## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 3  (2024) https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1295           pp. 163-182

## Research Article
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan)
Ayu Pramudia Kusuma Wardani 1 , Khuriyah 2
1. UIN Raden Mas Said Surakarta; ayuhimura10@gmail.com
2. UIN Raden Mas Said Surakarta; khuriyah98@gmail.com
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  February 06, 2024 Revised :  March 17, 2024 Accepted :  April 01, 2024 Available online    :  June 10, 2024
How to Cite: Ayu Pramudia Kusuma Wardani and Khuriyah (2024) “Dowry and Panaik Money from an Islamic View (Case Study of Makassar Bugis Community Marriages in Asmat Regency, South Papua)”, al- Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(3), pp. 163 – 182. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1295.
Dowry and Panaik Money from an Islamic View (Case Study of Makassar Bugis Community Marriages in Asmat Regency, South Papua)
Abstract. This  study  aims  to  explain  the  views  of  Islamic  law  on  dowry  in  marriages  of  the  Bugis Makasar  community  in  Asmat  Regency, South  Papua,  the  views  of  Islamic  law  on  Money  panaik  in marriages of the Bugis Makasar community in Asmat Regency, South Papua, and the views of the Bugis Makasar  community  on  the  implementation  of  dowry  and  Money  panaik  in  marriage.  Within  the Makasar Bugis ethnic group, several cultural groups and ancestral traditions are still practiced today. Including those carried out at wedding ceremonies. Before someone can get married, it is mandatory in Bugis society to give “Uang Panai” to the woman's family. In Bugis society, it is as if the bride's money determines  whether  a  marriage  will  take  place,  and  if  it  is  not  fulfilled  then  the  marriage  can  be

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
postponed or cancelled. Even though in the Islamic perspective it mandates the concept of "dowry", the Bugis community also considers panai money as an important requirement that must be fulfilled by the groom. In this case, every individual in society has their own perception of panai money, so its position in Bugis society becomes very important. In the Makassar Bugis community who live in Asmat Regency, South Papua, in fact it has a big impact on women, when men give panai money to women, after marriage, men feel they have a lot of power in their daily lives. day. This can be proven by the fact that men feel that they are kings, they don't want to work, and only stay at home. Meanwhile, wives who work earn a living to meet their living needs. This research uses a qualitative approach method by  conducting  observations  and  interviews  with  samples  that  we  have  determined  and  reviewing several sources of information from documents that support this theory and research so that it can run as  it  should.  And  coupled with  library  research,  what  is  meant  by  library  research  is  carried  out  to obtain data from several scientific works related to panai money'. The research results show that: First, in Islamic law a dowry is a gift from a man to the woman he marries, which then becomes the wife's full property. A person is free to determine the form and amount desired because in Islamic law there is no provision or limit on the dowry, but it is Sunnah that the dowry be adjusted to the ability of the man (future husband). In fact, in Islam it is recommended not to burden the prospective husband or the man in terms of dowry giving. Second, in Islamic law there are no provisions governing the amount or limits of panaik money. However, the law is mubah (permissible) and is left to the traditions of the local community in accordance with the mutual agreement of both parties. Third, the Makasar Bugis Community  in  Asmat  Regency,  South  Papua  can  understand  that  Panaik  money  is  one  of  the  pre- requisites that must be implemented by the prospective groom. If this is not done, then it is very likely that the application will be rejected because Panaik money is one of the social status and pride of the prospective  bride  if  her  Panaik  money  is  high,  however,  considering  the  development  and understanding of the Makasar Bugis community who live in Asmat Regency, South Papua, currently there is little experience The shift depends on the agreement of both parties (future husband and wife). This article contributes to the view of Islamic law regarding dowry in marriages of the Bugis Makasar community  in  Asmat  Regency,  South  Papua,  the  view  of  Islamic  law  regarding  Panaik  money  in marriages of the Bugis Makasar community in Asmat Regency, South Papua.
Keywords: Dowry, Panaik money, Bugis Customs, Islamic Law.
Abstrak: Studi  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  pandangan  hukum  Islam  terhadap  mahar  dalam perkawinan masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan, pandangan hukum Islam terhadap  Uang  panaik  dalam  perkawinan  masyarakat  Bugis  Makasar  di  Kabupaten  Asmat  Papua Selatan, dan pandangan masyarakat Bugis Makasar terhadap implementasi mahar dan Uang panaik dalam  perkawinan.  Dalam  kelompok  etnis  Bugis  Makasar  beberapa  kelompok  budaya  dan  tradisi leluhur masih dipraktekkan pada masa saat ini. Termasuk yang dilakukan pada upacara pernikahan. Sebelum  seseorang  dapat  menikah,  sudah  menjadi  suatu keharusan  dalam  masyarakat  Bugis  untuk memberikan “Uang Panai” pada keluarga wanita. Dalam masyarakat Bugis, uang pengantin inilah yang seolah-olah menjadi penentu akan berlangsungnya sebuah pernikahan, dan jika tidak terpenuhi maka pernikahan  tersebut  bisa  ditunda  atau  dibatalkan.  Meskipun  di  dalam  pandangan  Islam mengamanatkan  konsep  “Mahar”,  akan  tetapi  bagi  Mayarakat  Bugis  juga  menganggap  uang  panai sebagai syarat penting yang harus dipenuhi oleh pengantin pria. Dalam hal ini setiap individu dalam masyarakat mempunyai persepsi masing-masing terhadap uang panai, sehingga kedudukannya dalam masyarakat  Bugis  menjadi  sangat  penting.  Di  dalam  lingkungan  masyarakat  Bugis  Makasar  yang tinggal  di  Kabupaten  Asmat  Papua  Selatan  pada  kenyataannya  sangat  mempunyai  dampak  kepada pihak  perempuan,  ketika  pihak  laki-laki  memberikan  uang  panai  kepada  pihak  perempuan,  setelah menikah,pihak  laki-laki  merasa  sangat  memiliki  kekuasaan  di  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dapat dibuktikan dengan laki-laki merasa bahwa dirinya raja,mereka tidak mau bekerja, dan hanya di rumah saja.Sedangkan istri yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara kepada sampel  yang  telah  kami  tentukan  serta  mengkaji  beberapa  sumber  informasi  dari  dokumen  yang mendukung  teori  dan  penelitian  ini  sehingga  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Dan  ditambah dengan  penelitian  pustaka  (library  research),sedangkan  yang  dimaksud  dengan  penelitian  pustaka

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
dilakukan  untuk  memperoleh  data  dari  beberapa  karya  ilmiah  terkait  dengan  uang  panai’.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa:  Pertama,  Di  dalam  hukum  Islam  mahar  merupakan  pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh.  Seseorang  bebas  menentukan  bentuk  dan  jumlah  yang  diinginkan  karena  didalam  hukum Islam  tidak  ada  ketentuan  jumlah  atau  batasn  mahar  namun  disunnahkan  mahar  itu  disesuaikan dengan  kemampuan  pihak  laki-laki  (calon  suami)  bahkan  dalam  Islam  dianjurkan  untuk  tidak memberatkan calon suami atau pihak laki-laki dalam hal pemberian mahar. Kedua, Di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah atau batasan uang panaik. Namun demikian hukumnya  mubah  (dibolehkan)  dan  diserahkan  pada  tradisi  masyarakat  setempat  sesuai  dengan kesepakatan  bersama  kedua  belah  pihak.  Ketiga,  Masyarakat  Bugis  Makasar  di  Kabupaten  Asmat Papua  Selatan  dapat  memahami  bahwa  Uang  panaik  merupakan  salah  satu  pra  syarat  yang  harus dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki. Jika itu tidak dilakukan maka kemungkinan besar lamaran itu ditolak karena Uang panaik sebagai salah satu status sosial dan kebanggaan pihak calon mempelai  wanita  jika  uang  panaiknya  tinggi,  namun  demikian  mengingat  perkembangan  dan pemahaman  masyarakat  Bugis  Makasar  yang bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Asmat  Papua  Selatan dewasa ini sedikit mengalami pergeseran tergantung kesepakatan kedua belah pihak( calon suami dan calon istri). Artikel ini berkontribusi pada bagiamana pandangan hukum Islam terhadap mahar dalam perkawinan masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan, pandangan hukum Islam terhadap  Uang  panaik  dalam  perkawinan  masyarakat  Bugis  Makasar  di  Kabupaten  Asmat  Papua Selatan.
Kata Kunci: Mahar, Uang panaik, Adat Bugis, Hukum Islam..

