DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 3 Mei 2024, Revised: 14 Mei 2024, Publish: 16 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Peran Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia - Singapura
Andanu Raditya 1
1 Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, andanu.raditya@gmail.com
Corresponding Author: andanu.raditya@gmail.com
Abstract: The  Indonesian  government  signed  the  Agreement  on  the  Improvement  and Protection  of  Investment  (P4M)  between  Indonesia  and  Singapore  to  protect  the  rights  of foreign investors in carrying out foreign investment in Indonesia. This research contains two problem formulations, namely how the role of the Indonesian government in increasing legal protection for foreign investors through legislation in Indonesia? and how the clauses in the articles  of  the  Bilateral  Investment  Treaty  (BIT)  between  Indonesia  and  Singapore  protect foreign investors. The results of this study in addition to knowing the laws and regulations in Indonesia  governing  foreign  investment  in  protecting  foreign  investors  and  clauses  in  the P4M  Indonesia  -  Singapore,  Furthermore,  in  the  context  of  foreign  investment implementation  in  Indonesia,  this  paper  investigates  the  mechanisms  by  which  these instruments protect the interests of foreign investors.
Keyword: Foreign Investment, BIT, Legal Protection, Foreign Investors.
Abstrak: Pemerintah  indonesa  menandatangani  Persetujuan  Peningkatan  dan  Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia – Singapura untuk melindungi hak investor asing dalam  melaksanakan  investasi  asing  di  Indonesia.  Penelitian  ini  memuat  dua  rumusan masalah,  yaitu  bagaimana  peran  pemerintah  Indonesia  dalam  meningkatkan  perlindungan hukum  bagi  investor  asing  melalui  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia?  dan bagaimana klausul dalam pasal-pasal Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal  (P4M)  antara  Indonesia  dengan  Singapura  dalam  melindungi  investor  asing.  Hasil penelitian ini selain mengetahui peraturan perundang-undangan di  Indonesia  yang mengatur mengenai  penanaman  modal  asing  dalam  melindungi  investor  asing  dan  klausul-klausul dalam  P4M  Indonesia  –  Singapura,  Adapun  bagaimana  impelementasi  dari  instrument tersebut melindungi investor asing dalam pelaksanaan investasi asing di Indonesia.
Kata Kunci: Penanaman Modal Asing, P4M, Perlindungan Hukum, Investor Asing.

## PENDAHULUAN
Belakangan  ini,  sebagai  akibat  dari  globalisasi,  konsep  penanaman  modal  menjadi lebih  luas  dalam  lingkup  ekonomi  internasional.  Kontribusinya  terhadap  kemajuan  negara- negara  berkembang,  termasuk  Republik  Indonesia,  sangatlah  besar  sehingga  tidak  bisa diabaikan  begitu  saja.  Meskipun  istilah  "investasi"  sering  digunakan  dalam  konteks  bisnis, istilah "penanaman modal" memiliki  signifikansi khusus  dalam lingkup undang-undang dan peraturan  ekonomi.  Penanaman  modal  bukan  sekadar  sebuah  kebijakan,  melainkan  harus menjadi  komponen  integral  dalam  penyelenggaraan  perekonomian  nasional. 1 Memperkuat pembangunan berkelanjutan perekonomian nasional adalah tujuan utama dari upaya ini.
Lebih jauh lagi, penanaman modal juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan dan kapasitas  teknologi  nasional,  memungkinkan  negara  untuk  bersaing  secara  global  dalam berbagai  sektor  industri.  Penanaman  modal  memainkan  peran  penting  dalam  mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah,  yang  merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat. Dengan cara ini, penanaman modal bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi  juga  tentang  menciptakan  kesejahteraan  dan  stabilitas  sosial  dalam  suatu  sistem perekonomian  yang  kokoh  dan  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  dalam  dunia  yang  semakin terinterkoneksi,  penanaman  modal  menjadi  landasan  penting  bagi  kesuksesan  dan perkembangan  ekonomi  suatu  negara,  Hal  ini  mempunyai  arti  penting  bagi  negara-negara berkembang dan maju, termasuk Indonesia. 2
Bagi  negara-negara  berkembang,  dalam  hal  ini  Indonesia,  Penanaman  Modal  Asing (PMA)  / Foreign  Investmen tentu  berpengaruh  besar  dalam  meningkatkan  perekonomian  di Indonesia.  Akan  tetapi  penanaman  modal  asing  mempunyai  dampak  positif  dan  dampak negatif bagi Indonesia antara lain yaitu: 3
Dampak positif:
1. Dividen,  bunga,  dan  apresiasi  modal,  investor  menerima  bagian  dari  keuntungan perusahaan  (dividen),  bunga  atas  pinjaman  yang  diberikan  kepada  perusahaan,  dan peningkatan nilai investasi mereka dari waktu ke waktu.
2. Perjanjian  jasa  dan  bagi  hasil  untuk  jumlah  investasi  tertentu  selama  periode  waktu tertentu,  yaitu  Investor  menerima  jasa  atau  bagian  keuntungan  dari  perusahaan  sebagai imbalan atas jumlah investasi tertentu selama periode waktu tertentu.
3. Jangka  waktu  tertentu  peningkatan  penerimaan  pajak  negara  dipengaruhi  oleh  investasi yang  dikeluarkan.,  yaitu  investasi  tersebut  menyebabkan  peningkatan  keuntungan perusahaan, yang berakibat pada peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah.
4. Setelah jangka waktu tertentu, investasi tersebut telah meningkatkan penciptaan lapangan kerja  secara  signifikan.,  yaitu  investasi  mengarah  pada  penciptaan  lapangan  kerja  baru, yang mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian.
5. Pengembangan  daerah  tertinggal,  investasi  dilakukan  di  daerah  tertinggal,  yang membantu meningkatkan infrastruktur dan ekonomi daerah tersebut.
Sedangkan dampak negatifnya, yaitu: 4
1. Potensi  praktik ekonomi  yang  tidak adil seperti monopoli,  yaitu investor asing mungkin memiliki sumber daya dan kekuasaan untuk terlibat dalam praktik-praktik yang tidak adil, seperti penetapan harga atau manipulasi pasar, yang dapat merugikan bisnis lokal.
