ALIGNMENT : Journal of Administration and Educational Management Volume 6, Nomor 2, Juli – Desember 2023 e-ISSN  : 2598-5159 p-ISSN : 2598-0742 DOI     : 10.31539/alignment.v6i2.7016

## PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DAN TATA KELOLA PEMERINTAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT
Wulan Hervina Destriana 1 , Yogi Suprayogi Sugandi 2 , Ginanjar Wira Saputra 3
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung 1,3 , Universitas Padjadjaran 2 yogi.suprayogi@unpad.ac.id 2

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  implementasi  kebijakan E- Government terhadap  kinerja  pegawai,  mengetahui  pengaruh  tata  kelola  pemerintah terhadap  kinerja  pegawai  serta  mengetahui  pengaruh  implementasi  kebijakan E- Government dan  tata  kelola  pemerintah  terhadap  kinerja  pegawai  dinas  kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Garut. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif. Dengan jumlah  populasi  sebanyak  114  dan  jumlah  sampel  54.  Metode  pengambilan  sampel penelitian menggunakan metode sampel jenuh sehingga jumlah sampel sama dengan total populasi.  Analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian menunjukan Implementasi Kebijakan E-Government Dan Tata Kelola Pemerintah secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai, dengan kontribusi besarnya pengaruh sebesar 72,6%. Simpulan, ada pengaruh yang signifikan antara implementasi kebijakan E-Government Tata Kelola Pemerintah terhadap Kinerja Pegawai.
Kata  Kunci:  Implementasi  Kebijakan E-Government ,  Kinerja  Pegawai,  Tata  Kelola Pemerintah,

## ABSTRACT
This  research  aims  to  determine  the  effect  of  implementing  E-Government  policies  on team  member  performance,  the  impact  of  government  governance  on  team  member performance,  and  the  effect  of  implementing  E-Government  policies  and  government governance on the performance of Garut district population and civil registration service employees. This research method is quantitative. With a population of 54 people, the total number of  employees  is  the Garut Regency Population  and Civil  Registration  Service. The  research  sampling  method  uses  a  saturated  sample  method  so  that  the  number  of samples is the same as the total population. Data analysis uses multiple linear regression analysis.  The  research  results  show  that  implementing  e-government  policies  and government  governance  partially  and  simultaneously  influences  team  member performance, with a contribution of 72.6%. In conclusion, there is a significant influence between the implementation of E-Government Government Governance policies on team member performance.
Keywords:  Implementation  of  E-Government  Policy,  Employee  Performance,

