## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4983/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia
Septiayu Restu Wulandari 1 , Sifa Mulya Nurani2, Heldy Firdaus 3
Universitas Pelita Bangsa Article Info Abstract Article history: Received : 16 March 2023 Publish : 18 March 2023 Marriage is a legal and spiritual bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family based on Belief in the One and Only God. Marriage is also said to be valid if it is carried out in accordance with religion and is registered according to applicable  laws  and  regulations.  In  Indonesia,  marriage  is  not  only  based  on  religious provisions  but  customs  and  traditions  with  the  aim  of having  children.  There  are  many cases in Indonesia that result in polygamous marriages. Polygamy has been regulated in such  a  way  and  in  detail  in  Law  Number  1  of  1974  concerning  Marriage.  The implementation of polygamy can only be carried out by submitting an application to the local court and even then for the reasons regulated by law and with the consent of the wife as the main requirement in a polygamous marriage. As for polygamous marriages that do not get  the  wife's  approval,  the  marriage  can  be  canceled  because  it does  not  meet  the requirements for a polygamous marriage.
Keywords:
Legal Spiritual Bond Marriage
Info Artikel Abstract Article history: Diterima : 16 Maret 2023 Publis : 18 Maret 2023 Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Perkawinan  juga  dikatakan  sah  apabila  dilaksanakan  sesuai  dengan  agama  dan dicatatkan  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Di  Indonesia,
Perkawinan tidak hanya didasarkan oleh ketentuan agama saja melainkan adat kebiasaan dengan tujuan memperoleh keturunan. Ada banyak kasus di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya  perkawinan  poligami.  Poligami  telah  diatur  sedemikian  rupa  dan  rinci  dalam
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun pelaksanaan poligami hanya  dapat  dilakukan  dengan  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  setempat itupun dengan alasan alasan yang telah diatur oleh undang undang dan atas persetujuan istri sebagai syarat utama dalam perkawinan poligami. Adapun perkawinan poligami yang tidak mendapatkan  persetujuan  istri  maka  perkawinan  tersebut  bisa  dibatalkan  karena  tidak memenuhi syarat syarat perkawinan poligami.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-
Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Septiayu Restu Wulandari Universitas Pelita Bangsa Email : septiayuwulandari@pelitabangsa.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Perkawinan memiliki dampak yang luas tidak hanya untuk individu atau golongan tertentu, tetapi  juga  untuk  membentuk  tatanan  masyarakat  yang  berbudaya,  maju,  dan  beradab.  Oleh karena itu, keluarga yang kuat dan harmonis menjadi penting karena dapat memperkuat negara. Perkawinan pada dasarnya memiliki asas monogami, dimana seorang suami hanya diperbolehkan memiliki seorang istri begitu pula sebaliknya, seorang istri hanya diperbolehkan memiliki seorang suami. Namun dalam kenyataannya, ada juga perkawinan yang hakikatnya suami memiliki istri lebih dari satu. Hal ini merupakan pemandangan yang biasa di kalangan masyarakat karena dalam Undang Undang Perkawinan pun menyebutkan bahwa Pengadilan memberikan izin untuk beristri lebih dari seorang dengan dikehendaki para pihak yang bersangkutan. Hanya saja perihal legalitas dari poligami yang belum menjadi fokus masyarakat. Sehingga terkadang timbul permasalahan setelah  terjadinya  perkawinan  poligami  bahkan  tidak  jarang  perkawinan  poligami  tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama.
Kondisi masyarakat yang kurang fokus dan kurang memahami proses dan regulasi poligami menimbulkan banyak permasalahan setelah perkawinan. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan  jelas  telah  menyebutkan  Dalam  hal  seorang  suami  akan  beristeri  lebih  dari
seorang,sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  Undang-undang  ini,  maka  ia  wajib mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya  dan  adapun  perihal perkawinan poligami, pengadilan negeri akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila si sitri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan,  istri  tidak  dapat melahirkan  keturunan.  Untuk  mengajukan  permohonan  beristri  lebih  dari  seorang,  Pemohon harus memenuhi syarat syarat yaitu:
a. Adanya persetujuan istri atau istri-istri
b. Adanya kepastian perihal jaminan keperluan istri dan anak
c. Adanya kaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri dan anak
Apabila masyarakat sudah dapat memahami dengan baik perihal regulasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permasalahan yang terjadi setelah perkawinan akan lebih miminal. Adapun permasalahan yang terjadi setelah perkawinan poligami tidak jarang perihal perekonomian dan mental bahkan sampai kepada pembatalan perkawinan.
