JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )

## PENERAPAN MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN ANTARA PETANI DENGAN KORPORASI PROPERTI DI KABUPATEN KARAWANG
Fadilla Rama Widapratama
Mahasiswa Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD E-mail: fadillaramawidapratama35@gmail.com

## Rudi Saprudin Darwis
Dosen Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD Email: rsdarwis@gmail.com

## ABSTRAK
Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan manusia. Sering kali konflik memberikan dampak negatif terhadap pihak  yang berkonflik seperti timbulnya  permusuhan yang  berkelanjutan  ( bubuyutan ),  kerugian  materil  bahkan  hingga  jatuhnya  korban  jiwa.  Meskipun  demikian, konflik pun mampu menjadi suatu aspek pendukung dalam keberlangsungan hidup yang lebih baik. Hal tersebut dapat  terjadi  bila  konflik  dapat  dikelola  dengan  baik  dan  mampu  memanfaatkan  kondisi  atau  latar  belakang konflik yang dapat mempersatukan antar pihak yang berkonflik dengan prinsip win-win solution. Dalam artikel ini, penulis berupaya untuk membuat suatu upaya penyelesaian masalah dalam bentuk plan of treatment terhadap konflik yang terjadi di Kab. Karawang, Jawa Barat, yang melibatkan pihak petani padi yang terkena gusur oleh korporasi properti PT. Agung Podomoro Land. Dalam kasus ini, para petani Kab. Karawang yang bertempat di Kec. Teluk Jambe Barat merasa dirugikan atas inkonsistensi pihak pengembang dalam pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan janji atas akuisisi lahan milik para petani. Hingga saat ini, kasus ini belum menemukan titik terang dalam penyelesaian  konflik antara  kedua belah  pihak walaupun beberapa aliansi  agraria Indonesia telah mengajukan  banding  atas  ketidakadilan  yang  terjadi  atas  hak  kepemilikan  lahan,  padahal  lahan  tersebut  sudah digunakan  pengembang  dengan  dibangunkannya  apartemen  dan  pusat  perbelanjaan  modern.  Atas  dasar  itu, diperlukan  intervensi  berbasis  manajemen  konflik  serta  resolusi  konflik  guna  memberikan  keadilan  dan pemenuhan  hak  para  petani  Kec.  Teluk  Jambe  Barat,  Kab.  Karawang.  Bentuk  intervensi  tersebut  pun  harus menghasilkan dampak positif bagi kedua belah pihak yang berkonflik guna menciptakan kehidupan sosial yang harmoni.
Kata kunci: Intervensi, Konflik, Manajemen Konflik, Petani Padi.

## ABSTRACT
Conflict  is  an  event  or  social  phenomenon  that  is  part  of  the  dynamics  of  human  life.  Often  conflicts  have  a negative impact on parties in conflict such as the emergence of ongoing hostilities (bubuyutan), material losses even to the loss of life. Even so, conflict can also be a supporting aspect of better survival. This can happen if the conflict can be managed properly and is able to take advantage of the conditions or background of the conflict that can unite the conflicting parties with the principle of a win-win solution. In this article, the author seeks to make an effort to solve the problem in the form of a plan of treatment of conflicts that occur in Kab. Karawang, West Java, which involves the farmers who are affected by the property corporation PT. Agung Podomoro Land. In this case, the farmers of Kab. Karawang which is located in the district West Telukjambe feels disadvantaged by  the  inconsistency  of  the  developer  in  providing  compensation  that  is  not  in  line  with  the  promise  of  the acquisition of land owned by the farmers. Until now, this case has not found a bright spot in resolving the conflict between the two  parties  even  though some Indonesian  agrarian  alliances have  appealed  against  injustice that happened to land ownership rights, even though the land has been used by developers with the construction of apartments  and  modern  shopping  centers.  Based  on  that,  conflict  management  and  conflict  resolution  based interventions are needed to provide justice and fulfillment of the rights of farmers in the district West Telukjambe, Kab.  Karawang.  This  form  of  intervention  must  have  a  positive  impact  on  both  parties  in  conflict  to  create  a harmonious social life.
Keywords: Conflict, Farmers, Intervention, Management Conflict.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )

## PENDAHULUAN
Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena  sosial  yang  senantiasa  menjadi bagian  dari  dinamika  kehidupan  manusia. Konflik  dipandang  sebagai  gejala  sosial yang  terjadi  pada  kehidupan  sosial  dalam berbagai  tingkatan.  Seperti  apapun  tingkat konflik  itu  terdapat  dalam  masyarakat, suatu konflik memerlukan penanganan agar tidak  menimbulkan  kerusakan  dalam kehidupan masyarakat.
