Analisis Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kenaikan Pangkat Pegawai Pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV (BWS,SIV) Provinsi Sulawesi Tenggara
Oleh
Nartin
Universitas Lakidende nartin.saranani@gmail.com

## Abstract
This research executed in body of officer area of town Kendari with the amount of population and sample as much 62 people by using descriptive analyisi model which is good for obtaining variable  picture  trussed  by  effectiveness  management  of  free increase  rank  and  variable  of  officer  interest  ,system  and procedure  and  also  this  policy  target  head  research  is  (1) Analyzing  factor  influencing  effectiveness  of  management  of promotion  PNS  at  Regional  Hall  of  river    of  Sulawesi  IV (BWS,S  IV)  Provensi  south  east  Sulawesi,(2)  Descriptive  of Effectiveness  of  management  of  Promotion  PNS AT Regional hall  of  River  of  Sulawesi  IV  (BWS,S  IV)  Provensi  south  east Sulawesi.
This  research  test  the  factors  having  an  effect  on  to effectiveness of promotion management in regional hall of river of Sulawesi IV (BWS,S IV) Provensi south east Sulawesi With the average value give the influence significant . that way also coefficient  regression  (B)  For  the  variable  of  officer  interest (X1),  Of  head  policy  (X3),  Give  the  influence  siknificant,of while variable of system and procedure (X2), Have and effect not siknificant. From the examination result of factor of head policy  refresent  the  dominant  factor  have  an  in  with  the effectiveness  of  promotion  management  at  Regional  hall  of
Kata kunci Kenaikan Pangkat Pegawai
River of Sulawesi IV (BWS, SIV) Provensi South east Sulawesi, after performent by examination with the teast F and teast the showing of influence significant.

## Abstrak
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Badan  Kepegawaian  Daerah Kota Kendari dengan jumlah populasi dan sampel sebanyak 62 orang  dengan  mengunakan  model  analisis  deskriftif  yang berguna  untuk  memperoleh  gambaran  variable  terkait Efektipitas  pengololaan  kenaikan  pangkat  dan  variable  bebas kompotensi  pegawai,system  dan  prosedur  serta  kebijakan pimpinan.Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  Menganalisis factor,factor  yang  mempengaruhi  efektifitas  pengololaan kenaikan pangkat PNS pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV (BWS,S  IV).  (2)  Mendeskrifsikan  efektifitas  pengololaan kenaikan pangkat PNS pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV (BWS,S IV).
Penelitian  ini  mengiji  factor,  factor  yang  mempengaruhi terhadap  efektifitas  pengololaan  kenaikan  pangkat  di  Badan Kepegawaian  Daerah  Kota  Kendari  dengan  niali  rata-rata memberikan  pengaruh  siknifikan.  Demikian  pula  keefisien regresi (B) untuk variable kompotensi pegawai (X1) kebijakan pimpinan  (X3),  memberikan  pengaruh  siknifikan  sedangkan variabel  system  dan  prosedur  (X2),  berpengaruh  tidak siknifikan.  Dari  hasil  pengujian  tersebut  factor  kebijakan pimpinan  merupakan  factor  dominan  berpengaruh  pada efektifitas  pengololaan  kenaikan  pangkat  pada  Balai  Wilaya Sungai  Sulawesi  IV  (BWS,S IV), setelah diadakan pengujian dengan uji F dan uji T menujukan pengaru siknifikan.

