## PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA SESUAI PP NO. 99 TAHUN 2012 DI RUTAN BATAM
Said Afrizal ∗
Rumah Tahanan Negara Klas 1 Tanjungpinang

## Abstract
Government Regulation No. 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 32 of  1999 concerning Terms and Procedures for the  Implementation of Right of Detainees of Correctional Prisoners  dated  on 12 November 2012 regulates the terms and procedures for the implementation of the rights of the targeted citizens, especially the criminal acts of terrorism, narcotics and precursors of narcotics, psychotropic, corruption, crimes against state security and severe human rights crimes and other organized transnational crimes in its implementation still causes  some problems.  The problems are examined  in this study by the adopting a  normative research. The study found that there are problems  in the  law enforcement pertaining to  giving remission to certain prisoners of crimes. The principle of equality before the law,  is an absolute principle  of human rights, but PP. 99 of 2012 violates the principle of equality before the law because the limitation of remission in the PP. 99 of 2012 is considered as violating such principle.
Keywords: Remission, Prisoners, and Human Rights.

## Abstrak
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2012, yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan khususnya tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dalam pelaksanaannya masih menimbulkan beberapa permasalahan.  Permasalahan dalam penelitian ini diteliti dengan  menggunakan    penelitian hukum normatif. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam penegakan hukum dalam pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana tertentu. Asas persamaan di depan hukum merupakan asas mutlak dari hak asasi manusia, namun asas tersebut  dilanggar dalam pembatasan pemberian remisi dalam PP No. 99 Tahun 2012.
Kata Kunci: Remisi, Narapidana, dan Hak Asasi Manusia.
∗ Alamat korespondensi : lordprison40@gmail.com

## A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat harus memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengembangkan perilaku yang taat hukum, dan pelaku kejahatan harus belajar untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Asumsi ketiga, bahwa kontak dengan masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan dari reintegrasi itu sendiri. Pelaku kejahatan harus didekatkan dengan peran-peran normal sebagai warga masyarakat, anggota keluarga.
Remisi merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga agar setiap warga negaranya mampu beradaptasi dan berinteraksi secara sehat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Bahwa memenjarakan pelanggar hukum adalah kewajiban yang harus dilakukan atas dasar hukum yang berlaku, namun demikian, pemenjaraan bukan alat untuk memperburuk perilaku mereka. Pemasyarakatan harus diletakkan dalam konteks mengintegrasikan kembali mereka secara sehat dalam kehidupan masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarkatan yang disahkan ada tanggal 12 November 2012, telah memberikan batasan-batasan diberikannya remisi khusus untuk Tindak pidana antara lain: tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang dianggap merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat.
Permasalahan utama dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah diikutsertakannya lembaga terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Kepolisian Negara RI yang dalam hal ini sudah selesai tugasnya sampai tahap penuntutan. Instansi tersebut justru ikut menentukan apakah seseorang terpidana berhak mendapatkan remisi dan/atau pembebasan bersyarat terkait dengan persyaratan harus melengkapi persyaratan surat kesediaan bekerja sama dengan penegak hukum serta prosedur permohonan rekomendasi. Padahal sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat selama memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Sementara itu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menambah “hukuman” seorang narapidana berdasarkan ketentuan dianggap sebagai pihak yang bersedia bekerjasama atau tidak dengan instansi penegak hukum ( Justice Collaborator ). Karena pertimbangan seseorang sebagai Justice Collaborator atau tidak, sudah tercermin dalam pertimbangan hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana dalam amar putusan. Sehingga dalam penjatuhan pidana sudah mencerminkan segala hal termasuk sikap kooperatif dari terpidana sehingga tidak selayaknya seorang narapidana dihukum dua kali.

## B. Perumusan Masalah
Adapun penelitian ini dibuat dengan perumusan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Apakah pemberian Remisi merupakan hak semua narapidana?
2. Bagaimana  pelaksanaan dan penerapan Remisi terhadap narapidana tindak pidana tertentu yang terkait dengan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012?
3. Apakah dampak pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 dan solusi atas dampak terebut?

## C. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum secara normatif atau penelitian hukum secara kepustakaan 1 merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan pustaka lainnya yang lazimnya dinamakan data sekunder, untuk diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. 2
Obyek penelitian dalam penelitian ini merupakan Adapun obyek yang menjadi obyek penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.  Adapun obyek penelitian tersebut akan diolah dengan data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melalui studi kepustakaan, sehingga mendapatkan bahan-bahan hukum antara lain : peraturan perundang-undangan  di Indonesia, pendapat para ahli  yang diperoleh dari berbagai buku hukum, laporan jurnal, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.
Data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan akan diuraikan dalam pemaparan yang sistemik dan logis dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang telah ada beserta teori-teori yang secara tegas digunakan dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang ( statute approach ) yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.
Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif artinya seluruh data-data hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis digunakan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Sedangkan kualitatif artinya penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan dan norma-norma yang hidup berkembang dalam masyarakat.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Remisi
1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003 , hlm. 23-24.
