History: Received  : 20 Mei 2021 Revised : 23 Mei 2021
Accepted  : 20 Juni 2021 Published  : 25 Juli 2021 Publisher: Undiksha Pres s Licensed: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
Tersedia secara online https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPPSH ISSN: 1979-7095

## Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan
Yordan Ediantoro Dharmawan 1 , Priyo Hari Adi 2
1,2 Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

## ABSTRACT
Keywords: Complexity; Morals; Subjective Norms; Taxation
Abstract : National development requires financing from both domestic and foreign. The amount of contribution made by MSMEs to GDP can increase state  revenues through MSME taxes. Tax compliance  is  needed  in  increasing  the  awareness  of  MSME  owners  regarding  taxation.  The purpose of this study is to analyze tax complexity, taxpayer morale and subjective norms affect tax  compliance.  This  type  of  research  is  descriptive  quantitative,  using  the  method  of explanation. The population of this study is the owners of SMEs. The sampling technique used online  survey.  Sampling  using  non-probability  Sampling  using  convenience.  The  number  of samples is 66 people. Methods of data collection using a questionnaire. The analysis technique uses  descriptive  quantitative  statistics  using  multiple  regression.  The  results  showed  that  the significance value of tax complexity was 0.018 <0.05, so tax complexity had a positive effect on tax compliance. The value of the taxpayer's moral significance is 0.021 <0.05, then the taxpayer's morale  has  a  positive  effect  on  tax  compliance.  The  significance  value  of  subjective  norms  is 0.016  <0.05,  so  subjective  norms  have  a  positive  effect  on  tax  compliance.  So,  it  can  be concluded  that  partially  tax  complexity,  taxpayer  morale  and  subjective  norms  affect  tax compliance.  The  implications  of  this  research  are  expected  to  provide  benefits  in  an  effort  to increase the awareness of MSME owners regarding taxation.
Abstrak : Pembangunan nasional memerlukan pembiayaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri  Besarnya  kontribusi  yang  diberikan  oleh  UMKM  terhadap  PDB  dapat  meningkatkan penerimaan  negara  melalui  pajak  UMKM.  Kepatuhan  perpajakan  diperlukan  dalam meningkatkan  kesadaran  pemilik  UMKM  mengenai  perpajakan.  Tujuan  penelitian  ini  untuk menganalisis kompleksitas pajak, moral wajib pajak, dan norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan  perpajakan.  Jenis  penelitian  ini  adalah  menggunakan  deskriptif  kuantitatif  dengan menggunakan  metode  eksplanasi.  Populasi  penelitian  ini  adalah  pemilik  UMKM.  Teknik pengambilan  sampel  menggunakan online  survey. Pengambilan  sampel  dengan  menggunakan nonprobability  sampling  dengan  menggunakan  menggunakan convenience. Jumlah  sampel sebanyak  66  orang.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner.  Teknik  analisis menggunakan  statistik  deskriptif  kuantitatif  dengan  menggunakan  regresi  berganda.  Hasil penelitian  menunjukkan  nilai  signifikansi  kompleksitas  pajak  0,018  <  0,05,  maka  kompleksitas pajak berpengaruh positif atas kepatuhan perpajakan. Nilai signifikansi moral wajib pajak sebesar 0,021  <  0,05,  maka  moral  wajib  pajak  berpengaruh  positif  atas  kepatuhan  perpajakan.  Nilai signifikansi norma subjektif sebesar 0,016 < 0,05, maka norma subjektif berpengaruh positif atas kepatuhan  perpajakan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  bahwa  secara  parsial  kompleksitas  pajak, moral  wajib  pajak,  dan  norma  subjektif  berpengaruh  atas  kepatuhan  perpajakan.  Implikasi penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  dalam  upaya  meningkatkan  kesadaran pemilik UMKM mengenai perpajakan.