## Pendahuluan
Pembangunan nasional adalah proses p-erubahan yang dilaksanakan secara terus menerus  yang  me-rupakan  kemajuan  dan  perbaikan  menuju  kearah  tujuan  yang  ingin dicapai. Hal ini berarti pembinaan dan pengembangan Pegawai sebagai salah satu unsur pengerak  pembangunan,  merupakan  bagian  integral  dari  pada  pembanguana
Nasional.salah satu aspek dalam pembinaan Pegawai yang dapat menunjang efektivitas dan efisensi  kerja pegawai  dalam organisasi  adalah Produktifitas kerja pegawai,karena produktifitas pegawai sebagai salah satu fungsi organic administrasi dan manajemen yang mempunyai perananpenting dalam rangka pembinaan pegawai.
Bergulirnya  Otonomi  Daerah  di  Indonesia  telah  membawa  perubahan  yang siknifikan  terhadap  penyelenggaraan  Pemerintah  di  Indonesia.  Nuansa  ini  tidak  saja dirasakan oleh pemerintah pusat, namun juga pada level pemerintah pemerintah daerah baik  kabupaten  maupun  pemerintah  propensi.  Berahlihnya  system  sentralisasi  menjadi system desentralisasi yang ditandai dengan p-erubahan UU Nomor 5 Tahun 1974 ke UU Nomor 32 Tahun 2004, mengubah system pemerintahan kota menjadi local demokrasi di pemerintahan Daerah (Utomo 2001).
Bertambahnya wewenang pemerintahan  yang diterima pemerintah Daerah  pada satu  sisi  merupakan  suatu  bentuk  pemberdayan  pemerintah  Daerah,  disisi  lain  juga menuntut kesiapan dari pemerintah daerah dalam menerima wewenang tersebut.konsekwensi  ini  pun  harus  diterima  secara  bersama,  sama  sebagai  bentuk kemandirian daerah, bukan juga kewenangan tapi juga tanggung jawab pengololanya.
Berbagai  isu  telah  menghadang  kemandirian  Daerah  untuk  dapat  diakomodir dalam pelaksanan otonomi daerah yang menyangkut sumber daya seperti: (1) ada paktor politis yang mempengaruhi kenaikan pangkat pegawai terutamapromosi pegawai dalam jabatan tertentu sehingga te-rjadi jabatan yang tidak sesuai dengan kompotensi pegawai (2) masih  kuatnya perimbangan senioritas (golongan dan pangkat) dalam  hal  kenaikan pangkat  dalam  jabtan  (p-romosi)  dari  pada  unsur  kompotensi  dan  prestasi.  (3)  Belum adanya  standar  kinerja  pegawai  yang  dapat  digunakan  sebagai  basis  dalam  penilain kinerja,  yang  ada  hanya  DP3  yang  sulit  diterapkan  secara  obiyektif  karena  unsur subiyektivitasnya sangat dominan.
Aparatur  Pemerintah  Daerah  yang  juga  merupakan  Pegawai  Negri  Si[pil, mempunyai  perang  yang  sangat  penting  dalam  menunjang  pelaksanaantugas,tugas Pemerintah daerah dan hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang  kenaikan  pangkat  PNS  sebagaimana  telah  diubah  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  12  Tahun  2002.  Hak  Otonomi  yang  diberikan  kepada  Daerah  dalam  arti pelaksanaan  urusan,urusan  pemerintah  dan  pembangunan  dalam  rangka  pembangunan daerah  harus  didukung  oleh  kemampuan  dan  kualitas  aparatur  pemerintah  dalam melaksanakan  dan  memperlancar  pelaksanaan  pembangunan  disegala  bidang  secara menyeluruh  diperlukan  adanya  pemerintah  yang  kuat,  stabil  dan  berwibawa  yang didukung oleh aparatur Negara yang sempurna.
Pegawai negeri yang sempurna adalah pegawai negri yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Repoblik Indonesia Tahun 1945 negara  dan  pemerintah  serta  yang  bersatu  padu,  bermental  baik,  berwibawa,  kuat, berdayaguna,  bersih,  berkualitas  dan  sadar  akan  tanggung  jawab  sebagai  unsur  utama aparatur Negara untuk kepentingan masyarakat.
Langkah persiapan strategi harus segra dilakukan untuk mempersiapkan kapasitas pemerintah daerah dalam berotonomi khususnya dalam tataran individual dan kolompok aparatur  sebagai  team  work  dilembaga  pemerintahan  daerah.  Dalam  konteks  demikian inilah, pengembangan SDM ( human resourse development ) memiliki makna yang sangat strategis  khususnya  dalam  mebangunan  kapasitas  pemerintahan  daerah  ( Capacity Building for Local Govermance).
Usaha  perbaikan  sumber  daya  manusia  bukan  hanya  sekedar  pengadaan  tenaga kerja melainkan merupakan tindakan terpadu dari berbagai fungsi  yang luas mulai dari perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan.  Fllippo  (1980) mengemukakan  bahwa  pengololaan  sumber  daya  manusia  merup-akan  proses perencanaan,  pengorganisasian,  kompensasi,  integrasi,  pemeliharaan  dan  pemutusan hubungan kerja.
Sedangkan Castetter (1981:35) mengemukakan fungsi, fungsi yang lebih sfesifik yang  meliputi:  Perencanaan  sumber  daya  manusia,  Penerimaan  personil  baru, Penyaringan Orientasi, dalam rangka membantu personil menyesuaikan diri secara efektif terhadap tugas, tugas baru, penilaian, pengembangan dan kompensasi.
Manajemen pengembangan karir yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan serta penilaian kinerja yang dilakukan bagi tenaga pegawai dimaksudkan untuk menigkatkan efektifitas  kerja.Prioritas  peningkatan  efektivitas  kerja  dipandang  sangat  tepat,dalam upaya  pencapaian  tujuan  organisasi.Usaha  untuk  meningkatkan  kinerja  ini  dipandang sangat tepat ,karena untuk meraih kualitas dalam pekerjaan terutama untuk menghadapi tantangan para pesaing. Untuk itu studi yang bertalian dengan upaya peningkatan sumber daya manusia pegawai dipandang penting dan strategis.
Berdasarkan pada asumsi, asumsi permasalahan tersebut diatas, maka penulis dimaksud mengadakan  penelitian  dengan  judul  :  “Anlisis  Faktor,Factor  Yang  Berpengaruh Terhadap  Kenaikan  Pangkat  Pegawai  Pada  Balai  Wilayah  Sungai  Sulawesi  IV (BWS,SIV) Propensi Sulawesi Tenggara”