2 Ibid. hlm. 14.
Remisi merupakan hak yang melekat pada setiap narapidana dan anak pidana yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Remisi merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak warga binaan di lembaga pemasarakatan.
Ketentuan ini bersesuaian dengan prinsip-prinsip dan standar hak asasi menusia yang telah diadopsi dan diterapkan oleh negara Indonesia. Dalam hal ini diatur dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. 3 Pasal 10 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik menyebutkan : “setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”.
Beberapa instrumen hak asasi manusia internasional yang juga telah diadopsi dalam regulasimengenai pemasyarakatan antara lain Regulasi PBB Nomor 663 C Tahun 1957 tentang Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners (Peraturan-peraturanStandar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana dan Tahanan) dan Resolusi PBB No. 40/33 tanggal 29 Nopember 1985 tentang StandardMinimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (peraturan-peraturan Standar Minimum bagipengadilan anak) atau lebih dikenal dengan The Beijing Rules .
Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi sosial dalam memperlakukan narapidana. Berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban warga binaan pemasyarakatan dalam perspektif hak asasi manusia di lembaga pemasyarakatan dengan sistem pembinaan yang dilakukan terhadap warga binaannya, dapat diperhatikan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 terdapat 10 prinsip dasar pembinaan narapidana, yaitu :
a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
b. Penjatuhan pidana tidak lagi di dasari oleh latar belakang pembalasan, ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan,perlakukan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan, satu-satunya derita yang dialami narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
c. Memberikan bimbingan dan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat, berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup.
d. Kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
3 Diratifikasi Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
e. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahatdaripada sebelum mereka dijatuhi pidana.
f. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para napi dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
g. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu, jugatidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali waktu tertentu.
h. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila, hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditamankan semangat kekeluargaan  dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah dengan kepercayaan yang dianut.
i. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak diri, keluarga dan lingkungannya,kemudian dibina/dibimbing kejalan yang benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusiayang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya akan kekuatan dirinya sendiri.
j. Narapidana dan anak didik hanya dipenuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu, untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik maka disediakan sarana
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah mengeluarkan aturan standard minimum berupa United Nations Standard Minimum Rules for Non Custodial Measures yang menegaskan perlunya pejabat yang berwenang mempunyai alternatif tindakan setelah pemidanaan ( post- sentencing alternative ) yangcukup luas untuk menghindari proses institusionalisasi dan membantu pelaku tindak pidana berintegrasi kembali kemasyarakat. Tindakan itu antara lalin meliputi remisi.
Secara individual setiap narapidana juga manusia yang memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang. Baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan persamaan didepan hukum tanpa membedakan jenis kasusnya. Dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) disebutkan : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum”. Hal yang sama diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwasetiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.
Pasal-pasal tersebut dibahasakan secara abstrak sehingga untuk mengkonkritkannya harus dibahasakan kembali ke dalam peraturan
perundang-undangan yang lebih khusus. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang debatebel. Sebagaimana dalam kasus moratorium yang sedang dibahas ini, para pakar berbeda-beda pendapat antara mereka yang menganggap pencabutan remisi merupakan penanggaran HAM, sedangkan ada pandangan yang  memandang pencabutan remisi tidak melanggar HAM. Adanya perbedaan pendapat di antara kedua kubu tersebut menunjukkan bahwa rumusan pasal tentang HAM di UUD 1945 maupun di undang-undang lainnya masih sangat abstrak.Menurut penulis, jika ingin mencari  kemanfaatan untuk rakyat maka terlebih dahulu harus didikotomikan antara keadilan rakyat disatu sisi dan keadilan korupsi disisi lain.
Rakyat memiliki hak untuk sejahtera, hak untuk bersekolah disekolah/perguruan tinggi yang baik, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat sesuai kemampuannya dan seterusnya.Pemerintah wajib melakukan upaya untuk pemenuhan hak- hak tersebut melalui pembangunan yangterencana dan berkeadilan.
Tetapi hak-hak tersebut sulit didapatkan oleh sebagian rakyat karena anggaran untuk itu banyak diselewengkan untuk kepentingan pribadi oknum penyelenggara negara yaitu korupsi sebagai salah satu tindak pidana tertentu yang mendapatkan remisi. Dengan demikiancukup alasan untukmengatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa yang menyengsarakan rakyat, menindas hak asasi rakyat, melumpuhkan kepastian dan keadilan hukum,  menghambat perkembangan demokrasi dan seterusnya.
Menurut konstitusi Indonesia,HAM ada yang dapat disimpangi dan adayang tidak. Hak narapidana memperoleh remisi dan pembebasan bersyaratdapat disimpangi dengan menerapkan syarat dan pembatasan dalam peraturan. Undang-undang Pemasyarakatan mendelegasikan ke peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak-haknarapidana tersebut, sehingga pembatasan hak tersebut tidak bertentangan dengan HAM dan undang-undang.