## Government Governance

## PENDAHULUAN
Dibawah  perkembangan  teknologi  dan  ilmiah,  dunia  telah  melihat  di  bidang teknologi informasi dan komunikasi yang telah menyebabkan penyebaran internet, yang membantu masuknya dunia ke era informasi untuk menumbuhkan minat organisasi dari
semua  jenis  dan  melakukan  perkembangan  kinerja  organisasi  melalui  peningkatan kreativitas,  inovasi,  serta  kepuasan  publik.  Sehingga  perkembangan  teknologi  yang memberikan  kontribusi  pada  penyederhanaan  proses  pelayanan  publik  yang  bertujuan untuk  peningkatan  efisiensi  dan  efektifitas  kinerja  pegawai.  Dalam  pengertian  ini pemerintah menyadari pentingnya transisi e-work menuju penerapan  yang disebut ( E- Government )  (Azzahra,  2016;  Dzauharoh  &  Saputra,  2023).  Oleh  sebab  itu  adanya tuntutan pelayanan pubik yang dapat memenuhi kepentingan bersama, dan terfasilitasinya partisipasi  masyarakat  terhadap  proses  kebijakan  pemerintah,  serta  efektivitas  kerja pemerintah  menjadi  sangat  penting  dan  butuh  perhatian.  Karena  pada  kenyataannya kualitas  pelayanan  publik  masih  butuh  perbaikan  dan  peningkatan  dalam  kualitas pelayanannya. Salah satu bentuk perubahan yang harus dilakukan yaitu terkait penerapan sebuah  sitem  informasi  untuk  menampung  aspirasi  masyarakat  terkait  dengan  tuntutan transparansi,  partisipasi  dan  akuntabilitas  pemerintah.  Dengan  adanya  sebuah  sistem informasi yang diterapkan di instansi pemerintah, maka masyarakat akan dengan mudah mengakses  informasi  terkait  dengan  kegiatan  pelayanan  yang  diberikan  pemerintah seperti informasi kebijakan pemerintah, program yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Hal ini  menjadi  pendorong  pelaksanaan  penerapan electronic  government ( e-gov )  sebagai sistem  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  di  pemerintahan (Heryana  &  Dewi, 2013) .
Dalam instruksi Presiden no 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-governmenet diinstruksikan kepada seluruh entitas pemerintahan yang diperlukan  sesuai  dengan  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya  guna  terlaksananya pengembangan E-Government secara  nasional.  maka  selain  pemerintah  pusat,  semua pemerintah  daerah  juga  ikut  memberikan  pelayanan  perijinan  yang  lebih  transparan dengan menerapkan sistem E-Government tersebut (Presiden, 2003) . Begitu pula di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Garut,  turut  menerapkan  sistem penerapan E-Government. Adapun  penerapan E-Government di  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut adalah sebuah indikator yang dicapai dalam urusan komunikasi  dan  informatika  yaitu  adanya  kepemilikan  website  Pandu Online Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
Pelayanan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Garut mengarah pada pelayanan dalam bentuk administrasi kependudukan sebagai pemenuhan terhadap tuntunan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan mudah, pada saat ini aspek pelayanan tersebut sudah berjalan dengan baik. Namun perlu perbaikan secara bertahap karena dipengaruhi oleh struktur organisasi yang beberapa kali mengalami perubahan dan menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  terhambatnya  capaian  kinerja,  sehingga  produk kebijakan  tidak  dapat  dihasilkan  secara  cepat  dan  maksimal.  Hal  ini  diyakini,  karena dengan  kelancaran  penyelenggaraan  pelayanan  tugas  pemerintahan  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Garut  sangat  tergantung  pada  kinerja pegawai.  Aparatur  merupakan  unsur  pemerintah  yang  langsung  bertugas  melayani masyarakat.  Kinerja  aparat  yang  baik  dapat  mendukung  tugas  pokok  pengembangan sumber daya dan manajemen pegawai.
Penerapan e-  Government pada  pemerintahan  saat  ini  belum  berjalan  dengan mulus, penggunaan sistem informasi masih belum maksimal. Lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah belum memiliki hubungan kerjasama yang sinergis (Idris & Rahim, 2022).  Penerapan E-Government di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Garut  dapat  menciptakan  suatu  hasil  kerja  yang  efektif,  partisipatif, berkeadilan, demokratis, transparan dan bertanggung jawab jika ditunjang dengan sistem
aparatur  negara  yang  modern,  yang  dilandasi  oleh  derajat  rasionalitas  yang  tinggi. Harapan  yang  muncul  adalah  penerapan E-Government akan  memberikan  pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, untuk penerapannya memang tidak mudah, karena  memerlukan  proses  dan  tahapan  seperti  halnya  meningkatkan  hasil  kinerja birokrasi.  Penerapan E-Government di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Garut  menghadapi  beberapa  tantangan.  Salah  satu  diantaranya  adalah permasalahan  terkait  kinerja  yang  berhubungan  dengan  sistem E-Government yaitu permasalahan  dari  sumber  daya  manusia  (SDM)  baik  kuantitas  maupun  kualitas  yang berahli  dalam  informatika  dan  teknologi.  Hal  ini  disebabkan  teknologi  informasi  dan komunikasi  berubah  sedemikian  cepat,  sehingga  di  perlukan  kinerja  pegawai  yang mampu  menanggapi  perubahan.  Adapun  permasalahan  internalnya  yaitu;  Terbatasnya kuantitas/jumlah  aparatur  dalam  mengelola  data  kependudukan;  Masih  belum meningkatnya  pemahaman  aparatur  terhadap  ketentuan  administrasi  kependudukan secara  dinamis;  Sarana  dan  prasarana  yang  sangat  terbatas;  Masih  adanya  jaringan komunikasi data yang bermasalah.
Tabel 1

## Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan ktp-
el,KK dan Akta pencatatan sipil, KIA serta pelayanan. Pemanfaatan NIK,KTP
elektronik dan data kependudukan
kepada lembang penggunan di kabupaten garut . Pengelolaan kegiatan penyelenggaraan adminduk kabupaten/kota,meliputi : a. Penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP elektronik. b. Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-17tahun. c. Penerbitan kartu identitas anak (KIA) d. Penggunaan data konsolidasi bersih untuk pelayanan. e. Penjanjian kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh OPD kabupaten Garut. f. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan 100% 97% 40% Sudah dilaksanakan Seluruh OPD Tidak ada pungutan dan tidak terjadi OTT Melaporkan ke pusat melalui provinsi 98,90% 83,17% 17,83% Sudah dilaksanakan 7 OPD Tidak ada pungutan dan tidak terjadi OTT
Tidak ada pelanggaran
dokumen kependudukan.
g. Pelanggaran terhadap permendagri No 76 tahun 2017 2 Capaian Keluaran/Output kinerja pelayanan dokumen lainnya Keluaran/Output hasil pelayanan dokumen lainnya Laporan secara lengkap hasil pelayanan Dukcapil per jenis dokumen/output 13 Buku pokok pemakaman 3 Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan a. Pelayanan bidang Dafduk, Capil, dan PIAK serta pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan b. Pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi Jenis dan jumlah inovasi Jenis dan jumlah pelayanan terintegrasi
9 jenis 9 jenis 4 Laporan Barang
Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah Melaksanakan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Kabupaten/Kota Sudah dilaksanakan Sudah NO Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian (%) 1 Meningkat nya penataan penerbitan dokumen dan data kependudu kan 1. Rasio  penduduk  ber KTP Persatuan penduduk 2. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK 3. Cakupan  penerbitan KTP 4. Rasio  bayi  ber  akta kelahiran 5. Rasio  pasangan  ber akta  nikah 6. Cakupan  penerbitan akta kelahiran 7. Ketersediaan database kependudukan  skala provinsi 8. Cakupan pemanfaatan data kependudukan 99,8% Sudah 99,8% 70% 55% 35% Ada 50% 72,60% Sudah 72,60% 85,62% 112,7% 251,97% Ada 18,76% 72,45% Sudah 72,45% 59,94% 62% 88,19% Ada 9,38%
2 Meningkat nya akuntabilit as kinerja Dinas Kependud ukan dan Pencatatan Sipil 1. Kategori nilai hasil evaluasi sistem akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil A (Memuas kan) Baik Baik
Dalam rangka pencapaian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Garut  perlu  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  (SDM)  aparatur  yang berkualitas  karena  itu  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dalam  pengembangan e- Government .  Pemerintah  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Garut berusaha  meningkatkan  kinerja  aparaturnya  dengan  mendayagunakan  teknologi informasi melalui suatu sistem manajemen informasi daerah yang terintegritas, cepat dan tanggap. Hal ini diyakini bahwa dengan kelancaran penyelenggaaan tugas pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sangat tergantung pada kinerja pegawai. Dalam mewujudkan good government sangatlah menentukan sehingga secara  organisasi  dalam  menyelenggarakan  urusan  kependudukan  dituntut  untuk professional,  sehingga  diharapkan  untuk  mengoptimalkan  pemanfaatan  segala  potensi yang  dimiliki  sehingga  dapat  lebih  responsif,  kreatif,  dan  inovatif  dalam mewujudkanurusan  kependudukan.  Dengan  senantiasa  meningkatkan  pelayanan  yang profesional dan akurat dengan pendekatan pasrtisipatif dan teknokratik diharapkan dapat menjawab segala tantangan serta perubahan lingkungan yang ada (Jauhari et al., 2015). Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  tersebut,  maka  peneliti  menetapkan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : (1) Bagaimana pengaruh E-Government terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut (2) Bagaimana Tata Kelola Pemerintah   di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut; (3) Bagaimana Pengaruh Penerapan E-Government dan Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah terhadap kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.
Tabel 2 Jumlah Pegawai ( PNS dan Non PNS/TKK) berdasarkan Jenis Kelamin No Unit Kerja Jenis Kelamin Jumlah Laki – laki Perempuan 1 Sekretariat 8 8 16 2 Bidang  Pelayanan Pendaftaran 47 16 63 3 Bidang Pelayananan Pencatatan Sipil 7 7 14 4 Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan 13 1 14 5 Bidang Pemanfaatan  Data dan Inovasi Pelayanan 2 5 7 Total 77 37 114

