## HOSPITAL BYLAWS: IMPLIKASI PENERAPANNYA
Lalu Riyana Dody Setiawan, 1 Prof. Dr. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., 2 dan Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, S.H., M.H 3
Fakultas Hukum, Universitas Mataram Jl. Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat herru0481@gmail.com
Naskah diterima: 20 April; direvisi: 29 April; disetujui: 16 Mei

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  implikasi  hukum  dari peraturan internal rumah sakit “Hospital Bylaws”. Penelitan ini merupakan penelitian hukum  normatif,  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep. Sifat  dan  karakteristik  dari  Peraturan  Internal  Rumah  Sakit  ( Hospital  Bylaws ) berdasarkan pada dasar filosofis Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1)  dan  Pasal  34  ayat  (3),  Undang-undang  Nomor  36  Tahun  2009,  Undang-undang Nomor  44  Tahun  2009,  khususnya  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  r  yang  mewajibkan Hospital  Bylaws, secara  teknis  berpedoman  pada  Kepmenkes  Nomor  772/Menkes/ SK/VII/2002  dan  Permenkes  Nomor  755/Menkes/Per/IV/2011. Hospital  Bylaws mencakup  Peraturan  Internal  Korporasi  ( Corporate  Bylaws ) dan  Peraturan  Internal Staf Medis ( Medical Staff Bylaws ). Implikasi Hukum Dari Peraturan Internal Rumah Sakit “Hospital Bylaws” , Pertama , Rumah Sakit wajib membentuk peraturan internal rumah sakit. Kedua , Adanya hak dan kewajiban pemilik, Pengelola dan Staf Medis di Rumah  Sakit  serta  kejelasan  tugas,  fungsi  dan  jangkauan  kewenangan. Ketiga , Kewajiban  rumah  sakit  untuk  menyelenggarakan  tata  kelola  perusahaan  yang baik dan tata kelola klinis yang baik.
Kata kunci: Hospital Bylaws , Rumah Sakit, Implikasi.
1 Mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram.
2 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram.
3 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽

## APPOINTMENT OF HIGH LEADERSHIP POSITION PRATAMA SECRETARY DISTRICT WEST LOMBOK
Lalu Riyana Dody Setiawan, 4 Prof. Dr. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., 5 dan Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, S.H., M.H 6 Faculty of Law, University of Mataram Majapahit Street Number 62 Mataram, West Nusa Tenggara herru0481@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  and  analyze  the  legal  implications  of  the internal  regulations  of  the  hospital  “Hospital  Bylaws”.  This  research  is  normative legal  research,  with  a  legislative  approach  and  a  conceptual  approach.  The  nature and characteristics of Hospital Internal Regulations (Hospital Bylaws) are based on the  philosophical  basis  of  Pancasila  and  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia Article 28H paragraph (1), and Article 34 paragraph (3), Law Number 36 of 2009, Law Number 44 of 2009, specifically Article 29 paragraph (1) letter r which requires Hospital by Laws, to be technically guided by the Decree of the Minister of Health Number 772/Menkes/SK/VII/2002 and Minister of Health Regulation Number 755/Menkes/Per/IV/2011.  Hospital  Bylaws  include  Corporate  bylaws  and  Internal Medical  Staff  Regulations  (medical  staff  bylaws).  Legal  Implications  of  Internal Hospital  Regulation  “Hospital  Bylaws”,  First,  Hospitals  must  establish  internal hospital  regulations.  Second,  the  rights  and  obligations  of  the  owner,  manager  and medical  staff  in  the  hospital  as  well  as  clarity  of  duties,  functions,  and  authority. Third, the obligation of hospitals to implement good corporate governance and good clinical governance.
Keyword: Hospital Bylaws , Hospital , Implication .
4 Mahasiswa pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram.
5 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram.
6 Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mataram.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽

## A. Latar belakang
Rumah  Sakit  sebagai  institusi  pelayanan  kesehatan  melaksanakan  pelayanan kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang  menyediakan  pelayanan  rawat  inap, rawat  jalan,  dan  gawat  darurat. 7 Pelayanan  Kesehatan  Paripurna  adalah  pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 8 Dari lingkup pengertian Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Rumah Sakit merupakan lembaga yang diharapkan mampu mewujudkan kesehatan masyarakat.
Kesehatan  sebagai  salah  satu  unsur  utama  dalam  mewujudkan  kesejahteraan sebagai  cita  hukum  “rechtsidee”  negara  Indonesia.  Fungsi  negara  hukum  untuk mewujudkan  tujuan  filosfis  tersebut,  pasca  Amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945, dikeluarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Beberapa  peristiwa  yang  terjadi  di  masyarakat  seperti  kasus  Prita  Mulyasari yang  banyak  menjadi  sorotan  media,  terlihat  bahwa  tata  kelola  rumah  sakit  dapat menimbulkan  pelayanan  yang  membuat  pasien  mengalami  penderitaan  akibat kelalaian  penanganan  kesehatan  terhadap  pasien.  Oleh  karena  itu  diperlukan tanggung gugat dari rumah sakit atas kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan kerugian bagi pasien.
Perangkat  utama  pada  bidang  kesehatan  diwujudkan  dengan  pelayanan kesehatan  Rumah  Sakit.  UUD  NRI  Tahun  1945,  Pasal  34  ayat  (3)  menegaskan bahwa  “Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan  fasilitas  pelayanan  umum yang  layak”.  Kemudian  sebagai  landasan konstitusionalitas  tersebut  diberlakukan  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang Rumah Sakit. Rumah Sakit melaksanakan semua proses kegiatan pelayanan kesehatan,  yang  melibatkan  berbagai  profesi  tenaga  kesehatan.  Rumah  Sakit menerapkan  manajemen  pengelolaan  Rumah  Sakit  dalam  rangka  melayani  pasien selaku pengguna jasa Rumah Sakit. 9
Penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  oleh  Rumah  Sakit,  tidak  jarang  klaim masyarakat  bahwa  rumah  sakit  tidak  melayani  masyarakat  dengan  baik.  Provinsi Nusa  Tenggara  Barat  secara  khusus,  perkembangan  rumah  sakit  sangat  pesat  baik rumah  sakit  pemerintah  maupun  swasta . Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) huruf r menentukan  bahwa setiap rumah sakit wajib menyusun dan menerapkan peraturan internal rumah sakit ( Hospital by Laws ). Hal  tersebut  dimaksudkan untuk menjamin  penyelenggaraan,  tanggung  jawab dan tanggung gugat rumah sakit yang baik, melalui peraturan internal, profesi medis yang bertugas khususnya di rumah sakit diharapkan dapat melakukan self governing (pengelolaan  mandiri), self  controlling (pengawasan  mandiri) dan self  disciplining (disiplin diri). Tujuan pengaturan tidak memiliki maksud lain kecuali untuk menjaga mutu staf medis dalam memberikan layanan, oleh karena itu perlu dibuat peraturan tersendiri ( medical staff bylaws ) yang dapat mengatur staf medis secara internal. Praktek  penyelenggaraan  pelayanan  medik  terhadap  pasien  terkadang  terjadi
7 Lihat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, LN. No. Tahun 2009, TLN. No. 5063 Tahun 2009, Ps. 1 angka 1.
8 Ibid ., Ps. 1 angka 3.
9 Endang Wahyati Yustina, Mengenal Hukum Rumah Sakit, (Bandung: CV. Keni Media, Bandung, 2012), hlm. 75.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
hal  yang  tidak  diharapkan  dalam  bentuk  kerugian  yang  diderita  oleh  pihak  pasien maupun penyeleggara seperti cacat fisik, dan atau meninggal dunia  yang didasarkan pada  asumsi  terjadinya  tindakan  malpraktek  medis  oleh  pihak  rumah  sakit.  Kondisi ini  kemudian  menempatkan  staf  medis  yang  paling  dekat  hubungannya  dengan pasien,  sehingga  rumah  sakit  dipandang  perlu  untuk  mengatur  terkait  pertanggung jawaban  medis  maupun  pertanggungjawaban  hukum  para  pihak.  Berdasarkan observasi  pendahuluan  yang  dilakukan  oleh  penulis  ditemukan  bahwa  peraturan internal  rumah  sakit  yang  ada  di  beberapa  rumah  sakit  di  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat  dibuat  hanya  sebagai  syarat  akreditasi  rumah  sakit,  sehingga  peraturan- peraturan  kebijakan  internal  yang  dibuat  rumah  sakit  banyak  yang  bertentangan dengan statuta rumah sakit tersebut.

## B. Perumusan Masalah
Berbagai  hal  yang  melatarbelakangi  penulisan  judul  ini  telah  dipaparkan sebelumnya,  berpijak  pada  uraian  latar  belakang,  maka  pokok  masalah  yang  dapat dirumuskan  dari  penelitian  ini  adalah  bagaimana  implikasi  hukum  dari  peraturan internal rumah sakit “Hospital Bylaws”?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai  di  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  dan  menggambarkan implikasi hukum dari peraturan internal rumah sakit “Hospital Bylaws”.

## D. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga  penelitian  hukum  doktrinal.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  pendekatan  yang disesuaikan  dengan  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konsep ( conceptual approach ). Penelitian ini menggunakan bahan yang bersumber dari data kepustakaan atau disebut dengan bahan hukum. Sumber bahan hukum tersebut adalah bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan.  Studi  kepustakaan  yang  dimaksud  adalah  dengan  menginventarisasi bahan-bahan  hukum  dari  berbagai  perpustakaan  di  Provinsi  NTB  serta  dari  sumber- sumber elektronik. 10

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis
1. Teori Perundang-Undangan
Konsep tentang undang-undang dapat ditelusuri dari konsep wet dalam bahasa Belanda. 11 Dalam kepustakaan hukum Belanda wet atau undang-undang dapat dilihat dalam  arti  materil  dan  dalam  arti  formil.  Undang-undang  dalam  arti  materil  ( wet  in materiele  zin )  dimaksudkan  adalah  segala  bentuk  peraturan  perundang-undangan,
10 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
11 Wet berarti  undang-undang.  Lihat Wojowasito, Kamus Umum  Belanda Indonesia , (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Vollen Hoven, Jakarta, 1987), hlm 802.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
sedang  undang-undang  dalam  arti  formil  ( wet  formele  zin )  adalah  lazim  disebut dengan  undang-undang  saja. 12 Menurut  Bagir  Manan,  undang-undang  dalam  arti materil  adalah  setiap  keputusan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  atau lingkungan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat  secara  umum  yang  dinamakan  peraturan  perundang-undangan. 13 Sedang undang-undang  dalam  arti  formil  adalah  peraturan  perundang-undangan  yang dibentuk  presiden  dengan  persetujuan  DPR 14 (setelah amandemen  kesatu  UUD  NRI Tahun 1945 pada Tahun 1999 lebih tepat disebut “dibentuk atas persetujuan bersama antara DPR dan Presiden). Dengan demikian undang-undang dalam arti formil, yang lazim disebut dengan istilah “undang-undang” merupakan bagian atau salah satu jenis atau bentuk dari undang-undang dalam arti materil atau yang lazim disebut peraturan perundang-undangan.
