## KEABSAHAN ALASAN PENOLAKAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK TERHADAP PUTUSAN PERMANENT COURT ARBITRATION ATAS SENGKETA KLAIM WILAYAH LAUT CINA SELATAN ANTARA FILIPINA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
Ana Fatmawati Fakultas Hukum Universitas Balikpapan email : annaanggraini@yahoo.com
Elsa Aprina
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan email: elsafhuniba@gmail.com disampaikan 26/5/19 – di -review 29/5/19 – diterima 25/6/19
DOI: 10.25123/vej.3289

## Abstract
This  articles  shall  discuss  the  arguments  made  by  the  People’s  Republic  of  China  in  rejecting  the Permanent  Court  of  Arbitration’s  decision  made  under  the  UNCLOS  1982  and  which  should  be regarded as final and binding.  The main question is whether the arguments put forward are valid according to international public law, especially in light of the UNCLOS and the general principles of international  law  regulating  dispute  settlements  and  territorial  claims.    A  legal  audit,  a  juridical dogmatic  approach,  shall  be  utilized  here.  The  author  concludes  that  not  one  rule  or  principles  of international law seems to support the arguments  made by the PRC  in rejecting the  validity of the Arbitration’s decision.
Keywords:
validity, Permanent Court of Arbitration’ Decision, South China Sea, Maritime Dispute

## Abstrak
Kajian  utama  tulisan  ini  adalah  alasan-alasan  yang  diajukan  RRC  untuk  menolak  keabsahan Putusan yang diterbitkan Permanent Court of Arbitration yang menurut UNCLOS 1982 berwenang memutus  sengketa  yang  diajukan  terhadapnya  dan  putusannya  bersifat  final  dan  mengikat. Pertanyaan utama adalah apakah argument yang diajukan RRC untuk menolak keabsahan putusan tersebut  dapat  dibenarkan  oleh  hukum  internasional  yang  ada?    Penelusuran  atau  audit  hukum sebagai bagian dari metoda yuridis dogmatic akan dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS  1982  serta  prinsip-prinsip  hukum  umum  berkenaan  dengan  penyelesaian  sengketa internasional dan penguasaan wilayah.  Satu kesimpulan utama yang dapat ditarik adalah bahwa tidak  satupun  ketentuan-ketentuan  hukum  internasional  yang  ada  mendukung  keabsahan argumen RRC untuk menolak keberlakuan putusan Permanent Court of Arbitration di atas.
Kata kunci:
keabsahan, Putusan Permanent Court of Abritration, Sengketa Maritim; Laut Cina Selatan

