## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 3, (2023), September : 315 - 322 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3487

## DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS/TPK/2016/PN JMB)
Gerry Putra Suwardi 1) , Muhammad Yahya Selma 2) , Holijah 3) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia 1,2,3) Corresponding Author : gerry.hukum@gmail.com
History: Received : 25 Mei 2023 Revised  : 10 Juli 2023 Accepted : 23 Agustus 2023 Published: 20 September 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Latar  belakang  dari  studi  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  penggunaan  hukuman  uang pengganti  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi  sebagai  bentuk  hukuman  tambahan  dalam upaya  mengembalikan  kerugian  keuangan  negara,  serta  untuk  menganalisis  dasar pertimbangan  Hakim  dalam  menerapkan  hukuman  uang  pengganti  dalam  kasus  tindak pidana  korupsi  yang  dijelaskan  dalam  Putusan  Nomor  24/Pid.Sus/TPK/2016/PN  Jmb. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  atau  penelitian yuridis  normatif,  dengan  menggunakan  data  sekunder  sebagai  sumber  informasi.  Hasil penelitian  menunjukkan  hal-hal  berikut:  1)  Penerapan  hukuman  uang  pengganti  sebagai hukuman  tambahan  dalam  kasus  tindak  pidana  korupsi,  sesuai  dengan  Pasal  18  Ayat  (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih tetap bergantung pada harta  yang  diperoleh  oleh  Terdakwa  dari  tindakan  korupsi,  bukan  hanya  sebatas  jumlah kerugian  keuangan  negara  yang  timbul.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Penerapan  Hukuman  Uang  Pengganti  dalam  Kasus Tindak  Pidana  Korupsi  yang  menjadi  pedoman  bagi  Hakim  dalam  menentukan  jumlah hukuman uang pengganti. 2) Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb mempertimbangkan hukuman uang pengganti berdasarkan pertimbangan hukum, sosial, dan  filosofis.  Dalam  keputusannya,  Hakim  menerapkan  jumlah  hukuman  uang  pengganti yang berbeda dari tuntutan Penuntut Umum karena adanya perbedaan nilai kerugian negara yang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.

## Kata Kunci: Hakim, Pidana, Pembayaran Uang Pengganti

## Abstract
The background in this study is to analyze the application of substitute money in criminal acts of corruption as an additional crime in an effort to recover state financial losses and to analyze the basis  of  judges'  considerations  in  applying  substitute  money  in  corruption  in  Decision  Number 24/Pid.Sus/TPK  /2016/PN  Jmb.  The  research  method  used  is  normative  juridical  research  or library law research,  with  the data source used  is  secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The application of substitute money as an additional crime in the criminal act of corruption as referred to in Article 18 Paragraph (1) letter b of the Law on the Eradication of Criminal  Acts  of  Corruption  is  still  based  on  the  property  obtained  by  the  Defendant  from  the proceeds of a criminal act of corruption and not merely a number of state losses caused. This is as regulated in the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2014 concerning the Criminal Code of  Additional  Compensation  in  Corruption  Crimes,  which  serves  as  a  guide  for  Judges  in applying the amount of substitute money. 2) The consideration of the Panel of Judges in applying the  penalty  for  paying  compensation  in  Decision  Number  24/Pid.Sus/TPK/2016/PN  Jmb  is based  on  juridical,  sociological,  and  philosophical  considerations.  In  his  decision,  the  Judge
Gerry Putra Suwardi 1) , Muhammad Yahya Selma 2) ,et al., Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi…
applies a substitute money sentence that is not the same as the demands of the Public Prosecutor because there is a difference in the value of state losses that cannot be proven at trial.