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  Sunnah  Rasul  SAW  yang  bertujuan  untuk melanjutkan  keturunan  dan  menjaga  manusia  agar  tidak  terjerumus  ke  dalam perbuatan yang sama sekali tidak diinginkan oleh syariat. Untuk itu, perkawinan baru dianggap  sah  apabila  memenuhi  rukun  dan  syaratnya.  Salah  satu  syarat  tersebut adalah adanya mahar yang merupakan hak istri dan wajib hukumnya.
Mahar merupakan suatu tanda kesungguhan laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang  akan  dinikahinya,  yang  dimana  mahar  tersebut  akan  menjadi  hak  milik  istri secara penuh. Seseorang bebas dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar yang diinginkan karena memang tidak ada batasan dalam syariat islam mengenai mahar, akan  tetapi  mahar  itu  disunnahkan  yang  sesuai  dengan  kemampuan  pihak  calon suami. Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Mahar secara etimologi artinya maskawin, dan secara terminology artinya pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami dan sebagai bentuk kecintaan kepada calon istrinya. Mengenai bentuk, jenis, besar dan kecilnya jumlah mahar tidak ditentukan dalam Al- Qur’an dan Hadist, sebab hal ini ditentukan atau disesuaikan dengan  kemampuan  calon  mempelai  laki-laki  dan  atas  dasar  kerelaan  dari  pihak calon  mempelai  perempuan.  Mahar, shadaq merupakan  maskawin  yang  wajib  ada dalam  pelaksanaan akad  nikah.  Islam mengangkat  derajat  dan  mewajibkan  wanita untuk menerima maskawin yang diberikan oleh calon  suami. Mengenai jumlah/besar kecilnya maskawin ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Adanya maskawin bukan  berarti  menjadi  harga  beli atau  harga  jual seorang perempuan. Akan tetapi,

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
maskawin  ini  sebagai  bentuk  bahwa  seorang  laki-laki  membutuhkan  perempuan. (Syamsiah Nur 2022).
Perkawinan  adat Bugis  selain  mahar  yang  merupakan  salah  satu  syarat  sah, “uang panaik” juga merupakan adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki - laki dalam bentuk uang. Uang panaik adalah uang hantaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki- laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. Mahar dan Uang panaik memang hampir mirip,  yaitu  sama-sama  merupakan  kewajiban.  Namun  kedua  hal  ini  sebenarnya berbeda.  Mahar  merupakan  kewajiban  dalam  Islam,  sedangkan  Uang  panaik merupakan kewajiban dalam tradisi adat masyarakat Bugis (A. Mega, 2016:4).
Mahar  adalah  kewajiban  agama  yang  menjadi  mutlak  dalam  prosesi pernikahan.  Sedangkan uang  panai’ adalah  tuntutan  adat  yang  sudah  mentradisi dimasyarakat  suku  Bugis  sebagai  biaya  yang  disediakan  oleh  pihak  laki-laki  untuk prosesi  acara  pesta  dan  akad  nikah.  Jumlahnya variatif  sesuai  dengan  kesepakatan antara  keluarga pihak  laki-laki dan  keluarga pihak perempuan.(MUI  2022) Apabila kisaran uang  panai’ biasanya  mencapai puluhan  hingga ratusan  juta rupiah  karena dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  justru  berbanding  terbalik  dengan  mahar  yang merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan tidak terlalu dipentingkan, sehingga jumlahnominalnya  diserahkan  kepada  kerelaan  suami  yang  biasanya  berbentuk barang  seperti,  seperangkat  alat  sholat,  satu  set  perhiasan,  ataupun  dalam  bentuk lainnya.(moh. Ikbal 2019).
Di era sekarang ini, ketika seseorang ingin menikah, hal yang paling pertama ditanyakan adalah uang panai' . Hal ini seakan menjadi sebuah ajang eksistensi bagi keluarga pihak perempuan, karena jika jumlah uang panai’ nya tinggi maka keluarga mereka juga akan lebih dipandang. Sebaliknya jika uang panai’ nya sedikit maka akan muncul  perasaan  gengsi,  terutama  jika  keluarga  perempuan  tersebut  adalah keturunan  bangsawan,  atau  orang  terpandang  dalam  hal  ini keluarganya  memiliki tingkat  pendidikan  yang  tinggi,  serta  status  ekonomi  yang  tinggi.  Penentu  tinggi rendahnya uang  panai’ yang  akan  diberikan  kepada  pihak  mempelai  perempuan seringkali ditentukan dari strata sosialnya. Keturunan, status ekonomi, pendidikan, kondisi  fisik,  dan  pekerjaan  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  tingginya uang panai’ .  Bagi  masyarakat,  tingginya uang  panai’ menjadi  suatu  kehormatan  bagi keluarga,  hal  ini  dapat  menunjang  kemeriahan,  dan  kemewahan  pesta pernikahannya. (Asriani 2020).
Uang  panai’ telah  menjadi  perbincangan  tersendiri  khususnya  bagi  kaum muda.  Mereka  memandang uang  panai’ ini  sebagai  hasil  kesepakatan  penentuan harga,  sehingga  budaya uang  panai’ dipandang  bersifat  transaksional  antara  pihak laki-laki  dan  pihak  perempuan,  tinggi  rendahnya  budaya uang  panai’ merupakan pembahasan yang dapat menjadi perhatian dalam perkawinan masyarakat suku Bugis di masa sekarang ini. Jumlah uang panai’ pun lebih tinggi dibandingkan mahar.
Mahar  dan  Uang  panaik  dalam  perkawinan  adat  suku  Bugis  Makasar  di Kabupaten Asmat Papua Selatan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena  dalam  praktiknya  kedua  hal  tersebut  memiliki  posisi  yang  sama  dalam  hal kewajiban  yang  harus  dipenuhi.  Walaupun  dalam  hal  ini  uang  panaik  lebih mendapatkan  perhatian  dan  dianggap  sebagai  suatu  hal  yang  sangat  menentukan

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
kelancaran jalannya proses perkawinan sehingga jumlah nominal uang panaik lebih besar daripada jumlah nominal mahar (Moh. Ikbal, 2016:201).
Besarnya  Uang  panaik  merupakan  cerminan  status  sosial  calon  pengantin. Tinggi  dan  rendahnya  uang  panaik  merupakan  bahasan  yang  paling  mendapatkan perhatian dalam perkawinan Bugis, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan  menjadi  buah  bibir  bagi  para  tamu  undangan.  Adapun  penyebab  tingginya jumlah uang panaik tersebut disebabkan karena beberapa faktor di antaranya : status ekonomi keluarga calon istri, jenjang pendidikan calon istri, kondisi fisik calon istri, status pernikahan calon istri; janda dan perawan (Moh. Ikbal, 2016:202).
Semakin  tinggi  status  sosial  pihak  perempuan,  maka  semakin  besar  Uang panaik  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  laki-laki.  Hal  ini  menjadi  masalah  tersendiri dalam masyarakat, sebab tidak jarang terjadi gagalnya perkawinan disebabkan tidak disepakatinya  uang  panaik  oleh  kedua  belah  pihak  mempelai.  Bahkan,  yang  lebih parah, tak jarang pasangan tersebut malah kawin lari yang dalam masyarakat suku Bugis disebut “silariang” (Ahmad Ridha, 2016:4).
Ada dua dasar yang menjadi pegangan masyarakat Bugis, yaitu saraq (syariah) dan  adeq  (adat)  menjadi  dua  hal  yang  saling  menemukan  bentuk  dalam  dinamika kehidupan  masyarakat  Bugis.  Saat  kehidupan  diatur  dengan  pangngaderreng (undang-undang sosial) sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sampai penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang awalnya hanya terdiri atas empat kemudian berubah menjadi lima. Ini untuk mengakomodasi diterimanya Islam  sebagai  pegangan  hidup.  Sistem  yang  saling  mengukuhkan  pangngaderreng didirikan atas: 1) wariq (protokoler kerajaan); 2) adeq (adat istiadat); 3) bicara (sistem hukum);  4)  rapang  (pengambilan  keputusan  berdasarkan  perbandingan);  dan  5) saraq (syariat Islam). Oleh karena itu, setelah diterimahnya saraq sebagai bagian dari pangngadereng,  maka  keputusan  masyarakat  Bugis  terhadap  adat  dan  agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya (M. Juwaini, 2018:2).
Menurut  Shils,  manusia  tak  mampu  hidup  tanpa  tradisi/ritual  adat  meski mereka  sering  merasa  tak  puas  terhadap  tradisi  mereka.  Shils  menegaskan  bahwa suatu tradisi atau ritual itu memiliki fungsi bagi bagi masyarakat antara lain :
1.  Dalam  bahasa  klise,  dinyatakan,  tradisi  adalah  kebijakan  turun  temurun. Tempatnya  di  dalam  kesadaran,  keyakinan  norma  dan  nilai  yang  kita  anut  kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu.
2.  Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang  sudah  ada.  Semuanya  ini  memerlukan  pembenaran  agar  dapat  mengikat anggotanya.
3.  Menyediakan  simbol  identitas  kolektif  yang  meyakinkan,  memperkuat  loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.
4.  Membantu menyediakan tempat pelarian dari  keluhan, kekecewaan dan ketidak puasan kehidupan modern.
Tradisi/ritual  adat  pernikahan  Bugis,  memeliki  fungsi  seperti  penjelasan sebelumnya,  namun  seiring  perkembangan  zaman,  terjadi  perubahan  termasuk perubahan nilai sehingga mengakibatkan munculnya sesuatu yang tidak diinginkan, diantaranya adalah :