2. Perselisihan  yang  timbul  dari  perbedaan  sistem  hukum,  yaitu  investor  asing  mungkin memiliki  ekspektasi  yang  berbeda  tentang  sistem  hukum  di  Indonesia  dibandingkan dengan bisnis lokal. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan, yang dapat memakan biaya dan waktu untuk menyelesaikannya.
1 Ida  Bagus  Supancana, Kerangka  Hukum  dan  Kebijakan  Langsung  Investasi  di  Indonesia ,  (Bogor:  Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 2.
2 Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing , (Jakarta: IndHill Co, 2013) hlm. 33.
3 Salim HS, Hukum Divestasi di Indonesia , (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 90
4 Ibid ., hlm. 91.
3. Perusahaan  asing  dikelola  oleh  warga  negara  asing,  sehingga  kebijakan  manajemen mereka  sejalan  dengan  operasi  perusahaan  asing:  Perusahaan  asing  mungkin  memiliki praktik  manajemen  yang  berbeda  dari  perusahaan  lokal.  Hal  ini  dapat  menyebabkan benturan budaya dan konflik antara karyawan asing dan lokal.
Pada  tahun  2007,  pemerintah  Indonesia  merespons  tantangan  dan  peluang  dalam lingkungan  investasi  global  dengan  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal  (UU  Penanaman  Modal). 5 UU  Penanaman  Modal  Menjamin kepastian hukum, keterbukaan, dan ketidakberpihakan bagi setiap investor merupakan tujuan mendasar tanpa pandang bulu asal-usulnya, sehingga menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan tidak diskriminatif. 6 Dengan demikian, undang-undang ini menjadi payung hukum komprehensif  yang  mengatur  berbagai  aspek  investasi  di  Indonesia,  mengurangi  risiko,  dan meningkatkan  jumlah  investasi.  Perlindungan  hukum  yang  kuat,  transparansi  dalam  seluruh tahapan  investasi,  dan  ketidakdiskriminatifan  menjadi  prinsip  utama  dalam  undang-undang ini.
Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) menurut UU Penanaman Modal terdapat di  Pasal  1  ayat  (3)  yang  berbunyi: 7 “Penanaman  Modal  Asing  adalah  kegiatan  menanam modal  untuk  melakukan  usaha  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh penanam  modal  asing,  baik  yang  menggunakan  modal  asing  sepenuhnya  maupun  yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”
M.  Sornarajah,  dalam  kontribusinya  yang  sangat  berharga  terhadap  pemahaman tentang penanaman modal asing, telah merinci definisi yang lebih terperinci dan kontekstual mengenai  fenomena  ini. 8 Menurutnya,  penanaman  modal  asing  merupakan  suatu  proses  di mana aset, baik  yang berbentuk materiil maupun non-materiil, dipindahkan dari satu  negara ke  negara  lainnya  dengan  tujuan  utama  untuk  digunakan  di  negara  penerima,  guna menciptakan  kekayaan  di  bawah  kendali  total  atau  sebagian  dari  pemilik  aset  tersebut. Definisi  ini  memperkuat  pemahaman  bahwa  penanaman  modal  asing  tidak  hanya  berkaitan dengan  injeksi  modal  finansial  semata,  melainkan  juga  mencakup  transfer  teknologi, pengetahuan,  hak  kekayaan  intelektual,  dan  kepemilikan  yang  bisa  memiliki  dampak  yang signifikan  pada  perkembangan  ekonomi  dan  inovasi  di  negara  penerima.  Sebagai  hasilnya, penanaman  modal  asing  bukan  hanya  berfungsi  sebagai  aliran  dana  melintasi  batas,  tetapi juga  merupakan  sebuah  bentuk  pertukaran  penting  yang  dapat  membentuk  sinergi  ekonomi serta memfasilitasi pembangunan berkelanjutan dalam konteks ekonomi global yang semakin terhubung.  Dengan  demikian,  definisi  Sornarajah  menggambarkan  kerumitan  dan  dampak yang  lebih  dalam  yang  terkandung  dalam  penanaman  modal  asing,  yang  menggambarkan esensi  kerjasama  ekonomi  antarnegara  dan  peran  pentingnya  dalam  pembangunan berkelanjutan di era globalisasi saat ini.
Untuk  mendukung  pembangunan  negara  secara  keseluruhan,  investasi  asing  di Indonesia  bukan  sekedar  pilihan,  namun  merupakan  komponen  yang  sangat  penting.  Untuk mempertahankan  ekspansi  ekonomi  yang  kuat  dan  berkualitas  tinggi,  alokasi  sumber  daya keuangan  yang  besar  sangat  penting  bagi  kemajuan  pembangunan  Indonesia.  Sumber  dana domestik  utama  tidak  selalu  mencukupi  untuk  membiayai  proyek-proyek  penting. 9 Dalam konteks ini, penanaman modal asing menjadi penting karena membantu  melengkapi sumber dana dalam negeri, membuka pintu bagi investasi, teknologi, pengetahuan, dan inovasi asing
5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing
6 Ida Bagus Supancana, ibid , hlm. 5.
7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing
8 M.  Sonarajah,  The  International  Law  On  Foreign  Investment,  dalam  Ralph  H.  Folsom,  Michael  Walace Gordon,  John  A.  Spanogle,  International  Business  Transactions  (A  Problem-  Oriented  Coursebook)  (Fourth Edition), (USA: West Group, 1999), hal.149.