## Metode

## 1. Tempat dan waktu penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Balai  Wilayah  Sungai  Sulawesi  IV  (BWS,SIV  ) Propensi Sulawesi Tenggara.Waktu penelitian berlangsung selama 3(tiga ) Bulan  yaitu pada bulan November sampai dengan bulan januari 2015.

## 2. Jenis Dan Desan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  survey.Keterangan  sebagaimana  dikutip Sugiyono (1997),mengatakan bahwa penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada  populasi  yang  besar  maupun  kecil,tetapi  yang  dipelajari  adalah  data  dari  sampel yang  diambil  dari  populasi  tersebut,  sehingga  ditemukan  kejadian,kejadian  relative, distribusi  dan  hubungan  antara  variable.  Berdasarkan  masalah,  maka  penelitian  ini termasuk  penelitian  korelasional  sebab  semua  variable  yang  akan  diamati,  akan dikorelasikan  antara  variable  bebas  terdiri  atas  pendidikan  dan  latihan,  sedangkan variable terikat adalah kinerja Pegawai.

## 3. Jenis Dan Sumber Data
Penelitian ini merupakan suatu studi kasus, dimana jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian in adalah :
a. Data  Primer  yakni  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  langsung  dilapangan yang  diperoleh  melalui  wawancara  ,penyebaran  angket  (daftar  pertanyaan)  yang diajukan kepada responden
b. Data Skunder, yakni data yang diperoleh dari tempat penelitian meliputi data yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan .Tentunya data ini berkaitan dengan lembaga dan yang berhubungan dengan strategi dan kinerja SDM serta pendukung lainnya.

## 4. Populasi Dan Sampel
a. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV  (BWS,SIV)  Propensi  Sulawesi  Tenggara,  termasuk  pejabat  structural  dengan segala karakteristik yang dimilikinya berjumlah 62 orang.
b. Sampel
Mengingat  Populasinya  berjumlah  sedikit  maka  metode  pengambilan  sampel mengunakan metode sensus, jadi sampel diambil dari jumlah populasi sebanyak 62 orang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  untuk  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
a. Wawancara  yaitu  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  wawancara langsung denga responden dengan mengunakan daftar pertanyaan (kuisioner) yang telah disiapkan sebelumnya.
b. Observasi, teknik yang digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara  dan  kuisioner,  dengan  melihat  dan  melakukan  pengamatan  secara langsung.
c. Dokumentasi yaitu, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari Dokumen, dokumen, laporan dan inpormasi  yang berkaitan denga penelitian.
d. Kuesioner  dilakukan  dengan  cara  membuat  daftar  pertanyaan  yang  dilengkapi dengan alternative jawaban dan kemudian dibagikan kepada sejumlah responden.

