## ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM APBD UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020)
Nuzul Nikmatul Ula 1* , Risma Wira Bharata 2 1,2 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar E-mail: 1) nuzulnikmatul@gmail.com , 2) rismawbmimo@untidar.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kinerja  keuangan  pemerintah  Kabupaten  Magelang dengan menggunakan analisis rasio keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (LRAPBD)  Kabupaten  Magelang  Tahun  Anggaran  2018-2020.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dokumenter.  Dalam  pendekatan  analitis  digunakan pendekatan kuantitatif dengan menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD  dan  Rasio  Efisiensi  Keuangan  Daerah.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  dan  analisis  kinerja keuangan  daerah  dapat  disimpulkan  bahwa  independensi  Pemerintah  Magelang  dalam  hal kemampuan  keuangan  masih  sangat  rendah  untuk  memenuhi  kebutuhan  keuangan  daerah, pemerintahan,  pembangunan  dan  pembangunan  sosial  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tingkat efektivitas dan efisiensi Kabupaten Magelang dalam pengelolaan keuangan daerah tergolong kurang efektif.  Rasio  Efisiensi  Belanja  Kabupaten  Magelang  Tahun  2018-2020  menunjukkan  bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang dipandang telah melakukan pemborosan anggaran.
Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Keuangan

## Abstract
This  study  aims  to  assess  the  financial  performance  of  the  Magelang  Regency  government  using financial ratio analysis based on the Realization Report of the Magelang Regency Regional Revenue and  Expenditure  Budget  for  the  2018-2020  Fiscal  Year.  The  data  collection  method  used  is documentary. In the analytical approach, a quantitative approach is used by calculating the Regional Financial Independence Index, PAD Performance Index and Regional Financial Performance Index. Based on the results of the calculation and analysis of Regional Financial Performance, it can be concluded  that  the  independence  of  the  Magelang  Authority  Government  in  terms  of  financial capacity  is  still  very  low  to  meet  regional  financial  needs.  governance,  social  development  and community  development.  activity.  Serve.  Therefore,  the  level  of  effectiveness  and  efficiency  of Magelang Regency in regional financial management is classified as ineffective and ineffective. The Magelang  Regency  Expenditure  Efficiency  Index  2018-2020  shows  that  the  Magelang  Regency Government is seen as a budget waste.
Keywords:  Regional  Financial  Performance,  PAD  Effectiveness  Ratio,  Efficiency  Ratio, Independence Ratio, Financial Ratio
ANALISIS  RASIO  KEUANGAN  DALAM  APBD  UNTUK  MENILAI  KINERJA  KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018- 2020)