9 C.F.G.  Sunaryati  Hartono,  1979,  Beberapa  Masalah  Transnasional  dalam  Penanaman  Modal  Asing  di Indonesia, (Bandung: PT. Bina Cipta), hlm. 56.
yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah Indonesia perlu  menciptakan  iklim  investasi  kondusif  dan kebijakan  yang  transparan  serta  melindungi kepentingan  nasional  agar  penanaman  modal  asing  dapat  sejalan  dengan  pembangunan nasional  tanpa  mengorbankan  kedaulatan  dan  kepentingan  masyarakat.  Dengan  demikian, penanaman modal asing di Indonesia mencerminkan tantangan dan peluang dalam mengelola arus modal global demi mencapai kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan. 10
Perlindungan  hukum  melibatkan  dua  jenis:  preventif  dan  represif.  Perlindungan hukum preventif mencegah pelanggaran hukum dengan tindakan seperti penyuluhan, regulasi ketat,  dan  pengawasan.  Ini  tidak  hanya  menjaga  ketertiban  sosial,  tetapi  juga  meningkatkan kesadaran  hukum  di  masyarakat.  Di  sisi  lain,  perlindungan  hukum  represif  merespons pelanggaran hukum dengan proses penegakan hukum dan pengadilan, termasuk penyelidikan dan  pengadilan  untuk  memberikan  keadilan  dan  hukuman  bagi  pelaku  pelanggaran.  Kedua jenis perlindungan hukum ini saling melengkapi untuk menjaga sistem hukum yang berfungsi dengan  baik.  Perlindungan  hukum  preventif  sangat  penting  bagi  pemerintah  karena  dapat membantu  pemerintah  untuk  mengambil  keputusan  yang  lebih  hati-hati  dan  menghindari risiko  yang  membahayakan.  Perlindungan  hukum  represif  berperan  dalam  menyelesaikan sengketa  dan  masalah  hukum  yang  timbul,  melibatkan  berbagai  metode  seperti  arbitrase, mediasi, dan proses pengadilan. Perlindungan hukum represif sangat penting dalam menjaga keadilan, menegakkan hukum, dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. 11
Perlindungan  hukum  dalam  pelaksanaan  investasi  asing  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Indonesia dapat didefinisikan bahwa Pemerintah Indonesia berperan kunci dalam melindungi  investor  asing  di  Indonesia  melalui  tindakan  preventif  dan  represif.  Investasi asing  sangat  penting  bagi  pertumbuhan  ekonomi,  dan  pemerintah  fokus  pada  perlindungan hukum,  termasuk  regulasi  yang  transparan,  insentif  investasi,  dan  sistem  hukum  yang  kuat. Upaya  ini  menjaga  keseimbangan  antara  investasi  asing  dan  kepentingan  nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi  yang berkelanjutan, dan memperkuat  posisi  Indonesia di pasar global. 12
Untuk  mengimplementasikan  upaya  perlindungan  hukum  preventif,  pemerintah Indonesia  telah  menandatangani  sejumlah  Persetujuan  Peningkatan  dan  Perlindungan Penanaman Modal (P4M) dengan negara-negara mitra.
Terkait  investasi  internasional,  P4M  merupakan  perjanjian  yang  diakui  secara internasional  yang  mengatur  transaksi  dan  interaksi  antar  negara.  P4M  bertujuan  untuk meningkatkan  dan  melindungi  investasi  asing  antara  kedua  negara.  Salah  satu  cara  untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor asing adalah dengan memasukkan klausul- klausul  perlindungan  dalam  P4M.  Calon  investor  asing  mungkin  mendapatkan  kepastian hukum dengan memasukkan ketentuan safeguard ke dalam kerangka P4M. Peran pemerintah Indonesia  dalam  meningkatkan  perlindungan  hukum  bagi  investor  asing  adalah  suatu  aspek yang  sangat  krusial  dalam  konteks  kerjasama  internasional.  Salah  satu  wujud  konkret  dari komitmen  ini  adalah  melalui  perjanjian-perjanjian  perlindungan  penanaman  modal  (P4M) yang  telah  ditandatangani  dengan  berbagai  negara,  yang  pada  gilirannya  menjadi  bagian integral dari hukum positif Indonesia.
Sebagai  contoh  konkret,  Persetujuan  antara  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) memiliki dampak signifikan dalam konteks perlindungan hukum bagi investor asing.
10 David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia , (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 2.
11 Grandnaldo  Yohanes  Tindangen,  2016,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Menurut  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” Lex Administratum, Vol. IV/No. 2, hlm.19.
12 Sjahril Effendy, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing Perusahaan Joint Venture Sektor Air Bersih di Kabupaten Deli Serdang (Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan),” Jurnal Mercatoria Vol 7/No 2, hlm.9.
P4M  yang diratifikasi  melalui  Peraturan Presiden Nomor 97  Tahun 2020  (Perpres 97/2020) merupakan instrumen hukum  mengikat  yang menyediakan jaminan serta  perlindungan  yang kuat  bagi  investor  asing  yang  melakukan  investasi  di  Indonesia.  Perjanjian  ini  mengatur beragam aspek, termasuk aspek perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, yang  memberikan  kepastian  dan  keamanan  kepada  investor  asing  serta  membantu membangun  iklim  investasi  yang  kondusif  di  Indonesia. 13 Dengan  demikian,  P4M  menjadi landasan  hukum  yang  kuat  dalam  melindungi  hak-hak  investor  asing  dan  mencerminkan komitmen  yang  kuat  dari  pemerintah  Indonesia  dalam  menciptakan  lingkungan  investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

## METODE
Dengan  menggunakan  instrumen  penelitian  yuridis  normatif,  penyidikan  saat  ini menggunakan  strategi  penelitian  hukum  normatif.  Menganalisis  konsep,  pengertian,  asas hukum,  dan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  peranan  pemerintah  dan  ketentuan Perjanjian  Promosi  dan  Perlindungan  Penanaman  melalui  kacamata  sumber  hukum  primer merupakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Terkait  dengan  pelaksanaan  Penanaman  Modal Asing (FDI) di Indonesia, fungsi modal (P4M) dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor  asing.  Penelitian  ini  berfokus  pada  penelaahan  aspek-aspek  relevan  dari  kerangka hukum  yang  berlaku  dan  yang  berkaitan  dengan  investasi  asing  di  Indonesia,  serta implikasinya  terhadap  pengaturan  peran  pemerintah  dan  klausul-klausul  dalam  P4M.  Selain itu,  penelitian  ini  juga  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang menjadi  landasan utama dalam menguji perlindungan hukum  bagi  investor asing. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kerangka hukum yang mengatur  investasi  asing  di  Indonesia,  serta  menjelaskan  bagaimana  peran  pemerintah  dan klausul-klausul  dalam  P4M  berkontribusi  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  yang efektif bagi investor asing.