Tuntutan akan pemenuhan hak asasi manusia tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dasar manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam Pasal 1 angka1 Undang-Undang RI Nomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkathak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia berbagai regulasi telah dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam upayanya melakukan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak narapidana. Regulasi utama yang dijadikan rujukan dalam melindungi hak-hak narapidana adalah Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Berdasarkan undang-undang inilah berbagai aturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemasyarakatan dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk operasionalisasi sistem pemasyarakatan, antaralain :
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Negara Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana berhak :
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapatkan pendidikakn dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Menyampaikan keluhan;
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang;
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k. pembebasan bersyarat;
l. Mendapatkakn cuti menjelang bebas; dan
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang belaku.
Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan, pengurangan masa pidana atau remisi merupakan hak seorang narapidana, baik dewasa maupun anak- anak, sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 6 Undang- Undang RI Nomor 2 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan yang dimaksud dengan Warga Binaan Pemasayarkatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Remisi atau pengurangan hukuman selama narapidana menjalani hukuman pidana, juga berubah dari waktu kewaktu. Sistem kepenjaraan menempatkan remisi sebagai anugrah. Artinya remisi adalah anugrah dari pemerintah kepada narapidana. Dalam Gestichten Reglement, remisi hanya diberikan pada hari ulang tahun Belanda. Jadi remisi benar-benar sebagai anugrah belaka. Baru pada tahun 1950 berdasarkan Keppres No. 156/1950 remisi diberikan setiap ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sejak tahun 1950, remisi tidak lagi anugrah, tetapi menjadi hak setiap narapidana yang memenuhi persyaratan yang telah
ditetapkan. 4 Dalam sistem baru pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi) bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab itu remisi tidak sebagai hak seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugrah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapisebagai hak dan kewajiban narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya,ia berhak untuk mendapatkan remisi, sepanjang persyaratan yang lain terpenuhi.
Dalam  Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi tidak ditemukan pengertian mengenai remisi. Dalam hal ini dikatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RINo.174 Tahun1999 tentang Remisi “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara danpidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang  tersangkutan berkelakukan baik selamamenjalanipidana”. Pengertian remisi secara tegas tercantum dalam Pasal 1 angka6 Peraturan Pemerintah RI No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitupengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi  syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI NomorMM.90.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 tentangRemisi, maka yang dimaksud dengan remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana  yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana.Berdasarkan pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pemberian remisi disyaratkan adanya kriteria berkelakuan baik. Artinya bagi narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan remisi dan tidak perlu didahului dengan pengejuan permohonan oleh narapidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.32Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yangbebrbunyi : “setiap narapidana dan anak pidana yang selalma menjalani masa pidana berkelakukan baik berhak mendapatkan remisi”.
Sedangkan berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI No.28 Tahun 2006 tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hakasasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, remisi diberikan oleh Menteridalam suatu ketetapan menteri setelah mendapat
4 Harsono, 1995 : 25
pertimbangan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Berkelakukan baik; dan
b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana. Disamping memenuhi persyaratan diatas, persyaratan yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya remisi diberikan kepada narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, jenis-jenis  remisi pada dasarnya terdiri dari :
a. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekakan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; dan
b. Remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagaman dalalm setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Ketentuan di atas sesuai dengan Pasal 3 ayat(3) Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
a. Berbuat jasa kepada negara;
b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan;atau
c. Melakukan perbuatan yng membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 diatur pula mengenai Remisi susulan yang terdiri dari :
1. Remisi Umum Susulan, adalah Remisi Umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Remisi Khusus Susulan, adalah Remisi Khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap
Berdasarkan  Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun
1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang
diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
Untuk menjawab ini, kita perlu mengacu pada syarat-syarat bagi narapidana dan anak pidana untuk memperoleh remisi yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (2) dan (3) PP 99/2012:
(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang  telah memenuhi syarat: a.    berkelakuan baik; dan b.     telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. (3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan: a.   tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan b.   telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.”
Selain syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 34 PP 99/2012, persyaratan lain juga terdapat dalam Pasal 34A ayat (1) PP 99/2012 yang berbunyi:
“Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan: a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.”
Berdasarkan ketentuan di atas, terutama Pasal 34A ayat (1) huruf b
PP 99/2012,  khusus untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, baru dapat diberikan remisi jika narapidana yang bersangkutan telah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Jadi, persyaratan wajib telah membayar denda dan uang pengganti khusus ditujukan kepada pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi.
2. Pelaksanaan Dan Penerapan Remisi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  99 Tahun 2012  Tentang  Syarat  dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat  dan  Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan yang ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 12 November 2012.
Pertimbangan hukum dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat  dan Tata Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga Binaan Pemasyarakatan adalah :
a. Bahwa tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.
b. Bahwa pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
c. Bahwa ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Pada dasarnya Remisi diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 14 huruf I, yang diperkuat dengan kehadiran Keppres No.174 Tahun 1999 yang menjelaskan tentang 4 (empat) jenis remisi, yaitu : remisi umum, remisi khusus, remisi tambahan, remisi dasawarsa. Sedangkan dalam pemberian remisi bagi terpidana kasus korupsi berlaku ketentuan khusus telah diatur di dalam Pasal 34 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa remisi baru dapat diberikan setelah menjalani 1/3 masa hukuman pidana yang ia terima. (Pasal 34 ayat (3) PP No.28 Tahun 2006.
