## KONSEP IDEOLOGI POLITIK DALAM AL- QUR‘AN
Ahmad Ari Masyhuri Universitas Pamulang Corresponding Author E-mail: arymasyhuri@gmail.com

## ABSTRACT
The political ideology in the Qur'an is a set of ideologies that believe that Islam should be a guideline for all aspects of human life, social, economic, political, cultural, and personal life. Also, the political ideology in the Qur'an can be seen  from  the  basic  principles  that  guide  the  development  of  a  political system. The basic principles mentioned above include the obligation to realize the unity and integrity of the ummah, the obligation to hold deliberations in resolving problems, the obligation to carry out mandates and establish laws fairly, the obligation to obey Allah and the Prophet and Ulil Amri, resolving conflicts,  maintaining  state  sovereignty,  the  obligation  to  prioritize  peace rather than hostility, the obligation to increase vigilance in the field of defense and security, and the obligation to keep promises. This research method uses a qualitative type of literature review research. Sources of data are taken from literature  reviews  such  as;  relevant  journals,  books  and  references.  The results  of  the  study  state  that  interactions  that  have  religious  connections and state ideology can strengthen the life of the nation and state in the form of creating an attitude of community tolerance, creating harmony, unity and unity  and  helping  each  other.  The  interaction  of  Pancasila  ideology  in  the universal values of political ideology in the Qur'an can be studied in the five Pancasila  precepts,  namely  Belief  in  One  Almighty  God,  Just  and  Civilized Humanity, Indonesian Unity, Democracy Led by Wisdom in Deliberation/representation, and Justice. Social Services for All Indonesian People,  is  a  reflection  of  the  verses  in  the  Al-Qur'an,  that  Pancasila  is  a political sub-ideology and the embodiment of Islamic teachings that originate from the Al-Qur'an.
Keywords : Ideology, Politics, Interaction and Pancasila

## ABSTRAK
Ideologi  politik  dalam  Al- Qur‘an  adalah  seperangkat  ideologi  yang berkeyakinan  bahwa  Islam  harus  menjadi  pedoman  bagi  segala  aspek kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kehidupan pribadi. Juga Ideologi politik dalam Al- Qur’an bisa dilihat dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pengembangan sistem politik. Prinsip- prinsip  dasar  tersebut  di  atas  antara  lain  adalah  keharusan  mewujudkan persatuan  dan  kesatuan  umat,  keharusan  melakukan  musyawarah  dalam menyelesaikan persoalan, keharusan menjalankan amanat dan menetapkan hukum secara adil, keharusan mentaati Allah dan Rasulullah serta Ulil Amri , menyelasaikan  konflik,  mempertahankan  kedaulatan  Negara,  keharusan mementingkan perdamaian dari pada permusuhan, keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan
keharusan  menepati  janji.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif dengan  jenis  penelitian  kajian  pustaka.  Sumber  data  diambil  dari  kajian literatur  seperti;  jurnal,  buku  dan  referensi  yang  relevan.  Hasil  Penelitian menyebutkan bahwa interaksi yang memiliki koneksitas agama dan ideologi negara dapat mempererat kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wujud terciptanya  sikap  toleransi  masyarakat,  terciptanya  kerukunan,  persatuan dan kesatuan serta tolong menolong. Interaksi ideologi Pancasila dalam nilai- nilai universal ideologi politik dalam Al Qur’an dapat ditelaah pada lima sila Pancasila,  yaitu  Ketuhanan  yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab,  Persatuan  Indonesia,  Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/perwakilan,  dan  Keadilan  Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah merupakan cerminan dari ayat-ayat yang ada dalam Al- Qur’an, bahwa pancasila merupakan sub ideologi politik dan perwujudan ajaran Islam yang bersumber dari Al- Qur’an. Kata Kunci : Ideologi, Politik, Interaksi dan Pancasila

## PENDAHULUAN
Perihal ideologi memang paling kontroversial yang dikaji dalam analisa politik. Meskipun dalam era modern istilah ideologi sudah digunakan dalam arti yang netral, dalam sejarahnya ia memiliki konotasi yang sangat negatif dan  buruk.  Bahkan  di  sebagian  masa  perjalanannya,  ideologi  telah  biasa digunakan sebagai senjata politik untuk mengecam atau mengkritik doktrin- doktrin  yang  lain.  Karl  Marx  (Heinrich  &  Karl  Marx,  2018)(1818-83),  Karl Popper (1902-04), J. L. Talmon (1916-80) dan Hannah Arendt (1906-75) dan Michael Oakeshott (1901-90) adalah sebagian dari tokoh-tokoh penting yang memandang ideologi sebagai sesuatu yang negatif (Heywood, 2012). Karena itu,  beberapa  pandangan  negatif  ini  dikritisi  oleh  Andrea  Heywood. Menurutnya,  tidak  seharusnya  pengertian  ideologi  selalu  dibatasi  sebagai sesuatu yang buruk dan negatif. Sedangkan Andrea Heywood juga menolak pengertian bahwa ideologi adalah “baik” atau “buruk”, “benar” atau “salah”, “membebaskan” atau menindas. Sebaliknya, ideologi harus diartik an sebagai sesuatu  yang  inklusif  dan  netral.  Ia  dapat  diterapkan  pada  semua  ajaran politik.  Ia  juga  merupakan  sistem  keyakinan  yang  berorientasi  pada  aksi, sebuah  kerangka  ide  yang  saling  terkait  yang  dalam  cara  tertentu  ikut memandu atau mengilhami aksi politik (Heywood, 2012).
Karena  itu,  dalam  pandangan  Heywood,  semua  ideologi  setidaknya mencakup tiga hal (Heywood, 2012); (1) Ia menyediakan sebuah pembahasan tentang  tatanan  yang  berlaku  saat  itu,  biasanya  dalam  bentuk world view (pandangan dunia). (2) Ia menyediakan sebuah model dari masa depan yang diinginkan,  sebuah  pandangan  tentang  masyarakat  yang  baik.  (3)  Ia menggambarkan bagaimana perubahan politik dapat dan harus dilakukan. Ideologi dalam hal ini bukan sistem pemikiran yang tertutup rapat, tetapi ia adalah  rangkaian  ide  yang  cair  yang  tumpang  tindih  satu  sama  lain  pada sejumlah titik. Dikotomi antara Pancasila dan Islam, bagi kelompok Islamis, sebagai dasar negara juga sempat ramai diperbincangkan di berbagai media setelah Ketua BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Yudian Wahyudi pada  tanggal  12  Februari  2020  memberikan  pernyataan  bahwa  “Agama
menjadi musuh terbesar Pancasila dan sebaiknya Assalamualaikum diganti dengan salam Pancasila.”
Meski  akhirnya  Yudian  Wahyudi  mengklarifikasi  dan  meluruskan pernyataannya  pada  tanggal  18  Februari  2020,  akan  tetapi  hal  ini  tetap sangat mungkin dijadikan “bahan” kelompok Islamis dalam perjuangannya menolak  Pancasila  (Tim  Detikcom,  2020).  Hal  demikian  tentunya  menjadi tantangan  bagi  kelompok  Islam  moderat  dalam  membumikan  ideologi Pancasila.
Dari latar belakang di atas, terlihat betapa pentingnya sebuah ideologi dalam sebuah negara. Bila diibaratkan, sebagaimana pandangan Heywood di atas,  ideologi  seperti  peta  yang  dapat  membantu  dalam  menentukan  arah dan tujuan sebuah negara. Karena itu, untuk memperkuat landasan teologis dari ideologi Pancasila yang sudah disepakati para founding fathers, penulis merasa perlu untuk mengajukan penelitian lebih lanjut bagaimana nilai-nilai Al- Qur‘an yang berkaitan dengan sebuah ideologi politik, khususnya ideologi yang bersesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Diharapkan penelitian ini juga menjadi satu dari sekian rujukan masyarakat maupun cendekiawan muslim dalam rangka menangkal gerakan maupun ideologi Islam luar (transnasional) yang  kemungkinan  akan  terus  mengancam,  baik  di  masa  sekarang  dan mendatang (Kaltsum, 2019; Syarif, 2017). Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi  suatu  saran  maupun  pemikiran  terhadap  upaya  menyelesaikan permasalahan  sosial  politik,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  Ideologi Politik dalam konteks keindonesiaan melalui pendekatan Al- Qur‘an.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif karena data-datanya berupa  informasi  berupa  pernyataan-pernyataan  tertulis  (Sugiyono,  2012). Berdasarkan  lokasinya,  penelitian  ini  termasuk  penelitian  kepustakaan ( library  research ).  Sumber  datanya  merupakan  data  sekunder  berupa konsep-konsep ideologi politik Islam (Al- Qur’an) yang berasal dari Al- Qur’an, hadis,  dan  sumber-sumber  kepustakaan  seperti  buku,  jurnal,  dan  artikel. Motode analisisnya menggunakan analisis deskriptif.

## PEMBAHASAN
A. Konsep Ideologi Politik dalam Al-Qu r’an
Ideologi politik dalam Al- Qur‘an menurut (Septian, 2015) bisa dilihat dari  prinsip-prinsip  atau  nilai-nilai  dasar  yang  harus  diaplikasikan  dan diimplementasikan  dalam  pengembangan  sistem  politik.  Nilai-nilai  dasar tersebut antara lain adalah:
1. Keharusan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Terdapat banyak ayat  yang  terkait  dengan  hal  ini,  antara  lain  dalam  Al- Qur‘an  surat  Ali - ‘Imran/3:19, 103 dan 105, QS. Al - An’am/6:153, QS. Al - Mu’minun/23:52 dan  QS.  Al- Anbiya’/21:92.  Sebagai  contoh dalam  Al- Qur‘an  surah  Al - Mukminun/23: 52,
ِنوُقَّتاَف ْمُكُّب َر اَنَأ َو ًةَد ِحا َو ًةَّمُأ ْمُكُتَّمُأ ِهِذَه َّنِإ َو
“Sesungguhnya  (Agama  Tauhid)  ini,  adalah  Agama  kamu  semua,  Agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada- Ku.” (QS. Al- Mu’minun/23: 52)
Persatuan  dan  kesatuan  merupakan  ajaran  yang  dicontohkan  oleh Nabi Muhammad. Sikap ini menjadi suatu ketentuan agar umat menjadi umat  yang  kokoh  dalam  membina  masa  depan.  Tanpa  persatuan,  sulit kiranya  untuk  mencapai  suatu  cita-cita  yang  telah  dicanangkan  suatu Agama maupun Negara. Al- Qur‘an meniscayakan adanya persatuan umat. Dalam  ayat  tersebut  meniscayakan  adanya  persatuan  umat. Dengan demikian,  tidak  dapat  disangkal  bahwa  Al- Qur‘an  memerintahkan persatuan  dan  kesatuan.  Hal  ini  dipertegas  lagi  dalam  surah  al- Anbiya’/21:92,
َّنِإ ِنوُدُبْعاَف ْمُكُّب َر اَنَأ َو ًةَد ِحا َو ًةَّمُأ ْمُكُتَّمُأ ِهِذَه
“Sesungguhnya  (Agama  Tauhid)  ini  adalah  Agama  kamu  semua;  Agama yang  satu  dan  aku  adalah  Tuhanmu,  Maka  sembahlah  aku.” (QS.  Al- Anbiya’/21:92)
Perlu  digaris  bawahi,  bahwa  makna  umat  dalam  konteks  tersebut adalah  pemeluk  Agama  Islam.  Sehingga  ayat  tersebut  pada  hakikatnya menyatakan  bahwa  Agama  umat  Islam  adalah  Agama  yang  satu  dalam prinsip-prinsip ( ushul )-nya, tiada perbedaan dalam akidahnya, walaupun dapat berbeda-beda dalam rincian ( furu ’ ) ajarannya. Dalam arti, Al Qur’an sebagai kitab suci pedoman bagi manusia mengakui kebhinekaan dalam ketunggalan.