Keywords: Judge, Criminal, Substitution Payment

## PENDAHULUAN
Dengan  singkatnya,  tindak  pidana  korupsi  dapat  disederhanakan  sebagai perilaku  curang,  yang  mencakup  penyimpangan  atau  penyelewengan  dana negara  untuk  tujuan  pribadi  atau  kepentingan  pihak  lain  (SUKMAWATI YUSUF  MANGANNI,  2019).  Di  Indonesia,  kasus  korupsi  semakin  menjadi masalah  yang  tak  terkendali  dan  mengakibatkan  kerugian  finansial  negara yang  sangat  besar.  Besarnya  jumlah  uang  negara  yang  dinikmati  oleh  para pelaku korupsi menunjukkan bahwa hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat telah dirampas secara luas. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi bisa  dianggap  sebagai  kejahatan  biasa,  melainkan  telah  menjadi  kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan tindakan yang ekstra luar biasa dan penggunaan alat hukum yang istimewa pula.
Namun,  hukuman  uang  pengganti  yang  dijatuhkan  kepada  para  pelaku korupsi  masih  jauh  dari  jumlah  kerugian  negara  tersebut,  hanya  mencapai Rp1,4 triliun sepanjang tahun lalu.
Undang- Undang No 31 Tahun 1999 bersama dengan Hukum No 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan( UU Tipikor) memutuskan  kalau  jumlah  pembayaran  kejahatan  duit  pengganti  paling- paling  wajib  sebanding  dengan  harta  yang  didapat  dari  perbuatan  kejahatan penggelapan.  Berikutnya,  Artikel  18  Bagian(  2)  berkata  kalau  bila  tahanan tidak  melunasi  duit  pengganti  dalam  satu  bulan  sehabis  tetapan  Majelis hukum  yang  sudah  berkemampuan  hukum  senantiasa,  hingga  harta bendanya  bisa  disita  serta  dilelang  oleh  Beskal  buat  menutupi  jumlah  duit pengganti itu. Alinea 8 Uraian UU No 31 Tahun 1999 pula melaporkan kalau pelakon  perbuatan  kejahatan  penggelapan  yang  tidak  bisa  melunasi  duit pengganti hendak dihukum dengan bui. Oleh sebab itu, determinasi kejahatan pembayaran duit pengganti dalam UU Tipikor ini memunculkan perbandingan pengertian  mengenai  tujuan  dari  ganjaran  duit  pengganti,  apakah  itu  buat merampas  harta  hasil  penggelapan  ataupun  buat  mengubah  kehilangan finansial negeri.
Fokus dari penelitian ini adalah pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jambi  Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb. Dalam putusan tersebut, selain menjatuhkan hukuman  penjara  selama  4  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp200.000.000 subsider  1  bulan  penjara  kepada  Terdakwa,  Majelis  Hakim  juga memberlakukan hukuman uang pengganti sebesar Rp943.714.000,00.

## METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis  normatif  (Siregar,  2020).  Konsep  ini  dapat  dijelaskan  berdasarkan definisi yang diberikan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul "Penelitian  Hukum  Normatif,"  di  mana  penelitian  normatif  diartikan  sebagai penelitian  hukum  yang  berfokus  pada  literatur  hukum.  Bahan  pustaka  yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sebagai sumber data yang mendasar
Gerry Putra Suwardi 1) , Muhammad Yahya Selma 2) ,et al., Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi…
dan  termasuk  dalam  kategori  data  sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  penelitian  kasus  dengan  mengambil  putusan  Hakim  sebagai sumber utama bahan hukum yang dianalisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.