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  daerah  merupakan  pengatur  segala  pembangunan  dan  pelayanan  kepada masyarakat  di  daerahnya.  Pemerintah  daerah  mempunyai  kewenangan  untuk menyelenggarakan  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  menurut  asas  otonomi daerah.  Otonomi  daerah  memberikan  keleluasaan  kepada  pemerintah  daerah  dalam mengelola sumber daya dan bertanggung jawab kepada masyarakat luas (Saragih & Siregar, 2021). Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban fiskal daerah berupa laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Negara No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termasuk  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD),  yang  mencerminkan kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  membiayai  kegiatan  yang  melaksanakan  amanat pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Penilaian situasi pengelolaan keuangan  daerah  akan  menentukan  kedudukan  suatu  pemerintahan  daerah  dalam  rangka melaksanakan otonomi daerah (Utomo, 2011).
Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang diperlukan tentang posisi keuangan  dalam  semua  transaksi  pelaporan  selama  periode  pelaporan.  Laporan  keuangan digunakan untuk menilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemerintah, mengevaluasi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaporan (Suoth et al., 2016). Informasi perpajakan meliputi data dari berbagai bentuk pembiayaan, pengeluaran  dan  investasi  kegiatan  pemerintah  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan daerah  (Fathah,  2017).  Oleh  karena  itu,  akuntabilitas  dan  transparansi  menjadi  landasan kinerja  pemerintah  tanpa  penyimpangan  (Susanto,  2014).  Kinerja  keuangan  pemerintah daerah  adalah  derajat  kinerja  studi  keuangan  daerah  di  daerah,  termasuk  pendapatan  dan pengeluaran daerah dengan menggunakan sistem keuangan. ditentukan oleh kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk suatu anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dalam bentuk rasio keuangan yang terbentuk oleh sistem pelaporan pertanggungjawaban  daerah sebagai perhitungan anggaran (Fidel, 2012).
Pengukuran  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dapat  diukur  dengan  analisis  rasio keuangan yang dapat diperoleh dari data laporan keuangan. Rasio keuangan dapat mewakili kinerja  keuangan  seperti  Rasio  Derajat  Desentralisasi,  Rasio  Kemandirian,  Rasio Keserasian. Inilah sebabnya mengapa analisis kinerja keuangan sangat penting karena dapat digunakan  sebagai  panduan  untuk  meningkatkan  kinerja  masa  depan  dalam  hal  arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Kemampuan daerah untuk mengenali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menciptakan daerah  yang  bernilai  tentunya  menjadi  sumber  pendapatan  Pendapatan  daerah  membuat daerah  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  pendapatan  dan  memungkinkan  pemerintah daerah  untuk  mengurangi  ketergantungan  (Prasetyo,  2022).  Jika  tingkat  pembangunan tingggi, maka akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat , sehingga akan berdampak  positif  pada  fungsi  daerah.  Hal  ini  karena  semakin  baik  biaya  modal  yang digunakan, maka semakin besar pula kemampuan untuk mengukur kinerja keuangan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi  kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Magelang dengan menggunakan analisis rasio  keuangan berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (LRAPBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Analisis Rasio Keuangan
Analisis Rasio Keuangan adalah alat bisnis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan  berdasarkan  perbandingan  angka  keuangan  dan  laporan  keuangan.  Menurut Sutrisno  (2012),  analisis  laporan  keuangan  adalah  alat  yang  menggabungkan  unsur-unsur dalam laporan euangan seperti berbagai jenis aset dari satu kewajiban ke kewajiban lainnya. Aset  dan  kewajiban,  entri  neraca  dan  entri  akun  laba  rugi.  Menurut  Kuswulandari  et  al. (2016),  analisis  rasio  keuangan  pada  dasarnya  menciptakan  rasio  dengan  memasukkan angka-angka  antara  laporan  laba  rugi  dan  neraca  atau  menjatuhkannya.  Menurut  Samryn (2015),  menganalisis  rasio  keuangan  adalah  cara  membandingkan  data  keuangan  suatu perusahaan agar lebih bermakna.

## 2.2 Rasio Kemandirian
Laporan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  menggambarkan  kemampuan  pemerintah daerah untuk mencapai tujuan mereka dengan menjalankan operasi pemerintah, membiayai pembangunan  mereka,  dan  melayani  masyarakat  dengan  menaikkan  pajak  dan  biaya  bila diperlukan.  Sumber  pendapatan  yang  harus  dibayar  untuk  daerah.  Semakin  tinggi  derajat kemandirian maka semakin rendah ketergantungan terhadap bantuan luar negeri daerah dan sebaliknya.
Tingkat kemandirian diukur sebagai:
RKKD = PAD / (Penerimaan transfer) x 100%.
Model  hubungan  instruktif  dimana  peran  pemerintah  pusat  lebih  dominan  daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak dapat mencapai otonomi daerah). Model hubungan partisipatif, peran pusat telah berkurang, karena diasumsikan bahwa daerah yang terlibat  hampir  tidak  mungkin  melaksanakan  urusan  otonomi  daerah.  Model  hubungan delegatif,  yakni  intervensi  negara  pusat,  sudah  tidak  ada  lagi  karena  daerah  benar-benar otonom dan mandiri.