## 6. Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitian deskriftif Kualitatif setelah semua data terkumpul kemudian dianalisis dengan mengunakan analisis deskriftif dan analisis infrensial.Analisis  deskriftif  digunakan  untuk  memperoleh  gambaran  variabel  terkait efektivitas  pengololaan  kenaikan  pangkat  dan  variable  bebas  kompotensi  pegawai, system dan prosedur serta kebijakan pimpinan. Sedangkan analisis inferensial digunakan untuk  menguji  hipotesis  pengaruh  kompotensi  pegawai,  system  dan  prosedur  serta kebijakan pimpinan terhadap efektipitas pengololaan kenaikan pangkat. Untuk keperluan tersebut  dipergunakan  Analisis  Regresi  Linear  Berganda.Model  analisis  rekresi  yang digunakan adalah :
Y=a+b1 X1 + b2 X2 + b3 X 3+ a Keterangan :
Y = Efektifitas Pengololaan Kenaikan Pangkat X1 = Kompetensi Pegawai X2 = Sistem Dan Prosedur X3 = Kebijakan Pimpinan
a
= Konstanta
b1, b2, b3 = Koepisien Regresi e
= Faktor pengganggu

## 7 . Definisi Operasional
Efektipitas pengololaan kenaikan pangkat (Y) adalah derajat keberhasilan suatu oprasional  dalam bentuk kemampuan organisasi  dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan  iktiar  kearah  penetuan  kebutuhan  pada  sector  public  yang  berhasil  guna sehinga  memunkinkan  program  dapat  direncanakan  dan  dilaksanakan  untuk  mencapai tujuan  dengan  biaya  serendah,  rendahnya  dalam  waktu  secepat,  cepatnya  dengan indicator  :  Upaya  perwujudan  Efektipitas,  perwujudan  propesionalisme  organisasi  dan ketergantungan  dengan  istansi  lain,  ukuran  yang  dipergunakan  untuk  pengukuran indicator adalah skala Likert : sangat efektip (skor 4), efektif (skor 3), kurang efektif (skor 2), dan tidak efektif (skor 1).
Kompotensi  Pegawai  (X1)  adalah  kempuan  yang  dimiliki  oleh  pegawai  yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang dimiliknya dalam melksanakan tugas pokok dan fungsi indikatornya.  Latar belakang Pendidikan, Keterampilan, Pengalaman Pengololaan  kenaikan  pangkat,pengalaman  yang  memadai  dalam  pekerjaan  dan  latar belakang  pekerjaan  pengololaan  kenaikan  pangkat,  ukuran  yang  dipergunakan  untuk pengukuran  indicator  adalah  skala  likert:  Sangat  Baik  (skor  4),  Baik  (skor  3),  Kurang Baik (skor 2), dan tidak baik (skor 1).
Sistem  prosedur,  (X2)  adalah  rangkaian  tata  kerja  hubungan  antara  komponen bagian  yang  membentuk  kebulatan  pola  tertentu  berdasarkan  ketentuan  yuridis  pormal dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi, system prosedur: akan dilihat indicator pola  mekanisme,  hambatan  proses  pengololaan  kenaikan  pangkat  pegawai,  pola hubungan  antara  pengorganisasian  komponen  dalam  proses  pengololaan  kenaikan pangkat,  hubungan  ketentuan  manajemen  kepegawaian  seperti  permasi  dalam  proses pengololaan kenaikan pangkat dan kontiunitas pelaksanaan system prosedur ukuran yang dipergunakan  untuk  mengukur  indicator  adalah  skala  likert:  sangat  baik  (skor  4),  baik (skor 3), kurang baik (skor 2), dan tidak baik (skor 1).
Kebijakan pimpinan (X3)  yaitu tingkat pelaksanaan ketentuan  yang dibuat oleh pimpinan yang berfungsi sebagai pedoman untuk bertindak dari berbagai aparatur dengan indikatornya.  Kemampuan  pimpinan  atau  pejabat  structural  pengolola  kenaikan pangkat,hambatan  dalam  tingkat  pimpinan/pejabat  structural  pengolola  kenaikan pangkat,  kempuan  meningkatkan  profesionalisme  organisasi  dan  inisiatif  pelaksanaan
kegiatan dalam proses perumusan, strategi, dan pemilihan alternative kegiatan yang ada, ukuran yang dipergunakan untuk pengukuran indicator adalah sklal likert : Sangat baik (skor 4), baik (skor 3), kurang baik (skor 2), dan tidak baik (skor 1).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Deskrifsi Lokasi Penelitian