Rancangan  pidana  pembayaran  duit  pengganti,  selaku  salah  satu  wujud pidana  tambahan,  didasarkan  pada  ilham  kalau  para  pelakon  penggelapan sepatutnya  diserahkan  ganjaran  seberat  bisa  jadi  supaya  mereka  merasa khawatir serta tidak mengulangi aksi itu di era depan. Tetapi, pengaturan hal kejahatan pembayaran duit pengganti kerapkali dikira tidak nyata serta cuma diatur  dengan  cara  efisien.  Perihal  ini  menyebabkan  sebagian  permasalahan dalam  pelaksanaannya,  paling  utama  dalam  memastikan  besaran  duit pengganti  yang  sepatutnya  dikenakan  pada  tersangka  permasalahan penggelapan.  Pasal  18  Ayat(  1)  UU  Tipikor  melaporkan  kalau  kejahatan pembayaran  duit  pengganti  merupakan  ganjaran  kejahatan  bonus  di  mana tersangka diharuskan buat melunasi duit pengganti atas kehilangan finansial ataupun  perekonomian  yang  dialami  oleh  negeri.  Jumlah  duit  pengganti  ini sepatutnya  sebanding  dengan  harta  yang  didapat  dari  hasil  perbuatan kejahatan penggelapan.
Dari  arti  simpel  ini,  bisa  diinterpretasikan  kalau  besaran  duit  pengganti wajib  dihitung  bersumber  pada  angka  harta  tersangka  yang  berawal  dari perbuatan  kejahatan  penggelapan.  Dengan  tutur  lain,  Juri  wajib melaksanakan  riset  yang  teliti  buat  memastikan  bagian  mana  dari  harta tersangka  yang  berawal  dari  perbuatan  kejahatan  penggelapan.  Sehabis pemilahan  serta  pengecekan  dicoba,  Hakim  bisa  membagi  jumlah  duit pengganti yang sepatutnya dibayarkan oleh tersangka.
Penguatan  hukum  kepada  pelaku  perbuatan  kejahatan  penggelapan sepatutnya  menggapai  2  tujuan:  awal,  membagikan  ganjaran  yang  seimbang serta  setimpal  dengan  kesalahan  yang  dicoba,  serta  kedua,  memperbaiki kehilangan  finansial  yang  dialami  oleh  negeri  dampak  perbuatan  kejahatan itu. Ini searah dengan Artikel 4 Hukum No 31 Tahun 1999 yang menata kalau pengembalian  kehilangan  finansial  negeri  tidak  menghapuskan  kejahatan kepada pelakon.
Peraturan Dewan Agung( PERMA) No 5 Tahun 2014 setelah itu memperjelas determinasi  kejahatan  pembayaran  duit  pengganti  dalam  permasalahan perbuatan  kejahatan  penggelapan.  Perma  ini  menata  mengenai  kalkulasi besaran duit pengganti, ikatan antara kejahatan bonus perebutan benda serta duit  pengganti,  dan  metode  eksekusi,  perampasan,  pelelangan,  serta penerapan bui pengganti.
Pasal 1 Bab 1 Perma Duit Pengganti menarangkan kalau pengenaan jumlah pembayaran  duit  pengganti  dalam  perbuatan  kejahatan  penggelapan  paling- paling  wajib  sebanding  dengan  harta  yang  didapat  dari  hasil  perbuatan kejahatan  penggelapan,  bukan  cuma  jumlah  kehilangan  finansial  negeri.  Ini berarti  kalau  evaluasi  besaran  duit  pengganti  wajib  didasarkan  pada  harta yang  didapat  dari  perbuatan  kejahatan  penggelapan,  serta  uraian  kalau
Gerry Putra Suwardi 1) , Muhammad Yahya Selma 2) ,et al., Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi…
besaran duit pengganti didetetapkan oleh jumlah kehilangan negeri telah tidak relevan dalam penguatan hukum kepada perbuatan kejahatan penggelapan.
Tetapi, Perma Duit Pengganti pula membagikan mungkin dispensasi kepada determinasi ini. Bila harta yang didapat dari perbuatan kejahatan penggelapan tidak  dinikmati  oleh  tersangka  serta  sudah  dialihkan  pada  pihak  lain  yang tidak  dituntut,  hingga  duit  pengganti  senantiasa  bisa  dikenakan  pada tersangka,  andaikan  pihak  lain  itu  tidak  diadili,  bagus  dalam  permasalahan perbuatan  kejahatan  penggelapan  ataupun  perbuatan  kejahatan  pencucian duit.