Pembatalan  perkawinan  berbeda  dengan  pencegahan  perkawinan  dan  perceraian. Pencegahan  perkawinan  merupakan  tindakan  agar  perkawinan  tidak  terlaksana  (perkawinan belum  terjadi).  Perceraian  merupakan  pembubaran  perkawinan  yang  sah  dan  telah  ada (perkawinan  itu  sudah  terjadi),  baik  atas  persetujuan  bersama  atau  atas  permintaan  salah  satu pihak.  Sedang  pada  pembatalan  perkawinan,  bahwa  perkawinan  itu telah  terjadi akan  tetapi  di belakang  hari  baru  diketahui  terdapat  kekurangan-kekurangan  yang  menyangkut  persyaratan yang  ditentukan  oleh  aturan  perundang-undangan.  Adapun  dalam  hukum  islam,  Batalnya perkawinan disebut  juga dengan fasakh. Fasakh artinya putus atau batal. Bila ada kata-kata fasakh ba’i berarti pembatalan akad jual beli karena ada suatu sebab , illat atau cela, sedangkan fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan oleh isteri  karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan,  atau  si  suami  tidak  member  nafkah  atau  belanja, menganiaya, murtad, dan sebagainya. Fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan  antara  suami  dan  isteri.  Pada  prinsipnya  talak  merupakan  hak  suami  dan  khulu’ merupakan  hak  isteri,  maka  fasakh  adalah  adakalanya  merupakan  hak  allah  dan  adakalanya merupakan hak istri atau suami.
Dasar pokok dari hukum fasakh ialah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang ditentukan oleh syara’  sebagai  seorang  suami atau  sebagai  seorang  isteri.  Akibatnya  salah  seorang  atau  kedua suami  isteri  itu  tidak  sanggup  lagi  melanjutkan  perkawinannya  atau  kalaupun  perkwainan  itu dilanjutkan  juga  keadaan  kehidupan  rumah  tangga  di  duga akan  bertambah  buruk,  pihak  yang dirugikan bertambah buruk keadaannya.
Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses pengadilan. Hakimlah yang member keputusan tentang kelangsungan perkawinan atu terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara fasalkh ini haruslah mempunyai alat butki yang lengkap dan alat bukti  yang  dapat  menimbulkan  keyakinan  bagi  hakim  yang  mengaddilinya.  Keputusan  hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut.
Adapun hakim juga bisa menolak pengajuan pembatalan perkawinan mengacu kepada Pasal 26  ayat  2  Undang  Undang  Nomor  1  tahun  1974  perihal  Perkawinan  yakni  Hak  untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan Hak dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Adapun penulis pada akhirnya tertarik untuk menulis perihal pembatalan perkawinan di Indonesia dengan memfokuskan tulisan pada prosedur pembatalan perkawinan atas perkawinan poligami yang tidak sah.
Hukum  positif  di  Indonesia  telah  mengatur  sedemikian  rupa  perihal  perkawinan,  yakni pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian juga pada Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar umat Muslim untuk melaksanakan peraturan perundang undangan dan dijadikan rujukan dalam setiap tindakan hukum. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
(KHI)  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991,  Perkawinan  adalah  pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat Kantor  Urusan  Agamat  atau  mitssaqan  ghalidzan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan memiliki definisi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Menurut Hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolongtolongan antara seorang laki-laki dan seorang  perempuan  yang  antara  keduanya  bukan  muhrim.  Apabila  ditinjau  secara  perinci, pernikahan  atau  perkawinan  adalah  akad  yang  bersifat  luhur  dan  suci  antara  laki  laki  dan perempuan yang menjadi sebab sahnya suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan  mencapai  keluarga  yang  penuh  kasih  sayang,  kebajikan,  dan  saling  menyantuni (Sudarsono, 1991).