## Pendahuluan
Sumber daya alam di wilayah laut selalu saja menjadi pusat perhatian bagi negara-negara,  baik  negara  berkembang  ataupun  negara  maju  sekalipun. Persoalan  perebutan  sumber  daya  di  wilayah  laut  bukanlah  hal  yang  baru, khususnya di wilayah Laut Cina Selatan. Lihat saja bagaimana di tahun 1947, RRT mengklaim  wilayah  Laut  Cina  Selatan  (LCS)  menggunakan  klaim  sembilan  garis putus-putus  ( nine-dashline )  yang  dicantumkan  dalam  peta  yang  diterbitkan  oleh Departemen Geografi Kementrian Dalam Negeri RRT. 1
Klaim  yang  dilakukan  oleh  RRT  ini  tentu  saja  menuai  banyak  reaksi  dari masyarakat  internasional,  khususnya  dari  negara-negara  yang  langsung berbatasan  di  wilayah  LCS.  Diantara  negara-negara  yang  langsung  berbatasan dengan  LCS  yakni  Filipina,  Brunai  Darussalam,  Vietnam,  Malaysia  dan  RRT  serta Taiwan. 2 Potensi  ekonomi  yang  luar  biasa  seperti  halnya  cadangan  minyak  dan gas  menjadi  pertimbangan  negara-negara  tersebut  untuk  mempertahankan wilayah  lautnya  yang  merupakan  bagian  dari  LCS.  Persoalan  klaim  wilayah  laut sebenarnya telah diatur secara jelas dalam United Nations Convention the Law of the  Sea (UNCLOS)  pada  tahun  1982  atau  yang  dikenal  dengan  Konvensi  Hukum Laut  (KHL)  1982.  Bahwa  setiap  negara  pantai atau coastal  state berhak  untuk melakukan  klaim terhadap  wilayah  laut  teritorial  sejauh 12  mil  laut,  24  mil  laut zona tambahan, 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif dan 200 mil atau tidak boleh lebih dari 350 mil laut wilayah landas kontinen. 3
Sengketa wilayah LCS ini sebenarnya telah ditindaklanjuti oleh negara RRT dengan  negara-negara  yang  bersangkutan  untuk  diselesaikan  khususnya  melalui mekanisme  negosiasi  atau  penyelesaian  secara  bilateral  meskipun  belum  juga
1 Faudzan Farhana, “Memahami Perspektif Tiongkok Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Cina  Selatan”,  http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/196/80,  diakses pada 10 November 2018.
2 https://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan. perairan.menggiurkan.sumber. sengketa.6.negara, diakses pada 10 November 2018.
3 Lihat pengaturan UNCLOS 1982 tentang setiap zonasi. Bahwa dalam UNCLOS 1982 masyarakt internasional    telah  menyepakai  batasan  setiap  zonasi.  Negara-negara  yang  bersengketa semuanya adalah  negara pihak dalam UNCLOS 1982.  Malaysia meratifikasi pada  14 Oktober 1996, Brunai Darussalam meratifikasi pada 5 November 1996,  Filipina  8 May  1984, China 7 Juni 1996, Vietnam 25 Juli 1994
sampai  pada  kata  sepakat.  Sehingga  dari  sinilah  muncul  inisiatif  negara  Filipina untuk  membawa  sengketa  ini  kehadapan  PCA.  Puncaknya  pada  tahun  2013 tepatnya pada tanggal 22 Januari, penyelesaian sengketa mengenai LCS diajukan ke  PCA  oleh  Philiphina.  Pilihan  ini  dilakukan  oleh  Filipina  karena  mengingat negaranya dan RRT merupakan state parties dalam Konvensi Hukum Laut 1982. 4
Pertimbangan Filipina untuk mengajukan sengketanya dengan RRT ke PCA adalah atas dasar Konvensi Hukum Laut 1982 Bab XV Tentang Penyelesaian Sengketa.
RRT dan Filipina mempersoalkan wilayah Kepualauan Spratly (bagian dari LCS)  yang  pada  tahun  1984  ketika  Filipina  meratifikasi  UNCLOS  1982,  dimana beberapa  pulau  yang  ada  di  wilayah  tersebut  telah  di  klaim  oleh  Filipina  yang mereka  kenal  dengan  istilah  Pulau  Kalayaan.  Kepulauan  Spratly  atau  Kalayan adalah  kumpulan  pulau-pulau  karang  yang  luas  daratannya  kurang  dari  4  km², tetapi melingkupi lautan seluas 410.000 km². Namun, setidaknya ada 3 (tiga) hal yang membuat Kepulauan Spratly ini strategis, yaitu; 5
1. Penguasaan  terhadap  pulau-pulau  tersebut  akan  sangat  menentukan  garis batas negara yang menguasainya, dan berekses pada luas jangkauan wilayah kedaulatan yang akan dimiliki.
2. Wilayah  Kepulauan  Spratly  merupakan  bagian  dari  jalur  lalu  lintas internasional,  baik  untuk  kapal  dagang  dan  kadang  kapal  militer,  sehingga akan sangat menentukan bagi posisi geostrategis negara tersebut.
3. Lautan di wilayah sekitar kepulauan ini diduga mengandung cadangan minyak dan  gas  alam  yang  besar.  Walaupun  belum  ada  penelitian  yang  berhasil mengkalkulasi  berapa  jumlahnya,  tetapi  sedimentasi  dari  lembah  laut  yang ada  di  wilayah  tersebut  menunjukkan  tanda-tanda  kandungan  minyak  dan gas.
4 Lihat pada tabel Cronological List di http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm diakses pada 10 November 2018.
5 Sandy  Nur  Ikfal  Raharjo,  http://www.politik.lipi.go.id/index.php/en/columns/politik- internasional/472-sengketa-kepulauan-spratly-tantangan-bagi-indonesia-sebagai-ketua- asean-2011, diakses terakhir pada 10 November 2018.
Selain itu, ketegangan di antara kedua negara terjadi kembali di tahun 2012 yakni dengan dipicunya penangkapan nelayan Filipina oleh RRT di Scharborough Shoal wilayah klaim kedua negara.
Atas  ketegangan-ketegangan  yang  terjadi  diantara  Filipina  dan  RRT  ini hingga akhirnya salah satu pihak yakni Filipina mengajukan gugatan ke PCA. Pada 22  Januari  2013  penyelesaian  sengketa  mengenai  LCS  diajukan  ke  PCA  oleh Philiphina  secara  unilateral.  Konvensi  Hukum  Laut  1982  Bab  XV  menyatakan bahwa  PCA  menerima  pengajuan  sengketa  dengan  dasar  yang  ada  dan  karena pihak yang bersengketa merupakan anggota Konvensi Hukum Laut 1982. Gugatan yang diajukan oleh Filipina berkaitan dengan dasar klaim RRT terhadap wilayah LCS khususnya wilayah laut yang berbatasan dengan Filipina. Walaupun gugatan tersebut  tidak  langsung  berkaitan  dengan  kepemilikan  wilayah  atau  siapa  yang paling  berhak  atas  wilayah  yang  menjadi  klaim,  setidaknya  ketika  PCA mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan tuntutan Filipina, maka tentu saja secara tidak langsung akan memperjelas status hukum setiap wilayah perairan di wilayah LCS.
Sebagaimana dijelaskan pada KHL 1982 dalam Klausula 288:
1. Setiap  pengadilan  atau  Mahkamah  yang  dimaksud  dalam  Pasal  287 mempunyai  yurisdiksi  atas  setiap  sengketa  perihal  interprestasi  atau penerapan Konvensi ini yang diserahkan kepadanya sesuai dengan Bab ini.
2. Setiap  pengadilan  atau  Mahkamah  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  287  juga mempunyai  yurisdiksi  atas  setiap  sengketa  perihal  interpretasi  atau penerapan  suatu  perjanjian  internasional  yang  bertalian  dengan  tujuan Konvensi ini, yang diserahkan kepadanya sesuai dengan perjanjian itu.
Artinya,  gugatan  yang  diajukan  unilateral  (sepihak)  oleh  Filipina  ke  PCA sebenarnya  tidak memerlukan  kesepakatan  kedua  belah pihak  yang  dituangkan dalam special  agreement dengan  RRT.  Berdasarkan  konteks  tersebut  yang dipersoalkan  oleh  Filipina  saat  mengajukan  gugatan  ke  PCA  adalah  berkaitan dengan legalitas atas klaim RRT di LCS dan tidak terkait penentuan batas wilayah di  LCS  dengan  RRT.  Selain  itu,  Filipina  dalam  melangsungkan  pengajuan
gugatannya ke PCA didasarkan pula atas Lampiran VII Pasal 9 UNCLOS 1982 yang berbunyi:
“Apabila  salah  satu  pihak  dalam  sengketa  tersebut  tidak  hadir  dihadapan mahkmah  arbitrasi  atau  lalai  membela  perkaranya,  maka  pihak  lainnya dapat  meminta  mahkamah  untuk  melanjutkan  proses  arbitrasi  tersebut dan  membuat  keputusannya.  Ketidakhadiran  suatu  pihak  atau  atau kelalaian  suatu  pihak untuk  membela  perkaranya  tidak menjadi  halangan bagi proses arbitrasi tersebut.”
Sebelum mengambil keputusannya, mahkamah arbitrasi harus meyakinkan dirinya  bukan  saja  bahwa  ia  mempunyai  yurisdiksi  terhadap  sengketa  tersebut tetapi  juga  bahwa  tuntutan  itu  benar-benar  mempunyai  dasar  baik  menurut kenyataan maupun menurut UNCLOS 1982.
Pada  akhirnya,  sengketa  antara  Filipina  dengan  RRT  yang  diajukan  oleh Filipina  ke  PCA  menghasilkan  putusan  bahwa  PCA  tidak  membenarkan  alasan yang  dijadikan  klaim  RRT  untuk  menguasai  LCS.  Argumen  PCA  menolak  klaim yang dilakukan oleh RRT di wilayah LCS, karena klaim yang dilakukan oleh RRT bertentangan  dengan  UNCLOS  1982.  Namun,  RRT  menolak  putusan  PCA  dengan alasan  bahwa  PCA  tidak  memiliki  yurisdiksi  untuk  menyelesaikan  sengketa tersebut, conspiratory hakim-hakim  PCA  dan  sejarah  penguasaan  efektif  harus menjadi pertimbangan oleh hakim PCA dan tidak boleh dikesampingkan.
Penulisan tentang Sengketa LCS ini, telah ditulis oleh beberapa penulis lain sebelumnya,  seperti  halnya  artikel  yang  ditulis  oleh  Firdaus  Amir  d.k.k  berjudul Penolakan  Cina  Terhadap  Arbitrase  Filipina  atas  Penyelesaian  Klaim  Laut  Cina Selatan yang diterbitkan oleh E-SOSPOL Volume IV, edisi 2 Tahun 2017. Meskipun judul artikel ini memiliki sedikit kemiripan judul dengan artikel penulis, tapi bisa dilihat  secara  substansi  pada  artikel  tersebut  tidak  membahas  apakah  alasan penolakan  Tiongkok  terhadap  putusan  PCA  dibenarkan  dalam  hukum internasional.  Pada  artikel  Firdaus  Amir,  hanya  mendeskripsikan  alasan-alasan penolakan  yang  dikeluarkan  oleh  Tiongkok.  Berikutnya  adalah  tulisan  yang diterbitkan  oleh  Jurnal  Hukum  &  Pembangunan  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia  yang  berjudul  Putusan  Sengketa  Laut  Cina  Selatan  Serta  Implikasi Hukumnya Terhadap Negara di Sekitar Kawasan Tersebut, penulis Muhamad Rafi
Darajati.  Hal  yang  berbeda  adalah,  pada  tulisan  beliau  lebih  menganalisis bagaimana  dampak  putusan  Arbitrase  terhadap  negara-negara  yang  berada  di sekitar kawasan LCS.
Pada  kedua  artikel  tersebut  yang  juga  sekaligus  menjadi  rujukan  penulis sebagai bahan analisa tulisan ilmiah ini, penulis menyatakan sependapat dan akan melanjutkan  untuk  menganalisis  apakah  dibenarkan  alasan  penolakan  Tiongkok atas putusan yang telah dikeluarkan PCA berdasarkan hukum internasional. Isu ini sangat menarik untuk dikaji karena sebagaimana kita ketahui bahwa putusan PCA sendiri  mengacu  pada  Lampiran  VII  Pasal  11  Konvensi  Hukum  Laut  1982 menyatakan putusan PCA bersifat final and binding . 6