Kata kunci: Kompleksitas; Moral; Norma Subyektif;
Perpajakan
Alamat Korespondensi: E-mail: 232014168@student.uksw.edu (Dharmawan)

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  memiliki  kekayaan  sumber  daya  melimpah dan berpotensi untuk menjadi negara maju (Mulyati Akib, Ika Maya Sari, 2017; Sriniyati, 2020; Suari &  Rasmini,  2018) .  Pembangunan  ekonomi  negara  manapun  bergantung  pada  jumlah  pendapatan
yang  dihasilkan  untuk  penyediaan  infrastruktur  dan  pelayanan  sosial.  Pembangunan  nasional memerlukan pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Theo et al., 2018). Penerimaan dari dalam negeri harus terus ditingkatkan dan digali untuk membantu melaksanakan pembangunan nasional,  salah  satunya  mengoptimalkan  penerimaan  dari  sektor  pajak (Astuti  &  Panjaitan,  2018; Suari  &  Rasmini,  2018) .  Pajak  adalah    iuran  kepada  negara  (dapat  dipaksakan)  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan  dengan  tugas  negara  yang  menyelenggarakan pemerintahan (Broto, 2017; Syakura & Baridwan, 2014; Tanilasari & Gunarso, 2017) . Pajak memiliki peranan  yang  begitu  penting,  sehingga  mendorong  pemerintah  untuk  melakukan  berbagai  upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak.
Berdasarkan  RAPBN  Indonesia  tahun  2019,  pendapatan  Indonesia  mencapai  Rp  2.165,1 triliun.  Dari  pendapatan  tersebut  sektor  perpajakan  menyumbang  84%  dari  total  penerimaan tersebut.  Penerimaan  pajak  ini  dikarenakan  adanya  kontribusi  Usaha  Mikro,  Kecil  ,dan  Menengah (UMKM).  Besarnya  kontribusi  yang  diberikan  oleh  UMKM  terhadap  PDB  dapat  meningkatkan penerimaan  negara  melalui  pajak  UMKM (Nurlinda  &  Sinuraya,  2020 ).  Oleh  sebab  itu,  untuk meningkatkan  dari  penerimaan  negara  terutama  dari  pajak  UMKM,  diperlukan  peran  aktif  dari pemerintah.  Salah  satunya  yaitu  dengan  membuat  PP  No.  46  tahun  2013  mengenai  pajak penghasilan  dari  usaha  yang  diperoleh  WP  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu,    terutama mengenai ketentuan perpajakan pada UMKM (Puspitasari, 2019) . Upaya meningkatkan penerimaan pajak  pada  UMKM  diperlukan  kepatuhan  perpajakan (Astuti  &  Panjaitan,  2018;  Nurizzaman,  2020; Putra,  2020) .  Kepatuhan  perpajakan  diperlukan  dalam  meningkatkan  kesadaran  pemilik  UMKM mengenai  perpajakan.  Kepatuhan  pajak  merupakan  kewajiban  dari  WP  dalam  melaksanakan perpajakannya (Putra, 2020; Tanilasari & Gunarso, 2017) . Mengukur kepatuhan WP UMKM ada dua hal yang perlu diketahui yaitu kapatuhan formal dan kepatuhan material (Aruan et al., 2017; Astuti & Panjaitan,  2018). Kepatuhan  formal  yaitu  WP  memiliki  kewajiban  kewajiban  dalam  memotong pendapatannya  yang  nantinya  disetor  sebagai  pajak,  wajib  mendaftarkan  diri  sebagai  WP,  wajib mengisi SPT, serta membuat catatan maupun pembukuan usaha (Agustin et al., 2020; Putra, 2020) . Kapatuhan material meliputi WP mengisi formulir dari pajak dengan baik dan benar serta mengitung pajak pendapatan dengan baik dan benar (Sugawara & Nikaido, 2014) .