Marx  (1867)  memiliki  pandangan bahwa  konflik  sosial  merupakan  perihal pertentangan  kelas.  Sama  halnya  yang terjadi  dalam  kasus  sengketa  lahan pertanian  yang  terjadi  pada  Kabupaten Karawang,  Kecamatan  Teluk  Jambe  Barat yang dipandang masyarakat sebagai bentuk perampasan.  Sesuai  dengan  teori  konflik yang  disampaikan  oleh  Marx,  bahwa konflik  dapat  terjadi  akibat  adanya kepentingan  ekonomi  antara  orang-orang yang  berbeda  kelas.  Konflik  antara  petani Kab.  Karawang  dengan  PT.  Agung Podomoro  Land  (APL)  ini  membuktikan fenomena  adanya  pertentangan  diantara pihak yang memiliki kepentingan perekonomian. Berbagai media massa telah memberitakan  isue  tersebut  sejak  kasus tersebut  muncul  hingga  tahun  2018  yang ternyata masih menyisakan persoalan. Meskipun Pengadilan Negeri
Karawang  telah  memenangkan  PT.  APL dalam  sengketa  lahan  dengan  petani  – bahkan sampai dengan tingkat kasasi, para petani  masih  belum  dapat  menerima keputusan tersebut. Para petani tidak dapat menerima keputusan yang telah ditetapkan sejak tahun 2007 tersebut karena pihak PT. APL  belum  memberikan  hak  para  petani secara penuh dalam proses pengalihan hak atas  lahan  yang  disengketakan  dan menganggap bahwa keputusan yang memenangkan  pihak  PT.  APL  sebagai keputusan yang sudah diatur.
Ketidakpuasan  tersebut  terus  berlanjut sehingga pada tahun 2018 para petani dari tiga desa di Kecamatan Telukjambe Barat, Kab. Karawang, bersama ribuan kelompok masyarakat dari lembaga swadaya
masyarakat menuntut pengembalian lahannya dari PT. APL.
Yang memperjuangkan  hak  para  petani  tidak hanya  para  petani  yang  bersengketa  saja, namun  juga  pihak-pihak  lain  simpati  dan berkepentingan dengan isue sengketa lahan tersebut, seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat.
Ketidakadilan yang terjadi dalam kasus sengketa lahan pertanian di Kab. Karawang ini  menarik  simpati  dan  keterlibatan  dari berbagai aliansi agraria di Indonesia hingga kepada  aliansi  pelajar  Indonesia.  Gerakan berupa  dukungan  yang  dilakukan  tak  lain untuk  menuntuk  hak  yang  seharusnya dimiliki  oleh  pihak  petani  Kab.  Karawang atas  kepemilikan  lahan  yang  terampas. Latar  belakang  kesamaan  nasib  menjadi awal  tumbuhnya  solidaritas  terhadap pejuang lain yang mempertahankan hak dan memperjuangkan  keadilan  sosial  atas sumber kekayaan alam.
Belajar dari pengalaman sejarah Indonesia,  rasa  senasib-sepenanggunan sebagai  sesama  kaum  tertindas,  dapat menumbuhkan  satu  pertalian  gerakan perlawanan  terhadap  penjajahan.  Kini solidaritas  mulai  tumbuh  terhadap  sesama pejuang  agraria  dan  para  petani  yang tertindas  di  negerinya  sendiri.  Para  Petani Karawang  mendapatkan  simpati  dari khalayak  luas  karena  upaya  keras  mereka dalam mempertahankan tanah mereka dari pengambilalihan lahan secara paksa.
Resolusi  konflik  melalui  manajemen konflik  nampaknya  menjadi  upaya  yang penting dalam penyelesaian konflik sosial. Kerugian  materi  hingga  jatuhnya  korban jiwa  menjadi  resiko  yang  harus  dialami masyarakat  ketika  mengalami  konflik. Manajemen  konflik  menjadi  harapan masyarakat  agar  proses  penyelesaian konflik
dapat menciptakan
masyarakatvyang harmonis. Untuk itu perlu kesediaan  semua  pihak  yang  berkonflik untuk  berkontribusi  dalam  penyelesaian konflik.  Jika  konflik  disikapi  dengan berorientasikan egosentris dan kepentingan sepihak, maka konflik akan selalu menjadi
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
konflik tidak terselesaiakn dalam
kehidupan sosial.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Konflik
Konflik  adalah  hubungan  antara  dua pihak  atau  lebih  (individu  atau  kelompok) yang  memiliki  atau yang  merasa  memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik berbeda  dengan  kekerasan.  Kekerasan meliputi  tindakan,  perkataan,  sikap  dan berbagai  struktur  atau sistem yang menyebabkan  kerusakan  secara  fisik,
mental sosial dan lingkungan. Konflik akan terjadi  ketika  tujuan  masyarakat  tidak sejalan. Konflik timbul
karena
ketidakseimbangan antara hubungan-
hubungan  itu,  seperti  kesenjangan  status sosial, kurang meratanya kemakmuran serta kekuasaan  yang  tidak  seimbang  yang kemudian  menimbulkan  masalah-masalah seperti diskriminasi, penindasan, pengangguran, kejahatan dan lainnya.
Adapun jenis-jenis konflik yang sering terjadi menurut Fisher (2001), yaitu: 1. Konflik laten, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke  permukaan  sehingga  dapat ditangani secara efektif 2. Konflik manifest, sifatnya terbuka yang berakar dalam dan sangat nyata serta perlu berbagai tindakan untuk mengatasi  akar  penyebab  dan berbagai efeknya. 3. Konflik  di  permukaan,  terjadi karena  kesalahpahaman  dan dapat diatasi dengan meningkatkan komunikasi. Selanjutnya Fisher (2001:7-8) membuat kategorisasi penyebab konflik berdasarkan teori yang mendasarinya sebagai berikut :
a. Teori Hubungan Masyarakat
Konflik disebabkan oleh polarisasi  yang  terus  terjadi. Adanya  ketidakpercayaan  dan permusuhan  diantara  kelompok yang  berbeda  dalam  suatu masyarakat. b. Teori Negosiasi Prinsip
Konflik disebabkan oleh posisi- posisi  yang  tidak  selaras  dan perbedaan  pandangan  tentang konflik  oleh  pihak-pihak  yang mengalami konflik. c. Teori Kebutuhan Manusia Konflik  yang  berakar  dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia baik fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi. Inti  pembicaraannya  adalah tentang  keamanan,  identitas,
pengakuan, partisipasi dan otonomi. d. Teori Identitas Konflik disebabkan karena identitas  yang  terancam,  sering berakar  pada  hilangnya  sesuatu atau  penderitaan  di  masa  lalu yang tidak diselesaikan.
e. Teori  Kesalahpahaman  Antar Budaya Konflik disebabkan karena ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi  antar  budaya yang berbeda. f. Teori Transformasi Konflik Konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidakadilan, ketidaksetaraan  yang  muncul sebagai  masalah  sosial,  budaya dan ekonomi.
Dalam mengelola konflik, harus dipahami bahwa konflik dalam masyarakat terkait  dengan  kondisi  struktur  sosialnya. Aspek-aspek  yang  mempengaruhi  struktur sosial  sehingga  mempengaruhi  kondisi konflik  yang  timbul  dalam  masyarakat, yaitu:
1. Partisipasi Dalam  suatu  masyarakat  yang memiliki perdamaian positif diartikan masyarakat cukup diberdayakan sehingga mereka berpartisipasi  secara  aktif  dalam pengambilan  keputusan.  Konflik harus  dikelola  secara  kreatif  dan konstruktif.  Seluruh  masyarakat memiliki hak bersuara, baik wanita,
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
pria,  tua,  muda  cacat  atau  normal, bekerja  atau  pengangguran,  kaya atau  miskin.  Konflik  yang  disertai dengan  kekerasan  membuat  orang menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan  keputusan,  sementara situasi pasca konflik sering menciptakan kesempatan yang sangat  luas  untuk  pengambilan keputusan. Perdamaian perlu
dikembangkan bersama masyarakat
, bukan ‘untuk’ masyarakat, 2. Kepemerintahan Yang Baik
Kombinasi antara berbagai lembaga,  hukum  dan  perundangan, prosedur serta norma yang memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  untuk  mengemukakan pendapat dan memperjuangkan
kepentingannya  melalui  cara-cara yang  dapat  diprediksi  dan  adil merupakan  landasan  pemerintah yang  baik.  Masyarakat  yang  tata pemerintahannya baik harus mampu  mengelola  konflik  secara konstruktif supaya sumber penyebab  konflik  dapat  ditangani tanpa melalui kekerasan. Tahap pra atau pasca konflik sangat mendukung untuk mengembangkan perdamaian  melalui  pembentukan dan pembaruan struktur dan lembaga  (pemerintah)  utama  yang mengarahkan dan mengatur Kehidupan masyarakat. Misal struktur  perekonomian,  militer  dan kekuatan polisi serta sistem keadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Fakta Konflik
Berlakunya  praktek  ekonomi  politik ultra  liberal  yang  mengakibatkan  investasi terhadap sumber kekayaan alam skala luas, berimplikasi pada konflik agraria di seluruh wilayah  tanah-air.  Konflik  agraria  yang
2 http://www.kpa.or.id/news/blog/perampasan- tanah-petani-karawang-solidaritas-makin-meluas/ diakses pada 2 April, 2018.
mengemuka  menjadi  persoalan  nasional, ditandai dengan merebaknya letusan konflik  perebutan  tanah  antara  petani Karawang  dengan  korporasi  properti  PT. APL/PT.  SAMP  yang  dalam  pandangan masyarakat dibantu oleh aparat Kepolisian serta  preman  bayaran  pada  tahun  2016 lalu. 2
Berbagai  dukungan  datang  secara bergiliran, di antaranya datang dari Aliansi
Petani Plasma, Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia (GMNI), FPPI, hingga
Front  Aktivis  Mahasiswa  Unpad  (FAM Unpad).  Para  pejuang  petani  menuntut pemerintah  agar  menyelesaikan  konflik agraria  antara  perusahaan  dengan  warga. Mereka pun meminta pemerintah membebaskan  13  orang  yang  telah ditangkap  oleh  satuan  Brimob.  Dalam konflik ini, diduga terjadi praktik “pengadilan hitam”, adanya indikasi keberpihakan  pemerintah  Kab.  Karawang, Pengadilan  Negeri  Kab.  Karawang  serta aparat  Polres  Kab.  Karawang  terhadap korporasi properti yang menjadi salah satu pemain dalam drama konflik ini.

## Penyebab Konflik
Penyebab  konflik  yang  melibatkan pihak  petani  dan  simpatisan  petani Kabupaten Karawang dengan anak perusahaan  PT.  APL,  yaitu  PT.  SAMP, adalah ketika para petani merasa terampas lahan taninya oleh pihak korporasi properti yang  telah  disebutkan.  Selain  itu,  tidak adanya  ganti  rugi  dan  usaha  pemenuhan kebutuhan  hidup  para  petani  pasca “perampasan”  lahan  tani  yang  mereka miliki.  Hingga  mencapai  tahapan  konflik yang semakin memuncak, pihak PT. SAMP belum  memberikan  klarifikasi  maupun perbincangan terbuka terhadap para petani perihal  untung-rugi  yang  akan  diberikan. Hingga  pada  saat  pihak  korporasi  properti tersebut bersikeras hingga meminta perlindungan pihak kepolisian dan preman bayaran  dalam  menghadang  demonstrasi
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
para  petani  dan  aliansi-aliansi  yang berpartisipasi  membantu  perjuangan  para petani Kab. Karawang.

## Pemicu Konflik
Tidak  cukup  dengan  peradilan  hitam. Sepanjang  berlangsungnya  konflik,  PT. SAMP  tak  henti-hentinya  melakukan tindakan kriminalisasi terhadap para petani dengan tuduhan menyerobot tanah. Namun tak  satupun  terbukti  bersalah  sebagaimana yang  dituduhkan.  Korban  kriminalisasi terakhir  ialah  Ratna  Ningrum  (mantan Kades Margamulya) yang dituduh melakukan pemalsuan salinan surat C desa. Padahal  tuduhan  itu  sama  sekali  tidak terbukti.  Justru  rekayasa  hitam  kembali dilakukan  oleh  kejaksaan  dalam  surat tuntutan.  Anehnya  lagi  pengadilan  tetap memvonis Ratna Ningrum bersalah dengan kurungan 6 bulan penjara. 3
Disamping peradilan hitam dan kriminalisasi  yang  sering  dilakukan  oleh PT.  SAMP¸  kekerasan  pun  menimpa  para petani.  Hal  yang  sulit  diterima  akal  sehat adalah,  kekerasan  dilakukan  oleh  preman bayaran yang didukung oleh aparat.
Tanah  yang  telah  kuasai,  dikelola  dan dimanfaatkan oleh para petani secara turun temurun  selama  berpuluh-puluh  tahun adalah dilindungi oleh UUD 1945 pasal 33 yang diturunkan melalui UUPA no 5 tahun 1960.  Dalam  isinya  dijelaskan  petani sebagai  tenaga  produktif  meiliki  hak  yang sangat absolut atas tanah bagi kesejahteraan hidupnya.  Adapun  penguasaan  fisik  tanah yang  dilengkapi  oleh  bukti  kepemilikan berupa girik/leter C dan ketaatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan kepada Negara. Namun,  kini  tanah  itu  harus  jatuh  ke pangkuan  PT.  SAMP  yang  secara  penuh diakuisisi oleh Kompeni Agung Podomoro melalui perampasan yang dalam tindakannya menyertakan kejaksaan,
Pengadilan dan ribuan aparat kepolisian.
Saat  jalannya  eksekusi,  massa  yang menghadang  pasukan  brimob  meminta
3 https://www.change.org/p/selamatkan-tanah-dan- petani-tiga-desa-di-kabupaten-karawang diakses pada 2 April, 2018.
Kapolres  Karawang  menunjukkan  bukti kepemilikan  PT.  SAMP dan  menunjukkan batas-batas  tanah.  Namun,  Kapolres  tidak dapat  membuktikannya.  Justru  jawaban atas  pertanyaan  massa  adalah  berupa semprotan water  cannon dan  pentungan kepada  massa  petani  dan  massa  yang bersolidaritas.
Kebenaran,  kemanusiaan  dan  keadilan yang  sesuai  dengan  falsafah  hidup  bangsa Indonesia  (Pancasila,  sila  ke-2,  dan  ke-5) telah  diinjak-injak  oleh  Aparat  kepolisian dan Pengadilan sesat di dalam eksekusi.

## Aktor Konflik
Dalam
konlfik agraria yang mengakibatkan Petani Kab. Karawang Kec. Teluk Jambe Barat menjadi korban. Alasan ini  bukanlah  suatu playing  victim karena petani  kerap  dianggap  sebagai  “orang kecil”, lantas pemerintah dikambing hitamkan.  Alasan  ini  diperkuat  oleh  fakta pemerintah memberikan izin kepada perusahaan  dalam  pengelolaan  secara keseluruhan  tanpa  memperhitungkan  hak masyarakat  dalam  mengelola  lahan  ulayat tersebut.  Begitu  pula  dengan  nasib masyarakat yang begitu bergantung kepada tahan ulayat tersebut sebagai sumber mata pencaharian  sebagai  tani  hingga  sebagai lahan tempat tinggalnya.
Adanya  dugaan  indikasi  kerjasama antara  pemerintah  Kab.  Karawang  dengan PN  Kab.  Karawang  maupun  Polres Karawang yang disinyalir tidak pro rakyat. Sehingga  membuat  terjadinya  pemicu konflik berkepanjangan. Ditambah lagi atas diturunkannya
suatu
legalitas kepengelolaan  lahan  kepada  PT.  SAMP oleh pemerintah Kab. Karawang yang tidak diikuti  dengan  resolusi win-win  solution antara  PT.SAMP  dengan  masyarakat setempat (petani padi Kab. Karawang Kec. Teluk  Jambe  Barat).  Dalam  kasus  ini, Pemerintah  Kab.  Karawang  gagal  menjadi advokator maupun fasilitator atas
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
pemenuhan  hak  eks  petani  padi  Kab. Karawang Kec. Teluk Jambe Barat.

## Dampak
Lalu, bagaimana nasib para petani yang terusir dari lahan dan kampung halamannya sendiri?  Hingga  saat  ini  (2018)  mereka masih  memiliki  gubug  tempat  tinggal  dan lahan  yang  dapat  dikelola.  Mereka  masih hidup  di  bawah  garis  kemiskinan.  Hingga mencapai  tidak  memiliki  rumah  (tuna wisma)  dan  tidak  memiliki  tanah  (tuna kisma).  Tentu  saja  fakta  ini  hanya  akan menambah  panjangnya  sederetan  nama korban keangkaramurkaan republik.
Dampak  selanjutnya  pun  membuat kredibilitas  Pengadilan  Negeri  (disingkat PN)  Kabupaten  Karawang  dipertanyakan perihal  kenetralannya  dalam  penegakan keadilan.  Mengingat  dalam  kasus  ini,  PN
Kabupaten Karawang cenderung
menunjukkan  keberpihakannya  terhadap pihak  korporasi  properti  yang  faktanya telah  merampas  lahan  pertanian  petani Kabupaten Karawang.

## PEMBAHASAN Analisis Resolusi Konflik Dengan Pendekatan Teori Konflik
Pada  dasarnya,  konflik  agraria  yang terjadi antara pihak korporasi properti (PT. SAMP,  dalam  naungan  PT.  APL)  dengan petani  Kabupaten  Karawang  merupakan permasalahan  atas  kepentingan  ekonomi. Dalam  kasus  ini,  petani  Kabupaten Karawang  dinilai  sebagai  pihak  yang dirugikan  atas  perampasan  lahan  yang begitu  saja  mampu  diakuisisi  oleh  pihak korporasi  properti  yang  telah  disebutkan sebelumnya.  Atas  perampasan  lahan  tani ini, akibatnya petani Kabupaten Karawang mengalami  mata  pencahariannya  hilang hingga tempat tinggalnya sirna begitu saja. Tentu, konflik yang terjadi dalam kasus ini begitu  menitikberatkan  pihak  petani  yang sangat dirugikan, hingga menggaet simpati dari  beberapa  organisasi  pelajar  sampai kepada berbagai serikat tani di Indonesia.
Berkaitan dengan teori yang diungkapkan  oleh  Fisher,  konflik  yang
terjadi  antara  PT.  SAMP  dengan  petani Kabupaten  Karawang  Kec.  Teluk  Jambe
Barat  ini  termasuk  ke  dalam  konflik manifest;  yaitu  konflik  yang  memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi penyebab, pemicu dan pelaksanaan intervensi  atas  efek  yang  ditimbulkan. Konflik yang memiliki alur ini seakan-akan menjadi  konflik  berkepanjangan  yang belum  dapat  ditemukan  titik  temu  atas intervensi guna melahirkan kata damai.
Dalam  kasus  ini,  ada  pun  pendekatan dengan  teori  konflik  kebutuhan  manusia. Penanganan  dengan  menggunakan  dasar teori  kebutuhan  manusia  dianggap  tepat karena  konflik  yang  terjadi  antara  PT. SAMP dengan Petani Kab. Karawang Kec. Teluk  Jambe  Barat  ini  didasari  dari perebutan kebutuhan dasar manusia; tentunya  menyangkut  fisik,  mental,  dan sosial.  Terutama  bagi  para  petani  yang merasa terdzolimi atas langkah pemerintah Kab.  Karawang  yang  dianggap  tidak bijaksana dalam menyokong kesejahteraan para petani dan sekaligus menjadi penyebab dalam konflik ini.
Menurut  Marx  (1867),  fungsi  Negara tidak  lebih  dari  penjagaan  kepentingan- kepentingan kelas ekonomis yang berkuasa dengan  jala  kekerasan.  Pemerintah  adalah sebuah  manifestasi  dan  pertahanan  dari kekuasaan  ekonomi.  Moralitas  dan  agama sebuah masyarakat adalah sarana bagi kelas yang  berkuasa  untuk  mempertahankan kedudukannya dengan mempunyai ideologinya  sendiri  yang  diterima  sebagai kepentingan semua kelas. Sebuah fenomena  yang  dilukiskan  Marx  sebagai “kesadaran  palsu”  karena  semua  kelas secara  keliru  yakin  akan  objektivitas  dan universal  peraturan-peraturan  dan  cita-cita yang  sebenarnya  hanyalah  ungkapan kepentingan-kepentingan kelas.
Sebagai intervensi penyelesaian konflik dalam kasus ini, penerapan prinsip win-win solution seyogyanya  diterapkan  guna menetralisir permasalahan yang tak kunjung  menemukan  titik  terang  atas keadilan  bagi  pihak  petani.  Dengan menimbang  manajemen  konflik  perlu
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
diperhatikan dalam menanggapi konflik ini, sehingga konflik yang terjadi antara kedua belah  pihak  mampu  diselesaikan  bahkan memberikan dampak positif untuk keduanya.
Diperlukannya  mediasi  yang  benar- benar  dimediatorkan  pihak  yang  netral (dalam  kasus  ini,  PN  hingga  kepolisian resor  Karawang  pun  tidak  menunjukkan kenetralannya). Sebagai pekerja sosial yang aktif  dalam  resolusi  konflik  atau  yang bergerak dalam NGO penanganan konflik, diharapkan mampu menjadi pihak penengah  atas  konflik  yang  berlangsung.
Kemudian,  pekerja  sosial  pun  dapat membantu
pihak petani dalam mengadvokasikan hak-hak petani (terutama hak untuk hidup dengan kelayakan) dalam mencapai keberfungsian sosial para petani.
Hal tersebut dilakukan atas dasar pemerintah  Kab.  Karawang  yang  salah mengambil tindakan yang tidak menggunakan partisipasi masyarakat dalam mengambil  keputusan.  Dengan  menjadi pihak enabler atas  kebutuhan  petani  dan pihak korporasi properti yang
bersangkutan,  nampaknya  pekerja  sosial dapat  berkolaborasi  dalam  penerapan prinsip win-win  solution .  Pekerja  sosial mampu  saja  bernegosiasi  dengan  pihak korporasi properti untuk memberikan lahan pekerjaan  terhadap  para  petani  yang terampas  lahannya  (berkolaborasi  dalam proyek  bisnis  yang  dilakukan  korporasi tersebut).  Sehingga,  walaupun  lahannya “terampas”,  para  petani  tidak  begitu  saja kehilangan sumber penghasilan dan tempat tinggal.
Merealisasikan Perdamaian dengan Partisipasi Masyarakat
Meningkatkan  partisipasi  masyarakat dalam  pengambila  keputusan  merupakan salah  cara  yang  adil  dalam  kehidupan struktural  masyarakat.  Analoginya  adalah, ketika eksekutif dan legislative terpilih oleh masyarakat sipil, maka di situlah diharuskannya  suatu  bangsa  memiliki sinergitas  yang  tinggi  dalam  membentuk strtuktur yang harmonis. Partisipasi
termasuk ke dalam HAM, yang merupakan prinsip  yang  diterima  secara  luas  dalam pembangunan  keputusan-keputusan  yang akan  mempengaruhi  hidup  khalayak. Artinya,  segala  hal  yang  dilakukan  tidak lain diperuntukkan untuk khalayak. Karena dalam  mengambil  setiap  keputusan  akan berdampak  kepada  hidup  masyarakat (Fisher, 2000).
Perdamaian  dan  partisipasi  masarakat merupakan  pembentukan  hubungan  yang baik dan menimbulkan rasa saling memiliki antar  sesama;  walaupun  dengan  kondisi sosial yang plural. Dalam suatu masyarakat yang  memiliki  perdamaian  positif,  Fisher berasumsi  bahwa  anggota  masyarakat cukup  diberdayakan  sehingga  mereka berpartisipasi seara aktif dalam pengambilan  keputusan.  Sebaliknya,  jika yang  terjadi  adalah  perdamaian  negative dan penindasan, maka orang akan cenderung pasif dan tidak terlalu berminat untuk  terlibat  dalam  masalah  politik  dan sosial (apatis).
Fenomena konkret yang mampu menggambarkan atas asumsi yang disampaikan oleh Fisher terjadi pada kasus konflik  agraria  di  Kab.  Karawang  Kec. Teluk  Jambe  Barat  ini.  Seakan-akan terbungkam,  aspirasi  masyarakat  (re: petani) tidak dapat tersampaikan ke dalam nurani
penguasa. Alih-alih mempertahankan  haknya, justru  kekerasan yang didapatkan oleh petani sekitar maupun simpatisan  Petani  Kab.  Karawang.  Hal tersebut  tentunya  melahirkan  tanda  Tanya besar  atas  tingkah  yang  dilakukan  oleh pemerintah Kab. Karawang yang dinilai tak mampu menjadi pelindung atas pemenuhan hak warganya.
Bagaikan dua mata pisau, konflik dapat bersifat membangun atau merusak bergantung  pada  cara  penanganan  dan pengelolaannya.  Jika  terdapat  mekanisme yang efektif dan diterima secara luas untuk mengemukakan  pendapat  dan  bertukar pikiran  atau  aspirasi,  perubahan  dapat berlangsung  secara  damai  dan  setiap pendapat  ikut  dipertimbangakn.  Namun sebaliknya, fakta fenomena konflik agraria
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
di Kab. Karawang ini dapat menjadi contoh atas  belum  berhasilnya  konflik  dapat membangun. Dalam kasus ini, sarana untuk mengemukakan  pendapat  dihalangi  dan msrayakat  melihat  bahwa  adanya  suatu penindasan, maka kemungkinan timbulnya frustasi  dan  kekerasan  akan  lebih  besar (Fisher, 2000).

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial yang dapat dikatakan tidak mampu terlepas dalam dinamika kehidupan manusia.  Menurut  Karl  Marx  (1867), hakekat kenyataan sosial adalah konflik dan kenyataan sosial itu sendiri dapat ditemukan  di  mana-mana.  Bagi  Marx konflik  sosial  adalah  pertentangan  antara segmen-segmen
masyarakat untuk memperebutkan  aset-aset  yang  bernilai. Biasanya  konflik  terjadi  karena  perebutan sumber  daya,  baik  sumber  daya  politik, sosial, ekonimi, atau simbolik.
Munculnya  konflik  agraria  dalam kehidupan  masyarkat  Indonesia  perlu menjadi sorotan penting dalam penanganan dan mengusahakan langkah preventif untuk mencegah  kasus  seperti  bahasan  di  atikel ini    terjadi  kembali.  Konflik  agraria  yang terjadi di Kab. Karawang Kec. Teluk Jambe Barat  dapat  menjadi  cerminan  bahwa  hal yang berkaitan dengan kebutuhan manusia tidak dapat dianggap sepele. Segala sesuau yang berkaitan dengan kebutuhan manusia perlu  mendapatkan  perhatian  yang  lebih dalam menjaga dan merealisasikan stabilitas  dinamika  yang  positif  dalam kehidupan  manusia.  Kebutuhan  manusia menjadi aspek vital dalam keberlangsungan hidup; karena hal ini sangat erat hubungannya  dengan  mental  dan  status sosial.  karena  pada  dasarnya,  aspek kebutuhan manusia berperan secara kompleks  pada  struktur  sosial,  stabilitas, dan  hubungan  antar  element  yang  saling berkesinambungan.