K.Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak  diputuskan  begitu  saja.  Pendapat  lain  mengemukakan  tujuan  perkawinan  adalah  untuk membentuk  kehidupan  rumah  tangga  dan  menciptakan  keluarga  sakinah  dengan  landasan kebajikan tuntunan agama (Saleh, 1976).
Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya  akad  nikah.  Menurut  Soedaryo  Soimin,  pembatalan  perkawinan  adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada (Rofiq, 2003).
Fasakh  dalam  arti  bahasa  adalah  batal  sedangkan  dalam  arti  istilah  adalah  membatal  dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami atau isteri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan (Rofiq, 2003). Fasakh disebabkan oleh dua hal yaitu pertama disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau  terdapat  adanya  halangan  perkawinan.  Kedua  disebabkan  terjadinya  sesuatu  dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.
Pembatalan  perkawinan  adalah  usaha  untuk  tidak  dilanjutkannya  hubungan  perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutus permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan  harus  selalu  memperhatikan  ketentuan  agama  mempelai.  Jika  menurut  agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan. Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  menentukan  bahwa  Batalnya  suatu  perkawinan  dimulai  setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
Orang  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan  menurut  Pasal  23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
a.  Para keluarga dalam garis keturunan terus keatas dari suami atau isteri;
b.  Suami atau isteri;
c.  Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
d.  Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab dalam hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara  lengkap  dan  terperinci.  Batalnya  suatu  perkawinan  dimulai  setelah  putusan  Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan
yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum dilakukan  dengan  metode  penelitian  yuridis  normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan  bahwa  Penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian  kepustakaan  yaitu penelitian terhadap data sekunder.  Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  ilmiah.  Sebagai  penelitian  hukum  dengan metode  penelitian  yuridis normatif, pendekatan  penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan sejarah ( historical approach ) (Sibuea, 2007).  Penelitian  hukum  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  cara memahami,  mengungkap  dan  menafsirkan  makna  norma-norma  hukum  yang    menjadi    bahan hukum    penelitian.  Norma-norma  hukum  itu  dipahami,  diungkap  dan  ditafsirkan  maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.
Bahan-bahan  hukum  dapat  dibagai  atas  3  (tiga)  macam  jika  ditinjau  dari  sudut  kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:
a. Bahan  hukum  primer,  seperti  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-undang  atau  Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung dan lain-lain.
b. Bahan  hukum  sekunder,  misalnya  buku  dan  jurnal  ilmiah  yang  berisi  pendapat  para  pakar hukum
c. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Perkawinan ialah ikatan lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  Masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  beragam  budaya  dan  agama,  terkadang  memiliki definisi  dan  aturan  tersendiri  perihal  perkawinan.  Salah  satu  nya  tentang  perkawinan  poligami atau memiliki istri lebih dari satu. Alasan mereka beragam bahkan syarat memiliki istri lebih dari satu pun tidak mendasar pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketika terjadi perkawinan lebih  dari  seorang  istri,  mulai  banyak  permasalahan  yang  dimulai  dari  permasalahan  ekonomi bahkan  perihal  keadilan  hidup.  Ada  juga  yang  bermasalah  karena  perkawinan  poligami  yang dilakukan  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  sehingga  terjadi  permohonan pembatalan perkawinan tersebut.
Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan, pembatalan perkawinan adalah  perkawinan  dapat  dibatalkan,  apabila  para  pihak  tidak  memenuhi  syaratsyarat  untuk melangsungkan  perkawinan.  Alasan  untuk  melakukan  pembatalan  pembatalan  perkawinan berdasarkan  Pasal  26  Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yaitu perkawinan  yang  dilangsungkan  dimuka  pegawai  pencatat  perkawinan  yang  tidak  berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
Pihak-pihak  tersebut  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan  kepada pengadilan  di  daerah  perkawinan  dilangsungkan  atau  di  tempat  tinggal  suami  dan/atau  istri. Kemudian, tata cara  pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan cerai. Adapun tahapan yang dapat dilakukan adalah:
(1). Pengajuan gugatan.
Pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan Agama setempat. Dengan syarat syarat:
a. Fotokopi KTP Pemohon
b. Fotokopi akta nikah yang mau diajukan pembatalan nikah
c. Surat Permohonan Pembatalan Nikah (di Posbakum)
d. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
• Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
• Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud
• Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain
• Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU no.1 tahun 1974
• Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
• Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan (2). Pemanggilan
Saat sidang hendak dilaksanakan, pengadilan akan melakukan pemanggilan kepada pribadi yang bersangkutan.