Metodologi  penelitian  hukum  normatif,  dengan  penekanan  pada  perspektif  hukum, digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang  yaitu  berbagai  kerangka legislatif  dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  hukum  yang  sedang dipertimbangkan  dianalisis  sebagai  bagian  dari  metodologi  ini  dan  pendekatan  analsis  yaitu pendekatan  ditulis  setelah  menelaah  pengaturan  terkait  isu  hukum  yang  sedang  diteliti, kemudian  membuat  konsekuensi  kemungkinan  yang  timbul  terhadap  permasalahan  hukum yang  diteliti.  Metode  pengumpulan  data  menggunakan  tinjauan  literatur  yang  komprehensif mengenai  badan  hukum  yang  terafiliasi  dengan  permasalahan  hukum  tertentu  yang  diteliti dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder untuk penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Peran Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Melalui Peraturan Penanaman Modal Asing Indonesia
Dalam bidang penanaman modal asing, jaminan yang diberikan oleh pemerintah tuan rumah  kepada  investor  internasional  merupakan  faktor  kepastian  hukum  yang  merupakan komponen terpenting  yang pada gilirannya memainkan peran kunci dalam membentuk iklim investasi yang kondusif. 14 Pemerintah Indonesia, dalam upaya mendorong investasi asing dan memberikan  keyakinan  kepada  para  investor,  telah  menunjukkan  komitmennya  melalui penerbitan  UU  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal  (UUPM). 15 Terdapat banyak  ketentuan  yang  dimasukkan  dalam  undang-undang  ini,  berfungsi  untuk  melindungi dan  meyakinkan  investor  internasional.  Prinsip  non-diskriminasi  lebih  lanjut  ditekankan
13 Peraturan  Presiden  Nomor  97  Tahun  2020  tentang  Pengesahan  Persetujuan  antara  Pemerintah  Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal
14 Hulman Panjaitan, Op.Cit.,  hlm. 81.
15 Rustanto.Hukum Nasionalisasi Modal Asing.Jakarta:Kuwais,2012.Hlm. 236.
dalam  Pasal  4  dan  6  UUPM,  yang  menetapkan  bahwa  semua  investor  harus  diperlakukan secara  adil.  Pasal  7  UUPM  mengatur  tentang  nasionalisasi  dan  kompensasi,  mengukuhkan hak  investor  asing  dalam  situasi  tertentu.  Selain  itu,  Pasal  32  menyediakan  kerangka  kerja penyelesaian  sengketa  yang  dapat  diakses  oleh  investor  asing  jika  terjadi  perselisihan.  Ini adalah bagian integral dari perangkat hukum  yang menciptakan rasa kepastian bagi investor asing  dalam  berinvestasi  di  Indonesia,  yang  pada  akhirnya  berkontribusi  pada  pertumbuhan ekonomi,  pembangunan  nasional,  dan  pembentukan  iklim  investasi  yang  berkelanjutan. Dengan komitmen pemerintah Indonesia yang tegas melalui regulasi tersebut, investor asing merasa  lebih  aman  dan  yakin  untuk  menanamkan  modal  mereka  di  Indonesia,  menguatkan peran negara ini dalam komunitas investasi internasional. 16
Sebagai  landasan  kerangka  hukumnya,  Undang-Undang  Penanaman  Modal  di Indonesia  dibuat  berdasarkan  prinsip  dasar  yang  memperlakukan  investor  dalam  dan  luar negeri secara adil. Pasal 4 ayat (2) huruf (a) UUPM relevan dengan pengertian yang dibahas. Dalam  hal  perizinan,  fasilitas,  dan  hak  istimewa  lainnya,  ketentuan  ini  jelas  mengharuskan pemerintah  untuk  memberikan  perlakuan  yang  adil  kepada  investor  dalam  dan  luar  negeri. Selain itu, pemerintah juga memastikan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha untuk  semua investor, baik  asing maupun domestik, sebagaimana diuraikan dalam Pasal  4  ayat  (2)  huruf  (b)  dan  Pasal  6  UU  Penanaman  Modal.  Investor  asing  yang  telah memiliki  perjanjian  khusus  dengan  pemerintah  sebelumnya  tidak  terikat  oleh  ketentuan perlakuan  yang  sama,  asalkan  perjanjian  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Prinsip  ini  mencerminkan  tekad  pemerintah  Indonesia  untuk menciptakan  lingkungan  investasi  yang  setara,  adil,  dan  menjamin  kepastian  bagi  semua pihak, dengan demikian, membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing global negara ini dalam komunitas investasi internasional.
Prinsip perlakuan  yang sama bagi investor asing dan domestik adalah fondasi utama dalam  upaya  menciptakan  iklim  investasi  yang  kondusif  dan  menunjang  pembangunan ekonomi  yang  berkelanjutan. 17 Dengan  mengedepankan  prinsip  ini,  Indonesia  memberikan sinyal kuat kepada investor asing bahwa negara ini adalah tempat yang terbuka dan adil bagi semua  pihak  yang  ingin  berinvestasi  di  dalamnya.  Memastikan  bahwa  semua  investor mendapatkan perlindungan hukum yang sama akan meningkatkan kepercayaan dan keadilan mereka,  sehingga  mengurangi  potensi  risiko  dan  menciptakan  suasana  yang  mendukung penggunaan  modal  mereka  dalam  usaha  yang  mendorong  penciptaan  lapangan  kerja  dan pertumbuhan ekonomi. 18
Pasal  6  UU  Penanaman  Modal  menjadi  pilar  utama  dalam  menegaskan  dan mengaplikasikan  prinsip-prinsip  perlakuan  yang  sama  yang  diterapkan  oleh  pemerintah Indonesia terhadap para investor di Indonesia, tanpa memandang asal-usul mereka, baik dari dalam  negeri  maupun  asing. 19 Pasal  ini  memiliki  signifikansi  besar  dalam  memberikan jaminan terkait dengan kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha kepada seluruh  investor  yang  beroperasi  di  Indonesia.  Hal  ini  merupakan  langkah  utama  dalam menanggapi asumsi masyarakat bahwa ada perbedaan perlakuan antara investor domestik dan asing,  asumsi  ini  terkadang  muncul  sehubungan  dengan  beberapa  ketentuan  yang  terlihat lebih  fleksibel,  seperti  libur  pajak  dan  peraturan  investasi  yang  memihak  kepada  investor asing.  Pasal  6  UU  Penanaman  Modal  tidak  sekadar  menekankan  bahwa  prinsip  perlakuan yang  sama  harus  diterapkan  kepada  seluruh  investor,  tetapi  juga  mengatur  kerangka  kerja
16 Hilma  Meilani,  Hambatan  Dalam  Meningkatkan  Investasi  Asing  Di  Indonesia  Dan  Solusinya,  Info  Kajian  Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, 2019
17 I Gusti Made Wisnu Pradiptha dkk.“Perlindungan Hukum bagi Investor terhadap Pengambilalihan Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia”.Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Volume 01 No. 03, (2013).Hlm. 3,
18 Muhammad  Syaifuddin.  “Nasionalisasi  Perusahaan  Modal  Asing:  Ide  Normatif  Pengaturan  Hukumnya  dalam  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007 dan  Relevansinya  dengan  Konsep  Negara  Hukum  Kesejahteraan  Pancasila  dalam  UUD NRI Tahun 1945”.Jurnal Hukum dan Pembangunan,Volume 41 No. 4 (2011). Hlm. 667-668
19 Rustanto, Op.Cit., Hlm. 200.
yang  adil  dan  seimbang,  Penekanan  diberikan  pada  wacana  mengenai  perjanjian  investasi bilateral  yang  telah  terjalin  antara  pemerintah  Indonesia  dan  negara  asing  pada  ayat  (2). Berdasarkan  strukturnya  sebagai  Pakta  Peningkatan  dan  Perlindungan  Penanaman  Modal (P4M),  perjanjian  tersebut  melaksanakan  prinsip-prinsip  yang  tertuang  dalam  Pasal  6  UU Penanaman Modal.
Pasal 7 UU Penanaman Modal menjadi bagian integral dalam kerangka hukum yang mengatur  hak  kepemilikan  investor,  dan  dengan  demikian,  memberikan  kepastian  hukum yang  penting  bagi  investor  asing  di  Indonesia. 20 Pasal  ini  dengan  tegas  menegaskan  bahwa pemerintah  Indonesia  tidak  akan  bertindak  sewenang-wenang  dalam  mengambil  alih  hak kepemilikan  investor,  kecuali  dalam  situasi  nasionalisasi  yang  harus  mematuhi  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dalam  situasi  nasionalisasi  tersebut, pemerintah  Indonesia  berkomitmen  untuk  memberikan  kompensasi  kepada  investor  sebagai bentuk ganti rugi atas aset yang diambil alih. Prinsip ini menggaransi bahwa setiap tindakan nasionalisasi  akan  mengikuti  prosedur  hukum  yang  berlaku  dan  tidak  akan  merugikan  para investor  secara  tidak  adil.  Selain  itu,  pasal  ini  menciptakan  kejelasan  hukum  dan perlindungan  bagi  para  investor  asing  yang  mungkin  memiliki  kekhawatiran  terkait nasionalisasi,  sehingga  memberikan  mereka  kepastian  dalam  berinvestasi  di  Indonesia. menunjukkan  komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan menguntungkan yang mendorong kemajuan ekonomi jangka panjang. Harga kompensasi ini akan ditetapkan dan disesuaikan dengan nilai  pasar, sehingga memberikan keadilan bagi semua pihak.
Dalam  kasus  yang  langka  di  mana  tidak  dapat  mencapai  kesepakatan  mengenai kompensasi,  maka  penyelesaian  sengketa  dapat  diupayakan  melalui  proses  arbitrase, sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  32  UU  Penanaman  Modal.  Proses  arbitrase  ini mencerminkan  komitmen  pemerintah  Indonesia  dalam  menyelesaikan  sengketa  secara  adil dan  transparan,  yang  pada  akhirnya  memberikan  rasa  kepastian  hukum  bagi  para  investor asing. 21 Dengan demikian, Pasal 7 dan Pasal 32 UU Penanaman Modal tidak hanya menjadi pernyataan prinsip-prinsip penting dalam perlindungan hak kepemilikan investor, tetapi juga memberikan  landasan  bagi  investasi  asing  yang  lebih  besar  dan  berkelanjutan  di  Indonesia. Ini  adalah  langkah  positif  dalam  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  dan  perkembangan nasional,  sambil  menjaga  hubungan  yang  adil  dan  seimbang  antara  investor  asing  dan kepentingan nasional. Dengan memahami serta menerapkan dengan baik ketentuan-ketentuan ini,  Indonesia  mampu  menghadapi  tantangan  global  dan  mengambil  bagian  dalam  pasar global dengan keyakinan dan integritas.
Pengaturan  mengenai  nasionalisasi  di  Indonesia  telah  menjadi  semakin  ketat, mencerminkan pendekatan yang lebih disiplin dan transparan dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan hak kepemilikan perusahaan. 22 Dalam konteks ini, sebuah perusahaan harus  memenuhi  persyaratan  undang-undang  yang  berlaku  agar  dapat  dinyatakan  sebagai objek  nasionalisasi  oleh  pemerintah  Indonesia.  Kebijakan  ini  merupakan  upaya  nyata pemerintah  untuk  menjunjung  tinggi  prinsip  keadilan  dan  kerjasama  yang  seimbang  antara Indonesia  dan  investor  asing  dari  berbagai  negara.  Tindakan  nasionalisasi  ini  juga  berada dalam  kerangka  hukum  yang  diakui  secara  internasional,  asalkan  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Proses  nasionalisasi  harus  mematuhi  norma- norma  internasional  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  internasional  yang  berlaku. 23 Dengan demikian, Indonesia mengikuti aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang mendukung  keadilan  dan  transparansi  dalam  hubungan  dengan  investor  asing,  memastikan bahwa  upaya  nasionalisasi  dilakukan  dengan  integritas  dan  dengan  menghormati  hak-hak