Menurut  Maria  Farida  Indrati  S,  dengan  mengacu  pendapat  A.  Hamid  S. Attamimi, apa yang disebut wet in formelezin adalah setiap keputusan yang dibentuk oleh regering dan staten general terlepas apakah isinya suatu penetapan ( beschiking) atau  peraturan  ( regeling ).  Jadi  disebut wet  in  formelezin itu  dilihat  dari  segi pembentukannya  atau  siapa  yang  membentuknya.  Sedang  apa  yang  disebut wet  in materiele  zin adalah  setiap  keputusan  yang  dibentuk  baik  oleh regering dan staten general maupun  keputusan-keputusan  lain  yang  dibentuk  oleh  lembaga-lembaga lainnya  selain regering dan staten  general maupun  keputusan-keputusan  lain  yang dibentuk  oleh  lembaga  lainnya  selain regering dan staten  general asalkan  isinya peraturan yang mengikat umum. Jadi disebut wet in materiele zin karena dilihat dari segi isinya tanpa melihat siapa pembentuknya. 15
Dengan  demikian wet  in  materiele  zin meliputi wet  in  formelezin dan  segala jenis peraturan-peraturan lainnya yang mengikat umum, sehingga wet in materiele zin dapat  disebut  dengan  peraturan  perundang-undangan,  sedang wet  in  formelezin disebut  undang-undang. 16 Menurut  D.W.P  Ruiter wet  materiele  zin itu  mengandung tiga  unsur,  yaitu:  (a).  Norma  hukum  ( rechtsnorm );  (b).  Berlaku  keluar  ( naar  buiten werken );  dan  (c).  Bersifat  umum  dalam  arti  luas  ( algemeenheid  in  ruime  zin ). 17 Sedang  norma  umum  yang  dibentuk  melalui wet  formele  zin atau  kebiasaan merupakan satu tingkatan yang berada langsung di bawah konstitusi dalam tata urutan hukum. 18

## 2. Teori Kepastian Hukum
Teori  kepastian  hukum  ini  awal  mulanya  berkembang  dari  para  pemikiran kaum  positivis  mengenai  positivisme  hukum.  Salah  satu  pemikir  mengenai  paham positivisme  hukum  ini adalah John  Austin,  menegaskan  bahwa  “ hukum  adalah  satu
12 A.  Hamid  S  Attamimi  dalam  Maria  Farida  Indrati  S, Perkuliahan  Ilmu  Perundang-undangan,  Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan , (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 197-200.
13 Bagir Manan, o.p cit ., hlm. 3.
14 Ibid., hlm. 35.
15 Maria Farida Indrati S, Perkuliahan Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan , o.p cit ., hlm. 51-54.
16 Ibid.
17 Ibid ., hlm. 314.
18 Hans  Kelsen dalam Jimly Ashiddiqie  dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , Cet.  Ke-2,
(Jakarta: Konstitusi Pers, 2012), hlm. 160.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
peraturan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman makhluk berakal, oleh makhluk  berakal  yang  mempunyai  kekuasaan ”. 19 Hal  tersebut  mengartikan  bahwa hukum  merupakan  suatu  perturan  tertulis  yang  dibuat  oleh  manusia  yang  berkuasa. Selain itu John Austin, dalam bukunya yang berjudul The Province of Jurisprudence Determined yang  dikutip  kemudian  oleh  Widodo  Dwi  Putro,  diantaranya mengajarkan  bahwa  hakikat  dari  hukum  adalah  hukum  positif;  Hukum  positif merupakan  perintah  dari  penguasa  yang  berdaulat;  karakter  hukum  positif  yang terpenting terletak pada sanksi; hukum positif harus memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban  dan  kedaulatan.  Diluar  itu  bukanlah  hukum  melainkan  moral  positif; hukum yang layak adalah suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup. 20
Menurut  Hans  Kelsen,  sebagai  salah  seorang  penganut  mazhab  positivisme hukum,  “ aturan  hukum  positif  disamakan  dengan  suatu  “norma  murni”  yang merupakan  substansi  hukum  yang  berisi  apa  yang  seharusnya  dan  apa  yang  boleh dilaukan. 21 Hukum  positif  lebih  kepada law  is  it  is yakni  hukum  adalah  hukum  itu sendiri.
3. Teori Pembaharuan Hukum
Pembangunan  merupakan  upaya  sadar  yang  dilakukan  untuk  merubah  suatu kondisi  dari  suatu  tingkat  yang  dianggap  kurang  baik  ke  kondisi  baru  pada  tingkat kulaitas yang dianggap baik atau paling baik. Pembangunan yang dilaksanakan tentu saja pembangunan yang memiliki pijakan hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan,  terarah  serta  proporsional  antara aspek  fisik  (pertumbuhan) dan  non-fisik.  Apabila  diteliti  semua  masyarakat  yang  sedang  membangun  selalu dicirikan  dengan  perubahan,  bagaimanapun  kita  mendefenisikan  pembangunan  itu dan apapun ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan.
Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu  terjadi  dengan  suasana  damai  dan  teratur.  Istilah  “pembaharuan  hukum” sebenarnya  mengandung  makna  yang  luas  mencakup  sistem  hukum.  Menurut Friedman,  sistem  hukum  terdiri  atas  struktur  hukum  ( structure ) , substansi/materi hukum  ( substance ) , dan  budaya  hukum  ( legal  culture ). 22 Sehingga,  bicara pembaharuan  hukum  maka  pembaharuan  yang  dimaksudkan  adalah  pembaharuan sistem hukum secara keseluruhan. Namun demikian, dalam uraian berikutnya istilah “pembaharuan  hukum”  tetap  dipertahankan  yang  sebenarnya  mengandung  makna yang  lebih  khusus  atau  sepadan  dengan  istilah  “pembentukan  hukum”.  Dalam prosesnya, pembangunan ternyata ikut membawa konsekuensi terjadinya perubahan- perubahan  atau  pembaharuan  pada  aspek-aspek  sosial  lain  termasuk  di  dalamnya pranata  hukum.  Artinya,  perubahan  yang  dilakukan  (dalam  bentuk  pembangunan) dalam  perjalanannya  menuntut  adanya  perubahan-perubahan  dalam  bentuk  hukum.
19 Widodo Dwi Putro, Mengkritisi Positivisme Hukum:  Langkah Awal Memasuki Diskursus Metodologis dalam Penelitian Hukum , dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed. Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 14.
20 Ibid., hlm. 14-15.
21 Munir Fuady, Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum , (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 134.
22 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial , Diterjemahkan oleh M.  Khozim, Cet. Ke-4, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 15-19.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
Perubahan  hukum  ini  memiliki  arti  yang  positif  dalam  rangka  menciptakan  hukum baru yang sesuai dengan kondisi pembangunan dan nilai-nilai hukum masyarakat.
Bidang  hukum  diakui  memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam  memacu percepatan  pambangunan  suatu  negara.  Usaha  ini  tidak  semata-mata  dalam  rangka memenuhi  tuntutan  pembangunan  jangka  pendek  tetapi  juga  meliputi  pembangunan menengah  dan  jangka  panjang.  Meskipun  disadari,  setiap  saat  hukum  bisa  berubah sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  menghendakinya.  Di  negara-negara berkembang,  pembaharuan  hukum  merupakan  prioritas  utama.  Oleh  karena  itu,  di negara-negara berkembang ini pembaharuan hukum senantiasa mengesankan adanya peranan  ganda. Pertama ,  merupakan  upaya  untuk  melepaskan  diri  dari  lingkaran struktur hukum kolonial. Upaya tersebut terdiri atas pengahapusan, penggantian, dan penyesuaian ketentuan hukum warisan kolonial guna memenuhi tuntutan masyarakat nasional. Kedua ,  pembaharuan  hukum  berperan  dalam  mendorong  proses pembangunan,  terutama  pembangunan  ekonomi  yang  memang  diperlukan  dalam rangka  mengejar  ketertinggalan  dan  negara-negara  maju,  dan  yang  lebih  penting adalah  demi  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  warga  negara.  Saat  ini  di Indonesia masih terdapat banyak peraturan hukum yang sudah tidak up to date namun tetap dipertahankan.
4. Konsep Rumah Sakit
Selama abad  pertengahan,  rumah  sakit  melayani  banyak  fungsi  di  luar  rumah sakit  yang  telah  kenal  pada  masa  saat  ini,  misalnya  sebagai  penampungan  orang miskin  atau  persinggahan musafir.  Istilah hospital (rumah  sakit)  berasal  dari kata Latin, hospes (tuan  rumah),  yang  juga  menjadi  akar  kata hotel  dan hospitality (keramahan). 23
Institusi  yang  spesifik  untuk  pengobatan  pertama  kali,  ditemukan  di India. Rumah  Sakit Brahmanti pertama  kali  didirikan  di  Sri  Lanka  pada  tahun 431  SM, kemudian  Raja Ashoka juga  mendirikan  18  rumah  sakit  di Hindustan  pada 230 SM dengan  dilengkapi  tenaga  medis  dan  perawat  yang  dibiayai  anggaran  kerajaan. Rumah sakit pertama yang melibatkan pula konsep pengajaran pengobatan, dengan mahasiswa  yang  diberikan  pengajaran  oleh  tenaga  ahli,  adalah Akademi Gundishapur di  Kerajaan  Persia.  Bangsa  Romawi  menciptakan valetudinaria untuk pengobatan  budak, gladiator,  dan  prajurit  sekitar 100  SM.  Adopsi  kepercayaan Kristiani  turut  memengaruhi  pelayanan  medis  di  sana. Konsili  Nicea I pada tahun 325 memerintahkan  pihak  Gereja  untuk  juga  memberikan  pelayanan  kepada orang-orang  miskin,  sakit,  janda,  dan  musafir.  Setiap  satu  katedral  di  setiap  kota harus  menyediakan  satu  pelayanan  kesehatan.  Salah  satu  yang  pertama  kali mendirikan adalah Saint Sampson di Konstantinopel dan Basil, Bishop of Caesarea . Bangunan  ini  berhubungan  langsung  dengan  bangunan  gereja,  dan  disediakan  pula tempat terpisah untuk penderita lepra. 24
Rumah  sakit  dalam  sejarah Islam memperkenalkan  standar  pengobatan  yang tinggi pada abad 8 hingga 12. Rumah sakit pertama dibangun pada abad 9 hingga 10 mempekerjakan  25  staf  pengobatan  dan  perlakuan  pengobatan  berbeda  untuk