Di dalam Pasal 36 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2006, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berkelakuan baik; dan
b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berkelakuan baik;
b. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
c. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Seperti disebutkan dalam pertimbangan diatas, Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas PP No.32 Tahun 1999 tersebut, selain memperketat pemberian hak remisi dan asimilasi, Pemerintah juga memperketat pemberian hak bebas bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, narkoba (termasuk di dalamnya narkotika dan prekursor narkotika, dan psikotropika), terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya. Yaitu Pasal 34 tentang tata cara mendapatkan remisi, Pasal 36 tentang tata cara mendapatkan asimilasi , Pasal 39
tentang pencabutan asimilasi, dan Pasal 43 tentang Pembebasan Bersyarat.
Pembebasan bersyarat diberikan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil yang telah memenuhi syarat: telah menjalani masa pidana paling singkat dua per tiga masa pidana, paling sedikit sembilan bulan, berkelakukan baik selama sembilan bulan terakhir dihitung sebelum dua per tiga masa pidana, telah mengikuti program pembinaan, dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
Untuk napi tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah menjalani sekurang-kurangnya dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan. Kemudian telah menjalani asimilasi paling sedikit satu per dua dari sisa masa pidana yang wajib dijalani, telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dengan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI bagi WNI, dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi WNA.
Dalam Pasal 43A Ayat (2) PP Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan bahwa narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, ketentuan pembebasan bersyarat hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling sedikit lima tahun. Pembebasan Bersyarat diberikan oleh Menteri Hukum dam Hak Asasi Manusia setelah mendapatkan pertimbangan dari Dirjen Pemasyarakatan, dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
Pertimbangan untuk pembebasan bersyarat wajib disertai rekomendasi tertulis dari: Polri, BNPT, dan/ atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal narapidana melakukan tindak pidana Narkoba; Polri, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.  Rekomendasi sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis paling lama 12 hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Dirjen Pemasyarakatan seperti tertuang dalam  Pasal 43B Peraturan Pemerintah tersebut yang berbunyi :
“(1) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
(2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
(3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni: a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri. (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.“
Pasal 34 A ayat (1) huruf (a) dan (b), pasal 36 ayat (2) huruf (c), pasal 43 ayat (1) huruf (a) (b) (c) pada PP No. 99 Tahun 2012 dianggap bertentangan dengan Pasal 5 UU No 14 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang melarang adanya perlakuan dan pelayanan diskriminatif terhadap  narapidana. Dan juga bertentangan dengan Bab XA UUD 1945,  tentang hak-hak konstitusional setiap warga negara, termasuk tersangka, terdakwa, dan narapidana dimana tidak ada pembedaan dalam perlakuannya.
Dari sudut hirarkhi perundang-undangan, PP No. 99 Tahun 2012 bertentangan dengan UU No 14 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena substansinya merupakan norma baru yang bertentangan dengan filosofi, tujuan dan misi UU Pemasyarakatan 1995 itu sendiri. Jika pun dikehendaki ada pembatasan, tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28 J UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak asasi
hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan tidak boleh dengan peraturan perundangan di bawahnya.
Jika ada pembatasan-pembatasan terhadap hak-hak seperti yang tertuang dalam PP No.99 Tahun 2012 tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang atau Putusan Pengadilan dan tidak boleh didasarkan atas ketentuan di bawah Undang-Undang atau hanya direktif semata-mata dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri (Permen) atau peraturan Mahkamah Agung (Perma).  Hal ini telah diatur di dalam UUD 1945 (Pasal 28 J) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, begitu pula menurut doktrin hukum perundang-undangan.
Undang-Undang Pemasyarakatan  merupakan lex specialis dari tujuan penghukuman (Pasal 10 KUHP) jo Pasal 103 KUHP sehingga tidaklah dapat ditetapkan pengaturan yang bersifat “lex specialis” lagi terhadap undang-undang yang bersifat lex specialis. Kebijakan pemerintah menetapkan PP No.  99 Tahun 2012 adalah kewenangan eksekutif yang telah membatasi hak asasi warga binaan yang seharusnya merupakan kewenangan legislatif kecuali dilakukan perubahan terhadap UU Pemasyarakatan terlebih dulu. Pertentangan nyata dalam suatu peraturan perundangan, apalagi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah batal demi hukum dan implikasinya adalah pelanggaran terhadap hak sosial, ekonomi, hak politik warga binaan.
Remisi berhak didapatkan oleh setiap Narapidana dan Anak yang berlakelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Persyaratan berkelakuan baik dibuktikan dengan:
a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.
Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana tertentu, yaitu : terorisme, narkotika dan precursor narkotika, psikotropika (hanya narapidana yang dipidana penjara minimal 5 tahun), korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi dengan syarat tambahan, yaitu :
a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Dinyatakan dengan pernyataan tertulis dan dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum yang menangani kasusnya, antara lain :
1) Komisi Pemberantasan Korupsi
2) Kepolisian Negara Republik Indonesia
3) Kejaksaan Republik Indonesia 4) Badan Narkotika Nasional JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Remisi diberikan oleh Menteri yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri. Untuk remisi dalam tindak pidana tertentu di atas, harus telah mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait yaitu dalam waktu paling lama 12 hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri. Menteri terkait adalah menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan. Sedangkan pimpinan lembaga terkait antara lain Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Anak Pidana dan Narapidana yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun atau narapidana yang berusia di atas 70 tahun atau yang menderita sakit berkepanjangan yang dibuktikan dengan surat dokter, selain narapidana yang dipidana dengan tindak pidana tertentu diatas, dapat diberikan remisi oleh menteri setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.
Selain Narapidana dan Anak Pidana Warga Negara Indonesia, remisi juga merupakan hak bagi Narapidana dan Anak Pidana (Pasal 11 ayat (2) Kepres No. 174 Tahun 1999). Remisi tidak dapat diberikan dalam tahun pertama setelah pencabutan pembebasan bersyarat atau asimilasi (proses pembinaan Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat) yang dikarenakan Narapidana dan Anak Didik Permasyarakatan melanggar ketentuan asimilasi.
Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi merupakan peraturan pelaksana dari PP No. 32 Tahun 1999. Berdasarkan Pasal 54A PP No. 99 Tahun 2012, peraturan pelaksanaan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti. Dikarenakan belum adanya pengganti Kepres ini, maka peraturan pelaksana ini tetap berlaku.
Undang-Undang Permasyarakatan itu sendiri adalah perwujudan dan ratifikasi Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap para pelanggar hukum (Tahun 1955). Konvensi tersebut belum ada Undang-Undang pelaksanaannya kecuali untuk Protokol Larangan Perdagangan Manusia sehingga ketentuan mengenai syarat justice collaborator (JC) dalam PP No. 99 Tahun 2012 khusus bagi narapidana korupsi dan bagi teroris serta narapidana narkoba terlalu dini dan tidak
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
ada landasan hukum perundangannya. Selain itu, ketentuan Konvensi PBB tersebut di atas selalu merujuk pada prinsip hukum nasional dan konstitusi Negara peratifikasi sedangkan asas legalitas termasuk asas umum hukum pidana nasional sejak lama.
Ketentuan memperketat syarat remisi, asimilasi dan bebas bersyarat dengan alasan tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba telah menimbulkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat atau korban. Kekeliruan ini menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat sesungguhnya termasuk alasan pemberatan hukuman yang merupakan wewenang (yudikatif) majelis hakim, bukan wewenang kebijakan eksekutif.
PP No. 99 Tahun 2012 secara teologis dan gramatikal ternyata digunakan hanya untuk “memperpanjang masa hukuman” narapidana korupsi, terorisme dan narkoba bukan untuk menimbulkan efek jera. Karena persyaratan ketat dalam peraturan tersebut menambah penderitaan yang tidak perlu dan melampaui batas kemanusiaan yang diakui universal dalam perlakuan terhadap para pelanggar hokum.
Ketentuan justice collaborator sebagai syarat pemberian remisi dan bebas bersyarat terhadap pelaksanaan pidana di Indonesia adalah pelanggaran HAM dan berpotensi terjadi “pemerasan terselubung”. Yang kedua, ketentuan justice collaborator dalam PP No. 99 Tahun 2012 tidak relevan dengan masa pembinaan warga binaan karena syarat justice collaborator seharusnya bagian dari strategi penyidikan yang bertujuan membongkar organisasi kejahatan dengan kompensasi keringanan hukuman atau pembebasan dari penuntutan.
Solusi dari masalah ini bukan terletak pada membangun sebanyak- banyak Lembaga Permasyarakatan, akan tetapi membangun sistem peradilan pidana yang membatasi masuknya perkara ke dalam sistem itu sendiri antara lain membatasi jenis dan jumlah perkara yang ditangani Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Perkara pidana ringan diselesaikan melalui “out of court settlement” yang merujuk pada nilai- nilai Pancasila yang dikenal sebagai “restorative justice” .
Selain itu meningkatkan pengawasan horizontal dan vertikal terhadap integritas dan profesionalitas petugas Lembaga Permasyarakatan lebih signifikan daripada mengeluarkan kebijakan pengetatan remisi terhadap narapidana korupsi, terorisme dan narkoba. Jika pun dikehendaki ada pembatasan, tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28 J UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dan tidak boleh dengan peraturan perundangan di bawahnya. Payung hukum pemberian remisi dan pembebasan bersyarat harus diperbaiki terlebih dahulu setelah semua perangkat kebijakan siap, baru bisa diumumkan untuk diterapkan segera.
