http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

## The Role of Islamic Bank in Optimizing Zakat in Aceh
Asra 1 , Angga Syahputra 2 1,2, IAIN Lhokseumawe e-mail: asra@iainlhokseumawe.ac.id 1 , anggasyahputra@iainlhokseumawe.ac.id 2* Received: 03 Auguts 2021; Revised: 17 November 2021; Published: 21 Desember 2021

## Abstrak
Kehadiran Lembaga Keuangan Syariah secara menyeluruh di Aceh seharusnya membawa  kesejahteraan  bagi  masyarakat  Aceh.  Namun,  hal  ini  berbeda dengan  kondisi  yang  sebenarnya.  Aceh  menjadi  provinsi  termiskin  di  Pulau Sumatera pada 2020. Penelitian ini membahas sejauh mana peran bank syariah dalam  mengoptimalkan  zakat  di  Aceh.  Jenis  penelitian  kualitatif  dengan melalui  kajian  pustaka.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder melalui  literatur  yang  ada,  penelitian  sebelumnya,  maupun  data  terkait penelitian  ini.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  bank  syariah  memiliki peran yang besar bagi optimalisasi zakat di Aceh. Hal ini menyangkut peran bank  syariah  yang  begitu  sentral  sebagai  intermediasi  antara  berbagai  pihak dan kemampuan bank syariah terkait dengan sumber daya yang dimiliki. Peran itu antara lain membangun interkoneksi antara keuangan sosial syariah dengan keuangan  komersil  syariah,  mempromosikan  serta  mengembangkan  aplikasi dari  prinsip-prinsip  yang  ada  di  dalam  agama  Islam  melalui  dana  CSR, bekerjasama dengan berbagai LAZ dengan memanfaatkan fasilitas perbankan yang  ada  dalam  menghimpun  dana  zakat  dan  meningkatkan  literasi  zakat kepada nasabah.
Kata kunci: bank syariah; zakat; aceh.

## Abstract
The  existence  of  Islamic  Finance  in  almost  the  whole  areas  of  Aceh  should  result  in prosperity  to  the  people  of  Aceh  (Acehnese).  However,  things  occurred  in  the  actual condition  is  completely  the  opposite,  which  according  to  the  data,  it  shows  that  Aceh became  the  poorest  province  on  the  island  of  Sumatra  in  2020.  This  study  employed qualitative data concerning on discovering the role of Islamic banks in optimizing zakat in Aceh. The data was conducted under the form of literature review. The data sources used  were  secondary  data  through  existing  literatures,  previous  researches,  and  other relevant data. The results of the study indicate that Islamic banks have a significant role in  optimizing  zakat  in  Aceh.  This  covers  the  role  of  the  Islamic  bank  as  a  central intermediary among various parties and their performances piloted by the resources they have. These roles include building interconnections between Islamic social finance and Islamic commercial finance, promoting and developing applications of Islamic principles through  CSR  funds,  collaborating  with  various  LAZs  by  utilizing  existing  banking facilities to collect zakat funds and increasing zakat literacy to customers.
Keywords: sharia bank; zakat; aceh

## PENDAHULUAN
Aceh  merupakan  satu-satunya  daerah  di  Indonesia  yang  menerapkan aturan khusus (qanun) tentang penerapan lembaga keuangan syariah. Hal ini tertuang pada Qanun No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, dimana ditegaskan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan syariat Islam (DLHK Aceh, 2020).
Pengembangan keuangan syariah  juga terus  mendapat dukungan dari pemerintah dengan mergernya Bank BUMN Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia pada awal  2021.  Hal  ini  tentu  membawa  nilai  optimististis  keberadaan  ekonomi syariah  yang  diharapkan  dapat  mendorong  pemulihan  ekonomi  nasional, karena ditunjang oleh integrasi aspek komersial dan sosial yang diterapkan oleh bank syariah dan menjadi model dalam membangun resiliensi ekonomi berbasis ekosistem halal (Kumparan Bisnis, 2021).
Perkembangan  institusi  keuangan  syariah  di  Aceh  sayangnya  tidak diikuti  dengan  kesejahteraan  masyarakat  Aceh.  Per  September  2020, penduduk  miskin  di  Aceh  mengalami  peningkatan  sebanyak  19.000  orang atau  15,4%  dari  jumlah  penduduk  yang  ada.  Kondisi  ini  tentu  diperberat dengan  mewabahnya  pandemi  Covid-19.  Dengan  kenaikan  ini,  terdapat 833,91 ribu penduduk miskin di Aceh (Setyadi, 2021).
Kemiskinan merupakan masalah klasik yang merundung Indonesia dan juga berbagai negara di belahan dunia lainnya. Pemerintah sebenarnya telah melakukan  berbagai  upaya  dalam  mengentaskan  kemiskinan,  walaupun belum memiliki dampak yang signifikan. Untuk itu, dibutuhkan alternatif lain dalam menanggulangi hal ini (Anwar, 2018).
Salah  satu  instrumen  ekonomi  syariah  yang  dapat  menopang kemiskinan  adalah  zakat.  Zakat  selain  sebagai  rukun  Islam  yang  ketiga merupakan  bagian  dari  ibadah mahdah kepada  Allah  Swt.,  juga  merupakan ibadah maliyah  ijtimaiyah yang  memiliki  berbagai  fungsi  sosial  yang  sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat juga terbukti dapat  meningkatkan  kesejahteraan  umat  dan  meminimalisir  hal-hal  yang berkaitan  dengan  kemiskinan  dalam  waktu  yang  relatif  tidak  lama (Hafidhuddin, 2011).