2. Kemestian  bermusyawarah  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah ijtihadiyah . Dalam Al- Qur‘an surah  Al -Syura/42:38 dijelaskan,
َنوُقِفْنُي ْمُهاَنْق َز َر اَّمِم َو ْمُهَنْيَب ى َروُش ْمُه ُرْمَأ َو َةلاَّصلا اوُماَقَأ َو ْمِهِِّب َرِل اوُباَجَتْسا َنيِذَّلا َو
“Dan (bagi) orang -orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan  shalat,  sedang  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Al-Syura/42:38)
Surah  Ali Imran/3:159,
َكِل ْوَح  ْنِم اوُّضَفْنلا ِبْلَقْلا َظيِلَغ اًّظَف  َتْنُك  ْوَل َو ْمُهَل  َتْنِل ِ َّاللَّ َنِم ٍةَمْح َر اَمِبَف ِرْملأا يِف ْمُه ْرِواَش َو ْمُهَل  ْرِفْغَتْسا َو ْمُهْنَع  ُفْعاَف
َنيِلِِّك َوَتُمْلا  ُّب ِحُي َ َّاللَّ َّنِإ ِ َّاللَّ ىَلَع ْلَّك َوَتَف  َتْم َزَع اَذِإَف
Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  Berlaku  lemah  lembut terhadap  mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka  dalam  urusan  itu.  kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada- Nya.” (QS. Ali Imran/3:159)
Ayat di atas dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW  agar  memusyawarahkan  persoalan-persoalan  tertentu  dengan sahabat  atau  anggota  masyarakatnya.  Ayat  ini  juga  sekaligus  sebagai
petunjuk  kepada  setiap  muslim,  khususnya  kepada  setiap  pemimpin politik,  agar  bermusyawarah  dengan  anggota-anggotanya  karena Rasulullah Muhammad SAW, bagi kita umat muslim adalah suri teladan dalam  hidup  dan  kehidupan.  Dengan  kata  lain,  kata al-amr (urusan) tercakup urusan ekonomi, pendidikan, sosial, politik, budaya, hukum, dan lain sebagainya.
Ayat di atas diturunkan sesudah perang Uhud. Ketika itu, sebagian dari para sahabat ada yang melanggar perintah Nabi, yakni meninggalkan pos-pos  penjagaan  mereka  yang  telah  ditentukan  disebabkan  tergiur dengan ghanimah (harta  rampasan)  perang  yang  ditinggalkan  kafir Quraisy.  Akibatnya,  pasukan  tentara  Islam  yang  sebenarnya  dapat memenangkan  pertempuran  dapat  dipukul  mundur  oleh  musuh  dan akhirnya  kaum  Quraisy  dapat  mengalahkan  orang-orang  Islam  bahkan Rasulullah sendiri mengalami luka-luka. Meskipun demikian, Nabi tetap sabar dalam menghadapi musibah tersebut, bersikap lemah lembut dan tidak  mencela  kesalahan  para  sahabatnya  serta  tetap  bermusyawarah dengan sahabat (Al-Maraghi, 1962; Majid, 2020).
Lebih jauh al-Maraghi menjelaskan bahwa surah Ali Imran/3:159 di atas, merupakan perintah Allah swt kepada Nabi Muhammad saw untuk selalu  taat  dan  patuh  serta  berpegang  teguh  kepada  ajaran  yang  telah diwahyukan  kepadanya.  Oleh  karena  itu,  Nabi  tetap  mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya seperti yang sering beliau lakukan apabila  ada  masalah  yang  memerlukan  pemecahannya  ataupun  dalam keadaan yang sangat rumit.
3. Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Nilai dasar ini dijelaskan dalam Al- Qur‘an surah  al - Nisa’/4:58,
ْلاِب اوُمُكْحَت  ْنَأ  ِساَّنلا َنْيَب ْمُتْمَكَح اَذِإ َو اَهِلْهَأ ىَلِإ ِتاَناَملأا اوُّدَؤُت  ْنَأ ْمُكُرُمْأَي َ َّاللَّ َّنِإ َناَك َ َّاللَّ َّنِإ ِهِب ْمُكُظِعَي اَّمِعِن َ َّاللَّ َّنِإ ِلْدَع
ا ًري ِصَب اًعيِمَس
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaika n  amanat  kepada yang  berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Ma ha melihat.” (QS. Al- Nisa’/4:58)
Ayat di atas di samping memerintahkan agar senantiasa menjalankan amanah,  juga  secara  tersirat  menganjurkan  untuk  memilih  orang  yang memiliki  sifat  amanah  atau  terpecaya.  Artinya  bahwa  manusia  memiliki tanggungjawab  terhadap  hak  milik  orang  lain  yang  dipercayakan kepadanya. Ia tidak akan mengkhianatinya karena ia yakin bahwa Allah SWT selalu melihat apa yang dikerjakannya, baik yang lahir maupun yang batin.  Oleh  karena  itu,  setiap  insan  harus  benar-benar  amanah  dalam segala  hal  yang  sudah  diamanahkan  oleh  Allah  SWT.  Orang  yang mempunyai  sifat  amanah  akan  dapat  menuntun  menjadi  pribadi  yang lebih  baik.  Agar  kita  memiliki  dan  melaksanakan  sebuah  amanah  kita harus  mampu  melaksanakan  apa  yang  menjadi  tanggung  jawab  kita sebagai manusia. Ketika adanya sebuah beban yang dibebankan kepada manusia  itu  merupakan  sebuah  tanggung  jawab  yang  harus  dipikul. Amanah dan tanggung jawab merupakan sebuah satu kesatuan yang tak
bisa  dipisahkan,  karena  dengan  tanggung  jawab  amanah  akan  bisa dikerjakan dengan baik (Sahri, 2018).
Dalam  melakukan  sesuatu  kegiatan  perlu  diperhatikan  beberapa unsur yang harus dilakukan, antara lain:
a) Aspek tangung jawab yang meliputi dari berbagai kegiatan sebagai bentuk  kehati-hatian  dalam  melaksanakan  sesuatu,  memperbaiki kesalahan  dan  mencoba  untuk  melaksanakan  sesuatu  yang  lebih baik.
b) Aspek menjaga kepercayaan yaitu berusaha untuk selalu berbuat jujur, berusaha tidak membuat kecewa orang lain dan melakukan sesuai dengan yang diinginkan sesuai dengan rel yang sudah ada.
c) Aspek  memelihara  yaitu  berusaha  berhati-hati  dalam  menjaga sebuah titipan atau amanat dan bersikap jujur dalam memelihara sebuah titipan yang diamanatkan kepada kita.
d) Aspek  menyampaikan  kepada  yang  berhak  di  sini  meliputi  tidak teledor dalam menyampaikan amanat atau barang titipan, memiliki sebuah komitmen yang tinggi serta tidak mengambil manfaat dari barang yang diamanatkan kepada kita (Sahri, 2018).
Amanah  itu  memenuhi  hak-haknya  Allah  SWT  dan  hak-haknya hamba  Allah  SWT.  Sebab  menjaga  amanah  bagi  orang  yang  dianggap sempurna  Agama,  dijaga  kehormatan  dan  harta  benda,  dengan  sebab sudah  mencukupi  hak-haknya  Allah  SWT  ibarat  kata  menjalankan perintah  Allah  SWT  dan  menjauhi  segala  larangan  Allah  SWT.  Adapun untuk  memenuhi  hak-haknya  seorang hamba  itu  ibarat  mengembalikan barang  pinjaman  tanpa  harus  mengurangi  ukuran  dan  timbangan  dan meninggalkan kejahatan demi memilih dan mengambil hal-hal yang lebih baik yang bermanfaat untuk dirinya sendiri (Muhammad, 1986). Amanah itu  merupakan  sifat  yang  diperintahkan  Allah  SWT  agar  dimiliki  dan dipelihara  oleh  kaum  muslimin.  Islam  mengajarkan  apabila  kita  akan melepas  keberangkatan  seorang  kawan  hendaklah  melepas  dengan  doa amanah.  Sebagaimana  yang  telah  diajarkan  oleh  Rasulullah:  Artinya: Mudah-mudahan  Allah  memberikan  keselamatan  atas  agamamu, amanatmu dan akhir amalmu (H.R Tirmidzi)
Al-Qur ’ an adalah kitab pijakan dan landasan Agama, bukan sebuah kitab hukum. Berbagai kebutuhan hukum dewasa ini tidak mendapatkan aturannya  dalam  Al- Qur‘an  secara  tegas.  Tentu  saja  Al - Qur’an menyediakan  landasan,  prinsip-prinsip  bagi  pencapaian  keadilan  dan kesejahteraan  serta  penetapan  hukum,    yang  harus  diikuti  oleh  umat Islam. Tetapi landasan itu hanyalah cita-cita pemberi arah, dan rakyat itu sendirilah,  lewat  musyawarah  dan  lainnya,  yang  menyusun  hukum- hukum  Negara  itu  termasuk  prinsip-prinsip  dalam  menunaikan  amanat dan  menetapkan  hukum  sehingga  tetap  berpedoman  pada  Al- Qur‘an sebagai sumber utama dan pertama bagi umat Islam
4. Kemestian  mentaati  Allah  dan  Rasulullah  serta Ulil  Amri (pemegang kekuasaan,  pemimpin  politik  dan  lainnya)  sebagaimana  difirmankan dalam Al- Qur‘an surah al - Nisa’/4:59,
ُّيَأ اَي ُرَف ٍءْيَش يِف ْمُتْع َزاَنَت  ْنِإَف ْمُكْنِم  ِرْملأا يِلوُأ َو َلوُس َّرلا اوُعيِطَأ َو َ َّاللَّ اوُعيِطَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَه
ْمُتْنُك  ْنِإ ِلوُس َّرلا َو ِ َّاللَّ ىَلِإ ُهوُّد
لايِوْأَت ُنَسْحَأ َو  ٌرْيَخ  َكِلَذ  ِر ِخلآا  ِم ْوَيْلا َو ِ َّللَّاِب َنوُنِمْؤُت
“Hai orang -orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu,  Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari kemudian.  yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik akibatnya.” (QS. Al- Nisa’/4:59)
Dalam  ayat  ini  Allah  menjadikan  ketaatan  kepada  pemimpin  pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemim pin di sini tidaklah datang dengan lafaz ‘taatilah’ karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan ( t ābi’ ) dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.  Oleh  karena  itu,  apabila  seorang  pemimpin  memerintahkan untuk  berbuat  maksiat  kepada  Allah,  maka  tidak  ada  lagi  kewajiban dengar dan taat. Makna zhohir (tekstual) dari hadis ini adalah kita wajib mendengar  dan  taat  kepada  pemimpin  walaupun  mereka  bermaksiat kepada  Allah  dan  tidak  menyuruh  kita  untuk  berbuat  maksiat  kepada Allah (DPPAI, 2021).