## 2.3 Rasio Efektivitas PAD
Rasio  Kinerja  PAD  mendefinisikan  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk  mencapai target  PAD  yang  direncanakan  berdasarkan  potensi  aktual  yang  ada  di  daerah.  Semakin tinggi efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya, semakin rendah tingkat efisiensi,  maka  semakin  kurang  efisien  pemerintahan  kota.  Rasio  Kinerja  PAD  dihitung dengan membandingkan hasil penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya.
Rumus untuk rasio ini adalah:
Rasio Efisiensi PAD = (PAD diterapkan) / (APBD Anggaran) x 100%.
Menurut (Susanti et al., 2017), kriteria Rasio Efektifitas adalah: Jika nilai yang diperoleh kurang dari 100% (x <100%), berarti tidak efektif. Jika diperoleh nilai 100% (x = 100%), maka  kinerjanya  seimbang.  Dikatakan  efektif    jika  nilai  yang  dihasilkan  lebih  besar  dari 100% (x> 100%).
ANALISIS  RASIO  KEUANGAN  DALAM  APBD  UNTUK  MENILAI  KINERJA  KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018- 2020)

## 2.4 Rasio Efisiensi  Keuangan Daerah
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)  menggambarkan perbandingan antara total beban  pokok  penerimaan  dengan  realisasi  penerimaan.  Semakin  rendah  rasio  efisiensi ekonomi daerah, semakin baik kinerja ekonomi pemerintah daerah. Rumus yang digunakan untuk  harmonisasi  rasio  menunjukkan  bagaimana  pemerintah  daerah  memprioritaskan alokasi modal yang optimal untuk belanja saat ini dan pembangunan. Semakin tinggi rasio alokasi  modal  terhadap  pengeluaran  saat  ini,  semakin  rendah  proporsi  modal  investasi (pengeluaran pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan utilitas dan infrastruktur bagi  Masyarakat.  Ada  dua  cara  untuk  menghitung  Rasio  Keserasian    ini:  rasio  belanja operasional  dan  rasio  belanja  modal.  Rasio  biaya  operasional  merupakan  perbandingan antara total biaya operasional dengan total biaya area. Secara umum, proporsi beban usaha mendominasi total biaya daerah, berkisar 60-90%. Rasio biaya operasional dirumuskan sebagai berikut:
Persentase Biaya Operasional = (Total Biaya Operasional) / (Total Biaya Area) x 100%.
Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total investasi dengan total belanja daerah. Investasi membawa keuntungan dalam jangka menengah dan panjang serta secara teratur.  Secara  umum,  porsi  investasi  belanja  di  daerah  berkisar  antara  5-20%  (Fathah, 2017).  Rasio  belanja  modal  ini  disusun  sebagai  berikut:  rasio  belanja  modal  =  (total investasi) / (total belanja daerah) x 100%.

## 2.5 Kinerja Keuangan Daerah
Menurut  Halim  (2021),  “Kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  merupakan  indikator yang dapat digunakan untuk mempelajari kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah”.
Menurut  Ardila  &  Putri  (2015)  “Kinerja  keuangan  adalah  salah  satu  isu  yang  sangat penting  untuk  dikaji  dalam  organisasi  sektor  publik  termasuk  pemerintahan,  sejak diterapkannya    penganggaran  berbasis  kinerja,  semua  pemerintah  dituntut  untuk  mampu menghasilkan  kinerja  keuangan  pemerintah  secara  baik.”  Menurut    Mardiasmo  (2021), tujuan pengukuran kinerja keuangan daerah yaitu:
1. Membantu alokasi sumber daya dan pendukung keputusan
2. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah
3. Mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dan  meningkatkan  komunikasi  dalam organisasi
Menurut  A  Kadim  et  al.  (2019),  pemerintah  daerah  sebagai  pihak  yang  bertanggung jawab  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  publik  perlu menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  daerah  untuk  dievaluasi.  Perhitungan  rasio- rasio  keuangan  merupakan  alat  ukur  kinerja  keuangan  yang  dapat  digunakan  untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  pemerintah  Kabupaten Magelang  pada  tahun  anggaran  2018-2020.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif,  menurut  Donmoyer  &  Donmoyer (2008), adalah metode penelitian eksperimental untuk mengumpulkan dan menganalisis data numerik,  bukan  dengan  gaya  naratif.  Menurut  Achmadi  &  Narbuko  (2015),  penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendeskripsikan,  menyajikan, menganalisis  dan  menginterpretasikan  bagaimana  masalah  yang  ada  dapat  dipecahkan berdasarkan data.

## 3.2 Populasi dan Sampel
Sampel penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun  2018-2020  yang  diambil  dari  data  yang  dipublikasikan  oleh  Ditjen  Perimbangan Keuangan dengan cara mengunduhnya dari website ( https://djpk.kemenkeu.go.es ).

## 3.3 Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi APBD 2018-2020. Pemerintah  Kabupaten  Magelang,  diambil  dari  data  yang  dipublikasikan  oleh  Direktorat Jenderal Pengelolaan Perimbangan Keuangan di situsnya ( https://djpk.kemenkeu.idi.id ).

## 3.4 Metode Pengumpulan Data
Adapun pengumpulan data dilakukan  melalui dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data  yang  berupa  gambar  maupun  dokumen  yang  berhubungan  dengan  laporan  keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang.

## 3.5 Metode Analisis Data
Metode analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang digunakan  untuk  merumuskan  masalah  dimana  data  dikumpulkan,  disusun  dan  dianalisis untuk memberikan gambaran tentang masalah saat ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKAD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020
Tabel 1 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKAD

## Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020
Tahun Realisasi PAD (Rp) Total Pendapatan Daerah Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan 2018 325.090.000.000 1.977.000.000.000 16% Instruktif 2019 417.180.000.000 2.108.260.000.000 20% Instruktif 2020 329.770.000.000 2.050.650.000.000 16% Instruktif Rata-rata 17,33% Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (Data Diolah) 2022
ANALISIS  RASIO  KEUANGAN  DALAM  APBD  UNTUK  MENILAI  KINERJA  KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018- 2020)
Berdasarkan  data  yang  disajikan  pada  tabel,  rata-rata  tingkat  kemandirian  Kabupaten Magelang  periode  2018-2020  adalah  17,33%.  Menurut  Kategori  Pola  Hubungan  Tingkat Kemandirian  Daerah  yang  ditulis  oleh  Halim  (2001),  tingkat  kemandirian  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Magelang  sangat  rendah,  sehingga  termasuk  dalam  kategori  pola hubungan instruktif berkisar antara 0% sampai dengan 20% dalam 3 tahun berturut-turut, yaitu dari 2018-2020. Akan tetapi, pada tahun 2020 derajat kemandirian daerah Kabupaten Magelang relatif rendah, sehingga masuk dalam kategori pola hubungan konsultatif berkisar antara 20% sampai dengan 50%. Dalam model hubungan instruktif, peran pemerintah pusat lebih  dominan/penting  daripada  independensi  pemerintah  daerah.  Sementara  itu,  model hubungan  konsultatif,  seperti  intervensi  sentralisasi,  semakin  berkurang  karena  daerah dianggap lebih mampu  membangun otonomi.  Dapat  dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten  Magelang  masih  sangat  bergantung  pada  dukungan  pemerintah  pusat.  Hal  ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang belum dalam posisi terbaik untuk menggali potensi daerah .
4.2 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018- 2020
Tabel 2 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020 Tahun Realisasi PAD (Rp) Anggaran PAD (Rp) Rasio Efektivitas (%) Kriteria Efektivitas PAD 2018 325.090.000.000 354.250.000.000 92% Cukup Efektif 2019 417.180.000.000 427.610.000.000 96% Cukup Efektif 2020 329.770.000.000 406.100.000.000 81% Kurang Efektif Rata-rata 89,67%
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (Data Diolah) 2022
Berdasarkan  data  yang  disajikan  pada  tabel,  rata-rata  tingkat  efektivitas    PAD Kabupaten  Magelang  selama  periode  2018-2020  adalah  89,67%.  Menurut  Kriteria Efektivitas  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  ditulis  oleh  Rahmawati  &  Mahmudi  (2016), tingkat efektivitas PAD di Kabupaten Magelang dinilai kurang efektif, berkisar antara 75% hingga 89% selama 3 tahun berturut-turut yaitu dari 2018 hingga 2020. Namun pada tahun 2018  dan  2020,  tingkat  efektivitas  PAD  di  Kabupaten  Magelang  cukup  efektif,  berkisar antara  90%  hingga  99%.  Hal  ini  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam memobilisasi penerimaan PAD yang cukup sesuai dengan target.