Aceh  sebenarnya  memiliki  potensi  zakat  yang  cukup  besar  jika dioptimalkan. Sebagaimana penuturan A. Rani Usman (Komisioner Baitul Mal Aceh), terdapat Rp. 4 triliun potensi zakat di Aceh (Antara, 2021). Sayangnya
dari  potensi  yang  ada,  per  Desember  2020  Baitul  Mal  Aceh  (BMA)  hanya mampu  menghimpun  dana  zakat  sebesar  Rp.    207.269.574.323  (Baitul  Mal Aceh,  2021).  Angka  yang  masih  jauh  dari  potensi  yang  ada.  Sebagaimana diketahui,  sejak  2020  seluruh  bank  yang  beroperasional  di  Aceh  sudah menerapkan  prinsip  syariah.  Untuk  itu,  peneliti  ingin  melakukan  kajian lanjutan  tentang  sejauh  mana  peran  bank  syariah  dalam  melakukan optimalisasi  zakat di Aceh,  sehingga diharapkan  penerimaan dana zakat  di Aceh dapat meningkat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  dimana  penelitian  ini bersifat  deskriptif  dan  menggunakan  teknik  analisis  melalui  studi  literatur. Studi  literatur  merupakan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan mengumpulkan  sejumlah  buku,  artikel  dan  data  yang  berkaitan  dengan masalah  dan  tujuan  penelitian.  Metode  ini  digunakan  untuk  menyelidiki, menemukan,  menggambarkan,  dan  menjelaskan  bagaimana  peran  bank syariah dalam mengoptimalkan zakat di Aceh. Sumber data yang digunakan adalah  data  sekunder  yang  didapatkan  dari  buku,  jurnal,  artikel-artikel terdahulu serta website yang terpercaya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Diberlakukannya Qanun Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS),  provinsi dengan  sebutan  Serambi  Mekkah  ini  tidak  lagi  mengenal  skema  bunga berbunga dalam praktek perbankan konvensional yang digolongkan sebagai praktek  riba. Qanun ini  berlaku  untuk  perorangan  atau  badan  usaha  yang melakukan  transaksi  keuangan  dengan  pemda,  baik  provinsi  maupun kabupaten/kota. Bank syariah dianggap sebagai solusi sebagian masyarakat Muslim  yang  menghindari  bunga  bank  karena  dianggap  sebagai  riba. Lantaran tak mengenal sistem bunga-berbunga, bank syariah tentu memiliki perbedaan mencolok dengan bank konvensional (Idris, 2021).
Ditengah pandemi Covid-19 saat ini, kondisi perbankan syariah di Aceh cenderung baik bahkan tidak berdampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan bank syariah tercatat positif, walaupun kecil dan melambat akibat pandemi
Covid-19  dan  resesi,  karena  perbankan  syariah  sedikit  lebih  selektif  dalam menyalurkan pembiayaan dan lebih fokus kepada penyelematan pembiayaan yang  ada  melalui  restrukturisasi  pembiayaan  dengan  berbagai  relaksasi (Abbas, 2021).
Qanun LKS  ini  lahir  tidak  serta  merta  tetapi  melalui  proses  yang panjang. Semua elemen dilibatkan dalam pembahasannya, terutama lembaga keuangan  termasuk  perbankan. Qanun ini  mempunyai  potensi  agar  Aceh bangkit  kembali  secara  ekonomi.  Siapa  pun  berkeyakinan  bahwa  dengan prinsip syariah, akan melahirkan suatu kondisi yang berkeadilan. Walaupun kondisi saat ini belum mampu membuat ekonomi masyarakat baik. Untuk itu diperlukan langkah untuk mengimplementasikannya (Tempo, 2019).

## Peranan Bank Syariah
Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara (intermediary) antara  unit-unit  ekonomi  yang  mengalami  kelebihan  dana (surplus  units) dengan  unit-unit  lain  yang  mengalami  kekeurangan  dana (deficit  units). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan  sehingga  memberikan  manfaat  bagi  kedua  belah  pihak. Eksistensi bank syariah pada awalnya didorong oleh keinginan tersedianya jasa  keuangan  yang  sesuai  prinsip  syariah  dengan  mewujudkan  sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga (yang dianggap identik dengan riba), perjuadian (maytsir) dan ketidakpastian (gharar) serta praktek-praktek lainnya  yang  tidak  sejalan  dengan  prinsip  syariah  (haram).  Selain  itu, perkembangan  perbankan  syariah  juga  didorong  keinginan  umat  Muslim untuk  menata  aktivitas  ekonomi  dan  keuangan  sehari-hari  sesuai  dengan tuntunan  syariah,  serta  sebagai  respon  terhadap  fenomena  krisis  berulang yang dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi yang mengabaikan etika, agama dan nilai-nilai moral, yang tidak hanya diajarkan dalam agama Islam tapi juga secara esensial ada pada ajaran agama-agama lainnya. Sebagaimana yang  jamak  terjadi  di  negara  lain,  lokomotif  dari  ekonomi  syariah  adalah sektor keuangan, khususnya industri perbankan.
Bank  syariah  telah  mendapatkan  daya  tarik  tersendiri  di  Indonesia, yang merupakan populasi Muslim terbesar di dunia (Rizvi, Narayan, Sakti, & Syarifuddin, 2020). Meskipun bank syariah meniru praktek pada perbankan konvensional,  peningkatan  interaksi  bank  syariah  dengan  ekonomi  riil, investasi dalam aset riil, profil pinjaman non-agresif, dan eksposur terbatas terhadap  aktivitas  spekulatif  membuat  bank  syariah  lebih  tangguh  dan terlindungi (Nosheen & Rashid, 2021).