20 Muhammad Syaifuddim, Op.Cit., Hlm. 662.
21 Ibid ., Hlm. 687.
22 Hulman Panjaitan, Op.Cit.,  hlm.83.
23 Ibid ., Hlm. 84
serta kepentingan para investor. Hal ini membantu menjaga citra positif Indonesia di kancah internasional  dan  memperkuat  kepercayaan  investor  asing  dalam  berinvestasi  di  negara  ini. Dengan  demikian,  ketentuan  nasionalisasi  adalah  salah  satu  alat  yang  mendukung pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  peran  penting  hukum  dalam  melindungi  hak kepemilikan  investor  asing  dan  menjaga  hubungan  baik  antara  Indonesia  dan  masyarakat internasional dalam konteks investasi yang berkelanjutan. 24
Klausul  dalam  pasal-pasal  pada  Persetujuan  Peningkatan  dan  Perlindungan Penanaman  Modal  (P4M)  antara  Indonesia  dengan  Singapura  dalam  melindungi investor asing dalam pelaksanaan Penanaman Modal Asing di Indonesia
Indonesia,  sebagai  negara  berkembang,  memiliki  pemahaman  mendalam  tentang peran  penting  investasi  asing  dalam  mendukung  pembangunan  ekonomi  dan  pertumbuhan nasional.  Keterbatasan  modal  domestik  menjadi  tantangan  bagi  Indonesia  dalam  mencapai tujuan pembangunan yang ambisius. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan investasi asing sebagai  salah  satu  sarana  untuk  memenuhi  kebutuhan  modal  yang  diperlukan  dalam mendukung  perkembangan  ekonomi  nasional. 25 Penanaman  modal  asing,  terutama  melalui Perjanjian  Investasi  Bilateral  (BIT),  menjadi  instrumen  yang  vital  dalam  mempromosikan transfer  modal,  teknologi,  serta  peningkatan  kemampuan  manajerial. 26 Hal  ini  akan membantu meningkatkan efisiensi ekonomi, memacu kompetisi yang sehat, serta memperluas akses  pasar,  yang  pada  gilirannya  akan  membawa  manfaat  bagi  pertumbuhan  ekonomi Indonesia. Selain itu, BIT juga berfungsi sebagai benteng untuk melindungi aset dan investasi asing  dari  risiko  pengambilalihan  tanpa  kompensasi  yang  dapat  timbul  akibat  perubahan rezim atau perubahan kebijakan politik dan ekonomi di negara tuan rumah (host-state). 27 Indonesia  berpotensi  menciptakan  lingkungan  investasi  yang  menguntungkan, mengurangi  risiko,  dan  menawarkan  jaminan  hukum  kepada  investor  internasional  dengan mengakui  pentingnya  Perjanjian  Investasi  Bilateral  (BITs)  dalam  memfasilitasi  investasi asing  sehingga  memacu  pertumbuhan  ekonomi  dan  kontribusi  positif  pada  pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, BIT adalah alat  yang penting dalam upaya Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya melalui investasi asing yang berkelanjutan. 28
Pada  tanggal  11  Oktober  2018,  Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah Republik  Singapura  menandatangani  Persetujuan  mengenai  Peningkatan  dan  Perlindungan Penanaman Modal (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Promotion and Protection of Investments), yang  menandai  langkah  penting  dalam  mempromosikan  dan  melindungi  investasi  kedua negara.  Perjanjian  ini  dilangsungkan  di  Bali,  Indonesia,  sebagai  upaya  kolaboratif  untuk menciptakan  iklim  investasi  yang  kondusif  dan  memberikan  perlindungan  yang  memadai bagi  investor. 29 Perjanjian  ini  secara  resmi  mulai  berlaku  pada  tanggal  9  Maret  2021, membawa dampak signifikan pada regulasi investasi dan perlindungan hukum bagi investor asing  di  Indonesia.  P4M  antara  Indonesia  dan  Singapura  diimplementasikan  melalui
24 Sembiring, Hukum Investasi, cet.1 (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm.41
25 Sam Suhaedi. Pengantar Hukum Internasional. (Bandung: Alumni, 1968), hlm. 55-56
26 Hamzah,  Bilateral  Investment  Treaties  (BIT)  in  Indonesia  :  A  Paradigm  Shift,  Issue  and  challenge.  Journal  of  Legal, Etichal and Regulatory Issues. Vol. 21, Issue. 1, 2018.
27 djkn.kemenkeu.go.id, “ LPI,
Kunci Pemerintah Dapatkan
Kepercayaan Investor ”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/22443/LPI-Kunci-Pemerintah-Dapatkan-Kepercayaan-Investor.html diakses 10 Maret 2024.
28 M. Sornarajah dalam Ibid., hlm. 149.
29 Ronaldo  David  Ginola,  “Kepentingan  Indonesia  Menandatangani  Bilateral  Investment  Treaty  dengan  Singapura  2018”, JOM FISIP, Vol.7 Edisi II, Desember 2020, hlm. 2.
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2020 (Perpres 97/2020), yang menyelaraskan kerangka kerja hukum dan administratif yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian tersebut. 30
Pasal  3  P4M  antara  Indonesia  dengan  Singapura  menetapkan  bahwa  setiap  pihak harus  memberikan  perlindungan  dan  keamanan  yang  memadai  terhadap  penanaman  modal oleh penanam modal dari pihak lain. 31 Hal ini berarti bahwa  Indonesia dan Singapura harus memberikan  perlindungan  dan  keamanan  yang  memadai  terhadap  penanaman  modal  asing dari  masing-masing  negara,  dan  tidak  boleh  memberikan  perlakuan  yang  merugikan  salah satu pihak.
Dalam  P4M  Indonesia  dengan  Singapura,  terdapat  klausul National  Treatment yang diatur  dalam  Pasal  4. 32 Klausul  ini  memberikan  hak  yang  sama  bagi  investor  asing  dengan warga  negara  setempat  setelah  masuk  ke  Indonesia.  Tujuan  dari  inisiatif  ini  adalah  untuk membangun  kerangka  terstruktur  yang  melindungi  kepentingan  investor  asing  yang  terlibat dalam  kegiatan  investasi  di  yurisdiksi  Indonesia  dan  menjamin  kepastian  hukum.  Namun, perjanjian  yang  mencakup  National  Treatment  sering  kali  memiliki  ketentuan  khusus  yang mengecualikan  persyaratan  kinerja  dan  menjelaskan  jenis  persyaratan  kinerja  mana  yang dikecualikan.  Penyertaan  National  Treatment  juga  berarti  bahwa  alasan  ekonomi  yang  sah untuk  diskriminasi  antara warga negara  dan investor asing tidak dapat  menjadi pembenaran atas diskriminasi tersebut.