Faktor  yang  dapat  memengaruhi  kepatuhan  perpajakan  pada  UMKM  adalah  kompleksitas perpajakan (Novriyanti  &  Dalam,  2020) .  Temuan  penelitian  sebelumnya  menyatakan  bahwa kompleksitas pajak memengaruhi kepatuhan pajak pada UMKM (Mulyani & Purnomo, 2019; Wiyarni et  al.,  2019) .  Hal  ini  berarti  bahwa  kompleksitas  sistem  administrasi  pajak  yang  mudah  akan  dapat meningkatkan  kepatuhan  WP  dengan  menerapkan  anjuran  dari  pihak  petugas  pajak.  Hal  yang berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  menemukan  kompleksitas  pajak  tidak  memengaruhi kepatuhan pajak (Syakura dan Baridwan, 2014). Dengan adanya kompleksitas peraturan perpajakan, maka  wajib  pajak  diharuskan  untuk  mengetahui  peraturan  perpajakan  dengan  cara  mempelajari peraturan  tersebut  sehingga  dengan  bertambahnya  pengetahuan  wajib  pajak  maka  akan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  tanpa mengeluhkan  kesulitan  dalam  memahami  peraturan  perpajakan (Agustina,  2016;  Sugawara  & Nikaido, 2014) .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perlunya  upaya  wajib  pajak  untuk  mengetahui  dengan seksama dan menyeluruh terhadap undang-undang perpajakan yang diberlakukan di Indonesia. WP yang  menggunakan  moral  didalam  kepatuhan  pajak  memiliki  tingat  kepatuhan  yang  berbeda (Sudirman  et  al.,  2020). Namun  WP  yang  menggunakan  moral  yang  baik  akan  memiliki  kepatuhan yang  tinggi  dalam  membayar  pajak (Andriyani  et  al.,  2018) .  Adanya  pengaruh  moral  wajib  pajak terhadap  kepatuhan  perpajakan  berarti  bahwa  dengan  semakin  tinggi  moral  wajib  pajak  dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan pada UMKM (Andriyani et al., 2018; Aruan et al., 2017).
Selain kompleksitas dan moral wajib pajak, norma subjektif muncul karena adanya dorongan dari  orang  lain  seperti  keluarga,  saudara,  teman,  dan  pihak-pihak  lain  yang  ada  kaitanya  dengan pajak seperti konsultan pajak dan petugas pajak yang ikut serta memengaruhi kepatuhan pajak pada WP (Sanita  et  al.,  2018;  Sudirman  et  al.,  2020). Kepatuhan  seseorang  terhadap  aturan  perpajakan tidak  hanya  dipengaruhi  oleh  diri  wajib  pajak,  tetapi  dari  lingkungan  atau  dari  individu  lain.  Pihak- pihak tersebut disebut sebagai pihak pemberi acuan (Sanita et al., 2018). Temuan penelitian Faisal &
Yulianto (2019), Priliandani & Saputra (2019) dan (Karwur et al., 2020) menemukan adanya pengaruh norma  subjektif  terhadap  terhadap  kepatuhan  perpajakan.  Norma  subjektif  merupakan  pengaruh dari  orang-orang  yang  dianggap  penting  di  sekitar  (dalam  hal  ini  misalnya  teman,  konsultan  pajak, atau  petugas  pajak)  yang  ikut  membentuk  kepatuhan  pajak  dari  wajib  pajak  tersebut (Faisal  & Yulianto,  2019;  Karwur  et  al.,  2020;  Priliandani  &  Saputra,  2019). Sehingga  apabila  orang-orang tersebut memiliki sikap positif terhadap kepatuhan pajak, maka WP tersebut akan memiliki perilaku kepatuhan  yang  positif  pula.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis  pengaruh  kompleksitas pajak, moral wajib pajak dan moral subyektif terhadap kepatuhan perpajakan.

## Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif  dengan  menggunakan  metode  eksplanasi, yaitu  variabel-variabel  yang  ada  dalam  penelitian  ini  diolah  dan  hasilnya  dijelaskan  secara  jelas mengenai  pengaruh  antara  masing-masing  variabel. Populasi  penelitian  ini  adalah  pemilik  UMKM. Teknik pengambilan sampel menggunakan online survey . Pengambilan sampel dengan menggunakan nonprobability.  Teknik  sampling  menggunakan convenience  sampling merupakan  pengambilan sampel didasarkan  pada  ketersediaan  dan  kemudahan  untuk  mendapatkannya.  Kemudahan  dalam hal  ini  yaitu  kesediaan  responden  dalam  mengisi  kuesioner  secara  online. Jumlah  sampel  pada penelitian  ini  sebanyak  66  orang  pemilik  UMKM.    Responden  pada  penelitian  ini  sebagian  besar dengan  jenis  kelamin  laki-laki  sebesar  62,12%  dengan  usia  terbanyak  adalah  usia  di  atas  45  tahun sebesar  46,97%.  Tingkat  pendidikan  sebagian  besar  responden  berpendidikan  terakhir  adalah  SMA sebesar  56,06%.  Adapun  jenis  usaha  terbanyak  adalah  perdagangan  seperti  toko  sebesar 57,58%Berdasarkan omset per tahun sebgian besar beromset per tahun kurang dari 300 juta. Hal ini berarti  bahwa  UMKM  yang  menjadi  responden  termasuk  dalam  kategori  usaha  mikro.  Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.