Kiprah bank syariah di Indonesia sudah memasuki tiga dekade, dimana pada awal mulanya ditandai dengan bank syariah pertama pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI). Hal ini tidak terlepas dari cerahnya prospek  di  sektor  keuangan  syariah  khususnya  perbankan  syariah  di Indonesia.  Bank  syariah  terbukti  mempunyai  daya  tahan  yang  kuat  dalam menghadapi  hempasan  badai  krisis  keuangan  pada  tahun  1998  dan  2008. Bank  syariah  tetap  stabil  dan  memberikan  keuntungan,  kenyamanan  serta keamanan  bagi  nasabahnya.  Terinspirasi  dengan  tegarnya  Bank  Muamalat menghadapi krisis tahun 1998, maka berdirilah Bank Syariah Mandiri (BSM), bank  syariah  kedua  di  Indonesia.  Semenjak  saat  itu  mulai  bermunculan pendirian  bank  syariah  lain  dimana  menurut  data  OJK  hingga  tahun  2019 jumlah  bank  syariah  di  Indonesia  berjumlah  189  bank  syariah  yang  terdiri dari  14 Bank Umum  Syariah (BUS), 20 Unit Usaha  Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Elena, 2020).
Kurun  waktu  tahun  2014-2018,  perbankan  syariah  mampu  mencatat Laju  Pertumbuhan  Majemuk  Tahunan  ( Compounded  Annual  Growth Rate /CAGR) sebesar 15 persen, lebih tinggi dari industri perbankan nasional yang  mencatat  CAGR  sebesar  10  persen  pada  periode  yang  sama.  Saat  ini jumlah nasabah bank syariah sudah mencapai 31,89 juta orang atau mencapai sekitar  12  persen  dari  total  populasi  Muslim  di  Indonesia.  Terus bertumbuhnya perbankan syariah, maka secara otomatis kontribusi terhadap ekonomi nasional juga tetap terjaga, dimana gerak perbankan syariah selalu berbasis  pada  2  (dua)  sektor,  yaitu  sektor  riil  dan  UMKM.  Upaya  dalam rangka  menjaga  kontinuitas  pengembangan  sektor  riil  dan  pemberdayaan usaha mikro dan kecil, terutama di tengah masa pandemi Covid-19 saat ini, perbankan  syariah  perlu  meningkatkan  sinergi  dengan  lembaga  pengelola zakat/lembaga  amil  zakat.  Hal  ini  selaras  dengan  fungsi  dan  peran  yang menjadi ciri yang melekat pada keuangan syariah, yakni bank syariah juga memiliki  kewajiban  untuk  mengeluarkan  dan  mengelola  (menghimpun, mengadministrasikan  dan  mendistribusikan)  zakat  serta  dana-dana  sosial lainnya  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  umat  dengan memberikan  peluang  berusaha  yang  lebih  besar,  terutama  kelompok masyarakat  terdampak,  untuk  diarahkan  kepada  kegiatan  usaha  yang produktif sehingga terciptanya kemandirian usaha. Selain itu, dalam undang- undang telah ditegaskan bahwa bank syariah dapat melakukan fungsi sosial berupa  penerimaan  dana  zakat,  infak,  sedekah  dan  hibah,  serta menyalurkannya kepada lembaga pengelola zakat (Zein, 2021).

## Zakat terhadap Perekonomian
Kefakiran  terkadang  akan  mendorong  individu  maupun  kelompok melakukan  tindakan  amoral  yang  tidak  dibenarkan  agama  dan  hukum positif.  Kefakiran  juga  memaksa  orang  lain  untuk  berbuat  sesuatu  yang haram. Untuk itu Islam memerintahkan untuk peduli terhadap orang lain dan melakukan distribusi harta, salah satunya dengan zakat (Mustarin, 2017).
Zakat  merupakan  rukun  Islam  yang  bersifat  normatif  baik  dari  segi yuridis maupun dari segi pengelolaan dan pendayagunaannya  (Hamid A. , 2011). Menurut etimologi, zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, subur dan bertambah. Untuk itu dapat diartikan orang yang menunaikan zakat adalah orang  yang  baik  atau  lebih  banyak  memiliki  sifat  sebagai  orang  baik (Qardhawi,  2011).  Zakat  merupakan  salah  satu  kewajiban  seorang  Muslim yang mempunyai dampak terhadap perekonomian. Zakat merupakan jalan terdistribusinya  harta  dari  orang  kaya  terhadap  orang  yang membutuhkannya.  Jika  kemampuan  memenuhi  kebutuhan  dasar  dari penduduk  miskin  sudah  membaik,  maka  dengan  sendirinya  mereka  akan dapat bekerja secara baik dan berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional (Purwanti, 2020).
Seorang  Muslim  dapat  dikatakan  beriman  jika  mampu  menjalankan segala  apa  yang  diperintahkan  kepadanya,  termasuk  menunaikan  zakat. Menunaikan zakat juga sebagai wujud syukur dari seorang hamba atas segala pemberian  Rabb-nya.  Wujud  syukur  ini  tentunya  tidak  sekedar mengucapkan lafaz hamdalah , namun harus diiringi dengan perbuatan. Maka zakat adalah bentuk syukur secara perbuatan seorang hamba bukan hanya sekedar secara lisan saja (Arif, 2013).
Zakat  merupakan  salah  satu  intrumen  ekonomi  dalam  Islam  yang berfungsi untuk memerangi kemiskinan yang menjadi  sumber malapetaka, baik secara perorangan maupun kelompok. Dana zakat yang dikelola dengan baik  akan  berdampak  luas  secara  ekonomi  (Sitepu,  2007).  Dana  zakat  juga dapat  menjadi  pembagian  pendapatan  yang  adil  bagi  masyarakat  yang membutuhkan (Romdhoni, 2017).
Hadis  yang  diriwayatkan  Imam  al-Asbahani  dari  Imam  at-Thabrani, dalam kitab Al-Ausath dan Al-Shaghir , Rasulullah Saw. bersabda yang artinya: “Sesungguhnya  Allah  Swt.  telah  mewajibkan  atas  hartawan Muslim  suatu  kewajiban  zakat  yang  dapat  menanggulangi kemiskinan.  Tidaklah  mungkin  terjadi  seorang  fakir  menderita
kelaparan  atau  kekurangan  pakaian,  kecuali  oleh  sebab kebakhilan yang ada pada hartawan Muslim. Ingatlah, Allah Swt. akan  melakukan  perhitungan  yang  teliti  dan  meminta pertanggungjawaban  mereka  dan  selanjutnya  akan  menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih”.
Hadis  ini  dengan  jelas  mengingatkan  kepada  kita  tentang  kewajiban zakat dan tanggungjawab atas harta yang dimiliki tidak sekedar hanya untuk diri  sendiri,  melainkan  juga  kepada  orang  lain.  Konteks  ekonomi  makro, diyakini  zakat  mempunyai  dampak  yang  sangat  luar  biasa  terhadap perekonomian. Bahkan di Barat sendiri muncul model sharing economy atau gift  economy berlandaskan  semangat berbagi dan memberi. Hal  ini menjadi modal  yang  penting  untuk memacu dan meningkatkan produksi ekonomi. Pada  2019,  dilakukan  sebuah  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  zakat dapat mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Kemudian pada aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan  kemiskinan  dan  kesenjangan  pendapatan,  yang  diindikasikan oleh penurunan nilai P1 dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11 (Beik, 2009).
Tabel 1. Penerimaan Zakat di Aceh
Sumber: Baitul Mal Aceh, 2021. Tahun
Jumlah Zakat 2015 157,725,276,081 2016 175,037,225,909 2017 190,137,842,941 2018 212,771,232,748 2019 218,267,797,415 2020 207,269,574,323
Tabel ini dapat diketahui terjadi kenaikan penerimaan zakat di daerah Aceh  sejak  tahun  2015-2019,  namun  di  tahun  2020  terdapat  penurunan penerimaan zakat. Angka ini sebenarnya jauh dari potensi zakat yang ada di Aceh.  Oleh  karenanya  berbagai  pihak  perlu  saling  bersinergi  dalam mengoptimalkan  penerimaan  zakat  di  Aceh.  Sinergisitas  ini  diperlukan dalam rangka membantu perekonomian masyarakat miskin di Aceh.
Berbagai hasil penelitian, terbukti zakat dapat menekan kemiskinan di berbagai  daerah,  seperti  di  Kota  Palembang  (Aryani,  Rachmawati,  &  Seto, 2019), di Sumatera Barat (Putri, Kartika, & Aprayuda, 2020) bahkan juga di daerah  Aceh  (Amri,  2019).  Perlu  berbagai  upaya  untuk  mengoptimalkan penerimaan zakat di Aceh, terutama peran dari bank syariah.

## Peran Bank Syariah dalam Optimalisasi Zakat di Aceh
Bank  syariah  adalah fenomena  baru yang  berkembang di dunia  yang penuh  dengan  kesulitan  dan  tantangan  dengan  variabel  ekonomi,  sosial, keuangan,  dan  perbankan  yang  dipaksakan  oleh  globalisasi.  Bank  syariah memiliki  tanggung  jawab  sosial  terhadap  masyarakat  dengan  memberikan kontribusi  kepada  penyediaan  kebutuhan  dasar  masyarakat,  memerangi kemiskinan, dan pengangguran dengan mendanai proyek yang menciptakan lapangan kerja produktif yang nyata dan memberikan nilai tambah terlepas dari kemampuan bank itu sendiri (Belkacem & Ladraa, 2014).
Seluruh  lembaga  keuangan  yang  beroperasional  di  Aceh  wajib menjalankan  prinsip  syariat  Islam,  sebagaimana  diatur  dalam Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dengan adanya aturan  ini,  maka  tidak  ada  lagi  transaksi  konvensional  di  Bumi  Serambi Makkah ini. Qanun ini merupakan tindak lanjut dari Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 yang menyatakan bahwa lembaga keuangan yang beroperasional di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Qanun ini berlaku sejak 4 Januari 2019 dengan aturan seluruh lembaga keuangan yang berada di wilayah Aceh wajib menyesuaikan aturan ini paling lama tiga tahun sejak Qanun diundangkan (Kompas, 2021).
Bank  syariah  mempunyai  peran  yang  besar  dalam  mengoptimalkan zakat  di  Aceh,  demi  terwujudnya  tujuan  dari  ekonomi  Islam falah, bukan sekedar untuk mencari  keuntungan semata. Pertama, dengan potensi dana ZIS yang begitu besar, bank syariah seharusnya perlu melihat hal ini sebagai peluang  untuk  membangun  interkoneksi  antara  keuangan  sosial  syariah dengan  keuangan  komersil  syariah.  Optimalisasi  penghimpunan  dan
pengelolaan  dana  zakat  yang  tergolong  dana  murah  karena  sifatnya  yang nonkomersial  perlu  dilakukan  untuk  mendorong  perubahan  struktur pendanaan  dan  segmen  pembiayaan  bank  syariah  sekaligus  untuk meningkatkan integrasi fungsi sosial dalam kegiatan usaha bank syariah.
Bank syariah yang berada di Aceh tentunya memiliki beban tersendiri dalam  mensejahterakan  masyarakat  Aceh  melalui  berbagai  program  yang dimiliki  maupun  membantu  menghimpun  dana  zakat  dengan  berbagai sumber  daya  yang  dimiliki.  Penempatan  dana  zakat  dapat  dimanfaatkan sebagai  dana  murah  sehingga  dapat  menurunkan  biaya  dana  perbankan syariah dan mendorong pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan  mendorong  pengembangan  ekonomi  syariah  yang  lebih  besar  dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat Aceh.
Kedua, sebagai lembaga keuangan Islami, bank syariah juga mengelola dana Coorporate  Social  Responsibility (CSR)  sebagai  pertanggungjawabannya pada  dunia  sosial.    Di  dalam  dana  CSR  yang  dikelola,  bank  syariah  turut mengelola dana zakat. Dana zakat di dalam bank syariah dikenakan pada idle fund yang  ada  pada  produk  tabungan wadiah, sehingga  zakat  merupakan penalty  bagi idle  fund nasabah  yang  ada  di  bank  syariah.  Bank  syariah didirikan  untuk  mempromosikan  serta  mengembangkan  aplikasi  dari prinsip-prinsip yang ada di dalam agama Islam. Untuk itu, bank syariah tidak dapat terlepas dari peran sosial sebagai lembaga yang menghimpun zakat.
Dana zakat pada perbankan syariah bisa diperoleh bank dari tabungan nasabah.  Simpanan  nasabah  yang  berbentuk  tabungan wadiah, tabungan mudharabah, giro wadiah maupun  deposito mudharabah. Namun penghimpunan ini mengalami masalah  yang mirip dengan pengelolaan dana CSR. Dana-dana ini tidak dapat terealisasi dalam bentuk dunia usaha yang nyata dan pada sektor usaha riil (Masruroh, 2015).
Ketiga, pada sisi lainnya lembaga pengelola zakat juga harus proaktif untuk bekerja sama dengan perbankan syariah melalui pemanfaatan jaringan kerja  perbankan  yang  luas  dan  fasilitas  layanan  yang  jauh  lebih  lengkap seperti  jaringan  mesin  ATM,  SMS banking , internet  banking , mobile  banking , fasilitas  auto  debet  serta  layanan  digital  seperti QR  Code yang  dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat dimanapun dan kapanpun sehingga penyerapan dana zakat masyarakat Aceh akan jauh lebih optimal (Aristoni, 2018).
Bank  syariah  saat  ini  merupakan  saluran  pembayaran  zakat  yang diminati masyarakat, khususnya muzakki yang berada di kota besar dengan kesibukan  pekerjaan  yang  cukup  padat  (Purnamasari  &  Firdaus,  2017). Pemaksimalan  penggunaan  teknologi  yang  dimiliki  perbankan  syariah diyakini akan mendongkrak penghimpunan zakat yang ada pada masyarakat Aceh.  Apalagi  saat  ini  seluruh  bank  yang  beroperasional  di  Aceh  sudah menerapkan prinsip syariah, yang semakin membuka lebar peluang dalam menghimpun  zakat  dan  mengoptimalisasikannya.  Untuk  itu  dibutuhkan upaya dari pihak bank syariah dalam mensosialisasikan pembayaran zakat kepada nasabah melalui berbagai aplikasi layanan yang saat ini telah tersedia pada berbagai bank syariah di Aceh.
Keempat, pentingnya  literasi  zakat.  Berbagai  pihak  yang berkepentingan  harus  dapat  melakukan  kerjasama  dengan  pihak  bank syariah dalam menghimpun dana zakat dengan meningkatkan literasi zakat masyarakat  Aceh.  Saat  ini  tingkat  literasi  zakat  secara  nasional  berada  di tingkat moderat di angka 66,78% artinya masih banyak masyarakat kita yang belum  mengetahui  secara  utuh  tentang  zakat.  Edukasi  mengenai  konsepsi harta objek zakat masih memerlukan proses edukasi yang lebih baik. Sebab dinamika  perkembangan  harta  objek  zakat (al-Amwal  al-Zakawiyah) masih banyak belum dipahami oleh masyarakat. Terutama harta-harta kontemporer yang  seiring  waktu  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  ekonomi masyarakat  (BAZNAS  RI,  2020).  Saat  ini  literasi  dapat  dilakukan  berbagai stakeholder melalui metode klasik maupun literasi digital yang saat ini tengah “naik  daun”.  Ada  berbagai  saluran  digital  yang  dapat  digunakan  untuk meningkatkan  pemahaman  masyarakat  agar  membayar  zakat  melalui perbankan syariah.
Bank  syariah  juga  memiliki  peran  dalam  fungsi  perekonomian, khususnya masyarakat Aceh. Fungsi Bank syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari: Menghimpun dana dan menyalurkan  dana  kepada  masyarakat;  Menjalankan  fungsi  sosial  dalam bentuk  lembaga  baitul  mal  yaitu  menerima  dana  yang  berasal  dari  zakat, infak,  sedekah,  hibah  atau  dana  sosial  lainnya  dan  menyalurkan  kepada organisasi  pengelola  zakat;  Bank  Syariah  dapat  menghimpun  dana  sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
Terbitnya Qanun LKS  di  Aceh  sudah  seharusnya  dapat  memiliki dampak  sosial  yang  mensejahterakan  masyarakat  Aceh,  bukan  sebaliknya. Bank  syariah  sebagai  bank  yang  berlandaskan  syariah  dan  moral  memiliki
tujuan bukan hanya mencapai keuntungan semata tetapi juga memiliki tujuan sosial dan spiritual (maqhasid syariah). Oleh  karenanya  penyusunan  rencana bisnis  bank  syariah  harus  berlandaskan  prinsip  bisnis  yang  berkelanjutan dan  mendasarkan  pada  keseimbangan  duniawi  dengan  terciptanya kesejahteraan (maslahat) menuju  tercapainya kemenangan yang sebenarnya (falah).
Membangun  sebuah  sistem  ekonomi Rabbaniyah di  wilayah  Aceh bukanlah sebuah hal yang sulit, karena Aceh memiliki berbagai potensi atau daya dukung yang dapat terus dikembangkan.  Daya dukung  itu  sekaligus merupakan  kekayaan dan modal dasar  yang  sangat  kondusif  untuk digali, antara  lain  kekayaan  spritual  yang  bersumber  dari  ajaran  Islam  yang  telah mengakar rumpun pada masyarakat Aceh.
Aceh yang mayoritas penduduknya adalah Muslim menjadikan potensi yang besar serta pemeluk  agama yang pluralis untuk terlaksananya ekonomi berkesadaran  teologis  yang  menjadi  modal  dasar  dalam  mengembangkan ekonomi  syariah  yang  bersumber  dari  ajaran  Alquran  dan  Hadis,  dengan sebuah  harapan  ekonomi  Aceh  akan  bertumbuh  dan  berimplikasi  pada menurunnya  tingkat  kemiskinan  di  wilayah  Aceh.  Aceh  sendiri  tercatat memiliki jumlah penduduk Muslim sebanyak 5.211.888 jiwa pada semester I tahun  2020  atau  98% dari total penduduknya  (Badan  Pusat  Statistik,  2021). Besarnya  jumlah  penduduk  beragama  Islam  di  daerah  yang  menerapkan syariat Islam pada berbagai aspek kehidupannya seharusnya menjadi sumber daya bagi pengembangan zakat yang merupakan bagian dari ekonomi Islam. Bukan sebaliknya, menjadi cerminan yang tidak baik atas perekonomian yang buruk dengan kondisi masyarakat yang berkelut dengan kemiskinan.
Bank  syariah  sebagai  sebuah    lembaga    keuangan    Islam    harus mengambil  peran  dalam  mengurangi  kemiskinan  serta  memperjuangkan nilai-nilai bisnis yang berkeadilan sekaligus berbenah dengan meningkatkan pemahaman  SDM  khususnya  aturan  hukum  Islam  tentang  ekonomi  Islam (muamalah) (Hamid & Aris, 2017),  begitu  pula dengan  halnya  bank  syariah yang beroperasi di daerah Aceh. Bank syariah perlu lebih dekat dengan  umat dan  masyarakat,  terutama  masyarakat  yang  berkategori  ekonomi  kelas bawah. Bank syariah tidak boleh terkesan hanya mengejar materi semata  dan margin yang  besar,  namun  lebih  dari  itu,  bank  syariah  diharapkan  dapat membawa umat kedalam kepercayaan terhadap perbankan syariah. Karena hal ini akan memberikan penilaian positif dari masyarakat sebagai inspirasi untuk bank syariah agar tumbuh dan berkembang bersama umat.
Upaya mengoptimalkan  zakat di Aceh  yang  bertujuan  mengentaskan kemiskinan  serta  menghilangkan  kesenjangan  sosial  yang  terjadi  di masyarakat,    bank  syariah  diharapkan  mampu  menjadi  derivasi    dari implementasi maqasid  syariah ,  yaitu  menjadi  sponsor    dan    perpanjangan tangan  para  ulama  dalam  mamasyarakatkan  ekonomi  syariah,  baik  dalam lembaga pendidikan formal maupun kepada para pelaku bisnis khususnya pelaku  usaha  mikro sebagai basis fundamental ekonomi nasional.
Pemerintah  Aceh  juga  sangat  diharapkan  peran  sentralnya  dalam mengurangi  tingkat  kemiskinan.  Peran  dan  kebijakan  Pemerintah  Aceh sangat dibutuhkan dengan mengoptimalkan dan memberdayakan  lembaga keuangan syariah sebagai agen perubahan pola  pikir  masyarakat.  Pola pikir yang dimaksud adalah memberikan pemahaman  kepada  para  pelaku  bisnis dan masyarakat pada  umumnya  tentang keberadaan  dari  ekonomi  syariah. Apalagi  di  Aceh  yang  saat  ini  seluruh  lembaga  keuangannya  telah menerapkan  syariat  Islam.  Pemerintah  Aceh  perlu  memberikan  kebijakan tentang  fungsi,  tugas  serta  tujuan  bank  syariah  tidak  hanya  sebagai profit oriented berbasis Islam, tetapi juga menjadiagen sosial di masyarakat dengan tugas  membantu  pemerintah  dalam  hal  pengelolaan  sumber-sumber pemasukan ke negara  dan menanggulangi tingkat kemiskinan.
Pada  sisi  perspektif  manajemen  perusahaan,  bank  syariah  sebagai lembaga keuangan yang profesional, tentu lebih kompeten dalam mengelola dana zakat. Oleh karenanya, Pemerintah Aceh seharusnya dapat memberikan wewenang  kepada  bank  syariah  dalam  mengoptimalkan  dana  zakat,  tidak hanya sebagai lembaga pengumpul namun dapat menyalurkan dana zakat. Pengelolaan  dana  pada  bank  syariah  cenderung  lebih  profesional dibandingkan  lembaga  lainnya,  sehingga  diharapkan  penyalurannya  akan lebih  terarah.  Oleh  karena  itu,  pengelolaan  dana  zakat  harus  berorientasi pada bisnis produktif sebagai permodalan usaha kecil, sehingga masyarakat miskin akan terbantu dalam hal permodalan. Harapannya, langkah ini akan mampu  menggerakkan  roda  perekonomian  masyarakat  Aceh  kelas  bawah yang  tentu  akan  membawa  sebuah  perubahan  sosial  ke  araha  yang  lebih positif.
Sejalan dengan langkah di atas, bank syariah pada akhirnya diharapkan berperan  dalam  menciptakan  peluang  usaha  yang  lebih  besar  kepada masyarakat kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha-usaha yang produktif melalui dana zakat. Bank syariah di Aceh juga harus dapat menjadi intermediary Pemerintah  Aceh  dalam  menjalankan  berbagai  program  kerja pemerintah yang berorientasi pada pemerataann kesejahteraan. Bank syariah
harus  dapat  melakukan  pembinaan  dan  pendampingan  terhadap  pelaku ekonomi  sebagai  sebuah  isu  yang  strategis  dan maqasid  syariah sebagai instrumennya.  Harapan  dari  memberikan  pendampingan  ini  adalah menjadikan  usaha  yang  dikelola  masyarakat  tumbuh  dan  berkembang sehingga  jumlah muzakki bertambah,  perekonomian  Aceh  yang  membaik serta berujung pada peningkatan dana zakat yang diterima.

## KESIMPULAN
Bank Syariah memiliki peran yang  begitu penting dalam optimalisasi zakat di Aceh. Beberapa peran bank syariah yang dapat dimaksimalkan dalam optimalisasi  zakat  di  Aceh  antara  lain  membangun  interkoneksi  antara keuangan  sosial  syariah  dengan  keuangan  komersil  syariah.  Bank  syariah melalui berbagai produk tabungan yang miliki juga dapat menjadi promotor dalam  mengembangkan  aplikasi  dari  prinsip-prinsip  yang  ada  di  dalam agama  Islam,  seperti  pengambilan  zakat  pada  dana  yang  dimiliki  nasabah. Peran  bank  syariah  juga  dapat  dilakukan  dalam  mengoptimalkan  zakat melalui pemanfaatan jaringan kerja perbankan yang luas dan fasilitas layanan yang  relatif  lengkap.  Kemajuan  teknologi  yang  dimiliki  perbankan  syariah, tentu berzakat saat ini menjadi lebih mudah, cepat, kapanpun dan dimanapun. Hal terpenting lainnya menyangkut peran bank syariah dalam meningkatkan literasi  zakat.  Berbagai  pihak  yang  berkepentingan  harus  dapat  melakukan kerjasama dengan pihak bank syariah dalam menghimpun dana zakat dengan meningkatkan  literasi  zakat  masyarakat  Aceh.  Berbagai  pihak  dapat memanfaatkan  model  literasi  zakat  secara  digital  saat  ini.  Mengingat masyarakat  saat  ini  berbagai  aktifitasnya  senantiasa  berdampingan  dengan digitalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas,  S.  (2021). LKS  Aceh  Relatif  Tidak  Berdampak  Pandemi  Covid  -19  &  Resesi . Retrieved Agustus 19, 2021, from http://febi.uin.ar- raniry.ac.id/index.php/id/posts/lks-aceh-relatif-tidak-berdampak- pandemi-covid-19-resesi
Amri,  K.  (2019).  PengaruhZakatdanKesempatan  Kerja  terhadapTingkat
Kemiskinan di Aceh. AL-MUZARA’AH, 7 (2), 57-70, DOI: 10.29244/jam.7.2.57-70.
Antara. (2021). Potensi Zakat di Aceh Capai Rp4 triliun per tahun . Retrieved Agustus 19,  2021,  from  https://aceh.antaranews.com/berita/198444/potensi- zakat-di-aceh-capai-rp4-triliun-per-tahun
Anwar,  A.  T.  (2018).  Zakat  Produktif  Untuk  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat.
ZISWAF, 5 (1), 41-62, DOI: http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508.
Arif,  M.  N.  (2013).  Optimalisasi  Peran  Zakat  Dalam  Memberdayakan Perekonomian Umat. Ulul Albab, 14 (1), 1-15.
Aristoni.  (2018).  Problematika  Peran  Perbankan  Syariah  Dalam  Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat. ZISWAF, 5 (1), 99-119.
Aryani,  D.  S.,  Rachmawati,  Y.,  &  Seto,  A.  A.  (2019).  Dampak  Zakat  Terhadap Perubahan Tipologi Kemiskinan Di Kota Palembang. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 3 (2), 145-160, Doi: 10.30868/ad.v3i01.4.
Badan Pusat Statistik. (2021). Retrieved Agustus 21, 2021, from Demografi Aceh: https://aceh.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=keyword_ind
Baitul  Mal  Aceh.  (2021). Informasi  ZIS  Setiap  Saat .  Retrieved  Agustus  19, 2021, from http://baitulmal.acehprov.go.id/informasi-setiap-saat
BAZNAS RI. (2020). Retrieved Agustus 20, 2021, from https://www.baznas.go.id/pendistribusian/kolom/direktur-pp/2747- menelaah-literasi-zakat-dan-wakaf
Beik, I. S. (2009). Zakat & Empowering Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika. Jurnal Pemikiran dan Gagasan, II , 1-12.
Belkacem, M., & Ladraa, K. (2014). The role of Islamic banks in the establishment of  social  responsibility  within  Islamic  Countries. Proceedings  of  the  First Middle East Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (pp. 1-8). Dubai: ME14 DUBAI Conference.
DLHK Aceh. (2020). Info : Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah . Retrieved Agustus 19, 2021, from http://dlhk.acehprov.go.id/2020/02/info-qanun-no-11-tahun-2018- tentang-lembaga-keuangan-syariah/
Elena. (2020). Sinergi Perbankan Syariah dan Lembaga Amil Zakat dalam Optimalisasi Pengelolaan  Dana  ZIS  di  Masa  Pandemi  Covid-19 .  Retrieved  Agustus  20, 2021, from https://www.indonesiana.id/read/140585/sinergi-
perbankan-syariah-dan-lembaga-amil-zakat-dalam-optimalisasi- pengelolaan-dana-zis-di-masa-pandemi-covid-19 Hafidhuddin,  D.  (2011).  Peran  Strategis  Organisasi  Zakat  Dalam  Menguatkan Zakat Di Dunia. Al-Infaq, 2 (1), 1-4, DOI: https://doi.org/10.32507/ajei.v2i1.361.
Hamid,  A.  (2011). Hukum  Islam  Perspektif  Keindonesiaan,  Sebuah  Pengantar Memahami  Realisasinya  di  Indonesia. Makassar:  Umi  Toha  Ukhuwah Grafika.
Hamid, A., & Aris. (2017). Peran Bank Syariah Dalam Mengurangi Kemiskinan.
Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 15 (1), 67-82,
https://doi.org/10.35905/diktum.v15i1.426.
Idris,  M.  (2021). Mengenal  Prinsip  Bank  Syariah  yang  Berlaku  di  Aceh .  Retrieved Agustus 19, 2021, from https://money.kompas.com/read/2021/04/15/103650026/mengenal- prinsip-bank-syariah-yang-berlaku-di-aceh?page=2 Kompas.  (2021). 9  Hal  yang  Perlu  Diketahui  soal  Qanun  Aceh  tentang  Lembaga Keuangan Syariah . Retrieved Agustus 21, 2021, from https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/20/120500465/9-hal- yang-perlu-diketahui-soal-qanun-aceh-tentang-lembaga-keuangan- syariah?page=3
Kumparan Bisnis. (2021). Bank Syariah Indonesia: Aceh Sokong 8 Persen Pangsa Pasar
Syariah Nasional . Retrieved Agustus 19, 2021, from
https://kumparan.com/kumparanbisnis/bank-syariah-indonesia-aceh- sokong-8-persen-pangsa-pasar-syariah-nasional-1vxD8YY2HMY/full
Masruroh, N. (2015). Zakat Di Perbankan Syariah. Al-Mashraf, 2 (1), 33-46.
Mustarin,  B.  (2017).  Urgensi  Pengelolaan  Zakat  Terhadap  Peningkatan
Perekonomian Masyarakat.
Jurisprudentie, 4 (2), 83-95, DOI: https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4054.
Nosheen, & Rashid, A. (2021). Financial soundness of single versus dual banking system:  explaining  the  role  of  Islamic  banks. Port  Econ  J,  20 ,  99–127, https://doi.org/10.1007/s10258-019-00171-2.
Purnamasari,  D.,  &  Firdaus,  A.  (2017).  Analisis  Strategi  Penghimpunan  Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas. Human Falah, 4 (2), 259-285.
Purwanti, D. (2020). Pengaruh Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  6 (1),  101-107.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896.
Putri,  Y.  D.,  Kartika,  R.,  &  Aprayuda,  R.  (2020).  Apakah  Dana  Zakat  Dapat Mengurangi  Tingkat  Kemiskinan?  Studi  Kasus  Provinsi  Sumatra  Barat. Jurnal  Tabarru’  :  Islamic  Banking  and  Finance,  3 (2),  248  -261,  DOI: https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5818.
Qardhawi,  Y.  (2011). Hukum  Zakat  Studi  Mengenai  Status  dan  Filsafat  Zakat Berdasarkan Alquran dan Hadits. Jakarta: Litera Antar Nusa.
Rizvi, y. A., Narayan, P. K., Sakti, A., & Syarifuddin, F. (2020). Role of Islamic banks in Indonesian banking industry: an empirical exploration. Pacific- Basin Finance Journal, 62 , 101117,
https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.02.002.
Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan  Kemiskinan. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  3 (1),  41-51,  DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i01.98.
Setyadi,  A.  (2021). Aceh  Kembali  Jadi  Provinsi  Termiskin  di  Sumatera .  Retrieved Agustus  19,  2021,  from  https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-5374577/aceh-kembali-jadi-provinsi-termiskin-di-sumatera
Sitepu, M. U. (2007). Zakat dan Perekonomian Umat Islam. Jurnal Ilmiah Islam Futura, VI (2), 51-60, DOI: http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3046.
Tempo.  (2019). Perbankan  di  Aceh  Siapkan  Diri  Konversi  ke  Syariah .  Retrieved Agustus 19, 2021, from https://nasional.tempo.co/read/1251465/perbankan-di-aceh-siapkan- diri-konversi-ke-syariah/full&view=ok
Yolleng, A. (2018). Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
Zein, N. (2021). Peran Perbankan Syariah dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat (Berkah  dengan  Bank  Syariah) .  Retrieved  Agustus  20,  2021,  from https://retizen.republika.co.id/posts/11380/peran-perbankan-syariah- dalam-memenuhi-kebutuhan-masyarakat-berkah-dengan-bank-syariah