Perlu  dicermati  bahwa  redaksi  ayat  di  atas  menggandengkan  kata “taat” kepada Allah dan Rasul, tetapi meniadakan kata itu pada Ulil Amri. Tidak disebutkannya kata taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan  kepada  mereka  tidak  berdiri  sendiri  tetapi  berkaitan  atau bersyarat  dengan  ketaatan  kepada  Allah  dan  Rasul,  dalam  arti  bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Allah dan Rasul- Nya,  maka  tidak  dibenarkan  untuk  taat  kepada  mereka.  Dalam  hal  ini dikenal Hadis Rasulullah SAW yang sangat populer yaitu :
ْقِلاَخْلا ِةَي ِصْعَم ىِف ٍق ْوُلْخَمِل َةَعاَط َلا
“Tidak  dibenarkan  adanya  ketaatan  kepada  seseorang  makhluk  dalam kemaksiatan kepada Khalik (Allah) .“ (HR. Bukhari Muslim)
Tetapi  di  sisi  lain,  apabila  perintah ulil  amri tidak  mengakibatkan kemaksiatan,  maka  wajib  ditaati,  walaupun  perintah  tersebut  tidak disetujui oleh yang diperintah. Dalam sebuah hadis disebutkan,
َو ُعْمَّسلَا ِء ْرَملْا ىَلَع ِب  َرَمَأ  ْنِإَف ،ِالله ِةَي ِصْعَمِب  ُرَمْؤُي ْمَل اَم َه ِرَك َو  َّبَحَأ اَمْيِف َو ،ِه َرْكُملْا َو ِطِشْنَملْا ْيِف ،ِةَعاَّطلا َلاَف ِالله ِةَي ِصْعَم
َةَعاَط  َلا َو َعْمَس
“ Seorang muslim  wajib memperkenankan dan  taat menyangkut  apa saja (yang  direintahkan  ulil  amri),  suka  atau  tidak  suka,  kecuali  bila  ia diperintahkan  berbuat  maksiat,  maka  ketika  itu  tidak  boleh memperkenankan, tidak juga taat”. (HR. Bukhari Muslim).
5. Keniscayaan  mendamaikan  konflik  antarkelompok  dalam  masyarakat Islam,  sebagaimana  difirmankan  Allah  dalam  Al- Qur‘an  surah  Al - Hujarat/49:9,
ِتاَقَف ىَرْخلأا
َ َعَل اَمُهاَدْحِإ ْتَغَب ْنِإَف اَمُهَنْيَب اوُحِلْصَأَف اوُلَتَتْقا َينِنِمْؤُمْلا َنِم ِناَتَفِئاَط ْنوَإِ ِ َّللَّا ِرْم َ أ َ لَِإ َء ِفَِت  َّتَِح  ِغِْبَت  ِتِ َّلا اوُل ُحِل ْص َ أَف  ْتَءاَف ْنِإَف َينِطِسْقُم ْ لا  ُّبِ ُيُ َ َّللَّا َّنِإ او ُطِسْق َ أَو ِلْدَع ْ لاِب اَمُهَنْيَب او
( ٩ )
“Dan  kalau  ada  dua  golongan  dari  mereka  yang  beriman  itu  berperang hendaklah  kamu  damaikan  antara  keduanya!  tapi  kalau  yang  satu melanggar  Perjanjian  terhadap  yang  lain,  hendaklah  yang  melanggar
Perjanjian  itu  kamu  perangi  sampai  surut  kembali  pada  perintah  Allah. kalau  Dia  telah  surut,  damaikanlah  antara  keduanya  menurut  keadilan, dan  hendaklah  kamu  Berlaku  adil;  Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang- orang yang Berlaku adil.” (QS. Al- Hujarat/49:9)
Ayat  di  atas  menjelskan  tentang  kemestian  melakukan  resolusi konflik yang harus dipahami sebagai suatu penyelesaian dimana pihak di luar  pihak-pihak  yang  berkonflik  dapat  membantu  dan  mengarahkan konflik  yang  negatif  menjadi  konflik  yang  positif.  Hal  ini  sangat  penting terkadang  pihak-pihak  di  luar  yang  berkonflik  bukan  membantu memecahkan  konflik  justru  menjadi a  part  of  problem .  Apalagi  konflik keagamaan, terkadang norma agama pun mereka abaikan, seperti halnya jika yang berkonflik adalah pihak-pihak yang mengatasnamakan agama, pasti pihak lainnya ingin membantu lantaran mereka seagama dan dengan emosi  yang  lebih  ditonjolkan,  bukan  akal  sehat  atau  normanya  yang berjalan.  Selain  itu,  istilah  “pencegahan  konflik”  mengungkapkan penekanan yang diberikan oleh pengelakan terhadap pergolakan, sebagai perlawanan  terhadap  aktivitas  untuk  mempertentangkan  dan  mencegah segala  bentuk  kekerasan  dan  menanggulangi  eksploitasi,  diskriminasi, Pancasila,  serta  penindasan.  Oleh  karena  itu,  dengan  sedikit  keadilan, resolusi konflik dipandang sebagai alat dari sebuah pengamanan sebagai senjata baru yang lebih kokoh dalam kekuatan mereka yang diuntungkan oleh status quo, daripada sebuah sarana demi mencapai perdamaian yang disertai dengan keadilan. Maka peran dari ‘pihak ketiga’ adalah membantu pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mencari jalan keluar yang saling menguntungkan (Francis, 2006; Rifa’i, 2010) .
6. Keharusan mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan agresi dan invasi.
Membela  Negara  bisa  digolongkan  sebagai  salah  satu  jihad,  dalam pengertian  yang  luas.  Terlebih  ketika  hal  itu  dilakukan  dalam  rangka membela hak-hak kaum muslimin khususnya, dan nilai-nilai kemanusian pada  umumnya.  Oleh  sebab  itu,  upaya  setiap  warga  Negara  untuk mempertahankan  Republik  Indonesia  terhadap  ancaman  baik  dari  luar maupun  dalam  negeri  menjadi  sebuah  keniscayaan  untuk  eksistensi bangsa.  Pembicaraan  mengenai  bela  Negara  di  dalam  Al- Qur‘an  secara tekstual  memang  tidak  ada  yang  secara  tegas,  kebanyakan  redaksi  ayat menggunakan jih ā d  f ī sab ī lillah (jihad  di  jalan  Allah).  Namun  demikian, isyarat tentang pentingnya membangun suatu Negara yang baik ( baldatun tayyibah ),  adil  dan  makmur  di  bawah  lindungan  Tuhan  yang  Maha Pengampun disebutkan dalam Al- Qur‘an begitu tegas dan jelas (Mustaqim, 2011).  Sebagaimana disebutkan dalam surat Saba/34:15,
ُهَل او ُرُكْشا َو ْمُكِِّب َر ِق ْز ِِّر نِم اوُلُك ٍلاَمِش َو ٍنيِمَي نَع ِناَتَّنَج ٌةَياَء ْمِهِنَكْسَم يِف ٍإَبَسِل َناَك ْدَقَل ٌروُفَغ  ٌّب َر َو ٌةَبِِّيَط ٌةَدْلَب “ Sesungguhnya  bagi  kaum  Saba  ada  tanda  (kekuasaan  Rabb)  di  tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri.(kepada  mereka  dikatakan):"Makanlah  olehmu  dari  rezki  yang (dianugerahkan) Rabb-mu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya.(Negerimu) adalah  negeri  yang  baik  dan  (Rabb-mu)  adalah  Rabb  Yang  Maha Pengampun". (QS. Saba 34:15)
Hal ini rasanya mustahil terjadi, jika tanpa disertai kecintaan suatu bangsa  terhadap  tanah  airnya,  dengan  “jihad”  atau  kesungguhan  dari rakyat dan para pemimpin untuk membela Negara. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam kisah Al- Qur‘an surat An -Naml/27:34,
َنوُلَعْفَي  َكِلَذَك َو ًةَّلِذَأ آَهِلْهَأ َة َّزِعَأ اوُلَعَج َو اَهوُدَسْفَأ ًةَي ْرَق اوُلَخَد اَذِإ  َكوُلُمْلا َّنِإ  ْتَلاَق
Dia  berkata:"Sesungguhnya  raja-raja  apabila  memasuki  suatu  negeri, niscaya  mereka  membinasakannya,  dan  menjadikan  penduduknya  yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. (QS. An- Naml/ 27:34)
Betapa  para  petinggi  kerajaan  Saba’  sangat  khawatir  jika  ada “serangan” dari luar yang memporak -porandakan negaranya. Maka segala daya  upaya  dilakukan,  termasuk  dengan  melakukan  lobi-lobi  memberi hadiah  kepada  Nabi  Sulaiman.  Itu  karena  mereka  sangat  mencintai negerinya. Dengan ungkapan lain, nasionalisme mereka sedemikian besar untuk  membela  negaranya.  Sayangnya,  mempertahankan  Negara biasanya  selalu  dikaitkan  dengan  militer  atau  militerisme.  Seolah-olah kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  membela  dan  mempertahankan Negara  hanya  terletak  pada  Tentara  Nasional  Indonesia.  Padahal berdasarkan  Pasal  30  UUD  1945,  bela  Negara (ad- dafa’  al -Balad) merupakan hak dan kewajiban setiap warga Negara Republik Indonesia. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI mengatur tata cara penyelenggaraan pertahanan Negara yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun seluruh komponen bangsa.
Hemat  penulis,  upaya  yang  sungguh-sungguh  melibatkan  seluruh komponen bangsa untuk mempertahanan Negara itu bisa disebut sebagai “jihad” dalam pengertian yang luas. Sebab eksistensi Negara merupakan wadah yang diharapkan bisa melindungi rakyat dari gangguan bangsa lain. Bukankah  Negara  sesungguhnya  didirikan  untuk  melindungi  warganya, menciptakan keadilan dan kesejahteraan bangsanya (Mustaqim, 2011).