Dengan begitu, Perma Duit Pengganti sudah membagikan keterangan lebih lanjut  mengenai  determinasi  Artikel  18  UU  Penggelapan,  yang  diharapkan hendak  membenarkan  uraian  yang  sebentuk  dalam  aplikasi  kejahatan pembayaran  duit  pengganti  dalam  penguatan  hukum  kepada  perbuatan kejahatan penggelapan di semua Indonesia.

## B. Dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  Menerapkan  Pidana  Pembayaran Uang  Pengganti  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam  Putusan  Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb
Dalam  penentuan  ganjaran  buat  permasalahan  perbuatan  kejahatan penggelapan,  Hakim  merujuk  pada  Hukum  Pemberantasan  Perbuatan Kejahatan  Penggelapan.  Di  dalam  hukum  ini,  ada  determinasi  yang  khusus serta  berlainan  dengan  KUHP(  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana). Berlainan dengan KUHP yang tidak membenarkan terdapatnya penumpukan( kumulasi) kejahatan utama buat sesuatu perbuatan kejahatan khusus, dalam hukum  kejahatan  spesial  ini,  Juri  mempunyai  wewenang  buat  menjatuhkan ganjaran  kejahatan  bui  serta  kompensasi  dengan  cara  berbarengan,  sembari meresmikan kejahatan bonus berbentuk pembayaran duit pengganti.
Dalam  kondisi  ini,  hendak  dipaparkan  bawah  estimasi  Juri  dalam mempraktikkan  ganjaran  duit  pengganti  dalam  Tetapan  Majelis  hukum Perbuatan  Kejahatan  Penggelapan  Jambi  No  24  atau  Pid.  Sus  atau  TPK  atau 2016  atau  PN  Jmb,  yang  mengaitkan  estimasi  yang  bertabiat  yuridis, sosiologis, serta filosofis:

## 1) Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan  yang  bersifat  yuridis  adalah  pemikiran  yang  dipandu  oleh Hakim  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  secara  formal dalam putusannya. Dalam konteks yuridis, Hakim tidak diperkenankan untuk memberlakukan  hukuman  uang  pengganti  kecuali  jika  terdapat  minimal  dua bukti  yang  sah  yang  memberikan  keyakinan  kepada  Hakim  bahwa  tindak pidana  sebenarnya  terjadi  dan  terdakwa  adalah  pelakunya.  Perbedaan pandangan  atau  pendekatan  antara  Penuntut  Umum  dan  Hakim  dalam  hal penerapan  hukuman  uang  pengganti  kepada  Terdakwa  dapat  ditemukan dalam  salah  satu  alasan  dasar  pertimbangan  yang  dinyatakan  oleh  Hakim. Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  menentukan  kerugian  keuangan negara  tidak  hanya  berpegang  pada  salah  satu  alat  bukti  saja  seperti  bukti surat  berupa  Laporan  Hasil  Audit  semata,  namun  dalam  hal  menentukan besarnya  kerugian  keuangan  negara  akan  mempertimbangkan  sejauhmana fakta-fakta  yang  terungkap  di  persidangan; Menimbang,  bahwa  hasil
Gerry Putra Suwardi 1) , Muhammad Yahya Selma 2) ,et al., Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi…
perhitungan  dari  BPKP  Perwakilan  Prop.  Jambi  yang  menyimpulkan  jumlah kerugian negara sebesar Rp3.990.492.135,- ternyata kurang akurat dan kurang cermat,  karena  menganggap  diskon  yang  diterima  Penyedia  Barang  dari Distributor  adalah kerugian negara. Sedangkan menurut  Majelis Hakim jumlah kerugian negara adalah Rp943.714.000,- . Berikutnya sedang ditelusuri estimasi yang  jadi  dimensi  kalau  tersangka  sudah  menikmati  hasil  dari  perbuatan kejahatan  penggelapan.  Di  dalam  estimasi  lebih  lanjut  Badan  Hakim melaporkan:
Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.943.714.000,-  dibebankan  atau  dipertanggungjawabkan  kepada  terdakwa karena berdasarkan fakta hukum terbukti uang proyek pengadaan Alkes untuk RSP Unja T.A. 2013 mengalir ke rekening P.T. Panca Mitra Lestari. Disamping itu tidak terbukti adanya aliran dana kepada saksi Prof. Dr. Drs. H. Aulia Tasman, M.Sc., P.hd. yang juga dilakukan penuntutan secara terpisah,
Berdasarkan dasar pertimbangan hukum yang bersifat yuridis diatas, dapat dipahami  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  uang  pengganti,  Majelis  Hakim tidak  hanya  berpegang  pada  salah  satu  alat  bukti  saja,  namun  akan mempertimbangkan  sejauhmana  fakta-fakta  hukum  yang  terungkap  di persidangan.
Perihal  ini  cocok  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  No  4  Tahun 2016  yang  diterbitkan  pada  bertepatan  pada  9  Desember  2016.  Dalam kesimpulan  hukum  Rapat  Pleno  Kamar  Dewan  Agung  RI  Tahun  2016,  pada nilai  A  nilai  6,  dengan  cara  akurat  melaporkan  kalau"  Tubuh  Interogator Finansial  merupakan  badan  yang  mempunyai  wewenang  konstitusional  buat memastikan  apakah  terdapat  kehilangan  finansial  negeri."  Sedangkan  itu, badan  lain  semacam  Tubuh  Pengawasan  Finansial  serta  Pembangunan, Inspektorat,  serta  Dasar  Kegiatan  Fitur  Wilayah,  senantiasa  mempunyai wewenang  buat  melaksanakan  pengecekan  serta  audit  kepada  pengurusan finansial negeri, namun mereka tidak mempunyai wewenang buat dengan cara sah melaporkan ataupun menyatakan terdapatnya kehilangan finansial negeri. Tetapi,  dalam  suasana  khusus,  Hakim,  berdasarkan  bukti-bukti  yang diajukan  selama  persidangan,  dapat  membuat  penilaian  sendiri  tentang apakah ada kerugian keuangan negara dan seberapa besar kerugian tersebut. Dengan  demikian,  telah  tepat  apa  yang  telah  dipertimbangkan  oleh  Majelis Hakim  dalam  Putusan  Nomor  24/Pid.Sus/TPK/2016/PN  Jmb  yang mempertimbangkan bahwa pemberian diskon sebesar 20% (dua puluh persen) hingga 35% (tiga puluh lima persen) yang diterima oleh Penyedia Barang/Jasa dari  pihak  distributor  atau  Vendor,  tidak  dapat  dihitung  sebagai  kerugian negara  dan  tidak  sebesar  kerugian  negara  yang  telah  diperhitungkan sebelumnya.

## 2) Pertimbangan Sosiologis
Pasal  5  ayat  (1)  dari  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  menyatakan  bahwa  Hakim  dan  Hakim  konstitusi memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  pencarian,  mengikuti,  dan  memahami nilai-nilai  hukum  serta  pemahaman  akan  keadilan  yang  ada  dalam masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa
Hakim juga harus
mempertimbangkan faktor-faktor sosial.
Gerry Putra Suwardi 1) , Muhammad Yahya Selma 2) ,et al., Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi…
Faktor-faktor  yang  termasuk  dalam  pertimbangan  yang  bersifat  sosial meliputi  latar  belakang  terjadinya  tindak  pidana,  konsekuensi  yang diakibatkannya,  situasi  pribadi  terdakwa,  kondisi  ekonomi  dan  situasi keluarga terdakwa, serta aspek agama. Semua ini diambil dalam pertimbangan dalam  Putusan  Nomor  24/Pid.Sus/TPK/2016/PN.  Jmb,  di  pertimbangankan lebih lanjut pertimbangan yang berhubungan dengan penjatuhan pidana uang pengganti  dalam  bagian  hal-hal  yang  memberatkan  Terdakwa,  yakni  selama proses  perkara  tidak  ada  itikad  baik  dari  terdakwa  untuk  memulihkan kerugian keuangan negara.