Selanjutnya,  dalam  P4M  Indonesia  dengan  Singapura,  terdapat  klausul  Perlakuan Most-Favoured  Nation  yang  diatur  dalam  Pasal  5. 33 Klausul  ini  mewajibkan  suatu  negara memperlakukan  negara  mitra  dengan  cara  yang  sama  dengan  negara  lain  yang  paling diuntungkan dalam hal  tertentu.  Dalam konteks  P4M, klausul ini memberikan perlindungan bagi  investor  asing  dari  Singapura  yang  berinvestasi  di  Indonesia  dengan  memberikan  hak yang sama dengan investor asing dari negara lain yang paling diuntungkan dalam hal tertentu. Klausul  ini  juga  dapat  mempengaruhi  negosiasi  perjanjian  investasi  selanjutnya  antara Indonesia  dan  negara  lain.  Namun,  klausul  ini  juga  kontroversial  karena  dapat  membatasi kemampuan  negara  untuk  memberlakukan  kebijakan  yang  berbeda  terhadap  investor  asing dari negara yang berbeda.
Terakhir, dalam P4M Indonesia dengan Singapura, terdapat klausul Ekspropriasi yang diatur  dalam  Pasal  6  menyatakan  bahwa  investasi  dari  masing-masing  negara  tidak  boleh dieksplorasi  atau  dinasionalisasi  kecuali  dalam  keadaan  luar  biasa  dan  untuk  kepentingan umum. 34 Jika  terjadi  eksplorasi  atau  nasionalisasi,  negara  tuan  rumah  harus  memberikan kompensasi  yang  adil  dan  wajar  kepada  investor  dari  negara  lain.  Pasal  ini  memberikan perlindungan  terhadap  investasi  yang  ditanamkan  oleh  investor  asing  di  Indonesia  dari tindakan  ekspropriasi  atau  nasionalisasi  oleh  pemerintah  Indonesia.  Klausul  ini  bertujuan untuk  melindungi  investasi  dari  kedua  negara  dari  risiko  eksplorasi  atau  nasionalisasi  oleh negara  tuan  rumah.  Jika  terjadi  eksplorasi  atau  nasionalisasi,  negara  tuan  rumah  harus memberikan  kompensasi  yang  adil  dan  wajar  kepada  investor  dari  negara  lain.  Kompensasi harus  setara  dengan  nilai  wajar  investasi  pada  tanggal  eksplorasi  atau  nasionalisasi. Kompensasi harus dibayar dalam mata uang yang dapat diperdagangkan dan dapat ditransfer ke  negara  asal  investor.  Kompensasi  juga  harus  dibayar  dalam  waktu  yang  wajar  setelah tanggal eksplorasi atau nasionalisasi.
Klausul penyelesaian sengketa dalam P4M antara Indonesia dan Singapura bertujuan untuk memberikan investor kepastian hukum dan mendorong investasi di kedua negara diatur
30 Kementrian Luar Negeri, “Babak Baru Kerja Sama Investasi Indonesia-Singapura” https://kemlu.go.id/portal/id/read/2239/berita/babak-baru-kerja-sama-investasi-indonesia-singapura,  diakses  12  Maret 2024.
31 Pasal 3 Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia - Singapura
32 Pasal 4 Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia - Singapura
33 Pasal 5 Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia - Singapura
34 Pasal 6 Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia - Singapura
dalam  Pasal  15  dan  16  P4M. 35 Mekanisme  ini  memberikan  panduan  yang  jelas  untuk menyelesaikan  sengketa  antara  investor  dan  pemerintah  tuan  rumah.  Dalam  kerangka ketentuan tersebut, terdapat tiga mekanisme yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa. 1. Penyelesaian Sengketa Melalui Konsultasi
Penyelesaian  perselisihan  melalui  konsultasi  dianggap  sebagai  metode  langsung dan  ekonomis.  Pendekatan  ini  menghilangkan  kebutuhan  akan  mediator  atau  perantara pihak ketiga dan memerlukan pertemuan langsung antara pihak-pihak  yang bersengketa. Entitas  yang  berpartisipasi  menunjukkan  kesiapan  untuk  mengambil  bagian  dalam wacana  dan  kerja  sama  dengan  tujuan  menyelesaikan  perselisihan  mereka  sejauh  yang dapat  disetujui  oleh  semua  pihak.  Konsultasi  ini  memungkinkan  para  pihak  untuk mengidentifikasi masalah utama, berbagi pandangan mereka, dan mencari solusi bersama. Dengan tidak melibatkan biaya dan kompleksitas dari proses hukum formal atau prosedur yang  lebih  terstruktur,  konsultasi  sering  kali  menjadi  cara  yang  cepat  dan  efisien  untuk menyelesaikan sengketa, terutama jika sifat sengketa itu sendiri relatif sederhana dan para pihak ingin menjaga hubungan yang baik di masa depan.
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi
Untuk  mencapai  penyelesaian  yang  disepakati  bersama,  proses  penyelesaian sengketa  melalui  mediasi  melibatkan  partisipasi  mediator  yang  tidak  memihak  yang memfasilitasi  negosiasi  dan  komunikasi  yang  efektif  antara  pihak-pihak  yang bersengketa.  Mediator, sebagai  fasilitator, tidak memiliki kewenangan untuk  mengambil keputusan, namun, mereka membimbing proses perundingan, membantu identifikasi isu- isu  kunci,  dan  memfasilitasi  pencapaian  kesepakatan  yang  saling  menguntungkan. Mediasi  memberikan  kendali  kepada  para  pihak  yang  bersengketa  atas  proses  dan hasilnya,  sering  menghasilkan  kesepakatan  yang  lebih  memuaskan  dan  berkelanjutan. Metode ini biasanya lebih cepat dan ekonomis daripada proses pengadilan.
3. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase
Berbeda  dengan  metode  penyelesaian  sengketa  lainnya,  arbitrase  dibedakan berdasarkan  struktur  formal  dan  biayanya  yang  tinggi.  Seorang  arbiter  yang  tidak memihak  memimpin  prosedur  arbitrase,  dan  keputusannya  mempunyai  kekuatan  hukum dan mengamanatkan kepatuhan dari semua pihak yang bersengketa.