Salah  satu  bunyi  ayat  yang  menegaskan  bahwa  setiap  komponen bangsa,  termasuk  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  membela  dan mempertahankan Negara ketika ada serangan. Hal ini dijelaskan dalam Al- Qur‘an surah al -Baqarah/2:190,
َنيِدَتْعُمْلا  ُّب ِحُي لا َ َّاللَّ َّنِإ اوُدَتْعَت لا َو ْمُكَنوُلِتاَقُي َنيِذَّلا ِ َّاللَّ ِليِبَس يِف اوُلِتاَق َو
“Dan perangilah di jalan Allah orang -orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah  kamu  melampaui  batas,  karena  Sesungguhnya  Allah  tidak menyukai  orang- orang  yang  melampaui  batas.” (QS.  Al-Baqarah/2:  190) Dan juga dalam surah yang sama ayat 193,
َنيِمِلاَّظلا ىَلَع لاِإ َنا َوْدُع لاَف ا ْوَهَتْنا ِنِإَف ِ َّ ِللَّ ُنيِِّدلا َنوُكَي َو ٌةَنْتِف َنوُكَت لا ىَّتَح ْمُهوُلِتاَق َو “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan  itu  hanya  semata-mata  untuk  Allah.  jika  mereka  berhenti  (dari memusuhi  kamu),  Maka  tidak  ada  permusuhan  (lagi),  kecuali  terhadap orang- orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah/2:193)
Dua  ayat  di  atas  sangat  tegas  untuk  menyatakan  bahwa mempertahankan  eksistensi  Negara,  kedaulatan  dan  melindungi rakyatnya  dari  agresi  dan  serangan  dari  luar  serta  larangan  melakukan agresi  dan  invasi  merupakan  prinsip  dasar  Al- Qur‘an  dan  berdemokrasi dan berpolitik.
7. Kemestian Mementingkan Perdamaian daripada Permusuhan Perdamaian merupakan hal yang pokok dalam kehidupan manusia, karena dengan kedamaian akan tercipta kehidupan yang sehat, nyaman dan harmonis dalam setiap interaksi antarsesama. Dalam suasana aman dan  damai,  manusia  akan  hidup  dengan  penuh  ketenangan  dan kegembiraan  juga  bisa  melaksanakan  kewajiban  dalam  bingkai perdamaian.  Oleh  karena  itu,  kedamaian  merupakan  hak  mutlak  setiap individu  (Hidayat,  2017;  Jurdi,  2011).  Bahkan  kehadiran  damai  dalam kehidupan  setiap  makhluk  merupakan  tuntutan,  karena  di  balik ungkapan damai itu menyimpan keramahan, kelembutan, persaudaraan dan  keadilan.  Dari  paradigma  ini,  Islam  diturunkan  oleh  Allah  SWT  ke muka bumi dengan perantaraan seorang Nabi yang diutus kepada seluruh manusia  untuk  menjadi  rahmat  bagi  seluruh  alam,  dan  bukan  hanya untuk  pengikut  Muhammad  semata.  Islam  pada  intinya  bertujuan menciptakan  perdamaian  dan  keadilan  bagi  seluruh  manusia,  sesuai dengan  nama  Agama  ini:  yaitu al-Islam .  Islam  bukan  nama  dari  Agama tertentu, melainkan nama dari persekutuan Agama yang dibawa oleh Nabi- Nabi  dan  dinisbatkan  kepada  seluruh  pengikut  mereka.  Itulah  misi  dan tujuan  diturunkannya  Islam  kepada  manusia.  Karena  itu,  Islam diturunkan  tidak  untuk  memelihara  permusuhan  atau  menyebarkan dendam di antara umat manusia.
Konsepsi  dan  fakta-fakta  sejarah  Islam  menunjukkan,  bagaimana sikap tasamuh (toleran) dan kasih sayang kaum muslim terhadap pemeluk Agama  lain,  baik  yang  tergolong  ke  dalam ahl  al-Kitab maupun  kaum mushrik , bahkan terhadap seluruh makhluk, Islam mendahulukan sikap kasih  sayang,  keharmonisan  dan  kedamaian.  Di  dalam  Islam  gagasan tentang  perdamaian  merupakan  pemikiran  yang  sangat  mendasar  dan mendalam  karena  berkait  erat  dengan  watak  Agama  Islam,  bahkan merupakan  pemikiran  universal  Islam  mengenai  alam,  kehidupan,  dan manusia.  Yang  dimaksud  universal  di  sini  adalah  pemikiran  Islam  yang sama tujuannya dengan ajaran-ajaran Nabi-Nabi terdahulu dalam upaya menciptakan kemanusiaan dan keadilan di muka bumi (Hidayati, 2016).
Di antara ayat Al- Qur‘a n yang menjelaskan pentingnya mengedapankan  perdamaian  adalah  disebutkan  dalam  surah  al- Anfal/8:61,
ُميِلَعْلا ُعيِمَّسلا  َوُه ُهَّنِإ ِ َّاللَّ ىَلَع ْلَّك َوَت َو اَهَل ْحَنْجاَف  ِمْلَّسلِل اوُحَنَج  ْنِإ َو
“Dan  jika  mereka  condong  kepada  perdamaian,  Maka  co ndonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. Al-Anfal/8:61)
8. Kemestian  meningkatkan  kewaspadaan  dalam  bidang  pertahanan  dan keamanan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anfal/8:60,
آ َو ْمُك َّوُدَع َو ِ َّاللَّ  َّوُدَع ِهِب َنوُبِه ْرُت ِلْيَخْلا ِطاَب ِر  ْنِم َو ٍة َّوُق  ْنِم ْمُتْعَطَتْسا اَم ْمُهَل اوُّدِعَأ َو ْمُهُمَلْعَي ُ َّاللَّ ُمُهَنوُمَلْعَت لا ْمِهِنوُد  ْنِم َني ِرَخ
ْمُكْيَلِإ  َّف َوُي ِ َّاللَّ ِليِبَس يِف ٍءْيَش  ْنِم اوُقِفْنُت اَم َو َنوُمَلْظُت لا ْمُتْنَأ َو
“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang  selain  mereka  yang  kamu  tidak  mengetahuinya;  sedang  Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan  dibalasi  dengan  cukup  kepadamu  dan  kamu  tidak  akan  dianiaya (dirugikan).” (QS. Al-Anfal/8:60)
9. Keharusan menepati janji, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur‘an surah al -Nahl/16:91,
ْيَلَع َ َّاللَّ ُمُتْلَعَج ْدَق َو اَهِديِك ْوَت َدْعَب َناَمْيلأا اوُضُقْنَت لا َو ْمُتْدَهاَع اَذِإ ِ َّاللَّ ِدْهَعِب اوُف ْوَأ َو َنوُلَعْفَت اَم ُمَلْعَي َ َّاللَّ َّنِإ لايِفَك ْمُك
“Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu  membatalkan  sumpah-sumpah(mu)  itu,  sesudah  meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah- sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbua t.” (al-Nahl/16:91)
10. Keharusan  mengutamakan  perdamaian  bangsa-bangsa,  sebagai  mana sebagaimana  firman  Allah  SWT  dalam  Al- Qur‘an  surah  al - Hujarat/49::13,
ْكَأ َّنِإ اوُف َراَعَتِل َلِئاَبَق َو اًبوُعُش ْمُكاَنْلَعَج َو ىَثْنُأ َو  ٍرَكَذ  ْنِم ْمُكاَنْقَلَخ اَّنِإ  ُساَّنلا اَهُّيَأ اَي ٌريِبَخ ٌميِلَع َ َّاللَّ َّنِإ ْمُكاَقْتَأ ِ َّاللَّ َدْنِع ْمُكَم َر
“Hai  manusia,  Sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  l aki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku  supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara  kamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujarat/49:13)
11. Kemestian peredaran harta pada seluruh lapisan masyarakat. Dalam Al- Qur‘an surah al -Hasyr/59:7.
ْلا َو ىَب ْرُقْلا يِذِل َو ِلوُس َّرلِل َو ِ َّ ِ َ فَلِل ى َرُقْلا ِلْهَأ  ْنِم ِهِلوُس َر ىَلَع ُ َّاللَّ َءاَفَأ اَم
َنْيَب ًةَلوُد َنوُكَي لا ْيَك ِليِبَّسلا ِنْبا َو ِنيِكاَسَمْلا َو ىَماَتَي ََّاللَّ َّنِإ َ َّاللَّ اوُقَّتا َو اوُهَتْناَف ُهْنَع ْمُكاَهَن اَم َو ُهوُذُخَف ُلوُس َّرلا ُمُكاَتآ اَم َو ْمُكْنِم ِءاَيِنْغلأا
ِباَقِعْلا ُديِدَش
“Apa  saja  harta  rampasan  (fai -i)  yang  diberikan  Allah  kepada  RasulNya (dari  harta  benda)  yang  berasal  dari  penduduk  kota-kota  Maka  adalah untuk  Allah,  untuk  Rasul,  kaum  kerabat,  anak-anak  yatim,  orang-orang miskin  dan  orang-orang  yang  dalam  perjalanan,  supaya  harta  itu  jangan beredar  di  antara  orang-orang  Kaya  saja  di  antara  kamu.  apa  yang diberikan  Rasul  kepadamu,  Maka  terimalah.  dan  apa  yang  dilarangnya bagimu,  Maka  tinggalkanlah.  dan  bertakwalah  kepada  Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr/59:7)
12. Berbuat  baik  dan  memberi  sebagian  harta  mereka  kepada  siapapun, selama  mereka  tidak  memerangi  dengan  motif  keagamaan  atau mengusir  kaum  muslimin  dari  kampung  halaman  mereka.  Hal  ini ditegaskan Allah SWT dalam Al- Qur‘an al -Mumtahanah/60:8,
ِذَّلا  ِنَع ُ َّاللَّ ُمُكاَهْنَي لا ََّاللَّ َّنِإ ْمِهْيَلِإ اوُطِسْقُت َو ْمُهو ُّرَبَت  ْنَأ ْمُك ِراَيِد  ْنِم ْمُكوُج ِرْخُي ْمَل َو ِنيِِّدلا يِف ْمُكوُلِتاَقُي ْمَل َني َني ِطِسْقُمْلا  ُّب ِحُي
“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang  yang  tiada  memerangimu  karena  Agama  dan  tidak  (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah/60:8)
Ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa Allah sama sekali tidak melarang  manusia  untuk  berbuat  baik  kepada  siapapun,  tanpa  melihat latar  belakang  Agama,  budaya  dan  rasnya.  Dalam  konteks  Negara,  nilai sangat  penting  dijadikan  prinsip  dan  pedoman  dan  tata  pemerintahan. Apalagi kebaikan itu menyangkut dengan sikap jujur dan adil.
13. Keharusan  mengikuti  prinsip-prinsip  pelaksanaan  hukum.  Dalam  Al- Qur’an ditemukan banyak ayat yang berkaitan atau berbicara tentang hukum. Dalam Al- Qur‘an secara tegas dinyatakan, bahwa hak pembuat hukum itu hanyalah milik Allah SWT semata, sebagaimana firman-Nya dalam Al- Qur‘an suara h al- An’am/6:57, (Syahruddin, 2011).