## a. Identitas Responden
Responden  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  Pegawai  Balai  Wilayah Sungai Sulawesi (BWS,SIV) Propensi Sulawesi Tenggara. Karakteristik responden yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  yakni  sebanyak  62  orang  responden.  Pada prinsipnya  responden  memiliki  karakteristik  yang  heterogen,  terutama  jika dilihatdari factor usia, jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan.
Secara empiris pemahaman karakteristi responden, sangat penting dalam pelayana kepegawaian  yang  berdaya  jangkau  kedepan.sehinga  terdapat  kemunkinan  yang lebih  baik  melakukan  tindakan  korektip  agar  pemerintah  dapat  memberikan pelayanan yang prima
c. Deskrifsi Variabel Penelitian
Analisis bertujuan mengetahui gambaran umum data,cara penyajian data,dan cara meringkas data, hasil perhitungan sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahu gambaran  umum  efektifitas  pengololaan  kenaikan  pangkat  pegawai  yang  terdiri dari kompotensi pegawai,system dan prosedur kebijakan pimpinan.
1) Efektipitas Pengololaan Kenaikan Pangkat
Efektipitas  pengololaan  kenaikan  pangkat  sebagai  variable  deviden dikembangkan  menjadi  beberapa  indicator  antara  lain  upaya  perwujudan efektipitas. Perwujudan Profesionalisme organisasi dan ketergantungan, dengan instansi  lain  dilakukan  guna  mengukur  evektivitas  pengololaan  kenaikan pangkat  yang  lebih  berlangsung  selama  ini.  Rekapitulasi  jawaban  dilakukan dengan melakukan skor minimal 1 dan maksimal 4.dengan jumlah pertanyaan yang valid sebanyak 7.

## 2) Kompotensi Pegawai
Jawaban  responden  direkapitulasi  dan  dilakukan  proses  penskoran,dan  dibagi dalam  4  kategori    dengan  jumlah  indicator  yang  vailid    sebanyak  5  diperoleh skor teoritis maksimal 20 dan total skor teoritis minimal 5.
Pengembangan variable ini menjadi beberapa indicator didasarkan pada aspek kapasitas  pegawai  yaitu  latar  belakang  pendidikan,  keterampilan,  pengalaman
pengololaan  kenaikan  pangkat,  pengalaman  yang  memadai  dalam  p-ekerjaan dan latar belakang pekerjaan pengololaan kenaikan pangkat.

## 3) Sistem Dana Prosedur
Data  jawaban  responden,  direkapitulasi  dan  dilakukan  proses  penskoran,  dan pengembangan  variable  ini  menjadi  beberapa  indicator  didasarkan  pada  pola mekanisme, hambatan proses pengololaan kenaikan pangkat PNS. Pola antara hubungan  pengorganisasian  komponen  dalam  proses  pengololaan  kenaikan pangkat,  hubungan  ketentuan  manajemen  kepegawaian  seperti  Formasi  dan preoses  pengololaan  kenaikan  pangkat  dan  kontuinitas  pelaksanaan  system presedur kenaikan pangkat.
Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek diantaranya pola mekanisme,  hambatan  proses  pengololaan  kenaikan  pangkat  PNS.  Pola hubungan  antara  pengorganisasian  komponen  dalam  proses  pengololaan kenaikan  pangkat.  Hubungan  ketentuan  manajemen  kepegawaian  seperti formasi  dalam  proses  pengololaan  kenaikan  pangkat  dan  kontuinitas pelaksanaan system kenaikan pangkat
Indikator  berikutnya  adalah  sangat  sering  munjul  hambatan  dalam  proses pengoloaan kenaikan pangkat PNS dari segi mekanisme .Dari distribusi jawaban responden ada 34 atau 54.34% responden yang memberikan jawaban sering dari jawaban responden 41 atau 66.31% orang memberi jawaban berhubungan. Dan indicator  selanjutnya  adalah  terdapat  hubungan  ketentuan  manjemen kepegawaian seperti fermasi dalam proses kenaikan pangkat PNS, ada 30 atau 48.39%  responden  yang  menjawab  berhubungan.dan  ada  49  atau  79,03% respondenyang memberikan jawaban bahwa sudah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan.  Dan  indikatot  terakhir  adalah  bentuk  pengembangan  system prosedur pengoloaan kenaikan pangkat PNS, sehingga mendukung kegiatan, ada 46  atau  74.19%  responden  yang  memberikan  jawaban  system  dan  prosedur sudah baik dan masih perlu ditingkatkan.

