU UMAT BERAGAMA YANG INKLUSIF .