Tabel 1. Konsep, Definisi Konsep dan Indikator Empirik
Variabel Konsep Dan Definisi Indikator Empirk Kepatuhan perpajakan Sebagai  suatu  keadaan  wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya ( Rahayu, 2010 ).
1) wajib  pajak  memiliki  kewajiban  melakukan pemotongan atau pemungutan pajak,
2) Kewajiban untuk mendaftarkan diri,
3) Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan,
4) Kewajiban membayar atau menyetor pajak,
5) Kewajiban membuat pencatatan.
6) Kewajiban menaati pemeriksaan pajak.
7) Wajib  pajak  mengisi  formulir  pajak  dengan bena.
8) Menghitung jumlah pajak dengan benar. Kompleksitas pajak Kompleksitas perpajakan adalah  suatu  kondisi  ketika wajib  pajak  tidak  memahami isi, pengertian maupun prosedur  yang  di  atur  dalam administrasi perpajakan ( Forest dan Sheffrin, 2002 ).
1) Tingkat  kesulitan/  kerumitan  formulir administrasi pajak.
2) Tingkat  kesulitan/  kerumitan  undang- undang dan peraturan pajak.
3) Kelengkapan  instruksi  formulir  administrasi pajak.
4) Frekuensi perubahan peraturan pajak Moral  Wajib pajak Motivasi intrinsik untuk bertindak  jujur  dan  mematuhi perpajakan  serta  membayar pajak  yang  dilakukan  oleh
1) Melanggar etika,
2) Perasaan bersalah,
3) Prinsip hidup
4) Melanggar prosedur
Variabel Konsep Dan Definisi Indikator Empirk wajib pajak ( Torgler, 2007 ). Norma subyektif Norma  yang  dimiliki  oleh individu  yang  berasal  dari rujukan  orang  lain  tentang perilaku  mereka  setuju  atau membiarkan penggelapan pajak ( Cahyonowati, 2017 ).
Dorongan  keluarga  dan teman, konsultan  pajak, petugas  pajak,  media  cetak/media  elektronik untuk mematuhi ketentuan perpajakan.
Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  keabsahan  masing-masing  indikator  dalam  tiap variabel. Indikator dikatakan valid jika nilai r hitung > 0,3. Setelah dilakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan  uji  reliabilitas  untuk  mengetahui  kekonsistenan  setiap  item  pertanyaan  yang  tercantum dalam  kuesioner  serta  jawaban  dari  responden.  Uji  reliabilitas  dilakukan  dengan  metode Cronbach Alpha . Berdasarkan uji validitas diperoleh nilai Item-Total Correlation tiap indikator lebih besar dari 0,3  dengan  alpha  5%.  Artinya,  data  valid  dan  dapat  dianalisis  lebih  lanjut.  Hasil  uji  reliabilitas berdasarkan pada nilai Cronbach Alpha (α), memenuhi unsur reliabilitas dengan nilai Cronbach Alpha (α) lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2012). Dengan demikian, maka dapat digunakan dalam pengolahan data selanjutnya.