Ini  juga  sesuai  dengan  maksud  dari  hukuman  uang  pengganti  yang  diatur dalam  Pasal  18  UU  Tipikor  dan  Perma  Uang  Pengganti.  Tujuan  utama hukuman  uang  pengganti  adalah  untuk  mengembalikan  kerugian  keuangan negara yang telah terbukti dinikmati oleh Terdakwa. Dalam konteks ini, faktor- faktor  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  menjadi  pertimbangan  bagi  Hakim untuk  menilai  bahwa  perbuatan  Terdakwa  sangat  serius.  Oleh  karena  itu, Hakim  menggunakan  prinsip  keadilan  dalam  menentukan  hukuman  uang pengganti tersebut.

## 3) Pertimbangan Filosofis
Pertimbangan  filosofis  adalah  dasar  berpikir  yang  bersifat  ideal.  Ini memberikan  motivasi  kepada  aparat  penegak  hukum  untuk  mengarahkan semangat  dan  dedikasi  mereka  dalam  mewujudkan  prinsip  keluhuran kebenaran  dan  keadilan.  Kebenaran  diartikan  sebagai  tindakan  atau perbuatan yang sesuai dengan realitas atau fakta yang sebenarnya, sementara keadilan  mencerminkan  kesetaraan,  keseimbangan,  ketidakberpihakan,  dan keadilan yang sejati. Dalam konteks pertimbangan lebih lanjut, Majelis Hakim menyatakan:
Dalam  menjatuhkan  hukuman  dalam  kasus  korupsi,  Hakim  selalu menghadapi situasi yang kompleks. Kasus korupsi sering kali menjadi sorotan publik dan mengundang pandangan negatif jika pidana penjara yang diberikan terlalu  ringan.  Masyarakat  mungkin  berpendapat  bahwa  tindak  pidana korupsi  adalah  kejahatan  yang  luar  biasa  dan  harus  dihukum  seberat- beratnya.  Mungkin  juga  ada  persepsi  bahwa  peradilan  tidak  berjalan  objektif dan tidak mencerminkan rasa keadilan jika hukuman terlalu ringan. Namun, perlu diingat bahwa penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan berbagai faktor lainnya.
Pertimbangan tersebut termasuk peran terdakwa dalam tindak pidana, serta bagaimana  efektifitas  hukuman  terhadap  diri  terdakwa  dalam  jangka  waktu yang  akan  datang.  Hal  ini  penting  karena  penjatuhan  hukuman  yang  terlalu lama juga dapat berpotensi menghasilkan efek negatif, seperti mengakibatkan terpidana  menjadi  lebih  berpengalaman  dalam  kejahatan  atau  membuatnya menjadi  kurang  takut  terhadap  hukuman  penjara.  Oleh  karena  itu,  menurut Majelis  Hakim,  penjatuhan  hukuman  dalam  kasus  ini  diharapkan  dapat berfungsi  sebagai  bentuk  koreksi  dan  pembelajaran  yang  berharga  bagi terdakwa.