َي ِ َّ ِللَّ لاِإ ُمْكُحْلا ِنِإ ِهِب َنوُل ِجْعَتْسَت اَم يِدْنِع اَم ِهِب ْمُتْبَّذَك َو يِِّب َر  ْنِم ٍةَنِِّيَب ىَلَع يِِّنِإ ْلُق
َنيِل ِصاَفْلا  ُرْيَخ  َوُه َو َّقَحْلا  ُّصُق
“Katakanlah:  "Sesungguhnya  aku  berada  di  atas  hujjah  yang  nyata  (Al Quran)  dari  Tuhanku,  sedang  kamu  mendustakannya.  tidak  ada  padaku apa  (azab)  yang  kamu  minta  supaya  disegerakan  kedatangannya. menetapkan  hukum  itu  hanyalah  hak  Allah.  Dia  menerangkan  yang sebenarnya  dan  Dia  pemberi  keputusan  yang  paling  baik". (QS.  Al- An’am/6:57)
14. Keharusan menegakkan kebenaran. Hal ini ditegaskan dalam Al- Qur‘an surah Ali’Imran’/3:104,
َكِئ َلوُأَو ِرَكْنُمْلا ِنَع َنْوَهْنَيَو  ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُم ْ أَيَو ِ ْيَْ ْ لْا َ لَِإ َنوُعْدَي ٌةَّم ُ أ ْمُكْنِم ْنُكَ ْ لَْو
َنوُحِلْفُم ْ لا ُمُه ( ١٠٤ )
“Dan  hendaklah  ada  di  a ntara  kamu  segolongan  umat  yang  menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang- orang yang beruntung.” (Ali’Imran’/3:104)
Dan juga dalam Al- Qur‘an surah An - Nisa’/4:135,
وُك اوُنَمآ  َنيِ َّ لَّا اَهُّي َ أ اَي يِنَغ ْنُكَي ْنِإ َينِبَر ْقلأاَو ِنْيَِلِاَوْلا ِو َ أ ْمُكِسُفْن َ أ َ َعَل ْوَلَو ِ َِّللَّ َءاَدَهُش  ِطْسِقْلاِب َينِماَّوَق اوُن َ لَْو َ أ ُ َّللَّاَف اًيِْقَف ْو َ أ ا َ َّللَّا َّنِإَف او ُضِرْعُت ْو َ أ اوُو ْ لَت ْنوَإِ اوُلِدْعَت ْن َ أ ىَوَه ْ لا اوُعِبَّتَت لاَف اَمِهِب اًيِْبَخ َنو ُلَمْعَت اَمِب َنَكَ ( ١٣٥ )
“Wahai  orang -orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar-benar penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah  biarpun  terhadap  dirimu sendiri  atau  ibu  bapa  dan  kaum  kerabatmu.  jika  ia  Kaya  ataupun  miskin, Maka Allah lebih  tahu kemaslahatannya. Maka janganlah  kamu mengikuti hawa  nafsu  karena  ingin  menyimpang  dari  kebenaran.  dan  jika  kamu memutar  balikkan  (kata-kata)  atau  enggan  menjadi  saksi,  Maka Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mengetahui  segala  apa  yang  kamu ker jakan.” (QS. An- Nisa’/4:135)
Dua ayat di atas menegaskan keharusan untuk menyampaikan dan menegakkan  kebenaran  dalam  konteks  kehidupan  berpolitik  dan berbangsa.  Jangan  takut  dengan  apa  pun  yang  akan  dilakukan  oleh musuh-musuh yang tidak menyukai kebenaran. Prinsip dasar inilah yang
harus  dimiliki  dan  dicontoh  oleh  setiap  umat  Islam.  Menegakkan kebenaran memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, ini bukan menjadi penghalang bagi pemimpin dan umat Islam untuk tidak menegakkan kebenaran.
Dalam  hadisnya,  Rasulullah  Saw.,  mendorong  umatnya  untuk menyampaikan secara transparan tentang kebenaran walaupun itu berat untuk dikatakan. ''kemukakanlah kebenaran itu mesikpun rasanya pahit!'' Menegakkan  dan  memperjuangkan  kebenaran  merupakan  bagian  dari dakwah.  Artinya,  aktivitas  ini  menjadi  kewajiban  yang  mesti  bagi  setiap umat Islam. Ibnu Katsir, tatkala menafsirkan surat Ali Imran ayat 104, “
َكِئَلوُأ َو  ِرَكْنُمْلا ِنَع َن ْوَهْنَي َو  ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُمْأَي َو  ِرْيَخْلا ىَلِإ َنوُعْدَي ٌةَّمُأ ْمُكْنِم  ْنُكَتْل َو َنوُحِلْفُمْلا ُمُه
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang- orang yang beruntung,” (QS. Ali Imran/3:104)
Mengemukakan maksud dari ayat tersebut adalah ''hendaklah kamu sekalian  menjadi  sekelompok  orang  yang  melaksanakan  kewajiban dakwah''.
Dalam  kaitan  ini  Rasulullah  bersabda,  ''Barangsiapa  yang  melihat kemungkaran,  maka  hendaklah  ia  mengubah  dengan  tangannya.  Kalau tidak  mampu,  hendaklah  ia  mengubah  dengan  lisannya.  Kalau  tidak mampu,  hendaklah  ia  mengubah  dengan  hatinya.  Dan  itulah  selemah- lemah iman.''(Al- Naysābūrī, 1998) .
Hadis  di  atas  melambangkan  ragam  pilihan  yang  dapat  dilakukan dalam memperjuangkan dan menegakkan kebenaran. Jika dalam konteks kekuasaan, maka perjuangkan dan tegakkan kebenaran tersebut dengan melalui  kekuasaan,  tegakkan  hukum  dengan  seadil-adilnya  tanpa pandang bulu. Dan, jangan dengan tangan kekuasaan justru  menutup- nutupi  kebenaran  dan  menjungkirbalikkan  fakta  kebenaran    karena tekanan dari pihak atau kelompok tertentu dan kebencian karena menjadi lawan politik.
Menegakkan kebenaran dan keadilan merupakan syarat terciptanya masyarakat yang sejahtera, makmur, aman dan terjamin hak-haknya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah,
ِنْيَ ِلِاَو ْ لا ِو َ أ ْمُكِسُفْن َ أ َ َعَل ْوَلَو ِ َِّللَّ َءاَدَهُش  ِطْسِقْلاِب َينِماَّوَق اوُنوُك اوُنَمآ َنيِ َّلَّا اَهُّيَأ اَي َ لَْو َ أ ُ َّللَّاَف اًيِْقَف ْو َ أ ا يِنَغ ْنُكَي ْنِإ َينِبَر ْقلأاَو َوَه ْ لا اوُعِبَّتَت لاَف اَمِهِب
اًيِْبَخ َنو ُلَمْعَت اَمِب َنَكَ َ َّللَّا َّنِإَف اوُضِرْعُت ْوَأ اوُوْلَت ْنوَإِ اوُلِدْعَت ْنَأ ى “Wahai  orang -orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar-benar penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah  biarpun  terhadap  dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa  nafsu  karena  ingin  menyimpang  dari  kebenaran.  dan  jika  kamu memutar  balikkan  (kata-kata)  atau  enggan  menjadi  saksi,  Maka Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  mengetahui  segala  apa  yang  kamu kerjakan.” (QS. An- Nisa’/4:135)
Menegakkan  kebenaran  merupakan  salah  satu  prasyarat  menuju masyarakat dan umat terbaik. Perhatikan firman Allah,
َِّللَّاِب َنوُنِم ْؤُت َو  ِرَكْنُمْلا ِنَع َن ْوَهْنَت َو  ِفوُرْعَمْلاِب َنوُرُمْأَت  ِساَّنلِل  ْتَج ِرْخُأ ٍةَّمُأ  َرْيَخ ْمُتْنُك ...
''Kamu  adalah  umat  yang  terbaik  yang  dilahirkan  untuk  manusia, menyuruh  kepada  yang  makruf,  dan  mencegah  dari  yang  munkar,  dan beriman kepada Allah.'' (QS. Ali’Imran/3:110) (Syalaby, 2021).
Salah satu bagian yang terpenting dalam Al- Qur‘an sebagaimana yang tertera pada ayat-ayat di atas adalah perintah menegakkan politik keadilan bahkan  sangat  dijunjung  tinggi  nilai  dan  kedudukannya  karena  dengan keadilan  bumi  menjadi  berkah,  makhluk  menjadi  damai,  nyaman  dan sentosa, dengan politik keadilan inilah sebuah keluarga, masyarakat dan bangsa  menemukan  jati  diri  dan  harkat  martabatnya  sebagai  makhluk Allah  swt.  Al- Qur‘an  menyebutkan  bahwa  manusia  sama  dalam  hal penciptaan dari manusia yang satu yaitu Adam tidak ada beda, hanya yang membedakan  adalah  ketaatan  dan  kepatuhan  dia  dalam  beribadah  dan beramal  di  atas  dunia  ini,  bukti  nyata  bahwa  Al- Qur‘an  san gat mementingkan pilar keadilan.
Setiap manusia tentu mempunyai hak untuk memiliki atau melakukan sesuatu, karenanya hak-hak itu harus diperhatikan dan dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Hak-hak setiap manusia itu misalnya hak untuk hidup, memiliki sesuatu, belajar, bekerja, berobat, kelayakan hidup dan jaminan keamanan.  Kesemua  itu  harus  diberikan  kesempatannya  yang  sama kepada  setiap  orang.  Karena  itu,  di  dalam  Islam  seseorang  tidak dibenarkan melakukan diskriminasi apa pun bentuknya, apalagi sampai merampas hak-hak setiap individu.
Ideologi  politik  dalam  Al- Qur‘an (Masyhuri,  2022)  berisikan  prinsip- prinsip  dasar  yang  meliputi  keharusan  mewujudkan  persatuan, keharusan  melakukan  musyawarah,  menjalankan  amanat  dan menetapkan hukum secara adil, mentaati Allah dan Rasulullah serta Ulil Amri (pemegang  kekuasaan,  pemimpin  politik  dan  masyarakat), menyelesaikan  konflik  antarkelompok,  mempertahankan  kedaulatan negara  dan  larangan  melakukan  agresi  dan  invasi,  mementingkan perdamaian,  meningkatkan  kewaspadaan  dalam  bidang  pertahanan  dan keamanan,  menepati  janji,  mengutamakan  perdamaian  bangsa-bangsa, melakukan pemerataan ekonomi, melakukan kebaikan kepada siapapun termasuk lawan-lawan politik dan musuh, keharusan mengikuti prinsip- prinsip  pelaksanaan  hukum,  menegakkan  kebenaran  tanpa  melakukan diskriminasi apa pun bentuknya.