Teknik  analisis  menggunakan  analisis  kuantitatif  dengan  pengujian  asumsi  klasik  untuk mengetahui  data  yang  digunakan  telah  memenuhi  ketentuan  dalam  model  regresi  atau  tidak sebelum  melakukan  pengujian  regresi.  Pengujian  asumsi  klasik  ini  meliputi  Uji  normalitas  dan  uji heteroskedastisitas.  Uji  Normalitas  yang  digunakan  untuk  mengetahui  variabel  dependen  maupun independen mempunyai distribusi  secara nomal atau tidak normal. Salah satu cara yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah uji kolmogrov smirnov. Apabila nilai probabilitas uji ini lebih besar dari  5%  (0,05),  maka  model  regresi  berdistribusi  normal.  Uji  heteroskedastisitas  berguna  untuk mengetahui  apakah  dalam  uji  yang  digunakan  yaitu  uji  regresi  berganda  terjadi  ketidaksamaan residual dalam pengamatan. Uji ini menggunakan uji Glejser. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji r square, uji F dan uji t.  Uji R square (R 2 ) yaitu seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Sedangkan pada uji F apabila nilai signifikansi < 0,05,  maka  variabel  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen.  Tujuan penggunaan uji t  adalah untuk mengetahui  berpengaruh atau tidaknya  variabel independen secara parsial  terhadap  variabel  dependen.  Apabila  nilai  signifikansi  <  0,05,  maka  dapat  dikatakan  bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil
Berdasarkan  hasil  analisis,  uji  normalitas  dalam  penelitian  dengan  menggunakan  uji kolmogoronov Smirnov diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,385 > 0,05. Hal tersebut berarti bahwa data  dapat  dikatakan  normal.  Berdasarkan  uji  heteroskedastisitas  diperoleh  nilai  signifikansi  untuk variabel  kompleksitas  pajak  sebesar  0,83,  moral  wajib  pajak  sebesar  0,362,  dan  moral  subjektif sebesar  0,436.  Karena  signifikansi  tersebut  lebih  besar  dari  0,05,  maka  dapat  dikatakan  tidak  ada masalah  heteroskedastisitas.  Pengaruh  kompleksitas  pajak,  moral  wajib  pajak,  dan  moral  subjrktif terhadap kepatuhan perpajakan diketahui hasilnya pada tabel 2. sebagai berikut.
Tabel 2. Hubungan kompleksitas pajak, moral wajib pajak, dan moral subjektif terhadap kepatuhan perpajakan
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,342 0,431 0,452 3,171
Nilai  R-Square  pada  hasil  ini  menunjukkan  nilai  sebesar  0.452.  Nilai  ini  mengandung  arti bahwa  pengaruh  kompleksitas  pajak,  moral  wajib  pajak,  dan  moral  subjektif  terhadap  kepatuhan perpajakan  sebesar  42,5%,  sisanya  sebesar  57,5  %  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar  model penelitian. Syarat hubungan antarvariabel baik atau tidak bila nilai R-Square di atas 50% artinya baik dan  jika  di  bawah  50%  artinya  belum  baik.  Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa pengaruh kompleksitas pajak, moral wajib pajak, dan moral subjektif terhadap kepatuhan perpajakan dapat dikatakan belum baik.
Tabel  3. Uji  F  kompleksitas  pajak,  moral  wajib  pajak,  dan  moral  subjektif  terhadap  kepatuhan perpajakan
ANOVA Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 7,537 2 13,004 5,998 0,003 Residual 2,674 64 10,178 Total 10,211 66
Berdasarkan  Tabel  3  tersebut,  dapat  dijelaskan  bahwa  nilai  signifikansi  uji  F  sebesar  0,003. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel kompleksitas pajak, moral wajib pajak, dan moral subjektif secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.
Tabel  4. Uji  t  kompleksitas  pajak,  moral  wajib  pajak,  dan  moral  subjektif  terhadap  kepatuhan perpajakan
Coefficients Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 22,553 3,875 0,384 5,819 0,000 Kompleksitas Pajak 0,483 0,091 0,397 3,123 0,018 Moral Wajib Pajak 0,363 0,074 0,372 2,952 0,021 Norma Subyektif 0,452 0,083 0,463 3,274 0,016
Berdasarkan  data  pada  tersebut  dapat  dijelaskan  nilai  signifikansi  kompleksitas  pajak 0,018<0,05,  maka  kompleksitas  pajak  berpengaruh  positif  atas  kepatuhan  perpajakan.  Nilai signifikansi moral wajib pajak sebesar 0,021<0,05, maka moral wajib pajak berpengaruh positif atas kepatuhan perpajakan. Nilai signifikansi norma subjektif sebesar 0,016<0,05, maka norma subyektif berpengaruh positif atas kepatuhan perpajakan.