## 4) Kebijakan Pimpinan
Untuk  mengukur  kebijakan  pimpinan  yang  selama  ini  dalam  pengoloaan kenaikan  pangkat  di  Wilayah  Balai  Sungai  Sulawesi  IV  (BWS,SIV)  Propensi Sulawesi  Tenggara  sebagai  variable  independen  dikembangkan  menjadi  tejuh indicator guna melakukan pendekatan terukur terhadap apresiasi pegawai selama dalam  menunjang  pengoloaan  kenaikan  pangkat  di  Balai  Wilayah  Sungai Sulawesi  IV  (BWS,SIV)  Propensi  Sulawesi  Tenggara.  Indikator  yang  kedua
adalah timbulnya hambatan dalam tingkat pimpinan/pejabat structural pengolola kenaika pangkat dalam penyelesaian tugas, sebab jawaban responden bervariasi ada 26 atau 49.94%yang menyatakan kurang sering,akan tetapi ada juga jawaban responden sebanyak 25atau 40.32%  yang menyatakan sering terjadi hambatan dalam tingkat pimpinan /pejabat structural.

## 2. Pembahasan
a. Efektifitas Pengoloaan Kenaikan Pangkat
Penilaian mengenai Efektifitas pengoloaan kenaikan pangkat tergantung dari sudut pandang penilaian.
Namun demikian berdasarkan analisis deskriftif variable ini berada pada kategori efektif dan berdasarkan analisis Regresi berganda, variable ini sangat dipengaruhi oleh  kebijakan  pimpinan.  Analisis  mengenai  efektifitas  pengoloaan  kenaikan pangkat  tetap  dilakukan  dengan  mendasarkan  pada  indicator  yang  dikemukakan didepan.  Program  organisasi  public pada umumnya selalu menitik beratkan pada pencapaian tujuan hasil fisik (kuantitatif), dalam hal ini program penyelenggaran pengoloaan pangkat diangap efektip setelah mengolola sejumlah kenaikan pangkat pegawai.
Sebagaimana  didasarkan  dalam  peraturan  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2000 Tentang  Kenaikan  pangkat  PNS  Telah  diubah    menjadi  peraturan  pemerintah nomor 12 Tahun 2002 dengan masa kenaikan pangkat PNS ditetapkan 1April dan 1 Oktober setiap tahun ,kecuali kenaikan pangkat Anumerta dan kenaikan pangkat Pengabdian.
Sistem  kenaikan  pangkat  yaitu  kenaikan  pangkat  Reguler,  kenaikan  pangkat pilihan,  Kenaikan  pangkat  Anumerta  bagi  yang  dinyatakan  Meninggal,  kenaikan pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia mencapai BOP atau cacat karena Dinas.

## b. Kompotensi Pegawai
Orang-orang yang bekerja dalam organisasi diharapkan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan yang beraku dan secara propesional, tenaga pegawai yang propesional dalam penyelenggaraan tugas pengoloaan kenaikan pangkat sangatlah dibutuhkan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai ketentuan pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  analisis  deskriftif kompotensi  pegawai  mempunyai  konstribusi  yang  tinggi  terhadap  efektifitas pengololaan kenaikan pangkat.
Profesional bagi Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV (BWS,SIV) Propensi Sulawesi Tenggara adalah merupakan kemampuan p-egawai untuk bias bekerja dengan baik dan bertanggung jawab.

## c. Sistem Dan Prosedur
Dalam  suatu  organisasi  selalu  melibatkan  unsur  yang  saling  berintreaksi  dan mempengaruhi,  membentuk  hubungan  tertentu.  Hubungan  antara  komponen  itu sendiri, dan mempunyai dasar atau landasan hukum tertentu, dimana semua unsur mempunyai kewajiban untuk mengikuti pola yang ada.
Oleh sebab itu dalam penelitian ini keterkaitan dengan ketentuan teknis, salah satu indicator  dari  adanya  system  prosedur  dalam  manajemen  kepegawaian  yang mendukung  dan  memberikan  dasar  pertimbangan  dasar  tertentu  terhadap pelaksanaan  sistempengololaan  kenaikan  pangkat,  yaitu  menyangkut  pormasi pegawai dan ketentuan pengajian pegawai.