Hukuman  diharapkan  mampu  memotivasi  terdakwa  untuk  melakukan introspeksi  diri,  mengakui  kesalahan  yang  telah  dilakukannya,  dan  menjadi
Gerry Putra Suwardi 1) , Muhammad Yahya Selma 2) ,et al., Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi…
motivasi  untuk  memperbaiki  perilakunya  di  masa  depan  setelah  menjalani masa hukuman yang ditentukan oleh pengadilan.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan berikut:
1. Aplikasi  ganjaran  duit  pengganti  selaku  kejahatan  tambahan  dalam perbuatan  kejahatan  penggelapan  cocok  dengan  Pasal  18  Ayat(  1)  huruf  b UU Tipikor, tetaplah didasarkan pada harta barang yang didapat tersangka dari hasil perbuatan kejahatan penggelapan. Perihal ini diatur dengan nyata dalam  Peraturan  Dewan  Agung(  PERMA)  No  5  Tahun  2014  mengenai Kejahatan  Bonus  Duit  Pengganti  dalam  Perbuatan  Kejahatan  Penggelapan. Oleh  sebab  itu,  pemikiran  yang  melaporkan  kalau  kalkulasi  besaran  duit pengganti sepatutnya bersumber pada kehilangan negeri semata telah tidak relevan dalam penguatan hukum kepada perbuatan kejahatan penggelapan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman uang pengganti dalam  Putusan  Nomor  24/Pid.Sus/TPK/2016/PN  Jmb  didasarkan  pada pertimbangan yang mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam putusannya,  Hakim  memutuskan  untuk  memberlakukan  hukuman  uang pengganti  yang  berbeda  dengan  tuntutan  yang  diajukan  oleh  Penuntut Umum, karena terdapat perbedaan  dalam nilai kerugian negara yang tidak dapat dibuktikan selama persidangan. Keputusan ini sesuai dengan Pasal 4 PERMA  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Pidana  Tambahan  Uang  Pengganti dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  juga  mengikuti  pedoman  yang  terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016. Dalam hal ini, Hakim  memiliki  kewenangan  untuk  menilai  adanya  kerugian  negara  dan menentukan  besarnya  berdasarkan  fakta-fakta  yang  muncul  selama persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz Syamsudin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta Basrief  Arief,  2006, Korupsi  Dan  Upaya  Penegakan  Hukum  (Kapita  Selekta ), Adika Remaja Indonesia, Jakarta Eddy  Milyadi  Soepardi,  2009 Memahami  Kerugian  Keuangan  Negara  Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi.
Elwi Danil, 2011, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya , PT Raja Grafindo Persada, Padang
Emerson  Yuntho  dkk,  2014,  Hasil  Penelitian: Studi  atas  Unsur  Merugikan Keuangan  Negara  dalam  Delik  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
Emerson  Yuntho  dkk,  2014, Penerapan  Unsur  Merugikan  Keuangan  Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi . Fatin  Hamamah,  Heru  Hari  Bachtiar,  Pembayaran  Uang  Pengganti  Dalam Tindak  Pidana  Korupsi  Dihubungkan  Dengan  Undang-Undang  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Gerry Putra Suwardi 1) , Muhammad Yahya Selma 2) ,et al., Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi…
M.  Yahya  Harahap,  2010, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan dan penuntutan , Jakarta: Sinar Grafika. Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
Purwaning  M  Yanuar,  2007, Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi ,  PT  Alumni, Bandung
Romli  Atmasasmita,  2003,  " Strategi  Pemberantasan  Korupsi  di  Indonesia" , artikel pada Media Hukum, edisi no 8 Vol 2.
Siregar,  F.  Y.  D.  (2020).  Aspek  Hukum  Penyederhanaan  Perizinan  Badan Usaha  di  Bidang  Lingkungan  Hidup  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum , 7 (2), 184 – 192. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2013, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan Singkat , Rajawalipers, Jakarta. SUKMAWATI  YUSUF  MANGANNI,  B.  (2019). FUNGSI  KEPOLISIAN  DALAM PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  PENGADAAN  BARANG  DAN  JASA DI KOTA MAKASSAR . Universitas Bosowa.
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Usman, Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana , Jurnal ilmu hukum. Wildan  Suyuthi  Mustofa,  2013, Kode  Etik  Hakim,  Edisi  Kedua ,  Jakarta, Prenadamedia Group