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  kompleksitas  pajak  terhadap kepatuhan perpajakan. Temuan pertama menunjukkan adanya kompleksitas pajak berpengaruh positif atas kepatuhan perpajakan. Kompleksitas perpajakan adalah kesulitan atau kerumitan dalam memahami  peraturan  perpajakan  yang  dijumpai  dalam  undang-undang  perpajakan  dan  peraturan pelaksanannya  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah,  Keputusan  Menteri  Keuangan  dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak (Wiyarni et al., 2019) . Temuan ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yang menemukan kompleksitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Agustina, 2016; Devos, 2012; Nurizzaman, 2020; Putra, 2020; Sugawara & Nikaido, 2014). Hal ini berarti bahwa
semakin kompleks sistem perpajakan akan semakin menurunkan kepatuhan perpajakan WP. Dengan adanya  kompleksitas  peraturan  perpajakan,  maka  wajib  pajak  diharuskan  untuk  mengetahui peraturan  perpajakan  dengan  cara  mempelajari  peraturan  tersebut.  Dengan  bertambahnya pengetahuan  wajib  pajak  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya  tanpa  mengeluhkan  kesulitan  dalam  memahami  peraturan  perpajakan (Mulyani  & Purnomo,  2019;  Wiyarni  et  al.,  2019) .  Namun,  adanya  kompleksitas  pajak  membuat  WP  semakin enggan  dalam  mematuhi  perpajakan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perlunya  upaya  wajib  pajak mengetahui  dengan  seksama  dan  menyeluruh  undang-undang  perpajakan  yang  diberlakukan  di Indonesia.
Temuan kedua menunjukkan adanya pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan.  Moral  wajib pajak  berpengaruh  positif atas  kepatuhan  perpajakan.  Setiap  wajib  pajak yang memiliki moral yang baik dengan cara pandang positif terhadap pajak serta menganggap pajak itu sebagai suatu kewajiban yang positif akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi semua  kewajiban  perpajakannya (Andriyani  et  al.,  2018;  Suari  &  Rasmini,  2018). Hasil  penelitian sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  menemukan  adanya  pengaruh  moral  wajib  pajak terhadap kepatuhan perpajakan (Aruan et al., 2017; Astuti & Panjaitan, 2018). Hal ini berarti bahwa semakin baik moral wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Moral pajak merupakan kunci dari penjelasan mengapa WP jujur dalam masalah perpajakan (Astuti & Panjaitan (2018) . Wajib pajak      yang      mempunyai      kesadaran      moral      yang      baik      sebagai  warga  negara  dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral (Andriyani  et  al.,  2018). Dengan  demikian,    aspek  moralitas  wajib  pajak  akan  meningkatkan kecenderungan  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya  WP  yang  menggunakan  moral  d idalam kepatuhan pajak memiliki tingat kepatuhan yang berbeda (Aruan et al., 2017).
Temuan  ketiga  menunjukkan  norma  subjektif  berpengaruh  positif  atas  kepatuhan perpajakan.  Hasil  penelitian  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  menemukan  adanya pengaruh norma subjektif terhadap terhadap kepatuhan perpajakan (Faisal & Yulianto, 2019; Karwur et  al.,  2020;  Priliandani  &  Saputra,  2019) .  Norma  subjektif  merupakan  pengaruh  dari  orang-orang yang dianggap penting di sekitar (dalam hal ini misalnya teman, konsultan pajak, atau petugas pajak) yang  ikut  membentuk  kepatuhan  pajak  dari  wajib  pajak  tersebut (Karwur  et  al.,  2020;  Sani,  2016) . Apabila  orang-orang  tersebut  memiliki  sikap  positif  terhadap  kepatuhan  pajak,  maka  wajib  pajak tersebut akan memiliki perilaku kepatuhan yang positif pula. Norma subjektif muncul karena adanya dorongan  dari  orang  lain  seperti  keluarga,  saudara,  teman,  dan  pihak-pihak  lain  yang  ada  kaitanya dengan  pajak  seperti  konsultan  pajak  dan  petugas  pajak  yang  ikut  serta  memengaruhi  kepatuhan pajak pada wajib pajak (Sanita et al., 2018) . Kepatuhan seseorang terhadap aturan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh diri wajib pajak itu sendiri, akan tetapi dari lingkungan atau dari individu lain. Pihak-pihak tersebut disebut sebagai pihak pemberi acuan (Sanita et al., 2018 ).