(3). Persidangan
Persidangan  untuk  memeriksa  gugatan  pembatalan  perkawinan  harus  dilakukan  oleh pengadilan  selambat-lambatnya  30  hari  setelah  diterimanya  surat  gugatan  di  kepaniteraan. Sebagai  catatan,  apabila  telah  dilakukan  pemanggilan  namun  tergugat  atau  kuasanya  tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat. Kecuali, jika gugatan tersebut tanpa  hak  atau  tidak  beralasan.  Pemeriksaan  perkara  gugatan  pembatalan  perkawinan  ini dilakukan pada sidang tertutup.
(4). Perdamaian
Sebelum  dan  selama  perkara  gugatan  belum  diputuskan,  pengadilan  harus  berusaha mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Apabila  perdamaian  terjadi,  gugatan  pembatalan perkawinan dinyatakan batal. Kemudian, jika ada gugatan baru, gugatan baru tersebut tidak boleh  diajukan  berdasarkan  alasan-alasan  yang  ada  sebelum  perdamaian  atau  yang  telah diketahui pada waktu tercapainya perdamaian.
(5). Putusan
Meskipun  pemeriksaan  gugatan  pembatalan  perkawinan  dilakukan  dalam  sidang  tertutup, namun penyampaian putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Batalnya perkawinan dimulai sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengatur  perihal  pembatalan perkawinan yang ditolak oleh Pengadilan Agama. Pada pasal 26 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, tertulis dengan jelas bahwa dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.
Adapun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  pada  Pengadilan  Agama  Cikarang bahwa terdapat  pasangan  suami  istri,  dimana  sang  suami  menggugat  istri  nya  untuk  membatalkan perkawinan  nya.  Perkawinan  itu  merupakan  perkawinan  kedua  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  (nama  disamarkan).  Pada  tahun  2005  pria  ini  menikah  dengan  seorang  wanita pertama bernama mawar, kemudian pada tahun 2010 pria ini bercerai dari Mawar karena alasan prinsip.  Perceraian  ini  dilakukan  secara  lisan  tanpa  putusan  pengadilan.  Kemudian  pria  ini menikah  lagi  pada  tahun  2015  dengan  seorang  wanita  bernama  Melati.  Perkawinan  ini  pun diketahui oleh kedua belah pihak keluarga. Hanya saja memang belum di daftarkan ke Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan.
Kemudian di tengah perjalanan perkawinan dengan wanita kedua, si pria ini dengan alasan anak,  kembali  pada  wanita  pertama.  Itu  pun  dengan  sepengetahuan  dan  izin  dari  istri  kedua (melati).  Adapun  perkawinan mereka  dicatatkan  kedua  nya  secara  sah  dan  dicatatkan  dalam 1 (satu) kartu keluarga yang sama.
Namun  pada  tahun  2020,  si  wanita  pertama  meminta  kepada  pria  untuk  membatalkan perkawinannya  dengan  wanita  kedua  dengan  alasan  tidak  terima  dipoligami.  Maka  dengan berbagai tekanan dan ancaman, si pria ini akhirnya mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Cikarang dengan alasan tidak ada izin istri pertama untuk menikah
lagi. Walaupun pada runutan asli nya, sebetulnya perkawinan dengan istri pertama sudah selesai atau dengan kata lain cerai lisan / agama saja pada tahun 2010.
Permohonan pembatalan perkawinan itu pada akhirnya diputus tidak diterima atau gugatan ditolak sepenuhnya karena berdasarkan pada pasal 26 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan  akte  perkawinan  yang  dibuat  pegawai  pencatat  perkawinan  yang  tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Dasar lain adalah, perkawinan tersebut telah sah dan legal, baik sah secara agama dan legal berdasarkan administrasi negara, dicatatkan di hadapan administrasi yang sah dengan bukti adanya pencatatan Kartu Keluarga yang resmi dan legal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi.