## 4.3  Perhitungan  Rasio  Efisiensi  Belanja  Pemerintahan  Kabupaten  Magelang  Tahun Anggaran 2018-2020
Tabel 3 Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018-2020 Tahun Realisasi Belanja Daerah (Rp) Realisasi Pendapatan (Rp) Rasio Efisiensi (%) Kriteria Efisiensi 2018 2.486.000.000.000  2.302.190.000.000 108% Tidak Efisien 2019 2.568.590.000.000  2.575.440.000.000 100% Tidak Efisien 2020 2.713.500.000.000  2.380.460.000.000 114% Tidak Efisien
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id (Data Diolah) 2022
Berdasarkan data yang tertera pada tabel, rata-rata Rasio Efisiensi Belanja Kabupaten Magelang periode 2018-2020 adalah 107,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah  Kabupaten  Magelang  dinilai  melakukan  pemborosan  anggaran  dengan  rasio/porsi lebih dari 100%.

## 5. KESIMPULAN

## 5.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  beberapa hasilnya adalah sebagai berikut:
1. Rata-rata tingkat  kemandirian Kabupaten Magelang periode 2018-2020 adalah 17,33% yang  artinya  Pemkab  Magelang  masih  menunjukkan  pola  relasional  instruktif  dimana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, artinya daerah tidak memiliki mampu mewujudkan otonomi daerah secara finansial.
2. Rata-rata tingkat efektivitas  PAD Kabupaten Magelang selama periode 2018-2020 adalah 89,67%  yang  artinya  Pemerintah  Kabupaten  Magelang  belum  maksimal  secara  efektif dalam mengelola target PAD Pemerintah Kabupaten Magelang
3.  Rata-rata  Rasio  Efisiensi  Belanja  Kabupaten  Magelang  periode  2018-2020  adalah 107,33%.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Magelang dinilai melakukan pemborosan anggaran dengan rasio/porsi lebih dari 100%.