## Simpulan
Secara parsial kompleksitas pajak, moral wajib pajak dan norma subjektif berpengaruh atas kepatuhan perpajakan. Secara simultan kompleksitas pajak, moral wajib pajak ,dan norma subjektif bersama-sama berpengaruh atas kepatuhan perpajakan. Moral wajib pajak merupakan variabel yang paling  rendah  dalam  mepengaruhi  kepatuhan  perpajakan  UMKM.  Oleh  sebab  itu,  guna meningkatkan  moral  wajib  pajak  diharapkan  pihak  KPP  dan  pemerintah  untuk  memotivasi  para pelaku  usaha  akan  pentingnya  perpajakan.  Keterbatas  penelitian  ini  yaitu  terkendala  dengan responden karena terkait dengan covid 19. Selain itu juga pada saat pencarian data secara langsung responden kebanyakan menolak. Direkomendasikan untuk penelitian yang akan datang diharapkan untuk menambahkan variabel lain di luar model penelitian . Implikasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak pada upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan.

## Daftar Pustaka
Agustin,  A.  W.,  Darmansyah,  &  Suyanto.  (2020).  Kepatuhan,  Pemeriksaan,  Penagihan,  dan PenerimaantTerhadap  Pajak  dengan  Peran  Account  Representative  sebagai  Pemoderasi.
Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP),  7(01),  79-94. , 7 (01),  79 – 94. https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.8.
Agustina,  K.  A. (2016). Pengaruh  Tingkat  Pendidikan, Tingkat  Penghasilan,  dan Tarif  Pajak  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku Umkm di Kabupaten Buleleng).
Jurnal Akuntansi Profesi , 6 (1), 1 – 11. https://doi.org/10.23887/jap.v6i1.21078.
Andriyani,  J.  E.,  Sitawati,  R.,  &  Subchan,  S.  (2018).  Pengaruh  Moral  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi terhadap Persepsi atas Tax Evasion dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi. Indonesian
Journal
of Accounting
and
Governance , 2 (2), 35 – 68.
https://doi.org/10.36766/ijag.v2i2.31.
Aruan, R., Sujana, E., Luh, N., & Erni, G. (2017). The Influence of Taxpayer Attitudes, Taxpayer Morals, and Willingness to Pay Individual Taxes at the Tax Office (KPP) Pratama Gianyar. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 8 (2), 1 – 10.
Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak dan Demografi Wajib Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  dengan  Sanksi  Perpajakan  Sebagai  Pemoderasi. Media Akuntansi  Perpajakan;  Publikasi  Oleh  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Universitas  17  Agustus 1945 Jakarta , 3 (1), 58 – 73. http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP.
Broto,  A.  H.  K.  (2017).  Pengaruh  Kualitas  Informasi  Akuntansi  Manajemen,  Efektivitas  Administrasi Perpajakan,  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  melalui  Pengambilan  Keputusan  Manajemen terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah. Jurnal  Riset  Akuntansi  Terpadu , 10 (2),  204 – 222. https://doi.org/10.35448/jrat.v10i2.4250.
Devos,  K.  (2012).  The  Impact  of  Tax  Professionals  upon  the  Compliance  Behavior  of  Australian Individual Taxpayers. Revenue Law Journal , 22 (1). https://doi.org/10.53300/001c.6730. Faisal, M., & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif, dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam  Mendukung  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal  Kajian  Akuntansi , 3 (2),  170. https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.3106.
Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap terhadap Perilaku, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dengan  Niat  sebagai  Variabel  Intervening  (  Survey  Pada  KPP Pratama  Manado  ). Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing  “GOODWILL”, 11 (2),  113 – 130. https://doi.org/10.35800/jjs.v11i2.30417.
Mulyani,  S.  D.,  &  Purnomo,  T.  H.  (2019).  Peran  Kompleksitas  Tugas  dalam  Hubungan  Kompetensi, Independensi,  dan  Etika  Pemeriksa  Pajak  dengan  Kualitas  Hasil  Pemeriksaan. Jurnal  Bisnis Dan Manajemen , 9 (1), 109 – 118. https://doi.org/10.15408/ess.v9i1.13146.