## Pembahasan
Definisi  dan  Pengaturan  Klaim  Zonasi  Laut  Berdasarkan  Hukum Internasional
Hukum  internasional  ( international  law ) merupakan  istilah  yang  pertama kali  dikenalkan  oleh  Jeremy  Bentham,  seorang  ahli  hukum  sekaligus  filsuf utilitarianisme  Inggris  yang  jenial. 7 Istilah  kata  hukum  internasional  memiliki beberapa istilah lainnya seperti Hukum Bangsa-Bangsa.
Cakupan  pengertian  yang  lebih  komprehensif  dikemukakan  oleh  Ivan  A. Shearer bahwa hukum internasional adalah: 8
“Sekumpulan  perturan  hukum  yang  sebagian  besar  mengatur  tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara (subjek  hukum  internasional)  dan  hubungannya  satu  sama  lain,  dan  juga meliputi:
1. Aturan-aturan  hukum  yang  berhubugan  dengan  fungsi-fungsi  institusi atau organisasi-organisasi, hubungan diantara institusi dan organisasi- organisasi  tersebut,  serta  hubungan  antara  institusi  dan  organisasi- organisasi tersebut dengan negara dan individu-individu; dan,
6 Lampiran VII Pasal 11 Konvensi Hukum Laut 1982 berbunyi  “Penghargaan bersifat final dan tanpa  banding,  kecuali  jika  pihak  dalam  sengketa  telah  sepakat  sebelumnya  untuk  suatu prosedur banding. Itu akan dipenuhi oleh para pihak yang bersengketa”.
7 Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hlm. 2
8 Id , Hlm.4-5.
2. Aturan-aturan  hukum  tertentu  yang  berhubungan  dengan  individu- individu yang menjadi perhatian komunitas internasional selain ‘entitas negara’.”
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  hukum  internasional  (publik)  adalah keseluruhan  kaidah-kaidah  dan  asas-asas  hukum  yang  mengatur  hubungan  atau persoalan  yang  melintasi  batas  negara-negara  (hubungan  internasional)  yang bukan bersifat perdata. 9
Meskipun  mengakui  bahwa  hukum  internasional  saat  ini  tidak  hanya mengatur  hubungan  antarnegara,  tetapi  John  O’Brien  mengemukakan  bahwa hukum  internasional  adalah  sistem  hukum  yang  terutama  berkaitan  dengan hubungan antarnegara. 10
Ahli  lainnya  yaitu  Bapak  Hukum  Internasional,  Hugo  de  Groot,  bahwa hukum  internasional  adalah  keseluruhan  kaidah-kaidah  dan  asas-asas  yang mengatur  hubungan  atau  persoalan  yang  melintasi  batas-batas  negara  antara negara  dengan  negara,  negara  dengan  subjek  hukum  internasional  lainnya  yang bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.
Pada  umumnya  hukum  internasional  diartikan  sebagai  himpunan  dari peraturan-peraturan  dan  ketentuan-ketentuan  yang  mengikat  serta  mengatur hubungan  antara  negara-negara  dan  subjek-subjek  hukum  lainnya  dalam kehidupan masyarakat internasional. 11
Hukum internasional memiliki peraturan dan ketentuan yang dibuat sendiri oleh masyarakat internasional artinya peraturan dan ketentuan tersebut lahir dari masyarakat  internasional.  Masyarakat  internasional  yang  dimaksud  adalah negara-negara. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa hukum internasional dibuat oleh  negara-negara,  baik  melalui  hukum  kebiasaan  maupun  melalui  hukum tertulis  dan  negara-negara  itu  pula  yang  merupakan  pelaku  sekaligus  pengawas dari pelaksanaan hukum internasional yang ada maka hukum internasional tidak mungkin dapat sekuat hukum nasional. Hukum internasional adalah hukum yang
9 Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Bandung, 2010, hlm. 2
10 Id , hlm. 3.
11 Boer  Mauna,  Hukum  Internasional:  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2003, hlm.. 1.
mengatur  pelaku-pelakunya  secara  sejajar,  yang  pada  hakikatnya  merupakan pantulan  nyata  dari  struktur  masyarakat  dunia.  Seperti  yang  dikemukakan  Prof. Charles Rousseau, pakar hukum internasional Universite de Paris-Sorbonne:
“ alors que le droit interne est un droit de subordination, le droit international se  presente  comme  un  droit  de  coordination,) yang  berarti  bila  hukum nasional merupakan hukum subordinasi, maka hukum internasional adalah hukum koordinasi . ” 12
Pengaturan  wilayah  laut  dalam  hukum  internasional  diatur  menggunakan Konvensi Hukum Laut 1982 ( United Nations Convention the Law of the Sea ) 1982. Berdasarkan  konvensi  tersebut  wilayah  laut  diatur  berdasarkan  pembagian wilayah  laut,  penentuan  batas  wilayah  laut,  pengelolaan  dan  pemanfaat  wilayah laut  yang  didasarkan  pada  yurisdiksi  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  di wilayah  laut.  Atas  dasar  Konvesi  pula  setiap  negara  pantai  ( coastal  state )  dapat mengklaim  wilayah  laut  yakni  perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan,  zona teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.
Melihat letak dari LCS sendiri, laut ini dapat dikaterogikan sebagai laut yang setengah  tertutup  ( semi-enclosed  sea ) 13 , dimana  dalam  ketentuan  Konvensi dijelaskan  bahwa  laut  tertutup  atau  laut  setengah  tertutup  berarti  suatu  teluk, lembah  laut  (basin),  atau  laut  yang  dikelilingi  oleh  dua  atau  lebih  negara  dan dihubungkan dengan laut lainnya atau samudera oleh suatu alur yang sempit atau yang  terdiri  seluruhnya  terutama  dari  laut  teritorial  dan  Zona  Ekonomi Eksklusifnya  dua    atau  lebih  negara  pantai. 14 Wilayah  laut  yang  dikategorikan sebagai  laut semi  enclosed memiliki  tingkat  potensi  konflik  yang  tinggi, sebagaimana  LCS  yang  dikelilingi  oleh  beberapa  negara  yakhi  RRT  termasuk Taiwan,  Thailand,  Filipina,  Malaysia,  Indonesia,  Vietnam,  Brunei  Darussalam, Singapura  dan  Kamboja.  Selain  dikelilingi  oleh  negara-negara,  kawasan  laut  ini juga banyak memiliki pulau-pulau kecil dan gugusan karang yaitu, gugusan pulau- pulau  Pratas,  gugusan  Kepulauan  Paracel  dan  gugusan  kepulauan  Spratly  yang
12 Id , hlm. 4.
13 Zou Keyuan, Law of The Sea In East Asia, Routledge Taylor and Francis Group, New York, 2005, hlm. 43.
14 Lihat Pasal 122, BAB IX United Nations Convention The Law of The Sea 1982.
merupakan gugusan kepulauan terbesar. 15 RRT merupakan negara yang memiliki klaim dominan di LCS, klaim yang dilakukannya lebih dari 80% LCS. 16

## Prinsip-Prinsip Cara Perolehan Wilayah Dalam Hukum Internasional
Dalam  hukum  internasional  ada  beberapa  prinsip  yang  dapat  digunakan oleh  sebuah  negara  terkait  dengan  cara  perolehan  wilayah.  Mengutip  apa  yang dikemukakan oleh Hans Kelsen prinsip-prinsip tersebut yaitu: 17
1. The  Principle  of  effectiveness /  Prinsip  efektivitas  atau  keefektivitasan  atas pemilikan  suatu  wilayah.  Maksudnya  bahwa  kepemilikan  negara  atas  suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut.
2. Prinsip Uti  Possidetis ialah  prinsip  yang  terkait  dengan  perbatasan  suatu wilayah.  Menurut  prinsip  ini,  pada  prinsipnya  batas-batas  wilayah  negara baru  akan  mengikuti  batas-batas  wilayah  dari  negara  yang  mendudukinya.
Prinsip  ini  lahir  dari  praktek negara-negara  di  Amerika  Latin  ketika  negara- negara  ini  memperoleh  kemerdekaannya  segera  setelah  kekaisaran  Spanyol runtuh.
Selain  dikemukan  oleh  Hans  Kelsen,  ada  pula  pendapatnya  Martin  Dixon tentang cara perolehan wilayah diantaranya: 18
1. Adanya  kontrol  atau  pengawasan  dari  negara  terhadap  suatu  wilayah  ( the control of the territory ), dan
2. Adanya  pelaksanaan  fungsi-fungsi  negara  di  wilayah  tersebut  secara  damai ( peaceful exercise of the functions of a state ).
15 Ign. Agung Setyawan, 2010, Komunikasi Negosiasi China Terhadap Penyelesaian Sengketa Laut China  Selatan,  dalam  Jurnal  Komunikasi  Massa  Vol.3  No.2  bulan  Juli,  diakses  dari www.perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/index.php?act=view&id=1_la&aid=200&Jurnal%20Komu nikasi%20Massa,  pada 9 Oktober 2012.
16 Koesrianti,  Putusan  Arbitrasi  atas  Laut  China  Selatan:  Sebuah  Catatan  Tentang  Mekanisme Penyelesaian  Sengketa  Internasional,    Prosiding  Simposium  Nasional:  Putusan  Permanent Court  of  Arbitration  atas  Sengketa  Filipina  dan  Cina,  Serta  Implikasi  Regional  yang Ditimbulkannya, Makassar, Departemen Hukum Internasional Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 220.
17 Hans  Kelsen  dalam  Huala  Adolf,  Hukum  penyelesaian  Sengketa  Internasional,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2004 , hlm. 113
18 Id, hlm. 113.
Kemudian  penulis  pun  mengutip  cara  perolehan  wilayah  yang dikemukakan oleh S.T. Bernandez, ketiga prinsip tersebut adalah: 19
1. Prinsip  larangan  penggunaan  kekerasan  ( the  prohibition  of  resort  to  force ), dimana prinsip ini melarang suatu negara memperoleh suatu wilayah dengan menggunakan kekuatan senjata. Prinsip ini juga termuat dalam Piagam PBB, Hasil Konferensi Asia Afrika 1955 serta berbagai instrumen yang dikeluarkan ASEAN;
2. Prinsip  penyelesaian  sengketa  secara  damai.  Menurut  Bernandez,  semua sengketa  yang  timbul  karena  wilayah,  dalam  hal  ini  klaim  atas  status kepemilikan atas wilayah, harus diselesaikan secara damai. Cara-cara tersebut digariskan  dalam  hukum  internasional  seperti  yang  terdapat  dalam  Piagam PBB Pasal 3(1);
3. Prinsip Penentuan Nasib Sendiri ( Self Determination ). Prinsip ini menegaskan harus  dihormatinya  kehendak  rakyat  di  dalam  menentukan  status kepemilikan wilayahnya.

## Klaim RRT di Wilayah Laut Cina Selatan
RRT  mengenal  Kepulauan  Spratly  dengan  istilah  Nansha  Qundao  yang merupakan  bagian  dari  LCS.  Sebagian  besar  wilayah  laut  ini  memang  telah  di klaim  oleh  Tiongkok  dengan  dasar  klaim nine  dash  lines (sembilan  garis  putus- putus).  Klaim  sembilan  garis  putus-putus  ini  dijadikan  basis  untuk  klaim title sekaligus  delimitasi  maritim  klaim title ini  terkait  dengan  hak  berdaulat  yang diberikan oleh Konvensi.
RRT  mengklaim  wilayah  LCS  menggunakan  dasar  historis  dan  geografis. Wilayah  yang  diklaim  oleh  RRT  adalah  dua  gugusan  kepulauan  di  wilayah  LCS yaitu kepualauan Paracel dan Spratly. Menurut RRT, hak mereka atas kawasan itu bermula  dari  2.000  tahun  lalu  dan  kawasan  Paracel  dan  Spratly  merupakan bagian dari wilayah RRT.
Putusan PCA Terhadap Sengketa Wilayah Laut Antara Filipina dan Tiongkok Putusan  PCA  yang  dikeluarkan  oleh PCA  pada  12  Juli  2016  menghasilkan putusan yang final and binding , yang artinya putusan tersebut final dan mengikat bagi para pihak-pihak yang bersengketa.
Penulis merangkum putusan PCA yang meliputi: 20
1. Pernyataan  Cina  terkait  sembilan  garis  putus  berdasarkan  hak bersejarah.
PCA  dalam  proses  persidanganya,  memeriksa  catatan  sejarah  untuk menentukan apakah Cina benar-benar memiliki hak historis atas sumber daya di Laut  Cina  Selatan  sebelum  diberlakukannya  Konvensi.  PCA  mencatat  bahwa memang  ada  bukti-bukti  kesejarahan  sebelum  adanya  UNCLOS,  yaitu  dengan adanya  penangkapan  ikan  secara  terus  menerus.  Namun,  penangkapan  ikan tersebut  tidak  dilakukan  secara  eksklusif  dan  tidak  adanya  larangan  terhadap negara  lain  untuk  menangkap  ikan.  Artinya,  wilayah  LCS  merupakan  laut  yang bebas  untuk  negara  pantai  manapun  dan  membuktikan  bahwa  tidak  ada kedaulatan  penuh  di  wilayah  tersebut.  Kemudian,  PCA  menyatakan  bahwa sebelum adanya UNCLOS, wilayah LCS merupakan wilayah laut lepas yang mana wilayah tersebut dapat dilalui oleh negara manapun. Sebab itu, klaim hak historis oleh Cina menurut PCA tidak memiliki dasar hukum internasional.

## 2. Status Fitur di Laut Cina Selatan.
PCA  mempertimbangkan  mengenai  fitur  “batu”  yang  diklaim  oleh  Cina yang  dapat  memberikan  hak  untuk  zona  maritim  diluar  wilayah  laut  teritorial. PCA menyimpulkan bahwa fitur yang dapat mengasilkan hak untuk zona maritim, yaitu adanya kapasitas objektif, kondisi alam yang baik, kependudukan oleh suatu komunitas  manusia,  yang  tinggal  menetap  di  fitur  yang  bersangkutan,  adanya aktivitas ekonomi yang tidak bergantung oleh pihak luar.
Kependudukan wilayah kepulauan spratly tidak menjadikan pulau tersebut menjadi salah satu acuan untuk mengukur hak zona maritim meskipun terdapat
20 https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release- No-11-English .pdf terakhir diakses pada 27 Juli 2018.
komunitas  yang  tinggal  diatasnya.  Hal  tersebut  karena,  komunitas  tidak  dapat hidup  bertahan  lama  di  kepulauan  Spratly.  Begitupula  dengan  fitur  “batu” disekitar wilayah Kepulauan Spratly.
PCA  menyatakan  bahwa  Mischief  Reef,  Second  Thomas  Shoal  dan  Reed Bank  akan  tenggelam  saat  air  pasang  maka  dari  itu,  fitur  tersebut  merupakan bagian  dari  hak  berdaulat  Filipina.  Di  wilayah  tersebut,  PCA  menemukan  fakta bahwa Cina telah mengganggu eksplorasi minyak di Reed Bank, melarang nelayan Filipina  untuk  menangkap  ikan,  gagal  dalam  hal  mencegah  nelayan  Cina  untuk memancing  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Filipina,  dan  membangun  instalasi  serta pulau buatan di Mischief Reef tanpa diketahui oleh pihak Filipina. Sebab itu, PCA menyimpulkan bahwa Cina telah melanggar hak berdaulat Filipina.
PCA  menyatakan  mengenai  perlakuan  Cina  terhadap  nelayan  tradisional Filipina  yang  melakukan  penangkapan  ikan  di  Scarbough  Shoal  telah  melanggar kewajibannya dalam menghormati hak-hak nelayan tradisional Filipina mengingat Scarbough Shoal bukan merupakan kedaulatan Negara Cina.
PCA  menyatakan  bahwa  Cina  telah  mencemari  lingkungan  laut  dengan ditemukannya  bukti  reklamasi  dan  pembangunan  pulau  buatan  besar-besaran. Menurut ahli independen yang ditunjuk oleh panel PCA, bahwa reklamasi tersebut menyebabkan  pencemaran  lingkungan  laut.  Nelayan  Cina  juga  terbukti  terlibat dalam  penangkapan  penyu  yang  terancam  punah  dengan  menggunakan  metode yang berbahaya dan merusak terumbu karang disekitarnya.
PCA  memberikan  pernyataan  mengenai  tindakan  kapal  patroli  Cina  yang melanggar  kewajiban  berdasarkan  UNCLOS.  Kapal  patroli  Cina  terbukti  telah berulang kali mendekatai kapal Filipina dan menyebabkan resiko tabrakan antar kapal.

## 3. Tindakan Cina dalam Penyelesaian Sengketa.
PCA mencatat bahwa Cina telah: (a) membangun sebuah pulau buatan yang besar  di  Mischief  Reef  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Filipina;  (b)  menyebabkan kerusakan  permanen  terhadap  ekosistem  terumbu  karang  dan  (c)  merusak kondisi  alami  fitur-fitur  yang  terdapat  di  wilayah  Laut  Cina  Selatan.  PCA
menyimpulkan  bahwa  Cina  telah  melanggar  kewajibannya  dalam  hal  menahan diri  untuk  berbuat  baik  selama  proses  sidang  yang  mana  hal  tersebut menyebabkan proses penyelesaian sengketa memakan waktu lama.

## 4. Hal yang Diharapkan oleh PCA kedepannya
PCA  mengharapkan  kedepannya,  Cina  akan  menghormati  hak  dan kebebasan  Filipina  dan  mematuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  UNCLOS.  PCA berharap  baik  Filipina  dan  Cina  menjalankan  aturan  dalam  UNCLOS  dengan iktikad  baik.  PCA  menganggap  bahwa  akar  dari  perselisihan  yang dipermasalahkan  dalam  arbitrase  ini  terletak  pada  pemahaman  yang  berbeda tentang  hak  mereka  masing-masing  berdasarkan  Konvensi.  Pengadilan mengingatkan  bahwa  hal  tersebut  merupakan  prinsip  dasar  dari  hukum internasional dan PCA menegaskan sesuai dengan Pasal 11 Lampiran VII UNCLOS yang  menyatakan  bahwa:  “ putusan.  .  .  harus  dipatuhi  oleh  pihak-pihak  yang berselisih .”

## Alasan  Penolakan  Tiongkok  terhadap  Putusan  PCA  Di  Tinjau  Berdasarkan Hukum Internasional
Penulis  memaparkan  3  (tiga)  alasan  penolakan  Tiongkok  terhadap  putusan PCA  ditinjau  berdasarkan  hukum  internasional.  Alasan-alasan  tersebut  adalah sebagai berikut:

## 1. Panel PCA Tidak Memenuhi Standar Hukum
Panel  PCA  tidak  memenuhi  standar  hukum,  ini  menjadi  alasan  mengapa Cina  Menolak  putusan  PCA.  Berdasarkan  alasan  China  bahwa  Panel  PCA  tidak memenuhi  standar  dikarenakan  Filipina  dan  Cina  telah  sepakat  untuk menyelesaikan  perselisihan  terkait  dengan  pengukuran  wilayah  laut  secara bilateral,  subjek  dari  tuntutan  Filipina  merupakan  kedaulatan  Cina  dan  bukan masalah  interpretasi  yang  tertuang  dalam  UNCLOS.    Sedangkan  penulis  sangat tidak  sependapat  dengan  alasan  yang  dikemukakan  oleh  Cina  tersebut.  Hal  ini sangat  beralasan  jika  kita  menilainya  menggunakan  pendekatan  hukum internasional,  yakni: Pertama ,  menurut  penulis  Cina  dan  Filipina  sepakat  untuk
menyelesaikan perselisihan terkait dengan pengukuran wilayah batas laut secara bilateral  tidaklah  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menolak  putusan  karena kesepakatan  tersebut  disepakati  pada  tahun  2006  dan  kemudian  peta  sembilan garis putus dikeluarkan pada tahun 2009 yang mana hal ini memicu Filipina untuk mengajukan  tuntutan  ke  PCA.  Peta  tersebut  dianggap  Filipina  tidak  relevan dengan aturan dalam UNCLOS. Kedua , subjek tuntutan Filipina menurut Cina yang merupakan  kedaulatan  Cina  tidaklah  terbukti  karena  menurut  UNCLOS,  subjek tuntutan  merupakan  wilayah  hak  berdaulat  negara  pantai  sekitar.  Berikut penjelasan Penulis terkait alasan di atas menurut Hukum Internasional:
1) Kesepakatan  Cina  dan  Filipina  Mengenai  Penyelesaian  Sengketa  secara Bilateral Dilanggar Oleh Filipina.
Pengajuan  penyelesaian  sengketa  tahun  2013  dilakukan  oleh  Filipina, yang  sebelumnya  Cina  melakukan  pendeklarasian  mengenai  penyelesaian sengketa  pada  tahun  2006.  Cina  mendeklarasikan  bahwa  pihaknya  telah membuat  pernyataan  di  bawah  pengaturan  Pasal  298  UNCLOS  yang  isinya yaitu  pemerintah  Cina  tidak menerima  segala  prosedural  yang  diatur  dalam bagian  2  BAB  XV  terkait  dengan  semua  kategori  sengketa  yang  dimaksud dalam Pasal 298 ayat (1).
Cina  menegaskan  bahwa  penyelesaian  sengketa  hukum  laut  internasional terkait  dengan  delimitasi  berdasarkan  Pasal  298  UNCLOS  haruslah diselesaikan  secara  bilateral.  Dalam  pendeklarasian  tersebut,  Filipina menyepakatinya  dan  disambut  baik  oleh  Cina.  Namun,  seiring  dengan berjalannya  waktu  yaitu  sampai  pada  tahun  2009,  Cina  mengeluarkan  peta sembilan  garis  putus  kehadapan  publik  yang  didalamnya  secara  tidak langsung  mengklaim  wilayah  laut  yang  diberikan  oleh  UNCLOS  terhadap negara pantai, sehingga Filipina menganggap jalan yang baik untuk ditempuh adalah melalui badan peradilan yaitu PCA.
Filipina  yang  menyepakati  pendeklarasian  tersebut  mengenyampingkan pendeklarasian yang dilakukan oleh Cina saat melakukan pengajuan sengketa. Menurut Filipina bahwa pengajuan sengketa tersebut tidak berkaitan dengan deklarasi  Cina  melainkan  terdapat  pelanggaran  yang  ada  didalam  UNCLOS,
sebab  itu  Filipina  mengajukannya  sebagai  bentuk  penghormataannya terhadap UNCLOS.
Dikesampingkannya  pendeklarasian  tersebut,  Cina  tetap  dengan pendiriannya  untuk  tidak  ikut  serta  dalam  proses  penyelesaian  sengketa hukum laut internasional yang mana hakim-hakim PCA berdiri berdasarkan Pasal  287  ayat  (1),  (2),  dan  ayat  (3).  Menurutnya,  Filipina  telah  melanggar kesepakatan  tentang  pendeklarasian  mengenai  penyelesaian  sengketa  yang dideklarasikan  oleh  Cina.  Maka  dari  itu,  Cina  menganggap  bahwa penyelesaian melalui PCA tidaklah berdasar.
PCA  mengadakan public  hearing yang  mana  PCA  dapat  melakukakan proses  penyelesaian  sengketa  dengan  tidak menyentuh  kedaulatan  masing- masing  negara  baik  Filipina  maupun  Cina  dan  juga  tidak  menyentuh  hal delimitasi wilayah laut. PCA mengadili mengenai interpretasi yang ada dalam UNCLOS.  Sehingga,  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  PCA  merupakan interpretasi dari pasal-pasal yang ada pada UNCLOS, mengingat Filipina dan Cina merupakan negara anggota UNCLOS. PCA sama sekali tidak menyentuh mengenai  delimitasi  yang  dimaksud  dalam  deklarasi  pada  tahun  2006  oleh Cina.
Pada  dasarnya,  menurut  Penulis,  kesepakatan  Filipina  dan  Cina merupakan  kesepakatan  politik  yang  tidak  bisa  dijadikan  alasan  dalam penolakan putusan PCA.
2) Subjek Tuntutan Cina merupakan Kedaulatan Negara Cina.
Alasan ini berkaitan dengan peta sembilan garis putus yang diajukan  ke United Nations Comission on the Limits of Continental Shelf oleh Cina pada 1 Desember  2009.  Menurut  penulis  alasan  ini  tidaklah  tepat  karena  yang diajukan  oleh  Filipina  merupakan  hak  berdaulat  negara  pantai  yang diberikan  oleh  UNCLOS.  Hak  berdaulat  negara  pantai  tersebut  telah diperkuat  dengan  putusan  PCA  yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada kedaulatan  secara  penuh  di  wilayah  LCS  yang  diklaim  oleh  Cina.  Penulis sangat  setuju  dengan  pernyataan  oleh  PCA  dengan  dasar  Filipina  dan  Cina
merupakan  negara  anggota  UNCLOS  yang  seharusnya  Cina  melakukan iktikad baik terhadap Konvensi.
Dalam menjalankan kehidupan bernegara dengan negara lain, tentu hukum internasional  mengaturnya.  Menurut  hukum  internasional,  bahwa  perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang mana aturannya dapat dipakai oleh tiap-tiap  negara  dan  negara  wajib  untuk  melaksanakan  ketentuan  yang  tertuang dalam  perjanjian  apabila  menjadi  negara  peserta  dalam  perjanjian  tersebut. Dalam hal ini, UNCLOS mengatur mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan laut  secara  internasional,  mulai  dari  batasan-batasan  laut  sampai  dengan penyelesaian sengketa hukum laut internasional.
Hukum  internasional  tidak  memaksakan  hukumnya  ketika  ada  perjanjian internasional  yang  tidak  diratifikasi  oleh  suatu  negara,  bahwa  hukum internasional bukan hal yang wajib diikuti seluruh negara tetapi merupakan hak yang  diberikan  kepada  suatu  negara  untuk  ikut  serta  dalam  hubungan  lintas negara. Dalam hal ini, hukum internasional memiliki manfaat yang baik untuk tiap negara dalam menjalankan kehidupan bernegaranya dengan negara lain. Hukum internasional  yang  berlaku  saat  ini  merupakan  hukum  yang  dibuat  oleh  negara- negara yang kemudian akan dijadikan sumber hukum untuk melaksanakan fungsi kenegaraannya. Begitupula dengan UNCLOS yang dibuat dengan dasar kebutuhan negara-negara pantai yang mana terdapat banyak negara pantai yang memerlukan pengaturan  mengenai  lautnya  diluar  wilayah  laut  yang  merupakan  kedaulatan suatu  negara.  UNCLOS  memberikan  hak-hak  berdaulat  yang  tidak  diatur  dalam hukum  nasional  suatu  negara.  Negara  yang  meratifikasi  UNCLOS  menjadikan UNCLOS  sebagai  dasar  pembuatan  aturan  hukum  nasional  dan  sebagai  dasar melakukan  kerjasama  serta hubungan antar  negara pantai dan  hubungan antara negara pantai dengan bukan negara pantai.
Penyelesaian  Hukum  Laut  Internasional  di  wilayah  LCS  melalui  PCA (litigasi) adalah sesuai dengan yang tertera dalam Lampiran VII  Bab XV mengenai arbitral  tribunal .  Filipina  melakukan  prosedur  beracara  dengan  pemberitahuan secara tertulis yang dialamatkan kepada Cina sebagai tergugat, namun tidak ada
penerimaan  oleh  pihak  Cina  yang  mana  mengharuskan  Filipina  secara  sepihak untuk mengajukannya kepada PCA.
Cina  dapat  melakukan  penolakan  dengan  pengajuan  banding  ketika  ada alasan-alasan  yang  mendasar  mengenai  diterimanya  gugatan.  Bahwa  putusan arbitral  dapat  ditolak  ketika  tidak  ada  kesepakatan  kedua  negara.  Pengajuan gugatan oleh Filipina diajukan dengan dasar UNCLOS yang dijadikan dasar sebagai acta comprimis . Meskipun antara  Filipina dan Cina tidak memiliki secara khusus acta comprimis untuk pengajuan penyelesaian sengketa hukum laut intrenasional ke PCA, UNCLOS sudah bisa dijadikan dasar untuk pengajuan gugatan.
UNCLOS  merupakan  dasar  dari  pengajuan  penyelesaian  sengketa  Filipina ke  PCA  terkait  wilayah  LCS.  UNCLOS  adalah bagian  dari  perjanjian internasional yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  tindakan  apapun  berdasarkan  konvensi ini.
Dalam  hukum  perjanjian  internasional  dikenal  adanya  asas Pacta  Sunt Servanda yang  artinya  bahwa  perjanjian  itu  akan  menjadi  undang-undang  bagi para  pihak  yang  menyetujui  atau  mengikutsertakan  diri  dalam  perjanjian internasional.  Klausula  yang  tertuang  dalam  perjanjian  internasional  harus dipatuhi  dan  negara  harus  tunduk  dengan  perjanjian  internasional  ketika  telah meratifikasinya    kecuali  dikatakan  lain  dalam  salah  satu  klausula  perjanjian internasional, misalnya terdapat reservasi yang diajukan oleh negara peserta. Asas Pacta  Sunt  Servanda menekankan  pada  kewajiban para pihak untuk mentaati  isi perjanjian. Pasal 26 Konvensi Wina 1969 secara eksplisit menegaskan asas pacta sunt  servanda dengan  rumusan  sebagai  berikut:  “ Every  treaty  in  force  is  binding upon  parties  to  it  and  must  be  formed  by  them  in  good  faith ”.  Sesuai  dengan  isi pasal tersebut bahwa asas pacta sunt servanda ini berkaitan erat dengan asas Good Faith yang  mana  ada  iktikad  baik  dalam  menjalankan  perjanjian  internasional. Kewajiban  para  pihak  untuk  menaati  dan  melaksanakan  ketentuan  perjanjian internasional    (asas pacta  sunt  servanda )  haruslah  dijiwai  oleh  asas  iktikad  baik ( good faith ).
Secara lebih konkrit, kedua asas ini seyogyanya diwujudkan dalam praktek pelaksanaan  perjanjian  internasional  tersebut,  antara  lain:  Para  pihak  harus
melaksanakan  ketentuan  perjanjian  sesuai  dengan  isi,  jiwa,  maksud,  dan  tujuan perjanjian  itu  sendiri;  menghormati  hak-hak  dan  kewajiban  dari  masing-masing pihak  maupun  pihak  ketiga  yang  mungkin  diberikan  hak  dan/atau  dibebani kewajiban (kalau ada); dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghambat usaha-usaha  mencapai  maksud  dan  tujuan  perjanjian  itu  sendiri,  baik  sebelum perjanjian itu mulai berlaku atau ketika para pihak masih dalam proses penantian akan  mulai  berlakunya  perjanjian  (sebelum  perjanjian  itu  mulai  berlaku sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  18  Konvensi  Wina  1969)  maupun  setelah mulai berlakunya.
Cina  dan  Filipina  yang  mengikatkan  diri  sebagai  bagian  dari  perjanjian internasional  yaitu  UNCLOS,  mendapatkan  hak  dan  kewajibannya  untuk melaksanakan  kehidupan  internasional  dalam  hal  ini  hukum  laut  internasional. Filipina  dan  Cina  juga  harus  melakukan  hal-hal  yang  terbaik  untuk  menjaga stabilitas  hukum  laut  internasional.  Mengingat  asas pacta  sunt  servanda melekat pula dalam perjanjian hukum laut internasional yaitu UNCLOS.
UNCLOS  yang  merupakan  perjanjian  hukum  internasional  dalam  hal hukum laut internasional, juga melekat didalamnya asas pacta sunt servanda yang mana Cina dan Filipina harus tunduk pada UNCLOS sebagai undang-undang yang mengikat negara anggota peratifikasi.
Filipina dan Cina sebagai negara peserta UNCLOS wajib pula mengikuti apa yang tertuang dalam UNCLOS dengan iktikad baik terutama dalam hal ini timbul sengketa  yang  mengharuskan  negara  peserta  untuk  menyerahkannya  ke  badan peradilan  (litigasi).  Ketika  keluar  putusan  oleh  badan  peradian,  sesuai  dengan Pasal 287 ayat (3) UNCLOS, apabila tidak ada kesepakatan salah satu pihak untuk mengajukan  gugatan,  maka  negara  penggugat  dapat  memaksakan  yurisdiksi badan  peradilan  internasional  yang  disebutkan  dalam  Pasal  287  ayat  (1)  tanpa harus ada persetujuan oleh negara tergugat. Sesuai dengan pasal tersebut, maka Cina haruslah menerapkan iktikad baiknya terhadap putusan yang dikeluarkan.
Alasan  Cina  mengenai  yurisdiksi  PCA  yang  seharusnya  tidak  mengadili sengketa  tersebut  tidak  sesuai  dengan  isi  dari  UNCLOS  yang  mana  UNCLOS sebagai dasar berdirinya panel PCA terkait sengketa LCS antara Filipina dan Cina.
Cina  dianggap  tidak  menerapkan  iktikad  baiknya  dalam  penyelesaian  sengketa serta penggunaan asas pacta sunt servanda yang mana UNCLOS dianggap sebagai undang-undang bagi para negara peratatifikasi tidak dianggap oleh Cina.

## 2. Conspiratory Hakim-hakim PCA
Alasan berikutnya terkait dengan anggota hakim yaitu adanya Conspiratory hakim-hakim PCA. Alasan terkait konspirasi hakim-hakim PCA ini muncul karena menurut  Cina  anggota  hakim  serta  perwakilan  negara  didominasi  oleh  pihak Filipina yang mana akan menghasilkan putusan yang tidak adil. Menurut penulis dalam  hukum  internasional,  mengenai  struktur  anggota  hakim  PCA  serta perwakilan pihak yang bersengketa sudah diatur sesuai dengan aturan yang ada. Hukum internasional mengaturnya sebagai berikut:
Hukum  acara  yang  berlaku  di  dalam  persidangan  Arbitrase  Internasional (dalam  hal  ini  PCA)  adalah  kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa  yang tertuang  pada  perjanjian  yang  mengikat  bagi  pihak-pihak.  Perjanjian  yang mengikat  dalam  sengketa  LCS  adalah  UNCLOS.  Proses  beracara  dalam  sengketa LCS ini meliputi:
1) Acara persidangan dilakukan melalui dua tahap yaitu tertulis dan lisan .
Pengajuan sengketa pertama kali diajukan pernyataan oleh Philiphina pada 22  Januari  2013  dan  pada  tanggal  19  Februari  2013,  Cina  menolak  adanya penyelesaian sengketa melalui PCA dengan menyerakan catatan verbal.
Dengan  adanya  penolakan  tersebut,  PCA  mengadakan public  hearing untuk menentukan yurisdiksi. Hakim-hakim dalam sidang berjumlah 5 (lima) . Hakim ditunjuk oleh President of the Internasional Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)  yaitu Judge Jean-Pierre  Cot  (Perancis);  Professor  Alfred  H.A. Soons (Belanda); dan yang menjadi ketua arbitrator dalam sidang PCA dalam sengketa LCS, Judge Thomas A. Mensah (Ghana). Serta Judge Stanislaw Pawlak (Polandia)  dan Judge Rüdiger  Wolfrum  (Jerman)  yang  ditunjuk  oleh Philiphina. PCA ini dibentuk pada 21 Juni 2013.
2) Dokumen-dokumen  diserahkan  sebelum  persidangan  secara  tertulis  dan tertutup

## 3) Pemanggilan saksi-saksi dan para ahli
4) Pemeriksaan  persidangan  dan  mendengar  pernyaatan  masing-masing  pihak yang bersengketa
Filipina menunjuk Mr. Jose C. Calida sebagai pengacara umum dari Filipina menggantikan Florin T. Hilbay; Mr. Paul S. Reichler, Mr Lawrence H. Martin, dan Mr.  Andrew  B.  Loewenstein  sebagai  penasihat  hukum  dari  Washington  dan Boston;  Professor  Bernard  H  Oxman  ( University  of  Miami  School  of  Law,  Miami ) sebagai  penasihat  hukum;  Professor  Philippe  Sands  QC  ( Matrix  Chambers, London)  sebagai  penasihat  hukum;  dan  Professor  Alan  Boyle  ( Essex  Court Chambers ,  London).  Cina  tidak  menunjuk  perwakilan  baik  konsulat  maupun penasihat hukum sehingga proses sidang hanya dihadiri oleh perwakilan Filipina.
Proses sidang yang ada terlihat berat sebelah, karena tidak ada perwakilan ataupun  pihak  yang  ditunjuk  oleh  Cina  dalam  penyelesaian  sengketa  mengenai wilayah LCS. Cina menganggap bahwa putusan yang dikeluarkan oleh PCA adalah menguntungkan pihak Filipina yang mana Filipina menunjuk beberapa penasihat hukum  dalam  sidang  di  PCA.  Menurut  Cina,  bahwa  biaya  selama  sidang  di  PCA dibiayai  oleh  Filipina  yang  dianggap  oleh  Cina  dalam  sidang  tersebut  terdapat konspirasi oleh hakim-hakimnya.
Hukum  beracara  dalam  PCA  sesuai  dengan  hukum  internasional,  bahwa PCA sifatnya independen yang mana tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun sehingga  putusan  yang  dikeluarkan  juga  sama  mengikatnya  dengan  badan peradilan  internasional  lainnya  seperti International  Court  of  Justice dan Internasional Tribunal for the Law of the Sea . Begitu pula dalam prosedur beracara bahwa  sidang  yang  tidak  dihadiri  oleh  salah  satu  pihak  yaitu  Cina  yang  bahkan tidak  mengikutsertakan  dirinya  dalam  persidangan  di  PCA,  menurut  J.  Sette Camara  ( Former  Permanent  Representative  to  the  United  Nations ),  peradilan arbitrase  tetap  dapat  memutus  perkara  untuk  kepentingan  pihak  Filipina  yang memiliki landasan kuat yaitu UNCLOS. Hakim-hakim ditunjuk oleh Presiden ITLOS secara  langsung  dan  hal  ini  sesuai  dengan  Hukum  Internasional  bahwa  apabila negara-negara  yang  bersengketa  gagal  dalam  menentukan  arbitratornya  dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan maka the United nations Model akan mempercayakan
penentuan  arbitrator  kepada  pihak  yang  berwenang  yaitu  dalam  sengketa  ini adalah  Presiden  ITLOS.  Sesuai  pula  dalam  UNCLOS  bahwa  arbitrator  haruslah merupakan orang yang berpengalaman dalam masalah maritime dan mempunyai reputasi  tinggi  dalam  hal  keadilan,  kemampuan,  dan  integritas.  Biografi  para arbitrator  menunjukkan  bahwa  mereka  mempunyai  reputasi  yang  tinggi  dalam hal keadilan, kemampuan, dan integritas. Ini dibuktikan oleh Presiden arbitrator dalam  sidang  di  PCA  ini  yaitu Judge Thomas  A.  Mensah,  ia  seorang  yang mempunyai  reputasi  tinggi.  Thomas  A.  Mensah  beberapa  kali  ditunjuk  untuk menyelesaikan  sengketa  hukum  laut  internasional  yaitu  dalam  sengketa  antara Irlandia  dengan  Inggris  mengenai The  “Mox  Plant  Case” dan  sengketa  antara Bangladesh dengan Myanmar mengenai penentuan batas wilayah maritim. Kedua sengketa hukum laut tersebut didasarkan pada UNCLOS. Ini membuktikan hakim yang  ditunjuk  oleh  Presiden  ITLOS  sangatlah  sesuai  dengan  syarat  menjadi arbitrator yaitu mempunyai reputasi yang tinggi.
UNCLOS  memberikan  penjelasan  mengenai  prosedur  arbitrase  yang dipakai apabila para pihak tidak setuju, maka prosedur tersebut dapat ditentukan sendiri  oleh  pengadilan  arbitrator,  dalam  hal  ini  PCA.  Bahwa  prosedur  yang dipakai oleh PCA adalah sesuai dengan UNCLOS dan PCA sudah melakukan yang terbaik dengan meyakinkan pihak untuk didengar alasan-alasannya serta melihat dokumen yang relevan yang kemudian akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Hukum  internasional  jelas  menganggap  bahwa  konspirasi  dalam jalannya sidang  penyelesaian  sengketa  hukum  laut  internasional  antara  Filipina  dengan Cina  tidaklah  terbukti  karena  menurut  proses  beracaranya  sudah  sesuai  dengan apa yang telah diatur.
Berdasarkan  atas  analisis  penulis  bahwa  pernyataan  yang  dipaparkan mengenai  alasan  adanya  konspirasi  hakim-hakim  PCA,  menurut  hukum internasional  tidaklah  memberikan  hasil  putusan  yang  tidak  mengikat  karena urutan hukum acara yang terdapat dalam PCA sudah sesuai dengan aturan yang ada. Sebab itu, alasan Cina mengenai adanya konspirasi hakim-hakim PCA, Penulis sangat tidak menyetujuinya.