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
1.  Ritual  adat  pernikahan  Bugis  sebagai  ajang  pamer  status  sosial,  ajang  gengsi keluarga  kedua  mempelai.  Maka  dibuatlah  pesta  yang  sangat  meriah  untuk menghindarkan diri dari perkataan negatif orang lain.
2.  Ritual  adat  pernikahan  Bugis  merupakan  bentuk  pemborosan  dan  cenderung materialistis,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  biaya  yang  dihabiskan  dalam  proses tersebut.  Termasuk  juga  tingginya  uang  panaik  yang  dibebankan  oleh  keluarga calon mempelai perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki.
Tingginya  jumlah  uang  panaik  memang  beberapa  mendatangkan  manfaat karena dapat memotivasi para pemuda untuk bekerja keras dalam mempersiapkan diri  menghadapi  perkawinan.  Selain  itu,  ada  pula  anggapan  bahwa  tingginya  uang panaik  dapat  mengurangi  tingkat  perceraian  dalam  rumah  tangga  karena  tentu seorang suami akan berpikir beberapa kali untuk menikah lagi dengan pertimbangan jumlah  uang  panaik  yang  sangat  tinggi.  Kedua  alasan  tersebut  tidak  menyalahi kebenaran  terhadap  realita  yang  mereka  hadapi.  Tapi  mari  kita  lihat  dari  sisi negatifnya juga. Pada kenyataanya banyak kita temukan pemuda yang gagal menikah akibat  ketidakmampuannya  memenuhi  jumlah  uang  panaik  yang  dipatok  oleh keluarga keluarga perempuan.
Dengan  demikian  ini  berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti  mengambil  judul “MAHAR DAN UANG PANAIK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan)”. Dengan harapan  agar  mengelaborasi  status  Uang  panaik  dalam  tradisi  pernikahan  di Masyarakat  Bugis  Makasar  yang  tinggal  di  Kabupaten  Asmat  Papua  Selatan  dan kaitannya  dengan  mahar  selaku  prasyarat  pernikahan.  Kajian  ini  diharapkan memberi kontribusi informasi terkait kearifan lokal masyarakat Bugis Makasar dalam tradisi pernikahan yang disebut “uang panaik”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara kepada sampel yang telah kami tentukan serta mengkaji beberapa sumber informasi dari dokumen yang mendukung teori dan penelitian ini sehingga  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Dan  ditambah  dengan  penelitian pustaka (library  research), sedangkan  yang  dimaksud  dengan  penelitian  pustaka dilakukan untuk memperoleh data dari beberapa karya ilmiah terkait  dengan uang panai’.

## Objek dan subyek penelitian
Objek penelitian yang dipilih di dalam jurnal ini yaitu Mahar Dan Uang Panaik Dalam  Pandangan  Islam.  Subyek  penelitian  yang  dipilih  di  dalam  jurnal  ini  yaitu Masyarakat  Bugis  Makasar yang  tinggal  dan  menetap  di  Kabupaten  Asmat  Papua Selatan.

## Jenis penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif    deskriptif  berdasarkan  data hasil  wawancara  dari  narasumber  tokoh  masyarakat  mengenai  pandangan  Mahar

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
Dan  Uang  panaik  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi  Kasus  Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan).” .

## Pengumpulan data
Data  penelitian  diperoleh  melalui  tiga  cara  yaitu  observasi,  wawancara  dan dokumentasi. Pertama, observasi dilakukan untuk melihat lebih dekat kondisi aktual proses  musyawarah  antara  keluarga  pihak  perempuan  dan  pihak  laki-laki  dalam meminang atau melamar untuk menentukan mahar atau uang panaik. Observasi ini dilakukan  untuk  mengetahui  dan  memahami  proses  dan  tata  cara  penentuan  dan pemberian mahar atau uang panaik Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan.
Kedua  wawancara  yang  dilakukan  peneliti.  Mereka  mewawancarai  tiga informan  penelitian:  ketua  MUI  Kabupaten  Asmat  yaitu  bapak  Nazarudin  Idris, Tokoh Adat Bugis di Kabupaten Asmat yaitu Bapak Thalib Kasim, dan Tokoh Agama Kabupaten Asmat yaitu Bapak Ustadz Abu.
Ketiga,  dokumentasi  dalam  penelitian  ini  mencakup  proses  penentuan  dan pemberian  mahar  atau  panaik  pada  salah  satu  Masyarakat  Bugis  Makasar  di Kabupaten Asmat Papua Selatan

## Analisis data
Analisis  dimulai  sejak  awal  penelitian,  bahkan  sesaat  setelah  menentukan topik  penelitian.  Proses  ini  membedakannya  dengan  penelitian  kuantitatif  yang menempatkan  analisis  sebagai  langkah  terakhir  dalam  proses  penelitian  setelah pengumpulan  data.  Analisis  data  dilakukan  dengan  memilah  dan  memilih  data terkait pandangan teologis dari para narasumber asli dari masyrakaat bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pandangan Hukum Islam Terhadap Mahar dan Uang panaik
Masyarakat suku Bugis adalah suku yang bedomisili di Sulawesi Selatan, ciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat istiadatnya, suku Bugis tergolong kedalam  suku  Melayu,  setelah  migrasi  pertama  kali  dari  daratan  Asia,  kata  Bugis berasal  dari  kata  To  Ugi,  yang  artinya  orang  Bugis,  dalam  perkembangannya, masyarakat  Bugis  ini  kemudian  mengembangkan  kebudayaan  dan  bahasa.  Suku Bugis sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat sehingga ada   istilah    siri ‟ (harga      diri)      yang  dimana  dipergunakan  untuk  membela  kehormatan  terhadap orang-orang  yang  mau  menginjak  harga  dirinya  jadi,  suku  ini  sangat  menghindari tindakan-  tindakan  yang  mengakibatkan  turunnya  harga  diri  atau  martabat seseorang.
Di  dalam  masyarakat  suku  Bugis  juga  mengenal  beberapa  kerajaan  salah satunya  kerajaan  Bone.  Selain  kerajaan  di  dalam  masyarakat  Bugis  juga  mengenal beberapa  tradisi  adat  yaitu,  tradisi  tujuh  bulanan,  kematian  dan  perkawinan. Khususnya  perkawinan  di  Kabupaten  Bone  memiliki  tradisi  tersendiri  dalam  hal pelaksanaan perkawinan yaitu adanya kewajiban dari pihak mempelai laki-laki untuk memberikan uang  panaik .  Pada  zaman  dahulu uang  panaik itu  dikatakan  sebagai