Hakim  juga  menimbang  bahwa  dalam  kasus  tersebut,  tidak  ada  hal  yang  dibohongi  dan membohongi, syarat perkawinan pun sudah terpenuhi dan yang paling utama adalah adanya bukti kuat  perihal  pelaksanaan  perkawinan  dari  kedua  belah  pihak.  Berbeda  hal  apabila  Terdapat beberapa alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melaksanakan suatu pembatalan perkawinan termuat di dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 adalah:
a. Perkawinan  yang  dilangsungkan  di  hadapan  pegawai  Pencatatan  Perkawinan  yang  tidak berwenang.
b. Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
d. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri Bilamana  ada  salah  satu  pelanggaran  perkawinan,  maka  perkawinannya  merupakan perkawinan  batal  atau  perkawinan  difasidkan.  Perkawinan  yang  batal  dianggap  tidak  ada perkawinan dari permulaannya, yakni mulai akad nikah, sedangkan perkawinan fasid dianggap putus  mulai  hari  diputus  oleh  pengadilan.  Menurut  Kompilasi  hukum  islam  suatu  perkawinan dapat dibatalkan apabila :
a. Suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud
c. Perempuan  yang  dikawini  teryata  masih  dalam  iddah  dari  suami  lain.  d.  Perkawinan  yang melanggar  batas  umur  perkawinan  sebagaimana  ditetapkan  dalam  Pasal  7  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
d. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
e. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan seseeorang. Dalam hal pengajuan pembatalan perkawinan terdapat pula hal-hal yang membatalkannya/ gugur.  Maksud  gugurnya  pembatalan  ialah  menghindari  hak  penuntutan  kedua  kalinya  karena satu perbuatan juga.36 Hak mengajukan pembatalan gugur, disebabkan:
a. Dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan mempelai  dapat  memperlihatkan  akta  perkawinan  dibuat  oleh  pegawai  pencatat  pihak  yan berwenang yang telah diperbaharui.
b. Dalam hal pelanggaran materiil jika ancaman telah berhenti atau jika salah sangka di antara suami isteri telah disadari keadaannya, tetapi dalam tempo 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu ternyata masih tetap sebagai suami isteri.

## 4. KESIMPULAN
Pembatalan  perkawinan  adalah  suatu  tindakan  pembatalan  suatu  perkawinan  yang  tidak mempunyai  akibat  hukum  yang  dikehendaki  karena  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan  oleh  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  Proses  permohonan pembatalan  perkawinan  dapat  ditempuh  dengan  beberapa  tahapan,  yakni  tahapan  pengajuan, pemanggilan,  persidangan,  perdamaian  dan  putusan.  Adapun  mengenai  pihak  mana  yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang
terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Para keluarga garis keturunan keatas dan kebawah  dari  suami  atau  isteri,  Suami  atau  isteri,  Pejabat  yang  berwenaang  mengawasi pelaksanaan  perkainan  menurut  undang-undang  dan  Para  pihak  yang  ditunjuk  dan  juga  setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
Adapun dasar penolakan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang pada kasus yang  diteliti  oleh  peneliti  adalah  pada  Pasal  26  ayat  2  Undang  Undang  Perkawinan  Nomor  1 Tahun 1974, yakni pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat  memperlihatkan  akte  perkawinan  yang  dibuat  pegawai  pencatat  perkawinan  yang  tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Pembatalan ini tidak termasuk apabila ada salah satu pelanggaran perkawinan, maka perkawinannya merupakan perkawinan batal atau perkawinan  difasidkan.  Perkawinan  yang  batal  dianggap  tidak  ada  perkawinan  dari permulaannya, yakni mulai akad nikah, sedangkan perkawinan fasid dianggap putus mulai hari diputus  oleh  pengadilan.  Menurut  Kompilasi  hukum  islam  suatu  perkawinan  dapat  dibatalkan apabila  :  Suami melakukan  poligami tanpa  izin  Pengadilan  Agama,  Perempuan  yang  dikawini ternyata  kemudian  diketahui  masih  menjadi  isteri  pria  lain  yang  mafqud,  Perempuan  yang dikawini teryata masih dalam iddah dari suami lain. d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,  Perkawinan  dilangsungkan  tanpa  wali  atau  dilaksanakan  oleh  wali  yang  tidak berhak, Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan seseeorang.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 1991. K. W. Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976. A. Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. H. P. Sibuea, Diktat Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Bhayangkara Publisher, 2007.