Selain fakta tersebut diatas, pembatasan pemberian remisi tersebut diatas juga bertentangan dengan konspesi Hak Asasi Manusia yang telah secara tegas diakui oleh negara hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan
Indonesia telah memberikan Hak Asasi Manusia pengakuan dengan tegas. Oleh karena itu, setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama oleh hukum.
Pembatasan pemberian remisi jelas memberikan perbedaan perlakuan antara para warga binaan. Sehingga tujuan dari lembaga permasayarakan keluar dari makna untuk memberikan rehabilitasi bagi warga binaan. Tujuan dari lembaga permasyarakatan adalah rehabilitasi.
Berdasarkan uraian diatas, secara faktual pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat  dan Tata Cara Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  adalah bertentangan dengan pengakuan hak Asasi Manusia dan konsep rehabilitasi dalam lembaga permasyarakatan di Indonesia.
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk mendorong agar mendapatkan penegakan hukum yang lebih efektif melalui justice collabolator. Peranan justice collabolator merupakan hal yang diharapkan dari peraturan pemerintah tersebut.
3. Dampak Pelaksanaan dan Penerapan Remisi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang  Syarat  dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Penerapan PP 99 Tahun 2012 memberikan dampak pandangan yang pro dan juga kontra mengenai remisi bagi tindak pidana tertentu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam Pasal 34 PP Nomor 32 Tahun 1999 disebutkan secara eksplisit bahwa remisi merupakan hak setiap narapidana. Walaupun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan remisi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pun menyatakan bahwa remisi merupakan sebuah hak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejahat apapun perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana, terpidana tersebut tetap dilekati dengan hak untuk mendapatkan remisi. Sebagai contoh penerapan PP 99 Thaun 2012 yang mendapatkan pandangan yang pro dan kontra yaitu terpidana korupsi, karena seorang terpidana korupsi pun memiliki hak untuk mendapatkan remisi.
Dalam sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, tidak ada pembedaan nomenklatur antara terpidana korupsi dengan terpidana tindak pidana lain. Pasal 1 butir 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menyebut narapidana dengan istilah warga binaan pemasyarakatan. Terpidana korupsi pun juga disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan. Dengan demikian, terpidana korupsi memiliki hak yang sama dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, pemberian remisi kepada terpidana korupsi merupakan salah satu bentuk dari keadilan. Hal ini dikarenakan dengan memberikan remisi kepada terpidana korupsi pada hakikatnya merupakan pemberian hak kepada mereka yang berhak menerimanya.
Dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan pasal tersebut, kita mengetahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama atau lazimnya disebut Equality before the Law . Hal ini berarti bahwa terdapat persamaan kedudukan di hadapan hukum dimana setiap orang tidak boleh dikesampingkan hak dan kewajiban, walaupun dia telah melakukan kejahatan.
Penghentian pemberian remisi kepada terpidana korupsi merupakan penentangan terhadap pasal tersebut. Hal ini dikarenakan setiap orang dianggap sama dan setara sehingga ketika remisi diberikan kepada terpidana kejahatan yang lain, terpidana korupsi haruslah dianggap berhak  untuk mendapatkan hak tersebut. penghentian remisi yang dilakukan secara terbatas menyebabkan terjadinya pembedaan perlakuan pemberian remisi dimana untuk pelaku tindak pidana umum akan tetap diberikan dan pelaku tindak pidana khusus tidak diberikan. Kebijakan ini merupakan bentuk dan perlakuan yang diskriminasi terhadap narapidana.
Selain itu, terjadi perubahan paradigma dalam menangani pelaku tindak pidana di Indonesia. Penanganan tindak pidana yang awalnya berorientasi pada pembalasan negara terhadap pelaku tindak pidana berubah menjadi berorientasi pada pembinaan dan re-integrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat. Dengan demikian, Prinsip-prinsip perlakuan terhadap para pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip-prinsip kepenjaraan menjadi prinsip-prinsip pemasyarakatan,
Pada konferensi Lembaga tahun 1964 dirumuskan 10 prinsip untuk pembimbingan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Salah satu prinsip dari adanya sistem pemasyarakatan adalah Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Hal ini berarti bahwa hilangnya kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dapat dibebankan kepada terpidana. Hal ini pun telah dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana maupun anak pidana berdasarkan pada asas-asas, yang salah satunya adalah Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Hal ini berarti bahwa warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain, termasuk pemberian remisi. Dengan demikian, semua hak-hak lain selain adanya kehilangan kemerdekaan haruslah dipenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan remisi.
Berkaitan dengan pemberian remisi bagi terpidana korupsi dapatlah dirujuk pendapat dari Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah yang menyatakan bahwa: 5
“… Moratorium tersebut bertentangan dengan United Nations Convention Against Corruption 2003 khususnya pada Pasal (Article) 30 Ayat 5 yaitu : “ Each State Party shall take into account the gravity of the offences concerned when considering the eventuality of early release or parole of the persons convicted of such offences”. (Setiap negara peserta wajib memperhitungkan ringan/beratnya kejahatan yang bersangkutan ketika mempertimbangkan kemungkinan pembebasan yang di percepat atau pembebasan bersyarat bagi orang-orang yang dihukum karena tindak pidana) dan Indonesia sudah sebagai bangsa yang aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah turut menandatangani konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 tersebut dan merativikasikannya kedalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against
Corruption 2003” .