## Saran
Kegiatan  majanemen  konflik  dengan resolusi  konflik  atas  prinsip win-win solution dapat  menjadi  jalan  penyelesaian konflik  agraria  yang  terjadi  pada  petani Kabupaten Karawang. Hal tersebut tentunya bukan semata-mata untuk menghapuskan dasar terjadinya konflik atas semena-menanya upaya pemenuhan kepentingan  sepihak  ;  melainkan  konflik diharapkan mampu menjadi dasar terjadinya  hal  positif  yang  sebelumnya dirasa merugikan. Pemaksimalan fungsi partisipasi masyarakat dengan struktur kepemerintahan seyogyanya mampu
berkolaborasi  dalam  suatu  pembangunan sekaligus  menghasilkan  sikap  masyarakat madani.  Selanjutnya,  peran  pekerja  sosial sebagai agent  of  harmony yang  tergabung dalam  NGO  pada  ranah  resolusi  konflik harus  lebih  dioptimalkan.  Hal  tersebut dikarenakan  terjadinya  konflik  ini  bukan hanya tentang kepentingan atau kebutuhan suatu  pihak  saja;  melainkan  bersangkutan dengan hal kemanusiaan dan kesejahteraan masing-masing  pihak;  termasuk  point outcome yang mampu memberikan dampak negatif  atau  positif  yang  bergantung  pada manajemen konflik dan pengelolaan konflik yang dilakukan.
Lalu,  mengapa  harus  pekerja  sosial yang  tergabung  dalam  NGO  resolusi konflik?  Dalam  kasus  ini,  masyarakat  (re: petani Kab. Karawang beserta aliansi tani) seakan-akan telah memakai kaca mata kuda kepada  pihak  kepolisian  yang  dianggap tidak netral. Sehingga, pekerja sosial yang dimaksud  hiradapkan  mampu  menjadi mediator  yang  netral  guna  pemenuhan kebutuhan  manusia  dari  masing-masing element yang berkonflik.
Dengan
demikian, win-win solution yang diinginkan dapat terealisasi.

## DASTAR PUSTAKA
Buku : Fisher,  Simon,  dkk.2000.  Manajemen Konflik   Keterampilan  dan  Strategi
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN -  ( e )
untuk Bertindak. Jakarta: British Council. Raho,  Bernard.  2007.  Teori  Sosiologi Modern.  Jakarta  :  Prestasi  Pustaka Publisher. Hokenstad  M.C.  dan  James  Midgley (1997), “Realities of Global Interdependence:Challenges  for  Social Workers in a New Century” dalam  Hokenstad  dan  Midgley,  Issues in  International  Social  Work:  Global Challenges  for  a  New  Century,
Washington D.C.: NASW Press. Hokenstad  M.C.,  Khinduka  S.K.,  dan James  Midgley  (1992),  Profiles  in International Social Work, Washington D.C: NASW Press.
Website : https://nasional.tempo.co/read/588104/sen gketa-lahan-karawang- dimenangkan-agung- podomoro/full&view=ok diakses pada 2 April, 2018. http://www.kpa.or.id/news/blog/perampasa n-tanah-petani-karawang- solidaritas-makinmeluas/ diakses pada 2 April, 2018. https://www.change.org/p/selamatkan- tanah-dan-petani-tiga-desa-di- kabupaten-karawang diakses  pada 2 April, 2018. http://www.zonasiswa.com/2014/11/sengk eta-internasional-penyebab.html diakses pada 2 April, 2018. http://digili.uinsby.ac.id/2560/5/Bab%202. pdf diakses pada 2 April, 2018. www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo _33.htm diakses pada 2 April, 2018. http://www.gresnews.com/berita/hukum/8 7400-kpa-konflik-agraria- karawang-perampasan-tanah/ diakses pada 4 Desember, 2018. http://www.gresnews.com/berita/hukum/8 6846-konflik-petani-karawang- lawan-pt  sampmeruncing-telah-24- tahun-tak-terselesaikan/ diakses pada 4 Desember, 2018.
https://nasional.tempo.co/read/589235/peta ni-karawang-desak-polisi- usutperampasanlahan/full&view=o k diakses pada 4 Desember, 2018. https://megapolitan.antaranews.com/berita/ 38703/petani-karawang-tuntut- pengembalian-lahan-ke-perusahaan diakses pada 24 januari 2019.