## d. Kebijakan Pmpinan
Hasil analisis deskriftif menujukan bahwa secara kebijakan pimpinan berada pada kategori  sangat  baik  dan  memberikan  kontribusi  terbesar  pada  efektifitas pengoloaan  kenaikan  pangkat  di  Balai  Wilayah  Sungai  Sulawesi  IV  (BWS,SIV) Propensi Sulawesi Tenggara.
Balai  Wilayah  Sungai  Sulawesi  IV  (BWS,SIV)  Propensi  Sulawesi  Tenggara sebagai  institusi  pengoloaan  kepegawaian  merupakan  yang  mempunyai  struktur organisasi dengan garis otoritas yang jelas.
Spesialis dalam bidang pekerjaan ditunjang oleh system rekruitmen kariyawan yang baik.Perkrutmen  termasuk  dalam  pungsi  manajemen  tenaga  kerja  berarti pengusahaan  tenaga  kerja,  pencarian  tenaga  kerja,  merupakan  tindak  lanjut  dan fungsi manajemen anlisis pekerjaan.

## Simpulan
Dari hasil penelitian tentang Analisis Faktor, Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kenaikan Pangkat Pegawai Pada Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV (BWS,SIV) Propensi Sulawesi Tenggara.
1. Secara umum efektifitas pengololaan kenaikan pangkat berada pada kategori efektif, Kompotensi  pegawai,  system  prosedur  dan  kebijakan  pimpinantelah  berlangsung dengan baik.
2. Secara simultan kompotensi pegawai, system dan prosedur, serta kebijakan pimpinan berpengaruh siknifikan terhadap efektipitas pengololaan kenaikan pangkat, terhadap
efektifitas  pengoloaan  kenaikan  pangkat  di  Balai  Wilayah  Sungai  Sulawesi  IV (BWS,SIV) Propensi sulawsi Tenggara.
3. Secara parsial kebijakan pimpinan berpengaruh sangat siknifikan terhadap efektifitas pengoloaan  kenaikan  pangkat  di  Balai  Wilayah  Sungai  Sulawesi  IV  (BWS,SIV) Propensi Sulawesi Tenggara.

## Daftar Pustaka
Armsrong, M, 1998. Performance Management : Clays.Ltd.St.Ivespie England Arikunto,  Suharsimi,  1996. Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek,  Rineka Cipta, Jakarta
Boujter, N, Dalzeil, M dan Hill.J. 1996. People and Competencies Bidlles,Ltd. London. Castetter,  William.  B.  (1981) the  Human  Research  for  Educational  Administration . NewJersey A. Simon & Schuster Company.
Efendy,  Sofian  dkk.  1992. Epaluasi  Kemampuan  Bappeda  Tingkat  II  Dalam Menyongsong  Pelita  VI ,  Laporan  Penelitan  ,Jurusan  Ilmu  Administrasi  Negara FISIPOL UGM Yogyakarta
Filippo, Edwin B (1980) Personal Management . Mencit, Gram Hill.Kogasukha .tokyo. Gomes,  Faustino  Cardosa,  2000, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Andi  OFFSET, Yogyakarta.
Handoko,  T.  Hani,  1998, Manajemen  Personalia  dan  Sumber  Daya  Manusia, BPFE,
Yogyakarta.
Hasibuan, 1994, Manajemen Sumber Daya Manusia, CV Haji massgung,Jakarta. Ikhsan, M, 2001. Otonomi Daerah dan Perubahan Manajemen Pemda .  Forum Inovasi Capacity Building & Good Governanace Vol 1: November 2001.
Kaho,  Jasef  RIWU,  2001. Prospek  Otonomi  Daerah  di  Negara  Repoblik  Indonesia , Rajawali Pies. Jakarta.
Moekijat, 1989, Manajemen Kepegawaian , Mandar Maju, Bandung
Notoatmodjo,  Soekidjo,  1998, Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Rineka  Cipta. Jakarta.
Saydam,  Gouzaji,  1996, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Human  Resources Development) , Gunung Agung. Jakarta.