## 5.2 Saran
Dengan  memperhatikan  hasil  dari  analisis  terhadap  rasio  pengelolaan  keuangan terhadap APBD Kabupaten Magelang maka saran untuk membantu Pemerintah Kabupaten Magelang antara lain:
1.  Untuk  menaikkan  rasio  kemandirian  Pemerintah  Kabupaten  Magelang  harus  sebisa mungkin  mengurangi  ketergantungan  kepada  pemerintah  pusat  yaitu  dengan  cara mengoptimalkan  potensi  sumber  pendapatan  yang  ada.  Misalnya,  potensi  pendapatan bagi pemerintah daerah dapat dilihat di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, budaya, perdagangan, dll.
2.  Untuk  menaikkan  rasio  efektivitas  PAD  Pemerintah  Kabupaten  Magelang  harus menyusun strategi, memperkuat dan memperluas perpajakan, serta meningkatkan aspek
ANALISIS  RASIO  KEUANGAN  DALAM  APBD  UNTUK  MENILAI  KINERJA  KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018- 2020)
kelembagaan/pengelolaan  pendapatan  daerah,  meningkatkan  jumlah  wajib  pajak, menciptakan sumber pendapatan baru dan kebijakan sektor investasi.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Kadim,  K.,  Adji,  S.,  &  Muhammad,  A.  M.  (2019).  Analisis  Pengaruh  Rasio  Lancar, Perputaran  Persediaan  Dan  Margin  Laba  Kotor  Terhadap  Pemilihan  Metode Persediaan Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma , 2 (1), 18–30. Achmadi, A., & Narbuko, C. (2015). Metode Penelitian Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa  Tentang  Metodologi  Penelitian  Serta  Diharapkan  Dapat  Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah Yang Benar . Jakarta: PT Bumi Aksara. Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money  Pada  Pengadilan  Negeri  Tebing  Tinggi. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan  Bisnis , 15 (1).
Donmoyer,  R.,  &  Donmoyer,  J.  Y.  (2008).  Readers’  theater  as  a  data  display  strategy. Handbook of the arts in qualitative research: Perspectives, methodologies, examples, and issues , 209–224.
Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio  Keuangan  untuk  Penilaian Kinerja  pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Ebbank , 8 (1), 33–48.
Fidel,  F.  (2012).  Analisis  Rasio  Untuk  Mengukur  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Kota  Manado. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  dan Akuntansi , 1 (4). Halim, I. (2021). Analisis laporan keuangan . Kuswulandari, I. R., Halim, A., & Mahsun, M. (2016). Strategi Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten . STIE Widya Wiwaha. Mardiasmo,  M.  B.  A. (2021). Otonomi &  Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru . Penerbit Andi.
Prasetyo, A. A. (2022). Meminimalisir Asimetri Informasi Melalui Pelaporan (Disclosure) Laporan Keuangan. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan , 2 (1), 45–54. https://doi.org/https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i1.104
Rahmawati, R. A., & Mahmudi, A. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Accounting Analysis Journal , 5 (2), 122–130. Samryn, L. M., & SE, A. (2015). Akuntansi Manajemen Edisi Revisi: Informasi Biaya untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi dan Investasi . Prenada Media. Saragih,  F.,  &  Siregar,  I.  A.  (2021).  Analisis  Rasio  Keuangan  Dalam  Menilai  Kinerja Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kota  Tebing. Scenario  (Seminar  of  Social  Sciences Engineering and Humaniora) , 43–53.
Suoth,  N.,  Tinangon,  J.,  &  Rondonuwu,  S.  (2016).  Pengukuran  efisiensi  dan  efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA)  kabupaten  minahasa  selatan. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi , 4 (1).
Susanti,  E.,  Raharjo,  K.,  &  Oemar,  A.  (2017).  Analisis  Rasio  Laporan  Keuangan  APBD (Anggaran  Pendapatan  Daerah)  Sebagai  Tolok  Ukur  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2012-2016. Journal Of Accounting , 3 (3).
Susanto,  H.  (2014).  Analisis  Perkembangan  Kinerja  Keuangan  Daerah  Dalam  Upaya Mendukung  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Repository. Ut. Ac. Id. https://doi. org/10.1017/CBO9781107415324 , 4 .
Sutrisno,  A.  S.  (2012).  Analisis  Ketimpangan  Pendapatan  Dan  Pengembangan  Sektor Unggulan  Di  Kabupaten  Dalam  Kawasan  Barlingmascakeb  Tahun  2007-2010. Economics Development Analysis Journal , 1 (1).
Utomo, D. P. (2011). Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan  Pada  Pemda  Kabupaten  Lombok  Timur  Tahun  Anggaran  2007-2009. Educatio , 6 (2), 56–80.
ANALISIS  RASIO  KEUANGAN  DALAM  APBD  UNTUK  MENILAI  KINERJA  KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2018- 2020)
414 AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN | TRANSEKONOMIKA https://transpublika.co.id/ojs/index.php/Transekonomika E-ISSN: 2809-6851 P-ISSN: 2809-6851