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yaitu  metode  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi objek yang alamiah dan peneliti bertindak sebagai instrument kunci, peneliti akan secara langsung ke objek penelitian yang sudah ditentukan agar dapat melihat dan mengamati langsung fenomena fenomena yang di teliti.  Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan  menganalisis  tingkat  keterpengaruhan  antara  variabel  bebas  (X)  terhadap  variabel terikat  (Y).  Keterpengaruhan  yang  dimaksud  adalah  menjelaskan  dan  menganalisis besarnya pengaruh implementasi kebijakan E-Government baik secara langsung, secara tidak  langsung  maupun  secara  bersama-sama  terhadap  kinerja  pegawai.  Sehingga penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  kuantitatif  dengan  metode  eksplanatori survey. Dalam pengumpulan data dikembangkan instrumen penelitian berupa observasi, kuesioner.
Kuesioner berisikan pernyataan untuk menjaring informasi/data yang diperlukan dalam  penelitian  yang  ditujukan  kepada  responden  yang  terkait  dalam  penelitian  ini. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  pegawai  yang  berada  di  lingkungan  Pemerintah Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Garut  yang  secara  keseluruhan berjumlah  114  orang.  Untuk  menentukan  jumlah  sampel,  maka  menggunakan  rumus Slovin. Dari perhitungan rumus slovin tersebut diketahui bahwa jumlah sampelnya adalah 54 orang.

## HASIL PENELITIAN Karakteristik Responden
Tabel 3. Karakteristik Responden Responden Jumlah Persentase (%) Jenis Kelamin: Laki-laki Perempuan 30 24 56 44 Usia: 18 – 28 Tahun 29 – 39 Tahun 40 – 50 Tahun > 50 Tahun 10 21 15 8 19 39 28 15 Pendidikan: SMA/SMK Diploma D4/S1 S2 9 13 22 10 17 24 41 19 Lama Bekerja: 1 – 5 Tahun 6 – 10 Tahun > 10 Tahun 11 31 12 20 57 22
Karakteristik  responden  yang  terlibat  didominasi  oleh  karyawan  berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56%. Pada kategori usia, didominasi oleh kelompok usia 29 - 39 tahun sebanyak 39%. Pada kategori pendidikan, reponden yang terlibat sebanyak 41% pada  tingkat  pendidikan  D4/S1,  kemudian  SMA/SMK  sebanyak  17%,  diikuti  dengan
lulusan  Diploma  sebanyak  24%.  Pada  kategori  lama  kerja,  didominasi  oleh  karyawan yang sudah bekerja selama 6 - 10 tahun sebanyak 57%.

## Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Suatu  indikator  atau  item  pernyataan  dapat  dikatakan  valid  apabila  memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Sedangkan pada uji reliabilitas, item pernyataan dapat dikatakan reliabel atau andal, adalah ketika memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.600. Nilai r tabel dalam penelitian ini adalah sebesar 0.266. Berdasarkan tabel 2  yang  telah  disajikan  dibawah  ini,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  seluruh  item pernyataan  dapat  dikatakan  valid  dan  reliabel  dalam  mengukur  apa  yang  seharusnya diukur pada waktu yang berbeda-beda.
Tabel 4. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas . Variabel Item r hitung Cronbach’s Alpha Implementasi E- Government X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 0.770 0.740 0.784 0.794 0.742 0.811 Tata Kelola Pemerintah X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 0.394 0.423 0.636 0.662 0.462 0.591 0.407 0.363 0.679 Kinerja Pegawai Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10 0.763 0.604 0.766 0.855 0.755 0.774 0.791 0.750 0.793 0.874 0.923

## Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  korelasi sempurna pada variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat terjadi apabila nilai VIF > 10. Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel  5, nilai VIF untuk setiap variabel independen lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas
Tabel 5

## Uji Multikolinearitas
Variabel Tolerance VIF Implementasi E-Government 0.946 1.057 Tata Kelola Pemerintah 0.946 1.057

## Uji Normalitas
Suatu  uji parametrik  perlu dilakukan uji normalitas untuk  memastikan apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak, sebab data yang berdistribusi normal dapat mengurangi  bias  saat  melakukan  pengujian.  Pada  pengujian  menggunakan  metode Kolmogorov  Smirnov,  data  yang  berdistribusi  normal  memiliki  nilai  sig.  >  0.05. Berdasarkan  tabel  6,  diketahui  bahwa  nilai  sig.  sebesar  0.080,  artinya  data  dapat dikategorikan berdistribusi normal.
Tabel 6.

## Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 54 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.59007380 Most Extreme Differences Absolute .103 Positive .103 Negative -.059 Test Statistic .103 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.

## Uji Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel Implementasi E-Government dan Tata Kelola Pemerintah terhadap Kinerja Pegawai.  Berdasarkan  hasil  pengujian,  diperoleh  nilai  r  square  sebesar  0.726,  artinya Implementasi E-Government dan Tata Kelola Pemerintah dapat mempengaruhi Kinerja Pegawai sebesar 72.6%.
Tabel 7.

## Uji Koefisien Determinasi
R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 0.852 0.726 0.727 1.589

## Uji Regresi Linear Berganda
Uji  regresi  linear  digunakan  untuk  mengetahui  arah  pengaruh  dari  variabel Implementasi E-Government dan Tata Kelola Pemerintah terhadap Kinerja Pegawai. Jika nilai koefisien regresi bernilai positif, artinya variabel Implementasi E-Government dan Tata  Kelola  Pemerintah  dapat  meningkatkan  nilai  dari  variabel  Kinerja  Pegawai.
Sebaliknya apabila koefisien regresi bernilai negatif, maka kenaikan nilai pada variabel Implementasi E-Government dan  Tata  Kelola  Pemerintah  dapat  menurunkan  nilai  dari variabel  Kinerja  Pegawai.  Pada  persamaan  regresi 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥 + 𝑐𝑥 ,  diperoleh  hasil sebagai berikut.

## Tabel 8 Uji Regresi Linear Berganda
Berdasarkan  tabel  diatas,  persamaan  yang  terbentuk  yaitu 𝑌 = 2.257 + 0.623𝑋1 + 0.793𝑋2 , artinya:
a. Konstanta persamaan regresi sebesar 2.257, artinya apabila Implementasi E- Government dan Tata Kelola Pemerintah tidak memberikan pengaruh sama sekali  atau  bernilai  nol,  maka  nilai  dari  kinerja  pegawai  adalah  sebesar 2.257.
b. Nilai  koefisien  regresi  untuk  Implementasi E-Government adalah  sebesar 0.623.  Nilai  tersebut  bersifat  positif,  artinya  apabila  Implementasi E- Government mengalami  kenaikan  sebesar  satu  satuan,  maka  nilai  dari kinerja pegawai akan ikut naik sebesar 0.623.
c. Nilai koefisien regresi untuk Tata Kelola Pemerintah adalah sebesar 0.793. Nilai  tersebut  bersifat  positif,  artinya  apabila  Tata  Kelola  Pemerintah mengalami  kenaikan  sebesar  satu  satuan,  maka  nilai  dari  kinerja  pegawai akan ikut naik sebesar 0.793.

## Uji Hipotesis Parsial
Uji  hipotesis  parsial  dapat  menggunakan  uji  t  sebagai  dasar  pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan bahwa hipotesis dapat  diterima  yaitu dengan membandingkan nilai signifikansinya. Apabila suatu variabel memiliki nilai sig. < 0.05, maka hipotesis dapat diterima. Berdasarkan tabel 6 yang terdapat pada uji regresi linear berganda, diperoleh informasi bahwa:
a. Nilai sig. pada variabel Implementasi E-Government sebesar 0.000 < 0.05. Artinya  Implementasi E-Government berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja pegawai. H1 diterima .
b. Nilai  sig.  pada  variabel  Tata  Kelola  Pemerintah  sebesar  0.000  <  0.05. Artinya  Tata  Kelola  Pemerintah  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pegawai. H2 diterima .

## Uji Hipotesis Simultan
Pengujian hipotesis simultan dapat menggunakan uji F atau uji ANOVA. Suatu hipotesis dapat diterima ketika memiliki nilai sig. < 0.05. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh hasil bahwa nilai sig. untuk uji ini adalah 0.000 (<0.05). Maka dari itu dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  Implementasi E-Government dan  Tata  Kelola  Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja pegawai secara simultan dan signifikan.
Variabel Koefisien Regresi Std. Error T Statistics Sig. Konstanta 2.257 0.529 4.267 0.000 Implementasi E- Government 0.623 0.118 5.280 0.000 Tata Kelola Pemerintah 0.793 0.073 10.863 0.000
Tabel 9
Uji ANOVA ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1  Regression 389.736 2 244.868 87.017 .000 b Residual 31.246 51 2.524 Total 420.982 53 a. Dependent Variable: Kinerja
b. Predictors: (Constant), E-Government , Tata Kelola

## PEMBAHASAN
Implementasi E-Government dan  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  dapat meningkatkan  efisiensi  administrasi  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Garut.  Penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  dapat  mengurangi  ketergantungan  pada  proses manual,  menghindari  duplikasi  data,  dan  mempercepat  diprosesnya  dokumen (Koesharijadi et al., 2019). Hal ini dapat membantu pegawai dalam menyelesaikan tugas- tugas  administratif  dengan  lebih  cepat  dan  efisien. E-Government dapat  membantu meningkatkan  aksesibilitas  layanan  publik  bagi  masyarakat.  Dengan  adanya  platform online atau aplikasi yang terintegrasi, masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mudah dan cepat (Lestari, 2018) Pegawai di dinas tersebut dapat berperan sebagai penyedia informasi dan penanggap  permintaan  masyarakat,  sehingga  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan mempermudah  interaksi  dengan  publik  (Rahayuningtyas  &  Setyaningrum,  2018). Implementasi  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  dapat  meningkatkan  akuntabilitas pegawai  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Garut.  Adanya mekanisme  pemantauan,  evaluasi  kinerja,  dan  sistem  pengawasan  yang  efektif  dapat mendorong  pegawai  untuk  bekerja  secara  lebih  bertanggung  jawab  dan  profesional. Dalam lingkungan yang baik, pegawai cenderung lebih berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada Masyarakat (Saputra, 2018).  Menurut  Suarha et al.,( 2023), E-Government dan tata kelola pemerintah yang baik dapat menjadi stimulus bagi pengembangan kompetensi pegawai. Implementasi teknologi dan proses kerja yang efisien  dapat  memungkinkan  pegawai  untuk  memperoleh  keterampilan  baru  dalam penggunaan teknologi informasi. Selain itu, tata kelola pemerintah yang baik juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan profesional melalui pelatihan dan  pengembangan  sumber  daya  manusia.  Ini  akan  berdampak  positif  pada  kinerja pegawai dalam menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks (Suprianto, 2014).