Dengan demikian, jelaslah bahwa hukum internasional pun secara implisit mengakui bahwa sudah selayaknya hak untuk mendapatkan remisi diberikan kepada terpidana korupsi tanpa harus dihalang-halangi. Pada dasarnya, remisi merupakan salah satu alat pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan yang berfungsi untuk mempercepat upaya meminimalisasi pengaruh prisonisasi, untuk mempercepat proses pemberian tanggung jawab di dalam masyarakat luas, sebagai alat modifikasi perilaku dalam proses pembinaan selama di dalam lembaga pemasyarakatan, secara tidak langsung dapat mengurangi gejala over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, dan dalam rangka efisiensi anggaran Negara. Dengan demikian, tidak sepatutnya pemberian remisi terhadap terpidana korupsi dihentikan mengingat banyaknya fungsi yang dijalankan dalam pemberian remisi.
Terpidana korupsi adalah para koruptor yang telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa atau extrordinary crime ,yang dalam menangani kejahatan ini, diperlukan suatu mekanisme yang luar biasa atau extraordinary measure . Tindak pidana korupsi ini terus berkembang akibat adanya kemajuan ekonomi, dan telah merasuki seluruh sendi- sendi kehidupan bernegara dan memberikan dampak yang masifkepada rakyat Indonesia. Hal ini seharusnya ditangani oleh Pemerintah secara tegas, agar kesejahteraan masyarakat tidak semakin terusik akibat korupsi. Terdapat empat sifat korupsi sebagai extraordinary crime, antara lain:
5 Widya Puspa Rini Soewarno, Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Pemasyarakatan, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta,2012, hal. 97
a. Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. Dalam hal ini, praktik korupsi menjadi mata rantai yang senantiasa menghantui sistem pemerintahan,dan juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.
b. Korupsi merupakan white-collar crime atau kejahatan kerah putih. Secara konseptual, kejahatan yang termasuk dalam white-collar crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang berstatus sosial ekonomi tinggi yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Clinard dan Quienney dalam bukunya, yakni: “Occupational crime consists of offenses commited by individual for them selves in the course of their occupations and the offenses of employees against their empolyers , ”
Korupsi ini sangat dekat pula dengan kekuasaan bahkan dikatakan pula bahwa korupsi dan korupsi ibarat dua sisi dari satu mata uang. Semakin tinggi tingkat kekuasaan seseorang maka semakin rentan orang tersebut pada praktik korupsi. Hubungan korupsi dengan kekuasaan ini menjadi suatu dasar yang dapat menjustifikasi penolakan pemberian remisi bagi terpidana remisi. Remisi diberikan kepada terpidana dengan suatu mekanisme permohonan yang diajukan pada saat-saat tertentu. Pemberian remisi ini diberikan berdasarkan keputusan menteri dengan mekanisme didalam hukum tentang remisi. Mengenai hal ini maka jelaslah pihak yang memiliki hak untuk memberikan remisi adalah orang yang memiliki kewenangan tersebut sesuai dengan kekuasaan dan jabatannya.  Hal ini menyebabkan mudahnya pemberian remisi akibat dari terpidana korupsi akibat dari pejabat berwenang yang memiliki kekuasaan mulai melakukan praktik KKN dan menimbulkan adanya obral remisi. Obral remisi ini pun pada tahun 2014 telah menjadi isu hangat yang diperbincangkan. Obral remisi ini juga terjadi karena adanya permainan uang oleh terpidana korupsi yang melakukan suap.
Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang rumit, sehingga tidak mudah untuk membuktikannya. Tindakan ini dilakukan sedemikian rupa dan berhati-hati sehingga tidak meninggalkan jejak yang dapat kemudian digunakan untuk melawan mereka. Umumnya modus operandi dimulai dari tahap formulasi kebijakan keuangan negara, ( budget policy formulation ), perencanaan operasional anggaran keuangan negara hingga impelemtasi anggaran keuangan negara, yang biasanya dilakukan dalam bentuk program bantuan sosial.Untuk menyelesaikan masalah inipun, muncul isu untuk menyelesaikan pembuktian terbalik secara penuh dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang telah juga diterapkan beberapa Negara.