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
”pengelli darah” maksudnya ketika  seorang  perempuan  mengatakan  lebih  tinggi derajatnya daripada laki- laki dari segi status sosialnya maka untuk tidak menolak tapi sama  dengan  menolak  dipatoklah  harga  tinggi  kalau  pihak  laki-laki  kemudian menyanggupi maka  dinamakanLah “melli darai” ,  pada  masa  sekarang  dijadikan sebagai  syarat untuk terlaksananya sebuah perkawinan. Dalam pelaksanaan tradisi perkawinan Bugis terdapat tahap-tahap yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin melansungkan perkawinan, adapun tahap-tahapnya yaitu :
a. Mappesek-pesek, yaitu suatu acara untuk mengetahui apakah si gadis yang telah dipilih  tersebut  belum  ada  yang  mengikatnya  dan  apakah  ada  kemungkinan untuk diterimah dalam pinangan tersebut setelah diketahui bahwa perempuan tersebut belum ada yang mengikatnya maka pihak laki-laki mengutus beberapa orang keluarganya untuk datang menyampaikan lamarannya.
b. Madduta, Mengirim  utusan  untuk mengajukan  lamaran  dari  seorang laki-  laki untuk  seorang  perempuan tersebut,  setelah  lamaran  diterima maka  berlanjut pada tahap selanjutnya.
c. Mappettu  ada, Musyawarah  untuk  merundingkan  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  upacara  perkawinan  seperti  penentuan melakukan  perkawinan  ( Tanra  esso )  penentuan  hari perkawinan,  dimana  hari yang ditentukan harus dihubungkan dengan hari yang paling baik. Sebab,  ada kepercayaan  pada masyarakat Bugis tentang kesuksesan dan kelancaran dalam melaksanakan  prosesi  perkawinan.  Uang  panaik  (uang  balanca)  dan  mahar (sompa). Di tahap inilah keluarga pihak laki-laki melakukan musyawarah terkait besaran  Uang  panaik  jadi,  disini  juga  memperlihatkan  bagaimana  kepintaran menyampaikan  bahasa  yang  tidak  menyinggung  perasaan  keluarga  pihak perempuan  ketika  seandainya  Uang  panaik  yang  telah  dipatok  tidak  sesuai dengan permintaan keluarga pihak perempuan (Ashari, 2016:20-21).
Jika  salah  satu  tahap  tersebut  tidak  dilaksanakan  perkawinan  itu  dianggap kurang  lengkap  bahkan  dapat  mengakibatkan  batalnya  perkawinan.  Dan  dibalik semua  tahap-tahap  tradisi  itu  semua  memiliki  nilai-nilai  yang  terkandung  di dalamnya. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentangpemberian ”Uang panaik”adapun nilai yang terkandung :
a.  Nilai  sosial,  Uang  panaik  mengandung  nilai  sosial  yang  sangat  memperhatikan derajat  sosial  atau  strata  sosial  seseorang,  sebagai  tolak  ukur  dari  uang  panaik. Nilai derajat sosial sangat mempengaruhi tinggi rendahnya uang panaik. Karena nilai sosial tersebut maka hubungan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak perempuan  menciptakan  keluarga  yang  bervariasi  dan  kaya  akan  perbedaan namun sama akan tujuan;
b.  Nilai kepribadian, Uang panaik memiliki nilai atau pandangan pribadi masyarakat yang menurut sebagian besar masyarakat adalah sebagai bentuk bersatunya dua insan  dalam  pernikahan  yang  mewah.  Ada  kepuasan  tersendiri  dalam  diri masyarakat  yang  mempunyai  panaik  tinggi,  untuk  pihak  laki-laki  tidak  lagi menjadi beban karena semuanya dapat terpenuhi, dan bagi pihak perempuan tidak akan mengalami kesusahan serta berjalan lancar dan dapat mengundang keluarga

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
besar,  sanak  keluarga,  sahabat,  dll  ketika  Uang  panaik  mencukupi  persiapan pernikahan tersebut;
c.  Nilai  religious,  Uang  panaik  bukan  merupakan  bagian  yang  ada  dalam  ajaran agama,  tetapi  merupakan  sebuah  budaya.  Sebagai  sebuah  budaya,  Uang  panaik memiliki  dampak  yang  yang  ditimbulkan,  segi  positif  dari  adanya  Uang  panaik yaitu berjalan lancarnya suatu pernikahan. Selain itu dengan adanya Uang panaik pihak-pihak dapat berbagi satu sama lain, sehingga salah satu sunnah rasul dapat dilaksanakan karena bernilai ibadah;
d.  Nilai  pengetahuan,  Pengetahuan  dari  Uang  panaik  dapat  menambah  wawasan masyarakat  dalam  memaknai  dan  menjadi  pelajaran  bagi  perempuan,  serta motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari Uang panaik adalah bentuk penghargaan  pihak  laki-laki  kepada  pihak  perempuan  dengan  usaha  dan  kerja keras.  Sebagai  pelajaran  dalam  mengambil  keputusan  yang  tidak  hanya memangdang dari strata sosial masyarakat namun dari usaha dan kerja keras laki- laki (Yansa dkk, 2016:7-9).
Penulis  juga  menemukan  beberapa  istilah  kebudayaan  Bugis  yang menjelaskan makna dibalik penetapan Uang panaik dalam masyarakat Bugis. Tokoh adat  maupun  tokoh  agama  mengatakan  bahwa  makna  filosofis  yang  terkandung dalam  ketentuan  mahar  dan  Uang  panaik  tersebut  merupakan  representasi  dari prinsip  budaya  (Sipakatau,  sipakalebbi,  sipakainge)  yang  dipegang  teguh  oleh masyarakat Bugis. Makna dari ketiga ungkapan tersebut yaitu :
a.  Sipakatau,  Dapat  kita  pahami  sebagai  ungkapan  memanusiakan  manusia  yaitu setiap orang harus paham posisinya seperti apa, harus tau diri dalam hal apapun yang  nantinya  akan  tercipta  hidup  yang  harmonis.  Tidak  ada  tindakan  yang merendahkan, mencibir atau hal lain yang membuat sakit hati dan sebagainya;
b.  Sipakalebbi, Sifat manusia yang selalu ingin dihargai. Maka sifat ini adalah wujud apresiasi dimana sifat yang mampu melihat sisi baik dari orang lain dan bertutur kata yang baik juga;
c.  Sipakainge, Maksudnya ialah saling mengingatkan yang dimana hal ini berkaitan dengan kesolidaritan, saling menasehati jangan sampai seseorang terjebak dalam hal-hal yang negative (Avita, 2019:50).
Dari pemaparan di atas ternyata ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan praktek  pemberlakuan  uang  panaik  yang  masih  dipertahankan  karena  dapat menimbulkan efek-efek sosial (seperti terjadi kawin lari akibat seorang pemuda harus mengeluarkan biaya-biaya yang terkadang dianggap tidak masuk akal), atau bahkan sampai ada yang melakukan bunuh diri karena ketidakmampuan menunaikan uang panaik  yang  dipatok  oleh  pihak  calon  mempelai  perempuan  yang  terlalu  tinggi. Contoh  kasus  yang  terjadi  di  Jeneponto  antara  Isa  dan  Ramli  dimana  keluarga  Isa mematok uang panaik sebesar 15 juta, sedangkan  dari pihak keluarga Ramli hanya mampu memberikan uang panaik sebesar 10 juta, dan pihak keluarga Isa-pun tetap tidak  menirima  kesanggupan  pemberian  uang  panaik  dari  pihak  keluarga  Ramli tersebut.  Akhirnya  mereka  nekat  melakukan  kawin  lari,  namun  beberapa  waktu kemudian Ramli sempat kembali pulang kekeluarga Isa dan mengakhiri kawin larinya