## KESIMPULAN
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang  Penanaman  Modal, pemerintah  Indonesia  telah  melaksanakan  berbagai  kewajiban  yang  menunjukkan  tekadnya untuk  memberikan  perlindungan  dan  jaminan  yang  kuat  kepada  investor  internasional. Peraturan tersebut mengatur tentang pengalihan aset, repatriasi dan transfer dana dalam mata uang  asing,  proses  nasionalisasi  dan  kompensasi  selanjutnya,  perlakuan  yang  adil  terhadap investor dalam dan luar negeri, dan pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa. Pasal 4 dan  6  UU  Penanaman  Modal  menetapkan  prinsip  perlakuan  yang  sama,  yang  menjamin bahwa  pemerintah  memperlakukan  semua  investor  secara  tidak  memihak  dan  adil,  terlepas dari  posisi  nasional  atau  global  mereka.  Ketentuan-ketentuan  mengenai  nasionalisasi  dan kompensasi  dalam  Pasal  7  UU  Penanaman  Modal  memberikan  pedoman  yang  jelas  dalam kasus  pengambilalihan hak kepemilikan investor. Terakhir, Pasal  32 UU  Penanaman Modal mengenai  penyelesaian  sengketa  memberikan  mekanisme  yang  sesuai  dan  adil  untuk menyelesaikan  konflik  yang  mungkin  timbul.  Semua  ketentuan  ini  dirancang  untuk menciptakan  kerangka  kerja  hukum  yang  berkepastian,  transparan,  dan  melindungi  hak-hak para investor asing yang berinvestasi di Indonesia.
Indonesia  sebagai  negara  berkembang  yang  berkeinginan  untuk  mencapai pembangunan  ekonomi  nasional  yang  berkelanjutan,  menyadari  bahwa  investasi  asing
35 Pasal 15 dan 16 Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia - Singapura
memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Untuk memberikan perlindungan dan  insentif  yang  diperlukan  bagi  investor  asing,  pemerintah  Indonesia  telah  aktif menandatangani beberapa perjanjian investasi bilateral (BIT) dengan berbagai negara mitra., termasuk  P4M  antara  Indonesia  dan  Singapura.  P4M  antara  Indonesia  dan  Singapura memberikan perlindungan hukum terhadap investor asing melalui berbagai ketentuan, yaitu: (i) Perlakuan yang sama; (ii) National Treatment ; (iii) Perlakuan Most-Favoured Nation ; (iv) Ekspropriasi  atau  Nasionalisasi;  dan  (v)  Penyelesaian  sengketa.  Dalam  konteks  perjanjian P4M, tujuan utama dari bagian-bagian ini adalah untuk membangun struktur yang menjamin kejelasan  hukum  dan  melindungi  kepentingan  negara-negara  penandatangan,  khususnya Singapura dan Indonesia.

## REFERENSI
Eka  Wahyu  Yuliasari ,  “LPI,  Kunci  Pemerintah  Dapatkan  Kepercayaan  Investor”, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/22443/LPI-Kunci-Pemerintah- Dapatkan-Kepercayaan-Investor.html , diakses 10 Maret 2023
Grandnaldo  Yohanes  Tindangen,  2016,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Menurut Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman  Modal,”  Lex Administratum, Vol. IV/No. 2.
Gusti  Made  Wisnu  Pradiptha  dkk.“Perlindungan  Hukum  bagi  Investor  terhadap Pengambilalihan  Perusahaan  Penanaman  Modal  Asing  di  Indonesia”.Kertha  Negara: Journal Ilmu Hukum, Volume 01 No. 03, (2013).
Hamzah,  Bilateral  Investment  Treaties  (BIT)  in  Indonesia  :  A  Paradigm  Shift,  Issue  and challenge. Journal of Legal, Etichal and Regulatory Issues. Vol. 21, Issue. 1, 2018.
Hilma Meilani, Hambatan Dalam Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia Dan Solusinya,
Info Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, 2019
Kairupan,  David.  2013  Aspek  Hukum  Penanaman  Modal  Asing  di  Indonesia.  Jakarta:
Prenada Media.
Kementrian  Luar  Negeri,  “Babak  Baru  Kerja  Sama  Investasi  Indonesia-Singapura”
https://kemlu.go.id/portal/id/read/2239/berita/babak-baru-kerja-sama-investasi- indonesia-singapura , diakses 12 Maret 2024.
Muhammad  Syaifuddin.  “Nasionalisasi  Perusahaan  Modal  Asing:  Ide  Normatif  Pengaturan Hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep  Negara  Hukum  Kesejahteraan  Pancasila  dalam  UUD  NRI  Tahun 1945”.Jurnal Hukum dan Pembangunan,Volume 41 No. 4 (2011).
Panjaitan, Hulman. 2013. Hukum Penanaman Modal Asing. Jakarta: Indhill Co Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  97  Tahun  2020  Peningkatan  dan
Perlindungan  Penanaman  Modal ( Agreement  between  the  Gouernment  of  the Republic  of  Indonesia  and  the  Gouernment  of  the  Republic  of  Singapore  on  the promotion and Protection of Inuestments ), LN Tahun 2020 No.215, TLN Ronaldo David Ginola, “Kepentingan Indonesia Menandatangani Bilateral Investment Treaty dengan Singapura 2018”, JOM FISIP, Vol.7 Edisi II, Desember 2020.
Rustanto, 2012, Hukum Nasionalisasi Modal Asing, Jakarta:Kuwais. Sjahril  Effendy,  2014,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Asing  Perusahaan  Joint Venture  Sektor  Air  Bersih  di  Kabupaten  Deli  Serdang  (Studi  Pada  PT.  Tirta Lyonnaise Medan),” Jurnal Mercatoria Vol 7/No 2.
Sonarjanah, M. 2004. The International Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press.
Sunaryati, Hartono, 1979, Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia, Bandung: PT. Bina Cipta.
Sunggono, Bambang. 1997. “Metodologi Penelitian Hukum”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Supramono,  Gatot.  2007.  Kedudukan  Perusahaan  sebagai  Subyek  dalam  gugatan  Perdata  di Pengadilan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Supancana,  Ida  Bagus.  2006.  Kerangka  Hukum  dan  Kebijakan  Langsung  Investasi  di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4727.