Korupsi adalah kejahatan yang memiliki dampak dalam jangka panjang bagi warga negara. Tindakan korupsi terjadi akibat adanya kewenangan yang dimonopoli tanpa ada transparansi, contohnya korupsi APBN. Korupsi  APBN akan membuat adanya pagu anggaran yang kehilangan sejumlah uang, sehingga akan mempengaruhi program
Ppemerintah yang dibiayai pagu anggaran tersebut. Dampaknya selama setahun ke depan, program yang sebenarnya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan warga negara melalui program tersebut justru terhambat. Contohnya, menurut Indonesia Corruption Watch pada tahun 2014 Indonesia telah mengalami kerugian sebesar Rp 5,29 T Keempat alasan diatas merupakan dasar yang valid , untuk kemudian dapat dilakukan pengkategorian korupsi sebagai tindak pidana luar biasa yang sangat berbeda dengan tindak pidana umum lainnya. Sehingga, harus ditindak dengan mekanisme luar biasa yang salah satunya adalah dengan tidak memberikan remisi bagi terpidana korupsi. Hal ini merupakan  tindakan negara untuk menyeimbangkan kerugian yang diakibatkan. Selain itu, menimbang dari perkembangan korupsi di Indonesia, masih menyebabkan Indonesia terpuruk dilihat dari Corruption Perceptions Index 2014 Indonesia masih menempati peringkat 107 (seratus tujuh). Angka ini menunjukan bahwa korupsi di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, tindakan tegas ini sebenarnya adalah untuk melakukan suatu perubahan yang transformatif dan suatu solusi untuk menekan angka korupsi, sehingga nantinya kerugian masyarakat dapat semakin ditekan.
Didalam teori hukum pidana, dikenal setidaknya tiga teori dasar yang memberikan penggambaran mengenai tujuan pemidanaan, yaitu: teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Namun, dalam penerapannya tidak ada penggunaan satu teori secara mutlak. Pada akhirnya berdasarkan teori-teori ini dan perkembangan zaman, disarikan tujuan pemidanaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi penjahat sendiri, membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana, membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan tindak pidana tertentu,serta memberikan suatu efek jera ( deterrence effect ) bagi pelaku tindak pidana.
Tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan mekanisme pengaturan para terpidana yang sesuai dengan karakter dan sifat masing-masing tindak pidana. Dalam hal ini, korupsi, telah dijelaskan pada bagian sebelumnya merupakan tindak pidana luar biasa, artinya disini diperlukan suatu penanganan yang luar biasa agar tujuan pemidanaan menjadi dapat terwujud. Namun, hal ini akan menjadi suatu angan-angan saja apabila negara tidak membuat kebijakan yang secara tergas terkait remisi korupsi. Remisi yang pada hakikatnya adalah pengurangan masa tahanan atau suatu “diskon” bagi terpidana.
Pada peraturan yang berlaku, bagi terpidana korupsi ada syarat- syarat khusus sebelum mendapatkan remisi, namun sebenarnya syarat yang seperti apapun hendak dijadikan dasar remisi hanya akan membuat pencapaian tujuan pemidanaan terhambat. Pasalnya, korupsi yang pada hakikatnya adalah delik ekonomi yang merugikan negara dan menguntungkan diri sendiri dilakukan berdasarkan greed atau keserakahan , dimana dengan mekanisme remisi maka akan ada perhitungan-perhitungan yang nantinya akan mempercepat seorang
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
terpidana korupsi keluar dari lembaga pemasyarakatan. Perhitungan  ini dapat dihitung secara ekonomis oleh koruptor, dan dibandingkan dengan jumlah korupsi yang telah dilakukan, akan membuat terpidana korupsi akan secara tenang menikmati masa tahanannya karena tahu adanya suatu percepatan yang dapat diterimanya akan membuat perhitungan uang hasil korupsi dibandingkan kerugian selama mendekam dalam masa tahanan tetap saja memberikan keuntungan.
Hal ini juga berlaku bagi para calon koruptor yang dengan melihat bahwa remisi akan menjadi alat untuk keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan mudah sehingga anasir hukuman, yang berguna untuk menakut-nakuti sesorang agar tidak melakukan tindak pidana menjadi berkurang dan pada akhirnya ditakutkan peningkatan korupsi menjadi sulit dibendung.
Selain itu, sebenarnya Sistem Pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegritas dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya self-propelling adjusment menuju ke arah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan. Pengurangan masa tahanan yang akan mengurangi efek juga juga mengurangi esensi penting dari sistem pemasyarakatan yaitu masa tahanan adalah masa pembinaan, mengingat karakterikstik tindak pidana korupsi yang luar biasa ini.
Secara hukum, pemberian remisi diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I diatur bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

## E.   Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulisan mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1. Remisi merupakan hak yang melekat pada setiap narapidana dan anak pidana yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan. Remisi merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak warga binaan di lembaga pemasarakatan.  Ketentuan ini bersesuaian dengan prinsip-prinsip dan standar hak asasi menusia yang telah diadopsi dan diterapkan oleh negara Indonesia.
2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah bertentangan dengan pengakuan hak Asasi Manusia dan konsep rehabilitasi dalam lembaga permasyarakatan di Indonesia
3. Terjadi pro dan kontra atas remisi yang diberikan kepada narapidana. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dianggap telah melanggar hak-hak pembebasan bersyarat dan juga azas persamaan terhadap para narapidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Widya Puspa Rini Soewarno. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Pemasyarakatan. Jakarta : Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.