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
untuk mengupayakan kembali memberi uang panaik kepada keluarga Isa, namun si Ramli-pun tetap ridak mampu memenuhi permintaan pihak keluarga perempuan dan akhirnya  Isa  merasa  putus  asa  kemudian  melakukan  upaya  bunuh  diri  dengan meminum racun rumput (Avita, 2019:51).
Mahar dan Uang panaik dalam perkawinan adat Bugis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban dan harus dipenuhi. Akan tetapi uang panaik lebih  mendapatkan  perhatian  dan  dianggap  sebagai  suatu  hal  yang  sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah uang panaik yang  ditentukan  oleh  pihak  keluarga  perempuan  biasanya  lebih  banyak  daripada jumlah mahar yang diminta dan biasanya sudah menjadi kebiasaan sebagian orang menentukan uang panaik itu melihat dari segi strata sosial (Nazarudin Idris, pribadi dengan ketua MUI Kabupaten Asmat, 27 Mei 2023)
Idealnya  dalam  Islam  sebenarnya  uang  panaik  itu  jangan  ditentukan jumlahnya  atau  sampai  melihat  kebeberapa  faktor  untuk  menentukan  tinggi rendahnya uang panaik tersebut. Yang penting ada dan sesuai kemampuan laki-laki karena sesungguhnya uang panaik ini bukan standar melainkan kesepakatan bersama dimana  uang  panaik  ini  atau  yang  biasa  disebut  dengan  uang  belanja  adalah  adat bukan agama, yang agama itu adalah mahar dan mahar tidak pernah membatalkan pernikahan karena mahar tidak mengatakan seratus juta dan sebagainya melainkan apa  saja  yang  bisa  dijadikan  mahar  asal  bernilai  (Nazarudin  Idris,  pribadi  dengan ketua MUI Kabupaten Asmat, 28 Mei 2023).
Walaupun  pada  kenyataannya  sekarang  terbalik,  justru  uang  panaik  yang tinggi sementara mahar atau orang bugis Bone menyebutnya sompa penentuannya itu diserahkan kepada calon memepelai lak-laki dan tidak terlalu dipermasalahkan jumlah nominalnya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa di Kabupaten Bone mahar itu  biasanya  tanah,  bukan  wajib  melainkan  sudah  menjadi  budaya  turun  temurun nenek moyang kita dulu ketika sampai pada tahap pembahasan mahar maka seorang nenek  pasti  keluar  dan  mengatakan  “moa  sipallekkunge ng  tedoanmoa  narekko engkamo  tanah  disompanganngi  anak  eppoku”  biar  luasnya  sekubangan  kerbau tanah itu asalkan tanah, sebenarnya tidak mungkin tapi itulah istilahnya bukan wajib dan  kalau  memang  tidak  ada  tidak  usah  diperhitungkan  lagi  tapi  itu  budaya  yang terkadang membuat seseorang juga merasa berat dalam hal pelaksanaannya (Thalib Kasim, Wawancara pribadi dengan Tokoh Adat Bugis di Kabupaten Asmat, 28 Mei 2023).
Pemberian uang panaik dalam perkawinan adat Bugis merupakan pemberian sejumlah uang untuk membiayai pesta perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam  Islam  tentang  walimah.  Walimah  ini  adalah  salah  satu  bentuk  rasa  syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan  bagi para tamu undangan, kerabat  dan  sanak  keluarga.  Akan  tetapi  dalam  Islam  pun  dalam  hal  melakukan sesuatu  seperti  walimah  juga  dilarang  untuk  berlebih-lebihan  (Ustadz  Abu, Wawancara  pribadi  dengan  Tokoh  Agama  Kabupaten  Asmat,  28  Mei  2023). Rasulullah SAW bersabda kepada “Abdurrahman bin “Auf ketika dia mengabarkan bahwasanya  dia  telah menikah  (bahasa  arab  awlim  walau  bisyatim)  “Adakanlah walimah  walau  hanya  dengan  membeli  seekor  kambin g”  (Al -Bhukari,  2004:230).

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau maksimum dalam walimah itu.  Hal  ini  tentunya  memberi  isyarat  kepada  semuanya  bahwa  walimah  diadakan sesuai  dengan  kemampuan  seseorang  yang  melaksanakan  pernikahannya,  dengan catatan, agar dalam pelaksanaanya tidak ada pemborosan lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda: yang a rtinya: “Rasulullah Saw. Mengadakan wali mah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum” (HR Bukhari).
Hadis  di  atas  menunjukkan  bahwa  walimah  itu  boleh  diadakan  dengan makanan  apa  saja,  sesuai  kemampuan.  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  Nabi  Saw  bahwa perbedaan-perbedaan  walimah  beliau  bukan  membedakan  atau  melebihkan  salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang yang paa zaman sekarang walimah itu diartikan sebagai pesta perkawinan. Hal ini sehubungan dengan penyediaan sejumlah uang panaik untuk membiayai jalannya pesta perkawinan.
Selama  uang  panaik  itu  tidak  mempersulit  terjadinya  perkawinan  maka  hal tersebut  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam  karena  bisa  dikatakan  bahwa pemberian  uang  panaik  ini  sebagai  bentuk  wata ‟ awanu  alal  birri  (dan  tolong menolonglah  kamu  dalam  mengerjakan  kebajikan)  dimana  pemeberian  tersebut sangat  membantu  keluarga  pihak  perempuan  dalam  hal  melaksanakan  pesta perkawinan. Akan tetapi terkadang uang panaik ini juga bertentangan dengan ajaran Islam  ketika  uang panaik  yang  dipatok  terlalu  tinggi  sehingga  menjadi  beban  bagi laki-laki  yang  kurang  bercukupan  sehingga  banyak  kejadian  yang  tidak  diinginkan seperti yang terjadi di Kolaka seorang perempuan harus rela melepas kekasih hatinya demi perempuan lain bukan tanpa alasan, laki-laki yang menikah dengan perempuan lain ini dulunya sempat melamar sang perempuan, namun uang panaik yang dipasang pihak keluarga perempuan dinilai terlalu tinggi. Pihak laki-laki merasa keberatan dan akhirnya  lamaran  mereka  dibatalkan  (Paramitha,  2018).  Hal  yang paling  penting dalam  pemberian  uang panaik  adalah  jangan  sampai  ada  unsur  keterpaksaan memberikan uang panaik yang akan memicu terjadinya perbuatan  yang tidak baik karena ingin menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang lebihan (Ustadz Abdul  Latif,  Wawancara  pribadi  dengan  Tokoh  Agama  Kabupaten  Asmat,  29  Mei 2023).
Ada prinsip dalam masyarakat Bugis yang perlu diubah sedikit demi sedikit yaitu  terkadang  orang  tua  pihak  perempuan  yang  ditunggu  hanyalah  uang  panaik tersebut yang akan digunakan untuk pesta. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa kewajiban orang tua ada tiga kepada anaknya. Yang pertama adalah berikanlah nama yang baik, kedua berikanlah pendidikan yang baik, ketiga adalah menikahkan anaknya.  Jadi  sewajarnya  orang  tua  juga  menyediakan  uang  untuk  perkawinan anaknya  kelak.  Jadi  tidak  hanya  mengandalkan  uang  panaik  yang  nanti  diberikan. Bahkan  seharusnya  orang  tua  juga  tidak  menggunakan  semua  uang  panaik  yang diberikan oleh pihak laki-laki tapi uang panaik itu diberikan kepada anaknya untuk kebutuhannya  setelah  berkeluarga  (Haji  Hairulah  Bausad, Wawancara  pribadi dengan Tokoh Adat Bugis di Kabupaten Asmat, 29 Mei 2023). Agama Islam sebagai agama  rahmatan  lil  alamin  tidak  menyukai  penentuan  mahar  yang  memberatkan

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
pihak  laki-laki  untuk  melangsungkan  perkawinan,  demikan  pula  uang  panaik dianjurkan  agar  tidak  memberatkan  bagi  pihak  yang  mempunyai  niat  suci  untuk menikah.  Perkawinan  sebagai  sunnah  Nabi  hendaknya  dilakukan  dengan  penuh kesederhanaan dan tidak berlebih- lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya.  Dalam  hukum  Islam  dikenal  prinsip  mengutamakan  kemudahan  dalam segala urusan Terlebih lagi dalam urusan perkawinan prinsip ini sangat ditekankan (Ali Baharudin, Wawancara pribadi dengan Kepala KUA di Kabupaten Asmat, 29 Mei 2023).
Para  wanita  tidak  diperkenankan  meminta  hal  yang  justru  memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negative, diantaranya : a.  Menjadi hambatan ketika akan melansungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan saling mencintai.
b.  Mendorong  dan  memaksa  laki-laki  untuk  berhutang  demi  mendapatkan  uang yang disyaratkan oleh pihak wanita
c.  Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan diluar nikah.
Selain tersebut di atas dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena paralelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan.Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat mempengaruhi  terhadap  nilai  uang  panaik  yang  disyaratkan.  Di  antaranya  adalah status ekonomi warga yang akan dinikahi, kondisi fisik, jenjang pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan keturunan.
a.  Ekonomi. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak dari perempuan  yang  berasal  dari  keluarga  yang  memiliki  ekonomi  mapan  maka jumlah uang panaik yang diminta pun bisa sangat tinggi.
b.  Pendidikan  dan  pekerjaan.  Jika  salah  satu  pihak  baik  itu  pihak  dari  laki-  laki maupun pihak dari perempuan memiliki pekerjaan misalnya seorang PNS atau bergelar S1 atau S2 maka permintaan uang panaik juga tinggi.
c.  Keturunan.  Jika  salah  satu  pihak  baik  itu  pihak  dari  laki-laki  maupun  pihak perempuan  yang  berasal  dari  keturunan  bangsawan  maka  permintaan  uang panaik juga tinggi.
d.  Kondisi fisik. Jika calon mempelai perempuan memiliki paras yang cantik, kulit putih,  maka  jumlah  uang  panaik  yang  diminta  pun  bisa  sangat  tinggi  (Ali Baharudin, Wawancara pribadi dengan Kepala KUA di Kabupaten Asmat, 29 Mei 2023). Di bawah ini adalah grafik besarnya uang panaik di sulawesi :

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
Gambar Grafik Uang panaik di Sulawesi Selatan Tahun 2022