B. Interaksi Pancasila dan Ideologi Politik dalam Al- Qur‘an Sebelum melangkah pada pembahasan interaksi Pancasila dan ideologi politik  dalam  Al- Qur’an,  alangkah  baiknya  dijelaskan  hakikat  ajaran  Al - Qur‘an (Islam) agar tidak salah paham. Al - Qur‘an diyakini sebagai pedoman hidup dalam semua hal, termasuk cara berpikir dan bertindak secara politis. Agama  Islam,  merupakan  Agama  yang  paling  mudah  menerima  instrumen ilmiah terkait realitas dunia. Premis ini alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang hadir di mana-mana sebagai panduan  moral  yang  benar  bagi  tindakan  manusia.  Pandangan  ini  telah mendorong  sejumlah  pemeluknya  untuk  meyakini  bahwa  Islam  mencakup cara  hidup  yang  total  (Zarary,  2021).  Implementasinya  dinyatakan  dalam syariah  (hukum  Islam),  bahkan  sebagian  kalangan  Islam  melangkah  lebih
jauh dari itu; mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu dan menawarkan solusi terhadap semua masalah kehidupan manusia. Tidak diragukan lagi, mereka percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh, sehingga menurut mereka, Islam meliputi tiga ’D’ ( din, Agama; dunya, dunia;  dan daulah, Negara).  Dalam  konteks  sekarang,  dunia menyaksikan  fenomena  umat  Islam  yang  ingin  mendasarkan  seluruh kerangka kehidupan politik, sosial, dan ekonomi pada ajaran Islam secara komprehensif.
Pandangan holistik terhadap Islam, sebagaimana diungkapkan di atas mempunyai  beberapa  implikasi.  Salah  satu  di  antaranya,  pandangan  itu telah  mendorong  lahirnya  sebuah  kecenderungan  untuk  memahami  Islam dalam  pengertiannya  yang  menyeluruh.  Kecenderungan  seperti  ini  akan dapat  dikembangkan  dalam  konteks  empirik  manakala  Islam  dipahami secara kontekstual. Ini berarti bahwa Islam yang empirik dan aktual-karena berbagai  perbedaan  dalam  konteks  sosial,  ekonomi  dan  politik-akan dipahami sesuai konteksnya.
Al- Qur‘an  (Islam)  dan  politik  merupakan  permasalahan  yang  menarik untuk dibicarakan. Islam memang tidak sepenuhnya mengatur bagaimana berpolitik  praktis  secara  langsung.  Akan  tetapi,  sebagai  Agama  yang  yang membawa  misi rahmata n  lil’alamîn dan  mengatur  semua  permasalahan kehidupan manusia baik selama hidup di dunia maupun kehidupan setelah mati,  Islam  memberikan  rambu-rambu  atau  prinsip-prinsip  di  dalam berpolitik dengan baik dan santun tanpa banyak menimbulkan ekses yang kurang  positif.  Ada  beberapa  pemaknaan  atau  pengertian  yang  perlu disampaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke inti permasalahan ideologi politik dalam Islam (Al- Qur‘an), di antaranya apakah politik itu dan kaitan antara  Islam  dengan  politik.  Di  bawah  ini  penjelasan  dari  masing-masing tersebut.
Islam  yang  berarti  "berserah  diri  kepada  Tuhan"  adalah  Agama  yang mengimani  satu  Tuhan,  yaitu  Allah.  Dengan  lebih  dari  satu  seperempat miliar  orang  pengikut  di  seluruh  dunia,  menjadikan  Islam  sebagai  Agama terbesar  kedua  di  dunia  setelah  Agama  Kristen.  Islam  memiliki  arti "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan atau Allah). Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti "seorang yang  tunduk  kepada  Tuhan”,  atau  lebih  lengkapnya  adalah  Mus limin  bagi laki-laki  dan  Muslimat  bagi  perempuan.  Islam  mengajarkan  bahwa  Allah menurunkan  firman-Nya  kepada  manusia  melalui  para  Nabi  dan  Rasul utusan-Nya,  dan  meyakini  dengan  sungguh-sungguh  bahwa  Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah (Muhdhor, 1998).
Dari aspek kebahasaan, Islam berasal dari kata Arab aslama-yuslimu- Islâman yang  secara  kebahasaan  berarti  'menyelamatkan'.  Misal  teks 'Assalamu  Alaikum' yang  berarti  semoga  keselamatan  menyertai  kalian semuanya.  Islam/ Islaman adalah  bentuk  masdar/kata  benda  sebagai bahasa  penunjuk  dari  Fi'il/kata  kerja  yaitu 'Aslama' telah  selamat  ( Past Tense ) dan 'yuslimu' menyelamatkan ( Past Continous Tense ). Kata triliteral semitik 'S-L-M' menurunkan beberapa istilah terpenting dalam pemahaman mengenai keislaman, yaitu Islam dan Muslim. Kesemuanya berakar dari kata salam  yang  berarti  kedamaian.  Kata  Islam  lebih  spesifik  lagi  didapat  dari
bahasa  Arab Aslama ,  yang  bermakna  "untuk  menerima,  menyerah  atau tunduk"  dan  dalam  pengertian  yang  lebih  jauh  kepada  Tuhan  (Muhdhor, 1998).
Dari aspek kemanusiaan, Islam berarti penerimaan dari dan penyerahan diri  kepada  Tuhan,  dan  penganutnya  harus  menunjukkan  ini  dengan menyembah-Nya,  menuruti  perintah-Nya,  dan  menghindari  politheisme. Perkataan ini memberikan beberapa maksud dari Al- Qur‘an.
Dalam  beberapa  ayat,  kualitas  Islam  sebagai  kepercayaan  ditegaskan dalam surat Al- An’am/6:125,
َرَح اًقِِّيَض ُه َرْدَص ْلَعْجَي ُهَّل ِضُي  ْنَأ ْد ِرُي  ْنَم َو  ِملاْسلإِل ُه َرْدَص ْح َرْشَي ُهَيِدهَي  ْنَأ ُ َّاللَّ ِد ِرُي  ْنَمَف ُلَعْجَي  َكِلَذَك ِءاَمَّسلا يِف ُدَّعَّصَي اَمَّنَأَك اًج
َنوُنِم ْؤُي لا َنيِذَّلا ىَلَع  َسْج ِِّرلا ُ َّاللَّ
“Barangsiapa  yang  All ah  menghendaki  akan  memberikan  kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk Agama) Islam. dan  Barangsiapa  yang  dikehendaki  Allah  kesesatannya,  niscaya  Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang- orang yang tidak beriman.” (QS. Al- An’am/6:125)
Dan juga dalam surat Al-Maidah/5:3,
يِف  َّرُطْضا  ِنَمَف اًنيِد َملاْسلإا ُمُكَل ُتي ِض َر َو يِتَمْعِن ْمُكْيَلَع ُتْمَمْتَأ َو ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َم ْوَيْلا َم َ َّاللَّ َّنِإَف  ٍمْثلإ  ٍفِناَجَتُم  َرْيَغ ٍةَصَمْخ
ٌمي ِح َر  ٌروُفَغ
“Pada  hari  ini  orang -orang  kafir  telah  putus  asa  untuk  (mengalahkan) agamamu,  sebab  itu  janganlah  kamu  takut  kepada  mereka  dan  takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi Agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Maidah/5:3)
Dan  masih  ada  ayat-ayat  yang  lain  yang  menggambarkan  Islam  itu sebagai  perbuatan  kembali  kepada  Tuhan,  lebih  dari  hanya  penyataan pengesahan keimanan.
Kepercayaan  dasar  Islam  dapat  ditemukan  pada  dua  kalimah shahâdatâin ("dua  kalimat  persaksian"),  yaitu  " asyhadu  an-laa  ilaaha illallaah, wa asyhadu anna muhammadan rasuulullaah "  yang berarti "Saya bersaksi  bahwa  tiada  Tuhan  selain  Allah,  dan  saya  bersaksi  bahwa Muhammad  saw  adalah  utusan  Allah".  Esensinya  adalah  prinsip  keesaan Tuhan  dan  pengakuan  terhadap  kenabian  Muhammad.  Adapun  bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini, ia dapat dianggap telah menjadi seorang muslim dalam status sebagai mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya).
Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics , yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά ( politika – yang berhubungan  dengan  Negara)  dengan  akar  katanya πολίτης ( polites – warga Negara)  dan polis – Negara  kota).  Secara  etimologi  kata  "politik"  masih berhubungan dengan polisi dan kebijakan. Kata "politis" berarti hal-hal yang berhubungan  dengan  politik.  Kata  "politisi"  berarti  orang-orang  yang menekuni hal politik.
Dalam kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan  kata siyâsah .  Kata  ini  terambil  dari  akar  kata sasa-yasusu ,  yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. Dari akar kata yang sama, ditemukan kata sus , yang berarti penuh kuman, kutu atau rusak, sementara dalam Al- Qur‘an tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata sâsa-yasûsu, namun ini bukan berarti bahwa Al- Qur‘an tidak menguraikan masalah sosial politik.
Ada lima unsur sebagai konsep pokok dalam politik, yaitu (1) Negara, (2) kekuasaan, (3) pengambilan keputusan, (4) kebijaksanaan (kebijakan), dan (5)  pembagian  dan  penjatahan  nilai-nilai  dalam  masyarakat.  Kelima  unsur politik  yang  dikemukakannya  itu  berdasarkan  definisi  politik  yang dirumuskannya.  la menyatakan  bahwa "politik  ( politics )  adalah  bermacam- macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses  menentukan  tujuan-tujuan  sistem  itu  dan  melaksanakan  tujuan- tujuan  itu."  Untuk  melaksanakan  tujuan-tujuan  sistem  politik  itulah diperlukan kelima unsur di atas (Budiarto, 2003).
Dalam  Al- Qur‘an, siyasah (politik)  tidak  bisa  dipisahkan  dari din (Agama),  dan  Agama  tidak  bisa  dipisahkan  dari  politik.  Ketika  politik dipisahkan dari din maka jadilah ia politik setan ( siyâsah syaitônah ), politik yang  tidak  mengindahkan  nilai-nilai  kebenaran  dan  politik  yang  ditujukan bukan untuk kemaslahatan umat manusia. Sebaliknya ketika din dipisahkan dari siyâsah (politik),  maka  lahirlah din yang  tampil  secara  feminim  serta sangat terbatas dan hanya akan ada di masjid-masjid dan mushola serta di tempat berkontemplasinya para sufi.
Ada beberapa pernyataan orientalis terkait dengan Islam (Al- Qur‘an) dan politik di antaranya Dr. V. Fitzgerald. Menurutnya, "Islam (yang bersumber dari  Al- Qur‘an)  bukanlah  semata  Agama  ( a  religion) ,  namun  ia  juga merupakan sebuah sistem politik ( a political system) . Meskipun pada dekade- dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mengklaim diri mereka sebagai kalangan 'modernis', yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamental bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hampir sama dengan pandangan Fitzgerald, Prof. Gibb  berkata,  sangat  jelas  bahwa  Islam  bukanlah  sekadar  kepercayaan Agama  individual,  namun  ia  meniscayakan  berdirinya  suatu  bangun masyarakat yang independen. Ia mempunyai metode tersendiri dalam sistem pemerintahan, perundang-undangan dan institusi. Begitu juga menurut Dr. Schacht  berkata,  Islam  lebih  dari  sekadar  Agama:  ia  juga  mencerminkan teori-teori  perundang-undangan  dan  politik.  Dalam  ungkapan  yang  lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup Agama dan Negara secara bersamaan".