## 3. Penguasaan  Wilayah  Laut  Cina  Selatan  yang  di  Klaim  Berdasarkan Kesejarahan
Alasan  penolakan  Cina  atas  putusan  PCA  yang  terakhir  mengenai penguasaan  wilayah  LCS  yang  diklaim  berdasarkan  kesejarahan  yang  dianggap diabaikan  oleh  hakim  PCA  sebagai  bahan  pertimbangan.  Alasan  mengenai pertimbangan kesejarahan yang tidak diikusertakan oleh PCA ini karena menurut Cina,  Cina  telah  menjelaskan  terkait  dengan  lintas  melintas  damai  selama  2000 tahun ke PCA saat proses pemeriksaan oleh PCA. Menurut Penulis, alasan ini tidak tepat karena dalam Putusan yang dikeluarkan oleh PCA sudah mengikutsertakan pertimbangan mengenai dokumen Buku Putih yang diserahkan oleh Cina ke PCA. Penulis setuju dengan putusan PCA mengenai tidak sahnya klaim sembilan garis putus  karena  menurut  PCA,  saat  Cina  melakukan  lintas  melintas  damai  beribu tahun  silam,  Cina  tidak  menerapkan  yurisdiksinya  secara  penuh  dan  tetap membiarkan kapal-kapal dari negara lain untuk melakukan penangkapan ikan. Hal tersebut, menurut PCA membuktikan bahwa Cina tidak memiliki kedaulatan laut teritorialnya  melainkan  wilayah  tersebut  dikategorikan  oleh  PCA  sebagai  laut lepas.  Selain  menurut  putusan  yang  dikeluarkan  oleh  PCA,  penulis  memaparkan argumen  terkait  dengan  penguasaan  wilayah  laut  yang  diklaim  berdasarkan kesejarahan  melalui  aturan  mengenai  hak  historis  bahwa  terdapat  3  (tiga)  hal mendasar yang menjadi bahan pertimbangan adanya hak historis 21 , yaitu:
1) Adanya penemuan
Wilayah  LCS  yang  diklaim  oleh  Cina  tidak  membuktikan  bahwa  wilayah tersebut  ditemukan  pertama  kali  oleh  Cina  mengingat  beberapa  negara  juga melakukan  kegiatannya  di  wilayah  LCS.  Hal  ini  menurut  penulis,  sulit ditentukan  penemu  wilayah  LCS  pertama  kali  karena  banyak  negara  sekitar wilayah LCS yang juga melintasinya.
21 JuridicalRegimeofHistoricWaters,IncludingHistoricBays,[1962]2Y.B.INT’LL.COMM’N1,2,UNDoc. A/CN.4/SER.A/1962/Add.1, reprinted in UN Doc. A/CN.4/143, available at http://untreaty.un.org/ilc/guide/  8_4.htm.    dalam  Judicial  Regime  of  Historic  Waters, Including Historic Bays, [1962], UN Doc. A/CN.4/143 dalam A Legal Analysis of Cina’s Historic Rights Claim in the South Cina Sea by Florian Dupuy and Pierre-Marie Dupuy, Hlm. 137.

## 2) Penguasaan efektif
Mengenai penguasaan efektif oleh Cina juga tidak terbukti karena bukan hanya negara  Cina  saja  yang  melakukan  kegiatannya  di  wilayah  LCS  melainkan  ada negara lain yang juga melakukan kegiatan di wilayah LCS.
3) Adanya tradisi lintas melintas yang lama secara turun menurun
Cina benar melakukan lintas melintas yang lama secara turun temurun, tetapi kembali lagi bahwa ada negara lain yang juga melintasi wilayah LCS meskipun tidak selama Negara Cina.
Selain  aturan  tersebut,  pendapat  ahli  yaitu  Hans  Kelsen  mengemukakan prinsip-prinsip perolehan wilayah, prinsip-prinsip tersebut meliputi:
1) Prinsip efektivitas
Prinsip  ini  jika  diterapkan  dalam  klaim  wilayah  LCS  oleh  Cina,  maka  klaim tersebut  tidak  diakui  oleh  hukum  internasional  karena  tidak  ada  peraturan hukum nasional Cina yang mengatur wilayah LCS yang diklaim.

## 2) Prinsip Uti Possidetis
Klaim  Tiongkok  atas  wilayah  LCS  menurut  prinsip  ini  juga  tidak  dapat  diakui oleh  hukum  internasional,  karena  wilayah  yang  diklaim  tidak  masuk  dalam peta resmi yang diakui oleh hukum internasional.
Dari  teori  yang  dijelaskan  diatas  bahwa  klaim  hak  bersejarah  oleh Tiongkok  tidak  dapat  menjadikan  wilayah  LCS  sebagai  wilayah  teritorial Tiongkok.  Meskipun  Tiongkok  memiliki  Buku  Putih  yang  menjadi  bukti  wilayah LCS  merupakan  wilayahnya  melalui  hak  bersejarah,  tetapi  sesuai  dengan  teori yang  ada  dan  aturan  yang  tertuang  dalam  UNCLOS,  wilayah  LCS  bukan  wilayah teritorial Tiongkok. Maka, menurut penulis alasan yang dipaparkan oleh Tiongkok ini menurut putusan PCA dan teori-teori yang ada adalah tidak dibenarkan.

## Penutup
Berdasarkan  pada  kajian  yang  diteliti  yang  telah  penulis  paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Tiongkok sebagai negara yang merupakan salah  satu  subjek  hukum  dalam  menolak  putusan  dari  PCA  dianggap  sebagai tindakan yang tidak menghormati hukum internasional terutama perjanjian yang
telah  diratifikasinya  yaitu  UNCLOS.  Bahwa  UNCLOS  merupakan  perjanjian internasional  yang  mana  terdapat  asas pacta  sunt  servanda yang  berhubungan erat dengan asas iktikad baik, yang apabila perjanjian internasional yaitu UNCLOS tidak  dipatuhi  maka  Tiongkok  dianggap  tidak  menghormati  perjanjian internasional tersebut.
Alasan penolakan yang lain menurut hukum internasional tidaklah beralasan yang  tepat  karena  hakikatnya  Tiongkok  dan  Filipina  wajib  tunduk  terhadap UNCLOS  begitupula  dalam  penyelesaian  sengketa.  Hukum  acara  yang  dilakukan oleh  PCA  sudah  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  sehingga,  putusan  yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat.
Penerapan  hak  historis  dalam  klaim  wilayah  oleh  Tiongkok  juga  kurang tepat karena klaim tersebut belum memenuhi unsur-unsur dalam pemberian hak historis.  Klaim  yang  diajukan  Tiongkok  berakibat  timbulnya  kesalahpahaman negara-negara pantai sekitar.

## Daftar Pustaka
Buku: Boer  Mauna,  Hukum  Internasional  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2015.
Jawahir  Thontawi  dan  Pranoto  Iskandar,  Hukum  Internasional  Kontemporer,
Refika Aditama, Bandung, 2006.
Huala  Adolf,  Hukum  penyelesaian  Sengketa  Internasional,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2004.
Malcom N Shaw QC, Hukum Internasional, Nusa Media, Bandung, 2013. Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2003. Zou Keyuan , Law of The Sea In East Asia , New York: RoutledgeTaylor and Francis Group , 2005.
Jurnal/Majalah: Faudzan  Farhana,  Memahami  Perspektif  Tiongkok  Dalam  Upaya  Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan, Jurnal Penelitian Politik, Volume 11 No. 1, 2014.
Florian  Dupuy  and  Pierre-Marie  Dupuy,  A  Legal  Analysis  of  Cina’s  Historic  Rights Claim  in  the  South  Cina  Sea,  The  American  Journal  of  International  Law, Volume 107 No. 1, January 2013
Ign.Agung  Setyawan,  Komunikasi  Negosiasi  China  Terhadap  Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan, Jurnal Komunikasi Massa, Volume 3 No.2, Juli 2010.
Prosiding  Simposium  Nasional,  Putusan  Permanent  Court  of  Arbitration  atas Sengketa  Filipina  dan  Cina,  Serta  Implikasi  Regional  yang  Ditimbulkannya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Agustus 2016
Sandy Nur Ikfal Raharjo, Sengketa Kepualauan Spratly: Tantangan bagi Indonesia Sebagai Ketua ASEAN 2011, Pusat Penelitian Politik, Juli 2011
Peraturan-peraturan:
Konvensi  Hukum  Laut  1982  / United  Nations  Covention  on  the  Law  of  the  Sea (UNCLOS)
Konvensi Wina 1969 / Vienna Convention on the Law of Treaty 1969
Sumber Internet:
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712- Press-Release-No-11-English.pdf http://www.un.org/depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications. htm