## Simpulan
Berdasarkan interpretasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi E- Government dan  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  memiliki  pengaruh  positif  terhadap kinerja  pegawai  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Garut. Penggunaan  teknologi  informasi,  efisiensi  administrasi,  aksesibilitas  layanan, peningkatan akuntabilitas, pengembangan kompetensi, dan peningkatan pelayanan publik adalah beberapa faktor yang dapat memperbaiki kinerja pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Azzahra, A. A. (2016). Pengaruh Penerapan E-Government terhadap pelaksanaan tata kelola  pemerintah  di  pemerintah  Kota  Tasikmalaya .  Universitas  Widyatama. https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/7463
Dzauharoh,  S.,  &  Saputra,  G.  W.  (2023).  Implementasi  Nilai-Nilai  Pancasila  pada Generasi  Milenial  di  Era  Modern. Public  Administration  And  Development Journal , 1 (1), 34–39. https://doi.org/10.59223/padj.v1i1.10 Heryana,  T.,  &  Dewi,  S.  K.  (2013).  Pengaruh  Penerapan  E-Government  Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Cianjur. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 1 (1).
https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/6572
Idris,  M.,  &  Rahim,  D.  R.  (2022).  Pengaruh  E-Government,  Kompetensi  Dan  Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Keuangan Daerah  Kota  Parepare. Jurnal  Magister  Manajemen  Nobel  Indonesia , 3 (6), 1048–1059.
Jauhari,  A.,  Basri,  H.,  &  Shabri,  M.  (2015).  Penerapan  Good  Governanceberbasis  E- government  Dan  Reformasi  Birokrasi  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Kinerja Satuan  Kerja  Pemerintah  Aceh. Jurnal  Administrasi  Akuntansi:  Program Pascasarjana Unsyiah , 4 (3). https://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4479 Koesharijadi,  K.,  Hardiyansyah,  H.,  &  Akbar,  M.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  E- Government, Komitmen, Pengembangan Aparatur Dan Implikasinya Terhadap Kinerja  Pelayanan  Publik. IKRA-ITH  HUMANIORA :  Jurnal  Sosial  Dan
Humaniora . https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-
humaniora/article/view/373
Lestari, V. S. (2018). Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola  Pemerintah  Di  SKPD  Kabupaten  Garut .  Universitas  Widyatama. https://repository.widyatama.ac.id/items/b4b2a375-2469-4a6c-b3e4- 25e174f2603f
Presiden,  R.  (2003). Instruksi  Presiden  (INPRES)  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government . https://peraturan.bpk.go.id/Details/147277/inpres-no-3-tahun-2003
Rahayuningtyas,  D.  P.  A.,  &  Setyaningrum,  D.  (2018).  Pengaruh  Tata  Kelola  Dan  E- Government  Terhadap  Korupsi. EKUITAS  (Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan) , 1 (4). https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597
Saputra, G. W. (2018). Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai  Di  Kantor  Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Bandung  Barat. Jurnal  Bina  Administrasi  (JBA) .  https://stiabandung.ac.id/wp- content/uploads/2020/08/Isi-V6-N1-2.pdf
Suarha,  C.,  Saputra,  G.  W.,  &  Johan,  A.  (2023).  Analisis  Perencanaan  Dan Pengembangan Karier Bintara Polri Satuan Brigade Mobil Daerah Jawa Barat (Studi  Kasus  Pada  Batalyon  A  Pelopor). Journal  Publicuho , 6 (1),  56–70. https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.91
Suprianto,  E.  (2014).  Pengaruh  Penerapan  Tata  Kelola  Pemerintahan  Yang  Baik  Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 15 (1), 17. https://doi.org/10.30659/ekobis.15.1.17-30