## www.kompasiana.com
Agama  Islam  tidak  membeda-bedakan  status  sosial  dan  kondisi  seseorang apakah kaya, miskin, cantik jelek, berpendidikan atau tidak. Semua manusia dimata Allah  mempunyai  derajat  dan  kedudukan  yang  sama,  hal  yang  membedakan hanyalah  ketaqwaanya.  Sesungguhnya  yang  telah  dijelaskan  dalam  firman  Allah surah  al- Hujurat  ayat  13.  Al„adatu  muhakk amah  adat  itu  bisa  diterima  dan  bisa menjadi  hukum  ketika  sudah  menjadi  kesepakatan.  Hukum  Islam  mengakui  adat sebagai  sumber  hukum  karena  sadar  akan  kenyataan  bahwa  adat  kebiasaan  telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan  anggota masyarakat. adat sebagai tatanan yang disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tapi tetap dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum sendiri.
Sebelum Nabi Muhammad saw diutus adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia.  Adat  kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran  Islam.  Agama  Islam  sebagai  agama  yang penuh  rahmat  menerima  adat  dan budaya  selama  tidak  bertentangan  dengan  Syari ‟ at  Islam  dan  kebiasaan  tersebut telah  menjadi  suatu  ketentuan  yang  harus  dilakukan  dan  dianggap  sebagai  aturan yang yang harus ditaati.
Adat  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  hukum  Islam  jika  memenuhi  syarat. Seperti kaedah yang mengatakan :
Ket : ++ = Nambah Lagi 120 95 65 75 30 40 50 10 Paket + + (Haji = 50 Juta) (Janda = 25 Juta) (Anak Tunggal = 50 Juta) (Dokter = 50 Juta) (Guru = 25 Juta) (Keluarga Kaya = 100 Juta) D ala m Jut aa n R u p ia h
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua

## لاف تبرطا ن إف ت درط ارا ةداعلا ربتعت امنإ
Artinya: adat kebiasaan dianggap  patokan  hukum  ketika  sudah  berlaku umum,  jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum (Setiyawan, 2012:215).
Keberadaan  ketentuan  mengenai  uang  panaik  memang  terjabarkan  dalam adat  istiadat  setempat,  namun  paradigma  sebagian  masyarakat  sudah  bergeser, terdapat  beberapa  kelompok  masyarakat  yang  menyatakan  kepada  pihak  keluarga laki-laki perihal jumlah uang panaik untuk tidak dipaksakan, melainkan cukup sesuai dengan  kemampuan,  pada  zaman  dahulu  memang  hal  ini  merupakan  suatu  yang pasti,  jika  tidak  mampu  memenuhinya  maka  pihak  laki-laki  tidak  dapat  lagi melanjutkan  pembicaraan  mengenai  pernikahan.  Namun  karena  wawasan masyarakat sudah semakin terbuka, besaran uang panaik sangat variatif, tidak boleh dipaksakan dan tergantung kemampuan (Haji Hairulah Bausad, Wawancara pribadi dengan Tokoh Adat Bugis di Kabupaten Asmat, 29 Mei 2023).
Dalam  pengamatan  penulis  ketentuan  mengenai  besaran  uang  panaik, meskipun  dilihat  dari  beberapa  faktor  seperti  strata  sosial  calon  mempelai perempuan,  namun  dalam  hal  ini  berdasarkan  beberapa  keterangan  informan, penulis  mengamati  bahwa  besaran  uang  panaik  sebenarnya  juga  ditentukan bagaimana  pihak  keluarga  laki-laki  melobi  keluarga  pihak  perempuan  karena  hal tersebut bisa dikompromikan atau dikomunikasikan secara baik-baik . Lain halnya dengan besaran mahar yang cenderung baku dan tidak dapat dikompromikan akan tetapi perlu diketahui bahwa di Kabupaten Bone sendiri umumnya mahar ini adalah tanah  yang  terkadang  juga  memberatkan  bagi  pihak  laki-laki  yang  tidak  bisa memenuhi penentuan mahar tersebut (Haji Samsul Agas, Wawancara pribadi dengan Tokoh Adat Bugis di Kabupaten Asmat, 29 Mei 2023).
Adat  dan  kebiasaan  selalu  berubah-  ubah  dan  berbeda-beda  sesuai  dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus  sesuai  dengan  kemaslahatan  manusia  karena  berubahnya  gejala  sosial kemasyarakatan.  Oleh  karena  itu,  kemaslahatan  manusia  menjadi  dasar  setiap macam  hukum.  Maka  sudah  menjadi  kewajaran  apabila  terjadi  perubahan  hukum karena  disebabkan  perubahan  zaman  dan  keadaan  serta  pengaruh  dari  gejala masyarakat  itu  sendiri  hal  itupun  juga  tidak  menutup  kemungkinan  untuk masyarakat  suku  bugis  khususnya  dari  kabupaten  Bone  makasar  Sulawesi  Selatan yang merantau di berbagai Daerah dalam hal ini yang berada di kabupaten  Asmat tetap selalu memegang teguh adat mereka dan menjalankan adat mereka di manapun mereka barada.
Seperti itulah pemberian uang panaik di suku Bugis kabupaten Bone makasar Sulawesi Selatan tidak dapat ditinggalkan dan sudah menjadi tradisi turun temurun dalam diri masyarakat. pemberian uang panaik pada masyarakat tersebut walaupun tidak diatur secara tertulis. Pemberian uang panaik merupakan tradisi yang bersifat umum,  dalam  artian  berlaku  pada  setiap  orang  yang  bersuku  Bugis  khususnya  di Kabupaten  Bone  dimanapun  mereka  berada  dalam  hal  ini  yang  merantau  di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan. Walaupun pemberian uang panaik tidak

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
secara gambling diatur dalam hukum Islam, namun pemberian uang panaik sudah merupakan tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syariat maka hal itu diperbolehkan.

## Implementasi Uang panaik pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Kabupaten Asmat
Prosesi kehidupan manusia secara kategoristik dapat dikelompokkan menjadi 3  (tiga)  prosesi,  yaitu:  kelahiran,  perkawinan,  dan  kematian.  Ketiga  prosesi dari kehidupan tersebut, senangtiasa menarik untuk dibicarakan dari aspek tinjauan. Di antara  ketiga  prosesi  tersebut,  maka  masalah  perkawinanlah  yang  senantiasa menuntut  adanya  perhatian  khusus  dalam  mengangkat  dan  mengkaji  serta menganalisisnya,  karena  perkawinan  merupakan  monumen  kehidupan  yang  harus dilaksanakan berdasarkan budaya, agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku  dan  juga  mempunyai  aspek  yang  sangat  penting  dalam  membangun kehidupan manusia dalam masyarakat. Perkawinan menurut hukum adat bersangkut paut  dengan  urusan  keluarga,  masyarakat,  martabat  dan  pribadi,  berbeda  halnya dengan  perkawinan  pada  masyarakat  Barat  yang  modern  yang  hanya  merupakan urusan mereka yang kawin itu saja (Syarifuddin, 2016,4).
Adapun  perkawinan  adat  dalam  suku  Bugis  yang  disebut  appabotingeng merupakan ritual yang sangat sacral yang dimana ritual ini harus dijalani oleh semua orang akan tetapi sebelum prosesi appabotingeng dilaksanakan, ada beberapa tahap yang  harus  dilalui  oleh  calon  mempelai  laki-laki.  Salah  satu  diantaranya  adalah assuro. Assuro adalah proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki- laki  kepada  pihak  calon  mempelai  wanita,  sekaligus  penentuan  pemberian  Uang panaik  dimana  merupakan  suatu  kewajiban  yang  tidak  bisa  diabaikan.  Tidak  ada Uang  panaik  berarti  tidak  ada  perkawinan.  Kebiasaan  inilah  yang  berlaku  pada masyarakat suku Bugis sejak lama dan turun temurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang (Moh Ikbal, 2016: 192-193).
Mahar dan Uang panaik adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang  dinikahinya,  berupa  uang  atau  benda,  sebagai  salah  satu  syarat  pernikahan. Jumlah uang panaik sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan antara pihak laki- laki dan pihak perempuan, menurut ketentuan adat jumlahnya bervariasi menurut tingkatan starata sosial atau simbol status sosialnya seseorang (Riady, 2007:16). Uang puluhan juta atau bahkan  sampai pada ratusan juta menjadi nominal yang lumrah terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah S1, S2, PNS, Haji, dan lain-lain. Maka uang panaik akan berpuluh-puluh bahkan sampai ratusan juta, semakin tinggi nominal  uang  panaik  juga  semakin  tinggi  citra  diri  keluarga  mempelai  dimata masyarakat.
Maka  dari  itu  penulis  berpendapat  berkaitan  dengan  dengan  ketentuan jumlah  mahar  dan  uang  panaik  yang  terbilang  tinggi  dalam  masyarakat  Bugis, memang seolah-olah memiliki kontradiksi dengan salah satu hadis Nabi bersabda :
يرسيأ حاكىلا ريخ