Mulyati  Akib,  Ika  Maya  Sari,  A.  (2017).  Pengaruh  Tanggung  Jawab  Moral  dan  Kualitas  Pelayanan terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak  Badan  (Studi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Kendari).
Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 2 (2), 73 – 85. https://doi.org/10.33772/jak-uho.v2i2.2981.
Novriyanti,  I.,  &  Dalam,  W.  W.  W.  (2020).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi  Penghindaran  Pajak.
Journal of Applied Accounting and Taxation , 5 (1), 24 – 35. https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645.
Nurizzaman,  R.  (2020).  Analisis  Kepatuhan  Perpajakan  Pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) di Indonesia: Studi pada Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis , 6 (2), 176 – 185. https://doi.org/10.35972/jieb.v6i2.345.
Nurlinda,  N.,  &  Sinuraya,  J.  (2020).  Potensi  Pajak  pada  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM). Ekonomikawan:
Jurnal Ilmu Ekonomi Dan … , 20 (2), 126 – 141.
http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/5200.
Priliandani, N. M. I., & Saputra, K. A. K. (2019). Pengaruh Norma Subjektif dan Sosialisasi Perpajakan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran. Jurnal Kumpulan Riset Akuntansi , 11 (1),
13 – 25. https://doi.org/10.22225/kr.11.1.%y.13-25>.
Puspitasari, R. D. (2019). Persepsi Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dengan  Peredaran  Bruto  Tertentu. Jurnal  Analisa  Akuntansi  Dan  Perpajakan , 2 (2),  42 – 53. https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1169.
Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi
Sistem. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP) , 7 (01), 1 – 12. https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212.
Sani,  A.  (2016).  Pengaruh  Moral  Wajib  Pajak,  Sikap  Wajib  Pajak,  dan  Norma  Sujektif  terhadap Kepatuhan  Pajak  melalui  Pemahaman  Akuntansi. Encyclopedia  of  Systems  Biology , 5 (2), 1646 – 1646. http://journals.synthesispublication.org/index.php/ilman.
Sanita, N., Yasa, I., & Atmadja, A. (2018). Pengaruh Norma Subjektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam  Membayar  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  Empiris  pada  Kantor  Bersama  SAMSAT Kabupaten  Buleleng). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi)  Universitas  Pendidikan  Ganesha , 9 (1), 2614 – 1930. https://doi.org/10.23887/jimat.v9i1.20475. Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan  Pajak  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Akuntansi,  Ekonomi  Dan  Manajemen Bisnis , 8 (1), 14 – 23. https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1913.
Suari, N. L. E. V., & Rasmini, N. K. (2018). Pemahaman Peraturan, Efektivitas Sistem, Kewajiban Moral, Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan  pada  Kemauan  Ikut  Tax  Amnesty. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 22 (1), 108 – 137. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p05. Sudirman,  S.  R.,  Lannai,  D.,  &  Hajering.  (2020).  Pengaruh  Norma  Subjektif,  Kewajiban  Moral  dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara.
Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , 3 (2), 164 – 190.
https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412.g2896.
Sugawara, E., & Nikaido, H. (2014). Properties of AdeABC and AdeIJK Efflux Systems of Acinetobacter Baumannii Compared with Those of the AcrAB-TolC System of Escherichia Coli. Antimicrobial Agents and Chemotherapy , 58 (12), 7250 – 7257. https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14.
Syakura, M. A., & Baridwan, Z. (2014). Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib
Pajak Badan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 5 (2). https://doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5017.
Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan , 3 (1), 1 – 9. https://doi.org/10.26905/ap.v3i1.1324.
Theo,  J.,  Pangemanan,  S.,  &  Walandouw,  S.  K.  (2018).  Analisis  Penerimaan  dan  Bagi  Hasil  Pajak Kendaraan  Bermotor  pada  Dinas  Pendapatan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 14 (1), 523 – 529.
https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21413.2018.
Wiyarni,  Hartini,  &  Djuharni,  D.  (2019).  Pengaruh  Kompleksitas  Peraturan  Perpajakan,  Kualitas Layanan,  Sanksi  Perpajakan,  dan  Pemeriksaan  terhadap  Kepatuhan  Pajak. Jurnal  Akuntansi Kontemporer , 10 (1), 14 – 23. https://doi.org/10.33508/jako.v10i1.2190.