Pandangan  tiga  tokoh  di  atas  cukup  menjadi  bukti  legitimasi,  selain bukti teks Al- Qur‘an, adanya ajaran ideologi politik dalam Al - Qur‘an. Sebab Al- Qur‘an tidak hanya mengajarkan hal -hal yang absolut (iman) tetapi juga hal  yang  menyangkut  dengan  kehidupan  sosial,  berbangsa  dan  bernegara. Dalam  pandangan  Al- Qur‘an,  politik  dan Islam  keduanya  tidak  dapat dipisahkan,  justru  ia  adalah  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  cara  hidup manusia. Namun, politik yang bagaimana? Ini yang menjadi persoalan. Kita mengetahui Islam garis keras yang rela mati demi idelogi ‘ syâhid ’, ada juga
yang  sudah  mengikuti  jalur  moderasi  beragama  yang  bisa  berdampingan dengan  sesama  umat  beda  mahzab  atau  yang  berbeda  keyakinan,  tetapi bukan  tidak  mungkin  sesama  Islam  saling  bertentangan  hanya  karena merasa  ikut  satu  kelompok  atau  organisasi  tertentu.  Jadi,  bagaimanakah politik dalam Islam itu seharusnya? Politik ialah bagaimana memahamkan manusia untuk mengikut jalan dan maklumat yang telah ditentukan.
Jika dilihat dari tujuannya, politik dalam pandangan Al- Qur‘an bercita - cita untuk mendidik dan membawa manusia supaya mempunyai kesadaran, pemahaman,  penghayatan  dan  sebagainya  sehingga  dapat  menegakkan kalimatullah di  seluruh  bidang  kehidupan.  Ini  dibuat  melalui  cara,  contoh teladan, memberi petunjuk, dan lain-lain yang diperbolehkan oleh shari ’ at . Tujuannya agar semua manusia terhindar dari neraka dan dapat masuk ke dalam surga.
Namun  Al- Qur‘an  tidak  menyebutkan  dengan  tegas  bagaimana mewujudkan suatu sistem politik. Di dalam beberapa ayat, Al- Qur‘an hanya menyebut  bahwa  kekuasaan  politik  hanya  dijanjikan  (akan  diberikan) kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Hal ini terdapat dalam surat an-Nur/24:55,
ِذَّلا  َفَلْخَتْسا اَمَك  ِض ْرلأا يِف ْمُهَّنَفِلْخَتْسَيَل ِتاَحِلاَّصلا اوُلِمَع َو ْمُكْنِم اوُنَمآ َنيِذَّلا ُ َّاللَّ َدَع َو َمُيَل َو ْمِهِلْبَق  ْنِم َني يِذَّلا ُمُهَنيِد ْمُهَل َّنَنِِّك
َب  َرَفَك  ْنَم َو اًئْيَش يِب َنوُك ِرْشُي لا يِنَنوُدُبْعَي اًنْمَأ ْمِهِف ْوَخ ِدْعَب  ْنِم ْمُهَّنَلِِّدَبُيَل َو ْمُهَل ىَضَت ْرا َنوُقِساَفْلا ُمُه  َكِئَلوُأَف  َكِلَذ َدْع
“Dan Allah  telah berjanji kepada orang-orang yang beriman  di  antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan  mereka  berkuasa  di  muka  bumi,  sebagaimana  Dia  telah menjadikan  orang-orang  sebelum  mereka  berkuasa,  dan  sungguh  Dia  akan meneguhkan bagi mereka Agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia  benar-benar  akan  menukar  (keadaan)  mereka,  sesudah  mereka  dalam ketakutan  menjadi  aman  sentausa.  mereka  tetap  menyembahku-Ku  dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang- orang yang fasik.” (QS.An-Nur/24: 55)
Ini berarti bahwa sistem politik menurut Agama dan ajaran Islam terkait dengan kedua faktor tersebut. Di sisi lain, keberadaan sebuah sistem politik berkaitan  pula  dengan  ruang  dan  waktu.  Ini  berarti  bahwa  sistem  politik adalah budaya manusia sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari dimensi kesejarahan. Karena itu pula,  lahirnya sistem politik Islami harus dihubungkan  dengan  sebuah  peristiwa  bersejarah.  Yang  dimaksud  adalah perjanjian  atau bai'at keislaman  yang  menimbulkan  satu  perikatan  berisi pengakuan dan penaklukan diri kepada Islam sebagai Agama. Konsekuensi perjanjian  tersebut  adalah  terwujudnya  sebuah  masyarakat  muslim  yang dikendalikan oleh kekuasaan yang dipegang oleh Rasul. Dengan demikian, terbentuklah sebuah sistem politik Islami yang pertama dengan fungsi dan struktur  yang  sederhana  dalam  masyarakat  dan  Negara  kota  Madinah. Sistem  politik  ini  terjadi  setelah  disetujuinya  piagam Madinah, yang  oleh Hamidullah disebut sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah, pada awal  dekade  ketiga  abad  VII  M  (622)  atau  tahun  I  H.  Dengan  piagam  itu tegaklah  sistem  politik  Islam  dalam  sebuah  Negara.  Sementara  itu,  perlu dikemukakan walaupun di atas disebutkan sistem politik Islami berawal dari perikatan,  namun,  itu  tidaklah  berarti  bahwa  teori  perjanjian  masyarakat
yang  dikenal  dalam  kepustakaan  ilmu  politik  sama  dengan  perjanjian keislaman  tersebut  di  atas.  Perjanjian  keislaman  itu  merupakan  konsep baru, di samping konsep-konsep yang telah dikenal. Lagi pula sifatnya adalah restrukturisasi  atau  penataan  kambali  suatu  masyarakat  menurut  hukum Ilahi.
Apa yang telah dikemukakan di atas mengandung makna kemungkinan adanya  sistem  politik  Islami  dalam  sebuah  Negara  dan  dalam  masyarakat non-Negara. Yang terakhir ini terlihat dalam sejarah Islam sebelum hijrah. Oleh karena itu, kendatipun wujud ideal (yang dicita-citakan) sebuah sistem politik  Islami  adalah  sebuah  Negara,  tetapi    pembicaraan  tentang  sistem politik  Islami  dapat  terlepas  dari  konteks  (bagian  uraian,  yang  ada hubungannya  dengan)  kenegaraan  yakni  konteks  kemasyarakatan  yang dapat dipandang sebagai subsistem politik.
Jika  melihat  perkembangan  pemikiran  politik  Islam  akhir-akhir  ini, ideologi  politik  dalam  Al- Qur‘an  seringkali  dihubungkan  dengan  gagasan “Negara Islam”. Terjadi tuntutan aspirasi politik Islam di Negara -Negara yang mayoritas penduduknya Muslim, isu Negara Islam semakin kuat bergulir di tengah  kehidupan  publik.  Seakan-akan  Negara  Islam  dianggap  sebagai formulasi  ideal  bagi  kehidupan  politik  di  masa  sekarang  ini.  Sehingga, teoretisasi dan konseptualisasi ulang terhadap Al- Qur‘an dan hadis tentang Negara  Islam  diperlukan  lagi  adanya  interpretasi  baru,  mengingat  konsep Negara  Islam  tidak  begitu  jelas  dalam  wacana  politik  Islam,  atau konseptualisasi  Negara  Islam  sesungguhnya  sudah  ketinggalan  zaman. Kemungkinan-kemungkinan ini perlu ditelusuri lagi dalam doktrin Islam; Al- Qur‘an  dan  hadis  untuk  menemuka n  kejelasan  teologi  mengenai  ideologi Negara Islam.
Kemudian, ideologi politik yang memuat prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut  di  atas  dapat  dilakukan  dalam  Negara  Islam  yang  selama  ini dipahami oleh para pendukungnya. Menurut Javid Iqbal (1987), Negara Islam adalah  Negara  Allah,  Negara  yang  memberlakukan  syari’at  Islam,  dan kedaulatan  di  tangan  Tuhan  (Allah  SWT).  Secara  teoritis,  Negara  Islam memiliki tiga komponen penting, yakni; (1) masyarakat muslim, (2) hukum Islam  atau  Syari’at  Islam,  dan  (3)  k halifah.  Tiga  komponen  ini  menjadi prasyarat berdirinya Negara Islam yang sah.
Formulasi  ini  kemudian  dijabarkan  lebih  lanjut  oleh  Hasan  Turabi (1987), bahwa Negara Islam memiliki landasan teologis yang kuat, yakni: (1) Negara  Islam  tunduk  pada  doktrin  tauhid,  yang  meniscayakan religiusitasnya  dan  sebaliknya  menolak  sekularitas.  (2)  Negara  Islam bukanlah Negara yang dibatasi oleh wilayah teritorial (nasionalitas), karena kesetiaan  utama  hanya  diberikan  kepada  Tuhan,  setelah  itu  barulah diserahkan  kepada  masyarakat  (umat).  Karena  itu,  Islam  tidak memperbolehkan adanya kesetiaan terbatas; etnis atau teritorial. (3) Negara Islam  bukanlah  suatu  kesatuan  yang  berdaulat,  karena  ia  tunduk  kepada norma-norma sh ari’at yang  lebih  tinggi,  yang  mewakili  kehendak  Tuhan. Bahkan,  oleh  Abu  A’la  al -Maududi  (1967),  Negara  Islam  diletakkan  pada prinsip utamanya pada pengakuan kedaulatan Tuhan sebagai sumber segala hukum. Maka, tidak seorang pun yang dapat menetapkan hukum, kecuali Allah  Swt.  sebagai  pemilik  kedaulatan  tunggal.  Al- Maududi  dalam  “ al- Hukumah al- Islamiyah” menegaskan bahwa pemerintahan Islam atau Negara
Islam  diambil  dari  kata  “khalifah”  dalam  Al - Qur‘an,  yang  pada  hakikatnya adalah khilâfah Ilâhiyyah ( khilâfah Islâmiyyah ) (Kasdi, 2015).
Jika  merujuk  pada  pandangan  di  atas  maka  ideologi  politik  harus berlandaskan  Al- Qur‘an  dan  hadis  Nabi  (syariah  Islam).  Namun,  hemat penulis pandangan ini bersifat tafsiran yang kebenarannya relatif. Sebab kata siyâsah dalam  perspektif  Islam  mengandung  makna  keinginan  atau  cara muslim  menjadikan  ajaran  Islam  sebagai  kurikulum  kehidupan  ( manhajul hayah ). Hal ini tercermin dalam semua aktivitas kehidupan. Hal ini bukan berarti  Negara  dan  segala  aktivitas  politik  harus  berlandaskan  Al- Qur‘an, tetapi  nilai  Al- Qur‘an  tercermin  dalam  kehidupan  karena  nilai  Al - Qur‘an bersifat  universal.  Politik  Islam  ( siyâsah  islâmiyah )  bertujuan  mengangkat harkat, derajat, dan martabat umat manusia ke arah yang lebih berkualitas dan  beradab  sesuai  fungsi  dan  tugasnya  sebagai khalifah Allah  di  muka bumi,  menebarkan  rahmat  dan  kedamaian  serta  keselamatan  bagi  alam semesta  (Rasyid,  2015).  Politik  Islam  tercapai  jika  pelakunya  berakhlak, bermoral,  beradab,  dan  bertanggung  jawab  kepada  Tuhan  dan  sesama (Didin, 2004).