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
Makna  dibalik  hadis  ini  adalah  supaya  manusia  tidak  merumitkan  pernikahan (Sulaiman Ibn Asyats Abi Daud As- Sajastani, Sunan Abi Daud. Cetakan Ibnu Jauzy qahirah, no hadis 2117, h. 250).
Dibalik aturan adat mengenai jumlah mahar dan uang panaik yangdiberikan berdasarkan strata sosial pihak pengantin perempuan memiliki maksud atau nilai- nilai  tertentu  seperti  yang  telah  penulis  jelaskan  sebelumnya  mengenai  nilai  yang terkandung  di  dalam  penetapan  jumlah  mahar  dan  uang panaik  khususnya  dalam masyarakat Bugis yaitu; adanya budaya siri ‟ sipakalebbi dan sipakainge. Meskipun siri ‟ disini  sebenarnya memiliki makna yang luas akan tetapi jika dikaitkan dengan pemberian uang panaik yaitu dimana seorang laki-laki yang berilmu yang tentunya beriman dan bertaqwa tidak sepantasnya memberikan uang panaik dengan jumlah yang tidak pantas atau bahkan sangat minim karena akan mencederai    siri ‟ pihak laki-laki  maupun pihak perempuan.
Namun  demikian  kita  bisa  memahami  bahwa  agama  Islam  adalah  agama Rahmatan  Lil  Alamin,  agama  yang  sangat  menjunjung  tinggi  perdamaian  dan ketenangan.  Tujuan  beribadah  adalah  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT agar  menjadi  pribadi  yang  baik  dan  tenang.  Allah  SWT  menurunkan  agama  Islam bukan untuk mempersulit pemeluknya, akan tetapi pemeluknyalah yang terkadang menyulitkan  hal-hal  ibadah  tersebut.  Rasul  mengatakan  barang  siapa  yang  tidak mengikuti ketentuan Allah dan ketentuan Rasul, maka buatlah ketentuan-ketentuan sendiri  dan  ajak  penolong-  penolongmu,  sesungguhnya  kamu  tidak  akan  mampu. Terlalu sering membuat syarat-syarat atau ketentuan- ketentuan baru, padahal Allah SWT dan Rasul-Nya sudah memiliki ketentuan- ketentuan yang seharusnya diikuti oleh umat manusia. Adat yang dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan baik oleh Islam maupun hukum yang berlaku.
Dalam  Islam  setidaknya  ada  5  hukum  syara ‟ yang  disepakati  yaitu  wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Adapun penjelasannya sebagai berikut : a.  Wajib, yakni sebuah tuntutan yang pasti untuk mengerjakan perbuatan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka berdosa.
b.  Sunnah,  yakni  sebuah  anjuran  mengerjakan  yang  sifatnya  tidak  pasti.  Apabila dikerjkan mendapat pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak berdosa.
c.  Mubah, artinya boleh dikerjakan boleh juga ditinggalkan. Apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala atau pun disiksa.
d.  Makruh, yakni sebuah tuntutan yang tidak pasti untuk meninggalkan perbuatan tertentu.  Apabila  dikerjakan  tidak  apa-apa,  namun  bila  ditnggalkan  akan mendapatkan pahala.
e.  Haram,  yakni  tuntutan  yang  pasti  untuk  meninggalkan  sesuatu.  Apabila dikerjakan  oleh  seorang  mukallaf maka  mendapatkan  dosa,  namun  bila ditinggalkan akan mendapat pahala.
Hukum dari pemberian uang panaik itu sendiri penulis berpendapat adalah mubah  ketika  hal  itu  dijadikan  sebagai  alat  untuk  saling  tolong  menolong  untuk meringankan  keluarga  pihak  perempuan  dalam  hal  melangsungkan  perkawinan.

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
Karena  ada  kaedah  dalam  hukum  Islam.  Hukum  itu  berputar  sesuai  kondisi. Pemberian uang panaik merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku Bugis di Kabupaten Bone Makasar Sulawesi Selatan khususnya yang merantau dan tinggal menetap di Kabupaten Asmat Papua Selatan. Walaupun  pemberian  uang panaik  ini  tidak  secara  gamblang  diatur  dalam hukum Islam,  namun  pemberian  uang  panaik  sudah  merupakan  suatu  tradisi  yang  harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari ‟ at maka hal itu diperbolehkan.
1.   Berdasarkan  Penelitian  Terdahulu  Yang  telah  Dilakukan  oleh  Nur  Avita  ,pada jurnalnya  yang berjudul “ Mahar dan Uang Panai Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone )’’ Memberikan Kesimpulan bahwa yang Pertama , Hasil Penelitian Di dalam hukum Islam Mahar merupakan  pemberian  seorang  Laki-Laki  kepada  pihak  Perempuan  yang dinikahinya, Selanjutnya akan  menjadi hak milik istri secara penuh. Seseorang bebas menentukan  bentuk dan julah yang diinginkan karena di dalam Hukum Islam  tidak  ada  ketentuan  jumlah  atau  Batasan  mahar  namun  disunnahkan bahwa mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki (calon suami) bahkan  dalam  Islam  dianjurkan  untuk  tidak  memberatkan  calon  suami  atau pihak laki-laki dalam hal pembeerian mahar. Kedua, di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah atau Batasan di dalam Uang Panai’ .  Namun  demikian  hukumnya  adalah  Mubah  (Diperbolehkan)  dan  diserahkan pada  tradisi  Masyarakat  setempat  Bersama  kedua  belah  pihak. Ketiga, Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone memahami bahwa Uang Panai’ merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan  oleh pihak calon mempelai laki- laki. Jika itu tidak dilakukan maka kemungkinan besar lamaran itu ditolak karena Uang  Panai’  sebagai  sala h  satu  status  social  dan  kebanggaan  pihak  calon mempelai  Wanita,jika  Uang  Panai’nya  tinggi.  Namun  demikian  mengingat perkembangan dan pemahaman Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone Makasar dewasa  ini  sedikit  mengalami pergeseran  tergantung  kesepakatan  kedua  belah pihak ( Calon suami laki-laki dan calon istri Perempuan ) . ( Nur Avita Institut Agama Islam Pare-Pare Edisi khusus bulan Mei 2023).
2.   Berdasarkan Penelitian Terdahulu Yang telah Dilakukan oleh Muhammad Iqbal pada jurnalnya yang berjudul “ Mahar dan Uang Panai ’’ Perkawinan pada Tradisi Masyarakat  Dalam  pandangan  Hukum  Islam  (  Studi  Kasus  di  Kelurahan Limpomajang  Kecamatan  Marioriawa  Kabupaten  Soppeng  Sulawesi  Selatan  ). Memberikan  Kesimpulan  bahwa Pertama, Eksistensi  mahar  di  Kelurahan Limpomajang  Kecamatan  Marioriawa  Kabupaten  Soppeng  dalam  pandangan masyakarat merupakan  salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh calon suami untuk diserahkan kepada calon istri, biasanya berupa cincin emas, tanah, sawah, kebun ataupun seperangkat alat shalat. Sedangkan Uang Panaik hanyalah berupa tradisi yang telah ditetapkan secara turun temurun, dimana seorang calon suami  harus  memenuhi  dan  menyerahkan  sejumlah  uang  yang  sangat  besar sebagaimana kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menjadi biaya walimah kepada calon istri. Kedua, Pandangan Hukum Islam terkait mahar yaitu salah satu syarat wajib dalam perkawinan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam untuk

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
dipenuhi oleh seorang calon suami baik itu berupa barang maupun jasa, selama barang dan jasa tersebut mengandung manfaat dan nilai. Sedangkan Uang Panaik tidak  memiliki  dasar  dalam  Alquran  maupun  Hadis  serta  Ijma,  namun  yang menjadi  dasar  adanya  Uang  Panaik  ini  hanyalah  tradisi  atau  adat  kebiasaan masyarakat  setempat.  Uang  Panaik  mengandung  hukum  mubah  selama  masih menjadi  dasar  tolong  menolong  dalam  mewujudkan  pernikahan.  Namun  akan menjadi  haram  ketika  cara  mendapatkan  Uang  Panaik  tersebut  bertentangan dengan  Syariat  Islam  serta  akan  menjadi  makruh  ketika  seorang  calon  suami merasa  sangat  berat  dalam  memenuhi  Uang  Panaik  yang  telah  ditentukan. (Muhammad Iqbal UIN Alauddin Makasar : Volume IX ,Nomer 2, Juli-Desember : 2020).