23 Benyamin Lumenta, Hospital, Citra, Peran dan Fungsi , (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 3.
24 Ibid ., hlm. 5.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
penyakit  yang  berbeda  pula.  Rumah  sakit  yang  didanai  pemerintah  muncul  pula dalam sejarah Tiongkok pada awal abad 10. 25
Perubahan  rumah  sakit  menjadi  lebih  sekuler  di  Eropa  terjadi  pada  abad  16 hingga 17. Tetapi baru pada abad 18 rumah sakit modern pertama dibangun dengan hanya  menyediakan  pelayanan  dan  pembedahan  medis.  Inggris  pertama  kali memperkenalkan  konsep  ini. Guy's  Hospital didirikan  di London pada 1724 atas permintaan seorang saudagar kaya Thomas Guy. Rumah sakit yang dibiayai swasta seperti  ini  kemudian  menjamur  di  seluruh  Inggris  Raya.  Di  Amerika  kemudian berdiri Pennsylvania General Hospital di Philadelphia pada 1751. 26
Sejarah perkembangan rumah sakit di Indonesia pertama sekali didirikan oleh Vereenigde  Oostindische  Compagnie (VOC)  pada  tahun  1626  dan  kemudian  juga oleh tentara Inggris pada zaman Raffles terutama ditujukan untuk melayani anggota militer  beserta  keluarganya  secara  gratis.  Jika  masyarakat  pribumi  memerlukan pertolongan,  kepada  mereka  juga  diberikan  pelayanan  gratis.  Hal  ini  berlanjut dengan  rumah  sakit-rumah  sakit  yang  didirikan  oleh  kelompok  agama.  Sikap Diakonia Karitatif ini juga diteruskan oleh rumah sakit CBZ di Jakarta. Rumah sakit ini  juga  tidak  memungut  bayaran  pada  orang  miskin  dan  gelandangan  yang memerlukan  pertolongan.  Semua  ini  telah  menanamkan  kesan  yang  mendalam  di kalangan masyarakat pribumi bahwa pelayanan penyembuhan di rumah sakit adalah gratis.  Mereka  tidak  mengetahui  bahwa  sejak  zaman  VOC,  orang  Eropa  yang berobat  di  rumah  sakit  VOC  (kecuali  tentara  dan  keluarganya)  ditarik  bayaran termasuk pegawai VOC. 27

## 5. Konsep Hospital Bylaws
Hospital  Bylaws berasal  dari  dua  buah  kata  yaitu Hospital (rumah  sakit)  dan bylaws (peraturan  setempat  atau  internal).  Kata bylaws itu  sendiri  sering  ditulis dengan  berbagai  macam  cara,  antara  lain byelaw,  bylaws,  by  laws  atau  bye-law. 28
Mengingat  bahwa  terminologi  peraturan  internal  rumah  sakit  bukan  berasal  dari Indonesia  dan  sulit  dicari  padanan  katanya  maka  perlu  dirujuk  referensi  yang “authoritative” dalam bidang hukum dan bidang perumahsakitan. Pembuatan definisi peraturan  internal  rumah  sakit  haruslah  ekstra  hati-hati  karena  menyangkut  sebuah produk  hukum  yang  spesifik.  Untuk  itu  perlu  diperhatikan  pengertian  peraturan internal  rumah  sakit  dari  sumber  yang  terkait  langsung  dengan  perumahsakitan seperti Accreditation Manual for Hospitals. Dari sumber tersebut dapat diidentifikasi hakekat  sebuah  peraturan  internal  rumah  sakit,  subyek  hukum  yang  berperan,  dan karakteristik lainnya.
Subyek hukum sekaligus pemeran utama dalam peraturan internal rumah sakit menurut  JCAHO  ( Joint  Commission  on  Accreditation  of  Healthcare  Organization ) adalah “ governing body ”, selanjutnya menurut Black’s “ governing body ”, adalah: “Governing body of institution, organization or territory means that body which has ultimate power to determine its policies and control its activities”.
25 Dalmy Iskandar, Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan Dan Pasien , (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), hlm. 6.
26 Tim Mchugh , o.p cit ., hlm. 8.
27 Benyamin Lumenta, o.p cit ., hlm. 4.
28 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
Karakteristik  suatu  “governing  body” adalah  pemegang  kekuasaan  tertinggi ( ultimate  power )  dalam  sauatu  organisasi.  Pemegang  kekuasaan  tertinggi  di  dalam rumah  sakit  adalah  pemilik  atau  yang  mewakili.  Oleh  karena  itu  pengertian “governing body” di Indonesia dapat diartikan sebagai pemilik atau yang mewakili. 29
Mengingat  pemilik  atau  yang  mewakili  merupakan  pemeran  utama  dalam  peraturan internal  rumah  sakit  maka  yang  berwenang  menetapkan  peraturan  internal  rumah sakit adalah pemilik atau yang mewakili, karena itu peraturan internal sebuah rumah sakit merupakan produk hukum dari suatu organ  yang lebih tinggi daripada direktur rumah  sakit,  dan  konsekuensi  logisnya  adalah  peraturan  internal  tersebut  tidak memuat  hal-hal  yang  bersifat  teknis  manajerial  seperti  halnya  “ Standard  Operating Procedure (SOP)” suatu “ technical task” tertentu atau “ job description” seseorang. Peraturan  internal  rumah  sakit  lebih  merupakan  Anggaran  Rumah  Tangga sebuah  rumah  sakit,  dan  secara  yuridis  hal  ini  tidak  dapat  dicampur  dengan  aturan yang seharusnya ditetapkan oleh eksekutif (direktur rumah sakit) dalam satu produk hukum.  Kekeliruan  utama  dalam  memahami  peraturan  internal  rumah  sakit  pada umumnya  adalah  menganggap  peraturan  itu  sebagai  seperangkat  SOP,  seperangkat peraturan direksi untuk menyelenggarakan rumah sakit, kebijakan tertulis rumah sakit dan job description tenaga kesehatan dan petugas rumah sakit.
Kekeliruan  pemahaman  tersebut,  berakibat  rumah  sakit  menganggap  sudah memiliki  peraturan  internal  rumah  sakit  karena  untuk  memenuhi  akreditasi  rumah sakit, rumah sakit telah menyusun berbagai kebijakan dan prosedur. Sementara yang dimaksud  peraturan  internal  rumah  sakit  bukan  kebijakan  teknis  operasional  tetapi mengatur  pemilik  atau  yang  mewakili,  direktur  rumah  sakit  dan  staf  medis.  Tiga unsur  tersebut  yaitu  pemilik,  direktur,  dan  staf  medis  merupakan  “triad”  atau  “tiga tungku sejerangan”, sehingga perlu ada pengaturan yang jelas agar fungsi bisnis dan fungsi  iptek  dapat  berjalan  selaras,  yang  pada  akhirnya  dapat  tercapai  efisiensi, efektivitas dan kualitas pelayanan. 30

## 6. Konsep Kebijakan
Peraturan  kebijakan  ( beleidsregels,  spiegelsrecht,  pseudowetgeving,  policy rules )  adalah  ketentuan  ( rules bukan law ) yang  dibuat  oleh  pemerintah  sebagai pejabat administrasi negara. Cabang-cabang pemerintahan yang lain tidak berwenang membuat  peraturan  kebijakan.  Presiden  sebagai  kepala  negara  tidak  dapat  membuat peraturan  kebijakan.  Kewenangan  Presiden  membuat  peraturan  kebijakan  adalah dalam  kedudukan  sebagai  badan  atau  pejabat  administrasi  negara,  bukan  sebagai kepala negara.
Peraturan  kebijakan  bukan  (tidak  termasuk)  salah  satu  bentuk  atau  jenis peraturan  perundang-undangan,  meskipun  dalam  banyak  hal  tampak  (menampakkan gejala) sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan istilah peraturan  dalam  arti wetgeving (peraturan  perundang-undangan)  sebenarnya  kurang tepat. Kalaupun dipergunakan istilah peraturan bukan dalam padanan wetgeving atau legislation , tetapi sebagai padanan regel atau rule . Dalam kaitan penamaan tersebut, lebih tepat dinamakan beleidsregel daripada pseudowetgeving .
29 Ibid.
30 Ibid., hlm. 4.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
Menurut  M.  Solly  Lubis,  yang  dimaksud  dengan  peraturan  negara ( staatsregelings )  adalah  peraturan-peraturan  tertulis  yang  diterbitkan  oleh  instansi resmi,  baik  dalam  pengertian  lembaga  maupun  dalam  pengertian  pejabat  tertentu. Peraturan  yang  dimaksud  meliputi  undang-undang,  peraturan  pemerintah  pengganti undang-undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden,  peraturan  menteri, peraturan  daerah,  instruksi,  surat  edaran,  pengumuman,  surat  keputusan,  dan  lain- lain. 31
Dilihat  dari  kewenangan  asalnya  sebagaimana  terlihat  pada  ajaran  Rousseau, pembentukan  peraturan  negara  yang  mengikat  warga  negara  dan  penduduk  secara umum  (dari  segi adressat )  dan  secara  abstrak  (dari  segi  hal  yang  diaturnya)  beserta sanksi  pidana  dan  sanksi  pemaksaannya  pada  hakikatnya  semua  itu  berasal  dari fungsi  legislatif  yang  bersumber  pada volounte  generale. Dalam  perkembangan selanjutnya,  ketika  badan  legislatif  sering  terlambat  mengikuti  perkembangan masyarakat,  badan  legislatif  melimpahkan  sebagian  dari  kewenangan  legislatifnya kepada  badan  eksekutif  sehingga  badan  eksekutif  ikut  pula  membentuk  peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan perkembangan revolusioner dari teori Trias Politica  Montesquieu  yang  menempatkan  pemerintah  hanya  sebagai  pelaksana (perintah) undang-undang. 32
Untuk  menegakkan  asas  konsistensi,  kebijakan  pejabat  administrasi  negara yang  bersifat  bebas  tersebut  perlu  dituangkan  dalam  suatu  bentuk  formal  atau  suatu format  tertentu  yang  lazim  disebut  peraturan  kebijakan.  Dengan  demikian  peraturan kebijakan  merupakan  produk  kebijakan  yang  bersifat  bebas  yang  ditetapkan  oleh pejabat-pejabat  administrasi  negara  dalam  rangka  menyelenggarakan  tugas pemerintahan.  Kebijakan  pejabat  administrasi  negara  tersebut  kemudian  dituangkan dalam  suatu  format  tertentu  supaya  dapat  diberlakukan  secara  umum  (berlaku  sama bagi setiap warga negara). 33
Meskipun  ada  bentuk  peraturan  kebijakan  yang  memiliki  persamaan  dengan peraturan  perundang-undangan,  namun  Bagir  Manan  secara  tegas  mengemukakan bahwa  peraturan  kebijakan  bukan  merupakan  peraturan  perundang-undangan: “peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan, meskipun menunjukkan sifat  atau  gejala  sebagai  peraturan  perundang-undangan.  Mengapa  pelaksanaan kebijakan  tersebut  ( beleidsvrijheid ) tidak  dituangkan  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan,  karena  pembuat  peraturan  kebijakan  tidak  mempunyai kewenangan perundang-undangan”. 34
7. Prinsip Good Governance Istilah “government” dan “governance” sering kali dianggap memiliki arti yang sama  yaitu  cara  menerapkan  otoritas  dalam  suatu  organisasi,  lembaga  atau  negara.
31 Arif  Christiono  Soebroto,  “Kedudukan  Hukum  Peraturan/Kebijakan  Dibawah  Peraturan  Menteri Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Kepala  Bappenas” , publikasi  oleh  Biro  Hukum  Badan  Perencanaan Nasional, http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_presentasi/WORKSHOP%20Peraturan%20kebijakan%20di %20Kementerian%20PPN%20%20bappenas.pdf, hlm. 1.
32 Ibid., hlm. 2.
33 Ibid.
34 Ibid., hlm. 6.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
Government atau  pemerintahan  juga  adalah  nama  yang  diberikan  oleh  entitas  yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara.
Istilah  “governance”  sebenarnya  sudah  dikenal  dalam  literasi  administrasi  dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh para  teoritis  dan  praktisi  administrasi  Negara  di  Indonesia,  terminology  “good governance”  telah  diterjemahkan  menjadi  penyelenggarakan  pemerintahan  yang amanah  (hal  tersebut  mengutip  pendapat  dari  Bintoro  Tjokroamidjojo),  tata pemerintahan  yang  baik  (UNDP),  pengelolaan  pemerintahan  yang  baik  dan bertanggungjawab  (LAN)  dan  ada  juga  yang  mengartikan  secara  sempit  sebagai pemerintahan yang bersih. 35
Perbedaan  paling  pokok  antara  konsep  “government”  dan  “Governance” terletak  pada  bagian  penyelenggaraan  otoritas  politik,  ekonommi  dan  administrasi dalam pengelolaan urusan suatu Negara. Konsep “pemerintah” berkonotasi perananan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna suatu negara mendistribusikan  kekuasaan  dan  mengelolah  sumber  daya  manusia  ( human resources ) dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung  unsur  demokratis,  adil,  transparan, rule  of  law , partisipasi dan kemitraan.
Menurut  Sedarmayanti, good  governance merupakan  proses  penyelenggaraan kekuasaan  Negara  dalam  melaksanakan  pelayanan  publik,  baik  berupa public  good , maupun public services oleh governance (kepemerintahan  yang baik). Implementasi good governance yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan berintegritas, professional serta menerapkan etos kerja dan moral yang tinggi. 36

## F. Hasil Pembahasan
1. Pengaturan Peraturan Internal Rumah Sakit
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  Pasal 29  ayat  (1)  huruf  r  menentukan  bahwa:  Setiap  rumah  sakit  wajib  menyusun  dan menerapkan  peraturan  internal  rumah  sakit  ( Hospital  bylaws ).  Penjelasan  pasal tersebut menyatakan bahwa:
Yang dimaksud dengan peraturan internal Rumah Sakit ( Hospital Bylaws ) adalah  peraturan  organisasi  Rumah  Sakit  ( Corporate  Bylaws )  dan peraturan  staf  medis  Rumah  Sakit  ( Medical  Staff  Bylaw )  yang  disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik  ( Good Corporate  Governance )  dan  tata  kelola  klinis  yang  baik  ( Good  Clinical
35 Sofian Efendi, “Membangunn Budaya Birokrasi Untuk Good Governance”, Makalah Disampaikan Pada Lokakarya  Nasional  Reformasi  Birokrasi  Diselenggarakan  Kantor  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Aparatur Negara, pada tanggal 22 September 2005.
36 Sedarmayanti, Good  Governance,  Kepemerintahan  Yang  Baik,  Efesiensi  Melalui  Restrukturisasi  Dan Pemberdayaan , Bagian Pertama, Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 2.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
Governance ) . Dalam  peraturan  staf  medis  Rumah  Sakit  ( Medical  Staff Bylaw ) antara lain diatur kewenangan klinis ( Clinical Privilege ) . 37
Peraturan  internal  rumah  sakit  “ Hospital Bylaws ”, secara  spesifik  mulai  diatur dalam  Keputusan Menteri  Kesehatan  Nomor  772/Menkes/SK/VII/2002  tentang Pedoman  Peraturan  Internal  Rumah  Sakit  ( Hospital  Bylaws ),  mencakup  Peraturan Internal  Korporate  ( Corporate  Bylaws ) dan  Peraturan  Internal  Staf  Medis  ( Medical Staff  Bylaws ).  Perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945,  kemudian  lahir    Undang-undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan  Undang-undang  Nomor  44  Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
772/Menkes/SK/VII/2002  tentang Pedoman  Peraturan  Internal  Rumah  Sakit ( Hospital  Bylaws )  tetap  berlaku  selain  pengaturan  terhadap  staf  medis,  hal  tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan  Komite  Medik  di  Rumah  Sakit. Dalam hal pengaturan staf medis diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
2. Implikasi Hukum Peraturan Internal Rumah Sakit
Implikasi Hospital  Bylaws ,  dipengaruhi  oleh  sifat  dan  karakteristik Hospital Bylaws Rumah Sakit itu sendiri, salah satunya status kepemilikan rumah sakit publik atau  privat.  Berikut  gambaran  lingkup  pengaturan Hospital  Bylaws RSUD  Prov. NTB,  RSUD  Sumbawa,  RS  Bhayangkara  Mataram  dan  RS.  Islam  Siti  Hajar  dapat disajikan dalam Tabel 1, berikut:

## LINGKUP PENGATURAN RSUD Prov. NTB
(Miik Pemerintah Daerah Provinsi NTB)
1. Prinsip dan Tata Kelola Rumah Sakit;
2. Tata Kelola Korporasi (Falsafah, Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program, dan Nilai Dasar, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi);
3. Prosedur kerja;
4. Organisasi pendukung;
5. Pengelolaan sumber daya manusia;
6. Pengelolaan sumber daya lain;
7. Pengelolaan lingkungan Rumah Sakit;
8. Prinsip Tata Kelola;
9. Remunerasi;
10. Standar pelayanan;
11. Pengelolaan keuangan;
12. Evaluasi dan penilaian dan penilaian kinerja;
13. Tata kelola staf medis/peraturan internal staf medis ( medical staff bylaws ); 14. Pengorganisasian kelompok staf medik;
15. Tugas, kewajiban dan kewenangan kelompok staf medis;
37 Penjelasan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, LN. No. 144 Tahun 2009, TLN. No. 5063 Tahun 2009, Ps. 29 ayat (1) huruf r.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
16. Keanggotaan;
17. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KSM;
18. Kewenangan klinis;
19. Dokter penanggungjawab pasien;
20. Penugasan klinis;
21. Komite medik;
22. Subkomite kredensial;
23. Subkomite mutu profesi;
24. Subkomite etika dan disiplin profesi;
25. Pembinaan profesionalisme dan etika;
26. Tata kelola staf keperawatan/peraturan internal staf keperawatan ( nursing staff bylaws )
27. Pengorganisasian staf keperawatan;
28. Staf keperawatan;
29. Kewenangan klinis;
30. Delegasi tindakan medis;
31. Penugasan klinis;
32. Komite keperawatan;
33. Rapat-rapat;
34. Subkomite kredensial;
35. Subkomite mutu profesi;
36. Subkomite etik dan disiplin profesi;
37. Tata kelola klinis;
38. Review dan perubahan;
39. Perubahan tata kelola;
40. Pembinaan dan pengawasan;
41. Ketentuan penutup.
RSUD Sumbawa
(Milik Pemerintah Daerah Sumbawa)
1. Nama, Visi dan Nilai, Motto, Tujuan dan strategi;
2. Kedudukan rumah sakit;
3. Tugas dan Fungsi rumah sakit;
4. Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah;
5. Pengorganisasian dan struktur organisasi;
6. Tugas, kewajiban dan wewenang;
7. Tata kerja dewan pengawas;
8. Pejabat pengelola (Tugas Pokok dan fungsi pejabat pengelola;
9. Satuan pengawas internal);
10. Komite-komite;
11. Staf medis fungsional (SMF);
12. Instalasi;
13. Kelompok Jabatan fungsional;
14. Tata kerja;
15. Pengelolaan sumber daya manusia;
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
16. Peraturan internal staf medic ( medical staff bylaws );
17. Kewenangan klinis;
18. Penugasan klinis;
19. Peraturan pelaksana tata kelola klinis;
20. Tata cara review dan perbaikan peraturan internal staf medis
21. Kerahasian informasi medis;
22. Kebijakan, pedoman dan prosedur;
23. Kerjasama/kontrak;
24. Perencanaan dan penganggaran;
25. Akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban;
26. Pembinaan, pengawasan, evaluasi dan penilaian kinerja;
27. Tuntutan umum;
28. Ketentuan lain-lain;
29. Ketentuan penutup.
RS Bhayangkara Mataram
(Milik Polda NTB dibawah Polri)
1. Pemilik Rumah Sakit;
2. Pengelola Rumah Sakit (Kedudukan, Tugas dan Fungsi);
3. Pengorganisasian Staf Medis dan Komite Medik;
4. Tuntutan Umum;
5. Peraturan dan pemaparan Hospital Bylaws rumah sakit Bhayangkara Mataram;
6. Perubahan Hospital Bylaws ;
7. Peraturan peralihan;
8. Penutup.
RS Islam Siti Hajar (Milik Swasta (Yayasan))
1. Nama, tujuan, visi, dan Hospital By Laws rumah sakit;
2. Organ Yayasan;
3. Organ Yayasan (Pembina);
4. Organ Yayasan (Pengurus);
5. Organ Yayasan (Pengawas);
6. Rapat-Rapat;
7. Direktur/kepala rumah sakit;
8. Komite Medik Dan Staf Medik;
9. Komite Penasehat Penugasan Staf Medik;
10. Peraturan rumah sakit;
11. Pemaparan Hospital By Laws ;
12. Perubahan Hospital By Laws ;
13. Ketentuan Penutup.
Tabel 1. Perbedaaan Lingkup Hospital Bylaws di Provinsi NTB Sumber: Bahan Hukum Primer Hospital By Laws di NTB
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
Implikasi  dari  aspek  pengaturan Hospital  Bylaws RSUD  Prov.  NTB  yang mencakup  pengaturan internal  korporasi (corporate  bylaws) dan  peraturan  internal staf  medis (medical  staff  bylaws), mengatur  pula  Tata  Kelola  Staf  Keperawatan (Nursing staf bylaws), pengaturan keuangan dan aspek administrasi. Prinsip dan Tata Kelola  Rumah  Sakit, Tata  Kelola  Korporasi  (Falsafah,  Visi,  Misi,  Tujuan,  Strategi, Program,  dan  Nilai  Dasar,  Kedudukan,  Tugas  Pokok  dan  Fungsi,  Struktur Organisasi),  berimplikasi  terhadap  pengelolaan  rumah  sakit,  terutama  kedudukan rumah  sakit  sebagai  rumah  sakit  publik  Pemerintah  Daerah  dengan  model  Badan Layanan  Umum  Daerah,  berimplikasi  pula  terhadap  Prosedur  kerja,  Organisasi pendukung,  Pengelolaan  sumber  daya  manusia,  Pengelolaan  sumber  daya  lain, Pengelolaan lingkungan Rumah Sakit. Selain itu Hospital Bylaws RSUD Prov. NTB memisahkan  pengelolaan  rumah  sakit  dan  pengelolaan  lingkungan  rumah  sakit,  hal tersebut memunculkan pula Prinsip Tata Kelola lingkungan rumah sakit  dan standar pelayanan.
Pengaturan  terkait  keuangan  juga  berimplikasi  terhadap  rumusan  pengaturan Remunerasi,  Pengelolaan  keuangan.  Selain  itu,  pengaturan  wilayah  administrasi teknis rumah sakit mengatur Evaluasi dan penilaian dan penilaian kinerja. Pengaturan Tata kelola staf medis/peraturan internal staf medis ( Medical Staff Bylaws ) melingkup Pengorganisasian kelompok staf medik, tugas, kewajiban dan kewenangan kelompok staf  medis,  keanggotaan,  pengangkatan  dan  pemberhentian  anggota  KSM, Kewenangan  klinis,  Dokter  penanggung  jawab  pasien,  Penugasan  klinis,  Komite medik.  Lebih  lanjut  diatur  pula  Subkomite  kredensial,  Subkomite  mutu  profesi, Subkomite  etika  dan  disiplin  profesi,  Pembinaan  profesionalisme  dan  etika,  Tata kelola  staf  keperawatan/peraturan  internal  staf  keperawatan  ( nursing  staff  bylaws ) , Pengorganisasian  staf  keperawatan,  Staf  keperawatan,  Kewenangan  klinis,  Delegasi tindakan  medis,  Penugasan  klinis,  Komite  keperawatan,  Rapat-rapat,  Subkomite kredensial , Subkomite mutu profesi, Subkomite etik dan disiplin profesi, Tata kelola klinis, Review dan perubahan, Perubahan tata kelola, Pembinaan dan pengawasan. Keseluruhan  pengaturan  tersebut  memberikan  implikasi  hukum  terhadap hubungan  pengelola  rumah  sakit  dengan  pemilik,  pengelola  dengan  staf  medik, hubungan  pengelola  dengan  staf  keperawatan,  hubungan  pengelola  dengan  tenaga medis  dan  karyawan.  Berkaitan  dengan  mekanisme  perubahan  atau  pergantian Hospital Bylaws , dalam Hospital Bylaws RSUD Provinsi tidak mengatur secara jelas dan  menyeluruh,  hanya  disebutkan  Review  dan  perubahan, Perubahan  tata  kelola yang berkaitan dengan Corporate Bylaws, sehingga terdapat ketidakpastian hukum. Lingkup  pengaturan  RSUD  Sumbawa  yang  mengatur  hubungan  pengelola rumah  sakit  dengan  tenaga  kesehatan,  dan  pegawai  memiliki  implikasi  terhadap pengaturan  administrasi,  keuangan  dan  hal-hal  teknis  atau  administrasi  lainnya. Berkaitan  dengan  tata  cara  atau  mekanisme  perubahan Hospital  Bylaws ,  RSUD Sumbawa  hanya  mengatur  tata  cara  review  dan  perbaikan  peraturan  internal  staf medis  ( Medical  Staff  Bylaws ),  sedangkan Corparte  Bylaws yang  menjadi  bagian pokok Hospital Bylaws tidak diatur dalam hal mekanisme perubahannya, oleh karena itu senada dengan RSUD Prov. NTB mengandung ketidakpastian hukum.
Implikasi  dari Hospital  By  Laws RS  Bhayangkara  Mataram  dipengaruhi  oleh kedudukan  rumah  sakit  sebagai  rumah  sakit  institusi  Polri  di  bawah  struktur  Polda
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
NTB. Hospital  Bylaws RS.  Bhayangkara  mengatur  Pemilik  Rumah  Sakit,  Pengelola Rumah  Sakit  (Kedudukan,  Tugas  dan  Fungsi),  Pengorganisasian  Staf  Medis  dan Komite Medik, yang mencakup struktur organisasi pemilik atau yang mewakili dalam hal  ini  menghubungkan  kewenangan  Polri  yang  dijalankan  oleh  Polda,  peran,  tugas dan kewenangan bidang sesuai dengan organisasi Polri, peran, tugas dan kewenangan kepala  rumah  sakit,  pengelola  rumah  sakit,  pengorganisasian  staf  medis  dan  komite medis, sehingga Hospital Bylaws RS. Bhayangkara berimplikasi terhadap organisasi, pelaksana dan pengorganisasian staf medik.
Hospital  Bylaws RS.  Bhayangkara  telah  mengatur  tata  cara  atau  mekanisme perubahan Hospital Bylaws , yang diatur dalam Bab tentang Peraturan dan pemaparan Hospital  Bylaws RS.  Bhayangkara  Mataram  dan  Bab  tentang  Perubahan Hospital Bylaws . Hospital  Bylaws RS.  Islam  Hajar  memiliki  sifat  dan  karakteristik  yang berbeda  mengingat  sebagai  rumah  sakit  dengan  jenis  rumah  sakit  privat. Hospital Bylaws RS.  Islam  Hajar  menegaskan  organ  yayasan,  pembina,  pengurus,  hubungan organ  yayasan  dengan  direktur  (pengelola  rumah  sakit),  hubungan  organ  yayasan dengan  staf  medik,  dewan  pengawas  merupakan  organ  yang  dibentuk  oleh  yayasan. RS. Islam Siti Hajar sebagai Rumah Sakit Privat, memiliki perbedaan terutama secara struktur organisasi, di mana sebagai rumah sakit milik perseorangan, maka memiliki ketentuan  dasar  secara  hierarkis  berada  di  bawah  pemilik  Yayasan  (Badan  Hukum). Dari  substansi Hospital  Bylaws RS.  Islam  Hajar  sehingga  memiliki  implikasi terhadap  pengorganisasian,  yaitu  organ  yayasan  memiliki  otoritas  dalam  beberapa aspek,  yaitu  pengawasan,  penunjukan  pengelola,  pengangkatan  tenaga  medik  dan tenaga  kesehatan  lainya.  Berkaitan  dengan  mekanisme  perubahan Hospital  bylaws , RS.  Islam Siti Hajar mengatur bahwa Yayasan berhak merubah Hospital Bylaws ini melalui penyelenggaraan rapat khusus.
Berdasarkan implikasi di atas, maka ke empat Hospital Bylaws diatas memiliki implikasi yang berbeda sesuai dengan lingkup pengaturan. Pada hakekatnya Hospital Bylaws mempunyai  bidang  tersendiri  dan  juga  mempunyai  fungsi  penting  di  dalam mengadakan  tata  tertib,  kepastian  hukum  dan  jalannya  Rumah  Sakit.  Menurut  van Apeldoorn,  kepastian  hukum  mempunyai  dua  segi. Pertama ,  mengenai  soal  dapat ditentukannya  ( bepaalbaarheid )  hukum  dalam  hal-hal  yang  konkret.  Artinya  pihak- pihak  yang  mencari  keadilan  ingin  mengetahui  apakah  yang  menjadi  hukumnya dalam  hal  yang  khusus,  sebelum  memulai  perkara. Kedua ,  kepastian  hukum  berarti keamanan  hukum.  Artinya,  perlindungan  bagi  para  pihak  terhadap  kesewenangan hakim. 38
Selain itu, menurut  Gustav  Radbruch,  hukum  harus  mengandung  3  (tiga)  nilai identitas, yaitu sebagai berikut: 39
a. Asas kepastian hukum ( rechtmatigheid ). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
38 L.J  van  Apeldoorn  dalam  Shidarta, Moralitas  Profesi  Hukum  Suatu  Tawaran  Kerangka  Berfikir , (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 82-83.
39 Gustav  Radbruch  dalam  Dwika,  “Keadilan  dari  Dimensi  Sistem  Hukum”, http://hukum.kompas iana.com , diakses pada tanggal 9 Januari 2016.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
b. Asas  keadilan  hukum  ( gerectigheit ).  Asas  ini  meninjau  dari  sudut filosofis,  dimana  keadilan  adalah  kesamaan  hak  untuk  semua  orang  di depan pengadilan;
c. Asas  kemanfaatan  hukum  ( zwechmatigheid atau doelmatigheid atau utility ).
Maka dari itu, Hospital Bylaws sebagai “aturan main”, selain mengandung nilai kepastian  hukum,  juga  mengandung  unsur  keadilan  dan  kemanfaatan.  Hal  tersebut mengingat  rumah  sakit  dalam  melakukan  fungsi  dan  tugasnya  memiliki  implikasi terhadap  berjalannya  rumah  sakit  dalam  hal  hubungan  pemilik,  pengelola  dan  staf medik. Hospital  Bylaws menjadi  salah  satu  instrumen  untuk  menyelenggarakan pelayanan berdasar prinsip good governance .
Hospital  Bylaws adalah  produk  hukum  yang  dibuat  dan  ditetapkan taylor made dalam  arti  setiap  Rumah  Sakit  menetapkan Hospital  Bylaws yang  memiliki perbedaan  implikasi  sesuai  dengan  sifat  dan  karakter  organisasi.  Sehingga Hospital Bylaws juga harus merangsang timbulnya, memelihara, evaluasi dan menyempurnakan  peraturan  dan  standar  guna  tercapainya self-governance . Self governance selanjutnya  harus  diikuti  dengan self-regulation dan self-disciplining . Hospital  Bylaws juga  mengatur  tentang  pengawasan,  sistem  pelaporan  dan pencatatan,  sistem  penilaian dan  pemberian  sanksi  disiplin  bagi  mereka  yang melanggarnya  sampai  pada  tingkat  tertentu.  Hal  tersebut  tercermin  dari Hospital Bylaws RSUD Prov. NTB yang mengatur sanksi. Selain kedua bagian Hospital Bylaws yaitu corporate bylaws dan medical staff bylaws ,  implikasi  hukum Hospital  Bylaws yaitu  akan  melahirkan  peraturan  yang lebih  teknis  yang  mengatur  berbagai  peraturan,  keputusan  dan  kebijakan  Rumah Sakit, termasuk standar prosedur pelayanan medis, yang merupakan aturan/ketentuan di bawah Hospital Bylaws. Walaupun dalam perkembanganya seperti RSUD Provinsi NTB dan RSUD Sumbawa mengatur pula dalam Hospital Bylaws. Hospital Bylaws ( administrative atau corporate ) mengatur tentang kepentingan pemilik direpresentasikan di Rumah Sakit,  kebijakan Rumah Sakit dibuat, hubungan antara  pemilik  dengan  manajemen  Rumah  Sakit  dan  dengan  staf  medis,  serta hubungan  manajemen  dengan  staf  medis.  Hubungan-hubungan  tersebut  diuraikan dalam  keadaan  statis  dan  dinamis. Sehingga Hospital  Bylaws (medical) berimplikasi memberikan  suatu  kewenangan  kepada  tenaga  medis  untuk  melakukan self- governance bagi  para  anggotanya,  dengan  cara  membentuk  suatu  “komite  medis” yang mandiri sekaligus memberikan tanggungjawab  kepada “komite” tersebut untuk mengemban  seluruh  kewajiban  pemastian  terselenggaranya  pelayanan  profesional yang berkualitas dan pelaporannya kepada administrator Rumah Sakit.
Hospital  Bylaws juga  berimplikasi  terhadap  upaya  yang  harus  dilakukan  guna mencapai kinerja para profesional yang selalu berkualitas dalam merawat pasiennya; utamanya  melalui  rambu-rambu  penerimaan, review berkala  dan  evaluasi  kinerja setiap  praktisi  di  Rumah  Sakit.  Dalam  rangka  itu  pula Hospital  Bylaws juga  dapat memerintahkan  “komite  medis”  untuk  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan guna  mencapai  dan  menjaga  standar  serta  menuju  kepada  peningkatan  pengetahuan
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
dan  ketrampilan  profesi.  Hal  tersebut  tercermin  dari Hospital  Bylaws RS. Bhayangkara di atas.
Hospital  Bylaws RSUD  Prov.  NTB,  RSUD  Sumbawa,  RS.  Bhayangkara Mataram  dan  RS.  Islam  Siti  Hajar  memiliki  struktur  organisasi  atau  kepemimpinan untuk  mendukung  kegiatan  operasional  dan  memberikan  pelayanan.  Kegiatan tersebut  diawasi  oleh governing  body atau  dewan  pengawas  yaitu  unit  terorganisasi yang  bertanggung  jawab  untuk  menetapkan  kebijakan  dan  objektif  Rumah  Sakit, menjaga  penyelenggaraan  asuhan  pasien  yang  bermutu,  dengan  menyediakan perencanaan  serta  manajemen  institusi.  Dilihat  dari  ketentuan  dewan  pengawas, setiap  rumah  sakit  memiliki  perbedaan  sesuai  dengan  sifat  dan  karakter  organisasi ( tailor made ) . Memperhatikan lingkup dan implikasi hukum peraturan internal rumah sakit di atas, maka pembaharuan hukum yang diperlukan oleh ke empat rumah sakit tersebut dapat ditampilkan dalam Tabel 2, berikut :
No. Rumah Sakit Muatan Pembaharuan/ Perbaikan 1 RSUD Prov. NTB Corporate By Laws Pengaturan lebih rinci dan jelas mekanisme perubahan Medical Staf By Laws Pengaturan lebih rinci dan jelas mekanisme perubahan Nursing staf By Laws Hospital  By  Laws mengamanatkan  pembentukan  peraturan  kepala rumah sakit untuk penjabaran lebih luas dalam pembentukan peraturan kepala rumah sakit Pengelolaan  Limgkungan rumah Sakit Diatur khusus dalam peraturan kepala rumah sakit Tata Kerja, Prosedur Kerja (SOP) tenaga administrasi, sanksi, keuangan  dan  hal  teknis lain. 1. Hospital By Laws mengatur secara umum, dijabarkan dalam peraturan  teknis  dengan  mengamantkan  pembentukan peraturan kepala rumah sakit 2. Pembentukan peraturan teknis baru yang dipisahkan dengan Hospital By Laws 2 RSUD Sumbawa Corporate By Laws Pengaturan mekanisme perubahan Medical Staf By Laws Pengaturan lebih rinci dan jelas mekanisme perubahan Nursing staf By Laws Hospital  By  Laws mengamanatkan  pembentukan  peraturan  kepala rumah sakit untuk penjabaran lebih luas dalam pembentukan peraturan kepala rumah sakit Tata Kerja, Prosedur Kerja (SOP) tenaga administrasi, sanksi, keuangan  dan  hal  teknis lain. 3. Hospital By Laws mengatur secara umum, dijabarkan dalam peraturan  teknis  dengan  mengamantkan  pembentukan peraturan kepala rumah sakit
4. Pembentukan peraturan teknis baru yang dipisahkan dengan Hospital By Laws 3 RS Bhayangkara Mataram Corporate By Laws 1. Teknis  penyusunan  pengaturan  Bab  dan  lingkup Hospital By Laws 2. Penambahan asas dan prinsip tata kelola 3. Penambahan  Pasal  dalam  Bab  pemilik  rumah  sakit  yang menegaskan hubungan Polri dengan Polda 4. Penambahan asas dan prinsip tata kelola Medical Staf By Laws 1. Teknis penyusunan pengaturan Bab 2. Mekanisme penyelesaian sengketa 4 RS Islam Siti Hajar Corporate By Laws 1. Teknis  penyusunan  pengaturan  Bab  dan  lingkup Hospital By Laws 2. Penambahan asas, prinsip pelayanan dan pengelolaan Medical Staf By Laws 1. Teknis penyusunan pengaturan Bab 2. Mekanisme penyelesaian sengketa
Tabel 2. Arah Pembaharuan Hospital Bylaws di Provinsi NTB
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
Pembaharuan  muatan  hukum  di  atas  diperlukan  guna  kepastian  hukum  yang diharapkan  mampu  meningkatkanya  ketertiban,  yang  bermuara  pada  keadilan, mengingat fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat,  hal  ini  didasarkan  pada  anggapan  bahwa  adanya  ketertiban  dalam pembangunan,  merupakan  sesuatu  yang  dipandang  penting  dan  sangat  diperlukan. Theo  Huijbers  menyatakan  bahwa  fungsi  hukum  ialah  memelihara  kepentingan umum  dalam  masyarakat,  menjaga  hak-hak  manusia,  mewujudkan  keadilan  dalam hidup  bersama.  Ketiga  tujuan  ini  tidak  saling  bertentangan,  tetapi  merupakan pengisian  satu  konsep  dasar,  yakni  bahwa  manusia  harus  hidup  dalam  suatu masyarakat, dan bahwa masyarakat itu harus diatur dengan baik. 40
Hukum  sesungguhnya  merupakan  fasilitasi  interaksi  antara  manusia  yang bertujuan  untuk  mencapai  keteraturan  kehidupan  sosial  sehingga  kaidah-kaidah hukum  yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka falsafah, nilai kebudayaan dan basis sosial yang hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam  ke  dalam  dan  berakar  dalam  masyarakatnya.  Setiap  kali  hukum  dan  cara berhukum  dilepaskan  dari  konteks  masyarakatnya  maka  kita  akan  dihadapkan  pada cara  berhukum  yang  tidak  substansil.  Hukum  itu  merupakan  pantulan  dari masyarakatnya,  maka  tidak  mudah  memaksa  rakyat  untuk  berhukum  menurut  cara yang  tidak  berakar  pada  nilai-nilai  dan  kebiasaan  yang  ada  dalam  masyarakat  itu. Selalu  ada  tarik  menarik  antara  hukum  yang  berlaku  dan  diberlakukan  dengan masyarakatnya.  Hukum  bukan  institutif  yang  steril  dar  satu  skema  yang  selesai. Hukum  tidak  ada  di  dunia  abstrak  melainkan  juga  berada  dalam  kenyataan masyarakat. 41
Pembinaan  bidang  hukum  harus  mampu  mengarahkan  dan  menampung kebutuhan-kebutuhan  hukum  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  rakyat  yang berkembang  ke  arah  modernisasi  menurut  tingkat  kemajuan  pembangunan  di  segala bidang  sehingga  tercapai  ketertiban  dan  kepastian  hukum  sebagai  prasarana  yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai  sarana  menunjang  perkembangan  modernisasi  dan  pembangunan  yang menyeluruh. 42
Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan: 43
a. Peningkatan  dan  penyempurnaan  pembinaan  hukum  nasional  dengan antara lain mengadakan pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi hukum di  bidang-bidang  tertentu  dengan  jalan  memperhatikan  kesadaran hukum dalam masyarakat.
b. Menertibkan  fungsi  lembaga-lembaga  hukum  menurut  proporsinya masing-masing
c. Pembangunaan  dibidang  hukum  dalam  negara  hukum  Indonesia didasarkan  atas  landasan  sumber  tertib  hukum  seperti  terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
40 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah , (Bandung: Kanisius, 1982), hlm. 289.
41 Satjitpto  Rahardjo, Hukum  dan  Perilaku:  Hidup  Baik  adalah  Dasar  Hukum  yang  Baik ,  (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 115-122.
42 Soerjono Soekanto, o.p cit , hlm. 306.
43 Ibid., hlm. 307.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
d. Pembangunan  dan  pembinaan  bidang  hukum  diarahkan  agar  hukum mampu  memenui  kebutuhan  sesuai  dengan  tingkat  kemajuan pembangunan  di  segala  bidang,  sehingga  dapatlah  diciptakan ketertiban  dan  kepastian  hukum  dan  memperlancar  pelaksanaan pembangunan.
e. Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum.
Dengan  demikian  maka  pembangunan  hukum  pada  hakikatnya  mencakup pembinaan  hukum  serta  pembaharuan  hukum.  Pembinaan  hukum  pada  hakikatnya berarti  usaha-usaha  untuk  lebih  menyempurnakan  hukum  yang  telah  ada,  sehingga sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat.  Peranan  hukum  dalam  pembangunan adalah  untuk  menjamin  bahwa  perubahan  itu  terjadi  dengan  suasana  damai  dan teratur.  Istilah  “pembaharuan  hukum”  sebenarnya  mengandung  makna  yang  luas mencakup  sistem  hukum.  Menurut  Friedman,  sistem  hukum  terdiri  atas  struktur hukum  ( structure ),  substansi/materi  hukum  ( substance ),  dan  budaya  hukum  ( legal culture ). 44 Sehingga,  bicara  pembaharuan  hukum  maka  pembaharuan  yang dimaksudkan adalah pembaharuan sistem hukum secara keseluruhan.
Pembaharuan  hukum Hospital  Bylaws dalam  aspek  substansi  mengandung makna pembaharuan hukum di Indonesia dan khususnya di di NTB, yaitu Kepmenkes Nomor  772/Menkes/SK/VII/2002  dan Hospital  Bylaws di  NTB.  Pembaharuan  dari aspek  struktur  menurut  Soerjono  Soekanto, 45 mentalitas  atau  kepribadian  petugas penegak  hukum  memainkan  peranan  penting,  kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi kualitas  petugas  kurang  baik,  ada  masalah.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  kunci keberhasilan  dalam  penegakan  hukum  adalah  mentalitas  atau  kepribadian  penegak hukum. Dengan demikian diperlukan penguatan kemampuan dan mentalitas penegak hukum,  dalam  hal  ini  kemampuan  struktur  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  rumah sakit.
Pembaharuan  aspek  kultur  hukum  yaitu  dengan  berpijak  pada  kesehatan sebagai  elemen  penting  dalam  pembangunan  nasional,  khususnya  pembangunan sumber  daya  manusia,  dalam  konteks  ini  perlunya  reformasi  di  segala  aspek  (tidak hanya  hukum)  dan  meningkatkan  peran  masyarakat  sipil  dalam  pengawasan pembangunan  adalah  kunci  perubahan  paradigma  pembangunan  kesehatan  di Indonesia.
Soerjono  Soekanto  memandang  bahwa  kebudayaan  hukum  sebagai  bagian sistem  hukum  pada  dasarnya  mencakup  nilai-nilai  yang  mendasari  hukum  yang berlaku,  nilai-nilai  yang  merupakan  konsepsi-konsepsi  abstrak  mengenai  apa  yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai  tersebut,  lazimnya  merupakan  pasangan  nilai-nilai  yang  mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. 46
44 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial , Diterjemahkan oleh M.  Khozim, Cet. Ke-4, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 15-19.
45 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegeakan  Hukum, Cet.  Ke-5,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.
46 Ibid., hlm. 59-60.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
Budaya  hukum  menurut  Satjipto Rahardjo  adalah  nilai-nilai  dan sikap-sikap masyarakat  yang  dapat mempengaruhi  bekerjanya  hukum. 47 Maka  dari  itu, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan  sikapnya  kalau  mereka  berhubungan  dengan  orang  lain.  Dengan demikian, kebudayaan memiliki pengaruh terhadap budaya birokrasi dan pemahaman struktur dalam rumah sakit.
Wicipto  Setadi mengatakan  bahwa dalam  rangka  pembangunan  hukum nasional, maka diperlukan pula adanya suatu Grand Design dalam Sistem dan Politk Hukum Nasional  yang  jelas  yaitu  sebuah  desain  komprehensif,  yang menjadi pedoman  bagi  seluruh stakeholders, yang  mencakup  seluruh  unsur  dari  mulai perencanaan,  legislasi,  diseminasi  dan  budaya hukum  masyarakat. Grand  Design Sistem dan Politk Hukum Nasional merupakan guideline komprehensif, yang menjadi titik  fokus  dan tujuan  seluruh stakeholder pembangunan hukum,  yang  mencakup desain  struktur pembangunan  hukum  secara  utuh. Grand  Design harus  diawali dengan pemikiran paling mendasar, sebagai berikut: 48
a. Pembangunan hukum harus mencakup: Asas, Norma, Institusi, proses- proses dan penegakkannya dengan tanpa mengabaikan budaya hukum;
b. Dalam  rangka  harmonisasi  hukum, diperlukan  suatu  mekanisme legislasi yang lebih sistemik, komprehensif dan holistik;
c. Konsistensi pada hirarki regulasi yang berpuncak pada konstitusi.
d. Pengabdian  kepada  kepentingan  nasional sebagai  pilar  untuk tercapainya  tujuan  hukum, yaitu  terciptanya  keadilan  dan  ketertiban dalam rangka negara kesejahteraan.
e. Grand design dilakukan per sektor hukum. Dalam rangka keadilan dan kepastan hukum, pembangunan hukum harus dilihat secara utuh, yang tdak terlepas dari sejarah.
Berdasarkan  hal  di  atas,  maka  arah  pembaharuan  hukum Hospital  Bylaws di Indonesia  perlu  dilihat  secara  satu  kesatuan  yang  menyeluruh  dengan  berpijak  pada filosofis  bernegara  yaitu  Pancasila  yang  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD  NRI Tahun 1945 serta Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945, dengan berpijak pada tujuan filosofis,  maka  pembaharuan  hukum  harus  diarahkan  pada  terwujudnya  hak mendapatkan kesehatan dan pelayanan yang manusiawi dan proporsional.
Mencermati  pelayanan  kesehatan  di  Rumah  Sakit  yang  semakin  berkembang dengan  bertambahnya  berbagai  macam  spesialisasi  di  bidang  kesehatan,  perlu diimbangi  dengan  berbagai  bentuk  peraturan  harus  diarahkan  pada  tujuan  hukum, peraturan  Internal  tentang  staf  medis,  dan  peraturan  interen lainnya  di  Rumah  Sakit harus  bertujuan  untuk  menghindarkan  berbagai  masalah  yang  akan  muncul  dari
47 Satjipto Rahardjo, Permasalahn Hukum di Indonesia , (Jakarta: Alumni, 1983) , hlm. 59-60.
48 Wicipto  Setadi,  “Pembangunan  Hukum  Dalam  Rangka  Peningkatan  Supremasi  Hukum”, Jurnal Rechtsvinding , Volume 1 Nomor 1, April 2012. Publikasi oleh  Badan Pembinaan Hukum  Nasional (BPHN) dan Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 11-12.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
semua  aspek  satuan  fungsional  baik  dari  hubungan  dengan  pemilik,  direktur,  staf medis, tenaga kesehatan lainnya dan pasien.
Romli  Atmasasmita,  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Teori  Hukum  Integratif” menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  fungsi  hukum  sebagai  “sarana  pembaharuan masyarakat”  ( law  as  a  tool  of  social  engeneering ) relatif  masih  sesuai  dengan pembangunan  hukum  nasional  saat  ini,  namun  perlu  juga  dilengkapi  dengan pemberdayaan  birokrasi  ( beureucratic  engineering )  yang  mengedepankan  konsep panutan  atau  kepemimpinan,  sehingga  fungsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan dapat  menciptakan  harmonisasi  antara  elemen  birokrasi  dan  masyarakat  dalam  satu wadah yang disebut “ beureucratic and social engineering ” (BSE). 49
Berpijak pada pandangan tersebut, maka Hospital Bylaws merupakan instrumen dalam mengatur tata kelola rumah sakit dan sumber daya yang ada di dalamnya, dan yang  penting  adalah  pemberdayaan  birokrasi  ( beureucratic  engineering )  yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum melalui Hospital Bylaws adalah sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara  elemen  yang  berkepentingan  yaitu  pemilik,  pengelola,  staf  medis  dan masyarakat dalam satu wadah.
RSUD Prov. NTB dan RSUD Sumbawa  merupakan 2 (dua) rumah sakit milik Pemerintah  Daerah  berbentuk  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  yang  tidak hanya  mengatur  2  (dua)  ketentuan  pokok  Pertauran  Internal  Rumah  sakit,  yaitu Corporate Bylaw s dan Medical Staff Bylaws , namun juga mengatur hubungan dengan tenaga kesehatan dan hal-hal teknis berkaitan dengan pelayanan administrasi, antara lain  Prosedur  atau  SOP,  keuangan  dan  hal-hal  teknis  lain  sebagaimana  yang  telah diuraikan di atas.
I.  Wahan  Sudirta  berpendapat  bahwa  ada  dua  macam  strategi  pembangunan hukum  yang  akhirnya  sekaligus  berimplikasi  pada  karakter  produk  hukumnya  yaitu pembangunan  hukum  “otodoks”  dan  pembangunan  hukum  “responsif”,  strategi pembangunan hukum harus mengakomodasi politik hukum daerah agar menghasilkan hukum yang responsif, tanggap terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. 50
Ketentuan Hospital  Bylaws RSUD  Prov.  NTB  dan  RSUD  Sumbawa  yang mengatur  beberapa  komponen  diantaranya  keuangan,  prosedur  kerja  dan  lainnya dapat  dipandang  sebagai  bentuk  respon  terhadap  perkembangan  hukum,  politik  dan ekonomi.  Hal  tersebut  dapat  ditinjau  dari  peraturan  perundang-undangan,  khusus untuk  rumah  sakit  milik  Pemerintah  Daerah,  maka Hospital  Bylaws sebagai  dasar ketentuan  mengatur  berbagai  komponen  dalam  rumah  sakit . Selain  itu  secara sosiologis  tantangan  yang  muncul  dalam praktek  kedokteran  di  era  globalisasi  yang mendorong  bentuk  pengaturan  yang  terintegrasi  dengan  baik,  kejelasan  bentuk pengawasan  dan  pembinaan  guna  mengoptimalkan  kinerja  dalam  memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka Hospital  Bylaws bertujuan  untuk menjalankan  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  ( Good  Corporate  Governance )  dan
49 Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integritas , Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 22
50 I Wayan Sudirta, Loc.Cit.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
tata  kelola  klinis  yang  baik  ( Good  Clinical  Governance ).  Manfaat Hospital  Bylaws bagi rumah sakit adalah sebagai acuan dalam menyelenggarakan pelayanan sehingga memiliki  kepastian  hukum  baik  eksternal  maupun  internal. Hospital  Bylaws dapat menjadi alat atau sarana perlindungan hukum bagi rumah sakit terhadap tuntutan atau gugatan,  dengan Hospital  Bylaws pengelola  rumah  sakit  memiliki  pedoman  tentang batas  kewenangan,  hak,  kewajiban  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  serta  pedoman resmi  untuk  menyusun  kebijakan  teknis  operasional.  Manfaat  bagi  pemilik,  selain untuk mengetahui tugas dan kewajibannya, juga sebagai acuan dalam menyelesaikan konflik  internal  serta  pedoman  dalam menilai  kinerja  direktur atau  pengelola  rumah sakit.
G. Penutup
1. Kesimpulan Hospital  Bylaws diatur  Undang-undang  Nomor  44  Tahun  2009,  khususnya Pasal  29  ayat  (1)  huruf  r  yang  mewajibkan Hospital  Bylaws, secara  teknis berpedoman  pada  Kepmenkes  Nomor  772/Menkes/  SK/VII/2002  tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit ( Hospital Bylaws ) dan Permenkes Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah  Sakit. Hospital  Bylaws mencakup  Peraturan  Internal  Korporasi (Corporate  Bylaws) dan  Peraturan  Internal  Staf  Medis (Medical  Staff Bylaws) .  Implikasi  Hukum  Dari  Peraturan  Internal  Rumah  Sakit  “Hospital By  Laws” adalah Pertama ,  Rumah  Sakit  wajib  membentuk  peraturan internal rumah sakit. Kedua , kewajiban pemilik, Pengelola dan Staf Medis di Rumah  Sakit  serta  kejelasan  tugas,  fungsi  dan  jangkauan  kewenangan. Ketiga , kewajiban  rumah  sakit  untuk  menyelenggarakan  tata  kelola perusahaan  yang  baik ( good  corporate  governance ) dan  tata  kelola  klinis yang baik ( good clinical governance ) .
2. Saran
Hospital  Bylaws RSUD  Prov.  NTB  dan  RSUD  Sumbawa  perlu menambahkan  substansi  mekanisme  perubahan Hospital  Bylaws dan pemisahan  pengaturan  teknis  seperti  tata  kerja  atau  prosedur,  keuangan, hubungan dengan pegawai, dan sanksi. Sedangkan bagi Hospital Bylaws RS.
Bhayangkara  Mataram  dan  RS.  Islam  Siti  Hajar  perlu  menambahkan  asas, prinsip pengelolaan, ruang lingkup pengaturan, teknis dalam pembagian bab dan subbab yang berkaitan dengan lingkup pengaturan.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Ali,  Achmad. Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) . Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung. 2002.
Amirudin., dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet. 8. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.
Ashiddiqie,  Jimly.,  dan  Ali  Safa’at. Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum. Cet.  Ke-2. Jakarta: Konstitusi Pers. 2012.
Boomgard,  Peter., Et  al . Health  Care  in  Java  Past  and  Present .  Leiden:  KITLV Press. 1996.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
Effendi,  A.  Mansyur. Perkembangan  Dimensi  Hak  Asasi  Manusia. Jakarta:  Ghalia Indonesia. 2005.
El-Muhtaj,  Majda. Hak  Asasi  Manusia  dalam  Konstitusi  Indonesia. Ed.  1.  Cet.  1. Jakarta: Kencana. 2005.
Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif-Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
Friedman,  Lawrence  M. Sistem  Hukum:  Perspektif  Ilmu  Sosial .  Diterjemahkan  oleh M. Khozim. Cet. Ke-4. Bandung: Nusa Media. 2011.
Fuady,  Munir. Teori-Teori  Besar  (Grand  Theory)  Dalam  Hukum .  Jakarta:  Kencana. 2013.
Hamzah, Andi. Kamus Hukum . Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005. Hanafiah,  M.  Jusuf.,  dan  Amri  Amir. Etika  Kedokteran  dan  Hukum  Kesehatan . Jakarta: EGC. 2008.
Hernoko,  Agus  Yudha. Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial . Jakarta: Kencana. 2010. Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah . Bandung: Kanisius. 1982. H.R.,  Ridwan. Hukum  Administrasi  Negara .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada. 2006.
H.S., H. Salim. Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2010.
Irianto,  Sulistyowati.,  dan  Shidarta. Metode  Penelitian  Hukum  Konstelasi  dan Refleksi . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011. Isfandyarie,  Anny. Tanggung  Jawab  Hukum  dan  Sanksi  Bagi  Dokter .  Jakarta: Prestasi Pustaka. 2006.
Iskandar. Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan dan Pasien. Jakarta: Sinar Grafika. 1998. Jacobalis,  Samsi. Rumah  Sakit  Indonesia  Dalam  Dinamika  Sejarah,  Transformasi, Globalisasi, dan Krisis Nasional . Jakarta: IDI. 2000. Koeswadji, Hermien Hadiati. Hukum Kedokteran. Bandung: PT. Citra Aditya  Bakti. 1998.
LAN-BPKP. Akuntabilitas  dan  Good  Governance .  Jakarta:  Lembaga  Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI). 2000.
Lumenta, Benyamin. Hospital, Citra, Peran dan Fungsi . Yogyakarta: Kanisius. 1989. Manan,  Bagir. Teori  dan  Politik  Konstitusi .  Cetakan  Kedua.  Yogyakarta:  FH  UII Press. 2004.
________________. Dasar-dasar  Perundang-undangan  Indonesia. Jakarta:  Ind-Hill. 1992.
Marzuki,  Peter  Muhamad. Penelitian  Hukum .  Cet.  Ke-7.  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group. 2005.
Mchugh , Tim. Hospital  Politics  in  Seventeenth-Century  France  (The  History  of Medicine in Context. England: Ashgate Publishing Limited. 2007. MD, Moh. Mahfud. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Cet. 2. Ed. Rev. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
Nawiasky,  Hans. Grundprobleme  Der  Reichsverfassung .  Erster  Teil  Das  Reich  Als Bundesstaat. Springer-Verlag Berlin Heidelberg Gmbh. 1928.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
Pound, Roscoe. An Introduction to the    Philosophy of Law. New  Haven  USA:  Yale University Press. 1922.
Rahardjo,  Satjitpto. Hukum  dan  Perilaku:  Hidup  Baik  adalah  Dasar  Hukum  yang Baik . Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2009.
Ridwan,  Juniarso.,  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat. Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan Pelayanan Publik . Bandung: Nuansa. 2010. Atmasasmita, Romli. Teori Hukum Integritas . Yogyakarta: Genta Publishing. 2012. Sedarmayanti. Good  Governance,  Kepemerintahan  Yang  Baik,  Efesiensi  Melalui Restrukturisasi  dan  Pemberdayaan .  Bagian  Pertama.  Edisi  Revisi.  Bandung: Mandar Maju. 2012.
Shidarta. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir . Bandung: PT. Refika Aditama. 2006.
Siregar,  Charles  J.P. Farmasi  Rumah  Sakit  Teoridan  Penerapan. Jakarta:  Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 2003.
Soehino. Hukum  Tata  Negara,  Teknik  Perundang-undangan. Yogyakarta:  Liberty. 1981.
Soekanto,  Soerjono. Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegeakan  Hukum. Cet. Ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
S.,  H.  R.  Otje  Salman.,  dan  Anthon  F.  Susanto. Teori  Hukum  (Mengingat, Mengumpulkan,  dan  Membuka  Kembali). Cet.  Ke-6.  Bandung:  PT.  Refika Aditama. 2010.
S,  Maria  Farida  Indrati. Perkuliahan  Ilmu  Perundang-undangan,  Jenis,  Fungsi,  dan Materi Muatan . Yogyakarta: Kanisius. 2007.
T.Y., Aditama. Manajemen Administrasi Rumah Sakit . Jakarta: UI-Press. 2003. Ubaedillah,  A.,  dan  Abdul  Rozak. Pancasila,  Demokrasi,  HAM,  dan  Masyarakat Madani. Jakarta: ICCEUIN Syarif Hidayatullah. 2012.
Y., Endang Wahyati. Mengenal Hukum Rumah Sakit. Bandung: Keni Media. 2012. 2.  Artikel Jurnal
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Leana,  Ade.,  dan  Adang  Bachtiar. An  Analysis  Of  The  Hospital  Bylaws  Policies  To Protect Healthcare Workers Against Indictments Of Adverse Events. Journal Of Indonesian Health Policy and Administration . Vol. 2. No. 1.  Januari 2017. Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure : Kajian Ilmiah Hukum ∽ Hospital Bylaws : Implikasi Penerapannya ∽ Lalu  Muhammad  Fauzi,  M.  Galang  Asmara  dan  Chrisdianto  Eko Purnomo ∽
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Nazar,  M.  Almasri.  “Manajemen  Sumber  Daya  Manusia:  Imlementasi  Dalam Pendidikan Islam”. Kutubkhanah: Jurnal Penelitian sosial keagamaan , Volume 19. No. 2. Juli-Desember 2016.
Setadi,  Wicipto.  “Pembangunan  Hukum  Dalam  Rangka  Peningkatan  Supremasi Hukum”. Jurnal Rechtsvinding . Volume 1 Nomor 1. April 2012.
3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah.
________________.Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
________________.Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. ________________.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. ________________.Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan Publik.
________________.Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2017  tentang  Inovasi Daerah.
________________.Peraturan  Pemerintah  Nomor  93  Tahun  2015  tentang  Rumah Sakit Pendidikan.
________________.Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2012  tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
________________.Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  77  Tahun  2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit.
________________.Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  755/Menkes/Per/IV/2011 tentang  Penyelenggaraan  Komite  Medik  di  Rumah  Sakit  (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259).
________________.Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
________________.Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002  tentang  Pedoman  Peraturan  Internal  Rumah  Sakit ( Hospital Bylaws ).
________________.Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik,  Berita  Daerah  Nomor  248  Tahun 2013.
4. Internet
Gustav  Radbruch  dalam  Dwika.  “Keadilan  dari  Dimensi  Sistem  Hukum”. http://hukum.kompasiana.com . Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2016.