Kemudian perlu dijelaskan bahwa terdapat beberapa pendapat tentang konsep  politik  dalam  Islam  (Al- Qur‘an). Pertama, Islam  mengenal  politik bahkan  mengatur  politik,  sehingga  Islam  memiliki  visi  politik  diwujudkan melalui konsep integral Agama dan Negara. Alur ini diikuti oleh Ikhwân al- Muslimîn di Mesir, Hizb al-Tahrir di Lebanon, dan Jamaat Islami di Pakistan, Masyumi  di  Indonesia  era  1950-an,  dan  PKS  yang  memiliki  ikatan  dengan Ikhwân dan Hizb  al-Tahrîr  Indonesia (HTI)  yang  menginduk  di  Libanon. Kedua, Islam tak mengenal politik yang kedudukannya sebagai visi gerakan. Al-Quran atau hadis pun tak membicarakan tentang politik, keberadaannya sebagai visi gerakan, dan politik Islam sebagai sebuah realitas tersendiri. Ide ini dimotori oleh Ali Abdul Razik dari Mesir dalam makalahnya “al -Islâm wa Usûl  al- Hukm” (Islam  dan  Prinsip  Pemerintahan).  Konteks  Indonesia, didukung ilmuwan dari Paramadina dan kaum muda NU. Ketiga, mengambil jalan  tengah  dengan  tidak  menafikan  politik  juga  tidak  melebih-lebihkan posisi Islam terhadap politik. Pandangan ini dimotori oleh sejarawan Mesir, Husain Haikal.
Islam  di  dalamnya  mencakup  ajaran  yang  bersumber  pada wahyu/tauhid/teologi, memiliki aturan dalam beritual (ibadah), dan terdapat sistem  pedoman  hidup  ( way  of  life )  bagi  manusia  meliputi  aspek  moral, sosial,  dan  budaya.  Dalam  konteks  Negara-bangsa,  cakupan  tersebut menimbulkan tiga perspektif, yakni theo-centries, antropho-centries, dan theo- antropho-centries . Theo-centries; bangsa hanya menjalankan seluruh ajaran Agama  sehingga  tak  memiliki  otoritas  untuk  menentukan  tata  nilai  untuk dijadikan  dasar  dalam  kehidupan  bersama. Antropho-centries; bangsa memiliki otoritas untuk menentukan tata nilai untuk dijadikan dasar dalam kehidupan  kolektifnya. Theo-antropho-centries; bangsa  memiliki  otoritas untuk  menentukan  tata  nilai  yang  dijadikan  dasar  dalam  kehidupan bernegara dan berbangsa meski tetap berpegang pada otoritas ajaran Agama. Dari  ketiga  perspektif  tersebut  melahirkan  berbagai  tipologi,  sistem,  dan bentuk Negara yang dianut oleh masing-masing bangsa, secara garis besar dikategorikan  menjadi  Negara  Agama  dan  Negara  sekuler.  Dalam  konteks Indonesia, pendiri bangsa cenderung menggunakan perspektif theo-antropho-
centries yang  di  dalamnya  mengakomodasi  prinsip  moral  dan  nilai  Agama sekaligus nilai budaya (Ja’far, 2013) .

## PENUTUP
Ideologi  politik  dalam  Al- Qur‘an adalah  seperangkat  ideologi  yang berkeyakinan  bahwa  Islam  harus  menjadi  pedoman  bagi  segala  segi kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kehidupan pribadi, dan Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia memiliki interaksi yang sesuai dengan seperangkat nilai-nilai universal Al- Qur’an. Koneksitas nilai-nilai  agama  dengan  ideologi  Pancasila  dapat  mempererat  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  dalam  wujud-wujud  berikut,  yaitu  terciptanya sikap  toleransi  masyarakat,  moderasi  beragama,  terciptanya  kerukunan, persatuan  dan  kesatuan  serta  tolong-menolong.  Ideologi  Politik  dalam  Al- Qur‘an bisa dilihat dari prinsip -prinsip universal ideologi politik, yaitu prinsip membangun persatuan dan kesatuan umat ( Binâul al-Wahîdah wa Wahdatu al- Sha’b), prinsip kesejahteraan dan keadilan sosial/ al-Rifayah wa al- ‘Ad âlah al-Ijtimâiyyah, prinsip penegakan hukum dan kesetaraan/ Infâdzun al-Qânûn wa al-Musââ, dan prinsip kepeminpinan dan musyawarah/ al-Ri'ayah wa al asy-Syura. Integrasi Piagam Madinah tercermin dalam dinamika penyusunan rumusan  sila-sila  pada  Pancasila,  sehingga  isi  Pancasila  banyak menggunakan  terminologi  Al- Qur’an  dan  bahasa  Arab  yang  memberikan makna  interaksi  ideologis,  karena  itu  tidak  berlebihan  jika  disimpulkan bahwa  Ideologi  Pancasila  merupakan  subideologi  Politik  dalam  Al- Qur’an, yang menjadi pedoman menuntun keadaban politik berbangsa dan bernegara sebagai cerminan yang bersumber dari luasnya nilai-nilai universal ideologi politik dalam Al- Qur’an.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Maraghi, A. M. (1962). Tafsir al-Maraghi, Juz IV, Kairo: Mustafa al-Babiy al- Halabiy wa Awladuh, 1962. Mustafa al-Babiy al-Halabiy wa Awladuh.
Al- Naysābūrī, A. al - Ḥ usayn M. bin al- Ḥ ajj ā j al-Q. (1998). Sahīh Muslim, cet. I . Dār al -Mugn.
Budiarto, M. (2003). Dasar-Dasar Ilmu Politik . PT Gramedia Pustaka Utama.
Didin, H. (2004). “Politisi Bermoral.” Republika.
DPPAI. (2021). Ulil Amri dan Wajibnya Taat kepadanya dalam kebaikan . UII Ac.Id. https://dppai.uii.ac.id/ulil-amri-dan-wajibnya-taat-kepadanya- dalam-kebaikan/ diakses pada tanggal 11 Maret 2021.
Francis, D. (2006). Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial . Penerbit Quills.
Heinrich, M., & Karl Marx. (2018). Karya Marx yang paling terkenal adalah Communist Manifesto dan Capital . Vintage.
Heywood, A. (2012). Political Ideologies: An Introduction . Palgrave Macmillan.
Hidayat,  N.  (2017).  Nilai-nilai  Ajaran  Islam  Tentang  Perdamaian  (Kajian antara Teori dan Praktek),” dalam APLIKASIA. Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama , 17 (1), 13.
Hidayati,  N.  (2016).  UNGAN  SUPERVISI  AKADEMIK  KEPALA  MADRASAH DAN  KOMPENSASI  KERJA  DENGAN  KINERJA  GURU  MADRASAH IBTIDAIYAH SEKECAMATAN
BANGOREJO

## KABUPATEN
BANYUWANGI.  In PASCASARJANA  UNIVERSITAS  ISLAM  NEGERI MAULANA  MALIK  IBRAHIM  MALANG  2016 .  PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
Ja’far, M. (2013). “Islam dan Nilai Kebangsaan’ . Republika.
Jurdi,  S.  (2011). Islam  dan  Ilmu  Sosial  Indonesia .  LABSOS  UIN  Sunan Kalijaga.
Kaltsum, U. (2019). Politik dan Perubahan Paradigma Penafsiran Ayat-ayat Al- Qur‘an dalam Proses Pilkada DKI Jakarta. Jurnal At-Tibyan , 4 (1).
Kasdi,  A.  (2015).  “Karakteristik  Politik  Islam:  Mencari  Relevansi  antara Doktrin dan Realitas Empirik.” Jurnal Kalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam , 9 (2), 307.
Majid,  Z.  A.  (2020).  “Konsep  Musyawarah  Dalam  Alquran  (Kajian  Tafsir Tematik). Jurnal Pendidikan Islam , 4 (1), 22.
Masyhuri,  A.  A.  (2022). “Konsep  Ideologi  Politik  dalam  Al - Qur’an  dan Relevansinya dengan Pancasila.” PTIQ Jakarta.
Muhammad,  H.  (1986). Wasiat  Taqwa  ulama’ - ulama’  al  azhar -kairo .  Bulan Bintang.
Muhdhor, A. A. A. Z. (1998). Kamus Kontemprer Arab Indonesia . Multi Karya Grafika.
Mustaqim,  A.  (2011).  “Bela  Negara  dalam  Perspektif  Al - Qur‘an  (Se buah Tranformasi Makna Jihad). Analisis , II (1), 110.
Rasyid, Moh. (2015). “Konsep Demokrasi Politik. Jurnal ADDIN , 9 (1), 13.
Rifa’i, A. (2010). “Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam,” hal. 181. Lihat  juga  Diana  Francis,  Teori  Dasar  Transformasi  Konflik  Sosial, Yogyakarta: Penerbit Quills, 2006, hal. 56-57. Millah.
Sahri. (2018). “Penafsiran Ayat -Ayat Al- Qur‘an tentang Amanah Menurut M. Quraish Shihab,. Jurnal Madaniyah , 8 (1).
Septian, RA. E. (2015). “Tinajaun Al - Qur‘an dalam Nalar Politik Dunia Islam,” dalam Jurnal Istinbath. Jurnal Istinbath , 5 (15), 110 – 112.
Sugiyono, S. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta.
Syahruddin. (2011). “Prnsip dasar Ideologi Politik dalam Al - Qur‘an . Blog Spot.
Syalaby, A. (2021). “Menegakkan kebenaran,.” Republika.Co.Id.
Syarif,  M.  I.  (2017).  “A  Non -Muslim  President  in  A  Muslim  State:  Islamic “Political  Discrimination  Against  Non -Muslims  in  Contemporary Indonesia,”  Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities Research. International Conference on Law and Justice (ICLJ , 162 .
Tim
Detikcom.
(2020). Agama-jadi-musuh-terbesar-pancasila . Www.Cnnindonesia.Com.
https://news.detik.com/berita/d- 4895595/kepala-bpip-sebut-agama-jadi-musuh-terbesar-pancasila. Diakses pada 20-04-2020. Lihat juga
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200218212521-20- 475906/dicecar-dpr-kepala-bpip-jelaskan-agama-musuh-pancasila
Zarary, R. (2021). “Ideologi Politik Islam.” Tebuireng.Online; tebuireng.online.