## HASIL PENELITIAN
Kajian ini menyajikan Empat temuan penting yang berbeda dengan penelitian yang lain yaitu antara lain:
1.  Di  dalam  hukum  Islam  mahar  merupakan  pemberian  seorang  laki-laki  kepada perempuan  yang  dinikahinya,  selanjutnya  akan  menjadi  hak  milik  istri  secara penuh. Seseorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang diinginkan karena di  dalam  hukum  Islam  tidak  ada  ketentuan  jumlah  atau  batasan  mahar  namun disunnahkan  mahar  itu  disesuaikan  dengan  kemampuan  pihak  laki-laki  (calon suami)  bahkan  dalam  Islam  dianjurkan  untuk  tidak  memberatkan  calon  suami atau pihak laki- laki dalam hal pemberian mahar.
2.  Di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah atau batasan  uang  panaik.  Namun  demikian  hukumnya  mubah  (dibolehkan)  sebagai salah  satu  bentuk  tolong  menolong  dan  diserahkan  pada  tradisi  masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.
3.  Masyarakat Bugis Kabupaten Bone Makassar Sulawesi Selatan yang merantau dan tinggal  di  Kabupaten  Asmat  Papua  Selatan  memahami  bahwa  uang  panaik merupakan  salah  satu  pra  syarat  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pihak  calon mempelai laki-laki. Jika itu tidak dilakukan maka kemungkinan besar lamaran itu ditolak karena uang panaik sebagai salah satu status sosial dan kebanggaan pihak calon mempelai wanita jika uang panaiknya tinggi, ditambah adat yang berlaku di masyarakat  Bugis  Kabupaten  Bone  Makasar  Sulawesi  Selatan  juga  menerapkan tanah  sebagai  mahar  yang  terkadang  bagi  sebagian  orang  menganggap  hal demikian  juga  memberatkan  namun  demikian  mengingat  perkembangan  dan pemahaman  dalam  masyarakat  tersebut  yang  dewasa  ini  sedikit  mengalami pergeseran  tergantung  kesepakatan  kedua  belah  pihak(  calon  suami  dan  calon istri)  dan  hal  tersebut  sebagai  bentuk  wata ‟ awanu  alal  birri  (dan  tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan).
4.  Pandangan  Hukum  Islam  terkait  mahar  yaitu  salah  satu  syarat  wajib  dalam perkawinan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Hukum  Islam  untuk  dipenuhi  oleh seorang calon suami baik itu berupa barang maupun jasa, selama barang dan jasa tersebut mengandung manfaat dan nilai. Sedangkan Uang Panaik tidak memiliki dasar dalam Alquran maupun Hadis serta Ijma, namun yang menjadi dasar adanya Uang Panaik ini hanyalah tradisi atau adat kebiasaan masyarakat setempat. Uang

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
Panaik mengandung hukum mubah selama masih menjadi dasar tolong menolong dalam  mewujudkan  pernikahan.  Namun  akan  menjadi  haram  ketika  cara mendapatkan Uang Panaik tersebut bertentangan dengan Syariat Islam serta akan menjadi makruh ketika seorang calon suami merasa sangat berat dalam memenuhi Uang Panaik yang telah ditentukan.
Dari hasil penelitian yang penulis buat dengan penulis jurnal yang lain sama-sama membahas Mahar dan Uang Panai’ Dalam Pandangan Hukum Islam tetapi berbeda studi  kasusnya.  Jurnal  ini  membahas  bahwa  mahar  itu  sangat  wajib  di  dalam pernikahan,  namun  Uang  Pan ai’  itu  tidak  memiliki  dasar  dalam  mengandung manfaat dan nilai. Jadi hukumnya adalah Sunah.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di  Kabupaten  Asmat yang  mengkaji  tentang  Mahar  Dan  Uang  Panaik  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam dalam perkawinan Masyarakat Bugis Makasar Sulawesi Selatan di Kabupaten Asmat Papua Selatan yaitu bahawa Masyarakat Bugis Kabupaten  Bone Makassar Sulawesi Selatan  yang merantau dan tinggal di Kabupaten  Asmat Papua Selatan memahami bahwa uang panaik merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak  calon  mempelai  laki-laki.  Jika  itu  tidak  dilakukan  maka  kemungkinan  besar lamaran  itu  ditolak  karena  uang  panaik  sebagai  salah  satu  status  sosial  dan kebanggaan pihak calon mempelai wanita jika uang panaiknya tinggi, ditambah adat yang  berlaku  di  masyarakat  Bugis  Kabupaten  Bone  Makasar  Sulawesi  Selatan  juga menerapkan tanah sebagai mahar yang terkadang bagi sebagian orang menganggap hal  demikian  juga  memberatkan  namun  demikian  mengingat  perkembangan  dan pemahaman  dalam  masyarakat  tersebut  yang  dewasa  ini  sedikit  mengalami pergeseran tergantung kesepakatan kedua belah pihak( calon suami dan calon istri) dan hal tersebut sebagai bentuk wata ‟ awanu alal birri (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan).

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  informan  atau  narasumber  Ketua  Mui Kabupaten Asmat Nazarudin Idris, Tokoh Agama Ustadz abu, Ustadza Abdul Latif, dan  para  tokoh  adat  bugis  H.  Hairulah  bausad,  H.  Thalib  kasim  yang  telah memberikan banyak informasi secara relevan.

## REFERENSI
Ahmad,       Abdul       Kadir,       Tradisi Perkawinan di Sulawesi Selatan Akulturasi dalam Masyarakat Islam, 2006.
Ardianto,  Iqbal,  Uang  panaik  Sebuah  Kajian  Antara  Tradisi  Dan  Gengsi,  Bandung: Mujahidi Grafis, 2016.
Avita,  Nur,  Mahar  dan  Uang  panaik  Dalam  Perpektif  hukum  Islam  (Studi  Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone), 2019
Lamallongeng,  Asmat  Riady  Dinamika  Perkawinan  Adat  Dalam  Masyarakat  Bugis Bone, Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2007.

## Ayu Pramudia Kusuma Wardani, Khuriyah
Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua
Latif,  Syarifuddin,  Fikih  Perkawinan  Bugis  Tellumpoccoe,  Tangsel:  Gaung  Persada Press Jakarta, 2016.
Yusuf, A.Muri, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan  Penulisan  Gabungan, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
Ikbal,  Moh.  “Uang  panaik ‟ Dalam  Perkawinan  Adat  Suku  Bugis  Makassar ” ,  Al- Hukuma, volume 6 Nomor 1, Juni 2016.
Aini, Noryamin. “Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 17 Nomor 1, Juli 2014.
Eka Lestari, Rheny Mitos dalam Upacara Uang panaik Masyarakat Bugis Makassar.
Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2015).
Hajra Yansa, Yayuk Basuki. “Uang Panai ‟ dan       Stasus       Sosial Perempuan dalam  Perspektif  Budaya      Siri ‟ pada      Perkawinan  Suku  Bugis  Makassar Sulawesi Selatan ” , Volume 3 Nomor 2.
Hutami  Adiningsih,  A.Mega  ”Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Dui  Menre  dalam Perkawinan Adat Bugis”( Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016). Ikbal,  Moh  “Uang  panaik  dalam  Perkawinan  Adat  Suku  Bugis  Makassar”,  The Indonesian Journal Of Islamic Family Law”, 06, Juni 2016.
Juwaini, M. ”Nilai -Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relavansinya  Dengan  Nilai- Nilai  Pendidikan  Islam”(  Yogyakarta:  Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).
Moleong,  Lexy.  (2013).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (edisi  revisi).  Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Marling,   Nashirul   Haq   “Uang   Panai ‟ Dalam Tinjauan Syariah ” , Ilmu Hukum Dan Syariah, volume 6 Nomor 2, Desember 2017.
Ridha        Jafar,        Ahmad        ”Uang        Panai ‟ Dalam  Sistem  perkawinan  Adat  Bugis Makassar  Perspektif  Hukum  Islam”(  Yogyakarta:  Skripsi  Universitas  Islam Indonesia, 2016).
Setiyawan,  Agung  “Budaya  Lokal  dalam  Perspektif  Agama,  Esensia,  volume  XIII
Nomor 2, Juli 2012.
Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta